## PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH KE PERSEROAN
DAERAH: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KARAWANG Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., dan Deny Guntara, S.H., M.H
Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang gary.akbar@ubpkarawang.ac.id
Naskah diterima: 6 April; direvisi: 17 April; disetujui: 10 Mei

## ABSTRAK
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum merupakan Perusahaan Daerah yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Karawang.  PDAM  Tirta  Tarum  dimaksudkan  untuk melayani  kepentingan  masyarakat  agar  dapat menikmati  pelayanan  air  bersih.  Pasca diundangkannya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah membawa  implikasi  yuridis  bahwa  perusahaan  daerah  harus  berubah  bentuk menjadi  Perusahaan  Umum  (Perum)  atau  Perseroan  Daerah  (Perseroda).  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif  yaitu  mengelaborasikan  antara  studi  kepustakaan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil  pembahasan  ini  yaitu  perubahan  bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang merupakan amanat Undang- undang tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan bahwa paling lambat 3 (tiga) tahun  sejak  diundangkan  maka  harus  menyesuaikan  ketentuan  yang  ada  dalam undang-undang  tersebut.  Selain  itu,  perubahan  bentuk  badan  hukum  yang  dipilih yaitu  Perseroda  karena  nantinya  PDAM  Tirta  Tarum  Kabupaten  Karawang  dapat dikelola  secara  profesional  dengan  tetap  mengedepannya  fungsi  sosialnya  terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Kata kunci: Perubahan, Perseroan Daerah, PDAM.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽

## REGULATION CHANGES IN GENERAL COMPANY TO REGIONAL COMPANY: KARAWANG WATER SUPPLY COMPANY
Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., and Deny Guntara, S.H., M.H Faculty of Business and Social Sciences, University of Buana Perjuangan Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
Regional  Water  Supply  Company  (PDAM)  Tirta  Tarum  is  a  Regional  Company owned by Karawang District. PDAM Tirta Tarum is intended to serve the interests of the community in order to enjoy clean water services. After the promulgation of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government, it has juridical implications that  regional  companies  must  change their  form  into  Public  Companies  (Perum)  or Regional  Companies  (Perseroda).  This  research  method  uses  a  qualitative  method with  a  normative  juridical  approach  method  that  is  elaborating  between  library studies  with  the  applicable  laws  and  regulations.  The  results  of  this  discussion, namely the change in the form of legal entity PDAM Tirta Tarum, Karawang Regency is mandated by the Law on Regional Government which requires that no later than 3 (three) years after promulgation, it must  adjust the provisions contained in the law. In  addition,  the  change  in  the  form  of  the  legal  entity  chosen  is  Perseroda  because later  PDAM  Tirta  Tarum  Kabupaten  Karawang  can  be  managed  professionally  by continuing  to  prioritize  its  social  functions  towards  the  needs  and  interests  of  the community.
Keyword: Change, Regional Company, PDAM.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽

## A. Latar belakang
Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  merupakan  badan  hukum  perdata  yang tidak  mempunyai  kewenangan  publik.  Kekayaan  negara  atau  daerah  yang  dijadikan modal  dalam  bentuk  saham  dari  badan  usaha  tersebut  bukan  lagi  merupakan kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukumnya kekayaan badan usaha. 1 Di  dalam  perspektif  Hukum  Administrasi  Negara,  pemerintah  mempunyai “ twee  petten ”  (dua  kepala),  sebagai  wakil  dari  jabatan  yang  tunduk  pada  hukum publik dan wakil dari badan hukum yang tunduk pada hukum privat. 2
Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  memiliki  kedudukan  yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pendirian dari Perusahaan  Daerah  dimaksudkan  untuk  pengembangan  dan  pembangunan  potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan terutama berkaitan dengan kepentingan umum. BUMD  perlu  dioptimalkan  pengelolaannya  agar  benar-benar  menjadi  kekuatan ekonomi  yang  handal  sehingga  dapat  berperan  aktif  baik  dalam menjalankan  fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. 3
Salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang  yaitu  Perusahaan Daerah Air  Minum (PDAM) Tirta Tarum. PDAM Tirta Tarum  Kabupaten  Karawang  dibentuk  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten Karawang  Nomor  13  Tahun  1987  tentang  Pembentukan  Perusahaan  Daerah  Air Minum Kabupaten Karawang. Pembentukan PDAM Tirta Tarum dimaksudkan untuk melayani  kepentingan  masyarakat  agar  dapat  menikmati  pelayanan  air  bersih. Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” artinya pembentukan PDAM Tirta Tarum bertujuan untuk melindungi  hajat  hidup  orang  banyak  terkait  kebutuhan  air  bersih.  Kemudian  pada tahun  2010  Pemerintah  Daerah  melakukan  perubahan  terhadap  Peraturan  Daerah Kabupaten  Karawang  Nomor  13  Tahun  1987  tersebut  dengan  mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum  Kabupaten  Karawang.  Peraturan  tersebut  menjadi  dasar  hukum  bagi  PDAM Tirta Tarum dalam menjalankan kegiatan usahanya. 4
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Tarum  tentunya  juga  harus menyesuaikan  bentuk  badan  hukumnya  sesuai  dengan  amanat  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Saat  ini  PDAM  Tirta  Tarum
1 Muhammad  Gary  Gagarin  Akbar, Hukum  Administrasi  Negara ,  (Karawang:  FBIS  Publishing,  2018), hlm. 29.
2 Antik  Bintari,  dan  Landrikus  Hartarto  Sampe  Pandiangan,  “Formulasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta”, Cosmogov , Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 220-237.
3 Muhammad Ridwan Lubis, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Kaidah , Volume 18, Nomor 1, 2018, hlm. 84-86.
4 Yudho Taruno Muryanto, dan Djuwityastuti, “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam  Rangka  Mewujudkan Good  Corporate  Governance ”, Yustisia ,  Volume  3,  Nomor  1,  Januari-April  2014, hlm.  126-130.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra, Hukum  Air  (Water  Law):  Pengaturan  dan  Penerapannya  di Indonesia , (Jakarta: Merc-Publishing, 2017), hlm. 20-29.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽
Kabupaten  Karawang  dalam  menjalankan  usahanya  masih  menggunakan  dasar hukum  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Perusahaan  Daerah  Air Minum  Tirta  Tarum  Kabupaten  Karawang.  Namun,  Peraturan  daerah  tersebut dianggap  sudah  tidak  relevan  lagi  digunakan  sebagai  payung  hukum  bagi  PDAM karena dalam penyusunan peraturan daerah tersebut masih mengacu kepada Undang- Undang  yang  sudah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  akibat  munculnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.
Di  samping  itu,  menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  khususnya  di  Bab  XII  tentang  BUMD,  Pasal  331  ayat  (3) menyatakan  bahwa  BUMD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas perusahaan  umum  Daerah  dan  perusahaan  perseroan  Daerah.  Hal  tersebut  berarti Perusahaan  Daerah  harus  berbentuk  2  (dua)  pilihan  badan  hukum  yang  telah disebutkan.  Pada  tahun  2017  yang  lalu,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sudah  mengagendakan perubahan  bentuk  badan  hukum  PDAM  Tirta  Tarum  melalui  Rancangan  Peraturan Daerah Kabupaten Karawang. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memutuskan untuk memilih bentuk badan hukum Perseroan Daerah (Perseroda). 5

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dijelaskan,  maka  rumusan  masalah,  yaitu: Bagaimanakah  urgensi  perubahan  bentuk  badan  hukum  Perusahaan  Daerah  Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda)?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu: Untuk menganalisis urgensi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

## D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  studi  lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini  dimaksudkan  agar  penelitian  ini  sejauh  mungkin  dapat  mengetahui  mengenai urgensi  pembaharuan  kebijakan  tentang  perubahan  bentuk  pada  Perseroan  Daerah berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah secara  detail  yang  bersumber  dari  beberapa  aspek. 6 Untuk  mengkaji  pokok permasalahan,  penelitian  ini  mempergunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. Dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Salah  satunya  dengan  pendekatan perundang-undangan.  Karena  yang  akan  diteliti adalah  berbagai  aturan  hukum  yang menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian.  Penelitian  ini  akan  lebih
5 Dian  Cahyaningrum,  “Implikasi  Bentuk  Hukum  BUMD  Terhadap  Pengelolaan  BUMD”, Negara Hukum , Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 60-69.
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  UI  Press,  2008),  hlm.  51.  Lihat  juga Holyness  N.  Singadimedja,  dan  Eidy  Sandra.  “Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem  Penulisan  Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽
menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Dengan menyesuaikan diri dengan ruang  lingkup  dan  identifikasi  masalah  yang  telah  dikemukakan.  Pendekatan  yang bersifat  yuridis  normatif  tersebut  akan  dilakukan  dengan  mempergunakan  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 7

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan  bahwa  Daerah  dapat  mendirikan  BUMD  dengan  dua  (2)  bentuk  yaitu Perusahaan  Umum  Daerah,  dan  Perseroan  Daerah.  Namun,  terkait  dengan  PDAM Tirta Tarum memilih bentuk badan hukum Perseroan Daerah. Perseroan daerah dapat dipersamakan dengan konsep Perseroan Terbatas pada umumnya.
Istilah  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  digunakan  dewasa  ini  dulunya  dikenal dengan  istilah  ( Naamloze  Vennootschap disingkat NV ).  Bagaimana  asal  muasal digunakannya  istilah  Perseroan  Terbatas  dan  disingkat  dengan  PT  tidak  dapat ditelusuri.  Istilah  Perseroan  Terbatas  terdiri  dari  dua  kata,  yakni  perseroan  dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham- saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. 8
Perseroan  terbatas  adalah  suatu  perusahaan  dalam  bentuk  badan  hukum  yang didirikan  berdasarkan  perjanjian  dari  para  pendirinya,  untuk  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar,  di  mana  modal  dasar  tersebut  dibagi  ke  dalam  saham- saham,  dengan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya. 9
Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang  sahamnya  merupakan  sifat  yang  dianggap  penting  bagi  status  korporasi sebagai  suatu  badan  hukum  yang  membedakan  dengan  bentuk-bentuk  perusahaan yang  lain.  Sifat  terbatasnya  tanggung  jawab  secara  singkat  merupakan  pernyataan dari  prinsip  bahwa  pemegang  saham  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas kewajiban  perusahaan  sebagai  badan  hukum  yang  kekayaannya  terpisah  dari pemegang  sahamnya.  Hal  ini  yang  membedakan  dengan  persekutuan  perdata ( partnership )  sebagai  badan  hukum.  Persekutuan  perdata  masih  mempertahankan prinsip pertanggungjawaban pribadi bagi sekutunya atau mitranya. 10
Perseroan  terbatas  sebagai artifical  person atau  subjek  hukum  buatan  tidak mungkin  dapat  bertindak  sendiri.  Kondisi  ini  berbeda  dengan  manusia,  yang  secara alami  sudah  diberi  alat  perlengkapan  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  dalam aktivitas  hidupnya.  Karena  perseroan  terbatas  merupakan  subjek  buatan,  diperlukan
7 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
8 Ridwan  Khairandy, Perseroan  Terbatas  Doktrin,  Peraturan  Perundang-undangan,  dan  Yurisprudensi, cet. 2, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 1.
9 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru , Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1. 10 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  Cetakan  Revisi,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2010), hlm. 26-27.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽
orang-orang  yang memiliki kehendak menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. 11
Perseroan  adalah  badan  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa  perseroan  merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban  seperti  halnya  manusia  pada  umumnya.  Oleh  karena  itu,  sebagai  badan hukum  perseroan  terbatas  mempunyai  kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya  sendiri. 12 Perseroan  terbatas  mempunyai  alat  yang  disebut  organ  perseroan, gunanya  untuk  menggerakan  perseroan  agar  badan  hukum  dapat  berjalan  sesuai dengan  tujuannya.  Organ  perseroan  adalah  rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. 13

## F. Hasil Pembahasan
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal  1  angka  6  menyatakan  bahwa  “Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi  daerah  merupakan  esensi  pemerintahan  desentralisasi.  Istilah  otonomi daerah  berasal  dari  penggalan  dua  kata  bahasa  Yunani,  yakni autos yang  berarti sendiri  dan nomos yang berarti undang-undang. 14
Menurut  Busrizalti,  otonomi  daerah  adalah  upaya  untuk  mewujudkan demokratisasi di mana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di  tiap-tiap  daerah  terakomodir  dengan  baik.  Otonomi  daerah  memungkinkan “kearifan  lokal” masing-masing  daerah  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya  sesuai prakarsa  dan  inisiatif  masyarakat  di  daerah. 15 Otonomi  daerah  adalah  suatu  keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara  optimal.  Untuk  mewujudkan  keadaan  tersebut,  berlaku  proposisi  bahwa  pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan,  merumuskan,  dan  memecahkan,  kecuali  untuk  persoalan- persoalan  yang  memang  tidak  mungkin  diselesaikan  oleh  daerah  itu  sendiri  dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan  paada  dasarnya  harus  diserahkan  kepada  pemerintah  pusat,  kecuali  untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah. 16
Otonomi  daerah  merupakan  pemberian  kebebasan  untuk  mengurus  rumah tangga  sendiri,  tanpa  mengabaikan  kedudukan  pemerintah  daerah  sebagai  aparat pemerintah  pusat  untuk  menyelenggarakan  urusan-urusan  yang  ditugaskan kepadanya.  Oleh  sebab  itu,  usaha  membangun  keseimbangan  harus  diperhatikan
11 Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan , (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 92.
12 Ridwan Khairandy, o.p cit. , hlm. 177.
13 Prasetio, Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN , Cet. 1, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hlm. 129.
14 Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan , Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 409.
15 H.M.  Busrizalti,  Hukum Pemda  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya ,  Cetakan  Pertama,  (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 71.
16 Faisal H. Basri, Otonomi Atau Federalisme , Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 160.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽
dalam  konteks  hubungan  kekuasaan  antara  pusat  dan  daerah.  Artinya  daerah  harus dipandang  dalam  dua  kedudukan,  yaitu  sebagai  organ  daerah  untuk  melaksanankan tugas-tugas  otonomi  dan  sebagai  agen  pemerintah  pusat  untuk  menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah. 17
Pasca  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  sudah  membawa  implikasi  yuridis  terkait  dengan  pengaturan  BUMD  atau Perusahaan  Daerah  (PD).  Undang-undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  mengakibatkan  dicabutnya  dan  tidak  berlaku  lagi  beberapa  peraturan perundangan-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah,  dan  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  daerah.  Sebelum  berlakunya  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  kedua  peraturan tersebut  menjadi  payung  hukum  bagi  keberadaan  BUMD  di  Indonesia,  sehingga BUMD  yang  telah  ada  sebelum  Undang-undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang baru  berlaku,  maka  seluruh  BUMD  yang  ada  di  Indonesia  wajib  menyesuaikan dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  baru  tersebut  dalam  jangka  waktu  3  (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan.
Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur  dengan  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah,  sehingga  seluruh perusahaan  milik  pemerintah  daerah  disebut  Perusahaan  Daerah.  Namun,  dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku, hanya saja peraturan pelaksananya selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku. 18
Sesuai  amanat  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah maka Perubahan bentuk badan hukum yang akan dilakukan oleh PDAM Tirta Tarum  Kabupaten  Karawang  adalah  menjadi  Perusahaan  Perseroan  Daerah (Perseroda)  sebagaimana  yang  disepakati  oleh  Pemerintah  Daerah  bersama  DPRD Kabupaten  Karawang.  Artinya  PDAM  akan  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT). Sehingga PDAM Tirta Tarum akan berubah menjadi PT. Tirta Tarum.
Alasan Pemerintah Daerah memilih PDAM  Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi  bentuk  PT  dikarenakan  ada  beberapa  keuntungan  yang  akan  didapatkan. Secara  filosofis,  pemilihan  bentuk  badan  hukum  PDAM  Tirta  Tarum  menjadi Perseroda  yang  utama  adalah  konsep  pemisahan  harta  kekayaan  perseroan  dari pemegang  saham  atau  pemberi  modal.  Jika  perusahaan  mengalami  kerugian  maka pemegang  saham  hanya  akan  rugi  sebatas  modal  yang  dimasukkan  ke  dalam perseroan.  Berbeda  dengan  Perumda  di  mana  jika  Perumda  mengalami  kerugian maka  daerah  secara  otomatis  ikut  mengalami  kerugian  bahkan  berpotensi menanggung kerugian yang cukup besar karena tidak adanya konsep pemisahan harta kekayaan.  Selain  itu,  alasan  memilih  Perseroda  adalah  memudahkan  perseroan
17 Moh.Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  Cetakan  Kelima,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2012),  hlm. 95.
18 Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 405.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽
mendapatkan tambahan modal dari pihak-pihak lain. Hal ini menunjukkan jika daerah tidak  memiliki  modal  yang  besar,  maka  perseroan  dapat  memanfaatkan  pihak  lain untuk  mendapatkan  modal  sehingga  Perseroda  diyakini  akan  tumbuh  dan berkembang dengan pesat.
Pemilihan Perseroda sebagai bentuk badan hukum juga akan berdampak kepada kinerja  perusahaan  dan  pegawai  di  mana  akan  berkerja  secara  maksimal.  Hal  ini dikarenakan perseroan terbatas akan memiliki kompetitor atau ada persaingan bisnis dengan perusahaan lain sehingga mau tidak mau Perseroda atau PT. Tirta Tarum akan meningkatkan  kualitas  dan  manajemen  perusahaan  dalam  rangka  mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Walaupun  tujuan  utama  PT  adalah  mengejar  keuntungan,  namun  unsur sosialnya tentu saja tidak akan dilupakan.  Bagaimanapun PT. Tirta Tarum ini adalah perusahaan daerah yang kegiatan usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini merupakan  peran  vital  yang  tidak  boleh dilupakan  oleh  PT. Tirta  Tarum  Kabupaten Karawang.
Perubahan bentuk badan hukum PDAM Tirta Tarum menjadi PT. Tirta Tarum diharapkan  kedepannya  akan  menjadi  perusahaan  yang  profesional  yang  bertujuan mendapatkan  keuntungan  sehingga  dapat  berkontribusi  untuk  pembangunan perekonomian  daerah.  Dengan  perubahan  bentuk  badan  hukum  menjadi  perseroan terbatas,  maka  dalam  pelaksanaan  kegiatan  usahanya  harus  juga  didasarkan  kepada prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)  yang  terdiri  dari  transparansi, akuntabilitas, responsibility atau pertanggungjawaban, independensi atau kemandirian dan kewajaran. Prinsip GCG tersebut akan memberikan kontribusi bagi perkembangan  positif  perusahaan  dimana  pasti  akan  meningkatkan  kinerja perusahaan.
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  ada  beberapa  catatan  yang  harus dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  PDAM  Tirta  Tarum  Kabupaten  Karawang  sebelum merubah  bentuknya  menjadi  PT. Pertama ,  mengenai  kondisi  kesehatan  perusahaan. Meskipun  pihak  PDAM  Tirta  Tarum  Kabupaten  Karawang  mengatakan  bahwa perusahaan  selalu  mengalami  keuntungan,  hal  tersebut  tidak  bisa  dijadikan  satu- satunya  tolak  ukur  untuk  menilai  mengenai  kondisi  kesehatan  perusahaan.  Kondisi perusahaan tidak semata-mata dilihat dari laporan keuangan perusahaan atau disebut dengan  rentabilitas,  tetapi  juga  harus  dilihat  dari  sisi  likuiditas  dan  solvabilitas. Likuiditas  adalah  kemampuan  suatu  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan ada  solvabilitas  perusahaan.  Solvabilitas  perusahaan  dapat  diukur  dengan  cara membandingkan jumlah aktiva (total aset) dengan jumlah utang (baik jangka  pendek maupun jangka panjang). Kedua , sebelum PDAM Tirta Tarum melakukan perubahan bentuk  badan  hukum  menjadi  PT,  maka  pihak  PDAM  harus  memastikan  bahwa perubahan  ini  sudah  disetujui  oleh  semua  elemen  perusahaan,  baik  dari  struktur paling  tinggi,  sampai  pada  pegawai  PDAM  yang  paling  bawah.  Hal  tersebut dimaksudkan  agar  perubahan  bentuk  badan  hukum  PDAM  nanti  jangan  sampai terjadi masalah karena penolakan oleh beberapa pihak pegawai PDAM. Ketiga , Pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang harus memiliki Renstra (Rencana Strategi) yang  biasanya  dibentuk  dari  Visi,  Misi,  tujuan,  kebijakan,  program,  dan  kegiatan
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽
yang  berorientasi  pada  apa  yang  hendak  dicapai  dalam  kurun  waktu  tertentu sehubungan dengan tugas pokoknya. Keempat , pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang  harus  mrnghitung  total  aset  yang  sebenarnya  dimiliki  oleh  PDAM  Tirta Tarum  Kabupaten  Karawang.  Penilaian  mengenai  total  aset  dari  PDAM  tersebut harus  melalui Appraisal . Kelima ,  jika  nantinya  PDAM  Tirta  Tarum  Kabupaten Karawang  berubah  menjadi  PT,  maka  pihak  PDAM  Tirta  Tarum  Kabupaten Karawang  harus  bisa  menjamin  fungsi  sosialnya  tidak  akan  dihilangkan.  Jadi, price discrimination yang dianut oleh PDAM tidak boleh dihilangkan.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah  dengan  kekayaan  pengurusnya,  dan  dituntut  dan  menuntut  di hadapan  pengadilan  atas  nama  dirinya  sendiri.  Jadi,  Konsep  Perseroan Daerah dapat dipersamakan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya.
2. Saran
Perubahan  bentuk  badan  hukum  PDAM  Tirta  Tarum  menjadi  PT.  Tirta Tarum  diharapkan  ke  depannya  akan  menjadi  perusahaan  yang  profesional yang bertujuan mendapatkan keuntungan sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan  perekonomian  daerah.  Dengan  perubahan  bentuk  badan hukum  menjadi  perseroan  terbatas,  maka  dalam  pelaksanaan  kegiatan usahanya harus juga didasarkan kepada prinsip Good Corporate Governance (GCG)  yang  terdiri  dari  transparansi,  akuntabilitas, responsibility atau pertanggungjawaban, independensi atau kemandirian dan kewajaran. Prinsip GCG  tersebut  akan  memberikan  kontribusi  bagi  perkembangan  positif perusahaan di mana pasti akan meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, perubahan  bentuk  badan  hukum  dilakukan  atas  dasar  amanat  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Akbar, M. Gary Gagarin. Hukum Administrasi Negara . Karawang: FBIS Publishing, Karawang. 2018.
Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2007. Asyhadie,  Zaeni.,  dan  Budi  Sutrisno. Hukum  Perusahaan  dan  Kepailitan .  Jakarta: Erlangga. 2012.
Basri,  Faisal  H. Otonomi  Atau  Federalisme .  Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Sinar Harapan. 2000.
Busrizalti,  H.M.  Hukum Pemda  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya .  Cetakan Pertama. Yogyakarta: Total Media. 2013.
Fuady,  Munir. Perseroan  Terbatas  Paradigma  Baru .  Cet.  1.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti. 2003.
Huda,  Ni’matul. Perkembangan  Hukum  Tata  Negara,  Perdebatan  &  Gagasan Penyempurnaan . Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽
HR., Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
Khairandy,  Ridwan. Perseroan  Terbatas  Doktrin,  Peraturan  Perundang-undangan, dan Yurisprudensi. Cet. 2. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. 2011.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia . Cetakan Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia . Cetakan Kelima. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
Prasetio. Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan  Bisnis  Direksi  BUMN .  Cet.  1.  Jakarta:  Rayyana  Komunikasindo. 2014.
Putra, Pamungkas Satya. Hukum Air (Water Law): Pengaturan dan Penerapannya di Indonesia . Jakarta: Merc-Publishing. 2017.
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008.

## 2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Bintari,  Antik.,  dan  Landrikus  Hartarto  Sampe  Pandiangan.  “Formulasi  Kebijakan Pemerintah  Tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) Perseroan  Terbatas  (PT)  Mass  Rapid  Transit  (MRT)  Jakarta  di  Provinsi  DKI Jakarta”. Cosmogov . Volume 2. Nomor 2. 2016.
Cahyaningrum,  Dian.  “Implikasi  Bentuk  Hukum  BUMD  Terhadap  Pengelolaan BUMD”. Negara Hukum . Volume 9. Nomor 1. Juni 2018.
Iman,  Candra  Hayatul.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pengemban  Tanggung Jawab  Perlindungan  Hak-hak  Anak  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 2. Nomor 1. Mei 2017.
Lubis,  Muhammad  Ridwan.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Kedudukan  Keuangan Negara  Dalam  Penyertaan  Modal  Daerah  Pada  BUMD  Berbadan  Hukum Perseroan Terbatas”. Jurnal Hukum Kaidah . Volume 18. Nomor 1. 2018. Pahroji,  Dedi.  “Penyelesaian  Sengketa  Mengenai  Hak  Milik  Serta  Bagian  Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. September 2016.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Perubahan  Bentuk Perusahaan Daerah Ke Perseroan Daerah: Perusahaan Daerah Air Minum Karawang ∽ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Deny Guntara ∽
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Muryanto,  Yudho  Taruno.,  dan  Djuwityastuti.  “Model  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  Dalam  Rangka  Mewujudkan Good  Corporate Governance ”. Yustisia . Volume 3. Nomor 1. Januari-April 2014.
Singadimedja,  Holyness  N.  dan  Eidy  Sandra.  “Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem Penulisan  Kepustakaan  Berdasarkan  Perspektif  Metode  Penelitian  dan Penulisan  Hukum”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016.
Wulansari. “Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan  Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. Mei 2016. 3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
________________.Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
________________.  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah.
________________.Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
________________. Peraturan Daerah  Kabupaten Karawang Nomor  13 Tahun 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang.