JEK

## Jurnal Ekonomika
Journal homepage: www.jurnal.borneo.ac.id/index.php/ekonomika ISSN 2086-3233    E-ISSN 2685-2977
Literasi  Pelaporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  Berdasarkan  PSAK No. 45 Di Kota Tarakan
Yohanna Thresia Nainggolan a* ,Ferica Christinawati Putri b ,Sulitya Rini Pratiwi c ,Meylin Rahmawati d ,Kartini e , Rizky  Agusriyanti  Irna f
a Universitas Borneo Tarakan, yohannathresia@borneo.ac.id
b Universitas Borneo Tarakan, fericacputri@borneo.ac.id
c Universitas Borneo Tarakan, srpratiwi@borneo.ac.id
d Universitas Borneo Tarakan, rahmawatimeylin@borneo.ac.id
e Universitas Borneo Tarakan, kartini96@borneo.ac.id
f Universitas Borneo Tarakan, rizkyagusriyanti@borneo.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Keywords: Literacy, Financial Reporting, Non-Profit Organizations, PSAK No. 45.
Kata Kunci: Literasi, Pelaporan Keuangan, Organisasi Nirlaba, PSAK No.
45

## A B S T R A C T
The  aim of this  research  is  to  find  out  in  more  depth  the level  of literacy in financial reporting of non-profit organizations based on PSAK No. 45 in Tarakan City, so that education regarding financial reporting literacy of non-profit organizations based on PSAK No. 45  can  be  improved  both  by  community  actors  in  non-profit organizations and by universities. Apart from that, it is hoped that this research will increase people's motivation to be able to make effective financial decisions. The target to be achieved is in the form of scientific articles published in both print and electronic form that can  be  easily  accessed  by  students  and  the  public  as  well  as proceedings at scientific seminars on a local, regional and national scale.  The  research  method  used  is  quantitative  descriptive analysis. The population in the study were all churches in Tarakan City, namely 74 churches. Sampling in this research was carried out using  a  probability  sampling  technique  using  cluster  random sampling. Data collection was carried out using a questionnaire.

## A B S T R A K
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  lebih mendalam  mengenai  tingkat  literasi  pelaporan  keuangan organisasi  nirlaba  berdasarkan  PSAK  No.  45  di  Kota  Tarakan, sehingga  pendidikan  mengenai  literasi  pelaporan  keuangan organisasi  nirlaba  berdasarkan  PSAK  No.  45  dapat  ditingkatkan baik  oleh  masyarakat  pelaku  di  organisasi  nirlaba  maupun  oleh
universitas.  Selain  itu,  dari  penelitian  ini  diharapkan  akan meningkatkan  motivasi  dari  masyarakat  untuk  dapat  mengambil keputusan yang efektif dalam keuangan. Target yang ingin dicapai berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan baik dalam bentuk cetak maupun  elektronik  yang  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh mahasiswa  dan  masyarakat  serta  Serta  prosiding  pada  seminar ilmiah  baik  yang  berskala  lokal,  regional,  maupun  nasional. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh gereja yang ada  di  Kota  Tarakan  yaitu  sebanyak  74  Gereja.  Pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  dengan  teknik  probability  sampling dengan  menggunakan  cluster  random  sampling.  Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner.

## PENDAHULUAN
Pelaporan keuangan adalah proses pengaturan, penyediaan, dan penyampaian informasi  keuangan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Tujuan  utama  dari  pelaporan keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  untuk  pengambilan keputusan.  Salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  informasi  tersebut adalah  laporan  keuangan.  Hasil  dari  proses  akuntansi,  yang  berbentuk pertanggungjawaban dalam laporan keuangan, tidak hanya dilakukan oleh organisasi bisnis  tetapi  juga  oleh  organisasi  nirlaba  yang  melaporkan  laporan  keuangannya kepada publik. Menurut PSAK No. 45, perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  berbagai  aktivitas operasionalnya.  Organisasi  nirlaba  mendapatkan  sumber  daya  dari  sumbangan anggota dan pihak lain yang memberikan tanpa mengharapkan imbalan. Tujuan utama laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  adalah  menyediakan  informasi  yang  relevan untuk  memenuhi  kepentingan  para  penyumbang,  anggota  organisasi,  kreditor,  dan pihak lain yang memberikan sumber daya kepada organisasi nirlaba (PSAK nomor 45, 2011).
Indra  Bastian  (2006)  mengungkapkan  bahwa  organisasi  nirlaba  yang mengandalkan  dana  masyarakat  mencakup  berbagai  entitas  termasuk  lembaga pemerintah  pusat,  lembaga  pemerintah  daerah,  partai  politik,  dan  LSM  (lembaga swadaya  masyarakat),  serta  berbagai  lembaga  seperti  yayasan,  lembaga  pendidikan dan  kesehatan  (puskesmas,  rumah  sakit,  dan  sekolah),  dan  tempat  ibadah  (gereja, vihara, kuil). Organisasi nirlaba merupakan milik masyarakat umum atau masyarakat di  wilayah  tertentu, oleh  karena  itu,  perkembangan  dan  kemajuan  organisasi  sangat bergantung pada kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap manajemen organisasi dan praktik akuntansinya. Hal ini juga berlaku untuk organisasi tempat ibadah.
Gereja,  sebagai  sebuah  lembaga  nirlaba,  memiliki  kewajiban  dan  hak  untuk
memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Gereja menggunakan dan  mengelola  dana  yang  diperoleh  dari  masyarakat  dalam  bentuk  persembahan, sumbangan,  atau  bantuan  lainnya  sebagai  sumber  keuangannya.  Organisasi  perlu transparan  terhadap  masyarakat  umum  untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat, jujur,  dan  non-diskriminatif,  terutama  kepada  anggota  organisasi  keagamaan. Informasi  tersebut  harus  dapat  diakses  oleh  siapa  pun  melalui  prosedur  yang ditetapkan,  sehingga  dapat  dihindari  penyalahgunaan  oleh  pihak-pihak  dengan  niat yang  tidak  baik  terhadap  organisasi.  Kewajiban  ini  menjadi  penting  karena pertanggungjawaban organisasi Tempat Ibadah akan signifikan memengaruhi tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  organisasi  itu  sendiri  (Rahayu  et  al.,  2017).  Oleh karena  itu,  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  faktor  kunci  bagi  gereja  untuk menjaga eksistensinya dan mengoptimalkan perannya dalam ranah sosial dan budaya.
Sebagai sebuah entitas nirlaba, Gereja memiliki tanggung jawab dan hak untuk memberikan  laporan  kepada  para  pihak  yang  memiliki  kepentingan.  Gereja menggunakan dan mengelola dana yang berasal dari masyarakat, baik dalam bentuk persembahan,  sumbangan,  atau  bantuan  lainnya,  sebagai  sumber  keuangan.  Oleh karena  itu,  organisasi  ini  harus  bersikap  terbuka  kepada  masyarakat  umum  dalam menyediakan  informasi  yang  akurat,  jujur,  dan tidak  diskriminatif,  terutama  kepada anggota organisasi  keagamaan  tersebut. Informasi  tersebut  harus  dapat  diakses  oleh siapa  pun  yang  menggunakan  mekanisme  yang  telah  ditetapkan,  agar  tidak disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  dengan  niat  buruk  terhadap  organisasi.  Ketaatan terhadap  tanggung  jawab  ini  penting  karena  dapat  berdampak  pada  tingkat kepercayaan masyarakat terhadap gereja itu sendiri (Rahayu et al, 2017). Oleh karena itu,  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  elemen  krusial  bagi  gereja  untuk mempertahankan perannya dan dampaknya dalam konteks sosial dan budaya.
Akuntabilitas  dan  transparansi  memiliki  peran  penting  dalam  mengurangi kesenjangan informasi keuangan antara gereja sebagai penerima dana masyarakat dan masyarakat yang menyumbangkan dana tersebut. Untuk mencapai tingkat transparansi dan  akuntabilitas  yang  optimal  dalam  pengelolaan  keuangan  gereja,  diperlukan kehadiran  pengurus  gereja  yang  mempunyai  pemahaman  yang  mumpuni  tentang literasi keuangan. Sistem  informasi akuntansi  yang efektif dan pencatatan keuangan yang  teratur,  serta  penyajian  laporan  keuangan  yang  jelas,  akan  mempermudah pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan gereja. Pengurus gereja juga  perlu  aktif  dalam  menyampaikan  informasi  yang  dapat  meningkatkan kredibilitasnya, bahkan jika hal itu hanya sebatas atas dasar kemauan. Meningkatkan literasi keuangan di kalangan pengurus gereja dan menjalankan praktik akuntansi yang tepat  adalah  langkah  yang  bisa  dilakukan  untuk  meminimalisir  ketidakseimbangan informasi diantara pengurus gereja dan masyarakat sekitarnya. Dalam ranah akuntansi,
keberadaan  PSAK  No.  45  mengenaik  akuntansi  untuk  organisasi  nirlaba  yang dikeluarkan  oleh  IAI  (Ikatan  Akuntan  Indonesia)  memberikan  kerangka  kerja  yang bermanfaat  bagi  pengurus  gereja  untuk  meningkatkan  tingkat  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  pencatatan  dan  pelaporan  keuangannya.  Namun,  disayangkan bahwa  masih  sedikit  pihak  yang  menyadari  keberadaan  standar  ini  sebagai  acuan dalam pengelolaan keuangan gereja.
Gereja-gereja  di  Kota  Tarakan  berusaha  untuk  mencapai  kinerja  yang  baik dalam melayani umat, dan dalam upaya tersebut, laporan keuangan memegang peran yang  sangat  penting  bagi  kedua  pihak,  baik  internal  maupun  eksternal  gereja.  Bagi pihak  internal,  laporan  keuangan  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengendalikan  dan mengevaluasi  kinerja  manajerial  dan  organisasi.  Sedangkan  bagi  pihak  eksternal, laporan  keuangan  merupakan  mekanisme  pertanggungjawaban  dan  dasar  untuk pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu,  laporan  keuangan  gereja  harus  mematuhi standar akuntansi  yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sebagai organisasi nirlaba, gereja harus mengikuti standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  dalam  PSAK  45  tentang  pelaporan  keuangan entitas nirlaba. Saat ini, pengurus gereja terdiri dari sekitar 25 orang, dengan mayoritas berusia  lanjut.  Meskipun  gereja  mengelola  dana  dalam  jumlah  yang  cukup  besar, namun  belum  memiliki  sistem  pembukuan  dan  pelaporan  keuangan  yang  memadai. Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan literasi keuangan di kalangan pengurus gereja agar  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  gereja  dapat meningkat.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bagian  ini  membahas  penelaahan  atas  jurnal,  artikel,  buku  dan  sumber  lain yang  relevan.  Jika  diperlukan,  perumusan  hipotesis  disajikan  dalam  bagian  ini. Hipotesis  yang  dirumuskan  harus  didasari  oleh  logika  yang  memadai  dan  didukung oleh hasil penelitian terdahulu.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  literasi  mencakup keterampilan  menulis dan  membaca, pengetahuan atau keahlian dalam suatu bidang atau  aktivitas  tertentu,  serta  kemampuan  individu  dalam  memproses  informasi  dan pengetahuan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Secara umum tujuan literasi yaitu membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan seseorang atau masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat.
Menurut  Otoritas  Jasa  Keungan  (2016)  literasi  keuangan  merujuk  pada serangkaian  proses  atau  aktivitas  yang  bertujuan  meningkatkan  pengetahuan, keyakinan,  dan  keterampilan  finansial  konsumen  dan  masyarakat  secara  umum,
sehingga  mereka  dapat  mengelola  keuangan  dengan  lebih  efektif.  Putri  dan  Henny (2017)  juga  menjelaskan  bahwa  literasi  keuangan  merupakan  bagian  integral  dari pembelajaran tentang manajemen keuangan dan perencanaan investasi, yang bertujuan agar keputusan finansial sehari-hari dapat diambil dengan lebih terarah dan bijaksana. Selain itu, laporan The Master Card Foundation’s (2011) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah dapat mengakibatkan pengambilan keputusan finansial yang  tidak  produktif,  seperti  pengeluaran  berlebihan,  kurangnya  tabungan,  dan kehilangan peluang untuk berinvestasi.
Menurut  PSAK  nomor  45  (2011),  organisasi  nirlaba  didefinisikan  sebagai lembaga  yang  tidak  berorientasi  pada  profit,  yang  mendapatkan  sumber  daya  dan donasi dari anggota serta penyumbang lainnya tanpa tujuan imbalan finansial. Fredik (2016)  menjelaskan  bahwa  organisasi  nirlaba  atau  non-profit  adalah  entitas  yang didirikan  dengan  tujuan  mendukung  suatu  isu  atau  tujuan  tertentu  yang  menarik perhatian publik, tanpa memperhatikan keuntungan finansial. Dengan demikian, dari konsep  tersebut,  dapat  dinyatakan  bahwa  organisasi  nirlaba  adalah  lembaga  yang memiliki  misi  khusus  dan  beroperasi  tanpa  maksud  memperoleh  laba  atau memanfaatkan sumbangan dana dari anggota atau pihak lainnya.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), standar akuntansi keuangan adalah pedoman  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  berwenang,  yang  mencakup prinsip-prinsip dan metode yang menjadi dasar umum dalam praktik akuntansi suatu perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar tersebut dapat diterapkan selama masih relevan  dengan  situasi  perusahaan  yang  bersangkutan.  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan, yang merupakan bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia, bertanggung jawab atas penyusunan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Salah satu standar yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45  (PSAK  45),  yang  merupakan  standar  khusus  untuk  pelaporan  keuangan  entitas nirlaba.  PSAK  45  yang  berlaku  saat  ini  adalah  revisi  tahun  2011,  yang  sebelumnya adalah  PSAK  45  edisi  1997  yang  telah  disetujui  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan. Standar  ini diterbitkan dengan tujuan memberikan pedoman khusus bagi organisasi  nirlaba dalam penyusunan  laporan keuangannya. Berdasarkan PSAK No. 45  (2011),  laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  mencakup  laporan  posisi  keuangan pada  akhir  periode  pelaporan,  laporan  aktivitas,  laporan  arus  kas  untuk  periode tersebut, serta catatan-catatan tambahan yang mendukung laporan keuangan.
Studi  ini  memeriksa  hipotesis  menggunakan  Independent  t-test  apabila  data terdistribusi normal, sedangkan Mann-Whitney Test digunakan untuk data yang tidak terdistribusi  normal.  Analisis  dilakukan  menggunakan  perangkat  lunak  SPSS  untuk menentukan signifikansi data yang diuji, dan dari situ, mengonfirmasi atau menolak
hipotesis yang diajukan. Rumusan hipotesisnya yaitu:
H1 : Literasi berpengaruh terhadap penerapan pelaporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan psak no. 45 di kota Tarakan.

## METODE PENELITIAN

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan kuesioner. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan  tertulis  kepada  responden,  yang  kemudian  dijawab  dalam  bentuk  daftar pertanyaan  atau  angket  elektronik.  Sampel  yang  mencerminkan  karakteristik  yang diinginkan diminta untuk mengisi kuesioner yang berkaitan dengan topik penelitian.

## Teknik Analisis Data
Studi  ini  mengadopsi  metode  kuantitatif  dengan  memanfaatkan  data  primer dalam  bentuk  kuesioner.  Data  yang  diperoleh  secara  langsung  akan  diolah  dalam analisis selanjutnya.

## a. Evaluasi Alat Penelitian
Sebelum melanjutkan ke analisis data, dilaksanakan pengecekan validitas dan reliabilitas terlebih dahulu terhadap kuesioner yang telah didistribusikan dan diisi. Uji validitas  bertujuan  untuk  menilai  sejauh  mana  instrumen  pengukuran  mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat dan akurat. Sedangkan, uji reliabilitas dilakukan  untuk  mengevaluasi  seberapa  konsisten  hasil  pengukuran  dari  instrumen tersebut.  Hasil  pengukuran  dikatakan  reliabel  apabila  ketika  diuji  pada  saat  yang berbeda  dengan  kelompok  subjek  yang  sama,  hasilnya  relatif  sama,  dengan  catatan bahwa aspek yang diukur pada subjek tidak mengalami perubahan.

## 1) Uji Validitas
Uji  validitas  melibatkan  evaluasi  terhadap  kemampuan  alat  pengukur  yang telah dibuat untuk menentukan sejauh mana alat tersebut mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan tepat. Tujuan dari uji validitas adalah untuk memastikan bahwa data  yang  diperoleh  dari  alat  pengukur  tersebut  relevan  dan  sesuai  dengan  tujuan pengukuran  yang  telah  ditetapkan.  Pengujian  validitas  pada  kuesioner  dilakukan melalui  penerapan  metode  korelasi  pearson’s  product  moment  dengan  dukungan perangkat  lunak  SPSS.  Instrumen  penelitian  dianggap  valid  apabila  nilai  koefisien
korelasi yang dihasilakan > 0,3 (Sugiyono, 2010).

## 2) Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  menekankan  kemampuan  instrumen  pengukuran  untuk menghasilkan  hasil  yang  konsisten  dalam  pengukuran  dari  satu  waktu  ke  waktu lainnya.  Reliabilitas  adalah  indikator  yang  mengindikasi  seberapa  dapat diandalkannya  suatu  alat  pengukur  atau  instrumen  (Singarimbun,  1989).  Pengujian reliabilitas  dilakukan  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  SPSS  dan  hasilnya diekspresikan dalam bentuk koefisien Cronbach dengan menggunakan Alpha (ά) 0,6. Instrumen penelitian dianggap reliabel jika nilai α yang diperoleh dari hasil uji lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2005).

## b. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang terkumpul dari penelitian mengikuti distribusi normal atau tidak. Prosedur pengujian normalitas data dilaksanakan  memakai  perangkat  lunak  SPSS.  Penilaian  apakah  suatu  dataset mengikuti distribusi normal bergantung pada kriteria berikut:
1. Jika  nilai  signifikansi  (probabilitas)  kurang  dari  5%,  data  dianggap  tidak berdistribusi secara normal.
2. Jika  nilai  signifikansi  (probabilitas)  lebih  dari  5%,  data  dianggap  memiliki distribusi normal.
Hasil penentuan apakah data berdistribusi normal atau tidak akan menentukan teknik statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Jika data terdistribusi secara  normal,  hipotesis  penelitian  akan  diuji  menggunakan  independent  t-test. Sebaliknya,  jika  hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  data  tidak  berdistribusi normal, maka akan digunakan uji Mann-Whitney Test.

## c. Analisis Statistik Deskriptif (Uji Rata-rata)
Dalam  penelitian  ini,  analisis  statistik  deskriptif  digunakan  untuk mengeksplorasi  dan  mengidentifikasi  tingkat  literasi  pelaporan  keuangan  organisasi nirlaba di Kota Tarakan berdasarkan PSAK No. 45. Ukuran yang kemudian digunakan adalah nilai rata-rata (mean) dari setiap item jawaban. Penghitungan nilai rata-rata ini dilakukan dengan  membagi total skor variabel dari setiap responden dengan  jumlah skor  ideal  untuk  variabel  tersebut.  Skor  ideal  mengacu  pada  nilai  maksimum  yang dapat  dicapai  jika  semua  responden  memilih  pilihan  jawaban  dengan  skor tertinggi untuk semua pertanyaan dalam kuesioner. Perhitungan nilai rata-rata tersebut adalah sebagai berikut:
𝑋̅ = ∑ 𝑋 𝑖 𝑛 𝑛 𝑖=1 ……………………………………………………………….. ………1
(Indriantoro dan Supomo, 2003:173)
Keterangan:
𝑋̅ = rata-rata/mean
∑ = jumlah
𝑋 𝑖 = nilai x responden ke-i, i dari 1 sampai ke-n
n = total skor ideal
Hasil  perhitungan  rata-rata  jawaban  untuk  setiap  variabel  selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk setiap item  jawaban dalam kuesioner. Untuk menetapkan kriteria tersebut, langkah awalnya adalah menentukan interval skor rata-rata untuk setiap variabel secara keseluruhan dengan mencari rentang data seperti berikut:
Rentang data = Data Tertinggi – Data Terendah
Sedangkan penentuan panjang kelas intervalnya dirumuskan dengan:
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
Dengan menerapkan skala Likert, skor tertinggi yaitu 5 memiliki nilai 100%, sementara skor terendah  yaitu 1  memiliki  nilai 20%. Pendekatan skor ini  mengarah pada perhitungan sebagai berikut:
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = 100% − 20% 5 = 16%
Kemudian, kriteria untuk evaluasi  variabel persepsi terkait penerapan PSAK 45  ditetapkan.  Kriteria  ini  diadaptasi  dari  Karengga  (2001)  dengan  beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Rincian kriteria tersebut kemudian disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Kriteria Literasi Kriteria Variabel Persepsi Interval Sangat Tidak Setuju 20% – 36% Tidak Setuju > 36% – 52% Kurang Setuju >52% – 68%
Setuju >68% – 84% Sangat Setuju >84% – 100%

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

## a. Penerapan PSAK 45
Tabel  2  di  bawah  ini  memperlihatkan  rangkuman  tanggapan  dari  responden terhadap tiga indikator terkait dengan variabel penelitian, yaitu kepatuhan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45. Indikator tersebut mencakup prinsip pengakuan,  prinsip  pengungkapan,  dan  prinsip  penyajian  dalam  sebuah  laporan keuangan. Setiap tabel menggambarkan tanggapan dari setiap subjek penelitian dalam kelompok responden, yakni yang menyusun laporan keuangan gereja di kota Tarakan.
Tabel 2 Jawaban Responden Gereje Kota Tarakan Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45

## Sumber : Nainggolan, 2023
Berdasarkan  informasi  dalam  Tabel  2,  terkait  dengan  indikator  Prinsip Pengakuan, terlihat bahwa Gereja di Kota Tarakan secara konsisten mencatat beberapa akun  (63,16%)  yang  merupakan  bagian  dari  elemen-elemen  laporan  keuangan, misalnya aktiva bersih tidak terikat, pendapatan dari kegiatan operasional, keuntungan operasional,  keuntungan  non  operasional,  kerugian  operasional,  kerugian  non operasional,  kas  dari  aktivitas  operasi,  kas  dari  pendapatan  kegiatan,  dan  kas  dari sumbangan. Meskipun demikian, organisasi tidak selalu konsisten dalam mencatat kas dari piutang, hutang lain-lain yang dilunasi, dan penerimaan kas dari penjualan aktiva non persediaan.
Untuk  indikator  kedua,  terlihat  jika  organisasi  telah  berhasil  dalam mengungkapkan  informasi  tambahan  secara  rinci,  seperti  rincian  sumber  daya  dan kewajiban  yang  tidak  tercantum  dalam  bagian  utama  laporan  keuangan,  serta informasi  penting  lainnya  yang  diperlukan  oleh  pemakai  laporan  keuangan  untuk pengambilan  keputusan.  Namun, terdapat  ketidak-konsistenan  dalam  pengungkapan informasi  tambahan  mengenai  dasar  kebijakan  akuntansi  yang  dipakai  dalam penyusunan  laporan  keuangan,  serta  informasi  tentang  likuiditas  aktiva  atau  jatuh tempo  kewajiban,  termasuk  pembatasan  penggunaan  aktiva,  dalam  catatan  atas laporan keuangan.
Terhadap indikator prinsip penyajian, terungkap bahwa organisasi tidak pernah mengelompokkan  aktiva  menjadi  lancar  dan  tidak  lancar,  atau  mengelompokkan
kewajiban menjadi jangka pendek dan panjang. Selain itu, total pendapatan dan beban disajikan  secara  bruto.  Organisasi  menampilkan  pendapatan,  kerugisan  dan sumbangan sebagai penambah pada aktiva bersih tidak terikat, dan juga menampilkan total pendapatan dan beban bruto.

## b. Literasi Penyusun Laporan Keuangan terhadap Penerapan PSAK 45
Tabel  3  memuat  skor  kategori  persepsi  yang  diperoleh  oleh  kelompok penyusun laporan keuangan terkait tiga indikator persepsi terhadap penerapan PSAK 45.  Untuk  indikator  pengetahuan  tentang  PSAK  No.  45,  skor  mencapai  52,4%  atau dikategorikan sebagai Kurang Setuju. Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman  penyusun  laporan  keuangan  terkait  keberadaan  PSAK  NO.  45  sebagai standar  pelaporan  keuangan  untuk organisasi  nirlaba  non  pemerintah  masih  rendah. Begitu juga dengan indikator pandangan terkait legalitas PSAK No. 45 yang mendapat kategori kurang setuju dengan skor 67,3%. Hal ini menggambarkan tingkat kesadaran yang masih rendah dari para penyusun laporan keuangan terhadap keabsahan hukum yang dimiliki oleh standar pelaporan keuangan tersebut.
Persepsi  yang  kurang  menguntungkan  terhadap  kedua  indikator  tersebut mungkin  disebabkan  oleh  praktik  penyusunan  laporan  keuangan  di  Gereja  Kota Tarakan yang masih mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang ditetapkan  oleh  Gereja  Pusat.  Faktor  sumber  daya  manusia  juga  mungkin  menjadi faktor penyebabnya. 40 % dari penyusun  laporan  keuangan  memiliki  latar belakang pendidikan  hanya  sampai  tingkat  sekolah  menengah  atas.  Data  demografis  juga mengungkapkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden di kelompok penyusun laporan  keuangan  tidak  pernah  mengikuti  pelatihan  resmi  di  bidang  keuangan (66,67%) dan kurang memiliki pemahaman keuangan yang berbasis pada Akuntansi (56,67%).
Persepsi  yang  lebih  menguntungkan  terkait  indikator  pendapat  mengenai penerapan PSAK No. 45 di gereja yang ada di kota Tarakan. Dengan perolehan skor kategori  sebesar  74,6%,  pandangan  para  penyusun  laporan  keuangan  terhadap indikator  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai  Setuju  (lihat  Tabel  3).  Ini memperlihatkan  bahwa  responden  dari  kelompok  penyusun  laporan  keuangan  akan merespons dengan baik jika suatu kebijakan diterapkan untuk menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan di organisasi tersebut.
Tabel 3
Persepsi Penyusun Laporan Keuangan Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45
Sumber : Nainggolan, 2023
Secara  keseluruhan,  dapat  disimpulkan  bahwa  para  penyusun  laporan  dari organisasi  nirlaba  di  Kota  Tarakan  memiliki  pandangan  yang  kurang  mendukung terhadap  penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Nomor  45.  Hal  ini tercermin dari rentang skor yang didapat untuk variabel persepsi penerapan PSAK No. 45, yang mencapai 65,7% dan termasuk kedalam kategori Kurang Setuju.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan diskusi, disimpulkan bahwa organisasi nirlaba di kota Tarakan dapat dianggap telah mematuhi kriteria kepatuhan yang ditetapkan dalam penelitian  ini.  Namun  penyusun  laporan  keuangan  dari  organisasi  tersebut menunjukkan persepsi yang kurang mendukung atau kurang setuju terhadap penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 (PSAK No. 45).

## Saran
Ikatan  Akuntan  Indonesia  sebagai  lembaga  yang  mengembangkan  standar pelaporan  keuangan  di  Indonesia,  perlu  meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi mengenai penerapan PSAK 45. Mereka juga bisa bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk mencari solusi terhadap masalah dualisme dalam pelaporan keuangan. Kemungkinan akan diperlukan penyesuaian pada ketentuan-ketentuan PSAK 45 agar dapat memperhitungkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang  dan  De  Jonge.  2009.  Apa  dan  bagaimana  Gereja?  Pengantar  Sejarah Eklesiologi. PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
Azwari, P. C. (2018). Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 45 Dan PSAK 109). I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance . https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2304.
Bastian, Indra.  (2006). Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar. Jakarta:Erlangga
Cintokowati,  2010.    ASP:  Akuntansi  Masjid  Vs  Gereja.  Wordpress.  Jakarta. http://cintokowati.wordpress.com/2010/11/14/asp-akuntansi-masjid-vs-gereja/. Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Hery.2016. Akuntansi Dasar 1 &2. Jakarta: PT Grasindo. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.
45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. PSAK. Jakarta: Salemba 4.
Janis,  R.  S.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2017).  Analisis  penerapan  psak  no.  45  tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada jemaat gmist pniel biau kab, kep. Sitaro.
Accountability . https://doi.org/10.32400/ja.16032.6.1.2017.103-111 Jlagran. 2012. Gereja Lokal. Wordpress. Yogyakarta. http://imankekristenan.wordpress.com/category/doktrin-gereja/.
Nazila, S. R., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Masjid  Di  Kota Banda. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi . https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12278 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di  Sektor  Jasa  Keuangan  Bagi  Konsumen  dan/atau  Masyarakat. Journal  of Chemical Information and Modeling .
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  Revisi  2011.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. PSAK. Jakarta: Salemba 4.
Rahayu,  Ruci  Arizanda.  Ludigdo,  Unti  dan  Achsin,  2017.  M.  Transparency  and Accountability  of  Financial  Report  atSurabaya  Al  Akbar  National  Mosque. Research Journal of Finance and AccountingVol.8, No.18, 2017
Randa,  F.  (2011).  Akuntabilitas  Keuangan  Dalam  Organisasi  Keagamaan  (Studi Etnografi  Pada  Gereja  Katolik  Di  Tana  Toraja). Jurnal  Sistem  Informasi Manajemen Dan Akuntansi .
Rasuma Putri, N. M. D., & Rahyuda, H. (2017). Pengaruh Tingkat Financial Literacy Dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Keputusan Investasi Individu. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana .
https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i09.p09
Raya, M. K. G. (2017). Evaluasi Implementasi Pelaporan Keuangan Sebagai Bentuk Akuntabilitas  Organisasi  Keagamaan  (Studi  Kasus:  Gereja  Katolik  Paroki  St. Paulus Miki Salatiga). In Journal of Accounting & Management Innovation .
Sugiyono.  (2013).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif, dan R&DSugiyono. 2013. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif,
Kualitatif,  dan  R&D.”  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitaif, Kualitatif,  dan  R&D.  https://doi.org/10.1. Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif,  Dan  R&D .  https://doi.org/10.1007/s13398- 014-0173-7.2
Sugiyono.  (2014).  Teknik  Pengumpulan  Data. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . https://doi.org/10.3354/dao02420
The  Master  Card  Foundation.  2011. Financial  Education  Intiatives  for  the  Poor . http://www.mastercardfdn.org/pdfs/TakingStockFinancial.pdf.