INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12445-12460 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Sistem Merit dan Realitas Pertukaran Sosial: Analisis Kritis Proses Seleksi Pejabat Daerah di Indonesia
Ikhwan Ridwan 1 ✉ , Oman Sukmana 2 , Wahyudi 3
Sociology Doctoral Program, Muhammadiyah University of Malang, Indonesia Email: ikhwanridwan@umm.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis interaksi antara implementasi sistem merit dan realitas  pertukaran  sosial  dalam  proses  seleksi  pejabat  daerah  di  Indonesia,  serta  implikasinya terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis  penelitian  studi  literatur.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  penelusuran  berbagai  sumber tertulis,  seperti  buku,  peraturan,  publikasi  pemerintah,  jurnal,  artikel,  dan  laporan  penelitian  yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis konten kualitatif, dengan fokus pada identifikasi tema-tema utama, hubungan antar tema, dan interpretasi dalam konteks pertanyaan penelitian. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  interaksi  antara  sistem  merit  dan  praktik  pertukaran  sosial mempengaruhi efektivitas proses seleksi pejabat daerah. Meskipun sistem merit telah diadopsi secara formal,  praktik  pertukaran  sosial  masih  memainkan  peran  penting  dalam  pengambilan  keputusan seleksi, mewujud dalam bentuk patronase politik, jaringan informal, dan praktik "balas budi". Interaksi ini berdampak pada kualitas kepemimpinan birokrasi dan efektivitas pemerintahan daerah, di mana seleksi yang tidak berbasis merit dapat menghasilkan penempatan pejabat yang kurang kompeten dan menghambat kinerja organisasi. Penelitian ini menawarkan strategi dan rekomendasi kebijakan untuk  memperkuat  implementasi  sistem  merit  dalam  konteks  sosio-politik  lokal  yang  kompleks, meliputi penguatan kapasitas lembaga pengawas, peningkatan transparansi, pengembangan budaya organisasi berbasis merit, dan pelibatan stakeholder eksternal. Temuan penelitian berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan tata kelola kepegawaian daerah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi  pada  kinerja.  Penelitian  ini  memberikan  perspektif  baru  dalam  memahami  dinamika reformasi birokrasi di tingkat daerah dengan menggunakan teori pertukaran sosial.
Kata kunci: Sistem merit, Pertukaran sosial, Seleksi pejabat daerah.

## Abstract
This research aims to critically analyze the interaction between the implementation of the merit system and the reality of social exchange in the selection process of regional officials in Indonesia, as well as its implications for the effectiveness of local governance. This study employs a qualitative approach with  a  literature  review  research  design.  Data  collection  is  conducted  through  the  exploration  of various written sources, such as books, regulations, government publications, journals, articles, and relevant  research  reports.  Data  analysis  uses  qualitative  content  analysis  methods,  focusing  on identifying  main  themes,  relationships  between  themes,  and  interpretation  in  the  context  of  the research  questions.  The  results  indicate  that  the  interaction  between  the  merit  system  and  social exchange practices affects the effectiveness of the regional official selection process. Although the merit  system  has  been  formally  adopted,  social  exchange  practices  still  play  a  significant  role  in selection decision-making, manifesting in forms such as political patronage, informal networks, and "reciprocity"  practices.  This  interaction  impacts  the  quality  of  bureaucratic  leadership  and  the effectiveness of local governance, where non-merit-based selections can lead to the appointment of less competent officials and hinder organizational performance. This research offers strategies and policy recommendations to strengthen the implementation of the merit system within the complex socio-political  local  context,  including  strengthening  supervisory  institutions'  capacity,  increasing transparency, developing a merit-based organizational culture, and involving external stakeholders. The  research  findings  contribute  to  the  development  of  more  professional,  accountable,  and performance-oriented local personnel policies and governance. This study provides a new perspective in understanding the dynamics of bureaucratic reform at the local level using social exchange theory. Keywords: Merit system, Social exchange, Regional official selection.

## PENDAHULUAN
Urgensi Meritokrasi dalam Proses Seleksi Pejabat Daerah
Meritokrasi dalam birokrasi, khususnya dalam proses seleksi pejabat daerah, menjadi semakin  penting  dalam  konteks  reformasi  birokrasi  di  Indonesia.  Konsep  meritokrasi menekankan  pentingnya  kompetensi,  kinerja,  dan  profesionalisme  sebagai  dasar  utama dalam rekrutmen,  promosi,  dan  pengembangan  karir  pegawai  (Dahlström  &  Lapuente, 2017). Penerapan prinsip meritokrasi diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan klasik dalam birokrasi Indonesia, seperti patronase, nepotisme, dan politisasi birokrasi yang telah lama mengakar (Prabawati et al., 2017).
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  telah memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  penerapan  sistem  merit  di  Indonesia. Regulasi  ini  menegaskan  pentingnya  profesionalisme,  kompetensi,  dan  kinerja  dalam manajemen  aparatur  sipil  negara  (Sudrajat,  2014).  Implementasi  sistem  merit,  terutama dalam  proses  seleksi  pejabat  daerah,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas
kepemimpinan birokrasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan daerah.

## Realitas Pertukaran Sosial sebagai Tantangan Meritokrasi
Meskipun  sistem  merit  telah  diadopsi  secara  formal,  implementasinya  di  tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah realitas pertukaran sosial yang masih kuat dalam konteks birokrasi dan politik lokal di Indonesia. Teori pertukaran sosial, yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti George Homans dan Peter Blau, menyediakan kerangka analitis untuk memahami dinamika ini (Cook et al., 2013). Dalam konteks seleksi pejabat daerah, pola-pola pertukaran sosial dapat mewujud dalam berbagai bentuk, mulai dari pertukaran dukungan politik hingga jaringan patronase (Aspinall & Berenschot, 2019). Praktik-praktik ini seringkali bertentangan dengan prinsip- prinsip meritokrasi dan dapat mengancam efektivitas implementasi sistem merit. Interaksi antara  upaya  penerapan  sistem  merit  yang  formal  dan  praktik  pertukaran  sosial  yang informal menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses seleksi pejabat daerah. Di satu sisi, ada upaya untuk menerapkan kriteria objektif dan berbasis kinerja. Di sisi lain, realitas politik lokal dan norma-norma sosial yang ada seringkali mendorong terjadinya praktik- praktik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem merit (Blunt et al., 2012).

## Permasalahan
Kesenjangan  antara  idealisme  sistem  merit  dan  realitas  praktik  pertukaran  sosial dalam proses seleksi pejabat daerah menciptakan beberapa permasalahan krusial.
1) Bagaimana  interaksi  antara  implementasi  sistem  merit  dan  praktik  pertukaran  sosial mempengaruhi efektivitas proses seleksi pejabat daerah?
2) Sejauh  mana  praktik  pertukaran  sosial  masih  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan  dalam  seleksi  pejabat  daerah,  meskipun  ada  upaya  formal  untuk menerapkan sistem merit?
3) Bagaimana dampak interaksi antara sistem merit dan praktik pertukaran sosial terhadap kualitas kepemimpinan birokrasi dan efektivitas pemerintahan daerah?
4) Apa strategi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat implementasi sistem merit dalam konteks sosio-politik lokal yang kompleks?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis interaksi antara implementasi sistem merit dan realitas pertukaran sosial dalam proses seleksi pejabat daerah di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika  reformasi  birokrasi  di  tingkat  lokal  dan  memberikan  masukan  bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat sistem merit di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena  kompleks  seperti  interaksi  antara  sistem  merit  dan  pertukaran  sosial  dalam konteks  birokrasi  Indonesia  (Creswell  dan  Poth,  2018).  Studi  literatur  digunakan  untuk menganalisis  dan  mensintesis  berbagai  sumber  informasi  yang  ada  guna  memperoleh pemahaman komprehensif tentang topik yang diteliti (Snyder, 2019).

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan (literature  review),  yaitu menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, peraturan, publikasi pemerintah, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan (Creswell, 2019; Pan, 2017). Sumber-sumber ini diperoleh  dari  berbagai database  akademik,  repositori  institusi,  dan  situs  web  resmi pemerintah. Fokus pencarian diarahkan pada literatur yang membahas implementasi sistem merit,  dinamika  pertukaran  sosial  dalam  birokrasi,  dan  proses  seleksi  pejabat  daerah  di Indonesia.  Untuk  memastikan  relevansi  dengan  konteks  reformasi  birokrasi  pasca-Orde Baru, periode publikasi yang dipertimbangkan adalah dari tahun 2000 hingga 2023. Selain itu,  dokumen  kebijakan  dan  laporan  pemerintah  terkait  manajemen  ASN  juga  menjadi sumber data penting dalam penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  konten  kualitatif (Mayring, 2004). Proses analisis dimulai dengan pembacaan menyeluruh terhadap semua materi  yang  dikumpulkan  untuk  memperoleh  gambaran  umum.  Selanjutnya,  dilakukan pengkodean tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur. Tema-tema ini kemudian dikategorisasi dan disubkategorisasi untuk memperjelas struktur konseptual  yang  muncul  dari  data.  Langkah  berikutnya  adalah  menganalisis  hubungan antar tema, khususnya untuk memahami interaksi antara implementasi sistem merit dan praktik  pertukaran  sosial  dalam  konteks  seleksi  pejabat  daerah.  Hasil  analisis  kemudian diinterpretasikan  dalam  konteks  pertanyaan  penelitian  dan  kerangka  teoretis  yang digunakan, dengan fokus pada implikasi terhadap efektivitas pemerintahan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Sistem Merit dalam Seleksi Pejabat Daerah
Implementasi  sistem  merit  dalam  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di Indonesia  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini menekankan pentingnya profesionalisme, kompetensi, dan kinerja dalam manajemen ASN (Sudrajat, 2014). Pasal 1 ayat 22 UU ASN mendefinisikan sistem  merit  sebagai  kebijakan  dan  manajemen  ASN  yang  berdasarkan  pada  kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Kerangka  hukum  ini  kemudian  diperkuat  dengan  berbagai  peraturan  turunan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi  Pemerintah,  serta  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  40  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Sistem  Merit  dalam Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara.  Implementasi  sistem  merit  mencakup  delapan  aspek utama,  yaitu:  (1)  perencanaan  kebutuhan,  (2)  pengadaan,  (3)  pengembangan  karier,  (4) promosi dan mutasi, (5) manajemen kinerja, (6) penggajian, penghargaan, dan disiplin, (7) perlindungan dan pelayanan, serta (8) sistem informasi (KASN, 2018). Khusus untuk aspek promosi dan mutasi, penerapan sistem merit diwujudkan melalui mekanisme seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Seleksi  terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  (JPT)  merupakan  salah  satu  manifestasi penerapan sistem merit. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  15  Tahun  2019,  mekanisme  seleksi  terbuka  JPT  meliputi beberapa  tahapan,  yaitu  persiapan,  pengumuman lowongan, seleksi administrasi,  seleksi kompetensi, wawancara akhir, penelusuran (rekam jejak) calon, hasil seleksi, tes kesehatan dan psikologi, serta pemilihan dan penetapan. Mekanisme  seleksi terbuka ini diterapkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah, termasuk di tingkat daerah. Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  proses  seleksi  dilakukan  secara  transparan, objektif, dan berbasis kompetensi, sesuai dengan prinsip-prinsip sistem merit.
Meskipun  telah  diatur  dalam  regulasi  dan  diawasi  pelaksanaannya  oleh  Komisi Aparatur  Sipil  Negara  (KASN),  implementasi  sistem  merit  melalui  seleksi  terbuka  masih menghadapi  berbagai  tantangan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Meyrina  (2016) mengungkapkan bahwa praktik spoil system masih terjadi dalam proses pengisian jabatan
pimpinan  tinggi,  di  mana  faktor  kedekatan  politik  dan  hubungan  personal  masih mempengaruhi keputusan seleksi. Hal ini sejalan dengan temuan Kim & Choi (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh faktor non-meritokratis dalam seleksi terbuka.
Aspek transparansi juga menjadi isu penting dalam implementasi sistem merit. Studi yang dilakukan oleh Erlanda et al. (2022) di Provinsi Kepulauan Riau dan Ulya et al. (2023) di Sumatera Barat menunjukkan adanya permasalahan terkait kurangnya transparansi nilai dalam proses seleksi terbuka JPT Pratama. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan peserta seleksi dan masyarakat terhadap objektivitas proses seleksi.
Tantangan lain yang dihadapi adalah inkonsistensi penerapan kriteria dan metode penilaian,  serta  keterbatasan  kapasitas  asesor.  Penelitian  Prasojo  &  Rudita  (2014) mengungkapkan bahwa masih terdapat variasi dalam standar dan metode penilaian yang digunakan  antar  daerah,  yang  dapat  mempengaruhi  objektivitas  dan  keadilan  proses seleksi.  Selain  itu,  Hidayat  (2023)  menemukan  bahwa  di  beberapa  daerah,  seperti  Kota Sungai  Penuh,  terdapat  rendahnya  minat  PNS  untuk  mengikuti  seleksi  terbuka  karena proses tersebut dianggap hanya formalitas.
Meskipun  demikian,  terdapat  juga  praktik  baik  penerapan  seleksi  terbuka  di beberapa daerah. Studi yang dilakukan oleh Permana & Taufik (2023) di Kabupaten Bangka Selatan dan Rintaka (2023) di Kota Kendari menunjukkan bahwa implementasi sistem merit melalui seleksi terbuka  dapat berhasil  jika dilaksanakan  dengan konsisten dan didukung oleh komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan. Faktor-faktor seperti transparansi proses,  objektivitas  penilaian,  dan  dukungan  dari  pimpinan  daerah  menjadi  kunci keberhasilan implementasi sistem merit di daerah-daerah tersebut.

## Realitas Pertukaran Sosial dalam Proses Seleksi Pejabat
Meskipun  sistem  merit  telah  diterapkan  secara  formal,  realitas  di  lapangan menunjukkan bahwa praktik pertukaran sosial masih mempengaruhi proses seleksi pejabat daerah. Teori pertukaran sosial, yang dikembangkan oleh Homans (1958), Blau (1964), dan Emerson (1976), menyediakan kerangka analitis yang berguna untuk memahami dinamika ini.
Menurut  teori  pertukaran  sosial,  interaksi  sosial  dipandang  sebagai  pertukaran aktivitas, baik nyata maupun tak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya  antara  sedikitnya  dua  orang  (Homans,  1961  dalam  Poloma,  2003).  Dalam  konteks seleksi pejabat, beberapa pola pertukaran sosial yang teridentifikasi antara lain pertukaran dukungan politik dengan posisi jabatan, praktik "balas budi" dalam pengangkatan pejabat, serta pertukaran  informasi dan akses.  Blau (1964) mengemukakan bahwa ketika individu
memberikan sesuatu yang bernilai bagi individu lain, ia menciptakan kewajiban dan harapan untuk mendapatkan imbalan di masa depan. Aspinall dan Berenschot (2019) dalam studi mereka menemukan bahwa masih terjadi praktik pemberian jabatan sebagai imbalan atas dukungan  politik.  Pejabat  yang  memiliki  kewenangan  dalam  pengangkatan  seringkali memberikan  posisi  strategis  kepada  individu  atau  kelompok  yang  telah  memberikan dukungan politik, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam dinamika politik lokal.
Dalam pandangan Homans (1974), pertukaran sosial tidak terbatas pada hal-hal yang nyata  seperti  barang  dan  uang,  tetapi  juga  termasuk  hal-hal  yang  tidak  nyata  seperti perasaan bangga, hormat, dan kekaguman. Blunt et al. (2012) mengungkapkan adanya pola pertukaran  berupa  pengangkatan  pejabat  sebagai  bentuk  balas  budi  atas  bantuan  atau dukungan  yang  pernah  diberikan  di  masa  lalu.  Praktik  ini  seringkali  melibatkan  jaringan informal  yang  telah  terbentuk  lama  dalam  birokrasi.  Emerson  (1976)  menekankan pentingnya konsep kekuasaan dalam teori pertukaran, di mana kekuasaan satu aktor atas aktor  lain  berasal  dari  kontrol  atas  sumber  daya  yang  diinginkan  oleh  aktor  lain  dan ketergantungan aktor lain pada sumber daya tersebut. Prabawati et al. (2017) menemukan bahwa terjadi pertukaran informasi eksklusif terkait lowongan jabatan atau kriteria seleksi di antara kelompok-kelompok tertentu  dalam birokrasi. Akses terhadap  informasi ini dapat memberikan keuntungan bagi anggota kelompok tersebut dalam proses seleksi.
Praktik-praktik pertukaran sosial tersebut juga terjadi dalam konteks Provinsi Riau. Agustino  (2011)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  terdapat  sejarah  panjang patronase  dan  praktik-praktik  informal  yang  telah  mengakar  dalam  tata  kelola pemerintahan di Riau. Beberapa pemberitaan media lokal juga menyoroti isu nepotisme dan jual-beli jabatan dalam penempatan posisi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Riau Pos,  2020;  Tribun  Pekanbaru,  2021).  Temuan-temuan  ini  menunjukkan  bahwa  praktik pertukaran sosial masih menjadi tantangan dalam implementasi  sistem merit di Provinsi Riau.
Jaringan  informal  dan  patronase,  yang  merupakan  konsep  penting  dalam  teori jaringan  pertukaran  Cook  &  Whitmeyer  (1992),  juga  masih  memainkan  peran  signifikan dalam proses seleksi pejabat daerah, meskipun sistem merit telah diterapkan secara formal. Prabawati  et  al.  (2017)  mengungkapkan  bahwa  ikatan  alumni  dari  institusi  pendidikan tertentu atau kelompok primordial seperti etnis dan daerah asal seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi preferensi dalam proses seleksi.
Firman (2013) juga menemukan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, baik dari kalangan politik, bisnis, maupun tokoh masyarakat, seringkali memiliki pengaruh dalam proses  pengambilan  keputusan  terkait  seleksi  pejabat.  Dalam  kerangka  teori  pertukaran
jaringan,  Cook  &  Whitmeyer  (1992) menjelaskan  bahwa  sumber  daya  yang  langka  tidak didistribusikan secara merata di antara aktor dalam jaringan, dan tawar-menawar dalam jaringan dipengaruhi oleh posisi aktor dalam struktur pertukaran. Aspinall dan Berenschot (2019)  menjelaskan  bahwa  jaringan  patron-klien  yang  telah  mengakar  dalam  birokrasi Indonesia masih mempengaruhi pola  rekrutmen  dan promosi pejabat, di mana loyalitas personal  seringkali  lebih  dihargai  dibandingkan  kompetensi.  Hal  ini  selaras  dengan pandangan  Blau  (1964)  bahwa  pertukaran  sosial  dapat  mengarah  pada  diferensiasi kekuasaan dan struktur otoritas dalam kelompok atau organisasi. Praktik pertukaran sosial dalam proses seleksi pejabat memiliki berbagai motivasi dan dampak terhadap birokrasi dan  tata  kelola  pemerintahan.  Mengacu  pada  proposisi  Homans  (1974)  tentang keberhasilan, Aspinall & Berenschot (2019) mengemukakan bahwa motivasi di balik praktik ini  antara  lain  untuk  menjaga  stabilitas  dan  keseimbangan  kekuasaan  politik  lokal, mempertahankan  akses  terhadap  sumber  daya  dan  pengaruh  dalam  birokrasi,  serta meminimalisir ketidakpastian dalam lingkungan birokrasi yang kompleks (Prabawati et al., 2017).
Dampak  praktik  pertukaran  sosial  ini  cukup  signifikan.  McLeod  (2008)  menyoroti bahwa  praktik  pertukaran  sosial  dapat  mengakibatkan  penempatan  pejabat  yang  tidak memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan  jabatannya,  yang  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi  kinerja  birokrasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  deprivasi-satiasi  Homans (1974),  di  mana  nilai  suatu  tindakan  akan  berkurang  seiring  dengan  semakin  seringnya tindakan tersebut dilakukan.
Prasojo dan Kurniawan (2008) juga mengemukakan bahwa praktik pertukaran sosial yang mengesampingkan merit dapat menurunkan motivasi dan profesionalisme ASN secara umum,  karena  merasa  sistem  yang  ada  tidak  adil  dan  tidak  menghargai  kompetensi. Mengacu  pada  norma  keadilan  distributif  Homans  (1961),  ketika  individu  merasa  bahwa imbalan  yang  mereka  terima  tidak  sebanding  dengan  investasi  yang  mereka  berikan, mereka  akan  merasakan  ketidakadilan  dan  berusaha  mengembalikan  keadilan.  Praktik pertukaran sosial yang mengabaikan prinsip merit dapat mengakibatkan inefisiensi dalam birokrasi  dan  pada  akhirnya  berdampak  pada  penurunan  kualitas  pelayanan  publik (McLeod, 2008). Ketika praktik pertukaran sosial dalam seleksi pejabat terungkap ke publik, hal  ini  juga  dapat  mengikis  kepercayaan  masyarakat  terhadap  integritas  dan profesionalisme birokrasi (Prasojo & Kurniawan, 2008).
Meskipun  demikian,  Aspinall  dan  Berenschot  (2019)  juga  mengemukakan  bahwa dalam konteks politik lokal yang kompleks, pertukaran sosial terkadang berfungsi sebagai mekanisme  informal  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  membangun  konsensus.  Namun,
mereka  menekankan  bahwa  praktik  ini  tetap  berpotensi  menghambat  upaya  reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam jangka panjang.

## Interaksi antara Sistem Merit dan Pertukaran Sosial
Interaksi antara sistem merit yang formal dan praktik pertukaran sosial yang informal telah menghasilkan berbagai bentuk adaptasi. Blunt et al. (2012) mengamati bahwa praktik patronase  telah  mengalami  modifikasi  untuk  memenuhi  kriteria  formal  sistem  merit. Misalnya, patron akan mendorong klien mereka untuk meningkatkan kualifikasi formal dan kompetensi agar dapat memenuhi persyaratan seleksi terbuka.
Aspinall  &  Berenschot  (2019)  juga  menemukan  bahwa  aktor-aktor  yang  terlibat dalam  pertukaran  sosial  seringkali  menggunakan  retorika  merit  untuk  melegitimasi keputusan  yang  sebenarnya  didasarkan  pada  pertimbangan  non-merit.  Misalnya, argumentasi  bahwa  kandidat  tertentu  "paling  berpengalaman"  atau  "paling  memahami kondisi lokal" digunakan untuk membenarkan pilihan yang  sebenarnya didasarkan pada loyalitas  politik.  Selain  itu,  Prabawati  et  al.  (2017)  mengungkapkan  adanya  upaya  untuk memanipulasi  tahapan  dalam  proses  seleksi  terbuka,  seperti  penyusunan  kriteria  yang "diarahkan" untuk menguntungkan kandidat tertentu, atau pemberian akses informasi yang tidak merata kepada peserta seleksi.
Interaksi antara sistem merit dan praktik pertukaran sosial memiliki dampak signifikan terhadap  efektivitas  proses  seleksi  pejabat.  Prabawati  et  al.  (2017)  menunjukkan  bahwa ketika praktik pertukaran sosial tetap berlangsung di balik fasad sistem merit, hal ini dapat mengurangi kepercayaan peserta dan publik terhadap proses seleksi terbuka. Dwiputrianti (2018)  juga  mengamati  bahwa  interaksi  ini  menciptakan  tantangan  bagi  panitia  seleksi dalam menilai kandidat, karena harus mempertimbangkan tidak hanya kompetensi formal, tetapi  juga  dinamika  informal  yang  mungkin  mempengaruhi  kinerja  kandidat  di  masa depan. Blunt et al. (2012) mengemukakan bahwa  seringkali terjadi konflik antara kriteria formal yang ditetapkan dalam sistem merit dengan ekspektasi informal yang muncul dari praktik pertukaran sosial, menciptakan dilema bagi pengambil keputusan.
Interaksi antara sistem merit dan pertukaran sosial memiliki implikasi penting bagi kualitas  kepemimpinan  birokrasi.  McLeod  (2008)  menyoroti  bahwa  persistensi  praktik pertukaran sosial dapat menghambat upaya untuk membangun kepemimpinan birokrasi yang benar-benar berbasis kompetensi dan kinerja. Kuswara & Mayasari (2023) mengamati bahwa  interaksi ini dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kualifikasi formal yang baik,  tetapi  mungkin  kurang  memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  dinamika  informal dalam organisasi. Prasojo & Kurniawan (2008) mengemukakan bahwa pejabat yang terpilih
melalui proses yang melibatkan  pertukaran sosial mungkin menghadapi dilema etis dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika harus memilih antara memenuhi ekspektasi patron atau menjalankan tugas sesuai dengan prinsip merit.
Meskipun  demikian,  Aspinall  &  Berenschot  (2019)  berpendapat  bahwa  dalam beberapa kasus, interaksi ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menjembatani antara  tuntutan  formal  sistem  dan  realitas  informal  di  lapangan,  potensial  menciptakan inovasi dalam pengelolaan birokrasi. Prabawati et al. (2017) menekankan bahwa persistensi praktik  pertukaran  sosial,  meskipun  dalam  bentuk  yang  telah  beradaptasi,  dapat menghambat  upaya  jangka  panjang  untuk  membangun  budaya  organisasi  yang  benar- benar berbasis merit di dalam birokrasi. Interaksi antara sistem merit dan praktik pertukaran sosial  menciptakan  lanskap  yang  kompleks  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas kepemimpinan  birokrasi.  Hal  ini  menuntut  pendekatan  yang  lebih  nuansir  dalam implementasi reformasi birokrasi, yang tidak hanya berfokus pada penguatan sistem formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas informal yang ada di lapangan.

## Strategi Optimalisasi Sistem Merit dalam Konteks Pertukaran Sosial
Untuk mengoptimalkan implementasi sistem merit dalam konteks di mana praktik pertukaran sosial masih berlangsung, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi  krusial.  KASN  (2023)  menekankan  pentingnya  peningkatan  kapasitas  dan kewenangan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  mengawasi  proses  seleksi  pejabat  di daerah. Ini termasuk pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran prinsip merit. Prasojo  (2014)  mengusulkan  pelibatan  pihak  ketiga  yang  independen,  seperti  akademisi atau  lembaga  pemantau,  dalam  proses  seleksi  untuk  meningkatkan  objektivitas  dan akuntabilitas.  Dwiputrianti  (2018)  juga  merekomendasikan  pengembangan  sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman, memungkinkan pegawai atau masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip merit tanpa takut akan pembalasan.
Transparansi  merupakan  kunci  dalam  meminimalisir  pengaruh  pertukaran  sosial yang tidak sehat dalam proses seleksi. Permana & Taufik (2023) menekankan pentingnya publikasi  kriteria  dan  bobot  penilaian  secara  detail  sebelum  proses  seleksi  dimulai, mengurangi  ruang  untuk  manipulasi  selama  proses  berlangsung.  Erlanda  et  al.  (2022) merekomendasikan  publikasi  hasil  seleksi  secara  rinci,  termasuk  skor  dan  peringkat kandidat,  untuk  meningkatkan  kepercayaan  terhadap  objektivitas  proses.  Kuswara  & Mayasari  (2023)  mengusulkan  pemanfaatan  platform  digital  untuk  memfasilitasi  akses publik terhadap informasi terkait proses seleksi, termasuk track record kandidat dan hasil
penilaian.
Transformasi budaya organisasi merupakan strategi jangka panjang yang penting untuk  mengoptimalkan  sistem  merit.  Prabawati  et  al.  (2017)  menekankan  pentingnya program  sosialisasi  dan  pelatihan  berkelanjutan  untuk  menanamkan  nilai-nilai  merit  di seluruh jenjang birokrasi. Prasojo & Kurniawan (2008) mengusulkan pengembangan sistem penghargaan  yang  lebih  kuat  berbasis  kinerja,  memberikan  insentif  bagi  pegawai  untuk fokus  pada  peningkatan  kompetensi  dan  prestasi  kerja.  Blunt  et  al.  (2012)  menekankan pentingnya  pengembangan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika dan integritas, menjadi role model dalam penerapan prinsip-prinsip merit. Handayani (2023) mengusulkan pengembangan sistem manajemen talenta yang komprehensif, memberikan kejelasan jalur karir bagi pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja, mengurangi ketergantungan pada jaringan  informal.  Irfan  (2020)  menekankan  pentingnya  penguatan  nilai-nilai profesionalisme dalam birokrasi, termasuk melalui pengembangan kode etik yang kuat dan mekanisme penegakannya.
Implementasi  strategi-strategi  ini  membutuhkan  komitmen  jangka  panjang  dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan. Penting untuk disadari bahwa transformasi dari  sistem  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  pertukaran  sosial  menuju  sistem  yang  benar- benar  berbasis  merit  adalah  proses  yang  kompleks  dan  membutuhkan  waktu.  Namun, dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, optimalisasi sistem merit dalam konteks pertukaran sosial yang ada di Indonesia dapat dicapai secara bertahap.

## Implikasi terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah
Interaksi  antara  sistem  merit  dan  praktik  pertukaran  sosial  dalam  seleksi  pejabat memiliki  implikasi  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan  publik.  McLeod  (2008) mengemukakan  bahwa  ketika  proses  seleksi  tidak  sepenuhnya  berbasis  merit,  terdapat risiko penempatan pejabat yang kurang kompeten, yang dapat berdampak langsung pada kualitas  pelayanan  publik.  Namun,  Poocharoen  &  Lee  (2014)  menunjukkan  bahwa  di beberapa daerah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan baik, terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas dan efisiensi pelayanan publik.
Kuswara & Mayasari (2023) menemukan bahwa pejabat yang dipilih melalui proses berbasis merit cenderung lebih inovatif dalam mengembangkan metode pelayanan publik yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Sebaliknya,  praktik  pertukaran  sosial  yang  kuat  dapat menghambat  inovasi  karena  fokus  lebih  pada  mempertahankan  status  quo.  Aspinall  & Berenschot  (2019)  mengamati  bahwa  dalam  beberapa  kasus,  jaringan  informal  yang terbentuk  melalui  pertukaran  sosial  dapat  meningkatkan  responsivitas  pejabat  terhadap
kebutuhan masyarakat lokal. Namun, hal ini seringkali bersifat selektif dan tidak merata.
Dampak terhadap inovasi dan kinerja organisasi pemerintah daerah juga signifikan. Prabawati et al. (2017) menunjukkan bahwa organisasi yang lebih kuat dalam menerapkan sistem  merit  cenderung  memiliki  budaya  inovasi  yang  lebih  baik.  Pejabat  yang  dipilih berdasarkan  kompetensi  lebih  cenderung  mendorong  dan  mendukung  ide-ide  baru. Dwiputrianti  (2018)  menemukan  bahwa  penerapan  sistem  merit  yang  konsisten  dapat meningkatkan  efisiensi  operasional  organisasi  pemerintah  daerah.  Sebaliknya,  praktik pertukaran sosial yang dominan sering kali mengakibatkan inefisiensi karena penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Prasojo & Kurniawan (2008) mengamati bahwa organisasi yang lebih banyak menerapkan prinsip merit dalam seleksi pejabatnya cenderung lebih baik dalam mencapai target-target kinerja yang ditetapkan.
Interaksi antara sistem merit dan  pertukaran sosial juga  berdampak pada tingkat kepercayaan  publik  terhadap  birokrasi.  Kim  &  Choi  (2017)  menunjukkan  bahwa  ketika masyarakat mempersepsikan proses seleksi pejabat sebagai proses yang adil dan berbasis merit, tingkat kepercayaan terhadap integritas birokrasi cenderung meningkat. Halim (2022) mengamati  bahwa  pemerintah  daerah  yang  dipimpin  oleh  pejabat  yang  dipilih  melalui proses  yang  dianggap  lebih  meritokratis  cenderung  memiliki  legitimasi  yang  lebih  kuat dalam implementasi kebijakan-kebijakannya. Erlanda et al. (2022) juga menemukan korelasi positif antara persepsi meritokrasi dalam birokrasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam  program-program  pemerintah  daerah.  Handayani  (2023)  menunjukkan  bahwa  di daerah-daerah  yang  lebih  konsisten  dalam  menerapkan  sistem  merit,  tingkat  kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik cenderung lebih tinggi.
Secara keseluruhan, implikasi interaksi antara sistem merit dan praktik pertukaran sosial terhadap efektivitas pemerintahan daerah bersifat kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, penerapan sistem merit yang konsisten berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong inovasi, meningkatkan kinerja organisasi, dan memperkuat kepercayaan publik. Di  sisi  lain,  persistensi  praktik  pertukaran  sosial  dapat  menghalangi  realisasi  penuh  dari potensi-potensi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  upaya  optimalisasi  sistem  merit  perlu mempertimbangkan  realitas  sosial-politik  lokal,  sambil  secara  bertahap  dan  konsisten mendorong  transformasi  menuju  birokrasi  yang  lebih  profesional  dan  berorientasi  pada kinerja. Hal ini membutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan tidak hanya reformasi sistem dan prosedur, tetapi juga transformasi budaya organisasi dan peningkatan kapasitas SDM aparatur secara berkelanjutan.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:
1. Interaksi antara implementasi sistem merit dan praktik pertukaran sosial mempengaruhi efektivitas proses seleksi pejabat daerah. Meskipun sistem merit telah diadopsi secara formal, praktik pertukaran sosial masih memainkan peran penting dalam proses seleksi, mewujud  dalam  berbagai  bentuk  seperti  patronase  politik,  jaringan  informal,  dan praktik "balas budi". Hal ini dapat mengurangi objektivitas dan fairness dalam proses seleksi.
2. Praktik pertukaran sosial masih mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam seleksi pejabat daerah, meskipun ada upaya formal untuk menerapkan sistem merit. Jaringan  informal, patronase, dan pertimbangan non-merit  seringkali masih  menjadi faktor  penting  dalam  penentuan  hasil  seleksi.  Hal  ini  mencerminkan  adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan.
3. Interaksi antara sistem merit dan praktik  pertukaran  sosial berdampak pada kualitas kepemimpinan  birokrasi  dan  efektivitas  pemerintahan  daerah.  Ketika  proses  seleksi tidak  sepenuhnya  berbasis  merit,  terdapat  risiko  penempatan  pejabat  yang  kurang kompeten, yang dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Di sisi lain, penerapan sistem merit  yang  konsisten  berpotensi  meningkatkan  profesionalisme,  inovasi,  dan  kinerja birokrasi secara keseluruhan.
4. Strategi  yang  dapat  dikembangkan  untuk  memperkuat  implementasi  sistem  merit dalam  konteks  sosio-politik  lokal  yang  kompleks  meliputi:  penguatan  mekanisme pengawasan  dan  akuntabilitas,  peningkatan  transparansi,  pengembangan  budaya organisasi  berbasis  merit,  pelibatan  stakeholder  eksternal,  serta  pendekatan  yang holistik  dan  adaptif  dalam  reformasi  birokrasi.  Upaya  ini  membutuhkan  komitmen politik yang kuat, dukungan dari seluruh stakeholder, serta pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  (2011).  Sisi  gelap  otonomi  daerah:  Sisi  gelap  desentralisasi  di  Indonesia berbanding era Sentralisasi. Bandung: Widya Padjadjaran.
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia. Cornell University Press.
Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. John Wiley & Sons.
Blunt, P., Turner, M., & Lindroth, H. (2012). Patronage, service delivery, and social justice in
Indonesia. International Journal of Public Administration, 35(3), 214-220.
Cook, K. S., Cheshire, C., Rice, E. R., & Nakagawa, S. (2013). Social exchange theory. In J.
DeLamater & A. Ward (Eds.), Handbook of social psychology (pp. 61-88). Springer.
Creswell,  J.  W.  (2019).  Research  design:  Qualitative,  quantitative  and  mixed  methods approaches (5th ed.). Sage Publications.
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2018).  Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.
Dahlström, C., & Lapuente, V. (2017). Organizing Leviathan: Politicians, bureaucrats, and the making of good government. Cambridge University Press.
Dwiputrianti,  S.  (2018).  Challenges  of  merit  system  implementation  in  Indonesian  civil service. Policy & Governance Review, 2(2), 155-173.
Emerson, R. M. (1976). Social exchange theory. Annual Review of Sociology, 2, 335-362. Erlanda, N. F., Nazaki, & Winarti, N. (2022). Proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pada masa kedaruratan kesehatan covid-19 di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. SOJ Universitas Maritim Raja Ali Haji, 3(1), 152-164.
Firman, F. (2013). Politik lokal di Indonesia: Dari otokratik ke reformasi politik. Jurnal Ilmu Politik, 21(2), 5-30.
Halim,  H.  (2022).  Sistem  merit  dalam  perspektif  perbandingan  hukum  kepegawaian. Deepublish.
Handayani,  H.  (2023).  Implementasi  sistem  merit  dalam  pelayanan  publik  di  Indonesia. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 9(1), 1-12.
Hidayat,  F.  (2023).  Implementasi  pelaksanaan  seleksi  JPT-P  di  Pemko  Sungai  Penuh berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Universitas Jambi.
Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. American Journal of Sociology, 63(6), 597-606.
Homans,  G.  C.  (1974).  Social  behavior:  Its  elementary  forms  (2nd  ed.).  Harcourt  Brace Jovanovich.
Irfan, I. (2020). Quo vadis sistem merit dalam birokrasi Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 111-134.
KASN.  (2018).  Implementasi  sistem  merit  dalam  manajemen  ASN.  Komisi  Aparatur  Sipil Negara.
KASN. (2023). Pengawasan implementasi sistem merit dalam seleksi JPT Pratama: Tantangan dan strategi. Komisi Aparatur Sipil Negara.
Kim, C. H., & Choi, Y. B. (2017). How meritocracy is defined today?: Contemporary aspects of meritocracy. Economics and Sociology, 10(1), 112-121.
Kuswara,  D.,  &  Mayasari,  I.  (2023).  Implementasi  manajemen  PNS  berbasis  sistem  merit dalam  penempatan  jabatan  struktural  pegawai  di  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta. CAKRAWALA – Repositori IMWI, 6(1), 336-351.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.
Mayring, P. (2004). Qualitative content analysis. In U. Flick, E. von Kardoff, & I. Steinke (Eds.),
A companion to qualitative research (pp. 159-176). Sage Publications.
McLeod, R. H. (2008). Inadequate budgets and salaries as instruments for institutionalizing public sector corruption in Indonesia. South East Asia Research, 16(2), 199-223.
Meyrina,  R.  S.  A.  (2016).  Implementasi  peningkatan  kinerja  melalui  merit  sistem  guna melaksanakan undang-undang aparatur sipil negara no. 5 tahun 2014 di Kementerian Hukum dan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 175-186.
Pan, M. L. (2017). Preparing literature reviews: Qualitative and quantitative approaches (5th ed.). Routledge.
Patton, M.  Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health Services Research, 34(5 Pt 2), 1189-1208.
Permana, A. P., & Taufik, R. (2023). Implementasi kebijakan dan sistem merit pada seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Bangka Selatan. Responsive, 6(1), 15.
Poloma, M. M. (2003). Sosiologi kontemporer. PT RajaGrafindo Persada.
Poocharoen, O. O., & Lee, C. (2014). The politics of bureaucratic reform in Asian countries. Policy and Society, 33(2), 165-175.
Prabawati, I., Astuti, P., & Rosdiana, W. (2017). Patronage in bureaucracy: The challenges of bureaucratic reform policy in Indonesia. Asian Social Science, 13(12), 129-137.
Prasojo, E. (2014). Bureaucratic reform in Indonesia: Challenges and opportunities. Journal of US-China Public Administration, 11(12), 923-929.
Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Bureaucracy reform and good governance: The case of best  practices  from  several  regions  in  Indonesia.  Bisnis  &  Birokrasi:  Jurnal  Ilmu Administrasi dan Organisasi, 15(1), 18-26.
Prasojo, E., & Rudita, L. (2014). Managing the public sector in Indonesia: Reform in an uneasy transition. In E. Berman (Ed.), Public administration in Southeast Asia (pp. 241-260). CRC Press.
Riau Pos. (2020, September 10). Disorot, dugaan praktik jual-beli jabatan di Pemprov Riau.
Rintaka,  M.  I.  N.  I.  (2023).  Sistem  merit  dalam  pengisian  jabatan:  Perbandingan  proses pengisian  JPTP  antara  Pemerintah  Kabupaten  Buton  Utara  dan  Pemerintah  Kota Kendari dari sudut pandang prinsip-prinsip sistem merit pada penyelenggaraan tahun
2021 [Tesis]. Universitas Gadjah Mada.
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339.
Sudrajat,  T.  (2014).  Eksistensi  kebijakan  pengisian  jabatan  struktural  dalam  kerangka pengembangan SDM aparatur berbasis merit. Civil Service Journal, 8(1), 31-41.
Tribun Pekanbaru. (2021, January 5). Pengamat sebut tiga masalah utama Pemprov Riau, salah satunya 'politik balas budi'.
Ulya, S. A., Lubis, K., & Andora, H. (2023). Pengisian jabatan sekretaris daerah di Sumatera Barat dalam rangka penerapan sistem merit. Jurnal Niara, 16(1), 354-359.