∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
PEMBAHARUAN KONTRAK ANTARA LEMBAGA JASA KEUANGAN DENGAN KONSUMENNYA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2014 Ema Rahmawati dan Aam Suryamah Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 ema.rahmawati@unpad.ac.id
Naskah diterima: 16 Juni; direvisi: 12 Agustus; disetujui: 18 September

## ABSTRAK
Berdasarkan  konsep  pengaturannya,  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan yang timbul dari pengaduan konsumen diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan secara internal  di  lembaga  jasa  keuangan  bersangkutan  yang  lebih  kepada  penyelesaian secara  negosiasi  atau  penyelesaian  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. Lebih lanjut lagi, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan tersebut, konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa, dengan cara penyelesaian melalui LAPS di sektor jasa keuangan masing-masing atau melalui  pengadilan.  Penulisan  artikel  ini  pada  dasarnya  merupakan  suatu  hasil penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum  terhadap  asas-asas  hukum,  peraturan  hukum  serta  perbandingan  hukum dengan  meotde  pendekatan  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian,  konsekuensi  yuridis atas  pemberlakuan  POJK  LAPS  antara  lain  adalah  diperlukan  suatu  perjanjian (klausul)  pemilihan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  baik  itu  forum  arbitrase  atau penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya dalam  hal  terjadi  sengketa  atau  perselisihan yang  sesuai  dengan  POJK  LAPS.  Pembaharuan  atas  kontrak-kontrak  tersebut  yang ideal  untuk  mendukung  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  lembaga  jasa keuangan serta mendukung pembaharuan hukum kontrak di Indonesia.
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Kontrak, Otoritas Jasa Keuangan.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
RENEWAL OF CONTRACTS BETWEEN FINANCIAL SERVICE INSTITUTIONS WITH THE CONSUMER OF POST-REGULATION OF AUTHORITY SERVICES FINANCIAL REGULATION NUMBER
1/POJK.07/2014
Ema Rahmawati dan Aam Suryamah Faculty of Law, University of Padjajaran, Indonesia Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, West Jawa 40132 ema.rahmawati@unpad.ac.id

## ABSTRACT
Based on the concept of regulation, dispute resolution in the financial services sector arising  from  consumer  complaints  must  first  be  resolved  internally  at  the  relevant financial service institution which is more concerned with negotiation or deliberation settlement to reach consensus. Furthermore, if no complaint resolution agreement is reached, consumers and financial service institutions can resolve disputes, by way of resolution through LAPS in their respective financial services sectors or through the courts.  The  writing  of  this  article  is  basically  a  research  result  that  uses  normative juridical research methods, namely legal research on the principles of law, the rule of law and the comparison of law with the method of analytical descriptive approach. The  results  of  the  study,  the  legal  consequences  of  the  implementation  of  the  LAPS POJK  include  the  need  for  an  agreement  (clause)  for  the  selection  of  a  dispute resolution  mechanism,  either  an  arbitration  forum  or  other  alternative  dispute resolution  in  the  event  of  a  dispute  or  dispute  in  accordance  with  the  LAPS  POJK. Renewal of these contracts is ideal for supporting legal protection for consumers and financial service institutions and supporting renewal of contract law in Indonesia.
Keyword: Dispute Resolution, Contracts, Authority Services Financial.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽

## A. Latar belakang
Sebagai negara yang giat membangun, Bangsa Indonesia melakukan berbagai aktivitas  penting  di  berbagai  sektor.  Sektor  jasa  keuangan  tidak  dapat  dipungkiri sebagai  salah  satu  sektor  yang  memiliki  peranan  penting  di  dalam  pembangunan ekonomi negara. Sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi, terutama sejak didirikannya Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya  disebut  OJK).  Sadar  akan  pentingnya  sektor  jasa  keuangan  menjadikan perhatian  diberikan  penuh  kepada  perkembangan  dan  pembângunan  di  sektor  jasa keuangan.  Konsumen  merupakan  salah  satu  komponen  penting  bagi  industri  jasa keuangan,  karena  dari  konsumen  inilah  dana  diperoleh  untuk  kemudian  dialirkan kembali  kepada  konsumen  lainnya.  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen menjadi faktor yang sangat penting untuk diatur dan ditegakkan. 1
OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  (yang  selanjutnya  disebut POJK  Nomor  1/2013)  sebagai  salah  satu  bentuk  perhatian  yang  khusus  atas perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan.  Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan.  Sebagai  salah  satu  amanat  dari  POJK  Nomor  1/2013  dalam hal  penyelesaian  sengketa  antara  lembaga  jasa  keuangan  dengan  konsumen  jasa keuangan,  maka  dibentuklah  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK LAPS). Berlakunya POJK LAPS tersebut telah membawa berbagai konsekuensi yuridis tersendiri terutama bagi lembaga jasa keuangan.  Sebagai  lembaga  yang  diatur  dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  lembaga  jasa  keuangan  terikat  untuk  mendukung  berbagai  upaya penyelesaian  sengketa  sengketa  demi  tercapainya  perlindungan  bagi  konsumen sebagaimana diamanatkan dalam POJK LAPS tersebut. 2
Berdasarkan  konsep  pengaturannya,  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa keuangan  yang  timbul  dari  pengaduan  konsumen  diwajibkan  terlebih  dahulu diselesaikan  secara  internal  di  lembaga  jasa  keuangan  bersangkutan  yang  lebih kepada  penyelesaian  secara  negosiasi  atau  penyelesaian  secara  musyawarah  untuk mencapai mufakat. Lebih lanjut lagi, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan  tersebut,  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  melakukan penyelesaian  sengketa,  dengan  cara  penyelesaian  melalui  LAPS  di  sektor  jasa keuangan masing-masing atau melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
1 Adelia  Monica  Bangsawan,  Diah  Gustiniati,  Rini  Fathonah,  “Peran  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Perbankan  (Studi  Pada  Kantor  Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan Lampung)”, Jurnal Poenale , Volume 6, Nomor 1, 2018. Lihat juga Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam Melakukan  Fungsi  Pengawasan  Pada  Lembaga  Perbankan Syariah”, Jurnal Law and Justice , Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 158-162.
2 Abd. Aziz Billah, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung  Pembangunan  Ekonomi  Nasional”, Jurnal  Rechtsvinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , Volume 7, Nomor 1, April 2018, hlm. 69-71.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
pada  tahap  kedua  (penyelesaian  secara  eksternal),  penggunaan  LAPS  masih  tetap merupakan suatu pilihan selain dari penyelesaian melalui pengadilan. 3
Sebagai konsekuensi lainnya adalah apabila masing-masing LAPS telah secara penuh  aktif  dapat  menjalankan  tugasnya,  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan perlu  memperhatikan  juga  mengenai  kesepakatan  pemilihan  forum  LAPS  beserta pilihan  prosedurnya  sendiri  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  antara  konsumen  dan lembaga jasa keuangan sehingga terdapat kepastian hukum dan kejelasan. Hubungan hukum  antara  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  umumnya  diawali  dengan perjanjian  atau  kontrak  di  antara  mereka.  Apabila  memang  forum  LAPS  ini  akan menjadi media yang digunakan secara maksimal dalam sektor jasa keuangan, maka perlu diakomodasi dalam standar perjanjian atau kontrak dengan konsumen dengan pencantuman forum penyelesaian sengketa beserta prosedurnya. 4
Dengan  demikian,  terkait  pemilihan  LAPS  dalam  hal  terjadi  sengketa  antara lembaga jasa keuangan dengan konsumennya, maka harus terlebih dahulu disepakati oleh  para  pihak  yang  bersengketa  tersebut.  Kesepakatan  pemilihan  tersebut  dapat dilakukan  sebelum  atau  setelah  terjadi  sengketa.  Idealnya,  kesepakatan  sebelum terjadinya sengketa sebaiknya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak antara lembaga  jasa  keuangan  dengan  konsumennya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu pembaharuan  terhadap  kontrak-kontrak  antara  lembaga  jasa  keuangan  dengan konsumennya.  Pembaharuan  kontrak  tersebut  salah  satunya  berupa  memasukkan klausula  khusus  mengenai  pilihan  forum  untuk  penyelesaian  sengketa.  Dengan demikian, dibutuhkan suatu langkah hukum yang nyata dalam bidang kontrak untuk merealisasikan pemilihan forum pilihan sengketa melalui LAPS di dalam kontrak di sektor  jasa  keuangan.  Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menguraikan  bagaimana konsekuensi yuridis atas berlakunya POJK LAPS tersebut terhadap kontrak-kontrak antara lembaga jasa keuangan dengan konsumennya (baik yang telah dibuat maupun yang  akan  dibuat)  dan  bagaimana  pembaharuan  atas  kontrak-kontrak  tersebut  yang ideal  untuk  mendukung  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  lembaga  jasa keuangan  serta  lebih  lanjut  untuk  mendukung  pembaharuan  hukum  kontrak Indonesia.
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana  konsekuensi  yuridis  atas  berlakunya  POJK  LAPS  terhadap kontrak-kontrak antara lembaga jasa keuangan dengan konsumennya (baik yang telah dibuat maupun yang akan dibuat)?
2. Bagaimana  pembaharuan  atas  kontrak-kontrak  tersebut  yang  ideal  untuk mendukung  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  lembaga  jasa keuangan serta mendukung pembaharuan hukum kontrak di Indonesia?
3 Kardi,  “Peran  Penegakan  Hukum  dalam  Pembangunan  Ekonomi”, Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , Volume 46, Nomor 4, 2016, hlm. 434-437.
4 Lihat juga Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Jurnal Keadilan Progresif , Volume 6, Nomor 2, 2015.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽

## C. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk  meneliti  konsekuensi  yuridis  atas berlakunya  POJK  LAPS  terhadap kontrak-kontrak antara lembaga jasa keuangan dengan konsumennya (baik yang telah dibuat maupun yang akan dibuat).
2. Untuk  mengkaji  pembaharuan  atas  kontrak-kontrak  tersebut  yang  ideal untuk  mendukung  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  lembaga  jasa keuangan serta mendukung pembaharuan hukum kontrak di Indonesia.

## D. Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  pada  dasarnya  merupakan  suatu  hasil  penelitian  yang menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  terhadap asas-asas  hukum,  peraturan  hukum  serta  perbandingan  hukum  dengan  meotde pendekatan deskriptif analitis. Penarikan simpulan dilakukan dengan metode analisis normatif  kualitatif. 5 Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti. 6 Studi  kepustakaan  yang  dimaksud  adalah  dengan  menginventarisasi  bahan- bahan hukum dari berbagai sumber. 7

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Kontrak  atau  perjanjian  merupakan  hal  yang  tidak  pernah  luput  dari pembahasan berbagai pihak khususnya para ahli hukum. Dalam hukum perjanjian di Indonesia  dikenal  beberapa  istilah  dalam  perjanjian,  dalam  Bahasa  Belanda  disebut overeenskomst atau contract (Bahasa  Inggris).  Hal  ini  terlihat  dari  istilah  yang dipergunakan  untuk  menerjemahkan “ verbintennis ” dan “ overeenkomst ” .  Menurut Subekti,  Istilah  perikatan  sudah  tepat  untuk  melukiskan  suatu  pengertian  yang  sama dengan  apa  yang  dalam  Bahasa  Belanda  dimaksudkan  dengan  “verbintennis”,  yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban; suatu hak  untuk  menuntut  sesuatu  dan  di  sebelah  lain  suatu  kewajiban  untuk  memenuhi tuntutan  tersebut. 8 Istilah  perjanjian  dalam  hukum  perjanjian  merupakan  terjemahan dari “overeencomst”. Berdasarkan  Pasal  1313  KUHPerdata  didefinisikan  sebagai “suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena  yang  dirumuskan  itu  hanya  mengenai  perjanjian  sepihak  saja,  sedangkan
5 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994), hlm. 11.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
7 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
8 Subekti, Aspek-aspek Hukum Peringatan Nasional , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 2.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
terlalu  luas  karena  dapat  mencakup  hal-hal  janji  kawin,  yaitu:  Perbuatan  di  dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. 9
R.  Setiawan  menyatakan  bahwa,  perumusan  tersebut  selain  sangat  luas  juga tidak  lengkap,  karena  hanya  menyangkut  persetujuan  sepihak,  selain  itu  perbuatan perkataan  dalam  tanda  petik  dapat  mencakup zaakwaarneming dan  perbuatan melawan  hukum. 10 Sehubungan  dengan  itu  perlu  kiranya  diadakan  perbaikan mengenai  definisi  tersebut,  yaitu:  a.  Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan hukum,  yaitu  perbuatan  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum,  dan  b. Menambahkan  perkataan  “atau  saling  mengikatkan  dirinya”.  Dalam  Pasal  1313 KUHPerdata;  sehingga  perumusannya  menjadi  “perjanjian  adalah  suatu  perbuatan hukum,  di  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  atau lebih”. 11
Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Kata “semua”  dari  pasal  tersebut  mengandung  arti  meliputi  seluruh  perjanjian,  baik  yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Isi dari Pasal 1338 KUHPerdata  menyiratkan  adanya  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  mengadakan atau  membuat  perjanjian,  atau  yang  dikenal  dengan  asas  kebebasan  berkontrak, sehingga  beberapa  pakar  menegaskan  kebebasan  berkontrak  merupakan  bagian  dari hak asasi manusia yang harus di hormati.  Kebebasan berkontrak /freedom of Contract/ Liberty of Contract pada hakikatnya telah diakui dan dianut sebagai suatu asas hukum dalam perjanjian oleh Negara-negara di dunia pada umumnya, sehingga telah menjadi asas  hukum  yang  bersifat  universal. 12 Dengan  demikian,  setiap  kesepakatan  yang tertuang dalam suatu kontrak haruslah sesuai dengan kehendak para pihak, termasuk dalam hal terjadi amandemen ataupun revisi terhadap kontrak.
F. Hasil Pembahasan
1.  Konsekuensi  yuridis  atas  berlakunya  POJK  LAPS  terhadap  kontrak- kontrak  antara  lembaga  jasa  keuangan  dengan  konsumennya  (baik yang telah dibuat maupun yang akan dibuat)
Kontrak  yang  terkait  dengan  kegiatan  komersial  sangat  beragam  pada praktiknya, termasuk dalam lapangan kegiatan jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan seperti  di  bidang  perbankan,  asuransi,  pasar  modal  dan  pembiayaan  lainnya membutuhkan kontrak yang memadai yang dapat mendukung kegiatan usahanya yang selalu  penuh  dengan  risiko.  Kontrak  yang  dibutuhkan  antara  lain  adalah  kontrak antara  lembaga  jasa  keuangan  (LJK)  dengan  konsumennya.  Pada  umumnya  kontrak yang  dibuat  oleh  LJK  dengan  konsumen  adalah  kontrak  baku.  Penggunaan  kontrak baku disebabkan ketidakmungkinan untuk LJK membuat kontrak yang berbeda-beda antara satu konsumen dengan konsumen yang lainnya. Selain itu, penggunaan kontrak
9 Mariam  Darus  Badrulzaman, Aneka  Hukum  Bisnis ,  (Bandung:  Alumni,  1994),  hlm  18.  Lihat  juga Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata, Buku 3 , Hukum Perikatan dengan Penjelasannya , (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 89.
10 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan , (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 1.
11 Ibid. , hlm. 47.
12 Sutan  Remi  Syahdeni, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 17.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
baku  digunakan  pula  untuk  dapat  memberikan  kepastian  secara  hukum  serta keseragaman, selain dari efektifitas dan efisiensi dalam bertransaksi.
Di  dalam  kepustakaan  hukum  Inggris  untuk  istilah  perjanjian  baku  digunakan istilah standarized  agreement atau standarized  contract .  Dalam  kepustakaan  Belanda menggunakan  istilah standaarized  voorwaarden,  standard contract. Mariam  Darus Badrulzaman  menggunakan  istilah  perjanjian  baku,  baku  berarti  ukuran,  acuan.  Jika bahasa  hukum  dibakukan  berarti  bahasa hukum  itu  ditentukan  ukuranya,  standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum. Perjanjian kontrak baku,  tidak  hanya  diatur  dalam  KUHPerdata,  tetapi  juga  diatur  dalam  beberapa ketentuan  perundang-undangan  lain  di  Indonesia,  antara  lain  yakni  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (yang  selanjutnya  disebut UUPK).    Sutan  Remy  Sjahdeni  merumuskan  perjanjian  baku  adalah  perjanjian  yang hampir  seluruh  klausula - klausulanya  sudah  di  bakukan  oleh  pemakainya  dan  pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. 13
Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badrulzaman, ialah: 14
a. Isinya  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pihak  yang  posisi  (ekonominya) kuat.
b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
d. Bentuk tertentu (tertulis).
e. Dipersiapkan secara masal dan kolektif.
Melihat dari karakteristik dari kontrak baku tersebut, dengan demikian kontrak- kontrak  yang  digunakan  oleh LJK  dengan  konsumennya  adalah  kontrak  yang  dibuat secara baku dengan format tertentu yang pada umumnya klausula utama ketentuannya adalah  standar.  Di  dalam  kontrak  baku  yang  biasa  umumnya  dibuat  antara  LJK  dan konsumennya,  terdapat  salah  satu  klausula  yang  memuat  ketentuan  mengenai penyelesaian  sengketa  atau  perselisihan  yang  mungkin  terjadi  antara  LJK  dengan konsumennya.  Dalam  klausula  penyelesaian  sengketa  umunya  ditentukan  pula mengenai pemilihan forum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Forum tersebut  adalah  pengadilan  negeri  atau  lembaga  arbitrase  dan  alteratif  penyelesaian sengketa lainnya.
Setelah berlakunya POJK LAPS, maka terdapat konsekuensi yuridis yang baru terhadap  pemilihan  penyelesaian  sengketa  yang  diupayakan  oleh  LJK  dan konsumennya  dalam  hal  terjadi  perselisihan  yang  berasal  dari  pengaduan  konsumen terkait  jasa  keuangan  yang  diberikan  oleh  LJK.  Pada  prinsipnya  berdasarkan  POJK LAPS,  maka  terdapat  beberapa  pokok  konsep  dan  struktur  penyelesaian  sengketa, yaitu sebagai berikut: 15
13 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen , (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 146.
14 H. Salim, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.
15 Ema Rahmawati dan Rai Mantili,  “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan” , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 3, Nomor 2, 2016, hlm. 246-247.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
a. Penyelesaian secara internal ( internal dispute resolution ), sebagaimana di dalam Pasal 2 ayat (1) POJK LAPS pengaduanwajib diselesaikan terlebih dahulu  oleh  masing-masing  lembaga  jasa  keuangan.  Ketentuan  ini mensyaratkan  bahwa  penyelesaian  secara  internal  (dengan  metode negosiasi)  antara  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dimaksud  wajib dilakukan  ketika  terjadi  suatu  permasalahan  atau  pengaduan  dari konsumen.  Jelas  di  sini  dimaksudkan  untuk  mendorong  adanya penyelesaian  secara amicable atau  musyawarah  untuk  mufakat.  Hal tersebut  sejalan  dengan  prinsip  efisiensi  dan  efiktifitas  dalam penyelesaian permasalahan. 16
b. Penyelesaian  secara  eksternal  ( external  dispute  resolution ).  Sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (2),  dalam  hal  tidak  tercapai  kesepakatan penyelesaian  pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), konsumen 17 dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  melakukan  penyelesaian sengketa 18 , dengan cara:
1). Di luar pengadilan; atau
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  adalah  dilakukan  melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) yang bersifat rahasia. Lembaga  jasa  keuangan  wajib  menjadi  anggota  LAPS  di  sektor  jasa keuangan. Setiap lembaga jasa keuangan wajib melaksanakan putusan LAPS.  LAPS  yang  dimuat  dalam  Daftar  LAPS  yang  ditetapkan  oleh OJK  meliputi  LAPS  yang  mempunyai  layanan  penyelesaian  sengketa paling  kurang  berupa  mediasi, 19 ajudikasi,  dan  arbitrase.  LAPS tersebut  wajib  mempunyai  peraturan  yang  meliputi  layanan penyelesaian  sengketa,  prosedur  penyelesaian  sengketa,  biaya penyelesaian  sengketa,  jangka  waktu  sengketa,  jangka  waktu penyelesaian  sengketa,  ketentuan  benturan  kepentingan  dan  afiliasi bagi  mediator,  ajudikator  dan  arbiter,  serta  memiliki  kode  etik  bagi mediator,  ajudikator  dan  arbiter.  LAPS  menerapkan  prinsip aksesibilitas,  independensi,  keadilan,  efisiensi,  dan  efektifitas  dalam setiap  peraturannya.  LAPS  juga  memiliki  sumber  daya  untuk  dapat melaksanakan  pelayanan  penyelesaian  sengketa  dan  didirikan  oleh lembaga  jasa  keuangan  yang  dikoordinasikan  oleh  asosiasi  dan/atau
16 Berdasarkan  Pasal  1  angka  12  POJK  LAPS,  pengaduan  didefinisikan  sebagai  penyampaian  ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga  terjadi  karena  kesalahan  atau  kelalaian  lembaga  jasa  keuangan  dalam  kegiatan  penempatan  dana  oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan.
17 Konsumen sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 11 POJK  Nomor 1/2014 adalah pihak-pihak yang menempatkan  dananya  dan/atau  memanfaatkan  pelayanan  yang  tersedia  di  lembaga  jasa  keuangan  antara  lain nasabah perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
18 Sengketa sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 13 POJK Nomor 1/2014 adalah perselisihan antara konsumen  dengan  lembaga  jasa  keuangan  dalam  kegiatan  penempatan  dana  oleh  konsumen  pada  lembaga  jasa keuangan  dan/atau  pemanfaatan  pelayanan  dan/atau  produk  lembaga  jasa  keuangan  setelah  melalui  proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan.
19 Khusus untuk sektor perbankan, mediasi perbankan telah terlebih dahulu diatur dalam suatu peraturan Bank Indonesia yang masih berlaku.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
didirikan  oleh  lembaga  yang  menjalankan  fungsi self  regulatory organization . 20
2). Melalui pengadilan
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan artinya penyelesaian melalui pengadilan sebagai penyelesaian secara litigasi yang tunduk dan patuh pada  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Dalam  penyelesaian  sengketa melalui proses litigasi berdasarkan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri (PN), secara umum pemeriksaan perkara perdata terbagi dalam 3  (tiga)  tahap,  yaitu  tahap  pendahuluan,  tahap  penentuan,  serta  tahap pelaksanaan.
Terkait  dengan  berlakunya  POJK  LAPS  yang  mengikat  seluruh  lembaga  jasa keuangan,  maka  ada  beberapa  konsekuensi  yuridis  tertentu  yaitu  diantaranya penggunaan LAPS sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan konsep pengaturan  dalam  POJK  LAPS,  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  yang timbul  dari  pengaduan  konsumen  diwajibkan  terlebih  dahulu  diselesaikan  secara internal  di  lembaga  jasa  keuangan  bersangkutan  yang  lebih  kepada  penyelesaian secara  negosiasi  atau  penyelesaian  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. Lebih lanjut lagi, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan tersebut, konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa, dengan cara penyelesaian melalui LAPS di sektor jasa keuangan masing-masing atau melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahap kedua (penyelesaian secara eksternal), penggunaan LAPS masih tetap merupakan suatu pilihan selain dari penyelesaian melalui pengadilan.
Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya  disebut  UU  No.  30/1999)  mengatur  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  antar  para  pihak  dalam  suatu  hubungan  hukum  tertentu  yang  telah mengadakan  perjanjian  arbitrase  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  semua sengketa  atau  beda  pendapat  yang  timbul  atau  yang  mungkin  timbul  dari  hubungan hukum  tersebut  akan  diselesaikan  dengan  cara  arbitrase  atau  melalui  alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hal para pihak  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  setelah  sengketa  terjadi, persetujuan  mengenai  hal  tersebut  harus  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  atau alternatif penyelesaian sengketa haruslah terlebih dahulu disepakati melalui perjanjian oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  baik  sebelum  terjadi  sengketa,  maupun  setelah terjadi sengketa.
Penyelesaian  sengketa  yang  berasal  dari  pengaduan  konsumen  dalam  tahap eksternal dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun melalui lembaga yang terdaftar sebagai  LAPS  di  sektor  jasa  keuangan  masing-masing.  OJK  sendiri  memiliki  arah
20 Lihat Pasal 4 POJK Nomor 1/2014.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
pengembangan  mekaniseme  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian secara alternatif melalui LAPS dalam rangka menciptakan penyelesaian sengketa  yang  efisien  dan  efektif,  dibanding  penyelesaian  melalui  litigasi  atau pengadilan. Sebagai konsekuensi yuridisnya adalah perlunya ada perjanjian pemilihan mekanisme dan forum arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dalam hal terjadi sengketa  atau  perselisihan.  Perjanjian  tersebut  dapat  tertuang  dalam  kontrak  yang dibuat  antara  LJK  dengan  konsumennya  sebelum  terjadinya  sengketa  ataupun  dapat pula dibuat setelah terjadinya sengketa.
Dari  segi  efeksitifitas,  perjanjian  mengenai  pilihan  mekanisme  dan  forum arbitrase atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  idealnya  tertuang  dalam  kontrak  yang dibuat oleh LJK dan konsumen terkait dengan layanan jasa yang diberikan oleh LJK. Hal  tersebut  jauh  lebih  aman  dan  lebih  baik  dibandingkan  membuat  perjanjian pemilihan mekanisme dan forum arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa ketika telah  terjadi  sengketa  atau  perselisihan.  Logikanya,  ketika  terjadi  perselisihan  atau sengketa,  kemungkinan  besar  situasi  hubungan  antara  LJK  dan  konsumen  tidaklah dalam  keadaan  normal  sehingga  kemungkinan  besar  akan  ada  kesulitan  untuk  dapat menyepakati hal-hal baru termasuk kesepakatan mengenai pemilihan mekanisme dan forum  penyelesaian  sengketa  yang  telah  diarahkan  oleh  OJK  sebagaimana  diatur  di dalam POJK LAPS.
Dengan demikian, adanya arah pembaharuan penyelesaian sengketa antara LJK dengan  konsumennya,  telah  membawa  konsekuensi  yuridis  tersendiri  bagi  ranah hukum  kontrak,  khususnya  kontrak  antara  LJK  dengan  konsumennya.  Kontrak- kontrak  dimaksud  antara  lain  seperti  kontrak  kredit  antara  bank  dengan  nasabah debitor,  kontrak  penyimpanan  dana  nasabah  kreditor  di  bank,  kontrak  penutupan asuransi,  kontrak  pengelolaan  investasi  antara  nasabah  investor  dengan  perusahaan efek, kontrak penyimpanan dan pengelolaan dan pensiun antara nasabah dengan dana pensiun,  kontrak  pembiyaan  konsumen  antara  nasabah  debitor  dengan  perusahaan pembiayaan  konsumen,  kontrak  peminjaman  dana  dengan  gadai  antara  nasabah debitor  dengan  perusahaan  pegadaian  dan  kontrak-kontrak  sejenis  lainnya.  Adanya pengaturan  OJK  yang  membawa  konsekuensi  yuridis  tersebut  perlu  ditindaklanjuti dengan  pembaharuan-pembaharuan  di  kontrak  yang  digunakan  antara  LJK  dengan masing-masing konsumennya.
2.  Pembaharuan  atas  kontrak-kontrak  tersebut  yang  ideal  untuk mendukung  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  lembaga  jasa keuangan serta mendukung pembaharuan hukum kontrak di Indonesia Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  terdapat  suatu  arah  pembaharuan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang tengah dikembangkan oleh OJK sebagai  otoritas  jasa  keuangan  terintegrasi  di  Indonesia.  Penyelesaian  sengketa  yang berasal  dari  pengaduan  konsumen  dalam  tahap  eksternal  dapat  dilakukan  melalui pengadilan  ataupun  melalui  lembaga  yang  terdaftar  sebagai  LAPS  di  sektor  jasa keuangan  masing-masing.  OJK  sendiri  memiliki  arah  pengembangan  mekaniseme penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  secara  alternatif melalui  LAPS  dalam  rangka  menciptakan  penyelesaian  sengketa  yang  efisien  dan efektif, dibanding penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan. Sebagai konsekuensi yuridisnya adalah  perlunya  ada  perjanjian  pemilihan  mekanisme  dan  forum  arbitrase
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
atau  penyelesaian  sengketa  alternatif  dalam  hal  terjadi  sengketa  atau  perselisihan. Perjanjian  tersebut  dapat  tertuang  dalam  kontrak  yang  dibuat  antara  LJK  dengan konsumennya  sebelum  terjadinya  sengketa  ataupun  dapat  pula  dibuat  setelah terjadinya sengketa. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua pilihan yang dapat diambil, yaitu:
a. Pilihan  mekanisme  dan  forum  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang tercantum dalam suatu klausula di  kontrak  yang  sejak  awal  dibuat  oleh  LJK  dengan  konsumennya, sebelum terjadi sengketa atau permasalahan hukum; atau
b. Perjanjian  pilihan  mekanisme  dan  forum  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dibuat  khusus  oleh LJK  dan  konsumennya  dikemudian  hari  setelah  terjadinya  sengketa  atau permasalahan hukum.
Dalam  rangka  menciptakan  keselarasan  antara  POJK  LAPS  dengan  kontrak- kontrak di sektor jasa keuangan, khususnya antara LJK dengan konsumennya, maka perlu  dilakukan  pembaharuan  terhadap  kontrak.  Pembaharuan  kontrak  antara  LJK dengan  konsumennya  yang  selaras  dengan  tujuan  dari  pembentukan  POJK  LAPS dimaksudkan  untuk  melindungi  konsumen  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Sesuai dengan  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (yang  selanjutnya  disebut  UU  OJK),  OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar keseluruhan  kegiatan  dalam  sektor  jasa  keuangan  mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat. Lebih lanjut lagi, Pasal 29 UU OJK menyebutkan bahwa OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga  jasa  keuangan  sesuai  peraturan  perundang-undangandi  sektor  jasa keuangan, yaitu dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam POJK LAPS.
Langkah yang konkret adalah merupakan pilihan dari masing-masing institusi LJK yang sesuai dengan kondisi dari masing-masing LJK. Langkah pilihan pertama yang  dapat  diambil  terkait  dengan  pembaharuan  kontrak  adalah  dengan mencantumkan  klausula  mengenai  pilihan  mekanisme  dan  forum  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  kontrak  yang dibuat oleh LJK dengan konsumennya, sebelum terjadi sengketa atau permasalahan hukum. Dalam hal kontrak tersebut dibuat dengan konsumen yang baru, tentu tidak akan  menemukan  masalah  berarti  karena  LJK  hanya  perlu  melakukan  perubahan atau pembaharuan di dalam kontrak baku ataupun syarat dan ketentuan umum LJK yang biasanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak bersangkutan. Oleh  karena  itu,  konsumen  yang  baru  akan  menandatangai  kontrak  baku  yang terdapat  klausula  mengenai  pilihan  mekanismen  dan  forum  arbitrase  (LAPS)  atau alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud di dalam POJK LAPS.
Hal  tersebut  berbeda  apabila  pencantuman  klausula  baku  mengenai  pilihan mekanisme  dan  forum  yang  sesuai  dengan  POJK  LAPS  tersebut  adalah  dilakukan terhadap kontrak-kontrak yang telah ada sehingga perlu dilakukan suatu amandemen atau  perubahan.  Mengingat  suatu  perjanjian  (kontrak)  berisi  kesepakatan  kehendak para  pihak  yang  mengikat,  termasuk  setiap  perubahan  terhadap  kontrak  juga merupakan  kesepakatan  kehendak  dari  para  pihak  tersebut.  Hal  tersebut  sedikit
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany
∽
berbeda  terhadap  suatu  kontrak  yang  dibuat  dengan  kontrak  standar  atau  baku. Umumnya,  konsumen  hanya  disodorkan  form  kontak  yang  hanya  dapat ditandatangani  saja  tanpa  dapat  melakukan  adu  tawar  atas  isi  klausula-klausula didalamnya.  Hal  ini  pun  yang  kemungkinan  besar  dapat  terjadi  dalam  amandemen atau  perubahan  kontrak  LJK  dengan  konsumennya  dalam  rangka  penyesuaian dengan  POJK  LAPS.  Selain  itu,  hal  yang  paling  mudah  dilakukan  yaitu  dengan mengganti  syarat  ketentuan  umum  LJK  yang  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari kontrak [perjanjian] pokok.
Walaupun kedua hal demikian umum terjadi di sektor LJK dikarenakan jumlah konsumen  yang  banyak,  akan  tetapi  sesuai  dengan  prinsipnya,  idealnya  konsumen menyepakati perubahan atau pembaharuan kontrak tersebut dengan menandatangani amandemen,  ataupun  sekurang-kurangnya  memperoleh  pemberitahuan  yang memadai  mengenai  adanya  perubahan  syarat  dan  ketentuan  di  masing-masing  LJK yang  menyangkut  kepentingan  konsumen,  karena  sesungguhnya  esensi  dari  POJK LAPS adalah demi kepentingan dan perlindungan dari konsumen sendiri untuk dapat memperoleh  akses  penyelesaian  sengketa  yang  berkeadilan,  efektif  dan  efisien. Selain  itu,  LAPS  pun  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  opsi  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan,  sehingga  masih  terbuka  kemungkinan  konsumen  ingin menuntut haknya melalui pengadilan.
Lebih  lanjut  lagi,  piihan  langkah  selanjutnya  yang  dapat  dilakukan  oleh  LJK dan  konsumen  adalah  melakukan  perjanjian  pilihan  mekanisme  dan  forum penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa dikemudian hari setelah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum. Hal ini dapat dilakukan  walaupun  tidak  memenuhi  unsur  efektif.  Pertimbangannya  adalah  ketika terjadi sengketa atau permasalahan, kondisi hubungan antara LJK dan konsumennya kemungkinan  besar  tidik  kondusif  dan  di  luar  kontrol  LJK.  Oleh  karena  itu, konsumen dapat saja menolak pilihan mekanisme dan forum sebagaimana diatur di dalam  POJK  LAPS,  karena  memang  masih  terbuka  ruang  bagi  konsumen  untuk melakukan  penyelesaian  sengketa  dengan  LJK  di  luar  LAP,  yaitu  melalui pengadilan.  Dengan  demikian,  terdapat  keselarasan  antara  masing-masing  ranah hukum yaitu hukum dalam ranah jasa keuangan, penyelesaian sengketa dan hukum kontrak.  Khusus  terkait  pembahasan  ini,  dengan  adanya  keselarasan  tersebut  pada akhirnya akan melahirkan pembaharuan terhadap hukum kontrak itu sendiri.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Konsekuensi  yuridis  atas  pemberlakuan  POJK  LAPS  antara  lain  adalah diperlukan  suatu  perjanjian  (klausul)  pemilihan  mekanisme  penyelesaian sengketa  baik  itu  forum  arbitrase  atau  penyelesaian  sengketa  alternatif lainnya  dalam  hal  terjadi  sengketa  atau  perselisihan  yang  sesuai  dengan POJK  LAPS,  padahal  pada  prinsipnya  pemilihan  forum  sejatinya merupakan kebebasan para pihak.
b. Pembaharuan atas kontrak-kontrak tersebut yang ideal untuk mendukung perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  lembaga  jasa  keuangan  serta mendukung  pembaharuan  hukum  kontrak  di  Indonesia.  Keseluruhan kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian termasuk Perubahan. Perjanjian
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
dapat  dituangkan  dalam  kontrak  yang  dibuat  antara  LJK  dengan konsumennya  sebelum  terjadinya  sengketa  ataupun  dapat  pula  dibuat setelah terjadinya sengketa.
2.  Saran
a. Pembaharuan kontrak dapat dilakukan antara lain dengan mencantumkan klausula  pilihan  mekanisme  dan  forum  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  tercantum  dalam suatu klausula.
b. Klausula  penyelesaian  sengketa  dituangkan  di  dalam  kontrak  yang  sejak awal  dibuat  oleh  LJK  dengan  konsumennya,  sebelum  terjadi sengketa/permasalahan  hukum;  atau  perjanjian  pilihan  mekanisme  dan forum  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  atau  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  dibuat  khusus  oleh  LJK  dan  konsumennya dikemudian hari setelah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Badrulzaman,  Mariam  Darus. KUHPerdata , Buku  3, Hukum  Perikatan  dengan Penjelasannya . Bandung: Alumni. 1996.
________________. Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni. 1994. Salim,  H. Perkembangan  Hukum  Kontrak  di  Luar  KUHPerdata .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. 2004..
Setiawan, R. Pokok-pokok Hukum Perikatan . Bandung: Bina Cipta. 1977.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT. Grasindo. 2006.
Subekti. Aspek-aspek Hukum Peringatan Nasional. Bandung: Alumni. 1986. Syahdeni,  Sutan  Remi. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank  di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.
2.  Artikel Jurnal
A.,  Abdul.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  Tradisional  Pada  Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Implikasinya Bagi Bangsa Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1.  Nomor  1. 2016.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2.  Nomor  1. 2017.
Astanti,  Dhian  Indah.,  dan  Subaidah  Ratna  Juita.  “Kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Melakukan  Fungsi  Pengawasan  Pada  Lembaga Perbankan  Syariah”. Jurnal  Law  and  Justice .  Volume  2.  Nomor  2.  Oktober 2017.
Aziz  Billah,  Abd.  “Peran  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sektor Jasa  Keuangan  Guna  Mendukung  Pembangunan  Ekonomi  Nasional”. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional . Volume 7. Nomor 1. April 2018.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
Bangsawan,  Adelia  Monica.,  Diah  Gustiniati,  Rini  Fathonah.  “Peran  Lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Perbankan (Studi  Pada  Kantor  Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan  Lampung)”. Jurnal Poenale . Volume 6. Nomor 1. 2018.
Harrieti.  Nun.  “Kewenangan  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca Berlakunya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. 2016.
Kardi.  “Peran  Penegakan  Hukum  dalam Pembangunan Ekonomi”. Jurnal  Hukum & Pembangunan . Volume 46. Nomor 4. 2016.
Kurniati,  Grasia.  “Studi  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan Implementasinya  Antara  Lembaga  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Singapore  International  Arbitration  Centre ”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. 2016.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Reforma  Agraria  Hambatan  dan  Tantangan  di  Kabupaten Karawang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  4. Nomor 1. 2019.
________________. “Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . Volume 31. Nomor 2. 2019.
________________.“Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1. Nomor 1. 2016.
________________.“Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
________________.Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
________________.Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
________________.Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
________________.Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.