Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, Vol 2 (1): 1-16 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2021 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v2i1.20

## Bisakah PNS melayani secara efektif selama COVID
- 19? Studi kebijakan work from home di Dinas Sosial

## Kabupaten Sleman
Can Civil Servants serve effectively during COVID - 19? study of work from home policy in the Department of Social Service of Sleman Regency
Al Fauzi Rahmat
Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email Correspondence: fauzirahmata@gmail.com
Abstract The  outbreak  of  Corona  Virus  Disease  (Covid - 19)  cases  in  various  countries, including Indonesia, resulted in the paralysis of most services, including in the government sectors. The enactment of Work from Home (WFH) policy for State Civil Servants (PNS) indicates the massive level of urgency for the spread of this deadly  virus,  leading  to  the  Social  Distance  policy  being  also  applied  in  the government  environment.  This  article  aims  to  examine  civil  servants'  work effectiveness  in  implementing  WFH  during  Covid - 19  pandemic  in  Sleman Regency,  with  a  case  study  at  the  Department  of  Social  Service.  This  research uses  an  exploratory  case  study  approach,  emphasizing  the  exploration  of  a phenomenon such as WFH policy. Furthermore, semi - structured interviews and literature reviews were used to obtain reliable data analysis. The findings of this study show that the adaptation of civil servants in the Sleman Social Service to the  WFH  policy  is  seen  as  complex  in  several  divisions,  because  they  are  not accustomed to working in a home environment where teleconference facilities may  be  urgently  required  and  the  dependence  on  communication  and coordination  between  employees  is  crucial.  Another  issue  is  that  in  the Department of Social Service there are no sanctions for civil servants who do not work  under  the  guidance  of  WFH  policy.  In  addition,  knowledge  and  skills needed to operate and administer online services are still limited, affecting civil servants'  ability  in  delivering  a  community’s  public  service  needs.  Hence,  the implementation  of  WFH  policy  may  not  be  effective  in  all  types  of  public operations .
Keywords : Work From Home, Effectiveness, Civil Servant, Sleman  Regency

## Pendahuluan
Di  penghujung  tahun  2019,  dunia  dihebohkan  dengan  beredarnya wabah virus mematikan yang bernama Corona Virus Disease atau COVID - 19 yang diyakini berasal dari provinsi Wuhan, China (Telaumbanua, 2020). Virus ini  diyakini  memiliki  intensitas  penularan  yang  sangat  tinggi,  sehingga  rasa kekhawatiran  atas  penyebaran  menjadi  perhatian  serius  dari  kalangan  ahli kesehatan  untuk  meningkatkan  alarm  kewaspadaan  dan  peringatan  secara resmi atas ‘kedaruratan kesehatan masyarakat internasional pada tanggal 30 Januari  2020  oleh  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (Almuttaqi,  2020b). Karenanya,  tindakan  pencegahan  penyakit  COVID - 19  dibutuhkan  sesegera mungkin,  sehingga  ini  menunjukan  peranan  pemerintah  sangat  urgen  yang mana sebagai pihak yang berada di gardah terdepan untuk menetapkan dan memberlakukan  berbagai  kebijakan  mutakhir  agar  langkah  dan  solusi  yang ditawarkan dapat segera memutuskan mata rantai penyebaran COVID - 19. Namun,  sejak  COVID - 19  merambat  di  berbagai  negara  termasuk  di Indonesia  pada  tanggal  2  Maret  2020,  langkah  pemerintah  Indonesia  dinilai sangat  lamban  dan  tidak mempertimbahkan  secara  matang  atas  solusi  yang harus  dilakukan  untuk  mencegah  virus  COVID - 19  yang  berkembang  ‘jika mengacu  pada  peringatan  WHO  dua  bulan  sebelumnya.  Karenanya,  muncul beragam  ketidaksingkronan  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  atas tindakan  pencegahan  lebih  dini  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menetapkan sebuah  kebijakan  pencegahan  COVID - 19,  yakni  dalam  studi  Telaumbanua (2020),  bahwa  pemerintah  pusat  tidak  memberlakukan  kebijakan lockdown akan  tetapi  hanya  sekedar social  distancing .  Namun,  beberapa  daerah dipandang  justru  telah  menerapkan  kebijakan  itu  walaupun semi - lockdown atau lebih dikenal sebagai karantina wilayah terlebih lagi daerah yang masuk dalam  zona  merah.  Bahkan  dibeberapa  Desa  dan  Kelurahan  di  beberapa daerah  telah  menetapkan  semi - lockdown  secara  ketat,  tindakan  ini dilatarbelakangi atas dasar respon dan kepekaan masyarakat serta perangkat Desa  dan/atau  Kelurahan  tanpa  adanya  koordinasi  dengan  pemerintah daerah.
Melatarbelakangi kebijakan diatas, tentu memberikan implikasi pada segala  aktifitas  sehari - hari  seperti  aktifitas  sekolah  dan/atau  kerja  yang terhenti atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan, kemudian memunculkan kebijakan  lanjutan  yakni  pembatasan  aktifitas  diluar  rumah  dan  larangan perjalanan/mudik  bagi  masyarakat  (Almuttaqi,  2020a),  penerapan pembelajaran  menggunakan  media  daring/  digital  bagi  siswa  sekolah (Abidah,  Hidaayatullaah,  Simamora,  Fehabutar,  &  Mutakinati,  2020),  ada pemberlakukan  kebijakan social  distance antar  warga  dan  peniadiaan sementara  kegiatan  keagamaan  dan  peribadatan  (Yunus  &  Rezki,  2020), hingga pembatasan sosial berskala besar/ PSBB (Yunus, 2020).
Berdasarkan  perihal  diatas,  artikel  ini  mencoba  memfokuskan kajiannya  terhadap  salah  satu  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  yakni pemberlakukan  kebijakan Work  from  Home (WFH)  yang  dilatarbelakangi surat  edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi No. 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID - 19 di lingkungan instansi pemerintah.  Surat edaran tersebut berpedoman pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID - 19.  Oleh  karena  itu,  terdapat  penyesuaian  sistem  kerja  bagi  aparatur  sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk bekerja di rumah atau Work  from  Home dengan  pertimbangan  pandemi  COVID - 19.  Dengan status bencana tersebut, tentu pemerintah harus mampu memastikan target kinerja  bagi  para  aparatur  sipil  negara  sesuai  ketentuan  dalam  perundang - undangan.
Dalam  beberapa  kajian  terdahulu  telah  banyak  mengkaji faktor  yang mempengaruhi  kinerja  pegawai  terhadap  keefektifannya,  yakni  adanya pengaruh semangat kerja, disiplin dan konpensasi, yang mana hal ini diyakini akan meningkatkan keefektifan kinerja pegawai dalam pelayanan publik dan berimplikasi terhadap kualitas organisasi (Indrawati, Baharuddin, & Buyung, 2018).  Kemudian,  lingkungan  kerja  juga  memberikan  pengaruh  signifikan terhadap semangat kerja pegawai sehingga akan memberikan dampak efektif terhadap kinerja pegawai (Jaya, Sudibya, & Sudharma, 2017). Apalagi, adanya kajian  tentang  hubungan  penyesuaian  diri  dan  kelompok  kerja  dengan semangat kerja, ini menunjukan bahwa penyesuaian diri terhadap kelompok kerja  dinilai  sangat  mempengaruhi  kualitas  dalam  bekerja  (Saragih  & Wahyuni,  2018).  Kemudian,  hasil  studi  Sutanja  &  Saryono  (2019) berpendapat  bahwa  adanya  pengaruh  kepemimpinan  yang  siginifikan terhadap  kinerja  pegawai,  ini  artinya  kepemimpinan  sangat  mempengaruhi bawahannya  dalam  motivasi  kerja,  selain  itu  adanya  disiplin  yang  tinggi aparatur  birokrasi  terhadap  kinerja  juga  diyakini  atas motivasi  dari seorang pemimpin.  Dari  kajian  diatas  tentu  factor  lingkungan  kerja,  disiplin, kepemimpinan,  dan  juga  penyesuaian  diri  dalam  bekerja  sangat mempengaruhi keefektifan kinerja pegawai. Kemudian, jika tinjauan tersebut dikaitkan  dengan  kasus  virus  pandemic  COVID - 19  tahun  2020  kini,  apakah dari  faktor  diatas  memberikan  pengaruh  terhadap  kinerja  pegawai  dalam bekerja di rumah atau Work from Home ? Sebagaimana  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  merupakan  salah satu provinsi yang berada di Indonesia khususnya di Pulau Jawa yang belum menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). DIY hanya menerapkan  kebijakan  status  tanggap  darurat  (Nurhadi,  2020).  Kendati demikian,  kebijakan Work  from  Home tetap  terus  diterapkan,  karena pergerakan setiap kurva kasus COVID - 19 masih tinggi meski belum memasuki tahap serius seperti tabel di bawah ini.
Table 1. Status Kota / Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Status Kota Yogya Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Bantul Non DIY ODP Proses 845 2,527 1,802 1,365 1,081 0
PDP Meninggal 3 14 2 2 3 0 Negatif 204 604 81 150 351 40 Proses 8 44 2 21 17 0 Positif Diobati 4 17 2 4 14 1 Meninggal 1 4 0 1 2 0 Pemulihan 32 102 13 47 61 8 sumber: https://corona.jogjaprov.go.id/data - statistik (dikutip pada tanggal 30 Juni 2020)
Secara  khusus,  tulisan  ini  membahas  tentang  salah  satu  daerah  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  memiliki  jumlah  penyebaran wabah  COVID - 19  yang  signifikan  adalah  Daerah  Kabupaten  Sleman. Berdasarkan  situs  resmi  pemerintah,  Sleman  merupakan  kabupaten  yang memiliki  intensitas  jumlah  Orang  dalam  Pengawasan  [ODP],  Pasien  dalam Pemeriksaan  [PDP],  dan  Pasien  Positif  tertinggi  yang  paling  signifikan dibandingkan  dengan  daerah  kabupaten/kota  lain  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Hal  ini  menjadi  perhatian  pada  kekhususan  mengkaji  kebijakan WFH sebagai kebijakan yang dinilai efektif dalam pencegahan wabah COVID - 19 di Kabupaten Sleman.
Oleh karena itu, tulisan ini menyoroti, implementasi Work from Home oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kabupaten  Sleman.  Terlebih  artikel  ini memfokuskan pada Dinas Sosial Kabupaten Sleman sebagai salah satu dinas yang  memiliki  pelayanan  langsung  berhubungan  dengan  masyarakat.  Yang mana kebedaraan Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten  Sleman  dalam  pengelolaan  dan  pelayanan  program  sosial (Rahmat,  Pujiartini,  &  Purwaningsih,  2020).  Ini  artinya  bahwa  Dinas  Sosial menjadi salah satu instansi yang sangat rawan terpapar COVID - 19, yang mana jika  PNS  melakukan  kontak  langsung  dengan  masyarakat,  sehingga  perlu adanya kebijakan Work from Home . Tentu ini memberikan pandangan secara kritis,  apakah  pelaksanaan Work  From  Home oleh  Aparatur  Sipil  Negara  ini dinilai  efektif?  Ini  menunjukan  perlu  adanya  tinjauan  lebih  lanjut  kebijakan yang  diberlakukan  dengan  alasan  pencegahan  dan  untuk  memutuskan mata rantai  penyebaran  COVID - 19  sehingga  pemberlakuan Work  from  Home sebagai  solusi  untuk  membatasi  kontak  antar  aparatur  sipil  negara  dalam bekerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kajian ini dinilai memberikan signifikansi penelitian. Pertama, masih kurangnya kajian mengenai Work from Home  secara  spesifik  dan  pandangan  secara  kritis  terhadap  kefektifitasan kebijakan Work from Home. Kedua, adanya gap yang belum dipecahkan ketika adanya  pandemic  COVID - 19  dan  kebijakan  Work  from  Home  pada  tinjauan kasus  mutakhir.  Sehingga,  penelitian  ini  mencoba  mengkaji  sejauhmana keefktifitasan kebijakan Work from Home oleh aparatur birokrasi?

## Tinjauan Literature
Meninjau kebijakan untuk Bekerja dari Rumah dalam perspektif global
Beberapa literature terdahulu dinilai masih jarang yang memfokuskan studi  mengenai  kebijakan work  from  home baik  di  konteks  global  dan nasional. Hanya beberapa studi penelitian, yakni Pathak, Bathini, & Kandathil (2015) berpendapat bahwa, dalam implementasi  kebijakan work from home, tentu  saja  sumber  daya  manusia  sangat  berperan  aktif  dalam  menganalisa kebutuhan pekerjaan, selain itu juga perlu adanya inovasi kolaborasi strategi dalam  memandu  pegawai  lain  agar  semua  dapat  memastikan  bahwa pekerjaan tersebut berjalan lancar, sehingga organisasi bisa mencapai target atas  pekerjaan  mereka.  Kemudian,  Rubenstein,  Peltokorpi,  &  Allen  (2020) juga  berpendapat  bahwa  penerapan Work  from  Home memungkinkan  bagi seseorang  memiliki  tingkat  stress  yang  berbeda  dengan  bekerja  di  kantor, karena  terdapat  dua  focus  utama  yakni  focus  pekerjaan  dan  focus  pada anggota  keluarga.  Sehingga  pekerjaan  di  kantor  sangat  melekat  kuat  dan sistematis dibandingkan bekerja di rumah. Selaras dengan pendapat menurut Awais  (2016)  bahwa  dengan  lingkungan  yang  dinamis,  mengadopsi  work from  home  memiliki  keuntungan  seperti  fleksiblenya  jam  kerja  yang  tidak ketat  yang  disesuaikan  dengan  kebijakan  atasan,  kemduian  lebih  sedikit gangguan  stress  karena  kedekatan  dengan  anggota  keluarga.  Namun sayangnya,  kurangnya  pelatihan  bagi  pegawai  yang  melakukan  work  from home  tentang  bagaimana  bekerja  yang  efektif,  sehingga  mereka  tidak mengetahui  secara  detail  bagaimana  sistematika  work  from  home.  Terlebih lagi,  menurut  Kramer  &  Kramer  (2020)  bahwa,  kebijakan work  from  home terasa  sulit  bagi  individu  yang  tidak  terbiasa  bekerja  sendiri.  Tentu  hal  ini mengalami  perubahan  yang  vital  pada  diri  dan  metode  kerjanya,  dengan demikian  dibutuhkan  pegawai  yang  siap  bekerja  dan  yang  memiliki pengalaman mumpuni dalam menerapkan work from home .

## Preferensi kepribadian untuk Bekerja dari Rumah
Penelitian  Gadeyne,  Verbruggen,  Delanoeije,  &  De  Cooman    (2018) bahwa  penerapan Work  from  Home mengharuskan  orang  dapat mengoperasikan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Karenanya  ini  sebagai dasar  yang  kuat  untuk  meminimalisir  terjadinya  gangguan.  Oleh  Karena  itu, kebijakan  work  from  home  memiliki  kensekuensi  pekerjaan  melalui  layar laptop dan jaringan internet, termasuk pekerjaan manajerial dan professional lain  yang  ditunjukan  bagi  orang  yang  memiliki  kemampuan  (Christensen, 2019).  Jadi  tidak  semua  orang  dapat  bekerja  dirumah,  oleh  karena  itu,  jika semua orang dirumahkan, maka pekerjaan mereka tidak kondusif. Sehingga, ada  distribusi  kemampuan  untuk  bekerja  dari  rumah  (Baker  et  al.,  2020). Dengan demikian, aspek penting dari penerapan kebijakan work from home ini  adalah  pertimbangan  pendisitrubusian  karyawan,  karena  beberapa karyawan mungkin lebih cocok untuk berkerja dari rumah atau tetap masuk seperti  hari  biasa,  sehingga  mempertimbangkan  tugas  pekerjaan  dan  status pekerjaan sangat actual (Yasenov, 2020).
Sebagai  tambahan,  kehadiran  work  from  home  sebagai  gambaran yang  hebat,  bagaimana  perubahan  lingkungan  kerja  dari  kantor  menjadi
bekerja  dirumah.  sehingga  karakteristik  pribadi  dikaitkan  erat  dengan efektifitasnya kerja dari rumah, karena memiliki tanggungjawab yang berbeda dengan  bekerja  di  kantor.  Oleh  karena  itu,  dalam  studi  Kramer  &  Kramer (2020)  membahas  tentang  tiga  poin  utama  yaitu;  perubahan  dalam  status pekerjaan  dan  perubahan  dengan  pekerjaan,  mengatur  pekerjaan  di  rumah dapat  mengubah  sikap  organisasi  ke  arah  mana  pekerjaan  kelompok,  dan bagaimana pekerjaan dapat lebih lanjut.
Hasil  beberapa  studi  sebelumnya  menunjukkan  adanya  gap  yang hilang yaitu studi tentang pelaksanaan kerja dari rumah bagi PNS di Indonesia pada saat pandemi COVID - 19. Secara khusus, topik ini memiliki arti penting untuk  menggambarkan  bagaimana  implementasi  WFH  efektif?  Oleh  karena itu, tinjauan kritis yang dibangun dalam artikel ini akan memeriksanya. Dalam tulisan  ini  fokus  kami  pada  stabilitas  kinerja  PNS  seperti;  kemampuan mengadopsi bekerja dari rumah, kemudian hasil yang dicapai selama bekerja dari  rumah,  kepuasan  kerja  bagi  PNS  saat  melaksanakan  WFH  dan  kualitas produk jasa yang dihasilkan.
Kinerja PNS
Apakah Efektif?
Metode Penelitian Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif - eksploratif.  Ini  lebih ditekankan  pada  upaya  mengeksplorasi  fenomena  seperti  Work  from  Home selama  pandemi  COVID - 19.  Anggito  &  Setiawan  (2018)  berpendapat  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  mengumpulkan  data  tentang  pengaturan  alam dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena untuk mencapai wawasan dalam beberapa keadaan yang dapat dipahami secara ilmiah. Dalam Monique dkk. (2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengejar pemahaman konseptual  tentang fenomena yang dihadapi subjek / objek  dimana  dapat  dirasakan  pentingnya  keterlibatan  mereka  dalam mentransmisikan  pandangan  dan  pengalaman.  Kemudian  penelitian kualitatif - eksploratif  disorot  dalam  makalah  ini.  Menurut  Gora  (2019), eksploratif  menganggap  tidak  perlu  mengetahui  suatu  teori  tertentu  karena peneliti langsung berhadapan dengan fenomena di lapangan. Oleh karena itu,
WFH Pandemi COVID-19
COVID-19 dan Stabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik
1) Kemampuan beradaptasi WFH
2) Hasil kerja yang dicapai WFH
3) Kepuasan kerja; WFH
4) Kualitas layanan yang dihasilkan; WFH
Gora meyakini bahwa penelitian eksploratif bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan  suatu  fenomena  secara  mendalam  sehingga  tidak berdasarkan  teori  dan  bukan  mengujinya.  Kemudian  Mudjiyanto  (2018), mengemukakan bahwa eksploratif digunakan untuk memperluas pemahaman dan  mencari  wawasan  baru  tentang  fenomena  dan  memperjelas  bagaimana fenomena sosial muncul untuk mengartikulasikan masalah  penelitian secara lebih menyeluruh.
Dalam  artikel  ini,  periode  penelitian  dilakukan  mulai  Maret  2020 hingga Mei 2020. Hal tersebut terkait dengan edaran peraturan Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB)  tentang Bekerja  dari  Rumah.  Untuk  melihat  fenomena  tersebut,  kami  melakukan review  terhadap  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  sebagai highlight dari penelitian ini. Khususnya fokus kami di Dinas Sosial Kabupaten Sleman, hal ini dikarenakan  salah  satu  respon  dinas  yang  tinggi  di  Kabupaten  Sleman  yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab serta kontak fisik dengan warga. Dipilihnya Sleman juga dinilai sebagai tempat yang strategis karena intensitas pelayanan  yang  sangat  tinggi,  hal  ini  sejalan  dengan  banyaknya  warga  dan masyarakat  yang  mencari  dan  membutuhkan  informasi  dan  data  di  instansi pemerintah,  sehingga  pelayanan  untuk  mencari  dan  mencari  data  dan informasi sangat penting. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang telah mengadopsi kebijakan Bekerja dari Rumah.  Selanjutnya  keabsahan  data  penelitian  melalui  triangulasi  sumber data.  Kemudian  validitas  data  penelitian  melalui  triangulasi  sumber  data. Menurut  Djiwandono  (2015),  triangulasi  merupakan  upaya  untuk memperoleh gambaran umum dari dua atau lebih sumber atau alat penelitian agar  lebih  akurat  dan  obyektif.  Untuk  keabsahan  data,  penelitian  ini menggunakan  wawancara  dengan  pegawai  negeri  sipil  yang  memiliki pengalaman kebijakan Bekerja dari Rumah.
Selanjutnya  wawancara  bertujuan  untuk  membangun  narasi  yang mendukung  kajian  penelitian.  Pemilihan  informan  diatas  merupakan perwakilan  informan  per  wilayah  di  wilayah  Yogyakarta,  sehingga  dapat memberikan  pandangan  tentang  kebijakan  Bekerja  dari  Rumah.  Wawancara akan  dideskripsikan  dan  diinterpretasikan  dengan  menyebutkan  identitas pelapor  dan  mengungkapkan  pendapat  seorang  PNS  terhadap  kebijakan Bekerja dari Rumah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka berupa  sumber  jurnal  dan  berita  online  terpercaya  serta  website  resmi pemerintah yang membahas tentang kebijakan WFH terkait kinerja PNS Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
COVID - 19 dan Stabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil “Selama  wabah  COVID - 19,  tindakan  pemerintah  mendorong  orang untuk  bekerja  dari  rumah”.  Kebijakan  pemerintah  Indonesia  terkait  Bekerja dari  Rumah  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB)  Nomor  19  Tahun  2020
tentang penyesuaian sistem kerja PNS untuk mencegah penyebaran COVID - 19 di  lingkungan  instansi  pemerintah,  berlaku  mulai  14  Maret  2020  hingga  31 Maret 2020. Namun, selama periode COVID - 19 belum berakhir, sudah tiga kali perpanjangan  berdasarkan  beberapa  surat  edaran.  surat,  SE  Menpan  RB 34/2020  diperpanjang  menjadi  21  April  2020.  Kemudian  SE  Menpan  RB 50/2020 sebagai amandemen kedua diperpanjang menjadi 13 Mei 2020, dan SE Menpan RB 54/2020 sebagai amandemen ketiga diperpanjang hingga Mei. 29, 2020. Berdasarkan surat edaran tersebut, pemerintah memiliki komitmen dan cara baru dalam bekerja bagi PNS. Penyesuaian metode kerja ini disebut kebutuhan Work  from  Home pada  saat  wabah  COVID - 19,  sehingga  PNS membutuhkan produktivitas yang tinggi karena lingkungan kerja yang sangat berbeda. Oleh karena itu, artikel ini memandang secara kritis dapat mengkaji kinerja  aparatur  sipil  negara  dalam  melaksanakan  Work  from  Home,  telah bermanfaat dalam proses implementasi.
Keberadaan Work  from  Home memerlukan  pertimbangan  stabilitas dalam  bekerja  sehingga  pemerintah  pusat  dan  daerah  baik  instansi,  dinas, maupun  kementerian  harus  dapat  memastikan  regulasi  mekanisme  dalam penyelenggaraan pekerjaan. Sehingga tidak mengganggu kelancaran kegiatan dan  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  beberapa pertimbangan  PNS  untuk  Bekerja  dari  Rumah  tentunya  tidak  seluruhnya berasal  dari  PNS  karena  jika  hal  ini  terjadi  akan  mempengaruhi  stabilitas instansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh  karena  itu  pertimbangan Work  from  Home berdasarkan  Surat  Edaran PAN RB No 19 Tahun 2020 yaitu jenis pekerjaan, domisili pegawai, kesehatan pegawai,  serta  efektifitas  pelaksanaan  tugas,  sehingga  nantinya  masing - masing instansi dapat mengatur mekanismenya. pembagian kerja. Dalam konteks ini, Work from Home merupakan fenomena baru bagi sebagian  besar  karyawan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  transisi  bertahap  ke WFH agar pekerja dapat bekerja dengan baik  (Mungkasa, 2020). WFH sangat bergantung  pada  media  elektronik,  sehingga  perpindahan  data  antara karyawan  dan  kantor  untuk  melayani  masyarakat  memerlukan  pengaturan khusus.  Sehingga  diperlukan  persiapan  yang  matang  agar  pelayanan  dapat berjalan  dengan  optimal.  Berdasarkan  performance  review  di  salah  satu instansi  pemerintah,  ternyata  tidak  mudah  karena  mereka  tahu  merasakan kebiasaan tersebut.
“Bagi  saya,  pelaksanaan  WFH  berjalan  dengan  baik.  Saya  ditugaskan untuk  mengerjakan  laporan,  tetapi  terkadang  beberapa  kegiatan terhenti  karena  bidang  saya  adalah  mendata  komunitas  di  luar  sana. Begitu pula dengan PNS lainnya yang merasa juga sulit bagi pegawai lain  karena  tidak  dapat  menjawab  semua  kebutuhan  masyarakat, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang memuaskan jika bekerja dari rumah. Kalau ada yang butuh bantuan, dan biasanya ditangani  di  kantor,  kekuatan  koordinasinya  kurang  karena  jarak  ”. (Wawancara Pegawai Negeri Sipil, Dinsos Sleman).
Mengenai informan kunci di atas dapat diartikan bahwa tidak semua PNS dapat beradaptasi dengan situasi Bekerja dari Rumah karena sebenarnya ada  beberapa  pekerjaan  yang  harus  langsung  melayani  masyarakat  untuk dapat menyediakan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, saat wabah COVID - 19,  staf  Dinas  Sosial  yang  memiliki  hubungan  dekat  dengan  warga,  secara positif  perlu  terjun  melihat  kondisi  komunitas  untuk  mendata  komunitas. Dengan demikian, Schro der (2020) berpendapat bahwa situasi COVID - 19 saat ini, tidak memberikan semua pekerjaan yang setara, dapat dilakukan dengan bekerja di rumah. Hal ini juga terkait dengan penelitian Mustajab dkk (2020) yang  berpendapat  bahwa  bekerja  dari  rumah  tidak  dapat  diterima  secara umum,  banyak  bidang  pekerjaan  yang  tidak  dapat  dilakukan  dari  rumah. Namun, Dwi dan Riyanto (2020) berpendapat bahwa PNS dituntut untuk tetap produktif  meski  bekerja  di  rumah.  Hal  tersebut  mempengaruhi  motivasi, pengalaman  kerja,  dan  pemanfaatan  teknologi  agar  berjalan  dengan  lancar sehingga produktivitas kerja WFH dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, skema kebijakan WFH ini memberikan batasan bagi PNS dalam pelayanan publik. Pasalnya, jarak antara rumah dan kantor membuat komunikasi melalui media  online  menjadi  kritis.  Bagaimanapun,  hal  itu  berdampak  pada produktivitas di tempat kerja.
Oleh  karena  itu,  pimpinan  organisasi  pemerintahan  harus memperkuat jejaring, kolaborasi, dan sinergi dengan mengedepankan sistem merit  yaitu  kebijakan  dan  pengelolaan  PNS  berdasarkan  kualifikasi  kinerja dan  kompetensi  yang  sesuai  serta  dapat  melaksanakan  Work  from  Home. Apalagi  bekerja  dari  rumah  membutuhkan  komunikasi  dan  koordinasi  yang aktif  dengan  karyawan  yang  ada  di  kantor.  Dengan  demikian,  kebutuhan masyarakat  dapat  terlayani  dengan  baik  sesuai  ketentuan  selama  pandemi COVID - 19. Selain itu, kestabilan kerja dari rumah juga dipengaruhi oleh media yang  digunakan  selama  COVID - 19.  Berbagai  media  misalnya  teleworking bermanfaat dan berpengaruh ketika berkomunikasi dan berkoordinasi antar aparatur  sehingga  diperlukan  sumber  daya  aparatur  yang  dapat mengoperasikan  teleworking  seperti  telekonferensi  untuk  berkomunikasi dalam melakukan rapat koordinasi / lainnya dengan kepala kantor bersama - sama karyawan bawahan.

## Pegawai Negeri Sipil dan Adaptasi Bekerja dari Rumah
Adaptasi  aparatur  sipil  negara  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan bekerja di rumah tidak diragukan lagi tantangannya untuk dilakukan karena hal  ini  merupakan  pandangan  sebagai  pertimbangan,  seperti  kemampuan mereka  dalam  mengoperasikan  teknologi,  tentunya  WFH  dapat memanfaatkan  teknologi  (Dwi  &  Riyanto,  2020).  Oleh  karena  itu,  pengaruh teknologi  terhadap  kinerja  karyawan  saat  ini  cukup  besar.  Jadi,  selain  basis kerja  berbasis  teknologi  yang  sangat  tinggi,  para  PNS  harus  mampu mengoperasikan teknologi dan sistem informasi tersebut saat bekerja. Di sisi lain, timeline juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan, bekerja di rumah
tidak  sama  dengan  bekerja  di  lingkungan  kantor  yang  memiliki  jadwal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut.
“Saya  cukup  bisa  beradaptasi  dengan  WFH,  karena  saya  bisa  fokus mengerjakan  laporan  tanpa  ada  gangguan  selama  bekerja.  Meskipun demikian, terkadang jaringan  juga memiliki koneksi yang tidak  stabil. Kurang diperhatikan” (Wawancara PNS, Dinsos Sleman)
Dari  pernyataan  diatas  bahwa  WFH  dapat  memberikan  nilai  positif bagi diri sendiri, PNS dapat mengatur waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan  kantoran  melalui  kerja  dari  rumah.  Dengan  demikian,  pekerjaan dapat difokuskan pada kewajiban untuk melaksanakan WFH di bawah masa - masa sulit, seperti wabah COVID - 19. Namun terkadang pimpinan departemen tidak memperhatikan apa yang dibutuhkannya seperti paket internet.
Adaptasi  PNS  terhadap  Bekerja  dari  Rumah  dipandang  harus mempertimbangkan  dua  hal,  yaitu  aspek  efektivitas  pelayanan  dan kemampuan aparatur sipil negara dalam mengoperasikan teknologi informasi (Rubin,  Nikolaeva,  Nello - deakin,  &  Bro mmelstroet,  2020).  Oleh  karena  itu, terlepas dari adanya WFH, PNS harus dapat memperhatikan target kerja dan menetapkan jadwal untuk memastikan bahwa setiap PNS yang melamar Kerja dari  Rumah  menghasilkan  output  yang  baik  mulai  dari  target  harian, mingguan, hingga bulanan. Oleh karena itu, efektivitas kerja ASN dapat diukur dari hasil laporan kinerja yang dilakukan selama pandemi COVID - 19. Mohalik,  dkk.  (2019)  berpendapat  bahwa  mengadopsi  teleworking dalam bekerja tentunya memiliki beberapa implikasi kerusakan internal yaitu citra teleworking menimbulkan kurangnya visibilitas antar rekan kerja. Meski demikian,  teleworking  menjadi  terkenal  sebagai  jembatan  komunikasi  antar instansi  dalam  berkoordinasi  selama  COVID - 19.  Selain  itu,  faktor  anggaran juga  mempengaruhi  pembiayaan  teleworking  yang  cukup  besar  sehingga anggaran  yang  dikeluarkan  banyak,  hal  ini  memang  membebani  PNS  dalam pengadaan  jaringan  koneksi  internet.  Dengan  demikian,  pada  saat  pandemi COVID - 19  dibutuhkan  layanan  berbasis  digital  oleh  pemerintah,  selain telekonferensi,  penggunaan  media  online  dan  informasi  elektronik  juga bermanfaat  dalam  merespon  pengaduan  masyarakat  secara  optimal  yaitu telepon, Whatsapp, email. , dan lain - lain, agar masyarakat bisa mengerti dan tidak  memperhatikan  pelayanan  publik  melalui  Work  from  Home  tidak terbengkalai.
Di  sisi  lain,  instansi  pemerintah  harus  memberlakukan  sanksi  bagi PNS yang tidak patuh dalam melakukan Kerja dari Rumah. Jika tidak, maka hal ini  menimbulkan  pandangan  bahwa  regulasi  tidak  memiliki  sanksi  dalam penerapannya menjadi cacat dan tidak efektif.  Rokhani  (2020) dikemukakan bahwa  Bekerja  dari  Rumah  membuat  tidak  fokus  bekerja  karena  interaksi dengan anggota keluarga saat bekerja. Selain itu, berbagai bentuk kedisiplinan akan  muncul  bagi  aparatur  sipil  negara  dalam  melaksanakan Work  from Home. Untuk  itu,  Kepala  Kementerian,  Lembaga  dan  Kantor  harus  dapat
memastikan  bahwa  pegawai  pelaksana Work  from  Home ditugaskan  dan bertanggung jawab secara optimal selama wabah COVID - 19. Oleh karena itu, adanya  sanksi  yang  diterapkan  dapat  memperkuat  dan  mewujudkan akuntabilitas dalam bekerja secara maksimal.
“Saya tahu sejauh ini tidak ada sanksi yang diterapkan jika PNS tidak melaksanakan WFH. Namun akan dibuktikan apabila hasil kerja yang dilaporkan  tidak  terpenuhi  maka  akan  terganggu  dengan  penilaian kerja PNS” (Wawancara PNS, Dinsos Sleman)
Pernyataan  di  atas  membuktikan  bahwa  tidak  ada  sanksi  yang diberikan ketika PNS mendapat tugas bekerja di rumah. Hal ini berimplikasi pada hasil laporan yang akan mempengaruhi evaluasi hasil kinerja PNS. Oleh karena  itu,  bekerja  di  rumah  memiliki  tantangan  karena  lingkungan  kerja yang  tidak  menggambarkan  sebelumnya  untuk  bekerja,  sehingga  pekerjaan terkadang  memiliki  masalah  dan  urusan  lain.  Di  sisi  lain,  dalam  Rubin, Nikolaeva, Nello - deakin, & Bro mmelstroet, (2020) mengemukakan bahwa ada beberapa  faktor  kelebihan  dan  kekurangan  dalam  bekerja  di  rumah. Kurangnya kontak sosial memberikan nilai yang sangat tinggi selama periode COVID - 19.  Artinya  memberikan  keuntungan  yang  efektif  agar  wabah  tidak menyebar  ke  beberapa  orang,  namun  dibalik  itu  yang  menjadi  perhatian adalah karyawan tidak fokus saat bekerja di rumah.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  artinya bekerja di rumah jelas memiliki dua pandangan yaitu tidak bisa fokus. Disisi lain  bekerja  sesuai  dengan  tugas  yang  diberikan,  sedangkan  disisi  lain  ada gangguan dalam urusan rumah tangga. Kemudian manfaat yang didapat dapat menggabungkan  aktivitas,  saat  bosan  bekerja,  karyawan  dapat menggabungkan  dengan meluangkan  waktu  bersama  keluarga,  fleksibel  dan hemat.

## PNS Dan Budaya Bekerja Dari Rumah
Budaya kerja secara dramatis memengaruhi transisi dari bekerja dari kantor  ke  bekerja  dari  rumah.  Budaya  kerja  PNS  turut  mempengaruhi perubahan situasi lingkungan kerja. Menurut Widodo & Triwanggono (2018), sebuah  organisasi  tentunya  tidak  dapat  dengan  sendirinya  memiliki  budaya adaptif  terhadap  perubahan  lingkungan  kerja  sehingga  perlu  diupayakan adaptasi  bagi  pandangan  karyawan.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  PNS  di  WFH dituntut memiliki komitmen  yang  kuat  dari  para  PNS,  dalam hal ini  mampu menghasilkan  kinerja  yang  prima  pada  saat  wabah  COVID - 19.  Sehingga budaya kerja PNS akan berpengaruh positif terhadap kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondis lingkungan kerja yang tidak diharapkan. Namun, terkait wawancara dengan pegawai PNS di Dinas Sosial menyatakan bahwa:
“Pencapaian  selama  Bekerja  dari  Rumah  biasanya  terkait  dengan seberapa  banyak  pekerjaan  yang  diselesaikan  dan  dilaporkan  di  situs
laporan. Nanti dikasih penilaian oleh asesor, jadi semaksimal mungkin kita  bisa  sesuaikan  pekerjaan  kita  dengan  situasi  terkini  seperti  ini” (Wawancara Pegawai Negeri Sipil, Dinsos Sleman) Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  prestasi  dalam  melaksanakan  Kerja dari  Rumah  sebenarnya  bersumber  dari  diri  sendiri.  Komitmen  terhadap pekerjaan  yang  dilaksanakan  sehingga  akan  memberikan  nilai  plus  bila pekerjaan  dapat  memberikan  penilaian  yang  maksimal.  Selain  itu,  bagi institusi yang sudah terlatih dan terbiasa menghadapi berbagai situasi tentu tidak menjadi masalah saat menghadapi situasi yang tidak terduga. Indonesia belum  memiliki  undang - undang  yang  secara  resmi  mengatur  tentang pembatasan pelayanan publik. Namun melihat UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan  publik  yang  mengatur  bahwa  penyelenggara  pelayanan  publik harus  memenuhi  kewajiban  untuk  memenuhi  komponen  standar  pelayanan minimal seperti dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme populer, jangka waktu  penyelesaian,  produk  layanan,  biaya  sebagaimana  dimaksud.  Namun sejak  pandemi  COVID - 19  ini  di  beberapa  instansi  pemerintah  telah menerapkan pembatasan layanan, namun penyedia layanan publik walaupun bekerja dari rumah tetap diwajibkan untuk menjalankan komponen standar minimal dengan tetap memperhatikan kewajiban kepada penyelenggara dan masyarakat. Adapun untuk pemenuhan standar ini, PNS tetap melakukannya meski  sudah  lengkap  dari  rumah melalui semua mekanisme  pelaporan  atau layanan online.
Di  beberapa  instansi  pemerintahan  di  Indonesia  yaitu  Kota  Banda Aceh, Kota Semarang (Pratiwi, W. H., & Alfirdaus, 2018), Jakarta Barat (Susanti & Halimah, 2017), Kota Yogyakarta (Ritofani & Kharisma, 2019) dan lain - lain sudah memiliki  pelaporan  kinerja.  sistem  dalam  bentuk  E - Kinerja  yang  dapat mendukung  pengawasan  aparatur  untuk  meningkatkan  pengawasan. Mungkasa (2020), walaupun bekerja dari rumah memberikan konsep bekerja di  rumah  yang  harus  bekerja  minimal  40  jam  dalam  seminggu  kemudian melaporkan  hasil  pekerjaannya  setiap  hari.  Febrian  (2020),  telah  dibahas adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang hadir dari determinan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  instansi  pemerintah antara lain tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Lima faktor  penentu  penting  di  atas  akan  menentukan hubungan  dengan  kualitas layanan 'Work from Home' yang dihasilkan oleh PNS.
Kepuasan  PNS  dan  Kualitas  Layanan  yang  dihasilkan  selama  'Bekerja dari Rumah
Work  from  Home mempengaruhi  kepuasan  kerja  PNS  karena  adanya perubahan  lingkungan  kerja  yang  menciptakan  sistem work  from  home . Kepuasan  kerja  sangat  penting  saat  mengevaluasi  individu  atau  organisasi agensi.  Ringkasnya,  berdasarkan key  informan  pegawai  negeri  sipil  di  Dinas Sosial Kabupaten Sleman, yang diungkapkan adalah:
“Tidak  terlalu  puas  kami  bekerja  dari  rumah.  Sebetulnya  kita  harus kerja  di  kantor  karena  banyak  warga  yang  perlu  dibenahi.  Selain  itu, kami bahkan perlu meninjau beberapa warga di lapangan yang harus mendapatkan  bantuan  untuk  mencatat  dan  memverifikasi” (Wawancara Pegawai Negeri, Dinsos Sleman). Mengenai pernyataan tersebut tergambar bahwa Strategi Bekerja dari Rumah tidak dapat diperluas ke semua bentuk kegiatan, Dinas Sosial memiliki beberapa  jenis  pekerjaan,  pekerjaan  yang  tidak  dapat  dilakukan  di  rumah, seperti  pekerja  sosial  yang  pergi  ke  komunitas  untuk  menilai  dan  melacak berbagai  program  dan  bantuan  komunitas.  Selain  itu  Mungkasa  (2020) berpendapat  bahwa  Kualitas  pelayanan  di  sektor  publik  sangat  penting karena  terkait  dengan  peningkatan  reputasi  dan  kepercayaan  pada masyarakat.  Oleh  karena  itu,  instansi  memerlukan  penanganan  yang  tepat dengan  membuat  regulasi  untuk  kualitas  layanan,  sehingga  menghasilkan wawancara kunci dengan pegawai negeri dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman. “Penurunan kualitas produktivitas kerja PNS, karena kurangnya pengawasan dan tidak ada sanksi”. (PNS, Dinsos Sleman).
Kualitas  pekerjaan  tergantung  jenis  pekerjaannya  sangat  tergantung, jelas  informan  kunci,  beberapa  PNS  memiliki  produktivitasnya  masing - masing,  dan  itu  menyangkut  penanganan  yang  hati - hati  kepada  pimpinan instansi.  Hasil  studi  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemilihan  PNS  yang  dapat bekerja  di  rumah  membutuhkan  kredensial  yang  memenuhi  syarat  dari individu  atau  organisasi.  Taufik  (2020)  mengungkapkan  bahwa  wajah pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  belum  sesuai  dengan  harapan;  Hal  ini menjadi perhatian kritis untuk peningkatan kualitas guna mencapai loyalitas masyarakat  sebagai  konsumen  layanan.  Oleh  karena  itu,  beberapa  agenda tatap  muka  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman  dibatalkan  sebagian  selama periode COVID - 19. Kegiatan tatap muka terus bekerja dengan PNS yang tidak bisa  dicopot  dari  jabatannya.  Jadi,  warga  dengan  pemerintah  sangat  minim. Oleh karena itu, strategi pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID - 19 adalah tidak menyebar secara luas.

## Kesimpulan
Kebijakan Work from Home (WFH) bagi PNS kini menjadi salah satu cara  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  untuk  menekan  angka  kasus akibat serangan COVID - 19. Kebijakan Work from Home didasarkan pada Surat Edaran  Kementerian  PAN  RB  Nomor  19  Tahun  2020  tentang  penyesuaian sistem  kerja  PNS  untuk  mencegah  penyebaran  COVID - 19  di  lingkungan instansi  pemerintah.  Berdasarkan  kajian  tersebut,  pertama,  kemampuan beradaptasi  seorang  PNS  dinilai  sulit  diterima  karena  terbiasa  bekerja  di kantor. Kedua, tidak adanya sanksi bagi PNS karena tidak melaksanakan WFH pada  saat  dijadwalkan  akan  dilaksanakan,  sehingga  memberikan  pandangan bahwa  pengawasan  masih  kurang.  Ketiga,  penggunaan  teknologi  informasi seperti telekonferensi membuat PNS sadar bahwa ini penting ketika WFH dan jaringan  internet  mendesak.  Selain  itu,  pemahaman  sebagian  PNS  tentang
sistem  pelayanan  online  masih  terbatas,  sehingga mempengaruhi  keandalan PNS  dalam  melayani  masyarakat,  selain  daya  tanggap,  jaminan,  dan  empati PNS.  Untuk  penelitian  lebih  lanjut,  dapat  mencoba  membuktikan  secara terukur  melalui  metode  kuantitatif  dengan  mengambil  kasus  dari  setiap tingkat pemerintahan, terutama dalam konteks lokal yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan pertimbangan.

## Daftar Pustaka
Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L.  (2020).  The  Impact  of  Covid - 19  to  Indonesian  Education  and  Its Relation to the Philosophy of “ Merdeka Belajar .” Studies in Philosophy of Science and Education , 1 (1), 38–49. Almuttaqi, A. I. (2020a). Kekacauan Respons terhadap COVID - 19 di Indonesia.
Thc Insights , (13).
Almuttaqi,  A.  I.  (2020b).  The  Omnishambles  of  COVID - 19  Response  in Indonesia. Thc Insights , (13). Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (First Edit;
Ella Deffi Lestari, Ed.). Jawa Barat: CV. Jejak Publisher.
Awais,  A.  T.  M.  (2016).  Flexibility  or  ethical  dilemma :  an  overview. Human Resource Management International Digest , 24 (7), 12–15. https://doi.org/10.1108/HRMID - 03 - 2016 - 0027 Baker, S. R., Bloom, N., Davis, J., Kost, K., Sammon, M., & Viratyosin, T. (2020). Covid Economics Vetted and Real - Time Papers. Covid Economics , 1 (8).
Christensen,  K.  (2019). The  new  era  of  home - based  work:  Directions  and policies . Routledge.
Djiwandono, P. I. (2015). Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
Dwi,  A.,  &  Riyanto,  S.  (2020).  Strategies  for  Increasing  Civil  Servants  ’  Work Productivityon  the  Application  of  Work  from  Home. Journal  of  Business and  Management , 22 (6),  8–20.  https://doi.org/10.9790/487X - 2206010820
Febrian, R. (2020). Analysis of Quality of Electronic KTP Service to Community Satisfaction  in  Department  of  Population  and  Civil  Registration  of Kebumen Regency. Emba , 8 (1), 894–902.
Gadeyne, N., Verbruggen, M., Delanoeije, J., & De Cooman, R. (2018). All wired, all  tired?  Work - related  ICT - use  outside  work  hours  and  work - to - home conflict: The role of integration preference, integration norms and work demands. In Journal of Vocational Behavior (Vol. 107). https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.03.008
Gora, R. (2019). Riset Kualitatif Public Relations . Surabaya: Jakad Publishing.
Indrawati,  Baharuddin,  &  Buyung.  (2018).  The  Influence  of  Morale,  Work Discipline,  and  Compensation  Against  Work  Productivity  Employees  at the  District  Office  Navigation  Class  I  Makassar. YUME:  Journal  of Management , 1 (1), 11–33.
Jaya,  I.  G.  M.  K.,  Sudibya,  I.  G.  A.,  &  Sudharma,  I.  N.  (2017).  Pengaruh
Lingkungan  kerja  dan  Motivasi  Serta  Kompensasi  terhadap  Semangat Kerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. E - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 6 (2), 533–564. Kramer,  A.,  &  Kramer,  K.  Z.  (2020).  The  potential  impact  of  the  Covid - 19
pandemic  on  occupational  status,  work  from  home,  and  occupational mobility. Journal of Vocational Behavior , 103442. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103442
Mohalik,  S.,  Westerlund,  M.,  Rajala,  R.,  &  Timonen,  H.  (2019).  Increasing  the adoption  of  teleworking  in  the  public  sector. ISPIM  Conference Proceedings , (April), 2019. Manchester. Monique,  H.,  Inge,  H.,  &  Bailey,  A.  (2020). Qualitative  Research  Methods (Second Edi; Alysha Owens, Ed.). SAGE Publications Ltd. Mudjiyanto,  B.  (2018).  Tipe  Penelitian  Eksploratif  Komunikasi. Jurnal  Studi Komunikasi Dan Media , 22 (1), 65–74.
Mungkasa,  O.  (2020).  Bekerja  dari  Rumah  (Working  From  Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. The Indonesian Journal of Development Planning , IV (2), 126–150.
Mustajab,  D.,  Bauw,  A.,  Rasyid,  A.,  Irawan,  A.,  Akbar,  M.  A.,  &  Hamid,  M.  A.
(2020). Working from Home Phenomenon as an Effort to Prevent COVID -
19 Attacks and Its Impacts on Work Productivity. International Journal of Applied Business Tijab , 4 (1), 13–21. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Nurhadi. (2020). Yogya Satu - Satunya Provinsi Tanpa PSBB di Jawa. Retrieved May 25, 2020, from Voa Indonesia website: https://www.voaindonesia.com/a/yogya - satu - satunya - provinsi - tanpa - psbb - di - jawa/5418071.html Pathak,  A.  A.,  Bathini,  D.  R.,  &  Kandathil,  G.  M.  (2015).  The  ban  on  working from home makes sense for yahoo: It needs the innovation and speed of delivery  that  come  from  office - based  employees. Human  Resource Management International Digest , 23 (3), 12–14. https://doi.org/10.1108/HRMID - 03 - 2015 - 0052 Pratiwi, W. H., & Alfirdaus, L. K. (2018). Pengawasan Kinerja Birokrasi Melalui E - Kinerja Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies , 7 (2), 271–280.
Rahmat, A. F., Pujiartini, & Purwaningsih, T. (2020). To what Extent the Social Safety  Net  (JPS)  Implement  in  Sleman  Regency. Jurnal  Transformative ,
6 (2), 202–223. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.4 Ritofani, W., & Kharisma, R. S. (2019). Pembuatan Video Tutorial Penggunaan
Menu  E - Kinerja  Pada  Aplikasi  Jogja  Smart  Service  Milik  Dinas Komunikasi  Kota  Yogyakarta  Berbasis  Motion  Graphic. Infos  Journal - Information System Journal , 1 (3), 7–15.
Rokhani, C. T. S. (2020). Pengaruh Work From Home ( WFH ) Terhadap Kinerja Guru SD Negeri Dengkek 01 Pati Selama Masa Pandemi Covid - 19. Journal of Education, Psychology, and Counseling , 2 (1).
Rubenstein, A. L., Peltokorpi, V., & Allen, D. G. (2020). Work - home and home - work  con  fl  ict  and  voluntary  turnover :  A  conservation  of  resources explanation for contrasting moderation e ff ects of on - and o ff - the - job embeddedness. Journal  of  Vocational  Behavior , 119 (February). https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103413
Rubin,  O.,  Nikolaeva,  A.,  Nello - deakin,  S.,  &  Bro mmelstroet,  M.  (2020). What can  we  learn  from  the  COVID - 19  pandemic  about  how  people  experience working from home and commuting . Retrieved from https://urbanstudies.uva.nl/content/blog - series/covid - 19 - pandemic - working - from - home - and - commuting.html Saragih,  S.  M.,  &  Wahyuni,  N.  S.  (2018).  The  Relationship  between  Self Adjustment  in  a  Work  Group  and  Employees  Enthusiasm  in  the Department  of  Spatial  Planning  and  Building  Management  of  Medan. Jurnal Diversita , 5 (1), 67–75. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/diversita.v5i1.2371
Schro der, C. (2020). Covid - 19 is not affecting all working people equally . Berlin. Susanti,  &  Halimah,  S.  N.  (2017).  Pelaksanaan  pengisian  laporan  kinerja pegawai  melalui  aplikasi  e - kinerja  pada  kelurahan  cengkareng  barat jakarta. Jurnal Inovasi Informatika , II (April), 54–64.
Sutanja,  T.,  &  Saryono,  O.  (2019).  Pengaruh  Motivasi,  Kepemimpinan  dan Disiplin  Pegawai  terhadap  Kinerja  Pegawai. Journal  of  Management Review , 3 (2), 321–325. https://doi.org/10.25157/mr.v3i2.2514
Taufik,  H.  W.  (2020).  Birokrasi  Baru  Untuk  New  Normal:  Tinjauan  Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Covid - 19. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 2 (1), 1–18. Telaumbanua,  D.  (2020). Urgensi  Pembentukan  Aturan  Terkait  Pencegahan Covid - 19 di Indonesia . 12 (1), 59–70.
Widodo, H. S. T., & Triwanggono, A. (2018). Karakteristik Budaya Organisasi, Kemampuan  Adaptasi,  Dan  Kinerja  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah. EXERO :  Journal  of  Research  in  Business  and  Economics , 1 (1),  90–110.
https://doi.org/10.24071/exero.2018.010105 Yasenov,  V.  (2020). Who Can  Work  from Home ?  Who  Can  Work  from  Home ?
(13197).
Yunus,  N.  R.  (2020).  Kebijakan  Covid - 19,  Bebaskan  Narapidana  dan Pelanggaran  PSBB. Adalah:  Buletin  Hukum  &  Keadilan , 4 (1),  1–6. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262
Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi  Penyebaran  Corona  Virus  Covid - 19. SALAM;  Jurnal  Sosial  &
Budaya Syar - I , 7 (3), 1689–1699.
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083