https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Bali Perspektif Sustainable Development Goals

## Dewa Ayu Dian Sawitri
Fakultas Hukum Universitas Udayana Article Info ABSTRAK Keywords: Kekayaan Intelektual Komunal Perlindungan Berkelanjutan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pelindungan  terhadap  KIK  di  Bali  dan  keterkaitan  antara  KIK  dengan Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  khususnya  pariwisata berkelanjutan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statutory  approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual  approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan terhadap KIK telah diatur  baik  secara  nasional  maupun  regional.  Keseriusan  pemerintah dalam melindungi KIK tampak dengan dibuatnya PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017. Berdasarkan aturan-aturan tersebut tampak bahwa kepemilikan KIK bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya  bangsa.  Secara  regional,  pelindungan  terhadap  KIK  di  Bali diberikan secara implisit sebagai Kebudayaan Bali, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses Pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni dalam dimensi niskala dan sekala. . Hal ini senada dengan the 2030  Agenda  for  Sustainable  Developments  SDG  yang  menekankan keberadaan  sustainable  tourism  atau  pariwisata  berkelanjutan  ini bertujuan  untuk  mengembangkan  pariwisata  berkelanjutan  yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.  Pemerintah  Provinsi  Bali  terus  berupaya  untuk  melakukan pengarusutamaan  penguatan  dan  pemajuan  kebudayaan  dengan menjadikan  kebudayaan  sebagai  sumber  nilai-nilai  pengembangan karakter,  etika,  moral,  dan  tata  krama  serta  sopan  santun  dalam perilaku,  kekaryaan,  sumber  kesejahteraan,  dan  tata  kehidupan masyarakat Bali. This  is  an  open  access  article under the CC BY-NC license
Corresponding Author:
Dewa Ayu Dian Sawitri Fakultas Hukum Universitas Udayana dewaayudiansawitri@unud.ac.id

## PENDAHULUAN
Kekayaan  intelektual  komunal  (selanjutnya  KIK)  merupakan  salah  satu  jenis  kekayaan intelektual (selanjutnya KI) berbasis kepemilikan secara bersama atau komunal. Keberadaan suatu  KIK  sangat  berkaitan  erat  dengan  kondisi  suatu  masyarakat.  KIK  ini  umumnya diturunkan dari generasi ke generasi (Widyanti, 2023).
Pariwisata adalah salah satu industri yang berkembang paling cepat di dunia. Keberadaan kegiatan pariwisata juga menjadi salah satu sumber devisa dan juga lapangan kerja yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan dari berbagai negara, termasuk juga negara-negara berkembang (Hasan, 2022). Pada  tahun  2015, the  2030  Agenda  for  Sustainable  Development yang  diadopsi  oleh seluruh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya PBB) telah memberikan gambaran bagi para anggota untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet saat ini dan di masa depan (Aziz and Najicha, 2024). Adapun inti dari SDGs adalah the 17 Sustainable Development Goals (selanjutnya SDGs) atau 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,  yang  merupakan  seruan  mendesak  bagi  semua  negara,  baik  negara  maju maupun  negara  berkembang,  untuk  melakukan  tindakan  dalam  kemitraan  global.  Para anggota  menyadari  bahwa  untuk  mengakhiri  kemiskinan  dan  kekurangan  lainnya  harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengatasi perubahan iklim dan berupaya melestarikan laut dan hutan.
Potensi besar yang dimiliki oleh sektor pariwisata menjadikan industri ini sebagai salah satu poin penting dalam SDGs, yaitu pada poin 8 yang fokus pada “ promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all ”, khususnya sustainable tourism (Rosa, 2017) . Merujuk pada the World Tourism Organization , pengertian sustainable  tourism adalah  “ tourism that  takes  full  account of  its  current  and future economic,  social, and environmental  impacts,  addressing  the  needs  of  visitors,  the industry, the environment and host communities” (White et al. , 2006).
Di Indonesia, perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (selanjutnya Parekraf) menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19, namun, setelah melalui perjuangan panjang yang berfokus pada pemulihan ekonomi nasional, pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia mulai tumbuh. Merujuk pada informasi yang dilansir oleh Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  (selanjutnya  Kemenparekraf),  terdapat peningkatan jumlah pergerakan wisatawan lokal dan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Jumlah pergerakan wisatawan Nusantara semester I-2023 mencapai 433,57 juta perjalanan,  atau  naik  12,57%  dari  2022.  Sedangkan,  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara per Juli 2023 mencapai 6,31 juta kunjungan, atau naik 196, 85% dibandingkan 2022 (Purnomo, 2024).
Lebih lanjut, Kemenparekraf juga memprediksi bahwa sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan akan menjadi tren pariwisata Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, banyak pakar yang setuju jika permintaan opsi wisata ramah lingkungan menjadi tren yang banyak  diminati  wisatawan  pada  2023-2024.  Untuk  mencapai  target  tersebut,  terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah pariwisata, seperti fokus  pada  pengembangan  infrastruktur  dan  fasilitas  pendukung  destinasi  wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi wisatawan.
Tidak hanya itu, pelestarian dan pengembangan budaya lokal juga harus diperhatikan agar pengalaman wisatawan menjadi lebih autentik dan berarti. Pelestarian dan pengembangan budaya  lokal  ini  berkaitan  erat  dengan  pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual  Komunal (selanjutnya KIK). Pada tahun 2022, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly  menyatakan  bahwa  Bali  kental  akan  budaya  dan  alam  yang  indah  dapat  menjadi
pendorong  pemulihan  ekonomi  nasional  melalui  sektor  pariwisata  dan  pemanfaatan  KIK (Januar Rizki, 2022).
Banyaknya potensi KIK sebagai warisan budaya dan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali telah menjadikan Bali sebagai pilot project bagi Intellectual Property Tourism (selanjutnya IP Tourism) (Januar Rizki, 2022).  Kegiatan ini lahir dari eratnya hubungan antara kekayaan  intelektual  (selanjutnya  KI)  dan  pariwisata,  yaitu  memasukkan  KI  sebagai pengembangan produk pariwisata. Oleh karena itu, pemangku kepentingan pariwisata harus memahami  nilai  komersial  dari  KI  yang  mereka  hasilkan,  ciptakan,  atau  inovasikan  untuk menarik minat para wisatawan.
Perkembangan  pariwisata  yang  memanfaatkan  KIK  kini  memacu  kesadaran  masyarakat untuk mulai melakukan inventarisasi terhadap KIK yang ada di wilayah sekitar mereka. Untuk memaksimalkan pengembangan destinasi pariwisata, banyak pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya mulai meningkatkan pemahaman mereka mengenai KI. Beberapa pelaku usaha bahkan mulai mengintegrasikan manajemen aset KI yang memadai ke dalam strategi bisnis mereka.
Saat ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya DJKI) mewajibkan dicatatkan dan diinventarisirkan KI yang berbasis budaya dan komunal. Hal ini karena kebudayaan yang dimiliki masyarakat daerah memiliki potensi nilai ekonomi tinggi yang akan meningkatkan nilai pariwisata dan kreativitas masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  UU 28/2014)  yang  menentukan  bahwa  Negara  wajib  menginventarisasi,  menjaga  dan memelihara ekspresi budaya tradisional.
Urgensi pelindungan terhadap KIK di Bali semakin gencar dilakukan sejak tahun 2020. Pada saat itu, salah satu desainer ternama yaitu Christian Dior meminta izin untuk menggunakan Kain Endek dalam koleksinya (Kariodimedjo, Rotua and Jordi, 2022). Meskipun Kain Endek sudah  terkenal  hanya  dibuat  di  Bali,  tetapi  pemerintah  Bali  tidak  memegang  legalitas kepemilikan  kain  tenun  ini.  Hal  ini  semakin  mempertegas  potensi  KIK  sebagai  salah  satu pendukung  kegiatan  pariwisata  berkelanjutan  sekaligus  sebagai  pilar  ekonomi  bagi masyarakat.
Berdasarkan  paparan  tersebut  di  atas,  tampak  adanya  urgensi  untuk  melakukan  kajian mendalam  mengenai  pelindungan  terhadap  KIK  dalam  perspektif  SDGs,  khususnya pelindungan  KIK  dalam  pariwisata  berkelanjutan.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  mengkaji mengenai pelindungan terhadap KIK di Bali serta keterkaitan antara pelindungan KIK dalam perspektif SDGs.
Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, tampak adanya kesamaan pada topik yaitu pelindungan terhadap KIK tetapi dengan fokus kajian yang berbeda. Pada tahun 2018, I Kadek Wahyu Putrayana dan I Nyoman Darmadha mengkaji mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014” (Putrayana  and  DARMADHA,  2018).  Penelitian  ini  mengkaji  mengenai perlindungan hukum bagi Ekspresi Budaya Tradisional sebelum adanya UU 28/2014 dan setelah berlakunya UU 28/2014. Pada tahun 2022, I Gusti Agung Istri Prasasti Dewi dan Cokorda Dalem Dahana mengkaji mengenai “Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Barong Api Desa Singapadu Kabupaten Gianyar” (Dewi and Dahana, 2022). Penelitian ini mengkaji mengenai  pengaturan  perlindungan  hak  cipta  dari  karya  seni  tari  barong  api  di  Desa
Singapadu,  Kabupaten  Gianyar  serta  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pencipta dalam melindungi hak tampil dari karya seni Tari Barong Api di Desa Singapadu, Kabupaten Gianyar.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pelindungan terhadap KIK di Bali. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas mengenai keterkaitan antara KIK  dengan  SDGs,  khususnya  pariwisata  berkelanjutan.  Penelitian  ini  akan  membahas pelindungan  terhadap  KIK  secara  terstruktur  dan  sistematis.  Pertama,  akan  dibahas mengenai  pengaturan  pelindungan  KIK  di  Bali.  Kedua,  penelitian  ini  akan  membahas mengenai keterkaitan antara pelindungan KIK di Bali dan SDGs.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang- undangan  ( statutory  approach) dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ) . Merujuk pada  pemikiran  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan hukum yang terjadi di kehidupan sehari-hari di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Pelindungan KIK di Bali
Pelindungan  KIK  di  Indonesia  dilindungi  dalam  rezim  hak  cipta  sebagai  Ekspresi  Budaya Tradisional (selanjutnya EBT). Hak Cipta dipahami sebagai kekayaan intelektual di bidang ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Keberadaan  hak  cipta  mempunyai  peranan  strategis dalam mendukung Pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum (Suci et al. , 2023).
Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 28/2014 ditentukan bahwa: “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 28/2014 ditentukan bahwa “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 28/2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, da- lam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2. Music, mencakup antara lain, vocal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai  macam  bahan  seperti  kulit,  kayu,  bambu,  logam,  batu,  keramik,  kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat.
Pelindungan terhadap KIK secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Nomor  13  Tahun  2017  tentang  Data  Kekayaan  Intelektual  Komunal
(selanjutnya  Permenkumham  No.  13  Tahun  2017).  Pelindungan  ini  diberikan  mengingat keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia merupakan modal dasar pembangunan nasional (Kasih, Dharmawan, et al. , 2023). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 ditentukan bahwa:
“Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic, dan potensi indikasi geografis.”
Kewajiban inventarisasi terhadap KIK diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 13 Tahun 2017 (Kasih, Santosa, et al. , 2023). Inventarisasi ini dilakukan oleh Menteri. Dalam melakukan proses inventarisasi, Menteri dapat bekerja sama dengan Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Inventarisasi terhadap KIK dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Studi lapangan/kelayakan;
2. Kelengkapan administrasi;
3. Pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau
4. Pertukaran data.
Keseriusan dalam melindungi KIK tampak dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun  2022  tentang  Kekayaan  Intelektual  Komunal  (selanjutnya  PP  No.  56/2022) (Nurfitri,  2023).  Adapun  pertimbangan  dalam  membentuk  peraturan  ini  dilandasi  oleh kesadaran  bahwa  keragaman  budaya  dan  kekayaan  alam  Indonesia  dalam  bentuk  EBT, pengetahuan tradisional, sumber daya genetic, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis merupakan  bentuk  KIK  sebagai  modal  dasar  pembangunan  nasional.  Selain  itu,  untuk kepentingan pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan KIK sebagai modal dasar  pembangunan  nasional  maka  KIK  perlu  diinventarisasi,  dijaga  dan  dipelihara  oleh Negara.
Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 56 Tahun 2022 ditentukan bahwa: “Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disebut KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa.” Pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan KIK harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  sebagaimana diatur dalam Pasal  2  PP  No.  56 Tahun 2022.
Dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2022 ditentukan bahwa Hak atas KIK dipegang oleh Negara. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2022 ditentukan bahwa Negara wajib menginventarisasi,  menjaga  dan  memelihara  KIK.  Kewajiban  tersebut  dilakukan  Mengeri, Menteri/kepala lembaga pemerintah non Kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah (Fitriani and Sulistiyono, 2024).
Merujuk pada ketentuan Pasal 4 PP No. 56 Tahun 2022, KIK terdiri atas:
1. Ekspresi Budaya Tradisional;
2. Pengetahuan Tradisional;
3. Sumber Daya Genetik;
4. Indikasi Asal; dan
5. Potensi Indikasi Geografis.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  PP  No.  56  Tahun  2022  dipahami  bahwa  EBT, pengetahuan  tradisional  (selanjutnya  PT),  sumber  daya  genetik  (selanjutnya  SDG),  dan Indikasi asal merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh  Komunitas  Asal,  yang  memiliki  manfaat  ekonomi,  dan  berlaku  tanpa  batas  waktu. Selanjutnya  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  PP  No.  56  Tahun  2022  ditentukan  bahwa  hak  atas potensi indikasi geografis merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban  oleh  Komunitas  Asal.  Hak  moral  yang  bersifat  inklusif  bagi  Potensi  Indikasi Geografis  akan  mendapatkan  pelindungan  eksklusif  setelah  didaftarkan  menjadi  indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban inventarisasi terhadap KIK dilakukan melalui Pencatatan KIK dan Integrasi data KIK. Hal ini ditentukan dalam Pasal 12 PP No. 56 Tahun 2022. Pencatatan terhadap KIK dilakukan  terhadap  KIK  yang  belum  terdata.  Pencatatan  tersebut  dilakukan  berdasarkan permohonan atau pengkajian. Permohonan pencatatan KIK tidak dikenakan biaya. Merujuk pada ketentuan Pasal 14 PP No. 56 Tahun 2022, permohonan pencatatan KIK diajukan oleh:
1. Komunitas Asal kepada Menteri, Menteri/kepala lembaga pemerintah non Kemen- terian, atau Pemerintah Daerah; atau
2. Pemerintah  Daerah  kepada  Menteri  atau  Menteri/kepala  lembaga  pemerintah  non Kementerian.
Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2022 ditentukan bahwa penjagaan KIK oleh  Menteri,  Menteri/kepala  pemerintah  non  Kementerian,  dan/atau  Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
1. Pencegahan  eksploitasi  KIK  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai,  makna,  identitas  KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal;
2. Mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait KIK; dan/atau
3. Diplomasi dengan negara lain.
Penjagaan KIK dapat juga dilakukan oleh Komunitas Asal melalui pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam  Komunitas  Asal.  Hal  ini  ditentukan  dalam  ketentuan  Pasal  28  ayat  (2)  PP  No.  56 Tahun  2022.  Pemeliharaan  KIK  oleh  Menteri,  Menteri/kepala  lembaga  pemerintah  non Kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan melalui edukasi, literasi, sosialisasi dan promosi, dan atau pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.
Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2022 ditentukan bahwa setiap orang dapat  memanfaatkan  KIK  yang  dimuat  dalam  sistem  informasi  KIK  Indonesia  dengan ketentuan:
1. Menyebutkan asal Komunitas Asal KIK;
2. Tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan
3. Memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
Dalam  hal  KIK  memiliki  sifat  sakral,  rahasia,  dan/atau  dipegang  teguh,  pemanfaatan  KIK tersebut harus mendapatkan izin dari Komunitas Asal, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2022. Lebih lanjut, pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial
harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fitriani and Sulistiyono, 2024). Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian manfaat yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pelindungan terhadap KIK di Bali tidak diatur secara eksplisit. Pelindungan KIK di Bali diatur secara  implisit  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Penguatan  dan  Pemajuan  Kebudayaan  Bali  (selanjutnya  Perda  Bali  No.  4  Tahun  2020). Pelindungan  ini  diberikan  dengan  pertimbangan  bahwa  kebudayaan  Bali  yang  unik mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang diwariskan oleh leluhur dan dilaksanakan setiap generasi  masyarakat  Bali  secara  turun-temurun  ini  perlu  dikuatkan  dan  dimajukan (Damarsasongko and Pandamdari, 2023). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Perda Bali No. 4 Tahun 2020 ditentukan bahwa:
“Kebudayaan  Bali  yang  selanjutnya  disebut  Kebudayaan  adalah  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses Pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk  membangun  tata  nilai,  spiritualitas,  tradisi,  kearifan  lokal,  pengetahuan,  teknologi, adat, dan seni dalam dimensi niskala dan sekala .” Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda Bali No. 4 Tahun 2020 ditentukan bahwa objek penguatan dna pemajuan kebudayaan meliputi:
1. Kearifan lokal;
2. Ritus;
3. Benda sakral;
4. Pengetahuan tradisional;
5. Teknologi tradisional;
6. Pengobatan tradisional;
7. Tradisi lisan;
8. Manuskrip;
9. Situs;
10. Adat-istiadat;
11. Seni;
12. Arsitektur tradisional;
13. Bahasa dan aksara;
14. Permainan rakyat;
15. Olahraga tradisional;
16. Kerajinan;
17. Desain;
18. Busana; dan
19. Toga.
Objek penguatan dan pemajuan kebudayaan ini bersumber dari warisan budaya asli Bali, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat Bali. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Perda No. 4 Tahun 2020.
Berdasarkan  paparan  tersebut  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pelindungan  terhadap  KIK telah diatur baik secara nasional maupun regional. Keseriusan pemerintah dalam melindungi
KIK tampak dengan dibuatnya PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017. Berdasarkan aturan-aturan tersebut tampak bahwa kepemilikan KIK bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa. Secara regional, pelindungan terhadap KIK di Bali tidak diberikan secara eksplisit. Pelindungan  KIK  diberikan  secara  implisit  dalam  bentuk  kebudayaan  Bali,  yaitu  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  cipta,  rasa,  karsa,  dan  hasil  karya  masyarakat  Bali  yang diperoleh  melalui  proses  Pendidikan,  pewarisan  nilai,  adaptasi  terhadap  lingkungan,  dan dijiwai  agama  Hindu  untuk  membangun  tata  nilai,  spiritualitas,  tradisi,  kearifan  lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni dalam dimensi niskala dan sekala .
Keterkaitan antara Pelindungan KIK di Bali dan SDGs Salah satu poin penting dalam SDGs adalah sustainable tourism . Pariwisata sebagai salah satu industri yang berkembang pesat telah menjadi sumber devisa dan lapangan kerja bagi masyarakat, termasuk bagi negara-negara berkembang. Merujuk pada the World Tourism Organization, sustainable tourism dipahami sebagai “ tourism that takes full account of its current  and future  economic,  social, and  environmental  impacts, addressing  the  needs  of visitors, the industry, the environment, and host communities ”. Pada the 2030 Agenda for Sustainable Developments SDG target 8.9 ditujukan bahwa “ by 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products ”. Pentingnya sustainable tourism kembali dipertegas dalam  SDG target  12.b yang  bertujuan  untuk  “ develop  and  implement  tools  to  monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products ” (Gica et al. , 2021). Merujuk pada the 2030 Agenda for Sustainable Developments SDG dapat dipahami bahwa keberadaan sustainable  tourism atau  pariwisata  berkelanjutan  ini  bertujuan  untuk mengembangkan  pariwisata  berkelanjutan  yang  menciptakan  lapangan  kerja  dan mempromosikan budaya dan produk lokal (Hutabarat and Pratiwi, 2022). Promosi budaya dan produk lokal ini tentu berkaitan erat dengan keberadaan KIK suatu daerah, seperti KIK di Bali yang kental dengan unsur kebudayaan.
Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Perda Bali No. 4 Tahun 2020 ditentukan bahwa: “Kebudayaan  Bali  yang  selanjutnya  disebut  Kebudayaan  adalah  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses Pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk  membangun  tata  nilai,  spiritualitas,  tradisi,  kearifan  lokal,  pengetahuan,  teknologi, adat, dan seni dalam dimensi niskala dan sekala .” Dalam Pasal 2 Perda Bali No. 4 Tahun 2020 ditentukan bahwa: “Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi , meliputi:
1. Spiritualitas;
2. Kearifan lokal;
3. Kemanusiaan;
4. Gotong royong; dan
5. Kesejahteraan.”
Dalam Pasal 9 ayat (1) Perda Bali No. 4 Tahun 2020 ditentukan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan  pengarusutamaan  penguatan  dan  pemajuan  kebudayaan  dengan  menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dna tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat  Bali.  Pengarusutamaan  kebudayaan  ini  dilakukan  melalui  Pendidikan  dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai penguatan dan pemajuan kebudayaan. Lebih  lanjut  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Perda  Bali  No.  4  Tahun  2020  ditentukan  bahwa penguatan  dan  pemajuan  kebudayaan  dilakukan  oleh  setiap  orang,  lembaga,  kelompok masyarakat, Desa Adat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Bali No. 4 Tahun 2020 ditentukan bahwa: “Objek penguatan kebudayaan meliputi:
1. Pasupati;
2. Penghormatan; dan
3. Pemuliaan.”
Pasupati adalah  proses  penyucian  dan  sakralisasi  objek  penguatan  dan  pemajuan kebudayaan  dengan  upakara  dan  upacara  agama  Hindu.  Penghormatan  adalah  bentuk penerimaan  dan  pengakuan  terhadap  objek  penguatan  dan  pemajuan  kebudayaan  yang telah di pasupati sebagai benda sakral. Pemuliaan adalah pelaksanaan upakara dan upacara sesuai  tradisi,  adat,  dan  keyakinan  setempat  terhadap  objek  penguatan  dan  pemajuan kebudayaan yang telah di pasupati sebagai benda sakral.
Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perda Bali No. 4 Tahun 2020 ditentukan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi:
1. Pelindungan;
2. Pengembangan;
3. Pemanfaatan; dan
4. pembinaan.
Pemajuan  kebudayaan  ini  dapat  dilakukan  oleh  setiap  orang,  lembaga,  kelompok masyarakat,  Desa Adat,  Pemerintah  Desa/Kelurahan, dan  Pemerintah Daerah.  Salah  satu bentuk  pelindungan  objek  pemajuan  kebudayaan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan inventarisasi, yaitu melalui pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Perda Bali No. 4 Tahun 2020. Lebih lanjut, dalam Pasal 19 Perda Bali No. 4 Tahun 2020 ditentukan bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui:
1. aktualisasi nilai dan kearifan lokal;
2. kegiatan sosial-ekonomi;
3. industri kreatif khas Bali; dan
4. kolaborasi antara budaya.
Hal  ini  sesuai  dengan  konsep cultural  appreciation yang  berfokus  pada  tujuan  dari penggunaan suatu kebudayaan untuk “ learn, listen, understand, and honor a culture without benefit  to  yourself” (University  of  Winconsin-Madison,  2024).  Secara  konsepsi, cultural appreciation diartikan  sebagai  “ appreciating  another  culture  in  an  effort  to  broaden  their
perspective and connect with others cross-culturally ” (The University of British Columbia, 2021). Adapun bentuk cultural appreciation ini dapat berupa mempelajari teknik tertentu dari suatu kebudayaan di masyarakat, membeli produk yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut, dan juga membagikan pengetahuan mengenai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat melalui  karya-karya  seni.  Konsep  ini  senada  dengan  tujuan  SDG  yang  bertujuan  untuk mengembangkan  pariwisata  berkelanjutan  dengan  mempromosikan  budaya  dan  produk lokal.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, tampak adanya keterkaitan antara pelindungan KIK di Bali  dengan  SDGs.  Pelindungan  terhadap  KIK  di  Bali  diberikan  secara  implisit  sebagai Kebudayaan  Bali  yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas  yang  dijiwai  oleh  filosofi Tri  Hita Karana yang  bersumber  dari  kearifan  lokal Sad  Kerthi .  Hal  ini  senada  dengan the  2030 Agenda  for  Sustainable  Developments  SDG yang  menekankan  keberadaan sustainable tourism atau  pariwisata  berkelanjutan  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.  Pemerintah  Provinsi  Bali  terus  berupaya  untuk  melakukan  pengarusutamaan penguatan  dan  pemajuan  kebudayaan  dengan  menjadikan  kebudayaan  sebagai  sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Bali.

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pelindungan terhadap KIK  telah  diatur  baik  secara  nasional  maupun  regional.  Keseriusan  pemerintah  dalam melindungi KIK tampak dengan dibuatnya PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017. Berdasarkan aturan-aturan tersebut tampak bahwa kepemilikan KIK bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa. Secara regional, pelindungan terhadap KIK di Bali diberikan secara implisit sebagai Kebudayaan Bali, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil  karya  masyarakat  Bali  yang  diperoleh  melalui  proses  Pendidikan,  pewarisan  nilai, adaptasi  terhadap  lingkungan,  dan  dijiwai  agama  Hindu  untuk  membangun  tata  nilai, spiritualitas,  tradisi,  kearifan  lokal,  pengetahuan,  teknologi,  adat,  dan  seni  dalam  dimensi niskala dan sekala. . Hal ini senada dengan the 2030 Agenda for Sustainable Developments SDG yang menekankan keberadaan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan ini bertujuan  untuk  mengembangkan  pariwisata  berkelanjutan  yang  menciptakan  lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk  melakukan  pengarusutamaan  penguatan  dan  pemajuan  kebudayaan  dengan menjadikan  kebudayaan  sebagai  sumber  nilai-nilai  pengembangan  karakter,  etika,  moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, S. and Najicha, F.U. (2024) ‘Peran Pendidikan Pancasila Dalam Mewujudkan Cita -Cita Sustainable  Development  Goals  (SDGS)  Di  Indonesia’, Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan , 8(1), pp. 11 – 21.
Damarsasongko,  A.  and  Pandamdari,  E.  (2023)  ‘Pengelolaan  Royalti  Karya  Cipta  Lagu Dan/Atau Musik Atas Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya (Orphan Works)’, Jurnal De Lege Ferenda Trisakti , pp. 80 – 86.
Dewi, P. and Dahana, C.D. (2022) ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Barong Api Desa Singapadu Kabupaten Gianyar.’, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , pp. 299 – 308. Fitriani, N. and Sulistiyono, A. (2024) ‘Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap  Obat  Tradisional  Jamu  sebagai  Pengetahuan  Tradisional’, Aliansi:  Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora , 1(3), pp. 253 – 279. Gica,  O.A. et  al. (2021)  ‘Transformative  rural  tourism  strategies  as  tools  for  sustainable development  in  Transylvania,  Romania:  a  case  study  of  Sâncraiu’, Worldwide Hospitality and Tourism Themes , 13(1), pp. 124 – 138.
Hasan, H.A. (2022) ‘Pariwisata Halal: Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal’, PILAR , 13(1), pp. 54 – 66.
Hutabarat, L.F. and Pratiwi, N.I. (2022) ‘Pengembangan pariwisata Natuna menuju UNESCO global geopark’, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 6(1), pp. 1 – 19. Januar Rizki, M. (2022) Pariwisata Berbasis Kekayaan Intelektual Dorong Pemulihan Ekonomi
Nasional , Hukumonline.com . Available at: https://www.hukumonline.com/berita/a/pariwisata-berbasis-kekayaan-intelektual- dorong-pemulihan-ekonomi-nasional-lt62a89b9d93331.
Kariodimedjo,  D.W.,  Rotua ,  B.C.  and  Jordi,  M.J.  (2022)  ‘Pelindungan  Dan  Pemajuan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Penggunaan Tenun Endek Bali Oleh Christian Dior’, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 10(1), pp. 78 – 97. Kasih,  D.P.D.,  Santosa,  A.A.G.D.H., et  al. (2023)  ‘Inventory  of  Communal  Intellectual Property: Among Intellectual Property Right and Cultural Advancement’, SASI , 29(1), pp. 29 – 37. Kasih,  D.P.D.,  Dharmawan,  N.K.S., et  al. (2023)  ‘Policies  Concerning  Sacred  And  Open Traditional  Cultural  Expressions:  Tourism  And  Creative  Economy  In  Bali  Context’, Jatiswara , 38(1).
Nurfitri, D. (2023) ‘Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal’, Jurnal De Lege Ferenda Trisakti , pp. 53 – 61.
Purnomo, I. (2024) ‘Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Listed BEI 2018 -2022: Peran Moderasi Struktur Modal, Size, Profitabilitas’, El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 5(7), pp. 3543 – 3563.
Putrayana, I. and DARMADHA, I. (2018) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisonal Indonesia Dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2014’, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , pp. 1 – 14.
Rosa, W. (2017) ‘Goal 8. Promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all’, A New Era in Global Health:
Nursing and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development , 319. Suci, I.M. et al. (2023) ‘Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Melalui Undang - Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)’, Causa:  Jurnal  Hukum  dan Kewarganegaraan , 1(7), pp. 1 – 10. The University of British Columbia (2021) What does it mean to appreciate vs. appropriate culture? , The University of British Columbia . Available at: https://vpfo.ubc.ca/2021/10/what-does-it-mean-to-appreciate-vs-appropriate- culture/.
University  of  Winconsin-Madison  (2024) Cultural  Appreciation  vs. Appropriation  Cultural Appreciation ,
University of Winconsin-Madison . Available at: https://4h.extension.wisc.edu/opportunities/projects/arts-communication/cultural- appreciation/#:~:text=Cultural  Appreciation%5B1%5D&text=If  your  goal  is  to,by someone from that culture.
White,  V. et  al. (2006)  ‘Indicators  and  sustainable  tourism:  Literature  review’, Macaulay Institute: Aberdeen, UK [Preprint].
Widyanti, Y.E. (2023) ‘Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional’, NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam , 20(1), pp. 38 – 56.