## Tindak Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009
Toufan Hazmi Haidi ramadhan.lazarus@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Incitement is an act that has been regulated in the Criminal Code which is itself an adaptation of Wetboek Van Strafrecht Nederland so that there are still colonial articles, one of which is Article 160 which regulates sedition. The Constitutional Court has conducted an examination of Article 160 of the Indonesian Criminal Code in its decision to formulate the original formal offense into a material formulation.  This  research  aims  to  explain  the  Qualifications  of incitement criminal offenses based on statutory regulations and the basic considerations of the Constitutional Court which formulates the incitement criminal offenses as material offenses. The results of this  study  indicate  that  inciting  is  different  from  persuasion,  where persuading there are endeavors that must be fulfilled such as by giving gifts, promises, abusing power, abusing position, using the threat of convenience and deception, whereas instigation has a clear and devoid of endeavors namely to committing criminal acts, committing violence  against  public  authorities  or  not  complying  with  both  the provisions of the law and the position orders given based on the law. Keywords: Incitement; Material Offense.

## Abstrak
Penghasutan merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dalam KUHP yang mana KUHP sendiri merupakan saduran dari Wetboek Van Strafrecht Nederland sehingga masih terdapat pasal bersifat kolonial dimana salah satunya adalah Pasal 160 yang mengatur penghasutan. Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian terhadap Pasal 160 KUHP dalam putusannya perumusan  yang semula delik formil menjadi perumusan materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kualifikasi tindak pidana penghasutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan tindak pidana penghasutan sebagai delik materiil. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menghasut berbeda dengan membujuk, dimana membujuk ada ikhthiar yang harus dipenuhi seperti dengan memberikan pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan, menggunakan kerasan ancaman dan muslihat, sedangkan menghasut memiliki tujuan yang jelas dan tanpa ikhtiar yaitu untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar undang-undang.
Kata Kunci: Penghasutan; Delik Materiil.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1581-1602
How to cite: Toufan Hazmi Haidi, ‘Tindak Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima 29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37359
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1582 Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...

## Pendahuluan
Kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan saduran dari Wetboek Van Strafrecht Nederland atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda yang diberlakukan juga terhadap negara jajahannya sehingga kitab undang-undang ini bersifat kolonial dalam artian sangat mengutamakan kepentingan penjajah yang mana sifatnya itu berupa perumusan norma atau delik yang luas dan membias yang biasa kita sebut pasal karet, pasal- pasal warisan kolonial Belanda ini masih banyak rumusannya yang masuk dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan era demokrasi ini.
Terdapat perbedaan Pasal antara menghasut dalam Pasal 131 W.v.S.Ned. dengan menghasut dalam Pasal 160 KUHP  Indonesia, pada Pasal 131 W.v.S.Ned. hanya terdapat dua macam yang diharapkan oleh si penghasut, yaitu melakukan tindak pidana dan perbuatan menyerang kekuasaan umum dengan kekerasan. Di Pasal 160 KUHP Indonesia ini ditambah dengan tidak menaati suatu peraturan undang- undang. 1 Alasan pembentuk KUHP di Indonesia untuk mengadakan perbedaan ini adalah berdasar atas hubungan hubungan kolonial (koloniale verhoudingen) maka perlu dipikirkan sampai manakah Pasal 160 KUHP ini diterapkan.
Mahkamah Konstitusi meminta menyimak l’esprit de la loi, the spirit of law , yaitu jiwa yang terikat dalam pembuatan undang-undang ini yaitu nafas ” Esprit de la loi ” dimana merupakan pelanggengan kekuasaan kolonial yang juga dipakai oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya, dengan begitu l’esprit de la loi Orde Baru dari Pasal 160 KUHP sama dan sebangun dengan ‘esprit de l loi negara kolonial. 2 Lalu dalam tulisan Carpentir Alting jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu ”Om ten volle nationaal to kunnen worden genoemd, moet een strafwetboek niet enkel in zijn grondheginselen de nationale geest ademen; maar het moet ook, in de aanwijzing en omschrijving der strafbare feiten, staan op den bodem van
1 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Refika  Aditama 2012).[152].
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VI/2009 perihal Pengujian Pasal 160 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai putusan MK No. 7/2009).
het nationale volksleven, als onrecht aanduiden wat er in dat leven voor onrecht geschiedt” di mana suatu undang-undang agar dapat dikatakan jiwanya nasional bukan hanya harus bernafaskan jiwa nasional dalam asas-asas dasarnya tetapi juga dalam perumusannya harus berlandaskan pada kehidupan nasional dari rakyatnya dan menyatakan ketidakadilan terhadap perbuatan yang dipandang masyarakat tidak adil. Sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar batu penguji dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. 3
Pasal 160 KUHP ini yang dikarenakan sifatnya  subjektif dan bergantung pada interpretasi penguasa yang menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak asasi orang lain. Di mana seorang warga negara yang ingin menyampaikan hak pendapatnya terhadap pemerintah yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945  di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Menjadi dapat dengan mudah ditafsirkan oleh pemerintah bahwa sedang menghasut untuk melawan pemerintahan sebagai akibat tidak jelasnya rumusan dalam Pasal 160 KUHP yang dimaksud menghasut.
Kenyataan pada dasar Pasal 160 KUHP merupakan Privilege bagi penguasa dikarenakan dengan adanya Pasal ini dapat menjadi pembungkam bagi oposisi atau pengkritik pemerintah, kritik pemerintah adalah hal yang perlu demi menghindari adanya tirani pemerintahan, kritik dapat menjadi check and balance bagi pemerintah, adanya Pasal 160 KUHP ini dapat dijadikan jalan untuk melanggengkan kekuasaan tersebut dengan dalil kepentingan umum atau kepentingan negara atau stabilitas negara, sehingga perbuatan menetapkan tersangka bukan berdasar hukum melainkan berdasar upaya meniadakan oleh penguasa.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah Pasal 160 KUHP yang bersifat formiil menjadi materiil sehingga atas perbuatan yang dilakukan mencocoki Pasal 160 KUHP hanya dapat dipidana jika dari perbuatan tersebut timbul dari perbuatan menghasut itu sendiri sesuai teori kausalitas, tetapi
3 ibid.

## 1584 Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
dalam unsur Pasal 160 KUHP masih terdapat unsur-unsur yang dapat diinterpretasi secara subjektif sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, di mana pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan juga doktrin para sarjana.
Sesuai dengan tipe penelitian yang telah disebutkan diatas, isu yang saya teliti akan membahas mengenai konsep menghasut tindak pidana yang sesuai dengan pasal 160 KUHP dalam lingkup normatif dan dibahas menggunakan peraturan perundang-undangan.

## Konsep Penghasutan dan Pembujukan
Penghasutan atau menghasut sendiri dapat dibagi menjadi dua sifat yang pertama adalah menghasut tidak melawan hukum dan yang kedua adalah menghasut melawan hukum. Pertama menghasut tidak melawan hukum melihat pandangan R Soesilo menghasut sendiri mempunyai beberapa arti diantaranya mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu di mana menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa, Dan menurut Wirjono Prodjoikoro menghasut tidak berarti dengan memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri. 4 Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan di mana menghasut merupakan sebuah kata kerja yang dipakai dalam arti intransif, di mana tanpa ada tujuan orang tertentu melainkan kepada semua khalayak umum, dan bentuk dari menghasut itu adalah kata-kata yang dipergunakan oleh penghasut baik secara langsung maupun tidak langsung memuat perbuatan mana yang diharapkan oleh penghasut dan dilakukan oleh mereka yang dihasut.
Sehingga dalam artian menghasut tidak melawan hukum adalah menghasut seseorang yang tujuan dari penghasut bukanlah terhasut tergerak melakukan tindak
4 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit .[152-153].
pidana melainkan untuk sebuah kebaikan dan bisa juga menghasut untuk cuma- cuma. Menghasut demi kebaikan sering kali juga dilakukan sebagai motivasi seseorang untuk melakukan kebaikan, sebagai contoh ketika seseorang dihasut agar melakukan tindakan sukarelawan untuk bencana alam ataupun panti asuhan, di mana orang tersebut tergerak hatinya untuk membantu setelah dihasut dengan kata- kata, dan pada hasutan secara cuma-cuma sering kali dilakukan sebagai keisengan semata oleh para remaja, salah satu contoh adalah seorang pria dihasut untuk berkenalan dengan seorang wanita yang tidak dikenal di suatu tempat, perbuatan ini sering kali dianggap sebagai candaan para remaja.
Pada Menghasut melawan hukum dapat dilihat dalam KUHP yang secara langsung melarang menghaasut, dalam KUHP tidak diberi penjelasan secara resmi tetapi jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk “membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak”, 5 sedangkan menurut Black”s Law Dictionary padanan kata menghasut dipersamakan dengan “ provocation ” yang pada artinya “ something (such  as  word  or  action)  that  affects  a  person”s  reason  and  self-coltrol,  esp.
Causing the person to commit a crime impulsively ”, 6 melihat kamus besar bahasa Indonesia secara jelas mengartikan membangkitkan hati orang supaya marah atau memberontak, dalam artian marah sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat tidak senang (karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya) 7 dan memberontak menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan dua hal yaitu melawan, tidak mau menurut perintah atau melawan pemerintah (kekuasaan dan sebagainya) secara serentak. Sehingga dari kesimpulan berdasaran kamus besar bahasa Indonesia sendiri perbuatan menghasut sudah memiliki konotasi negatif, dikarenakan mengandung makna marah dan memberontak, yang mana perbuatan menghasut diharuskan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan negatif. Dan menurut Black”s Law Dictionary sendiri sesuatu berupa kata atau tindakan yang
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003).[392].
6 Black’s law dictionary , edisi ke-8.[262].
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 1586 Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
mempengaruhi pemikiran seseorang khususnya untuk melakukan sebuah tindakan kriminal secara tiba-tiba berdasarkan hati, sehingga Black’s Law Dictionary sendiri menghasut sudah mengarah pada sebuah tindakan kriminal atau pidana yang mana tindakan tersebut tergerak dari hati orang terhasut karena hasutan penghasut baik berupa kata-kata maupun tindakan.
Sedangkan dalam penjelasan RKUHP mengenai Menghasut dimakanai sebagai mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang suapaya berbuat sesuatu. Dan Menurut Didik Endro sendiri menghasut sudah mengarah pada KUHP di mana tidak diperlukan ikhtiar dan tidak perlu ada orang yang tergerak melakukan tindak pidana tetapi ditentukan dengan cara dilakukan dengan lisan atau tertulis dan harus dilakukan di tempat umum, 8 sehingga secara jelas menghasut yang dimaksud adalah menghasut melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau menghasut untuk tidak menuruti ketentuan undang-undang. Menghasut untuk melakukan tindak pidana merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam pasal 160 KUHP, sehingga seseorang dapat dipidana jika melakukan penghasutan tetapi yang dihasut adalah melakukan sebuah perbuatan pidana, sehingga jika seseorang dihasut untuk melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu bukan merupakan sebuah perbuatan pidana maka tidak dapat orang yang menghasut tersebut dijatuhi pidana, sebenarnya materi dalam muatan ini berfungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan pidana, pada pasal 160 hingga pasal 163 bis awalnya merupakan delik formiil sehingga penegak hukum tersebut tidak perlu untuk melakukan pembuktian bahwa si terhasut telah melakukan perbuatan pidana, hanya cukup dengan kata-kata yang di ucapkan oleh penghasut maka penghasut dapat dipidana.
Uitlokken oleh sebagian sarjana di Indonesia diartikan dengan istilah pembujuk, hanya Moeljatno yang memberikan istilah Uitlokken sebagai penganjuran, Moeljatno menerjemahkan redaksi pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai berikut “mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau
8 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP) 2014).[60-61].
martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” 9 istilah martabat diterjemahkan dari kata annzien , yang di dalam Ned.
WvS tidak dikenal. Perluasan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut merupakan keadaan  spesifik  Indonesia  karena  masih  adanya  orang-orang  tertentu  yang  tidak mempunyai kedudukan sebagai pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai pengaruh besar terhadap orang-orang biasa, misalnya kiai, pendeta, orang yang dituakan, kepala adat atau suku, serta para pemimpin informal. 10
Sedangkan Lamintang mengartikan Uitlokken dengan menggerakkan orang lain, menurut Andi Hamza lebih baik daripada istilah membujuk dan menganjurkan, tetapi kata menggerakkan itu memiliki artian yang lebih luas daripada memancing karena juga mencakup doen plegen yaitu membuat sehingga orang lain mewujudkan delik.
Membujuk dalam bahasa belanda disebut verleidien, aaien, liefkozen , dan sussen .
Ternyata bahwa dari sembilan upaya yang disebut secara limitatif di dalam pasal 55 ayat (1) KE-2 KUHP tidak ditemukan upaya yang sama maknanya dengan kata-kata belanda tersebut yang berarti membujuk. Istilah membujuk dan menganjurkan menurut Andi Hamzah masih terlalu lemah dibandingkan dengan memancing di mana ketika ia bertanya dengan Anton Mulyono dijawab yang paling tepat untuk terjemahan uitlokken adalah memancing bukan menganjurkan,
membujuk atau menggerakkan. 11
Dalam pandangan Didik Endro uitlokken sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke-(2) harus ada ikhtiar sebagaimana diatur secara limitatif dalam pasal 55 KUHP, ikhtiar-ikhtiar tersebut dapat berupa pemberian-pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan, kekerasan, ancaman, muslihat. Di mana ada orang yang tergerak melakukan tindak pidana, sehingga antara pembujuk dan yang dibujuk tetapi dipidana. 12
9 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2019).[427].
10 ibid .[428].
11 ibid .[428-429].
12 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit .[60].

## 1588 Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
Dalam pasal 55 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa terhadap pemancing hanya perbuatan dengan sengaja dipancing saja yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Ketentuan semacam ini tidak lagi dicantumkan di dalam rancangan KUHP. Kalimat terakhir yang berbunyi het feit opzettelijk uitlokken berarti bahwa objek bukan saja orang yang terpancing, tetapi juga delik yang dipancingkan. Hal tersebut berarti bahwa uitlkking (pemancing) barulah terjadi jikalau benar-benar delik telah terwujud, setidak-tidaknya percobaan itu telah terjadi. 13
Persamaan paling mendasar dalam menghasut dan membujuk terletak pada sifatnya yang berusaha menggerakan orang lain untuk mengikuti kemuan kita. Tetapi perbedaanya adalah pada menghasut orang yang dihasut harus tergerak secara kemuan sendiri untuk melakukan perbuatan yang diinginkan oleh penghasut, bagi penghasut sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 7/ PUU-VII/2009 dapat dipidana ketika penghasut telah mengujarkan baik secara lisan maupun tulisan sehingga tidak perlu orang yang dihasut telah tergerak, setelah adanya putusan mahkamah konstitusi diatas yang dapat dipidana adalah penghasut yang terhasut telah tergerak atau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh penghasut. Sedangkan pada membujuk orang yang dibujuk tergerak karena suatu kondisi, kondisi tersebut adalah suatu syarat dimana ikhtiar-ihtiar uang, pangkat, barangm janji, ancaman dan lain sebagainya, pada membujuk seperti menghasut setelah adanya putusan mahkamah konstitusi dimana yang membujuk dapat dipidana ketika terbujuk telah menggerakan perbuatan yang diinginkan pembujuk.

## Kualifikasi Penghasutan Menurut Kitab Undang Undang hukum Pidana
Pasal 160 KUHP pada dasarnya mengatur langsung menghasut yang awalnya sebagi delik formil berubah menjadi delik materiil, dalam perubahan tersebut tidak disertakan penormaan kalimat baru, sehingga bunyi Pasal 160 masih sama yaitu
“Barangsiapa  di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan
yang diberikan berdasar undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
Perumusan ketentuan Pasal 160 KUHP, terdiri dari unsur subjektif, pelakunya dan unsur objektif perbuatan yang dilarang menurut, yaitu :
unsur subjektif, yaitu  barangsiapa yang maknanya adalah subjek hukum orang. Sedangkan unsur objektifnya yaitu:
a.  Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya; b.  Melakukan perbuatan pidana;
c.  Melakukan kekerasan kepada penguasa umum;
d.  Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
e.  Atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perbuatan penghasutan tidak boleh ditafsirkan secara meluas atau tidak terbatas atau serba meliputi, melainkan hanya yang terkait dengan keempat tersebut, oleh karena itu perlunya klasifikasi pasal.
Unsur subjektif dalam Pasal 160 KUHP adalah Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan. Barangsiapa dimaknai adalah setiap orang. di muka umum. dengan lisan dan tulisan menghasut.
Merujuk pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) pada ayat 2 huruf f angka 6, di mana ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang salah satu bentuknya adalah menghasut, dan pada ayat 2 huruf a di mana ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media diantara lain: orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner , jejaring media sosial, menyampaikan pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pada Pasal 1 ayat (2), makna  “Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang” dan menurut penjelasan dalam RKUHP dimuka umum dapat diartikan “ditempat yang didatangi publik atau

## 1590 Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
ditempat yang khalayak ramai dapat mendengar” berdasar kedua ketentuan hukum di atas kita dapat mengaitkannya dengan pengertian di muka umum berdasar pembentukan KUHP (W.v.S) yaitu in het openbaar, openlijk, dan openbaar .
1. In het openbaar di muka umum mengandung makna banyak orang di suatu tempat, tempat mana disebut dengan tempat umum. Di sana dan pada saat banyak orang itulah si pembuat berbuat yang in casu tindak pidana. 14 Pada Undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum lebih menekankan pada di hadapan orang banyak dan di tempat, sebagai contoh orang melakukan perbuatan tindak pidana pasal 156 KUHP di mana pelaku di suatu tempat terdapat banyak orang menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Karena penekanan terhadap tempat dan di hadapan orang banyak in het openbaar sejalan dengan Undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
2 . Openlijk mengandung makna akan sifat terbukanya perbuatan dari pada tempatnya di mana di situ banyak orang. Oleh sebab itu tepat dengan bahasa Indonesia “secara terbuka” yang menggambarkan bahwa perbuatan-perbuatan itu dilakukan untuk siapa saja (umum), tanpa pilih-pilih orang dan tanpa rahasia. 15 Sedangkan untuk openlijk jika membandingkan dengan Undang- undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan berdasar surat edaran Kapolri nomor SE/6/X/2015 tidak satu pun mendekati makna dari openlijk ini dikarenakan pada SE Kapolri sifat dari media sebagai sarana melakukan pidana sudah memilih tujuan dari pernyataan-pernyataan yang akan dilontarkan kepada golongan-golongan tertentu dan bukan tanpa pilih-pilih, sarana yang di sebutkan dalam SE tersebut salah satunya adalah orasi  kegiatan kampanye yang mana pasti telah memiliki massa atau golongan sebagai tujuan dari pernyataan-pernyataan itu dan juga melalui jejaring media sosial tidak
14 Adami Chazawi, Op.Cit .[209-210].
15 ibid .[210].
serta merta ditujukan pada umum, openlijk sendiri lebih kepada pada Pasal 170 KUHP yang mempunyai kata terang-terangan dalam artian untuk umum, tanpa pilih-pilih, dan tanpa rahasia.
3. Openbaar secara terbuka atau dengan terbuka (untuk umum) merujuk pada S.Wojowasito dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, istilah atau kata openlijk diterjemahkan sebagai “terbuka””tidak disembunyikan” dengan demikian istilah openbaar dan openlijk mempunyai arti yang sama tanpa ada perbedaan sifat. 16 Sehingga sifat openbaar dengan SE Kapolri  Nomor SE/6/X/2015  dan Undang- undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak mendekati sama sekali dalam artian mempunyai sifat yang berbeda seperti openlijk .
Apabila mengaitkannya dengan lisan atau tulisan tetap saja tidak dapat lepas dari muka umum, berbagai macam bentuk mendia sosial sekarang tidak hanya menampilkan tulisan saja, tetapi juga berbagai hal lain mulai dari video, foto, voice note, podcast dan berbagai macam lainnya.
Sedangkan kita juga mengetahui bahwa video, voice note, dan juga podcast adalah perbuatan melalui lisan, tetapi berbeda pada lisan yang hanya ketika berhadap pandang, melalui tiga media tersebut setiap orang dapat mendengarkan perkataan-perkataan yang dilontarkan, begitu juga dengan video dan foto bentuk video dan foto sekarang bukan hanya manusia tetapi berbagai macam bentuk baik berupa tulisan, doodle, cartoon dan sebagainya yang sering kali juga dipakai untuk menyindir pemerintahan dalam arah menentukan kebijakan yang berlaku. sehingga penegakan hukum tidak hanya berdasar locus yang ada tetapi juga locus yang tidak nyata sebagai salah satu bentuknya adalah IP dalam komputer ketika seseorang hasil tindak pidananya terjadi di Jakarta tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukan ada di Surabaya, hal ini telah juga disesuaikan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU ITE) yang mana pada dasarnya tetap memakai teori pidana yaitu:
1. Teori materiil: tempat tindak pidana ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang

## Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
dilakukan oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana;
2. Teori instrumental: di mana tempat terjadinya delik adalah tempat bekerjanya alat yang dipakai pembuat;
3. Teori akibat ukurannya berpacu pada tempat terjadinya akibat tersebut terjadi;
4. Teori gabungan yang mana menggabungkan dari teori-teori di atas yang paling memungkinkan untuk dipakai. 17
Para penegak hukum lebih mengutamakan penggunaan teori materiil dan akibat, hal ini juga berlaku pada penghasutan melalui media yang mana jika seseorang menghasut dan mengupload hasutannya di Surabaya tetapi atas hasutan yang ditimbulkan tersebut dampaknya terdapat pada Jakarta dan kota-kota lain tetapi pada kota Jakarta akibat dari hasutan lebih luas, maka locus yang dimungkinkan akan dipakai adalah penggunaan teori materiil berarti locus nya berada si Surabaya atau penggunaan teori akibat biasanya melihat letak paling luas akibatnya jika paling luas adalah Jakarta maka locus yang akan dipakai adalah Jakarta.
Unsur melakukan Tindak Pidana, tindak pidana sendiri adalah terjemahan dari strafbaar feit dalam bahasa inggris dari kata criminal act = offense , di mana terdapat dua pandangan yang pertama adalah pandangan monistis di mana tindak pidana di dalamnya sudah terkandung sebuah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus, sedangkan pandangan yang kedua adalah dualisme di mana tindak pidana harus terdapat perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban, unsur kedua lebih tepat dikarenakan orang yang melakukan sebuah tindak pidana belum tentu dapat dipidana, mengingat adanya pengecualian dalam hal orang melakukan tindak pidana yang kita ketahui dalam pasal 48 dan 49 KUHP yaitu overmacht (daya paksa) dan pembelaan terpaksa atas kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana
Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum adalah unsur kedua, pengertian penguasa umum sampai sekarang belum diatur, apakah yang dilarang adalah melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan yang dimaksud adalah martabat pejabat, atau yang dimaksudkan adalah martabat dari sebuah institusi,
17 Martiani Puji Astuti, ‘Penentuan Tempus dan Locus delicti dalam kejahatan cyber crime (studi kasus di Reskrimsus Polda Jateng)’, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013).[59-61].
atau juga penguasa umum tersebut merujuk pada personal. Ketidakpastian saat ini dianggap hal biasa bagi penegak hukum, dikarenakan penegakan tersebut tidak sesuai dengan aturannya. Jika kita melihat pada zaman pemerintahan Presiden RI KE-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu melaporkan Zaenal Maarif atas tuduhan pencemaran nama baik dengan memakai Pasal 310 KUHP.
“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama naik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu tidak diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
Pada akhirnya Zaenal dijatuhi vonis delapan bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Sedangkan kita tahu berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006  pasal 134, pasal 136 dan pasal 137 tidak berlaku lagi, sehingga saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan dengan pencemaran nama baik bukan dengan pasal penghinaan terhadap presiden, sehingga pemidanaan tersebut bersifat formal, dan juga bagaimana dengan martabat institusi apakah dapat dilakukan kekerasan.  Konsep kekerasan  yang  tidak diatur  secara tegas dalam  KUHP, tetapi pada Pasal 89  KUHP memberikan persamaan yaitu “Membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” jika melihat pengertian tersebut maka sebenarnya kekerasan hanya dapat dilakukan kepada orang secara pribadi dan orang sebagai pejabat bukan terhadap institusinya, dan jika kita melihat benar memang pasal penghinaan presiden telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi tetapi hal itu tidak menghilangkan juga menghasut melakukan kekerasan terhadap orang sebagai pejabat dikarenakan membuat pejabat pingsan atau tak berdaya merupakan ratio logis dari Pasal 160  KUHP.
Unsur ketiga dan terakhir adalah tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang pasar saat itu disebutkan bahwa pemerintah tidak setuju untuk menyatakan dengan khusus tidak menuruti wet verordening atau ketentuan penguasa yang berwenang, disebabkan pemerintah memandang kalau terhadap perbuatan yang tidak menuruti ketentuan Undang-undang ada ancaman pidananya maka perbuatan yang sedemikian rupa itu dengan sendirinya merupakan perbuatan pidana, sehingga sudah termasuk menghasut

## 1594 Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
perbuatan pidana. Adapun kalau terhadap suatu perbuatan yang tidak menuruti Undang- undang tidak ada sanksi pidananya, maka penghasutan untuk melakukan perbuatan yang demikian itu selayaknya juga harus tetapi tidak diancam dengan pidana, oleh karena itu tak ada dasarnya untuk mengancam pidana terhadap penghasutan melakukan suatu perbuatan padahal terhadap perbuatannya itu sendiri tidak ada ancaman pidananya. 18
Selain itu jika melihat pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana per September 2019 dapat diketahui pada bab V tindak pidana terhadap ketertiban umum bagian kedua penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana, pada pasal 246: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan”.
Berdasarkan Pasal 246 RUU tersebut tidak mengatur mengenai menghasut tidak menuruti ketentuan undang-undang dan perintah jabatan dikarenakan hal ini kembali seperti di atas di mana jika suatu undang-undang tidak menerapkan aturan pidana maka tidak perlu dipidana, dan jika undang-undang tersebut mengatur ketentuan pidana maka perbuatan tersebut sudah pidana.
Menurut Pasal 161 yang merupakan turunan dari Pasal 160 mengatur juga secara rinci mengenai hasutan secara tertulis, melihat bunyi dari pasal tersebut ialah:
“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum. Tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
Ketentuan Pasal 161 lebih memiliki unsur yang lebih ditekankan kepada tulisan, yang mana tulisan tersebut berisikan menghasut melakukan pidana atau menentang penguasa umum dengan kekerasan unsur hal ini sesuai dengan larangan yang diatur pada Pasal 160 KUHP.
18 Molejatno, Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde) (Bina Aksara 1984).[42].
Mengingat delik pada Pasal 161 KUHP  ini merupakan delik formiil di mana unsur cara melakukan perbuatannya yang diperluas hal ini lah yang menjadi pembeda antara Pasal 161 dan Pasal 160, cara-cara tersebut adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan. Tulisan pada Pasal 161KUHP ini masih sesuai dengan keadaan sekarang, bila dahulu hanya tulisan disiarkan melalui media televisi saja, sekarang tulisan tidak hanya  dapat disiarkan melalui media massa namun juga melalui media sosial seperti youtube, instagram dan sebagainya, sebagai contoh baru-baru ini Polda Jawa Timur telah menjadikan veronica koman sebagai tersangka dengan dikenakan pasal berlapis salah satunya adalah penghasutan, di mana hasutan itu dilihat melalui tulisan “tweet” dari twitter tersangka. Melihat Pasal 161 ini ketika seseorang telah mempublikasikan tulisan yang isinya berupa hasutan dapat dipastikan dipidana, karena jika menunggu seseorang tergerak untuk melakukan kehendak pidana yang terdapat di tulisan tersebut juga tidak dimungkinkan mengingat media publikasi zaman sekarang sangat luas, ketika seseorang yang berniat menghasut dalam ruang lingkup kecil di daerah asal ia menghasut tetapi dampak yang dihasut dapat mencapai tempat- tempat lain, karena dengan kemajuan teknologi ruang dan waktu bukan hambatan seseorang  untuk melakukan tindak pidana.
Sedangkan pada Pasal 162 KUHP memiliki perbedaan dengan pada Pasal 160 KUHP.  Pada Pasal 162 KUHP tindak pidana yang dilarang adalah menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melanjutkan pidana, sedangkan pada  Pasal 160 KUHP adalah menghasut menawarkan, jika melihat bunyi Pasal 162 KUHP yaitu
“Barangsiapa dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
Unsur yang sama adalah di muka umum dengan lisan atau tulisan. R. Soesilo memberikan pengertian Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan lisan dan tulisan di mana penghinaan itu harus di tempat umum, yang dihina tidak perlu ada di tempat tersebut ketika orang tersebut yang dihina telah melihat dan mendengar sendiri

## 1596 Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
hinaan tersebut atau penghinaan dengan tulisan dilakukan melalui surat langsung ditujukan pada yang dihina.  Konsep ini sesuai dengan Pasal 160 dan Pasal 162 KUHP hanya saja terdapat perluasan karena kedua pasal ini yang dilarang adalah menghasut dan menawarkan di mana yang dihasut dan ditawarkan dapat berupa orang umum (semua orang) bukan tertunjuk pada satu subjek pada penghinaan, sehingga menghasut dan menawarkan ini cukup dilakukan dengan lisan atau tulisan di tempat umum tanpa menunjuk subjek yang ingin dihasut sehingga tidak ada pengecualian seperti pada Pasal 315 KUHP.
Pasal 162 KUHP menyerupai medepelichters  biasa disebut dengan pembantu melakukan, dalam Pasal 162 KUHP juga merupakan delik formiil, sudah sewajarnya sudah ada tindak pidana meskipun tindak pidana yang akan diberi bantuan tidak terjadi, karena juga tidak dimungkinkan orang yang menawarkan bantuan untuk melakukan tindak pidana di muka umum tidak dipidana. Pasal 163 KUHP mempunyai kesamaan dengan  Pasal 162 KUHP yang mana dipidana ketika memberikan penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, hal ini didapat dari bunyi Pasal 163 KUHP yaitu
“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum, tulisan yang berisis penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, dengan maksud supaya penawaran itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
Namun Pasal 163 ini dikhususkan pada perbuatan yang menggunakan tulisan, tulisan tersebut disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum sama seperti Pasal 161. Sehingga pidana pada Pasal 163 sendiri juga merupakan gabungan dari delik 161 dengan 162. Pasal 163 ini merupakan delik formiil seperti delik-delik sebelumnya, ketika seseorang telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang bermuatan materi sarana untuk melakukan tindak pidana sudah pasti dipidana, tidak dimungkinkan tindakan tersebut bukan delik selesai.
Menurut ketentuan Pasal 163 bis KUHP seseorang yang mempergunakan sarana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2  KUHP untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, kejahatan itu atau percobaan untuk itu tidak dapat
dipidana tidak terjadi. Bunyi dari pasal ini sendiri ialah:
“Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana dalam pasal 55 ke-2, mencoba menggerakan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkn pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri”.
Maksud dari pasal ini adalah membujuk untuk melakukan pidana dengan sarana dalam  Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP tetapi pembujukan tersebut gagal karena tindak pidana itu kemudian tidak terjadi, sehingga dapat disimpulkan hubungan dengan percobaan melakukan tindak pidana ini juga dapat dikatakan pembujukan hanya saja sampai pada suatu percobaan.
Berdasarkan Pasal 163 KUHP karena harus ditujukan untuk membantu maka dapat  dikualifikasi  sebagai  3  (tiga)  kemungkinan  yaitu  percobaan  penganjuran (poging tot uitlokking), percobaan menyuruh lakukan (poging tot doen plegen) dan percobaan pembantuan (poging tot nadeplichtigheid). Penyertaan ada jika dalam suatu kejahatan terdapat lebih dari seorang atau beberapa orang yang terlibat. Keterlibatan tersebut dapat dibagi menjadi:
1.  Beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana;
2.  Hanya satu orang yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, tetapi pidana tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan ia mempergunakan seseorang untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki dan direncanakan;
3.  Seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan rang lain untuk melaksanakan tindak pidana.
Penyertaan dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu sebagai pelaku (daders)
dan pembantu melakukan (madeplichsters), pada pasal 55 mengatur tentang pelaku di mana dikategorikan menjadi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan. Dalam hal yang menyuruh melakukan disebut middelijke daderschap atau biasa disebut perbuatan dengan perantara makna tersebut adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya,

## 1598 Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
dalam hal ini orang yang disuruh bukan  orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.
Pembujukan (uitlokking) memiliki syarat harus ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan harus mempergunakan ikhtiar-ikhtiar pemberian biasanya berupa uang, barang, janji- janji (pangkat), menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan, kekerasan, ancaman, muslihat. Dalam hal ini orang tersebut harus melakukan tindak pidana sebagaimana ia digerakkan atau dibujuk. Sedangkan pembantu melakukan (madeplichters) ialah membantu waktu kejahatan dilakukan atau sebelum waktu kejahatan dilakukan, dan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
Percobaan penganjuran dan percobaan menyuruh melakukan tanpa hasil hendaknya dibedakan dengan dari penganjuran atau penyuruh lakukan delik percobaan, dalam perbedaannya pertama dalam hal belakangan sekalipun tak mencapai maksud dari auctir intellektualis (aktor intelektual) tapi juga tak dapat dikatakan usahanya tanpa hasil, karena ada hasil yang dicapai tetapi mungkin tak mencapai dari yang dikehendaki baginya, sebab hanya sampai pada delik percobaan (penganjur pidana ex Pasal 55 KUHP).
Jika kita melihat lagi dalam Pasal 163bis KUHP ini bisa dikatakan bahwa sebagai delik penghasutan sesuai Pasal 160 KUHP  hanya saja dengan cara tertentu, dan bukan merupakan delik percobaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dikatakan delik ini merupakan delik yang berdiri sendiri maka secara teoritis percobaan dan penyertaan terhadapnya adalah mungkin. Sehingga perubahan pada Pasal 160 KUHP tidak mempengaruhi pada Pasal 163 bis KUHP tersebut.
KUHP juga mengatur penyebar kebencian dalam hal ini penyebar kebencian sangat erat berkaitan dengan menghasut, penyebaran kebencian diatur dalam KUHP pada Pasal 155, 156, dan 156 a, pasal-pasal tersebut merupakan delik pers haatzaiartikelen yang pada artinya adalah delik penyebaran kebencian, ketiga pasal tersebut mempunyai bunyi yaitu:
Pasal 155 KUHP
“Barangsiapa, menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

## Pasal 156 KUHP
“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

## Pasal 156 a KUHP
“dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a.  yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b.  dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha esa”
Melihat tujuan dalam semua pasal tersebut adalah menimbulkan sebuah rasa kebencian atau permusuhan. Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak- pihak pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut rasa kebencian ini mensyaratkan adanya tiga unsur. Unsur pertama adalah niat ( intent ) di mana hanya pertanyaan dengan sengaja yang dinyatakan untuk menghasut kebencian saja yang bisa dikategorikan sebagai unsur pertama ini. Lalu yang kedua adalah hasutan ( incetement ) unsur ini menimbulkan perdebatan mengenai hal yang dilarang. Pandangan pertama menyatakan bahwa perbuatan yang menghasutlah yang dilarang namun pandangan lainnya menyatakan bahwa penyebaran gagasan-gagasan mengenai diskriminasi yang dilarang. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur hasutan ada beberapa faktor yang dilihat dengan faktor dengan memfokuskan kepada hubungan antara konteks pernyataan dengan kemungkinan hasil yang dilarang. Dan ketiga hasil yang dilarang ( proscribed

## Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
result ) di mana akibat yang dilarang secara umum adalah kejahatan atau perilaku diskriminasi. 19
Pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian juga dapat mengartikan hasut berarti mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan, apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah hasutan antara lain: a) intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut, b) konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
Apabila arti menghasut dapat dibandingkan dengan penebaran kebencian, mengingat ujaran kebencian adalah tindakan, perkataan, tulisan yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, sedangkan pada menghasut kata-kata yang dipergunakan oleh penghasut baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana diharapkan oleh penghasut dilakukan oleh mereka yang dihasut, sehingga antara menghasut dan penebaran kebencian memiliki satu tujuan yaitu terjadinya tindak kekerasan yang merupakan perbuatan pidana dan pada menghasut Pasal 160 KUHP mensyaratkan adanya  melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang- undang. Sehingga antara penebaran kebencian dengan menghasut memiliki tujuan yang sama walaupun unsur-unsur yang diterapkan berbeda.

## Kesimpulan
Menghasut berbeda dengan membujuk. Membujuk dengan memberikan pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kedudukan, menggunakan kerasan ancaman dan muslihat. Menghasut sebagaimana diatur Pada 160 KUHP yaitu menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-
19 Sahrul Mauludi, Seri Cerdas Hukum Awas Hoax, Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax (PT. Gramedia 2018).[240-241].
undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar undang-undang. Delik menghasut memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan delik lain, seperti delik penyebar kebencian.

## Daftar Bacaan Buku
Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi) (Nusa Creative 2013).
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2019).
Black’s law dictionary , edisi ke-8.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair (Aup) 2014).
Molejatno, Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde) , (Bina Aksara 1984).
Sahrul Mauludi, Seri Cerdas Hukum Awas Hoax, Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax (PT. Gramedia 2018).
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (PT  Refika Aditama 2012).

## Karya Ilmiah
Martiani Puji Astuti, Penentuan Tempus dan Locus delicti dalam kejahatan cyber crime (studi kasus di Reskrimsus Polda Jateng) , Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013).

## Toufan Hazmi: Tindak Penghasutan Dalam...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--