## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DI DESA CILEWO KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG
Oleh :
Riki Nurjaman, S.IP, Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P, Mochamad Faizal Rizki, S.IP., M.AP
hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka dari itu ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, serta menjadi salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara,  baik  di  bidang  ekonomi,  keamanan,  politik  dan  sosial.  Peneliti  menggunakan  teori implementasi kebijakan  dari Grindel  (Subarsono, 2012)  yaitu  isi kebijakan ( content of  policy )  dan lingkungan  kebijakan  ( context  of  implementation ).  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  Kualitatif.  Hasil  peleitian  menunjukan  bahwa  Isi  kebijakan Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi  Pangan  Di  Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari  sudah  optimal  hal  ini  terlihat  dari  Desa tersebut  bisa  terhindar  dari  sebutan  Desa  rentan  pangan  dan  Lingkungan  Kebijakan  dalam Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi  Pangan  Di  Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari  sudah  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk bisa menurunkan angka konsumsi beras di masyarakat.
Kata kunci : implemetasi kebijakan, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Karawang

## PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka dari itu ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, serta menjadi salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu  negara,  baik  di  bidang  ekonomi,  keamanan,  politik  dan  sosial.  Pada  Konferensi  Tingkat Tinggi  (KTT)  pangan  sedunia  tahun  1966  di  Roma,  para  pemimpin  negara  dan  pemerintah  telah mengikrarkan  kemauan  politik  dan  komitmennya  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  dan melanjutkan  upaya  penghapusan  kelaparan  di  semua  negara  anggota.  Komitmen  tersebut dituangkan  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights ,  dimana  hak  atas  pangan  ditetapkan menjadi bagian penting dari hak asasi manusia (Bulog, 2018).
Kebijakan  sebagai  pernyataan  kehendak  atas  pilihan  alternatif  yang  dikehendaki  untuk dilakukan  dan  yaang  dibangun  atas  dasar  pengaturan  kehendak,  dalam  aktualisasinya  dirumuskan ke  dalam  bentuk  aturan  perundang-undangan  (Faried,  Ali  dan  Andi,  2012).    Pembangunan ketahanan  pangan  di  Indonesia  ditegaskan  oleh  Undang-Undang  tentang  Pangan  (UU  Nomor  18, 2012)  yang  dibangun  berlandaskan  kedaulatan  dan  kemandirian  pangan.  Hal  ini  menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa
terancam.  Undang-Undang  Pangan  ini  menekankan  pada  pemenuhan  kebutuhan  pangan  ditingkat perorangan,  dengan  memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam,  manusia,  sosial,  ekonomi  dan kearifan  lokal  secara  bermanfaat.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  diperlukan campur  tangan  pemerintah  dalam  mengatasinya.  Pemerintah  dapat  mengatasi  masalah  publik melalui  kebijakan.  Dye  (Subarsono,  2012)  mengatakan  bahwa  kebijakan  adalah  apapun  pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan ( public policy is whatever goverments choose to do  or  not  to  do ).  Kebijakan  publik  adalah  keputusan  (politik)  untuk  mencapai  tujuan  bernegara (Riant,  2016).  Adanya  kebijakan  diversifikasi  pengan  diharapkan  masyarakat  dapat  menemukan variasi jenis makanan pokok.
Diversifikasi  pangan  adalah  sebuah  program  yang  mendorong  masyarakat  untuk memvariasikan makanan pokok yang di konsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis, gagasan diversifikasi  pangan  sebenarnya  bukan  merupakan  hal  baru.  Slogan  diversifikasi  pangan  bahkan telah  dicanangkan  sejak  tahun  1970,  jauh  sebelum  kita  meraih  swasembada  beras.  Bahkan  pada Repelita  IV,  pemerintahan  Orde  Baru  memberikan  perhatian  cukup  besar  terhadap  diversifikasi dengan  menempatkannya  pada  urutan  teratas  program  disektor  pertanian,  baru  kemudian  diikuti intensifikasi,  ekstensifikasi,  dan  rehabilitasi.  Namun  dalam  perjalanannya,  pemerintah  Orde  Baru justru lebih menekankan pentingnya swasembada beras, yang kini telanjur menjadi konsumsi pokok mayoritas masyarakat Indonesia (UGM, 2017).
Perwujudan  ketahanan  pangan  pada  umumnya  dan  diversifikasi  konsumsi  pangan  pada khususnya juga dituangkan dalam Undang – Undang tentang Program Pembangunan Nasional  (UU Nomor  25,  2000)  melalui  program  Peningkatan  Ketahanan  Pangan.  Program  Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ini mempunyai salah satu tujuan yaitu menjamin peningkatan produksi  dan  konsumsi  yang  lebih  beragam.  Namun,  hingga  kini  keinginan  untuk  menekan konsumsi  beras  melalui  diversifikasi  konsumsi  pangan  tampaknya  belum  juga  berhasil.Secara umum  upaya  penganekaragaman  pangan  sangat  penting  untuk  dilaksanakan  secara  massal, mengingat trend permintaan terhadap beras kian  meningkat  seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk.  Putusan  pemerintah  ini  dibuat  oleh  pejabat  puublik  yang  memerintahkan  untuk memberikan  arahan  pada  kebijakan-kebijakan  tersebut,  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah keputusan  mengeluarkan  ketetapan  atau  mengumumkan  perintah  eksekutif,  mengumumkan  aturan administratif atau membuat interpretasi hukum yang penting (Agustino, 2012).
Adanya  kebijakan  pemberian  beras  bagi  keluarga  miskin  (Raskin)  memberikan  dampak kepada masyarakat menjadikan beras sebagai „ primadona’ dalam hal konsumsi pokok sehari – hari, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat  menjadi  salah  satu  faktor  penunjang  yang  tidak  dapat  disepelekan.  Kekhawatiran  krisis pangan  dimasa  yang  akan  datang  karena  ketergantungan  masyarakat  Indonesia  terhadap  beras sebagai  konsumsi  pangan  tunggal,  diibaratkan  sebagai  bom  yang  sewaktu-waktu  bisa  meledak kapan  saja. Untuk  menjawab  persoalan  tersebut,  merupakan  tindak  lanjut  dari  Peraturan  Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya  Lokal (PERPRES  Nomor  22,  2009),  yang  ditindaklanjuti  oleh  Peraturan  Menteri  Pertanian    tentang Gerakan  Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  (P2KP)  Berbasis  Sumber  Daya  Lokal (PERMENTAN Nomor 43, 2009).
Pengertian  diversifikasi  disini  bersifat  vertikal  di  samping  horizontal,  artinya  bukan  saja mengkonsumsi  komiditi  non  beras  (horizontal)  tetapi  juga  mendiversifikasikan  produk  satu komoditi  (vertikal)  misalnya  dari  padi  menjadi  tepung,  bihun,  kue,  dan  lain-lain.  Menurut  draft pedoman  pelaksanaan  percepatan  penganekaragaman  konsumsi  pangan  (P2KP)  yang  dirilis  oleh Kementrian  Pertanian,  mekanisme  program  P2KP  diimplementasikan  melalui  berbagai  kegiatan, yaitu:  (1)  Optimalisasi  Pemanfaatan  Pekarangan  melalui  konsep  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari
(KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
Melalui  tiga  kegiatan  besar  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  konsumsi  pangan masyarakat  untuk  membentuk  pola  konsumsi  pangan  yang  baik.  Disamping  itu  perlu  dijalin  kerja sama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa Corporate Social Responsibility ( CSR )  atau  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  (PKBL)  baik  di  bidang  pangan  maupun bidang  lainnya  seperti  pendidikan,  dengan  sosialisasi  baik  kepada  anak  usia  dini  maupun  ke kelompok  wanita,  sehingga  tercipta  masyarakat  dalam  konsumsi  pangan  yang  beragam,  bergizi seimbang dan aman. Dalam tahapan implemetasi, terdapat berbagai aktor yang teribat. Mereka bisa berasal  dari  kalangan  pemerintah  maupun  masyarakat  dan  diidentifikasi  berasal  dari  kalangan birokrasi,  organisasi-organisasi  komunitas  (Solahuddin,  2010).  Implemetor  dalam  kebijakan percepatan  penganekaragaman  konsumsi  pangan  di  desa  cilewo  Kecamatan  Telagasari  Kabupaten Karawang adalaah Dinas Pangan dengan dibantu oleh pemerintah desa setempat.
Kabupaten  Karawang  yang  memiliki  30  kecamatan  yang  terdiri  dari  297  desa  dan  12 kelurahan  jumlah  desa  terbanyak  ada  di  Kecamatan  Telagasari,  Jatisari,  dan  Tempuran,  yaitu  14 desa  dan  yang  paling  sedikit  adalah  Kecamatan  Majalaya  dan  Ciampel,  yaitu  sebanyak  7  desa adapun dari 309 desa/kelurahan tersebut yang termasuk desa swadaya hanya 9 desa, swakarya 251 desa  dan  sisanya  sebanyak  59  desa  adalah  desa  swasembada  termasuk  didalamnya  Kecamatan Telagasari  yang secara  geografis  Kecamatan  Telagasari  berada  di  dataran  rendah  dengan  rata-rata ketinggian 13-14 m dari permukaan air laut. Secara administratif, Kecamatan Telagasari terletak di wilayah  utara  dari  pemerintahan  Kabupaten  Karawang.  Di  sebelah  Utara  Kecamatan  Telagasari berbatasan  dengan  Kecamatan  Tempuran,  di  sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  kecamatan Majalaya,  di  sebelah  Timur  berbatasan  dengan  kecamatan  Lemahabang,  dan  di  sebelah  Barat dengan Kecamatan Rawamerta. Luas wilayah Kecamatan Telagasari adalah 44,82 Km2 atau sekitar 2,61% dari luas wilayah Kabupaten Karawang (BPS, 2016).
Dari seluruh desa  yang  ada di  Kecamatan Telagasari, Desa Kalisari merupakan desa  yang memiliki  wilayah  terluas  dengan  luas  wilayah  5,11  Km 2 atau  sekitar  11,40%  dari  luas  wilayah Kecamatan  Telagasari.  Sedangkan  Desa  Talagasari  merupakan  desa  dengan  luas  wilayah  terkecil yaitu 2,04 Km2 atau hanya 4,55% dari luas wilayah Kecamatan Telagasari. Namun demikian, desa Talagasari  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  dan  tertinggi  tingkat  kepadatan  penduduknya dibandingkan 13 desa yang lain atau sekitar 3874 orang/Km2.
Apabila dilihat dari luas areal pertanian di Telagasari, luas tersebut didominasi oleh tanaman Padi. Hal ini sangat wajar dikarenakan 80% luas Telagasari merupakan areal pertanian dengan luas sawah  sebesar  ±4100  Ha,  produksi  padi  sawah  pada  tahun  2015  mencapai  62.327  Ton. Pada tanaman Sayuran Kembang Kol menghasilkan produksi terbanyak yaitu 900 kwintal dengan terusat di Desa Cariumulya, sedangkan untuk buah-buahan Jambu Biji dan Pisang menjadi andalan dengan menghasilkan produksi sebanyak 12.900 kwintal untuk jambu biji dan 13.760 kwintal untuk Pisang serta  tanaman  Mangga  sebanyak  12.500  kwintal,  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Kecamatan Telagasari merupakan potensi dari sektor pertaniannya.
Tabel 1
Skor Komposit Bulanan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Karawang Bulan Desember Tahun 2016
No Kecamatan
IK IA IP SKOR KOMPOSIT BULANAN KETERANGAN KOMPOSIT BULANAN INDEKS KOMPOSIT BULANAN ( IKB ) 1 Karawang Barat
1 2 3 6
RAWAN
3 2 Karawang Timur 1 2 1 4 AMAN 1 3 Majalaya 1 2 3 6 RAWAN 3 4 Klari 1 2 3 6
RAWAN
3
5 Telukjambe Barat 1 2 3 6 RAWAN 3 6 Telukjambe Timur 1 2 3 6 RAWAN 3
7 Ciampel 1 2 3 6 RAWAN
3 8 Pangkalan 1 2 3 6 RAWAN
3 9 Tegalwaru 1 2 3 6 RAWAN
3 10 Rengasdengklok 1 2 3 6 RAWAN 3 11 Jayakerta 1 2 3 6 RAWAN
3 12 Kutawaluya 1 2 3 6
RAWAN
3 13 Batujaya 1 2 3
6
RAWAN
3 14 Tirtajaya 1 2 3
6
RAWAN
3 15 Pakisjaya 1 2 3 6 RAWAN 3
16 Pedes 1 2 3
6 RAWAN 3 17 Cilebar 1 2 3
6
RAWAN
3 18 Cibuaya 1 2 3 6 RAWAN
3 19 Cikampek 1 2 1 4 AMAN 1 20 Purwasari 1 2 3 6 RAWAN 3 21 Titramulya 1 2 3 6 RAWAN
3 22 Jatisari 1 2 3
6
RAWAN
3 23 Banyusari 1 2 3 6
RAWAN
3 24 Kota Baru 1 2 3 6
RAWAN
3 25 Cilamaya Wetan 1 2 3 6 RAWAN 3
26 Cilamaya Kulon 1 2 3
6
RAWAN
3 27 Telagasari 1 2 3
6
RAWAN
3 28 Lemah Abang 1 2 3 6 RAWAN 3
29 Rawamerta 1 2 3
6
RAWAN
3 30 Tempuran 1 2 3
6 RAWAN 3
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, 2016
Berdasarkan data Indeks Komposit Bulanan ( IKB ) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten  Karawang  Tahun  2016,  Desa  Cilewo,  Kecamatan  Telagasari  Kabupaten  Karawang dinyatakan Rawan Pangan.

## Tabel 2

## Skor Nilai Prioritas Komposit Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA )
Kabupaten Karawang Tahun 2015 NAMA DESA Prioritas War Prioritas Toko Prioritas TdkSejah Prioritas TdkList Prioritas Roda4 Prioritas TdkSekol Prioritas TdkAir Bersih Prioritas Tenkes Prioritas TdkBAB Skor Komposit Prioritas Komposit
CADASKERTAJAYA 3 4 4 4 1 4 4 2 1
2 4 CARIUMULYA 1 4 3 4 1 4 3 3 1 1 3 CILEWO 2 4 3 4 1 4 4 3 2
2 4 CIWULAN 3 3 3 4 1 4 4 4 4
2 4 KALIBUAYA 2 4 2 4 1 4 3 2 2 2 3 KALIJAYA 2 2 2 4 1 4 2 1
2 1 3 KALISARI 2 4 2 4 1 4 2 4 2
1 3 LINGGARSARI 2 1 2 4 1 4 1 2 1 2 3 PASIRKAMUNING 2 3 3 4 1 4 3 2 4 2
3 PASIRMUKTI 1 1 2 4 1 4 2 2 4 2
3 PASIRTALAGA 2 2 4 4 1 4 1 3 2
3 4 PULOSARI 1 3 2 4 1 4 3 4 4 1
3 TALAGAMULYA 3 4 3 4 1 4 4 2 4
2 4 TALAGASARI
2 4 4 4 1 4 3 2 4 4
4
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI 2015
Data  Prioritas  Komposit Food  Security  and  Vulnerability  Atlas (FSVA)  Kabupaten Karawang  Tahun  2015  menunjukan  Desa  Cilewo  Kabupaten  Karawang  dinyatakan  sangat  tahan Pangan dalam hal infrastuktur. Masalah penganekaragaman pangan selama ini nampaknya menjadi persoalan  klasik  yang  belum  terpecahkan  secara  baik.  Hal  ini  terkait  dengan  banyak  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  diversifikasi  pangan  seperti  potensi  produksi,  budaya, pengetahuan/ketidaktahuan  kaitan  pangan  dengan  aspek  kesehatan  (functional  food),  dan  faktor kemiskinan atau daya beli anekaragam pangan (Rachman, 2016).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  teori  implementasi  kebijakan  dari  Grindle  (Subarsono, 2012) yaitu isi kebijakan ( content of policy ) dan lingkungan kebijakan ( context of implementation ).

## METODE
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial atau  kemanusiaan  (Creswell,  2015).  Metode  penelitian  dalam  penelitian  Percepatan Penganekagraman Konsumsi Pangan Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang ini  menggunakan  metode  deskriptif  pendekatan  penelitian  kualitatif  didalam  praktek  di  lapangan begitu  banyak  permaslahan  yang  terdapat  di  Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari  Kabupaten Karawang,  salah  satu  permasalahan  yang  paling  utama  di  Desa  Cilewo  ini  masih  tingginya konsumsi  pangan  utama  yaitu  beras,  dan  tidak  selaras  dengan  potensi  pangan  lokal  yang  ada  di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari.  Penelitian kebijakan dapat dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi kebijakan tersebut  juga  untuk  memperbaiki  implemetasi  kebijakan  tersebut.  Penelitian  kebijakan  tentuu  saja dapat digunakan ketika sudah selesai diimplemetasikan sebagai upaya untuk menilai kebijjakan itu secara  menyeluruh  (Nusa,  2012).  Objek  penelitian  kualitatif  dinamakan  situasi  sosial  yang mengamati secara mendalam aktivitas ( activity ), orang-orang ( actor ) yang ada pada tempat ( place ) tententu (Sugiyono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isi kebijakan Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
Perumusan  kebijakan  banyak  melibatkan  instansi/OPD  yang  terkait  dalam  kebijakan.  Jika tidak adanya keterlibatan kepentingan instansi/OPD terkait maka program kebijakan tersebut tidak akan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan.  Kebijakan  publik  akan  berhasil  diimplemetasikan  apabila kebijakan publik ditransformasikan menjadi keberhasilan dimulai dari masyarakat yang mengetahui kebijakan,  mengerti  kebijakan,  menerima  kebijakan  dan  mendukung  dengan  melaksanakan kebijakan (Riant, 2015).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Kadarisman  selaku  Kepala  Dinas  Pangan Kabupaten  Karawang  mengatakan  dilihat  dari  kepentingan  perumusan  dalam  Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) mengatakan bahwa :
“Di  Desa  Cilewo  Kecamatan  Kabupaten  Karawang  banyak  melibatkan  OPD/Instansi  tekait dalam  perumusan  kebijakan  diantaranya  OPD/Instansi  terkait  yang  tergabung  dalam  Dewan Ketahanan  Pangan  Provinsi  dan  Kabupaten  yang    didalamnya  diantaranya  kepala  Dinas Ketahanan  Pangan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang,  dan tentu sasaran desa yang akan diimpelentasikannya.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)
Melihat  pernyataan  dari  bapak  Kasdiman  di  atas,  pendekatan  yang  digunakan  dalam implementasi kebijakan ini adalah top down , implementasi yang dilakukan tersentralisir dari mulai aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak  dari  prespektif  bahwa  keputusan-keputusan  politik  kebijakan)  yang  telah  ditetaapkan  oleh pembuat kebijakan haarus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada level  bawahnya.  Jadi  inti  pendekatan top  down adalah  sejauh  mana  para  pelaksana  (administratur dan  birokrat)  sesuai  dengan  prosedur  serta  tujuan  yang  telah  digariskan  oleh  para  pembuat kebijakan ditingkat pusat (Agustino, 2012).
Instansi/OPD  yang tergabung dalam Dewan  Ketahanan Pangan  Provinsi  maupun Kabupaten mempunyai kepentingan bagi kebijakan program tersebut dengan dukungan mensukseskan gerakan satu  hari  tanpa  nasi  ( one  day  no  rice) menganti  nasi  dengan  pangan  lokal.  Hal  yang  serupa diungkapkan oleh Yeti Mulyati selaku Kepala Seksi Konsumsi Pangan.
“Terkait  dengan  dukungan  dari  implementor  yang  terlibat  dalam  perumusan  kepentingan kebijakan  program  tersebut  diantaranya  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Peternakan  Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pangan Kabupaten Karawang.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)
Keterlibatan  dan  dukungan  dari  setiap  instansi/OPD  tersebut  akan  memudahkan  kebijakan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan yang ideal di masyarakat tingkat desa, ketahanan pangan yang dimaksud ialah ketahanan pangan, yang tidak lepas dari Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan.  Disebutkan  dalam  Undang-Undang  tersebut  bahwa  Ketahanan  Pangan  adalah "kondisi terpenuhinya  Pangan  bagi  negara  sampai  dengan  perseorangan,  yang  tercermin  dari  tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta  tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk  dapat  hidup sehat,  aktif,  dan  produktif  secara  berkelanjutan".  Menurut  Ahmad  Sadeli  Sekretaris  Desa  Cilewo mewakili Kepala Desa Cilewo menegaskan.
“Bahwa  keterlibatan  dalam  perumusan  kebijakan  program  tersebut  ialah  berbagai OPD/Instansi  tersebut  dalam  perumusannya  serta  berbagai  kepentingan.”  (Desa  Cilewo,  29 September 2017) Perumusan tersebut ialah sebagai pendukung kebijakan Dinas pangan dalam mengimplementasikannya,  serta  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  yang  ideal  di  masyarkat.  Hal yang serupapun dijelaskan menurut Atin Supriatin mewakili Kelompok Wanita Tani mengatakan.
“Dalam perumusan tersebut banyak kepenting dari berbagai OPD/Instansi yang terkait mulai dari  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kabupaten  dalam  menanggulangi  konsumsi  beras  yang  ada  di Desa Cilewo. (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Perumusan yang sangat matang dengan tujuan dan manfaat yang tepat merupakan tujuan dari output sebuah  kebijakan  program  tersebut  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  yang  ideal  bagi masyarakat  banyak  dalam  mengkonsumsi  selain  beras.  Dari  perumusan  yang  melibatkan  banyak OPD/Instansi  tersebut  tentunya  menginginkan  output  serta  manfaat  yang  jelas  menurut  . Kadarisman selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang mengatakan.
“Dengan  perumusan  yang  sangat  matang  tentu  output  dan  manfaat  yang  diharapkan  tingkat angka  konsumsi  beras  menurun  dan  beralih  pada  konsumsi  pangan  lokal  yang  akan mengakibatkan  suatu  wilayah  tersebut  menjadi  desa  tahan  pangan.”  (Dinas  Pangan,  27 September 2017)
Semua  aspek  mulai  dari  perencanaan  dengan  hasil  memantapkan  serta  membudayakan  pola konsumsi  pangan  yang  beragam,bergizi  seimbang  dan  aman  guna  memenuhi  kebutuhan  gizi  untuk mendukunghidup  sehat,  aktif  danproduktif.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  dalam  perumusan tersebut  tentu  mempunyai  output  dan  manfaat  yang  jelas  diantaranya  menjadikan  suatu  desa  jadi
tahan pangan dan terbebas  dari kategori  Desa  rawan pangan dengan ketahanan pangan  yang ideal hal yang serupa menurut Yeti Mulyati  selaku Kepala Seksi Konsumsi Pangan mengatakan.
“Tujuan  output  yang  dihasilkan  ialah  terciptanya  ketahanan  pangan  yang  ideal  dengan memanfaatkan lahan pekaranghan disekitar rumah.” (Dinas Pangan, 27 September 2017) Output tersebut  akan  memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam,bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dan terciptanya  ketahanan  pangan  yang  ideal  bagi  masyakarat.  Menurut  Ahmad  Sadeli  Sekretaris mewakili Kepala Desa Cilewo menegaskan.
“Manfaat dalam kebijakan tersebut  yang dirasakan ialah menurunnya angka konsumsi beras dan  terciptanya  ketahanan  pangan  yang  ideal  bagi  masyarakat  serta  meningkatnya  ekonomi bagi  masyarakat  kecil  menengah  dari  mengelolah  bahan  pangan    lokal.”  (Desa  Cilewo,  29 September 2017)
Terbebasnya  suatu  desa  dari  desa  yang  dikategorikan  desa  Rawan  Pangan  dengan  Kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli  yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi dua bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”.
Kerawanan  Pangan  Transien  adalah  :  suatu  keadaan  rawan  pangan  yang  bersifat  mendadak dan  sementara,  yang  disebabkan  karena  bencana  baik  yang  disebabkan  karena  alam  (misalnya gempa  bumi,  angin  kencang,  kekeringan  dan  lan  sebagianya)  maupun  yang  disebabkan  karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dan lain sebagainya).
Kerawanan  Pangan  Kronis  adalah  :  suatu  kondisi  ketidak  mampuan  rumah  tangga  untuk memenuhi  standart  minimum  kebutuhan  pangan  anggotanya  pada  periode  yang  lama    karena adanya  keterbatasan  kepemilikan  lahan,  asset  produksi  dan  kekurangan  pendapatan.  Hal  yang serupapun ditanyakan kepada Atin Supriatin mewakili Kelompok Wanita Tani, mengatakan bahwa.
“Banyaknya  yang  terlibat  dalam  perumusan  tersebut  tentu  mempunyai  tujuan  diantaranya menekan  angka  konsumsi  beras  dengan  mengganti  mengkonsumsi  pangan  lokal  yang  ada, dengan meningkatkan angka konsumsi pangan lokal, dan terbebasnya desa dari kategori desa rawan pangan.” (Desa Cilewo, 29 September  2017) Manfaat  dari output kebijakan  tersebut  tentu  untuk  mencapai  ketahanan  pangan  yang  ideal dan terbebas dari kategori Desa Rawan Pangan, serta meningkatkan kemampuan kelompok wanita dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan  memanfaatkan  bahan  pangan  hasil  pekarangan. , Menurut  Wiwin  mewakili  Tokoh Masyarakat Desa Cilewo mengatakan.
“Manfaat  dari  Output  kebijakan  program  tersebut  ialah  merubah  pola  konsumsi  makanan sehari-hari dengan pangan lokal dan meningkatkan ekonomi bagi keluarga kecil menengah.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Berlangsungnya kegiatan tersebut tentu banyaklah yang dirasakan oleh masyarakat khususnya Kelompok  Wanita  Tani  yang  mewakili  ibu  rumah  tangga  yang  ada  di  Desa  tersebut. Berlangsungnya  kebijakan  program  tersebut  tentu  membuat  perubahan  yang  sebelumnya masyarakat  ketergantungan  akan  mengkonsumsi  beras  sehari-hari,  setelah  diimplementasikannya kebijakan  program  tersebut  membuat  perubahan  tingkat  konsumsi  beras  menurun  dan meningkatnya  angka  konsumsi  pangan  lokal  di  masyarakat  serta  meningkatnya  skor  pola  pangan harapan di kabupaten yang semua 79,0 menjadi 84, 1 pada tahun 2017.
Pola  pangan  harapan  merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  untuk  menilai  jumlah  dan komposisi  atau  ketersediaan  pangan.  Pola  pangan  harapan  biasanya  digunakan  untuk  perencanaan konsumsi,  kebutuhan  dan  penyediaan  pangan  wilayah.  Dalam  menentukan  PPH  ada  beberapa
komponen  yang  harus  diketahui  diantaranya  yaitu  konsumsi  energi  dan  zat  gizi  total,  persentase energi dan  gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Menurut Kadarisman selaku Kepala Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang  mengukapkan  perubahan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat sebelum dan sesudah implementasi kebijakan program tersebut menegaskan.
“Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat tentu perubahan pola makan dan pola hidup yang sebelumnya  mengkonsumsi  dari  90%  beras  yang  ada  dengan  adanya  kebijakan  program tersebut dapat menurunkan konsumsi beras yang sebagai pokok utama dengan diganti pokok makan  lokal  diantaranya  Gandum,  Beras  Jagung,  dan  Beras  Singkong,  setidaknya  10%.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)
Perubahan tersebut merupakan faktor keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan dari program tersebut. Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat tentu saja bervariasi diantaranya pola hidup sehari hari dan pola makan, dengan sebelumnya di sosialisasikan dengan waktu  yang cukup lama. Senada dengan Yeti Mulyati selaku Kasie Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Karawang, mengatakan.
“Perubahan yang dirasakan masyarakat tentu sangat signifikan, diantaranya masyarakat yang tadinya  tidak  bercocok  tanam  di  rumah  untuk  memenuhi  keperluan  sehari-hari  menjadi bercocok  tanam,  dan  tentu  saja  mengurangi  biaya  dapur  serta  mengurangi  konsumsi  beras.” (Dinas pangan, 27 September 2017)
Perubahan yang dirasakan setelah diimplementasikan kebijakan program tersebut merupakan keberhasilan  dalam  pengimplementasian  program  kebijakan  tersebut  dengan  menurunkan  angka konsumsi beras. Hal yang sama diungkapkan oleh Ahmad Sadeli mewakili Kepala Desa Cilewo.
“Perubahan  yang  dirasakan  bagi  kelompok  wanita  tani  ,  dan  masyarakat  yang  dirasakan diantaranya tingkat ketergantungan akan konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal”. (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Perubahan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  tentu  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan dan perubahan sikap masyarakat dengan sukarela dan dengan kemampuannya sendiri melaksanakan program penganekaragaman konsumsi pangan menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk  meningkatkan  ketahanan  pangan.  Kebijakan  yang  telah  berlangsung  hampir  satu  tahun  ini, banyak  perubahan  yang  sebelum  dan  sesudah  dikarenakan  tidak  mudah  merubah  pola  konsumsi pangan di masyarakat yang dikonsumsi sehari-hari yaitu beras dan diubah ke pola konsumsi pangan lokal.  Hal  yang  sama  di  utarakan  oleh  Sartikah  Sekretaris  Kelompok  Wanita  Tani  “Asih Munggaran” menegaskan.
“Perubahan  yang  dirasakan  sebelum  dan  sesudah  diimpelentasikannya  kebijakan  program tersebut menurunkan angka konsumsi beras dan  menjadikan ketahanan pangan yang ideal di masyarakat”. (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Perubahan  yang  dirasakan  merupakan  output  dari  kebijakan  program  percepatan penganekaragaman  konsumsi  pangan  tersebut  dengan  harapan  menurunkan  angka  konsumsi  beras yang  ada  dimasyarakat.  Perubahan  yang  dialami  masyarakat  sekitar  tentulah  sangat  berubah diantaranya yang tadinya ketergantungan akan konsumsi beras beralih pola konsumsi pangan lokal secara bertahap selama satu tahun, hal yang samapun diutarakan oleh Nina Tokoh Masyarakat Desa Cilewo menegasakan.
“Perubahan  yang di  rasakan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan program  tersebut dilakukan  ialah,  yang  tadinya  ketergantungan  beras  sehari-hari,  kini  dikit  demi  sedikit mengalihkan konsumsi pangan lokal, dengan cara Lomba Cipta Menu B2SA yang menarik.” (Desa Cilewo, 27 September 2017)
Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dari suatu kebijakan tentu banyak yang dilibatkan kesempatan diantaranya tersebut Kadarisman selaku Kepala Dinas Pangan menyebutkan siapa saja yang  terlibat  pada  pengambilan  keputusan  dalam  implementasi  kebijakan  Dinas  Pangan  dalam
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
“Dalam impelementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ini  tentu  saja  tidak  lepas  jauh  dari  berbagi  instansi/OPD  yang  menjadi  implementor  yang termasuk  dalam  kebijakan  diantaranya:  Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi  Konsumsi  Pangan, Kepala  Desa  Cilewo,  Kelompok  Wanita  Tani,  Tokoh  Masyarakat.”  (Dinas  Pangan,  27 September 2017)
Dukungan  dari  instansi/OPD  yang  terkait  merupakan  keberhasilan  dari  program  tersebut dengan dukungan tersebut pelaksanaan pengambilan kabijakan program tersebut untuk bisa berjalan dengan  lancar  dan  terciptanya  ketahanan  pangan  yang  ideal  dalam  masyarakat.  Hal  yang  sarupa disebutkan oleh Yeti Mulyati selaku Kasie Konsumsi Pangan menyatakan.
“Bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  program  tersebut  dalam  pelaksanaan  pengambilan keputusan  tentu  melibatkan  Instansi/Opd  serta  masyarakat  yang  tergabung  dalam implementasi kebijakan tersebut.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)
Keterkaitan  Instansi/OPD  terkait  tersebut  merupakan  dukungan  dalam  mencapai  tujuan ketahanan  pangan  yang  ideal  di  tingkat  desa  hal  yang  serupa  diungkapkan  oleh  Ahmad  Sadeli selaku  Sekretaris  Desa  Cilewo  mewakili  Kepala  Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari  Kabupaten Karawang, menegaskan bahwa :
“Pelaksanaan dalam pengambilan keputusan dalam  implementasi kebijakan tersesebut  Yang Terkait  dalam  kebijakan  tersebut  ialah  :  Kepala  Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang,  Kasie Konsumsi  Pangan  Kabupaten  Karawang,  Kepala  Desa  Cilewo,  Kelompok  Wanita  Tani, Masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Keterlibatannya  instansi/OPD  yang  terkait  tersebut  dalam  dengan  tujuan  merubah  pola konsumsi  pangan  yang  ada  dan  diubah  ke  pangan  lokal  yangmerupakan  tujuan  dalam  mencapai ketahanan  pangan  yang  ideal  yang  ada  di  masyarakat  khususnya  di  Kelompok  Wanita  Tani. Keterlibatan  instansi/OPD  tersebut  merupakan  dukungan  bagi  implementor  dalam  membangun ketahanan pangan lokal di masyarakat dan dikeluarga. Dengan output ketahanan pangan yang ideal. Dalam  pelaksanaan  pengambilan  pelaksanaan  keputusan  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  program  tersebut  hal  yang  serupa  menurut  Nina  Sekaku  Tokoh  Masyarakat mengungkapkan.
“Bahwa  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  program  tersebut  ialah  :  Kepala  Dinas Pangan  Kabupaten  Karawang,  Kasie  Konsumsi  Pangan,  Kepala  Desa,  Kelompok  Wanita Tani, Tokoh Masyarakat dengan output dengan ketahanan pangan yang ideal.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Pelaksanaan  pengambilan  keputusan  tentu  tidak  terlepas  dari  dukungan  OPD/Instansi  yang terkait  dengan  harapandalam  mencapai  ketahanan  pangan  yang  ideal  di  tingakat  desa,  hal  yang sama menurut Andrianti Ketua Kelompok Wanita Tani menegaskan.
“Pelaksanan  Pengambilan  keputusan  kebijakan  Percepatan  Penganekaragaman  konsumsi pangan  banyak  opd  yang  terkait  diantaranya  yang  terkait  ialah  :  Kepala  Dinas  Pangan Kabupaten  Karawang,  Kasie  Konsumsi  Pangan,  Kepala  Desa  Cilewo,  Kelompok  Wanita Tani,  Tokoh  Masyarakat.  Dengan  Output  ketahanan  pangan  yang  ideal.”  (Desa  Cilewo,  29 September 2017)
Dalam  melaksanakan  kebijakan  dari  program  dinas  tentu  terdapat  banyak  cara-cara dianataranya  dengan  cara  sosialisasi  yang  tiap  bulan  diadakan  demi  mengetahui  apakah  program tersebut berhasil dilaksanakan selain itu juga diadakan lomba-lomba, diantaranya lomba cipta menu beragam  bergizi  seimbang  dengan  menggunakan  bahan  dari  non  beras  dan  non  terigu  di  tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten serta Provinsi dengan tujuan mempercepat dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal di masyakat. Menurut Kadarisman, selaku Kepala Dinas Pangan mengatakan.
“Pelaksanaan  program  yang  jelas  merupakan  cara  agar  tersosilisasikannya  kebijakan program tersebut bisa berjalan lancar dengan berbagai acara diantaranya memalui sosialisasi dan Lomba Cipta Menu Beragam,  Bergizi, Seimbang, Aman ( B2SA).” (Dinas Pangan, 27 September 2017)
Dengan  cara  tersebut  diharapkan  kelompok  wanita  tani  bisa  membuat  beragam  macam olahan  yang  bahan  komposisinya  tersebut  dari  olahan  pangan  lokal.Sehubungan  dengan  hal  yang sama Yeti Mulyati, selaku Kepala Seksi Konsumsi Pangan mangatakan.
“Adapun cara mensosialialisasikannya kepada masyarakat yaitu melalui Lomba Cipta Menu B2SA,  sosialisasi  sumber  pangan  alternatif  dan  lain  sebagainnya.”  (Dinas  Pangan,  27 September 2017 )
Sosilaisasi  tersebut  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  kelompok  wanita untuk  memanfaatkan bahan pangan  yang  ada dipekarangan untuk  diolah sebagai  menu sehari-hari dan  menjadi  ketahanan  pangan  yang  ideal  dimasyarakat.serta  meningkatkan  pengetahuan  dan kemampuan  kelompok  wanita  untuk  memanfaatkan  bahan  pangan  yang  ada.  Hal  yang  serupa diungkapkan Sartikah selaku Sekretaris Kelompok Wanita Tani “ Asih Munggaran “ menegaskan.
“Disosialisasikannnya  kebijakan  program  tersebut  dengan  berbagai  cara    diantaranya Sosialisasi  Pangan  Alternatif  dan  Lomba  Cipta  Menu  Bersumber  Daya  Pangan  Lokal.” Membuat  saya  menjadi  lebih  tahu  akan  kandungan  gizi  yang  ada  di  pangan  lokal  disekitar lingkungan masyarakat. (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Meningkatnya  kemampuan  kelompok  wanita  dalam  menyusun,  mengolah  dan  menyajikan menu  makanan  beragam,  bergizi  seimbang  dan  aman  dengan  memanfaatkan  bahan  pangan  hasil pekarangan ini, tidak terlepas dari sosilisasi kebijakan program tersebut dengan tepat sasaran serta dengan mempunyai tujuan untuk suatu desa dari desa rawan pangan.
Disosialisasikannya  kebijakan  program  tersebutdapat  meningkatkan  kemampuan  kelompok wanita dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman  dengan  memanfaatkan  bahan  pangan  hasil  pekarangan. Hal  yang sama diungkapkan oleh  Sdr/i Nurjanah mewakili Tokoh Masyarakat mengatakan.
“Bahwa  disosialisasikannya  Kebijakan  Program  tersebut  adalah  dengan  cara  Sosialisasi Pangan Alternatif dan Lomba Cipta Menu Tk. Desa dengan Berbasis Sumber Pangan Lokal.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Keberhasilan  sebuah  program  didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai.  Pelaksanaan kebijakan  harus  didukung  oleh  sumberdaya-sumberdaya  yang  mendukung  agar  pelaksanaannya berjalan  dengan  baik.Dalam  implementasi  kebijakan  harus  ditunjang  oleh  sumberdaya  baik sumberdaya  manusia,  materi  dan  metoda. Sasaran,  tujuan  dan  isi  kebijakan  walaupun  sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif  dan  efisien.   Tanpa  sumberdaya, kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas  menjadi  dokumen  saja  tidak  diwujudkan  untuk  memberikan pemecahan  masalah  yang  ada  di  masyarakat  dan  upaya  memberikan  pelayan  pada  masyarakat. Sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya  manusia.  Menurut  Kadarisman,  selaku  Kepala Dinas Pangan mengatakan.
“Yang  menjadi  sasaran  dalam  impelementasi  kebijakan  program  tersebut  adalah  Kelompok Wanita  Tani    motor  penggerak  bagi  masyarakat  sekitar  untuk  meningkatkan  ekonomi  usaha kecil menangah.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)
Kelompok  Wanita  Tani  tersebut  sebagai  motivasi  ibu  rumah  tangga  untuk  memanfaatkan lahan  pekarangan  sebagai  sumber  pangan  keluarga  serta  meningkatkan  pengetahuan  dan kemampuan  kelompok  wanita  untuk  memanfaatkan  bahan  pangan  yang  ada  dipekarangan  untuk diolah sebagai menu sehari-hari dengan kemampuan ibu rumah tangga dalam menyusun, mengolah dan menyajikan menu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan bahan
pangan  hasil  pekarangan.  Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Yeti  Mulyati  selaku  Kepala  Seksi Konusmsi pangan mengatakan.
“Dengan sasaran Kelompok Wanita Tani dan masyarakat disekitar tentu akan mejadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk menurunkan tingkat konsumsi beras yang sudah ada.” ( Dinas Pangan, 27 September 2017)
Bahwasanya yang menjadi sasaran kelompok wanita tani di karenakan kelompok wanita tani merupakan  perwakilan  dari  ibu  rumah  tangga  yang  ada  di  desa  selain  PKK,  dengan  melibatkan instansi/OPD yang terkait. Hal yang samapun di ungkapkan menurut Ahmad Sadeli Sekretaris Desa Cilewo mewakili Kepala Desa Cilewo mengatakan.
“Yang menjadi sasaran implementasi tersebut ialah Kelompok Wanita Tani, serta masyarakat sekitar desa.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Dari  sasaran  tersebut  bahwasanya  kemampuan  kelompok  wanita  tani  dalam  kebijakan tersebut  di  tuntut  untuk  menyusun,  mengolah  dan  menyajikan  menu  makanan  beragam,  bergizi seimbang  dan  aman  dengan  memanfaatkan  bahan  pangan  hasil  pekarangan.  Hal  yang  sama diungkapkan  menurut  Atin  Supriatin  Pendamping  KWT  mewakili  Kelompok  Wanita  Tani Mengatakan.
“Bahwa sasaran dari Kebijakan  Program ini ialah KWT, dan masyarakat, dengan terlibatkan OPD/Instansi terkait yang menanganinya.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Kelompok  wanita  tani  merupakan  kelompok  yang  mewakili  ibu  rumah  tangga  yang  ada  di Desa  tersebutdengan  kemampuan  dalam  menyusun,  mengolah  dan  menyajikan  menu  makanan beragam,  bergizi  seimbang  dan  aman  dengan  memanfaatkan  bahan  pangan  hasil  pekarangan. Hal yang sama menurut Nina mewakili Tokoh Masyarakat Desa Cilewo mengatakan.
“Yang  menjadi  sasaran  Kebijakan  Program  tersebut  ialah,  Kelompok  Wanita  Tani,  dan Masyarakat di Desa Cilewo.” ( Desa Cilewo, 29 September 2017)
Dari semua wawancara di atas bahwasanya sumber daya dalam implementasi kebijakan Dinas Pangan  dalam  Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  di  Desa  Cilewo  Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, dipengaruhi oleh pemilihan sumber daya manusia yang kompeten didalamnya yaitu Kelompok Wanita Tani yang mewakili ibu rumah tangga yang ada dimasyakarat dalam  kemampuan  menyusun,  mengolah  dan  menyajikan  menu  makanan  beragam,  bergizi seimbang  dan  aman  berbasis  Sumber  Pangan  Lokal.  Dengan  metode  Dinas  Pangan  Kabupaten Karawang  yang  di  aplikasikan  kepada  kepada  Kelompok  Wanita  Tani  melalui  sosialisasi  sumber pangan  alternatif,  lomba  cipta  menu  berbasis  sumber  daya  pangan  lokal  serta  bimbingan  teknis pangan lokal, dll dengan waktu pelaksanaan yang cukup lama dalam merubahnya kurang lebih satu tahun.
Lingkungan  Implementasi  Kebijakan  Dinas  Pangan  Dalam  Percepatan  Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) Di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
Ketahanan  pangan  yang  merupakan  terjemahan  dari food  security mencakup  banyak  aspek dan  luas  sehingga  setiap  orang  mencoba  menterjemahkan  sesuai  dengan  tujuan  dan  ketersediaan data. Seperti  yang diungkapkan  oleh Reutlinger (1987) bahwa ketahanan  pangan diinterpretasikan dengan  banyak  cara.  Braun  dkk.  (1992)  juga  mengungkapkan  bahwa  pemakaian  istilah  ketahanan pangan  dapat  menimbulkan  perdebatan  dan  banyak  isu  yang  membingungkan  karena  aspek ketahanan pangan adalah luas dan banyak tetapi merupakan salah satu konsep yang sangat penting bagi  banyak  orang  di  seluruh  dunia.  Selanjutnya  juga  diungkapkan  bahwa  defisini  ketahanan pangan berubah dari satu  periode waktu  ke periode waktu  lainnya. Pada tahun 1970-an  ketahanan pangan  lebih  banyak  memberikan  perhatian  pada  ketersediaan  pangan  tingkat  global  dan  nasional daripada tingkat  rumah  tangga. Sementara pada tahun 1980-an ketahanan  pangan beralih ke akses pangan pada tingkat rumah tangga dan individu (Handewi Purwati Saliem, 2016).
Pelaksanaan  pengambilan  keputusan  dari  suatu  kebijakan  tentu  banyak  kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  yang  dilibatkan  pada  tersebut  Kadarisman  selaku  Kepala  Dinas  Pangan menyebutkan siapa saja yang berkuasa, yang mempunyai kepetingan serta staregi yang ada di dalam pengambilan keputusan implementasi kebijakan Dinas Pangan dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karwang.
“Impelementasi  Kebijakan  Program  Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  ini tentu  saja  tidak  lepas  jauh  dari  berbagi  instansi/OPD  yang  menjadi  berkuasa,  yang mempunyai  kepentingan  serta  startegi  dalam  mensukseskan  kebijakan  dalam  mendukung ketahanan  pangan  yang  ideal  dimasyarkat    diantaranya:  Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi Konsumsi  Pangan,  Kepala  Desa  Cilewo,  Kelompok  Wanita  Tani  dan  Tokoh  Masyarakat.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)
Keberhasilan  kekuasaan  pemerintah  dalam  mendukung  kebijkan  tersebut  tentu  mempunyai kepentingan  serta  startegi  dalam  menurunkan  angka  konsumsi  beras  diantaranya  ialah mensukseskan kebijakan  tersebut,  dengan  Menggalakkan  promosi  diversifikasi  pangan  dilevel pendidikan/akademisi dan institusi/lembaga, dengan diadakannya lomba-lomba poster, lomba cipta menu,  pameran,  penciptaan  lagu-lagu/film  dokumenter  bertema  pangan.  Serta  Mendorong  Usaha Kecil dan Menengah untuk menghasilkan produk makanan setengah jadi berbasis bahan lokal pada skala  besar.  Misalnya  membuat  mie  kering  berbasis  tepung  ubi  dan  tepung  ikan.  Pemerintah mempunyai  kepentingan  dalam  membantu  memudahkan  akses  pemasaran  dan  promosi  dan  bahan tersebut.  Serta  terciptanya  ketahanan  pangan  yang  ideal  dalam  masyarakat.  Hal  yang  sarupa disebutkan oleh Yeti Mulyati, selaku Kasie Konsumsi Pangan menyatakan.
“Bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  program  tersebut  terdapat  banyak  kepentingan, strategi yang jitu dalam menurunkan angka konsumsi beras di masyarakat diantarnya dengan membiasakan  memakan-makanan  selain  nasi,  adapun  yang  mempunyai  kekuasaan  yang  ada di dalam pelaksanaan  kebijakan program dengan melibatkan Instansi/OPD serta masyarakat yang tergabung dalam implementasi kebijakan tersebut.” (Dinas Pangan, 27 September 2017) Keterkaitan  Instansi/OPD  terkait  tersebut  merupakan  dukungan  pemerintah  dalam  strategi menurunkan  angka  konsumsi  beras,  serta  mempunyai  kepentingan  dalam  mensukseskan  program provinsi  jawa  barat” One  day  No  Rice ”  yang  telah  dilaksanakan  serta  dalam  mencapai  tujuan ketahanan  pangan  yang  ideal  di  tingkat  desa  hal  yang  serupa  di  ungkapkan  oleh  Ahmad  Sadeli Sekretaris  Desa  Cilewo  mewakili  Kepala  Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari  Kabupaten Karawang, menegaskan.
“Pengambilan strategi dalam pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan tersebut banyak  meibatkan  OPD/Instansi  serta  masyarakat  dalam  kebijakan  tersebut  diantaranya  : Kepala Dinas  Pangan Kabupaten Karawang,  Kasie Konsumsi  Pangan Kabupaten Karawang, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani dan masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Keterlibatannya  instansi/OPD  yang  terkait  tersebut  tidak  lain  untuk  mensukseskan kepentingan  pemerintah  dalam  menurunkan  angka  konsumsi  beras  yang  selama  ini  di  konsumsi oleh  masyarakat  dan  mempunyai  tujuan  merubah  pola  konsumsi  pangan  yang  ada  dan  diubah  ke pangan lokal yang dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal yang ada di masyarakat khususnya di  Kelompok  Wanita  Tani  dalam  membangun  ketahanan  pangan  lokal  di  masyarakat  dan dikeluarga. Dengan output ketahanan pangan yang ideal dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program tersebut hal yang serupa menurut Nina Sekaku Tokoh Masyarakat mengungkapkan.
“Bahwa  yang  mempunyai  kepentingan  menurunkan  angka  konsumsi  beras  yang  terlibat dalam  implementasi  kebijakan  program  tersebut  ialah  :  Kepala  Dinas  Pangan  Kabupaten Karawang,  Kasie  Konsumsi  Pangan,  Kepala  Desa,  Kelompok  Wanita  Tani,  Tokoh
Masyarakat.  Dengan  output  dengan  ketahanan  pangan  yang  ideal.”  (Desa  Cilewo,  29 September 2017)
Kepentingan  implementor  tentu  membutuhkan  banyak  waktu  yang  ada  serta  usaha  dalam mengubah  pola  konsumsi  pangan  sehari-hari  dengan  pola  konsumsi  pangan  lokal  yang  ada dilingkungan  msyarakat  sekitar  dengan  capaian  ketahanan  pangan  bagi  keluarga,  dan  masyarakat yang  ada  di  desa  tersebut.  Startegi  dengan  dukungan  OPD/Instansi  yang  terkait  dengan  di harapankan mencapai  ketahanan pangan  yang ideal  di  tingkat  desa, dengan kekuasaan pemerintah dalam  merubah  pola  konsumsi  pangan  sehari-hari,  hal  yang  sama  menurut  Andrianti  Ketua Kelompok Wanita Tani menegaskan.
“Strategi  dalam  Pengambilan  keputusan  kebijakan  Percepatan  Penganekaragaman  konsumsi pangan banyak opd yang terkait diantaranya  yang terkait diantaranya : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasi Konsumsi Pangan, Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani serta  tokoh  masyarakat.  Dengan  kepentingan  pemerintah  dalam  menciptakan  ketahanan pangan yang ideal dimasyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Kebijakan  harga  beras  murah  tidak  dianjurkan,  karena  bukti-bukti  empiris  menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menyengsarakan petani padi dan tidak mampu mendorong sektor industri untuk  mampu  bersaing  di  pasar  dunia.  Kebijakan  stabilitas  harga  beras  di  pasar  domestik  yang berorientasi pada peningkatan pendapatan petani, merupakan suatu paket kebijakan yang diperlukan oleh  petani  padi  saat  ini.  Dalam  konteks  ini  perlu  ditekankan  bahwa  penurunan  harga  jual  gabah petani bukan merupakan masalah yang bersifat sementara dan spatial (spesifik daerah), tetapi telah terjadi pada semua sentra-sentra produksi padi di Indonesia (Arini, 2016).
Lingkungan  dimana  suatu  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  juga  berpengaruh  terhadap keberhasilannya  serta  karakteristik  dari  suatu  lembaga  yang  akan  turut  mempengaruhi  suatu kebijakan. Dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  Dinas  Pangan  dalam  percepatan penganekaragaman  konsumsi  pangan  di  Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari  Kabupaten  Karwang. Menurut Kadarisman, selaku Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang mengatakan.
“Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ini tentu saja  tidak  lepas  jauh  dari  berbagi  instansi/OPD  yang  menjadi  implementor  yang  termasuk dalam  kebijakan  diantaranya  :  Kepala  Dinas,  Kepala  Seksi  Konsumsi  Pangan,  Kepala  Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani, Tokoh Masyarakat. Dengan karakteristik Dinas yang bersifat koordinasi  dengan  OPD/Instansi  terkait  dalam  mencapai  tujuan  pada  kebijakan  tersebut.” (Dinas Pangan, 27 September 2017).
Dengan  karakteristik  dinas  yang  bersifat  koodinasi  dengan  instansi/OPD  yang  terkait merupakan  keberhasilan  dari  program  tersebut  dalam  dukungan  tersebut  dalam  pelaksanaan pengambilan  kabijakan  program  tersebut  untuk  bisa  berjalan  dengan  lancar  dan  terciptanya ketahanan pangan yang ideal dalam masyarakat. Hal yang sarupa disebutkan oleh Yeti Mulyati Kasi Konsumsi Pangan menyatakan.
“Bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  program  tersebut  dalam  pelaksanaan  pengambilan keputusan  tentu  melibatkan  Instansi/Opd  serta  masyarakat  yang  tergabung  dalam implementasi  kebijakan  tersebut.  Dengan  koordinasi  yang  diadakan  sebelum  pengambilan keputusan.” (Dinas Pangan, 27 September 2017 ).
Keterkaitan  Instansi/OPD  terkait  tersebut  merupakan  dukungan  dalam  mencapai  tujuan ketahanan  pangan  yang  ideal  di  tingkat  desa  hal  yang  serupa  di  ungkapkan  oleh  Sekretaris  Desa Cilewo mewakili Kepala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, menegaskan.
“Pelaksanaan  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut merupakan  hasil  dari  koordinasi  yang  terkait  dalam  kebijakan  tersebut  diantaranya  :  Kepala Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang,  Kasi  Konsumsi  Pangan  Kabupaten  Karawang,  Kepala Desa Cilewo, Kelompok Wanita Tani dan masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Koordinasi  lintas  instansi/OPD  yang  terkait  tersebut  merupakan  tujuan  untuk  merubah  pola konsumsi pangan yang ada dan diubah ke pangan lokal yang bertujuan dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal yang ada di masyarakat khususnya di Kelompok Wanita Tani.
Koordinasi  lintas  instansi/OPD  tersebut  merupakan  dukungan  bagi  implementor  dalam membangun  ketahanan  pangan  lokal  di  masyarakat  dan  dikeluarga.  Dengan output ketahanan pangan yang ideal. Pelaksanaan koordinasi pengambilan pelaksanaan keputusan yang terlibat dalam implementasi kebijakan program tersebut hal yang serupa menurut Nina Sekaku Tokoh Masyarakat mengungkapkan.
“Bahwa yang terlibat dalam koordinasi implementasi kebijakan program tersebut ialah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kasi Konsumsi Pangan, Kepala Desa, Kelompok Wanita Tani  serta  tokoh  masyarakat.  Dengan  output  dengan  ketahanan  pangan  yang  ideal.”  (Desa Cilewo, 29 September 2017)
Koordinasi  tersebut  tentu  membutuhkan  banyak  waktu  yang  ada  ini  dalam  Penguatan ketahanan  pangan  diperlukan  dalam  rangka  menyediakan  sumberdaya  manusia  sehat  dan berkualitas untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional. Penguatan ketahanan pangan juga meningkatkan keamanan nasional. Tersedianya akses terhadap pangan yang cukup bagi semua dapat  mencegah  terjadinya  permasalahan-permasalahan  kerawanan  sosial  di  masyarakat  yang dipicu oleh situasi kerawanan pangan.
Koordinasi yang dilaksanaan untuk pengambilan keputusan tentu tidak terlepas dari dukungan OPD/Instansi yang terkait dengan harapan dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal di tingakat desa, hal yang sama menurut Andrianti Ketua Kelompok Wanita Tani menegaskan.
“Dukungan  kebijakan  Percepatan  Penganekaragaman  konsumsi  pangan  banyak  opd  yang terkait diantaranya melibatkan  Kepala  Dinas Pangan  Kabupaten Karawang sebagai  leading sektor  dalam  pengambilan  keputusan  yang  diterapkan  di  Desa  Cilewo  dengan  tujuan ketahanan pangan yang ideal, bagi masyarakat.” (Desa Cilewo, 29 September2017).
Hal  lain  yang  dirasa  penting  dalam  proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan  adalah  kepatuhan dan  respon  dari  para  pelaksana.  Selanjutnya  menurut  Ir.  Kadarisman,  MP,  Kepala  Dinas  Pangan Kabupaten  Karawang,  dalam  hal  Sejauhmana  konsistensi  implementor  dalam  melaksanakan Implementasi P2KP serta keterlibatan dalam perumusan kebijakan tersebut.
“Bahwasannya  sejauh  ini  konsistensi  impelementor  dalam  melaksanakan  implementasi P2KP sangatlah konsistensalah satu dengan diantaranya Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten  Karawang,  dengan  tidak  memusnahkan  Beras  yang  pokok    utamanya  yang diganti dengan pangan lokal.” (Dinas Pangan, 27 September 2017)
Seperti  yang  telah  diungkapkan  oleh  Kadarisman,  selaku  Kepala  Dinas  Pangan  Kabupaten Karawang  tersebut  dengan  konsistensi  lembaga  yang  terkait  khususnya  Dinas  Pangan  Kabupaten Karawang,  sejauh  ini  yang  dilihat  dari  lapangan  sangatlah  konsisten  dengan  tidak  menghilangkan bahan pokok makanan sehari-hari yaitu beras yang diubah dengan pangan lokal.
Implementor  memahami  tersebut  merupakan  konsistensi  dari  pengimplementasian  dari kebijakan program tersebut untuk menuju ketahanan pangan yang ideal dalam membentuk keluarga yang  sehat.  Hal  yang  serupa  Kasie  Konsumsi  Pangan,  menegaskan  bahwa  konsistensi  dalam implementasi kebijakan program tersebut tentulah hasil perumusan dari kebijakan program tersebut dengan melibat banyak OPD/Instansi didalamnya.
“Konsistensi  dalam  impelementasi  kebijakan  tersebut  mengalami  kesulitan  diantaranya, masih  belum  pahamnya  masyarakat  akan  kandungan  bahan  pangan  lokal  yang  ada,  akan tetapi  dalam  hal  ini  implementor  konsisten  merubah  pola  konsumsi    yang  tadinya ketergangtungan  akan  beras,  sekarang  mulai  berganti  dengan  pola  konsumsi  pangan  lokal dalam perumusan tersebut.” (Dinas Pangan, 27 September 2017 ).
Sulitnya  pemahaman  masyarakat  dalam  pengimplementasian  yang  mengahambat  dalam terciptanya ketahanan pangan yang ideal di karenakan masih banyaknya orang yang mengacuhkan program  tersebut  dalam  mencapai  keluarga  yang  sehat  serta  ketahanan  pangan  yang  ideal  bagi keluarga.  Konsistensi  implementor  dalam  pengimplementasian  tersebut  merupakan  tujuan  yang diharapkan  dalam  kebijakan  tersebut,  dikarenakan  jika  implementor  tidak  konsisten  dalam pengimplementasian tersebut maka tidak akan tercapai ketahanan pangan yang ideal di masyarakat di tingkat desa. Dalam kesempatan tersebut, menurut Ahmad Sadeli selaku Sekretaris Desa Cilewo Mewakili  Kepala  Desa  Cilewo  mengatakan  bahwa  meskipun  impelementor  memahami  betul kebijakan  program  tersebut,  implementor  harus  perlu  konsisten  dalam  pelaksanaannya,  serta banyaknya keterlibatan dalam perumusan kebijakan program tersebut.
“Sejauh  ini  tingkat  konsisten  implementor  dalam  pengimplementasian  kebijakan  program tersebut  sangatlah  konsisten  dalam  merubah  pola  makan  masyarakat.”  (Desa  Cilewo,  29 September 2017)
Implementor  yang  sangat  memahami  program  tersebut  merupakan  konsistensi  implementor dalam  menerapkan  mengurangi  konsumsi  beras  di  tingkat  desa  khususnya  di  Kelompok  Wanita Tani dan mewujudkan ketahanan pangan yang ideal dimasyarakat. Konsistensi dari impelentor tentu tidak terlepas dari dukungan impelentor yang terkait serta outpun yang diharapkan dalam mencapai ketahanan  pangan  yang  ideal  di  tingakat  desa  khusunya  Kelompok  Wanita  Tani  yang  ada  di masyarakat sebagai contoh dari pengimplementasian kebijakan program tersebut.
Akan tetapi implementor yang sangat memahami kebijakan program tersebut tentu tidak jauh dari  konsisten  dari  impelentor  dalam  pelaksanannya  yang  terlibat  dari  perumusan  kebijakan program tersebut. Menurut Atin Supriatin pendamping KWT Asih Munggaran mewakili Kelompok Wanita Tani mengaskan.
“Konsistensi dari implementor yang sangat tinggi tentu merupakan keberhasilan dari program tersebut.” (Desa Cilewo, 29 September2017 ).
Implementasi yang dipahami oleh implementor tersebut tentu dalam melaksanakannya banyak yang terlibat dalam kebijakan program sehingga program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan  di  tingkat  desa  tersebut  mencapai  tujuan  yang  tepat  membangun  ketahanan  pangan  yang ideal bagi keluarga. Menurut Wiwin Tokoh Masyarakat Desa Cilewo.
“Sejauh ini Konsistensi Implementor sangat konsisten dalam merubah pola konsumsi yang ketergantungan akan beras dan dirubahnya pola konsumsi dengan sumber daya pangan lokal yang ada dengan keterlibatan para perumus kebijakan diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan  Peternakan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat,  Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang,  Kepala Desa Cilewo dan Kelompok Wanita Tani.” (Desa Cilewo, 29 September2017).
Berdasarkan  hasil  penelitian  Implementasi  Kebijakan  Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang dalam  Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  di  Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sudah di implementasikan dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengamatan  serta  pengumpulan  informasi  dan  data-data mengenai  Implementasi  Kebijakan  Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang  Dalam  Percepatan Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Isi kebijakan Implementasi Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Karawang Dalam Percepatan Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  Di Desa Cilewo  Kecamatan Telagasari sudah optimal hal ini terlihat dari Desa tersebut bisa terhindar dari sebutan Desa rentan pangan, hal ini bisa terlihat  dari meningkatnya pengetahuan  gizi  masyarakat  dalam  mengelolah makanan pangan
lokal,  menciptakan  beragam  menu  makanan  dari  pangan  lokal,  meningkatkan  ekonomi masyarakat  kecil  menengah  serta  terciptanya  ketahanan  pangan  yang  ideal  di  masyarakat Desa  Cilewo  Kecamatan  Telagasari  Kabupaten  Karawang,  dengan  melibatkan  kelompok sasaran.
2. Lingkungan  Kebijakan  dalam  Implementasi  Kebijakan  Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang Dalam  Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  Di  Desa  Cilewo  Kecamatan Telagasari sudah optimal. Hal ini terlihat dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk bisa menurunkan  angka  konsumsi  beras  di  masyarakat  dengan  menguasai  pangan  yang  ada  serta strategi  dalam menurunkan angka konsumsi  beras dengan cara promosi  diversifikasi pangan di  level  pendidikan/akademisi  dan  institusi/lembaga,  dengan  diadakannya  lomba-lomba poster, lomba cipta menu, pameran, penciptaan lagu-lagu/film dokumenter bertema pangan.

## REFERENCE
Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Arini, M. dkk. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi Dan Harga Beras Serta Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Agro Ekonomi , 22 (2), 119–146. Retrieved from https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita- d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQ AAAAJ%26citation_for_view%3DC7xEdVQAAAAJ%3AMXK_kJrjxJIC%26tzom%3D-420 BPS. (2016). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan. Karawang: Badan Pusat Statistik Karawang. Retrieved from https://karawangkab.bps.go.id/statictable/2016/10/28/73/jumlah- desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-karawang-2016.html
Bulog. (2018). Pengertian Ketahanan Pangan. Perum Bulog. Retrieved from http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php
Creswell, J. W. (2015). Risearch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Faried, Ali dan Andi, S. A. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah . Bandung: PT. Refika Aditama. Handewi Purwati Saliem, M. A. (2016). Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran Dan Strategi.
Forum Pertemuan Agro Ekonomi , 20 (1). Retrieved from https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita- d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQ AAAAJ%26citation_for_view%3DC7xEdVQAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D- 420 Nusa, P. dan H. (2012). Metodologi Penelitian Kebijakan . Bandung: PT. Remaja Rosadakarya. PERMENTAN Nomor 43. (2009). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal . PERPRES Nomor 22. (2009). Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal . Rachman, H. P. (2016). Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Indonesia: Permasalahan Dan Implikasi Untuk Kebijakan Dan Program. Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian . Retrieved from
https://scholar.google.co.id/citations?user=C7xEdVQAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita- d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DC7xEdVQ AAAAJ%26citation_for_view%3DC7xEdVQAAAAJ%3AJV2RwH3_ST0C%26tzom%3D- 420 Riant, N. (2015). Policy Making (Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi) . Jakarta: PT. Gramedia.
Riant, N. (2016). Kebijakan Publik Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Solahuddin, K. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan . Yogyakarta: Gava Media. Subarsono. (2012). Analisis Kebijakan Publik Konsep dasar dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2014). Memahami Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.
UGM, G. C. (2017). Pentingnya Diversifikasi Pangan Untuk Mendorong Kedaulatan Pangan Indonesia. Yogyakarta: Gama Cendikia UGM. Retrieved from https://gc.ukm.ugm.ac.id/2017/08/pentingnya-diversifikasi-pangan-untuk-mendukung- kedaulatan-pangan-indonesia/
UU Nomor 18. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .
UU Nomor 25. (2000). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional .