## REKONSTRUKSI HUKUM ‘IDDAH DAN IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
Nuzulia Febri Hidayati
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: nuzuliafebri2002@gmail.com

## Abstrak
Validitas  hukum  Islam  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  beberapa diantaranyamasih  mengundang  kritik,  bahkan  menimbulkan  kontroversi.Salah satunya  ialah  perkara‘iddah  dan  ihdadyang  diidentifikasi  masih  membidik perempuan  dengan  aturan-aturan  yang  sifatnya  membatasi  ruang  gerak peremuan.Berangkat  dari  hal  tersebut,  penelitian  ini ingin  mengupas  konstruksi yang  ada,  untuk  kemudian  Undang-Undang,  hukum,  dan  norma  penting  untuk selalu  menyesuaikan.  Beberapa  pertanyaan  yang  kemudian  muncul  ialah, mengapa konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam KHI mendiskrimaniskan perempuan, bagaimana konstruksi tersebut diperbincangkan dari perspektif gender. Penilitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research), bersifat deskriptif analitik, dengan  pendekatan  yuridis-normatif;  sosio-historis  dan  gender.  Dalam menganalisa  data-data  penelitian  ini  menggunakan  medote  deduktif  dengan mengemukakan  teori-teori,  dalil-dalil  atau  generalisasi  yang  bersifat  umum, untuk selanjutnya  dikemukakan kenyataan yang khusus dari hasil penelitian, dan mengunakan metode deskriptif.
Kata Kunci : Konstruksi, ‘Iddah, Ihdad, Gender.
Abstract
The validity of Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law, some of which still invite criticism, has even caused controversy. One of them is the  case of ‘iddah and Ihdad who were identified as still targeting women with rules which in nature limit the movement of women. Departing from this, this study wants to explore the existing constructions, for later Laws, laws, and important norms to always  adjust.  Some  questions  that  then  arise  are,  why  is  the  construction  of ‘iddah  and  ihdad  in  KHI  disseminating  to  women,  how  the  construction  is discussed from a gender perspective. This research is a library research, which is descriptive  analytic,  with  a  juridical-normative  approach;  socio-historical  and gender. In analyzing the data of this study using medote deductively by presenting theories,  propositions  or  generalizations  that  are  general  in  nature,  then  the specific  facts  of  the  results  of  the  research  are  presented,  and  using  descriptive methods.
Keywords : Construction, ‘Iddah, Ihdad, Gender.

## A. Pendahuluan
Kajian perempuan dewasa ini dalam Islam khususnyaberkembang dengan siginifikan.  Sebagaimana  ketentuan  ‘ iddah di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), 1 Pasal-Pasal  yang  ada  didalamnya  mengatur  masa  tunggu  perempuan
1 Dalam  jurnal  Mimbar  Hukum    Ditbinpera    Depag,  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah naskah   yang  memuat pendapat terpilih tentang hukum Islam  yang dihimpun dari  berbagai kitab
sedemikian  kompleks, 2 sedangkan  laki-laki  sama  sekali  tidak  disinggung  dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan. Kata ‘iddah sebagaimana yang dimuat di dalam  berbagai  kitab  fikih  konvensional  yang  ada  dihadapan  kita  selama  ini dipahami  sebagai  masa  tunggu  bagi  perempuan  pasca  perpisahan  dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah. 3 Konsekuensi yang  muncul  dari  pemahaman  tersebut adalah  bahwa  ‘ iddah hanya  berlaku  bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan ‘iddah bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalamai keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan.
Hal  tersebut  sebagaimana  pendapat  Ibn  Hazm  yang  dikutip  oleh Hasballah, perintah ‘ iddah termasuk masalah ta’abbudi sehingga tinggal diterima, dilaksakan dan tidak ada hikmah didalamnya. 4
Perlu digaris bawahi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 adalah masa  berkabung  suami  menurut  kepatutan.  Ketika  suami  meninggal  mereka menerapkan  aturan  yang  cukup  ketat,  sang  istri  harus  menampakkan  rasa  duka cita  yang  mendalam  atas  kematian  suaminya.  Tetapi  konstruksi  yang  ada  tidak berlaku  seimbang  kepada  laki-laki  ketika  terjadi  sebaliknya.  Jadi  nampaknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih membidik perempuan untuk diatur dengan fiqh dan disusun secara sistematis menyerupai kitab  perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal,  lihat.  Abd  Salam, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Pelembagaan,  pembaharuan  dan Prospek  Transformasinya,  dalam  Mimbar  Hukum ,  No.  64,  (Jakarta:  Al  Hikmah  dan DITBINPERA Islam, 2004), h. 12. Menurut  kamus Blacks Law Dictionary yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi bahwa “Kompilasi” berarti suatu produk tulisan disusun dari karya orang lain dan ditata dalam cara metodis (Compilation: a literary production composed of the work of others and  arranged    in  a  methodical  manner).  Dengan    demikian,  maka  KHI  adalah  himpunan  dari ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang  dituliskandan  disusun  dalam  cara  yang metodis .  Lihat, Pengurus  Pusat  Ikatan  Hakim  Peradilan  Agama, Prospek  Hukum  Islam  dalam  Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun, Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H, (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994), h. 223.
2 Disebutkan dalam KHI Pasal 153 tentang waktu tunggu, bahwa:Bagi seorang isteri yang putus  perkawinannya  berlaku  waktu  tunggu  atau  ‘ iddah ,  kecuali qabla  al  dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
3 Ali Hasballah, al-Furqah baina  az-Zaujaini  wa Ma Yata’allaqu  biha min ‘iddatin  wa nasab , Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1387 H/1968 M), h. 187. Lihat As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , Cet. IV, (Beirut:Dar al-Fikr, 1983), Juz II, h. 277.
4 Hasballah, al-Furqah, h. 187. Akan tetapi  menurut  Jauziyyah, ‘iddah bukan termasuk masalah  ibadah  mahdah  dan  dapat  diketahui  hikmahnya.  Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, A’lam  al- Muqawwi’in Rabb al-Alamin , (Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II, h. 51. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zarkasyi, Lihat Ibn Hajar al-Haitami, Hawasyi asy-Syarwani  wa Ibn Qasim al-‘Ibadi ‘ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj , (t.tp:Dar Sadir, t.t), Jilid VI, Juz VIII, h. 229.
porsi  lebih  ketat  dibanding  dengan  laki-laki  dan  aturan-aturan  tersebut  sifatnya membatasi  ruang  gerak  mereka,  bahkan  oleh  sebagian  kelompok  pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi manusia.
Permasalahan  tersebutu  membutuhkan  penelitian  lebih  dalam  mengenai konsktruksi ‘iddah dan ihdad dalam  KHI  dipandang  dari  perspektif  gender, kemudian  mengkaji  ulang  produk  penafsirannya,  yang  boleh  jadi  di  masa sekarang dinilai kurang relevan, lalu bagaimana kemudian impact dari konstruksi tersebut.  Sehingga  Undang-Undang,  hukum,  dan  norma,  penting  untuk  selalu menyesuaikan. Bukan saja untuk masyarakat, tetapi juga untuk hukum itu sendiri biar  senantiasa  menemukan  daya  tariknya. 5 Agar  hukum  yang  dihasilkan  bukan hukum  yang  lari  dari  nilai  essesnsialnya  dan  bukan  hukum  yang  kaku  yang melupakan kedinamisannya.

## B. Pembahasan

## 1. Problem Diskriminasi Perempuan dalam KHI
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bagi  masyarakat  muslim  menjadi  suatu perbincangan yang senantiasa bisa diperdebatkan. Kompilasi bukan menjadi satu- satunya alternatif yang sifatnya melegakan semua pihak, bahkan pada saat tertentu justru  menuai  protes  dan  kritik  yang  keras  dari  kalangan  Islam.Hal  ini  akan berkelanjutan  jika  tidak  adanya  sebuah  perlawanan  dari  pihak  yang  merasa ditindas  sehingga  oleh  kelompok  yang  mengintimidasi  akan  merasa  tenang  dan dalam keadaan baik-baik saja.
Sebagian dari pembahasan hukum keluarga, mengenai rumusan KHI  Bab VVII  Pasal  153-155  tentang  masa tunggu  dan  bagian  kedua  dan  Bab  XIX  Pasal 170  tentang  masa  berkabung,memunculkan  sebuah  pertanyaan  mengapa konstruksi  tersebut  mendiskriminasikan  perempuan?  Bunyi  pasal  diatas,  letak diskriminasinya bisa dirasakan dari adanya ketentuan ‘iddah yang hanya mengikat para istri dengan diteruskannya masa ihdad atau masa berkabung sesuai lamanya waktu  iddah,  sedangkan  bagi  laki-laki  hanya  sepatutnya.  Dibalik  konstruksi ‘ iddah dan ihdad ,  tujuan  sebenarnya  tidak  hanya  mengetahui  kebersihan  rahim saja, karena untuk saat ini seiring majunya teknologi kebersihan rahim bisa diatasi
5 Sadari, Reorientasi Hukum Keluarga Islam, (Tanggerang:CV Iqralana, 2017), h. 1.
dengan  medis  dalam  waktu  yang  cukup  singkat.  Lebih  dari  itu  ada  tujuan  lain, yaitu untuk rekonsiliasi dan mengagungkan akad perkawinan.
Namun,  persoalannya  mengapa  konstruksi  fikih  Indonesia  yang  dipakai masyarakat  Indonesia  hanya  mengikat  perempuan,  sementara  ada  tujuan  yang lebih  penting  sebagaimana  tersebut  diatas.  Ketika  berbicara  mengenai diskriminasi dalam hal ini siapakah yang mengintimidasi kaum wanita ? Penulis melihat bahwa jawabannya adalah masyarakat itu sendiri. Budaya  yang tumbuh, peraturan yang berlaku kepada masyarakat dari masa ke masa merupakan warisan dan  kemudian  dibiarkan  berkembang  dalam  nuansa  pembedaan-pembedaan. Diskriminasi  yang  kemudian  dilanggengkan  tersebut  disebabkan  oleh  tradisi masyarakat yang mengikat, yang mana tradisi tersebut diilhami dari pengamalan terhadap konstitusi masyarakat Islam, tidak lain adalah Kompilasi Hukum  Islam dan berbagai rujukannya yakni fikih-fikih karya ulama terdahulu. Mengamati dari rujukan-rujukan KHI ini bersumber dari kitab-kitab mu’tabarah sebagai pedoman hukum, 6 meskipun secara materi kitab-kitab tersebut juga terkenal keabsahannya, namun hal tersebut dipandang belum mampu memecahkan masalah yang ada.
Adanya  tarik  ulur  dalam  memahami  fikih  klasik,  kalau  dicermati  lebih seksama dari seluruh rujukan kitab yang dipakai merumuskan KHI, kesemuanya lebih  bersifat  eksklusif.  Ini  dapat  dilihat  dari  kitab-kitab  rujukan  tersebut merupakan  kitab-kitab  bermadzhab  Syafi’i. 7 Mengingat  pembentukan  pasal-pasal dalam  KHI  dilatarbelakangi  oleh  perpaduan  pandangan  Imam  dan  ulama madzhab,  maka  diaturlah  cara-cara  menghormati  kematian  suami,  batasan kepantasan ber- iddah serta ber- ihdad itu ukurannya sedikit bagi laki-laki, bahkan ber- iddah saja  tidak  disinggung,  dan  ber- ihdad hanya  sedikit  disebutkan.
Kemudian  inisiasi  untuk  mengadakan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  selama  ini dijadikan  hukum  positif  di  Peradilan  Agama  juga  merupakan  proyek
6 Berikut 13 kita rujukan KHI; Al-Bajuri, Ftahul Mu’in dengan Syarahnya, Syarqawi alat Tahrir,  Qulyubi/Muhalli,  Fathul  Wahab  dengan  Syarahnya,  Tuhfah,  Targhibul  Musytaq, Qawaninus  Syar’iyyah  lisayyid  Usman  bin  Yahya,  Qawaninus  Syar’iyyah  lisayyid  Shadaqah Dahlan,  Syamsuri  lil  Fara’id,  Al-Fiqh  ‘ala  Madzahibil  Arba’ah,  Mughni  Muhtaj.  Lihat,  Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iah di luar Jawa dan Madura.
7 Fikih hanyadipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (fatwa).  Suparman  Usman, Hukum  Islam  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam Tata Hukum Indonesia , (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001), h. 144-145.
pembangunan  Hukum  Islam  telah  dipelopori  oleh  kelompok  yang  cenderung diwakili  oleh  pihak  laki-laki,  dan  ini  sedikit  banyak  juga  akan  mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruk pasal-pasal di dalamnya.
KHI Bab VVII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung.  Aturan tersebut merupakan bentuk dari ijtihad  para  pemikir  Islam  di  Indonesia,  diantaranya  adalah  Munawir  Syadzali sebagai  perumus  KHI  ketika  menjabat  sebagai  Menteri  Agama.  Aturan  tersebut tidak  terlepas  dari  dasar  yaitu  kewenangan  berijtihad,  dimana  sesorang  dapat berusaha  dalam  menemukan  sebuah  hukum  dan  dari  hukum  tersebut  akan menimbulkan  konskuensi  tertentu.  Dalam  hal  ini  sesungguhnya  gagasan ‘iddah dan ihdad yang  ada  dalam  KHI  telah  disesuaikan  dengan  dasar  teori al-adah , naskh dan al-mashlahah ,  dimana  teori  tersebut  dengan  peganagan  itu  Munawir Syadzali  mencetuskan  konsep  reaktualisasi  hukum  Islam  sesuai  dengan pengembangan  hukum  Islam  di  Indonesia,  yakni  melalui  ijtihad  dan  dorongan rasionalisasi.
Akan  tetapi,  dalam  teori al-adah untuk  penerapan  sebuah  hukum,  jika suatu nas yang bersumber dari tradisi dan kemudian pada perkembangannya adat- sitiadat  itu  mengalami  perubahan  maka  gugurlah  ijtihad  sebelumnya. Sebagaimana konteks ‘iddah dan ihdad ini, ketentuan KHI yang cenderung masih sama dengan konsep hukum Islam terdahulu, jika dirasa tidak lagi sejalan dengan konteks  masyarakat  saat  ini  bisa  berarti  tidak  ada  tuntutan  untuk  mengamalkan Pasal KHI Bab VVII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170.
Adat  istiadat  inilah  yang  dijadikan  landasan  ijtihad  merumuskan  KHI, padahal  oleh  suatu  masyarakat  tertentu  yang  tidak  mengenal  KHI  tradisi  ber- ‘ iddah dan  ber- ihdad itu  tidak  lebih  dari  sebuah  kepercayaan  yang  diyakini bersama.  Pada  akhirnya  konstruksi  KHI    masih  memuat  pasal-pasal  yang diidentifikasi  sebagai  akar  terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  atau dipandang  menyumbang  timbulnya  perilaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Sehingga  materi  hukum  KHI  perlu  dilengkapai  dan  disempurnakan  agar  sesuai
dengan  kebutuhan  praktis  masyarakat  Indonesia  yang  semakin  kompleks. 8 Mengingat  kelemahan  dasar  hukum  keberlakuan  KHI  ini  semakin  pudar,  ketika ternyata KHI dipakai oleh para pihak yang tidak menguasai hukum Islam, justru akan  menjadikan  KHI  satu-satunya  referensi.  Meskipun  alasannya  jelas,  yakni tidak  menguasahi  fikih,  akan  tetapi  alasan  yang  biasa  disampaikan  adalah kepraktisan dan kemudahan pemakaiannya. 9
2. Membincang ‘Iddah dan Ihdad dalam KHI dari Perspektif Gender
Aturan-aturan KHI  yang diskriminatif terhadap perempuan, dalam situasi sosial  hari  ini,  dipandang  telah  menimbulkan  ketidakadilan  hukum  bagi  kaum perempuan.Konstruksi  yang  ada  belum  dikerangkakan  sepenuhnya  dalam  sudut pandang  masyarakat  Islam  Indonesia,  dan  masih  mencerminkan  penyesuaian- penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya. 10
Agaknya  tidak menjadi  problem  yang  serius  bila  dikaitkan  dengan  posisi perempuan  zaman  dahulu,  juga  tidak  menjadi  masalah  yang  serius  jika  hanya dipandang  sebatas  konsep  yang  ada  didalam  kitab-kitab  yang  diajarkan  di pesantren, sehingga hanya dianggap sebagai wacana oleh intelektual yang teoritis dengan mengabaikan realitas praktis masyarakat dan menafikan usaha pembumian syariat  Islam.Tetapi  bagaimana  jika  dihadapkan  dengan  kondisi  realitas  praktis masyarakat  modern  ?Maka  konsepsi  yang  ada  dalam  KHI  hendaknya  dicari solusinya  sebagai  ttiik  temu  agar  tidak  terjadi  benturan  ide  (konstruksi  yang dirumuskan  oleh  fikih  klasik  yang  diadopsi  menjadi  pasal  dalam  KHI  dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik).Apalagi hal ini
8 Tim CLD-KHI menyodorkan 19 isu yang harus mengalami pembaharuan dalam Hukum Keluarga.  Secara  rinci  isu-isu  yang  dimaksud  adalah  pengertian  perkawinan,  peran  wali  dalam perkawinan,  pencatatan  perkawinan,  batas  usia  perkawinan,  mahar,  hak  dan  kewajiban  suami- isteri, nusyuz, perkawinan beda agama, poligami, hak cerai dan hak rujuk isteri, iddah, ihdad, dan pencarian nafkah. Sementara dalam hal kewarisan diusulkan empat isu krusial yang harus berubah, yaitu  waris  beda  agama,  bagian  waris  yang  sama  baik  anak  laki-laki  dan  perempuan,  hak  waris bagi anak di luar perkawinan, masalah ‘aul dan radd. Adapun dalam hukum perwakafan diusulkan hanya satu isu krusial, yaitu soal wakaf beda agama. Lihat, Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I, Reorientasi Hukum Keluarga Islam , h. Xv.
9 Penggunaan  KHI  sebagai  dalil  hukum  itu  terlihat  setidaknya  dari  sejumlah  surat persidangan  (gugatan,  jawaban,  replik,  duplik,  dan  sebagainya)  yang  mereka  pakai.  Penggunaan fiqh  (hukum  Islam  yang  merujuk  pendapat  fuqaha  atau  ahli  hukum  Islam)  justru  dinilai  tidak layak,  meskipun  itu termasuk  dalam  kategori  hukum  yang  hidup.  Achmad  Gunaryo, Pergulatan Politik & Hukum Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 249-250.
10 Tim  Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI, Pembaharuan  Hukum  Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: 2004), h. 7-8.
terkait  erat  dengan  hak  perempuan  yang  banyak  diperjuangkan  demi  keadilan gender.
Sebagaimana  teori nature ,  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  mempunyai kualitas  yang  setara  semestinya  mendapatkan  perlakuan  yang  setara  pula. Sehingga  respon  masyarakat  terhadap  konstruksi  ‘ iddah dan ihdad yang senantiasa  mendominasi  perempuan  sudah  saatnya  dihilangkan,  untuk  kemudian menumbuhkembangkan  budaya  positif  yaitu  prinsip  egalitarian.Komnas Perempuan  menyebut  hal  ini  sebagai  bentuk  kelembagaan  diskriminasi  terhadap perempuan oleh negara. 11
Meskipun didasarkan pada Alasan selain KHI diajukan DEPAG RI untuk ditingkatkan  statusnya  dari  Inpres  menjadi  RUU  HTPA,  dikemukakan  oleh  tim pen- counter KHI yaitu team CLD-KHI bahwa rumusan hukum Islam yang dimuat di  dalam  KHI  sudah  saatnya  dirubah. 12 Karena, pertama ,  KHI  memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan  dengan  prinsip  dasar  Islam  yang  universal,  seperti  persamaan  ( al- musawah ),  persaudaraan  ( al-ukhuwah )  dan  ketidakadilan  ( al-adalah ). Kedua sejumlah  pasal  KHI  sudah  tidak  lagi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku 13 dan  konvensi  internasional  yang  telah diratifikasi. 14 Ketiga ,  dari  sudut  metodologi,  KHI  masih  terkesan  replika  hukum fikih ulama zaman dahulu.
11 Para  ulama  ahli  fiqh  sepakat  abhwa  hukum  Islam  dibuat  dalam  rangka  mewujudkan keadilan dan kemashlahatan umat manusia. Izzudin bin Abd as-Salam, ahli fiqh madzhab Syafi’i menegaskan  “Setiap  tindakan  hukum  dimaksudkan  untuk  kemashlahatan  manusia,  bukan  untuk kepentingan  Tuhan,  karena  Tuhan  tidak  membutuhkan  manusia.  Kebaikan  manusia  tidak menambah  kebesaran  Tuhan  dan  kedurhakaan  manusia  tidak  mengurangi  kebesaran-Nya.  Oleh karena  itu,  tindakan/keputusan  hukum  yang  tidak  memenuhi  tujuan  tersebut  adalah  batil.”  Baca Izzudin  bin  Abd  as-Salam,  Qawa’id Al-Ahkan  fi  Mashalih  al-Anam ,  Cet.  II,  Juz  II,  (Dar  al-Jil, 1980), h. 73.
12 Studi tentang KHI telah banyak dilakukan oleh sarjana Indonesia. Diantara yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku adalah H Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:  Akademika  Pressiondo,  1992);  Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Madzhab  Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia , (Yogyakarta: LkiS, 2001) 13 Misalnya  dengan  amandemen  UUD  1945,  UU  Nomor  7  Tahun  1984  tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hak  Asasi  Manusia,  dan  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  isinya mengakui  hak-hak  perempuan  dan  anak  sebagai  hak  asasi  manusia  serta  adanya  jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut.
14 Misalnya  Deklarasi  Universal  HAM  (1948),  Kovenan  International  tentang  Hak-Hak Sipil dan Politik yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12  Tahun 2005, Kovenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya  yang sekarang sudah diratifikasi ke
Berbasiskan  naskah  KHI,  tim  CLD-KHI  mengubah  kerangka  berfikir pembentukan  hukum  Islam,  dari  terorisme  ke  antroposentrisme,  dari  elitis  ke populis,  dari  deduktif  ke  induktif,  dari eisegese ke exegese . 15 Perubahan  ini dilakukan  karena  pertimbangan  realitas  kebudayaan  masyarakat  Indonesia  yang berbeda  dengan  Arab  dan  Timur  Tengah,  juga  memperhatikan  kondisi  banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan-produktifnya  dan  banyak  perempuan  yang  menjadi  pemimpin  publik, mulai dari Kepala Desa, Kepala Kepolisian hingga Presiden.
Berikut perbandingan tawaran konstruksi ‘ iddah dan ihdad dalam KHI dan CLD-KHI:
No  Pembahasan KHI No. 1 Tahun 1991 CLD-KHI 1. ‘Iddah (masa tunggu,  masa transisi) ‘Iddah hanya berlaku  untuk  isteri (Pasal 153) ‘Iddah berlaku  bagi suami  dan  isteri  (Pasal 88) 2. ‘Iddah akibat perceraian Didasarkan pada terjadinya dukhul (Pasal 153) Didasarkan pada terjadinya  akad,  bukan dukhu l (Pasal 88) 3. Ihdad (berkabung) Ihdad hanya  untuk isteri (Pasal 170) Selain isteri, ihdad juga dikenakan  untuk  suami
(Pasal 112)
KHI  ini  disaring  oleh  CLD-KHI  secara  terang-terangan,  dalam  naskah akademiknya  menyebutkan  bahwa  perspektif  yang  seharusnya  digunakan  dalam merumuskan  hukum  keluarga,  pendekatan  yang  digunakan  serta  lanskap  yuridis pembentukan hukum  yang dijadikan pijakan adalah keadilan  gender, pluralisme,
dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2005,  dan  CEDAW  yang  sekarang  sudah  diratifikasi  ke  dalam  UU Nomor 7 Tahun 1984.
15 Atas  kerangka  berfiir  ini  tim  CLD-KHI  menafsirkan  ayat-ayat  al-Quran  dan  al-Hadits dengan  pendekatan  kemashlahatan,  kearifan  lokal,  maqashid  syariah,  dan  akal  publik.  Ini tercermin  dari  kaidah  ushul  fiqh  yang  digunakan  dalam  merumuskan  ketentuan  hukum  Islam. Diantaranya  adalah  (1)  al’ibrah  bi  al  maqashid  la  bi  al-alfadh  (pengambilan  keputusan  hukum dilakukan  dari  maqashid  (tujuan-tujuan,  konteks)  yang  diandung,  bukan  dari  huruf/aksara  ayat- ayat al-quran dan al-hadits.
hak  asasi  manusia,  dan  demokrasi. 16 Sejalan  dengan  teori  signifikan mengembangkan  “perlindungan  keturunan  atau hifdz  an  nasl ”  menjadi  teori berorientasi  keluarga,  Ibn  ‘Asyur,  misalnya  menjadikan  peduli  keluarga  sebagai maqashid  hukum  Islam. 17 Hal  ini  menunjukkan  bahwa maqashid  syariah juga berusaha  menyelaraskan  hukum  Islam  dengan  perubahan  sosial.  Dan  diantara perubahan  sosial tersebut adalah  isu  kesetaraan  gender  yang  merupakan  turunan dari penghormatan terhadap nilai kemanusian dan HAM.
Untuk  konteks  saat  ini  konstruksi  ‘ iddah dan ihdad sebagaimana dirumuskan  dalam  KHI  seolah  kurang  relevan  apabila  diterapkan  hanya  bagi perempuan  saja,  demi  menjaga  status  perkawinan  yang  merupakan  akad  yang agung,  dan  bukan  sebagai  sebuah  kontrak  perdata  murni  saja.  Karena  ketika melihat ‘illat hukum iddah dan ihdad tidak  hanya  sebatas  pembersihan  rahim, melainkan terdapat tujuan etis yaitu penghormatan atas sebuah perpisahan, maka memberi kesempatan kepada keduanya untuk kembali kepada kehidupan semula, jika menganggap hal tersebut lebih baik.
Dengan  begitu  intropeksi  diri  dapat  dilakukan  bersama.Dalam  perspektif gender, sasaran KHI Bab VVII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan  Bab  XIX  Pasal  170  adalah  perempuan.  Dengan  analisis  bahwa perempuandiharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran Islam, dan sesorang juga mampu melaksankan kewajiban-kewajiban yang benar-benar  harus  dilaksanakan  dalam  wilayah  ini.  Dalam  menanggapi  pasal diatas,  terutama  dalam  bab  berkabung,  asumsi  penulis  bahwa  semestinya introspeksi  diri  dapat  dilakukan  bersamasehingga  tidak  terjadi  pembedaan  cara atau  kepatutan  yang  disesuaikan  dengan  bagiannya  masing-masing  yang mengakibatkan munculnya konstruksi bias gender.Demikian  upaya pembaharuan hukum dalam KHI belum bisa dikatakan totalitas.
Perlu  untuk  digaris  bawahi  bahwa  perempuan  zaman  sekarang  sudah banyak berdikari dan berkarir 18 , jikala pemberlakuan ‘ iddah sampai dengan ihdad
16 Tim  Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI ,  Pembaharuan  Hukum  Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2004), h. 3.
17 Jsser Auda, Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law , Cet I, , h. 56.
18 Wanita  karir  adalah  wanita  yang  menekuni  sesuatu  atau  beberapa  pekerjaan  yang dilandasi  oleh  keahlian  tertentu  yang  dimilikinya  untuk  mencapai  suatu  kemajuan  dalam  hidup, pekerjaan  atau  jabatan.  Kegiatan-kegiatan    yang  dilakukannya  merupakan  kegiatan-kegiatan
begitu  ketat  porsinya,  sedangkan  laki-laki  hanya  mengikuti  konsep  yang  sangat ringan,  hal  ini  kemudian  menjadi  terbalik  pada  kondisi  tertentu,  seperti  ketika pembagian  kerja  dalam  rumah  tangga  diambil  alih  oleh  perempuan  dan  laki- lakinya berada di wilayah domestik. Sejalan dengan pandangan Nasaruddin Umar yang  menyebutkan  bahwa  Islam  pada  hakikatnya  mengakui  perbedaan ( distincion )  antara  laki-laki  dan  perempuan, 19 tetapi  bukan  pembedaan ( discrimination ).Formula  syariat  hukum ‘iddah dan ihdad dalam  bingkai  KHI, oleh kaum pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon perubahan sosial, terutama dalam menyikapi semakin pentingnya aspek HAM di tingkat  nasional  dan  dalam  pergaulan  internasional. 20 Sehingga  untuk membuktikan  bahwa  Islam shalihun  likulli  zaman  wa  makan harus mempertimbangkan  beberapa  sudut  pandang  dalam  memahami  suatu  konteks hukum. Sebagaimana oleh Abdullah Ahmed an-Na’im, dijelaskan dalam teorinya bahwa  seseorang  harus  memperlakukan  orang  lain  sebagaimana  ia  ingin diperlakukan.
Dalam  hal ini  bukan  berarti  sesorang  dapat  membatalkan  sebuah  hukum, dalam  masalah ‘iddah dan ihdad ini  seseorang  dapat  mengkompromikan kandungan  hukum  yang  ada  dalam  ketentuan  syara’,  seperti  misalnya  adanya kepentingan  urgen  kewajiban  perempuan  menafkahi  keluarganya  pasca  suami meninggal. Konteks ini dapat ditarik dari teori limitasi Syahrur, yaitu hadd al-a’la hadd al-adna (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan dan juga laki-laki tetap melakukan ketentuan syar’i yaitu mengamalkan masa tunggu dan berkabung tidak sampai  pada  batas  puncaknya.  Karena  jika  masih  memakai  ketentuan  secara penuh  akan  menimbulkan  kemahdharatan  yang  lebih  besar,  seperti  kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.
profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintah, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial budaya, pendidikan maupun bidang lainnya. Dalam wanita karir yang ditekankan adalah karir itu sendiri, bukan pada hasil berupa imbalan keuangan. Lihat, Anton  M  Moeliono  (Penyunting  Penyelia), Kamus  besar  Bahasa  Indonesia ,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Jakarta, cetakan II, 1989), H. 702 19 Dimana  perbedaan  itu  tidak  dimaksudkan  untuk  memuliakan  yang  satu  dengan merendahkan  yang  lain.  Nasaruddin  Umar, Kodrat  Perempuan  dalam  Islam ,  (Jakarta:  Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 22
20 Syukron  Kamil  dkk, Syariah  Islam  dan  HAM;  Dampak  Perda  Syariah  Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim , (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah,
2007 ), h. xxi
Selaras  dengan  pendapat  Nasaruddin  Umar  dalam  progresifitas  suatu hukum  ditinjau  dari  salah  satu  hadits  yang  intinya  bahwa:  Ibnu  Juraih menceritakan bahwa bibinya Jabir bin Abdullah diceraikan tiga (talak ba’in), dan ia  tetap  keluar  (dalam  kondisi  ber- ihdad )  untuk  memeras  kurma,  dan  seseorang laki-laki  mendatanginya.  Tetapi  oleh  Rasulullah  ditegur,  keluarlah  dan  peras kurmamu,  jika  kamu  benar  jujur  dan  melakukakan  kebaikan. 21 Hadits  diatas menunjukkan  bahwa  seseorang  perempuan  yang  memiliki  kebutuhan  dan komitmen  untuk  berlaku  jujur  serta  bertindak  baik  demi  kemashlahatan  diri  dan keluarga, secara tidak langsung melalui interpretasi hadits diatas kaitanyya dengan pasal  ‘ iddah dan ihdad maka  diperbolehkan  perempuan  mengamalkan  pasal tersebut sesuai kadar kebutuhannya.
Dalam  hal  ini  sudah  semestinya  konstruksi ‘iddah dan ihdad dalam bingkai  KHI diaplikasikan sesuai dengan konteks sosial masyarakatnya.  Apabila terjadi  ketidakmungkinan  bagi  perempuan  untuk  mengikuti  konsepsi  yang  ada dalam  KHI,  maka  hendaknya  berdasarkan  alasan  yang  diakui  oleh  syara’  dan mengandung maqashid  syariah .  Kemudian  keberlakuan  konsepsi  tersebut  tidak hanya tertuju pada pihak perempuan, tetapi juga berlaku kepada laki-laki, sesuai dengan tujuan dengan prinsip hak asasi manusia.
3. Rekonstruksi ‘Iddah dan Ihdad dalam KHI
Konstruksi ‘iddah dan ihdad bagi  perempuan  dalam  KHI  tentunya  tidak terlepas  dari  pedoman  klasik,  yaitu  pengaruh  keadaan  sosial  Arab  pra-Islam terutama  perihal  peran  dan  kedudukannya  dalam  masyarakat  masa  itu. 22 Pada realitanya  konstruksi  ‘ iddah dan ihdad dalam  KHI,  ditanggapi  dengan  beragam pendapat, di satu sisi sebagian masyarakat tidak mengetahui konsep hukum ‘ iddah dan ihdad secara  detail  dan  menyeluruh,  akan  tetapi  di  sisi  lain  masyarakat melaksanakan masa berkabung tanpa mengetahui secara detail konsep hukumnya, dan  terdapat  juga  sebagian masyarakat  yang  mengetahui  konsep  hukum tersebut
21 Muslim bin Hajjaj, Al-Jami’ al Shahih , Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 220
22 Bermaksud  meringankan  beban  perempuan  yang  suaminya  meninggal,  dengan mengurangi  masa ‘iddah dan ihdad  selama  satu  tahun  menjadi  empat  bulan  sepuluh  hari. Meskipun  demikian  al-Quran  tidak  menetukan  tata  cara  berkabung,  sehingga  konsepsi  yang berkembang  bahkan  dalam  kitab-kitab  fiqh  konvensional,  mengenai  larangan  ‘iddah dan ihdad masih melanjutkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Arabia saat itu.
akan  tetapi  melanggarnya  dengan  dalih  alasan  yang  beragam. 23 Implementasi hukum ‘iddah dan ihdad mayoritas  masih  mempertahankan  nilai-nilainya  sesuai dengan  aturan  syariat  Islam,  namun  tidak  jarang  ditemukan  pula  pada  suatu masyarakat tertentu yang tidak secara sungguh-sungguh melaksanakannya dengan benar.
Akibat  konstruksi  yang  bias  tersebut,  banyak  dalih  diutarakan  oleh masyarakat yang tidak menerapkan aturan ‘ iddah dan ihdad ini di antaranya tidak mampu sabar dalam menunggu masa tersebut dengan berbagai keterbatasan aturan syariat yang ada, kebutuhan pendidikan maupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga  menuntut  wanita  untuk  melakukan  aktivitas  ekonomi  maupun aktivitas pendidikan  di  luar  rumah.  Artinya  bahwa  sebagian  masyarakat  tidak  memahami secara  sempurna  konsep  hukum  ‘ iddah dan ihdad dengan  benar,  sebagian beranggapan  bahwa  masa  ‘ iddah dan ihdad itu  dilakukan  selama  tiga  bulan, padahal  banyak  sekali  klasifikasi  dalam  pelaksanan ‘iddah dan ihdad tersebut. Masyarakat  hanya  mendengar  tentang  kewajiban  syariat  mengenai ‘iddah dan ihdad akan tetapi tidak secara mendalam memahami konsep hukumnya.
Hal  itu  menjadi  konstruksi  yang  dibangun  menjadi  kurang  sesuai  dengan tujuan asal disyariatkannya suatu hukum. Hal ini juga yang kemudian menggiring para  pemerhati  gender  untuk  mengkritisi  konsep  yang  ditawarkan  oleh  KHI. Karena  sesungguhnya  konseps  yang  ada  dianggap  berat  sebelah,  yaitu  di  sisi perempuan.  Saat  ini  banyak  pekerjaan  yang  menuntut  wanita  bukan  hanya  dari keterampilan  dan  kecerdasan  saja.  Berbeda  dengan  dahulu  keadaan  yang  sangat religius  di  mana  wanita  bahkan  jarang  ditemukan  di  luar  rumah,  dalam  hal implementasi ‘iddah maupun ihdad sangat patuh dilaksanakan dan tidak akan pernah mau keluar maupun bertemu dengan laki-laki kecuali mahramnya.
Merespon  konstruksi  yang  ada  dalam  KHI,  para  perempuan  tidak  sedikit yang sensitif, mengapa aturannya selalu membidik kaumnya, sedangkan para laki- laki  dibiarkan  tidak  dikenai  aturan  yang  serupa.  Atau  jika  terdapat  aturan  yang sifatnya  anjuran  bagi  laki-laki  ber- iddah ,  sebagai  bentuk  upaya  menyetarakan dengan ketentuan yang dibebankan kepada perempuan, itupun banyak yang tidak
23 Hal ini disebabkan alasan misalnya mereka harus menjalankan pekerjaan di luar rumah guna  menghidupi  anak-anaknya  dan  kebutuhan  sehari-hari  seperti  halnya  para  wanita  karier  dan wanita yang memiliki profesi di luar rumah.
patuh  terhadap  adanya  aturan  tersebut.  Bias  budaya  yang  terjadi  pada  masa  itu (masyarakat Arab), karena dalam budaya yang androsentris , perempuan akhirnya dipandang  menurut  kegunaan  mereka  bagi  laki-laki,  terutama  untuk  melakukan reproduksi, sehingga menjadi logis jika konstruksi iddahdan ihdad diperuntukkan khusus  perempuan.Dengan  mengeneralisir  tujuan  ‘ iddah dan ihdad ,  selanjutnya dapat  mengantarkan  pada  suatu  kesimpulan  bahwa  konstruksi  tersebut  hanya diwajibkan bagi perempuan dan tidak laki-laki.
KHI yang menjadi pedoman masyarakat Islam. Padahal ayat-ayat tentang ‘ iddah dan ihdad yang  sekilas  hanya  diwajibkan  bagi  perempuan,  bukan  berarti Allah  menghendaki  laki-laki  tidak  perlu. 24 Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi rawan tidak dipatuhi oleh kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan gagasan KHI.  Misalnya,  CLD-KHI  mempunyai  konsepsi  tersendiri  dengan  semangat penegakan HAM dan prinsip egalitarianisme.
Subtansi  dari  konstruksi  yang  dibangun  oleh  CLD-KHI  mencoba memberlakukan  keadilan  untuk  laki-laki  dan  perempuan  dengan  porsi  masa tunggu  yang  sama.  Terbukti  dari  bunyi  pasal  88  ayat  7  bahwa  masa ‘iddah seorang  duda  ditentukan  sebagai  berikut: pertama ,  apabila  perkawinan  putus karena  kematian,  maka  masa  transisi  ditetapkan  130  hari; kedua ,  apabila perkawinan  putus  karena  perceraian  masa  transisi  ditetapkan  mengikuti  masa transisi  mantan  isterinya.  Ketentuan  berkabung  juga  diatur  untuk  kedua  belah pihak,  dilaksanakan  menurut  kepantasan  dan  kewajaran,  tidak  dengan  cara menghinakan  dan  merendahkan  diri  sendiri.  paling  pokok  selama  masa  ihdad, suami atau isteri yang ditinggalkan boleh melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja di luar rumah. 25
Penilaiaan  atas  subyektifitas  ‘ iddah dan ihdad yang  ada  di  dalam  KHI mengakibatkan  fleksibelitas  pemberlakuannya  dalam  suatu  masyarakat  sesuai kondisi sosial budaya yang berlaku didalamnya, sesuai dengan situasi pihak yang menjalaninya,  karena  pada  prakteknya  latar  belakang  kehidupan  termasuk pendidikan,  ekonomi  dan  sosial  budaya  setiap  masyarakat  cenderung  berbeda-
24 Muhammad Isna Wahyudi, “Iddah Sebuah Pembacaan Baru ”, dalam As-Syir’ah , Vol. 39, No. 1 (2005), h. 1.
25 Baca Bab  XIV, Pasal  88, 89,  dan 90 tentang  masa transisi, dan baca Bab XVIII Pasal 119,  versi CLD-KHI
beda.  Pada  masyarakat  modern  yang  perempuannya  lebih  aktif,  bahkan  aktifnya melebihi suami dalam konteks ‘ iddah dan ihdad ini sudah selayaknya mendapat perlindungan  serta  pembebasan  dari  aturan-aturan  yang  sifatnya  sangat membatasi,  yang  kemudian  justru  menimbulkan  hambatan  atau  masalah  pada kehidupan mereka selanjutnya.
Bentuk-bentuk  ketidakbebasan  perempuan  dengan  dalih  teks  atau  nas, namun  tidak  dapat  dirasionalkan  kiranya  mungkin  sudah  tidak  relevan  lagi, sehingga  lebih maslahat  jika  tidak  diikuti  secara  totalitas  tetapi  dengan  syarat menarik  alasan-alasan  yang  lebih  logis  dan  tentunya  nyata  dialami  oleh masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini  yang  sesunggunhya  diinginkan  oleh  hukum Islam  bahwa  tujuan  dibentuknya  suatu  aturan  adalah  semata-mata  untuk kemashlahatan  umat,  bukan  memberikan  pengekangan-pengekangan  dan ketidaknyamanan.
Untuk  mempertahankan  eksistensi  syariat  Islam  yang  relevan  sesuai tempat dan waktunya, hendaknya konstruksi yang dibangun tidak harus mengikuti wacana-wacana yang berkembang sebelumnya dan kurang cocok diterapkan pada masyarakat, apalagi konsepsi tersebut sampai menimbulkan aturan yang sifatnya diskriminasi  kepada  suatu  golongan.  Sebab  umat  Islam  Indonesia  butuh penyegaran baru dalam kehidupan keluarga mereka, kehadiran suatu hukum yang akomodatif  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  memperhatikan  nasib  kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan.
Oleh  karena  itu,  teks-teks  syariat  Islam  dituntut  secara  terus-menerus melakukan adaptasi dengan perkembangan masyarakat. Lebih dari itu konstruksi hukum Islam juga harus dimainkan perannya secara strategis, terarah dan sejalan dengan karakteristik Islam selaku ajaran universal. 26 Karena pada dasarnya hukum Islam  bukanlah  sesuatu  yang  statis,  tetapi  mempunyai  daya  lentur  yang  dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat. 27 Hal ini dimaksudkan demi menjaga  kemashlahatan,  menghilangkan  kesempitan  serta  menolak  bahaya sebagai  tujuan  hukum  syara’  itu  sendiri. Bahkan  lebih  dari  itu,  dalam  perspektif
26 Said Agil Husain al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial , Cet I, (Jakarta: Pena Madani, 2004), h. 201.
27 Amir  Syarifuddin, Meretas  Kebekuan  Ijtihad,  Isu-Isu  Penting  Hukum  Islam Kontemporer di Indonesia , Cet ke II (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.3.
sosiologi  hukum,  ketertinggalan  hukum  justru  akan  menghambat  perkembangan bidang-bidang  sosial  lainnya.  Tertinggalnya  kaidah-kaidah  hukum  juga  dapat mengakibatkan  terjadinya  dis-organisasi,  yaitu  suatu  kedaan  dimana  kaidah- kaidah  hukum  lama  telah  pudar  dan  dianggap  tidak  mampu  menjadi  sistem kesadaran  hukum  masyarakat,  sementara  kaidah-kaidah  hukum  baru  sebagai penggantinya belum dirumuskan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan anomie . 28
Dalam  konteks  hukum  Islam,  keadaan  tersebut  juga  akan  mengakibatkan munculnya spilte of personality atau munculnya sikap mendua, yakni pada tingkat konseptual  seseorang  mengakui  keabsahan  rumusan  hukum  tertentu,  sementara pada  tingkat  behavioral  ia  justru  mempraktekkan  sistem  hukum  yang  berbeda. Demikian,  pembahruan-pemmbaharuan  dimaksudkan  agar  rumusan-rumusannya mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat dan fungsional untuk menyelesaikan problematikka hukum masyarakat. Hal itu juga dimaksudkan hukum Islam dapat benar-benar menjadi hukum yang hidup ( living law ) dan dapat dilaksankan dalam praktek  kehidupan  masyarakat  ( aplicable ).  Upaya  tersebut  dalam  rangka mewujudkan  sebesar-besarnya mashlahah sebagaimana  dikehendaki  oleh  Tuhan dan hal itu merupakan tujuan asasi dari syari’at.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan uraikan mengenai masalah ‘iddah dan ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dalam  rumusan  KHI  Bab  VVII  Pasal  153-155  tentang  masa  tunggu  dan bagian  kedua  dan  Bab  XIX  Pasal  170  tentang  masa  berkabung, diskriminasinya  terletak  pada  ketentuan ‘iddah yang  hanya  mengikat  para istri  dengan  diteruskannya  masa ihdad atau  masa  berkabung  bagi  isteri sesuai  lamanya  waktu  iddah,  sedangkan  bagi  laki-laki  hanya  berlaku sepatutnya.  Beberapa  faktor  yang  mempegaruhi  konstruksi  diatas  ialah pertama ;  masih  adanya  tarik  ulur  dalam  memahami  fikih  klasik,  dimana seluruh  rujukan  kitab  yang  dipakai  merumuskan  KHI,  kesemuanya  lebih bersifat  eksklusif.  Ini  dapat  dilihat  dari  kitab-kitab  rujukan  tersebut merupakan kitab-kitab bermadzhab Syafi’i. Kedua ; Kompilasi Hukum Islam
28 Yaitu  keadaan  kacau  oleh  karena  tidak  adanya  pegangan  bagi  masyarakat  untuk mengukur tindakan-tindakannya . Lihat Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 105.
merupakan proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi  yang susunannya  terdiri  dari  para  pejabat  Mahkamah  Agung  dan  Departemen Agama  RI  yang  telah  dipelopori  kelompok  yang  cenderung  diwakili  oleh laki-laki, sedikit banyak juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruk pasal-pasal didalamnya.
2. Menurut  perspektif  gender,  konstruksi ‘idddah dan ihdad dalam  KHI  ini sebagai  bentuk  kelembagaan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman  dahulu,  namun  dengan  kondisi  realitas  praktis  masyarakat  modern, maka konsepsi yang ada dalam KHI butuh solusi agar tidak terjadi benturan ide  (konstruksi  yang  dirumuskan  oleh  fiqh  klasik  yang  diadopsi  menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di  sector  publik),  apalagi  hal  ini  terkait  erat  dengan  hak  perempuan  yang banyak diperjuangkan demi keadilan gender.
3. Konstruksi  yang  dibangun  kurang  sesuai  dengan  tujuan  asal  disyariatkan suatu  hukum.  Dalam  konteks  hukum  Islam,  keadaan  tersebut  juga  akan mengakibatkan  munculnya spilte  of  personality atau  munculnya  sikap mendua,  yakni  pada  tingkat  konseptual  seseorang  mengakui  keabsahan rumusan  hukum  tertentu,  sementara  pada  tingkat  behavioral  ia  justru mempraktekkan sistem hukum yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Akademika Pressiondo, 1992)
Al  Munawar,  Said  Agil  Husain, Hukum  Islam  dan  Pluralitas  Sosial ,  Cet  I, (Jakarta: Pena Madani, 2004)
Al-Haitami,  Ibn  Hajar, Hawasyi  asy-Syarwani  wa  Ibn  Qasim  al-‘Ibadi  ‘ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj , (t.tp:Dar Sadir, t.t), Jilid VI, Juz VIII Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, A’lam al-Muqawwi’in Rabb al-Alamin , (Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II
As-Salam, bin Abd, Izzudin, Qawa’id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam , Cet. II, Juz II, (Dar al-Jil, 1980)
Auda,Jasser, Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law , Cet I Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pembentukan  Pengadilan  Agama  Mahkamah  Syar’iah  di  luar  Jawa  dan Madura.
Gunaryo,  Achmad, Pergulatan  Politik  &  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2006)
Hasballah,Ali, al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata’allaqu  biha min ‘iddatin wa nasab , Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1387 H/1968 M) Kamil, Syukron dkk, Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan  Sipil,  Hak-Hak  Perempuan  dan  Non  Muslim ,  (Jakarta:  CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007 )
M  Moeliono,  Anton,  (Penyunting  Penyelia), Kamus  besar  Bahasa  Indonesia , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Jakarta, cetakan II, 1989)
Muslim bin Hajjaj, Al-Jami’ al Shahih , Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
Pengurus  Pusat  Ikatan  Hakim  Peradilan  Agama, Prospek  Hukum  Islam  dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65  Tahun,  Prof.  Dr.H.  Busthanul  Arifin,  S.H, (Jakarta:  PT.  Kemudimas Abadi, 1994)
Sabiq, As-Sayyid, Fiqh as-Sunnah , Cet. IV, (Beirut:Dar al-Fikr, 1983), Juz II Sadari, Reorientasi Hukum Keluarga Islam, (Tanggerang:CV Iqralana, 2017)
Salam,  Abd, Hukum  Islam  di  Indonesia:  Pelembagaan,  pembaharuan  dan Prospek  Transformasinya,  dalam  Mimbar  Hukum ,  No.  64,  (Jakarta:  Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2004)
Soekanto,  Soerjono, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  Cet.  III,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1994)
Syarifuddin,  Amir, Meretas  Kebekuan  Ijtihad,  Isu-Isu  Penting  Hukum  Islam Kontemporer di Indonesia , Cet ke II (Jakarta: Ciputat Press, 2005) Tim  Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI, Pembaharuan  Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: 2004) Umar,  Nasaruddin, Kodrat  Perempuan  dalam  Islam ,  (Jakarta:  Lembaga  Kajian Agama dan Gender, 1999)
Usman,  Suparman, Hukum  Islam  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam dalam Tata HUkum Indonesia , (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001) Wahid, Marzuki dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia , (Yogyakarta: LkiS, 2001)
Wahid, Marzuki, Fiqh Indonesia , (Bandung:ISIF, 2014) Wahyudi,  Muhammad  Isna, “Iddah  Sebuah  Pembacaan  Baru ”,  dalam As- Syir’ah , Vol. 39, No. 1 (2005)