## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Tommy Leonard
2 Yolanda C. Irianda Panjaitan
Affiliation 1,2 Universitas Prima Indonesia
Email tommy- journal@unprimdn.ac.id
Date Submission 15 August 2023
Date Accepted 10 September 2023
Date Published 30 September 2023
DOI
10.52249

## TINJAUAN YURIDIS
PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PROSES PENUNDAAN

## KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

## Abstract
Peace  agreements  are  crucial  to  PKPU's  goal  of  helping creditors restructure their debts. This research addresses how to arrange the peace agreement as a debt restructuring step in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU), how  it  is  used  in  the  Suspension  of  Debt  Payment Obligations process in Decision Number 90/Pdt.PKPU/2020/PN  Niaga.Jkt.Pst,  and  how  the ratification of the peace agreement is related to the absence of a  Compensation  for  Services  for  the  Management  Team agreement.  This  thesis  uses  normative  legal  descriptive analysis—literature-based data collecting. Data analysis was qualitative. Peace agreements as debt restructuring in PKPU are  regulated  under  Articles  265-294  of  the  Civil  Code  in Chapter III of the PKPU UUK. The debt restructuring and receivables  collection  allowed  the  Debtor  to  enhance  his business  conditions  under  the  peace  agreement.  The  judge granted the peace agreement in the PKPU process in Decision Number  90/Pdt.PKPU/  2020/Pn.Jkt.Pst  based  on  legal considerations based on Article 281 paragraph (1) letters a and b UUK PKPU. There is no reason to reject the debtor's peace  plan  despite  criticism  from  one  creditor.  The  peace agreement  was  ratified  without  a  Management  Team compensation agreement in the PKPU procedure in Decision Number  90/Pdt.  The  judge,  PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst,  stated that  the  Management  Team's  pay  could  be  established separately  after  the  Homologation  Decision.  Therefore,  the Ratification of the Peace should be accepted. Keywords: Agreement,  Creditors,  Postponement  of
Debt Payment Obligations,

## Abstrak
Perjanjian  damai  sangat  penting  bagi  tujuan  PKPU untuk  membantu  kreditor  merestrukturisasi  utang mereka.  Penelitian  ini  membahas  bagaimana menyusun  perjanjian  damai  sebagai  langkah restrukturisasi  utang  dalam  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bagaimana pemanfaatannya  dalam  proses  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga .Jkt.Pst, dan bagaimana ratifikasi perjanjian damai tersebut terkait dengan tidak
adanya  perjanjian  Kompensasi  Jasa  Tim  Pengurus. Tesis  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  hukum normatif—pengumpulan  data  berdasarkan  literatur. Analisis  data  bersifat  kualitatif.  Perjanjian  damai sebagai  restrukturisasi  utang  dalam  PKPU  diatur dalam  Pasal  265-294  KUHPerdata  pada  Bab  III  UUK PKPU. Restrukturisasi hutang dan penagihan piutang memungkinkan Debitur untuk meningkatkan kondisi usahanya  berdasarkan  perjanjian  damai.  Hakim mengabulkan kesepakatan damai dalam proses PKPU dalam Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst berdasarkan  pertimbangan  hukum  berdasarkan  Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UUK PKPU. Tidak ada alasan untuk menolak rencana perdamaian debitur meskipun ada  kritik  dari  salah  satu  kreditur.  Perjanjian  damai tersebut disahkan tanpa adanya kesepakatan ganti rugi Tim  Pengurus  dalam  prosedur  PKPU  dalam  Putusan Nomor 90/Pdt. Hakim PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst menyatakan  gaji  Tim  Pengurus  bisa  ditetapkan tersendiri  setelah  ada  Putusan  Homologasi.  Oleh karena itu, Ratifikasi Perdamaian harus diterima. Kata  Kunci:  Kreditor,  Perjanjian, Penundaan

## Kewajiban Pembayaran Utang

## PENDAHULUAN
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah  suatu  masa  yang diberikan  oleh  undang-undang  melalui  putusan  hakim  pengadilan niaga kepada debitor dan kreditor untuk memusyawarahkan cara-cara  pembayaran  utang  debitor dengan    memberikan    rencana    pembayaran  seluruh  atau  sebagian  utangnya, termasuk apabila perlu untuk  merestrukturisasi  utang  tersebut, karena  itu PKPU menjadi  semacam moratorium dalam pembayaran utang (Fuady, 2017). Tujuan dari PKPU  adalah    memberi    kesempatan    kepada    debitor    untuk    melakukan restrukturisasi  utang-utangnya,  baik  seluruh  atau  sebagiannya,      kepada  kreditor konkuren  (Sjahdeini,  2009).  Dengan  restrukturisasi  utang  ini,  debitor  diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan di sisi lain hal ini merupakan perwujudan sikap etis dan toleransi dari para kreditor terhadap debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan,
Perdamaian  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam  proses  PKPU  dan menjadi tujuan dari PKPU tersebut.  Perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para  kreditor  menjadi  tujuan  debitor  untuk  dapat  merestrukturisasi  dan menjadwalkan  ulang  pembayaran  utangnya  (Kornelis  &  Amboro,  2020;  Silalahi  & Tanjung,  2021).  Apabila  perjanjian  perdamaian      disahkan  oleh  Pengadilan  Niaga, maka menjadi mengikat semua kreditornya, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut. Ini artinya, berdasarkan perjanjian perdamaian, debitor
tinggal  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  isi  perjanjian,  sebab  perjanjian perdamaian  yang  telah  mendapatkan  pengesahan  atau  homologasi  mengikat  para pihak (debitor dan kreditor).
PKPU  tidak  sepenuhnya  menjamin  debitur  yang  bonafid  dapat  melanjutkan kelangsungan  usaha  karena  hukum  kepailitan  Indonesia  lebih  ramah  terhadap kreditur,  antara  lain  waktu  PKPU  ternyata  relatif  singkat,  demikian  isi  perjanjian perdamaian.  debitur  sangat  bergantung  dan  ditentukan  atas  persetujuan  kreditur, dan  ada  kemungkinan  untuk  membatalkan  perjanjian  perdamaian  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Anisah, 2009).
Salah satu contoh kasus perjanjian perdamaian yang digunakan dalam proses PKPU  oleh  kreditur  dan  debitur  adalah  perkara  dalam  Putusan  Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN  Niaga.Jkt.Pst  antara  Pemohon  PKPU  adalah  PT.  Andalan Karya  Mandiri  dengan  Termohon  PKPU  adalah  PT  Atlas  Resources  Tbk.  Dimana pada tanggal 11 September 2020 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pemungutan Suara (voting) atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PT Atlas Resources Tbk (Dalam PKPU) kepada para kreditor.
Hasil pemungutan suara (voting) terhadap Proposal Perdamaian sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Pengurus PT Atlas Resources Tbk (Dalam PKPU), bahwa Proposal Perdamaian yang ditawarkan Debitor PKPU PT Atlas Resources Tbk (Dalam PKPU)  telah  disetuju/diterima  oleh  mayoritas  Kreditor  yang  hadir  dalam  rapat melalui (voting), maka menurut Hakim Pengawas hal tersebut telah terpenuhi dan telah  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  281  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b  UU  No.  37  tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  kemudian  dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian.
Hakim memberi kesimpulan bahwa hasil Pemungutan Suara (Voting) terhadap Rencana Perdamaian Debitor adalah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU secara hukum dapat diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK.  Sehingga  dalam  putusannya  hakim  menyatakan  sah  dan  mengikat  secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 September 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani antara Para Pemohon, PT. Atlas Resources Tbk. (dalam PKPU), dan Para  Kreditor  serta  menghukum  Para  Pemohon,  PT.  Atlas  Resources  Tbk.  (dalam PKPU),  dan  Para  Kreditor  untuk  tunduk  dan  mentaati  serta  melaksanakan  isi Perjanjian Perdamaian tersebut. Sebelum dilakukan pengesahan terhadap Perjanjian Perdamaian  tersebut  terdapat  penolakan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  kreditur yaitu  PT.  Andalan  Karya  Mandiri  yang  mempertanyakan  mengenai  legalitas  hak tagih  dari  kreditor  tersebut.  Penolakan  selanjutnya  dilakukan  oleh  tim  pengurus terkait  biaya  kepengurusan  dan  imbalan  jasa/  Fee  tim  Pengurus.  Akan  tetapi, Perjanjian Perdamaian tersebut tetap disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Objek  penelitian  ini  yaitu  bagian  hukum  permasalahan  yang  menarik  untuk diteliti adalah:
1. Bagaimana pengaturan perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst?
3. Bagaimana  pengesahan  perjanjian  perdamaian  dikaitkan  dengan  belum  adanya kesepakatan  Imbalan  Jasa  Tim  Pengurus  dalam  proses  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada di masyarakat (Ali, 2021). Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat,  penelitian  ini    bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  mengungkapkan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  teori  hukum  sebagai  objek  dalam penelitian (Ali, 2021). Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  sumber  bahan  hukumnya  adalah:  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tertier.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pengumpulan  data  kepustakaan  atau  library  research.  Analisis  penelitian  ini dilakukan secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perjanjian Perdamaian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana  kedua  belah  pihak  dengan  menyerahkan,  menjanjikan  atau  menahan  suatu barang.  Perdamaian  juga  diatur  dalam  Pasal  1859  KUH  Perdata  yang  menyatakan suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan.
Perdamaian dalam proses PKPU merupakan salah satu jenis perjanjian. Menurut ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata,  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  maka  harus dipenuhi syarat-syarat yaitu adanya kata sepakat, kewenangan untuk mengadakan perjanjian, objek tertentu, dan kuasa yang halal. Dalam hal ini kata sepakat harus ada antara debitor pailit dan para kreditor konkuren, para pihak tersebut berwenang atau cakap untuk mengadakan perdamaian, objek perdamaian tersebut mengenai untang- piutang, dan utang-piutang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan (Ishak, 2016).
Kajian PKPU khususnya pada proses perdamaian, maka debitor dan kreditor dapat diposisikan sebagai para pihak. Rapat rencana perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU dapat dikatakan sebagai sebuah langkah mendapatkan kesepakatan. Perjanjian  perdamaian  dalam  kerangka  PKPU  sebagai  kesepakatan  yang  memiliki akibat hukum, dan terakhir yaitu utang yang harus dibayarkan oleh debitor kepada para  kreditornya  menjadi  objek  dalam  kontrak  (Khairandy,  2014).    Perjanjian
perdamaian  yang  telah  disahkan  dan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  juga mengakhiri  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dan  debitor  harus melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayarkan  utangnya  kepada  para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
UU Nomor 37 Tahun 2004, tidak ada definisi perdamaian secara khusus akan tetapi  pemahaman  secara  umum  dapat  merujuk  pada  pandangan  Pasal  222  UU Nomor 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dikaji dari prespektif UU No. 37 Tahun 2004, PKPU berakhir segera setelah perdamaian yang telah disetujui oleh  rapat  Kreditor  dan  disahkan  oleh  Pengadilan  Niaga  sehingga  berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde ). Perdamaian dapat diajukan dalam proses PKPU yang memang ditujukan untuk mengakhiri proses PKPU.
Prinsip PKPU adalah sela dimana perkara ditangguhkan dan mempersilahkan kedua belah pihak untuk melakukan restrukturisasi hingga berakhirnya PKPU (Pasal 243 Ayat (1) dan Pasal 244 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004), dan selama itu Debitor tidak  dapat  dipaksa  untuk  membayar  utang-utangnya,  kecuali  bagi  tagihan  dari kreditor separatis dan kreditor konkuren serta tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya penting seperti tagihan yang dijamin dengan gadai (Pasal 242 ayat 1 UU Nomor 37  Tahun  2004).  Selain  itu,  untuk  menjamin  keberlangsungan  PKPU  baik  Debitor maupun kreditor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara yang sama (Pasal 243 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004) (Irwanti & Sitoresmi, 2019).
Pada  asasnya  perdamaian  dalam  PKPU  diatur  dalam  Bab  III,  Bagian  Kedua Pasal 265- 294 UU No. 37 Tahun 2004. Ketentuan rencana perdamaian di dalam PKPU, diatur pada Pasal 265 UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.

## Perjanjian Perdamaian sebagai Langkah Restrukturisasi Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Restrukturisasi  secara  bahasa  berarti  penataan  kembali  (supaya  struktur  atau tatanannya  baik).  Restrukturisasi  hutang  merupakan  suatu  proses  untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitor. Pelaksanaan restrukturisasi utang di Indonesia, diatur dalam UUK di bagian PKPU,  Akan  tetapi  Undang-undang  tidak  mengatur  rincian  apa  saja  yang  diatur dalam  suatu  rencana  perdamaian.  Pada  dasarnya  kedua  belah  pihak,  kreditur maupun  debitur,  bebas  menentukan  bagaimana  mekanisme  penyelesaian pembayaran utang diantara mereka (Suyudi, 2014).
Rencana  Perdamaian  adalah  proses  peradilan  yang  berakhir  dengan  suatu pengesahan.  Pada  hakekatnya  pengesahan  adalah  bagian  dari  putusan  yang terpenting, yang mengandung 2 (dua) unsur yaitu penawaran dan penerimaan yang terjadi  dalam  proses  pertemuan  antara  debitor  dengan  kreditor  dalam  rapat  para kreditor dan pada akhirnya akan diputus oleh Pengadilan Niaga. Tujuan dari rencana perdamaian  ini  adalah  perlindungan  terhadap  kelanjutan  usaha  debitor  dan  juga perlindungan  terhadap  kepentingan  para  kreditor.  Menurut  Pasal  265  UUK  PKPU 2004,  bersamaan  dengan  debitor  mengajukan  PKPU  kepada  Pengadilan  Niaga, debitor  dapat  menawarkan  perdamaian  kepada  para  kreditornya.  Perdamaian  itu tidak  mutlak  harus  ditawarkan  bersamaan  dengan  pengajuan  permohonan  PKPU, tetapi dapat diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan (Sari & Kongres, 2023).
Sementara  itu,  rencana  perdamaian  itu  harus  diajukan  sebelum  tanggal  hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) UUKPKPU 2004 atau pada tanggal setelah itu namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU  2004.  Dengan  kata  lain,  apabila  rencana  perdamaian  tidak  diajukan bersamaan  dengan  pengajuan  permohonan  PKPU,  maka  rencana  perdamaian  itu dapat diajukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU Sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU 2004 tidak boleh memberikan PKPU Sementara lebih lama dari 270 hari setelah PKPU Sementara diucapkan. Apabila jangka waktu yang ditentukan  oleh  hakim  kurang  dari  270  hari,  maka  hakim  dapat  memberikan perpanjangan namun perpanjangan tersebut tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU Sementara diucapkan.
Jika diperhatikan bunyi Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK PKPU 2004, sebagai berikut:
1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
2. Kreditor  yang  memperkirakan  bahwa  debitor  tidak  dapat  melanjutkan  membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  untuk  memungkinkan  debitor mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian  atau seluruh utang kepada kreditornya.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa UUK PKPU 2004 hanya memberikan  kewenangan  kepada  debitor  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian. Undang-undang  Kepailitan  dan  PKPU  tidak  menjelaskan  mengapa  hanya memberikan  kewenangan  kepada  debitor  dalam  pengajuan  rencana  perdamaian tersebut. Namun demikian, oleh karena dalam UUK PKPU 2004 tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang rencana perdamaian dibuat dan diajukan oleh kreditor, maka sebaiknya hakim yang memeriksa permohonan PKPU tidak menolak rencana perdamaian  yang  diajukan  oleh  kreditor.  Akan  tetapi  sikap  tersebut  hanya  boleh
diambil  apabila  debitor  tidak  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  disusunnya sendiri. Rencana perdamaian harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para  kreditor  akan  bersedia  menerima  rencana  perdamaian  itu.  Hanya  rencana perdamaian  yang  dinilai  oleh  para  kreditor  layak  dan  menguntungkan  bagi  para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor (Indah, 2015).
Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  PKPU  wajib  menolak pengesahan perdamaian apabila ditemukan alasan (Firdaus, 2017):
1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian  itu  dicapai  karena  penipuan,  atau  persekongkolan  dengan  satu  atau  lebih kreditor,  atau  karena  pemakaian  upaya  lain  yang  tidak  jujur  dan  tanpa  menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
Putusan  pernyataan  pailit  yang  diputuskan  berdasarkan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291 UUK PKPU 2004, tidak  dapat  ditawarkan  suatu  perdamaian.  Konsekuensinya  adalah  debitor  jatuh pailit  dan  hartanya  berada  dalam  keadaan  insolvensi,  pengesahan  perjanjian perdamaian tersebut merupakan upaya Debitur dalam melaksanakan restrukturisasi atas  utang-utangnya  kepada  Kreditur.  Restrukturisasi  pada  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  dimaksudkan  sebagai  restrukturisasi  terhadap pembayaran  utang-utang  Debitor  semata  dengan  tujuan  agar  perusahaan  Debitor dapat  sehat  kembali.  Restrukturisasi  disini  dapat  dimaknai  sebagai  suatu penyelamatan daripada suatu tindakan koreksi atau perbaikan permanen ( corrective action ). Restrukturisasi terpaksa dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menjaga agar piutang dapat tetap ditagih dan selesai (Subadi, 2019 : 8). Sebagian  kreditor  menilai  bahwa  restrukturisasi  utang  melalui  PKPU merupakan  restrukturisasi  yang  dilakukan  secara  ‘paksa’,  karena  resktrukturisasi utang  itu  dilakukan  melalui  mekanisme  voting  dimana  kreditor  yang  kalah  suara dalam voting harus tunduk dan terikat kepada suara mayoritas kreditor yang setuju dengan proposal restrukturisasi. Meskipun begitu, mekanisme voting tersebut secara hukum sah dan mengikat karena Pasal 281 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur hal itu.  Dalam  upaya  tersebut  tidak  semua  kreditor  mungkin  akan  setuju  dengan proposal restrukturisasi yang disepakati oleh mayoritas kreditor. Untuk itu, hal ini membutuhkan  niat  dari  kedua  belah  pihak,  baik  debitur  maupun  kreditor  untuk memberikan kesempatan debitur untuk menjaga kelangsungan usaha ( going concern ) agar  bisa  kembali  melunasi  utang-utangnya.  Akan  tetapi  sesungguhnya  maksud daripada PKPU itu sangat baik. Memberi kesempatan bagi kedua belah pihak (debitur dan  kreditor)  untuk  mencapai  satu  hubungan  hukum  yang  baru  dari  restruktur (Hukumonline.com, 2015).
Hakikatnya  PKPU  di  Indonesia  mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak dalam proses kepailitan yang selanjutnya menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait  penyelesaian  utang  piutangnya.  Pengesahan  perjanjian  perdamaian  sebagai wujud  langkah  restrukturisasi  utang  Debitur  dalam  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  (PKPU),  sehingga  Debitur  memiliki  waktu  untuk  memperbaiki kondisi usahanya atau debitur akan dilikuidasi atau berada dalam status pailit. Salah satu  aspek  paling  esensial  dalam  dunia  hukum  adalah  kepastian  hukum,  yakni hukum  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  dalam  hubungan  antar  subjek  di masyarakat. Kepastian hukum dalam merestrukturisasi utang Debitur diwujudkan dengan adanya pengesahan perjanjian perdamaian, yang artinya mayoritas Kreditor menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur.
Perjanjian Perdamaian Pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst Berdasarkan  rapat  pemungutan  suara  ( voting )  terhadap  Proposal  Perdamaian sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Pengurus PT Atlas Resources Tbk (Dalam PKPU)  melalui  suratnya  No.164/ARTBKPKPU/IX/2020,  perihal  Laporan  Hasil Pemungutan  Suara  (voting)  atas  Proposal  Perdamaian  ( Voting ),  tertanggal  11 September 2020, terhadap Proposal Perdamaian yang ditawarkan Debitor PKPU PT Atlas Resources Tbk (Dalam PKPU) telah disetuju/diterima oleh mayoritas Kreditor yang hadir dalam rapat melalui ( Voting ), maka Hakim Pengawas berpendapat bahwa hal  tersebut  telah  terpenuhi  dan  telah  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 37 tahun 2004 (Putusan3.mahkamahagung.go.id, 2020).
Atas uraian tersebut maka hasil pembahasan Rencana Perdamaian Debitor dan kesimpulan hasil Pemungutan Suara ( Voting ) terhadap Rencana Perdamaian Debitor adalah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU secara hukum dapat diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK, dan berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 maka rencana perdamaian dapat diterima oleh Para  Kreditor  Konkuren  sehingga  dengan  demikian  rencana  perdamaian  tersebut menjadi Perjanjian Perdamaian.
Majelis  akan  mempertimbangkan  apakah  ada  alasan-alasan  untuk  menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2)  UU  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. Dimana terdapat salah satu Kreditor yaitu PT. Andalan Karya Mandiri  yang  mengajukan  Surat  Keberatan  tertanggal  12  September  2020  yang mempertanyakan  mengenai  legalitas  hak  tagih  dari  kreditor  tersebut.  Sehingga kreditor tersebut merasa Perjanjian Perdamaian yang diajukan Debitur karena tidak menjamin pelaksanaan pembayaran tagihan debitur kepeda kreditur.
Hal tersebut dilakukan oleh PT. Andalan Karya Mandiri karena dalam Proposal Perdamaian  yang  diajukan  oleh  Debitor,  tidak  dicantumkan  nama  kreditor  dalam daftar kreditor. Hal ini membuat kreditor menganggap kreditor mempunyai itikad buruk  dengan  menghilangkan  nama  kreditor  dalam  daftar  kreditor  dan  tidak
menjalankan  putusan  PKPU  tersebut.  Pernyataan  Debitor  didalam  Proposal Perdamaian Revisi 11 September 2020 kembali membuktikan bahwa Debitor masih mempertentangkan hak tagih PT. Andalan Karya Mandiri dengan berlindung dibalik alasan  pembenar  bahwa  seolah-olah  “masih  ada  permasalahan  pengalihan  utang Pajak"  dan  membuat  suatu  kondisi  pembayaran  bersyarat  atas  tagihan  utang  PT. Andalan Karya Mandiri.
Keberatan  kepada  pengadilan  untuk  mengesahkan  Perjanjian  Perdamaian tersebut yang diajukan oleh tim pengurus terkait biaya kepengurusan dan imbalan jasa/ Fee tim Pengurus. Bahwa atas surat dari Tim Pengurus tersebut pihak Debitur dipersidangan  pada  tanggal  14  September  2020,  mengajukan  Surat  Pernyataan Kesanggupan Membayar Imbalan Jasa dan Biaya Tim Pengurus PT. Atlas Resources Tbk  (dalam  PKPU).  Berdasarkan  uraian  diatas,  bahwa  terdapat  dua  pihak  yang menyatakan  keberatannya  kepada  pengadilan  untuk  melakukan  pengesahan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Debitur tersebut.
Analisis  terkait  Perjanjian  Perdamaian  Dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang Pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst
Dalam  perkara  ini  hakim  menimbang,  bahwa  dengan  berpedoman  pada ketentuan  Pasal  281  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  UUK  PKPU,  rencana  perdamaian dinyatakan  dapat  diterima  maupun  ditolak,  bergantung  pada  hasil  pemungutan suara  (voting)  tidak  bergantung  pada  pertimbangan/alasan-alasan  penolakan kreditur terhadap rencana perdamian. Sehingga, alasan PT. Andalam Karya Mandiri yang  menolak  rencana  perdamaian  yang  dikarenakan  mempertanyakan  mengenai legalitas hak tagih dari kreditor tersebut bukan sebagai suatu alasan menolak rencana perdamaian.  Hakim  dapat  menolak  rencana  perdamaian  dilihat  hasil  pemungutan suara.  Kemudian,  hakim  berpendapat  tidak  adanya  alasan  untuk  memutuskan menolak rencana perdamaian dan langsung memberi putusan untuk mengesahkan perjanjian perdamaian a quo (Cindarbumi & Suryamah, 2022).
Pihak  kreditor  yang  tidak  menyetujui  pengesahan  perjanjian  perdamaian tersebut atau merasa dirugikan dan tidak memiliki jaminan kepastian hukum akan pelunasan  utang  yang  akan  dilakukan  oleh  debitor  atas  kreditor  tersebut  dapat melakukan  upaya  pembatalan  perjanjian  perdamaian.    Pembatalan  perjanjian merupakan berakhirnya suatu hubungan perdata yang mengikat satu pihak dengan pihak lainnya dikarenakan berbagai alasan yang melatarbelakangi hal tersebut seperti terdapat  unsur  paksaan,  kekhilafan,  penipuan,  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  di dalam perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan  tindakan  atau  perbuatan  hukum,  juga  salah  satu  pihak  dianggap  tidak cakap untuk bertindak dalam hukum dan terakhir salah satu pihak dianggap lalai dalam  melakukan  kewajibannya.  Baik  debitur  mempunyai  itikad  buruk  selama menjalankan  proses  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  debitur  telah merugikan kreditornya atau debitur lalai menjalankan kewajiban yang diberikan oleh pengadilan saat PKPU disahkan (Putusan3.mahkamahagung.go.id, 2020).
Beberapa  kemungkinan  pengadilan  niaga  menolak  pengesahan  rencana perdamaian debitor apabila (Nadirah, 2018):
a. Harta debitor, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor, atau karena menggunakan upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu.
d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminannya untuk pembayarannya.
Substansi (isi) perjanjian perdamaian berisi kewajiban-kewajiban sepihak dari debitornya.  Pokok  gilirannya  debitor  harus  melaksanakan  isi  perjanjian  manakala telah  jatuh  tempo.  Pelaksanaan  isi  perdamaian  mengakibatkan  penyelesaian  utang debitor terhadap para kreditornya tercapai dan debitor terhindar dari putusan pailit. Kegagalan melaksanakan isi perdamaian atau sampai batas waktu yang ditentukan tidak  terlaksana,  berakibat  debitor  dinyatakan  pailit.  Debitor  harus  melaksanakan perjanjian damai apabila ingin terhindar dari putusan pailit. Jika debitor gagal, para kreditornya akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamain. Suatu perdamaian dapat dibatalkan, pembatalan perdamaian disebabkan pihak debitor lalai dalam melaksanakan isi perdamaian (Harsono et al., 2019).
Dalam  proses  ini  berlaku  asas  pembuktian  terbalik,  pihak  debitor  harus membuktikan  bahwa  perdamaian  tersebut  telah  dipenuhinya  dalam  menghadapi permohonan  pembatalan  perdamaian.  Pengadilan  niaga  mempunyai  kewenangan untuk menentukan apakah debitor masih diberi kesempatan untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (3) UU Kepailitan, antara lain sebagai berikut: “Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  putusan  pemberian  kelonggaran  tersebut diucapkan.”
Pada pelaksanaan perjanjian perdamaian terdapat dua kemungkinan, pertama isi perjanjian terlaksana oleh debitor dan kedua debitor gagal atau sampai batas waktu yang  ditentukan  tidak  terlaksana  dengan  akibat  debitor  dinyatakan  pailit  dan berlakulah ketentuan-ketentuan tentang kepailitan dan akibat hukumnya.
Apabila  perjanjian  perdamaian  telah  disahkan  oleh  pengadilan,  tetapi  jika debitur  tersebut  (tidak  menjalankan  perdamaian  dengan  itikad  baik,  maka  demi hukum  perdamaian  harus  dibatalkan  dan  debitur  harus  dinyatakan  pailit.  Oleh karena  itu,  Kepailitan  menjadi  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  yang  sebagai bentuk kepastian hukum serta keadilan yang diberikan oleh Undang-Undang. Jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berasal dari PKPU, maka tidak ada lagi upaya hukum apapun yang disediakan bagi debitur. Harta debitur akan di bawah sita umum untuk diurus dan dikelola oleh pengurus dan hasilnya akan digunakan untuk pelunasan utang debitur terhadap kreditur (Sibagariang, 2021).

## Pengesahan  Perjanjian  Perdamaian  Dikaitkan  Dengan  Belum  Adanya
Kesepakatan  Imbalan  Jasa  Tim  Pengurus  Dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang Pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst
Rencana  perdamaian  yang  disepakati  oleh  debitur  dan  para  kreditur  baik dengan  atau  tanpa  adanya  perubahan  dan  setelah  kesepakatan  itu  disahkan  oleh pengadilan  niaga  maka  perjanjian  perdamaian  tersebut  mengikat  baik  debitur maupun  semua  kreditur.  Selanjutnya  hubungan  antara  debitur  dengan  semua krediturnya  tidak  lagi  diatur  dengan  syarat  dan  ketentuan  dari  masing-masing perjanjian bilateral sebelumnya, berupa perjanjian utang-piutang, perjanjian menjadi tidak  berlaku  lagi  setelah  rencana  perdamaian  telah  disepakati  dan  kemudian disahkan  (homologasi)  oleh  pengadilan  niaga.  Kesepakatan  dan  pengesahan  atas rencana perdamaian itu menimbulkan perjanjian baru. Segala sengketa yang sedang diperiksa di muka pengadilan perdata yang timbul antara debitur dan para kreditur mengenai  utang  yang  lama  tidak  lagi  diselesaikan  menurut  syarat  dan  ketentuan perjanian  yang  lama  diantara  mereka  melainkan  dengan  ketentuan  dan  syarat perjanjian  perdamiaan  yang  telah  disahkan  oleh  pengadian  niaga.  Akibat  hukum diatas  juga  berlaku  kepada  pemegang  saham  debitur  yang  berbentuk  Perseroan Terbatas (Sjahdeini, 2016 : 456).
Mengenai  imbalan  jasa  pengurus  dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Imbalan  Jasa  Bagi  Kurator  dan Pengurus.  Selain  itu,  UU  PKPU  juga  mengatur  mengenai  imbalan  jasa  pengurus tersebut, yang tertuang pada Pasal 234 ayat (5) UU PKPU yang menyatakan: besarnya imbalan  jasa  pengurus  ditetapkan  oleh  Pengadilan  berdasarkan  pedoman  yang ditetapkan  oleh  Menteri  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  setelah  penundaan  kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.
Terkait  dengan  besarnya  imbalan  jasa  pengurus  dalam  PKPU  yng  telah diuraikan  diatas  tersebut,  besaran  imbalan  jasa  pengurus  tersebut  dirasa memberatkan  bagi  Debitur  dalam  perkara  PKPU.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Oktober 2021  lalu,  melakukan  revisi  terkait  besaran  imbalan  terhadap  pengurus  lewat Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  (Permenkumham)  Nomor  18  Tahun  2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Dalam aturan tersebut, fee  pengurus  mengalami  penurunan  menjadi  maksimal  5,5  persen  dari  aturan sebelumnya  yakni  6  persen.  Kala  itu  Menteri  Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly mengatakan  bahwa  aturan  ini  diterbitkan  untuk  memberikan  kepastian  dan  tolok ukur pemberian imbalan jasa bagi kurator dan pengurus guna mendukung perbaikan iklim berusaha yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kelangsungan dunia usaha (Heriani, 2022).
Untuk perkara kepailitan yang berakhir dengan perdamaian, nilai utang sampai dengan  Rp5  miliar  akan  dikenakan  fee  sebesar  5  persen,  untuk  utang  diatas  Rp50 miliar sampai Rp250 miliar fee pengurus dikenakan sebesar 3 persen, utang diatas Rp250 miliar hingga Rp500 miliar ditetapkan fee sebesar 2 persen, sementara untuk utang di atas Rp500 miliar ditetapkan fee sebesar Rp15 miliar dan utang diatas Rp1 triliun  ditetapkan  fee  sebesar  Rp20  miliar.  Bila  tidak  terjadi  kesepakatan  antara Debitor dengan pengurus maka Imbalan Jasa bagi pengurus ditetapkan oleh majelis hakim  dengan  ketentuan  paling  banyak  7  persen  dari  nilai  utang  yang  harus dibayarkan. Dengan rincian; utang sampai dengan Rp50 miliar dikenakan fee sebesar 7 persen, nilai utang Rp 50 miliar hingga Rp250 miliar dikenakan fee sebesar 5 persen, untuk nilai utang sebesar Rp250 miliar hingga Rp500 miliar ditetapkan fee sebesar 3 persen, nilai utang diatas Rp500 miliar ditetapkan fee senilai Rp25 miliar dan nilai utang di atas Rp1 triliun ditetapkan fee sebesar Rp30 miliar (Heriani, 2022).
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran fee bagi pengurus penanganan perkara PKPU dirasa cukup memberatkan bagi Debitur dalam PKPU. Selayaknya  debitor  tidak  dibebani  dengan  biaya  pengurus  yang  besar  saat  proses restrukturisasi.
Terkait pengesahan perjanjian perdamaian dalam perkara ini terdapat keberatan dari  kreditor  dan  tim  pengurus,  yaitu  salah  satu  kreditor  keberatan  atas  legalitas tagihan  yang  disampaikan  oleh  Debitor  dalam  perjanjian  perdamaian  yang diajukannya, dan tim pengurus keberatan atas besaran imbalan jasa fee tim pengurus yang  belum  disepakati  oleh  Debitur.  Dapat  dikatakan  persoalan  terkait  keberatan- keberatan yang diajukan para pihak tersebut diatas, masih sebatas pada kekhawatiran saja.
Atas  keberatan-keberatan  tersebut,  pengadilan  Niaga  tetap  melakukan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Debitur, sedangkan peneliti tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perjanjian perdamaian dari  pihak  debitur,  maka  peneliti  tidak  dapat  mengetahui  sejauh  mana  debitur mentaati dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian perdamaian tersebut apakah Debitor menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan itikad  baik  atau  sebaliknya  (wanprestasi).  Sehingga  dalam  penelitian  yang dipaparkan dalam sub bab ini adalah upaya yang dapat dilakukan kreditor secara umum  yang  dapat  dilakukan  jika  adanya  wanprestasi  dari  debitor  terkait pelaksanaan perjanjian perdamaian.
Dalam  perkara  ini,  bagi  kreditor,  wajar  saja  jika  pihak  kreditor  merasa  tidak yakin akan terjaminnya pelunasan utang akan dipenuhi oleh debitor dan hal ini tentu menimbulkan  ketidakpastian  hukum  baginya.  Akan  tetapi,  Undang-Undang  telah memberikan  solusi  terkait  masalah  ini,  yaitu  pihak  kreditur  dapat  melakukan pengajuan pembatalan   perdamaian ke pengadilan yang dapat memberikan jaminan kepastian  hukum  bagi  kreditor.    Sesuai  dengan  Pasal  170  Ayat  (2)  UUK  PKPU, Seorang debitur berhak dan wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi,
dan  bahwa  ia  memenuhi  isi  dari  kewajibannya  tersebut  dengan  itikad  baik. Selanjutnya,  Pasal  291  Ayat  (2)  UUK  PKPU  tercantum  bahwa  “Dalam  putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit.” Jadi,  saat  debitur  terbukti  melakukan  cidera  janji,  maka  debitur  secara  otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan (Hasan & Suryono, 2020).
Selanjutnya terkait keberatan yang diajukan oleh tim pengurus tentang belum adanya  kesepakatan  atas  besaran  fee  imbalan  jasa  pengurus.  Besaran  imbalan  jasa pengurus  pada  Putusan  Nomor  90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst  yang  diajukan  oleh Tim Pengurus adalah sebesar 0,88% dari seluruh tagihan yang diakui atau sebesar Rp.50.000.000.000,-  (lima  puluh  miliar  rupiah),  hakim  berpendapat  bahwa  imbalan jasa  Tim  Pengurus  dapat  di  ditetapkan  tersendiri  setelah  Putusan  Homologasi diucapkan, dimana kedua belah pihak dipersidangan telah menyerahkannya kepada Majelis  Hakim  untuk  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim  tentang  Jasa  Tim  Pengurus tersebut.  Untuk  itu,  tanggal  14  September  2020  Debitur  telah  menyerahkan  surat kesanggupannya  untuk  membayar  Imbalan  Jasa  Tim  Pengurus,  sehingga  Majelis Hakim  berpendapat  tidak  menemukan  adanya  alasan-alasan  untuk  menolak  atau menunda pengesahan Perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat  (2)  UU  PKPU,  maka  Pengadilan  wajib  mengesahkan  perdamaian  tersebut. Mengenai biaya perkara dalam proses PKPU ini dibebankan kepada Termohon/ PT. Atlas Resources Tbk (dalam PKPU).
Bersebrangan dengan itu, menurut peneliti imbalan jasa pengurus yang diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  18  Tahun  2021 Tentang  Pedoman  Imbalan  Jasa  Bagi  Kurator  dan  Pengurus  masih  sangat  tinggi, mengingat permasalahan utang debitur tersebut sudah memberatkan bagi debitur. Terlebih jangka waktu yang diberikan dalam proses PKPU tidaklah lama, belum tentu juga debitur mampu menstabilkan kembali usahanya dalam waktu singkat tersebut, tetapi masih dibebani lagi dengan imbalan jasa pengurus yang dinilai dari total utang debitur. Imbalan jasa diajukan oleh Tim Pengurus sebesar 0,88% dari seluruh tagihan yang  diakui  atau  sebesar  Rp.50.000.000.000,-  (lima  puluh  miliar  rupiah)  menurut peneliti bukanlah jumlah yang sedikit.
Oleh karena dalam putusan pengesahan perjanjian perdamaian dalam perkara ini hakim menyatakan akan  menetapkan biaya pengurusan dan fee/ Imbalan Jasa Tim Pengurus yang akan diatur tersendiri dengan Penetapan setelah adanya Putusan. Hal  tersebut  menimbulkan  kekhawatiran  dan  ketidakpastian  hukum  bagi  tim pengurus  terkait  besaran  fee  yang  akan  diterima  tim  pengurus  mengingat  tidak dicantumkannya  jumlah  besaran  fee  imbalan  jasa  tim  pengurus  dalam  putusan tersebut. Tentu saja, dalam hal ini tim pengurus menginginkan besaran fee imbalan jasa tim pengurus dicantumkan dalam homologasi tersebut.
Dimana  dalam  hal  ini  Pengadilan  Niaga  diberi  hak  untuk  menolak mengesahkan rencana perdamaian berdasarkan beberapa alasan, yang salah satunya adalah terkait imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum
dibayar  atau  tidak  diberikan  jaminan  untuk  pembayarannya.  Sehingga  menurut peneliti, imbalan jasa pengurus yang tidak dicantumkan dalam putusan homologasi tidak memberikan jaminan atas pembayarannya, meskipun perjanjian terkait imbalan jasa tersebut sah-sah saja dilakukan dan dibuat secara terpisah atau tersendiri.

## KESIMPULAN
Pengaturan  perjanjian  perdamaian  sebagai  langkah  restrukturisasi  utang  dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara umum diatur dalam KUHPerdata yaitu tentang perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 dan terkait perdamaian diatur pada Pasal 1851. Dalam KUHPerdata perdamaian dalam proses PKPU merupakan salah satu jenis perjanjian, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.
Perjanjian perdamaian secara khusus diatur dalam Bab III UUK PKPU yaitu Pasal 265- 294.  Perjanjian  perdamaian  memberikan  kesempatan  kepada  Debitur  untuk  memperbaiki kondisi usahanya yaitu melalui restrukturisasi utang dan menjaga agar piutang dapat tetap ditagih dan selesai. Untuk dapat diterima, rencana perdamaian tersebut memerlukan jumlah suara 1/2 dari jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren yang hadir sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU.
Perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan  Nomor  90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst  dikabulkan  oleh  hakim  berdasarkan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UUK PKPU, dimana berdasarkan pada hasil pemungutan suara (voting), mayoritas kreditur menyetujui perjanjian perdamaian yang ditawarkan oleh debitur.
Sehingga hakim berpendapat tidak adanya alasan untuk memutuskan menolak rencana perdamaian  yang  diajukan  oleh  debitur.  Pengesahan  perjanjian  perdamaian  dikaitkan dengan  belum  adanya  kesepakatan  imbalan  jasa  Tim  Pengurus  dalam  proses  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/Pn.Jkt.Pst adalah besaran imbalan jasa yang belum disepakati dengan Debitor menurut Majelis Hakim bukan alasan  untuk  menolak  Pengesahan  Perdamaian  tersebut  sebagaimana  disyaratkan  dalam Pasal 285 ayat (2) UU PKPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Anisah,  S.  (2009).  Studi  Komparasi  Terhadap  Perlindungan  Kepentingan  Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan. Ius Quia Iustum Law Journal , 16 (Oktober), 30–50.
Cindarbumi,  B.  P.,  &  Suryamah,  A.  (2022).  Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal USM Law Review , 5 (2), 508–522. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575 Firdaus, D. (2017). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas , 10 (2), 67–89.
Fuady, M. (2017). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (6th ed.). Bandaung: PT. Citra Aditya Bakti.
Harsono, I., Prananingtyas, P., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro,
U.  (2019).  Analisis  Terhadap  Perdamaian  Dalam  Pkpu  Dan  Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer. Notarius , 12 (2), 1067–1088. Hasan,  N.  A.  P.,  &  Suryono,  A.  (2020).  Pengaruh  Likuiditas  Perusahaan  Dan Pembatalan  Perjanjian  Perdamaian  Terhadap  Kepailitan  Perusahaan. Jurnal Privat Law , 8 (2), 210. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48411 Heriani, F. N. (2022). Mengintip Besaran Fee Kurator dan Pengurus dalam Perkara PKPU dan
Kepailitan .
Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/fee-kurator-dan-pengurus- lt6213055a3bbcd/
Hukumonline.com.  (2015). PKPU  Mesti  Menjadi  Ajang  Untuk  Restrukturisasi  Utang . https://www.hukumonline.com/berita/a/pkpu-mesti-menjadi-ajang-untuk- restrukturisasi-utang-lt56404d517192b
Indah, H. T. K. (2015). Perdamaian Dalam Proses Hukum Kepailitan (Kajian Hukum Terhadap Proses Perdamaian Dalam Kepailitan MenurutUndang- UndangNo.34Tahun2007TentangKepailitan). Jurnal Hukum Uniski , 4 (1).
Irwanti, K., & Sitoresmi, A. S. (2019). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  dan  Akibat  Hukum  terhadap  PT.  Asmin  Koalindo  Tuhup  berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) , 14 (2), 119–127. Ishak. (2016). Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan. Kanun - Jurnal Ilmu Hukum , 18 (1), 137–157. Khairandy,  R.  (2014). Hukum  Kontrak  Indonesia  Dalam  Perspektif  Perbandingan . Yogyakarta: FH UII Press.
Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. Jurnal Selat , 7 (2), 237–277. https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1739 Nadirah, I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan . Universitas Sumatera Utara. Putusan3.mahkamahagung.go.id.  (2020). Putusan  PN  Jakarta  Pusat  90/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN NIAGA
JKT.PST . https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d4b7c17bbb4b6fe 8995aca65659880cd.html
Sari,  E.  P.,  &  Kongres,  E.  (2023).  Kepastian  Hukum  Terhadap  Proses  PKPU  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  23/PUU-XIX/2021. Jurnal  Hukum Magnum Opus , 6 (1), 1–13. https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7391 Sibagariang, I. R. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (Studi  Putusan  No.  20/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Medan dan No. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.Medan). Jurnal Darma Agung , 29 (1), 1–10. Silalahi,  U.,  &  Tanjung,  B.  (2021).  Perjanjian  Perdamaian  pada  Proses  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Berulang:  Kedudukan  dan  Implikasi. Undang: Jurnal Hukum , 4 (2), 371–401. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.371-401 Sjahdeini, S. R. (2009). Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (3rd ed.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Sjahdeini,  S.  R.  (2016). Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran . Jakarta: Kencana.
Subadi, E. J. (2019). Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan . Yogyakarta: Nusamedia.
Suyudi, A. (2014). Analisis hukum kepailitan Indonesia: Kepailitan di Negeri Pailit (2nd ed.). Jakarta: Pusat Studi Hukum.