p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA BLOKIR DAN SITA PADA KANTOR

## PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Sholin Erbin Mart Rajagukguk, 1 Lintje Anna Marpaung, 2 Herlina Ratna Sumbawa Ningrum. 3

## Abstract
According  to  regulation  of  the  Minister  of  Agrarian  and  the  spatial/Head  of national  Land  Agency  No.  13  of  2017  concerning  the  block  and  Confiscation procedure,  the  registration  is  the  administrative  action  of  the  head  of  the  land office or the appointed official to establish State of the status quo (freezing) on land rights that are provisional to the Act and legal events of the land, while the recording of the seized is the administrative action of the head of the land office or  the  appointed  officer  to  Record  any  seized  from  judicial  institutions, investigators  or  other  competent  institutions.  This  writing  problem  is  how  the implementation  of  regulation  of  the  Minister  of  Agrarian  and  Spatial/Head  of national Land Agency No. 13 of 2017 about procedure block and Confiscation at the Land office of Bandar Lampung. The implementation of the regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of national Land Agency number 13 year 2017 about the procedure of block and Confiscation at the Land Office of Bandar Lampung is not currently implemented in the maximum Because it is still not in sync  between  regulation  of  the  Minister  of  Agrarian  and  the  spatial/Head  of national  Land  Agency  No.  13  of  2017  about  procedures  for  blocking  and Confiscation with the application for land services efforts.

## Keywords: implementation, block logging, Confiscation.

## I. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah  bersifat  abadi.  Hubungan  Bangsa  Indonesia  dengan  tanah  yang merupakan kekayaan nasional sangat menentukan kesejahteraan, kemakmuran,  keadilan,  keberlanjutan  dan  harmoni  bagi  bangsa  dan  Negara Indonesia.  Bagi  bangsa  Indonesia,  hubungan  manusia/masyarakat  dengan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan ini tidak
1 Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, viva.parna@gmail.com
2 Dosen Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, lintje@ubl.ac.id
3 Dosen Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, herlina@ubl.ac.id
tersusun  dengan  baik,  akan  lahir  kemiskinan  bagi  sebagian  terbesar  rakyat Indonesia,  ketidakadilan,  peluruhan  serta  sengketa  dan  konflik  yang berkepanjangan  yang  bisa  bersifat  struktural.  Hubungan  yang  mendasar  dan asasi  tersebut  dijamin  dan  dilindungi  keberadaannya  oleh  Pasal  27  ayat  (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sejalan  dengan  UUD  Tahun  1945  yang  menunjukkan  suatu  perjalanan kebangsaan  dan  kenegaraan  Indonesia,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam alinia ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945, bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia  ini  dibentuk  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bahwa ujung  dari  cita-cita  Negara  adalah  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Untuk  mewujudkan  kebijakan  negara  mengenai  penataan dan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 33 ayat
(3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam  yang terkandung didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat”,  negara  menetapkan  garis  kebijakan  nasional  dibidang  pertanahan yang  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dari  sekian  banyaknya  potensi Sumber  Daya  Alam  yang  ada.Oleh  karena  itulah  pada  tanggal  24  September 1960  disahkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok Agraria.
Timbulnya  sengketa  atas  tanah  bermula  dari  adanya  pengaduan  pihak (orang/Badan Hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas  maupun  kepemilikannya.  Sengketa yang terjadi tidak hanya atas tanah yang belum terdaftar tetapi juga atas tanah yang  terdaftar.  Pihak-pihak  yang  merasa  berhak  dan  berkepentingan  atas suatu  bidang  tanah  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan,  yang  mengakibatkan terjadinya pemblokiran hak atas tanah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, disebutkan  bahwa  pencatatan  blokir  adalah  tindakan  administrasi  Kepala Kantor  Pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  menetapkan  keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan  hukum  dan  peristiwa  hukum  atas  tanah  tersebut,  sedangkan pencatatan  sita  adalahtindakan  administrasi  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau pejabat  yang  ditunjuk  untuk  mencatat  adanya  sita  dari  lembaga  peradilan,
penyidik  atau  instansi  yang  berwenang  lainnya.  Pemblokiran  dapat  terjadi karena  adanya  hubungan  kepentingan  antara  pemblokir  dan  pemilik  tanah ataupun  kepentingan  pemilik  tanah  itu  sendiri.  Misalnya  adanya  hubungan hutang-piutang  yang  bermasalah,  wanprestasi,  sertipikat  hilang,  pembagian waris  yang  tidak  adil,  pemalsuan  atau  sengketa  tanah  lainnya.  Apabila ditemukan  permohonan  pemblokiran  tidak  melampirkan/memperlihatkan hubungan  kepentingan  atas  tanah/pemilik  tanah  tersebut,  maka  hal  ini  akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Untuk itu Kantor Pertanahan dituntut untuk  lebih  memperhatikan  dan  mencermati  setiap  permohonan  blokir  yang masuk.
Pemblokiran  dilakukan  sebagai  langkah  pengamanan  berupa pencegahan/penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan. Hal  serupa  juga  disebutkan  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  huruf  e  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan. Terjadinya pemblokiran hak atas tanah yang dicatatkan pada buku tanah  dilaksanakan  dalam  rangka  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah.  Hal ini  dikarenakan  adanya  perubahan  data  yuridis  yang  terjadi  dan  harus dicatatkan  pada buku  tanah.  Pemeliharaan data  pendaftaran  tanah  dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar (Adrian Sutedi, 2010: 143).
Dengan  adanya  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  maka  data  yang tersedia  di  Kantor  Pertanahan  selalu  sesuai  dengan  keadaan  yang  mutakhir. Selain  itu  juga  harus  diikuti  dengan  kewajiban  mendaftar  dan  pencatatan perubahan  perubahan  yang  dimaksud  pada  kantor  pertanahan.  Pemblokiran sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  atas  dasar  tanah  tersebut disengketakan.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  sita  jaminan  yang  dimohonkan oleh  pihak  yang  berkepentingan  kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  diblokir sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata  Cara  Blokir  dan  Sita.  Pada  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  pihak  yang berkepentingan,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  pihak  yang berkepentingan  adalah  pemegang  hak  dan  pihak  atau  pihak-pihak  lain  yang mempunyai  kepentingan  mengenai  bidang  tanah  dapat  minta  dicatat  dalam buku  tanah  bahwa  suatu  hak  atas  tanah  akan  dijadikan  obyek  gugatan  di Pengadilan  dengan  menyampaikan  salinan  surat  gugatan  yang  bersangkutan. Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya  sebelum  waktu  tersebut  berakhir.  Apabila  hakim  yang
memeriksa  perkara  tersebut  memerintahkan  status  quo  atas  hak  atas  tanah tersebut, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah. Catatan mengenai perintah  ini  hapus  dengan  sendirinya  dalam  waktu  30  hari,  kecuali  apabila diikuti  dengan  putusan  sita  jaminan  yang  salinan  resmi  dan  berita  acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Ketentuan  tersebut  menjelaskan  bahwa  terjadinya  pemblokiran sertipikat hak milik atas tanah dikarenakan suatu hak atas tanah tersebut akan dijadikan  obyek  gugatan  di  pengadilan.  Terjadinya  pemblokiran  pada  Kantor Pertanahan memberikan akibat hukum terhadap hak atas tanah tersebut, yaitu tidak  dapat  dilakukan  peralihan  maupun pembebanan  hak  atas  tanah.  Segala bentuk  perubahan  dihentikan  sementara  untuk  kelancaran  penyelesaian sengketa.  Apabila  pemblokiran  telah  hapus  dengan  sendirinya  atau  telah dicabut, maka segala bentuk perubahan atau peralihan hak dapat dilaksanakan atau  tidak  dapat  dicegah.  Untuk  mencegah  terjadinya  masalah  baru, pemblokiran  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  ini  juga  harus  dilaksanakan sesegera  mungkin  agar  dicatat  pada  buku  tanah  yang  bersangkutan.  Hal  ini terkait  dengan  pihak  ketiga,  misalnya  mengajukan  permohonan  pengecekan, peralihan hak maupun pembebanan terhadap sertipikat tersebut. Apabila telah dilakukan  pencatatan  pada  buku  tanah,  maka  segala  bentuk  perubahan tersebut  tidak  bisa  dilakukan  karena  nomor  hak  atas  tanah  bersangkutan sudah diblokir.
Masa  blokir  tersebut  berlaku  selama  30  hari  kalender  terhitung  sejak tanggal  pencatatan  blokir  (Pasal  13  ayat  1)  dan  dapat  diperpanjang  dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan (Pasal 13 ayat 2). Jadi blokir tersebut otomatis akan hilang secara hukum setelah masa 30 hari kalender  terlewati.  Namun  permasalahannya,  bagaimana  jika  persoalan hukum  yang  menyebabkan  terjadinya  blokir  tersebut,  masih  dalam  proses pengadilan,  dipertanyakan  mengenai  pemberlakuan  otomatis  masa  buka blokir sertipikat tersebut.
Pemberlakuan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan Nasional  Nomor 13  tahun  2017  ini  masih memberlakukan peraturan  yang  sebelumnya  selama  tidak  bertentangan  dengan  peraturan menteri  tersebut  di  atas,  salah  satunya  yakni  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah.  Bahwa  di  Kota  Bandar  Lampung  ada  beberapa permohonan  blokir  dan  sita  yang  diajukan  oleh  penegak  hukum  yakni  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dibekukan, hal ini dikarenakan adanya proses persidangan  perkara tindak pidana korupsi diantaranya yaitu perkara yang di alami oleh Zulkifli Hasan dan Mustofa bahwa permohonan blokir dan
sita  terhadap  tanah  dan  bangunan  yang  bertujuan  untuk  mengamankan  aset para tersangka untuk dibekukan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan yaitu  bagaimana  Implementasi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang Tata Cara Blokir dan Sita pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung?, apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2017 Tentang  Tata  Cara  Blokir  dan  Sita  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar Lampung.

## II. PEMBAHASAN
a. Implementasi Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang  Tata Cara  Blokir  dan  Sita  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar Lampung
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Aminullah, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa dalam hal  pengaturan  tentang  blokir  dan  sita  terhadap  sertipikat,  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  telah  mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  13  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Blokir  dan  Sita,  bahwa  pencatatan blokir  adalah  tindakan  administrasi  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat yang  ditunjuk  untuk  menetapkan  keadaan status  quo (pembekuan)  pada  hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum  atas  tanah  tersebut,  sedangkan  pencatatan  sita  adalahtindakan administrasi  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk mencatat  adanya  sita  dari  lembaga  peradilan,  penyidik  atau  instansi  yang berwenang  lainnya.  Pemblokiran  dapat  terjadi  karena  adanya  hubungan kepentingan antara pemblokir dan pemilik tanah ataupun kepentingan pemilik tanah itu sendiri. Misalnya adanya hubungan hutang-piutang yang bermasalah, wanprestasi,  sertipikat  hilang,  pembagian  waris  yang  tidak  adil,  pemalsuan atau sengketa tanah lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Zainal  Abidin,  selaku Kepala  Seksi  Hubungan  Hukum  Pertanahan  bahwa  berdasarkan  Pasal  3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita menjelaskan bahwa Pencatatan  blokir  dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah  atas  perbuatan  hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Bahwa  kemudian  pencatatan  blokir  diajukan  dalam  rangka  perlindungan hukum  terhadap  kepentingan  atas  tanah  yang  dimohon  blokir;  dan  paling banyak  1  (satu)  kali  oleh  1  (satu)  pemohon  pada  1  (satu)  objek  tanah  yang
sama. Kemudian bahwa hak atas tanah yang buku  tanahnya  terdapat  catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Mengenai  persyaratan  pengajuan  blokir  di  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar  Lampung  saat  ini  telah  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017  tentang  Tata Cara Blokir dan  Sita yang  dibagi  menjadi 2  (dua)  kategori yakni  diantaranya  pertama,  pengajuan  blokir  oleh  perorangan  atau  badan hukum, yaitu harus memiliki bukti hubungan hukum antara pemohon dengan tanah,  seperti  :  (a).  surat  gugatan  dan  nomor  register  perkara  atau  skorsing oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  dalam  hal  permohonan  blokir  yang disertai  gugatan  di  pengadilan,  (b).  surat  nikah/buku  nikah,  kartu  keluarga, atau Putusan Pengadilan berkenaan dengan perceraian atau keterangan waris, dalam  hal  permohonan  blokir  tentang  sengketa  harta  bersama  dalam perkawinan  dan/atau  pewarisan;  dan  (c).  putusan  Pengadilan  berkenaan dengan  utang  piutang  atau  akta  perjanjian  perikatan  jual  beli,  akta  pinjam meminjam,  akta  tukar  menukar  yang  telah  dilegalisir  oleh  pejabat  yang berwenang,  dalam  hal  permohonan  blokir  tentang  perbuatan  hukum. Berikutnya, pengajuan blokir oleh penegak hukum, yakni harus melampirkan Surat  Permintaan  Pemblokiran  dari  instansi  penegak  hukum  disertai  alasan diajukannya  pemblokiran  dengan  memuat  keterangan  yang  jelas  mengenai  : (a).  nama  pemegang  hak;  (b).  jenis  dan  nomor  hak;  dan  (c).  luas  dan  letak tanah,  atau  syarat  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Setelah  persyaratan-persyaratan  tersebut  terpenuhi  dan  diketahui bahwa  setelah  adanya  permohonan  blokir  dari  perorangan,  badan  hukum ataupun penyidik, pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam hal ini petugas loket melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, petugas loket menyampaikan kepada  pemohon  bahwa  persyaratan  telah  lengkap  dan  pemohon  membayar biaya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Biaya  yang dimaksud  merupakan  biaya  untuk  melaksanakan  pengkajian  dan pencatatan.Bila  setelah  dilaksanakan  pengkajian,  permohonan  tidak memenuhi  syarat  untuk  dilakukan  pencatatan,  maka  biaya  tidak  dapat dikembalikan. Petugas loket menerima berkas permohonan yang telah lengkap dilampiri  dengan  bukti  pembayaran  dan  kepada  pemohon  diberikan  bukti penerimaan  berkas.  Bila  persyaratan  permohonan  belum  lengkap,  berkas permohonan  dikembalikan  kepada  pemohon  untuk  dilengkapi.  Bahwa Permohonan  pencatatan  pemblokiran  dilanjutkan  dengan  proses  pengkajian dan pencatatan. Proses dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap.
Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan:
1. Subyek/pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir
2. Syarat dan alasan dapat dilakukannya pencatatan blokir
3. Jangka waktu blokir dan
4. Biaya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku  pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional.
Masih  menurut  Bapak  Zainal  Abidin,  selaku  Kepala  Seksi  Hubungan Hukum  Pertanahan  bahwa  berdasarkan  Pasal  15  dan  16  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita bahwa catatan blokir hapus apabila:
1. Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabila jangka waktu  blokir  berakhir  dan  tidak  diperpanjang,  pihak  yang  memohon pencatatan  telah  mencabut  permintaannya  sebelum  jangka  waktu berakhir,  Kepala  Kantor  menghapus  blokir  sebelum  jangka  waktunya berakhir; atau ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.
2. Catatan  blokir  oleh  penegak  hukum,  hapus  apabila:  kasus  pidana  yang sedang  dalam  penyidikan  dan  penuntutan  telah  dihentikan;  atau penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir.
Untuk  biaya  yang  harus  di  keluarkan  dalam  permohonan  blokir berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  biayanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bidang yang diajukan untuk dilakukan pemblokiran.
Selanjutnya  menurut  A.Negra  Mardenitami,  selaku  Kepala  Sub  Seksi Penanganan  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  Pertanahan,  struktural  yang berhubungan langsung dengan blokir dan sita, menyebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan  pemblokiran  suatu  sertipikat  permohonan  pencatatan  blokir dapat  diajukan  oleh  perorangan,  badan  hukum  atau  penegak  hukum. Kemudian bahwa permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia  dilakukan  pemeriksaan atas permohonan dimaksud. Permohonan  perorangan  atau  badan  hukum  wajib  mempunyai  hubungan hukum  dengan  tanah  yang  dimohonkan  pemblokiran.adapun  pemohon  yang mempunyai hubungan hukum terdiri dari:
1. Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum
2. Para  pihak  dalam  perjanjian  baik  notariil  maupun  di  bawah  tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
3. Ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
4. Pembuat  perjanjian  baik  notariil  maupun  di  bawah  tangan, berdasarkan  kuasa;  ataubank,  dalam  hal  dimuat  dalam  akta  notariil

## para pihak.
5. Penegak  hukum  dapat  mengajukan  pencatatan  blokir  untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana.
Penjelasan  dari  A.Negra  Mardenitami,  selaku  Kepala  Sub  Seksi Penanganan  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  Pertanahan  bahwa  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  baru  mengenai  blokir  yakni  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita bahwa catatan blokir di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung memiliki jangka waktu diantaranya catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh)  hari kalender  terhitung  sejak tanggal  pencatatan  blokir.  Jangka waktu tersebutdapat  diperpanjang  dengan  adanya  perintah  pengadilan  berupa penetapan  atau  putusan.  Kemudian  catatan  blokir  oleh  penegak  hukum berlaku  sampai  dengan  dihentikannya  kasus  pidana  yang  sedang  dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik  yang  bersangkutan.  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  meminta keterangan  kepada  penyidik  terkait  kasus  atas  tanah  yang  dicatat  blokir. Namun  terkadang,  masa  blokir  ini  sering  menjadi  permasalahan,  terutama permohonan  blokir  dari  perorangan,  yang  beranggapan  bahwa  blokir  yang mereka  ajukan  tidak  perlu  diajukan  perpanjangan,  meskipun  masa  blokirnya sudah habis. Kendala lain, ketika masa blokir habis 30 hari, tidak serta merta langsung  otomatis  blokir  terbuka,  tetap  saja  para  pemohon,  baik  itu perorangan,  badan  hukum  atau  penegak  hukum,  harus  mengajukan  aktifitas cabut atau buka blokir.
Selanjutnya  bahwa  terkait  pelaksanaan  pencatatan  sita  oleh  Kantor Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  menurut  A.Negra  Mardenitami,  selaku Kepala  Sub  Seksi  Penanganan  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  Pertanahan bahwa  pencatatan  Sita  dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah  dalam  rangka kepentingan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  atau  penyidikan.  Bahwa pencatatan  Sita  tersebut  diajukan  paling  banyak  1  (satu)  kali  oleh  1  (satu) pemohon  pada  1  (satu)  objek  tanah  yang  sama.  Selanjutnya  bahwa  hak  atas tanah  yang  berada  dalam  keadaan  disita  tidak  dapat  dialihkan  dan/atau dibebani  hak  tanggungan.  Hak  atas  tanah  yang  berada  dalam  keadaan  disita dapat  di  roya,  diperpanjang  dan/atau  diperbaharui  dengan  memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, para pihak yang berperkara dan/atau penyidik.
Bahwa pencatatan sita di Kantor Pertanahan sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Blokir  dan  Sita  bahwa  pencatatan  sita  terdiri dari  pencatatan  sita  perkara  dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah  yang  sedang menjadi obyek perkara di pengadilan, pencatatan Sita Pidana dilakukan dalam rangka  penyidikan  dan  pencatatan  Sita  Berdasarkan  Surat  Paksa  yakni
pencatatan  sita  terhadap  hak  atas  tanah  yang  menjadi  obyek  utang  pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut  A.Negra  Mardenitami,  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan bahwa ketiga jenis pencatatan sita tersebut dapat di ajukan oleh :
1. Permohonan  pencatatan  Sita  Perkara,  diajukan  oleh  juru  sita pengadilan;  atau  pihak  yang  berkepentingan  meliputi  penggugat  atau tergugat,  untuk  kepentingan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan. dengan  melampirkan:  penetapan  sita  dari  Ketua  Pengadilan  yang menerangkan  secara  jelas  mengenai  subyek  hak,  jenis  hak,  nomor  hak dan letak tanah yang diletakkan sita; dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan  sah  dan  berharga  sita  terhadap  hak  atas  tanah  obyek perkara.
2. Permohonan  pencatatan  Sita  Pidana  diajukan  oleh  penyidik/penegak hukum  dilengkapi  dengan  melampirkan:  Surat  Izin  Ketua  Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan tempat terjadinya tindak pidana; surat perintah  penyitaan  yang  ditandatangani  oleh  penyidik;  penetapan pengadilan; dan/atau syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Pencatatan  Sita  Berdasarkan  Surat  Paksa  diajukan  oleh  juru  sita  pajak dilengkapi  dengan  melampirkan  Surat  Perintah  melaksanakan Penyitaan  dari  instansi  yang  berwenang.  Bahwa  biaya  yang  harus dikeluarkan  oleh  pemohon  sita  berdasarkan  Lampiran  Peraturan Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan  Tata  Ruang/BPN,  biaya  nya  sebesar  Rp.  50.000,-  (lima  puluh  ribu rupiah) per bidang yang diajukan untuk dilakukan sita. Terkhusus untuk biaya  Penerimaaan  Negara  Bukan  Pajak  Pelayanan  Sita  ini,  sering ditemukan permohonan dari Penegak Hukum hanya melampirkan Surat Permohonan Pengangkatan Sita, tanpa melakukan akifitas pembayaran biaya PNBP tersebut.
Bapak Zainal Abidin, selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan adapun dampak adanya pencatatan blokir dan sita adalah untuk perlindungan hukum  terhadap  kepentingan  atas  tanah  yang  dimohon  blokir,  kemudian bahwa hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah bahwa dalam hal ini tanah tersebut tidak dapat dialihkan ke orang lain sebelum pencatatan blokir dan sita tersebut hapus oleh si pemohon tersebut.
Berdasarkan pemaparan oleh Bapak Zainal Abidin, selaku Kepala Seksi
Hubungan  Hukum  Pertanahan  dan  A.Negra  Mardenitami,  selaku  Kepala  Sub Seksi  Penanganan  Sengketa,  Konflik  Dan  Perkara  Pertanahan  bahwa implementasi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dilaksanakan  sesuai  dengan amanat  peraturan  tersebut,  baik  dari  prosedur  pengajuan  permohonan meliputi persyaratan, melakukan tindakan pengkajian dengan memperhatikan aturan  yang  ada,  melakukan  pencatatan  dengan  lengkap,  serta  penerapan jangka waktu blokir dan sita yang telah disesuaikan dengan peraturan tersebut yakni  terhadap  blokir  yakni  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  pencatatan blokir apabila tidak diperpanjang kemudian untuk sita berlaku sampai dengan adanya  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  salah satu  amarnya  menyatakan  gugatan  ditolak  atau  tidak  dapat  diterima  atau mengenai pengangkatan  sita  maupun penetapan penghapusan/pengangkatan sita.Namun  masih  terkendala  mengenai  masa  blokir  dan  pembayaran  biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menjelaskan bahwa  kontrol  sosial  diperlukan  untuk  menguatkan  peradaban  masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah  ketertiban  sosial.  Hukum,  sebagai  mekanisme  kontrol  sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan  fungsi  itu.  Akan  tetapi,  Pound  menambahkan  bahwa  hukum  saja tidak  cukup,  ia  membutuhkan  dukungan  dari  institusi  keluarga,  pendidikan, moral,  dan  agama.  Hukum  adalah  sistem  ajaran  dengan  unsur  ideal  dan empiris,  yang  menggabungkan  teori  hukum  kodrat  dan  positivistik.  Dalam teori Law as a tool of sosial engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagaimana  yang  dikemukakan  juga  oleh  Mochtar  Kusumaatmaja  dengan teori  pembaharuan  atau  pembangunan  hukum  menjelaskan  bahwa  hukum sebagai  alat  pembaharuan  dalam  masyarakat,  dalam  istilah  ini  hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
Law  as  a  tool  of  social  engineering dapat pula diartikan  sebagai sarana yang  ditujukan  untuk  mengubah  perilaku  warga  masyarakat,  sesuai  dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut di atas  maka  dapat  di  analisis  yaitu  berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh Roscoe  Pound  yang  di  kembangkan  oleh  Mochtar  Kusumaatmaja  bahwa hukum  di bentuk  sebagai alat  pembaharuan  dalam masyarakat, dalam  istilah ini  hukum  diharapkan  dapat  berperan  merubah  nilai-nilai  sosial  dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini  dengan  adanya  fungsi  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat,  hal  ini  dapat  diketahui  dengan  adanya pembaharuan  hukum  mengenai  prosedur  tata  cara  blokir  dan  sita  di  Kantor
Pertanahan  yakni melalui  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Blokir dan Sita.
Bahwa  berdasarkan  teori  tersebut  maka  implementasi  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung saat ini belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan amanat  peraturan  tersebut  dikarenakan  pemohon  perorangan/badan  hukum atau  penegak  hukum  kurang  memahami  mengenai  masa  blokir  yang  hanya berjangka  30  hari.  Masa  blokir  yang  habis,  tidak  serta  merta  otomatis  blokir terbuka, perlu tetap dilakukan aktifitas cabut blokir, yang mana pengajuannya harus  melampirkan  persyaratan  administratif,  kemudian  untuk  sita,  para penegak  hukum  kurang  memahami  biaya  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak yang harus dikeluarkan dalam pengajuan permohonan sita.
b. Faktor  penghambat  Implementasi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun 2017  Tentang  Tata  Cara  Blokir  dan  Sita  pada  Kantor  Pertanahan Kota Bandar Lampung
Menurut  A.Negra  Mardenitami,  S.H.  selaku  Kepala  Sub  Seksi Penanganan  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  Pertanahanbahwa  dalam penerapan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampungtelah  dilakukan  upaya  atau usaha-usaha agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang  diharapkan,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  dijumpai  adanya beberapa  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar Lampung baik dari segi teknis maupun non teknis.
Bahwa  menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  Meir Friedman  yang  menegaskan  bahwa  hukum  itu  sebagai  usaha  pencapaian tujuan  tertentu  dalam  hal  ini  hukum  berperan  sebagai guide ,  patokan pedoman  dalam  pelaksanaan  program  pemerintah  dengan  kata  lain  hukum dijadikan  alat  pelaksanaan  keputusan,  program  poltik,  dan  hukum  pun dikondisikan  untuk  memperlancar,  bahkan  mengamankan  pelaksanaan pembangunan.  Kesadaran  hukum  menurut  teori  Friedman  terkait  erat dengan  budaya  hukum  masyarakatnya  dengan  kata  lain  dapat  dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyrakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada  budaya  hukumnya,  jika  budaya  hukumnya  cenderung  posisitf,  proaktif terhadaap cita  hukum  tentu  masyarakatnya  memilki kesadaran  hukum  yang tinggi.
Dalam  hal  ini  fungsi  hukum  mengalami  perluasan  yang  mulanya
sebagai  kontrol  sosial  dan  pemertahanan  pola  sosial  bergeser  ke  arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum.
Jika demikian dapat digeneralisasikan bahwa tingkah laku masyarakat Negara  dapat  dilihat  pada  hukumnya,  yaitu  jika  hukumnya  bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga Negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku.
Menurut  teori  Lawrence  Meir  Friedman  bahwa  apabila  berbicara mengenai  penegakan  hukum,  maka  itu  berarti  harus  membahas  sistem hukum,  bahwa  berhasil  atau  tidaknya  penerapan  hukum  tergantung  dari sistem  hukum  tersebut  berjalan.  Oleh  karena  itu  faktor  penghambat implementasi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Blokir  dan Sita  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  jika  di  analisis berdasarkan  teoriSistem  Hukum  yang  menyatakan  ada  tiga  unsur  yang terkait dalam penerapan suatu peraturan yaitu:
1. Legal Substance (Substansi Hukum) Merupakan aturan-aturan, norma- norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  didalam sistem  hukum  itu  mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan  atau aturan  baru  yang  mereka  susun.  Adapun  faktor  penghambat  di  ukur dari  substansi  hukum  diantaranya  yaitu  masih  belum  singkronnya antara  peraturan  menteri  tentang  tata  cara  blokir  dan  sita  dengan aplikasi  pelayanan  pertanahan  (KKP),  bahwa  menurut  Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun  2017  menyebutkan  bahwa  habisnya  blokir  yakni  30  hari sedangkan  dalam  aplikasi  tidak  terbuka  secara  otomatis  harus  ada aktivitas buka blokir, belum adanya aturan  khusus/penyesuaian mengenai blokir khususnya   dalam  aplikasi  pelayanan  pertanahan (KKP)  sehingga  masih  menggunakan  Permen  ATR  nomor  5  Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.
2. Legal Structure (Struktur hukum) Melingkupi pranata hukum, aparatur hukum  dan  sistem  penegakkan  hukum.  Faktor  penghambat diantaranya yaitu masih kurangnya informasi penegak hukum mengenai  biaya  PNBP  dalam  permohonan  blokir  bahwa  sebagian penegak  hukum  yang  belum  paham  mengenai  prosedur  permohonan blokir  yang  dimana  penegak  hukum  khususnya  penyidik  hanya bersurat  meminta  blokir  tanpa  disertai  biaya  PNBP  sehingga pelayanannya menjadi terhambat, bisa terindikasi  kerugian  Negara jika  pencatatan  blokir  tanap  melewati  prosedur  pelayanan  di  loket pembayaran,  dan  kurangnya  sosialisasi  mengenai  prosedur  dan  tata cara  permohonan  blokir  sehingga  pemahaman  pemohon  tentang

## jangka waktu blokir kurang mendalam.
3. Legal culture (Budaya hukum)
Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebisaaan- kebisaaan, opini- opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Bahwa faktor penghambat yang dilihat dari budaya hukumnya diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat  mengenai prosedur permohonan serta jangka waktu blokir, masih ditemukannya persyaratan dari pemohon yang kurang lengkap yang dimana tidak ada keterangan subyek dan obyek blokir, alamat pemohon blokir dan sita yang tidak sama dengan KTP sehingga korespondensi surat menyurat menjadi tidak lancar, surat pernyataan mengenai ketersediaan buka blokir jika sudah 30 hari terkadang tidak ditanda tangani oleh pemohon

## III. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  penelitian  terhadap  permasalahan  maka dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang Tata Cara Blokir dan Sita pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung saat ini  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  sesuai  dengan  amanat  peraturan tersebut  dikarenakan  pemohon  perorangan/badan  hukum  atau  penegak hukum  kurang  memahami  mengenai  masa  blokir  yang  hanya  berjangka  30 hari. Masa blokir yang habis, tidak serta merta otomatis blokir terbuka, perlu tetap  dilakukan  aktifitas  cabut  blokir,  yang  mana  pengajuannya  harus melampirkan  persyaratan  administratif,  kemudian  untuk  sita,  para  penegak hukum kurang memahami  biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang harus dikeluarkan dalam pengajuan permohonan sita.
Faktor  penghambat  implementasi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang Tata  Cara  Blokir  dan  Sita  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung diantaranya  yaitu masih  belum  sinkronnya antara  Peraturan  Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun  2017 Tentang  Tata  Cara  Blokir  dan  Sita  dengan  aplikasi  pelayanan  pertanahan (KKP),  yaitu  mengenai  masa/jangka  waktu  blokir;  belum  adanya  aturan khusus/penyesuaian  mengenai  blokir  khususnya  dalam  aplikasi  pelayanan pertanahan  (KKP)  sehingga  masih  menggunakan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2017 tentang  Layanan  Informasi  Pertanahan  Secara  Elektronik;  Masih  kurangnya informasi  penegak  hukum  tentang  jangka  waktu  blokir,  terkait  permohonan sita, penegak hukum masih kurang informasi mengenai biaya PNBP yang harus
dikeluarkan apabila mencabut sita., serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur permohonan serta jangka waktu blokir; hubungan subjek dan  objek  blokir  yang  tidak  jelas;  serta  ketidaklancaran  korespondensi  surat menyurat kepada pemohon perorangan atau badan hukum.
Bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dalam  hal  ini  kementerian  yang  mengeluarkan  peraturan,  hendaknya  agar dapat  mensingkronkan  peraturan-peraturan  yang  ada  khususnya  mengenai blokir  dengan  Aplikasi  KKP,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  dapat  berjalan dengan  lancar  dan efektif, dan  tidak menimbulkan  ketidakteraturan dan  bagi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung hendaknya agar lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk Aparat Penegak Hukum mengenai  prosedur,  tata  cara  serta  jangka  waktu  permohonan  blokir  sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Blokir  dan  Sita  dan  biaya Penerimaan  Negara  Bukan  Pajaknya  sehingga  kendala  maupun  hambatan dalam pelaksanaannya dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adrian Sutedi. 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah . Sinar Gafika. Jakarta Aartje  Tehupeiory.  2012. Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia .  Raih  Asa Sukses. Jakarta
Achmad  Sodikin.  1997. Pembaharuan  Hukum  Pertanahan  Nasional  Dalam  Rangka Penguatan Agenda Landreform . Arena Hukum. Jakarta.
Aminuddin Sale dkk. 2010. Hukum Agraria . AS Publising. Yogyakarta A.P Parlindungan.  1978 . Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah . Alumni. Bandung Boedi  Harsono.  2005. Hukum  Agraria  Indonesia.  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaanya . Djambatan. Jakarta Bryan A. Gadner. 2004. Black’s Law Dictionary: Eighth Edition . USA: West Publishing Co
B.F.  Sihombing.  2005. Evolusi  Kebijakan  Pertanahan  Dalam  Hukum  Tanah Indonesia. Gunung Agung. Jakarta Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  W.  2004. Hak-Hak  Atas  Tanah  Seri  Hukum  Harta Kekayaan . Prenada Media. Jakarta Lawrence.  M.  Friedman. Teori  dan  Filsafat  Hukum:  telaah  kritis  atas  Teori  –Teroi Hukum. cetakan kedua . Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1993
M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata . Sinar Grafika. Jakarta
Philipus M. Hadjon. dkk. 1994. Pengantar Hukum Indonesia . Gadjah Mada University Press Yogyakarta
Purnadi  P.  dan  A.  Ridwan  H.  1984. Sendi-Sendi  Hukum  Agraria .  Ghalia  Indonesia. Jakarta
R. Soeroso. 1992. Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika. Jakarta
Soehino. 1984. Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan . Liberty. Yogyakarta Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  1995. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press. Jakarta
S. Prajudi Atmosudirjo. 1981. Hukum Administrasi Negara . Ghalia Indonesia. Jakarta Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Kencana . Jakarta
----------------. 2009. Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana William N.  Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua) . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2003

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tentang  Pembaharuan  Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. No. IX Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1961  tentang  Pencabutan  Hak-hak  Tanah dan Benda-benda yang Ada di atasnya;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah
Negara;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah Milik;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tenang  Hak  Guna  Usaha.  Hak Guna Bangunan. dan Hak Pakai.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak hak Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya;
Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
Keputusan Presiden Nomor Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Ketentuan- ketentuan  Mengenai  Penyediaan  dan  Pemberian Hak  Untuk  Keperluan Perusahaan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan- ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
Peraturan  Menteri  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan;
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari 3BAB,yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir  kutipan dengan memberi tanda kurung ( bodynote ). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu  penulis  (Bagir  Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan  susunan:  nama  penulis,  judul  tulisan  digaris  bawah,  alamat  website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.