VOLUME 2
MENDORONG KEBIJAKAN PARTISIPATIF DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS IMPLEMENTASI BLSM DI KOTA KENDARI) 1

## Eka Suaib 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  dari  sisi  proses  implementasi  kebijakan  BLSM. Berdasarkan perspektif tersebut, suatu program berhasil  jika pelaksanaan program sesuai dengan policy  guidelines yang  telah  ditentukan.  Metode  penelitian  pemantauan  implementasi  BLSM  ini bersifat  eksploratif  dengan  maksud  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  implementasi  BLSM  di lapangan serta menemukan berbagai masalah yang muncul sekitar implementasi program tersebut. Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  di  Kota  Kendari  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Informan penelitian adalah Kantor Pos selaku penyalur Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Statistik sebagai penyedia data Rumah Tangga Sasaran (RTS), Dinas Sosial Kota Kendari, 4 orang TKSK, 3 orang  Kepala  Kelurahan,  dan  Bappeda  Kota  (TKPK).  Kesimpulan  penelitian  yakni:  (1)  Jika melihat  dari  persiapan  program,  pelaksanaan,  penyaluran  KPS,  dan  dana  secara  umum  dikatakan berhasil.  Indikator  secara  umum  yakni  penyaluran  tahap  I  BLSM  di  Kota  Kendari  mencapai prosentase  94,78  %.  Untuk  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yakni  97,91  %.  Prosentase  di  atas  lebih tinggi secara nasional yang hanya mencapai 92,70 %; (2) Sosialisasi juga masih lemah yang terlihat mulai dari tahap persiapan,pelaksanaan, sampai dengan pembayaran, lebih banyak diadakan hanya khusus  untuk  jajaran  pemerintah  dengan  desain  yang  sangat  sentralistik,  dan  waktu  yang  agak mepet  sehingga  mereka  tidak  terlalu  memahami  setiap  tahapan  pelaksanaan  program  BLSM. Keterpaduan dan koordinasi antar lembaga belum terlihat dengan jelas; (3) Koordinasi yang tidak nyambung antar pelaksana program di lapangan ( street bureaucracy level ). Saran penelitian yakni (1)  perlu  kebijakan  yang  partisipatif  untuk  mengakomodasi  keanekaragaman  karakteristik  dan tuntutan lokal; (2) perlu dibentuk komite BLT yang melibatkan berbagai unsur terkait. Komite ini bertugas untuk melakukan pendekatan langsung berupa dialog kepada masyarakat untuk merespons aksi protes masyarakat akibat dugaan salah sasaran. Hasil pertemuan bisa menyepakati pendaftaran ulang mereka yang berhak menerima bantuan BLSM secara lebih  terbuka.
Kata kunci: monitoring implementation , BLSM, kebijakan partisipatif.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  the  process  of  implementation  of  BLSM  policy.  Based  on that perspective, a program will success if the realization of the program is appropriate with the given  guidelines  policy.  The  method  of  observing  BLSM  implementation  is  explorative  with objectives  to  find  out  how  the  process  of  BLSM  implementation  in  the  field  as  well  as  to  note various problems that occurred around the implementation itself. This research is a case study in Kendari using qualitative approach. The informants of this study are Post office as the supplier of social protection card, statistics as the data provider of targeted households, social department of Kendari, 4 people of TKSK, 3 chiefs of sub districts, and Bappeda Kota (TKPK). The conclusions of  this  study  are:  (1)  if  it  is  seen  from  the  program  preparation,  implementation,  channelization step  1  of  BLSM  in  Kendari  which  reached  94,78  %.  For  Southeast  Sulawesi,  it  is  97,91  %.  This percentage is higher than national level which only reached 92,70 %; ( 2) socialization it is also
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari.
still  weak,  seen  from  the  stage  of  preparation,  implementation,  until  the  payment  which  were conducted more for only government party with very centralistic design, and a bit hurried time so that they do not really understand every phase of implementation of BLSM program. In addition, the  cohesiveness  and  coordination  among  departments  is  not  clear  yet;  (3)  The  unconnected coordination in conducting the program in the field (street bureaucracy level). Suggested Research are: (1) need local participative policy aimed to accommodate the diversity in local characteristics and  demand;  (2)  the  local  government  at  the  Kecamatan  level  immediately  forms  a  BLT  that involved various stakeholders. This committee was created to respond to community protest actions resulting  from  suspecting  wrong  target.  The  result  of  meeting  can  agree  also  immediately  under took the re-registration in a more open.
Keywords: monitoring implementation, BLSM, participative policy .

## A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  program  penanggula- ngan  kemiskinan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  secara  umum  mampu  menu- runkan  angka  kemiskinan  Indonesia.  Hal itu  dapat  terlihat  dari  angka  kemiskinan Indonesia  yang  berjumlah  47,97  juta (23,43 %) pada tahun 1999 menjadi 30,02 juta (12,49 %) tahun 2011. Indonesia juga diklaim  mampu  menurunkan  angka  ter- cepat  kemiskinan.  Tercatat  pada  rentang 2005  s.d.  2009,  Indonesia  mampu  menu- runkan  laju  jumlah  kemiskinan  per  tahun sebesar 0,8 %. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan  dengan  pencapaian  negara lain  misalnya  Kamboja,  Thailand,  Cina, dan  Brazil  yang  berada  dikisaran  0,1  % per  tahun.  Hanya  saja  krisis  ekonomi tahun  1998  memberikan  hantaman  sehi- ngga  meningkatkan  angka  kemiskinan masyarakat  yang  naik  menjadi  49,50  juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 juta (17,47 %) tahun 1996.
Jika  dikaji  dan  mencermati  kebija- kan  dan  program  penanggulangan  kemis- kinan,  sesungguhnya  sudah  banyak  yang telah digulirkan. Guna meningkatkan efek- tivitas upaya penanggulangan kemiskinan, presiden  telah  mengeluarkan  Perpres  No. 15/2010  tentang  percepatan  penanggula- ngan  kemiskinan  yang  bertujuan  untuk mempercepat  penurunan  angka  kemiski- nan hingga 8-10 % pada akhir tahun  2014.
Saat  ini,  ada  beberapa  program  pe- nanggulangan kemiskinan yakni KPS (Kar- tu  Perlindungan  Sehat),      Raskin  (Beras Untuk  Keluarga  Miskin),  Jamkesmas  (Ja- minan Kesehatan Masyarakat), PKH (Prog- ram  Keluarga  Harapan),  BOS  (Bantuan Operasional  Sekolah),  BSM  (Bantuan  Sis- wa Miskin), PNPM (Program Nasional Pe- mberdayaan  Masyarakat  Mandiri),  KUR (Kredit  Usaha  Rakyat).  Berbagai  program tersebut  masih  dilaksanakan  dan  jika  di- ukur  secara  kuantitatif  telah  membuahkan hasil.  Kendati  prosentasenya  menurun  ta- jam  dan  tinggal  12,49  %,  tetapi  dengan jumlah angka kemiskinan 30,02 juta masih cukup besar.
Berbagai  macam  program  di  atas yang dilakukan oleh pemerintah secara teo- ritis  masuk  kajian  implementasi  kebijakan. Pressman  &  Wildawsky  (1978)  mempu- nyai  sudut  pandang  bahwa  sebagai  proses interaksi  antara  penentuan  tujuan  dengan tindakan  yang  disesuaikan  untuk  mencapai tujuan  atau  kemampuan  untuk  membuat kaitan-kaitan  tindakan  dalam  suatu  mata rantai  sebab  akibat  guna  mencapai  hasil yang diinginkan. Sementara Grindle (1980) mengatakan  bahwa  implementasi  merupa- kan  proses  umum  dari  tindakan  adminis- tratif  yang dapat diamati sebagai suatu tin- dakan  kebijaksanaan  yang  spesifik,  dan proses  implementasi  baru  bisa  dimulai apabila  tujuan-tujuan  dan  sasaran  telah  di- tetapkan dan telah disalurkan untuk menca- pai  sasaran  tersebut.    Dalam  pandangan Edward III, implementasi kebijaksanaan-
dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yakni  (a) komunikasi,  (b)  sumberdaya,  (c)  disposisi dan (d) struktur birokrasi. Keempat variabel itu saling berhubungan satu sama lain.
Guna  merealisasikan  kebijaksanaan intervensi penanganan terhadap kemiskinan tersebut,  maka  pemerintah  mencanangkan Program  Percepatan  dan  Perluasan  Perlin- dungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai ko- mpensasi  kenaikan  harga  bahan  bakar  mi- nyak  (BBM).  Program  ini  dirancang  dalam rangka  melindungi  rumah  tangga  miskin dan rentan dari  guncangan ekonomi jangka pendek. Program tersebut merupakan jaring pengaman sosial yang terdiri dari perluasan program subsidi beras bagi masyarakat ber- pendapatan  rendah  (Subsidi  Raskin),  Prog- ram Keluarga Harapan (PKH), dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Skema pelaksanaan P4S yakni terdi- ri  atas  beberapa  program  seperti  Subsidi Beras Bagi  MBR, Program  Keluarga Hara- pan, dan BSM. Program Subsidi Beras Bagi MBR  secara  reguler  memberikan  bantuan beras sebesar 15 kg per RTS-PM setiap bu- lan.  Dalam  program  P4S  mereka  diberikan tambahan 3 bulan bantuan (@ 15 kg). Prog- ram  PKH,  secara  reguler  sudah  diberikan bantuan tunai Rp.1,4 juta per Rumah Tang- ga per tahun dan melalui P4S maka ada pe- ningkatan nilai bantuan menjadi Rp.1,8 juta per Rumah Tangga per tahun. Dalam prog- ram BSM, secara reguler sudah ada bantuan tunai  yakni  untuk  SD  Rp.  380  ribu  per  ta- hun, SMP yakni Rp. 450 ribu per tahun dan SMA yakni Rp. 750 ribu per tahun. Melalui P4S  maka  ada  peningkatan  nilai  bantuan menjadi  SD:  Rp. 450 ribu per tahun, SMP: Rp. 750 ribu per tahun, SMA: Rp. 1 juta per tahun.
Sementara itu, program  BLSM ada- lah salah satu program dalam paket kompe- nsasi  yang  diajukan  pemerintah  untuk  me- mbantu  rumah  tangga  miskin  dan  rentan yang terkena dampak kenaikan dampak har-
ga  bahan  bakar  minyak.  BLSM  diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga dengan nilai bantuan sebesar Rp. 150.000 per bulan sela- ma 4 bulan.
Menyadari  adanya  kelemahan-kele- mahan  dalam  implementasi  BLSM,  maka penelitian  dilaksanakan  untuk  mengadakan pemantauan tentang program tersebut. Pem- antauan dilakukan secara khusus Kota terpi- lih,  melalui  studi  kasus,  untuk  melihat  ba- gaimana implementasi BLSM di lapangan.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  BL- SM  merupakan  salah  satu  program  untuk melindungi  orang  miskin  akibat  kenaikan harga BBM. Hingga saat ini program terse- but sedang berlangsung. Karena masih ber- langsung,  maka  tidaklah  bisa  diukur  ke- berhasilan  program  dari  sisi  hasil  dari  sisi hasil  ( out  come ).  Namun  demikian,  keber- hasilan program tersebut tersebut dikaji dari sisi proses (implementasi). Berdasarkan pe- rspektif  ini,  suatu  program  berhasil,  kalau pelaksanaan program  itu sesuai dengan po- licy guidelines yang telah ditentukan.

## B. METODE PENELITIAN
Pemantauan    pelaksanaan/impleme- ntasi  BLSM  ini  akan  bersifat  eksploratif 3 dengan maksud untuk mengetahui bagaima- na proses implementasi  BLSM di  lapangan serta  menemukan  berbagai  masalah  yang muncul  sekitar  implementasi  program  ter- sebut.
Penelitian ini merupakan studi kasus di Kota Kendari, karena alasan pokok di lo- kasi  penelitian  ditemukan  pelaku  kebijakan tentang  BLSM.    Olehkarena  penelitian  ini hanya dilakukan di Kota Kendari, maka pe-
3 Sebagaimana  diketahui  peneltian  eksploratif  me- rupakan penelitian yang bersifat penjajakan (Effendi dan Sigarimbun). Biasanya penelitian ini merupakan tahap awal dari suatu penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut  yang bertujuan  untuk  menguji hipotesa- hipotesa.  Dengan  kata  lain  penelitian  untuk  menge- mbangkan  hipotesa-hipotesa  yang  akan  diuji  pada tahapan-tahapan penelitian berikutnya (Vredenbergt, 1980).
nelitian  tergolong  studi  kasus.  Alasannya dengan  mengingat  besarnya  wilayah  yang harus  diteliti  (bila  menggunakan  survey) serta  luasnya  wilayah  penerapan  program. Karena  itu  studi  kasus  merupakan  pende- katan penelitian yang paling tepat untuk di- pakai  dalam  penelitian  ini.  Dalam  konteks ini  studi  kasus  harus  dilihat  dari  asumsi- asumsi  dasarnya.  Kasus  merupakan  bagian yang lain untuk itu harus dapat dilihat seba- gai  dirinya  sendiri  di  mana  ia  merupakan satu sistem yang memiliki fungsi atau kasus merupakan  bagian-bagian  dari  kasus  lain yang lebih besar.
Pendekatan penelitian yakni kualita- tif, yaitu berusaha mendapat informasi yang lengkap  mengenai  bagaimana  pelaku  kebi- jakan individu mengimplementasikan di la- pangan.  Informan  penelitian  adalah  Kantor Pos  selaku  penyalur  Kartu  Perlindungan Sosial  (KPS),  Statistik  sebagai  penyedia data  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS),  Dinas Sosial  Kota  Kendari,  4  orang  TKSK,  3 orang Kepala Kelurahan, dan Bappeda Kota (TKPK).
Proses analisis data dilakukan deng- an  wawancara  terbuka.  Analisis  data  dila- kukan menjadi 2 bagian (1) bagian deskrip- si  yang  berisi  gambaran  tentang  latar  bela- kang  pengamatan,  tindakan  dan  pembica- raan, dan (2) reflektif yang berisi pendapat, gagasan, komentar, tafsiran, dan label  yang diberikan oleh peneliti. Analisis setelah me- ninggalkan  lapangan,  antara  lain  berupa pembuatan  kategori  termuan  seperti  kate- gori rumah tangga miskin, penataan kebija- kan oleh para aktor kebijakan, pola-pola pe- manfaatan  bantuan  dari  rumah  tangga  mis- kin.
Langkah-langkah  yang  ditempuh untuk  proses  selanjutnya  adalah  mengikuti yang  dinyatakan  Miles  dan  Huberman (1984)  sebagai  berikut.  Pertama  membuat deskripsi atau catatan langsung dari lapang- an yang berupa hasil wawancara dengan in- forman  disesuaikan  dengan  tujuan  peneliti-
an.  Dalam  proses  reduksi  bertujuan  meng- golongkan,  mengarahkan,  membuang  yang tidak  perlu,  mengorganisasi  bahajn  empiris sehingga  dapat  diperoleh  kategori-kategori tematik.  Kedua,  sajian  data  dalam  hal  ini proses  pengumpulan  data  dilanjutkan  dan pembuatan data deskripsi sehingga unit-unit dirasakan  sudah  cukup.  Ketiga,  penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilaksanakan ak- tivitasnya  pada  saat  pengumpulan  data  su- dah cukup atau sudah selesai.

## C. ANATOMI PROGRAM BLSM
BLSM  adalah  kompensasi  yang  di- berikan  pemerintah  kepada  orang  miskin guna  mengurangi  beban  ekonomi  yang  se- makin  menekan  kehidupan  mereka  sebagai akibat naiknya harga BBM yang membawa dampak karena semakin melambungnya ha- rga kebutuhan pokok.
Pemerintah  melalui  BLSM  menya- lurkan  bantuan  sementara  kepada  Rumah Tangga  Miskin  dan  rentan  agar  terlindungi dari  dampak  kenaikan  harga  akibat  penye- suaian  harga  BBM.  Program  ini  diberikan kepada 15,5 juta dengan tingkat sosial eko- nomi terendah berdasarkan Basis Data (BD- T) hasil PPLS 2011. BLSM diharapkan ma- mpu membantu untuk mempertahankan da- ya  beli  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup. BLSM  dimaksudkan  juga  mempertahankan daya  beli  masyarakat  dan  rentan  pada  saat gejolak harga setelah kenaikan BBM untuk jangka  waktu  4-5  bulan  dengan  membantu masyarakat miskin melalui masa-masa sulit tanpa harus menjual aset atau hak milik me- reka.
Program  ini  merupakan  bantuan  tu- nai  langsung  sementara  untuk  membantu mempertahankan  daya  beli  rumah  tangga (RT)  miskin  dan  rentan  agar  terlindungi dari  dampak  kenaikan  harga  akibat  penye- suaian harga BBM. BLSM disalurkan deng- an sasaran RT miskin dan rentan dalam me- menuhi  kebutuhan  hidup,  pembelian  obat- obatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan keperluan-keperluan lainya. BLSM bu-
kan  solusi  jangak  panjang  untuk  mengura- ngi  kemikinan,  namun  merupakan  solusi jangka  pendek  untuk    menghindarkan  ma- syarakat  miskin  dan  menjual  aset,  berhenti sekolah  dan  mengurangi  konsumsi  maka- nan yang bergizi.
Sasaran program  BLSM adalah 15,- 5  juta  RT  dengan  tingkat  sosial  terendah yang  terdapat  dalam  Basis  Data  Terpadu hasil PPLS 2011. Besaran BLSM  yakni se- besar  Rp.  150.000/bulan  selama  4  bulan. Penyaluran dibagi dua tahap yakni Juni/Juli sebesar Rp. 300.000 dan pembayaran kedua September Rp. 300.000.

## D. BLSM  DAN  PROGRAM  KOM- PENSASI YANG LAIN
Selain BLSM, ada juga program ko- mpensasi  yang  lain  dan  telah  dianggarkan pada  APBN-P  2013  yakni    tambahan  ang- garan 27,73 triliun  dan total  64,17 triliun. Adapun  program  dimaksud  yakni  Beras Miskin (Raskin), Bea Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Pro- gram  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Infrastruktur (P4I).  Deskripsi  singkat  pro- gram akan dipaparkan pada uraian berikut.
Program  Raskin  merupakan  subsidi pangan  yang  diperuntukkan  bagi  RTS  dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mem- berikan  perlindungan  sosial.  Tujuan  prog- ram selain untuk mengurangi beban penge- luaran rumah tangga sasaran (RTLS) mela- lui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan pokok  dalam  bentuk  beras  juga  untuk  me- ngendalikan    inflasi  melalui  intervensi  pe- merintah.
Program  BSM  adalah bantuan tunai yang diberikan secara langsung  pada  anak usia sekolah/siswa di  semua jenjang pendi- dikan  (mulai  SD  hingga  SMA/sederajat) yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, mencegah  siswa  putus  sekolah,  menarik
anak usia sekolah dan rumah tangga miskin dan  rentan  untuk  kembali  bersekolah,  serta mendukung program wajib belajar pendidi- kan dasar sembilan tahun, bahkan hingga ti- ngkat pendidikan tinggi.
PKH  adalah  program  perlindungan sosial  melalui  pemberian  bantuan  tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RT- SM) dengan status sosial ekonomi 7 % tere- ndah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyu- sui  anak  balita  atau  anak  usia  5-18  tahun yang belum tamat pendidikan dasar. Kelua- rga PKH akan menerima bantuan tunai ber- syarat  apabila  menyekolahkan  anaknya  de- ngan tingkat kehadiran tertentu, memeriksa- kan  kesehatan dan/atau memperhatikan ke- cukupan gizi dan pola hidup sehat bagi  an- ak  dan  ibu  hamil.  Peserta  PKH  juga  mem- peroleh  program  raskin,  BSM  dan  Jamkes- mas.
Program P4I merupakan bagian dari program  kompensasi  khusus  yang  berupa penyediaan  infrastruktur  pemukiman  deng- an  pola  pemberdayaan  masyarakat,  pemba- ngunan  sistem  penyediaan  air  minum,  dan sumber  daya  air  lainnya  untuk  desa  nela- yan,  daerah  rawan  air,  pemukiman  kumuh, maupun wilayah  miskin perkotaan. Tujuan program  memberikan    kemudahan  akses masyarakat miskin dalam  pelaksanaan inf- rastruktur dasar di pedesaan dan perkotaan, meningkatkan lapangan kerja, dan pendapa- tan  masyarakat,  melalui  keterlibatan  masy- arakat miskin dalam pelaksanaan pembang- unan infrastruktur tersebut.

## E. PERSIAPAN PROGRAM
Dalam  hal  persiapan  program,  hal yang  paling  krusial  yakni    penyediaan  data jumlah  masyarakat  miskin  yang  layak  me- nerima bantuan  sebagai sasaran/target pro- gram  ( benefeciaries  program ).  Guna  me- menuhi  hal  dimaksud,  pemerintah  sudah mengucurkan  program  yang  disebut  Basis
Data Terpadu (BDT) 4 . Dalam program ter- sebut berusaha untuk melakukan pendataan seluruh  rumah  tangga  miskin  yang  berpo- tensi  menjadi  penerima  berbagai  program penanggulangan  kemiskinan.  Basis  data yang dihasilkan dari program BDT akan di- gunakan untuk mengekstrak berbagai daftar penerima  program  perlindungan  sosial    ya- ng  dimiliki  oleh  beberapa  lembaga  peme- rintah  seperti  PKH,  Jamkesmas,  Raskin, BSM, dan sebagainya.
Dengan  pola  seperti  di  atas,  untuk program  BLSM  tahun  2013,  data  yang  di- gunakan yakni sudah tersedia sejak 3 tahun dan  tidak  sempat  lagi  untuk  diadakan  up dating  data.  Selain itu, sumber data ‘terla- lu  sentralistis’  karena  tidak  memberi  ruang untuk  perbaikan.  Penyedia  data  yakni  dari BPS, dan institusi lain hanya sebagai pema- kai  saja.    Akibatnya,  banyak  pihak  yang meragukan  validasi  data  sehingga  di  pene- rima BLSM menjadi kacau.  Memang men- jadi  pertanyaan  mengapa  data  tahun  2011 yang  digunakan  untuk  tahun  2013.  Dalam kurun  waktu  dua  tahun  pasti    terjadi  mo- bilitas masyarakat. Ada yang meninggal, la- hir, bahkan ada yang sudah berubah pereko- nomiannya.    Kekacauan  seperti  ini  yang menimbulkan permasalahan di lapangan.
PT.  Pos  Indonesia  yang  diserahkan oleh  pemerintah    untuk  membagikan  BL- SM, sejak tanggal  22 Juni 2013 sudah mel- aksanakan  program.  Hanya  saja,  belum  se- mua daerah yang bisa mendistribusikan me- lainkan hanya di  15 kota besar  yakni Ma- lang, Solo, Medan, Palembang, Jakarta, Bo- gor,  Semarang,  Yogyakarta,  Surabaya,  De- npasar, Banjarmasin, Solo, Malang, Makas- sar,  dan  Ambon.  Sementara  Bandung  dan Jayapura  tanggal  24  Juni.  Kemudian  mulai
4 Basis  data  terpadu  adalah  sistem  data  elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demo- grafi  dari sekitar 40 % RTS dengan status kesejah- teraan  sosial  terendah  secara  nasional  atau  yang dikategorikan  sebagai  kelompok  menengah  ke bawah.  Persentase  RTS  di  setiap  wilayah  akan berbeda-beda, tergantung kepada tingkat kemiskinan lokal.
tanggal 25 Juni penyaluran dilaksanakan di 34 Provinsi dan mulai 1 Juli 2013 untuk se- luruh kabupaten, kota dan kecamatan.
Meski  PT.  Pos  sudah  berusaha  un- tuk mempersiapkan diri untuk implementasi program  dengan  baik,  tetapi  sebagian  kar- yawan  juga  sempat  ada  kecemasan  untuk melaksanakan  tugas  dengan  baik.  Soalnya, alokasi waktu yang sangat mepet, faktor ke- amanan  dan  pengamanan  pendistribusian KPS  yang  jumlahnya  cukup  besar  merupa- kan faktor yang tidak dapat diabaikan.
Sukses tidaknya program sangat ter- gantung  dari  sosialisasi  program.  Melalui sosialisasi berupaya untuk memperkenalkan program,  waktu  pelaksanaan,  mekanisme program,  manfaat,  dan  dampak  program. Hasil  yang  diharapkan  melalui  sosialisasi program  BLSM  adalah  dimengerti  dan  di- pahaminya  secara  utuh  tentang  prinsip, prosedur,  kebijakan,  dan  tahapan-tahapan dalam  pelaksanaan  BLSM.  Metode  sosia- lisasi  bisa melalui  pertemuan langsung, pe- nyebaran brosur, dan media informasi.
Pertemuan  langsung  dilakukan  de- ngan  menggunakan  pertemuan-pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam rangka pelaksanaan  BLSM.  Bisa  juga  dilakukan secara  informal  menggunakan  pertemuan yang  telah  ada  sebelumnya.  Berdasarkan hasil  penelitian,  sosialisasi  program  BLSM lebih banyak diadakan oleh pemerintah pu- sat.  Metode  utamanya  yakni  melalui  perte- muan  formal  dan  sifatnya  untuk  memasti- kan  kesiapan  semua  komponen  untuk  me- nyukseskan program. Sementara di level pr- ovinsi dan kabupaten/kota media sosialisasi hanya  berupa  brosur  yang  disebarkan  oleh Kementrian Sosial.
Hasil  penelitian,  media  sosialisasi dilakukan  dengan  tiga  metode  utama  yakni pertemuan  formal,  penyebaran  brosur,  dan media  elektronik.  Pertemuan  formal  yakni dipimpin  langsung  oleh  wakil  presiden  be- rupa  rapat  koordinasi.  Berbagai  pertemuan di level nasional dan diliput oleh media ele-
ktronik  dan  cetak  rupanya  telah  banyak diketahui  oleh  warga  masyarakat  tentang program  BLSM. Berbagai  pertemuan  yang dilaksanakan di level pusat lalu ditindaklan- juti  dengan  pertemuan  formal  di  internal masing-masing  sehingga  tercapai  persepsi yang sama tentang BLSM.  Dengan menge- tahui konsep-konsep dasar dan filosofi pro- gram,  maka  akan  sangat  membantu  para pelaku pendukung program baik  di tingkat provinsi,  kabupaten  hingga  level  impele- mentor  program    paling  bawah.  Frekuensi dan  intensitas  sosialisasi  di  level  lebih  ren- dah adalah sangat ditentukan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Hanya saja  yang  pasti  bahwa  melalui  sosialisasi yang  diadalan  pada  berbagai  level  untuk memastikan kesiapan implementor program di lapangan.

## F. PELAKSANAAN PROGRAM
Pendistribusian  KPS  dimulai    sejak 15 Juni 2013. Sesuai dengan data yang ada, maka KPS yang masuk ke Kantor Pos Ken- dari yakni sebanyak 9.758. Kecamatan yang paling  banyak  KPS  masuk  yakni  di  Puwa- tuu, disusul Andunohu, Kendari.  Sementa- ra  yang  paling  sedikit  yakni  di  Kecamatan Kambu.
Pada saat distribusi KPS penyaluran tahap  I,  tidak  semua  KPS  dapat  didistribu- sikan.  Ada  yang  gagal  antar.  Untuk  Kota Kendari,  KPS  yang  gagal  antar  yakni  62. Secara umum, petugas pos dapat mengiden- tifikasi alamat KPS. Kesulitan kecil kadang timbul  karena  nama  yang  tercantum  dalam KPS  bukan  nama  sehari-hari  yang  dikenal oleh tetangganya. Seperti, hanya pada umu- mnya  panggilan  kepala  rumah  tangga  ada- lah nama anak tertua sehingga banyak yang tidak  mengetahui  nama  aslinya.  Kesulitan besar dihadapi  oleh petugas  pos karena ka- rena  rumah  kosong,  alamat  tidak  lengkap, alamat tidak dikenal,  rumah tangga pindah, kiriman ditolak, dan rumah tangga yang se- luruh anggotanya telah meninggal. Jika ada KPS  yang  gagal  antar,  maka  petugas  pos
akan  melaporkan  ke  kantor  pos  pusat  dan selanjutnya  melaporkan  juga  ke  aparat  pe- merintah kecamatan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh, tampak bahwa daya serap pembayaran BL- SM  tahap  I  mencapai  97,91.  Angka  di  atas lebih  tinggi  secara  nasional  yang  hanya mencapai  92,70  %.  Kota  Kendari  sendiri berada pada nomor urut setelah Kolaka Ut- ara,  Buton,  Muna,  Bombana,  Buton  Utara, Kolaka,  Konawe  Selatan,  Kota  Bau-Bau. Daya serap  yang paling  tinggi  yakni  di  wi- layah Kab. Kolaka Utara dengan persentase 99,97 % dan hanya menyisakan 3 RTS. Se- mentara  yang  paling  rendah  yakni  di  Kab. Konawe  Utara  dengan  persentase  60,50  % dengan RTS 1.345. 5
Pemerintah  melalui  program  BLSM menyalurkan  bantuan  sementara  kepada RTS  dan  rentan  agar  terlindungi  dari  dam- pak kenaikan harga akibat penyesuaian har- ga BBM. Diberikan kepada 15,5 juta di se- luruh  Indonesia  dengan  tingkat  sosial  eko- nomi terendah berdasarkan Basis Data Ter- padu hasil PPLS 2011. BLSM diberikan se- besar  Rp.  150.000/bulan  untuk  empat  bu- lan. Pembayaran dua kali dengan lokasi dan jadwal pembayaran ditentukan kantor pos.
Pada  saat  akan  dibayarkan,  petugas PT.  Pos    mencocokkan  daftar  nominatif masyarakat  yang  akan  menerima  bantuan yang  ditunjukkan  dengan    kepemilikan dengan  KPS  dan  dilengkapi  dengan identitas pendukung (KTP dan KK). BLSM yang akan disalurkan kepada para penerimanya dikontrol lewat lembaran yang telah  disediakan  di  masing-masing  kantor pos.    Setelah  menerima  bantuan,  maka masyarakat  akan  membubuhkan  tanda tangan  atau  cap  jari  jempol  pada  lembaran yang telah disiapkan.
5 www.kompensasi.info diakses tanggal. 21 Agustus 2013.

## G. PEMANTAUAN
Institusi  yang  diberi  mandat  untuk melaksanakan  pemantauan  adalah  di  pusat dan  daerah.  Level  pusat  yakni  sekretariat TNP2K  dengan  anggota  pokja  monitoring dan  evaluasi,  tim  advokasi  TNP2K,  pokja bantuan  sosial  kluster  1,  pokja  dan  gugus tugas  lain  yang  terkait  program.  Sementara di level provinsi dan kab/kota yakni TKPK yakni Bappeda, pokja dari dinas terkait dan SKPD terkait. Masing-masing lembaga me- mpunyai fungsi.
Kegiatan  monitoring  pada  program BLSM  ini  banyak  mengandalkan  pada la- yanan  web  site yang  disediakan  oleh  PT. Pos Indonesia dan layanan SMS yang dise- barkan  melalui  poster.  PT.  Pos  Indonesia memberikan  layanan  portal  informasi  me- ngenai  pelaksanan  program,  seperti  keten- tuan pembayaran, jumlah rumah tangga mi- skin,  rekapitulasi  nasional,  dan  rekapitulasi realisasi  provinsi.  Sedangkan  pengaduan pelaksanaan  program  maupun  pengaduan kepersetaan  disediakan  sarana  pengaduan yaitu  LAPOR UK4 (www.lapor.ukp.go.id).

## H. PENUTUP
Dari  pembahasan  hasil  penelitian yang  dilakukan  maka  dapat  ditarik  simpul- an  bahwa  (1)  program  BLSM  terkesan sebagai program ‘dadakan’ yang hanya me- ngejar target waktu untuk meredam gejolak sosial  akibat  kenaikan  harga  BBM.  Hal  itu nampak dari sempitnya waktu yang tersedia untuk  memverifikasi  data  rumah  tangga miskin,  penyebaran  KPS  yang  tidak  mak- simal; (2) keterpaduan dan koordinasi antar lembaga  belum  terlihat  dengan  jelas;  (3) mekanisme  tentang  tata  cara    pemantauan di  lapangan  sudah  rinci  dibuat,  hanya  saja perlu pelatihan untuk menyamakan persepsi khususnya pelaksana birokrat lapangan ( str- eet bureaucracy level ) perlu dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ala,  Andre  Bayo.  1985. Beberapa  Pen- dekatan  dan  Strategi  Memerangi Kemiskinan ,  Yogyakarta:  Akade- mika.
Anderson,  James  E..  1979. Public  Policy Making , New York. Holt, Rine Hart and Winston.
Bappenas.  2000. Strategi  Penanggulangan Kemiskinan .
Barrientos,  Armando.  2010. Social  Pro- tection  and  Poverty  Social  Policy and Development Programme Paper  Number  No.  42,  E-paper . United  Nations  Research  Institute for Social Development.
Conway,  T.A  de  Haan,  A.  Norton  (eds.)
Social  Protection:  new  Direction  of
Donor Agencies . 2000. Social Development Departmen. London.
Edward  III,  George. 1980. “ Implementing Public  Policy ,  Congressional  Qu- artlerly Press, Washington DC.
Grindle,  S.  Merilee  (ed.).  1980. Political  and Policy  Implementation  in  the  Third World ,  Princenton  University  Press, New Jersey.
Miles,  BM,  &  Huberman.  1984. Qualitative Data  Analysis ,  New  Delhi:  Fine  Forge Press.
Nasution,  Darmin.  1993. “Faktor-Faktor  Pe- nyebab  Kemiskinan  dan  Kesenjangan di Indonesia”, dalam Prospektif, volume 5 Nomor 4.
Ravallion,  Martin.  1998. ‘Poverty  Lines  in Theory  and  Practice,  Living  Sta- ndarts  Measurement  Study’, Wor- king Paper No. 133 , World Bank.
SMERU.    2012 .‘Kajian  Cepat  Terhadap Pendataan  Program  Perlindungan Sosial  (PPLS)  2011’ , Laporan Penelitian , Jakarta.
Wolrd Bank Institute. 2005. Introcdution to Poverty  Analysis:  Poverty  Manual . Wolrd Bank Institute.
Yin,  Robert  K..  1984. Case  Studi  Research, Design  and  Methods ,  Sage  Publica- tion, London.