## Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Pelaksanaan SAKIP dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan di Dispendukcapil Kota Surabaya

## INFO PENULIS
Agung UPN “Veteran” Jawa Timur agungcf6@gmail.com
Tukiman UPN “Veteran” Jawa Timur
Tukiman_upnjatim@yahoo.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Agung  &  Tukiman.  (2024).  Pelaksanaan  SAKIP  dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  di Dispendukcapil Kota Surabaya. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 562-570.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  proses  pelaksanaan  dan  penilaian  PEKPPP yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya.  Dalam penilaian ini akan ditinjau bagaimana implementasi dari SAKIP yang berlandaskan pada TAP MPR  No.  XI/MPR/1998  yang  mewujudkan  pada  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  praktik korupsi,  kolusi,  serta  nepotisme.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif  yang digunakan  untuk  menganalisis  dan  menjabarkan  suatu  kejadian  sosial  dengan  bentuk deskriptif sesuai dengan kenyataan yang ada dan tanpa pengurangan atau penambahan data- data lain yang dapat mengubah hasil. Hasil penelitian yang dapat dilihat adalah implementasi dari penilaian PEKPPP telah berjalan sesuai dengan indikator variabel yang telah ditentukan, yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi,  dimana  dengan  keempat indikator tersebut dispendukcapil telah meraih nilai kepuasan masyarakat yang sangat baik dengan angka 96.11 pada tahun 2023 dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya  penilaian  dan  evaluasi  SAKIP  yang  terus  dilaksanakan  secara  berkala  diharapkan seluruh  perangkat  daerah  terutama  pada  unit  pelayanan  publik  akan  terus  meningkatkan produktivitasnya khususnya kepada pemberian pelayanan akan seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pelayanan, SAKIP
This  research  aims  to  describe  the  process  of  implementation  and  assessment  of  PEKPPP conducted  by  the  Population  and  Civil  Registration  Office  of  Surabaya  City.  In  this assessment, it will be reviewed how the implementation of SAKIP is based on TAP MPR No. XI/MPR/1998 which realizes a state that is clean and free from corrupt practices, collusion, and  nepotism.  The  method  used  is  descriptive  qualitative  which  is  used  to  analyze  and describe a social event in a descriptive form in accordance with existing reality and without the reduction or addition of other data that can change the results. The results of the research that can be seen are that the implementation of the PEKPPP assessment has been carried out in accordance with the predetermined variable indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, where with these four indicators the dispendukcapil has  achieved  an  excellent  public  satisfaction  score  of  96.11  in  2023  and  increased  from previous years. With the assessment and evaluation of SAKIP which continues to be carried out  regularly,  it  is  hoped  that  all  regional  apparatus,  especially  in  public  service  units,  will continue to increase their productivity, especially in providing services to all levels of society.
Key Words: Policy implementation, Service, SAKIP

## A. Pendahuluan
Dalam  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  pemerintahan yang  adil,  bersih,  transparan dan akuntabilitas, banyak upaya-upaya yang telah pemerintah laksanakan termasuk reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menciptakan pemerintah yang menitikberatkan pada hasil yang dicapai. Asmoko dalam (Murdi et al., 2020) menyebutkan saat ini, pandangan penakaran pada hasil  kinerja  pemerintah  telah  digeser  dari  yang  berorientasi  pada  input  (spesifik  anggaran) menjadi  hasil (result  oriented  goverment) .  Pergesaran  tersebut  dimaksudkan  untuk mewujudkan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah,  khususnya  pada  para  pemangku kepentingan (stakeholder) dalam  menjalankan  tupoksinya.  Saat  ini  masyarakat  berhak mendapatkan  pemerintahan  yang  terwujud  dan  terbentuk  atas  ambisi  masyarakat  untuk mencapai  negara  yang  bebas  dari  belenggu  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Terlaksananya sistem pemerintahan yang akuntabilitas terebut merupakan salah satu dari sasaran reformasi birokrasi  sektor  publik  (Irda  et  al.,  2017).  dimana  hingga  sampai  saat  ini  upaya-upaya  telah dilakukan oleh pemangku jabatan kebijakan publik yang berwenang untuk terus menciptakan lingkungan dan kawasan kepemerintahan yang baik dan bersih.
Searah  dengan  TAP  MPR  No.  XI/MPR/1998  perihal  Penyelenggaraan  Negara  Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana dalam pasal 3 TAP MPR dinyatakan bahwa  asas-asas  penyelenggaraan  negara  harus  didasakan  pada  asas  profesionalitas,  asas akuntabilitas,  asas  proporsionalitas,  asas  keterbukaan,  asas  kepentingan  umum,  asas  tertib dalam penyelenggaraan negara, serta asas kepastian hukum, dimana dalam asas akuntabilitas terwujud dalam beberapa peraturan pemerintah yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penilaian,  pemantauan,  serta  perbaikan  kinerja  dari  penyelenggaraan  pemerintah,  seperti dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, untuk terciptanya efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan  daerah  maka  segala  aspek  pengelolaan  potensi  sumber  daya,  potensi, keanekaragaman,  serta  peluang  akan  diberikan  secara  leluasa  kepada  daerah  dengan  cara pemberian  hak,  keweangan  serta  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  segala  kepentingan  pemerintahannya  demi  memenuhi  kebutuhan  masyarakat daerahnya  sendiri.  Asas  otonom  tersebut  diberlakukan  demi  akselerasi  kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan daya saing masyarakat yang berlandaskan pada prinsip demokrasi,  keadilan,  pemerataan,  keistimewaan  dan  kekhususan  dalam  suatu  sistem  dalam Negara Kesatuan Negara.
Sehingga,  untuk  menjaga  dan  mengawasi  pengelolaan  sumber  daya  yang  sangat  besar potensinya  itu  diperlukan  pelaporan  secara  berkala  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  demi mewujudkan pengelolaan yang efektif dan tidak tergesa-gesa. Menurut (Syaiful Akbar, 2016) UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 27 ayat (2) menyebutkan setiap kepala daerah diwajibkan
untuk  menyampaikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahannya  kepada  pemerintah  yang kemudian  melaporkan  pertanggungjawaban  kepada  DPR,  dan  tambahan  berupa  laporan penyelenggaraan  kepada  masyarakat  yang  kemudian  laporan-laporan  tersebut  akan  menjadi dasar untuk evaluasi atas penyelenggaraan yang sudah berjalan dan menjadi dasar arah untuk penetapan kebijakan selanjutnya.
Salah  satu  bentuk  perwujudan  dari  pertanggungjawaban  yang  nyata  dari  negara  adalah dengan  terciptanya  sistem  pertanggungjawaban  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)  dimana  SAKIP  merupakan  sistem  pemerintah  yang  terdiri  dari perencanaan,  penganggaran,  dan  pelaporan  kinerja  untuk  mendapatkan  sistem  akuntabilitas keuangan  (Christy  et  al.,  2017).  SAKIP  merupakan    aktivitas  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan yang kemudian menaksir hingga memonitoring dari pelaksanaan suatu Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  kemudian  akan  dijadikan  dasar  dalam  penilaian  kinerja. Penilaian  tersebut  dapat  menjadi  standar  dalam  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  menemukan permasalahan atau hambatan yang terjadi selama menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya lalu dilakukan perbaikan atas kendala yang terjadi demi penyempurnaan kinerja.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya  menjadi  salah  satu  instansi publik yang menggunakan SAKIP sebagai acuan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah  daerah  dan  menjadi  perangkat  daerah  dengan  salah  satu  nilai  terbaik  di  Kota Surabaya  serta  menjadi  acuan  bagi  perangkat  daerah  lain.  Pencapaian  tersebut  didapatkan perencanaan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berikut  merupakan  Nilai  SAKIP  dari  Kota  Surabaya  yang  dinilai  oleh  KemenPAN  dan  RB  dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2019 mendapat nilai 73.47, pada tahu  2020 mendapat nilai 75.13, pada tahun 2021 mendapat nilai 75.34, pada tahun 2022 mendapat nilai 80.31, dan pada tahun 2023 mendapat nilai 83.92.

## Gambar 1. Nilai SAKIP Kota Surabaya
Didasarkan pada data diatas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP yang diperoleh Kota Surabaya meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  tersebut  menunjukan  keseriusan  dan  kepatuhan  atas standar  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  dapat  dilihat  dari  grafik  terjadi  peningkatan  pada tahun 2019 dari 73.47 ke tahun 2023 yang mendapat angka 83.92. Nilai ini tentunya akan terus menerus dipertahankan untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang baik di Kota Surabaya. Nlai SAKIP yang baik akan memberikan nilai pelayanan kepada masyarakat, dimana perolehan nilai SAKIP yang baik akan selaras dengan efektivitas dan efesiensi dalam pengelolaan sumber daya yang  dimilki.  Selain  itu  keterlibatan  masyarakat  dengan  kontribusi  pemerintah  juga  akan terjaga  dengan  melibatkan  kedua  unsur  tersebut  yang  akan  menumbuhkan  tingkat  kepuasan masyarakat.
Berikut adalah paparan survey kepuasan masyarakat Kota Surabaya dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 diperoleh nilai 86.049, pada tahun 2021 diperoleh nilai 88.371, pada tahun 2022 diperoleh nilai 89.59, dan pada tahun 2023 dengan nilai 95.64
65 70 75 80 85 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Tahun 2023 Nilai SAKIP Kota Surabaya

## Gambar 2. Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya
Didasarkan  pada  grafik  tersebut  Pemerintah  Kota  Surabaya  berhasil  mendapatkan  angka kepuasan  masyarakat  yang  baik  dan  meningkat  dengan  pesat  dari  tahun-tahun  sebelumnya, dimana  tahun  2020  diperoleh  angka  86.049  dan  berada  di  angka  95.643  pada  tahun  2023. Angka  kepuasan  masyarakat  akan  pemerintah  akan  berdampak  positif  bagi  keberlangsungan jalannya  kepemerintahan,  dimana  data  survey  yang  telah  didapat  akan  dijadikan  landasan dalam pengambilan keputusan selanjutnya yang telah sesuai dengan situasi terkini di lapangan. Selain  itu  tingginya  angka  kepuasan  masyarakat  akan  meningkatkan  kepercayaan  publik sehingga pemerintah memperoleh dukungan yang lebih masif akan berjalanya kepemerintahan.
Selain survey kepuasan masyarakat Kota Surabaya, Dispendukcapil Kota Surabaya sebagai perangkat daerah juga berorientasi pada pelayanan kepada publik juga memiliki nilai kepuasan masyarakat akan pelayanan dengan nilai yang produktif, dimana pada tahun 2021 memperoleh nilai  88.37,  pada  tahun  2020  dengan  nilai  88.31,  dan  2023  dengan  nilai  96.11.  Berikut merupakan capaian nilai SKM dari Dispendukcapil Kota Surabaya.

## Gambar 3. Nilai Kepuasan Masyarakat Dispendukcapil Kota Surabaya
Dari  beberapa  data  tersebut  Kota  Surabaya  terkhusnya  perangkat  daerah  telah melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintah  dengan  cukup  baik  dan  sistematis,  sehingga peneliti  tertarik  untuk  mendalami  dan  mempelajari    bagaimana  penerapan  SAKIP  oleh Dispendukcapil  Kota  Surabaya  untuk  mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  dan  sebagai perangkat daerah yang memprioritaskan pada pelayanan publik dan akuntabilitas masyarakat.

## B. Metodologi
Metode  kualitatif  deskriptif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dimana  metode  ini  dapat digunakan  untuk  membedah  dan  menganalisis  suatu  kejadian,  fenomena,  maupun  keadaan sosial  yang  dapat  dijabarkan  dan  disajikan  dalam  sebuah  data  tanpa  mengurangi,  menambah, ataupun  mengubah  bentuk  aslinya dengan  cara  pendekatan  deskriptif dan  kualitatif.  Menurut Moleong dalam (Elasia Essing et al., 2020) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
84 86 88 90 92 94 96 98 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan
Dispendukcapil
dan  mempelajari  fenomena  atau  kejadian yang  dialami  oleh subjek  penelitian yang kemudian dijabarkan  secara  deskriptif  dalam  bentuk  data  yang  kompleks  maupun  kata-kata.  Tujuan digunakannya  metode  ini  adalah  untuk  mengambarkan  dan  menjelaskan  bagaimana Dispendukcapil  Kota  Surabaya  menjalankan  fungsinya  dalam  pelaksanaan  SAKIP  yang akuntabilitas kemudian dijabarkan secara deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan
Implementasi  merupakan  serangkaian  aksi  yang  telah  diperkirakan  dan  dirancang sebelumnya untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai atau diinginkan bagi masyarakat luas, dan terikat dengan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.  (Menara  Syakti  et  al.,  2023).  Dalam  hal  ini,  pelaksanaan  sakip  oleh  dispendukcapil Kota  Surabaya  terikat  pada  variabel-variabel  tersebut,  yang  menandakan  keberhasilan  atau kegagalan dalam pelaksanaan akan ditinjau dari masing-masing vaariabel yang berkaitan.

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  jembatan  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  baik  secara  langsung maupun tidak langsung, dimana dalam setiap implementasi suatu kegiatan sangatlah diperlukan sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  setiap  proses  pelaksanaan  yang  kemudian komunikasi  akan  dijadikan  sarana  penghubung  oleh  tiap  individu  dengan  individu,  individu dengan kelompok, dan sebaliknya. Indikator komunikasi harus dilaksanakan penanggung jawab implementasi kepada bawahan maupun anggota yang saling tergabung dan terkoordinir dalam mencapai  tujuan  bersama.    Menurut  Effendy  dalam  (Fajarwati  et  al.,  2022)  dalam  strategi komunikasi hal yang utama adalah to secure understanding dimana untuk mencapai tujuannya suatu  komunikasi  diharuskan  bahwa  penerima  pesan  dapat  memahami  pesan  yang  diterima dan kemudian pesan tersebut dapat dijalin atau dibina untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Peran  komunikasi  sangat  penting  pada  proses  penyelengaraan  kepentingan  publik  pada Dispendukcapil Kota Surabaya, dimana komunikasi menjadi saran jembatan penghubung antara publik  atau  pengguna  layanan  dengan  perangkat  daerah.  Dispendukcapil  memiliki  peran  dan tanggung  jawab  terkait  dengan  pemberian  dan  penyebaran  data  maupun  informasi  yang berkaitan  dengan  administrasi  kependudukan  dan  sebagainya.  Penyebaran  informasi  yang dilakukan melalui sarana media komunikasi massa seperti website yang dapat diakses melalui www.dispendukcapil.surabaya.go.id ataupun www.swargalokasurabaya.id dimana  website tersebut  menyajikan  berbagai  macam  layanan,  informasi,  data,  pengajuan  hingga  pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dengan menggunaka koneksi internet. Penyebaran informasi  juga  ditunjang  dengan  berbagai  macam  sosial  media  YouTube,  TikTok,  Instagram maupun  TV  Digital  demi  mempercepat  diseminikasi  informasi  serta  dapat  meraih  jangkauan yang lebih luas.
Dalam  implementasinya,  Dispendukcapil  Kota  Surabaya  memiliki  beberapa  tim  media informasi yang memiliki tupoksi masing-masing, yaitu tim video, konten dan website dan audio yang bernaungan dibawah pada Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan. Secara garis besar Bidang  Pemanfaatan  dan  Inovasi  Pelayanan  memiliki  tugas  yang  saling  berkesinambungan dimana  tim  media  informasi  bertanggung  jawab  akan  pemilihan  konten  dan  informasi  yang akan diolah dan dipublikasikan, lalu tim editor akan membangun dan memproduksi konten atau video  yang  dibantu  dengan  tim  audio,  dan  yang  terakhir  adalah  tim  publikasi  yang menggunggah hasil konten ke beberapa media komunikasi. Beberapa tim yang bekerja sama ini akan bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi yang bertugas mengawasi, memimpin, dan mengvaluasi hasil dari unggahan yang dapat diadakan rapat bersama.

## Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  daya  dorong  terbesar  dalam  implementasi  atau  pelaksanaan sebuah  kebijakan.  Menurut  (Haedar  Akib,  2010)  suatu  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh organisasi  akan  sangat  berpengaruh  dan  menentukan  kapabilitas  dan  seberapa  jauh  sebuah organisasi  dalam  menjalankan  kepengurusannya.  Sumber  daya  yang  dimiliki    sebagai  bahan
akomodasi dapat berupa Sumber Daya Manusa (SDM) maupun sumber daya material. Sumber daya  manusia  merupakan  penggerak  dan  pengelola  sumber  daya  lain  yang  dimiliki,  sehingga untuk  mencapai  penggunaan  secara  maksimal  diperlukan  perencanaan,  pengelolaan,  serta pengawasan dan disertai dengan kemampuan sumber daya manusia yang terampil.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki beberapa sumber daya terkait yang dapat menunjang segala aktivitas terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabilitas yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 berisi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan petunjuk teknisnya Dispendukcapil Kota Surabaya berhak untuk menggunakan segala bentuk sumber daya yang dimiliki baik barang, peralatan teknologi, personil,  maupun  anggaran  yang  kemudian  dapat  menghasilkan  output  dalam  bentuk  jasa maupun  barang  dengan  tujuan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  masuk  dalam  sistem perencanaan sebelumnya.
Penggunaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  penggerak  operasional  perangkat dimiliki oleh Dispendukcapil dengan data sebagai berikut :

## Tabel 1. Sumber Daya Manusia Dispendukcapil Kota Surabaya
No Jenis Jabatan Jumlah 1 Struktural eselon II 1 2 Struktural eselon III 5 3 Struktural eselon IV 1 4 Staf PNS 171 5 Tenaga Kontrak 167
Selain Sumber Daya Manusia Dispendukcapil Kota Surabaya juga menggunakan beberapa aset  berupa  gedung  tempat  pelayanan  yang  terletak  di  Gedung  Siola  Jl.  Tunjungan  No.  1  –  3 Surabaya  serta sarana penunjang kebutuhan pelaksanaan kegiatan seperti alat tulis, komputer, printer, scanner, dan laptop yang dapat digunakan oleh pegawai untuk pelaksanaan pelayanan kepada  masyarakat.  Berbagai  macam  kekayaan  dan  aset  tersebut  tentunya  untuk memaksimalkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  dikarenakan  untuk  pemercepatan pelayanan publik diperlukan berbagai macam teknologi informasi dan ketepatan pada berbagai jenis  pelayanan  yang  tersedia  sehingga  masyarakat  yang  ingin  menggunakan  layanan  dapat terbantu sesuai dengan kebutuhan.

## Disposisi
Disposisi merujuk pada prinsip, langkah, ataupun pandangan dan cara oleh individu atau kelompok  yang  bertanggung  jawab  atas sebuah  pelaksanaan  kegiatan  yang  dapat menjadikan disposisi  sebagai  salah  satu  hambatan  terbesar  dalam  lingkup  internal  apabila  anggota pelaksana  yang  bertanggung  jawab  tidak  mematuhi  kewenangan  atau  tidak  memiliki kesanggupan  yang  cukup  selama  bertugas,  sehingga  perlu  diperhatikan  bahwa  pelaksana mengambil peran penting dalam implementasi suatu kebijakan. Peranan disposisi tersebut akan memandu dan memanajemen selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi setelah keberlangsungan  kebijakan  oleh  karena  itu  kewajiban  seabagi  disposisi  tidak  terlepas  dari kemampuan  yang  baik  dalam  mengatur  sebuah  kelompok.  Menurut  Edward  III  dalam  (Rina Yulianti, 2019) disposisi melekat pada 2 elemen yaitu pengaturan birokrasi serta insentif atau upah.
Pada  pengaturan  birokrasi  berkaitan  dengan  personel-personel  yang  berada  di  lapangan dimana dalam proses pelaksanaan kegiatan, setiap sumber daya manusia akan bekerja secara individu maupu kelompok dan saling membutuhkan, oleh karena itu pemilihan atau perekrutan harus  melalui  penyaringan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  berguna  selama  kegiatan berlangsung.  Dalam  memenuhi  kompetensi  yang  diinginkan,  para  staf  atau  pekerja  pada Dispendukcapil  Kota  Surabaya  memiliki  kebebasan  untuk  mengembangkan  diri  dan
memperluas  jangkauan  keahlian  melalui  beberapa  program  yang  disediakan  seperti  diklat, lomba,  pelatihan,  dan  pemberian  kesempatan  ijin  belajar  yang  terbuka  untuk  pekerja  dengan bukti  sertifikat  yang  telah  diakui.  Selain  kesempatan  mengembangkan  diri,  para  pekerja  dan pegawai juga berhak memperoleh penghargaan pekerja terbaik hingga usulan kenaikan pangkat yang didasari oleh kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pegawai akan terus termotivasi untuk bekerja dengan produktif dan mencapai target organisasi.

## Struktur Birokrasi
Pengendalian dan pengorganisasian anggota organisasi secara luas dapat diartika  sebagai struktur  birokrasi  dimana  dalam  keterikatan  tersebut  terdapat  jarak  atau  perjenjangan  dan tanggung  jawab  masing-masing yang  membedakan.  Pelapisan  tersebut  dimaksudkan  untuk membedakan  tugas  dan  fungsinya  berdasarkan  kewenangan  dimana  terdapat  atasan  dan bawahan  yang  berorganisasi  untuk  saling  bekerja  sama.  Selain  itu,  adanya  jenjang  akan memudahkan  pertanggung  jawaban  dimana  bawahan  akan  melapor  akan  tugasnya  dan menyerahkan  kepada  atasan  atau  orang  yang  memberi  perintah  untuk  dimintai  pertanggung jawaban  dan  evaluasi.  Menurut  Edward  III  dalam  (Yurensi   Laary,  2022)struktur  birokrasi mencakup  2  unsur  inti,  yaitu  standar  prosedur  atau  SOP  dan  persebaran  kewenangan  atau struktur organisasi.
Dalam arti standar pelayanan atau SOP, Dispendukcapil Kota Surabaya berlandaskan pada SK  Nomor  :  188.4/2037/436.7.11/2023  yang  memuat  perihal  74  layanan  yang  disediakan. Dalam bagian-bagian layanan terebut memuat dasar hukum yang berlaku, sarana dan prasarana penunjang bagi pemohon atau pengguna layanan, standar kompetensi bagi pegawai pelayanan yang telah ditentukan dan dipatuhi, pengawasan internal yang dipantau langsung oleh Kepala Bidang  layanan,  jumlah  pegawai  yang  bertugas,  jaminan  pelayanan  dan  keselamatan,  serta evaluasi hasil pelayanan yang diberikan.
Sedangkan  untuk  struktur  organisasi    atau  dalam  hal  penyebaran  tanggung  jawab dimaksudkan untuk mencapai indikator kinerja tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencapai  indeks  kepuasan  masyarakat,  untuk  itu  secara  keseluruhan  pegawai  dari Dispendukcapil  Kota  Surabaya  difokuskan  pada  pelayanan  kepada  masyarakat dengan  kreatif dan inovatif. Dispendukcapil Kota Surabaya berlandaskan pada Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surabaya,  dimana  terbagi  dalam  struktur berikut:
Gambar 4. Struktur Organisasi Dispendukcapil Kota Surabaya
Kepala Dinas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ketua Tim Kerja SIstem Informasi Administrasi Kependudukan Ketua Tim Kerja Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian Ketua Tim Kerja Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk Ketua Tim Kerja Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Kelompok Jabatan Sekretaris Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan
Dari  gambar  bagan  struktur  organisasi  tersebut  dapat  digambarkan  bahwa  pembagian tugas kewenangan dan kewajiban yang dimiliki Dispendukcapil Kota Surabaya tersusun secara sistematis  dan  objektif,  dimana  setiap  bagan  memiliki  tugas  masing-masing  dalam  pelayanan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan kependudukan dan data administrasi.

## D. Kesimpulan
Setelah  penjabaran  dan  penggambaran  diatas,  dapat  disimpulkan  Dispendukcapil  Kota Surabaya telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menyeluruh  dan  maksimal.  Ditinjau  dari  teori  implementasi  Edward  III  yang  mengaitkan keberhasilan  proses  implementasi  dengan  empat  unsur  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  dan  struktur  organisasi  Dispendukcapil  Kota  Surabaya  telah  memenuhi  unsur penyelenggaraan  dengan  efektif,  dimana  dalam  komunikasi  telah  tersedia  sub  bagian  dalam organisasi  yang  menyelaraskan  komunikasi  dalam  internal  organisasi  maupun  dengan  pihak eksternal  serta  pengguna  layanan  seperti  masyarakat,  Selanjutnya  pada  sumber  daya  yang dimiliki  pemanfaatan  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  efektif,  baik  sumber  daya  anggaran maupun sumber daya manusia sebagai operasional. Lalu pada disposisi telah diatur pada Surat Keputusan  (SK)  yang  berlaku  bahwa  pemilihan  dan  penentuan  pegawai  atau  personel  harus sesuai dengan standar yang ada komptensi yang dibutuhkan, namun tiap pegawai berhak untuk mengembangkan  diri  lebih  jauh  mengenai  pengalaman  dan  kemampuannya  dalam  beberapa program  yang  dapat  dipilih.  Dan  yang  terakhir  adalah  struktur  organisasi  dimana  dalam pembagiannya  struktur  yang  dimiliki  sangat  kompleks,  berisi,  dan  memenuhi  kebutuhan pelayanan yang diinginkan. Dilihat dari keempat unsur tersebut, Dispendukcapil Kota Surabaya, berhasil  memenuhi  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  bantuan  jasa  dan  fasilitas yang disediakan.
Untuk  memenuhi  keinginan  dan  menjawab  ekspetasi  dari  masyarakat  terkhususnya penduduk Kota  Surabaya, dispendukcapil memerlukan penambahan  atribut  dan  fasilitas  yang dapat  diperbaiki  dan  ditambah,  karena  saat  ini  permintaan  layanan  akan  administrasi  akan terus bertambah mengingat jumlah masyarakat juga meningkat, sehingga diperlukan pelayana yang prima, cepat, dan efektif dan tentunya menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat.

## E. Referensi
Christy,  Y.,  Maranatha  Jl  Drg  Suria  Sumantri  No,  K.,  &  Ekonomi  Program  Studi  Akuntansi- UnivKristen  Maranatha  Jl  Drg  Suria  Sumantri  No,  F.  (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada  Pemerintahan  Daerah  Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) . 9 (2), 93–103.
Elasia Essing, S., Purnomo, D., Tri Susanti, A., Satya Wacana, K., Studi Sosiologi, P., & Kristen Satya Wacana,  U.  (2020). ANALISIS PENYEBAB PERKAWINAN USIA ANAK DI DUSUN NGRONGGO KELURAHAN KUMPULREJO SALATIGA .
Fajarwati,  A.,  Pusparini,  N.,  &  Rachmawati,  E.  (2022).  STRATEGI  KOMUNIKASI  DALAM KEBIJAKAN INOVASI DAERAH. Jurnal Ilmu Komunikasi , 9 (2), 178–190.
Haedar  Akib.  (2010).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN:  Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana.  In Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik (Vol. 1, Issue 1).
Irda,  W.  A.,  Hidayatul,  R.,  Jurusan,  I.,  Politeknik,  A.,  &  Padang,  N.  (2017). Penerapan  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance Pada Politeknik Negeri Padang .
Menara  Syakti,  P.,  Purwanti,  D.,  &  Hegia  Sampurna,  R.  (2023).  DI  KOTA  SUKABUMI  (STUDI KASUS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR). Jurnal Ilmu Administrasi , 14 (1).
Murdi,  H.,  Anne  Putri,  dan,  Manajemen,  M.,  &  Agus  Salim  Bukittinggi,  S.  H.  (2020).  FAKTOR- FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  EFEKTIFITAS  PENERAPAN  SISTEM  AKUNTABILITAS KINERJA  INSTANSI  PEMERINTAH  (SAKIP)  KOTA  PAYAKUMBUH.  In Jurnal Ekonomi (Vol. 23, Issue 1).
Rina  Yulianti.  (2019). EFEK  DISPOSISI  PEJABAT  PENGELOLA  INFORMASI  PUBLIK  DI  DALAM IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KETERBUKAAN  INFORMASI  PUBLIK  DI  LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN . Syaiful  Akbar,  D.  (2016). PENGARUH  IMPLEMENTASI  SISTEM  AKUNTABILITAS  KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE (Studi pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya) . 4 (1), 10–27. Yurensi   Laary.  (2022). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KEAMANAN  DAN  KETERTIBAN  DI  DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT .