## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Adhelia Ananda Putri
2 El Aisna Putri Achsia
3 Ugi Putri Pamungkas
4 Habib Anwar
Affiliation 1,2,3,4 Universitas Narotama Surabaya
Email adheliaanandap@gmail.com

## Date Submission
17 October 2023
Date Accepted 24 January 2024
Date Published 24 January 2024
DOI 10.52249

## EFEKTIVITAS  ATURAN  HUKUM  YANG
MENJERAT KEKERASAN GENDER

## BERBASIS ONLINE

## Abstract
This article begins with problems related to the legal mechanism for handling online gender-based violence (KBGO) in Indonesia. KBGO is gender violence and/or expressing sexual opinions and is  supported  by  Internet  technology.  Basically,  KBGO  is  very close  to  people's  lives  today.  However,  as  with  real-life  sexual assault cases, the number of KBGO cases resolved and resolved is  only  a  small  fraction  of  the  actual  number  of  cases.  This  is further  exacerbated  by  the  resolution  of  the  KBGO  situation which  is  limited  to  using  the  ITE  Law  and  the  TPKS  Law. Currently there are no specific regulations governing this. The problems raised in this research are first, how the public views KBGO;  Second,  what  are  the  obstacles  for  law  enforcement agencies in handling KBGO and how effective the ITE Law and TPKS Law are. The research method used in this research is the socio-legal research method. Socio-legal research is a combination of  legal  research  and  social  research.  The  research  results concluded  that  limited  understanding  of  KBGO  is  one  of  the obstacles and challenges in resolving KBGO cases in addition to obstacles from law enforcement agencies. Where both influence the effectiveness of the ITE Law and TPKS Law.
Keywords : Effectiveness,KBGO,Rule of law

## Abstrak
Artikel  ini  bermula  dari  permasalahan  terkait mekanisme  hukum  penanganan  kekerasan  berbasis gender  online  (KBGO)  di  Indonesia  .  KBGO  adalah kekerasan  gender  dan/atau  pelecehan  seksual  dan didukung  oleh  teknologi  Internet.  Pada  dasarnya KBGO  sangat  dekat  dengan  kehidupan  masyarakat saat  ini.  Namun,  seperti  halnya  kasus  kekerasan seksual di kehidupan nyata, jumlah kasus KBGO yang tercatat  dan  diselesaikan  hanya  sebagian  kecil  dari jumlah  kasus  sebenarnya.    Keadaan  ini  semakin diperburuk  dengan  penyelesaian  kasus  KBGO  yang hanya sebatas menggunakan UU ITE dan UU TPKS. Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal  tersebut.  Permasalahan  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pandangan masyarakat terhadap KBGO; Kedua, apa saja kendala lembaga  penegak  hukum  dalam  menangani  KBGO dan  bagimana  efektivitas  UU  ITE  dan  UU  TPKS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  penelitian sosio-legal .  Penelitian
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
sosio-legal adalah  perpaduan antara legal research dan social research . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterbatasan  pemahaman  KBGO  menjadi  salah  satu kendala  dan  tantangan  dalam  penyelesaian  kasus KBGO selain kendala dari Lembaga penegak hukum. Dimana keduanya berpengaruh dalam efektivitas UU ITE dan UU TPKS. Kata Kunci : Aturan Hukum,Efektivitas, KBGO

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi informasi memegang peranan penting dalam perkembangan metode  komunikasi  dan  aktivitas  masyarakat.  Fenomena    ini  terjadi    di  seluruh  dunia, termasuk  Indonesia.  Apalagi    di  masa    pandemi    COVID  -19    yang  memaksa  masyarakat untuk saling bertemu secara online dan tatap muka, hal ini memunculkan salah satu bentuk kekerasan  yaitu  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  (Ellen  Kusuma  dan  Nenden Sekar Arum, 2019). Kekerasan  yang ditujukan  terhadap  gender  dan/atau  kekerasan seksual yang  difasilitasi  oleh  teknologi  Internet ( Andhini,  Alycia  Sandra  Dina,  and  Ridwan Arifin,2019).
Pada tahun 2021, SAFEnet menerima 677 kasus KBGO yang terbagi dalam dua ketagori besar yaitu itu Non-Consensual Intimate Images (NCII), dan aduan selain NCII. NCII sebesar 508 kasus atau 75%, dan aduan selain NCII berjumlah 169 kasus atau 25%. Untuk NCII terkait alasannya sebesar 47,2% (240 kasus) motifnya tidak diketahui, berkaitan dengan Motif Relasi sebesar  28%  (142  kasus),  disusul  dengan  sekstorsi  sebesar  22,2%  (113  kasus)  dan  terakhir adalah potensi terjadi di masa depan sejumlah 2,6% (13 kasus) Bentuk-bentuk KSBG yang diadukan  ke  Tindakan  KSBG  yang  teridentifikasi  selain  NCII  adalah  pelecehan  seksual, doxing, pelanggaran privasi, impersonasi dan lain-lain. Kategorisasi usia korban KSBG yang terbanyak  adalah  diatas  18  tahun,  di  Jawa  Timur  sendiri  yaitu  sebanyak  42  (Komnas Perempuan, 2021).
Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Dikatakan mempunyai kemampuan mencegah dan memberantas tindak kekerasan  kriminal  dalam  segala  bentuknya.  Sebelum  UU  TPKS  diberlakukan,  korban kekerasan  seksual  tidak  mendapatkan  keadilan,  perlindungan  dan  rehabilitasi  yang terintegrasi dalam sistem hukum pidana. UU TPKS hadir dengan tujuan untuk mengawali persidangan dalam rangka melindungi korban dan menghukum pelaku kekerasan seksual, yang diatur dalam ketentuan khusus hukum pidana. Tetapi UU TPKS dan UU ITE belum maksimal  menangani  KBGO  karena,  pertama,  UU  TPKS  masih  memerlukan  lebih  banyak nuansa  dalam  definisi  dan  rincian  kekerasan  seksual  elektronik.  Kedua,  UU  ITE  memang menyebutkan kekerasan seksual elektronik namun terbatas pada distribusi konten dan tidak memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi korban dan juga tidak sepenuhnya mempertimbangkan perspektif gender yang memadai (Puteri Hikmawati, 2021).
KBGO merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut sikap dan psikologi masyarakat  yang  melanggengkan  eksistensi  hegemoni  patriarki.  KGBO  merupakan konsekuensi  dari  meluasnya  penggunaan  teknologi  tanpa  pemahaman  etika.  Namun perubahan  gaya  hidup  digital  ini  tidak  hanya  memberikan  dampak  positif  namun  juga negatif bagi masyarakat khususnya netizen. Salah satunya dengan maraknya aksi kekerasan
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
berbasis  gender  (KBGO)  secara  online.  Perilaku  tersebut  termasuk  yang  membahayakan seseorang karena menyerang gender dan seksualitas melalui saluran digital, termasuk media sosial. Dengan kata lain, tindakan kekerasan berbasis gender secara online seringkali terjadi karena  pelanggaran  privasi  atau  karena  tindakan  yang  tidak  berdasarkan  persetujuan (konsensus) dari satu orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan.
Perlindungan        hukum        terhadap        korban  kekerasan      berbasis      gender  online merupakan  amanat  dari  konstitusi  Pasal  28B  ayat  (2)  Undang-Undang    Dasar    Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945,   yang   menyatakan  bahwa:  “Setiap  anak berhak   atas kelangsungan   hidup,   tumbuh,   dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan    dan    diskriminasi”.    Negara    dan  pemerintah    mempunyai    kewajiban konstitusional untuk   memberikan   perlindungan   bagi   seluruh warga   negara   Indonesia, sebagaimana   amanat Pasal  28I  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Perlindungan,   pemajuan,   penegakan,   dan pemenuhan  hak  asasi manusia    adalah    tanggung  jawab  negara,  terutama  pemerintah”,  sehingga  di  sini perlindungan  korban  tercakup  di  dalamnya dengan  masalah  perlindungan  hak  asasi manusia dalam sistem struktural yang ada ( Kang, Cindy,2021) .
Hak dan kepentingan korban yang dirampok pelaku kejahatan harus dikembalikan. Di sisi  lain,  pelaku  juga  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  karena  perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, agar dapat memberikan efek jera. Dan jangan ulangi  tindakan  itu  lagi.  Undang-undang  telah  mempertimbangkan  hal  ini,  sehingga kerugian yang ditanggung korban dan tanggung jawab pelaku harus seimbang dan adil.
Instrumen  hukum  lain  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  kasus  perbuatan  yang menyerang  seksualitas  di  ranah  online  adalah  Pasal  27  UU  ITE  yang  mengatur  ketentuan pidana  bagi  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Namun tidak ada penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  pengertian  kesopanan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal tersebut, sehingga tidak tepat jika penyelesaian kasus KBGO menggunakan UU ITE. Dengan demikian,  UU  ITE  tidak  memberikan  pengaturan  tambahan  mengenai  mekanisme perlindungan korban ( Hikmawati, Puteri,2021) .
Bersama  dengan  UU  TPKS,  dapat  menjadi  kerangka  hukum  yang  secara  khusus mengatur  kejahatan  kekerasan  seksual  di  Indonesia.  UU  TPKS  juga  mengatur  sejumlah muatan seperti jenis kekerasan seksual, perlindungan dan hak korban, kompensasi korban serta peraturan KBGO yang lebih komprehensif dan mendalam. Jika dikaitkan dengan kasus Revenge  Porn  salah  satu  bentuk  KBGO,  maka  kita  melihat  UU  TPKS  berpotensi menyelesaikan permasalahan tersebut , permasalahan yang dikaji adalah opini masyarakat terhadap  KBGO  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  aparat  penegak  hukum  dalam menyelesaikan  kasus  KBGO  dan  menghitung  efektivitas  Supremasi  Hukum  dalam  kasus KBGO. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat sinkronisasi dan harmonisasi konten hukum dalam peraturan hukum yang diperlukan untuk mengembangkan peraturan hukum kekerasan berbasis gender online (KBGO).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal . Penelitian sosio-legal adalah perpaduan  antara legal  research dan social  research .  Dalam  penelitian sosio-legal mengkaji
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
hubungan  dan  keterkaitan  antara  aspek-aspek  hukum  dengan  realitas  dalam  masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau  isoterik,  melainkan  juga  dilihat  sebagai  bagian  riil  dari  sistem  sosial  yang  berkaitan dengan variabel sosial lainnya. Peneliti akan mengkaji aturan hukum  yang dapat menjerat pelaku  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  dengan  menggunakan  metode RIA . Metode  dengan  teknik  menganalisa  sebuah  regulasi  yang  sudah  ada  atau  baru  dengan menyajikan berbagai opsi informasi berbasis data empiris kepada para pengambil keputusan tentang dampak, baik dari sisi biaya maupun manfaat dari sebuah regulasi upaya pencegahan kekerasan ini ( Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri,2008) .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pandangan Masyarakat Adanya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
Kekerasan  Berbasis  Gender  (KBGO)  merupakan  istilah  yang  merujuk  pada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan (Deputi Bidang PHP-Kemen PPA, 2020). Mayoritas perempuan biasanya menjadi korban kekerasan. Hal ini disebabkan karena adanya distribusi  kuasa  yang  timpang  antara  laki-laki  dan  perempuan,  sehingga  kekerasan  ini mengacu pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat (Puteri hikmawati, 2021). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode survey dengan instrumen kuesioner secara tatap muka. Dimana ada 173 responden dengan detail dibawah ini :
75% 25% Alamat Responden Surabaya Luar Surabaya
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
Gambar 1. Hasil Kuesioner Penilaian Aturan Hukum KBGO dalam Pandangan Masyarakat sebagai upaya pengefektifan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS Berdasarkan  hasil  survey,  75%  berasal  dari  wilayah  Surabaya  dan  didominasi  oleh perempuan.  Umur  respoden  kebanyakan  termasuk  Gen  Z  yaitu  kisaran  18-25  Tahun. Responden  hampir  mengetahui  mengenai  KBGO,  urgensi,  kasus,  pencegahan  dan penanganannya. Berikut hasil dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Hasil Kuesioner Penilaian Aturan Hukum KBGO dalam Pandangan Masyarakat sebagai upaya pengefektifan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS
No Pertanyaan Hasil Kuisioner Ya Tidak 1 Apakah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termasuk kekerasan seksual? 82% 18% 2 Menurut  anda  apakah  Kekerasan  Berbasis Gender Online (KBGO) sudah berkembang luas di Indonesia? 85% 15% 3 Meluasnya  KBGO  saat  ini  semakin mempersempit  ruang  aman  baik  di  dunia nyata maupun di dunia maya 90% 10% 4 Apakah perlu adanya peraturan perundang-undangan khusus untuk menangani KBGO? 98% 2%
Pada tabel diatas dapat kita ketahui responden ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang KBGO, hasilnya 82% responden mengetahui tentang KBGO ini  dan  18%  masih  belum  begitu  memahami.  Dari  data  diatas  dapat  kita  simpulkan bahwa masyarakat sudah banyak yang mengetahui bentuk yang termasuk dalam KBGO, aturan hukum yang ada di Indonesia terkait KBGO, dan tindakan yang perlu dilakukan jika  menjadi  korban  dari  KBGO  dan  urgensi  dalam  KBGO  ini  serta  pencegahan  dan penanganan  yang  tepat  dalam  kasus  KBGO.  Namun  juga  masih  ada  yang  awam mengenai KBGO ini.

## Kendala  Lembaga  Penegak  Hukum  Dalam  Menangani  dan  Menyelesaikan  Kasus KBGO
Segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menghormati dan memberikan  kerangka  hukum  yang  jelas  bagi  warga  negaranya,  termasuk  korban
44% 56%

## Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
KBGO.  Meningkatnya  maraknya  kasus  KBGO,  situasi  sosial  yang  masih  didominasi oleh budaya patriarki, dan pertumbuhan internet yang semakin tidak terbendung akan terus memperluas bentuk dan korban KBGO.
Lawrence  M.  Friedman  menyatakan,  bahwa  penegakan  hukum  mensyaratkan  3 unsur  penting  yaitu  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Struktur hukum sendiri termasuk kelembagaan, pelaksana hukum, kewenangan lembaga penegak hukum dan aparat penegak hokum (Lawrence M. Friedman, 2001). Dalam penelitian ini melaksanakan  wawancara  terhadap  Lembaga  penegak  hukum  dan  apparat  penegak hukum,  yaitu  Pihak  Kepolisian,  Dinas  Pemberdayaan,  Perlindungan  Perempuan  dan Anak dan juga Advokat Publik Pada Kantor Albha Law Office & Legal Research (Alumni YLBHI-LBH Surabaya).
Gambar 2. Hasil Wawancara Penilaian Aturan Hukum KBGO dalam Pandangan Masyarakat sebagai upaya pengefektifan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS
Pada  gambar  diatas  menyatakan  bahwa  kendala  Lembaga  dalam  menangani  KBGO sekitar 75%, dimana presentase tersebut masih cukup besar. Dalam Pasal 80 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa akan memperhatikan dan  memeriksa  dengan  petugas  yang  berprespektif  gender,  dengan  difasilitasi  di  ruang pelayanan  khusus,  mendapatkan  hak  privasi  untuk  tidak  dipublikasikan,  mendapatkan perlakuan  khusus,  memisahkan  penempatannya  dari  ruang  tersangka  laki-laki  dan menerapkan  prosedur  khusus  untuk  perlindungan  perempuan  (Pasal  80  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009). Tidak semua unit polisi satuan memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber. Unit siber terletak terletakdi di Kepolisian Daerah dan di perbatasan provinsi . Jika ada bukti pelanggaran seksual pada perempuan yang telah diberikan  akses  oleh  Kepolisian  Daerah,  maka  perempuan  tersebut  akan  dikirim  ke  Unit Perlindungan seksual dan Anak ( PPA ) Kepolisian yang berlokasi di Kabupaten. Pelanggaran terhadap perempuan yang telah diberikan akses oleh Kepolisian Daerah, maka ia akan dikirim ke  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (  PPA  )  Kepolisian  yang  berkedudukan  di Kabupaten.  Hal  ini  menghasilkan  Unit  PPA  Satuan  kesulitan  dalam  memperoleh  laporan KBGO. PPA mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan KBGO. Penanganan kasus yang
25%
75%

## Kendala lembaga penegak hukum dalam menangani KBGO
Tidak Setuju Setuju
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
korbannya  perempuan  akan  dirujuk  bersama  dengan  bantuan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  yang  kemudian  memiliki  fungsi  layanan hukum, medis, psikososial, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang diberikan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikologis,seksual, perdagangan perempuan dan anak,  peneantaran,  dan  eksploitasi.  Oleh  untuk  ini,  itu  harus  ada  ranah  penguatan  dan perluasan KBGO yang dapat ditempatkan pada sub unit Siberia. KBGO ranah penguatan dan perluasan ditempatkan pada sub unit ( Runtu, Johan,2012) .
Kemudian dalam Dinas PP3A juga dijelaskan bahwa kendalanya karena kekurangan SDM dan tidak cukup anggaran dalam menangani kasus ini sehingga kurang optimal. Begitu juga  menurut  Advokat  Publik  Pada  Kantor  Albha  Law  Office  &  Legal  Research  (Alumni YLBHI-LBH  Surabaya).  Menurutnya,  kendala  yang  terjadi  disebabkan  oleh  struktur,  yaitu dari aparat penegak hukumnya tidak semuanya menguasai. Seperti kurangnya SDM, karena tidak  semua  menguasai  pendekatan  yang  digunakan  masih  menggunakan  konsep-konsep hukum  secara  umum.  Kasus  seperti  pelecehan  seksual,  kekerasan  pada  anak,  kekerasan seksual  pada  perempuan  ini  merupakan  kejahatan  luar  biasa,  tindak  pidana  yang  harus diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda melainkan khusus. Kalau hanya menggunakan pendekatan  hukum  saja  sekedar  kemudian  berbicara  aturan  Undang-Undang  saya  yakin peristiwa-peristiwa yang serupa akan muncul dikemudian hari karena tidak memberikan efek jerah dan tidak bisa memberikan penyelesaian dalam konteks pemulihan hak korban. Kasus dikatakan tuntas itu kan bukan happy ending diantara kedua belah pihak tetapi bagaimana sistem hukum berpihak pada korban perempuan ini tadi, sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak-hak ( Illene, Andriany, Maria Nala Damajanti, and Cindy Muljosumarto,2019) . Kemudian pemahaman masyarakat yang sedemikian rupa sehingga masih menganggap kejadian  seperti  itu  tabu  untuk  diungkapkan,  namun  harus  ditutup-tutupi  karena memalukan.  Hanya  ketika  semua  ini  terungkap,  martabat  korban  tampak  terpuruk,  dan reputasi  keluarga  membaik,  dan  tidak  jarang  korban  menutupinya  dan  menjadi  korban. Mereka terpaksa menerima kemungkinan adanya keadilan restoratif (perdamaian) terhadap pelakunya.  Ketiga,  mengingat  budaya  patriarki  yang  melegitimasi  masyarakat  kita  bahwa perempuan  berada  pada  level  yang  lebih  rendah  dibandingkan  laki-laki,  peran  tersebut berimplikasi  meremehkan  kejahatan  KBGO.  KBGO  juga  mempengaruhi  bagaimana masyarakat  dipandang  termotivasi  untuk  melakukan  kejahatan  ( Ratnasari,  Eny,  Suwandi Sumartias, and Rosnandar Romli,2020) .
Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dan  Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
UU  TPKS  hadir  sebagai  pelengkap  instrumen  peradilan  pidana  Indonesia  yang digunakan  untuk  menegakkan  hukum  terhadap  TPKS.  Adanya  UU  TPKS  menghilangkan tantangan  dalam  implementasi  UU  TPKS,  karena  UU  TPKS  mencakup  seluruh  aspek penanggulangan perilaku kriminal kekerasan seksual, mulai dari upaya pencegahan hingga upaya pengobatan dan pemulihan korban TPKS.
Setelah  disahkan,  pihak - pihak terkait  harus segera menggunakan UU TPKS dalam proses penegakan hukum sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan dapat segera  meminimalisir  risiko  meningkatnya  kejadian  kekerasan.  Kejahatan  seksual  di Indonesia. Menurut  Polri , proses alih status  unit PPA menjadi direktorat tersendiri telah dipercepat. Sebab  perlu adanya  regulasi setingkat Peraturan Kepolisian sebagai pedoman Indonesia  dalam  penyidikan  dan  penyidikan  kasus  TPKS  serta  untuk  mengubah  dan
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
menyempurnakan  pandangan  anggota  Polri  agar  lebih  peka  terhadap  isu  gender. Dengan diundangkannya Undang  - undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  ( TPKS ) , mungkin banyak  pihak  yang  berharap  bahwa  penanganan  kejahatan  seksual  akan  menjadi  bentuk jaminan  hukum  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  ,  khususnya  bagi  korban  kekerasan seksual.  kekerasan.  Selain  itu,  pemerintah    juga  berharap  peraturan  turunan  yang  masih disiapkannya  segera  rampung.  Namun   efektivitas  penerapan UU TPKS juga bergantung pada  profesionalisme  aparat  penegak  hukum.  termasuk    pemahaman    tentang  penegakan hukum terhadap korban. UU  TPKS  juga secara  sistematis memberikan perlindungan hukum bagi  korban  TPKS.  Mulai    dari    aspek    hukum  substantif    dengan  dukungan  medis  dan rehabilitasi psikologis , perlindungan diri dan dukungan hukum dalam penegakan hukum aspek struktur hukum berupa subsistem peradilan pidana terpadu yang menjadikan korban tindak  pidana  sebagai  subjek  proses  peradilan  pidana  ada  aspek  budaya  hukum  yang menyebabkan masyarakat memandang perilaku kriminal sebagai kejahatan ( Christian, Jordy Herry,2020) .
Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  merupakan  salah  satu pengaturan  hukum  pidana  diluar  aturan  Hukum  Pidana  yang  mengatur  tentang  segala sesuatu  bentuk  kejahatan  di  media  sosial,  salah  satu  nya  adalah  tindak  pidana  kejahatan pelecehan  seksual  melalui  media  sosial  atau  cyber  pornografi.  Ketentuan  yang  mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan sexual di media sosial ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dimana  dalam  ketentuannya  dengan  kesengajaan  melakukan  yang  tanpa  hak  telah mendritibusikan,  menstramisikan  hal  yang  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  atau dokumen  elektronik  yang  memiliki  suatu  unsur  kesusilaan.  memiliki  unsur  melanggar kesusilaan.
Tetapi, meskipun dengan adanya UU TPKS dan UU ITE  harus ada aturan khusus yang mengatur tentang KBGO mengingat pada zaman sekarang era digital. Dimana, semua orang memanfaatkan teknologi sekarang entah untuk kepentingan positif maupun negatif. Karena, untuk perlindungan hukum yang sesuai diberikan kepada korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang.
Gambar 3. Hasil Kuesioner Penilaian Aturan Hukum KBGO dalam Pandangan Masyarakat sebagai upaya pengefektifan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS
Pada gambar diatas menurut hasil wawanca yang dilakukan peneliti tentang peraturan perundang  undangan  KBGO,  Advokat  Pada  Kantor  Albha  Law  Office  &  Legal  Research
29% 71%

## Efektivitas UU ITE dan UU TPKS
Tidak Setuju Setuju
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
(Alumni  YLBHI-LBH  Surabaya)  menyatakan  bahwa  melihat  latar  belakang  UU  TPKS  ini didorong  oleh  beberapa  teman-teman  aktivis  perempuan  yang  tergabung  di  LBH  Apik, Komnas  Perempuan    dan  lain  sebagainya  kita  harus  optimis  bahwa  UU  TPKS  ini  akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Meskipun kemudian kita harus mengukur efektvitas UU ini ketika pasca berlakunya kasus-kasus dilapangan ( Prameswari, Jihan  Risya  Cahyani,  Deassy  Jacomina  Anthoneta  Hehanussa,  and  Yonna  Beatrix Salamor,2021) .
Saya tidak ada kapasitas untuk menilai efektif atau tidak, tetapi dikatakan efektif harus ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Itu tadi pasca UU tersebut berlaku berapa banyak orang yang  terjerat  itu  dihukum  berdasarkan  ketetapan  UU  itu  yang  kemudian  UU  itu  dapat dimaknai  berbasis  keberpihakan  pada  korban.  Berapa  banyak  menyelesaikan  problem- problem kejahatan tersebut dan berapa banyak bisa memulihkan hak dari korban. Alat ukur kedua kita berbicara aparaturnya, bagaimana aparatur penegak hukum kita merespon UU yang  baru  ini  dengan  menetapkan  aturan-aturan  internal  distribusinya  dalam  rangka menegakkan keadilan bagi korban. Harapannya ada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal karena pasca Undang-Undang TPKS ini semua institusi mengeluarkan SOP seperti contohnya  Pak  Nadiem  Makarim  yang  mengeluarkan  SOP  penanganan  kekerasan perempuan  di  instusi  pendidikan,  Kementrian  BUMN  dan  Kementrian  dalam  negeri  juga mengeluarkan SOP tersebut. Berarti ada repson tinggal kemudian bagaimana instusi penegak hukum ketika ada masalah ini dapat menyinergikan tugas pokok dan fungsinya merespon. dan tidak kalah pentig yaitu kultur.   Kembali lagi, jika kita melihat masalah KBGO ini terus menerus terjadi maka juga, diharuskan ada aturan yang khusus mengatur KBGO ini. DP3k menyatakan bahwa peraturan saat ini yang bisa melindungi korban adalah UU TPKS dan UU ITE. Sehingga presentasenya 71% seperti yang tertera pada table di atas. Tetapi, lebih optimal lagi untuk melindungi korban harus ada peraturan khusus tentang KBGO.

## KESIMPULAN
Kekerasan  berbasis  gender    online  (KBGO)  merupakan  kekerasan  yang  terjadi kekerasan  gender    dan/atau    kekerasan  seksual    yang  difasilitasi  oleh  teknologi  Internet. Pandemi  COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan  jumlah kasus KBGO di Indonesia semakin meningkat. Kesenjangan  hukum  terkait KBGO menjadi faktor utama penghambat mekanisme  penyelesaian  hukum.  Selain    itu,    terdapat    unsur  ketimpangan  gender  yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, baik online maupun offline. Pertama, Pandangan  Masyarakat  terkait  KBGO  ini  belum  sepenuhnya  memahami  urgensinya. Kemudian kendala Lembaga Penegak Hukum Dalam Menangani dan Menyelesaikan Kasus KBGO menurut pihak kepolisian, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga Advokat Publik Pada Kantor Albha Law Office & Legal Research (Alumni YLBHI- LBH Surabaya) mengatakan bahwa Tidak semua unit kepolisian memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber. Apabila terdapat kasus kekerasan seksual pada perempuan yang aksesnya jauh dari Kepolisian Daerah, maka akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian  Resor  yang  berada  di  Kabupaten.  Hal  ini  menyebabkan  Unit  PPA  mengalami keterbatasan dalam menerima laporan KBGO. Kemudian, Kemudian dalam Dinas PP3A juga dijelaskan  bahwa  kendalanya  karena  kekurangan  SDM  dan  tidak  cukup  anggaran  dalam menangani kasus ini sehingga kurang optimal. Begitu juga menurut Advokat Publik Pada Kantor Albha Law Office & Legal Research (Alumni YLBHI-LBH Surabaya). Menurutnya,
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
kendala yang terjadi disebabkan oleh struktur, yaitu dari aparat penegak hukumnya tidak semuanya menguasai. Seperti kurangnya SDM, karena tidak semua menguasai pendekatan yang digunakan masih menggunakan konsep-konsep hukum secara umum.
Efektivitas  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dan  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (TPKS)  dengan  disahkannya  Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus ditindak  lanjuti  dalam  penerapannyan beserta  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak  lanjut  itu  adalah langkah hukum  dan  non hukum.   Langkah   hukum   antara   lain   adalah   penyelesaian penyusunan      peraturan  pelaksananya.  Langkah  non  hukum  antara  lain  adalah  diklat pengembangan kapasitas dan menyiapkan sumberdaya di semua daerah. Selain itu, harus diikuti  dengan  pemahaman  oleh  para  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  dalam penerapannya, agar  kehadiran  UU  TPKS dan UU ITE di  implementasikan  secara  efektif dan  dapat  mencegah  serta menuntaskan  permasalahan  kekerasan  seksual  di  Indonesia yang    kian    marak.  Menurut  hasil  wawanca  yang  dilakukan  peneliti  tentang  peraturan perundang  undangan  KBGO,  Advokat  Pada  Kantor  Albha  Law  Office  &  Legal  Research (Alumni  YLBHI-LBH  Surabaya)  menyatakan  bahwa  pasca  UU  tersebut  berlaku  berapa banyak orang yang terjerat itu dihukum berdasarkan ketetapan UU itu yang kemudian UU itu  dapat  dimaknai  berbasis  keberpihakan  pada  korban.  Berapa  banyak  menyelesaikan problem-problem kejahatan tersebut dan berapa banyak bisa memulihkan hak dari korban. Tetapi Kembali lagi, jika kita melihat masalah KBGO ini terus menerus terjadi maka juga, diharuskan  ada  aturan  yang  khusus  mengatur  KBGO  ini.  Kemudian  juga  pada  DP3k menyatakan bahwa peraturan saat ini yang bisa melindungi korban adalah UU TPKS dan UU ITE. Tetapi, lebih optimal lagi untuk melindungi korban harus ada peraturan khusus tentang KBGO.  Jika  kita  melihat  hasil  kuisoner  yang  telah  diisi  masyarakat,  masyarakat  juga sepertinya masih awam dengan KBGO itu. Yang dimana harus diadadakan sosialisasi atau edukasi  untuk  masyarakat  agar  lebih  aware  tentang  maraknya  kasus  KBGO  mengingat, sekarang adalah era zaman digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhini,  Alycia  Sandra  Dina,  and  Ridwan  Arifin.  (2019)."Analisis  perlindungan  hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia.
Anna, s., puji utama, b. & setiawan, b., (2023). Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). kewarganegaraan .
Christian,  Jordy  Herry.  (2020).  "Sekstorsi:  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Dalam Paradigma Hukum Indonesia." Binamulia Hukum 9, no. 1,83-92.
Deputi  Bidang  PHP-Kemen  PPPA,  dkk.,  (2020).  Protokol  Penanganan  Kasus  Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19. 8.
Ellen  Kusuma  dan  Nenden  Sekar  Arum.  (2019).  Memahami  dan  Menyikapi  Kekerasan Berbasis Gender Online. 3.
Hikmawati,  Puteri.  (2021).  "Pengaturan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online:  Perspektif  Ius Constitutum dan Ius Constituendum (The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation:  Ius  Constitutum  and  Ius  Constituendum  Perspective)."  Negara  Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12, no. 1, 59-79.
Illene,  Andriany,  Maria  Nala  Damajanti,  and  Cindy  Muljosumarto.  (2019).  "Perancangan Kampanye Sosial mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online." Jurnal DKV Adiwarna 1, no. 14.10.
Adhelia Ananda Putri 1, El Aisna Putri Achsia 2 ,Ugi Putri Pamungkas 3 ,Habib Anwar 4
1,2,3,4 Universitas Narotama Suarabaya
Kang,  Cindy.(2021).  "Urgensi  Pengesahan  RUU  PKS  sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum Bagi Korban Revenge Porn." Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan KEADILAN 24, no. 01.49-62.
Komnas  Perempuan.  (2021).  Perempuan  dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Catatan Tahunan . 2
Lawrence  M.  Friedman.  (2001).  Hukum  Amerika:  Sebuah  Pengantar,  Terjemahan  dari American  Law  An  Introduction,  2nd  Edition,  Alih  Bahasa:  Wisnu  Basuki,  Tatanusa, Jakarta. 6-8.
Pasal  80  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009 tentang  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  Di  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix Salamor. (2021). "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no. 1.55-61.
Puteri  Hikmawati.  (2021).  Pengaturan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  Perspektif  Ius Constitutum dan Ius Constituendum. Jurnal Negara Hukum . Vol. 12, No. 1. 64-69. Ratnasari,  Eny,  Suwandi  Sumartias,  and  Rosnandar  Romli.  (2020)."Penggunaan  Message Appeals  dalam  Strategi  Pesan  Kampanye  Anti  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online." Jurnal Ilmu Komunikasi 18, no. 3.352-370.
Runtu, Johan. (2012). “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana” Lex Crimen I, no.2.30.
Soekanto  Soerjono  Dan  Mamudji  Sri,  (2008).“Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.