Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty
Nurul Azizah Fitriani Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Noerul.az1z4h@gmail.com

## Abstract
Keyword:
Protection of women, Divorce, Islamic law, positive law
This study was conducted in relation to the provisions of protection by the state for women who are going through the divorce process, who often face risks that can threaten the safety of their lives. This study was  conducted  using  a  qualitative-library  approach,  to  analyze  the provisions of state law on the protection of women during the divorce process  and  protection  efforts  in  the perspective  of Islamic  law  and positive law. The results of this study indicate that legal protection for women  has  been  regulated  in  Law  no.  23  of  2004  concerning  the Elimination of Domestic Violence. The government's efforts in dealing with Domestic Violence are formulating policies to eliminate domestic violence, providing information, communication and education as well as  conducting  socialization  on  domestic  violence,  providing  gender- sensitive education and training.
Abstrak
Kata Kunci:
Perlindungan perempuan,
Perceraian, hukum Islam, hukum
positif
Studi  ini  dilakukan  terkait  ketentuan  perlindungan  oleh  negara terhadap wanita yang sedang menjalani proses perceraian, yang tidak jarang    mendapat    risiko  yang  dapat  mengancam  keselamatan jiwanya.    Studi  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif-kepustakaan,  untuk  menganalisis  tentang  ketentuan hukum  Negara  terhadap  perlindungan  perempuan  selama  proses perceraian dan upaya perlindungan dalam perspektif hukum Islam dan  hukum  Positif.  Hasil    studi  ini  menunjukkan      bahwa pelindungan      hukum  terhadap    perempuan  tersebut  telah  diatur dalam dalam  Undang-undang No. 23   Tahun   2004   Tentang Penghapusan      Kekerasan      Dalam      Rumah      Tangga.  Adapun upaya  pemerintah  dalam  menghadapi  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  ialah  merumuskan  kebijakan  penghapusan  KDRT, menyelenggarakan  informasi,  komunikasi  dan  edukasi  serta menyelenggarakan  sosialisasi  tentang  KDRT,  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender.

## Pendahuluan
Pasal      1      Undang-Undang      Perkawinan No.      1      Tahun      1974  menjelaskan  bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara  laki-laki  dengan  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sedangkan  tujuan  pernikahan  adalah mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah Swt dalam surat ar-Ruum ayat 21:
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah  dia  menciptakan  untukmu  istri-istri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu  benar-benar  dapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berpikir”.
Seringkali  pernikahan  harus  kandas  di pertengahan jalan. Hal ini dikarenakan adanya konflik yang sudah sering terjadi yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga  yang biasanya bersamaan dengan tindakan kejahatan lainnya. Namun   yang   menjadi   hal   menarik   pada saat   ini   yaitu   fenomena tindak kekerasan terhadap  perempuan.
Dalam      Undang-undang      Perkawinan (UUP)      pasal      31      telah  dijelaskan  bahwa kedudukan  suami  istri  adalah  sama  dan seimbang,  dalam  kehidupan  rumah  tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Menurut Yahya  Harahap  pasal  31  ayat  (1) merupakan spirit of the age (tuntutan semangat
zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk  mendudukkan  suasana  yang  harmonis dalam kehidupan rumah tangga.
Pasal  1  butir  1  Undang-undang  No.  23 Tahun 2004 dalam jurnal Widyastuti  (2009, p. 400)  menyatakan  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara  fisik,  seksual,   psikologis, dan/atau      penelantaran      rumah      tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan    terhadap    perempuan    dalam rumah  tangga  mencakup  segala      bentuk perbuatan      yang      dapat      menyebabkan perasaan   tidak enak (penderitaan),  rasa  sakit, luka,  dan  merusak  kesehatan.  Termasuk juga dalam kategori   penganiayaan   terhadap   istri adalah      pengabaian  kewajiban    memberi nafkah  lahir dan  batin.
Saat  ini  sering  terjadi  bentuk  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan    pihak suami  terhadap  istri,  bahkan  tak  jarang  istri dibunuh  dalam  masalah  rumah  tangga. Masalah  kekerasan  terhadap  perempuan  saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau  nasional,  tetapi  sudah  merupakan masalah global.
Seiring  perubahan  nilai-nilai  sosial  dan banyaknya  perempuan  yang  sadar  akan  hak-
hak  dan  kewajibannya,  maka  perempuan sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan  sewenang-wenang  oleh  laki-laki, maka  pihak  perempuan  akan  menggunakan haknya dengan mengajukan gugat cerai (khulu’) ke  pengadilan.  Kondisi  ini  jelas  berbeda dengan  masa  beberapa  tahun  yang  lalu,  di mana  pihak  istri  akan  memilih  tinggal  diam untuk  mempertahankan  keutuhan  rumah tangganya.
Dalam buku yang berjudul Garis-garis Besar Fiqh (Syarifuddin, 2003, p. 125) menyebutkan bahwa Khulu’ merupakan putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat  sesuatu  yang  menghendaki  putusnya perkawinan    si    suami    tidak    berkehendak untuk    itu.    Kehendak  untuk      putusnya perkawinan   yang   disampaikan   si   istri   ini dengan  membayar    uang    ganti    rugi    yang diterima  oleh  suami  dan  dilanjutkan dengan ucapannya  untuk  memutus  perkawinan  itu. Dalam  kasus  ini,  perceraian  yang  dimaksud yaitu  perceraian  gugat  cerai  yang  diakibatkan karena  adanya  KDRT  yang  dilakukan  oleh suami.  Sehingga  sang  istri  merasa  tidak nyaman  berada  dalam  hubungan  ikatan pernikahan.
Salah satu contoh kasus KDRT yang ada di Indonesia  ialah  kasus  pembunuhan  dr.  Letty akibat KDRT yang dilakukan oleh suaminya.
Dilansir dalam artikel Beritahati.com, Jakarta adalah dr. Letty (35) tewas di tempat kerjanya di  Klinik  Azzahra  Jalan  Dewi  Sartika,  Jakarta
Timur,  pada  Kamis  petang  (9/11/2017) setelah diberondong enam kali tembakan oleh suaminya. Hal ini diduga adanya permasalahan  keluarga.  Sebabnya,  memasuki tahun  kelima  pernikahan  mereka,  Dilansir dalam  artikel Kompas.com dari  penjelasan narasumber  Gulfan  Afero,  sebagai  berikut: salah      satu      alasan      yang      mendorong almarhumah   melakukan gugatan cerai adalah setelah  dipukul  oleh  suaminya  dan  sekujur tubuhnya lebam. Almarhumah telah melaporkan  kasus  pemukulan  tersebut  ke kepolisian  setempat  dan  telah  dilakukan visum.
Dalam artikel Kompas.com juga menjelaskan bahwa  laporan  dr.  Letty  soal  KDRT  ini kemudian dicabut oleh Letty tanpa alasan yang cukup  jelas.  Kepada  keluarganya  ia  mengaku hanya  menginginkan  cerai,  tanpa  harus melanjutkan proses hukum kepada Helmi. Tak hanya  itu,  Letty  juga  disebut  tidak  tahan dengan  dugaan  pemerkosaan  yang  dilakukan suaminya terhadap salah satu karyawan sebuah klinik  kecantikan  di  mana  Helmi  pernah bekerja.  Kasus  tersebut  tidak  dilaporkan  ke polisi,  tetapi  Helmi  dipecat  dari  klinik  yang berada di Jakarta Timur tersebut.
Dilansir  dalam  artikel detiknews.com juga dijelaskan  bahwa  Helmi  pernah  menyeret istrinya (dr. Letty) dari luar ke dalam rumah.
Selain  itu,  dalam  artikel  ini  juga menjelaskan bahwa dr. Letty sering kabur dari suaminya karena sering mendapatkan
tindakan  KDRT.  Sementara  itu,  dari  pihak keluarga  juga  menyebut  bahwa  Helmi  sering mengajukan beberapa ancaman pembunuhan kepada dr. Letty dan keluarga setelah digugat cerai oleh dr. Letty.
Artikel Banjarmasinpost.co.id menjelaskan bahwa  Helmi  nekat  membunuh    dr.    Letty dikarenakan  tidak  mau  digugat  cerai.  Hal ini  dijelaskan  oleh  Kapolres  Metro  Jakarta Timur  mengatakan,  “ diduga  pelaku  menembak istrinya  karena  tak  mau  dicerai ”  (kamis,
9/11/2017).
Hal  ini  dilansir  dari tirto.id Helmi dikenakanan pasal 338 tentang pembunuhan dan  pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan berencana.  Perempuan  sering  kali  dinomor duakan  oleh masyarakat  terutama oleh kaum laki-laki.  Kesewenang–wenangan  laki–laki tidak  jarang  terjadi  karena  mereka  merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
Sejak  munculnya  kejadian  kekerasan terhadap  perempuan  yang  sedang  melakukan gugat cerai, maka muncul wacana pentingnya perlindungan  perempuan  dalam  menghadapi gugat  cerai.  Penelitian  ini  fokus  terhadap faktor–faktor    yang    mengharuskan perempuan    dalam   masa    gugat   cerai  harus dilindungi.
Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka kajian  ini  dilakukan  untuk  menemukan jawaban atas ketentuan perlindungan hukum bagi  perempuan  dalam  masa  perceraian  dan upaya-upaya hukum yang dapat diambil  dalam
perspektif hukum Islam dan Positif.

## Perlindungan Perempuan
Masalah      perempuan      sepertinya      tak pernah      selesai      untuk  dibahas  bahkan mempunyai  daya  tarik  tersendiri  untuk diperbincangkan,  meskipun  sudah  banyak sekali  penelitian  yang  dikerjakan,  buku  yang diterbitkan  dan  artikel-artikel    yang  ditulis, namun    masih    banyak    kasus-kasus    yang mengancam keselamatan perempuan.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI), kata perempuan ialah lawan dari laki- laki. Artinya, perempuan adalah manusia atau orang  yang  mempunyai  vagina,  dapat menstruasi,  hamil,  melahirkan  anak,  dan menyusui.  Sedangkan  perlindungan  yaitu proses,  cara,  perbuatan  melindungi  (KBBI, 2008, p.873).
Sedangkan, perlindungan menurut ketentuan  pasal  1  ayat  4  undang-undang Nomor  23  tahun  2004  ialah  segala  upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan  rasa  aman  kepada  korban  yang dilakukan  pihak  keluarga,  advokat,  lembaga sosial, kepolisian,   kejaksaan   dan   pengadilan atau   pihak   lainnya   baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.
Perlindungan  hukum  sendiri  dibedakan dalam  dua  bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum  preventif  dan  sarana  perlindungan hukum    represif.    Perlindungan    hukum preventif yaitu  hukum  yang dititikberatkan pada      upaya      pencegahan      sedangkan
perlindungan  hukum    represif          ialah dititikberatkan    pada    upaya    penyelesaian. (Ismiati, 2010, p.12).
Dalam  Al-Qur’an  surah  an-Nahl  ayat  72 disebutkan,  Allah    menjadikan    bagi    kamu istri-istri    dari    jenis    kamu  sendiri  dan menjadikan  bagimu  dari  istri-istri  kamu  itu, anak-anak  dan  cucu-cucu,  dan  memberimu rezeki    dari  yang      baik-baik.      Maka mengapakah   mereka   beriman kepada  yang bathil  dan  menginginkan  nikmat  Allah ?” (Taskhih Depag, 1997, p.412).
Perlindungan perempuan sebenarnya ditujukan  untuk  mengurangi  kekerasan  yang terjadi  di  dalam  rumah  tangga  yang mengakibatkan  para  perempuan  mengalami trauma  psikis  maupun  psikologi  hingga kematian. Serta, mengurangi angka perceraian akibat KDRT (Arifin, 2016, p. 115).
Jadi,  perlindungan  perempuan  adalah upaya untuk melindungi seseorang (Perempuan)  dari  tindak  kekerasan  maupun dari tindak bahaya yang dilakukan oleh pihak keluarga  maupun  pemerintah  berdasarkan aturan  yang  berlaku  yang  bersifat  sementara maupun putusan.
Telah  banyak  wacana  yang  membahas mengenai  tema  perlindungan  perempuan, hingga sampai saat ini belum ada hukum yang konkrit      dalam      mengatur      perlindungan perempuan   yang signifikan.  Selama ini,  yang menjadi    acuan    adalah  undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga  yaitu  pada  undang-undang  No.  23 tahun  2004.  Undang-undang  No.  23  tahun 2004  pasal  1  ayat  2  telah  dijelaskan  bahwa penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  jaminan  yang  diberikan  oleh  negara untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga,  menindak  pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga  dan  melindungi  korban kekerasan dalam rumah tangga.
Pada  dasarnya,  setiap  orang  berhak  untuk hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup dan  kehidupannya.  Makna  ini  merupakan pengakuan dari  Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 A. Jadi, hak hidup  mempertahankan hidup  dan  kehidupan merupakan  hak  yang paling  esensial  pada  setiap  orang.  Menurut ketetapan  MPR-RI  Nomor  XVII/MPR/1998 tentang  Hak    Asasi    Manusia,    yaitu    pada uraian    II  yang  berjudul  Piagam  Hak  Asasi Manusia,  bagian  pembukaan,  alinea  6, disebutkan bahwa :
“Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia  terpadu  dan  melekat  pada  diri manusia  sebagai  pribadi,  anggota  keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga Negara, serta anggota masyarakat bangsa- bangsa” (Ismiati, 2010, p. 2).

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam bahasa Inggris kekerasan diistilahkan dengan violence .  Secara    etimologi, violence merupakan  gabungan  dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Jadi, violence adalah  tindakan  yang  membawa  kekuatan untuk  melakukan  paksaan  atau  tekanan  fisik
maupun non fisik (Gultom, 2012, p. 14).
Menurut  Widyastuti  dalam  Pasal  1  butir  1 Undang-undang  No.  23  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Artinya, kekerasan      dalam      rumah      tangga      adalah segala      bentuk  kekerasan  yang  menimbulkan kesakitan  atau  kesengsaraan  yang  dilakukan oleh suami terhadap istrinya (Widyastuti, 2009, p. 400).
Kekerasan    terhadap    perempuan    dalam rumah tangga  dapat mencakup segala   bentuk perbuatan        yang      dapat      menyebabkan perasaan  tidak  enak (penderitaan),  rasa  sakit, luka,  dan  merusak kesehatan.  Termasuk  juga dalam  kategori    penganiayaan    terhadap  istri adalah      pengabaian      kewajiban      memberi nafkah   lahir   dan batin.
Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu  menyangkut  soal  suatu  perbuatan  yang berdasarkan  syari’at  yang  telah  ditetapkan (digariskan)  sebagai  suatu  tindak  pidana (Arifin, 2016, p. 116).
Arti dari Hukum Materiil yaitu  hukum yang mengatur  isi  dari  pada  hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Hubungan-
hubungan  hukum  dalam  lapangan  perdata diatur  oleh  hukum  perdata,  dan  hubungan- hubungan  hukum  dalam  lapangan  hukum publik diatur oleh hukum publik.
Dalam    pandangan    Islam,  kekerasan terhadap  perempuan  baik  di  dalam  rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan.  Apalagi  jika  suami  menyakiti  istri dengan  memukulnya  hingga  terluka.  Hal  ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri (Arifin, 2016, p. 116).
Secara  terminologis,  istilah  Fikih  Jinayah atau hukum  pidana Islam   diartikan   sebagai ketentuan-ketentuan  hukum  syarak  yang melarang  orang  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu,  dan  pelanggaran  terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman  berupa  penderitaan    badan    atau harta (Arifin, 2016, p. 116).
Al  Qur’an  surah  al  Baqarah  ayat  228, menjelaskan,  “dan  para  istri  memiki  hak seimbang  dengan  kewajibannya  menurut  cara yang ma’ruf” (Taskhih Depag, 1997, p. 55).
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan baik itu secara fisik, seksual atau psikologis yang menimbulkan kecemasan serta kesakitan.
Hal ini, perempuan memerlukan perlindungan baik secara mental maupun fisik. KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu  rumah tangga.    Namun    secara    umum    pengertian
KDRT  lebih  dipersempit  artinya  sebagai penganiayaan  oleh  suami  terhadap  istri    dan anak.    Hal    ini  bisa    dimengerti    karena kebanyakan    korban  KDRT  adalah  istri  dan anak.
Mengapa demikian? karena kedudukan anak dan perempuan yang  kurang  menguntungkan. Anak    dan    perempuan    mempunyai  resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara Psikologis, sosial maupun fisik (Gultom, 2012, p. 15).
Dalam    jurnal          Manumpahi    mengutip bahwa    timbulnya    tindakan  KDRT  di antaranya adalah (Manumpahi, 2016, p. 5) :
1. Komunikasi
Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor  terpenting  dalam  menentukan keharmonisan  suatu  rumah  tangga. Dengan  adanya  komunikasi  akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga dalam menyampaikan  keluhan,  uneg-  uneg, ataupun  hal-hal   lain   yang  berkaitan dengan   masalah keluarga.
2. Penyelewengan Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami  istri  merupakan  masalah  besar yang  dihadapi  oleh  pasangan  tersebut.
Tak  jarang  hal  tersebut  menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT).
3. Citra Diri yang Rendah dan Frustasi
Faktor  ini  biasanya  muncul  jika  sang suami  sedang  merasa  putus  asa  dengan masalah  dalam  pekerjaan  yang  sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
4. Perubahan Status Social
Faktor  penyebab  timbulnya  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  pada  keluarga masyarakat  perkotaan  dengan  tingkat kehidupan  ekonomi  menengah  ke  atas adalah  masalah  gaya  hidup  dengan gengsi  yang  tinggi  pada  keluarga tersebut.
5. Kekerasan  sebagai  sumber  penyelesaian masalah
Budaya  kekerasan  dalam  rumah-tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang  pernah  dialami  dari  sejak  lahir sudah  berada  pada  lingkungan  yang keras  dan  terus  dididik dengan  nilai- nilai  yang  berhubungan  dengan  unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan  kekerasan  sebagai  sarana yang  paling  tepat  dan  cepat  untuk menyelesaikan suatu masalah.
Menurut Gultom dalam buku yang berjudul Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan Perempuan  menyebutkan  bahwa  bentuk- bentuk KDRT ialah (Gultom, 2012, p. 16-17) :
1. Phisykal Abuse (kekerasan  fisik)
Adalah      perbuatan      yang mengakibatkan   rasa   sakit, jatuh sakit atau    luka    berat.  Kekerasan  fisik menunjukkan    pada    cedera    yang ditemukan,    bukan  karena  suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa  penyerangan  (vide  pasal  6 UUPKDRT).
Adapun   bentuk-bentuk kekerasan   fisik dapat berupa dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet,  digebuk,  ditendang,  diinjak, dibanting,  dibentur,  disilet,  ditusuk, dibacok,  dibusur/dipanah,  disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, di suruh push up , lari, disuruh jalan dengan lutut.
2. Emotional abuse
(kekerasan emosional/psikis) Merupakan perbuatan
yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya rasa    percaya    diri,    hilangnya kemampuan    untuk  bertindak,    rasa tidak    berdaya,    dan/atau    penderitaan psikis berat   pada seseorang.
Adapun      tindakan      kekerasan  psikis berat  pada  seseorang  (vide  pasal  7 UUPKDRT).
Kekerasan psikis seperti: tidak memperdulikan,  mendiskriminasikan, meneror,  mengancam,  atau  secara terang-terangan menolak.
3. Sexsual abuse (kekerasan seksual)
Antara  lain  meliputi:  pemaksaan hubungan  sexsual  yang  dilakukan terhadap  orang  yang  menetap  dalam rumah  tangga;  pemaksaan  hubungan seksual  terhadap  salah  seorang  dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau tujuan tertentu (vide pasal 8
UUPKDRT).
Kekerasan  seksual  menunjuk  kepada setiap aktifitas seksual, bentuknya  dapat berupa    penyerangan    atau    tanpa penyerangan.  Kategori  penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cidera  fisik,  kategori  kekerasan  seksual tanpa  penyerangan  menderita  trauma emosional.  Bentuk-  bentuk  kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.
4. Penelantaran  rumah  tangga
Yaitu  seseorang      yang  menelantarkan orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,  atau  pendidikan  kepada orang  tersebut  (vide  pasal  9  ayat  (1) UUPKDRT).
Yang  termasuk  penelantaran  rumah tangga  adalah  perbuatan  setiap  orang yang  mengakibatkan  ketergantungan ekonomi  dengan  cara  membatasi
dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam  atau  di  luar  rumah  sehingga korban berada kendali orang tersebut.
Perlindungan  Perempuan  dalam  Perspektif

## Hukum Islam
Salah  satu  nilai  Islam  yang  tertinggi  ialah keadilan. Hal ini disebabkan untuk menegakkan  keadilan  dan  kebenaran  dalam menebarkan ketentraman, meratakan keamanan,  memperkuat  hubungan-hubungan antara  individu  dengan  individu  lain, memperkokoh  kepercayaan  antara  penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan,
menambahkan kesejahteraan dan meneguhkan   tradisi,   sehingga   tradisi   itu tidak  mengalami  kerusakan  atau  kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan  tujuannya  didalam  bekerja, berproduksi  dan  berkhidmat  kepada  negara, tanpa  menghadapi  rintangan  yang  dapat menghentikan
kegiatannya atau menghalanginya untuk bangkit (Sabiq, 1987, p.
7).
Islam  memperingatkan  bahwa  dengan kawin,  Allah  akan  memberikan  kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan  kesulitan-kesulitannya  dan memberikannya  kekuatan  yang  mampu mengatasi kemiskinan.
Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32:
“Dan kawinkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut kawin.  Jika  mereka  miskin,  maka  nanti  Allah
berikan  kecukupan  kepada  mereka  dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha tahu”.
Dalam    pandangan      Islam,  kekerasan terhadap  perempuan  baik  di  dalam  rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan.  Dalam    hal    ini    telah    digariskan berbagai  kejahatan  yang  dikategorikan dalam tindak  pidana  diantaranya  ialah  pencurian, penganiayaan,  makar,  pembunuhan  dan kekerasan seksual (pemerkosaan).
Ketimpangan  relasi  dalam  rumah  tangga sangat  potensial  untuk  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Pada    kenyataannya memang    sulit    dinafikan,    bila    terjadi pertikaian  antara  suami  istri  yang  muaranya berasal    akibat    kekerasan  fisik        maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam telah memerintahkan  kepada  para  suami  untuk membangun      relasi      dengan  istrinya  secara baik-baik  (ma’ruf).
Sebelum    datangnya    Islam,    perempuan dibelahan  bumi  arab  dan yang  lainnya  tidak dapat    meraih    hak-hak    yang    seharusnya mereka  dapatkan.  Bahkan  mereka  selalu tersingkirkan,    tidak  ada  satupun    yang  dapat menjaga  kehormatan  dan  merasakan  jeritan hati  mereka.  Padahal  unsur  tersebut  sangat berpengaruh  dalam  kehidupan  seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya  hanya  karena  hal  itu.  Sampai- sampai  di  Yunani  perempuan  menjadi  hak milik walinya (As- Sya’rani, 2009, p. 106).
Al Qur’an surah An Nisa ayat 34 dan 35:
“Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan  sebagian  mereka  (laki-laki)  atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari harta  mereka.  Sebab  itu  maka  wanita  yang saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi memelihara  diri  dibalik  pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya. Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha Besar” (Taskhih Depag, 1997, p.123).
“Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika ke    dua    orang  hakam  itu  bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik  kepada  suami-istri  itu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Taskhih Depag, 1997, p. 123).
Asbabun  Nuzul  dari  kedua  ayat  tersebut dijelaskan  dalam  hadist  riwayat  Ibnu  Hatim bahwa  pada  suatu  waktu  datanglah  seorang wanita menghadap   Rasulullah   Saw   untuk mengadukan   masalah,   yaitu   dia ditampar mukanya  oleh  sang  suami.  Rasulullah  Saw bersabda, suamimu itu diqishash (dibalas).
Sehubungan dengan sabda Rasulullah Saw, maka Allah Swt menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang  dengan  tegas  memberikan  ketentuan, bahwa  bagi  orang  laki-laki  ada  hak  untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan  terhadap  haknya  selaku  istri. Setelah mendengar keterangan  ayat  ini  wanita itu  pulang  dengan  tidak  menuntut  qishash terhadap  suaminya  yang  telah  menampar mukanya (Mahali, 2002, p. 223)
Kemudian,    diriwayatkan    oleh    Ibnu Marduwaih  juga  dijelaskan bahwa pada suatu waktu datanglah seorang laki-laki dari kalangan sahabat  Anshar  menghadap  Rasulullah  Saw bersama-sama  istrinya.  Istrinya  mengadu kepada  Rasulullah  Saw,  “Wahai  Rasulullah, suamiku  ini  telah  memukul  mukaku  sehingga terdapat bekas luka”. Rasulullah Saw bersabda, “suamimu  tidak  hak  untuk  melakukan demikian. Dia harus diqishash”.
Sehubungan  dengan  keputusan  Rasulullah Saw tersebut maka Allah menurunkan  ayat  ke- 34  dan  35  sebagai  ketegasan  hukum,  bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan  demikian  hukum  qishash  yang dijatuhkan Rasulullah Saw itu gugur, tidak jadi dilaksanakan (Mahali, 2002, p. 224).
Namun,  dalam  ayat  ini  dijelaskan  bahwa maksud dari menasihati sang istri ialah apabila sang istri melakukan pembangkangan terhadap hak- hak yang dianugerahkan Allah kepada sang suami.  Dan,  apabila  dengan  cara  menasihati belum  mengakhiri  pembangkangan  tersebut, maka sang suami berhak meninggalkan mereka.
Tapi, bukan dengan  keluar rumah  namun dengan  saling  membelakangi  dan  saling memalingkan  wajah  ditempat  pembaringan. Apabila sang istri masih melakukan pembangkangan  maka  sang  suami  berhak memukul  sang  istri.  Namun,  tidak  dengan menyakiti sampai  mencederainya  tapi  dengan menunjukkan    sikap    tegas    dari    sang  suami (Shihab, 2006, p. 423).
Pasal 2 dalam undang-undang No. 1 tahun 1974  menyebutkan  bahwa  perkawinan menurut  hukum  islam  adalah  akad  yang  kuat atau mitsaqan ghalidza untuk menaati perintah Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah. Pernyataan ini didukung dengan tujuan perkawinan  menurut  pasal  3  yang  berbunyi perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan rahmah (Suma, 2004, p. 376).
Dalam sebuah ajaran Yahudi menyebutkan bahwa  perempuan  ditempatkan  pada  posisi seorang  pembantu.  Sedangkan  dalam  tradisi Cina Perempuan tidak  memiliki  nilai dalam kehidupan    bermasyarakat.    Dalam  tradisi mereka   ini,   kaum   perempuan   ditugaskan untuk      mengerjakan  pekerjaan    yang    paling hina  dalam  pandangan  masyarakat.
Begitu    pula  dalam  undang-undang  India, perempuan  tidak  memiliki  hak  untuk menyukai dan   mencintai.   Semenjak   kecil mereka      diharuskan      untuk      mengikuti kemauan  orang  tuanya.  Hal  ini  merupakan gambaran  bagaimana  perempuan  pada  masa pra-Islam  yang  sangat  tersiksa  lahir  maupun batin (As-Sya’rani, 2009, p.107).
Sesungguhnya  Allah  telah  mengabarkan bahwa ia juga memberikan sebagian perempuan posisi yang sama persis dengan kaum laki-laki. Allah  telah    mengagungkan    seorang perempuan    bernama  Maryam    as.    Misalnya dalam  Al-qur’an  ia  berfirman, “Dan  (ingatlah) ketika  Malaikat  (Jibril)  berkata,  ‘Hai      Maryam;
sesungguhnya      Allah      telah      memilih      kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)”.
Maka  dari  itu,  perempuan  apabila  dilihat dari  segi  gender  adalah  seorang  manusia  yang memiliki hak dan kebebasan dalam berkeyakinan,  ia  dapat  mempergunakan nalarnya  dalam  berbagai  permasalahan  yang dihadapinya.
Di samping itu, perempuan juga mendapatkan  keistimewaan  tertentu      yang tidak   akan   didapatkan   dari   kaum   laki-laki, seperti  mendapatkan  keringanan  untuk meninggalkan  salat  ketika  sedang  mengalami menstruasi. Selain itu, Islam telah memberikan kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan memilih (Asy-Sya’rani, 2009, p.116).
Dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  laki-laki berhak  mendidik  istrinya  dan  berhak menasehati  istrinya  bahkan  memukul  istrinya apabila  sang  istri  melakukan  penyelewengan pada tugas sebagai seorang istri.  Namun, tidak sampai  menimbulkan  cidera  atau  kesakitan terhadap istrinya.
Meskipun  sudah  dijelaskan  dalam  undang- undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah  untuk  menciptakan  keluarga  yang sakinah  mawaddah  warahmah,  namun  masih banyak  yang  mengabaikan  tujuan  perkawinan tersebut.  Dalam  Islam  sendiri  belum  ada hukum  yang  konkrit  mengenai  perlindungan perempuan.
Perlindungan  Perempuan  dalam  Perspektif

## Hukum Positif
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  pasal 30 telah dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari susunan  masyarakat.  Hal  ini  didukung  pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa hak dan kedudukan  suami  istri  adalah  seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama  dalam  masyarakat  (Suma,  2004,  p. 336).
Pasal  77  ayat  2  undang-undang  No.  1 tahun    1974    menyebutkan  bahwa  hak  dan kewajiban suami istri adalah suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia  dan  memberi  bantuan  lahir  batin  yang satu  kepada  yang  lain  (Suma,  2004,  p.  392). Jadi, dalam kehidupan berumah tangga suami dan  istri  harus  saling  menghargai  satu  sama lain  serta  harus  saling  mengerti  kekurangan masing-masing.
Pada pasal 4 undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menjelaskan  bahwa  setiap manusia    mendapatkan    hak    untuk    hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Yang  dimaksud  hak  hukum  surut  adalah hak asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi
dalam  keadaan  apapun  dan  oleh siapapun (Pangaribuan,   2006, p. 360).   Hak   untuk semua   manusia   ialah mendapat kehidupan yang layak serta bebas dalam bermasyarakat.
Bangsa  Indonesia  berpandangan  bahwa HAM  harus  memperhatikan  karakteristik Indonesia  dan  sebuah  hak  asasi  juga  harus diimbangi  dengan  kewajiban,    sehingga diharapkan    akan    terciptanya  saling menghargai  dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak.
Oleh  sebab  itu,  pasal  28  J  UUD  1945 memberikan  pembatasan  yang  ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Siregar, 2013, p. 67).
Penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945 pasal 28 J:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada pembatasan   yang   ditetapkan   dengan undang-undang      dengan      maksud  semata- mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis (UUD’45, 2014, p. 71).
Meskipun  sudah  diatur  dalam  undang- undang  tentang  HAM,  Perkawinan,  Tujuan Perkawinan  maupun  Hak  dan  Kewajiban suami istri, namun masih banyak kasus tentang
gagalnya  membina  rumah  tangga  sehingga mengakibatkan  perceraian.  Salah  satu  akibat terjadinya perceraian ialah adanya komunikasi yang kurang baik antar suami istri yang kadang menimbulkan  percekcokan  sampai  kekerasan dalam rumah tangga.
Perlindungan korban dalam hukum pidana positif  di  Indonesia  lebih  banyak  merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak  langsung.  Adanya  perumusan  tindak pidana  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  dapat  dikatakan  telah  ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap  kepentingan  dan  hak  asasi  korban tindak pidana.
Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut  hukum  positif  tidak  dilihat  sebagai perbuatan  menyerang  kepentingan  seseorang (korban),  secara  pribadi  dan  konkret,  akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto .
Akibatnya,  perlindungan  korban  tidak secara  langsung  dan  kongkret  tertuju  pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara  tidak  langsung  dan  abstrak.  Arti  dari in    abstrakto sendiri  ialah  peraturan  hukum yang  berlaku  pada  suatu  negara  yang  belum diterapkan  terhadap  sesuatu  kasus  oleh pengadilan.
Sedangkan,  model  perlindungan  yang diinginkan  oleh  korban  ialah  model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi  setimpal  kepada  pelaku  sebagai
pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan  terhadap  korban  melainkan perlindungan    yang    secara    konkret    (nyata) berupa  pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya (Risfandi, 2014, p.12).
Pengakuan      harkat      dan      martabat manusia   yang   mengalir   dari Pancasila secara bersama-sama menyangkut eksistensi manusia sebagai  makhluk  sosial  dan  sebagai  mahkluk pribadi.  Sebagai  makhluk  sosial,  individu warga  Negara  tidak  hanya  menuntut  haknya terhadap  Negara  tetapi  juga  menyadari kewajibannya  terhadap  Negara  yang  telah dibangun  atas  kehendak    bersama    sebagai dorongan  kodrat  untuk  hidup  bemasyarakat (Ismiati, 2010, p.18).
Undang-undang  No.  23  tahun  2004  pasal 17  menjelaskan  bahwa  dalam  memberikan perlindungan  sementara,  kepolisian  dapat bekerja  sama    dengan    tenaga    kesehatan, pekerja    sosial,    relawan    pendamping, dan/atau    pembimbing    rohani    untuk mendampingi  korban  (Pangaribuan, 2006, p. 150). Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan  oleh pihak  aparat    kepolisian    beserta    para pendamping hukum yang diperlukan.
Pada pasal 2  ayat 2 undang-undang No. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan kepada  korban  atau  saksi  dalam  pelanggaran hukum  hak  asasi  manusia  dilakukan  oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang  diberikan  sejak  tahap  penyelidikan,
penyidikan,
penuntutan, dan/atau
pemeriksaan disidang pengadilan (Pangaribuan, 2006, p.664).
Pasal  30  undang-undang  23  tahun  2004 ayat  1  menyebutkan  bahwa  permohonan perintah  perlindungan  disampaikan  dalam bentuk  lisan  atau  tulisan.  Pada  ayat  3  juga menyebutkan  bahwa  dalam  hal  permohonan perintah  perlindungan  yang  diajukan  oleh keluarga,  teman  korban,  kepolisian,    relawan pendamping,  atau  pembimbing  rohani  maka korban  harus  memberikan  persetujuannya (Pangaribuan,  2006,  p.  150).  Pengaduan meminta  perlindungan  dapat  dilaksanakan dengan    cara    membuat  pengaduhan  dalam bentuk  lisan  maupun  tulisan  yang  dapat dilakukan  oleh  kelurga  maupun  teman korban.
Perlindungan  perempuan  dalam  tindak kekerasan maupun pidana telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan  konvensi  penghapusan  segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang- undang ini didasari oleh :
1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya  dalam  hukum  dan pemerintahan,  sehingga  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  wanita  harus dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan pancasila dan UUD 1945.
2. Ketentuan-ketentuan    yang    terdapat dalam  konvensi  tersebut  pada dasarnya tidak   bertentangan   dengan   pancasila,
UUD   1945   dan peraturan perundang- undangan Republik Indonesia.
3. Pemerintah  Republik  Indonesia  telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal  29  Juli  1980  sewaktu  diadakan konferensi se-Dunia Dasawarsa PBB bagi wanita di Kopenhagen
Atas  dasar  tersebut,  maka  konvensi mengenai  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  wanita,  kemudian disahkan  dengan  undang-  undang.  Artinya konvensi tersebut menjadi hukum positif yang berlaku di wilayah Negara Indonesia (Ismiati, 2010, p. 62).
Sebenarnya    di    Indonesia    telah    banyak undang-undang maupun aturan pemerintahan  yang  membahas  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,  namun  tetap saja  para  pelaku  tindak  KDRT  tidak  takut dengan  sanksi  yang  akan  diberikan  apabila

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yang  berjenis  penelitian  pustaka (library  research) yaitu  penelitian  dengan  cara mengambil  data-data  maupun  artikel-artikel sebagai bahan penunjang.
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan  yuridis  normatif  yang  merupakan pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan hukum  utama  dengan  menelaah  sumber hukum  yang  terkait.  Penelitian  bersifat deskriptis  analitis,  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  secara  menyeluruh  dan
sistematis  tentang  fakta  yang  berhubungan dengan  kasus perlindungan perempuan selama proses perceraian.
Data-data  didapatkan  dari  sumber-sumber primer  berupa  buku-  buku  yang  menjelaskan tentang  perlindungan  perempuan  beserta hukum  normatif  yang  mengatur  didalamnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal- jurnal  serta  artikel-artikel  yang  terkait  dengan judul penelitian ini.
Teknik analisis data menggunakan induktif, yaitu  suatu  analisis  berdasarkan  data  yang diperoleh,  selanjutnya  dikembangkan  menjadi kaya  tulis.  Setelah  semua  data  terkumpul, kemudian    data  akan  diolah  secara  rinci kedalam  kalimat-kalimat  yang  bertitik  pada analisis  yuridis  normatif.  Analisis  data merupakan  proses  mencari  dan  menyusun secara    sistematis    data    yang    diperoleh    dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun dari artikel- artikel  dengan  cara  menjabarkan  kembali kedalam      sebuah      deskripsi      (kalimat) sehingga      mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri maupun orang lain.

## Kasus Dr. Letty
Letty  Sultri  yang  biasa  dipanggil  dr.  Letty. Beliau merupakan salah  satu  korban  KDRT yang  dilakukan  oleh  suaminya.  Dokter  yang bekerja di Klinik Az-Zahra tersebut meninggal dunia  setelah  diberondong  peluru  oleh suaminya. Dikutip dari tribunnews- makassar.com , Dr. Letty lahir di Bengkulu pada 25 Februari 1971. Dia merupakan putri ke dua
dari lima saudara. Dr. Letty adalah anak dari seorang  mantan  Dekan  Fakultas  Hukum  dan Pembantu  Rektor  III  Universitas  Bengkulu, Bachtiar  Hosen.  Ia  merupakan  lulusan  dari Kedokteran Universitas YARSI.
Dilansir dari tribun-timur.com , Dokter Letty tewas usai diberondong peluru oleh suaminya sendiri yang bernama dokter Helmi. Sebelum diberondong peluru,  Letty diketahui  terlibat percekcokan  dengan  Helmi. Penjelasan Kabid Humas  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Argo Yuwono mengatakan, “pasangan suami istri itu terlibat percekcokan karena ada permasalahan rumah tangga”. tirto.id mengungkapkan Helmi menembak  mati  Letty   di  Azzahra Medical Center,  Cawang,  Jakarta  Timur  pada  Kamis (9/11/2017)    pukul  14.30  WIB.  Klinik  ini adalah  tempat  kerja  Letty,  sementara  Helmi bekerja tidak jauh dari situ.
Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya,  Kombes Argo  Yuwono  mengatakan    bahwa  kemarin pelaku  masih    diperiksa,    bersama  dua  orang saksi bernama Nabilla dan Abdul Kadir. Dalam pemeriksaan  itu,  belum  semua  informasi diperoleh,  termasuk  beberapa  detail  penting seperti  sebab  permohonan  cerai.  Artikel Banjarmasinpost.co.id menjelaskan    bahwa Helmi    nekat  membunuh  dr.  Letty dikarenakan  tidak  mau  digugat  cerai.  Hal  ini dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan,  “ diduga  pelaku  menembak  istrinya karena tak mau dicerai ” (kamis, 9/11/2017).
Dikutip  pada  artikel Kompas.com dari
penjelasan  narasumber  Gulfan  Afero,  sebagai berikut:
“Salah      satu      alasan      yang      mendorong almarhumah   melakukan gugatan cerai adalah setelah  dipukul  oleh  suaminya  dan  sekujur tubuhnya lebam. Almarhumah telah melaporkan  kasus  pemukulan  tersebut tersebut  ke  kepolisian  setempat  dan  telah dilakukan visum”.
Dalam    artikel Kompas.com juga menjelaskan    bahwa    laporan    dr.  Letty  soal KDRT ini kemudian dicabut oleh Letty tanpa alasan yang cukup jelas. Kepada keluarganya ia mengaku  hanya  menginginkan  cerai,  tanpa harus  melanjutkan  proses  hukum  kepada Helmi. Tak hanya itu, Letty juga disebut tidak tahan  dengan  dugaan  pemerkosaan  yang dilakukan  suaminya  terhadap    salah    satu karyawan  sebuah  klinik  kecantikan  di  mana Helmi  pernah  bekerja.  Kasus  tersebut  tidak dilaporkan ke polisi, tetapi Helmi dipecat dari klinik yang berada di Jakarta Timur tersebut. Alasan  Helmi  dipecat  dari  Klinik  tersebut adalah tindakan asusila terhadap perempuan.
Tirto.id mengungkapkan      atas tindakannya,   Helmi   sementara dikenakan dengan  Pasal  338  tentang  pembunuhan  dan Pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan berencana. Pasal 338 yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa  orang  lain,  karena  bersalah  telah melakukan  “pembunuhan”  dipidana  dengan pidana  penjara  selama-lamanya  lima  belas tahun.”
Sedangkan,  Pasal  340  mengandung  aturan: “Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain  diancam  karena  pembunuhan  dengan rencana,  dengan  pidana  mati  atau  pidana
penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
Selain    itu,    dilansir    dalam    artikel detiknews.com juga    dijelaskan  bahwa  Helmi pernah  menyeret  istrinya  (dr.  Letty)  dari  luar rumah  ke  dalam  rumah.  Selain  itu,  dalam artikel  ini  juga  menjelaskan  bahwa  dr.  Letty sering kabur   dari   suaminya   karena   sering mendapatkan   tindakan   KDRT. Sementara itu, dari pihak keluarga juga menyebut bahwa Helmi  sering  mengajukan  beberapa  ancaman pembunuhan  kepada  dr.  Letty  dan  keluarga setelah digugat cerai oleh dr. Letty.
Dalam  hal  ini, liputan6.com mengutip bahwa  putusan  Hakim  Ketua  Pengadilan Negeri    Jakarta    Timur,    Puji    Harian “Mengadili,    menyatakan  Ryan  Helmi  alias Helmi  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan bersalah  telah  melakukan    pembunuhan berencana,    dan    terbukti    secara  sah    dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api. Menjatuhkan pidana  kepada  Ryan  Helmi  dengan  pidana penjara seumur hidup”

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pada  bab    sebelumnya    telah    dibahas bahwa  dr.    Letty  meninggal  karena  ditembak mati  oleh  suaminya.  Suaminya  yang  tidak terima  telah  digugat  cerai  oleh  Letty.  Ia menggugat  suaminya  dikarenakan  sering melakukan KDRT terhadap dirinya. Mengenai hal  ini  Helmi  dikenakan  pasal  338  dan  340 tentang  pembunuhan  dan  pembunuhan berencana.
Sebenarnya, dalam suatu pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia melainkan  mengikatkan  tali  perjanjian  yang suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat membangun  rumah  tangga  yang  sakinah, tentram,  dan  dipenuhi  oleh  rasa  cinta  dan kasih sayang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pernikahan  tidak  hanya  bersandar  dalam ajaran- ajaran Al Qur’an dan As sunnah yang bersifat  global,  tetapi  pernikahan  berkaitan dengan  hukum  negara.  Pernikahan  yang  sah apabila pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Saebani, 2011, p. 30).
Keluarga   dan   kekerasan,   sekilas   seperti sebuah   paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya  dan  menakutkan,  sementara keluarga    diartikan    sebagai    lingkungan kehidupan  manusia,  merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan  rohani,  tempat  berlindung,  beristirahat, yang  diterima  anggota  keluarga  (Gultom, 2014, p. 15).
Tidak dapat dipungkiri masyarakat abad 21 ini  sudah  memasuki  era  globalisasi  dalam wacana  penegakan  Hak-hak  Asasi  Manusia (HAM).  Namun,  menyangkut  stigmatisasi terhadap  seksualitas  perempuan  tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan  yang  dikotomis  tersebut  pada akhirnya  membuat  perempuan  tidak  mudah untuk  mengakses  hak-haknya,  baik  ketika masyarakat  maupun  aparat  memposisikannya
sebagai  korban  kejahatan.  Dalam  kasus kekerasan, baik dalam  rumah  tangga  maupun dalam    masyarakat,    seperti    kasus penganiayaan  secara  fisik  atau  seksual. Perempuan  sebagai  korban,  sejak  awal  telah dicurigai  bahwa  ia  sedikit  banyak  turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (victim  participating) (Gultom, 2014, p. 67).
Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena  kekerasan  yang  muncul  dalam  rumah tangga  dapat  mempengaruhi  jiwa  anak-anak yang  dibesarkan  di  dalamnya.  Beberapa kekerasan  dalam  rumah  tangga  harus diantisipasi,  misalnya  dilecehkannya  hak-hak asasinya.  Hal  ini  akan  berdampak  terhadap derajat, kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan akan berdampak psikologis yang negatif pada korban (Gultom, 2014, p. 15).
Hak  seseorang  adalah  mendapatkan kehidupan  yang  layak  dan  hak  untuk mendapatkan  kebebasan.  Dalam  hal  ini pemerintah  melakukan  evaluasi  terhadap korban  dengan  cara  ditampung  disalah  satu lembaga  pemerintah  apabila  korban  maupun kerabat  korban  meminta  perlindungan terhadap lembaga maupun pihak kepolisian. Analisis  Pandangan  Hukum  Islam  Tentang Perlindungan Perempuan
Manusia    adalah  makhluk    yang  paling dimuliakan    Allah  swt.    Ia  menciptakannya dengan  tangan  (kekuasaan)-Nya  sendiri, meniupkan ruh dari-Nya kepadanya,
memerintahkan    sujud    semua  Malaikat kepadanya, menjadikannya sebagai khalifah di bumi,  dan  membekalinya  dengan  kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini,  dan  supaya  ia  dapat  meraih  dengan maksimal kemampuannya akan kesejahteraan kehidupan material dan spiritual (Sabiq, 1987, p. 9).
Ketika  Islam  datang  ke  dunia  ini,  ia  telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan  dan  hak  pribadinya  secara merdeka.  Allah  berfirman  dalam  Al-Qur’an surat  Al-Hujurat  ayat  13:
“Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya kamu  saling  kenal-  mengenal.  Sesungguhnya orang  yang  paling  mulia  di  sisi  Allah  ialah orang  yang  paling  bertakwa  diantara  kamu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Mengenal”.
Dalam  hal  ini,  Allah  telah  memberikan kepada  perempuan  hak  untuk  memilih  baik dalam  akidah,  pernikahan  dan  semua  sisi kehidupan lainnya. Bahkan mereka diberikan kebebasan  dalam  memiliki  harta  benda, melakukan  transaksi  jual  beli,  hibah  dan sebagainya.
Dalam Firman Allah dijelaskan pada surat Ali Imron ayat 36,:
“Maka  tatkala  istri  Imran  melahirkan anaknya,  diapun  berkata  :  “”Ya  Tuhanku, sesungguhnya  aku  melahirkannya  seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam
dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan)  engkau  daripada  syaitan  yang terkutuk” (Taskhih Depag, 1997, p.81).
Firman Allah dalam surat Al Isra’ ayat 70:
“Dan  sesungguhnya,  telah  kami  muliakan anak-anak  Adam,  kami  angkut  mereka  di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan  kelebihan  yang  sempurna  atas kebanyakan  makhluk  yang  telah  kami ciptakan” (Taskhih Depag, 1997, p. 435).
Dalam    kedua  ayat    tersebut,    dijelaskan bahwa  kedudukan  perempuan  sebenarnya lebih mulia dibanding dengan laki-laki. Selain itu,  dalam  ayat  ke  dua  juga  dijelaskan  bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu seimbang atau sama.
Hak-hak  yang  utama  yang  dijamin  oleh Islam  adalah  hak  hidup,  hak  pemilikan,  hak memelihara  kehormatan,  hak  kemerdekaan, hak  persamaan,  dan  hak  menuntut  ilmu pengetahuan.  Hak-hak  tersebut  merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan  dari  sisi  manusiawi  tanpa mempertimbangkan  warna  kulit,  agama, bangsa,  negara,  dan  posisinya  dalam masyarakat (Sabiq, 1987, p. 9).
Selain  itu,  Islam  juga  menjaga  kehidupan kaum  perempuan  dengan  memerangi  tradisi mengubur  anak  perempuan  hidup-hidup sebagai cermin kebencian masyarakat pada era pra-Islam  terhadap  kaum  tersebut,  tepatnya pada masa Jahiliyyah. Hal tersebut merupakan pelajaran  yang  sangat  berharga  bagi  manusia. Karena  secara  tidak  langsung  Islam  telah mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada
perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan.
Satu-satunya unsur yang membedakan mereka adalah ketakwaan dan amal saleh (Asy-Sya’rani, 2009, p. 110).
Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak al-karamah dan  hak al-fadhilah .  Apalagi  misi Rasulullah adalah rahmat lil al-‘alamin , dimana kemaslahatan    kesejahteraan    merupakan tawaran  untuk  seluruh  manusia dan  alam semesta.    Misi    Rasulullah  Saw    diantaranya ialah hifzh    al-Din (menjaga    keselamatan agama), hifzh    al-nafs    wa    al-’irdh (menjaga keselamatan  jiwa), hifzh  al-aql (menjaga keselamatan  akal), hifzh  al-nasl (menjaga keselamatan  keturunan),  dan hifzh  al-mal (menjaga keselamatan harta).
Lima  prinsip  dasar  tersebut  sangatlah relevan  dan  bahkan  seiring  dengan  prinsip- prinsip hak-hak asasi manusia. Di samping itu, Islam  sebagai  agama  tauhid,  datang  untuk menegakkan  kalimah Laa  ilaaha  ilallah ,  tiada tuhan selain Allah. Suatu kenyakinan (aqidah) yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan  ketaatan  kepada  segenap  kekuasaan duniawi  serta  segala  perbudakan  manusia dengan berbagai macam  jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya.
Oleh  karena  itu,  MUNAS  Alim  Ulama merekomendasikan  kepada  PBNU  agar rumusan-rumusan  HAM  yang  bersifat substansial, menjadi sebuah konsep yang utuh untuk memperjuangkan terwujudnya al-huquq al- insaniyyah (HAM) secara aktif dan sungguh-
sungguh di bumi Indonesia (Mahfudh, 2011, p. 778-779).
Pembuat  syari’ah (Allah  dan  Rasul-Nya) menetapkan    syari’ah  bertujuan  untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan      kemafsadatan    bagi      umat manusia. Senada dengan pendapat di atas, al- Syathibi  seorang  pakar  hukum  Islam  dari kalangan  Mazhab  Maliki,  mengembangkan doktrin maqashid  al-syari’ah dengan menjelaskan    bahwa    tujuan    akhir    hukum Islam    adalah  satu,  yaitu  kemaslahatan  atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.
Pendapat    al-Syathibi    didasarkan    pada prinsip    bahwa    Allah  Swt  melembagakan syari’ah  (hukum  Islam)  demi  kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  Eksistensi  perlindungan  hukum dalam   institusi   keluarga   menjadi   sangat penting,   karena   keluarga dihadirkan dengan prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf (Arifin, 2016, p. 116).
Pendapat  ulama  Malikiah,  pelaku  tindak pidana    penganiayaan  tetap  wajib  diterapkan hukuman qishas .  Sedangkan,  menurut  Imam Malik  berpendapat  bahwa  pelaku  tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di takzir , baik ia berhak di qishas maupun tidak, karena adanya penghalang qishas, ampunan atau akad damai mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana.  Ketika  hukuman  qishas    tidak  dapat
diterapkan,  maka  kewajiban  membayar  diat merupakan  bentuk    perlindungan  kepada korban  kejahatan,  selain  itu  juga  merupakan bentuk  pidana  pengganti  karena  asas  ajaran pemaaf  yang  sangat  dianjurkan  atau ditekankan  dalam  al-Qur’an  dan  sunnah (Arifin, 2016, p.118-119).
Sesungguhnya, Islam telah menjaga hak-hak kaum  perempuan.  Islam  menempatkan perempuan  sebagai  ibu,  saudara  perempuan, istri,  dan  anak.    Dan    Islam    juga menempatkan    mereka  dalam    posisi    yang sangat agung (Asy-Sya’rani, 2009, p.109).
Sebenarnya,  sebuah  keadilan  dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada  yang  berhak  dengan  melaksanakan hukum-hukum  yang  telah  disyari’atkan  Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil diantara sesama manusia (Sabiq, 1987, p.7).
Hal  ini  berkaitan  dengan  kasus  yang diambil penulis yaitu Perlindungan Perempuan. Karena pada dasarnya Islam telah menghapus  segala  perbuatan  perbudakan terhadap perempuan yang terjadi dalam masa pra-Islam.    Selain    itu,    Islam    juga    menjaga hak-hak  kaum  perempuan dengan memberi jaminan  hak  untuk  hidup,  hak  kehormatan, hak  kemerdekaan,  hak  persamaan,  dan  hak dalam menuntut ilmu.
Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kedudukan antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah seimbang.  Namun,  belum  ada  hukum  secara
Islam yang menjelaskan tentang  sanksi  yang diterima    untuk    pelaku    kekerasan    tindak pidana  terhadap    perempuan    dan    hukum Islam  dalam  melindungi  perempuan selama proses perceraian terjadi.
Analisis Pandangan Hukum Positif Tentang Perlindungan  Perempuan Selama  Proses Perceraian
Bangsa  Indonesia  mempunyai  komitmen untuk mewujudkan dan melindungi Hak-hak Asasi  Manusia  yang  tercantum  dalam pembukaan  UUD  1945  yaitu  tekad  untuk menghapuskan  penjajahan  dari  permukaan bumi  karena  tidak  sesuai  dengan  peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Komitmen  tersebut  bersumber  dari Pancasila. Indonesia juga berkeyakinan bahwa pemajuan  dan  perlindungan  Hak-Hak  Asasi Manusia  juga  harus  menggunakan  prinsip keseimbangan  yaitu  antara  hak-hak  asasi manusia  perorangan  dan  kolektif  serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan (Mauna, 2005, p. 698-700).
Selain  itu  di  Indonesia,  upaya  dalam perlindungan hukum terhadap    setiap   orang atau      warga      masyarakat      sesungguhnya bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum  Pancasila.  Adanya  pengaturan mengenai
HAM dalam Pancasila menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  HAM  telah  mendapatkan  landasan
dari  dasar  Negara  RI.  Berkaitan  dengan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan dari KDRT, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk  pelanggaran  HAM,  yang  secara otomatis sesungguhnya juga dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila.  Atas  dasar tersebut,    maka    Negara  melalui  Pemerintah secara  Konstitusional  mempunyai  tanggung jawab yang   besar   untuk   mengatur   secara hukum      adanya      jaminan  perlindungan terhadap   perempuan   dari   tindak   KDRT (Ismiati, 2010, p.87-88).
Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan berhak  mempertahankan  kehidupannya.  Hal ini sesuai isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A.  Selain  itu,  dalam  undang-undang  dasar 1945 pasal 28D ayat 1 juga dijelaskan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Siregar, 2014, p.177).
Kemudian,  dalam  pasal  28I  ayat  2  UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut (Siregar, 2014, p. 179).
Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM dikaitkan  dengan  kasus  yang dianalisis,    maka    dapat    disimpulkan  bahwa setiap  orang  berhak  atas  hak  hidup  dan  hak merdeka, selain itu setiap orang juga bebas dari
sikap  diskriminatif  dan  berhak  mendapatkan perlindungan dari sikap diskriminatif tersebut serta  berhak    atas    jaminan  perlindungan terhadap  hukum.  Namun,  dalam UUD 1945 belum  tercantum  mengenai  aturan  hukum terhadap  perlindungan  perempuan  selama proses perceraian.
Telah  diketahui  bahwa  hukum  yang mengatur  tentang  perlindungan  perempuan selama  ini  diatur  dalam  Undang-undang  No. 23  tahun  2004.  Dalam  pasal  1  ayat  5 disebutkan  bahwa  korban  kekerasan  dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan  sementara  yang  langsung diberikan  kepada  pihak  kepolisian  atau lembaga  sosial  sebelum  ditetapkan  perintah perlindungan dari pihak pengadilan. Sedangkan   pada   ayat   6   dijelaskan   bahwa perintah  perlindungan      akan      dikeluarkan oleh   pihak   pengadilan   untuk memberikan perlindungan terhadap korban.
Dalam    undang-undang    No.    23    tahun 2004    pasal    3  menyebutkan  bahwa  tujuan dibuatnya undang-undang ini ialah Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang berdasarkan asas penghormatan:
a. hak asasi manusia
b. keadilan dan kesetaraan Gender
c. non diskriminasi
d. perlindungan korban.
Selain itu, dalam pasal 4 undang-undang No. 23 tahun 2004 juga menyebutkan bahwa tujuan undang-undang ini adalah :
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
b. melindungi korban kekerasaan dalam rumah tangga
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Pasal  23  tahun  2004  pasal  5  juga menjelaskan  setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap lingkup rumah tangga, seperti :
a. kekerasan seksual
b. Kekerasan fisik
c. Kekerasan psikis
d. penelantaran rumah tangga.
Dalam   Pasal   10   juga   disebutkan   bahwa korban   berhak mendapatkan:
a. Perlindungan    dari    pihak    Keluarga, Kepolisian,    Kejaksaan,  Pengadilan, Advokat,  Lembaga  Sosial,  atau  pihak lainnya yang bersifat sementara maupun bersifat penetapan pengadilan.
b. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan rohani
d. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat proses  pemeriksaan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan Perundang-
undangan.
e. Pelayanan bimbingan rohani.
Selain  itu,  adapun  upaya  yang  ditempuh pemerintah  ialah tercantum dalam pasal 12 yang berbunyi :
a. Merumuskan    kebijakan    tentang penghapusan  kekerasan  dalam rumah tangga
b. Menyelenggarakan komunikasi,
informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
c. Menyelenggarakan    sosialisasi    dan Advokasi    tentang    kekerasan  dalam rumah tangga
d. Menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan  sensitif  gender  dan  isu kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta menetapkan  standar  dan  akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
Dijelaskan      dalam      pasal      13      bentuk perlindungan      yang  dilakukan    Pemerintah dan    Pemerintah    Daerah    ialah menyelenggarakan pelayanan terhadap korban antara lain: menyediakan ruang secara khusus dikantor  Kepolisian,  menyediakan  Tenaga Medis,  Pembimbing  Rohani,  dan  pekerja Sosial,  pembuatan  dan    mengembangkan sistem  dan  mekanisme  kerja  sama  dalam program  pelayanan  yang  melibatkan  pihak yang  mudah  diakses  oleh  korban,  dan memberikan  perlindungan  bagi  pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
Mengacu  kepada  pengertian  KDRT, sebagaimana  Undang-  undang  No.  23  tahun 2004 terlihat bahwa KDRT   merupakan salah
satu  bentuk  dari  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan  serta bentuk  diskriminasi  yang harus dihapuskan (Ismiati, 2010, p. 4).
Dilihat  dari  segi  pengaturannya,  sebelum dikeluarkannya  Undang-undang    No.    23 tahun  2004,  kasus-kasus  tindak  kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  termasuk dalam  delik  aduan  dan  diselesaikan  secara hukum menurut KUHP pidana yaitu Pasal 351 KUHPidana  sampai  dengan  pasal  358 KUHPidana (Ismiati, 2010, p. 6).
Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan dalam  rumah  tangga  memerlukan  perhatian yang  serius  dalam  penanganannya.  Peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  sebelum dikeluarkannya Undang- undang  Nomor  23 tahun    2004,    jelas    menunjukkan    tidak mampu  berjalan  secara  efektif  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap perempuan dalam rumah tangga.
Oleh karena itu, keluarlah Undang-undang Nomor  23  tahun 2004 ini dapat  dianggap sebagai  langkah  awal  dari  keseriusan Pemerintah  untuk  menangani  kasus-  kasus KDRT (Ismiati, 2010 : 8-9). Hal ini merupakan bentuk  konkrit  dan  lebih  khusus  dalam memberikan  jaminan  perlindungan  hukum bagi korban KDRT (Ismiati, 2010, p. 88).
Kaitan    Undang-undang    No.    23    tahun 2004    dengan  perlindungan  perempuan selama  proses  perceraian  adalah  dalam Undang-undang  ini  dijelaskan  perlindungan
perempuan  korban  KDRT  dapat    dilakukan dengan    adanya    pengaduan    kepada    pihak aparat  hukum  secara  lisan  maupun  tulisan. Pengaduan  dapat  dilakukan  oleh  korban, sahabat  korban,  maupun  keluarga  korban. Serta  korban  akan  didampingi  oleh  pihak pendamping yang ditunjuk oleh aparat hukum antara  lain  :  pihak  keluarga,  pendamping rohani, tenaga kesehatan, pendamping sosial, advokad, dan kepolisian.

## Kesimpulan
Berdasar  pada  kajian  di  atas  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan  hukum  negara  mengenai perlindungan  perempuan  selama  proses perceraian  ialah  tercantum  dalam  undang- undang  No.  23  tahun  2004  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Tujuan dibuatnya  undang-undang  ini  ialah menghapus  kekerasan  dalam rumah tangga berdasarkan  asas  penghormatan  termasuk asas  non  diskriminasi.  Selain  itu  dalam undang-undang  ini  juga  dijelaskan  bahwa tujuan sebenarnya ialah mencegah, melindungi korban (perempuan), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Upaya  hukum  yang  berkaitan  dengan perlindungan  perempuan  selama  proses perceraian  dalam  perspektif  hukum  Islam ialah  dengan  datangnya  Islam  para perempuan bisa mendapatkan kembali hak- hak yang harus mereka dapatkan. Selain itu,
Islam  juga  telah  menghapus  tradisi  yang dapat merugikan para perempuan.
Dan  juga,  disebutkan  bahwa  Islam  telah membawa  dampak    yang  baik  untuk perempuan  antara  lain,  kesetaraan  kaum perempuan  dengan  kaum  laki-laki  serta kemuliaan kaum perempun dimata Allah.
3. Adapun upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan  perlindungan  perempuan  selama proses  perceraian  dalam  perspektif  hukum positif  dijelaskan  undang-undang  No.  23 tahun  2004  dijelaskan  bahwa  upaya perlindungan sementara terhadap perempuan  selama  proses  perceraian  dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja  sama  dengan  para  tenaga  medis, relawan  pendamping  dan  pembimbing rohani  apabila  ada  laporan  secara  lisan maupun  tulisan  untuk  mendapatkan perlindungan. Selain itu, korban
(perempuan) kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan lindungan dari pihak penegak hukum  yang  dimulai  sejak  penyidikan sampai penyelidikan.

## Daftar Pustaka
Anggota  IKAPI  (2012)  Kompilasi  Hukum
Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) . Bandung : CV. Nuansa Aulia.
As-Sya’rani,  Syaikh  Mutawalli  (2009)  Fiqh Perempuan  (Muslimah)  Busana  dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan,
Sampai Wanita Karier. Jakarta : Amzah.
Departemen  Pendidikan  Nasional  (2008)
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat Bahasa  Edisi  ke-empat.  Jakarta  :  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Departemen  Pendidikan  Nasional  (2017) Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  (edisi ketiga) . Jakarta: Balai Pustaka.
Gultom, Maidin (2012) Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung : Aditama.
Ismiati,  Saptosih  (2010)  KDRT  dan  HAM (sebuah  kajian  yuridis).  Yogyakarta  : Deepublish.
Jazuli,  Ahzami  Samiun  (2006)  Kehidupan dalam  Pandangan  Al-Qur’an.  Jakarta: Gema Insani.
Mahali, Mudjab (2002) Asbabun Nuzul Study Pendalaman Al Qur’an. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Mahfudh,  Sahal (2011)  Solusi  Problematika
Aktual    Hukum    Islam    (    Putusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama) . Surabaya : Khalista.
Mauna,  Boer (2005)  Hukum  Internasional
Pengertian    Peranan    Dan    Fungsi  Dalam Era  Dinamika  Global. Bandung:  PT.
Alumni.
Nuruddin, Amir (2004) Hukum Perdata Islam di  Indonesia  (Study  Kritis  Perkembangan Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No  1/1974 sampai KHI). Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
Pangaribuan,  Luhut  (2006)  Hukum  Acara Pidana  (  Satu  Kompilasi  Ketentuan-
ketentuan KUHP dan Hukum
Internasional  yang  relevan). Jakarta  :
Djambatan.
Sabiq, Sayyid (1980) Fiqih Sunnah. Bandung :
PT. Al Ma’arif.
Saebani,  Beni  Ahmad  (2011)  Hukum  Perdata
Islam di Indonesia. Bandung : CV. Pustaka Setia.
Sekretariat    Jenderal    MPR    RI  (2013)  Tanya
Jawab  Empat  Pilar  Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta : tidak diterbitkan.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI (2014)  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia
Tahun 1945. Jakarta : tidak diterbitkan.
Sekretariat    Jenderal    MPR  (2014)  Panduan Pemasyarakatan    Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta : tidak diterbitkan.
Shihab,  M.  Quraish  (2006)Tafsir  Al-Mishbah Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al  Qur’an .
Jakarta : Lantera Hati.
Suma,  Amin  Muhammad  (2004)  Himpunan
Undang-undang  Perdata  Islam    &
Peraturan  Pelaksanaan  Lainnya  di  Negara Hukum  Indonesia.  Jakarta:  PT.  Raja
Gravindo Persada.
Suparnie, Niniek (2005) Kitab Undang-undang
Hukum  Perdata  (KUH  Perdata).  Jakarta  : PT. Rineka Cipta.
Syarifuddin,  Amir  (2003)  Garis-garis  Besar
Fiqh. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
Syarifuddin, Amir (2009) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antar Fiqh Munakahat dan undang-undang Perkawinan). Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.
Syifuddin,  Muhammad  (2013)  Hukum Perceraian. Jakarta : Sinar Grafika.
Taskhih  Depag  (1997)  Al-Qur’an  Al-Karim.
Solo: CV. Pustaka Mantiq. Arifin, Bustanul (2016) Perlindungan
Perempuan  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal Hukum dan Syari’ah, 8 (2), pp. 113- 125.
Bainah,  Nur  (2013)  Faktor-Faktor  Penyebab Perceraian  Di  Kelurahan  Long  Ikis Kabupaten    Paser.    Journal    Sosiatri- Sosiologi, 1 (1), pp. 74-83.
Johny,  Rubi  Hadiarti  (2011)  Tindak  Pidana Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Study Etiologi  Kriminal  di  Wilayah  Hukum Polres  Banyumas). Jurnal  Dinamika Hukum, 11 (1).
Manumpahi, Edwin (2016) Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak   di Desa    Suakonora   Kecamatan Jailolo   Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Acta Diurna, 5 (1).
Matondang,  Armansyah  (2014)  Faktor-faktor yang  Mengakibatkan  Perceraian  dalam Perkawinan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2), pp. 141-150.
Syufry  (2009)  Perspektif    Sosiologi    tentang Kekerasan    Terhadap    Perempuan  dalam
Rumah  Tangga. Jurnal  Academi  Fisip
Untad, 1 (2).
Kridaningtyas,  Pratiwi  (2014)  Perlindungan
Hukum  Terhadap  Perempuan  sebagai Korban KDRT (Study Kasus di Pengadilan Negeri  Sukoharjo,  Pengadilan  Negeri Surokarta). Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah
Surakarta: tidak
diterbitkan.
Risfandi,  Dedi  (2014)  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Perempuan  Korban  Tindak
Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga
Di  Kota  Massar.  Universitas  Hasanuddin
Makassar : tidak diterbitkan.
Widyastuti,  A.  Reni  (2009)  Peran  Hukum dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan  dari  Tindak  Kekerasan  di  Era Globalisasi. Jurnal Mimbar Hukum, 21 (2).