## Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Hendrich Jut Abert, Adi Wijaya, Gunawan Steffan Ikkyu B., Abdul Rauf Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda hendrich@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2020 Accepted: June 30, 2020 This study aims to analyze the transparency of local governance, as well as to analyze the accountability of local governance. This research  is  a  normative  study,  using  a  statutory  approach,  a conceptual approach, and a historical approach, the data used are  primary  and  secondary  legal  materials,  all  data  collected were  analyzed  qualitatively.  The  results  show  that  in  order  to achieve  the  goal  of  regional  autonomy,  good  government governance is needed. In line with the realization of justice and prosperity  of  the  people  according  to  the  ideals  of  the  1945 Constitution,  good  government  governance  has  three  main components, namely: the government (state), the private sector or  the  business  world  (private  sector)  and  society  (society).
These  three  main  components  have  their  respective  roles  in creating  good  government  governance.  The  role  of  the government  sector  is  more  dominant  as  policy  maker,  control and supervision. The private sector is more of a driving force for activity in the economic sector. The public sector is more of an object  as  well  as  a  subject  in  a  field  that  is  driven  by  the government and private sectors. Keywords: accountability, local governance, governance, transparency

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  transparansi  pemerintahan  daerah,  serta menganalisis akuntabilitas pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan pendekatan  historis,  data  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  semua data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk mencapai tujuan otonomi daerah diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan terwujudnya  keadilan  dan  kemakmuran  rakyat  sesuai  cita-cita  UUD  1945,  good  government governance mempunyai tiga komponen utama, yaitu: pemerintah (negara), swasta atau dunia usaha (swasta) dan masyarakat. (masyarakat). Ketiga komponen utama tersebut memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran sektor pemerintah lebih dominan sebagai pembuat kebijakan, kontrol dan pengawasan. Sektor swasta lebih menjadi pendorong  aktivitas  di  sektor  ekonomi.  Sektor  publik  lebih  merupakan  objek  sekaligus  subjek dalam bidang yang digerakkan oleh pemerintah dan sektor swasta.
Kata Kunci : akuntabilitas, pemerintahan daerah, pemerintahan, transparansi

## LATAR BELAKANG
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum  mempunyai  peran  utama  dalam  penegakan  supremasi  hukum  dan mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  bangsa  di  negeri  ini.  Sebagai  lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan  sebagai  gardu  depan  penegakan  hukum  demikian  penting  dan strategis (Harian Sinar Harapan, Senin, 21 Juli 2003).
Sebagai  institusi  peradilan,  kewenangan  kejaksaan  dapat  langsung  dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam pene-gakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai- nilai  keadilan.  Sistem  peradilan  pidana  terpadu  adalah  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  sistem  penegakan  hukum.  Dalam  sistem  peradilan  pidana terdapat empat sub-sistem yakni: (1) Kepolisian; (2) Kejaksaan; (3) Pengadilan (4) Lembaga Pemasyarakatan (http://www. komisihukum.go.id).
Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan  hukum.  Sebagai  institusi  peradilan,  maka  kewenangan  kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Oleh karena itu peran Kejaksaan meminta kepada ha-kim untuk menempatkan seseorang Terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang  layak  karena  yang  bersangkutan  tidak  mampu  berdiri  sendiri  atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina  hubungan  kerjasama  dengan  badan  penegak  hukum  dan  keadilan serta  badan  negara  atau  instansi  lainnya,  juga  kejaksaan  dapat  memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi lainnya.
Disamping  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  RI  tersebut,  Jaksa  Agung  juga memiliki tugas dan wewenang, yaitu:
1.  Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
2.  Mengefektifkan  proses  penegakan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang;
3.  Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4.  Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah
5.  Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
Upaya hukum yaitu hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Bab XVII yaitu upaya hukum biasa dan Bab XVIII upaya hukum luar biasa yang pada waktu berlakunya HIR diatur di luar HIR. Tentang upaya hukum biasa diatur Bab XVII dimana bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat Banding, bagian  kedua  mengenai  pemeriksaan  tingkat  kasasi.  Dalam  Bab  XVII  upaya hukum luar biasa meliputi bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat Kasasi
demi  kepentingan  hukum.  Bagian  kedua  yaitu  mengenai  Peninjauan  Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekua-tan hukum tetap.
Upaya  hukum  luar  biasa  mengenai  Peninjauan  Kembali  terhadap  putusan penga-dilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ini, yaitu bahwa terhadap putusan pengadilan  yang  telah  memper-oleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2006:614).
Kemajuan zaman sekarang ini yang berkembang dengan pesat dan mengakibat- kan  berbagai  macam  perilaku  manusia  sehingga  diperlukan  satu  perangkat hukum  yang  dapat  mengatur  dan  dapat  mencegah  tindak  kejahatan  dan pelanggaran  pidana,  yang  oleh  karenanya  harus  ada  kepastian  hukum  agar tercipta keadilan di bidang hukum bagi semua masyarakat.
Salah satu masalah hukum yang akhir-akhir ini dipermasalahkan adalah masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai oleh berbagai kalangan  masih  belum  memiliki  kepastian  dalam  prakteknya  sehingga menimbulkan kebingungan didalam berpraktek Hukum Acara Pidana. Berbagai contoh ketidak pastian upaya hukum Peninjauan Kembali yakni Kasus Muchtar Pakpahan yang Peninjauan Kembali-nya diajukan oleh Jaksa, yang jelas-jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi: Bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Kasus Muchtar Pakpahan inilah yang membuat upaya hukum Peninjauan  Kembali  menjadi  kontroversi  dikalangan  penegak  hukum,  pakar hukum maupun masyarakat di Indonesia (Karni Ilyas, 2009).
Kasus  Muchtar  Pakpahan  yang  dihukum  Pengadilan  Negeri  Medan  dan dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Medan  karena  menghasut  para  buruh  yang kemudian dibebaskan ditingkat Kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Septem-ber 1995 No. 395/K/Pid/1995.
Terhadap  putusan  bebas  Mahkamah  Agung  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum mengajukan Peninjauan Kembali dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal  25  Oktober  1996  Nomor:  55/PK/Pid/1996,  mengabulkan  permo-honan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana selama 4 tahun penjara.
Alasan  dari  Jaksa  mengajukan  PK  dalam  kasus  ini,  yaitu  adanya  kekhilafan Majelis  Hakim  Agung  dan  alasan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  mengenai  segi formalnya  dapat  mengajukan  Peninjauan  Kembali  yaitu  hak  Jaksa  Penuntut Umum/Kejaksaan  dalam  mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali  yaitu kapasitasnya sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dan kepentingan umum  dalam  proses  penyelesaian  perka-ra  pidana.  Dengan  demikian
permintaan  Peninjauan  Kembali  ini  bukan  karena  kepen-tingan  pribadi  Jaksa Penuntut  Umum  atau  lembaga  kejaksaan  tetapi  untuk  kepentingan umum/negara, yang dimaksud kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan  atau  kepentingan  masyarakat bersama  dan  atau  kepentingan  pembangunan,  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan yang berlaku.
Belum  adanya  pengaturan  yang  tegas  dalam  KUHAP  mengenai  hak  Jaksa mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Perlu adanya suatu tindakan atau aturan  hukum  yang  tegas  untuk  memperjelas  hak  Jaksa  Penuntut Umum/Kejaksaan  mengaju-kan  Peninjauan  Kembali.  Dasar  dari  Jaksa  dalam mengajukan  permintaan  Peninjauan  Kembali,  yaitu  (Majalah  Varia  Peradilan. Nomor 137, Februari 1997):
1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  sebelumnya  telah dicabut)
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekua-saan Kehakiman,  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  ke-kuatan hukum  tetap,  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang  ditentukan  oleh  undang-undang  Pihak  yang  bersangkutan  disini  dalam perkara pidana yaitu tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum disatu pihak dan Terpidana dipihak lain.
2. Pasal  263  ayat  (1)  KUHAPidana  Dalam  pasal  ini  tidak  secara  tegas menyatakan bahwa Jaksa
Penuntut  Umum/Kejaksaan  berhak  untuk  mengajukan  permintaan  Peninjauan Kem-bali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas pasal ini tidak melarang Jaksa  Penuntut  Umum/  Kejaksaan  untuk  melaksanakan  hal  tersebut.  Wajar apabila permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya, dikecualikan karena putusan  tersebut  sudah  menguntungkan  bagi  terpidana.  Maka  demi  tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan Pengadilan yang dikecua-likan tersebut (putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut) adalah menjadi hak  Jaksa  Penuntut  Umum/Kejaksaan  untuk  mengajukan  Peninjauan  Kembali sebagai  pihak  yang  berkepentingan  sepanjang  terdapat  alasan  yang  cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KU-HAPidana.
3. Pasal 263 ayat (3) KUHAPidana, menyatakan:
Atas  dasar  alasan  yang  sama  sebagaimana  tersebut  pada  pasal  263  ayat  (3) KUHAP terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam suatu putusan itu suatu perbuatan  yang  didakwakan  telah  dinyatakan  terbukti  akan  tetapi  tidak  diikuti oleh suatu pemidanaan, maka berdasarkan hal tersebut tidak mungkin terpidana atau Ahli Warisnya menggunakan pasal 263 ayat (3) KUHAP ini sebagai dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali dikarena-kan tidak akan menguntungkan bagi  dirinya  si  terpidana  sendiri.  Dengan  demikian  pertanyaan  mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersen-diri dan untuk siapa pasal ini dimuat
dan  pengaturannya,  maka  jawaban  yang  paling  tepat  tiada  yang  lain  kecuali untuk  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  diluar terpidana  atau  ahli  warisnya.  Kesimpulan  ini  diperkuat  oleh  pendapat Amir Hamzah dalam  bukunya  Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Pidana,  yang mengatakan  kurang  adil  apabila  dalam  keputusan  itu  Jaksa  Penuntut  Umum tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Lagi pula dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP), yaitu dalam Reglement Op de straf vordering dan Peraturan Mahkamah Agung RI  Nomor  1  Tahun  1980,  terdapat  ketentuan  bahwa  yang  harus  mengajukan permohonan  Penin-jauan  Kembali  adalah  Jaksa  Agung,  Terpidana  atau  pihak yang berkepen-tingan. Pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan yang  lama  tersebut  tetap  menjadi  sumber  inspirasi  dalam  merumuskan ketentuan-ketentuan  KUHAP,  sehingga  seyogyanya  apabila  permintaan Peninjauan Kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Terhadap kasus Gandhi Memorial School alasan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali,  yaitu  dikarenakan  kehilafan  Hakim  dimana  majelis  Hakim  Agung menyatakan bahwa Terdakwa Ram Guluma alias Vram tidak terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 266 ayat (1) jo . Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 266 (2) jo . Pasal 64 (1) KUHP, lebih Subsider  Pasal  263  (2) jo .  64  (1)  KUHPidana,  Dakwaan  Kedua  yaitu  Primair Pasal 374 jo . 64 (1) jo . Pasal 22 (1) ke (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 263 (2) jo . 64 (1) jo . 55 (1) ke (1) KUHPidana. Kekhilafan Hakim disini yaitu mengatakan bahwa Surat Kuasa Palsu yang dibuat oleh Terdakwa untuk untuk mendirikan Yayasan The Gandhi Memorial Fundation (GMF) melalui Akta Notaris disini tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim (Varia Peradilan Majalah Hukum, No. 195, Desember 2001, Tahun XVII).
Kasus dr. Eddy Linus Waworuntu dan Handaya Surya Wibawa dan Irman Adi Wibowo, yaitu alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dalam  kasus  ini  yaitu  bahwa  adanya  bukti  baru (novum) yang  sangat menentukan  yaitu  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  871 K/PDT/2003 antara Handaya Surya Wiba-wa, Ir. Email Adi Wibawa Lawan Prof. Dr.  Singgih  Dirga  Gunarsa  dan  Putusan  Mahka-mah  Agung  RI  Nomor:  870 K/PDT/2003., tanggal 3 Februari 2004 antara dr. Eddy Linus Waworuntu lawan Prof. Dr. Singgih Dirga Gunarsa (Varia Peradilan Majalah Hukum, No. 260 Mei 2007, Tahum Ke XXII).
Alasan  Jaksa  melakukan  Peninjauan  Kembali  dalam  kasus  dr.  Eddy  Linus Waworuntu  ini  adalah  adanya  kekhilafan  atau  kekeliruan  Hakim  dalam putusannya yang mempertimbangkan, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  yang  dilakuknya  secara  pidana dengan mengatakan bahwa Akte No. 18 Tahun 2001 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal didalam Akte tersebut pada tanggal 7 Juli 2001 dihadiri oleh Terdakwa saja bukan yang lain sehingga kalau ada penyerahan/pembagian tanggung jawab antara penerima kuasa adalah mereka para Terdakwa sendiri pelakunya yang menunjukan adanya kesepakatan jahat diantara para terdakwa yang  seolah-olah  rapat  tersebut  dihadiri  oleh  17  orang  peserta  rapat  dan
selanjutnya  mereka  menghadap  ke  Notaris  Iwan  Halimiy,  SH  sehingga melahirkan Akte No. 18 Tahun 2001.
Alasan dalam perkara pidana lain Jaksa melakukan Peninjauan Kembali pada kasus  Polly  Carpus  Budihari  Priyatno  adalah  karena  adanya  kekeliruan  yang nyata dalam hal kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis Hakim Kasasi dalam hal hukum pembuktian dan fakta kejadian, dimana majelis Hakim Kasasi  melakukan  penilaian  terhadap  pembuktian  yang  mana  seharusnya  itu wewenang Judex Factie bukan Judex Juridis sebagaimana adanya Jurisprudensi Mahkamah  Agung  Nomor:  14  PK/Pid/1997,  yang  menegaskan"keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibe-narkan karena merupakan penggulangan fakta dari  yang  telah  diterangkan  dalm  persi-dangan  tingkat  pengadilan  negeri  dan pengadilan tinggi berupa penilaian hasil pembuk-tian yang bersifat penghargan tentang suatu kenyatan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi dan  pemeriksaan  mengenai  fakta-fakta  hukum  berakhir  pada  tingkat  banding, sehingga  pemeriksaan  Kasasi  bukan  memeriksa  mengenai  peristiwa  dan pembuktiannya (Varia Peradilan Majalah Hukum, Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Hal ini terlihat dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang jelas memperlihat- kan kekeliruan yang nyata dari judex juris yang melakukan penilaian pembuktian sehingga judex juris berkesimpulan menyebut kemungkinan ada tidaknya Arsen masuk dalam tubuh Munir sebelum penerbangan dari Jakarta ke Singapura dan dalam pener-bangan Jakarta ke Singapura dan sesudah penerbangan Jakarta- Singapura. Pendapat Majelis Hakim tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan hakim  atau  suatu  kekeliruan  yang  nyata  karena Judex  juris telah  melakukan penilaian  penilian  terhadap  pembuktian  yang  merupakan kewenangan  Judex factie (Varia Peradilan Majalah Hukum, Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Alasan Jaksa melakukan Peninjuan Kembali dalam kasus Polly Carpus Budihari Priyatno yaitu karena adanya keadaan baru (novum). Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf ( a) KUHAP, salah satu alasan diajukan Peninjauan Kembali adalah apabila  terdapat  keadaan  baru  yang  menimbulkan  dugaan  kuat  bahwa  jika keadaan  itu  sudah  diketahui  pada  waktu  sidang  masih  berlangsung,  maka hasilnya akan menjadi putusan yang berbeda. Novum tersebut tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang dipersida-ngan, yaitu adanya keterangan Ahli dr. Rer Nat  I  Made  Agung  yang  mengatakan  kema-tian  Munir  diperkirakan  antara delapan sampai sembilan jam setelah keracunan dan menurut keterangan Saksi dr. Tarmizi yang mengatakan bahwa korban Munir mening-gal 3 jam sebelum mendarat (Varia Peradilan Majalah Hukum, Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008).
Saksi Raymond J. Lautihamalo Alias Ongen mengatakan bahwa ia diperkenal- kan oleh Josep Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting Room Gate D42 , Bandara  Changi  Singapura  ketika  itu  Ongen  masuk  kedalam  Coffe  Bean  dan melihat Pollycarpus berjalan dari counter pemesanan minuman dan membawa 2 gelas minuman dan Ongen juga memesan minuman dan duduk berjarak sekitar
2  meter  dari  tempat  duduk  Munir,  Pollycarpus  dan  Ongen  melihat  Munir  dan Pollycarpus duduk sambil minum.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini,  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011:14),  yaitu  dengan,  aturan-aturan hukum nasional, teori-teori hukum dan bahanbahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang- undangan/ statue  approach (Peter  Mahmud  Marzuki,  2010:96).  Dalam  konteks ini,  ketentuan-ketentuan  yang  akan  ditelaah  dan  dikaji  adalah  beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## C. Jenis dan Sumber Data
Data  yang  hendak  dipergunakan  dalam  penelitian  ini,  dikategorikan  ke  dalam data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka, yang mencakup:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari  norma  dasar,  peraturan  dasar,  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer seperti rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi dan tidak resmi sebagai bahan  hukum  primer  dan  sekunder  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang relevan  yang  kemudian  akan  dijadikan  bahan  acuan  dalam  menganalisis permasalahan yang ada.

## E. Analisis Data
Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Hukum Acara Pidana didalamnya ada dikenal asas praduga tak bersalah (Pre- sumption of innocent) dimana ini digunakan menjadi landasan teori yang akan digu-nakan  dari  segi  teknis  yuridis  ataupun  dari  segi  teknis  penyidikan dinamakan  prinsip  akusatur  atau accusatory  procedure  (accusatorial  system). Prinsip  akusatur  menem-patkan  kedudukan  tersangka  Terdakwa  dalam  setiap tingkatan pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 2006:40):
a. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena Tersangka atau Terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri;
b. Objek  pemeriksaan  dalam  prinsip  akusator  adalah  "kesalahan" (tindakan  pidana)  yang  dilakukan  Tersangka/Terdakwa  ke  arah  itulah pemeriksaan ditujukan.
Sedangkan teori yang kedua, yaitu Teori Keadilan dari Aristoteles yang menya- takan  adil  itu  dapat  berarti  menurut  hukum  dan  apa  yang  sebanding  dan mengemukakan ada 2 (dua) bagin keadilan, yakni (Van Apeldoorn, 1981:23-24):
1.  Keadilan Komutatif ,  yaitu  keadilan  yang  memberikan  pada  setiap  orang samabanyaknya  dengan  tidak  mengingat  jasa-jasa  perseorangan  dalam hubungan individu dengan orang lain.
2.  Keadilan Distributif , yaitu kepantasan adalah suatu bentuk "sama" dengan prinsip bahwa kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama  dan  kasus  yang  berbeda  diperlakukan  dalam  cara  yang  berbeda. Keadilan memberikan tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, tidak  menun- tut  supaya  tiap-tiap  orang  mendapat  bagian  yang  sama  banyaknya melainkan  kesebandingan  (kesamaan  yang  sebanding  atau  persamaan yang propor-sional). Jika pembentuk Undang-Undang memerintahkan hakim supaya kepu-tusannya memperhatikan keadilan adalah untuk menghindari pemakaian  peraturan  umum  dalam  hal-hal  yang  khusus  yaitu  dengan berpedoman pada kepantasan (redelijkheid) dan itikad baik.
Teori criminal  justice  system menurut  Purpura  mempunyai  tiga  titik  perhatian, yaitu hukum pidana secara materil (Criminal law), hukum pidana formil (The law of criminal procedure), hukum pelaksanaan pidana (The enforcement of criminal law) . Semua ini ditujukan sebagai usaha untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang yang dituduh telah melakukan kejahatan dan Purpura juga mengatakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana (Criminal  justice  system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan  yang  bertu-juan  untuk  melindungi  dan  menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan  terhadap  pelaku  kejahatan,  memberikan  batasan  bersalah  atau tidaknya  seseorang,  memidana  pelaku  yang  bersalah  dan  melalui  kompenen sistem  secara  keseluruhan  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap hak-hak Terdakwa (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Mengenai teori hak dari korban dalam menanggulangi kejahatan oleh Mardjono Reksodiputro, yaitu mengatakan menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Menyelesaikan sebagaian besar  laporan  mau-pun  keluhan  masyarakat  yang  menjadi  korban  kejahatan dengan  mengajukan  pelaku  kejahatan  ke  sidang  pengadilan  untuk  diputus bersalah  serta  mendapat  pidana.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting  yaitu mencegah  terjadinya  korban  kejahatan  serta  mencegah  pelaku  untuk menggulangi kejahatannya (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Konsepsi teoritis tentang hukum yang mempengaruhi cara pandang hakim, yaitu hakim semestinya dalam memutus perkara tidak hanya membolak balik fakta- fakta  hukum  dan  berupaya  menjustifikasi  pandangannya  berdasarkan  bunyi
kaidah-kaidah  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  lebih  dari  itu idealnya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekusaan  Kehakiman.  Dengan  demikian  ideal-nya  putusan  hakim  didasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  meng-adopsi  nilai-nilai  hukum, rasa  keadilan  yang  mencerminkan  penguasaan  teoritis  dan  filosofis  (Mahmud Mulyadi, tt:41).
Sedangkan  menurut  teori Content  Ronal  Dworkin yang  mengatakan  bahwa kepada hakim diminta supaya hukum distrukturisasi oleh prinsipprinsip keadilan dan kewajaran dan mempertimbangkan secara moral apa yang baik dan buruk melalui  penafsiran  hakim  melalui  undang-undang in  casu KUHAPidana  (Otje Salman,  et.al.,  2008:93).  Sedangkan  mengenai Teori  Retributive yang  murni (The  pure  retributivist) pidana  harus  cocok  dan  sepadan  dengan  kesalahan  si pembuat,  sedangkan Pompe pada  pokoknya  berpendapat  Asas  Legalitas  itu bukanlah  asas  mutlak  sebab  dalam  keadaan  mendesak  demi  keadilan  dan kemanfaatan  boleh  disingkirkan.  Keadilan  dan  kemanfaa-tan  tidak  boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut- penganut  utilitarisme,  juga  tidak  terhadap  masa  yaitu  suatu  jumlah  tertentu orangorang  sebagai  diajarkan  oleh  demokrasi  dan  bukan  terhadap  golongan tertentu yakni kaum proletar , seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, tetapi untuk masyara-kat seluruhnya.
Mengenai  Peninjauan  Kembali  Jaksa  ini  dalam  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekua-saan  Kehakiman  menyatakan  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat merngajukan PK terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap  dimana  ketentuan  ini  hanya  berlaku  untuk  perkara  perdata  dan  pidana, dimana  dalam  perkara  pidana  pihakpihak  yang  dimaksud  disini  adalah  Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Dalam prakteknya yurisprudensi yang selama ini  berjalan  Mahkamah  Agung  telah  melakukan  penafsiran  ekstensif  dalam bentuk  pertumbuhan  atau  perluasan  makna (growth  the  meaning) terhadap ketentuan dalam KUHAP (Antara News, 2007).
Penafsiran Ekstensif ini dilakukan untuk melakukan penyelesaian perkara yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. KUHAP Secara maksimal diguna-kan  untuk  mendapatkan  kebenaran  materil  dengan  cara  melenturkan atau  mengembang-kan  atau  melakukan  penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya.  Pencarian  kebenaran  ini  antara  lain  dapat  dilakukan dengan  memberikan  kesempatan  kepada  korban  tindak  pidana  untuk mengajukan upaya hukum lebuh lanjut dimana Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mewakili korban kolektif maupun individual yang juga memiliki hak mengajukan upaya hukum. Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif maupun individual (Antara News, 2007).
Untuk  pengaturan  pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan  PK  telah  diatur  pada Pasal 263 (1) KUHAP, yang berbunyi:
"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.
Menurut pengertian sehari-hari, kalau kalimat tersebut dibaca dalam keseluruhan dan  kaitan  antara  satu  dengan  yang  lain,  jelas  bahwa  dalam  hal  Hakim menyatakan  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  maka terpidana  atau  ahli  warisnya  tidak  boleh  mengajukan  permintaan  Peninjauan Kembali. Hukum Acara Pidana adalah bagaiamana cara negara melalui alat-alat kekuasaannya  menentukan  kebenaran  tentang  terjadinya  suatu  pelanggaran hukum  pidana.  Menurut Simon ,  hukum  acara  pidana  adalah  mengatur bagaimana  negara  dengan  alat-alat  pemerintahannya  menggunakan  hak- haknya  untuk  memidana.  Sedangkan  menurut De  bos  Kemper hukum  acara pidana  adalah  sejumlah  asas  dan  peraturan  undang-undang  yang  mengatur bagaimana negara menggunakan hak-haknya untuk memidana. Secara umum Hukum Acara Pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Andi Hamzah, 2005:4).
Upaya Hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak meneri- ma  putusan  pengadilan.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana diatur da-lam Bab XVII, yaitu upaya hukum biasa dan Bab XVIII upaya hukum luar biasa. Mengenai upaya hukum biasa meliputi Banding dan Kasasi dan itu diatur dalam Bab XVII KUHAPidana (Moch. Faisal Salam, 2001:352). Terdakwa atau  Penuntut  Umum  berhak  untuk  meminta  Banding  terhadap  putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum (Pasal 67 KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa atas semua putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan Banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihakpihak yang bersangku-tan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
Sedangkan Kasasi yaitu terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh  pengadilan  lain  dari  Mahkamah  Agung,  Kasasi  dapat  dimintakan  kepada Mahka-mah Agung Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009), sedangkan dalam KUHAPidana Kasasi itu adalah terhadap  putusan  perkara  pidana  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh pengadilan  lain  selain  dari  pada  Mahkamah  Agung,  Terdakwa  atau  Jaksa Penuntut  Umum  dapat  mengajukan  per-mintaan  pemeriksaan  kasasi  kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP) (Moch. Faisal Salam, 2001:352). Upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali ini merupakan pengecualian
dan penyimpangan dari upaya hukum biasa yaitu Banding dan Kasasi. Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  dari  pengadilan  lain  selain  Mahkamah  Agung  dapat diajukan per-mohonan Kasasi satu kali oleh Jaksa Agung.
Herziening atau  Peninjauan  Kembali  adalah  suatu  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  atas  suatu  perkara  pidana, berhubungan  dengan  ditemukannya  fakta-fakta  yang  dulu  tidak  diketahui  oleh Hakim,  yang  akan  menyebabkan  dibebaskannya  Terdakwa  dari  tuduhan (Bachtiar  Sitanggang,  1997). Herziening atau  Peninjuan  Kembali  merupakan upaya hukum luar biasa sifatnya dan ditujukan untuk mendampingi upaya hukum lainnya  (banding,  kasasi,  kasasi  demi  kepentingan  hukum).  Bahwa  ada  pakar yang mengatakan bahwa peninjauan kembali ini selalu berdampingan dengan kasasi demi kepentingan hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa  hanya  diajukan  bagi  Tertuduh  maupun  Jaksa.  Begitu  juga  dengan pendapat yang mengatakan bahwa terhadap suatu perbuatan tercela atau atas sesuatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  merupakan tugas Mahkamah Agung meluruskannya (Leden Marpaung, 2000:12).
Peninjauan  Kembali  atau Herziening dalam  konteks  penyelesaian  perkara tingkat  upaya  hukum  luar  biasa  dapatlah  diartikan  melihat  atau  mengamati, apakah hal-hal tertentu yang dirumuskan secara konkret oleh Undang-Undang dapat di jumpai atau tidak dalam uraian alasan yang dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali yang bersangkutan dan hal yang dirumuskan oleh Undang- Undang yang dimaksud disini adalah (Mangasa Sidabutar, 1999:153): a.  Keadaan Baru (dalam bahasa Latin lazim disebut Novum ); b.  Alasan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; c.  Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
d.  Perbuatan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang,  sedangkan  Penuntut  Umum  adalah  Jaksa  yang  diberi wewenang  oleh  UndangUndang  ini  untuk  melakukan  penuntutan  dan melaksanakan  Penetapan  Hakim  [UU  No  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) dan (2)].
Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan  hukum  publik.  Namun  sesungguhnya  terdapat  perbedaan  diantara keduanya.  Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut  “kekuasaan  formal”, kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang atau  legislatif  dari  kekuasaan  eksekutif  atau  administratif.  Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu  bidang  pemerintahan  atau  urusan  pemerintahan  tertentu  yang  bulat. Sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu  bagian  tertentu  saja  dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemu- kan  istilah  kekuasaan,  kewenangan,  dan  wewenang.  Kekuasaan  sering disamakan  begitu  saja  dengan  kewenangan,  dan  kekuasaan  sering dipertukarkan  dengan  istilah  kewena-ngan,  demikian  pula  sebaliknya.  Bahkan kewenangan  sering  disamakan  juga  dengan  wewenang.  Kekuasaan  biasanya berbentuk  hubungan  dalam  arti  bahwa  “ada  satu  pihak  yang  memerintah  dan pihak lain yang diperintah” ( The rule and the ruled ) (Miriam Budiardjo, 1998:35- 36).
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  dapat  terjadi  kekuasaan  yang  tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc  van  Maarseven  disebut  sebagai “blote  match” (Suwoto  Mulyosudarmo, 1990:30),  sedang-kan  kekuasaan  yang  berkaitan  dengan  hukum  oleh  Max Weber disebut sebagai wewe-nang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah  diakui  serta  dipatuhi  oleh  masyarakat  dan  bahkan  yang  diperkuat  oleh negara (A. Gunawan Setiardja, 1990:52).
Dalam  hukum  publik,  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan  (Philipus  M. Hadjon,  1998:1).  Kekuasaan  memiliki  makna  yang  sama  dengan  wewenang karena  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif  adalah kekuasaan  for-mal.  Kekuasaan  merupakan  unsur  esensial  dari  suatu  negara dalam proses penyelengga-raan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu  (Rusadi  Kantaprawira,  1998:  37-38 ) :  a)  hukum;  b)  kewe-nangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijak-bestarian; dan f) kebajikan. Kekuasaan  merupakan  inti  dari  penyelenggaraan  negara,  agar  negara  dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja,  berkapasitas,  berprestasi,  dan  berkinerja  melayani  warganya.  Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah  kemampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  manusia  untuk mempengaruhi  tingkah  laku  seseorang  atau  kelompok  lain  sedemikian  rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara (Miriam Budiardjo, 1998:35).
Agar  kekuasaan  dapat  dijalankan,  maka  dibutuhkan  penguasa  atau  organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatanjabatan (een ambten complex) di  mana  jabatan-jabatan  itu  diisi  oleh  sejumlah  pejabat  yang mendukung  hak  dan  kewajiban  tertentu  berdasarkan  konstruksi  subyek  dan kewajiban (Rusadi  Kantaprawira,  1998:39).  Dengan  demikian  kekuasaan mempunyai  dua  aspek,  yaitu  aspek  politik  dan  aspek  hukum,  sedangkan kewenangan  hanya  beraspek  hukum  semata.  Artinya,  kekuasaan  itu  dapat bersumber  dari  konstitusi,  juga  dapat  bersumber  dari  luar  konstitusi ( inkonstitusional ), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.
Kewenangan  sering  disejajarkan  dengan  istilah  wewenang.  Istilah  wewenang digunakan  dalam  bentuk  kata  benda  dan  sering  disejajarkan  dengan  istilah “ bevoegheid ”  dalam  istilah  hukum  Belanda.  Menurut  Phillipus  M.  Hadjon,  jika
dicermati  ada  sedikit  perbedaan  antara  istilah  kewenangan  dengan  istilah “ bevoegheid ”.  Perbedaan  tersebut  terletak  pada  karakter  hukumnya.  Istilah “ bevoegheid ”  digunakan  dalam  konsep  hukum  publik  maupun  dalam  hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik (Philipus M. Hadjon, 1998:20).
Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenan  (Ateng  Syafrudin,  2000:22).  Kita  harus  membedakan  antara Kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid) . Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang berasal  dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  sedangkan wewenang  hanya  mengenai  suatu  “ onder-deel ”  (bagian)  tertentu  saja  dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewe-nang-wewenang (rechtsbe voegdheden) .  Wewenang  merupakan  lingkup  tindakan  hu-kum  publik,  lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang mem-buat keputusan pemerintah (bestuur) ,  tetapi  meliputi  wewenang  dalam  rangka  pelaksa-naan tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta  distribusi  wewenang  utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan  perundang-undangan  untuk  menimbulkan  akibatakibat  hukum (Indroharto  dalam  Paulus  Efendie  Lotulung,  1994:65).  Pengertian  wewenang menurut H.D. Stoud adalah:
“Bevoegheid  wet  kan  worden  omscrevenals  het  geheel  van  bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechts-verkeer” .  (Wewenang  dapat  dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan- aturan  yang  berke-naan  dengan  perolehan  dan  penggunaan  wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik) (Stout HD dalam Irfan Fachruddin, 2004:4).
Dari  berbagai  pengertian  kewenangan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda deng- an wewenang (competence) . Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang  berasal  dari  undangundang,  sedangkan  wewenang  adalah  suatu spesifikasi  dari  kewenangan,  artinya  barang  siapa  (subyek  hukum)  yang diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang,  maka  ia  berwenang  untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melaku-kan perbuatan  nyata  (riil),  mengadakan  pengaturan  atau  mengeluarkan  keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas  dasar  kons-titusi  (UUD).  Pada  kewenangan  delegasi,  harus  ditegaskan suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  organ  pemerintahan  yang  lain.  Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi,  yang  diberi  mandat  bertindak  atas  nama  pemberi  mandat.  Dalam pemberian  mandat,  pejabat  yang  diberi  mandat  menunjuk  pejabat  lain  untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).
Seringkali  kita  menemukan  istilah  yang  disamakan  dengan  kata  wewenang adalah kekuasaan. Tetapi dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara kebanyakan ahli  hukum  tata  negara  menggunakan  istilah  wewenang.  Wewenang  dalam bahasa Inggris disebut authority atau dalam bahasa belanda bovedegheid , yang kira-kira arti singkat dari wewenang adalah kekuasaan yang sah/ legitim.
Kenapa dikatakan sebagai kekuasaan yang sah?, karena undangundang yang memberikan  kewenangan/kesahihan  terhadap  pejabat  tersebut  atau  dengan kata  lain  tidak  ada  kewenangan  tanpa  undangundang  yang  mengaturnya. Mengenai hal ini disebut dengan Asas Legalitas, yakni berasal dari kata lex yang berarti undang-undang.
Dengan  demikian,  munculnya  kewenangan  adalah  membatasi  agar penyelenggara  negara  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dapat  dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kemudian muncul pula asas  dalam  hukum  administrasi  negara “tidak  ada  kewenangan  tanpa pertanggungjawaban” . Oleh karena itu siapa pun atau pejabat manapun harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangan-nya.
Maka,  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  dari  pada  siapa  yang  mesti  bertanggung jawab  dari  pejabat  tersebut  maka  hal  ini  penting  untuk  diuraikan  tiga  cara memperoleh wewenang, yaitu:
1). Atribusi Atribusi adalah  pemberian  kewenangan  pemerintahan  oleh  pembuat  undang- undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Misalnya berdasarkan  Pasal  41  UU  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  MD3  menegaskan “DPR  dapat  membentuk  undang-undang  untuk  disetuji  bersama  dengan Presiden”.
Dalam  pengertian  lain,  Indroharto,  mengemukakan  tiga  macam  kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi (Ridwan HR., 2008:104):
1. Atribusi; 2. Delegasi; dan
3. Mandat.
Atribusi  ialah  pemberian  kewenangan  oleh  pembuat  undangundang  sendiri kepada  suatu  organ  pemerintahan,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:
1.  yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai  pembentuk  konstitusi  (konstituante)  dan  DPR  bersama  sama pemerintah  sebagai  yang  melahirkan  suatu  undangundang,  dan  ditingkat daerah  adalah  DPRD  dan  pemerintah  daerah  yang  melahirkan  peraturan daerah;
2.  yang  bertindak  sebagai  delegated  legislator,  seperti  presiden  yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan
pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan ( besluit ) yang lang- sung  bersumber  kepada  undang-undang  dalam  arti  materiil.  Atribusi  juga dikatakan  sebagai  suatu  cara  normal  untuk  memperoleh  wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundangundangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberi- kan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari  kewe-nangan  yang  ada  sebelumnya.  Badan  legislatif  menciptakan kewenangan  mandiri  dan  bukan  perluasan  kewenangan  sebelumnya  dan memberikan kepada organ yang berkompeten.
2). Delegasi Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  pemberi  delegasi  selanjutnya  menjadi tanggung  jawab  penerima  wewenang.  Mandat,  di  situ  tidak  terjadi  suatu pemberian  wewenang  baru  maupun  pelimpahan  wewenang  dan  Badan  atau Pejabat  TUN  yang  satu  kepada  yang  lain.  Tanggung  jawab  kewenangan  atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.  F.A.M.  Stroink  dan  J.G.  Steenbeek,  seperti  dikutip  oleh  Ridwan  HR., 2008:105)  mengemukakan  bahwa  dua  cara  organ  pemerintah  memperoleh kewenangan, yaitu: 1. Atribusi; dan 2. Delegasi.
Atribusi  berkenaan  dengan  penyerahan  wewenang  baru,  sedangkan  delegasi menyangkut  pelimpahan  wewenang  yang  telah  ada  (oleh  organ  yang  telah memperoleh  wewenang  secara  atributif  kepada  organ  lain,  jadi  secara  logis selalu didahului oleh atribusi).
Dalam pengertian lain, Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari  organ  pemerintahan  yang  satu  kepada  organ  pemerintahan  lainnya.  Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/tanggung gugat berada pada penerima delegasi/delegataris. Misalnya, pemerintah pusat memberi  delegasi  kepada  semua  Pemda  untuk  membuat  Perda  (termasuk membuat besluit /  (keputusan)  berdasarkan  daerahnya  masing-masing.  Jenis pelimpahan  wewenang  secara  delegasi,  untuk  “beliau”  digunakan  jika  yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga  untuk  beliau  (u.b)  digunakan  setelah  atas  nama  (a.n).  Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 2 (dua) tingkat struktural dibawahnya dan pelimpahan ini bersifat fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:
a. Materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
b. Dapat  digunakan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk  sebagai  pemangku  jabatan sementara atau yang mewakili;
c. Pada  dasarnya  wewenang  penandatanganan  meliputi  suratsurat  untuk kepentingan  internal  dalam  lingkungan  lembaga  Negara  yang  melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat;
d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.
Ada  perbedaan  mendasar  antara  kewenangan  atribusi  dan  delegasi.  Pada atribusi ,  kewenangan  yang  ada  siap  dilimpahkan,  tetapi  tidak  demikian  pada delegasi .  Berkaitan  dengan  asas  legalitas,  kewenangan  tidak  dapat didelegasikan  secara  besar-besaran,  tetapi  hanya  mungkin  dibawah  kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.
Delegasi  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut  (Philipus  M.  Hadjon, 1998:94):
a.  Delegasi  harus  definitif,  artinya  delegasian  tidak  dapat  lagi  menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b.  Delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  perundangundangan,  artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c.  Delegasi  tidak  kepada  bawahan,  artinya  dalam  hirarki  kepegawaian  tidak diperkenankan adanya delegasi;
d.  Kewajiban  memberi  keterangan  (penjelasan),  artinya  delegasi  berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
e.  Peraturan  kebijakan  (beleidsregel),  artinya  delegasi  memberikan  instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Kewenangan  harus  dilandasi  oleh  ketentuan  hukum  yang  ada  (konstitusi), sehingga  kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan  yang  sah.  Dengan demikian,  pejabat  (organ)  dalam  mengeluarkan  keputusan  didukung  oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat  diperoleh  bagi  pejabat  atau  organ  (institusi)  pemerintahan  dengan  cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewena-ngan organ (institusi) pemerintah adalah suatu  kewenangan  yang  dikuatkan  oleh  hukum  positif  guna  mengatur  dan mempertahankannya.  Tanpa  kewenangan  tidak  dapat  dike-luarkan  suatu keputusan yuridis yang benar.
3). Mandat Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud  memberi  wewenang  kepada  bawahan  untuk  membuat  keputusan atas nama (a/n) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada ditangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu  konsep  hukum  publik,  wewenang  terdiri  atas  sekurang-kurangnya  tiga komponen, yaitu (Philipus M. Hadjon, 1998:90):
1.  Pengaruh;
2.  Dasar hukum; dan
3.  Konformitas hukum.
Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan  perilaku  subjek  hukum.  Komponen  dasar  hukum  ialah  bahwa wewe-nang  itu  selalu  harus  dapat  ditunjuk  dasar  hukumnya  dan  komponen konformitas  hukum  mengandung  makna  adanya  standar  wewenang,  yaitu standar  umum  (semua  jenis  wewenang)  dan  standar  khusus  (untuk  jenis wewenang tertentu).
Mandat umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.  Pelimpahan  wewenang  yang  dapat  dilimpahkan  kepada  pejabat bawahannya  adalah  wewenang  penandatanganan.  Bentuk  pelimpahan penandatanganan  adalah  merupakan  jenis  pelimpahan  wewenang  secara mandat,  atas  nama  digunakan  jika  yang  menandatangani  surat  telah  diberi wewenang  oleh  pejabat  yang  bertanggung  jawab  berdasarkan  bidang  tugas, wewenang  dan  tanggung  jawab  pejabat  yang  bersangkutan.  Pejabat  yang bertanggung  jawab  melimpahkan  wewenang  kepada  pejabat  di  bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini adalah:
a.  Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;
b.  Materi  yang  dilimpahkan  harus  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab pejabat yang melimpahkan;
c.  Pada  dasarnya  wewenang  penandatanganan  meliputi  surat-surat  untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut;
d.  Penggunaan  wewenang  hanya  sebatas  kewenangan  yang  dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan;
e.  Tanggung  jawab  sebagai  akibat  penandatanganan  surat  berada  pada pejabat yang diatasnamakan.
Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh  organ  lain  atas  namanya.  Pada  mandat  tidak  terjadi  peralihan  tanggung jawab,  melainkan  tanggung  jawab  tetap  melekat  pada  sipemberi  mandat. Misalnya instruksi Gubernur kepada Sekretaris Daerah agar ia bertanda tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi di sini jika jika keputusan yang  hendak  digugat  berarti  tetap  yang  digugat  sebagai  tergugat  adalah Gubernur.
Mengenai rumusan mandat, oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan “Kewena- ngan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau  delegasi.  Oleh  karena  mandat  merupakan  suatu  pelimpahan  wewenang kepada  bawa-han.  Pelimpahan  ini  bermaksud  memberi  wewenang  kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. Pejabat TUN yang memberi mandat. Keputusan  itu  merupakan  keputu-san  Pejabat  TUN  yang  memberi  mandat. Dengan  demikian  tanggung  jawab  dan  tang-gung  gugat  tetap  pada  pemberi
mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundangundangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim- hirarkis organisasi pemerintahan”.
Penjabaran  dari  beberapa  kewenangan  diatas,  diantara  atribusi,  delegasi  dan mandat, maka kewenangan yang lebih tepat diberikan terhadap Jaksa Penuntut Umum  adalah  kewenangan  berupa  mandat,  mengingat  kewenangan  tersebut adalah pelimpahan wewenang antara atasan dengan bawahan secara tingkatan hirarkis,  pengembanan  dari  wewenang  itu  pun  dilihat  dari  maksud  dan peruntukkannya  sesuai  dengan  isi  pelim-pahan  mandat  yang  diberikan  oleh Jaksa Agung terhadap bawahannya dan biasanya bersifat formal khusus, salah satunya yakni mandat secara khusus yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada bawahannya  (Jaksa  Penuntut  Umum)  dalam  hal  pelimpahan  kewenangan berupa upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.

## KESIMPULAN
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  otonomi  daerah,  tata  kelola  pemerintahan yang baik ( good government governanance ) sangat diperlukan. Selaras dengan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita UUD 1945, good government  governance memiliki  tiga  komponen  utama,  yaitu:  pemerintah ( state ),  sektor  swasta  atau  dunia  usaha  ( private  sector )  dan  masyarakat ( society ). Ketiga komponen utama tersebut memiliki peran masing-masing dalam menciptakan  good  government  governance.  Peran  sektor  pemerintah  lebih dominan  sebagai  pembuat  kebijakan,  pengendalian,  dan  pengawasan.  Sektor swasta  lebih  banyak  menjadi  penggerak  aktivitas  di  bidang  ekonomi.  Sektor masyarakat  lebih  sebagai  sebagai  objek  sekaligus  subyek  dari  bidang  yang digerakkan oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta.

## REFERENSI
A.  Gunawan  Setiardja,  Dialektika  Hukum  dan  Moral  dalam  Pembangunan Masyarakat Indonesia , Yogyakarta: Kanisius, 1990. Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, Medan, PT. Sofmedia, 2009. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Sapta Artha Jaya, 2005.
Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
Antara  News,  Tim  JPU  bersikeras  Upaya  PK  yang  dilakukan  Oleh  Jaksa terhadap  kasus  Pollycarpus  tidak  langgar  hukum , http:www.antara.com, 2007.
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Semarang: Undip, 1996. Burhan Ashofa, Metode Penelitiian Hukum , Jakarta: Rieneke Cipta, 1996. Didi Atmadilaga, Sekitar Filsafat Ilmu Penerapan dan Metode Ilmiah, Bandung:
Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, 1994.
Harian  Sinar  Harapan,  Senin,  21  Juli  2003,  Mewujudkan  Doktrin  "Tri  Krama Adhy-aksa, (Online), http://www.sinarharapan.co.id.
Irfan  Fachruddin,  Pengawasan  Peradilan  Administrasi  terhadap  Tindakan Pemerin-tah , Bandung: Alumni, 2004.
JE.  Sahetapy,  Viktimologi,  Sebuah  Bunga  Rampai,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1987.
Joni  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Jakarta: Bayumedia, 2005. Karnilyas, Herziening atau Peninjauan Kembali, http://www.hamline.edu/apakabar/ basisdata/.html, diakses 3 Mei 2009
Komisi  Hukum  Nasional  17  April  2004,  Memantapkan  Langkah  Reformasi Kejaksaan, http://www.komisihukum.go.id.
Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Lexy  Moleong,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
Cetakan ke-10, 1999.
Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana kriminologi dan Viktimologi , Jakarta: PT. Djambatan, 2004.
M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Pemeriksa-an  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali), Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Mahmud Mulyadi, Sistem Peradilan Pidana , Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU.
Majalah Varia Peradilan. Nomor 137,  Februari 1997. Majalah Varia Peradilan. No. 195, Desember 2001, Tahun XVII. Majalah Varia Peradilan. No. 260 Mei 2007, Tahun Ke XXII. Majalah Varia Peradilan. Nomor 268, Maret 2008, Tahun Ke XXIII. Mangasa  Sidabutar,  Hak  Terdakwa  Terpidana  Penuntut  Umum  Menempuh Upaya Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Mardjono  Reksodiputro,  Kriminologi  dan  Sistim  Peradilan  Pidana,  Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1998.
Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2001.
Muladi dan Barda Nawai Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992.
Otje Salman, et.al., Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kem- bali, Bandung: Refika Aditama, 2008.
Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum , Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007.
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan ( Bestuurbevoegdheid ),
Ma-kalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
Suwoto  Mulyosudarmo,  Kekuasaan  dan  Tanggung  Jawab  Presiden  Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungja- waban Kekuasaan, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita,1981.