ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA
Sri Iin Hartini a
a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: budenonce@gmail.com
Naskah diterima: 1 Maret 2024; revisi: 23 Maret 2024; disetujui: 10 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.156

## Abstrak:
Perceraian  merupakan  bagian  dari  perkawinan,  sebab  tidak  ada  perceraian  tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama di Kota Jayapura bahwa perkara cerai gugat menjadi perkara tertinggi dan mendominasi daripada  perkara  cerai  talak,  untuk  itulah  Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  penyebab tingginya  angka  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jayapura.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum  Doktrinal dan Hukum  Non  Doktrinal.  Penyebab  terjadinya  cerai  gugat  adalah  suami  tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, faktor ekonomi, rusak moral  yang  sulit  disembuhkan,  adanya  pihak  ketiga  serta  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Hendaknya  setiap  gugatan  perkara  perceraian  yang  masuk  ke  pengadilan sebaiknya  janganlah  terlalu  mudah  untuk  dikabulkan,  kecuali  alasan  yang dikemukakan  betul-betul  dapat  diterima  serta  bila  ikatan  perkawinan  itu  dilanjutkan akan menimbulkkan kesengsaraan salah satu atau bahkan kedua belah pihak.
Kata Kunci: Cerai Gugat, Perceraian, Perkawinan

## LATAR BELAKANG
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan  perdata  saja,  akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  perbuatan  keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya ada pada hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaan  yang  dianutnya.  Perkawinan  menimbulkan  akibat lahir maupun batin terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta  kekayaan  yang  diperoleh  di  antara  mereka  baik  sebelum  maupun  selama perkawinan berlangsung. 1
Tujuan  perkawinan pertama ,  suami  isteri  saling  melengkapi, kedua ,  masing- masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  dengan  saling  bantu  membantu, ketiga , keluarga yang bahagia sejahtera spiritual dan materiil.
Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang  dibina  oleh  pasangan  yang  sudah  berikrar  di  hadapan  penghulu  dan  berjanji hidup  bersama-sama  selamanya  dan  berkomitmen  untuk  mencapai  tujuan perkawinan,  yaitu  kesempurnaan  hidup,  pada  kenyataannya  tidak  dapat mempertahankan  mahligai  rumah  tangganya  dengan  berbagai  alasan  yang menyebabkan pasangan suami isteri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Dengan  kondisi  yang  demikian  maka,  dapat  dinilai  bahwa  suatu  perkawinan  yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian  pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga.
Putusnya  perkawinan  yaitu  dalam  arti  apabila  hubungan  perkawinan  tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu karena kematian, percerain dan atas putusan pengadilan.
Perceraian  merupakan  bagian  dari  perkawinan,  sebab  tidak  ada  perceraian tanpa  adanya  perkawinan  lebih  dahulu.  Perkawinan  merupakan  awal  dari  hidup bersama  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  diatur  dalam  peraturan
1 Anwar Rachman, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 2
perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari  kehidupan  bersama  sebagai  suami  istri.  Setiap  orang  menghendaki  agar perkawinan  yang  dilaksanakannya  itu  tetap  utuh  sepanjang  masa  kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita- cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik  tetapi  pada  akhirnya  terpaksa  mereka  harus  berpisah  dan  memilih  untuk membubarkan perkawinannya.
Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.  Talak  merupakan  permohonan  cerai  yang  diajukan  oleh  pihak  suami sedangkan  cerai  gugat  adalah  permohonan  cerai  yang  di  ajukan  oleh  pihak  istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2
Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab  sehingga  menjadi  alasan  bagi  suami  ataupun  istri  untuk  mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat.
Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat  perceraian  semakin  tinggi.  Peningkatan  dalam  kasus  gugatan  cerai  yang dilakukan  istri  kepada  suami  juga  di  pengaruhi  oleh  kemampuan  ekonomi  kaum wanita yang terus meningkat. Saat ini, begitu mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan  perceraian  sebagai  solusi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  rumah tangga mereka. Perceraian ini sendiri dapat menimbulkan masalah karena pasangan yang telah bercerai dianggap telah melanggar norma sosial yang ada di masyarakat.
Pengadilan  Agama  Jayapura  merupakan  Pengadilan  Agama  tingkat  pertama yang  menangani  perkara  perceraian  baik  cerai  gugat  (permohonan  cerai  yang diajukan  oleh  isteri)  selalu  mendominasi  dari  perkara  cerai  talak  (perceraian  cerai yang  diajukan  oleh  suami).  Meningkatnya  jumlah  perceraian  di  Pengadilan Agama Jayapura  dikarenakan  kesadaran  masyarakat  mengenai  hukum  perkawinan  yang mengharuskan perceraian harus diputuskan oleh Pengadilan.
2 Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty, hlm. 223.
Melihat  kondisi  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  di  Kota  Jayapura  bahwa perkara  cerai  gugat  menjadi  perkara  tertinggi  dan  mendominasi  daripada  perkara cerai  talak,  untuk  itulah  Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  penyebab  tingginya  angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jayapura.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Doktrinal  dan  Hukum  Non  Doktrinal.  Penelitian  Hukum  Doktrinal  adalah  Penelitian Hukum  yang  menelaah  Peraturan  Perundang-undangan.  Penelitian  Hukum  Non Doktrinal adalah Penelitian Hukum yang menelaah dan menganalisis alasan-alasan yang  menjadi  penyebab  tingginya  angka  Cerai  Gugat  di  wilayah  hukum  Kota Jayapura.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Pengertian Perkawinan
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa ”Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Jika  diperhatikan  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang  Perkawinan,  maka  yang menjadi  inti  pengertian  dalam  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  antara  seorang  pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami isteri untuk hidup bersama untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.  Begitu pula mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada pengertian perkawinan pada bunyi Pasal 1 tersebut yaitu ”dengan tujuan membentuk keluarga  atau rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Didalam  penjelasan  umum  undang-undang  perkawinan  disebutkan  bahwa karena  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal,  maka  untuk  itu  suami  istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dlam mencapai kesejahteraan materiil dan spritual.
Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 itu, dipertegas lagi dalam penjelasan  Pasal  1  Undang-undang  Perkawinan,  yang  menyatakan  :  ”Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-- masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.  Yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi golongan agamanya  dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentang atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

## Konsep dan Tujuan Perkawinan
Sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  perkawinan  bahwa  yang  menjadi tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami isteri membantu  untuk  mengembangkan  diri.  Suatu  keluarga  dikatakan  bahagia  apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok hidupnya, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah.  Kebutuhan  jasmaniah  meliputi  sangang,  pangan,  papan,  kesehatan  dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah adalah seorang anak yang diperoleh dari perkawinan yang berasal dari darah daging mereka sendiri.
Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:
1. Asas suka rela
Menurut  Pasal  6  ayat  1  menentukan  bahwa  perkawinan  harus  didasari persetujuan  kedua  calon  mempelai.  Perkawinan  disini  mempunyai  maksud bahwa  dalam  suatu  perkawinan  harus  mendapat  persetujuan  dari  kedua calon suami-istri atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun.
2. Partisipan Keluarga.
Perkawinan  merupakan  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau  partisipasi  keluarga  sangat  dibutuhkan  terutama  dalam  hal  pemberian ijin untuk melaksanakan perkawinan.
3. Perceraian dipersulit
Ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang perceraian terdapat dalam Pasal  39  dan  41  UU  No 1  tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 disini dijelaskan bahwa pasangan suami-istri yang  hendak  bercerai  tidak  begitu  saja  dilakukan  karena  ada  akibat-akibat yang  harus  dipertimbangkanh  baik  bagi  diri  masing-masing  dan  juga  bagi anak-anaknya, bagi yang sudah mempunyai anak.
4. Asas Monogami
Penegasan asas monogami ini terdapat pada Pasal 27 yang berbunyi: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang  perempuan  hanya  seorang  suami”.  Dengan  demikian  bahwa perkawinan menurut UU mempunyai asas monogami, namun demikian tidak menutup tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk mempunyai lebih dari satu istri, hal ini harus mendapat persetujuan dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Kematangan calon suami.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  telah  menetapkan  batas umur  suatu  perkawinan  yaitu  19  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk wanita,  maka  dari  itu  perkawinan  yang  masih  di  bawah  umur  tidak diperbolehkan, karena perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai  tersebut  baik  jiwa  dan  raga  agar  tercipta  suatu  keluarga  yang bahagia.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  dalam  masyarakat. Masing-masing  pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

## Pengertian Perceraian
Bercerai adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan dan bahkan  meneteskan  airmata.  Peristiwa  perceraian  merupakan  lambang  ketidak berhasilan manusia dalam mewujudkan cita-cita luhurnya dalam suatu ikatan mahligai perkawinan, sebagai suatu hal yang kodrati bagi setiap insan ciptaan Tuhan. Keluarga bahagia, hubungan yang abadi dan keturunan ideal sebagai tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan  dibina  dengan  pahit  getir serta  diukir  dengan  manis  madu  harus berantakan  dengan  sia-sia.  Sebagaimana  yang  diketahui  ada  tiga  peristiwa  hukum yang  sangat  penting  dan  erat  artinya  bagi  kehidupan  manusia  yaitu  kelahiran,
perkawinan  dan  kematian.  Ketiga  peristiwa  itu  masing-masing  membawa  akibat hukum.
Perceraian  adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  suami  dan  seorang  isteri telah  terjadi  ketidak  cocokan  batin  yang  berakibat  pada  putusnya  tali  perkawinan melalui putusan Pengadilan. Mengenai putusnya perkawinan atau perceraian di atur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-undang Perkawinan.
Perceraian  merupakan  bagian  dari  pernikahan,  sebab  tidak  ada  perceraian tanpa  diawali  dengan  pernikahan  terlebih  dahulu.  Dalam  hal  ini  perkawinan  selalu dipandang  sebagai  dasar  bagi  setiap  keluarga  yang  mempunyai  arti  penting  bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban. 3
Pasal  114  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  bahwa  putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan  gugatan  perceraian.  Dari  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa lingkungan  Peradilan Agama  di  Indoenesia  dikenal  dua istilah  yaitu  cerai  talak  dan cerai  gugat.  Cerai  Talak  adalah  putusnya  hubungan  perkawinan  dari  pihak  suami, sedangkan  cerai  gugat  adalah  putusnya  hubungan  perkawinan  atas  gugatan  cerai dari pihak isteri. Dalam cerai talak petitum perkaranya mengijinkan penggugat untuk menjatuhkan  talak  kepada  tergugat, implikasi  hukumnya  bahwa  sepanjang  mantan isteri  tidak  berbuat  durhaka  kepada  suami  maka  suami  masih  memiliki  tanggung jawab  untuk  memberi  nafkah iddah (nafkah  yang  diberikan  suami  kepada  mantan isteri  dalam  suatu  masa  bagi  seorang  wanita  menunggu  untuk  perkawinan selanjutnya) dan nafkah muth’ah (nafkah yang diberikan suami kepada mantan isteri sesuai kemampuannya) kepada mantan isteri. 4 Sedangkan dalam cerai Cerai Gugat, petitum perkaranya adalah Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in sughra (talak satu atau dua yang habis tempo iddah ) kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth’ah karena suami tidak memiliki hak rujuk.
Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pasal  115  Kompilasi  Hukum Islam  menyebutkan  bahwa  perkawinan  dianggap  putus  apabila  telah  diikrarkan  di depan  Sidang  Pengadilan Agama,  setelah  pengadilan  tersebut  berusaha  dan  tidak
3 Rifyal Ka’bah, 2008, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Universitas Yarsi hlm. 7.
4 Roihan A. Rasyid, 2007, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 207.
berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Putusnya  perkawinan  bisa  diikrarkan apabila  telah  ada  cukup  alasan  bahwa  antara  suami  isteri  tersebut  tidak  dapat dirukunkan kembali.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 yang berbunyi putusnya perkawinan yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan gugatan perceraian. Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan  alasan-alasan  dapat  diterima  oleh  Pengadilan  Agama  sebagaimana  telah diatur dalam Pasal 116 KHI yaitu:
a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam berumah tangga.
Dengan  adanya  undang-undang  perkawinan  tersebut,  tidaklah  mudah perceraian  itu  terjadi  tanpa  alasan-alasan  yang  dapat  diterima. Akan  tetapi  dalam praktek  sehari-hari  seorang  isteri  dengan  alasan-alasan  tidak  mudah  lagi  hidup sebagai  suami  isteri  begitu  mudah  meminta  cerai  dengan  suaminya.  Dilain  pihak, kadangkala  seorang  suami  begitu  mudah  menceraikan  isterinya  hanya  karena dengan alasan tidak senang lagi. Atau suami meninggalkan begitu saja isterinya, yang dalam kenyataan masing sebagai isteri.
Alasan  perceraian  menurut  Hukum  Perdata  hanya  dapat  terjadi  berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. 5
Alasan  terjadinya  perceraian  berdasarkan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
c.  Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berta yang dapat membahayakan pihak lain.
5 Wirawan, I. P. W., BUDIARTHA, I. N. P., & UJIANTI, N. M. P. (2020). Putusan Pengadilan Agama Badung  Nomor  0166/Pdt.G/2017/PA.  Bdg  Tentang  Cerai  Gugat  Karena  Salah  Satu  Pihak  Berbeda Agama. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (2), 133-138.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
f.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 yang berbunyi putusnya perkawinan yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan gugatan perceraian. Melakukan suatu perceraian sebagaimana halnya harus disertai dengan  alasan-alasan  dapat  diterima  oleh  Pengadilan  Agama  sebagaimana  telah diatur dalam Pasal 116 KHI yaitu:
a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam berumah tangga.
Dengan  adanya  undang-undang  perkawinan  tersebut,  tidaklah  mudah perceraian  itu  terjadi  tanpa  alasan-alasan  yang  dapat  diterima. Akan  tetapi  dalam praktek  sehari-hari  seorang  isteri  dengan  alasan-alasan  tidak  mudah  lagi  hidup sebagai  suami  isteri  begitu  mudah  meminta  cerai  dengan  suaminya.  Dilain  pihak, kadangkala  seorang  suami  begitu  mudah  menceraikan  isterinya  hanya  karena dengan alasan tidak senang lagi. Atau suami meninggalkan begitu saja isterinya, yang dalam kenyataan masing sebagai isteri.

## Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura
Pengadilan Agama Jayapura berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 tentang Pembentukan 5 (lima) cabang  Pengadilan  Tinggi  Agama,  diantaranya  PTA  Jayapura  dan  9  (Sembilan) Pengadilan Agama dalam  wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, diantaranya Pengadilan Agama Jayapura.
Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Jayapura cukup tinggi tiap tahunnya.  Khusus  untuk  Kota  Jayapura,  secara  umum  intensitas  perceraian  terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahun, bahkan Kota Jayapura menempati angka  perceraian  tertinggi  sewilayah  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat.  Angka perceraian tersebut didominasi oleh perkara-perkara cerai gugat. Ini artinya terdapat perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat terkait dengan posisi perempuan dalam perceraian.
Menurut Hakim Pengadilan Agama Jayapura bahwa penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Jayapura adalah suami tidak bertanggung jawab dalam
memberikan nafkah lahir dan batin, rusak moral yang sulit disembuhkan (mabuk, judi, madat), adanya pihak ketiga (perselingkuhan) serta kekerasan dalam rumah tangga (fisik dan psikis).
Berikut  penyebab  terjadinya  cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Jayapura berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden sebagai berikut:
1. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus rentan sekali akan terjadinya perceraian. Faktor ini bisa dikatakan bahaya karena perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.
Menurut  Ketua  Pengadilan  Agama  Jayapura  bahwa  faktor  perselisihan  dan pertengkaran yang terjadi penyebabnya adalah:
a. Masalah keuangan. Seorang isteri merasa tidak terpenuhi keuangan rumah tangganya dan suami memiliki penghasilan yang kecil atau tidak menentu. Hal inilah yang menjadikan konflik yang sampai membawa ke ranah perceraian.
b. Perselingkuhan. Terkadang perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh suami namun bisa juga dilakukan oleh isteri. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga.
c.  Adanya campur tangan dari Orangtua (Mertua) dalam urusan rumah tangga, sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman sehingga terjadi perselisihan.
d. Mandul atau belum bisa memberi keturunan.
Keempat faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dan faktor inilah yang paling dominan menjadi penyebab perceraian.
2. Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  terjadi  keadaan  ekonomi  mengalami  kemacetan  sehingga membuat  semua  kebutuhan  yang  dibutuhkan  dalam  keluarga  mengalami kendala  yang  membuat  semua  menjadi  sulit.  Penyebabnya  dikarenakan pertama  isteri  yang  selalu  merasa  kurang  dengan  apa  yang  telah  suami berikan  dan  isteri  juga  selalu  menuntut  lebih  kepada  suami  karena menganggap  kebutuhan  sudah  semakin  banyak  apalagi  di  saat  sekarang. Yang  kedua  suami  kurang  mengemban  amanah  yang  sudah  menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk  dirinya  sendiri  tanpa  mempedulikan  isterinya.  Faktor  ekonomi  juga mendominasi tingginya kasus perceraian.
3. Faktor meninggalkan salah satu pihak.
Kepergian pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama, suami tidak pernah ada dirumah. Jika isteri tidak bisa menerima keadaan ini dan merasa sangat  dirugikan  atas  kepergian  suaminya.  Yang  seharusnya  suami memberikan nafkah lahir dan batin tetapi lari dari tanggung jawabnya.
4. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Faktor  ini  disebabkan  karena  sifat  keras  kepala  salah  satu  pihak  yang tujuannya  untuk  mengingatkan  tetapi  dampaknya  berlebihan  sehingga menyebabkan  luka  di  badan  salah  satu  pihak,  bahkan  tidak  hanya  luka, dampak ini juga dapat menghilangkan salah satu anggota badan.
5. Faktor Dihukum Penjara
Faktor  suami  dipenjara  menjadi  alasan  isteri  meminta  cerai  dikarenakan selama  suami  dipenjara,  isteri  tidak  mendapatkan  nafkah  batin  maupun nafkah  lahir,  sehingga  isteri  mengajukan  cerai  ke  Pengadilan.  Bagi  isteri dengan  perceraian  merupakan  solusi  terbaik  dalam  mengakhiri  kehidupan rumah tangganya.
Selain faktor-faktor di atas, faktor ekonomi juga menempati faktor yang dominan dalam putusnya perkawinan, kemudian diikuti dengan faktor tidak adanya kehidupan yang harmonis, tidak terdapatnya tanggung jawab dari salah satu atau kedua belah pihak, gangguan dari pihak ketiga, kawin paksa, cemburu, serta krisis akhlak.  Pihak suami tidak memberi nafkah kepada pihak istrinya dikarenakan suami tidak memiliki penghasilan sehingga mengandalkan penghasilan istri untuk kebutuhan sehari-hari. Suami  dilarang  bermalas-malasan  dalam  mencari  nafkah  untuk  istri  karena  suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Suami tidak memberi uang serta tidak menunjukkan perilaku yang baik malah menunjukkan perilaku yang tidak baik seperti galak kepada istri serta tidak mau membantu pekerjaan di rumah. Saat ini semakin banyak  pendapatan  seorang  istri  dari  pada  pendapatan  suami  sehingga  suami merasa tidak di hormati oleh istri maka timbul gugatan perceraian.
Faktor  suami  yang  belum  memiliki  pekerjaan  juga  memiliki  andil  dalam kerapuhan rumah tangga. Anak perempuan yang menikah muda kebanyakan akan berhenti  sekolah  dan  menjadi  ibu  rumah  tangga.  Saat  suami  yang  masih  sama mudanya  masih  belum  bekerja,  kehidupan  pernikahan  akan  menjadi  semakin  sulit. Keduanya  pun  tidak  ada  biaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Selanjutnya, mereka bergantung kembali kepada orang tua. Masalah ini pun  pada akhirnya akan
menyebabkan  perceraian.  Fakta  yang  terjadi  di  kehidupan  nyata,  hubungan pernikahan  hanya  bertahan  selama  beberapa  tahun  atau  bahkan  beberapa  bulan saja. Upaya mediasi yang diusahakan oleh para hakim Pengadilan Agama Jayapura guna  mendamaikan  pasangan  yang  hendak  bercerai,  tidak  banyak  menuai keberhasilan.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  yang  memutuskan  untuk  membawa perkaranya  ke  Pengadilan  Agama  Jayapura  memang  telah  berkeras  hati  untuk melakukan perceraian.
Dengan  beragamnya  faktor  yang  menyebabkan  isteri-isteri  menggugat  cerai suaminya,  sebagaimana  penjelasan  di  atas,  memberikan  gambaran  bahwa perempuan  semakin  mengerti  hak-haknya  dalam  perkawinan  dan  berani  menuntut apabila hak-haknya itu tidak dipenuh.
Menurut  Ketua  Pengadilan  Agama  Jayapura,  keberanian  untuk  mengambil keputusan  ini  muncul  adalah  karena  informasi  dan  upaya  penyadaran  akan kesetaraan  gender  telah  meningkatkan  kesadaran  seorang  perempuan  akan  hak- haknya  sebagai  seorang  isteri.  Selain  itu,  informasi  dan  tingkat  pendidikan  telah membuat  perempuan  semakin  mandiri  dan  tidak  merasa  tergantung  kepada suaminya, termasuk dalam bidang ekonomi. Disamping itu, terlihat pula bahwa cerai gugat  disebabkan  tidak  terlaksananya  kewajiban  suami.  Kalau  dianalisa  lebih  jauh penyebabnya,  maka  ditemukan  bahwa  pasangan  yang  akan  menikah  tidak dipersiapkan  dengan  baik  dengan  perangkat  pemahaman  dan  aturan  agama  yang mereka butuhkan dalam menjalani hidup bersama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah.
Lebih lanjut dikatakan bahwa mayoritas dari mereka bisa dikatakan mempunyai pengetahuan yang mumpuni, mereka paham betul akan makna dari sebuah rumah tangga dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Namun dengan pengetahuan yang  mereka  miliki,  seringkali  menjadi  pemicu  ketidakharmonisan  dalam  rumah tangga, terkadang hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak malah menjadi besar. Rasanya cukup logis alasan pembenaran mereka terkait ketidakharmonisan  rumah  tangga,  yakni  mayoritas  menuntut  hak  mereka  terkait pemenuhan kebutuhan hidup, sekalipun ada sebagian dari mereka yang mengalami kekerasan fisik dan psikis serta perselingkuhan suaminya. Namun faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Dalam posisi seperti itu, mayoritas dari mereka mengetahui apa  yang  harus  mereka  perbuat,  mereka  paham  betul  dengan  hal-hal  yang  terkait dengan  perceraian  walaupun  tidak  sedikit  dari  mereka  berkonsultasi  sebelumnya
dengan orang yang menurut mereka mengetahui prosedur perceraian menurut hukum Islam.  Sekalipun  emosi  yang  dominan  dalam  proses  perceraian,  namun  mereka terkadang  sudah  mempertimbangkan  akan  dampak  dari  perceraian  yang  akan mereka  hadapi  selanjutnya,  sehingga  keberanian  mereka  dalam  menggugat suaminya muncul.
Keadaan ekonomi yang tidak menentu memicu terjadinya konflik sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan berkurangnya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Bahkan persoalan ekonomi mewarnai sebagian besar kasus perceraian yang terjadi. Pertengkaran yang terjadi dipicu oleh kebutuhan ekonomi. Meskipun unsur ekonomi bukan penyebab utama terjadinya perceraian namun harus diakui bahwa kebutuhan ekonomi merupakan hal yang cukup utama bagi terjaganya keutuhan rumah tangga.
Hakim  pada  Pengadilan Agama  Jayapura  menyatakan  ada  empat  penyebab utama  dari  perkembangan  budaya  cerai  gugat  ini. Pertama, bertambah  baiknya pemahaman  perempuan  terhadap  hak  mereka  dalam  rumah  tangga  (hak  sebagai isteri), sehingga mereka tidak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka  diabaikan. Kedua, kemandirian  ekonomi,  dimana  banyak  perempuan  yang bekerja  merasa  memiliki  power  untuk  menghidupi  diri,  dan  bahkan  anak-anaknya, meskipun  nantinya  berstatus  janda. Ketiga ,  pemahaman  yang  lebih  baik  terhadap agama  (termasuk  tentang  ketentuan  talak  tiga,  yang  kadang  dengan  mudah diucapkan oleh suami). Ketika perempuan merasa telah ditalak tiga oleh suaminya, maka  ia  merasa  bahwa  agama  tidak  lagi  membolehkan  mereka  bersama.  Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan isteri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya isteri maju untuk menggugat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. Keeempat, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.
Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan  perceraian  tanpa  mempertimbangkan  banyak  hal,  sehingga  seringkali perceraian  malah  bukannya  menjadi  solusi  dari  persoalan  yang  dihadapi,  justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit. Begitu  juga  halnya  dengan  cerai  gugat  yang  seakan  menjadi  trend  di  kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Bahkan dari data perceraian di atas terlihat cerai gugat menduduki  posisi  teratas  dan  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  yang signifikan.
Peristiwa  perceraian  apapun  alasannya  merupakan  malapetaka  bagi  anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting  bagi  pertumbuhan  mentalnya,  tidak  jarang  pecahnya rumah  tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi  pertumbuhan  dan  perkembangannya,  sehingga  biasanya  anak-anak  adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.
Meskipun  perceraian  sedapat  mungkin  harus  dihindari,  namun  bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan hal yang sia-sia.

## KESIMPULAN
Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan. Perceraian walauupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila cara- cara  lain  yang  telah  di  usahakan  sebelumnya  tetap  tidak  dapat  mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut. Penyebab terjadinya cerai gugat  adalah  suami  tidak  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  nafkah  lahir  dan batin, faktoer ekonomi, rusak moral yang sulit disembuhkan, adanya pihak ketiga serta kekerasan dalam rumah tangga.
Dari  permasalahan  di  atas  serta  hasil  penelitian,  maka  peneliti  menyarankan hendaknya setiap gugatan perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sebaiknya janganlah terlalu mudah untuk dikabulkan, kecuali alasan yang dikemukakan betul- betul dapat diterima serta bila ikatan perkawinan itu dilanjutkan akan menimbulkkan kesengsaraan  salah  satu  atau  bahkan  kedua  belah  pihak.  Para  pihak  agar  dapat menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan adanya gugatan perceraian karena akibat  yang  ditimbulkan  dari  perceraian  sangat  berdampak  buruk  pada  anak khususnya terhadap kelanjutan hak asuh anak yang dapat menjadi sumber sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar  Rachman,  2020, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Jakarta:  Prenada  Media Group, hlm. 2
Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty, hlm. 223.
Rifyal Ka’bah, 2008, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Universitas Yarsi hlm. 7.
Roihan A. Rasyid, 2007, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 207.
Wirawan,  I.  P.  W.,  BUDIARTHA,  I.  N.  P.,  &  UJIANTI,  N.  M.  P.  (2020).  Putusan Pengadilan  Agama  Badung  Nomor  0166/Pdt.G/2017/PA.  Bdg  Tentang  Cerai Gugat  Karena  Salah  Satu  Pihak  Berbeda  Agama. Jurnal  Preferensi Hukum , 1 (2), 133-1 38.