## RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA

## POLICY IMPLEMENTATION PLANNING OF HEALTH PROMOTION IN UNIVERSITAS AIRLANGGA HOSPITAL
Bintang Gumilang, Ratna Dwi Wulandari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga E-mail:bintangumilang@gmail.com

## ABSTRACT
Hospital  is  a  health  institution  that  provide  comprehensive  health  service  which  is  including  aspects  of promote,  preventive,  curative,  and  also  rehabilitative.  To  achieve  the  goal,  the  government  has  been  released Regulation  of  the  Minister  of  Health  Number  4  Year  2012  about  Technical  Instructions  of  Health  Promotion  in Hospital.  In  means  by  all  hospitals  must  implement  health  promotion  in  their  institution.  Based  on  the  earlier survey,  the  implementation  of  the  regulation  of  Health  Promotion  Hospital  (PKRS)  in  the  Universitas  Airlangga Hospital  was  considered  less  than  optimal.  The  purpose  of  this  research  was  to  analyze  the  planning  factor  of HPH  policy  implementation.  The  number  of  respondents  are  seven  which  chosen  by  purposive  sampling.  This research  was  conducted  by  deep  interview  and  observation  method.  The  results  showed  that  the  planning  of PKRS unit has not been prepared as it should be as set out in the regulations. There is neither  strategic planning nor  operational  planning.  Unit  PKRS  not  yet  have  a  systematic  and  structured  organization.  Qualification  of human resources in general are already qualified, but need additional quantity. PKRS unit does not have special health worker health promotion.
Keywords: health promotion hospital, implementation, planning, policy

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan  untuk  hidup  sehat  bagi  setiap  orang. Hal  ini  dimaksud  agar  terwujud  derajat  kesehatan yang  optimal  di  negeri  ini.  Berkenaan  dengan pembangunan kesehatan inilah, rumah sakit sebagai salah satu institusi yang berperan dalam pencapaian tujuan  tersebut  dinilai  sangat  penting  (Depkes  RI, 2000).
Dalam  perkembangannya,  World  Health Organization  (WHO)  sebagai  organisasi  kesehatan dunia menyadari  bahwa  perlu  adanya standar  untuk promosi kesehatan di rumah sakit. Sejak diadakannya  konferensi  promosi  kesehatan  rumah sakit  ke-9  di  Copenhagen  pada  bulan  Mei  2011, beberapa  negara  bekerja  mengembangkan  sebuah standar rumah sakit promotor kesehatan. Terdapat 5
(lima)  standar  inti  yang  dapat  diterapkan  di  semua rumah sakit.
Kelima  standar  itu  di  antaranya  yang pertama  kebijakan  manajemen  yang  sebaiknya dimiliki  rumah  sakit.  Kedua,  penilaian  kebutuhan yang  sebaiknya  diadakan  sebelum  berlangsungnya kegiatan  promotif.  Ketiga,  intervensi  kegiatan promotif  di  rumah  sakit.  Keempat,  pelaksanaan kegiatan  promosi  lingkungan  sehat  bagi  pegawai rumah  sakit.  Kelima,  aspek  kelestarian  dan kemitraan  yang  terbaik  dengan  upaya  promosi kesehatan di rumah sakit (WHO, 2004).
Di  Indonesia,  perkembangan  paradigma promosi  kesehatan  di  rumah  sakit  ini  telah  dimulai sejak tahun  1994  dengan  nama  Promosi  Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS). Dalam perkembangannya,  tahun  2003  istilah  PKMRS bertransformasi  menjadi  Promosi  Kesehatan  Rumah Sakit  (PKRS).  Sejumlah  kegiatan  dalam  naungan
program  PKRS  telah  dilakukan.  Sejumlah  program tersebut  seperti  penyusunan program  PKRS, advokasi  dan  sosialisasi  program  PKRS  kepada direktur  rumah  sakit  pemerintah,  pelatihan  PKRS, pengembangan dan distribusi media serta pengembangan model PKRS (Depkes RI, 2010).
Penerapan pendekatan PKRS ini di kemudian hari  terus  ditingkatkan.  Hal  ini  ditandai  dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor  1193/Menkes/SK/X/2004  tentang  Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VIII/2005 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Promosi  Kesehatan di  Daerah.  Setahun  dikeluarkan  pula  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/Menkes/SK/XII/2006 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) yang kemudian tahun 2012  digantikan dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  4 Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis  Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Namun demikian, pelaksanaan  PKRS  dalam  kurun  waktu  15  tahun belum  mendapatkan  hasil  yang  optimal.  Hal  ini dikarenakan  sangat  tergantung  pada  komitmen direktur  rumah  sakit  yang  bersangkutan.  Kaitannya dengan  soal  komitmen,  Depkes  RI  tahun  2010 mengangkat  beberapa  isu  strategis  berkenaan dengan PKRS, antara lain: a) sebagian besar rumah sakit  belum  menjadikan  PKRS  sebagai  salah    satu kebijakan  upaya  pelayanan  kesehatan  di  rumah sakit;  b)  sebagian  besar  rumah  sakit  belum memberikan hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang pencegahan dan pengobatan yang berhubungan  dengan  penyakitnya;  c)  sebagian besar  rumah  sakit  belum  mewujudkan  tempat  kerja
yang  aman,  bersih  dan  sehat;  d)  sebagian  besar rumah  sakit  kurang  menggalang  kemitraan  dalam upaya  pelayanan  yang  bersifat  preventif  dan promotif.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan  yang  menjalankan  pelayanan  kesehatan paripurna,  yang  artinya  meliputi  pelayanan  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif.  Mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  tersebut  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  4  Tahun  2012 tentang  Petunjuk  Teknis  Promosi  Kesehatan  di Rumah  Sakit  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  di setiap  rumah  sakit  harus  dilaksanakan  upaya peningkatan  kesehatan  melalui  kegiatan  promosi kesehatan di rumah sakit.
Salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan di  kawasan  Surabaya  timur  adalah  Rumah  Sakit Universitas  Airlangga  (RS  UNAIR).  Rumah  Sakit Universitas Airlangga merupakan rumah sakit umum yang  berdiri  sejak  tahun  2011  dengan  SK  Rektor Nomor 1994/H3/KR/2010 dengan visi menjadi rumah sakit  pendidikan  terkemuka  dalam  pelayanan kesehatan  paripurna,  dan  menjadi  rumah  sakit terdepan  dalam  pendidikan  dan  penelitian  di  bidang kesehatan.  Sebagai  rumah  sakit  yang  memiliki  visi terdepan  dalam  pendidikan,  tentunya  penerapan semua  aturan  yang  ada  di  rumah  sakit  harus diupayakan, termasuk penerapan PKRS.
Berdasarkan  survei  awal  yang  dilakukan, penulis  mendapati  bahwa  Rumah  Sakit  Universitas Airlangga  masih  belum  optimal  dalam  menerapkan PKRS  sebagaimana  arahan  Menteri  Kesehatan
dalam  Permenkes  Nomor  4  Tahun  2012.  Hal  ini tampak  dari  8  indikator  PKRS  menurut  Permenkes Nomor  4  Tahun  2012  yang  meliputi  indikator masukan  dan  indikator  proses,  hanya  3  yang memenuhi,  yaitu  1)  Ada  unit  yang  dibentuk  dengan nama  Unit  PKRS  dan  petugas  RS  yang  ditunjuk sebagai  koordinator  PKRS  dan  mengacu  pada standar, 2) Ada petugas koordiantor PKRS walaupun belum full timer serta petugas lain yang sudah dilatih, dan  3)  Kondisi  media  komunikasi  yang  digunakan masih  bagus.  Dengan  latar  belakang  demikian, masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah belum  optimalnya  implementasi  Promosi  Kesehatan Rumah  Sakit  menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis Promosi  Kesehatan  Rumah  Sakit  di  Rumah  Sakit Universitas Airlangga yang ditandai dengan hanya 3 dari  8  indikator  masukan  dan  indikator  proses  yang memenuhi standar.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis perencanaan  untuk  implementasi  kebijakan  Promosi Kesehatan  Rumah  Sakit  (PKRS)  di  Rumah  Sakit Universitas Airlangga. Perencanaan tersebut ditinjau dari  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dan perencanaan strategis organisasi, beserta dampaknya  terhadap  implementasi.  Hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  bagi  organisasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan organisasi dalam implementasi kebijakan PKRS di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
PUSTAKA
Promosi  Kesehatan  Rumah  Sakit  (PKRS) adalah  upaya  rumah  sakit  untuk  meningkatkan
kemampuan pasien, klien, dan kelompok masyarakat,  agar  pasien  dapat  mandiri  dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, klien dan  kelompok  masyarakat  dapat  mandiri  dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah- masalah  kesehatan,  dan  mengembangkan  upaya kesehatan  bersumber  daya  masyarakat,  melalui pembelajaran  dari,  oleh,  untuk,  dan  bersama mereka,  sesuai  sosial  budaya  mereka,  serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Permenkes Nomor 4 Tahun 2012).
Dalam  Standards  for  Health  Promotion  in Hospitals,  WHO  (2004)  menetapkan  5  standar  inti promosi  kesehatan  di  rumah  sakit.  Kelima  standar tersebut  adalah  kebijakan  manajemen,  penilaian kebutuhan  pasien,  intervensi  dan  informasi  pasien, promosi  kesehatan  tempat  kerja,  serta  kontinuitas dan kerja sama. Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia melalui kementerian kesehatan mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 4  Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis  Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS). Peraturan tersebut dikeluarkan  guna  menjadi  petunjuk  teknis  bagi rumah sakit dalam implementasi PKRS.
Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Hill  dan Pupe  (2002),  menyatakan  bahwa  implementasi merupakan  penerapan  dari  sebuah  keputusan kebijakan  publik  yang  biasanya  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Lebih  jauh  Burke  et  al  (2012) menyatakan  bahwa  implementasi  sangat  berkaitan dengan  kebijakan.  Hal  ini  senada  dengan  Webster dan  Roger  dalam  Hill  dan  Pupe  (2002),  yang mempertanyakan  bahwa  sebuah  implementasi  pasti memiliki  ‘apa’  yang  diimplementasikan.  Secara
natural,  bahwa  yang  dimaksud  ‘apa’  adalah  sebuah kebijakan.  Sebuah  kebijakan  adalah  permulaan  dari sebuah implementasi.
Perencanaan  merupakan  salah  satu  faktor pemungkin  (enabling  factor)  dari  implementasi kebijakan menurut Burke et al (2012). Dalam konteks implementasi  kebijakan, Burke  et al (2012) menjelaskan  lebih  jauh  bahwa  perencanaan  yang sistematis dan terukur merupakan hal penting dalam implementasi.  Perencanaan  memapaparkan  secara jelas tujuan dari program, tugas spesifik yang terkait dengan  implementasi,  tanggung  jawab  setiap individu  untuk  menyelesaikan  tugas  tersebut,  serta perencanaan waktunya. Perencanaan harus memaparkan  secara  jelas  masukan  (input),  luaran (output),  dan  dampak  (outcome)  dalam  sebuah proses  implementasi  dan  hubungan  antara  satu dengan yang lainnya.
Secara umum, perencanaan dibagi menjadi dua:  strategis  dan  operasional.  Menurut  Thomas (2005),  salah  satu  alat  penting  sebagai  pegangan implementasi di semua organisasi adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis membantu  sebuah  organisasi  fokus,  terhadap  visi dan  misinya.  Ada  sepuluh  langkah  perencanaan strategis,  yaitu:  1)  persiapan  perencanaan,  2) klarifikasi mandat dan ruang lingkup kerja, 3) analisis  lingkungan  eksternal,  4)  analisis  lingkungan internal,  5)  identifikasi  isu  strategis,  6)  penentuan tujuan  strategis,  7)  penentuan  cara  pencapaian tujuan  strategis,  8)  identifikasi  sumber  daya  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  strategis,  9) gambaran  rencana  internal  capacity  building,  10) menghitung biaya.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian obsevasional deksriptif dimana peneliti tidak melakukan  intervensi  atau  perlakuan  apa  pun  pada populasi. Menurut waktunya, penelitian ini merupakan penelitian dengan rancang bangun cross

## sectional
Responden  dalam  penelitian  ini  dipilih  oleh peneliti dengan purposive sampling dimana responden  yang  dipilih  berdasarkan  pertimbangan peneliti sendiri, berdasarkan ciri populasi yang sudah diketahui dan responden mengalami secara langsung fenomena yang diteliti. Responden penelitian  ini  yakni  petugas  fungsional  maupun pejabat  struktural  yang  berkaitan  dengan  PKRS  di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Universitas Airlangga.
Penelitian  dilaksanakan  dari  bulan  Maret  hingga
Oktober 2015. Waktu penelitian meliputi pengumpulan  data  awal,  proses  pengolahan  dan analisis  data  sekunder  dan  primer  serta  kegiatan penyusunan rekomendasi sebagai upaya timbal balik penelitian.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara wawancara mendalam dengan responden di Rumah Sakit  Universitas  Airlangga  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Dalam  penelitian  ini  data  yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh  merupakan  hasil  dari  observasi  dan jawaban  responden.  Pertanyaan  yang  diajukan disusun  berdasarkan  indikator yang  telah  ditentukan agar  tidak  menyimpang  dari  tujuan  penelitian. Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan
mempelajari  data  yang  didapatkan  dari  unit  kerja Promosi  Kesehatan  Rumah  Sakit  (PKRS)  di  Rumah Sakit  Universitas  Airlangga,  serta  berbagai  literatur dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini.
Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  panduan  wawancara  yang  berisi  tentang pertanyaan  mengenai  faktor  perencanaan  dalam implementasi  kebijakan  PKRS  di  Rumah  Sakit Universitas  Airlangga.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  wawancara  mendalam.  Wawancara dilakukan  dengan  bantuan  alat  rekam  sehingga peneliti  dapat  fokus  menggali  informasi  dari responden.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan menafsirkan atau menganalisis data hasil wawancara mendalam. HASIL DAN PEMBAHASAN Rumah Sakit
Universitas
Airlangga
merupakan  rumah  sakit  yang  terletak  Jalan Mulyorejo  Surabaya,  di  atas  lahan  23.450  M 2 di Kampus  C  UNAIR.  Rumah  sakit  ini  berdiri  sejak tahun  2011  dengan  dikerluarkannya  Keputusan Rektor  UNAIR  Nomor  1994/H3/KR/2010  tentang Pendirian  Rumah  Sakit  Universitas  Airlangga. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  HK.03.05/I/2835/2012  tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya  Provinsi  Jawa  Timur,  Rumah  Sakit Universitas Airlangga ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas C.
Kedudukan Rumah Sakit Universitas Airlangga  adalah  berada di  bawah  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Rektor  UNAIR.  Dalam struktur  organisasi  UNAIR,  rumah  sakit  ini  dipimpin
oleh  seorang  Direktur  Utama  yang  dibantu  oleh  dua direktur lainnya, yaitu Direktur Umum dan Keuangan, Direktur  Pelayanan  dan  Penunjang  Medis,  serta Manajer Keperawatan.
Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah  Sakit  Universitas  Airlangga  diwujudkan dalam  bentuk unit yang  disebut  unit  PKRS.  Menurut jenis  pelayanan  di  Rumah  Sakit  Universitas Airlangga,  pelayanan  yang  diberikan  unit  PKRS berupa  pelayanan  promosi  kesehatan  merupakan salah  satu  dari  jenis  pelayanan  penunjang  non- medis.  Dalam  struktur  organisasinya,  menurut  SK Direktur Utama nomor 1367/UN3.24/KD/2013 tentang  Pengangkatan  Personalia  Unit  PKRS (Promosi  Kesehatan  Rumah  Sakit)  pada  Rumah Sakit Universitas Airlangga, unit PKRS Rumah Sakit Universitas Airlangga dipimpin oleh seorang koordinator  yang  dibantu  oleh  seorang  sekretaris, bendahara  dan  membidangi  empat  bidang,  yaitu:  a) Bidang  Kemitraan,b)  Bidang  Pengembangan  Media dan  Sarana,c)  Bidang  Pelayanan  Publik,  dand) Bidang Pendidikan dan Penelitian.
Unit  PKRS  belum  dilengkapi  dengan  tugas pokok  dan  fungsi.  Perangkat  organisasi  yang  lain seperti  rencana  strategis  jangka  panjang  atau pendek,  deskripsi  kerja  (job  description),  dan dokumen lainnya yang mendukung kinerja organisasi juga  ditemukan.  Kendati  demikian,  unit  PKRS  tetap dijalankan dengan sumber daya yang ada.
Perencanaan  dimaksud  kaitannya  dengan implementasi  kebijakan  PKRS  dalam  penelitian  ini adalah tim perencana implementasi dan perencanaan itu sendiri. Tim perencana implementasi  merupakan  sekelompok  orang  yang
dianggap  ahli  dan  menguasai  materi  bahasan  yang sedang  direncanakan.  Dalam  konteks  perencanaan unit  PKRS  yang  dimaksud  dengan  tim  perencana implementasi  adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam hal promosi kesehatan.
Dari pernyataan responden, peneliti mendapati  bahwa  ada  tim  perencana  implementasi yang  ditunjuk  oleh  pimpinan  rumah  sakit  yang bertugas untuk membuat perencanaan PKRS. Hal ini sudah  sesuai  sebab  tim  yang  menjadi  perencana termasuk  dalam  tahap  pertama,  yaitu  tahap persiapan perencanaan (preparing to plan) (Thomas, 2005). Tim perencana implementasi tersebut berdasarkan  kompetensinya  adalah  1  dokter,  1  ahli gizi,  1  perawat,  dan  1  petugas  rehab  medik,  yang setelah unit PKRS dibentuk mereka termasuk dalam personalia  di  dalamnya.  Semua  orang  yang  terlibat dalam tim perencana implementasi tersebut merupakan staf rumah sakit.
“...kami  dulu  dipanggil.  Intinya  kita  dulu bertiga.  Saya,  Mbak  Pur,  sama  Dokter Hendri.  Kebetulan  saya  didapuk  ya  jadi ketuanya ethok-ethoke, kebetulan kan saya punya  latar  belakang  SKM  itu,  terus  saya dianggap
mengerti…” (Pernyataan Koordinator PKRS)
Dari  hasil  observasi  dan  penelusuran peneliti,  surat  keputusan  atau  dokumen  pendukung terkait  dengan  perencanaan  PKRS  tidak  ditemukan. Peneliti  hanya  mendapatkan  Surat  Keputusan  (SK) yang dibuat direktur utama, yaitu SK Direktur Utama Rumah  Sakit  nomor  1367/UN3.24/KD/2013  tentang Pengangkatan  Personalia  Unit  PKRS  (Promosi Kesehatan  Rumah  Sakit)  pada  Rumah  Sakit Universitas  Airlangga.  Dalam  konsiderannya  tidak didapati  dasar  hukum  lain  yang  berkaitan  dengan PKRS, namun langsung pada pengangkatan
pengelola  Rumah  Sakit  Universitas  Airlangga. Namun  demikian,  koordinator  PKRS  menyatakan telah  membuat  sebagian  perencanaan  seperti  visi- misi dan tujuan yang disesuaikan dengan kemampun rumah sakit.
“…sampe kita membuat visi-misinya,
sampe  membuat  tujuan…  kemudian  kami sesuaikan  dengan  kemampuan  UNAIR… terus anggaran belanja. Kita buat itu sudah. Itu yang kami kerjakan bertiga...”(Pernyataan Koordinator PKRS) Susunan organisasi
Rumah Sakit Universitas  Airlangga  termaktub  di  dalam  Peraturan Rektor  nomor  27/H3/KR/2012  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Rumah  Sakit  Universitas  Airlangga. Di dalamnya terdapat uraian susunan organisasi dari level  atas  sampai  bawah.  Peneliti  mendapati  bahwa unit  kerja  PKRS  tidak  tersebut  di  dalam  susunan organisasi  ini.  Jika  mengacu  pada  tugasnya,  PKRS semestinya masuk  di  dalam Divisi  Penunjang  Medik (Pasal  19).  Dokumen  pendukung  PKRS  berupa rencana strategis, rencana operasional, tugas pokok dan fungsi ternyata belum ada.Penuturan responden menyatakan  bahwa  hal  tersebut  masih  sebatas keinginan dan rencana.
Salah  satu  dampak  dari  tidak  lengkapnya perangkat  organisasi  dan  tata  kerja  ini  adalah komunikasi  yang  kurang  harmonis  di  antara  unit PKRS  dengan  unit  lain  penyelenggara  pelayanan yang  juga  melakukan  tindakan  promosi  kesehatan. Secara prinsip, kegiatan promosi kesehatan dilakukan  di  semua  aspek  rumah  sakit  beserta  unit- unitnya  dengan  unit  PKRS  sebagai  koordinator. Dengan  kondisi  komunikasi  di  antara  unit  yang minim  bahkan  terkesan  tidak  ada,  akibatnya  setiap unit  menjalankan  aktivitas  unitnya  masing-masing
yang  di  dalamnya  termasuk  promosi  kesehatan tanpa  berkoodinasi  dengan  unit  PKRS.  Selama  ini komunikasi  unit  PKRS  dengan  unit  lain  terbatas pada  pemenuhan  leaflet  sebagai  media  promosi kesehatan yang notabene hanya sebagian kecil  dari PKRS. Berikut ini contoh penyatannya.
“…Koordinasi  dengan  PKRS-nya  itu  ya ga  ada.  Yo  wes  akhirnya  jalan  sendiri karena  sebenarnya  mereka  kan  punya program.” (Pernyataan
Bendahara PKRS) “...selama  ini  yang  kami  kerjakan  masih leaflet sama poster, tapi yang mengedukasi  pasien  itu  belum,  belum kami  laksanakan  tetapi sudah ada  pada tim-tim  ini…”  (Pernyataan  Koordinator PKRS) Salah satu kendala utama dalam perencanaan  ini  adalah  dikarenakan  tidak  adanya SDM  yang  kompeten  dalam  menjalankan  PKRS. Selain  masalah  kualitas  kompetensi,  kuantitas  SDM pun  masih  minim  dikarenakan  personalia  yang menjabat  di  PKRS  juga  bertindak  sebagai  staf fungsional  di  bagian  rumah  sakit,  termasuk koordinator dan bendahara PKRS. Berikut ini contoh pernyataannya.
“…hanya saja kembali lagi pada
terbenturnya kendala di tenaga. Jadi kita nggak  ada  tenaga  kerja  yang  khusus untuk  menangani  PKRS  di  rumah  sakit ini…” (Pernyataan Staf Kesekretariatan)
“…PKRS  di  sini  memang  belum  begitu eksis, orangnya itu nggak stay di situ…” (Pernyataan Kabag TU)
Salah satu sebab utama kurang berhasilnya perencanaan  sebuah  organisasi  adalah  karena  tim perencana yang tidak dipilih dengan tepat. Ketepatan  pemilihan  tim  perencana  implementasi kebijakan  adalah dengan menyesuaikan kompetensi SDM  terhadap  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi.
Menurut  Burke  et  al  (2012),  tim  implementasi
merupakan  kelompok  inti  yang  terdiri  dari  para  ahli implementasi  kebijakan  yang  memiliki  spesialisasi dalam kompetensi tertentu. Dalam konteks implementasi,  kelompok  inti  tersebut  ahli  dalam bidang  kebijakan,  pelayanan,  atau  program  yang diimplementasikan.
Mengacu pada pendapat Burke et al (2012) bahwa tim implementasi memiliki kapasitas memberikan arahan dalam proses implementasi dan membangun kapasitas internal staf dalam manajemen.  Dalam  konteks  PKRS,  tentunya  tim implementasi  dengan kualifikasi seorang ahli promosi  kesehatan  sangat  diperlukan,  namun  tim implementasi  PKRS  di  RS  UNAIR  tidak  ada  yang memiliki  kualifikasi  demikian.  Sekalipun  ada  satu tenaga kesehatan, yakni ahli gizi, yang memiliki latar belakang  kesehatan  masyarakat,  namun  tidak secara spesifik memiliki kualifikasi di bidang promosi kesehatan.  Tidak  terpenuhinya  kualifikasi  dengan kapasitas  yang  memadai  dalam  sebuah  tim implementasi,  dikhawatirkan  perencanaan  yang dibuat menjadi tidak optimal.
Menurut Kumar dan Suresh (2009), kapasitas SDM seharusnya direncanakan.
Perencanaan kapasitas merupakan salah satu kunci dimana  kebutuhan  organisasi  dapat  terpenuhi. Sebab,  dengan  menggunakan  kapasitas  manusia yang mumpuni untuk mengerjakan sebuah tugas dari organisasi,  manajer  dalam  melipatgandakan  hasil yang  akan  dicapai.  Optimalisasi  ini  tidak  mungkin bisa  diraih  oleh  organisasi  dengan  staf  yang  tidak memiliki  kapasitas  yang  cukup  dalam  menjalankan tugasnya.
Dalam  Permenkes  RI  No  4  Tahun  2012, sedikitnya ada tiga langkah perencanaan pengembangan  PKRS,  yaitu:  1)  menyamakan persepsi  pemahaman  dan  sikap  mental  yang  positif bagi  para  direksi,  pemilik  dan  petugas  rumah  sakit; 2)  menyiapkan  bentuk  dan  tugas  kelembagaan PKRS; dan 3) menyiapkan petugas yang memahami filosofi, prinsip-prinsip, tujuan, strategi PKRS.
Pembentukan  unit  PKRS  di  RS  UNAIR diawali dengan penunjukan sejumlah tenaga sebagai personalia  PKRS.  Dengan  dikeluarkannya  Surat Keputusan  (SK),  direktur  utama  memilih  sejumlah tenaga  untuk  menjalankan  unit  PKRS.  SK  yang dimaksud adalah
SK
dengan nomor
1367/UN3.24/KD/2013
tentang Pengangkatan Personalia  Unit  PKRS  (Promosi  Kesehatan  Rumah Sakit)  pada  Rumah  Sakit  Universitas  Airlangga. Sebagaimana  penjelasan  di  atas,  didapati  bahwa pembentukan  unit  PKRS  ini  tidak  diawali  dengan langkah  sebagaimana  yang  telah  digambarkan petunjuk  teknis  PKRS  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2012.
Dalam  konteks  perencanaan,  menurut Thomas  (2005),  salah  satu  dari  sepuluh  langkah perencanaan  strategis  yang  berkaitan  dengan implementasi  kebijakan  adalah  klarifikasi  mandat. Dalam  tahap  ini,  organisasi  melakukan  identifikasi terhadap peraturan pemerintah (legal) yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan.  Bilamana  ini  dilakukan,  tentunya pembentukan  PKRS  akan  dilaksanakan  sesuai dengan  langkah  yang  telah  disebutkan  peraturan  di atas.

## SIMPULAN
Perencanaan  PKRS  di  RS  UNAIR  belum sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  diatur  dalam Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor  4 Tahun 2015. Ketidaksesuaian ini dilihat dari dokumen pembentukan unit kerja PKRS perihal pengangkatan personalia  PKRS.  Perencanaan  PKRS  tidak  diawali dengan  adanya  analisis  kondisi  organisasi  yang mengidentifikasi  terhadap  peraturan  pemerintah (legal).
Unit  PKRS  belum  dilengkapi  dengan perangkat  organisasi  yang  pendukung  berupa rencana  strategis,  rencana  operasional,  serta  tugas pokok  dan  fungsi.  Salah  satu  dampak  dari  hal  ini adalah  kurang  harmonisnya  komunikasi  di  antara unit  kerja lain yang melaksanakan promosi kesehatan dengan unit PKRS. Akibatnya, pelaksanaan promosi kesehatan di rumah sakit tidak termonitoring dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Salah  satu  penyebab  utama  dari  kurang berhasilnya perencanaan  PKRS adalah dikarenakan pembentukan  tim  implementasi  yang  bertugas merencanakan  pembentukan  PKRS.  Dalam  tim tersebut  tidak  terdapat  cukup  SDM  yang  memilki kompetensi  ahli  di  bidang  promosi  kesehatan. Akibatnya, hasil perencanaan PKRS menjadi kurang optimal.  Kurang  optimalnya  perencanaan  sebuah organisasi  berdampak  pada  implementasi  di  tataran operasional.
Peneliti  menyarankan  agar  Rumah  Sakit Universitas Airlangga melakukan: pertama,
perumusan kembali rencana strategis dan operasional  unit  PKRS.  Unit  PKRS  seharusnya dilengkapi dengan kebijakan yang
melatarbelakanginya.  Kebijakan  tersebut  meliputi: analisis  internal  dan  eksternal;  tugas  pokok  dan fungsi; serta, program kerja dan indikator pencapaian.  Kedua,  melengkapi  personalia  unit PKRS  dengan  tenaga  khusus  yang  mengurus  unit PKRS secara spesifik tanpa merangkap dengan unit lainnya.  Tenaga  khusus  yang  dimaksud  adalah tenaga  dengan  kualifikasi  yang  memadai  untuk menjalankan  PKRS  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku,  yaitu  S1  Kesehatan/Kesehatan  Masyarakat dan/atau  D3  Kesehatan  minat  bakat  Promosi Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Burke,  Ketie,  Kate  Morris,  Leona  McGarrigle,  2012, An  Introductory  Guide  to  Implementation.
(Diakses 6 September 2015)http://www. effectiveservices.org/images/uploads/file/publi cations/Guide%20to%20implementation%20c oncepts%20and%20frameworks%20Final%20 for%20web%20v2.pdf
Depkes  RI,  1993,  Penyuluh  Kesehatan  Masyarakat
Rumah Sakit (PKMRS). Jakarta: Kemenkes.
Depkes  RI,  2000,  Panduan  Promosi  Kesehatan Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes.
Depkes  RI,  2010,  Standar  Promosi  Kesehatan  di
Rumah Sakit (PKRS). Jakarta: Kemenkes.
Hill,  Michael  &  Pupe,  Peter,  2002,  Implementing Public  Policy.  (Diakses  30  Agustus  2015) http://www.ipaa.ir/files/site1/pages/implementi ng_public_policy.pdf
Kumar,  S.  Anil  &  Suresh,  N.,  2009,  Operations
Management. New Delhi: New Age International Publishers. (Diakses 2 Desember 2015) http://tn.upi.edu/pdf/ Operations_Management.pdf
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
Peraturan  Rektor  Universitas  Airlangga  Nomor 27/H3/KR/2012  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Airlangga.
Rumah  Sakit  Universitas  Airlangga,  2014,  Profil  RS Universitas  Airlangga  2014.  Surabaya:  RS UNAIR.
Surat  Keputusan  Rektor  Universitas  Airlangga Nomor  1994/H3/KR/2010  tentang  Pendirian Rumah Sakit Universitas Airlangga.
Thomas,  Lainie,  2005,  Capacity  Building  for  Local
NGOs: A Guidance Manual for Good Practice. London:  CIIR.  (Diakses  2  Desember  2015) http://www.ccl.org/ leadership/pdf/research/LeadershipStrategy.p df
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang
Rumah Sakit.
World  Health  Organization  (WHO).  2004.  Standards for Health Promotion in Hospitals. (Diakses 18
Maret 2015) http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0006/99762/e82490.pdf
.