## Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi (E-Controlling) Pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang

## Nur Ahsani Maghfiroh
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: This study aims to analyze The Effectiveness of The Reporting Monitoring and Evaluation System Information (e-Controlling) on The Development Evaluation Section in The Secretariat of Bontang City Government and to analyze the enabling and  preventing  factors  of  The  Effectiveness  of  The  Reporting  Monitoring  and Evaluation  System  Information  (e-Controlling)  on  The Development  Evaluation Section  in  The  Secretariat  of  Bontang  City  Government.  In  this  study  the  author uses  descriptive  research  with  qualitative  analysis  method.  The  results  of  this research shows that the Application or The Reporting Monitoring and Evaluation
System Information (e-Controlling) has been well implemented as it has loaded the stages  in  the  reporting  that  makes  it  easier  to  implement  and  present  the accountable and real time monitoring and evaluation reports.

## Keywords  :  Effectiveness,  Reporting,  Monitoring  and  Evaluation  System Information
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah    untuk    menganalisis  Efektivitas  Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) pada Bagian Evaluasi
Pembangunan  Sekretariat  Daerah  Kota  Bontang dan  yang  kedua  adalah  untuk menganalisis faktor  Pendukung  dan  penghambat  dalam  Efektivitas  Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) pada Bagian Evaluasi Pembangunan  Sekretariat  Daerah  Kota  Bontang.  Pada  penelitian  ini  penulis menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Aplikasi atau Sistem Informasi Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi  (e-Controlling)  telah  dilaksanakan  secara  baik hal  ini  ditandai  dengan  Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi  (e- Controlling)  yang  digunakan  telah  memuat  tahapan-tahapan  dalam  pelaporan sehingga  memudahkan  dalam  mengimplementasikan  dan  menyajikan  laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan bersifat real time.
Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dimana pelaksanaannya
dapat dipertanggungjawabkan secara bersama serta merupakan konsensus yang dicapai oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  bagi  penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara
Saat ini suatu instansi dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat, tepat dan benar dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar dapat terus berjalan dengan hasil yang  transparan  dan  akuntabel.  Sistem  informasi  yang  dibutuhkan  juga  harus akurat,  tepat  waktu,  dan  fleksibel.  Hal  ini  akan  menunjang  kelancaran  aktivitas  di instansi dalam kegiatan sehari-harinya.
Dengan melihat kebutuhan akan ketepatan dan fleksibilitas diatas, diperlukan sarana  yang  dapat  meringankan  tugas  seorang  pemimpin,  terutama  pada  bagian perencanaan  dan  keuangan  dalam  menyelesaikan  suatu  permasalahan  terutama masalah pengolahan data monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
Hal  tersebut  diatas  sejalan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2008  Tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata  Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Sistem  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Pembangunan, khususnya  terhadap  program  dan  kegiatan  yang  dituangkan  dalam  dokumen perencanaan,  perlu  terus  dikembangkan  agar  lebih  bermanfaat  bagi  manajemen pembangunan.  Penyempurnaan  mekanisme  pelaporan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanan  pembangunan  secara  langsung  mengharuskan  terpenuhinya dokumen perencanaan  yang  berkualitas  sehingga  dapat  dievaluasi. Hal  ini  sejalan  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada  pasal  10  yang  kemudian  menjadi  dasar  dibentuknya  Bagian  Evaluasi Pembangunan  Sekretariat  Daerah  Kota  Bontang  melalui  Peraturan  Daerah  Kota Bontang  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah  dan Sekretariat  Dewan.  Tugas  Pokok  dan  fungsi  diuraikan  dalam  Peraturan  Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2015.
Salah  satu  alternatif  yang  dapat  membantu hal  tersebut adalah  dengan menerapkan  sistem  informasi  dalam  suatu  instansi  untuk  mengolah  data dalam rangka  pelaporan monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan  pembangunan.  Dengan sistem  informasi  diharapkan  dapat  diperoleh  data  secara  tepat waktu, akurat, relevan, lengkap dan lebih efisien waktu, tenaga dan biaya.

## Efektivitas Organisasi Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah
Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang  menjadi  sorotan  perhatian  adalah  tercapainya  berbagai  sasaran  yang  telah ditentukan  tepat  pada  waktunya  dengan  menggunakan  sumber-sumber  tertentu yang  sudah  digunakan  harus  ditentukan  sebelumnya  dan  dengan  memanfaatkan sumber-sumber  itulah  maka  hasil-hasil  tertentu  harus  dicapai  dalam  waktu  yang telah di tetapkan pula (Siagian, 2005).
Kemudian  Streers  (2005)  mengemukakan  ada  empat  faktor  yang mempengaruhi  dalam  mengukur  efektivitas  organisasi  yaitu  :  (1)  Karakteristik organisasi  terdiri  dari  struktur  organisasi  dan  teknologi  struktur  adalah  cara organisasi untuk menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi, (2) Karakteristik  lingkungan  mencapai  dua  aspek  yang  saling  berhubungan  yaitu lingkungan  eksternal  dan lingkungan  internal.  Lingkungan  eksternal  yaitu  semua
lingkungan  kekuatan  yang  timbul  diluar  batasan-batasan  organisasi.  Lingkungan internal  pada  umumnya  dikenal  sebagai  iklim  organisasi  yang  meliputi  bermacam- macam  atribut-atribut  lingkungan  saja,  (3)  Karakteristik  lingkungan  dalam  bekerja memliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda individu ini  memiliki  pengaruh  langsung  terhadap  rasa  keterkaitan  pada  organisasi  dan prestasi  kerja.  (4)  Kebijakan  dan  praktek  manajemen  dibutuhkan  suatu  organisasi untuk  mewujudkan  suatu  keberhasilan  melalui  perencanaan,  koordinasi,  sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

## Pengertian Efektivitas Ukuran Efektivitas
Siagian  (2001)  berpendapat  bahwa  efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  di  tetapkan sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah  barang  atas  jasa  kegiatan  yang dijalankannya.  Efektivitas  menunjukkan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Jika  hasil  kegiatan  semakin  mendekati  sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  efektivitas  adalah  seberapa besar tingkat keberhasilan output yang dicapai dari output yang di harapkan melalui sejumlah  input yang  dilakukan.  Suatu  pekerjaan  dapat  dilaksanakan  secara  tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.
Kriteria  atau  ukuran  mengenai  pencapaian  tujuan  yang  efektif  atau  tidak, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Siagian  (2008)  yaitu:  (1)  Kejelasan  tujuan  yang hendak  dicapai.  (2)  Kejelasan  strategi  pencapaian  tujuan.  (3)  Proses  analisis  dan perumusan  kebijakan  yang  mantap,  berkaitan dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. (4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti  memutuskan  sekarang  apa  yang  dikerjakan  oleh  organisasi  dimasa  depan. (5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam  program-program  pelaksanaan  yang  tepat.  (6)  Tersedianya  sarana  dan prasarana  kerja,  salah  satu  indikator  efektivitas  organisasi  adalah  kemamapuan bekerja  secara  produktif.  (7)  Pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien.  (8)  Sistem pengawasan  dan  pengendalian  yang  bersifat  mendidik  mengingat  sifat  manusia yang  tidak  sempurna  maka  efektivitas  organisasi  menuntut  terdapatnya  sistem pengawasan dan pengendalian.

## Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling)
Sistem  informasi  adalah  sekumpulan  komponen  yang  saling  bekerjasama, yang  digunakan  untuk  mencatat  data,  mengolah  data,  dan  menyajikan  informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan yang dengan baik (Winarno, 2006).
Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) merupakan  suatu sistem  yang  berfungsi  untuk menghimpun,  menganalisis  dan menyusun  pelaporan  hasil  evaluasi  dan  monitoring  realisasi  kegiatan  SKPD  serta
mengidentifikasi  kegiatan  yang  berpotensi  atau  ada  indikasi  bermasalah  dalam pelaksanaannya.  Data  tersebut digunakan sebagai  bahan monitoring  dan  evaluasi serta merumuskan pemecahan masalah terhadap hasil pelaksanaan pembangunan.
Efektivitas  Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  Dan  Evaluasi  ( E-Controlling ) Pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang

## Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  disini  dapat  diartikan  sebagai  ketepatan  waktu dalam penyajian laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap bulan yang akan  terakumulasi  menjadi  laporan  per  triwulan,  semesteran  dan  laporan  akhir tahun  dari  masing-masing  SKPD.  Laporan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan kegiatan yang disajikan tersebut memuat data realisasi keuangan, fisik, data paket pekerjaan dan indikasi permasalahan yang ada.
Dari  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  pelaporan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan kegiatan masih terkendala waktu. Hal ini dikarenakan berbagai syarat administrasi untuk  seluruh  SKPD  untuk  dapat  melakukan  proses pengentrian/penginputan  data  realisasi  fisik  dan  keuangan  yaitu  berupa proses merekap  menjadi  laporan  bulanan yang membutuhkan  waktu  yang  lebih  dalam menyiapkan  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ)  Kegiatan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) membutuhkan data pendukung sebagai lampiran, baik itu hasil pengamatan dilapangan maupun berkas pendukung lainnya.
Selain beberapa hal diatas, maka dapat dilihat bahwa secara sederhana Sistem Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) tidak  dapat  dilakukan pengisian/entry  data  jika  dalam  keadaan server  down yang  diakibatkan  oleh  aliran listrik yang padam atau tidak ada koneksi terhadap internet.
Menurut Jogiyanto (1993) salah satu pilar kualitas informasi adalah tepat pada waktunya.  Berarti  informasi  yang  datang  pada  penerima  tidak  boleh  terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka akan dapat berakibat fatal bagi organisasi.

## Akurasi dan Relevansi Data
Dalam  Sistem  Informasi  Manajemen,  kendali  dapat  berupa  akurasi  dan relevansi  dari  masukan,  akurasi  dan  relevansi  dari  proses,  maupun  akurasi  dan relevansi dari keluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara terprogram.
Akurasi  dan  Relevansi data pelaporan  monitoring  dan  evaluasi yang  berarti bahwa Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi  (e-Controlling) harus dikelola berdasarkan data-data kegiatan yang valid dan proses transaksi keuangan yang akuntabel. Setiap operator SKPD yang melakukan kesalahan dalam entri data dapat melakukan edit/direvisi apabila data pelaporan monitoring dan evaluasi belum dilakukan  pengesahan  pada  sistem,  namun  apabila  sudah  terlanjur dilakukan pengesahan  pada  sistem, maka operator  SKPD  harus  menghubungi  Kasubbag
Monitoring dan Evaluasi di Bagian Evaluasi Pembangunan sebagai pengelola sistem untuk melakukan revisi.
Dari  beberapa  hal  tersebut  diatas,  tergambar  sebuah  keadaan  yang  dapat menyesuaikan dengan kondisi yang dialami, dimana kesalahan dalam penginputan data  yang  keliru  dapat  diperbaiki.  Nilai  suatu  informasi  dapat  ditentukan berdasarkan sifatnya. Salah satu sifat yang dapat menentukan nilai informasi adalah kemudahan. Kemudahan dalam memperoleh informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna  apabila  dapat  diperoleh  secara  mudah.  Informasi  yang  penting  dan sangat  dibutuhkan  menjadi  tidak bernilai  jika  sulit  diperoleh.  Informasi  dapat diperoleh dengan mudah jika sistem dilengkapi oleh basis data dan bagian pengolah yang  mampu  mengolah  data  dengan  baik  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan informasi secara mudah.
Menurut Davis  (2002)  nilai  informasi  dikatakan  sempurna  apabila  perbedaan antara  kebijakan  optimal  tanpa  informasi  yang  sempurna  dan  kebijakan  optimal menggunakan  informasi  yang  sempurna  dapat  dinyatakan  dengan  jelas. Berdasarkan  informasi-informasi  itu,  maka  seseorang  manajer/pimpinan  dapat mengambil keputusan secara lebih baik.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  sumber  daya  manusia  sangat  penting  bagi  organisasi  dalam mengatur,  mengelola,  dan  memanfaatkan  tenaga  kerja  untuk  mencapai  suatu tujuan  tertentu.  Kualitas  sumber  daya manusia  perlu  dikelola  secara  efektif  dan efisien  agar  terwujud  keseimbangan  antara  kebutuhan  tenaga  kerja  dengan tuntutan  dan  kemampuan  organisasi  perusahaan.  Dengan  demikian  organisasi pemerintah dapat berkembang secara produktif dan wajar.
Kualitas sumber daya manusia dimaksud adalah kualitas dari pengelola Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling), yakni operator dengan masa  kerja,  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  mengikuti  diklat  yang  berbeda. Namun  tidak  lepas  pula  peranan operator SKPD  yang  melakukan  administrasi pelaporan monitoring dan evaluasi.
Sistem monitoring  dan  evaluasi merupakan  fungsi  penting  yang  menjadi tanggung  jawab  manajemen  sumber  daya  manusia.  Fungsi  utamanya  adalah menghimpun,  menganalisis  dan  menyusun  hasil  pelaporan  yang  berupa  realisasi pelaporan kegiatan SKPD serta mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi atau ada indikasi bermasalah dalam pelaksanaannya. Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Pengolahan  data  yang  lambat  dapat  mengakibatkan  lambatnya penyajian  informasi  sehingga  dimungkinkan  pula  terjadi  keterlambatan penyampaian laporan .
Dari hasil penelitian diketahui bahwa operator belum semuanya mendapatkan pendidikan  dan  pelatihan  secara  maksimal,  dimana  masih  banyak  operator  yang membidangi  pengelolaan Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e- Controlling) belum  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan.  Hal  ini  tentu  saja berpengaruh terhadap kegiatan monitoring  dan evaluasi yang sedang dilakukan.

## Sarana dan Prasarana Penunjang Sistem Informasi
Pemerintah Kota Bontang telah membangun Kantor Pusat Pemerintahan baru di  daerah  Bontang  Lestari,  dimana  daerah  tersebut  merupakan  daerah pengembangan  yang  berada  di  luar  pusat  Kota  Bontang,  sehingga  sarana  dan prasarana  terkait  infrasturktur  teknologi  informasi  yang  mendukung  Sistem Informasi  Pelaporan Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Pembangunan (e- Controlling) belum sepenuhnya tersedia.
Dalam  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e- Controlling) diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang terdiri dari software dan hardware. Sarana  dan  prasaran software berupa Sistem  Informasi  Pelaporan Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) itu  sendiri,  koneksi  internet  dan  beberapa aplikasi/anti  virus  dalam  rangka  keamanan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam menjaga  keamanan/ security dari Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan Evaluasi (e-Controlling). Sedangkan  sarana  dan  prasarana  hardware  berupa perangkat server ,  PC,  dan  perangkat  lainnya  yang  ditempatkan  di Network Operation  Center (NOC)  yang  merupakan  pusat  data  dari Sistem  Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling), dimana pengelolaan dari NOC ini menjadi  tanggung  jawab  dari  Bagian  Evaluasi  Pembangunan  Pemerintah  Kota Bontang.
Aplikasi atau Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Hal  yang  dimaksud  dengan  aplikasi  atau Sistem  Informasi Pelaporan Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) disini  adalah Sistem  Informasi  yang merupakan sistem yang berfungsi untuk menghimpun, menganalisis dan menyusun pelaporan  hasil  evaluasi  dan  monitoring  realisasi  kegiatan  SKPD  serta mengidentifikasi  kegiatan  yang  berpotensi  atau  ada  indikasi  bermasalah  dalam pelaksanaannya.  Data  tersebut digunakan sebagai  bahan monitoring  dan  evaluasi serta merumuskan pemecahan masalah terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Dengan  berkembangnya  teknologi  komputer  dan  komunikasi  suatu  model komputer  tunggal  yang  melayani  seluruh  tugas-tugas  komputasi  suatu  organisasi kini  telah  diganti  dengan  sekumpulan  komputer  yang  terpisah-pisah  akan  tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya.
Manfaat  jaringan  komputer  bagi  manusia  dapat  digunakan  untuk  jaringan untuk perusahaan, jaringan untuk umum, dan masalah sosial jaringan. terlebih untuk jaringan  keuangan  bagi  pemerintah.  Terlebih  jika  digunakan  dalam  sistem  aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi.
Untuk  dapat  lebih  memaksimalkan  dalam  pemanfaatan aplikasi  atau Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) dibutuhkannya sebuah integerasi sistem yang komprehensif, mulai dari sistem informasi penyusunan APBD, sistem  informasi  rencana  pelaksanaan  kegiatan, sistem  informasi  rencana penyerapan  anggaran, sistem  informasi  rencana  pemilihan  penyedia  barang/jasa, sistem  informasi pengadaan  barang/jasa, sistem  informasi  proses  pencairan keuangan, sistem  informasi  pengukuran  kinerja  instansional  yang  meliputi,  target dan  realisasi  serta  ketepatan  waktu  dan  efesiensi  anggaran sehingga  tidak  ada informasi  yang  bersifat  parsial,  sehingga  informasi  yang  dapat  disajikan  dapat bersifat real  time dan  akurat  serta  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam rangka perencanaan pembangunan ditahun yang akan datang.
Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) Faktor Pendukung
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  beberapa  faktor  pendukung terhadap  Efektivitas Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e- Controlling) antara lain :
a) Peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah dan tahapan, tata cara  penyusunan,  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana pembangunan  daerah yang  sangat  jelas  prosedur  dan  komponen  yang termuat  dalam  tahapan  pelaporan  sehingga  memudahkan  dalam mengimplementasikan  dan  menyajikan  laporan  monitoring  dan  evaluasi yang akuntabel dan bersifat real time.
b) Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) yang telah terkomputerisasi dapat memberikan jawaban atas efisiensi waktu dan tenaga.

## Faktor Penghambat
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  selain  beberapa  faktor  pendukung terhadap  Efektivitas Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e- Controlling) diatas, terdapat faktor penghambat, antara lain :
a) Kondisi  tenaga  listrik  PLN  di  Kota  Bontang  yang  masih  sering  mati  dan kurang stabilnya layanan jasa internet sangat mempengaruhi  kinerja Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling).
b) Belum  adanya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  kegiatan penyusunan  pelaporan  monitoring  dan  evaluasi,  sehingga  kinerja  kualitas SDM  maupun  Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi  (e- Controlling)  tidak  dapat  terukur.  Misalnya  ketika  batas  akhir  waktu pengentrian/penginputan  data  laporan,  maka  koordinator  pelaporan  pada setiap  SKPD  harus  segera  melakukan  pengentrian/penginputan  data pelaporan.
c) Belum  terintegrasinya  Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) dengan  beberapa  sistem informasi  lain  yang  dikelola  oleh instansi  /  SKPD  yang  berbeda,  akan  tetapi  saling  beririsan  terkait
penggunaan  sumber  datanya,  antara  lain  Sistem  Informasi  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (SIPPD),  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah (SIMKUDA) dan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sehingga dalam pengelolaan  data  pelaporan monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan pembangunan  oleh  pihak  terkait  masih  sangat  terbatas  dan  hanya menyediakan data-data pasif dan pengelolaannya belum dapat dilaksanakan dengan maksimal
d) Lokasi  Pusat  Kantor  Pemerintahan  Kota  Bontang  merupakan  daerah pengembangan  yang  berada  di  luar  pusat  Kota  Bontang,  sehingga  sarana dan  prasarana  terkait  infrasturktur  teknologi  informasi  yang  mendukung Sistem  Informasi  Pelaporan Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) belum sepenuhnya tersedia.
Kurangnya  alokasi  anggaran  yang  disediakan  dalam  pemenuhan  pengadaan sarana  dan  prasana  teknologi  informasi  dalam  mendukung Sistem  Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling).
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Ketepatan  waktu  dalam  proses  pelaporan  monitoring  dan  evaluasi  sangat tergantung  terhadap  faktor  internal  SKPD.  Berdasarkan  hasil  penelitian, untuk  dapat  tepat  waktu  dalam  proses  penyusunan  pelaporan  monitoring dan  evaluasi  dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring dan  Evaluasi (e-Controlling) memerlukan  koordinasi  yang  baik  antara  Kepala Sub  Bagian  Perencanaan  Program  dan  Keuangan  sebagai  koordinator pelaporan  SKPD  dengan  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  dan Bendahara,  sehingga  data-data  terkait  realisasi  atau  permasalahan  kegiatan SKPD tepat waktu untuk dapat di proses pengentrian/penginputan ke dalam Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling).
2. Dalam penelitian ini didapatkan data dan fakta bahwa setiap terjadi kesalahan dalam  peng input an  data  dapat  dilakukan  perbaikan  oleh  operator  sesuai kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan kualitas terhadap akurasi dan validitas data telah dilaksanakan.
3. Sistem  monitoring  dan  evaluasi  merupakan  fungsi  penting  dan  sangat tergantung  terhadap  kondisi  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  ada, meskipun  belum  seluruhnya  pernah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling). Dalam  penelitian  ini  didapatkan  bahwa  fungsi  utama  dari sistem  informasi  tersebut  adalah menghimpun,  menganalisis  dan  menyusun hasil  pelaporan  yang  berupa  realisasi  pelaporan  kegiatan  SKPD  serta mengidentifikasi  kegiatan  yang  berpotensi  atau  ada  indikasi  bermasalah dalam pelaksanaannya, dimana data tersebut digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  hasil  pelaksanaan pembangunan.
4. Berdasarkan  penelitian  ini  didapatkan  bahwa  dalam  pemanfaatan  Sistem Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) membutuhkan sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  terdiri  dari software,  hardware prosedur, model manajemen, keputusan, serta sebuah terminal data. Dengan adanya  dukungan  dari  teknologi  informasi  yang  diimplementasikan  dalam Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) yang terkomputerisasi sangat efektif apabila dibandingkan dengan sistem manual, akan  tetapi  kondisi  kestabilan  dari  jaringan  internet  dan  listrik  PLN  di  Kota Bontang  yang  masih  sering  mengalami  gangguan  mengakibatkan  sulitnya mendapatkan  informasi  monitoring  dan  evaluasi  secara  cepat  dan real  time jika sistem otamatis tidak berjalan yang diakibatkan karena server down .
5. Dalam penelitian  ini  didapatkan  bahwa  Sistem  Informasi  Pelaporan Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) telah  dibangun  sesuai  dengan kebutuhan  yang  ada  saat  ini,  sehingga  seluruh  komponen  monitoring  dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan/kegiatan tiap SKPD telah termuat di dalamnya, akan tetapi Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e- Controlling) belum terintegrasi dengan dengan beberapa sistem informasi lain yang  dikelola  oleh  instansi  /  SKPD  yang  berbeda,  akan  tetapi  sama  dalam penggunaan sumber datanya, sehingga pelaporan yang dihasilkan akan lebih komprehensif.
Saran Dalam  kesempatan  ini  penulis  akan  mengemukakan  beberapa  saran  yang dapat  menjadi  bahan  masukan  dan  pertimbangan  untuk  perbaikan  dan penyempurnaan  Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e- Controlling). Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Keterlambatan dalam menghimpun capaian hasil kegiatan serta kelengkapan data  pertanggung  jawaban  kegiatan  dari  masing-masing  PPTK  oleh  Kepala Sub  Bagian  Perencanaan  Program  dan  Keuangan  sebagai  koordinator pelaporan  SKPD  dapat  diatasi  dengan  cara  menyusun Standar  Operasional Prosedur  (SOP),  khususnya  terkait  tahapan  dan  batas  akhir  penyampaian laporan kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  hasil  pelaksanaan kegiatan SKPD pada setiap bulannya.
2. Untuk  dapat  menjamin  akurasi  dan  relevansi  dari  data  realisasi  fisik  dan keuangan  yang  dientry/input  pada  Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring dan  Evaluasi (e-Controlling), selain  sudah  terverifikasi  oleh  Kasubbag Perencanaan  Program  dan  Keuangan  SKPD  dan  sudah  melalui  proses rekonsiliasi dengan pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset  sebagai  koordinator  pengelolaan  keuangan  tingkat  kota,  juga  harus terintegrasi  dengan  data  perencanaan  pembangunan  di  Bappeda,  sehingga data  pelaporan  yang  dicapai  serta  data  yang  disajikan  dalam  pelaporan monitoring  dan  evaluasi  selain  bersifat real  time, juga  dapat  dijadikan pedoman dalam mengevaluasi rencana pembangunan tahun berikutnya.
3. Dalam peranan kompetensi sumber daya manusia, sebaiknya Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang dan semua SKPD diharuskan
meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia/operator.  Solusinya  adalah dengan memberikan pendidikan/pelatihan dalam pengelolaan data/pelaporan monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  serta  kemampuan  dalam  mengoperasikan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling). 4. Dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e- Controlling) diperlukan  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  memadai, mengingat  Pemerintah  Kota  Bontang  telah  membangun  Kantor  Pusat Pemerintahan  baru  di  daerah  Bontang  Lestari,  dimana  daerah  tersebut merupakan daerah pengembangan yang berada di luar pusat Kota Bontang, sehingga sarana dan prasarana terkait infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (e-Controlling) belum  sepenuhnya  tersedia  sehingga  perlu ditunjang  oleh  penganggaran  yang  cukup/memadai,  sehingga  dapat menjamin  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana  terkait  infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan.
5. Aplikasi/Sistem  Informasi  Pelaporan  Monitoring  dan  Evaluasi (e-Controlling) kedepannya  perlu  dilakukan  pengembangan/peningkatan  sistem/ database dalam rangka integerasi Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) dengan  beberapa  sistem  informasi  lain  yang  dikelola  oleh instansi / SKPD yang berbeda, akan tetapi sama dalam penggunaan  sumber datanya,  sehingga  pelaporan  yang  dihasilkan  akan  lebih komprehensif  dan hasil  pelaporan  yang  dihasilkan  dapat  lebih  banyak  memuat  informasi  yang diperlukan  serta  dapat  memuat  lebih  banyak  komponen  dalam  monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perkembangan terkait regulasi yang ada.

## Daftar Pustaka
Anonim. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
______.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  54  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2008 Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
______.  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Perubahan  ke  dua  atas Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.
______.  Peraturan  Walikota  Bontang  No.  11  tahun  2015  tentang Tugas  Pokok  dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.
______.  Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2008  tentang Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Daerah.
Davis.  2002. Kerangka  Dasar:  Sistem  Informasi  Manajemen  Bagian  1  Pengantar . Jakarta: Seri Manajemen No. 90-A. Cetakan Kedua Belas.
Jogiyanto. 1993. Analisis dan Design Sistem Informasi . Yogyakarta: Andi.
Mustopadidjaja.  2003. Manajemen  Proses  Kebijakan  Publik .  Jakarta:  Duta  Pertiwi Foundation.
Siagian. 2001. Efektivitas Organisasi Perusahaan . Jakarta: Erlangga.
______. 2005. Efektivitas Organisasi Perusahaan . Jakarta: Erlangga.
Steers. 2005. Efektivitas Organisasi Perusahaan . Jakarta: Erlangga. Sugiyono. 2006. Statika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Winarno. 2006. Sistem Informasi Manajemen . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.