Eksistensi Mawah di Aceh: Analisis Habitus, Modal, dan Maqashid Syariah
Fitri Maghfirah Universitas Malikussaleh fitrimaghfirah96@unimal.ac.id
Faisal Universitas Malikussaleh faisal@unimal.ac.id Fauzah Nur Aksa Universitas Malikussaleh fauzah@unimal.ac.id Fitria Mardhatillah Universitas Malikussaleh fitriamardhatillah@unimal.ac.id Abstract
Keywords :
Existence, Mawah, Aceh, Habitus, Capital, Maqashid Syari'ah
This article reviews the Mawah cultural discourse in Aceh about why the concept of mawah continues to exist among the people of Aceh and what are the implications of mawah practice for mawah practitioners. This is a field research carried out based on qualitative methods and a socio  legal  approach.  Data  reviews  are  reviewed  from  interviews, observations, and literature reviews. In analyzing the discourse in this article, the author uses the capital and habitus theory framework from Pierre Bourdieu and the maqashid sharia theory from Jasser Auda. The results of this study indicate that mawah is a habit that continues to exist and is practiced by the people of Aceh, and is also supported by the arena and  capital owned  by  the parties,  both  cultural,  social  and  economic capital. In addition, the vacancy of cultural capital can also be a driving factor for the practice of mawah. Meanwhile, the continued existence of mawah practices can also be influenced by the realization of mawah goals  and  the  benefits  that  will  be  obtained  by  mawah  actors.  As  in maqā ṣ hid al-'ammah, the safety of the soul ( ḥ if ẓ al-nafs) is the main basis  for  the  goal  of  Islamic  economic  law  that  is  just  and  helpful. Meanwhile in maqā ṣ hid al-khassah (special purpose) this represents the existence  of ḥ if ẓ al-māl.  Furthermore,  within  the  reach  of  maqā ṣ hid juziyyah (partial goal), mawah practice has the aim of strengthening and developing  the  economic  development  of  the  parties  through  the realization of maqā ṣ hid guarding assets ( ḥ if ẓ al-māl). Abstrak
Artikel  ini  mengulas  diskursus  budaya  Mawah  di  Aceh  tentang mengapa konsep mawah terus eksis di kalangan masyarakat Aceh dan
Vol. 10, No.1, 2023, 78-99
Kata Kunci: Eksistensi, Mawah, Aceh,  Habitus,  Modal, Maqashid Syari’ah
bagaimana implikasi dari praktik mawah bagi para pelaku mawah. Ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan berdasarkan metode kualitatif  dan  pendekatan  socio  legal.  Ulasan  data  dikaji  dari wawancara,  observasi,  dan  literatur  review.  Dalam  menganalisa diskursus dalam artikel ini, penulis menggunakan kerangka teori modal dan habitus dari Pierre Bourdieu dan teori maqashid syariah dari Jasser Auda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mawah merupakan sebuah  habitus  yang  terus  eksis  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Aceh, dan juga didukung oleh arena dan modal yang dimiliki oleh para pihak, baik modal budaya, sosial, dan ekonomi. Di samping itu, kekosongan modal budaya dapat juga menjadi faktor pendorong terjadinya praktik mawah.  Sementara  itu,  terus  eksis  nya  praktik  mawahdapat  juga dipengaruhi  oleh  terwujudnya  tujuan  mawah  dan  keuntungan  yang akan  diperoleh  pelaku  mawah.  Sebagaimana  dalam  maqā ṣ hid  al- ‘ammah,  keselamatan  jiwa  ( ḥ if ẓ al-nafs)  mejadi  basis  utama  tujuan disyariatkan  ekonomi  Islam  yang  berkeadilan  dan  tolong  menolong. Sementara  dalam  maqā ṣ hid  al-khassah  (tujuan  khusus)  hal  ini merepresentsikan  adanya ḥ if ẓ al-māl.  Selanjutnya,  dalam  jangkauan maqā ṣ hid  juziyyah  (tujuan  parsial),  praktik  mawah  mengandung tujuan  untuk  penguatan  dan  pengembangan  ekonomi  para  pihak melalui realisasi maqā ṣ hid menjaga harta ( ḥ if ẓ al-māl)
Pendahuluan
Tulisan  ini  mengkaji  sebuah  pola kerjasama bisnis di Aceh dalam pengelolaan aset yang sudah ada sejak masa Kesultanan Aceh  sekitar  abad  ke  16  (Amirullah  Hadi, 2010,  p.148),  konsep  kerjasama  dengan sistem  bagi  hasil  dalam  bidang  agraris tersebut dikenal dengan nama mawah yang terus  dipraktikkan  hingga  zaman  modern (Alfian,  1977,  p.  227),  baik  dalam pengelolaan  lahan  sawah  atau  peternakan. Produktifitas  ekonomi  dalam  bentuk mawah dapat  digolongkan  pada  sistem
ekonomi rakyat (Noor, 2013, p. 226). Hingga saat ini, masih banyak praktik pengelolaan aset  dengan  konsep mawah ,  sehingga  aset yang mereka miliki tidak terbengkalai, lebih produktif  sehingga  laju  perekonomian lancar.  Konsep mawah merupakan  salah satu  konsep  investasi  real  yang  telah  lama dipraktikkan di masyarakat Aceh.
Selain berimplikasi pada pengembangan ekonomi  masyarakat,  sistem  oprasional mawah juga  merepresentasikan  nilai-nilai dalam  Islam,  oleh  karena  itu  sangat  cocok dengan  latar  belakang  atau  karakter
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
masyarakat  Aceh  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  Islam,  termasuk    juga  dalam aktivitas  muamalah.  Senada  dengan  itu, Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU) Aceh  telah  merumuskan  konsep mawah yang ada dalam masyarakat Aceh, di mana konsep mawah yang  di  praktikkan  oleh masyarakat, menurut MPU Aceh mencerminkan  tiga  karakter  akad  yaitu akad  mudarabah,  musyarakah,  dan muzaraah (MPU Aceh, 2016).
Konsep  bisnis  seperti  halnya mawah sebagai  bisnis  traditional  juga  terdapat  di beberapa  wilayah  lainnya  di  Indonesia, meskipun penggunaan bahasa yang berbeda dan operasional konsep yang berbeda pula, seperti  halnya  di  wilayah  Pulau  Jawa terdapat  konsep paroan .  Perbedaan  antara konsep mawah dengan  konsep paroan dan beberapa  konsep  kerja  sama  agraris  di wilayah  lainnya  di  Indonesia  yaitu  pada penentuan  bagi  hasil  yang  umum pembagian  keuntungannya  50:50  atau persentase  keuntungan  yang  sama  antara pemilik modal dan pengelola (Guntur, 2013; Darwis, 2016; Sigit Ariyanto, 2017)
Berbeda  dengan  ketentuan  bagi  hasil dalam kerjasama mawah dalam masyarakat
Aceh,  meski mawah merupakan  sinonim dari meudua  laba yang  berarti  pembangian keuntungan  dibagi  dua  atau  sama  banyak, tetapi  dalam  implimentasinya,  bagi  hasil dalam  transaksi mawah tidak  selamanya meudua  laba atau  keuntungan  yang  dibagi dua, karena ketentuan pembagian keuntungan  antara  pelaku mawah akan mengikuti  aturan  dalam  hukum  adat masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidak semua  praktik  kerjasama  dalam  ruang lingkup  agraris  seperti  halnya mawah atau paroan akan  menerapkan  persentase  bagi hasil yang sama.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tulisan  ini menitikkan fokus pada aspek filosofis dari mawah ,  di  mana  kedudukan mawah yang terus  dipraktikkan  oleh  masyarakat, sekaligus  segala  aturan mawah yang  lahir dari  kebijakan  yang  sudah  terbentuk  lama dalam  masyarakat.  Konsep mawah di  era modern  ini,  terus  saja  memiliki  eksistensi bahkan  terus  dikembangkan  sebagai transaksi  kemitraan  di  Aceh.  Selain mengandung  nilai  ekonomi, mawah juga menjembatani  asas  gotong  royong  yang dilakukan  sebagai  upaya  membantu masyarakat  yang  tidak  mampu  dalam  hal
Vol. 10, No.1, 2023, 78-99
ekonomi  oleh  pihak  yang  memiliki kemampuan  pendanaan  untuk  pihak  yang memiliki  kemampuan  dalam  pengolahan aset  di  bidang  agraris,  hal  tersebut dilakukan  dengan  tujuan  mencapai pengelolaan aset yang produktif.
Dalam menguraikan diskursus penelitian ini,  penulis  akan  menggunakan  teori Habitus  dan  Modal  dari  Pierre  Bourdieu, melalui  teori  tersebut,  penulis  akan mengidentifikasi  berbagai  kemungkinan yang  menjadi  pendorong  terwujudnya eksistensi  konsep  mawah  di  masyarakat Aceh.  Dalam  teori  tersebut  dijelasakan bahwa,  setiap  kebiasaanyang  telah terbentuk  selalu  memiliki  hubungan  yang erat  dengan  arena  yang  membentuknya, sama halnya dengan eksistensi mawah dalam masyarakat Aceh, yang tentunya tidak bisa lepas dari kodisi di wilayah Aceh, baik dari aspek geografis, konstruk sosial masyarakat, sejarah, dan lain sebagainya.
Arena dapat di ibaratkan sebagai sebuah lahan yang di dalamnya diproduksi berbagai struktur-struktur, kemudian akan menghasilkan produk dengan berbagai jenis modal  (Flanagan et  al. ,  1992),yang mendongkraknya  seperti  halnya  modal
sosial, modal budaya, modal ekonomi, dan modal  simbolik  (Abd.  Halim,  2014,  p.  109- 111).  Dalam  hal  ini,  berat  atau  ringan  nya bobot  modal  yang  terdapat  dalam  sebuah habitus,  akan  menentukan  kuat  atau lemahnya  eksistensi  suatu  habitus  dalam arena  tersebut(Ritzer  dan  Goodman,  2012, p. 907).
Selain  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor praktik mawah yang  sudah  lama diinternalisasikan  di  dalam  masyarakat Aceh,  eksistensi mawah dapat  juga diperkuat oleh implikasi atau manfaat yang dirasakan  para  pelaku mawah .  Sehubung dengan  itu,  dalam  diskursus  penelitian  ini juga  akan  dijabarkan  terkait  analisis filosofis  praktik mawah melalui  teori maqāshid  asy-Syarī’ah Jasser  Auda.  Hal tersebut diupayakan untuk mengidentifikasi  aspek  filosofi  hukum Islam yang ada di dalam praktik mawah, dan tujuan  sekaligus  dampak  adanya mawah yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh yang melakukan praktik mawah.
Berkaitan  dengan maqashid  syariah , berdasarkan pengembangan dan perbaikan yang  komprehensif  dari  teori  sebelumnya, Jasser  Auda  mengharapkan  tujuan  dari
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
adanya hukum Islam dapat menjadi prinsip fundamental  yang  sangat  pokok  sekaligus juga menjadi metodologi. Dengan jangkauan maqāsid lebih  luas,  diharapkan efektifitas  dari  sebuah  sistem  atau  konsep dapat  saja  diukur  berdasar  pada terpenuhinya  tujuan yang  hendak  dicapai, dimana efektifitas dari sistem hukum Islam berdasar  pada  terpenuhinya  tujuan-tujuan pokok (Hamka Husein Hasibuan, 2017).
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, kajian  ini  akan  memfokuskan  pada  dua diskursus,  yaitu  tentang  mengapa  mawah terus  eksis  dikalangan  masyarakat  Aceh, dalam memecahkan fokus masalah tersebut penulis  akan  menggunakan  Teori  Habitus dan  Modal  dari  Pierre  Bourdieu.
Selanjutnya, fokus kajian dalam artikel ini juga  akan  membahas  tentang  bagaimana implikasi  dari  praktik  mawah  terhadap pengembangan ekonomi masyarakat pelaku praktik mawah di Aceh, agar menghasilkan telaah  yang  komprehensif,  teori Maqashid syari’ah Jasser Audah akan digunakan untuk menguraikan  tujuan  dari  praktik mawah yang  terjadi  di  masyarakat  Aceh  dalam bingkai hukum Islam Metode
Artikel  ini  merupakan  penelitian lapangan ( Field Research), yang menghimpun  data  kualitatif,  dalam  kurun waktu dilakukannya penelitian selama satu setengah bulan melalui tahapan wawancara, observasi dan dokumentasi. Di samping itu, penelitian  ini  dilakukan  di  kalangan masyarakat  Aceh  yang  terdapat  berada  di tiga  kecamatan  di  Kabupaten  Bireuen Provinsi Aceh melalui wawancara dengan 5 informan  pelaku mawah. Tulisan  ini memfokuskan  pada  pendekatan sosio-legal yaitu penelitian dalam ranah kajian hukum mawah di masyarakat dan aspek sosial yang ditimbulkan dari praktik mawah .

## Hasil dan Pembahasan
Mawah merupakan  praktik  kerjasama yang  telah  ada  di  masyarakat  Aceh semenjak  berabad-abad  yang  lalu,  dan mencerminkan beberapa konsep kerjasama dalam  Islam,  yaitu  mudarabah,  muzaraah dan lainnya. Mawah merupakan kebiasaan atau  adat  masyarakat  Aceh  yang  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  syariat, karena  konsep mawah memiliki  dua  sisi yang saling berkaitan, yaitu satu sisi mawah merupakan  transaksi  adat,  dan  di  sisi  lain
Vol. 10, No.1, 2023, 78-99
mawah juga  merupakan  transaksi  syariah yang dibenarkan agama Islam.
Berdasarkan  realisasi  konsep mawah di masyarakat,  sudah  menjadi  lumrah  jika terdapat  perbedaan  antara  satu  konsep mawah di  suatu  wilayah  dengan  wilayah lainnya. Perbedaan yang terjadi, selain pada aspek jumlah persentase bagi hasil, terdapat juga  perbedaan  pada  jenis  objek mawah yang  disebabkan  oleh  adat  masyarakat setempat.  Sebagai  contohnya,  ada  wilayah yang  melakukan  tiga  jenis  praktik mawah, ada juga hanya dua jenis praktik mawah , dan lain sebagainya.
Seperti  halnya  di  wilayah  Aceh  Besar, masyarakat  di  wilayah  ini  melakukan beberapa  jenis  transakis mawah ,  seperti
mawah blang (lahan sawah), mawah lampoh
(ladang), mawahleumo (lembu), dan bahkan
ada  yang  melakukan mawah dalam  bidang perikanan atau tambak (Dinas Kebudayaan Dan  Pariwisata  Kabupaten  Aceh  Besar, 2002).  Secara  umum, mawah yang  sering dipraktikkan  oleh  masyarakat  Aceh  dapat berupa mawah tani yaitu dalam pengelolaan sawah dan mawah ternak, yaitu pengelolaan peternakan  lembu.  Terkhusus  di  wilayah kabupaten  Bireuen,  hanya  terdapat  dua
jenis  transaksi mawah yaitu mawah dalam pengelolaan  hewan  ternak  lembu  dan mawah dalam pengelolaan sawah.
Perjanjian mawah merupakan perjanjain kerjasama  bisnis  yang  dilakukan  oleh  dua pihak,  yaitu  pihak  pemilik  modal  (pemilik aset) dan pihak pengelola, yang dibuat dan disepakati  secara  lisan  saja  juga  tanpa adanya saksi, karena pembuatan perjanjian mawah yang  hanya  mengandalkan perjanjian  lisan  sudah  lazim  di  kalangan masyarakat  Aceh.  Pada  saat  pembuatan perjanjian  dilakukan,  kedua  belah  pihak menyepakati beberapa hal, yaitu menentukan kurun waktu aktivitas mawah , persentase  bagi  hasil,  yang  tentunya mengikuti  ketentuan  adat  setempat,  luas sawah  yang  harus  digarap  oleh  pengelola aset mawah ,  dan  harga  lembu  yang  akan dipelihara.
Perjanjian Mawah tidak mengenal istilah pemilik modal lebih untung dari pengelola atau  sebaliknya,  karena  para  pihak  akan sama-sama  menikmati  hasil  berdasarkan konsep  perolehan  manfaat  dalam mawah yang  menggunakan  sistem  bagi  hasil  dan pertanggungan resiko(Abdurrahman, 2014). Sementara  itu,  kontribusi  modal  di  antara
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
para pihak yang melakukan mawah, secara umumnya  baik  itu mawah lembu  atau mawah sawah  sama-sama  melakukan kontribusi dalam modal.
Pada mawah lembu, pemilik lembu hanya berkontribusi  atas  lembu  saja,  sedangkan pengelola  atau  yang  memelihara  lembu selama  proses  pemeliharaannya  harus menanggung biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi  kebutuhan  saat  proses pemeliharaan  lembu  tersebut.  Sedangkan dalam mawah sawah,  pihak  pemilik  lahan sawah  berkontribusi  modal  berupa  lahan sawahnya saja, sedangkan pihak penggarap atau  pengelola  sawah  berkontribusi  dalam pembibitan  dan  seluruh  biaya  operasional dalam  penggarapan  sawah  hingga  panen dilakukan.
Sementara  itu,  dalam  penetapan persentase  bagi  hasil  pada mawah sawah, biasanya  masyarakat  Aceh  menggunakan istilah  persentase  berupa gunca dan naleh .
Gunca dan naleh merupakan hitungan yang biasa digunakan oleh masyarakat adat Aceh dalam  menghitung  hasil  panen  padi. Sebagai  contoh  perhitungan gunca dan
naleh yaitu  1 gunca terdiri  dari  10 naleh (1 gunca =  10 naleh ).  Jika  dalam  satuannya  1
gunca terdiri 180 Kg (1 gunca = 180 Kg, 1 gunca = 10 naleh , oleh karena itu 1 naleh = 18 Kg).
Pada  praktik mawah sawah,  terdapat perbedaan penetapan persentase bagi hasil pada  beberapa  wilayah  di  kabupaten Bireuen Provinsi  Aceh, hal  ini disebabkan perbedaan  kebiasaan  yang  didukung  oleh kondisi  geografis  atau  adat  setempat.  Di mana Desa Cot Puuk dan Desa Blang Mee, ketentuan  persentase  bagi  hasil  yaitu  jika saja panen yang dihasilkan 1 gunca (1 gunca = 10 naleh ),  maka  persentase  bagi  hasilnya adalah 3 naleh untuk pemilik sawah, dan 7 naleh untuk pengelola.
Dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan,  di mana  penetapan  bagi  hasil  di  kedua  desa tersebut  berdasarkan  pada  berapa  banyak hasil panen yang diperoleh. Berbeda dengan desa  Paya  Dua  yang  penetapan  persentase bagi  hasilnya  dijumlahkan  menurut  luas tanah yang digarapnya, dimana jika sawah yang digarap adalah 1 rante (400 M 2 ) maka yang  harus  dikembalikan  kepada  pihak pemilik sawah adalah 55 Kg dan selebihnya akan diambil secara keseluruhan oleh pihak pengelola.
Sedangkan dalam konsep mawah lembu, juga  terdapat  ketentuan  tersendiri  yang
jelas  akan  berbeda  dengan mawah sawah.
Seperti halnya di Desa Cot Puuk, persentase pembagian  keuntungan  antara  pemilik lembu  dengan  pihak  yang  melakukan penjagaan atau pemeliharaan lembu adalah di  bagi  sama  rata  (50:50),  dan  pembagian keuntungan  dilakukan  setelah  lembu mawah tersebut  dijual.  Sedangkan  di  desa Blang Mee, memiliki ketentuan persentase pembagian  keuntungan  yang  berbeda  dari desa  Cot  Puuk  yaitu  sebesar  60  %  untuk pihak  pengelola  dan  40  %  bagi  pemilik lembu.  Pembagian  keuntungan  dalam mawah lembu yang berbeda dengan sistem di banyak wilayah lainnya di Aceh yaitu 50% :  50  %,  hal  tersebut  diakibatkan  oleh pengaruh masuknya bantuan pemerintah di desa terkait melalui program pemberdayaan peternakan  lembu  untuk  pengembangan ekonomi masyarakat.
Sehubung  dengan  penjabaran  di  atas, masyarakat  atau  kelompok  pemberdayaan peternakan  lembu  di  Desa  Blang  Mee tersebut  juga  menggolongkan  proses kerjasama  pengelolaan  dana  untuk pemberdayaan  peternakan  lembu  antara kelompok  dan  anggota  dengan  istilah mawah ,  dengan  ketentuan  persentase  bagi
hasil  antara  masing-masing  pengelola  atau anggota  dengan  kelompok  sebanyak  70  % untuk  peternak  (anggota)  dan  30  %  untuk kelompok. Setelah kelompok ini
berkembang dan sukses dalam pemberdayaan  peternakan  nya,  lalu berdampak  perubahan  pada  penetapan persentase  bagi  hasil  yang  awalnya  50:50 menjadi 60:40 untuk mawah yang dilakukan antara  masyarakat  biasa,  dalam  artiannya transaksi mawah diluar  dari  kelompok peternakan tersebut.
Konsep mawah di  kalangan  masyarakat Aceh  mencerminkan  kekeluargaan  karena untung dibagi berdasarkan hasil panen dan pertanggungan risiko yang juga ditanggung bersama. Dalam praktik mawah , jika terjadi gagal  panen  yang  diakibatkan  karena kondisi  persawahan  yang  diganggu  oleh tikus,  maka  akan  dibuat  kesepakatan bersama  saat  pembagian  keuntungan dilakukan, pada kondisi demikian persentase  bagi  hasilnya  akan  disesuaikan dengan  hasil  panen  dan  akan  disepakati oleh para pihak saat panen tiba, karena hal tersebut tidak bisa diprediksi terjadinya.
Demikian  pula  dalam  pertanggungan risiko  atas mawah lembu,  jika  saja  dalam
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
masa  pemeliharaan  lembu mawah oleh pihak pengelola terjadi force majeure seperti kondisi  lembu  yang  terkena  penyakit dengan  situasi  pihak  pengelola  sudah berusaha  menyembuhkannya,  atau  karena terjadinya benca alam sehingga mengakibatkan  lembu  mati,  maka  pihak pemelihara  tidak  perlu  melakukan  ganti rugi  atas  matinya  lembu  tersebut. Sementara  itu,  jika  lembu mawah mati diakibatkan  karena  kelalaian  pihak  yang pelihara,  seperti  jika  lembu  mati  karena terlilit  tali  ikatannya,  atau  lembu  mati karena jatuh ke lubang, yang dalam hal ini pihak  pemelihara  lalai  dalam  melakukan perawatan  dan  penjagaan  lembu,  maka pihak  pengelola  harus  menanggung kerugian tersebut.
Praktik mawah di  dalam  masyarakat Aceh,  seiring  berjalannya  waktu  konsep tersebut  terus  terekonstruksi.  Di  antara aspek yang menjadi pembeda antara praktik mawah di  zama  dulu  dengan  sekarang adalah  pada  aspek  objek mawah dan penentuan persentasi bagi hasil.
Contohnya,  dahulu  yang  menjadi  objek mawah lembu hanya lembu betina saja, hal itu  terjadi  karena  pada  penentuan  bagi
hasilnya  diperoleh  dari  induk  lembu  yang dilahirkan,  sedangkan  lembu  jantan  tidak dapat  menghasilkan  induk,  sehingga  tidak ada mawah lembu jantan.
Di  samping  itu,  pada  penentuan persentase pembagian keuntungan, dahulunya  disepakati  untuk  pengelola mendapatkan  jatah  “ lhe  boh  gaki ”  (dari jumlah keseluruhan kemudian dibagi empat bagian, maka tiga bagian untuk pengela dan satu  bagian  untuk  pemilik  modal),  dan setelah lahir anak lembu yang pertama maka bagi  hasilnya  adalah  “ dua  boh  gaki ” (maksudnya  adalah  50:50).  Dahulu  sering dibahasakan  dengan  persentase  “ gaki ”, yaitu  sebuah  istilah  persentase  bagi  hasil lembu yang ada dalam adat Aceh. Berbeda dengan objek mawah lembu pada masa dulu, di  mana mawah saat  ini  tidak  hanya dilakukan  pada  lembu  yang  bisa menghasilkan  induk  saja  (lembu  betina), tetapi  juga  pada  lembu  jantan,  karena penentuan  bagi  hasil  saat  ini  telah ditentukan  berdasarkan  harga  jual  lembu bersangkutan.
Eksistensi Konsep Mawah
Mawah sebagai  salah  satu  konsep kerjasama  dalam  pengelolaan  aset  di
Vol. 10, No.1, 2023, 78-99
kalangan masyarakat Aceh sudah ada sejak abad ke 16 (Amirullah Hadi, 2010), sehingga praktiknya  sudah  menjadi  adat  di  Aceh. Dalam  beberapa  penelitian  disebutkan, selain mawah sebagai transaksi adat, mawah dapat  juga  menjadi  sumber  permodalan yang  penting  dalam  pengelolaan  aset  di Aceh  (Syamsuddin,  2018).  Di  samping karena  pengaruh  adat  istiadat  di  Aceh, praktik mawah dominan  dilakukan  karena banyak  pihak-pihak  yang  memiliki  aset tetapi  tidak  memiliki  waktu  untuk mengelolanya.  Dengan  demikian,  adanya konsep  kerjasama mawah di  kalangan masyarakat  Aceh,  mencerminkan  prinsip pokok  prilaku  ekonomi,  yaitu  prinsip bekerjasama  ( cooperation )  yang  selalu  ada dalam  aktivitas  ekonomi  sehari-hari (Mubyarto, 1995).
Mengenai  sejarah  peradaban  dan perkembangan  manusia,  jelasnya  tidak dapat  dihindari  dari  keterkaitan  antara manusia dengan lingkungan geografis yang melatarbelakangi seorang aktor atau pelaku mawah (Sample,  2005).  Memperkuat gagasan  tersebut,  seperti  yang  telah disebutkan oleh Chapman, bahwa manusia dalam  membuat  sebuah  keputusan  pasti
mempertimbangkan sudut pandang kondisi di  sekitarnya  (Hastuti  dan  A.J.  Suhardjo, 2016).  Di  tambah  pula  dengan  kondisi geografis  Aceh  yang  memiliki  lahan perkebunan  rakyat  seluas  800.553  ha (Wikipedia),  hal  tersebut  juga  menjadi indikador penting dalam eksistensi praktik mawah .  Karena  pada  dasar  nya,  eksplorasi sumber  daya  alam  di  sekitar  merupakan sebuah kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan  masyarakat  (Kistantia  Elok Mumpuni; dkk, 2015).
Bukti empiris juga menunjukkan bahwa perwujudan kesejahteraan Indonesia dapat dilakukan  melalui  pembangunan  ekonomi dan industri berbasis pertanian, hal tersebut merupakan  pilihan  yang  tepat,  sebab sebagai  negara  agraris  dengan  berbagai potensi  kondisi  geografis,  begitu  pula sumber daya alam dan sumber daya manusia yang  cukup  tersedia.  Tambahan  pula, tradisi  bertani  dikalangan  masyarakat Indonesia  merupakan  tradisi  yang  sudah mengakar, terkhususnya di Aceh (Nirzalin dan Maliati, 2017).
Budaya yang menghasilkan kesejahteraan  memang  kerap  menjadi faktor pendukung sehingga terus melekat di
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
dalam  tindakan  manusia,  dalam  hal  ini seiring berjalannya waktu, budaya tersebut akan  membentuk  sebuah  struktur  dalam pikiran manusia yang kemudian menghasilkan makna, fungsi dan nilai-nilai yang diikuti oleh manusia sebagai agennya.
Mawah di Aceh, selain sebagai konsep yang digunakan untuk wadah dalam mencukupi kebutuhan, di samping juga sudah menjadi budaya  yang  terus  dipraktikkan  dengan berbagai  faktor  seperti  yang  telah  penulis jabarkan di atas.
Keputusan  untuk  melakukan  transaksi mawah, memang  sudah  diyakini  oleh masyarakat Aceh sebagai hal yang lumrah, sehingga meskipun terdapat beberapa jenis kerjasama  dalam  pengelolaan  aset  lainnya, transaksi mawah tetap dipraktikkan, dengan alasan  karena  sudah  menjadi  kebiasaan. Sebagai contohnya, pada beberapa kondisi terdapat  pihak-pihak  yang  memilih menyewakan  sawahnya  dibanding  harus dikelola dengan cara mawah , karena melalui konsep sewa lebih pasti profit (keuntungan) yang  ia  peroleh,  tetapi  yang  terjadi  di masyarakat  adalah mawah tetap  menjadi pilihan  banyak  orang,  karena  konsep
tersebut  sudah  merupakan  prinsip kerjasama dari para leluhur terdahulu.
Menurut  Pierre  Bourdieu,  habitus merupakan  sebuah  kerangka  penafsiran untuk  memahami  dan  menilai  realitas, sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan  yang  sesuai  dengan  struktur- struktur objektif dan subjektif (Haryatmoko,  2016,  p.14).  Di  mana meskipun dalam  pengelolaan aset di  Aceh sekarang  dapat  dilakukan  dengan  praktik sewa,  tetapi  yang  menjadi  unsur  objektive di  kalangan  masyarakat  adalah  konsep mawah ,  karena  dalam  habitus  yang  ada  di masyarakat tidaklah selamanya akan sama, dalam  hal  ini  akan  ada  negosiasi  di arenanya,  bahkan  habitus  juga  berpotensi untuk lenyap.
Dalam artian habitus bukanlah hal yang permanen.  jika  merujuk  pada  gagasan Bourdieu  bahwa  di  satu  sisi,  teori  habitus seakan-akan  memenjarakan  tindakan- tindakan, dan di sisi lain habitus berpeluang untuk  individu  otonom  dan  bebas.  Oleh karena  itu,  meski  setiap  orang  digerakkan oleh lingkungannya, namun pada kebiasaan tidak  selamanya  akan  sejalan  dengan pergerakan  di  lingkungan  sosial.  Hal  ini
Vol. 10, No.1, 2023, 78-99
terjadi  karena  habitus  mencoba  mengatasi determinasi dan kebebasan, pengkondisian dan kreativitas atau individu dan kelompok.
Selain itu, terdapat juga negosiasi dalam pengadopsian  konsep  habitus mawah, di mana mawah dalam  pengelolaan  aset menurut adat kebiasaan, penamaan praktik mawah hanya  sebagai  konsep  kerjasama yang  dilakukan  antara  individu  dengan individu  saja,  sedangkan  menurut  data  di lapangan,  dalam  pengelolaan  aset  yang diberikan oleh pemerintah untuk pemberdayaan  peternakan  lembu  di  desa Blang  Mee  juga  menggunakan  konsep mawah .
Senada  dengan  itu,  merujuk  pada pemikiran  Bourdieu  yang  mengatakan bahwa, negosiasi yang terjadi dalam sebuah budaya merupakan implikasi dari kesadaran habitus, yang pada setiap individu habitus melekat  dan  mencerminkan  suatu  sistem prilaku dan disposisi yang relatif permanen, meskipun  pada  nyatanya  tidak  dapat dipastikan  akan  terus  permanen,  sehingga dapat berpindah dari satu objek habitus ke objek  lainnya  dan  secara  simultan  dalam menghubungkan keseluruhan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya
(Adib,  2012).  Oleh  karena  itu,  pada  kasus pengaruh  adanya  negosiasi  konsep mawah dalam kelompok peternak sapi di desa Blang Mee, ini bukanlah hal yang tidak mungkin dalam ranah habitus, karena tidak menutup kemungkinan  sebuah  habitus  akan dinegosiasikan oleh para aktor di arenanya dengan adanya unsur objektif dan subjektif.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  dalam memahami  mawah  yang  menjadi  habitus dalam masyarakat Aceh, terdapat beberapa hal  yang  merepresentasikan  cirinya  (Adib, 2012),  yaitu  praktik mawah di  masyarakat tidak  luput  dari  potensi  atas  kondisi struktur  sosial  masyarakat  yang  saling membutuhkan,  juga  karena  kondisi geografis. Mawah juga  merupakan  budaya yang  memiliki  pola  tersendiri  dalam kerjanya, dan juga merupakan budaya yang tersruktur dan disrukturkan.
Di  satu  sisi,  pola  yang  sudah  lama menyatu  dalam  realitas  sosial  cenderung dilakukan spontan, karena telah diinternalisasikan oleh waktu yang panjang oleh  para  agen.  Oleh  karena  itu,  konsep mawah dan konsistesinya  terwujud  karena transaksi mawah di  kalangan  masyarakat Aceh menjadi manifestasi dalam
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
masyarakat atau sudah menjadi habitus bagi masyarakat,  sehingga  eksistensi  praktik konsep mawah terus saja ada meski terdapat pola-pola  kerjasama  lainnya  yang  hadir  di dalam masyarakat.
Hubungan  para  aktor  dengan  konsep mawah terjadi  dalam  sebuah  arena,  tetapi penempatan posisi para aktor dalam sebuah arena pastinya berbeda, karena posisi aktor akan  ditentukan  berdasarkan  akumulasi modal yang dimiliki oleh aktor terkait, oleh karena  itu  posisi  konsep  ( mawah )  yang menempati  sebuah  arena  dan  diperankan oleh para aktor tentu juga akan ditentukan berdasarkan  pertimbangan  modal-modal yang dimiliki oleh para aktor pelaku mawah.
Berkaitan dengan aktor pengelola objek mawah ,  kepercayaan  adalah  unsur  penting yang  dijadikan standar  oleh  pihak  pemilik objak mawah. Pelaku mawah yang biasanya diberikan  kepercayaan  dalam  mengelola aset mawah, adalah  aktor  yang  memiliki kualifikasi  khusus  di  dalam  masyarakat. Kuatnya  suatu  posisi  aktor  yang dipercayakan  untuk  melakukan mawah di masyarakat, dapat dilihat dari aspek modal- modal  yang  mereka  miliki.  Berdasarkan fakta di  lapangan, modal  sosial  dan modal
budaya  yang  dimiliki  para  aktor  sangat mempengaruhi pada terpilihnya para aktor saat  ditawarkan mawah untuk  mengelola suatu aset.
Sebagai contoh dari modal budaya di sini adalah  kemampuan  para  aktor  dalam mengelola  sawah,  atau  lembu  baik  karena keuletan  dan cara  kerjanya yang  membuat dia diakui di arena tersebut karena memiliki kemampuan  di  bidang  pengelolaan  objek mawah. Sedangkan  modal  sosial  yang dimaksud disini adalah adanya relasi sosial dengan pihak pemilik aset (modal), seperti hubungan keluarga, rekan dan lainnya. Di samping  juga  ada  modal  ekonomi  dan simbolik  yang  mereka  miliki.  Sedangkan bagi pemilik objek mawah, modal ekonomi adalah  modal  terpenting  untuk  terus melakukan praktik mawah.
Menurut Wardiah yang merupakan salah seorang  informan  pemilik  objek mawah dalam  penelitian  ini,  bahwa  dia  telah melakukan praktik mawah sejak tahun 90- an, tepatnya setelah ia membeli lahan sawah seluas 10 rante (4000 m 2 ) di desa Blang Mee. Kurun  waktu  yang  cukup  lama  untuk Wardiah  dalam  melakukan mawah atas sawah  yang  dimilikinya,  tentu  terdapat
Vol. 10, No.1, 2023, 78-99
faktor  yang  melatar  belakangi.  Wardiah tidak  berpengalaman  dalam  pengelolaan sawah  sehingga  dapat  diambil  kesimpulan dia  memiliki  kekosongan  modal  budaya, sehingga  dia  tidak  dapat  melakukan pengelolaan sawah.
Sebagai  pelaku mawah, ada  beberapa modal yang dimiliki oleh Wardiah dengan perannya  sebagai  aktor  pemilik  objek mawah, yaitu  modal  ekonomi  dan  modal sosial.  Di  samping  itu,  oleh  karena kekosongan  modal  budaya  tersebut mendorong  Wardiah  untuk  melakukan praktik mawah. Sehingga  dapat  diambil sebuah  kesimpulan  bahwa  pada  kasus pemilik  aset  atau  objek mawah yang mengalami  kekosongan  modal  budaya merupakan  peluang  terjadinya  praktik mawah .  Sementara  itu,  posisi  aktor pengelola  objek mawah tanpa  memiliki modal  budaya,  maka  aktor  tersebut  tidak dapat  melakukan  pengelolaan  atas  suatu objek mawah tertentu .
Sedangkan  mengenai  modalitas  yang dimiliki  oleh  pengelola,  penulis  akan membaginya dalam dua kategori kepemilikan  modal  yaitu  aktor  dengan modalitas  konprehensif  dan  aktor  dengan
modalitas  terbatas,  seperti  uraian  berikut ini:
1) Aktor dengan Modalitas Komprehensif Modalitas komperhensif adalah kelengkapan  modal  yang  dimiliki  oleh informan  penelitian  ini,  meliputi  modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Dari keempat informan pengelola objek mawah , hanya dua informan yang memiliki keempat modal tersebut, yaitu Ramli sebagai pelaku praktik mawah sawah  dan  Ali  sebagai pelaku  praktik mawah lembu.  Pada  setiap modal  yang  mereka miliki,  di  mana  modal budaya  yaitu  berupa  kecakapan  atau keahliannya  dalam  mengelola  aset  yang menjadi objek mawah, modal sosial karena relasi,  modal  ekonomi  yang  tentunya dimiliki  oleh  semua  pelaku mawah, dan modal simbolik karena ia mempunyai posisi penting  di  arena  terkait  atau  memiliki pengakuan dikalangan masyarakat.
2) Aktor dengan Modalitas Terbatas
Modalitas terbatas adalah tidak lengkapanya modal yang dimiliki oleh agen (aktor),  baik  itu  tidak  adanya  modal ekonomi, budaya, sosial, simbolik. Ada dua informan pengelola aset mawah yang masuk dalam  kategori  ini,  yaitu  Asri  a  Rahman
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
sebagai  pelaku mawah sawah  dan  Azwani sebagai pelaku mawah sawah sekaligus juga pelaku mawah lembu.
Kepemilikan  modal  dalam  habitus mawah merupakan aspek penting yang akan meningkatkan  eksistensi  konsep mawah .
Mengacu pada teori Bourdieu, bahwa agen yang memiliki modal lebih besar akan lebih dominan  pada  ranahnya  (Haryatmoko, 2016,  p.41).  Tetapi  pada  praktik mawah dilapangan,  tidak  berarti  aktor  yang memiliki  modal  simbolik  (modal  lebih dibanding dengan aktor lainnya yang tidak punya  modal  simbolik)  akan  dipastikan kuat  eksistensinya  di  arena,  karena  modal simbolik  dalam  habitus mawah bukanlah modal utama yang harus dimiliki oleh agen pengelola objek mawah . Contohnya seperti yang  terjadi  pada  Azwani  (aktor  dengan modal  tidak  lengkap),  meski  dia  tidak memiliki  modal  simbolik  tetapi  ruang lingkup  aset mawah yang  dia  kelola  tidak hanya mawah lembu  tetapi  juga mawah sawah, di mana cakupan arena pengelolaan objek mawah -nya lebih luas dari pada Ramli yang memiliki modalitas komprehensif.
Mengenai  habitus  dan  modalitas  dalam praktik mawah di  kalangan  masyarakat
Aceh  dalam  melakukan  kerjasama  untuk produktifitas  aset  adalah  melalui  konsep mawah .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  modal  utama  bagi  aktor  yang melakukan  pengelolaan  objek mawah adalah  modal  budaya  dan  modal  sosial, sedangkan modal utama bagi pemilik objek mawah adalah modal ekonomi, dan adanya kekosongan  modal  budaya  pada  pemilik objek mawah merupakan  faktor  terjadinya praktik mawah .  Di  samping  itu,  modal- modal  lainnya  juga  sangat  mempengaruhi para aktor untuk melakukan mawah .
Tujuan Mawah dalam  Pengembangan Ekonomi:  Analisis Maqā ṣ id  asy-Syarī’ah Jasser Auda
Perubahan  paradigma  dalam  hukum Islam berdasarkan perspektif maqāshid , dari teori maqāshid  asy-Syarī’ah lama  ke  teori maqāshid asy-Syarī’ah baru terletak pada titik tekan  keduanya.  Menurut  Jasser  Auda, secara  terminologi maqāshid didefinisikan sebagai  pemahaman  makna-makna,  serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah sarjana  hukum  Islam, maqāshid adalah pernyataan  alternatif  untuk mashalih (kemaslahatan-kemaslahatan) (Auda, 2008,
p.1).Adanya  konsep maqāshid, merupakan sebuah  upaya  untuk  pembangunan,  di samping  juga  merealisasikan  hak  asasi manusia. Maqāshid merupakan  sebuah gagasan  penting  dalam  menginterpretasi perbedaan  saran  dan  tujuan  (Auda,  2013, p.50).
Jasser  Auda  memberikan  pemaknaan ulang  terhadap  makna maqāshid  asy- Syarī’ah , di mana hifz al-Din dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati  kebebasan  beragama  dan kepercayaan, hifz  al-Nasl dimaknai  ulang dengan perlindungan keluarga dan institusi keluarga, hifz al-‘Aql dimaknai ulang dengan melipat  gandakan  pola  pikir  dan  berpikir secara  ilmiah, hifz  al-Karamah  al-Insāniyah dimaknai  ulang  dengan  perlindungan kehormatan  manusia,  atau hifz  Huqūq  al- Insān dimaknai ulang dengan perlindungan hak-hak manusia.
Selain  itu, hifz  al-Nafs juga  dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dan hifz  al-Mal dimaknai  ulang dengan  mengutamakan  kepedulian  sosial, pembangunan  dan  kesejahteraan  sosial. Jasser  Auda  menggunakan maqāshid  asy-
Syarī’ah sebagai  suatu  hal  yang  substantif dalam  penetapan  hukum  Islam  dengan menggunakan  pendekatan  sistem  ( system apporoach )(M. Arfan Mu’ammar; dkk, 2013, p. 398). Untuk melihat pemetaan maqāshid,
Jasser  Auda  mengenalkan  pendekatan sistem,  di  samping  juga  dia  melakukan pemaknaan  ulang  pada  lingkup maqāshid agar  dapat  berperan  langsung  sebagai metodologi istinbat hukum. Oleh karena itu, Jasser Auda mencetuskan teori sistem yang memiliki  enam  fitur  untuk  keluar  dari Hukum Islam yang stagnan menuju elastis. Dalam  pandangan  Jasser  Auda,  hukum Islam  yang  stagnan  dan tidak  elastis  dapat diakibatkan karena pendekatan dalam usul fikih  yang  bersifat  partikularistik  dengan logika  binner  atau  logika  yang  sederhana dan  hanya  menerima  apa  yang  ada  saja (Mabruri, 2018).
Senada dengan penjelasan di atas, enam fitur pendekakan sistem yang dikemukakan Jasser  Auda  meliputi:  fitur  kognitif,  fitur kemenyeluruhan,  fitur  keterbukaan,  fitur hirarki  saling  berkaitan,  fitur  multi- dimensional,  dan  fitur  kebermaksudan. Dari  enam  fitur  yang  ditawarkan  Jasser Auda  tersebut,  maka  yang  menjadi  salah
Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam
satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan  menggambarkan  inti  metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan. Semua  fitur  lainnya,  bekerja  untuk mendukung  fitur  kebermaksudan  dalam sistem hukum Islam, dengan kata lain fitur ini  adalah  fitur  penghubung  semua  fitur tersebut,  yang  kemudian  Jasser  Auda menggunakannya untuk melakukan pengembangan jangkauan maqāsid (Hamka Husein Hasibuan, 2017, p. 15).
Selain  gagasan  mengenai  pendekatan sistem  di  atas,  terdapat  juga  beberapa kritikan  Jasser  Auda  atas  teori  klasik,  di antaranya pada aspek perbaikan jangkauan maqāsid ,  para  sarjana  kontemporer membagi maqāshid menjadi  tiga  tingkatan dalam perluasan maqāshid asy-Syarī‘ah (Fasa,
2017) , meliputi al-Maqāshid  al-‘Ammah
(Tujuan Universal/Umum), al-Maqāshid al-
Khassah (Tujuan Khusus) dan Maqāshid al-
Juz’iyyah (Tujuan Parsial).
Berdasarkan pengembangan dan perbaikan  yang  komprehensif  dari  teori sebelumnya,  Jasser  Auda  mengharapkan tujuan  dari  adanya  hukum  Islam  dapat menjadi  prinsip  fundamental  yang  sangat
pokok  sekaligus  juga  menjadi  metodologi. Dengan  jangkauan maqāsid lebih  luas, diharapkan  efektifitas  dari  sebuah  sistem dapat  saja  diukur  berdasar  pada terpenuhinya  tujuan yang  hendak  dicapai, dimana efektifitas dari sistem hukum Islam berdasar  pada  terpenuhinya  tujuan-tujuan pokok maqāsid (Hamka  Husein  Hasibuan, 2017).
Pada pembahasan ini, dengan meminjam teori maqāshid asy-Syarī’ah perspektif Jasser Auda,  penulis  akan  mengkaji  lebih  rinci konsep mawah, yang mencakup tujuan dan implikasi  dari  praktik mawah yang  di lakukan oleh  para pelaku mawah di  Aceh.
Sebelum  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai tujuan mawah bagi pengembangan ekonomi para  pelaku mawah di  Aceh,  berdasarkan data  wawancara  dengan  lima  informan penelitian ini, menunjukkan bahwa alasan yang mendorong mereka melakukan mawah adalah  faktor  ekonomi.  Bagi  pihak-pihak pengelola  aset mawah ,  dengan  adanya konsep  tersebut  mereka  terbantu  dalam memenuhi kebutuhan pangan dan lainnya.
Sementara  itu,  bagi  pihak  pemilik  aset (modal),  melalui  konsep mawah maka  aset
Vol. 10, No.1, 2023, 78-99
mereka  dapat  di  produktifkan,  karena konsep mawah dapat  dijadikan  sebuah wadah investasi real oleh pemilik modal dan dapat  berimplikasi  pada  pengembangan ekonomi para pelakunya. Oleh karena itu, konsep mawah dapat  digolongkan  pada cakupan dharury dalam maqāshid  asy- Syarī’ah sehingga  dengan  adanya  konsep mawah di  masyarakat,  berimplikasi  pada pengembangan  ekonomi  dan  menghindari dari  mubazirnya  aset  karena  tidak dimanfaatkan.  Di  samping  itu, mawah menjadi  tujuan  untuk  menolak  mafsadah yang akan terjadi, yaitu mubazirnya aset dan permasalahan kemiskinan (kesulitan ekonomi).
Jasser Auda menegaskan bahwa maqāshid dalam hukum Islam merupakan tujuan inti dari  seluruh  metodologi  ijtihad  usul, linguistik  maupun  rasional.  Lebih  jauh realisasi maqāshid dari  sudut  pandang sistem,  mempertahankan  keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem  hukum  Islam.  Kebermaksudan menjadi  fitur  pokok  dalam  pendekatan sistem  yang  digagas  oleh  Jasser  Auda.
Maqāshid (kebermaksudan)  merupakan “pengikat  umum”  dalam  seluruh  fitur
sistem  lainnya,  seperti  kognisi, holisme (kemenyeluruhan),  keterbukaan,  hierarki saling berkaitan dan multidimensional . Oleh karena  itu,  validitas  suatu  hukum  harus ditentukan  berdasarkan  tingkatan  realisasi maqāshid asy-Syarī’ah yang dilakukan.
Merujuk  pada  kasus  penelitian  ini, dimana  setiap  hukum  yang  tertulis  atau hukum adat yang hidup di masyarakat dan berimplikasi  positif  pada  pengembangan sumber daya manusia, ekonomi dan hal-hal positif lainnya, patut untuk dipelihara dan dikembangkan.  Sebaliknya,  jika  hukum tersebut  melemahkan  sumber  daya manusia, maka seharusnya disingkirkan dan ditolak.  Sama  halnya  dengan  berbagai implikasi  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  melalui  praktik mawah , sehingga  berdampak  maslahah  bagi pengembangan  ekonomi  ummat  dan produktifitas aset, di samping itu juga untuk menolak  mafsadah  dari  permasalahan ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan modal.
Mengenai  tujuan  atau  implikasi  dari praktik mawah dalam  jangkauan maqāshid asy-Syarī’ah, berdasarkananalisa jangakuan maqāshid  al-‘ammah (tujuan
universal), terdapat penempatan keselamatan jiwa ( Hifz al-nafs ) sebagai basis utama  tujuan  disyariatkannya  ekonomi Islam  yang  berkeadilan  dan  berprinsipkan tolong  menolong,  dalam  hal  ini direpresentasikan  dalam  konsep mawah .
Sedangakan  pada  jangkauan maqāshid  al-
khassah (tujuan khusus) adalah hifz al-māl, di mana  tujuan  dari  adanya  konsep mawah adalah  sebagai  konsep  adat  yang mempertamukan para pihak antara pemilik lahan  atau  aset  dengan  mereka  yang  tidak memiliki aset melalui hubungan kerja sama bisnis secara mawah .
Sementara  itu,  dalam  jangkauan maqāshid  juziyyah (tujuan  parsial),  praktik mawah memberikan  implikasi  pada pengembangan  ekonomi  para  pelakunya melalui  realisasi maqāshid yaitu  menjaga harta  ( hifz al-māl) ,  baik  itu  menjaga  harta pemilik objek mawah sebagai pemodal atau
sebuah  upaya  penguatan  ekonomi pengelola objek mawah .
Dampak secara nyata dari dipraktikkannya mawah oleh  masyarakat baik  untuk  pengelola  atau  pemilik  modal berdasarkan fakta di Lapangan jelas positif.
Mengenai  hasil  yang  pelaku mawah dapatkan,  selain  mereka  peruntukkan untuk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya berupa  kebutuhan  akan  beras,  juga kebutuhan  lainnya,  di  mana  berdasarkan data  di  Lapangan  bahwa  terdapat  tiga informan penelitian ini yang menempatkan aktifitas  pengelolaan  dibidang  agraris melalui  konsep mawah ini  sebagai matapencaharian  utama  mereka,  sehingga mereka  sangat  bergantung  pada  pekerjaan tersebut.  Di  samping  itu,  praktik mawah yang  juga  terus  mereka  lakukan  dalam kurun waktu yang panjang sampai belasan tahun,  juga  disebabkan  karena  mereka merasa  diuntungkan  melalui  konsep  ini, sehingga  kebutuhan  ekonomi  mereka terbantu.
Simpulan
Faktor  yang  mendorong mawah terus bertahan  di  kalangan  masyarakat  Aceh adalah  karena mawah sudah  menjadi habitus  dan  didukung  oleh  arena  serta modal-modal yang dimiliki oleh para aktor. Diantara  modal-modal  tersebut  meliputi modal  ekonomi,  budaya,  simbolik  dan sosial. Di samping itu, yang menjadi modal
utama dalam diri para aktor pelaku mawah
adalah
modal budaya yang direpresentasikan melalui skil atau budaya dalam  mengelola  aset mawah ,  dan  juga terdapat  pihak  yang  memiliki  aset  tetapi tidak  memiliki  kemampuan  dalam mengelola  asetnya atau  dapat juga  disebut sebagai  pihak  dengan  kekosongan  modal budaya, yang oleh sebab itu mendorongnya untuk melakukan praktik mawah.
Di  samping  karena mawah sebagai habitus  di  kalangan  masyarakat  Aceh, eksistensi mawah juga  dipengaruhi  oleh tujuan mawah dan dampak yang dirasakan
oleh para aktor. Praktik mawah yang hidup di masyarakat memiliki tujuan dan dampak nya  sendiri,  dimana  melalui  jangakuan maqāshid  al-‘ammah terdapat  penempatan keselamatan jiwa ( hifz al-nafs ) sebagai basis utama  tujuan  disyariatkan  nya  ekonomi Islam  yang  berkeadilan  dan  berprinsipkan tolong menolong.
Pada  jangkauan maqāshid  al-khassah
(tujuan  khusus),  mewujudkan hifz  al-māl dimana  dengan  adanya  konsep mawah,
pemiliki  lahan  atau  aset  dapat  melakukan join bisnis dengan mereka (pengelola) yang tidak  memiliki  aset.  Sedangkan  pada
jangkauan maqāshid  juziyyah (tujuan parsial),  praktik mawah bertujuan  untuk pengembangan  ekonomi  para  pelakunya melalui  realisasi maqāshid menjaga  harta ( hifz al-māl) , baik itu menjaga harta pemilik objek mawah sebagai pemodal atau sebagai upaya  pengembangan  ekonomi  bagi pengelola objek mawah .
Daftar Pustaka
Abd. Halim (2014) Politik Lokal : Pola, Aktor,
&  Alur  Dramatikalnya, .  Yogyakarta: LP2B.
Abdurrahman (2014) Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh .
Universitas Sumatera Utara. Tersedia pada: https://repositori.usu.ac.id/handle/
123456789/50714.
Aceh, M. (2016) Peningkatan Ekonomi Syariat Masyarakat  Aceh  melalui  Sistem Mawah , MPU  Aceh .  Tersedia  pada: https://mpu.acehprov.go.id/index.p hp/news/read/2016/07/28/46/penin gkatan-ekonomi-syariat- masyarakat-aceh-melalui-sistem- mawah.html.
Adib, M. (2012) “Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu,”
BioKultur ,  I(2),  hal.  91–110.  Tersedia pada:
http://journal.unair.ac.id/download -fullpapers-01  Artikel  Agen  Dan Struktur  Dalam  Pandangan  Piere Bourdieu Revisi 20 Okt 2012.pdf.
Alfian (1977) Segi- Segi Sosial Budaya . Aceh:
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan  Ekonomi  dan  Sosial. Tersedia pada: https://books.google.com/books/ab out/Segi_segi_sosial_budaya_masyara kat_Aceh.html?id=N4YdAAAAMA AJ.
Amirullah Hadi (2010) Aceh: Sejarah, Budaya dan  tradisi .  Jakarta:  Yayasan  Pusaka Obor Indonesia.
Auda,  J.  (2008) Maqashid  Syariah  A
Beginner’s  Guide .  London:  The
International  Institute  of  Islamic Thought.
Auda,  J.  (2013) Maqasid  Untuk  Pemula .
Yogyakarta: SUKA-Press.
Darwis,  R.  (2016)  “Sistem  Bagi  Hasil Pertanian  Pada  Masyarakat  Petani Penggarap  di  Kabupaten  Gorontalo Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam,”
Al-Mizan ,  12(1),  hal.  1–25.  doi:
10.30603/am.v12i1.122.
Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata

## Kabupaten  Aceh  Besar  (2002)
Hukum  Adat  Yang  Eksis  Dalam Bidang  Ekonomi  Dan  Adat  Sengketa Dalam  Masyarakat .  Aceh:  Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Aceh Besar.
Fasa,  M.  I.  (2017)  “Reformasi  Pemahaman Teori  Maqasid  Syariah  (Analisis Pendekatan  Sistem  Jasser  Audah),”
HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika ,
13(2), hal.
218.
doi:
10.24239/jsi.v13i2.438.218-246.
Flanagan, K. et al. (1992) An Introduction to the  Work  of  Pierre  Bourdieu.  The Practice of Theory , The British Journal
of Sociology . doi: 10.2307/591348.
Guntur, M. (2013) Sistem Bagi Hasil Garapan Padi  Antara  Petani  Pemilik  Modal Dengan  Petani  Penggarap  Ditinjau Dari  Syari’at  Islam  di  Desa Bontobobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa . Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar. Tersedia pada: http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/5283/1/muhammad guntur.pdf.
Hamka  Husein  Hasibuan  (2017) Pemikiran Maqashid  Syariah  Jasser  Auda . Tersedia
pada: https://www.academia.edu/35853325 /Pemikiran_Maqasid_Syariah_Jasser_ Auda.
Haryatmoko  (2016) Membongkar  Rezim Kepastian  Pemikiran  Kritis  Post- Strukturalis . Yogyakarta: Kanisius.
Hastuti  dan  A.J.  Suhardjo  (2016) “Keterkaitan  Lingkungan  Geografi, Kondisi  Sosial  Ekonomi  Dan Pembagian  Kerja  Secara  Seksual  Di Perdesaan,” Majalah
Geografi Indonesia , 20(2), hal. 94–113. Kistantia Elok Mumpuni; dkk (2015) “Peran Masyarakat
dalam Upaya
Konservasi,” in Seminar Nasional XII Pendidikan  Biologi  Universitas  Negeri Semarang .  Semarang:  Universitas Negeri  Semarang.  Tersedia  pada: https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/artic le/viewFile/7088/6316.
M. Arfan Mu’ammar; dkk (2013) Studi Islam: Perspektif
Inside/Outsider .
Yogyakarta: IRCiSoD.
Mabruri,  M.  N.  U.  Al  (2018) Rekonstruksi Nasab  Anak  Zina  Perspektif  Jasser Auda , Tesis .  UIN  Sunan  Kalijaga.
Tersedia  pada:  https://digilib.uin- suka.ac.id/32043/1/1620310142_BAB- 1_V_Daftar-Pustaka.pdf.
Mubyarto  (1995) Ekonomi  dan  Keadilan
Sosial . Yogyakarta: Aditya Media.
Nirzalin
dan Maliati, N.
(2017) “Produktivitas Pertanian Dan Involusi Kesejahteraan Petani ( Studi Kasus  di  Meunasah  Pinto  Aceh Utara  ),” Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , hal. 106–119.
Noor,  R.  A.  G.  (2013) Konsep  Distribusi Ekonomi  Islam  dan  Format  Keadilan Ekonomi di Indonesia , Pustaka Pelajar,
Yogyakarta .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Ritzer, G. dan Goodman, D. J. (2012) Teori Sosiologi  Modern:  Dari  Teori  Sosiologi
Klasik Sampai
Perkembangan Mutakhir  Teori  Sosial  Postmodern .  8 ed. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Sample, E. C. (2005) Influences of Geographic Environment  on  The  Basis  of  Ratzel’s
System of Anthropo-Geography .
Tersedia
pada: http://www.gutenberg.org/files/152 93/15293-h/15293-h.htm.
Sigit Ariyanto (2017) Mekanisme Bagi Hasil (Paroan)  Penggarapan  Kebun  Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam  Perspektif  Hukum  Akad
Musaqah .  Universitas  Islam  Negeri
Malang.
Tersedia pada: http://etheses.uin- malang.ac.id/6035/1/11220111.pdf.
Syamsuddin (2018) “Peran Konsep Mawah
Sebagai Edukasi Permodalan Masyarakat Aceh,” Negotium: Jurnal Administrasi  Bisnis ,  1(1).  doi: https://doi.org/10.29103/njiab.v1i1.
Wikipedia, Aceh , Wikipedia.com .  Tersedia pada: https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh.