## STRATEGI PENJANGKAUAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) MELALUI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

## SMART INDONESIA PROGRAM AS AN OUTREACH STRATEGY FOR OUT OF SCHOOL CHILDREN

## Herlinawati
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan e-mail: herlinawati.syaukat@gmail.com

## Arie Budi Susanto
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan e-mail: ariebsusanto@gmail.com
Naskah diterima: 28 Agustus 2019; direvisi: 30 Agustus 2019; disetujui: 11 November 2019

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), 2) Faktor- faktor penyebab anak tidak sekolah dan anak kembali ke sekolah, 3) Upaya dan motivasi kembali ke sekolah. Masalah yang terjadi di lapangan yaitu terdapat kesenjangan data anak tidak sekolah akibat koordinasi pendataan yang kurang lancar antar instansi/perangkat pemerintahan sehingga masih ditemukannya anak tidak sekolah yang belum terdata. Untuk itu diperlukan perbaikan dari sisi koordinasi antara instansi pemerintah agar pendataan anak tidak sekolah bisa berjalan baik dan tindak lanjut pemerintah daerah untuk mengembalikan mereka agar bersekolah kembali bisa lebih maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pendataan anak tidak sekolah terkendala sinkronisasi data mulai dari tingkat desa; 2) Faktor- faktor penyebab anak tidak sekolah yaitu ekonomi, sosial dan geografis: dan 3) Upaya dan memotivasi anak tidak sekolah kembali ke sekolah melalui program indonesia pintar melalui; (i) lembaga Dikmas bekerjasama dengan stakeholder memotivasi agar anak dapat kembali bersekolah dengan memperoleh dana Program Indonesia Pintar (PIP); (ii) jaminan bagi lembaga pendidikan masyarakat (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)) memperoleh dana pengelolaan bagi siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), (iii) orangtua anak tidak sekolah memotivasi agar anaknya bisa kembali bersekolah (iv) materi pembelajaran yang beragam bukan sekedar baca/tulis dan berhitung. Untuk daerah yang terdata melebihi capaian target disebabkan daerah tersebut merupakan daerah kantong anak tidak sekolah, yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Gorontalo.

## Kata kunci : PIP, ATS, PKBM, LKP, SKB.
Abstract
This study aims to examine: 1) Data Collection of Out of School Children (OSC), 2) Factors causing children not in school and children to return to school, 3) Efforts and motivation to
return to school. The problem that occurs in the field is that there are gaps in the data of non- school children due to the non-smooth coordination of data collection between government agencies / apparatuses so that non-school children are still uncovered. For this reason, improvements are needed in terms of coordination between government agencies so that the data collection of children who do not go to school can work well and the follow-up of the local government to return them to go back to school more optimally. The results of the study show that 1) Data Collection of School Children is not hampered by data synchronization starting from the village level; 2) Factors causing children not in school are economic, social and  geographical:  and  3)  Efforts  and  motivating  non-school  children  to  return  to  school through smart Indonesia programs undertaken so that children do not go back to school, namely education; (i) Dikmas institutions in collaboration with stakeholders motivate that children not going to school can return to school by obtaining PIP funds; (ii) guarantees for Dikmas institutions (PKBM, LKP and SKB) to receive management funds for KIP students, (iii) parents of non-school motivated children so that their children can return to school (iv) diverse learning materials not just read / write and count. For areas that recorded more than the target achievement because the area is an enclave of non-school children, namely Bogor Regency and Gorontalo City.
Keywords: PIP, ATS, PKBM, LKP, SKB.

## PENDAHULUAN
Suseno dalam Pandit (2016) menyatakan bahwa keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Keadil an dalam hal ini berarti bahwa adanya persamaan hak terhadap akses pendidikan bagi semua orang yang tanpa memandang apapun, termasuk akses pendidikan terhadap kaum miskin. Menurut Sullivan dan Simonson (2015), pengungsi sering mengalami tekanan psikologis  yang  signifikan,  tetapi  banyak yang tidak menerima layanan yang diperlukan, diantaranya merupakan anak-anak dan remaja. Sekolah merupakan penyedia layanan penting bagi pengungsi muda. Salah satu bentuk penelantaran anak adalah penelantaran pendidikan dengan tidak menyekolahkan anak, membiarkan anak tidak sekolah, tidak memberikan pendidikan istimewa kepada anak yang berkebutuhan khusus. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masalah ter- sebut misalnya saja untuk faktor internal ber- asal dari dalam diri anak sendiri yang tidak
menginginkanya suatu pendidikan. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor dari lingkungannya, seperti keluarga yang kurang perhatian atau ketidakharmonisan dalam keluarga, serta ku- rangnya fasilitas dan sarana prasarana yang men dukung untuk pembelajaran (Setiani, 2013) . Pendidikan saat ini adalah suatu keniscayaan. Untuk mampu survive dalam kehidupan, manusia harus dibekali oleh pendidikan (Nasir & Lilianti, 2017).
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 (Bappenas, 2014) sebagai bentuk perwujudan Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Indonesia Pintar diharapkan dapat meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop-out) . Disadari bahwa PIP meski telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun ternyata belum
Herlinawati, Arie Budi Susanto, Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)
semua anak mendapatkan manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga perlu mendapat perhatian khususnya anak usia sekolah yang tidak sekolah yaitu usia 6-21 tahun yang jumlahnya masih cukup banyak yang tersebar di berbagai lokasi studi dan perlu mendapatkan layanan pendidikan.
Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang ada di surat kabar Kompas yaitu masih terdapat 2,9 juta anak usia 6-21 tahun belum terjangkau KIP (Kompas 8 Mei 2017), menyebutkan lebih dari 2,9 juta anak Indonesia usia antara 7-18 tahun tidak bersekolah, salah satu penyebab utamanya adalah alasan ekonomi. Sementara Menurut data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni dengan rincian sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah di jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP). Hasil dari survey UNICEF pada tahun 2016 menyebutkan bahwa penyebab dari tidak sekolahnya anak diantaranya adalah 52% tidak mampu membayar biaya sekolah, 16% bekerja, 14% menikah, 6% kurikulum pelajaran tidak menarik, dan 5% jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh.
Gambar 1. Data Penyebab ATS hasil survey UNICEF, 2016.
Hasil analisis Pusat Data dan Informasi Pendidikan (PDSP) tahun 2016 yang dihitung berdasarkan perhitungan data Susenas tahun 2015 menyebutkan bahwa angka putus sekolah anak usia 7-18 tahun sebanyak 64.265 siswa yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia 7-12 tahun, 13-15, tahun, dan 16-18 tahun. Jumlah kelompok usia tersebut angka putus sekolah terbesar adalah pada anak usia 7-12 yaitu sebesar 34.404. sedangkan anak usia 13-15 tahun sebesar 16.460, dan usia 16-18 tahun sebanyak 13.401 anak. Penyebab dari anak putus sekolah dan anak tidak sekolah terdapat beberapa faktor, antara lain; tidak ada biaya, bekerja mencari nafkah, mengurus rumah, tanpa alasan, dan lain-lain. Faktor penyebab tersebut yang paling besar adalah tidak meyebutkan penyebabnya atau tanpa alasan lebih dari 90%. Adapun yang menyatakan tidak ada biaya hanya sekitar 2% dan yang menyatakan mencari nafkah dibawah 2%. Banyaknya responden yang tidak memberikan alasan atau penyebab putus sekolah umumnya diduga karena kemampuan akademis yang rendah sehingga malu untuk menyebutkannya. Maranoor dan Somashekharappa (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar, anak perempuan cenderung untuk mengalami putus sekolah. Mengingat pengembangan sumberdaya perempuan di Indonesia masih tergolong rendah (Ulfatin 2003). Menurut Sudarwati (2009) pilihan anak laki-laki yang bersekolah atau anak perempuan yang bersekolah dipengaruhi oleh cara pandang orangtua tentang nilai anak. Kajian lain juga menyebutkan bahwa dampak status sosial ekonomi dan ketidakmampuan belajar, khususnya status sosial ekonomi terhadap prevalensi ketidakmampuan belajar
dan dampak ketidakmampuan belajar pada penyelesaian sekolah menengah (Ingrum, 2006). Fahmi dan Marizka (2014) menyatakan peluang anak-anak yang tinggal di pedesaan, yang lebih besar menjadi Out-Of-School Children (OOSC) dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan.
Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Hasil DKT Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan diperoleh informasi bahwa jumlah anak yang tidak sekolah jumlahnya masih cukup besar sekitar 4,1 juta anak, dan setelah dilakukan pencarian/pendataan ke pelosok-pelosok berhasil didata dan di input ke dapodikmas sebanyak 648 ribu anak, tetapi yang memiki KIP hanya sebanyak 211 ribu orang. Dengan demikian, masih banyak anak yang belum mendapat layanan Pendidikan melalui KIP. Dalam lampiran Juknis pendataan ATS disebutkan jumlah sasaran penjaringan ATS ada 514.000 (lihat Grafik 1) di bawah ini.
Grafik 1. Sasaran Penjaringan ATS Per Provinsi.
Fenomena Anak Tidak Sekolah masih belum tereksplorasi dengan baik, padahal jumlah anak tidak sekolah masih cukup besar. Saat ini, kebanyakan program pendidikan masih terfokus kepada anak yang masih berada di dalam lembaga pendidikan (preventif) sehingga perlu adanya kebijakan dan program yang juga dapat menjangkau anak tidak sekolah.
Sasaran KIP ada dua yaitu 1) untuk anak yang ada di sekolah dan 2) untuk anak yang ada di luar sekolah. Anak yang tidak sekolah itu jumlahnya cukup besar sekitar 4,1 juta anak, namun setelah dilakukan pencarian ke daerah-daerah pelosok berhasil didata dan dimasukan ke data dapodikmas sebanyak 648 ribu, tetapi yang punya KIP hanya berjumlah 211 ribu orang, (Data TNP2K, 2012). Permasalahan utamanya adalah bagaimana agar dapat mengajak mereka untuk kembali ke sekolah, sehingga hal inilah yang dianggap paling urgen.
PIP merupakan kebijakan dari presiden yang tercantum dalam nawacita yang ke 5,
Herlinawati, Arie Budi Susanto, Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)
yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang tujuannya agar tidak putus sekolah dan anak yang tidak sekolah agar dapat bersekolah kembali. Program PIP ini nantinya dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Kebijakan kemdikbud tahun 2017 melalui PIP ini diperuntukkan bagi anak tidak sekolah. Suyahman (2015) mengatakan bahwa untuk mengatasi kesenjangan dalam pendidikan dimulai dengan meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas. Keber- pihakan kepada masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan hambatan biaya ( cost barrier ) pendidikan, serta terciptanya peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi siswa untuk tetap terus bersekolah (Suprastowo, 2014).
Pada awal tahun 2017 Direktorat PAUD Dikmas sudah menyisir ATS di tiap desa/ kelurahan agar dapat masuk ke pendidikan kesetaraan dan kursus keterampilan. Setelah itu memasukan ATS ke program kesetaraan dan kursus keterampilan yang terdekat. Tindaklanjutnya dengan data dimasukan melalui aplikasi dapodik. Kemudian memasukan data ATS yang sudah menjadi peserta program ke dapodik pada masing- masing satuan pendidikan, data yang sudah dimasukan pada aplikasi ATS menjadi dasar penyaluran dana (Biaya Operasional Pendidikan) BOP dan PIP tahun 2017 dan itu yang sudah dilakukan oleh Ditjen PAUD Dikmas. Rumusan masalahnya adalah 1). Bagaimana Pendataan Anak Tidak Sekolah, 2). Apa faktor-faktor penyebab ATS dan bagaimana ATS kembali ke sekolah, 3). Bagaimana upaya dan motivasi anak tidak sekolah (ATS) kembali sekolah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji:
1) Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), 2) Faktor-faktor penyebab ATS dan ATS kembali ke sekolah, dan 3). Upaya dan Motivasi anak tidak sekolah (ATS) kembali ke sekolah. Adapun manfaat penelitian adalah (i) Mengetahui cara pendataan anak tidak sekolah; (ii) Mengetahui faktor- faktor penyebab anak tidak sekolah; (iii) Mengetahui upaya dan motivasi anak tidak sekolah kembali ke sekolah.

## KAJIAN PUSTAKA Anak tidak sekolah (ATS)
Anak tidak sekolah (ATS) merupakan sebuah kondisi sosial dimana seseorang tidak pernah memasuki sebuah lembaga pendidikan, baik pada tingkat SD, SMP dan jenjang pendidikan di atasnya. Anak yang tidak bersekolah dengan kriteria usia 6-21 tahun merupakan pengejawantahan dari kondisi anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), atau sering dikenal dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, (Nasruddin, 2012). Anak yang tidak sekolah merupakan permasalahan serius di semua negara, karena aspek sumber daya manusia sangat terkait dengan kelangsungan nasib suatu bangsa. Salah satu faktor penyebab pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun di setiap daerah cukup bervariasi terutama dilihat dari kemiskinan penduduk (Nur Berlian, 2011). Shabri (2014) menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan di sebagian kabupaten/ kota di Aceh, khususnya di kabupaten yang baru dimekarkan telah menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat di kawasan tersebut sangat tinggi, yaitu melebihi 20 persen (melebihi tingkat kemiskinan nasional, 14,44 persen).

## Anak Putus Sekolah
Menurut (Murnane, 2013) temuannya menjelaskan tiga pola mencolok dalam tingkat kelulusan siswa yang termasuk mengalami stagnasi selama tiga dekade terakhir abad kedua puluh berdasarkan ; a) ras atau suku, b) mata pencaharian, dan c) berbasis jender selama dekade pertama abad 21, terutama di kalangan orang kulit hitam dan Hispanik di Amerika. Menurut Wijayanti (2012), beberapa variabel yang diduga menyebabkan putus sekolah yang digunakan yaitu status kemiskinan, pendidikan orang tua, jumlah anggota rumah tangga (ART), ketersediaan listrik, lokasi tempat tinggal, dan jenis lapangan usaha kepala rumah tangga (KRT). (Anas, Yulia dan Elfindri, 2009) bahwa akar permasalahan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan pada daerah-daerah yang beresiko terjadinya kegagalan Wajar 9 tahun sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Program BOS mulai dilaksanakan pada Juli 2005 dalam rangka percepatan Wajib Belajar 9 Tahun, menekan angka putus sekolah, dan membantu siswa dari keluarga miskin untuk dapat terus sekolah (Kharisma, 2013). Keberhasilan sekolah usia dini tergantung pada banyak faktor seperti fungsi eksekutif, pengaturan diri, pengalaman, keterikatan orang tua, dan interaksi dengan guru dan teman sebaya (Irwanto, 2017).

## Program Indonesia Pintar (PIP)
Dasar hukum Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang disempurnakan. Program ini
salah satu pendukung pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Program PIP ini diharapkan dapat membantu siswa yang kurang mampu dari segi ekonomi sehingga diharapkan tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena masalah biaya.

## Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Payung hukum Kartu Indonesia Pintar ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kartu Indonesia Pintar adalah sebuah sarana yang berwujud kartu sebagai implementasi program indonesia pintar. Adapun tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan tujuan dan target yang berfokus pada anak-anak (Minujin dan Ferrer, 2016). Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/manfaat PIP apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non formal. Persyaratan mendapatkan KIP : 1. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau; 2. Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila Orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/ Kota setempat dengan membawa identitas
diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS.
KIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut: 1. Membeli buku dan alat tulis; 2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); 3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; 4. Uang saku peserta didik; 5. Biaya kursus/ les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; 6. Biaya praktik tambahan/ penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal. Penerima KIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

## Pendidikan Dasar
Menurut Ajisukmo (2009), pendidikan dasar adalah wajib dan harus diberikan secara cuma-cuma, dan negara harus menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

## Pendidikan Menengah
Menurut Rozano (2010), pendidikan menengah merupakan awal dari penguatan dan pengembangan potensi dominan peserta didik yang terpotret pada jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, program belajar dan pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah harus memperhatikan pengembangan potensi dominan peserta didik, sehingga program belajar pada jenjang pendidikan menengah dapat mendukung suksesnya kehidupan peserta didik, baik pengembangan individu maupun sebagai anggota masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu descriptive research yang bertujuan  mengidentifikasi  permasalahan yang terjadi pada pendataan ATS yang telah berjalan saat ini serta bagaimana strategi pendataan ATS agar ATS tersebut mendapat layanan pendidikan di lembaga non-formal. Studi ini menggunakan analisis kualitatif diskriptif yang penggalian datanya melalui DKT dan juga pengisian kuesioner dengan responden dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, penanggung jawab SKB/ PKBM/LKP, HIPKI, dan ATS. Populasi dalam studi ini adalah Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) di seluruh lokasi studi Republik Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah pejabat/ petugas pendataan di Dinas Pendidikan dan pimpinan/penangungjawab SPNF di kabupaten/kota yang terpilih untuk mewakili seluruh Indonesia dengan asumsi terdapat ATS disetiap daerah sampel yang memiliki jumlah cukup banyak.

## Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019
Penentuan sampel dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive  sampling , yaitu teknik pengam- bil an sampel dengan penentuan sendiri atau sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan banyaknya data ATS, banyaknya peserta didik memiliki KIP dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Pemilihan daerah sampel secara purposive dimaksudkan untuk menjaring informasi secara langsung baik keterlaksanaan, fenomena-fenomena dan faktor-faktor penghambat pendataan ATS serta motivasi peserta didik mengikuti pendidikan di SPNF serta strategi yang dilakukan daerah dan SPNF dalam menjaring ATS agar mengikuti pendidikan lewat SPNF. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Juli–September 2017.
Pertimbangan pemilihan kabupaten/kota sampel lainnya adalah berdasarkan letak geografis daerah yang mewakili lokasi studi barat, tengah dan timur. Tahap pertama dalam pemilihan sampel adalah dengan mengurutkan dari jumlah terbanyak ATS berdasarkan provinsi. Data berikut merupakan jumlah ATS di setiap provinsi di Indonesia.

## Tabel 1. Data Rekapitulasi Anak Tidak Sekolah
di Indonesia No Provinsi Jumlah ATS Jumlah yang memiliki KIP Jumlah yang memiliki KPS 1 Prop. D.K.I. Jakarta 1.654 38 1 2 Prop. Jawa Barat 48.664 20.679 557 3 Prop. Jawa Tengah 46.288 8.831 1.574 4 Prop. D.I. Yogyakarta 1.835 512 136 5 Prop. Jawa Timur 37.789 20.259 587 6 Prop. Aceh 11.631 4.28 311 7 Prop. Sumatera Utara 10.754 843 597 8 Prop. Sumatera Barat 9.685 1.657 270 9 Prop. Riau 5.77 457 53 10 Prop. Jambi 8.203 1.729 19 11 Prop. Sumatera Selatan 8.879 1.168 86
No Provinsi Jumlah ATS Jumlah yang memiliki KIP Jumlah yang memiliki KPS 12 Prop. Lampung 13.333 1.952 382 13 Prop. Kalimantan Barat 4.218 437 2 14 Prop. Kalimantan Tengah 5.684 160 27 15 Prop. Kalimantan Selatan 11.754 4.716 161 16 Prop. Kalimantan Timur 3.417 816 5 17 Prop. Sulawesi Utara 6.274 90 73 18 Prop. Sulawesi Tengah 8.251 2.66 201 19 Prop. Sulawesi Selatan 19.866 8.396 324 20 Prop. Sulawesi Tenggara 10.043 1.117 211 21 Prop. Maluku 1.313 15 1 22 Prop. Bali 3.207 220 30 23 Prop. Nusa Tenggara Barat 19.781 10.128 69 24 Prop. Nusa Tenggara Timur 14.43 1.061 244 25 Prop. Papua 6.691 3 0 26 Prop. Bengkulu 6.819 937 37 27 Prop. Maluku Utara 1.726 297 33 28 Prop. Banten 5.018 1.431 100 29 Prop. Bangka Belitung 86 1 0 30 Prop. Gorontalo 7.147 522 112 31 Prop. Kepulauan Riau 2.814 37 50 32 Prop. Papua Barat 4.082 24 0 33 Prop. Sulawesi Barat 8.268 4.319 262 34 Prop. Kalimantan Utara 888 99 37 35 Luar Negeri 0 0 0 36 Hong Kong 0 0 0 Total 356.272 99.893 6.552
Sumber: Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas, 2017.
Dari  rekapitulasi  grafik  ATS  di  atas jumlah yang memiliki KPS sebanyak 6.552 orang dan jumlah yang memiliki KPS sebanyak 99,893 orang. Tahap selanjutnya setelah meng urutkan jumlah ATS terbanyak hingga terkecil, lalu dipilih provinsi yang jumlah ATS nya cukup banyak serta  mempertimbangkan  letak  geografis berdasarkan lokasi studi barat, tengah dan timur. Data berikut merupakan sampel provinsi yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan tersebut.
Herlinawati, Arie Budi Susanto, Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)
Tabel 2. Provinsi lokasi/sasaran penelitian.
No Provinsi Jumlah ATS Jumlah yang memiliki KIP Jumlah yang memiliki KPS 1 Prop. Jawa Barat 48.664 20.679 557 2 Prop. Jawa Timur 37.789 20.259 587 3 Prop.Sumatera Barat 9.685 1.657 270 4 Prop. Gorontalo 7.147 522 112
Sumber: Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, 2017.
Setelah sampel provinsi terpilih, lalu dipilih lagi kabupaten/kota dalam masing- masing provinsi terpilih tersebut berdasarkan pertimbangan banyaknya jumlah ATS, penerima KIP dan kepemilikan KPS serta dengan  mempertimbangkan  letak  geografis kabupaten/kota tersebut. Data berikut merupakan daerah Kabupaten/kota terpilih sebagai sampel penelitian.

## Tabel 3. Kab/Kota lokasi/sasaran penelitian
No Kabupaten/ Kota Provinsi Jml ATS Jml yang memiliki KIP Jml yang memiliki KPS 1 Kab. Bogor Jawa Barat 16.692 13.789 113 2 Kota Surabaya Jawa Timur 798 46 9 3 Kota Padang Sumatera Barat 873 112 10 4 Kab. Gorontalo Gorontalo 2.419 252 66
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, 2017.
Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik statistika deskriptif. Teknik statistika deskriptif digunakan untuk mentabulasi, menghitung, dan menampilkan distribusi frekuensi untuk setiap item kue- sioner dengan format pertanyaan/pernyataan tertutup. Output analisis statistika ini akan menampilkan frekuensi setiap aspek per- ma  salahan dan faktor-faktor penentu dalam pendataan ATS.
Sementara, seluruh data yang ter- kum pul melalui kuesioner dengan format
pertanyaan terbuka dan DKT, akan dianalisis menggunakan teknik directed content analysis , yaitu peneliti menggunakan kerangka konsep ATS dan Program Indonesia Pintar untuk mengeksplorasi berbagai kendala dan capaian pelaksanaan pendataan ATS.
Pelaksanan pendataan ATS secara umum telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Pendataan ATS 2017 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Paud Dikmas. Umumnya pelaksanaan pendataan ATS dilakukan oleh tim pendataan yang telah dibentuk oleh Dinas pendidikan setempat dengan melibatkan unsur seperti SKB, PKBM, dan LKP. Mekanisme pendataan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah ( door to door ) berdasarkan data dari Direktorat dan juga dari kelurahan RT/RW setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)
Hasil  verifikasi  data  di  empat  daerah studi, masih belum semua ATS dapat terdata dari seluruh jumlah ATS yang ada. Namun demikian ada dua daerah studi yang sudah berhasil mendata ATS melebihi target pendataan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Paud Dikmas, seperti halnya di Kabupaten Gorontalo dan Kota Bogor. Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo melalui tim pendataan telah melakukan pendataan dengan sasaran ATS usia 6-21 tahun yang tidak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal. Semua pendataan ATS yang dilakukan tim pusat telah melampaui sasaran dan target ATS. Target ATS yang didata di Kabupaten Gorontalo yakni sebanyak 2000 anak, dari 6000 sasaran/target di 6 (enam) kabupaten/ kota di Provinsi Gorontalo. Ini menunjukkan
bahwa target sebanyak 2000 ATS di Kabupaten Gorontalo melebihi rata-rata target di 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Kendati targetnya paling besar, namun hasil pendataan yang berhasil didaftar di Kabupaten Gorontalo ternyata melebihi target tersebut yakni sebanyak 2400 anak (Tabel 3). Diakui bahwa sebanyak 2400 ATS yang terdata tersebut belum mencakup semua ATS yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi masih banyak ATS yang belum terdata.
Pencapaian pendataan yang melebihi target tersebut karena peran SKB dan para penilik Dikmas yang bekerjasama dengan PKBM dan Balai Pembina Kegiatan Belajar yang berada di beberapa desa. Ada tiga SKB di Kabupaten Gorontalo yang membawahi lokasi studi kerja di 19 kecamatan dan 205 desa. Setiap SKB secara regular telah melakukan pendataan ATS, sehingga data ATS telah dimiliki oleh SKB sesuai lokasi studi kerjanya. Program pendataan ATS yang dicanangkan oleh Dirjen Paud Dikmas tetap dilaksanakan untuk memvalidasi data di lapangan, baik melalui kelurahan/desa maupun ke RT/RW dan langsung pada siswa/ orangtua siswa. SKB Limboto, misalnya mengerahkan sebanyak 13 tenaga pamong dan administrasi kantor SKB berhasil mendata dan memvalidasi sebanyak 489 ATS di 4 kecamatan dari 7 kecamatan yang menjadi lokasi studi kerjanya. Jadi belum semua kecamatan dan desa ATS didata. Demikian pula SKB Limboto, baru mendata ATS di 4 Kecamatan dari 6 kecamatan yang menjadi lokasi studi kerjanya. Disampaikan bahwa baru sekitar 50% desa dari 4 kecamatan tersebut yang berhasil didata dengan jumlah ATS 530 siswa. Dari jumlah ATS tersebut hanya 344 ATS yang
dilaporkan dan dimasukkan dalam Dapodik Dikmas Kabupaten Gorontalo, sedangkan selebihnya tidak disampaikan ke dinas untuk didata lebih lanjut. Ini dilakukan mengingat dalam perhitungannya telah melebihi target pendataan ATS yang ditentukan.
Tabel 4. Sasaran/target dan realisasi Pendataan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
No Kabupaten Jumlah ATS Jumlah yang memiliki KIP Jumlah yang memiliki KPS Sasaran ATS (Juknis) 1 Kab. Boalemo 1.036 84 24 710 2 Kab. Gorontalo 2.419 252 66 2.000 3 Kab. Pohuwato 952 25 7 820 4 Kab. Bone Bolango 642 24 0 620 5 Kab. Gorontalo Utara 792 52 0 680 6 Kab. Gorontalo 1.306 85 15 1.170 Total 7.147 522 112 6.000
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, 2017.
Kendati hasil pendataan melebihi target, na mun tidak semua unsur tim dilibatkan da lam pendataan. Dalam petunjuk teknis pendataan disebutkan bahwa untuk memperoleh data sasaran penerima PIP atau Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 6-21 tahun yang dikarenakan tidak melanjutkan atau putus sekolah, dilakukan secara terkoordinasi dalam Tim dengan melibatkan Dinas pendidikan kabupaten/ kota dan lembaga pendidikan non-formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
Di dalam pendataan ini Ditjen Paud Dikmas memberikan bantuan pendanaan pendataan ATS kepada dinas pendidikan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis bantuan pendataan ATS tahun 2017. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan penjelasan dari pimpinan LKP sekaligus sebagai ketua LKP serta perwakilan PKBM, mereka tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam tim pendataan di Kabupaten Gorontalo. Dari penelusuran lebih lanjut, unsur yang dilibatkan dalam Tim pendataan ialah SKB dan perwakilan Pengawas Dikmas sebagai UPT dan aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Oleh sebab itu, baik LKP belum mengajukan calon peserta didik dari ATS yang terdata baik pemegang KIP maupun bukan pemegang KIP untuk memperoleh bantuan pendanaan PIP. Kendati telah terdata ATS yang melebihi target, namun ATS tersebut belum ada yang diprogramkan untuk direkrut di lembaganya dan memperoleh dana PIP.
Sosialisasi tentang kegiatan pendataan ATS dilakukan di UPT PP/PB PAUD Dikmas di Kabupaten Gorontalo bersamaan dengan tim pendataan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota lainnya. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo tidak semua unsur tim pendataan hadir. Unsur yang hadir dan dilibatkan dari SKB, penilik Dikmas dan PKBM serta beberapa pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Sosialisasi menjelaskan tentang tujuan pendataan ATS, teknis dan mekanisme pelaksanaan pendataan ATS serta hal-hal lainnya sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis pendataan ATS.
Selain Dinas Pendidikan pendataan ATS dilakukan juga oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo memiliki program
pendataan untuk anak putus sekolah miskin yang tidak sekolah karena alasan bekerja membantu orangtua. Pada tahun ini terdata ada 649 anak putus sekolah. Selanjutnya dari jumlah tersebut diseleksi menjadi 60 anak yang benar membutuhkan batuan sosial untuk dilatih dan dibimbing (Diklat) PKH selama satu bulan. Selain itu mereka dicarikan orangtua asuh untuk membiayai pendidikan di Paket C. Ini merupakan Proyek Percontohan yang berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan serta kelangsungan pendidikan melalui orangtua asuh yang bersedia membantu membiayai pendidikan dan menampungnya untuk dapat bekerja secara mandiri. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah melakukan pendataan anak tidak sekolah, bahkan melebihi target. Diharapkan anak tidak sekolah tersebut dapat kembali bersekolah seiring dengan angka rata-rata sekolah di Provinsi Gorontalo yang terus mengalami kenaikan.
Lain halnya di kota Padang , pendataan ATS belum dapat menjangkau seluruh ATS yang ada, mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Pendataan ATS di kota Padang sudah dilakukan setiap tahun oleh SKB, dimana SKB tersebut sejak bulan April 2017 menjadi SPNF (Satuan Pendidikan Non-Formal). Saat ini data ATS yang sudah terdaftar dan sudah belajar di satuan pendidikan nonformal sebanyak 800 siswa. Hasil pendatan ATS yang dilakukan oleh tim pendataan dengan melibatkan 16 PKBM, sebanyak 500 ATS, sedangkan target/ sasaran pendataan ATS yang ditetapkan Direktorat Paud Dikmas berjumlah 590 ATS. Ini menunjukkan bahwa masih banyak ATS yang belum terdata dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi salah satunya
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019
dikarenakan terbatasnya jumlah tim pendata. Terkait dengan hal tersebut Dinas Pendidikan dan SKB akan terus berupaya untuk mendata seluruh ATS di lokasi studinya dengan berkoordinasi dan bantuan kelurahan serta akan melibatkan juga RT/RW setempat. Mekanisme pendataan ATS di Kota Padang dibagi menjadi 2 lokasi studi pendataan yaitu SPNF lokasi studi I dan lokasi studi II. SPNF lokasi studi 1 membawahi 6 kecamatan dan lokasi studi II membawahi 5 kecamatan. Hasil DKT yang disampaikan oleh peserta untuk SPNF lokasi studi I, dan II, mekanisme pendataan yang dilakukan dengan cara “door to door” yang melibatkan dari berbagai unsur tim pendata yaitu dari dinas pendidikan, SKB, LKP dan PKBM.
Berdasarkan hasil diskusi SPNF lokasi studi II menyatakan bahwa tim pendataan di kota Padang tampaknya belum terkoordinasi dengan baik, hal ini terindikasi dari keberadaan SK Tim pendataan yang belum diterima sampai sudah dimulainya untuk melakukan pendataan. Selain itu juga tidak ada jadwal pelaksanaan pendataan, serta proses pendataannya tidak terstruktur dengan baik. Selain itu juga terlihat kurang koordinasi antar tim pendata yang terdiri dari PKBM, SPNF lokasi studi satu, SPNF lokasi studi II, pengawas, dan Dinas Pendidikan, dimana hasil pendataannya dibuat secara masing- masing, tidak saling melengkapi. Sebagai contoh hasil pendataan dilokasi studi 2 tercatat 142 ATS yang berasal dari 6 kecamatan, sementara lokasi studi I hanya terdata 76 ATS di satu kecamatan dari 5 kecamatan di lokasi  studinya.  Hasil  verifikasi  data  ATS yang mencapai angka 500 ATS diduga bukan merupakan jumlah hasil rekapitulasi dari seluruh lokasi studi pendataan, karena seluruh
tim data di kota Padang, tidak mengetahuinya dengan pasti. Artinya ada kemungkinan data- data belum terekap dengan baik dari seluruh lokasi studi pendataan yang dilakukan oleh tim pendataan.
Sementara itu, hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang, data ATS yang berkaitan dengan anak jalanan dan anak terlantar yang termasuk usia sekolah tidak diketahui dengan pasti. Menurut Dinas Sosial dari hasil diskusi terdapat 995 anak terlantar, namun jumlah 995 tersebut belum jelas asalnya dari mana, apakah merupakan bagian dari 800 siswa yang sudah terdaftar di dinas pendidikan Kota Padang atau bukan.
Peserta Diskusi dari SKB lokasi studi II juga banyak menyampaikan keluhan tentang pendataan yang telah dilakukan, khususnya terkait dengan tindak lanjut pasca pendataan karena banyak ATS yang didata menanyakan kapan bisa dapat memperoleh dana dan dapat bersekolah lagi, karena beberapa orang yang telah didata sebelumnya sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Sementara dari LKP juga menyampaikan di lembaganya terdapat 7 warga belajar yang telah diusulkan ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan PIP sampai sekarang belum menerima dananya. Keterlibatan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Padang dimana hasil pendataannya dibuat secara masing-masing, tidak saling melengkapi. Sehingga dibutuhkan koordinasi diantara kedua lembaga tersebut dalam hal mendata anak tidak sekolah.
Pendataan ATS di Kota Surabaya, sudah lebih baik dibandingkan dengan pendataan yang dilakukan di Kota Padang, karena tampaknya pendataan ATS dapat berjalan lancar dan terkoordinir dengan baik. ATS yang terdata berjumlah 800 ATS dari yang
Herlinawati, Arie Budi Susanto, Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)
di target kan oleh Direktorat yaitu sebanyak 1280 ATS. Sasaran/target pendataan ATS untuk tingkat Provinsi berjumlah 38.000 ATS. Keberadaan ATS tersebar hampir di semua kabupaten/kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, Dinas pendidikan Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan program ATS yang disebut dengan program bina warga belajar. Program ini dimaksudkan untuk membantu anak usia sekolah yang tidak mendapatkan layanan pendidikan, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikannya seperti anak jalanan. Program bina warga belajar saat ini sudah terdata 100 anak hasil outreach masuk kejar paket A dan B. Program bina warga belajar di fokuskan ke PKBM bukan pada LKP. Hasil pendataan ATS yang diusulkan untuk mendapatkan dana KIP/melalui jalur KIP ternyata masih ada yang belum didaftarkan ke PKBM. Hal ini dikarenakan pembelajaran siswa di PKBM dikenakan biaya untuk SPP per pertemuan. ATS diharuskan untuk membayar SPP setiap pertemuan, sehingga pihak Pemkot Surabaya belum berani ambil resiko untuk mendaftarkannya ke PKBM. Namun demikian ada juga ATS yang sudah mendaftarkan atas inisiatif PKBM nya. Persoalan ini sangat memerlukan perhatian, karena disatu sisi PKBM memerlukan biaya operasional dalam proses pembelajaran sementara dalam juknis PIP komponen untuk SPP tidak termasuk dalam komponen peruntukan PIP, dan hanya untuk komponen biaya pribadi/personal. Namun menurut penjelasan dari Direktorat Kursus Kemdikbud cukup melegakan karena SPP dapat didanai dari BOP kejar paket. Meski demikian hal ini tampaknya belum dapat menyelesaikan masalah karena usulan BOP kejar paket sudah
diajukan terlebih dulu daripada pihak Dinas Pendidikan memasukkan data ATS, sehingga waktunya menjadi tidak sinkron. BOP itu sendiri juga ada sistem kuotanya. Artinya tidak seluruh ATS dan anak kejar paket bisa dimasukkan karena terkendala dengan kuota yang ada.
Pendataan ATS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya tampaknya juga cukup berhasil. Dinas Sosial berupaya merangkul berbagai pihak untuk ikut dalam progam ATS atau yang disebut program pendampingan ATS. Salah satunya dari civitas akademika yang dalam hal ini adalah perguruan tinggi melalui mahasiswanya untuk melakukan pendampingan kepada anak bermasalah sosial, utamanya anak putus sekolah dan rentan putus sekolah. Oleh karena itu dari hasil DKT, beberapa responden menyatakan bahwa salah satu kunci untuk mengembalikan masa depan anak-anak tersebut adalah dengan mengembalikan mereka ke sekolah dimana mereka akan mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Selain itu, untuk bisa mempertahankan supaya mereka tetap di sekolah dan memliliki perilaku yang lebih baik, maka mereka butuh sosok pendamping yang dapat di jadikan panutan atau role model . Sosok pendamping tersebut dapat membimbing dan mengarahkan perilaku mereka untuk menggantikan peran keluarga yang selama ini menghilang.
Dinas Sosial melihat penanganan ATS ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk pendampingan mengingat jumlah perguruan tinggi di Surabaya banyak dan masing – masing perguruan tinggi memiliki jumlah mahasiswa yang banyak. Selain pertimbangan jumlah mahasiswa yang besar, rentang usia antara mahasiswa dengan anak
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019
yang akan di dampingi tidak terlalu besar sehingga tidak akan terjadi generation gap . Hal ini akan sangat membantu dalam proses pendampingan khususnya untuk pendekatan dalam upaya mengembalikan ke sekolah dan merubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan masyarakat di lingkungannya. Menjadi kewajiban mahasiswa memberikan upaya terbaik di sela – sela waktu kuliah mereka un tuk mengupayakan perbaikan masyarakat sekitarnya. Untuk pendataan di kota Sura- baya sepertinya sudah cukup berhasil dengan merangkul berbagai pihak. Bisa terlihat dengan berbaginya peran antara dinas pen- didikan dan dinas sosial serta elemen-elemen masyarakat pemerhati pendidikan, hal ini melibatkan mahasiswa perguruan tinggi untuk mengembalikan anak agar kembali bersekolah.
Selain di Kabupaten Gorontalo dan Kota Surabaya, pendataan ATS di Ka bu- pa ten Bo gor juga cukup berhasil. Pelak- sanaan pendataan ATS di Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan forum PKBM dan Penilik. Tim pendataan mendatangi desa-desa di lokasi studi pendataan dengan “ door to door ”.
Kabupaten Bogor merupakan daerah yang banyak ATS nya. Data ATS yang ada saat ini sekitar 16870, walaupun kuota pendataan ATS hanya 3570. Pendataan ATS 2017 yang dilakukan oleh tim pendataan dari 68 PKBM dan Penilik sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 sudah berhasil mendata sebanyak 16000 ATS. Jumlah tersebut tentunya sudah melebihi target/sasaran yang ditentukan. Keberhasilan pendataan ini juga tidak
terlepas dari pemenuhan persyaratan dalam pengusulan ATS. Artinya meski berhasil menjaring ATS yang cukup banyak, namun persyaratan usulan tetap menjadi dasar utama mereka dalam mengusulkan untuk mendapat dana KIP. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya kartu indonesia pintar, kedua kartu keluarga, dan ketiga ijazah pendidikan terakhir. ATS yang punya kartu Indonesia pintar tidak memiliki ijazah, akan ditempatkan di Paket A.
Daerah pendataan yang banyak ATS nya di Kabupaten Bogor yaitu di Bogor Barat, yang terdiri dari 14 kecamatan. Di data statistik daerah tersebut ditandai dengan warna merah. Warna merah berarti merupakan daerah miskin. Kecamatan yang paling tinggi ATS nya ada sekitar 3500 yaitu di Kecamatan Cigudeg. Sedangkan ATS yang paling sedikit ada di Bogor Timur, di Kecamatan Gunung Putri, hanya sekitar 352 ATS.

## Tabel 5. Keberhasilan pendataan ATS.
No Kabupaten/ Kota Teknik Pendataan Pihak yang terlibat Status keberhasilan 1 Kab. Bogor “ door to door ”. Melibatkan instansi terkait Pendataan mencapai target. Pendataan masif 2 Kota Surabaya program bina warga belajar. Melibatkan unsur perguruan tinggi melalui mahasiswanya untuk melakukan pendampingan kepada anak bermasalah sosial Pendataan belum mencapai target.
Pendataan masif dan teratur 3 Kota Padang “door to door” melibatkan dari berbagai unsur tim pendata yaitu dari dinas pendidikan,
SKB, LKP dan PKBM
Pendataan belum mencapai target.
Pendataan masif 4 Kab. Gorontalo Pendataan langsung ke kelurahan/ desa maupun ke RT/RW dan langsung pada siswa/orangtua siswa karena SKB dan para penilik Dikmas yang bekerjasama dengan PKBM dan Balai Pembina Kegiatan Belajar yang berada di beberapa desa. Pendataan mencapai target.. Pendataan masif
Permasalahan pendataan ATS terkendala sinkronisasi data dari kabupaten/kota mulai dari tingkat desa dan kelurahan agar  mempermudah  verifikasi  data  PIP terhadap anak-anak yang belum mendapat akses pendidikan sehingga peran aktif dan kerjasama dengan pemerintahan di level desa dan keluharan sangat diperlukan. Beberapa daerah sampel (Surabaya dan Padang) belum terdata sesuai dengan target capaian, Hal ini diketahui dari hasil DKT dikarenakan petugas/SDM pendata yang kurang dibandingkan dengan luasnya lokasi dan kondisi geografis yang sulit, sedangkan waktu pendataannya terbatas. Sedangkan daerah yang terdata dengan baik bahkan melebihi capaian target disebabkan daerah tersebut merupakan daerah kantong ATS, rentan ATS dan berpotensi putus sekolah (Kabupaten Bogor, Kabupaten  Gorontalo).
Peran dinas sosial Kabupaten Bogor kurang begitu kelihatan dalam pendataan ATS. Terlihat peran utama pendataan ATS dengan leading sector nya adalah Dinas Pendidikan. Namun dengan luas wilayah cakupan yang luas berbanding jumlah petugas pendataan ATS yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendataan. Aksesibilitas sebagai tantangan bukan tanpa sebab. Wilayah yang luas dan besar membuat masyarakat Kabupaten Bogor sulit menjangkau beberapa tempat. Terlebih, kekuatan ekonomi keluarga kerap menjadi kendala. Adanya keterbatasan itu koordinasi tetap dilakukan dengan dinas terkait dalam merekapitulasi data ATS di tiap desa. Peran dinas sosial Kabupaten Bogor kurang begitu kelihatan dalam pendataan ATS. Pendataan sepertinya hanya dilakukan oleh dinas pendidikan. Luas wilayah juga menjadi kendala tersendiri dalam hal
pendataan. ATS.
Menurut Juknis ATS Ditjen Pauddikmas proses pendataan dan entri data peserta didik paling lambat pada 31 Mei 2017. Target/ sasaran ATS yang ditentukan dalam Juknis banyak yang tidak sesuai/tidak ditemukan lagi, seperti nama dan alamat yang sudah pindah, ATS nya banyak yang sudah bekerja, menikah dan berusia di atas 21 tahun ketika pendataan dilakukan.

## Faktor penyebab ATS dan kembali ke sekolah
Berdasarkan penelusuran dari ATS yang diundang dalam DKT dan keterangan para pimpinan lembaga SKB, LKP dan PKBM diperoleh informasi bahwa faktor yang menjadi penyebab ATS terutama ialah faktor ekonomi. Ini dapat diketahui misalnya dari pengakuan salah seorang responden ATS yang berusia 18 tahun, yang putus sekolah di SMA kelas 1 karena tidak memiliki cukup uang untuk biaya transport dan keperluan sekolah lainnya. Oleh sebab itu dia keluar dari sekolah dan saat ini megikuti kursus komputer di LKP, namun belum memperoleh dana PIP. Demikian pula pengakuan dari responden  ATS yang usianya 13 tahun dan putus sekolah di SD. Sebenarnya berkeinginan untuk sekolah, tetapi orangtuanya “susah” dari segi ekonomi dan sangat kekurangan secara  finansial.  Akhirnya  siswa  tersebut memutuskan keluar dari SD untuk membantu bertani (menanam jagung) di sawah dan sampai sekarang belum sekolah. Lain halnya dengan responden ATS wanita, berusia 14 tahun, tamatan SD dan saat ini baru masuk pendidikan kesetaraan Paket B di PKBM, namun belum memperoleh dana PIP. Pilihan untuk ke Paket B karena tidak pakai biaya
dan waktunya dapat diatur agar tetap dapat membantu orangtuanya berkebun. Jadi hampir semua ATS enggan bersekolah karena harus membantu orangtua bekerja baik di kebun, di rumah maupun pekerjaan rumahtangga lainnya untuk membantu keuangan keluarga yang terbatas.
Selain faktor ekonomi dan membantu keluarga berkebun, dalam DKT tersebut ada yang mengemukakan bahwa terjadinya putus sekolah juga karena pelayanan sekolah yang kurang menyenangkan. Beberapa anak meninggalkan bangku sekolah karena orangtuanya sakit atau meninggal dunia, sehingga anak harus menggantikan fungsi ayah/ibunya bekerja di kebun atau rumah tangga di rumah. Beberapa anak yang lain keluar dari sekolah karena malas, sakit dan akibat keluarga tidak rukun (broken home).
Selain dari faktor ekonomi tersebut, faktor geografis juga menjadi penyebab/alasan ATS, karena jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh sehingga malas untuk pergi ke sekolah.
Dari  grafik  2  memperlihatkan  faktor penyebab ATS terbanyak adalah alasan ekonomi (69,62%), biaya sekolah masih dirasa mahal bagi kalangan masyarakat kurang mampu, sehingga anak lebih baik bekerja.
Grafik 2. Respon pengelola PKBM.
Pengaruh lingkungan sosial, banyak anak tidak mau sekolah karena pengaruh lingkungan seperti, pengaruh teman (pergaulan) (18,98%). Kurangnya aspirasi
pendidikan dari orangtua (6,33%) dan alasan geografis,  karena  lokasi  sekolah  jauh  dari rumah sehingga anak enggan untuk sekolah (5,06%) dan perkawinan dini (1,26%).

## Upaya dan Motivasi anak tidak sekolah (ATS) kembali sekolah
Selain dari penyebab anak tidak mau bersekolah, penelusuran lebih lanjut dari hasil diskusi disampaikan beberapa alasan dari ATS yang ingin kembali bersekolah. ATS yang memiliki KIP maupun yang tidak memiliki KIP hampir semuanya bersedia untuk kembali sekolah atau ke lembaga pendidikan lainnya. Demikian pula semua lembaga pendidikan yang ada, seperti PKBM, LKP, dsb akan dengan senang hati menerima ATS kembali ke sekolah/ SPNF atau lembaga Pendidikan lainnya. Hal ini, tentu saja dapat mudah terlaksana apabila ATS nantinya mendapat dukungan/ memperoleh jaminan mendapatkan bantuan dana PIP. Selain itu juga ATS berharap hasil pendidikannya nanti dapat digunakan untuk memperoleh keterampilan agar bisa bekerja secara mandiri maupun sebagai karyawan pada lembaga usaha yang cocok dengan keterampilannya. Dana PIP diharapkan dapat membantu ATS untuk kembali ke sekolah tanpa memikirkan lagi biaya pendidikannya. Demikian pula PKBM maupun LKP perlu mendapatkan jaminan untuk memperoleh biaya pengelolaan terutama untuk menyelenggarakan pendidikan bagi ATS tersebut. Lembaga Pendidikan seperti PKBM,SKB, LKP atau Lembaga Pendidikan lainnya dalam menerima kembali ATS untuk masuk sekolah/ SPNF memberikan persyaratan administrasi kepada ATS seperti rapor terakhir, surat keterangan atau ijazah
Herlinawati, Arie Budi Susanto, Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)
terakhir.
Informasi yang didapatkan dari hasil diskusi, beberapa upaya yang harus dilakukan agar seluruh ATS dapat kembali mengikuti pendidikan, dan pendampingannya antara lain dikemukakan yaitu (i) setiap lembaga Dikmas bekerjasama dengan orangtua dan perangkat desa, RT/RW, perlu mengajak, mendorong dan memotivasi agar ATS kembali sekolah/ mengikuti pendidikan dengan jaminan ATS yang belum memiliki KIP nantinya akan mendapatkan KIP dan memperoleh dana PIP; (ii) perlu ada jaminan bagi lembaga Dikmas (PKBM, LKP dan SKB) akan memperoleh dana pengelolaan bagi siswa pemegang KIP yang memperoleh PIP dan mengikuti pembelajaran di lembaganya, (iii) bagi orangtua ATS yang tidak pernah sekolah perlu diberi pengertian mengenai manfaat pendidikan bagi anaknya yang tidak sekolah. Hal ini perlu dilakukan kerjasama dengan RT/RW dan perangkat desa lainnya agar bisa lebih meyakinkan keluarga tersebut, (iv) materi pembelajaran bukan sekedar bisa baca/tulis dan berhitung, melainkan juga pendidikan keterampilan dan kewirausahaan selain agar menarik juga lebih kontekstual sesuai kebutuhan anak dan keluarga untuk bekal berusaha kelak setelah menyelesaikan  pendidikannya.  Grafik  3 berikut menggambarkan alasan utama dari ATS yang ingin kembali ke sekolah/SPNF.
Grafik 3. Alasan utama ATS ingin kembali bersekolah.
Dari  grafik  di  atas  tampak  jelas  sekali bahwa ada motivasi atau keinginan dari ATS. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Surabaya, untuk melakukan pendampingan bagi anak putus sekolah dan rawan putus sekolah. Kerja sama yang dijalin diwujudkan dalam bentuk program Campus Social Responsibility (CSR), yang misi utamanya adalah men dam- pingi dan membantu anak usia sekolah lewat pendampingan mahasiswa. CSR merupakan alternatif yang tepat untuk memitigasi potensi anak putus sekolah. Mahasiswa dinilainya mampu mengatasi problem adik asuh melalui pendekatan persuasif. Adapun program ini dilakukan sejak tahun 2014 dan Dinas Pendidikan kota Surabaya melalui program Bina Warga Belajar.
Untuk di Kota Padang baru sebatas pemantauan oleh pihak sekolah terhadap kehadiran peserta didiknya di sekolah. Dinas Pendidikan Kota Padang melalui pihak sekolah diminta pro aktif. Bagi siswa yang beberapa hari tak masuk sekolah, maka sudah kewajiban kepala sekolah atau guru mengunjungi rumahnya dan melihat kondisi siswa, dan mencari tahu apa penyebabnya. Setelah itu bujuk dia supaya kembali ke sekolah, bagaimana pun caranya.
Adapun Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menekan angka putus sekolah dengan cara memberi bimbingan dan motivasi kepada 50 orang anak putus sekolah di Limboto. Kegiatan itu merupakan program pemberdayaan bagi anak putus sekolah dan terlantar dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan anak putus sekolah mampu memahami pentingnya pendidikan untuk
masa depannya, bahkan diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tuanya. Ada anak putus sekolah yang memerlukan pekerjaan, maka Dinas Tenaga Kerja harus turun tangan, jika mereka ingin sekolah lagi maka itu domain Dinas Pendidikan. Permasalahan ATS ini bukan hanya ditangani oleh Dinas Sosial tapi oleh kita semua Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk menekan angka putus sekolah adalah dengan meningkatkan aksesibilitas menuju sekolah, memberi fasilitas formal lain guna menjangkau lebih banyak anak- anak. Termasuk di antaranya, merintis pendidikan kelas jauh, kelas terbuka dan kelas satu atap. Dinas Pendidikan telah merencanakan menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak guna menekan angka putus sekolah, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pesantren. Kerja sama dilakukan sebagai upaya dalam menanggulangi putus sekolah.  Grafik  di  atas  tampak  jelas  sekali bahwa ada motivasi atau keinginan dari ATS (40,6%) untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ATS mempunyai aspirasi yang baik terhadap Pendidikan. Namun karena kondisi keuangan yang menjadikan mereka tidak dapat me- lanjutkan pendidikannya, putus sekolah atau- pun tidak pernah bersekolah. Selain adanya keinginan dari ATS untuk melanjutkan Pendidikan/bersekolah kembali, tampaknya jenis Pendidikan yang lebih banyak diminati ATS adalah pendidikan kesetaraan (77,3%) dibandingkan dengan Lembaga Pelatihan dan Kursus ataupun pada jalur Pendidikan formal. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 4. Lembaga Pendidikan yang paling diminati untuk melanjutkan.

## SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN SIMPULAN Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)
1.  Pendataan anak tidak sekolah terkendala sinkronisasi data mulai dari tingkat desa. Pendataan ATS masih banyak yang be- lum terdata, karena pendataan ATS yang dilakukan hanya berdasarkan target/sa- saran yang sudah ditetapkan oleh   Dir. Paud-  Dikmas yang tercantum di lampiran Juk nis ATS. Dari empat wilayah sampel, ada dua wilayah telah mencapai target bahkan melebihi target pendataan yang telah ditentukan, yaitu di Kabupaten Gorontalo dan di Kabupaten Bogor, sementara dua wilayah lainnya belum mencapai target adalah Kota Padang dan Kota Surabaya. Belum tercapainya target di dua wilayah ini disebabkan oleh kondisi penduduk yang jumlahnya banyak sedangkan jumlah tim pendata dan waktu pendataan terbatas.
2.  Jumlah data ATS dilihat dari kelompok usia 6-21 tahun yang telah terdata di empat wilayah yaitu sebanyak 19.700 orang, sementara data ATS yang sudah masuk sebagai penerima PIP tahun 2017 sebanyak 1.205 siswa, jka dipersentasekan jumlah ini baru sekitar 6,2% ATS yang telah mendapat bantuan PIP. Dari jumlah itu hasil pencapaian pendataan
Herlinawati, Arie Budi Susanto, Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)
terbanyak adalah di Kabupaten Bogor yakni sebanyak 16.000 ATS, kabupaten Gorontalo 8000 ATS, Kota Surabaya 800 ATS, dan Kota Padang sebanyak 500 ATS.
3. Jumlah penerima PIP tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir ATS terbanyak adalah tingkat SD yaitu sebanyak 400 siswa atau sekitar 33 persen, sedangkan yang paling sedikit tidak sekolah sekitar 16 persen. Jumlah penerima KIP ATS dilihat dari kelompok umur, terbanyak adalah usia 16-21 tahun yaitu sebanyak 785 orang atau 65%, dari jumlah 31 Mei 2017.
4. Untuk daerah yang terdata dengan baik bahkan melebihi capaian target disebabkan daerah tersebut merupakan daerah kantong ATS, rentan ATS dan berpotensi putus sekolah (Kabupaten Bogor, Kabupaten Gorontalo). Menurut Juknis ATS Ditjen Pauddikmas proses pendataan dan entri data peserta didik paling lambat pada 31 Mei 2017. Adapun permasalahan pendataan ATS juga terkendala sinkronisasi data dari kabupaten/kota mulai dari tingkat desa dan kelurahan agar mempermudah verifikasi  data  PIP  terhadap  anak-anak yang belum mendapat akses pendidikan
sehingga peran aktif dan kerjasama dengan pemerintahan di level desa dan kelurahan sangat diperlukan.
5. Belum semua Kecamatan dan Desa, bahkan RT/RW di lokasi dapat terdata karena petugas/SDM pendata yang kurang dibandingkan dengan luasnya lokasi  dan  kondisi  geografis  yang  sulit, sedangkan waktu pendataannya dibatasi. Lebih-lebih lokasi yang berada di daerah
terpencil, antar desa sangat berjauhan. 6. Target/sasaran ATS yang ditentukan dalam Juknis banyak yang tidak sesuai/ tidak ditemukan lagi, seperti nama dan alamat yang sudah pindah, ATS nya banyak yang sudah bekerja, menikah dan berusia di atas 21 tahun ketika pendataan dilakukan.
7.  Ditemukan beberapa daerah kabupaten/ kota yang merupakan daerah kantung ATS, rentan ATS dan berpotensi putus sekolah seperti di Kabupaten Bogor yaitu daerah Kabupaten Bogor Barat kecamatan Cigudeg.
8.  Mekanisme pendataan dilakukan secara bottom up , dengan tim pendataan yang dibentuk sendiri dan tidak berdasarkan Juknis ATS yang ada.
9. Pendataan ATS masih dilakukan oleh masing-masing Dinas/unit terkait ber- dasarkan kebutuhan untuk menjalankan program yang ada di unitnya, sebagai contoh di Kota Surabaya, Dinas Pen di- dikan melakukan pendataan ATS untuk program Bina Warga Belajar, atau Dinas Sosial melakukan pendataan untuk program Campus Social Responsibility (CSR) . Hal ini menjadikan double accounting dalam pendataan.

## Faktor-faktor Penyebab Anak Tidak Sekolah
Faktor penyebab ATS terbanyak adalah alasan ekonomi, biaya sekolah masih dirasa mahal bagi kalangan masyarakat kurang mampu, sehingga anak lebih baik bekerja untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor kedua alasan  geografis,  karena  lokasi  sekolah jauh dari rumah sehingga ank enggan untuk
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019
sekolah. Pendidikan/sekolah yang tidak menyenangkan/memuaskan. Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan sosial, banyak anak tidak mau sekolah karena pengaruh lingkungan seperti, pengaruh teman (pergaulan) dan menikah. Faktor ke empat adalah tidak adanya motivasi diri pada siswa, seperti karena kemampuan akademis rendah, serta kurangnya aspirasi Pendidikan dari orangtua. Terkait dengan motivasi ATS untuk kembali bersekolah lebih banyak didorong dari keinginan diri sendiri untuk lebih mendapatkan layanan Pendidikan yang lebih tinggi agar masa depannya menjadi lebih baik dari orangtuanya. Selain itu juga ATS merasa malu dan rendah diri karena tidak sekolah, bila melihat teman seusia yang bersekolah.

## Upaya menarik ATS kembali ke sekolah
Upaya menarik ATS untuk kembali ke sekolah tidaklah mudah, walaupun telah disampaikan bahwa untuk biaya sekolah gratis dan dibiayai oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan agar ATS dapat kembali mengikuti pendidikan, dan pendampingannya antara lain yang perlu dilakukan sebagai berikut (i) setiap lembaga Dikmas bekerjasama dengan orangtua dan perangkat desa, RT/RW, perlu mengajak, mendorong dan memotivasi agar ATS kembali sekolah dengan memperoleh dana PIP; (ii) perlu ada jaminan bagi lembaga Dikmas (PKBM, LKP dan SKB) akan memperoleh dana pengelolaan bagi siswa pemegang KIP yang memperoleh PIP dan mengikuti pembelajaran di lembaganya,
(iii) orangtua ATS memotivasi anaknya yang tidak sekolah bekerjasama dengan RT/ RW agar anaknya bisa kembali sekolah (iv) materi pembelajaran bukan sekedar bisa baca/tulis dan berhitung, melainkan juga
pendidikan keterampilan dan kewirausahaan selain agar menarik juga lebih kontekstual sesuai kebutuhan anak dan keluarga untuk bekal berusaha kelak setelah menyelesaikan pendidikannya. Keterampilan alternative yang diberikan antara lain membuat keripik pisang/keripik tempe, kue, menjahit dan tata boga atau beternak.

## USULAN KEBIJAKAN Pendataan ATS
Kondisi pemukiman yang padat dengan jumlah penduduk yang banyak dan kondisi geografis  yang  sulit  dijangkau  mekanisme pendataan perlu melibatkan berbagai pihak dengan teknik pendataan sebagai berikut.
a. Direktorat Pauddikmas memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini walikota/bupati tentang pentingnya data ATS dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Mekanisme pendataan melibatkan pemerintah daerah baik dari segi teknik pendataan maupun dukungan dana.
b. Direktorat membuat petunjuk teknis pendataan dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah (camat dan lurah/kades), PKBM, dan RT/ RW.
c.  Pendataan terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan melalui data dapodik. Perlu monitoring dan update data secara periodik.

## Faktor-faktor Penyebab Anak Tidak Sekolah
Penyebab anak tidak sekolah 1) alasan ekonomi. Hal ini bisa diatasi dengan adanya intervensi pemerintah daerah dalam
membiayai  pendidikan,  2)  alasan  geografis yang dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur dan akses yang baik ke sekolah. 3) alasan pengaruh lingkungan sosial. Penting pada pemerintah level terendah untuk menyediakan lingkungan sosial yang layak. Kepedulian lingkungan diperlukan agar sesama tetangga saling terbuka dan menerapkan prinsip tenggang rasa terhadap sesama, dan 4) terkait motivasi diri pada siswa untuk bersekolah. Hal ini juga diupayakan melalui pendidikan keluarga dengan melakukan penyuluhan pada orang tua siswa agar sadar akan pentingnya pendidikan.

## Upaya menarik ATS kembali ke sekolah
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ATS yang telah terdaftar mendapatkan bantuan dana dan dapat melanjutkan sekolah kembali.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin program bantuan dana kepada ATS akan terus berjalan, tidak berhenti di tengah-tengah jalan sebelum ATS menyelesaikan proses belajarnya.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat belajar bagi ATS minimal 1 desa satu kelompok belajar dengan fasilitas yang memedahi.
4. Diperlukan komitmen dan konsistensi pemerintah dan pemerintah daerah secara berkelanjutan dalam pelaksanaan program.
5. Koordinasi pendataan ATS yang baik antara Kemendikbud, Kemensos, Kemendagri, BPS, dan TNP2K dengan pemda.
Saran yang dilakukan agar ATS dapat kembali mendapatkan layanan Pendidikan dapat diringkas sebagai berikut yaitu; (i)
melakukan pembinaan/pembimbingan atau pendampingan ATS untuk memotivasi, meng ajak, mendorong ATS untuk kembali mendapatkan layanan Pendidikan baik di satuan pendidikan formal maupun non formal; (ii) mendatangkan psikolog atau motivator untuk memberikan dorongan kepada ATS yang mengalami kegagalan dalam sekolah/ATS yang memerlukan penanganan khusus atau malas untuk datang ke pembelajaran; (iii) melakukan pendekatan secara persuasif baik ke ATS maupun ke orang tua; (iv) mendatangkan alumni ATS yang berhasil dan sukses sebagai contoh/ figure yang diharapkan bisa menimbulkan semangat dan motivasi ATS untuk berhasil seperti alumninya.
Atas dasar saran tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.
1. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah mendaftarkan dan mendistribusikan kartu anak layaknya KTP elektronik kepada seluruh anak Indonesia usia 6-21 tahun sehingga program  mengidentifikasi  ATS  lebih efektif. Dengan adanya kartu anak dapat memudahkan anak dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan dan hak anak. Adapun mengenai kekurangannya yaitu sosialisasi dan pemberlakuannya tidak bisa diterapkan langsung harus secara bertahap terutama dengan kondisi geografi negara kita yang luas dan sebagian daerah sulit dijangkau. Kekuatan dari pola ini yaitu pendataan anak tidak sekolah menjadi terkoordinasi dan tertib. Adapun kelemahannya yaitu biaya pencetakan KTP anak yang relatif besar dan dalam praktiknya pencetakan kartu dilakukan secara bertahap.
2. Semua lembaga nonformal di bawah Pauddikmas agar dilakukan akreditasi oleh BAN PAUD secara periodik dengan baik sehingga dinilai dapat menampung anak PIP dan menjalankan pembelajaran
dengan baik. Meresmikan SKB sebagai satuan pendidikan nonformal di bawah naungan pemerintah yang akan membantu kebutuhan pendidikan anak tidak sekolah usia 6-21 tahun.

## PUSTAKA ACUAN
Ajisukmo, Clara RP, 2009. Gambaran Pendidikan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.
Jurnal Makara Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 2, Desember 2009: 91-99. Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Anas, Yulia dan Elfindri. 2009. Strategi Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Level Rumah Tangga di Kabupaten Pasaman. Jurnal FE Unand. Vol 9 No.3, 23-35.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.
Badan Pusat Statistik ( 2014) . Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jakarta. Di akses dari Bwww. bps.go.id pada tanggal 30 Mei 2017.
Direktorat Jenderal PAUD Dikmas (2017). Data Rekapitulasi Anak Tidak Sekolah di Indonesia,
Jakarta: Direktorat Jenderal Pauddikmas.
Ditjen PAUD Dikmas, 2017. Juknis Biaya Operasional Pendidikan. (BOP). Jakarta.
Fahmi, Mohamad & Marizka, Demy (2014). Analisis Karakteristik Anak Tidak Bersekolah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.2 No.14, 70–81.
Ingrum (2006). High School Dropout Determinants : The  Effect  of  poverty  and  learning disabilities . Journal : The Park Place Economist, Vol XIV, No 2, 73-79.
Irwanto  (2017).  Risk  and  Benefit  of  early  age  schooling  In:  The  Impact  of  Lifestyle Modernization in Child Health Services. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga : Surabaya, No 3, Vol 2 p. 51-63.
Koran Kompas 8 Mei 2017 sebanyak 2,9 juta siswa belum terjangkau KIP: Jakarta.
Kharisma (2013). Dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia : Analisis DID. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol 6 (1), 7-15.
Maranoor dan Somashekharappa (2012). Socio-Economic Determinants of School Dropout in North Karnataka . Journal Sociology. Volume : 2. No 3, pp. 232-240.
Murnane, Richard J (2013). U.S. High School Graduation Rates : Patterns and Explanations. Journal of Economic Literature 2013, 51(2), 370–422.
Minujin dan Ferrer (2016). Assessing sustainable development goals from the standpoint of equityfor children . Journal of International and Comparative Social Policy, New York: Routledge, No. 2, Vol. 32(2), p. 98-115.
Herlinawati, Arie Budi Susanto, Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) Melalui Program Indonesia Pintar (PIP)
Nasruddin (2012). Pemetaan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU : Tangerang.
Nasir & Lilianti. (2017). Jurnal pendidikan dan Ilmu Pengetahuan: Pendidikan bagi Semua: Partisipasi Wanita dalam Pendidikan. Vol. 17 No. 1 hal 1 – 80.
Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2016). Analisis data anak tidak sekolah/anak putus sekolah berdasarkan hasil susenas. Kemendikbud : Jakarta.
Pandit, I Gde Suranaya (2016), Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Jurnal Admisnistrasi Publik: Public Inspiration, Bali. Vol. 4 No. 6, 23-34.
Rozano (2010). Menggagas Pendidikan Dasar dan Menengah. Jurnal Saung Guru: Vol. I No. 2, 55-64.
Sullivan dan Simonson, S. (2015). A Systematic Review of School-Based Social-Emotional Interventions for Refugee and War-Traumatized Youth . University of Minnesota: USA: Vol. XX, No. X, pp. 1–28.
Suyahman (2015), Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan di Indonesia), Jurnal Prosiding Seminar Nasional Indonesia, Surakarta, No 1, Vol. 1, 274-280.
Suprastowo, Phillip (2014), Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan : Kontribusi Bantuan Siswa Miskin Terhadap Keberlangsungan dan Keberhasilan Pendidikan Siswa, Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemendikbud, Jakarta, Vol. 20, No 2 , 149-172.
Sudarwati (2009). Perbedaan Resiko Putus Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun pada Tahun 1998 dan 2006 di Indonesia [Thesis]. Depok:Universitas Indonesia.
Shabri (2014). Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan Di Aceh. Jurnal Pencerahan Majelis Pendidikan Daerah Aceh. Volume 8, Nomor 1. Halaman 15-37
Setiani (2013). Penyakit Putus Sekolah . Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurnal Universitas Negeri Semarang. Vol. 13, No 4 , 13-24.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2015). Panduan Pemantauan Program Penaggulangan Kemiskinan, Buku Pegangan TKPK Daerah. Jakarta, TNP2K
UNICEF (2016). Hasil survey UNICEF penyebab anak tidak sekolah. Di akses dari https:// cpps.ugm.ac.id/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia-cnn-indonesia/pada tanggal 22 Mei 2017.
Ulfatin, N. 2003. Eksplorasi Kesenjangan Gender Pada Pendidikan Dasar Sampai Tinggi. Jurnal Penelitian Kependidikan,Vol. 2, No. 4 Hal.101- 122.
Venus Ali, Berlian. Nur (2011). Faktor-Faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaiaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Jurnal Pendidikan & Kebudayaan, Vol 17 No.1, 43-55.
Wijayanti (2012). Variabel-Variabel Yang Memengaruhi Rumah Tangga Miskin Memiliki Anak Putus Sekolah di Indonesia (Analisis Data Susenas 2010) [Skripsi]. Jakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.