## PELAKSANAAN PENDIDIKAN TINGGI KADER ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA (PTKU ) (ANALISIS EVALUASI PROGRAM PTKU MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA BERDASARKAN MODEL EVALUASI CONTEXT, INPUT, PROCESS AND PRODUT (CIPP)
Najamuddin 1 , Syafaruddin 2 , Amiruddin Siahaan 3
1 Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Medan
2 Guru Besar FITK UIN Sumatera Utara
3 Dosen FITK UIN Sumatera Utara Email: najamuddinreg@gmail.com
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan manajemen kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: 1) Evaluasi konteks Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara? 2) Evaluasi input Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara? 3) Evaluasi proses Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara? 4) Evaluasi Produk Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara? Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif eksploratif deskriftif. Hasil penelitian ini adalah 1) Pada evaluasi konteks ditemukan bahwa program atau proyek Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indone- sia Sumatera Utara hadir dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal Majelis Ulama Indoensia Sumatera Utara. 2) Pada Evaluasi Input ditemukan bahwa ada lima komponen yang sangat mendukung untuk program Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, yaitu mahasiswa, kurikulum, tenaga kependidikan, keuangan serta fasilitas yang memadai. 3) Pada evaluasi proses ditemukan bahwa manajemen kemahasiswaan berjalan dengan baik, mulai dari rekruitmen mahasiswa, pencatatan mahasiswa di dalam Buku Induk Mahasiswa, pengelolaan mahasiswa di dalam dan di luar kelas, serta bimbingan dan arahan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan. 4) Pada evaluasi produk ditemukan bahwa pengelola, penerima jasa program serta penerima produk menilai bahwa PTKU MUI Sumut sukses dalam melaksanakan programnya.

## Key Word: Kader, Ulama, Evaluasi, Context, Input, Process dan Product

## Pendahuluan
Salah satu rukun Iman adalah percaya kepada Nabi dan Rasul. Nabi secara bahasa diartikan pembawa berita dari Allah, sedangkan rasul adalah utusan. 1 Nabi dan Rasul merupakan manusia- manusia pilihan bertugas untuk menyampaikan berita dan  ia merupakan utusan dari Allah. Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad Saw yang sudah wafat dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya, sedangkan manusia masih terus membutuhkan petunjuk, nasehat, pemimpin dan bimbingan dari Nabi dan Rasul tersebut.
Rasul telah menjelaskan pada hadisnya bahwa peran dan tugasnya tersebut dilanjutkan oleh para ulama. Ulama tersebut adalah manusia-manusia pilihan sesudah Rasul dan Nabi yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang agama dan mengamalkannya. Kehidupan mereka sehari-hari adalah sebagai contoh bagi umat. Ketika umat merasa kebingungan dan ragu, maka ulama yang akan meyakinkannya, ketika umat dalam kesesatan ulama yang akan menunjukinya dan ketika umat sedang emosi dan marah maka ulama yang meredakannya. Begitu pentingnya peran ulama dalam kehidupan umat Islam. Sehingga wajar Rasulullah Saw menyatakan bahwa ia tidak meninggalkan harta emas, dirham dan perak, akan tetapi ia meninggalkan Kitab dan Sunnah Rasul yang diwariskan kepada para ulama. Sabda Rasulullah Saw:
Artinya: “Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi dan para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham akan tetapi mewariskan ilmu dan siapa yang mengambilnya maka ia telah mengambil yang sempurna”.
Peran ulama sangat penting di tengah umat, karena mereka adalah para pewaris Nabi dan akan berperan sebagai pengganti Nabi bagi umat. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihyâ ‘Ulûmiddîn mengutip perkataan Hasan semoga Allah meridhainya, dimana ia menyatakan:
Artinya: “Berkata Hasan r.a. kalau bukanlah karena para ulama, niscaya manusia itu laksana binatang”.
Alquran mengulangi kata ulama sebanyak dua kali, yaitu dalam Q.S. as-Syua’ra’/26:197 dan Q.S. Fatir/35:28. 2 Pada kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa ulama adalah orang yang mengetahui tentang masalah-masalah agama. 3 Allah  menyindir Bani Israil yang meremehkan para ulama. Firman Allah Q.S. as-Syua’ra’/26:197:
Artinya: dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya? 4
Pada ayat lain Allah menjelaskan bahwa para ulamalah yang betul-betul takut kepada Allah Swt. Diantara sekian banyak makhluk Allah Swt, hanya para ulama yang mengakui keagungan Allah sehingga mereka betul-betul takut kepada Allah. Firman Allah Q.S. Fatir/35:28 dijelaskan:
Artinya: dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 5
Pujian Allah kepada para ulama tidak hanya di dalam Alquran. Rasul sendiri menjelaskan bahwa para ulamalah pewaris para Nabi yang akan menyampaikan risalah dan mengawal syariat. Para ulama merupakan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka takut kepada
Allah. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa para ulama mendidik manusia dari tidak berilmu menjadi orang yang berilmu. 6
Posisi ulama sangat mulia di mata Allah dan di depan Rasulnya. Harus diketahui bahwa untuk mewujudkan seorang ulama bukan pekerjaan yang mudah. Usaha keras dan terorganisir sangat dibutuhkan untuk melahirkan seorang ulama yang akan mendidik umat agar memahami ajaran Islam secara utuh. Dikhawatirkan bahwa suatu saat akan muncul dua ulama, yaitu ulama yang mengajarkan manusia kepada hal-hal yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah Swt, tetapi pada saat yang bersamaan juga akan muncul ulama atau orang yang berilmu pengetahuan tetapi mengajak kepada jalan yang salah ( ulama as-Sû’ ) karena kebodohannya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan seorang ulama yang cerdas sehingga ia menjadi tempat umat bertanya, tempat bersandar orang-orang yang sedang putusa asa dan juga tempat berteduh orang-orang yang sedang kepanasan.
Menjadi seorang ulama memerlukan kerja keras dan pengorbanan dalam menunut ilmu dan mengamalkannya. Kasir bin Qais menyatakan bahwa Abu Darda’ seorang sahabat Rasul pernah duduk di dalam sebuah mesjid di Damaskus. Ia didatangi seorang laki-laki yang berasal dari Medinah yang ingin menimba ilmu dari Abu Darda’. Ia meminta agar Abu Darda’ memberikan sebuah hadis kepadanya sebagai ilmu. Lantas Abu Darda’ menyatakan” Siapa yang menempuh sebuah perjalanan demi untuk menuntut ilmu maka niscaya Allah telah mempersiapkan baginya jalan untuk menuju sorga. Para Malaikat mengembangkan sayapnya untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu tersebut. Sesungguhnya para ulamalah yang akan memohon ampun kepada Allah bagi siapa saja yang ada di langit dan di bumi dan bahkan ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan para ulama terhadap hamba yang lain adalah laksana bulan dengan palnet yang lain pada malam hari. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi dan sesungguhnya Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu dari apa yang diwarsikan oleh Nabi tersebut maka ia telah mengambil bagian yang sempurna.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk membentuk seorang ulama bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi walaupun demikain ulama sangat dibutuhkan oleh umat. Dibutuhkan usaha dan pengorbanan untuk membentuk seorang ulama karena ulamalah yang akan mendoakan semua yang ada di langit dan bumi, ulamalah yang akan memberikan keterangan tentang agama ini kepada umat. Oleh karena itu dapat disimpulkan, para ulama perlu membentuk pengkaderan ulama sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan waktu setempat. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga yang sudah memperhatikan keprihatinan ini akan perlunya dilahirkan ulama masa yang akan datang sebagai pelanjut estafet kenabian dan kerasulan.
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara  yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun untuk satu periode dan telah dimulai sejak tahun 1983 hingga sekarang yang sudah memasuki angkatan ke 14. Para ulama provinsi Sumatera Utara merasakan “Patah tidak tumbuh hilang tidak berganti “ . Ungkapan ini berlaku bagi ulama, karena wafatnya seorang ulama tidak serta merta muncul pengganti baru yang menyamai ulama yang wafat, apalagi melebihinya. Sadar akan itulah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara membentuk dan melaksanakan Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.
Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sangat unik. Ia merupakan lembaga pendidikan tinggi tetapi hanya memiliki satu program studi, sehingga ia seperti sekolah atau madrasah. Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara juga hanya tiga tahun sehingga ia tidak sampai pada tingkat strata satu, dan ia tidak dibuka setiap tahun. Ia hanya menerima mahasiswa setiap angkatan. Apabila angkatan yang sedang berjalan tamat, maka baru menerima mahasiswa baru. Dengan demikian, penerimaan mahasiswa baru
ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2018
hanya sekali dalam tiga tahun. Ia seperti madrasah tetapi tingkat tinggi, dan ia seperti kursus tetapi ia sampai tiga tahun. Oleh karena itu, Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sangat menarik untuk diteliti.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara telah berhasil melahirkan kader-kader ulama bahkan ulama? Sekilas wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pengelola bahwa alumni Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tersebar dalam berbagai profesi; banyak yang menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti Kepala Kantor Urusan Agama, Dosen UIN Sumatera Utara, staf pada Kementerian Agama, ada yang menjadi tenaga pengajar di lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren, ada satu orang menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Simalungun (Ust, Abdul Halim Lubis). Berapa persenkah alumninyayang telah menjadi  ulama sesuai dengan tujuan utamanya? Yaitu untuk melahirkan ulama yang berakhlak mulia, cinta ilmu dan kebenaran, ahli agama, pengamal agama, dan pembela Agama. Ulama yang dimaksud paling tidak memiliki indikator keulamaan minimal seperti; 1) aktif berdakwah (da’i), 2) menjadi tempat bertanya umat terutama mengenai  fiqih, tauhid, hadis dan al-qur’an, 3) ahli ibadah. Jika Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utarabelum berhasil mencapai tujuan utamanya sebagaimana di atas, maka pertanyaan berikutnya adalah faktor-faktor apa saja yang menjadikannya kurang atau bahkan tidak berhasil? Dan apabila telah berhasil, apa saja faktor yang mendukung keberhasilan Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sehingga mampu mewujudkan kader ulama atau ulama? Dalam hal ini tentu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.
Peneliti ingin mengetahui sejauh mana persiapan, proses pelaksanaan dan hasil dari Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sejak tahun 1983 tersebut. Dari tugas yang berat ini dan harapan yang sangat menjanjikan bagi umat, seorang calon peserta didik yang akan dijadikan ulama adalah seorang siswa yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mereka harus mampu menghapal ayat Alquran dan Hadis Nabi serta mampu memahami dan menjelaskannya kepada umat. Mereka harus mampu untuk memberikan solusi terhadap problematika yang sedang dihadapi oleh umat. Mereka juga harus memiliki emosi yang stabil serta pemahaman agama yang sangat dalam dan luas. Intinya siswa calon ulama adalah mereka yang memiliki IQ, EQ dan SQ yang mapan. Pertanyaan yang akan muncul adalah apakah rekrutmen calon peserta didik yang ada pada Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ini telah mempertimbangkan ini? Apakah peserta didik ini juga telah dilakukan seleksi dan pendeteksian dini terhadap bakat mereka sehingga mereka mampu kelak menjadi seorang ulama? Apakah para calon peserta didik telah dites IQ-nya? Apakah pengkaderan ulama ini telah dilakukan promosi yang luas sehingga peluang dan kesempatan bagi peserta didik sangat merata dan calon peserta didik yang terjaring sangat berkualitas? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab sehingga kualitas rekrutmen calon peserta didik bisa diukur dan terjamin. Karena proses in-put sangat menentukan pada langkah-langkah selanjutnya, baik itu pada proses hingga out-put.

## Kajian  Pustaka

## A. Pengertian  Ulama
Kata ‘ulama adalah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk plural dari kata ‘ alîm. 7 Secara singular kata ‘alim adalah bentuk sifat musyabbahah bismilfâ’il dengan wazan fa’îl yang berarti orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan secara tetap. 8 Keilmuan para ulama sangat banyak dan melekat pada dirinya. Pengetahuannya itu sangat luas sehingga tidak terikat dengan waktu. Ia mampu menyelesaikan masalah-masalah agama Islam berdasarkan ilmu-ilmu yang dimiliknya.
Ibnu Faris di dalam Mu’jam Maqayisil Lughah menyebutkan bahwa rangkaian huruf ain, lam dan mim, pada asalnya memiliki arti yang menunjukkan pada adanya tanda atau jejak pada sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dari akar kata ini, di antaranya lahir turunan kata berikut; al-‘allâmah ai al makrufah, tanda yakni yang dikenal; al-a’lâm yang berarti bendera atau panji,dan al-‘ilmu artinya mengetahui yang merupakan lawan kata al-jahlu atau bodoh. 9
Kata ‘ ulamâ’ hanya disebut dua kali di dalam Alquran, yakni pada Q.S. Fathir/35:28, dan as- Syu’ara/26:197. Di dalam Q.S. al-Fathir/35:28, kata ‘ ulamâ disebut di dalam konteks ajakan Alquran untuk memerhatikan turunnya hujan dari langit, keanekaragaman buah-buahan, gunung, binatang dan manusia yang kemudian diakhiri dengan pernyataan yang artinya, Sesungguhnya yang takut kepada Allah di atara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyyah (kosmos). Sedangkan di dalam as-Syu’ara/26:197, kata ulama disebut dalam konteks pembicaraan tentang kebenaran kandungan Alquran yang telah diakui atau diketahui oleh ‘ulamâ Bani Israel. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ‘ulamâ adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat qur’aniyyah. Oleh karena itu, ulama itu adalah orang-orang yang mengetahui ayat-ayat kauniyah dan kandungan wahyu; Alquran dan Hadis.
Wahbah az-Zuhaily menjelaskan dalam kitab tafsirnya at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa as-Syarî’ah wa al-Manhâj, bahwa yang dimaksud dengan‘ alîm adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tabiat, hayat dan rahasia-rahasia alam sehingga menghantarkannya takut kepada Allah, karena Allah maha kuat untuk menghancurkan orang-orang kafir dan mengampuni orang-orang yang beriman. 10 Ulama memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga menghantarkannya takut kepada Allah. Az- Zuhaily mengutip beberapa pendapat ulama tentang makna ‘ alîm itu sendiri. Menurut Ibnu Abbas, seorang ‘ alîm adalah orang yang tidak mensyerikatkan Allah, ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, ia menjaga wasiat Allah dan meyakini akan berjumpa dengan Allah, dan Allah akan menghitung amal ibadahnya. Inilah konsep seorang ulama dalam pandangan Ibnu Abbas. Menurut Hasan Basri, seorang ‘ alîm adalah orang yang takut kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan menjaga apa yang dibenci oleh Allah. Said bin Jubair menjelaskan bahwa orang yang takut kepada Allah adalah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Sehingga Ibnu Masud meringkaskan bahwa ulama bukanlah orang yang banyak menguasai hadis akan tetapi orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah. Imam Malik juga menyimpulkan bahwa ‘ alîm bukanlah orang yang banyak menguasai ilmu riwayat akan tetapi orang yang menguasai ilmu cahaya pada hati seseorang. 11
Ibnu Kasir menjelaskan bahwa ulama itu ada tiga macam, yaitu pertama; ulama yang mengetahui Allah dan mengetahui perintah Allah. Kedua, ulama yang mengetahui Allah tetapi tidak mengetahui perintah-Nya, ketiga ulama yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak mengetahui Allah-Nya. Orang yang mengetahui Allah dan perintah-Nya adalah mereka para ulama yang takut kepada Allah dan mengetahui batasan-batasan dan perintah-perintah-Nya. Adapun orang yang mengetahui perintah Allah dan tidak mengetahui Allah adalah orang yang mengetahui batasan-batasan dan fardhu-fardhu yang ditentukan oleh Allah tetapi mereka tidak takut kepada Allah Swt.

## B. Syarat  untuk  Menjadi  Ulama
Adapun syarat-syarat mutjtahid yang disepakati tersebut adalah sebagai berikut:
1. Memahami  Alquran  al-Karim
Seorang ulama harus memahami dan menguasai Alquran, karena Alquran adalah sumber pensyariatan dalam agama Islam, dan tempat pengembalian penyelesaian masalah serta sumber hikmah dan inspirasi. Oleh karena itu, siapa yang tidak menguasai Alquran, maka itu berarti dia tidak mengetahui syariat ajaran Islam. 12 Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nahl/16:89.
ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2018

## Artinya: dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
Imam Ghazali menjelaskan bahwa seorang ulama tidak mesti harus menguasai semua isi Alquran, akan tetapi paling tidak cukup menguasai ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Alquran berjumlah sekitar 500 ayat. 13 Pada dasarnya para ulama masih ada perbedaan pendapat tentang jumlah ayat-ayat yang harus dikuasai oleh mujtahid tersebut. Namun dalam hal ini, Imam Ghazali sependapat dengan Ibnul Arabi, ar-Razi, Ibnu Qudamah, Al-Qurafi dan ulama-ulama lainnya bahwa ayat-ayat ahkam yang ada di dalam Alquran terdapat sekitar 500 ayat. 14
Selain itu, Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa seorang ulama juga tidak mesti harus menghafal semua isi Alquran, akan tetapi ia mengetahui dimana letaknya ketika ia membutuhkan ayat tersebut. 15 Namun walaupun demikian, kemampuan menghafal Alquran sebagai syarat seorang ulama adalah lebih utama, karena dengan kemampuan menghafal semua ayat Alquran, maka itu berarti ia lebih mampu untuk menghadirkan ayat yang dibutuhkan. Namun saat ini, hal ini sangat sudah dapat terbantu dengan adanya al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm. 16
Ada beberapa disiplin ilmu juga yang berkaitan dengan menguasai Alquran, yaitu memahami sebab-sebab turunnya ayat ( asbâb an-nuzûl ) dan ilmu nâsihk mansûkh. Adapun yang dimaksud dengan menguasai Alquran termasuk di dalamnya adalah menguasai ilmu sebab-sebab turunnya ayat Alquran. Orang yang menguasasi ilmu asbâb an-nuzûl akan mampu untuk memahami maksud Alquran dengan baik, sedangkan apabila tidak menguasainya maka akan mengalami kesulitan untuk memahami ayat- ayat tersebut. Memahami nâsikh mansûkh juga termasuk kepada bagian menguasai Alquran.

## 2. Memahami  Sunnah
Syarat kedua bagi seorang mujtahid adalah memahami Sunnah, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi baik itu perkataan, perbuatan ataupun taqrir Nabi. 17 Ini bukan berarti syarat seorang mujtahid harus menguasai semua apa yang datang dalam bentuk Sunnah, akan tetapi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum-hukum. Ia tidak perlu menguasai seluruh sunnah yang berhubungan dengan nasehat- nasehat, kisah-kisah dan hal-hal yang terjadi pada hari akhirat. Jumlah hadis-hadis yang berkaitan dengan Sunnah ini apabila dihitung-hitung, maka menurut Imam Ghazali ada sekitar beribu-ribu. 18 Namun dalam hal ini, Imam as-Syaukani menjelaskan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jumlah hadis yang berkaitan dengan hukum yang harus dikuasasi oleh seorang mujtahid. Ada yang berpendapat 500 hadis, ada yang yang berpendapat 3000 hadis. Abû‘Ali arîr pernah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, berapa hadis yang harus dikuasai oleh seseorang sehingga memungkinkan ia menjadi mufti? Apakah cukup 100.000 hadis? Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Tidak. Saya berkata: 300.000 hadis? Ia berkata: Tidak. Saya bertanya lagi 400.000 hadis? Dia menjawab: Tidak. Saya berkata 500.000 hadis? Dia menjawab: Saya harap seperti itu. 19 Namun dalam pandangan Imam Zarkasyi jumlah yang sangat banyak ini meliputib Aaar cahabat , Tabiin dan murûq al-mutun . Oleh karena itu siapa yang tidak menguasai murûqal-hadîa maka ia tidak halal untuk berhukum atau berfatwa. 20 Seorang mujtahid wajib untuk mampu menelaah terhadap semua sunnah, terutama kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, karena banyak hadis yang jauh dari sifat-sifat hukum secara zahir, namun seorang faqih mampu untuk melakukan istinbâm ahkâm dari hadis tersebut.

## 3. Memahami  bahasa  Arab
Seorang mujtahid harus mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaiatan dengannya sehingga ia dapat mengetahui tuntutan bahasa itu sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena Alquran dan Sunnah Rasul diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, terutama sunnah qauliyyah , sedangkan sunnah fi’liyyah dan taqririyyah juga dinuqilkan oleh sahabat Rasul dengan menggunakan bahasa Arab juga. Imam Ghazali tidak menjasyaratkan seorang ulama adalah seorang yang sangat ahli atau
pakar dalam bahasa Arab, namun yang sangat penting adalah ia mampu memahami tuntutan bahasa Arab itu sendiri dan kebiasaan orang Arab dalam penggunaannya. Ia mampu memahami Alquran, Sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya serta mampu untuk memahami maqâcid dari apa yang ada di dalam Kitab dan Sunnah. Seorang mujtahid harus mampu menguasai makna-makna mufradat dan dalâlah -nya sehingga ia mampu melakukan istinbâm al-ahkâm secara benar. Hal ini karena banyaknya ikhtilâf di kalangan para fuqahâ karena perbedaan makna kalimat yang dipahami.
4. Menguasai  tempat-tempat  Ijma’
Ijma’ merupakan kesepakatan semua mujtahid dari kaum muslimin pada satu masa dari masa- masa yang ada setelah wafatnya Rasulullah atas sebuah hukum untuk sebuah peristiwa hukum. Apabila ada sebuah peristiwa hukum terjadi pada satu masyarakat dan hal itu dihadapkan kepada semua mujtahid waktu peristiwa hukum itu terjadi, maka kesepakatan para mujtahid tersebut disebut dengan ijma’. 21 Penguasaan terhadap Ijma’ oleh para ulama merupakan suatu kewajiban. Hal ini karena Ijma’ merupakan hujjah setelah nac Alquran dan Sunnah, dan ini harus dijadikan pegangan dalam berhujjah. 22 Al-Qaradawi menjelaskan bahwa pada saat ini banyak peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat, seperti transfusi darah,pencangkokan organ tubuh dari orang yang hidup kepada orang yang hidup atau dari orang yang mati kepada orang yang hidup, mewasiatkan anggota sebagian tubuh untuk dimanfaatkan orang lain setelah ia meninggal dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini tidak perlu dicari tempat Ijma’nya karena belum ada terjadi dan yang membahas masalah ini pada sebelumnya. Yang penting adalah ulama tersebut harus mengetahui Ijma’ yang meyakinkan, bukan Ijma’ yang masih ada keraguan atau ikhtilaf padanya. Apabila mujtahid telah meyakini bahwa telah terjadi Ijma’ maka itu cukup baginya untuk tidak berijtihad lagi. 23
5. Menguasai  Ushul  Fiqh
Imam as-Syaukani menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi ulama mujtahid harus menguasai ilmu ushul fiqh, karena ilmu ushul fiqh merupakan tonggak utama untuk melakukan penggalian hukum dan merupakan dasar utama dalam melakukan ijtihad. Hal ini dipertegas olehnya sebagai berikut:
Syarat yang keempat, (seorang mujtahid) harus mengetahui ilmu suhul fiqh, karena sesungguhnya ilmu ini adalah tonggak dalam melakasanakan ijtihad dan fondasi yang terbagun tonggak- tonggak di atas bagunannya, dan dengan ilmu ushul fiqh tersebut maka ia akan dapat melihat satu masalah di antara masalah-masalah yang ada sehingga ia sampai pada suatu kebenran yang ada padanya.
Imam Fakhrurrazi dalam kitabnya al-Mahsul juga menjelaskan bahwa ilmu yang sangat penting dimiliki oleh seorang mujtahid adalah ilmu ushul fiqh. Ia menjelaskan sebagai berikut:
Sesungguhnya ilmu yang paling penting bagi seorang mujtahid adalah ilmu ushul fiqh.
Hal ini diperkuat oleh Imam al-Ghazali. Menurutnya ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang ulama mujtahid adalah ilmu hadis, ilmu bahasa dan ilmu ushul fiqh. Ia menjelaskan sebagai berikut:
Artinya: ada tiga ilmu yang besar (yang harus dimiliki seorang mujathid), yaitu ilmu hadis, ilmu bahasa dan ilmu ushul fiqh.

## 6. Menguasi  Qiyas
Qiyas pada dasarnya adalah menghubungan sebuah peristiwa hukum yang tidak diatur oleh nas secara jelas dan tegas kepada sebuah peristiwa hukum yang diatur oleh nas secara jelas dan tegas sehingga menghasilkan hukum yang sama karena adanya persamaan antara dua peristiwa hukum tersebut. 24
Pada dasarnya qiyas ini adalah termasuk ke dalam bentuk salah satu cara berijtihad. Dalam pelaksanaan qiyas ini, seorang ulama mujtahid harus mampu mengetahui secara jelas hakikat peristiwa hukum yang tidak dihatur dan ia mampu menghubungkannya dengan peristiwa hukum yang diatur oleh nas secara jelas dan tegas. Ia harus mampu mengetahui persamaan kedua illah yang ada pada peristiwa hukum tersebut. Karena qiyas itu adalah salah satu cara untuk sampai pada hukum-hukum yang tidak ada batas tersebut. 25
7. Menguasai Maqâcid  Syarî’ah Maqâcid merupakan bentuk jama’ maqsûd yang berasal dari akar kata qacada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqâcid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Apabila dikaitkan dengan syarî’ah maka ia menjadi Maqâcidsyarî’ah . Dalam usul fiqh, maqâcidsyarî’ah adalah berbagai tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian syara’ dan ingin diwujudkan dalam keseluruhan hukum- hukumnya, dan berbagai rahasia yang diciptakan oleh Allah sebagai pembuat syariat. 26
Jumhur ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyariatkan hukum-hukumnya melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik syarî’at itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus. 27 Wujud dari kemaslahatan itu ialah menarik manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Jelasnya maksud tersebut adalah terwujudnya kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan kesejahteraan serta jauh dari kekacauan, kerusakan, selanjutnya di akhirat manusia dapat mencapai kebahagian abadi di surga kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang amat mengerikan di neraka yang penuh dengan kesengsaraan. 28
Penguasaan terhadap maqâcidsyarî’ah bagi seorang ulama mujathid sangat diperlukan, karena hal ini akan berpengaruh kepada proses ijtihad yang dilakukannya. Hal ini karena, siapa saja yang melakukan ijtihad hanya berpegang teguh kepada zahir nucûc yang bersifat partikular ( an-nucûcal-juz’iyyah ) sehingga ia mengabaikan maqâcidsyarî’ah maka dapat diyakini ijtihad tersebut dapat menimbulkan kesalahan. 29
8. Menguasai  Situasi  dan  Kehidupan  Manusia
Salah satu syarat yang tidak disebutkan oleh para ucûliyyûn tentang syarat-syarat berijtihad adalah pengetahuan mujtahid tentang manusia dan kehidupan yang ada di sekitartnya. Dengan demikian, seorang mujathid tidak boleh berijtihad yang kosong dari ruang dan waktu, tetapi ia berijtihad berdasarkan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal-hal yang terjadi di sekitarnya akan mempengaruhi cara berfikir seorang mujathid, baik itu kepribadian masyarakat yang ada di sekitar, budaya mereka, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan politik. Maka oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui apa yang terjadi pada masa mereka dan di sekitar mereka. Imam Ibnul Qayyim al- Jauziyah menuqilkan dari Imam Ahmad sebagai sebagai berikut:
Tidak pantas bagi seorang mujathid untuk menyatakan dirinya sebagai seorang mufti untuk berfatwa sehingga ia memenuhi lima persyaratan, yaitu: pertama, ia harus memiliki niat yang bagus, karena apabila ia tidak memiliki niat yang bagus maka ia dan pembicaraanya tidak akan mendapatkan cahaya. Kedua ia harus memiliki ilmu pengetahuan dan kelembutan, ketetapan dan ketenangan. Ketiga ia harus kuat pada pendiriannya dan ilmu pengetahuannya. Keempat cukup secara materi dalam kehidupan sehingga ia tidak diremehkan oleh manusia, kelima ia harus mengetahui kehidupan manusia.
Ibnul Qayyim menjelaskan tentang pengetahuan manusia, bahwa itu sangat penting bagi seorang mufti dan hakim. Apabila seorang mujathid tidak mengetahui tentang kehidupan manusia dan ia juga tidak mengetahui perintah dan larangan maka niscaya ia akan berfatwa banyak yang rusak daripada
yang baik. Ia akan membantu orang yang zalim dan menekan orang yang terzalimi, ia akan menampakkan yang batil dan menyembunyikan yang hak. Olah karena itu, seorang mujathid harus mengetahui rencana, kebiasaan, keadaan dan lain-lain hal yang berkaiatan dengan kehidupan manusia yang ada di sekitarnya. 30 Hal inilah yang sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakanfatwa berubah dan berbeda disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan faktor lain. 31

## 9. Adil  dan  taqwa
Ulama adalah sebagai contoh di tengah kehidupan masyarakat. Mereka adalah sebagai tempat bertanya masyarakat ketika mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Oleh karena itu, para usuliyyun telah sepakat bahwa mujathid itu harus orang yang adil, dimana ia tidak memperjualbelikan agamanya karena dunia dan ia selalu menunjukkan kebenaran. Ia selalu menunjukan keutamaan di dunia ini dibandingkan yang lain. Lawan kata adil adalah fasiq, dimana mereka mempermain-mainkan agama. Dia selalu mencari ketenaran dan tidak dapat dipercaya berkaitan dengan syariat Allah. Pada initinya ulama adalah berperan sebagai pengganti posisi Nabi, dimana ia akan berposisi sebagai mufti, muballigh dan mualllim. 32
Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pada dasarnya sifat adil ini bukanlah mengantarkan seseorang untuk sampai pada tingkat derajat ulama mujtahid, namun supaya ijtihad dan fatwa seorang ulama mujtahid dapat diterima di tengah masyarakat ia harus bersifat adil. Namun apabila ia seorang yang banyak ilmu pengetahuan agama tetapi ia juga berbuat maksiat maka ia hanya dapat berijtihad dan berfatwa untuk dirinya sendiri, tidak berlaku kepada umat. 33
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang ulama mujtahid yang akan berfatwa di tengah masyarakat sehingga dapat memberikan petunjuk dan bimbingan bagi umat adalah seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan agama, ilmu tentang kemanusiaan dan masyarakat yang ada di sekitarnya serta memiliki akhlak yang mulia. Seorang ulama mujathid tidak hanya cukup memiliki ilmu pengetahuan agama yang banyak, namun ia harus bisa menjadi uswatun atau contoh di tengah masyarakat. C. Manajemen  Pendidikan  Kader  Ulama
1. Pengertian  Manajemen
Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.Penggunaan manajemen dalam praktek tidak lepas dari istilah administrasi, sehingga manajemen sangat berkaitan dengan administrasi. Dalam istilah manajemen terdapat tiga pandangan yang berbeda berkaitan dengan administrasi: pertama , mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi). Kedua , melihat manajemen lebih luas dari pada administrasi, dan yang ketiga adalah pandangan yang beranggapan bahwa manajemen identik dengan administrasi. 34 Dengan demikian, manajemen dan administrasi mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaannya.
Menurut George R. Terry yang dikutip Anoraga, ia menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. 35 Manejemen akan dapat dipahami apabila dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun Alquran secara khusus tidak menyebutkan istilah manajemen, akan tetapi menyinggung istilah manajemen dengan menggunakan kalimat yudabbiru , mengandung arti mengarahkan, melaksanakan, menjalankan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, mengkoordinasikan, membuat rencana yang telah ditetapkan. 36

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2018
Thoha berpendapat bahwa manajemen diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain. 37 Nawawi juga berpendapat bahwa manajemen adalah kegiatan yang memerlukan kerjasama orang lain untuk mencapai suatu tujuan. 38 Dengan demikian dalam manajemen tidak dikenal kerja sendiri, tetapi kerja sebuah tim walaupun diketuai oleh seorang pemimpin.
Pendapat kedua pakar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, pengertian manejemen dinyatakan oleh Martayo, menurutnya manajemen adalah usaha untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaanfungsi-fungsi perencanaan, pengorganiasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan. 39
2. Konsep  Dasar  Manajemen  Berbasis  Sekolah
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolahmerupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri padaperbaikan proses pendidikan.Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut:
1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
2) Sekolah memiliki visi, misi dan target mutu yang ingin dicapai.
3) Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat
4) Adanya harapan yang tinggi dan personil sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi.
5) Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK.
6) Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempumaan/perbaikan mutu.
7) Adanya komunikasi dan dukungan intensif dan orang tuamurid/masyarakat. 40
Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantauyang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.
Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu antara lain sebagai berikut:
1) Sumber daya.
Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya danpengurangan kebutuhan birokrasi pusat.
2) Pertanggungjawaban ( accountability ).
Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan atas komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa, dana masyarakat
dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang telah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah dan melaksanakan kaji ulang secara komperehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.
3) Kurikulum.
Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secaranasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi ( content ) maupun proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada manfaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional.
4) Personil sekolah.
Sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yangdiperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementera itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/ kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Konsekuensi logis dari itu, sekolah harus diperkenankan.untuk:
1) Mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritasnya di dalam kerangka acuan yang dibuat oleh pemerintah.
2) Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan mutu.
3) Menyajikan laporan terhadap hasil dan performannya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggung jawaban kepada stake holders ). 41
Institusi pusat memiliki peran yang penting, tetapi harus mulai dibatasi dalam hal yang berhubungan dengan membangun suatu visi dari sistem pendidikan secara keseluruhan, harapan, dan standar bagi siswa untuk belajar dan menyediakan dukungan komponen pendidikan yang relatif baku atau standar minimal. Konsep ini menempatkan pemerintah dan otoritas pendidikan lainnya memiliki tanggung jawab untuk menentukan kunci dasar tujuan dan kebijakan pendidikan dan memberdayakan secara bersama-sama sekolah dan masyarakat untuk bekerja di dalam kerangka acuan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan secara nasional dalam rangka menyajikan sebuah proses pengelolaan pendidikan yang secara spesifik sesuai untuk setiap komunitas masyarakat.
Dengan konsep manajemen berbasis sekolah maka akan mempunyai implikasi. Implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah terdapat lima agenda reformasi pendidikan sekolah yang harus dilakukan.
1) Bidang kurikulum dan evaluasi yang harus dikembangkan adalah; (1) berdasarkan standar kompetensi nasional, (2) strategi pembelajaran di sekolah dikembangkan oleh masing-masing sekolah, (3) program-program pengayaan, muatan lokal, dan program tambahan sesuai aspirasi masyarakat/sekolah, (4) metode pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ( enquiry, discovery, realistic math ).
2) Bidang ketenagaan harus dilakukan inservice training dalam beberapa bentuk dan model, tergantung kebutuhan dan lingkupnya serta sumber dananya. Kegiatan yang dilakukan dapat
ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2018
berbentuk School Based Training, District Based Training, dan Provincial Based Training dengan out-sourcing yang bervariasi.
3) Bidang finansial. Dalam hal ini perlu dikembangkan bentuk-bentuk grant dan matching grant untuk beberapa program sekolah, terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah. Bahkan jika diperlukan untuk ke depan harus ada formula alokasi anggaran sekolah dan dikelola sendiri oleh sekolah.
4) Bidang sarana dan prasarana perlu dirintis  pengadaan yang lebih efektif dan efesien terutama yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Bahkan ke depan perlu dipertegas, jenis pengadaan apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sendiri.
5) Bidang administrasi. Dalam hal ini perlu dipertegas wilayah mana yang menjadi garapan pemerintah dan yang menjadi hak otonomi sekolah. 42
Dengan demikian, manajemen berbasis sekolah adalah suatu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan memberikan kewenangan kepada semua pihak yang ada di dalam sekolah untuk memberikan kontribusinya dengan tetap mengacu membuat kebijakan yang lebih bagus.

## 3. Manajemen  Komponen-Komponen  Sekolah
Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata.Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. 43
Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educa- tional production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat.Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. 44
Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolahtidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakatkhususnya orang tua siswasebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebutperlu dilakukan upaya- upaya perbaikan. Salah satu usaha yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikanmelalui School Based Management .
Manajemen berbasis sekolahakan sukses apabila semua komponen yang ada di sekolah diperhatikan dalam pengembangannya. Manajemen akan bisa diterapkan pada setiap komponen yang ada dalam sekolah. Kompenen tersebut adalah:
a. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran b. Manajemen Tenaga Kependidikan c. Manajemen Kesiswaan
d. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan.
e. Manajemen Sarana dan Prasarana
f. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.
g. Manajemen Layanan Khusus.

## D. Evaluasi  Model  Context,  Input,  Proces  dan  Product  (CIPP)
Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu Evaluasi Konteks ( context Evaluation ),
Evaluasi Masukan ( Input Evaluation ), Evaluasi Proses( Process Evaluation ) dan Evaluasi Produk ( Product Evaluation ).
1. Context  Evaluation (Evaluasi  Konteks)
Menurut Daniel Stufflebeman evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan: Apa yang perlu dilakukan?( what needs to be done ?) Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks mengakses kebutuhan-kebutuhan, aset, dan problem-problem dalam lingkungan yang terdefenisi.
Konteks mengacu kepada kondisi ekternal dimana sebuah tim bekerja. Secara moral, kotenksnya bisa langsung mempengaruhi masing-masing unsur yang terkait dengannya.Slocum dan Hellriegel menjelaskan:
The context refers to the external conditions within which a team work. Morever, the context can directly affect each of the seven other factors that effect a team. Examples of a team’s context include technology, physical working conditions, management practices, and organiztional rewards and punishments . 45
Dengan demikian dapat dipahami bahwa konteks adalah faktor eksternal yang mempengaruhi adanya sebuah program atau proyek.
2. Input Evaluation ( EvaluasiMasukan )
Evaluasi masukan ini mencari jawaban atas pertanyaan; Apa yang harus dilakukan ( what should be done ). Evaluasi ini mengidentifikasi dan problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefenisikan tujuan, prioritas-prioritas dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif , rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi cost effectiveness untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih di antara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber- sumber, menempatkan staf, menskedul pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas dan penganggaran. 46
3. Process Evaluation (Evaluasi  Proses)
Evaluasi proses adalah memonitor, mendokumentasikan dan menilai aktivitas program. Aktivitas evaluator dan klien dan pemangku kepentingan lainnya adalah menyusun suatu direktori orang-orang dan kelompok-kelompok yang dilayani, membuat catatan mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka, dan mencatat layanan program yang mereka terima. Para evaluator meneliti serta mengumpulkan dan menilai sampai seberapa tinggi individu dan kelompok yang dilayani konsisten dengan kemanfaatan program yang direncanakan. Pada proses ini akan diteliti apakah pelaksanaan konsisten dengan rencana yang akan dituju. Apakah proses pembelajaran dan administrasi yang ada pada Pendidikan Tinggi Kader Ulama konsisten untuk menghadirikan ulama yang direncanakan. Pada evaluasi proses ini akan dijelaskan program yang sesuai dengan rencan dan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
4. Evaluasi  Pengaruh  (impact  evaluation),  evaluasi  pengaruh  menjaring  dan  menilai data  mengenai  program  yang  mencapai  audiens  yang  ditargetkan.

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2018
Aktivitas evaluator dan klien/pemangku adalah menyusun suatu direktori orang-orang dan kelompok- kelompok yang dilayani, membuat catatan mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka, dan mencatat layanan program yang mereka terima. Evaluator engkases dan membuat penilaian mengenai sampai seberapa tinggi individu dan kelompok yang memperoleh layanan konsisten dengan kemanfaatan program yang direncanakan. Pada evaluasi ini evaluator mempelajari perspektif mereka mengenai bagaimana program memengaruhi masyarakat. Pada tahap ini evaluator menentukan sampai seberapa tinggi program mencapai suatu kelompok penerima manfaat yang tepat. Dengan demikian, para evaluator melakukan penelitian apakah program mencapai tujuan dan program mana yang tidak mencapai tujuan.
5. Evaluasi  efektifitas,  evaluasi  efektivitas  program  (effectiveness  evaluation)  meneliti dan  menilai  signifikansi  manfaat  (outcomes).
Aktivitas dari evaluator dan klien (stakeholder) adalah m ewancarai para pemangku kepentingan kunci, Pimpinan Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang tertarik terhadap program untuk menentukan penilaian mereka mengenai manfaat positif atau negatif program tersebut. Pada evaluasi ini yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menilai informasi mengenai pengaruh program terhadap masyarakat.

## 6. Product Evaluation (Evaluasi  Produk/Hasil)
Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:
1) Pada evaluasi konteks ditemukan bahwa program atau proyek Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara hadir dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal Majelis Ulama Indoensia Sumatera Utara. Secara internal ia lahir karena Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara perlu ada regenerasi ulama, perlunya ada pemerataan ulama di seluruh wilayah Sumatera Utara secara kuantitas dan kualitas. Sedangkan secara eksternal situasi dan kondisi Sumatera Utara sangat membutuhkan ulama yang mengerti tentang hal itu. Sedangkan secara program, Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utaradinilai sudah berhasil pada periode-periode sebelumnya. Program Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara didanai dari hibah Pemda Provinsi Sumatera Utara dan donasi masyarakat muslim. Program ini juga terus mendapatkan perkembangan dan kemajuan secara signifikan, hingga saat ini Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara telah memiliki fasilitas yang memadai, baik itu dosen, kurikulum dan bangunan fisik.
2) Pada Evaluasi Input ditemukan bahwa ada lima komponen yang sangat mendukung untuk pro- gram Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, yaitu mahasiswa, kurikulum, tenaga kependidikan, keuangan serta fasilitas yang memadai. Para mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara adalah mahasiswa yang teleh menempuh tiga tahap seleksi, para dosen adalah dosen yang berpengalaman, keuangan didukung oleh pemerintah dan masyarakat, kurikulum juga sudah disusun walaupun belum terdokumentasi dengan baik dan rapi, serta fasilitas yang sudah lengkap dan memadai untuk mewujudkan ulama di Sumatera Utara.
3) Pada evaluasi proses ditemukan bahwa manajemen kemahasiswaan berjalan dengan baik, mulai dari rekruitmen mahasiswa, pencatatan mahasiswa di dalam Buku Induk Mahasiswa, pengelolaan mahasiswa di dalam dan di luar kelas, serta bimbingan dan arahan bagi mahasiswa yang telah
Almuhajir: Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara
menyelesaikan pendidikan. Hanya saja manajemen alumni belum terdokumentasi dan belum terlaksana dengan baik. Adapun manajemen keuangan, ia belum mandiri. PTKU MUI Sumut masih terikat dengan manajemen keuangan MUI Sumut itu sendiri. Tetapi walalupun demikian, masalah keuangan PTKU MUI Sumut tidak mengalami kendala, karena yang mengelola keuangan PTKU MUI Sumut masih ada pada MUI Sumut. Ketika ada masalah keuangan maka yang bertanggungjawab secara penuh masih MUI Sumut. Manajemen tenaga kependidikan juga berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Adapun manajemen kurikulum juga berjalan dengan baik, hanya saja belum terdokumentasi dan tersusun rapi. Ia masih disusun oleh dosen yang mengasuh matakuliah bersangkutan. Dalam manajemen layanan khusus dan hubungan masyarakat belum ada karena belum dibutuhkan.
4) Pada evaluasi produk ditemukan bahwa pengelola, penerima jasa program serta penerima produk menilai bahwa PTKU MUI Sumut sukses dalam melaksanakan programnya. Hal ini terbukti dengan persepsi dan penilaian yang baik dari PTKU MUI Sumut, MUI Sumut, Mahasiswa PTKU MUI Sumut dan juga MUI Kabupaten/Kota dan para alumni. Mereka semua menilai PTKU MUI Sumut berhasil melaksanakan programnya.

## Endnotes:
1 A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 496 dan 1382.
2 Muhamad Fû’ad Abd al-Bâqî, Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm (Bandung: Diponegoro), h. 127.
3 Râgib al-Aspahânî, Mufradât Alfâz al-Qur’ân (Damaskus: Dar al-Qalam, 2002), h. 134.
4 Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: Toha Putra, 1991), h. 134.
5 Ibid., h. 124.
6 Bukhârî , al-Jâmi’ ac-ba%î% (Berût: Dâr al-Fikr,1991), Juz I, h.119.
7 Muammad bin Jarîr bin Yazîd bin Kacîr bin Ghâlib al-¹milî  Abû Ja’far at-labarî, Jâmi’ al- Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân (Mesir: Muassasah ar-Risâlah, 2000 M), Juz I, h. 293.
8 Musmafâ Gulayaynî, Jâmi’ ad-Durûs al-‘Arabiyah (Berût: al- Maktabah al-‘Acriyyah, 1987), Jilid I, h. 189.
9 Ibid.
10 Wahbah bin Musmafâ az-Zuhaylî, at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa as-Syarî’ah wa al- Manhâj (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1418 H), Juz XX, h.261.
11 Ibid.
12 Yûsuf Al-Qaraâwî, al-Ijtihâd  fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah ma’a Naýarâtin Tahlîliyyahtin fî al-Ijtihâd al-Mu’aair (Kuawait: Dâr al-Qalam, 1989), h. 17.
13 Muhammad bin Mu%ammad Abû Hâmid al-Ghaýâlî, al-Mustacfâ fî ‘Ilmi al-Ucûl (Berût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), Juz I, h. 342.
14 Muammad bin ‘Alî bin Mu%ammad as-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Ta%qîq al-Haqmin ‘Ilmi al-Ucûl (Mesir: Dâr al-Kitâb Al-‘Arabî, 1999), Juz II, h. 207.
15 Abû Hâmid al-Ghaýâlî, al-Mustacfâ fî ‘Ilmi al-Ucûl… , Juz I, h. 342.
16 Al-Qaraâwî, al-Ijtihad  fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah …, h. 20.

## Almuhajir:
Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara
17 Muhammad ‘Ajjâj al-Khamîb, Ucûl al-Sadîa (Berût: Dâr al-Fikr, 2011), h.11.
18 Abû Hâmid al-Ghaýâlî, al-Mustacfâ fî ‘Ilmi al-Ucûl… , Juz I, h. 351.
19 Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad as-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Taqîq al-Haqmin ‘Ilmi al-Ucûl (Mesir: Dâr al-Kitâb Al-‘Arabî, 1999), Juz II, h. 251.
20 Menurut Yûsuf al-Qaraâwî, ini dikutip oleh as-Suyuthi di dalam Risalah a-Raddu ‘alâ man akhlada ilâ al-Ardi, lihat Al-Qaradawi, al-Ijtihâd  fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah , h. 25.
21 ‘Abdul Wahhâb Khallâf, ‘Ilmu Ucûl al-Fiqh (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1947), h. 45. 22 Muammad Abû Zahrah, Ucûl al-Fiqh (Berut: Dâr al-Fikrlam, 1958), h. 198.
23 Al-Qaraâwî, al-Ijtihâd  fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah… , h. 37.
24 Khallâf, ‘Ilmu Ucûl al-Fiqh… , h. 45.
25 As-Syaukânî, Irsyâd al-Fuhûl… , Juz II, h. 252.
26 Wahbah az-Zuhailî, Ucûl al-Fiqh al-Islâmî , Jilid II, h.1017.
27 Muammad Sa’îd Ramaân al-Bûmî, awâbim al-Maalahah fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah (Damaskus: Mua’ssasah ar-Risâlah, 1973), h.73.
28 Ahmad Qorib, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Nimas Multima, 1997), h.174.
29 Al-Qaraâwî, al-Ijtihâd  fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah… , h. 47.
30 Al-Qaraâwî, al-Ijtihâd  fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah… ,h. 48.
31 Ibid , Juz II, h. 425.
32 Al-Qaraâwî, al-Ijtihâd  fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah… ,h. 48.
33 Ibid.
34 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rasindo, cet. 11, 2002), h. 19.
35 Pandji Anoraga, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta), h. 109.
36 M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto, Pengantar Manajemen Syariat (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), h. 15.
37 Miftah  Thoha, Kemimpinan dalam Manajemen (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 1995),
h. 8.
38 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta:Jahi Masagung, 1993), h.13.
39 Susilo Martayo, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta:BPPFE, 1980), h. 3.
40 Dikmenum , Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (Jakarta: Depdikbud, 1999),h. 3.
41 Ibid., h. 42.
42 Ibid., h. 6.
43 Depdiknas, Manajemen , h. 87.
44 Ibid., h. 88.
45 Ibid. 336
46 Ibid. 336.

## Daftar  Pustaka
Anoraga, Pandji, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta).
al-Aspahânî, Râgib, Mufradât Alfâz al-Qur’ân (Damaskus: Dar al-Qalam, 2002)
Bukhârî , al-Jâmi’ acbaî (Berût: Dâr al-Fikr,1991), Juz I
al-Bûmî, Muhammad Sa’îd Rama
ân, awâbim al-Maalahah fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah (Damaskus: Mua’ssasah ar-Risâlah, 1973). al-Bâqî, Muhamad Fû’ad Abd, Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm (Bandung: Diponegoro) Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: Toha Putra, 1991)
Dikmenum , Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (Jakarta: Depdikbud, 1999).
Gulayaynî, Musmafâ, Jâmi’ ad-Durûs al-‘Arabiyah (Berût: al- Maktabah al-‘Acriyyah, 1987 ), Jilid I al-Ghaýâlî, Muhammad bin Muhammad Abû Hâmid, al-Mustacfâ fî ‘Ilmi al-Ucûl (Berût: Dâr al- Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), Juz I.
Khallâf, ‘Abdul Wahhâb, ‘Ilmu Ucûl al-Fiqh (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1947).
al-Khamîb, Muhammad ‘Ajjâj, Ucûl al-$adîa (Berût: Dâr al-Fikr, 2011).
Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rasindo, cet. 11, 2002).
Nawawi, Hadari, Administrasi Pendidikan (Jakarta:Jahi Masagung, 1993).
Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
Al-Quranâwî,  Yûsuf, al-Ijtihâd  fî as-Syarî’ah al-Islâmiyyah ma’a Naýarâtin Tahlîliyyahtin fî al-Ijtihâd al-Mu’aair (Kuawait: Dâr al-Qalam, 1989).
Qorib,  Ahmad, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Nimas Multima, 1997).
as-Syaukânî,  Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqmin ‘Ilmi al-Ucûl (Mesir: Dâr al-Kitâb Al-‘Arabî, 1999), Juz II.
Susilo Martayo, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta:BPPFE, 1980).
at-labarî, Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Kacîr bin Ghâlib al-¹milî  Abû Ja’far, Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân (Mesir: Muassasah ar-Risâlah, 2000 M), Juz I
Thoha, Miftah, Kemimpinan dalam Manajemen (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 1995)
Widjajakusuma, M. Karebet dan M. Ismail Yusanto, Pengantar Manajemen Syariat (Jakarta: Khairul Bayan, 2002).
Zahrah, Muhammad Abû, Ucûl al-Fiqh (Berut: Dâr al-Fikrlam, 1958).
az-Zuhaylî, Wahbah bin Musmafâ, at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa as-Syarî’ah wa al-Manhâj (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1418 H), Juz XX.