## Pemungutan Retribusi Pasar Desa Dalam Rangka Menambah Pendapatan Asli Desa

## Muhammad Azharuddin Fikri
mazharuddin1189@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The village chief as the party who holds the power of village financial management  can  maximize  the  village's  original  income  through  the management of village assets, one of which is through the management of  the  village  market.  However,  in  practice  it  is  not  uncommon  for problems  such  as  the  determination  of  the  amount  of  retribution  that is  not  in  accordance  with  the  legality  of  government  acts.  This  study tries to examine the extent to which the authority of the village chief in collecting village market retributions as well as his responsibilities and accountability in case of abuse of authority or poor management. This research  is  a  normative  study  using  a  statute  approach,  conceptual approach, and historical approach. Based on the analysis conducted, Law No. 6 of 2014 along with its derivative laws and regulations attributively states that the village government has the authority to manage village markets as well as to collect retributions for the use of village markets.
The  authority  of  the  village  government  to  collect  retributions  is  only limited to what has been stipulated in village regulations. In addition, the village chief is also the party responsible and accountable if something goes wrong in the management of village market retributions. Keywords: Village Government; Village Market; Village Retributions.

## Abstrak
Kepala desa sebagai pihak yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat memaksimalkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan aset desa, salah satunya ialah melalui pengelolaan pasar desa.
Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi permasalahan seperti penetapan besaran retribusi yang tidak sesuai dengan keabsahan tindakan pemerintah. Penelitian ini mencoba menilik sejauh mana kewenangan kepala desa dalam memungut retribusi pasar desa serta tanggung jawab dan tanggung gugatnya apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan yang kurang baik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, UU No. 6 Tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan turunannya secara atributif menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola pasar desa sekaligus memungut retribusi atas pemanfaatan pasar desa. Kewenangan pemerintah desa untuk memungut retribusi hanyalah sebatas pada yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Selain itu kepala desa pulalah pihak yang bertanggungjawab dan bertanggung gugat jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan retribusi pasar desa. Kata Kunci: Pemerintahan Desa; Pasar Desa; Keuangan Desa.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
How to cite: Muhammad Azharuddin Fikri, ‘Pemungutan Retribusi Pasar Desa Dalam Rangka Menambah Pendapatan Asli Desa’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37339
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1456 Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...

## Pendahuluan
Desa mempunyai sifat yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang secara historis merupakan embrio yang nantinya akan membentuk masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Dengan keragaman yang begitu tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. 1
Saat ini desa diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014). Dalam undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap hak asal usul desa dan memberikan keistimewaan yang diwujudkan dengan adanya kewenangan desa untuk mengatur urusannya sendiri dengan otonomi asli desa sebagai landasannya.
Sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan, pemerintahan desa diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan dari berbagai rezim. Sangat disayangkan bahwa peraturan-peraturan tentang desa yang berlaku selama ini ternyata belum mewadahi betul tentang keunikan dan keragaman dari desa yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan.
Pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 6 Tahun 2014 yang telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Undang-undang ini telah sesuai dengan semangat dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 memberikan beberapa kewenangan kepada desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
1 HAW Widjaja, Otonomi  Desa  merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat,  dan  Utuh (Raja Grafindo Persada 2010).[4].
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Lebih lanjut dalam Pasal 19 kewenangan desa tersebut dibagi kembali menjadi 4, yaitu: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adanya penambahan kewenangan desa tersebut sudah pasti akan dibarengi dengan bertambahnya kebutuhan anggaran. 2 Saat ini sumber-sumber pendapatan desa diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 yang meliputi dapat dibagi menjadi tiga kelompok pendapatan, yaitu kelompok pendapatan asli desa, kelompok pendapatan transfer, dan kelompok pendapatan lain-lain. Di atas telah disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa.
Yang dimaksud dengan pendapatan asli desa menurut penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa, serta yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan hasil usaha tanah kas desa.
Seperti yang telah termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP No. 43 Tahun 2014), cakupan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan kewenangan lokal berskala desa paling sedikit meliputi:  tambatan perahu; pasar desa; tempat pemandian umum; saluran irigasi; sanitasi lingkungan; pos pelayanan terpadu; sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa; embung desa; dan jalan desa. Kewenangan lokal tidak terbatas pada contoh itu, melainkan sangat terbuka dan bisa berkembang lebih banyak sesuai dengan konteks lokal dan prakarsa
2 Soekarwo, Hukum  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Berdasarkan  Prinsip-Prinsip  Good Financial Governance (Airlangga University Press 2005).[4].
Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
masyarakat. 3
Banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh desa sudah seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa, termasuk dalam menambah pendapatan asli desa yang bersumber dari aset desa. Salah satu dari aset desa yang telah disebutkan di atas yaitu pasar desa. Pasar desa memiliki kedudukan yang vital terhadap perekonomian masyarakat desa. Sebab di pasar itulah terjadi interaksi sosial masyarakat desa dengan melakukan kegiatan transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pasar desa sebagai aset desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Untuk mewujudkan tujuan dari keberadaan pasar desa, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk mengelola pasar dengan sebaik-baiknya.
Kepala desa sebagai organ pemerintah desa yang memegang kekuasaan untuk mengelola keuangan desa dan aset desa, mempunyai kewenangan untuk memaksimalkan perolehan pendapatan asli desa melalui pengelolaan pasar desa. Dalam pengelolaan pasar desa, kepala desa berwenang untuk memungut retribusi terhadap toko, kios, los, tenda, dan tempat parkir kendaraan di pasar desa. Retribusi dari pasar desa tersebut nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur pasar desa sekaligus untuk menambah pemasukan kas desa.
Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi permasalahan seperti penetapan besaran retribusi yang tidak sesuai dengan keabsahan tindakan pemerintah, misalnya kepala desa menetapkan besaran retribusi tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Maka sudah sepatutnya pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset desa harus berdasarkan dengan wewenang, prosedur, dan substansi yang jelas, sehingga tindakan pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa nantinya tidak menimbulkan kerugian terhadap warga desa. 4 Selain itu dalam pengelolaan aset
3 Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015).[39].
4 Indrawati, Wilda Prihatiningtyas, dan Kennda Prila A, Kebijakan Pemerintah Desa dalam Melakukan  Pungutan  Desa  yang  Berbasis  Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa  dalam  Rangka Mewujudkan Good Village Governance, Penelitian Hukum, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015).[12].
desa juga pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa yang berujung pada tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.Sus/2018.
Permasalahan selanjutnya yang tidak jarang terjadi adalah perihal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi pasar desa. Tidak jarang pemerintah desa melakukan pungutan retribusi terhadap pedagang pasar desa namun infrastruktur yang ada di pasar desa tidak mengalami perbaikan dan peningkatan, sehingga dengan kurangnya fasilitas pasar desa menyebabkan hilangnya minat pembeli untuk berbelanja di pasar desa. Untuk itu dalam pengelolaan retribusi pasar desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang pemerintah desa dalam pelaksanaan pemungutan danpengelolaan retribusi pasar desa. Sertamenganalisis sejauh mana pemerintah desa dapat bertanggungjawab apabila terjadi ketidaksesuaian pengelolaan retribusi pasar desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (StatueApproach) dan pendekatan konsep (ConceptualApproach). Pendekatan undang-undang (StatueApproach) merupakan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan desa dan pemerintahannya. 5
Sedangkan pendekatan konsep (ConseptualApproach) adalah pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam diskursus pemerintahan desa untuk menyelesaikan masalah yang diajukan. 6

## Perkembangan Pengaturan Desa dan Dampaknya Terhadap Otonomi Desa
Sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan, pemerintahan desa diatur dengan Inlandsche  Gemeente  Ordonnantie (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura (Staatsblad 1936 No. 83); Inlandsche  Gemeente  Ordonnantie
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada Media Group 2017).[133].
6 ibid. [134].
Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
Buitengewesten (IGOB) yang berlaku di luar Jawa dan Madura ( Staatsblad 1938 No. 490 jo. Staatsblad 1938 No. 81); Pasal 128 Indische Staatsregeling (IS) yang memberikan kebebasan kepada warga desa untuk memilih sendiri kepala desanya sesuai dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masing-masing desa;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 7
M. Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengusulkan rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai desa yang kemudian secara tidak langsung eksistensi desa termuat dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 (pra amandemen). 8 Menurutnya desa merupakan salah satu dari susunan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, M. Yamin menyatakan:
“… Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling bawah. Pemerintah ini saya namai pemerintahan bawahan. Dan Pemerintah Pusat akan terbentuk di kota negara, ibu kota Negara Republik Indonesia. Itu saya namai pemerintahan atasan. Antara pemerintah atasan…. Desa, negeri-negeri, marga-marga dan lainnya tetaplah menjadi kaki Pemerintahan Republik Indonesia …”. 9
Selanjutnya Soepomo juga menyatakan pikirannya perihal pemerintahan desa:
7 Sirajuddin dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (Setara Press 2016) [2]. Lihat juga HAW. Widjaja, Op.Cit .[2-3].
8 Suparto Wijoyo, Otoda Dari Mana Dimulai? (Airlangga University Press 2005).[2-3]. (se - lanjutnya disebut Suparto Wijoyo I).
9 Mohammad Yamin, Naskah  Persiapan.Undang-Undang  Dasar  1945  Jilid  I (Prapanca 1959).[230-231].
“… Kooti-kooti,  Sultanat-sultanat  tetap  ada  dan  dihormati  susunannya yang  asli,  akan  tetapi  itu  keadaannya  sebagai  daerah,  bukan  negara; jangan  sampai  ada  salah  paham  dalam  menghormati  adanya  daerah, “zelfbesturendelandschappen” itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara. Jadi  “zelfbesturendelandschappen”,  hanyalah  daerah  saja,  tetapi  daerah istimewa yaitu mempunyai sifat istimewa. Jadi, daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari StaatIndonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan  asli.  Begitu  pun  adanya  “zelfbestandigegemeenschapen”seperti desa  (di  Jawa),  nagari  (di  Minangkabau),  marga  (di  Palembang),  yang dalam Bahasa Belanda disebut “InheemscheRechtgemeenschapen”. Susunan aslinya dihormati”. 10
Pernyataan dari dua pemikir awal di negara ini menyatakan bahwa selain sebagai salah satu dari susunan pemerintahan Indonesia, kedudukan desa juga disejajarkan dengan kedudukan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang telah ada jauh sebelum berdirinya NKRI, sehingga sifat istimewa yang dimiliki oleh desa telah diakui sejak awal proses pendirian NKRI.
Sejalan dengan pernyataan di atas, menurut Philipus M. Hadjon pengakuan atas keistimewaan desa selain dilandasi oleh faktor historis, sifat istimewa yang ada pada desa juga diakui karena susunannya yang asli, demokratis, dan penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahannya. 11 Sangat disayangkan bahwa peraturan-peraturan tentang desa yang berlaku selama ini ternyata belum mewadahi betul tentang keunikan dan keragaman dari desa yang ada di Indonesia.
Jauh sebelum Indonesia merdeka tepatnya sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979, pemerintahan desa di Indonesia diatur dengan perundang- undangan peninggalan penjajah Belanda. Sesungguhnya pada tahun 1965 telah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang merupakan lexposterior dari produk hukum Belanda tersebut. Tetapi undang-undang tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Namun dalam praktiknya tetap diberlakukan hingga
10 Suparto Wijoyo I, Op.Cit. [4-5].
11 Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).[107].
Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
terbentuknya undang-undang yang baru pada tahun 1979. 12
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1979) di dalamnya memuat gagasan tentang penyeragaman terhadap pemerintahan desa. Selain itu desa diperlakukan sebagai “bawahan” dari pemerintah daerah, yakni menjadi bagian dari organisasi administrasi pemerintah kabupaten, sehingga segala proses yang terjadi di desa hanya merupakan tindakan administrasi belaka, tidak lagi mencerminkan adanya otonomi. 13 Dengan demikian, pengaturan desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 dinilai telah menghilangkan hak asal usul yang bersifat istimewa yang melekat pada desa. 14
Setelah itu diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lima tahun kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kedua produk hukum reformasi tersebut telah kembali mengakui eksistensi hak asal usul dan adat istiadat yang terdapat dalam setiap desa. Namun disayangkan dalam undang-undang tersebut belum memberikan kewenangan penuh terhadap desa untuk mengurus urusannya sendiri, dengan kata lain wewenang yang dimiliki oleh desa hanya merupakan wewenang residu dari pemerintahan di atasnya. 15
Eksistensi desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang. Terdapat banyak sekali perubahan-perubahan kedudukan dan otonomi desa mulai zaman kemerdekaan hingga saat ini. Keseluruhan peraturan mengenai desa yang muncul sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga kini memang didasari atas kehendak pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Namun nyatanya dalam peraturan perundang- undangan tentang desa yang pernah berlaku belum betul-betul mengakui otonomi asli yang dimiliki oleh desa.
12 Daeng Sudirwo, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa (Angkasa 1981).[41]. 13 Bagus Oktafian Abrianto, ‘Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan di Indonesia’ (2011) 20 Yuridika.[228].
14 HAW. Widjaja, Op.Cit. [9-11].
15 Bagus Oktafian Abrianto, Op.Cit. [231].
Barulah dalam UU No. 6 Tahun 2014 eksistensi hak asal usul yang dimiliki oleh desa serta eksistensi masyarakat hukum adat betul-betul diakui. Pasal 1 angka 1  UU  No.  6  Tahun  2014  mendefinisikan  desa  atau  desa  adat  sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan desa saat ini menggabungkan fungsi self-governing  community dengan local self-government. Yang dimaksud dengan self-governing  community yaitu desa sebagai komunitas yang berwenang untuk mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan otonomi asli, dan bukan berdasarkan otonomi pemberian dari pemerintah di atasnya. 16 Self-governing  community digabungkan dengan local self-government, sehingga menjadikan desa mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom yang mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai setempat/lokal yang masih sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat desa saat ini. 17
Penerapan self-governing  community dan local  self-government tersebut merupakan salah satu manifestasi dari asas-asas yang mendasari pembentukan UU No. 6 Tahun 2014, yaitu meliputi asas rekognisi dan asas subsidiaritas.  Adanya asas-asas tersebut mendekonstruksi paradigma bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, dan bukan merupakan unsur dari sistem otonomi daerah. 18 Dalam konsep otonomi daerah, wewenang yang dimiliki oleh daerah merupakan pemberian/ pelimpahan dari pemerintah pusat ( top-down),  sedangkan  dalam  otonomi  asli
16 Sutrisno Purwohadi Mulyono, ‘Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa’ ( 2014) 43 MMH.[440].
17 Utang Suwaryo, ‘Mengembalikan Otonomi Untuk Desa’ (2011) 2 Governance.[6].
18 Suparto Wijoyo, Sri Winarsi, Wilda Prihatiningtyas, Akuntabilitas Pengelolaan Badan Us- aha Milik Desa (BUMDes) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penelitian Hukum, [Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2014).[35].

## 1464
Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
yang dimiliki oleh desa tidak berasal dari pemberian pemerintah, melainkan lahir berdasarkan hak asal usul (asli).
Pengakuan terhadap otonomi asli desa berdampak pada luasnya wewenang yang dimiliki oleh desa. Otonomi asli dapat dimaknai sebagai berikut: pertama, masyarakat desa memiliki kemungkinan untuk merumuskan segala hal berdasarkan kebutuhan berskala lokal. Kedua, otonomi asli akan memperluas ruang bagi masyarakat desa untuk mengekspresikan potensi-potensi sosiokulturalnya. Ketiga, otonomi asli dimungkinkan akan memacu masyarakat desa untuk lebih kreatif sehingga dapat memberikan sumbangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Keempat, dengan otonomi asli memungkinkan masyarakat desa untuk menentukan jalannya pemerintahan desa serta memberikan ruang untuk mengelola sumber daya yang terdapat di wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. 19
Pemaknaan terhadap otonomi asli desa di atas telah diamini oleh UU No. 6 Tahun 2014 melalui beragamnya wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dari yang semula wewenang desa merupakan wewenang residu dari pemerintah di atasnya berubah menjadi wewenang beragam dan dapat berkembang sesuai dengan zaman berdasarkan prakarsa masyarakat desa. UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan yang beragam jenisnya seperti yang termaktub dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014.
Kewenangan desa di atas apabila dibandingkan dengan kewenangan desa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai desa terdahulu jelas dinilai sangat timpang. Sejauh perjalanan peraturan perundang-undangan mengenai desa, hanya UU No. 6 Tahun 2014 yang mengakui otonomi desa secara penuh dengan memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping itu, pengakuan terhadap hak asal usul dan hak tradisional berdasarkan asas rekognisi telah mencerminkan penghormatan negara terhadap keberagaman desa di seluruh Indonesia. Di tambah penerapan asas subsidiaritas memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat
menetapkan kewenangan lokal berskala desa. Tujuannya ialah agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dapat dikelola sendiri oleh desa berdasarkan kondisi, kemampuan, potensi, dan perubahan lingkungan yang terjadi. 20

## Kewenangan Pemerintah Desa dalam Memungut Retribusi Pasar Desa
Mengenai kewenangan, kajian hukum administrasi menekankan kewenangan sebagai salah satu obyek kajian yang penting. Secara istilah masih terdapat kerancuan antara “wewenang” dengan “kewenangan”. Prajudi Atmosudirdjo membedakan istilah kewenangan ( authority, gezag ) dengan wewenang ( competence, bevoegdheid ) yang menurutnya kewenangan adalah kekuasaan berdasarkan peraturan perundang- undangan dalam bidang pemerintahan. 21 Lebih lanjut Atmosudirdjo menyatakan bahwa kewenangan merupakan sekumpulan wewenang, sedangkan wewenang merupakan satu onderdiil tertentu saja untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. 22
Berbeda dengan pendapat di atas, Philipus M. Hadjon tidak membedakan istilah kewenangan dengan wewenang. Menurutnya kewenangan dan wewenang kerap kali disejajarkan dengan istilah “ bevoegdheid” dalam istilah hukum Belanda. 23 Dalam praktiknya di Belanda tidak pernah membedakan penggunaan istilah “ bevoegdheid” dalam konsep hukum publik dan konsep hukum privat. Namun di Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya melekat dalam konsep hukum publik. 24
H.D. Stout juga mengatakan sesuatu tentang wewenang, menurutnya wewenang pada dasarnya berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dalam perolehan dan pelaksanaannya (dalam ranah publik) berdasarkan peraturan perundang- undangan. 25 Berdasarkan pernyataan di atas, H.D. Stout telah memberikan batasan bahwa wewenang hanya terdapat pada ranah publik.
20 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tanya  Jawab Seputar  Undang-Undang  Desa, [Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015.[2].
21 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Ghalia Indonesia 1984).[73].
22 ibid .[73-74].
23 Phillipus M. Hadjon, 'Tentang Wewenang' (1997) 5&6 Yuridika.[1].
24 ibid
25 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Rajawali Press 2007).[101]. Dikutip dari H.D. Stout, de Betekenissenvande Wet (W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle 1994).

## 1466 Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
Dari beberapa pendapat tentang wewenang dan kewenangan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kewenangan dan wewenang pada dasarnya memiliki makna yang sepadan dengan istilah bevoegdheiddan authority. Keduanya memiliki arti yaitu kekuasaan seseorang (pejabat publik) untuk melakukan tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik harus memiliki dasar hukum karena dalam konsep hukum publik, wewenang sangat berkaitan dengan kekuasaan untuk melakukan tindakan pemerintah yang berdampak kepada masyarakat. 26 Sehingga timbulnya wewenang harus dibingkai oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Terdapat tiga sumber perolehan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2014, di antaranya ialah atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto menerangkan bahwa atribusi merupakan wewenang pemerintah yang asli yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 27 Linier dengan pernyataan tersebut, H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengatakan bahwa atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang- undang kepada organ pemerintah. 28
Berikutnya ialah wewenang berdasarkan delegasi. Menurut J. G. Bouwer dan A.E. Schilder, delegasi adalah: “ a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name”. 29 Menurut pendapat tersebut, delegasi bukanlah wewenang asli, melainkan wewenang yang dilimpahkan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ pemerintahan yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang dalam delegasi disertai pula dengan beralihnya tanggung jawab kepada penerima delegasi.
Terakhir wewenang berdasarkan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, mandat adalah pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan. 30 Dalam konsep mandat,
26 ibid
27 Ridwan HR, Op.Cit .[104].
28 ibid. [104-105].
29 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafika 2018).[101].
30 Philipus M. Hadjon, Op.Cit .[7].
mandataris mempunyai wewenang untuk melakukan suatu perbuatan dengan atas nama pemberi mandat. Pelimpahan wewenang mandat kepada mandataris tidak disertai dengan pelimpahan tanggung jawab, karena mandataris melakukan suatu perbuatan untuk dan atas nama pemberi mandat. Sehingga beban tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Sekilas antara delegasi dan mandat terdapat kemiripan. Keduanya sama-sama bukan wewenang baru, dengan kata lain delegasi dan mandat adalah wewenang turunan. Yang membedakan delegasi dengan mandat adalah bahwa dalam delegasi terdapat dasar hukum yang jelas dalam pelimpahan wewenang tersebut, serta pelimpahan wewenang dalam delegasi disertai dengan pelimpahan tanggung jawab.
Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 menjadi bingkai hukum kewenangan yang dimiliki oleh desa. Pengakuan negara terhadap hak asal usul desa dalam undang-undang ini berdampak kepada bertambahnya kewenangan yang dimiliki oleh desa. Kewenangan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 18 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Lebih lanjut Pasal 19 menerangkan bahwa kewenangan desa meliputi:
a.  Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.  Kewenangan lokal berskala Desa;
c.  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d.  Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan-kewenangan desa di atas kemudian diperinci dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015. Dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:Sistem organisasi masyarakat adat; Pembinaan kelembagaan masyarakat; Pembinaan lembaga dan hukum adat; Pengelolaan tanah kas desa; danPengembangan peran masyarakat desa.

## 1468 Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
Ayat (2) menyatakan bahwa kewenangan lokal berskala desa paling sedikit memuat:Pengelolaan tambatan perahu; Pengelolaan pasar desa; Pengelolaan tempat pemandian umum; Pengelolaan jaringan irigasi; Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; Pengelolaan embung desa; Pengelolaan air minum berskala desa; dan Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
Berdasarkan ketentuan di atas, pengelolaan pasar desa termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa. Dalam penjelasan Pasal 19 huruf b UU No. 6 Tahun 2014, kewenangan lokal berskala desa didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Dengan definisi tersebut, jenis kewenangan lokal berskala desa tidak terbatas pada yang sudah disebutkan dalam ketentuan di atas. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa memiliki sifat yang luwes, dengan kata lain jenis-jenisnya dapat ditambah sesuai dengan perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa untuk memenuhi kepentingannya
Bertambahnya wewenang yang dimiliki desa sudah tentu akan diikuti oleh peningkatan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan akan biaya tersebut, Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan beberapa sumber-sumber pendapatan desa yang di antaranya adalah:  “a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa”.
Penjelasan Pasal 72 huruf a memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pendapat asli desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Salah satu bentuk sumber pendapatan asli desa (PADes) ialah retribusi yang berasal dari pengelolaan aset desa yang salah satunya ialah pasar desa (Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014).
Pihak yang memegang kewenangan dalam pengelolaan pasar desa ialah kepala desa. Kewenangan ini diberikan melalui atribusi karena kewenangan ini merupakan kewenangan asli yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf I jo. Pasal 75 ayat (1). Dalam kewenangan atribusi, kepala desa juga dibebani kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## Eksistensi Pasar Desa sebagai Aset Desa
Sebagai salah satu dari aset desa, eksistensi pasar desa harus memiliki payung hukum agar terdapat kepastian tentang pengelolaannya. UU No. 6 Tahun 2014 tepatnya dalam Pasal 76 ayat (1) telah menyebutkan bahwa pasar desa merupakan salah satu dari aset desa.
Pasal 76 ayat (1) UU 6 Tahun 2014 menyebutkan: “Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa”.
Dalam peraturan perundang-undangan lain juga mengatur tentang pasar desa seperti: Pasal 34 ayat (2) huruf b PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015: “Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: b. pengelolaan pasar Desa”.
Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa juga menyebutkan bahwa pasar desa merupakan salah satu dari kekayaan asli desa.Kekayaan asli desa dapat diartikan sebagai kekayaan desa yang penguasaan dan pengelolaannya sudah menjadi milik desa secara turun temurun dan masih hidup hingga saat ini, serta eksistensinya masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.
Beberapa ketentuan di atas menunjukkan eksistensi pasar desa sebagai aset desa telah memiliki payung hukum. Lebih lanjut tentang pengelolaan pasar desa diatur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dan

## 1470 Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
pengaturan lebih khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa (Permendagri No. 42 Tahun 2007). Setelah diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 hingga sekarang belum terdapat peraturan baru mengenai pasar desa, sehingga Permendagri No. 42 Tahun 2007 masih berlaku sebagai payung hukum dalam pengelolaan pasar desa.
Pasal 1 angka 8 Permendagri No. 42 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa pasar tradisional merupakan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
Pendirian pasar desa dilakukan oleh pemerintah desa setempat dengan peraturan desa sebagai landasan pembentukannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 42 Tahun 2007. Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Permendagri No. 42 Tahun 2007 bertujuan untuk: memasarkan hasil produksi perdesaan; memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan; melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat; menciptakan lapangan kerja masyarakat; mengembangkan pendapatan pemerintah desa; memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa. Sebagai pasar tradisional, eksistensi pasar desa lebih kepada fungsi sosial yaitu untuk menyejahterakan serta sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa yang terbilang berada pada kriteria ekonomi menengah ke bawah.
Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah desa wajib membentuk pengelola pasar yang bertugas untuk mengurus semua kegiatan usaha yang terdapat di pasar desa, seperti urusan keuangan, pemeliharaan, keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pasar desa. Pengelola pasar desa harus dipisahkan dengan perangkat desa. Dilakukannya pemisahan antara pengelola pasar desa dengan pemerintahan desa bertujuan agar pengelolaan
pasar desa dapat berjalan dengan fokus karena pengelola pasar tidak merangkap jabatan dalam pemerintahan desa.
Berikut bagan struktur pengelola pasar desa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permendagri No. 42 Tahun 2007:

## Bagan 1. Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelola Pasar Desa
Pasal 10 ayat (1) Permendagri No. 42 Tahun 2007 memberikan susunan organisasi pengelolaan pasar desa yang terdiri dari kepala pasar, kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban, dan kepala urusan administrasi dan keuangan. Struktur di atas sifatnya tidak baku, melainkan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

## Retribusi Pasar Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.
Salah satu sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf a UU No. 6 Tahun 2014 adalah hasil aset desa. Selain memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial, eksistensi pasar desa yang merupakan salah satu aset desa berfungsi untuk menambah pendapatan asli desa melalui retribusi pasar desa.
Menurut Santoso Brotodihardjo, yang dimaksud retribusi ialah pembayaran kepada pemerintah yang bertujuan untuk mendapat prestasi-prestasi secara langsung. 31 Sependapat dengan pernyataan di atas, Erly Suandy menyatakan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah, sehingga dalam hubungan tersebut antara pembayar dengan pemerintah terjadi kontra prestasi secara langsung. 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009) tepatnya dalam Pasal 1 angka 64 telah
31 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (PT. Refika Aditama 2004).[7].
32 Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2017).[3].

## 1472
Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
dijelaskan mengenai konsep retribusi. Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pendapat-pendapat ahli dan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan retribusi ialah suatu iuran atau pembayaran kepada pemerintah atas jasa atau prestasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Kontra prestasi yang didapat oleh pembayar dari pemerintah sifatnya langsung. Contoh dari retribusi ialah retribusi yang dibayarkan pedagang pasar kepada pengelola pasar atas fasilitas berupa toko, kios, atau los untuk berdagang.
Pada dasarnya ketentuan mengenai retribusi merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam perkembangannya, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa-jasa yang diberikan kepada pengguna jasa. Pemungutan retribusi desa hanya dapat dilaksanakan atas penggunaan obyek-obyek tertentu yang menjadi kewenangan desa dan aset desa. 33 Termasuk dalam hal ini ialah kewenangan desa untuk memungut retribusi pasar desa.
Terdapat beberapa perbedaan antara retribusi daerah dengan retribusi desa, berikut adalah tabel perbandingan antara keduanya:
No. Unsur Retribusi Daerah Retribusi Desa 1. Obyek Retribusi Atas pemanfaatan barang dan jasa milik daerah Atas pemanfaatan barang dan jasa milik desa 2. Pengaturan Dalam peraturan daerah (Pasal 149 ayat (3) UU 28/2009) Dalam peraturan desa (Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Permendes PDTT 1/2015 jo. Pasal 11 ayat (2) Permendagri 42/2007) 3. Pihak Pemungut Pemerintah daerah Pemerintah desa 4. Sumber Pendapatan Pendapatan asli daerah Pendapatan asli desa 5. Cakupan keberlakuan aturan Untuk daerah yang bersangkutan Untuk desa yang bersangkutan Tabel 1. Perbandingan Retribusi Daerah dengan Retribusi Desa
33 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Op.Cit .[48].
Di atas merupakan tabel perbedaan antara retribusi daerah dengan retribusi desa. Namun di atas memiliki sebuah kesamaan, yaitu keduanya harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemungutan retribusi pasar desa harus memiliki dasar hukum agar pelaksanaan pemungutan retribusi pasar desa sesuai dengan keabsahan tindakan pemerintah. Permendagri No. 42 Tahun 2007 dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah desa dapat menambah pendapatan dengan retribusi pasar desa. Selanjutnya ayat (2) mewajibkan agar pemerintah desa mengatur dan menetapkan retribusi pasar desa ke dalam peraturan desa.
Tujuan pengaturan retribusi pasar desa ke dalam peraturan desa ialah agar tercapai kepastian hukum dalam pemungutan retribusi. Di samping melalui retribusi pasar desa, pemerintah desa dapat menambah pendapatan asli desa dengan sewa toko, kios, los, dan jasa parkir yang merupakan bagian dari pasar desa.
Prosedur Pengelolaan Retribusi Pasar Desa
Pengelolaan retribusi pasar desa tidak dapat dilepaskan dari lingkup pengelolaan keuangan desa. Pasal 1 angka 10 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasar desa dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 dikategorikan sebagai aset desa yang berfungsi sebagai sumber pendapatan asli desa. Dengan dalil tersebut maka jelas bahwa pengelolaan retribusi pasar desa terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa. Perihal pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 80 Tahun 2018).
Kepala desa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c jo. Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan secara atributif sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam menjalankan wewenang pengelolaan keuangan desa, kepala desa membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai organ yang membantu kepala desa dalam menjalankan kewenangannya dalam mengelola keuangan desa. Pasal 3 ayat (4) dan 4 Permendagri No. 20 Tahun

## 1474 Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
2018 menyebutkan unsur PPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala urusan keuangan yang ditetapkan melalui peraturan kepala desa. Secara sederhana struktur organisasi pengelolaan keuangan desa dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:

## Bagan 2. Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa
Bagan di atas menunjukkan bahwa kepala desa merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan kepala desa. Pengelolaan keuangan desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan kaur keuangan. Semua unsur di atas memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Pasal 29 Permendagri No. 20 Tahun 2018). Tahapan pertama dalam pengelolaan keuangan desa ialah tahapan perencanaan.
Tahapan inilah yang akan menentukan arah kebijakan keuangan desa pada periode tersebut. Rencana keuangan desa kemudian dituangkan dalam APB Desa sebagai dasar penggunaan keuangan desa. Pasal 9 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam APB Desa memuat di antaranya pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.Penyusunan APB Desa dilandaskan pada Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). 34 Proses penganggaran diatur dalam Pasal 31-42 Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Di atas telah disebutkan bahwa dalam APB Desa memuat unsur yang salah satunya ialah pendapatan desa. Pemerintah desa merumuskan pendapatan desa ke dalam rancangan APB Desa berdasarkan perkiraan rasional yang mungkin terealisasi dari beberapa sumber pendapatan yang sah, termasuk pendapatan asli desa yang bersumber dari retribusi pasar desa. Perkiraan rasional mengenai potensi pendapatan yang mungkin diterima dari retribusi pasar desa berfungsi untuk menekan kebocoran di sisi pendapatan desa.
Proses penganggaran wajib dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan partisipasi masyarakat agar masyarakat desa dapat mengetahui seluruh arah anggaran yang meliputi sumber pendapatan desa, penggunaan untuk belanja desa, dan pembiayaan desa. Pasal 39 Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi atau pengumuman mengenai APB Desa kepada masyarakat desa. Pengumuman APB Desa kepada masyarakat desa merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Menurut Soekarwo, misi utama dalam pengelolaan keuangan haruslah menekankan pada aspek pelayanan masyarakat yang meliputi pelayanan administrasi, pelayanan kebutuhan dasar, dan pelayanan dalam bentuk infrastruktur. 35 Untuk itu partisipasi masyarakat desa dalam proses penganggaran sangat diperlukan agar belanja desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan desa.
Selanjutnya ketentuan mengenai retribusi pasar desa harus ditetapkan dalam peraturan desa. Proses lebih lanjut ialah pelaksanaan ketentuan peraturan desa mengenai retribusi pasar desa yang telah ditetapkan. Staf yang telah ditetapkan
34 Herry Kamaroesid (Ed.), Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam  Praktik/Penerapannya  di Desa (Mitra Wacana Media 2017).[284]. 35 Soekarwo, Op.Cit. [243].

## Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
oleh kepala desa bertugas untuk melaksanakan pemungutan retribusi pasar desa. Kemudian seluruh pendapatan retribusi desa yang diterima oleh petugas pemungut retribusi harus disetorkan ke bendahara desa untuk ditatausahakan dalam buku kas desa. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang bertugas sebagai pelaksana penerimaan retribusi adalah kaur keuangan. Sebelumnya retribusi dari pedagang dipungut oleh staf lapangan pasar desa yang membidangi urusan retribusi. Seluruh pendapatan retribusi desa yang diterima oleh kaur keuangan kemudian dicatat melalui tahapan penatausahaan dan kemudian disetorkan ke dalam rekening kas desa. Selain itu, seluruh penerimaan wajib disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.
Penatausahaan ialah proses pencatatan seluruh aliran kas masuk dan keluar.
Dalam Pasal 63 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa wajib dicatat dalam buku kas umum. Dalam hal ini yang diberikan tugas oleh Pasal 63 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 untuk melakukan pencatatan atas aliran kas ialah kaur keuangan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan aliran kas masuk dan keluar secara sistematis dan runut sesuai dengan waktu penerimaan dan pengeluaran agar laporan mudah dibaca.
Pasal 63 ayat (3) jo. Pasal 67 Permnedagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa buku kas umum ditutup setiap bulan dan selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi, dianalisis, dan dievaluasi. Hasil dari verifikasi, analisis, dan evaluasi laporan dari kaur keuangan kemudian diserahkan oleh sekretaris desa kepada kepala desa untuk disetujui.
Seluruh pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa kemudian wajib dilaporkan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat. Dalam Pasal 68 Permendagri No. 20 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kegiatan pelaporan ini juga termasuk dalam bagian pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar desa. Seluruh pendapatan dari retribusi pasar desa yang diterima selama satu semester kemudian dilaporkan kepada bupati/walikota.
Selain berkewajiban untuk memberikan laporan, kepala desa oleh Pasal 70 Permendagri No. 20 Tahun 2018 diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut memuat laporan keaungan (realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama tahun anggaran), laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
Fungsi dari pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara umum ialah untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai pengejawantahan dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 36 Untuk merealisasikan prinsip transparansi dan partisipasi, Pasal 39 Permendagri No. 20 Tahun 2018 mewajibkan kepala desa untuk memberikan informasi perihal APB Desa kepada masyarakat. Informasi tersebut harus disampaikan melalui media yang mudah di akses oleh masyarakat desa.
Fungsi dari pemberian informasi tersebut ialah agar masyarakat desa dapat ikut mengetahui arus APB Desa selama tahun anggaran. Ketika penggunaan APB Desa dinilai kurang maksimal, masyarakat desa juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya sebagai bentuk perwujudan prinsip partisipatif. 37

## Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Desa.
Tentang tanggung jawab, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan tanggung jawab sebagai sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. 38 Senada dengan pendapat di atas, tanggung jawab menurut Dedi Soemardi yaitu kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan dan menanggung beban untuk mengganti suatu kerugian tertentu karena
36 Soekarwo, Op.Cit. [243]. 37 ibid.
38 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenadamedia Group 2016).[218-219]. (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I).
Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
kesalahannya. 39 Dari pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya. Termasuk pemerintah juga turut dikenai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan pemerintahan.
Dalam konsep negara hukum, kedudukan asas keabsahan menjadi sangat penting. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan asas keabsahan ( rechtmatigdheid ), yaitu harus sesuai dengan wewenang, prosedur, dan substansi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas keabsahan akan menimbulkan kecacatan dalam tindakan pemerintah.
Jika terjadi kesalahan dalam tindakan pemerintah, maka pejabat pemerintahan yang berkaitan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlebih jika tindakan pemerintah tersebut menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap masyarakat maupun kerugian negara.
Dalam wewenang selalu diikuti dengan tanggung jawab. 40 Kejelasan mengenai sumber wewenang merupakan sesuatu persoalan yang vital dalam hukum administrasi. Apabila tindakan pemerintah menimbulkan kerugian, maka pejabat yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan jenis kewenangan yang dimilikinya. 41 Setiap wewenang melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi. 42
Tanggung jawab jabatan merupakan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tertentu. 43 Pada hakikatnya yang dilekati oleh wewenang tertentu ialah
39 Dedi Soemardi, ‘Aspek Hukum Wewenang dan Tanggung Jawab’ (1986) 16 Jurnal Hukum dan Pembangunan.[164].
40 Sufriadi, ‘Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia’ (2014) 1 Jurnal Yuridis.[68].
41 Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Airlangga University Press 1997).[175].
42 Sufriadi, Loc.Cit.
43 ibid .[69].
jabatan, pejabat hanya melaksanakan wewenang sesuai dengan jabatan yang disandangnya. 44 Sehingga tanggung jawab jabatan menuntut seorang pejabat untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang dilakukan berdasarkan jabatan yang diampunya.
Sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam pelayanan publik . 45 Seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan tindakan maladministrasi. Tindakan maladministrasi berkaitan dengan pribadi seorang pejabat, yang dalam pendekatan hukum administrasi termasuk dalam pendekatan fungsionaris.
Tindakan maladministrasi pada pokoknya menyoal tindakan-tindakan buruk pejabat publik. Soenarjati Hartono menyatakan bahwa yang termasuk dalam tindakan maladministrasi meliputi perilaku tidak wajar (menunda pelayanan), kurang sopan, tidak peduli kepada seseorang yang terdampak karena perbuatan menyalahgunakan wewenang, diskriminatif, dan melakukan tindakan yang tidak patut. 46 Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan hal  yang  serupa,  maladministrasi  didefinisikan  sebagai  perilaku  atau  perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Dengan demikian seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan tindakan maladministrasi. 47
Pada dasarnya, masalah tindak maladministrasi, berdasarkan Pasal 19 UU No. 30
44 Dedi Soemardi, Op.Cit. [161]. 45 Julita Mustamu, ‘Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan’ (2011) 17 Jurnal Sasi.[7].
46 Fathorrasjid dalam Suparto Wijoyo (Ed.), Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi (Airlangga University Press 2006).[14-15].

## 1480 Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
Tahun 2014 masuk ke dalam kompetensi absolut PTUN (pertanggungjawaban administrasi). Namun persoalan maladministrasi akan menjadi tindak pidana apabila menyebabkan kerugian negara (tindak pidana korupsi).
Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 secara atributif memberikan kepada kepala kekuasaan untuk mengelola keuangan desa. Dalam konsep hukum administrasi, dalam wewenang melekat pula tanggung jawab.  Berdasarkan konsep tersebut kepala desa adalah pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa. Apabila terjadi kecacatan administrasi dalam pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa selaku pihak yang bertanggungjawab wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepala desa juga dapat dikenai sanksi administrasi apabila melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
Dalam Pasal 27 dan Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 sudah dinyatakan kewajiban dan larangan bagi seorang kepala desa.Apabila kepala desa mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2014 kepala desa dapat dikenai sanksi berupa teguran secara lisan atau tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya. Bilamana teguran tersebut tidak diindahkan, maka kepala desa dapat diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
Selain daripada sanksi administrasi, kepala desa juga dapat dikenai sanksi perdata apabila melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Ketentuan mengenai sanksi perdata diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu dengan mengganti kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatannya. Di samping itu, dalam penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, kepala desa juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Menurut Jimly Asshiddiqie, keuangan daerah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Desa yang merupakan pemerintahan terbawah dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri terintegrasi ke dalam
pendapatan asli desa yang merupakan bagian dari APBN. 48 Sehingga keuangan berdasarkan pendapat tersebut, keuangan desa masih memiliki keterkaitan dengan keuangan negara.
Mengenai pertanggungjawaban pidana, karena dalam model pengelolaan keuangan desa masih memiliki keterkaitan dengan model pengelolaan keuangan negara, maka tindakan kecacatan dalam pengelolaan keuangan desa yang berujung kepada kerugian keuangan desa termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi.
Kepala desa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dia melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan desa. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan yang berupa penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, karena dalam prinsip hukum pidana terdapat asas “tiada pidana tanpa kesalahan ( geenstraf zonder schuld )”. 49
Contoh kasus pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan pendapatan asli desa terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 168 K/Pid.Sus/2018. Putusan tersebut merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas kasus korupsi pendapatan asli desa yang dilakukan olehKepala Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul.
Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Kepala Desa Bunder telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan desa, yaitu menggelapkan pendapatan asli desa yang bersumber dari uang sewa tanah kas desa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan Kepala Desa Bunder di atas telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Majelis hakim beralasan bahwa Kepala Desa Bunder telah melakukan tindakan untuk kepentingan sendiri sehingga merugikan keuangan desa. Dengan demikian Kepala Desa Bunder terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi.
48 Dewi Kania Sugiharti dan Ajie Ramdan, ‘Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu’ (2019) 14 Pandecta.[63].
49 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2015).[165].

## 1482 Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
Kasus di atas merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab pribadi seorang pemangku wewenang. Kepala desa diberikan wewenang yang besar dalam pengelolaan keuangan desa. Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan desa yang merugikan keuangan desa seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Bunder di atas, maka Kepala Desa Bunder dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Kepala Desa Bunder juga dikenai pertanggungjawaban perdata dengan mengganti seluruh kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya.

## Tanggung Gugat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Desa
Tanggung gugat memiliki makna yang sepadan dengan istilah liability. Menurut Ibrahim Idham, istilah tanggung gugat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. 50 Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan hal yang serupa, menurutnya tanggung gugat ialah kedudukan seseorang atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. 51 Istilah tanggung gugat khusus berada dalam ranah hukum perdata. 52
Jika dalam tanggung jawab wajib terbukti adanya kesalahan, maka dalam tanggung gugat tidak mutlak memerlukan hal itu. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan unsur kesalahan tidak mutlak harus ada pada diri seseorang yang bertanggung gugat. Seseorang bisa dikenai kewajiban bertanggung gugat walaupun tidak melakukan kesalahan apa pun. 53 Contohnya orang tua wajib bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya yang masih belum cukup umur.
Dalam pengelolaan retribusi pasar desa yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa, apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya akibat perbuatan yang buruk (maladministrasi), maka tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada
50 Ibrahim Idham, ‘Ganti Rugi dan Tanggung Gugat Produk’ (1995) 25 Jurnal Hukum dan Pembangunan.[30].
51 Peter Mahmud Marzuki I, Op.Cit. [220].
52 ibid.
53 Peter Mahmud Marzuki I, Loc.Cit.
pada pribadi kepala desa selaku pemangku wewenang. 54 Dalam peraturan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tidak memuat ketentuan mengenai kewajiban kepala desa untuk bertanggung gugat apabila melakukan kesalahan yang merugikan negara. Mengenai tanggung gugat kepala desa secara implisit terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003. Itu pun masih memerlukan penjelasan mengenai konsep pejabat negara, apakah kepala desa termasuk dalam kategori pejabat negara atau tidak. Namun mengenai tanggung gugat kepala desa saat ini sudah terdapat preseden dari putusan pengadilan. Salah satu contoh ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 168 K/Pid.Sus/2018. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Kepala Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul diputus bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Selain dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda, Kepala Desa Bunder juga dijatuhi sanksi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 124.995.925.

## Kesimpulan
Dalam UU No. 6 Tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan turunannya secara atributif menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola pasar desa yang tergolong sebagai aset desa. Pemerintah desa juga berwenang untuk memungut retribusi atas pemanfaatan pasar desa. Kewenangan ini didasarkan pada prinsip subsidiaritas dan penghormatan serta pengakuan terhadap hak asal usul desa yang telah berdiri jauh sebelum republik ini berdiri. Kewenangan pemerintah desa untuk memungut retribusi hanyalah sebatas pada yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
Kepala desa secara atributif merupakan pemegang kendali atas keuangan desa. Kepala desa pulalah pihak yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada bupati/walikota dan masyarakat desa. Retribusi pasar desa merupakan salah satu unsur dari keuangan desa, sehingga pertanggungjawabannya terintegrasi dengan pertanggungjawaban keuangan desa.

## 1484 Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
Agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik; maka selama tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pelaksanaan wewenang kepala desa tersebut diikuti dengan adanya tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan wewenang tersebut. Tanggung jawab yang dapat berupa tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Dalam tanggung jawab jabatan, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi perdata. Sedangkan tanggung jawab pribadi dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Berbeda dengan tanggung jawab, tanggung gugat terdapat dalam ranah perdata, yaitu dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

## DaftarBacaan Buku
Daeng Sudirwo, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa (Angkasa 1981).
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tanya Jawab  Seputar  Undang-Undang  Desa (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015).
Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2017).
HAW Widjaja, Otonomi  Desa  merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat,  dan  Utuh (Raja Grafindo Persada 2010).
Herry Kamaroesid (Ed.), Pengelolaan Keuangan Desa dalam Praktik/Penerapannya di Desa (Mitra Wacana Media 2017).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2015).
Mohammad Yamin, Naskah  Persiapan.Undang-Undang  Dasar  1945  Jilid  I, (Prapanca 1959).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi (Prenada Media Group 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenadamedia Group 2016).
Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Ghalia Indonesia 1984).
R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak (PT.  Refika  Aditama 2004).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Rajawali Press 2007).
Sirajuddin dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (Setara Press 2016).
Soekarwo, Hukum  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Berdasarkan  Prinsip-Prinsip Good Financial Governance (Airlangga University Press 2005).
Suparto Wijoyo, Karakteristik  Hukum Acara  Peradilan Administrasi (Airlangga University Press 1997).
Suparto Wijoyo, Otoda Dari Mana Dimulai? (Airlangga University Press 2005) .
Suparto Wijoyo (Ed.), Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi (Airlangga University Press 2006).
W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara (Sinar Grafika 2018).

## Jurnal dan Penelitian
Bagus Oktafia n Abrianto, ‘Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan di Indonesia’ (2011) 20 Yuridika.
Dedi Soemardi, ‘Aspek Hukum Wewenang dan Tanggung Jawab’ (1986) 16 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Dewi Kania Sugiharti dan Ajie Ramdan, ‘Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu’ (2019) 14 Pandecta.
Ibrahim Idham, ‘Ganti Rugi dan Tanggung Gugat Produk’ (1995) 25 Jurnal Hukum
1486

## Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
dan Pembangunan.
Indrawati, Wilda Prihatiningtyas, dan Kennda Prila A, Kebijakan  Pemerintah Desa dalam Melakukan Pungutan Desa yang Berbasis Kewenangan Lokal Berskala  Desa  dalam  Rangka  Mewujudkan  Good  Village  Governance, Penelitian Hukum (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015).
Julita Mustamu, ‘Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan’ (2011) 17 Jurnal Sasi.
Phillipus M. Hadjon, ‘Tentang Wewenang’ (1997) 5 & 6 Yuridika.
Suparto Wijoyo, Sri Winarsi, Wilda Prihatiningtyas, Akuntabilitas  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  Rangka  Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penelitian Hukum, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2014).
Sufriadi, ‘ Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia’ (2014) 1 Jurnal Yuridis.
Sutrisno Purwohadi Mulyono, ‘Sinergitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa’ ( 2014) 43 MMH.
Utang Suwaryo, ‘Mengembalikan Otonomi Untuk Desa’ (2011) 2 Governance.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

## Muhammad Azharuddin: Pemungutan Retribusi Pasar...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--