Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang)
Mulyaningsih 1

## Abstract
This paper analyzes the evaluation of the implementation of education and training  (training)  the  competence  of  government  personnel  resources Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kota  Magelang.  This  study  used  a qualitative  method  with  descriptive  approach.  The  purpose  of  this  study was to evaluate aspects of competency training. The training components that  are  evaluated  are  training  curriculum,  length  of  training,  training methods,  trainers,  training  participants,  training  infrastructure  and training  committee  organized  by  BKD  Kota  Magelang.  This  study  shows that the implementation of competency training has been going well and in accordance  with  the  specified  criteria  even  though  there  are  still  some obstacles.
Keywords: Education and Training, Aparaturs Resource, Evaluation Abstrak Tulisan  ini  menganalisis  evaluasi  pelaksanaan  pendidikan  dan  pelatihan (diklat)  kompetensi  sumber  daya  aparatur  yang  diselenggarakan  oleh BKD  Kota  Magelang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengevaluasi  aspek-aspek  diklat  kompetensi.  Adapun  komponen  diklat yang  dievaluasi  adalah  kurikulum  diklat,  lamanya  diklat,  metode  diklat, widyaiswara,  peserta  diklat,  sarana  dan  prasarana  diklat  dan  panitia diklat  yang  diselenggarakan  oleh  BKD  Kota  Magelang.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  diklat  kompetensi  telah  berjalan dengan baik dan sesuai dengan  kriteria yang ditentukan meskipun masih terdapat beberapa kendala.
Kata  Kunci:  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Sumber  Daya  Aparatur, Evaluasi
Pembangunan  suatu  bangsa  memerlukan  aset  berupa  sumber  daya manusia yang berkualitas yang mempunyai peran penting dalam manajemen pemerintahan  dalam  melakukan  pelayanan  publik.  Hal  ini  penting  karena aparatur  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  dalam  memberikan pelayanan,  sehingga  diperlukan  sumber  daya  yang  berkualitas.  Menyadari pentingnya sumber daya manusia dalam lajunya pembangunan, menjadikan semakin  besarnya  perhatian  terhadap  pentingnya  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia.  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pun menyebutkan bahwa kelancaran tugas pemerintahan dan
1 Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
pembangunan  nasional  sangat  tergantung  pada  kesempurnaan  aparatur negara  khususnya  pegawai  negeri.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  berbagai perkembangan  yang  terjadi  dewasa  ini  telah  menyadarkan  kita  akan pentingnya  untuk  berfikir  kembali  tentang  pendekatan  yang  digunakan selama  dalam  tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan.  Dari  segi administrasi  publik,  pola-pola  lama  penyelenggaraan  pemerintah  tidak  lagi sesuai  dengan  tatanan  masyarakat  yang  telah  mengalami  perubahan  dan perkembangan.  Oleh  karena  itu  sudah  seharusnya  pemerintah  melakukan perubahan-perubahan  yang  terarah  pada  terwujudnya  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik (good  governance) dan  mempersiapkan  sumber daya aparatur yang handal.
Salah  satu  upaya  dalam  peningkatan  kualitas  dari  aparatur  melalui pendidikan  dan  pelatihan.  Pengembangan  kompetensi  mutlak  diberikan kepada seluruh aparatur. Senada dengan pendapat Thoha (2014:286) bahwa pengembangan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  lebih  ditekankan  pada pengembangan  pendidikan  dan  pelatihan  fungsional  tidak  hanya  pada pendidikan  dan  pelatihan  struktural  yang  cenderung  menjadikan  orientasi pegawai hanya untuk mendapatkan jabatan struktural. Hal ini dimaksudkan untuk  meningkatkan  kompetensi  pegawai  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya.  Pengembangan  pegawai  pada  dasarnya  bertujuan  untuk memastikan  dan  memelihara  kemampuan  pegawai  sehingga  memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi.
Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kota  Magelang  mempunyai kedudukan  dan  tugas  pokok  dalam  manajemen  kepegawaian.  Salah  satu pengembangan kompetensi yang sering dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Baik pendidikan secara formal melalui tugas belajar ataupun izin belajar maupun pendidikan melalui jalur non formal seperti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, short course, workshop, sosialisasi dan sebagainya. Keith Davis dan Werther W.B 1996) dalam Mangkuprawira (2011:  150)  berpendapat  bahwa  pengembangan  SDM  merupakan  ‘sebuah cara efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan, termasuk ketertinggalan  karyawan,  keragaman  pekerjaan  di  dalam  dan  luar  negeri, perubahan  teknik  kegiatan  yang  disepakati,  dan  perputaran  karyawan’. Aparatur  yang  diharapkan  dalam  upaya  perjuangan  nasional  adalah  yang memiliki kompetensi.
Diklat  yang  diselenggarakan  oleh  BKD  Kota  Magelang  adalah  diklat teknis  tugas  dan  fungsi.  Salah  satu  diklat  teknis  yang  dilaksanakan  adalah diklat Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. Selama ini diklat yang  dilaksanakan  BKD  kota  Magelang  belum  dilakukan  evaluasi.  Evaluasi sendiri  sangat  penting  dilakukan  untuk  mengetahui  pencapaian  tujuan kegiatan.  Hal-hal  yang  memerlukan  evaluasi  diantaranya  adalah  kurikulum diklat,  lamanya  pelaksanaan  diklat,  metode  diklat,  peserta  diklat,  pengajar atau  widyaiswara,  sarana  dan  prasarana  diklat  dan  penitia  diklat.  Evaluasi terhadap  kurikulum  diklat  juga  menjadi  penting  karena  hal  ini  dapat
menjadikan  penyelenggara  ataupun  pembuat  kurikulum  mengetahui  akan kekurangan  dari  kurikulum  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian Jacob  dan  Wet  (2013)  dalam  jurnalnya  Evaluation  of  the  Vocational Education  Orientation  Programme  (VEOP)  at  a  University  in  South  Africa yang  menunjukkan  bahwa  pentingnya  evaluasi  terhadap  modul  yang digunakan  sebagai  prosedur  standar  untuk  menyikapi  kekurangan  dari modul  tersebut  dan  pentingnya  pemilihan  tutor  (pengajar)  dan  harus memiliki  pemahaman  yang  menyeluruh  tentang  pendidikan  lanjutan  dan pelatihan.
Sebagai  instansi  yang  mengelola  sub  bidang  pendidikan  dan pelatihan,  BKD  mempunyai  tugas  dalam  pelaksanaan  diklat.  Baik  dari  sisi perencanaan,  pelaksanaan  maupun  evaluasinya.  Pelaksanaan  evaluasi terhadap  pembinaan  pegawai  Pemerintah  Kota  Magelang  dikatakan  masih kurang  karena  belum  intensif  dengan  hasil  evaluasi  yang  belum  dapat digunakan  sebagai  bahan  perencanaan  selanjutnya.  Hal  ini  berarti  evaluasi belum  dilaksanakan  sepenuhnya.  Padahal  evaluasi  itu  sendiri  penting  bagi kelangsungan  sebuah  program/kegiatan  dalam  pengambilan  sebuah keputusan,  apakah  akan  dihentikan,  diperbaiki,  ditingkatkan  atau dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Spaulding (Sukardi, 2014:3) yang mengatakan ”program evaluation is conducted for decision making purpose”. Pendidikan dan pelatihan merupakan merupakan investasi di dalam diri aparatur yang nantinya siap dipergunakan apabila diperlukan baik dalam melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  maupun  pelayanan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi untuk mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik  dalam  pelaksanaan  diklat  selanjutnya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis pelaksanaan diklat kompetensi sumber daya aparatur di BKD Kota Magelang.

## Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
Pengembangan  sumber  daya  aparatur  hampir  selalu  menempati  urutan teratas  dalam  program  kerja  pimpinan.  Notoatmodjo  (2003:30) mengemukakan  pentingnya  program  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  suatu organisasi, antara lain sebagai berikut:
1. Sumber  daya  manusia  menduduki  suatu  jabatan  tertentu  dalam organisasi  belum  tentu  mempunyai  kemampuan  yang  sesuai  dengan yang dipersyaratkan dalam jabatan tersebut.
2. Kemajuan ilmu teknologi tentu akan mempengaruhi organisasi/instansi, sehingga kompetensi yang dulu belum diperlukan sekarang diperlukan.
3. Promosi dalam suatu organisasi/institusi adalah suatu keharusan apabila organisasi ingin berkembang. Pentingnya promosi adalah sebagai reward dan incentive (ganjaran  dan  perangsang).  Dengan  adanya  ganjaran  dan perangsang dengan promosi diharap dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang.
4. Di  dalam  pembangunan  ini  organisasi-organisasi  baik  pemerintah maupun  swasta  terpanggil  untuk  melakukan  pelatihan-pelatihan  bagi
karyawannya agar diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan masa pembangunannya.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  101 Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  PNS,  pengertian Pendidikan  dan  Pelatihan  adalah  proses  penyelenggaraan  belajar  mengajar dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pendidikan dan  Pelatihan  meliputi  dua  fungsi  sekaligus,  yaitu  fungsi  pendidikan  dan pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan untuk:
1. Meningkatkan  pengetahuan,  keahlian,  ketrampilan  dan  sikap  untuk dapat  melaksanakan  tugas  jabatan  secara  profesional  dengan  dilandasi kepribadian  dan  etika  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan  kebutuhan instansi
2. Menciptakan  aparatur  yang  mampu  berperan  sebagai  pembaharu  dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
3. Memantapkan  sikap  dan  semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan  kesamaan  visi  dan  dinamika  pola  piker  dalam melaksanakan  tugas  pemerintahan  umum  dan  pembangunan  demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
Pendidikan dan pelatihan dalam Pegawai Negeri Sipil terdiri dari dua jenis  (PP  No  101  Tahun  2000)  yaitu  diklat  Pra-Jabatan  dan  diklat  dalam Jabatan.
1. Diklat  yang  pertama  adalah  diklat  prajabatan.  Merupakan  syarat pengangkatan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS)  menjadi  Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diklat prajabatan terdiri dari diklat pra-jabatan untuk pengangkatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
2. Diklat  yang  kedua  adalah  diklat  dalam  jabatan,  adalah  suatu  pelatihan yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu,  keahlian,  kemampuan  dan ketrampilan.  Diklat  dalam  jabatan  terdiri  dari  pertama  Diklat Kepemimpinan  (Diklatpim)  yang  terdiri  dari  Diklatpim  Tingkat  IV, Diklatpim  Tingkat  III,  Diklatpim  Tingkat  II  dan  Diklatpim  Tingkat  I. Kedua  Diklat  Fungsional,  dilaksanakan  untuk  memenuhi  persyaratan yang  sesuai  dengan  jenis  dan  jenjang  jabatan  fungsional.  Ketiga  adalah Diklat  Teknis  dilaksanakan  untuk  memberikan  ketrampilan  dan  atau penguasaan  pengetahuan  teknis  yang  berhubungan  secara  langsung dengan  pelaksanaan  tugas  pokok  instansi  yang  bersangkutan  dan pengetahuan  yang  berkenaan  bidang  pelayanan  teknis  yang  bersifat umum,  administratif  dan  manajemen  yang  keberadaannya  menunjang pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
Untuk  membentuk  aparatur  yang  memiliki  kompetensi  diperlukan diklat yang mengarah pada:
a. Peningkatan  sikap  dan  semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air
b. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya
c. Peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  dan  kualitas  pelaksanaan  tugas  yang dilakukan  dengan  semangat  kerjasama  dan  tanggung  jawab  sesuai dengan  lingkungan  kerja  dan  orgaisasinya  (penjelasan  Peraturan Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil).
Diklat  diarahkan  untuk  mempersiapkan  PNS  agar  memenuhi persyaratan  jabatan  yang  ditentukan  dan  kebutuhan  organisasi,  termasuk pengadaan  kader  pimpinan  dan  staf.  Diklat  meliputi  dua  fungsi  sekaligus, fungsi  pendidikan  dan  fungsi  pelatihan  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa diklat merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Diklat  mempunyai  peran  strategis  terhadap  keberhasilan  mencapai  tujuan organisasi.

## Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  pasal  4  ayat  (1)  pemerintah menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  berbasis  Akrual. SAP Berbasis  Akrual  adalah  SAP  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang, dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  APBN/APBD.  SAP berbasis Akrual tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010.
Penerapan SAP berbasis Akrual ini serentak dimulai pada tahun 2015 sehingga  setiap  pegawai  yang  menangani  bidang  keuangan  dituntut  untuk menguasainya.  Maka  dilakukan  diklat  yang  berkaitan  dengan  sistem  ini. Diklat  SAP  berbasis  Akrual  bertujuan  agar  peserta  mampu  menerapkan pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  penyusunan  laporan  keuangan berbasis akrual, seperti:
1. Menguasai  penyusunan  laporan  keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD)
2. Menguasai  penyusunan  laporan  keuangan  Pejabat  Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
3. Menguasai penyusunan laporan keuangan daerah (Konsolidasian)
4. Membuat analisis laporan keuangan daerah
Kompetensi yang ingin dicapai adalah dapat memiliki keterampilan dan/atau penguasaan keterampilan teknis dalam bidang sistem akuntansi pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
Penerapan  diklat  berbasis  kompetensi,  artinya  penyelenggaraan diklat  diarahkan  untuk  mengisi  kompetensi  peserta  sesuai  yang dipersyaratkan oleh jabatannya, sehingga PNS bersangkutan wajib mengikuti diklat yang tujuan pembelajarannya membangun kompetensi tersebut. Diklat berbasis kompetensi bagi PNS tidak hanya sekedar membentuk kompetensi, akan  tetapi  kompetensinya  harus  relevan  dengan  tugas  dan  jabatannya.
Dengan  kata  lain  kompetensi  secara  langsung  dapat  membantu  dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

## Evaluasi
Setiap  pelaksanaan  pendidikan  selalu  diikuti  dengan  kegiatan evaluasi,  baik  menyangkut  hasil  maupun  terhadap  proses  pendidikan  yang dilakukan.  Groundlund  dan  Linn  (2000:5)  mengemukakan  bahwa  evaluasi adalah  proses  yang  sistematis  dalam  pengumpulan  data,  analisis  data  dan iterpretasi  informasi  untuk  menentukan  tingkat  pencapaian  tujuan pengajaran.  Djaali  dan  Mulyono  (2000:1)  menyatakan  bahwa  evaluasi sebagai  proses  menilai  sesuatu  berdasarkan  kriteria  atau  tujuan  yang  telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi.
Blaine  dan  Sanders  (2004:1)  berpendapat  bahwa  evaluasi  adalah mencari  sesuatu  yang  berharga (worth) .  Sesuatu  yang  berharga  tersebut, dapat  berupa  informasi  tentang  suatu  program,  produksi  serta  alternatif prosedur  tertentu.  Evaluasi  bukanlah  sesuatu  yang  baru  dalam  kehidupan manusia karena hal tersebut selalu mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannnya  tersebut  telah  sesuai  dengan  keinginannya  semula. Sedangkan  menurut  Kaufman  dan  Thomas  (1980:  4)  evaluasi  adalah  suatu proses yang dilakukan untuk membantu seseorang atau alat tertentu menjadi lebih  baik  dari  keadaan  yang  sebelumnya  karena  adanya  sistem  perbaikan. Pendapat  ini  memuat  pengertian  bahwa  evaluasi  akan  memberikan  data masukan yang dijadikan dasar perbaikan dari kondisi yang sudah ada.

## Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan
Evaluasi  dalam  diklat  teknis  dilakukan  oleh  lembaga  diklat  yang bersangkutan  dan  atau  instansi  pembina  untuk  mengetahui  perkembangan pelaksanaan dan tingkat pencapaian kinerja penyelenggara diklat. PP Nomor 101  Tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  PNS  yang merupakan regulatory policy , mencakup antara lain  (1) Tujuan dan sasaran diklat;   (2) Kurikulum; (3) Peserta; (4) Widyaiswara/tenaga kediklatan; (5) Sarana  dan  prasarana;  (6)    Penyelenggara;  (7)  Metode  diklat;  (8)  Jangka waktu pelaksanaan.
Peraturan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  13  Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis mengamanatkan bahwa diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan atau penguasaan keterampilan  di  bidang  tugas  yang  terkait  dengan  pekerjaan  PNS  sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.  Diklat teknis  dilaksanakan  untuk  memenuhi  persyaratan  kompetensi  teknis  yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS sebagai bagian integral dari sistem pembinaan  karier  dan  prestasi  kerja  bagi  PNS.  Dalam  pelaksanaan  diklat teknis  perlu  dilakukan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  program  dan alumni  diklat.  Aspek  dalam  diklat  teknis  bisa  dilihat  dari  (1)  tujuan  dan
sasaran  diklat;  (2)  peserta  diklat;  (3)  kurikulum  diklat  teknis;  (4)  metode pembelajaran; (5) widyaiswara; (6) sarana dan prasaran diklat.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  HAR  Tilaar  (1997)  yang mengemukakan  aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelatihan  yaitu,  (1) Aspek  institusi;  (2)  Aspek  kurikulum;  (3)  Aspek  lamanya  pendidikan;  (4) Aspek  tenaga  pengajar  ;  (5)  Aspek  peserta  pendidikan;  (6)  Aspek  metode proses  belajar  mengajar;  (7)  Aspek  laboratorium  dan;  (8)  Aspek kepustakaan.  Dengan  memperhatikan  aspek-aspek  di  atas,  pegawai  yang memiliki  pendidikan  formal  maupun  diklat  diharapkan  mampu meningkatkan  profesionalisme  dan  kompetensinya  guna  memperlancar proses pelaksanaan tugas masing-masing.
Dari  pendapat  di  atas  komponen  diklat  yang  dievaluasi  adalah kurikulum diklat, lamanya diklat, metode diklat, widyaiswara, peserta diklat, sarana dan prasarana diklat dan panitia diklat.

## Pembahasan Kurikulum Diklat
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  LAN  Nomor  13  Tahun  2011  tentang Pedoman  Umum  Pembinaan  Penyelenggaraan  Diklat  Teknis  menyebutkan bahwa  susunan  kurikulum  dalam  setiap  program  diklat  teknis  memuat materi-materi  yang  berhubungan  langsung  dengan  bidang  tugas  dan/atau keterampilan teknis substantif, atau administratif serta bersifat aplikatif baik untuk memenuhi tuntutan pekerjaan teknis substantif dan pekerjaan teknis administratif.  Adapun  kurikulum  dari  diklat  teknis  substantif  disusun  oleh instansi  teknis  masing-masing  bersama  instansi  teknis  setelah dikoordinasikan  dengan  pembina  diklat  PNS.  Penggunaan  kurikulum  diklat mengacu  pada  standar  kompetensi  jabatan  PNS.  Kurikulum  merupakan seperangkat  rencana  dan  peraturan  mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Hal  ini  tertuang  di dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Sebelum  pelaksanaan  diklat,  penyelenggara  terlebih  dahulu mengecek  kurikulum,  silabi  dan  Garis-garis  Besar  Program  Pembelajaran (GBPP) mata pelatihan jenis diklat
Menurut  Widodo  (2009:31)  kurikulum  adalah  kumpulan  gagasan dan  pengalaman  yang  ditata  dalam  bentuk  program  diklat  yang  disajikan dengan  menggunakan  metode  dan  media  yang  bertujuan  meningkatkan pengetahuan  kemampuan  peserta  diklat  pada  bidang  kompetensi  yang diharapkan  dikuasai  oleh  peserta  dan  relevan  dengan  pekerjaannya.  Pada diklat  SAP  berbasis  akrual  yang  selama  ini  diselenggarakan  oleh  BKD  Kota Magelang,  penerapan  materi  praktek  dan  materi  teori  masih  dirasa  belum berimbang.  Proporsi  materi  praktek  diharap  lebih  banyak  daripada  materi teori. Hal ini karena dibutuhkan pengalaman-pengalaman yang nyata dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan adanya materi yang aplikatif diharapkan lebih baik  dalam  penyusunan  laporan  keuangan.  Adapun  materi  yang  diberikan
dalam  diklat  sudah  sesuai  dengan  tema  diklat  yang  diselenggarakan.  Yaitu tentang akuntansi berbasis akrual yang banyak  memberikan materi tentang penyusunan laporan keuangan.

## Lamanya Diklat
Pada  diklat  SAP  berbasis  Akrual  yang  diselenggarakan  BKD  Kota Magelang,  materi  yang  disampaikan  dimulai  dari  pembukaan  diklat  sampai dengan  penutupan  diklat  sebanyak  35  Jam  Pelatihan  (JP).  Dengan  masing- masing  materi  telah  ditentukan  perkiraan  waktu  yang  diperlukan  untuk tersampaikannya materi kepada peserta sehingga peserta mampu menyerap semua yang diberikan. Rata-rata dalam sehari memerlukan waktu selama 6 (enam)  jam  dengan  istirahat  selama  1  (satu)  jam.  Pembagian  waktu ditentukan  dari  banyaknya  materi  yang  diberikan.  Mata  pelatihan  yang memerlukan teori dan praktek seperti dalam penyusunan laporan keuangan membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama.  Seperti  pada  mata  pelatihan penyusunan  laporan  keuangan  SKPD  membutuhkan  waktu  6  JP  dengan perbandingan  3  JP  untuk  teori  dan  3  JP  untuk  praktek.  Pada  pelaksanaan diklat ini penggunaan waktu secara optimal. Hal ini terlihat dari disiplinnya para  widyaiswara  dalam  memanfaatkan  waktu  sampai  pada  batas  waku berakhir.  Perpindahan  dari  satu  materi  ke  materi  lain  juga  berlangsung sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Pada  diklat  ini  berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tidak ada penambahan atau pun pengurangan  untuk  mata  diklat  tertentu.  Untuk  diklat  SAP  berbasis  Akrual dengan  waktu  selama  6  (enam)  hari  dengan  materi  selama  35  JP  sesuai dengan  materi  yang  diberikan  dan  mencakup  pengetahuan  dan  praktek penyusunan  laporan  keuangan.  Namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah lamanya waktu pemberian materi praktek dan teori yang sama perlu adanya perubahan.  Diharap  materi  praktik  mendapat  waktu  yang  lebih  lama dibanding materi teori.

## Metode Diklat
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  diklat  SAP  berbasis Akrual  adalah  metode  diklat  bagi  orang  dewasa  (andragogi)  yang  sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta. Knowless (1997) memberikan  pengertian  tentang  pendidikan  orang  dewasa  bahwa pendidikan orang dewasa adalah pengetahuan dan teknik untuk membantu orang dewasa belajar. Pembelajaran harus menekankan pada permasalahan yang dihadapi.
1. Ceramah.  Ceramah  oleh  widyaiswara  atau  tenaga  kediklatan  lainnya. Penyajian  bahan  untuk  ceramah  dengan  bantuan  audio  visual,  OHP, laptop dan alat bantu lainnya.
2. Tanya  jawab.  Tanya  jawab  dilakukan  selama  proses  ceramah berlangsung,  atau  dapat  dilakukan  alokasi  waktu  khusus  apabila memungkinkan.
3. Studi  kasus.  Peserta  dapat  mengembangkan  pengetahuan  dan keterampilan dengan dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya/permasalahan yang sebenarnya.
4. Diskusi.  Melakukan  pembahasan  dalam satu kelompok  terhadap  materi yang diberikan.
Metode ini sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan diri peserta diklat yang telah memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Metode diklat bagi orang dewasa harus :
1. Sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta
2. Interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta
3. Berlangsung  dalam  suasana  belajar  yang  bebas,  dinamis  dan  fleksibel (Koirewoa dan Budiarso, 2014:28)
Jadi metode diklat yang diguanakan dalam diklat SAP berbasis Akrual sudah sesuai  dengan  pendekatan  pembelajaran  orang  dewasa  dengan  pendekatan andragogi,  dengan  menggabungkan  metode  ceramah,  tanya  jawab,  studi kasus dan diskusi.

## Widyaiswara
Widyaiswara  menurut  Peraturan  Pemerintah    Nomor  101  Tahun 2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  PNS  adalah  PNS  yang diangkat  sebagai  pejabat  fungsional  oleh  pejabat  yang  berwenang  dengan tugas,  tanggung  jawab,  wewenang  untuk  mendidik,  mengajar,  dan/atau melatih  PNS  pada  lembaga  diklat  pemerintah.  Untuk  diklat  SAP  berbasis Akrual, dalam materi yang sifatnya substantif kompetensi widyaiswara harus memiliki  pendidikan  yang  sesuai  dengan  materi  yang  didiklatkan  dan mempunyai kemampuan di bidang keuangan. Widyaiswara sebagai fasilitator harus dapat melayani peserta diklat dengan baik. Hal tersebut terlihat pada sistem pembelajaran yang menggunakan sistem diskusi, peran widyaiswara sangat  menentukan  jalannya  diskusi  karena  harus  dapat  memfasilitasi jalannya diklat. Penyampaian materi diklat oleh widyaiswara pada diklat SAP berbasis  Akrual  telah  menunjukkan  bahwa  widyaiswara  mempunyai kompetensi  yang  baik.  Widyaiswara  menguasai  materi  yang  diajarkan, mampu  melakukan  komunikasi  dan  interaksi  dengan  peserta  diklat  dengan efektif.  Dalam  kegiatan  pembelajaran  mampu  bekerjasama  dengan  peserta diklat dan mempunyai kemampuan penggunaan media dan sarana pelatihan secara  efektif.  Hal  ini  merujuk  pada  pendapat  Nasrul  (2009:42)  yang menjelaskan  bahwa  hal-hal  yang  patut  dievaluasi  dari  fasilitator/pengajar antara  lain  penguasaan  dan  kemampuan  penggunaan  metode  diklat, penguasaan  dan  pemahaman  terhadap  materi  pelatihan,  kemampuan berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan  peserta  secara  efektif  dan kemampuan penggunaan media dan sarana diklat secara efektif.

## Peserta Diklat
Peserta  yang  mengikuti  diklat  kompetensi  teknis  SAP  berbasis Akrual yang diselenggarakan oleh BKD Kota Magelang adalah pegawai yang
mempunyai  tugas  pokok  sesuai  dengan  materi  yang  didiklatkan.  Yaitu  PNS yang  bekerja  di  bagian  keuangan  seperti  Bendahara,  Kasubag  Keuangan, ataupun  verifikator  keuangan  dan  fungsional  umum  yang  bekerja  di subbagian keuangan. Pemilihan peserta ini dimaksudkan agar setelah diklat berakhir  dapat  dimanfaatkan  potensi  mereka  dalam  pekerjaan  sehari-hari dalam  meningkatkan  kinerja  instansi.  Pemilihan  peserta  ini  memang dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan kompetensi guna memantapkan tugas-tugas  pekerjaan  yang  terkait  dengan  keuangan  seperti  laporan penyusunan  keuangan.  Pemilihan  ini  bersifat  selektif  dan  merupakan penugasan  untuk  pengembangan  karir  yang  bersangkutan.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Ritonga  dalam  Halim  (2012)  bahwa  perlunya  dukungan sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  profesional  dalam  pengelolaan keuangan.  Hal  ini  karena  penyiapan  dan  penyusunan  laporan  keuangan membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  menguasai  akuntansi pemerintahan.  Selain  itu  Simanjuntak  dan  Bastian  (2010)  menjelaskan bahwa  kebutuhan  sumber  daya  manusia  lebih  terasa  dengan  semakin kuatnya  upaya  untuk  menerapkan  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual. Sehingga pemerintah menyusun perencanaan sumber daya manusia dibidang akuntansi  pemerintah.  Untuk  itu  perlunya  ketepatan  terhadap  sasaran peserta  diklat,  yang  diperkuat  dengan  aturan  keikutsertaan  peserta  diklat oleh  penyelenggara  diklat  dan  komitmen  pimpinan  dalam  pengiriman peserta diklat. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, masih terdapat beberapa peserta  yang  bukan  dari  bidang  keuangan,  kesehariannya  memang  tidak menangani bidang tersebut. Jadi, masih ada unsur yang belum terpenuhi dari sasaran peserta diklat.

## Sarana dan Prasarana Diklat
Sarana  diklat  yang  disiapkan  disesuaikan  dengan  tujuan,  sasaran program  dan  materi  diklat,  begitu  pun  prasarana  diklat.  Sarana  dan prasarana  merupakan  salah  satu  faktor  penunjang  dalam  pencapaian keberhasilan  proses  pelaksanaan  diklat.  Salah  satu  penilaian  diklat  adalah prasarana  yang  mendukung  apakah  memenuhi  syarat  atau  tidak  untuk terlaksananya diklat. Sesuai dengan PP 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan PNS sarana dan prasarana diklat telah terstandarisasi. Artinya  penyelenggara  diklat  dalam  pelaksanaan  diklat  harus  memenuhi standar  kelengkapan  sarana  dan  prasarana.  Sarana  dan  prasarana  dalam pembelajaran  diklat  yang  diadakan  BKD  Kota  Magelang  sudah  cukup memenuhi standar kelayakan untuk melakukan pembelajaran yang kondusif. Sarana  merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai  sebagai  alat  dalam mencapai  maksud  dan  tujuan,  sedangkan  prasarana  adalah  segala  sesuatu yang  merupakan  penunjang  terselenggaranya  suatu  proses.  Selama  ini penyelenggaraan diklat dilakukan di hotel-hotel yang ada di Kota Magelang. Hal ini dilakukan karena BKD belum memiliki gedung/balai diklat tersendiri. Standar ruang yang digunakan disesuaikan dengan jumlah peserta diklat dan metode diklat yang digunakan. Untuk diklat SAP berbasis Akrual dalam satu
batch terdiri  dari  maksimal  20  peserta  maka  besar  kecilnya  ruangan  yang digunakan  juga  disesuaikan.  Begitu  juga  dengan  penataan  ruang,  berapa jumlah  proyektor  yang  digunakan, soundsystem yang  baik,  meja  kursi  yang tersedia  juga  disesuaikan  dengan  kenyamanan  peserta.  Selain  hal  tersebut juga  diperhatikan  berkaitan  dengan  dekorasi  kelas,  suhu  ruangan (penggunaan  AC  ruangan)  dan  pencahayaan  ruang.  Penilaian  peserta terhadap  sarana  dan  prasarana  menunjukkan  bahwa  peserta  cukup  puas dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

## Panitia Diklat
Penyelenggara diklat kompetensi sumber daya aparatur adalah BKD Kota  Magelang.  Pelaksanaan  diklat  selalu  dibentuk  kepengurusan/panitia penyelenggara.  Panitia  penyelenggara  mempunyai  peran  dalam  kelancaran pelaksanaan  diklat.  Tidak  hanya  pada  saat  dilaksanakannya  diklat,  akan tetapi  dimulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi  diklat.  Jadi penyelenggara  diklat  dalam  memberikan  pelayanan  merupakan  salah  satu faktor  yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  diklat.  Sebaik  apapun disain program diklat, selengkap apapun informasi yang diberikan, semewah apapun  prasarana  yang  disediakan  pada  akhirnya  tetap  peranan  petugas penyelenggara  diklat  yang  berhadapan  langsung  dengan  peserta. Pelayanan dari panitia penyelenggara diklat tentunya yang mampu memuaskan peserta diklat. Terjalin komunikasi yang efektif antara panitia diklat dengan peserta diklat maupun widyaiswara. Panitia memberikan informasi seputar kegiatan yang dilaksanakan selama diklat. Materi/modul yang diperlukan diklat sudah tersedia sehingga peserta tinggal menggunakannnya. Jadi panitia diklat telah memberikan  informasi  yang  jelas  tentang  penyelenggaraan  diklat  dan memberikan pelayanan yang baik kepada peserta diklat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  diklat  kompetensi  sumber  daya  aparatur yang  diselenggarakan  oleh  BKD  Kota  Magelang  telah  sesuai  dengan  aspek- aspek  pendidikan  dan  pelatihan  meskipun  masih  menemui  sedikit  kendala. Pada  aspek  kurikulum  proporsi  antara  materi  teori  dengan  materi  praktik untuk  diperbanyak  materi  praktik  sehingga  peserta  diklat  dapat mengaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian dari aspek peserta, masih  ada  ketidaksesuaian  antara  jabatan  (tugas  pekerjaan  sehari-hari) peserta dengan materi diklat yang diikutinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Blaine,  Worten  B.,  James  R  Sanders  dan  Jodi  L.  Fitzpatrick,  2004. Program Evaluation  Alternatives  Approach  and  Practical  Guidelines. Boston: Pearson Education Inc.
Djaali dan Puji Mulyono, 2000. Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PPs UNJ.
Groundlund,  Norman  E.  Dan  Robert  L.  Linn,  2000. Measurement  and Evaluation in Teaching. New York: McMilan Publishing Co. Jacobs,  Lynette  and  De  Wet,  Corene,  2013. “Journal:  Evaluation  of  the Vacational Education Orientation Programme (VEOP) at a University in  South  Africa” .  The  International  Review of Research in  Open  and Distributed Learning: Vol 14 No 4 (2013) Kaufman ,  R.,  & Thomas ,  S ,  1980. Evaluation  without  Fear .  New  York:  New. Viewpoints.
Koirewoa  dan  Budiarso,  2014. Modul  Diklat Analis  Kepegawaian  Pendidikan dan  Pelatihan  PNS .  Jakarta:  Pusat  Pembinaan  Jabatan  Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
Mangkuprawira,  Tb  Syafri,  2011. Manajemen  Sumber  Daya  Strategik. Edisi kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nasrul,  M,  2009.  Evaluasi  Program  Pelatihan.  (Online).  Tersedia: http//www.google.com[forum  evaluasi  program  pelatihan].  (16 November 2016).
Notoatmodjo,  2003. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia ,  Cet.  Ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Peraturan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  13  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Umum  Pembinaan  dan  Penyelenggaraan  Diklat Teknis.
Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  101  Tahun  2000  tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS Ritonga, Rahmansyah. Kas Basis Vs Akrual Basis . Widyaiswara BDK. Medan. Simanjuntak, Binsar H., 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia, Disampaikan Pada Kongres XI IAI.
Sukardi,  2014 .  Evaluasi  Program  Kependidikan  dan  Kepelatihan. Jakarta: Bumi Aksara.
Tayibnapis, F.Y, 2000. Evaluasi Program . Jakarta: Penerbt Rineka Cipta. Thoha, Miftah, 2014. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Edisi kedua. Jakarta: Pranamedia Group.
Tilaar,  H.A.R,  1997. Sumber  Daya  Manusia  dalam  Era  Globalisasi:  Visi,  Misi, dan  Aksi  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan  menuju  2020. Jakarta: Gramedia.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.