## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 2 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
KONFLIK KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN WISATA RELIGI DI DESA BOGORAN

## Putri fadhilah Helmi
Universitas Sains Al-Qur’an, Indonesia Email: putrihelmi449@gmail.com
Kata kunci: Conflict of Interest, Resolution,
Implementation, Religious Tourism

## ABSTRAK
Latar Belakang : Konflik kepentingan dalam implementasi pembangunan wisata religi di Desa Bogoran menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena konflik terjadi antara pemerintah  desa  dengan  masyarakat  yang  dimotori  oleh  Pemuda  karena  perbedaan kepentingan.  Pemerintah  desa  memiliki  kepentingan  politik  kekuasaan  sedangkan masyarakat memiliki kepentingan ekonomi.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik kepentingan yang terjadi, resolusi konflik, dan menganalisis implementasi pembangunan wisata religi di Desa Bogoran, kecamatan Sapuran, Wonosobo.
Metode : Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil : Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  pembangunan wisata  religi  di  Desa  Bogoran,  terjadi  konflik  antara  masyarakat  dengan pemerintah desa. Konflik ini yang menyebabkan pembangunan menjadi tidak ideal sesuai dengan teori implementasi menurut Edward III. Namun konflik ini  akhirnya  bisa  diselesaikan  meskipun  pembangunan  tetap  dilaksanakan tanpa keterlibatan pemerintah desa.
Kesimpulan: Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  terjadi  konflik dalam  implementasi  pembangunan  wisata  religi.  Konflik  tersebut  menurut teori  Lewis  A.  Coser  disebabkan  kekecewaan  dari  masyarakat  terhadap pemerintah  desa  yang  tidak  merespon  keinginan  masyarakat.  Selanjutnya konflik disebabkan karena perbedaan kepentingan. Dan diselesaikan dengan musyawarah.  Adapun  implementasi  dari  pembangunan  ini  menggunakan swadaya  masyarakat  baik  dari  tenaga,  pikiran,  maupun  biaya,  dan  tanpa melibatkan pemerintah desa.

## ABSTRACT
Background:  Conflicts  of  interest  in  the  implementation  of  religious  tourism development in Bogoran Village are interesting to be examined because conflicts occur between the village government and the community led by youth due to differences in
Konflik Kepentingan dalam Implementasi
Pembangunan  Wisata  Religi  di  Desa  Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo
Keywords:
Conflict of Interest,
Resolution,
Implementation, Religious Tourism
interests. Village governments have power politics  while communities  have economic interests.
Purpose: This study aims to determine conflicts of interest that occur, conflict resolution, and analyze the implementation of religious tourism development in Bogoran Village, Sapuran District, Wonosobo.
Method: The method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection methods of interviews, observations, and documentation.
Results: The results of this study show that in the development of religious tourism in Bogoran Village, there is a conflict between the community and the village government. This  conflict  causes  development  to  be  not  ideal  in  accordance  with  the  theory  of implementation according to Edward III. However, this conflict was eventually resolved even  though  development  was  carried  out  without  the  involvement  of  the  village government.
Conclusion: The conclusion of this study is that there is a conflict in the implementation of religious tourism development. The conflict according to Lewis A. Coser's theory was caused by disappointment from the community with the village government that did not respond  to  the  wishes  of  the  community.  Furthermore,  conflicts  are  caused  due  to differences in interests. And it was resolved by deliberation. The implementation of this development uses non-governmental organizations both from energy, thought, and cost, and without involving the village government

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri, demokrasi dan sejahtera, Pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014    tentang  Desa  yang  merupakan instrumen  baru  kombinasi  antara  dua  hal  yaitu  inisiatif  lokal  dari  bawah  dan  respon kebijakan (Lindawaty, 2023; Nomor, 6AD).  Undang-Undang tersebut menjadi semangat bagi  masyarakat  desa  untuk  berlomba-lomba  mencari  ide  dan  gagasan  memajukan  desa dengan inovasi-inovasi baru.
Dorongan  untuk  memajukan  desa  tentunya  lahir  dari  berbagai  faktor  yang melatarbelakanginya,  terutama  faktor  ekonomi.  Kondisi  ekonomi  desa  menjadi  faktor terbesar  masyarakat  berinovasi  untuk  mentransformasikan  desa  menjadi  lebih  maju. Begitupun  masyarakat  Desa  Bogoran  (Kehik  &  Mael,  2017;  Saphira,  2022).  Kondisi ekonomi  menjadi  faktor  utama  yang  melatarbelakangi  lahirnya  gagasan  menjadikan potensi desa sebagai salah satu sumber ekonomi yang menguntungkan Masyarakat (Habib, 2021; Sukmawan & Kholifah, 2024).
Desa Bogoran mengalami penurunan Indeks Desa Membangun (IDM) yang drastis. Pada  Tahun  2020,  Indeks  Desa  Membangun  Desa  Bogoran  adalah  0,7500,  di  mana  itu masuk  ke  dalam  kategori  desa  yang  maju.  Namun  pada  tahun  2022,  Indeks  Desa Membangun  Desa  Bogoran  mengalami  penurunan  yaitu  0,6948,  di  mana  kategori  Desa Bogoran  juga  menjadi  berubah  yang  semula  maju  kembali  menjadi  desa  berkembang. Adapun  salah  satu  komposit  dari  Indeks  Desa  Membangun  adalah  Indeks  Ketahanan Ekonomi (IKE) yang dari tahun 2020 sampai 2022 tetap statis di angka 0,5833, di mana itu
masih  dalam  kategori  tertinggal  (Nugroho,  2018;  Santoso,  Muntasib,  Kartodihardjo,  & Soekmadi,  2015).    Artinya  peningkatan  ekonomi  memang  menjadi  urgensi  dari  Desa Bogoran.
Gagasan  tentang  dibangunnya  Wisata  Religi  pertama  kali  digagas  oleh  salah  satu anggota  organisasi  Pemuda  Dusun  Wadas  Desa  Bogoran  bernama  Udiyanto.  Pemuda Dusun  Wadas  adalah  sebuah  organisasi  di  Dusun  Wadas  yang  beranggotakan  seluruh pemuda dari umur 17-45 tahun di Dusun Wadas. Ia melihat potensi keindahan alam curug Mandiran  yang  terletak  di  Dusun  Wadas,  Desa  Bogoran  ini  dapat  menjadi  sumber peningkatan ekonomi  apabila  dijadikan  wisata.  Ditambah  adanya  makam leluhur  Dusun Wadas, Desa Bogoran yang merupakan seorang pangeran sekaligus ulama atau syeikh dari Kesultanan Mataram bernama Raden Cokrohadikusumo atau dikenal oleh masyarakat desa dengan  nama  Mbah  Mandir  yang  bersemayam  di  dekat  curug  Mandiran  juga  dapat dijadikan tempat peziarahan yang memiliki nilai spiritual dan religi yang kuat.
Namun  rencana  ini  tidak  melibatkan  pemerintah  desa.  Hal  ini  dilatarbelakangi kekecewaan pemuda dusun dengan kinerja pemerintah desa, diantaranya, Pemerintah tidak transparan dan tidak memberikan keterangan apapun ketika ditanya terkait kas sewa tratag desa, padahal masyarakat berhak tahu apakah pelaksanaan penyewaan tratag sebagai salah satu  usaha  milik  desa  tersebut  untung  atau  rugi  karena  hasilnya  akan  kembali  untuk pembangunan. Dari kekecewaan tersebut, Pemuda  bermaksud untuk mandiri melakukan perencanaan pembangunan wisata religi di Dusun Wadas, Desa Bogoran. Sehingga konflik pun terjadi.
Penelitian  ini  menganalisis  bagaimana  konflik  kepentingan  terjadi  dalam implementasi pembangunan wisata religi, penyelesaiannya, dan bagaimana pembangunan diimplementasikan  tanpa  keterlibatan  pemerintah  desa  (Iskandar,  2020).  Dengan  tujuan, mengetahui  konflik  kepentingan  yang  terjadi,  penyelesaian  atau  resolusi  konflik,  dan implemnetasi pembangunan wisata religi di Desa Bogoran.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan  penelitian  secara  jelas  sesuai  dengan  kenyataan  di  lapangan  (Yuliani, 2018).  Objek  dari  penelitian  ini  adalah  pembangunan  wisata  religi  di  Desa  Bogoran, Kecamatan  Sapuran,  Wonosobo.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori konflik menurut Lewis A. Coser yang menganalisis penyebab konflik  dari  ebberapa  sebab.  Teori  resolusi  konflik  menurut  Ralf  Dahrendolf  yang membagi penyelesaian dalam tiga jenis yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ada pula penyelesaian  konflik  dengan  budaya  lokal  yaitu  musyawarah  mufakat  sesuai  sila  ke-4 Pancasila  (Fadli,  2021).  Dan  teori  implementasi  dari  Edward  III,  yang  menganalisis implementasi dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan disposisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Bogoran, khususnya Dusun Wadas adalah dusun yang memiliki potensi wisata religi,  terdiri  dari  wisata alam  Curug Mandiran  dan Makam leluhur  yang  memiliki  nilai sejarah dan spiritual. Masyarakat Dusun Wadas melihat ini sebagai sebuah anugerah dari
Konflik Kepentingan dalam Implementasi
Pembangunan  Wisata  Religi  di  Desa  Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo
Sang  Pencipta  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  solusi  membangkitkan  nilai- nilai  yang  ada  di  masyarakat,  terutama  ekonomi.  Kesadaran  masyarakat  akan  urgensi adanya  alternatif  membangkitkan  kondisi  ekonomi  sudah  bergaung  sejak  lama.  Maksud masyarakat ini juga sudah disampaikan secara struktural melalui birokrasi yang ada di desa. Respon pemerintah desa dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut menjadi hal yang ditunggu.
Sampai  di  tahun  2020,  belum  ada  respon  dari  pemerintah  desa  terkait  aspirasi pemanfaatan  potensi  wisata  religi  yang  ada  di  Dusun  Wadas  tersebut.  Kemudian  untuk pertama  kalinya  gagasan  pembangunan  wisata  religi  disampaikan  oleh  Ketua  Pemuda Dusun  Wadas  secara  langsung  dalam  forum  musyawarah  yang  diselenggarakan  oleh Pemuda Dusun Wadas dalam rangka menyampaikan maksud rencana pembangunan wisata religi  dan  meminta  pandangan  dari  masyarakat  Dusun  Wadas  Desa  Bogoran.  Forum musyawarah ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 di balai dusun Wadas dan dihadiri oleh ketua dan anggota Pemuda Dusun Wadas, tokoh masyarakat, dan masyarakat Dusun Wadas.
Alasannya, dijelaskan oleh ketua Pemuda Dusun Wadas, Udiyanto, dilatarbelakangi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Konflik tersebut berupa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, keinginan  masyarakat  atas  pemanfaatan  potensi  wisata  ini  sudah  disampaikan  kepada pemerintah desa beberapa kali. Namun, sama sekali tidak ada respon dari pihak pemerintah desa.
Selain  itu,  Hal  ini  dilatarbelakangi  kekecewaan  pemuda  dusun  dengan  kinerja pemerintah  desa,  diantaranya,  Pemerintah  tidak  transparan  dan  tidak  memberikan keterangan apapun ketika ditanya terkait kas sewa tratag desa, padahal masyarakat berhak tahu  apakah  pelaksanaan  penyewaan  tratag  sebagai salah  satu  usaha milik  desa  tersebut untung  atau  rugi  karena  hasilnya  akan  kembali  untuk  pembangunan.  Berdasarkan  teori Lewis  A.  Coser,  konflik  realistis  disebabkan  karena  adanya  kekecewaan  atas  tuntutan- tuntutan yang tidak terwujud yang ditujukan khusus oleh kelompok berkepentingan pada objek  yang  dianggap  mengecewakan.  Seperti  halnya  yang  terjadi,  kekecewaan  pemuda terhadap  pemerintah  desa  menjadi  penyebab  konflik  antara  keduanya,  melebar  menjadi konflik masyarakat Dusun Wadas dengan pemerintah Desa. Dari konflik tersebut, pemuda Dusun  Wadas  sebagai  penyelenggara  musyawarah  memutuskan  untuk  tidak  melibatkan pemerintah  desa  dalam  pembahasan  ini.  Dari  musyawarah  yang  dilaksanakan  tersebut, masyarakat Dusun Wadas mendukung penuh dengan gagasan pembangunan wisata religi di  Dusun  Wadas.  Dan  karena  tidak  ada  respon  dari  pemerintah  Desa  selama  ini,  maka disepakati bahwa pembangunan ini akan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat Dusun Wadas yang dimotori oleh Pemuda Dusun Wadas.
Mengetahui  adanya  musyawarah  rencana  pembangunan  wisata  religi,  barulah pemerintah desa yang dikepalai oleh Bapak Tugiyantoro memanggil Udiyanto dan Agus Rame selaku Ketua panitia dan wakil sekaligus pelopor ide pembangunan untuk membahas hal  tersebut.  Namun,  berdasarkan  keterangan  BPD,  Bapak  Sabar,  pertemuan  ini  justru menjadi  penyebab  konflik  selanjutnya,  yaitu  perbedaan  kepentingan  antara  pemerintah desa  dengan  masyarakat  Dusun  Wadas  yang  dimotori  oleh  pemuda  Dusun  Wadas. Perbedaan kepentingan yang dimaksud adalah, di mana pemerintah desa selama ini tidak merespon adanya gagasan pembangunan wisata religi karena penggagasnya bukan berasal dari pendukung Kepala Desa beserta jajarannya yang saat ini sedang duduk di pemerintah desa,  penggagas  tersebut  yaitu  tokoh-tokoh  pemuda  Dusun  Wadas  yang  pada  saat pemilihan  kepala  desa  memiliki  keberpihakan  politik  yang  berbeda,  dan  pembangunan wisata  religi  ini  bukan  merupakan  produk  kebijakan  pemerintah  desa,  serta  tidak
diprogramkan  dalam  APBDes  berdasarkan  keinginan  masyarakat  untuk  peningkatan ekonomi.
Perbedaan  kepentingan  ini  menjadi  sebab  munculnya  konflik  kedua,  di  mana pemerintah  desa  memiliki  kepentingan  politik  kekuasaan  sedangkan  masyarakat  Dusun wadas  yang  dimotori  pemuda  memiliki  kepentingan  ekonomi  yang  karena  kekecewaan yang ditimbulkan di awal. Merujuk pada teori konflik, dalam hal ini, konflik yang terjadi antara pemerintah desa dan pemuda disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Di mana  pemerintah  desa  memiliki  kepentingan  politik,  sedangkan  pemuda  memiliki kepentingan ekonomi bersama masyarakat. Kepentingan ini tidak menemukan titik temu untuk bisa sejalan hingga saat ini.
Sesuai  dengan  teori  resolusi  konflik  menurut  teori  Ralf  Dahrendolf.  Penyelesaian konflik dapat menggunakan tiga cara, yaitu konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Konsiliasi sendiri  adalah  upaya  penyelsaian  konflik  yang  berusaha  mempertemukan  kedua  belah pihak yang berkonflik untuk menemukan jalan keluar bersama yang disepakati. Resolusi konflik yang satu ini sesuai dengan yang terjadi di dalam konflik pembangunan ini. Adapun metode yang dipakai juga dilandaskan pada salah satu sila pancasila, yaitu sila ke empat. Nilai yang diambil adalah memutuskan suatu perkara atau masalah dengan musyawraah mufakat.
Berdasarkan teori implementasi menurut Edward III, implementasi sebuah kebijakan atau  program  dianalisis  berdasarkan  empat  faktor,  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi, dan birokrasi (Subekti, Faozanudin, & Rokhman, 2017).
Yang  pertama  adalah  komunikasi.  Komunikasi  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat  Dusun  Wadas  terutama  pemuda  dalam  implementasi  pembangunan  wisata religi ini kurang lancar. Sejak awal, aspirasi yang masuk ke pemerintah desa terkait wisata religi ini tidak diakomodir dan tidak mendapat respon dari pemerintah desa. Selanjutnya, karena  kekecewaan  dan  perbedaan  kepentingan,  tentunya  berdampak  pada  komunikasi yang terjalin (Syarif & Unde, 2014).
Menurut  teori  Edward  III,  sumber  daya  dalam  sebuah  implementasi  program, meliputi empat komponen, yaitu, staf yang cukup baik jumlah maupun kualitas, informasi yang  dibutuhkan  guna  mengambil  keputusan,  kewenangan  yang  cukup  untuk melaksanakan tugas, dan fasilitas yang mumpuni (Setyawan & Srihardjono, 2016). Adapun dalam  implementasi  pembangunan  wisata  religi  ini,  sumber  daya  manusia  cukup  baik karena  berasal  dari  swadaya  masyarakat  yang  bergotong-royong  membangun  Pahlewi, Purnamasari, & Gumilar, (2020), di mana ini sangat mendukung jumlah atau kuantitas dari SDM  yang  diperlukan.  Adapun  kualitas  SDM  diperoleh  dari  tenaga-tenaga  ahli  yang memang  dibayar  untuk  merancang  dan  membangun  wisata  religi  ini.  Kekurangannya adalah pada bagian kewenangan dan fasilitas. Di mana karena pembangunan ini dilakukan tanpa melibatkan pemerintah desa, tentunya kewenangan dan fasilitas tersebut terbatas.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  terjadi  konflik  dalam  pembangunan wisata religi di Desa Bogoran yang terjadi antara masyarakat yang dimotori pemuda dengan pemerintah desa. Hal ini disebabkan kekecewaan pemuda dengan kinerja pemerintah desa yang tidak merespon aspirasi masyarakat kaitannya karena ada unsur perbedaan pandangan politik  dan  kepentingan.  Hal  ini  membuat  masyarakat  memutuskan  membangun  wisata religi tanpa melibatkan pemerintah. Selanjutnya, konflik diselesaikan dengan musyawarah dari  pihak-pihak  yang  berkonflik.  Meskipun  sebenarnya  hasil  dari  musyawraah  tersebut tetap, bahwa masyarakat tidak akan melibatkan pemerintah desa. Kemudian implementasi pembangunan  menggunakan  swadaya  masyarakat  baik  dari  unsur  materi  maupun  non materi.  Satu-satunya  tujuan  dari  masyarakat  terlepas  dari  kepentingan  pemerintah  desa
Konflik Kepentingan dalam Implementasi
Pembangunan  Wisata  Religi  di  Desa  Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo
adalah  meningkatkan  ekonomi  dan  melestarikan  makam  leluhur  dengan  adanya pembangunan wisata religi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Fadli,  Muhammad  Rijal.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54.
Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi  kreatif.  Ar  Rehla:  Journal  of  Islamic  Tourism,  Halal  Food,  Islamic Traveling, and Creative Economy, 1(2), 82–110.
Iskandar,  A.  Halim.  (2020).  SDGs  desa:  percepatan  pencapaian  tujuan  pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kehik, Bernardus Seran, & Mael, Medan Yonathan. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  dalam  Peningkatan  Perekonomian  Masyarakat  Petani  di  Desa Usapinonot. Agrimor, 2(04), 59–62.
Lindawaty, Debora Sanur. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  tentang  Desa  [Village  Development  Post  Law  No.  6  of  2014  on  Villages]. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan Internasional, 14(1), 1–21.
Nomor, Undang Undang. (6AD). tahun 2014 tentang Desa. Nugroho,  Hanantyo  Sri.  (2018).  Menimbang  Pentingnya  Penguatan  Kelembagaan Pemerintahan Desa. Journal of Governance, 3(1).
Pahlewi,  Diena,  Purnamasari,  Hanny,  &  Gumilar,  Gun  Gun.  (2020).  Implementasi Kebijakan  Pembangunan  Objek  Wisata  Religi  Tajug  Gede  Cilodong  Kabupaten Purwakarta Menggunakan Model Donald van Metter Dan Carl van Horn. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(3), 412–423.
Santoso,  Heri,  Muntasib,  EKSH,  Kartodihardjo,  Hariadi,  &  Soekmadi,  Rinekso. (2015). Peranan  dan  kebutuhan  pemangku  kepentingan  dalam  tata  kelola  pariwisata  di Taman  Nasional  Bunaken,  Sulawesi  Utara.  Forestry  Research,  Development  and Innovation Agency.
Saphira,  Khoirunnisa.  (2022).  Transformasi  Sosial  Keagamaan  Masyarakat  Desa Karanganyar  Kecamatan  Jati  Agung  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Socio  Religia, 2(1).
Setyawan, Dody, & Srihardjono, Nanang Bagus. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. Reformasi, 6(2).
Subekti,  Mening,  Faozanudin,  Muslih,  &  Rokhman,  Ali.  (2017).  Pengaruh  komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  terhadap  efektifitas  implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di  Kecamatan  Tambak.  The  Indonesian  Journal  of  Public  Administration  (IJPA), 3(2), 58–71.
Sukmawan,  Yoga  Dedy,  &  Kholifah,  Emy.  (2024).  Konflik  Kepentingan  dalam Penyelenggaraan  Pageant  Serta  Hubungannya  dengan  Pengembangan  Pariwisata. Pubmedia Social Sciences and Humanities, 1(3).
Syarif, Ahmad, & Unde, Andi Alimuddin. (2014). Pentingnya komunikasi dan informasi pada  implementasi  kebijakan  penyelenggaran  penanggulangan  bencana  di  Kota Makassar. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 142–152.
Yuliani, Wiwin. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. Quanta, 2(2), 83–91.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.