## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengembangan  Teknologi Informasi Pemerintahan Desa (E-Gov) di Indonesia

## Dadan Kurniansyah
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id

## Hannie
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: hannie@staff.unsika.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengembangan  teknologi  informasi  yang dikembangkan    Pemerintahan  Desa  dalam  mengatasi  permasalahan  pemerintahan  desa agar  mampu  mengoptimalkan  pengembangan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi pemerintahan  (e-Gov).    Metode  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif,  analisis  data kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui interview, observasi dan studi dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukkan,  visi  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  sudah  mendukung model  pengembangan  Sistem  informasi  pelaporan  berbasis  internet  seperti  Siskeudes- Prodeskel tapi belum menyentuh pengembangan layanan kepada masyarakat dan baru satu desa yang melaksanakan. Sumber daya manusia belum memenuhi standar yang diharapkan, salahsatunya  adalah  terputusnya  kaderisasi  SDM  akibat  Pilkades.  Proses  penyelenggaraan pelayanan  pemerintah  desa  dalam  e-gov  baru  dalam  bentuk  pelaporan  saja  bukan  untuk informasi kepada masyarakat desa. Desa masih kekurangan dalam aksesibilitas dan jaringan, karena tidak semua zona atau wilayah di Desa mampu menangkap sinyal untuk internet dan mekanisme  manajemen  resiko  dalam  yang  berkaitan  dengan  e-Gov  sama  sekali  belum dibahas.
Kata Kunci: Electronic Government (E-Gov), Pemerintahan Desa

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  development  of  information  technology  developed  by  the local  Government  that  can  contribute  in  addressing  the  problems  of  local  governance  in order to be able to optimize the development and use of government information technology ( e-Gov). The research method uses qualitative methods, qualitative data analysis and data collection  techniques  through  interviews,  observation  and  documentation  studies.  The results  showed  that  the  vision  of  the  Karawang  District  Government  had  supported  the development  model  of  an  internet-based  reporting  information  system  such  as  the Siskeudes-Prodeskel but had not touched the development of services to the community and only  one  village    had  implemented  it.  Human  resources  have  not  met  the  expected standards,  one  of  which  is  the  severing  of  human  resource  regeneration  due  to  the  local
election. The process of implementing government services in the new e-gov in the form of reporting  is  not  just  for  information  to  the  village  community.  The  Villages  have  out  of accessibility and networking, because not all regions in the village are able to capture signals for  the  internet  and  risk  management  mechanisms  in  relation  to  e-Gov  have  not  been discussed at all.
Key Word:  Electronic Government (E-Gov), Local/Village Government

## PENDAHULUAN
Substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  adalah  memberikan  kewenangan kepada  Daerah  maupun  Desa  untuk  membangun  daerahnya  dalam  rangka  mencapai pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  tujuan  pembangunan  di  Daerah adalah terciptanya tatakelola administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan transparan sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan tertibnya administrasi pemerintahan.
Berkembangnya  konsep electronic  government ( e-gov )  yang  menjadi  trend  dan kebutuhan  pelayanan  saat  ini,  merubah  pola  pelayanan  pemerintah  dan  tata  kelola administrasi  pemerintah  mulai  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  pelaksanaannya sampai  ke  Pemerintah  Desa.  Oleh  karena  itu,  mengkaji e-government (e-gov)    melibatkan berbagai  pendekatan  keilmuan,  melalui  pendekatan  teknologi  komunikasi  dan  informasi, manajemen, politik dan pemerintahan. Namun,  dalam penelitian ini difokuskan pendekatan manajemen pemerintahan dan teknologi informasi.
Berbagai  versi  yang  mendefinisikan  e-Government  dari  lembaga  internasional maupun  hasil  kajian  cukup  banyak,  misalnya  definisi  e-Government  menurut  UNDP (Indrajit,2006)  menyatakan  “ e-Government  is  the  application  of  information  and communication  Tchnology  (ICT)  by  government  agencies ”.  Menurut  vendor  software terkemuka  SAP  dalam  (Indrajit,  2006)  mengemukakan” e-Government  is  a  global  reform movement to promote internet use by government agencies and everyone who deals with them ”. Lebih jauh f enomena disruption mulai menjadi trend, suatu hal yang harus dihadapi masyarakat  dan  pemerintah  disetiap  level  pemerintahan.  Sebagaimana  dikatakan  Kassali (2017) yang  menegaskan lima hal penting dalam disruption, yaitu :
Pertama, disruption berakibat penghematan banyak biaya melalui proses bisnis yang menjadi  lebih  simpel.  Kedua,  ia  membuat  kualitas  apapun  yang  dihasilkannya  lebih  baik
ketimbang  yang  sebelumnya.  Kalau  lebih  buruk,  jelas  itu  bukan  disruption.  Lagipula  siapa yang mau memakai produk/jasa yang kualitasnya lebih buruk? Ketiga, disruption berpotensi menciptakan  pasar  baru,  atau  membuat  mereka  yang  selama  ini  ter-eksklusi  menjadi  ter- inklusi.  Membuat  pasar  yang  selama  ini  tertutup  menjadi  terbuka.  Keempat,  produk/jasa hasil  disruption  ini  harus  lebih  mudah  diakses  atau  dijangkau  oleh  para  penggunanya. Seperti juga layanan ojek atau taksi online, atau layanan perbankan dan termasuk financial technology,  semua  kini  tersedia  di  dalam  genggaman,  dalam  smartphone  kita.  Kelima, disruption  membuat  segala  sesuatu  kini  menjadi  serba  smart.  Lebih  pintar,  lebih menghemat  waktu  dan  lebih  akurat.  Itulah  lima ciri  disruption  yang  belakangan  ini  marak terjadi di mana-mana. Apakah itu hanya terbatas pada industri digital? Jelas tidak. Perbaikan proses bisnis, misalnya, mampu memangkas biaya-biaya yang tidak perlu.
Hasil  penelitian  Akbar  (2018)  menunjukkan  bahwa  penelitian  pengembangan electronic government (e-Gov) merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan  berbasis  elektronik  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  e- Gov  merupakan  proses  pemanfaatan  teknologi  informasi  sebagai  alat  untuk  membantu menjalankan  sistem  pemerintahan  secara  lebih  efisien. The  Open  Group  Architecture Framework (TOGAF)  merupakan  salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  dalam perencanaan  dan  perancangan  e-Gov.  Penerapan  model  e-Government  dilakukan  secara bertahap  mulai  dari  pengadaan  fasilitas  yang  lebih  baik,  pemerataan  jaringan  komunikasi, dan  peningkatan  sumber  daya  manusia  (aparatur  desa)  yang  lebih  baik,  selanjutnya  akan diterapkan model e-Government yang telah dibangun.
Hasil penelitian  Septiana (2017) menguraikan e-government pada Desa Wonokarto merupakan elektronik kepemerintahan berbasis web yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan  pemerintah  kepada  publik.  Pengembangan  e-government  merupakan  upaya untuk  mengembangkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  berbasis  elektronik  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  secara  efektif  dan  efesien.  Proses pembuatan e-government Desa Wonokarto ini dilakukan dengan menganalisis menganalisis sistem  yang  telah  ada  pada  Desa  Wonokarto,  kemudian  mendesain  web  dan  basis  data MySQL. Elektronic  Government pada  Desa  Wonokarto  diharapkan  dapat  membantu aparatur pemerintahan dalam pembuatan surat serta memberikan pelayanan dan informasi yang tepat dan cepat melalui akses internet.
Untuk  penelitian  ini,  digunakan  analisis Goverment  Capacity  Check dengan menganalisis  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  kesiapan  pemerintah  desa  untuk mengembangkan e-government. Oleh karena itu,  Pemerintah Desa di Kabupaten Karawang mulai  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  administrasi Pemerintahan Desa, diantaranya Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), Prodeskel (Profil Desa dan kelurahan) dan e-planning (perencanaan desa) dan aplikasi lainnya yang sedang dalam proses penerapan ke Desa
Pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang mendukung pengembangan teknologi informasi di  desa  masih  memiliki  kendala,  yaitu  kurangnya  sumber  daya  pelaksana  (SDM),  masih adanya  gangguan  dalam  jaringan  dan  koneksivitas  (infrastruktur)  dan  masih  adanya petunjuk  teknis  yang  belum  diperkuat  oleh  peraturan  yang  ada  (SOP).  Oleh  karena  itu, apabila  dikaitkan  dengan  kesiapan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  dalam  menerapkan dan  mengembangkan e-government untuk  pemerintah  desa  maka  beberapa  hal  yang menjadi permasalahan yaitu:
Pertama,  terkait  visi  Bupati  Karawang  yang  mengedepankan  penerapan  teknologi informasi dalam  konteks e-government kurang direspon secara cepat  oleh para pemangku kepentingan  Desa  dan  Kabupaten  dengan  lambatnya  penyelesaian  peraturan  yang mengatur  teknis  pelaksanaan  di  desa.  Kedua,  terkait  informasi  yang  diterima  oleh masyarakat desa melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang masih belum optimal.  Ketiga,  terkait  dengan  kepemimpinan  kepala  desa  yang  kurang  mampu mempengaruhi  perilaku  masyarakat  desa  dan  aparaturnya  untuk  mencapai  tujuan e- government, khususnya menggerakkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam penerapan e-government .
Penelitian ini mengkaji 6 aspek  untuk mengetahui kesiapan pemerintah menghadapi penerapan  konsep  dan  prinsip e-government ,  menurut  metode  tersebut  yaitu:  aspek e- strategy,  a spek arhitecture, aspek risk  and  program  management, aspek organizational capabilities , aspek value chain  management dan aspek performance management dengan sub-sub aspek yang secara detail mempertajam analisis.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah  untuk mengkaji pengembangan teknologi informasi  yang  dikembangkan  Pemerintahan  Desa  dalam  mengatasi  permasalahan pemerintahan  desa  agar  mampu  mengoptimalkan  pengembangan  dan  pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan (e-Gov) dan berguna dalam mengidentifikasi aspek  yang
harus  dilaksanakan  dan  memerlukan  perbaikan  serta  pengembangan  lebih  lanjut  dalam kerangka e-Government di desa yang berada di Kabupaten Karawang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian    ini    menggunakan      pendekatan    kualitatif.    Creswell    (2014)  Penelitian kualitatif  merupakan  metode-metode untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang sejumlah    individu    atau    kelompok    orang    dianggap    dari    sosial    atau    kemanusiaan. Menurut  Sugiyono   (2014)   metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan   cara  ilmiah untuk    mendapatkan    data    dengan    tujuan    dan    kegunaan    tertentu.    Berdasarkan    hal tersebut  terdapat  empat  kata  kunci  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  cara  ilmiah,  data, tujuan,  dan  kegunaan.  Cara ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian  itu  didasarkan  pada  ciri- ciri    keilmuan    yaitu    Rasional,  Empiris    dan    Sistematis.  Teknik  pengumpulan  data merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Teknik  pengumpulan  data      dengan  observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Sumber data menggunakan  sumber data primer dan data  sekunder. Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengembangan e- Government Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Karawang  dengan  memperhatikan  informan yang  dianggap  memberikan  informasi  dan  data  yang  mendukung  analisis  data  faktor pengembangan e-Government di desa. Penelitian menggunakan sampel purposive dengan informan-informan  penelitian  yang  melibatkan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa(DPMD), Kepala Desa dan Sekretaris Desa di tujuh Desa di Kabupaten Karawang, yaitu Kabid Pemdes, Kabid Bangdes, Kasi PLKD, Kepala Desa Jatilaksana, Kepala Desa Dukuh karya, Kepala  Desa  Mekarmaya,  Sekretaris    Desa  Sukaluyu,  Sekretaris  Desa  Warung  Bambu, Sekretaris  Desa  Sungai  Buntu  dan  Sekretaris  Desa  Cintalanggeng  Kabupaten  Karawang. Merujuk pada konsep Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014),  maka analisis data penelitian ini  mengacu  pada  penelaahan  atau  pengujian  yang  sistematik  dengan  proses  analisis  data kuatitatif  yaitu:  reduksi data, display data, verifikasi dan menggunakan  teknik triangulasi (Alwasilah, 2012).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Kabupaten  Karawang  DPMD merupakan  dinas  teknis  yang  memiliki  kewenangan  dalam  memberikan  pembinaan,
fasilitasi  dan  pembangunan  untuk  Desa,  DPMD  Kabupaten  Karawang  mengembangkan struktur  organisasi  dalam  empat  bidang  yaitu  :  Bidang  Pemerintahan  Desa,  Bidang Pengembangan Desa, Bidang Kelembagaan Desa dan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Selain itu, ada sembilan seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan  pencapaian  visi  dan  misi  Pemerintah  Kabupaten  Karawang.  Sarana  yang berhubungan  dengan  teknologi  informasi  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  (DPMD)  Kabupaten  Karawang  hanya  dalam  bentuk  Komputer  dan Notebook/laptop  yang  jumlahnya  sebanyak  10  buah.  selain  itu,  khusus  yang mengoperasikan  komputer  yang  ada  di  DPMD  masih  terbatas  dan  tidak  secara  khusus dipersiapkan  untuk  pengembangan  e-Gov.  Secara  khusus,  pengembangan  teknologi informasi  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  berada  dalam  kewenangan  Dinas  teknis  lain, yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Karawang.
Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  observasi  ke  7  Desa  yang  memiliki  karakteristik  dan kondisi  yang  berbeda  berdasarkan  tipologi,  peringkat/klasifikasi  dan  keunggulan  yang nantinya    dianalisis  untuk  melihat  sejauhmana  penyelenggaraan  pemerintahan  desa tersebut memanfaatkan teknologi informasi menuju elektonic government (e-gov).
Tabel 1. Nama Desa  Sebagai Obyek Penelitian
No Nama Desa Kecamatan Tipologi Klasifikasi Keunggulan 1 Jatilaksana Pangkalan Persawahan Swadaya Wisata 2 Dukuh karya Rengasdengklok Persawahan Swadaya Kuliner 3 Mekarmaya Cilamaya Wetan Persawahan Swadaya BUMDES 4 Sukaluyu Telukjambe Timur Industri/jasa Swakarya Jasa 5 Warung Bambu Karawang Timur Industri/jasa Swakarya BUMDES 6 Sungai Buntu Pedes Pesisir Swadaya BUMDES 7 Cintalanggeng Tegalwaru Persawahan Swadaya BUMDES
Sumber : Hasil Olah Data, 2019
Setiap  desa  yang  menjadi  obyek  observasi  penelitian  memiliki  perbedaan  dalam kondisi  wilayah  dan  keunggulan  masing-masing.  Jumlah  Desa  di  Kabupaten  Karawang sebanyak  297  Desa  dan  semuanya  memiliki  kondisi  wilayah  yang  berbeda,  walaupun  dari tipologi  rata-rata  adalah  persawahan,  jasa/industri  dan    pesisir.  Desa  jatilaksana  dipilih sebagai salahsatu obyek penelitian, karena Desa Jatilaksana mulai merintis mengembangkan e-government dengan model layanan kepada masyarakat ( Government to Citizen atau G to C ) dan memiliki keunggulan wisata dengan pesawahan sebagai obyek wisatanya.
Dukuh  karya  dipilih  sebagai  salah  obyek  penelitian,  karena  Desa  Dukuh  Karya memiliki keunggulan kuliner tradisional dan proses estafet kepemimpinan pemerintah desa yang  cenderung  kondusif.  Desa  Mekarmaya  dipilih  sebagai  salahsatu  obyek  penelitian, karena  Desa  Mekarmaya  memiliki  BUMDES  yang  bergerak  dalam  bisnis  internet  yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Mekarmaya. Namun, yang sangat disayangkan saat ini kondisi sosial politik desa cukup mengganggu perkembangannya.
Desa  Warung  Bambu  pun  memiliki  karakter  yang  sama  dengan  Mekarmaya,  hanya saja  Desa  Warung  Bambu  berada  pada  kawasan  jasa  dan  industri,  sedangkan  Mekarmaya berada pada kawasan persawahan. Desa Sungaibuntu dipilih karena untuk mewakili wilayah desa  yang  bertipologi  pesisir  sementara  Desa  Cintalanggeng  tipologinya  persawahan  yang berada pada daerah perbukitan dan hutan, Keduanya memiliki BUMDES yang sudah berjalan cukup lama dan dapat dikatakan mampu memanfaatkan potensi Desa.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan E-Government (E-Gov)
Aspek E-Strategy ; Aspek ini merupakan aspek strategis karena yang dianalisis adalah keseriusan  pemerintah  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Karawang yang  kewenangannya  berada  pada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD) Kabupaten  Karawang  dan  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Karawang.  Substansinya,    kedua pemangku  kepentingan  memahami,  menginginkan  dan  memiliki  konsep  yang  jelas mengenai e-Government  yang ingin dilaksanakan di Desa.   Empat  indikator yang menjadi acuan analisis dimensi ini yaitu;
Pertama,  indikator  e-vision  yang  berhubungan  dengan    visi  seluruh  stakeholders (pemangku  kepentingan)  yang  dilaksanakan  dalam  proses  sosialisasi,  pemahaman    dan dukungan birokrasi yang ada di tingkat Kabupaten dan Desa. Kedua, indikator Governance yang berhubungan dengan dukungan institusi dalam capaian visi misi e-government, sikap pemimpin, koordinator dan  fasilitator proyek e-government. Ketiga, strategi, perencanaan dan  kebijakan  yang  sejalan  dengan  strategi  pembangunan  nasional.    Keempat,  resources commitment    yang  berhubungan  dengan  alokasi  sumber  daya  pada  proyek  e-government seperti  sumber daya manusia, aset-aset dan keuangan/anggaran).
Berdasarkan    hasil  penelitian,  identifikasi  isu  strategis  merupakan    analisa  internal mengenai  kondisi  eksisting  dari  DPMD  dan  Pemerintah  Desa  yang  ada  di  Kabupaten Karawang  yang  menjadi  asumsi  dasar  menyusun  visi  seluruh  pemangku  kepentingan  yang dilaksanakan  dalam  proses  sosialisasi,  pemahaman    dan  dukungan  birokrasi  yang  ada  di
tingkat Kabupaten dan Desa. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan fokus penelitian adalah isu  strategis  yang  menekankan  kompetensi  SDM,  data  dan  informasi  desa  serta pemanfaatan  teknologi  tepat  guna  (TTG).  Visi    stakeholders  yang  berkepentingan  dalam mengembangkan e-gov secara umum ada dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Namun yang secara khusus merencanakan dan berkeinginan untuk mengembangkan e-Government  lebih  detailnya  ada  pada  Renstra  DPMD  yang  mengangkat  Teknologi  Tepat Guna (TTG). Selain itu, minimnya sosialisasi  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang  yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  DPMD  Kabupaten  karawang  kepada pemerintah  desa  dalam  hal  pengembangan  Teknologi  Tepat  Guna  (TTG)  merupakan hambatan klasik yang selalu menjadi alasan. Oleh karena itu, dampaknya terhadap tingkat pemahaman  dari pemangku kepentingan dan dukungan pengembangan teknologi informasi kurang direspon dengan baik dan terus dianalisis dalam relasi dengan desa.
Dukungan  birokrasi    tingkat  Kabupaten  akan  mempengaruhi  percepatan  program pengembangan  teknologi  informasi  di  Desa.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kompetensi  dan kapasitas  sumber    daya  manusia  yang  ada  di  Desa  masih  memerlukan  upgrading  yang difokuskan pada teknologi informasi. Lebih lanjut berdasarkan informasi yang berhubungan dengan  dukungan  institusi  dalam  capaian  visi  misi,  sikap  pemimpin,  koordinator  dan fasilitator    pelayanan  Kecamatan  yang  berbasis  e-Gov  masih  memerlukan  analisis  lebih lanjut setelah semua data dan informasi dari Desa dapat direduksi.
Strategi  dan  perencanaan  yang  sejalan  dengan  strategi  pembangunan  nasional, sudah  menyesuaikan  dengan  strategi  nasional  dalam  pengembangan  e-Gov.  Akan  tetapi, perencanaan  dan  realisasi  yang  menjadi  tanggungjawab  pemangku  kepentingan  ditingkat kabupaten dan desa masih memerlukan pendalaman analisis lebih lanjut. Relasinya kepada resources  commitment yang  berhubungan  dengan  alokasi  sumber  daya  proyek  e- government  seperti    sumber  daya  manusia,  aset-aset  dan  keuangan/anggaran)  yang tentunya  tidak  bisa  hanya  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa,  melainkan  sinergi  bersama seluruh tingkatan pemerintahan.
Tabel 2. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek E-Strategy No  Dimensi Uraian Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara 1 E-Vision Berhubungan dengan visi seluruh stakeholders yang dilaksanakan dalam proses sosialisasi, pemahaman dan dukungan birokrasi yang ada di tingkat Kabupaten dan Desa Visi Pemerintah Kabupaten Karawang sudah mengikuti visi Pemerintah Pusat yang  mendukung model pengembangan Sistem informasi pelaporan berbasis internet seperti Siskeudes-Prodeskel)
yang skemanya model G to G dan G to E sementara  model G To C sebagai pengembangan layanan kepada masyarakat desa baru 1 desa yang melaksanakan yaitu Jatilaksana dengan Aplikasi Simpel Desa. 2 Governance Berhubungan dengan dukungan institusi dalam capaian visi misi e-government , sikap pemimpin, koordinator dan fasilitator proyek e-government . Fasilitator dari Pemerintah Kabupaten karawang kewenangannya berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sudah mengarah pada pengembangan e-government dengan Renstra yang sudah mencantumkan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) 3 Strategi Berhubungan perencanaan dan kebijakan yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional Arah kebijakan sudah mengikuti kebijakan nasional dengan model G to G dan G to E yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah pusat 4 Resources c Commitment Berhubungan dengan alokasi sumber daya pada proyek e- government Dalam model pengembangan saat ini, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana masih belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih memerlukan proses pelatihan teknis melalui BINTEK
Aspek Arhitecture. Dimensi ini berhubungan dengan arsitektur sistem dan teknologi informasi  yang  dimiliki    oleh  pemerintah    dengan  6  indikator  yang  dapat  dijadikan  acuan analisis  yaitu:  Pertama, bussiness  model yang  mempertanyakan  sejauhmana  pemetaan seluruh proses pelayanan di birokrasi yang akan ditransformasikan dalam e-gov. Sampai saat ini,  pemetaan  proses  pelayanan  di  tingkat  desa  baru  seputar  aplikasi  pelaporan  kinerja perogram  dan  keuangan  saja.  Untuk  seluruh  pelayanan  desa  belum  bisa  dikatakan ditransformasikan,  karena  masih  memiliki  banyak  kelemahan,  khususnya  dalam  hal kebijakan ditingkat Pemerintah Kabupaten.
Terkait  hal  ini,  masih  terus  diperdalam  analisisnya  sampai  terkumpul  semua informasi  dari  Desa.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pemetaan  proses  pelayanan  di  dalam
proses  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa    yang    ditransformasikan  dalam  e-gov  baru dalam  bentuk  aplikasi  yang  menginput  data  dan  informasi  mengenai  proses-proses pelaporan  saja  dalam  bentuk  profil  desa  (prodeskel),  Keuangan  Desa  (siskeudes).  Namun, secara  khusus  desa  yang  menjadi  lokus  penelitian  ini  sudah  memiliki  website  sendiri, walaupun dalam tampilan yang masih sederhana.
Kedua, security yang  menganalisis  penerapan  sistem  keamanan  e-gov  terjamin dalam transaksi dengan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini transaksi keuangan  melalui  jaringan  yang  ada  di  Desa  dan  DPMD  belum  dapat  dilakukan.  Terkait security  yang  menganalisis  penerapan  sistem  keamanan  e-gov  terjamin  dalam  transaksi dengan  pemerintah,  belum  ada  dalam  pelaksanaanya  karena  transaksi  secara  online  yang melibatkan perpindahan uang secara online, tidak pernah dilakukan. Proses transaksi tetap melalui  perbankan  yang  ditunjuk.  Hal  ini  menghindari  resiko  yang  dapat  terjadi  dalam proses  transaksi  online  yang  menggunakan  jaringan  internet.  Komitmen  dalam  model transaksi  dalam  jaringan  sudah  dilaksanakan  oleh  perbankan  yang  bekerjasama  dengan Pemerintah  Desa  dan    Kabupaten,  namun  transaksi  dalam  jaringan  aplikasi  untuk  proses pengembangan e-Gov di Desa belum samasekali terbangun atau direncanakan.
Ketiga,  pemetaan  data  dan  relasinya    yang  dikelola  e-Gov  seperti  struktur, penyimpanan, akses, distribusi data mentah yang selanjutnya  diolah menjadi informasi dan pengetahuan. Penyimpanan dan akses distribusi data,  berada di masing-masing tingkatan lembaga  (Desa,  Dinas  dan  Pemkab/Provinsi/Pusat).  Namun,  hanya  sebatas  penyimpanan informasi  saja  terkait  pelaporan-pelalporan  berbasis  aplikasi  dan  bukan  untuk  informasi kepada masyarakat. Selanjutnya ini masih memrlukan pendalaman analisis terkait beberapa aturan yang membatasi kewenangan masing-masing lembaga.
Keempat,  mendefinisikan dan menerapkan aplikasi /software e-gov sehingga adanya pengintegrasian  aplikasi  berbeda  agar  sistem  aplikasi  tersebut  berlaku  secara  holistik (aplikasi). Pemerintah Desa baru memperoleh program aplikasi seperti Siskeudes, Prodeskel dan e-planning. Ketiga aplikasi tersebut masih memiliki kekurangan dalam aksesibilitas dan jaringan,  karena  tidak  semua  zona  atau  wilayah  di  Desa  mampu  menangkap  sinyal  untuk internet.
Kelima,  standar  spesifikasi  hardware  dianalisa  untuk  tidak  menghambat pengintegrasian  sistem  informasi  karena  harus  memperhatikan  faktor    biaya,  resiko, ketersediaan,  trend,  dan  lain  sebagainya  (teknologi).  Informasi  dan  data  terkait  standar
hardware, pemerintah desa hanya sebatas user dan tidak mengetahui secara jelas standar hardware.
Tabel 3. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek Arhitecture No  Dimensi Uraian Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara 1 Bussiness Model Sejauhmana pemetaan seluruh proses pelayanan di birokrasi yang akan ditransformasikan dalam e- gov. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemetaan  proses  pelayanan  di  tingkat desa  baru  hanya  seputar  aplikasi pelaporan kinerja program dan keuangan saja.    seluruh  pelayanan  desa  belum ditransformasikan, karena masih memiliki banyak  kelemahan, khususnya  dalam  hal kebijakan ditingkat Pemerintah Kabupaten.  Berdasarkan hasil penelitian, pemetaan  proses  pelayanan  di  dalam proses  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa yang ditransformasikan dalam e-gov baru  dalam  bentuk  aplikasi  yang menginput  data  dan  informasi  mengenai proses-proses  pelaporan  saja  dalam bentuk profil desa ( prodeskel ), Keuangan
Desa ( siskeudes ). 2 S ecurity Menganalisis penerapan sistem keamanan e-gov terjamin dalam transaksi dengan pemerintah. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa transaksi keuangan melalui jaringan yang ada  di  Desa  dan  DPMD  belum  dapat dilakukan. Terkait s ecurity yang menganalisis penerapan sistem keamanan e-gov terjamin dalam transaksi dengan  pemerintah,  belum  ada  dalam pelaksanaanya  karena  transaksi  secara online  yang  melibatkan  perpindahan uang  secara  online,  tidak  pernah dilakukan.  Proses  transaksi  tetap  melalui perbankan  yang  ditunjuk.  hal  ini menghindari  resiko  yang  dapat  terjadi dalam  proses  transaksi  online  yang menggunakan jaringan internet. Komitmen  dalam  model  transaksi  dalam jaringan sudah dilaksanakan oleh perbankan  yang  bekerjasama  dengan Pemerintah Desa dan Kabupaten, namun transaksi  dalam  jaringan  aplikasi  untuk proses  pengembangan  e-Gov  di  Desa belum samasekali terbangun atau direncanakan.
3 Pemetaan data dan relasinya Menganalisis pemetaan data dan relasinya  yang dikelola e-Gov dalam struktur, penyimpanan, akses, distribusi data mentah yang selanjutnya  diolah menjadi informasi dan pengetahuan Bahwa penyimpanan dan akses distribusi data,  berada di masing-masing tingkatan lembaga  (Desa,  Dinas  dan  Pemkab/
Provinsi/Pusat).  Namun,  akses  tersebut hanya  sebatas  penyimpanan  informasi saja  terkait  pelaporan  berbasis  aplikasi dan  bukan  untuk  informasi  kepada masyarakat. 4 Mendefinisikan dan menerapkan aplikasi/ software e-gov Menganalisis penerapan aplikasi yang dapat diterapkan secara holistik Hasil  penelitian  menunjukkan  sudah  ada pengintegrasian  aplikasi  yang  berbeda agar  sistem  aplikasi  tersebut  berlaku secara  holistik  (aplikasi).    Aplikasi  yang sudah terakses seperti Siskeudes, Prodeskel  dan  e-planning.  Ketiga  aplikasi tersebut  masih  memiliki  kekurangan dalam  aksesibilitas  dan  jaringan,  karena tidak  semua  zona  atau  wilayah  di  Desa mampu menangkap sinyal untuk internet. 5 Standar spesifikasi hardware Menganalisis spesifikasi hardware yang digunakan dan tidak menghambat sistem Hasil penelitian menunjukkan pengintegrasian  sistem  informasi  tidak terhambat,  namun    informasi  dan  data terkait  standar  hardware,  pemerintah desa  hanya  sebatas  user  dan  tidak mengetahui secara jelas standar hardware yang digunakan.
Aspek  Risk  And  Program  Management. Manajemen  e-government  menghadapi resiko  dalam  proses  pengembangan  dan  implementasinya  dengan  memperhatikan  4 indikator yang penting  yaitu:
Pertama, risk  management .  Hal  ini  berkaitan  dengan    mekanisme/  dalam mengidentifikasi,  mengkaji,  memonitor  resiko  yang  timbul  dalam  pengembangan  e- government . Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMD Kabupaten Karawang dan observasi  penelitian  pada  beberapa  desa,    mekanisme  dan  monitor  resiko  yang  dimaksud dalam indikator tersebut tidak ada. Jikalau hanya pengawasan dalam konteks pemerintahan selama  ini  sudah  berjalan  sebatas  monitoring  dan  evaluasi  program  pemerintah  desa. Keterkaitan dengan e-Gov sama sekali belum dibahas.
Kedua, portofolio  Management .  Hal ini  berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan program/pengembangan e-Gov dari mulai perencanaan, monitoring dan evaluasi  disertai  dampak  terhadap  seluruh  program  e-gov.  Berdasarkan  hasil  penelitian, Kabupaten  Karawang  melalui  DPMD    hanya  dilakukan  dalam  proses  monitoring  dan evaluasi, karena perencanaan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ketiga, project  management .  Hal  ini  berkaitan  dengan  mekanisme  pengelolaan proyek  e-gov  yang    sesuai  kaidah.  Berdasarkan  penelitian,  belum  ada  sama  sekalai  SOP khusus  yang  membahas  mengenai  hal  ini.  Sehingga,  diperlukan  kajian  lebih  mendalam dengan  melibatkan  pihak  lain  yang  lebih  memiliki  kewenangan  dalam  tatakelola  e- Government.
Keempat, business  transformation .  Berkaitan    dengan  pengendalian  perubahan lingkungan  karena  adanya  transformasi  prosedur  pemerintahan  yang  struktural  menuju implementasi  e-gov  yang  berbasis  proses.  Hal  ini  masih  menjadi  wacana  di  tingkat Pemerintah  Kabupaten,  bagaimanapun  semua  proses  dan  prosedur  pemerintahan bertransformasi dalam lingkungan budaya organisasi pemerintah desa dan kabupaten, tidak dapat begitu saja berubah dan mengikuti perubahan tersebut. Perlu waktu dan penyesuaian yang tidak mudah dan mungkin juga akan ada resistensi.
Tabel 4. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek Risk and Program Management
No  Dimensi Uraian Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara 1 Risk Management Sejauhmana mekanisme/ dalam mengidentifikasi, mengkaji, memonitor resiko yang timbul dalam pengembangan e- government Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa mekanisme  dan  monitor  resiko  yang dimaksud  dalam  indikator  tersebut  tidak ada.  Jikalau  hanya  pengawasan  dalam konteks  pemerintahan  selama  ini  sudah berjalan sebatas monitoring dan evaluasi program  pemerintah  desa.  Keterkaitan dengan e-Gov sama sekali belum dibahas 2 Portofolio Management Hal ini  berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan program/pengembangan e- Gov dari mulai perencanaan, monitoring dan evaluasi disertai dampak terhadap seluruh program e-gov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  hal ini    hanya  dilakukan  melalui  monitoring dan evaluasi yang kewenangannya ada di pemerintah  pusat  dalam  implementasi aplikasi yang saat ini digunakan oleh desa 3 Project Management Hal ini berkaitan dengan mekanisme pengelolaan proyek e-gov yang sesuai kaidah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada sama sekali SOP khusus yang  membahas  mengenai  hal  ini. Sehingga, diperlukan kajian antara DPMD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dengan pihak lain yang lebih memiliki  kapabilitas  dalam  tatakelola e- Government . 4 business transformation Hal ini berkaitan  dengan pengendalian perubahan lingkungan karena adanya transformasi prosedur Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hal ini  masih  menjadi  wacana  di  tingkat Pemerintah  Kabupaten,  bagaimanapun semua
proses dan prosedur
pemerintahan yang struktural menuju implementasi        e-gov yang berbasis proses. pemerintahan  bertransformasi  dalam lingkungan budaya organisasi pemerintah desa  dan  kabupaten,  tidak  dapat  begitu saja  berubah  dan  mengikuti  perubahan tersebut.  Perlu  waktu  dan  penyesuaian yang tidak mudah dan mungkin juga akan ada resistensi.
Aspek  Organizational  Capabilities.  Kemampuan    pihak  internal  yang  ada  dalam sistem pemerintahan  untuk beradaptasi dengan konsep organisasi  baru yang ditawarkan e- government,  ada 3  indikator yaitu:
Pertama, e-Government  Competencies .    Hal  ini  berhubungan  dengan    keberadaan dan  mekanisme    pemerintahan    dalam  mendefinisikan,  merekrut,  mengembangkan  dan mempertahankan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  dan  keahlian  yang dibutuhkan untuk implementasi e-government. Mekanisme pemerintahan yang mampu ikut mengembangkan  pelaksanaan  e-government  harus  didukung  oleh  sumberdaya  manusia yang  kompetensinya  penguasaan  teknologi  informasi.  Hasil  penelitian  memperlihatkan sebaliknya,  masih  kurang  dalam  mempersiapkan  sumber  daya  berkompeten  di  Desa maupun di DPMD Kabupaten Karawang. Sampai saat ini hanya sebatas Bintek yang menjadi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi operator di Desa.
Kedua, e-Government  Tools  and  Techniques .  Hal  ini  berhubungan  dengan kepemilikan  teknik  dan  metodologi  (  plus  fasilitas)  oleh  pemerintah  sebagai    sarana penunjang dalam perencanaan , desain/model, kontruksi, implementasi, dan evaluasi sistem e-Gov.  Sampai  saat  ini  belum  dapat  direalisasikan  oleh  pemerintah  Desa  dan  Kabupaten Karawang.
Ketiga, Organizational  Learning .    Hal  ini    berhubungan  dengan  kemampuan pemerintah untuk menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan yang dimilikinya melalui pemrosesan  terhadap  data  dan  informasi  sehari-hari  kepada  mereka  dikalangan  internal yang membutuhkan. Hal ini sudah berjalan, dalam proses input data dan informasi aplikasi (Siskeudes,  Prodeskel  dan  e-Planning).  Namun  demikian,  ditingkat  desa  masih  kurang diperhatikan,  karena  ada  operator  khusus  yang  mengoperasikan  aplikasi  serta  menjadi kewenangan Kades/Lurah untuk menjadi operator.
Tabel 5. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek Organizational Capabilities
No  Dimensi Uraian Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara 1 E-Government Competencies . Hal ini berhubungan dengan mekanisme pemerintahan yang mampu ikut mengembangkan pelaksanaan e-government harus didukung oleh sumberdaya manusia yang kompetensinya penguasaan teknologi informasi. Hasil penelitian memperlihatkan sebaliknya, masih kurang dalam mempersiapkan sumber daya berkompeten  di  Desa  maupun  di  DPMD Kabupaten Karawang. 2 e-Government Tools and Techniques Hal ini berhubungan dengan kepemilikan teknik dan metodologi (plus fasilitas) oleh pemerintah sebagai sarana penunjang dalam perencanaan , desain/model, kontruksi, implementasi, dan evaluasi sistem e-Gov . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Sampai saat ini belum dapat direalisasikan  oleh  pemerintah  Desa  dan Kabupaten  Karawang. 3 Organizational Learning Hal ini  berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan yang dimilikinya melalui pemrosesan terhadap data dan informasi sehari-hari kepada mereka dikalangan internal yang membutuhkan Hasil penelitian menunjukkan berjalan  hanya  dalam  proses  input  data dan informasi aplikasi ( Siskeudes, Prodeskel  dan  e-Planning ),  sehingga ditingkat desa masih kurang diperhatikan, karena  ada  operator  khusus  yang mengoperasikan  aplikasi  serta  menjadi kewenangan  Kades/Lurah  untuk  menjadi operator  dari  aplikasi  tersebut  yang sangat  tergantung  dari  kondisi  sosial politik desa.
Aspek  Value  Chain    Management. Kemampuan  pemerintah  dalam  mengelola rangkaian  proses  penciptaan  produk  /layanan  dalam  sistem  e-Gov.  Ada  3  indikator  yang perlu dikaji, yaitu:
Pertama, Partner Relationships . Indikator ini berkaitan dengan  dukungan terhadap usaha  pemerintah  dan  jajarannya  untuk  bekerjasama  antar  lembaga  baik  pemerintah, swasta  dan pihak eksternal lainnya, terutama untuk pengalihdayaan (outsourching). Dalam penelitian ini, indikator yang dimaksud belum sama sekali dibahas atau direncanakan. Akan tetapi,  dalam  hal  tatakelola  sumber  daya  terkait  pengalihandayaan/outsourcing  memang dilakukan  oleh  Pemerintah    Kabupaten  (DPMD)  akan  tetapi  pemerintah  desa  belum  sama sekali tidak melaksanakan hal yang dimaksud.
Kedua, Value  Chain  Intergration .  Ini  berkaitan  dengan  kemauan/kemampuan pemerintah  dalam  mengintegrasikan  berbagai  proses  dan  aktivitas  yang  ada  di  birokrasi dengan  proses  dan  aktivitas  para  mitra  kerja  lain  dengan  tujuan  akhir  memberikan pelayanan  yang  optimal  dan  efisien  kepada  pelanggan.  Sampai  saat  ini  kolaborasi  aktif dengan  konsep  kemitraan  sudah  dilakukan  DPMD  dan  Desa.  Akan  tetapi,  tidak  diarahkan untuk  pengembangan  e-Gov,  melainkan  sebatas  penata  kelolaan  dan  pendayagunaan program saja.
Ketiga, Public Readiness Assessment . Hal ini berkaitan ada atau tidaknya mekanisme di  lingkungan  pemerintah  untuk  mengkaji  sejauhmana  kesiapan  masyarakat  dalam menghadapi  implementasi  berbagai  program  e-Gov.  Sampai  penelitian  ini  dilakukan, indikator ini tidak pernah dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan. Kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya volume program lain yang  menyebabkan dominasi program.
Tabel 6. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek Value Chain Management
No  Dimensi Uraian Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara 1 Partner Relationships Berkaitan dengan  dukungan terhadap usaha pemerintah dan jajarannya untuk bekerjasama antar lembaga baik pemerintah, swasta dan pihak eksternal lainnya,
terutama untuk pengalihdayaan ( outsourching ). Hasil penelitian memperlihatkan belum  sama  sekali  dibahas  atau direncanakan.  Akan  tetapi,  dalam  hal tatakelola sumber daya terkait pengalihandayaan/ outsourcing memang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten (DPMD)  akan  tetapi  pemerintah  desa belum  sama  sekali  tidak  melaksanakan hal yang dimaksud. 2 Value Chain Intergration Berkaitan dengan kemauan/kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai proses dan aktivitas yang ada di birokrasi dengan proses dan aktivitas para mitra kerja lain Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Sampai  saat  ini  upaya  kolaborasi  aktif dengan konsep kemitraan sudah dilakukan  DPMD  dan  Desa.  Akan  tetapi, tidak  diarahkan  untuk  pengembangan  e- Gov,  melainkan  sebatas  penatakelolaan dan  pendayagunaan  program  belum dapat  direalisasikan  oleh  pemerintah
Desa dan Kabupaten Karawang. 3 Public Readiness Assessment Hal ini berkaitan ada atau tidaknya mekanisme di lingkungan pemerintah untuk mengkaji sejauhmana kesiapan masyarakat dalam menghadapi implementasi berbagai program e-Gov Hasil penelitian menunjukkan bahwa  indikator  ini  tidak  pernah dilakukan  atau  direncanakan  untuk dilakukan. Kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya volume program lain yang menyebabkan dominasi program.
Aspek  Performance  Management.  Indikator  ini  berhubungan  dengan  kemampuan pemerintah  dalam  menentukan  dan  mengukur  tingkat  keberhasilan  program  e- Government. Ada 5 (lima) indikator yang harus dikaji yaitu: Pertama, Client satisfaction. Hal ini  sama  sekali  belum  dilaksanakan  untuk    mengukur  efektivitas  pelayanan  atau penyelenggaraan  e-gov  berdasarkan  perspektif    masyarakat  ( users ).  Kedua, Privacy Complience . Indikator ini melihat adanya penjaminan hak-hak privacy seseorang/sekelompok  orang  yang  harus  dilindungi  sebagai  bagian  dari  transaksi  dan interaksi    dalam  sistem  e-Gov.  Hal  ini  secara  terpisah  dilakukan  pemerintah  namun  tidak dalam  program  e-Government.  Ketiga, Benefit  Monitoring .  Hal  ini  berkaitan  dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap manfaat yang dirasakan berbagai  kalangan  setelah  e-Gov  diimplementasikan.  Hasil  penelitian  memperlihatkan bahwa hal ini tidak ada sama sekali dilakukan oleh semua pihak berkepentingan. Keempat, Predictability .  berkaitan  dengan  mekanisme  untuk  memantau  dan  mengukur  tingkat ketersediaan teknologi informasi yang dibutuhkan yang tersimpan dalam data base, aplikasi, dan teknologi untuk menjalankan sistem  e-gov sesuai yang direncanakan dan tidak adanya gangguan  yang  berarti  dikemudian  hari.  Kelima, e-Government  Maturity  Reporting .
Indikator    ini  berkaitan    dengan    sistem  pelaporan  yang  baik/efektif  dikalangan pemerintahan sehubungan dengan kepentingan pengukuran terhadap keberhasilan capaian sasaran yang ditargetkan diraih oleh aplikasi e-Government. Penelitian menunjukkan bahwa sistem  pelaporan  sudah  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  dalam  setiap  level pemerintahan. Namun, sekali lagi tidak berada dalam ruang lingkup e-Gov.
Uraian  analisis  di  atas,  masih  memerlukan  penajaman  analisis  yang  disesuaikan dengan hasil pengumpulan data di lapangan, khususnya dari  Pemerintah Desa. Pihak Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  kurang  memiliki  data  dan  informasi  yang  terkini, karena  diakui  oleh  DPMD  seringkali  pihak  Pemerintah  Desa  terlambat  melaporkan  atau mengirimkan  data/informasi.    Hal  ini  membuktikan  sementara,  bahwa  pelaksanaan  e- Government belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Tabel 7. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek Performance Management
No  Dimensi Uraian Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara 1 Client Satisfaction . Berkaitan dengan pengukuran efektivitas pelayanan atau penyelenggaraan e-gov Hasil penelitian memperlihatkan belum sama sekali dibahas atau direncanakan.
berdasarkan perspektif masyarakat (user) 2 Kedua, Privacy Complience . Berkaitan dengan  adanya penjaminan  hak-hak privacy seseorang/sekelompok orang yang harus dilindungi sebagai bagian dari transaksi dan interaksi  dalam sistem e-Gov. Hasil penelitian memperlihatkan secara terpisah dilakukan pemerintah namun tidak dalam program e-Government. 3 Benefit Monitoring Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap manfaat yang dirasakan berbagai kalangan setelah e- Gov dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini tidak pernah dilakukan atau  tidak sama sekali dilakukan oleh semua pihak berkepentingan. 4 Predictability berkaitan dengan mekanisme untuk memantau dan mengukur tingkat ketersediaan teknologi informasi yang dibutuhkan yang tersimpan dalam data base, aplikasi, dan teknologi untuk menjalankan sistem e-gov sesuai yang direncanakan dan tidak adanya gangguan yang berarti dikemudian hari; Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini tidak pernah dilakukan atau  tidak sama sekali dilakukan oleh semua pihak berkepentingan. 5 E-Government Maturity Reporting berkaitan dengan sistem pelaporan yang baik/efektif dikalangan pemerintahan sehubungan dengan kepentingan pengukuran terhadap keberhasilan capaian sasaran yang ditargetkan diraih oleh aplikasi e-Government. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam setiap level
pemerintahan. Namun, sekali lagi tidak berada dalam ruang lingkup e-Gov

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Faktor-faktor yang mempengaruhi  pengembangan e-government yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kabupaten Karawang terdiri dari:
Pertama,  Visi  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  sudah  mengikuti  visi  Pemerintah Pusat yang  mendukung model pengembangan Sistem informasi pelaporan berbasis internet seperti  Siskeudes-Prodeskel  tapi  belum  menyentuh  pengembangan  layanan  kepada
masyarakat,  penelitian  menunjukan  baru  satu  desa  dari  297  Desa  di  Kabupaten  Karawang yang  akan  melaksanakan  dalam  bentuk    Aplikasi  Simpel  Desa.  Kedua,  dalam  hal  sumber daya  manusia  yang  mengembangkan  teknologi  informasi  desa  saat  ini,  menjadi  belum memenuhi standar yang diharapkan. Kendala terbesarnya adalah proses rekrutmennya yang melibatkan kewenangan Kepala Desa yang terpengaruh oleh hasil proses pemilihan kepala desa yang salahsatu dampaknya menyebabkan terputusnya kaderisasi sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi.
Ketiga,  proses  penyelenggaraan  pelayanan  Pemerintahan  Desa    yang ditransformasikan  dalam  e-gov  baru  dalam  bentuk  aplikasi  yang  menginput  data  dan informasi  mengenai  proses-proses  pelaporan  saja  dalam  bentuk  profil  desa  (prodeskel), Keuangan  Desa  (siskeudes).  Sementara  penyimpanan  dan  akses  distribusi  data  berada  di masing-masing  tingkatan  lembaga  (Desa,  Dinas  dan  Pemkab/Provinsi/Pusat)  dan  hanya sebatas pelaporan berbasis aplikasi, bukan untuk informasi kepada masyarakat desa.
Keempat,  aplikasi  yang sudah  terakses  seperti  Siskeudes,  Prodeskel  dan  e-planning pun masih memiliki kekurangan dalam  aksesibilitas dan jaringan, karena tidak semua zona atau  wilayah  di  Desa  mampu  menangkap  sinyal  untuk  internet.  Kelima,  mekanisme  dan monitor  manajemen  resiko  dalam  konteks  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  e-Gov sama sekali belum dibahas.

## Saran
Pertama,  Visi  e-Gov  di  Desa    diupayakan  sudah  diarahkan  untuk  menyentuh pengembangan  layanan  kepada  masyarakat  desa,  jika  belum  mampu  mencakup  seluruh desa  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang,  dapat  dilakukan  permodelan  yang  dilaksanakan oleh beberapa Desa sebagai pilot project.   Kedua, sumber daya manusia dalam pengembangan  teknologi  informasi  desa,  dapat  dibuat  standarnya  dengan  aturan  yang mampu menjaga keberlanjutan dan kaderisasi yang tidak terpengaruh  kewenangan Kepala Desa  (pasca  pemilihan  kepala  desa)  sehingga  mampu  mengoperasikan  aplikasi  secara optimal.
Ketiga,    melaksanakan  pemerataan  zona  atau  wilayah    Desa  yang  mampu menangkap  sinyal  internet  dengan  membangun  jaringan  khusus  yang  meningkatkan  akses dari  seluruh  desa.  Keempat,  pembahasan  dan  pelaksanaan  mekanisme  dan  manajemen resiko  yang berkaitan dengan e-Gov lebih baik dibahas secara komprehensif dan integratif,
karena  hal  ini  akan  memberikan    pemahaman  terhadap  semua  pemangku  kepentingan mengenai perlunya pengembangan e-Gov di desa sebagai penyambung layanan pemerintah yang terdekat dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwasilah,  A.  C.  (2002). Pokoknya  Kualitatif,  Dasar-Dasar  Merancang  dan  Melakukan Penelitian Kualitatif . Jakarta: Pustaka Jaya.
Cresswell, J. W. (2014). Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Mithew,  B.  M.  dan  Michael  H.  A.  (1992). Analisa  Data  Kualitatif. ( Terjemahan  Tjetjep Rohendi Rohidi ). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government . Yogyakarta: Andi.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Ahmad, A. (2018). Pembangunan Model Electronic Government Pemerintahan Desa Menuju Smart Desa.  Jurnal  Teknik  Dan  Informatika,  5(1),  1-5.  Retrieved  from http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/Juti/article/view/81
Septiana,  E.  R.  (2017).  Pemanfaatan E-Government pada  Desa  Wonokarto  untuk
Meningkatkan  Akurasi  Dan  Informasi  Potensi  Desa    Jurnal  TAM  (Technology Acceptance Model) 8(1), 45-50 Retrieved from
http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/86
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Rencana  Strategis  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Karawang Tahun 2016-2022.
Rhenald  Kasali.  (2017).Meluruskan  Pemahaman  soal  "Disruption"    Artikel  di kompas.com dengan judul "Meluruskan Pemahaman
soal "Disruption"
https://money.kompas.com/read/2017/05/05/073000626/meluruskan.pemahaman. soal.disruption.?page=all