## ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS POKOK KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN SUKOHARJO
Surati Ningsih 1 , Ratna Setiyaningsih 2 1,2 Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Bhakti Mulia Email : suratiningsihbm@gmail.com

## Abstrak
Kasus  HIV-AIDS  di  Kabupaten  Sukoharjo  tahun  2008  ditemukan  5  kasus  HIV  dan  5  kasus AIDS, jumlah kasus ini meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2014 terdapat 65 kasus HIV, 82 kasus AIDS dan 36 kasus kematian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara  mendalam.  Informan  utama  penelitian  ini  adalah  2  sekretaris,  2  orang  pengelola program  KPA  kabupaten  Sukoharjo.  Informan  triangulasi  antara  lain  Wakil  ketua  I  dan  2. Teknik  analisis  data  dengan  analisis  konten,  meliputi  wawancara  mendalam  dengan  informan diolah  kemudian  dilakukan  analisis  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  KPA  Kabupaten sukoharjo  belum  melaksanakan  tugas  pokok  secara  optimal  dalam  merumuskan  kebijakan, strategi dan langkah-Langkah penanggulangan HIV-AIDS karena belum ada pembaruan SRAD, pengelolaan penanggulangan AIDS dilakukan sebagian besar anggota KPA, pelaksanakan tugas dan fungsi organisasi KPA adalah sekretariat, tenaga kerja di KPA kabupaten Sukoharjo terdisi dari  sekretaris,  2  orang  pengelola  program  dan  1  petugas  administrasi.  KPA  kabupaten Sukoharjo telah membentuk pokja-pokja, namun kinerjanya belum optimal. 5 puskesmas  telah mendapatkan  pelatihan  klinik  IMS,  Pendanaan  bersumber  dari  hibah  Global  Fund.  Belum semua  anggota  berperan  dalam  sosialisasi,  monitoring  dan  evaluasi.  Telah  dilakukan  namun belum ada tindak lanjut, pelaporan dilaksanakan rutin sesuai mekanismenya ke KPAD Propinsi Jawa Tengah setiap satu bulan, tiga bulan dan satu tahun.
Kata kunci : Tugas-tugas pokok, KPA.

## ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF AIDS COMMUNITY TASK (KPA) SUKOHARJO DISTRICT

## Abstract
Cases of HIV-AIDS in Sukoharjo District in 2008 found 5 cases of HIV and 5 cases of AIDS, the number of these cases increased from year to year. Until January 2014 there were 65 cases of HIV, 82 cases of AIDS and 36 cases of death. This type of research is qualitative using in- depth  interviews.  The  main  informants  of  this  study  were  2  secretaries,  2  KPA  program managers, Sukoharjo district. Triangulation informants, among others, Deputy Chairmen I and 2. Data analysis techniques with content analysis, including in-depth interviews with informants were processed and then analyzed data. The results showed that the KPA in Sukoharjo District had not carried out the main tasks optimally in formulating policies, strategies and measures to combat  HIV-AIDS  because  there  was no  SRAD  update, the  management  of  AIDS  prevention was carried out by most KPA members, implementing KPA's tasks and organizational functions work  in  KPA  Sukoharjo  district  is  composed  of  secretaries,  2  program  managers  and  1 administrative officer. KPA Sukoharjo district has formed working groups, but its performance has not been optimal. 5 puskesmas have received STI clinical training, funding is sourced from the Global Fund grant. Not all members have a role in socialization, monitoring and evaluation. It  has  been  carried  out  but  there  has  been  no  follow-up,  reporting  is  carried  out  routinely according  to  the  mechanism  to  the  KPAD  of  Central  Java  Province  every  one  month,  three months and one year.
Keywords : Main tasks, KPA.

## Pendahuluan
Penyakit  AIDS  sudah  menjadi  endemi sosial  bukan  hanya  endemi  kesehatan semata.  Kasus  HIV/AIDS  di  Indonesia secara  komulatif  dari  1  April  1987-Juni 2013  dilaporkan  sebanyak  108.600  kasus HIV,  kasus  AIDS  sebanyak  43.667  kasus dan  kematian  sebanyak  8.340  kasus.  Ditjen Pengendalian  Penyakit  dan  Penyehatan Lingkungan  Kemenkes  Republik  Indonesia melaporkan  bahwa  Propinsi  Jawa  Tengah sampai Juni 2013 menduduki peringkat ke 6 yaitu  sejumlah  5,406  kasus  HIV  dan  2,990 kasus AIDS. 1,2
Jumlah  kasus  HIV/AIDS  di  Kabupaten Sukoharjo  juga  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Pada  tahun  2008  ditemukan  5  kasus HIV dan 5 kasus AIDS, sedangkan di tahun 2009 kasus HIV meningkat menjadi 8 kasus dan  9  kasus  AIDS.  Data  kasus  HIV/AIDS yang  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sukoharjo  sampai  Bulan  Januari 2014 sebanyak 147. Kasus HIV sebanyak 65 kasus,  AIDS  sebanyak  82  kasus  dan  kasus kematian sebanyak 36 kasus. 3
Upaya–upaya pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS telah diaktualisasikan  dalam  kebijakan  seperti Kemeskes  RI  nomor  1285  tahun  2002 tentang Pedoman Penanggulangan
HIV/AIDS  dan  Penyakit  Menular  Seksual, Peraturan  Presiden  nomor  75  tahun  2006 tentang  Komisi  Penanggulangan  AIDS Nasional, Pemendagri nomor 20 tahun 2007 tentang  Pedoman  Umum  Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Rangka Penanggulangan  HIV  Dan  AIDS  di  Daerah,
Strategi  dan  Aksi  Nasional  Penanggulangan AIDS  tahun  2007-2010  dan  ditindaklanjuti dengan  Strategi dan Rencana Aksi Nasional tahun 2010-2014. 4
Menurut  William  Dunn  suatu  program kebijakan  hanya  akan  menjadi  catatan  elit jika program tersebut tidak
diimplementasikan, yakni  dilaksanakan oleh badan-badan  administrasi  maupun  agen- agen  pemerintah  di  tingkat  bawah.  Untuk itu,  pemerintah  propinsi  Jawa  Tengah  telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah  nomor  5  tahun  2009  tentang
Penanggulangan  HIV  dan  AIDS,  Peraturan Gubernur  Jawa  Tengah  nomor  72  tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  serta Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  nomor 443.22/36/2009  tentang  Pembentukan  KPA
Propinsi Jawa Tengah. 5,6
Untuk  kabupaten  Sukoharjo,  Bupati
Sukoharjo  menetapkan  Peraturan  nomor  3 tahun  2005  tentang  Pembentukan  Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukoharjo  dan  Keputusan  Bupati  Sukoharjo nomor 443.22/510/2010 tentang Pembentukan Anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukoharjo. 7
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menganalisis  pelaksanaan  tugas-tugas pokok Komisi Penanggulangan AIDS dalam menanggulangi  HIV/AIDS  di  Kabupaten Sukoharjo, meliputi:
1. Pelaksanaan koordinasi perumusan penyusunan  kebijakan,  strategi  dan langkah-langkah  yang  diperlukan  oleh KPA kabupaten Sukoharjo dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
2. Pengelolaan,  pengendalian,  pemantauan dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  KPA kabupaten Sukoharjo dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
3. Tugas pokok KPA kabupaten Sukoharjo dalam  menghimpun,  menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya  yang  berasal  dari  pusat,  daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri.
4. Pelaksanaan sosialisasi informasi mengenai  upaya  penanggulangan  HIV dan AIDS oleh KPA kabupaten Sukoharjo 5. Monitoring  dan  evaluasi  oleh  KPA kabupaten Sukoharjo dalam penanggulangan HIV dan AIDS 6. Pelaporan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS oleh KPA kabupaten Sukoharjo secara berkala dan berjenjang

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Subyek dalam  penelitian  ini  adalah  sekretaris  1  dan 2,  serta  2  orang  pengelola  program
penanggulangan HIV/AIDS KPA kabupaten Sukoharjo.  Informan  triangulasi  dalam penelitian ini adalah wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 KPA Kabupaten Sukoharjo.
Data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  melalui  wawancara mendalam. Setelah pengumpulan data selesai  dilaksanakan  maka  data  dianalisis menggunakan  metode  analisis  isi  ( content analysis ).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Komisi Penanggulangan  AIDS  (KPA)  Kabupaten Sukoharjo.
Langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi  masalah  terkait  dengan tugas-tugas pokok KPA kabupaten Sukoharjo 2. Pengumpulan  data  dengan  wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi.
3. Reduksi  data  dengan  pembuatan  koding dan kategori
4. Menyajikan  data  dalam  bentuk  naratif sesuai dengan variabel penelitian.
5. Menarik kesimpulan dan verifikasi
Hasil Penelitian Perumusan Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Langkah-Langkah Penanggulangan HIV dan AIDS Informan    mengatakan  bahwa  Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukoharjo telah menyusun Rencana strategis Penanggulangan  HIV/AIDS  Tahun  2006- 2010.  Namun  setelah  itu  KPA  belum memperbarui Renstra, pelaksanaan Penanggulangan AIDS. Hal ini seperti yang diungkap oleh informan dibawah ini :
“sepertinya  klo  kebijakan  ada  mbak, renstra ada tapi tahun 2006- 2010..selanjutnya  kami  menyesuaikan
Rencana  Strategis  Nasional..e..  apa itu..SRAN..e..sama Renstra Propinsi, itu Jawa Tengah (IU-SK1)”
“rencana  strategis  KPA  Sukoharjo pernah  merumuskan  bu..klo  tidak  salah tahun  2006..dan  setelah  itu  memang belum dirumuskan lagi..
Hasil  penelitian  ini  didapatkan  bahwa
KPA Kabupaten sukoharjo belum melaksanakan  tugas  pokok  KPA  Daerah secara optimal dalam merumuskan kebijakan,  strategi  dan  langkah-Langkah penanggulangan  HIV  Dan  AIDS.  Tugas pokok  ini  seharusnya  dilakukan  KPA Kabupaten  Sukoharjo  dalam  memenuhi ketetapan  Komisi  Penanggulagan  AIDS (KPA)  Pusat,  bahwa  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  HIV/AIDS  memerlukan berbagai  pendekatan  dan  diselenggarakan oleh  berbagai  pihak.  Banyaknya  pemangku kepentingan  yang  menyelenggarakan  upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS mengharuskan  adanya  koordinasi  yang  baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. 8

## Pengelolaan,  Pengendalian,  Pemantauan dan Evaluasi
Informan menyatakan bahwa pengelolaan kegiatan  penanggulangan  AIDS  dilakukan oleh  sebagian  besar  anggota  KPA.  Hal  ini seperti  yang  diungkap  oleh  informan dibawah ini:
Hasil  penelitian  menunjukkan  peran Sekretariat dan anggota KPA secara terpadu dalam pengelolaan program penanggulangan HIV/AIDS,  sebagaimana  konsep  akselerasi pembentukan  Sekretariat  KPA  di  setiap daerah  dimaksudkan  untuk  membina  dan mengkoordinir program upaya
penanggulangan  HIV/AIDS  yang  sangat kompleks  di  daerah  sehingga  semakin terarah dan terkoordinir serta ada penguatan kelembagaan. 8
Bidang  kesehatan  sangat  berperan  dalam memberikan  perawatan,  dukungan  dan pengobatan  bagi  mereka  yang  terinfeksi serta  berbagai  bentuk  layanan  pencegahan penyakit.  Bidang  penanganan  narkoba berkaitan  erat  dengan  upaya  pencegahan infeksi  melalui suntikan.  Bidang  pertahanan dan  keamanan  berperan  besar  melindungi personil  yang  tugasnya  rentan  terhadap penularan  HIV.  Bidang  hukum  terutama berperan  mencegah  dan  menanggulangi penularan di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Bidang ketenagakerjaan,  perhubungan,  pekerjaan umum  dan  pertambangan  berperan  besar dalam  meningkatkan  upaya  pencegahan  dan melindungi  para  tenaga  kerja  terhadap penularan  HIV,  akibat  mobilitas  mereka yang  tinggi  atau  lingkungan  kerja  yang berisiko. Bidang pendidikan, pemuda,
keagamaan  dan  keluarga,  sangat  berperan untuk melindungi anggota keluarga tercegah dari  risiko  terinfeksi.  Sedangkan  bidang kesejahteraan  rakyat,  urusan  dalam  negeri, pemberdayaan perempuan,
keuangan, perencanaan  pembangunan  serta  penelitian sesuai  dengan  tugasnya,  berperan  besar untuk menyiapkan lingkungan kondusif baik kebijakan dan dukungan sumber daya. 8
Selain  bekerja  sesuai  tugas  dan  fungsi pokok, setiap sektor harus dapat melindungi pegawai  dan  keluarganya  dari  infeksi  HIV.
Bidang-bidang  sosial  dan  kemasyarakatan berperan dalam menjangkau dan Hemmm..kalo untuk kita sekarang kegiatan sama program kerjanya mengikuti  apa  yang  ada  di  renstra  KPA Propinsi  dan  tentunya  juga  Strategi Nasional”(IT-WK2) “  ....alhamdulilah  semua  bisa  berperan bu.. seperti dinas kesehatan itu perannya di pencegahan,pengobatan
dan pearawatan,  kalo  dinas  pemberdayaan masyrarakat dan desa kabupaten Sukoharjo  selalu  mengadakan  kegiatan rutin,  dinas  sosial  itu  membentuk yayasan  sahabat  sehat  mitra  sebaya..dan dinas atau lembaga yang lain juga sudah berperan  sesuai  bidangnya  bu...”(IU- PP1)
“dinas-dinas  kan  juga  masuk  sebagai anggota KPA mbak..jadi mereka melakukan tugas sesuai bidangnya..bahkan  Perguruan  Tinggi seperti  UMS  itu  membentuk  gerakan mahasiswa  peduli  AIDS  dan  Univet  itu juga berperan sebagai WPA”(IU-SK1)
“sejauh  ini  semua  sektor  yang  masuk keanggotaan  KPA  terlibat  mbak  dalam penanggulangan HIV AIDS.. yang kurang  berperan  Dinas  kependudukan dan  pencatatan  sipil..mungkin  peru dievaluasi lagi” (IT-WK2)
penanganan mereka yang mempunyai masalah  sosial  yang  berisiko  tinggi  tertular dan  menularkan,  serta  mitigasi  dampak sosial. Bidang pariwisata berperan melindungi  seluruh  anggota  masyarakat yang terlibat  dalam industri  pariwisata yang di  satu  sisi  menawarkan  hal  baik  tetapi  di lain  pihak  juga  mempunyai  dampak  negatif yang berisiko bagi penularan infeksi HIV. 8
Penghimpunan, Penggerakan, Penyediaaan  dan  Pemanfaatan  Sumber Daya Wawancara  dengan  informan  utama tentang ketersediaan sarana, SDM, pendanaan tampak pada kotak dibawah ini :
Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  yang dinyatakan  oleh  triangulasi  dalam  kotak dibawah ini :
KPA  kabupaten  Sukoharjo  telah  sesuai atau  mengacu  pada  KPA  Nasional  bahwa yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi organisasi  KPA  di  daerah  sehari-hari seyogyanya adalah sekretariat yang dipimpin  oleh  sekretaris  yang  cukup  senior dan  bekerja  penuh  waktu.  Tenaga  penuh waktu  dapat  berasal  dari  birokrat,  mantan birokrat  atau  dari  luar  birokrasi.  Ada  dan berfungsinya KPA di daerah ditandai dengan adanya kantor dan tenaga penuh waktu yang bekerja di kantor tersebut. 8
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan ketentuan  kebutuhan  tenaga  paruh  waktu yang  bekerja  di  sekretriat  KPA  di  daerah minimal 3 (tiga) orang yaitu sekretaris KPA daerah (Pemendagri No.20 Tahun 2007) dan dua  staf.  Staf  pertama  akan  membantu sekretaris dalam mengkoordinasikan
program-program  penanggulangan  HIV  dan AIDS  di  wilayah  kerja  dan  dapat  disebut Pengelola  Program  (PP)  dan  yang  kedua yang akan membantu dalam menyelenggarakan  administrasi  perkantoran yang disebut Pengelola Administrasi. 8 Untuk  mendukung  kinerja  KPAD  yang optimal maka Sekretariat KPAD memerlukan perangkat yang bersifat ad hoc dan  bekerja  paruh  waktu.  Perangkat  yang dimaksud  adalah  kelompok  kerja  (Pokja) yang  beranggotakan  instansi  terkait  anggota KPAD. 7 Namun KPA Kabupaten Sukoharjo belum  memberdayakan  kelompok  kerja (pokja) secara optimal, pelaksanaan pengelolaan program penanggulangan HIV/AIDS  masih  menjadi  tugas  utama sektor Kesehatan. Setiap daerah diharapkan mampu memberikan  peningkatan  pengetahuan  dan keterampilan  tenaga.  dalam  mengemas program pelatihan, perlu diperhatian kebutuhan  sarana  penunjang  kerja  dari tenaga  yang  akan  dilatih.  Pelatihan  yang baik  harus  disertai  dengan  adanya  kegiatan evaluasi  pasca  pelatihan  dan  diikuti  dengan mentoring  dan  bimbingan  untuk  dapat menerapkan sepenuhnya ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan. 8 Sumber dana yang digunakan
berdasarkan  penentuan  prioritas  besarnya alokasi  sumber  dana  di  tingkat  Kabupaten dan  Kota  untuk  upaya  penanggulangan
“ya  ini  bu  kantor  sekretariatan  kita..dulu memang  bertempat  di  rumah  dinas  wakil bupati,  tapi  sekarang  sudah  dipindah  ke sini,  ke  dinas  kesehatan,  alhamdulilah sekarang  jadi  lebih  mudah  kalo  ingin koordinasi”(IU-PP2)
“SDM  di  KPA  kita  ada  sekretaris, pengelola program 2 orang sama administrasi  1  orang  bu..Cuma  pengelola keuangan  memang  belum  ada,  sehingga kita handel”(IU-PP2) “pokja  sudah  banyak  sebenarnya  bu, hanya  saja  beberapa  yang  bisa  aktif, belum semuanya”(IU-PP1) “sudah  5  puskesmas  bu  yang  dilatih petugasnya  sebagai  pelksana  program layanan  klinik  IMS,  tepatnya  puskesmas mana saja bisa ditanyakan ke Wakil ketua 1 KPA bu”(IU-PP1)
“kebetulan  kantor  sekretariatannya  disini bu, dilantai 3”(IT-WK1)
“ada  mbak,  ada  sekretaris  pak  Suryono, pengelola  program  2  orang  sama  yang diadministras”(IT-WK2)
“semua  puskesmas  wajib  melakukan layanan IMS, namun yang sudah mengikuti pelatihan sampai dengan tahun 2017 ini puskesmas kartosuro, puskesmas grogol,  puskesmas  bendosari,  puskesmas gatak, dan puskesmas  nguter”(IT-WK1)
HIV.Disamping  itu  perlu  dipertimbangkan potensi  pengerahan  dana  sumber  lain  baik pemerintah  maupun  swadaya  sesuai  dengan kemampuan setempat serta dana peran serta masyarakat  dalam  bentuk  misalnya  dana swadaya masyarakat. Dalam era
desentralisasi  perlu  dipertimbangkan  juga kemampuan  daerah  untuk  menyerap  dana bantuan  dari  pihak  luar  melalui  berbagai lembaga sosial kemasyarakatan. 8
Sosialisasi Informasi Penanggulangan
HIV  dan  AIDS  oleh  KPA  Kabupaten

## Sukoharjo
Wawancara  tentang  keterlibatan  anggota KPAD  di  dalam  ikut  menyebarluaskan informasi  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS dalam kotak dibawah ini :
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dalam penyebarluasan informasi
Penanggulangan  HIV  dan  AIDS,  belum semua  anggota  dari  lintas  sektor  berperan. Informasi yang paling penting dari  penyakit
AIDS adalah bukan pengobatannya melainkan  pencegahann  yang  berkaitan dengan mental/spiritual, sehingga keterlibatan  Departemen  Agama  sebenarnya memegang  peran  yang  sangat  penting dengan  menyusun  program  penanggulangan
HIV/AIDS melalui penerangan
(dakwah/khotbah)  dan  peningkatan  hidup beragama. 9
Keterlibatan  lembaga  kemasyarakatan seperti  PKK,  Karang  taruna,  Pramuka  juga merupakan kelompok masyarakat yang solid dalam keikutsertaannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS (iotomah).  Lembaga  kemasyarakat  berperan dalam  komunikasi  publik,  menerima  dan selanjutnya  menyampaikan  informasi  yang benar  kepada  masyarakat  umum.  Demikian pula  dengan  keterlibatan  ODHA  untuk berperan  dalam  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  AIDS  semakin  penting. Selaras  dengan  prinsip  Grater  Involvement of People With AIDS (GIPA) ODHA berhak berperan pada semua tingkat proses pencegahan  dan  penanggulangan  mulai  dari tingkat  perumusan  kebijakan  sampai  pada monitoring  dan  evaluasi.  Seimbang  dengan hak-haknya  ODHA  juga  bertanggung  jawab untuk  mencegah  penularan  HIV  pada pasangannya dan orang lain. 10

## Monitoring dan Evaluasi
Wawancara  tentang  monitoring  dan evaluasi  KPA  kabupaten  Sukoharjo  tampak pada kotak berikut :
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa monitoring dan evaluasi telah dilakukan oleh KPA  Kabupaten  Sukoharjo,  namun  belum ada  tindak  lanjut  dari  hasi  monitoring  dan evaluasi yang telah dilakukan.
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin  setiap  3  (tiga)  bulan  untuk  melihat perkembangan cakupan program di
lapangan,  yang  akan  dijadikan  sebagai bahan  perbaikan.  Kegiatan  yang  dilakukan meliputi monitoring penguatan kelembagaan, pengembangan layanan, “hampir  semua  berperan  bu  untuk sosialisasi..tapi  yang  sering  itu  seperti rumah  sakit,  dinas  kesehatan,  Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak, dinsos” (IU-PP2)
“ini  yang  paling  sering  sosialisasi  itu dinas kesehata, rumah sakit, dinas sosial, BNN  sama  dinas  KB  atau  sekarang namanya DPPKB3A” (IU_SK1)
“kami  dinas  kesehatan  secara  rutin melakukan sosialisasi tentang Penanggulangan  HIV  dan  AIDS,  dan kami  juga  selalu  melibatkan  puskesmas dan rumah sakit... kemudian seperti BNN
dan  DPPKB3A  sama  dinsos  juga  sering ada kegiatan sosialisasi”(IT-WK1)
“monev  biasanya  kita  dengan  melihat dari  laporan  3  bulanan  yang  masuk  ke KPA  bu..hanya  saja  memang  belum  ada pembinaan  untuk  mengatasi  kendala yang ditemukan dilapangan..jadi sifatnya hanya  melihat  cakupan  atau  capaiannya saja”(IU-SK1)
“monev  itu  oleh  petugas  yang  ada  di sekretariatan bu..sekretaris dan pengelola programnya..  biasanya  dari  laporan- laporan  bisa  diketahui  ketercapaian programnya” (IT-WK1)
monitoring perkembangan perubahan perilaku, monitoring kegiatan mitigasi. 11 Indikator kinerja program penanggulangan  HIV  dan  AIDS  meliputi indikator  input;  indikator  proses  mencakup pelaksanaan program, sosialisasi dan pemberdayaan  masyarakat,  pencegahan  dan penanggulangan  melalui  transmisi  seksual, tempat  kerja,    pengurangan  dampak  buruk narkoba  dan  mitigasi  dampak.  indikator output  yaitu  cakupan  program  (coverage) khususnya terhadap populasi kunci,
ditambah dengan masyarakat umum.
Cakupan  program  provinsi  diukur  terhadap seluruh  populasi  kunci  yang  dijangkau  oleh program  perubahan  perilaku,  diantaranya program  edukasi,  komunikasi  pendidikan sebaya,  penilaian  risiko  individu/kelompok, dan  akses  terhadap  kondom  dan  alat  suntik, program  VCT/KTS,  IMS  serta  perawatan, dukungan  dan  pengobatan.  Indikator  ini penting  untuk  dinilai  secara  berkala  adanya perkembangan program di lapangan. Kemudian  indikator  outcome  untuk  melihat sejauh  mana  hasil  pelaksanaan  program telah  dapat  merubah  perilaku  berisiko menjadi perilaku aman dari kelompok kunci, baik  perilaku  pencegahan  maupun  perilaku pengobatan.  indikator  ini  penting  untuk menilai  perkembangan  efektifitas  program (effectiveness) serta indikator impact digunakan  untuk  melihat  dampak  epidemi dan  program  HIV  dan  AIDS,    yang  diukur dengan  prevalensi  HIV  dan  IMS  pada populasi kunci, dan populasi umum. 11

## Pelaporan Kegiatan
Hasil wawancara dengan informan utama tentang pelaporan tampak pada kotak berikut ini :
Hasil  penelitian  ini  menunjukkn  bahwa KPA Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pelaporan  rutin  sesuai  mekanismenya  ke KPAD Propinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuia dengan  ketentuan  dalam  SRAD  Propinsi Jawa  Tengah  bahwa  pelaporan  kegiatan penanggulangan  HIV  dan  AIDS,  IMS dilakukan  oleh  KPA  pada  setiap  bulan,  tiga bulanan  dan  tahunan,  yaitu  melaporkan program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan baik  yang  bersumber  dari  APBN,  APBD atau  dana  lain  kepada  Sekretariat  KPA Provinsi Jawa Tengah. 11
Laporan yang diterima bermanfaat untuk melakukan  penilaian  kinerja  dan  pembinaan (Kemenkes  RI,  2011).    Selain  itu  manfaat pelaporan antara lain bagi pasien adalah bila terdapat  hal-hal  tertentu  dapat  dijadikan sebagai  bahan  perbaikan  penatalaksanaan kepada  pasien,  untuk  kepentingan  layanan laporan  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk menganalisis  kualitas  layanan  ditunjang dengan  data  kualitatif  yang  dapat  dilakukan melalui  supervise  oleh  dinas  kesehatan, sedangkan  untuk  kepentingan  program adalah  mengendalikan  penularan  penyakit IMS. 11

## Kesimpulan
KPA Kabupaten sukoharjo belum melaksanakan  tugas  pokok  secara  optimal dalam  merumuskan  kebijakan,  strategi  dan langkah-Langkah penanggulangan HIV- AIDS  karena  belum  ada  pembaruan  SRAD, pengelolaan penanggulangan AIDS dilakukan  sebagian  besar  anggota  KPA, pelaksanakan  tugas  dan  fungsi  organisasi
KPA adalah sekretariat, tenaga kerja di KPA kabupaten  Sukoharjo  terdisi  dari  sekretaris, 2  orang  pengelola  program  dan  1  petugas administrasi.  KPA  kabupaten  Sukoharjo telah membentuk pokja-pokja, namun kinerjanya  belum  optimal.  5  puskesmas telah  mendapatkan  pelatihan  klinik  IMS, Pendanaan  bersumber  dari  hibah  Global Fund. Belum semua anggota berperan dalam sosialisasi,  monitoring  dan  evaluasi.  Telah dilakukan  namun  belum  ada  tindak  lanjut, pelaporan dilaksanakan rutin sesuai mekanismenya  ke  KPAD  Propinsi  Jawa Tengah setiap satu bulan, tiga bulan dan satu tahun.
“pelaporan kita ada per bulan, tiga bulan sama  tahunan  mbak..  kita  harus  laporan ke KPA Jateng” (IU-SK1) “tiap satu bulan, tiga bulan dan per tahun kita  ada  laporan  bu  ke  KPA  Jawa Tengah..  hanya  kendalanya  sering  kita terima laporan dari sektor terkait terlambat..”(IU-PP1) “pasti  kita  dituntut  laporan  bu  ke  KPAD Propinsi..biasanya  per  bulan,  tiga  bulan sama tiap akhir tahun”(IT-WK2)

## Daftar Pustaka
1. Junaidi.  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan HIV/AIDS  Oleh  KPA  Di  Kota  Pontianak ( Skripsi ).  Pontianak:  Universitas  Tanjungpura; 2013
2. Ditjen  PP  &  PL  Kemenkes  RI. Statistik  Kasus HIV/AIDS  di  Indonesia. Jakarta:  Ditjen  PP  &  PL Kemenkes RI; 2013.
3. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sukoharjo.  Profil Kesehatan  Kabupaten  Sukoharjo  tahun  2013. Sukoharjo: DKK Sukoharjo; 2014.
4. Komisi  Penanggulangan  AIDS  Nasional.  Strategi dan  Rencana  Aksi  Nasional  Penanggulangan  HIV dan AIDS 2010 - 2014. Jakarta: 2010.
5. Winarno, Budi. Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo; 2008
6. Gubernur Propinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Propinsi  Jawa  Tengah  Nomor  5  Tahun  2009. Semarang: 2009.
7. Bupati  Sukoharjo.  Keputusan  Bupati  Sukoharjo nomor  443.22/510/2010  tahun  2010.  Sukoharjo: 2010Winarno,  Budi.  Kebijakan  Publik  Teori  dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo;
2008
8. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Pedoman Pencegahan  HIV  Melalui  Transmisi  Seksual. Jakarta: KPAN; 2010.
9. Khotimah,  K.  Determinan  Perilaku  Pencegahan Ims  Dan  Hiv/Aids  Pada  Wanita  Pekerja  Seks (WPS)  di  Lokalisasi  Gempol  Porong  Kabupaten Banyuwangi  ( Skripsi ).  Bagian  Promosi  Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember: 2011.
10. Komisi  Penanggulangan  AIDS  Nasional.  Strategi Nasional  Penanggulangan  HIV/AIDS  2007-2010. Jakarta: 2007.
11. Komisi  Penanggulangan  AIDS  Daerah  Jawa
Tengah.  Strategi  dan  Rencana  Aksi  Daerah Penanggulangan  HIV dan  AIDS  2014-2018.  Jawa
Tengah: 2014.