TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v5i3.792 Hal. 280-289

## Evaluasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya
Muhammad Aldi Lubis 1)
1) Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung Author's Correspondence : 1) aldymuhammad82@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  number  of  Penyandang  Masalah  Kesejateraan  Sosial (PMKS), especially Homeless  people and Beggars in West Java Province is increasing. The number of Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS), especially Homeless people and Beggars in West Java Province is increasing in resolving poverty  problems  in  the  homeless  and  beggar  categories  which  have  physical,  mental  and  spiritual guidance  programs, individual social guidance.  Knowing  the  results of the  policy  evaluation  of  the homeless and beggar program and to find out the efforts made by the orphanage in evaluating program policies and factors hindering program policy evaluation. The method used in this research is qualitative and data collection techniques are carried out by direct observation in the field, in-depth interviews, and documentation. The results of the research show that the program implementation activities that are applied to homeless people and beggars are in the form of services and rehabilitation, including through various guidance activities, both in the form of spiritual, physical, social, mental and skills guidance and the program is considered  ineffective  because  there are  still  clients  after training returns to the streets The Orphanage evaluates in early 2020 to the new management and has applied direct work distribution to clients and also provides a rented house for the first year to be paid by the orphanage, it is hoped that after it is distributed to the work place.
Keywords: Policies Evaluation, Social Rehabilitation Home Programs, Homeless People and Beggars

## ABSTRAK
Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) khususnya Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Barat semakin meningkat. Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) khususnya  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Provinsi  Jawa  Barat  semakin  meningkat  dalam menyelesaikan masalah kemiskinan pada kategori gelandangan dan pengemis yang memiliki program pembinaan  jasmani,  mental  dan  rohani,  pembinaan  sosial  perorangan.  Mengetahui  hasil  evaluasi kebijakan program gelandangan dan pengemis serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak panti  asuhan  dalam  mengevaluasi  kebijakan  program  dan  faktor  penghambat  evaluasi  kebijakan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  observasi  langsung  di  lapangan,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kegiatan  pelaksanaan  program  yang  di  terapkan  kepada gelandangan dan pengemis adalah berupa pelayanan dan rehabilitasi diantaranya melalui berbagai kegiatan  bimbingan  baik  berupa  bimbingan  rohani,  jasmani,  sosial,  mental  dan  keterampilan  dan program tersebut dirasa kurang efektif karena masih ada klien pasca pelatihan kembali ke jalanan. Pihak Panti Asuhan melakukan evaluasi di awal tahun 2020 kepada pengurus yang baru dan sudah menerapkan penyaluran kerja secara langsung kepada klien dan juga memberikan rumah kontrakan selama satu tahun pertama yang akan dibiayai oleh pihak panti.

## Kata  Kunci:  Evaluasi  Kebijakan,  Program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tinggal,  Gelandangan  dan
Pengemis
Received; 16-08-2024; Revised; 20-07-2024; Accepted; 13-08-2024

## PENDAHULUAN
Gelandangan dan pengemis salah satu permasalahan sosial yang bisa menjadi ancaman dan  hambatan  dalam  pembangunan  Nasional,  dengan  pengentasan  kemiskinan  serta  upaya peningkatan  Sumber  Daya  Manusia.  Gepeng  dasarnya  adalah  warga  masyarakat  yang tergolong fakir miskin dan melakukan urbanisasi untuk menjalani kehidupannya.
Gepeng  biasanya  terdiri  dari  usia  produktif  serta  latar  belakang  pendidikan  dan kemampuan  yang  cukup  rendah,  sehingga  mereka  tidak  mampu  bersaing  dan  tersisih  dari persaingan hidup yang tajam. Dalam menjalani kehidupan, mereka tidak lagi memperdulikan tatanan  nilai/norma  bahkan  agama  sehingga  mengarah  pada  perbuatan  tercela  dan  dapat mengakibatkan  terganggunya  keamanan,  ketertiban  dan  kenyamanan.  Karena  permasalahan diatas tentunya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  11  tahun  2009  tentang Kesejahteraan sosial Bab I Pasal I ayat 8 menyatakan bahwa salah satu program pemerintah adalah  rehabilitasi  sosial.  Menurut  Rehabilitasi  sosial  adalah  proses  fungsionalisasi  dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat 1 Rehabilitasi sosial ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Gelandangan  pengemis  harus  segera  ditangani  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  secara  terencana,  terarah  dan  berkesinambungan.  Salah  satunya  yaitu  melalui rehabilitasi  sosial  di  setiap  daerah  provinsi  termasuk  Jawa  Barat  yang  mendominasikan banyaknya gepeng
Sebagai wadah Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui Unit  Pelaksanaan  Teknis  Daerah  (UPTD)  Panti  Rehabilitasi  Sosial  Bina  Karya  (PRSBK) Cisarua  Bandung  Barat.  Panti  ini  bertugas  untuk  melaksanakan  pelayanan  dan  rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya gelandangan dan pengemis.
Bagaimana  hasil  evaluasi  kebijakan  pelaksanaan  program  serta  faktor-faktor  yang menghambat evaluasi kebijakan program, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Panti dalam  mengevaluasi  kebijakan  program  di  UPTD  Panti  Rehabilitasi  Sosial  Bina  Karya (PRSBK)  Cisarua,  Kabupaten  Bandung? Tujuannya  adalah  untuk  memahami  hasil  evaluasi kebijakan  pelaksanaan  program,  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  menghambat  evaluasi kebijakan, serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Panti dalam mengevaluasi kebijakan program tersebut.
Kajian Pustaka
Menurut  Pasolong  dalam  *Teori  Administrasi  Publik*  (2019),  kebijakan  adalah serangkaian aktivitas, aksi,  sikap, rencana program,  dan keputusan yang  diambil oleh aktor terkait  untuk  memecahkan  permasalahan.  Kebijakan  mencakup  alternatif  yang  dipilih berdasarkan  prinsip  tertentu  dan  merupakan  hasil  analisis  mendalam  untuk  menentukan alternatif  terbaik.  Kebijakan  publik  bertujuan  menciptakan  kondisi  kondusif  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan  menekankan  nilai,  norma,  dan  etika  sebagai  dasar moral praktik pemerintahan serta menentukan arah tujuan yang ingin dicapai.
Evaluasi  kebijakan  publik,  menurut  Dunn  (2015),  adalah  proses  yang  melibatkan aplikasi  skala  nilai  untuk  menilai  hasil  kebijakan  dan  program.  Evaluasi  bertujuan  untuk memonitor,  mensistematiskan,  dan  meningkatkan  aktivitas  pemerintah,  serta  memastikan pejabat  bertindak  secara  efisien  dan  bertanggung  jawab.  Evaluasi  ini  melibatkan  penilaian menyeluruh dari perumusan hingga pelaksanaan kebijakan, membandingkan kriteria dengan pencapaian,  dan  memberikan  arahan  untuk  perbaikan  jika  diperlukan.  Evaluasi  kebijakan dilakukan tidak hanya pada tahap akhir tetapi sepanjang seluruh proses kebijakan, termasuk pada tahap perumusan masalah.
Sumber : (Abdoellah & Rusfiana, 2016)

## Gambar 1. Tahap Kebijakan
Gambar diatas bisa dijelaskan bahwa kebijakan publik masih dalam bentuk UU/Perda, yang nantinya akan lebih di perjelas dalam kebijakan publik. Penjelas atau sering kita sebut dengan peraturan pelaksanaan. Rangkaian implementasi  kebijakan dapat  dilihat secara jelas dari kebijakan publik penjelas yang diturunkan dalam bentuk program serta diturunkan lagi dalam bentuk proyek dan kegiatan yang nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dikenai program tersebut.
Dalam  mengevaluasi  suatu  program  atau  kebijakan  publik  diperlukan  adanya  suatu indikator untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut.
Tabel 1. Kriteria Evaluasi Tipe kreteria Pertanyaan Ilustrasi Efetivitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? Unit pelayanan Efesiensi Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk menncapai hasil yang diinginkan? Unit biaya manfaat bersih rasio biaya manfaat Efesiensi Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk menncapai hasil yang diinginkan? Unit biaya manfaat bersih rasio biaya manfaat Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah Biaya tetap (masalahtipe 1)efektivitas tetap (masalah tipe 2) Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok tertentu? Kreteria pareto kreteria kaldor Resposivitas  Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok kelompok tertentu? Konsitensi dengan survey warga negara Ketepatan Apakah hasil tujuan yang diinginkan benar- benar berguna atau bernilai ? Program publlik harus merata dan efesien Sumber : (Dunn, 2015)
Kriteria evaluasi kebijakan publik meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan kebijakan tercapai sesuai harapan. Efisiensi berkaitan dengan usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas dengan biaya minimal. Kecukupan menilai sejauh mana kebijakan memuaskan kebutuhan dan nilai  yang  ada.  Perataan  berfokus  pada  distribusi  keadilan  dalam  dampak  kebijakan. Responsivitas mengukur tanggapan masyarakat terhadap kebijakan, mencerminkan seberapa baik kebijakan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Ketepatan menilai apakah kebijakan mencapai tujuan yang tepat dan memberikan manfaat yang diharapkan. Dalam penelitian ini, fokus akan diletakkan pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas, karena kriteria- kriteria  ini  dianggap  paling  relevan  untuk  menilai  kinerja  kebijakan  dan  pencapaian  tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan dari adanya evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan diantaranya untuk mengukur efektivitas kebijakan. Salah satu tujuan utama evaluasi yaitu melakukan penilaian terhadap  kebijakan  yang  telah  diimplementasikan  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditetapkan.  Ini  membantu  dalam  menentukan  apakah  kebijakan  tersebut  efektif  dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya evaluasi mencakup penilaian terhadap seberapa efisien kebijakan-kebijakan tersebut dalam menggunakan sumber daya, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja, dan apakah kebijakan telah memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang  minimal  (Azam  Jaysurrohman  et  al.,  2021).  Hasil  dari  evaluasi  juga  ditujukan  untuk program itu sendiri, yaitu untuk kepentingan penyusunan program berikutnya, atau pun untuk penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.
Dalam evaluasi, terdapat prinsip  penting yang melibatkan hubungan erat  antara tiga komponen: tujuan, proses, dan evaluasi. Pertama, hubungan antara tujuan dan proses/kegiatan menunjukkan bahwa setiap proses atau kegiatan yang dirancang harus selalu mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya, tujuan harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kegiatan yang spesifik.  Kedua, hubungan  antara tujuan dan evaluasi berarti bahwa  evaluasi diperlukan  untuk  mengukur  sejauh  mana  tujuan  telah  tercapai.  Dalam  merumuskan  alat evaluasi,  harus  mengacu  pada  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Ketiga,  hubungan  antara proses/kegiatan dan evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi harus disesuaikan dengan kegiatan yang  dilakukan  agar  tepat  sasaran.  Selain  itu,  untuk  mengetahui  tingkat  keterlaksanaan kegiatan, evaluasi diperlukan sebagai alat pengukur.
Sedangkan,  gelandangan  adalah  individu  yang  hidup  di  luar  norma  kehidupan  yang layak  dalam  masyarakat,  tanpa  tempat  tinggal  atau  pekerjaan  tetap,  serta  sering  berpindah- pindah dan tinggal di tempat umum. Di sisi lain, pengemis adalah mereka yang mencari nafkah dengan meminta-minta di depan umum, berharap belas kasihan dari orang lain dengan berbagai alasan. Masyarakat gelandangan terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tempat tinggal dan mata pencaharian tidak tetap, sering dianggap rendah oleh masyarakat luas, dan tindakan serta norma yang mereka lakukan dianggap tidak pantas.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  seperti  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi,  peneliti  menggunakan sampel sumber data seperti wawancara dengan pegawai dan kepala panti serta juga melibatkan klien didalam panti, setelah didapatkan data yang valid dan diuji kebenarannya lalu memeriksa keabsahan  data.  Berikut  dibawah  adalah  gambar  campuran  tringulasi  tiga  sumber  data Wawancara, Observasi, Dokumen:
Sumber : (Sugiyono, 2013)

## Gambar 2. Triangulasi Data

## DISKUSI

## 1. Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Program
Mengetahui program itu berhasil atau tidaknya tentunya diperlukan kebijakan evaluasi program  untuk  kepentingan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  menentukan  kebijakan selanjutnya. Data hasil evaluasi yang telah diperoleh, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan hasil  evaluasi  yang  dipaparkan  berdasarkan  indikator  willliam  Dunn  yaitu,  Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, Ketepatan.
1) Efektivitas  atau  (effectiveness)  berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternatif  mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Evaluasi yang dilakukan efektitas digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan dari program dan bisa dibilang  efektiv  yang  diartikan  sebagai  pengukuran  keberhasilan  dalam  pencapaian tujuan-tujuan  program  dan  sasaran  yang  telah  ditetapakan.  Menentukan  berhasil tidaknya Program Panti rehablitasi sosial yang dilaksanakan di Cisarua Bandung Barat sangat menententukan indikator efektivitas pelayanan yang dilakukan pihak panti.
2) Efisiensi  di  sini  berkaitan  dengan  seberapa  banyak  usaha  yang  dilakukan  untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil efisiensi yang dimaksudkan adalah usaha jangka waktu  yang  diperlukan  oleh  tim  pelaksanaan  program  Rehabilitasi,  namun  pada kenyataannya  peneliti  menemukan  hasil  lapangan  bahwa  proses  program  panti rehabilitasi  hanya 4 bulan dalam satu  angkatan,  karena  cepatnya waktu  pelaksanaan program  pelatihan  membuat  klien  yang  mengikutin  program  tidak  dapat  menyerap materi yang diberikan engan cepat dan dapat di katakan bahwa indikator efisien dari pelaksanaan program tersebut masih kurang maksimal dikarenakan target jangka waktu yang sangat singkat, ini membuat klien yang mengikutin program kemungkinan bisa saja kembali kejalanan.
3) Kecukupan dalam kebijakan publik mengacu pada sejauh mana hasil program dapat memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  yang  diinginkan.  Untuk  program  panti,  kriteria kecukupan  menilai  apakah  program  dapat  menjawab  persoalan  gelandangan  dan pengemis secara efektif. Evaluasi menunjukkan bahwa program panti belum optimal karena durasi yang terlalu pendek, yaitu 4 bulan per angkatan. Pihak panti berencana memperpanjang periode program  dan menyalurkan klien ke tempat  kerja yang telah bekerja  sama.  Meskipun  bantuan  sosial  pemerintah  penting,  ada  ketidakseimbangan antara  anggaran  pemerintah  dan  anggaran  panti,  menyulitkan  pengembangan  sarana dan pelayanan sosial.
4) Kriteria perataan (equity) biasa juga disebut dengan kesamaan. Perataan memfokuskan kepada distribusi dari suatu jenis program yang diterapkan, memberikan penggambaran misalnya  apakah  biaya  atau  anggaran  yang  ada  dapat  didstribusikan  secara  merata kepada  target  yang  telah.  Indikator  perataan  kebijakan  evaluasi  program  untuk memfokuskan anggaran kepada klien atau untuk pembaharuan fasilitas UPTD Panti.
5) Responsivitas  (responsivennes)  adalah  seberapa  suatu  kebijakan/program  dapat memuaskan kebutuhan,  prefensi  atau nilai  kelompok-kelompok masyarakat.  Kriteria reponsivitas  kemudian  menjadi  penting  karena  dari  penilaian  ini  akan  dapat memuaskan  kriteria-kriteria  sebelumnya  yakni  efektivtas,  esiensi,  kecukupan  dan perataan, karena jika kriteria ini yang gagal maka alternatif dari suatu kebijakan dapat dipastikan gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
6) Kriteria  ketepatan  (appropriateness),  berbicara  mengenai  apakah  hasil  yang  dicapai mendatangkan manfaat, secara keseluruhan melaksanakan evaluasi kebijakan program Panti untuk mendapatkan keberhasilan dengan indikator ini diharapkan mendapatkan jawaban dari semua indikator-indikator diatas.
7) Indikator  ketepatan  Gelandangan  dan  pengemis  yang  jumlahnya  terus  meningkat, pemerintah  melalui  Dinas  Sosial  telah  melakukan  upaya  dengan  mendirikan  Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi Sosial Bina Karya tepatnya di Bandung Barat. Harapannya  dengan  bekal  keterampilan  yang  didapatkan  klien  bisa  mendapatkan pekerjaan  yang  baik  dan  hidup  lebih  baik,  namun  seperti  yang  telah  dibahas sebelumnya, program ini kurang bisa berjalan maksimal.

## 2. Upaya Pada Pihak Panti Dalam Mengevaluasi Kebijakan Program
Tercapainya suatu  keberhasilan mengevaluasi kebijakan program  pihak  UPTD Panti Rehabilitasi  Sosial Bina Karya Cisarua Bandung  Barat  mempunyai  upaya mewujudkannya, dari sini kita tahu apa yang program perlu dihapuskan maupun ditambahkan. Satu hal yang dapat  diperhatikan  bahwa  keberhasilan  klien  pada  satu  sisi  dengan  memiliki  pekerjaan  dan mendapatkan penghasilan setelah keluar panti, namun disisi lain sebagian dari mereka tidak mau pulang ke kampung halamannya, karena sudah merasa nyaman dan berpenghasilan di kota besar, lahan.

## 3. Pengawasan Pihak Panti
Pengawasan kepada klien setelah melaksakanan program merupakan salah satu langkah dari pihak panti untuk memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksanakan dengan  baik  serta  untuk  memastikan  bahwa  para  klien  tidak  kembali  lagi  kejalanan,  dan bantuan berupa alat usaha yang diberikan kepada klien masih berjalan atau tidak. Pemantauan setelah  program  atau  monitoring  biasanya  para  aparatur  langsung  turun  ke  tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri, ataupun kerumah klien karena  dari  beberapa  klien  ada  yang  membuka  usaha  dirumah  masing  masing,  tetapi  tidak semua terpantau oleh pihak panti karena jumlah klien tidak seimbang dengan jumlah pekerja sosial  yang  memantau.  Monitoring  seharusnya  dilakukan  secara  berkala  dan  tepat  waktu dengan  jadwal  yang  sudah  ditetapkan  untuk  memastikan  setiap  klien  yang  sudah  memulai usaha tidak berhenti dan tidak kembali lagi kejalanan. Jika ketika proses monitoring ada yang kembali lagi kejalanan, segera analisa faktor dan kendala serta adakan tindaklanjut dari hasil monitoring tersebut.

## 4. Faktor Pendukung
Adanya Undang-udang Dasar 1945 pasal 34 mengenai Fakir Miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara. Tambahan peraturan pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dan di  daerah ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tempat yang sangat  strategi ditengah  pemukiman masyarakat  dan disertai fasilitas yang cukup memadai, dari tempat tinggal klien hingga taman bermain anak-anak,  Adanya inovasi terbaru program Kamu Muda Berkelanjutan yang akan 80% membuat para gelandangan dan pengemis tidak lagi kembali kejalanan melainkan akan disalurkan ketempat tempat sesuai keterampilan yang mereka pelajari di Panti dan Beberapa rumah pekerja sosial terletak di dalam panti dan bisa langsung memantau para klien kalau sedang tidak ada kegiatan.

## 5. Faktor Penghambat
Tidak ada kejelasan bagi anak klien yang sedang mengikutin program/keterampilan di Panti,  mereka  dibiarkan  bermain-main  tanpa  memikirkan  pendidikan.  Perbandingan  antara jumlah klien  dengan sumber daya  sehingga tidak efektivnya suatu program yang dijalankan. Klien yang kurang cepat untuk menangkap apa yang diterangkan oleh instruktur dan pengisi materi hingga ada pula orang tua atau bisa disebut lansia yang tidak tahu bisa ikut atau tidak dalam  mengikuti  pelatihan.  Anggaran  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  setempat  sehingga menghambat  pelaksanaan  program  contohnya  seperti  mereka  hendak  pulang  ke  kampung halaman tetapi ada beberapa dari mereka yang tidak punya rumah. Waktu pelaksanaan yang dirasa terlalu singkat dengan jangka waktu 4 bulan dalam satu angkatan.

## 6. Hasil Penelitian Terhadap Evaluasi Kebijakan Program
Peneliti menemukan bahwa ada kriteria-kriteria evaluasi yang sudah tercapai tetapi ada juga yang menunjukkan belum tercapai, beberapa program harus dihapuskan dan ditambahkan dengan  program  baru  namun  sebagian  besar  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan menunjukkan bahwa kriteria evaluasi dari setiap indikator sudah tercapai, tidak bisa dipungkiri dengan  adanya  program  atau  inovasi  Kamu  Muda  Juara  Berkelanjutan  bisa  membuat  para
gelandangan dan pengemis tidak lagi kemabali kejalanan, karena mereka langsung disalurkan ketempat kerja yang sudah bekerjasama dengan pihak dinsos. Tahap sosialisasi dan resosialisai, potensi di daerah perlu digali dan dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi klien ketika sudah kembali ke masyarakat, kerjasama dengan Dinas Sosial setempat untuk memfasilitasi klien  dalam  mengembangkan  potensinya  di  daerah  asal,  sesuai  dengan  keterampilan  yang dimiliki perlu dilakukan.
Melalui koordinasi dan kerjasama ini diharapkan dapat menuntaskan PMKS termasuk gelandangan  dan  pengemis,  melalui  Direktorat  Rehabilitasi  Sosial  Tuna  Sosial  diharapkan dapat dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas unit dalam upaya preventif, rehabilitatif dan pembinaan lanjut pasca rehabilitasi sosial. Keberhasilan Panti Rehabilitasi Sosial bukan dilihat dari kesesuaian pekerjaan dengan jenis keterampilan yang diberikan di panti, tetapi perubahan pola hidup dan bekerja sesuai dengan norma norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan studi ini terlihat bahwa ada beberapa yang sudah bekerja sesuai  dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan tidak lagi menggelandang dan mengemis lagi.
Berikut adanya keberhasilan dari setelah evaluasi kebijakan program dengan adanya inovasi terbaru Kamu Muda Juara Berkelanjutan sebagai berikut:
1) Para  gelandangan  dan  pengemis  yang  dipulangkan  kekota  atau  kabupaten  tidak langsung dipulangkan, mereka disalurkan langsung ketempat kerja yang sudah bekerja sama  dengan  dinas  sosial  atau  dari  pihak  panti,  dan  mereka  juga  mendapatkan  satu tahun pertama kontrakan yang diberikan oleh panti
2) Klien  sudah  mendapatkan  pembekalan  yang  sangat  terbaru  seperti  contoh  yang dievaluasi adanya steam motor yang baru ditambahkan dan pembuatan susu kefir yang berguna untuk kekebalan tubuh klien dari virus.
3) Adanya bimbingan rohani hampir setiap sore dengan adanya bimbingan ini yang intens akan  perlahan  lahan  merubah  pola  pikir  dengan  cepat,  pihak  panti  berharap  dengan bimbingan rohani ini para klien bisa melakukan wajibnya dengan sholat tepat waktu berjamaah.

## 7. Hasil Penelitian Terhadap Upaya Dalam Mengevaluasi Kebijakan Program
Program bimbingan yang dilaksanakan di UPTD Panti tersebut sedikit banyak tentunya telah  mengalami  peningkatan  serta  memberikan  pengaruh  besar  kepada  para  klien.  Klien semakin memahami hakikat baik sebagai makhluk tuhan maupun makhluk sosial. Para klien tersebut  semakin  memahami  berbagai  ilmu  pengetahuan,  seperti  pengetahuan  agama, pengetahuan  sosial,  pengetahuan  umum,  ataupun  kedisiplinan.  Diantaranya  mereka  sedikit banyak telah memperoleh berbagai keterampilan dan dapat melakukan sholat lima waktu dan mandi secara rutin, mengikuti kegiatan membaca Surat Yasin setiap malam jum’at, melakukan kegiatan siraman kerohanian, juga mereka sedikit  demi sedikit  dapat  merubah pola tingkah lakunya  yang  pada  awalnya  jauh  dari  kata  “baik”  seperti  misalnya  mereka  bisa  meredam amarah  ketika  terjadi  perselisihan  antar  sesama  klien,  karena  pada  mulanya  mereka  sering melakukan  tindak  kekerasan  bahkan  sering  menggunakan  senjata  tajam  ketika  terjadi pertengkaran antar mereka. Hal ini seperti yang pernah dialami oleh beberapa klien yang pada waktu itu sempat kehilangan sandalnya dan pada akhirnya mereka dipanggil oleh pihak Panti
dan diberikan sanksi dan juga peringatan keras berupa ancaman dikeluarkan dari Panti atau berhadapan dengan pihak yang berwajib.
Evaluasi  kebijakan  program  yang  sudah  kelihatan  dengan  adanya  program  yang berjudul “Kamu Muda Juara Berkelanjutan” Klien yang sudah dibina atau menerima pelatihan mereka tidak perlu khawatir dengan adanya inovasi terbaru klien langsung disalurkan ketempat kerja yang sudah bekerja sama dengan pihak dinas sosial setempat, serta kepala panti berjanji mengusahakan dengan memebri kontrakan atau kosan dengan pembayaran tahun pertama akan dibayarkan  oleh  pihak  panti,  tentu  saja  itu  menambah  anggaran  dan  pihak  panti  lagi mengusahakan anggara tersebut, dengan itu klien yang tidak memilik tempat tinggal tidak lagi luntang lantung dijalanan

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  kebijakan  evaluasi  program  gelandangan  dan  pengemis  oleh  Panti melibatkan berbagai kegiatan pembinaan seperti pelayanan, rehabilitasi, bimbingan spiritual, fisik,  sosial,  mental,  dan  keterampilan,  dengan  tujuan  utama  "Memanusiakan  Manusia". Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis serta mengurangi dampak  negatifnya  di  masyarakat.  Klien  yang  tidak  memiliki  dokumen  identitas  atau  kartu keluarga diberikan surat-surat setelah keluar dari panti, dan pembuatan kartu kesehatan seperti BPJS masih dalam proses pengajuan. Evaluasi kebijakan program di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya (PRSBK) Cisarua Bandung Barat menunjukkan hasil yang baik, terutama dengan  program  baru  "KAMU  MUDA  JUARA  BERKELANJUTAN"  yang  berfokus  pada pengembangan kawasan kampus untuk kaum duafa. Program ini menawarkan tempat tinggal gratis selama satu tahun dan peluang kerja di tempat yang sudah bekerja sama dengan panti, dengan harapan klien tidak kembali ke jalan.
Saran untuk perbaikan termasuk menyeimbangkan jumlah pekerja sosial dengan klien, memberikan kegiatan edukasi tambahan untuk anak-anak yang tidak mengikuti program, serta meningkatkan  bimbingan  mental  dan  sosial  melalui  berbagai  aktivitas.  Perlu  ada  standar kompetensi dalam pembinaan dan evaluasi bulanan perkembangan klien. Program yang tidak efektif sebaiknya dievaluasi dan diganti dengan inovasi baru. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat diharapkan memantau perkembangan program setiap enam bulan sekali. Pihak panti sebaiknya mempertimbangkan  perpanjangan  waktu  program  dari  empat  bulan  untuk  memastikan perubahan  perilaku  yang  maksimal.  Masyarakat  juga  diminta  untuk  mendukung  program pemerintah dengan memberikan bantuan kepada yayasan atau panti sosial daripada langsung kepada gelandangan dan pengemis, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019.

## REFERENSI
Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori & Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Ananda, R., Rafida, T., & Wijaya, C. (2017). Pengantar evaluasi program pendidikan. Arifin,  I.  Z.,  Muhafidi,  D.,  &  Rosmajudi,  A.  (2023).  EVALUASI  KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KOTA
TASIKMALAYA  TAHUN  2017  –  2022.  Indonesian  Journal  Of  Education  Anda Humanity, 3(4).
Azam Jaysurrohman, R., Supandi, M., Tedi Wardani, M., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). PROBLEMATIKA  DALAM  EVALUASI  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  DI INDONESIA.  In  BINTANG :  Jurnal  Pendidikan  dan  Sains  (Vol.  3,  Issue  2). https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis. routledge. Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13–26.
Mesiono, M. (2017). Dalam tinjauan evaluasi program. Educators: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan, 4(2), 2–21.
Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik. Penerbit Alfabeta.
Sugiyono,  D.  (2013).  Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif  dan R&D.