MODEL IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEPARA

## Fatchur Rohman
Program Studi Akuntansi FEB UNISNU Jepara E-mail : fatchurstienu@gmail.com
Kata kunci : Laporan Keuangan, SAK ETAP,
Credit Union.
Abstrak .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yang bertujuan untuk mengidentifikasi model implementasi SAK ETAP pada  Asosiasi  Pengusaha  Kayu  Jepara  BMT  -  HPKJ  yang meliputi penyajian laporan keuangan sesuai dengan BMT HPKJ dan  SAK  ETAP.  Metode  yang  digunakan  adalah  penyajian deskriptif kuantitatif dari analisis laporan yang telah dilakukan di BMT HPKJ. Hasil analisis menunjukkan bahwa BMT HPKJ tidak menerapkan SAK ETAP secara lengkap, hal itu terlihat dari jenis laporan  keuangan  yang  hanya  mencakup  neraca  dan  laba  rugi sedangkan  komponen  laporan  keuangan  di  SAK  ETAP  meliputi Neraca,  Laporan  Laba  Rugi,  Arus  Kas  ,  Change  Capital  dan catatan  tentang  lapora  finansial.  Sehubungan  dengan  penyajian BMT  HPKJ  yang  belum  sepenuhnya  diadopsi  untuk  penyajian akun  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut  belumlah lengkap.

## Keywords :
Financial Statement , SAK ETAP , Credit Union.

## Abstract
This  study  is  a  quantitative  descriptive  research  that  aims  to identify  the  implementation  model  of  SAK  ETAP  on  the  Jepara Timber  Entrepreneurs  Association  BMT  -  HPKJ  which  includes presentation  of  financial  statements  in  accordance  with  BMT HPKJ  and  SAK  ETAP.  The  method  used  is  a  quantitative descriptive  presentation  of  the  reports  analysis  that  has  been conducted  in  BMT  HPKJ.  The  analysis  results  show  that  BMT HPKJ does not apply SAK ETAP completely. It can be seen from the type of financial statements that only cover the balance sheet and  profit  and  loss  statement, while  the  components  of  financial statements  in  SAK  ETAP  should  include  Balance  Sheet,  Income Statement, Cash Flow, Change Capital and notes about financial report.  In  conclusion,  the  presentation  of  BMT  HPKJ  has  not been  fully  adopted  for  the  presentation  of  accounts  in  the preparation of the financial statements.=

## Pendahuluan
Perkembangan koperasi di Indonesia sekarang  ini  mengalami  perkembangan yang  sangat  pesat.  Jumlah  Koperasi  di Kabupaten  Jepara  mencapai  733  koperasi, namun  hanya  607  koperasi  yang  aktif  dan sisanya  sebesar  126  koperasi  tidak  aktif. Adapun  yang  melaksanakan  RAT  pada tahun 2014 sebanyak 589 koperasi (Laporan  Diskopumkam  provinsi  per  31 Maret  2015).  Melihat  perkembangan  yang semakin  meningkat  maka  perlu  mendapat perhatian  secara  khusus  kaitanya  dengan pelaporan  koperasi.  Undang-undang  Dasar Republik  Indonesia  Pasal  33  Ayat  (1)
Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama
Dalam  penjelasan  UUD  1945  disebutkan bahwa  usaha  yang  sesuai  dengan  pasal diatas adalah koperasi.
Koperasi sebagai badan hukum yang didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau badan  hukum  Koperasi,  dengan  pemisahan kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di  bidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan nilai  dan  prinsip  Koperasi  yang  tertuang dalam Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012.  Perkembangan  koperasi  tidak  lepas dari  adanya  kerjasama  semua  karyawan yang menghasilkan suatu laporan keuangan
yang  berkualitas  yang  sesuai  dengan standar, yang membantu manajemen koperasi untuk memperoleh berbagai macam  kemudahan.  Untuk  mencapai  suatu laporan yang berkualitas, koperasi menggunakan  standar  dalam  penyusunan laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan  Entitas  Akuntabilitas  Publik (SAK  ETAP)  yang  ditetapkan  oleh  Ikatan Akuntansi  Indonesia  (IAI).  SAK  ETAP  ini dimaksudkan  agar  semua  unit  koperasi menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan standar   yang telah ditetapkan. SAK ETAP ini  cukup  sederhana  dan  tidak  menyulitkan penggunanya.
Standar    Akuntansi    Keuangan Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP) merupakan  standar  akuntansi  yang dapat    digunakan  oleh  entitas  yang    tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan  untuk  tujuan  umum  ( general purpose financial statement ) bagi pengguna eksternal,    contohnya  pemilik  yang  tidak terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  usaha, kreditor dan lembaga pemeringkat kredit.
Entitas disebut memiliki akuntabilitas  publik  signifikan  jika  entitas tersebut  telah    mengajukan  pernyataan pendaftaran, atau dalam  proses  pengajuan pernyataan  pendaftaran,    pada  otoritas pasar    modal  atau    regulator    lain    untuk tujuan  penerbitan  efek    di  pasar    modal,
atau    entitas  yang  menguasai    aset    dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar  masyarakat,  seperti  bank,  entitas asuransi, pialang  dan  atau  pedagang  efek, dana  pensiun,  reksa  dana  dan  bank investasi.
SAK  ETAP  diterbitkan  oleh  Ikatan
Akuntan
Indonesia (IAI) karena
penyusunan  laporan  keuangan berdasarkan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK) berbasis IFRS ( International Financial    Reporting  Standards )    dinilai terlalu  rumit  dan  dapat  mempersulit pengusaha  berskala  kecil  dan  menengah. SAK  ETAP  bertujuan  untuk  memberikan kemudahan  bagi  pengusaha    kecil  dan menengah  untuk  membuat    laporan keuangannya sendiri dan  membantu dalam menyajikan laporan keuangan  yang relevan dan  andal.  Menurut  (Martani,  2011), perusahaan kecil dan menengah diharapkan dapat  menyusun  laporan  keuangannya sendiri  yang  didasarkan  pada  ETAP,  dapat diaudit  dan  memperoleh    opini  audit, sehingga  perusahaan  dapat  menggunakan laporan  keuangannya  untuk    memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya.
Tujuan  laporan  keuangan  menurut SAK  ETAP  Bab  2  paragraf  1  adalah menyediakan  informasi  posisi  keuangan, kinerja  keuangan,  dan    laporan    arus  kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah  besar    pengguna    dan    dapat
meminta    laporan  keuangan  khusus  untuk memenuhi informasi tertentu. Untuk memenuhi  tujuannya,  laporan  keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen ( stewardship ) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber    daya    yang    dipercayakan kepadanya.
Usaha kecil dan menengah termasuk badan  usaha  koperasi  merupakan  entitas yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  publik. Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun  2012  koperasi  adalah  badan  hukum yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan atau  badan  hukum  koperasi,  dengan pemisahan  kekayaan  para  anggotanya sebagai  modal  untuk  menjalankan  usaha, yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan bersama  di  bidang  ekonomi,  sosial,  dan budaya  sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip koperasi.
Koperasi  mempunyai  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian nasional yang demokratis dan  berkeadilan. Koperasi mempunyai sifat terbuka sehingga pengurus  bertanggung  jawab  dan  wajib melaporkan  kepada  rapat  anggota  segala sesuatu  yang    menyangkut  tata  kehidupan koperasi. Aspek keuangan adalah salah satu dari   aspek-aspek  yang tercakup dalam tata
kehidupan  koperasi.  Laporan  keuangan koperasi  selain  sebagai  bagian  dari  sistem pelaporan  koperasi,  juga  bagian  dari laporan  pertanggungjawaban    pengurus tentang    tata    kehidupan  koperasi  kepada anggota.
KSP BMT HPKJ yang berdiri sudah kurang  lebih  8  tahun  dalam  melaksanakan kegiatanya  belum  menerapkan  laporan akuntansi  untuk  entitas  tanpa  akuntabilitas publik secara penuh. Penerapan SAK ETAP dalam koperasi Penelitian ini juga diharapkan  dapat  membantu  BMT  HPKJ dalam menyelesaikan masalah ketidaklengkapan laporan keuangan koperasi.  Selain  itu  juga  sebagai  rujukan untuk mengembangkan kemitraan.
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan KSP  BMT  Himpunan  Pengusaha  Kayu Jepara  tahun  2014  hanya    berupa    laporan neraca  dan    laporan  sisa    hasil    usaha, sedangkan  laporan  keuangan  yang  lengkap menurut  SAK  ETAP  harus  ada      laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan  ekuitas,  laporan  arus  kas  dan catatan  atas  laporan  keuangan.  Dalam laporan  neraca    yang  dibuat    KSP  BMT Himpunan  Pengusaha  Kayu  Jepara  tahun 2014,  antara  aset  lancar  dan  aset  tetap dijadikan satu begitu pula dengan kewajiban  jangka  pendek  dan  kewajiban jangka panjang. Dengan demikian pencatatan aset dan kewajiban bertentangan
dengan  SAK  ETAP  karena  dalam  SAK ETAP  aset  dicatat  dalam  neraca  secara terpisah  begitu  juga  dengan  kewajiban. Dalam  laporan  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU) yang  dihasilkan  KSP  BMT  Himpunan Pengusaha  Kayu  Jepara  tahun  2014  masih ditemukan  biaya-biaya  yang  belum  dicatat, sedangkan  dalam  SAK  ETAP  menyatakan bahwa  biaya  pengakuan  beban  merupakan akibat  langsung  dari  pengakuan  aset  dan kewajiban.  Beban  diakui  dalam  laporan laba  rugi  jika  penurunan  manfaat  ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban    telah    terjadi  dan  dapat  diukur secara andal
Adanya  kondisi  dan  permasalahan yang telah ditemukan peneliti saat melakukan  penelitian  pendahuluan,    maka peneliti    tertarik    melakukan    penelitian yang  berjudul
ETAP  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  di Kabupat Dengan  demikian research  question penelitian  ini  adalah bagaimana model implementasi SAK ETAP  pada  BMT  Himpunan  Pengusaha Kayu Jepara-HPKJ, adapun tujuan penelitian  adalah  untuk  mengetahui  model implementasi  SAK  ETAP  pada  BMT Himpunan Pengusaha Kayu Jepara-HPKJ.

## Kajian Literatur
Menurut Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  1974)
dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan  perhitungan  rugi  laba  serta  segala keterangan-keterangan  yang  dimuat  dalam lampiran-lampirannya  antara  lain  laporan sumber dan penggunaan dana-dana.
Menurut SAK ETAP laporan keuangan terdiri  atas  Neraca,  laporan  Laba Rugi, Laporan Perubahan  Ekuitas dan Laporan Arus Kas, serta CaLK (Martani, 2011).
Pemakai  informasi  akuntansi  adalah pihak  internal  dan  eksternal  yang  meliputi investor  sekarang  dan  investor  potensial, karyawan,  pemberi  pinjaman,  pemasok  dan kreditur  usaha  lainnya,  pelanggan,  pemerintah serta  lembaga-lembaganya  dan  masyarakat. Para  pemakai  informasi  menggunakan  laporan keuangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang berbeda, diantaranya adalah investor, karyawan, pemberi  pinjaman,  pemasok  dan  kreditor, pelanggan,  pemerintah  dan  masyarakat  (IAI, 2012):
Tujuan  laporan  keuangan  untuk  tujuan umum  adalah  memberikan  informasi  tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas peruahaan yang  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan pengguna  laporan  dalam  rangka  membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban ( stewardship )  manajemen  atas  penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (IAI, 2004: 1.2)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik (PSAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku
untuk  entitas  yang  tidak  memiliki  akuntabiltas publik,  yaitu  entitas  yang  memiliki  2  kriteria, yaitu:  Tidak  memiliki  akuntabilitas  publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial  statements )  bagi  pengguna  eksternal. Kriteria ETAP tersebut, bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu jika:
-   Entitas  telah  mengajukan  pernyataan pendaftaran  atau  entitas  dalam  proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas  pasar  modal  (BAPEPAM-LK) atau  regulator  lain  untuk  tujuan penerbitan efek di pasar modal;
-   Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,  pialang  dan/  pedagang  efek, dana  pensiun,  reksa  dana,  dan  bank investasi.
Dalam  literatur  tentang  perkoperasian, koperasi diartikan badan hukum yang didirikan oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum Koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para anggotanya  sebagai  modal  untuk  menjalankan usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip  Koperasi.  Hal tersebut  menjelaskan  bahwa  dalam  koperasi harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  koperasi sebagai landasan dalam pelaksanaannya (Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012).
Koperasi  sebagai  kumpulan  orang- orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Sedangkan Kasmir (2012) menyatakan bahwa koperasi persekutuan kaum yang  lemah  untuk  membela  keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos  yang  semurah-murahnya  bukan  untuk memperoleh keuntungan (Kasmir, 2012).
Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  No  27  Tahun  2009
mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber  daya  ekonomi  para  anggotanya  atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi  untuk  meningkatkan  taraf  hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja  pada  umumnya,  dengan  demikian merupakan  gerakan  ekonomi  rakyat  dan  soko
Standar  Akuntansi  Keuangan  untuk Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP)  merupakan  standar  yang  digunakan entitas  yang  tidak  membutuhkan  akuntabilitas publik, yaitu :
a.  tidak memiliki akuntabilitas publik yang
signifikan; dan
b.  laporan keuangan dengan tujuan umum
( general  purpose  financial  statement ) bagi pengguna eksternal.
Entitas  memiliki  akuntabilitas publik signifikan jika:
a.  Entitas  tersebut  telah  mengajukan pernyataan  pendaftaran,  atau  dalam proses pengajuan pernyataan
pendaftaran,  pada  otoritas  pasar  modal atau  regulator  lain  untuk  tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau b.  Entitas  tersebut  menguasai  aset  dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok  besar  masyarakat,  seperti bank, entitas  asuransi, pialang dan atau pedagang  efek,  dana  pensiun,  reksa dana dan bank investasi.
Entitas  dengan  akuntabilitas  publik yang  signifikan  dapat  menggunakan  SAK ETAP  jika  otoritas  berwenang  membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.
Tahun  pajak  2011  adalah  tahun  pajak pertama  kali  bagi  mayoritas  wajib  pajak  untuk membuat Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2010. Mayoritas wajib pajak di Indonesia adalah entitas  yang  masuk  dalam  kategori  ETAP  ini, yaitu  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik  yang signifikan.  Menurut  SAK  ETAP  laporan keuangan yang lengkap meliputi :
a.  Laporan Posisi Keuangan (Neraca )
Laporan posisi keuangan merupakan unsur laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan dan merupakan  cermin  posisi  sumber  daya yang dimiliki perusahaan, liabilitas dan sisa sumber  daya  yang  dapat  diklaim  oleh pemilik  perusahaan  pada  tanggal  tertentu (IAI, 2012).
b.  Laporan laba rugi
Laporan  laba  rugi  merupakan
laporan  yang  menyajikan  hasil  usaha  dari suatu perusahaan dalam jangka waktu atau periode akuntansi tertentu (IAI, 2012). c.  Laporan  perubahan  ekuitas  yang  juga menunjukkan :
1.  Seluruh  perubahan  dalam  ekuitas, atau
2.  Perubahan ekuitas selain perrubahan yang  timbul  dari  transaksi  dengan pemilik  dalam  kapasitasnya  sebagai pemilik.
d.  Laporan arus kas, dan
Laporan  arus  kas  merupakan bagian  tak  terpisahkan  dari  laporan keuangan  untuk  perusahaan  bisnis  atau organisasi  nirlaba.  Tujuan  utama  laporan arus  kas  adalah  untuk  memberikan informasi  yang relevan mengenai arus kas masuk  dan  keluar  perusahaan  selama periode  tertentu  yang  diklasifikasikan menjadi  3  kategori  yaitu  aktivitas  operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan e.  Catatan  atas  laporan  keuangan  yang  berisi
ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi lainnya.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  penelitian  ini  adalah  data primer.  Data  ini    dikumpulkan  sendiri  oleh peneliti  secara  langsung  dari  responden  yang
meliputi  informasi  mengenai  nama  responden, posisi  atau  jabatan  dan  tanggapan  responden mengenai penerapan SAK ETAP pada koperasi.

## Pengumpulan Data
Alat yang digunakan dalam pengumpulan  data  ini  adalah  catatan  yang diperoleh  dari  lapangan  dan  dokumentasi. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan :
1. Wawancara  merupakan  alat  pembuktian terhadap  informasi  atau  keterangan  yang diperoleh  sebelumnya.  Teknik  wawancara yang  digunakan  penelitian  ini  adalah wawancara  mendalam  ( in  depth  interview ) yang merupakan proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/orang yang diwawancarai, dengan atau  tanpa  menggunakan  pedoman  ( guide ) wawancara,  dimana  pewawancara  dan informan  terlibat  dalam  kehidupan  sosial yang relatif lama. Dalam mencari informasi, penelitian melakukan dua jenis wawancara, yaitu  autoanamnesa  (wawancara  yang dilakukan  dengan  subjek  atau  responden) dan  aloanamnesa  (wawancara  dengan keluarga responden).
2. Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.  Dokumen ini berupa
Mikro Di Kabupaten Jepara
proses  pengumpulan  data-data  berupa dokumen, catatan dan arsip koperasi.

## Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  yakni memberikan  gambaran  dan  penjabaran  data yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan manajer/pihak yang bersangkutan  serta  melakukan  analisis  data sekunder. Penulis melakukan pengumpulan data berupa laporan keuangan. Setelah terkumpulnya data, kemudian menganalisis penerapan perlakuan  akun-akun  yang  terdapat  dalam laporan  keuangan  tersebut,  seperti  penyusunan neraca dan laporan laba rugi dan juga mengenai kelengkapan atas laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP.
Berikut  langkah-langkah  analisis  data pada studi kasus pada KSP BMT HPKJ- Jepara yaitu:
a.  Mengumpulkan jawaban/informasi dari hasil  wawancara  dan  data  berupa dokumen  laporan  keuangan,  sejarah KSP  BMT  HPKJ-  Jepara,  struktur organisasi, dari pihak koperasi.
b.  Mengelompokkan  dokumen  tersebut untuk  dikembangkan  dan  menyusun jawaban supaya lebih rinci.
c.  Membandingkan dan menganalisis laporan keuangan tersebut dengan SAK ETAP.
d.     Menyimpulkan dan membuat laporan dari semua data yang sudah disimpulkan.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  salah satu  karyawan  koperasi  artha  HPKJ  yang bernama  Sri  Ayu  Alianti,  SE  sebagai  bagian keuangan  mengatakan  bahwa  Koperasi  artha HPKJ  belum  tahu  apa  itu  SAK  ETAP, sehingga dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan sesuai SAK ETAP, laporan keuangannya sudah pernah di audit  oleh  KAP,  dan  laporannya  sudah dilaporkan ke Dinas koperasi Jepara. Menurut SAK  ETAP  laporan  keuangan  yang  lengkap meliputi :
1)  Neraca
2)  Laporan laba rugi
3)  Laporan  perubahan  ekuitas  yang  juga menunjukkan :
a.  Seluruh  perubahan  dalam  ekuitas, atau
b.  Perubahan ekuitas selain perrubahan yang timbul dari transaksi  dengan  pemilik  dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
4)  Laporan arus kas, dan
5)  Catatan  atas  laporan  keuangan  yang berisi  ringkasan  kebijakan  akuntansi yang signifikan dan informasi lainnya.
Adapun  dalam  laporan  keuangan Koperasi  artha  HPKJ  yang  ada  dalam  buku
RAT  Tahun  2014  yang  disajikan  yaitu: Neraca dan Laporan Laba Rugi.
a.  Neraca
Dalam  Neraca  Koperasi  artha HPKJ  terdapat  pos  aktiva  dan  pasiva. Pada  pos  aktiva  akun  kas  dan  setara  kas hanya mencantumkan kas saja, pada akun piutang  usaha  piutang  lainnya  memakai istilah  pembiayaan  modal  kerja  investasi dan lainnya, tidak terdapat akun persediaan,  properti  investasi,  aset  tidak berwujud,  aset  tetap  berupa  tanah  dan bangunan,  kendaraan,  peralatan  kantor, simpanan  anggota,  simpanan,  simpanan berjangka,  pinjaman  yang  diterima, kekayaan  bersih  rupa-rupa  pasiva,  SHU tahun lalu dan SHU Tahun berjalan. b.  Laba Rugi
Dalam  penyajian  laporan  laba rugi  Koperasi  artha  HPKJ  terdapat pendapatan  dan  biaya.  Pada  akun pendapatan  berupa  :  pendapatan  jasa pembiayaan, pendapatan operasional dan pendapatan  jasa  penempatan.  Pada  akun biaya  :  beban  jasa  beban  operasional lainnya,  beban  umum  dan  administrasi dan biaya beban lainnya.
c.  Laporan Perubahan Ekuitas
Dalam laporan keuangan Koperasi  artha  HPKJ  tidak  membuat laporan  perubahan  ekuitas  secara  jelas dan  terperinci  dan  tidak  ada  dalam laporan  keuangan  yang  disampaikan dalam  laporan  anggota  tahunan,    karena
dari  hasil  wawancara  pada  salah  satu karyawan  Koperasi  artha  HPKJ  belum mengetahui apa itu SAK ETAP sehingga belum menerapkan pada laporan keuangannya.
d.  Arus kas
Dalam  laporan  keuangan  yang disajikan  oleh  Koperasi  artha  HPKJ belum  ada  penyajikan  tentang  laporan arus kas, serta dari hasil wawancara salah satu  karyawan    Koperasi  artha  HPKJ belum tahu apa itu SAK ETAP sehingga belum menerapkan pada laporan keuangannya.
Laporan arus kas menurut  SAK ETAP menyajikan  informasi  perubahan historis  atas   kas   dan  setara  kas  entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan  yang  terjadi  selama  satu periode  dari  aktivitas  operasi,  investasi, dan  pendanaan.  Setara  kas  adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas  jangka  pendek,  bukan  untuk  tujuan investasi atau lainnya.
e.  Catatan Atas Laporan Keuangan
Pada  laporan  keuangan  Koperasi artha  HPKJ  tidak  terdapat  catatan  atas laporan  keuangan  serta  dari  hasil wawancara salah satu karyawan Koperasi artha HPKJ belum tahu apa itu SAK ETAP sehingga belum menerapkan pada laporan keuangannya.
Catatan  atas  laporan  keuangan
Mikro Di Kabupaten Jepara
menurut  SAK  ETAP  berisi  informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan  dalam  laporan  keuangan.
Catatan atas laporan keuangan
memberikan  penjelasan  naratif  atau rincian  jumlah  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  dan  informasi  pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  dan  analisa  pada laporan  keuangan  Koperasi  artha  HPKJ dapat disimpulkan bahwa :
1.  Pihak  Koperasi  artha  HPKJ  belum
melakukan Penerapan Standar Akuntansi  keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP) pada
penyusunan laporan keuangannya.
2.  Laporan  keuangan  yang  disajikan oleh  koperasi  Koperasi  artha  HPKJ belum menyajikan laporan keuangan secara  penuh.  Dari  kesimpulan  ini maka laporan keuangan yang mengacu SAK ETAP menjadi terdiri dari  neraca  dan  laporan  perubahan modal,  laba  rugi,  arus  kas  dan catatan atas laporan keuangan.
3.  Berdasarkan  pada  hasil  wawancara salah  satu  karyawan  Koperasi  artha HPKJ,  sejauh  ini  karyawan  belum memahami  SAK  ETAP,  sehingga
dalam penyusunan laporan keuangannya  belum  menerapkan SAK ETAP.

## Daftar Pustaka
IAI. (2009). Standar Akuntansi Keuangan.
IAI.  (2012).  Aplikasi  Akuntansi  Dasar Sesuai  dengan  PSAK  Terkini. Jakarta.
Kasmir.  (2012).  Bank  dan  Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
Luh,  N.,  Ariantini,  G.,  Zukhri,  A.,  & Meitriana,  M.  A.  (2014).  Penerapan SAK  ETAP  dalam  Penyusunan Laporan  Keuangan  pada  Koperasi Simpan  Pinjam  Lembing  Sejahtera Mandiri.
Martani,  D.  (2011).  Standar  Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Nurdita,  J.  R.  (2013).  Analisis  Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Yang Ada
Di Kota Dumai. Unri.
Salprida.  (2013). Akuntansi Koperasi Berbasis  Sak  Etap  Pada  Koperasi Petani Karet Karya Harapan (KOPTAN-KKH)  ROKAN  HULU. Uma ética Para Quantos?, XXXIII(2), 81 87. http://doi.org/10.1007/s13398-014-
0173-7.2
Tanugraha,  J.  (2012).  Evaluasi  Penerapan Standar  Akuntansi  Keuangan,  1(3), 77 81.
Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2012. (2012).