Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia

## Lina Rusliana
Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Email. lina2210130345@pasca.iain-palangkaraya.ac.id
Volume  22  Nomor  2  Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 Article  History Submission: 12-06-2024 Revised: 28-07-2024 Accepted: 14-08-2024 Published: 20-08-2024

## ABSTRACT
The success of education will be seen if the evaluation measuring tools used are appropriate and can measure each goal. Therefore, relevant measuring instruments are needed so that the measurement results are precise. In making the measuring instrument used, of course, must have a reference or assessment  standard  used.  So  that  in  this  article  the  author  is  interested  in  looking  further  at  the implementation and problems of educational assessment standards in the independent curriculum in Indonesia. The writing method in this article uses the literature review method (library research). Throughlibrary  research  carried  out  by  the  author,  it  is  known  that  the  Educational  Assessment Standards contained in Permendikbudristek 21 of 2022,implemented in the independent curriculum and began to be implemented in the 2022/2023 school year. The scoring system in the independent curriculum  does  not  look at  how many grades (numbers) students  get,  but  looks at  how students process  each lesson that is carried out, such as the ability of students to  reason, find solutions to problems  found  around  them.  Various  Free  Learning  programs  have  become  a  policy  that  is considered transformative in the world of education, of course there will be various changes that will be felt by teachers. This change felt by the teacher confronted him with various obstacles that needed to be addressed properly, such as the lack of experience with learning independence made it difficult for the teacher to determine the model, learning media and assessment system to be carried out, the lack of competency in mastering the material possessed by the teacher was one of the causes of difficulties. in compiling assessment instruments used in learning. The problems that occur are not an obstacle but a challenge for teachers to keep moving forward. Teachers are at the forefront of various changes in the world of education, like it or not, they have to be ready to take various efforts and  have  the  courage  to  learn  and  try.  In  order  not  only  to  adapt,  but  also  to  be  able  to  prepare students as the nation's generation to be able to answer challenges in the future.
Keywords: Problems; Educational Assessment Standards; Independent curriculum.

## ABSTRAK
Keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat ukur evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat  mengukur  setiap  tujuan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  alat  ukur  yang  relevan  agar  hasil pengukuran tepat. Dalam membuat alat ukur yang digunakan tentunya harus memiliki acuan atau standar penilaian yang digunakan. Sehingga pada artikel ini penulis tertarik untuk menilik lebih jauh bagaimana implementasi dan problematika standar penilaian pendidikan dalam kurikulum merdeka di  Indonesia.  Metode  penulisan  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  literatur  kajian  pustaka ( library research ). Melalui library research yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Standar Penilaian  Pendidikan  yang  termuat  dalam  Permendikbudristek  21  tahun  2022,  terimplementasi dalam  kurikulum  merdeka  dan  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  pelajaran  2022/2023.  Sistem penilaian dalam kurikulum merdeka tidak melihat berapa nilai (angka) yang siswa peroleh, namun
melihat  bagaimana  siswa  berproses  dalam  setiap  pembelajaran  yang  dilaksanakan,  seperti kemampuan  siswa  bernalar,  menemukan  pemecahan  masalah  dari  permasalahan  yang  ditemukan disekitarnya.  Berbagai  program  Merdeka  Belajar  menjadi  suatu  kebijakan  yang  dianggap transformatif  di  dunia  pendidikan,  tentu  ada  berbagai  perubahan  akan  dirasakan  oleh  gu ru. Perubahan yang dirasakan guru ini menghadapkannya pada berbagai kendala yang perlu diatasi dengan  baik,  seperti  tidak  adanya  pengalaman  dengan  kemerdekaan  belajar  membuat  guru kesulitan  dalam  menentukan  model,  media  pembelajaran  maupun  sistem  penilaian  yang dilakukan, kurangnya komptensi dalam penguasaan materi yang dimilki guru menjadi salah satu penyebab kesulitan dalam menyusun instrumen penilaian yang digunakan dalam pembelajaran. Problematika yang terjadi bukanlah suatu halangan namun tantangan bagi guru untuk terus maju. Guru adalah garda terdepan dari berbagai perubahan dalam dunia pendidikan, mau tidak mau harus siap mengambil berbagai upaya dan berani belajar maupun mencoba. Agar tidak hanya beradaptasi, namun juga mampu menyiapkan siswa sebagai generasi bangsa supaya mampu menjawab tantangan di masa depan.
Kata Kunci: Problematika; Standar Penilaian Pendidikan; Kurikulum Merdeka.

## PENDAHULUAN
Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut terlansir melalui situs worldtop20.org. World Top 20 Education Poll merupakan laman situs terkait survei peringkat 20  sistem  pendidikan  terbaik  di  dunia  dari  209  negara.  Pada  Tahun  2023  Indonesia  berada  pada urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia  di  peringkat  ke-68.  Peringkat  tersebut  berdasarkan  persentase  lima  tingkat  pendidikan  di Indonesia, meliputi: (1) Tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini 68%; (2) Tingkat penyelesaian Sekolah Dasar: 100%; (3) Tingkat penyelesaian Sekolah Menengah 91,19%; (4) Tingkat kelulusan SMA78%;  dan (5) Tingkat  kelulusan Perguruan  Tinggi 19%. Selain itu, posisi  pendidikan tinggi dan  pendidikan  menengah  Indonesia  di  dunia  internasional  juga  belum  menunjukkan  sinar  yang gemerlap. Rangking kampus yang jadi rujukan Dikti yaitu QS WUR dan Times Higher Education (THE). Pada versi QS WUR menempatkan Universitas Gadjah Mada kampus terbaik Indonesia di peringkat  231  dunia.  Sementara  versi  THE  pun  demikian,  posisi  kampus  terbaik  Indonesia  yaitu Universitas Indonesia dan masih di peringkat 1001-1200 dunia. Sedangkan pendidikan menengah yang  dijadikan  standar  penilaian  adalah  rangking  PISA.  Sejak  tes  itu  dilakukan,  di  Tahun  2000 Indonesia  sudah  menjadi  negara  partisipan.  Delapan  kali  sudah  Indonesia  mengikuti  tes  tersebut selama 22 tahun dan yang terbaru tes di Tahun 2022 hasilnya akan diumumkan di Tahun 2023 akhir. Rangking Indonesia belum pernah melewati posisi sepuluh terbawah. Sehingga hal ini berdampak pada reputasi pendidikan di Indonesia dianggap masih rendah secara kualitas (NJ Med,2023).
Djemari Mardapi dalam buku Haryanto (Evaluasi Pembelajaran – Konsep dan Manajemen) menuliskan bahwa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan

## 272 Lina Rusliana Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Sistem pembelajaran yang baik  akan  menghasilkan  kualitas  belajar  yang  baik.  Sedangkan,  sistem  penilaian  yang  baik  akan mendorong pendidik (guru) untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi siswa untuk  belajar  dengan  baik  (Haryanto,2020).  Berdasarkan  uraian  di  atas  sistem  penilaian  menjadi salah  satu  cara  yang  bisa  digunakan  untuk  meningkatan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  selain kurikulum  dan  proses  pembelajaran.  Penilaian  sebagai  bagian  dari  proses  pembelajaran  menjadi salah  satu  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan  karena  hasil  penilaian  yang  diperoleh  siswa digunakan  sebagai  acuan  guru  dalam  memetakan  kemampuan  siswa  dan  sebagai  bahan  evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Dalam melakukan penilaian guru harus berpedoman pada standar penilaian  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  Permendikbud Ristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada Permendikbud Ristek No. 21 Tahun  2022  pasal  1  memuat  tentang  pengertian  standar  penilaian  pendidikan  merupakan  kriteria minimal  mengenai  mekanisme  penilaian  hasil  belajar  siswa  dan  penilaian  sebagai  proses pengumpulan  dan  pengolahan  informasi  untuk  mengetahui  kebutuhan  belajar  dan  capaian perkembangan atau hasil belajar siswa (Kemendikbud,2022).
Nadiem  Makarim  (Menteri  Pendidikan  Indonesia)  berupaya  meningkatkan  kualitas pendidikan di Indonesia melalui pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka pada Februari 2022.  Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan  pembelajaran.  Kurikulum  menentukan  materi  yang  diajarkan  di  kelas.  Selain  itu, kurikulum  juga  mempengaruhi  kecepatan  dan  metode  mengajar  yang  digunakan  guru  untuk memenuhi  kebutuhan  siswa.  Pergantian  kurikulum  yang  terjadi  tentunya  juga  merubah  penilaian yang dilakukan oleh guru. Perubahan yang terjadi pada sistem penilian pendidikan di Indonesia salah satunya ialah penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang  telah diterapkan mulai Tahun 2020 hingga saat ini. Penghapusan Ujian Nasional yang telah diberlakukan secara resmi oleh menteri pendidikan pada Tahun 2021 hingga saat ini masih banyak menuai kontroversi.
Penilaian pendidikan melalui evaluasi dalam bentuk Ujian Nasional merupakan suatu alat yang  digunakan  untuk  mengukur  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Pihak-pihak  yang  pro  akan dihapusnya Ujian Nasional beralasan, bahwa Ujian Nasional dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar dan materi yang diujiakan terlalu padat. Sehingga, hal ini membuat siswa cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi. Ujian Nasional yang dilakukan hanya menyentuh aspek kognitif yang berfokus  penguasaan materi, dab belum menyentuh karakter siswa secara holistik. Sedangkan  mereka  yang  kontra  akan  dihapusnya  Ujian  Nasional  beralasan,  bahwa  dengan  tidak
adanya  Ujian  Nasional  akan  berdampak  kemalasan  belajar  pada  siswa.  Karena  ketika  penilaian angka  sudah  tidak  lagi  menjadi  prioritas  utama,  dikhawatirkan  akan  menjadikan  para  siswa tidak mempunyai keinginan berkompetisi. Mereka akan lebih santai dalam menerima pelajaran. Kurangnya  disiplin  dalam  mengikuti  pelajaran,  dan  bagi  beberapa  siswa,  malah  menurunkan minat belajar. Penghapusan UN menjadi masalah baru pada pendidikan khususnya bagi guru. Hal- hal yang dapat menjadi masalah tersebut, yakni 1) adanya perspektif guru-guru yang berbeda, yakni pro ataupun kontra dengan kebijakan penghapusan UN yang diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, 2) adanya ketidaksiapan guru dalam menjalankan kebijakan baru, dan 3) keraguan kualitas akan alat ukur asesmen kompetensi minimum dan surveikarakter (Lutviyana, 2020).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  Keberhasilan  pendidikan  akan  dapat  dilihat  apabila  alat  ukur evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Oeh karena itu, diperlukan alat ukur yang relevan agar hasil pengukuran tepat. Dalam membuat alat ukur yang digunakan tentunya harus  memiliki  acuan  atau  standar  penilaian  yang  digunakan.  Sehingga  pada  artikel  ini  penulis tertarik  untuk  menilik  lebih  jauh  bagaimana  implementasi  dan  problematika  standar  penilaian pendidikan dalam kurikulum merdeka di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  literatur  kajian  pustaka  (library research).  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penulisan  artikel  ini  diiambil  dari  buku-buku  ilmiah, literatur,  artikel  atau  jurnal  ilmiah,  dan  sumber  lainnya  yang  memiliki  keterkaitan  dan  hubungan dengan  artikel  yang  ditulis  untuk  menambahkan  beberapa  data  yang  perlu  diperjelas  dan  akan digunakan  sebagai  landasan  teori  sebagai  pendukung  teoritis  dalam  permasalahan  yang  penulis angkat dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Implementasi Standar Penilaian Pendidikan dalam kurikulum merdeka di Indonesia
Sistem  penilaian  menjadi  salah  satu  cara  yang  bisa  digunakan  untuk  meningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain kurikulum dan proses pembelajaran. Penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan karena hasil  penilaian  yang  diperoleh  siswa  digunakan  sebagai  acuan  guru  dalam  memetakan kemampuan  siswa  dan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  pembelajaran  selanjutnya.  Dalam melakukan  penilaian  guru  harus  berpedoman  pada  standar  penilaian  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  pada  Permendikbud  Ristek  No.  21  Tahun  2022 tentang  Standar  Penilaian  Pendidikan  Pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Jenjang  Pendidikan

## 274 Lina Rusliana Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada Permendikbud Ristek No. 21 Tahun 2022 pasal 1  memuat  tentang  pengertian  standar  penilaian  pendidikan  merupakan  kriteria  minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar siswa dan penilaian sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar siswa (Kemendikbud, 2022).
Permendikbudristek 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Berlakunya  Permendikbudristek  21  tahun 2022  terjadi  bersamaan  dengan  kurikulum  merdeka  yang  mulai  dilaksanakan  pada  tahun 2022/2023. Dengan  berlakunya  Permendikbud  tersebut,  maka  regulasi  penilaian  sebelumnya sudah tidak berlaku. Adapun Peraturan Menteri yang dicabut adalah Peraturan Menteri No. 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri No. 53 Tahun 2015. Standar penilaian kurikulum merdeka merujuk pada peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 tahun  2022  tentang  standar  penilaian  pendidikan  pada  pendidikan  anak  usia  dini,  jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum merdeka ini sesuai dengan tujuan penilai secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Hal ini bertujuan agar mampu menciptakan generasi yang berkualitas. Surat Keputusan BSKAP Nomor  044/H/KR/2022  telah  menetapkan  lebih  dari  140.000  satuan  pendidikan  yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada Tahun pelajaran 2022/2023 (Al Mahfud, 2022).
Pada  standar  penilaian  kurikulum  merdeka  terdapat  prosedur  penilaian  hasil  peserta didik  yang  meliputi:  (a)  Perumusan  tujuan  Penilaian;  (b)  Pemilihan  dan/atau  pengembangan instrumen  Penilaian;  (c)  Pelaksanaan  Penilaian;  (d)  Pengolahan  hasil  Penilaian;  dan  (e) Pelaporan  hasil  Penilaian  (Kemendikbud,  2022).  Implementasi  standar  penilaian  kurikulum merdeka  dapat  dilakukan  dengan  berberapa  cara,  yakni:  (1)  Penyusunan  Standar,  dalam penyusunan standar penilai kurikulum merdeka harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti  Depertemen  Pendidikan  atau  Lembaga  Pendidikan  lainnya.  Standar  ditetapkan berdasarkan kompetensi  yang diharapakan dan kurikulum dan tujuan pendidikan merdeka; (2) Penyusunan  instrumen  penilaian  harus  dikembangkan  dengan  mengukur  kompetensi  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan,  baik  berupa  tes,  observasi,  atau  lainnya;  (3)  Pelaksanaan Penilaian  dalam  kurikulum  merdeka  harus  dilakukan  dengan  dan  hasilnya  harus  dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (4) Analisis dan perbaikan, dalam hal ini

## 275 Lina Rusliana Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
hasil  penilaia    harus  dianalisis  dan  digunakan  untuk  mengevaluasi  kualitas  kurikulum  dan mengembangkan  perbaikan  yang  diperlukan;  dan  (5)  Monitoring  dan  evaluasi,  pada implemenrasi  standar  penilaian  kurikulum  merdeka  harus  diikuti  dengan  monitoring  dan evaluasi kualitas kurikulum secara berkala untuk memastikan bahwa standar tersebut digunakan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang diharapkan (Ade, 2022).
Mengutip  melalui  situs  wartaguru.id  menuliskan  bahwa  bentuk  penilaian  kurikulum merdeka  dari  hasil  pembelajaran  siswa  dilakukan  melalui  penilaian  formatif  dan  sumatif. Penilaian formatif memiliki tujuan untuk meninjau dan membenahi proses belajar mengajar dan mengevaluasi upaya tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian  hasil  belajar  sebagai  dasar  biaya  kenaikan  kelas  dan  kelulusan  dari  Satuan Pendidikan. Penilaian  ini  dilakukan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  jenjang  pendidikan menengah.
Mengutip melalui situs calakpendidikan.com contoh-contoh implementasi asesmen atau penilaian formatif dalam kurikulum merdeka diantaranya terlihat dalam kegiatan  berikut: (a) Pendidik memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan pertantayaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya; (b) Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta siswa untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru dipelajari,  2 hal yang ingin dipelajari lebih dalam, dan 1 hal yang membuat mereka belum  paham;  (c)  Kegiatan  percobaan  dilanjutkan  dnegan  diskusi  terkait  proses  dan  hasil percobaan kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik; (d) Pendidik  memberikan  pertanyaan  tertulis,  kemudian  setelah  selesai  menjawab  pertanyaan, peserta didik di berikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri; (e) Penilaian diri, penilaian antarteman, pemberian umpan balik antar teman dan refleksi.  Sebagai  contoh, peserta  didik  di  minta  untuk  menjelaskan  secara  lisan  atau  tulisan  (misalnya,  menulis  surat untuk  teman)  tentang  konsep  yang  baru  di  pelajari;  (f)  Pada  PAUD,  pelaksanaan  asesmen formatif  dapat  di  lakukan  dengan  melakukan  observasi  terhadap  perkembangan  anak  saat melakukan  kegiatan  bermain-belajar;  (g)  Pada  pendidikan  khusus,  pelaksanaan  asesmen diagnostik di lakukan untuk menentukan fase pada peserta didik sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, misalnya: salah satu peserta didik pada kelas X  SMALB  (Fase  E)  berdasarkan  hasil  asesmen  diagnostik  berada  pada  Fase  C  sehingga pembelajaran  peserta  didik  tersebut  tetap  mengikuti  hasil  asesmen  diagnostik  yaitu  Fase  C. Sedangkan asesmen atau penilaian sumatif berbentuk laporan hasil belajar siswa yang memuat laporan  pencapaian  pembelajaran  siswa  tersebut,  pendidik  dalam  asesmen  ini  menggunakan

## 276 Lina Rusliana Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes,namun pula bisa dengan observasi dan  performa  (praktik,  menghasilkan  produk,  melakukan  proyek,  dan  membuat  portofolio). Penilaian sumatif dilakukan setelah pembelajaran berakhir, yakni pada akhir satu lingkup materi atau pada akhir semester (Hidayah, 2023).
Selain  hal  tersebut  di  atas,  hadirnya  kurikulum  merdeka  menuntut  perubahan  proses penilaian  dan  mencari  bentuk  asesmen  alternatif  lain.  Asesmen  alternatif  berfungsi  untuk mendampingi  asesmen  konvensional  yang  ada,  salah  satu  instrumen  yang  digunakan  ialah asesmen  autentik.  Asesmen  autentik  asesmen  yang  berpusat  pada  siswa  dengan  pendekatan pengajaran  dan  pembelajaran  melalui  tugas  rill  dan  bermakna  terhadap  kehidupan  nyata. O’Malley dan Pierce (1996)  menjabarkan asesmen autentik merupakan suatu asesmen yang diimplementasikan  untuk  menggambarkan,  merefleksikan  pembelajaran,  pencapaian,  dan motivasi  siswa  dalam  kegiatan  pembelajaran.  Jenis-jenis  asesmen  autentik,  meliputi:  (1) Asesmen  kerja  yang  mengukur  keterampilan  dan  kemampuan.  Karakteristik  umum  dari asesmen  atau  penilaian  kinerja  ialah  meminta  siswa  untuk  melakukan,  membuat,  maupun menghasilkan produk. Oleh karena itu, asesmen  atau penilaian kinerja mengevaluasi seluruh komponen  pembelajaran  baik  proses  maupun  produk.  Sehingga  melalui  proses  penilaian berbasis  kinerja,  pemahaman  dan  penalaran  siswa  diuji  untuk  menentukan  seberapa  baik mereka dapat menerapkan apa yang mereka ketahui; (2) Asesmen Portofolio berupa kumpulan karya  siswa  yang  bertujuan  untuk  mendoAkumentasikan  dan  menilai  upaya,  kemajuan,  dan prestasi siswa dalam satu atau berberapa bidang selama periode waktu tertentu. Brown (2004) menuiskan bahwa asesmen portofoio memuat tujuh elemen pokok, yakni goal orientde (adanya tujuan pasti yakni dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik), quality of leaerning (mampu memperlihatkan  derajat  hasil  belajar),  meliputi  kegiatan  otentik  sesuai  dengan  kehidupan, kolaborasi antar peserta didik, penilaian yang integratif dan dinamis mencakup multidimensi, evaluasi diri atau refeksi, dan asesmen yang menyatu dengan pembelajaran; (3) Asesmen diri ( Self-Asessment )  yang  menggambarkan  proses  siswa  menilai  dan  memberikan  umpan  balik pada  pekerjaan  mereka  sendiri.  Penilaian  diri  berfokus  pada  proses  memahami  lebih  banyak tentang siapa kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita belajar. Lesmana dan royani  (2020) menuliskan tiga poin  utama dalam penilaian diri, yakni  evaluasi diri (berfokus pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi kemampuan dan mengidentifikasi kelemahannya), refleksi (berupa hasil evaluasi yang digunakan sebagai bahan refleksi  siswa,  sehingga  ia  mampu  mengambil  langkah-langkah  yang  diperukan  untuk meningkatkan  kemampuannya),  dan  pembelajaran  siswa  (proses  pembelajaran  siswa  akan

## 277 Lina Rusliana Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
terjadi disaar hasil dari evaluasi diri telah mampu direfleksikan dan siswa mampu menunjukkan satu perubahan ke arah yang lebih baik; dan (4) Observasi dan wawancara. Melalui observasi guru dapat melihat secara jelas dan langsung tentang proses belajar siswa (keaktifan dan prilaku siswa di kelas). Sedangkan melalui proses wawancara, guru dapat menggali informasi tentang siswa mengenai latar belakang siswa, aktivitas bacaan, dan minat (Saryanto, 2022).
Mengutip  melalui  situs  kurikulummerdeka.com  (2022),  Implemantasi  asesmen  atau penilaian sumatif dan formatif dalam kurikulum merdeka dilihat melalui 8 paradigma, yakni:
1. Penerapan pola pikir bertumbuh (Growth Mindset). Pada pola pikir Growth Mindset yang dikemukan oleh Carol S.Dweck dari Standford University, berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat  dapat  dikembangkan seiring berjalannya waktu,  usaha, dan belajar yang diikuti dengan  kesungguhan  dan  ketekunan.  Penerapan  pola  pikir  bertumbuh  dalam  asesmen diharapkan  membangun  kesadaran  bahwa  proses  pencapaian  tujuan  pembelajaran,  lebih penting daripada sebatas hasil akhir. pendidik diharapkan mampu menerapkan ide penerapan pola pikir bertumbuh. cara memberikan umpan balik yang berorientasi pola pikir bertumbuh dengan  menggunakan  tangga  umpan  balik.Umpan  balik  tidak  hanya  memberikan pujian/apresiasi: “Bagus, Nak”, “Keren, Nak”, “Kamu anak pintar”, tetapi mendeskripsikan: klarifikasi,  kekuatan,  kelemahan,  saran,  dan  apresiasi.  Khusus  untuk  apresiasi,  Pendidik dapat  mendeskripsikan  usaha  pan  barsungguh-sungguh  yang  ditunjukkan  peserta  didik. Umpan balik bisa dilakukan secara lisan melalui dialog dengan siswa atau secara tertulis.
2. Terpadu,  Asesmen  dilakukan  secara  terpadu  dengan  pembelajaran  mencakup  kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait.
3. Keleluasaan  dalam  menentukan  waktu  asesmen.  Waktu  asesmen  kurikulum  merdeka memiliki  kebebasan.  Tiga  asesmen  dengan  piihan  waktu,  yakni:  (a)  Asesmen  diagnostik, dilaksanakan  pada  awal  pembelajaran  dan  akhir  lingkup  materi;  (b)  Asesmen  formatif, dilaksanakan  selama  proses  pembelajaran;  dan  (c)  Asesmen  sumatif,  yang  dilaksanakan setelah 1 lingkup materi selesai. Asesmen sumatif juga bisa dilakukan pada akhir semester, yang berfokus pada kompetensi yang dipelajari selama satu semester.
4. Keleluasaan  dalam  menentukan  jenis  asesmen.  Pendidik  diberikan  keleluasaan  dalam merencanakan dan menggunakan jenis asesmen atau penilaian dengan mempertimbangkan karakteristik  mata  pelajaran,  karakteristik  dan  kemampuan  peserta  didik,  capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, serta sumber daya pendukung yang tersedia.
5. Keleluasaan  dalam  menggunakan  teknik  dan  instrumen  asesmen.  Pendidik  diberikan keleluasann  dalam  menggunakan  teknik  dan  instrumen  penilaian,  meliputi:  (a)  Teknik
Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
asesmen,berupa  observasi  (Peserta  didik  diamati  secara  berkala  dengan  fokus  secara keseluruhan  maupun  individu),  performaa  (asesmen  performa  bisa  berupa  paraktik, menghasilkan produk, melakukan projek, dan membuat portofolio) dan tes tertulis/lisan; dan (b) Instrumen asesmen, berupa rubrik (rubrik berupa pedoman penilaian dalam mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik), eksemplar (berupa hasil karya yang dijadikan sebagai standar  pencapaian,  pembanding),  ceklis(daftar  informasi  data,  ciri-ciri,  karakteristik  atau elemen  yang  dituju,  catatan  anekdotal  (berupa  catatan  hasil  observasi  peserta  didik  yang memuat  performa,  prilaku  peserta  didik  disertai  latar  belakang  kejadian  dan  hasil  analisa observasi), dan grafik perkembangan peserta didik(kontimun) yang menggambarkan tahap perkembangan belajar peserta didik.
Asesmen (penilaian) dan evaluasi merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar, karena  asesmen  dan  evaluasi  mampu  menggambarkan  capaian  siswa  selama  mengikuti  kegiatan pembelajaran. Menurut Sarynto (2022) Asesmen dalam kurikulum merdeka memuat lima konsep, yakni:
1. Asesmen menjadi satu kesatuan dengan pembelajaran. Artinya, asesmen tidak lagi bagian lain dari  pembelajaran  namun  asesmen  merupakan  bagian  proses  pembelajaran  itu  sendiri  yang dirancang  tidak  hanya  pada  akhir  pembelajaran  namun  mulai  dari  awal  proses  pembelajaran. Asesmen dalam kurikulum merdeka digunakan untuk memfasilitasi proses belajar dan sebagai bentuk refleksi pembelajaran bagi guru, siswa, dan orang tua.
2. Asesmen  dalam  kurikulum  merdeka  harus  bermakna.  Kebermaknaan  ini,  meliputi  proses asesmen  formatif,  sumatif  dan  diagnosis  yang  ketiganya  dirancang  untuk  mengakomodasi kebutuhan belajar dan mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan hasil belajar. Pendidikan bermakna berlandaskan empat pilar, yakni learning to know (belajar pengetahuan), learning  to  do (dimana  siswa  mengaplikasikan), learning  to  be (dimana  siswa  belajar menggunakan  pengetahuan  dan  keterampilannya  untuk  hidup),  dan learning  to  life  together (dimana  siswa  menyadari  bahwa  adanya  rasa  ketergantungan  sehingga  diperlukan  adanya kerjasama untuk hidup bersama.
3. Asesmen  dalam  kurikulum  merdeka  belajar  harus  dirancang  secara  matang,  bersifat  adil  dan objektif, valid dan memiliki realibilitas tinggi, serta dapat dipercaya sebagai bukti otentik bagi siswa dan orang tua tentang proses dan hasil belajar siswa.
4. Asesmen  dalam  kurikulum  merdeka  haruslah  bervariasi  yang  disesuaikan  dengan  tujuan pembelajaran.
5. Laporan  bersifat  sederhana  dan  informatif  sehingga  siswa  dan  orang  tua  bisa  memahaminya. Informasi  berisi  penilaian  karakter  dan  kompetensi  yang  dicapai  serta  strategi  yang  dirancang oleh guru berdasarkan hasil diskusi bersama orang tua siswa sebagai tindak lanjut  atau umpan balik selama proses pembelajaran.
Berdasarkan uraian di atas dalam menyusun standar penilaian pendidikan, pemerintah terus berupaya  agar  pengaturan  mengenai  penilaian  pendidikan  selaras  dan  disesuaikan  dengan perkembangan dan kebutuhan penilaian hasil belajar. Pemahaman akan sistem penilaian yang tepat dan  sesuai  merupakan  salah  satu  langkah  terciptanya  perubahan  positif  dalam  lingkup  sistem penilaian di  masa depan.  Sistem  penilaian dalam kurikulum merdeka tidak melihat berapa nilai (angka) yang siswa peroleh, namun melihat bagaimana siswa berproses dalam setiap pembelajaran yang  dilaksanakan,  seperti  kemampuan  siswa  bernalar,  menemukan  pemecahan  masalah  dari permasalahan yang ditemukan disekitarnya. Sistem penilaian dalam kurikulum merdeka dikenal dengan sebutan Asesmen Nasional (AN), asesmen nasional menilai siswa, sekolah, dan pemerintah daerah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  menentukan  kebijakan  yang  sesuai  dengan kebutuan  setiap  satuan  pendidikan  di  daerah  sehingga  capaian  kompetensi  dapat  tercapai  dan proses pembelajaran berjalan kondusif. Kemudian, adanya standar penilaian pendidikan sebagai acuan  yang  digunakan  guru  dalam  dalam  memetakan  kemampuan  siswa  dan  sebagai  bahan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya.
b. Problematika Standar Penilaian Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka di Indonesia
Dunia Pendidikan harus mampu meyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman.  Tantangan  pada  era  globalisasi  menuntut  guru  dan  siswa  untuk  menerapkan  kurikulum yang  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dari  ilmu  pengetahuan  teknologi  (IPTEK).  Upaya peningkatan  kualiatas  pendidikan  di  Indonesia  dilakukan  oleh  Nadiem  Makarim  (Menteri Pendidikan  Indonesia)  melalui  pergantian  kurikulum  2013  menjadi  kurikulum  merdeka. Perubahan  kurikulum  merupakan  salah  satu  perubahan  sistemik  yang  dapat  memperbaiki  dan memulihkan  pembelajaran.  Pergantian  kurikulum  yang  terjadi  tentunya  juga  merubah  sistem penilaian pendidikan di  Indonesia. Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menetapkan standar penilaian pendidikan terbaru pada Tahun 2022. Standar Penilaian Pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) N0. 21 Tahun 2022. Adanya standar penilaian pendidikan terbaru  tersebut  berlaku  bersamaan  dengan  kurikulum  merdeka  yang  mulai  dilaksanakan  pada tahun 2022/2023.

## 280 Lina Rusliana Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
Standar penilaian pendidikan yang terimplementasi dalam kurikulum merdeka oleh satuan pendidikan dilakukan secara bertahap. Adanya perubahan pada kurikulum berdampak pula dalam sistem  penilaian.    Susanti,  Rahmadona,  dan  Firtia  (2023),  menuliskan  perbedaan  penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada setiap jenjang pendidikan, bahwa: (1) Pada jenjang PAUD (5-6 Th), dalam evaluasi kurikulum 2013, proses perkembangan anak dan hasil belajar yang dilakukan  melalui  proses  evaluasi  mingguan  atau  bulanan  yang  dicatat  kemudian  ditarik kesimpulan guna pelaporan perkembangan anak kepada orang tua. Sedangkan dalam kurikulum merdeka,  pelaporan  tertulis  pada  orang  tua  siswa  dilakukan  minima  6  bulan  sekali.  Kurikulum merdeka memuat gambaran pembelajaran anak.
Untuk laporan atau komunikasi secara verbal juga dilakukan guru dengan orang tua bisa dilakukan  kapan  saja;  (2)  Pada  jenjang  SD/SLDB/MI  dan  SMP/SMPLB/MTS  serta SMA/SMALB/MA/SMK, proses penilaian dalam kurikulum 2013 dilakukan melalui pemantapan pelaksanaan penilaian autentik  pada setiap mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum merdeka dilakukan dengan penguatan melalui evaluasi dalam  penilaian autentik  terutama sebagai  bagian dari  proyek  penguatan  profil  pelajar  pancasila;  dan  (3)  Pada  jenjang  pendidikan  khusus,  proses penilaian dalam kurikulum 2013 terbagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan, proses  penilaian dalam kurikulum merdeka melalui konfirmasi  penilaian diagnostik yang menghasilkan penilaian yang tidak hanya memperoleh profil siswa namun juga usia mental, tahap  belajar  siswa,  dan  penyusunan  program  pembelajaran  yang  tepat.  Melalui  penilaian  atau asesmen diagnostik diharapkan mampu mengidentifikasi kemampuan, minat, dan faktor anak yang menghalangi anak untuk belajar. Diagnostik pada jenjang pembelajaran khusus dibuat oleh para profesional  (Psikolog)  yang  bertujuan  untuk  menentukan  usia  mental  dan  membuat  diagnosis, namun  jika  hasil  diagnosis  tidak  terdapat  peyakit  mentak  maka  tenaga  ahli  (psikolog)  bisa digantikan dengan guru kelas/guru bimbingan konseling yang mana hasil evaluasi yang dilakukan didiskusikan bersama (Marnis, 2023).
Konsep merdeka belajar merujuk pada merdeka dalam berpikir. Dalam hal ini guru sebagai komponen utama pendidikan diberikan  kebebasan  secara  mandiri  untuk  menterjemahkan kurikulum  sebelum  diajarkan  kepada  siswa.  Kemampuan  guru  memahami  kurikulum  yang ditetapkan  akan  menjawab  kebutuhan  para  siswa  selama  proses  pembelajaran.  Oleh  karena  itu, profesionalisme  menjadi  tuntutan  bahkan  tantangan  bagi  guru.  Riadi  (2017)  menuliskan  dalam jurnalnya,  bahwa  tantangan  yang  dihadapi  guru  menjadi  lebih  berat  dalam  meningkatkan kemampuan  siswa  sedangkan  kemampuan  dirinya  mengalami  stagnasi.  Sehingga,  perlunya peningkatan  kualitas  dengan  memperkuat  kompetensi  profesi  keguruan.  Kurangnya  kompetensi
yang  dimiliki  guru  menimbulkan  permasalah  dalam  dunia  pendidikan  terlebih  dalam ketidakberhasilan  guru  melakukan  evaluasi  pembelajaran  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  di era merdeka belajar (Akhmad, 2023). Kemudian, Ihsan (2022)  dalam jurnalnya menuliskan bahwa masih banyak guru yang bingung dalam menerapkan kurikulum merdeka terkait hal apa saja yang dibutuhkan saat proses pembelajaran di sekolah hingga bentuk penilaian yang dapat diterapkan di kurikulum merdeka (Muhammad, 2022). Selain itu problem yang dialami guru terkait penilaian atau  dikenal  dengan  asesmen  pada  kurikulum  merdeka  juga  di  tuliskan  oleh  Eka  Rahayu,  Fina Diafatus Sa’adah dan Annisa Nur Hidayatin (2023).
Banyak  guru  masih  kesulitan  dalam  melakukan  penilaian,  karena  ketidaksiapan  guru menyusun  instrumen  penilaian  yang  digunakan,  mengobservasi  perkembangan  siswa  sesuai dengan  bakat  dan  minat  mereka  serta  ketidakpahaman  guru  dalam  memahami  komponen- komponen yang harus dinilai dan cara menilai hingga muncul nilai  di rapor (Eka, 2023). Selain itu, problematika guru dalam merencanakan Kurikulum Merdeka Belajar pada, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran adalah kesulitan menganalis CP, merumuskan TP dan menyusun ATP dan Modul Ajar, menentukan metode dan strategi pembelajaran, minimnya kemampuan menggunakan teknologi, membatasinya buku siswa, kekurangan kemampuan menggunakan metode dan media pembelajaran, materi pelajaran terlalu luas, menentukan proyek kelas, kurangnya alokasi  waktu pembelajaran  berbasis  proyek,  menentukan  bentuk  asesmen  dan  bentuk  asesmen  pada pembelajaran berbasis proyek, hal diungkap oleh Siti Zulaiha,dkk (2022) dalam penelitiannya di SDN Rejang Lebong.
Perubahan  kurikulum  akan  menyebabkan  terjadinya  perubahan  dalam  berbagai  hal, misalnya  dari  sisi  perencanaan,  pelaksanaan  pembelajaran,  penilaian  dan  evaluasi.  Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kemampuan yang dimiliki siswa.  Hasil  evaluasi  digunakan  sebagai  acuan  untuk  penetapan  kebijakan  dan  langkah pembelajaran  selanjutnya.  Evaluasi  memiliki  makna  yang  berbeda  dengan  penilaian  dan pengukuran.  Evaluasi  didahului  dengan  penilaian  (assessment),  sedangkan  penilaian  didahului dengan  pengukuran.  Pengukuran  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  membandingkan  hasil pengamatan  atau  informasi  karakteristik  suatu  objek.  Oleh  karena  itu,  penilaian  menjadi  proses terpenting dalam menentukan hasil evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini guru menjadi perantara untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  di  era  merdeka  belajar  melalui  kegiatan  penilaian  dan evaluasi  pembelajaran.  Aini  Zulfa  Izza,  Mufti  Falah,  dan  Siska  Susilawati  (2020)  menuliskan bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan di era merdeka belajar. Guru harus memahami tujuan dan fungsi  evaluasi pembelajaran sehingga diharapkan guru mampu mewujudkan pembelajaran

## 282 Lina Rusliana Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
yang  nyaman,  menyenangkan,  dan  menarik,  dan  kegiatan  evaluasi  berfungsi  sebagaimana mestinya.  Namun  nyatanya,  terdapat  guru  yang  tidak  memperdulikan  hal  tersebut.  Pada pembelajaran  yang  terpenting  guru  masuk  kelas,  mengajar,  melakukan  evaluasi  yang  monoton, mengutamakan  pada  nilai  akhir,  melaksanakan  waktu  evaluasi  sesuai  atas  kemauan  dan kemudahan guru tanpa memperdulikan konsep dasar evaluasi untuk tujuan pendidikan. Anggapan guru  yang  terpenting  pada  akhir  semester  ia  telah  mencapai  target  kurikulum.  Hal  tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan di era merdeka belajar (Aini, 2020).
Selain hal tersebut di atas, merdeka belajar merupakan suatu program kebijakan baru oleh kemendikbudristek yang melahirkan empat keputusan yang mana keputusan tersebut menuai pro dan kontra dalam dunia pendidikan, yakni: (a) Pertama, penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen  dan  Kompetensi  Minimal  (AKM)  dan  Survei  Karakter  (SK);  (b)  penghapusan  Ujian Sekolah  Berstandar Nasional (USBN); (c) penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan (d) peraturan PenerimaanPeserta Didik Baru (PPDB) Zonasi (Lukman, 2020). Program pendidikan merdeka belajar memberi paradigma baru bahwa pendidikan tidak lagi hanya sebatas penilaian  kognitif  saja,  namun  juga  penilaian  afektif  dan  psikomotorik.  Mengutip  dari  situs beritakita1.click,  kebijakan  kurikulum  merdeka  yang  berlaku  sejak  April  2022  tentang penghapusan  Ujian  Sekolah  Berstandar  Nasional  (USBN)  menjadi  topik  hangat  dalam  dunia pendidikan.  Berdasarkan  Permendikbudristek  No.  21  Tahun  2022,  disebutkan  bahwa  penilaian pada  pendidikan  dasar  dan  menengah  harus  berbasis  kompetensi  dan  pengembangan  karakter. Artinya, penilaian tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, namun juga memperhatikan aspek non-akademik seperti kemampuan beradaptasi dan kemampuan interpersonal. Dalam hal ini, USBN dianggap tidak relevan dengan pendekatan penilaian berbasis kompetensi dan karakter yang diusung oleh Kurikulum Merdeka. Penghapusan USBN dalam kurikulum merdeka didukung oleh banyak  ahli  pendidikan.  Jumeri  selaku  Direktur  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah Kemendikbudristek,  mengemukakan  bahwa  USBN  yang  dilaksanakan  hanya  menekankan  pada akumulasi nilai, sehingga tidak menggambarkan kemampuan siswa. Sedangkan, penilaian berbasis kompetensi yang canangkan oleh Nadiem Makarim dalam kurikulum merdeka lebih menekankan pada  kemampuan  siswa  dalam  memahami  konsep,  mengaplikasikan  pengetahuan,  dan memecahkan masalah (Jabal, 2023).
Mengutip  dari  situs  Kejarcita.id  (2021),  penghapusan  USBN  pada  Sistem  Pendidikan Nasional membawa dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan, meliputi:
1. Pemerataan Mutu Pendidikan. Ketika ujian nasional dilaksanakan baik sekolah maupun siswa berlomba  untuk  mendapatkan  hasil  ujian  yang  maksimal.  Hasil    ini  akan  menjadi  prestasi tersendiri bagi pihak sekolah, jika siswanya memperoleh nilai terbaik dalam ujian nasional. Namun, pada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, kompetisi nilai antar sekolah pada saat ujian nasional dihapuskan dan diganti dengan prestasi lain dari segala aspek. Hal ini menjadi salah satu tujuan dihapusnya ujian nasional, sehingga diharapkan terjadinya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.
2. Peningkatan  Mutu  Pengajar.  Diharapkan  adanya  peningkatan  inovasi  dan  kreativitas  dalam proses belajar mengajar oleh guru dengan dihapusnya ujian nasional. Guru harus memahami setiap bakat dan potensi  siswa selama proses pembelajaran sebagai  dasar untuk  melakukan penilaian atau asesmen. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak hebat secara akademis untuk menonjolkan keahlian mereka pada bidang yang lain. Guru diharapkan memiliki  kepekaan  terhadap  bakat  siswa  serta  mampu  mengarahkan  atau  menstimulasinya agar maksimal.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana. Salah satu tujuan dihapusnya ujian nasional ialah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul tanpa melihat faktor angka semata. Sehingga adanya  peran  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  peningkatan  sarana  dan  prasarana  yang mendukung sistem pembelajaran, seperti laboratorium, perpustakaan, tenaga pendidik yang berkualitas, dan sebagainya. Siswa diberikan ruang dan kesempatan untuk bereksperimen dan menampilkan  bakat  mereka,  yang  mana  pemerintah  dan  sekolah  bertugas  sebagai  pemberi fasilitas berupa sarana dan prasarana agar tujuan ini bisa tercapai.
4. Berkurangnya Beban Psikologis. Penghapusan ujian nasional telah mengangkat beban siswa dan guru terkait target nilai yang harus dicapai siswa dalam ujian agar lulus.
5. Adanya keadilan dalam sistem pendidikan. Soal  yang sama pada ujian nasional  di seluruh Indonesia  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  dalam  proses  belajar  mengajar.   Namun,  jika dilihat,  sistem  pendidikan  di  Indonesia  belum  merata.  Jangankan  di  seluruh  Indonesia, antara  desa  dan  kotapun  terjadi  kesenjangan  yang  sangat  mencolok.   Sehingga  dengan dihapusnya  ujian  nasional,  setiap  sekolah  berhak  memberikan  tolak  ukur  sendiri  kepada para peserta didiknya. Hal tersebut akan lebih adil jika dibandingkan harus dilihat dari nilai hasil ujian nasional semata. Buku-buku pelajaran yang digunakan pun berbeda antar daerah. Bahkan, di beberapa wilayah Indonesia Timur, para guru tidak ada buku pegangan sebagai acuan untuk mengajar siswa. Mereka hanya berpatokan pada buku sekian tahun yang lalu, yang tidak update secara kurikulum
6. Lebih  menghargai  makna  belajar  yang  sebenarnya.  Dengan  adanya  penghapusan  ujian nasional,  penilaian  yang  bersifat  angka  akan  semakin  pudar  dan  diharapkan  masyarakat, khususnya  para  siswa  dan  orang  tua  menyadari  betapa  pentingnya  bakat  dan  keterampilan untuk masa depan.
7. Berkurangnya minat belajar siswa. Ketika penilaian anhka sudah tidak lagi menjadi prioritas utaa dikhawatirkan akan menjadi0kan para siswa tidak mempunyai keinginan berkompetisi. Mereka akan lebih santai menerima pelajaran, kurangnya disiplin dalam mengikuti pelajaran, dan bagi berberapa siswa, malah menurunkan minat belajar.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  problematika  yang  dihadapi  guru  dalam  pengimplementasian kurikulum  merdaka  merupakan  suatu    tantangan  yang  harus  kita  perbaiki  bersama  hingga kekukrangan tertutupi menjadi kelebihan yang membawa kita lebih dekat dan sampai pada tujuan dan  esensi  pendidikan.  Sebagaimana,  penulis  kuitp  melalui  situs  kemendikbud.go.id,  bahwa problematika  dalam  penerapan  kurikulum  baru  ini  karena  terjadinya  miskonsepsi  pada  saat implementasi kurikulum merdeka diberberapa satuan.pendidikan. Miskonsepsi tersebut meliputi:
1. Ganti kurikulum adalah tujuan. Miskonsepsi yang pertama adalah “ganti kurikulum merupakan tujuan”. Padahal, yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana melihat Kurikulum Merdeka ini  adalah  sebagai alat  untuk  mencapai  tujuan  pemulihan  pembelajaran. Apabila  kita memandang ganti kurikulum sebagai tujuan maka hal yang terjadi adalah kita akan disibukkan dalam  urusan  administratif  seperti  ganti  istilah  atau  ganti  format  dokumen.  Jadi,  jangan memandang ganti kurikulum sebagai tujuan utama.
2. Terdapat  penerapan  kurikulum  merdeka  yang  benar  atau  salah  secara  absolut.  Banyak  yang memiliki  persepsi  bahwa  terdapat  penerapan  Kurikulum  Merdeka  yang  benar  ataupun  salah secara  absolut.  Karena  setiap  satuan  pendidikan  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda, tentunya  Kurikulum  Merdeka  yang  diterapkan  sebuah  sekolah  akan  berbeda  dengan  sekolah lainnya.  Hal  ini  menyebabkan  benar  atau  salahnya  penerapan  kurikulum  bukanlah  absolut, melainkan kontekstual. Kriteria utama dari penerapan Kurikulum Merdeka adalah bagaimana implementasi yang dilakukan bisa menstimulasi tumbuh kembang karakter dan juga kompetensi peserta  didik.  Guru  menjadi  salah  satu  elemen  yang  dapat  mengetahui  keberhasilan  dari implementasi Kurikulum Merdeka yang telah dilakukan.
3. Harus menunggu pelatihan dari pusat. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, masih banyak yang mengira bahwa harus menunggu pelatihan dari pusat terlebih dulu untuk bisa menerapkan Kurikulum  Merdeka.  Kemendikbudristek  percaya  bahwa  satuan  pendidikan  dan  juga  guru bisa mengambil  inisiatif untuk  mengembangkan  kapasitasnya  secara  mandiri.  Peran

## 285 Lina Rusliana Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
Kemendikbudristek dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah menyediakan perangkat- perangkat  pembelajaran  yang  bisa  digunakan  oleh  guru  dan  sekolah  secara  mandiri  untuk meningkatkan  kapasitas  di  masing-masing  konteks.  Jadi,  tidak  ada  pelatihan  yang  seragam untuk peningkatan kapasitas. Semuanya harus mencoba untuk memahami dan menerjemahkan secara mandiri untuk konteksnya masing-masing.
4. Proses Instan. Miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa dalam proses belajar mengimplementasikan  Kurikulum  Merdeka  ini  seolah-olah  bisa  dilakukan  secara  instan. Nyatanya tidak  ada proses belajar  yang  instan,  terlebih  lagi  untuk  hal  yang  sekompleks penerapan  kurikulum  baru  untuk  mengubah  cara  kita  mengajar  di  dalam  kelas.  Jadi, implementasi Kurikulum Merdeka pasti membutuhkan proses. Akan ada maju-mundur ataupun turun-naiknya.  Hal  yang  terpenting  adalah  para  guru  dan  juga  sekolah  tidak  pernah  berhenti berproses, serta terus merefleksikan diri untuk memperbaiki proses yang telah dijalankan.
5. Hanya  Bisa  Diimplementasikan  di  Sekolah  dengan  Fasilitas  Lengkap.  Miskonsepsi  yang terakhir adalah seolah-olah Kurikulum Merdeka hanya dapat diimplementasikan pada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Ini adalah keliru karena Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang  fleksibel  sehingga  bisa  dioperasionalkan  menjadi  kurikulum  yang  sesuai  dengan kebutuhan di sekolah mana pun, termasuk sekolah dengan fasilitas minim. Jadi, semua sekolah bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tanpa perlu memikirkan apakah fasilitas yang ada sudah memadai atau belum. Hal yang terpenting adalah kesiapan dan juga dukungan seluruh warga sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka.
Kurikulum  Merdeka  adalah  kurikulum  dengan  pembelajaran    intrakurikuler  yang beragam  di  mana  konten  akan  lebih  optimal  agar  siswa  memiliki  cukup  banyak  waktu  untuk mendalami  konsep-konsep  dan  menguatkan  kompetensi.  Guru  sendiri  memiliki  keleluasaan untuk  memilih  berbagai  perangkat  ajar  sehingga  pembelajaran  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan  belajar  dan  minat  siswa.  Model  Kurikulum  Merdeka  yang  luwes  dan  fleksibel  ini justru menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaan di lapangan karena memiliki tafsir dan pemaknaan  yang  luas  dan  beragam.  sehingga  bagi  guru  yang  tidak  kreatif,  mereka  akan mengalami  kesulitan  dalam  pengimpelementasiannya.  Penilaian  dalam  kurikulum  merdeka merupakan sebuah acuan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui kemampuan peserta didik selama proses belajar mengajar yang diperoleh. Penilaian dalam kurikulum merdeka harus mampu membuat  peserta didik merdeka dan  bebas untuk  mencapai tujuan pembelajaran yang sudah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  seorang  guru  untuk  memahami  dan  memilih
Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
sistem penilaian yang seperti apa yang akan ia gunakan dalam evaluasi pembelajaran terhadap masing-masing siswa.

## KESIMPULAN
1. Standar  Penilaian  Pendidikan  yang  termuat  dalam  Permendikbudristek  21  tahun  2022, terimplementasi  dalam  kurikulum  merdeka  dan  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  pelajaran 2022/2023.  Implementasi  standar  penilaian  kurikulum  merdeka  dilakukan  dengan  berberapa cara, yakni:
1) Penyusunan  Standar.  Dalam  penyusunan  standar  penilai  kurikulum  merdeka  harus ditetapkan  oleh  pihak  yang  berwenang,  seperti  Depertemen  Pendidikan  atau  Lembaga Pendidikan  lainnya.  Standar  ditetapkan  berdasarkan  kompetensi  yang  diharapakan  dan kurikulum dan tujuan pendidikan merdeka.
2) Penyusunan instrumen penilaian harus dikembangkan dengan mengukur kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik berupa tes, observasi, atau lainnya.
3) Pelaksanaan  Penilaian  dalam  kurikulum  merdeka  harus  dilakukan  dengan  dan  hasilnya harus dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
4) Analisis dan perbaikan, dalam hal ini hasil penilaian  harus dianalisis dan digunakan untuk mengevaluasi kualitas kurikulum dan mengembangkan perbaikan yang diperlukan;
5) Monitoring  dan  evaluasi,  pada  implemenrasi  standar  penilaian  kurikulum  merdeka  harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi kualitas kurikulum secara berkala untuk memastikan bahwa standar tersebut digunakan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang diharapkan.
2. Sistem  penilaian  dalam  kurikulum  merdeka  tidak  melihat  berapa  nilai  (angka)  yang  siswa peroleh,  namun  melihat  bagaimana  siswa  berproses  dalam  setiap  pembelajaran  yang dilaksanakan,  seperti  kemampuan  siswa  bernalar,  menemukan  pemecahan  masalah  dari permasalahan yang ditemukan disekitarnya.
3. Program  Merdeka  Belajar  menjadi  suatu  kebijakan  yang  dianggap  transformatif  di  dunia pendidikan, tentu ada berbagai perubahan akan dirasakan oleh guru. Perubahan yang dirasakan guru ini menghadapkannya pada berbagai kendala yang perlu diatasi dengan baik, meliputi:
1) Tidak adanya pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Guru belum mampu mengadopsi kemerdekaan  belajar  dipicu  oleh  cara  dan  pengalaman  guru  belajar  di  bangku  kuliah. Kurangnya  rujukan  penyelesaian  soal  dengan  variasi  metode  di  buku  teks  pun  diduga sebagai penyebabnya. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan saat guru masih menjadi siswa, sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika
Implementasi Dan Problematika Standar Penilaian Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Sekolah/Madrasah Di Indonesia
menjalani  pelatihan  sebagai  guru  dalam  jabatan.  Oleh  karena  untuk  mengatasi  hal  ini, pemerintah telah mencanangkan berberapa program yang bertujuan untuk mempromosikan perubahan  paradigma  dari  pembelajaran  yang  berpusat  pada  guru  menjadi  pembelajaran yang  berpusat  pada  siswa.  Beberapa  program  di  antaranya   seperti  Lembaga  Penjaminan Mutu  Pendidikan  (LPMP)  maupun  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG).  Pemerintah  pula menyediakan  platform  merdeka  belajar  yang  bisa  dengan  mudah  diakses  oleh  para pendidik.
2) Keterbatasan referensi atau buku teks, baik buku guru maupun siswa yang diterbitkan pusat perbukuan atau penerbit swasta belum memberikan  referensi yang dapat membantu guru dalam  memperoleh  rujukan  terkait  bagaimana  memfasilitasi  pembelajaran  berpusat  pada siswa  dengan  efektif.  Keterbatasan  dalam  mendapatkan  referensi  pelaksanaan  Merdeka Belajar inilah yang kemudian juga menjadi guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang  sesuai.  Untuk  mengatasi  hal  ini  guru  dituntut  untuk  selalu  berubah  mengikuti perkembangan  yang  sekarang  mengarah  ke  era  teknologi.  Informasi  pembelajaran  dapat dengan  mudah  didapatkan  melalui  dunia  digital.  Sehingga  tidak  adanya  buku  bukan  lagi halangan untuk menolak perubahan.
3) Kompetisi ( Skill ) yang memadai. Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar  juga  menentukan  kualitas  atau  kompetensi  yang  dimiliki  guru.  Beberapa  guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital seperti Ms. Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan, dan lainnya. Padahal, untuk melaksanakan merdeka belajar guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dengan melibatkan berbagai media atau model pembelajaran yang mendorong  siswa.  Kompetensi  yang  masih  minim  ini  juga  menjadi  kendala  guru  dapat menjalankan merdeka belajar dengan cepat.
Perubahan yang terjadi bukan tanpa alasan. Sistem pendidikan yang dianggap usang perlu diperbaiki melalui hasil evaluasi  yang dilakukan selama ini. Guru sebagai garda terdepan dari berbagai  perubahan  dalam  dunia  pendidikan,  mau  tidak  mau  harus  siap  mengambil  berbagai upaya dan berani belajar maupun mencoba. Agar tidak hanya beradaptasi, namun juga mampu menyiapkan siswa sebagai generasi bangsa supaya mampu menjawab tantangan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  SMP,  ‘5  Miskonsepsi  Yang  Penting  Diluruskan  Pada  Implementasi  Kurikulum Merdeka’, Ditsmp. Kemendikbud.Go.Id , 2022 <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/5- miskonsepsi-yang-penting-diluruskan-pada-implementasi-kurikulum-merdeka/>
H, Lutviyana Nur, ‘Asesemen Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa Dan Solusinya’, Al-Mafahim: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , 4.2 (2020), 11–20 Haryanto, Evaluasi  Pembelajaran  (Konsep  Dan  Manajemen) ,  1st  edn  (Yogyakarta:  UNY  Press,
2020)
<https://www.google.co.id/books/edition/EVALUASI_PEMBELAJARAN_KONSEP_DA N_MANAJEM/YlVBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=EVALUASI+DAN+penilaian+pe ndidikan+di+indonesia+saat+ini&printsec=frontcover>
Ihsan,  Muhammad,  ‘Kesiapan  Guru  Terhadap  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar’,  1.1 (2022), 37–46 <https://doi.org/10.20527/tmkm.v1i1.428>
Izza,  Aini  Zulfa,  Mufti  Falah,  and  Siska  Susilawati,  ‘Studi  Literatur:  PROBLEMATIKA
EVALUASI PEMBELAJARAN DALAM MENCAPAI TUJUAN PENDIDIKAN DI ERA MERDEKA  BELAJAR’, Prosiding  Konferensi  Ilmiah  Pendidikan ,  1  (2020) <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip/article/view/452>
Kemendikbud, ‘Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tentang Standar Penilaian  Pendidikan  Pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Jenjang  Pendidikan  Dasar,  Dan Jenjang  Pendidikan  Menengah’  (JDIH  BPK  RI,  2022)  <BN.2022/No.460, https://jdih.kemdikbud.go.id/: 9 hlm>
Kurka, ‘8 Paradigma Asesmen Kurikulum Merdeka’, Kurikulum Merdeka (Pusat Pengembangan Kurikulum , 2022 <https://kurikulummerdeka.com/paradigma-asesmen-kurikulum- merdeka/>
Kurniasih,  ‘Dampak  Positif  Dan  Negatif  Dari  Penghapusan  Ujian  Nasional  Untuk  Sistem
Pendidikan  Nasional’,  2021  <https://blog.kejarcita.id/dampak-positif-dan-negatif-dari- penghapusan-ujian-nasional-untuk-sistem-pendidikan-nasional/>
Lukman Hadi, ‘Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar’, 2020 <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4302861>
Mahfud,  Al,  ‘Implementasi  Kurikulum  Merdeka,  Tantangan,  Dan  Solusi’, Yoursay.Id ,  2022 <https://yoursay.suara.com/kolom/2022/08/08/113517/implementasi-kurikulum-merdeka- tantangan-dan-solusi>
NJ  MED,  ‘Database  Pendidikan  Internasional’, World  Top  20  Education  Poll ,  2023 <https://worldtop20.org/education-database/>
Rahayu,  Eka,  and  Fina  Diafatus  Sa’adah,  ‘ANALISIS  PROBLEMATIKA  KURIKULUM MERDEKA PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA’, Jurnal Pendidikan Matematika , 04.01 (2023) <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Dikmat/article/view/160> Riadi,  Akhmad,  ‘PROBLEMATIKA  SISTEM  EVALUASI  PEMBELAJARAN’,  15.27  (2017) <https://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v15i27.1593>
Rossa,  Ade  Tutty  R,  Wahyu  Satya,  A  Suganda,  Ai  Sumarni,  Fuad  Rinaldi,  Hani  Hadiati Pujawardani,  and  others, Projek  Penguatan  Profil  Pelajar  Pancasila  Standar  Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan (Konsep Dan Implementasi) (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022)
<https://www.google.co.id/books/edition/PROJEK_PENGUATAN_PROFIL_PELAJAR_ PANCASIL/87GpEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=standar+penilaian+dalam+kurikulum +merdeka&pg=PA138&printsec=frontcover>
Saryanto, Eva Nurhasanah, Tuti Khairani Hararap, Achmad Muharam Basyari, Muhammad Hasan,
Sukendi, and others, Inovasi Pembelajaran Merdeka Belajar (Bandung: CV. Media Sains
Indonesia, 2022)
<https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pembelajaran_Merdeka_Belajar/HiSIEA AAQBAJ?hl=id&gbpv=0> subagis,  Jabal,  ‘Kurikulum  Merdeka :  USBN  Dihapus,  Lulus  Dengan  Menyenangkan’,
Beritakita1.Click ,  2023  <https://www.beritakita1.click/kurikulum-merdeka-usbn-dihapus- lulus-dengan-menyenangkan>
Susanti,  Marnis,  Three  Rahmadona,  and  Yanti  Fitria,  ‘Studi  Literatur:  Perbedaan  Penilaian Kurikulum  2013  dengan  Kurikulum  Merdeka’, Jurnal  Basicedu ,  7.1  (2023),  339–50 <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4444>
Wangsaguna,  Hidayah,  ‘Telaah  Asesmen  Dalam  Kurikulum  Merdeka’, Calakpendidikan.Com , 2023 <https://calakpendidikan.com/2023/02/11/telaah-asesmen-dalam-kurikulum- merdeka/>
wartaguru.id,  ‘Standar  Penilaian  Kurikulum  Merdeka,  Guru  Wajib  Tahu’, Wartaguru.Id ,  2023 <https://wartaguru.id/standar-penilaian-kurikulum-merdeka-guru-wajib-tahu/2/>
Zulaiha, Siti, Tika Meldina, and Meisin, ‘Problematika Guru Dalam Menerpa Kurikulum Merdeka Belajar’, TERAMPIL:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Pembelajaran  Dasar ,  9.2  (2022) <https://doi.org/10.24042/terampil.v9i2.13974>