## Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Oleh:
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão 1 , Michael Rycardo Chandra Putra 2 Fakultas Hukum, Universitas Surabaya 1 , Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Surabaya 2 Email: emilianoocto@gmail.com 1 , mrcp255@gmail.com 2
Volume  22  Nomor  2  Agustus  2024:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 Article  History Submission: 10-06-2024 Revised: 22-07-2024 Accepted: 29-07-2024 Published: 18-08-2024

## ABSTRACT
Countries are free to refuse or allow foreigners to enter their territory, violence and abuse against migrant  workers  in  Hong  Kong  is  increasing  from  year  to  year,  one  of  the  victims  is  Erwiana Sulistianingsih, an Indonesian migrant worker who works as a household member in Hong Kong who is abused and tortured by her employer. This research method is research that is in the juridical and  empirical  realm.  Legal  protection  for  Indonesian  migrant  workers  is  Law  no.  18/2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers, this regulation provides comprehensive legal protection and guarantees the rights of Indonesian migrant workers who work abroad as stated in Law no. 18/2017 Article 1 paragraph (6), (7) and (8) states that PMI receive protection, supervision, guidance and escort which is divided into three (3) stages, including before work, during work and after work. Meanwhile, legal protection from international law is through international conventions and agreements, namely the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the Convention on the Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women  and  the  International  Labor Organization Convention. Through the available national and international instruments, in this case the implementation of law enforcement has not been optimal, so it must be maximized by playing an active role, either through the Indonesian Consulate General/Embassy,  to protect PMI abroad, especially in Hong Kong.
Keywords: Legal Protection; Indonesian Migrant Workers; International Law.

## ABSTRAK
Negara  bebas  untuk  menolak  atau  memperkenankan  orang  asing  masuk  ke  wilayahnya,  bahwa kekerasan  dan  penganiayaan  terhadap  pekerja  migran  di  Hongkong  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat,  salah  satu  korbannya  adalah  Erwiana  Sulistianingsih  Pekerja  Migran  Indonesia  yang bekerja sebagai ART di Hongkong yang dianiaya dan disiksa oleh majikannya. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang berada pada ranah yuridis dan empiris. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam  pengaturan  tersebut  memberikan  perlindungan  hukum  secara  komprehensif  dan  menjamin hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagaimana termaktub dalam UU No. 18/2017  Pasal  1  ayat  (6),  (7)  dan  (8)    bahwa  PMI mendapatkan  perlindungan,  pengawasan, pembinaan, dan pengawalan yang dibagi menjadi tiga (3) tahap antara lain sebelum bekerja, selama bekerja  dan  setelah  bekerja.  Sedangkan  perlindunagn  hukum  dari  hukum  internasional  melalui konvensi dan perjanjian Internasional yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948,
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  dan  Konvensi Oraganisasi  Buruh  Internasional.  Dengan  melalui  instrument  nasional  dan  internasional  yang tersedua  dalam  kasus  ini  pelaksanaan  penegakkan  hukum  belum  maksimal  sehingga  harus  lebih maksimal dengan cara berperan aktif baik melalui KJRI/KBRI untuk melindunggi PMI di luar negeri khusunya di Hongkong.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Hukum Internasional

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  subjek  hukum  internasional  yang  mempunyai  kompetensi  untuk mengatur  atran-aturan  yang  dipandang  baik  bagi  negara  tersebut,  yang  mana  hal  tersebut  selaras dengan  hukum  internasional.  Negara  tidak  berkewajiban  memperkenankan  semua  orang  asing masuk  ke  wilayah  yurisdiksinya,  bahwasanya  setiap  Negara  bebas  untuk  menolak  atau memperkenankan orang asing masuk ke wilayahnya. (Tsani, n.d.)
Hak  Negara  untuk  menolak  masuk  orang  asing  tidak  dilaksanakan  sepenuhnya,  bilamana negara memperkenankan orang asing masuk ke wilayah hukum teritorialnya, negara tersebut harus memperlakukannya layaknya warga negaranya kecuali dalam hal-hal yang berkenaan dengan hak- hak  politik  dan  hak  istimewa  warga  negara,  missalnya  hak  memberikan  suara,  hak  melakukan profesi  tertentu  atau  pemilikan  benda-benda  tidak  bergerak.  Orang  asing  memiliki  hak  atas kebebasan perorangan, orang asing tidak bisa ditahan sewenang-wenang dan juga mempunyiai hak atas  perlindungan  harta  kekayaannya  dan  orang  asing  harus  mentaati  hukum  negara  setempat. (Mitenage, 2021)
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun  2022  Pekerja  Buruh  Migran  Indonesia  atau  Tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  sangat berjasa  dalam  membantu  perekonomian  negara,  tercatat  bahwa  devisa  yang  didapat  negara  pada tahun 2021 jumlah remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar 4.537 juta dolar AS atau setara dengan Rp. 65 miliar melalui uang kiriman dari PMI di luar negeri ke Indonesian tetapi di negara TKI bekerja seringkali terdapat perlakukan kekerasan dan penganiayaan.
Bahwa  kekerasan  dan  penganiayaan  merupakan  hal  yang  dilarang  hukum  setiap  negara selama orang tersebut mentaati aturan negara tersebut, namun demikian kekerasan masih saja terjadi dimana-mana dengan berbagai motif dari pelaku. Bahwa kekerasan dan penganiayaan terhadap PMI di  Hongkong  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat,  salah  satu  korbannya  adalah  Erwiana Sulistianingsih PMI bekerja sebagai ART di Hongkong yang dianiaya dan disiksa oleh majikannya. Erwiyana  berasal  dari  Ngawi,  Jawa  Timur,  Indonesia,  Ayah  dan  Ibunya  bekerja  sebagai petani didesa Ngawi, juga mempunyai  seorang adik  laki-laki serta seorang nenek, dahulu  Ibunya juga seorang buruh migran di Brunei Darussalam, tetapi setelah pulang kembali menjadi buruh tani
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
karena  hanya  lulusan  SMP.  Erwiyana  ingin  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi,  akan  tetapi  karena keterbatasan  ekonomi  keluarganya  jadi  memutuskan  untuk  bekerja  di  Jakarta  sebagai  pelayan restaurant,  Gaji  sebagai  waitress  di  jakarta  tidak  mencukupi  untuk  kebutuhan  sehari-hari  apalagi untuk kuliah. Lalu memutusakan untuk bekerja di Hongkong sebagai Asisten Rumah Tangga ART migran. Ia mendapat informasi dari seorang teman sekelas SMK yang juga menjadi buruh migran di Hongkong. (Ayu Maharani Istiqomah, 2024)
Erwiayana  memilih  Hongkong  karena  Hongkong  terkenal  aman  untuk  PRT  dan  sistem negaranya menegakkan hukum yang berlaku bahkan orang-orang bilang bahwa Hongkong adalah surganya  buruh  migran.  Akan  tetapi  kenyataan  yang  dialaminya  berbeda,  Erwiana  dianiaya  dan disiksa, tidak digaji, diperlakukan seperti layaknya budak, ketika korban sudah tidak sadar karena kekerasan  yang  dialaminya  kemudian  dipulangkan  diam-diam  oleh  majikannya  ke  indonesia. berdasarkan  uraikan  diatas,  dapat  merumuskan  permasalahan  sebagai  berikut  :  Bagaimana  peran Indonesia dan Hongkong dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

## METODE PENELITIAN
a. Metode pendekatan
Metode penelitian ini merupakan penelitian yang berada pada ranah yuridis dan empiris. Metode  yuridis  empiris  yang  mana  digunakan  sebagai  pemaparan  dan  pengkajian  hubungan aspek hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Hukum internasional dan undang- undang  Indonesia  adalah  metode  yang  akan  digunakan  sebagai  landasan  teori  dalam  kasus- kasus  internasional  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  dan  penganiayaan  yang  dialami  tenaga kerja migran. Menggunakan pendekatan dari kedua ilmu tersebut yaitu yuridis empiris untuk menjawab pertanyaan mengenai penegakkan hukum serta kenyataan yang terjadi dan hukum internasional sebagai landasan teori dalam aturan-aturan setiap negara yang meratifikasinya.
b. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer ( primary data ) dan data sekunder ( secondary data ):
a) Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan  wawancara  kepada  narasumber  untuk  memperoleh  data  yang  yang  digunakan dalam penulisan ini.
b) Data sekunder
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan  studi  kepustakaan,  yakni  melakukan  studi  dokumen  dan  literatur-literatur, pandangan-pandangan, doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.
Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti:
a. Deklarasi universal hukum dan ham ( Universal Declraration of Human Rights ) 1948 b. Undang-Undang Indonesia
c. Perjanjian Internasional
2. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  diartikan  sebagai  bahan  hukum  yang  tidak  mengikat  tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang ilmu tertentu yang secara khusus dan dapat memberikan petunjuk tentang arah penelitian yang akan digunakan penulis.
3. Bahan hukum tersier
Bahan  hukum  tersier  dapat  bersumber  dari  bahasa  kamus,  bahan  seperti  kamus  bahasa Indonesia,  kamus  bahasa  inggris,  yang  membahas  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penulisan artikel ini.

## c) Responden
Penelitian ini responden  sebagai  sumber informasi  untuk mengolah dan menganalisa data sesuai  permasalahan  yang  dibahas,  responden  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  korban PMI di Hongkong  yang  mengalami  kekerasan  dan  penganiyaan  yakni  Erwiyana  Sulistiyaningsih  oleh majikannya.
d) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan yaitu untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam serangkaian prosedur sebagai berikut:
a. Studi Lapangan
Adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara ( interview ) kepada responden penelitian  sebagai  usaha  mengumpulkan  berbagai  data  informasi  yang  dibutuhkan  sesuai dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penulisan  artikel  ini.( Soejona  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , n.d.)
b. Studi kepustakaan
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.(ali et al., n.d.)
e) Analisis Data
Analisis  data  adalah  menguraikan  data  dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun  secara sistematis,  jelas  dan  terperinci  yang  kemudian  diinterpretasikan  untuk  memperoleh  suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kulitatif dan menarik  kesimpulan  dengan  metode  deduktif,  yaitu  menguraikan  data-data  kemudian  menarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  hukum  internasional  eksistensi  negara  sebagai  subjek  hukum  bahwasanya  negara berperan  penting  dalam  hubungan  antar  negara  dan  perorangan  yang  boleh  atau  tidak  memasuki wilayah negara lain. Jika negara memperkenankan orang asing masuk ke wilayahnya, maka negara tersebut harus memperlakukannya seperti warga negaranya, kecuali dalam hal-hal yang berkenaan dengan  hak-hak  politikdan  hak  istimewa  warga  negara  misalnya  hak  memberikan  suara,  hak melakukan  profesi  tertentu  atau  kepemilikan  atas  benda-benda  yang  tidak  bergerak,  orang  asing memiliki ha katas kebebasan perorangan, dalam artian tidak menahan orang asing dengan sewenang- wenang, juga mempunyai hak atas harta kekayaanya dan tentunya orang asing harus mentaati hukum negara tersebut.
Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara  Indonesia yang  wajib  melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  Alinea  ke  4.  Lebih  lanjut  perlindungan  negara  terhadap  warga negaranya  berlaku  dimanapun  dia  berada  di  seluruh  penjuru  dunia  karena  perlindungan  yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diatur dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena  itu  dengan  adanya  perlindungan  WNI  terkhususnya  PMI  dimanapun  dia  berada,  negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut. Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada.
Seorang  warga  negara  asing  berhak  atas  perlindungan  yang  sama  berdasarkan  undang-undang negara  tempat  ia  berada  dan  berhak  pula  atas  hak-hak  tertentu  untuk  memberikan  kemungkinan kepadanya hidup secara layak, seperti diatur pada Pasal 9 Konvensi Montevideo Tahun 1933, yang berbunyi  ” Nationals  and  foreigners  are  under  the  same  protection  of  law    and  the  national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals “.
Terlepas dari perlindungan yang sama atas hak-hak orang asing berdasarkan peraturan perundang- undangan tuan rumah dihadapan pengadilan, tetapi hukum internasional tidak melarang suatu negara mengadakan perlakukan yang berbeda yang lebih mengutamakan pada warga negaranya sendiri dari pada orang asing.  Pada umumnya tidak semua orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Orang asing penetap mempunyai hak dan kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah suatu negara sementara, seperti turis asing.
Pada dasarnya hak dan kewajiban negara terhadap orang, baik warga negara maupun orang asing,  ditentukan oleh  negara tersebut dan kewarganegaraan dari orang  yang bersangkutan.  Setiap orang tersebut tunduk pada kekuasaan negara dan harus mentaati hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut, terkecuali bagi orang asing dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti dalam hak politik, jabatan dalam pemerintahan.  Kewarganegaraan  seseorang berhubungan erat dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban  secara timbal-balik.  Negara wajib melindungi warganegaranya  di  manapun  berada,  dan  setiap  warga  negara    tetap  tunduk  atas  kekuasaan negaranya  serta mentaati hukum yang berlaku di negaranya.  Bagi warga negaranya yang berada di luar negeri, berlakunya kekuasaan negara dan aturan hukum baginya,  dibatasi oleh kekuasaan dan hukum   negara dimana ia berada.(Istanto, n.d.)
Praktek  negara-negara  dalam  memperlakukan  orang  asing  yang  berada  di  wilayah negaranya  selalu  disertai  dengan  pembatasan-pembatasan  tertentu,  seperti  dalam    bidang perpajakan, hak  untuk pekerjaan tertentu, tempat tinggal, kepemilikan harta benda, privilege dan imunitas sipil dan  keimigrasian.
Perlindungan PMI adalah  segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan PMI dalam  mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang–undangan, baik sebelum, selama,  maupun  sesudah  bekerja.  Peran  pemerintah  Indonesia  dalam  memberikan  perlindungan terhadap PMI di  luar  negeri  dapat  dikaji  dari  aspek  peraturan  perundang-undangan  ( Hukum

## Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão
Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Nasional ) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan aspek hukum internasional atau perjanjian Internasional dimana Negara Indonesia meratifikasi perjanjian internasional yang bersangkutan. a. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia perspektif Hukum Nasional
Perlindungan Hukum terhadap PMI sebagaimana dikodikasi dalam pengaturan perundang- undangan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia  yang  sebelumnya  adalah  UU  no  39  tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. UU No. 18/2017 Pasal 1 ayat (5) memberikan deifinisi  bahwa  “ Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah   segala upaya  untuk melindungi  kepentingan  Calon  Pekerja Migran      Indonesia      dan/ atau     Pekerja Migran  Indonesia  dan    keluargan y a  dalam  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan  sebelum   bekerja,    selama   bekerja,    dan setelah bekerja  dalam  aspek  hukum,  ekonomi , dan sosial ” dalam pengaturan tersebut memberikan perlindungan  hukum  secara  komprehensif  dan  menjamin  hak  pekerja  migran  Indonesia  yang bekerja di luar negeri sebagaimana termaktub dalam UU No. 18/2017 Pasal 1 ayat (6), (7) dan (8) bahwa  PMI mendapatkan  perlindungan,  pengawasan,  pembinaan,  dan  pengawalan yang  dibagi menjadi  tiga  (3)  tahap  antara  lain  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan  setelah  bekerja. Perlindungan sebelum bekerja adalah perlindungan yang menjamin pekerja migran saat sebelum berangkat  sampai  keberangkatan,  dan  perlindungan  sealama  bekerja  adalah  perlindungan  yang diberikan kepada pekerja selama bekerja di negara penerima, kemudian pelindungan.
Setelah Bekerja   adalah   keseluruhan aktivitas  untuk  memberikan pelindungan sejak PMI dan  anggota  keluarganya tiba  di   debarkasi   di   Indonesia  hingga  kembali ke daerah  asal,   termasuk  pelayanan  lanjutan   menjadi pekerja  produktif. Selain yang diuraikan diatas Undang-Undang tersebut juga mengutuk keras terhadap eksploitasi dan kekerasan terhadap  PMI  yang  bekerja  di  luar  negeri  dalam  hal  praktik  eksploitasi,  perdagangan  orang, pelecehan seksual, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Pemerintah juga  berkewajiban  untuk  memberikan  bantuan  dan  perlindungan  kepada  pekerja  migran  yang menjadi korban kejahatan di luar negeri.
Dalam  mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  yang  dialami  PMI  Undang-Undang  ini menyediakan  mekanisme  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  pekerja  migran  dengan  majikan atau  agen  penempatan,  baik  melalui  mediasi,  perundingan,  atau  melalui  proses  hukum.  Ketika terdapat malpraktek atau kesengajaan yang dilakukan agen maka Undang-Undang ini menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran, baik oleh agen penempatan, pengusaha  di  luar  negeri,  atau  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  eksploitasi  atau  penyalahgunaan
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
terhadap pekerja migran. Penegakan hukum dilakukan secara ketat untuk mencegah dan menindak tindak pelanggaran tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bertujuan untuk mengatasi tantangan  yang  dihadapi  oleh  pekerja  migran  Indonesia,  memastikan  mereka  mendapatkan perlindungan  yang  layak  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia,  serta  meningkatkan  kesejahteraan mereka  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Melalui  undang-undang  ini,  diharapkan  bahwa keberangkatan  pekerja  migran  dapat  diatur  dengan  lebih  baik  dan  risiko  eksploitasi  dapat diminimalkan.
Dalam  kasus  yang  dialami  oleh  PMI  Erwyana  Sulistyaningsih  di  Hongkong,  Penegak hukum  Indonesia  tidak  bersikap  responsif  terhadap  korban,  bahwasanya  ketika  korban dipulangkan secara paksa oleh majikannya dengan fisik yang tidak berdaya kemudiaan organisasi buruh  Indonesia  dan  Internasional  menyuarakan  kasus  tersebut  di  media-media  sehingga Kepolisian  Hongkong  datang  ke  Indonesia  untuk  melakukan  penyelidikan  dengan  Kepolisian Indonesia. Dalam perkembangannya kasus tersebut kepolisian Hongkong memproses di Hongkong berhubung  tempat  kejadian  ( Locus  Delicti )  di  hongkong  kemudian  dalam  putusan  pengadilan, Hakim menvonis Pelaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dan denda kepada korban, namun yang sangat disayangkan adalah agen atau perusahan penyedia jasa Pekerja Migran Indonesia tidak dilakukan  proses  hukum,  padahal  dalam  kasus  PMI  agen  berperan  besar  dalam  proses penyelesaiannya,  bahwa  ketika  korban  mendapati  kekerasan  oleh  majikannya  kemudian  korban melarikan diri dan melapor ke Agen namun tidak ditanggapi dengan serius dan mengembalikan korban ke majikannya.

## b. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dari Hukum Internasional
Karena statusnya di luar negeri, maka Pekerja Migran Indonesia otomatis diangap sebagai orang asing. Sebagaimana di dalam negeri di tingkat internasional PMI juga berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum.(Ardhiwisastra, n.d.) Di bawah ini penulis paparkan  beberapa  peraturan  internasional  yang  sangat  memungkinkan  diperolehnya  perlakuan dan perlindungan hukum atas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tingkat internasional.
c. Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  Tahun  1948  (Universal  Declaration  of  Human

## Rights-UDHR)
Dalam Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  Tahun  1948  ( Universal  Declaration  of Human Rights ), pengaturan mengenai hak asasi manusia, termaksud hak asasi buruh migran secara umum, dijelaskan dalam Pasal 1,2, 3 dan 7 yaitu:
Pasal 1:
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Semua  orang  dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai  martabat  dan  hak-hak  yang sama.Mereka  dikaruniai  akal  dan  hati  nurani  dan  hendaknya  bergaul  satu  sama  lain dalam persaudaraan.
Pasal tersebut merupakan pernyataan umum tentang martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manuasia. (A.Putra M. Zen, n.d.) Pernyataan dalam pasal ini sangat jelas menerangi asumsi-asumsi  dasar  dari  deklarasi  bahwa  hak  kebebasan  dan  persamaan  adalah  hak  yang diperoleh manusia sejak dilahirkan dan tidak dapat dirampas darinya.
Pasal 2 :
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi  ini  dengan  tidak  ada  pengecualian  apa  pun,  seperti  pembebasan  ras,  warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangasaan kemsyarakatan,  hak  milik,  kelahiran  dan  kedudukan  lain.  Selanjutnya  tidak  akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari Negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari Negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan yang lain.
Pasal 3:
Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu. Pasal 7 :
Semua  orang  sama  di  depan  hukum  dan  berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama tanpa  diskriminasi.  Semua  berhak  atas  perlindungan  yang  sama  terhadap  tiap  bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada didkriminasi seperti itu.
Dari  Pasal  2  dan  7  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  UDHR  mengandung  prinsip  non- diskriminasi yang menjadi prinsip dasar Hak Asasi Manuasia. Pasal 7 secara rinci menjelaskan bahwa  pada  dasarnya  manusia  mempunyai  persamaan  didepan  hukum,  dan  prinsip  ini mengandung  3  aspek  yaitu:  persamaan  didepan  hukum,  perlindungan  yang  sama,  dan perlindungan  dari  diskriminasi  berdasarkan  apapun.  Deklarasi  ini  tidak  menghendaki  adanya pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan atau pun perbedaan berdasarkan asal-usul kebangsaan.  Artinya  bahwa  walaupun  TKI  berada  di  negeri  asing,  mereka  tetap  berhak mendapatkan hak perlindungan di depan hukum. Hak perlindungan hukum itu meliputi pula ha katas jaminan sosial serta kegiatan apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak ekonomi, social, budaya untuk pencapaian tujuan hidup setiap individu.
Berkaitan dengan hak yang berhubungan dengan pekerjaan, UDHR menegaskan dalam pasal 23 bahwa setiap individu berhak atas pekerjaan dan berhak memilih pekerjaan yang mereka inginkan.
Pasal 23 :
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
(1).  Setiap  orang  berhak  atas  pekerjaan,  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menggantungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
(2).  Setiap  orang,  tanpa  diskriminasi,  berhak  atas  pengupahan  yang  sama  untuk pekerjaan yang sama.
(3). Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosialnya.
(4).  Setiap  orang  berhak  mendirikan  dan  memasuki  serikat-serikat  pekerja  untuk melindungi kepentingannya.
Pasal  itu  menegaskan  bahwa  hak  atas  pekerjaan  tidak  terbatas  pada  kebebasan  memilih pekerjaan,  melainkan  juga  pengupahan  yang  layak  dan  tidak  mengalami  diskriminasi  dalam pengupahan memasuki serikat buruh untuk perlindungan hak-haknya sebagai buruh, istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja terhadapnya.

## d. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention Of The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW)
PBB  Pada  tahun  1948  membentuk  suatu  komisi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan status  perempuan.  Sesuai  dengan  tujuan  dasar  lembaga  ini  dalam  mewujudkan  kerjasama internasional  untuk  memasukan  dan  meningkatkan    penghargaan  atas  HAM  serta  kebebasan- kebebasan dasar untuk  semua orang tanpa pembedaan  ras, jenis kelamin, bahasa  atau agama. Komisi  PBB  untuk  perempuan  ini  bertugas  untuk  mengumpulkan  dan  menangani  masalah- masalah yang terkait dengan posisi atau status perempuan dan melaporkannya kepada Dewan Ekonomi  dan  Sosial  melalui  Majelis  Umum  PBB.  Konvensi  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan  ( Convention  Of  The  Elimination  Of  All  Forms  Of Discrimination  Against  Women-CEDAW) adalah  salah  satu  diantara  beberapa  instrument  hak asasi  manusia  yang  paling  penting  ditetapkan    oleh  PBB.  Dalam  konvensi  ini  terkandung beberapa peraturan mengenai pembedaan terhadap buruh migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 5 (a) dan Pasal  11.
Pasal 1 :
Untuk  tujuan  konvensi  ini,  istilah  “diskriminasi  terhadap  perempuan”  berarti  setiap pembedaan,  pengucilan,  atau  pembatas  yang  dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin  yang mempunyai  pengaruh  atau  tujuan  untuk  mengurangi  atau  menghapuskan  pengakuan, penikmatan atau pengunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi sosial,  budaya,  sipil  atau apapun lainnya oleh kaum  perempuan  terlepas  dari perkawinan mereka atas dasar persamaan atas dasar laki-laki dan perempuan.
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Konvensi  ini  juga  mengatur  tentang  kewaajiban  negara  peserta  untuk  membuat  berbagai peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 (a) dan Pasal 11.
Pasal 5 (a) :
Negara-negara Pihak wajib melakukan langkah-tindak yang tepat: (a) untuk mengubah pola  tingkah  laku  sosial  dan  budaya  laki-laki  dan  perempuan  dengan  maksud  untuk mencapai  penghapusan  prasangka-prasangka,  kebiasaan-kebiasaan  dan  segala  praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;
Pasal 11 :
Negara-negara Pihak wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan kerja guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara lelaki dan perempuan, khususnya.
a. Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia;
b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;
c. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat, jaminan  kerja  dan  semua  tunjangan  serta  fasilitas  kerja,  hak  untuk  memperoleh pelatihan  kejuruan  dan  pelatihan  ulang  termasuk  masa  kerja  sebagai  magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
d. Hak  untuk  menerima  upah  yang  sama,  termasuk  tunjangan-tunjangan,  baik untukperlakuan  yang  sama  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  sama  nilainya, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;
e. Hak  atas  jaminan  sosial,  khususnya  dalam  hal  pensiun,  pengangguran,  sakit,  cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidak-mampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar;
f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi;
e. Konvensi Oraganisasi Buruh Internasional (International Labour Organization-ILO)
Sebagai  produk  dari  sebuah  organisasi  buruh  internasional,  tentu  saja  konvensi  yang dihasilkan  ILO  banyak  membahas  peraturan  yang  lebih  khusus  tentang  tenaga  kerja.  Sampai tahun  2007,  Indonesia  telah  meratifikasi  12  peraturan  konvensi  ILO,  delapan  diantaranya menyangkut  HAM.  (Hakim,  n.d.)  Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  HAM  untuk  tenaga kerja, terdapat beberapa konvensi ILO, antara lain Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja  Paksa,  Konvensi  ILO  No.  111  tentang  Diskriminasi  Dalam  Pekerjaan  Dan  Jabatan, Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
1. Konvensi  ILO  No.  105  tentang  Penghapusan  Kerja  Paksa  ( The  Abolition  Of  Forcoed Labor ),  yang  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  No.  19  tahun  1999.  Tujuan  utama konvensi ini adalah untuk melindungi tenaga kerja dari kerja paksa. Karena itu, dengan meratifikasi  konvensi  ini  berarti  Indonesia  sudah  terikat  komitmen  untuk  melindungi
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
tenaga  kerja  idonesia,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  agar  terhindar  dari kerja paksa. Dalam pasal 1 konvensi ini disebutkan bahwa:
Pasal 1:
Tiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini wajib menekan dan tidak akan menggunakan kerja paksa dalam bentuk apapun:
a) Sebagai  cara  penekanan  atau  pendidikan  politik  atau  sebagai  hukuman  atas pemahaman atau pernyataan pandangan politik atau secara ideologis pandangan yang bertentangan dengan sistim politik, sosial dan ekonomi yang sah;
b) Sebagai  cara  untuk  mengerahkan  dan  menggunakan  tenaga  kerja  untuk  maksud pembangunan ekonomi;
c) Sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja;
d) Sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan;
e) Sebagai pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa dan agama. Sementara itu dalam pasal 2 mengaskan secara jelas bahwa:
Pasal 2 :
Setiap  Anggota  Organisasi  Perburuhan  Internasional  yang  meratifikasi  Konvensi  ini wajib mengambil tindakan efektif untuk menjamin penghapusan segera dan sepenuhnya atas kerja paksa atau kerja wajib sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi ini.
2. Konvensi  ILO  No.  111  tentang  Diskriminasi  Dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan ( Discrimination  in  respect  of  employmen  and  occupation ),  yang  diratifikasi  dengan Undang-Undang  No.  21  tahun  1999.  Konvensi  menjelaskan  lebih  khusus  mengenai diskriminasi dalam pekerjaan yang termuat dalam Pasal 1, yaitu:
Pasal 1 :
1. Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi” meliputi:
a. Setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit,  jenis kelamin,  agama,  keyakinan  politik,  kebangsaan  atau  asal  usul  dalam masyarakat,  yang  mengakibatkan  hilangnya  atau  berkurangnya  kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
b. Setiap  perbedaan,  pengecualian  atau  pilihan  lain  yang  mengakibatkan hilangnya  atau  berkurangnya  kesetaraan  kesempatan  atau  perlakuan  dalam pekerjaan  atau  jabatan  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Anggota  terkait setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja, bila ada, dan dengan badan-badan terkait lainnya.
2. Perbedaan, pengecualian atau pilihan dalam hal pekerjaan tertentu yang didasarkan pada  persyaratan  khusus  untuk  pekerjaan  tersebut,  tidak  akan  dianggap  sebagai diskriminasi.
3. Untuk  tujuan  Konvensi  ini,  istilah  pekerjaan  dan  jabatan  mencakup  akses  untuk memperoleh  pelatihan  keterampilan,  akses  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan jabatan tertentu, serta persyaratan dan ketentuan kerja.
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong
Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja ( Minimum Age For Admission To Employment ), yang diratifikasi undang-undang no 20 tahun 1999. Konvensi ini menyatakan dengan tegas batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dimana ada beberapa poin dari konvensi ini yang diadopsi ke dalam hukum nasional terkait dengan ketenagakerjaan .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta  analisis    terhadap  permaslahan  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemerintah  Indonesia  dan  Hongkong  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap Pekerja Migran Indonesia di Hongkong telah dilakukan baik secara formal melalui peraturan perundang-undangan  melalui  meratifikasi  perjanjian  internasional,  juga  telah  melakukan proses  hukum  dengan  menghukum  pelaku  kekerasan  yakni  Majikan  dari  PMI  Erwiana  di Hongkong namun dalam kasus korban merasa penegakan hukum belum maksimal.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI di Hongkong harus  lebih  maksimal  dengan  cara  berperan  aktif  baik  melalui  KJRI/KBRI  untuk melindunggi PMI di luar negeri khusunya di Hongkong.
2. Pemerintah  Indonesia  lebih  tegas  kepada Perusahaan  Penempatan  Pekerja    Migran Indonesia untuk melakukan pembinaan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia selama proses  pra  penempatan  supaya  PMI  yang  diberangkatkan  ke  luar  negeri  sudah  memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup sehingga para PMI siap diterjunkan.
Emiliano Octo Joaquim Beli Quintão Peran Indonesia Dan Hongkong Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong

## DAFTAR PUSTAKA
A.Putra M. Zen, A. B. N. (n.d.). instrument internasional pokok hak asasi manusia,Yayasan Obor Indonesia . Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif. ali, Z., Hukum, M. P., & Jakarta, S. G. (n.d.). No Title (p. 176).
Ardhiwisastra, Y. B. (n.d.). Hukum Internasionl: Bunga rampai . PT Alumni.
Ayu Maharani Istiqomah, M. B. P. (2024). Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui  Sistem  Online  Single  Submission. Al  Qodiri :  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  Dan Keagamaan , 21 (3), 990–1006.
Hakim, A. (n.d.). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: berdasarkan Undang-undang No 13 tahun 2003 (Issue 237). PT Citra Aditya Bakti.
Istanto, F. S. (n.d.). Hukum Internasional, Universitas Atma jaya Yogyakjarta (p. 42).
Mitenage,  K.  E.  G.  (2021).  TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  DALAM  PEMBUATAN  AKTA
YANG  TIDAK  SESUAI  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19 (2), 628–640.
Soejona soekanto, pengantar penelitian hukum . (n.d.). Universitas Indonesia press.
Tsani, M. B. (n.d.). Hukum dan Hubungan Internasional (p. 53).

## Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.

## Konvensi Internasional
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  ( Universal  Declaration  of  Human  Rights-UDHR ),  Paris 1948.
Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  ( Convention  Of  The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW ), New York 1979. Konvensi Oraganisasi Buruh Internasional (International Labour Organization-ILO)