Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## DUALISME HUKUM PENETAPAN ADOPSI ANAK
Dewi Indriani 1
1 STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, Indonesia Email: tahniah.dewi@gmail.com

## Abstract
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang terdapatnya dualisme hukum dalam penetapan adopsi anak  di  lembaga  peradilan  yaitu  di  Peradilan  Agama  dan  Peradiilan  Negeri.    Dualisme  dalam penetapan  adopsi  anak  di  lembaga  peradilan,  hal  ini  penting  dikaji  karena  akan  menyebabkan kegamangan  kepada  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan  untuk  penetapan  adopsi  anak khususnya  bagi  umat  Islam,  apakah  akan  menempuh  jalur  hukum  ke  Pengadilan  Agama  atau  ke Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  akan  membuat  masyarakat  bingung  dalam  Menentukan  pilihan  untuk kepastian  hukum  adopsi  anak  di  lingkungan  peradilan.  Masyarakat  akan  menjadi  gamang  akan kepastian  hukum  yang  akan  mereka  tempuh.  Masyarakat  akan  membanding-bandingkan  hukum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang akan menggiring mereka pada sebuah asumsi atau  anggapan  bahwa  Pengadilan  Agama  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  lebih  kuat dibandingkan  dengan  Pengadilan    Negeri  atau  sebaliknya  Pengadilan  Negeri  mempunyai  kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Dualisme Hukum, Penetapan, Adopsi Anak

## Abstract
This article aims to examine the existence of legal dualism in the determination of child adoption in judicial  institutions,  namely  in  the  Religious  Court  and  the  State  Judiciary.    Dualism  in  the determination  of  child  adoption  in  judicial  institutions,  this  is  important  to  study  because  it  will cause  uncertainty  to  the  community  in  determining  the  choice  for  the  determination  of  child adoption,  especially  for  Muslims,  whether  to  take  the  legal  route  to  the  Religious  Court  or  to  the District  Court.  This  will  make  the  public  confused  in  determining  the  choice  for  legal  certainty  of child adoption in the judicial environment. The community will be uncertain about the legal certainty that  they  will  take.  The  public  will  compare  the  law  between  the  Religious  Court  and  the  District Court  which will  lead  them  to  an  assumption  or  assumption that  the  Religious  Court  has  stronger legal force than the District Court or vice versa the District Court has stronger legal force compared to the Religious Court.
Keywords: Legal Dualism, Determination, Child Adoption

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak baik pada Pengadilan Agama maupun pada  Pengadilan  Negeri  Batusangkar  antara  lain  untuk  membantu  pendidikan  dan  masa depan  anak  yang  diangkat,  karena  orang  tua  angkat  tidak  punya  anak,  sebagai  salah  satu jalan  atau  solusi  bagi  suami  istri  yang  sudah  lama  menikah  tetapi  belum  dikaruniai  anak, untuk  membantu  saudaranya  yang  kurang  mampu,  sebagai  tambahan/tunjangan penghasilan. Dampak positif dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak, baik
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya, untuk masa depan anak yang diangkat  tersebut,  dapat  membantu  beban  ekonomi  keluarga  atau  saudara  yang  kurang mampu,  untuk  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  dan  kewajiban  orang  tua  angkat terhadap  anaknya  dalam  hal  kekuasaan  pemeliharaan  dan  nafkah  bagi  si  anak  angkat. Dampak  negatif  dari  pengangkatan  anak  secara  langsung  yang  terjadi  pada  Pengadilan Agama  dan  Pengadilan Negeri tidak  ada dirasakan  oleh  masyarakat,  tetapi  dengan  adanya dualisme di lingkungan peradilan dalam menangani kasus permohonan pengangkatan anak ini menyebabkan masyarakat pencari keadilan menjadi bingung dan tidak adanya kepastian hukum.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  terdapatnya  dualisme  hukum  dalam penetapan  adopsi  anak  di  lembaga  peradilan  yaitu  di  Peradilan  Agama  dan  Peradiilan Negeri.  Dualisme dalam penetapan adopsi anak di lembaga peradilan, hal ini penting dikaji karena  akan  menyebabkan  kegamangan  kepada  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan untuk  penetapan  adopsi  anak  khususnya  bagi  umat  Islam,  apakah  akan  menempuh  jalur hukum ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri. Hal ini akan membuat masyarakat bingung  dalam  Menentukan  pilihan  untuk  kepastian  hukum  adopsi  anak  di  lingkungan peradilan.  Masyarakat  akan  menjadi  gamang  akan  kepastian  hukum  yang  akan  mereka tempuh.  Masyarakat  akan  membanding-bandingkan  hukum  antara  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan Negeri yang akan menggiring mereka pada sebuah asumsi atau anggapan bahwa Pengadilan  Agama  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  lebih  kuat    dibandingkan  dengan Pengadilan    Negeri  atau  sebaliknya  Pengadilan  Negeri  mempunyai  kekuatan  hukum  yang lebih kuat dibandingkan dengan Pengadilan Agama.
Ada dua cara dalam praktek pengangkatan (adopsi) anak, yaitu: Pertama; Mengambil anak  orang  lain  untuk  diasuh  dan  dididik  dengan  penuh  perhatian  dan  kasih  sayang  serta diperlakukan  oleh  orang  tua  angkatnya  seperti  anaknya  sendiri  tanpa  memberikan  status anak  kandung  kepadanya.  Dalam  Islam  pengangkatan  anak  ini  dikenal  dengan  istilah Tabanni Naqish ( Adoption non plena ). Cara seperti ini sesuai dengan tuntunan agama Islam sehingga  dikenal  dengan  “Pengangkatan  anak  menurut  sistem  Hukum  Islam”. Kedua; Mengambil  anak  orang  lain  dalam  keluarganya  sendiri,  sehingga  dengan  demikian  antara orang  tua  yang  mengadopsi  anak  dan  anak  angkatnya  timbul  suatu  hubungan  hukum. Hubungan  hukum  antara  orang  tua  asal  setelah  anak  tersebut  diangkat  oleh  orang  lain
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
menjadi putus, anak yang diangkat tersebut mewaris kepada bapak angkatnya. Dalam Islam pengangkatan  seperti  ini  dikenal  dengan  istilah Tabanni  Kamil ( Adoption  Plena ).  (Tafal, 1983)
Praktek seperti ini dilarang dalam agama Islam sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab  ayat  4-5 yang  artinya:  “ Dan  Dia  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu  sebagai anak  kandungmu  (sendiri);  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  dimulut  saja.  Dan Allah mengatakan yang sebenarnyadan Dia menunjukan jalan yang benar. Pangilah mereka (anak  angkat)itu  dengan  memakai  nama  bapak-bapak  mereka,  maka  (panggillah  mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan)”. (Dahlan, 2000)
Adopsi  merupakan  suatu  langkah  hukum  yang  menyebabkan  seseorang  beralih hubungan  kekelurga  lain,  sehingga  timbul  hubungan  yang  sama  atau  sebahagianya  sama dengan  hubungan  antara  anak  sah  dengan  orang  tuanya.  Masalah  pengangkatan  anak menjadi hal yang sangat rentan bagi pelaksanaan perlindungan anak, sehingga perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah guna menghindari pengeksploitasian anak tersebut oleh orang tua  angkatnya  dan  tujuan  utama  yaitu  perlindungan  dan  kesejahteraan  si  anak  tersebut. Untuk itu perlu adanya kriteria tertentu dalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka dari itu diperlukan legalisasi atau hukum yang tegas terhadap praktek pengangkatan anak yang telah  dilakukan  seseorang  dan  harus  melalui  putusan  pengadilan.  Legalisasi  melalui Pengadilan  Negeri  berdasarkan  kepada  sistem  hukum  adat,  sedangkan  legalisasi  melalui Pengadilan  Agama  didasarkan  pada  sistem  hukum  Islam.  Legalisasi  adopsi  anak  pada Pengadilan  Negeri  berdasarkan  kepada  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  yang menyatakan  bahwa  “Adopsi  anak  dilakukan  dengan  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan  Negeri  di  wilayah  tempat  kediaman  calon  orang  tua  angkat.”  Sedangkan legalisasi  adopsi  anak  pada  Pengadilan  Agama  berdasarkan  kepada    UU  No.  3  tahun  2006 Pasal 49 yang berbunyi ”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  beragama  Islam  di bidang:  Perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  shadaqah,  dan  ekonomi syari’ah. Penjelasan pasal 49 Undang -Undan No 3 tahun 2006 huruf (a) poin ke-20 terkait kewenangan dalam bidang perkawinan  menyatakan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan UU No. 23 tahu 2002
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
dan  UU  No.  3  tahun  2006  maka  terdapat  dualisme  hukum  penetapan  adopsi  anak  pada lingkungan  peradilan.      ( Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak , 2023)
Isu-isu  terkait  tentang  dualisme  adopsi  anak  ini  telah  dikaji  juga  oleh  peneliti sebelumnya  yang  menitik  beratkan  kepada  pembahasan  tentang  akibat  hukum pengangkatan  anak  di  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama,  perbandingan  Fiqh  dan Hukum  Positif  Indonesia  tentang  perkara  adopsi  anak.  Sementara  penulis    menititik beratkan penelitian ini pada Dualisme Hukum Penetapan Adopsi Anak, fokus masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  adopsi  anak  di Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  Batusangkar,  serta  dampak  positif  dan  dampak negatif pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Batusangkar dalam sebuah penelitian.
Praktek  yang  ditemui  saat  ini  masalah  adopsi  anak  ini  diputuskan  atau  diselesaikan melalui  Pengadilan,  baik  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Agama  pada  wilayah terjadinya adopsi tersebut. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 berbunyi: “ Kekuasaan Kehakiman  adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  pancasila  demi terselenggaranya  negara  hukum  Repoblik  Indonesia” (Undang-Undang  No.  4  dan  5  tahun 2004).  Pada  wilayah  hukum  Batusangkar  pelaksanaan  adopsi  anak  dilakukan  oleh  dua lingkungan  peradilan  yaitu  Pengadilan  Negeri  (PN)  dan  Pengadilan  Agama  (PA).  ( Undang- Undang  No.  4  dan  5  tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Dan  Mahkamah  Agung , n.d.)
Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar persoalan adopsi diputuskan di Pengadilan  Agama  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Hal  senada  juga  diungkapkan oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  bahwa  adopsi  anak  juga  diputuskan  di  Pengadilan  Negeri sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Faktor-faktor  pendorong  masyarakat melakukan  adopsi  anak  di  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  ada  beberapa  faktor yaitu  untuk  masa  depan  si  anak,  sebagai  pancingan  agar  mereka  punya  anak,  untuk membantu ekonomi saudara yang kurang mampu, untuk memperoleh tunjangan/penghasilan (bagi PNS), dan ada juga karena mereka tidak punya anak. Dampak positif dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak, baik dalam hal kesehatan,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
pendidikan,  maupun  kebutuhan  lainnya,  untuk  masa  depan  anak  yang  diangkat  tersebut, dapat  membantu  beban  ekonomi  keluarga  atau  saudara  yang  kurang  mampu,  untuk kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  dan  kewajiban  orang  tua  angkat  terhadap  anaknya dalam  hal  kekuasaan  pemeliharaan  dan  nafkah  bagi  si  anak  angkat.  Dampak  negatif  dari pengangkatan  anak  secara  langsung  yang  terjadi  pada  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Negeri Batusangkar tidak ada dirasakan oleh masyarakat di daerah hukum Batusangkar atau Kabupaten  Tanah  Datar,  tetapi  dengan  adanya  dualisme  di  lingkungan  peradilan  dalam menangani  kasus  permohonan  pengangkatan  anak  ini  menyebabkan  masyarakat  pencari keadilan menjadi bingung dan tidak adanya kepastian hukum. (Asasriwarni, 2000)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )    denga  metode  penelitian yuridis  normatif dan yuridis  empiris melalui  studi  kasus  tentang  adopsi  anak  dalam lingkungan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri  Batusangkar,  karena  permasalahan yang  diteliti  erat  kaitannya  dengan  faktor  yuridis  mengenai  Undang-Undang  tentang pengangkatan  anak  dan  peraturan-peraturan  hukum  lainnya  yang  relevan  serta pelaksanaannya  dalam  praktek.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah melalui, studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perkara penetapan adopsi anak yang masuk ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang berjumlah (15) lima belas perkara di Pengadilan Agama dan (18) delapan belas perkara di Pengadilan Negeri Batusangkar.
Sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  secara purposive  sampling, yaitu  sampel  yang dipilih  berdasarkan  perkara  yang  masuk  dan  telah  dikeluarkan  penetapan  oleh  Pengadilan Agama  dan  Pengadilan  Negeri  Batusangkar,  dan  perkara  yang  dijadikan  sampel  adalah sebanyak 8 (delapan) perkara di Pengadilan Agama dan 10 (sepuluh) perkara di Pengadilan Negeri  Batusangkar.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara deskiptif  kualitatif yaitu, penafsiran  terhadap  data  yang  diperoleh  untuk  mendapatkan  gambaran  umum  tentang masalah-masalah yang diajukan sehingga didapatkan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
A. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengangkatan  Anak  di  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan Negeri Batusangkar.
Faktor  pendorong  mereka  melakukan  pengangkatan  anak  adalah  untuk  masa  depan anak  yang  diangkat  pada  Pengadilan  Agama  sebanyak  2  (dua)  orang  dan  pada  Pengadilan Negeri  sebanayak  1  (satu)  orang.  Sebagai  pancingan  agar  mereka  mempunyai  anak  pada Pengadilan  Agama  tidak  ada  dan  pada  Pengadilan  Negeri  sebanyak  1  (satu)  orang,  untuk membantu  ekonomi  saudaranya  yang  kurang  mampu  pada  Pengadilan  Agama  sebanyak  2 (dua)  orang  dan  pada  Pengadilan  Negeri  sebanayak  2  (dua)  orang.  Untuk  memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan pada Pengadilan Agama sebanyak 1 (satu) orang dan pada Pengadilan  Negeri  sebanayak  2  (dua)  orang.  Karena  mereka  tidak  mempunyai  anak  pada Pengadilan Agama sebanyak 3 (tiga) orang dan pada Pengadilan Negeri sebanayak 4 (empat) orang.(Kusuma, 1977)
Faktor  utama  pengangkatan  anak  adalah  untuk  kepentingan  masa  depan  dan kesejahteraan  anak  dari  segi  kesehatan,  pendidikan,    kebutuhan  hidup  lainnyan  dan  juga untuk  meneruskan  keturunan,  dalam  hal  yang  demikian  timbul  inisiatif  atas  dasar kesepakatan  untuk  mengangkat  anak  dengan  harapan  kiranya  dengan  mengangkat  anak akan  menjadi  pancingan  akan  lahirnya  anak  kandung  dari  pasangan  suami  isteri  yang bersangkutan,  juga  karena  ingin  membantu  keluarga  atau  saudara  yang  kurang  mampu. Selain  itu  faktor  yang  menyebabkan  mereka  melakukan  pengangkatan  anak  adalah  untuk kepentingan  mereka  orang  tua  angkat,  diantaranya  untuk  memperoleh  tambahan tunjangan/penghasilan  dari  gaji  yang  mereka  terima,  juga  karena  rasa  belas  kasihan terhadap  si  anak  yang  kurang  mendapat  perawatan  dan  perlakuan  yag  layak  dari  orang tuanya,  sehingga  dengan  dijadikannya  mereka  sebagai  anak  angkat  maka  akan  dapat membantu  masa  depan  mereka,  karena  pendidikan  dan  masa  depan  mereka  dapat  lebih terjamin.(Harahap, 2008)
Alasan mereka mengangkat anak dari lingkungan keluarga atau saudara sendiri adalah selain  untuk  membantu  ekonomi  keluarka  atau  saudara  yang  kurang  mampu  juga  karena mereka mengetahui secara jelas asal usul atau nasab anak tersebut. Tanggapan atau respon keluarga  terhadap  anak  yang  diangkat  itu  yaitu  diterima  dengan  baik  karena  anak  yang diangkat itu masih dari lingkungan keluarga atau saudara mereka juga.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mendorong  mereka  melakukan  pengangkatan anak, dapat dilihat dari tabel berikut:

## Tabel 1
Faktor Pendorong Pengangkatan Anak No Faktor Pendorong Jumlah Persentase (%) PA PN PA PN 1 Untuk masa depan anak angkat 2 2 25 20 2 Sebagai pancingan agar mereka punya anak 0 1 0 10 3 Untuk membantu ekonomi saudara yang kurang mampu 2 1 25 10 4 Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan 1 2 12,5 20 5 Karena mereka tidak punya anak 3 4 37,5 40 Jumlah 8 10 100 100
Sumber: Posita Permohonan Pemohon
Berdasarkan tabel 1 di atas faktor pendorong mereka melakukan adopsi anak adalah untuk  masa  depan  anak  angkat  di  PengadilanAgama  sebanyak  25%  atau  sebanyak  2  (dua) orang,  dan  di  Pengadilan  Negeri  sebanyak  2  orang  atau  20%.  Sebagai  pancingan  agar mereka  punya  anak  di  Pengadilan  Agama tidak ada  sedangkan  di  Pengadilan Negeri  ada  1 (satu)  orang  atau  10%.  Untuk  membantu  ekonomi  saudara  yang  kurang  mampu  di Pengadilan Agama ada 2 kasus atau 25%, sedangkan di Pengadilan Negeri hanya ada 1 (satu) orang atau 10%. Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan di Pengadilan Agama terdapat 1 orang atau 12,5%, sedangkan di Pengadilan Negeri ada 2 (dua) orang atau 20%. Karena mereka tidak punya anak di Pengadilan Agama ada 3 (tiga) orang dan di Pengadilan Negeri ada 4 orang atau 37,5 %.
Tujuan  utama  pengangkatan  anak  adalah  untuk  kepentingan  masa  depan  dan kesejahteraan  anak  dari  segi  kesehatan,  pendidikan  dan  kebutuhan  hidup  lainnya  serta untuk  meneruskan  keturunan,  bagi  mereka  yang  tidak  memperoleh  keturunan  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
pekawinannya.  Dalam  hal  itulah  timbul  inisiatif  untuk  mengadopsi  anak  dengan  harapan menjadi  pancingan  akan  lahirnya  anak  kandung  dari  suami  istri  yang  bersangkutan,  juga ingin  membantu  saudara  yang  kurang  mampu  tetapi  memiliki  banyak  anak,  sehingga dengan  diangkatnya  salah  satu  dari  anak  tersebut  dapat  mengurangi  beban  ekonomi saudaranya.  Selain  itu  factor  yang  menyebabkan  mereka  melakukan  pengangkatan  anak adalah  untuk  kepentingan  mereka  orang  tua  nagkat,  diantaranya  untuk  memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan dari gaji yang mereka terima.(Zaini, 1999)

## B. Dampak Positif dan Negatif Pengangkatan Anak

## 1. Dampak Positif Pengangkatan Anak
Dampak  positif  dari  adopsi  anak  adalah  untuk  kepentingan  kehidupan  dan  masa depan  si  anak,  karena  bersama  orang  tua  angkatnya  si  anak  akan  lebih  terjamin pendidikannya, kesehatannya dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya, selain itu bagi orang tua  angkat  juga  dapat  menambah  kebahagiaan  dalam  kehidupan  rumah  tangga  orang  tua angkat tersebut.(Soeroso, 1993)
Dampak  positif  yang  diperoleh  responden  dari  pengangkatan  anak  tersebut  dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2
Dampak Positif Adopsi Anak No Dampak Positif Jumlah Persentase (%) PA PN PA PN 1 Untuk masa depan dan kesejahteraan Anak angkat 2 1 25 10 2 Untuk menumpahkan kasih sayang orang tua angkat ke anak angkat 1 1 12,5 10 3 Untuk membantu ekonomi saudara yang kurang mampu 2 2 25 20 4 Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan 1 2 12,5 20 5 Untuk mendapatkan kepastian hukum 2 4 25 40
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Jumlah 8 10 100 100
Sumber: Posita Permohonan Pemohon.
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  dampak  positif  dari  pengangkatan anak  yang  dilakukan  pada  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri  Batusangkar  adalah untuk masa depan dan kesejahteraan bagi anak yang diangkat sebanyak 2 (dua) orang atau 25%  di  Pengadilan  Agama,  dan  sebanyak  1  (satu)  orang  atau  10%  di  Pengadilan  Negeri. Untuk menumpahkan kasih sayang orang tua angkat kepada anak angkat sebanyak 1 (satu) orang atau 12,5% di Pengadilan  Agama, dan  sebanyak  1  (satu)  orang di  Pengadilan Negeri atau  sebanyak  10%.    Untuk  membantu  ekonomi  saudara  yang  kurang  mampu  sebanyak  2 (dua)  orang  di  Pengadilan  Agama  atau  sebanyak  25%,  dan  di  Pengadilan  Negeri  juga sebanyak  2  (dua)  orang  atau  dengan  persentase  sebanyak  20%.  Sedangkan  untuk  Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan terdapat 1 (satu) orang di Pengadilan Agama atau 12,5%, sedangkan di Pengadilan Negeri terdapat 2 (dua) orang atau dengan persentase sebanyak  20%.  Terakhir  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  sebanyak  2  (dua)  orang  di Pengadilan  Agama  dengan  persentase  sebesar  25%  dan  4  (empat)  orang  di  Pengadilan Negeri dengan angka persentase sebesar 40%.

## 2. Dampak Negatif Pengangkatan Anak
Secara  langsung  dampak  negatif  dari  pengangkatan  anak  terjadi  pada  Pengadilan Agama  dan  Pengadilan  Negeri  Batusangkar  tidak  dirasakan  oleh  masyarakat  di  daerah hukum  Batusangkar,  akan  tetapi  dengan  adanya  dua  lingkungan  peradilan  yag  mengadili dan  memutus  perkara  pengangkatan  anak  tersebut  menyebabkan  terjadinya  dualisme hukum tentang kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak, sehingga secara yuridis mengaburkan  kepastian  hukum  dan  kepastian  beracara.  Dampak  lainnya  terhadap masyarakat adalah mereka para pencari keadilan menjadi bingung dan dirugikan. Untuk itu pemerintah perlu merevisi Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan pengangkatan anak ini, dan mempertegas lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi dalam kasus permohonan pengangkatan anak ini, sehingga tidak terjadi lagi dualisme dalam penegakan hukum tentang kasus permohonan pengangkatan anak.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Berdasarkan putusan hakim terhadap permohonan pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama dan pada Pengadilan Negeri Batusangkar terdapat adanya titik singgung pengangkatan  anak  antara  warga  negara  Indonesia  yang  beragama  Islam  di  Pengadilan Agama  dan  Pengadilan  Negeri  Batusangkar  dimana  kedua  badan  peradilan  ini  merasa mempunyai kewenangan yang sama untuk memeriksa dan memutus perkara tentang kasus pengangkatan anak (adopsi) anak.
Pengadilan  Agama  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  pengangkatan  anak  ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 171 butir (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi tentang  pengertian  anak  angkat,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  51  ayat  (1)  dan (2), Pasal 63 ayat 1 butir (a) yang berisi tentang perwalian, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989  Pasal  49  ayat  1  butir  (b)  tentang  kopetensi  Pengadilan  Agama,  dan  Pasl  49  Undan- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kopetensi absolut Pengadilan Agama.( Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , n.d.)
Sedangkan  Pengadilan  Negeri  dalam  perkara  pengangkatan  anak  ini  berdasarkan kepada  aturan  perdata  yang  telah  berlaku  sejak  zaman  penjajahan  seperti  aturan  tentang penundukan diri bagi orang Bumi Putra terhadap aturan hukum bagi orang Eropa dan Timur Asing,  yaitu  Pasal  121  dan  Pasal  163  IS,  Undang-Undang  tentang  kesejahteraan  anak, Undang-Undang tentang perlindungan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanggal 1 April 1979 No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, SEMA ini dikatakan antara lain, bahwa  menurut  pengamatan  Mahkamah  Agung  permohonan  pengesahan  anak  yang diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  yang  kemudian  diputus  merupakan  bagian  dari  tuntutan gugatan perdata, dan merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak, dan Peraturan Menteri Sosial.( Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) , n.d.)
Berdasarkan hal tersebut maka akan terdapat dualisme dalam lingkungan peradilan, di mana  Pengadilan  Agama  merasa  perkara  pengangkatan  anak  adalah  kewenangan  atau kopetensi dari Pengadilan Agama, dan begitu juga dengan Pengadilan Negeri  merasa bahwa perkara pengangkatan anak adalah kewenangan atau kopetensi dari Pengadilan Negeri. Hal ini  dapat  merugikan  masyarakat  atau  pencari  keadilan,  karena  akan  berhadapan  dengan dualisme di lingkungan peradilan, sehingga dapat mengaburkan kepastian hukum dan juga akan menimbulkan dampak negatif.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar masyarakat dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak  ke Pengadilan Agama  dan  Pengadilan  Negeri  Batusangkar  hal  ini  dapat  dilihat  dari  alasan  mereka mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Agama  atau  ke  Pengadilan  Negeri  yaitu:  Ke Pengadilan  Agama  Batusangkar  dengan  alasan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum tentang anak yang diangkat dan juga mereka yang mengajukan permohonan pengangkatan anak  tersebut  semuanya  beragama  Islam,  yang  mereka  ketahui  persoalan-persoalan  yang menyangkut  umat  Islam  dapat  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama.  Ke  Pengadilan  Negeri Batusangkar  dengan  alasan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  tentang  anak  yang diangkat, untuk mendapatkan kepastian hak dan kewajiban nafkah baik dari segi kekuasaan orang tua angkat terhadap anak yang diangkat dan begitu juga sebaliknya.
Hubungan  anak  angkat  tersebut  dengan  orang  tua  aslinya  setelah  dijadikan  anak angkat  tidak  putus  baik  di  Pengadilan  Agama  maupun  di  Pengadilan  Negeri  Batusangkar karena  orang  tua  aslinya  tetap  bisa  menjadi  wali  nikah  bagi  anaknya.  Yang  mengajukan permohonan  ke  Pengadilan  Agama  adalah  salah  satu  dari  orang  tua  angkat  tersebut,  oleh suami ataupun isteri tetapi dalam posita dijelaskan bahwa suami isteri tersebut telah setuju melakukan pengangkatan anak itu, kemudian dalam potitum dijelaskan bahwa permohonan suami  atau  isteri  tersebut  ditetapkan  sebagai  orang  tua  angkat  dari  anak  tersebut, sedangkan  di  Pengadilan  Negeri  yang  mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak tersebut adalah pasangan suami isteri yang melakukan pengangkatan anak.(Soekito, 1989)

## KESIMPULAN
Terjadinya  dualisme  hukum  dalam  kasus  pengangkatan  anak  di  Lembaga  Peradilan, yaitu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Perkara permohonan pengangkatan anak permohonan  pengangkatan  anak  diajukan  oleh  pemohon  yang  ingin  mengangkat  anak dalam  wilayah  Batusangkar  baik  ke  Pengadilan  Agama  maupun  ke  Pengadilan  Negeri Batusangkar.  Faktor  pendorong  seseorang  mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak baik ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri Batusangkar adalah karena mereka tidak memiliki anak. Dampak positif dari permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk masa depan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan hidup si anak agar terjamin, dan  juga  untuk  menimbulkan  kebahagian  dalam  rumah  tangga  orang  tua  angkat  tersebut.
Dampak  negatif  dari  kasus  permohonan pengangkatan  anak  ini  secara  langsung tidak  ada, haya  saja  dengan  adanya  dua  lembaga  peradilan  yang  menangani  kasus  adopsi  anak  ini dapat menimbulkan dualisme hukum tentang kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak,  sehingga  secara  yuridis  mengaburkan  kepastian  hukum  dan  kepastian  beracara. Dampak lainnya terhadap masyarakat adalah mereka para pencari keadilan menjadi bingung dan dirugikan.

## REFERENSI
Asasriwarni. (2000). Sejarah Peradilan Islam . Padang: IAIN IB Press. Dahlan, A. A. (2000). Ensklopedi Hukum Islam Jilid 1 . Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
Harahap, M. Y. (2008). Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama . Jakarta: Sinar Grafika.
Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) . (n.d.).
Kusuma, H. H. (1977). Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Alumni. Soekito, S. W. W. (1989). Anak dan Wanita dalam Hukum . Jakarta: LP3ES. Soeroso, R. (1993). Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. Tafal, B. (1983). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat . Jakarta: CV. Rajawali. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . (n.d.).
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak (Vol.  9,  Nomor  Sinta  5,.
(2023).
Undang-Undang  No.  4  dan  5  tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Dan  Mahkamah Agung . (n.d.).
Zaini, M. (1999). Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.