https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT

## IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT PROGRAM
Sukma Asmaning Putri * , Ertien Rining Nawangsari Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur *Koresponden email: sukmaap165@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari Implementasi program ETLE di Kabupaten  Tulungagung.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunkan  analisa deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dari program Electronic Traffic Law Enforment (ETLE) di Kabupaten Tulungagung menggunakan teori implementasi dari David C. Korten, yang meliputi tiga elemen yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Electronic Traffic Law Enforcement telah cukup berhasil di terapkan di Kabupaten Tulungagung hal ini di buktikan dari tercapainya tujuan dari program ETLE itu sendiri yaitu untuk mengurangi angka fatalitas lakalantas di Kabupaten Tulungagung selain itu di dukung juga dengan kognisi dari organisasi pelaksana yaitu anggota satlantas yang telah melakukan upaya pengambilan kebijakan dan penetapan strategi guna tercapainya tujuan dari program.
Kata kunci : Implementasi, ETLE, kebijakan publik

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how successful the implementation of the ETLE program is in Tulungagung Regency. The type of research used is qualitative research using descriptive analysis. The location of this research is in  Tulungagung  Regency,  East  Java  Province.  The  focus  of  this  research  is  to  describe  the  implementation  of  the Electronic Traffic Law Enforment (ETLE) program in Tulungagung Regency using implementation theory from David C. Korten, which includes three elements, namely the program itself, program implementation and target groups. The data collection technique used in this study is through interviews, observation and documentation. The results of this study  indicate  that  the  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  program  has  been  implemented  quite  successfully  in Tulungagung District. This is evidenced by the achievement of the objectives of the ETLE program itself, namely to reduce  the  traffic  fatality  rate  in  Tulungagung  District.  Besides  that,  it  is  also  supported  by  the  cognition  of  the implementing organization. namely members of traffic police who have made efforts to make policies and determine strategies to achieve the goals of the program.

## Keywords: Implementation, ETLE, public policy

## PENDAHULUAN
Penggunaan  teknologi  yang  sudah  semakin canggih telah membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Tak terkecuali teknologi transportasi. Di masa  lalu,  pengembangan  teknologi  transportasi masih  berkutat  dengan  pengembangan  mesin kendaraan dan komponen lain menjadi lebih efisien dari  sebelumnya.  Namun  dimasa  kini,  dengan  se- makin banyaknya model transportasi yang tersedia dan  pesatnya  digitalisasi  disegala  bidang,  Dikutip dari  Abdillah,  (2011)  perkembangan  teknologi transportasi  tak  hanya  mengarah  kepada  efisiensi bahan  bakar  dan  kinerja  mesin,  namun  mulai merambah  di  sektor  keamanan  dan  kenyamanan pemakai  model  transportasi.  Menurut  (Latifah, 2019)  Pada  dasarnya  teknologi  transportasi  me- rupakan  perkembangan  alat  yang  digunakan  oleh
masyarakat  untuk  mempermudah  pergerakan  dari wilayah satu ke wilayah lainnya dalam memenuhi segala  kebutuhan  hidup  dan  berfungsi  sebagai cabang  ekonomi  yang  mendukung  pembangunan dan memberikan jasa pembangunan ekonomi.
Transportasi  bertindak  sebagai  sektor  pendu- kung pembangunan dan sebagai penyedia layanan untuk  pembangunan  ekonomi  (Rahayu,  2020). Transportasi  memegang  peranan  penting  di  suatu wilayah,  baik  pedesaan  maupun  semi  perkotaan maupun  perkotaan  di  negara-negara  berkembang, karena  transportasi  memberikan  kesempatan  ke- pada  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  se- hari-hari berupa barang atau jasa sehari-hari., serta dapat  meningkatkan  kehidupan  sosial  ekonomi (Silondae,  2016).  Seiring  perkembangan  waktu, transportasi,  baik  transportasi  darat,  laut,  maupun
udara merupakan sarana yang strategis dan penting dalam memperlancar pembangunan perekonomian suatu  negara,  hal  ini  menyebabkan  meningkatnya jumlah  penggunaan  teknologi  transportasi  dalam kehidupan  masyarakat  khususnya  di  lndonesia. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya jumlah penggunaan  alat  transportasi  di  Indonesia  yang tidak terkendali dan berdampak terhadap terjadinya penumpukan  jumlah kendaraan yang  melebihi  ka- pasitas  yang  sudah  tersedia  di  jalan  sehingga berbagai  masalah  lalu  lintas  pun  turut  menyertai, seperti  permasalahan  kemacetan  di  jalan  raya, kece1akaan karena kelalaian pengemudi atau yang tidak  disengaja,  motor  yang  sudah  tidak  layak dikendarai  tetapi  masih  tetap  dikendarai  sehingga dapat membahayakan pengemudi sendiri dan orang lain,  melawan  arus,  pengemudi  dan  penumpang motor tak menggunakan he1m SNl, menggunakan ponsel saat berkendara melanggar marka stop line , melintas  di  bahu  jalan  to1,  serta  menggunakan rotator atau sirene tidak sesuai ketentuan.
Solusi  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, Polisi  Republik  Indonesia  atau  yang  di  singkat Polri akhirnya meluncurkan program ti1ang e1ek- tronik  atau E1ectronic  Traffic  Law Enforcement (ETLE) dimana  Program  ETLE merupakan prog- ram yang di tujukan untuk mengatasi permasalahan lalu  lintas  di  Indonesia  dengan  memanfaatkan terknologi informasi dan perangkat elektronik yang mana program ini merupakan pengimplementasian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan  jalan,  dimana  di  dalamnya  di  jelaskan bahwa  perkembangan  lingkungan  strategis  nasio- nal  dan  internasional  menuntuy  penyelenggaraan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  sesuai  de- ngan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tek- nologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penye- lenggaraan negara
Selain  untuk  menyelesaikan  permasalahan lalu  lintas  di  Indonesia,  program  ETLE  juga merupakan upaya Polri sebagai salah satu lembaga Negara  yang  mempunyai  fungsi  pemerintahan negara  di  bidang  pelayanan  masyarakat  dapat menciptakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas dengan biaya rendah, dimana pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan electronic  Government melalui Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan. E-Government Indonesia  yaitu,  pemanfaatan  tek- nologi  komunikasi  dan  informasi  dalam  proses pemerintahan  yang  dapat  meningkatkan  efisiensi dan efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan
dengan memanfaatkan tekno 1 ogi informasi secara optimal.
Kabupaten  Tulungagung  adalah  salah  satu Kabupaten  di  Polda  Jawa  Timur  dan  merupakan Kabupaten pertama di wilayah Karesidenan Kediri yang merealisasikan program ETLE. Di Kabupaten Tulungagung  kamera  ETLE  dipasang di satu  titik tepatnya  di  Simpang  Empat  Tamanan,  lokasi  ter- sebut banyak dilalui oleh berbagai jenis kendaraan sekaligus  berada  di  pusat  kota  yang  terhubung dengan  akses  menuju  Trenggalek,  Blitar,  Kediri maupun  jalur  Pansela  (JLS)  di  Tulungagung selatan,  yang  mana  lokasi  tersebut  dinilai  sangat rawan dengan pelanggaran lalu lintas dan menjadi salah satu pertimbangan Satlantas Polres.
Di Kabupaten Tulungagung ETLE bukanlah inovasi tilang pertama yang diterapkan oleh peme- rintah  Kabupaten  Tulungagung,  sebelumnya penindakan  tilang  sudah  dilakukan  menggunakan sistem  e-tilang  (elektronik  tilang).  Perbedaan  dari ETLE    dan  e-tilang  yaitu  jika  ETLE  merupakan teknologi kamera pintar yang bisa menangkap pe- langgaran yang terjadi, e-tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi ber- upa  aplikasi  yang  mana  setiap  anggota  kepolisian memiliki  aplikasi  tersebut  di  ponsel  masing- masing,  penggunaan  e-tilang  bertujuan  agar seluruh proses penilangan merupakan inovasi yang dapat  membantu  kepolisian  dalam  menegakkan dan membayar denda bagi pelanggaran lalu lintas dan  membantu  kepolisian  dalam  menangani  per- masalahan secara lebih efisien dan efektif.
Nurjiansyah (2018) mengemukakan penera- pan e-tilang di Kabupaten Tulungagung pada masa itu  sudah  berdasarkan  landasan  hukum  yang  ada namun  belum  menyelesaikan  permasalahan  lalu- lintas  yang  ada  di  Kabupaten  Tulungagung  yaitu banyaknya  jumlah  kasus  kecelakaan  yang  terjadi, hal ini dikarenakan  masih banyaknya  warga  yang belum paham dengan sistem e-tilang yang menurut beberapa  penjelasan  dari  narasumber  sosialisasi yang di berikan petugas masih kurang bahkan ada beberapa masyarakat yang tidaktau dengan inovasi e-tilang  factor  lain  adalah  jumlah  kendaraan  di Kabupaten  Tulungagung  meningkat  setiap  tahun- nya  yang  mana  banyaknya  pengguna  kendaraan yang  menggunakan  jalan  raya  di  Tulung  agung, mengakibatkan  sering  terjadi  kemacetan  di  bebe- rapa titik pada saat jam padat.  Karena kepadatan pengguna  jalan  kian  tahun  makin  tinggi,  serta kurangnya  kesadaran  akan  keselamatan  berken- dara,  maka  seringkali  di  daerah  Tulungagung terjadi  terjadi  laka  lantas . Dalam  pelaksanaan keterbukaan  informasi  publik  para  implementor
dan  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  harus  me- mahami substansi (Erdiyansyah, 2022).

## METODE
Jenis  metode  penelitian  yang  di  gunakan adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  meng- gunakan analisa deskriptif. Nugrahani (2014) me- nyatakan  penelitian  ini  dapat  menggambarkan keadaan  subjek  atau  objek  dalam  penelitian  ber- dasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sumber  data  primer.  Wulandari  (2019) mengemukakan  data  primer  adalah  data  yang dikumpulkan melalui pihak pertama yang biasanya dilakukan  melalui  metode  wawancara  dan  obser- vasi,  dan  sekunder  di  mana  dalam  penentuan  in- forman kunci ( key informan ) peneliti menggunakan teknik purposive  sampling.  Teknik  purposive sampling  adalah teknik  pengambilan  sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti  menggunakan  teknik purposive  sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang  sesuai  dengan  fenomena  yang  diteliti.  Oleh karena  itu  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi informan kunci  ( key informan) adalah Kasatlantas polres Tulungagung, sedangkan untuk menentukan informan  peneliti  menggunakan  teknik snowball sampling yang  merupakan  peningkatan  jumlah sampel,  yang  bukan  karena  kejenuhan  data,  me- lainkan karena perkembangan data dan fakta yang berkembang  setiap  hari.  sehingga  dapat  me- lengkapi data dalam penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi dan dokumentasi dengan Pengujian keabsahan data penelitianmenggunakan  uji  kredibilitas  dengan perpanjangan pengamatan dan peningkatkan kete- kunan  yang  berarti  peneliti  kembali  ke  lapangan, melakukan  pengamatan,  dan  wawancara  dengan narasumber  yang  pernah  ditemui  maupun  yang baru  dan  peningkatkan  ketekunan  berarti  mela- kukan  pengamatan  secara  lebih  cermat  dan  teliti dalam  membaca  berbagai  referensi  seperti  dari buku, hasil dokumentasi dan hasil penelitian yang relevan sehingga mendukung kredibilitas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  secara  sederhana adalah  penerapan  atau  implementasi  dari  suatu kebijakan. Implementasi kebijakan bermuara pada kegiatan, tindakan, kegiatan atau mekanisme yang dirancang  dalam  suatu  sistem  tertentu.  Imple- mentasi  kebijakan  merupakan  kegiatan  terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasar- kan standar tertentu dan ditujukan untuk mencapai
tujuan tertentu Pelaksanaan kebijakan publik ada- lah  implementasi  atau  penerapan  suatu  kebijakan publik  melalui  program,  aktifitas,  aksi,  atau  tin- dakan  dalam  suatu  mekanisme  yang  terikat  pada suatu sistem tertentu. ETLE merupakan bagian dari program 100 hari kerja Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.
ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis terknologi infor- masi  dengan  menggunakan  perangkat  elektronik berupa  kamera  CCTV  yang  mampu  mendeteksi berbagai    pelanggaran  lalu  lintas.  Di  antara  kele- bihan  ETLE  adalah  kemungkinan  tampilan  oto- matis  informasi  tentang  kendaraan  bermotor. Dengan  cara  ini,  ETLE  menjadi  sukses  dalam undang-undang lalu lintas, yang secara tradisional menjadi  elektronik. lmplementasi program ETLE di  Kabupaten  Tulungagung  kemudian  akan  di- analisis  menggunakan  teori  yang  telah  penulis jelaskan  pada  bab  kajian  pustaka  penelitian  ini sehingga dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan serta saran yang membangun.
Penelitian  ini  merupakan  uraian  data  me- ngenai implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung yang berfokus dengan menggunakan teori implementasi dari Korten.
Gambar 1 . Teori Implementasi Korten
Keberhasian  implementasi  suatu  program  di- pengaruhi oleh beberapa elemen yang meliputi tiga elemen,  yakni  program  itu  sendiri,  pelaksanaan program  dan  kelompok  sasaran  adalah  sebagai berikut :

## Program
Secara  umum,  program  diartikan  sebagai suatu unit kegiatan yang merupakan penerapan atau pelaksanaan  suatu  kebijakan  yang  terjadi  dalam suatu  proses  yang  berlangsung  dalam  suatu  or- ganisasi.  Menurut  Mahmud  &  Suratman  (2019) Suatu  program  bukan  hanya  satu  tindakan  yang diselesaikan  dalam  waktu  singkat,  tetapi  merupa- kan  tindakan  yang  berkelanjutan  karena  mengim- plementasikan  suatu  kebijakan.  Jadi  pengertian program adalah unit atau satuan tindakan, program adalah sistem yaitu rangkaian tindakan yang tidak
dilakukan  sekali  saja,  melainkan  terus  menerus. Ketika  sebuah  program  terlibat  dalam  evaluasi program,  program  didefinisikan  sebagai  unit  atau unit  kegiatan  yang  merupakan  pelaksana  atau pelaksana  kebijakan.  Berdasarkan  pengertian  ter- sebut,  pengertian  program  memiliki  tiga  penger- tian, antara lain: 1) melaksanakan atau memenuhi suatu  kebijakan,  2)  terjadi  dalam  jangka  waktu yang relatif lama, tidak hanya satu tetapi beberapa kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus,  dan  3) terjadi dalam suatu organisasi dimana satu terlibat sekelompok orang.
Program ETLE adalah sistem manajemen lalu lintas  berbasis  IT  yang  mendeteksi  pelanggaran lalu  lintas  menggunakan  perangkat  elektronik. Program  ETLE  yang  di  terapkan  di  Tulungagung memiliki  tujuan  yang  jelas  yaitu  untuk  membuat pengendara  tertib  berlalulintas  mengurangi  angka pelaanggaran  dan  meminimalisir  angka  fatalitas kejadian  lakalantas  selain  tujuan,  kebijakan- kebijakan yang di gunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan  program  juga  sudah  jelas  dan  trans- paran  dimana  kebijakan  yang  di  gunakan  sebagai rujukan telah di cantumkan dalam surat tilang yang di  berikan  kepada  pelanggar  adapun  kebijakan kebijakan yang di gunakan menjadi rujukan tilang ETLE  adalah  sebagai  berikut  :  1)  UU  RI  No.  1 Tahun 1946 tentang hukum pidana 2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana 3) UU RI No.  2  Tahun  2002  Tentan  kepolisian  Negara Republik  Indonesia  4)  UU  RI  Nomor  38  Tahun 2004 tentang jalan 5) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  6)  UU RI  No.  22  Tahun  2009  tentang  lalulintas  dan angkutan  jalan  7)  PP  RI  Nomor  15  Tahun  2005 tentang  jalan  tol  8)  PP  RI  Nomor  80  tahun  2012 tetang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan  dan  penindakan  pelanggaran  lalulintas  dan angkutan  jalan  9)  Peratuean  Kapolri  no  9  tahun 2012  tentang  surat izin  mengemudi  10)  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 11) Peraturan mahkamah agung Republik Indonesia  nomor  12  tahun  2016  tentang  tata  cara penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas. 1. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas Untuk dapat menerapkan program ETLE di Kabupaten Tulungagung di perlukan sebuah tujuan hal ini dilakukan  agar  dapat membantu  pelaksana dan penanggungjawab program untuk menjalankan tugas secara sistematis serta mencapai target yang diinginkan.  Program  ETLE  yang  diimplementasi- kan  di  kabupaten  Tulungagung  memiliki  tujuan yang  ingin  dicapai  secara  jelas  yaitu  untuk  mem- buat  pengendara  tertib  berlalulintas  mengurangi
angka  pelaanggaran  dan  meminimalisir  angka fatalitas  kejadian  lakalantas  hal  tersebut  telah  di jelaskan oleh informan kunci yaitu kasat lantas dan kordinator  tilang  beserta  tim  verivikasi  ETLE  , Namun karena terbatasnya pemasangan titik ETLE yang  mana  piranti  ETLE  masih  di  pasang  di  satu titik  menyebabkan  masih  ada  pengendara  yang mencoba mengindari titik tersebut untuk di lewati. 2. Adanya  kebijakan-kebijakan  yang  diambil dalam mencapai tujuan
POLRI  membuat  berbagai  kebijakan  demi mendukung dan memberikan dasar hukum kepada sistem  ETLE  yang  ada  di  lapangan.  Adapun kebijakan  tersebut  adalah  UU  No  11  tahun  2008 tentang informasi dan teknologi elektronik, UU no 22  tahun  2009  tentang  Lalu  lintas  dan  Angkutan Jalan,  UU  No  80  tahun  2012  serta  mekanisme tilang menggunakan  ETLE  yang  diterbitkan  yaitu pasal 1 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung RI No 12  Tahun  2016.  Adapun  kebijakan  kebijakan tersebut  dibuat  untuk  berlangsungnya  program ETLE  demi  kenyamanan  lalu  lintas  di  jalan  raya. Pada  program  ETLE  kebijakan  yang  di  gunakan sebagai  rujukan  telah  di  cantumkan  dalam  surat tilang  sehingga  pengendara  yang  terkena  tilang dapat melihat bahwa tilang yang di lakukan sudah sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  sehingga diharapkan  pengendara  yang  terjaring  tilang  turut bekerjasama  dengan  instansi  terkait  seperti  sat- lantas, pos Indonesia dan pengadilan dalam menye- lesaikan proses hokum hingga selesai, namun tidak semua  masyarakat  tulungagung  atau  khususnya pengendara  di  Kabupaten  Tulungagung  Mengerti tentang  kebijakan  yang  di  gunakan  hal  ini  terjadi karena narasumber 5 belum pernah terjaring tilang ETLE sehingga beliau tidak bisa mengetahui ruju- kan dalam surat tilang  seperti halnya narasumber 4 yang  dapat  melihat  rujukan  yang  di  gunakan  me- lalui surat tilang.
3. Adanya perkiraan anggaran (budget) Untuk membuat perkiraan anggaran, peren- cana  program  harus  mempertimbangkan  seluruh aspek agar serapan anggaran menjadi efisien tanpa perlu menghambur hamburkan anggaran sehingga tidak  sampai  membengkak.  Dalam  hal  ini  pelak- sanaan  ETLE  di  seluruh  indonesia  juga  didukung dengan anggaran  yang tidak  sedikit  salah  satunya anggaran  yang  di  keluarkan  dalam  pembuatan ETLE di Kabupaten Tulungagung yang mana dana dihabiskan kurang lebih sejumlah 1,8 m yang mana anggaran tersebut di pergunakan untuk pembuatan tiang  dan  penyediaan  kamera  ETLE  dengan  kua- litas  terbaik  di  Jawa  Timur  dengan  dibantu  oleh Pemkab  Tulungagung  yaitu  Dinas  perhubungan
Kabupaten  tulungagung  dan  Kominfo  untuk  jari- ngan.
4. Adanya strategi dalam pelaksanaan Pelaksanaan  program  strategi  yang  diguna- kan oleh Satlantas untuk memperkenalkan program ETLE terhadap pengendara di Kabupaten Tulung- agung  adalah  dengan  mengoperasikan  kamera ETLE  sebagai  alat  tilangsehingga  akan  banyak pelanggar  yan  terjaring    namun  petugas  belum memberikan  sanksi  tegas  berupa  denda  kepada pelanggaran sehingga masyarakat lambat laun akan paham  jika  inovasi  ETLE  ini  dapat  menindak pelanggaran tanpa harus memberhentikan kendaran bermotor  seperti  yang  biasanya  di  lakukan  oleh petugas  selain  itu  strategi  yang  di  ambil  oleh Satlatas  Kabupaten  Tulungagung  adalah  dengan memanfaatkan  media  social  burupa  instagram, youtube  dan  google  agar  masyarakat  bisa  meng- akses informasi terkini secara mudah dimana saja dan  kapan  saja  sehingga  menambah  wawasan masyarakat  akan  program  ETLE  di  Kabupaten Tulungagung, namun menurut Satlantas kabupaten Tulungagung  sosialisasi  ini  masih  membutuhkan waktu  lagi  untuk  dapat  menjangkau  sepenuhnya masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

## Organisasi Pelaksana
Menurut Korten (2020), harus terdapat kese- suaian  antara  program  dengan  organisasi  pelak- sana,  artinya  kesesuaian  antara  tugas  yang  di- bebankan dengan kemampuan organisasi pelaksana harus  dapat  dilakukan  dengan  sebaikbaiknya  dan ini sudah dilaksanakan, berdasarkan hasil wawan- cara terhadap semua informan dilihat melalui aspek kognisi tentang pemahaman dan pengetahuan yang dilakukan  dengan  cara  Diklat  Bimbingan  Teknis terhadap  SDM  kelompok  kerja  dan  sosialisasi informasi  program,  dan  aspek  arah  respon  pelak- sana  yang  sudah  berjalan baik,  dimana  organisasi pelaksana sudah melakukan tugas dengan baik dan sesuai  prosedur  yang  dinilai  dari  respon  peneri- maan  masyarakat,  serta  proses  pelaksanaan  Oleh karena  itu,  kemampuan  implementor  merupakan sumber  daya  manusia  yang  juga  mempengaruhi keberhasilan implementasi.
Unsur yang mempengaruhi sikap dan pelak- sana dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu pemahaman  dan  pengetahuan  pelaksana  dalam memberikan  layanan.  Kognisi  adalah pemahaman dan  pendalaman  terhadap  suatu  program.  Pema- haman tentang maksud dari tujuan program adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi program yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana  tidak  sepenuhnya  menyadari  terhadap
pemahaman tujuan program. Pemahaman juga di- lihat  pada  pelaksana  dalam  memberikan  layanan, mengoperasikan layanan dan memberikan kualitas pelayanan  terbaik.  Selain  pemahaman  dan  penge- tahuan  pelaksana,  kesesuaian  antara  kelompok pelaksana  dengan  program  dapat  dilihat  dari pemenuhan  kebutuhan  sarana  prasarana  program dalam menunjang pelayanan.
1. Kognisi (Pemahaman atau pengetahuan) Organisasi  pelaksana  progam  ETLE  yakni Satlantas  Polres  Tulungagung  telah  memahami sepenuhnya mengenai aspek-aspek program ETLE yang  mencakup  tujuan  dari  program,  tanggung jawab dan tupoksi sebagai pelaksana program yang hal ini di dukung dengan kegiatan pelatihan yang di berikan oleh Polda Jatim terhadap anggota unit ti- lang  sebagai  tim  verifikasi  ETLE  sebelum  dilak- sanakan  program  ETLE  di  Kabupaten  Tulung agung  sehingga  dalam  pelaksanaannya tim  verifi- kasi sudah sangat matang dalam menjalankan tugas dan  hingga  saat  ini  program  ETLE  di  imple- mentasikan  di  Kabupaten  Tulungagung  petugas terkait  belum  melakukan  kesalahan  dalam  me- nindak pelanggar maupun mengoperasikan tekno- logi ETLE.
2. Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak
Arah respon pelaksana dalam implementasi program ETLE adalah menerima yang mana hal ini sudah melalui diskusi dengan forum lalulintas dan angkutan  jalan  (LLAJ)  Kabupaten  Tulungagung yang terdiri dari Bupati/Walikota, kepal kepolisian resor,  badan  usaha  milik  daerah  yang  kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sosiasi  perusahaan  angkutan  umum  di  daerah, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  lembaga  swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan  angkutan  jalan.  Alasan  anggota  forum  mene- rima program ETLE untuk di implementasikan di kabupaten Tulungagung karena ingin menciptakan tulungagung  sebagai  kota  pintar  dengan  meman- faatkan  kemajuan  teknologi  dalam  setiap  aspek pelayanan  dan  bidang  hukum  selain  itu  forum LLAJ Kabupaten Tulungagung menerima program ETLE  karena  program  ini  merupakan  program yang  tepat  untuk  mengatasi  masalah  lalu  lintas yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

## Kelompok Sasaran
Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi  pelaksana,  program  yang  dilaksanakan harus memiliki target atau kelompok sasaran yang jelas agar tujuan dari suatu program dapat tercapai. Target atau kelompok sasaran dari program. Target
yang  ditetapkan  oleh  Kelompok  pelaksana  sesuai dengan kelompok sasaran. Selain itu, aktor imple- mentasi  sesuai  dengan  program  yang  akan  di- jalankan.  Proses  pelaksanaan  program  juga  me- miliki syarat- syarat tertentu bagi kelompok sasaran yang akan menggunakan program. Syarat tersebut ditentukan  oleh  para  pelaksana  program.yang  di- maksud  oleh  Korten  harus  ada  kesesuaian  antara sasaran  program  dengan  capaian  yang  sudah  di- tentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk sasaran program. Jika  tujuan  yang  ditetapkan  organisasi  pelaksana program  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  kelompok sasaran  maka  otomatis  kelompok  sasaran  tidak mendapatkan hasil program, ini juga sudah terim- plementasikan  dengan  baik  dengan  dibuktikan adanya tanggung jawab pelaksana program dalam membangunkan  fasilitas  dimanfaatkan  oleh  para kelompok  sasaran  dengan  merawat  serta  menjaga fasilitas tersebut.
1. Tepat program Tepat program atau sudah sejauh mana prog- ram yang telah membuat hal-hal dalam pemecahan masalah,  Dalam  pelaksanaannya  program  ETLE cukup terlaksana  dengan  baik  yaitu mengajak  pe- ngendara  untuk  tertib  berlalulintas  agar  dapat meminimalisisr angka kejadian laka lantas. Masa- lah  kepadatan  lalulintas  dan  banyaknya  kejadian laka  lantas  merupakan  kondisi  yang  sangat  sulit untuk di kendalikan kususnya di Kabupaten Tulu- ngagung. Dalam pelaksanaan program ETLE yang dijalankan memiliki tujuan sebagai pemecahan ma- salah  lalu  lintas  yang  ada  di  Kabupaten  Tulung- agung dengan alur penilangan sebagai berikut yaitu hasil rekaman dari kamera ETLE selanjutnya akan diverifikasi  dan  di  cetak  berupa  surat  konfirmasi oleh  petugas  ETLE  kemudian  surat  tersebut  oleh petugas dikirimkan kepada pelangar sesuai dengan alamat  yang  tertera,  setelah  pelanggar  menerima surat  tilang  tersebut  pelanggar  di  wajibkan  untuk konfirmasi  melalui  WEB  etle.jatim.go.id  untuk kemudian mengikuti sidang dan membayar denda, apabila  pelanggar  tidak  melakukan  konfirmasi maka  STNK  terpaksa  di  blokir  sementara  oleh petugas berdasarkan analisis dari hasil wawancara diatas  dengan  berbagai  informan  penulis  dapat menarik  kesimpulan  bahwa  sejauh  ini  program cukup  terlaksana  dengan  baik  yaitu  mengajak pengendara  untuk  tertib  berlalulintas  agar  dapat meminimalisisr  angka  kejadian  laka  lantas. Masalah  kepadatan  lalulintas  dan  banyaknya kejadian  laka  lantas  merupakan  kondisi  yang sangat  sulit  untuk  di  kendalikan  kususnya  di Kabupaten  Tulungagung,  namun  semenjak  ada program ETLE ini kondisi lalulintas di kabupaten
Tulungagung  berangsur  membaik  dengan  kondisi yang  ramai  lancar  hingga  berangsur  menurunnya angka  lakalantas  di  Kabupaten  Tulungagung.  Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari kelompok sasaran yang juga merasakan manfaat dari adanya program ETLE 2. Tepat pelaksanaannya Pada  penerapan  program  ETLE  di  Kabu- paten  Tulungagung  tim  yang  bertanggung  jawab atas pengoperasian system adalah Satlantas Polres Tulungagung dengan anggota dari unit tilang yang sebelum  melakukan  tugasnya,  petugas  di  berikan pelatihan  terlebih  dahulu  oleh  polda  jatim  untuk menghindari  kesalahan  pengoperasian  system  se- lain itu sarana dan prasarana yang di gunakan untuk menunjang keberhasilan dari tujuan program juga sudah  terpenuhi  dengan  baik  yaitu  seperangkat kamera ETLE yang terpasang di simpang 4 taman yaitu di jalan supriadi timur dan jalan supriai barat kemudian prasarana yang di gunakan adalah ruang verifikator yang di gunakan petugas sebagai tempat pemantauan  dan  tempat  memverifikasi  data  pela- nggaran yan terekam oleh kamera ETLE.
Gambar 2 . Saran dan Prasarana ETLE 3. Tepat target
Tepat target adalah target yang diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, dan target siap  diintervensi  serta  mendukung  kesusksesan program.  Pengguna  jalan  khususnya  pengendara lalulintas  di  Kabupaten  Tulungagung  merupakan target  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  sasaran  dari program  ETLE  yang  diimplementasikan  di  Tulu- ngagung adapun manfaat yang di peroleh pengen- dara  lalulintas  di  Kabupaten  Tulungagung  yang merupakan  sasaran  program  adalah  pengendara merasa jauh lebih aman dari kecelakaan semenjeak ada ETLE selanjutnya adalah suasana dan kondisi lalu lintas di Kabupaten Tulungagung lebih ramai lancar,  pengendara  pun  juga  berkendara  dengan tertib.
4. Tepat proses Dalam proses implementasi program ETLE masyarakat Tulungagung turut serta berpartisipasi dan membantu dalam pelaksanaan program ETLE
yaitu  dengan  tidak  melakukan  kecurangan    dapat menghambat  proses  tilang,  partisipasi  masyarakat juga  sangat  besar  dalam  hal  sosialisasi  dimana meskipun masyarakat belum terjaring tilang ETLE masyarakat  tetap  tau  bagaimana  proses  tilang ETLE  dan  dimana  letak  kamera  ETLE  karena masyarakat  saling  bertukar  informasi  satu  sama lain terkait program ETLE yang mana hal ini dapat menunjan  keberhasilan  Implementasi  program ETLE  dimana  semakin  banyak  masyarakat  yang paham  semakin  tertib  masyarakat  dalam  berken- dara di jalanan.

## KESIMPULAN
Implementasi Program ETLE di Kabupaten Tulungagung  sudah  terealisasikan  dan  terimple- mentasi dengan cukup baik.  Unsur program, yaitu adanya  alasan  yang  melatarbelakangi  dibuatnya program  serta  adanya  kebijakan  yang  diambil dalam mencapai tujuan program dan anggaran yang digunakan hal ini dapat di buktikan bahwa program ETLE memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk me- ngurangi  angka  fatalitas  laka  lantas  di  Kabupaten Tulungagung hal ini juga di dukung oleh kebijakan dan strategi sosialisasi yang telah ditetapkan orga- nisasi pelaksana guna mencakup seluruh masyara- kat serta adanya anggaran yang di keluarkan untuk memenuhi  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  prog- ram  guna  mendukung  keberhasilan  implementasi program  ETLE.  Unsur  organisasi  pelaksana  yang jelas dan terstruktur mulai dari pemerintah daerah Kabupaten  Tulungagung  hingga  instansi  terkait yaitu  Satlantas  polres  Tulungagung  serta  kese- suaian  antara  tugas  program  dengan  organisasi pelaksana hal ini dibuktikan dengan baiknya dalam hal pembagian tugas dan kesiapan pelaksana prog- ram  dalam  pengimplementasian  program  ETLE. Unsur kelompok sasaran atau target yang jelas dari program  sehingga  tujuan  program  dapat  tercapai. Dalam  hal  ini  target  atau  sasaran  program  adalah pengendara di Kabupaten Tulungagung yang mana target  yang  akan  dicapai  adalah  terciptanya  lalu- lintas yang aman dan nyaman sehingga dapat me- ningkatkan kesadaran ketertiban pengendara dalam berkendara di Kabupaten Tulungagung.

## DAFTAR PUSTAKA
Erdiyansyah,  E  (2022).  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Keterbukaan  Informasi  Publik Di  Daerah. Jurnal  Kebijakan  Publik , 13 (1), 81-85. .
Indryani,  G.  W.,  &  Mulyadi,  A.  W.  E.  (2022).
Implementasi  Program  Inovasi  Mitigasi Bencana Titip Bandaku di Kabupaten Klaten. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik , 2 (1), 141–
155. Khairiyah,  N.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021).
Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga  Satu  Sarjana  Oleh  Baznas  di Kabupaten  Kampar. Ministrate:  Jurnal Birokrasi  dan  Pemerintahan  Daerah ,  3(3),
258-266
Latifah, E. (2019). Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. J. Ekon. Digit , 3 (2), 21-27. . Leon  A.  Abdillah,  D.  (2011).  Aplikasi  Teknologi Informasi:  Konsep  dan  Penerapan.  In Yayasan Kita Menulis (Vol. 44, Issue 8).
Mahmud, M. E., & Suratman, S. (2019). Evaluasi Program  Manajemen  Pembelajaran  Pada Sekolah  Adiwiyata  Kalimantan  Timur. Al- Tanzim :  Jurnal  Manajemen  Pendidikan
Islam , 3 (2), 85–96. Https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.691
Mahmudah  Enny  W. (2017).  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara , 1 , 391.
Melati,  M.,  &  Zulkarnaini,  H.  (2021).  Efektivitas Program  Bantuan  Sosial  Tunai  Pada  Masa Pandemi  Covid-19  Di  Kelurahan  Pasir Pengaraian. Journal Publicuho , 4(1), 19. Nurjiansyah,  F.  (2018). Penerapan  sistem  E tilangbagi  pelanggar  lalu  lintas  menurut hukum  positif  dan  hukum  islam  (studi  kasus pelanggar  di  kabupaten  tulungagung) .  67– 110.
Rahayu,  M.  A.  (2020).  Implementasi  Bauran Pemasaran  Jasa  Taksi  Konvensional  Untuk Mempertahankan  Pelanggan  (Studi  Kasus Pada  Pt.  Citra Perdana  Kendedes). JIAGABI (Jurnal Ilmu … . Http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jiag abi/article/view/8604
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep
Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 1–12. Https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
Sasmito,  C.,  &  Nawangsari,  E.  R.  (2019).
Implementasi  Program  Keluarga  Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota  Batu. JPSI  (Journal  of  Public  Sector
Innovations) , 3 (2), 68. Https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74
Silondae, S. (2016). Keterkaitan jalur transportasi dan  interaksi  ekonomi  kabupaten  konawe utara dengan kabupaten/kota
sekitarnya (Doctoral  dissertation,  Haluoleo University) , 49–64.
Wicaksono,  D.  A.,  &  Dwilaksana,  C.  (2020).
Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  Jalan  Secara
Elektronik  Sebagai  Wujud  Pembangunan Hukum  Dalam  Era  DigitaL  Chryshnanda Dwilaksana. Rechtsvinding , 9 , 311–329.
Widyana,  N.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. Jurnal Kebijakan Publik , 12 (1), 1–62. Wulandari,  D.  (2019).  Peranan  Kepolisian  Dalam Penanggulangan  Balapan  Liar  Menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.
Jurnal  Al-Dustur :  Journal  of  Politic  and Islamic Law , 1 (1), 108–120. Https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353
Zamroni,  E.  (2016).  Urgensi  Career  Decision Making  Skills  Dalam  Penentuan  Arah Peminatan  Peserta  Didik. Jurnal  Konseling Gusjigang , 2 (2), 140–152. Https://doi.org/10.24176/jkg.v2i2.700 Zulkarnaini,  Z.,  &  Lubis,  E.  E.  (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan  Ekosistem  Rawa  Gambut Secara  Berkelanjutan. Jurnal  Kebijakan
Publik , 9(2), 89-96.