Disharmonisasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Agung: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

## Khaira Nadila
Faculty of Sharia and Law Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta Email: khairanadila.dila@gmail.com

## ABSTRACT
In business activities, one of the most suitable alternative dispute resolution preferences is arbitration. This research was conducted with the aim of understanding and reviewing the final and binding principles in Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute  Resolution.  In  concept,  arbitration  depends on the arbitration agreement agreed  upon  by  the  disputing  parties  and  the  District  Court  has  no  authority  to  adjudicate disputes. On the other hand, Law Number 30 of 1999 itself provides an opportunity for filing legal action for cancellation in court. In examining this issue, the case study used is Supreme Court decision Number 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014. In conducting this research, the author found that the  non-absolute  principle  of  finality  and  binding in  arbitration  is  influenced  by  the need  for executorial power which is the authority of the court and the final nature of binding even though the  possibility  is  limited  to  null  and  void  reasons  in  the  arbitration  procedure.  Although  this principle is not absolute, the law does not necessarily make it easier to request an annulment. The non-absoluteness of the principle of arbitration awards in Law Number 30 of 1999 gives a vague meaning to the principle of final and binding, where in reality parties who lose or feel that their interests are not accommodated look for loopholes to take legal action against arbitration awards, even for reasons outside the provisions of Article 70 of Law Number 30 of 1999.
Keywords: Business disputes, Arbitration, and Legal Remedies

## ABSTRAK
Dalam  kegiatan  bisnis,  salah satu preferensi  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang paling sesuai adalah arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji prinsip final dan mengikat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pada  konsepnya  arbitrase bergantung pada perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa. Disisi lain di dalam Undang- Undang  Nomor  30  tahun  1999  itu  sendiri  memberikan  kesempatan  atas  pengajuan  upaya hukum  pembatalan  di  Pengadilan.  Dalam  mengkaji  isu  tersebut,  maka  studi  kasus  yang digunakan adalah putusan MA Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014. Dalam melakukan penelitian ini,  penulis  mendapati  bahwa  ketidakmutlakan  asas  final  dan  mengikat  dalam  arbitrase dipengaruhi  oleh  kebutuhan  akan  kekuatan  eksekutorial  yang  merupakan  wewenang pengadilan dan sifat final yang mengikat meskipun terbuka peluangnya terbatas pada alasan- alasan  null  and  void  dalam  prosedur  arbitrase.  Meskipun  prinsip  ini  tidak  mutlak  tetapi hukum tidak serta merta memudahkan pembatalan yang diajukan. Ketidakmutlakan prinsip putusan  arbitrase  dalam  Undang-Undang  Nomor    30  Tahun  1999  tersebut    memberikan makna  yang  kabur  terhadap  prinsip final and binding yang di mana  pada  kenyataannya
pihak-pihak  yang  kalah  atau  merasa  kepentingannya  tidak  diakomodir   mencari celah untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase  walaupun  dengan  alasan-alasan di  luar  ketentuan  Pasal  70  Undang -Undang  Nomor  30 Tahun  1999.
Kata Kunci: Sengketa bisnis, Arbitrase, dan Upaya Hukum

## PENDAHULUAN
Seperti halnya kebutuhan hidup manusia, sengketa memiliki berbagai jenis dan sumbernya. Salah satu perselisihan yang paling umum di dunia saat ini adalah perselisihan bisnis yang semakin berkembang dan dinamis. Ternyata, dinamika dan ketidakpastian yang terjadi dalam aktivitas bisnis dan ekonomi telah memengaruhi pranata  dan  lembaga  hukum  (Ali  Murtadlo,  et  al.  2018).  Di  kalangan  para  pelaku bisnis tidak jarang menemui situasi di mana para pihak saling berpegang teguh pada keinginan  dan  kebenarannya  masing-masing,  keadaan  inilah  yang  dikenal  sebagai sengketa  dalam  dunia  bisnis.  Dalam  menyelesaikan  sengketa,  perselisihan,  atau permasalahan-permasalahan  hukum  yang  terjadi  upaya  penyelesaian  yang  dapat dipilih  terdiri  dari  jalur  litigasi  dan  non-litigasi.  Jalur  litigasi  merupakan  langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh melalui prosedur beracara di Pengadilan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan-pengadilan  lain  yang  dipilih  sesuai  dengan  jenis  permasalahan  hukum yang  akan  diselesaikan.  Akan  tetapi,  tidak  semua  tuntutan  dapat  direspons  oleh Pengadilan  dan  kesepakatan  dalam  proses  litigasi  yang  bersifat  adversarial cenderung  menimbulkan  permasalahan  baru  sehingga  terdapat  alternatif penyelesaian  sengketa  (APS)  di  luar  pengadilan  atau  yang  dikenal  dengan  istilah alternative dispute resolution (ADR).
Pada  dasarnya  dari  jenis-jenis  langkah  penyelesaian  sengketa, kecenderungan  yang  menjadi  dasar  pilihan  penyelesaian  didasarkan  pada  pola penyelesaian yang sifatnya the binding adjudicative procedure (penyelesaian dengan cara mengikat yang terstruktur) seperti dan the non-binding adjudicative procedure (pola  penyelesaiannya  tidak  mengikat).  Dari  jenis-jenis  penyelesaian  tersebut terdapat  satu  jenis  ADR  yang  putusannya  bersifat  mengikat  dan  terstruktur  ( the binding adjudicative procedure ) yakni arbitrase, keputusan dalam arbitrase tersebut yang  final  dan  mengikat  menjadikan  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan arbitrase  sebagai  ADR  yang  paling  formal  dalam  menyelesaikan  sengketa  dalam dunia bisnis.
Arbitrase  secara  bahasa  berasal  dari  kata arbitrare (Latin), Arbitrage (Belanda/Perancis), arbitration (Inggris),  dan schieldspruch (Jerman),  yang  berarti kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu  menurut  kebijaksanaan  atau  perdamaian melalui arbiter atau wasit. (Susanti Adi Nugroho 2016)
Dalam Black Law Dictionary , arbitrase adalah:
A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are  usually  agreed  to  by  the  disputing  parties  and  whose  decision  is binding .(Black 2009)
Secara istilah arbitrase diartikan sebagai suatu alternatif penyelesaian yang berasal dari elemen kesepakatan antara kedua lawan untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka melalui arbitrase dan menunjuk arbiter atau majelis arbitrase yang disepakati kedua belah pihak.(Al- Dŭrī 2012) Oleh karena itu, melaksanakan arbitrase berarti  melaksanakan  perjanjian  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dengan menghadirkan  arbiter  sebagai  penengah.  Perjanjian  arbitrase  merupakan  suatu kontrak  yang  dapat  merupakan  bagian  dari  suatu  kontrak  atau  merupakan  suatu kontrak  yang  terpisah  dari  perjanjian  pokok.  Perjanjian  arbitrase  dalam  suatu kontrak  bisa  disebut  klausula  arbitrase.  (Cicut  Sutiarso  2011)  Arbitrase  dapat terwujud dalam suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para  pihak  setelah  timbul  sengketa.
(Soeikromo 2016)
Prosedur  lengkap  beracara  di  depan  arbitrase  menurut  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa adalah  permohonan  arbitrase  oleh  pemohon;  pengangkatan  arbiter;  pengajuan tuntutan  oleh  pemohon,  penyampaian  satu  salinan  putusan  kepada  termohon; jawaban  tertulis  kepada  termohon  atas  permintaan  arbiter;  perintah  arbiter  agar para pihak menghadap arbitrase, para pihak menghadap arbitrase; tuntutan balasan dari  termohon,  panggilan  lagi  jika  termohon  tidak  menghadap  tanpa  alasan  yang jelas; termohon tidak juga menghadap siding maka permeriksaan diteruskan tanpa kehadiran  termohon  serta  tuntutan  dikabulkan;  jika  termohon  hadir  diusahakan perdamaian  oleh  arbiter;  proses  pembuktian,  pemeriksaan  selesai  serta  ditutup; pengucapan putusan; putusan diserahkan kepada par pihak; putusan diterima oleh para pihak; koreksi, tambahan, dan pengurangan terhadap putusan; penyerahan dan pendaftaran  putusan  ke  Pengadilan  Negeri;  permohonan  eksekusi  didaftarkan  di panitera  pengadilan;  putusan  dilaksanakan;  perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  jika putusan tidak dilaksanakan. (Situmorang 2019)
Ketentuan  dalam  Undang-undang  No.30  Tahun  1999  mensyaratkan perjanjian arbitrase harus diadakan dalam bentuk tertulis dalam perjanjian pokok, atau ketentuan yang dimuat dalam perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok dalam bentuk surat-surat yang dikirim secara tercatat, buku-buku ekspedisi, atau telegram atau pertukaran teleks di antara para pihak. Adanya perjanjian tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda  pendapat  yang  dimuat  dalam  perjanjian  (pokok)  ke  Pengadilan  Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya. (Deasy Soeikromo, 2016)
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  arbitrase  dapat  terlaksana  berdasarkan kehendak  para  pihak  dalam  memilih  yurisdiksi  yang  tepat  untuk  menyelesaikan masalahnya. Pilihan yurisdiksi tersebut harus secara tertulis tercantum baik sebelum terjadi  atau  sesudah  terjadinya  sengketa.  Sehingga  berdasarkan  pencantuman
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1761 - 1776 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7286
klausul  arbitrase  menunjukkan  dalam  praktiknya  dikenal  dua  macam  perjanjian, yaitu: Pactum  de  compromittendo ,  dibuat  sebelum  timbulnya  sengketa  dan Compromise Acte ,  suatu klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis  oleh para pihak yang bersengketa  setelah timbulnya suatu sengketa, sehingga compromise acte ini tidak berada dalam suatu perjanjian sama dengan perjanjian pokok melainkan dibuat tersendiri di luar perjanjian pokok, di mana ada persetujuan atau kesepakatan dari para pihak terlebih dahulu, kemudian dibuatkan suatu perjanjian yang intinya berisi klausula  akan  menyelesaikan  perselisihan  melalui  lembaga  arbitrase  (Danajaya 2016).  Dalam  klausula  arbitrase,  para  pihak  juga  menuliskan  arbitrase  yang  akan dipilih  untuk  menyelesaikan  sengketa,  baik  itu    arbitrase  institusional  (badan arbitrase permanen) dan arbitrase ad-hoc (arbitrase yang bersifat insidentil). (Mirza 2019)
Sifat  putusan  arbitrase  seolah  menunjukkan  bahwa  para  pihak  tidak  dapat menentangnya dengan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Selain itu, karena sebelum putusan dibuat, mereka juga telah setuju untuk menyelesaikannya melalui proses  arbitrase  dengan  segala  konsekuensinya.  Meskipun  demikian,  pihak  yang kalah  sering  kali  tidak  setuju  dengan  sifat  keputusan  yang  awalnya  dibuat  secara sukarela. Hal ini, tentu saja, menghambat proses arbitrase. oleh karena itu, Undang- Undang Nomor 30 tahun 19996 mengatur hal ini dengan melibatkan negara melalui pengadilan dalam proses eksekusi dan dalam hal lainnya, seperti pembatalan putusan arbitrase.  (Situmorang  2020)  Dengan  beberapa  ketentuannya  UUAAPS  membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase dimulai dari Pengadilan Negeri dan untuk tingkat selanjutnya upaya hukum ditingkat banding dan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung.  Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum untuk meluruskan putusan yang mengandung kesalahan penerapan  hukum  atau  pertanyaan  hukum  yang  penting  bagi  perkembangan hukum.(Konardi  2017)  Untuk  menemukan  deskripsi  terarah  maka  permbahasan dibagi berdasarkan rumusan masalah berikut 1) Bagaimana hakikat final and binding pada putusan arbitrase dalam sengketa bisnis? dan 2) Bagaimana pengajuan upaya hukum  terhadap  putusan  arbitrase  yang  absah  secara  hukum  dan  dapat  diterima pada tingkat litigasi?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  objek  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  yang  berangkat  pada pelaksanaan  asas-asas  arbitrase  dalam  fenomena  pengajuan  upaya  hukum  atas putusan  arbitrase  yang  secara  prinsipnya  bersifat final  and  binding maka  jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memposisikan hukum sebagai sistem norma.(Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010) sistem norma yang dimaksud dapat bersumber dari  kaidah  perundang-undangan,  perjanjian,  serta  putusan  pengadilan.  Sehingga, konsekuensi metodologis dari penelitian hukum normatif adalah penggunaan data- data  yang  bersumber  dari  bahan  pustaka  berupa  sumber  hukum  primer  maupun
sekunder, sehingga fokus pada kajian terhadap inventarisasi hukum yang bersumber dari konsep statuta, kasus-kasus terdokumentasi (Saifullah 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip Final and Binding dalam Putusan Arbitrase
Suatu  asas  berfungsi  sebagai  kepastian,  sehingga  ketika  digunakan  untuk memecahkan masalah, tidak ada keraguan tentang kebenarannya. Akibatnya, asas ini dapat  berfungsi  sebagai  pengendali  dalam  proses  memutuskan  masalah.  Dalam bidang penegakan hukum, para penegak hukum tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan hukum. Jika teori masih dapat diperdebatkan atau ditolak,  maka  asas  tidak  dapat  diperdebatkan  karena  kebenaran  dalam keberlakuannya dan sumbernya yang berasal dari hasil pembuktian. (Farid Ali 2012) Dalam  kaitannya  dalam  pelaksanaan  arbitrase  terdapat  tiga  asas  yang  berlaku,  di antaranya adalah:
1. Absolute  authority yakni  suatu  perkara  yang  disepakati  untuk  diselesaikan melalui arbitrase menjadi kewenangan absolut arbitrase
2. Pacta  suntservanda yakni  asas  yang  mengharuskan  tunduknya  para  pihak terhadap kesepakatannya dalam klausul arbitrase
3. Final  and  binding  decision adalah  asas  yang  menunjukkan  bahwa  hasil keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat
Sifat terakhir ini sesuai dengan prinsip arbitrase, yang menginginkan proses penyelesaian  yang  cepat  dan  mudah.  Sementara  itu,  maksud  dari  putusan  yang bersifat  binding  adalah  bahwa  putusan  tersebut “ mengikat ” para  pihak  sejak dijatuhkan. Akibat kekuatan eksekutorial dihasilkan oleh pengaruh lebih lanjut dari sifat binding .  Peradilan  dapat  menjalankan  putusan  secara  paksa  jika  pihak  yang dikalahkan  tidak  melaksanakannya  secara  sukarela.  Sifat  dan  kekuatan  putusan Mahkamah  Arbitrase  harus  mengikat  dan  memiliki  kekuatan  eksekutif.  Pada dasarnya,  putusan  arbitrase  memiliki  kekuatan  hukum  sejak  ditandatangani  dan tidak memerlukan syarat hukum lain untuk menjadi mengikat para pihak. Keputusan yang mengikat harus diterima dengan niat baik, termasuk melakukan eksekusi secara sukarela. (Supeno, Dahri, and Zakariya 2019)
Apabila  arbitrase  telah  menjatuhkan  putusan,  maka  para  pihak  pun  tetap wajib mematuhi putusan tersebut, apa pun isinya, termasuk jika mengalahkan salah satu  pihak.  Pihak  yang  kalah  tidak  boleh  mengingkari  putusan  arbitrase,  karena mereka sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya kepada arbitrase. Terhadap putusan  arbitrase  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum  banding  atau  kasasi,  karena putusan  tersebut  bersifat  final  dan  mengikat  (binding).  Keterikatan  para  pihak terhadap  putusan  arbitrase  karena  mereka  sejak  semula  telah  setuju  dan  sepakat untuk  memilih  arbitrase  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dari  suatu kontrak. Kesepakatan dan kesukarelaan tersebut merupakan dasar terikatnya para pihak terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan, dan melaksanakan putusan
tersebut  dengan  itikad  baik.  Apa  pun  isi  putusan  arbitrase  tetap  harus  diterima, dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. (Harjono 2022)
Syarat  agar  putusan  arbitrase  dapat  dilaksanakan,  terutama  putusan arbitrase  internasional,  harus  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri.  Oleh  karena  itu, lembaga  arbitrase  tidak  memiliki  otoritas  absolut,  terutama  dalam  hal  eksekusi, karena fakta hukum di atas menunjukkan bahwa undang-undang ini melanggar asas arbitrase itu sendiri, yaitu bahwa putusan arbitrase bersifat final dan wajib. Padahal secara umum, preferensi masyarakat memilih arbitrase adalah dengan pertimbangan efektivitasnya  dan  kekuatan  putusannya  yang  final  dan  mengikat.  Terkait  dengan persoalan  preferensi  maka  dapat  dilihat  melalui  motif  masyarakat  yang  memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebagai ‘alasan’ dan ‘tujuan’. Kedua motif tersebut pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda, alasan adalah dasar, fundamen, dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat, dan sesuatu  yang  menjadi  pendorong  (untuk  berbuat).  Sedangkan  tujuan  adalah  arah, haluan (jurusan) yang dituju, maksud, tuntutan (yang dituntut).  Alasan dan tujuan tersebut  ternyata  tidak  berimbang  dengan  kenyataan  hukum  di  Indonesia,  yang menetapkan  bahwa  meskipun  keputusan  arbitrase  sedemikian  mengikatnya  tetap tidak  dapat  dilaksanakan  akibat  putusannya  sebelum  di  Pengadilan  Negeri.  Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 59:
Ayat (1)
“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.”
Ayat (4)
“Tidak  dipenuhinya  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.”
Arbitrase  biasa  dipilih  oleh  para  pengusaha  untuk  penyelesaian  sengketa komersialnya, karena ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, antara lain:
1. Para  pihak  yang  bersengketa  dapat  memilih  para  arbiternya  sendiri  dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme dibidangnya masing-masing.
2. Proses  majelis  arbitrase  konfidensial  dan  oleh  karena  itu  dapat  menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki.
3. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan  final  dan  mengikat  para  pihak  bagi  sengketanya,  lain  lagi  putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama.
4. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Apalagi kalau kebetulan ditangani oleh  pengacara  yang kurang
bertanggung  jawab  sehingga  masalahnya  dapat  saja  dengan  itikad  buruk diperpanjang selama mungkin.
5. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu  terbuka  untuk  memperoleh  dan  tersedianya  tata  cara  penyelesaian kekeluargaan dan damai.
Pada  dasarnya,  asas  final  dan  mengikat  dalam  putusan  arbitrase  didasari karena  unsur-unsur dalam arbitrase  diterapkan secara leluasa dan dalam memilih serta menetapkan para pihak harus saling bersepakat. Mulai dari sebelum memasuki proses arbitrase, para pihak diberikan keleluasaan dalam memilih hukum yang akan dijadikan  dasar  pertimbangan  arbiter  dalam  memutuskan  perkara  dan  memilih arbiter  yang  akan  menjadi  wasit  dalam  perselisihan  tersebut.  Maksud  dari  hukum yang  dijadikan  dasar  dalam  pertimbangan  keputusan  adalah  para  pihak  dapat memberi  kebebasan  bagi  arbiter  mengadili  perkara  berdasarkan  keadilan  dan kepatutan ( ex aequo et bono ) atau tidak menentukan kebebasan bagi arbiter. Apabila para pihak tidak memberi kebebasan tersebut, maka arbiter hanya dapat memberi putusan  dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  hukum  materiil  sebagaimana  yang dilakukan  oleh  hakim.  Dari  masing-masing  pilihan  prinsip  hukum  dalam  arbitrase maka  para  pihak  harus  juga  mengenali  masing-masing  pilihan  tersebut  dan konsekuensi dari pilihan hukumnya. Komponen kesepakatan sangat penting dalam perjanjian arbitrase karena tanpanya, arbitrase menjadi tidak sah. Salah satu pihak tidak dapat menolak perjanjian arbitrase yang telah dibuat. Ini berlaku bahkan jika perjanjian arbitrase merupakan bagian dari suatu kontrak dan kemudian berakhir. Karena  kewajiban  arbitrase  merupakan  hal  yang  terpisah  dari  kontrak  utama, kewajiban  arbitrase tetap berlaku  untuk menyelesaikan sengketa yang didasarkan pada kontrak tersebut.(Winata 2023)
Apabila  arbiter  diberi  kebebasan  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara ex aequo  et  bono ,  maka  arbiter  tidak  terikat  pada  aturan  hukum  dan  berhak  untuk menyelesaikan  perkara  dengan  mendasarkan  kepada  prinsip  adil  ( equitable )  dan baik  (good).  (Black  2009)  Prinsip ex  aequo  et  bono yang  diminta  oleh  para  pihak menjadikan  arbiter  dalam  proses  penyelesaiannya  bertindak  sebagai amiable compositer putusan ex aequo et bono melampaui hukum, didasarkan moral, sosial dan realitas, sedangkan putusan equity didasarkan kepada hukum dan dalam batas-batas sistem  hukum.  Ketidakterikatan  pada  aturan  hukum  yang  disebutkan  memiliki batasan  dalam  pelaksaannya  yakni  arbiter  boleh  mengesampingkan  peraturan perundangan-undangan  yang  bersifat  kaku  tetapi  kebeasan  tersebut  tidak  berlaku bagi  hukum  yang  bersifat  memaksa  ( dwingende  regels ).  Selain  itu  apabila  arbiter harus  mengesampingkan  prinsip ex  aequo  et  bono maka  konsekuensinya  adalah arbiter  atau  majelis  arbitrase  harus  memperhitungkan  pula  ( take  into  account ) ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit diatur di dalam substansi perjanjian/akta. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang  berbunyi:  “dalam  menerapkan  hukum  yang  berlaku,  Majelis  harus
mempertimbangkan  ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  serta  praktek  dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan”.
Selain hak-hak para pihak, dalam majelis arbitrase Arbiter memiliki hak dan kewajiban berikut (Moritz 2022):
1. Ia  harus  independen  dan  menunjukkan  sikap  tidak  memihak,  terbuka maupun tertutup (walaupun ia dipilih oleh salah satu pihak yang bersengketa bukan berarti ia mewakili atau harus membela pihak yang memilihnya)
2. Harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada lembaga atau institusi dimana ia terdaftar
3. Terikat untuk menerapkan tata cara secara wajar (equitable) menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan menghormati hak- hak para pihak untuk didengar
4. Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan
5. Memelihara  konfidensialitas  para  pihak  juga  setelah  diterbitkan keputusannya
6. Selama  pemeriksaan  ia  berhak  memperoleh  kerja  sama  yang  jujur  dan terbuka dari para pihak
7. Ia  tidak  bisa  dituntut  karena  proses  arbitrase  atau  isi  putusannya,  kecuali terbukti melakukan pelanggaran pidana.
Proses  Arbitrase  dapat  menjamin  kerahasiaan  dan  publisitas  yang  tidak dikehendaki karena sifatnya yang tertutup dan tidak konfrontatif dan berlangsung secara kooperatif-damai, sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan d itujukan kepada posisi “ win-win ” dan bukan kepada apa yang biasa  terjadi  di  pengadilan  yang  mempertaruhkan  “ win-lose ”,  dapat  menentukan Hukum  Acara  Arbitrase,  dapat  memprediksi  atau  menentukan  waktu,  tempat  dan biaya perkara (tergantung hukum acara yang dipakai) ; dan dapat memilih Arbiter tunggal/Arbiter  dari  masing-masing  pihak  yang  dipercaya.  (Ibrahim  2022) Kesempatan  yang  diberikan  dan  diatur  tersebut  pada  dasarnya  membuka  peluang para  untuk  saling  bersepakat  dalam  setiap  proses  penyelesaiannya,  sehingga seharusnya  kemungkinan  untuk  tunduk  dan  berkomitmen  untuk  menjalankan putusan arbitrase juga besar. Data di bawah ini menjadi sebuah gambaran bahwa asas final dan mengikat serta keleluasaan dalam arbitrase tidak berlaku secara mutlak. Sebenarnya,  pelaksanaan  putusan  arbitrase  adalah  suka  rela,  yang  berarti bahwa pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut secara sukarela tanpa upaya paksa dari pengadilan. Namun, para pihak, terutama pihak yang kalah, sering kali tidak mematuhi putusan tersebut, yang membuat pengadilan perlu membantu. (Nadialista  Kurniawan  2021)    Ketidakmutlakan  asas  final  dan  mengikat  dalam arbitrase  selain  dilihat  dari  segi  kebutuhan  akan  kekuatan  eksekutorial  dari pengadilan  juga  dapat  dipengaruh  dari  lemahnya  isi  perjanjian  yang  apabila  para pihak tidak merumuskan perjanjian arbitrase yang menjadi dasar segala wewenang arbiter atau majelis arbitrase untuk memutuskan sengketa yang timbul, maka akan
terjadi berbagai masalah. Demikian pula, jika tidak diikuti secara cermat dan tanpa bantuan  dari  ahli  hukum  yang  telah  lama  menangani  perkara  arbitrase,  maka rumusan tersebut dapat menjadi rumit dan dalam praktik dapat menghasilkan proses yang lebih lama dan kurang efektif daripada yang mungkin dihasilkan. (Winata 2023) Maka  pengaturan  yang  semacam  itu  tidak  dapat  dinafikan  menjadi  salah  satu indikator yang menempatkan putusan arbitrase sebagai subordinasi dari kompetensi pengadilan negeri. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang spesifik tersebut, pada prinsipnya  suatu  pembatalan  putusan  arbitrase  tidak  mungkin  dipenuhi  dengan alasan  sekadar  tidak  puas  saja  dari  salah  satu  pihak  tidak  mungkin  diajukan pembatalan.

## Upaya Hukum Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase
Hasil  akhir  dari  sebuah  penyelesaian  sengketa  bisnis  yang  tertuang  dalam putusan  arbitrase  dapat  menimbulkan  dampak  berupa  ketidakpuasan  maupun keraguan  salah  satu  pihak  terhadap  putusan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam penyelesaian  secara  arbitrase  masyarakat  diberikan  suatu  hak  untuk  melakukan upaya  hukum  terhadap  putusannya.  Upaya  hukum  dalam Black  Law  Dictionary disebut  dengan remedy . Remedy dimaknai  sebagai  sebuah  aksi  atau  sarana  untuk menegakkan  hak  dan  memperbaiki  kesalahan.  Berdasarkan  alasan  suatu remedy dilakukan,  maka  dapat  dibedakan  atas  beberapa  bentuk  beberapa  bentuk, diantaranya  adalah adequate  remedy,  administrative  remedy,  concurrent  remedy, cumulative  remedy,  equitable  remedy,  extrajudicial  remedy,  judicial  remedy,  legal remedy,  provisional  remedy ,  dan substitutional  remedy .  (Black  2009)  Berdasarkan Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UUAAPS),  jenis upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  arbitrase  lebih  mengarah kepada legal remedy yang merupakan suatu remedy yang tuntutannya berfokus pada hukum itu sendiri atau pada hukum dan equity .
Legal  remedy dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  arbitrase  dan  dapat diterima  apabila  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dalam  UUAAPS.  Upaya  hukum pembatalan  dapat  dilakukan  bagi  dalam  waktu  maksimal  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  pendaftaran  putusan  arbitrase  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri dengan  syarat  pengajuan  pembatalan  putusan  tersebut  dapat  diterima  apabila terdapat unsur-unsur kepalsuan dalam dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, adanya  penyembunyian  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  dan  putusan  yang dihasilkan  dari  tipu  muslihat  oleh  salah  satu  pihak  dalam  pemeriksaan  sengketa. Mengenai  sistematika  pembatalan  putusan  arbitrase ad  hoc maupun  institusional, tidak  terdapat  ketentuan  hukum  yang  membedakan  alasan  sah  pembatalan putusannya,  keduanya  mengacu  pada  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999.  Upaya  hukum  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  seseorang  atau  badan hukum  untuk  melawan  putusan  hakim.  Upaya  ini  dimaksudkan  untuk  membantu pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim karena hakim juga seorang manusia yang  bisa  melakukan  kesalahan  secara  tidak  sengaja  yang  dapat  menyebabkan keputusan yang salah atau memihak kepada salah satu pihak. (Sitorus 2018)
Pembatalan  putusan  arbitrase  dapat  diartikan  sebagai  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  untuk  meminta  Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian ataunseluruh isi  putusan.  Putusan  arbitrase  umumnya  disepakati  sebagai  putusan  yang  bersifat final  dan  binding (mengikat).  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  pembatalan  putusan arbitrase,  pengadilan  tidak  berwenang  untuk  memeriksa  pokok  perkara. Kewenangan  pengadilan  terbatas  hanya  pada  kewenangan  memeriksa  keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.
Pembatalan putusan arbitrase secara yuridis jelas diatur hanya pada arbitrase yang terindikasi null and void di dalamnya, hal ini juga berkaitan dengan kewenangan Pengadilan  untuk  membatalkan  putusan  arbitrase  hanya  sebagai  indikasi null  and void pada  tingkat  proseduralnya.  Arbitrase  yang  dapat  dilakukan  upaya  hukum terhadapnya adalah putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Pengadilan tingkat pertama.  Sehingga  pembatalan  tersebut  membuka  kesempatan  untuk  dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. (Melyana 2019) untuk lebih jelasnya melihat efisiensi hukum arbitrase dan upaya hukum yang dapat diterima di muka pengadilan maka hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan terkait  upaya  hukum  arbitrase  dengan  kategori  permohonan  yang  dikabulkan, diperkuat,  atau  ditolak.  Dengan  melihat  salah  satu  kasus  pembatalan  putusan tersebut maka dapat lebih jelas dikenali bagaimana kekuatan putusan arbitrase dan bagaimana kompetensi pengadilan terhadapnya.
Kasus  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  yang  berujung  pada  upaya hukum  pembatalan  putusan  hingga  para  pihak  menggunakan  haknya  untuk mengajukan  uji  materi  terhadap  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30  tahun 1999.(Hanifah  2014)  Bukti  dilema  penerapan  Pasal  70  UUAAPS  tersebut  terbukti dengan adanya salah satu kasus yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI)  yang  kemudian  para  pihak  mengajukan  upaya  hukum  terhadap  putusan tersebut hingga tinggak banding. Selain mengajukan upaya hukum atas perkara para pihak sendiri, para pihak mengajukan uji materi terhadap Pasal 70 UUAAPS tersebut di  Mahkamah  Konstitusi.  Kasus  tersebut  menjadi  sebuah  penjelasan  bahwa  upaya hukum  terhadap  putusan  arbitrase  dapat  dikabulkan  apabila  memenuhi  syarat- syarat  yang  ditentukan  dalam  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999. Terkait  dengan  tingkatan  upaya  hukum  yang  dilakukan  bergantung  pada  putusan pada tingkat pertama, apabila terdapat pembatalan putusan pada tingkat pertama, maka  hal  itu  menjadi  sebuah  pintu  masuk  ke  dalam  tingkatan  upaya  hukum  yang lebih tinggi apabila salah satu pihak masih merasa putusan belum mencapai kata adil. Dari permasalahan kecenderungan Masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang bahkan  sudah  diputuskan  melalui  jalur  non-litigasi,  maka  fenomena  ini  mengarah kepada fenomena litigious minded yang mengikis kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan lebih berorientasi kepada peradilan litigasi untuk menyelesaikan sengketa.
Oleh  karena  itu,  Masyarakat  dalam  melakukan  perikatan  atau  hubungan hukum harus menyadari bahwa dalam mencapai efektivitas penyelesaian sengketa para  subyek  dalam  penyelesaian  itu  sendirilah  yang  menjadi  faktor  terbesarnya. Gatot Soemartono mengungkapkan faktor-faktor kunci kesuksesan dalam APS dan apabila dikaitkan secara khusus dalam arbitrase dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sengketa masih dalam batas “wajar”
Mengenai batas wajar yang dimaksud berkaitan dengan kapasitas dan jenis putusan arbitrase itu sendiri. Salah satu indikator yang paling mendasar yang menunjukkan bahwa suatu sengketa masih dalam batas wajar adalah masih terbukanya  pintu  komunikasi  antara  para  pihak.  Apabila  para  pihak  masih mampu  untuk  saling  berkomunikasi  maka  kemungkinan  untuk  mencapai putusan yang win-win solution masih tinggi, terutama dalam arbitrase yang sangat membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa mulai dari kesepakatan klausul arbitrase, pemilihan atau penunjukan arbiter,  dan pemilihan  jenis  jurisdiksi  yang  digunakan  arbiter  dalam  memutus  perkara. Sebaliknya, apabila sengketa sudah dalam taraf tidak wajar dengan ditandai oleh  pintu  komunikasi  yang  sudah  tertutup  dari  pihak  yang  bersengketa, maka  akan  sulit  mencapai  putusan  arbitrase  yang win-win  solution dan memungkinkan  terjadinya  perlawanan  putusan  arbitrase  melalui  upaya hukum di tingkat litigasi.
2. Komitmen para pihak Dalam  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase,  para  pihak  harus berkomitmen  terhadap  perjanjian  yang  sudah  disepakati  dalam  klausula arbitrase.  Dengan  menerima  tanggung  jawab  atas  keputusannya,  maka peluang akan respons positif dari para pihak akan lebih besar. Selain pihak yang bersengketa, untuk menjamin independensi dan imparsialitasnya dalam memeriksa  dan  memutus  perkara,  arbitrator  sejak  awal  dituntut  untuk bersikap  jujur  dan  menyatakan  bahwa  ia  tidak  memiliki  konflik  interest dengan pihak-pihak bersengketa atau dengan keputusan arbitrase. Jika terjadi konflik interest, arbitrator harus berani menolak penunjukan dirinya. Karena dia  memiliki  otoritas  yang  sama  dengan  hakim,  yaitu  memeriksa  dan memutus  sengketa.  Tidak  diragukan  lagi,  hal  itu  sulit;  namun,  semuanya bergantung  pada  kekuatan  moral  dan  etika  dari  arbitrator  yang bersangkutan.(Rekso Wibowo 2021)
3. Keberlanjutan hubungan
Dorongan  terkait  keinginan  untuk  mempertahankan  hubungan  yang berkelanjutan di antara para pihak menjadi suatu pertimbangan yang penting bagi  para  pihak  untuk  tidak  sekadar  memikirkan  hasil  putusan  arbitrase tetapi  juga  turut  mengupayakan  cara  tercapainya  putusan  yang memenangkan kedua belah pihak.
4. Keseimbangan posisi tawar-menawar Keseimbangan dalam arbitrase diperlukan untuk mecapai kesepakatan dan putusan yang murni dari para pihak, atau dapat dijelaskan bahwa para pihak
tidak  boleh  mendominasi  pihak  yang  lain,  tidak  mendikte  atau  bahkan mengintimidasi  pihak  yang  lain  agar  sejalan  dengannya.(Gatot  Soemartono 2006)
5. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia Sebagaimana proses arbitrase yang bersifat privat dan tertutup, maka hasil putusan  arbitrase  juga  tidak  dipublikasi  seperti  putusan  pada  perkara  di tingkat  litigasi.  Sifat  yang  cenderung  tertutup  ini  dimaksudkan  agar  para pihak  perkara  mampu  mendapatkan  putusan  yang  sesuai  prinsip  arbitrase dan  tanpa  diketahui  khalayak  karena  datanya  bersifat  konfiden.  Hal  ini menjadi  salah  satu  kunci  tercapainya  efektivitas  arbitrase  karena  dengan berkomitmen penuh pada putusan arbitrase maka sifat tertutup akan tetap terjaga.  Sementrara  dalam  pembatalan  arbitrase  dengan  dilimpahkan  ke pengadilan  negeri  yang  menganut  asas  terbuka  untuk  untuk  umum  guna menjamin  objektivitas  dari  pemeriksaan  itu  sendiri  menjadi  kontradiksi antara  asas  pemeriksaan  terbuka  dan  tertutup  dalam  arbitrase.  (Raymond 2021)
Upaya-upaya  hukum  yang  dilakukan  untuk  melakukan  pembatalan  atas putusan  arbitrase  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  arbitrase  dan  terkait dikabulkan atau ditolaknya permohonan upaya hukum tersebut harus dikembalikan kepada alasan yang sah menurut ketentuan hukum. secara garis besar, Masyarakat yang mengajukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase dapat dipengaruhi oleh rasa ragu atas putusan yang dihasilkan, ragu atas yurisdiksi yang digunakan arbiter dalam memberikan keputusan, dan kecurigaan akan adanya indikasi tipu daya yang dilakukan oleh salah satu pihak. Meskipun para pihak sebelumnya sudah harus saling bersepakat  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  arbiter  untuk  menyelesaikan sengketa  berdasarkan  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan  atau  arbiter  hanya diperkenankan  menyelesaikan  sengketa  berdasarkan  hukum  materiil  yang  kaku sebagaimana hakim dalam memutus perkara. Salah satu dampak dari menerapkan ex aequo  et  bono dapat menyebabkan  putusan  tidak  bersifat  obyektif  dan  kecurigaan akan adanya penyalahgunaan diskresi oleh arbiter karena sifat pertimbangan yang cenderung  bebas  tidak  terikat  pada  hukum  yang  bersifat  kaku.  Oleh  karena  itu, dengan  hak  yang  diberikan  oleh  ketentuan  perundang-undang  atas  hak  otonomi untuk memilih jenis yurisdiksi dalam arbitrase harus dipahami dan disepakati oleh para pihak.
Ketentuan pembatalan putusan arbitrase adalah  seperti  pisau  bermata  dua karena  di satu  sisi dapat  digunakan  untuk menegakkan keadilan  apabila  ada  pihak yang  dirugikan  akibat  adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan tetapi  di  satu  pihak  ketentuan  ini  juga  rentan  digunakan    untuk    hanya    sekedar menunda  atau menghindar  dari  kewajiban  melaksanakan  putusan. Apabila ada kasus pembatalan putusan maka ada kemungkinan besar putusan arbitrase juga tidak akan   dilaksanakan   secara   sukarela.   Putusan   kemungkinan   akan   dilaksanakan melalui   proses eksekusi oleh pengadilan negeri.
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1761 - 1776 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7286
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 B/Pdt.Sus- Arbt/2014
Kaburnya makna atau inkonsistensi yang terjadi terhadap prinsip final and binding suatu  putusan  arbitrase  terbukti  menimbulkan  kerugian  konstitusional (salah satu) pihak yang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## KESIMPULAN
Untuk  menyelesaikan  sengketa,  perselisihan,  atau  masalah  hukum  lainnya, ada  dua  pilihan  penyelesaian:  litigasi  dan  non-litigasi.  Dalam  proses  litigasi  yang bersifat adversarial tidak dapat merespons semua tuntutan sehingga jalur non-litigasi dianggap  sebagai  solusi  dari  kekurangan  tersebut  dan  arbitrase  menjadi  suatu alternatif  penyelesaian  di  luar  pengadilan  yang  hukum  acaranya  paling  formal  di antara  proses  non-litigasi  lainnya.  Akan  tetapi  pada  pelaksanaannya  efektivitas penyelesaian  sengketa  yang  diharapkan  oleh  para  pihak  melalui  arbitrase  tidak tercapai dan bahkan memakan waktu yang cukup lama karena adanya permasalahan- permasalahan terkait respon para pihak terhadap putusan arbitrase. Baik itu ad-hoc maupun  institusional,  bersifat  final  (bersifat  akhir)  dan  mengikat  bagi  para  pihak. Keputusan  yang  bersifat final  and  binding masih  belum  memberikan  kepastian hukum.  Jika  salah  satu  pihak  menemukan  bukti  baru  yang  membuat  putusan arbitrase tidak sah, pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan. Upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum ekstra yang dapat ditempuh apabila memang  telah  terjadi  kecurangan-kecurangan  dalam  proses  arbitrase.  Sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan. Untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang diakui dengan suatu perjanjian, maka pembatalan putusan tersebut seharusnya dengan iktikad baik dan harus berdasarkan alasan yang sah yang diberikan oleh undang-undang bukan sebagai alasan untuk menghalau pelaksanaan putusan arbitrase.
Adanya  pembatalan  putusan  arbitrase  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tersebut  memberikan  makna  yang  kabur  terhadap  prinsip final  and binding yang di mana  pada  kenyataannya pihak-pihak  yang  kalah  atau  merasa kepentingannya  tidak  diakomodir  di  dalam  putusan  arbitrase menjadikan  celah untuk  melakukan  upaya  hukum  terhadap  putusan  arbitrase    walaupun    dengan alasan-alasan  di  luar  ketentuan  Pasal  70  Undang -Undang  Nomor  30 Tahun  1999. Tidak jarang adanya pembatalan putusan arbitrase ini menjadi cara bagi pihak yang kalah untuk menunda-nunda proses eksekusi. Kemudian, jika ditelisik lebih dalam, apabila penerapan prinsip final and binding ini tidak sesuai dengan konsepnya maka hal ini juga bertentangan dengan asas arbitrase. Dari penjelasan tersebut dapat juga dikatakan bahwa ketika putusan tersebut sudah diajukan ke pengadilan maka asas- asas  yang  berlaku  adalah  asas-asas  yang  berlaku  di  pengadilan,  bukan  asas  yang berlaku di arbitrase. Sehingga ketika salah satu pihak mengajukan putusan tersebut
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1761 - 1776 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7286
maka sifat putusan arbitrase tersebut hilang digantikan dengan asas yang berlaku di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Dŭrī, Qahthān ‘Abd al - Rahmān. 2012. ‘Aqd Al - Tahkīm Fī Al -Fiqh Al- Islamī Wa Al -
Qānŭn Al - Wadh’Ī . cet. ke-2. Amman, Yordania: Dār al - Furqān al - ŭlā. Ali, Farid. 2012. Studi Sistem Hukum Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Andriani,  Agustini. 2022.  “Akibat  Hukum  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4(1):25 – 36. doi: 10.37680/almanhaj.v4i1.1528. Black, Garner Bryan A. dan Henry Campbell. 2009. Black’s Law Dictionary . 9th ed. St.
Paul MN: West.
Cicut Sutiarso. 2011. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis . Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
Danajaya,  Nyoman  Satyayudha.  2016. Buku  Ajar  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif . Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Fajar, Mukti. 2010. Dualisme Penelitian Hukum . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gatot  Soemartono.  2006. Arbitrase  Dan  Mediasi  Di  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Hanifah,  Lulu.  2014. “Ahli:  Tiga  Syarat  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Berpotensi Timbulkan  Ketidakpastian  Hukum.” Berita  Sidang  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia . Retrieved (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9859). Harjono,  Dr.  Dhaniswara  K.  2022. Arbitrase  Sebagai  Sarana  Penyelesaian  Sengketa
Bisnis Di Indonesia . Jakarta: UKI Press.
Ibrahim, Dimas Noor. 2022. “Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase.”
Jurnal Ilmiah Publika 10(1):136.
Konardi, Monica Sara. 2017. “Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Di Indonesia.”
Jurnal Hukum 1 – 11.
Melyana,  Melyana.  2019.  “Pemisahan  Alasan  Pembatalan  Dan  Syarat  Pelaksanaan Putusan  Arbitrase.” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 14(2):271 – 89.  doi: 10.33059/jhsk.v14i2.1490.
Mirza,  Farrah  Rizky  Amelia.  2019.  “UPAYA  HUKUM  BAGI  PIHAK  YANG  MENOLAK PUTUSAN ARBITRASE AD- HOC.” Solusi 17(September):247 – 57.
Moritz,  Günther.  2022.  “Peranan  Seorang  Arbiter  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Melalui Arbitrase.” The Military Law and the Law of War Review 21(1 – 4):80 – 82. doi: 10.4337/mllwr.1982.1-4.13.
Murtadlo,  Ali.  2018.  “Penolakan  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase.” Badamai  Law
Journal 3(September):204 – 23.
Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah. 2021. “Analisis Terhadap Undang -Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.” Industry and Higher Education 3(1):1689 – 99.
Raymond, Hizkia. 2021. “Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999.” Sultan  Jurisprudence:  Jurnal  Riset Ilmu Hukum 1(2):55 – 68. doi: 10.51825/sjp.v1i2.12672.
Rekso  Wibowo,  Basuki.  2021.  “Perjanjian  Arbitrase  Dan  Kewenangan  Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora 1(1):1 – 17. Saifullah. 2015. Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh . Malang: Intelegensia Media.
Sitorus,  Syahrul.  2018.  “Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Perdata  (Verzet  ,  Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet).” Jurnal Hikmah 15(64):63 – 71.
Situmorang, Mosgan. 2020. “Pembatalan Putusan Arbitrase.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20(4):573. doi: 10.30641/dejure.2020.v20.573-586.
Situmorang,  Samuel  F.  ..  2019.  “Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Dikaitkan  Ditinjau Berdasarkan  Konsep  Keadilan.” Jurnal  Ilmiah  Dunia  Hukum 4(1):25.  doi: 10.35973/jidh.v4i1.1347.
Soeikromo,  Deasy.  2016.  “Kontrak  Standar  Perjanjian  Arbitrase  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Kegiatan  Bisnis.” Jurnal  Hukum  Unsrat 22(6):16 – 17.
Supeno, Supeno, Muhtar Dahri, and Hafid Zakariya. 2019. “Kedudukan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.” Wajah Hukum 3(1):51. doi: 10.33087/wjh.v3i1.45.
Susanti  Adi  Nugroho.  2016. Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Dan  Penerapan Hukumnya . cet. ke-2. Jakarta: Kencana.
Winata,  Agung  Sujati.  2023.  “Ketidakpastian  Hukumdalam  Penyelesaian  Sengketa Bisnis Internasional Melaluiarbitrase Internasional Di Indonesia.” Iblam Law Review 3:90. doi: https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.120.