## PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF; Studi Analisis di Badan Amil Zakat  Nasional  Kabupaten  Jepara

## Imron Choeri
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara Email: imronchoeri@gmail.com

## Abstract
This article aims to discuss how the source, the use, and the management of   the  Zakat funds    by  the  National  Zakat Board of  Jepara Regency? The  results  showed  that  in zakat  management  by  the  National  Zakat  Board  of Jepara in outline has been carried out  in accordance  with  the provisions  of Islamic law,  both  in fundraising,  management and  distribution.  First,  the  county  charity  fund  source  Jepara  obtained  through cooperation  with  the  government,  in  cooperation  with  UPZ  districts,  proactive  by officers,  as  well  as  independently  conducted  by  muzakki  to  deliver  the  funds  to  the charity  BAZNAS  Jepara  district  office  or  transfers  through  accounts  that  have  been provided.  One  of  the  success  factors  in  the  acquisition  of  the  source  of  funding  is through  the  role  of  regent  of  Jepara  Jepara  Regent  circular  requiring  all  employees issued  zakat  by  cutting  salaries  through  the  treasurer.  Second,  management  of  zakat funds  already  done  optimally  performed  by  BAZNAS  Jepara  regency  good  for consumptive  activities  and  productive.  Third,  the  utilization  of  Zakat  funds  is  not maximized for productive  activities  that  do  not  have  an  impact  on  poverty  alleviation efforts  in the district of Jepara.
Keywords: Islamic Law, Zakat Productive, Poverty Alleviation
Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sumber, penggunaan, serta pengelolaan  dana  zakat  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Jepara?  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pengelolaan  zakat  oleh  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kabupaten  Jepara  secara  garis  besar  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  Islam,  baik  dalam  penggalian  dana,  pengelolaan  maupun pendistribusian. Pertama ,  Sumber  dana  zakat  di kabupaten  Jepara  diperoleh dengan melakukan  kerjasama  dengan  pemerintah,  kerjasama  dengan  UPZ  kecamatan,  jemput bola  oleh  petugas,  maupun  secara  mandiri  yang  dilakukan  oleh  muzakki  dengan mengantar  dana  zakat  ke  kantor  BAZNAS  Kabupaten  Jepara  atau  transfer  melalui rekening  yang sudah  disediakan. Salah  satu  faktor keberhasilan dalam dalam perolehan sumber dana adalah peran Bupati Jepara melalui   surat   edaran   Bupati   Jepara   yang mewajibkan      semua      pegawai  mengeluarkan  zakatnya  dengan  cara  pemotongan  gaji lewat bendahara. Kedua , Pengelolaan  dana  zakat  sudah  dilakukan  secara  maksimal dilakukan    oleh  BAZNAS  Kabupaten  Jepara  baik  untuk  kegiatan  yang  bersifat konsumtif  maupun  produktif. Ketiga ,  pendayagunaan  dana  zakat  ini  belum  maksimal untuk  kegiatan  usaha  produktif  sehingga  belum  memberikan  dampak  terhadap  usaha pengentasan kemiskinan di kabupaten Jepara.

## Pendahuluan
Pembangunan  Nasional  adalah  pembangunan  manusia  seutuhnya  dan pembangunan    seluruh    masyarakat    Indonesia    yang    bertujuan    mewujudkan  suatu
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  merdeka  dan  berdaulat.  Tujuan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undan-undang Dasar 1945.
Keadilan  sosial  berarti  keadaan  yang  seimbang  dalam  suatu  masyarakat,  sesuai dengan  sila  kelima  pancasila  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  Rakyat  Indonesia”. Pelaksanaan  pembangunan  disamping  untuk  meningkatkan  pendapatan  nasional sekaligus  menjamin  pembagian  yang  merata  bagi  seluruh  rakyat  sesuai  dengan  rasa keadilan.  Dalam  mewujudkan  rasa  keadilan  sehingga  di  satu  pihak  pembangungan  itu tidak  semata-mata  ditujukan  pada  peningkatan  produksi  melainkan  mempunyai  tujuan untuk  mencegah  melebarnya  jurang  pemisah  antara  orang  kaya  dan  orang  miskin. Namun  kenyataannya  sampai  dengan  sekarang  setelah  69  Indonesia  merdeka  masih belum bisa terwujud secara maksimal.
Pembangunan  Nasional  dilaksanakan  secara  berencana,  menyeluruh,  terpadu, terarah,  bertahap,  berlanjut  dan  berkesinambungan  untuk  memacu  peningkatan kemampuan  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  kehidupan  yang  sejajar  dan  sederajat dengan  bangsa-bangsa  lain    yang  telah  maju.  Negara  Indonesia  yang  mempunyai penduduk  mayoritas  penduduk  muslim  tentunya  ada  berbagai  macam  model perekonomian yang dijalankan oleh pemerintah dengan pertimbangan mayoritas tersebut, termasuk  dalam  kebijakan  fiskal.  Namun    demikian    negara   Indonesia    bukan   negara yang  beridiologi  Islam tetapi  negara  yang  berdasarkan  kebangsaan  sehingga  menjadi konsekuensi  dari  idiologi  tersebut  untuk  mengharuskan  penerapan-penerapan  yang mengakomodir kepentingan nasional sesuai dengan paradigma bangsa Indonesia.
Pembangunan  ekonomi  Negara  digerakkan  oleh  usaha  produktif  suatu  bangsa. Oleh  karena  itu  pembangunan  ekonomi  merupakan  sebuah  kewajiban  negara  sebagai usaha  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  rakyatnya.  Dengan  kata  lain, pembangunan  ekonomi  merupakan  upaya  sadar  dan  terarah  dari  suatu  bangsa  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada. Pembangunan  bukan  merupakan  tujuan  melainkan  hanya  alat  sebagai  proses  untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  tidak  diikuti  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan kepada  seluruh  golongan  masyarakat,  maka  hal  tersebut  tidak  ada  manfaatnya  dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.
Disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan salah satu  permasalahan  nyata  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia.  Semua  itu  tidak  lepas  dari
keberadaan  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  tidak  dapat  lepas  dari  banyaknya permasalahan  di  bidang  ekonomi.  Kemiskinan  akan  menjadi  ancaman  serius  di  masa mendatang  ketika  hal  tersebut  dibiarkan  dan  tidak  mendapat  perhatian  khusus  dari pemerintah. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan  awal  dari  munculnya  masalah  kemiskinan.  Pengentasan  kemiskinan merupakan  sebuah  langkah   yang  harus  diambil pihak terkait dan pemerintah dengan meningkatkan  pendapatan  dan  daya  beli  masyarakat    sebagai    upaya    bentuk    usaha pengentasan  kemiskinan,  hal    ini  dapat  dicapai  salah  satunya  melalui  pemerataan pendapatan.
Bentuk  pemerataan  pendapatan  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan mendistribusikan  pendapatan  dari  masyarakat  golongan  mampu  kepada  yang  tidak mampu.  Faktanya  keberadaan  penduduk  miskin  mayoritas  bekerja  pada  sektor  usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha   produktif   sangat berpengaruh  dengan  harapan dapat  membuka  lapangan  kerja  baru  dan  meningkatkan pendapatan.  Menentukan  alat    atau  instrumen    dalam    pemerataan    pendapatan    juga sangat   penting  agar   tepat sasaran dan signifikan mengangkat taraf hidup masyarakat. Semakin    meningkatnya  jumlah  masyarakat  miskin  di  Indonesia  ternyata  membawa berbagai  persoalan  multi-dimensi  bagi  bangsa  ini,  untuk  mengurangi  kemiskinan diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa.
Banyak usaha-usaha telah dilakukan pemerintah untuk   dapat   mengembangkan sektor    usaha    produktif    ini,    namun    dalam  pelaksanaannya  masih  banyak  pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut.  Kondisi  tersebut  dikarenakan  proporsi jumlah  usaha  mikro    yang  begitu  banyaknya  dan  keterbatasan  pemerintah  dalam pengelolaan  pendistribusian  bantuan.  Keterbatasan  itu  yang  seharusnya  dapat  dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan   akan berujung   pada   pengentasan   kemiskinan.   Selain   usaha   yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain.
Pendapatan    dan    pengeluaran    dalam    ekonomi    Islam    salah    satunya  diatur melalui  mekanisme  zakat.  Perintah  zakat  dapat  dipahami  sebagai  salah  satu  kesatuan sistem  yang tak  terpisahkan  dalam  pencapaian  kesejahteraan sosial ekonomi dari aspek al-adalah  al-ijtimaiyah .  Implikasi  zakat  dapat  meminimalisir  kesenjangan    dalam masyarakat    sehingga    zakat    diharapkan  dapat  meningkatkan  dan  menumbuhkan
perekonomian  baik  individu  maupun  masyarakat.  Tujuan  utama  dari  zakat  menurut sudut  pandang  perekonomian  pasar  adalah  menciptakan  distribusi  pendapatan  menjadi lebih merata.
Secara  konsep  zakat  merupakan  sebuah  hubungan  yang  vertikal  sekaligus horizontal. Pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa ta’ala ( hablu minallah ), kedua dimensi hablu minannas yaitu hubungan antara manusia dengan manusia  lainnya.  Dimensi  terakhir  inilah  yang  sangat  penting  bagi  terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera.
Zakat  adalah  salah  satu  dari  usaha  untuk  merealisasikan  hal  itu,  pola pendistribusian  kekayaan  dari  orang-orang  kaya  ( muzakki )  kepada  orang-  orang  miskin sebagai mustahiq zakat  menjadi  satu  metode  efektif  bagi  pemerataan  kekayaan. Pengembangan  zakat  bersifat  produktif  dengan  cara  dijadikannya  dana  zakat  sebagai modal  usaha,  untuk  pemberdayaan  ekonomi  penerimanya,    dan  supaya  fakir  miskin dapat  menjalankan  atau  membiayai  kehidupannya    secara    konsisten.    Dengan    dana zakat  tersebut  fakir  miskin akan mendapatkan  penghasilan tetap,  meningkatkan  usaha, mengembangkan  usaha  serta  mereka  dapat  menyisihkan  penghasilannya  untuk menabung.  Pendayagunaan    zakat    produktif    sesungguhnya    mempunyai    konsep perencanaan  dan  pelaksanaan  yang  cermat  seperti  mengkaji  penyebab  kemiskinan, ketidak tersediaan modal  kerja, dan  kekurangan  lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut  maka  perlu  adanya  perencanaan  yang  dapat  mengembangkan  zakat  bersifat produktif.
Dalam    rangka    mencapai    tujuan    zakat,    maka    pendistribusian    zakat  tidak cukup  dengan  memberikan  kebutuhan  konsumsi  saja,  model  distribusi  zakat  produktif untuk  modal  usaha  akan  lebih  bermakna,  karena  akan  menciptakan  sebuah  mata pencaharian  yang  akan  mengangkat  kondisi  ekonomi  mereka,  sehingga  diharapkan lambat  laun  mereka  akan  dapat  keluar  dari  jerat  kemiskinan,  dan  lebih  dari  itu  mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki .
Salah satu  yang menunjang  kesejahteraan  hidup  di  dunia  dan menunjang  hidup di  akhirat  adalah  adanya  kesejahteraan  sosial-ekonomi.  Ini  merupakan    seperangkat alternatif  untuk   mensejahterakan  umat Islam dari kemiskinan  dan  kemelaratan.  Untuk itu  perlu  dibentuk lembaga-lembaga sosial  Islam  sebagai  upaya  untuk  menanggulangi masalah  sosial  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  zakat  dapat  berfungsi sebagai  salah  satu  sumber  dana  sosial  ekonomi  umat  Islam.  Artinya  pendayagunaan zakat  yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan
tertentu  saja  yang  berdasarkan  pada  orientasi  konvensional,  tetapi  dapat  pula dimanfaatkan  untuk  kegiatan-kegiatan  ekonomi  umat,  seperti  dalam  program pengentasan    kemiskinan    dan    pengangguran    dengan    memberikan  zakat  produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.
Optimalisasi  pendayagunaan  dana  zakat  sebagai  salah  satu  instrumen  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  akan  lebih  efektif  apabila  dikelola  oleh pemerintah  dengan  payung  hukum  dalam  bentuk  undang-  undang.  Di  Indonesia pengelolaan  zakat  sudah  diatur  dalam  bentuk  undang-undang  yaitu  undang-undang nomor  38  tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat.  Dengan  undang-undang  ini pengelolaan zakat di bentuk oleh pemerintah  (negara),  disamping  juga  oleh  masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah.
Peran  pemerintah  sangat  diperlukan  untuk  dapat  mengoptimalisasi  peran BAZNAS.  Di  tingkat  daerah  (propinsi,  kabupaten/kota,  dan  kecamatan)  terdapat BAZNAS  daerah  yang  merupakan  bagian  terorganisir  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di daerah. Sementara itu di sisi lain terdapat  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  di  mana  dalam  perundang-undangan  merupakan lembaga pelayanan zakat  yang dibentuk masyarakat secara swadaya (lepas dari campur tangan pemerintah).
Peran  lembaga  tersebut  dalam  menghimpun  dana  zakat  masih  sangat  kecil  dari keseluruhan  proporsi  zakat  yang  ada.  Kecenderungannya  adalah  masyarakat menyalurkan  sendiri  zakatnya  secara  pribadi,  pada  pola  tersebut  zakat  yang  diterima masyarakat  hanya  diperuntukkan  untuk  konsumsi  sesaat.  Hal  tersebut  dirasakan  tidak dapat  mengeluarkan  masyarakat  kurang  mampu  dari  lingkaran  kemiskinan.  Disinilah letak  pentingnya  penyaluran  zakat  sebagai  dana  produktif,  dimana  dana  zakat  yang diberikan  pada  masyarakat  diperuntukkan  pada  kegiatan-kegiatan  produktif  yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya.
Lembaga  pengelola  zakat  harus  dapat memberikan  bukti nyata  pada  masyarakat dalam  penyaluran  dana  produktif  yang  tepat  sasaran  dan  keberhasilannya  memerangi kemiskinan.  Hal  tersebut  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  dari  masyarakat  akan kredibilitas BAZNAS maupun LAZ dalam mengelola dana umat.
Zakat  memiliki  nilai  strategis  sebagai  salah  satu  solusi  dalam  pengentasan kemiskinan.  Segala  potensi  tersebut  dapat  dicapai  dengan  terciptanya  penyaluran  dana zakat  yang efektif, profesional dan bertanggung jawab. Tujuan penyaluran zakat adalah
dialokasikan  kepada  mustahik.  Badan  Amil  Zakat  Nasional  sebagai  lembaga  pengelola zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  seharusnya  lebih  mampu  dalam  menghimpun maupun  menyalurkan  dana  zakat  dibandingkan  dengan  lembaga  pengelola  zakat  yang dibentuk secara swadaya masyarakat. Kondisi ini dimungkinkan karena lebih terbukanya kesempatan  bagi  Badan  Amil  Zakat  Nasional  untuk  dapat  mengakses  dana  zakat  di lembaga-lembaga kerja pemerintahan.
Dengan  adanya  beberapa  hambatan    yang  ditemukan  dalam  mengelola  dana zakat,    penelitian    ini    dimaksudkan    untuk    dapat    melihat    sejauh    mana  potensi pendayagunaan   dana  zakat  produktif  yang  disalurkan   Badan   Amil Zakat Nasional Kabupaten  Jepara  dalam  mempengaruhi  kondisi  sosial  ekonomi  mustahik,  dengan harapan  dapat  memberikan  efek  terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara.
Berdasarkan   latar   belakang  dan   uraian   di   atas   dapat   dirumuskan beberapa pertanyaan, yakni  b agaimana  sumber  dan  penggunaan  dana  zakat  pada  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara? Bagaimana   pengelolaan   dana   zakat p roduktif ada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara? Serta bagaimana  pengaruh  dana  zakat produktif    yang    diberikan    Badan    Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Jepara  terhadap upaya  pengentasan  kemiskinan di Kabupaten Jepara?

## Zakat; Pengertian dan Ladasan Hukumnya

## 1. Pengertian Zakat
Zakat menurut bahasa adalah kata dasar ( mashdar ) dari zaka yang artinya berkah, tumbuh,  subur,  suci,  dan  baik  (Asy-Shidieqy,  2001:  273).  Zakat  bisa  diarartikan  pula: tumbuh,  berkembang,    kesuburan,  bertambah  atau  dapat  pula  berarti    membersihkan atau mensucikan. Dalam kamus besar  bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta  tertentu  yang  wajib  dikeluarkan  untuk  orang  yang  beragama  Islam  dan  diberikan kepada  golongan  yang  berhak  menerimanya,  menurut  ketentuan  yang  telah  ditetapkan oleh syara' .
Sedangkan  menurut  Hukum  Islam  (Syara’),  zakat  adalah  nama  bagi  suatu pengambilan   tertentu   dari   harta   yang   tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk  diberikan  kepada  golongan  tertentu.  Dr.  Wahbah  Al-Zuhayly  (1997:  83), mendefinisikan zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.
Zakat    yang    merupakan    salah    satu    rukun    Islam,    wajib    atas  setiap    Muslim yang    telah    memenuhi    syarat-syarat    tertentu.    Hukum  zakat    adalah    wajib    ‘aini
dalam    arti    kewajiban    yang    ditetapkan  untuk    diri    pribadi    dan    tidak    mungkin dibebankan    kepada    orang  lain,    walaupun    pelaksanaannya    dapat    diwakilkan kepada    orang  lain  (Syarifuddin,  2010:  38).  Karena    itu    zakat    adalah    ibadah maaliyah   yang   mempunyi
dimensi  dan  fungsi  sosial  ekonomi  dan  pemerataan  karunia  Allah  SWT  dan  juga merupakan  perwujudan  solidaritas  sosial,  pernyataan rasa kemanusiaan  dan keadilan.

## 2. Landasan Hukum Zakat
Dalam  Al-Qur’an  terdapat  banyak  ayat  yang  menjelaskan  tentang  kewajiban berzakat,  antara  lain:  Kata  zakat  dalam  banyak  definisi  disebutkan  dalam  Al-Qur’an, diantaranya  disebutkan  bersama  dalam  satu  ayat  dengan  kata  shalat  atau  Allah menyebutkan kewajiban  mendirikan  shalat  beriringan  dengan  kewajiban menunaikan zakat,  di  antaranya  adalah:“dan    dirikanlah    shalat,    tunaikanlah    zakat    dan    ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”(QS. Al-Baqarah : 43).
Dalam ayat lain disebutkan:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang  serta  memberikan  zakat,  mereka  beroleh  pahala  di  sisi  Tuhan mereka, dan  tidak  ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu  yang  tidak  baik) terhadap  mereka,  dan  mereka  pula  tidak  akan  berdukacita”  (QS.  Al-Baqarah: 277).
Beberapa  landasan    dasar  dalam    hadits    tentang    pentingnya  masalah  zakat, salah  satu  di  antaranya  Nabi  Muhammad  saw  memperingatkan  kepada  umatnya  agar jangan sampai melupakan kewajiban zakat:
“Barang siapa diberi oleh Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari  kiamat  dia  akan  dibayang-bayangi  dengan  seekor  ular  bermata  satu ditengahnya  dan  mempunyai  dua  lidah  melilitnya.  Ular  itu  mencengkerang kedua  rahangnya  seraya  berkata,  ‘aku  hartamu,  aku  pusaka  simpananmu’  dan kemudian  nabi  Muhammad  membaca  surat  Ali  Imron  ayat  180”  (HR.  Al- Bukhari) (Almath, 1991: 106).
Disebutkan     juga      “tiada     suatau      kaum     menolak     zakat  melainkan     Allah menimpa   mereka   dengan   paceklik   (kemarau panjang dan kegagalan panen). (HR. Tabrani).

## Zakat dalam Perundang-undangan
Penunaian  zakat    bagi    umat    Islam      Indonesia      telah    lama  dilaksanakan sebagai  dorongan  pengalaman  dan  penyempurnaan  ajaran    agamanya,    walaupun pelaksanaan    dan  pemberdayaannya  masih  bersifat  tradisional,  akan  tetapi  lambat  laun
dalam  perkembangannya  mulai  disadari  bahwa  jumlah  umat  Islam  mayoritas sebenarnya  zakat  merupakan  sumber  dana  potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola  secara  baik,  terpadu  dan  optimal  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan umat.  Karena  itu  dalam  proses  perjalanan  sejarah,  pada  tanggal  23  September  1999 bangsa  Indonesia  telah  memiliki  hukum  berupa  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,  yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur   dalam Keputusan   Menteri Agama   Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan  Menteri  Agama  No.  373  tahun  2003  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Nomor  D-29
Tahun 2000.
Beberapa  keuntungan  dari  pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  oleh  lembaga pengelola  zakat  dan  yang memiliki  kekuatan  hukum formal  antara lain: Pertama, untuk menjamin  kepastian  dan  kedisiplinan  pembayar  zakat. Kedua, untuk  menjaga  perasaan rendah  diri  para mustahiq zakat  apabila  berhadapan  langsung  untuk  menerima  zakat dari para muzakki . Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan  efektifitas,  serta  sasaran  yang tepat  dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk  memperlihatkan  syi’ar  Islam  dalam  semangat  penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Hafidhuddin, 2002: 126).

## Rukun dan Syarat Zakat
Yang disebut dengan rukun zakat adalah unsur-unsur  yang terdapat dalam zakat, yaitu  orang  yang  berzakat,  harta  yang  dizakatkan  dan  orang  yang  menerima  zakat. Sedangkan  syarat  zakat  adalah  terbagi  menjadi  dua  yaitu  syarat  wajib  dan  syarat  sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai nisab dan haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.
Yusuf Qardawi (2004, 125), menguraikan  tentang  syarat-syarat   kekayaan yang wajib  dizakati,  yaitu: Milik  Penuh,  Berkembang  dan  Berpotensi  untuk  Berkembang, Mencapai Nishab, Lebih dari Kebutuhan Pokok, Bebas dari Hutang, Mencapai  Haul.

## Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan  dalam  zakat  erat  kaitannya  dengan  bagaimana  cara pendistribusiannya.  Kondisi  itu  dikarenakan  jika  pedistribusiannya  tepat  sasaran  dan tepat  guna,  maka  pendayagunaan    zakat  akan  lebih  optimal    dalam    Undang-Undang
No.  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  dijelaskan  mengenai  pendayagunaan adalah:
1) Zakat  dapat  didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2)  Pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif    sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)   dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh  pihak  penyalur  zakat  atau  lembaga  pengelola  zakat.  Hal  tersebut  termaktub  di dalam  keputusan  Menteri  Agama  RI No.  373  tahun  2003  tentang  pengelolaan  dana zakat.  Adapun  jenis- jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:
1. Berbasis Sosial
a. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik;
b. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta;
c. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan;
d. Mencegah  terjadinya  eksploitasi  terhadap  mustahik  untuk  kepentingan  yang menyimpang.
2. Berbasis pengembangan ekonomi
a. Konsumtif Tradisional;
b. Konsumtif Kreatif;
c. Produktif Konvensional
d. Produktif Kreatif
e. Zakat dan Pengentasan
Kemiskinan
Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan  yang dihadapi masyarakat, yang  faktor  penyebab  dan  tolok  ukur  kadarnya  dapat  berbeda  akibat  perbedaan  lokasi dan situasi. Karena itu Al-Qur'an tidak  menetapkan  kadarnya,  dan  tidak  memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya.
Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai  tujuan  yang lebih  permanen,  yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan sosial  yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung  si  miskin  dan  yang  kurang  beruntung  sehingga  terhapus kesulitan dan kemiskinan (Capra, 2000: 274).
Menurut  Rofiq  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  adanya  zakat  adalah  untuk mewujudkan  pemerataan  keadilan  dalam  ekonomi  dan  juga  merupakan  sumber  dana
potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat (Rofiq, 2004: 297).
Mahfudz  mendeskripsikan  zakat  bukan  hanya  sebagai  ibadah mahdlah saja . Akan  tetapi  lebih  pada  perangkat  sosial  yang  seyogyanya  mampu  untuk  menangani kemiskinan,  dengan  catatan  zakat  dikembangkan  dan  di- manage secara  profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga  negara  Indonesia  adalah  muslim. Sudah  barang  tentu  ini  menjadi  modal  dasar  yang  tidak  sedikit  dalam  upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan) (Mahfudh, 1994: 40).
Dalam fenomena di Indonesia terlihat masih kuatnya kecenderungan masyarakat yang  dalam  mengeluarkan  zakat  secara  sendiri-sendiri,  akibatnya  justru  menimbulkan sikap  fatalistik  di  kalangan dhuafa’ karena  rasa    tamaknya    yang    besar    atas pembagian zakat yang secara rutin akan diterima. Di sini zakat kemudian menimbulkan kerawanan mental  tersendiri yang dapat berakibat mematikan kreatifitas dan etos  kerja bagi penerima zakat. Hal ini menyudutkan mereka di tengah-tengah kemajuan rekayasa ekonomi dan teknologi dewasa ini.
Kiai  Sahal  menawarkan  solusi  agar  zakat  diarahkan  pada  penyelesaian kemiskinan  secara  struktural.  Dengan  kalimat  yang  berbeda  Dawam  Rahardjo  juga mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan  yang  menjadi    hak    dan    karena    itu    harus    diberikan    kepada    yang berhak, terutama untuk memberantas kemiskinan dan penindasan (Rahardjo, 1999: 445).
Tujuan  dari  pengelolaan  dana  zakat  adalah  mengurangi  kemiskinan.  Bersamaan dengan  keberhasilan  mengurangi  kemiskinan  tersebut,  jumlah  orang  yang  membayar zakat  ( muzakki) diharapkan  meningkat.  Keberhasilan  pengentasan  kemiskinan  melalui pemanfaatan  potensi  zakat  yang  ada  dan  pendayagunaan  zakat  yang  terkumpul digunakan  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan    masyarakat,    khusunya    masyarakat muslim.    Proses  pengentasan  kemiskinan  juga  didukung  oleh  lembaga  pengelola  zakat kepada  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat (mustahik) untuk  menjalankan  usaha yang bersifat produktif.

## Zakat Produktif di Badan Amil Zakat  Nasional  Kabupaten  Jepara
Pelaksanaan zakat untuk usaha produktif sudah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional  Kabupaten  Jepara,  akan  tetapi  dari  masih  dalam  tahap  awal  dalam  kurun waktu  2  tahun  terakhir  (Milles,  1992:  16-18).  Dana  yang  digunakan  untuk  program prosentasinya  masih  sangat  kecil  berdasarkan  laporan  tahun  2013 Badan Amil  Zakat Nasional  kabupaten  Jepara  yaitu  sebesar  Rp.  50.660.000  dibandingkan  jumlah
keseluruhan  dana  yang  diperoleh  di  luar  dana  zakat  fitrah  dan  dana  pekan  peduli sosial  (PPS)  yaitu  sebesar  Rp.  5.022.001.787,-. ini  berarti  hanya  kisaran  1  %  saja  dari seluruh  dana  yang  ada.  Zakat  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  produktif  tersebut berupa pemberian kambing yang dilaksanakan ditiga kecamatan yaitu Kembang, Bangsri dan Donorojo. Apabila di prosentasikan berdasarkan dana  yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten  yaitu  Rp.  599.725.987,-  berbanding  Rp.  50.660.000,-  berarti  dana  yang digunakan   kurang lebih 10 % untuk usaha produktif. Pendistribusian  dana  zakat  yang ada  di  UPZ  kecamatan  semua terdistribusikan untuk kegiatan konsumtif.
Usaha  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  zakat  usaha  produktif,  disamping  yang dipaparkan  diatas  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Jepara      juga      menyediakan dana  untuk  usaha  produktif  dengan  cara  mengajukan  proposal  usaha  yang  akan dijalankan.  Akan  tetapi  sampai  dengan  saat  ini  program  ini  belum  bisa  berjalan dikarenakan tidak ada satupun yang mengajukan dana.
Berdasarkan  atas  penjelasan  dari  kepala  bagian  pendistribusian,  diperkirakan program  ini  belum  bisa  berjalan  dikarenakan  masyarakat  ( mustahik )  merasa  kesulitan dalam pembuatan program dan miskin ide dalam usaha produktif.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  dianalisa  bahwa  harus  ada  usaha lebih   yang harus  dilakukan  oleh  pengurus  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Jepara  agar program ini dapat terlaksana yaitu cara:
1. Cara mendapatkan dana tersebut tidak sulit;
2. Tidak  harus  menggunakan  proposal  atau  ide  dari  Mustahik  akan  tetapi ide dari pengurus dikarenakan mereka secara SDM lemah;
3. Pengawasan  dan  pendampingan  terhadap  usaha  yang  dilakukan  agar  pengguna dana bisa menggunakan dana tersebut sesuai harapan;
4. Pengguna  dana  tidak  dibebani  dengan  pengembalian  yang  lebih  dari  dana  yang diterima.
Salah  satu  hal  yang  dinilai  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  konsep  zakat, adalah  menyangkut  konsep  pengelolaannya.  Selama  ini,  pendayagunaan  zakat  masih tetap  saja  berkutat  dalam  bentuk  konsumtif-karitatif  yang  kurang  atau  tidak menimbulkan  dampak  sosial  berarti,  dan  hanya  bersifat temporary  relief. Memang realitas  ini  tidak  bisa  disalahkan,  karena  untuk  memperoleh  daya  guna  yang  maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya mengelola zakat. Walaupun demikian,  bukan  berarti  kita  dibenarkan  untuk  berdiam  diri  dan  tidak  melakukan terobosan-terobosan kreatif, mengingat perkembangan zaman telah menuntut   kita  untuk
dapat  menginterprestasikan  dalil-dalil  zakat  yang ma'qul  al  ma'na, dengan  tujuan  agar zakat  bisa  dikelola  secara  profesional.  Dalam  masalah  ini,  penulis  mencoba  untuk memfokuskannya  kepada  dua  persoalan,  yaitu:  prioritas  pembagian  zakat  dan produktifitas  dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat.
Dana yang didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara  untuk kebutuhan  zakat  produktif  masih  sangat  kecil  dari  jumlah dana yang dikelola. Dari program  usaha  produktif  yang  sudah  dijalankan  juga  belum  bisa  memberikan pengaruh terhadap para mustahik, dikarenakan pengembangan kambing membutuhkan waktu relatif lama agar mustahik dapat menerima manfaat dari program ini dan manfaat juga bisa dirasakan oleh mustahik yang lain.

## Kesimpulan
Sesudah  menguraikan  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  zakat  dan pengelolaan zakat dan infaq atau sedekah yang  dikelola  oleh  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara, maka dapat dikemukakan beberapa  kesimpulan. Di antaranya bahwa perolehan dana  zakat  tersebut  terbagi  menjadi  3  kelompok. Pertama, dana  dari  muzakki  yang ada  di  seluruh  instansi  sekabupaten  Jepara. Kedua ,  dari  personal  muzakki  yang dilakukan secara mandiri oleh muzakki ke Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Jepara dengan  cara  disetor  langsung  sendiri  oleh  muzakki  (transfer  ke  rekening  yang  sudah disediakan      oleh      Badan      Amil      Zakat      Nasional      kabupaten      Jepara)  maunpun dengan  cara  jemput  bola  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional  kabupaten  Jepara menghubungi  muzakki,  kemudian  petugas  mengambil  ditempat  muzakki. Ketiga , penghimpunan dana yang dilakukan oleh UPZ  kecamatan  sekabupaten  Jepara.
K e t i g a   macam  kategori  tersebut,  dua  cara  yang  disebutkan  di  awal  dana yang  diperoleh  dikelola  langsung oleh  Badan  Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara. Kategori terakhir dilakukan  oleh  UPZ kecamatan  yang  sasarannya  adalah  para aghniya yang  ada  dikecamatan  setempat  dan  hasilnya  juga  dikelola  oleh  UPZ  masing-masing kecamatan.
Pengelolaan  dana  zakat  dan  infaq  atau  sedekah  yang  ada  pada  Badan  Amil Zakat   Nasional   Kabupaten   Jepara   telah   dilakukan   sesuai ketentuan syariat Islam dan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  1)  Hibah,  Zakat  pada  asalnya  harus diberikan  berupa  hibah  artinya  tidak  ada  ikatan  antara  pengelola  dengan  mustahik setelah  penyerahan  zakat.  2)  Dana bergulir,  zakat  dapat  diberikan  berupa  dana  bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan , artinya tidak boleh
ada  kelebihan  yang  harus  diberikan  oleh  mustahik  kepada  pengelola  ketika pengembalian  pinjaman  tersebut.  Jumlah  pengembalian  sama  dengan  jumlah  yang dipinjamkan. 3) Campur tangan pemerintah  diperlukan  dalam pengelolaan  zakat karena pengelolaan  zakat  adalah  perbuatan  hukum  publik  yang  merupakan  wewenang  dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.
Salah   satu   hal   yang   dinilai   sangat   besar   pengaruhnya       terhadap konsep zakat,    adalah    menyangkut      konsep    pengelolaannya.      Selama  ini,    pendayagunaan zakat    masih    tetap    saja    berkutat      dalam    bentuk  konsumtif-karitatif      yang    kurang atau      tidak      menimbulkan      dampak  sosial      berarti,      dan      hanya      bersifat temporary  relief. Dana    yang  didistribusikan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten Jepara masih sangat  kecil  dari  jumlah  dana  yang  dikelola.  Dari  program  usaha produktif yang sudah dijalankan juga belum bisa memberikan pengaruh terhadap para mustahik, dikarenakan pengembangan kambing   membutuhkan   waktu   relatif   lama agar  mustahil  dapat  menerima  manfaat  dari  program  ini  dan  manfaat  juga  bisa dirasakan oleh mustahik yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Almath,  Muhammad  Faiz,  1991, 1100  Hadist  terpilih  Sinar  Ajaran  Muhammad,
Jakarta: Gema Insani Press.
Arikunto,  Suharsini,  1993, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta: Rineka Cipta.
Bambang    Sunggono,    2001, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Hafidhuddin,  Didin,  2002, Panduan  Zakat  bersama  DR.  KH.  Didin  Hafidhuddin , Jakarta: Republika.
Nawawi, Hadari, dan Himi Martini, 1996, Penelitian Terapan , Yogyakarta:  Gajah Mada University Press.
Moelong,  Lexy    J.,  2012, Metode  Penelitian  Kualitatif ,    edisi  revisi,  Bandung: Rosdakarya.
Rahardjo,  M.  Dawam,  1999, Islam  dan  Transformasi  Sosial  Ekonomi ,  Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
Capra,  M.  Umer,  2000, Islam  and  the  Economic  Challege .  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Milles, Mattew  B., dan  A.  Machael  Hubermen,  1992, Analisa  Data  Kualitatif, Buku tentang  Sumber Metode-Metode Baru , Jakarta: UI Press.
Rofiq,  Ahmad,  2004, Fiqh  Aktual,  Ikhtiar  Menjawab  Berbagai  Persoalan  Umat , Semarang: Toha Putra.
Asy- Shidieqy, Hasbi, 2001, Falsafah  Hukum  Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Syarifuddin,  Amir,  2010, Garis-garis  Besar  Fiqh, ed.  1,  cet.  3 , Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, Studi Hukum dan Masyarakat , Bandung: Alumni. Sahal Mahfudh,  1994, Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LkiS.
Soenarjo, 2004, Al Qur’an dan Terjemahnya , Jakarta: Departemen Agama RI.
Sugiyono,  2012, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,  Bandung: Alfabeta.
Undang-undang nomor 38 tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat, pasal 6 dan 7.
Al-Zuhayly,  Wahbah,   1997, Zakat  Kajian  berbagai      Mazhab ,  Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Wawancara    dengan    Ketua    Pelaksana    Harian    BAZNAS    Kabupaten    Jepara,    10 Agustus 2014.
Qardawi,  Yusuf,  2004, Hukum  Zakat  Studi  Komparatif  mengenai  status  dan  filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan Hadits , Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.