Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011  Tentang Pelayanan Rehabilitasi  Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara

## Mudji Sulistiyo
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: The implementation of Head District’s Role Number 46 Year 2011 about the home rehabilitation service in Kutai Kartanegara. It is a kind of public service that can influence  the  quality  life  of  the  society.  Influence  factors  in  implementing  this program are service procedure, finalization time, service cost.
Keyword: Rehabilitation, Public Policy, Public Service
Abstrak: Implementasi      Peraturan          Bupati  Kutai  Kartanegara      Nomor  46    Tahun 2011  Tentang  Pelayanan Rehabilitasi  Rumah  Tidak Layak  Huni   di  Kabupaten Kutai Kartanegara  merupakan  salah  satu  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  dalam pelaksanaannya  sudah  cukup  baik.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan pelayanan    rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  adalah  prosedur  pelayanan;  waktu penyelesaian; biaya pelayanan produk petugas pemberi pelayanan yang kompeten.
Kata Kunci : Rehabilitasi, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik

## Pendahuluan
Sebagaimana  diketahui  bahwa  berbagai    strategi  telah  dilakukan    oleh pemerintah    seperti  pembangunan  rumah  sederhana  sehat  murah  bersubsidi, pembangunan  rusunawa  dan  rusunami  bersubsidi,  bantuan  kredit  bunga  rendah dan  lain  sebagainya.  Keterbatasan    kemampuan    pemerintah    menyebabkan berbagai    program    tersebut  tidak  mampu  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat miskin.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyediaan  perumahan  bagi  masyarakat miskin   saat   ini   adalah   adanya   keterbatasan terhadap  kemampuan    mereka dalam  menyediakan  rumah  yang  layak  sebagai  tempat  berteduh  sekaligus  sebagai tempat  pembinaan    keluarga.    Penghasilan    keluarga    yang    kecil    sebagian    besar terserap  untuk  kebutuhan  sehari-hari  yang  sifatnya  mendesak  seperti  makan  dan minum, pendidikan, serta kesehatan.
Besarnya  penghasilan  yang  terserap  untuk  memenuhi  kebutuhan    hidup sehari-hari    tersebut    menyebabkan    tidak    ada    lagi    dana    yang  tersisa  bagi  pem bangunan  rumah  mereka.  Tingginya  harga  lahan  dan  bahan  bangunan menyebabkan  masyarakat  miskin      dan    berpenghasilan      rendah      tidak      mampu menyediakan      rumah      bagi  keluarga    mereka    sendiri    secara  swadaya.  Untuk mengatasi    masalah    perumahan  bagi  keluarga    miskin    pemerintah    harus    turun tangan  untuk  membantu  mereka. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih banyak di alami oleh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Berdasarkan  hasil  Survey  Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS)  oleh  BPS, diketahui  bahwa  pada  tahun  2009  sebanyak  48.160  jiwa  penduduk  Kutai
Kartanegara mengalami Miskin. Ini sangat ironis sekali mengingat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten Kaya dan Sangat Kaya.
Berdasarkan Kriteria yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan : Kriteria  pertama  ;  luas  lantai  kurang  dan  8  m2  per  orang,  dinding  rumah  dalam keadaan rusak atau terbuat dan bahan yang tidak permanen dan mudah rusak serta atap dalam kondisi rusak atau terbuat dan bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama,menunjukan  bahwa  kondisi  rumah  menunjukan  indikator  utama  dalam menentukan  Kemiskinan  begitu  juga  lingkungan  kesehatan  menentukan  Indikator Miskin.
Kriteria  yang  digunakan  BPS  maupun  Kemenkes.  Prilaku  lingkungan  hidup sehat  dan  kelayakan  kualitas  rumah  merupakan  kriteria  yang  menempati  urutan teratas.  Dengan  kata  lain  kondisi  Kesehatan  dan  rumah  yang  tidak  layak  huni merupakan  ciri  utama  untuk  membedakan  Keluarga  Miskin  dengan  keluarga  tidak Miskin.Atas  dasar  pemikiran  tersebut  maka  penyediaan  rumah  layak  huni  atau bedah rumah dapat memberikan jawaban terhadap upaya pengentasan kemiskinan atau menurunkan angka Kemiskinan.
Kriteria  tersebut  diatas  yang  digunakan  olah  Badan  Pusat  Statistik  sebagai acuan  Program  Bedah  Rumah.  Bedah  Rumah,  merupakan  salah  satu  strategi penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan dan memperkuat  nilai  nilai  kepedulian  dan  kesetiakawanan  sosial.  Nilai-nilai  tersebut merupakan  kearifan  local  yang  potensial  untuk  mendukung  pembangunan kesejahteraan  sosial.  Rumah  tidak  layak  huni  adalah  suatu  hunian  atau  tempat tinggal yang tidak layak huni, karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara tehnis maupun non tehnis.
Berdasarkan kriteria  yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan, kriteria  pertama  sampai  ketiga  menunjukkan  bahwa  kondisi  rumah  merupakan indikator  utama  dalam  menentukan  kemiskinan.  Luas  bangunan  ber  banding dengan  jumlah  penghuni  rumah,  kelayakan  kualitas  bahan  bangunan  rumah  dan kepemilikan fasilitas MCK merupakan kriteria yang menenpati urutan teratas.
Dengan kata lain kondisi rumah yang tidak layak huni merupakan ciri utama untuk  membedakan  keluarga  miskin  dengan  keluarga  tidak  miskin.  Atas  dasar pemikiran  tersebut  maka  penyediaan  rumah  layak  huni  atau  pemugaran  terhadap rumah tidak layak huni, dapat memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap upaya penurunan angka kemiskinan. Kegiatan terse but dapat memenuhi 4 (empat) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria kemiskinan yang digunakan oleh BPS.
Program "Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bedah Rumah yang digagas  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  sebagai  bagian  dari  grand strategi pembangunan Kutai Kartanegara "GERBANG RAJA", merupakan salah satu program  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Dengan kata lain pelaksanaan Program Bedah Rumah memiliki korelasi positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari Grand Strategi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera ( Gerbang Raja).
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  46  Tahun  2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai  Kartanegara  menyatakan  bahwa  masalah  kemiskinan  merupakan  masalah
sosial  yang  dialami  masyarakat  Kabupaten  Kutai  Katanegara  yang  mempunyai belum  mempunyai  rumah  tinggal  dan  tidak  memenuhi  persyaratan    rumah  sehat, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kesehtan masyarakat. Oleh karena itu dalam  rangka  mendukung  program  penanggulangan  kemiskinan  dan  peningkatan salah  satu  pemenuhan  hak  hak  dasar  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara, maka perlu dilaksanakan bantuan biaya penunjang rehabilitasi rumah tidak layak huni dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Begitu juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perbub Nomor 46 Tahun 2011 mencoba untuk melakukan  Rehabilitasi Rumah Tidak Layak  Huni  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  tersebar  dari  beberapa  Kecamatan anatara lain Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Sebulu dengan jumlah rumah sebanyak 572 rumah, kemudian hasil seleksi hanya 100 rumah untuk tahun anggaran 2012 yang akan dilaksanakan dengan besaran biaya antara Rp 50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  untuk  klasifikasi  tipe  A,  per  rumah  dengan ukuran maksimal 30 m2, kemudian untuk klsifikasi tipe B, anggaran yang disediakan maksmal  sebesar  Rp.  35.000.000,-  (tiga  puluh lima  juta  rupiah)  per  rumah  dengan ukuran  maksimal  30  m2  sedangkan  untuk  klasifikasi  tipe  C,  anggaran  yang  di sediakan  maksimal  sebesar  Rp.  20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  per  rumah, dengan ukuran maksimal 30 m2.
Implementasi  kebijakan  merupakan  penerapan  dari  kebijakan  publik  yang telah  dirumuskan,  dan  bermuara  kepada  hasil  yang  dapat  berupa  kebijakan  itu sendiri  maupun  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  pemanfaat,  sehingga implementasi  kebijakan  perlu  dikaji  lebih  dalam  apakah  implementasi  tersebut berhasil  sesuai  dengan  tujuan  atau  dampak  dari  kebijakan  karena  implementasi merupakan  aspek  yang  penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan  yang menghasilkan  out  put  yang  menyangkut  seberapa  besar  perubahan  yang  dicapai dari tujuan yang telah diprogramkan dan perubahan tersebut mudah di ukur.
Menurut    Daniel  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier  dalam  Wahab  (2001) “Mempelajari  masalah  implementasi  kebijakan  berarti  berusaha  untuk  memahami apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku  atau dirumuskan  yakni  peristiwa-peristiwa  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah disahkannya  suatu  kebijakan,  baik  menyangkut  usaha-usaha  untuk  meng administrasikan.
Kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan  semata-mata  merupakan  pernyataan  keinginan  pemerintah  atau  pejabat pemerintah saja. Di samping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk  kebijaksanaan negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  “suatu  yang  dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan “oleh pemerintah.
Pendapat yang berbeda telah dikemukakan Islamy (1997) bahwa dalam suatu kebijakan mengandung beberapa elemen penting antara lain :
a) Bahwa  kebijaksanaan  negara  itu  dalam  bentuk  perdananya  berupa  penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
b) Bahwa  kebijaksanaan  negara  itu  tidak  cukup  hanya  dinyatakan  tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
c) Bahwa kebijaksanaan negara itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;

## Kemiskinan di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
Kemiskinan  hampir  menjadi  problem  di  hampir  semua  Negara.  Tak  perduli apakah  Negara  maju  atau  Negara  yang  sedang  berkembang.  Tingkat kekompleksitas  masalahnya  pun  berbeda  antar  Negara  menyelesaikan  masalah kemiskinan.  Di  Indonesia,  sebagai  Negara  berkembang  angka  kemiskinan  masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria  kemiskinan,  agar  dapat  menyusun  secara  lengkap  pengertian  kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara tepat menanggulanginya.
Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara lain juga berbeda. Pengertian  kemiskinan  di  Indonesia  dibuat  oleh  BPS.  Lembaga  tersebut  men definisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarannya pengeluaran per orang per  hari  sebagai  bahan  acuan.  Dalam  konteks  itu,  pengangguran  dan  rendahnya penghasilan  menjadi  pertimbangan  untuk  penentuan  kriteria  tersebut.  Kriteria statistik BPS tersebut adalah :
1) Tidak  miskin,  mereka  yang  pengeluaran  per  orang  per  bulan  lebih  dari  Rp 350.610.
2) Hampir  Tidak  Miskin,  dengan  pengeluaran  per  bulan  per  kepala  antara  Rp 280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.
3) Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp  280.488.-  atau  sekitar  antara  Rp  7.780.-  s/d  Rp  9.350.-  per  orang  per  hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
4) Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.
5) Sangat Miskin (kronis),  tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak  diketahui  dengan  pasti  berapa  jumlah  pastinya.  Namun,  diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.
Berdasarkan kriteria kemiskinan yang dilansir oleh BPS tersebut menunjukan jumlah keluarga miskin di Indonesia cukup besar. Total jumlah penduduk Indonesia kalau  dihitung  dengan  kriteria  pengeluaran  per  orang  hari  Rp  11.687.-  kebawah  , mencapai  sekitar  103,14  juta  jiwa.  Angka  kemiskinan  tersebut  tentu  sangat  besar untuk  ukuran  Negara  kaya  sumber  daya  alam  seperti  Indonesia.  Namun,  hal tersebut tak membantu masyarakat mengatasi kekurangannya.
Selain  itu,  sebaran  angka  kemiskinan  dari  BPS,  sejak  tahun  2000  sampai dengan  tahun  2011,  jumlah  penduduk  miskin  di  desa  selalu  lebih  besar  dibanding dengan  di  kota.  Salah  satu  sumbangan  kenaikan  angka  kemiskinan  di  desa  antara lain,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  banyak  yang    jadi  buruh  tani  karena  ketiadaan lahan  dan  banyaknya  anak  dalam  satu  keluarga.  Untuk  tahun  2011,  sebaran  angka kemiskinan  berjumlah  63,2  %  ada  di  desa,  sedang  36,8  %  berada  di  perkotaan.
Kemiskinan  di  perkotaan  disebabkan,  lowongan  kerja  sempit  dan  rendahnya kualitas sumber daya manusia.

## Program Bedah Rumah ( Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)
Rumah  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia.  yang  berfungsi  sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga  masyarakat  membutuhkan  perumahan  yang  layak  huni,  namun  dalam kenyataannya  pemenuhan  kebutuhan  rumah  layak  huni  tersebut  menjadi  masalah bagi sebagian masyarakat.
Masalah  kemiskinan  merupakan  masalah  social  yang  masih  banyak  dialami oleh penduduk Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Na- tional  (SUSENAS)  yang  dilakukan  oleh  BPS,  diketahui  bahwa  pada  tahun  2009 sebanyak  48.160  jiwa  penduduk  Kutai  Kartanegara  mengalami  kemiskinan.  Jumlah tersebut  cukup  ironis  mengingat  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  merupakan Kabupaten dengan anggaran pembangunan yang cukup besar.
Berdasarkan kreteria yang digunakan oleh BPS, untuk mengukur kemiskinan bahwa  kondisi  rumah  yang  tidak  layak  huni  merupakan  ciri  utama  untuk  membe- dakan keluarga miskin dan keluarga tidak miskin.
Atas dasar pemikiran tersebut diatas, penyediaan rumah layak huni atau pemugaran rumah  tidak  layak  huni  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  upaya  penurunan angka kemiskinan.
Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah) yang di gagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menyederhanakan dari  14 kreteria yang digunakan BPS menjadi 4 kreteria, dengan demikian  angka  tersebut  diatas  tidak  serta  merta  akan  mendapatkan  pelayanan secara  keseluruhan,  namun  secara  selektif  akan  digunakan  kreteria  yang  lebih sederhana  namun  lebih  tepat  sasaran.  Program  tersebut  tidak  lepas  dari  Grand- Strategi Pembangunan Kutai Kartanegara "GERBANG RAJA" yang merupakan salah satu  program  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara.
Dengan  kata  lain  pelaksanaan  program  Bedah  Rumah  memiliki  korelasi positif  dalam  pengentasan  kemiskinan  yang  merupakan  tujuan  utama  dari  grand strategi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).
A. Pengertian
1) Bedah Rumah adalah bantuan pemugaran/rehabilitasi bagi keluarga berumah tidak layak huni berupa bahan bangunan
2) Keluarga  berumah  tidak  layak  huni  adalah  keluarga  yang  rumah  dan lingkungannya  tidak  memenuhi  syarat  dari  segi  teknis  dan  kesehatan,  yang karena  kondisi  sosial  ekonomi  tidak  mampu  untuk  memperbaiki  rumah tinggalnya
3) Rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  adalah  kegiatan  peningkatan kesejahteraan  sosial  keluarga  berumah  tidak  layak  huni,  dengan  melakukan penyuluhan/sosialisasi dan bimbingan sosial serta perbaikan rumah.
B. Dasar Hukum
1) Bedah Rumah adalah bantuan pemugaran/rehabilitasi bagi keluarga berumah tidak layak huni berupa bahan bangunan
2) Keluarga  berumah  tidak  layak  huni  adalah  keluarga  yang  rumah  dan lingkungannya  tidak  memenuhi  syarat  dari  segi  teknis  dan  kesehatan,  yang karena  kondisi  sosial  ekonomi  tidak  mampu  untuk  memperbaiki  rumah tinggalnya
3) Rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  adalah  kegiatan  peningkatan kesejahteraan  sosial  keluarga  berumah  tidak  layak  huni,  dengan  melakukan penyuluhan/sosialisasi dan bimbingan sosial serta perbaikan rumah.
C. Tujuan, Sasaran dan Karakteristik
1. Tujuan
Untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui  peningkatan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  dan  perbaikan/rehabilitasi rumah  tidak  layak  huni  (bedah  rumah),  sehingga  keluarga  miskin  dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera.
2. Sasaran Program
Sasaran program Bedah Rumah Tidak Layak Huni adalah keluarga rumah tangga miskin dengan kreteria sebagai berikut :
a) Penduduk  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  memiliki  KTP  dan  sudah menetap secara terus menerus minimal 3 tahun.
b) Kepala  keluarga  yang  tidak  memiliki  penghasilan  dan  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
c) Status  tanah  dan  rumah  yang  ditempati  adalah  milik  sendiri,  dengan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang syah.
d) Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah dalam kondisi  rusak  atau  tidak  layak  dan  lantai  dalam  keadaan  rusak  atau  kondisi lantai  dari  tanah,  serta  leas  lantai  kurang  dari  8  m2  per-orang  dan  tidak memiliki MCK.

## D. Karakteristik Keluarga Miskin
Dengan  kondisi  sosial  ekonomi  yang  tidak  beruntung,  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  dasarnya  terutama  kebutuhan  dasar  akan  papan  (perumahan)  atau dengan  kata  lain  beberapa  tahun  kedepan  tidak  mungkin  dapat  memperbaiki rumah tinggal yang tidak layak huni.
E. Pendataan dan Seleksi
Pendataan  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dari  calon penerima  bantuan  yang  meliputi  informasi  tentang  nama,  alamat  yang  jelas, kondisi sosial ekonomi, kepemilikan tanah dan rumah tempat tinggal dan disertai foto  rumah  secara  utuh  baik  dari  depan,  samping  dan  belakang  serta  ruangan dalam  rumah  yang  menggarnbarkan  kondisi  rumah  secara  riil  dengan  menggu- nakan instrumen yang sediakan.
F. Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan
Dinas  Sosial  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  menerima  usulan  dari  Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat, selanjutnya dikonfirmasikan dengan data yang ada.
Tim  yang  telah  dibentuk  mengadakan  peninjauan  langsung  kelapangan  yang selanjutnya diteliti oleh Tim verifikasi untuk diseleksi dengan benar sebagai pene- tapan  calon  penerima  bantuan,  yang  ditandai  /  ditempel  stiker  bedah  rumah. Penetapan  penerima  bantuan  disahkan  melalui  Surat  Keputusan  Bupati  Kutai Kartanegara.
G. Mekanisme Penyaluran Bantuan
1) Dinas    Sosial  menyampaikan  bantuan  berupa  bahan  bangunan  yang disesuaikan dengan kebutuhan, melalui pihak ketiga (rekanan) kepada kepala keluarga  yang  rumahnya  dinyatakan  lolos  seleksi  dengan  ditandai  /  ditempel stiker.
2) Bantuan  bahan  bangunan  diserahkan  langsung  kepada  perima  bantuan  di tempat  masing-masing  yang  pengerjaannya  dilaksanakan  secara  swakelola dan diawasi langsung oleh pendamping teknis yang telah ditunjuk.
H. Pendamping
Pendamping  adalah  Petugas  Lapangan  yang  memiliki  kepedulian  terhadap keluarga  miskin berumah  tidak  layak  huni  yang  diberdasarkan  persyaratan  yang telah  ditetapkan  untuk  melaksanakan  tugas  pendampingan  dalam  Program Bedah Tidak Layak Huni, (seperti PSM / TKSM,TKSK, Karang Taruna, Masyarakat dll)

## I. Pengawasan
Pengawasan  dapat  dilakukan  langsung  oleh  masyarakat  dalam  rangka  untuk mengetahui ketepatan sasaran, kebenaran pemanfaatan bantuan.
J. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan mengatasi kendala pelaksanaan  program.  Laporan  pelaksanaan  dibuat  oleh  pendamping  /  petugas yang telah ditunjuk dan disampaikan kepada Dinas Sosial sebagai bahan laporan Kepala  Dinas  kepada  Bupati.  Adapun  prosedur  pelaksanaan  rehabilitasi  rumah tidak layak huni dapat dilihat pada gambar dibawah  ini.

## Tahap Persiapan
Verivikasi Adm                            Verifikasi Lapangan (Dinsos & Didukcapail                Dinsos, PU, Dinkes Bapemas Dinas Sosial Daftar Nama Calon Penerima Program Usulan Masyarakat Mengusulkan daftar nama calon penerima
perogram

## Tahap Pelaksanaan
Rumah merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan. Kondisi rumah yang layak  huni  mencermintan  bahwa  keluarga  yang  menempati  rumah  tersebut sejahtera  tetapi  bila  rumah  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak  layak  untuk ditempati  berarti  masyarakat  daerah  itu  belum  sejahteraSetelah  menuntaskan program Bedah Rumah atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2012,  Pemerintah  Kabupen  Kutai  Kartanegara  (Kukar)  secara  resmi  menyerahkan hasil program tersebut kepada para pemilik rumah.
Program  Bedah  Rumah  sendiri  dikerjakan  sejak  30  Oktober  2012  oleh  pihak Dinas  Sosial  (Dinsos)  Kukar  bekerjasama  dengan  Kodim  0906/Tenggarong  dengan target  100  RTLH  yang  tersebar  di  6  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu dan Sebulu.
Kondisi  rumah  tidak  layak  huni  adalah  salah  satu  indikator  kemiskinan. Dengan  menelisik  masalah  kesejahteraan  masyarakat  tersebut,  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (Pemkab  Kukar)  melalui  program  Gerbang  Raja meluncurkan kegiatan bedah rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin. Sukses membenahi 100 unit rumah tak layak huni pada 2012.
Target  bedah  rumah  pada  2013  ini  ditingkatkan  menjadi  1.500  unit  dengan alokasi  anggaran  Rp  123  miliar.  Program  ini  terbagi  di  tiga  kawasan.  Yakni,  zona tengah,  pesisir  dan  hulu.  Namun,  zona  wilayah  rumah  dibangun  hanya  di  daerah tengah. Di antaranya Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, dan Sebulu. Terkait alokasi di zona hulu yang lebih tinggi dibandingkan zona lainnya, itu sebab pada kawasan hulu biaya angkutan material terbilang tinggi. Apalagi kawasan rumah  yang  dibangun  hingga  kepelosok  pelosok  desa,  jadi  biaya  pembangunan dikurangi biaya pengangkutan material.
Dana  yang  disiapkan  untuk  menyediakan  tempat  tinggal  yang  layak  bagi penduduk  miskin  tersebut  mencapai  Rp  78  miliar  di  APBD  murni  2013.  Program
Bupati Kukar
SK.Bupati (Daftar Calon Penerima Program Saran Pertimbangan (Wkl Bupati, Sekda, Ass IV) Dinas Sosial
Sosialisasi dan bimbingan pembentukan kelompok penerima program
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.54/2010) PELAKSANAAN

## BEDAH RUMAH
Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RLTH)  atau  lebih  populer  disebut  bedah rumah,  merupakan  bentuk  komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara melalui  Dinas  Sosial  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Akhir  Mei  program  bedah rumah 2013 ini siap jalan dan akan ditandai dengan peletakan batu pertama. Saat ini masih dalam masa sosialisasi dan penyempurnaan peraturan.
Adapun  Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-RTLH antara lain :
1) Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
2) Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pen caharian atau  mempunyai  mata  pencaharian  tetapi  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
3) Kehidupan  sehari-hari  masih  memerlukan  bantuan  pangan  untuk  penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
4) Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
5) Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan ser tifikat atau girik  atau  ada  surat  keterangan  kepemilikan  dari  kelurahan/  desa  atas  status tanah.
6) Rumah  yang  dimiliki  dan  ditempati  adalah  rumah  tidak  layak  huni  yang  tidak memenuhi  syarat  kesehatan,  keamanan  dan  sosial,  dengan  kondisi  sebagai berikut
a) Tidak permanen dan/atau rusak;
b) Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg, dan lain sebagainya;
c) Dinding  dan  atap  sudah  rusak  sehingga  membahayakan,  meng  ganggu keselamatan penghuninya;
d) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak;
e) Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.
Pelayanan  Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
1) Prosedur  pelayanan,  prosedur  pelayanan  yang  dibakukan    bagi  pemberi  dan penerima pelayanan.
Prosedur  adalah  suatu  rangkaian  tugas-tugas  yang  saling  berhubungan  yang merupakan  urutan-urutan  menurut  waktu  dan  tata  cara  tertentu  untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang ulang”.
Dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa untuk  prosedur  pelayanan  yang  diberikan  oleh  dinas  sosial  sudah  cukup  baik dan  masyarakat  akan  menerima  bantuan  rehabilitasi  rumah  mereka  kalau memang rumah tersebut tidak layak huni didasarkan hasil verifikasi tim.
2) Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.
Yang dimaksud dengan waktu penyelesaian disini yaitu sesuai tidaknya dengan waktu  yang  direncanakan.  Pengukuran  ketepatan  waktu          merupakan  jenis khusus  dari  pengukuran  kuantitatif  yang  menentukan  ketepatan  waktu penyelesaian suatu pekerjaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  dapat  dikatakan bahwa  waktu  penyelesaian  program  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan serta target dalam penyelesaiannya.
3) Biaya  pelayanan,  biaya/tarif  pelayanan  termasuk  rinciannya  yang  ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan ;
Hasil  pemetaan  Dinas  Sosial    sendiri,  dari  235  desa/kelurahan  se  Kabupaten Kutai Kartanegara ditemukan sekitar 3.000 unit rumah tak layak huni. Program rehabilitasi  rumah  ini  akan  dibiayai  secara  bertahap  melalui  sejak  2011  hingga 2014.  Ditargetkan  tahun  2014  sudah  tidak  ada  lagi  rumah  tidak  layak  huni  di Kukar ini, Dalam pengerjaannya, Pemkab Kukar akan menggandeng tidak hanya menggandeng  pihak  Kodim  0906  Tenggarong  saja,  juga  menggandeng Korem 091/ASN, dimana rencananya akan dikerahkan sebanyak 1.000 personel tentara untuk  membantu  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  ini.  Penambahan  ini dikarenakan  membengkaknya  jumlah  rumah  yang  direhabilitasi  tahun  ini (http;/www.koran kaltimcom/prog.bedah rumah).
Jika  rumah  sudah  lebih  baik,  bisa  meringankan  beban  warga  dan  orang  yang kurang mampu bisa mendapatkan Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM). dari 3  zona wilayah  program  bedah  rumah ini  diklasifikasikan  untuk  wilayah  pesisir dibangun  60  unit  rumah  per  kecamatan  dengan  anggaran  berkisar  Rp.  75  juta per unit.
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa untuk biaya rehabilitasi rumah tidak layak  huni  dibiayai  dan  dibebankan  melalui  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah.
4) Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
Hasil  pemetaan  Dinas  Sosial  sendiri,  dari  235  desa/kelurahan  se-Kukar ditemukan sekitar 3.000 unit rumah tak layak huni. Program rehabilitasi rumah ini  akan  dibiayai  secara  bertahap  melalui  sejak  2011  hingga  2014.  Ditargetkan tahun  2014  sudah  tidak  ada  lagi  rumah  tidak  layak  huni  di  Kukar  ini.  Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) yang dicanangkan Pemkab Kukar sejak 2011 yang dulunya hanya 25 unit pertahun, kali ini jumlahnya ditingkatkan menjadi  100  unit  atau  senilai  Rp.  5  miliar.  Rencananya  pada  tahun  2013  ini, Pemerintah  Kabupatren  akan  mengeluarkan  dana  sebesar  Rp.  75  miliar  untuk mewujudkan program RRTLH ini.
Dengan  adanya  program  bedah  RTLH  masyarakat  bisa  merasakan  memiliki tempat tinggal yang layak huni, merasakan kenyamanan ketika berada dirumah, tidak  takut  dihantui  kondisi  rumah  yang  hampir  roboh,  senang  merasakan aktifitas  keluarga  didalam  rumah,  sehingga  terwujudlah  keluarga  yang sejahtera.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  produk    pelayanan  atau hasil  pelayanan  yang  akan  diterima  oleh  mereka  yang  rumahnya  direhabilitasi sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5) Sarana  dan  prasarana,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  oleh penyelenggara pelayanan publik ;
Program  bedah  rumah  merupakan  program  yang  langsung  bersentuhan dengan  masyarakat  dan  tepat  sasaran.  Sehingga  dijadikan  perioritas  dan  me lalui program bedah rumah pemerintah berusaha untuk membantu masyarakat kurang  mampu  agar  dapat  memiliki  rumah  layak  dan  sehat  sebagai  upaya mengentaskan kemiskinan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapatkan bahwa sarana dan prasarana yang disiapkan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni sudah cukup memadai.
6) Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan,  kompetensi  petugas  pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.
Kompetensi  adalah  sebagai  karakteristik  yang  mendasari  seseorang  dan berkaitan  dengan  efektifitas  kinerja  individu  dalam  pekerjaannya.  kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta  perilaku  yang  dapat  diprediksi  pada  berbagai  keadaan  dan  tugas pekerjaan dalam memberikan pelayanan.
Dalam  rangka  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  Bupati  Kutai Kartanegara  (Kukar)  Rita  Widyasari  menyerahkan  hasil  program  rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau lebih populer disebut bedah rumah yang dimulai akhir Oktober 2012 kepada para pemiliknya secara simbolis, di Desa Loh Sumber  Kecamatan  Loa  Kulu.Program  bedah  rumah  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kukar  melalui  Dinas  Sosial  (Dinsos)  bekerja  sama  dengan  Kodim 0906 Tenggarong itu diresmikan dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Rita pada 30 Oktober 2012 lalu. Hasilnya, target 100 RTLH yang tersebar di enam kecamatan yaitu Kecamatan Tenggarong, Tenggarong seberang, Kota Bangun, Loa  Janan,  Loa  Kulu  dan  Sebulu  kini  menjadi  layak  huni.  Kepala  Dinsos  Kukar Mursito  mengatakan,  pengerjaan  rehabilitasi  RTLH  tersebut  dilakukan  oleh Kodim  0906  Tenggarong  yang  menurunkan  300  personelnya  dibantu  para pemuda.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa untuk kompetensi petugas yang  melaksanakan    dan  memberikan    pelayanan  dalam  pelaksanaan  rumah tidak layak huni sudah cukup baik.
Faktor-Faktor  Pendukung  Dan  Penghambat  Pelaksanaan  Pelayanan  Rehabi  litasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Kutai Kartanegara
1. Faktor Pendukung
a. Untuk pembiayaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di anggarkan melalui APBD-P.  untuk  tahun  2012  dicanangkan  di  enam  Kecamatan  yakni Tenggarong  16 unit,  Kota  Bangun 17 unit,  Loa Janan  16 unit,  Sebulu  17 unit, Loakulu 17 unit dan Tenggarong Seberang 17 unit. Direncanakan untuk tahun depan  program  ini  akan  lebih  diperluas  hingga  meliputi  segenap  penjuru Kukar yang tersebar di 18 kecamatan. Jika disetujui program ini maka untuk 2013 akan membutuhkan dana sedikitnya Rp. 75 miliar.
b. Target  pembangunan  bedah  rumah  pada  2013  ini  mencapai  1.500  unit,  500 unit di antaranya dilaksanakan pada APBD-P dengan anggaran Rp. 45 miliar.
Produk  bedah  rumah  ini  sebagai  bentuk  pengentasan  kemiskinan  di  Kukar, bahan materialnya pun sudah semi permanen.
c. Program  ini  ditunjang  oleh  beberapa  instansi  terkait  baik  Dinas  Pekerjaan Umum,  Dinas  Sosial  dan  Kodim  serta  lembaga  sosial  kemasyarakatan  yang ada di Kukar.
2. Faktor Penghambat berkaitan  dengan  bahan  atau  material  bangunan  yang  cukup  mahal  harganya apabila  rehabilitasi  rumah  tersebut  diluar  dari  Kecamatan  yang  berada  dalam wilayah  Kecamatan  Tenggarong,  karena  aksibilitas  yang  sulit,  kadang  kadang hanya  dapat  dilalui  melalui  sungai  atau  udara  saja, sehingga  penyelesaian  tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## Kesimpulan
1) Program  bedah  rumah  merupakan  program  yang  langsung  bersentuhan dengan  masyarakat  dan  merupakan  program  yang  tepat  sasaran  karena langsung dirasakan masyarakat.
2) Rumah  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  kesejahteraan.  Kondisi  rumah  yang layak  huni  mencermintan  bahwa  keluarga  yang  menempati  rumah  tersebut sejahtera  tetapi  bila  rumah  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak  layak  untuk ditempati berarti masyarakat daerah itu belum sejahtera.
3) Berkaitan  dengan  eksistensi  dan  tantangan  Dinas  Sosial  di  masa-masa mendatang,  maka  pembangunan  kesejahteraan  sosial  perlu  diarahkan  pada integrasi pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan lainnya.

## Saran
1) Hendaknya  pembangunan  kesejahteraan  sosial  perlu  diarahkan  pada  integrasi pembangunan  kesejahteraan  sosial  dan  pembangunan  lainnya.  Adanya pandangan yang melihat bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sektor  yang  terpisah  dengan  pembangunan  lainnya  khususnya  pembangunan ekonomi dan politik.
2) Untuk dapat mengimbangi permasalahan sosial yang semakin kompleks, maka hendaknya pengembangan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang  profesional  perlu  semakin  ditingkatkan,  baik  melalui  jalur  pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal, yaitu pelatihan struktural, teknis dan fungsional.
3) Pemerintah  melalui  Program  bedah  rumah  hendaknya  juga  pemerintah berusaha  membantu  masyarakat  kurang  mampu  agar  dapat  memiliki  rumah yang  layak  dan  sehat  sebagai  upaya  mengurangi  dan  menuntaskan  angka kemiskinan  dan  memberikan  modal  usaha  sehingga  mereka  terlepas  dari  jerat kemiskinan.

## Daftar Pustaka
Islamy,  M.  Irfan,  1992, Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negera ,  Ed.  2,  L,Cet.6, Bimi Aksara, Jakarta.
Islamy,  M  Irfan.  2001. Seri  Policy  Analysis. Malang:  Program  Pasca  Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
Keputusan      Menteri      Kesehatan      No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal.
Keputusan   Menteri   Kimpraswil   No.403/KPTS/M/2002   tentang Pedoman   Teknis Pembangunan Rumah.
Peraturan  Menteri  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  No.22/Permen/ M/2008 tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Perumahan  Rakyat  Daerah  Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.
Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  46  Tahun  2011  Tentang    Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kutai Kartanegara.
Rencana  Strategik  (Renstra) Tahun  2005-2010  Dinas  Sosial  Kabupaten  Kutai Kartanegara
Wahab. Abdul Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke lmplementasi Kebijaksanaan Negara., Bumi Aksara. Jakarta.
Wahab,Solichin  Abdul  1997, Analisis  Kebijaksanaan : Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara , Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.