Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

## Dia Aisa Amelda
dia.amelda@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The COVID-19 pandemi has resulted in a weakening of the economic sector, especially in the taxation sector. Taxes are one source of development funds and government financing, so the government has taken the initiative to make breakthroughs to restore the economy during a pandemi, including giving local governments the authority to make tax incentive policies. In this case, the central government also gives authority to local governments to make tax policies to increase regional income during a pandemi, one of which is local governments that implement PBB-P2 incentive policies with relief from fines and relief from basic taxes. The regions where incentives implementing are Jakarta and Surabaya, which regulate in Pergub or Perwali and adapt to the needs and conditions of the people in the region. In addition to revitalizing the economy, it also hopes to provide incentives to increase public awareness of paying taxes.
Keywords: Covid-19 Pandemi; Incentive Policy; PBB-P2.

## Abstrak
Pandemi Covid-19 mengakibatkan melemahnya sektor perekonomian, terutama pada bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembangunan dan pembiayaan pemerintahan, untuk itu pemerintah berinisiatif membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka memulikan perekonomian ditengah pandemi, termasuk memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan insentif pajak. Dalam hal ini pemerintah pusat juga memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan perpajakan guna untuk meningkatkan pendapatan daerah ditengah pandemi, salah satunya pemerintah daerah menerapkan kebijakan insentif PBB-P2 dengan memberikan keringanan denda administrasi dan keringanan pokok pajak. Daerah yang menerapkan kebijakan insentif yakni Jakarta dan Surabaya yang diatur didalam Pergub atau Perwali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Diharapkan selain untuk memulikan perekonomian, pemberian kebijakan insentif juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.
Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Kebijakan Insentif; PBB-P2.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
Jurist-Diction. 2022; 465-484
How to cite: Dia Aisa Amelda, ‘Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 19 Januari 2022; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34878 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2022 Dia Aisa Amelda

## 466 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...

## Pendahuluan
Pembangunan bagi suatu Negara adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya. Semakin pesat suatu pembangunan disebuah negara maka semakin maju pula taraf hidup seluruh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat merupakan sebuah tanggung jawab dan tujuan dari Negara sebagaimana yang sudah tertulis didalam konstitusi Negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945. Kemakmuran serta kesejahteraan rakyat itu sendiri dapat diperoleh dari meratanya pembangunan baik secara nasional maupun ke pelosok-pelosok daerah. Dalam melakukan pembangunan serta pemerataan disetiap daerah pastilah dibutuhkan dana yang sangat besar, dan salah satu sumber dana untuk pembangunan yakni dengan melalui kebijakan pemungutan pajak. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan masyarakat mengalami hambatan salah satunya di bidang ekonomi. Pandemi membuat perekonomian masyarakat semakin menurun dan hal itu berakibat pada perpajakan. Sudah dijelaskan diatas bahwa pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara maupun pendapatan daerah. Dampak Covid-19 mengakibatkan banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya serta membuat banyak masyarakat yang menjadi pengangguran dan tidak memiliki penghasilan, hal ini berujung pada masyarakat yang mengalami kesulitan bahkan tidak dapat membayar kewajiban perpajakan. Dalam hal ini kas negara maupun pendapatan daerah digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan dan juga pembangunan, jika dua hal tersebut mengalami hambatan maka kesejahteraan masyarakat pun akan mengalami penurunan. Untuk itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berusaha membuat aturan dengan kebijakan-kebijakan terkait pemulihan perekonomian.
Salah satu wujud kebijakan yang dilakukan pemerintah dibidang perekonomian adalah dengan membuat kebijakan insentif bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Pemerintah pusat mengeluarkan PMK KEMENKEU No. 82 /PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas PMK KEMENKEU No.  9/ PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang kemudian peraturan tersebut dijadikan acuan
untuk pemerintah daerah dalam memberikan kebijkan insetif untuk pajak daerah salah satunya adalah PBB-P2. Beberapa daerah sudah mulai membuat aturan mengenai kebijakan insentif PBB-P2 untuk memulikan kondisi ekonomi masyarakat seperti Jakarta dan Surabaya.
Insentif pajak  bertujuan untuk memberikan dorongan didalam sistem perpajakan, tidak hanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga untuk merangsang pembangunan ekonomi di daerah-daerah tertentu. 1
Sebelumnya kebijakan mengenai pemberian insentif diatur di dalam PP No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, namun didalam peraturan tersebut pengertian insentif merupakan pemberian keringanan dan hadiah untuk pegawai pajak yang sudah melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan target yang sudah ditentukan, dalam hal ini penekanan pemberian insentif terdapat pada pegawai perpajakan. Selain itu diterbitkan peraturan tersebut dikarenakan adanya penyerahan PBB-P2 menjadi kewenangan pemerintah daerah menyebabkan pemerintah tidak mendapatkan dana biaya pemungutan, untuk itu pemerintah daerah membuat aturan tersebut untuk memberikan insentif bagi pegawai perpajakan. Pengertian insentif yang ditujukkan untuk wajib pajak yakni sebuah kebijakan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat dibidang perpajakan yang digunakan untuk mempermudah dan membantu masyarakat.
Dalam hal ini dapat disimpulkan Insentif pajak yang diberiakan untuk wajib pajak berfungsi untuk kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sedangkan insentif pajak bagi pegawai instansi perpajakan berfungsi untuk meningkatkan kinerja pegawai pemungut pajak.
Dalam hal ini DKI Jakarta dan Kota Surabaya juga mulai menerapkan pemberlakuan kebijakan insentif PBB-P2 yang ditujukkan  membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 . Mengingat bahwa pemerintah pusat sudah melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam pemulihan ekonomi, pemerintah daerah pun khusunya DKI Jakarta maupun kota Surabaya juga telah membuat aturan
1 Winardi, Kamus Ekonomi (Mandar Maju 2011).[225].

## 468 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
mengenai kebijakan insentif pemungutan pajak PBB-P2. Pemberian kebijakan insentif berupa keringanan denda administrasi maupun keringanan pokok pajak PBB-P2 di  DKI Jakarta dilakukan secara otomatis, hal tersebut di sesuaikan pada pada Pasal 13 ayat (1) Pergub No. 60 Tahun 2021, yang mana dijelaskan bahwa pemberian keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak. 2
Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan kompensasi bagi wajib pajak yang telah membayar pajak sebelum peraturan tersebut diundangkan atau diterbitkan. Sedangkan untuk Kota Surabaya diatur didalam Perwali No. 31 Tahun 2020 yang kemudian di perbarui lagi dengan Perwali Surabaya No. 9 Tahun 2021, yang mana di dalam peraturan tersebut pemerintah Kota Surabaya hanya memberikan insentif berupa penghapusan denda administrasi tanpa memberikan kompensasi.
Dalam hal ini terdapat dua bentuk insentif yakni penghapusan denda administrasi dan keringanan pokok perpajakan. Sanksi administrasi sendiri timbul karena adanya keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak pokok, yang mana nantinya denda administrasi akan bertambah 2% setiap bulannya apabila wajib pajak tidak segera melunasi pajak pokok PBB-P2 tersebut. Sedangkan Keringanan pokok pajak adalah memberikan bantuan potongan harga pokok pajak kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi. Selain itu juga terdapat kompensasi yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta, kompensasi adalah ganti rugi yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak, dengan ini maka apabila wajib pajak di DKI Jakarta sudah terlanjur membayar pajak sebelum peraturan tersebut diterbitkan maka, wajib pajak dapat melakukan pengajuan kompensasi sesuai prosedur yang tertera dilaman bapenda Jakarta.
Pada dasarnya pemberian insentif tersebut ditujukkan untuk membantu pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19 . Selain itu diharapkan kas atau pendapatan daerah mengalami kenaikan agar pembangunan dan pemerintahan
2 Muhammad Wildan, ‘Diskon PBB DKI Jakarta Diberikan Secara Otomatis Tanpa Permohonan’ ( DDTC News , 2021) <https://news.ddtc.co.id/diskon-pbb-dki-jakarta-diberikan- secara-otomatis-tanpa-permohonan-32093?page_y=788> accessed 18 November 2021.
bisa berjalan dengan semestinya. Adanya pemberian insentif ini juga diharapkan pada masyakat yang semakin sadar akan pentingnya membayar pajak.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana dalam menganalisis kasus tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada serta pemikiran pakar atau para ahli (pendapat para ahli). Selain itu di dalam penelitian ini juga digunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan undang – undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Pendekatan statute approach dilakukan dengan cara mengkaji dan menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut pautnya atau terdapat hubungannya dengan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.
Sedangkan untuk pendekatan Konseptual atau yang disebut conceptual approach yakni pendekatan yang dilakukan untuk memahami suatu norma yang ada di dalam doktrin maupun pemikiran yang tumbuh didalam ilmu hukum itu sendiri.

## Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Masa Pandemi Covid-19
Pajak Bumi dan Bangunan masuk kedalam pajak daerah karena merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa. 3
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang mana dalam pemungutannya tidak dilihat dari keadaan wajib pajak itu sendiri namun di dasarkan pada obyek pajak seperti tanah, bumi, maupun bangunan. 4
Dalam hal ini PBB-P2 merupakan pajak yang sistem penarikannya didasarkan atas kewenangan pemerintah dalam menentukan besaran pajak terutang untuk wajib pajak itu sendiri atau dalam kata lain PBB-P2 menganut sistem pemungutan Official Assesment. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa PBB-P2 merupakan pajak yang bersifat kebendaan karena didasarkan oleh objek pajak itu sendiri baik itu bumi maupun bangunan, jadi dalam hal ini subyek pajak atau wajib pajak tidak
3 Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2014).[61].
4 Djoko Muljono, Hukum Pajak Konsep Aplikasi Dan Penuntun Praktis (Andi Yogyakarta 2010).[13].

## 470 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
dapat menentukan besarnya pajak. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan setiap tiga tahun, namun dikecualikan bagi objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan wilayahnya, yang mana penetapan NJOPnya tetap didasarkan oleh pemerintah daerah.
Pada akhir 2019 lalu Indonesia terdampak sebuah pandemi yakni covid-19 yang mana pandemi tersebut mengakibatkan  beberapa sektor-sektor penting mengalami hambatan seperti bidang ekonomi khususnya perpajakan. Dalam hal ini pemerintah berusaha mengoptimalisasi dengan mengeluarkan beberapa produk hukum baru yang dapat membantu perekonomian. Pemerintah pusat mulai mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2020 yang ditetapkan melalui UU No. 2 tahun 2020 guna menstabilkan perekonomian ditengah pandemi covid-19.
Semasa pandemi penerimaan pajak mengalami penurunan untuk itu pemerintah berusaha agar meningkatkan penerimaan pajak bisa kembali seperti sebelumnya agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah juga tidak mengalami hambatan. Salah satunya mentri keuangan mengeluarkan beberapa peraturan menteri yang memberikan insentif dibidang perpajakan yakni PMK KEMENKEU No. 82 /PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas PMK KEMENKEU No.  9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Perpu dan Peraturan mentri tersebut yang kemudian yang dijadikan dasar untuk beberapa pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang membahas tentang pajak daerah terutama PBB-P2. Daerah-daerah yang mulai menerapkan pemberian insentif PBB-P2 untuk masyaraktnya antara lain DKI Jakarta dan Surabaya. Pengaturan PBB-P2 untuk DKI Jakarta diatur didalam Perda No. 16 Tahun 2011. 5 Sedangkan untuk di Surabaya diatur didalam Perda No.
10 Tahun 2010.
Bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-76 dan masih dalam keadaan pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan program untuk membantu warga Jakarta membayar pajak daerah DKI Jakarta melalui  Pergub
5 Matdio Siahaan, ‘Penerapan Penghitungan Pajak Dan Pencatatan Serta Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Apartemen X’ (2018) 3 Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis 122.
DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 terkait insentif pajak tahun 2021  Resmi dirilis pada tahun 2021 pada 16 Agustus 2021. 6
Pemkot Surabaya menyelenggarakan program penghapusan denda PBB-P2 efektif mulai 1 April hingga 30 Juni 2021. BPKPD Kota Surabaya, Rachmad Basari, mengatakan Peraturan Perwali Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Atas Denda Tahun 2021 untuk memeperingati ulang tahun kota Surabaya dan meringankan warga yang terkena dampak Pandemi Covid- 19 . 7 Sebelum itu sebenarnya pada tahun 2020 sudah mengeluarkan peraturan yang mengatur insentif bagi masyarakat Surabaya yang terkena dampak Pandemi Covid-19 yakni didalam Perwali Surabaya No. 31 Tahun 2020. 8
Didalam Pergub  DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 dijelaskan ada dua hal keringanan yang diberikan pemerintah DKI Jakarta yakni keringanan pokok pajak dan penghapusan denda administrasi. Didalam pasal 3 dijelaskan bahwa besaran keringanan pokok Piutang PBB-P2 untuk tahun Pajak 2013 sampai 2020 ditetapkan sebesar 10% setiap tahunnya dan ditujukkan kepada wajib Pajak yang membayar pokok Piutang PBB-P2 pada rentan bulan Agustus-September 2021. Selain itu didalam pasal 4 pemerintah DKI Jakarta juga memberikan keringanan dengan beberapa ketentuan antara lain:
a.  keringanan 20% diberikan untuk Wajib Pajak yang membayar  PBB-P2 tahun 2021 di bulan Agustus 2021;
b.  keringanan 15% diberikan untuk Wajib Pajak yang membayar  PBB-P2 tahun 2021 di bulan September 2021.
Namun kedua ketentuan diatas akan diberikan apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak pokok. Selanjutnya adalah penghapusan denda administrasi yang diatur didalam pasal 12 penghapusan denda admistrasi PBB-P2 hanya diberikan kepada wajib pajak yang sudah membayar pokok piutang pajak.
6 Muhammad Wildan. Loc.Cit . 7 Redaksi DDTC News, ‘Peringati HUT Kota Surabaya, Pemkot Adakan Pemutihan Pajak’ ( DDTC News , 2021) <https://news.ddtc.co.id/peringati-hut-kota-surabaya-pemkot-adakan-pemuti- han-pajak--28918?page_y=708> diakses pada 18 November 2021.
8 ibid .

## 472 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
Sebagaimana diatur dalam Pergub, pemberian potongan pajak besar dan penghapusan sanksi administrasi dilakukan secara jabatan  melalui koordinasi sistem informasi administrasi perpajakan.
Pada dasarnya pengaturan insentif tersebut merupakan usaha dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kestabilan ekonomi ditengah dampak pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, selain itu diharapkan dengan adanya pemberian insentif nantinya wajib pajak menjadi semakin taat dan patuh dalam membayar pajak karena sudah tidak memiliki tanggungan utang pajak. Namun dari dua contoh daerah yang sudah dipaparkan mengenai pemberian insentif tiap daerah pun berbeda-beda dalam hal ini masyarakat harus menyesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh daerah masing-masing.
Pemerintah daerah dalam hal ini berpendapat bahwa adanya pandemi Covid-19 banyak melemahkan sektor pemerintah maupun swasta, untuk itu pemerintah daerah mulai membuat aturan-aturan yang sekiranya nanti dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdapak pandemic covid-19, sebagaimana seperti fungsi pajak itu sendiri. Salah satunya adalah kebijakan insentif untuk pajak retribusi dan daerah yakni mengenai PBB-P2 bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Kota Surabaya pun sudah mulai mengeluarkan kebijakan tentang pemberian insentif PBB-P2. Kebijakan insentif yang diberikan yakni untuk wilayah DKI Jakarta adalah penghapusan denda administasi serta potongan tau keringana pada pokok pajak, sedangkan untuk wilayah Kota Surabaya hanya memberikan penghapusan denda administrasi pajak saja.
Tujuan kebijakan insentif secara umum dibedakan menjadi dua yakni untuk wajib pajak itu sendiri dan untuk instansi-instansi yang terkait, antara lain:
1.  Tujuan kebijakan insentif bagi wajib pajak sendiri yakni memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak karena pemerintah memberikan insentif dapat berupa penghapusan sanksi administrasi ataupun keringanan pokok pajak. Dengan begini beban pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak berat.
2.  Tujuan kebijakan bagi instansi perpajakan terkait antara lain menegakkan
sistem perpajakan di Indonesia, meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mebayar pajak, meningkatkan pemasukkan kas negara maupun daerah, serta mendorong wajib pajak agar bisa memanfaatkan momen pemberian insentif agar segera membayar pajak tertunda maupun sudah jatuh tempo.
Tujuan diberikannya insentif PBB-P2 ditengah pandemi Covid-19 yang paling utama adalah untuk menutupi masalah perekonomian, selama masa pandemi Covid-19 . Hal tersebut didasari karena masyarakat  yang terdampak pandemi
Covid-19 mengalami hambatan masalah finansial, selama pandemi Covid-19 sudah banyak pekerja yang mengalami pemecatan sepihak (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Kesulitan ekonomi ini yang mengakibatkan masyarakat terlambat dalam membayar pajak, belum lagi wajib pajak lain yang memiliki denda-denda administrasi yang menumpuk dan tidak segera membayar membuat pendapatan daerah tidak bertambah. Untuk itu pemerintah memberikan aturan dengan memberikan insentif bagi wajib pajak, dengan insentif ini wajib pajak terbebas dari denda administrasi atau mendapat keringanan pokok pajak. Pemberian insentif ini akan menjadi momentum yang digunakan wajib pajak untuk segera membayar pajak pokok yang terlambat ataupun telah jatuh tempo tanpa harus memikirkan denda administrasi yang ada. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini tentunya berakibat pada kenaikan atau meningkatnya pendapatan daerah.
Tujuan pemberian insentif PBB-P2 selanjutnya yakni karena PBB-P2 menjadi kontribusi yang besar bagi pemasukan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah. Jika pemasukan pendapatan daerah tidak berjalan dengan lancar maka jalannya pemerintahan daerah maupun pembangunan juga akan mengalami hambatan yang berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu pengeleloaan keuangan daerah juga berhubungan dengan manajemen organisais yang mana disini pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelolah keungannya secara mandiri. Pemberian insentif PBB P2 adalah salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

## Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang meninggal dunia karena terpapar virus corona tersebut, hal ini mengakibatkan masalah Kesehatan di Indonesia juga mengalami penurunan, dalam hal ini negara berdasarkan tujuan negara salah satunya juga menjamin Kesehatan masyarakat. Untuk itu pemerintah Indonesia berupaya mencegah tersebarnya virus corona dengan cara melakukan vaksinasi untuk memperkebal daya tahan tubuh dari masyarakat dari Covid-19 . Vaksinansi yang dilakukan pemerintah sendiri diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. dalam hal ini pastinya untuk mendapatkan vaksin pemerintah Indonesia harus membuat atau membeli vaksin dari negara lain dan hal itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Untuk itulah disini fungsi pajak berperan untuk mengatasi masalah Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 . Dengan demikian pajak yang dibayarkan oleh masyarakat nyatanya kembali lagi kepada masyarakat walaupun dalam bentuk yang berbeda.
Tujuan kebijakan insentif yang terakhir yakni digunakan untuk meningkatkan kesadaran  dan ketaatan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan adanya keringanan insentif ini membuat wajib pajak sudah tidak memiliki tanggungan terhadap denda administrasi pajak dan untuk pembayararan pajak selanjutnya wajib pajak hanya perlu membayarkan pajak pokoknya saja. Terkadang menumpuknya denda administrasi inilah yang mengakibatkan wajib pajak tidak taan dalam melakukan pembayaran pajak. Pada dasarnya pemberian kebijakan insentif PBB-P2 dimasa ini digunakan untuk meningkatkan atau memulikan keadaan ekonomi maupun Kesehatan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 .
Akibat Hukum yang Timbul dari Berlakunya Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Ditengah Pandemi Covid-19
Beberapa kebijakan insentif baik dalam penghapusan denda administrasi maupun keringanan pokok pajak dalam pengaturan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan atau biasa yang disebut PBB-P2 merupakan sebuah langkah maupun respon tiap pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak
Covid-19 . Baik dalam hal ini pemerintah  daerah Jakarta maupun pemerintah daerah Surabaya membuat aturan tentang kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah masing-masing. Dalam hal ini sebelum adanya pandemi pemerintah daerah Jakarta maupun Surabaya sebelumnya juga sering memberikan  insentif PBB-P2 kepada masyarakat. Pada dasarnya insentif PBB-P2 tersebut hanya diberikan saat hari-hari tertentu ulang tahun kota/provinsi maupun hari nasional lainnya. sebelumnya pemerintah DKI Jakarta mengatur mengenai insentif PBB-P2 pada Pergub No. 42 tahun 2019 yang mana pada peraturan tersebut dijelaskan pemberian insentif untuk Guru, dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI / Polri dan Pensiunan PNS. 9 Selama pandemi pemerintah Jakarta mengeluarkan dua kali aturan tentang pembebasan insentif yang memang diberikan untuk masyarakat umum yakni didalam Pergub No. 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/ atau Penghapusan Sanksi administrasi Pajak 2020 dan yang baru-baru saja diterbitkan Pergub No. 61 Tahun 2021 tentang insentif fiskal 2021. 10 Sedangkan pemerintah daerah Surabaya sendiri pada dasarnya sudah sering memberikan insentif PBB-P2 untuk masyarakat yang diberikan setiap memperingati HUT Kota Surabaya maupun untuk memperingati hari pahlawan, pengaturan tentang insentif PBB-P2 yang paling terbaru diatur didalam Perwali Surabaya No. 9/2021 tentang penghapusan sanksi administratif denda PBB 2021. 11
Adanya sanksi administrasi dalam hal ini merupakan salah satu bentuk dari penegakkan hukum di bidang perpajakan khususnya PBB-P2. 12 Pemberian sanksi
9 Dewi Larasasti dan Achmad Lutfi, ‘ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBE - RIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA’ (2021) 6 Jurnal Ilmiah Indonesia 1.
10 Bapenda Jakarta, ‘Insentif Fiskal 2021’ ( Bapenda jakarta , 2021) <https://bapenda.jakarta. go.id/faq/detil/INSENTIF-FISKAL-TAHUN-2021/b95efc62-cb6b-4eb1-b28a-28df5663fd00> ac- cessed 18 November 2021.
11 Redaksi DDTC News. Loc.Cit .
12 Wiryawan, Perpajakan Indonesia (Salemba Empat 2007).[5].

## 476 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
administrasi sendiri pada dasarnya hanya diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat aturan saat membayar pajak seperti tidak segera melakukan pembayaran PBB-P2 saat jatuh tempo. 13 Pemungutan  PBB-P2 didasarkan NJOP yang mana perhitungan NJOP didasarkan pada transaksi jual beli yang  wajar. Dengan tidak adanya transaksi pembelian atau pembelian, NJOP  ditentukan dengan membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP tukar. 14 Berdasarkan Pasal 79  ayat 2 UU PDRD, besaran NJOP  ditetapkan setiap tiga tahun oleh pemerintah daerah, kecuali untuk barang kena pajak tertentu yang dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. 15
Proses pemungutan serta pendataan PBB-P2 dalam hal ini menggunakan surat pemberitahuan objek pajak atau disebut SPOP. SPOP sendiri merupakan surat yang dipakai oleh wajib pajak untuk pelaporan data baik subyek maupun obyek PBB-P2 yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah. SPOP tersebut wajib diisi dengan jelas, benar,  lengkap, dan harus ditandatangani serta disampaikan  pada kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, dan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Lalu setelahnya kepala daerah akan mengeluarkan surat yang dipakai untuk memberitahu jumlah PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak atau bisa disebut dengan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Jika dalam hal ini SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak, pemerintah daerah akan mengeluarkan teguran tertulis yang didalamanya tertera jumlah pajak kurang bayar, atau dalam hal ini disebut surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak mebayarkan pajak pokoknya secara tepat waktu maka berdasarkan dasar penagihan dapat diberikan sanksi perpajakan. Sanksi pajak sendiri merupakan salah satu sarana agar wajib pajak tidak meremehkan atau mengentengkan pembayaran pajak itu sendiri, agar wajib
13 ibid .
14 Suryadi Suryadi Rindah Febriana Suryawati, Gita Arasy Harwida, ‘Analisa Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Pajak Bumi Terhadap Nilai Pasar Dengan Menggunakan Metode Assessment Sales Ratio’ (2010) 3 Jurnal Pamator.[91].
pajak sadar pentingnya patuh dalam membayar pajak. Korelasi antara pemberian sanksi administrasi dengan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.
Secara umum wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ataupun penghapusan denda administaritif  yang tertera didalam SKP maupun STP, agar lebih jelas akan dirinci sebagai berikut: 16
1.  Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrative, jika menurut wajib pajak  perhitungan besarnya sanksi dalam SKP/STP tidak sesuai;
2.  Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrative, jika dalam hal ini menurut wajib pajak sanksin tersebut tidak seharusnya di jatuhkan untuk wajib pajak itu sendiri.
Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa PBB-P2 merupakan pajak daerah. Dari otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Daerah otonom sebagai kesatuan pemerintahan yang mandiri, dengan hak yang lebih besar sebagai badan hukum public  mempunyai kekuasaan membuat peraturan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk dapat menangani sendiri, otoritas lokal memiliki otoritas yang luas. Pemerintah daerah bersama-sama dengan legislatif daerah memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah. Kewenangan untuk mengatur ini ada pada pemerintah daerah dan DPRD sebagai legislatif daerah. Perda sebagai produk hukum merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. 17 Prosedur penghapusan denda administrasi pun dalam hal ini diatur dengan ketentuan peraturan daerah masing-masing. Dalam hal ini DKI Jakarta diatur didalam Pergub  DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 dan untuk wilayah Surabaya diatur didalam Peraturan Perwali Surabaya Nomor 9 Tahun 2021.
16 Pajak.go, ‘Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administrasi’ ( Pajak.go ) 2021 <https:// www.pajak.go.id/id/pengurangan-dan-penghapusan-sanksi-administrasi-0> accessed 18 November 2021. 17 Bagir manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Pusat Studi Hukum UII 2002).[70].

## 478 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
Penghapusan sanksi administrasi artinya menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang muncul dari adanya pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penghapusan sanksi administratif atas tagihan PBB-P2 merupakan sejumlah sanksi administratif berupa bunga yang diakibatkan oleh PBB-P2 yang dimaksudkan untuk tidak dibayar, tidak dibayar, atau terlambat dibayar, dihapuskan dan sanksi administratif dicabut. Dalam hal  bunga yang disebutkan dalam sistem informasi, secara otomatis diberikan sebagai PBB-P2.
Hal diatas sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam pasal 12 Pergub DKI Jakarta No. 60 tahun 2021 dijelaskan bahwa penghapusan denda administrasi PBB-P2 diberikan karena bunga yang timbul akibat dari terlambat membayar pajak pokok, namun hal tersebut hanya diperuntukkan bagi wajib Pajak yang telah membayar pokok piutang PBB-P2 untuk tahun 2013 sampai 2020. 18 Sanksi administrasi atas tagihan PBB-P2, yaitu besarnya sanksi administrasi berupa bunga karena PBB-P2 dimaksud belum dibayar atau lewat jatuh tempo, besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang diinformasikan, secara otomatis. 19 Artinya disini bahwa masyarakat dapat langsung membayarkan pajak tersebut tanpa harus mengajukan surat permohonan penghapusan atau pengurangan  denda administrasi kepada UPPPD.
Didalam pergub DKI Jakarta juga dijelaskan Wajib Pajak yang mengajukan keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrative ke UPPPD berdasarkan Peraturan Gubernur tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran atau penundaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan pemprov Jakarta. Wajib Pajak yang memutuskan untuk mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tidak akan diberikan keringanan atau
18 Bapenda Jakarta. Loc.Cit . 19 ibid .
penghapusan sanksi administratif. 20 Maksudnya disini adalah wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan kepada UPPPD dan sudah mendapatkan SK pengurangan denda administrative dari UPPPD maka wajib pajak tersebut tidak mendapatkan kebijakan fiskal yang diatur didalam Pergub DKI No. 60 Tahun 2021.
Selain memberikan penghapusan denda administrasi DKI Jakarta juga memberikan keringanan pembayaran pokok pajak PBB-P2. Keringanan pokok PBB-P2 merupakan keringanan  untuk PBB-P2, yang dibayarkan pada tahun pajak sebelum dikuasai oleh pemerintah daerah dan akan terus dikelola oleh Dirjen Pajak Pusat. Didalam pasal 3 dijelaskan bahwa besaran keringanan pokok Piutang PBB-P2 untuk tahun Pajak 2013 sampai 2020 ditetapkan sebesar 10% setiap tahunnya dan ditujukkan kepada wajib Pajak yang membayar pokok Piutang PBB-P2 pada rentan bulan Agustus-September 2021.
Kebijakan pemberian insentif ini dikeluarkan dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat dan pelaku bisnis dari dampak pandemi Covid-19 . Insentif tersebut  seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berupa pembebasan pajak daerah dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang dibayarkan melalui pajak daerah. Nantinya diharapkan wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak baik di Jakarta maupun di Surabaya dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kepatuhan dalam pembayaran pajak dengan dikeluarkannya kebijakan ini. Kebijakan pemerintah daerah dalam memberi insentif seperti penghapusan denda administrasi ini pada dasarnya sering diberikan khusunya pada hari penting nasional, hari bersejarah ataupun hari penting lainnya. Namun kali ini dalam situasi dan kondisi yang berbeda yakni pandemi Covid-19 , pemerintah daerah khusunya Surabaya dan Jakarta lebih sering mengeluarkan aturan-aturan pemberian insentif khususnya PBB-P2.
Dengan kebijakan-kebijakan ini pemerintah daerah berharap wajib pajak semakin sadar dan taat dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah daerah pun dalam hal ini juga tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan maupun seminar

## 480 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
mengenai perpajakan agar masyarakat tidak mengalami ketertinggalan informasi. Pemerintah daerah pun dalam hal ini rajin menginformasikan kepada masyarakata terkait pemberian insentif fiskal perpajakan ditengah pandemi agar masyarakat yang memiliki denda admintrtif PBB-P2 dapat memnfaatkan momentum ini untuk membayarr pajak pokok tanpa harus memikirkan denda administrasi. Pemerintah daerah juga akan memberikan rewerd (hadiah) kepada para pegawai pemungut pajak yang yang berhail melakukan penarikan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam hal ini maka sisitem perpajakan khusunya penarikan pajak PBB-P2 akan berjalan dengan lancar walaupun ditengah pandemi Covid-19 seperti ini.
Pada dasarnya besaran pajak pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dari dikalikannya tarif dengan dasar pengenaan pajak lalu dikurangi NJOPTKP, pemungutan PBB-P2 sendiri dilakukan selama jangka waktu satu tahun kalender yang ditentukan berdasarkan objek pajak pada 1 januari dan wilayah dari objek pajak itu sendiri. Mengenai akumulasi sanksi administrasi pajak sendiri diatur masing-masing didalam peraturan daerah, akumulasi sanksi administrasi PBB-P2 di wilayah Jakarta diatur di dalam pasal 12 Perda No. 16 Tahun 2011 dan pasal 14 Perda No. 10 tahun 2010 memiliki kesamaan karena pada dasarnya masih didasari pada UU PDRD, akumulasi  sanksi administrasi tersebut antara lain:
a.  dikenakan denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak wajib pajak yang tidak menyampaikan (SPOP) walaupun sudah ditegur;
b.  dikenakan denda administrasi 25% berdasarkan selisih pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang melaporkan data obyek pajak tidak benar;
c.  dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan untuk pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau pembayaran kurang.
Dalam hal ini penegakkan hukum administrasi dibidang perpajakan dibagi menjadi dua yakni penegakkan hukum preventif dan penegakkan hukum represif. Penegakkan hukum dibidang perpajakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

## 1.  Penegakkan hukum preventif
Penegakkan hukum preventif merupakan penegakkan hukum dibidang perpajakan yang dilakukan sebelum pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak itu terjadi. 21 Dalam upaya penegakkan ini  dilakukanlah penyuluhan, pelatihan, seminar yang ditujukan agar tidak terjadi pelanggaran didalam perpajakan serta meningkatkan kedaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu. Dalam hal ini jika wajib pajak yang tidak mengetahui informasi-informasi mengenai perpajakan atau perkembangan tentang perpajakan dapat diadakan penyuluhan ataupun latihan tersebut untuk meningkatkan informasi wajib pajak tentang kesadaran membayar pajak dan mengurangi kerugian akibat wajib pajak yang terkadang melkukan kealpaan dalam membayar pajak.
2.  Penegakkan hukum represif
Penegakkan hukum represif merupakan penegakkan hukum dibidang perpajakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. 22 Dalam hal ini penegakkan secara represif ditujukan untuk menyelesaiakan permsalahan atau sengketa yang timbul dari adanya pelanggaran perpajakan, jika terjadi sengketa ataupun pelanggaran maka hal ini dapat dilakukan penyelesaian melaui lembaga-lembaga hukum atau di pengadilan. Pada dasarnya tidak dapat sengketa pelanggaran represif tidak bisa ditindak lanjuti jika tidak ada pelanggaran perpajakan yang terjadi.
Singkatnya dalam hal ini penegakan preventif merupakan pengakkan hukum dibidang perpajakan yang dilakukan dengan cara mencegah atau mengawasi agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dibidang perpajakan itu sendiri.
Sedangkan penegakan hukum represif sendiri merupakan peneggakkan hukum yang memberikan sanksi atau hukuman yang ditujukkan agar memberikan efek jera bagi wajib pajak atau pelanggar perpajakan. Untuk pengakkan hukum pidana perpajakan sendiri dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang memberikan
21 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bina Citra 1983).[24].
22 ibid.

## 482 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
efek jera bagi pelaku pelanggaran hal ini ditujukkan agar pelanggar atau wajib pajak sendiri tidak mengulang pelanggaran tersebut.
Semakin hari semakin marak wajib pajak yang tidak menaati aturan perpajakan khusunya PBB-P2, untuk itu disini perlulah peran dari pemerintah daerah untuk membuat aturan yang dapat mengatasi ketidakpatuhan dari wajib pajak tersebut. Solusi bagi wajib pajak yang tidak taat aturan  ini adalah dengan menetapkan sanksi bagi agar dapat menjadi pencegah dan mendorong wajib  pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif di bidang hukum perpajakan adalah tindakan  yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi  kewajiban perpajakannya. Maksud pengenaan sanksi administratif terhadap wajib pajak adalah untuk memenuhi kewajibannya oleh masyarakat wajib pajak dan fiskus, serta untuk menetapkan unsur-unsur pajak yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan sanksi perpajakan. Sanksi administrasi perpajakan sendiri terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan, sanksi pidana perpajakan yang mengarah pada pelanggaran dan sanksi pidana yang mengarah pada kejahatan.
Dari beberapa pemaparan diatas jelas disini perlunya peran pemerintah daerah dalam menerapkan peneggakan hukum di bidang perpajakan khususnya PBB-P2 baik peneggakkan tersebut bersifat preventif maupun represif, karena dalam hal PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk melakukan pembangunan dan menjalankan emerintahan daerah itu sendiri. Terutama dalam musim pandemi ini dimana beberapa bidang kegiatan perekonomian mengalami pelemahan salah satunya pemasukan perpajakan, untuk itu pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan insentif seperti penghapusan denda administrasi maupun memberikan potongan pokok pajak kepada wajib pajak. Hal ini seharusnya dapat dijadikan sarana masyarakat untuk segera melakukan pembayaran pokok pajak tanpa harus memikirkan denda atau sanksi administrasi yang didapatkan. Dalam hal ini pemerintah juga akan diuntungkan dengan meningkatnya kas atau pendapatan daerah maupun negara dari pajak terutama PBB-P2. Pemerintah daerah dalam hal ini juga berusaha memberikan
bantuan perpajakan yang dapat mebantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 , bahkan di daerah pemerintah daerah Surabaya langsung menerjunkan aparat penegak pajak untuk langsung ke tiap-tiap rumah memberikan informasi terkait adanya penghapusan denda administrasi, dengan seperti ini maka kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan.

## Kesimpulan
Pandemi Covid-19 mengakibatkan melemahkan sektor-sektor penting kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini perekonomian didalam bidang perpajakan. Pemerintah daerah pun membuat kebijakan berupa pemberian kebijakan insentif pajak daerah yakni PBB-P2. Daerah yang mulai menerapkan kebijakan PBB-P2 yakni DKI Jakarta yang dituangkan didalam Pergub No. 60 Tahun 2021 dan Kota Surabaya didalam Perwali No. 9 tahun 2021. Pemberian insentif tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta wilayah dari daerah tersebut. Selain digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan finansial terutama dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah juga memberikan akses kemudahan bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan insentif PBB-P2. Pemberian insentif PBB-P2 baik yang tertuang di dalam Pergub  DKI Jakarta No. 60 Tahun 2021 dan didalam Perwali No. 9 tahun 2021 mengakibatkan hapusnya denda administrasi bagi wajib pajak dan pengurangan pokok pajak. Selain itu didalam Pergub No. 60 Tahun 2021 juga diatur mengenai kompensasi bagi wajib pajak yang telah terlanjur membayarkan PBB-P2 sebelum peraturan tersebut diterbitkan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bagir manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Pusat Studi Hukum UII 2002).
Djoko Muljono, Hukum  Pajak  Konsep  Aplikasi  Dan  Penuntun  Praktis (Andi Yogyakarta 2010).
Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2014).

## 484 Dia Aisa: Kebijakan Insentif Pajak...
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bina Citra 1983).
Winardi, Kamus Ekonomi (Mandar Maju 2011).
Wiryawan, Perpajakan Indonesia (Salemba Empat 2007).

## Jurnal
De wi Larasasti dan Achmad Lutfi, ‘ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA’ (2021) 6 Jurnal Ilmiah Indonesia.
Rindah Febriana Suryawati, Gita Arasy Harwida SS, ‘Analisa Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Pajak Bumi Terhadap Nilai Pasar Dengan Menggunakan Metode Assessment Sales Ratio’ (2010) 3 Jurnal Pamator.
Siahaan M, ‘Penerapan Penghitungan Pajak Dan Pencatatan Serta Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Apartemen X’ (2018) 3 Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis.

## Laman
Bapenda Jakarta, ‘Insentif Fiskal 2021’ ( Bapenda jakarta , 2021) <https://bapenda. jakarta.go.id/faq/detil/INSENTIF-FISKAL-TAHUN-2021/b95efc62-cb6b- 4eb1-b28a-28df5663fd00> accessed 18 November 2021.
Muhammad Wildan, ‘Diskon PBB DKI Jakarta Diberikan Secara Otomatis Tanpa Permohonan’ ( DDTC News , 2021) <https://news.ddtc.co.id/diskon-pbb-dki- jakarta-diberikan-secara-otomatis-tanpa-permohonan-32093?page_y=788> accessed 18 November 2021.
Pajak.go, ‘Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administrasi’ ( Pajak.go ) 2021<https://www.pajak.go.id/id/pengurangan-dan-penghapusan-sanksi- administrasi-0> accessed 18 November 2021.
Redaksi DDTC News, ‘Peringati HUT Kota Surabaya, Pemkot Adakan Pemutihan Pajak’ ( DDTC News , 2021) <https://news.ddtc.co.id/peringati-hut-kota- surabaya pemkot-adakan-pemutihan-pajak--28918?page_y=708> accessed 18 November 2021.