## Habituasi Subkultur Tionghoa di tengah Dominasi Melayu Bangka: Politik Berbagi Peran
Ibrahim Ibrahim * ,1, , Arief Hidayat 2, , dan Herza Herza 3,
1 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia 2 Program Studi Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada,
55281, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
3 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia * Korespondensi: iim_babel@yahoo.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Ibrahim, I., Hidayat, A., & Herza, H. (2022). Habituation of Chinese Subculture amid Bangka Malay Domination: The Role-sharing Politics. Society, 10(2), 255-270.
DOI: 10.33019/society.v10i2.424
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 2 Oktober , 2022; Diterima: 25 Oktober, 2022; Dipublikasi: 2 November, 2022;
Etnis  Tionghoa  merupakan  etnis  yang  telah  lama  menjadi bagian  dari  masyarakat  Pulau  Bangka.  Hubungan  yang harmonis  antara  etnis  Tionghoa  dan  penduduk  lokal menunjukkan  bahwa  proses  habituasi  berjalan  dengan  baik sehingga  keberadaan  mereka  diterima  sebagai  realitas  sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan  data  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  di kabupaten/kota  di  Pulau  Bangka.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  keberadaan  etnis  Tionghoa  telah  diproses  melalui penguatan  empat  modal  utama  etnis  Tionghoa  (pandangan Bourdieu):  modal  ekonomi,  modal  sosial,  modal  budaya,  dan modal  simbolik.  Penguasaan  modal  telah  mendorong  politik berbagi  peran  yang  baik  karena  penguasaan  modal  dilakukan secara  transformatif.  Tidak  mengherankan  bahwa  subkultur minoritas  Tionghoa  meski  dalam  banyak  hal  terasa  dominan, masih  bisa  diterima  sebagai  realitas  sosial  yang  membentuk harmoni antarkultur di pulau Bangka.
Kata Kunci: Bangka; Habituasi; Melayu; Modal; Tionghoa
Society, 10 (2), 261-277, 2022 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424

## 1. Pendahuluan
Etnis  Tionghoa  telah  lama  dikenal  sebagai  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  Pulau Bangka.  Secara  historis,  etnis  Tionghoa  di  Pulau  Bangka  sudah  ada  sebelum  keberadaan Indonesia.  Sejarah  kedatangan  etnis  Tionghoa  sejalan  dengan  migrasi  akibat  penambangan timah. Timah sebagai komoditas penting selain rempah-rempah menjadi daya tarik tersendiri bagi  penguasa  Malaka  dan  Kesultanan  Palembang  ( Heidhues,  2008 ; Darwance et  al., 2018 ; Erman,  2007 ; 2008 ; 2009 ).  Mereka  yang  datang  umumnya  adalah  pekerja  terampil  di  bidang pengolahan logam. Pekerja dari Guangdong, Tiongkok, dianggap lebih baik dalam pengolahan dan  penambangan  timah  yang  mulai  berkembang  menjadi  komoditas  pada  abad  ke-17 ( Heidhues,  1992 ; 2008 ).  Tidak  heran  jika  pada  masa  penjajahan  banyak  produksi  timah  dari Pulau Bangka karena eksploitasinya melibatkan penambang dari Tiongkok ( Erman, 2017 ). Orang  Tionghoa  merupakan  etnis  minoritas  di  pulau  Bangka,  meski  banyak  sumber menyebutkan  bahwa  mereka  adalah  etnis  yang  sudah  lama  mendiami  kepulauan ini.  Sejarah kedatangan etnis Tionghoa hampir identik dengan sejarah kedatangan masyarakat Melayu dari sekitar  Bangka,  antara  lain  Palembang,  Sumatera,  Johor,  dan  Kepulauan  Riau.  Secara  umum etnis  Tionghoa  telah  lama  mendiami  daerah  bandar,  antara  lain  Pangkalpinang,  Muntok, Toboali,  Belinyu,  Sungaliat  di  pulau  Bangka,  serta  Tanjung  Pandan  dan  Manggar  di  pulau Belitung.  Mungkin  sejarah  kedatangan  orang  Tionghoa  di  Pulau  Bangka  adalah  sejarah  awal kedatangan  orang  Tionghoa  di  Indonesia.  Diketahui  bahwa  orang  Tionghoa  telah  lama menjalin hubungan dengan Nusantara (istilah atau nama untuk seluruh kepulauan Indonesia), bahkan sebelum dan pada masa kolonialisme ( Siem, 2017 ; Suharnomo, 2017 ).
Keberadaan  etnis  Tionghoa  di  Pulau  Bangka  yang  telah  berlangsung  berabad-abad, khususnya  di  Pangkalpinang,  dibuktikan  dengan  adanya  kompleks  pemakaman  Tionghoa yang  diklaim  terbesar di  Asia  Tenggara.  Kompleks  pemakaman  dengan luas  kurang lebih  20 hektar  ini  menyiratkan  simbol  dominasi  subkultur  minoritas  Tionghoa.  Tanah  pemakaman milik orang Melayu hanya 3-5 hektar. Luasnya area pemakaman menyiratkan kekuasaan yang kuat  yang  dimiliki  oleh  tokoh-tokoh  Tionghoa  di  era  kolonial  dan  kemerdekaan  dengan menyiratkan  simbol  luasnya  penguasaan  tanah.  Tionghoa  menjadi  subkultur  yang  unik  di tengah budaya Melayu yang dominan. Menurut Zaenudin (2016) , subkultur dipahami sebagai kelompok yang membentuk identitasnya sendiri di tengah eksistensi yang minor dari sebuah budaya besar.
Posisi dominan lainnya di pulau Bangka adalah menguasai pusat kegiatan ekonomi, yang pada  umumnya  didominasi  oleh  orang  Tionghoa.  Perusahaan,  perdagangan,  dan  kegiatan ekonomi lainnya, bahkan jaringan pelabuhan timah, umumnya dipegang oleh orang Tionghoa ( Ibrahim,  2013 ).  Kondisi  ini  menyiratkan  bahwa  etnis  Tionghoa  memiliki  hubungan  yang dominan dalam suatu bidang dibandingkan dengan etnis Melayu yang secara kuantitatif lebih dominan.  Namun,  dominasi  etnis  Tionghoa  atas  Melayu  di  Bangka  tidak  muncul  sebagai sesuatu yang konfrontatif. Menariknya, ketika kekerasan terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya  pada  tahun  1998,  banyak  korbannya  adalah  etnis  Tionghoa,  dan  kejadian  itu  tidak terjadi  di  pulau  Bangka.  Tidak  ada  orang  Tionghoa  yang  diganggu,  dan  tidak  ada  toko  atau tempat usaha milik etnis Tionghoa yang dirusak atau bahkan dibakar massa. Meskipun terjadi demonstrasi di Muntok, Tanjung Pandan, dan Pangkalpinang, menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  merupakan  provinsi  muda  yang  terbentuk  pada pertengahan  November  2001.  Sebelumnya,  Bangka  Belitung  merupakan  satu  kesatuan pemerintahan  dengan  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Pemekaran  wilayah  ini  diawali  dengan maraknya  tuntutan  otonomi  daerah  yang  digulirkan  pada  masa  reformasi.  Dalam  proses
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
menjadi provinsi yang  mandiri, Bangka Belitung berkembang dengan segala perbedaan etnis, kultur,  dan  berbagai  kekayaan  lainnya  yang  berlangsung  secara  simultan.  Kerukunan  hidup berbagai etnis di pulau Bangka belum mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa semua itu bisa terjadi.
Selanjutnya, bagaimana masa depan harmonisasi ini di tengah kontestasi peran yang saling mendominasi,  terutama  yang  dilakukan  oleh  etnis  Tionghoa  di  pulau  Bangka?  Penjelasan sementara  hadir  secara  historis  dengan  perasaan  berbagi  nasib  yang  sama  sebagai  penduduk terjajah ( Sya et al., 2019 ). Namun ikatan ini terbantahkan dengan adanya perlakuan kelas dua bagi etnis Tionghoa di daerah lain di Jawa dan daratan Sumatera.
Penelitian ini mencoba membedah bagaimana modal yang dimiliki etnis Tionghoa di Pulau Bangka  dapat  mendukung  adanya  harmonisasi  antara  etnis  Tionghoa  dan  pribumi  di Nusantara ini. Terminologi masyarakat lokal atau masyarakat adat yang akan digunakan secara bergantian  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  penduduk  dengan  sejarah  sejarah  pada  akar sejarah etnisitas nusantara, tidak mengacu pada konteks pembedaan orang lain. Penelitian ini juga  melihat  bagaimana  hubungan  antara  dominasi  etnis  dan  kontestasi  terjadi  melalui pendekatan  modal  yang dikemukakan  oleh Bourdieu (1990) . Bourdieu  membuka  tradisi baru dalam  dinamika  sosial  yang  absurd  antara  individu  dan  masyarakat ( Bourdieu,  1990 ).  Untuk mengatasi  kontradiksi  ini,  Bourdieu  memilih  untuk  menggunakan  cara  berpikir  rasional ( Swartz,  1997 )  bahwa  struktur  objektif  dan  representasi  subjektif,  agen  dan  perilaku  terjalin secara  dialektis  dan  saling  mempengaruhi  secara  timbal  balik  atau  dualitas  ( Giddens,  1997 ; Priyono, 2002 ). Keduanya tidak saling menyangkal tetapi terpaut dalam praktiknya. Bourdieu  sendiri  menjelaskan  bahwa  habitus  merupakan  dasar  terbentuknya  ranah, sedangkan  di  sisi  lain  ranah  menjadi  fokus  pelaksanaan  habitus.  Ranah  merupakan  arena kekuasaan yang di dalamnya terdapat upaya perebutan sumber daya (modal) dan memperoleh akses  tertentu  pada  hierarki  kekuasaan.  Bourdieu  menggunakan  modal  untuk  memetakan hubungan  kekuasaan  masyarakat  ( Fashri,  2007, p. 97 ).  Dalam  konsep  modal  Bourdieu, setidaknya ada 4 (empat) klasifikasi modal, termasuk modal ekonomi, yang mengacu pada alat- alat produksi yang mudah digunakan untuk semua tujuan dan diturunkan dari satu generasi ke  generasi  berikutnya;  modal  sosial  mengacu  pada  jaringan  sosial  yang  dimiliki  mengenai pihak  lain  yang  memiliki  kekuasaan;  modal  budaya,  yang  meliputi  semua  kualifikasi intelektual  yang  dapat  dihasilkan  melalui  pendidikan  formal  atau  warisan  keluarga,  dan; modal  simbolik  yang  meliputi  segala  bentuk  prestise,  status  sosial,  otoritas  dan  legitimasi ( Fashri, 2007 ). Dengan pendekatan kapital ini, diharapkan akan muncul perspektif baru dalam mendukung hadirnya harmonisasi di tengah kontestasi dominasi. Dibutuhkan banyak elemen yang  memperkuat  dan  mereduksi  berbagai  elemen  pembeda  untuk  menciptakan  bangunan keluarga yang kokoh yang telah ada selama ini di pulau Bangka.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pola  eksploratif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung ketika  penelitian  dilakukan  dan  meneliti  penyebab  dari  suatu  gejala  tertentu.  Penelitian kualitatif  deskriptif  bertujuan  untuk  menggambarkan  keadaan  suatu  fenomena  dan menghasilkan  generalisasi  yang  diturunkan  dari  proses  induktif  tentang  kelompok,  proses, aktivitas,  atau  situasi  yang  sedang  dipelajari  ( Given,  2008 ; Umar,  2011 ; Bakhri  &  Hanubun, 2019 ).  Dalam  penelitian  ini,  yang  digambarkan  secara  eksploratif  dengan  logika  generalisasi adalah bagaimana proses habituasi subkultur Tionghoa terjadi di tengah masyarakat mayoritas Melayu.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara  dan  observasi,  dengan  subjek  penelitian adalah  masyarakat  etnis  Tionghoa  dan  masyarakat  pribumi  di  pulau  Bangka.  Pengumpulan data dilakukan mulai November 2021 hingga Juni 2022. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan  pendekatan  kualitatif,  di  mana  tiga  alur  kegiatan  analisis  akan  dilakukan  secara simultan  dan  fleksibel:  reduksi  data,  penyajian  data,  analisis,  penarikan  kesimpulan,  dan triangulasi ( Cresswell, 2017 ; Miles & Huberman, 2014 ).

## 3. Identitas Tionghoa dalam Dominasi Melayu Bangka
Identitas merupakan salah satu penanda yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang memiliki  latar belakang,  budaya,  atau  karakteristik  yang  sama.  Penanda  identitas  ini  muncul sebagai  unit  kolektif  untuk  mencerminkan  kesamaan  ( Ibrahim,  2013 ).  Penanda  utama masyarakat Melayu adalah mereka berasal dari garis keturunan dan nenek moyang yang sama, misalnya dari Sumatera dan Malaka.
Meski etnis Tionghoa di Bangka adalah minoritas, mereka tidak mendapatkan represi atau perlakuan diskriminatif. Setidaknya terbukti dengan hadirnya kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini setidaknya muncul dari komitmen kuat kelompok etnis yang dianggap mayoritas, yakni etnis Melayu, yang memberikan ruang maksimal dan tidak memiliki batasan dalam  berbagai  hal.  Selain  itu,  etnis  Tionghoa  yang  merupakan  keturunan  nenek  moyang mereka  yang  datang  ke  Bangka  sebagai  buruh  tambang  menganggap  pulau  Bangka  sebagai tanah air kedua mereka. Mereka yang saat ini dianggap sebagai generasi ketiga dan keempat telah menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka.
Sebagian besar informan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak pernah berpikir untuk kembali ke Republik Rakyat China (RRC). Bahkan rata-rata mereka yang hidup sekarang sudah  tidak  tahu  lagi  tentang  kakek  atau  keluarga  orang  tuanya  dari  tanah  leluhurnya, Tiongkok. Ditambah fakta bahwa banyak etnis Tionghoa di Bangka yang menikah dengan etnis Melayu.  Pernikahan  ini  membuat  rasa  nasionalisme  lokal  mereka  semakin  kuat.  Tentu  saja, perkawinan  yang  kemudian  melahirkan  keturunan  tentu  saja  akan  menimbulkan  anggapan dari orang Melayu atau pribumi bahwa mereka adalah “orang kita”.
Disampaikan  Edi  Santoso  Ngui,  yang  bernama  asli  Fu  Ciong,  50  tahun,  warga  Dusun Songhin, Desa Jurung, Kabupaten Bangka, mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk kembali ke  tanah  leluhurnya,  yakni  Tiongkok.  Bahkan  untuk  liburan,  menurut  mereka,  hal  itu  tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Bagi mereka, menjadi orang Indonesia seutuhnya adalah suatu keharusan.  Bahkan  anak-anaknya  tidak  lagi terobsesi  untuk  belajar  bahasa  Mandarin  sebagai bahasa nenek moyang mereka.
Adapun  sejarah,  awal  kedatangan  pekerja  timah  dari  Guangdong,  Tiongkok,  ke  pulau Bangka tidak termasuk istri atau keluarga perempuan, tetapi hanya laki-laki yang datang. Laki- laki  pekerja  ini  kemudian  menikah  dengan  perempuan  Melayu  dan  seterusnya.  Silsilah perkawinan  ini  memunculkan  istilah  kekerabatan  baru  yang  lebih  erat  antara  Melayu  dan Tionghoa.  Peleburan  identitas  ini  sebagai  konsekuensi  terputusnya  hubungan  dengan Tiongkok. Praktis mereka yang menikah dengan orang Melayu biasanya tidak lagi melestarikan tradisi  leluhurnya  dan  terbawa  oleh  tradisi  Melayu.  Misalnya,  yang  paling  terlihat  adalah memudarnya  bahasa  Mandarin,  beralihnya  agama  leluhur  dan  tidak  adanya  tradisi sembahyang kubur bagi mereka yang telah melebur dengan masyarakat Melayu.
Afing, salah satu informan dari Desa Pelangas, Kabupaten Bangka Barat, mengaku seperti warga kebanyakan. Dia memang tinggal di daerah di mana ada banyak orang Melayu. Mereka berteman  dan  menikah  antar  etnis.  Bahkan  Afing  mengatakan  dia  berbicara  bahasa  Pelangas setiap hari.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
“Saya hobi berburu burung dan tupai dengan teman orang Melayu, otomatis bahasa dan karakter saya seperti mereka” (Afing, wawancara).
Dari segi kepercayaan juga dapat dilihat bahwa Pulau Bangka terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Enam agama dan kepercayaan yang diakui secara resmi oleh negara ada di provinsi  ini.  Agama  Konghucu  dan  Budha  adalah  agama  awal  pendatang  etnis  Tionghoa  di Pulau  Bangka.  Mereka  kemudian,  dengan  pemahamannya  masing-masing,  menikah  dengan orang Melayu yang cenderung beragama Islam, atau pendatang dari etnis lain yang beragama Kristen  atau  Katolik.  Perpindahan  agama  di  pulau  Bangka  bukanlah  persoalan  yang problematis. Namun, dibalik apa yang ditampilkan, ada rasa kontestasi identitas, dimana etnis Tionghoa  belajar  dari  peristiwa  di  daerah  lain  yang  meminggirkan  dan  tidak  mengakui Tionghoa  sebagai  warga  negara  yang  juga  memiliki  hak  sesuai  dengan  janji  negara  dalam hukum.  Di  banyak  tempat,  terjadi  kerusuhan  dengan  latar  belakang  perbedaan  agama  dan etnis.  Tidak  jarang  mereka  yang  berasal  dari  etnis  Tionghoa  didiskriminasi  bahkan  secara represif mendapat perlakuan tidak manusiawi karena tidak adanya pengakuan dari negara.

## Tabel 1. Statistik Pemeluk Agama di Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten/Kota Religions Total Islam Kristen Protestan Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu Aliran Kepercayaan Bangka 270.846 7.485 3.650 29 26.252 7.031 1.759 317.052 Belitung 155.257 2.727 1.142 759 9.014 147 7 169.053 Bangka Selatan 170.721 1.187 723 231 1.496 2.299 1 176.658 BangkaTengah 159.581 4.713 4.664 41 6.462 6.814 11 182.285 Bangka Barat 181.378 2.848 953 27 8.254 3.597 9 197.066 Belitung Timur 118.554 1.569 405 3 3.380 163 5 124.079 Pangkalpinang 177.317 8.179 7.164 64 12.860 7.966 23 213.573 Total 1.233.654 28.708 18.701 1.154 67.718 28.017 1.815 1.379.767 Sumber: babel.kemenag.go.id (2018)
Secara budaya, identitas orang Tionghoa di Pulau Bangka dapat digolongkan menjadi dua kelompok utama, yaitu Totok dan Peranakan ( Ibrahim, 2013 ; Nugroho, 2013 ; Reid, 2009 ). Totok adalah  orang Tionghoa  yang  memiliki  hubungan  langsung  dengan  nenek  moyang  mereka  di Tiongkok, biasa disebut generasi Tionghoa awal. Pada saat yang sama, Peranakan melekat pada orang  Tionghoa  yang  telah  bercampur  dengan  etnis  lain  atau  meninggalkan  budaya leluhurnya. Orang Tionghoa Totok sangat memegang teguh tradisi dengan melestarikan tradisi leluhurnya, misalnya dengan berbahasa Mandarin, melestarikan Sembayang Hio, mengunjungi makam leluhur, dan merayakan adat dan budaya Tionghoa.
Sedangkan  bagi  orang  Tionghoa  Peranakan,  mereka  dapat  berinteraksi  dan  menjalin hubungan kekeluargaan dengan etnis lain di luar Tionghoa. Bahkan ada yang menikah dengan etnis  lain  di  pulau  Bangka.  Beberapa  bahkan  tidak  menguasai  bahasa  leluhur  mereka Mandarin,  mengubah  keyakinan  mereka,  dan  tidak  lagi  Konghucu.  Secara  umum,  mereka mulai melepaskan identitas Tionghoa mereka.
Etnis  Tionghoa di  pulau  Bangka  pada  mulanya  adalah  penambang  timah.  Magnet  utama inilah yang mendorong mereka untuk datang. Selanjutnya dengan terbukanya lapangan usaha lain dan kebijakan negara yang lebih akomodatif terhadap orang Tionghoa, umumnya mereka mencoba untuk lebih masuk ke dunia usaha. Dunia politik bagi etnis Tionghoa di pulau Bangka pada awalnya merupakan bidang yang dijauhi. Bahkan bagi sebagian orang Tionghoa, ingatan akan  kekerasan  politik  yang  mereka  rasakan  pada  masa  Orde  Baru  masih  membekas
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
( Aryodiguno,  2018 ; Brahma,  2018 ; Cribb  &  Copel,  2009 ).  Pada  musim  pemilu,  baik  secara nasional  maupun  lokal,  tingkat  partisipasi  cenderung  minim,  terutama  bagi  etnis  Tionghoa yang tinggal di pedesaan. Namun, periode itu berubah setelah reformasi ( Turner, 2003 ; Turner & Allen, 2007 ). Secara statistik, banyak etnis Tionghoa yang kini berada di Bangka dan Belitung menduduki  jabatan  strategis  sebagai  kepala  daerah  di  tingkat  Kabupaten/Kota  dan  Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keterbukaan  lapangan  politik  bagi  etnis  Tionghoa  tidak  lepas  dari  minimnya  sentimen etnis  dalam  pemilihan  umum  atau  pemilihan  kepala  daerah.  Dari  statistik  pemilih,  pemilih Melayu lebih banyak daripada etnis Tionghoa. Bangka Belitung dinilai sangat mapan dari segi modal politik etnis Tionghoa. Lahan etnis Tionghoa yang semakin terbuka ini membuat etnis Tionghoa  semakin  terakomodasi  dan  diakui  di  masyarakat.  Selain  itu,  dalam  bidang  politik yang biasanya didominasi oleh orang Melayu, banyak politisi yang berasal dari etnis Tionghoa. Menariknya,  mereka  yang  menduduki  jabatan  eksekutif  dan  legislatif  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah tidak menegaskan kepentingan khusus etnis Tionghoa tetapi bertindak sebagai wakil atau pemimpin yang melindungi seluruh masyarakat Bangka Belitung.

## Table 2. Beberapa Tokoh Tionghoa dari Bangka Belitung dan Perannya
No. Nama Jabatan 1 Lim Tau Kian Sesepuh Tionghoa 2 Toni Wen Sesepuh Tionghoa 3 Amung Tjandra Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi 4 Basuki Tjahaya Purnama Mantan Bupati Belitung Timur 5 Basuri Tjahaya Purnama Mantan Bupati Belitung Timur 6 Rudianto Tjen Anggota DPR RI 7 Hidayat Arsani Mantan Wakil Gubernur 8 Eko Wijaya Anggota DPR RI Periode Tahun 2014-2019 9 Bambang Patijaya Anggota  DPR  RI  Kepulauan  Bangka  Belitung  Periode Tahun 2019-2024 10  Bong Ming Ming Wakil Bupati Bangka Barat 11  Me Hoa Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah 12  Bahar Buasan Anggota DPD RI Periode Tahun 2014-2019 13  Alex Fransiskus Anggota DPD RI Periode Tahun 2020-2024 14  Isyak Meirobi Wakil Bupati Belitung 2018-2023
Melihat  susunan  beberapa  tokoh  dan  pejabat  dari  etnis  Tionghoa  yang  ada,  banyak  etnis Tionghoa  yang  menganggap  Pulau  Bangka  Belitung  sebagai  rumah  kedua  mereka.  Rumah pertamanya  adalah  asal  nenek  moyangnya.  Namun,  dengan  sambutan  yang  baik  dari  etnis Melayu, orang Tionghoa Bangka Belitung semakin yakin bahwa tidak ada diskriminasi dalam bidang politik dan sosial di Bangka Belitung.
Salah  satu  bentuk  penyesuaian  etnis  Tionghoa  adalah  dengan  melakukan  perkawinan eksogami antara orang Tionghoa dengan penduduk asli. Hasil observasi menunjukkan bahwa tempat  tinggal  di  sekitar  atau  bahkan  di  desa  yang  sama  dengan  orang  Melayu  juga menentukan terjadinya perkawinan eksogami antara etnis Tionghoa dan etnis Melayu. Hal ini berlaku  untuk  konteks  desa,  yang  belum  tentu  berlaku  untuk  kehidupan  dalam  konteks perkotaan ( Ibrahim et al., 2017 ; 2019 ). Contoh desa yang banyak menunjukkan etnis Tionghoa menikah  dengan  Melayu  adalah  wilayah  Sungai  Selan, Lampur, dan  Trubus  yang  terletak  di
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
Kabupaten  Bangka  Tengah,  Desa  Pelangas,  Dusun  Suntai,  dan  Parit  Tiga  yang  terletak  di Kabupaten Bangka Barat, Desa Lumut dan Dusun Cengel yang terletak di Kabupaten Bangka Barat.  Desa-desa  tersebut  di  atas  secara  geografis  dan  sosial  dikelilingi  oleh  desa-desa  yang sebagian besar penduduknya adalah Melayu.
Beberapa  informan  mengatakan  bahwa  lingkungan  sosial  mereka  yang  didominasi  oleh orang  Melayu  merupakan  kondisi  yang  tidak  dapat  dihindarkan  yang  menyebabkan  mereka sering  bergaul  dan  berinteraksi  sosial  dengan  orang  Melayu.  Bagi  sebagian  orang,  pergaulan dan  interaksi  ini  mengawali  hubungan  yang  intensif.  Salah  satu  implikasi  sosialnya  adalah mereka  menjadi  yakin  satu  sama  lain  untuk  menikah.  Perbedaan  etnis,  agama,  budaya  dan sebagainya, yang semula dianggap sebagai hambatan, menjadi bisa  ternegosiasi. Awek, salah satu informan yang menikah dengan orang Melayu Sungai Selan, mengatakan:

## “Kami tinggal dengan mereka yang bukan Tionghoa; tak heran membuat kami dekat dan kemudian menikah” (Awek, wawancara).
Ungkapan  lain  yang  mengacu  pada  bagaimana  kondisi  lingkungan  dan  pergaulan  yang erat  dengan  orang  Melayu  menyebabkan  perkawinan  eksogami  datang  dari  Ayang,  seorang warga  etnis  Tionghoa  yang  tinggal  di  Sungai  Selan.  Ayang  mengatakan  bahwa  dia  terbiasa berteman dengan orang Melayu dan mengira mereka sama. Mereka tidak memposisikan satu sama lain secara berbeda dalam persahabatan, sehingga pernikahan dimungkinkan.
Selama proses pergaulan dan kemudian memutuskan untuk menikah, keluarga pasangan eksogami  ini,  terutama  yang  berasal  dari  keluarga  Tionghoa,  memilih  untuk  mendukung hubungan mereka secara langsung. Seperti dalam kasus Ayang, dia bahkan kabur dari rumah karena  tidak  mendapat  dukungan  dari  keluarganya,  sehingga  pada  akhirnya  orang  tua  dan saudara-saudaranya bisa dikatakan mengalah dan memilih berdamai dengan pilihan Ayang.
Ayang  juga  secara  gamblang  mengungkapkan  bahwa  bagi  dirinya  dan  suaminya, perbedaan  suku  bukanlah  masalah  dalam  memutuskan  untuk  menikah  ketika  mereka menyadari bahwa mereka sudah nyaman. Komunikasi itu interaktif, penuh kasih sayang, dan penuh  kasih.  Baginya,  mereka  pantas  untuk  bersama  ketika  mereka  saling  mencintai. Pernikahan mereka tanpa syarat jika salah satu dari mereka pindah agama. Terbukti dari hasil wawancara,  Ayang  tetap  menganut  Khonghucu  hingga  suaminya  yang  beragama  Islam meninggal.
Namun,  tampaknya  ada  sedikit  perbedaan  antara  eksogami  yang  umum  di  desa,  dan kondisi  di  perkotaan  yang  relatif  jarang.  Hal  ini  dapat  dipengaruhi  oleh  proses  asimilasi masyarakat  di  desa  yang  lebih  mudah  dibandingkan  di  perkotaan.  Terjadinya  perbedaan  di tengah  lingkungan  tempat  tinggal  yang  sama  disebabkan  oleh  perbedaan  karakteristik  sosial antara orang Tionghoa yang tinggal di kota dan yang tinggal di desa. Mereka yang tinggal di kota cenderung memiliki ciri-ciri eksklusif dalam pergaulannya, sehingga yang terjadi adalah persahabatan, interaksi, dan pergaulan dalam lingkup sesama etnis. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Karmela & Pamungkas (2017) di kota Jambi juga menunjukkan hal yang sama seperti yang terjadi pada masyarakat Tionghoa yang tinggal di kota-kota di Bangka.

## 4. Dominasi Modal Pembentuk Habitus
Etnisitas  sering  digunakan  sebagai  alat  politik  untuk  bersaing  satu  sama  lain  untuk kepentingan  politik  dan  ekonomi. Ritau‟din  (2017) berpendapat  bahwa  salah  satu  fenomena yang menarik saat ini adalah masuknya isu etnis dan agama, khususnya di ranah politik. Isu ini rawan  mencederai  demokrasi  di  Indonesia  dan  memicu  kecemburuan  dan  konflik  dalam
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
masyarakat  majemuk  seperti  Indonesia.  Selain  itu,  politik  etnis  cenderung  menjadi  ciptaan negara  dalam  melabeli  warganya  ( Haboddin,  2012 ). Salim,  sebagaimana  dikutip  dalam  Zein (2000) ,  juga  mengungkapkan  bahwa  dari  segi  sejarah,  persoalan  etnisitas  telah  berlangsung sejak zaman kolonial, ketika Belanda menjadikan orang Tionghoa sebagai kelas kedua setelah Belanda dan Eropa. Sedangkan pribumi ditempatkan di kelas tiga. Akibatnya, stereotip setelah Indonesia  merdeka  melekat  pada  penduduk  Tionghoa  sebagai  perpanjangan  tangan  penjajah dan seringkali menjadi alasan untuk menumpahkan kebencian kepada mereka.
Di pulau Bangka, kerukunan ini dapat ditunjukkan oleh mereka yang berada di lingkungan multietnis.  Harmonis  di  sini  diartikan  sebagai  suatu  kondisi  di  mana  satu  individu  dan individu  yang  lain  sepakat  satu  sama  lain,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  perbedaan  antar individu telah tergerus oleh sikap toleransi  yang mapan ( Fernando et al., 2019 ). Etnis Melayu dan  Tionghoa  merupakan  populasi  terbesar  di  Bangka  Belitung.  Data  statistik  menunjukkan komposisi Melayu dan Tionghoa mencapai 69 persen dan 11 persen ( Kavin, 2017 ). Keakraban antara  etnis  Tionghoa dan  Melayu  terlihat  pada  busana  pernikahan  Melayu  yang  didominasi warna merah sebagai simbol warna keberuntungan bagi etnis Tionghoa. Selain itu, di Bangka, banyak wanita Tionghoa memakai kain dan kebaya, sebuah tradisi Melayu. Bidang kuliner juga membuktikan kedekatan kedua etnis ini ( Theo & Lie, 2014 ). Martabak Manis, atau kue bulan atau Hok Lopan, merupakan salah satu jenis kue warisan yang menampilkan jejak-jejak budaya Tionghoa, yang berkembang seiring dengan proses akulturasi. Kue Hok Lopan atau martabak ini merupakan kue yang paling banyak dinikmati oleh seluruh penduduk di Kepulauan Bangka Belitung  ( Setiati,  2008 ).  Kedekatan  interaksi  sosial  antara  kedua  etnis  tersebut  juga  diperkuat dengan kenyataan bahwa mereka akan saling mengunjungi setiap hari raya keagamaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu kepala dusun di Desa Pelangas, Akhiong (40 tahun), pada hari raya keagamaan masing-masing, mereka akan saling mengunjungi sehingga memang akan tetap bersilahturahmi lintas identitas.
Masyarakat  Bangka  telah  mengakui  perbedaan  ini  sebagai  kenyataan  yang  tidak  dapat disangkal. Pengakuan kesamaan ini menegaskan adanya simbolisasi yang berbeda namun tetap satu  ( Marta,  2018 ).  Inilah  asumsi  dasar  yang  melandasi  pemahaman  multikulturalisme. Yang lebih menarik lagi, konflik antara Tionghoa dan Melayu jarang ditemukan di Bangka Belitung. Hal ini dibuktikan dengan kasus kerusuhan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, dimana penduduk  etnis  Tionghoa  di  Bangka  dilindungi  sepenuhnya  ( Permana,  2002 ).  Bahkan  dalam literatur  dan  pemberitaan,  belum  pernah  terjadi  kerusuhan  rasis  di  Bangka  Belitung  yang menimpa  etnis  Tionghoa  ( Theo  &  Lie,  2014 ).  Johan  Murod,  tokoh  Melayu  Bangka, mengungkapkan  bahwa  etnis  Tionghoa  dan  Melayu  Bangka  sama-sama  berperang  melawan penjajah  Belanda  karena  sama-sama  menjadi  korban  jajahan  yang  sedang  menderita  saat  itu (Murod, Wawancara, 29 November 2021). Tak heran jika ada semboyan Hakka “Thong Ngin Fan Ngin Jit Jong ” yang artinya orang Tionghoa dan Melayu sama dan setara. Sebuah penelitian oleh Idi (2014) berpendapat bahwa hubungan antaretnis yang harmonis dapat terjadi tanpa “rekayasa sosial” yang sistematis. Ini memberikan pelajaran penting dengan distribusi yang adil dan merata dari struktur sosial, politik, agama dan ekonomi. Sementara itu, Pageh  (2018) mengkaji  pemahaman  tentang  kearifan  sistem  keagamaan  lokal  dalam mengintegrasikan  keragaman  di  Bali.  Harmonisasi,  menurut  Pageh,  merupakan  landasan inklusif bagi implementasi nilai-nilai agama yang kuat, khususnya agama Hindu di sana.
Penulis  berasumsi  bahwa  modal  adalah  kekuatan  dan  menunjukkan  bahwa  masyarakat yang  harmonis  bersaing  untuk  saling  mempengaruhi  dan  mengendalikan  dalam  ritme  yang dinamis.  Hanya  saja  dengan  pengelolaan  yang  cerdas,  kontestasi  tidak  berada  dalam  ranah diametral  yang  menimbulkan  konflik.  Dengan  menggali  modal  budaya  dan  sosial,  terlihat
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
bahwa orang Tionghoa dapat mendayung di antara peluang yang ada. Diterimanya masyarakat Melayu  sebagai  etnis  terbesar  menunjukkan  kelincahan  masyarakat  Tionghoa  dalam menerapkan strategi akulturasi secara damai dan harmonis.
Dari Table  2 yang  menunjukkan  peran  tokoh  Tionghoa  di  Kepulauan  Bangka  Belitung, setidaknya  kekuatan  dominasi  hadir  dan  dimiliki  oleh  etnis  Tionghoa.  Beberapa  tokoh Tionghoa yang memegang posisi publik di kalangan politisi, anggota dewan dan kepala daerah menunjukkan  bahwa  orang  Tionghoa  fleksibel  dalam  peran  sosial  mereka.  Sisi  minoritas, sebagai kelemahan Tionghoa di Bangka, mengubah situasi menjadi titik balik.
Harmonisasi  antara  Melayu  dan  Tionghoa  menarik  jaringan  sosial,  politik  dan  ekonomi Tionghoa  ke  dalam  sistem  politik,  yang  mempengaruhi  banyak  kebijakan,  terutama  yang berorientasi  pada  keberadaan  kelas  sosial  di  masyarakat.  Kehadiran  tokoh-tokoh  Tionghoa dalam  memegang  jabatan  politik  dapat  mempengaruhi  bagaimana  orang  Tionghoa  berperan dalam  masyarakat  di  tengah  kekuatan  kuantitatif  orang  Melayu.  Soal  permodalan,  orang Tionghoa Bangka memegang empat modal yang disampaikan Bourdieu secara ekonomi, sosial, budaya dan simbolis. Kehadiran empat modal memungkinkan mereka bergerak dinamis meski dalam kondisi minoritas.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis, merupakan  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan,  kepastian,  dan  kesetaraan hukum kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi etnis. Masyarakat Tionghoa di pulau Bangka  sudah  sangat  bebas  melakukan  berbagai  aktivitas  bahkan  sebelum  adanya  undang- undang ini. Namun secara praktis undang-undang ini memberikan legitimasi politik yang lebih kuat  kepada  etnis  Tionghoa  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  untuk  difasilitasi  sebagai  warga negara,  misalnya  dalam  hal  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk,  Akta  Kelahiran,  urusan perkawinan  resmi  negara,  dan  juga  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  administrasi kependudukan,  tata  usaha  bisnis,  dan  sebagainya.  Masyarakat  Tionghoa  juga  telah  resmi memeluk berbagai agama yang diakui negara, yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan sebagainya.
Etnis Tionghoa umumnya beragama Buddha dan Konghucu. Ekspresi kebebasan beragama mereka  terutama  lahir  pada  masa  Presiden  Abdurrahman  Wahid  (1999-2001).  Saat  itu,  umat Buddha  dan  Konghucu  yang  pada  umumnya  beretnis  Tionghoa  dapat  dengan  bebas mengekspresikan  keyakinan  dan  peribadatannya  melalui  perayaan  ritual  seperti  Cheng  Beng atau  sembahyang  kubur  dan  perayaan  Tahun  Baru  Imlek  setiap  tahun.  Di  Sungailiat, Kabupaten  Bangka,  sebagai  ekspresi  adanya  percampuran  budaya  Tionghoa  dan  Melayu, pemerintah  setempat  bahkan  memberikan  nama  jalan  yang  ditulis  dalam  tiga  bahasa, Indonesia,  Arab,  dan  Mandarin.  Kebijakan  ini  secara  tegas  menyampaikan  bahwa  berbagai agama dan etnis mendiami wilayah tersebut dengan kedudukan kewarganegaraan yang setara.
Berdasarkan  temuan  observasi  yang  dilakukan,  interaksi  yang  terjalin  khususnya  antara orang  Melayu  dan  Tionghoa  adalah  dalam  bidang  perdagangan.  Di  pasar,  mereka  saling berinteraksi  baik  sebagai  pedagang  maupun  pembeli  dan  pedagang.  Orang  Tionghoa umumnya  menjual  hasil  pertanian  berupa  sayur-sayuran,  peralatan dapur, dan  juga  rempah- rempah.  Sedangkan  orang  Melayu  umumnya  menjual  ikan,  pakaian  dan  pelaku  usaha  kecil lainnya. Bahkan jika ditelisik lebih jauh, ternyata banyak juga etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai  petani,  tukang  kebun,  peternakan,  buruh  dan  nelayan.  Mereka  melakukan  interaksi sosial melalui perdagangan, dan merupakan tempat terbuka untuk berinteraksi. Setidaknya ada dua  pasar  di  Bangka,  yaitu  pasar  terbuka  tempat  etnis  Melayu,  Tionghoa,  dan  etnis  lainnya berinteraksi  dalam  transaksi  jual  beli.  Kadang-kadang,  orang  Tionghoa  akan  menggunakan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
bahasa  Hakka  untuk  melayani  sesama  pembeli  Tionghoa  dan  akan  bergangi  menggunakan dialek Melayu ketika berbicara dengan orang Melayu. Pasar kedua adalah pasar tertutup atau pasar  kaget.  Komoditas  yang  dijual  di  pasar  ini  cenderung  lebih  khas  Tionghoa  (non  halal), misalnya daging babi, Durian Cumasi, Kue Tahun Baru Imlek (populer sebagai Kue Keranjang atau Dodol Cina di Indonesia), mie tek fu dan sebagainya.
Selain  itu,  beberapa  orang  Tionghoa  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  bahkan  Kepala Dinas.  Adanya  etnis  Tionghoa  yang  menjadi  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan  pemerintah daerah  di  Pulau  Bangka  menunjukkan  tidak  adanya  diskriminasi  etnis  dalam  rekrutmen pegawai.  Kerjasama  bisnis  juga  dapat  menunjukkan  adanya  kemitraan  antara  Melayu  dan Tionghoa  di  bidang  ekonomi.  Etnis  Tionghoa  dengan  modal  keuangan  bermitra  dengan Melayu  yang  memasok  bahan  baku  atau  tenaga  kerja.  Banyak  orang  Melayu  bekerja  untuk orang Tionghoa sebagai pegawai atau pekerja bangunan. Selain sektor perdagangan, interaksi terjadi  di  sektor  pertambangan  tradisional  yang  dikenal  dengan  istilah  tambangan inkonvensional.  Tambang  inkonvensional  adalah  tambang  rakyat  yang  digerakkan  oleh individu.  Umumnya  mereka  menambang  secara  ilegal  bahkan  di  areal  bekas  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Diketahui bahwa orang Tionghoa yang datang ke Bangka pada umumnya bekerja sebagai penambang  timah.  Orang  Tionghoa  biasanya  menyediakan  sarana  dan  prasarana  untuk penambangan timah inkonvensional, sedangkan orang Melayu adalah pekerjanya. Hampir di seluruh wilayah Bangka Belitung terdapat  tambang inkonvensional, dan wilayahnya semakin luas, bahkan hingga tambang laut. Sentra penambangan timah terbesar adalah Bangka, Bangka Barat,  Bangka  Tengah,  Bangka  Selatan  dan  Belitung  Timur.  Sedangkan  untuk  wilayah Pangkalpinang  dan  Belitung,  pemerintah  daerah  dengan  tegas  menolak  penambangan  timah dan sering melakukan razia, sehingga banyak penambang yang mengungsi ke kabupaten lain yang  longgar  pengawasan  dari  aparat.  Banyak  toko-toko  Tionghoa  di  Sungailiat  dan  juga Pangkalpinang yang menyediakan alat-alat penambangan timah ini. Meskipun sebagian besar orang  Tionghoa  berdagang,  tidak  ada  sentimen  rasial  yang  menimbulkan  masalah  dalam transaksi  jual  beli.  Orang  Melayu  dan  Tionghoa  saling  berdagang  sebagai  bentuk  interaksi simbolik sebagai modal sosial untuk kesetaraan dalam interaksi sosial.
Di  bidang  politik,  kebanyakan  orang  Tionghoa  enggan  memasukinya.  Bahkan  dalam pemilihan  umum,  orang  Tionghoa  cenderung  tertutup.  Namun,  hal  ini  tidak  menunjukkan adanya sikap politik masyarakat Tionghoa seperti pada masa Orde Baru. Bukti partisipasi aktif masyarakat Tionghoa terlihat dari banyaknya tokoh Tionghoa yang menduduki jabatan politik di  tengah  mayoritas  pemilih  Melayu.  Di  Kabupaten  Bangka,  tokoh-tokoh  Tionghoa  menjadi anggota  Dewan,  seperti  Agung  Setiawan,  Riniarti  Sajuni,  Budiono,  Junaidi  Surya,  dan Tjindriajana.  Di  Kabupaten  Bangka  Tengah,  Me  Hoa  menjadi  perempuan  pertama  yang menjabat  sebagai  Ketua  DPRD  Kabupaten  Bangka  Tengah  periode  2019-2024.  Di  Kabupaten Bangka Barat, Bong Ming Ming adalah Wakil Bupati Bangka Barat.
Meski  mayoritas  etnis  Melayu  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan  umum,  tingkat elektabilitas  etnis  Tionghoa  dikatakan  lebih  tinggi  daripada  etnis  Melayu  sendiri.  Biasanya mereka  memanfaatkan  ikatan  kekerabatan,  misalnya  dalam  pemilihan  kepala  daerah, pemilihan  anggota  dewan,  pemilihan  kepala  desa  dan  sebagainya.  Sejak  presiden Abdurrahman Wahid, banyak etnis Tionghoa yang aktif dalam politik. Banyak orang Tionghoa yang  aktif  mencalonkan  diri  sebagai  calon  terpilih  di  setiap  pemilihan  umum.  Menariknya, banyak  orang  Melayu  yang  menjadi  tim  sukses  calon  etnis  Tionghoa.  Bahkan  politikus Tionghoa  Rudianto  Tjen  berkali-kali  terpilih  sebagai  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia. Beberapa politisi Melayu berkelakar bahwa Rudianto Tjen adalah anggota
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
abadi DPR RI dari Kepulauan Bangka Belitung (Johan Murod, Wawancara, 25 November 2021). Kekhawatiran tentang kebangkitan istilah pribumi dan non-pribumi sebagai wacana baru yang dimunculkan  oleh  para  kandidat,  sebagaimana  ditemukan  dalam  penelitian Chen  (2021) , tampaknya tidak terjadi dalam konteks elektoral di pulau Bangka. Faktanya, reklamasi istilah pribumi  dalam  proses  pemilu  adalah  hal  yang  „tidak  bermoral‟,  tidak  substansial  sebagai masalah  kesetaraan  antaretnis.  Tentu  ada  bias,  namun  selama  dimainkan  sebagai  gerakan ketakutan  dalam  persaingan  yang  tidak  mendapatkan  ruang  optimal  bagi  pemilih, menunjukkan  bahwa  identitas,  apapun  bentuk  dan  objeknya,  tetap  menjadi warna  kontestasi demokrasi di mana karakteristik prosedural masih menjadi indikator.
Etnis  Melayu  dan  Tionghoa  yang  tinggal  di  Pulau  Bangka  tampaknya  menyadari  bahwa interaksi  yang  ada  merupakan  hasil  yang  terpahat  secara  bersamaan.  Kontestasi soft antara Tionghoa  dan  Melayu  tercipta  karena  secara  historis  mereka  terikat  satu  sama  lain.  Perasaan senasib, apalagi saat penjajahan terjadi di Bangka Belitung, membuat mereka memiliki ikatan batin.  Selain  itu,  tradisi  perkawinan  yang  semakin  melebar  menjadi  istilah  pendukung masuknya  toleransi  yang  lebih  kuat.  Sentimen  etnis  akhirnya  tidak  muncul  ke  permukaan, meski mayoritas Melayu menguasai modal sosial, politik dan ekonomi. Pemerintah daerah juga melakukan  kebijakan  yang  pro  pemerataan,  terutama  terkait  rekrutmen  pegawai,  tunjangan sosial,  pendidikan,  peluang  politik,  dan  lain-lain.  Secara  budaya,  sembahyang  kubur  atau perayaan Cheng Beng semarak bahkan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Mereka menyadari bahwa  potensi  budaya  yang  ada  melalui  tradisi  Cheng  Beng  dan  Imlek  turut  mendorong perekonomian  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  positif,  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah wisatawan yang datang ke Bangka.
Habitus  demikian  dibentuk  sebagai  bagian  dari  proses  penguasaan  modal  oleh  etnis Tionghoa  sehingga  relatif  diterima  dengan  baik  di  tengah  dominasi  penduduk  lokal  yang umumnya  Melayu.  Penguasaan  modal  ini  merupakan  modal  dasar  pembentukan  kekuatan etnis  Tionghoa  untuk  berkecimpung  di  lapangan  sehari-hari  dan  hampir  di  semua  sektor kehidupan.
Merujuk pada Buordieu (1990) , empat modal yang dimiliki etnis Tionghoa terbentuk dari empat pilar utama: modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Dari segi modal  ekonomi,  jika  di  akar  rumput,  etnis  Tionghoa  cenderung  menjadi  figur  pekerja  dan
Subkultur Minoritas Tionghoa Habituasi Kultur Mayoritas Pribumi
Skema 1. Habituasi Subkultur Tionghoa
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
membentuk  harmonisasi  antaretnis  dengan  inklusivitas  ekonomi,  di  perkotaan,  mereka memegang posisi sentral sebagai pelaku utama perdagangan. Dengan modal tersebut, mereka tidak hanya memiliki kapasitas ekonomi yang cukup kuat, tetapi juga relatif dianggap sebagai orang-orang  „ the  have ‟  yang  telah  mendorong  kuatnya  akses  mereka  ke  sektor  ekonomi. Penguasaan  aspek  ekonomi  ini  pada  akhirnya  dianggap  sebagai  konsekuensi  dari pengelompokan tempat tinggal, suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakat adat berada dalam  kondisi  yang  hampir  sama,  sehingga  penguasaan  ekonomi  tidak  dianggap  sebagai masalah besar. Sedangkan dalam aspek sosial, mereka cenderung diterima dan berbaur dengan semua  strata  karena  mereka  juga  membentuk  pengelompokan  sosial  dari  sisi  strata  sosial. Di tingkat  elit,  etnis  Tionghoa  cenderung  membaur  dan  tidak  membangun  eksklusivitas  sosial secara terbuka. Tak heran jika para elit Tionghoa banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan  kepemudaan  kemudian  menjalin  hubungan  yang  kuat  dengan  prinsip  kesetaraan.  Dari segi  budaya,  sejarah  panjang  penduduk  di  pulau  Bangka  tidak  lepas  dari  kehadiran  etnis Tionghoa,  sehingga  mereka  juga  memberikan  pengaruh  budaya  yang  kuat  pada  masyarakat setempat.  Berbagai  tradisi  budaya,  kuliner,  dan  dialek  lokal  tak  terhindarkan  mempengaruhi budaya lokal. Adapun simbolnya, orang Tionghoa dianggap sebagai warga negara yang kuat secara  ekonomi,  memiliki  jaringan  etnis  yang  kuat,  dan  kini  cenderung  dianggap  memiliki legitimasi yang kuat dengan menguasai posisi politik tertentu.
Skema  1 di  atas  menunjukkan  bahwa  proses  habituasi  telah  mendorong  diterimanya subkultur  minoritas  Tionghoa  sebagai  mayoritas.  Merujuk  pada  Bourdieu,  proses  habituasi terbentuk  dalam  jangka  panjang  di  mana  struktur  objektif  dan  fenomena  subjektif  bersatu membentuk  kolektivitas  realitas  sosial.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  ingin  berjarak  dengan penelitian Anggraeni  (2011) yang  mengatakan  bahwa  meskipun  ingin  melupakan  perbedaan, orang  Tionghoa  tetap  membutuhkan  paradigma  yang  berbeda  dalam  mewadahi  identitas Tionghoa  dalam  konteks  sosial.  Penelitian  ini  mengacu  pada  habituasi  yang  berusaha membentuk paradigma penerimaan khusus, khususnya dalam konteks pulau Bangka.
Habituasi  subkultur  etnis  Tionghoa  ini  dapat  dikatakan  ditandai  dengan  penguasaan empat  modal  yang  menempatkan  etnis  Tionghoa  sebagai  subkultur  yang  berpengaruh.  Jika melihat  ulasan  pada  bagian  sebelumnya,  habituasi  ini  terbentuk  secara  perlahan  dan  bukan proses  perubahan  yang  dramatis,  sehingga  bersifat  transformatif.  Kecenderungan  dominasi subkultur  minoritas  di  tengah  dominasi  ini  menunjukkan  bahwa  pembentukan  habituasi berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  lama  dengan  dukungan  budaya  mayoritas  yang cenderung  terbuka.  Adanya  kesamaan,  baik  dalam  modal  ekonomi,  modal  sosial,  modal budaya  maupun  modal  simbolik,  menunjukkan  adanya  pembagian  peran  yang  relatif  mulus sehingga  tidak  menimbulkan  resistensi  yang  kuat.  Politik  berbagi  adalah  kalimat  yang  tepat untuk menggambarkan kondisi pembentukan habituasi.
Pada  tataran  modal  ekonomi,  politik  berbagi  ditandai  dengan  pengelompokan  etnis Tionghoa,  yang  tidak  selalu  mengacu  pada  dominasi  di  bidang  ekonomi.  Kebanyakan  orang yang menguasai sektor ekonomi di perkotaan juga mengambil kendali ekonomi yang hampir sama. Dalam modal sosial, berbagi solidaritas dan inklusivitas elit merupakan indikator politik berbagi,  yaitu  berbagi  peran,  berbagi  peluang  dan  akses.  Sedangkan  di  bidang  kebudayaan, penyebaran pengaruh berlangsung lebih lama dengan akulturasi yang harmonis dalam waktu yang  lama.  Di  sektor  modal  simbolik,  banyak  terjadi  pertukaran  mengenai  kekuasaan  politik yang  masih  terbagi dan  simbol-simbol  lainnya,  termasuk  status  sosial,  otoritas  dan  legitimasi politik.
Politik  berbagi  peran  merupakan  salah  satu  aspek  penting  untuk  memastikan  peran masing-masing  tidak  saling  meniadakan.  Berbagi  peran  dengan  model  kompetitif  yang
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
dipelihara  secara  demokratis  menjamin  bahwa  konteks  mayoritas  dan  minoritas  tidak meningkat  menjadi  konflik  identitas.  Selama  politik  berbagi  ini  dapat berjalan  dengan  elegan dan  tidak  berorientasi  pada  dilema  antara  tanah  air,  kewarganegaraan,  dan  tempat  tinggal, seperti  yang  dikhawatirkan Lan (2017) ,  pengerasan  identitas  yang  mengarah  pada  prasangka yang berbalut kebencian tidak akan terjadi.

## 5. Kesimpulan
Keberadaan  etnis  Tionghoa  di  pulau  Bangka  merupakan  jalinan  sejarah  yang  panjang. Praktik-praktik  dalam  kehidupan  sosial  antara  Tionghoa  dan  Melayu  terjalin  dengan  baik secara  harmonis.  Namun,  beberapa  kontestasi  saling  mempengaruhi  dan  relasi  yang  terasa dominan. Dalam praktiknya, Tionghoa dapat memainkan peran yang baik, terutama dari sudut pandang  permodalan  yang  dihadirkan  Bourdieu.  Etnis  Tionghoa  dapat  menguasai  seluruh modal  yang  ada,  dengan  bukti  dominasi  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  politik. Akomodasi politisi Tionghoa terpilih dalam jabatan publik adalah bukti yang tak terbantahkan. Di bidang sosial dan budaya, banyak tradisi Tionghoa yang mulai diterima dengan baik oleh orang  Melayu.  Kehadiran  sekolah  ala  Tionghoa  di  Bangka  juga  mempertegas  kehadiran kekuatan dominatif ini.
Sementara itu, di bidang ekonomi, mayoritas pelaku ekonomi di pusat kota Pangkalpinang, Muntok,  Tanjung  Pandan,  dan  Sungailiat  adalah  etnis  Tionghoa.  Semboyan  “ Thong  Ngin  Fan Ngin  Jit  Jong ”  dianggap  sebagai  mantra  ampuh  yang  memberikan  legitimasi  budaya  kepada etnis  Tionghoa  Bangka  dari  tidak  adanya  praktik  diskriminatif.  Kolaborasi  yang  baik menciptakan  kerukunan,  meskipun  sebagian  etnis  Tionghoa  dan  Melayu  masih  berpegang pada identitas yang saling terkait, bahkan secara tatap muka.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  habituasi  Etnis  Tionghoa  sebagai  subkultur  yang diterima  secara  luas  oleh  budaya  mayoritas telah  dilakukan  dengan  penguasaan  modal yang baik  oleh  Etnis  Tionghoa.  Habituasi  ini  didukung  oleh  politik  berbagi  peran  yang  telah dipraktikkan sejak lama dengan dinamika perubahan yang terjadi sebagai bagian dari realitas sosial.  Habituasi  yang  berjalan  dengan  baik  itulah  mengapa  meski  terasa  seperti  dominasi subkultur,  namun  keberadaan  etnis  Tionghoa  tidak  dihadapkan  pada  perlawanan  seperti  di banyak daerah lainnya.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  yang  telah bersedia  bekerja  sama yang sebesar-besarnya selama penelitian ini berlangsung.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Anggraeni,  D.  (2011).  Does  multicultural  Indonesia  include  its  ethnic  Chinese?. Wacana, 13 (2), 256-278. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/181186-EN-does- multicultural-indonesia-include-its.pdf
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
Aryodiguno,  H.  (2019).  Changes  in  Chinese-Indonesian  Identity:  Indonesianization  or  Re- Sinicization?
AEGIS: Journal of International Relations , 3 (1), 1-21. https://doi.org/10.33021/aegis.v3i1.728
Bakhri, A. S., & Hanubun, Y. R. (2019). Pendekatan Kualitatif, Paradigma, Epistemologi, Teori dan Aplikasi. In Metode Penelitian Ekonomi Syariah (pp. 172–194). Yogyakarta, Indonesia: Gawe Buku.
Brahma, S. (2018). The Position of Ethnic Tionghoa in Indonesia. IMPACT: International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IMPACT: IJRHAL), 6 (8), 269-276. Retrieved from https://oaji.net/articles/2017/488-1535975182.pdf Bourdieu, P. (1990 ). In Other Words: Essay Towards a Reflexive Sociology . Cambridge: Polity Press. Chen, J. (2021). Representing Chinese Indonesians: Pribumi Discourse and Regional Elections in Post-Reform  Indonesia. Journal  of  Current  Southeast  Asian  Affairs , 41 (1),  59–87. https://doi.org/10.1177/18681034211036716
Creswell,  J.  W.  (2017). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Method  Approaches . London: SAGE.
Cribb,  R.,  &  Coppel,  C.  A.  (2009).  A  genocide  that  never  was:  explaining  the  myth  of  anti- Chinese  massacres  in  Indonesia,  1965–66. Journal  of  Genocide  Research , 11 (4),  447–465. https://doi.org/10.1080/14623520903309503
Darwance,  D.,  Nugroho,  S.,  &  Yokotani,  Y.  (2018).  Strategi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam dalam  Pengaturan  Pertimahan  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung:  Dari  Zaman VOC  Hingga  Indonesia  Merdeka. UNEJ  E-Proceeding ,  536-549.  Retrieved  from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6716
Erman,  E.  (2007).  Deregulasi  tata  niaga  timah  dan  pembuatan  negara  bayangan  lokal;  Studi kasus Bangka. In G. V. K. H. Schulte Nordholt (Ed.), Politik lokal di Indonesia . Erman,  E.  (2008). Rethinking  Legal  and  Illegal  Economy:  A  Case  Study  of  Tin  Mining  in  Bangka Island.  Southest  Asia:  History  and  Culture (No.  37-2008).  Retrieved  from https://www.researchgate.net/publication/265323185_Rethinking_Legal_and_Illegal_E conomy_A_Case_Study_of_Tin_Mining_in_Bangka_Island
Erman,  E.  (2009). Dari  Pembentukan  Kampung  Ke  Perkara  Gelap:  Menguak  Sejarah  Timah  Bangka Belitung . Yogyakarta, Indonesia: Ombak. Retrieved from
http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2513
Erman, E. (2017). Politik Protes dan Etnisitas: Kasus Buruh Cina di Tambang Timah di Bangka-
Belitung (1920-1950). Masyarakat Indonesia, 36 (1), 1-28. Retrieved from
http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/625
Fashri,  F.  (2007). Penyingkapan  Kuasa  Simbol:  Apropriasi  Reflektif  Pemikiran  Pierre  Buordieu . Yogyakarta, Indonesia: Juxtapose.
Fernando, J., Sya, M., & Marta, R. F. (2019). Amalgamation as a Strengthening Ethic. MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 35 (2), 334–341.
https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4863
Giddens, A. (1997). Central Problem in Social Theory . Berkeley: University of Chicago Press. Given, L. M. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods . Los Angeles: SAGE. Haboddin,  M. (2012).  Menguatnya  Politik  Identitas  di  Ranah Lokal. Journal  of  Government  and Politics , 3 (1), 109–126. https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007
Heidhues,  M.  F.  S.  (1992). Bangka  Tin  and  Mentok  Pepper:  Tionghoa  Settlement  on  an  Indonesian Island . Singapore: Instutute of South Asian Studies. Retrieved from https://www.amazon.com/Bangka-Tin-Mentok-Pepper-Settlement/dp/9813035994
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
Heidhues,  M.  F.  S.  (2008). Timah  Bangka  dan  Lada  Mentok:  Peran  Masyarakat  Tionghoa  dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX . Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika. Ibrahim.  (2013). Bisnis,  kekuasaan,  dan  Identitas:  Studi  Terhadap  perilaku  Politik  Etnis  Tionghoa  di Bangak  Belitung  Pasca  Orde  Baru .  Yogyakarta,  Indonesia:  FISIPOL  Universitas  Gadjah Mada.
Ibrahim, I., Rendy, R., Sujadmi, S., Saputra, P. P., & Febriani, L. (2017). Fan Ngin Tong Ngin Tjit Jong  The  Assimilation  Face  of  Grassroot  of  Chinese  Ethnic  in  Bangka  Island,  Indonesia (SHS Web Conference, Vol. 76). https://doi.org/10.1051/shsconf/20207601013 Ibrahim, I., Pratama, S., Saputra, P. P., & Rendy, R. (2019). The Politics of Indonesian Chinese at Grassroots  Level  (A  Study  of  the  Village  Head  of  Indonesian  Chinese  in  Bangka  Islands) (Proceedings  of  the  Third  International  Conference  on  Sustainable  Innovation  2019  –
Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)).
https://doi.org/10.2991/icosihess-19.2019.49
Idi, A. (2014). Harmoni Sosial: Interaksi Sosial Natural-Asimilatif antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka. Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam , 13 (2), 361-383. Retrieved from https://ejournal.uin-
suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/download/71/74
Kavin,  R.  (2017).  Politik  Lokal  di  Bangka  Belitung:  Antara  Timah  dan  Etnis  Tionghoa. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 8 (2), 75-92. Retrieved from
https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/84
Karmela, S. H., & Pamungkas, S. (2017). Kehidupan Sosial Ekonomi Orang-orang Tionghoa Di Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Dikdaya, 7 (1), 55-62. Retrieved from
http://dikdaya.unbari.ac.id/index.php/dikdaya/article/view/30
Lan, T. J. (2017). Tionghoa Indonesia and China-Indonesia Relations: A Juxtaposition of Identity and Politcs. Masyarakat Indonesia, 43 (2), 198-206. Retrieved from
http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/738/509
Marta,  R.  F.  (2018).  Perjuangan  Multikulturalisme  Perhimpunan  Indonesia  Tionghoa  dalam Perspektif Rekognisi Axel Honneth. Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 4 (01), 23- 31. https://doi.org/10.30813/bricolage.v4i01.1649
Miles, B. M., & Huberman, M. A. (2014). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Nugroho,  Y.  A.  (2013,  November  29).  Peranakan  Tionghoa  di  Bangka-Belitung. Historia  - Majalah Sejarah Populer Pertama Di Indonesia . Retrieved from
https://historia.id/kultur/articles/peranakan-tionghoa-di-bangka-belitung-6keRv
Permana,  N.  A.  (2002).  Revitalisasi  Lembaga  Adat  dalam  Menyelesaikan  Konflik  Etnis Menghadapi  Otonomi  Daerah. Antropologi  Indonesia,  68 (1),  18–21.  Retrieved  from http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3439
Pageh, I. M. (2018). Kearifan Sistem Religi Lokal dalam Mengintegrasikan Umat Hindu-Islam di Bali. Jurnal Sejarah Citra Lekha , 3 (2), 88-98. https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19411 Priyono, H. (2002). Anthony Giddens: Suatu Pengantar . Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.
Reid,  A.  (2009).  Escaping  the  burdens  of  Chineseness. Asian  Ethnicity , 10 (3),  285–296. https://doi.org/10.1080/14631360903189666
Ritau‟din, M. S. (2017). Teologi Politik Berbalu SARA Antara Ambisi dan Konspirasi. KALAM ,
11 (1), 85–106. https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.1087
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
Setiati,  D.  (2008). Makanan  Tradisional  Masyarakat  Bangka  Belitung .  S.  Rohana,  (Ed).  Tanjung Pinang,  Indonesia:  Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Balai  Pelestarian  Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang.
Siem, T. H. (2017). Chinese correspondence in Dutch East Indies (1865-1949). Wacana , 18 (2), 343- 384. https://doi.org/10.17510/wacana.v18i2.588
Suharnomo,  S.  (2017).  Understanding  Business  Behavior  of  the  Chinese  Indonesian:  A  Study Using  Hofstede‟s  Cultural  Framework. Jurnal  Dinamika  Manajemen,  8 (1)  2017,  11-19. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/10407 Swartz,  D.  (1997). Culture  and  Power:  The  Sociology  of  Pierre  Bourdieu .  Chicago  &  London:  The University of Chicago Press.
Sya,  M.,  Marta,  R.  F.,  &  Sadono,  T.  P.  (2019).  Tinjauan   Historitas  Simbol  Harmonisasi Antaretnis Tionghoa dan Melayu di Bangka Belitung. Jurnal Sejarah Citra Lekha , 4 (2), 153–
168. https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.23517
Theo,  R.,  &  Lie,  F.  (2014). Kisah,  Kultur,  dan  Tradisi  Tionghoa  Bangka .  Jakarta,  Indonesia:  PT Kompas Media Nusantara.
Turner,  S.  (2003).  Setting  the  Scene  Speaking  Out:  Chinese  Indonesians  After  Suharto. Asian Ethnicity , 4 (3), 337–352. https://doi.org/10.1080/1343900032000117187
Turner, S., & Allen, P. (2007). Chinese Indonesians in a rapidly changing nation: Pressures of ethnicity and identity.
Asia Pacific Viewpoint , 48 (1), 112–127.
https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2007.00334.x
Umar,  U.  (2011). Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis .  Jakarta,  Indonesia:  Rajawali Pers.
Zaenudin,  M.  N.  (2016).  Representasi  Tema  Subkultur  Indonesia  dalam  Karya  Seniman Bandung  Periode  2010-2015,  Studi  Kasus  Karya  Seni  Ranadireksa,  Henrycus  Napit Sunargo, Mufti Priyanka, Panca Dwinandhika Zen, dan Radi Arwinda). E-Proceedings of Art & Design, 3 (2), 299-309. Retrieved from
https://core.ac.uk/download/pdf/299909904.pdf
Zein, A. B. (2000). Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia . Yogyakarta, Indonesia: Gema Insani.
__________________________

## Tentang Penulis
1. Ibrahim memperoleh  gelar  Doktor  dalam  bidang  Filsafat  dari  Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia,  pada  tahun  2012  dan  gelar  Doktor  dalam bidang  Ilmu  Politik dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada program studi Ilmu Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Bangka  Belitung,  Indonesia. Beliau  juga  pernah  menjadi  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Bangka  Belitung  dari  tahun  2014  hingga  2020  dan  sekarang  menjadi  Rektor  Universitas Bangka Belitung dari tahun 2020 hingga 2024. Beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
E-Mail: iim_babel@yahoo.com
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.424
2. Arief  Hidayat memperoleh  gelar  Magister  dalam  bidang  Politik  dan  Pemerintahan  dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2020. Penulis adalah mahasiswa program doktor pada program studi Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-Mail: ariefcrbn@gmail.com
3. Herza memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sosiologi dari Universitas Bangka Belitung,
Indonesia,  pada  tahun  2016  dan  gelar  Magister  dalam  bidang  Sosiologi  dari  Universitas Gadjah  Mada,  Indonesia,  pada  tahun  2019.  Penulis  adalah  dosen  pada  program  studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia. E-Mail: herzazul@ubb.ac.id