Konsolidasi Potensi Pembangunan: Studi Tentang Penanganan Kemiskinan di Kecamatan Muara Muntai-Kutai Kartanegara

## Sonny Sudiar
Direktur Eksekutif SPARTa (Sentra Pelatihan dan Analisis Regulasi Terpadu) Kalimantan Timur
Abstract: The  implementation  of  development  program  is  a  reality  must  be conducted  by  the  local  government  in  Indonesia,  including  Kutai  Kartanegara.
Unfortunetly, implemented development not always produces social welfare as it does.  It  sometimes  creates  poverty  and  environment  degradation.  Poverty  has becomes  undeniable  social  problem.  It  was  also  happen  in  Kutai  Kartanegara, poverty  problem  still  need  a  serious  attention  by  government.  This  article  was intented to explain the cause factors of poverty in sub-district Muara Muntai Kutai Kartanegara, furthermore it investigates about the handling method. The results show  that  there    were  three  causes  of  poverty:  structural  factor,  natural  factor, and cultural factor. To handle poverty problem the government was implementing human empowerment strategy and consolidate the development potency. Keywords: development, poverty, consolidation, potency
Abstrak: Pelaksanaan  program  pembangunan  merupakan  sebuah  realitas  yang terus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kutai  Kartanegara.  Namun  sayangnya  pembangunan  yang  dilakukan  tidak  selalu menghasilkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  seperti  yang  dibayangkan.
Pembangunan  terkadang  dapat  mendatangkan  kemiskinan  dan  kerusakan lingkungan.  Kemiskinan telah menjadi problem sosial yang tidak bisa dihindarkan.
Begitu  pun  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  masalah  kemiskinan menjadi  realitas  yang  masih  membutuhkan  penanganan  serius  oleh  pemerintah. Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  tentang  faktor-faktor  yang menyebabkan  kemiskinan  di  Kecamatan  Muara  Muntai  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  selanjutnya  juga  menyelidiki  mengenai  cara  penanganannya.  Hasil studi  menyimpulkan  bahwa  terdapat  tiga  faktor  penyebabnya  kemiskinan  di Kecamatan  Muara  Muntai,  yaitu:  faktor  struktural,  faktor  natural  dan  faktor kultural.  Adapun  strategi  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mengatasi  masalah  kemiskinan  tersebut  adalah  dengan  menerapkan  kebijakan pembangunan  pemberdayaan  manusia  dan  melakukan  konsolidasi  potensi pembangunan dalam penanganan masalah kemiskinan tersebut.
Kata Kunci: pembangunan, kemiskinan, konsolidasi, potensi
Ketika  kita  mengacu  kepada  pemikiran  tentang  pembangunan  pastisipatif, maka  dinamika  pembangunan  desa  menjadi  isu  yang  paling  relevan  untuk didiskusikan.  Rahardjo  Adisasmita  (2006)  menegaskan  bahwa  pembangunan pedesaan  seharusnya  mengacu  pada  pencapaian  tujuan  pembangunan  yaitu mewujudkan  kehidupan  masyarakat  pedesaan  yang  mandiri,  maju,  sejahtera,  dan berkeadilan. Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  potensi  sumber  daya  alam  mereka melalui  peningkatan  kualitas  hidup,  keterampilan  dan  prakarsa  masyarakat  yang berbasis pada aspek kebutuhan dasar masyarakat desa.
Oleh  karena  itu  semakin  disadari  bahwa  salah  satu  kunci  keberhasilan  dari pembangunan  itu  sendiri  terletak  pada  keterlibatan  masyarakat  secara  langsung mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan di desa. Sebagai konsekuensinya, masyarakat diharapkan untuk berperan lebih aktif dan  produktif,  lebih  diberdayakan  partisipasinya  dan  kontribusinya  dalam penyusunan  program  pembangunan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat, memberikan  pemikiran  yang  konstruktif,  serta  bersedia  untuk  mengumpulkan sejumlah  dana  pembangunan  di  desanya. Pembangunan  yang  semestinya  dapat mendatangkan  keselarasan  dan  keseimbangan  bagi  kehidupan  manusia,  ternyata telah mengalami anomali dan kondisi paradoks. Pembangunan justru menghasilkan kemiskinan,  ketidakadilan,  kesenjangan  dan  ketidakselarasan  bahkan  yang  lebih memprihatikan pembangunan berdampak buruk pada keberlangsungan lingkungan.
Masalah  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan  mendasar  yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk  mendukung  strategi penanggulangan  kemiskinan  adalah  tersedianya  data kemiskinan  yang  akurat  dan  tepat  sasaran.  Data  kemiskinan  yang  baik  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  kebijakan pemerintah  terhadap  kemiskinan, membandingkan  kemiskinan  antar  waktu  dan  daerah,  serta  menentukan  target penduduk  miskin  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  kondisi  mereka. Pengukuran kemiskinan  yang  terpercaya (reliable) dapat  menjadi  instrumen  tangguh bagi pengambil  kebijakan  dalam  memfokuskan  perhatian  pada  perbaikan  kondisi hidup orang miskin.
Sebagai  daerah  dengan  potensi  sumber  daya  alam  yang  melimpah Kabupaten  Kutai Kartanegara  ternyata  juga  masih  dihantui  dengan  masalah kemiskinan. Adapun daerah dengan populasi masyarakat miskin cukup tinggi adalah Kecamatan  Muara  Muntai.  Kondisi  yang  semestinya  tidak  patut  terjadi,  adakah kekeliruan  dalam  kebijakan  pembangunannya,  hal  ini  tentu  saja  menarik  untuk diteliti  secara  komprehensif.  Artikel ini diintensikan  untuk  mengidentifikasi sumberdaya  lokal  dan  faktor-faktor  penyebab  kemiskinan  di  Kecamatan  Muara Muntai  dan  menganalisis  kebijakan  pemerintah  dalam  upaya  pengetasan kemiskinan  di  Kecamatan  Muara  Muntai,  dengan  menggunakan  data  sekunder dalam  rentang  waktu  2010-2012  dan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  observasi lapangan pada tahun 2012.

## Pembangunan dan Kemiskinan: Sebuah Tinjaun Konseptual
Dalam  upaya  untuk  memberantas kemiskinan  dan  keterbelakangan  yang melanda khususnya pada negara-negara dunia ketiga telah diformulasikan beberapa strategi  pembangunan,  yaitu:  (1) Strategi  pembangunan  berorientasi  pada pertumbuhan (growth  strategy) ;  (2) Strategi  pembangunan  berorientasi  pada kesejahteraan (welfare  strategy) ;  (3) Strategi  pembangunan  yang  berpusat  pada manusia (people centered development). Strategi pertumbuhan memandang bahwa pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukurnya adalah pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi.  Walaupun  strategi  pembangunan  dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi tersebut telah berhasil meningkatkan GNP (Gross  National  Product) di  banyak  negara,  tetapi  kenaikkan  GNP  tersebut
cenderung  diikuti  oleh  penurunan  dan  proporsi  relatif  pendapatan  nasional  yang diterima oleh sebagian besar penduduk miskin.
Abdul  Wahab  (1994)  memandang  bahwa  konsep  pembangunan  yang berorientasi  pada  kesejahteraan merupakan  suatu  pendekatan  yang  di  satu  sisi dapat digunakan untuk memacu produktivitas, kesempatan kerja dan pendapatan, dan  di  sisi  lain  mampu  pula  mengurangi  akibat-akibat  negatif  yang  berwujud ketimpangan-ketimpangan  pendapatan  serta  penguasaan  aset  pembangunan. Selain itu juga terdapat dua konsep pembangunan yang berwawasan manusia yaitu: pertama, Production  Centered  Development yang  lebih  menempatkan  manusia sebagai  instrument  atau obyek  dalam  pembangunan.  Dalam  hal  ini  lebih berorientasi  kepada  produktivitas  dimana  kemakmuran  yang  melimpah  dan menjadikan golongan miskin menerima secara pasif. Kemudian manusia dipandang sebagai  faktor  produksi  saja  dan  mengabaikan  manusia  lainnya. Kedua,  People Centered Development/Human Centered Development yang menekankan pentingnya penguatan (empowerment) manusia  yaitu  kemampuan  manusia  untuk dapat mengaktualisasikan  segala  potensinya  sebagai  manusia  (Korten,  1988; Tjokrowinoto,1996).
Dalam pandangan Budiman (1995), paradigma pemberdayaan diterjemahkan sebagai  upaya  pembangunan  yang  ditujukan  kepada  manusia  melalui  penciptaan kondisi  atau  lingkungan,  baik  lingkungan  politik  maupun  lingkungan  budaya  yang dapat mendorong lahirnya manusia yang kreatif. Karena hanya manusia kreatif yang mampu  menyelenggarakan  pembangunan  dan  memecahkan  masalah  yang dimilikinya. Pembangunan  harus  dilakukan  dengan  cara  memberikan  kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri. Bryan & White (1987) menegaskan bahwa pembangunan  yang  berwawasan  kepada  manusia (people  centered  development) adalah  proses  peningkatan  kemampuan  manusia  untuk  menentukan  masa depannya  dan  ini  berarti  masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  proses  pembangunan dan atau masyarakat berperan serta sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Sementara  itu  konsep  kemiskinan  dapat  digambarkan  sebagai  sebuah  keadaan dimana  terjadi  kekurangan  hal-hal  yang  biasa  untuk  dipunyai  seperti  makanan,  pakaian, tempat  berlindung  dan  air  minum.  Hal-hal  ini  berhubungan  erat  dengan  kualitas  hidup. Kemiskinan  kadang  juga berarti  tidak  adanya  akses  terhadap  pendidikan  dan  pekerjaan yang  mampu  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan  mendapatkan  kehormatan  yang layak sebagai  warga  negara.  Kemiskinan  merupakan  masalah  global.  Sebagian  orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu: kemiskinan relatif, kemiskinan  kultural  dan  kemiskinan  absolut.  Seseorang  yang  tergolong  miskin  relatif sebenarnya  hidup  di  atas  garis  kemiskinan,  namun  masih  berada  di  bawah  kemampuan masyarakat  lain  di  sekitarnya.  Sedangkan  miskin  kultural  berkaitan  erat  dengan  sikap seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  yang  tidak  mau  berusaha  untuk  memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan absolut adalah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Adapun  penyebab  kemiskinan  dipandang  dari  sisi  ekonomi yaitu: Pertama, secara  mikro  kemisikinan  muncul  karena  adanya  ketidaksamaan  pola  pemilikan sumberdaya  yang seering menimbulkan  distribusi  pendapatan  yang  timpang penduduk miskin hanya memiliki sumber daya  dalam jumlah terbatas  dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kausalitas sumber daya manusia. Kausalitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kausalitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau  karena  keturunan. Ketiga, kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan  akses  dalam modal.  Ketiga  penyebab  kemiskinan  ini  bermuara  pada  teori  lingkaran  setan kemiskinan.
Selain  itu  juga  terdapat  penyebab  kemiskinan  yang  lain,  yaitu  adanya keterbelakangan,  ketidaksempurnaan  pasar, dan  kurangnya  modal  yang menyebabkan  rendahnya  produktivitas (Kuncoro,  1997).  Rendahnya  produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Rendahnya pendapatan yang mereka terima dapat berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Kondisi  inilah  yang  kemudian  dapat  memperparah  kondisi  kemiskinan masyarakat secara keseluruhan.

## Muara Muntai: Deskripsi Lokasi Studi
Wilayah  Kecamatan  Muara  Muntai  secara  administratif  mempunyai  batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Kutai Barat Sebelah Timur : Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Kota Bangun Sebelah Selatan : Kecamatan Loa Kulu Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Barat
Adapun  wilayah-wilayahnya terdiri atas tiga belas (13) desa, yaitu:  Perian, Muara Leka, Muara Aloh, Jantur, Batuq, Rebaq Rinding, Muara Muntai Ulu, Muara Muntai Ilir, Kayu Batu, Jantur Selatan, Tanjung Batuq Harapan, Pulau Harapan, dan Jantur Baru. Letak Kantor Kecamatan Muara Muntai berada di desa Muara Muntai Ulu dan desa yang letaknya paling jauh dari pusat pemerintahn kecamatan adalah Desa Perian yakni berjarak 26 km  dan  desa  Tanjung Batuq Harapan yang berjarak 24  km. Secara  administratif,  Kecamatan Muara Muntai mempunyai pusat pemerintahan yang terletak di desa Muara Muntai Ulu.  Sebagai  pusat ibukota kecamatan,  desa  Muara  Muntai  Ulu  menjadi  pusat  aktivitas  birokrasi  pemerintahan, dimana berbagai dinas dan instansi tingkat kecamatan berada seperti kantor camat, kantor cabang dinas pendidikan, kantor cabang dinas pertanian, puskesmas, KUA, kantor cabang dinas peternakan, dan kantor cabang dinas perikanan. Jumlah seluruh pegawai yang bertugas di seputar kantor dinas dan instansi tersebut berjumlah 151 orang,  dengan  rincian 96 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 55 orang bukan pegawai negeri sipil (non‐PNS).
Kecamatan Muara Muntai terdiri dari 6 dusun yang tersebar di Desa Muara Leka, Jantur dan Jantur Baru. Serta terdapat 98 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 13 desa yang berada di Kecamatan Muara Muntai. Desa Jantur dan Muara Muntai Ulu memiliki jumlah RT terbanyak yaitu 12 RT, sedangkan yang
memiliki jumlah RT paling sedikit adalah Desa Muara Muntai Ilir dan Tanjung Batuq Harapan yaitu  sebanyak  4  RT. Adapun  jumlah  personel  yang  bertugas sebagai  pelindung  masyarakat  (linmas)  di Kecamatan Muara Muntai adalah 148 orang. Desa yang memiliki linmas paling banyak yaitu Desa Muara Leka dan Muara Muntai Ulu masing‐masing 16 orang linmas, sedangkan yang paling sedikit yaitu di Desa Jantur Baru sebanyak 8 orang linmas.
Dalam  hal  kependudukan  pada  tahun  2010    Kecamatan  Muara  Muntai memiliki jumlah penduduk tercatat sebanyak 17.315 jiwa yang terdiri atas 9.089 laki‐laki (52,49%) dan 8.226  perempuan (47,51%). Data penduduk ini  merupakan data sementara dari hasil sensus  Badan Pusat Statistik tahun 2010. Persebaran penduduk tidak merata dari satu daerah ke daerah lain. Penduduk yang terbanyak terdapat di Desa Muara Muntai Ulu yaitu 2.089 jiwa, dan yang paling sedikit di Desa Tanjung Batuq Harapan yaitu 402 jiwa. Secara keseluruhan, rata‐rata kepadatan penduduk di Kecamatan Muara Muntai sekitar 18 jiwa per kilometer persegi. Desa terpadat penduduknya adalah Desa Muara Muntai Ulu yaitu 122 jiwa per kilometer persegi, sedangkan desa yang paling jarang penduduknya adalah Desa Kayu Batu yaitu 3 jiwa per kilometer persegi.
Sementara  dalam  bidang  Pendidikan  Kecamatan  Muara  Muntai  telah membangun  sejumlah  sarana  dan  prasarana  sekolah  dari  tingkat  dasar  hingga lanjutan yang sangat menunjang proses peningkatan kualitas pendidikan anak-anak usia  sekolah.  Pendidikan memang merupakan salah satu indikator penting  yang digunakan untuk  dapat  mengetahui  tingkat  kemajuan  suatu daerah. Untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun seperti yang dicanangkan pemerintah,  kini  telah  dibangun fasilitas  pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Sarana  pendidikan di kecamatan Muara Muntai sudah menjangkau hampir di seluruh desa.
Sementara  dalam  bidang  kesehatan  Kecamatan  Muara  Muntai  memiliki sejumlah fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diorientasikan untuk masyarakat. Di Kecamatan Muara Muntai, hanya ada 1 puskesmas yaitu di Desa Muara Muntai Ilir dan 8 puskesmas pembantu (pusban) yang tersebar di 8 desa. Desa yang belum memiliki puskesmas maupun pusban yaitu Desa Rebaq Rinding,  Desa  Muara Muntai  Ulu, Desa Kayu  Batu, Desa Pulau  Harapan. Selain fasilitas kesehatan, terdapat juga tenaga kesehatan   yang disebar di beberapa desa, diantaranya 2 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 12 orang bidan, dan 17 orang paramedis lainnya. Desa yang belum memiliki tenaga kesehatan sama sekali adalah Desa Rebaq Rinding.
Selain itu juga terdapat potensi di bidang pertanian tanaman pangan yang merupakan  salah satu sub-sektor dari sektor pertanian. Sub-sektor pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau) serta hortikultura (buah–buahan dan sayur‐sayuran). Di Kecamatan Muara Muntai, ada 6 desa yang memiliki potensi padi sawah. Total produksi padi sawah secara keseluruhan mencapai 678,40 ton dengan luas panen 177 hektar pada tahun 2010. Produktivitas padi secara keseluruhan yaitu 38,33 kwintal/ha. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam 1 hektar lahan mampu menghasilkan padi rata‐rata 38,33 kwintal.
Desa penghasil  padi terbesar adalah Desa Muara Leka dengan kapasitas produksi mencapai 331,20 ton dan luas area sebesar 92 hektar. Selain padi, di beberapa desa seperti Desa perian, Muara Leka, Muara Aloh, dan Kayu Batu juga mengusahakan padi ladang. Total produksi padi ladang adalah 312,50 ton dengan luas area tanam  adalah 152 hektar. Desa penghasil padi ladang terbesar adalah Desa Muara  Leka  dengan kapasitas produksi mencapai  123,50 ton  dengan luas panen sebesar 65  hektar. Ditambah  lagi  potensi  perikanan yang biasa dilakukakan oleh rumahtangga di Kecamatan Muara Muntai meliputi perikanan di perairan umum  dan budidaya  di  keramba. Namun sekarang  mulai dikembangkan pula budidaya ikan di kolam.
Bidang  peternakan  juga  merupakan  potensi  daerah  dari  Kecamatan  Muara Muntai. Ternak yang dikembangbiakkan di Kecamatan Muara Muntai meliputi sapi potong,  kerbau  dan kambing. Pada tahun 2010 jumlah  sapi potong yang dikembangbiakkan  sebanyak  683 ekor,  kerbau sebanyak 800 ekor dan  kambing sebanyak 101 ekor. Ternak kambing hanya terdapat di 4 Desa yaitu: Desa Perian, Muara Leka, Muara Muntai Ilir  dan Kayu Batu. Kecamatan Muara Muntai juga berpotensi dalam mengembangbiakkan unggas. Jumlah populasi unggas tersebut antara lain ayam kampung sebanyak 2.750 ekor, ayam potong sebanyak 1.600 ekor, dan itik sebanyak 635 ekor. Populasi ayam kampung paling banyak ditemukan di Desa Muara Muntai Ulu yaitu sejumlah 326 ekor dan populasi yang paling sedikit yaitu di Desa Jantur sejumlah 87 ekor. Di Kecamatan Muara Muntai, ayam potong hanya dikembangbiakkan di Desa Muara Aloh, Jantur, Rebaq Rinding, dan Jantur Selatan. Populasi ayam potong paling banyak terdapat di Desa Rebaq Rinding yaitu sejumlah 600 ekor.
Faktor Penyebab Kemiskinan di Kecamatan Muara Muntai Kemiskinan  merupakan  masalah  dalam  proses  pembangunan  yang  bersifat multi-dimensi,  yang  berkaitan  dengan  aspek  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  aspek lainnya. Kemiskinan pada umumnya ditandai oleh keterisolasian, ketimpangan antar daerah,  antar  sektor,  dan  antar  golongan  masyarakat  (M.  Asrie  Hamzah,  2010). Secara  denotatif,  kemiskinan  dapat  diartikan  sebagai  kurangnya  atau ketidakmampuan  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  pokok  seperti sandang,  pangan  dan  papan.  Kemiskinan  memang  merupakan  masalah  yang senantiasa  menghantui  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu,  masalah  kemiskinan selalu  menjadi  topik  diskusi  yang  menarik  untuk  dicarikan  solusi penanggulangannya.
Tidak  berbeda  jauh  dengan  daerah-daerah  lainnya  yang  ada  di  wilayah Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  penyebab  kemiskinan  di  Kecamatan  Muara  Muntai dapat  diidentifikasi  sebagai  berikut: Pertama, faktor  struktutral.  Kemiskinan  yang disebabkan  oleh  kebijakan  pembangunan  pemerintah  yang  belum  sepenuhnya berpihak  pada masyarakat  kecil.  Biasanya  ditandai dengan  distribusi  hasil pembangunan  yang  tidak  merata  dan  tidak  adil  bagi  kehidupan  masyarakat  kecil. Juga  ditengarai  oleh  akses  pengembangan  ekonomi  tidak  merata. Kedua, faktor alamiah.  Kondisi  geografis  Muara  Muntai  yang  terisolasi  sehingga  harus membutuhkan  alat  transportasi  sungai.  Ditambah  lagi  dengan  tingkat  kesuburan lahan  yang  sangat  terbatas,  pada  prinsipnya  kondisi  alam  Muara  Muntai  banyak
dipengaruhi  oleh  keberadaan  sungai.  Pasang-surut  air  sungai  yang  mengharuskan beberapa desa di Kecamatan Muara Muntai untuk membangun fasilitas jalan yang ditinggikan  dan  dibuat  semacam  jembatan  kayu  yang  menghubungan  desa  yang satu dengan desa yang lain. Ketiga, faktor kultural. Kemisikinan di Kecamatan Muara Muntai  bukan  faktor  kultur  masyarakatnya  yang  malas, melainkan  lebih  terpusat pada  persoalan  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  rendah,  serta  tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang relatif masih rendah.
Dari  deskripsi  singkat  di  atas  dapat  disebutkan  sejumlah  permasalahan umum  yang  kerap  kali  dihadapi  oleh  setiap  daerah,  tidak  terkecuali  Kecamatan Muara Muntai, antara lain: keterisolasian dan keterbelakangan, tingkat pendidikan yang masih rendah, kesenjangan ekonomi daerah, menurunnya kualitas lingkungan, kurangnya  investasi  sektor  privat,  kesenjangan  komunikasi  dan  informasi. Permasalahan-permasalahan  inilah  yang  teridentifikasi  sebagai faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kecamatan Muara Muntai.

## Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Kebijakan  pembangunan  yang  diimplementasikan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebenarnya  merupakan  upaya  realisasi  visi  dan  misi pembangunan yang pernah digagas oleh Bupati Syaukani dengan Gerbang Dayaku, yang  intinya  adalah  pemberdayaan  wilayah  pedesaan  dan  perkotaan  serta pemberdayaan  sumber  daya  manusia.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  keinginan untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih  dan  pemberdayaan  masyarakat menuju  kemandirian  sosial  dan  ekonomi.  Program  pembangunan  yang  mirip  juga sedang diterapkan oleh pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Rita Widyasari yang  notabene  adalah  putri  dari  Syaukani. Gambaran  singkat  dari  substansi kebijakan  pembangunan  di  atas  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  berupaya  untuk  memformulasikan  dan  mengimplementasikan kebijakan  dan  program  pembangunan  desa  yang People  Centered Development/Human  Centered  Development yang  menekankan  pentingnya penguatan (empowerment) manusia  yaitu  kemampuan  manusia  untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia.
Dengan  begitu  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  berusaha menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekadar membentuk manusia profesional dan terampil sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan. Masyarakat sedapat mungkin  diletakkan  sebagai  inti (aktor  utama) dalam  proses pembangunan. Program pembangunan  harus  berasal  dari kebutuhan masyarakat,  dilakukan  oleh masyarakat,  serta  untuk  kepentingan  masyarakat.  Dengan  demikian,  pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menempatkan manusia sebagai subjek dalam proses pembangunan  sebagai  upaya  pemecahan  masalah-masalah  pembangunan  melalui pemberdayaan.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yakin bahwa  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  kelompok  masyarakat  lapisan bawah  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  program  pembangunan  yang mereka pilih sendiri. Cara ini menegaskan bahwa pembangunan yang berwawasan kepada  manusia (people  centered  development) adalah  proses  peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini berarti masyarakat
perlu  dilibatkan  dalam  proses  pembangunan  dan  atau  masyarakat  berpartisipasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Pembangunan  wilayah  pedesaan merupakan  wujud  nyata  dari  upaya pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  rangka  mempercepat  laju pertumbuhan pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya bagi desa-desa miskin. Kepentingannya  adalah  meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dari  proses pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di  daerah  perkotaan  yang  berdekatan. Pembangunan  pedesaan  menjadi  suatu  program  pembangunan  daerah yang diimplementasikan  sejak  tahun  2000  hingga  tahun  2004.  Wilayah  pedesaan mendapatkan  alokasi  dana  langsung  (Gerakan  Dua  Milyar  per  Desa)  bagi pengembangan  kegiatan-kegiatan  yang  direncanakan  melalui  proses  partisipatif, yang  menjadi  bagian  dari  strategi  pendekatan  komunitas.  Selain  itu,  juga diimplementasikan  program  Santunan  Warga  Tidak  Mampu  (SWTM),  peningkatan pelayanan  kesehatan  dan  gizi  masyarakat,  serta  pembangunan  infrastruktur  yang memberikan  akses  bagi  kegiatan  ekonomi  masyarakat  pedesaan  (Bappeda  Kab. Kutai Kartanegara, 2006).
Konsolidasi  Potensi  Pembangunan:  Upaya  Pemerintah  Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Menangani Kemiskinan di Kecamatan Muara Muntai Pembangunan  memang  sebuah  keniscayaan  yang  harus  dilakukan  untuk alasan  kemajuan  dan  perubahan  untuk  menjadi  lebih  baik.  Dengan  demikian pembangunan menjadi sebuah proses yang senantiasa harus dilakukan oleh setiap pemerintahan  dari  sebuah  negara  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Di Indonesia, kata “pembangunan” sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara  umum,  kata  ini  diartikan  sebagai  usaha  untuk  memajukan  kehidupan masyarakat  dan  warganya.  Seringkali,  kemajuan  yang  dimaksud  terutama  adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi (Arif Budiman, 2000:1). Apabila pembangunan  dimaknai  seperti  yang  tersebut  di  atas,  maka  keberhasilan  proses pembangunan  di  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  kondisi  perkembangan kesejahteraan masyarakatnya.
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai  salah  satu  daerah  yang kaya dengan sumber daya alam ternyata juga dihadapkan pada persoalan tingginya angka  kemiskinan.  Atas  persoalan  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegera telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, melalui penyediaan kebutuhan  pangan,  layanan  kesehatan  dan  pendidikan,  perluasan  kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana.  Namun  faktanya  bahwa  berbagai  program  dan  kebijakan penanggulangan masalah kemiskinan yang dilakukan selama ini masih belum terlalu optimal.
Meskipun  secara  kuantitatif  jumlah  penduduk  miskin  di  Kecamatan  Muara Muntai  sudah  mulai  berkurang  (berdasarkan  jumlah  penerima  raskin),  namun penurunan jumlah tersebut bukan merupakan bentuk keunggulan dari program dan kebijakan  pembangunan  yang  diterapkan, melainkan  terjadi  perubahan  dari
kategori  para  penerima  raskin  tersebut.  Dalam  upaya  untuk  memberantas kemiskinan  dan  keterbelakangan  yang  melanda  khususnya  di  wilayah  pedesaan yang terisolir seperti Kecamatan Muara Muntai, maka pemerintah Kabutapen Kutai Kartanegara seharusnya memformulasikan beberapa strategi pembangunan, yaitu: (1)  Strategi  pembangunan  berorientasi  pada  pertumbuhan (growth  strategy) ;  (2) Strategi  pembangunan  berorientasi  pada  kesejahteraan (welfare  strategy) ;  (3) Strategi pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development). Strategi  pembangunan  berorientasi  pertumbuhan (growth  strategy) merupakan  strategi  pembangunan  yang  berorientasi  untuk  meningkatkan perekonomian  sebuah  daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  tersebut  hanyalah menguntungkan sekelompok orang kecil yang nobene kaya dan elit-elit setempat. Kondisi  inilah  yang  terjadi  di  Kecamatan  Muara  Muntai,  di  mana  proses pembangunan  yang  dijalankan  tidak  sepenuhnya  berpihak  pada  kepentingan masyarakat.  Akibatnya,  hasil  pembangunan  yang  diharapkan  semakin  jauh  dari masyarakat.  Besarnya  jurang  pemisah  antara  kalangan  berada  dan  yang  tidak mampu  semakin  melebar,  ekspektasi trickle  down  effect sebagaimana  yang diharapkan tidak pernah menetes sampai ke kalangan masyarakat bawah. Sebagai koreksi  atas  kekurangan-kekurangan  strategi  pembangunan  yang  bertumpu  pada pertumbuhan,  maka  muncul  kemudian  strategi  pembangunan  yang  berorientasi pada  kesejahteraan (welfare  strategy). Strategi  ini  menegaskan  bahwa  masalah kemiskinan  yang  terjadi  di  wilayah  pedesaan  bukan  merupakan  kemubaziran ekonomi,  tetapi  merupakan  masalah  kemiskinan  yang  pada  hakekatnya  karena rendahnya produktivitas kerja dan tidak memadainya kemampuan untuk membiayai beban  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  tugas  pemerintah  adalah  berupaya  untuk sedapat  mungkin  untuk  tidak  memformulasi  kebijakan  pembangunan  yang berujung pada terciptanya kemiskinan struktural. Pembangunan  yang berorientasi pada kesejahteraan tersebut merupakan suatu pendekatan yang di satu sisi dapat digunakan untuk memacu produktivitas, kesempatan kerja dan pendapatan, dan di sisi lain mampu pula mengurangi akibat-akibat negatif yang berwujud ketimpangan pendapatan serta penguasaan aset pembangunan.
Selain  dua  strategi  di  atas  terdapat  satu  strategi  lagi  yang  mungkin  dapat dimaksimalkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  rangka menjalankan  pembangunan  untuk  menanggulangi  masalah  kemiskinan  di  wilayah pedesaan,  yaitu  strategi people  centered  development (pembangunan  berpusat pada  manusia).  Ada  dua  pandangan  dalam  konteks  pembangunan  berwawasan manusia yaitu: pertama, Production Centered Development yang lebih menempatkan manusia  sebagai  instrumen atau  obyek  dalam  pembangunan.  Dalam  hal  ini  lebih berorientasi  kepada  produktivitas  dimana  kemakmuran  yang  melimpah  dan menjadikan golongan masyarakat bawah menerima secara pasif. Kemudian manusia dipandang sebagai faktor produksi saja dan mengabaikan manusia lainnya. Kedua, People/Human Centered  Development yang  fokus  pada  betapa pentingnya melakukan penguatan (empowerment) manusia  yaitu  kemampuan  manusia  untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai agen pembangunan.
Jika diperhatikan potensi sumber daya lokal yang ada di Kecamatan Muara Muntai dapat dipetakan sebagai berikut: Zona I (Desa Perian dan Desa Muara Leka)
pada  zona  ini  potensi  yang  sangat  besar  adalah  pada  sektor  perkebunan,  yakni sawit  dan  karet.  Sedangkan  Zona  II  yang  terdiri  dari  :  Muara  Muntai  Ulu,  Muara Muntai  Ilir,  Kayu  Batu,  Rebaq  Rinding  dan  Pulau  Harapan,  pada  zona  ini  sangat mengandalkan potensi ikan yang diternak dengan menggunakan keramba. Zona III termasuk  dalam  wilayah  ini  adalah  desa  Muara  Aloh,  desa  Jantur,  desa  Jantur Selatan, dan Jantur Baru, zona ini merupakan penghasil ikan terbesar yang ada di Kecamatan Muara Muntai. Sementara Zona IV yaitu desa Batuq dan desa Tanjung Batuq  Harapan  merupakan  daerah  dari  Kecamatan  Muara  Muntai  yang  sangat minim potensi sumber daya alamnya. Dengan memperhatikan potensi-potensi dari masing-masing  zona,  maka  seyogyanya  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara mem  formulasikan  kebijakan  yang  berbasis  pada  kebutuhan  masyarakat  di  setiap zona  dengan  mempertimbangkan  unsur-unsur  yang kuat  dari  potensi  yang  ada. Namun  sayangnya  hal  tersebut  tidak  sepenuhnya  dilakukan  dengan  baik  oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ternyata masih terlalu banyak kebijakan yang  tidak  didasarkan  pada  potensi-potensi  sumber  daya  lokal.  Proyek pembangunan  yang  dijalankan  di  Kecamatan  Muara  Muntai  masih  bias  dengan kepentingan  elit-elit  daerah.  Akibatnya  pembangunan  tidak  berpihak  pada kepentingan masyarakat.
Tapi  harus  diakui,  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  tidak berdiam  diri  untuk  menanggulangi  persoalan  kemisikinan  di  wilayah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  termasuk  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Muara  Muntai. Program yang diprakarsai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan pegentasan  kemisikinan,  antara  lain:  (1)  Program  Alokasi  Dana  Desa;  (2)  Subsidi Dana  Pendidikan;  (3)  Santunan  Warga  Tidak  Mampu;  (4)  Program  Pelayanan Kesehatan  Bagi  Masyarakat  Miskin.  Kesemua  program  tersebut  di  atas,  terbukti memang tepat sasaran. Banyak warga miskin yang berdomisili di Kecamatan Muara Muntai  terbantu  dengan  program  tersebut.  Namun  dalam  pelaksanaannya  perlu dilakukan  beberapa  langkah  perbaikan  agar  manfaat pembangunan dapat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin di Kecamatan Muara Muntai.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Jika  didasarkan  pada  letak  geografisnya,  Kecamatan  Muara  Muntai sebagaian besar wilayahnya berada pada perlintasan sungai. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa potensi sumber daya lokalnya yang paling menonjol adalah sektor perikanan. Begitu besarnya hasil perikanannya, Kecamatan Muara Muntai termasuk salah  satu  daerah  di  provinsi  Kalimantan  Timur  yang  mensuplai  hasil  ikan  ke beberapa  tempat  lain.  Selain  mempunyai  sektor  perikanan  yang  sangat  besar, Kecamatan  Muara  Muntai  juga  teridentifikasi  sebagai  daerah  yang  menonjol  pada sektor perkebunan khususnya sawit dan tanaman karet. Dari dua sektor tersebut, pemerintah berupaya untuk memanfaatkannya sebagai modal pembangunan yang diupayakan  untuk  mengatasi  persoalan  kemiskinan.  Adapun  faktor-faktor  yang menyebabkan kemiskinan di Kecamatam Muara Muntai tidak berbeda jauh dengan daerah lain, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktural (kesenjangan ekonomi  daerah),  faktor  natural  (menurunnya  kualitas  lingkungan,  keterisolasian dan keterbelakangan) dan faktor kultural (tingkat pendidikan yang masih rendah).
Dalam mengimplementasikan program pembangunan, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  perlu  mengkonsolidasikan  potensi  dan  kebijakan  pembangunan  yang diorientasikan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kecamatan Muara Muntai.
Meskipun  strategi  penanggulangan  kemiskinan  yang  ada  selama  ini  sudah cukup  baik,  namun  masih  perlu  dilakukan  penyempurnaan  lebih  lanjut  khususnya yang berkaitan dengan penekanan secara lebih serius terhadap upaya untuk lebih berpihak kepada kepentingan rakyat miskin itu sendiri dan memberdayakan mereka agar  terjadi  peningkatan  taraf  hidup  orang-orang  miskin  tersebut.  Seyogyanya pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  lebih  memperbanyak  penerapan  model pembangunan  partisipatif.  Model  pembangunan yang  memberikan  ruang  kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi  program  pembangunan,  termasuk program  pembangunan  daerah/desa.  Penanganan  masalah  kemisikinan  tidak  bisa digeneralisasi,  namun  harus  memperhatikan  kondisi  dan  situasi  internal  setiap daerah  seperti:  tingkat  pendidikan  dalam  menyusun  strategi,  kebijakan  dan program  penanggulannya.  Adapun  hal-hal  mendesak  yang  perlu  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  terkait  dengan  isu  pembangunan  dan kemiskinan, antara lain: menyusun data kemiskinan yang lebih valid dan terorganisir dan  melakukan  revitalisasi  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (TKPKD) sehingga dapat memaksimalkan fungsi dan perannya dalam pengentasan kemiskinan.  Dua  hal  tersebut  sangat  diperlukan  untuk  memperbaiki  implementasi program  pembangunan  agar  tepat  sasaran,  dan  dapat  menyelesaikan  problem kemiskinan  di  Kecamatan  Muara  Muntai  khususnya  dan  wilayah  Kabupaten  Kutai Kartanegara secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta: Graha Ilmu Bryan,  Coralie  & Louise,G. White.  1987. Negara  Manajemen  Pembangunan  untuk Berkembang, Jakarta: LP3ES.
Budiman,  Arif.  1995. Teori  Negara:  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi, Jakarta: Gramedia.
Korten, David C. 1989. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta: Yayasan Obor. Kuncoro, M. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan Yogyakarta: Penerbit YKPN.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2006, Badan Perencanaan Pembangunan Kutai Kartanegara. Tjokroaminoto,  Moeljarto.  1996. Pembangunan  Dilema  dan  Tantangan, Jakarta: Pustaka Pelajar.
Wahab,  Abdul. 1994. “Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Realita  dalam  Konteks  Politik Indonesia  dalam  Z.A.  Achmady  dkk. Kebijakan  Publik  dan  Pembangunan,
Malang:  Insitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.