Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.648 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Tinjauan Legalitas Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Di Luar Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan – Mozahra Camelia Arpipy et.al

## Tinjauan Legalitas Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Di Luar Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan
Mozahra Camelia Arpipy 1 , Rajab Lestaluhu 2 , Hasriyanti 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Article Info ABSTRACT Keywords: Perkawinan Perkawinan Antar Umat Penyelundupan Hukum Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  status  hukum perkawinan antar umat yang berbeda agama di luar wilayah Indonesia ditinjau  dari  Undang-Undang  Perkawinan  serta  penegakan  hukum pada  pelaku  penyelundupan  hukum  perkawinan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  hukum  normatif  yaitu  dengan mempertimbangkan  norma  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan perkawinan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perkawinan  antar umat  yang  berbeda  agama  di  luar  wilayah  Indonesia  hanya  sah  di tempat  berlangsungnya  perkawinan  itu.  Akan  tetapi,  perkawinan tersebut menjadi tidak sah di Indonesia karena melanggar pasal 2 ayat (1)  dan  pasal  8  sub  f  Undang-Undang  Perkawinan.  Pelaksanaan perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama  luar  wilayah  Indonesia dapat  dikatakan  sebagai  penyelundupan  hukum,  dikarenakan pasangan  tersebut  sengaja  mengabaikan  peraturan  mengenai perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  dengan  cara  melangsungkan perkawinan  tersebut  di  luar  wilayah  Indonesia  untuk  mendapatkan akibat hukum yang mereka inginkan. Berdasarkan prinsip public order perkawinan  mereka  dibatalkan  dan  dianggap  tidak  pernah  terjadi  di Indonesia demia ketertiban umum. This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license
Corresponding Author:
Mozahra Camelia Arpipy Universitas Muhammadiyah Sorong
mozahra1001@gmail.com

## INTRODUCTION
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  jo  Undang-Undang  No.  16  Tahun    2019 merupakan  dasar  hukum  Perkawinan  di  Indonesia.  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan  bahwa  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Menurut Saleh, ikatan lahir  batin  berarti  bahwa  dalam  perkawinan  tidak  cukup  dengan  ikatan  lahir  atau  ikatan batin saja, tetapi harus keduanya. Ikatan lahir, juga dikenal sebagai ikatan formal, adalah hubungan  hukum  yang  terlihat  antara  sepasang  suami-istri  yang  menjalani  kehidupan bersama. Sebaliknya, ikatan batin ialah hubungan informal yang tidak terlihat namun tetap diperlukan mengingat ikatan lahir akan lemah tanpa ikatan batin.
Perkawinan  melibatkan  lebih  dari  sekadar  aspek  biologis,  tetapi  juga  mencakup berbagai dimensi kehidupan lainnya. Secara mendasar, perkawinan di Indonesia mencakup 3  aspek  utama,  yakni  aspek  yuridis  berkaitan  dengan  hukum,  sosial  terkait  dengan masyarakat,  dan  aspek  religius  sebagai  dimensi  spiritual. Penggunaan  frasa  “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  dalam  pasal  1  UUP mengacu  pada  sila  pertama  Pancasila  yakni Ketuhanan Yang Maha Esa  sebagai suatu cita hukum Indonesia serta juga mencerminkan religiusitas  pada  sebuah  perkawinan,  dimana  hal  ini  dipertegas  oleh  penjelasan  pasal tersebut (Cantonia & Majid, 2021). Selain itu, terdapat beberapa pasal dalam UUP seperti pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f, dua pasal tersebut menekankan peran penting aspek agama atau religius dalam konteks perkawinan. Karenanya, dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari religiusitasnya.
Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965  menyatakan,  Pemerintah  Indonesia menetapkan 6 agama secara legal yakni Islam, Hindu, Konghucu, Kristen Protestan, Katolik, dan Buddha. Keberagaman ini memungkinkan individu yang berbeda keyakinan agamanya untuk  melakukan  perkawinan,  yang  sering  disebut  sebagai  perkawinan  beda  agama. Perkawinan antar umat yang berbeda agama ialah ikatan lahir dan batin di antara seorang pria dan seorang wanita yang lantaran berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan mengenai  tata  cara  dan  syarat pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan  hukum masing-masing agamanya dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia (Amri, 2020) Masing-masing  agama  memiliki  peraturannya  sendiri  terhadap  pelaksanaan perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama,  terdapat  agama  yang  menentang  keras praktik  perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama  dan  terdapat  pula  agama  yang memperbolehkan. Pada dasarnya, Islam dengan tegas menentang perkawinan antara umat islam  dengan  non  islam,  dalam  al-quran  perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S Al-Mumtahanah ayat 10 (Azhari & Lubis, 2022), dan dipertegas pada Bab 4 Ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, ajaran agama  Kristen  Protestan  juga  menutup  rapat  kesempatan  bagi  umatnya  yang  ingin melaksanakan  perkawinan  beda  agama,  ditegaskan  di  2  Korintus  6:14  (Silfanus,  2022). Agama terakhir yang menentang umatnya dalam melangsungkan perkawinan antar umat yang  berbeda  agama  adalah  Hindu,  hal  ini  sesuai  dengan  pasal  27  Kitab  Manawa Dharmasastra,  Buku  ke-III (Tritio  ‘dyayah) (Rahmawati,  2019).  Agama  Katolik mengharuskan  pernikahan  antara  umat  Katolik  secara  default,  tetapi  gereja  dapat memberikan  dispensasi  bagi  umatnya  yang  ingin  menikah  dengan  umat  dari  agama  lain, dispensasi ini diatur dalam Kanon 1126 dan Kanon 1125 (Pamungkas & Viktorahadi, 2021). Dalam ajaran agama Buddha memperbolehkan umatnya untuk menikah dengan umat dari agama yang lain selama pengesahan perkawinan dilangsungkan menurut tata cara Buddha (Pratiwia  et  al.,  2023).  Konghucu  tidak  mempermasalahkan  jika  umatnya  ingin melangsungkan perkawinan beda agama, selagi perkawinan tidak terjadi di antara keluarga dekat (berasal dari marga yang berbeda).
Sulitnya  pelaksanaan  perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama  di  Indonesia sering  kali  mendorong  banyak  pasangan  untuk  mencari  solusi  alternatif,  seperti melangsungkan  perkawinan  mereka  di  luar  wilayah  Indonesia.  Negara-negara  semacam Australia  dan  Hong  Kong  sering  menjadi  pilihan  untuk  melaksanakan  perkawinan,
kemudian  untuk  mendapatkan  keabsahan  perkawinan  ketika  kembali  ke  Indonesia pasangan  tersebut  mencatatkan  perkawinannya  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Contoh  kasus, perkawinan  yang  dilangsungkan  di  Hong  Kong  pada  tanggal  1  Desember  1999  antara Amara (Islam) dan Frans Mohede (Kristen Protestan).
Pelaksanaan  perkawinan  tersebut  hanya  dianggap  sah  berdasarkan  pencatatan  di negara  perkawinan  itu  diselenggarakan.  Namun,  keabsahan  perkawinan  tersebut  di Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengingat pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa “perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing - masing  agama”, sedangkan  pasangan  tersebut  menikah  di  luar  wilayah  indonesia  dikarenakan  Indonesia melarang  praktik  perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama.  Tindakan  pasangan tersebut dapat dinyatakan sebagai upaya untuk menghindari penerapan ketentuan dalam UUP.  Penghindaran  terhadap  hukum  yang  seharusnya  berlaku  dapat  dianggap  sebagai penyelundupan  hukum,  karena  pelaku  penyelundupan  hukum  menghendaki  agar  tidak berlakunya  suatu  sistem  hukum  untuk  menghindari  konsekuensi  hukum  yang  tidak diinginkan.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  merasakan adanya  keharusan  membuat  penelitian  yang  mendalam  mengenai  legalitas  perkawinan antar  umat  yang  berbeda  agama  di  luar  wilayah  Indonesia  ditinjau  dari  Undang-Undang Perkawinan.

## METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Hukum  Normatif,  Penelitian  Hukum Normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  memfokuskan  penelitian  pada  perundang- undangan  atau  peraturan  yang  tertulis  ( law  in  books )(Armia,  2022).  Penelitian  ini memanfaatkan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  relevan  dengan  objek kajiannya,  yaitu  perkawinan  antar  umat.  kemudian,  bahan  hukum  dijelaskan  lebih  lanjut dengan  menerapkan  metode  studi  kepustaakaan.  Langkah  pertama  melibatkan inventarisasi  semua  bahan  yang  ada,  kemudian  disusun  secara  sistematis  untuk memudahkan  pembacaan  dan  pemahaman  sesuai  dengan  sifat  bahan  hukumnya.  Pada tahap akhir, analisis dan kesimpulan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif.

## RESULTS AND DISCUSSION

## Status  Hukum  Perkawinan  Antar  Umat  Yang  Berbeda  Agama  Di  Luar  Wilayah Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan
Sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, pengaturan perkawinan di Indonesia masih  mengacu  pada  hukum  warisan  Kolonial  Pemeritahan  Belanda.  Dalam  kerangka hukum  tersebut,  perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama  masuk  di  kategori perkawinan campuran yang diatur oleh GHR ( Regeling op de Gemende Huwelijken ) (Azwar et al., 2023). Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan golongan, turunan atau perbedaan agama, tidak dapat menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan. Namun, setelah berlakunya UUP,  seluruh  peraturan  sebelumnya  mengenai  perkawinan,  termasuk  GHR,  dicabut  dan tidak  lagi  berlaku.  UUP  tidak  memberikan  penjelasan  secara  eksplisit  perihal  pengaturan perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama.  Namun,  ketika  pasal-pasal  UUP  ditelaah, maka  dapat  diidentifikasi  beberapa  pasal  yang  menegaskan  bahwa  UUP  tidak  mengenal
adanya  perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama,  yaitu  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dan pasal 8 sub f UUP.
Pasal  2  ayat  (1)  UUP  menyatakan  bahwa  “perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ada satu unsur krusial pada  pasal  tersebut,  yakni  ketentuan  perkawinan  wajib  sah  menurut  agama.  Hal  ini mengimplikasikan  bahwa  perkawinan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  agama  kedua  calon mempelai.  Pasal  8  huruf  f  menerangkan  “perkawinan  dilarang  antara  dua  orang  yang mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang kawin”, pasal tersebut mencakup dua unsur utama, yaitu larangan berdasarkan agama dan larangan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  maksud  dari  pasal  tersebut  adalah walaupun  perkawinan  tersebut  tidak  dilarang  oleh  perundang-undangan  akan  tetapi dilarang oleh agama, maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan.
Prof.  Wahyono  Darmabrata,  merupakan  Guru  Besar  Hukum  Perdata  di  Universitas Indonesia menyatakan bahwa terdapat  4 (empat) cara agar perkawinan antar umat yang berbeda  agama  tetap  dapat  dilangsungkan,  di  antaranya  adalah  melangsungkan perkawinan  di  luar  wilayah  Indonesia  (Nafis  et  al.,  2019).  Dengan  demikian,  banyak pasangan  beda  agama  memilih  untuk  melangsungkan  perkawinan  di  negara-negara sekular,  karena  mereka  menganggap  negara  sekular  dapat  menjadi  jalan  keluar  yang memungkinkan  mereka  menikah  dengan  sah  tanpa  harus  meninggalkan  agama  yang mereka anut. Contoh negara yang melegalkan perkawinan antar umat yang berbeda agama adalah Australia dan Hong Kong.
Hukum perkawinan di Australia diatur oleh Marriage Act 1961. Prosedur untuk perkawinan beda  agama  dimulai  dengan  mengisi  formulir  Notice  of  Intented  Marriage,  yang  dapat diakses  melalui  situs  resmi  Births  Deaths  Marriages  (BDM)  milik  pemerintah  Australia. Formulir  ini  bisa  diajukan  secara  online  atau  offline  di  Registry  Office  Australia,  minimal satu bulan dan  tidak  lebih  dari delapan  belas bulan  sebelum  hari perkawinan.  Pasangan juga harus memiliki passport dengan masa berlaku 6 bulan dan tingga di Australia minimal 14 hari sebelum perkawinan. Setelah perkawinan, warga negara asing akan menerima tiga dokumen,  termasuk  sertifikat  perkawinan  resmi  yang  diserahkan  ke  Registry  of  Births, Deaths, and Marriages untuk diarsipkan.
Hong Kong, yang juga populer di kalangan pasangan beda agama, mengatur perkawinan melalui  Marriage  Ordinance.  Sama  halnya  dengan  Australia,  perkawinan  di  Hong  Kong hanya  dilakukan  secara  sipil.  Calon  mempelai  harus  melegalisir  pernyataan  kesediaan menikah oleh notaris, mengirimkannya ke Marriage Registration and Records Office melalui pos,  mengisi  formulir  pendaftaran  perkawinan, dan  membayar  biaya administrasi  melalui Bank  Draft.  Selain  itu,  calon  mempelai  wajib  mengirimkan  email  ke  departemen  imigrasi Hong Kong tiga bulan sebelum tanggal perkawinan. Ketika syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara-negara seperti Australia dan Hong Kong telah dipenuhi oleh pasangan beda agama  tersebut,  maka  perkawinan  mereka  sah  di  negara  tersebut.  Ini  berarti  bahwa perkawinan tersebut diakui dan dihormati secara hukum di Australia dan Hong Kong, sesuai dengan peraturan yang berlaku negara tersebut.
Sunayarti  Hartono  menjelaskan  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  wilayah Indonesia  termasuk  dalam  cakupan  hukum  perdata  internasional  sebab  melibatkan tindakan  hukum  atau  peristiwa  yang  mengandung  unsur  asing.  Mochtar  Kusumaatmadja
menyatakan bahwa Hukum Perdata Internasional adalah serangkaian prinsip hukum yang mengatur  hubungan  perdata  lintas  negara,  di  mana  subjek  hukum  berada  di  bawah yurisdikdi  hukum  yang  berbeda-beda.  Hukum  Perdata  Internasional  merujuk  pada serangkaian aturan dan prinsip hukum nasional yang dirancang untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang melibatkan unsur lintas negara atau di luar wilayah wilayah hukum nasional.
Dalam  Hukum  Perdata  Internasional  perkawinan  merupakan  status  personal,  dimana Indonesia  patuh  pada  ketentuan  pasal  16  dan  pasal  18  Algemene  Bapalingen  van Wetgeving yang menyatakan bahwa bagi warga negara Indonesia dimanapun berada akan tunduk  pada  hukum  Indonesia.  Pasal  16  AB  mengatur  mengenai  status  pribadi  dan wewenang  individu,  termasuk  peraturan  tentang  hukum  perorangan  dan  hukum kekeluargaan terkait status hukum WNI. Sementara itu, pasal 18  AB mengatur yurisdiksi pengadilan yang menangani masalah hukum keperdataan.
Banyak  pasangan  beda  agama  yang  menganggap  pasal  56  UUP  sebagai  legitimasi  atas tindakan mereka yang melaksanakan perkawinan antar umat yang berbeda agama di luar wilayah  Indonesia.  Akan  tetapi,  perlu  dicatat  bahwa  dalam  pasal  56  UUP  sebenarnya mengatur  tentang  pengakuan  dan  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  negeri. Pasal  ini  tidak  secara  khusus  membahas  tentang  perkawinan  antar  umat  yang  berbeda agama  sebagai  substansi  yang  diakui  atau  diatur  dalam  konteks  hukum  perkawinan Indonesia.  Pasal  56  ayat  (1)  UUP  menerangkan  “perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar negeri  antara  dua  orang  warga  negara  Indonesia  atau  seorang  warga  negara  Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di  negara  dimana  perkawinan  itu  dilangsungkan  dan  bagi  warga  negara  Indonesia  tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
Prof.  Wahyono  Darmabrata  menjelaskan  bahwa  dalam  konteks  ini,  pasal  tersebut mengatur  tentang  perkawinan  di  luar  wilayah  indonesia,  bukan  mengenai  perkawinan antara  umat  yang  berbeda  agama.  Jika  suatu  perkawinan  dilakukan  di  luar  wilayah Indonesia, prinsip lex celebrationis diterapkan, yang berarti hukum yang mengatur adalah hukum  tempat  pernikahan  dilangsungkan.  Namun,  ketika  pasangan  tersebut  kembali  ke Indonesia  prinsip  yang  berlaku  adalah  lex  domicile,  yaitu  hukum  negara  tempat  mereka tinggal.
Terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  digaris  bawahi  dalam  pasal  56  UUP,  yaitu  sah  bagi warga  negara  Indonesia  selama  tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan  UUP.  Jadi, perkawinan warga negara Indonesia yang berbeda agama di luar negeri, di mana mereka menikah secara sipil dengan tetap mempertahankan agama masing-masing dianggap sah menurut hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan, namun perkawinan tersebut tidak sah  menurut  hukum  Indonesia  sesuai  dengan  pasal  56  ayat  (1)  UUP  dan    pasal  16  AB, karena sudah jelas bahwa perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 sub f Undang-Undang Perkawinan.
Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  Perkawinan  dengan  tegas  memerintahkan  “tiap -tiap perkawinan  dicatat  menurut  perundang- undangan  yang  belaku”  hal  ini  untuk  memenuhi asas  publisitas,  hal  ini  kembali  ditegaskan  pada  pasal  34  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa  “Perkawinan  yang  sah  berdasarkan  ketentuan Peraturan  Perundang-Undangan  wajib  dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  Instansi
Pelaksana  di  tempat  terjadinya  perkawinan  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak tanggal perkawinan”. Pendaftaran dilakukan di Register Akta Perkawinan dan salinan Akta Perkawinan tersebut diserahkan kepada suami dan istri dalam bentuk buku nikah (Tanjung, 2019). Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  menegaskan  “pencatatan perkawinan  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam  dilakukan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  sedangkan  bagi  yang melangsungkan  perkawinannya  selain  agama  Islam  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil”.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi yang mempunyai otoritas untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Jika perkawinan telah dicatatan, maka  perkawinan  tersebut  sudah  memiliki  legalitas  (Witoko  &  Budhisulistyawati,  2019). Kantor  Catatan  Sipil  dahulu  pernah  diperkenankan  untuk  melangsungkan  pencatatan perkawinan  antar  umat  yang  berbeda  agama,  sesuai  dengan  pasal  35  huruf  a  Undang- Undang  Administrasi  Kependudukan,  “pencatatan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Pasal 35 huruf a memberikan kesempatan kepada pasangan beda agama agar perkawinan mereka dapat dicatatkan dan diakui oleh negara, dengan cara melakukan permohonan pencatatan perkawinan di pengadilan negeri, setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri maka pasangan tersebut dapat mencatatkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Dalam situasi tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang  memiliki  otoritas  tunggal  untuk  mencatatakan  perkawinan  antar  umat  yang berbeda agama, wajib menerima pemohon untuk perkawinannya dicatatkan.
Setelah  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  atau  SEMA  No.  2  Tahun  2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, tepatnya poin kedua yaitu pengadilan tidak mengabulkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  antar  umat  beragama  yang  berbeda agama dan kepercayaan, maka kesempatan bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka agar mendapatan legalitas di Indonesia tidak tersedia lagi. Kebijakan ini dapat  diinterpretasikan  sebagai  implementasi  dari  prinsip-prinsip  yang  diatur  dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memastikan bahwa proses pencatatan perkawinan tetap konsisten dengan nilai-nilai konstitusional yang berlaku.

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Hukum Perkawinan
Suatu  perkawinan  dianggap  sah  ketika  telah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  agama  atau  kepercayaan  diri  masing-masing pasangan.  Akan  tetapi,  sepertinya  ketentuan  tersebut  menimbulkan  kontroversi  bagi pasangan  berbeda  agama  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan  di  Indonesia,  yang berakibat  pasangan  beda  agama  tersebut  melangsungkan  berbagai  cara  agar perkawinannya dapat dilangsungkan (Pasyah, 2021). Pelaksanaan perkawinan antar umat yang  berbeda  agama  di  luar  wilayah  Indonesia  merupakan  cara  untuk  memperoleh keabsahan  atau  pengakuan  dari  perkawinan  mereka.  Dalam  konteks  Hukum  Perdata Internasional  dikenal  dengan  hak  yang  telah  diperoleh  atau  prinsip  vested  rights.  Istilah vested rights merujuk pada hak dan kewajiban yang tercipta di luar negeri atau yang timbul berdasarkan hukum asing. Pengakuan terhadap hak yang telah dimiliki, atau hal-hal yang
secara hukum melekat pada subjek hukum tertentu erat kaitannya dengan prinsip ini. Van Brakel berpendapat sistem Hukum Perdata Internasional harus menghormati dan mengakui hak-hak  yang  diperoleh  di  luar  negeri  sebanyak  mungkin,  karena  prinsip  ini  merupakan salah satu fondasi utama dari sistem tersebut.
Tanpa  pengakuan  terhadap prinsip  ini,  interaksi  internasional akan  sulit  terwujud. Sistem hukum  asing  yang  menerbitkan  status  hukum  hampir  pasti  berkaitan  dengan  persoalan mengenai  hak  yang  diperoleh  subjek  hukum  atau  seseorang  berdasarkan  hukum  asing tertentu. Vested rights dapat didefinisikan sebagai suatu hak yang melekat pada seseorang yang diperoleh melalui perbuatan yang dilakukan di luar forum. Hak dan kewajiban hukum yang didapatkan sesuai dengan suatu peraturan hukum harus dihormati oleh semua pihak, termasuk oleh pengadilan yang berwenang ( lex fori ), kecuali jika pengakuan terhadap hak- hak tersebut mengancam ketertiban umum masyarakat. Pandangan ini berkembang ketika pandangan  hidup  yang mengutamakan  individualisme  mencapai puncaknya,  di mana  hak kepemilikan seseorang dianggap memiliki kekuatan hukum absolut dan perlu mendapatkan perlindungan mutlak di semua situasi.
Masalah mengenai vested rights saling berkaitan dengan isu public order, dimana prinsip public  order  sering  kali  berbentrokan  dengan vested  rights .  Konsep vested  rights menegaskan  bahwa  hukum  asing  yang  harusnya diakui  dan diterapkan,  bukan  diabaikan. Prinsip pengakuan terhadap hak-hak yang diperoleh dari negara asing hanya dapat dicabut jika hak-hak tersebut bertentangan atau mengancam prinsip keadilan yang sangat dianut oleh  masyarakat,  sehingga  keberlanjutan  keadaan  hukum  tersebut  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut  Prof.  Sudargo  Gautama,  teori  mengenai  hak-hak  yang  diperoleh  tidak  boleh dianggap  sebagai  fondasi  dogmatis  bagi  seluruh  struktur  Hukum  Perdata  Internasional, baginya  hak-hak  yang  diperoleh  harusnya  hanya  digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam menentukan  hukum.  Seiring  dengan  konsep  “hak  milik  yang  berfungsi  sosial”  yang berkembang, pandangan tentang doktrin hak-hak yang telah diperoleh ini juga mengalami pergeseran.  Sekarang kecenderungan  negara  lebih  memilih  untuk menerapkan prinsip  ini dengan  batasan  dan  syarat  tertentu  ( qualified ).  Dalam  arti  yang  terbatas  vested  rights adalah  hak-hak  yang  dimiliki  seseorang  berdasarkan  kaidah  hukum  asing  dapat  diakui selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum lex fori.
Pasangan beda agama yang sengaja melangsungkan perkawinan mereka di luar wilayah Indonesia agar bisa mengelak dari hambatan-hambatan hukum yang melarang perkawinan tersebut dilangsungkan dapat disebut melakukan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum  merupakan  strategi  pasangan  yang  berbeda  agama  untuk  memperoleh  validitas perkawinan  di  negara  yang  tidak  memandang  perbedaan  agama  sebagai  hal  yang signifikan, tetapi dengan melanggar peraturan hukum nasionalnya yaitu pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengenai keabsahan perkawinan tersebut.
Penyelundupan  hukum  terjadi  ketika  seseorang  menggunakan  dasar  dan  kata-kata  dari Undang-Undang, namun dengan maksud mengekploitasi atau mengelakkan aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak  tertulis, dengan cara yang tidak jujur. Dari perspektif  Hukum  Perdata  Internasional,  tindakan  yang  dilakukan  dan  dianggap  sah  di negara  asing  dapat  dibatalkan    oleh  negara  forum  jika  tujuan  tindakan  itu  adalah  untuk menghindar  dari  aturan-aturan  lex  fori  yang  akan  melarang  perbuatan  semacam  itu
dilaksanakan  di  wilayah  forum  (Mayasari,  2021).  A dagium  “ Fraus  Omnia  Corrumpit ” mendukung  hal  ini  dengan  menyatakan  bahwa  penyelundupan  hukum  menyebabkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku secara keseluruhan.
Penyelundupan  hukum  dalam  Hukum  Perdata  Internasional  memiliki  hubungan  yang sangat  erat  dengan  ketertiban  umum,  ketertiban  umum  merujuk  pada  norma  dasar  dan nilai-nilai  yang  diakui  secara  luar  dalam  suatu  yurisdiksi  dan  dianggap  esensial  untuk keadilan  dan  moralitas  masyarakat.  Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan    prinsip  ketertiban umum ( public order ), apabila pemberlakuan hukum asing akan mengakibatkan pelanggaran terhadap  sendi-sendi  pokok  hukum  setempat  ( lex  fori ),  hukum  asing  itu  dapat dikesampingkan dengan dasar “demi ketertiban umum” atau “demi kepentingan umum” . Hukum  Perdata  Internasional  memperkenankan  hakim  atau  pengadilan  dapat menggunakan konsep public order atau ketertiban umum sebagai dasar atau alasan untuk menolak hak dan kewajiban hukum asing, sistem hukum atau kaidah hukum asing. Public Order mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan tidak tertulis. Menurut Kegel, konsep ketertiban umum berkaitan dengan aspek sistem hukum lokal. Dengan demikian, hukum asing dapat diabaikan jika dianggap bertentangan dengan  aspek-aspek  yang  tidak  dapat  diubah  tersebut.  Prinsip  tersebut  bertujuan  agar hukum  nasional  tetap  terjaga  keberadaannya,  sehingga  kedaulatan  negara  dapat dipertahankan dan kepentingan nasional tidak terancam oleh pengaruh eksternal. Pemikiran  ketertiban  umum  dalam  HPI  berasal  dari  keyakinan  bahwa  pengadilan merupakan  bagian  dari  struktur  kenegaraan  yang  berdaulat,  oleh  karena  itu  pengadilan berhak  untuk  memberlakukan  hukumnya  sendri  dalam  menyelesaikan  perkara-perkara yang  diajukan  kepadanya  (Zora  &  Tasman,  2023).  Pendaftaran  perkawinan  umat  yang berbeda keyakinan di luar negeri dapat ditolak di Indonesia, meskipun sah dan diakui secara hukum  di  negara  tempat  perkawinan  tersebut  berlangsung,  dengan  alasan  bertentangan dengan public order.
Perkawinan  yang  melibatkan  pasangan  dari  agama  berbeda  yang  dilaksanakan  di  luar wilayah Indonesia berbentrokan dengan hukum nasional sehingga dapat dibatalkan demi ketertiban  umum,  hal  ini  mengakibatkan  perkawinan  tersebut  secara  otomatis  dianggap tidak pernah ada dan terjadi, atau yang disebut juga dengan “ void ab initio ” yang berarti “dianggap tidak sah dari awal”. Kewenangan pembatalan perkawinan ada pada pengadilan, khususnya  pada  pengadilan  negeri  dikarenakan  pengadilan  agama  hanya  berfokus  pada warga negara Indonesia yang beragama islam. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban hukum antara pasangan tersebut tidak diakui dan dilindungi oleh negara, termasuk hak-hak terhadap harta bersama atau keturunannya.

## CONCLUSION
Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan antar umat yang berbeda agama di luar wilayah Indonesia dianggap tidak sah dari segi hukum. Berdasarkan Hukum Perdata Internasional  warga  negara  Indonesia  tetap  terikat  oleh  hukum  Indonesia,  sebagaimana diatur  dalam  pasal  16  dan  18  AB,  terlepas  dari  tempat  mereka  berada.  Oleh  sebab  itu, perkawinan  tersebut  hanya  mendapatkan  pengesahan  di  tempat  berlangsungnya perkawinan, akan tetapi ketika masuk ke Indonesia maka perkawinan itu tidak sah dalam hukum Indonesia karena melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 sub f UU Perkawinan.
Pembatalan  perkawinan  adalah  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  menegakkan hukum  bagi  pelaku  penyelundupan  hukum  perkawinan.  Tindakan  mereka  yang melangsungkan  perkawinan  di  luar  wilayah  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai penyelundupan hukum, dikarenakan mereka dengan sadar memilih untuk menghindar dari peraturan yang berlaku di Indonesia akibat hukum yang mereka inginkan terwujud. Dalam HPI,  tindakan  yang  dilakukan  di  luar  negeri  dan  dianggap  sah  di  negara  tersebut,  dapat dibatalkan  atau  tidak  diakui  oleh  negara  forum  jika  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan maksud menghindari peraturan lex fori yang melarang tindakan serupa di wilayah forum. Hal ini sejalan dengan prinsip public order.

## REFERENCE
Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari’ah , 22 (1). Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum .
Azhari,  W.  H.,  &  Lubis,  F.  (2022).  Pernikahan  Beda  Agama  Dalam  Perspektif  Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam , 10 (02). https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184
Azwar,  W.,  Arnaidi, R., Irawan,  D.,  Andrini, R.,  Fahrullah,  A.,  &  Nasution,  K.  (2023). Latar Belakang  Lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 (UUP). Bandung  Conference  Series:  Islamic  Family  Law , 21 (1),  133 – 151. https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.7967
Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Hak  Asasi  Manusia (Juridical Review On Interfaith Marriage In Indonesia In The Perspektive Of Marriage Law And Human Rights). Jurnal Hukum Lex Generalis , 2 (6). https://jhlg.rewangrencang.com/
Mayasari,  L.  D.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penyelundupan  Hukum  dalam Perkawinan Campuran. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , 1 (1), 37 – 58. https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140
Nafis,  M.,  Asfiyak,  K.,  &  Kurniawati,  D.  A.  (2019).  Akibat  Hukum  (Implikasi  Yuridis) Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2 Jo Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam , 1 (2), 104 – 112.
Pamungkas, K. E., & Viktorahadi, R. F. B. (2021). Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci,  Ajaran,  dan  Hukum  Gereja. Religious:  Jurnal  Studi  Agama-Agama  Dan  Lintas Budaya , 5 (3), 421 – 432. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i3.14578 Pasyah,  T.  (2021).  Penyelundupan  Hukum  Dalam  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  di Indonesia;  Kajian  Dalam  Perspektif  Fiqh  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan. Simbur Cahaya , 28 (1), 146 – 164. https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.867
Pratiwia,  V.  D.,  Sineru,  W.,  &  Sumarwan,  E.  (2023).  Pernikahan  Beda  Agama  Dalam Pandangan  Agama  Buddha. Jurnal  Penelitian  Agama , 24 (2),  191 – 204. https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204
Rahmawati, N. N. (2019). Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu. Belom Bahadat , 9 (1).
Silfanus,  J.  (2022).  Perkawinan  Beda  Agama  Secara  Alkitabiah  Dalam  Masyarakat
Pluralisme. The  Way:  Jurnal  Teologi  Dan  Kependidikan , 8 (1),  82 – 95. https://doi.org/https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78 Tanjung,  A.  (2019).  Legalitas  Penyelundupan  Hukum  Pada  Perkawinan  Beda  Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario. National Journal of Law , 1 (1). Witoko,  P.  A.,  &  Budhisulistyawati,  A.  (2019).  Penyelundupan  Hukum  Perkawinan  Beda Agama  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi , 7 (2),  251 – 257. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015
Zora,  Z.,  &  Tasman.  (2023).  Konsep  Public  Order  Dalam  Hukum  Perdata  Internasional.
UNES Journal Of Swara Justisia , 6 (4). https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4