## Kebutuhan Sumber Daya manusia dan Sarana Pandu  di Pelabuhan Balikpapan Human  Resource Needs And Meanspandu In The Port Of Balikpapan

## Sunarto
Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat e-mail: Sunartos99@yahoo.co.id
Naskah diterima 02 Juli 2015, direvisi 13 Juli 2015, disetujui 27 Agustus 2015

## ABSTRAK
Dalam rangka menjamin keselamatan berlayar dan berlabuh di pelabuhan Balikpapan, pemerintah menetapkan adanya perairan wajib pandu,setiap kapal yang berlayar wajib menggunakan jasa pemanduan.Penyelenggaraan pemanduan di pelabuhan Balikpapan dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan.Namun dari segi operasional, masih muncul beberapa kendala terkait dengan pelaksanaan pemberian jasa pelayanan pemanduan di pelabuhan Balikpapan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Masalah-masalah tersebut seperti terbatasnya jumlah personil pandu, kurang optimalnya fasilitas dan peralatan pendukung operasional pemanduan, lamanya operasional pemanduan kapal untuk bertambat di dermaga dan kegiatan pelaksanaan pemanduan kapal kerap terlambat yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas pelabuhan. Maksud kajian   ini dilaksanakan agar pelaksanaan pelayanan pemanduan terhadap kapal di pelabuhan Balikpapan yang telah berlangsung dapat lebih ditingkatkan agar keselamatan dan keamanan pelayaran serta produktivitas di pelabuhan dapat tercapai.. Kebutuhan   SDM Pandu didasarkan  pada  jumlah pergerakan kapal per hari dan waktu pergerakan. Berdasarkan data dan informasi dari lokasi studi, jumlah pergerakan kapal per hari di Pelabuhan Balikpapan terdapat sebanyak 20 pergerakan, sementara waktu  gerakan mencapai 2 Jam. Waktu kerja  per orang = 8 Jam. Karena itu  waktu jam kerja =  20 gerakan  x  2 Jam  =  40 Jam. Perdasarkan  perhitungan tersebut, jumlah kebutuhan SDM Pandu di Pelabuhan Balikpapan seharusnya sebanyak 7 orang. Sementara SDM Pandu yang ada terdapat 14 orang, karena itu perlu mutasi sebanyak 7 orang
Kata Kunci : Kebutuhan , SDM Pandu, Pelabuhan Balikpapan

## ABSTRACT
In order to ensure the safety of sailing and berthing at the port of Balikpapan, the government provides for compulsory waters scout, every ship that sailed compulsory use of pilotage services. Implementation of pilotage in the port of Balikpapan performed by the Port Operator Unit and can be delegated to enterprises that meet the require- ments of the Port. However, from an operational perspective, it still appears some obstacles related to the implemen- tation of the provision of pilotage services in Balikpapan port implemented by the Port Enterprises. Issues such as the limited number of personnel scout, less optimal operational support facilities and equipment scouting, old scouting operations for the tethered boats at the dock and implementation activities pilotage is often too late to affect the productivity of the port. The intent of this study for the implementation of pilotage services to vessels in the port of Balikpapan which has taken place can be improved so that the safety and security of shipping and port productivity can be achieved .. Pandu HR needs based on the number of ship movements per day and the time of movement. Based on data and information from the study area, the number of ship movements per day in Balikpapan port there are as many as 20 movement, while the movement of up to 2 hours. Working time per person = 8 hours. Because it is a movement of working hours = 20 x 2 hours = 40 hours. Perdasarkan these calculations, the number of HR needs Pandu in Balikpapan port should have as many as seven people. While HR Pandu there are 14 people, because it is necessary to transfer as many as 7 people
Keywords: Supplies, Human  ResourcePandu, Balikpapan port

## PENDAHULUAN
Dalam rangka menjamin keselamatan berlayar dan berlabuh di pelabuhan Balikpapan, pemerintahmenetapkan adanya perairan wajib pandu,setiap kapal yang berlayar wajib menggunakan jasa pemanduan.Penyelenggaraan pemanduan di pelabuhan Balikpapandilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan.Penyelenggaraan pemanduan  dipungut biaya.Dalam hal pemerintah belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu. Biaya pemanduan dibebaskan bagi: a) kapal perang; dan b) kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan. (Pasal 198 UU No.17 tahun  2008  Tentang Pelayaran). Petugas Pandu wajib memenuhi persyaratan kesehatan, keterampilan, serta pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat.
Petugas Pandu wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan  standar keselamatan dan keamanan pelayaran.Pemanduan terhadap kapal tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Nakhoda(Pasal 199 Undang-Undang No.17 Tahun 2008  TentangPelayaran). Pengelola terminal khusus atau Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan, wajib membayar persentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan kepada Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Pasal 200 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).Pengertian pandu oleh Nautical Institute dalam satu paper work- ing group dalam bukunya Lasse, menyatakan bahwa pandu terikat membantu navigasi pada alur pelayaran dan memfasilitasi penambatan serta pemberangkatan kapal. Alasannya  adalah, bahwa pandu mampu mengantisifasi secara akurat pengaruh arus maupun perubahan pasang surut, ahli menjalankan kapal pada jarak dekat daratan dan terusan sempit,  mengerti kesibukan lalu lalulintas kapal di pantai, kemahiran mengolah gerak kapal, kemampuan mengomandokan kapal-kapal tunda, mengurangi tingkat kelelahan nakhoda kapal.
Kehadiran  pandu di atas kapal menghindari kemungkinan nakhoda melakukan kesalahan fatal serta meningkatkan keselamatan maupun efisiensi operasi kapal.(1) Lasse. D.A. Dr,SH,MM. Keselamatan Pelayanan di Lingkungan Teritorial pelabuhan- Pemanduan Kapal, Penerbit  NIKA, 2006.Demi menjaga keselamatan kapal dan muatannya, pada waktu kapal memasuki alur pelayaran menuju kolam pelabuhan untuk berlabuh ataupun untuk merapat di dermaga, nahkoda memerlukan advisor yaitu seorang pandu. Pandu adalah seorang ahli yang sudah berpengalaman layar
dan lulus sekolah pemanduan selama satu tahun yang diadakan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Menurut Ordonasi Dinas Kepanduan tahun1927 (Loodsdients ordonasi no. 62 tahun 1927 ), disebutkan bahwa pemandu hanya sebagai advisor, sedangkan tanggung jawab keselamatan kapal tetap berada pada nahkoda(2) Raja Oloan Saut Ginting,ST,MSc.Cmar Tech.MIMarEST & Drs.Eko Haryadi Budiyanto, Ak,MM.Msc. Manajemen Bisnis Pelabuhan, PT.Andhika Prasetya Ekawahana,Surabaya, 2007.Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemanduan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan. Secara khusus mengenai perairan wajib pandu diatur dalam Pasal 4, yang membagi perairan pandu menjadi perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. Kegiatan pemanduan wajib dilaksanakan terutama pada perairan yang dinyatakan Perairan Wajib Pandu, dimana karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduanbagi kapal berukuran tonase kotor tertentu.
Pelayanan jasa pemanduan terhadap kapal dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. Namun apabila Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan belum menyediakan jasa pandu di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa yang berada di alur pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan, pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan setelah memperoleh izin dari Menteri. Pelimpahan pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2). Pelayanan pemanduan yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Pelabuhan adalah bahwa sarana bantu pemanduan yang memenuhi kapasitas dan kemampuan meliputi kapal pandu, kapal tunda, dan kapal kepil yang digunakan dalam keadaan laik laut serta diawaki dengan cukup dan dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku. Kapal tunda digunakan untuk membantu olah gerak kapal-kapal yang dilayani.
Fungsi kapal tunda adalah untuk mendorong ( tu push ), menarik ( to tow ), dan menggandeng (to tug). Menurut  daerah operasionalnya kapal tunda terdiri dari tiga (3) jenis yaitu: a.Ocean  Tug Boat, dengan spesifikasi teknis daya tarik dan kecepatan yang relatif tinggi untuk lintas samudera,  b. River Tug Boat , dengan spesifikasi teknis daya tarik yang relatif kuas dengan draft yang relatif kecil untuk lalulintas di sungai, c. Harbor Tug Boat, dengan spesifikasi teknis dengan tingkat kehandalan yang tinggi, bergerak lincah ke setiap arah,  draft kecil cocok untuk kegiatan operasional di Pelabuhan (3) Capt. Effendy Abdullah, SH, MM, M,Mar. Brief
History; Pemanduan Kapal di Indonesia hal 31, Penerbit  Deepublish ( Grup Penerbit  CV Budi Utama, Anggota IKAPI ( 076/DYJ/2012.Jenis kapal kapal pandu dapat dikelompokkan menjadi   empat (4) kategori yaitu; a. kapal tunda (Tunda Boat), b.Kapal Pandu (Pilot Boat), c.Kapal Kepil (Moor- ing Boat), dan d. Tongkang Air.  (4) www.//D;/kapal Tunda (tug boat), Kapal Pandu (Pilot Boat), Kapal Kepil (mooring Boat), Tongkang Air- Maritime World.htm,2011) . Namun dari segi operasional, masih muncul beberapa kendala terkait dengan pelaksanaan pemberian jasa pelayanan pemanduan di pelabuhan Balikpapanyang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
Masalah-masalah tersebut seperti terbatasnya jumlah personil pandu, kurang optimalnya fasilitas dan peralatan pendukung operasional pemanduan, lamanya operasional pemanduan kapal untuk bertambat di dermaga dan kegiatan pelaksanaan pemanduan kapal kerap terlambat yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas pelabuhan. Maksud kajian   ini dilaksanakan agar pelaksanaan pelayanan pemanduan terhadap kapal di pelabuhan Balikpapan yang telah berlangsung dapat lebih ditingkatkan agar keselamatan dan keamanan pelayaran serta produktivitas di pelabuhan dapat tercapai.Tujuan kajian adalah menyusun konsep kebijakan peningkatan pelayanan jasa pemanduan di pelabuhan Balikpapandalam rangka keselamatan dan keamanan pelayaran

## METODE
Metodologi pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi ke pelabuhan Balikpapan,. Observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu; participant observation (observasi berperan serta)danobservasinonpertisipan (non participant observation). Dari segi instrumentasi, observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur dan tidak tersetruktur (Subagiyo, 2011 : 145). Di antarajenis observasi tersebut, yang akandigunakan adalah
observasinonpartisipan, dimana dalam hal ini surveyorhanya sebagai pengamat independen. Surveyormengamati dan mencatat data fenomena, serta kondisi kapal pandu, kondisi pelayanan kapal panduserta kondisi perangkat yang digunakan dalam pelayanan pemanduan bagi kapal barang dan penumpang dengan skala DWT besar, sedang dan kapal dengan DWT kecil. Sedangkan metodologi yang digunakan  untuk menghitung kebutuhan SDM pandu di pelabuhan Balikpapanadalah sebagai berikut: Kebutuhan   SDM Pandu didasarkan  pada  jumlah pergerakan kapal per hari dan waktu pergerakan.
a. Waktu jam kerja per hari = Waktu gerakan per hari x jumlah pergerakan kapal per hari
b. Jam kerja per hari 8 jam
c. Jumlah Kebutuhan SDM Pandu =  Waktu jam kerja  per hari : Jam kerja per hari 8 jam (5) Studi Peningkatan Pelayanan Pemanduan di Pelabuhan Wajib Pandu, Badan Litbang Perhubungan tahun 2014

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja pelayanan SDM Pandu di pelabuhan Balikpapan lima tahun terakhir  di Pelabuhan Balikpapan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Di Pelabuhan Balikpapan terdapat dua (2)  ter- minal  yaitu; a. Terminal Konvensional, dan b.Terminal Petikemas.  Berdasarkan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan telah ditetapkan, bahwa untuk kedua terminal tersebut standar wating time ditetepkan sebesar 1 dan  approacting time sebesar 2. Sementara pelayanan kapal dikelompokkan menjadi dua (2) bagian yaitu; a.Kapal Luar Negeri dan b. Kapal Luar  Negeri. Pelayanan kapal tentunya berada di dua (2) terminal tersebut, karena itu, penilaian kinerja pelayanan SDM Pandu akan dilakukan terhadap pelayanan kapal dengan penjelasan sebagai berikut;

## Tabel1. Kinerja Pelayanan Pemanduan
No Uraian Pelayanan Satuan Tahun 2010  2011  2012 2013 2014 A Kapal Luar Negeri Jam 1 Wating Time jam - 0,19 0,05 0,40 0,38 2  Pospone Time Jam 1,50 2,37 23,39 35,33 29,00 3 Approach Time Jam 1,00 1,74 6,13 1,02 0,37 B Kapal Dalam Negeri Jam 1 Wating Time Jam - 0,13 0,07 0,26 0,14 2  Pospone Time Jam 1,50 2,39 23,45 15,52 15,87 3 Approach Time Jam  1,50 0,80 0,82  0,55  0,45 Sumber: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan, 2014
Kebutuhan Sumber Daya Manusia.... SUNARTO
a. Pelayanan Kapal  Luar Negeri
Wating time untuk pelayanan kapal luar negeri dalam tahun 2011 = 0,19, dan pada tahun  2012 = 0,05, pada tahun 2013 = 0,40 serta dalam tahun 2014 mencapai 0,38. Sementara  standar kinerja pelayanan pelabuhan ditetapkan  sebesar  1, artinya kinerja pelayanan SDM Pandu di Pelabuhan Balikpapan dari segi wating time berada dalam kondisi baik, karena wating time yang terdapat di  Pelabuhan Balikpapan masih berada   dibawah angka 1 Jam/kapal.Dari segi approacting time, berdasarkan data dan informasi dari lapangan pada tahun 2010 = 1,00, pada tahun  2011 = 1,74 , pada tahun 2012 =  6,13, dan pada tahun 2013 = 1,02 serta dalam tahun 2014 = 0,07. Sementara standar kinerja pelayanan pelabuhan untuk Pelabuhan Balikpapan ditetapkan sebesar 2. Artinya, selama periode tahun   2010 – 2014  kinerja pelayanan SDM Pandu berada dalam kondisi baik, terkecuali dalam tahun 2012 approcting time kurang baik, karena  angka sapproancting time berada pada angka  6,13 dan angka tersebut sudah berada di atas standar kinerja pelayanan yang telah ditetapkan sebesar 2 jam/kapal
b. Pelayanan Kapal Dalam Negeri
Wating time untuk pelayanan kapal dalam negeridalam2011 = 0,13, pada tahun 2012 = 0,07 serta dalam tahun 2013 =0,26 dan tahun 2014 mencapai 0,14. Sementara  standar kinerja pelayanan pelabuhan ditetapkan  sebesar  1, artinya kinerja pelayanan SDM Pandu di Pelabuhan Balikpapan dari segi wating time berada dalam kondisi baik, karena wating time yang terdapat di  Pelabuhan Balikpapan masih berada di bawah angka 1 Jam/kapal. Dari segi  approacting time, berdasarkan data  dan informasi dari lapangan pada tahun 2010 = 1,50 ,  tahun  2011 = 0,80 ,  tahun 2012 =  0,82, dan pada tahun 2013 = 0,55 serta dalam tahun  2014 = 0,45.  Sementara standar kinerja pelayanan  Pelabuhan Balikpapan ditetapkan sebesar
2. Artinya, selama  beberapa  tahun tersebut kinerja pelayanan SDM Pandu berada dalam kondisi baik, karena approacting  time yang ada  di lapangan masih berada di bawah standar kinerja pelayanan pelabuhan Balikpapan  yang ditetapkan  sebesar 2. Berkenaan dengan itu,  pelayanan SDM Pandu  selama kurun waktu  2010 s.d  2014  berada dalam kondisi baik. Lebih jelasnya kinerja pelayanan  SDM Pandu di Pelabuhan Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.  Kondisi Wating time dan Approacting Time Pelayanan Kapal Luar Negeri dan Kapal Dalam  Negeri  di Pelabuhan Balikpapan  (2010 – 2014) Dibandingkan Standar Pelayanan
Sumber; - Kantor Kesyahbandaran &Otoritas Pelabuhan Balikpapan, 2014
-  Keputusan  Direktur  jenderal  Perhubungan  Laut  No.  UM.002/38/18/DJPL.11      Tentang Kinerja
Pelayanan  Operasional  Pelabuhanm
Ket:       - L  = Kondisi di Lapangan
-S  = Standar Sesuai Dengan KEP Dirjen Perhub Laut Tentang Standar Kinerja   Pelayanan Operasional Pelabuhan Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 L S L S L S L S L S 1.Kapal Luar Negeri WT - 0,19 1 0,05 1 0,40 1  0,38 1 AT 1,00 1,74 2 6,13 2  1,02 2 0,37 2 2.Kapal   Dalam Negeri - 0,13 1 0,07 1   0,26 1   0,14 1 1,50 0,80 2 0,82 2   0,55 2 0,45 2

## Tabel 3. Kondisi  Alur Pelayaran di Pelabuhan Balikpapan
No Jenis Alur Kondisi Keterangan 1 Panjang Alur (m) 10-20 2 Tikungan ( Jlh ) 0 - 2 3 Lebar Alur Perairan (m) = 400 - 450 4 Kedalaman Perairan (M) > 11 - 12 meter 5 Rintangan (Meter) *Kerangka Kabel laut * Kapal Ikan *Sero Apung * Arus Pusar *Jaring  Kapal ikan *Kotoran Sampah
6 Kecepatan Arus (Knot) 8 Knot 7 Kecepatan Angin (Knot) 16 - 18 8 Tinggi Ombak (Meter) 2,2 - 2,4 meter 9 Ketebalan/Kepekaan 80 Kabut (Persen) 10 Tambatan (Jenis) *Beton *Kayu 11 Kecukupan dan 90%
Keandalan SBNP (%)
Sumber :  -  Pe raturan  Menteri Perhubungan No.53   Tahun 2011  Tentang   Pelayanan Pemanduan Pada Lampiran  I Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pe labuhanBalikpapan, 2014
Kebutuhan   SDM Pandu didasarkan  pada jumlah pergerakan kapal per hari dan waktu pergerakan. Berdasarkan data dan informasi dari lokasi studi, jumlah pergerakan kapal per hari di Pelabuhan Balikpapan terdapat sebanyak 25
Bilamana dibandingkan  kebutuhan SDM  Pandu seperti dalam perhitungan di atas yaitu sebanyak  9 orang, sementara SDM Pandu yang ada  di Pelabuhan Balikpapan terdapat 14 orang, maka hal ini berarti terjadi pengurangan tenaga SDM Pandu sebanyak 5 orang. Jika    dilihat dari segi kelas wilayah perairan wajib pandu, maka Pelabuhan Balikapan berada pada kelas I, karena itu sebaiknya  SDM Pandu di Pelabuhan Balikpapan  harus lebih dominan pada Clas I  dibandingkan  Clas II.  Berdasarkan data dan informasi  Clas SDM Pandu di Balikpapan untuk  Calas I hanya  4 orang atau 28,57 %, sementara  Clas II  berjumlah  10 orang atau 71,42 %. Berkenaan dengan itu, dalam  rangka peningkatan pelayanan pemanduan di Pelabuhan Balikpapan , sebaiknya  Clas I  lebih dominan dibandingkan Clas II, .mengingat tingkat kesulitan Pelabuhan
pergerakan, sementara waktu  gerakan mencapai 2 Jam. Waktu kerja  per orang = 8 Jam. Karena itu waktu jam kerja =  2 Jam  x  25 gerakan   =  50  Jam. Berdasarkan  perhitungan tersebut, jumlah kebutuhan SDM Pandu di Pelabuhan Balikpapan = 50 Jam/8 Jam =  6,25 atau dibulatin menjadi 7 orang.  Karena setiap tahun ada yang cuti  1 orang dan yang melaksanakan pendidikan sebanyak 1 orang, maka kebutuhan SDM Pandu  terdapat sebanyak 9orang ( 7 orang + 1 orang + 1 orang = 9 orang). Jumlah SDM Pandu sebanyak 9 orang dan  jumlah gerakan kapal sebanyak  25 gerakan, maka hal ini berarti dalam satu (1) tahun terdapat sebanyak 9.000 unit gerakan kapal. Angka ini  jauh lebih tinggi bilamana dibandingkan  rata-rata per tahun yang berkunjung di Pelabuhan Balikpapan  yang hanya sebanyak 6.853 unit gerakan kapal. Artinya,  jumlah SDM Pandu sebanyak 9 orang adalah sudah mencukupi. Jumlah  SDM Pandu yang ada  di Pelabuhan Balikpapan terdapat 14 orang, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. SDM Pemanduan dan Certifikat Yang Dimiliki  Tahun2015
No Nama Certificate Pandu Keterangan 1 Capt. Maxiemiliaan Totinsulu, M. Mar Class I Masing – Masing Personel Pandu Dilengkapi Dengan VHF Handy Talky Dan Life Jacket 2 James David Hukom, SH Class II 3 Zainuddin Saleh Class I 4 Muhammad Julfikar Class I 5 Muhammad Taufik Class I 6 Sulhaji Class II 7 Stya Yuda Class II 8 Tonang Subianto Class II 9 Muhammad Yusuf Class II 10 Sodikin Class II 11 Yanmart Lagonda Class II 12 Hendrik Patasik Class II 13 Handi Wandiantoni Class II 14 Deni Junaidi Class II
Sumber: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanBalikpapan, 2014
Balikpapan  sangat sulit.Pelabuhan  Balikpapan adalah wilayah perairan wajib pandu kelas I, karena itu berdasarkan Permenhub No. 53 Tahun  2011 Tentang Pemanduan pada Lampiran III megisyaratkan harus memiliki; a. stasiun pendu/ menara pengawas/kantor luas bangunan paling sedikit 350 M2 dengan kelengkapannya, b. VHF handly talky untuk tiap perssonil pandu dengan frekuensi sesuai ketentuan internasional, c. baju renang ( life jacket ) untuk setiap personil pandu, d.kendaraan  dan rumah operasional disesuaikan dengan kebutuhan(5) Peraturan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2011 Tentang Pemanduan  Pada Lampiran IIISementara prasarana pandu yang ada di lokasi studi   adalah sebagai berikut;
a. Menara PengawasanPemanduan (Pilotage Traffict Control) 2 unit
b. Perangkat RadioVHF : 2 unit
c. Baju Renang: 50 unit
d. Rumah Dinas Operasional ; 2 Unit
e. Kendaraan Mobil Antar Jemput Pandu; 2 unit
f. HandlyTalky;50 Unit
g. GPS;2 Unit
Secara singkat keberadaan prasarana pemanduan  dapat diformulasikan dalam bentuk tabel 5.
Dengan  memperhatikan  paparan dalam tabel di atas, maka prasarana pandu di Pelabuhan Balikpapan sudah sesuai dengan Permenhub No. 53 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemanduan. Pelabuhan  Balikpapan  termasuk Kelas I Perairan wajib Pandu  dan sesuai   dengan  Peraturan Menteri Perhubungan No.53  Tahun 2011  disyaratkan: memililiki  minimal Kapal Tunda  2 unit dengan jumlah kekuatan minimal 4.000 DK.  Sementara Kapal
Tunda  yang ada terdapat sebanyak 6 unit dengan rincian sebagai berikut.
Artinya, persyaratan Kapal Tunda sudah terpenuhi sesuai dengan  yang dipersyaratkan  aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian,  Kapal Tunda  belum perlu adanya penambahanPelabuhan Balikpapan termasuk Kelas I Perairan wajib Pandu dan sesuai   dengan  Peraturan Menteri Perhubungan No.53  Tahun 2011  disyaratkan: memililiki paling sedikit Kapal Pandu  2 unit dengan kekuatan mini- mal 12 knots.  Sementara Kapal Pandu  yang ada terdapat sebanyak 3 unit dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 6. Profil kapal Tunda
No Uraian Kapasitas Jumlah Tahun Pembuatan 1 2 3 4 5 6
KT.Selat Makassar KT.Anggada VII KT.Anggada XV KT.Anggada XVI KT.Bima VII KT.Antasena 3.200 HP 2.000 HP 980 HP 2.000 HP 2.400 HP 3.200 HP 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1977 1985 1986 1987 1986 2009 Sumber:  K antor K esy ahbandaran dan  Otoritas Pelabuhan  Balikpapan,  2014
Tabel 7. Profil Kapal Pandu
No Uraian Kapasitas Jumlah Tahun Pembuatan 1 MP. Sangatta 730 HP 1 Unit 2003 2 MP. Tukong Express 230 HP 1 Unit 2009 3 MP. Kariangau Express 700 HP 1 Unit 2011 4 MP. Teluk Balikpapan 700 HP 1 Unit 2012 5 Speed Boat Semayang Exp 40 HP 1 Unit 2010
Sumber; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan, 2014
Artinya, persyaratan Kapal Pandu sudah terpenuhi sesuai dengan  yang dipersyaratkan peraturan yang telah ditetapkan.Berdasarkan data di atas maka Kapal Pandu  belum perlu adanya penambahan.Pelabuhan  Pontianak  termasuk Kelas I Perairan wajib Pandu  dan sesuai   dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.53  Tahun 2011 disyaratkan: memililiki paling sedikit Kapal Kepil  2 unit dengan berkecepatan paling rendah 7 knots. Sementara Kapal Kepil  di pelabuhan belum ada, karena itu diperlukan adanya pengadaan  minimal 1 unit.

## KESIMPULAN
Kebutuhan   SDM Pandu didasarkan  pada jumlah pergerakan kapal per hari dan waktu pergerakan. Berdasarkan data dan informasi dari lokasi studi, jumlah pergerakan kapal per hari di Pelabuhan Balikpapan terdapat sebanyak 25 pergerakan, sementara waktu  gerakan mencapai 2 Jam. Waktu kerja  per orang = 8 Jam. Karena itu waktu jam kerja =  25 gerakan  x  2 Jam  =  50 Jam. Perdasarkan  perhitungan tersebut, jumlah kebutuhan SDM Pandu di Pelabuhan Balikpapan  seharusnya
sebanyak 9 orang dengan asumsi dalam satuntahun ada yang cuti 1orang dan pendidikan 1.orang
Sementara SDM Pandu yang ada terdapat 14 orang, karena itu perlu mutasi sebanyak 6 orang.Pelabuhan  Balikpapan  termasuk Kelas I Perairan wajib Pandu  dan sesuai   dengan  Peraturan Menteri Perhubungan No.53  Tahun 2011 disyaratkan: memililiki  minimal Kapal Tunda  2 unit dengan jumlah kekuatan minimal 4.000 DK. Sementara Kapal Tunda  yang ada terdapat sebanyak 6 unit .Artinya, persyaratan Kapal Taunda sudah terpenuhi sesuai dengan  yang dipersyaratkan sesuai dengan  aturan yang telah ditetapkan. Artinya, Kapal Tunda  belum perlu adanya penambahanPelabuhan Balikpapan termasuk Kelas I Perairan wajib Pandu dan sesuai   dengan  Peraturan Menteri Perhubungan No.53  Tahun 2011  disyaratkan: memililiki paling sedikit Kapal Pandu  2 unit dengan kekuatan mini- mal 12 knots.  Sementara Kapal Pandu  yang ada terdapat sebanyak 3 unit
Artinya, persyaratan Kapal Pandu sudah terpenuhi sesuai dengan  yang dipersyaratkan dalam aturan yang telah ditetapkan. Artinya, Kapal Pandu belum perlu adanya penambahanPelabuhan Balikpapan termasuk Kelas I Perairan wajib Pandu dan sesuai   dengan  Peraturan Menteri Perhubungan No.53  Tahun 2011  disyaratkan: memililiki paling sedikit Kapal Kepil  2 unit dengan berkecepatan pal- ing rendah 7 knots.  Sementara Kapal Kepil  di pelabuhan Balikpapanbelum ada, karena itu diperlukan adanya pengadaan  minimal 1 unit.
Berdasarkan  Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2011  Tentang Pandu, tugas SDM Pandu  adalah  di bidang keselamatan pelayaran. Karena itu, untuk menjamin eksistensi keselamatan  pelayaran status SDM  Pandu sebaiknya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian,  loyalitas sebagai PNS atau sebagai abdi negara dalam menjamin keselamatan pelayaran  akan dapat lebih eksis serta di lain pihak, dapat menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya  mogok kerja.Berdasarkan Undang- Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Tugas
Syahbandar adalah menjamin  keselamatan pelayaran. Sementara di lain pihak, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2011 Tentang Pandu tugas SDM Pandu adalam adalah  sebagai penasehat dan membimbing Nahkoda untuk menjamin keselamatan  pelayaran. Karena itu, SDM Pandu baik secara struktural maupun fungsional seharusnya berada di bahwa  Kesyahbandaran Dalam rangka  mengeleminir  kecelakaan kapal di wilayah perairan wajib pandu, maka diperlukan
J.Pen.Transla Vol.17 No.3 September  2015 : 96-102
peningkatan kualitas SDM  Pandu melalui pendidikan dan pelatihan  terutama dalam bidang teknik kepanduan dan  penggunaan sarana teknologi serta penguasaan kondisi geografis wilayah perairan wajib pandu menuju pelabuhan atau dermaga Status  SDM Pns hal ini adalah sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun  2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011  Tentang Pemanduan. Dalam  peraturan tersebut telah ditegaskan, bahwa tugas SDM Pandu adalah  menjamin adanya keselamatan pelayaran di wilayah perairan wajib pandu. Karena itu, SDM Pandu harus komitment sebagai abdi negara terutama menjamin keselamatan pelayaran di wilayah perairan wajib pandu. Berkenaan dengan itu, sebagai  abdi negara dengan tugas menjamin keselamatan pelayaran, sebagai perpanjangan tangan pemerintah wajar diberikan kompensasi jabatan fungsional dengan batas umur kerja yang sesuai dengan   jabatan fungsional, misalnya 65 tahun  dan  gaji sesuai dengan tugas menjaga keselamatan  pelayaran di wilayah perairan wajib pandu yang layak. Dengan dimikaian, diharapkan  mogok kerja akan dapat dihindarkan seperti yang pernah terjadi.Dalam rangka merealisasikan SDM  Pandu sebagai PNS ( Pegawai Negeri Sipil) diperlukan adanya Undang-Undang atau Peraturan Pemrintah yang menegaskan bahwa SDM Pandu adalah sebagai PNS dengan jabatan fungsional .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Mengucapkan terima kasih kepada Kapulitbang Laut dan seluruh Tim anggota yang membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Lasse. D.A. Dr,SH,MM. Keselamatan
Pelayanan di Lingkungan Teritorial pelabuhan- Pemanduan Kapal, Penerbit NIKA, 2006, Jakarta;
[2] Raja Oloan Saut Ginting,ST,MSc.Cmar Tech.MIMarEST & Drs.Eko Haryadi , Jakarta;
[3] Budiyanto, Ak,MM.Msc. Manajemen Bisnis Pelabuhan, PT.Andhika Prasetya Ekawahana,
Surabaya, 2007, Jakarta;
[4] Capt. Effendy Abdullah, SH, MM, M,Mar. Brief History; Pemanduan Kapal di Indonesia hal 31, Penerbit  Deepublish ( Grup Penerbit  CV Budi Utama, Anggota IKAPI ( 076/DYJ/2012
[5] www.//D;/kapal Tunda (tug boat), Kapal Pandu (Pilot Boat), Kapal Kepil (mooring Boat), Tongkang Air- Maritime World.htm,2011) .
[6] Studi  peran keandalan manusia Dalam Tubrukan Kapal ( Studi Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ) Oleh; Rima Gusriana Harahap & Daniel M. Rosyid; Mahasiswa Jurusan  Teknik Kelautan FTK – ITS dan Dosen jurusan teknik Kelautan FTK- IT IS ; ( ITS-Undergraduate-15373 paper-Pdf Reader), 2011
[7] Cap.J.D.Dougla, ExC,FNI.AIPM, Meeting the Training Demand for Future Pilot (London;The Nautical Institute)  Dalam Bukunya DR.D.A.Lasse, SH, MM, Jakarta;
[8] Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Teritorial Pelabuhan –Pemanduan Kapal  Hal 52, Penerbit INKA, 2006, Jakarta;
[9] Manajemen  Kepanduan ( Pilotage Management ), Pelatihan Manajemen Kepanduan. Port Training Center ( PT Persero Pelabuhan Indonesia II, 2003, Jakarta;
[10] Pemutahiran dan Pengukuhan Sertifikat Pandu. Asosiasi Pandu Indonesia, 2012, Jakarta;
[11] PT. Pesero  Pelabuhan Indonesia IV. Penyuluhan Pandu Bagi Siswa Diklat Pandu Angkatan XXIII Tahun 1999 – 2000, Jakarta;
[12] Port training Center PT (PESERO) Pelabuhan Indonesia II, Management Kepanduan (Pilotage Management), 2003 , Jakarta;
[13] Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jakarta;
[14] Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor. 53 Tahun 2011 Tentang Pemanduan, Jakarta;
[15] Keputusan Direktur jenderal Perhubungan Laut Nomor. UM.002/38/18/DJPL.11   Tentang Kinerja  Pelayanan  Operasional  Pelabuhan, Jakarta;
[16] Laporan Tahuan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan, 2014, Balikpapan.