## Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota ………………………………………(Siti Hasanah)
Implementasi  Pelimpahan  Sebagian  Urusan  Walikota Kepada Camat Dalam  Menunjang   Pelayanan  Publik Di Kantor Camat  Sambutan Kota Samarinda
Siti Hasanah 1 ,  Djumadi 2 , DB. Paranoan 3
Abstract The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  analyze  the implementation of the delegations of Mayor of Samarinda’s authorities to Head of Sambutan District. The results show that the delegations of Mayor of  Samarinda’s authorities to  Head  of  Sambutan  District governed  by Regulation  No.  32  of  2011  was  implemented, however  applicative  less effective.  It  can  be  known  of  the  six  indicators  set,  including  2  declared effective indicators and 4 indicators expressed quite effective. Keywords: Delegation, Authorities, Samarinda
Abstrak Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis Implementasi Pelimpihan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Dalam Menunjang Pelayanan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa p elimpahan  sebagian  urusan  dari  Walikota  kepada  Camat Sambutan  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan  Walikota  Samarinda Nomor  32  tahun  2011  sudah  dilaksanakan,  meski  demikian  secara aplikatif kurang efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari enam indikator yang ditetapkan.

## Kata Kunci : Pelimpahan, Wewenang, Samarinda
Kota Samarinda sebagai daerah otonom, memiliki wilayah kewenangan yang lebih luas. Diharapkan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas tersebut layanan pada warga masyarakat mengalami perubahan lebih baik, Meski demikian  fakta menunjukkan bahwa belum sepenuhnya kepentingan warga masyarakat Kota Samarinda belum sepenuhnya terlayani dengan baik dan memuaskan.
Mencermati  fenomena  tersebut  maka  pemerintah kota  mengeluarkan kebijakan  melalui  Keputusan  Walikota  No.  32  Tahun  2011  tentang pelimpahan  sebagian  urusan walikota  kepada  camat  dan  lurah diharapkan melalui  kebijakan  tersebut,  akan  membawa perubahan  yang  lebih baik. terutama  layanan  pada  masyarakat  lebih  efektif  dan  efisien.  Fakta menunjukkan  bahwa  secara  aplikatif  pelimpahan  sebagian  urusan walikota kepada  camat  memang  telah  mengalami perubahan,  meski  demikian perubahan tersebut kurang signifikan.
Berdasarkan fenomena yang disebutkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji  lebih  sehingga  dapat  diketahui  secara  substantif  dan  sekaligus
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda. 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
dapat  diketahui  faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  implementasi sebagian urusan di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

## Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Secara  historis  otonomi  daerah  lahir  sejak  adanya    Undang- Undang    Nomor  1  Tahun  1945  sampai  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 sebagai dampak dari reformasi konstitusi (Constitutional Reform) yang  terjadi  di  Indonesia. Otonomi  daerah  dan  daerah  otonom.  keduanya mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  Otonomi  mengandung  makna  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  tidak  semata-mata  dilakukan  oleh pemerintah  pusat,  melainkan  dilakukan  juga  oleh  satuan-satuan pemerintahan  yang  lebih  rendah,  baik  dalam  bentuk  satuan  teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan  dibiarkan  mengatur  dan  mengurus  sendiri  sebagian  urusan pemerintahan.
Diharapkan dengan berlakunya otonomi daerah yang luas, dinamis dan bertanggung,jawab  maka  akselerasi  pembangunan  dapat  diwujudkan. Kewenangan  luas  dimaksud  secara  tegas  diletakkan  pada  prinsip penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  yaitu    “Penyelenggaraan  azas desentralisasi  secara  utuh  dan  bulat  yang  dilaksanakan  di daerah kabupaten/kota”.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam  mengimplementasikan kewenangan  tersebut,  daerah kabupaten/kota dapat  meningkatkan kemandirian, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan secara adil dan merata.
Dari pemaknaan asas desentralisasi tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa  hal,  diantaranya:  (1)  desentralisasi  sebagai  penyerahan kewenangan  dan  kekuasaan;  (2)  desentralisasi  sebagai  pelimpahan kekuasaan  dan  kewenangan;  (3)  desentralisasi  sebagai  pembagian, penyebaran,  dan  pemberian  kekuasaan  dan  kewenangan;  serta  (4) desentralisasi  sebagai  sarana  dalam  pembagian  dan  pembentukan  daerah pemerintahan.
Menurut  Kaho  (1999 :  79)  otonomi  berarti  mempunyai  peraturan sendiri  atau  mempunyai  hak/kekuasaan/kewenangan  untuk  membuat peraturan  sendiri  (sering  kali  disebut  juga  hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan  legislatif  sendiri). Kemudian  istilah  otonomi berkembang dan diartikan sebagai  pemerintah sendiri.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  desentralisasi merupakan  sistem pemerintahan  dimana  urusan-urusan  pemerin-tah  pusat diserahkan  penyelenggaraannya  kepada  satuan-satuan  organi-sasi pemerintah  di  daerah-daerah  yang  disebut  pemerintahan daerah  otonomi, yaitu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

## Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota ………………………………………(Siti Hasanah)
Dengan  demikian  nampak  jelas  bahwa  terwujudnya otonomi  daerah tidak  lepas  dari pengalokasian  dan  pendistribusian  kekuasaan  serta pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab.  Hasil  yang  diharapkan  dari otonomi  adalah  pemberian  pelayanan  publik  yang  lebih  memuaskan, pengakomodasian partisipasi masyarakat pengurangan beban pemerintahan pusat, penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari ilmu administrasi publik yang  banyak  dipelajari  oleh  ilmuwan  administrasi  publik.  Ada  juga  yang mengatakan  bahwa Public  Policy menjadi  dimensi  awal  dalam  perhatian administrasi  negara,  sehingga  dapat  menentukan  arah  umum  untuk mengatasi isu-isu masyarakat yang dapat dipakai untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi.
Pemikiran Dewey diteruskan Harold Laswell, seorang ahli Ilmu Politik yang  pertama  kali  membuat  ide  bahwa Policy sebagai  suatu  disiplin  yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu lainnya. Menurut Laswell, (dalam Abdul Wahab, 2001 : 271) Public Policy merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan  atau  proses  memilih  dan  mengevaluasi  informasi  yang  tersedia untuk  memecahkan  masalah-masalah  tertentu.  Karena  itu,  semakin kompleks  masalah-masalah  kebijakan  publik,  maka  semakin  bertambah jumlah  spesialis  yang  berorientasi  pada Policy baik  di pemerintah maupun swasta  untuk  menjembatani  kesenjangan  antara Policy  Scientist dan Policy Makers . Walaupun dalam prakteknya di Indonesia, jarang sekali melibatkan ahli  yang  murni  berbasis  ilmu  kebijakan  publik,  karena  kebijakan  publik lebih  condong  dipahami  sebagai  hukum  sehingga  yang  terlibat  dalam pembuatan kebijakan publik adalah ahli (konsultan) hukum tata negara dan ahli/bidang keilmuan sesuai bidang kebijakan yang dibahas. Konsekuensinya adalah  pembahasan  lebih  menitikberatkan  pada  pertanyaan  mengenai content kebijakan (apa yang menjadi kebijakan) daripada process (bagaimana merumuskan  kebijakan  sesuai  dengan  tahapan  seharusnya,terutama mencari-menemukan  dan  memunculkan  masalah  publik).  Tetapi  kebijakan publik  tidak  cukup  hanya  dipahami  sebagai  hukum  saja.  Konsekuensi  dari proses pembuatan kebijakan seperti itu yaitu tidak jarang bahwa kebijakan yang  diambil  adalah  berdasarkan  kepentingan negara/pemerintah,  tetapi bukan  berdasarkan  kepentingan  rakyat,  justru  dianggarkan  untuk kepentingan politik

## Teori Implementasi Kebijakan
Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari  keduanya  bagi  orang-orang  yang  melaksanakannya  (Kenneth  Frewitt, dalam  Thoha,  2004  :  251).  Sedangkan  kebijaksanaan  pemerintah  dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan  oleh pejabat pemerintah atau
negara  atas  nama  instansi  yang  dipimpinnya  (Presiden,  Menteri,  Gubernur, Sekjen dan seterusnya dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau  pembangunan,  guna  mengatasi  permasalahan  tertentu  atau  mencapai tujuan (Tjokroamidjojo, 1999 : 92).
Meter  dan  Horn  (1978  ;  263)  mendefinisikan; Policy  implementation encompasses  those  by  public  and  private  individuals  (and  groups)  that  are directed  decisions .  (Implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang dilaksanakan  oleh  individu-individu  dan  kelompok-kelompok)  pemerintah dan  swasta  yang  diarahkan  kepada  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang ditentukan dalam keputusan kebijakan.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  nampak  jelas  bahwa  implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada  tindakan atau perilaku badan alternatif atau  unit  birokrasi  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada  perilaku  semua  pihak  yang  terlibat  pada  akhirnya  terdapat  dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan  Anderson (1995  :  92)  bahwa implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  4  sudut  pandang  yaitu  : “ who  is involved  in  policy  implementation,  the  nature  of  the  administrative  process, compliance with policy and the effect of implementation on policy content and impact.” (Siapa  yang  mengimplementasikan  kebijakan  dan  dampak).
Keempat aspek tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak putus. Oleh karena itu setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat implementasikan dahulu oleh penentuan unit pelaksana, oleh Anderson disebut ” administrative unit ” yaitu jajaran birokrasi publik dari level atas sampai level paling rendah. Sebagai konsekuensi logis dengan ditetapkannya unit-unit birokrasi sampai pada  level  bawah, secara  otomatis  mereka  akan  mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan

## Dsentralisasi Kewenangan
Kebijakan desentralisasi dewasa ini menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  fenomena-fenomena  di  Negara dalam  wujud  pro  dan  kontra  terhadap  kebijakan  tersebut.  Namun  untuk menentukan bahwa kebijakan desentralisasi pemerintahan telah diterapkan di dalam suatu negara tentu dapat dilihat dari apakah suatu negara (daerah) lebih  desentralistis  sistem  pemerintahannya  dibandingkan  dengan  negara (daerah) lainnya. James Fesler sebagaimana dikutif Soenarko (2004 : 84-89) mengungkapkan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  persoalan  teoritis dalam menentukan  derajat  desentralisasi. Pertama, persoalan  linguistik  ketika istilah desentralisasi dan sentralisasi telah mendikotomi pikiran kita; kedua, persoalan membedakan desentralisasi antar wilayah dari suatu negara; dan terakhir, persoalan pengukuran dan kelemahan indeks desentralisasi. Lebih lanjut  dijelaskan  bahwa  tampaknya  derajat  desentralisasi  tetap  dapat disusun  berdasarkan  faktor-faktor  tertentu sebagai  berikut, pertama, dapat
dilihat  dari  fungsi  atau  urusan  yang  dijalankan  oleh pemerintah  daerah (semakin  banyak  fungsi  yang  didesentralisasikan); kedua, jenis pendelegasian  fungsi  (jika  pemerintah  daerah  memiliki  fungsi  atas  tipe pendelegasian general  competence maka  dapat  dianggap  derajat desentralisasinya  lebih  besar); ketiga, jenis  kontrol  pemerintah  pusat  atas pemerintah  daerah  (kontrol  represifnya  desentralisasinya  lebih  besar ketimbang  kontrol  yang  bersifat  preventif); keempat, berkaitan  dengan keuangan  daerah  (sejauh  mana  adanya  desentralisasi  pengambilan keputusan  baik  tentang  penerimaan  maupun  pengeluaran  pemerintah daerah),
Hayek  dalam  Nugroho  (2006 : 90-93)  mengatakan  bahwa  proses pengambilan  keputusan  yang  terdesentralisasi  akan  dipermudah  dengan penggunaan  informasi  yang  efisien  karena  pemerintah  daerah  lebih  dekat dengan  masyarakatnya,  dan  dalam  konteks  keuangan  publik,  pemerintah daerah  mempunyai  informasi  yang  lebih  baik  pemerintah  pusat  tentang kondisi daerah masing-masing sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam  pengambilan  keputusan  tentang  penyediaan  barang dan  jasa  publik daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat; kelima, metode pembentukan pemerintahan  daerah  (jika  sumber  otoritas  daerah  berasal  dari  legislatif pendelegasian dari eksekutif, maka desentralisasi akan lebih tinggi); keenam, ketergantungan finasial  pemerintah  daerah  terhadap  pusat  (semakin  besar bantuan pemerintah pusat dibanding PAD maka semakin besar dependency ); ketujuh, besarnya  wilayah  pemerintahan  daerah; kedelapan, politik  partai (desentralisasi  lebih  tinggi  jika  didominasi  oleh  politik  lokal  dan  mandiri); terakhir, struktur  dari  sistem  pemerintahan  desentralistis  (sederhana dianggap kurang desentralistik dibanding sistem yang kompleks).
Untuk  memahami  desentralisasi  lebih  lanjut  maka  berikut  akan dipaparkan  batasan  batasan  dari  desentralisasi,  desentralisasi  adalah  batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke bawah dalam hirarki organisasi.

## Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Dari Walikota kepada Camat
Pelimpahan  kewenangan  merupakan  batas  perluasan  berbagai  jenis kekuasaan  dan  wewenang  dari  atas  ke  bawah  dalam  hirarki  organisasi (Steers,  1997  :  71). Menurut  Rondinelli,  1999  :  27)  pelimpahan  adalah "transfers  of  planning,  decision  making,  or  administrative  authority  for  the central  government  to  its  field  organization,  local  administrative  units  and local government.
Dari  pendapat  diatas  dapaat  disimpulkan  bahwa,  pelimpahan kewenangan  pengalihan  kewenangan  dari  organisasi  vertikal  ke  organisasi yang berada di bawahnya atau dari pimpinan organisasi kepada unit kerja di bawahnya.  Menurut  Steers  (1997:  72)  desentralisasi  kewenangan  sering menghasilkan  perbaikan  pada  beberapa  segi  dari  efektivitas  organisasi, khususnya  pelimpahan  kewenangan  yang  berhubungan  dengan meningkatnya  komunikasi  dua  arah  yang  terbuka.  Dengan  adanya
komunikasi dua arah tersebut, akan mendorong menghasilkan peningkatan inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Selain itu, pelimpahan kewenangan akan  mendorong  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  secara  optimal  dan mendorong  kemandirian  seseorang  dalam  memikul  tugas  dan  tanggung jawab. Dari pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh  Osborn dan Gaebrel (2002 : 283) mengatakan bahwa desentralisasi memiliki keunggulan sebagai berikut :
1. Lembaga  yang  terdesentralisasi  jauh  lebih  fleksibel  dari  pada  yang tersentralisasi;  lembaga  tersebut  dapat  memberi  respon  dengaan  cepat terhadap lingkungan dan kebetulan pelanggan yang berubah.
2. Lembaga    terdesentralisasi    jauh  lebih  efektif  dari  pada    yang tersentralisasi.
3. Lembaga  yang    terdesentralisasi  jauh  lebih  inovatif  dari    pada  yang tersentralisasi.
4. Lembaga    yang    terdesentralisasi    menghasilkan  semangat  kerja  yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih  besar produktivitas. Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pelimpahan  kewenangan  penting  bagi sebuah  institusi  sangat  memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka pencapaian tujuan.
Pelayanan Publik
Menurut  Moenir  2004  :  182)  pelayanan  umum,  adalah  segala  bentuk kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah Pusat,  Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk  barang  dan  atau  jasa,  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pelayanan  adalah  setiap  tindakan  atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
Pelayanan  Publik  adalah  segala  kegiatan  dalam  rangka  peme-nuhan kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak  dasar  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  suatu  barang,  jasa  atau  pelayanan  administrasi  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  yang  terkait  dengan  kepentingan publik. Memberikan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  (pemerintah  daerah)  merupakan  kegiatan  yang  harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik  yang menuntut  untuk  dilakukan  peningkatan  kualitas  pelayanan publik.  Setiap  manusia  memerlukan  alat-alat  yang  dapat  mendukung kehidupannya.  Alat-alat  tersebut  dapat  berupa  barang  dan  jasa  bahkan kepedulian  terhadap  sesama  maupun  lingkungan, seluruhnya disebutkan sebagai kebutuhan.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan publik  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemberi  jasa  dengan penerima  jasa.  Dalam  hal  ini  sebagai  pemberi  jasa  adalah  pejabat/pegawai

## Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota ………………………………………(Siti Hasanah)
pada  Instansi  Pemerintah  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dibidang pelayanan umum.

## Implementasi  Pelimpahan  Sebagian  Urusan  dari  Walikota  Kepada Camat  Sambutan
Pemahaman Aparatur terhadap Sebagian Urusan yang Dilimpahkan Pemahaman  aparatur  pelaksana  terhadap  sebagian  urusan pemerintahan  yang  dilimpahkan  dari  Walikota  Samarinda kepada  Camat Sambutan  merupakan  kunci  sukses  terhadap  implementasi  kebijakan. Seperti  yang dikemukakan  Abdul  Wahab, (1997  :  125)  keberhasilan implementasi  kebijakan  apabila  para  implementator  memahami  isi kebijakan.  Sehubungan  dengan  pelaksanaan  pelimpahan  sebagian  urusan maka sebagai pelaksana hendaknya dapat memahami secara kontektual dan konseptual  mengenai  kebijakan  yang  dilaksanakan  yakni  beberapa  jenis urusan yang dilimpahkan.
Fakta menunjukkan bahwa soal pemahaman aparatur terhadap urusan yang dilimpahkan ternyata petugas pelaksana tidak memahami secara detail mengenai  isi  kebijakan yang  dilimpahkan,  justru  para  pelaksana  kebijakan hanya  memahaman  isi  kebijakan  sesuai  bidang  tugasnya.  Seperti  yang dikemukakan informan bahwa soal pemahaman terhadap beberapa urusan yang    dilimpahkan  tidak  semua  tugas yang  dilimpahkan  dapat  dipahami. Tidak adanya pemahaman yang baik terhdapa kebijakan yang dilimpahkan disebabkan  karena kurang optimalnya  dalam  mensosialisasikan  kebijakan tersebut sehingga hanya orang-orang tertentu yang mendapat informasi.

## Alokasi Anggaran Untuk Menunjang Implementasi Kebijakan
Implementasi  pelimpahan  sebagian  urusan  dari  Walikota Samarinda kepada  Camat  Sambutan  adalah  alokasi  anggaran.  Besar  kecilnya  anggaran yang dialokasikan  ikut menentukan efektivitas pelaksanaan sebagian urusan yang  dilimpahkan.  Secara  konseptual  disebutkan  bahwa  efektivitas implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  pada  besarnya  anggaran  yang dialokasikan. Demikian halnya efektivitas pelaksanaan sebagian urusan yang dilimpahkan  pada  Camat  Sambutan,  tentunya  tidak  terlepas  dari  besarnya anggaran  yang  dialokasikan  untuk  menunjang  penyelenggaraan  tugas pemerintah  kecamatan  dalam  memenuhi  segala  urusan  yang  diperlukan warga masyarakat.
Fakta  menunjukkan  bahwa  besarnya  anggaran  yang  dialokasi  untuk menunjang  implementasi  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  32  tahun 2011,  tentang  pelimpahan  sebagian  urusan  kurang  memenuhi  kualifikasi yang  dibutuhkan,  karena    tidak  semua  jenis  pelayanan  yang  dilimpahkan pada pemerintahan Kecamatan Sambutan dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini terindikasi oleh masih adanya beberapa jenis pelayanan yang hingga kini  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  maka  dari  itu  kepentingan masyarakat  yang  berkenaan  dengan  31  urusan  tidak  semuanya  terlayani sesuai yang diharapkan.
Dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  menunjukkan,  pelimpahan sebagian urusan dari Walikota kepada kecamatan, secara akumulatif kurang didukung  dengan  anggaran  yang  memadai,  sehingga  tidak  semua  jenis urusan  yang  dilimpahkan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai besarnya anggaran yang  alokasikan dapat ditampilkan pada tabel berikut ini : Tabel 1
Besarnya Alokasi Anggaran Untuk Mendukung Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan No. Jenis Kegiatan Jumlah Biaya (Rp) Selisih (Rp) Yang Disediakan Yang Dibutuhkan 1 Pembelian Sarana Operasional 51.456.900 56.846.500 5.029.600 2 Pembelian Perangkat Komputer 14.583.500 20.237.000 5.653.500 3 Biaya Operasional Kerja 18.602.600 23.673.000 5.070.400 4. ATK 12.599.000 15.000.000 2.500.000 Jumlah 97143.000 115.396.500 18.253.500 Sumber : Kantor Camat  Sambutan Kota Samarinda, 2014
Kuantitas  dan  Kualitas  Sumberdaya  Aparatur  Sebagai  Pelaksana Kebijakan
Dalam  rangka  menunjang  implementasi  kebijakan  walikota  yang memberikan pelimpahan sebagian urusan harus diiringi dengan sumberdaya aparatur  yang  memadai,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas.  Fakta menunjukkan  bahwa  seiring  dengan  bertambahnya  urusan  yang dilimpahkan, diimbangi dengan sumberdaya aparatur sesuai kualifikasi yang dibutuhkan,  sehingga  semua  urusan  yang dilimpahkan  dapat  dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Sesuai dengan  hasil  observasi  di  lapangan memperlihatkan  bahwa secara implementatif pelimpahan sebagian urusan dari Walikota Samarinda kepada  Camat  Sambutan  kurang  memenuhi  kualifikasi  yang  diharapkan. Sebab secara aplikatif kurang diimbangi dengan sumberdaya aparatur yang memadai.  Bukan  hanya  dari  segi  kuantitas  tetapi  dari  segi  kualitasnya, sehingga    tidak  semua  jenis  urusan  yang  dilimpahkan  dapat  dilaksanakan, yang  berujung  pada  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  urusan  tertentu tidak dapat  terlayani. Dengan demikian implementasi pelimpahan sebagian urusan  ditinjau  dari  aspek  keseimbangan  antara  kualitas  dan  kuantitas aparatur dengan jumlah urusan yang dilimpahkan masih terjadi kesenjangan. Ketidakselarasan  antara  kualitas  dan  kuantitas  aparatur  dengan  jumlah urusan  yang  dilimpahkan,  telah  menimbulkan  persoalan  bagi  warga penduduk yang punya kepentingan untuk urusan-urusan tertentu terkendala atau kurang efektif.

## Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota ………………………………………(Siti Hasanah)

## Jenis Urusan yang Dilimpahkan
Kebijakan  pemerintah  kota  yang  terkait  dengan  pelimpahan  sebagian urusan,  ada  33  jenis  urusan  yang  dilimpahkan.  Secara  implementatif  tidak semua  jenis  urusan  yang  dilimpahkan  dapat  diselesaikan  sesuai  yang diharapkan,  karena  kurang  mendukung,  oleh  berbagai  faktor.  Dari  semua jenis  urusan  yang  dilimpahkan  dapat  dikategorikan,  mana  yang  dapat dilaksanakan efektif  dan mana yang tidak. Misalnya  di bidang pertanahan fakta  menunjukkan  secara  implementatif  kurang  efektif  selain  kurang ditunjang dengan aparatur yang kompeten dan juga kurang didukung biaya operasional  yang  cukup.  Indikasi  lain  dapat  diketahui  dari  Urusan  Bidang Perdagangan. Untuk  jenis  urusan  ini  termasuk  efektif  karena  ditunjang dengan  sumberdaya  aparatur  yang  memadai.    Meskipun  secara  aplikatif masih  dihadapkan oleh  persoalan  administratif  tetapi  tidak  terlalu mengganggu  jalannya urusan  dan  kepentingan  warga  penduduk  dapat terlayani  dengan  baik.  Menurut  data  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah pelaku  usaha  di  Kecamatan  Sambutan  sebanyak  664  orang,  dari  jumlah tersebut  terdiri  dari  313  orang  sebagai  usaha  di bidang  perdagangan,  dan 351 orang sebagai pelaku usaha industri kecil.
Indikasi  lain dapat  diketahui  dari  Bidang  Perijinan  Mendirikan Bangunan  (IMB). Fakta di  lapangan menunjukkan  bahwa  pengurusan  ijin mendirikan  bangunan  telah  dilaksanakan  meski  demikian  secara  aplikatif kurang efektif. Indikasi lainnya dapat dilihat urusan di bidang tenaga kerja. Fakta di lapangan menunjukkan secara aplikatif urusan bidang tenaga kerja dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  karena  didukung  dengan  sumberdaya aparatur yang kompeten. Sehubungan hal tersebut pihak kecamatan mampu melayani  warga  pencari  kerja  seperti  yang  dtampilkan  pada  tabel  dibawah ini.
Tabel  2 Jumlah Pencari Kerja yang Mengurus  Kartu Kuning Di Kecamatan Sambutan No. Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja 1 Sd/SLTP 60 orang 7,20 % 2 SLTA 365 orang 43,82 % 3 Sarjana Muda / D3 5 orang 0,60 % 4 Sarjana / S1 391 orang 46,94 % 5 Magister (S2) 12 orang0 1,45 % Jumlah 833 orang 100,00 % Sumber : Profil Kecamatan Sambutan, 2014

## Sarana dan Prasarana Operasional Penunjang
Sarana  dan  prasarana  merupakan  determinan  penting  untuk menunjang  kelancaran  kegiatan.  Seperti  halnya    kegiatan  terkait  dengan pelimpahan  sebagian  urusan  dari  Walikota  kepada  Camat  Sambutan,  agar
dapat  berjalan  efektif  maka  selayaknya  ditunjang  dengan    sarana/fasilitas operasional yang memadai, baik secara kuantitas maupun  kualitas. Fakta di  lapangan menunjukkan  bahwa  sarana  dan  prasarana  yang disediakan di Kantor Camat Sambutan seiring dengan pelimpahan sebagian urusan  kurang  memadai.  Hal  tersebut  didukung  dengan  hasil  wawancara dengan sejumlah informan yang kemudian diperkuat oleh key informan. Sarana  dan  prasarana  operasional  yang disedikan  pihak  lembaga kurang menunjang  sehingga  pelaksanaan  pelimpahan  sebagian  urusan kurang  efektif.  Hal  tersebut  terindikasi  dari  beberapa fasilitas  yang digunakan, seperti  komputer,  mesin  ketik  portabel,  printer  dan  prasarana penunjang lainnya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan.

## Efektivitas  Urusan yang Dilimpahkan
Pelimpahan  sebagian  urusan  dari  Walikota  kepada  Camat  Sambutan merupakan paradigma  baru  dalam  upaya  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  segala  urusan  yang  diperlukan  oleh  warga  masyarakat.  Sebab kebijakan tersebut telah memberikan kemudahan kepada warga masyarakat, agar sejumlah urusan yang dilimpahkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kepentingan warga masyarakat.
Fakta yang  ada menunjukkan  bahwa  kurang  efektifnya  sebagian urusan  yang  dilimpahkan  dapat  diilustrasikan  pada  beberapa  jenis  urusan antara  lain  :  di bidang pertanahan,    bidang  pariwisata,  dan  ijin  mendirikan bangunan  secara  aplikatif  kurang  efektif.  Sedangkan  urusan  dibidang  SIUP, urusan kesejahteraan sosial dan urusan bidang tenaga kerja termasuk efektif. Kurang  efektifnya  urusan  yang  dilimpahkan  disebabkan  oleh  kurangnya faktor  penunjang, (SDM,  anggaran  operasional  dan sarana  operasional) sehingga  tidak  semua  urusan  yang  dilimpahkan  pada  pemerintahan Kecamatan  Sambutan dapat  dilaksanakan  sesuai  yang  diharapkan.  Meski demikian  upaya  pembenahan  terus  dilakukan  melalui  pendekatan  dengan pimpinan  vertikal Pemerintahan  Kota Samarinda  hingga  terpenuhinya faktor-faktor yang dibutuhkan.

## Faktor-faktor  yang  Mendukung dan  Menghambat Implementasi Pelimpahan Urusan dari Walikota Samarinda ke Camat Sambutan
Factor  yang  mendukung  implementasin  pelimpahan  kewenangan adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  32  tahun  2011, tentang Pelimpahan  Sebagian  Urusan  Walikota  kepada  Camat di  Wilayah  Kota Samarinda dan Kuatnya komitmen Camat Sambutan berserta perangkatnya untuk melaksanakan pelimpahan sebagian urusan yang dilimpahkan secara efektif.
Sedangkan faktor-faktor yang Menghambat Meliputi : a. Terbatasnya sumberdaya aparatur yang kompeten, baik secara kuantitas maupun kualitas;

## Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota ………………………………………(Siti Hasanah)
b. Terbatasnya  sarana  operasional  untuk  menunjang  kegiatan  yang berkenaan dengan sebagian urusun yang dilimpahkan;
c. Alokasi anggaran yang terbatas;
d. Kurang optimalnya sosialisasi kepada warga masyarakat.
Kesimpulan
Dari  hasil pembahasan yang  dikemukakan  diatas  dapat  disimpukan sebagai berikut 1. Pelimpahan sebagian urusan dari Walikota kepada Camat Sambutan yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 tahun 2011 sudah  dilaksanakan,  meski  demikian  secara  aplikatif  kurang  efektif.  Hal tersebut  dapat  diketahui  dari  enam  indikator  yang  ditetapkan, diantaranya  2  indikator  dinyatakan  efektif  dan  4 indikator  dinyatakan cukup  efektif.  Kurang  efektifnya  pelaksanaan  pelimpahan  sebagian urusan di Kecamatan Sambutan dihadapkan oleh berbagai kendala, bukan saja  menyangkut  keterbatasan  sumberdaya  aparatur,  anggaran  yang dialokasikan, tetapi juga menyangkut terbatasnya sarana dan prasarana operasional  yang  memadai. Meskipun  kebijakan  tersebut  secara akumulatif  kurang  efektif  tetapi  tindakan  yang  dilakukan  telah memberikan  nilai  manfaat,  yang  berarti  bagi  masyarakat  Kecamatan Sambutan, sebab dengan berlakunya kebijakan tersebut, warga penduduk mendapat    kemudahan-kemudahan,  dan  tidak  dihadapkan  pada pengorbanan yang tinggi
2. Kurang  optimalnya  implementasi  pelimpahan  sebagian  urusan  dari Walikota Samarinda, kepada Camat Sambutan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya sumberdaya aparatur yang memadai, baik secara  kuantitas  maupun  kualitas,  terbatasnya  sarana  operasional  yang memdai,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas,  dan  terbatasnya anggaran  yang  dialokasi  untuk  kegiatan  rutin  yang  berkenaan  dengan sejumlah urusan yang dilimpahkan

## Saran-saran
Dari bererapa kesimpulan yang disampaikan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu penambahan sumberdaya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilakukan denegan cara mengajukan usulan  kepada  pimpinan  vertikal  pemerintah  kota  melalui  rencana anggaran yang dibuat tiap tahunnya.
2. Perlu  penambahan  saraana  dan  prasarana yang  memadai,  baik  secara kuantitas  maupun  kualitas.  Hal  tersebut  dapat dilakukan  dengan  cara menyampaikan  usulan  kepada  pimpinan  vertikal  pemerintah  kota  yang dibuat melalui rencana kerja tahunan.
3. Perlu  menambah  anggaran  operasional  sesuai  kebutuhan,  dengan  cara mengajukan  kepada  pimpinan  vertikal  pemerintahan  kota  Samarinda, yang dibuat dalam rencana kerja tahunan.
4. Perlu melakukan penataan ulang atau update pekerjaan sehingga masing- masing  urusan  dapat  dilaksanakan  sesuai  kompetensi  pegawai  yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka
Anonimus,  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  sebagai Perubahan dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ______,  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  32  tahun  2011, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat di Wilayah Kota Samarinda.
______,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  4  tahun  2010  tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Indonesia. Jakarta. ______, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah . Jakarta.
______,  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  32  tahun  2011, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat di Wilayah Kota Samarinda.
Abdul Wahab, Solichin. 1999. Analisis Kebijaksanaan Negara . Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
______, 2001. Analisis Kebijaksanan Publik : Teori dan Aplikasinya . Cetakan II. Danar Wijaya, Malang: Brawijaya University Press.
Anderson,  J.E.  1985. Public  Policy  Makin g.  New  York  :  Holt,  Rine  Hart  and Winston.
Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall. Kaho, Yosef.R. 1999. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nugroho,  Riant,  2006. Kebijakan  Publik: Teori    dan  Aplikasi , Jakarta: Gramedia. Jakarta.
Osborne,  David  dan  Gaebler.  2002. Mewirausahakan  Birokrasi,  Reinventing Government,  Transformasi  Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor Publik ,  Penterjemah  Abdul  Rosyid, Jakarta: Pustaka  Binaman Pressindo.
Rondinelli,  Dennis  A.  1989. Development  Projects  as  Policy  Experiments  and Addaptive  Approach  to  Depelopment  Adminitration ,  New  York: Routledge. Soenarko. 2004. Publik Policy. Pengertian Pokok Untuk Mahasiswa dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah , Surabaya: Airlangga University Press.
Steers, M, Richard. 1997. Efektivitas Organisasi , Diterjemahkan M. Yamin, Cet, ke-2, Jakarta: Intern Media.
Thoha, Mifftah. 2003. Dimensi Prima Administrasi Negara , Jakarta: Gramedia.