## KAJIAN YURIDIS PELAYANAN TELEMEDISIN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN
1 Damasus Darma Wulan, 2 Jerry G. Tambun, 3 Efrila, 4 Anggiat Lumban Toruan 1,2,3,4 Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia Email: damasdarma@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Kajian Yuridis, Pelayanan  Telemedisin, Perlidungan Data Pribadi Transformasi digital dalam layanan kesehatan memasuki era disruptif, Pelayanan kesehatan berfokus pada penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK)  sehingga  menjadikan  dokter  dan  pasien  tidak  lagi  harus bertatap  muka  pada  suatu  ruang  klinik  yang  sama  tetapi  bisa  melakukan pelayananan kesehatan jarak jauh menggunakan Telemedisin. pengaturan hukum tentang pelayanan telemedisin menurut hukum positif di indonesia sudah  di atur dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  telemedisin  Antar  Fasilitas    Pelayanan  Kesehatan dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  kesehatan,  dalam  pasal  1 Ayat  (22) telah mencantumkan  dan mengatur  tentang Telemedisin.  Pengaturan teknis  yang  ada  saat ini lebih  fokus  pada  pelayanan Telemedisin antar  fasilitas pelayanan  kesehatan  sedangkan  pelayanan  Telemedisin  yang  dilakukan  oleh beberapa aplikasi platform kesehatan saat ini yang diberikan secara lansung antar pemberi layanan kesehatan dan pasien secara digital belum memiliki instrumen atau  regulasi  yang  mengatur  sehingga  akan  berdampak  pada  masalah  hukum, Organisasi  Kesehatan  Dunia,  WHO  mengingatkan:  “Perlu  disadari  bahwa penggunaan telemedisin berpotensi menimbulkan berbagai masalah antara lain: terjadinya kebocoran data medis pasien, adanya pihak yang tidak berhak dapat mengakses  data  medis  pasien,  staf  yang  tidak  terampil  atau  belum  terlatih, perangkat  yang  digunakan  kurang aman  dari  pencurian  data, lemahnya  kontrol dan pengawasan terhadap pengguna sistim. Persoalan perlindungan data pribadi muncul  karena  keprihatinan    terhadap  pelanggaran  Data  Pribadi  yang  dapat dialami  oleh  orang  dan/atau  badan  hukum.  pelangaran  tersebut  dapat menimbukan kerugian materil dan non materil, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang  nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi, dalam memberikan perlindungan data pribadi pasien dalam melakukan pelayanan Telemedisin. ABSTRACT Keywords: Legal Review, Telemedicine Services, Data Protection Digital  transformation  in  healthcare  has  entered  a  disruptive  era.  Healthcare services now focus on the use and utilization of Information and Communication Technology  (ICT),  allowing  doctors  and  patients  to  interact  remotely  without needing to be in the same clinic room. This has led to the rise of telemedicine, where  healthcare  services  can  be  provided  from  a  distance.  In  Indonesia,  the legal  framework  for  telemedicine  is  regulated  under  the  Minister  of  Health Regulation  No.  20  of  2019  on  the  Implementation  of  Telemedicine  Services Between Healthcare Facilities and Law No. 17 of 2023 on Health, which includes provisions on telemedicine in Article 1, Paragraph (22). Currently, the technical regulations  are  more  focused  on  telemedicine  services  between  healthcare facilities. However, telemedicine services provided directly between healthcare providers and patients through various health platform applications lack specific regulatory  instruments,  which  could  lead  to  legal  issues.  The  World  Health Organization  (WHO)  has  warned  about  potential  issues  with  telemedicine,
including: data breaches, unauthorized access to patient medical data, untrained or  unskilled  staff,  insecure  devices,  and  weak  system  control  and  supervision. Concerns  about  personal data  protection arise  due to  potential violations  that could  cause  both  material  and  immaterial  harm.  In  response,  the  Indonesian government  has  issued  Law  No.  27  of  2022  on  Personal  Data  Protection  to safeguard patient data in telemedicine services .

## PENDAHULUAN
Era transformasi global dan inovasi teknologi yang berbasis digital terus berlangsung dan melaju  begitu dahsyat,  termasuk dalam  bidang kesehatan. Menurut Word Health Organization (WHO)  dalam  Strategi  global  tentang  kesehatan  digital  2020-2025  dimana  transformasi  digital dalam  layanan  kesehatan  memasuki  era  disruptif.  Berdasarkan  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 ayat (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  serta  keluarganya,  termasuk  perawatan  kesehatan  yang diperlukan.
Munculnya  pelayanan  kesehatan  yang  berfokus  pada  penggunaan  dan  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  lewat  dunia  maya  ( cyberspace )  melalui interconnected  network (internet)  menjadikan  dokter  dan  pasien  tidak  lagi  harus  bertatap  muka pada suatu ruang klinik yang sama. Dokter bisa memberikan pelayanan medis kepada pasiennya walaupun berada jauh di suatu  lokasi yang berbeda atau terpisah jaraknya dari tempat keberadaan pasien.
Menurut  dokumen  WHO  yaitu Report  on  the  Second  Global  Survey  on  e-Health 2009 mengatakan  bahwa  istilah  telemedisin  sudah  ada  sejak  tahun  1970-an  dengan  mendefinisikan telemedisin sebagai pelayanan kesehatan, di mana jarak bukan lagi menjadi faktor penting, yang dilakukan  oleh  petugas  kesehatan  dengan  menggunakan  TIK  dalam  pertukaran  informasi  yang valid, untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cidera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan  berkelanjutan  bagi  penyedia  layanan  kesehatan  dalam  memajukan  kesehatan masyarakat.
Di  Indonesia    kesehatan  merupakan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum  yang  harus diwujudkan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu bahwa: Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.  Dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan keempat yaitu Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Fenomena  pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (selanjutnya  disebut  Covid-19)  yang melanda Dunia termasuk Indonesia mengubah arah layanan kesehatan dalam membatasi berbagai
aktivitas  tatap  muka,  sehingga  pelayanan  telemedisin  menjadi  solusi  terbaik  untuk  mengatasi masalah kesehatan dalam mencegah penularan atau setidaknya mengurangi angka kematian baik pasien maupun dokter akibat terpapar virus Covid-19.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bereaksi cepat dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.01/Menkes/199/2020 Tahun 2020 Tentang  Komunikasi  Penanganan  Covid-19  kepada  seluruh  Pimpinan  Kementerian/Lembaga, Gubernur  dan  Bupati/Walikota  se-Indonesia  dalam  menjalin  sinergitas  lintas  sektor  dan  antar pemerintah  daerah  dalam  berkomunikasi  dengan  masyarakat,  salah  satunya  yaitu  dengan membantu  masyarakat  yang  terkonfirması  positif  virus  Covid-19  yang  sementara  melakukan isolasi mandiri di rumah dengan memberikan dan menyediakan layanan kesehatan gratis melalui program telemedisin.
Dalam situasi penuh dengan ketidakpastian, adanya pembatasan fisik (physical distancing) dan  lonjakan  permintaan  terhadap  layanan  kesehatan  yang  sulit  untuk  ditampung  oleh  fasilitas kesehatan  secara  fisik,  Pemerintah  menerbitkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  (KMK) HK.01.07/Menkes/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid-19.
Dalam  KMK  ini, Pemerintah  memberikan kelonggaran kepada  fasilitas kesehatan untuk bekerja  sama  dengan  pihak  swasta  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  telemedisin  terhadap pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Pemerintah memutuskan bekerja sama dengan 11 platform telemedisin pada tahun 2021. Telemedisin di Indonesia yang relatif telah berkembang pesat adalah telemedisin  yang  dilakukan  langsung  secara  digital  antara  pemberi  layanan  kesehatan  dengan pasien. Hal ini tidak terlepas adanya peran dari sektor swasta sebagai penyedia platform maupun pihak rumah sakit yang melakukan inovasi TIK ketika terjadi pandemik Covid-19.
Menurut  survei  Mc.Kinsey,  sekitar  66%  orang  tetap  berencana  menggunakan  layanan kesehatan jarak jauh meski pandemi telah usai.  Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 2.108 responden berusia 16 tahun ke atas di seluruh Indonesia, yang dilakukan pada tanggal 28 Februari-7 Maret 2022, sebanyak 46,5% masyarakat Indonesia melakukan layanan telemedisin menggunakan Halodoc, 41,8%, dengan rumah sakit atau klinik, 35,7% menggunakan Alodokter,    20,3%  melakukan  konsultasi  online  langsung  dengan  dokter,  15,5%  menggunakan layanan  Telemedisin  Klik  Dokter,  10,2%  mengakses  situs  Kementerian  Kesehatan  yakni isoman.kemkes.go.id, 5,4% menggunakan layanan telemedisin Good Doctor, 4,4% menggunakan Link  Sehat,  2%  menggunakan  Lekasehat,  dan  1,1%  menggunakan  layanan  telemedisin  atau fasilitas  kesehatan  lainnya.  Tingginya  minat  masyarakat  Indonesia  akan  kebutuhan  layanan telemedisin  disebabkan  oleh  berbagai  masalah  yang  menjadi  penghambat  layanan  kesehatan seperti masalah geografis, persebaran Dokter yang belum merata dan rasio dokter dengan jumlah penduduk yang masih jauh dari ideal.
Meski  pandemi  Covid-19  telah  berlalu  baik  pihak  pasien  maupun  penyedia  layanan kesehatan merasa puas dengan pelayanan kesehatan melalui telemedisin walaupun masih banyak

## Kajian Yuridis Pelayanan Telemedisin Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Pasien
permasalahan  yang  perlu  diatasi,  terutama  masalah  terkait  peraturan  perUndang-Undangan. Sedangkan telemedisin antar fasilitas kesehatan masih ditemukan banyak permasalahan dan belum optimal  baik  dari  intensitas  penggunaan  maupun  ragam  jenis  telemedisin  yang  dimanfaatkan. Tingkat  kepuasan  penggunaan  telemedisin  antar  Fasilitas  Kesehatan  menurut  survei  masih  di bawah  50%,  alasan  ketidakpuasan  lebih  kepada  masalah  terkait  ekonomi  kesehatan,  regulasi, teknologi, dan Sumber Daya Manusia.
Pengaturan  telemedisin  secara  teknis  sudah  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan (PMK) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 1 Ayat (22) telah mencantumkan dan mengatur tentang Telemedisin dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2024  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 558 – 564 Tentang Telemedisin.
Terlepas dari harapan bahwa kehadiran telemedisin memberikan berbagai kemudahan dan peluang  sehingga  bisa  menjadi  salah  satu  kekuatan  dalam  memberikan  layanan  kesehatan  di Indonesia,  tetapi  telemedisin  juga  dapat  membawa  potensi  permasalah  hukum  dalam  praktik Kedokteran terutama masalah kerahasiaan data pasien.
Organisasi  Kesehatan  Dunia,  WHO  mengingatkan:  “Perlu  disadari  bahwa  penggunaan telemedisin  berpotensi  menimbulkan  berbagai  masalah  antara  lain:  terjadinya  kebocoran  data medis pasien, adanya pihak yang tidak berhak dapat mengakses data medis pasien, staf yang tidak terampil  atau  belum  terlatih,  perangkat  yang  digunakan  kurang  aman  dari  pencurian  data, lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap pengguna sistim.  Berdasarkan Universal Declaration of  Human  Right (UDHR)  1948  Pasal  12 Tidak  seorang  pun  boleh  diganggu  urusan  pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.
“ Data is the new oil ”, istilah ini memberi gambaran betapa pentingnya data pada era digital saat  ini  sehingga  perlu  dilindungi  sedemikian  rupa.  Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  Presiden Joko Widodo yang  menjelaskan bahwa data menjadi  jenis kekayaan  baru bagi  bangsa sehingga Indonesia  perlu  mewujudkan  kedaulatan  data  ( data  sovereignty ).    Sebagai  negara  hukum, Indonesia telah memberikan jaminan atas pelindungan data pribadi melalui konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal  28G  yang  menentukan  bahwa  pelindungan  diri  pribadi  dan  rasa  aman  menjadi  landasan konstitusional untuk pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi.
Ketidakamanan di dunia maya lebih mengerikan. Kemudahan mengakses data secara ilegal terhadap  sistem  teknologi  informasi  yang  dimiliki  organisasi  atau  individu  sangat  rentan  untuk dibobol. Dengan demikian, masalah keamanan untuk sebuah sistem informasi merupakan prioritas yang paling penting untuk dijaga. Menyebabkan data ini sangat mudah untuk diakses yang akan berhubungan dengan perlindungan data.
Mengacu  pada  laporan  survei  Deloitte  2019,  responden  menyatakan  84,4%  puas, sedangkan  15,6%  lainnya  menyatakan  tidak  puas  dengan  aplikasi  layanan  kesehatan  digital. Namun,  terdapat  beberapa  kekhawatiran  yang  dimiliki  responden  antara  lain:  privasi  data, miskomunikasi, akurasi diagnostik, dokter yang tidak berpengalaman, dan perlindungan hukum. Dalam survei ini, masih ada sekitar 16% yang mempermasalahkan masalah regulasi dan keamanan hukum.
Di sektor kesehatan, risiko yang terkait dengan pelanggaran data dan pencurian data tidak dapat dihindari. Risiko pertama kasus “pelanggaran data” di Amerika Serikat (AS) antara tahun 2009  dan  2021  adalah  sekitar  4.419  pelanggaran  data  layanan  kesehatan  dari  500  catatan. Sementara itu, pada tahun 2021, rata-rata 1,95 pelanggaran data layanan kesehatan dari 500 atau lebih catatan dilaporkan setiap hari.  Selanjutnya, layanan kesehatannews. com menulis bahwa, di web  gelap,  data  rekam  medis  dapat  dijual  hingga  $1000  per  dokumen.  Ini  adalah  dampak  dari kebocoran data. Penjualan data, dalam kasus di atas, akan memiliki banyak resiko. Hal ini dapat berdampak  pada  sektor  keuangan.  Dengan  kepemilikan  data  tersebut,  pelaku  kejahatan  dapat mengakses data keuangan korban dan mencurinya. Hal ini merupakan salah satu resiko yang akan dialami  oleh  korban,  belum  lagi  penggunaan  data  untuk  kepentingan  tertentu  yang  dapat merugikan korban.
Di  Indonesia  Kebocoran  data  pribadi  terjadi  di  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan Pada Mei 2021 dan dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin, data tersebut dijual  oleh  pengguna  forum  dengan  nama  id  'Kotz'.  Ia  mengatakan  data tersebut  juga  termasuk data penduduk yang sudah meninggal. "Ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal.  Kasus pencurian data kesehatan terjadi pada 2020 di mana 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia dijual di RaidForums. Tak berhenti di situ, pada Agustus 2021 sekitar 1,3 juta data Covid-19 pengguna aplikasi Health Alert Card (eHAC) buatan Kemenkes dibobol.
Selama periode 1 November 2020 hingga 31 Oktober 2021, ditemukan setidaknya terdapat 5.212 kasus kebocoran data di berbagai industri dalam jangka waktu 1 tahun. Industri kesehatan menyumbang 571 kasus kebocoran data diantaranya. Angka ini menempatkan industri kesehatan berada di urutan ketiga sebagai sektor yang paling rentan mengalami kebocoran data.  Rentetan kasus  kebocoran  data  pasien  rumah  sakit  dan  penyedia  layanan  kesehatan  menunjukan  sangat lemahnya  aspek  perlindungan  keamanan  data  di  Indonesia.  Padahal,  keamanan  data  pasien menjadi syarat mutlak yang harus diberikan oleh pemerintah dan penyedia layanan kesehatan.
Pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas  hak  dasar  manusia.  Keberadaan  suatu  Undang-Undang  tentang  Pelindungan  Data  Pribadi sudah  menjadi  keharusan  yang  tidak  dapat  ditunda  lagi  karena  sangat  mendesak  bagi  berbagai kepentingan nasional.
Undang-Undang  tentang  perlindungan  Data  Pribadi  mandat  dari  Pasal  28G  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa,
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  pelindungan  dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
Persoalan  perlindungan  data  pribadi  muncul  karena  keprihatinan    terhadap  pelanggaran Data  Pribadi  yang  dapat  dialami  oleh  orang  dan/atau  badan  hukum.  pelangaran  tersebut  dapat menimbukan kerugian materil dan non materil, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## METODE
Dalam  mengkaji  masalah  hukum  terkait  penerapan  telemedisin  dan  perlindungan  data pribadi  pasien,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  seperti  yang dikategorikan  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki.  Pendekatan  tersebut  meliputi  pendekatan  undang- undang, kasus, historis, perbandingan, dan konseptual.
Penelitian ini mengandalkan sumber bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji mencakup sejumlah undang-undang dan peraturan penting. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi,  adalah  beberapa  contoh  bahan  hukum  primer  yang  menjadi dasar  penelitian  ini.  Selain  itu,  peraturan-peraturan  seperti  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2024  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2023  Tentang  Kesehatan,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2019 tentang Pelayanan Telemedicine dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik juga menjadi fokus kajian.
Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  meliputi  naskah  akademis,  rancangan  undang- undang,  dan  hasil  penelitian  dari  para  ahli  hukum,  yang  memberikan  penjelasan  tambahan mengenai bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber internet turut membantu dalam memberikan konteks tambahan.
Metode pengumpulan  materi  hukum dilakukan  melalui studi dokumen, di  mana peneliti mengumpulkan data dari penelaahan bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen dan peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  kajian  yuridis  tentang  telemedisin  dan perlindungan data pribadi pasien.
Untuk analisis bahan hukum, penelitian ini menerapkan teknik deskriptif normatif. Teknik ini didasarkan pada kaidah atau norma hukum, mencakup konsepsi hukum, doktrin hukum, nilai- nilai  hukum, asas-asas  hukum, dan  norma-norma  hukum  yang terdapat dalam tinjauan pustaka. Analisis ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara yang sistematis dan mendalam

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Tentang Penerapan Telemedisin Menurut Hukum Positif di Indonesia
Telemedicine,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  17 Tahun  2023,  adalah  penyelenggaraan  dan  fasilitasi  layanan  terapeutik  melalui  teknologi komunikasi  dan  komunikasi  digital.  Melalui  telehealth  dan  telemedisin  yang  terintegrasi  dalam sistem informasi kesehatan nasional, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk melakukan  inisiatif  kesehatan  dalam  bentuk  pelayanan  kesehatan.  Pemberian  telehealth  dapat berupa  layanan  klinis  dan  non-klinis.  layanan  klinis  disediakan  melalui  telemedis.  Fasilitas pelayanan  kesehatan  dapat  secara  mandiri  menyediakan  layanan  telemedis  atau  mematuhi persyaratan peraturan dan bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik terdaftar, termasuk layanan antara fasilitas kesehatan dan masyarakat.
Bedasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2024  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan  (1) Penyelenggaraan  Telemedisin  meliputi  layanan:  a.  antar-Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan;  dan  b. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengaturan Antar Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Penggunaan Pelayanan Telemedis.
Para  profesional  kesehatan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk memberikan  layanan  telemedis,  termasuk  berbagi  informasi  mengenai  diagnosis,  pengobatan, pencegahan  penyakit  dan  cedera,  penelitian  dan  evaluasi,  serta  pendidikan.,  dikenal  sebagai telemedisin.
Untuk mencapai hal ini, minimum dalam hal aplikasi, infrastruktur, peralatan, dan sumber daya  manusia  harus  dipenuhi.    bahwa  berbagai  inisiatif  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas layanan kesehatan yang disediakan di fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, dan untuk mendekatkan layanan kesehatan khusus kepada masyarakat; Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa  penggunaan  teknologi  informasi  di  bidang  kesehatan tercermin  dalam  layanan  konsultasi yang  ditawarkan  antar  puskesmas.  Fasilitas  telemedicine  harus  aman,  berkualitas  tinggi,  tidak diskriminatif, dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keselamatan pasien..
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  90  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, pengembangan pola pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil  dan  sangat  terpencil  dilakukan  melalui  cara:  layanan  kesehatan  keliling;  pelayanan kesehatan gugus pulau; rumah tunggu kelahiran; dan layanan kesehatan berbasis telemedis, Pasal 15.  Masyarakat  tidak  terlalu  responsif  terhadap  pengenalan  awal  telemedisin  ke  dalam  undang- undang  kesehatan;  pemerintah  hanya  mengimplementasikannya  sebagai  proyek  percontohan, sehingga satu-satunya aturan dalam sistem legislasi pelayanan kesehatan Indonesia adalah pedoman dan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kesehatan.  Melalui  Keputusan  Direktur
Jenderal, Pemerintah awalnya menerapkan peraturan dan ketentuan pada tanggal 31 Januari 2013. Hal  ini   tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia,  namun  di  seluruh  belahan  dunia.  Untuk  menekan   dan mengurangi  laju  pandemi  yang  semakin  meningkat  dengan  penerapan  jarak  sosial    sehingga Telemedis berfungsi sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung sistem layanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan praktik klinis. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat memudahkan  kita  melakukan  segala  sesuatu  mejadi  lebih  mudah,  termasuk  dibidang  kesehatan. Salah  satu  hal  baru  yang  diciptakan  dari  kemajuan  teknologi  dibidang  kesehatan  adalah diperkenalkannya layanan telemedisin.
Telemedisin sangat membantu dalam membantu pasien mengunjungi dokter spesialis untuk memahami  kondisi  mereka  tanpa  perlu  membuat  janji  untuk  bertemu  secara  langsung  dengan dokter  spesialis.  Telemedisin  mengandalkan  pada  komunikasi  dan  konsultasi  langsung  antara dokter dengan  pasien, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan kesehatan tanpa harus bertemu secara fisik. Singkatnya, telemedisin adalah layanan kesehatan online di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter berdasarkan pengalaman  mereka  menggunakan aplikasi telemedisin tanpa harus mengunjungi lokasi yang sama secara fisik..
Pengaturan Telemedisin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun  2024  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023

## Tentang Kesehatan
Pasal  554  (1)  Dalam  mendukung  penyelenggaraan  Telekesehatan  dan  Telemedisin  yang berkualitas,  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  harus  menyediakan  sarana,  prasarana,  dan/atau peralatan.  (2)  Ruangan  pelayanan  untuk  penyelenggaraan  Telekesehatan  dan  Telemedisin  dapat berdiri  sendiri  atau  terintegrasi  dengan  ruangan  Pelayanan  Kesehatan  lainnya.  (3)  Penyediaan jaringan internet dan jaringan listrik sesuai standar kebutuhan layanan digital.
Pasal 555 (1) Penyelenggara Telekesehatan dan Telemedisin dalam memberikan pelayanan dapat menggunakan aplikasi. (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi Telekesehatan  dan  Telemedisin  dengan  sistem  keamanan  dan  keselamatan  data  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggara Telekesehatan dan Telemedisin dapat mengembangkan  dan  menggunakan  aplikasi  mandiri  ataupun  menggunakan  aplikasi  milik pemerintah  atau  swasta.  (4)  Dalam  hal  penyelenggaraan  Telekesehatan  dan  Telemedisin menggunakan aplikasi  yang dikembangkan secara mandiri, aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (5) Ketentuan mengenai registrasi aplikasi yang dikembangkan secara mandiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 558 (1) Penyelenggaraan Telemedisin meliputi layanan: a. antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan b. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat. (2) Penyelenggaraan Telemedisin  antar-Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a merupakan  Telemedisin  yang  dilaksanakan  antara  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  satu  dengan Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang  lain  untuk  menegakkan  diagnosis,  penatalaksanaan  klinis,
dan/atau  pencegahan  penyakit  dan  cedera.  (3)  Penyelenggaraan  Telemedisin  antara  Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Telemedisin  yang  dilaksanakan  oleh  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  kepada  perseorangan  untuk kepentingan  diagnosis,  penatalaksanaan  klinis,  dan/atau  pencegahan  penyakit  dan  cedera.  (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat  secara mandiri  menyelenggarakan Telemedisin atau bekerja sama  dengan  penyelenggara  sistem  elektronik  yang  terdaftar  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perulndang-undangan.  (5)  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang  dapat  menyelenggarakan Telemedisin terdiri atas: a. Rumah Sakit; b. Puskesmas; c. klinik; d. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan; e. laboratorium Kesehatan; dan f. apotek. (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Telemedisin harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. infrastrrrktur; b. jenis pelayanan; c. sumber daya manusia; dan d. standar klinis.
Pasal  559  (1)  Infrastruktur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  558  ayat  (6)  huruf  a merupakan  fasilitas  yang  diperlukan  untuk  mendukung  terselenggaranya  Telemedisin.  (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas infrastrrrktur: a. sarana; b. prasarana; dan  c. perangkat. (3) Sarana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  merupakan  bangunan atau  ruang  yang  digunakan  dalam  melakukan  penyelenggaraan  Telemedisin,  yang  dapat  berdiri sendiri atau terpisah dari area pelayanan. (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b  meliputi  listrik,  jaringan  internet  yang  memadai,  dan  prasarana  lain  yang  mendukung penyelenggaraan Telemedisin. (5) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perangkat lunak dan perangkat keras dalam mendukung penyelenggaraan Telemedisin. (6) Sarana, prasarana, dan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan  mutu,  keamanan,  keselamatan,  dan  laik  pakai  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal 560 (1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 559 ayat (5) merupakan aplikasi yang mendukung penyelenggaraan Telemedisin dengan sistem keamanan dan keselamatan data  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  (2)  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan yang menyelenggarakan Telemedisin dapat  mengembangkan dan  menggunakan aplikasi  mandiri atau  menggunakan  aplikasi  milik  pemerintah  atau  swasta.  (3)  Dalam  hal  penyelenggaraan Telemedisin  menggunakan aplikasi  mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat  (2),  aplikasi harus teregistrasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Registrasi aplikasi mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  561  (1)  Jenis  pelayanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  558  ayat  (6)  huruf  b, meliputi:  a.  telekonsultasi;  b.  telefarmasi;  dan  c.  pelayanan  Telemedisin  lainnya  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  (2) Telekonsultasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) huruf a merupakan pelayanan konsultasi klinis  jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis  dan/atau  memberikan  pertimbangan/  saran  tata  laksana.  (3)  Telefarmasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kefarmasian melalui penggunaan teknologi komunikasi  dan  sistem  informasi  kepada  Pasien  dalam  jarak  jauh.  (4)  Pelayanan  Telemedisin
lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan semua pelayanan konsultasi dengan Telemedisin sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan.
Pasal  551  Setiap  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  yang  menyelenggarakan  Pelayanan Kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi wajib menjalankan standar keamanan data dan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  dalam  menjagaa  kerahasiaan  data  pribadi pasien Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Nomor  1  tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  Setiap  orang  berhak  atas  pembelaan  diri,  perlindungan terhadap keluarganya, kehormatan, harkat dan martabat, serta harta benda yang dikuasainya; Selain itu,  setiap  individu  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  dalam melaksanakan hak asasi manusia.
Pada intinya, Indonesia telah membuat dan/atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") dalam upaya mengatasi permasalahan yang  berkaitan  dengan  data  pribadi  sebagai  permasalahan  hukum.      Pencurian  data  itu mengkwatirkan. Perhatian khusus aharus diberikan pada penyediaan informasi data di area publik seperti  media  sosial,  majalah,  aplikasi  seluler,  dan  situs  website.  Dalam  Memberikan  informasi pada area publik dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi.Banyak terjadi kasus kejahatan  data  pribadi  di  Indonesia    dilakukan  melalui  Internet,  seperti  penipuan,  hacking, penyadapan  terhadap  data  orang  lain,  spam  dan  terjadi  manipulasi  data.  Pesatnya  kemajuan teknologi  informasi  telah  menyebabkan  semakin  rendahnya  batasan  perlindungan  data  pribadi, sehingga  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab    dengan  mudahnya  mengakses  dan menyebarkan berbagai data pribadi. Padahal, data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang tanpa terkecuali, dimana data  pribadi merupakan suatu hal yang wajib dilindungi dan termasuk dalam hak privasi seseorang. Hak privasi di Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a) Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 26
b) Pada  ayat  satu  Setiap  penggunaan  informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut data pribadi seseorang wajib diminta persetujuan oleh orang yang bersangkutan. Apabila  penggunaan  informasi  elektronik  menyangkut  data  pribadi  tanpa  adanya persetujuan  dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan  Undang- Undang ini.
a) Pada  ayat  tiga  Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menghapus  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  tidak  sesuai  yang  berada  di  bawah
kendalinya  atas  permintaan  Orang  yang  bersangkutan  dan  berdasarkan  penetapan pengadilan.
b) Pada ayat empat Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib  menyediakan  mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  mengenai  tata  cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum mengandung sanksi bagi siapa saja yang melanggar atau dengan sengaja melanggar hukum yang ditetapkan sesuai dengan norma hukum.  Dalam  hal  ini,  penyedia  layanan  kesehatan  bertanggung  jawab  sebagai  penyelenggara sistem  elektronik  dan  sebagai  pengontrol  data  atas  pemrosesan  data  pribadi.  Penyelenggaraan pelayanan kesehatan telemedis yang menjadi tanggung jawab pusat pelayanan kesehatan menjamin perlindungan  data  pribadi  dan  rekam  medis  pasien  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana pada Pasal 65 Ayat 1 Disebutkan, setiap orang dilarang melanggar hukum pengumpulan data pribadi, kecuali haknya  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  sehingga  merugikan  pemilik  data  pribadi. Berdasarkan  larangan  yang  terdapat  dalam  Pasal  65  UU  Perlindungan  Data  Pribadi,  dijelaskan ketentuan hukum pidana yang menjadi dasar adanya tanggung jawab institusi kesehatan terhadap data pasien telemedisin. Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa:
Pada  ayat  satu  apabila  Setiap  Orang  melakukan  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan menjadi miliknya dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  Subjek  Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Pasal  65,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  dan  melawan  hukum  memperlihatkan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah).  Pada  ayat  tiga  Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  melakukan  dan  melawan  hukum  menggunakan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Hukuman pidana untuk melanggar hukum jika mengakibatkan cedera yang tidak disengaja pada  orang  yang  memiliki  data  pribadi  dijelaskan  secara  rinci  dalam  Pasal  67  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi.  Pasal  68  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  lebih  lanjut menyebutkan  ketentuan  pidana  tambahan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  data  pribadi.  Ini menyatakan bahwa akan ada konsekuensi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja memalsukan informasi  pribadi  untuk  keuntungan  mereka  sendiri  atau  orang  lain.  Denda  paling  banyak  Rp 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  atau  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun.  Ketika standar hukum didukung oleh hukuman yang berfungsi sebagai pencegah untuk melanggarnya, itu
dianggap  sangat  baik.  Undang-undang  mengatur  penerapan  sanksi  terhadap  individu  atau pengontrol data yang secara ilegal membagikan data pribadi. Sanksi tingkat pertama adalah sanksi administratif  berupa  denda  paling  banyak  2  persen  dari  omzet  tahunan  yang  dikenakan  kepada pengelola data milik pemerintah dan swasta yang menemukan kebocoran data. Sanksi administratif akan dikenakan oleh  Lembaga Pelaksana Perlindungan Data Pribadi (LPPDP) yang akan dibentuk kemudian.

## KESIMPULAN
Pemberlakuan UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP yang sudah diterbitkan pada tanggal tanggal 17 Oktober 2022  dan penyesuaian selam dua tahun kemudian, memberikan kewenangan kepada  pemerintah  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  data  pribadi  oleh Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  melalui  badan  publik  dan  swasta  serta  organisasi internasional di wilayah Indonesia.
Banyak  tantangan  yang  dihadapi  dalam  melakukan  penerapan  Undang-undang Perlindungan  data  Pribadi,  terutama  dalam  pelayanan  telemedisin,  ini  dikarenakan    peraturan perlindungan data pribadi masih tergolong baru dan butuh penyesuaian sejak diterbitkan, sehingga Keamanan dan kerahasiaan data pribadi pasien.
Di era pelayanan telemedisin  memungkinkan terjadi  akses illegal dari oramg yang tidak bertanggungjawab, berbagai ragam  Kejahatan terhadap data pribadi Seperti penipuan, hacking, penyadapan  data  orang  lain,  spamming  dan  manipulasi  data  untuk  mengakses  data  orang  lain termasuk isolasi sosial, pemerasan. Berbagai contoh kasus kebocoran data yang terjadi dari BPJS kesehatan,  aplikasi  dari  kementerian  kesehatan  eHAC  dan  peduli  lindungi  dari  kementerian kesehatan menjadi ancaman serius terhadap keamanan data pribadi pasien.
Indonesia  merupakan    negara  ketiga  di  dunia  yang  mengalami    jumlah  kebocoran  data tertinggi Menurut perusahaan keamanan siber Surfshark. pada kuartal ketiga tahun 2022 tercatat sebanyak 12,74 juta akun di Tanah Air yang mengalami kebocoran data, yakni Akun didaftarkan hingga tanggal 13 September 2022. Terlepas dari kelemahan yang ada, UU PDP N0 27 tahun 2022 ini  merupakan langkah awal yang sangat baik dalam mengembangkan kebijakan terkait keamanan siber  di  Indonesia.  Walaupun  pelaksanaan  efektivitasnya  bergantung  pada  implementasinya. Seperti  diketahui,  Indonesia  menempati  peringkat  83  dari  160  negara  dalam  Indeks  Keamanan Siber  Nasional    karena  kurangnya  pengembangan  kebijakan  di  bidang  keamanan  siber  dan kurangnya otoritas yang berwenang untuk melaksanakan tindakan  pengawasan terhadap kontrol data pribadi. Pada Pasal 58 hingga 60 UU PDP sudah mengatur pembentukan lembaga baru yang akan mengawasi pengendalian dan pengolahan data. Lembaga yang  dibentuk ini nantinya  harus independen  terhadap  kementerian,  karena  UU  PDP  tidak  hanya  berlaku  bagi  swasta  dan perorangan, tetapi juga berlaku bagi lembaga publik, dan lembaga tersebut juga harus menjalani akreditasi secara berkala  melalui audit, dokumentasi atau laporan khusus,  pelaksanaan keamanan
siber  sudah  mulai  menerapkan  dan  menjamin  perlindungan  hak-hak  pemilik  data,  antara  lain dengan mengatur pemberian persetujuan (inform consent) dari pihak yang berkepentingan kepada pihak yang bertanggung jawab.
Jika  terjadi  insiden  dunia  maya  yang  mengakibatkan  kegagalan  dalam  melindungi  data pribadi,  otoritas  tersebut  harus  memiliki  manajemen  krisis  yang  jelas,  misalnya.    memberikan akses  yang  jelas  bagi  pemilik  data  untuk  memulihkan  keamanan  data  pribadinya  dan  untuk mengajukan tuntutan hukum atau memperoleh kompensasi  atas pelanggaran hukum.  Keamanan informasi pribadi Anda.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M.Yussy & Siska E., Aspek Hukum Telemedicine Di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2022. Anwar A., Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedisin., Yogyakarta: Deepublish, 2023. Arisandi  Herman,  Buku  Pintar  Pemikiran  Tokoh-Tokoh  Sosiologi  dari  Klasik  Sampai  Modern,
Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
Atmadja I Dewa G. dan  I Nyoman P. Budiartha, Teori-Teeori Hukum,  Malang: Setara Press. Atmasasmita Romli, Teori Hukum Integratif, Bandung: Mandar Maju, 2019.
Bagir  Manan  dan  Kuntanan  Magnar.  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara.  Bandung:  PT.
Alumni, 2017
Budhijanto  Danrivanto,  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia.,  Bandung  :  PT.Refika Aditama, 2021.
Djokosoetono,  Kepastian  Hukum  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia,  Vol.  3,  Jakarta:
Administrative Law & Governance Journal, 2020.
Fatmawati., Peran telemedisin bagi tenaga kesehatan di era new normal., Insan Cendekia Mandiri: Solok Sumatra Barat, 2021.
Global strategy on digital health 2020-2025.,Geneva: World Health Organization, 2021.
H.S. Salim Dan Erlies S.N., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Isharyanto, Teori Hukum, Jakarta: Jayabaya, 2020.
Jaya  Azhar,  Pengembangan  Telemedicine  Guna  Mendukung  Kesehatan  Masyarakat,  Jakarta:
Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023.
Johnny  Ibrahim.,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang:  Bayu  Media Publishing, 2008.
Manan  Bagir  dan  Kuntanan  Magnar.  Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara.  Bandung:  PT.
Alumni, 2017
Manarfa  La  Ode  Muhammad  Rauda  Agus  Udaya  et.  Al.,  Teori  Sosiologi,  Purbalingga:  Eureka Media Aksara, 2024.
Neculau  E.A,  Anca  M.L,  Dana  F.,  A  Guide  To Telemedisin  In  Primary  Healthcare.,  UNICEF: Romania, 2021.
Nur Cudai Andi, et. Al., Kemitraan, Digitalisasi & Inovasi Kebijakan Publik Di Era Globalisasi, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum., Jakarta: Kencana, 2009.
Pratiwi Cekli S, et.al.,  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Jakarta: Lembaga Kajian dan
Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016 Ritzer  George,  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda.  Cetakan  ke  2,    Jakarta:
PT.Rajagrafindo Persada, 2016.
Riyadi  M. Irfan dan  Khairil Umami, Integrasi Hukum Islam Di  Kerajaan Demak  Abad Xvi M, Vol. 1 No. 2 Ponorogo: Ascarya, 2021.
Suci Qomaria Rezki Suci, et. Al., Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
Soekanto  Soerjono  dan  S,M.,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.,  Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2010.
Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik. L.N. Tahun 2024 No. 1, TLN No. 6905.
_______,  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  L.N. Tahun  2023  No.  7, TLN No. 182.
_______, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. L.N. Tahun 2012 No. 27, TLN No. 196.
_______,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas.  L.N.  Tahun 2016 No. 8, TLN No.69.
_______,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2022  tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan, Jakarta, 2022.
_______,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta, 2019.
_______, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Jakarta, 2016.
_______,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  90  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Kawasan  Terpencil  Dan  sangat Terpencil, Jakarta 2015.
_______,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2019  Tentang  Satu  Data Indonesia, Jakarta, 2019.
_______, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Jakarta, 2016.
_______,  KMK  No.HK.01.07-MENKES-4829-2021  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan Melalui Telemedicine Masa Pandemi COVID-19, Jakarta, 2021.
Darmagara I.M. et all., Urgensi Realisasi Pengaturan Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi, Vol.10: PLEADS, 2022.
E.  Santoso    &  Andriana.,  Ketidakamanan  Perlindungan  Data  Konsumen  Di  Sektor  eHealth., Vol.23: Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2023.
Henni  Muchtar.  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  Dengan  Hak  Asasi Manusia. Vol. XIV No.1, Humanus, 2015.
Iu Hua Yeo, James Banfield. Human Factors in Electronic Health Records Cybersecurity Breach: An Exploratory Analysis, Perspect Health Inf Manag. 2022 Spring; 19(Spring): 1i. Published online Mar 15, 2022.
Komeni Wirdi H. dan Ermania Widjajanti, Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukmu, Vol. 4 No. 3, Jakarta: Journal Of Social Science Research, 2024.
Prasety Andina et.al., Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal, Vol. 11 No. 1 Sumedang: Jurnal UPI, 2021.
Sulaiman Eman et  all., Juridical Study of Telemedisin  Consulting Services  in Indonesia, Vol.7: SOEPRA, 2021.
Zulfahmi  Nur,  Keadilan  Dan  Kepastian  Hukum.  Vol.06  No.  2.  Jurnal  UMJ,  2023.

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License