## Expert
Jurnal  Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi
Volume 09, Nomor 01, Juni 2019
JUDUL HAL SISTEM  PENDUKUNG  KEPUTUSAN  (DECISION  SUPPORT  SYSTEM) PENILAIAN  KEDISIPLINAN  SISWA  MENGGUNAKAN  METODE  TOPSIS (STUDI KASUS: SMK MA’ARIF SUKOHARJO) 1 - 7 METODE  AUDIT  TATA  KELOLA  TEKNOLOGI  INFORMASI  PADA  BADAN USAHA MILIK NEGARA 8 - 12 METODE  TOPSIS  DALAM  SISTEM  PENDUKUNG  KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMAAN BEASISWA DI STMIK PRINGSEWU 14 - 18 METODE ANALITICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PENENTUAN LOKASI HOME INDUSTRI DI KABUPATEN PRINGSEWU 19 - 26 SISTEM  PAKAR  DIAGNOSA  PENYAKIT  PADA  AYAM  BROILER  DENGAN METODE FORWARD CHAINING 27 - 32 PENERAPAN  METODE  SAW  (SIMPLE  ADDITEVE  WIEGHT)  DALAM PENENTUAN  KONSUMEN  KREDIT  KENDARAAN  BERMOTOR  (STUDI KASUS FIF GROUP) 33- 42 Fakultas Ilmu Komputer

## Universitas Bandar Lampung
JMSIT  Volume 09  Nomor 01 Lampung, Juni 2019 ISSN 2088-5555
TIM PENYUNTING

## Penanggung Jawab
Ahmad Cucus, S.Kom., M.Kom.
Ketua Tim Redaksi: Taqwan Thamrin, ST, M.Sc.

## Penyunting Ahli (Mitra Bestari):
Mustofa Usman, Ph.D (Universitas Lampung) Dra. Wamiliana, MA., Ph.D (Universitas Lampung) Iing Lukman, M.Sc., Ph. D (Universitas Malahayati)

## Penyunting:
Fenty Ariani, S.Kom, M.Kom Robby Yuli Endra, S.Kom.,M.Kom Ayu Kartika Puspa, S.Kom, M.TI Erlangga, S.Kom, M.Kom Wiwin Susanty, S.Kom.,M.Kom

## Pelaksana Teknis:
Wingky Kusuma, S.Kom

## Alamat Penerbit/Redaksi:
Pusat Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung Gedung M Lt.2
Jl. ZA Pagar Alam No.89, Gedong Meneng, Rajabasa Bandar Lampung e-mail: jurnalfik@ubl.ac.id

## METODE AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Yuthsi Aprilinda #1 , Ayu Kartika Puspa *2
Prodi  Sistem Informasi Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A. Pagar Alam no 26, Labuhan Ratu – Bandar Lampung
1 yuthsi.aprilinda@ubl.ac.id
2 ayukartikapuspa@ubl.ac.id

## ABSTRAK
Menghadapi  industri  4.0  di  Indonesia  banyak  perusahaan  yang  mempersiapkan  diri  untuk  transformasi digital dengan melakukan investasi dan inovasi pada sisi teknologi informasi, tidak terkecuali Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN).  Investasi  yang  banyak  tentu  mendorong  adanya  audit  pada  tata  kelola  TI  pada BUMN. Audit pada sektor publik dalam hal ini adalah BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor privat, karena BUMN memiliki karakteristik untuk patuh pada kebijakan serta ketentuan perundang- undangan.  Penelitian  ini  menganalisis  metode  audit  tata  kelola  teknologi  informasi  yang  telah  dilakukan oleh BUMN di Indonesia dan hasil yang didapatkan, dengan harapan dapat menemukan metode audit tata kelola  teknologi  informasi  dengan  praktik  terbaik  (best  practice)  sebagai  salah  satu  acuan  auditor pemerintah dalam mengevaluasi investasi TI di BUMN.

## Kata Kunci : Audit, Tata Kelola TI, BUMN

## 1. Pendahuluan
Menghadapi industri 4.0 di Indonesia banyak perusahaan  yang  mempersiapkan  diri  untuk transformasi  digital  dengan  melakukan  investasi dan  inovasi  pada  sisi  teknologi  informasi,  tidak terkecuali  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN). Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sinergi  teknologi informasi  dibutuhkan  untuk  menyederhanakan sistem  TI  dan  komunikasi  agar  lebih  mudah dikelola  dan  diselaraskan  dengan  perkembangan teknologi,  mampu  menjawab  kebutuhan  bisnis serta  mampu  memberikan  banyak  manfaat  bagi perusahaan.  Dalam  usahanya  untuk  memberikan nilai  tambah,  BUMN  membangun  banyak platform digital dan penerapan Internet of Things (IoT).
Sudah  lumrah  jika  belanja  TI  selalu menghabiskan dana yang besar, menurut International  Data  Corporation (IDC)  Indonesia memperkirakan  belanja  teknologi  informasi  dan komunikasi (TIK) di Indonesia  mencapai Rp 443 triliun  pada  tahun  2018  dimana  70%  dari  dana tersebut  dibelanjakan  untuk hardware namun diprediksikan  pada  tahun-tahun  mendatang  akan mengarah  kearah  teknologi  berbasis  layanan seperti cloud, platform dan aplikasi.
Investasi  yang  banyak  tentu  membutuhkan tata  kelola  TI  yang  baik  yang  ditentukan  oleh keselarasan  strategi  bisnis  dan  strategi  IT. Pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan  panduan Tata Kelola TIK Nasional sebagai panduan umum dan  dasar  legalitas  bagi  seluruh  instansi pemerintah di Departemen atau
LPND di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota  melalui  Permen  Kominfo  No. 41/PER/MEN.KOMINFO /11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan  Komunikasi  Nasional.  Kemudian  pada  tahun 2011  pemerintah  memperkuat  panduan  tersebut dengan  menerbitkan  Panduan  Penerapan  Tata Kelola  Keamanan  Informasi  bagi  Penyelenggara Pelayanan  Publik  yang  disusun  oleh  Tim Direktorat  Keamanan  Informasi  Kementrian Komunikasi  dan  Informatika  RI.  Selain  panduan tersebut,  berbagai  perusahaan  di  Indonesia  juga menggunakan  berbagai  model best  practices untuk  tata  kelola  TI  seperti  :  COBIT,  COSO, CMMI, ITIL, ISO/IEC 27002 dll.
Jumlah  belanja  TI  yang  tinggi  mendorong adanya  audit  pada  tata  kelola  TI  pada  BUMN seperti tercantum pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/2013  bahwa  audit  tata  kelola teknologi  informasi  ditetapkan  dalam  jangka waktu  setiap  triwulan  atau  setiap  1  tahun  yang diselaraskan  dengan  Rencana  Jangka  Panjang Perusahaan  (RJPP)  dan  Rencana  Kerja  dan Anggaran Perusahaan (RKAP). (Aprilinda, 2018) Audit bertujuan khusus untuk memeriksa pengelolaan  seluruh  sumber  daya  TI  (termasuk didalamnya manajemen organisasi dan pimpinan), apakah  dapat  mendukung  dan  sejalan  dengan strategi bisnis (setiawan, 2013). Audit pada sektor publik  dalam  hal  ini  adalah  BUMN  memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan  sektor  privat, karena BUMN memiliki karakteristik untuk patuh pada  kebijakan  serta  ketentuan  perundang- undangan.  Penelitian  ini  menganalisis  metode audit  tata  kelola  teknologi  informasi  yang  telah dilakukan  oleh  BUMN  di  Indonesia  dan  hasil
yang didapatkan, dengan harapan dapat menemukan  metode  audit  tata  kelola  teknologi informasi  dengan  praktik  terbaik  ( best  practice ) sebagai  salah  satu  acuan  auditor  pemerintah dalam mengevaluasi investasi TI di BUMN.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka dapat rumusan masalah adalah sebagai berikut: Dengan  karakteristik  khusus  yang  dimiliki BUMN  yaitu  untuk  patuh  pada  kebijakan  serta ketentuan  perundang-undangan,  penerapan  audit tata  kelola  TI  seperti  apa  yang  dinilai  paling optimal.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yang dapat dicapai : menganalisis  metode  audit  tata  kelola  teknologi informasi  dengan  praktik  terbaik  ( best  practice ) sebagai  salah  satu  acuan  auditor  pemerintah dalam mengevaluasi investasi TI di BUMN

## 2. Landasan teori

## 2.1. Tata Kelola Teknologi Informasi
Tata kelola teknologi informasi adalah upaya menjamin  pengelolaan  teknologi  informasi  agar mendukung  bahkan  selaras  dengan  strategi  bisnis suatu enterprise yang  dilakukan  oleh  dewan redaksi,  manajemen  eksekutif,  dan  juga  oleh manajemen teknologi informasi. (Surendro, 2009)
Agar dapat menempatkan struktur tata kelola teknologi  informasi,  proses  dan  mekanisme terkait  dalam  hubungan  yang  komprehensif diantara  mereka,  berikut  dikemukakan  kerangka kerja  untuk  tata  kelola  teknologi  informasi. Kerangka  kerja  teknologi  informasi  dapat digambarkan seperrti gambar berikut:
Gambar 1 .  Kerangka kerja tata kelola teknologi informasi
Kerangka  kerja  tersebut  terdiri  dari  tiga komponen  utama  yang  mendukung  suatu  siklus
hidup  berupa  rencana  –  bangun  –  kelola,  dan memungkinkan  tranformasi  teknologi  informasi melalui umpan balik berkelanjutan melalui ketiga komponen tersebut. Ketiga pilar tersebut adalah :
a. Perencanaan  Arsitektur Enterprise ,  yang
berfokus terhadap : 1) Pemodelan  arsitektur enterprise dan
manajemen
2) Perencanaan  teknologi  informasi strategis dan arah pengembangannya
3) Manajemen standar
b. Rasionalisasi  Portofolio,  yang  berfokus pada : 1) Rasionalisasi aplikasi dan infrastruktur 2) Analisis proyek dan portofolio
3) Meger dan integrasi
c. Penyelarasan Layanan, yang focus pada :
1) Manajemen penyampain layanan
2) Manajemen hubungan bisnis
3) Manajemen keuangan teknologi informasi
4) Kepatuhan terhadap aturan
5) Perencanaan bisnis berkelanjutan.
Implemensasi tata kelola infomasi terdiri dari beberapa  langkah  utama,  yaitu  mengidentifikasi kebutuhan, memperkirakan solusi, mengimplementasikan solusi, dan
mengoperasikan solusi (surendro, 2009)

## 2.2. Audit Sistem Informasi
Audit Sistem Informasi (SI)/TI adalah proses pengumpulan  dan  pengevaluasian  bukti  untuk menentukan  apakah  sistem  informasi  dapat melindungi  aset,  teknologi  informasi  yang  ada telah memelihara integritas data sehingga keduanya  dapat  diarahkan  kepada  pencapaian tujuan  bisnis  secara  efektif  dengan  menggunakan sumber  daya  secara  efisien.  Gondodoyoto  (2007) menjelaskan bahwa pada hakekatnya, audit sistem informasi  sebagai  audit  tersendiri  dan  bukan merupakan  bagian  dari  audit  laporan  keuangan, perlu dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi dalam melakukan  pengelolaan  teknologi  informasi  ( IT governance ). Tingkat kesiapan ( level of maturity ) dapat  dilihat  dari  tata  kelola  informasi,  tingkat kepedulian  seluruh  stakeholders  tentang  posisi sekarang  dan  arah  yang  diinginkan  di  masa  yang akan  datang.  Sehingga  perencanaan  Teknologi Informasi hendaknya dilakukan tidak dengan asal- asalan.

## 3. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode analisis  deskriptif  dengan  sumber  data  sekunder. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok  manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antarfenomena yang  diselidiki.  Sedangkan  menurut  Sugiyono (2005)  menyatakan  bahwa  metode  deskriptif adalah  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan yang lebih luas.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Tata kelola TI pada pemerintah
Suatu  tata  kelola  adalah  bagaimana  mengubah kebiasaan  dalam    pengambilan    keputusan  oleh karena itu pengambilan keputusan harus mengacu kepada  prinsip-prinsip  dari  tata  kelola  TI diantaranya:
1. Citra yang bersih. a. Organisasi yang bersih.
b. Kebijakan yang jelas dan standar.
c. Komunikasi yang kuat.
d. Strategi yang jelas.
2. Pemeriksaan secara independent dan peningkatan yang berkelanjutan.
3. Proactive melakukan perubahan manajemen jika manajemen tidak berjalan dengan baik.
4. Bertanggung jawab dan penanganan bisnis operasi yang bersih.
a. Organisasi yang terpercaya.
b. Efektif dalam penggunaan TI.
c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset.
5. Proses yang akurat.
4.2. Mengapa  tata  kelola  TI  perlu  bagi pemerintah
Menurut  hasil  penelitian  Weill  &  Ross (2004),  terdapat  lima  kunci  keputusan  tata kelola  TI  sehingga  teknologi  informasi adalah  sebuah  aset  yang  strategis  sebagai berikut:
1. IT  principles menjelaskan  pernyataan- pernyataan  eksekutif  tentang  bagaimana teknologi  informasi  dapat  digunakan organisasi  dan  kemana  arah  TI  akan dijalankan,  prinsip  TI  menjadi  bagian penting dari manajemen organisasi, yang terus  didiskusikan  dan  dilaksanakan demi perbaikan organisasi, baik di sektor pemasaran,  keuangan,  pabrik  dan  lain- lain.
2. IT  architecture  decisions .  Arsitektur  TI adalah pengorganisasian logika dari data, aplikasi  dan  infrastruktur  yang  dikemas dalam  suatu  kebijakan,  hubungan  dan pemilihan  teknologi  untuk  mendapatkan integrasi  dan  standardisasi  teknis  dan
bisnis  yang  diharapkan.  Selain  itu teknologi  sebagai  pendukung  bisnis organisasi  yang  telah  dikembangkan melalui IT principle , selanjutnya memerlukan  proses  standardisasi  dan integrasi  di  dalam  suatu  organisasi. Dalam banyak kasus di Indonesia saat ini banyak  persoalan  masalah  integrasi  dan koordinasi,  kepentingan  sektoral  masih menjadi problem, sehingga sering gagalnya  proyek  IT  di  perusahaan  yang menghabiskan banyak biaya.
3. IT  infrastructure .  Prasarana  dan  sarana teknologi  informasi  yang  menyangkut jaringan,  komputer,  perangkat  keras  dan lunak  lainnya  adalah  suatu  kumpulan komponen yang diharapkan bisa mempercepat proses perhitungan, pengiriman dalam berbagai media informasi  (data,  informasi,  gambar, video,  teks)  dalam  waktu  yang  singkat dan  proses  penyimpanan  yang  efektif. Suatu  sarana  yang  bisa  dikontrol  dari pusat  kekuasaan  dan  yang  dipakai bersama  menjadi  hal  yang  penting. Perencanaan kapasitas, baik di penyimpanan, pengiriman maupun pelayanan  menjadi  penting.  Tanpa  ada perencanaan  yang  baik,  maka  akan menyebabkan buruknya  citra  dan kinerja TI di perusahaan.
4. Business  applications  needs .  Dalam pengembangan teknologi informasi keperluan  bisnis  yang  spesifik  sehingga kehadiran teknologi informasi
memberikan  suatu  nilai  baru  bagi organisasi.  Dua  hal  penting  dalam identifikasi  keperluan  bisnis  yang  terkait dengan teknologi informasi yaitu kreatifitas dan disiplin. Kreativitas diperlukan  untuk  mengidentifikasi  suatu cara atau proses baru dari perusahaan/organisasi  sehingga  ada  nilai yang  bermakna.  Sedangkan  disiplin menyangkut  hal  yang  berkaitan  dengan integritas
arsitektur sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun memang sesuai dengan arsitektur perusahan yang terintegrasi.
5. IT investment and prioritization. Investasi teknologi  informasi  sering  menjadi bahan  yang  sulit  dimengerti  oleh  top manajemen  dari  suatu  organisasi,  hal  ini di  karenakan  nilai  yang  ada  tidak langsung terasa oleh organisasi. Berbeda jika kita membeli mobil baru manfaatnya tentu  langsung  terasa.  Oleh  karena  itu pemahaman  eksekutif  maupun  komisaris menjadi  penting.  Berapa  biaya  yang dikeluarkan?  Untuk  apa  dan  bagaimana
berkoordinasi  dari  berbagai  kepentingan dan keinginan dari sektor lain.
Kelima dasar yang dikembangkan oleh Weill &  Ross  (2004)  ini  sangat  penting  dipahami  oleh petinggi-petinggi  organisasi  agar  dapat  menjadi bagian dari good corporate governance

## 4.3. Good Public Governance
Istilah good  public  governance mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan  pemerintahan  yang  baik,  serta  dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik,  penyelenggaraan  negara yang baik atau pun administrasi negara yang baik. Istilah  tata  kepemerintahan  yang  baik  ( good public  governance )  merupakan  suatu  konsepsi tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersih,  demokratis,  dan  efektif.  Selain  sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik juga merupakan  suatu  gagasan  dan  nilai  untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
Agenda penciptaan tata kepemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:
1. Berkurangnya  secara  nyata  praktek  korupsi kolusi  dan  nepotisme  di  birokrasi,  yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan  pemerintah  yang  efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel;
3. Terhapusnya  peraturan  dan  praktek  yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
4. Meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan kebijakan publik;
5. Terjaminnya  konsistensi  seluruh  peraturan pusat dan daerah.
Penerapan  tata  kepemerintahan  yang baik  di  lingkungan  pemerintahan  tidak terlepas  dari  penerapan  sistem  manajemen kepemerintahan  yang  merupakan  rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen  ( planning,  organizing,  actuating, dan  controlling )  yang  dilaksanakan  secara profesional  dan  konsisten.  Penerapan  sistem manajemen  tersebut  mampu  menghasilkan kemitraan  positif  antara  pemerintah,  dunia usaha  swasta,  dan  masyarakat.  Dengan demikian,  lingkungan  instansi  pemerintah diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan prima kepada masyarakat

## 4.4. Analisa model tata kelola TI
Dapat  dilihat  pada  Gambar  2  berikut  ini bahwa  model  COBIT,  Weill  &  Ross,  ITGI,  dan Peterson memang suatu model tata kelola TI pada aspek  proses  pembuatan  keputusan  dan  lebih menitik-beratkan  pada  pengambilan  keputusan
untuk  bisnis  sistem  dalam  artian  keseluruhan proses  bisnis,  sedangkan  COBIT  lebih  menitik- beratkan pada bagaimana melakukannya
Gambar 2. Analisa model tata kelola TI
Berdasarkan  karakteristik  setiap  model  ada dua  model  yang  dapat  menjadi  model  untuk BUMN  yaitu  AS  8015  dan  COBIT.  AS  8015 mengacu pada GCG sesuai dengan target BUMN dan  memiliki  pengaturan  yang  bersifat  top  level, sementara  itu  peraturan  dan  pedoman  tata  kelola TI  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah mengacu  pada COBIT.
Standar  AS  8015  ini  sangat  singkat,  dapat diimplementasikan di semua jenis organisasi yang ada di Australia, mencakup perusahaan terbuka/pribadi, instansi pemerintahan, dan organisasi  nirlaba.  Tetapi  untuk  dapat  dikatakan sebagai  model  tata  kelola  TI,  AS  8015-2005 terlalu  sempit  karena  lebih  diposisikan  sebagai kontrol  Model  yang  dapat  digunakan  berbagai kalangan.  Atas  dasar  pertimbangan  itu  maka COBIT  dapat  menjadi  kandidat  yang  lebih  baik, selain  karena  telah  selaras  dengan  pedoman  tata kelola  TI  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah COBIT  juga  menyediakan  proses-proses  penting tata  kelola  TI  yang  dibagi  dalam  keempat domainnya. COBIT memberikan deskripsi control objective  atas  setiap  proses,  dari  ke-34  proses yang  dimilikinya;  dilengkapi  pula  dengan  CSF, KPI,  KGI,  maturity  level  untuk  setiap  prosesnya. COBIT  paling  mendekati  prinsip-prinsip  model tata  kelola  TI.  COBIT  4.0  memberikan  konteks bisnis  yang  lebih  kuat  dibandingkan  dengan COBIT  3.0  keterkaitan  antar  proses  dan bagaimana  dinamika  peran  untuk  setiap  proses berhasil  didefinisikan  walaupun  masih  sangat high level.
Merujuk  pada  persyaratan  tata  kelola  TI yang efektif  menurut Weill  & Ross COBIT lebih cenderung ke bagaimana keputusan-keputusan itu dibuat  dan  dimonitor.  Karena  berorientasi  pada proses,  keputusan  yang  dibuat  dalam  manajemen dan penggunaan TI juga selalu bereferensi kepada proses.
5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  karakteristik  model  tata  kelola TI  dan  mempertimbangkan  karakteristik  BUMN dan    pedoman    yang  telah  diterbitkan  oleh pemerintah  COBIT  adalah  model  yang  tepat untuk  audit  tata  kelola  TI  karena  Merujuk  pada persyaratan  tata  kelola  TI  yang  efektif  menurut Weill  &  Ross  COBIT  lebih  cenderung  ke bagaimana  keputusan-keputusan  itu  dibuat  dan dimonitor.  Karena  berorientasi  pada  proses, keputusan  yang  dibuat  dalam  manajemen  dan penggunaan  TI  juga  selalu  bereferensi  kepada proses.

## 5.2. Saran
Perlu  dilakukan  penelitian  dan  analisa  lebih lanjut  dengan  data  yang  lebih  akurat  dan observasi  yang lebih  mendalam  serta  model  yang lebih beragam.

## Daftar Pustaka
[1]. Aprilinda.  Y,  Puspa.  AK  .  2018.  Pemetaan COBIT 4.1 untuk penilaian kematangan tata kelola TI, Jurnal  EXPERT vol 8 no 1, UBL Press, Bandar Lampung.
[2]. Gondodiyonto.  2007.  “Kerangka  Kerja COBIT”.
[3]. Setiawan.  H,  Mustofa.  K.  2013.  Metode Audit  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  di
Instansi Pemerintah Indonesia, Jurnal IPTEK-KOM Vol.15 No.1.
[4]. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
[5]. Surendro,  K.  2009.    “Implementasi  Tata Kelola  Teknologi  Informasi”,  Bandung  : Informatika
[6]. Weill, P., Ross, J. 2004.  IT Governance in One Page. CISR Working Paper num. 349.
[7]. http://www.idc.co.id diakses  pada  11  Juni 2019