## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) TERLAKSANA PADA KAMPUNG RENDANG DI KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1460-1470                          Dasatry Dwi Ramadona. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) TERLAKSANA PADA KAMPUNG RENDANG DI KOTA PAYAKUMBUH
1 Dasatry Dwi Ramadona, 2 Asep Ajidin 1,2 Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Corresponding author: ddasatry@gmail.com Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  understand  and  analyze  the  implementation  of  the  One Vilage, One Product (OVOP) policy in Kampung Rendang, Payakumbuh City, West Sumatra. The thematic analysis method with a qualitative deductive concept was used to identify the driving factors of OVOP policy implementation from the point of view of policy makers and Rendang Small and Medium Industries (SMIs) in the Rendang Village Center. Data collection was  conducted  through  semi-structured  interviews.  Data  processing  was  done  in  Nvivo  12 Plus  using  the  saturation  technique.  The  results  found  that  there  were  10  factors  driving  the implementation  of  OVOP  policy  from  the  policymakers  and  8  factors  driving  the implementation  of  OVOP  policy  from  the  SMIs.  OVOP  policy  is  the  responsibility  of  the Department  of  Labor  and  Industry  (Disnakerperin).  Disnakerperin  has  the  right  to  assess  the performance  of  OVOP  SMIs  and  then  coordinate  it  with  other  responsible  parties. Policymakers have provided training, mentoring, promotional platforms, market access, and licensing  for  Rendang  SMIs  in  the  Rendang  Village  Center.  The  OVOP  policy  in  Kampung Rendang has generally been successful but still needs to be reviewed for improvement. The research  implications  emphasize  the  importance  of  communication  in  the  substance  of  a policy.  Through  communication,  it  will  be  easier  to  mobilize  both  human  resources, information, authority, and the necessary facilities. Bureaucratic structure and disposition also play an important role in determining the success of implementing a policy.
Keywords: Communication; Disposition; OVOP; Policy; Resources

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan One Vilage  One  Product  (OVOP)  di  Kampung  Rendang  Kota  Payakumbuh,  Sumatera  Barat. Metode analisis tematik dengan konsep deduktif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor  pendorong  implementasi  kebijakan  OVOP  dari  sudut  pandang  pembuat  kebijakan dan  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  rendang  di  Sentra  Kampung  Rendang.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Pengolahan data menggunakan Nvivo 12 Plus dengan menggunakan teknik saturasi. Hasil penelitian menemukan terdapat 10 faktor pendorong  implementasi  kebijakan  OVOP  dari  pihak  pembuat  kebijakan  dan  8  faktor pendorong  implementasi  kebijakan  OVOP  dari  pihak  IKM  rendang.  Disnakerperin  berhak menilai  kinerja  IKM  OVOP  dan  kemudian  mengkoordinasikannya  bersama  pihak  yang bertanggung  jawab  lainnya.  Pembuat  kebijakan  telah  memberikan  pelatihan, pendampingan, wadah promosi, akses pasar, dan mengurus perizinan untuk IKM rendang di Sentra  Kampung  Rendang.  Kebijakan  OVOP  di  Kampung  Rendang  secara  umum  sudah berhasil dilakukan namun masih perlu dikaji ulang untuk penyempurnaan. Implikasi penelitian menekankan  pada  pentingnya  komunikasi  dalam  substansi  sebuah  kebijakan.  Melalui komunikasi,  sumber  daya  akan  lebih  mudah  untuk  digerakkan  baik  sumber  daya  manusia, informasi,  wewenang  dan  fasilitas  yang  diperlukan.  Struktur  birokrasi  dan  disposisi  juga berperan penting sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Pemerintahan Desa; Petani Rumput Laut; Strategi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1460-1470 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505

## PENDAHULUAN
Pengembangan  ekonomi  lokal  menjadi  fokus  perhatian  di  berbagai  negara, terutama  di  era  globalisasi  yang  menuntut  adanya  diversifikasi  ekonomi  serta  peningkatan daya  saing  di  tingkat  lokal.  Salah  satu  pendekatan  yang  telah  terbukti  efektif  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal  adalah  konsep One  Village  One  Product (OVOP) (Murti  &  Harianto,  2019).  Berdasarkan  pada  dokumen  di  Kemenperin.go.id,  konsep  ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1979 sebagai bagian dari upaya  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Di Indonesia sendiri, OVOP juga diadopsi dengan baik dan Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi  yang  memperoleh  penghargaan  OVOP  ini  dengan  melihat  pada  potensi  sumber daya yang banyak.
Terdapat  tiga  jenis  komoditi  yang  dijadikan  sasaran  untuk  pelaksanaan  program OVOP  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yakni,  komoditi  makanan  dan  minuman,  komoditi  kain tenun,  dan  komoditi  anyaman.  Dari  15  IKM  yang  diikutsertakan,  lima  diantaranya  adalah komoditi  makanan  dan  minuman  dan  rendang  menjadi  produk  IKM  yang  paling  banyak dikembangkan.  Terdapat  tiga  IKM  rendang  yang  masuk  dalam  program  OVOP  di  Kota Payakumbuh  yakni  Rendang  Riry,  Rendang  Gadih,  dan  Rendang  Erika.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  produk  rendang  menjadi  komoditi  yang  paling  potensial  dalam implementasi  program  OVOP,  selain  karena  rendang  menjadi  produk  makanan  yang berasal dari Kota Payakumbuh (Kementerian Perindustrian Indonesia, 2023).
Ratmono,  Hendri,  dan  Yateno  (2016)  menyebutkan  bahwa  OVOP  bertujuan  untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memasarkan satu produk unggulan yang khas dari setiap  desa  atau  kampung. Produk tersebut  mencerminkan  keunggulan  lokal  dan  keahlian khas  masyarakat  setempat.  Program  ini  dirancang  untuk  mempromosikan  potensi  industri kecil dan menengah di suatu daerah, memanfaatkan sumber daya lokal dan melestarikan lingkungan.  Produk  yang  dipilih  dalam  OVOP  biasanya  inovatif,  kreatif  dan  memiliki  nilai tambah  yang  tinggi,  sambil  mempertahankan  citra  lokal  yang  kuat  dan  daya  saing  yang tinggi  (Juhari,  2019).  Dengan  demikian,  OVOP  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  strategi ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk melestarikan kearifan lokal, budaya, dan tradisi.
Menurut  Fitri  (2022),  meskipun  OVOP  telah  terbukti  berhasil  di  banyak  negara, implementasinya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Faktor- faktor  seperti  kurangnya  infrastruktur,  akses  terbatas  terhadap  pasar,  dan  kurangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan produk lokal sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan konsep OVOP. Konsep ini mendorong setiap desa atau kampung untuk mengembangkan satu produk unggulan yang mencerminkan keunggulan lokal dan kearifan tradisional masyarakat setempat (Setiajatnika & Astuti, 2022).

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) TERLAKSANA PADA KAMPUNG RENDANG DI KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1460-1470                          Dasatry Dwi Ramadona. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Di  Indonesia,  OVOP  telah  diadopsi  oleh  beberapa  daerah  sebagai  strategi  untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun, penelitian tentang implementasi dan dampak OVOP di  berbagai  daerah  di  Indonesia  masih  terbatas.  Menurut  Gani  Irwan  dan  Mutiati  (2018), OVOP  di  Indonesia  umumnya  adalah  IKM  yang  konsisten  menjalin  kerjasama  dengan perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan terus mendapat bimbingan serta  aneka  bantuan  dari  pemerintah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  produk  yang  dihasilkan mewakili  identitas  daerah  bahkan  negara.  Dimana  produk-produknya  mencerminkan keunikan suatu daerah.
Beberapa  produk  daerah  yang  menjadi  produk  OVOP  harus  memiliki  kriteria  yang meliputi keunikan khas budaya dan keaslian lokal, mutu, dan tampilan produk, potensi pasar yang  terbuka  di  dalam  dan  di  luar  negeri  serta  kontinuitas  dan  konsistensi  produksi  yang didukung sumber daya lokal (Khairul, 2018). Menurut Juhari (2019), dengan keunggulan yang dimiliki,  maka  produk  tersebut  dapat  meningkatkan  pendapatan  bagi  daerahnya,  melalui kunjungan  turis,  membuka  lapangan  pekerjaan,  dan  meningkatkan  keterampilan  SDM.  Di Indonesia  terdapat  sekitar  74.000  desa  yang  memiliki  keunikan  atau  ciri  khas.  Dimana mayoritas  atau  sekitar  65%  penduduknya  masih  tergolong  miskin,  berpendapatan  rendah. Dan  mayoritas  desa-desa  tersebut  eksis  disektor  pertanian  atau  agrikultur.  Dengan  kultur tersebut, sangat potensial dikembangkan OVOP.
Pemerintah Kota Payakumbuh Berdasarkan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Payakumbuh tahun 2023-2028 pembangunan perkonomian Kota Payakumbuh telah  dirumuskan  dalam  Misi  kedua  yaitu  “Membangun  perekonomian  yang  tangguh, unggul,  berdaya  saing  dan  berkeadilan  dengan  berbasis  ekonomi  kerakyatan  dengan memunculkan  gerakan  ekonomi  bersama”.  Dalam  h al  ini  jelas  disebutkan  bahwa pembangunan perekonomian Kota Payakumbuh adalah berbasis ekonomi kerakyatan dan harus muncul  sebagai gerakan ekonomi bersama. Untuk itu,  Pemerintah Kota Payakumbuh dalam  periode  RPJMD  tahun  2023-2028  ini  mendorong  pertumbuhan  yang  tinggi  di  tiga sektor  unggulan  kota  payakumbuh  yaitu  sektor  pertanian,  sektor  industri  pengolahan  dan sektor perdagangan.
Dalam konteks Kota Payakumbuh, implementasi OVOP dapat menjadi sarana yang efektif  untuk  memperkenalkan  dan  mengembangkan  produk-produk  khas  Minangkabau yang berpotensi untuk menarik minat pasar lokal, nasional, maupun internasional (Tabrani & Angkasa, 2021). Meskipun potensinya besar, implementasi OVOP di Kota Payakumbuh masih menghadapi  berbagai  tantangan.  Kurangnya  infrastruktur  pendukung,  keterbatasan  akses pasar,  serta  kurangnya  kesadaran  dan  keterlibatan  masyarakat  lokal  menjadi  beberapa hambatan  utama  yang  perlu  diatasi.  Untuk  memproduksi  rendang  dengan  skala  besar membutuhkan teknologi kekinian yang lebih efektif dan efisien. Keberadaan mesin pengolah yang  canggih  tentu  akan  memangkas  biaya  produksi  dan  lebih  efisien  di  waktu.  Ini  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1460-1470 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505
sebenarnya  perlu  ditindaklanjuti  oleh  dinas  terkait  seperti  dinas  perindustrian  dengan membantu permodalan sarana dan prasarana usaha. Lalu, akses pasar nasional dan global membutuhkan banyak persyaratan yang memang membutuhkan bantuan dari dinas terkait agar  dapat  menjangkau  pasar  secara  lebih  luas.  Perizinan  usaha,  BPOM,  halal  dan sebagainya  dapat  mempermudah  IKM  Rendang  untuk  menjangkau  pasar  nasional  dan global.  Kemudian,  keberadaan  sentra  rendang  di  Kampung  Rendang  sepertinya  masih belum  dapat  memberdayakan  banyak  usaha  kecil  yang  sebenarnya  berpotensi  untuk berkembang.  Dalam penelitian ini digunakan indikator implementasi kebijakan menurut teori Edward  III.  Implementasi  adalah  sebuah  proses  interaksi  antara  penentuan  tujuan  dan segala  bentuk upaya  untuk mendapatkan  apa  yang  menjadi  target  dari tujuan  itu  sendiri. Menurut  Edward  III,  implementasi  kebijakan  akan  menjadi  efektif  apabila  ditentukan  oleh sumber  daya  manusia  (SDM),  struktur  organisasi,  komunikasi,  serta  disposisi  atau  sikap (Nuriyani  &  Mia,  2022).  Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang  implementasi  OVOP  di  Kota Payakumbuh  menjadi  penting  untuk  dilakukan  guna  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan program ini dan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang ada.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang  bersifat  deskriptif  (Banks,  2018).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  tematik. Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  analisis  tematik  yang  didapatkan  dari kodifikasi  data  primer.  Analisis  tematik  merupakan  suatu  metode  untuk  menganalisis, mengidentifikasi,  serta  melaporkan  tema-tema  yang  terdapat  dalam  suatu  fenomena (Braun & Clarke, 2012). Data primer yang sudah dikodifikasi menggunakan software Nvivo 12 Plus  akan  dikategorikan  berdasarkan  tema  yang  didapat.  Tema-tema  telah  ditentukan dengan  merujuk kepada  teori yang  sudah  ada  sehingga  termasuk kepada  pengkodingan secara  deduktif.  Teori  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III  yang  terdiri  dari  empat indikator  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi/sikap,  dan  struktur  birokrasi  digunakan untuk  merancang  instrumen  wawancara  berupa  skrip  wawancara  semi-terstruktur. Wawancara  merupakan  komunikasi  yang  terjadi  secara  dua  arah  dimana  peneliti  akan menggali  informasi  dengan  mengajukan  pertanyaan  yang  sesuai  dengan  pedoman wawancara  dan  dilakukan  dengan  lebih  leluasa  dan  tidak  terlalu  terikat  dengan  susunan pertanyaan  pada  pedoman  wawancara  (Pike,  2019).  Wawancara  penulis  lakukan  secara mendalam  kepada  empat  kepala  dinas  terkait  di  Kota  Payakumbuh  yaitu:  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Perindustrian  (Disnakerperin);  Dinas  Pariwisata,  Pemuda,  dan  Olahraga (Disparpora);  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  (Diskopukm);  dan  Dinas  Penanaman  Modal  dan

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) TERLAKSANA PADA KAMPUNG RENDANG DI KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1460-1470                          Dasatry Dwi Ramadona. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinpmptsp); serta dua Industri Kecil Menengah (IKM) rendang di Kampung Rendang yaitu Rendang Riry dan Rendang Erika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Jones (1991) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan  konseptual, namun  tidak senantiasa  demikian  dalam  bentuknya  yang  kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020) Lebih lanjut, menurut Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada  dua  level:  Pertama,  akan  terlihat  secara  umum  bagaimana  implementasi  kebijakan yang  dikaji  menjawab  pertanyaan  “apa  yang  terjadi”  dan  “bagaimana”.  Grindle mengatakan,  proses  implementasi  kebijakan  perlu  melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya;  Kedua,  untuk  membantu  menjelaskan temuan  tahap  pertama  yaitu  menjawab  pertanyaan  “mengapa”,  dilihat  bagaimana interaksi  proses  implementasi  dengan  hal-hal  yang  secara  umum  menurut  Grindle menentukan  keberhasilan  kebijakan  yaitu  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  (Ode et al., 2023)
Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh: Perspektif Pembuat Kebijakan
Gambar 1. Keywords I Berdasarkan  gambar  1 ,  peneliti  mendapatkan  kata  “disnakerperin”  sebagai  kata yang paling banyak diucapkan oleh informan. Penjabaran komposisi kata-kata yang paling sering diucapkan oleh informan akan disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Word Count I Word Length Count Weighted Percentage (%) Disnakerperin 10 7 24,14 Pelatihan 9 6 20,69 Berhasil 8 3 10,34 Koordinasi 10 3 10,34 Promosi 7 3 10,34 Penilaian 9 2 06,90 Perizinan 9 2 06,90 Akses Pasar 10 1 03,45 Kaji Ulang 9 1 03,45 Sentra Kampung Rendang 20 1 03,45 Sumber: Hasil pengolahan kata menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1460-1470 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505
Tabel  1 menunjukan  bahwa  kata “disnakerperin”  muncul  sebanyak tujuh  kali  dari jawaban informan  dengan  persentase  sebesar  24,14%.  Kemudian  diikuti  oleh  kata  “pelatihan”  yang muncul  sebanyak  enam  kali  dengan  persentase  20,69%.  Selanjut nya,  kata  “berhasil”, “koordinasi”,  dan  “promosi”  masing -masing  muncul  sebanyak  tiga  kali  dengan  persentase 10,34%. Kata “penilaian” dan “perizinan” masing -masing muncul sebanyak dua kali dengan persentase  6,9%.  Serta  kata  “akses  pasar”,  “kaji  ulang”,  dan  “sentra  kampung  rendang” masing-masing muncul sebanyak satu kali dengan persentase 3,45%.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  10  faktor  pendorong implementasi  kebijakan  OVOP  di  Kampung  Rendang  Kota  Payakumbuh  berdasarkan perspektif pembuat kebijakan. Tema umum komunikasi menghasilkan dua tema khusus yaitu “koordinasi” dan “sentra kampung rendang”. Lalu, tema umum sumber daya menghasilkan empat tema khusus yaitu “pelatihan”, “promosi”, “perizinan”, dan “akses pasar”. Kemudian, tema umum dispos isi menghasilkan dua tema khusus yaitu “berhasil” dan “kaji ulang”. Serta tema umum struktur birokrasi juga menghasilkan dua tema khusus yaitu “disnakerperin” dan “penilaian”.
Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh: Perspektif Industri Kecil Menengah (IKM) Rendang
Gambar 2. Keywords II
Berdasarkan gambar 2 , peneliti mendapatkan kata “peninjauan” sebagai kata yang paling banyak  diucapkan  oleh  informan.  Penjabaran  komposisi  kata-kata  yang  paling  sering diucapkan oleh informan akan disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Word Count II Word Length Count Weighted Percentage (%) Peninjauan 10 5 25 Pameran 7 4 20 Pendampingan 12 3 15 Pendataan 9 3 15 Dipermudah 10 2 10 Adil 4 1 05 Puas 4 1 05 Terbantu 8 1 05 Sumber: Hasil pengolahan kata menggunakan Nvivo 12 Plus, 2024
Tabel  2 menunjukan  bahwa  kata  “peninjauan”  muncul  sebanyak  lima  kali  dari  jawaban

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) TERLAKSANA PADA KAMPUNG RENDANG DI KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1460-1470                          Dasatry Dwi Ramadona. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
informan dengan persentase sebesar 25%. Kemudian diikuti oleh kata “pameran” sebanyak empat kali  dengan  persentase  20%.  Selanjutnya  kata  “pendampingan”  dan  “pendataan” masing- masing  muncul  sebanyak  tiga  kali  dengan  persentase  15%.  Kata  “dipermudah muncul sebanyak dua kali dengan persentase 10%. Serta kata “adil”, “puas”, dan “terbantu” masing-masing muncul sebanyak satu kali dengan persentase 5%.
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  delapan  faktor  pendorong implementasi  kebijakan  OVOP  di  Kampung  Rendang  Kota  Payakumbuh  berdasarkan perspektif  IKM  Rendang.  Tema  umum  komunikasi  menghasilkan  dua  tema  khusus  yaitu “pendataan”  dan  “peninjauan”.  Lalu,  tema  umum  sumber  daya  juga  menghasilkan  dua tema  khusus  yaitu  “pendampingan”  dan  “pameran”.  Kemudian,  tema  umum  disposisi menghasilkan  dua  tema  khusus  yaitu  “puas”  dan  “terbantu”.  Serta  tema  u mum  struktur birokrasi juga menghasilkan dua tema khusus yaitu “dipermudah” dan “adil”.

## Analisis  Faktor  Pendorong  Implementasi  Kebijakan  OVOP  di  Kampung  Rendang  Kota Payakumbuh
Hasil  pernyataan  dinas  yang  bertanggung  jawab  sebagai  pembuat  kebijakan  terhadap implementasi  kebijakan  OVOP  di  Kampung  Rendang  Kota  Payakumbuh  ditinjau  dari indikator  komunikasi  sudah  berjalan  baik.  Penyampaian  dan  koordinasi  informasi  terkait implementasi kebijakan OVOP di Kampung Rendang Kota Payakumbuh dilakukan bersama dinas  koperasi  dan  UMKM,  dinas  tenaga  kerja  dan  perindustrian  (disnakerperin),  kominfo, serta  dengan  Dewan  Kerajinan  Nasional  Daerah  (Dekranasda).  Informasi  secara  umum sudah  disampaikan  dengan  baik,  namun  masih  perlu  untuk  dikoordinasikan  secara  efektif lagi.  Koordinasi  informasi  juga  dilakukan  oleh  Dinas  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPTSP) Kota  Payakumbuh.  DPTSP  memiliki  tugas  dalam  menerbitkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB), Perusahaan Rumah Tangga (PRT), dan izin halal.
Selain  itu,  koordinasi  informasi  juga  dilaksanakan  bersama  Industri  Kecil  Menengah (IKM)  OVOP  yang  berada  di  Kampung  Rendang  dan  IKM  lainnya  di  Kota  Payakumbuh. Informasi  lengkap  mengenai  OVOP  di  Kampung  Rendang  dipegang  penuh  oleh  dinas tenaga kerja dan perindustrian (disnaker). Koordinasi informasi mengenai kebijakan OVOP ini dilakukan  bersama  kemenperin  provinsi  dan  dinas  perindustrian  perdagangan  (perindag) provinsi  Sumatera  Barat.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  dinas  provinsi  tidak  pernah melakukan  pembinaan  bagi  IKM  yang  mendapat  bintang  satu  dan  dua  dalam  praktek penilaian  OVOP.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk  praktek  kerja  yang  gagal  dalam  suksesi pelaksanaan OVOP di Kampung Rendang itu sendiri. Disnakerperin akan meninjau sebanyak dua  kali  dalam  satu  tahun.  Dalam  praktek yang  sebenarnya,  disnakerperin  akan  meninjau mengenai  kelayakan  lokasi  atau  tempat  dari  sentra  Kampung  Rendang  itu  sendiri, pembukuan ataupun laporan laba dan rugi, serta perizinan usaha. Dari sini didapatkan IKM yang layak untuk dipromosikan di tingkat nasional.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1460-1470 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505
Hasil  pernyataan  dinas  yang  bertanggung  jawab terhadap implementasi  kebijakan OVOP  di  Kampung  Rendang  Kota Payakumbuh  ditinjau  dari  indikator  sumber  daya  sudah berjalan baik. Tujuan awal didirikannnya OVOP di Kampung Rendang sendiri memang untuk mengembangkankan  IKM-IKM  rendang.  Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  disnakerperin bersama  dinas  lainnya  adalah  dengan  mengadakan  pembinaan  melalui  pelatihan- pelatihan  kepada  setiap  IKM.  Pelatihan  tersebut  dikomandoi  oleh  praktisi,  mentor,  dan tenaga ahli yang mahir di bidang masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata pemberdayaan IKM rendang belum mampu memfasilitasi semua IKM rendang yang ada di Kota  Payakumbuh.  Sentra  Kampung  Rendang  hanya  diisi  oleh  IKM-IKM  yang  berada  di Kecamatan Latina saja. Hal ini tentu membuat IKM-IKM lain yang berada diluar Kecamatan Latina  merasa  seperti  dianaktirikan.  Mereka  merasa  tidak mendapat  perhatian yang  sama oleh  dinas  terkait.  Padahal  mereka  sendiri juga  memiliki  kenginan  yang  besar untuk dapat bergabung ke dalam sentra OVOP di Kampung Rendang.
Pelaksanaan  OVOP  juga  didorong  kesuksesannya  oleh  dinas  pariwisata.  Dinas pariwisata  juga  menghadirkan  mentor  ataupun  praktisi  dalam  bidang  promosi  terutama menciptakan  kemasan  produk  dengan  menarik.  Hal  ini  penting  karena  kemasan  menjadi penciri produk yang pertama kali diperhatikan konsumen. Konsumen tentunya akan tertarik pada  produk  dengan  kemasan  yang  unik  dan  sudah  mencakup  informasi  dari  produk  itu sendiri dengan lengkap. Selain pembinaan kemasan, IKM rendang juga diberi wadah oleh dinas  pariwisata  untuk  mempromosikan  produk-produknya  melalui  kegiatan  pameran  di tingkat  nasional.  Pameran  menjadi  salah  satu  wadah  potensial  untuk  memperkenalkan produk  olahan  rendang  kepada  khalayak  luas.  IKM  rendang  yang  ikut  dalam  kegiatan pameran  ternyata  mengharapkan  penghargaan  berupa  piagam  atas  partisipasi  mereka yang  diikuti  IKM  terbaik  terpilih  di  seluruh  Indonesia.  Namun,  dalam  pelaksanaannya, pameran  sepertinya  dapat  diikuti  oleh  tim  yang  sama  dari  tahun  sebelumnya  dengan pertimbangan  kualitas  yang  bagus.  Disini,  IKM-IKM  rendang  berharap  agar  pameran  yang diadakan di tingkat nasional dapat dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam setahun agar semua IKM memiliki kesempatan yang sama untuk mempromosikan produk mereka.
Kemudian,  Dinas  Penanaman  Modal-Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPM-PTSP) memiliki tugas dalam menangani masalah perizinan usaha dari IKM-IKM rendang yang ada di  Kampung  Rendang.  DPM-PTSP  berkoordinasi  dengan  nakerperin  dan  dinas  koperasi- UMKM untuk mengurus perizinan usaha dari IKM-IKM rendang tersebut. Perizinan juga sangat penting  karena  dapat  memberikan  jaminan  akan  kualitas  produk  dan  kelayakan  lokasi tempat produksi dilakukan. Yang terpenting lainnya dalam pelaksanaan OVOP di Kampung Rendang adalah memberikan IKM-IKM rendang akses ke pasar dalam artian mewadahi IKM- IKM  tersebut  untuk  menemukan  target  konsumen  ataupun  pelanggan.  Untuk  IKM  dengan

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) TERLAKSANA PADA KAMPUNG RENDANG DI KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1460-1470                          Dasatry Dwi Ramadona. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
skala  besar  lebih  menargetkan  pasar  ekspor  dan  sebaliknya  bagi  IKM  dengan  skala  kecil lebih  difokuskan  untuk memenuhi  pasar lokal  dan  nasional.  Secara  garis  besar,  dinas-dinas terkait  diatas  telah  memberikan  bantuan  bagi  IKM-IKM  yang  berada  di  sentra  Kampung Rendang.  Bantuan  tersebut  ada  yang  berwujud  berupa  mesin  pengolah  daging  dan bantuan  modal  serta  bantuan  tidak  berwujud  berupa  pendampingan,  pembinaan, pelatihan,  dan  mentoring.  Namun,  salah  satu  bantuan  yang  sampai  saat  ini  masih dinantikan  IKM-IKM  rendang  adalah  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Tidak  terdapat kepastian kapan dan bagaimana perkembangan pembinaan dan bantuan HKI tersebut.
Hasil  pernyataan  dinas  yang  bertanggung  jawab terhadap implementasi  kebijakan OVOP  di  Kampung  Rendang  Kota  Payakumbuh  ditinjau  dari  indikator  disposisi/sikap  juga sudah  berjalan  baik.  Pelaksanaan  OVOP  di  Kampung  Rendang  cukup  berhasil  yang ditandai  dengan  meningkatnya  omset  penjualan  dan  kunjungan  wisatawan  ke  Kota Payakumbuh  terutama  ke  Kampung  Rendang  sendiri.  Produksi  harian  olahan  rendang meningkat  dari  sebelumnya  karena  kegiatan  produksi  sudah  tersistemasi  dengan  baik. Penggunaan mesin canggih dalam pengolahan daging untuk rendang adalah satu impact terbesar yang dirasakan ole sentra Kampung Rendang karena dinilai lebih efisien. Selain itu, IKM-IKM rendang juga sudah melakukan ekspansi usaha secara besar-besaran salah satunya dengan akses pasar yang lebih luas sampai ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor  bahkan  sudah  dilakukan  sampai  ke  Eropa  dan  Amerika.  Ini  merupakan  kesuksesan tersendiri bagi sentra Kampung Rendang. Namun, memang jika ditinjau lebih dekat, IKM-IKM rendang  yang  diberi  peluang  untuk  melakukan  ekspor  ini  hanya  yang  berlokasi  di Kecamatan  Latina  saja.  Selain  mereka  juga  termasuk  dalam  sentra  Kampung  Rendang, mereka  juga  memiliki  kualitas  dan  kuantitas  yang  memenuhi  permintaan  pasar  ekspor  itu sendiri.
Hasil  pernyataan  dinas  yang  bertanggung  jawab  terhadap  implementasi  kebijakan OVOP  di  Kampung  Rendang  Kota Payakumbuh  ditinjau  dari indikator struktur birokrasi  juga sudah berjalan baik. Program OVOP sendiri memang dinaungi oleh dinas tenaga kerja dan perindustrian  (disnakerperin).  Disnakerperinlah  yang  memainkan  peranan  penting  dalam menjamin  keberlangsungan  program  OVOP  di  Kampung  Rendang  Kota  Payakumbuh. Namun  dalam  pelaksanaannya  disnakerperin  dibantu  oleh  beberapa  pihak  seperti  dinas koperasi  dan  UMKM  yang  menaungi  data  IKM  rendang,  dinas  pariwisata  yang  menaungi bagian  promosi,  dinas  PM-PTSP  yang  menaungi  modal  dan  perizinan  usaha,  kominfo,  serta asosiasi pengusaha rendang itu sendiri. Dinas-dinas ini saling bersinergi satu sama lain untuk mensukseskan  keberadaan  sentra  Kampung  Rendang  ini.  Dalam  pelaksanaannya,  OVOP akan ditinjau dan dipantau secara berkala oleh disnakerperin Kota Payakumbuh yang mana kinerjanya  akan  dinilai  oleh  kemenperin  di  tingkat  pusat.  IKM-IKM  yang  dirasa  berpotensi untuk dilombakan  di  tingkat  pusat  dipilih  secara  selektif  dengan  kriteria-kriteria  yang  sudah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1460-1470 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505
ditentukan. Ini menjadi pemupuk semangat tersendiri sebenarnya bagi IKM-IKM lainnya yang mana jika mereka mampu menunjukkan performa bagus maka akan sangat memungkinkan mereka  akan  jadi  market  leader  atau  pemimpin  pasar  produk  olahan  rendang  nantinya. Dalam  pelaksanaanya  juga  ditemukan  bahwa  IKM-IKM  rendang  di  sentra  Kampung Rendang  diberikan  kemudahan  dalam  mengurus  berkas-berkas  yang  dibutuhkan.  Bahkan koordinator sentra Kampung Rendang dan disnakerperin dapat dikatakan sangat tanggap dalam  melayani  IKM-IKM  rendang  dalam  mengurus  berkas-berkas  tersebut.  Hal  ini  dinilai sangat positif karena antara dinas terkait sebagai pembuat kebijakan dapat saling bersinergi dengan IKM-IKM rendang sebagai penjalan kebijakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, maka disimpulkan bahwa secara umum, penyaluran  bantuan  dan  pembinaan  kepada  IKM  di  Kampung  Rendang  sudah  baik, dengan  Disnakerperin  dan  dinas  terkait  berperan  dalam  pelatihan,  akses  pasar,  dan perizinan  usaha.  Namun,  masih  ada  kekurangan  dalam  hal  perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI).  Program  OVOP  di  Kampung  Rendang  menunjukkan  hasil  positif  dengan peningkatan omset dan ekspansi ke pasar ekspor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak  sampel,  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  yang  lebih mutakhir, serta mengadopsi metode campuran (mix method) untuk hasil yang lebih komprehensif

## DAFTAR PUSTAKA
Banks, M. (2018). Using visual data in qualitative research (Vol. 5): Sage.
Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77 – 101.
Fitri, A. (2022). Implementasi Program One Village One Product (OVOP) Dalam Membangun Ekonomi  Lokal  Di  Kecamatan  Silungkang  Kota  Sawahlunto.  UNES  Journal  of  Swara Justisia. Volume 5, Issue 4, Januari 2022. https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.232.
Juhari.  (2019).  Strategi  Pengembangan  Produk  Unggulan  yang  Berbasis  OVOP  (Studi  Kasus Pada  UMKM  di  Kecamatan  Mendo  Barat,  Kabupaten  Bangka  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung).  JEM:  Jurnal  Ekonomi  dan  Manajemen  STIE  Pertiba  Pangkalpinang, Vol 5, No. 1, Edisi Juli 2019, hal 84-91.
Kemenperin.go.id. One Village One Product (OVOP).
Khairul,  A.  (2018).  Gerakan  OVOP  di  Kota  Banda  Aceh:  Identifikasi  Potensi  Produk  Industri Kreatif sebagai Produk Unggulan Gampong. Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol.7, No.2, hal 201.
Murti,  E.  &  Harianto.  (2019).  Pendekatan  One  Village  One  Product  (OVOP)  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Desa.  Seminar Nasional  Sistem  Informasi 2019, 19 September 2019 Fakultas Teknologi Informasi-UNMER Malang. SENASIF 2019.
Nuriyani,  G.  &  Mia.  (2022).  Implementasi Kebijakan Peraturan  Menteri Sosial  Nomor 1  Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) TERLAKSANA PADA KAMPUNG RENDANG DI KOTA PAYAKUMBUH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1460-1470                          Dasatry Dwi Ramadona. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Ode,  L.,  Elwan,  M.,  Kadir,  A.,  Rezkiawaty,  S.  U.,  &  Qomariyah,  E.  (2023).  Implementation  of Covid-19  Budget  Policy  in  Southeast  Sulawesi  (  Case  Study  of  Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020  ). Journal  of  Governance  and  Public  Policy , 10 (3),  234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108
Peraturan  menteri  perindustrian  RI  No.  78  tahun  2008  tentang  peningkatan  efektifitas pengembangan industri UMKM melalui pendekatan OVOP.
Pike,  M.  (2019).  Interviews  instead  of  self-reports  investigating  cues  and  questions  for  the detection of honesty-humility in employment interviews. powers problem, psychological resistance and cultural barriers. 62, 150-159.
Ratmono,  Hendri,  &  Yateno.  (2016).  Pendekatan  OVOP  sebagai  Program  Pengembangan Produk Unggulan  Wilayah  Kota Provinsi  Lampung.  DERIVATIF  Vol.  10  No.  2,  November 2016.
RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Payakumbuh tahun 2023-2028.
Setiajatnika  E.  &  Astuti,  Y.  E.  (2022).  Potensi  Produk  Unggulan  Daerah  dan  Strategi Pengembangannya  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Coopetition:  Jurnal  Ilmiah Manajemen. Vol XIII No 1, Maret 2022.
Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR  13  TAHUN  2008  TENTANG  PENATAAN  PEDAGANG KAKI  LIMA  DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Tabrani  &  Angkasa  W.  I.  (2021).  Pengembangan  Produk  Unggulan  Daerah  Berbasis  Klaster Inovasi  Dalam  Rangka  Membangun  Ekosistem  Riset  Dan  Inovasi  di  Daerah. Yogyakarta: Nas Media Pustaka