## Potensi Kecurangan Non-Fungible Token : Dalam  Lensa  Akuntansi  Forensik  dan Syariah
Nurul Choeroh (Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tazkia, Bogor)
Siti Khomsatun (Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta) 1 ( siti.khomsatun@unusia.ac.id )

## Abstrak
This study analyzes the possibility of fraud in Non-Fungible Tokens (NFT)  transactions  using  forensic  accounting  and  Sharia perspectives. This study employs a qualitative research method with in-depth  and  exploratory  approach. Primary  data  were  collected through  interviews  with  NFTs  Creators,  Auditors,  and  DSN-MUI Member,  while  the  secondary  data  were  from  article  journals, scientific books, theses, and websites. This study concludes that NFT has the potential for fraud, such as Pump-and-Dump, Rug Pull, and Money  Laundering  schemes,  based  on  the  nature  of  NFT  itself. However, all of these fraud schemes can be prevented by the users (investors) who must be informed about what they are buying, either through educating themselves on fundamental analysis or by using forensic  accounting  techniques.  From  sharia  perspective,  NFT transactions  are  not  permitted  (haram)  because  they  are  lack  of underlying  assets  and  contain gharar (obscurity), dharar (danger), maysir (speculation), and also have been given a haram fatwa by the MUI of Indonesia.
Keywords: Accounting Forensic perspective, Fraud, Non-Fungible Token (NFT), Sharia perspective

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  potensi  kecurangan dalam  transaksi Non-Fungible  Token (NFT)  dengan  pendekatan akuntansi forensik dan perspektif Syariah. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan in- dept .  Data  primer  dikumpulkan  dari  hasil  wawancara  dengan kreator  NFT,  Auditor,  dan  Ulama  DSN-MUI,  sementara  data
1 Corresponding Author
sekunder  diperoleh  dari  jurnal  ilmiah,  buku-buku,  tesis,  dan  situs web  yang  memiliki  kredibilitas.  Hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa  NFT  memiliki  potensi  risiko fraud ,  yang  mencakup  skema seperti Pump-and-Dump , Rug Pull , dan pencucian uang, yang berasal dari  karakteristik  yang  melekat  pada  NFT  itu  sendiri.  Walaupun begitu,  semua  skema  penipuan  tersebut  dapat  dicegah  oleh pengguna atau kreator dengan pemahaman yang kuat tentang apa yang  mereka  beli,  baik  melalui  analisis  fundamental  atau  dengan menerapkan  teknik-teknik  akuntansi  forensik.  Dari  perspektif Syariah,  transaksi  NFT  dianggap  tidak  diperbolehkan  (haram) karena  mereka  tidak  memiliki  aset  yang  menjadi  dasar  dan mengandung  unsur-unsur  seperti gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya), dan maysir (spekulasi). Hal ini juga telah ditegaskan oleh fatwa haram yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Keywords: Kecurangan, Non-Fungible Token (NFT), Perspektif Akuntansi Forensik, Perspektif Syariah

## Pendahuluan
Token  Non-Fungible (NFT)  adalah  kategori  aset  digital  yang  mengalami peningkatan signifikan dalam popularitasnya pada tahun 2021. NFT merupakan bentuk  aset  digital  yang  dienskripsi  dalam  teknologi  blockchain  dan  mewakili kepemilikan  atas  aset  yang  bersifat  unik  atau  sekumpulan  hak  tertentu.  NFT adalah sebuah rekaman kriptografis yang unik yang terhubung dengan suatu aset, umumnya berupa karya seni, musik, koleksi barang, atau objek berharga lainnya (Cornelius, 2021). NFT adalah benda unik yang telah diverifikasi dan diamankan oleh  teknologi  blockchain,  teknologi  yang  sama  yang  digunakan  dalam cryptocurrency . NFT memberikan jaminan akan keaslian, kepemilikan, keunikan (kelangkaan), dan kelangsungan bagi suatu item tertentu (Fortnow & QuHarrison Terry, 2022) .
Dengan  meningkatnya  popularitas  aset  virtual  seperti  kripto  dan  NFT, terlihat bahwa generasi milenial lebih condong untuk melakukan investasi pada dua  instrumen  tersebut  dibandingkan  dengan  instrumen  investasi  lainnya. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada bulan Februari 2022, tercatat terdapat sekitar 12,4 juta investor  kripto  di  Indonesia.  Selain  itu,  Bursa  Efek  Indonesia  atau  IDX  juga melaporkan bahwa pada akhir tahun 2021, jumlah investor saham mencapai 7,48 juta. Terlepas dari kenyataan bahwa investasi dalam kripto dan NFT tergolong sebagai  jenis  investasi  yang  relatif  baru,  mereka  mampu  mengalahkan  jumlah investor saham di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar investor  aset  digital  di  Indonesia  seringkali  dilanda  rasa  " Fear  Of  Missing  Out " (FOMO), yang pada akhirnya bisa menjadi masalah ketika mereka rentan terjebak dalam skema penipuan.
Dalam  video  YouTube-nya,  Maxim  Kon  menyatakan  bahwa  NFT bermasalah dengan alasan pertama, regulasi untuk NFT saat ini belum ada. Alasan kedua  adalah  bahwa  pasar  NFT  tidak  melakukan  prosedur  Kenali  Pelanggan
Anda (Know Your Customers/KYC) dengan baik. Alasan ketiga adalah jumlah besar yang diinvestasikan dalam NFT. Terakhir, Kon juga mengingatkan tentang besarnya biaya yang diinvestasikan (Kon, 2021). Akibatnya, banyak pihak merasa skeptis  dan  berpendapat  bahwa  penerapan  NFT  masih  memiliki  banyak kekurangan. Salah satu masalah utama dalam industri NFT saat ini adalah bahwa platform pasar NFT umumnya tidak memiliki mekanisme filter, sehingga sangat memungkinkan terjadi potensi kecurangan (fraud).
Proyek  NFT  tidak  memiliki  prosedur  evaluasi  dan  verifikasi  untuk pengembangnya. Hal ini berarti semua pihak yang tidak memiliki tanggung jawab dapat dengan bebas melakukan tindakan curang di bursa NFT, bahkan termasuk dengan  mudah  melakukan  penipuan,  misalnya.  Sebagai  contoh,  Her  Majesty's Revenue  &  Customs  (HMRC),  merupakan  departemen  non-kementerian Pemerintah  Inggris  yang  bertanggung  jawab  antara  lain  dalam  pengumpulan pajak,  mencatat  bahwa  tiga  tersangka  menggunakan  NFT  untuk menyembunyikan uang yang mereka peroleh dari penipuan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN),  yang  melibatkan  250  perusahaan  palsu.  CBS  MoneyWatch  juga melaporkan serangkaian insiden yang mencakup pencurian NFT senilai $2,2 juta dari  kolektor seni  New  York  Todd  Kramer  pada  bulan  Januari,  pencurian  NFT senilai $1,7 juta dalam sebuah skema phishing yang sangat merugikan di OpenSea (pasar  NFT  terbesar  di  dunia)  sebulan  setelahnya,  dan  keluhan  rutin  dari pengguna MetaMask mengenai transaksi tanpa izin. Penelitian dari Checkpoint juga  mencatat  bahwa  pengguna  MetaMask  kehilangan  sekitar  $500.000  dalam serangan phishing ,  yaitu  upaya  penipuan  online  di  mana  penyerang  mencoba untuk memperoleh informasi pribadi atau sensitif dari korban dengan menyamar sebagai entitas tepercaya.
Banyak  jenis  tindak  kejahatan  yang  ada  dalam  lingkup  keuangan.  Dalam konteks  akuntansi  forensik, fraud atau  kecuarangan  merupakan  istilah  yang umum dikenal. Perilaku tidak jujur dan penyalahgunaan dana oleh manajemen seringkali terjadi baik pada tingkat individu maupun di perusahaan atau institusi, terlepas dari apakah itu di sektor swasta atau sektor publik (pemerintahan). Collins English  Dictionary mengartikan fraud sebagai  tindakan  yang  melibatkan kecurangan,  pelanggaran  kerahasiaan,  dan  perolehan  keuntungan  dengan  cara yang  tidak  jujur  (Dictionary,  2014).  Dalam  konteks  laporan  keuangan, fraud merujuk  pada  tindakan  sengaja  mengubah  atau  menghilangkan  beberapa informasi  yang  seharusnya  tercantum  dalam  laporan  keuangan.  Tujuannya adalah untuk mengecoh pihak yang menggunakan laporan keuangan (Antawirya et al., 2019). Fraud bisa mencakup beragam tindakan, mulai dari penyelewengan dana,  pemerasan,  praktik  penipuan,  pencucian  uang,  korupsi  dalam penyalahgunaan  aset,  hingga  berbagai  bentuk  kejahatan  keuangan  lainnya. Konsep  penipuan  ini  juga  mencakup  berbagai  pelanggaran  hukum  pidana, termasuk pelanggaran peraturan di Indonesia (Setiawan & Ardison, 2021) . Di  sisi  lain,  teknologi blockchain memfasilitasi  transaksi  anonim  bagi pengguna tanpa perlu mengungkapkan identitas mereka, selama tidak ada yang menghubungkan  antara  identitas  akun  keuangan  dan  data  pribadi  pengguna (Hauxley, 2019). Dengan demikian, terdapat potensi yang signifikan bagi individu yang  ingin  melakukan  tindakan fraud melalui  jaringan blockchain .  NFT  dalam bentuk seni yang tidak dapat dinilai dalam hal harga dan tersimpan dalam sistem
blockchain akan menjadi target yang mudah untuk tindakan fraud dan kejahatan keaungan lainnya.
Agar  terhindar  dari  tindakan  penipuan  pada  NFT,  platform  tersebut disarankan  untuk  menerapkan  prosedur  dan  sistem  yang  dapat  mencegah transaksi  illegal,  memberikan  pelatihan  atau  informasi  yang  memadai  kepada pengguna, serta dengan jelas dan terstruktur mencatat identitas pemilik NFT dan menyediakan fasilitas verifikasi yang mudah (Gupta & Kumar, 2022) . Selain aspek terkait  NFT,  menurut  Gupta  dan  Kumar  (2022),  pemerintah  juga  sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan penipuan dalam transaksi NFT dengan mengeluarkan regulasi yang sesuai. Bidang keuangan forensik juga perlu memperhatikan NFT karena ini adalah instrumen investasi baru yang baru- baru ini menjadi populer, terutama di kalangan generasi milenial.
Potensi fraud pada NFT ini dinilai akan sulit terdeteksi dan ditindak lanjuti karena  tidak  adanya  bukti  fisik  yang  menyertai.  Dunia  virtual  yang  semakin canggih, penipuan akan menjadi lebih canggih pula. Namun demikian, menurut Tuanakotta  (2010),  peran  seorang  akuntan  forensik  yang  dianggap  memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi digunakan untuk mengungkap setiap  tindakan  dan  menghitung  jumlah  kerugian  akibat  penipuan.  Sehingga, akuntan forensik perlu memperluas kajian forensik dan audit investigasi terhadap fitur-fitur transaksi keuangan virtual. Salah satu tujuan dari audit investigasi ini sendiri  adalah untuk  menemukan aset yang  telah  disalahgunakan  dan mencari pemulihan atas kerugian yang terjadi.
Sementara itu, Majlis Ulama Indonesia (MUI), telah mengkaji pembahasan tentang  transaksi  Kripto,  yang  mana  merupakan  jenis  yang  sama  atau  mirip dengan NFT. Dikutip dari laman MUI yang berita yang berjudul “ Keputusan Fatwa Hukum  Uang  Kripto  atau  Cryptocurrency “  bahwa hukum  penggunaan cryptocurrency sebagai  mata  uang  adalah  haram  karena  gharar,  dharar,  dan melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 (MUI, 2021). Sebagai komoditas perdagangan aset digital, cryptocurrency tidak  sah  karena  terdapat  gharar,  qimar,  dharar  dan  tidak memenuhi sil’ah secara syar’i, yaitu adanya bentuk wujud fisik, memiliki nilai, jumlahnya  diketahui  pasti,  terdapat  hak  milik  dan  bisa  diserahkan  kembali kepada pembeli. Jika aset digital berupa cryptocurrency yang memiliki underlying asset maka  hukumnya  sah  diperjualbelikan. Hukum  yang  sama  sebagaimana cryptocurrency ini  juga  kemungkinan  berlaku  untuk  NFT.  Namun,  perlu  kajian kembali dengan wawancara mendalam dengan ulama di Majelis Ulama Indonesia.
Banyak  warga  Indonesia,  termasuk  tokoh  masyarakat  dan  pejabat pemerintah,  masih  aktif  dalam  mempromosikan  dan  mengumumkan  kegiatan jual beli NFT ini. Minat terhadap NFT, yang pada dasarnya hanya berupa karya seni digital yang tercatat dalam teknologi blockchain namun memiliki nilai jual yang tinggi, semakin meningkat. Semua orang dapat dengan mudah mengakses karya seni digital ini secara gratis melalui internet. Bahkan foto selfie biasa pun dapat  memiliki  nilai  jual  yang  tinggi,  seperti  kasus  terkenal  Ghozali  Everyday yang menciptakan perhatian  karena  foto-foto selfienya selama  lima  tahun,  dari 2017 hingga 2021, yang dijual dengan harga sangat mahal di platform OpenSea. Dengan contoh ini, harga NFT dapat ditetapkan sebebas mungkin oleh pencipta atau pemiliknya, meskipun seringkali harganya tampak tidak masuk akal. Selain
itu, tidak ada regulasi yang mengatur filter harga seperti yang ditemukan dalam bisnis  e-commerce  seperti  Shopee  dan  TokoPedia  di  pasar  NFT.  Keadaan  ini seharusnya dianggap sebagai peringatan serius, karena dapat memudahkan orang untuk melakukan tindakan penipuan, seperti penipuan dan pencucian uang.
Berdasarkan pemaparan, fenomena dan agumentasi di atas, maka penelitian mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana kemungkinan fraud yang terjadi  di  ekosistem  NFT?;  (2)  bagaimana  tindakan  pencegahan  kemungkinan fraud pada  NFT  dalam  perspektif  akuntansi  foreksik?;  (3)  bagaimana  perpektif syariah  tentang  NFT  dan  kemungkinan  terjadinya  fraud  tersebut?  Dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemungkinan terjadinya fraud dalam lensa akuntansi forensik dan kajian awal dari sisi perpektif syariah.
Penelitian  tentang  NFT  merupakan  penelitian  yang  masih  berkembang, sehingga  masih  sangat  terbatas.  Sehingga  kontribusi  yang  diharapkan  adalah menambah temuan dan rujukan penelitian NFT dari bidang akuntansi forensik dan  syariah,  terutama  terkait  dengan  potensi  fraud  NFT  yang  memang  belum dikaji  sebelumnya.  Penelitian  terdahulu  telah  meneliti  NFT,  namun  belum mengarah pada pembahasan fraud dan akuntansi forensik. Di antara peneliti NFT yaitu Setyawan et al. (2022) meneliti tentang kelayakan NFT sebagai instrumen investasi,  (Norasari,  2022)  membahas  tentang  lemahnya  proteksi  hukum  NFT serta  lainnya  juga  masih  terkait  dengan  hukum (Korengkeng,  2023;  Mahaputra  & Kurnianta,  2023;  Muthmainnah  et  al.,  2023;  Sukmawan,  2023) .  Penelitian  yang menggunakan  akuntansi  forensik  sebagai  alat  analisis  untuk  platform  digital adalah  Arifin  (2018)  dan  terkait  dengan  bitcoin.  Sehingga  dari  penelurusan tersebut  kebaruan  pertama  penelitian  ini  adalah  memotret  potensi  kecurangan NFT dengan akuntansi forensik.
Kebaruan  kedua  yaitu  tinjauan  potensi  fraud  NFT  dari  hukum  syariah. Penelitian sebelumnya sudah membahas NFT dari tinjauan syariah, namun tidak secara  khusus  menyoroti  tentang  potensi fraud (Aprilia  et  al.,  2023;  Arif,  2023; Iman,  2022;  Saroh  et  al.,  2023).  Aprilia  et  al.  (2023)  dan  Iman  (2022)membahas mengenai  mekanisme  penjualan  di  NFT  dari  tinjauan  syariah.  Arif  (2023) memunculkan ide wakaf aset digital di NFT. Adapun Saroh et al. (2023) membahas tinjauan syariah atas instrumen aset virtual.
Untuk  menjawab  tujuan  penelitian,  berikut  Selayang  pandang  teori-teori yang digunakan. Akuntansi forensik didefinisikan oleh Tuanakotta (2010) sebagai penerapan  akuntansi  dalam  arti  luas,  termasuk auditing, pada  masalah hukum untuk  penyelesaian  hukum  di  dalam  atau  luar  pengadilan.  Akuntansi  forensic merupakan cabang akuntansi dengan kekhususan proses penyelidikan, deteksi, dan pencegahan berbagai kecurangan (fraud) dalam bidang keuangan (Arianto et al., 2022). Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mendeskripsikan fraud ke dalam fraud  tree .  Terdapat  tiga  cabang  dalam  pohon  fraud,  yaitu  korupsi, penyalahgunaan  asset  dan  kecurangan  laporan  keuangan  (Arifin,  2018; Tuanakotta, 2010). Dalam kaitan dengan transaksi digital seperti NFT, Tuanakotta (2010)  telah  membahas  tentang computer  forensic, yaitu penerapan  teknik-teknik analitis  dan  investigative  untuk  mengidentifikasi,  mengumpulkan,  memeriksa, dan melindungi bukti atau informasi digital.
Teori  yang  mendasari  akuntansi  forensic  dan fraud ini  adalah  Konsep Kekosongan  Norma  (Anomie)  yang  dikembangkan  oleh  Merton  (Arifin,  2018). Menurut Merton dalam struktur sosial terdapat penyimpangan yang terjadi akibat adanya  disfungsi  antara  norma  dengan  tujuan  kultural  dengan  kemampuan anggota  untuk  berlaku  sesuai  norma.  Kejahatan  dan  penyimpangan  yang disebabkan  ketidakseimbangan  dalam  tatanan  sosial,  timbul  ketika  orang menggunakan cara yang paling efisien dan nyaman.
Penyimpanan dan ketidakseimbangan dalam tantanan sosial tentunya tidak sejalan dengan ajaran atau Syariah Islam, apalagi fraud terkait dengan instrumen digital seperti NFT. Di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, Dewan  Syariah  Indonesia  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  bertanggung- jawab  atas  pengesahan  fatwa  terkait  dengan  bidang  mu’amalah.  Transaksi - transaksi  yang  baru  harus  dikaji  terlebih  dahulu  secara  mendalam  untuk menghasilkan sebuah fatwa. Bahkan Standar akuntansi keuangan syariah (SAK- Syariah) tidak bisa disahkan jika tanpa fatwa dari DSN-MUI.
Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah (KDPPLKS)  yang  merupakan  bagian  dari  SAK-syariah  menyebutkan  bahwa paradigma sebuah transaksi syariah dibangun oleh lima hal yaitu, persaudaraan (ukhuwah),  keadilan  (‘adalah),  kemaslahatan  (m aslahah),  keseimbangan (tawazun), dan universalisme (syumuliah). Kelima unsur ini mempunyai turunan lagi, seperti keadilan yang mempunyai turunan bahwa transaksi harus terbebas dari  riba,  kezaliman, maysir atau  unsur  perjudian, gharar atau  manipulasi  dan segala transaksi yang diharamkan  (Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan  Keuangan  Syariah,  2020).  Keberadaan  syariah  pada  dasarnya  adalah membawa kemaslahatan bersama.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan mendalam (in-depth) dan eksploratory. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk  memahami  kondisi  suatu  konteks  dengan  menghasilkan  deskripsi  yang mendetail dan mendalam tentang gambaran keadaan objek penelitian (Nugrahani &  Muhammad,  2014) .  Sementara  penelitian  eksploratif  bertujuan  untuk memperdalam  pengetahuan  dan  mencari  ide-ide  baru  tentang  suatu  fenomena tertentu,  menjelaskan  fenomena  sosial,  dan  menjelaskan  bagaimana  suatu fenomena  sosial  terjadi  untuk  merumuskan  masalah  dengan  lebih  rinci (Mudjiyanto, 2018).
Penelitian  ini menggunakan  data primer  dan  data  sekunder.  Data primer dikumpulkan  dari  hasil  wawancara  dengan  kreator  NFT,  Auditor,  dan  Ulama DSN-MUI,  sementara  data  sekunder  diperoleh  dari  jurnal  ilmiah,  buku-buku, tesis, dan situs web yang memiliki kredibilitas. Data primer dikumpulkan berasal dari wawancara mendalam dengan para responden dengan pertanyaan terbuka dan terstruktur terkait dengan rumusan permasalahan. Sementara data sekunder didapatkan  dengan  cara  mengeksplorasi  sumber-sumber  yang  mendukung pembahasan dari pertanyaan penelitian.
Analisis  data  dalam  konteks  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu rangkaian  proses  yang  sistematis  dalam  mengidentifikasi,  mengorganisir,  dan meresume  catatan  lapangan  yang  dihimpun  dari  wawancara,  observasi,  serta
sumber  daya  lainnya.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  setelah  berhasil mengumpulkan  data  melalui  serangkaian  wawancara  mendalam,  peneliti selanjutnya  melakukan  analisis  data  dengan  menerapkan  metode  analisis deskriptif. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono & Lestari, 2021) , yaitu digunakan  untuk  menguraikan  atau  menjelaskan  data  yang  telah  terhimpun sebagaimana adanya, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang dapat diterapkan secara luas pada masyarakat umum atau menggeneralisasi. Penelitian ini pun melanjutkan dengan melakukan analisis substansial, yang sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Fatchan (2013). Pada tahap analisis substansial ini, peneliti berusaha untuk mengintegrasikan, menghubungkan, dan mengaitkan berbagai  tema,  substansi,  atau  kategori  yang  telah  muncul  melalui  interaksi dengan subjek penelitian. Dengan melalui proses analisis data tersebut, tujuannya adalah untuk memahami sudut pandang subjek mengenai potensi NFT sebagai alat  baru  dalam  melakukan fraud .  Penelitian  ini  juga  menggunakan  konsep akuntansi forensik sebagai analisis dan pencegahan tindakan fraud , dengan teknik akuntansi forensik seperti pemeriksaan laporan keuangan, pelacakan aliran dana, investigasi komputer, serta identifikasi peraturan yang dikeluarkan oleh regulator dan hukum syariah.

## Temuan dan Analisis
Gambaran Umum Cryptocurrency dan Non-Fungible Token Bitcoin  adalah  mata  uang  digital  pertama  di  dunia  yang  menggunakan konsep Cryptocurrency . Bitcoin dimulai pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto dan  diperkenalkan  ke  dunia  pada  tahun  2009.  Konsep  bitcoin  adalah  untuk memperkenalkan sistem mata uang alternatif berdasarkan kekuatan penawaran dan  permintaan. Kenaikan harga dapat terjadi karena peningkatan permintaan, dan sebaliknya, penurunan harga dapat terjadi karena banyak barang ditawarkan (Hamid et al., 2021).
Cryptocurrency berada dalam  database publik yang dijaga oleh teknologi blockchain.  Database  transaksi  didistribusikan,  divalidasi,  dan  didukung  oleh jaringan  komputer  global.  Berbeda  dengan  bank  yang  punya  otoritas tersentralisasi, catatan transaksi ini diawasi oleh komunitas besar dan tidak ada satu individu yang memiliki kendali penuh. Demikian juga tidak ada yang bisa menghapus  jejak  transaksi  telah  terjadi  (Sarmah,  2022).  Struktur  dari blockchain adalah  bahwa  setiap  blok  yang  mengandung  berbagai  transaksi  terhubung dengan blok sebelumnya membentuk suatu rantai. Untuk memastikan reliabilitas, ketika sebuah  terdapat  blok baru dan disambungkan dengan blok sebelumnya, maka  diperlukan  proses  unik  yaitu  pemecahan  sandi  atau  teka-teki.  Para pengguna blok (miner) bersaing untuk memecahkan sandi atau teka-teki tersebut (Watanabe et al., 2016).
Salah  satu  bentuk  inovasi  dalam  teknologi  blockchain  adalah Smart Contract . Nick Szabo menyatakan, " Smart Contract merupakan salah satu bagian penting  dari  blockchain ” .  Jika  tidak  ada Smart  Contract ,  tidak  akan  ada kesepakatan transaksi baru yang dapat menggerakkan pasar kripto. Smart Contract dibangun  di  atas  teknologi blockchain yang  memastikan  pelaksanaan  kontrak dengan  benar  (Zheng  et  al.,  2020).  Smart  Contract  beroperasi  di  jaringan
blockchain, sehingga disimpan di dalam database publik dan tidak dapat diubah. Blockchain  memroses  transaksi  yang  terjadi  di Smart  Contract secara  otomatis tanpa bantuan pihak ketiga (Olavia, 2022).
Non-Fungible  Tokens (NFT)  menggunakan  pemrograman  yang  sama dengan cryptocurrency ,  juga  diterbitkan  di  blockchain  dan  membutuhkan Smart Contract (Sundari  et  al.,  2022).  Pada  awal  tahun  2021,  NFT  menjadi  aplikasi pertama  dari  teknologi  blockchain  yang  mendapatkan  perhatian  publik. Perbedaan antara kripto dan NFT terletak pada tujuan kepemilikan aset tertentu. Setiap  token  non-fungible  terkait  dengan  data  unik,  yang  biasanya  berupa  file konten digital. Smart Contract mengendalikan file ini yaitu mengubah file media menjadi NFT atau disebut sebagai "minting" NFT . Hubungan kripto dengan NFT selain berdiri pada satu blockchain, juga karena untuk membeli NFT, para investor perlu menggunakan kripto sebagai metode pembayaran mereka (Belk et al., 2022).
NFT  memerlukan penggunaan Smart  Contract .  Tujuan  utama  dari Smart Contract adalah  secara  otomatis  melaksanakan  klausa  perjanjian  setelah  syarat- syarat yang telah ditentukan terpenuhi (Alharby et al., 2018). Fungsi utama dari Smart  Contract ini  adalah  untuk  menyimpan  informasi  unik  mengenai  NFT, termasuk kepemilikan dan rincian transaksi. Pembuat NFT dapat menambahkan detail tambahan, seperti identitas, tautan yang aman ke file, dan elemen lainnya ke  dalam Smart  Contract .  Di  samping  itu,  mereka  juga  berhak  menetapkan peraturan  khusus  mengenai  perdagangan  NFT,  seperti  persentase  royalti  yang mereka  peroleh  dari  setiap  penjualan  berikutnya.  Pada  intinya, Smart  Contract adalah  teknologi  yang  membuat  setiap  NFT  menjadi  unik  dan  memiliki  nilai. Dalam  ekosistem  NFT,  pembuat  atau  pengembang  NFT  memiliki  kebebasan untuk  menentukan  kondisi  yang  mereka  inginkan  dalam  kontrak.  Contohnya, beberapa  proyek  NFT  mungkin  memberikan  hak  istimewa  kepada  kelompok tertentu,  termasuk  akses  eksklusif  sampai  hadiah  bagi  para  pendukung  awal, penghargaan untuk berpartisipasi dalam kontes, biaya cetak yang lebih rendah untuk  edisi  selanjutnya,  kemampuan  untuk  memperluas  koleksi,  dan  lain sebagainya (Zipmex, 2022).
Potensi Fraud pada Non-Fungible Token
NFT merupakan bentuk aset digital yang mewakili beragam barang koleksi seperti karya seni, game, dan bahkan karya musik. Selain itu, NFT juga mencakup pilihan transaksi Gedung dan tanah virtual. Meskipun sebagian pihak mengkritik bahwa hal ini kontroversial, hal gila dan investor mengalokasikan sumber daya finansial  untuk  barang-barang  yang  secara  esensi  tidak  memiliki  nilai  yang substansial.  Namun  demikian para penggiat  dan  pendukung  NFT menegaskan bahwa terdapat dimensi yang lebih menarik dalam penerapan NFT.
Di  Indonesia,  kepopuleran  NFT  tidak  lepas  dari  Ghozali  Everyday  yang menjual  foto  selfie-nya  dalam  bentuk  NFT  dan  menghasilkan  banyak  uang. Melonjaknya popularitas NFT di Indonesia membuat masyarakat tertarik untuk mengadu nasib dengan menjual NFT versi mereka sendiri dan menjadi investor NFT karena harganya yang cenderung berfluktuasi.
Sayangnya  edukasi  masyarakat  Indonesia  mengenai  NFT  masih  sangat minim  sehingga  NFT  yang  mereka  jual  tidak  memiliki  nilai  apapun  bahkan membahayakan  diri  mereka  sendiri.  Misalnya  saja  NFT  berupa  foto  KTP,  foto
tanpa busana, foto anak-anak, dan lain-lain, padahal file apa pun yang dicetak di blockchain tidak akan pernah bisa dihapus. Permasalahannya adalah kurangnya pengetahuan  masyarakat  Indonesia  tentang  NFT  yang  menyebabkan  Fear  of Missing  Out  (FOMO)  tidak  hanya  di  pihak  pembuat  NFT  tetapi  juga  di  pihak pembeli NFT. Karena pembeli FOMO NFT tidak melakukan analisis fundamental terlebih dahulu, potensi penipuan terhadap mereka sangat besar.
Dari awal tahun hingga akhir Januari 2022, penjualan NFT global melonjak hingga $4 miliar, namun Tindakan scamming (penipuan) NFT ada di mana-mana, dan tindakan preventifnya adalah berasumsi bahwa semua orang penipu hingga terdapat bukti sebaliknya (Hissong, 2022). Salah satu penyebab banyak investor yang terjerat scamming di NFT adalah karena investor tidak melakukan Do Your Own  Research (DYOR)  yang  artinya  investor  harus  melakukan  riset  sendiri terhadap proyek NFT yang ingin dibelinya seperti analisis fundamental, mencari tahu  siapa  pengembangnya,  dan  menghindari  tanda-tanda red-flag seperti  janji manis pengembang yang tidak realistis.
Fraud yang terjadi dapat dipicu oleh karakteristik dari marketplace NFT itu sendiri yang memperdagangkan karya seni yang rentan untuk terhadap berbagai macam fraud . Karakteristik tersebut seperti kerahasiaan pembeli, pasar informal dan diatur sendiri, penetapan harga yang tidak transparan, dan transaksi bernilai tinggi.  Meskipun marketplace dari  NFT,  dalam  beberapa  kasus,  membantu mengaburkan  data  kepemilikan cryptocurrency yang  terkait  dengan  aktivitas terlarang, marketplace NFT  kemungkinan  besar  tidak  memenuhi  syarat  sebagai bisnis  pengiriman  uang.  Pasalnya marketplace tersebut  hanya  mengizinkan pembeli dan penjual NFT untuk terhubung dan bertransaksi tanpa perantara dan tidak ada yang menangani secara khusus cryptocurrency yang digunakan untuk membeli NFT (Kirkpatrick et al., 2021).
Berdasarkan  wawancara  dengan  para  penggiat  NFT,  fraud  yang  paling umum di ekosistem NFT adalah skema Pump-and-Dump , Rug pull , dan Pencucian uang.  Para  penggiat  dan  kreator  NFT  juga  menyatakan  bahwa  NFT  juga  bisa menjadi jalur untuk melakukan penggelapan pajak. Skema pump-and-dump adalah sekelompok  orang  yang  bersekongkol  untuk  membeli  dan  mempromosikan (memompa)  NFT  tertentu  secara  besar-besaran.  Karena  adanya  FOMO,  maka menyebabkan harga naik. Pada harga yang biasanya telah ditentukan, kelompok tersebut  menjual  (membuang)  koin  atau  token  mereka  untuk  mendapatkan keuntungan, kemudian meninggalkan ‘aset’ NFT tersebut (Fortnow & QuHarrison Terry, 2022) . Seringkali terjadi juga pembeli tidak punya nama khusus atau anonym sehingga sulit untuk menilai dengan tepat hubungan antara artis (penggiat seni), penjual, dan pembeli. Jika beberapa di antara mereka adalah orang yang sama, atau jika mereka memiliki perjanjian dagang yang sudah ada sebelumnya, maka dapat  menyebabkan  skema Pump-and-dump sulit  terdeteksi.  Skema pump-and- dump biasanya  disertai  dengan  janji  palsu  dalam  tiga  kategori,  yaitu: menyelesaikan  kasus  penggunaan  di  dunia  nyata,  jaminan  keuntungan  yang sangat  besar,  dan  dukungan  tanpa  henti  dari  selebriti  dan  influencer  (Sarkar, 2022). Dari kondisi seperti ini, memang penggiat NFT jangan asal membeli yang dipromosikan influencer tanpa riset terlebih dahulu karena ada risiko pump-and- dump .
Ketika  seorang  kolektor  membeli  NFT  berdasarkan  nilai  dasar  yang dirasakan  yang  didorong  oleh  proyek  yang  dijanjikan  dan  peta  jalan  yang direncanakan  di  balik  NFT,  proyek  yang  mendasarinya  mungkin  menyindir bahwa  kolektor  dapat  mengambil  bagian  dalam hadiah  dan  fasilitas  lainnya  di masa  depan.  Tak  lama  setelah  NFT  diperoleh,  proyek  tersebut  ditutup, meninggalkan  kolektor  dengan  NFT  tanpa  utilitas  yang  dijanjikan.  Akibatnya, nilai  NFT  menurun  secara  signifikan,  dan  investor  biasanya  tidak  dapat memperoleh  kembali  uangnya,  dan  penipu  juga  tidak  dapat  ditangkap  karena jenis NFT ini sering kali bersifat anonim. Fenomena ini dijuluki Tarikan Karpet (Lidén,  2022).  Tarik  ulur  besar-besaran  terjadi pada  tahun  2022 ketika  pencipta proyek Frosties membawa pulang uang investor sebesar $1,1 juta (Šljukić, 2022) . Contoh menariknya adalah NiftyMoji, sebuah proyek NFT di mana pengembang menutup media sosial situs web dan membuang token mereka. NiftyMoji menarik banyak  investor  berisiko  tinggi untuk  berinvestasi  dalam proyek mereka, yang memungkinkan  pengembang  menambang  token  MEXP  (NiftyMoji)  dengan menjual  emoji  sebagai  NFT.  Para  pengembang  diduga  melakukan  penipuan dengan melarikan diri dengan membawa hampir satu juta dolar. Seandainya ada langkah-langkah keamanan yang lebih baik untuk menyimpan NFT, khususnya kontennya, penipuan keluar ini dapat dihindari (Gupta & Kumar, 2022) .
NFT  juga  telah  memperkenalkan  banyak  peluang  baru  untuk  aktivitas pencucian uang. Contoh skema pencucian uang melalui transaksi NFT: Mata uang fiat  yang  diperoleh  melalui  tindakan  ilegal  dalam  bentuk  atau  tujuan  apa  pun diubah  menjadi  Eter  di  bursa  kripto,  yang  kemudian  disimpan  di  dunia maya. dompet. Platform untuk perdagangan token NFT, seperti OpenSea, dikunjungi, dan akun anonim dibuka di sana. Salah satu NFT dipilih dengan nilai mulai dari 1 hingga 70 juta USD. Pembelian dilakukan dari dompet virtual di setiap platform legal  yang  menyelesaikan  transaksi.  Dengan  penjualan  akhir  NFT,  Eter  yang "dicuci"  kembali  ke  dompet  kripto. Mereka  dijual  di  bursa  kripto  dengan mata uang fiat, yang kemudian ditarik dari rekening bank resmi dalam jumlah yang lebih  kecil  atau  dari  rekening  yang  berbeda.  Di  platform  OpenSea,  NFT  dapat dijual berkali-kali dan ditukar dengan NFT lainnya, yang menyebabkan hilangnya jejak uang yang diinvestasikan setelah beberapa siklus. Kemungkinan membagi sejumlah  besar  Bitcoin  di  dompet  virtual  menjadi  sejumlah  kecil  NFT menghadirkan peluang luar biasa untuk mencuci uang "kotor" (Bjelajac  &  Bajac,
2022) .
Berdasarkan wawancara penulis dengan para peminat NFT. NFT juga bisa menjadi  jalur  baru  untuk  menghindari  pajak.  Penyelidik  kriminal  Internal Revenue  Service  (IRS)  melihat  mata  uang  kripto  dan  token  yang  tidak  dapat dipertukarkan sudah siap untuk penipuan, termasuk pencucian uang, manipulasi pasar, dan penghindaran pajak (Versprille, 2022). Seperti mata uang virtual, NFT adalah  aset  digital  berbasis  blockchain.  Sifat  transaksi  NFT  yang  anonim memungkinkan seseorang memperoleh aset yang bernilai tinggi tanpa ada yang mengetahui  identitas  aslinya.  Sayangnya,  hal  ini  menimbulkan  celah  di  mana orang tersebut dapat mewariskan aset tersebut tanpa membayar pajak yang harus dibayar kepada pihak yang berwenang (Musa, 2022). Pendapatan dan Bea Cukai Yang  Mulia  (HMRC)  mengungkapkan  bahwa  mereka  menyita  NFT  saat menyelidiki kasus penipuan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai £1.4 juta ($1.9
juta), setelah memperoleh perintah pengadilan untuk melakukannya. Ketiga NFT tersebut belum dilakukan penilaian. Mereka juga menyita £5.000 ($6.700) dalam aset digital yang dirahasiakan. ketiga tersangka yang mereka tangkap berusaha untuk mengklaim kembali PPN yang lebih besar dari jumlah yang harus mereka bayarkan  kepada  pemerintah  Inggris,  dengan  menggunakan  "metode  canggih untuk mencoba menyembunyikan identitas mereka termasuk identitas palsu dan curian."  Ketiganya  juga  menggunakan  telepon  seluler  prabayar  yang  tidak terdaftar, faktur palsu, jaringan pribadi virtual (VPN), dan berpura-pura terlibat dalam aktivitas bisnis yang sah (Kaaru, 2022).

## Pencegahan Fraud pada NFT dengan Kerangka Akuntansi Forensik
Saat  popularitas  NFT  meledak,  para  penipu  juga  ikut  serta.  Waspadai beberapa penipuan seperti penarikan karpet, pump-and-dumps, pencucian uang, dan  penipuan umum lainnya yang mengganggu industri ini. Penipuan (Fraud) adalah suatu tindakan penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang/badan yang mengetahui bahwa kesalahan tersebut dapat menimbulkan suatu keuntungan yang tidak menguntungkan bagi orang pribadi atau badan atau pihak lain.
Kurangnya  regulasi  pasar  NFT  menjadikannya  tempat  terjadinya  segala jenis penipuan. Beberapa perusahaan, seperti Adobe, mencoba membuat stempel autentikasi  yang  akan  mempermudah  verifikasi  keabsahan  token.  Meskipun terdapat  hambatan  anti-penipuan,  perkembangan  yang  cepat  ini  sangat bergantung  pada  perilaku  pengguna  (Micucci,  2022).  Pengguna  (investor)  atau regulator  juga  dapat  menggunakan  kerangka  akuntansi  forensik  untuk mendeteksi dan menghindari penipuan di NFT. Akuntansi forensik adalah bidang akuntansi  khusus  yang  menyelidiki  penipuan  dan  menganalisis  informasi keuangan  untuk  digunakan  dalam  proses  hukum.  Akuntan  forensik  menarik kesimpulan  yang  menghitung  nilai  dan  mengidentifikasi  transaksi  yang  tidak teratur  atau  mencurigakan  dengan  menganalisis  data  keuangan  secara  kritis. Untuk melindungi dana dan investasi dari penipu, penting untuk memahami cara kerja teknologi NFT dan blockchain dan bagaimana penipu dapat mengeksploitasi masalah struktural dan kerentanan individu yang terkait dengannya (Srinivasan, 2022).  Beberapa  teknik  akuntansi  forensik  berikut  dapat  digunakan  untuk mendeteksi dan menghindari penipuan:
1. Teknik  pemeriksaan  laporan  keuangan:  Teknik  ini  menilai  kewajaran penyajian  laporan  keuangan.  Misalnya  saja  dalam  transaksi  NFT, pengguna (investor) dan regulator dapat melakukan teknik ini dengan melihat menu “Aktivitas” di website OpenSea. Pada menu ini kita dapat melihat  seluruh  aktivitas  penjualan  suatu  NFT,  seperti  siapa  yang membeli NFT tersebut dan apakah NFT yang dicurigai merupakan NFT baru. Siapa yang tidak memiliki artis/kreator yang transparan namun memiliki volume penjualan yang besar.
2. Mengikuti  uang  dapat  mencegah  pencucian  uang,  artinya  mengikuti jejak  yang  tertinggal  dalam  aliran  uang  atau  dana.  Dana  mungkin mengalir secara bertahap namun pada akhirnya berhenti di satu tempat atau  lebih.  Perhentian  terakhir  ini  menjadi  petunjuk  kuat  yang  akan mengarah  pada  pelaku  penipuan.  Pada  NFT,  auditor  dapat
menggunakan  teknik  ini  dengan  menelusuri  dompet  kripto  yang melakukan transaksi pada NFT yang terindikasi penipuan (Wiralestari, 2017).
3. Menggunakan  komputer  forensik  adalah  salah  satu  cabang  ilmu forensik yang menitikberatkan pada hukum acara pidana dan alat bukti yang diterapkan pada komputer dan perangkat terkait. Cabang forensik ini  tidak  terbatas  pada  komputer  tetapi  mencakup  forensik  ponsel, forensik  personal  digital  Assistant  (PDA),  dan  forensik  jaringan.
Forensik  komputer  menyangkut  proses  memperoleh,  memproses, menganalisis,  dan  menyimpan  informasi  digital  untuk  digunakan sebagai  bukti  dalam  kasus  pidana,  perdata,  dan  administrasi  (Maras, 2015).  Pembuat  NFT  dengan  catatan  riwayat  Internet  yang mencurigakan  dan  banyak  dompet  kripto  di  komputernya  dapat menjadi  tanda  bahaya  yang  menunjukkan  bahwa  pembuat  tersebut melakukan penipuan, terutama pencucian uang, dan dapat memberikan informasi yang akan sangat berguna bagi investor dan penyelidik.
4. Selain  ketiga  teknik  akuntansi  forensik  di  atas,  menurut  wawancara penulis dengan auditor yang mempunyai keahlian di bidang audit dan kecurangan, peraturan dan sosialisasi dari regulator mempunyai peran yang  cukup  besar  dalam  mencegah  masyarakat  terjerat  dalam  skema kecurangan.
Faktor  paling  menentukan  dalam  tindakan  pencegahan  penipuan  dalam transaksi NFT adalah pengguna itu sendiri dengan mengetahui proyek yang akan Anda  investasikan.  Investor  harus  meneliti  dengan  tepat  tim  di  balik  token tersebut. Investor juga bisa mendapatkan informasi dengan mengecek anggota di Github, LinkedIn dan sejenisnya. Dan jika Anda tidak dapat menemukan info apa pun, Investor sebaiknya menghindari proyek NFT. Dan yang terakhir, sosialisasi dari regulator sangat penting karena banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman yang sama mengenai literasi keuangan dan peraturan dari regulator yang akan mencegah penipuan pada aset digital dan turunannya. Oleh karena itu peran agama sangatlah penting.

## Transaksi NFT dan Pandangan Syariah
Fenomena Cryptocurrency di Indonesia memang bukan hal baru, termasuk menjadi salah satu tren investasi karena diyakini bisa membuat Anda cepat kaya yang  kini  banyak  digandrungi  oleh  anak  muda.  Apalagi  sejak  pandemi  uang digital  menjadi  salah  satu  metode  pembayaran  yang  paling  banyak  digunakan masyarakat dalam bertransaksi, puncaknya di tahun 2021 ini akan banyak sekali masyarakat Indonesia yang menjadi investor kripto, khususnya Shit Token yang merupakan  salah  satu  jenis  investor  kripto.  kripto  yang  mempunyai  pondasi fundamental yang lemah dan total pasokan yang sangat besar serta harga yang rendah seperti SHIBA INU dan Baby DogeCoin, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga SHIBA INU secara global. Drastis sehingga banyak pemegang SHIBA INU yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang tergoda untuk menjadi Investor Kripto, dan banyak lagi bermunculan token-token sialan lainnya.
Masalahnya adalah lebih dari 90% token yang tidak jelas terdaftar sebagian besar  tidak  memiliki  dasar  pengukuran,  pengembang  yang  tidak  jelas,  dan indikasi penipuan seperti Rugpull dan Pump-and-Dump Scheme. Ditambah lagi, mata  uang  kripto  masih  mengandung  volatilitas  harga  yang  tinggi  dan ketidakstabilan  terhadap  fluktuasi  nilai.  Hal  ini  identik  dengan  spekulasi. Sehingga  niat  untuk  mendapatkan  hasil  atau  keuntungan  dari  selisih  harga tersebut tergolong unsur gharar dan maysir jika digunakan untuk berinvestasi dan memperdagangkan Cryptocurrency(Harahap et al., 2022). Hal ini menyebabkan banyak  investor  kripto  baru yang  tidak  memiliki  cukup  pengetahuan  akhirnya mengalami  kerugian.  Karena  urgensi  cryptocurrency  ini  sangat  luas,  terutama dalam  lingkup  teknologi  dan  perekonomian,  maka  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  telah  bertindak  dengan  mengeluarkan  beberapa  fatwa  terkait cryptocurrency.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merupakan  lembaga  otoritas  yang didirikan oleh para cendekiawan muslim yang telah diberi tugas dan wewenang untuk  menyikapi  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat Indonesia  dengan  mengeluarkan  fatwa-fatwa  untuk  menjawab  setiap permasalahan  yang  berkembang  dalam  kebudayaan  Indonesia,  khususnya  di kalangan umat Islam. Fatwa yang dikeluarkan MUI salah satunya adalah fatwa yang  menjelaskan  beberapa  pertimbangan  hukum Cryptocurrency sebagai  alat tukar  dan  aset  digital  pada  tanggal  11  November  2021  yang  dihadiri  oleh  700 ulama  ijtima.  Menurut  MUI,  kripto  yang  digunakan  sebagai  alat  tukar  adalah haram  karena  mengandung gharar,  dharar,  maysir dan  bertentangan  dengan Undang-undang  nomor  7  tahun  2011  tentang  mata  uang  dan  Peraturan  Bank Indonesia  nomor  17  tahun  2015  tentang  Kewajiban  Penggunaan  Rupiah  di Wilayah Indonesia. Dapat disimpulkan secara langsung bahwa uang digital kripto ini  tidak  selalu  tepat  untuk  menyimpan  nilai  karena  dapat  berkurang  dan bertambah  (Burhanuddin,  2022).  Sedangkan  uang  digital  kripto  haram  karena mengandung  gharar,  dharar,  dan maysir  serta  tidak memenuhi  syarat  Syariah, yaitu: harus  ada wujud fisik, mempunyai nilai, diketahui jumlah pastinya, dan dapat diserahkan kepada pembeli.
Cryptocurrency sebagai  alat  pembayaran  haram  karena  mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya), dan maysir (spekulasi). Volatilitas harga yang tinggi dan ketidakstabilan terhadap fluktuasi nilai yang sangat tinggi identik dengan spekulasi perbedaan harga. Sehingga niat untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut termasuk dalam unsur gharar dan maysir jika digunakan untuk investasi dan perdagangan. Sedangkan dharar ini terletak pada nilai nominal yang dikirim bisa turun atau naik sesuai perputaran nilai koin dan memungkinkan nilai koin yang akan dikirim tidak sesuai.
Cryptocurrency  sebagai  alat  pembayaran  telah  mendapat  fatwa  haram dari MUI karena mengandung gharar, dharar dan maysir. Pada saat yang sama, Cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi di jaringan blockchain,  seperti  pembayaran  item  di  Metaverse  dan  NFT.  Hal  ini  membuat hukum  NFT  masih  menjadi  perdebatan.  Karena  membeli  NFT  sama  dengan membeli  karya  digital  di  website  berbayar  seperti  Getty  Images,  Shutterstock,
iStockphoto dan karya digital berbayar lainnya untuk mendownload situs yang transaksinya halal dengan syarat tertentu. Namun dengan menggunakan kripto, transaksi NFT bisa tergolong ilegal. Sedangkan menurut Ustadz Miftahul Huda (Anggota DSN MUI), dalam wawancara yang dilakukan, NFT diperoleh secara gratis melalui program  Airdrop  (alat untuk  pemasaran  dan  promosi  NFT)  dan hanya  disimpan  untuk  penggunaan  pribadi  tanpa  dicetak  di  blockchain  untuk menjual NFT tersebut masih halal. Namun jika NFT yang diperoleh dari Airdrop tersebut dijual, maka undang-undangnya belum jelas, dan mungkin ke depannya undang-undang tersebut akan ditinjau kembali oleh ulama MUI.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  apakah  transaksi  di  NFT menjadi  media  untuk  melakukan  kecurangan  yang  ditinjau  dari  akuntansi forensik  dan  perspektif  syariah.  Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka diperoleh kesimpulan yaitu pertama, jika dilihat dari sifat NFT, NFT berpotensi menjadi  sarana  untuk  melakukan  penipuan,  seperti  Pump-and-Dump  Scheme, Rug Pull, dan Money Laundering serta didukung oleh pasar NFT yang memiliki banyak  kesamaan  karakteristik.  Kedua,  dari  perspektif  akuntansi  forensik, investor  dan  regulator  dapat  menggunakan  teknik  akuntansi  forensik  untuk mendeteksi dan menghindari penipuan dalam transaksi NFT. Diantaranya teknik pemeriksaan laporan keuangan, penelusuran uang, audit komputer, regulasi dan sosialisasi dari regulator. Kesimpulan ketiga adalah MUI memutuskan pelarangan Cryptocurrency  sebagai  alat  pembayaran  adalah  haram  karena  mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya), dan maysir (spekulasi). Pembayaran di NFT  menggunakan  Cryptocurrency,  oleh  karenanya  transaksi  NFT  dapat digolongkan sebagai transaksi haram.
Penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan  yaitu,  pertama,  penelitian  ini mempunyai keterbatasan pada sumbernya. Sebaiknya juga mewawancarai pihak dari  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  karena BAPPEBTI  lah  yang  mengawasi  platform  Kripto  (Indodax,  Pintu,  Luno,  dll)  di Indonesia. Keterbatasan kedua, penelitian ini hanya membahas tentang penipuan berupa  Scam  Pump-and-Dump  Scheme,  Rug  pull,  dan  Money  Laundering, bahkan  mungkin  masih  banyak  jenis  penipuan  lainnya  dalam  transaksi  NFT. Keterbatasan  ketiga,  tema  penelitian  relatif  baru  sehingga  tidak  mudah  untuk mendapatkan data primer dan sekunder.
Berdasarkan  simpulan  dan  keterbatasan  di  atas,  maka  saran  yang  dapat diberikan  dalam  penelitian  ini  adalah,  pertama,  untuk  penelitian  selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut jenis penipuan yang mungkin terjadi melalui NFT. Saran  kedua  masih  untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu  sebaiknya  mendapatkan data  dari  regulator  di  Indonesia,  seperti  BAPPEBTI.  Ketiga,  untuk  peneliti  dan pihak  berwenang  lebih  lanjut  harus meneliti  penukaran mata  uang  virtual  dari luar  negeri  (Binance,  Coinbase,  KuCoin,  dll.)  yang  tidak  mengikuti  peraturan Indonesia,  sehingga  penipu  dapat  melakukan  penipuan  secara  efisien.  Saran keempat untuk regulator harus memberikan regulasi mengenai perdagangan NFT dan  sosialisasinya  agar  investor  tidak  mudah  terjebak  dalam  skema  penipuan. Terakhir, pengguna khususnya umat Islam sebaiknya menghindari transaksi NFT
karena  MUI  telah  memberikan  fatwa  haram  transaksi  NFT  menggunakan Cryptocurrency.

## Daftar Pustaka
Alharby, M., Aldweesh, A., & Moorsel, A. v. (2018). Blockchain-based Smart Contracts: A Systematic Mapping Study of Academic Research (2018). 2018 International Conference on Cloud Computing, Big Data and Blockchain (ICCBB) , 1 – 6.
https://doi.org/10.1109/ICCBB.2018.8756390
Antawirya, R., Prasetya, D. E., Putri, G. A. M. D., Wirajaya, I. G. A., Suaryana, G. N. A., & Suprasto, H. B. (2019). Application of Fraud Pentagon in Detecting Financial Statement Fraud. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences ,
6 (5), 73 – 80.
Aprilia, H., Zaki, M., & Faizal, L. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penjualan Karya atau Kreasi Digital Berbasis NFT (Non Fungible Token)
Pada Platform Opensea. Medina-Te: Jurnal Studi Islam , 19 (1), 22 – 31.
Arif, M. L. F. (2023). Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT). Keuangan & Bisnis Syariah , 5 (4).
Arifin, E. M. (2018). Akuntansi Forensik: potensi bitcoin sebagai episentrum baru dalam tindak pencucian uang [Skripsi]. Universitas Jember.
Belk, R., Humayun, M., & Brouard, M. (2022). Money, possessions, and ownership in the Metaverse: NFTs, cryptocurrencies, Web3 and Wild Markets. Journal of Business Research , 153 , 198 – 205. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.08.031 Bjelajac, Ž ., & Bajac, M. B. (2022). Blockchain Technology and Money Laundering. Pravo Teorija i Praksa , 39 (2), 21 – 38.
Burhanuddin, F. (2022). Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2), 694 – 703. Cornelius, K. (2021). Betraying Blockchain: Accountability, Transparency and Document Standards for Non ‐ fungible Tokens (Nfts). Information (Switzerland) , 12 (9), 358.
Dictionary, C. E. (2014). Collins english dictionary." Complete and Unabridged .
Fatchan, A. (2013). Metode Penelitian Kualitatif 10 Langkah Penelitian Kualiatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi . Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS). Fortnow, M., & QuHarrison Terry. (2022). The NFT Handbook How to Create, Sell and Buy Non-Fungible Tokens . John Wiley & Sons, Inc.
Gupta, Y., & Kumar, J. (2022). Identifying Security Risks in NFT Platforms. ArXiv Preprint ArXiv:2204.01487 , 1 – 51.
Hamid, A., Fittria, A., & Adzkiya’, U. (2021). Bitcoin As A Means of Transaction and Investment In The Perspective of Islam. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam , 10 (2),
33 – 48.
Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (2022). Cryptocurrency Dalam Persfektif
Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. Niagawan , 11 (1).
Hauxley, R. (2019). Are Your Blockchain Transaction truly Anonymous? Irish Tech News. Retrieved July 23, 2022 (https://irishtechnews.ie/are-your-blockchain-transactions-truly- anonymous/) . Hissong, S. (2022). NFT Scams Are Everywhere. Here’s How to Avoid Them . Rolling Stone  Retrieved August 17, 2022 (Https://Www.Rollingstone.Com/Culture/Culture-Features/Nft-Crypto-Scams- How-to-Not-Get-Scammed-1286614/).
Iman, G. H. (2022). Transaksi jual beli Non-Fungible Token (NFT) perspektif hukum ekonomi syariah [Doctoral dissertation]. UIN Mataram.
Kaaru, S. (2022). British Taxman Seizes 3 NFTs for the First Time in Tax Fraud Probe .
CoinGeek.” Retrieved August 27, 2022 (Https://Coingeek.Com/British -Taxman- Seizes-3-Nfts-for-the-First-Time-in-Tax- Fraud-Probe/).
Kirkpatrick, K., Roniger, L., & Mills, R. (2021). Anti-Money Laundering Risks Amid Rising NFT Popularity .
Kon, M. (2021). How to Choose the Best Blockchain Technology for NFT Minting?” Retrieved April 29, 2022 (https://www.zfort.com/blog/Top-13- Blockchains-for-NFT-minting). Korengkeng, A. B. (2023). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , 3 (2).
Lidén, E. (2022). Potential Advantages and Disadvantages of NFT-Applied Digital Art.
Nurse Author & Editor , 29 (4), 1 – 9.
Mahaputra, I. B. G. A., & Kurnianta, I. K. B. (2023). Legal Analysis of the Protection of NFT (Non-Fungible Token) Art Content in the Perspective of Law in Indonesia.
International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry”(ICCLB 2023) .
Maras, M. H. (2015). Computer Forensics . Jones & Bartlett Learning. Micucci, M. (2022). Common NFT Scams and How to Avoid Them . Retrieved August 20,
2022 (Https://Www.Welivesecurity.Com/2022/05/23/Common-Nft-Scams-How- Avoid-Them/).
Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 22 (1), 65.
MUI. (2021). Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency.” Majelis Ulama Indonesia . Website Majlis Ulama Indonesia, Retrieved August 12, 2022 (Https://Mui.or.Id/Berita/32209/Keputusan-Fatwa-Hukum-Uang-Kripto-Atau- Cryptocurrency/).
Musa. (2022). NFTs and Tax Evasion - NFT News Today . NFT NEWS TODAY. Retrieved August 27, 2022 (Https://Nftnewstoday.Com/2022/04/22/Nfts-and- Tax-Evasion/). Muthmainnah, N., Budhijanto, D., & Safiranita, T. (2023). Analisis Yuridis Distribusi NFT Bermuatan Pelanggaran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 2 (11).
Norasari, D. A. (2022). Lack of Protection for Non-Fungible Token (NFT) Creators in Indonesia: A Progressive Legal Study. Rechtsidee , 10 .
Nugrahani, F., & Muhammad. (2014). Metode penelitian kualitatif . Solo: Cakra Books.
Olavia, L. (2022). Apa Itu Smart Contract? Ini Dia Panduan Untuk Pemula.
Www.Investor.Id Retrieved August 7, 2022 (Https://Investor.Id/Market- and- Corporate/281748/Apa-Itu-Smart-Contract-Ini-Dia-Panduan-Untuk- Pemula) . Sarkar, A. (2022). How to Identify and Avoid a Crypto Pump-and-Dump Scheme?
Cointelegraph  Retrieved August 18, 2022 (Https://Cointelegraph.Com/News/How- to-Identify-and-Avoid-a-Crypto-Pump- and-Dump-Scheme). Sarmah, S. S. (2022). Understanding Blockchain Technology. International Journal of Technology and Human Interaction , 18 (1), 1 – 14.
Saroh, S., Achmad, L. I., ’Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital
Non Fungible Token (Nft), Sebagai Instrumen Investasi Dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (1).
Setiawan, P. J., & Ardison, H. (2021). Criminal Victimization on Large-Scale Investment Scam in Indonesia. Veritas et Justitia , 7 (1), 1 – 30.
Setyawan, D. G. A., Astari, A. A. E., & Indiani, N. L. (2022). Feasibility Study
Perkembangan NFT (Non Fungible Token) Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi
Di Bidang Teknologi. Nusantara Hasana Journal , 2 (3), 261 – 268.
Šljuki ć , M. (2022). Register as a tool to fight utility NFT rug pull . www.nftsreg.com
Srinivasan, S. (2022). The Complete Guide to NFT Chargebacks & Fraud . Retrieved August 20, 2022 (Https://Www.Chargebackgurus.Com/Blog/Nft- Fraud). Sugiyono, & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional) (Sunarto, Ed.). ALFABETA.
Sukmawan, E. A. R. (2023). NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (2).
Sundari, Faiza, S. N., & Rahma, L. (2022). Business Analysis of Selling and Buying Non- Fungible Tokens (NFT) at MarketPlace OpenSea According to The Perspective of Islamic Law. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) , 12 (1), 1 – 16. Tuanakotta, T. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2nd ed.). Salemba Empat. Versprille, A. (2022). Crypto, NFTs Riddled with ‘Mountains of Fraud’’.’ Says IRS | Tax News
| Al Jazeera.” Retrieved August 27, 2022
(Https://Www.Aljazeera.Com/Economy/2022/1/26/Crypto-Nfts-Riddled-with- Mountains-of-Fraud-Says-Irs).
Watanabe, H., Fujimura, S., & Nakadaira, A. (2016). Blockchain Contract: Securing a Blockchain Applied to Smart Contracts. 2016 IEEE International Conference on
Consumer Electronics, ICCE 2016 .
Wiralestari. (2017). Fraud: Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. Media Riset Akuntansi , 6 (1), 43 – 59.
Zheng, Z., Xie, S., Dai, H. N., Chen, W., Chen, X., Weng, J., & Imran, M. (2020). An
Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms. Future Generation Computer Systems , 105 , 475 – 491. Zipmex. (2022). NFT Smart Contract: Definisi Dan Perannya Dalam NFT . Https://Zipmex.Com/Id/Learn/Nft-Smart-Contract/ Retrieved August 7, 2022 (Https://Zipmex.Com/Id/Learn/Nft-Smart- Contract/).