e-ISSN: 2549-9122 P- ISSN: 2776-2297

## Studi Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT
Sidogiri Cabang Bondowoso
Oleh:
Achmad Abrari Cak.abrori@gmail.com Universitas Bondowoso, Indonesia

## Abstrak
Di dalam lembaga keuangan syariah tidak asing lagi kita dengar istilah mudharabah.  Dalam pembagiannya mudharabah terbagai menjadia dua yaitu: yang pertama: Mudharabah muqayyadah yang artinya shahibul maal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dan yang kedua : Mudharabah Muthlaqah shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan.  Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. dan  bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan mudharabah  di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. sehingga dalam bentuk analisisnya kami menggunakan analisa deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso sudah sesuai dengan syariat yang terdapat dalam teori ekonomi syariah karena di dalamnya telah terpenuhi syarat dan ketentuannya, namun dalam pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso hanya bisa direalisasikan baik dalam bentuk penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.
Keywords : Pembiayaan Mudharabah, Manajemen Risiko.

## Pendahuluan
Islam diturunkan di dunia oleh Allah memiliki prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah penghambaan kepada Allah SWT. Yang merupakan Dzat yang maha Esa. Dia adalah satu-satunya tuhan dan pencipta alam semesta, sekaligus pemilik dan penguasa tunggal kehidupan seluruh mahluk, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah subbuhun dan kuddusun , yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal. 1
Islam memiliki syariah yang istimewa, yakni bersifat universal dan komprehensif. Universal
berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu hingga sampai yaumul hisab nanti, Sedangkan komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). 2 Ibadah diperlukan dalam kehidupan beragama untuk menjaga ketaatan dan kehormatan hubungan dengan khaliqnya. Sedangkan aspek muamalah sebagai aturan main ( rules of the game ) dalam kehidupan sosial, itulah sebabnya aspek muamalah ini pengaturannya sangat longgar. 3 Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin
1 Adiwarman Azwar Karim, 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h.3
2 Muhammad Syafi’I Antonio, 1999. Bank Syariah, Bagi Banker dan Praktisi Keuangan. Jakarta: Bank Syariah Indonesia dan Tazkia Institute. h.38
3 Asro  Maksum, 2009. Dasar-dasar Akuntansi Syariah. Situbondo: Ibrahimy Press. h.126
manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan jiwa dan raga, keselamatan akal, keselamatan harta, maupun keselamatan keturunan ( nasab ). Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok (Al- Hajat Adh Dharuriyyah).
Manusia adalah makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan ia membutuhkan bantuan orang lain. Karena setiap manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ada bantuan orang lain atau makhluk lain. Lebih jauh, kehadiran-kehadiran makhluk lain juga dapat menciptakan kehidupan yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain.
Kegiatan manusia di bumi untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhannya di zaman dulu cenderung mengalami proses yang sama, yaitu: bagaimana ia berburu dan bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia pada saat ini, mengalami kecenderungan kearah yang sama. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola prilaku yang relatif sama. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Akhirnya manusia dapat memodifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap, bagaimana melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap kebutuhan.
Dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia adalah dengan bermuamalah,
karena kegiatan muamalah tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Diantara kaidah dasar fiqih dalam bermuamalah (bertransaksi) adalah
:
ُﺔَﺣﺎَﺑ ِ ْﻻﺍ ِﺕَﻼَﻣﺎَﻌُﻤْﻟﺍ ﻲِﻓ ُﻞْﺻَ ْﻻَﺍ “pada prinsipnya dalam transaksi- transaksi itu adalah boleh” . 3F 4
Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dipraktekkan diantaranya adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana ( shahibul maal ) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha ( mudharib ). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah ( prosentase ). 4F 5
Pembiayaan mudharabah tersebut sangat urgen di tengah- tengah kehidupan masyarakat, karena dengan pembiayaan mudharabah  disinyalir kegiatan yang saling membantu kebutuhan satu sama lain. Dengan demikian, mereka dapat mempertahankan kehidupannya. Akan tetapi, pembiayaan tersebut tidak dapat
4 M. Afifuddin Muhajir, 2011. Metode Kajian Fiqh. Situbondo: Ibrahimy Press. Cet. ke-2, h.10
5 Dimyauddin Djuwaini, 2008.
Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.ke-1, h.224
dipahami oleh nasabah. Salah satu faktornya adalah ketidak tahuan nasabah itu sendiri terhadap pembiayaan mudharabah dan kurangnya sosialisasi dari pihak BMT Sidogiri terhadap masyarakat setempat. Sehingga tidak familiar kedengarannya terhadap masyarakat.
Salah satu bentuk pembiayaan mudharabah yang sering dipraktekkan oleh BMT Sidogiri adalah pertanian dan perdagangan. Karena perdagangan memerlukan modal yang sangat banyak. Masyarakat mempraktekkan pembiayaan tersebut karena pembiayaan mudharabah sangat membantu masyarakat sebagai modal awal untuk berdagang. Oleh karena itu bagaimanapun resikonya pembiayaan mudharabah tetap dipertahankan.
Namun sangat disayangkan, terkadang para nasabah mendahulukan kepentingan yang dapat menguntungkan diri sendiri, seperti halnya menyalah gunakan dana yang disepakati oleh kedua belah pihak, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila mana nasabah tidak jujur. Hal ini merupakan dampak negatif yang terdapat dalam akad mudharabah, terutama pada penerapan pembiayaan yang relatif tinggi.
Oleh karena itu, langkah- langkah yang harus dilakukan oleh BMT Sidogiri sebelum mencairkan pembiayaan tersebut adalah mensurvei terlebih dahulu terhadap nasabah yang akan melakukan transaksi dengan pihak BMT Sidogiri tersebut. Baik dari segi pekerjaannya, pendapatannya,
kepribadiannya, serta keinginannya nasabah tersebut terhadap pembiayaan mudharabah yang dikucurkan oleh BMT Sidogiri.
Narasi di atas ini cukup representatif sebagai alasan dasar yang bisa dijadikan latar belakang kajian dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini sangat tertarik mengangkat judul ini. Oleh karena itu, penelitian  terhadap  judul tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam untuk memperoleh informasi keilmuan yang komprehensif dan kebenaran yang hakiki.

## Metode
Metode penelitian merupakan komponen yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian, karena penelitian dapat dikatakan berhasil jika dengan metode atau cara yang sestimatis dan teratur, sehingga permasalahan dapat terpecahkan dan tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu metode penelitian ini dapat dipandang vital peranannya, dalam penulisan karya ilmiah seperti jurnal  ini. Dalam buku karya Prof. Dr. Sugiyono yang membahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif menjelasakan. Bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek alamiah. Di mana peneliti adalah instrumen kunci. 6
Terkait dengan metode penelitian dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan
Hukum Islam sekalipun ada
6 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alvabeta.2012)  Cet- IV. h.15.
sebagian yang mengadopsi dari pendekatan kualitatif yang berupa penelitian lapangan ( field research ). Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.
1. Sumber Data
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 7 Dalam  penelitian kualitatif menurut Spradley untuk memperoleh data yang akurat maka terdiri dari tiga komponen yaitu:
a. Place , atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial yang sedang berlangsung
b. Actor , atau pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu
c. Activity, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. 8
Secara umum, sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi dua macam, yakni:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer dalam pembahasan ini adalah berupa kata-kata dan
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: PT Rineka Cipta.2002) Cet. ke-12, h.107
8 Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D ,  Bandung:
Alfabet. Cet. ke-11, h.229
tindakan-tindakan yang didapat melalui wawancara, mendengar atau melihat langsung terhadap praktik dan hukum dalam bai’ al- wafa’ pada muamalah modern sekarang ini serta implikasi konsistensi bermadzhab. 9 Data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. 10
b. Sumber Data Sekunder
Untuk memperkaya dan memperluas pembahasan, maka peneliti juga menggunakan sumber pendukung tersebut, yaitu sumber-sumber atau literatur- literatur yang membahas objek kajian ini. 11 Misalnya kitab-kitab klasik, buku-buku kontemporer yang membahas tentang hukum bai’  al-wafa’
seperti Fiqhul  Islami wa
Adilatuhu ,  karya  dari  Prof.
Dr. Wahbah al-Zuhaily, Raddu Al-Mukhtar  ‘Ala Al- dari  al-Mukhtar Syarh  al- Tanwir  al-abshar karya ibn
Abidin.
2. Prosedur Pengumpulan Data
Teknik peengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan
9 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penulisan .  (Bandung: CV. Alfabeta.2009) h.62 10 Rusady Ruslan, 2003. Metode Penelitian: Public Relation Dan Komunikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi 1. Cet. Ke-2, h. 29
11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penulisan. (Bandung: CV. Alfabeta.2009) h.62
karena tujuan utama dari penulisan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang  ditetapkan.  Secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:
a. Observasi
Dalam kamus ilmiah populer, observasi adalah pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset. 12
Jadi, peneliti melakukan pengamatan terhadap penerapan akad bai’ al-wafa’ serta implikasi konsistensi bermadzhab di BMT Sidogiri  agar peneliti memperoleh informasi yang valid. 13 Sedangkn menurut Dr. Nawawi Tabrani mengatakan bahwa observasi di arahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, terutama dalam disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial. 14
b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara lisan. 15
12 Muhammad Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer.( Surabaya: Arkola. 1994) h.533
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik.
(Jakarta: Rikena Cipta.2006) h.222 14 Nawawi, Metodologi Penelitian Hukum Islam. (Malang: Genius Media. 2014), h.92
15 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal
Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang secara langsung menggunakan akad ba’i al-wafa’ di lokasi penelitian, yaitu di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. Sehingga data yang didapat oleh penulis adalah data yang valid, serta sesuai dengan realita.

## Pembahasan
1. Definisi Mudharabah Secara etimoloogi (bahasa) qirad ( ﺽﺍﺮﻘﻟﺍ ) diambil dari kata ﺽﺮﻗ yang berarti ﻊﻄﻘﻟﺍ
(potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqaradhah ( ﺔﺿﺭﺎﻤﻟﺍ ) yang berarti ﺓﺍﻭﺎﻤﻟﺍ
(kesamaan). Sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.
Orang Irak menyebutkan dengan istilah mudharabah ( ﺔﺑﺭﺎﻀﻤﻟﺍ ) sebab ﺏﺮﻀﻳ ﻦﻳﺪﻗﺎﻌﻟﺍ ﺢﺑﺮﻟﺍ ﻢﻬﺴﺑ ﻦﻣ ﻞﻛ (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba) atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Oleh karena itu perjalanan tersebut dinamakan ﺮﻔﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺮﺿ . 15F 16
dan laporan penulisan. (Bandung: CV.
Alfabeta.2009) h.72
16 H. Rachmat Syafi’i, 2001. Fiqih
Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, h.223
Menurut istilah syara’ . Mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana pihak lain sebagai modal mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati. 16F 17
Sedangkan menurut istilah fiqih al mudharabah , para imam madzhab memberikan berbeda- beda tentang definisi mudharabah. Adapun definisi itu sebagai berikut:
a. Madzhab Hanafi mengartikan
Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.
b. Madzhab Maliki memberikan definsi bahwa Mudharabah suatu pemberian mandat ( taukiil ) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
c. Madzhab Syafi’i memberikan definisi mudharabah adalah suatau akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
d. Madzhab Hambali mengartikan Mudharaba h
adalah penyerahan suatu
17 Karim Helmi, 1997. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.11
modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semakna, kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan  bagian tertentu dari keuntungannya. 18
e. Menurut Sayyid Sabiq Mudharabah adalah akat antara dua belah pihak di mana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 19 f. Menurut Taqiyyudin
Mudharabah adalah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) di dalam perdagangan. 20
g. Menurut Wahbah az-Zuhaily Mudharabah adalah pemberian modal oleh pemilik modal (al-malik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam bentuk usaha,dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. 21 Sedangkan menurut terminologi (istilah) Mudharabah
merupakan kontrak yang melibatkan antara dua orang atau lebih, yaitu
18 Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah . Bairut: Darul Fikr. Juz 3, h.35
19 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah . Semarang: Toha Putra. Juz 3, h. 212
20 Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul al- Akhyar .Surabaya: Syirkah Piramida. Juz 1, h. 186
21 Wahbah Az-Zuhaily, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu . Damaskus: Dar al- Fikr al-Mu’ashirah. Juz 5, h. 3924
pemilik modal investor ( sahibul maal ) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan waktu mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang  ingin dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan ( profit ) yang dibagi antara pihak ( shahibul maal dan mudharib ) berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. 22
Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak shahibul maal
sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib . Sedangkan mudharib menanggung atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankn usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib , maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 23 Prof. Dr. H. Veithhzal Rivai, M.B.A. dan Ir. H. Andi Buchari, M.M. dalam bukunya Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi beliau menyebutkan bahwa
Mudharabah adalah bentuk kerja sama di mana salah satu pihak disebut shahib al maal atau rabb al maal (pemilik dana), berperan sebagai partner yang tidak aktif. Di sisi lain ada
22 Moh. Asra Maksum dan Zubairi,
2009. Dasar-Dasar Akuntansi Syari’ah dari Teori Ke Praktek: Ibrahimy Pres s . Cet. ke-1, h.73
23 Dimyauddin Djuwaini, 2008.
Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.ke-1, h.224
pihak yang disebut mudharib (pengelola dana), menyediakan tenaga untuk mengelola dana dengan tujuan  mendapatkan keuntungan, Mudharib diharapkan bersikap hati-hati,
dapat dipercaya, dan bertanggung jawab atas kerugian yang muncul karena kelalaian yang dilakukan. Sebagai agen dia diharapkan dapat mengatur dana sehingga mendapatkan keuntungan bagi pemilik dana tanpa melanggar hukum Islam. 24
Sehingga dalam perkembangannya mudharabah dapat diartikan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama ( shahibul maal ) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 25 d. Landasan Hukum Mudharabah
Pada hakekatnya hukum
mudharabah tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an, akan tetapi setelah dilihat di al- Qur’an hanya mengungkapkan mustak dari istilah dharaba sebanyak lima puluh kali. Di
24 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, 2009. Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bkan Opsi, Tapi Solusi. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. ke-1. h.423
25 Muhammad Syafi’i Antonio, 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani. Cet. Ke-1, h.95
antara jumlah tersebut para ulama’ Fiqih menjadikan akar mudharabah dari kata dharaba fil ardhi yang artinya berjalan di muka bumi. Ulama’ menganggap bahwasanya yang dimaksud berjalan di muka bumi adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan. Hal yang demikian dapat kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist- hadits Rasulullah SAW. Sebagai berikut:
a. Al-Qur’an Berikut dalil-dalil dari al-Qur’an yang berkenaan dengan mudharabah:
Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125 ]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan- Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar- benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Al-Baqarah :198)” 26
Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
26 Depertemen Agama RI, 2008. Al- Qur’an dan Terjemahannya . Semarang: CV. Asy-Syifa’. Edisi Refisi Terbaru, h. 64
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung. (al- Jum’ah:10)” 26F 27 Artinya: “......dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. ..... (al- Muzammil:20)” 27F 28
Surat Al-Baqarah dan Al-Jum’ah menjelaskan bahwasanya kaum muslimin dimotivasi untuk selalu melakukan upaya perjalanan usaha yang telah dikaruniai oleh Allah di muka bumi ini.
Semua ayat ayat ini, kata Az-Zuhaily, dengan sifatnya yang menerangkan keharusan pada harta melalui kontrak mudharabah . Dari As-Sunnah juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan harta sebagai mudharabah mensyaratkan kepada mitra usahanya supaya jangan membawa hartanya menyebrang laut, menuruni lembah, dan membeli binatang yang hidup. Jika dia menyalahi
27 Depertemen Agama RI, 2008. Al- Qur’an dan Terjemahannya . Semarang: CV. Asy-Syifa’. Edisi Refisi Terbaru, h. 1257
28 Depertemen Agama RI, 2008. Al- Qur’an dan Terjemahannya . Semarang: CV. Asy-Syifa’. Edisi Refisi Terbaru, h. 1314
peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Syarat yang diletakkan oleh al-Abbas ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau membolehkan. 28F 29 b. Hadits Berikut ini beberapa Hadits yang berkenaan dengan Mudharabah: ﻪﻧﺍ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ُﻦْﺑِﺍ ﻯ َﻭَﺭ ﻦﺑ ﺱﺎﺒﻋﻻﺍ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻥﺎﻛ : ﻝﺎﻗ ﻪﺑﺭﺎﻀﻣ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻊﻓﺩ ﺍﺫﺍ ﺐﻠﻄﻤﻟﺍﺪﺒﻋ ﺍﺮﺤﺑ ﻪﺑ ﻚﻠﺴﻳﻻ ﻪﺒﺣﺎﺻ ﻰﻠﻋ ﻁﺮﺘﺷﺍ ﺔﺑﺩ ﻪﺑ ﻯﺮﺘﺸﻳ ﻻﻭ  ﺎﻳﺩﺍﻭ ﻪﺑ ﻝﺰﻨﻳ ﻻﻭ ﻦﻤﺿ ﻚﻟﺫ ﻞﻌﻓ ﻥءﺎﻓ ﺔﺒﻁﺭ ﺪﺒﻛ ﺕﺍﺫ ﻎﻠﺒﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ ﻝﻮﺳﺭ ﻪﻁﺮﺷ ﻲﺿﺭ ﻰﻧﺮﺒﻄﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ﻩﺯﺎﺟءﺎﻓ ﻢﻠﺳﻭ ( ﻪﻨﻋ ﷲ Artinya: “ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyarakan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang bahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah kepada Rasulullah
29 Muhammad Syakir Sula, 2004.
Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan Sistem Operasional. Jakarta:Gema Insani Press. Cet. Ke-1. h.332.
saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.(H .R. Tabrani)” 29F 30
ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿﺭ ﺐﻴﻬﺻ ﻦﺑ ﺢﻟﺎﺻ ﻦﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻛﺮﺒﻟﺍ ﻦﻬﻴﻓ ﺙﻼﺛ ﷺ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻥﺍ ﺮﺒﻟﺍ ﻂﻠﺧﻭ ﺔﺿﺭﺎﻘﻤﻟﺍﻭ ﻞﺟﺍ ﻰﻟﺍ ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ ) ﻊﻴﺒﻠﻟ ﻻ ﺖﻴﺒﻠﻟ ﺮﻴﻌﺸﻟﺎﺑ
( ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿﺭ ﺐﻴﻬﺻ ﻦﻋ
Artinya: “ Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah) .” 30F 31
Dua Hadits di atas menggambarkan bahwasanya, Hadits yang pertama menunjukkan sebuah praktek akad mudharabah (qiradh) yang dilaksanakan dengan cara berbagi untung, dan ditentukan syaratnya. Adapun hadits yang kedua mempertegas landasan hukum keabsahan teknik transaksi mudharabah yang dilakukan pada zaman Rasulullah bersama Shahabat.
30 Muhammad Syafi’i Antonio, 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani. Cet. Ke-1, h.96
31 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Kairo: Dar al-Hadits. Juz 2, h. 768
e. Rukun dan Syarat Mudharabah Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua belah pihak, mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul (offer and Acceptence), artinya bersesuainya keinginan dan maksud dari pihak tesebut untuk menjalin ikatan kerja sama. Namun beberapa madzhab lain, seperti Imam Syafi’i mengajukan beberapa rukun mudharabah yang  tidak hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya dua belah pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal. 31F 32
Oleh karenanya dalam pembahasan tentang rukun- rukun mudharabah ini, dapat dipaparkan sebagai berikut:
a. Adanya dua belah pihak ( Shahibul maal dan mudharib
/ pihak penyedia modal dan pihak yang menjalankan usaha) disyaratkan sebagai berikut:
1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat
32 Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah . Bairut: Darul Fikr. Juz 3, h.42
sebagai wakil, 33 dan  kafil dari masing-masing pihak. 34 2) Memiliki wilayah al- tawakil wa al-wikalah (memiliki kemampuan untuk mewakilkan / atau memberi mandat dan menerima kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut. 35
b. Ijab dan Qabul
Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat sebagai berikut; 1) Harus jelas Ijab qabul harus jelas  menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah . Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah , qiradh, muqaradah, muamalah atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata mudharabah dan kata-kata sepadan lainya.
33 M. Ali Hasan, 2003. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . Jakarta:
PT.Raja Grafindo Pesada. Cet. Ke-1. h.171
34 Muhammad Syakir Sula, 2004 Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta:Gema Insani Press. Cet. Ke-1 h. 334
35 Muhammad, 2003. Kontruksi
Mudharabah dalam Bisnis Syariah . Yokyakarta: PSEI STIS, h.60
jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya ‘Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua’. 2) Harus bertemu Ijab qabul harus bertemu. Artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak- pihak kedua sebagai ungkapan kesedianya bekerja sama.
Ungkapan kesedianya tersebut bisa diungkapkan dengan kata- kata atu gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukan kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan ‘ ya saya terima ’. Atau ‘saya setuju ’ atau dengan isyarat lain seperti menganggukkan kepala. 36
3) Harus sesuai maksud para
pihak
Ijab dan qabul harus sesuai dengan pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.
Secara lebih luas ijab dan qabul tidak seja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha. Tapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-
36 Muhammad, 2003. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah.
Yogyakarta: PSEI STIS, h.59
kesepakatan lain yang muncul lebih terinci.
Ketika kesepakatan- kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.
c. Adanya Modal
Modal harus disyaratkan sebagai berikut: 1) Jumlah dan Jenisnya jelas Modal harus jelas jumlah dan jenisnya diketahui oleh kedua belah oihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidak jelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini. 2) Berupa Uang Modal harus berupa uang (bukan barang). Hal ini didasarkan pada pendapat para ulama. Mereka beralasan apabila mudharabah
menggunakan barang maka akan menimbulkan kesamaran. 37 3) Bersifat tunai Uang yang menjadi modal dalam akad mudharabah harus bersifat tunai bukan utang. Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak utang) bentuknya misalnya shahibul maal memiliki piutang kepada seseorang tertentu.
37 Muhammad, 2003. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Yogyakarta: PSEI STIS, h.61
Piutang pada orang tersebut kemudian dijadikan modal mudharabah bersama si penghutang. Hal ini tidak dibenarkan karena piutang itu sebelum diterima oleh orang yang  memberi hutang kepada orang yang berhutang masih milik orang yang berhutang. Jadi apabila dijalankan dalam usaha, berarti ia menjalankan dananya sendiri, bukan orang yang berhutang.
4) Diserahkan Langsung
Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Karena jika tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan secara sepenuhnya (berangsur-ansur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal. Penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerja secara maksimal. 38 d. Adanya Usaha ( Al-Aml ) Dalam hal ini sebagian dari ulama, khususnya Syafi’i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Sedangkan dalam usaha industri mereka menolaknya. Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu mereka memasukkannya dalam
38 Muhammad, 2003. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah.
Yogyakarta: PSEI STIS, h.63
kontrak persewaan dalam muamalah dikenal dengan ijarah, yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal.
Berbeda dengan Abu Hanifah beliau membolehkan apapun macam usaha asalkan tidak usaha dagang yang di dalamnya kegiatan kerajinan atau industry. e. Adanya Keuntungan
Mengenai keuntungan dapat disyaratkan sebagai berikut: 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentasi dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal. 2) Keuntungan untuk masing-masing  pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, tiga juta, dan seterusnya.
Karena jika ditentukan maka shahibul maal telah mematok untung tertentu dan ini akan mengakibatkan kepada riba. 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%,  50:50 % dan seterusnya.
Jika nisbah bagi
hasil tidak tertentu pada saat akad, maka masing- masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Karena peraturan umum
dalam penghitungan ini adalah kesamaan. 39
Namun jika terjadi kerugian dalam akad mudharabah ini akan menjadi tanggungan dari penyedia dana dengan syarat kerugian tersebut bukan kelalaian atau kesengajaan dari pengelola,dan pengelola tidak akan mendapat apa- apa.
Drs. Muhammad, M.Ag dalam bukunya Ekonomi Mikro Dalam Persepektif Islam menganjurkan kerugian secara periodik harus dipisahkan dari keuntungan yang belum dibagikan dan bila tidak dapat maka keuntungan tersebut ditahan sampai keuntungan direalisasikan sesudahnya. 40
f. Macam-Macam Mudharabah
Ada dua jenis mudharabah dalam pengaplikasiannya yang dilakukan oleh shahibul maal terhadap mudharib yaitu mudharabah  muqayyadah dan mudharabah muthlaqah.
a. Mudharabah muqayyadah
Yang dimaksud mudahrabah muqayyadah di sini adalah shahibul maal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya.
Mudharib hanya bisa
39 Muhammad, 2003. Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah.
Yogyakarta: PSEI STIS, h.65
40 Muhammad, 2004. Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam.
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Cet. Ke-1. H.339.
mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. 41
Di dalam perbankan mudharabah muqayadah bank  memiliki keterbatasan dalam menggunakan dana. Keterbatasan-keterbatasan semacam itu bisa dalam hal jangka waktu, jenis usaha, lokasi bisnis, atau jenis layanan. 42 b. Mudharabah mutlaqah
Dalam perinsip mudharabah mutlaqah hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, mudahrib diberikan wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. 43
Penerapan mudharabah mutlaqah dalam perbankan dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah . Berdasarkan prinsip ini tidak
41 Burhanuddin s, 2008 . Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Cet. Ke-1. h.267
42 Dauc vicary abdullah dan keon chee, terjemah oleh Satrio wahono, 2012 Buku Pintar Keuangan Syariah. Marshall cavendish international,Singapore. Cet. Ke-1. h.164.
43 Gemala dewi, 2006. Aspek-aspek
Hukum dalam Perbankan dan Perassuransian Syariah di Indonesia . Jakarta: Kencan. Cet. Ke-3. H.83-84
ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. 44

## g. Pengertian Manajemen Risiko
Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. 45
Bank syariah juga harus menetapkan prinsip kehati- hatian dalam penyaluran dananya, berdasarkan prinsip syariah, sehingga menjadi bank yang sehat berdasarkan aturan yang disyaratkan oleh bank Indonesia. Agar supaya bank syariah dapat mencapai tingkat kesehatan yang baik, maka dana-dana yang dihimpun dan disalurkan harus dikelola dengan baik, termasuk dalam mengelola Risiko penyaluran dananya.
Bank syariah sangat rentan  terhadap Risiko sehingga sangat diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi hal-hal tersebut. Manajemen risiko didefinisikan sebagai rangkaian prosedur dan metodelogi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan
44 Solahuddin, 2006. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam . Surakarta: Muhammadiyah University Press. Cet. Ke- 1. H.27
45 Khaerul Umam,2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. Ke-1. h.134
risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank syariah tersebut. 46 h. Jenis-Jenis Risiko
Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tengtang struktur aset liabilitasinya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko modal. Lembaga keuangan syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan di mana berlaku dual banking system meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional. 47
Risiko yang terjadi di lembaga keuangan Syariah pada hakikatnya sama dengan risiko yang terjadi di bank konvensional, namun ada risiko yang sangat besar di lembaga keuangan syariah yaitu risiko nama baik.
Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan Syariah adalah sebagai berikut :
46 Sri indah niken Sari, 2012. Perbankan Syariah. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke-1. h. 175
47 Zainal Arifin, 2003. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: AlvaBet, Cet. Ke-2. h.65.
a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasbah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
b. Risiko pasar  adalah risiko pada posisi neraca dan rekening atministratif termasuk derifatif, akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat dipergunakan atau disewakan.
c. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
d. Risiko oprasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi oprasional bank.
e. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis.
Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang- undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan.
f. Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan
dalam mengantisipasi perubahhan lingkungan bisnis.
g. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang  –  undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. h. Resiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat
kepercayaan stake holder yang bersumber persepsi negatif terhadap bank. 48 i. Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. 49
i. Penerapan Manajemen Risiko
Lembaga keuangan syariah yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi dan wajib menerapkan manajemen risiko sekurang- kurangnya empat jenis risiko: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oprasional.
a. Risiko Kredit ( Credit Risk )
48 M. Syarif arbi, 2013. Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan. Yogyakarta: BPFE. Cet ke-1. h. 260
49 Sri indah niken Sari, 2012. Perbankan Syariah. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke-1. h. 175
Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan peminjam dana (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memproleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang diberikannya.
Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memaanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan usaha yang dibiayainya.
Jenis-jenis resiko kredit dalam praktek perbankan antara lain:
1) Resiko yang timbul dari pihak lain dalam memenuhi kewajibannya
2) Resiko kredit dapat terjadi pada aktivitas pembiayaan, treasur dan investasi
3) Kegagalan client untuk membayar kembali murabahah installment.
4) Kegagalan client untuk membayar ijarah
5) Kegagalan client untuk membayar istisna’.
6) Kegagalan client untuk mengirimkan komuditi yang sudah dibeli (salam).
b. Risiko Pasar ( Market Share )
Adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki
oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Dalam perbankan Islam tidak mengenal suku bunga, sehingga bank tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga ini.
Berdasarkan aturan bank Indonesia, maka bank syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.
c. Risiko Likuiditas ( Likuidity
Risk ) Adalah risiko yang antara lain disebabkan bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini sering terjadi pada produk tabungan, deposito, dan giro. Risiko likuiditas terjadi karena :
1) Bank syariah kesulitan mencari dana kes dengan biaya yang wajar, baik lewat pinjaman maupun penjualan aset. Karena bunga atas pinjaman dilarang, maka bank syariah sulit mendapat pinjaman. 2) Larangan menjual surat hutang selain pada nominalnya, membuat bank syariah likuiditas. d. Risiko Oprasional
Adalah risiko akibat
kurangnya sistem informasi
atau sistem pengawasan internal  yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. 50 Antara lain juga disebabkan adanya ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem ekstrenal yang mempengaruhi oprasional bank. Risiko oprasional sering terjadi karena bank syariah relatif baru, faktor kesalahan manusia lebih mudah muncul. Penyebab lain misalnya sofware komputer yang tersedia di pasar tidak selalu kompatibel dengan bank syariah.
j. Mananjemen resiko pembiayaan mudharabah
Manajemen resiko merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak ( feasible ).
Lembaga keuangan syariah melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai
50 Khaerul Umam,2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. Ke-1. h.136
acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. 51
Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:
a. Charakter Charakter ialah keadaan watak atau sifat calon nasabah ( customer ), baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. 52
Lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan mudharabah yang telah diterima hingga lunas. Cara yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengetahui karakter calon nasabah antara lain: 1) BI Checking
Lembaga keuangan syariah dapat melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui
51 Ismail,2011 . Perbankan syariah . Jakarta: Kencana Prenada  Media Group. Cet. ke-1. h.120
52 Khaerul Umam,2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. Ke-1. h.234
komputer yang online dengan Bank Indonesia.
2) Informasi dengan pihak lain Lembaga keuangan
syariah dapat meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang kepribadian calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, pimpinan pekerjaan, dan rekan usahanya.
b. Capacity
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. 53
Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon mudharib antara lain: 1) Melihat laporan keuangan Dalam laporan keuangan calon mudharib,
maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat
53 Khaerul Umam,2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. Ke-1. h.236
diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon mudharib, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana. 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan Cara lain yang dapat ditempuh oleh lembaga keuangan syariah, bila calon mudharib pegawai, maka bank dapat meminta foto copy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang- kurangnya untuk tiga bulan terakhir. 3) Survei ke lokasi usaha calon mudharib Survei ini diperlukan untuk mnegtahui usaha calon mudharib dengan melakukan pengamatan secara langsung. 54 c. Capital Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. 55

## Cara yang ditempuh oleh
54 Ismail,2011 . Perbankan syariah . Jakarta: Kencana Prenada  Media Group. Cet. ke-1. h.122
55 Khaerul Umam,2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. Ke-1. h.235
lembaga keuangan syariah untuk mengetahui capital antara lain:
1) Laporan keuangan calon mudharib Dalam hal calon mudharib adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.
2) Uang muka
Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon mudharib adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon mudharib kepada pihak bank. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon mudharib untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi lembaga keuangan  syariah bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.
d. Collateral
Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban
financial mudharib kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
Penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi,
yaitu: 1) Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang- barang yang akan
digunakan. 2) Segi yuridis yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan. 56 e. Condition of economy Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan bidaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Beberapa analisis terkait dengan  condition of economy antara lain:
1) Kebijakan pemerintah.
Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan analisis condition of economy. 2) Lembaga keuangan syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economy pada pembaiayaan konsumsi. Lembaga keuangan syariah akan mengkaitkan
56 Khaerul Umam,2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. Ke-1. h.237
antara tempat kerja calon mudharib dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan di mana calon mudharib bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon mudharib menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan. 57

## Kesimpulan
Dari beberapa pembahasan yang dipaparkan maka perlu ada kesimpulan supaya ada titik terang yang lebih kongkrit. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi pembiayaan mudharabah BMT Sidogiri Cabang Pembantu Bondowoso yaitu nasabah tidak sepenuhnya diberikan kebebasan untuk menjalankan usahanya, artinya pihak koperasi BMT Sidogiri mendampingi terhadap nasabah tentang pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah untuk menjalankan usahanya tersebut, setelah pihak BMT Sidogiri menyetujui perjanjian dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, maka pengajuan pembiayaan mudharabah dapat diterima oleh pihak BMT Sidogiri.
2. Analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah BMT
57 Ismail,2011 . Perbankan syariah . Jakarta: Kencana Prenada  Media Group. Cet. ke-1. h.125
Sidogiri adalah dengan cara menganalisis permohonan pembiayaan yaitu melalui, pertama : Character, yang dilakukan dengan cara melalui BI  Checking dan mengumpulkan informasi dari pihak lain. Kedua : Capital, yang dilakukan dengan cara laporan keuangan calon nasabah dan uang muka. Ketiga : Capacity, dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan seperti memeriksa slip gaji, dan survei ke lokasi nasabah. Keempat : Collateral yaitu jaminan atau agunan. Kelima : Condition of Economy, bisa dilihat terhadap keberadaan ekonominya.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Dauc vicary dan keon
chee, terjemah oleh Satrio wahono, Buku Pintar
Keuangan Syariah.
Marshall cavendish international,Singapore. 2012. Al-Husaini, Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad, Kifayatul alAkhyar. Surabaya: Syirkah Piramida. 1993. Al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah . Bairut: Darul
Fikr. 1991.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Dr.,
M.E.c. Bank Syariah, bagi
Banker dan Praktisi Keuangan. Jakarta:Bank Syariah Indonesia dan Tazkia Institute. 1999. Arbi, M. Syarif, Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan. Yogyakarta: BPFE. 2013.
Arifin, Zainal, Dasar-Dasar
Manajemen Bank Syariah.
Jakarta: AlvaBet. 2003. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rikena Cipta. 2006. Az-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu . Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu’ashirah. 1993. Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah . Kairo:
Dar al-Hadits. 1989.
Barry, Muhammad Dahlan, Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola. 1994. Dewi,  Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perassuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencan. 2006. Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada. 2003. Hasanuddin, Maulana, H., dan H. Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah.
Jakarta:
Kencana Prenada Group. 2012.
Helmi, Karim, Fiqih Muamalah. Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. 1997.
Ismail, Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013 Karim, Adiwarman Arwar, Prof., Dr., M.Ag., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Maksum, Moh.Asro, Drs., MEI.,
Dasar-dasar Akuntansi
Syariah. Situbondo: Ibrahimy Press. 2009. Mardani, Dr., Fiqh Ekonomi
Syariah. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
2012.
Moleong, Lexi J, Metodologi penelitian kualitaif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004. Muhajir, M. Afifuddin, Metode Kajian Fiqh. Situbondo:
Ibrahimy Press. 2011. Muhammad, Sistem & Prosedur
Operasional Bank
Syariah .Yokyakarta: PSEI STIS. 2001. Muhammad, Kontruksi Mudharabah
dalam Bisnis Syariah .
Yokyakarta: PSEI STIS. 2003.
Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2004. Muhammad, M.Ag, Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta:
UPP AMP YKPN. 2002.
Nawawi, Metodologi Penelitian
Hukum Islam. Malang:
Genius Media. 2014. Nikensari, Sri Indah, Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah, Aplikasi. Semarang:
Pustaka Rizki Putra. 2012.
RI., Departemen Agama, Mushaf Al-
Qur’an Terjemah. Jakarta: Al-Huda. 2009. Rivai, Vaithzal dan Buchari, Andi,
Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi .  Jakarta: Bumi Aksara. 2009. Ruslan, Rusady, Metode Penelitian:
Public Relation Dan Komunikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
Sabiq, Sayyid, Fiqh as-Sunnah . Semarang: Toha Putra. 1998.
Solahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam .  Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2006.
Sugiyono, Prof., Dr., Metode
Penulisan Kuantitatif Dan
R Dan D. Bandung: CV. Alfabeta. 2008. Sugiyono, Prof., Dr., Memahami penelitian kualitatif: dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penulisan . Bandung: CV.
Alfabeta . 2009. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung. 2012. Sula, Muhammad Syakir, Asuransi
Syariah (Life and General) konsep dan Sistem Operasional. Jakarta:Gema Insani Press. 2004. Syafi’i, Rachmat, Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
Umam, Khaerul, Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
Hosaini, H., & Kurniawan, S. (2019). Manajemen Pesantren dalam Pembinaan Umat. Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman , 3 (2), 82-98.
Muis, A., Eriyanto, E., & Readi, A. (2022). Role of the Islamic Education teacher in the Moral Improvement of Learners. At- Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam , 5 (3).
Halim, A., Hosaini, H., Zukin, A., & Mahtum, R. (2022). PARADIGMA ISLAM MODERAT DI INDONESIA DALAM MEMBENTUK
PERDAMAIAN DUNIA. JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi , 1 (4), 705-708.
Zukin, A., & Firdaus, M. (2022). Development Of Islamic Religious Education Books With Contextual Teaching And Learning. At- Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam , 5 (1).
Hosaini, H., Zikra, A., & Muslimin, M.
(2022). EFFORTS TO IMPROVE TEACHER'S PROFESSIONALISM IN
THE TEACHING LEARNING
PROCESS. Al-Risalah: Jurnal Studi
Agama dan Pemikiran Islam , 13 (2), 265-294.
Salikin, H., Alfani, F. R., & Sayfullah, H.
(2021). Traditional Madurese Engagement Amids the Social Change of the Kangean
Society. RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa , 7 (1), 32-42.
Hosaini, H., & Fikro, M. I. (2021).
PANCASILA SEBAGAI WUJUD ISLAM RAHMATAN LI AL- ALAMIIN. Moderation| Journal of
Islamic Studies Review , 1 (1), 91- 98.
Hosaini, H. (2020). Ngaji Sosmed Tangkal
Pemahaman Radikal melalui Pendampingan Komunitas Lansia dengan sajian Program Ngabari di Desa Sukorejo Sukowono Jember. As-Sidanah: Jurnal
Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 159-190.
Agustin, Y. D., Hosaini, H., & Agustin, L.
(2021). ANALYSIS OF THE IMPACT
OF EARLY MARRIAGE ON ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH BASED ON HEALTH PERSPECTIVES AND ISLAMIC
RELIGION. UNEJ e-Proceeding , 103-107.
Hosaini, H., & Kamiluddin, M. (2021). Efektivitas Model Pembelajaran Means-Ends Analysis (MEA) dalam meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dan Pemecahan Masalah pada mata pelajaran Fikih. Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman , 5 (1), 43-53.
Hosaini, H. (2020). PEMBELAJARAN DALAM ERA “NEW NORMAL” DI PONDOK PESANTREN NURUL QARNAIN JEMBER TAHUN 2020. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan , 14 (2), 361-380.
Hosaini, H. (2019). Behauvioristik Basid Learning Dalam Bingkai Pendidikan Islam Perspektif Al- Ghazali:(Pembelajaran Berbasis Prilaku Dalam Pandangan Pendidikan Islam). Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman , 3 (1), 23-45.
Muslimin, M., & Hosaini, H. (2019). KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL- QUR’AN DAN HADITS. Edupedia:
Jurnal Studi Pendidikan dan
Pedagogi Islam , 4 (1), 67-75.
Hosaini, H., & Erfandi, E. (2017). Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Menurut KH. Hasyim Asy’ari dan Ki Hadjar Dewantara. Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman , 1 (1), 1- 36.
Agustin, L., Rahayu, L. P., Hosaini, H.,
Agustin, Y. D., & Utami, C. B. (2022). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Remaja dalam Perspektif Kesehatan dan
Hukum. DEDICATION: Jurnal
Pengabdian Masyarakat , 2 (2), 16-21.