Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah Siti Fitrotun Universitas Islam Nahdlatul Ulama sfitrotunn@gmail.com
Abstract Keyword: Child Protection, Hadanah Jurisprudence
Law  No.  35  of  2014  has  been  passed  as  a  government  effort  to emphasize  the  protection  of  Indonesian  children  from  all  forms  of discrimination and violence. A study of the law needs to be carried out in  the  context  of  Islamic  jurisprudence,  because  in  the  context  of Indonesia, where the majority of the population is Muslim, of course, caring  for  and  educating  children  is  influenced  by  Islamic  religious values  and  norms.  This  study  was  conducted  using  a  qualitative approach with a normative juridical method. The results of this study indicate  that  the  law  is  in  accordance  with  the  concepts  in  fiqh a ḍ anah,  and  also  that  the  law  has  involved  all  parties  to  protect children, and Law No. 35 of 2014 has also been detailed in protecting children in the fields of religion, health, education. , social, and even Law Number 35 of 2014 has also regulated the implementation in special fields, which in fiqh a ḍ anah has not been explained in detail regarding protection in special fields.
Abstrak
Kata Kunci:
Perlindungan Anak, Fikih
Hadanah
UU No 35 Tahun 2014 telah disahkan sebagai upaya pemerintah untuk  mempertegas  dalam  perlindungan  terhadap  anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kajian atas UU tersebut perlu dilakukan dalam konteks Fikih Hadhanah, sebab dalam  konteks  Indonesia  dengan  mayoritas  penduduk  adalah beragama  Islam  tentunya  dalam  memelihara  dan  mendidik  anak dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam. Kajian ini dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  UU  tersebut sudah sesuai dengan konsep dalam Fikih Hadhanah, dan juga bahwa UU tersebut sudah melibatkan semua pihak untuk melindungi  anak, dan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 juga sudah terperinci dalam  melindungi  anak  baik  di  bidang  agama,  kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga  telah  mengatur  penyelenggaraan  di  bidang  khusus,  yang  pada fiqh  Hadhanah    belum  dijelaskan  secara  terperinci  mengenai perlindungan di bidang khusus.

## Pendahuluan
Anak  sebagai  pribadi  yang  unik  dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak  berdasarkan  perasaan,  pikiran  dan kehendaknya  sendiri,  ternyata  lingkungan sekitarnya  berpengaruh  yang  cukup  besar dalam  membentuk  perilaku  anak.  Untuk  itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang  tua,  guru  serta  orang  dewasa  lainnya sangat  dibutuhkan  oleh  anak  dalam perkembangannya (Prakoso, 2016, p. 59).
Memberikan  perlindungan  kepada  anak merupakan tindakan yang tepat  karena  anak- anak  dikategorikan  sebagai  kelompok  yang rentan di samping kelompok   rentan   lainnya, seperti   pengungsi,   pengungsi   dalam   negeri, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman, dan perempuan.
Perlindungan  terhadap  anak  menjadi sangat  penting  karena  pelanggaran  atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia.  Selain  itu,  pelanggaran  hak  anak dapat  menjadi  penghalang  sangat  besar  bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami  risiko,  seperti  hidup  yang  lebih pendek,  memiliki  kesehatan  mental  dan  fisik buruk,  mengalami  masalah-masalah  yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah),  memiliki  keterampilan  yang  buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir
dari  tempat  tinggalnya,  dan  tidak  memiliki rumah.
Akan  tetapi  di  sisi  lain,  tindakan perlindungan  yang sukses akan  meningkatkan peluang anak untuk  tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri (Saraswati, 2015, p. 26). Untuk mencegah hal tersebut  di  atas,  maka  memerlukan  hukum perlindungan  anak  secara  konkrit  baik substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan    dalam    peraturan    perundang- undangan,    sehingga    hak-hak  dasar  dan kebebasan-kebebasan  dasar  dari  sejak  lahir sampai  dewasa  akan  semakin  mantap  sebagai generasi  penerus  masa  depan  akan  menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara  semakin  kokoh,  kuat  dan  mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional (Abdussalam dan Desasfuryanto, 2016, p. 3)
Pada   tahun   2014   pemerintah   telah mengadakan   perubahan   dan penambahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan    Anak    melalui Undang-Undang    Nomor    35    Tahun    2014 yang  telah  berlaku  sejak  diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014 (Saraswati, 2015, p. 15).
Berdasarkan  penjelasan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014,  alasan  dilakukan perubahan  dan  pembaruan  karena  Undang- Undang  Nomor  23 Tahun 2002 dipandang
belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.
Adanya  tumpang-tindih    antar  peraturan perundang-undangan    sektoral    yang  terkait dengan  definisi  anak  menjadi  salah  satu penyebabnya.  Meningkatnya  angka  kekerasan (seksual)  terhadap  anak  juga  menunjukkan bahwa  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  belum  mampu  menjadi  alat  untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak.
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  Anak menyebutkan  meskipun  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  telah  mencantumkan  tentang  hak anak,  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah, dan  negara  untuk  memberikan perlindungan  pada  anak,  masih  diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
Hal  ini  ditegaskan  kembali    melalui Undang-Undang    Nomor    35    Tahun    2014 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak ( Convention on the  Rights  of  the  Child) yang  diratifikasi  oleh pemerintah  Indonesia    melalui    Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  (Saraswati, 2015, p. 24).   Maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia  terikat  secara  hukum  untuk
melaksanakan  ketentuan  yang  termaktub  di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Djamil, 2013, p. 13).
Melalui      Undang-Undang      Nomor      35 Tahun   2014,   tujuan   untuk memberikan perlindungan  terhadap  anak-anak  Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas (Saraswati, 2015, p. 25). Untuk itu, Undang-Undang perlindungan anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan  kebijakan  yang  berhubungan dalam pemenuhan anak (Djamil, 2013, p. 11).
Islam    memberikan    rasa    aman  kepada anak  dengan  wujud  memberikan perhatian dan  penjagaan  yang  maksimal,  di  mana  hal tersebut tampak dalam aturan-aturan  hukum Fikih    Islam    yang  paling  detail,    yang memprioritaskan  kemaslahatan  bagi  anak  di atas semua hal (Al-‘Ik, 2012, p. 104).
Dalam  Islam,  pemeliharaan  anak  disebut dengan Hadhanah (Nuruddin, 2004, p. 292). Dalam  syari’at  Islam  telah  ditetapkan mengenai  hukum  mengasuh  anak,  menjaga dan  memenuhi  kebutuhannya,  serta  berbuat baik  kepadanya.  Karena,  jika  mereka ditinggalkan  begitu  saja  tanpa  ada  yang memperhatikannya,  maka  mereka  akan tersesat  dan  mendapatkan  bahaya.  Padahal, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih  sayang,  saling  memikul  beban,  dan mengajarkan  sebuah  persamaan  (Al-Fauzan, 2006, p. 749).
Sebagai pertimbangan digunakannya Fikih
Hadhanah untuk  menganalisis  konsep perlindungan  anak  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014,  yaitu  di  Indonesia mayoritas  penduduknya  adalah  penduduk dominan muslim, sehingga dalam memelihara dan mendidik anak otomatis dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kajian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui tentang  bagaimana    konsep    perlindungan anak    yang    ada    dalam    Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta analisis fiqh Hadhanah terhadap Undang-Undang tersebut.
Tinjauan Umum Tentang Fikih Hadhanah Hadhanah diambil  dari  kata al-hidhn yang artinya  samping  atau  merengkuh  ke  samping (Az-Zuhaili,  2011,  p.  59).  Sedangkan    jika ditinjau    dari    segi  syarak,  ia  berarti  menjaga dan  mengasuh  anak  kecil  atau  yang  senada dengannya dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal  yang  bermanfaat  untuk  kebutuhan jasmani  dan  rohaninya  (Al-Fauzan,  2005,  p. 748).
Para ulama Fikih mendefinisikan Hadhanah yaitu  melakukan  pemeliharaan  anak-anak yang  masih  kecil,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  atau  yang  sudah  besar  tetapi belum mumayyiz ,  menyediakan  sesuatu  yang menjadikan  kebaikannya,  menjaganya  dari sesuatu  yang  menyakiti  dan  merusaknya,
mendidik   jasmani,   rohani   dan   akalnya, agar   mampu   berdiri   sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Ghozali, 2010: 175).
Menurut  Ensiklopedi  Islam  Indonesia, Hadhanah adalah  tugas  menjaga  atau mengasuh  bayi  atau  anak  kecil  yang  belum mampu  menjaga  dan  mengatur  diri  sendiri (IAIN Syarif Hidayatullah, 2002, p. 326).
Disini  yang  dimaksud  dengan Hadhanah adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan  mendidik  anak  mereka  dengan  sebaik- baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.
Pemeliharaan  anak  juga  mengandung  arti sebuah  tanggung  jawab  orang  tua  untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah      anak      tersebut      bersifat berkesinambungan   sampai   anak   tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa  yang  telah  mampu  berdiri  sendiri (Nuruddin dan Tarigan, 2004, p. 293).
Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan  anak  tersebut  menjadi manusia  yang  mempunyai  kemampuan  dan dedikasi  hidup  yang  dibekali  dengan
kemampuan dan kecakapan sesuai pembawaan bakat anak tersebut yang akan
dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan  penghidupannya  setelah  ia  lepas  dari tanggung  jawab  orang  tua  (Nuruddin  dan Tarigan, 2004, p. 294).
Hukum Hadhanah adalah  wajib  karena anak    yang  tidak  dipelihara  akan  terancam keselamatannya. Karena itu, hukum Hadhanah adalah  wajib  sebagaimana  juga  wajibnya memberi nafkah kepadanya (Az-Zuhaili, 2011, p. 60).
Dasar  hukum Hadhanah adalah  Q.S.  At- Tahrim ayat 6, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah  dirimu  dan  kelurgamu  dari  api neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia dan  batu”.  Pada    ayat    ini    orang    tua diperintahkan    Allah    SWT    untuk memelihara keluarganya   dari   api   neraka, dengan   berusaha   agar   seluruh   anggota keluarganya  itu  melaksanakan  perintah perintah  dan  menjauhi  larangan-  larangan Allah,  termasuk  anggota  keluarga  dalam  ayat ini adalah anak (Ghozali, 2010, p.177).
Secara  global,  tujuan  syarak  dalam menetapkan  hukum-hukumnya  adalah  untuk kemaslahatan  manusia  seluruhnya,  baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan  di  hari  yang baqa (kekal)  kelak (Dahlan, dkk.,1999, p. 65).
Di antara tujuan syarak dalam menetapkan hukum-hukumnya yaitu memelihara
keturunan   ( Hifzh   Al-Nasl ).   Pemeliharaan keturunan   agar kemurnian darah dapat dijaga dan  kelanjutan  umat  manusia  dapat diteruskan (Ali, 2004, p.64). Untuk ini Islam mengatur  pernikahan  dan  mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan  dan  syarat-syarat  apa  yang  harus dipenuhi,  sehingga  perkawinan  itu  dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan  jenis  itu  tidak  dianggap  zina  dan anak-anak  yang  lahir  dari  hubungan  itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya (Dahlan, dkk., 1999, p.87).
Pada Ayat 9 Surah  an-Nisa’ mengingatkan siapa  pun  yang  berada  di  sekeliling  para pemilik harta yang sedang menderita sakit agar bertakwa  dan  jangan  memberi  saran  kepada yang  sedang  sakit  itu  untuk  mewasiatkan hartanya  kepada  orang-orang  tertentu  yang dapat  mengakibatkan  anak-anak  kandungnya sendiri terbengkalai (Shihab, 2012, p. 170).
Allah  Swt  berfirman  dalam  surat  an-Nisa’ ayat 9:
“Dan hendaklah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap  (kesejahteraan)  mereka,  hendaklah mereka  takut.  Oleh  itu  hendaklah  mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan  perkataan  yang  benar  lagi tepat”.
Ayat  di atas berpesan bahwa dan hendaklah orang-orang  yang  memberi  aneka  nasihat kepada  pemilik  harta,  agar  membagikan hartanya  kepada  orang  lain  sehingga  anak-
anaknya  terbengkalai,  hendaklah  mereka membayangkan  seandainya  mereka  akan meninggalkan  di  belakang  mereka,  yakni setelah  kematian  mereka  anak-anak  yang lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta,  yang  mereka  khawatir  terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni  anak-anak  lemah  itu,  karena  itu, hendaklah  mereka  takut  kepada  Allah  Swt, atau keadaan anak-anak mereka di masa depan (Shihab, 2002, p. 354).
Memberi keluarga/anak kandung, terutama yang  butuh,  lebih  utama  daripada  memberi orang  lain,    karena  itu    wasiat    menjelang kematian tidak boleh melebihi sepertiga harta yang dipunyai (Shihab, 2012, p.171).
Hadhanah adalah kewajiban bersama, dalam arti,  ia  merupakan  hak  bagi  anak-anak  yang masih  kecil,  karena  ia  membutuhkan pengawasan,  penjagaan,  pelaksana  urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunyalah yang  berkewajiban  melakukan Hadhanah demikian  ini.  Jika  ternyata  bahwa  bagi  anak yang  masih  kecil  punya  hak Hadhanah ,  maka ibunya diharuskan melakukannya.
Hal  ini  dimaksudkan  agar  jangan  sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya  tersia-siakan.  Jika  ternyata Hadhanah nya dapat ditangani orang lain, dan ia  rela  melakukannya  sedang  ibunya  sendiri tidak  mau,  maka  hak  ibu  untuk  mengasuh ( Hadhanah) gugur (Sabiq, 1980, p. 173).
Tujuan  pensyariatan Hadhanah adalah
untuk menjaga dan melindungi kehidupan si anak  meliputi  fisik,  akal,  dan  agamanya. Karena  itu  hak  tersebut  gugur  dari  siapa  saja yang tidak sanggup mewujudkan tujuan-tujuan dimaksud (Al- Jaza’iri, 2016, p. 812).
Pengertian dan maksud Hadhanah berbeda dengan  pendidikan  (tarbiyyah).  Dalam Hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan  jasmani dan rohani, disamping terkandung  pula  pengertian  pendidikan terhadap anak.  Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan Hadhanah dilaksanakan  dan  dilakukan  oleh  keluarga  si anak,  kecuali  jika  anak  tidak  mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap  ibu,  serta  anggota  kerabat  yang lain. Hadhanah merupakan  hak  dari hadhin , sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik (Ghozali, 2010, p. 176).
Hadhanah (pengasuhan)  anak-anak  yang masih  kecil  menjadi  kewajiban  orang  tuanya. Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri, karena  talak,  atau  meninggal  dunia,  maka orang yang paling berhak mengasuh anak-anak adalah  ibunya  jika  ia  belum  menikah  lagi. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam  usia  yang  sangat  muda  itu  lebih dibutuhkan kasih sayang.
Dalil  pendapat  ini  bersumber  dari  hadits Abdullah bin Umar yang berbunyi:
“Bahwa  seorang  wanita  berkata,  ‘wahai Rasulullah,  perutku  ini  dulu adalah wadah bagi  anakku  ini,  payudaraku  adalah  sumber minumnya,  dan  pangkuanku  adalah  tempat berlindungnya,  dan  sesungguhnya  bapaknya mentalakku  dan  dia  ingin  mengambilnya dariku?’ Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘kamu  lebih  berhak  atasnya  selama  kamu belum  menikah’.”  (diriwayatkan  oleh  Ahmad dan  Abu  Dawud,  serta  dishahihkan  oleh  al- Hakim) (al-Asqalani, 2015, p. 625).
Jika  ibunya  tidak  ada  maka  orang  yang paling  berhak  mengasuhnya  ialah  nenek  dari jalur  ibu  karena  nenek  dari  jalur  ibu  adalah seperti ibunya sendiri bagi anak kecil tersebut, dan jika nenek dari pihak ibu tidak ada maka orang yang paling berhak mengasuh ialah bibi dari jalur ibunya karena bibi dari jalur ibu ialah ibarat ibu bagi anak kecil tersebut (Al-Jaza’iri, 2016, p. 812).
Karena  Rasulallah  Saw  bersabda,  dari al-Bara’  bin  Azib:  “Bahwa  Nabi  Muhammad SAW  memutuskan  putri  Hamzah  untuk bibinya, dan beliau bersabda, ‘Bibi berkedudukan sama dengan ibu.” (diriwayatkan  oleh  Al-Bukhari)  (Asqalani, 2015, p. 627).
Jika bibi dari jalur ibunya tidak ada, maka yang  berhak  mengasuhnya  ialah  nenek  dari jalur bapaknya. Jika nenek dari jalur bapaknya tidak  ada,  maka  yang  berhak  mengasuhnya ialah  saudara  perempuan  bapaknya.  Jika saudara perempuan bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah bibi dari  jalur bapaknya.  Jika  bibi  dari  jalur  bapaknya  tidak ada,    maka    yang  berhak  mengasuhnya  ialah anak perempuan dari saudara laki-lakinya.
Jika semua orang  yang  telah  disebutkan tidak  ada,    maka    yang  berhak  mengasuhnya adalah  kembali  lagi  kepada  bapaknya, kakeknya,  saudaranya,  anak  laki-laki  saudara perempuannya, pamannya dari jalur bapaknya, kemudian    kerabatnya    yang    paling    dekat serta    kerabat    berikutnya    sesuai  dengan urutan kekerabatan (Al-Jaza’iri, 2016, p. 812).
Jika kerabatnya tidak ada sama sekali, maka Hadhanah terhadap  mereka  wajib  dilakukan oleh pemerintah atau salah seorang dari kaum Muslimin (Al- Jaza’iri, 2016, p. 811).
Pemeliharaan  atau  pengasuhan  anak  itu berlaku antara dua unsur  yang menjadi rukun dalam  hukumnya,  yaitu  orang  tua  yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh  atau mahdhun .  Keduanya  harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan  perkawinan  ibu  dan  ayah  secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil  dari  perkawinan  itu.  Setelah  terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu  dan  ayah  berkewajiban  memelihara anaknya sendiri-sendiri (Syarifuddin, 2011, p. 328).
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang pengasuh adalah sebagai berikut:
1. Baligh
2. Berakal Sehat
3. Memiliki Kemampuan Untuk Mendidik Anak yang Dipelihara
4. Mempunyai Sifat Amanah
5. Beragama Islam
6. Ibu Tidak Kawin Lagi dengan Lelaki Lain
7. Merdeka
Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh ( mahdhun ) itu adalah:
1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan  belum  dapat  berdiri  sendiri  dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot (Syarifuddin, 2011, p. 329).
Ulama  Fikih  sepakat  menyatakan  bahwa pengasuhan itu dimulai semenjak anak  lahir sampai  ia mumayyiz .  Akan  tetapi,  mereka berpendapat    tentang  kapan  berakhirnya Hadhanah tersebut.
Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak  pengasuhan  anak  laki-laki  akan  berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri dalam  mengurus  keperluannya,    seperti makan,    minum,    berpakaian    dan membersihkan  diri.
Anak seperti ini, menurut mereka, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: “Suruh anakmu salat apabila  mereka  telah    berusia    tujuh    tahun” (HR.  Al-Bukhari,  Muslim,  dan  Abu  Dawud).
Adapun  untuk  anak  perempuan,  hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.
Menurut  ulama  Mazhab  Maliki,  hak pengasuhan  anak  laki-laki  berakhir  apabila anak  itu  sudah  baligh  yang  ditandai  dengan keluarnya  mani  pertama  dalam  mimpi. Adapun  untuk  anak  perempuan,  hak pengasuhannya  akan  berakhir  apabila  anak perempuan itu memasuki jenjang perkawinan.
Menurut    ulama  Mazhab    Syafi’i    dan Mazhab  Hanbali,  hak  pengasuhan anak baik laki-laki  maupun  wanita  akan  berakhir mumayyiz atau  berusia  tujuh  atau  delapan tahun.  Setelah  itu  anak-anak  tersebut  berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya,  jika  keduanya  telah  bercerai.  Akan tetapi,  ulama  Mazhab  Hanbali  mengatakan, apabila  anak  itu  wanita  dan  mencapai  umur tujuh  tahun,  di  mana  hak  pengasuhannya telah  berakhir,  maka  hak  pengasuhannya pindah kepada ayah (Dahlan, 1996, p.418).
Konsep Perlindungan Anak Dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  ditentukan    bahwa yang    dimaksud    dengan    anak    adalah seseorang    yang  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014,  bahwa  anak  adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap
anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang secara  optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-  haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam  pasal  1  angka 2  Undang- Undang  Nomor  35    Tahun    2014  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan penjelasan tentang pentingnya  penyelenggaraan  perlindungan anak.  Penjelasan  Undang-  Undang  tersebut menjelaskan  bahwa  Maraknya  kejahatan terhadap  anak  di  masyarakat,  salah  satunya adalah  kejahatan  seksual,  memerlukan peningkatan  komitmen  dari  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  Masyarakat  serta semua  pemangku  kepentingan  yang  terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak
diperlukan    lembaga    independen    yang diharapkan    dapat    mendukung  Pemerintah
dan pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pada  penjelasan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  telah  disebutkan  bahwa Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan  dan  menjamin  terpenuhinya hak    asasi  anak  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung jawabnya.
Perlindungan terhadap anak yang dilakukan  selama  ini  belum  memberikan jaminan  bagi  anak  untuk  mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya  dalam  berbagai  bidang kehidupan,  sehingga  dalam  melaksanakan upaya  perlindungan  terhadap  hak  anak  oleh pemerintah  harus  didasarkan  pada  prinsip hak  asasi  manusia  yaitu  penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.
Undang-Undang    Nomor    35    Tahun 2014    menentukan    asas-asas Perlindungan anak  yang  juga  telah  ada  pada  Undang- Undang    Nomor    23  Tahun  2002  Tentang perlindungan Anak, yaitu:
1. Asas Nondiskriminasi
2. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
3. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan
4. Asas Menghargai Partisipasi Anak
Hak Anak dalam pasal 1 angka 12  menurut Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

## Metode Penelitian
Metode    penelitian    yang    digunakan dalam  kajian  ini  adalah  kualitatif,  dengan tujuan  untuk      mengungkap    situasi    sosial tertentu  dengan mendeskripsikan   kenyataan secara      benar,      dibentuk      oleh      kata-kata berdasarkan    teknik    pengumpulan    dan analisis  data  yang  relevan  yang diperoleh dari situasi  yang  alamiah  (Satori  dan  Komariah, 2011, p. 25).
Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu  upaya  yang  sistematis  dalam  penelitian hukum. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti  pada  suatu  gejala  yuridis  atau  cara untuk    menemukan    kebenaran    dalam memperoleh    pengetahuan  (Muhammad, 2004, p. 14).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  suatu penelitian  yang  menekankan  pada  ilmu hukum,  tetapi  disamping  itu  juga  berusaha menelaah      kaidah-kaidah      hukum      yang berlaku   dalam   masyarakat (Soemitro, 1988,
p. 106).
Artinya,  peneliti  melakukan  pendekatan masalah    serta    penyelesaiannya  berdasarkan kaidah-kaidah  hukum  sebagaimana  yang  ada dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Metode  Analisis    yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah induktif. Yaitu berangkat dari  fakta-fakta  khusus,  peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian  dari  fakta-fakta  atau peristiwa-peristiwa  yang  khusus  dan konkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum (Hadi, 2015, p. 57).
Artinya,  penulis  berusaha  memaparkan pandangan  Fikih Hadhanah terhadap  konsep perlindungan  anak  dalam  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan  kesimpulan  yang  bersifat umum.
Analisis  Fikih Hadhanah  Terhadap  Konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002
Pengertian anak pada pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan  (Undang-  Undang  Nomor  35 Tahun 2014).
Pada  Fikih Hadhanah ,  tidak  dijelaskan secara khusus pengertian tentang anak, tetapi para  ulama  Fikih  hanya  membahas  tentang pengasuhan itu  dimulai  semenjak  anak  lahir sampai  ia mumayyiz .  Ulama  Mazhab Hanafi
berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki- laki  akan  berakhir  apabila  anak  itu  sudah mampu berdiri dalam mengurus keperluannya,  anak  seperti  ini,  menurut mereka,  biasanya  telah  berumur  7  tahun, untuk  anak  perempuan,  hak  pengasuhannya akan  berakhir  apabila  sudah  baligh  yang ditandai dengan haid.
Menurut  ulama  Mazhab  Maliki,  hak pengasuhan  anak  laki-laki  berakhir  apabila anak  itu  sudah  baligh  yang  ditandai  dengan keluarnya  mani  pertama  dalam  mimpi. Adapun  untuk  anak  perempuan,  hak pengasuhannya  akan  berakhir  apabila  anak perempuan itu memasuki jenjang perkawinan.
Sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi’i dan  Mazhab  Hanbali,  hak  pengasuhan  anak baik  laki-laki  maupun  perempuan  akan berakhir  mumayyiz  atau  berusia  tujuh  atau delapan tahun (Dahlan,1996, p. 418).
Dari  analisis  di  atas,  penulis  menemukan bahwa  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  menentukan  batasan  usia  dalam pengertian  anak,  sedangkan  dalam  Fikih Hadhanah , anak dianggap mumayyiz bila sudah ada kondisi fisik yang dianggap sebagai tanda bahwa anak itu telah memasuki usia  baligh.
Menurut  penulis,  pengertian  anak  pada Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 sudah  bagus  dalam  menentukan  pengertian anak,  karena    dibatasi    oleh    usia    anak, sehingga  seseorang  belum  dianggap dewasa jika belum berusia 18 tahun.
Dalam bidang ilmu Fikih, para ulama Fikih mendefinisikan Hadhanah yaitu  melakukan pemeliharaan  kepada  anak-anak  yang  masih kecil,  baik  laki-laki      maupun      perempuan, atau      yang      sudah      besar      tetapi      belum mumayyiz ,        menyediakan        sesuatu        yang menjadikan     kebaikannya, menjaganya  dari sesuatu  yang  menyakiti  dan  merusaknya, mendidik jasmani,  rohani,  dan  akalnya,  agar mampu   berdiri    sendiri   menghadapi  hidup dan memikul tanggung jawab (Ghozali, 2010, p. 175).
Hasil  analisis  Fikih Hadhanah di  atas, penulis menemukan bahwa konsep perlindungan anak pada pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  di atas  sangatlah  relevan  dengan  konsep pemeliharaan  anak  pada  Fikih Hadhanah , dikarenakan  dalam  Fikih Hadhanah tersebut perlindungan  dilakukan  kepada  anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, anak yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz , serta dari segi  tujuannya  keduanya  saling  menjaga  dan melindungi anak dari sesuatu yang menyakiti dan merusak bagi anak, baik itu dari kekerasan maupun diskriminasi yang dapat mengganggu jasmani maupun rohaninya.
Hadhanah (Pengasuhan      anak)      juga mengandung      arti      sebuah  tanggung  jawab orang  tua  untuk  mengawasi,  memberi pelayanan  yang  semestinya  serta  serta mencukupi  kebutuhan  hidup  dari  seorang anak  oleh  orang  tua,  serta  tanggung  jawab
pemeliharaan  berupa  pengawasan  dan pelayanan  serta  pencukupan  nafkah  anak tersebut  bersifat  berkesinambungan    sampai anak  tersebut  mencapai  batas  umur  yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri (Nuruddin dan Tarigan, 2004, p. 293).
Menurut penulis, asas kepentingan terbaik bagi  anak  telah  sesuai  dengan  konsep pemeliharaan  anak  yang  ada  di  dalam  Fikih Hadhanah, karena  orang  tua  mendapatkan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang semestinya kepada anak, itu menunjukkan  bahwa  anak  berada    di    posisi yang  penting  untuk  mendapatkan  pelayanan yang terbaik dari orang tuanya.
Hak  untuk  hidup,  kelangsungan  dan perkembangan  dalam  Undang-  Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu hak asasi yang paling  mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,  dan  orang  tua  (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
Hadhanah telah  mengatur  hak  hidup dianggap  sebagai  hak  yang  paling  berkaitan dengan  keberadaan  manusia  di  muka  bumi. Ini merupakan hak alami bagi setiap individu dan termasuk nikmat yang dilimpahkan oleh Allah swt. islam memberikan hak hidup bagi anak  dan    mengancam    orang    yang menentang  ketetapan  islam  dengan berbagai macam ancaman.
Allah Swt berfirman:
“Sesungguhnya,  rugilah  orang  yang membunuh  anak-anak  mereka  karena kebodohan,  lagi  tidak  mengetahui.  Dan mereka mengharamkan  apa  yang  Allah  telah rezekikan  pada  mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya, mereka telah sesat dan tidaklah mereka  mendapat  petunjuk”  (Q.S.  Al-An’am (6): 140)
Jika  dianalisis  sesuai  dengan  hak  hidup yang terdapat pada Fikih Hadhanah , asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan  sudah  sangat  sesuai,  karena dalam Islam dilarang untuk membunuh anak, penulis  juga  sangat  setuju  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2014  karena Undang-Undang  tersebut  melindungi  hak hidup bagi anak, sehingga anak bisa tumbuh dan  berkembang  dengan  baik,  karena  sudah ada Undang-Undang yang melindunginya.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 telah  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  asas  penghargaan  terhadap  pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk  berpartisipasi  dan      menyatakan pendapatnya      dalam      pengambilan keputusan  terutama  jika  menyangkut  hal-hal yang  mempengaruhi  hidupnya  (Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014).
Pada Fikih Hadhanah , kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan  kemampuan  dan  kecakapan  sesuai pembawaan  bakat  anak  tersebut  yang  akan
dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat (Nuruddin dan Tarigan, 2004,  p. 294).
Penulis  setuju  dengan  asas  menghargai partisipasi    anak  pada  Undang-Undang Nomor  35  tahun  2014,  karena  dalam  Fikih Hadhanah telah  dijelaskan  bahwa  orang  tua wajib memberikan pendidikan dan pengajaran yang  memungkinkan  anak  tersebut  menjadi manusia  yang  mempunyai  kemampuan  dan dedikasi  hidup  yang  dibekali  dengan kemampuan dan kecakapan.
Dalam Fikih Hadhanah , hak-hak anak yaitu hak  untuk  mendapatkan  kasih  sayang  dari kedua  orang  tuanya,  hak  anak  untuk disandarkan  pada  nasab  ayahnya,  hak  hidup bagi  anak,  hak  anak  untuk  mendapatkan perlindungan  baik  sandang,  pangan  maupun nafkah,  serta  hak  anak  untuk  mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih, dan anak yang baru lahir juga berhak untuk disusui oleh ibunya (Al-‘lk, 2012, p.130-137).
Dari sini dapat dilihat bahwa dalam Fikih Hadhanah hak-hak  anak  lebih    banyak diberikan  oleh  orang  tua  atau  keluarganya sendiri.    Dari  uraian    diatas,    penulis berpendapat    bahwa    hak-hak    anak    yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  lebih  menjelaskan  secara terperinci tentang perlindungan terhadap hak- hak anak di luar hak anak dalam keluarganya.
Oleh karena itu, penulis setuju dengan hak- hak  anak  yang  ada  dalam  Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2014,  karena  lebih menjelaskan  secara  terperinci,  sehingga  anak mendapatkan perlindungan hak-haknya bukan  hanya  dari  keluarga,  tetapi  juga  dari pihak-pihak lain.
Dari  uraian  diatas  dapat  dianalisis  bahwa dalam  bidang  agama,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  telah  menyatakan penyelenggaraan  perlindungan  anak  sesuai dengan  apa  yang  telah  diperintahkan  dalam Al-Qur’an  Q.S.  At-Tahrim  ayat  6  tersebut, karena penulis  menemukan  bahwa  Undang- Undang    tersebut    telah    melindungi  anak untuk  berhak  beribadah  menurut  agamanya dan  menjamin  perlindungan    anak    dalam memeluk  agamanya.
Penulis  sangat  setuju dengan  Pasal  yang telah mengatur penyelenggaraan perlindungan    anak  dibidang  agama,  karena anak bisa beribadah menurut agamanya, tanpa ada gangguan dari pihak luar
1. Dari hasil analisis Fikih Hadhanah terhadap konsep perlindungan anak dalam Undang- undang  nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  yaitu  sudah  sesuai  dengan  Fikih Hadhanah ,  karena  konsep  perlindungan anak pada pasal 1 angka 2 dalam undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  sangatlah relevan dengan konsep pemeliharaan anak pada Fikih Hadhanah .
Hal itu dikarenakan dalam Fikih Hadhanah
tersebut  perlindungan  dilakukan  kepada anak-anak  baik  laki-  laki  maupun perempuan, anak yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, serta dari segi tujuannya keduanya  saling  menjaga  dan  melindungi anak dari sesuatu yang membahayakan bagi anak  baik  itu  dari  kekerasan  maupun diskriminasi  yang  dapat  mengganggu jasmani maupun rohaninya.
Daftar Pustaka
Abdussalam, R. & Adri Desasfuryanto (2016)
Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: PTIK.
Ali,  Mohammad  Daud  (2004) Hukum  Islam:
Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam  di Indonesia .  Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada.
Al-Asqalani,  Al-Hafizh  Ahmad  bin  Ali  bin Hajar (2015) Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits  Hukum  dalam  Fikih  Islam , diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, dari Bulugh  al-Maram  Min  Adillah  al-Ahkam .
Jakarta: Darul Haq.
Al-Fauzan,  Saleh  (2005) Fiqih  Sehari-hari .
diterjemahkan  oleh  Abdul  Hayyie  al- Kattani,dkk.. dari Al-Mulakhkhasul Fiqhi .
Jakarta:  Gema  Insani.Dahlan,  Abdul Azis  (1996) Ensiklopedi  Hukum  Islam .
Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. Al-Husaini,  Al-Imam  Taqiyuddin  Abu  Bakar.
t.th. Terjemaham Kifayatul Akhyar Jilid 2 , diterjemahkan    oleh    Achmad    Zaidun dan  A.  Ma’ruf  Asrori,  dari Kifaayatul Akhyaar  fii  Alli  Ghaayatil  Ikhtishaar .
Surabaya: PT Bina Ilmu.
Al-‘Ik, Khalid bin Abdurrahman. 2012. Kitab Fiqh Mendidik Anak , diterjemahkan oleh Dwi dan Aguk, dari Tarbiyah al-Abna’ wa al-Banat fi Dhau’ al- Qur’an wa as-sunnah . Yogyakarta: Diva Press.
Al-Jarjawi, Ali Ahmad (2006) Indahnya Syari’at Islam ,  diterjemahkan  oleh  Faisal  Saleh,
dkk.,  dari Hikmah  at-Tasyri’  wa falsafatuhu . Jakarta: Insani Press.
Al-Jaza’iri,  Abu  bakar  Jabir  (2016 )  Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam , diterjemahkan  oleh  Musthofa  ‘Aini, dkk, dari Minhajul Muslim. Jakarta: Darul Haq . Dahlan,  Zaini,  dkk.  (1999) Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara.
Az-Zuhaili,  Wahbah  (2011) Fiqih  Islam  Wa adillatuhu 10 , diterjemahkan oleh Abdul Hayyie  al-Kattani,  dkk.  Jakarta:  Gema Insani.
Djamil,  M.  Nasir  (2013) Anak  Bukan  Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Ghozali,  Abdul  Rahman  (2010) Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
Hadi,  Sutrisno  (2015) Metodologi  Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hafsah  (2016)  Kajian  Perlindungan  Hak
Pendidikan  Dan  Agama  Anak  Dalam Keluarga Muslim Di Kota Medan. Jurnal Ahkam , 16 (2).
IAIN   Syarif   Hidayatullah (2002) Ensiklopedi Islam   Indonesia .   Jakarta: Djambatan.
Kalim,  M.  Syaiful  (2014)  Perlindungan
Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan Anak (Studi Analisis Regulasi,
Pemahaman  Dan  Implementasi  Di
Kabupaten  Jepara). Skripsi .  Jepara:
UNISNU
Muhammad,  Abdulkadir (2004) Hukum dan
Penelitian  Hukum. Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Maryandani,  Ayu  Nadia  (2016) Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Menjadi Korban  Penelantaran  Oleh  Orang  Tua Berdasarkan  Hukum  Pidana  Indonesia. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung.
Nashriana  (2012) Perlindungan  Hukum  Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali
Pers.
Nuruddin,  Amiur  &  Azhari  Akmal  Tarigan (2004) Hukum    Perdata    Islam    di
Indonesia , Jakarta: Kencana.
Prakoso,    Abintoro  (2016) Hukum Perlindungan    Anak .    Yogyakarta:
LaksBang PRESSindo.
Rini,    Endang    Setya  (2006) Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Keluarga Poligami  Ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 Di  Kabupaten Wonosobo .  Tesis.  Semarang:  Universitas
Diponegoro.
Sabiq,  Sayyid  (1980) Fikih  Sunnah  8 , diterjemahkan  oleh  Mohammad  Thalib,
dari Fiqhussunnah .  Bandung:  PT  Al Ma’arif.
Saraswati,  Rika  (2015) Hukum  Perlindungan Anak  di  Indonesia .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Satori,    Djam’an    &   Aan    Komariah  (2011)
Metodologi    Penelitian    Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Shihab,  M.  Quraish  (2002) Tafsir  Al-Mishbah: Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati.
Shihab,  M.  Quraish  (2012) Al-Lubab:  Makna, Tujuan,  Dan  Pelajaran  Dari  Surah-  Surah Al-Qur’an . Tangerang: Lentera Hati.
Shofiani,  Itsni  (2014)  Studi  Analisis  Tentang Memperkerjakan  Anak  Dibawah  Umur Menurut Hukum Islam. Skripsi . Jepara: UNISNU.
Soekanto, Soerjono (1986) Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press.
Soekanto,    Soerjono  (1990) Ringkasan Metodologi    Penelitian    Hukum    Empiris , Jakarta: Ind-Hill Co.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo  (1988) Metodologi penelitian  Hukum  dan Jurimetri.
Semarang: Ghalia Indonesia.
Syarifuddin,  Amir  (2011) Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan  Undang-Undang  Perkawinan .  Jakarta: Kencana.