KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DELIK AGAMA
Endri
Jalan Wonodri Sendang 2 No. 6 Semarang
Abstrak Abstract Pancasila   terutama   sila   pertama
“Ketuhanan   Yang   Maha   Esa” menghormati   dan   bekerjasama antar   pemeluk   agama   dan penganut-penganut   kepercayaan yang   berbeda-beda.   Dalam prakteknya   sehari-hari   masih terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan   delik   agama,   misalnya penghinaan,
merendahkan, penghasutan   dan   penodaan terhadap   agama   tertentu   serta perusakan   tempat-tempat   ibadah yang   dilakukan   oleh   perorangan atau   sekelompok   orang   atau organisasi masih terjadi ditengah- tengah   masyarakat.  Kebijakan kriminal   dalam   menanggulangi kejahatan   delik   agama   dalam hukum  positif   Indonesia  terdapat dalam KUHP dan UU Pnps No. 1 tahun   1965,   masih   terdapat kekurangan.
Pancasila,   especially   the   first principle   of   the   "Belief   in   God Almighty" respect and collaboration   among   religious followers   and   the   adherents   of different   beliefs.   In   everyday practice,   the   cases   relating   to religious   offenses,   such   as humiliation,
degrading,
incitement   and   defamation against certain religions and the destruction   of   places   of   worship performed   by   an   individual   or group of people or organizations are   still   happening   amongst   the people.   Criminal   policy   in tackling crime offense religion in Indonesian positive law contained in the Criminal Code and Law No. 1 of 1965 on Pnps, there are still weaknesses.

## A. Pendahuluan
Pancasila merupakan dasar negara yang di dalamnya terdapat lima prinsip dasar sebagai pedoman atau sebagai nilai yang menjiwai negara Indonesia.   Lima   prinsip/sila   dalam   Pancasila   terutama   sila   pertama “Ketuhanan   Yang   Maha   Esa”   yang   di   dalamnya   terkandung   nilai percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan bekerjasama   antar   pemeluk   agama   dan   penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup dan saling   menghormati   kebebasan   menjalankan   ibadah   sesuai   dengan
agama dan kepercayaannya serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Berkaitan dengan hal di atas, dalam prakteknya sehari-hari masih terjadi   kasus-kasus   yang   berkaitan   dengan   delik   agama,   misalnya penghinaan,   merendahkan,   penghasutan   dan   penodaan   terhadap agama tertentu serta perusakan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi masih terjadi ditengah-tengah   masyarakat.   Dengan   demikian   diperlukan   kebijakan penanggulangan   kejahatan   atau   kebijakan   kriminal   dalam menanggulangi kekerasan tersebut khususnya terhadap delik agama.
Pengaturan   yang   berkaitan   dengan   delik   agama   dalam   hukum positif saat ini belum semuanya diatur, antara lain seperti kasus pindah agama   dan   kemudian   menceritakan   kejelekkan   atau   merendahkan agama   yang   ditinggalkannya,   serta   pertanggungjawaban   korporasi dalam delik agama belum diatur. Oleh sebab itu, perlu dikriminalisasi perbuatan   tersebut   dalam   usaha   penanggulangan   kejahatan,   karena perbuatan menjelekkan, merendahkan agama yang ditinggalkan karena pindah kepada agama lain sering terjadi di masyarakat, apalagi dalam kehidupan   sekarang   bisa   terjadi   dengan   berbagai   bentuk   dan   alasan untuk pindah agama.

## B. Permasalahan
Berdasarkan   paparan   di   atas,   maka   permasalahan   yang   dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah:
1. Bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dimasa akan datang?

## C. Pembahasan
1. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dalam hukum positif Indonesia.
Bangsa Indonesia  adalah  negara yang  subur  dan kaya akan aneka ragam budaya, suku, bahasa dan agama. Negara Indonesia memang   sudah   ditakdirkan   menjadi   negara   yang   asal-usulnya memang berbeda-beda dan beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika) yang   kemudian   disatukan   dengan   konsep/pandangan   hidup benegara   yang   tertuang   dalam   Pancasila   dan   Undang-Undang Dasar   Negara   Republik   Indonesia   1945.   Namun   sebagian   orang atau   golongan   belum   memahami   nilai   yang   terkandung   dalam Pancasila   dan   UUD   NRI’45   tersebut,   karena   masih   melakukan seperti   tindakan   merendahkan,   menghina   dan   sebagainya   yang pada   intinya   kurang   menghargai   agama   lain,   bahkan   melakukan kekerasan   atas   nama   agama   terhadap   pengikut/penganut   agama lain.
Kebebasan   beragama   atau   berkeyakinan   masih   menemui kerikil untuk berjalan mulus di Indonesia yang asal-usulnya sudah beraneka  ragam.  Itu  karena tindak-tanduk  suatu   golongan  tanpa tenggang   rasa   atau   intoleran   terhadap   golongan   lain   maupun praktik   diskriminatif   oleh   negara   tak   sepenuhnya   terhapus. Persoalan itu bukan saja dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak atas kebebasan yang bertalian dengan aktivitas keagamaan atau keyakinan orang atau golongan, tetapi juga suatu tindak kriminal. Negara,   baik   melalui   pemerintah   maupun   melalui   aparat kepolisian, bukan saja mengemban kewajiban untuk menghormati , tetapi   juga   melindungi   hak   atas   kebebasan   bagi   setiap   orang, terutama   kebebasan   dasar   seperti   kebebasan   beragama   atau berkeyakinan. 1
1http://berita.liputan6.com/read/378884/stop-kekerasan-atas-nama-agama,   diakses   pada tanggal 24 April 2012, jam 11.35 WIB

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Berdasarkan   hal   tersebut   untuk   mencegah   benturan   dan kejahatan   yang   berkaitan   dengan   agama   sebenarnya   dalam peraturan   perundangan-undangan   yang   ada   perbuatan   tersebut sudah diatur dalam Pasal 156 KUHP dan UU. Pnps. No. 1 Tahun 1965, namun perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut belum   semuanya   mengatur   kejahatan   yang   berkaitan   dengan agama.   Dengan   demikian,   tindak   pidana   atau   delik   agama memerlukan solusi yang tepat karena berkaitan dengan keyakinan.
Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “tindak pidana atau delik agama” dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu 2 :
1. Tindak pidana/delik “menurut agama”;
2. Tindak pidana/delik “terhadap agama”;
3. Tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”.
Tindak   pidana   menurut   agama/delik   agama   tersebar dibeberapa pasal dalam hukum positif (KUHP), seperti membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya tetapi menurut agama cakupannya lebih luas dibandingkan KUHP. Tindak pidana terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama sebagian juga sudah diatur dalam hukum   positif   (KUHP),   namun   beberapa   perbuatan   yang merugikan dan telah menimbulkan korban  belum diatur dan perlu pengkajian   kembali   untuk   dikriminalisasikan   menjadi   tindak pidana, seperti perusakan tempat ibadah yang seharusnya bagian dari   delik   agama   tetapi   dalam   prakteknya   para   penegak   hukum hanya menjerat seperti dengan pasal-pasal perusakan yang terdapat dalam KUHP.
Masalah   besar   dalam   delik   agama   bukan   hanya   masalah kopolisian,   kejaksaan,   dan   hakim   saja   sebagai   aparat   penegak hukum   yang   akan   menindak   dan   memprosesnya   secara   hukum,
2 Barda Nawawi Arief, Delik Agama dan Penghinaan Tihan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara, Semarang, BP UNDIP, 2010, hlm. 1
melainkan terletak pada kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang sering disebut kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan yang bernuansa agama/delik agama hendaknya dikaji dan dibahas bersama dengan pemangku kepentingan (legislatif  dan eksekutif) serta tokoh-tokoh lintas agama guna merumuskan langkah-langkah penanggulangan   kejahatan   (kebijakan   kriminal)   itu   dengan membuat aturan yang tepat sasaran.
Berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam pembahasan ini, Sudarto 3 pernah mengemukakan  sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:
1.E.1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 1.E.2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak   hukum,   termasuk   di   dalamnya   cara   kerja   dari pengadilan dan polisi; 1.E.3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat Barda   Nawawi   Arief  juga   mengemukakan   bahwa  kebijakan kriminal  adalah   kebijakan   atau   upaya  penanggulangan   kejahatan pada   hakikatnya   merupakan   bagian   integral   dari   upaya perlindungan   masyarakat (social   defence) dan   upaya   mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal   ialah   “perlindungan   masyarakat   untuk   mencapai kesejahteraan masyarakat”. 4
Penanggulangan   kejahatan   dengan   hukum   pidana   terutama masalah delik beragama memerlukan politik hukum kriminal yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu itu harus benar- 3Barda   Nawawi   Arief, Bunga   Rampai   Kebijakan   Hukum   Pidana   Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 3 (lihat juga Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981, hlm. 113-114)
4 Ibid, hlm. 4
benar terjaga dan terjamin oleh negara. Sanksi yang sesuai dengan pelaku   yang   melakukan   tindakan   kekerasan,   penghinaan   dan merendahkan   agama   tertentu   itu   akan   membuat   masyarakat merasa   terlindungi   dan   hukum   ditegakkan,   tetapi   telah   terjadi korban   jiwa   dan   harta   sedangkan   pelakunya   hanya   dituntut beberapa   bulan   saja   akan   merusak   citra   penegakkan   hukum. Masalah yang lain adalah tentang aturan yang memberikan sanksi yang tidak tegas kepada pelaku, hal ini terkait dengan kebijakan kriminal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan dalam masyarakat.
Perbuatan   yang   telah   diatur   dan   telah   dijadikan   tindak pidana yang berkaitan dengan delik agama dalam KUHP dan UU Pnps No.1 1965 dapat dikemukakan sebagai berikut:
Dalam KUHP delik agama diatur dalam Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu pada Pasal 156 menyatakan 5 :
Barang   siapa   di   muka   umum   menyatakan   perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda  paling banyak tiga ratus rupiah.
Perkataan   golongan   dalam   pasal   ini   dan   pasal   berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu   atau   beberapa   bagian   lainnya   karena   rasnya,   negeri asalnya,   agamanya,   tempat   asalnya,   keturunannya, kebangsaannya   atau   kedudukannya   menurut   hukum   tata negara.

## Pasal 156a
Dipidana   dengan   pidana   penjara   selama-lamanya   5   tahun, barang   siapan   dengan   sengaja   di   muka   umum   mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa
5 Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 59
Sedangkan   dalam   UU   Pnps   No.   1   tahun   1965   menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1 Setiap   orang   dilarang   dengan   sengaja   di   muka   umum menceritakan,   menganjurkan   atau   mengusahakan   dukungan umum   untuk   melelakukan   penafsiran   tentang   sesuatu   agama yang   dianut   di   Indonesia   atau   melakukan   kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama   itu,   penafsiran   dan   kegiatan   mana   menyimpang   dari pokok-pokok ajaran agama itu;
Pasal 2 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah   dan   peringatan   keras   untuk   menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri; Pasal 2 ayat (2) Apabila   pelanggaran   tersebut   dalam   ayat   (1)   dilakukan   oleh Organisasi   atau   suatu   aliran   kepercayaan,   maka   Presiden
Republik   Indonesia   dapat   membubarkan   Organisasi   itu   dan menyatakan   Organisasi   atau   aliran   tersebut   sebagai Organisasi/aliran   terlarang,   satu   dan   lain   setelah   Presiden mendapat   pertimbangan   dari   Menteri   Agama,   Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;

## Pasal 3
Apabila,   setelah   dilakukan   tindakan   oleh   Menteri   Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau   oleh   Presiden   Republik   Indonesia   menurut   ketentuan dalam   Pasal   2   terhadap   orang,   organisasi   atau   aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal   1,   maka   orang,   penganut,   anggota   dan/atau   anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
Berkaitan   dengan   hal   di   atas   dapat   dikemukakan   bahwa perbuatan   yang   dilarang   dalam   hukum   postif   saat   ini   berupa perasaan   permusuhan,   kebencian   atau   penghinaan   permusuhan, penyalahgunaan   atau   penodaan,   menganjurkan   atau mengusahakan dukungan umum untuk penafsiran agama. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang tersebut lebih tertuju menjaga ketentraman warga masyarakat atau ketertiban umum dan bukan
pada penafsiran keagamaan secara pribadi dan wajar ditempatkan pasal-pasal yang berkaitan dengan delik agama pada Bab V tentang kejahatan   terhadap   ketertiban   umum   KUHP,   karena   mungkin dianggap   untuk   melindungi   kepentingan   umum   dalam   kegiatan keagamaan   padahal   delik   agama   bukan   hanya   berkaitan   dengan kepentingan   umum   (ketentraman   beragama)   saja   yang   akan dilindungi tetapi juga delik terhadap agama itu sendiri.
Apabila terjadi   kasus  yang  berkaitan  dengan   delik  terhadap agama itu sendiri akan susah penanganannya, bahkan penanganan dengan UU yang ada dalam praktek sehari-hari penanganan kasus yang bernuansa agama pemerintah terlalu abai dan lalai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara   Institute   dalam   tulisannya   “Kriminal   dan   Kebebasan Beragama” yang dimuat dalam Kompas pada 20 Semtember 2010, mengemukakan bahwa: 6
1.i.1.a.i.1. Pertama,   ketika   campur tangan   pemerintah   atau   polisi   berupa   tindakan   sewenang- wenang   berlangsung   terhadap  kegiatan  beribadah,  maka  saat itulah terjadi pelanggaran. 1.i.1.a.i.2. Kedua,   pelanggaran   pasti lebih   kokoh   jika   kebebasan   beragama   atau   berkeyakinan dipecundangi oleh hukum atau UU seperti UU No 1/PNPS/1965 yang  dikeluarkan  rezim  otoriter. Apalagi  jika  undang-undang ini   justru   memecundangi   konstitusi   atau   UUD   1945   yang menghormati kebebasan beribadah secara damai. 1.i.1.a.i.3. Ketiga,  UU  itu  juga dapat menjadi sumber kebijakan diskriminatif dalam pembangunan atau pendirian rumah ibadah bagi golongan minoritas sehingga tak heran jika mereka pun menjadikan rumah pribadi atau ruko sebagai rumah ibadah. Kebijakan dan praktik pemerintah yang berkarakter   diskriminatif   atas   suatu   golongan   agama   atau keyakinan   dapat   dituduhkan   sebagai   pelanggaran   terhadap kebebasan beribadah. 1.i.1.a.i.4. Keempat, tentu saja aparat kepolisian   wajib   melindungi   suatu   golongan   menjalankan ibadah secara kolektif secara damai agar tidak diganggu atau
6 http://nasional.kompas.com/read/2010/09/20/03014259/Kriminal.dan.Kebebasan.Beraga ma , diakses pada tanggal 24 April 2012, jam 12.12 WIB.
dirusak   oleh   golongan   lain   yang   tak   bertenggang   rasa.   Jika keberadaan   polisi   tak   mencegah   gangguan   atau   perusakan, maka   polisi   dapat   dituduh   melanggar   kebebasan   beribadah: lalai atau abai.
Pemerintah   wajib   menghormati   dan   melindungi   orang beribadah   secara   kolektif   dan   damai.   Perilaku   dan   praktik   tak bertenggang   rasa   dan   diskriminatif   bersumber   dari   pandangan sempit   dan   eksklusif   mengenai   golongan   sehingga   dapat menimbulkan sikap penolakan atau kebencian atas golongan lain. Propaganda   yang   meneriakkan   yel-yel   kebencian   atas   suatu golongan,   kemudian   disusul   dengan   aksi   mengganggu   dan intimidasi   aktivitas   beribadah,   perusakan   harta   benda,   bahkan melakukan   penganiayaan,   atau   bentuk   perbuatan   keji   lainnya. Penganiayaan  seperti   pemukulan   dan  penusukan  atas  orang  dari suatu golongan agama atau keyakinan jelas sebagai tindakan yang merusak keutuhan tubuh/ pribadi orang (personal integrity) dan termasuk   sebagai   perbuatan   kriminal.   Norma   ini   berlaku   dalam semua masyarakat beradab. Namun, kejadian seperti itu tak pernah sebagai   ”kriminal   murni”   seperti   mencuri.   Apalagi   jika   dilatari dengan propaganda dengan menyebarkan kebencian. 7
Rumusan dalam peraturan perundang-undangan saat ini yaitu Pasal 156, 156a KUHP dan UU Pnps No. 1 tahun 1965 belum terlalu akomodatif dalam menanggulangi delik agama. Dengan demikian kebijakan kiminal baik penal maupun non penal seharusnya saling melengkapi dalam praktek di tahap aplikasinya.
Sebagaimana   diketahui   bahwa   kebijakan   penanggulangan kejahatan   dengan   hukum   pidana/kebijakan   kriminal   dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan penal dan nonpenal. Kebijakan penal lebih kepada tindakan represif setelah kejahatan itu terjadi, dimana kompenennya   terdiri   pihak   polisi,   jaksa   dan   hakim   yang   akan
7 Loc.Cit.
memproses   terdakwa   sesuai   dengan   aturan   mainnya,   sedangkan nonpenal dapat dikatakan tindakan pencegahan (preventif). Di sini lebih   difokuskan   kepada   kebijakan   lewat   sarana   penal   dalam penanggulangan   kejahatan   atau   lebih   dikenal   dengan   kebijakan kriminal yang terdiri atas kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi dan kebijakan kriminal juga harus memperhatikan nilai-nilai umum dan diakui secara nasional seperti nilai-nilai Pancasila.
Pengaturan   tentang   delik   agama   dalam   KUHP   maupun   UU lain masih terdapat kelemahan, antara lain hanya mengkriminalkan perbuatan   ketentraman   beragama   dengan   tujuan   menciptakan ketertiban umum, begitu juga terjadi ketidakharmonisan rumusan delik dengan penjelasan pasal dalam delik agama tersebut.
2. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dimasa akan datang.
Pancasila   merupakan   dasar   negara   yang   menjadi   dasar   dan rujukkan dalam berbangsa dan bernegara. Jika merujuk kepada sila pertama   dari   Pancasila   tidak   dapat   dipisah-pisahkan   dengan agama,   karena   agama   merupakan   salah   satu   tiang   pokok   dari kehidupan manusia dan bangsa Indonesia, serta merupakan sendi peri   kehidupan   negara   dan   unsur   mutlak   dalam   usaha national building. Oleh karena itu, maka pada tahun 1965 lahirlah Undang- Undang Nomor 1 Pnps. tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3 Tahun  1965.  Tujuan   Pnps   No.  1/1965  ini   adalah,  pertama  untuk “mencegah   agar   jangan   sampai   terjadi   penyelewengan- penyelewengan   dari   ajaran-ajaran   agama   yang   dianggap   sebagai ajaran-ajaran   pokok   para   ulama   dari   agama   yang   bersangkutan (Pasal 1-3); dan kedua adalah “melindungi ketentraman beragama tersebut   dari   penodaan/penghidupan   serta   ajaran-ajaran   untuk
memeluk   agama   yang   bersendikan   Ketuhanan   Yang   Maha   Esa (Pasal 4). 8
Dalam perkembangan hukum di Indonesia nampak perubahan suatu sikap terhadap perundang-undangan yang merupakan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan  di satu pihak dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai-nilai dan   kenyataan   yang   ada   dalam   masyarakat.   Sehingga   dapat penegasan mengenai hukum, yakni, pertama “hukum adalah tidak semata-mata undang-undang tapi juga kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat”, yang kedua adalah bahwa hukum tidak hanya   mempertahankan   status quo untuk   menjaga   ketertiban, tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan. Hukum adalah juga berperan sebagai sarana pembangunan. Ketiga, hukum mengarahkan   pembangunan,   juga   membangun   dirinya   sendiri sesuai   dengan   tingkat-tingkat   kemajuan   yang   harus   ditertibkan. Keempat   bahwa   pembinaan   hukum   selain:   pembaharuan   hukum melalui   perundang-undangan,   meliputi   pula;   alat-alat   penegah hukum (lembaga institution) dan; cara mencapai tujuan (proses). 9
Dengan   demikian,   penguatan   hukum   tersebut   dimaksudkan untuk mengefektifkan fungsi pencegahan (preventif) sehingga tidak lagi   timbul   banyaknya   kejadian   atau   peristiwa   kekerasan   massa yang   mengatasnamakan   agama   dan/atau   kelompok   dalam kehidupan   bermasyarakat,   berbangsa   dan   bernegara.   Untuk melakukan fungsi pencegahan itu, yang paling penting ialah bahwa kebijakan pembangunan hukum kita harus diarahkan untuk menata kembali sistem aturan dan pelembagaan institusi-institusi hukum, baik yang bekerja di ranah pembuatan (aturan) hukum, penerapan
8Juhaya   S.   Praja   dan  Ahmad   Syihabuddin, Delik   Agama   Dalam   Hukum   Pidana   Di Indonesia, Bandung, Angkasa, 1982, hlm. 21
9 Ibid, hlm. 27
hukum,   apalagi   yang   bekerja   di   ranah   penegakan   hukum. 10
Khususnya   dalam   pembangunan   hukum   untuk   menanggulangi delik agama atau yang sering disebut kebijakan kriminal.
Kebijakan   kriminal  merupakan   kebijakan   menanggulangi kejahatan.  Menurut  Barda   Nawawi   Arief, 11 terdapat  dua  masalah sentral   dalam   kebijakan   kriminal   dengan   menggunakan   sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:
1. Perbuatan  apa yang  seharusnya dijadikan  tindak pidana itu dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada kepada si pelanggar.
Masalah   perbuatan   apa   yang   seharusnya   dijadikan   tindak pidana   serta   sanksi   apa   yang   sesuai   bagi   pelaku   erat   kaitannya dengan masalah kriminalisasi, dimana penentuan perbuatan yang dijadikan   pidana   itu   harus   melalui   tahap-tahap   seperti   kriteria perbuatan   yang   tidak   dikehendaki   karena   telah   menimbulkan korban.
Berkaitan   dengan   itu   menurut  Sudarto 12 dalam   masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:
2.i.1.
Pembentuk   undang-undang,   demikian   pula badan-badan   kenegaraan   lainya,   dalam   tindakannya   harus berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia. Terhadap suatu perbuatan ia dapat bersikap netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau dapat berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang tidak dikehendaki olehnya. Maka hukum pidana bertugas
10Jimly Asshiddiqie, Penguatan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Massa Yang   Mengatasnamakan   Agama   Atau   Kelompok, Makalah   Pada   Forum   Diskusi   Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2011, hlm. 1
11Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung, Alumni, 2005, hlm. 160
12Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2007, hal. 36-39
atau   bertujuan   untuk   menanggulangi   kejahatan   dan   juga pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri;
2.i.2. Yang   diusahakan   untuk   dicegah   oleh   hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki; 2.i.3. Usaha   untuk   mencegah   suatu   perbuatan dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana, dengan  sanksi yang negatif yang berupa pidana, perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai; 2.i.4. Dalam   pembuatan   peraturan   hukum   pidana perlu juga diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan- badan tersebut (badan penegak hukum), jangan sampai ada kelampauan   beban   tugas (overbelasting), hal   mana   akan mengakibatkan effek dari peraturan itu menjadi kurang.
Berdasarkan hal itu kebijakan penaggulangan delik agama di atas dapat di kelompokkan ke dalam kejahatan terhadap kentraman beragama   yang   sebagian   telah   diatur   dalam   KUHP   maupun   UU Pnps No. 1 tahun 1965. Namun tidak hanya itu, kedepannya  perlu dirumuskan   ketentuan   pidana   yang   berkaitan   dengan   delik terhadap agama. Hal tersebut juga terlihat dari Hasil Simposium “Kesimpulan   Komisi   I,   Pengaruh   Kebudayaan/Agama   Terhadap Hukum   Pidana”   yang   diselenggarakan   tanggal   17   Maret   1975   di Denpasar,   Bali,   mengemukakan   bahwa:   “...dalam memperhitungkan   pengaruh-pengaruh   kebudayaan   dan   agama dalam pembaharuan hukum pidana,  diperlukan penciptaan delik- delik   agama   dan   delik-delik   yang   ada   hubungannya   dengan agama...” 13 .   Oleh   sebab   itu,   dapat   dikatakan   bahwa   penciptaan delik-delik   agama   berkaitan   dengan   masalah   kriminalisai   dalam menanggulangi kejahatan khususnya dalam delik agama ini.
Berkaitan dengan ranah pembuatan hukum atau sering disebut kebijakan formulasi, dalam rumusan delik agama   Konsep KUHP 2012   sudah   mengalami   kemajuan   yang   signifikan   yaitu   diatur 13Badan   Pembina   Hukum   Nasional,   “Simposium   Pengaruh   Kebudayaan/Agama Terhadap   Hukum   Pidana,   Diselenggarakan   dalam   rangka   kerja   sama   Badan   Pembina   Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar pada tanggal 17-19 Maret 1975, Jakarta, Bina Cipta, 1975 hlm. 129
dalam bab tersendiri yaitu pada Bab VII “Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama” yang terdapat dua bagian, yaitu “Tindak   Pidana   terhadap   Agama”   dan   “Tindak   Pidana   terhadap Kehidupan   Beragama   dan   Sarana   Ibadah”.   Inti   perbuatan   yang dilarang   dalam   pasal-pasal   tersebut   dapat   disebutkan   sebagai berikut:
• Tindak pidana terhadap agama
- Di   muka   umum   melakukan   perbuatan   yang   bersifat penghinaan terhadap agama;
- Di   muka umum menghina keagungan  Tuhan, firman  dan sifatNya;
- Di   muka   umum   mengejek,   menodai,   atau   merendahkan agama,   rasul,   nabi,   kitab   suci,   ajaran   agama,   atau   ibadah keagamaan;
- Orang   yang   menyiarkan,   mempertunjukkan   atau menempelkan   tulisan   atau   gambar,   sehingga   terlihat   oleh umum,   atau   memperdengarkan   suatu   rekaman     sehingga terdengar oleh umum;
- Menghasut   dalam   bentuk   apapun   untuk   meniadakan keyakinan terhadap agama.
• Tindak   Pidana   terhadap   Kehidupan   Beragama   dan   Sarana Ibadah
- Orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan   terhadap   jamaah   yang   sedang     menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan;
- Membuat   gaduh   di   dekat   bangunan   tempat   untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung;
- Di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah   atau   mengejek   petugas   agama   yang   sedang melakukan tugasnya;
- Menodai   atau   secara   melawan   hukum   merusak   atau membakar   bangunan   tempat   beribadah   atau   benda   yang dipakai untuk beribadah.
Berdasarkan   pasal-pasal   tersebut   dapat   dikemukakan   bahwa tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dan sarana ibadah seperti menghina keagungan Tuhan, firman dan sifatNya, mengejek, menodai,  atau   merendahkan  agama, rasul, nabi, kitab suci,   ajaran   agama,   atau   ibadah   keagamaan   dan   merusak   atau membakar tempat ibadah dapat dikatakan delik baru.
Kasus-kasus   tindak   pidana   terhadap   agama,   yang   berkaitan dengan   kehidupan   atau   kerukunan   beragama   dan   perusakan tempat-tempat   atau   sarana   ibadah   terkadang   dianggap penanganannya tidak serius dan sanksinya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan para pelakunya karena salah satu diakibatkan karena   perbuatan   seperti   di   sebutkan   di   atas   tadi   belum   diatur dalam   KUHP   maupun   UU   lainnya   dan   begitu   juga   sebaliknya, bahwa   si   pelakunya   begitu   leluasa   dengan   mengatasnamakan agamanya untuk merendahkan agama lain.
Perbuatan tersebut di atas tentunya bukan masalah UU yang ada sekarang saja yang belum mengatur perbuatan itu, tetapi lebih kepada individu-individu kurang mengamalkan nilai-nilai bangsa, yaitu   nilai   ketuhanan   yang   maha   esa   yang   terdapat   dalam   sila pertama   Pancasila.   Yang   belum   diatur   dalam   sama   sekali   baik dalam   hukum   positif   maupun   dalam   konsep   KUHP   yaitu   orang yang pindah agama dan kemudian merendahkan, menghina agama yang ditinggalkannya belum diatur secara tegas, karena dalam pasal 156   dan   Pasal   156a   KUHP   yang   mengatur   perbuatan   itu   terlalu umum, sedangkan kepentingan hukum yang akan dilindungi sangat besar   yaitu   keyakinan/kepercayaan   pribadi-pribadi   manusia   dan seharusnya   dirumuskan   dalam   pasal   tersendiri/khusus,   karena kasus   tersebut   akan   berdampak   besar   dan   merusak   kerukunan
antar umat beragama karena dianggap penghianat agama. Hal ini sangat   berbeda   dengan   kasus   pindah   agama   biasa   dan   tidak merendahkan   agama   yang   ditinggalkannya   karena   itu   sudah menjadi hak pribadinya untuk menganut agama mana yang paling baik   dan   diatur   secara   tegas   dalam   konstitusi   dan   kesepakatan internasional, bahkan terdapat juga dalam Pancasila yang menjadi rujukan berbangsa dan bernegara.
Pancasila adalah dasar negara yang menjadi sumber rujukan dan   landasan   utama   penyelenggaraan   negara,   yang   tercermin dalam   bentuk   antara   lain   visi,   misi,   kebijakan,   program,   dan peraturan. Di sisi lain sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi tolok ukur bagi setiap   sikap,   perilaku,   dan   pemikiran   manusia   dan   masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi,   kehidupan   keluarga,   kehidupan   masyarakat,   kehidupan kebangsaan, dan kehidupan kenegaraan, 14 termasuk juga kehidupan agama   karena   dalam   sila   pertama   Pancasila   terdapat   nilai   dasar yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Nilai   ketuhanan   yang   ada   dalam   Pancasila   menjelaskan bahwa   negara   Indonesia   bukan   negara   yang   tidak   berketuhanan (mengakui   adanya   Tuhan),   oleh   sebab   itu   bagi   warga   negara seharusnya memiliki agama menurut keyakinannya masing-masing.
Kebebasan beragama merupakan hak konstitusonal yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 E UUD 1945 menyatakaan:
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
14 Jimli Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 152

## VOLUME 3  NO. 1
Sementara   itu   Pasal   29   (2)   UUD   1945   menyatakan   bahwa “Negara   menjamin   kemerdekaan   tiap-tiap   penduduk   untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Hak beragama juga diatur dalam UU No. 39/1999 mengenai Hak Asazi Manusia. Pasal 22 (1) UU tersebut menyebut menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Dengan   demikian,   hak   dan   kekebasan   beragama   dan berkeyakinan   merupakan   hak   konstitusional   yang   dijamin   oleh Konstitusi Indonesia. Selain itu, hak tersebut juga dijamin oleh UU No. 39/1999 tentang Hak Asazi Manusia.
Pasal 28 I UUD 1945 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak   disiksa,   hak   kemerdekaan   pikiran   dan   hati   nurani,   hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum   yang  berlaku   surut  adalah   hak   asazi   manusia   yang   tidak dapat   dikurangi   dalam   keadaan   apapun.   Dengan   demikian   hak beragama  merupakan   salah   satu   hak   yang   tidak   dapat  dikurangi dalam   keadaan   apapun.   Menurut   Konstitusi   Indonesia,   hak beragama merupakan non - derograble right . 15
Bahwa   hak   beragama   dan   berkeyakinan   merupakan non - derograble right juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang Hak Asazi Manusia. Pasal tersebut menyatakan:
Hak   untuk   hidup,   hak   untuk   tidak   disiksa,   hak   kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan   hukum,   dan   hak   untuk   tidak   dituntut   atas   dasar
15Penelitian   Komisi   Nasional   Hak   Asasi   Manusia,   Pemetaan   Hal   Atas   Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, Jakarta, 10 Februari 2009, hlm. 14
hukum yang berlaku surut adalah hak asazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 16
Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan international sebagaimana tertuang   dalam International   Covenant   on   Civil   and   Political Rights (ICPPR).  Indonesia   sudah   meratifikasi   tentang   ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International   Covenant   on   Civil   and   Political   Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu,   maka   Indonesia   menjadi   Negara   Pihak (State   Parties) yang terikat   dengan   isi   ICCPR. 17 ICCPR  menyatakan   dalam   Pasal   18, bahwa “hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut”.
Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa hak setiap orang untuk memeluk   agama.   Kebebasan   memeluk   agama   juga   berarti kebebasan   seseorang   menentukan   agama   mana   yang   paling   baik dan   paling   benar   menurut   orang   tersebut.   Begitu   juga   dengan pindah-pindah   agama   untuk   memilih   agama   mana   yang   paling sesuai   dengan   hati   nurani   seseorang.     Berkaitan   dengan   pindah agama ini memang tidak ada masalah karena sudah dijamin dan diatur   oleh   UUD   maupun   UU   yang   lain,   tetapi   seseorang   yang pindah   agama/keluar   agama   (murtad   dalam   Islam)   kemudian menceritakan   pengalaman   pribadinya   tentang   kekurangan, merendahkan,   menjelekkan   agama   yang   ditinggalkannya   kepada orang lain, baik di depan umum maupun perorangan seharusnya juga dijadikan tindak pidana. Perbuatan pindah agama ini sering terjadi   ditengah   masyarakat,   seperti   lewat   perkawinan, pengangkatan anak dan sebagainya
16Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia
17  Rumidi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP, Makalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

## VOLUME 3  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Merendahkan atau menjelekkan agama yang ditinggalkan bisa saja terjadi ditengah masyarakat karena agama barunya dianggap lebih benar sehingga agama yang lama dijelekkan atau direndahkan bahkan   dihina   serta   dijadikan   bahan   pembicaraan   kepada   orang lain   guna   menguatkan   keimanan   dirinya   dalam   agama   barunya tersebut. Seperti seseorang beragama A masuk agama B, kemudian setelah memeluk agama B menjadi seorang pemuka agama B itu, kemudian   memberikan   kutbah   atau   ceramah   agama   di   tempat ibadahnya yang pada intinya menceritakan kejelekkan agama A tadi (agama   yang   ditinggalkannya)   guna   mengokohkan   keimanan jamaahnya dalam agama B demikian pula sebaliknya.
Perbuatan   di   atas   bisa  saja  terjadi   di   masyarakat,   bahkan   di tempat   ibadahnya   menggunakan   pengeras   suara   menceritakan kekurangan, merendahkan, menghina agama tertentu, seandainya disekitar itu ada orang yang beda agama itu (orang beragama yang dijelekkan tersebut) bisa tersinggung dan menyakiti perasaannya. Perbuatan   seperti   itu   belum   dijadikan   tindak   pidana/delik   dan pelakunya   tidak   dapat   di   tuntut   karena   belum   ada   aturan   yang melarang   perbuatan   tersebut.   Penghinaan   atau   merendahkan agama tertentu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 156 KUHP sifatnya terlalu umum yaitu “perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri   asalnya,   agamanya,   tempat   asalnya,   keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara”, sedangkan kepentingan hukum akan dilindungi sangat besar yaitu keyakinan/kepercayaan   terhadap   agama   dimana   agama   adalah tuntunan hidup dunia dan ahirat bagi penganutnya masing-masing.
Dijadikan tindak pidana/mengkriminalisasi perbuatan tersebut perlu dipikirkan karena jangan sampai niat seseorang hanya untuk memotivasi,   meningkatkan   keimanan   seseorang/jamaah,   tetapi
tanpa   disadari   mengganggu/menyakiti   perasaan   atau   keyakinan agama lain. Dengan demikian, seorang pemuka agama atau siapun juga akan berhati-hati menyampaikan nasehat/ceramanya kepada orang/jamaah   sesama   agamanya   agar   tidak   terjadi   kasus-kasus kekerasan   yang   berkaitan   dengan   delik   agama   lagi   di   Indonesia serta   meningkatnya   toleransi   antar   umat   beragama   karena masyarakat Indonesia hidup ditengah-tengah keberagaman agama dan kepercayaan.

## D. Kesimpulan
- Kebijakan   kriminal   dalam   menanggulangi   kejahatan   delik   agama dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam KUHP dan UU Pnps No.   1   tahun   1965,   tetapi   masih   terdapat   kekurangan   karena kepentingan hukum yang dilindungi lebih kepada ketentraman umat beragama   bukan   agamanya   yaitu   delik   terhadap   agama   dan   yang berhubungan   dengan   agama,   namun   secara   redaksional   pasal tersebut   sebenarnya   menghedaki   perlindungan   agamanya   (delik menurut agama).
- Kebijakan   kriminal   dalam   menanggulangi   kejahatan   delik   agama dimasa  akan  datang  hendaknya mengkriminalisasi  seseorang  yang pindah   agama/keluar   agama   kemudian   menceritakan   tentang kekurangan,   merendahkan,   menjelekkan,   penodaan,   menghina agama  yang   ditinggalkannya  itu   di   muka umum  baik   pengalaman pribadi maupun dari sumber lain serta baik di tempat ibadah sendiri maupun   ditempat   lain.     Orang/sekelompok   orang   seperti   itu dianggap   orang/kelompok   yang   menghianati   sendiri   agama   yang dianutnya dulu atau di cap sebagai penghianat agama, tetapi tidak mengkriminalkan perbuatan pindah agama itu sendiri karena itu hak setiap   orang   untuk   memilih   agama   sebagaimana   dijamin   oleh konstitusi   maupun   kesepakan   internasional.   Perbuatan   seperti   ini sering terjadi ditengah masyarakat dan belum ada perangkat hukum yang mengaturnya.

## E. Saran
- Hendaknya   semua   pihak   (eksekutif,   legislatif   dan   yudikatif) memikirkan jalan keluar yang terbaik dalam masalah kekerasan yang bernuansa agama, bukan dengan cara represif saja yaitu membuat peraturan   dan   sanksi   pidananya,   tetapi   juga   pendidikan   yang berkualitas,   ekonomi   yang   mapan   dan   sebagainya,   karena   hal   itu bagian dari sebab terjadinya kejahatan delik agama.
- Masalah kejahatan beragama adalah masalah keyakinan, karenanya lebih diutamakan tindakan prepentif daripada tindakan represif yaitu hendaknya   penyelesaiannya   kekerasan   dalam   delik   agama melibatkan   tokoh-tokoh   agama   yang   ada   di   Indonesia,   karena kayakinan itu seharusnya di lawan dengan keyakinan juga.

## F. Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. ----------------, Penguatan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Massa Yang Mengatasnamakan Agama Atau Kelompok, Makalah Pada   Forum   Diskusi   Dewan   Pertimbangan   Presiden   Republik Indonesia, 2011.
Badan   Pembina   Hukum   Nasional,   “Simposium   Pengaruh Kebudayaan/Agama   Terhadap   Hukum   Pidana,   Diselenggarakan dalam rangka kerja sama Badan Pembina Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar pada tanggal 17-19 Maret 1975, Jakarta, Bina Cipta, 1975.
Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, 2003 Muladi   dan   Barda   Nawawi   Arief, Teori-teori   dan   Kebijakan   Pidana , Bandung, Alumni, 2005.
Nawawi   Arief,   Barda, Bunga   Rampai   Kebijakan   Hukum   Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada   Media   Grup,   2010,  hlm.   3   (lihat   juga   Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981

## JURNAL ILMU HUKUM
Nawawi Arief, Barda, Delik Agama dan Penghinaan Tihan (Blasphemy) di   Indonesia   dan   Perbandingan   Berbagai   Negara, Semarang,  BP UNDIP, 2010.
Penelitian   Komisi   Nasional   Hak   Asasi   Manusia,   Pemetaan   Hal   Atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, Jakarta, 10 Februari 2009.
Rumidi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP,   Makalah   Dosen   Fakultas   Syariah   dan   Hukum   UIN   Syarif Hidayatullah, Jakarta
S. Praja, Juhaya dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Angkasa, 1982. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2007
http://berita.liputan6.com/read/378884/stop-kekerasan-atas-nama- agama ,diakses pada tanggal 24 April 2012, jam 11.35 WIB
http://nasional.kompas.com/read/2010/09/20/03014259/Kriminal.dan. Kebebasan.Beragama , diakses pada tanggal 24 April 2012, jam 12.12 WIB.
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant   on   Civil   and   Political   Rights (Kovenan   Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia
UU   No.   1/PNPS/1965   tentang   Pencegahan   Penyalahgunaan   dan/atau Penodaan Agama