Volume 4 No 2 Juli 2023 EISSN 2722-2861
THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION: SUPPORT, CRITICS AND APPLICATION OF THE LAW
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH: DUKUNGAN, KRITIK, SERTA PENERAPAN UNDANG-UNDANG
Irlandi Paradizsa 1 & Budi Susanto 2
1,2 Universitas Indonesia, Indonesia
Email Correspondence: irlandiparadizsa@gmail.com

## ABSTRACT:
The state administrative law is created to improve the performance of the state administrative process. For the people, it gives a reassurance that every decision that has been made should be designed according to the prevailing  procedure  and  regulation.  For  the  state  apparatur,  this  law  provides  protection  from  criminal charges for the policy that has been made according to the prevailing procedure and regulation. Hence, in principle this law is made to give legal certainty and a peace of mind for both parties. However, during its implementaion,  there  are  still  many  aspects  that  needs  to perfected.  This  research  is  conducted by  using  a qualitative approach through literature study. Beside that, to understand better the context of this law, this research is using one case study to be examined thoroughly. Based on the analysis that has been done, this research recommends 2 (two) things which are to do harmonization between the state administrative law with others related law and regulation, and to establish an institutional framework that will follow up the decision that came from the dispute of state administrative.
Keywords: public administration, state apparatus, implementation, regulation

## ABSTRAK:
Undang-Undang  Administrasi  Pemerintah  (UU  AP)  diciptakan  untuk  meningkatkan  kinerja  administrasi pemerintahan. Kepada masyarakat, UU AP ini memberikan penjaminan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus  sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan  yang  berlaku.  Kepada  aparatur  negara,  undang-undang  ini memberikan perlindungan tuntutan pidana atas kebijakan yang telah mereka ambil apabila telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, secara prinsip UU AP ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi kedua pihak. Tetapi pada pelaksanaannya, masih banyak hal yang perlu dikembangkan lagi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Selain  itu,  untuk  memahami  konteks  dari  implementasi  UU  AP  ini,  dilakukan  pengkajian  lebih  mendalam terhadap  1  (satu)  contoh  studi  kasus.  Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  penelitian  ini merekomendasikan  agar  dapat  dilakukan  2  (dua)  hal  yaitu  dilakukan  harmonisasi  antara  UU  AP  dengan undang-undang atau peraturan terkait lainnya, serta disusun kerangka kelembagaan yang akan menindaklanjuti hasil keputusan sengketa atas administrasi negara.
Kata Kunci: adminsitrasi publik, aparatur negara, impelementasi, undang-undang

## Article Info
Received : May 2023 Accepted : July 2023 Published : July 2023 DOI :

## Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
62

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  (UU)  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan—yang  selanjutnya disebut sebagai UU AP—merupakan bentuk semangat pemerintah di Indonesia dalam usahanya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari Negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial”  (Leman,  2019; Agustian,  2019).  Sehingga  Indonesia  yang  bertujuan  terhadap  orientasi  kesejahteraan  warganya  perlu menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik (Linawati, Sa’adah, & Juliani, 2018: 61; Agustian, 2019:149;  Rini,  2018:  259).  Indonesia  yang  juga  berorientasi  sebagai  negara  kesejahteraan  (welfare  state) bertugas untuk melayani masyarakat Dalam usaha untuk melayani masyarakat tersebut diperlukan tata kelola pemerintah yang baik. (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2019). Hal ini pun tercantum dalam RPJPN dan Grand Design RB untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2019). Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  diperlukan  agar  pemerintah  bisa  menyampaikan  fasilitas-fasilitasnya secara tepat guna terhadap masyarakat dan tindakan yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.
Untuk menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengaturan atas pelaksanaan tata kelolanya perlu juga diatur dalam Undang-Undang (UU). Apalagi, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, sudah menjadi keniscayaan agar pengaturan tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah undang-undang sebagai bentuk manifestasi Indonesia sebagai negara hukum (Harjiyatni & Suswoto, 2017). Dengan adanya pengaturan hukum tersebut bermanfaat guna  memastikan  kesamaan  di  mata  hukum  atau  kepastian  hukum.  Kesamaan  dalam  artian,  tidak  hanya masyarakat  saja  yang  diatur  dalam  hukum,  namun  juga  pejabat/badan  pemerintahan  sebagai  pengelola pemerintah juga tidak lepas dari pengaturan hukum.
Administrasi  pemerintahan  memiliki  andil  besar  dalam  mengelola  pemerintahan  dan  memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem penyelenggaraan pemerintah memiliki peranan besar dalam menentukan kemaslahatan hajat hidup orang banyak di suatu negara, begitu pun dengan di Indonesia (Azhar, 2015: 277). Artinya,  kesejahteraan  masyarakat  banyak  juga  ditentukan  oleh  bagaimana  administrasi  pemerintahan mengelola negara dan melayani masyarakat. Ketika mereka gagal dalam menyampaikan pelayanan tersebut, masyarakat—terutama mereka yang rentan—yang paling terdampak dari buruknya pelayanan tersebut.
Sehingga diperlukan sistem check and balance atas administrasi pemerintahan. Apabila tidak dilakukan proses check and balance maka tata kelola pemerintahan yang baik sebagai usaha pencapaian tujuan negara bisa tidak tercapai. Check and balance terhadap administrasi pemerintah tersebut kemudian perlu dilakukan melalui sistem peradilan yang diatur dalam undang-undang (Sumeleh, 2017: 130; Agustian, 2019: 157). Hal ini untuk menghindari sebagaimana yang disampaikan oleh Lord Acton (dalam Agustian, 2019: 150) “Power tends  to  corrupt,  but  absolute  power  corrupt  absolutely”,  sehingga  segala  keputusan  tata  usaha  negara— berdasarkan pasal 87 huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undanga Administrasi Pemerintahan, yang  dimaksud  dengan  keputusan  Tata  Usaha  Negara  dimaknai  sebagai  penetapan  tertulis  juga  mencakup tindakan faktual—harus  bisa dipertanggungjawabkan.
UUAP ini sendiri hadir karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik. Masyarakat bisa merugi  akibat  adanya  Maladministrasi  (Putrijanti,  Leonard,  &  Utama,  2018:  278).  Pendekaatan  lama  yang mengandalkan goodwill atau itikad baik dari pejabat/badan pemerintahan belum mampu untuk menciptakan situasi kondusif agar asas-asas umum pemerintahan yang baik bisa dijalankan (AUPB) di dalam pemerintahan (Putrijanti,  Leonard,  &  Utama,  2018).  Kebutuhan  akan  pemerintahan  yang  transparan,  akuntabel  dan  cepat untuk  pencapaian  tujuan  negara  (Putrijanti,  Leonard,  &  Utama,  2018:  283)  efektivitas  dan  efisiensi  kunci pelayanan publik (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 284) agar masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera.

## 2. METODE
Tidak ada kebijakan yang tidak memiliki nilai atau prinsip norma tertentu (Cardno, 2019, p. 624). Dalam menganalisis  suatu  kebijakan,  perlu  dipahami  juga  konteks  dari  dibuatnya  kebijakan  tersebut,  proses pelaksanaan serta  nilai atau norma  yang terkandung di dalamnya (Cardno, 2019, p. 624).  Sehingga, secara praktis,  apabila  kita  ingin  memahami  lebih  mendalam  mengenai  suatu  kebijakan  tertentu,  maka  perlu  juga dipergunakan metode penelitian atau penelaahan secara kualitatif. Metode kualitatif memberikan keleluasaan untuk  dapat  memberikan  gambaran  secara  lebih  mendalam  terhadap  analisa  deskriptif  terhadap  suatu  isu (Cardno, 2019, p. 624).
Sehingga berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, pada penelitian ini akan dipergunakan pendekatan penelitian secara kualitatif melalui kajian dokumen atau studi literatur. Salah satu alasan pemanfaatan metode studi  literatur  dengan  pengambilan  data  dari  dokumen-dokumen,  pemberitaan  maupun  regulasi  adalah dikarenakan ketersediaan data-nya yang melimpah (Cardno, 2019). Selain daripada itu, dengan menggunakan
studi  literatur  dapat  menghindari  adanya  bias  ketika  dilakukan  pengambilan  data  dengan  observasi  atau wawancara karena kekhawatiran adanya penilaian terhadap pihak yang diobservasi atau diwawancara tersebut (Cardno,  2019,  p.  627).  Terlebih  lagi  dalam  konteks  penelitian  terhadap  Undang-Undang  Administrasi Pemerintah  (UUAP),  pihak  yang  diobservasi  atau  diwawancara  berpotensi  berperilaku  tidak  sebagaimana biasanya karena mengetahui konteksnya sedang dilakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami  bagaimana  proses  implementasi  dari  UUAP  serta  kritiknya  untuk  kemudian  dapat  dilakukan analisis terhadap satu contoh studi kasus atas pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Gambaran Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dasar hukum materiil atas tata kelola dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Secara prinsip, negara dan pemerintah hadir untuk menyediakan  pelayanan  administrasi  pemerintahan  yang  efektif,  efisien  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat. Sehingga,  untuk  memastikan  bahwa  pemerintah  menyampaikan  pelayanan  tersebut,  pelaksanaannya  perlu diatur dalam produk hukum  Undang-Undang. Berangkat dari hal tersebut, diterbitkanlah UU No. 30 Tahun 2014  tersebut  untuk  mengatur  prosedur,  bantuan  hukum,  batas  waktu,  akta  administrasi  serta  kontrak administrasi dalam administrasi pemerintahan. UU AP ini kemudian berisikan pedoman yang menjadi kaidah dalam  pelaksanaan  hubungan  antara  instansi  pemerintah  sebagai  penyelenggara  administrasi  publik  dengan masyarakat sebagai penerima layanan publik (Azhar, 2015: 275).
Selain itu, secara umum implementasi dari UU AP ini menggambarkan terkait beberapa hal yaitu asas legalitas  dalam  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan,  AUPB  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan, perlindungan terhadap masyarakat melalui mekanisme banding dan gugatan atas keputusan yang telah diambil oleh administrasi pemerintahan, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai kontrol yudisial, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam undang-undang ini.
Asas  legalitas  dalam  konteks  UUAP  mengandung  makna  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Azhar, 2015). Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia mengandung makna bahwa tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat yang dijamin UUD 1945 (Azhar, 2015). Asas legalitas ini hadir  sebagai  pertahanan  pertama  untuk  memastikan  asas  perlindungan  itu  bisa  dijalankan.  Dengan  adanya dasar  hukum  yang  jelas  dalam  proses  administrasi  pemerintahan  bermanfaat  untuk  memberikan  kejelasan hukum serta memastikan bahwa batasan-batasan tindakan pemerintah telah diatur oleh undang-undang yang berguna untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.
Aspek legal dalam hal pengaturan tentunya memiliki keterbatasan karena akan ada selalu hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, pertahanan kedua bagi masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan tersebut diatur dengan diberlakukannya penerapan AUPB dalam pemerintah. Dalam UU AP,  AUPB  tersebut  meliputi  asas  kepastian  hukum,  asas  kemanfaatan,  asas  ketidakberpihakan,  asas kecermatan, asas tidak  menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan  yang  baik  (Azhar,  2015;  Agustian,  2019).  AUPB  dipergunakan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan.  Artinya  ketika  administrasi  melakukan  pengambilan  keputusan/diskresi/kewenangan  perlu diberikan  alasan  yang  jelas  atas  keputusan/diskresi/kewenangan  tersebut  (Azhar,  2015:  283)  dan  harus didasarkan  pada  AUPB.  AUPB  ini  pun  bisa  dijadikan  sebagai  batu  uji  penilaian  atas keputusan/diskresi/kewenangan  yang  diambil/dilakukan  oleh  pemerintah.  Sehingga,  ketika  ada keputusan/diskresi/kewenangan yang diambil/dilakukan tidak didasarkan pada AUPB dan asas legalitas, bisa dilakukan penundaan atau bahkan pembatalan atas keputusan/diskresi/kewenangan tersebut.
Selanjutnya,  pertahanan  lapis  ketiga  untuk  melindungi  masyarakat  adalah  dengan  diperkenankannya masyarakat untuk menggugat pejabat/badan pemerintahan apabila mereka merasa dirugikan walaupun sudah diterapkan  AUPB  dan  juga  sudah  sesuai  dengan  asas  legalitas  (Agustian,  2019:  150).  Pun  masyarakat  bisa melakukan  gugatan  terhadap  pejabat/badan  pemerintahan,  sanksi  yang  akan  diterima  pun  berupa  sanksi administratif bila gugatan diterima oleh peradilan. Ketiga lapisan inilah yang kemudian bisa menjadi perisai bagi masyarakat maupun pejabat/badan pemerintahan dalam interaksi tata kelola administrasi pemerintahah. Masyarakat menjadi terlindungi haknya karena bisa keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada asas legalitas  dan  AUPB,  dan  ketika  masih  merasa  dirugikan  bisa  melakukan  gugatan.  Dari  segi  pejabat/badan pemerintahan  juga  terlindungi  akibat  adanya  asas  legalitas  dan  AUPB  sebagai  dasar  mereka  mengambil keputusan sehingga jelas alasannya, dan ketika terjadi gugatan akibat kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja maka sanksi yang akan diterima pun sanksi administratif. Secara prinsip, dengan adanya UU AP ini, akan melindungi kedua belah pihak sehingga proses tata kelola administrasi bisa dijalankans secara efektif dan efisien.  Masyarakat  terlindungi  dan  pejabat/badan  pemerintah  pun  tidak  perlu  takut  dalam  mengambil keputusan selama memang sudah menerapkan asas legalitas dan AUPB.
Ketiga pertahanan pelapis jaminan perlindungan tersebut, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya eksekutor  akhir  yang  berperan  sebagai  penengah  antara  pejabat/badan  pemerintahan  dengan  masyarakat.
64
Penengah  yang  dimaksud  adalah  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Dengan  adanya  UU  AP,  PTUN diberikan kompetensi absolut untuk menangani urusan yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Keberadaan PTUN sebagai kontrol yudisial terhadap keputusan/tindakan yang dilakukan oleh pejabat/badan pemerintahan  bertujuan  agar  bisa  diharmonisasikan  antara  kepentingan  individu  dalam  masyarakat  serta kepentingan  publik  yang  diajukan  oleh  pemerintah  melalui  keputusan  tata  usaha  negara  (Rini,  2018:  260). Untuk memastikan bahwa antara perlindungan atas hak individu dan kesejahteraan umum bisa terselaraskan, PTUN berperan yang menjadi instrumen untuk menjaga kesesuaian di antara keduanya tersebut (Rini, 2018: 260). PTUN dalam menlaah atas gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara atau wewenang administrasi yang disebut sebagai melawan hukum yaitu yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Selain beberapa hal di atas, UU AP ini secara umum berkaitan dengan beberapa pasal lainnya. UU AP disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2014. Berlaku sejak tanggal diundangkan,  Undang-Undang ini berisi 89 pasal, dan isinya berhubungan dengan banyak Undang-Undang lain. Misalnya, UU Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  Perbendaharaan  Negara,  UU  Keuangan  Negara,  dan  UU  Pelayanan  Publik. Korelasi  ini  terjadi  karena  para  penyusun  memosisikan  UUAP  sebagai  (Undang-Undang  payung)  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Meskipun  tak  diamanatkan  langsung  oleh  UU  AP,  Mahkamah  Agung merespons pengaturan lebih lanjut mengenai penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. UUAP menentukan pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa,  dan  memutuskan  ada  atau  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan.  Merespons  kewenangan  ini,  terbitlah  Peraturan Mahkamah  Agung  (Perma)  No.  4  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Penilaian  Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

## 3.2.    Urgensi  serta  Dukungan  atas  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan
UU AP hadir sebagai perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat dan administrasi pemerintahan untuk mewujudkan dan  melaksanakan baik fungsi pengaturan, fungsi pelayanan,  fungsi pembangunan, dan  fungsi pemberdayaan, serta fungsi perlindungan. UU AP ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak berkuasa sewenang-wenang apalagi dengan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka. Walaupun kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pemerintah sebagai pengambil keputusan memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menentukan hajat hidup masyarakat. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan pelayanan tidak diberikan secara baik, UU AP hadir sebagai instrumen untuk mengecek agar kekuasaan administrasi tidak dilakukan  secara  berlebihan  dan  di  luar  batas  (Leman,  2019;  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN),  2019). Penyelenggaraan  Pemerintahan  seharusnya  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018) dan bukan atas dasar kesewenang-wenangan.
Dengan adanya UU AP ini bisa membantu proses pengambilan keputusan oleh administrasi pemerintahan agar  tidak  dilaksanakan  secara  sewenang-wenang.  Selain  itu  ketidakcermatan,  kekurangpahaman,  tidak  ada dasar  hukum  jelas,  dan  pelaksanaan  yang  tertutup,  bisa  menjadi  obyek  gugatan  ke  PTUN  sebagaimana tercantum  dalam  UU  no.  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  5  1986  tentang  Peradilan  TUN (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 282). Nantinya dengan adanya hal tersebut. Lalu apabila ada keputusan tata  usaha  negara  yang  diambil  ternyata  menimbulkan  kerugian  bagi  individu  atau  badan  tertentu,  bisa dilakukan  banding  atau  keberatan.  Dengan  adanya  UU  AP  ini,  maka  semakin  jelas  hak  masyarakat  untuk melakukan  keberatan  dan  banding  terhadap  keputusan  yang  dianggap  merugikan  sehingga  peran  dari masyarakat sendiri tidaklah pasif sebagai obyek keputusan saja. Namun juga, masyarakat memiliki andil dan bisa  berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  sejalan  dengan  semangat  demokrasi  dari negara Indonesia sendiri.
Tidak hanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah saja, namun di dalam internal administrasi pemerintahan pun, UU AP ini membantu dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat adanya tumpang tindih  kewenangan.  Di  dalam  UU  AP  diatur  terkait  batasan  bagi  pejabat/instansi  pemerintahan  dalam mengambil  kewenangan  (Leman,  2019).  Terlebih,  karena  belum  adanya  standar  pelaksanaan  yang  jelas menyebabkan adanya tumpang tindih antara satu dengan lainnya dalam hal kewenangan yang dilakukan oleh Lembaga/instansi tersebut (Azhar, 2015: 275).
Lalu, dari segi tata kelola pemerintahan yang baik, UU AP ini berperan dalam memastikan terlaksananya AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik). AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :  a.  kepastian  hukum;  b.  kemanfaatan;  c.  ketidak  berpihakan;  d.  kecermatan;  e.  tidak  menyalahgunakan kewenangan;  f.  keterbukaan;  g.  kepentingan  umum;  dan  h.  pelayanan  yang  baik.  (Lembaga  Administrasi Negara (LAN), 2019; Leman, 2019). Sebelumnya, AUPB yang ada di Indonesia hanyalah sebuah konsep atau kebiasaan  yang  diusahakan  di  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Namun,  seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya,  pelaksanaan  AUPB  tidak  dapat  hanya  didasarkan  pada  goodwill  dari  pelaksana  administrasi pemerintahan  saja.  Namun  harus  juga  diatur  dalam  perundang-undangan  untuk  memastikan  kepastian
hukumnya. Kemudian, melihat adanya kebutuhan akan hal tersebut, AUPB mulai disebut di beberapa peraturan perundang-undangan namun hanya sebagai sisipan saja salah satunya adalah melalui UU AP ini. Namun yang selanjutnya  perlu  untuk  dilakukan  adalah  untuk  menyusun  agar  AUPB  tersebut  diatur  secara  rinci pelaksanaannya seperti apa melalui Peraturan Pemerintah sebagai Petunjuk Pelaksanaan atas AUPB tersebut sehingga  tata  kelola  administrasi  pemerintah  betul-betul  mengacu  akan  hal  tersebut  (Putrijanti,  Leonard,  & Utama, 2018: 280-281).
Selain  itu,  dengan  adanya  UU  AP  ini  menghidupkan  serta  menguatkan  peran  Peradilan  TUN  dalam melindungi  HAM  (Yanti  &  Masriyani,  2019)  dengan  melakukan  pengawasan  (control)  terhadap  tindakan- tindakan badan/pejabat tata usaha negara, baik secara preventif maupun represif (Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018).  PTUN  berperan  dalam  mengawasi  tata  kelola  pemerintah  dan  keputusan  yang  diambil  (Putrijanti, Leonard,  &  Utama,  2018:  278).  PTUN  mengawasi  Keputusan  TUN  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku  dan  asas  AUPB  (Putrijanti,  Leonard,  &  Utama,  2018:  279).  PTUN  sendiri  menjadi  lembaga pengawasan  independen  dikarenakan  sifatnya  yang  ektern,  a  posteriori,  dan  menilai  dari  segi  hukum (Fachrudin,  (t.t)  dalam  Putrijanti,  Leonard,  &  Utama,  2018)—keabsahan  hukum  tindakan  TUN  ini  penting untuk diperhatikan mengingat  Indonesia sendiri merupakan negara hukum (Lotulung, (t.t) dalam Putrijanti, Leonard, & Utama, 2018: 279).
Gambar  1  menunjukkan  bagaimana  sistem  peradilan  tata  usaha  negara  di  laksanakan  di  Indonesia. Dengan  adanya  UU  AP  ini  akan  menjadi  hukum  materiil  guna  menunjang  sistem  PTUN  sebagaimana kekuasaan kehakimannya yang tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009.
Lalu,  dengan  adanya  UU  AP  ini  bisa  juga  berperan  dalam  membantu  meningkatkan  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2019). Dengan adanya UU AP ini akan menjadi  standar  pelayanan  minimum  bagi  administrasi  pemerintahan  guna  memastikan  dalam  melakukan penyelenggaraan  administrasi.  Tujuannya  adalah  agar  dapat  membantu  penerimaan  pelayanan  yang  benar- benar  menyejahterakan  masyarakat  (Azhar,  2015:  276).  Ketika  pemerintah  tidak  melaksanakan  pelayanan sebagaimana kewajiban atau standar yang telah tertera dalam UU AP, ada mekanisme pengaturan serta sanksi yang diberlakukan. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan agar standar pelayanan administrasi bisa betul-betul  dilaksanakan.  Pada  saat  standar  pelayanan  tersebut  secara  baik  dan  benar  tersampaikan  kepada masyarakat,  hal  ini  kemudian  akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  administrasi pemerintahan.  Instrumentasi  pasal  –  pasal  dalam  UUAP  dimaksudkan  untuk  mengatur  perilaku  pejabat birokrasi  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  terutama  dalam  membuat  keputusan,  serta  relasi  antara birokrasi  dan  masyarakat  yang  setara  dalam  pemerintahan  dan  pelayanan.  Berbagai  instrumen  yang  diatur dalam  UUAP  pada  akhirnya  ditujukan  untuk  meningkatkan  kembali  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi para pejabat dalam membuat keputusan.
Terakhir, dari perspektif pejabat/badan pemerintahan dengan adanya UU AP ini maka akan mengurangi kekhawatiran  kriminalisasi  akibat  kesalahan  pengambilan  keputusan  yang  dapat  menyebabkan  kerugian negara. Selama ini aparatur sipil negara sering dihinggapi rasa waswas ketika menjalankan tugas, dan tak berani mengambil keputusan karena takut dikriminalisasi. Selama ini banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi akibat penyalahgunaan wewenang (Kompas.com, 2020) dan hal ini menyebabkan banyak dari mereka yang  menjadi  ketakutan  dalam  mengambil  keputusan.  Namun  dengan  adanya  UU  AP  ini,  mereka  yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja dan memang tidak melakukan tindak pidana maka akan diberikan sanksi administratif
3.3.  Kritik terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Walaupun secara prinsip tujuan penyusunan dari UU AP ini merupakan sesuatu yang baik. Namun, masih ada beberapa hal yang secara teori dapat dikatakan kurang disertakan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut.
Gambar 1 . Skema Sistem PTUN di Indonesia
Sumber: Putriyanti, 2015
66
Pertama, terdapat perbedaan terhadap konsep Keputusan Tata Usaha Negara antara Pasal 1 angka 9 dalam UU No. 51 Tahun 2009 dengan UU AP (Wahyudi, 2016; Aji & Sugiarto, 2018). Pun adanya disharmonisasi antar  kedua  peraturan  tersebut,  namun  belum  dilakukan  perubahan  atas  UU  No.  51  Tahun  2009.  UUAP mengatur  dan  mengubah  kewenangan  PTUN  namun  normanya  dimuat  dalam  Ketentuan  Peralihan.  Norma yang  dimaksud  termuat  dalam  Pasal  87  UUAP.  Pasal  ini  menyebutkan  dengan  berlakunya  UUAP,  maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat  TUN  di  lingkungan  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  penyelenggara negara lainnya; (c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik; (d) bersifat final dalam arti luas; (e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau (f) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat (Aji & Sugiarto, 2018). Dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara sudah masuk ke dalam ranah hukum acara beserta dengan kompetensi absolut dari PTUN. Sehingga tidak lagi bisa pengaturannya disisipkan ke  dalam undang-undang  saja. Namun  harus sudah diatur dengan  undang-undang dengan materi muatan khusus (Wahyudi, 2016).
Selain itu, rekomendasi dinyatakan juga sebagai objek sengketa dalam keputusan tata usaha negara. Hal ini  disebabkan  karena  rekomendasi  dianggap  dapat  memenuhi  sebagai  keputusan  yang  bisa  menimbulkan akibat hukum. Padahal secara prinsip suatu rekomendasi belum bisa disebutkan telah memenuhi syarat final sebagaimana selama ini pemahaman yang dianut mengenai Keputusan TUN.
Kedua,  dengan  adanya  UU  AP  ini  menyebabkan  munculnya  polemik  terhadap  penyelesaian  kasus korupsi. Polemik yang dimaksud berupa adanya kekhawatiran bahwa dengan adanya UU AP ini malah akan menjadi tempat berlindung para koruptor (Rini, 2018). Selain itu dengan adanya UU AP ini para pejabat/badan yang terindikasi melakukan korupsi tidak bisa serta merta langsung dilakukan penangkapan—walaupun sudah ada  bukti--namun  harus  melalui  proses  persidangan  di  PTUN  terlebih  dahulu.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan apakah kasus tersebut masih masuk ke ranah administratif pemerintahan ataukah sudah masuk ke dalam bentuk tindakan kriminal (Rini, 2018: 271). UU AP ini menjadi pisau bermata dua karena di satu sisi melindungi para pejabat dalam mengambil keputusan sehingga mereka bisa bekerja secara efektif dan efisien tanpa khawatir terkena hukum pidana. Namun di lain sisi, apabila pejabat tersebut benar melakukan korupsi, waktu  yang  tertunda  akibat  peradilan  melalui  PTUN  terlebih  dahulu,  bisa  menyulitkan  KPK  untuk  segera menindak pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pernyataan tersebut pun sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutikna, Kusriyah, dan Widayati (2018) di Rembang. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa  karena  adanya  pasal  21  dalam  UU  AP  menyebabkan  terjadinya  pencabutan  kewenangan  dari  Polres Rembang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk terhadap pejabat yang terindikasi kasus korupsi akibat penyalahgunaan wewenang.
Ketiga, belum dibuatnya Peraturan Pelaksana dari pasal 129 UU ASN dan revisi UU Peradilan Tata Usaha Negara agar sesuai dengan UU AP sehingga menyebabkan adanya akan terjadi pemeriksaan ganda terhadap sengketa  kepegawaian  dimaksud  antara  PT  (Pengadilan  Tinggi)  TUN  (Tata  Usaha  Negara)  Jakarta  dengan PTUN  (Pengadilan  Tata  Usaha  Negara)  Jakarta.  Penambahan  kompetensi  PTUN  sebagaimana  disebutkan dalam UU AP belum diikuti oleh adanya perlu adanya penyesuaian dengan UU PTUN (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 603; Putriyanti, 2015).
Keempat adalah belum adanya Lembaga eksekusi hasil keputusan PTUN sehingga tidak ada daya paksa atas  pelaksanaan  UU  AP  itu  sendiri  (Harjiyatni  &  Suswoto,  2017:  610).  Bertambahnya  kompetensi  PTUN tanpa  adanya  lembaga  eksekusi  keputusan  menyebabkan  menurunnya  citra  PTUN  sebagai  lembaga pengawasan (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 611). Selain itu, fungsi peradilan yang rendah berdampak terhadap kurang  terjaminnya  hak  dan  perlindungan  terhadap  masyarakat  atas  kesewenang-wenangan  yang  dilakukan oleh administrasi pemerintah (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 615). Penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di tahun 2015 menujukkan bahwa 93,1 persen responden yang ditanya oleh tim Pusat Penelitian dan Pembangunan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa upaya paksa dari PTUN belum efiektif menjamin kepatuhan pejabat/instansi atas putusan yang telah dibuat oleh PTUN (Harjiyatni & Suswoto, 2017:  616).  Artinya,  ketika  keputusan  telah  keluar  dari  PTUN,  pelaksanaannya  belum  tentu  dilakukan  oleh pejabat/instansi pemerintahan terkait.
Kelima,  beberapa  ahli  hukum  menyatakan  bahwa  AUPB  yang  dituliskan  ke  dalam  Undang-Undang berpotensi  membatasi  atas  apa  yang  disebutkan  dengan  AUPB  yang  telah  dijalankan  secara  hukum  tidak tertulis (lex ne scripta). Walaupun tidak tertulis namun AUPB yang sebelumnya ditemukan sebagai kebiasaan yang berulang sehingga bisa dijadikan menjadi ajeg dan dapat dijadikan acuan (Agustian, 2019: 153; Wahyudi, 2016:149).  Sebelum  diberlakukannya  UU  AP,  yang  dipergunakan  adalah  norma  sebagai  asas  hukum administrasi yang ada (Putriyanti, 2015: 181). Kekhawatirannya adalah dengan dimasukannya AUPB ke dalam peraturan perundanga secara tertulis, maka kebiasaan yang tidak tertulis ini yang mungkin belum termasukkan ke dalam peraturan tersebut jadi tidak bisa ditegakkan dan dipastikan keberlanjutannya.
Terakhir  adalah  konsep  gugatan  yang  dilakukan  hanya  bisa  dilakukan  ketika  ada  kerugian  bagi  pihak yang  menggugat  (Putriyanti,  2015:187)  masih  membuka  celah  bagi  pejabat/instansi  pemerintah  untuk mengambil keputusan/tindakan/diskresi yang tidak merugikan masyarakat namun merugikan negara. Ketika tindakan  yang  diambil  bukanlah  sebuah  tindakan  kriminal  dan  telah  dilakukan  sesuai  dengan  dasar  hukum yang jelas dan penerapan AUPB namun tetap merugikan negara, masih belum ada pengaturan yang jelas akan hal ini. Sehingga, masih agak sulit untuk menjamin bahwa standar pelayanan dari administrasi pemerintahan bisa terlaksana, apalagi ketika adanya implikasi kerugian terhadap negara.

## 3.4.    Permasalahan  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan di Lapangan
Sejalan  dengan  kritik  yang  disampaikan  di  atas,  pada  pelaksanaannya  pun  masih  ditemukan  beberapa permasalahan  yang  disebabkan  oleh  adanya  kekurangan  yang  masih  belum  diatur  dalam  UU  AP  tersebut. Permasalahan  yang  muncul  seperti  pemahaman  yang  rendah  atas  UU  AP  tersebut  baik  itu  oleh  masyarakat bahkan dari pejabat/badan pemerintahan sendiri, efek dari keputusan  yang kurang signifikan dan efek fiktif positif yang belum begitu berdampak, serta intervensi yang tinggi terhadap hakim PTUN.
Terkait  dengan  pemahaman,  di  dalam  lapisan  masyarakat  belum  begitu  banyak  memahami  bahkan mengetahui mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini (Yanti & Masriyani, 2019). Kurangnya sosialisasi akan keberadaan dari UU AP ini menyebabkan masyarakat yang pasif untuk melakukan pengecekan terhadap  keputusan  yang  diambil  oleh  pejabat/badan  pemerintahan.  Padahal  apabila  masyarakatnya mengetahui bahwa mereka bisa melakukan gugatan, masyarakat pun akan secara aktif melakukan pengawasan atas keputusan yang diambil. Namun akibat dari ketidaktahuan tersebut, menimbulkan efek kepasifan dan masa bodoh karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk merubah keputusan yang sudah diambil. Hal ini pun tercermin dari jumlah gugatan yang masuk ke PTUN pun tidak begitu banyak (Yanti & Masriyani, 2019).
Begitu  pun  dengan  pejabat  administrasi  pemerintahan  yang  belum  semua  juga  memahami  akan  hal tersebut  (Linawati,  Sa’adah,  &  Juliani,  2018:  68).  Apabila  pejabat  yang  digugat  tidak  memahami  dan mengetahui UU AP, maka akan menjadi kesia-siaan. Kurangnya pemahaman dari pejabat pemerintahan atas keputusan PTUN sehingga permohonan masyarakat tetap tidak terpenuhi (Linawati, Sa’adah, & Juliani, 2018: 60). Keputusan fiktif positif tidak terlaksana karena terbentur dengan SOP instansi pemerintahan. SOP yang ada pun sudah  menjadi peraturan  yang  mengikat sehingga keputusan PTUN jadi mentah kembali dan tidak dilaksanakan pada realitanya. (Linawati, Sa’adah, & Juliani, 2018:66).
Keputusan TUN pun tidak selalu bisa cepat ditindaklanjuti karena adanya kebutuhan administrasi yang terkadang membutuhkan waktu lebih dari batas waktu yang diberikan oleh PTUN sebagaimana diatur dalam UU AP. Untuk keputusan berlaku 10 (hari) sulit diterapkan oleh instansi karena kalanya proses administrasinya memakan waktu lebih dari 10 hari . (Linawati, Sa’adah, & Juliani, 2018:67). Selain itu, dampak yang dirasakan pun  kurang  signifikan.  Fiktif  positif  sulit  untuk  diterapkan  karena  memakan  waktu  yang  lama  dan  tetap memerlukan kerja sama dari instansi terkait (Utama, 2015).
Terlebih  lagi,  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  PTUN  belum  tentu  dijalankan  oleh  pejabat/badan pemerintahan terkait. Hal ini bisa jadi bukan disebabkan karena mereka tidak memahami mengenai UU AP. Melainkan dikarenakan oleh tidak adanya badan atau Lembaga independen yang berperan dalam mengeksekusi hasil  keputusan  yang ditetapkan oleh PTUN tersebut. Belum ada sanksi atas  tidak dijalankannya  keputusan PTUN  tersebut.  Sehingga,  kepatuhan  pejabat/instansi  pemerintahan  terhadap  keputusan  PTUN  menjadi rendah.
Intervensi terhadap hakim di dalam PTUN masih tinggi, salah satunya kasus OC Kaligis (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 606). Di mana masih ditemukan bagaimana adanya intervensi terhadap hakim dalam PTUN dan menyebabkan adanya pengambilan keputusan yang tidak adil dan malah berpihak kepada pejabat/badan pemerintahan yang belum tentu secara substansi merupakan pihak yang benar. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar independensi hakim dan pelaksanaan dari standar tersebut (Harjiyatni & Suswoto, 2017: 607). Selain itu, akibat dari belum adanya penyesuaian UU PTUN dengan UU AP menyebabkan fungsi pengawasan dari PTUN malah berkontribusi terhadap suburnya praktik korupsi dan kolusi (Harjiyatni & Suswoto, 2017; 610)
3.5.  Studi Kasus: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) vs Bupati Merangin
32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ayat  5, adalah perizinan yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  pemohon  untuk  membangun  baru,  rehabilitasi/renovasi,  dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam teori agensi dapat dilihat sebagai hubungan antara agen-prinsipal. Interaksi antara agen dan prinsipal sering menimbulkan permasalahan terutama dalam aspek informasi (asymmetric information). Selaku prinsipal, masyarakat sering mendapatkan informasi yang tidak utuh dari agennya yaitu pemerintah yang notabene memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa kali  masyarakat  harus  bolak-balik  untuk  mengurus  suatu  dokumen  tertentu.  Hal  ini  tentu  saja,  berlawanan dengan semangat abdi masyarakat dimana pemerintah merupakan pelayanan masyarakat. Kasus pengurusan
68
IMB  merupakan  salah  satu  contoh  dimana  masyarakat  mempunyai  informasi  yang  terbatas  atas  suatu pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Selanjutnya,  ketidaklengkapan  informasi  yang  diperoleh masyarakat  menimbulkan  dampak  ekonomi  berupa  kerugian  karena  potensi  pendapatan  yang  tidak  jadi diperoleh  akibat  dari  dokumen  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  tersebut  belum  dapat  diperoleh.  Selain daripada  itu,  ada  aspek  lain  terkait  dengan  governance  dan  implementasi  dari  AUPB  yang  masih  perlu diperhatikan  oleh  perangkat  negara  termasuk  perangkat  hukum  agar  lebih  bijak  dalam  melihat  suatu permasalahan.
Untuk memperoleh gambaran mengenai kasus tersebut, berikut ini runtutan perkara dari permohonan IMB vs Bupati Merangin (sumber: Shietra and Partners Legal Consultant):
1. Perkara  antara  Pemohon (Reza  Vahlefi) dan Termohon (Bupati Maringin) terkait sikap “diam”  bupati Merangin atas permohonan izin mendirikan bangunan (IMB). Pemohon menganggap bahwa pemerintah wajib  menetapkan/memutuskan  permohonan  dalam  waktu  10  hari  kerja  setelah  permohonan  diterima lengkap
2. Penggugat  merupakan pemilik tanah  yang lokasinya akan  dibangun ruko. Dengan tidak  diterbitkannya IMB maka Penggugat dirugikan dengan hilangnya hak untuk membangun ruko di tanah tersebut.
3. 19  Agustus  2014,  Penggugat  datang  ke  Kantor  Pelayanan  terpadu  (BMP2T)  untuk  mengkonfirmasi apakah  permohonan  IMB  diterima  atau  ditolak.  Namun,  memperoleh  jawaban  bahwa  surat  baru  akan ditandatangani setelah ditanda tangani oleh lurah setempat.
4. 25 Agustus 2015, Penggugat datang ke kantor lurah dan mendapat jawaban bahwa lurah tidak bersedia menandatangani karena perlu surat rekomendasi camat.
5. 8 September 2015, Penggugat ke kantor camat dan mendapat jawaban bahwa camat akan memberikan rekomendasi setelah surat permohonan ditandatangani oleh lurah.
6. Penggugat  mempertanyakan  ke  Kepala  BMP2T  alasan  diwajibkannya  surat  permohonan  yang ditandatangani lurah dan rekomendasi camat, dijawab hal tersebut adalah persyaratan karena lurah dan camat yang mengetahui keadaan tanah tersebut “di lapangan”
7. Penggugat sudah 3  kali  menanyakan kepastian surat permohonan IMB namun  mendapat jawaban agar bersabar  karena  ada  mekanismenya.  Penggugat  merasa  menemui  jalan  buntu  dan  melaporkan  serta meminta  ditindaklanjuti  pelayanan  public  yang  berada  di  bawah  yurisdiksi  kewenangan  sang  Bupati sampai akhirnya diajukan gugatan.
8. Terhadap  gugatan  tersebut,  pihak  tergugat  mengutip  ketentuan  Peraturan  Bupati  Merangi  tahun  2014 tentang  Pelimpahan  Sebagian  kewenangan  di  bidang  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  kepada Kepala  BMP2T,  dimana  terkandung  ketentuan  bahwa  Kepala  BMP2T  mendapat  pelimpahan  berupa delegasi  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  administrasi  dan  penandatanganan  perizinan  dan  non perizinan di kabupaten Merangin.
9. Terhadap  gugatan  pemohon,  putusan  PTUN  Jambi  No  03/G/2015/PTUN.JBI  tanggal  21  Mei  2015 mengabulkan  gugatan  Penggugat  seluruhnya,  menyatakan  batal  “sikap  diam”  bupati  Maringin,  dan mewajibkan bupati memproses dan menerbitkan IMB.
10. Dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No 130/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 1  Oktober  2015  menerima  permohonan  banding  tergugat  dan  menguatkan  putusan  PTUN  yang dimohonkan banding.
11. Dalam tingkat kasasi, putusan MA No 19/K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 mengabulkan permohonan kasasi dari bupati dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN yang menguatkan putusan PTUN No 03/G/2015/PTUN.JBI tanggal 21 Mei 2015 dan menyatakan bahwa  gugatan penggugat tidak dapat diterima.
12. Pemohon mengajukan PK, MA mengabulkan peninjauan kembali dari pemohon PK (Reza Vahlefi) dan membatalkan  putusan  MA  No  19/K/TUN/2016  tanggal  7  April  2016  dan  putusan  PTUN  Jambi  No 03/G/2015/PTUN.JBI  tanggal  21  Mei  2015,  mengadili  kembali  bahwa  permohonan  pemohon  (Reza Vahlefi) tidak dapat diterima
Perkara  yang  dimohonkan  oleh  Reza  Vahlefi  selaku  pemohon  kepada  bupati  Maringin  selaku termohon  terkait  sikap  diam  dalam  penerbitan  Izin  Mendirikan  Usaha  (IMB)  merupakan  ranah  tata  usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Analisis perkara ini dilakukan dengan melakukan
studi yuridis normatif dengan memperbandingkan konsepsi tujuan hukum tata usaha negara dengan perkara yang terjadi.
1. Aspek Formal
Pemohon yang mengajukan permohonan kepada termohon dapat disimpulkan secara sederhana dalam dua kata  yaitu  “salah  alamat”.  Bupati  Maringin  memang  memiliki  kewenangan  atas  penerbitan  IMB sebagaimana  dinyatakan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2000  pasal  6  yaitu “Orang/Badan/Lembaga  sebelum  membangun  di  Kabupaten  Merangin  diharuskan  memiliki  Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati c.q. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin”. Namun demikian, kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada pejabat lain. Merujuk ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 13 ayat (7) menyatakan bahwa “ Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memperoleh  Wewenang  melalui  Delegasi,  tanggung  jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi”. Dengan klausul ini, maka dapat dikatakan bahwa Kepala BMP2T selaku pejabat penerima delegasi merupakan alamat yang lebih tepat untuk menjadi termohon dalam perkara penerbitan IMB. Dari sisi ini, kedudukan formal bupati Maringin selaku termohon menjadi gugur  dan  tidak  tepat  menjadi  pihak  yang  diperkarakan  (termohon)  karena  tanggung  jawab  atas kewenangan tersebut sudah sepenuhnya beralih ke Kepala BMP2T.
2. Aspek Administrasi Dokumen
Pada  aspek  ini  perlu  dilihat  alasan  dari  lurah  maupun  camat  yang  tidak  memberikan  rekomendasi permohonan  penerbitan  IMB  kepada  pemohon,  mengingat  keterbatasan  informasi,  karena  tidak diperolehnya  data  sekunder  dari  kasus  ini,  maka  untuk  kepentingan  analisis  perkara  dapat  dilakukan asumsi atas kelengkapan dokumen permohonan penerbitan IMB. Rekomendasi lurah atau camat menjadi salah  satu  syarat  wajib  dalam  permohonan  penerbitan  IMB  sebagaimana  disyaratkan  dalam  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Bab VIII Pasal 11 ayat 3 yaitu:
- Sertifikat
- KTP
- Sketsa Bangunan
- Bukti lunas PBB
- Pas foto 3x4
- Rekomendasi camat/lurah
Sementara itu, keputusan IMB diatur dalam Bab IX Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa keputusan surat IMB  diberikan  paling  lambat  12  hari  kerja  setelah  pemohon  memenuhi  segala  persyaratan  yang ditentukan.
Dalam  hal  memang  terjadi  adanya  permasalahan  hukum  (sengketa  tanah)  yang  menyebabkan  lurah ataupun camat tidak memberikan rekomendasi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa proses permohonan pemohon menjadi gugur karena tidak terpenuhinya syarat administrasi yang menjadikan si Bupati atau pejabat terkait untuk  menerbitkan surat keputusan IMB. Namun demikian dalam  hal sebaliknya,  maka masalahnya  menjadi  ganda  yaitu  lurah/camat  selaku  pejabat  tata  usaha  negara  juga  tidak  memberikan keputusan  atas  kewenangan  yang  dimiliki.  Namun  untuk  membatasi  masalah,  maka  kita  kembalikan kepada lingkup termohon dan pemohon dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Aspek Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Sementara  itu,  sikap  diam  yang  dilakukan  bupati  Maringin  pada  permohonan  warga  untuk  penerbitan IMB berakibat pada kerugian pemohon karena potensi keuntungan usaha yang dimungkinkan diperoleh menjadi tidak terealisasi atau terhambat. Sikap diam bupati merangin ini memang tidak bisa dikategorikan sebagai suatu keputusan mengingat Pasal 1 angka 9 UU No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
Dari sini tampak adanya pihak yang dirugikan dengan sikap “diam” bupati maupun perangkat pemerintah yang  tidak  memberikan  keputusan  maupun  layanan  tidak  mencerminkan  tata  pemerintahan  yang  baik sebagaimana asa umum pemerintahan yang baik (AUPB) dimana berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9/2004 yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas:
a. kepastian hukum. b. tertib penyelenggaraan negara.
70
c. kepentingan umum. d. keterbukaan. e. Proporsionalitas. f. profesionalitas. g. akuntabilitas.
Dari aspek dimaksud, keputusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan tata  aturan  yang  dinyatakan  dalam  UU  30 Tahun  2014.  Namun  demikian,  keputusan  dimaksud  baru  meng- asses  permasalahan  bungkusnya  (formil),  karena  memandang  terlalu  sempit  permasalahan  utamanya  yaitu kepastian hukum dan perlindungan yang harusnya diberikan negara kepada warga. Akan lebih bijak apabila permasalahan  ini  dilihat  dari  asas-asas  tersebut  sehingga  penyelenggara  negara  mampu  memberikan  solusi yang  sifatnya  holistik  dan  tepat  tujuan  sehingga  masyarakat  tidak  dirugikan  dan  akhirnya  tujuan  bernegara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

## 4. KESIMPULAN
UU AP merupakan sebuah perundang-undangan yang berusaha untuk mengatur terkait dengan tata kelola  administrasi  pemerintahan  supaya  standar  pelayanan  terhadap  masyarakat  bisa  menjadi  lebih  efektif, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban dari masyarakat serta pejabat/instansi pemerintah terlindungi. Secara  prinsip  UU  AP  merupakan  semangat  baik  dari  administrasi  pemerintahan  guna  memastikan  poin tersebut. Dengan adanya UU AP pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa segala sesuatu keputusan tata usaha negara yang dibuat dan diambil telah didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan AUPB, dan pun ketika masyarakat dirugikan mereka bisa melakukan banding dan gugatan. Pejabat/instansi pemerintahan pun tidak perlu takut dalam bertindak, selama yang dilakukan berdasarkan aspek hukum jelas dan AUPB, sanksi yang diberikan pun hanya berupa sanksi administratif saja. Selain itu, dengan adanya UU AP ini pun menjadi muncul pihak  yang  kemudian  menjadi  penjamin  perlindungan  tersebut  yaitu  PTUN.  Walaupun  secara  prinsip  telah baik,  namun  bila  ditelaah  lebih  dalam  lagi  ternyata  masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dibenahi  agar pelaksanaan  UU  AP  ini  bisa  lebih  maksimal.  Hal  yang  belum  diperhatikan  adalah  seperti  polemik  yang ditimbulkan  dengan  penindakan  korupsi,  peraturan  terkait  PTUN  yang  masih  disharmoni  dengan  UU  AP, belum  adanya  instansi  yang  bertugas  menindaklanjuti  hasil  keputusan  PTUN,  AUPB  yang  dituliskan cenderung membatasi AUPB tersebut. Akibat dari adanya beberapa hal yang masih belum dipertimbangkan dalam UU AP tersebut menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul pada saat pelaksanaan riilnya.
Oleh sebab itu, penulis memberikan rekomendasi agar:
1. Dilakukan harmonisasi peraturan terkait PTUN dengan UU AP agar batas dan obyek sengketa yang bisa disidangkan  menjadi  lebih  jelas  obyek  apa  yang  bisa  disidangkan  dan  obyek  mana  yang  tidak  bisa disidangkan.
2. Dibuat  instansi  independen  untuk  memastikan  keputusan  hasil  persidangan  di  PTUN  benar-benar dieksekusi  oleh  pejabat/instansi  pemerintahan.  Ditambahkan  juga  sanksi  yang  akan  diberikan  bila keputusan tidak diterapkan karena fiktif positif masih sulit untuk diterapkan pada pelaksanaannya karena adanya pertentangan dengan SOP maupun dasar hukum yang telah ada.
Untuk  melakukan  sosialisasi  agar  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  pejabat/instansi  pemerintahan mengetahui atas keberadaan UU AP ini guna memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaksanaan dari aturan ini sebagaimana yang diharapkan

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian,  S.  L.  (2019).  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  sebagai  Batu  Uji  Bagi  Hakum  dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 2 No. 2, 149- 161.
Aji, F. E., & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Melliputi Tindakan Faktual. Justiciabelen Vol. 1 No. 1, 41-70.
Azhar,  M.  (2015).  Relevansi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Sistem  Penyelenggaraan Administrasi Negara. Notarius Edisi 08 No. 2, 274-287.
Azzahrawi,  Djalil,  H.,  &  Idami,  Z.  (2019).  Wewenang  dan  Kendala  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif. Syiah Kuala Law Journal Vol. 3 No.2, 202-221.
Cardno,  C.  (2019).  Policy  Document  Analysis:  A  Practical  Educational  Leadership  Tool  and  a  Qualitative
Research  Method.  Educational  Administration:  Theory  and  Practice,  24(4),  623–640. https://doi.org/10.14527/kuey.2018.016  Harjiyatni,  F.  R.,  &  Suswoto.  (2017).  Implikasi  Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4, 601-624.
Heri, S. (2018, Desember). Official Website Bisnis dan Komersial Konsultan Shietra. Retrieved from Hukum-
Hukum.com:  https://www.hukum-hukum.com/2018/12/delegasi-kewenangan-terkait-tanggung-jawab- pemerintahan.html
Kompas.com. (2020, November 12). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Curhat Ingin Mundur, Ada Apa? Retrieved  from  Kompas.com:  https://regional.kompas.com/read/2020/10/12/19054921/kepala-dinas- lingkungan-hidup-jember-curhat-ingin-mundur-ada-apa?page=all
Leman,  M.  Y.  (2019).  Fungsi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. Pelita-Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Edisi XIX Volume 1, 97-113.
Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  Pemerintahan  Terkait  Pemberantasan  Korupsi.  Aceh  Besar:  Pusat  Pelatihan  dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (LAN).
Linawati, A. N., Sa’adah, N., & Juliani, H. (2018). Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat (3) Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  Serta  Implikasi  dalam  Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang). Diponegoro Law Journal Vol. 7 No. 1, 60-71.
Putrijanti,  A.,  Leonard,  L.  T.,  &  Utama,  K.  W.  (2018).  Peran  PTUN  dan  AUPB  Menuju  Tata  Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). MIMBAR HUKUM Vol. 30 No. 2, 277-290.
Putriyanti,  A.  (2015).  Kajian  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  dalam  Kaitan  dengan  Pengadilan
Tata Usaha Negara. Pandecta Vol. 10 No. 2, 180-193.
Republik Indonesia. (14). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (2000).  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan . Jakarta.
Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Coruption Crime Laws). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 18 No. 2, 257-273.
Sumeleh, E. J. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang  Baik  (AUPB)  berdasarkan  Undang-Undangan  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, Vol. 5 No. 9, 130-137.
Sutikna, A., Kusriyah, S., & Widayati. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1, 19-28.
Utama, K. W. (2015). Quo Vadis Undang-Undang No. 5 Thaun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara JIS. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 3, 357- 363.
72
Wahyudi, Y. M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No. 1, 135-154.
Yanti,  H.,  &  Masriyani.  (2019).  Implementasi  Perluasan  Kewenangan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Legalitas Vol. 9 No. 2, 210-228.