## TRADISI “JUJURAN” PADA PERKAWINAN ADAT DAYAK BAKUMPAI MENURUT HUKUM ISLAM
Nikmah, 2 Elvi Soeradji , 3 Ardi Akbar Tanjung
1-2 Pascasarjana IAIN Palangkaraya 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## Abstrak
Agama islam mensyari’atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang. Setiap daerah memiliki corak adat kebudayaan masyarakat yang  berbeda  yang  dipertahankan  dari  dulu  hingga  sekarang.  Jujuran  merupakan  salah  satu prosesi tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak bakumpai yang dilakukan sebelum keberlangsungan  proses  pernikahan  antara  pihak  calon  suami  dan  pihak  calon  istri.  Jujuran adalah  suatu  pemberian  dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak  wanita  yang  diberikan  atas  dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua) yang dalam arti jujuran berbeda dengan mahar. Dalam kebiasaan  masyarakat  suku  dayak  bakumpai  di  Kabupaten  Murung  Raya  jujuran  turut menentukan  berhasil  atau  tidaknya  acara  perkawinan.  Adapun  yang  menjadi  pokok  masalah dalam  penelitian  ini  pertama,  bahwa  masyarakat  dayak  bakumpai  memahami  uang  Jujuran sebagai  Syarat  wajib  perkawinan  di  sebagian  masyarakat  dayak  bakumpai.  kedua,  adanya Jumlah  atau  patokan  yang  ditawarkan  oleh  pihak  perempuan  kepada  pihak  laki-laki,  Ketiga, uang Jujuran dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri dalam  pernikahan tersebut . Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat perspektif-analitik. Dalam menganalisis  permasalahan  yang  ada  penyusun  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dengan meneliti praktek jujuran secara khusus, kemudian  praktek  tersebut  dianalisis  secara  deduktif  dengan  menggunakan  pendekatan normatif,  apakah  praktek  jujuran  pada  masyarakay  adat  dayak  bakumpai  yang  ada  di Kabupaten Murung raya tersebut sudah sesuai dengan hukum islam dengan berpacu pada dalil- dalil Al- Qur’an maupun Hadits.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat dayak bakumpai  Kabupaten  Murung  Raya  berupa  tradisi  jujuran  di  pahami  sebagai  syarat  wajib pernikahan,  maka  apabila  tidak  terpenuhi  maka  akan  berdampak  pada  pembatalan  prosesi pelaksanaan  pernikahan,  kemudian  dengan  adanya  pematokan  jumlah  atau  nominal  jujuran maka akan menghambat bagi calon suami yang kurang mampu memenuhi permintaan pihak perempuan tersebut, serta dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan Padahal dalam Islam  dikenal  prinsip raf’at  taisir (mengutamakan  kemudahan)  dalam  urusan  pernikahan. Jujuran  dalam  adat  pernikahan  tersebut  punya  konsekuensi  negatif,  seperti  terhambatnya pernikahan apalagi bagi mereka yang sudah serius satu sama lain, mendorong terjadinya kawin lari atau bahkan terjalinnya hubungan di luar nikah, terputusnya hubungan baik antara pihak pria  beserta  keluarganya  hanya  karena  pihak  pria  tidak  bisa  membayar  uang  Jujuran  yang diberikan, maka pernikahan pun dibatalkan.
Kata Kunci : Tradisi Jujuran Perkawinan Adat Dayak Bakumpai Menurut Hukum Islam

## Abstract
Islam  stipulates  marriage  is  to  obtain  a  peaceful  life  full  of  love  and  affection.  Each region has a different style of community cultural customs that have been maintained from the past  until  now.  Honesty  is  one  of  the  traditional  traditional  processions  carried  out  by  the Bakumpai  Dayak  community  which  is  carried  out  before  the  continuation  of  the  marriage process between the prospective husband and the prospective wife. Honesty is a gift from a man to  a  woman  given  on  the  basis  of  a  mutual  agreement  (the  parents)  which  in  the  sense  of honesty is different from a dowry. In the custom of the Bakumpai Dayak people in Murung Raya Regency,  honesty  also  determines  the  success  or  failure  of  the  wedding  ceremony.  The  main problem  in  this  research,  first,  is  that  the  Bakumpai  Dayak  community  understands  honest money as a mandatory condition for marriage in some Bakumpai Dayak communities. second, the amount or standard offered by the woman to the man, Third, honest money at a high price is an honor in itself in the marriage. This type of research is a field research that is perspective- analytic. In analyzing the existing problems, the authors used qualitative data analysis methods using  inductive  thinking,  namely  by  examining  the  practice  of  honesty  in  particular,  then  the practice was analyzed deductively using a normative approach, whether the practice of honesty in the indigenous Dayak Bakumpai community in Murung Raya Regency is It is in accordance with Islamic law by relying on the arguments of the Qur'an and Hadith.
The  results  showed  that  the  tradition  carried  out  by  the  Dayak  Bakumpai  indigenous people  of  Murung  Raya  Regency  in  the  form  of  the  honest  tradition  is  understood  as  a mandatory  requirement  for  marriage,  so  if  it  is  not  fulfilled  it  will  have  an  impact  on  the cancellation of the wedding procession, then with the determination of the amount or nominal honesty it will hinder a prospective husband who is less able to fulfill the woman's request, and at a high price is an honor. Whereas in Islam  there is the principle of raf'at taisir (prioritizing convenience) in marriage matters. Honesty in marriage customs has negative consequences, such as  delaying  marriage,  especially  for  those  who  are  serious  about  each  other,  encouraging elopement  or  even  the  establishment  of  relationships  outside  of  marriage,  breaking  good relations between the man and his family just because the man cannot pay the money. Honesty is given, then the marriage was annulled.
Keywords : Honesty Tradition of Bakumpai Dayak Traditional Marriage According to Islamic Law
Nikmah,  Elvi  Soeradji,  Ardi  Akbar  Tanjung  ,  2022, Tradisi  “Jujuran”  Pada  Perkawinan  Adat Dayak  Bakumpai  Menurut  Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Pemberdayaan  dan  pembinaan  masyarakat pada  dasarnya  sudah  merupakan  bagian  dari kewenangan  pemerintahan  desa,  dengan  adanya ketentuan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  desa, maka  hal  tersebut  sudah  merupakan  bagian  dari  tugas dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  merealisasikan pelaksanaan  pemerintahan,  sehingga  dapat  dikatakan jika pemberdayaan masyarakat tidak dapat direalisasikan secara  maksimal  sebagaimana  amanat  yang  ada  dalam peraturan  perundang-undangan,  maka  pemerintah  desa dan perangkatnya dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan sampai pada pemberhentian.
Masyarakat  desa  Tanjung  Leban  merupakan masyarakat  yang  mayoritas  mata  pencariannya  adalah petani,  nelayan,  buruh,  pedagang.  Selain  itu  ada  juga masyarakat yang berprofesi sebagai Guru,  PNS, swasta serta  sebagian  mengadu  nasib  ke  negeri  seberang seperti Malaysia dan di luar daerah lainnya. Peningkatan kesejahteraan  masyarakat  Tanjung  Leban  masih  perlu diperhatikan. Misalnya dalam pemberdayaan masyarakatnya. Jika dilihat dari aspek geografi sosiologis masyarakat  desa  Tanjung  Leban  memiliki  potensi- potensi tersendiri yang bisa menunjang taraf hidupnya.
Berdasarakan pengamatan penulis pemberdayaan  masyarakat  desa  di  desa  Tanjung  Leban belum berjalan dengan baik, karena belum terwujudnya indikator  dari  pemberdayaan  itu  sendiri,  sesuai  dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang no 6 tahun  204  tentang  desa  pada  pasal  1  ayat  (12)  yang mana  pemberdayaan  akan  terwujud  jika  terbentuknya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat  desa  Tanjung  Leban    memiliki banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, seperti halnya hasil perkebunan nenas yang bisa diolah menjadi berbagai  macam  bentuk  makanan,  hasil    dari    nelayan, dari    hasil  nelayan  tersebut  seharusnya  bisa  dijadikan sebagai  usaha  dalam  meningkatkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakatnya, misalnya dijadikan olahan makanan  yang  menarik  atau  meningkatkan  daya  jual yang tinggi sehingga masyarakat menjadi lebih potensial. Namun,  hal  ini  belum  sepenuhnya  bisa  dilaksanakan, karena  kurangnya  pemahaman  atau  pengalaman  dari masyarakat  itu  sendiri,  inilah  yang  menjadi  fakotr pemberdayaan  masyarakat  tidak  tercapai,  oleh  karena itu  masyarakat  harus  bisa  memanfaatkan  apa  yang diupayakan  pemerintah  desa  dalam  pemberdayaan dengan  baik  seperti  pelatihan  atau  pembinaan  yang diberikan  kepada  masyarakat.  Jika  masyarakat  mampu mengembangkan  pola  pikir  dalam  menyelesaikan  suatu masalah  akan  terciptalah  sebuah  kemandirian  dari masyarakat tersebut.
Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi  pemerintahan  ditingkat  desa  dalam  kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan  masyarakat,  maka  dapat  dijelaskan bahwa  sistem  pemerintahan  dalam  Islam  sudah  dikenal sejak jamannya Rasulullah saw,  sehingga kala itu dikenal dengan  istilah  siyasah.    Hal-hal  yang  berkitan  dengan ketatanegaraan  dikaji  oleh  para  ulama  dalam  lapangan Fiqih  al-siyasah, dalam  kajian  ii  dipelajari  dintaranya
masalah  perundang-undangan,  keuangan  negara, hubungan  pemerintah  dengan  rakyat  dan  hubungan pemerintah dengan negara lain.
Dalam fiqih  siyasah konstirusi  disebut  juga dengan dusturi .  Kata  ini  berasal  dari  bahasa  Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik  dalam  bidang  politik  maupun  agama.  Mengalami penyerapan  kedalam  bahasa  arab,  kata dustur berkembang  artinya  menjadi  asas,  dasar  atau pembinaan.
Siyasah  dalam  Islam  pada  dasarnya  sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu  pada  tingkat  pemerintahan  yang  paling  bawah sekalipun,  pada  perjalanan  rotasi  pemerintahan  Islam sampai  saat  ini  dikenal  dengan  sebutan siyasah  al- dusturiyah . Siyasah al-dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah  yang  membahas  tentang  masalah  pandangan- pandangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan  agar  sejalan  dengan  nilai-nilai  syariat. Artinya  undang-undang  itu  mengacu  terhadap konstitusinya  yang  disebutkan  dalam  al-quran  dan sunnah  Nabi,  baik  mengenai  aqidah,  akhlak,  muamalah maupun  berbagai  macam  hubungan  lainnya. Siyasah Dusturiyah adalah  siyasah  yang  berhubungan  dengan peraturan  dasar  tentang  bentuk  pemerintahan,  dan batasan  kekuasaan,  cara  pemilihan  kepala  negara , ketetapan  hak-hak  yang  wajib  bagi  individu  dan masyarakat serta hubungan penguasa dan rakyat.
Pemerintahan  desa  dalam  Islam  dikategorikan sebagai al-imamah atau ulil  amri yang  dalam  hal kebijakan  dan  kewenangan  tetap  berpegang  teguh terhadap  kete ntuan  yang  berlaku  daalm  syari’at  Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya  tidak  akan  pernah  tercapai  jika  sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah tidak berjalan secara  maksimal,  oleh  karena  itu  pemberdayaan  dan pembinaan  terhadap  masyarakat  dirasa  perlu  untuk meningkatkan kesejahteraan masyararakat dan peningkatan  sumber  daya  manusia  untuk  menegelola potensi-potensi yang terdapat di desa.
Peran    kepala  desa  tentunya  sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada  di  desa  seperti  di  desa  Tanjung  Leban  yang  masih sangat membutuhkan bimbingan dalam hal pemberdayaannya.  Jika  pemberdayaan  masyarakatnya sudah terpenuhi maka akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.  Selain  peran  kepala  desa,  perangkat  desa, maupun  lembaga-lembaga  desa,  partisipasi  masyarakat pun menjadi faktor dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Sehingga  kedua  pihak  bisa  berperan secara optimal dan sinergis.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “ Pemberdayaan    Masyarakat  Perspektif  Sosiologi Hukum Islam”.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif lapangan.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian
tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang  fungsi  organisasi,  gerakan  sosial  hubungan hubungan  timbal  balik.  Penelitian  lapangan  dilakukan dilapangan atau pada responden. Lokasi penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Tanjung  Leban, Kecamatan  Bandar  Laksamana  Kabupaten  Bengkalis. Alasan  penulis  memilih  lokasi  ini  karena  lokasi  dekat dengan tempat tinggal penulis dan penulis melihat masih perlunya  bimbingan  dalam  masalah  pemberdayaan masyarakat.

## C. Pemberdayan  Masyarakat  Desa  Tanjung Leban
Sebelum memaparkan mengenai pemberdayaan masyarakat  desa  Tanjung  Leban  penulis  akan  paparkan tentang  undang-undang  no  6  tahun  2014.  Undang- Undang  Desa  adalah  seperangkat  aturan  mengenai penyelenggaran  pemerintah  desa  dengan  pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur,  dan  sejahtera.   Undang-Undang  ini  juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan,
Kedudukan  dan  Jenis  Desa,  Penataan  Desa, Kewenangan  Desa,  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  Hak  dan  Kewajiban  Desa  dan  Masyarakat  Desa, Peraturan  Desa,  Keuangan  Desa  dan  Aset  Desa, Pembangunan  Desa  dan  Pembangunan  Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa,  Kerja Sama  Desa, Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat Desa,  serta  Pembinaan  dan  Pengawasan.Selain  itu, Undang-Undang  ini  juga  mengatur  dengan  ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.
Dalam  kaitan  susunan  dan  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  setelah  perubahan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan  Desa  atau  disebut  dengan  nama  lain  dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang  menegaskan bahwa Susunan dan tata cara penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  diatur  dalam undang-undangµ. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  membuka  kemungkinan  adanya  susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Dalam  sejarah  pengaturan  Desa,  telah ditetapkan  beberapa  pengaturan  tentang  Desa,  yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1957  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah,  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1965  tentang  Desa  Praja Sebagai  Bentuk  Peralihan  Untuk  Mempercepat Terwujudnya  Daerah  Tingkat  III  di  Seluruh  Wilayah Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan  mengenai  Desa  tersebut  belum  dapat mewadahi  segala  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  Desa  yang  hingga  saat  ini  sudah  berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000  (delapan  ribu)  kelurahan.  Selain  itu,  pelaksanaan pengaturan  Desa  yang  selama  ini  berlaku  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman,  terutama antara  lain  menyangkut  kedudukan  masyarakat  hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan  sehingga  menimbulkan  kesenjangan antarwilayah,  kemiskinan,  dan  masalah  sosial  budaya yang  dapat  mengganggu  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  ini  disusun  dengan  semangat penerapan  amanat  konstitusi,  yaitu  pengaturan masyarakat  hukum  adat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (7).  Walaupun demikian,  kewenangan  kesatuan  masyarakat  hukum adat  mengenai  pengaturan  hak  ulayat  merujuk  pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.
Dengan  konstruksi  menggabungkan  fungsi self- governing  community dengan local  self  government , diharapkan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang selama  ini  merupakan  bagian  dari  wilayah  desa,  ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa  adat  pada  dasarnya  melakukan  tugas  yang  hampir sama.  Sedangkan  perbedaannya  hanyalah  dalam pelaksanaan  hak  asal-usul,  terutama  menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah  adat,  sidang  perdamaian  adat,  pemeliharaan ketenteraman  dan  ketertiban  bagi  masyarakat  hukum adat,  serta  pengaturan  pelaksanaan  pemerintahan berdasarkan susunan asli.
Menteri  yang  menangani  desa  saat  ini  adalah menteri dalam negeri. Dalam kedududukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis,  dan  fasilitasi  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa.
Tujuan  ditetapkannya  pengaturan  Desa  dalam Undang-Undang  ini  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18 ayat  (7)  dan  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan  pancasila, undang-undang  dasar  negara  republik  Indonesia  tahun 1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Bhineka Tunggal Ika.
Undang-undang  ini  mengatur  materi  mengenai asas  pengaturan,  kedudukan  dan  jenis  desa,  penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa,  hak  dan  kewajiban  desa  dan  masyarakat, peraturan  desa,  keuangan  desa  dan  aset  desa,
pembangunan  desa  dan  pembangunan  kawasan perdesaan,  Badan  Usaha  Milik  Desa,  kerja  sama  desa, lembaga  kemasyarakatan  desa  dan  lembaga  adat  desa, serta pembinaan dan pengawasan.
Menurut  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang desa,  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  12  bahwa pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah upaya mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan kebijakan  program,  kegiatan  dan  pendampingan  yang sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan masyarakat desa.
Pada pasal 78 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang  desa  menjelaskan  bahwa  peningkatan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  manusia  serta mengatasi  kemiskinan  yaitu  melalui  pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana desa  dan  pengembangan  potensi  lokal.  Melalui peningkatan  kesejahteraan  ini  akan  menciptakan masyarakat yang mandiri.
Pemberdayaan  merupakan  kekuasaan  aparat atau  lembaga  pemberdayaan  untuk  memberdayakan masyarakat
sehingga mengikuti
kehendak pemberdayaan  atau  penguasa  tersebut.  Berdasarkan pendapat  tersebut  peneliti  berpendapat  bahwa pemberdayaan berkenaan dengan yang memberdayakan dan  diberdayakan.  Adapun  yang  memberdayakan  yaitu adalah  pemerintah  desa  itu  sendiri  ataupun  lembaga pemberdayaannya, sedangkan yang diberdayakan adalah masyarakatnya.  Pemberdaya  berupaya  memberikan dukungan dan fasilitas sehingga masyarakat bisa berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.
Melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkan pemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help, untuk meningkatkan  kualitas  masyarakat yang  mengacu  pada cara  berfikir,  sikap,  berprilaku,  maka  pemberdayaan merupakan  titik  strategis    yang  harus  diperbarui  dan diperluas.  Sehingga  esensi  pemberdayan  masyarakat  di perdesaan adalah pendayagunaan sumber daya (potensi) lokal,  meningkatkan  partisipasi  dan  kemandirian (berdikari).
Berdasarkan  wawancara  yang  sudah  peneliti lakukan  dengan  sekretaris  desa  mengenai  Kemandirian di  desa  Tanjung  Leban  menurut  bapak  Umar  selaku sekdes  mengatakan  bawa  masyarakat  desa  Tanjung Leban belum mandiri penuh, karena masyarakat  belum mampu  mengembangkan  ilmu  atau  pengetahuan  yang didapat  dari  pelatihan  yang  diberikan  oleh  pemerintah desa,  mereka  hanya  bisa  menerima  namun  belum  bisa merealisasikannya.
Berdasarkan teori yang sudah peneliti paparkan mengenai  kemandirian  masyarakat  dimana  suatu masyarakat  bisa  dikatakan  mandiri  apabila  masyarakat mampu  melakukan  perubahan  sosial  diri  dari  situasi bergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri dan
memiliki  insiatif  sendiri  dalam  mengembangkan kretivitasa yang dimilki.
Menurut  bapak  Sekdes  Tanjung  Leban kebijakana  yang  dilakukan  pemerintah  desa  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu:
1. Menghidupkan  BUMDES  sebagai  wadah  untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.
2. Melimpahkan dana untuk pemberdayaan
3. Mendirikan BUMDES Mart agar masyarakat mudah mendapatkan  keperluan  yang  dibutuhkan,  baik dibidang pertanian, perkebunan, maupun perikanan.
4. Adanya  usaha  pengolahan  dodol  untuk  merangkul beberapa tenaga kerja dari remaja desa. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat  sebagai  pelaku  dan  penerima  manfaat  dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.
Beberapa  wawancara  yang  penulis  lakukan terhadap kepala desa, sekdes, LPMD dan BUMDES pada penjelasan  sebelumnya  memberikan  keterangan  bahwa program  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  di desa Tanjung Leban, yaitu :
1. Olahan dodol nenas
2. Gotong royong
3. Tanaman obat keluarga 4. Membentuk kelompok peternakan 5. Kelompok budidaya madu lebah
6. Bantuan jaring kepada nelayan Menurut  saudara  Afan  Afrizal  sasaran utama  dalam  pemberdayaan  desa  Tanjung  Leban yaitu :
a. Meningkatkan pendapatan desa
b. Membantu ekonomi masyarakat
c. Memberikan peluang kerja pada remaja
d. Membantu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Yaitu, mempermudah
masyarakat mendapatkan  kebutuhan  dibidang  perkebunan, pertanian dan nelayan, yang mana hal ini telah disediakan  oleh  BUMDES  dengan  membuka BUMDES MART.
Maka  dari  pemerintah  desa  Tanjung  sudah berupaya  melakukan  dalam  hal  pemberdayaan,  namun masyarkat  belum  mampu  untuk  mengembangkan kemampuan,  memeprgunakan  daya  dan  potensi  yang dimiliki  menjadi  masyarakat  yang  mandiri.  Pemrintah desa susah berupaya agar masyarakat bisa memberdayakan  potensi  mereka  dan  memperoleh manfat dari apa yang sudah diupayakan.
Pemerintahan  desa  wajib  mengembangkan pemberdayaan  dan  pembinaan  masyarakat  dan masyarakat  berhak  menerima  atas  pemberdayaan  itu sendiri. Sehingga timbullah hubungan timbal balik antara pemerintah  desa  dengan  masyarakat.  Pemerintah  desa dan  masyarakat  merupakan  satu  dari  kesatuan.  Apa yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  untuk masyarakatnya  sendiri,  dan  begitu  pula  dengan masyarakat selalu mendukung apa yang dilakukan.
Di  desa  Tanjung  Leban  sendiri  dalam  hal pemberdayaan  masyarakat  yang  belum  maksimal, seperti SDM yang belum memungkin, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.
Dari  pernyataan  Bapak  H.  Atim  selaku  Kades dapat disimpulkan bahwa selain SDM yang kurang, dari pemerintahan  desa  sendiri    masih  sangat  minim  sekali kepedulian  akan  masyarakatnya  dan  tidak  mampu mengkoordinir  apa  yang  diinginkan  masyarakat.    Maka dari itu pemberdayaannya tidak berjalan dengan baik.
Menurut  peneliti,  pemberdayaan  di  desa Tanjung  Leban  belum  berjalan  dengan  baik  karena belum  memenuhi  indikator  dari  pemberdayaan  itu sendiri  seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada  pasal  1  ayat 12  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  mengenai pemberdayaan.  Karena    di  desa  Tanjung  Leban  belum bisa  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakatnya,  masyarakat  tidak  bisa  meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran seta memanfaatkan sumber daya.
Peneliti  tidak  hanya  melakukan  pengumpulan data  dengan  wawancara,  peneliti  juga  mengumpulkan data menggunakan angket. Berikut merupakan hasil dari angket yang sudah peneliti sebarkan kepada masyarakat desa Tanjung Leban: Tabel IV. 1 Tanggapan Responden Tentang Pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran
Pilihan Jawaban N = 50 Frekuemsi (f) Persentase (%) a. Setuju b. Kurang setuju c. Tidak setuju 20 6 26 40% 12% 52% Jumlah 50 100% Dari data ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakt di desa Tanjung Leban belum terlaksana dengan baik, karena  dari pemerintah sendiri belum  bisa  mencapai  dari  tujuan  pemberdayaan  itu sendiri  .  Tujuan  dari  pemberdayaan  agar  terbentuknya masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera.    Kemandirian merupakan  indikator  dari  pemberdayaan  masyarakat, dengan kemandirian masyarakat mampu mengembangkan  potensi-potensi  yang  dimilki  sehingga menjadi masyarakat yang mandiri.
Kemandirian  masyarakat  adalah  suatu  kondisi yang  dialami  oleh  masyarakat  yang  ditandai  dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat dmi mencapai pemecahan masalah  yang  dihadapi  dengan  mempergunakan daya/kemampuan  yang  dimiliki.  Sedangkan  masyarakat belum mampu menjadi masyarakat yang mandiri.
Tabel IV. 2 Tanggapan Responden Tentang Pemerintah desa melaksanakan pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung
Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f)  Persent ase (%) a. Setuju b. Kurang setuju c. Tidak setuju 35 9 6 70 % 18 % 12 % Jumlah 50 100%
Dari  data  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah sudah  melaksanakan  pelatihan  kepada  masyarakat sebagai  bentuk  dari  program  kegiatan  pemberdayaan masyarakat.  Pelatihan  yang  dilakukan  dengan  tujuan untuk  menambah  wawasan  kepada  masyarakat  agara nantinya masyarakat mampu mengolah daya pikir/kemampuan  yang  dimiliki.  Karena  apa  yang dilakukan untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat tersebut.  Dengan adanya pelatihan ini masyarakat bisa mengembangkan  potensi  yang  mereka  miliki  dan  bisa memanfaatkannya  untuk  menstabilkan  kesejahteraan. Jadi,  masyarakat  harus  benar-benar  mampu  dalam mengaplikasikan apa yang sudah diterima.
Tabel IV. 3 Tanggapan Responden Tentang Pemerintah desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan nelayan kepada masyarakat dengan baik Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f)  Persentase (%) a. Setuju b. Kurang setuju c. Tidak setuju 22 28 0 44 % 56  % 0% Jumlah 50 100%
Dari  data  ini  membuktikan  bahwa  sebagian besar  masyarakat  kurang  setuju  jika  pemerintah  desa sudah  melaksanakan  pemberdayaan  dibidang  pertanian dan nelayan.
Tabel IV. 4 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang sangat baik untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f) Persentase (%) a. Setuju b. Kurang 36 72 %
Nikmah,  Elvi  Soeradji,  Ardi  Akbar  Tanjung  ,  2022, Tradisi  “Jujuran”  Pada  Perkawinan  Adat Dayak  Bakumpai  Menurut  Hukum Islam
setuju c. Tidak setuju 1 13 2 % 26% Jumlah 50 100%
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat memiliki potensi, dengan adanya potensi ini masyarakat  mampu  untuk  melaksanakan  program perberdayaan.  Namun  masyarakat  belum  mampu mengembangkan potensi yang dimiki, karena kurangnya pemahaman  dan  keinginan  dari  masyarakat,  sesuai dengan  apa  yang  sudah  dikatakan  bapak  Umar  selaku Sekretaris desa pada penjelasan sebelumnya, yang mana masyarakat  hanya  bisa  menerima  namun  tidak  bisa mengembangkannya.
Tabel IV. 5 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis sudah memiliki kemandirian  dan kesejahteraan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 6 Tahun 2014 Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f) Persentase (%) a. Setuju b. Kurang setuju c. Tidak setuju 18 5 27
36 % 10 % 54 % Jumlah 50 100%
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa belum  terbentuknya  kemandirian  dan  kesejahteraan masyarakat.
Tabel IV. 6 Tanggapan Responden Tentang Sasaran utama dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar
Laksmana Kabupaten Bengkalis adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f) Persentase (%) a. Setuju
b. Kurang setuju c. Tidak setuju 31 3 16 62  % 6  % 32 % Jumlah 50 100% Dari  data  tersebut  menunjukkan  masyarakat setuju bahwa program kegiatan mengenai
pemberdayaan  masyarakat  dilaksanakan  dengan  tujuan meningkatkan perekonomian msyarakat di desa Tanjung Leban.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  dijelaskan tentang  pemberdyaan,  yang  mana  pemberdayaan merupakan suatu wadah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Tabel IV. 7 Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis berpartisipasi
aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f) Persentase (%) a. Setuju
b. Kurang setuju c. Tidak setuju 22 11 17 44 % 22 % 34 % Jumlah 50 100%
Dari  data  tersebut  bisa  disimpilkan  bahwa partisipasi dari masyarakat sudah ada dalam pelaksanaan program  pemberdayaan  masyarakat.  Pasrtisipasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan, jika partisipasi sudah mampu masyarakat  lakukan  maka  kegiatan  yang  dilakukan  bisa berjalan dengan baik.
Tabel IV. 8 Tanggapan Responden Tentang  Kerjasama antar kelompok atau lembaga di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana
Kabupaten Bengkalis berjalan sangat baik dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f) Persentase (%) a. Setuju
b. Kurang setuju c. Tidak setuju 8 13 29 16  % 26  % 58 % Jumlah 50 100%
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa belum  belum  terbentuk  kerja  sama  antar  kelompok atau lembaga dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Lembaga berperan sebagai pemberdaya, jika antar lembaga tidak bisa bekerja sama maka  suatu  kegiatan  tidak  akan  terlaksana  sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan.
Tabel IV. 9 Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Manusia yang kurang memadai menyebabkan program pemberdayaan masyarakat di Desa
Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis belum bisa berjalan dengan maksimal Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f) Persentase (%) a. Setuju
b. Kurang setuju c. Tidak setuju 33 7 10 66 % 14 % 20 % Jumlah 50 100%
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian  besar  responden  setuju  jika  pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan sumber daya manusia kurang memadai.
Tabel IV. 10 Tanggapan Responden Tentang  Dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis masih dikatakan tidak seimbang atau merata sehingga menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Pilihan Jawaban N = 50 Frekuensi (f) Persentase (%) a. Setuju
b. Kurang setuju c. Tidak setuju 35 3 12 70  % 6  % 24 Jumlah 50 100%
Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa sebagian  besar  responden  setuju    jika  dana  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  tidak  seimbang  atau meraata  sehingga  menghambat  pelaksanaan  program kegiatan.
Berdasarkan identifikasi data yang didapat oleh peneliti  dari  hasil  wawancara,  angket  dan  tinjauan lapangan, maka dalam hal ini pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban belum sepenuhnya direalisasikan dengan  baik  sesuai  dengan  undang-undang  no  6  tahun 2014  tentang  desa.  Baik  dari  masyarakatnya,  maupun dari pemerintah desanya sendiri.
Hal  ini  disebabkan  kurangnya  peduli  dari masyarakat  akan  hal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa  mengenai  pemberdayaan  masyarakat,  kurangnya pengalaman  atau  binaan  dari  pemerintah  desa  sendiri untuk  bisa  mengembangkan  potensi-potensi  yang  ada, sehingga tidak ada kemajuan  dari individual masyarakat sendiri,  sehingga  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah desa  tidak  berjalan  sesuai  yang  ditargetkan. Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  upaya  melakukan perubahan  kondisi  sosial  dan  ekonomi  dengan
perencanaan  ke  arah  yang  lebih  baik,  namun  hal  itu belum mampu dilakukan di desa Tanjung Leban. Selalin itu  tidak  seimbangnya  dana  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  sehingga  program  kegiatan  menjadi terhambat.
Faktor Pernghambat dan Pendukung
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan data yang sudah peniliti dapat dari hasil  penelitian  melalui  wawancara,  dapat  peniliti simpulkan  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  fator pendukung  ataupun  penghambat  dalam  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Leban, yaitu:

## 1. Faktor Pendukung
Adapun  yang  menjadi  faktor  pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yaitu:
a. Dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap proker pemberdayaan masyarakat
b. Dukungan dari kepala desa
c. Finansial/dana  dari  desa  untuk  kegiatan pemberdayaan masyarakat
d. Kerja sama antar kelompok atau lembaga
e. Kerperdulian masyarakat
2. Faktor Penghambat Adapun  yang  menjadi  faktor  penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan  data  yang  peneliti  dapat  dari wawancara, yaitu:
a. Tidak seimbangnya operasional atau dana, baik itu  dana  untuk  pemberdayaannya  sendiri  dan kepada pelakana
b. Tidak  atau  kurangnya  saling  berkoordinasi antar  lembaga  dengan  aparat  desa,  maupun dengan masyarakatnya.
c. Kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat,  maksud dari  kurangnya  partisipasai  masyarakat  disini dimana  yang  lebih  berpartisipasi  yaitu masyarakat  yang  menerima  atau  merasakan dari  pemberdayaan  tersebut,  sedangkan  yang tidak  menerima  merasa  acuh  atau  tidak  peduli terhadap  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa.
d. Kurangnya  pengalaman  atau  kemampuan sumber daya manusia mengenai pemberdayaan
e. Cuaca atau kondisi alam, misalnya cuaca ketika musim angin nelayan tidak bisa ke laut, musim panas  susah    masyarakat  untuk  berkebun maupun bertani.
f. Kurang tepatnya sasaran kegiatan
Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Islam  terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Konsep  pemberdayaan  sudah  diterapkan  oleh Rasulullah  SAW,  beliau  memberikan  contoh  terkait prinsip  keadilan,  persamaan,  dan  partisipasi  ditengah- tengah masyarakat.
Suatu  pemberdayaan  akan  terwujud  jika  sudah terbentuknya  suatau  kemandirian  dan  kesejahteraan dari  masyarakatnya.  Sesuai  dengan  teori  yang  sudah
peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya  jika dilihat  dari  prinsip    kesejahteraan  dalam  Islam    adalah kesejahteraan  secara  menyeluruh,  yaitu    kesejahteraan secara  material  maupun  secara  spiritual.  Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan  sosial  dan  keadilan  ekonomi  bagi  seluruh anggota  masyarakat  atau  rakyat.  Tugas  itu  dibebankan kepada  penyelenggara  negara  dan  masyarakat.  Di  desa Tanjung  Leban  jika  berbicara  mengenai  kesejahteraan bisa  dikatakan  sudah  mulai  sejahtera,  karena masyarakatya sudah bisa memenuhi kebutuhan material maupun spiritual.
Prinsip  selanjutnya  keadilan  didalam  al-quran disebutkan pada urutan ketiga terbanyak dalam al-quran setelah  kata  Allah  dan ‘Ilm.  Hal  ini  menujukkan  nilai dasar  ini  memiliki  bobot  yang  sangat  dimuliakan  dalam islam.  Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  dalam  Al- Quran Allah SWT berfirman Q. S Al-Hadid:25:
Di  desa  Tanjung  Leban  masih  belum  bisa dikatakan  sudah  memenuhi  prinsip  keadilan,  karena berdasarkan  data  yang  peneliti  dapat  hanya  sebagian masyarakat  yang  merasakan  kebijakan  pemerintahan desa  mengenai  pemerataan  pemberdayaan  masyarakat. Seperti  yang  sudah  dikatakan  oleh  bapak  kepala  desa pada  penejelasannya  sebelumnya  bahwa  masih  kurang tepatnya sasaran.
Prinsip  selanjutnya  yaitu  partisipasi,  partisipasi adalah  pokok  utama  dalam  pendekatan  pemberdayaan masyarakat  dan  berkesinambung  serta  merupakan proses  interaktif    berkelanjutan.  Prinsip  partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif  sebagai  penjamin  dalam  pengambilan  keputusan bersama  untuk  pembangunan  diri,  kehidupan  dan lingkungan.
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  islam  harus selalu  mengembangkan  dan  memperkuat  kemampuan masyarakat  untuk  selalu  terlibat  dalam  proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  sangat  jelas bahwa  partisipasi  sangat  penting  dalam  pemberdayaan masyarakat,  maka  dari  itu  apapun  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa harus melibatkan masyarakat. Di desa Tanjung  Leban  sendiri  berdasarkan  data  yang  sudah peneliti dapat bahwasanya pemerintah sudah menerapkan  prinsip  partisipasi  ini,  karena  setiap  apa yang  dilakukan  masyarakat  diikut  sertakan  ataupun dilibatkan  dan  menampung  setiap  aspirasi  dari masyarakat., sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan yang  diinginkan  masyarakat.  Jika  partisipasi  sudah ditumbuhkan  dengan  baik  maka  akan  terciptanya keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat.
Ilmu  dan  keterampilan  merupakan  salah  satu faktor naiknya taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan  berbasis  pembinaan  dan  pendidikan mutlak  diperlukan.  Allah  berfirman (Q.  S.  Al-Mujadalah [58]:11) Pemerintah  desa  Tanjung  Leban  sudah berupaya dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat
desa  Tanjung  Leban,  meskipun  tidak  seutuhnya sempurna.  Hal  ini  jika  dikaitkan  dengan  kadiah  fiqih siyasah, yaitu:
هلك كرتيلا هلك كرديلاام
“ Jika  tidak  dapat  melaksanakan  seluruhnya,  secara sempurna, maka tidak harus ditinggalkan seluruhnya”.
Sebelum memutuskan suatu kebijakan, seorang pemimpin  harus  mempertimbangkan  apakah  kebijakan tersebut  akan  memberikan  manfaat  kepda  masyarakat. Apabila  sudah  timbul  keyakinan  mengenai  kebaikan suatu  keputusan  yang  diambil,  dalam  arti  keputusan tersebut  bermanfaat  bagi  umat,  maka  keputusan  harus dilaksankaan,  kecuali  ada  alasan-alasan  lain  yang  lebih meyakinkan  bahwa  keputusan  diatas  tidak  bermanfaat bagi umat.  Dengan demikian, keputusan yang pertama harus  dikaji  ulang  atau  diganti  dengan  keputusan  lain yang  diyakini  lebih  bermanfaat.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah:
كشلاب لازيلا نيقيلا
“Yang  meyakinkan  tidak  dapat  dihilangkan  dengan kemadharatan yang lain sama yang sam a kualitasnya.” Seorang  pemimpin  dalam  melakukan  kebijakan harus  selalu  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakatnya.  Kebijakan  umum  seseorang  pemimpin harus  selalu  berorientasi  kepada  kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah:
لإا فرصت ةحلصملاب طونمةيعرلا ىلعمام
“Kebijakan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat.”

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan tentang  Implementasi  Undang-undang  No  6  Tahun 2014  Tentang  Desa:  Studi  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Tanjung  Leban  Kecamatan  Bandar  Laksmana Kabupaten  Bengkalis  Perspektif  Fiqih  Siyasah  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pemberdayaan  masyarakat  di  desa  Tanjung  Leban jika  dilihat  dari  pembahasan  sebelumnya,  masih belum  bisa  dikatakan  sudah  maksimal.  Karena, belum  terlaksananya  undang-undang  no  6  tahun 2014  tentang  desa  pasal  1  ayat  12  mengenai pemberdayaan.  Yang  mana  masyarakat  belum mampu mengembangkan pola pikir atau kemampun daya  yang  dimiliki.  Dari  kemampuan  itulah masyarakat  akan  terbentuknya  masyarakat  mandiri dan  sejahtera.  Namun,  demikian  bukan  berarti pemberdayaan  di  desa  Tanjung  Leban  tidak berjalan,  karena  masih  ada  upaya  dari  pemerintah desa lakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan  tujuan  agar  masyarakat  mampu  merubah dari  situasi  tergantung  terhadap  bantuan  menjadi lebih  mandiri  atas  inisisatif  dan  kretivitas masyarakat. Hanya saja belum maksimal, disebabkan beberapa hal yang menjadi faktor dalam pelaksanaan.  Seperti,    masyarakat  masih  sangat minim  pengalaman  ataupun  wawasan  mengenai pemberdayaan dan begitu juga dari pemberdayanya sendiri,  sehingga  masyarakat  harus  benar-benar memanfaatkan pembinaan yang dilakukan mengenai pemberdayaan,  dimana  tujuan  dari  pembinaan  ini
agar  masyarakat  lebih  mengerti  bagaimana memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  di  desa, sehingga  bisa  menciptakan  kemandirian  pada masyarakat.  Pemerintah  desa  Tanjung  sudah berupaya  semampu  mungkin  agar  pemberdayaan masyarakat bisa terlaksanakan.
2. Ada  beberapa  faktor  dalam  pemberdayaan masyarakat  desa,  yaitu  ada  faktor  pendukung  dan faktor  penghambat.  Adapun  yang  menjadi  faktor pendukung  adalah  dukungan  dari  masyarakat  atau partisipasi  masyarakat,  dukungan  dari  kepala  desa, bantuan  finansial  atau  dana  dari  desa,  kerja  sama anatar  kelompok  atau  lembaga  lainnya.  Selain  itu ada  juga  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat, yaitu  :  tidak  seimbangnya  operasional  atau  dana, baik  itu  dana  untuk  pemberdayaannya  sendiri  dan kepada  pelaksana,  tidak  atau  kurangnya  saling berkoordinasi  antar  lembaga  dengan  aparat  desa, maupun dengan masyarakatnya, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya pengetahuan dan  pengalaman  mengenai  pemberdayaan  dan faktor cuaca atau alam.
3. Berdasarkan  tinjauan  fiqih  siyasah  mengenai pemberdayaan  masyarakat  desa  di  desa  Tanjung Leban jika dilihat berdasarkan prinsip pemberdayaan  sudah  sesuai  dengan  prinsip tersebut,  tapi  belum  seutuhnya.  Meskipun  begitu pemerintah  desa  atau  bisa  dikatakan  sebagai imamah  sudah  berupaya  untuk  mengembangkan pemberdayaan  masyarakat,  meskipun  masih  belum memaksimalkannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Adib  Susilo,  Model  Pemberdayaan  Masyarakat  Perspektif Islam  Vol.  1,  No.  2,  Agustus  2016  FALAH-Jurnal Ekonomi Syariah, hlm. 201 Amirus Sodiq, Konsep Ksejahteraan Dalam Islam. Equilibrium, Vol.3, No.2, Desember 2015
Aries Djanuari , Sistem Pemerintah Desa, (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016),
Ariyadi,  Ariyadi.  "Metodologi  Istinbath  Hukum  Prof.  Dr. Wahbah  Az  Zuhaili." Jurnal  Hadratul  Madaniyah 4.1 (2017): 32-39. Ariyadi,  S.  H.  I.,  and  S.  E.  I.  Masdian. KONSEP  BAGI  HASIL MAALAN  PETAK  ULUH  DAYAK  BAKUMPAI  HUKUM EKONOMI SYARIAH . Penerbit K-Media, 2019.
Hening  Suryo,  Pemberdayaan    Masyarakat    Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat,
Transformasi No. 29 Tahun 2016 Volume 1, hal. 47 Josep  Mario  Monteiro, Pemahaman  Dasar  Hukum Pemerintahan
Daerah, (Yogyakarta : Pustaka Yustista,2016),.
Kementerian Agama, Al-quran terjemahan ,  (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam , (Jakarta:Prenamedia Group,2014). Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam ,  (Jakarta:Gaya Media, 2001). Muhammad  Ramadhan, Konstektualisasi  Doktrin  Politik  Islam Dalam Fiih Siyasah, (Jawa Tengah:  Naya Expending Management,2019).
Muhammad  Taufik, Hukum  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011). Norcahyono, Norcahyono, and Ariyadi Ariyadi. "Pandangan Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  Kalimantan  Tengah Tentang  Tindakan  Euthanasia  Dalam  Pendidikan Waris  Islam." Tunas:  Jurnal  Pendidikan  Guru  Sekolah Dasar 5.1 (2019): 50-61.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Rashda  Diana,  “ Al-Mawardi  dan  Konsep  Kenegaraan  daalm Islam” Tsaqafah , Vol. 13, No. 1, Mei 2017. Reski  Ananda  Saputra, Studi  Legislasi  Desa:  Penyerapan Aspirasi  Masyarakat  Dalam  Peneyelenggaraan Pemerintahan  Desa  di  Desa  Air  Terjur  Kecamatan Bandar Petalangan Pelalawan Tahun 2016, JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018.
Salim  dan  Syahrum,  ” Metodologi  Penelitian  Kualitatif”, (Bandung : Ciptapustaka Media, 2007).
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji ,  ”Penelitian  Hukum Normatif”, ( Jakarta:Rajawali Pers, 2013), Suharto, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU  Desa  (Analisis  Implememtasi  UU  No.  6  Tahun 2014 Tentang Desa.
Suratman ,”Metode Penelitian Hukum” ,(Bandung :Alfabeta,2014). Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum
Islam." Jurnal Mitsaqan Ghalizan 1.1 (2021): 56-71.
Tim  Redaksi  Laksana, Himpunan  Lengkap  ;Peraturan Perundang-undanga  Tentang  Desa  dan  Dana  Desa , (Jakarta Selatan: Laksana, 2019). Toha  Anggoro,  dkk, Metode  Penelitian, (Jakarta:Universitas Terbuka, 2010)
Ulfi  Purta  Sany, Prinsip-prinsip  Pembedayaan  Masyarakat dalam  Perspektif  Al-Quran ,  Jurnal  Ilmu  Dakwah Volume 39 No 1 (2019), hlm.33
Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1