252 |

## RELASI IDEOLOGI, KEKUASAAAN, DAN MEDIA
Supriyanto Candra
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email : supriyanto_candra@yahoo.com

## ABSTRACT
T he media is actor of important politic that capable shape how the public  think and feel about various of event and experience. This is where the ideology and power entry into it. The ideology and power can’t released from power of business and economic. Travel minority the muslim of Melayu in this Southern Thailand is travel of long search for identity.  The complexity the history of violence in this Southern Thailand that reported by “The Nation” reflect a relation of ideology, power and  media. The  issues of justice  society  of  economic  very  strong  be  expressed  in  every event  of  upheaval.  However  from  analysis  that  depth,  we encountered factors that more complex from just issue of social ekonomic. However we found also in there a factors for example psychology, social, local police, and culture islamic, a aspiration that play role in every event violence in this regional.
Media  adalah  aktor  politik  penting  yang  mampu  membentuk bagaimana  publik  berpikir  dan  merasa  mengenai  berbagai peristiwa dan pengalaman. Di sinilah ideologi dan kekuasaan masuk ke dalamnya. Ideologi dan kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari kekuatan bisnis dan ekonomi. Perjalanan minoritas Muslim Melayu di  Thailand  Selatan  ini  adalah  perjalanan  panjang  pencarian identitas. Kompleksitas sejarah kekerasan di Thailand Selatan  ini yang  diberitakan  oleh  The Nation  mencerminkan  sebuah  relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media. Isu keadilan sosial-ekonomi sangat kuat  disuarakan  dalam  setiap  peristiwa  pergolakan.  Namun demikian, dari analisis yang lebih mendalam, kita jumpai faktor-
| 253
faktor yang lebih kompleks dari sekadar persoalan sosial-ekonomi. Akan  tetapi  kita  temukan  juga  di  sana  faktor-faktor  seperti psikologi-sosial, kebijakan lokal, dan kebudayaan Islam, sebagai aspirasi  yang  memainkan  peranan  dalam  setiap  peristiwa kekerasan di kawasan ini.
Keyword:  Ideology,  power,  Media,  violence,  Culture,  justice, Framing

## PENDAHULUAN
Paper  ini  membuat  kajian  terhadap  potret  kekerasan  yang berlangsung di daerah Muslim-Melayu di Thailand Selatan sebagaimana diberitakan  oleh  koran  berbahasa  Inggris,  terbitan  Bangkok, The Nation . Materi yang dianalisis adalah empat peristiwa kekerasan yang berlangsung pada 2004. Empat peristiwa itu terdiri dari dua agresi yang dilakukan pemerintah terhadap militan, dua agresi yang dilakukan sebaliknya. Ideologi dan kekuasaan masuk ke dalam kancah kekerasan dan memperumit penjelasan akar-akar kekerasan di wilayah ini. Latar belakang sejarah wilayah yang didominasi Muslim-Melayu ini sangat penting untuk memahami dinamika kekerasan yang berlangsung dewasa ini.
Paper  ini  terutama  hendak  mengkaji  pertanyaan  mayor  dan minor  berikut:  Bagaimana  relasi  Ideologi,  Kekuasaan,  dan  Media tercermin dalam kekerasan di Thailand Selatan sepanjang tahun 2004? Bagaimana pola-pola penjelasan Marxian mengenai pertentangan dan konflik antar kelas bisa digunakan untuk menjelaskan kekerasan yang berlangsung? Bagaimana media yang tidak bisa lepas dari hukum pasar bebas dan pluralisme kebenaran memainkan peranan  kritis? Bagaimana Wacana ( Discourses ) dan Kebudayaan yang Hidup ( Lived Culture ) ikut masuk dan terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan?
Dalam setiap peristiwa kekerasan di tengah-tengah masyarakat berlangsung relasi ideologi dan kekuasaan. Pertentangan antar kelas terlukiskan dalam pemberitaan Media. Kompleksitas kekerasan ini juga diwarnai  dengan  arus  postmodernisme  dan  pluralisme  kritis  serta

## Supriyanto Candra
berbagai wacana yang berkembang menjadi kebudayaan sehari-hari yang hidup dalam masyarakat. Di samping berlangsung di dalam konflik antara pemerintah dan rakyat, Media juga masuk ke dalam jaringan relasi ideologi dan kekuasaan.

## IDEOLOGI MARXIAN
Konsep ideologi memiliki peranan penting untuk menjelaskan hubungan antara media dan pola-pola kekuasaaan.( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 117-133).
Penjelasan  Karl  Marx  (1818  –  1883)  mengenai  realita  dan kehidupan  selalu  harus  dimulai  dengan  konsepnya  mengenai kapitalisme (sistem kehidupan ekonomi baru tentang profit dan pasar). Dalam sistem kapitalisme hadir dua kekuasaan ( power ) yang saling berhadapan:  kelas  pemilik  modal  (kapitalis)  dan  kelas  pekerja (proletar). ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 118)  Tesis Marx secara ringkas mengatakan demikian. Di satu pihak, jika kelas pekerja bersatu  dalam  gerakan  dan  aksi,  mereka    memiliki power untuk mengubah sejarah. ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 118)  Di lain  pihak,  Marx  menggunakan  konsep  ideologi  untuk  menjelaskan bagaimana  para  kapitalis  mempertahankan  dan  melindungi kepentingan ekonominya ketika menghadapi situasi krisis.
Ideologi,  secara  ringkas  bisa  dikatakan  sebagai  ‘kesadaran palsu’, menjadi elemen penting dalam studi media. Ketika masyarakat tidak  mau  ditindas  dan  memperjuangkan  konsensus,  media  bisa memainkan  peranan  yang  sangat  signifikan  dalam  mewujudkan perjuangan merebut sistem nilai ini. ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 118 - 119)  Hubungan ideologi, kekuasaan, Marxis, dan Media, melibatkan apa yang disebut ‘propaganda’.
Beberapa peristiwa dunia berikut ini telah mendorong beberapa pemikiran dan teori Marxis klasik ditinjau kembali. Runtuhnya blok sosialisme pada 1989 dan hancurnya ekonomi sosialis Rusia. Peristiwa historis ini kerap dianggap sebagai akhir dan gagalnya Marxisme, yang segera diikuti dengan lahirnya kapitalisme dengan kekuatan baru yang disebut  ‘pasar  bebas’.  Situasi  itu  segera  diikuti  dengan  masuknya pengaruh sistem pemikiran postmodernisme. Pemikiran terakhir ini,
Relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media
antara  lain,  nampak  dalam  serangan  aliran  dekonstruksi  untuk membuang segala upaya untuk mengonstruksi dunia, dan sikap skeptis terhadap kebenaran absolut.
Di  kutub  lain,  marak  model  pluralisme  yang  melihat  media sebagai  kekuatan  yang  ‘mengapung-apung  menikmati  kebebasan’. Media memiliki kebebasan untuk memilih keanekaragaman bentuk dan produk. 1 Meski demikian, pilihan mereka ternyata tidak sepenuhnya bebas.  Media  tidak  bisa  keluar  dari  hukum  pasar  bebas.  Dengan demikian, kalau ada tabloid hiburan yang mendominasi pasar, ini bisa dipahami  dengan  satu  penjelasan,  yaitu  format  dan  isinya  mampu memenangkan pasar.
Meski  konsep  ‘ideologi  dominan’  sebagaimana  cara  berpikir Gramscian itu memang ada, tetapi ideologi dominan bukanlah penentu segala-galanya. ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 125 - 126) Sebaliknya,  sebagai  alternatif,  diajukan  terminologi  ‘wacana’ ( discourses )  dan  ‘kebudayaan  yang  hidup’  ( lived  cultures ),  Kajian media sekarang ini tidak lagi memakai teori ‘satu ideologi’ atau ‘satu sistem  gagasan’  untuk  menjelaskan  realitas.  Kajian  ini  mengamati berbagai ideologi es dan identiti es yang hidup dalam realitas biasa. Keanekaragaman ideologi dan identitas ini memiliki keterkaitan dengan keragaman etnik, agama, kaum marjinal, jender, yang bekerja dalam wacana dan kebudayaan sehari-hari.

## PEMAKNAAN TEORI IDEOLOGI DAN KEKUASAAN
Kompleksitas sejarah kekerasan di Thailand Selatan  ini yang diberitakan oleh The Nation mencerminkan  sebuah relasi  Ideologi, Kekuasaan, dan Media. Relasi itu melibatkan kekuasaan dan kekuatan ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini, isu keadilan sosial-ekonomi sangat kuat disuarakan dalam setiap peristiwa pergolakan. Hal ini didukung oleh sebuah survei. Menurut survei ini, eskalasi kekerasan berlangsung sangat  signifikan  setelah  pelantikan  Thaksin  pada  2001.  Sebagai
Supriyanto Candra
1 Kalau mau disebutkan, ideologi yang dominan  pada abad 21 ini bisa dilukiskan sebagai berikut: “Segala sesuatu adalah relatif. Tidak struktur raksasa yang sedemikian kuat. Semua memiliki kebebasan. Dengan demikian, tidak ada yang bisa disebut ‘ideologi dominan’.”
256 |
seorang pelaku bisnis, pendekatannya sangat ekonomis. Pendekatan ini telah menimbulkan perbedaan kelas yang rentan memicu konflik. (Jones, 2007 : 10)
Dengan pendekatan Marxian, penjelasan sejarah sejak satu abad lalu hingga dewasa ini memperlihatkan ‘ideologi’ yang muncul dalam rupa ‘konflik dan pertentangan kelas’. Para ahli menganggap bahwa gerakan  ini  bisa  ditelusuri  dalam  tiga  gelombang  separatisme  di Thailand Selatan. Semua gerakan separatisme ini memiliki ujung dan asal-usul perlakuan marjinalisasi terhadap etnis Melayu dan Muslim oleh  rejim  yang  mewakili  simbol  Thai  dan  Budhis. Pertama , marjinalisasi ini bermula dari ‘pencaplokan’ wilayah ini oleh Kerajaan Thai yang fokus perjuangannya pada pengambilan kembali identitas etnik Melayu-Muslim (Awal Abad 20 – Pertengahan Abad 20). Kedua , berfokus perjuangan identitas Islam (Pertengahan Abad 20 – 2000). Akhirnya, ketiga , tidak langsung terkait dengan identitas Melayu atau pun  Islam  (2000  –  2004).  Gerakan  moral  ini  memfokuskan  pada perjuangan  keadilan,  yaitu  ketika  Thaksin  Shinawatra  mencabut program-program strategis yang diciptakan sebagai jembatan negosiasi ke dua belah pihak. (Jones, 2007 : 33 – 35)
Media  juga  memainkan  dalam  pembentukan  ideologi.  Ia memiliki  kekuasaan  untuk  membendung  segala  ideologi  lain  yang hendak memaksakan kebenaran tunggal.  Ini mendukung teori yang mengatakan bahwa realitas dipengaruhi aneka ragam faktor. Posisi ‘pluralisme kritis’ ini memperlihatkan adanya persaingan wacana untuk menjelaskan  realita  yang  akan  terus  diperebutkan.  Media  menjadi salah satu kekuatan yang hadir dalam persaingan dan perebutan itu. ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 125 - 125)
Media memeragakan power -nya itu dengan melakukan framing (pembingkaian).( T. Michael Maher, t.t : 90-91) Empat fungsi framing : mendefinisikan  persoalan,  mendiagnosa  sebab-akibat,  memberikan pertimbangan  moral,  dan  menyampaikan  usulan  perbaikan.  Empat fungsi ini juga dapat ditemukan dalam berbagai tulisan The Nation ketika  melukiskan  kekerasan  dan  reaksi  pemerintah  terhadap kekerasan yang berlangsung di Thailand selatan. (Jones, 2007 : 16)
Relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media
| 257
Kajian  media  sekarang  ini  tidak  lagi  memakai  teori  ‘satu ideologi’  atau  ‘satu  sistem  gagasan’  untuk  menjelaskan  realitas. Sebagai  alternatif,  media  menggunakan  ‘wacana’  ( discourses )  dan ‘kebudayaan  yang  hidup’  ( lived  cultures ) 2 .  Kajian  ini  mengamati ideologi es  dan identiti es  yang  hidup  dalam  realitas  biasa.
Keanekaragaman ideologi dan identitas ini memiliki keterkaitan dengan etnik,  agama,  kaum  marjinal,  jender,  yang  bekerja  dalam  wacana dan  kebudayaan  sehari-hari.  Peristiwa  kekerasan  2004  hanya  bisa dipahami jika ia diletakkan dalam sejarah panjang masyarakat Melayu- Muslim  di  Thailand  Selatan.    Semuanya  tercermin  dalam  gejolak kekerasan yang akan kita diskusikan lebih lanjut.

## KEKERASAN DI THAILAND SELATAN
Sejak diangkat Pebruari 2001 hingga dipilih kembali kembali Pebruari 2005, Perdana Menteri Thailand ke 23, Thaksin Shinawatra, menghadapi  sejumlah  peristiwa  kekerasan  demi  kekerasan  yang berlangsung di bagian selatan Thailand. 3 Periode ini menjadi fokus studi ini. Empat peristiwa hitam yang berlangsung di Thailand Selatan sepanjang  tahun  2004,  langsung  menyedot  perhatian  publik internasional.
1. Serangan Markas Militer Rajanakarin (4 Januari 2004 )
Serangan  terhadap Royal  Thai  Army’s  Fourth  Engineering Battalion di  Provinsi  Narathiwat  berlangsung  saat  subuh.    Serbuan besar ini menandai pergantian tahun baru 2004, dan dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut: Sekitar 60 hingga 100 orang terlibat dalam kekacauan ini, 300 – 400 senjata berhasil direbut dari militer, 4 tentara dan 2 polisi terbunuh. Kejadian ini segera memicu kejadian lain berupa pembakaran  20  sekolah  milik  pemerintah  dan  tiga  pos  polisi  di  13 distrik di Narathiwat. (Jones, 2007 : 67) Pada 5 Januari, polisi di Pattani
2 Raymond Williams (1921 – 1988) menjelaskan lived cultures , sebagai ekspresi kebudayaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia sendiri berkeyakinan bahwa culture is ordinary , yang tertanam dalam masyarakat biasa dan ada dalam pikiran mereka. Dengan demikian, menurutnya, kebudayaan adalah seluruh tata kehidupan sehari-hari yang beredar ditengah-tengah masyarakat.
3 Berbeda dengan periode pertama yang berjalan relatif mulus, Thaksin dipaksa berhenti oleh Coup oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin pada 19 September 2006

## Supriyanto Candra
258 |
menemukan beberapa bom yang ditanamkan di beberapa tempat di Provinsi ini.
2. Serangan Pertama terhadap para Rahib Budhis (22 Januari 2004)
Dalam sejarah gerakan separatis di Thailand Selatan, konflik fisik  langsung  selalu  ditujukan  terhadap  simbol-simbol  rejim pemerintahan (pos polisi, barak, sekolah pemerintah). Gambaran ini berubah pada 22 Januari 2014, di Narathiwat. Pada hari itu, seorang rahib ditebas dengan kapak hingga mati oleh dua orang bersepeda motor berpakaian gelap ala ninja. Keesokan harinya, dua warga biasa Budhis mengalami nasib yang sama, satu terluka lainnya meninggal. Dalam  satu  minggu,  beberapa  kejadian  serupa  berulang.  Berbagai ancaman  beredar  dan  tersebar  membuat  sekitar  seribu  sekolah diliburkan untuk alasan keamanan. Pergeseran kekerasan dari target rejim yang berkuasa ke target simbol-simbol agama dan umat agama lain berlangsung di kawasan yang selama ini memiliki citra hidup damai antara dua pengikut agama tersebut.

## 3. Serangan Mesjid Krue Sue (28 April 2004)
28 April  2004  dilukiskan  sebagai  hari  paling  berdarah  dalam sejarah Thailand Selatan. Tragedi berdarah kali ini merupakan reaksi militer atas serangan terhadap beberapa pos polisi di dekat Mesjid Krue Sue di Pattani. Didahului oleh pertempuran antar dua kubu yang membuat para militan mundur dan bersembunyi di dalam Mesjid itu. (Jones, 2007 : 69) Setelah enam jam mengepung, militer menyerbu ke dalam Mesjid. Kurang dari sepuluh menit, 32 militan, umur antara 15 hingga 63 tahun tewas, tidak ada satu pun yang tersisa. Pemerintah selalu menekankan bahwa mereka yang tewas adalah para pemabuk yang baru saja minum minuman keras. Ada 35 artikel yang muncul di The Nation yang memenuhi kriteria riset ini.

## 4. Tragedi Tak Bai (25 October 2004)
Sekitar  1500 orang  berkumpul di  depan  stasiun polisi  distrik Tak Bai, Narathiwat. Mereka berkumpul untuk memrotes penangkapan enam sukarelawan keamanan yang dituduh memberikan senjatanya pada para militan. Setelah beberapa jam tidak ada solusi, sekitar jam tiga sore massa mulai mencoba membongkar barikade polisi. Dalam

## Relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media
titik  khaos  ini,  Jenderal  Pisarn  Wattanawongkiri  dari Fourth Army Region memerintahkan pembubaran massa. Ketika tembakan ke udara dan gas air mata diluncurkan, para pemrotes segera membalas dengan melemparkan batu, botol, dan benda apa saja yang ada ke arah polisi. Setelah beberapa menit, seluruh massa disuruh merunduk, perempuan dan anak-anak diminta untuk meninggalkan tempat dan pulang. Sekitar 1300 laki-laki diangkut ke truk dan dibawa ke kamp militer. (Jones, 2007 : 71) Dalam tragedi ini, laporan versi pemerintah, terdapat 6 orang meninggal ketika demo, 78 meninggal dalam perjalanan ke kamp militer,  dua  polisi  meninggal. The  Nation mengeluarkan  77  artikel dalam seluruh peristiwa ini. (Jones, 2007 : 72)

## ANALISIS KASUS KEKERASAN DI THAILAND SELATAN
Dalam analisis berikut, paper ini hendak menjelaskan bahwa ideologi dan kekuasaan hadir ketika media melakukan konsep framing 4 sebagaimana yang dibuat oleh The Nation . Dalam mempublikasikan berita-berita kekerasan di Thailand Selatan sepanjang 2004, The Nation menggunakan  tiga  model  framing:  “Kekerasan  di  Selatan:  Problem Regional”  ( Southern  Violence:  A  Regional  Problem ),  “Ancaman Terorisme Internasional” ( The Threat of International Terrorism ) dan “Lari dari Tanggungjawab” ( Shirking Responsibility ).”  Ideologi dan kekuasaan yang ada di balik kekerasan ini hendak dijelaskan dalam tiga pertanyaan berikut ini:
1. Bagaimana penjelasan teori ideologi dan kekuasaan dalam pola- pola Marxian pertentangan dan konflik antar kelas bisa digunakan untuk menjelaskan kekerasan yang berlangsung di Thailand Selatan?
The  Nation menggunakan  “Kekerasan  di  Selatan”  untuk membangun persepsi bahwa tiga provinsi di Selatan yang bergejolak 5
4 Setiap manusia menciptakan dan membangun ‘kerangka referensi’ ( frames of reference ) untuk memahami informasi baru dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka ini digunakan sebagai basis untuk  membuat  respon  dan  tanggapan  atas  peristiwa-peristiwa.  Disinilah  manusia  mendefinisikan ‘dunia  dan  kehidupan’.  Demikian  pula,  media  menggunakan framing untuk  mengorganisir  sebuah pengalaman. Yaitu agar pembaca atau penonton mampu mencerna dan menerima dengan akal-budinya sebuah topik, peristiwa dan kisah tertentu. (Jones, “Framing the Violence in Southern Thailand”, 14).
5 Tiga Provinsi yang dimaksud adalah Narathiwat, Pattani, dan Yala. Beberapa sumber biasanya menyebutkan dan menambahkan satu provinsi lain Songkhla.

## Supriyanto Candra
260 |
itu berbeda bahkan terpisah dari 14 provinsi yang ada di Selatan, dan terpisah  dari  73  provinsi  yang  relatif  damai.  Di  sini The  Nation memperlihatkan adanya ‘pertentangan kelas’ yang menjadi ciri pola- pola Marxian dalam menjelaskan ideologi dan kekuasaan.
Ada  dinamika  bahasa  yang  digunakan The  Nation untuk melukiskan  “Kekerasan  di  Selatan”.  Di  awal  tahun  2004,  koran  ini menggunakan  bahasa  yang  memberi  tekanan  pada  perbedaan  fisik dan  kultural  Muslim-Thai,  dalam  komparasinya  dengan  mayoritas Thailand yang Budhis. Kemudian, koran ini menggunakan bahasa yang lebih netral. Dan akhirnya, The Nation menegaskan perbedaan antara Muslim-Thai dengan Muslim militan. (Jones, 2007 : 73 - 74)
Untuk memahami kekerasan yang berlangsung di kawasan ini, penjelasan  dan  penelusuran  sejarah  dibutuhkan.  Kekerasan  di beberapa provinsi Melayu-Muslim yang berpuncak pada 2004 ini bukan peristiwa yang bergolak dalam ruang hampa ( vacuum ). Ia memiliki akar dalam gerakan-gerakan yang terjadi jauh sebelumnya.
Para ahli menganggap bahwa gerakan ini bisa ditelusuri dalam tiga  gelombang  separatisme  di  Thailand  Selatan.  Semua  gerakan separatisme ini memiliki ujung dan asal-usul perlakuan marjinalisasi terhadap etnis Melayu dan Muslim oleh rejim yang mewakili simbol Thai dan Budhis. Marjinalisasi ini bermula dari ‘pencaplokan’ wilayah ini oleh Kerajaan Thai. Inilah gelombang pertama separatisme yang fokus perjuangannya pada pengambilan kembali identitas etnik Melayu- Muslim yang direbut oleh Kerajaan Thai (Awal Abad 20 – Pertengahan Abad 20). Sedangkan gelombang kedua berfokus pada identitas dan ideologi  Islam  (Pertengahan Abad  20  –  2000). Akhirnya,  gelombang ketiga tidak langsung terkait dengan identitas Melayu atau pun Islam (2000 – 2004). Gerakan moral yang berfokus pada pencarian keadilan ini berlangsung ketika Thaksin Shinawatra mencabut program-program strategis yang diciptakan sebagai jembatan negosiasi ke dua belah pihak. Gelombang separatisme ini bergerak meluas yang berlangsung dewasa  ini  melibatkan  massa  anak  muda  tipikal  engerjik,  tetapi pengangguran dan tersingkir. (Jones, 2007 : 33 - 35)
Dengan pendekatan Marxian, penjelasan sejarah sejak satu abad lalu hingga dewasa ini memperlihatkan ‘ideologi’ yang muncul dalam
Relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media
rupa ‘konflik dan pertentangan kelas’. Dua pokok bahasan relevan untuk menjelaskan kekerasan di Thailand Selatan: ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 118)
Pertama , ide-ide yang mendominasi dalam masyarakat berasal dan merupakan produk dari kelas yang berkuasa. Ide-ide ini kemudian menjadi  kebenaran  yang  diterima  begitu  saja  dan  tidak  pernah dipertanyakan lagi. Ideologi ini digunakan oleh mereka yang memiliki alat produksi untuk mengontrol masyarakat. Kedua , teori Marx ‘basis- superstruktur’  yang  memiliki  sifat  determinis-ekonomis  juga  bisa memberikan penjelasan. Dalam keyakinan ini, ‘basis’ (ekonomi) akan menentukan kehidupan pada level ‘superstruktur’ (struktur politik, sosial,  kebudayaan,  agama,  dan  sebagainya).  Kehidupan  ekonomi, sebagai faktor primer, akan menentukan (bukan hanya memengaruhi) faktor sekunder, yaitu aktivitas kultural dan politik. Kekerasan demi kekerasan yang menimpa Muslim-Melayu di Thailand bisa dijelaskan dengan menggunakan cara berpikir ini. (F. Budi Hardiman Hardiman, 2004 : 241)
Bandingkan  teori  tersebut  di  atas  dengan  hadirnya  Perdana Menteri  dari  kalangan  sipil  pertama  di  Thailand  pada  2001,  yaitu Thaksin Shinawatra yang adalah salah seorang terkaya di negeri itu. Ia menyalurkan dana besar di wilayah Selatan untuk menghidupkan usaha  menengah  dan  kecil.  Pemerintah  ini  juga  membangun infrastruktur,  bahkan  menyalurkan  dana  untuk  pondok  pesantren. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Meski demikian, Thaksin melakukan semuanya itu dalam kerangka dan kepentingan ekonomi dan bisnis. Dia membangun ideologi dan kekuasaan lewat uang. Usaha yang bagus ini dihanguskan oleh beberapa peristiwa kekerasan di 2004. Pada pemilihan umum 2005, Thaksin kehilangan seluruh kursi partai di Selatan. (Ahmad Suaedy, 2012 : 61)

## MEDIA, HUKUM PASAR BEBAS DAN PLURALISME KEBENARAN
Framing “Ancaman Terorisme Internasional” yang dibuat oleh The Nation berkembang dan berubah dari satu konteks ke konteks lainnya. The Nation memperlihatkan bahasa  manipulatif ‘ancaman terorisme internasional’ digunakan pemerintah untuk menumpas segala
Supriyanto Candra
gerakan separatis di Thai Selatan. Bahasa-bahasa keras ini digunakan setelah peristiwa di Mesjid Krue Se pada 28 April 2004. (Jones, 2007 : 77)
“Lari dari Tanggungjawab”  adalah framing lain yang digunakan The Nation untuk memperlihatkan tindakan keliru dan salah langkah yang dilakukan militer dan Thaksin. Framing ini dialihkan dan ditujukan pada Thaksin sebagai Perdana Menteri yang harus bertanggungjawab atas semua bencana ini. Setelah reaksi keras oleh Pemerintah atas tragedi Mesjid Krue Se (28 April 2004) dan Tak Bai (25 Oktober 2004), dan laporan Pemerintah yang tidak konsisten, The Nation secara serius mulai mempertanyakan sejauh mana Pemerintah Thai memahami kasus ini, dan sekali lagi menuntut pertanggungjawabannya. (Jones, 2007 : 83)
Dua framing di atas membuktikan bahwa media juga memainkan dalam  pembentukan  ideologi.  Ia  memiliki  kekuasaan  untuk membendung segala ideologi lain yang hendak memaksakan kebenaran tunggal.  Empat  fungsi framing adalah  mendefinisikan  persoalan, mendiagnosa  sebab-akibat,  memberikan  pertimbangan  moral,  dan menyampaikan  usulan  perbaikan.  Empat  fungsi  ini  juga  dapat ditemukan  dalam  berbagai  tulisan The  Nation ketika  melukiskan kekerasan dan reaksi pemerintah terhadap kekerasan yang berlangsung di Thailand selatan. (Jones, 2007 : 16)
Ditengah-tengah  masyarakat  berlangsung  interaksi  beberapa kekuatan  sekaligus:  ekonomi,  politik,  kekuasaan  ‘memaksa’  gaya militeristik, dan ‘kekuatan simbolis’ yang tampil dalam wujud informasi dan komunikasi. Pendekatan teoretis untuk memahami realitas yang dipengaruhi aneka ragam faktor itu disebut ‘pluralisme kritis’. ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 125)
Penjelasan  di  atas  menambahkan  sebuah  fenomena  yang menjelaskan adanya anggapan bahwa Marxisme sudah berakhir. 6 Era ini segera diikuti dengan lahirnya kapitalisme dengan kekuatan baru yang disebut ‘pasar bebas’. Dalam situasi itu, berkembang pemikiran
6 Beberapa peristiwa dunia membuat pemikiran dan teori Marxis klasik ditinjau kembali: Runtuhnya blok sosialisme pada 1989, terutama hancurnya ekonomi sosialis Rusia.

## Relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media
| 263
postmodernisme, aliran dekonstruksi yang berkecenderungan untuk membuang segala upaya untuk mengonstruksi dunia, dan tumbuhnya sikap skeptis terhadap keyakinan adanya kebenaran absolut. (Franz Magnis-Suseno, 2003 : 137) Media, dengan demikian, adalah aktor politik  penting  yang  mampu  membentuk  cara  berpikir  dan  merasa publik terhadap berbagai peristiwa dan pengalaman. (Jones, 2007 : 16)
Media  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  keanekaragaman bentuk dan produk. 7 Meski demikian, pilihan mereka ternyata tidak sepenuhnya bebas. Media tidak bisa keluar dari hukum pasar bebas. Pada saat yang sama teori media juga mengalami pergeseran. Teori media memberi tekanan pada kekuatan audiens. 8
2. Bagaimana Wacana (Discourses) dan Kebudayaan ‘Yang Hidup’ (Lived Culture) ikut masuk dan bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa kekerasan di Thailand Selatan?
Meski konsep ‘ideologi dominan’ sebagaimana yang dirumuskan oleh Gramsci dan para pengikutnya cukup meyakinkan, namun ideologi dominan bukanlah satu-satunya penentu untuk menerangkan realitas. ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 125 - 126)  Sebagai alternatif, muncul terminologi ‘wacana’ ( discourses ) dan ‘kebudayaan yang hidup’
( lived cultures ). Kajian media sekarang ini tidak lagi memakai teori
‘satu ideologi’ atau ‘satu sistem gagasan’ untuk menjelaskan realitas. Kajian  ini  mengamati ideologi es  dan identiti es  yang  hidup  dalam realitas  biasa. Keanekaragaman  ideologi  dan  identitas ini  memiliki keterkaitan dengan etnik, agama, kaum marjinal, jender, yang bekerja dalam wacana dan kebudayaan sehari-hari. Semuanya tercermin dalam gejolak kekerasan yang akan kita diskusikan lebih lanjut.
7 Kalau mau disebutkan, ideologi yang dominan  pada abad 21 ini bisa dilukiskan sebagai berikut:  “Segala  sesuatu  adalah  relatif.  Tidak  ada  struktur  raksasa  yang  sedemikian  kuat.  Semua memiliki kebebasan. Dengan demikian, tidak ada yang bisa disebut ‘ideologi dominan’.”
8 Ideologi pasar dan realitas mikropolitik telah mengikis dan memreteli nilai-nilai tradisi panjang debat intelektual. Olah pikir berhenti, dan sebagai gantinya, lahir TV dan mal-mal raksasa yang merajalela mengisi kehidupan manusia. Tidak ada jalan lain, mesin politik harus menerima dan memanfaatkan  sistem  kapitalisme  seadanya  dan    semampunya.  (Fredric  Jameson, “Secondary Elaborations” dalam Fredric Jameson, Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism , (Durham, NC: Duke University Press. 1999), 318 – 331 (319 – 320).); Dengan demikian, kalau ada tabloid hiburan yang mendominasi pasar,  sebagai contoh,  ini bisa  dipahami  karena format  dan  isinya popular  dan mampu memenangkan pasar. (Branston and Stafford, The Media Student’s Book, 123.)

## Supriyanto Candra
Sejarah dari beberapa provinsi Muslim-Melayu ini menunjukkan bahwa gerakan separatis berkembang dalam tiga gelombang: Pertama, paling awal, berupa gerakan yang ditandai dengan pencarian identitas Melayu (awal abad 20 – akhir 1950an). Kedua, gerakan dengan warna dan penguatan unsur dan ideologi Islam. Ketiga, gerakan umum yang bukan  pertama-tama  diwarnai  cita-cita  untuk  merdeka,  maupun perjuangan ideologi Islami, melainkan perjuangan moral-sosial dengan tuntutan keadilan. (Jones, 2007 : 9)
Tiga gelombang gerakan separatisme Melayu-Muslim di Thai Selatan  sebagaimana  sudah  disebutkan  di  atas  dengan  demikian memiliki kemiripan pola, tetapi  sangat berbeda dalam agendanya. Untuk  memahami  lebih  mendalam,  sejarah  komunitas  dan  proses inkorporasinya ke dalam Kerajaan Thai di abad 18, harus didalami. Latar belakang sejarah ini sangat penting utnuk memahami dinamika kekerasan yang berlangsung dewasa ini. (Jones, 2007 : 12) Peristiwa kekerasan 2004 hanya bisa dipahami jika ia diletakkan dalam sejarah panjang masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan. Dari sana akan kita temukan konsep ideologi dan kekuasaan dalam wujud ‘wacana’ dan ‘kebudayaan yang hidup’.
Islam datang di Thailand Selatan pada abad 14. Sepanjang tiga abad berikutnya, mereka hidup relatif damai berdampingan dengan masyarakat  yang  berbeda.  Masyarakat  Muslim  dan  Budhis  memiliki kedaulatannya masing-masing. Konflik sistematis berlangsung sejak Chulalongkorn, Raja Kerajaan Siam, memerintah (1868 – 1910). Ia ingin menerapkan model negara-bangsa dengan menerapkan batas-batas wilayah kerajaan secara ketat. Kawasan Semenanjung Malaya atau Patani  Raya  yang  semula  dikuasai  oleh  Kesultanan  Patani  Islam, digabungkan  ke  dalam  wilayah  Kerajaan  Siam.  Penggantinya,  Raja Wachiravut (1910 – 1925), seorang yang mengenyam pendidikan Eropa, bahkan  menanamkan  konsep  patriotisme  ala  nasionalisme  Barat, dengan  mendirikan  lembaga  paramiliter  untuk  menjaga  Kerajaan. (Ahmad Suaedy, t.t : 55 – 56)
Pada  1902,  Kerajaan  Siam  menyerahkan  sebagian  wilayah Thailand Selatan ke kolonialisme Inggris. 9 Langkah ini dilakukan untuk menghindari aneksasi wilayah Thai ke dalam kolonisasi Inggris. Di satu
Relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media
pihak, Thailand sampai sekarang menganggap bahwa mereka adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh Barat. Di lain pihak, masyarakat Muslim-Melayu  memiliki  ingatan  kolektif  bahwa  mereka  berada  di bawah penjajahan abadi Kerajaan Siam. ‘Ingatan kolektif’ ini menjadi sebuah ‘wacana’ yang terus hadir dalam kehidupan masyarakat ini.
Demikian  pula  dalam  rangka  pembentukan  nasionalisme, asimilasi  dan  penyeragaman  budaya  juga  diberlakukan  di  Selatan. Penggantian  nama  dari  Siam  menjadi  Thailand  (1939),  menghapus keanekaragaman  itu.  Semuanya,  secara  ofisial,  menjadi  satu  etnis yaitu Thailand. Di sana tidak ada lagi Muslim Siam atau Melayu Muslim. Pada periode berikutnya, bahkan adat daerah khas Melayu Muslim, seperti sarung,  peci, dan  sebagainya dilarang  digunakan di  publik. (Ahmad Suaedy, t.t : 59 – 60)  Praktik ini merupakan contoh bagaimana ‘kebudayaan yang hidup’ dengan dieliminasi.
‘Kebudayaan yang hidup’ dalam realitas sehari-hari ini menyatu dengan akal dan jiwa masyarakat, sehingga menjadi pegangan manusia banyak  orang,  masyarakat  dan  warga.  Kebudayaan  semacam  ini merupakan  jejak  dan  tapak  yang  berasal  dari  peninggalan  sejarah ratusan atau ribuan tahun yang lalu. ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 130)  Inilah ‘kebudayaan yang hidup’.
Sebagian  konsep  ‘kebudayaan  yang  hidup’  berasal  dari pemikiran  Gramsci.  Gramsci  menegaskan  bahwa  hegemoni  juga merupakan  hasil  dari  sebuah  proses  yang  dihidupi  oleh  suatu masyarakat. Ia bukan sekadar ide yang mengawang-awang. Kekuasaan dan kekuatan ‘rasio’ datang dan lahir dari sebuah pergumulan orang- orang  dalam  kehidupan  riil.  Isu  mengenai  ‘identitas  nasional’, misalnya, kerap dikobarkan oleh orator politik sebagai propaganda. ( Gill Branston and Roy Stafford, 2003 : 130)

## KESIMPULAN
Kompleksitas sejarah kekerasan di Thailand Selatan  ini yang diberitakan oleh The Nation mencerminkan  sebuah relasi  Ideologi, Kekuasaan, dan Media. Relasi itu melibatkan kekuasaan dan kekuatan
Supriyanto Candra
ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini, isu keadilan sosial-ekonomi sangat kuat disuarakan dalam setiap peristiwa pergolakan.
Survei juga mengatakan bahwa insiden kekerasan yang terkait dengan politik yang berlangsung 1993 – 2003 sebanyak 750 kejadian, sedangkan pada 2004 saja berlangsung 1843 insiden. (Jones, 2007 : 10) Menurut survei ini, eskalasi kekerasan berlangsung sangat signifikan setelah pelantikan Thaksin pada 2001. 10
Dari analisis yang lebih mendalam, kita jumpai faktor-faktor yang lebih kompleks dari sekadar persoalan sosial-ekonomi. Akan kita temukan juga di sana faktor-faktor seperti psikologi-sosial, kebijakan lokal, dan kebudayaan Islam, sebagai aspirasi yang memainkan peranan dalam setiap peristiwa kekerasan di kawasan ini.
Media,  sebagai  salah  satu  kekuatan,  memainkan  peranan kritisnya  pula.  Ketika  kekerasan  demi  kekerasan  merambah  naik, liputan media juga semakin meningkat. Sepanjang 2001, The Nation memublikasikan  sekitar  25  tulisan  yang  melaporkan  apa  yang berlangsung  di  Selatan.  Dalam  periode  2002  –  2003, The  Nation memubliksikan sekitar 60 berita. Pada 2004, terjadi ledakan jumlah berita pada harian itu menjadi 450. (Jones, 2007 : 10)
Dalam setiap peristiwa kekerasan di tengah-tengah masyarakat berlangsung relasi ideologi dan kekuasaan. Pertentangan antar kelas terlukiskan dalam pemberitaan media. Kompleksitas kekerasan ini juga diwarnai  dengan  arus  postmodernisme  dan  pluralisme  kritis  serta berbagai wacana yang berkembang menjadi kebudayaan sehari-hari yang hidup dalam masyarakat. Di samping berlangsung di dalam konflik antara pemerintah dan rakyat, media juga masuk ke dalam jaringan relasi ideologi dan kekuasaan.
Relasi Ideologi, Kekuasaan, dan Media

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed,  Akbar  S.  dan  Hastings  Donnan  (ed). Islam,  Globalization  and Postmodernity. London and New York: Routledge, 1994.
Bianchi, Robert. “Capitalism and Islam”. Dalam John L Esposito (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (Vol I). London:
Oxford University Press, 1995.
Binder, Leonard. Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies.
London: The University of Chicago Press, 1988.
Bottomore , Tom. The Frankfurt School .  London-New York: Ellis Horwood/ Tavistock, 1984.
Branston, Gill and Roy Stafford, “Ideologies and Power”. Dalam The Media
Student’s Book . London: Routledge, 2003 (third edition). Engels,  Fredrick.  “Socialism:  Utopian  and  Scientific”,  1880, http:// ada.evergreen.edu/~arunc/ texts/politics/socialism.pdf, (Diunduh
20 Oktober 2014))
Hardiman,  F.  Budi, Filsafat  Modern.  Dari  Machiavelli  sampai  Nietzsche.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Hefner, Robert W. Islam Pasar Keadilan. Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi. Yogyakarta: LKiS, 2000.Irr, Caren and Ian  Buchanan  eds. On  Jameson  :  From  Postmodernism  to Globalization. Washington: State University of New York Press, 2006.
Jameson, Fredric. Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature . Princeton: Princeton University Press. 1971.
Supriyanto Candra