PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## MANAGING EDITOR
Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Baharudin, 1 Indah Satria, 2 Ramanda Ansori 3

## Abstract
Rule of Law village Badran Sari and Nuts Rejo in the system of hierarchy legislation of village regulations is no longer mentioned explicitly as a type of legislation. That is, the  position  of  village  rule  is considered  only  as a  further  description  of  the higher legislation,  but  there  is  no  local  government  to  give  village  empowerment.  The process  of  establishing  a  village  regulation  covering  the  implementation  of  the village regulation Program Badran Sari and Nuts Rejo in central Lampung District, Badran  Sari  Village  is already  in  accordance  with  the  Village  Regulation  reference Number  6  year  2014  about  the  village  and  the  role  of  village  head  and  the  village consultative agency while Natan Rejo village has not applied  the village regulation and  regulations in  accordance  with  Law  No.  6  of  2014  but  it  is appropriate  as the absolute  rule  of  the  village  head  without  any  discussion  and  consultation  with  the community in advance. Constraints faced in the establishment of regulations village Badran Sari and Nuts Rejo in central Lampung regency. In the village of Badran Sari that they are experiencing obstacles that relate to the reason of the retribution in the village  government,  while  the  village  of  Nuts  Rejo  Kecamtan  Elephant  City  is  the quality of the performance of villages and BPD is less maximal, lack of socialization of village  government  to  the  community,  and  the  performance  capabilities  of  village governance.
Keywords: village; Village regulations; Village head.

## I. PENDAHULUAN
Dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI), sebagai  Negara  berkembang,  Indonesia  selalu  berusaha  untuk  mencapai kemajukan  di  segala  bidang  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  penjelasan Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  melindungi  segenap  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Untuk itu pemerintah Indonesia  telah  melaksanakan  pembangunan  disegala  bidang  diseluruh  wilayah Indonesia  baik  dipusat,  didaerah  sampai  kedesa-desa.  Pembangunan  pendesaan,
1 Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bandar Lampung , baharudin@ubl.ac.id
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung , indah.satria@ubl.ac.id
3 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung , ramanda.ansori@gmail.com
merupakan  bagian  yang  integral  dari  pembangunan  nasional  dan  pembangunan nasional  tidak  dapat  dipisahkan,  karna  tolak  ukur  keberhasilan  pembangunan nasional  sangat  ditentukan  oleh  keberhasilan  pembangunan  yang  dilaksankan  di desa-desa.
Hal ini dapat terjadi disebabkan bahwa desa merupakan bagian unit terkecil dari  wilayah  pembangunan.  Menurut  Pasal  1  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1979,  disebutkan  bahwa  desa  adalah  suatu  wilayah  yang  ditempati  oleh sejumlah  penduduk  sebagian  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai organisasi  pemerintah  yang  terendah  langsung  dibawah  camat  dan  berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian desa adalah desa dan desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakasa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak Tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  NKRI.  Dari  pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara  integral.Dalam  menyelenggaraan  pemerintahan  desa  terdapat  perangkat desa  yang  salah  satunya  yaitu  badan  permusyawaratan  desa  (BPD)  sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.
Undang-Undang  23  Tahun  2014 Jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Pemerintahan  Daerah  mengganti  sistem  perwakilan  dalam  bentuk  BPD. Pasal  210  Undang-Undang  23  Tahun  2014  menegaskan  bahwa  Anggota  BPD adalah  wakil  dari  penduduk  desa  bersangkutan  yang  ditetapkan  dengan  cara musyawarah  mufakat.  Di  desa  sering  muncul  aturan  dalam  musyawarah  untuk menentukan  siapa  yang  menjadi  pemimpin  masyarakat  yang  dilibatkan  dalam BPD.Aturannya  adalah  penunjukan  secara  terpilih  terhadap  orang  yang  menjadi pemimpin masyarakat yang dianggap dekat dengan Kepala Desa (kades).
Akibatnya adalah ketiadaan akses rakyat biasa untuk berpartisipasi  sebagai anggota  BPD.Fungsi  BPD  juga  dihilangkan,  yaitu  hanya  menetapkan  Peraturan Desa (Perdes) bersama kades, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal  tersebut  bertentangan  dengan  apa  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang (UU)  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  bahwa  BPD  atau  yang  disebut  dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan ditetapkan  secara  demokratis.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  menimbulkan persoalan bahwa BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemertintah tidak dapat  menjalankan  perannya  sebagai  lembaga  perwakilan  dalam  mewujudkan pembentukan perdes yang demokratis.
Berdasarkan  hal  ini  bahwa  untuk  menentukan  siapa  pemimpin  masyarakat yang  dilibatkan  dalam  BPD  mekanisme  penunjukan  hanya  sebatas  sejauh  mata calon  pemimpin  tersebut  dekat  dengan  kepala  desa.Selanjutnya,  dalam  suasana HierarkiPeraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  jenis  dan  hierarki Peraturan  Perundang-Undangan  terdiri  atas:  a.Undang-Undang  Dasar;  b. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang-Undang/  Peraturan pemerintah  penggati  Undang-Undang;  d.  peraturan  pemerintah;  e.  Peraturan Presiden;  f.  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan  g.  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.Perdes,Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  yang  dimaksud  dengan  peraturan  Desa  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Perdes berada diluarhierarki Perundang-Undangan yang terdapat pada Pasal 8  UU  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan 4 .Walaupun Perdes berada diluar hierarki Perundang-Undangan, namun keberadaan  Perdes  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  diakui keberadaannya  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  sistem  pembuatannya setingkat  dibawah  peraturan  Bupati/Walikota.  Dalam  penyelenggaraan pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggaraan  desa.BPD mempunyai dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah  desa  kepada  pemerintah  desa.Lemahnya  partisipasi  masyarakat  dan pendidik masyarakat didesa merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi ditingkat desa. Sampai sekarang, elit desa tidak mempunyai pemahaman mengenai Perdes, dan pemerintah Desa.
Semua  hal  yang  terkait  dengan  Perdes,  Pembangunan  desa,  pengelolaan Keuangan desa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dan Pemerintah desa selesai hanya di kades saja. Untuk mewujudkan tujuan penantaan Desa, Penataan sebagaimana  yang  dimaksud  bertujuan  untuk;  a.  mewujudkan  efektivitas penyelenggaraan  pemerintah  desa;  b.  mempercepat  peningkataan  kesejahteraan masyarakat  desa;  c.  Mempercepat  peningkatan  kualitas  pelayanan  public;  d. meningkatkan  kualitas  tata  kelola  pemerintah  desa;  dan  e.  meningkatkan  daya saing  desa,  sebagaiman  yang  dimaksud  pada  Pasal  7  ayat  (3) dibutuhkan  perdes sebagai pedoman dan aturan hukum yang mengikat.
4 Wahyu Sasongko. 2013. Sejarah Tata Hukum Indonesia. PKKPU FH Unila, Bandar Lampung, hlm.100.
Maka  hal  ini  menunjukanbahwa  betapa  pentingnya  perdes  dalam menyelenggaraan pemerintah desa.Tetapi permasalahan yang timbul adalah Kades dengan  menggunakan  Kewenangannya  sebagai  Kades,  merancang  Perdes  yang seharusnya dikerjakan bersama dengan BPDBadan Permusyawaratan Desa adalah lembaga  yang  melaksakan  fungsi  pemerintah  yang  anggotanya  merupakan  wakil dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara demokratis.  Ia  kerjakan  sendiri  dengan  perencanaan  pembangunan  dia  kerjakan berdua sekretaris desa dengan sistem bagi hasil berdua. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan  bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa  terdiri  dari  sekretaris  desa,  pelaksaan  kewilayahan,  dan  pelaksaan  teknis. Selain itu, ada BPD yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rencana Perdes bersama Kepala desa.
Berdasarkan  hal  tersebut,  bahwa  BPD  selaku  lembaga  yang  menjalankan fungsi  pemerintah  di  desa  yang  seharusnya  bekerjasama  dengan  perangkat  desa dalam  pembentukan  Perdes  secara  partisipatif  dengan  menampung  hal-hal  yang menjadi  aspirasi  masyarakat  desa  dan  kebutuhan  masyarakat  desa.  Akan  tetapi, BPD tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam  UU  dikarenakan  tidak  dilibatkan  dalam  urusan  pemerintah  desa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  Bagaimana  Kedudukan  Peraturan  Desa  Badran  Sari  Dan  Nambah  Rejo Dalam  Sistem  Hierarki  Perundang-Undangan  Di  Indonesia  ?  Bagaimana  Proses Pembentukan  Peraturan  Desa  Yang  MencakupPelaksanaan  Program  Peraturan Desa Badran Sari Dan Nambah RejoDi Kabupaten Lampung Tengah ? Apa Kendala Yang  Dihadapi  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa  Badran  Sari  Dan  Nambah  ? RejoDi  Kabupaten  Lampung  Tengah  Kajian  dari  lingkup  permasalahan  dan bahasan  diatas  adalah  mengenai  Analisis  Kedudukan  Peraturan  Desa  Pasca Pengesahaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa.

## A. Pengertian Peraturan Desa
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  adalah negara  Hukum  ( rechtstaat ).  Melalui  pengaturan  tersebut  ditegaskan  bahwa kehidupan  bernegara  di  Indonesia  dibentuk  dan  didasarkan  pada  hukum,  bukan kekuasaan  semata.  hukumlah  yang  pada  akhirnya  dapat  menjadi  instrumen berjalannya  kekuasaan  di  Negara  Indonesia  secara  adil  dan  benar.  Menurut Burgens pengertian rechtstaat secara sederhana, yaitu negara yang menemtapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan Hukum. 5
5 A Hamid S. Attamimi, 1992. Teori perundang-undangan di Indonesia , Mandar Maju. jakarta. Hlm. 8.
Selanjutnya  berlaku  pula  dalam  kehidupan  pemerintahan  desa  setiap tindakan  dari  pemerintahan  desa  harus  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  sah  dan  tertulis,  dimana  peraturan  Perundang-undang  tersebut harus  ada  dan  berlaku  terlebih  dahulu  sebelum  tindakan  atau  perbuatan adminitrasi  dilakukan  oleh  pemerintah  desa.  Pada  Pasal  206  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Bahwa;
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Kabupaten/kota  yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas  pembantuan  oleh  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan/atau pemerintah kabupaten kota
4. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan diserahkan pada desa;
Sebagaimana  telah  disampaikan  diatas,  dalam  melaksanakan  kewenangan pemerintahan  tersebut  desa  membutuhkan  suatu  instrumen  hukum  yang digunakan  sebagai  sarana  berjalannya  roda  pemerintahan  desa  tersebut. Intrusmen hukum yang digunakan adalah peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Dari penjelasan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 72 Tahun 2005  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  kedudukan  peraturan  desa  merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundangan-undangan lebih tinggi.  Pada Pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengatur  tentang  jenis  dan  hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari;
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan majelis permusyarakatan masyarakat;
3. Undang-undang/peraturan pemerintahan pengganti undang-undang;
4. Peraturan pemerintah;
5. Peraturan presiden;
6. Peraturan daerah provinsi dan;
7. Peraturan daerah kabupaten/kota;
Kedudukan peraturan desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih  tinggi,  atau  dapat  dibentuk  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  atau  bisa  juga  dibentuk  berdasarkan kewenangan, sebagaimana dicermati melalui hubungan pasal 206 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014,  Pasal  7  ayat  (1)  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  dan  Pasal  55  ayat  (3)  dan  (4)  PP  Nomor  72  Tahun  2011yang pengaturannya menghilangkan peraturan desa dari hierarki peraturan perundang- undangan  di  Indonesia,  kedudukan  peraturan  desa  akhirnya  bergeser  hanya sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten /kota dalam rangka menjalankan
penyelenggaraan  dan  fungsi  pemerintahan,  bukan  sebagai  penyelenggaraan otonomi desa.
Kedudukan peraturan desa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tersebut  tentu  berimplikasi  terhadap  demokratisasi  di  desa. Peraturan  desa  sesungguhnya  merupakan  instrumen  hukum  yang  dibutuhkan didalam  penyelenggaraan  pemertintahan  desa  sebagaimana  disebutkan  didalam Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 73 Tahun 2005. Demokratisasi didesa juga bergantung pada  peraturan  yang  berbentuk  hukum  suatu  peraturan  desa  dan  mampu diuraikan lebih lanjut dalam eksistensi peraturan desa tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas  Peraturan  Desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut dari  peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan kondisi  sosial  budaya  masyarakat  desa  setempat.  Dengan  demikian,  peraturan desa  juga  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## B. Prosedur Pembentukan Peraturan Desa Sampai Dengan Pengesahan
1. Usulan Pembentukan Peraturan Desa
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor72Tahun  2005  tentang wewenang KepalaDesa yaitu mengajukan rancanganPeraturanDesa atau bisa disebut  jugausulan  pembentukan  Peraturan  Desa.Daridata  diperoleh kesimpulan  bahwa  usulanataupun  ide  gagasan  untuk  pembuatanPeraturan Desa berasal baik dari inisiatifBPD ataupun dari Kepala Desa dengancatatan segala  Peraturan  Desa  harusmemenuhi  kebutuhan  masyarakat  Desa.akan tetapi di dalam proses pembuatanPeraturan Desa Macanan pihak KepalaDesa mempunyai kontribusi dominan didalamnya.
2. Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan uraian dan dari data yang diperoleh di lapangan bahwa Kepala Desadan Perangkat Desa Macanan selaku penggagas Peraturan Desa tersebut telah  melakukan  tahapan  yang  benar  dan  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang  yang  berlaku.  Bahwa  dalam  pembentukan  Peraturan  Desa, tahap perencanaan sangat penting dilaksanakan karena akan mempengaruhi kadar kualitas hukum yang akan dihasilkan nantinya.
3. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan data yang sudah diperoleh darilapangan, Kepala Desa bersama BPD  telah  melakukan  rapat  guna  membahas  persiapan  pembentukan peraturan  desa,  menyusun  jadwal  sosialisasi  hingga  pengesahan  dan penyebarluasan,  perencanaan  mengenai  materi  dan  dasar  hukum  bagi peraturan yang akan dibuat melalui forum rapat/pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun atas prakarsa dari masyarakat desa.

## 4. Perumusan Peraturan Desa
Dari  data  yang  ada  di  lapangan,  tahap  perumusan  dilakukan  setelah tahappersiapan  dimana  sosialisasi  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa,  BPD beserta  masyarakat  dalam  rapat.Sedangkan  dalam  perumusannya,  dibahas kembali  antara  Kepala  Desa  dan  staffnya.  Rumusan  peraturan  tersebut berasal  dari  hasil  rapat  sosialisasi  yang  dilakukan  bersama  antara Pemerintah Desa, BPD serta masyarakat.
5. Pembahasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada tahap pembahasan rumusan Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama staffnya yang mengundang BPD  dan  perwakilan  perangkat  daerah  yang  kapasitasnya  sebagai  pemberi saran dan pertimbangan.
6. Pengesahan Peraturan Desa Berdasarkan data yang sudah  ada Rapat  Paripurna BPD adalah rapat untuk mengesahkan  Peraturan  Desa.Pada  rapat  tersebut  pengambilan  keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat.
7. Pengundangan Peraturan Desa Berdasarkan  data  yang  terdapat  di  lapangan,  keseluruhan  proses pembentukan Peraturan Desa di desa telah dipaparkan di atas sudah sesuai dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  ada,  dalam  mengundangkan Peraturan  Desa,  Kepala  Desa  memerintahkan  Sekretaris  Desa  unuk mengundangkan  dalam  lembaran  desa  dan  mencatatnya  dalam  buku  data registrasi  Peraturan  Desa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyebarluasan Peraturan Desa
Berdasarkan  hasil  dan  pembandingan  observasi  di  desa,  proses penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan setelah Peraturan Desa mendapat pengesahan  dari  Kepala  Desa  yang  didahului  dengan  terbitnya  Keputusan BPD mengenai persetujuan pengesahan Peraturan Desa.
Berdasarkan  uraian  yang  diatas  proses  pembentukan  peraturan  desa  juga terdapat proses pengawasan terhadap jalannya mekanisme tersebut. Kepala Desa Dan  Badan  Permusyawartan  Desa  beserta  masyarakat  berperan  aktif  dalam perencanaan hingga pengesahaan sehingga seefektif dan seefisien guna  mencapai apa yang diinginkan.

## C. Pertanggungjawaban Pembentukan Peraturan Desa
Pengaturan yang demikian berarti adanya pengakuan terhadap otonomi yang dimiliki  oleh  desa  ataupun  dengan  sebutannya  otonomi  desa  sendiri  dapat dimaknai  dengan  pemberian  kebebasan  dan  kemandirian  ( vrijheid dan zelfstandigheid )  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri  atas
sebagian  urusan  pemerintahan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok  tersebut  untuk  kemudian  menuangkan  kedalam  satu  konsep. 6 Dalam tata cara penyusunan peraturan desa suatu rancangan peraturan desa di prakarsai oleh  pemerintah  desa.  Pasal  26  ayat  (2)  huruf  d  Undang-Undang  tentang  Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Kemudian Pasal  55  huruf  a  Undang-Undang  tentang  Desa  mengatur  bahwa  Badan Permusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi  “membahas  dan  menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  pembentukan  Peraturan  Desa  menganut asas  partisipatoris  dan  responsif  karena  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pembentukannya.  mharus  memberikan  peluang  kepada  masyarakat  melalui  BPD untuk  menanyakan  dan/atau  meminta  keterangan  lebih  lanjut  terhadap  hal-hal yang  bertalian  dengan  pertanggungjawaban  Dalam  penjelasan  umum  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2014  disebutkan  kepala  desa  pada  dasarnya bertanggung  jawab  kepada  rakyat  desa  yang  dalam  tata  cara  dan  prosedur pertanggung  jawabannya  di  sampaikan  kepada  Bupati  atau  walikota  melalui camat.  Kepada  BPD  Kepala  desa  wajib  memberikan  keterangan  laporan pertanggungjawaban  dan  kepada  rakyat  menyampaikan  informasipokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap dimaksud.

## D. Kedudukan  Peraturan  Desa  Badran  Sari  Dan  Nambah  Rejo  Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Wibowo  selaku  kepala  desa Badran  Sari  mengatakan  bahwa  Kedudukan  Peraturan  Desa  Badran  Sari  dalam sistem  hierarki  Perundang-undangan.  Sebelum  berlakunya  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, peraturan  desa  merupakan  salah  satu  kategori  peraturan  daerah  yang  termasuk jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c setelah berlakunya Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011, peraturan desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  akan  tetapi  kedudukan peraturan  desa  sebenernya  masih  termasuk  peraturan  perundang-undangan.  Hal ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011;
1. Jenis  peraturan  perundang-undangan  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwaakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Makamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksaan
6 Mahendra  Putra  Kurnia,  2007. Pemberdayaan  Desa ,  Kreasi  Total  Media.  Yogyakarta, hlm.71.
Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Mentri,  Badan,  Lembaga  atau Komisi  yang  setingkat    yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Daerah Kabupaten/Kota Dan Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan  perundang-undang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang dipertintahkan  oleh  peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi    atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Dengan  demikian,  peraturan  desa  sebagai  peraturan  yang  ditetapkan  oleh kepala  desa  merupakan  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Bapak  Bambang  Wijarnarko  selakuBadan  Permusyawaratan Desa  Badran  Sari  mengatakan  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan secara demokratis, fungsi BPD terkait pembentukan peraturan desa termuat dalam Pasal 55 UU desa:
1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Marsudi selaku Seketaris Desa Nambah Rejo mengatakan bahwa kedudukan Peraturan Desadalam Hierarki Perundang-Undangan dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan, Fungsi, dan Eksistensi Peraturan Desa sudah tentu harus disesuaikan dengan  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  Hal  ini  dikarenakan memang  terdapat  beberapa  perubahan  subtansi  pengaturan  terkait  peraturan desa  di  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014.  Analisis  terdapat  perubahan pengaturan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dimulai melalui Pasal 5 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang  kali  ini  dengan  tegas  menyatakan bahwa  desa  berkedudukan  diwilayah  Kabupaten/Kota.  Melaui  kejelasan kedudukan  desa  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten/Kota  ini  analisa  terkait Peraturan Desa.
Selain kedudukan desa yang secara tersurat diatur, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur secara lain terkait kewenangan desa. Pasal 18 Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyatakan  “Kewenangan  desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat istiadat  Desa.  Dimana  kewenangan  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  19  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih  lanjut  di  dalam  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 mengatur  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf a dan  huruf  b  diatur  dan  diurus  oleh  Desa.  Sementara  Pasal  21  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur perihal pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan  pelaksanaan  kewenangan  tugas  lain  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  di dalam  Pasal  19  huruf  c  dan  huruf  d  diurus  oleh  Desa.  Pasal  22  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan lebih lanjut bahwa penugasan dari Pemerintah atau  Pemerintah  Daerah  kepada  Desa  sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  huruf  c meliputi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  di  mana penugasan tersebut disertai biaya.
Melihat  pengaturan  tersebut  maka  sudah  jelas  seturut  dengan  pengaturan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Peraturan  Desa  kembali  berkedudukan sebagai
Peraturan Perundang-Undangan
selain dari peraturan perundangundangan  yang  terdapat  di  dalam  hierarki  sesuai  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011.  Melihat  hubungan  tersebut,  Peraturan Desa  pasca  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  bukan  lagi berkedudukan semata sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  melainkan  telah  berkedudukan  sebagai  peraturan perundangundangan yang diakui.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sodikin  selaku  Badan Permusyawaratan  Desa  mengatakan  bahwa  Fungsi  BPD  tersebut  juga  bercermin dari  anggota  BPD  untuk  mengajukan  usul  rancangan  peraturan  desa.  Jadi,  peran BPD  dalam  pembentukan  peraturan  desa  adalah  sebagai  pengusul  rancangan peraturan desa serta sebagai mitra kepala desa dalam membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  desa.  Kemunculan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 secara  serta  merta  mengafirmasi  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011.    Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya,  Peraturan  Desa  merupakan instrumen  hukum  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  dalam  melaksanakan kewenangan  Desa.  Sehingga  Peraturan  Desa  seturut  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun  2014  berfungsi  untuk  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa  dalam  hal kewenangan  desa  mengatur  pelaksanaan  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pengaturan demikian dapat diartikan bahwa Peraturan Desa memiliki fungsi sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kedudukan Peraturan Desa Badran Sari dan Nambah Rejo dalam sistem HierarkiPerundang-Undangan di Indonesia  terdapat  perbedaan  pendapat.    dengan  munculnya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  kedudukan,  fungsi,  dan  eksistensi  Peraturan  Desa  sudah tentu  harus  disesuaikan  sebagaimana  mestinya  yang  diatur  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  beberapa perubahan subtansi pengaturan terkait peraturan desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Selain kedudukan desa yang secara tersurat diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur secara lain terkait kewenangan desa. Pasal 18 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyatakan  “Kewenangan  desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat istiadat  Desa.  Dimana  kewenangan  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  19  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Bahwa  melalui  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  terkait Peraturan  Desa  ini  terlihat  jelas  bahwa  tampuk  kekuasaan  dan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  adalah  berada  di  Kepala  Desa.  Kepala  Desalah  badan  yang selain melaksanakan peraturan perundang-undangan, juga merupakan badan yang membentuk Peraturan Desa. Hal ini menegaskan kedudukan dan fungsi BPD yang telah  dibahas  di  bab  sebelumnya.  Sehingga  jelas  adanya  bahwa  berjalannya demokratiasi  di  Desa  pada  umumnya  dilaksanakan  melalui  Kepala  Desa,  dengan BPD  sebagai  parlemen  desa  dan  lembaga  demokratisasi  desa  menjadi  lembaga yang  ikut  serta  melalui  fungsi  pengawasannya.  Demokratisasi  ini  dilaksanakan dalam bingkai otonomi desa yang sejatinya semakin kabur, di mana Pemerintahan Desa  seturut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tidaklah  dapat diselenggarakan secara otonom sepenuhnya, melainkan tetap dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

## E. Proses  Pembentukan  Peraturan  Desa  Yang  Mencakup  Pelaksanaan Program Peraturan Desa Badran Sari Dan Nambah Rejo Di Kabupaten Lampung Tengah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Wibowo  selaku  kepala  desa Badran Sari mengatakan bahwa proses pembentukan peraturan Desa Badran Sari tertib dalam penyusunan peraturan desa  secara khusus dalam Pasal 69 Nomor 6 Tahun  2014Tentang,  Desa  memerintahkan  bahwa  Pedoman  Pembentukan  dan Proses  Penyusunan  Peraturan  Desa,  hal  ini  meliputi  antara  lain:  Peraturan  Desa
ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  bersama  BPD,  rancangan  peraturan desa  wajib  dikonsultasikan  kepada  masyarakat  desa,  Rancangan  Peraturan  Desa tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah  Desa  harus  mendapatkan  evaluasi  dari  Bupati/Walikota  sebelumnya ditetapkan  menjadi  peraturan  Desa,  dan  Peraturan  Desa  dibentuk  dalam  rangka penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  Peraturan  Desa  sebagaimana  merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial  budaya  masyarakat  desa  setempat.  Peraturan  Desa  dilarang  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ada  juga  dalam  membentuk  Peraturan  Desa  harus  berdasarkan  pada  asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  hal  ini  meliputi  antara lain;
a. Kejelasan tujuan ;
b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan
e. Kedayagunaan dan hasil kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan. ( Pasal 3 tentang asas pembentukan ).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bambang  Wijarnako  selaku Badan  Permusyawaratan  Desa  Badran  Sari  mengatakan  bahwaPemerintah  desa merupakan  unsur  pelaksana  berbagai  program  pelayanan,  pembinaan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Disini  Peranan  kepala  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  proses  penyusunan  peraturan  desa  selalu koordinasi  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Karena  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  fungsi  pengawasan  dalam  menyusun peraturan  desa  bersama  pemerintahan  Desa  Badran  Sari  sehingga  Kepala  Desa Badran  Sari  membantu  dalam  urusan  pemerintahan  desa  serta  menyampaikan usulan dari warga dalam bidang-bidang apapun kepada kepala desa.
Dalam  proses  penyusunan  peraturan  desa  di  Desa  Badran  Sari  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi. Selain  itu,  masyarakat  desa  Badran  Sari  juga  berhak memberikan  masukan  secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau pembahasan  Rancangan  Peraturan  Desa.  Proses  penyususan  peraturan  desa dibahas  oleh  para  pemerintah  desa  dalam  forum  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Teguh  Marsudi  selaku Sekretaris  Kepala  Desa  Nambah  Rejo  mengatakan  bahwa  proses  pembentukan peraturan  Desa  Nambah  Rejokurang  sesuai  dalam  penyusunan  peraturan  desa secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah,  dalam  Pembentukan  dan  Proses
Penyusunan Peraturan Desa, meliputi antara lain: Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala  Desa  yang  seharusnya  dibahas  bersama  BPD,  Peraturan  Desa  dibentuk dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  dan  dalam  pelaksanaan peraturan  Desa  kepala  Desa  menetapkan  peraturan  desa  sebagaimana  aturan pelaksanaannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sodikin  selaku  Badan Permusyawaratan  Desa  mengatakan  bahwa,  Badan  Permusyaratan  Desa  (BPD) Nambah  Rejo  berkoordinasi  melalui  rapat  paripurna  Badan  Permusyawaratan Desa(BPD) membuat rancangan Peraturan Desa penetapannya dilakukan bersama Kepala  Desa.  Dengan  demikian,  kedudukan  kepala  desa  lebih  merupakan  wakil dari  Pemerintah  Desa  dan  masyarakat  desa  itu  sendiri  ketimbang  sebagai  wakil pemerinah  pusat,  pemerintah  provinsi,  atau  pemerintah  kabupaten.Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa tidak lagi membertanggungjawabkan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada bupati melainkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa(BPD).
Berdasarkan  uraian  di  atastersebut  dapat  dianalisis  bahwa  proses pembentukan  peraturan  desa  di  desa  Badran  Sari  sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  69  Bab  VII  tentang  Peraturan  Desa  tetapi belum  maksimal,  sedangkan  desa  Nambah  Rejo  belum  menerapkan  Peraturan Desa  dan  peraturan  yang  sesuai  dengan  sebagai  peraturan  yang  mutlak  dari Kepala Desa tanpa adanya pembahasan dan konsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu.  Proses  penyusunan  peraturan  desa  juga  terdapat  proses  pengawasan terhadap  jalannya  proses  tersebut.  Pengawasan  adalah  suatu  upaya  yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem  umpan  balik  informasi,untuk  membandingkan  kinerja  aktual  dengan standar  yang  telah  ditentukan,  untuk  menetapkan  apakah  telah  terjadi  suatu penyimpangan  tersebut,  serta  untuk  mengambil  tindakan  perbaikan  yang diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua  sumber  daya  perusahaan  atau pemerintahan  telah  digunakan  seefektif  dan  seefisien  mungkin  guna  mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

## F. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa  Badran Sari Dan Desa Nambah Rejo Di Kabupaten Lampung Tengah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Wibowo  selaku  Kepala  Desa Badran Sari dalam proses penyusunan Peraturan Desa Badran Sari di Kabupaten Lampung Tengah, kendala yang dihadapi oleh birokrasi desa saat ini masih berkait pada alasan retribusi sehingga perlu disadari, desa memang memiliki keterbatasan apalagi  jika  mengemban  tugas  dari  kepemimpinan  yang  terdahulu  yang menumpuk  sehingga  proses  penyusunan  peraturan  desa  masih  terbengkalai, dalam  membuat  perdes  agar  tidak  berlarut-larut.  Apabila  pembuatan  perdes sampai tertunda-tunda lagi yang rugi adalah masyarakat desanya sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Teguh  Marsudi  selaku  Sekretaris Desa  Nambah  Rejo  Faktor-faktor  yang  seringkali  menjadi  kendala  dalam  proses penyusunan peraturan desa dan penetapan peraturan desa yaitu :
1. Kualitas kinerja aparatur desa dan BPD yang kurang maksimal,
2. Kurangnya sosialisasi pemerintah desa ke masyarakat, dan
3. Kemampuan kinerja pemerintahan desa
Dalam pengesahan peraturan Desa banyak kendala yang terjadi sehingga membuat proses tersebut menjadi sulit, menurut dari pihak BPD Nambah Rejo Bapak sodikin menyatakan bahwa kendala tersebut seperti;
1. Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  yang  dimaksud  dengan  SDM  adalah  secara keseluruhan  yang  harus  dilihat  terlebih  dahulu  meliputi  potensi  manusia dalam  menyikapi  Peraturan  Desa  yang  akan  dibuat  oleh  pemerintah  desa Nambah Rejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
2. Tidak tersedianya sarana seperti tidak tersedianya kantor, tidak tersedianya perlengkapan alat administrasi,
3. Konsideran  Peraturan  Desa  itu  diambil  dari  mana  yang  dimaksud Konsideranya  itu  memuat  uraian  singkat  mengenai  pokok-pokok  pikiran yang  menjadi  latar  belakang  dan  alasan  pembuatan  Peraturan  Perundang- undangan  misalnya  di  ambil  dari  Peraturan  Pemerintah,  Undang-Undang, dan  Peraturan  Daerah  (Peraturan  Bupati),  Aksi  dari  pihak  yang  dirugikan dengan  dibuatnya  Peraturan  Desa  misalnya  pihak  ketiga  yang  ikut  andil dalam Pemilihan Kepala Desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas  tersebut  bahwa  kendala  yang  dihadapi  dalam pembentukan  peraturan  desa  Badran  Sari  dan  Nambah  Rejo  terdapat  beberapa kendala  yaitu  kualitas  kinerja  aparatur  desa  dan  BPD  yang  kurang  maksimal, kurangnya  sosialisasi  pemerintah  desa,  kurangnya  kemampuan  kinerja pemerintah  desa,  dan  tidak  tersedianya  sarana  seperti  kantor  serta  tidak tersedianya  perlenggkapan administrasi.  Sehingga perlu disadari kendala dalam proses  pembentukan  peraturan  desa  maka  pemerintah  desa  harus  melakukan koordinasi  secara  berkeseimbangan  dengan  anggota  BPD  dalam  proses pembentukan  peraturan  Desa,  Pemerintahan  Desa  memaksimalkan  sosialisasi kemasyarakat,  dan  memenuhi  sarana  prasarana  penunjang  pembentukan peraturan desa.

## II. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kedudukan peraturan Desa dalam sistem Hierarki perundangan-undangan di Indonesia    pada  Kabupaten  Lampung  Tengah,  Desa  Badran  Sari  Kecamatan Punggur  Dan  Desa  Nambah  Rejo  Kecamatan  Kota  Gajah  Setelah  berlakunya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  maka  Peraturan  Desa  tidak  lagi disebutkan  secara  eksplisit  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-
undangan. Artinya, kedudukan peraturan desa dianggap hanya sebagai penjabaran lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  hanya  saja belum ada pemerintah daerah untuk memberikan pemberdayaan Desa.
Proses  pembentukan  Peraturan  Desa  yang  mencakup  pelaksanaan  program peraturan Desa di Kabupaten Lampung Tengah pada Desa Badran Sari Kecamatan Punggur sudah sesuai dengan Acuan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desamaupun  peran  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  sedangkan Desa Nambah Rejo belum menerapkan Peraturan Desa dan peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan yang sesuai sebagai peraturan yang  mutlak  dari  Kepala  Desa  tanpa  adanya  pembahasan  dan  konsultasi  dengan masyarakat terlebih dahulu.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa  di  kabupaten Lampung Tengah pada Desa Badran Sari kecamatan Punggur kendala yang mereka alami yaitu kendala yang dihadapi oleh birokrasi desa saat ini masih berkait pada alasan retribusi sedangkan Desa Nambah Rejo kecamtan Kota Gajahyaitu Kualitas kinerja  aparatur  desa  dan  BPD  yang  kurang  maksimal,  Kurangnya  sosialisasi pemerintah desa ke masyarakat, dan Kemampuan kinerja pemerintahan desa

## B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas dan Berdasarkan pengamatan penelitian maka peneliti memberikan saran-saran berikut:
1. Hendaknya  kepala  Desa  Badran  Sari  Maupun  Nambah  Rejo  memberikan pengajuan permohonan kepada pemerintah pusat atau pemerintahan daerah untuk  menghadirkan  lembaga  asosiasi  pemberdayaan  Desa  sehingga  dalam pelaksanaan peraturan Desa tidak bertentangan dalam Hierarki perundang- Undangan.
2. Hendaknya  Pemerintah  Desa  dalam  proses  pembentukan  Peraturan  Desa yang  mencakup  progam  peraturan  Desa  harus  mendapatkan  evaluasi  dan pengawasan  dari  Bupati/Walikota.  Terkait  dengan  hal  pengujian  terhadap peraturan desa dilakukan dengan proses pengujian secara executive preview dan ataupun executive review yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota terhadap produk hukum di desa Badran Sari Maupun Nambah Rejo.
3. Hendaknya pemerintah desa dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembentukan  peraturan  desa  tersebut  dengan  diadakannya  pertemuan rutin/konsolidasi antar perangkat desa dengan BPD serta masyarakat,kepala desa  mendatangkan  tutor  dari  kecamatan  untuk  memberi  pengarahan tentang  peraturan  desa,pemerintah  desa  selalu  mekonsilidasikan  dan menghimbau  kepada  masyarakat  untuk  ikut  aktif  dalam  pembuatan peraturan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
A Hamid S. Attamimi. 1992. Teori perundang-undangan di Indonesia , Mandar  Maju; jakarta.
Mahendra Putra Kurni., 2007. Pemberdayaan Desa , Kreasi Total Media; Yogyakarta.
Wahyu  Sasongko.  2013. Sejarah  Tata  Hukum  Indonesia, PKKPU  FH  Unila.  Bandar Lampung.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amademen.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata) dan  Kata  kunci, ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  penerbit,  dan  halaman.  Contoh  :  Bagir  Manan.  1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh:  Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.