Vol. 6 No. 1 (2024) pp. 62-80 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Konsep Meaningful  Participation dalam  Proses  Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020
Entol Zaenal Muttaqin 1* , Sahrul Hikam 2
1*,2 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia *email: zaenal.muttaqin@uinbanten.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091
Submitted: Desember 2023 Revision: Januari 2024 Accepted: Februari 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Meaningful Participation, Proses Legislasi, Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  tentang  uji formil Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta  Kerja),  dimana  pemohon  berpendapat  proses  penyusunan  UU Cipta  Kerja   tidak  sesuai  dengan  asas  keterbukaan  sebagaimana  diatur UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.  Dalam  analisis  hukum  Putusan  MK  Nomor  91/PUU- XVIII/2020,  asas  keterbukaan  harus  melibatkan  masyarakat  secara  utuh dan  bermakna  guna  mendorong  keterlibatan  masyarakat  secara  nyata dalam  proses  legislasi.  Keterlibatan  tersebut  Mahkamah  Konstitsi  (MK) menyebutnya  dengan Meaningful  Participation .  Namun, Meaningful Participation yang dimaksud MK sepertinya belum sepenuhnya terserap dalam  materi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3).  Konsep Partisipasi  Bermakna  yang  sudah  ada  secara  yuridis  perlu dikembangkan  mulai  dari  mekanisme  hingga  jaminan  yang  jelas terhadap respon atas masyarakat yang telah memberikan partisipasinya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  konsep Meaningful  Participation dalam ketetapan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan mengenai bagaimana  pengaturan Meaningful  Participation tersebut  dapat diterapkan  dalam  proses  legislasi  di  Indonesia.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach). Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  putusan  MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2020 membawa  perluasan  makna  partisipasi  dengan  tiga  prasyaratnya
Vol. 6 No. 1 (2024)
yaitu: P ertama , hak untuk didengarkan, Kedua ,  hak  untuk dipertimbangkan; Ketiga , hak untuk memperoleh penjelasan, Kemudian, konsep Meaningful Participation yang diadopsi dalam UU P3 Terbaru lebih menekankan  hubungan  timbal  balik  atau  dua  arah  antara  masyarakat dengan legislator.

## ABSTRACT
Keywords: Meaningful Participation, Legislative Process, Constitutional Court Decision Constitutional  Court  Decision  Number  91/PUU-XVIII/2020  concerning  the formal review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law),  where  the  applicant  argues  that  the  drafting  process  of  the  Job  Creation Law  is  not  in  accordance  with  the  principle  of  openness  as  stipulated  in  Law Number  12  of  2011  concerning  the  Formation  of  Legislation.  In  the  legal analysis of the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the principle  of  openness  must  fully  and  meaningfully  involve  the  community  in order  to  encourage  real  community  involvement  in  the  legislative  process.  The Constitutional  Court  (MK)  calls  this  involvement  Meaningful  Participation. However, Meaningful Participation referred to by the Constitutional Court does not seem to have been fully absorbed in the material of Law Number 13 of 2022 on  the  Formation  of  Legislation  (UU  P3).  The  concept  of  Meaningful Participation that already exists juridically needs to be developed starting from the mechanism  to  a  clear guarantee of the  response to  the  community  that  has provided its participation. This research aims to find the concept of Meaningful Participation  in  the  provisions  of  Constitutional  Court  Decision  Number 91/PUU-XVIII/2020 and how the Meaningful Participation arrangement can be applied  in  the  legislative  process  in  Indonesia.  To  achieve  these  objectives,  the research  was  conducted  using  normative  legal  research  methods  through  a statutory approach (statue approach). The results showed that the Constitutional Court  Decision  Number  91/PUU-XVIII/2020  brought  an  expansion  of  the meaning of participation with three prerequisites, namely: First, the right to be heard;  Second,  the  right  to  be  considered;  Third,  the  right  to  obtain  an explanation. Then, the concept of Meaningful Participation adopted in the New P3 Law emphasises a reciprocal or two-way relationship between the community and the legislator.

## 1. PENDAHULUAN
Konstitusi  bukan  hanya  sekedar  norma  fundamental  bagi  negara  ( staats fundamental norm ),  melainkan  juga  sebuah  manifestasi  atau  bentuk  nyata  dari prinsip  demokrasi (Luthan,  2016) .  Konstitusi  adalah  perjanjian  kenegaraan paling  tinggi  yang  dibuat  oleh  kumpulan  masyarakat  dalam  rangkan penyerahan  legitimasi  kekuasaannya  kepada  yang  berwenang  dalam  hal  ini ialah  pemerintah  guna  menjamin  hak-hak  dasar  mereka.  Hal  ini  menjadi
urgensi  karena  untuk  memastikan  bahwa  pemerintah  berfungsi  berdasarkan dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya (Asshiddiqie, 2008) .
Kedaulatan  Rakyat  dalam  konstitusi  menghendaki  harapan  rakyat menjadi  nilai  tertinggi  yang  mengatur  segala  aspek  bernegara,  artinya  dalam proses  menjalankan  sistem  kenegaraan  dan  membangun  peradaban masyarakat  harus  tunduk  pada  aturan  hukum  yang  dibuat  berdasarkan kepentingan  rakyat  yang  diambil  dari  proses  partisipasi (Hamzani,  2014) . Rakyat  sebagai  pemegang  kekuasaan  terbesar  dalam  prakteknya  harus berkesempatan untuk berpartisipasi aktif pada semua tahapan pengorganisasian,  perencanaan,  dan  pelaksanaan  fungsi-fungsi  kekuasaan. Mengingat menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diciptakan oleh, untuk, dan dari rakyat ( of the people, by the people, and for the people ). Sebagai konstitusi, Undang-Undnag Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki  aturan  yang  jelas  dalam  mengatur  konsep  pemisahan  kekuasaan horizontal  cabang  kekuasaan  (legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif)  masing- masing  diberi  serangkaian  tugas  tertentu.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) merupakan  sebuah  lembaga  legislatif  Indonesia  yang  memiliki  tiga  tanggung jawab  utama  yakni  legislasi,  pengawasan,  dan  anggaran.  Hal  ini  termaktub pada  ketentuan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang sebagai bagian dari tugas legislasinya. Setiap Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang  telah  diusulkan  akan  dibahas dengan  Presiden  untuk  mencapai  konsensus  bersama  sebelum  menjadi undang-undang.
Tujuan  utama  pembangunan  hukum  dewasa  ini  tidak  lagi  sekedar mengkodifikasi  Norma  dan  nilai  sosial  yang  sudah  ada,  melainkan  harus berorientasi  untuk  perubahan  atau  dapat  menciptakan  peradaban  yang  baik dalam  kehidupan  masyarakat (Sriwidodo,  2020) .  Artinya,  pembentukan undang-undang  adalah  proses  mengatur  masyarakat  yang  inheren  dengan individu-individu  manusia  dan  segala  dimensinya.  Maka  dari  itu  menjadi penting untuk membuka partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembuatan  undang-undang.  Memberi  masyarakat  kesempatan  untuk berpartisipasi secara bermakna memungkinkan mereka menyampaikan cita-cita yang  ditemukan  di  lingkungan  mereka.  Hal  ini  adalah  area  krusial  bagi masyarakat  untuk  menciptakan  undang-undang  yang  dapat  mewakili kebutuhannya  guna  menciptakan  peradaban  masyarakat  yang  lebih  baik. Sebagaimana  kaidah  Ushul  Fiqh  “ Al-Adah  Muhakkamah ”.  Kaidah  ini  berarti
Vol. 6 No. 1 (2024)
bahwa  suatu  hukum  dapat  dibuat  berdasarkan  praktek-praktek  yang  ada dalam budaya dan masyarakat tertentu (Usman, 2014) .
Salah  satu  komponen  penting  dari  undang-undang  dan  peraturan berkaitan  dengan  bagaimana  mereka  dibuat,  bukan  hanya  komponen peraturannya.  Dalam  proses  pembentukan  UU,  penting  untuk  memiliki mekanisme  yang  jelas  mengenai  bagaimana  masyarakat  dapat  berpartisipasi. Diharapkan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  akan  menguntungkan  efisiensi penerapan  kebijakan  dan  peraturan  di  masyarakat.  Selain  itu,  keterlibatan masyarakat  memberikan  kredibilitas  produk  legislasi  agar  mendapatkan dukungan  dalam  penerapannya (Riskiyono,  2015) .  Dalam  analisis  hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU- XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) membahas  peran  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Menurut  MK  pengertian  asas  keterbukaan  dalam  penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat secara utuh dan bermakna guna mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini keterlibatan tersebut MK  menyebutnya  dengan Meaningful  Participation .  MK  Afrika  Selatan merupakan  yang  pertama  kali  menggunakan  frasa  " Meaningful  Participation " dalam  putusannya  pada  kasus Doctors  for  Life (Sungkar  et  al.,  2021) .  Karena kurangnya  keterlibatan  publik,  yang  juga  diperlukan  dalam  Proses  Legislasi berdasarkan  Pasal  72  Konstitusi  Afrika  Selatan,  MK  Afrika  Selatan membatalkan undang-undang yang baru diadopsi pada tahun 2006.
Pemenuhan Meaningful  Participation menjadi  penting  untuk  menilai kualitas suatu produk hukum guna memastian proses bahwa telah ditata secara baik dan substantif serta memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Dalam paragraf  [3.17.8]  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  tentang  partisipasi  yang  bermakna  ( meaningful  participation ) disebutkan  bahwa  Partisipasi  masyarakat  yang  lebih  bermakna  setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya ( right to be heard ); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya ( right to  be considered ); dan  ketiga,  hak  untuk  mendapatkan  penjelasan  atau  jawaban  atas pendapat  yang  diberikan  ( right  to  be  explained ).  Partisipasi  publik  tersebut terutama  diperuntukan  bagi  kelompok  masyarakat yang terdampak langsung atau  memiliki  perhatian  ( concern )  terhadap  rancangan undang-undang  yang sedang dibahas. Yang menjadi masalah saat ini adalah belum ada standarisasi konkret baru untuk mengejahwantahkan makna partisipasi bermakna tersebut.
Selain itu, frasa "yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan" tidak menjelaskan  konteks  dampak  yang  dimaksud,  sehingga  dapat  menimbulkan kesalahpahaman.  Makna “yang  terkena  dampak  langsung” harus  didefinisikan untuk  memberikan  kejelasan  hukum  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat yang dirugikan.
MK menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dalam alinea 3.17.8 putusannya sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal  1  Ayat  (2)  UUD  1945.  MK  juga  menegaskan  bahwa  kesempatan  warga negara  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  masyarakat,  bangsa,  dan negara merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) dan 28C Ayat (2) UUD 1945 (Haryono, 2022) . Penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada 16 Juni 2022 merupakan  bentuk  respons  DPR  atas  Putusan MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2020. Dalam  konsideran  undang-undang  tersebut  dijelaskan  dan  tertulis  bahwa tujuan  dibentuknya  undnag-undang  tersebut  adalah  untuk  memperkuat partisipasi  masyarakat  yang  lebih  bermakna  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Konsep  pelibatan  masyarakat  telah  tertuang  dalam Pasal  96  UU  P3  yang  baru  tersebut  dengan  menyebutkan  bahwa  pelibatan masyarakat tidak hanya diartikan sebagai kebebasan berpendapat sebagaimana pertimbangan  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Namun,  Pasal  tersebut  juga belum  sepenuhnya  mengadopsi  dokrin Meaningful  Participation .  Misalnya, kata “dapat” dalam Pasal 96 Ayat 8 undang-undang tentang hak atas penjelasan menimbulkan  interpretasi  bahwa  DPR  sebagai  lembaga  legislatif  bebas  untuk memutuskan mengeluarkan  atau  tidak  memberikan  penjelasan.  Frasa  tersebut membuat  penyelenggara  negara  sebagai  pembuat  kebijakan  hanya  terikat wewenang  diskresional,  padahal  ini  bukan lagi  soal  pilihan  ( discretion ),  proses mendengar  apa  yang  orang  lain  katakan  dan  jelaskan  harus  dilihat  sebagai tanggung jawab yang datang dengan kewajiban dan akibatnya.
Adapun  yang  menjadi  catatan  evaluatif  adalah  meskipun  telah  terikat dengan  segala ketentuan  normatif  yang  ada,  sering  kali  pada  praktiknya  DPR dan  Pemerintah  cenderung  membuat  partisipasi  masyarakat  hanya  sebagai bagian dari formalitas belaka yang tiada lain untuk memenuhi prosedur formil pembentukan  peraturan  perundang-undangan  saja.  Akibatnya,  lingkungan atau  komunitas  terkait  mungkin  merasa  seolah-olah  mereka  tidak  pernah terlibat.  Sehingga  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang
Vol. 6 No. 1 (2024)
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3)  yang  sudah  dengan jelas  menyebutkan  MK  telah  mengeluarkan  pengertian  partisipasi  yang bermakna  dalam  pertimbangan  hukumnya.  Namun,  hal  tersebut  tidak menjamin  dalam  praktiknya  nanti  ( das  sein )  sejalan  dengan  apa  yang  telah diatur  ( das  sollen ).  Pada  intinya  meskipun  publik  diberi  kesempatan  untuk menyuarakan  pendapat  mereka,  untuk  saat  ini  tidak  ada  jaminan  bahwa pendapat  tersebut  akan  dipertimbangkan  oleh  pengambil  keputusan.  Proses pembentukan  undang-undang  oleh  lembaga  legislatif  cenderung  lebih transaksional  untuk  kepentingan  politik  para  anggota  lembaga  legislatif, Political Will pemerintah sangat berpengaruh terhadap terwujudnya partisipasi masyarakat.  Masih  terdapat  kemungkinan  bahwa  proses  legislasi  bersifat partisipatif  atau  sebaliknya,  yaitu  bersifat  elitis,  tergantung  pada  adanya kecurigaan  bahwa  kelompok  kepentingan  tertentu  turut  serta  dalam menentukan proses legislasi (Muluk, 2008) .
Konsep  Partisipasi  Bermakna  yang  sudah  ada  secara  yuridis  perlu dikembangkan  mulai  dari  mekanisme  hingga  jaminan  yang  jelas  terhadap respon  atas  masyarakat  yang  telah memberikan  partisipasinya,  hal  ini  mesti dilakukan  sebagai  upaya  penguatan  metode  partisipasi  masyarakat  yang bermakna  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Putusan  MK  Nomor  91/PUU- XVII/2020.  Dengan  harapan  partisipasi  masyarakat  dapat  terakomodir  dalam materi  undang-undang  yang  nantinya  akan  bermanfaat  untuk  kepentingan Masyarakat dan Negara.
Putusan  MK  mengenai  Konsep  Partisipasi  yang  bermakna  memerlukan pembahasan  lebih  lanjut,  mengingat  Putusan  MK  ini  diperkirakan  dapat membawa  harapan  untuk  membenahi  substansi  dari  proses  legislasi  di Indonesia  dalam  menciptakan  produk  hukumnya  yaitu  undnag-undang  yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, hal ini menjadi pengingat bagi pembuat undang-undang untuk senantiasa menjunjung tinggi asas-asas yang digariskan dalam  setiap  proses  legislasi, khususnya asas keterbukaan, yang dapat dicapai melalui peningkatan partisipasi publik yang  bermakna.
Dalam  rangka  mewujudkan  penelitian  yang  lebih  sistematis  dan menghasilkan  hasil yang  maksimal,  maka  penelitian  ini  akan  memfokuskan pada  konsep  partisipasi  masyarakat yang  bermakna  dalam  proses  legislasi  di Indonesia  yang  dimaksud  dalam  Putusan  MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dan juga  bagaimana Meaningful  Participation tersebut  dapat  diimplementasikan  di
Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka perlu adanya penelitian guna serta mengkaji permasalahan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum normatif ( normative research ) adalah penelitian yang dilakukan  dengan  lebih  menakankan  pada  pemahaman  dalam  memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan  untuk  mengatur  kedaulatan  suatu  negara  dan  upaya  penyelesaian masalah  yang  diatur  dalam  instrumen  hukum  nasional  dan  internasional ditinjau  dari  peraturan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini (Marzuki, 2011) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Partisipasi  Masyarakat  yang  Bermakna  dalam  Proses  Legislasi  di Indonesia
Keterlibatan  masyarakat  terhadap  terbentuknya  suatu  hukum  dan kebijakan  sangatlah  penting  sebab  dampak  nyata  dari  adanya  sebuah  hukum dan  kebijakan  yang  di  rumuskan  oleh  DPR  sebagai  representasi  rakyat  tentu akan  berdampak  pada  seluruh  rakyat  yang  representasikannya (Putri,  2021) . Sangat  disayangkan  yang  terjadi  belakangan  ini  bahwa  kebijakan  dan pembentukan undang-undang oleh wakil rakyat dan presiden sering kali tidak sesuai  dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  konstituen  yang  lebih  besar. Partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah salah  satu  bentuk  implementasi  prinsip  dasar  demokrasi.  Perlunya memfasilitasi  partisipasi  masyarakat  mulai  dari  pembentukan  peraturan perundang-undangan sampai pengambilan kebijakan merupakan syarat utama dari terwujudnya  pemerintahan  yang  demokratis (Hidayati,  2019) .  Pasal  27 Ayat (1) dan Pasal  28C Ayat (2) UUD 1945  mensyaratkan bahwa  setiap  orang diberi  hak  untuk  ikut  serta  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan memperjuangkan  hak-hak  kolektif  dalam  rangka  pembangunan  bangsa  dan negara, meskipun UUD 1945 pada prinsipnya tidak mengatur atau secara tegas menyatakan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan peraturan dan perundang-undangan.  Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  pada  akhirnya  mengatur  peran  serta  masyarakat  dalam  penyusunan peraturan  perundang-undangan.  Walaupun  kemudian  UU  P3  Tahun  2004
Vol. 6 No. 1 (2024)
diganti dengan UU P3 Tahun 2011 yang memperhatikan perluasan dan totalitas peran partisipasi masyarakat. Tetap saja dalam UU P3 tersebut masih terdapat kekurangan  sehingga  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2022 (UU P3), pemberian jaminan partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU P3 tersebut  dijelaskan  lebih  detail,  dengan  Pasal  96  yang  menyatakan  bahwa masyarakat  mempunyai  hak  untuk  memberikan  kontribusi  lisan  dan/atau tertulis  dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara daring atau luring. Perlu kita sadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU pada  prakteknya  tidak  selalu  berjalan dengan  baik.  Kadang  kala  partisipasi masyarakat  tidak  diakomodir  dengan  baik  dalam  tahapan  pembentukan  dan pembahasan Undang-Undang. Terbukti, hingga saat ini MK telah memutus 13 putusan pengujian formil, dimana Pemohon dalam Positanya mendalilkan tidak terpenuhinya  “Partisipasi  Masyarakat  (Publik)”  dalam  pembentukan Undang- Undang berdasarkan UU P3.
Putusan  MK  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  tentang  Pengujian  Formil  UU Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja),  memperluas makna  partisipasi  masyarakat.  Dalam  putusan tersebut  menerangkan  bahwa, partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  undang-undang  perlu  dilakukan secara  bermakna  ( meaningful  participation ).  Hal  ini  bertujuan  agar  terciptanya keterlibatan  dan  partisipasi  masyarakat  secara  baik  dan  benar.  Putusan  ini menjadi  putusan  monumental  ( landmark  decision ),  dimana  untuk  pertama kalinya  MK  mengabulkan  pengujian  formil  undang-undang  dengan menyatakan  pembentukan  sebuah  undang-undang  cacat  formil.  Dalam pertimbangan  hukumnya,  MK  berpendapat  bahwa  pembentukan  UU  Cipta Kerja melanggar 3 (tiga) ketentuan yaitu;
1. Adanya  perubahan  dalam  substansi undang-undang setelah  tahap persetujuan  bersama  antara DPR dan Presiden;
2. Pembentukan undang-undang yang  tidak  didasarkan  pada  metode  yang pasti, baku, dan standar sesuai ketentuan UU P3
3. Bertentangan  dengan  asas  keterbukaan  dalam  pembentukan  peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan  pada  penjelasan  Pasal  5  Huruf  g  UU  P3,  asas  keterbukaan yang  digunakan  MK  sebagai  pertimbangan,  berarti  bahwa  perencanaan, penyusunan,  dan  pembahasan  dimulai  pada  pembentukan  peraturan perundang-  undangan,  pengesahan  atau  penetapan  dan  publikasi  dilakukan dengan  transparan  dan  terbuka.  Dengan  kata  lain,  dalam  putusan  ini,  MK
Vol. 6 No. 1 (2024)
menekankan  partisipasi  masyarakat  sebaik  mungkin  untuk  memberikan kontribusi seluas-luasnya sebagai syarat utama proses legislasi.
MK  memandang  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan suatu  undang-undang  merupakan  hak  konstitusional.  Hal  ini  nampak  dalam pertimbangan MK pada angka [3.17.8]:
“Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang- undang sebenarnya juga merupakan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 1  Ayat  (2) UUD 1945. Lebih  jauh  lagi,  partisipasi  masyarakat juga  dijamin  sebagai  hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD  1945  yang  memberikan  kesempatan  bagi  warga  negara  untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.  ”
Lebih  lanjut  dalam  pertimbangan  hukumnya,  MK  menafsirkan  makna pasrtisipasi masyarakat dengan menyatakan:
“Oleh  karena  itu,  selain  menggunakan  aturan  legal  formal  berupa peraturan  perundang-undangan,  partisipasi  masyarakat  perlu dilakukan  secara  bermakna  (meaningful  participation)  sehingga tercipta/terwujud  partisipasi  dan  keterlibatan  publik  secara  sungguh- sungguh.  Partisipasi  masyarakat  yang  lebih  bermakna  tersebut setidaknya  memenuhi  tiga  prasyarat,  yaitu:  pertama,  hak  untuk didengarkan  pendapatnya  (right  to  be  heard);  kedua,  hak  untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk  mendapatkan  penjelasan  atau  jawaban  atas  pendapat  yang diberikan (right to be explained). Partisipasi  publik tersebut terutama diperuntukan  bagi  kelompok  masyarakat  yang  terdampak  langsung atau  memiliki  perhatian  (concern)  terhadap  rancangan  undang- undang yang sedang dibahas.”

## 3.1.1 Prasyarat Partisipasi Masyarakat yang Lebih Bermakna
Salah  satu  kewajiban  negara  adalah  memenuhi  hak  masyarakatnya. Artinya, dalam perancangan undang-undang, keikutsertaan masyarakat dalam perwujudan  hak-  hak  masyarakat  harus  juga  dimaknai  sebagai  kewajiban pembuat undang-undang untuk mengupayakan masyarakat agar memiliki Hak didengar  ( right  to  be  heard ) (Rafiqi,  2021) .  Hak  ini  dimaksudkan  untuk mewujudkan  partisipasi  yang  bermakna  melalui  ketersediaan  ruang publik. Syarat  ini  merupakan  salah  satu  syarat  mutlak  terselenggaranya  demokrasi deliberatif  atau  demokrasi  dengan  rasa  kebersamaan  yang  sehat.  Dalam
Vol. 6 No. 1 (2024)
konteks  legislasi,  ruang  ini  harus  tersedia  dalam  proses  legislasi  yang  sedang berjalan.  Jika  publik  tidak  memiliki  ruang  untuk  menyatakan  pendapat  atau kontribusi  secara  formal  selama  fase-fase  ini,  maka  penerapan  prinsip partisipasi  tidak  memenuhi  kriteria  yang  bermakna,  dimana  prinsip  yang seharusnya ada dalam doktrin Meaningful Participation .
Hak  untuk  dipertimbangkan  pendapatnya  ( right  to  be  considered )  berarti Parlemen  harus  mempertimbangkan  pandangan  atau  pendapat  masyarakat. Fase  ini  merupakan  bentuk  implementasi,  penghargaan  dan  tanggung  jawab legislator  terhadap suara  konstituennya.  Sikap  legislator  yang  mengabaikan pendapat masyarakat dan hanya mempertimbangkan indikator suka atau tidak suka  ( like  or  dislike ),  merupakan  pengkhianatan  terhadap  kepercayaan  dan amanat  yang  diberikan  rakyat  terhadapnya.  Dinyatakan  berkhianat,  karena legislator sejatinya merupakan representasi rakyat, tindakan atau kebijakannya semaksimal  mungkin  harus  sesuai  kehendak  rakyat  yang  telah  memberikan legitimasinya,  sehingga  mengabaikan  pendapat  dan  masukan  masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan esensi eksistensi wakil rakyat di  lembaga  legislatif.  Ketentuan  right  to be  considered yang  diberikan  MK  ini, tentu  diharapkan  dapat  menghentikan  gejala  “ autocratic  legalism ”  yakni  ketika semua kemauan negara dibentuk menjadi aturan legal seolah-olah menjalankan prinsip  demokrasi,  akan  tetapi  substansinya  hanya  menjadi  kemauan  sepihak negara  tanpa  memberikan  penghormatan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi  itu sendiri.  Untuk  menghindari  terjadinya  hal  inilah  pendapat  masyarakat  perlu didengar dan dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang.
Hak  untuk  mendapatkan  penjelasan  atau  jawaban  atas  pendapat  yang diberikan ( right to be explained ) Merupakan syarat terakhir dalam mewujudkan partisipasi  yang  bermakna  atau meaningful  participation ,  syarat  ini mengharuskan  dan  menitik  beratkan  pada  penyampaian  penjelasan  atau tanggapan  kepada  masyarakat  atas  pendapat  dan  masukan  yang disampaikannya  dalam  rangka  pemenuhan  partisipasi (Anonymous,  2021) . Tahapan  ini  jelas  sangat  diperlukan  masyarakat  untuk  menggali  dan memahami  bagaimana  hasil  dari  pendapat  atau  masukan  yang  telah  mereka sampaikan kepada legislator yang dalam hal ini DPR. Tanpa adanya mekanisme ini, masyarakat  akan  sulit memahami  bagaimana  legislator  dalam  mengambil suatu  kebijakan.  Konsekuensi  dari  tidak  adanya  penjelasan  atau  jawaban tersebut  adalah  tidak  adanya  edukasi  dalam  masyarakat  tentang  bagaimana pendapat  atau  masukan  yang  tepat  diajukan  dalam  pembentukan  undang-
undang  dalam  jangka  panjang.  Skenario  terburuk  adalah  ketika  undang- undang  disahkan  dan  pendapat  atau  masukan  orang  tidak  diperhitungkan tanpa alasan atau penjelasan atas partisipasi mereka. Hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya bahkan menimbulkan pertanyaan tentang sistem dan lembaga perwakilan yang ada saat ini.
Secara  konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  dalam  proses legislasi diharapkan, dapat (Pratama, 2022) :
a. Menciptakan  kecerdasan  kolektif  yang  kuat  ( strong  collective  intelligence ) yang  dapat  memberikan  analisisa  tajam  terhadap  potensi  dampak  dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih baik secara  holistik.
b. Membangun  lembaga  legislatif  yang  lebih  inklusif  dan  representatif ( inclusive and representative ) dalam pengambilan keputusan;
c. Meningkatnya  kepercayaan  dan  keyakinan  ( trust  and  confidence ) masyarakat terhadap representative di parlemen;
d. Memperkuat legitimasi dan tanggung jawab ( legitimacy and responsibility ) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
e. Meningkatan  pemahaman  ( improved  understanding )  tentang  peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
f. Memberikan  kesempatan  bagi  warga  negara  ( opportunities  for  citizens ) untuk mengomunikasikan kepentingankepentingan mereka;
g. Menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan ( accountable and transparent ).
3.1.2 Partisipasi  Publik  dari  Kelompok  Masyarakat  yang  Terdampak Langsung  atau  Memiliki  Perhatian  ( Concern )  Terhadap  Rancangan Undang-Undang yang Sedang Dibahas.
Masyarakat  yang  terkena  dampak/berkepentingan  adalah  semua  orang yang  memiliki  hubungan  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  pengesahan undang-undang yang akan diundangkan. Misalnya, setiap orang yang hak atau kewajibannya  berubah  dengan  berlakunya  undang-undang  di  atas  dapat berkurang atau bertambah. Jelas bahwa dari segi efektivitas dan efisiensi, tidak semua kelompok masyarakat yang relevan dapat memberikan pendapat/kontribusi.  Dalam  hal  ini  representasi  sangat  penting  agar masyarakat  dapat  menyampaikan  pendapat/kontribusinya  kepada  legislator. Tanpa perwakilan, publik dapat menyampaikan pandangan/kontribusi mereka
Vol. 6 No. 1 (2024)
sendiri  selama  mereka  memperhitungkan  efisiensi  saat  membuat  undang- undang. Pihak Yang Terkena Langsung adalah bagian atau kelompok individu yang  terlibat  langsung  dan  terkait  dengan  pembuatan  peraturan  perundang- undangan.
Selain  itu,  setiap  orang  yang  memahami  dan  berkecimpung  dengan hukum  dan  publik  sesuai  dengan  bidang  keilmuannya  dapat  menyampaikan pendapat  atau  kontribusi  terhadap  undang-undang  tersebut.  Misalnya,  para pengamat dan pemerhati yang berusaha melakukan pengembangan di bidang hukum,  seperti  di  bidang  hukum  dagang,  administrasi  publik,  lingkungan hidup,  ekonomi,  pemerintah,  keluarga  atau  hukum khusus lainnya. Selain itu, khusus bagi sebagian kalangan masyarakat ini, setiap pendapat atau sumbangan harus disertai dengan kajian ilmiah yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalangan seperti Akademisi (dosen dan mahasiswa),  aktivis  terkait,  peneliti,  hingga  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) merupakan kalangan yang paling potensial dalam hal ini.
3.2 Pengaturan  Konsep Meaningful  Participation dalam Proses  Legislasi  di Indonesia.
Meaningful  participation, atau  yang  dalam  istilah  mahkamah  konstitusi Indonesia  disebut  sebagai  “partisipasi  bermakna”,  adalah  aliran  pemikiran yang berkembang di MK Afrika Selatan ketika menyidangkan kasus Doctors for Life , dan disebut sebagai uji partisipasi yang bermakna. Hal ini diperkenalkan dengan tujuan untuk mempertimbangkan aspek prosedural dalam penyusunan peraturan  perundang-undangan.  Parlemen  harus  mengindahkan  seruan  agar warga negara dapat lebih berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan hukum. Karena  kurangnya  keterlibatan  publik,  yang  juga  diperlukan  dalam  Proses Legislasi  berdasarkan  Pasal  72  Konstitusi  Afrika Selatan,  MK  Afrika  Selatan akhirnya  membatalkan  undang-undang  yang baru  diadopsi  pada  tahun  2006 saat itu.
Dengan  adanya  konsep  partisipasi  bermakna  ( meaningful  participation ) dalam pengaturan proses legislasi di Indonesia merupakan bentuk pemenuhan prinsip  kedaulatan  rakyat  ( people  sovereignty )  sekaligus  merealisasikan  asas keterbukaan  dalam  proses  legislasi (Harahap,  2022) .  Asas  keterbukaan  ini dapat  dipahami  sebagai  serangkaian  proses  melahirkan  perundang-undangan yang  dilaksanakan  secara  terbuka  (transparan).  Konsep  ini  memungkinkan masyarakat agar lebih partisipatif dalam proses pembentukan undang-undang.
Konsep Meaningful  participation telah  ditegaskan  dalam  Putusan  MK No.91/PUU-XVIII/2020  yang  dalam  poinya  menjelaskan  tiga  prasyarat,  yakni: pertama,  hak  untuk  didengarkan;  kedua  hak  untuk  dipertimbangkan;  dan ketiga, hak untuk memperoleh penjelasan. Dalam praktiknya. Tiga poin diatas diperuntukan  bagi  masyarakat  yang  memiliki  konsentrasi  dibidang  hukum. Penegasan  poin-poin  dalam  putusan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  MK menghendaki  adanya  partisipasi  yang  secara  aplikasinya  merupakan  suatu dialogis yang menjamin hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan.
Sebagai tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Yaitu tentang perlunya pengaturan untuk memperjelas konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  ( meaningful  participation ) kemudian  dibentuklah  UU P3. Hal ini dilakukan untuk menunjukan komitmen pemerintah  terhadap  amanat  konstitusi  Pasal  1  Ayat  (2)  UUD  1945,  dan menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal  27  Ayat  (1)  dan  Pasal  28C  Ayat  (2)  UUD  1945.  Putusan  MK  Nomor 91/PUU-XVIII/2020  ini  menjadi  stimulus  terbentuknya  Undang-  Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (UU  P3).  Perubahan  tersebut  terlihat  dalam  Pasal  96 yang sebelumnya memiliki 4 (empat)  buah Ayat diubah menjadi 9 (Sembilan) buah  Ayat  dengan  merinci  4  (empat)  Ayat  asli  dan  menambah  5  (lima)  Ayat yang mengatur mekanisme  lanjutan.  Pada  bagian  amar  putusan  MK  memang menjelaskan  secara  implisit  bahwa  mahkamah  mengharuskan  pembentuk undang-undang  untuk  memperluas  hak  partisipasi  masyarakat  melalui perubahan UU P3. Perluasan yang dimaksud yakni melalui penerapan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna ( meaningful participation ).
Partisipasi  masyarakat  dalam  perubahan  undang-undang  P3  telah memberikan porsi yang besar melalui penguatan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  proses  legislasi  yang  dilakukan  secara  bermakna,  artinya partisipasi masyarakat yang sebelumnya hanya sebagai formalitas, pengaturan tersebut  pada  akhirnya  memaksa  pemerintah  untuk  melibatkan  masyarakat dan  mendorong  masyarakat  agar  partisipatif  dalam  perumuskan  kebijakan. Dibandingkan  dengan  UU  P3  sebelumnya  yang  menghendaki  bahwa partisipasi masyarakat dilakukan melalui hubungan satu arah, berbeda dengan semestinya  yang  mana  ( meaningful  participation )  lebih  menekankan  hubungan timbal  balik  dua  arah  kepada pembentuk  undang-undang.  Sebelumnya  peran
Vol. 6 No. 1 (2024)
masyarakat  memang  hanya  pemberi  saran  dan  masukan  dalam  pembentukan perundang-undangan.  Namun  setelah  adanya  konsep meaningful  participation menuntut  agar  proses  pembentukan  undang-undang  terjadi  secara dua  arah antara masyarakat dengan pembentuk undang-undang.
Selain  perluasan  pengaturan  mekanisme  Partisipasi  Masyarakat,  dalam UU  P3  juga mengalami  perubahan  pada  penjelasan  Pasal  5  Huruf  g  dengan maksud mempertegas Asas Keterbukaan. Sehingga diubah sebagai berikut;
“Yang  dimaksud  dengan  "asas  keterbukaan"  adalah  bahwa
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,
dan  pengundangan,  termasuk  Pemantauan  dan  Peninjauan memberikan  akses  kepada  publik  yang  mempunyai kepentingan  dan terdampak  langsung  untuk  mendapatkan  informasi  dan/atau memberikan  masukan  pada  setiap  tahapan  dalam  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  dilakukan  secara  lisan  dan/ atau  tertulis  dengan  cara  daring  (dalam  jaringan)  dan/atau  luring (luar jaringan).
Meskipun  pemerintah  seolah  menjalankan  putusan  MK  melalui pembaharuan  UU  P3,  penulis  merasa  hadirnya  UU  P3  masih  memiliki  corak kepentingan  lain.  Fakta  bahwa  DPR  dalam  proses  pembuatan  regulasi  yang akan mengatur regulasi ini pun belum bisa lepas dari anasir kepentingan politik parat elit legislator yang bersekongkol dengan oligarki. Political Will pemerintah masih  tendensius  pada  upaya  untuk  melegitimasi  UU  Cipta  Kerja  yang  telah dinyatakan cacat formil tersebut melalui penambahan metode Omnibus dalam UU  P3  yang baru.  Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  DPR dan Presiden sama-sama terlibat dalam pembuatan undang-undang, DPR dan Presiden  lahir  dari  proses  politik  sehingga  produk  undang-undang  yang dihasilkan  merupakan  konkretisasi  dan  kristalisasi  kepentingan  politik  yang berbeda  di  parlemen  sebagai  konsekuensi  dari  proses  politik  yang direpresentasikan  melalui  legislasi,  baik  sebagai  hasil  kompromi  maupun karena pengaruh kelompok dominan.
Setidaknya  ada  beberapa  catatan  kekurangan  dalam  UU  P3  ini  yang dirasa masih belum cukup mengakomodasi putusan MK dan harus mengalami perubahan terutama dengan mencantumkan frasa partisipasi masyarakat yang bermakna  pada  judul  BAB.  Selanjutnya,  perubahan  juga  harus  dilakukan terhadap  Pasal  96  Ayat  (3)  UU  P3  dengan  mengganti  “kelompok  orang  yang mempunyai  kepentingan”  dengan  masyarakat  yang  “memiliki  perhatian
( concern )”.  Kemudian,  adanya  pembatasan  terhadap  lembaga  swadaya masyarakat “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam penjelasan Pasal  96  Ayat  (3)  UU P3  akan  menjadi  penghalang  bagi  banyaknya  kelompok masyarakat untuk memberikan masukan. Ketentuan ini harus dirubah dengan menghilangkan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dengan “yang  memiliki  perhatian  ( concern )”.  Pasal  96  Ayat  (8)  UU  P3  juga  tidak memberikan  penekanan  yang  jelas  bagi  Lembaga  legislasi  agar berkewajiban memberikan Penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan masyarakat saat penyusunan undang-undang.
Kata  “ dapat ”  dalam  Pasal  96  Ayat  (8)  UU  P3  penjelasan  menimbulkan interpretasi  bahwa  DPR  sebagai  lembaga legislatif  bebas  untuk  memutuskan mengeluarkan  atau  tidak  memberikan  penjelasan.  Frasa  tersebut  membuat penyelenggara  negara  sebagai  pembuat  kebijakan  hanya  terikat  wewenang diskresional, padahal ini bukan lagi soal pilihan ( discretion ), proses mendengar apa yang orang lain katakan dan jelaskan harus dilihat sebagai tanggung jawab yang  datang  dengan  kewajiban  dan  akibatnya.  Mengingat,  keberadaan masyarakat  di  dalam  penyusunan  undang-undang  merupakan  pewujudan kedaulatan rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa  kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat  dan dilaksanaka. Kemudian, Negara Indonesia merupakan negara hukum.
Masalah  lainnya  adalah  dalam  Pasal  96  Ayat  (2)  UU  P3  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  memberikan  masukan  secara  daring dan/atau  luring.  Akan  tetapi  untuk  masukan  secara  daring,  untuk  saat  ini sebenarnya  DPR  sudah  punya  media  elektronik  untuk  mengakomodir partisipasi  masyarakat  masih  belum  optimal.  Hal  itu  terlihat  dari  Sistem Informasi  Legislasi  (SILEG)  platform  yang  bertujuan  memberikan  informasi tentang parlemen yang lebih transparan dan lebih up to date kepada masyarakat untuk  memantau  semua  proses  legislasi  di  DPR.  Begitu  juga  dengan  media Partisipasi  Masyarakat  dalam  penyusunan  RUU  (SIMAS  PUU)  merupakan platform  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pembentukan  UU  yang partisipatif,  transparan,  akuntabel,  berintegritas,  efisien  dan  efektif  melalui penyusunan database. Selain itu, TV Parlemen dan Sosial Media DPR juga tidak optimal  karena  masyarakat  hanya  bisa  memantau  sidang  dan  perkembangan RUU tanpa interaksi dan balasan dari setiap tanggapan serta usulan. Hal yang sama  juga  terjadi  terhadap  aplikasi  PARTISIPASIKU  yang  diciptakan  oleh
Vol. 6 No. 1 (2024)
pemerintah  melalui  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional-Kementerian  Hukum dan HAM (BPHN).
Pasal 28F UUD 1945 mengatur terkait dengan Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia” .  Oleh  karena  itu,  UU  P3  harus disempurnakan  dengan  memuat  pengaturan  lebih  lanjut  tentang  mekanisme partisipasi  masyarakat  dalam  proses  legislasi.  Perbaikan  terhadap  media elektronik  DPR  di  atas  tentu  juga akan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat. Media-media tersebut harusnya  tidak  hanya  berhenti pada level menginformasikan saja namun harus dapat berubah menjadi media diskusi ( e- discussion ),  petisi  ( e-petition ),  pemungutan  suara  ( e-voting ),  jajak  pendapat  ( e- polls ),  ataupun  konsultasi  publik  ( e-consultation ),terutama  bagi  isu  tertentu dalam  pembahasan  RUU  yang  membutuhkan  respon  cepat  dari  masyarakat terdampak.
Apabila  diletakkan  dalam  lima  tahapan  pembentukan  undang-undang, partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  ( meaningful  participation )  harus dilakukan  setidak-tidaknya  dalam  tahapan  (1)  Pengajuan  rancangan  undang- undang; (2) Pembahasan bersama antara DPR dan presiden, serta pembahasan bersama  antara  DPR,  Presiden,  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) sepanjang  terkait  dengan  Pasal  22D  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  UUD  1945;  dan  (3) persetujuan  bersama  antara  DPR  dan  presiden  (Marudur  Pandapotan Damanik,  2016).  Disisi  lain  dari Meaningful  Participation yang  penulis  rasa masih  terdapat  kekurangan  dalam  pengaturan  mekanismenya.  Undang- undang  ini  memuat  pengaturan  mengenai  metode omnibus sebagai cara  atau metode yang pasti, baku, standar, dan sesuai dengan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1b) UU  P3,  metode  Omnibus  merupakan  metode  penyusunan  peraturan perundang-  undangan  dengan  menambah  materi  muatan  baru,  mengubah materi  muatan  yang  memiliki keterkaitan  dan/atau  kebutuhan  hukum  yang diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  dan/atau  mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, menggabungkan ke dalam satuan peraturan perundang-undangan guna meraih tujuan  tertentu.  Dalam  Pasal  42A  mengatur  bahwa  penggunaan  metode omnibus  dalam  tahap  penyusunan  RUU  harus  ditetapkan  dalam  dokumen
perencanaan.  Kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  97A,  bahwa  materi muatan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-  undangan  yang menggunakan metode omnibus  hanya  dapat  diubah  dan/atau  dicabut  dengan mengubah  dan/atau  mencabut  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut. Perubahan  lainnya  adalah  dalam  Pasal  72  Ayat  (1a)  bahwa  dalam  hal  RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis  penulisan,  maka  dapat  dilakukan  perbaikan  oleh  pimpinan  alat kelengkapan  DPR  yang  membahas  RUU  tersebut  dan  Pemerintah  yang diwakili  oleh  kementerian  yang  RUU  tersebut.  Sedangkan  dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011  sebelumnya tidak mengatur perbaikan tersebut.
Peran  serta  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  saat  ini dirasa  masih  kurang  maksimal,  hal  ini  disebabkan  karena masih  adanya  celah  ketidakharusan  bagi  pembentuk  peraturan  perundang- undangan untuk memfasilitasi hak masyarakat dalam berpartisipasi. Selain itu, ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang ada  belum  memadai  untuk mengatur  secara  maksimal  terkait  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna seharusnya  dilakukan  sebagaimana  maksud  dari  MK.  Partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  secara  ideal  dilakukan dalam  setiap  tahap  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan. Namun  secara  maksimal  dapat  dilakukan  pada  tahap  perencanaan, penyusunan  dan  pembahasan.  Tahap  pengesahan  dan  pengundangan  secara maksimal  kurang  dapat  dilakukan  partisipasi  masyarakat  dikarenakan pada tahap tersebut sudah tidak membahas substansi dan hanya bersifat formal agar peraturan  perundang-undangan  secara  formal  dapat  dikatakan  sah  mengikat secara umum.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  disimpilkan  bahwa    Putusan  MK Nomor  91/PUU-XVIII/2020  tentang  Pengujian  Formil  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  membawa  perluasan  makna  partisipasi masyarakat.  Putusan  tersebut  menyebut  bahwa,  partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan  UU  perlu  dilakukan  secara  bermakna  ( meaningful  participation ). Tujuannya,  agar  dapat  menciptakan partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat secara  sungguh-sungguh.  Putusan  MK  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  membawa tiga  prasyarat; pertama ,  hak  untuk  didengarkan  ( right  to  be  heard ). Kedua ,  hak untuk  dipertimbangkan  ( right  to  be  considered )  berarti  pendapat  atau  masukan
Vol. 6 No. 1 (2024)
yang  diajukan  masyarakat  harus  dipertimbangkan  oleh  legislator  sebagai pemenuhan  dari  kedaulatan  rakyat.  dan ketiga ,  hak  untuk  memperoleh penjelasan ( right to be explained) . Konsep partisipasi masyarakat yang bermakna ( meaningful  participation )  lebih  menekankan  hubungan  timbal  balik  atau  dua arah  antara  masyarakat  sebagai  pemberi  masukan  atau  saran  terhadap pembentuk  undang-undang  sebagai  pengambil  keputusan.  Selain  itu, penjelasan  Pasal  5  Huruf  g  UU  P3  mengalami  perubahan  dengan  maksud mempertegas dan memperluas prinsip Asas Keterbukaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous. (2021). Perlu Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU agar Tercipta ‘Meaningful Participation.’
Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi . PT Bhuana Ilmu Populer.
Hamzani,  A.  I.  (2014).  Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  yang Membahagiakan  Rakyatnya. Yustisia  Jurnal  Hukum , 3 (3),  136–142. https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829
Harahap,  M.  D.  (2022).  Kajian  Hukum  Pembentukan  UU  Cipta  Kerja  Dalam Perspektif  UU  No.25  Tahun  2019. Jurnal  Smart  Hukum  (JSH) , 1 (1),  22–34. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.107
Haryono,  D.  (2022).  Metode  Tafsir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Pengujian  Konstitusional  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Jurnal  Konstitusi , 18 (4), 774. https://doi.org/10.31078/jk1843
Hidayati,  S.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang  (Studi  Perbandingan  Indonesia  Dengan  Afrika  Selatan). Jurnal Bina Mulia Hukum , 3 (2), 224–241. https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18
Luthan,  S.  (2016).  Penegakkan  Hukum  dan  Kekuasaan. Jurnal  Hukum , 14 (2), 166–184.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Muluk, M. R. K. (2008). New Public Service dan Pemerintahan Lokal Partisipatif .
Pratama, N. A. (2022). Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020. Crepido , 4 (2), 137–147. https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147
Putri, D. S. (2021). Penerapan “Omnibus Law” Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau  Tidak?  Studi  Tinjauan  Berdasarkan  Sistem  Hukum  Di  Indonesia.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (2), 523–540.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3064
Rafiqi,   llham  D. (2021). Pembaruan  Politik  Hukum Pembentukan Perundang-
Undangan  Di  Bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Perspektif  Hukum Progresif Politics. Bina Hukum Lingkungan , 5 (february), 2. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163
Riskiyono,  J.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-
Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Aspirasi , 6 (2), 159–176.
Sriwidodo, J. (2020). Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP. Era Hukum- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 18 (2), 1–42.
Sungkar,  L.,  Dramanda,  W.,  Harijanti,  S.  D.,  &  Zulfikar,  A.  Y.  (2021).  Urgensi Pengujian  Formil  di  Indonesia:  Menguji  Legitimasi  dan  Validitas. Jurnal Konstitusi , 18 (4), 748–773.
Usman,  A.  H.  (2014).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Pemerintah  Sebagai faktor  Tegaknya  Negara  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Wawasan  Hukum ,
30 (1), 29.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License