## Penolakan Pemerintah Indonesia Untuk Memulangkan Warga Negara Indonesia yang Bergabung Dengan ISIS

## Christin Lauren Natasya
Christinnatasya8@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Since ISIS suffered defeat, many of its members now want to return to  their  home  countries,  one  of  which  is  Indonesian  citizens.  The government refused to repatriate them on the grounds of maintaining the security of the people. Based on the Citizenship Law regarding the procedures for losing citizenship, it means that they are still citizens because  they  have  not  issued  a  Decree  stating  that  they  have  lost Indonesian citizenship. Thus, the Government must be responsible for repatriating  them,  deradicalising  them  and  being  prosecuted  based on the applicable law. For those who meet the requirements to lose citizenship, the government must immediately issue a decree. The type of research used in this paper is Doctrinal Research using a statutory approach  and  a  conceptual  approach.  The  legal  material  that  has been obtained is then subjected to a systematic interpretation. Keywords: ISIS; citizenship rights; losing citizenship; responbility.

## Abstrak
Semenjak ISIS mengalami kekalahan banyak anggotanya yang kini ingin kembali ke negara asalnya, salah satunya adalah warga negara Indonesia. Pemerintah menolak untuk memulangkan mereka dengan alasan untuk menjaga keamanan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tentang tata cara kehilangan kewarganegaraan bahwa mereka masih berstatus sebagai WNI karena belum dikeluarkannya Surat Keputusan yang menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, maka Pemerintah harus bertanggung jawab memulangkan mereka, melakukan deradikalisasi dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Bagi mereka yang memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan maka pemerintah harus segera mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Doctrinal Research dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan interpretasi sistematis. Kata Kunci: ISIS; status kewarganegaraan; kehilangan kewarganegaraan; Tanggung Jawab.

## Jurist-Diction
Volume 6  No. 1, Januari 2023
How to cite: Christin Lauren Natasya, ‘Penolakan Pemerintah Indonesia Untuk Memulangkan Warga Negara Indonesia yang Bergabung Dengan ISIS’ (2023) Vol. 6  No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 November 2022; Diterima 22 Desember 2022; Diterbitkan 30 Januari 2023.
DOI: 10.20473/jd.v6i1.43543
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 66 Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...

## Pendahuluan
Pada tanggal 11 Februari 2020 Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menteri Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan WNI eks ISIS. Keputusan tersebut merupakan hasil dari rapat terbatas dengan Presiden  Joko Widodo .1 Keputusan ini diambil karena negara ingin menghadirkan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mencegah virus baru yang membuat seluruh masyarakat Indonesia tidak merasa aman. 2
Sebelum isu pemulangan ini naik ke permukaan, diketahui bahwa terdapat ratusan WNI yang telah bergabung dengan ISIS. Sejak tewasnya pemimpin ISIS yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi pada akhir tahun 2019 membuat ISIS terus mengalami kekalahan. Kekalahan ini membawa kehancuran bagi ISIS dan banyak anggotanya yang ingin kembali pulang ke negara asalnya. Diketahui warga negara asing yang menjadi kombatan ISIS berasal dari 60 negara di dunia dan salah satunya Indonesia.
Pada Tahun 2017 berdasarkan  The Soufan Center bahwa ada 600 WNI yang telah bergabung dengan ISIS di Suriah, yang terdiri dari 113 perempuan, 100 anak-anak dan sisanya pria dewasa. 3 Menurut data yang diambil dari Palang Merah Internasional bahwa sedikitnya 689 WNI yang berstatus sebagai foreign terrorist fighters (FTF) di kedua negara tersebut, sedangkan 1.800 WNI lainnya belum teridentifikasi. Dari tahun ke tahun jumlah WNI yang bergabung dengan ISIS semakin bertambah, meskipun demikian Pemerintah kesulitan untuk mendata dengan pasti berapa WNI yang telah bergabung dengan ISIS. Hingga berita diturunkan terdapat 1.276 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang berada di sejumlah kamp penampungan. Dari jumlah tersebut yang tervalidasi memiliki paspor Indonesia sebanyak 297 orang. 4
1 Ghita Intan Sasmito Madrin,‘Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan WNI eks ISIS’ (voaindonesia.com, 2020), <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-putuskan-tak-akan-pulang- kan-wni-eks-isis/5283311.html> diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
2 ibid.
3 Indonews, ‘Urgensi Pemulangan 600 WNI Pro ISIS dari Suriah’ (indonews.id,2020)<https:// indonews.id/artikel/27128/Urgensi-Pemulangan-600-WNI-Pro-ISIS-dari-Suriah/> diakses pada 12 Juni 2020.
4 CNN Indonesia, ‘Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri’ (cnnindonesia.com, 2020) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/ yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri> diakses pada tanggal 12 Juni 2020.
Banyak WNI yang berada di kamp penampungan dan ingin kembali ke Indonesia tetapi mereka tidak dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia. Keputusan ini seharusnya tidak berlaku bagi seluruh WNI karena tidak semua diantara mereka menjadi kombatan tetapi ada juga yang tidak dan bahkan ada anak-anak juga. Keputusan Pemerintah untuk tidak memulangkan warganegaranya ini juga membawa resiko yang besar. Apabila alasan pemerintah tidak memulangkan warganegaranya disebabkan mereka telah kehilangan kewarganegaraanya maka hubungan hukum antara negara dan warga negaranya akan putus. Sedangkan di kamp penampungan mereka butuh perlindungan demi kelangsungan hidupnya.
Mereka butuh makan, minum, dan pakaian tetapi jika negara tidak hadir maka kelangsungan hidup mereka akan terganggu.
Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya lahir dari Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, maka seharusnya Pemerintah melindungi warga negaranya dimana pun mereka berada. Pemerintah mengatakan bahwa penolakan ini demi keamanan rakyat Indonesia. Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights (yang selanjutnya disebut UDHR) bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi, menghilangkan atau mencabut hak asasi manusia. Tidak hanya UDHR, ada juga peraturan internasional lain yang mengatur demikian yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR). Pada intinya Pasal 12 ICCPR menjelaskan bahwa setiap warga negara bebas untuk bergerak masuk atau pun keluar dari negaranya. Kemudian Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) ICCPR menjelaskan bahwa tidak seorang pun boleh secara sewenang- wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri. Pengaturan pasal 12 ini erat hubungannya dengan hak atas kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan ini merupakan salah satu hak yang termasuk dalam hak sipil dan politik. Terkhusus terkait hak sipil politik ada pengaturan tentang pembatasan hak ini. Pembatasan hak sipil politik dapat dilihat dalam Siracusa Principles. Konvensi ini mengatur sembilan alasan negara dapat membatasi hak sipil politik warga negaranya. Konvensi ini dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak memulangkan warga negaranya.

## 68 Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
Berdasarkan penjelasan tersebut maka ada dua poin penting yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu terkait status kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS dan tanggung jawab negara terhadap WNI yang bergabung dengan ISIS. Keduanya penting untuk dibahas karena dengan permasalahan tersebut dapat dilihat apakah penolakan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat atau belum.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Doctrinal Research dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah penafsiran undang-undang dengan cara menghubungkan pasal satu dengan pasal lain dalam suatu perundang-undangan yang berkaitan atau dengan undang-undang yang lain serta membaca penjelasan undang-undang agar dapat mengerti maksud dari undang-undang tersebut.

## Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang Bergabung Dengan ISIS
Pengaturan hak atas status kewarganegaraan dapat dilihat baik dalam instrumen internasional maupun nasional. Hak atas status kewarganegaraan ini lah yang nantinya akan menimbulkan hak atas kewarganegaraan. Pasal 15 UDHR mengatur bahwa everyone has the rights to nationality and no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality . Maksud dari pasal tersebut bahwa setiap orang memiliki hak atas status kewarganegaraan dan tidak ada seorang pun yang dapat mencabut hak tersebut atau menolak seseorang untuk mengubah status kewarganegaraannya. Hak atas status kewarganegaraan ini kemudian diadopsi dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.
Sebelum  ICCPR  diratifikasi,  Indonesia  sudah  mengadopsi  hak  atas  status kewarganegaraan yang ada di UDHR dan dimasukkan dalam UUD NRI 1945.
Pasal 28D ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Begitu pentingnya hak atas status kewarganegaraan ini Indonesia memiliki undang-undang sendiri yang mengatur tentang kewarganegaraan. Sejak Indonesia merdeka, undang- undang ini sudah banyak mengalami perubahan dan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan). Dalam Undang- Undang Kewarganegaraan terdapat asas yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri. Asas ini disebut dengan asas perlindungan maksimum, asas ini dapat dijumpai dalam penjelasan umum Undang-Undang Kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini maka seharusnya Pemerintah melindungi warga negaranya dengan memulangkan mereka untuk kembali ke Indonesia.
Alasan pemerintah tidak memulangkan mereka karena masalah keamanan. Mereka yang akan dipulangkan merupakan mantan anggota ISIS. ISIS merupakan kelompok teroris yang berupaya untuk membentuk sebuah kekhalifahan baru dengan mendirikan negara Islam di Irak dan Syria. ISIS menjadi kelompok jihadis melalui  kekerasan  dan  berusaha  memperjuangkan  Islam  secara  Kaffah,  di  mana syariat Islam sebagai hukum negara dan berusaha meyakinkan sesama muslim bahwa penggunaan kekerasan disahkan. 5
Pada tahun 2014, ISIS dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi ISIS berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan keeksistensiannya. Pada tahun 2014-2015, terdapat 60 negara yang warga negaranya bergabung menjadi kombatan ISIS. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 25.000 personel dan 3000 diantaranya berasal dari negara-negara Eropa. 6 Pada akhir tahun 2019 dalam operasi militer Amerika Serikat di Suriah Utara, Amerika Serikat berhasil
5 Aaron Y, Zelin, ‘The War Between ISIS and al Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement’ (2015), The Institute for the Study of War, New York.[45] <https://www.washington- institute.org/policy-analysis/view/the-war-between-isis-and-al-qaeda-for-supremacy-of-the-global- jihadist> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.
6 Suci Amaliyah dan Boy Anugerah, ‘Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-Isis’ (2020) edisi 41 Jurnal Kajian Lemhannas RI [67]  <http://jurnal.lemhan- nas.go.id/index.php/jkl/article/view/12/6> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
membunuh pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Kematian pimpinan ini bukan pertama kalinya, sebelumnya pimpinan ISIS yang bernama Osama bin Laden juga mati karena serangan pihak lawan. Matinya pimpinan ISIS ini membawa dampak yang luar biasa bagi ISIS. Pertahanan yang selama ini direncanakan dan dibangun ISIS satu persatu hancur dan ISIS mulai mengalami kekalahan. Beberapa tempat bekas kekuasaan ISIS di Irak diawasi dan dikontrol oleh pasukan Iran. 7 Para anggota ISIS dan keluarganya menjadi buronan SDF8 oleh pasukan Irak, Pasukan Suriah dan Pasukan Amerika Serikat. Para kombatan asing akhirnya memutuskan untuk kembali ke negara asal dengan membawa serta seluruh anggota keluarganya di Irak dan Suriah. 9
Berdasarkan Konvensi Montevideo tentang unsur berdirinya sebuah negara maka ISIS bukanlah negara. Diantara keempat unsur tersebut yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat, ISIS tidak mampu memenuhi unsur yang ke empat yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. R. C. Hingorani juga berpendapat bahwa unsur ini tidak hanya penting melainkan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap negara untuk menjadi anggota masyarakat internasional. 10 Adapun alasan mengapa Konvensi Montevideo mensyaratkan unsur ini, karena negara sebagai subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional maka negara harus mampu berhubungan dengan negara lain. 11
Maka berdasarkan persyaratan ini, ISIS bukanlah sebuah negara.
ISIS dikenal sebagai kelompok terorisme yang anggotanya berasal dari berbagai belahan dunia. Masyarakat Internasional juga mengakui bahwa ISIS merupakan Foreign Terrorist Fighters (FTF). FTF merupakan warga negara yang melakukan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan ke suatu Negara selain
7 ibid. 8 Suriah Democratic Forces (SDF) an alliance of Kurdish and Arab militias, was founded in 2015, nearly four years after an armed rebellion erupted against Syrian President Bashar al-As- sad.  SDF has established itself as the West’s main partner in the fight against the Islamic State group (ISIS), Aljazeera, ‘Who are the Syrian Democratic Forces?’ (aljazeeraa.com, 2019) <https:// www.aljazeera.com/news/2019/10/15/who-are-the-syrian-democratic-forces > diakses pada tanggal 18 Desember 2020.
9 ibid.
10 Ni’matul Huda, Ilmu Negara (Rajawali Presiden 2014).[36].
11 ibid.
dari Negara tempat tinggal atau negara mereka, dan orang lain yang bepergian atau mencoba melakukan perjalanan dari wilayah mereka ke suatu Negara selain dari Negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka, untuk tujuan perbuatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam, aksi teroris, atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris. 12 Pengertian TFT ini terdapat dalam Resolusi UNSC 2178. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas bahwa ISIS bukanlah sebuah negara melainkan kelompok terorisme dengan sebutan lainnya yaitu FTF.
Perang mengakibatkan banyaknya korban yang berasal dari penduduk sipil. Penduduk sipil bukanlah pihak yang terlibat dalam perang tetapi ikut menjadi korban. Pihak yang berperan aktif dalam perang atau permusuhan disebut kombatan. Perempuan dan anak masuk dalam kategori penduduk sipil, tetapi bagi perempuan yang tergabung dalam kesatuan angkatan perang dan dipersenjatai tetap masuk dalam kategori kombatan. 13 Konvensi Hak Anak 1989 mengatur tentang perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata. Konvensi ini mengatur bahwa negara-negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata, jika merekrut anak-anak berusia 15 dan 18 tahun diprioritaskan pada anak-anak yang lebih tua. Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 bahwa apabila anak belum berumur 15 tahun tertangkap dan  terlibat langsung dalam pertempuran maka mereka wajib menerima perlakuan khusus sesuai usia mereka. Sedangkan bagi anak yang berusia sebelum 18 tahun yang tertangkap, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.  Pada dasarnya anak tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam konflik bersenjata karena berbahaya bagi mereka.
Aktor utama yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata adalah kombatan. Orang- orang yang dijamin perlindungan dalam konflik bersenjata adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, WNI yang bergabung dalam ISIS yang
12 Muttaqim, ‘ Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan’ (2020) 2 Indonesian State Law Review. [38] dikutip dari UNSC S/ReS/2178, h.3 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/38414> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.
13 Lusy K.F,R Gerungan, ‘Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Huminiter Internasional’ (2013) XXI Jurnal Hukum Unsrat.[79]. <http://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/1148> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
dimaksud dalam penulisan ini adalah terkhusus terkait kombatan. Pembahasan kombatan ini nantinya akan menentukan apakah mereka kehilangan status kewarganegaraan Indonesia atau tidak. Jika mereka kehilangan kewarganegaraan maka Pemerintah sudah tidak lagi berhak untuk memulangkan mereka karena mereka bukan WNI.
Hilangnya status kewarganegaraan seseorang mengakibatkan putus putusnya hubungan seorang warga negara dengan negaranya. Ada beberapa penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan, antara lain: 14
a.  Renunciation, yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari dua negara atau lebih;
b.  Termination, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan dari negara lain;
c.  Deprivation, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan.
Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
(Undang-Undang Kewarganegaraan) mengatur terkiat kehilangan status kewarganegaraan. Kehilangan status kewarganegaraan merupakan bentuk dari pembatasan hak atas kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 23 bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan apabila:
a.  Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b.  Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c.  Presiden  menyetujui pengajuan permohonan kehilangan kewarganegaraan bagi WNI yang telah berusia 18 tahun atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri dengan syarat bahwa hilangnya kewarganegaraan Indonesia tidak membuatnya menjadi tanpa kewarganegaraan;
d.  Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e.  Masuk dalam dinas negara asing secara sukarela;
f.  Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian negara asing secara sukarela;
14 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II (Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2006).[112].
g.  Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan di negara asing h.  Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor negara asing;
i.  Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Terkait kombatan maka ada dua kemungkinan untuk mereka dapat kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 23 yaitu masuk dalam dinas tentara asing atau mengangkat sumpah/janji setia kepada bagian negara asing. Dari pengaturan Undang- Undang Kewarganegaraan ada hal yang perlu diperhatikan. Huruf c dan huruf i terdapat klausa pengecualian menjadi tanpa kewarganegaraan, sedangkan huruf yang lain tidak demikian. Kewarganegaraan menyangkut soal loyalitas warga negara terhadap negaranya dan hal ini masih dapat dilihat di huruf c dan i. Tidak diaturnya pengecualian menjadi tanpa kewarganegaraan yang ada di huruf d, e, f, g, dan h menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena mereka tidak loyal atau tidak menghargai kewarganegaraan Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan huruf d,e,f,g, dan h dapat membuat mereka menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless dan ini tidak bertentangan dengan prinsip anti stateless.
Jika dilihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dinas tentara asing. Berdasarkan pendapat dari Prof. Sudargo Gautama, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam bukunya Tafsiran Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa jika seorang WNI masuk dalam dinas tentara asing, maka sudah sewajarnya ia ini kehilangan kewarganegaraan Indonesia nya, apabila tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pada pemerintah RI untuk itu. 15
15 Sudargo  Gautama ,  Tafsiran  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia , (Alumni Bandung 1973).[210].

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
Menurut Hikmahanto Juwana yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) menjelaskan bahwa dinas tentara asing bisa mencakup tentara dari suatu negara yang diakui oleh Indonesia, tentara yang tidak diakui Indonesia atau tentara dari sebuah pemberontak di suatu negara. Oleh karena itu mereka yang tergabung dalam tentara ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya karena bergabung dengan dinas tentara asing. 16
Berdasarkan Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang TNI) bahwa tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang TNI bahwa yang dimaksud dengan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer  maupun  ancaman  bersenjata.  Dilihat  dari  tugas  dan  definisinya  maka kombatan ini memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti tentara. Kombatan merupakan pasukan perang dan termasuk dalam angkatan bersenjata. Salah satu bukti yang dapat mempermudah keikutsertaan WNI yang bergabung dengan ISIS adalah formulir perekrutan. Sebelum bergabung menjadi anggota ISIS maka mereka harus mengisi formulir yang berisikan data diri, yang menarik di sini adalah formulir tersebut memberikan pilihan kepada pendaftar untuk memilih peran yang akan ia ambil yaitu fighter, suicide bomber, atau suicide fighter. 17
Dengan demikian maka, kombatan masuk dalam kategori dinas tentara asing sehingga WNI yang bergabung dengan ISIS dan menjadi kombatan atau pasukan perang maka ia dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.
Selanjutnya, Pasal 23 huruf f “secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”.
16 Media Indonesia, ‘Ini Penjelasan Hikmahanto Soal Kewarganegaraan WNI Gabung IS’(mediaindonesia.com 2020)<https://mediaindonesia.com/read/detail/289100-ini-penjelasan-hik- mahanto-soal-kewarganegaraan-wni-gabung-is> diakes pada tanggal 16 November 2020.
17 Brian Dodwell, Daniel Militon, and Don Rassler, ‘The Caliphate’s Global Workforce: An Inside Look at the Islamic State’s Foreign Fighter Paper Trail’ (2016) United States Millitary Acad- emy . [4-5].<https://ctc.usma.edu/the-caliphates-global-workforce-an-inside-look-at-the-islamic- states-foreign-fighter-paper-trail/ > dikunjungi pada tanggal 4 Januari 2021.
Sumpah atau janji setia merupakan salah satu syarat yang tidak kalah penting. Di Indonesia, orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia haruslah mengangkat sumpah/janji setia. Pasal 16 Undang-Undang Kewarganegaraan, mengatur sumpah/janji setia untuk menjadi warga negara Indonesia.
ISIS bukanlah sebuah negara karena pada dasarnya ISIS merupakan organisasi teroris atau FTF. Meskipun ISIS bukan sebuah negara tetapi untuk bergabung pasti ada sebuah proses yang harus dilakukan. Upaya rekruitmen ISIS dilakukan melalui media sosial seperti Youtube, Twitter, dan Facebook.  Selain melalui media sosial ada beberapa tahap dalam perekrutan ISIS yaitu pertama, membangkitkan emosi kepada peserta diskusi melalui dakwah yang menimbulkan rasa dendam, amarah terhadap arogansi negara kafir. 18 Tahap selanjutnya setelah emosi mereka bangkit yaitu bai’at atau sumpah setia kepada pemimpin ISIS. Sumpah setia diikuti ‘hijrah’ atau pindah negara kafir ke negara Islam/ISIS. Proses bai’at ini diikuti dengan ancaman yang menyatakan bahwa apabila tidak ber-bai’at maka mereka akan mati dalam keadaan jahiliyah atau mati kafir. 19 Ketiga, melakukan amaliyah berjihad. Tahap ini dilakukan melalui bom bunuh diri, atau dikirim ke peperangan seperti dikirim ke Suriah atau Irak untuk mengikuti latihan militer, merampok dll, tergantung perintah pemimpin. 20
Tahapan tersebut terus-menerus disebarkan melalui media sosial.
Sama halnya dengan ISIS, untuk menjadi kombatan/pasukan bersenjata ISIS maka mereka haruslah mengangkat sumpah/janji setia terlebih dahulu. Salah satu WNI yang pernah berbai’at dengan ISIS yaitu Santoso. Santoso merupakan WNI yang telah berjanji kepada ISIS pada bulan Juli 2013. Santoso adalah WNI yang bertempat tinggal di Sulawesi. Santoso bergabung dengan ISIS melalui JI (Jemaah
18 Sukawarsini Djelantik dan Taufan Herdarsyah Akbar, ‘Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia’ (2016) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kato- lik Parahyangan. [68].<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/823/LPD_Sukawar- sini%20Djelantik_Terorisme%20Internasional%20dan%20Fen-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 21 Desember 2020.
19 ibid.

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
Islamiyah) 21 . Santoso mejadi pemimpin dalam Mujahidin Indonesia Timor (MIT) pada tahun 2010/2011 dan menjadi kelompok pertama yang mengangkat sumpah setia kepada ISIS namun pada bulan Juli 2016, Santoso terbunuh. 22 Fakta ini kemudian menegaskan bahwa salah satu syarat untuk bergabung dengan ISIS maka mereka harus melakukan bai’at. Bai’at kepada ISIS merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.
Setelah mereka memenuhi Pasal  23 tentang kehilangan status kewarganegaraan maka selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan yang berisikan nama-nama yang telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia (Pasal 32 PP 2/2017). Sebelum SK tersebut dikeluarkan maka Menteri harus melakukan proses klarifikasi dan verifikasi terkait terbukti atau tidaknya seseorang kehilangan status kewarganegaraan menurut Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan. Tahapan klarifikasi  yang  dilakukan  Menteri  merupakan  bentuk  dari  pengimplementasian asas perlindungan maksimum.  Asas Perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara, oleh karena itu negara juga harus bertindak secara hati-hati dalam memutuskan apakah ia kehilangan kewarganegaraannya atau tidak. Jika negara salah menilai dan fakta-fakta yang ada ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan maka akan merugikan bagi terlapor. Penentuan apakah mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau tidak ditentukan dari Keputusan Menteri. Tahapan ini tidak hanya bentuk adanya pengimplementasian asas perlindungan maksimal tetapi juga  asas-asas yang lain yaitu asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, asas keterbukaan, dan asas publisitas. Dengan adanya SK maka akan menciptakan kepastian hukum bagi
21 Jemaah Islamiyah (JI) diyakini berhubungan dengan al-Qaida dan peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dikutip dari Amira Jadoon, Nakissa Jahanbani, Charmaine Willis, ‘Rising in the East: A Regional Overview of the Islamic States’s Operations in Southheast Asia’, (United States Military Academy,2020).[36]<https://ctc.usma.edu/rising-in-the-east-a-regional-overview-of-the-islamic- states-operations-in-southeast-asia/> diakses pada tanggal 21 Desember 2020.
para pihak. Namun, pada kenyataannya hingga sampai saat ini SK ini belum ada, sehingga dengan demikian maka mereka masih berstatus WNI.

## Pembatasan hak atas kewarganegaraan berdasarkan Siracusa Principle
Siracusa Principle merupakan konvensi internasional yang mengatur tentang pembatasan hak sipil dan politik. Siracusa Peinciples terdiri dari 9 prinsip yaitu:
a.  Diatur berdasarkan hukum ( prescribed by law/conformity with the law ); b.  Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis ( in a democratic society );
c.  Untuk melindungi ketertiban umum ( public order/ordre public );
d.  Untuk melindungi kesehatan publik ( public health );
e.  Untuk melindungi moral publik ( public moral ); f.  Untuk melindungi keamanan nasional ( national security );
g.  Untuk keselamatan umum ( public safety ); h.  Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain ( rightsand freedom of others );
i.  Untuk pembatasan uji publik ( restrictions on public trial ).
Dari kesembilan prinsip tersebut maka yang akan dibahas dalam penulisan ini hanya dua yaitu diatur berdasarkan hukum (prescribed by law/conformity with the law) dan untuk melindungi keamanan nasional (national security). Berdasarkan prinsip diatur berdasarkan hukum memberikan pengertian bahwa tidak ada pembatasan atas HAM kecuali diatur dalam hukum nasional. Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya maka setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan dan kebebasan HAM. Pasal ini jelas mengatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan melalui undang-undang-undang. Kehilangan status kewarganegaraan merupakan pembatasan hak atas kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan maka berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah memenuhi prinsip ini.
Prinsip selanjutnya yaitu untuk melindungi keamanan nasional ( national security ). Klausul ini digunakan hanya untuk membenarkan pembatasan hak-hak tertentu yang bertujuan untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. 23 Klausul ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak jelas. Pembatasan ini tidak sah apabila alasan yang digunakan tidak untuk melindungi kepentingan- kepentingan yang berhubungan dengan keamanan nasional. 24
Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke-empat, ada pun tujuannya yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Agar tujuan nasional ini tercapai maka negara harus bisa menjaga keutuhan bangsa dan negara dari segala ancaman yang ada baik itu militer atau ancaman bersenjata. Negara juga harus menjamin keamanan negaranya dari segala aspek yang dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang TNI) bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Seiring berkembangnya zaman maka timbullah berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional. Konsep keamanan bukan lagi hanya meliputi aspek militer saja tetapi juga aspek nonmiliter. 25 Terorisme termasuk dalam ancaman non militer yang dapat mengganggu keamanan negara. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengatur tentang kehilangan status kewarganegaraan yang disebabkan masuk dalam kelompok terorisme terutama terorisme yang dilakukan di luar negeri seperti ISIS.
23 The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Right , paragraf 29.
24 Veronica Agnes Sianipar, Eddy Mulyono, Rosita Indrayati, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Ke- masyarakatan’ (2014) Lentera Hukum.[71] <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57053 > diakses pada tanggal 22 Desember 2020.
25 Bambang Darmono, ‘Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia’ (2010) 15 Jurnal Ketahananan Nasional.[8] <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22307/14890> diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

## Tanggung Jawab Negara Terhadap Dalam Pemenuhan Hak Atas Kewarganegaraan
Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah rakyat. Rakyat atau penduduk terbagi menjadi dua jenis yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah yang berdaulat. 26 Antara negara dan warga negara memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. 27
Tanggung jawab negara terhadap warga negaranya lahir dari Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. menurut UUD NRI 1945 yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 28 Orang-orang yang tidak termasuk dalam warga negara Indonesia disebut sebagai warga negara lain atau orang asing. Setiap warga negara adalah penduduk sedangkan tidak semua penduduk adalah warga negara, karena bisa jadi orang asing .29
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa WNI yang bergabung dengan ISIS masih berstatus WNI karena belum dikeluarkannya SK Menteri. Jika memang mereka terbukti menjadi kombatan ISIS maka seharusnya Pemerintah secepat mungkin untuk mengeluarkan SK tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan pun mengamanatkan demikian. Apabila mereka dipulangkan maka Pemerintah harus segera melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan salah satu program pemerintah dalam pencegahan terorisme. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.
77 Tahun 2019 (PP 77/2019) bahwa yang dimaksud dengan deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada:
26 Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Negeri (Paradigma 2016).[139].
27 ibid .
28 Pasal 26 ayat 1 UUD NRI 1945.

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
a. Tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme;
b. Mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
Selain itu tanggung jawab Pemerintah selanjutnya adalah mengadili mereka sesuai hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas perlindungan aktif yaitu ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada. ISIS merupakan kelompok terorisme yang mengancam kehidupan manusia sehingga harus diadili sesuai hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Terorisme). Undang-Undang terorisme terbaru ini bukan hanya mengatur terorisme dalam negeri tetapi jangkauannya hingga ke luar negeri. WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri juga dapat dikenai undang- undang ini. Sehingga meskipun mereka melakukan tindak pidana terorisme di Irak dan Suriah dan selama mereka berstatus WNI maka mereka akan diadili di Indonesia.
WNI kombatan ISIS yang dinyatakan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia maka mereka akan menjadi stateless. Stateless merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Orang-orang yang stateless ini rentan akan pelanggaran HAM. Oleh karena itu Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 tentang Status orang-orang tanpa kewarganegaraan (Convention on the Reduction of Statelessness) menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi 1954 menjamin hak dengan memberikan bantuan administrasi (Pasal 25), hak akan identitas dan dokumen perjalanan (Pasal 27 dan 28) dan mensyaratkan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik (Pasal 7). 30 salah satu tujuan UNHCR dalam hal penanganan status tanpa kewarganegaraan adalah mencarikan mereka kewarganegaraan yang baru (Pasal 27). Konvensi 1954 tidak mengharuskan negara-negara untuk memberi kewarganegaran kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian,
30 UNHCR, ‘Melindungi Hak-Hak Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (UNHCR, 2010) [4] <https://www.unhcr.org/ id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganega- raan-BAHASA-FINAL.pdf> diakses pada tanggal 23 Desember 2020.
negara-negara pihak sebisa mungkin memberikan fasilitas integrasi dan naturalisasi bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan. 31
Permasalahan yang ada bahwa mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia adalah dulunya pernah bergabung dengan teroris ISIS dan ini menjadi ancaman yang besar bagi negara yang menerima mereka. Ancaman yang besar membuat mereka enggan untuk menerima mereka menjadi warga negaranya sehingga hal ini akan sulit tercapai. Pengungsi atau pencari suaka tersebar di seluruh dunia yang jumlahnya puluhan ribu sulit untuk mendapatkan kewarganegaraan baru apalagi mereka adalah mantan anggota ISIS.

## Pewarganegaraan bagi WNI yang telah kehilangan Status Kewarganegaraan Indonesia
Pasal 31 Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraan melalui prosedur pewarganegaraan. Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan terkait persyaratan kewarganegaraan yaitu:
a.  Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b.  Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c.  Sehat jasmani dan rohani;
d.  Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e.  Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f.  Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g.  Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h.  Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Berdasarkan Pasal 3 PP 2/2017 bahwa Permohonan Pewarganegaraan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya-kurangnya memuat:

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
a. Nama lengkap;
b. Tempat dan tanggal lahir;
c. Jenis kelamin;
d. Status perkawinan;
e. Alamat tempat tinggal;
f. Pekerjaan; dan
g. Kewarganegaraan asal.
Dalam permohonan pewarganegaraan ini ada syarat penting yang perlu untuk di garis bawahi yaitu “kewarganegaraan asal”. Syarat seseorang menjadi WNI adalah adanya pelepasan kewarganegaraan lain. Mengapa demikian, karena negara mengantisipasi atau mencegah seseorang tersebut berkewarganegaraan ganda atau bipatride. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda yang diatur di Indonesia hanya terbatas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran dan di saat umur 18 tahun atau sudah menikah ia harus salah satu kewarganegaraan yang ia miliki. Hal ini menunjukkan bahwa pewarganegaraan hanya terbatas bagi mereka yang telah memiliki kewarganegaraan asal dan Indonesia tidak memberikan kesempatan bagi mereka yang stateless untuk menjadi WNI.
Permasalahan yang ada bahwa disaat mereka stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan maka PBB melalui UNHCR nanti yang akan bertanggungjawab untuk mencarikan kewarganegaraan mereka. Namun, pada kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai apalagi mengingat mereka adalah mantan teroris ISIS. Jika mereka tidak kunjung mendapatkan kewarganegaraan yang baru maka sampai kapan pun mereka akan stateless dan tidak bisa kembali menjadi WNI. Sebaliknya, jika UNHCR berhasil mendapatkan kewarganegaraan baru bagi mereka maka nantinya mereka dapat kembali menjadi kewarganegaraan Indonesia melaui prosedur pewarganegaraan.  Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 telah menjamin bahwa  seseorang yang  meninggalkan negaranya memiliki hak untuk kembali. Maka seharusnya, pewarganegaraan ini tidak hanya  terbatas bagi mereka yang telah memiliki negara asal tetapi juga bagi mereka yang stateless.

## Kesimpulan
Hak atas status kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting karena ini berkaitan dengan hak atas kewarganegaraan yang ia miliki. WNI yang bergabung
dengan ISIS karena masuk dalam dinas tentara asing dan karena berbai’at dengan ISIS yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan dapat membuat mereka kehilangan kewarganegaraan. Meskipun demikian, ternyata untuk seseorang dikatakan bukan lagi WNI maka diperlukan SK Menteri yang menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dengan belum dikeluarkannya SK Menteri ini menandakan bahwa mereka masih berstatus WNI. Pembatasan hak yang ada dalam Undang-Undang Kewarganegaraan telah sesuai dengan Siracusa Principle hanya saja untuk menjaga keamanan negara seharusnya faktor terosisme masuk dalam faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya sudah seharusnya berdasarkan amanat yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa Pemerintah harus segera mengeluarkan SK Menteri untuk mereka yang telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, bagi mereka yang masih berstatus WNI maka Pemerintah harus segera melakukan deradikalisasi dan diadili berdasarkan peraturan yang berlaku. Terkait pewarganegaraan seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan mereka yang stateless sehingga untuk menerbitkan SK Menteri itu harus berhati-hati dan cermat.

## Daftar Bacaan

## Buku
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II (Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2006).
Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Negeri (Paradigma 2016).
Ni’matul Huda, Ilmu Negara (Rajawali Presiden 2014).
Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Alumni Bandung 1973).

## Jurnal
Aaron Y, Zelin, ‘The War Between ISIS and al Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement’ (2015), The Institute for the Study of War, New York. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-war-between-

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
isis-and-al-qaeda-for-supremacy-of-the-global-jihadist> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.
Amira Jadoon, Nakissa Jahanbani, Charmaine Willis, ‘Rising in the East: A Regional Overview of the Islamic States’s Operations in Southheast Asia’ (United States Military Academy,2020). <https://ctc.usma.edu/rising-in-the- east-a-regional-overview-of-the-islamic-states-operations-in-southeast-asia/ diakses pada tanggal 21 Desember 2020.
Bambang Darmono, ‘Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia’ (2010) 15 Jurnal Ketahananan Nasional. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22307/14890> diakses pada tanggal 22 Desember 2020.
Brian Dodwell, Daniel Militon, and Don Rassler, ‘The Caliphate’s Global Workforce: An Inside Look at the Islamic State’s Foreign Fighter Paper Trail’ (2016) United States Millitary Academy.<https://ctc.usma.edu/the-caliphates- global-workforce-an-inside-look-at-the-islamic-states-foreign-fighter-paper- trail/> dikunjungi pada tanggal 4 Januari 2021.
Lusy K.F,R Gerungan, ‘Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Huminiter Internasional’ (2013) XXI Jurnal Hukum Unsrat.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/ view/1148> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.
Muttaqim, ‘Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan’ (2020) 2 Indonesian State Law Review. Dikutip dari UNSC S/ReS/2178.<https://journal.unnes.ac.id/sju/index. php/islrev/article/view/38414> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.
Suci Amaliyah dan Boy Anugerah, ‘Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-Isis’ (2020) edisi 41 Jurnal Kajian Lemhannas RI.<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/12/6> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.
Sukawarsini Djelantik dan Taufan Herdarsyah Akbar, ‘Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia’ (2016) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. <http://repository.unpar. ac.id/bitstream/handle/123456789/823/LPD_Sukawarsini%20Djelantik_ Terorisme%20Internasional%20dan%20Fen-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 21 Desember 2020.
Veronica Agnes Sianipar, Eddy Mulyono, Rosita Indrayati, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan’ (2014) Lentera Hukum.<http://repository. unej.ac.id/handle/123456789/57053> diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

## Laman
Aljazeera, ‘Who are the Syrian Democratic Forces?’ (aljazeeraa.com, 2019) <https:// www.aljazeera.com/news/2019/10/15/who-are-the-syrian-democratic- forces> diakses pada tanggal 18 Desember 2020.
CNN Indonesia, <Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri’ (cnnindonesia.com, 2020) <https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni- eks-isis-di-luar-negeri> diakses pada tanggal 12 Juni 2020.
Ghita Intan Sasmito Madrin, ‘Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan WNI eks ISIS’ (voaindonesia.com, 2020), <https://www.voaindonesia.com/a/ pemerintah-putuskan-tak-akan-pulangkan-wni-eks-isis/5283311.html> diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
Indonews, ‘Urgensi Pemulangan 600 WNI Pro ISIS dari Suriah’ (indonews.id, 2020) <https://indonews.id/artikel/27128/Urgensi-Pemulangan-600-WNI- Pro-ISIS-dari-Suriah/> diakses pada 12 Juni 2020.
Media Indonesia, ‘Ini Penjelasan Hikmahanto Soal Kewarganegaraan WNI Gabung IS’(mediaindonesia.com 2020) <https://mediaindonesia.com/ read/detail/289100-ini-penjelasan-hikmahanto-soal-kewarganegaraan-wni- gabung-is> diakes pada tanggal 16 November 2020.
UNHCR, ‘Melindungi Hak-Hak Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan (UNHCR, 2010) [4] <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/ Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA- FINAL.pdf> diakses pada tanggal 23 Desember 2020.

## Konvensi Internasional
The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Right.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Christin Lauren: Penolakan Pemerintah Indonesia...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--