## DISEMINASI TEKNIS PELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA MUNDING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG
Arif Hidayat 1
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang email: arifardat@gmail.com
Key word: Village Act, Village Government, Participation

## Abstract
Village  governance  based  on  Law  No.  6  of  2014  concerning  the Village  (Village  Act)  is  needed  by  the  village  officials  Munding Bergas  District  of  Semarang  Regency.  This  dissemination  using interactive discussion techniques to strengthen their understanding of the technical implementation of the Law on the Village contained in various  regulation  Villages  of  Rural  Development  Year  2015.
Lessons  to  be  learned  from  this  activity  is  that  the  consistency  of rural development must be supported by the commitment, awareness and  active  participation  all  interested  parties  on the  progress  of the village, as a forum for the public welfare Kata Kunci UU Desa, Pemerintahan Desa, Partisipasi

## Abstrak
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  (UU  Desa)  sangat  dibutuhkan oleh  aparatur  Desa  Munding  Kecamatan  Bergas  Kabupaten
Semarang.  Diseminasi  ini  menggunakan  teknik  diskusi  interaktif untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap teknis implementasi UU Desa yang tertuang dalam berbagai Peraturan Menteri Desa & Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Tahun  2015.  Pembelajaran  yang dapat  diambil  dari  kegiatan  ini  adalah  bahwa  konsistensi pengembangan  desa  harus  didukung  dengan  komitmen,  kesadaran serta  partisipasi  aktif  seluruh  pihak  yang  berkepentingan  terhadap kemajuan  desa,  sebagai  wadah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat
1. PENDAHULUAN
Kegiatan pembangunan nasional dengan  segala  ukuran  keberhasilan  dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas  dari  kerja  keras  dan  pengabdian aparat pemerintah desa. Meskipun demikian,  masih  banyak  masalah  yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini  belum  dapat  diatasi  secara  tuntas,
seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi
pendapatan,  ketidakseimbangan  struktural ataupun keterbelakangan pendidikan. Kenyataan  ini  telah  membuktikan  bahwa meskipun  desa  memiliki  dua  sumberdaya penting  yaitu  SDM  dan  SDA,  tetapi kesatuan  masyarakat  hukum  tersebut  tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi  kebutuhannya  sendiri  (Piliang,
2003: 11-13). Bagir Manan, (2001: 41) menyebutkan bahwa pemerintah desa yang diberi  kepercayaan  masyarakat,  tidak cukup  mempunyai  kewenangan  untuk berbuat  banyak.  Kedudukan  dan  bentuk organisasinya  yang  mendua  ( ambivalen ) yaitu  antara  bentuk  organisasi  pemerintah dengan  lembaga  kemasyarakatan,  tidak adanya sumber pendapatan yang memadai,
keterbatasan kewenangan dalam pengambilan  keputusan  yang  menyangkut
rumah  tangganya,  keterbatasan  kualitas dan  kuantitas  personilnya,  merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.
Keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan
pertumbuhan dan perubahan sosial di desa berjalan lambat. Masyarakat desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan  sosial.  Situasi  ini  menyebabkan masyarakat  desa  semakin  tergantung  pada pihak  luar  desa.  Permasalahan  yang tentunya menjadi hambatan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  untuk mengemban misi mensejahterakan masyarakatnya. Pertimbangan  kesejarahan dan  adaptasi  serta  antisipasi  terhadap berbagai tuntutan perkembangan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi  dasar  pengembangan  desa  ke depan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, pemerintah  telah  memberikan  landasan sebagai  arah  pengembangan  desa  di  masa yang akan datang (Said, M. Mas’ud, 2005: 54).
Desa  Munding  yang  didirikan  oleh Syekh  Ghozali  dan  istrinya  Siti  Maesaroh, merupakan salah satu
desa di Kecamatan Bergas, Semarang, Jaw a Tengah. Wilayahnya terdiri dari 3 dusun, yaitu:  Gemawang,  Munding  atau  Krajan,
dan Cemanggal. Sebagian besar
penduduknya  berprofesi  sebagai  petani, buruh pabrik dan pedagang. Hasil pertaniannya berupa bawang, daun bawang,  padi,  jagung,  cabe  serta  beberapa buah-buahan.  Topografi  Munding  berupa perbukitan  Cemanggal  merupakan  dusun di  Munding  yang  paling  tinggi  letak geografisnya.  Potensi  yang  demikian beragam  mulai  dari  suburnya  wilayah, strategisnya posisi desa berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan perkapita  penduduknya,  demikian  pula pertanian sayur mayur juga sering dirugikan  oleh  tengkulak.  Hal  demikian memungkinkan pihak desa mempersiapkan diri  dalam  merancang  dan  menjalankan program  desa  sesuai  dengan  regulasi  yang baru.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung  oleh  pemerintahan  desa  yang baik  dan  sebaliknya  pemerintahan  yang baik  akan  diperkuat  dengan  Kelembagaan Kemasyarakatan  Desa  yang  demokratis. Dengan  demikian,  terdapat  hubungan timbal  balik  dan  saling  menunjang  antara pemerintahan  yang  baik  dengan  Lembaga Kemasyarakatan  Desa  yang  demokratis (Slamet Luwihono, 2005: 13).
Berdasarkan identifikasi latar masalah  di  atas  maka  dapat  dirumuskan
permasalahan mengenai peningkatan pemahaman  aparatur  pemerintahan  desa dalam  teknis  implementasi  UU  No.  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  di  Desa Munding  Kecamatan  Bergas  Kabupaten Semarang.  Kegiatan  ini  diharapkan  dapat memberikan implikasi positif dalam penataan  lembaga  kemasyarakatan  desa yang  partisipatif  guna:  (a)  melindungi  dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat,  (b)  membatasi  kekuasaan (kewenangan  dan  intervensi)  pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa  masyarakat  desa,  (c)  menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi  dan  membela  kelompok  yang lemah  di  desa,  (e)  menjamin  partisipasi dalam  proses  pengambilan  keputusan antara  lain,  dengan  memastikan  bahwa masyarakat  desa  terwakili  kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan  dan  pengembangan  kondisi sosial  politik-ekonomi  masyarakat  desa. Untuk  itu  maka  menjadi  perlu  dimilikinya kemampuan dan pemahaman komperhensif mengenai teknis
pelaksanaan UU Desa.

## 2. METODE
Metode  yang  dipergunakan  dalam pelatihan ini adalah diskusi terarah dengan masyarakat terpilih, diskusi ini diikuti oleh
semua  pihak  yang  terkait.  Dalam  kegiatan ini  akan  ditentukan  lebih  lanjut  mengenai pihak-pihak  yang  akan  dilibatkan,  adapun pemilihan  tempat  dan  lokasi  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kekritisan  daerah yang terkena dampak baik secara langsung maupun  tidak  langsung,  pemilihan  tempat berdasarkan wilayah yang belum mendapatkan  sosialisasi  sama  sekali,  yaitu di Desa Munding. Khalayak sasaran dalam kegiatan  pengabdian  ini  adalah:  Tokoh masyarakat;  Tokoh  Pemuda;  Lembaga
Masyaakat Desa (LMD); Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
Aparatur  pemerintah  setempat.  Kegiatan pelatihan diselenggarakan pada hari Minggu,  8  November  2015,  bertempat  di Kantor  Desa  Munding,  Kecamatan  Bergas Kabupaten  Semarang,  diikutioleh    18 orang  yang  terdiri  dari  unsur  tokoh
masyarakat  dan  tokoh  pemuda,  LMD  dan BPD serta perangkat desa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan ini telah dilakukan dalam 4 (empat)  tahapan,  yaitu:  Tahap  observasi, Tahap persiapan (Perijinan), Tahap Pelaksanaan,  dan  Tahap  Evaluasi  (RTL). Hasil  yang  telah  dicapai  adalah  tahap observasi  dan  persiapan.  Pelaksanaan pengabdian direalisasikan melalui berbagai rangkaian  kegiatan,  diawali  dengan  kajian dan  observasi  yang  dilakukan  secara terstruktur,  baik  langsung  maupun  tidak langsung.  Tahap  kajian  dan  observasi dilakukan  pada  tanggal  27-28  Agustus 2015  dan  tanggal  2  September  2015. Kajian  dan  observasi  ini  menghasilkan identifikasi dan klasifikasi internal maupun eksternal  berdasarkan  analisis  SWOT, antara lain dalam tabel berikut.
Tabel 1 Identifikasi & Klasifikasi Faktor Internal-Eksternal

## FAKTOR INTERNAL
A. Kekuatan ( Strenghts ) B. Kelemahan ( Weaknesses )
 Jumlah penduduk yang cukup besar merupakan potensi SDM.
 Mayoritas penduduk di pedesaan berusia produktif.
 Stabilitas keamanan yang cukup kondusif.
 Laju pertumbuhan ekonomi yang positif melalui pengembangan agribisnis.
 Terdapatnya potensi SDA yang dapat mendukung percepatan dinamika perekonomian desa dan daerah.
 Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa umumnya masih rendah.
 Terdapatnya tumpang tindih pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum di desa.
 Belum lengkapnya aturan pelaksanaan tentang desa sebagai pedoman maupun landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
 Belum maksimalnya pemasaran produk- produk unggulan lokal karena
 Terdapatnya komoditas unggulan seperti Salak dan Bunga Potong yang tersebar merata di hampir seluruh desa.
keterbatasan akses pada pasar serta minimnya kemampuan manajemen pemasaran di perdesaan.
 Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa.

## FAKTOR EKSTERNAL
C. Peluang ( Opportunities ) D. Ancaman ( Threats )
 Adanya pemberian bagian dari Dana Perimbangan Kabupaten yang memperkuat aspek keuangan desa.
 Pembinaan dan pengawasan dari kecamatan dan kabupaten (pemerintah supradesa) yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
 Pengembangan ekonomi dan kawasan perdagangan di wilayah Bergas.
 Pengembangan pemanfaatan IPTEK dan TTG dalam usaha ekonomi perdesaan yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti melalui kerjasama secara saling menguntungkan dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi.
 Adanya praktek-praktek lapangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah yang ikut mendorong peningkatan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 Tingginya kepemilikan tanah oleh pihak dari luar yang berdampak pada lambatnya proses pelunasan PBB di beberapa dusun.
 Terbatasnya alokasi dana/anggaran, yang berakibat terbatasnya operasional program/kegiatan.
 Sarana dan prasarana penunjang operasional yang masih terbatas.
 Masih lemahnya koordinasi antar sektor, yang diakibatkan belum mantapnya persepsi terhadap substansi serta kurangnya dukungan mekanisme peraturan tentang pengembangan otonomi desa, dan adanya kecenderungan arogansi sektoral dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.
 Pemberlakuan kebijakan tentang pengangkatan sekdes menjadi PNS dan penggantian perangkat desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik.
Tahap  persiapan,  diawali  dengan proses pemberitahuan  lisan kepada Kepala Desa  Munding  pada  tanggal  1  November 2015,  dilanjutkan  pengurusan  pengurusan ijin  tertulis  dari  FH  UNNES.  Tanggapan positif  diberikan,  bahkan  Kepala  Desa Munding,  Ibu  Dani  antusias  dalam menerima  tim  pengabdian  mengingat materi mengenai pelatihan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa.
Tahap  pelaksanaan,  meliputi  2  (dua) tahap  kegiatan,  yaitu brainstorming dan diseminasi (diskusi terarah). Brainstorming dilakukan  pada  hari  Jumat,  tanggal  6 November 2015. Tim Pengabdian melakukan  koordinasi  dengan  pihak  Desa, baik  mengenai  materi,  peserta  sekaligus personil  yang  dipersiapkan  serta  waktu pelaksanaan  agar  pelaksanaan  pengabdian tersebut  efektif  dan  efisien,  relevan  dan
tepat  sasaran.  Tahap  ini  diikuti  dengan prepare oleh  Tim  Pengabdian  dengan mempersiapkan  segala  perangkat  maupun kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan.
Gambar1. Brainstorming dengan perangkat Desa Munding Sedangkan realisasi kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Minggu,  8  November  2015,  di  ruang Pertemuan Desa Munding diikuti 18 orang yang  terdiri  dari  unsur  tokoh  masyarakat dan  tokoh  pemuda,  LMD  dan  BPD  serta perangkat  desa.  Diseminasi  dilakukan melalui  diskusi  terfokus  yang  terbagi  ke dalam  2  (dua)  sesi,  yaitu:  (1)  Sosialisasi, berisi  penjelasan  materi  pokok  UU  No.  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  oleh  Dr. Sutrisno,  PHM.,  M.Hum;  dan  (2)  Dialog Interaktif  untuk  memperkuat  pemahaman tentang  materi  pokok  UU  No.  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  dipandu  oleh  Arif Hidayat.
Pelaksanaan penyuluhan dimulai
dengan pengantar diskusi, yaitu menyampaikan  materi  pada  tiap  sesi dengan  menggunakan  media  sederhana berupa  kertas  plano  dan white  board serta
LCD, kemudian dilanjutkan diskusi terarah.  Selama  pelatihan  berlangsung banyak  peserta  yang  ingin  menyampaikan gagasan  maupun  pertanyaan,  akan  tetapi mengingat  waktu  yang  terbatas,  tidak semua  pertanyaan  dapat  terjawab  dan dirumuskan dalam diskusi tersebut.
Gambar 2. Diseminasi dan Pemaparan UU No 6 tahun 2014
Gambar 3. Diseminasi dan Pemaparan UU No 6 tahun 2014
Dari sekian gagasan dan tanya jawab yang  terrekam  menunjukkan  bahwa  dalam rangka pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, para stakeholders pemerintahan  desa  dan tokoh masyarakat tersebut belum memahami  secara  komprehensif  mengenai pokok-pokok  materi  dalam  UU  No.  6 Tahun 2014
beserta perangkat pelaksanaannya, berkaitan dengan
Kedudukan  dan  Jenis  Desa;  Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa;  Hak  dan  Kewajiban Desa  dan  Masyarakat  Desa;  Keuangan Desa  dan  Aset  Desa;  serta  Pembangunan
Desa dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan.
Adapun  muatan  yang  terkandung didalamnya adalah:
1. Aspek  Hukum  dan  Kebijakan  yang mendorong penataan lembaga
kemasyarakatan  desa  dalam  sistem pembangunan  tata  pemerintahan  yang berkelanjutan;
2. Aspek peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah desa;
3. Aspek  kelembagaan,  koordinasi  dan kemitraan  antar  kelompok  masyarakat melalui penataan lembaga kemasyarakatan desa demi
peningkatkan  aksesibilitas  masyarakat terhadap  inovasi  teknologi,  perkreditan, sarana  produksi,  maupun  informasi pasar;
4. Aspek dukungan infrastruktur
pendukung  dari  sektor  non  pertanian (pasar, irigasi, jalan, listrik, dll)
Kegiatan ini menggunakan instrumen pre  test berupa  Angket  ( Pre-Question ) untuk  menilai  kemampuan  peserta  diskusi
terarah  sebelum  dilaksanakan  penyuluhan. Hasil pre test menunjukkan bahwa peserta pelatihan  sama  sekali  tidak  memahami pengaturan  (regulasi)  mengenai  penataan lembaga  kemasyarakatan  desa.  Bahkan, peserta  pelatihan  belum  terlibat  secara aktif dalam lembaga kemasyarakatan desa.
Secara umum hasil kegiatan penyuluhan  ini  menunjukkan  hasil  positif, mengingat partisipasi aktif, keseriusan dan antusiasme  peserta.  Dukungan  penuh  dari Ketua  LP2M  UNNES  dan  Dekan  FH UNNES  maupun  Kepala  Desa  Munding Kecamatan Bergas, mempermudah terlaksananya kegiatan pengabdian, sehingga  tidak  ada  hambatan  mendasar yang  dihadapi,  selain  keterbatasan  waktu dan media yang dibutuhkan.
Beberapa  faktor  yang  mendukung keberhasilan  pelaksanaan  pengabdian  ini. Secara teknis, materi dan metode penyuluhan  tepat  efektif  dan  sasaran, karena  peserta  yang  mengikuti  kegiatan betul-betul menginginkan pemahaman mengenai materi yang diberikan.
Sedangkan  secara  non  teknis,  strategi pembangunan  desa melalui penataan lembaga kemasyarakatan sangat
dibutuhkan.
4. PENUTUP

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil evaluasi,
pengamatan  dan  tanggapan  langsung  dari peserta  penyuluhan,  kegiatan  pengabdian ini  cukup  berhasil  mengingat  adanya peningkatan pemahaman mengenai pokok- pokok materi dalam UU No. 6 Tahun 2014 beserta  perangkat  pelaksanaannya.  Hal  ini dibuktikan  dengan  kemampuan  mereka menyikapi berbagai persoalan pembangunan  di  Desa  Munding  Bergas Kabupaten Semarang, dalam post test yang dilaksanakan pada akhir kegiatan.
Pembelajaran  yang  dapat  diambil  dari kegiatan  ini  adalah  bahwa  konsistensi pengembangan desa harus didukung dengan komitmen, kesadaran serta partisipasi  aktif  seluruh  pihak  yang berkepentingan  terhadap  kemajuan  desa, sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Secara  umum, keberhasilan  pengembangan  desa  akan sangat  tergantung  kepada  kemampuan aparatur pemerintah supradesa dan pemerintah  desa,  serta  segenap  komponen
( stakeholders ) yang terkait dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam  memahami  dan  memanfaatkan berbagai  potensi  yang  dimiliki.  Secara khusus,  tingkat  keberhasilan  pencapaian target  (kualitatif  dan  kuantitatif)  yang
ditetapkan,  lebih  banyak  tergantung  pada input dari berbagai aspek untuk pengembangan otonomi desa.

## SARAN
Berdasarkan responsi peserta penyuluhan  terhadap  permasalahan  yang dihadapi Desa Munding Bergas Kabupaten Semarang, tim pengabdian merekomendasikan  bahwa  dalam  rangka menghadapi  dinamika  dan  tantangan otonomi  desa  ke  depan,  perlu  kiranya  ada suatu  kebijakan  umum  pengembangan otonomi  desa  sebagai  salah  satu  upaya untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan  desa  secara  komprehensif, terpadu  dan  terkoordinasi  dalam  rangka pencapaian  tujuan  secara  efektif  dan efisien  untuk  menciptakan  kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Manan,  Bagir,  2001 Menyongsong  Fajar
Otonomi Daerah , Yogyakarta:
Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Piliang,  Indra  J.  dkk  (editor),  2003. Otonomi  Daerah: Evaluasi dan Proyeksi ,  Jakarta:  Yayasan  Harkat Bangsa
Said,  M.  Mas’ud,  2005. Arah  Baru Otonomi Daerah di Indonesia , Malang: UMM Press
Sarundajang,  2003. Arus  Balik Kekuasaan
Pusat  ke  Daerah, Jakarta:  Sinar Harapan
Slamet  Luwihono , “Renstra  ( RENSTRA ): Instrumen  Menggapai  kesejahteraan Masyarakat di Era Transisi Otonomi Daerah” ,  dalam  Majalah  Tetruka,
Edisi Januari 2005