JoFSA , Vol.1, No.2, Oktober 2017, pp. 43~52
ISSN: 2597-9426
Received August 9 th , 2017; Revised August 25 th , 20xx; Accepted September 10 th , 2017

## Pertanian Perdesaan Lampung: Peluang dan Tantangan
Lampung Rural Agriculture; Opportunities And Challenges
Fitriani 1) , Sutarni 1) , Dwi Haryono 2) , Hanung Ismono 2) Dyah Aring Hepiana Lestari 2)
1 Staf Pengajar PS Agribisnis Politeknik Negeri Lampung
2 Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Universitas Lampung
e-mail: * 1 fitriani@polinela.ac.id

## ABSTRACT
The  numbers  of  Lampung  residents  with  average  monthly  expenditure  per  capita  below  the poverty line are still quite large (14.86%). Most of the poor are in the district (76.26%) and are rural communities dependent on the agricultural sector for their livelihoods. Rural agricultural communities  face  complex  problems  including:  the  limitations  of  land  access,  capital, technology, markets, and institutions. This project, conducted in 2014, was a series of research collaboration of universities (PEKERTI) between State Polytechnic of Lampung  (Polinela) as Research Team Proposer (TPP) with University of Lampung (Unila) as Research Partner Team (TPM). Method of depth analysis about Lampung rural agriculture society condition during 10 years  and  cross  tabulation  were  conducted  based  on  Lampung  Input  Output  Table  2010.  The secondary data were obtained from Provincial BPS (Lampung Statistic Office) and some other related  technical  agencies.  The  results  of  the  discussion  showed  that  the  portrait  of  Lampung agriculture is dominated by rural farming which faces very complex problems. The complexity of the problems within agricultural society is a resultant of the limitations faced by farmers in accessing  capital,  land,  technology  and  institutional  resources.  This  condition  boils  down  to structural poverty. The key to the work of sustainable rural agricultural development policy  is the  occurrence  of  synergy  in  overcoming  obstacles  which  include:  local  agro-climatic conditions,  site-specific  technologies,  availability  of  biomass,  economic  incentives,  product markets, information access, land tenure, institutional, extension, and political constraints.
Keywords: Agriculture, Poverty, Sector, Village

## Pendahuluan
Pembangunan  sektor  pertanian  adalah  suatu  keharusan.    Sektor  pertanian  merupakan penghasil  bahan  pangan  yang  penting  bagi  masyarakat.    Kedaulatan  pangan  sangat  strategis dalam  kedaulatan  berbangsa  dan  bernegara.    Oleh  karenanya,  sangat  tepatlah  bila  pidato Presiden  Soekarno  pada  kesempatan  peletakan  batu  pertama  pembangunan  Institut  Pertanian Bogor dengan jelas menyebutkan bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup dan matinya sebuah  bangsa.    Kemandirian  dan  kedaulatan  pangan  hanya  dapat  wujud  apabila  sektor pertanian  kuat.    berarti    Kendala-kendala  yang  dihadapi  sektor  pertanian  secara  garis  besar meliputi:  (1)  menurunnya  tingkat  produktivitas  lahan  sebagai  akibat  menurunnya  tingkat kesuburan lahan, (2) tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian, (3) lahan kritis semakin luas, (4)  meningkatnya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  pertanian,  (5)  menurunnya  daya dukung likungan, (6) meningkatnya tingkat pengangguran di pedesaan, (7) berkurangnya posisi daya tukar petani, (8) menurunnya penghasilan dan kesejahteraan keluarga petani, dan bermuara pada (9) meningkatnya kesenjangan antar kelompok masyarakat.
Propinsi  Lampung  berdiri  berdasarkan  UU  No.  14  tahun  1964.    Berarti,  telah  genab setengah  abad  kini  berusaha  untuk  mensejajarkan  diri  dengan  propinsi  lain  di  Indonesia. Bagaimana kualitas pembangunan masyarakat Lampung dapat dilihat dari apaian nilai Capaian
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).    IPM  Lampung  selama  tiga    tahun  terakhir  mengalami peningkatan,  dari  71,42  (2010);  71,94  (2011),  dan  72,45  (2012).    IPM  Lampung  >  70  berada pada  kategori  menengah  ke  atas,  berarti  masyarakat  Lampung  telah  berada  pada  kondisi mencapai  kualitas  hidup  yang  lebih  baik.  IPM  adalah  indikator  capaian  pembangunan  satu wilayah,  merupakan  cerminan  dari  kondisi  Angka  Harapan  Hidup,  Angka  Melek  Huruf,  dan rata-rata lama sekolah.  Capian IPM tertinggi kabupaten/kota adalah Metro dengan nilai 77,30 dan yang terendah Mesuji 68,30.  Hal ini berarti kualitas pembangunan manusia di Kota Metro adalah  yang  terbaik  di  Lampung.    Meskipun,  secara  regional  Sumatera,  nilai  IPM  Propinsi Lampung  merupakan  nilai  terkecil  dari  10  propinsi  yang  ada,  dengan  capaian  tertinggi  diraih Riau (IPM 76,9).
Berdasarkan  sensus  tahun  2010,  penduduk  Propinsi  Lampung  sebesar  7.608.405  jiwa. Masih terdapat 1.163.060 penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah  garis  kemiskinan,  atau  sebesar  14,86%  dari  total  penduduk    Lampung.  Persentasi penduduk miskin tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 sebesar  16,93%  (1.253.830  orang).  Sebagian  besar  penduduk  miskin  berada  di  kabupaten (76,26%) dan merupakan masyarakat perdesaan yang bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencahariannya.  Penduduk miskin perkotaan sebesar 24,74%.  Kabupaten Lampung Utara memiliki  penduduk  miskin  terbesar  (25,17%),  selanjutnya  Lampung  Timur  (18,59%),  dan Pesawaran (18,01).
Pertanian  perdesaan  minim  memberikan  tingkat  pendapatan  dan  kesejahteraan  yang memadai bagi masyarakatnya.  Kemiskinan struktural perdesaan tidak terlepas dari terbatasnya akses  masyarakat  perdesaan  dalam  kepemilikan  lahan.    Kondisi  ini  dapat  dilihat  dari peningkatan  Rumah  Tangga  Pertanian  (RTP)  dengan  akses  lahan  <0,25  ha  mengalami peningkatan >33% dalam kurun 10 tahun terakhir (BPS, 2013).
Persoalan  kompleks  terkait  rendahnya  produktivitas,  keterbatasan  akses  terhadap  modal dan  pasar,  kelembagaan  juga  adopsi  teknologi  yang  masih  tertinggal  masih  dihadapi  sektor pertanian rakyat di Lampung.  Ketersediaan input yang terjangkau dan tersedia pada saat yang tepat  masih  dihadapi petani.   Tidak  adanya jaminan  harga  dan  pasar  menjadi  hambatan  petani mendapatkan pendapatan yang menguntungkan, sehingga menekan daya beli dan kesejahteraan petani  terutama  di  perdesaan.        Produk  pertanian  yang  dihasilkan  petani  lokal  masih  harus menghadapi serbuan produk impor komoditas pangan dan hortikultura, sehingga produk petani sering terpinggirkan dan tidak mampu bersaing dalam aspek harga dan kualitas produknya;
Pertanian  juga  menghadapi  persoalan  perubahan  iklim  global  yang  menyebabkan  pola tanam  berubah,  serangan  organisme  pengganggu  yang  menyebabkan  gagal  panen,  hingga kekeringan dan banjir.  Secara internal sumberdaya pertanian menghadapi persoalan yang lebih pelik,  mengingat  ketertarikan  generasi  muda  dalam  menerukan  dan  memulai  usaha  pertanian menunjukkan kecenderungan makin rendah.  Petani rakyat didominasi oleh petani dengan rata- rata  berusia  55-60  tahun  dan  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  pendidikan  yang  memadai. Sementara  sumberdaya  penunjang  transfer  teknologi  (penyuluh  pertanian)  relatif  masih  belum memadai dengan banyaknya petani yang ada.  Akibat lebih lanjut menyebabkan pendampingan dan  transfer  teknologi  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  menyebabkan  petani  berjuang sendiri menghadapi segala masalah yang kompleks dengan keterbatasannya.  Kondisi tersebut di atas tentu dapat menyulitkan sektor pertanian, apalagi dengan kondisi menghadapi pasar bebas ASEAN.
Informasi  rancangan  rekomendasi  kebijakan  yang  tepat  akan  menjadi  simpul  kunci pembangunan  sektor  pertanian  dapat  menjadi  solusi  munculnya  dampak  pengganda  ekonomi bagi  masyarakat  melalui  tumbuhnya  sumber  alternatif  pendapatan  baru,  peningkatan pendapatan,  sumber  serapan  tenaga  kerja,  pengurangan  pengangguran  dan  kemiskinan, pemerataan  dan pertumbuhan ekonomi wilayah.  Efektivitas bekerjanya (dampak) kebijakan di sektor  pertanian  melalui  rumusan  rekomendasi  kebijakan  pembangunan  sektor  pertanian  yang tepat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih adil.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  kondisi  faktual  pertanian  perdesaan Lampung melalui potret kinerja sektor pertanian. Informasi tersebut penting sebagai entry point
penguatan  masyarakat  pertanian  perdesaan.    Gambaran  pertanian  perdesaan  Lampung  sebagai mikrousahatani  perdesaan  menjadi  basis  penting  menuju  terwujudnya  masyarakat  bioindustri perdesaan sebagaiman tertian dalam RPJM Pembangunan Pertanian 2015-2045.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kerjasama perguruan tinggi (PEKERTI) antara Politeknik Negeri Lampung dengan Universitas Lampung sebagai Perguruan Tinggi Mitra pada 2015.  Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS propinsi dan pusat, serta institusi terkait. Metode statistik deskriptif dan depth analysis terhadap kondisi masyarakat pertanian perdesaan Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

## Hasil dan Pembahasan

## Pertanian Perdesaan Lampung
Wilayah  perdesaan  meliputi  90%  dari  total  teritori  pemerintahan  daerah  Lampung. Pembangunan  perdesaan  tidak  terlepas  dari  pembangunan  pertanian  secara  integral.    Fakta  di lapang  bahwa  sektor  pertanian  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  48,31%  pekerja  di  Lampung (Tabel 1) menunjukkan bahwa pertanian menjadi lokomotif penting dalam menggerakkan roda ekonomi Lampung.  Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian bagi 1.666.372 tenaga kerja dari total tenaga kerja Lampung pada tahun 2013 sebesar 3.449.307 tenaga kerja.  Serapan tenaga kerja berdasarkan sektor di Lampung pada Tabel 1.
Jumlah  penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  yang  telah  bekerja  pada  tahun  2014  sebanyak 3.673.158  orang.    Sebanyak  1.795.206  orang  bekerja  di  sektor  pertanian,  perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.  Fakta ini menunjukkan bahwa 48,87%  penduduk yang bekerja merupakan tenaga kerja yang menggantungkan mata pencariannya dari sektor pertanian. Pangsa tenaga kerja pada sektor strategis dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Pangsa tenaga kerja pada sektor strategis di Propinsi Lampung, 2014 Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2015
Sektor  pertanian  menjadi  sektor  strategis  yang  berkontribusi  sebagai  sumber  mata pencarian  utama  bagi  penduduk  di  Lampung,  selanjutnya  sektor  jasa  dan  terakhir  sektor industri.  Sektor terbesar kedua dalam memberikan pekerjaan bagi angkatan kerja adalah sektor jasa.    Sektor  jasa  secara  luas  berkembang  pesat  sebagai  sektor  strategis  dalam  menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, termasuk di dalamnya jasa perdagangan hasil pertanian.   Jasa perdagangan produk pertanian berkembang seiring tuntutan kebutuhan dan peningkatan kualitas produk  dan  jasa  pertanian.    Lebih  lanjut  menyebabkan  arus  mobilitas  produk  pertanian raw material terjadi antarpulau dan antarnegara.
Namun mobilisasi produk pertanian dalam wujud raw material dalam arus perdagangan antar  pulau  dan  negara  menjadi  ironi  apabila  menyebabkan  masyarakat  pertanian  perdesaan
tidak  berkembang  ke  arah  orientasi  peningkatan  nilai  tambah.    Kondisi  tersebut  menunjukkan belum  berkembangnya  industri  pengolahan  produk  pertanian  (agroindustri)  atau  bioindustri perdesaan, sehingga menyebabkan nilai tambah mengalir ke luar wilayah.
Sementara  itu,  pada  sisi  yang  lain  dapat  dilihat  bahwa,  serapan  tenaga  kerja  sektor industri  paling  kecil  dan  bahkan  menunjukkan  kecenderungan  menurun.    Kondisi  ini menjelaskan  bahwa  sektor  industry  belum  mampu  secara  optimal  menjadi  penyedia  lapangan kerja bagi angkatan kerja di Lampung.  Perkembangan sektor industri yang cenderung stagnan dan  lambat  dalam  menyediakan  lapangan  kerja  juga  menjadi  indikasi  bahwa  hasil  produksi utama  Lampung  dari  sektor  pertanian  sebagai raw  material bagi  agroindustri  belum  optimal dapat  meningkatkan  nilai  tambah  produk  olahannya.  Lebih  lanjut,  menjadi  penyebab disorientasi  arah  pengembangan  hasil  pertanian  ke  industri  sebagai  muara  (hilir)  pengolahan produksi  pertanian.    Padahal  agroindustri  menjadi  kunci  peningkatan  nilai  tambah  produk pertanian.
Namun kondisi tingkat upah tenaga kerja pertanian masih jauh tertinggal dibandingkan dengan  sektor  lain.    Sektor  pertanian  seringkali  dipandang  sebagai  sektor  informal,  dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah.  Akibatnya nilai tukar tingkat upah sektor pertanian jauh tertinggal.    Tingkat  upah  tenaga  kerja  di  Propinsi  Lampung  menggunakan  landasan  SK Gubernur tentang petapan upah minimum regional.  Data perkembangan tingkat upah minimum regional Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2.  Upah minimum regional Lampung dari tahun 2004-2014
Pada  Gambar  2  dapat  dilihat  perkembangan  upah  minimum  regional  Lampung  dari tahun  2004-2014.    Dengan  laju  rata-rata  peningkatan  sebesar  13,5%  upah  minimum  regional (UMP)  Lampung  berupaya  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimum.    Apabila  kita kalkulasi dalam upah harian, tingkat UMP per hari menjadi sebesar Rp 53.200,- atau setara 6,2 kg beras (beras medium asalan Rp 8.500/kg).  UMP menjadi dasar penetapan upah tenaga kerja sektor formal secara nasional.  Bagaimana kondisinya dengan sektor pertanian perdesaan yang diperlakukan secara informal?
Besaran tingkat upah pekerja sektor pertanian informal dihargai lebih rendah dari UMP harian  Lampung.    Berbagai  daerah  kabupaten  di  Lampung  masih  banyak  yang  memberikan besaran  upah  tenaga  kerja  pertanian  pada  kisaran  Rp  35.000  –  45.000/hari.    Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  nilai  tukar  upah  pekerja  pertanian  formal  hanya  setara  4,1-5,2  kg  beras. Apabila  dibandingkan  dengan  konsisi  upah  buruh  perkebunan  pada jaman  penjajahan  Belanda pada  situasi  tahun  1930  setara  4,2  kg  beras  (Siagian,  2013),  maka  sungguh  pembangunan pertanian menjadi ironi.
Berdasarkan  perbandingan  nilai  Indeks  Diterima  Petani    sebesar  111,82  :  Indeks Dibayar Petani 109,86 pada Februari 2014 menunjukkan selisih sangat tipis.  NTP (Nilai Tukar
Petani) adalah perbandingan indeks yang diterima petani dan indeks yang harus dibayar petani. Pada  Juli  2014  tercatat  NTP  (Nilai  Tukar  Petani)  sebesar  103,99.      Hal  ini  menjadi  indikator rendahnya  nilai  tambah  produk  pertanian  Lampung.  Walaupun  secara  matematis  petani  masih menerima lebih tinggi dari yang harus dibayarkan, namun karena produk pertanian berupa raw material yang diperdagangan dalam jangka pendek sangat beresiko menghadapi fluktuasi harga, bulky, dan musiman maka bagian petani dapat tergerus semakin kecil akibat resiko yang timbul.
Pada  sisi  lain,  masyarakat  pertanian  disadarkan  pada  kondisi  penurunan  luas kepemilikan  lahan.    Konversi  dan  alih  fungsi  lahan  pertanian  untuk  pembangunan  sektor industri  dan  perumahan  tampak  jelas  dari  penurunan  luas  lahan  garapan  mencapai  19,50% dalam  sepuluh  tahun  terakhir.    Meskipun  terdapat  realita  bahwa  penguasaan  asset  lahan pertanian  skala  besar  (>30  ha)  tumbuh  mencapai  18,57%  (BPS,  2013).    Kondisi  ini  menjadi ironi  bila  ternyata  redistribusi  lahan  menuju  konglomerasi  bagi  para  pemodal  dan  sebaliknya akan  meningatkan  jumlah  petani  gurem  bagi  petani  kecil  yang  akses  kepemilikan  lahannya makin sempit dan terbatas.

## Kemiskinan Perdesaan
Perdesaan  menghadapi  persoalan  kemiskinan  yang  kompleks.  Penduduk  miskin  di Lampung  pada  tahun  2013  mencapai  4.216.518  orang.      Lebih  dari  83%  (atau  sebanyak 3.515.663) penduduk  miskin  Lampung  merupakan  masyarakat  yang  berada  di  perdesaan, sisanya berada di Kota Bandar Lampung dan Metro (BPS Lampung, 2013).  Penduduk miskin berdasarkan kabupaten di Lampung dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 3. Perkembangan penduduk miskin Lampung 2012-2015
Sumber: BPS Lampung, 2016
Gambar 4. Sebaran penduduk miskin per kabupaten di Lampung tahun 2015 Sumber: BPS Lampung, 2016
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa, penduduk miskin perdesaan menjadi fakta tantangan pembangunan yang sangat penting.  Dengan jumlah mencapai 4.216.518 jiwa penduduk miskin,
artinya  lebih  dari  54%  dari  penduduk  Lampung  (7.767.312)  menjadi  target  pengentasan kemiskinan di Lampung.
Kompleksitas persoalan kemiskinan tidak hanya membahas angka jumlah dan persentase penduduk  miskin.    Adalah  penting  untuk  melihat  dari  perspektif  lain.    Perspektif  yang  perlu diperhatikan  adalah  tingkat  kedalaman  dan  keparahan  kemiskinan.  Perspektif  dimensi pengukuran kemiskinan secara empiris menggunakan terminologi kedalaman ( Depth of poverty) dan keparahan ( Severity of poverty) kemiskinan (Yudhoyono dan Harniati, 2004; Nanga, 2006; dan  Foster et  al., 1984  dalam  Haryono  (2008)). Depth  of  poverty menggambarkan  tingkat kedalaman kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan poverty gap index (P1) . Severity of poverty menunjukkan  kepelikan  kemiskinan  di  suatu  wilayah,  yang  merupakan  rata-rata  dari kuadrad  kesenjangan  kemiskinan  ( squared  poverty  gaps/P2 ).    Oleh  karena  itu,  kebijakan pengurangan jumlah  penduduk  miskin  juga  terkait  dengan  bagaimana  mengurangi  tingkat kedalaman  dan  keparahan  kemiskinan.    Penurunan  nilai  kedua  indeks  ini  mengindikasikan bahwa  ada  peningkatan  pengeluaran  penduduk  miskin  yang  semakin  mendekati  garis kemiskinan. Selain itu ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga menjadi semakin kecil. Nilai  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  (P1)  dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  (P2)  di  daerah perdesaan  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai  indeks  di  daerah  perkotaan  (BPS,  2013). Kondisi  indeks  kedalaman  dan  keparahan  di  Lampung  2011-2013  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel 1.  Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Lampung 2011 s.d. 2013
Uraian 2011 2012 2013 Indeks kedalaman Kemiskinan 2.77 2.26 2.27 Indeks keparahan Kemiskinan 0.72 0.34 0.52 Sumber: BPS Propinsi Lampung, 2013 Sayogyo (320 kg/kap/th setara Rp 160.000/kap/bl) BPS (Rp 202.414/kap/bl) Bank Dunia (1US$ setara         Rp 285.000/kap/bl)
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  nilai  P1  (indeks  kedalaman  kemiskinan)  di Lampung  menunjukan  penurunan  dari  tahun  2011-2012,  namun  meningkat  tipis  pada  tahun 2013.    Hal  ini  berarti,    pada  situasi  tahun  2012  tingkat  pendapatan  penduduk  mengalami peningkatan  lebih  tinggi  mendekati  garis  kemiskinan.  Namun  pelambatan  terjadi  pada  tahun 2013,  sehingga  situasi  tahun  2013  menggambarkan  kondisi  bahwa  tingkat  pendapatan masyarakat  tidak  mengalami  peningkatan,  bisa  jadi  sebagai  akibat  turunnya  daya  beli  akibat tingkat inflasi.  Inflasi tahun 2013 Lampung mencapai 4,30% meningkat dari 4,24% pada tahun 2012.      Inflasi  tahun  2013  mencapai  7,56%.    Inflasi  yang  tinggi  menyebabkan  turunnya  daya beli  masyarakat  sehingga  meningkatkan  nilai  Indeks  keparahan  kemiskinan  (P2)  yang  terlihat mengalami peningkatan dari tahun 2012-2013.
Sementara  itu,  indikator  distribusi  (pemerataan)  pendapatan  masyarakat  Lampung  yang ditunjukkan  oleh  nilai  Gini  Rasio  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Lampung  memiliki ketimpangan distribusi pendapatan relatif lebih rendah dibandingkan nasional  dengan nilai Gini Rasio sebesar 3,356 lebih kecil dari Indonesia (0,413) berarti ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat  Lampung  masuk  kategori  rendah.  Gambaran  ini  merupakan  indikasi  bahwa distribusi  pendapatan  masayarakat  Lampung  pada  posisi  ketimpangan  rendah.    Lebih  lanjut dapat diartikan bahwa penduduk miskin di Lampung  menerima bagian pendapatan relatif tidak berbeda antar sesama dan tidak timpang terpaut jauh dengan masyarakat golongan pendapatan yang lebih tinggi.
Secara  nasional,  fakta  bahwa  sektor  pertanian  sebagai  sektor  utama  dalam  struktur ekonomi  Indonesia  dapat  dilihat  dari  kontribusi  sektor  pertanian  mencapai >  35%  dalam  PDB Nasional.  Namun  angka  kemiskinan  di  Indonesia  masih  tinggi,  mencapai  28,28  juta  jiwa (14,32%), dengan konsentrasi 10,5 juta jiwa merupakan masyarakat miskin perkotaan dan 17,7
juta jiwa masyarakat perdesaan.  Kemiskinan perdesaan menjadi representasi tidak optimalnya kinerja  pembangunan  pertanian.    Pertanian  perdesaan  minim  memberikan  tingkat  pendapatan dan kesejahteraan yang  memadai bagi masyarakatnya.
Kemiskinan  struktural  perdesaan  tidak  terlepas  dari  terbatasnya  akses  masyarakat perdesaan dalam kepemilikan lahan.  Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan Rumah Tangga Pertanian  (RTP)  dengan  akses  lahan  <0,25  ha  mengalami  peningkatan  >33%  dalam  kurun  10 tahun terakhir.
Tabel 3.  Rumah Tangga Pertanian di Indonesia, 2013
Katagori Tahun Perubahan (%) 2003 2013 RT usaha pertanian pengguna lahan 30,419,582.00 25,751,266.00 18.13 RT usaha pertanian gurem 19,015,051.00 14,248,870.00 33.45
Ironi RTP gurem mengalami kenaikan hampir dua kali lipatnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa  RTP  gurem  mendominasi  wajah  pertanian  di  Indonesia.    Lebih  dalam  lagi  berarti  juga bahwa  petani  dengan  penguasaan  lahan  kurang  dari  0,25  ha  dengan  kondisi  skala  usaha  yang tidak  efisien,  produktivitas  rendah,  tingkat  pendapatan  dan  kesejahteraan  rendah.    Pertanian skala rakyat memberikan tingkat pengembalian pendapatan yang tidak memadai, menyebabkan mereka  mengalami  keterbatasan  dalam  mengakses  input-input  produktif  bagi  pertaniannya. Pada  sisi  lain  mereka  harus  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarganya  dengan  pendapatan  yang rendah.    Daya  beli  masyarakat  pertanian  menurun,  dapat  dilihat  dari  indeks  niai  tukar  petani yang cenderung terus menurun (Februari 2014 NTP = 103). Petani perdesaan juga menghadapi keterbatasan  akses    modal  dari  lembaga  keuangan  karena  rumitnya  prosedur  dan  prasyarat jaminan yang sulit.  Kompleksitas pertanian rakyat bermuara pada kemiskinan.
Apalagi  bagi  masyarakat  pertanian  yang  tidak  memiliki  lahan,  mereka  sebagai  buruh tani.  Mereka menerima tingkat upah yang sangat rendah dibandingkan sektor lain (Fitriani et al. 2015).  Tingkat upah buruh pertanian pada saat ini rata-rata bila dikalkulasi menggunakan Upah regional minimum Lampung sebesar Rp 1.581.000,-/bulan atau setara Rp 65.875,-/hari. Dengan kata  lain,  kondisi  buruh  pertanian  saat  ini  tidak  lebih  baik  kalau  tidak  dapat  dikatakan  buruk dibandingkan pada masa kolonial.  Kemerdekaan selama 72 tahun belum mampu menunjukkan pembangunan  pertanian  dapat  secara  komprehensif  menjawab  keterpurukan  masyarakat perdesaan  masih  dalam  menghadapi  kondisi  yang  tidak  lebih  baik  dari  masa  penjajahan. Kondisi ini mendorong mereka melakukan urbanisasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun  karena  prasyarat  keterampilan  tenaga  kerja  dari  perdesaan  yang  tidak  memenuhi kualifikasi tenaga kerja migrant kota menyebabkan mereka mengisi ruang tenaga kerja informal yang berpenghasilan kurang.  Akibat lanjutnya menyebabkan kemiskinan perkotaan meningkat dengan  kata lain  kota  sebagai  muara  migrasi  masyarakat  miskin  perdesaan.  Kondisi ini  dapat dilihat  dari  penduduk  miskin  yang  ada  di  kota  Bandar  Lampung  masih  mencapai  lebih  dari 10%.
Pembangunan  pertanian  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat pertanian  melalui  perbaikan  sistem  produksi,  infrastruktur,  inovasi  dan  adopsi  teknologi  serta kelembagaan  pertanian  yang  solid.    Namun  kondisi  tersebut  secara  struktural  belum  secara terintegrasi diselesaikan melalui keberpihakan kebijakan anggaran pertanian yang berpihak dan komprehensif.    Fakta  menunjukkan  bahwa  alokasi  anggaran  untuk  sektor  pertanian  dalam  5 tahun  terakhir  <4%,  dengan  >50%  merupakan  belanja  pegawai.    Berarti  belanja  modal  dalam sektor  pertanian  kurang  dari  2%.    Kondisi  tersebut  berimplikasi  pada  rendahnya  alokasi penelitian  dan pengembangan  bagi  inovasi  dan teknologi  pertanian  (<0.02%) terkini.    Padahal sektor input pertanian membutuhkan penemuan-penemuan baru varietas unggul yang memiliki produktivitas  tinggi  yang  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan  iklim,  hemat  air,  tahan
serangan  OPT,  berumur  pendek,  dan  keunggulan  spesifik  lokasi  lainnya  melalui  teknologi rekayasa genetika.
Pupuk-pupuk  organik/hayati  dengan  teknologi  terkini  (nanoteknologi)  yang  mampu memperbaiki  dan  mengembalikan  daya  dukung  lahan.    Juga  terobosan  metode  budidaya pertanian  yang  inherent  dapat  memperbaiki  fungsi  hidrologi  dan  ekologi.      Terbatasnya anggaran  sektor  pertanian  juga  menyebabkan  minimnya  pembangunan  infrastruktur  pertanian seperti  irigasi,  jalan  usahatani,  jembatan,  dan  gudang,  serta  pasar    produk  pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian yang menjadi tugas pemerintah relatif absen dalam kurun 3 dekade terakhir.  Akibatnya lahan-lahan produktif dengan pengairan irigasi banyak mengalami kerusakan,  juga  buruknya  kerusakan  wilayah  hulu  dan  DAS  yang  tergerus  menyebabkan kemampuan  menyediakan  air  untuk  budidaya  pertanian  tidak  memadai.    Lebih  lanjut,  alih fungsi  lahan  pertanian  untuk  peruntukan  lain  (pemukiman,  industry,  dll)  dengan  alasan pembangunan  menjadi  kenyataan  pahit  makin  berkurangnya  lahan  pertanian  produktif.    Rata- rata terjadi pengalihan lahan produktif di Indonesia mencapai 106.000 ha per tahun.
Pada sisi lain, alokasi anggaran untuk peningkatan SDM petani dan pendukung pertanian sangat kecil.  Pasca reformasi, praktis pendampingan petani melalui penyuluhan intensif absen. Padahal    SDM  pertanian  terutama  skala  rakyat  menghadapi  persoalan  peningkatan  kapasitas akses  teknologi.    Pendampingan  transfer  teknologi  terhadap  masyarakat  pertanian  melalui penyuluhan secara terstruktur dan berkelanjutan masih sangat kurang.  Kondisi ini tidak dapat dibiarkan.    Upaya  pemberdayaan  petani  melalui  pendampingan  penyuluhan  secara  intensif menjadi keniscayaan dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian.
Pada  prinsipnya,  kemiskinan  secara  ekonomi  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  diatasi dengan  pemenuhan  kebutuhan  mendasar  melalui  penciptaan  lapangan  kerja  yang  berbasis kerakyatan,  pengembangan  agribisnis,  dan  agroindustri  (bioindustri  perdesaan)  dengan  basis sumberdaya  lokal,  pembangunan  infrastruktur,  dan  penguatan  lembaga-lembaga  sosial masyarakat  (Daryanto  dan  Hafizrianda,  2010).    Implementasi  praktik  kebijakan  pengentasan kemiskinan  tentu  saja  tidak  sesederhana  itu.    Fitriani  dan  Haryono  (2011)  pada  kasus  yang dihadapi  petani  tebu  rakyat  menyebutkan  perlunya  berbagai  upaya  dilakukan  antara  lain: melalui  penguatan  kelembagaan  petani  tebu  rakyat  dan  memperbaiki  sinergi  dan  kinerja kerjasama kemitraan dengan pabrik gula.  Tentu saja persoalannya tidak akan sederhana.  Perlu kerja  keras  dan  langkah  perjuangan  panjang  untuk  memastikan  segenap  stakeholders  industri gula,  termasuk  di  dalamnya  adalah  petani  tebu,  PG,  asosiasi  pedagang  gula,  pemangku kekuasaan, dan pihak-pihak lain yang terlibat secara bertanggung jawab, terencana, sistematis, dan terstruktur memperbaiki kondisi kesejahteraan petani tebu rakyat sebagai mitra sejajar.
Kemiskinan  penduduk  di  Lampung  tidak  dapat    dilepaskan  dari  upaya  peningkatan produktivitas  pertanian.    Pada  sisi  lain,  sektor  pertanian  mendapatkan  perhatian  minimum, minus  alokasi  anggaran  pembangunan,  juga  pembiaran  dan  marginalisasi  yang  menyebabkan pembangunan  dan  pengembangan  sektor  pertanian  mengalami  stagnasi  kalau  tidak  dikatakan mundur (Fitriani et al. 2014).
Pembangunan  wilayah  pedesaan  dengan  prinsip  orientasi  pada  ekonomi  kerakyatan dilakukan  ke  arah  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  berlangsung  dengan  melibatkan  partisipasi semua  anggota  masyarakat,  hasil-hasilnya  untuk  masyarakat,  serta  pelaksanaan  kegiatan ekonomi  di  bawah  pimpinan  dan  pengawasan  masyarakat.  Berdasarkan  prinsip  tersebut, pengembangan  pertanian  perlu  terus  dikembangkan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  penciptaan  kesempatan  kerja  yang melibatkan masyarakat perdesaan seluas-luasnya.
Daryanto dan Hafizrianda (2010) menjelaskan bahwa terjadinya integrasi ekonomi  yang kuat,  menyeluruh,  dan  berkelanjutan  diantara  semua  sektor  ekonomi  menjadi  kunci pembangunan  ekonomi.    Salah  satu  model  yang  dapat  secara  jelas  memaparkan  interaksi antarpelaku  ekonomi  adalah  model  input  output  (I-O).    Model  I-O  dapat  menentukan  besaran aliran  keterkaitan  antar  sektor.  Secara  jelas  interaksi  tersebut  terjadi  di  pasar  input.    Pengaruh interaksi ekonomi dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: (1) pengaruh langsung ( direct effect ); (2) pengaruh tidak langsung ( indirect effect ); dan (3) pengaruh total.

## Simpulan
Potret  pertanian  Lampung  didominasi  oleh  pertanian  perdesaan  yang  menghadapi persoalan sangat kompleks.  Kompleksitas problem masyarakat pertanian merupakan resultanse dari  keterbatasan  yang  masih  dihadapi  petani  dalam  mengakses  sumberdaya  modal,  lahan, teknologi, dan kelembagaan.  Lebih lanjut bermuara pada kemiskinan structural.
Kunci  bekerjanya  kebijakan  pembangunan  pertanian  perdesaan  berkelanjutan  adalah terjadinya  sinergi  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  meliputi:  kondisi  agro-klimat  lokal, teknologi spesifik lokasi, ketersediaan biomasa Insentif ekonomi, pasar produk, akses informasi, penguasaan lahan, kelembagaan, penyuluhan, dan kendala politik.

## Daftar Pustaka
BPS Propinsi Lampung.  2013.  Lampung Dalam Angka. Bandar Lampung ---------.  2013.  Statistik Daerah Lampung.  Bandar Lampung BPS Indonesia. 2005.  Statistik Indonesia.  Biro Pusat Statistik.  Jakarta Daryanto, Arief dan Hafizrianda, Yundy.  Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.  Konsep dan Aplikasi.  PT Penerbit IPB Press.  Bogor.  346 hal. Fitriani, Sutarni, Hanung Ismono, and Dwi Haryono. 2014. “Kinerja Sub Sektor Tanaman Pangan Pada Sektor Pertanian Lampung.” In Prosiding Seminar Nasional Kedaulatan Pangan Dan Pertanian , eds. Jangkung Handoyo Mulyo Sugiyarto Muslimin et al.
Yogyakarta: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Faperta UGM, 212–20.
Fitriani, Sutarni, Hanung Ismono, and Dyah Aring Hepiana Lestari. 2015. “Masa Depan Tenaga Kerja Sektor Pertanian.” In INOVASI SAINS DAN TEKNOLOGI UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI , eds. Yusnita et al. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung, 319–34.
Gustiawan, Irvan.  2010.  Dampak Agroindustri Jagung Terhadap Pengembangan Wilayah Propinsi Lampung.  Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  Bandar Lampung.
Hamidi, Hirwan.  2010.  Dampak Pengembangan Sektor Pertanian Pangan terhadap Output,
Nilai Tambah NTB: Pendekatan I-O.  Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Unram. Haryono, Dwi.  2008.  Dampak Industrialisasi Pertanian terhadap Kinerja Sektor Pertanian dan Kemiskinan Perdesaan:  Model CGE Recursive Dynamic.  Disertasi.  Sekolah
Pascasarjana IPB.  Bogor.
Hernandez, Gustavo.  2008.  Building a Financial Social Accounting Matrix for Columbia. Applied Economic Studies, Vol. 26, No. 3, pp 7-26, 2008. http://www.ssrn.org
Isard, W., I.J. Azis, M.P. Drennan, R.E. Miller, S. Saltzman and E. Thorbecke. 1998. Methods of Interregional and Regional Analysis. Ashgate Publishing Company. Brookfield Vermont 05036.
Kasiyati, Sri dan Purbayu Budi Santosa.  2010.  Analisis Dampak Subsidi Harga Pupuk Terhadap Output Sektor Produksi dan Tingkat Pendapatan Rumahtangga di Jawa Tengah:
Pendekatan I-O dan SNSE.  Jurnal Organisasi da Manajemen. Vol. 6. No. 1, Maret 2010. Mosher, AT.  1991.  Menggerakkan dan Membangun Pertanian.  Syarat-syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi.  C.V. Yasaguna.  Jakarta.  251 hal Todaro, Michael P.  2000.  Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga.  Penerbit Erlangga.  Jakarta -----------.  2006.  Teori Ekonomi Pembangunan.  Penerbit Erlangga.  Jakarta
Novita, Desi, Rahmanta, dan Kasyful Mahalli.  2009.  Dampak Investasi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Sumatera Utara: Pendekatan I-O.  Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah.  Vol 4.  No. 3. April 2009.
Putra, Dody Yuli.  2011.  Peranan Sektor Perikanan dalam perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis I-O.  Pascasarjana Universitas Andalas.  Padang.
Rismanto, 2008.  Dampak Pengembangan Komoditas Karet terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten Banjar.  Tesis Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat.  Pontianak. Sinaga, Bonar M dan Alim, Moch Rum.  2005.  Keterkaitan Sektor Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di Jawa:  Pendekatan SAM.  Jurnal Soca Universitas Udayana.  Denpasar. Sukanto, Dimas Gadang Tattaqun.  2011.  Peranan Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Jawa Tengah: Pendekatan I-O.  Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. FE Universitas Diponegoro.  Semarang.