Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Faktor Kepatuhan Wajib Pajak PT. XXX Periode 2022-2023
Wulandari 1 , Siti Nuridah 2 , Listya Ningrum 3 , Ade Irawan 4 Universitas Pertiwi E-mail : siti.nuridah@pertiwi.ac.id
Article History: Received: 04 Agustus 2024 Revised: 24 Agustus 2024
Accepted: 27 Agustus 2024
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XXX pada periode 2022-2023. (2) Untuk mengetahui bagaimana Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sebagai faktor kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah PT. XXX. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data- data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan kemudian menguraikan secara keseluruhan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penghitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai di perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, dimana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, namun penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, hal itu disebabkan karena di bulan maret, april, mei, agustus, september, oktober, november, desember tahun 2022 dan tahun 2023 di bulan januari, maret, mei, juni, juli, september, oktober, november perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya.
Keywords: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
PENDAHULUAN Menurut Idrus (2017) Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam proses penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang dibiayai dari pajak yakni berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas-fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit dan lain sebagainya.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang cara pemungutannya tidak

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 812
langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. (Perhitungan et al., 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun (2009), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai ini menjadi salah satu jenis pajak yang penting dalam pendapatan Negara. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 15 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 Miliar setahun tidak wajib menjadi PKP namun dapat memohon untuk dikukuhkan menjadi PKP dengan mengikuti persyaratan yang ada. Pengusaha yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 Miliar setahun wajib untuk dikukuhkan menjadi PKP.
PPN hanya dapat dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak dan wajib mencatat PPN yang dikeluarkan untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak pada faktur pajak maupun dokumen lain yang dapat merepresentasikan faktur pajak tersebut. Faktur pajak merupakan dokumen yang sah sehingga dapat digunakan sebagai bukti untuk kredit PPN masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah menerima penyerahan BKP maupun JKP dari penjual Pengusaha Kena Pajak (Maulida, 2018). Dalam UU 7/2021 tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% dan mulai berlaku tanggal tanggal 1 april 2022. Adapun cara menghitung PPN 11% dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.
Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Gunadi, 2013). Pajak pertambahan nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran yang dimana pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
PT. XXX adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang kalibrasi dan pengujian yang berada di daerah Cileungsi Bogor. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa kalibrasi, perusahaan didirikan pada tanggal 13 juni 2014 dengan status badan usaha persekutuan komanditer (CV) dan pada tanggal 13 Desember 2018 status badan usaha diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). dimana perusahaan ini memiliki sertifikasi badan usaha jasa kalibrasi dan pengujian, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban dalam perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang. Tarif PPN yang digunaksan oleh perusahaan yaitu sebesar 11%, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat ini.
Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat temuan pemeriksaan yang menyatakan bahwa beberapa Surat Pemberitahuan (SPT) terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena keterlambatan tersebut PT. XXX diberikan sanksi denda oleh
kantor pajak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) KUP sebesar 500.000 pada setiap SPT Masa PPN.
Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara Bersama narasumber yaitu Ibu Yeni Bastomyati selaku HR Manager PT. XXX yang menyatakan bahwa dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XXX terjadi keterlambatan karena faktor dari pergantian bagian keuangan yang mengurus pajak, sehingga menyebabkan keterlambatan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian mengenai PPN pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah Tria Nurhasanah, Sri Mulyani, Bella Puspita Audin, Siti Nuridah (2022), adapun perbedaaan penelitiannya hanya terletak pada objek penelitian yang diteliti dan waktu penelitian yang dilakukan.

## LANDASAN TEORI

## Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “ pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut S. I. Djajadiningrat: pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Adapun menurut Dr. N. J. Feldmann: pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

## Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusinya.
Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai terdapat pada Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983 Nomor 8 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Sedangkan yang di maksud Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean (didalam negeri) yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusinya. Pengenaan PPN sangat berpengaruh oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun adaministrasi. Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 814
Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengambilan pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

## METODE PENELITIAN
Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XXX Periode 2022-2023. Dalam penulisan skripsi ini data yang penulis proleh berasal dari data sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik obervasi (Pengamatan Langsung), wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini, memiliki 1 (satu) variable sehingga analisis data yang digunakan yaitu analisis data menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai PT. XXX
Adapun data yang diperoleh dari perusahaan adalah meliputi data penerimaan barang kena pajak tahun 2022 dan 2023 yang diperoleh dari rincian pajak pertambahan nilai masukan perusahaan dan data penyerahan barang kena pajak tahun 2022 dan 2023 yang diperoleh dari rincian pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan yang selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan dan mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilainya. Berikut ini adalah tabel 1 data penerimaan barang kena pajak tahun 2022 PT. XXX :
Tabel 1 Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT. XXX Tahun 2022
Masa Pajak Penerimaan DPP PPN 10% Jumlah (Rp) (Rp) (Rp) Januari - - - Februari 0 0 0 Maret 0 0 0 Total 0 0 0 Masa Pajak Penerimaan DPP PPN 11% Jumlah (Rp) (Rp) (Rp) April 0 0 0 Mei 0 0 0 Juni 20.375.000 2.241.250 22.616.250 Juli 0 0 0 Agustus 0 0 0
September 0 0 0 Oktober 0 0 0 November 0 0 0 Desember 0 0 0 Total 20.375.000 2.241.250 22.616.250
Tabel 2 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. XXXTahun 2023
Masa Pajak Penerimaan
DPP PPN 11%
Jumlah (Rp) (Rp) (Rp) Januari 0 0 0 Februari 0 0 0 Maret 0 0 0 April 0 0 0 Mei 0 0 0 Juni 0 0 0 Juli 0 0 0 Agustus 0 0 0 September 0 0 0 Oktober 0 0 0 November 0 0 0 Desember 2.069.595 227.655 2.297.250 Total 2.069.595 227.655 2.297.250
Sumber : Data diolah peneliti (2024)
Dari tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. XXX yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% pada bulan februari dan maret 2022, sedangkan bulan april

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
2022 tarif pajak sebesar 11%, penghitungan pajak pertambahan nilai masukan yang dilakukan oleh PT. XXX memperlihatkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian jasa kalibrasi yang dilakukan oleh PT. XXX dari pemasok atau perusahaan lain tahun 2022 yaitu sebesar 22.616.250.- Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 2.297.250.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan pajaknya tahun 2022 sebesar 20.375.000.- sedangkan tahun 2023 sebesar 2.069.595.- serta menghasilkan total pajak masukan tahun 2022 sebesar 2.241.250.- sedangkan tahun 2023 sebesar 227.655.-sehingga penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. XXX sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Selanjutnya akan dijelaskan data penyerahan barang kena pajak tahun 2022 dan 2023 yang disajikan pada tabel 4 dibawah ini :
Tabel 3 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. XXXTahun 2022
Masa Pajak Penyerahan DPP (Rp)
PPN 10% (Rp) Jumlah (Rp) Januari - - - Februari 0 0 0 Maret 9.385.000 938.500 10.323.500 Total 9.385.000 938.500 10.323.500 Masa Pajak Penyerahan DPP (Rp)
PPN 11% (Rp) Jumlah (Rp) April 39.975.000 4.397.250 44.372.250 Mei 39.200.000 4.312.000 43.512.000 Juni 19.600.000 2.156.000 21.756.000 Juli 15.527.500 1.708.025 17.235.525 Agustus 98.186.250 10.800.487 108.986.737 September 63.793.400 7.017.274 70.810.674 Oktober 126.770.000 13.944.700 140.714.700 November 102.123.750 11.233.612 113.357.362 Desember 83.177.500 9.149.525 92.327.025 Total 588.353.400 64.718.873 653.072.273
Tabel 4 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. XXXTahun 2023
Masa Pajak Penyerahan DPP (Rp)
PPN 11% (Rp) Jumlah (Rp) Januari 0 0 0 Februari 0 0 0 Maret 327.964.750 36.076.122 364.040.872 April 0 0 0
Mei 13.600.000 1.496.000 15.096.000 Juni 205.685.540 22.625.409 228.310.949 Juli 0 0 0 Agustus 0 0 0 September 333.516.009 36.686.760 370.202.769 Oktober 23.882.500 2.627.075 26.509.575 November 165.048.750 18.155.632 183.204.382 Desember 306.968.000 33.766.480 340.734.480 Total 1.376.665.549 151.433.478 1.528.099.027
Berdasarkan tabel 3 dan 4 yang menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. XXX yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% pada bulan februari dan maret 2022, sedangkan bulan april 2022 mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, penghitungan pajak pertambahan nilai keluaran yang dilakukan oleh PT. XXX pada tahun 2022 bulan Februari-Maret dengan tarif pajak 10% sebesar 10.323.500 dan pada bulan April- Desember 2022 dengan tarif pajak 11% sebesar 653.072.273 .- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sehingga total dasar pengenaan pajak bulan Februari-Maret sebesar 9.385.000 - dan menghasilkan total pajak keluaran bulan Februari-Maret 2022 dengan tarif pajak 10% sebesar 938.500.- sedangkan pada tahun 2023 terjadi kenaikan omset atau pendapatan yang menunjukkan bahwa besarnya jumlah total penjualan atau pendapatan dari hasil jasa kalibrasi kepada pembeli ataupun pelanggan yaitu sebesar Rp 1.528.099.027.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sehingga total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 1.376.665.549.- dan menghasilkan total pajak keluaran sebesar Rp 151.433.478.- dengan demikian penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. XXX sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Kemudian peneliti akan melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang untuk mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilainya, dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 penghitungan pajak pertambahan nilai PT. XXX 2022 dan 2023 dibawah ini :
Tabel 5 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. XXX Tahun 2022
Masa Pajak Pajak Masukan (Rp) Pajak Keluaran (Rp) Kompensasi (Rp) Lebih Bayar (Rp) Kurang Bayar (Rp) Januari - - - - - Februari - - - - -

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Maret - 938.500 - - 938.500 April - 4.397.250 - - 4.397.250 Mei - 4.312.000 - - 4.312.000 Juni 2.241.250 2.156.000 - -85.250 - Juli - 1.708.025 - - 1.708.025 Agustus - 10.800.487 - - 10.800.487 September - 7.017.274 - - 7.017.274 Oktober - 13.944.700 - - 13.944.700 November - 11.233.612 - - 11.233.612 Desember - 9.149.525 - - 9.149.525 Total 2.241.250 65.657.373 - 85.250 63.501.373
Dari hasil penghitungan pajak pertambahan nilai terutang yang ditunjukkan pada tabel 5 diatas terlihat bahwa besarnya pajak keluaran PT. XXX di tahun 2022 berjumlah 65.657.373 .- sedangkan pajak masukannya di tahun 2022 berjumlah 2.242.250.- sehingga berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan di keseluruhan pajak pertambahan nilai di tahun 2022 didapati bahwa perusahaan mengalami lebih bayar sebesar 85.250 dan mengalami kurang bayar yang berjumlah 63.501.373.- hal ini terjadi karena pajak keluaran di perusahaan lebih besar daripada pajak masukkannya dengan artian di tahun 2022 penjualan barang di perusahaan lebih besar daripada pembelian barangnya, dengan perusahaan mengalami kurang bayar pada penghitungan pajaknya itu berarti baik untuk perusahaan atas arus kegiatan penjualan di perusahaan yang berjalan dengan lancar, namun perusahaan wajib dan harus membayar biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajaknya agar tetap bisa melakukan pelaporan SPT Masa pajaknya, untuk itu perusahaan diwajibkan dan diharuskan bisa selalu membayarkan biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak agar bisa lancar dalam melakukan pelaporan SPT Masa pajaknya dan agar tidak sampai mengalami keterlambatan.
Tabel 6 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. XXX Tahun 2023
Masa Pajak Pajak Masukan (Rp) Pajak Keluaran (Rp) Kompensasi (Rp) Lebih Bayar (Rp) Kurang Bayar (Rp) Januari 0 0 - - - Februari 0 0 - - - Maret 0 36.076.122 - - 36.076.122 April 0 0 - - - Mei 0 1.496.000 - - 1.496.000 Juni 0 22.625.409 - - 22.625.409 Juli 0 0 - - -
Agustus 0 0 - - - September 0 36.686.760 - - 36.686.760 Oktober 0 2.627.075 - - 2.627.075 November 0 18.155.632 - - 18.155.632 Desember 227.655 33.766.480 - - 33.538.825 Total 227.655 151.433.478 - - 151.205.823
Dari hasil penghitungan pajak pertambahan nilai terutang yang ditunjukkan pada tabel 6 diatas terlihat bahwa besarnya pajak keluaran PT. XXX di tahun 2023 berjumlah 151.433.478 .- sedangkan pajak masukannya di tahun 2023 berjumlah 227.655.- sehingga berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan di keseluruhan pajak pertambahan nilai di tahun 2023 didapati bahwa perusahaan tidak mengalami lebih bayar melainkan mengalami kurang bayar yang berjumlah 151.205.823.- hal ini terjadi karena pajak keluaran di perusahaan lebih besar daripada pajak masukkannya dengan artian di tahun 2023 penjualan barang di perusahaan lebih besar daripada pembelian barangnya, dengan perusahaan mengalami kurang bayar pada penghitungan pajaknya itu berarti baik untuk perusahaan atas arus kegiatan penjualan di perusahaan yang berjalan dengan lancar, namun perusahaan wajib dan harus membayar biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajaknya agar tetap bisa melakukan pelaporan SPT Masa pajaknya, untuk itu perusahaan diwajibkan dan diharuskan bisa selalu membayarkan biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak agar bisa lancar dalam melakukan pelaporan SPT Masa pajaknya dan agar tidak sampai mengalami keterlambatan.

## Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT XXX
Tabel 7 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. XXX di Tahun 2022
Masa Pajak Kurang Bayar Tanggal Setor Keterangan(KesesuaiandenganUndang-UndangPPNNo.42Tahun 2009) Januari - - - Februari Nihil - Sudah Sesuai Undang - Undang Maret 938.500 16 Juni 2022 Belum Sesuai Undang - Undang April 4.397.250 26 Juli 2022 Belum Sesuai Undang - Undang Mei 4.312.000 26 Juli 2022 Belum Sesuai Undang - Undang Juni -85.250 - Sudah Sesuai Undang - Undang Juli 1.708.025 22 Agustus 2022 Sudah Sesuai Undang - Undang Agustus 10.800.487 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang September 7.017.274 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Oktober 13.944.700 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang November 11.233.612 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Desember 9.149.525 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang
Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 7 dalam tahun 2022 PT. XXX pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai, pada bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022 yang seharusnya dilakukan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan namun PT. XXX belum melakukan penyetoran sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% jadi untuk penyetoran di bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Sedangkan pada bulan Juli 2022 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 22 Agustus 2022 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.
Tabel 8 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. XXX di Tahun 2023
Masa Pajak Kurang Bayar Tanggal Setor Keterangan(KesesuaiandenganUndang-UndangPPNNo.42Tahun 2009) Januari - - Belum Sesuai Undang - Undang Februari - 03 Maret 2023 Sudah Sesuai Undang - Undang Maret 36.076.122 07 September 2023 Belum Sesuai Undang - Undang April - 03 April 2023 Sudah Sesuai Undang - Undang Mei 1.496.000 02 September 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Juni 22.625.409 02 September 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Juli - 06 September 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Agustus - 25 September 2023 Sudah Sesuai Undang - Undang September 36.686.760 20 November 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Oktober 2.627.075 20 Desember 2023 Belum Sesuai Undang - Undang November 18.155.632 24 Januari 2024 Belum Sesuai Undang - Undang Desember 33.766.480 24 Januari 2024 Sudah Sesuai Undang - Undang
Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 8 dalam tahun 2023 PT. XXX pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai, pada bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November 2023 yang seharusnya dilakukan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan namun PT. XXX belum melakukan penyetoran sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun
2009, maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% jadi untuk penyetoran di bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November 2023 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Sedangkan pada bulan Februari 2023 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 3 Maret 2023 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. pada bulan April 2023 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 3 April 2023 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. pada bulan Agustus 2023 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 25 September 2023 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. pada bulan Desember 2023 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 24 Januari 2024 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.

## Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT XXX
Tabel 9 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. XXX di Tahun 2022
Masa Pajak Kurang Bayar Tanggal Lapor Keterangan(KesesuaiandenganUndang-UndangPPNNo.42Tahun2009) Januari - - - Februari Nihil 07 Maret 2022 Sudah Sesuai Undang - Undang Maret 938.500 16 Juni 2022 Belum Sesuai Undang - Undang April 4.397.250 27 Juli 2022 Belum Sesuai Undang - Undang Mei 4.312.000 27 Juli 2022 Belum Sesuai Undang - Undang Juni -85.000 27 Juli 2022 Sudah Sesuai Undang - Undang Juli 1.708.025 23 Agustus 2022 Sudah Sesuai Undang - Undang Agustus 10.800.487 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang September 7.017.274 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Oktober 13.944.700 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang November 11.233.612 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Desember 9.149.525 06 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang
Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 9 dalam tahun 2022 PT. XXX pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai, pada bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022 yang seharusnya dilakukan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir namun PT. XXX belum melakukan penyetoran sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009, pada bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai belum sesuai dengan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 822
Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Februari 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 07 Maret 2022 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juni 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 27 Juli 2022 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juli 2022 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 23 Agustus 2022 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Keterlambatan pelaporan pajak tersebut terjadi di masa pajak bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2022 hal ini disebabkan karena lamanya tagihan atau faktur pajak oleh perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. XXX yang menyebabkan PT. XXX mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya yakni di masa pajak bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022, maka atas keterlambatan pelaporan pajaknya tersebut perusahaan harus menanggung konsekuensinya yaitu harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Sehubungan dengan itu untuk menghindari atau mencegah agar tidak terkena sanksi administrasi karena terlambat melakukan pelaporan pajak maka sebaiknya perusahaan juga harus memberi peringatan serta membuat kesepakatan waktu untuk penyerahan tagihannya atau faktur pajak pada perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. XXX
Tabel 10 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. XXX di Tahun 2023
Masa Pajak Kurang Bayar Tanggal Lapor Keterangan(KesesuaiandenganUndang-UndangPPNNo.42Tahun 2009) Januari Nihil 03 Maret 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Februari Nihil 03 Maret 2023 Sudah Sesuai Undang - Undang Maret 36.076.122 07 September 2023 Belum Sesuai Undang - Undang April Nihil 04 Mei 2023 Sudah Sesuai Undang - Undang Mei 1.496.000 06 September 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Juni 22.625.409 06 September 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Juli Nihil 06 September 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Agustus Nihil 25 September 2023 Sudah Sesuai Undang - Undang September 36.686.760 20 November 2023 Belum Sesuai Undang - Undang Oktober 2.627.075 21 Desember 2023 Belum Sesuai Undang - Undang November 18.155.362 24 Januari 2024 Belum Sesuai Undang - Undang Desember 33.766.480 24 Januari 2024 Sudah Sesuai Undang - Undang
Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 10 dalam tahun 2023 PT. XXX pernah mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai, pada bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November 2023 yang seharusnya dilakukan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir namun PT. XXX belum melakukan penyetoran sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009, pada bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November 2023 pelaporan pajak pertambahan nilai belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Februari 2023 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 07 Maret 2023 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juni 2023 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 27 Juli 2023 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juli 2023 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 23 Agustus 2023 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Keterlambatan pelaporan pajak tersebut terjadi di masa pajak bulan Januari,
Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November 2023 hal ini disebabkan karena lamanya tagihan atau faktur pajak oleh perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. XXX yang menyebabkan PT. XXX mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya yakni di masa pajak bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November 2023, maka atas keterlambatan pelaporan pajaknya tersebut perusahaan harus menanggung konsekuensinya yaitu harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Sehubungan dengan itu untuk menghindari atau mencegah agar tidak terkena sanksi administrasi karena terlambat melakukan pelaporan pajak maka sebaiknya perusahaan juga harus memberi peringatan serta membuat kesepakatan waktu untuk penyerahan tagihannya atau faktur pajak pada perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. XXX.

## Pembahasan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT XXX
a. Penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT. XXX tahun 2022 pada bulan januari tidak melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai karena belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sehingga mulai melakukan penyetoran pajak pada bulan Februari. ada 3 bulan yang sesuai dengan Undang-Undang, dan 8 bulan tidak sesuai Undang-Undang maka dari itu PT. XXX belum patuh dalam penyetoran pajak pertambahan nilai.
b. Penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT. XXX tahun 2023, ada 4 bulan yang sesuai dengan Undang-Undang, dan 8 bulan tidak sesuai Undang-Undang maka dari itu PT. XXX belum patuh dalam penyetoran pajak pertambahan nilai.
c. Pemungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pemungutan-penyetoran-dan-pelaporan-pajak- pertambahannilai-atau-pajak

## Pembahasan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT XXX
a. Pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. XXX Tahun 2022 pada bulan januari tidak melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai karena belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sehingga mulai melakukan pelaporan pajak pada bulan Februari. ada 3 bulan yang sesuai dengan Undang-Undang, dan 8 bulan tidak sesuai Undang-Undang maka dari itu PT. XXX belum patuh dalam pelaporan pajak pertambahan nilai.
b. Pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. XXX tahun 2023, ada 4 bulan yang sesuai dengan Undang-Undang, dan 8 bulan tidak sesuai Undang-Undang maka dari itu PT. XXX belum patuh dalam pelaporan pajak pertambahan nilai.
c. Pemungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut PPN, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pemungutan-penyetoran-dan-pelaporan-pajak- pertambahannilai-atau-pajak

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 824

## KESIMPULAN
1. Dalam penghitungan pajak pertambahan nilai pada PT. XXX menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar karena pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar daripada pajak pertambahan nilai masukannya selama tahun 2022 dan 2023 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.
2. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan tarif umum 10% dan pada tanggal 1 April 2022 tarif PPN mengalami kenaikan menjadi 11%
3. Perusahaan dalam melakukan kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai selama tahun 2022 dan 2023 belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan dikarenakan perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya yang terjadi di bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2022 dan pada tahun 2023 juga mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai yang terjadi pada bulan Januari, Maret, Mei, juni, juli, September, Oktober, dan november sehingga konsekuensinya yaitu perusahaan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutangnya yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya jadi perusahaan harus membayar sanksi administrasi untuk bulan Maret sebesar Rp.187.700, Bulan April sebesar Rp. 799.500, bulan Mei sebesar Rp. 784.000, bulan Agustus sebesar Rp. 1.963.725, bulan September sebesar Rp. 1.275.868, bulan Oktober sebesar Rp. 2.535.400, bulan November sebesar Rp. 2.042.475, bulan Desember sebesar Rp. 1.663.550 untuk tahun 2022. dan untuk tahun 2023 harus membayar sanksi administrasi juga pada bulan Maret sebesar Rp. 6.559.295, bulan Mei sebesar Rp. 272.000, bulan Juni sebesar Rp. 4.113.711, bulan September sebesar Rp. 6.670.320, bulan Oktober sebesar Rp. 477.650, bulan November sebesar Rp. 3.300.975.- sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.
4. Dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai selama tahun 2022 dan 2023 perusahaan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan hal itu disebabkan karena perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya yang terjadi di bulan Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2022 dan pada tahun 2023 juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada bulan Januari, Maret, Mei, juni, juli, September, Oktober, dan november, maka konsekuensinya yaitu perusahaan harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda pada setiap masa pajak yang terjadi keterlambatan sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

## DAFTAR REFERENSI
Ananda Bodhi Ida Bagus Nyoman Sukadan (2024), Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan PPN Pada PT. XYZ, E-Jurnal Akuntansi Tsm 4 (1), STIE Trisakti
Anne Fharadilah Putri (2013), Analisis Perhitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Badak Ngl Bontang, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar
Arsy Dwi Setiawan (2021), Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pelaporannya (Berbasis E-Faktur) Pada CV. Pasti Jaya Ban Di Surabaya, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya
Dina Eka Fitria, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Bella Puspita Audina, Siti Nuridah (2023), Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Delta Jaya Tahun 2021-2022,
Jurnal Pendidikan Tembusai 8 (1), FEB, Universitas Pertiwi Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak. Diakses pada 3 Agustus 2024, dari https://pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran- penyetoran-dan-pelaporan-pajak
Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak. Diakses pada 3 Agustus 2024 dari https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pemungutan-penyetoran-dan-pelaporan- pajak-pertambahannilai-atau-pajak Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Accounting Analysis Journal, 4(4), 1–10. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/9112/5869
Florianus Indra Putra Ansil, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Bella Puspita, Siti Nuridah (2024), Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Caleb Technology Periode 2021, Jurnal Pendidikan Tembusai 8 (1), FEB, Universitas Pertiwi Hidayati, M., Anggraeni, A. F., Evi, T., Rahmadi, Z. T., Asri, M., Kusmila, Z., Putri, N. J., Zuhroh, S., Haryanti, C. S., Sukmawati, E., Usman, E., Jamaluddin, Sunarmin, & Pakawaru, M. I. (2023). Teori Akuntansi (Pengantar dan Penerapan Konsep-konsep Akuntansi). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Ida Fitriani (2020), Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya Mainita Hidayati, 2023, Teori Akuntansi, Pengantar dan Penerapan Konsep-Konsep Akuntansi. Mulia C. Rorong, Novi S. Budiarso, Anneke Wangkar (2022,) Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Rakyat Farma Apotek Manado, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 06 (1), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia
Muthia Amini (2022), Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020, Skripsi, Universitas Pakuan Bogor Natong, A. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Saka Tehnik Utama. Jurnal AKRAB JUARA, 7(2), 184-194. Yayasan AKRAB Pekanbaru. Universitas Bina Sarana Informatika.
Nurliyani Hasibuan (2019), Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Pertani Medan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). 10. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada PT Arkstarindo. Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta, 04(02), 90–102.
Selva Temalagi, Agustine Dwianika, Lin Oktris, Lawe Anasta, 2024, Akuntansi Pajak Teori, Praktek, dan Implementasi.
Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2024). Akuntansi Pajak (Teori, Praktik, dan Implementasi). Jakarta.
Tria Nurhasanah, Sri Mulyani, Bella Puspita Audina, Siti Nuridah 2024, Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Peiode 2022, Journal Of Social Science Research 4 (1), FEB, Universitas Pertiwi Widya Fatriani (2021), Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya, Skripsi, Universitas Tridinanti Palembang