## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
1 Tontji Christian Rafael

## Affiliation
1 Fakultas  Hukum,  Universitas Kristen Artha Wacana
Email Tontjirafael12@gmail.com
Date Submission 30 April
Date Accepted 15 May 2023
Date Published 30 May 2023

## DOI
10.52249

## ANALISIS  PUTUSAN  HAKIM  DI  LUAR PASAL  DAKWAAN  PENUNTUT  UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## Abstract
This research aims to find out and analyze what the judge considers in  making  a  criminal  decision  outside  the  articles  of  the  public prosecutor's indictment for narcotics crimes? This research uses normative or doctrinal legal research methods which focus on the law approach, concept approach and case approach. In the research, it  was  found  that  the  judge's  consideration  in  handing  down  a decision beyond the public prosecutor's indictment in a narcotics crime was that the public prosecutor in determining the articles of indictment was based only on the conditions when the defendant was arrested. The public prosecutor did not consider the purpose and amount of the purchase of narcotics by the defendant before establishing  the  indictment.  Applicability  of  Jurisprudence Number: 1671 K/pid/1996 which rendered a decision outside the indictment of the public prosecutor. The advice given by the author is  that  it  is  hoped  that  judges  in  deciding  cases  will  always maintain  the  independence  of  the  judiciary  which  has  been mandated by the constitution and law and always be based on the law and everything proven in the trial by being active in finding the  law  and  creating  decisions  that  reflect  legal  values,  namely justice, certainty and legal benefits for every justice seeker.
Keywords: Indictment,Judge's Decision, Narcotics.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  sehingga menjatuhkan  putusan  pemidanaan  di  luar  pasal  dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkotika? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-Undang, pendekatan  konsep,  dan  pendekatan  kasus.  Dalam penelitian  ditemukan,  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  di  luar  dakwaan  penuntut  umum dalam  tindak  pidana  narkotika  adalah  Penuntut  umum dalam menetapkan pasal dakwaan hanya berdasarkan pada kondisi  saat  terdakwa  ditangkap.  Penuntut  umum  tidak mempertimbangkan  tujuan  dan  jumlah  dari  pembelian narkotika  oleh  terdakwa  sebelum  menetapkan  pasal dakwaan.  Berlakunya Yurisprudensi  Nomor:  1671 K/pid/1996  yang  menjatuhkan  putusan  di  luar  dakwaan penuntut  umum.  Saran  yang  diberikan  oleh  penulis  ialah diharapkan bagi hakim dalam memutus perkara agar selalu menjaga  kemandirian  peradilan  yang  telah  diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang dan selalu berdasarkan pada  hukum  serta  segala  sesuatu  yang  terbukti  dalam persidangan dengan bersikap aktif dalam hal menemukan
hukum  dan  menciptakan  putusan  yang  mencerminkan nilai-nilai  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian  dan kemanfaatan hukum bagi setiap pencari keadilan. Kata Kunci : Putusan Hakim, Dakwaan, Narkotika.

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  ditujukan  guna  meningkatkan  ketertiban  dan  kepastian  hukum dalam  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  antara  lain  dengan  menertibkan  fungsi,  tugas  dan wewenang  lembaga-lembaga  yang  bertugas  menegakkan  hukum  menurut  proporsi  ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Thahira, 2020). Penegasan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat terselenggara dengan baik yaitu mekanisme ataupun proses penegakkan hukum yang  sesungguhnya  telah  diatur  dalam  berbagai  Peraturan  Perundang-undangan  ternyata masih  menemui  kendala-kendala  dilapangan  sehingga  hakekat  dan  makna  penegakkan hukum menjadi pudar.
Sehubungan dengan itu penegakkan hukum diterapkan juga dalam proses persidangan perkara pidana yang mana setiap lembaga penegak hukum memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing.  Penegakkan  hukum  dalam  peradilan  pidana  dapat  dilakukan  dengan perumusan surat dakwaan. Menurut pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah penuntut umum. Pasal 13 KUHAP mendefinisikan penuntut umum adalah jaksa yang diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan hakim. Surat dakwaan merupakan akta yang memuat indentitas, rumusan tindak pidana dan pasal tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim terbatas pada apa yang didakwakan penuntut umum.
Dalam persidangan pengadilan pidana, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisa juridis, mengajukan tuntutan serta upaya hukum oleh jaksa, sedangkan bagi Hakim, surat  dakwaan  merupakan  dasar  dan  membatasi  ruang  lingkup  pemeriksaan  dan pertimbangan  dalam  menjatuhkan  pidana.  Oleh  karena  itu  surat  dakwaan  selain  memuat keadaan-keadaan yang dimaksudkan, juga harus memberikan gambaran yang jelas tentang perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat dan tepat agar tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang  dilakukannya  (M  Yahya  Harahap,  2019).  Pemeriksaan  di  persidangan  hakim  hanya diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap pasal-pasal dalam surat dakwaan dan jika terjadi  tidak  terpenuhinya  delik  dalam  pasal  yang  didakwakan  maka  hakim  tidak  boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atau harus membebaskan terdakwa dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa (Firmansyah, A, 2022).
Hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia diamanatkan oleh Undang-Undang untuk  dapat  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  hal  tersebut  sebagaimana  telah  dituangkan  dalam Pasal  1  poin  1  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Keadilan  dalam  penegakkan  hukum  oleh  hakim  dapat  dilihat  dalam  putusan  pengadilan.
Putusan  pengadilan  adalah  pernyatan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  (Ipakit,  2015).  Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yakni 1) Pemidanaan atau penjatuhan  pidana  dan/  atau  tata  tertib;  2)  Putusan  bebas,  3)  Putusan  lepas  dari  segala tuntutan hukum (Nugraha , S., & Windyastuti, F, 2022) .
Selanjutnya hakim dalam menjatuhkan putusan akhir mengacu pada  KUHAP yaitu, 1)  Putusan  bebas:  Jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakkan kepadanya tidak terbukti secara sah dan  meyakinkan,  maka  terdakwa  diputus  bebas.,  2)  Putusan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas  dari  segala  tuntutan  hukum.,  3)  Putusan  pemidanaan:  Jika  pengadilan  berpendapat bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  maka pengadilan menjatuhkan pidana (Sunarso, Siswanto, 2005 ) .
Berdasarkan  pasal  193  ayat  (1)  KUHAP,  maka  putusan  pemidanaan  dijatuhkan  oleh hakim harus berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum, tentunya harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, jika dalam proses pemeriksaan terbukti pelaku melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi setiap  delik  dalam  pasal  yang  didakwakan  terhadap  diri  pelaku  barulah  hakim  dapat menjatuhkan hukuman pidana, begitupun sebaliknya jika dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  maka  hakim  menjatuhkan  putusan  bebas,  tetapi  jika  perbuatan  yang didakwakan  terbukti  namun  bukan  merupakan  suatu  tindak  pidana  maka  akan  di  putus lepas dari segala tuntutan hukum ( Tobing, P., & Purbaningrum, P, 2022) .
Fakta yang terjadi bahwa masih ada hakim yang dalam memutuskan suatu putusan perkara  pidana,  tidak  mengacu  pada  ketentuan  perundang-undangan,  sehingga menghasilkan  penemuan  hukum  oleh  hakim  dalam  putusannya  ( Judge  Made  Law ).  Hal tersebut  penulis  temukan  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Sarolangun  Nomor 90/pid.sus/2012/PN.Srln yang menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana narkotika, tidak mengacu kepada ketentuan KUHAP, yakni putusan pemidanaan diluar dari pasal dakwaan jaksa penuntut umum. Sebagaimana dengan putusan tersebut, menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyatakan hakim adalah  pelaku  kekuasaan  negara  yang  bebas  dari  intervensi  dalam  bentuk  apapun  untuk menyelenggarakan  peradilan,  dan  diberikan  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi hakim dalam kekuasaannya dibatasi oleh pasal 182  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  KUHAP  yang  mengatur  bahwa  :  Ayat  (3)    Sesudah  itu  hakim mengadakan  musyawarah  terakhir  untuk  mengambil  keputusan  dan  apabila  perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin  meninggalkan  ruang  sidang.  Ayat  (4)  “Musyawarah  tersebut  pada  ayat  (3)  harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam pertimbangan poinnya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  hukum  serta
pemerintahan  tanpa  terkecuali.  Terkait  dengan  uraian  tersebut  hukum  pidana  merupakan hukum nasional yang dalam penerapannya sangat menjunjung tinggi hak manusia sekalipun manusia  itu  adalah  tersangka  dalam  peradilan.  Putusan  pemidanaan  yang  tidak  mengacu pada ketentuan hukum surat dakwaan dalam perkara pidana jelas telah menodai peradilan pidana  karena  telah  melanggar  hak  terdakwa  dalam  menyiapkan  pembelaannya,  hal  ini menjadi  kesimpulan  jika  menghubungkan  pasal  51  ayat  (2)  dan  pasal  143  ayat  (4)  yang berbunyi: Pasal 51 ayat (2) “Untuk mempersiapkan pembelaannya terdakwa berhak untuk diberitahukan  dengan  jelas  dalam  bahasa  yang  dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang didakwakan kepadanya.” Pasal 143 ayat (4) “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan  disampaikan  kepada  terdakwa  atau  kuasanya  atau  penasihat  hukumnya  dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum tersier. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang- Undang, pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konsep  yang  akan  dianalisis  secara  yuridis preskriptif  (Mahmud  Marzuki,  2005).  Analisnya  melalui  interpretasi  dengan  tetap memperhatikan  konsistensi  antara  teori  hukum,  asas  hukum  dan  kaidah  hukum  yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Posisi Kasus
Kasus  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  di  wilayah  hukum Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Putusan Nomor 90/pid.sus/2012/PN.Srln, terhadap terdakwa I Raden Panji Anugrah dan terdakwa II  Jon Juliandi Bin Azwir M. Para terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan kesatu, Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika., Dakwaan kedua, Pasal 132 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah berawal ketika terdakwa I yang sedang berada di mes tempat kerjanya lalu melihat di handphone miliknya ada panggilan terlewat  dari  Agustiarmansyah,  terdakwa  I  kemudian  menghubungi  kembali  dan tersambung yang kemudian bersepakat dengan Agustiarmansyah untuk membeli narkotika, setelah  menutup  sambungan  telephone  terdakwa  I  pergi  ke  rumah  terdakwa  II  untuk mengajak  terdakwa  II  membeli  narkotika  menggunakan  uang  milik  terdakwa  II  dan terdakwa  II  setuju  lalu  dengan  motor  milik  terdakwa  I,  keduanya  menuju  warung  milik Agustiarmansyah, sesampainya di warung, terdakwa II kemudian memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I yang kemudian menyerahkan uang tersebut  kepada  Agustiarmansyah  setelah  menerima  uang  tersebut  Agustiarmansyah menyerahkan  1  (satu) bungkus  kertas  putih  yang  berisikan  narkotika  jenis  ganja  paket Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I, tidak lama setelah itu anggota polisi datang dan langsung melakukan penggeledahan sehingga ditemukan lintingan daun kering bekas pakai. Oleh karena itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Agustiarmansyah dan Andrianto langsung di bawah ke Polres Sarolangun untuk di proses secara hukum.
Pertimbangan  hakim  bahwa  hakim  menentukan  dakwaan  yang  relevan  dengan perbuatan Terdakwa-Terdakwa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya didalam praktek Peradilan yang berjalan selama ini mengenai tindak pidana Narkotika, penentuan dakwaan yang akan didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa dan demikian juga dengan Putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa-Terdakwa adalah didasarkan kepada keadaan dimana pada saat Terdakwa- Terdakwa  tertangkap;  Menimbang,  bahwa  jika  Terdakwa-Terdakwa  tertangkap  saat bertransaksi,  saat  Terdakwa-Terdakwa  membeli  narkotika  jenis  ganja  atau  sabu-sabu  dari penjual maka kepada Terdakwa-Terdakwa akan didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  lalu  apabila  Terdakwa-Terdakwa  yang sama setelah membeli narkotika jenis ganja atau sabu-sabu kemudian tertangkap tangan saat narkotika  tersebut  disimpan  dibadan  atau  ditempat  lain  maka  TerdakwaTerdakwa  akan didakwa  dengan  pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  dan  apabila  Terdakwa-Terdakwa  yang  sama  yang  tertangkap  tangan  sedang mengkomsumsi  narkotika  jenis  ganja  atau  sabu-sabu  yang  telah  dibeli  dan  dikuasainya sebelumnya  maka  Penuntut  Umum  akan  mendakwa  Terdakwa-Terdakwa  dengan mencantumkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalamsurat dakwaannya.
Putusan hakim yaitu : 1. Menyatakan terdakwa Raden Panji Anugrah Bin Rozali dan terdakwa  Jon  Juliandi  Bin  Azwir  M  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  disebutkan  didalam  dakwaan  kesatu  atau kedua dari terdakwa Raden Panji Anugrah Bin Rozali dan terdakwa Jon Juliandi Bin Azwir M dari dakwaan ke satu atau kedua tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Raden Panji Anugrah Bin  Rozali  dan terdakwa  Jon  Juliandi  Bin  Azwir  M  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Panji Anugrah Bin Rozali dan terdakwa Jon Juliandi Bin Azwir M tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

## 2. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum
Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan  dikarenakan  zat-zat  tersebut  bekerja  dengan  mempengaruhi  susunan  saraf sentral  (Hayyun,  2021).  Dalam  kasus  ini  terdakwa  di  dakwa  dengan  dakwaan  alternatif. Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang  didakwakan.  Dasar  pertimbangan  penggunaan  dakwaan  alternatif  adalah  karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifakasi atau pasal yang tepat diterapkan pada  tindak  pidana  tersebut,  maka  untuk  memperkecil  peluang  lolosnya  terdakwa  dari dakwaan  digunakanlah  bentuk  dakwaan  alternatif.  terhadap  dakwaan  penuntut  umum, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada surat dakwaan. Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum dalam tindak pidana narkotika yaitu:

## a. Penuntut umum dalam menetapkan pasal dakwaan hanya berdasarkan pada kondisi saat terdakwa ditangkap
Putusan majelis hakim yang tidak sependapat dengan pasal dakwaan penuntut umum yaitu pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) telah tepat, jika penuntut umum dalam menetapkan
pasal-pasal dakwaan hanya merujuk pada kondisi terdakwa ditangkap maka unsur membeli, menerima,  menguasai,  menyimpan  dan  memiliki  narkotika  golongan  I  bentuk  tanaman dalam  pasal-pasal  dakwaan  telah  terpenuhi  akan  tetapi  terbuktinya  unsur  tersebut dipatahkan oleh penilaian hakim yang menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut adalah pasal yang secara historis diterapkan terhadap pelaku Soetransaksi, dilihat dari fakta persidangan yang terjadi pada saat tertangkap para terdakwa telah selesai melakukan transaksi pembelian narkotika tapi para terdakwa masih berada di lokasi tempat transaksi terjadi Mohamad Fahmi Fiddin, & Karli, K.2023).
Kemudian  tindakan  penuntut  umum  yang  menerapkan  pasal-pasal  dalam  dakwaan menunjukan  tidak  profesionalnya  penuntut  umum  dalam  menjalankan  tugas  pokoknya. Pasal  137  kitab  undang-undang  hukum  acara  pidana  memberikan  wewenang  kepada penuntut  umum  untuk  melakukan  penuntutan,  dalam  hal  ini  penuntut  umum  berhak menuntut siapapun yang melakukan tindak pidana di daerah hukumnya, tetapi jika merujuk pada Pasal 138-140 KUHAP maka penuntut umum elakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik, artinya setelah menerima berkas hasil penyidikan maka penuntut umum  mempelajarinya  dan  kemudian  melakukan  penuntutan  dengan  membuat  surat dakwaan, dalam perkara ini terdapat fakta di tingkat penyidikan yang mana ketika terdakwa di interogasi oleh penyidik terdakwa mengaku bahwa membeli narkotika untuk kemudian dikonsumsi  bersama  akan  tetapi  baik  penyidik  maupun  penuntut  umum  tidak  berupaya untuk melakukan tes urine terhadap terdakwa.
Pasal  114  ayat  (1)  dapat  diterapkan  jika  pada  saat  tertangkap  terdakwa  sedang melakukan transaksi jual-beli nerkotika golongan I, kemudian pasal 111 ayat (1) diterapkan pada perbuatan terdakwa jika pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa menanam, memelihara,  memiliki,  menguasai,  menyimpan,  atau  menyediakan  narkotika  golongan  I bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tetapi penerapan pasal ini tidak hanya melihat pada perbuatan meteril dari terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman saja tetapi penuntut umum harus membuktikan apakah benar kepemilikan narkotika tersebut untuk dijual kembali atau hanya dikonsumsi. Namun baik penuntut umum maupun penyidik polri mengabaikan fakta-fakta bahwa terdakwa ada mengaku  membeli  narkotika  golongan  I  untuk  dikonsumsi  yang  dihubungkan  dengan barang bukti narkotika yang masih jauh dari batasan pengguna narkotika yang diatur dalam surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010, jika penuntut umum tidak mengabaikan fakta  tersebut  pastilah  penuntut  umum  akan  memerintahkan  untuk  tes  urine  terhadap terdakwa dan jika hasilnya positif maka pasal yang tepat diterapkan adalah pasal 127 ayat (1) huruf a tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang diancam dengan pidana maksimal 4 tahun.
b. Penuntut  umum  tidak  mempertimbangkan  tujuan  dan  jumlah  dari  pembelian narkotika oleh terdakwa sebelum menetapkan pasal dakwaan .
Unsur  tindak  pidana  dalam  pasal-pasal  dakwaan  telah  terpenuhi  namun  tidak diterapkana  oleh  hakim  untuk  memidana  terdakwa  menurut  penulis  telah  tepat  karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta bahwa terdakwa merupakan orang- orang yang mengedarkan atau akan mengedarkan narkotika dan pada saat diperiksa oleh polisi  para  terdakwa  mengakui  membeli  narkotika  untuk  kemudian  dikonsumsi  bersama tetapi  baik  penuntut  umum  maupun  penyidik  dari  kepolisian  tidak  melakukan  tes  urine
terhadap  terdakwa  untuk  membuktika  apakah  benar  terdakwa  merupakan  orang  yang dikualifikasikan sebagai pengguna narkotika.
Yahya  Harahap,  menyatakan  bahwa  pengakuan  bersalah  dari  terdakwa  sama  sekali tidak  melenyapkan  kewajiban  penuntut  umum  dan  persidangan  untuk  menambah  dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Kemudian asas tiada pidana tanpa  kesalahan  menurut  Ratna  WP,  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  harus dibuktikan  bahwa  perbuatan  itu  sesuai  dengan  motifnya  untuk  berbuat  dan  tujuan  yang hendak dicapai serta antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan maka terdakwa tidak dapat dijatuhi  pidana  hanya  berdasarkan  pada  terbuktinya  unsur-unsur  tindak  pidana  yang didakwakan tetapi harus dibuktikan kesalahan dari terdakwa yakni maksud dan tujuan dari terdakwa membeli narkotika tersebut, tetapi pasal 114 dan pasal 111 ayat (1) adalah pasal- pasal  yang  tidak  memuat  unsur  “dengan  maksud”  sehingga  dalam  praktiknya  penuntut umum  seringkali  lalai  dan  menerapkan  pasal  tersebut  tanpa  mempertimbangkan  maksud terdakwa  tindak  pidana  narkotika  dalam  memiliki,  menguasai,  menerima  dan  menanam narkotika golongan I sehingga seolah-olah penuntut umum menerapkan pasal tersebut untuk memaksa hakim memutus perkara sesuai dengan dakwaan, mengingat pasal 182 ayat (3) dan (4) yang pada dasarnya membatasi hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.
Alasan hakim tersebut juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Bersama yang telah menegaskan batas kepemilikan narkotika jenis ganja bagi penyalahaguna narkotika adalah 5 gram sedangkan barang bukti. Narkotika yang  disita  dari  terdakwa  hanya  seberat  1,55  gram  yang  mana  jika  dihubungkan  dengan pengakuan terdakwa tentang tujuan dari membeli narkotika adalah untuk dikonsumsi maka keputusan hakim tidak menerapkan pasal dakwaan adalah keputusan yang tepat karena jika pasal  dakwaan  diterapkan  maka  akan  mengaburkan  kepastian  hukum  bagi  pelaku penyalahguna  narkotika  yang  tentunya  sebelum  menggunakan  narkotika  terlebih  dahulu akan  membeli,  menerima,  menguasai,  menyimpan,  memiliki  bahkan  menanam  sendiri narkotika tetapi dengan maksud atau tujuan untuk dikonsumsi.
c. Berlakunya Yurisprudensi Nomor: 1671 K/pid/1996 yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) jelas  menyatakan  bahwa  hakim  dalam  musyawarah  untuk  mengambil    keputusan  harus berdarsarkan  pada  dakwaan  penuntut  umum  dan  segala  sesuatu  yang  terbukti dipersidangan.  Oleh  sebab  itu  hakim  dalam  memeriksa  perkara  dapat  melampaui  surat dakwaan  namun  dalam  menjatuhkan  putusan  menurut  KUHAP  hakim  hanya  boleh memutus  sesuai  dengan  surat  dakwaan  penuntut  umum.  UUD  RI  1945  menyatakan Indonesia adalah negara hukum maksudnya adalah segala sesuatu yang dilakukan di negara Indonesia  haruslah  bersesuaian  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  demikian  juga hakim dalam menjatuhkan keputusan haruslah berdasarkan hukum karena pada dasarnya hakim  adalah  alat  negara  untuk  menegakkan  hukum.  Alasan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan pemidanaan di luar pasal dakwaan haruslah berdasarkan pada hukum. Salah satu sumber  hukum  di  Indonesia  adalah  yurisprudensi  atau  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara-perkara yang oleh undang-undang belum diatur secara jelas atau sama sekali belum diatur dalam undang-undang.
Terdakwa  dalam  perkara  ini  membeli  narkotika  dan  menurut  pengakuan  terdakwa narkotika tersebut dibeli untuk kemudian dikonsumsi sedangkan dalam fakta dipersidangan tidak terdapat fakta bahwa tersdakwa adalah pengguna narkotika yang mana hal tersebut dapat dibuktikan jika penyidik dan penuntut umum melakukan tes urine terhadap terdakwa akan  tetapi  karena  tidak  dilakukan  maka  tidak  terdapat  bukti  yang  sah  bahwa  terdakwa sudah  pernah  menggunakan  narkotika  dan  dalam  undang-undang  nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  tidak  ada  pasal  yang  mengatur  tentang  percobaan  menyalahgunakan narkotika sehingga jika hanya mengacu pada undang-undang sebagai sumber hukum maka terhadap perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta dalam persidangan terdakwa tidak dapat  dihukum  atau  putusan  yang  harus  dijatuhkan  oleh  hakim  adalah  putusan  bebas. Sebelumnya  telah  diuraikan  bahwa  salah  satu  sumber  hukum  di  Indonesia  adalah yurisprudensi  maka  hakim  dalam  memutus  perkara  dapat  mengacu  pada  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadilinya.
Hakim  dilarang  untuk  menolak  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  yeng menurutnya  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman, dengan demikian apabila perbuatan terdakwa dan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada aturan dalam Undang- Undang yang dapat dipakai oleh hakim sebagai rujukannya dalam memutus perkara maka hakim  dapat  membentuk  undang-undang  atau  melakukan  penemuan  hukum  serta  dapat merujuk pada putusan hakim terdahulu yang dianggap tepat dan patut diteladani.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bagian  analisis,  penulis  berkesimpulan  bahwa  ada  3  (tiga) alasan  hakim  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  di  luar  pasal  dakwaan  penuntut  umum dalam  tindak  pidana  narkotika  yaitu petama ,  penuntut  umum  dalam  menetapkan  pasal dakwaan hanya berdasarkan pada kondisi saat terdakwa tertangkap, kedua, penuntut umum tidak  mempertimbangkan  tujuan  dan  jumlah  atau  berat  dari  narkotika  yang  dibeli  oleh terdakwa,  ketiga,  berlakunya  Yurisprudensi  Nomor:  1671  k/pid/1996  yang  menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Fathurrahim, F. (2023). Implementasi Pasal 56 KUHAP Tentang Hak Tersangka Atas Bantuan Hukum  Dalam  Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana. IBLAM  LAW REVIEW , 3 (2), 1–12. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.114
Firmansyah,  A.  (2022).  Peran  Lembaga  Asessmen  Terpadu  Dalam  Penyelesaian  Kasus Penyalahgunaan  Narkotika  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice IBLAM  LAW REVIEW , 2 (2), 66–78. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77 Hayyun, N. A. S. (2021). Artikel Pengaruh Narkoba Bagi Remaja.
Ipakit,  R.  (2015).  Urgensi  Pembuktian  Alat  Bukti  Dalam  Praktek  Peradilan  Pidana. Lex Crimen, 4(2).
M  Yahya  Harahap,  S.  H.  (2019).  pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP penyidikan dan penuntutan.
Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media , 55 .
Mohamad  Fahmi  Fiddin,  &  Karli,  K.  (2023).  Analisis  Asas  Legalitas  dalam  Kewenangan Presiden Menunda Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Mary Jane Veloso. PESHUM
: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 2(4), 777–785.
https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2116
Nugraha , S., & Windyastuti, F. . (2022). Perlindungan Hukumn Terahadap Korban Kejahatan Tindak  Pidana  Narkotika  Berkaitan  Dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun Tentang Narkotika. IBLAM LAW REVIEW , 2 (1),
1–16. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.39
Sunarso, Siswanto. (2005). Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 260-274.
Tobing, P., & Purbaningrum, P. (2022). Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  Jakarta. Journal  Evidence  Of Law , 1 (1), 1–20. https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika