## STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE
Grasia Kurniati, S.H, M.H
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang grasiakurniati@gmail.com
Naskah diterima: 27 Juli; direvisi: 24 Agustus; disetujui: 30 Agustus

## ABSTRAK
Forum  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  yang  dikenal  saat  ini  adalah Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional. Yang dimaksud dengan Arbitrase Internasional  adalah  suatu  metode  yang  sangat  dikenal  yang  digunakan  untuk menyelesaiakan  sengketa  antara  para  pihak  yang  terikat  dalam  suatu  kontrak bisnis  internasional.  Sejalan  dengan  arbitrase  pada  umumnya,  arbitrase internasional  tercipta  dari  klausul  arbitrase  yang  dituangkan  di  dalam  kontrak yang  sudah  disetujui  oleh  para  pihak  yang  terikat  di  dalamnya . Penyelesaian sengketa  internasional  yang  berdasarkan  kontrak  bisnis  internasional  secara  luas dijalankan  di  bawah  beberapa  institusi  peradilan  wasit  internasional  ternama, salah  satunya  adalah Singapore  International  Arbitration  Center (yang selanjutnya  disebut  SIAC).  Mengenai  posedur  pelaksanaan  putusan  arbitrase  di Indonesia  dibedakan  berdasarkan  jenis  putusan,  yakni  putusan  arbitrase  nasional atau  putusan  arbitrase  internasional.  Yang  dimaksud  dengan  putusan  arbitrase internasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  penyelesaian  Sengketa. Melatarbelakangi  penelitian  ini  adalah  bahwa  para  pelaku  bisnis,  baik  domestik maupun  internasional,  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis  mereka  lebih memilih  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  arbitrase,  khususnya  SIAC dibanding dengan lembaga arbitrase seperti BANI.  Hal ini  yang akan diteliti apa dan  bagaimana  proses  dan  tata  cara  yang  ada  pada  kedua  lembaga  tersebut, sebagai  perbandingan  serta  kelebihan  dan  kekurangannya.  Penelitian  ini membahas mengenai perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada  lembaga  BANI  dan  SIAC,  sehingga  didapatkan  data  mengenai  bagaimana metode  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  tersebut  menjadi  pilihan  utama bagi  para  pelaku  bisnis  yang  bersengketa.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa proses  dan  tata  cara  penyelesaian  sengketa  pada  lembaga  SIAC  memiliki perbedaan  dengan  lembaga  BANI  dalam  proses  dan  tata  cara  serta  dasar  hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis para pihak.
Kata kunci : Perbandingan, Putusan Arbitrase, Implementasi .
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽

## COMPARATIVE STUDY SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN BUSINESS AND IMPLEMENTATION OF INDONESIAN NATIONAL ARBITRATION INSTITUTIONS AND BODIES SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE Grasia Kurniati, S.H, M.H
Faculty of Law, University of Singaperbangsa Falkirk Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East grasiakurniati@gmail.com

## ABSTRACT
Forum dispute resolution through arbitration that we know today is the National Arbitration  and  International  Arbitration.  What  is  meant  by  International Arbitration  is  a  well  known  method  used  for  resolving  disputes  between  parties who are bound in an international business contracts. In line with arbitration in general, international arbitration is created from arbitration clause contained in a contract that has been agreed by the parties who are bound in it. International dispute  resolution  is  based  on  broad  international  business  contracts  executed under some judicial institutions internationally renowned referees, one of which is the  Singapore  International  Arbitration Center ( SIAC ). Procedure  regarding  the implementation  of  the  arbitral  award  in  Indonesia  distinguished  by  the  type  of decision, the  arbitration  award  of  national  or  international  arbitration  decision. What is meant by international arbitration decision is stipulated in Article 1 point ( 9 ) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement. The  background  of  this  research  is  that  businesses,  both  domestic  and international, to resolve business disputes they prefer resolving disputes through arbitration institutions, in particular SIAC compared with BANI institutions. It is to  be  examined  whether  and  how  the  process  and  procedures  that  exist  in  both institutions,  as  well  as  the  comparative  advantages  and  disadvantages. This  study  discusses  the  comparison  process  of  dispute  resolution  through arbitration in BANI Institutions and SIAC, so we get the data of how the method of  dispute  resolution  through  arbitration  has  become  the  primary  choice  for businesses in the dispute. The research proves that the processes and procedures for  dispute  resolution  in  the  SIAC  institutions  have  differences  with  BANI institutions  in  the  processes  and  procedures  and  the  legal  basis  used  in  the settlement of business disputes between the parties .
Keywords : Comparison, Arbitral, Implementation.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽

## A. Latar belakang
Interaksi  dalam  kehidupan  sosial  menimbulkan  dinamika  antar  anggota sosial  sebagai  suatu  presentasi  adanya  keanekaragaman  kepentingan  manusia sebagai  anggota  masyarakat  dalam  menjalankan  kehidupannya.  Tidak  menutup kemungkinan  dalam  pergaulan  antar  anggota  sosial  terjadi  pertentangan, perselisihan  dan  sengketa  sebagai  akibat  dari  adanya  perbedaan  pendapat  dan kepentingan.  Pada  umumnya  semua  pihak  berkehendak  bahwa  kehidupan  sosial berjalan  dengan  sinergis  dan  melindungi  semua  kepentingan  anggotanya,  untuk itu  manusia  akan  berupaya  mencari  solusi  agar  pertentangan  dan  sengketa  yang terjadi  dapat  diselesaikan.  Bertitik  tolak  dari  perkembangan  terjadinya  sengketa, sejak  awal  hukumnya  mulai  dikembangkan  yang  akhirnya  seperti  apa  yang tampak kini. Hukum mulai berkembang dan terjadilah pembagian tugas di dalam usaha menerapkan hukum secara tepat dan seadil mungkin. 1
Hukum berfungsi bukan saja melindungi yang lemah terhadap tindak tanduk dari  mereka  yang  kuat,  akan  tetapi  juga  memberi  jalan  kepada  yang  menderita untuk  memperoleh  ganti  rugi,  bilamana  ada  dasarnya  dan  diperlukan  sesuai dengan  ketentuan  hukum.  Segala  usaha  itu  pada  umumnya  dilakukan  melalui pengadilan  sesuai  dengan  sistem  hukum  kenegaraan.  Pada  umumnya  usaha penyelesaian sengketa seseorang akan berlangsung di pengadilan. Masing-masing pihak  harus  membuktikan  kebenaran  pendiriannya  dan  kesalahan  pelanggaran hukum yang dilakukan lawannya. Hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama  dan  biaya  yang  besar.  Maka  dalam  konteks  ini  masyarakat  mulai  mencari dan memikirkan tata cara apa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa yang  terjadi.  Akhirnya  terciptalah  metode  penyelesaian  sengketa  alternatif  atau dikenal dengan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa-APS atau lebih populer dikenal derngan ADR (yang selanjutnya disebut Alternative Dispute Resolution ). Di  Indonesia  perkembangan  ADR  baru  dimulai  pada  pertengahan  dekade 1990-an,  yang  diprakarsai  oleh  Bappepam  RI  dengan  bantuan  Bank  Dunia  (IDF Grant  Number 28557)  dengan  menyelenggarakan  suatu  proyek  “ Diagnostic Assesment  of  Legal  Development  in  Indonesia ”  yang  mencakup  bidang-bidang kajian:  sumber  daya  manusia  hukum,  lembaga  hukum  (termasuk  penyelesaian sengketa alternatif) dan sistem peradilan. Hasil proyek ini adalah penerbitan buku Reformasi Hukum di Indonesia oleh Cyberconsult pada tahun 1999. Di dalam Bab VIII  tentang  Rekomendasi,  angka  8,  subbab  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif dinyatakan sebagai berikut: 2
“Salah  satu  alasan  untuk  memperkenalkan  pengertian  yang  lebih  baik mengenai  Alternative  Dispute  Resolution  (yang  dapat  diterjemahkan  ke dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  “penyelesaian  Sengketa  Alternatif) adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui suatu proses di pengadilan (khususnya untuk  perkara  perdata)  kurang  sesuai  dengan  budaya  hukum  dalam masyarakat Indonesia, sistem hukum Indonesia, khususnya sistem litigasi di
1 Priyatna  Abdurrasyid, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  (Jakarta:  Fikahati  Anidik eska, 2002), hlm. 31.
2 Ibid ., hlm. 31-35.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
pengadilan, untuk sebagian besarnya diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda”. 3
Oleh  sebab  itu,  suatu  sistem  hukum  yang  tidak  mencerminkan  budaya hukum  masyarakatnya  tidak  dapat  memperoleh  dukungan  penuh  dan  ditegakkan dengan  baik.  Gagasan  pribumisasi  hukum  mengandung  pengertian  sebagai menemukan  penyelesaian-penyelesaian  hukum  melalui  hukum  konvensional  dan praktek  kebiasaan.  Konsep  “musyawarah  untuk  mufakat”  yang  ingin dikembangkan  di  Indonesia  muncul  dari  gagasan  tersebut  di  atas. 4 Dalam perkembangannya  hingga  saat  ini,  Metode  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa menjadi melembaga di Indonesia, dengan diterbitkannya  Undang-undang  Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa.  Berdasarkan ketentuan tersebut pelaksanaan penyelesaian sengketa secara non- litigasi menjadi banyak  diminati  oleh  masyarakat,  khususnya  masyarakat  pebisnis  baik  nasional maupun  internasional.  Beberapa  lembaga  Arbitrase  didirikan  yang  bertugas menyelesaikan  dan  membuat  putusan  sengketa,  lembaga  Arbitrase  yang  cukup dikenal  di  Indonesia  adalah  BANI,  BAPMI,  BASYARNAS,  BANI  HKI  dan sebagainya.
Forum  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  yang  kita  kenal  saat  ini adalah  Arbitrase  Nasional  dan  Arbitrase  Internasional.  Yang  dimaksud  dengan Arbitrae  Internasional  adalah  suatu  metode  yang  sangat  dikenal  yang  digunakan untuk  menyelesaiakan  sengketa  antara  para  pihak  yang  terikat  dalam  suatu kontrak  bisnis  internasional.  Sejalan  dengan  arbitrase  pada  umumnya,  arbitrase internasional  tercipta  dari  klausul  arbitrase  yang  dituangkan  di  dalam  kontrak yang  sudah  disetujui  oleh  para  pihak  yang  terikat  di  dalamnya . Penyelesaian sengketa  internasional  yang  berdasarkankontrak  bisnis  internasional  secara  luas dijalankan  di  bawah  beberapa  institusi  peradilan  wasit  internasional  ternama, salah  satunya  adalah Singapore  International  Arbitration  Center (SIAC). Mengenai  posedur  pelaksanaan  putusan  arbitrase  di  Indonesia  dibedakan berdasarkan jenis putusan, yakni putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional.  Yang  dimaksud  dengan  putusan  arbitrase  internasional  adalah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (9)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

## B. Perumusan Masalah
Bertitik tolak dari latar belakang yang telah peneliti uraikan terlebih dahulu, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:
1. Perbandingan  Sistem  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Antara  Lembaga Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Singapore  International Arbitration Centre ?
2. Implementasi  Putusan  Arbitrase  Asing  dalam  Sistem  Peradillan  di Indonesia.
C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  pokok  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah:
3 Ibid ., lihat juga Bab VIII tentang Rekomendasi, angka 8, subbab Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Buku Reformasi Hukum di Indonesia.
4 I.  Made  Widnyana, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ( ADR ),  (Jakarta:  Penerbit  Fikahati  Aneska, 2006), hlm. 40.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
1. Untuk  meneliti  dan  membandingkan  sistem  penyelesaian  sengketa  bisnis antara  lembaga  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan  Singapore International Arbitration Centre.
2. Untuk melakukan kajian yuridis normatif mengenai Implementasi Putusan Arbitrase Asing dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
D. Metode Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka jenis penelitiannya adalah  penelitian  hukum  doktrinal  ( doctrinal )  atau  normatif  yang  mengkaji hukum sebagai norma. Yaitu penelitian dengan cara meneliti dan membandingkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum  tersier.  Bahan-bahan  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan rumusan masalah. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian lapangan ( field research ) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library  based,  focusing  on  reading  and  analysis  of  the  primary  and  secondary materials atau  sering  disebut  penelitian  studi  kepustakaan. 5 Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Dalam  metode  pendekatan  perundang-undangan  peneliti perlu  memahami  hierarki  dan  asas-asas  dalam  peraturan  perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. 6
Data  penelitian  yang  menjadi  acuan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yaitu  berupa  bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  yakni  memilki  otoritas  yang  meliputi  perundang-undangan,  catatan- catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan- putusan  hakim. 7 Dan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  pendapat  hukum  dan  non hukum  dari  literatur,  hasil  penelitian  yang  berhubungan  dengan  keterangan  yang diperoleh  dari  para  nara  sumber.  Kegunaan  bahan  hukum  sekunder  adalah memberikan  kepada  peneliti  semacam  “petunjuk”  ke  arah  mana  penelitian melangkah. 8 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, nara sumber, kamus  hukum  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Hukum  Pengetahuan Tradisional.  Serta  bahan  hukum  tersier,  berupa  bahan  hukum  pelengkap  dari bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dan  bisa  diperoleh  melalui Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  studi  kepustakaan  atau  studi dokumenter  yaitu  pengumpulan  data  yang  dilaksanakan  dengan  kategorisasi  dan klasifikasi  bahan-bahan  tertulis  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian, baik  yang  berupa  buku,  koran,  dokumen,  arsip,  tulisan,  makalah,  teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum.
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (teknik analisis  isi).  Analisis  isi  ialah  setiap  prosedur  sistematis  yang  didorong  untuk mengkaji  isi  dari  informasi  yang  diperoleh.  Analisis  ini  memusatkan  perhatian
5 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Batu Media Publishing, 2006), hlm. 46.
6 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 137.
7 Ibid., hlm. 141.
8 Ibid., hlm. 155.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
pada  semua  data  sekunder  yang  diperoleh.  Setelah  memperoleh  data  yang diperlukan,  penulisan  ini  menganalisis  data  secara  logis,  sistematis  dan  yuridis. Logis maksudnya adalah data yang dikumpulkan dianalisis sesuai dengan prinsip- prinsip  logika  deduktif  yakni  menarik  kesimpulan  dari  suatu  permasalahan  yang bersifat  umum  terhadap  permasalahan  konkret  yang  dihadapi.  Sistematis maksudnya  adalah  menganalisis  data  dengan  cara  mengkaitkan  data  yang  satu dengan  yang  lain  yang  saling  berhubungan  dan  bergantung.  Selanjutnya  data dianalisis secara yuridis yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan dikaitkan dengan hukum positif yang sedang berlaku saat ini.

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Menurut Purnadi Purwacaraka, setidaknya terdapat Sembilan (9) arti hukum yang  dipahami  oleh  masyarakat,  yakni  sebagai  berikut,  a.  Hukum  sebagai  ilmu pengetahuan;  b.  Hukum  sebagai  disiplin;  c.  Hukum  sebagai  kaidah;  d.  Hukum sebagai  tata  hukum;  e.  Hukum  sebagai  petugas;  f.  Hukum  sebagai  penguasa;  g. Hukum sebagai pemerintahan; h. Hukum sebagai perilaku yang teratur; i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai. 9 Dari definisi tersebut, jelas bahwa hukum merupakan norma-norma  yang  berisi  peraturan-peraturan  yang  mengandung  perintah ( verboed ) dan larangan ( geboed ) yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan yang  dibuat  oleh  penguasa/pemerintah  yang  berlaku  di  masyarakat  dan  jika dilanggar akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.
Ridwan  Halim  membagi  pemberlakuan  hukum  dari  berbagai  segi,  yakni wujudnya,  hukum  ada  yang  tertulis  seperti  undang-undang,  dan  ada  yang  tidak tertulis  seperti  aturan  hukum  adat/norma  sopan  santun. Sumbernya,  sumber hukum  terdiri  dari  undang-undang,  doktrin/ajaran  yang  dikemukakan  oleh  para pakar  atau  ahli  hukum,  traktat/piagam  perjanjian  yang  dibuat  oleh  organisasi secara  internasional  yang  ditaati  oleh  negara  anggota,  kebiasaan-kebiasaan  yang ada  sudah  lazim  dilakukan  yang  bisa  dijadikan  aturan  undang-undang  dan yurisprudensi  atau  keputusan  hakim  atas  suatu  perkara. Wilayah  berlakunya, Hukum  lokal/Peraturan  Daerah  dan  Hukum  Nasional,  Hukum  antar  Negara  dan Hukum  Internasional,  Hukum  Publik  dan  Hukum  Privat. Penciptanya,  Hukum ciptaan Tuhan dan hukum ciptaan manusia. 10
Pengertian hukum bisnis menurut Abdul R. Saliman didefinisikan: “Hukum Bisnis  atau Business  Law adalah  keseluruhan  dari  peraturan-peraturan  hukum, baik  yang tertulis maupun  yang tidak tertulis,  yang mengatur hak dan kewajiban yang  timbul  dari  perjanjian-perjanjian  maupun  perikatan-perikatan  yang  terjadi dalam praktik bisnis”. Sedangkan menurut Munir  Fuady,  Hukum  Bisnis adalah “Suatu  perangkat  kaedah  hukum  (termasuk enforcement- nya)  yang  mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang  dihubungkan  produksi  atau  pertukaran  barang  atau  jasa  dengan menempatkan  uang  dari  para entrepreneur dalam  risiko  tertentu  dengan  motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu”. 11
Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam Free  Market dan Free  Competition .  Dengan  adanya Free  Market dan Free Competition serta untuk memperlancar dan menyehatkan, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun Multi-National Agreement dengan tujuan mewujudkan ekonomi
9 Ridwan Halim, Tanya Jawab Ilmu Hukum , (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 8-10.
10 Ibid. , hlm. 16.
11 Abdul R. Saliman, o.p.cit. , hlm. 12.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
yang  mampu  mendukung  perkembangan  perdagangan  internasional  yang  bebas. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa ( dispute ) antar pihak yang terlibat. Adanya sengketa ini  dapat  berimbas  pada  pembangunan  ekonomi  yang  tidak  efisien,  penurunan produktivitas,  kemandulan  dunia  bisnis  dan  biaya  produksi  yang  meningkat. 12 Sengketa  bisnis  atau  dikenal  juga  dengan  istilah  perselisihan  hak  di  bidang perdagangan  (bisnis),  sebagai  akibat  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh salah  satu  pihak  yang  telah  terikat  dalam  suatu  kesepakatan/persetujuan  atau perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  tersebut. Batasan  sengketa  bisnis  adalah perselisihan  hak  dalam  lapangan  hukum  perdata  khusus  di  bidang  perdagangan yang telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  pokoknya menyatakan  bahwa  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya  Pasal  5  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  sengketa  yang  tidak  dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang- undangan  tidak  dapat  diadakan  perdamaian. 13 Di  dalam  praktek  masih  terdapat lebih  banyak  jenis  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  arbitrase,  hal  ini  dapat terjadi karena kehendak para pihak untuk memilih menyelesaikan sengketa tidak pernah ada diperjanjian sebelumnya. Ketika mereka menemui masalah dan harus bersengketa  barulah  mereka  sepakat  untuk  memilih  jalan  penyelesaian  tidak melalui pengadilan melainkan melalui arbitrase.
Sengketa  antara  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  suatu  persetujuan/ kesepakat akan lebih baik jika diselesaikan demi kepentingan bersama di bidang bisnis/usaha  baik  untuk  kepentingan  para  pihak  khususnya  maupun  kepentingan dunia  bisnis  pada  umumnya  agar  tidak  terjadi  inefisiensi,  penurunan produktivitas,  kemandulan  dunia  bisnis  dan  sebagainya.  Secara  konvensional, penyelesaian  sengketa  biasanya  dalam  dunia  bisnis,  seperti  dalam  perdagangan, perbankan,  proyek  pertambangan,  minyak  dan  gas,  energi,  infrastruktur  dan sebagainya melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan  sarana  akhir  ( ultimum  remedium )  setelah  penyelesaian  sengketa  lain secara  alternatif  tidak  membuahkan  hasil.  Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  maka perlu  ada  sistem  penyelesaian  sengketa  yang  efisien,  efektif  dan  cepat,  sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdagangan terdapat lembaga yang dapat diterima dunia  bisnis  dan  memiliki  kemampuan  sistem  untuk  menyelesaikan  sengketa dengan cepat dan biaya murah. 14
Dengan  berlandaskan  hukum  Pasal  377 Herzien  Indonesich  Reglement (yang  selanjutnya  disebut  HIR)  atau  Pasal  705 Rechtsreglement  Buitengewesten (yang  selanjutnya  disebut  RBg),  yang  menegaskan  bahwa  “Jika  orang  Indonesia dan  orang  Timur  Asing  menghendaki  perselisihan  mereka  diputuskan  oleh  juru pisah,  maka  mereka  wajib  menuruti  peraturan  pengadilan  perkara  yang  berlaku
12 Suyud  Margono, ADR  &  Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  Bogor,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 12.
13 Cicut Sutiarso, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 152.
14 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa,  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
bagi  bangsa  Eropa”.  Pasal  tersebut  menegaskan  kebolehan  pihak-pihak  yang bersengketa  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  “juru  pisah”  atau  arbitrase, Arbitrase  diberi  fungsi  dan  kewenangan  untuk  menyelesaikannya  dalam  bentuk “keputusan”.  Untuk  itu,  baik  para  pihak  maupun  arbitrator  atau  arbiter,  wajib tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.
Kemudian  di  dalam  Pasal  377  HIR  atau  705  RBg  memberi  kemungkinan dan  kebolehan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  membawa  dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan “pengadilan”, apabila mereka  menghendakinya,  di  mana  penyelesaian  dan  keputusannya  dapat  mereka diserahkan  sepenuhnya  kepada  “juru  pisah”  yang  lazim  dikenal  dengan  nama “arbitrase”. 15 Pengertian Arbitrase dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah  Priyatna  Abdurrasyid  yang  merumuskan  Arbitrase  merupakan  suatu tindakan  hukum  di  mana  ada  pihak  yang  menyerahkan  sengketa  atau  selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seseorang  atau  ahli  yang  disepakati  bersama  dengan  tujuan  memperoleh  satu keputusan  final  dan  mengikat. 16 Terminologi  Arbitrase  berasal  dari arbitrare (bahasa  latin)  yang  berarti  kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu  menurut kebijaksanaan.
Sidik  Saputra,  dalam  karangannya  yang  berjudul Beberapa  Masalah Hambatan terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional yang diterbitkan oleh Pusat  Studi  Hukum  dan  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  pada Tahun  1977,  mengutip  batasan  (definisi)  yang  diberikan  oleh  Frank  Elkouri  dan Edna  Elkouri  dalam  buku How  Arbitration  Works ,  Washington  D.C.  1974, definisi arbitrase adalah sebagai berikut:
Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute  determinded  by  an  impartial  judge  of  their  own  mutual  selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding. 17
Sedangkan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  memberikan  batasan  pengertian  yaitu  arbitrase sebagai  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak yang bersengketa. Black’s Law Dictionary memberikan arti bahwa “ Arbitration is The reference of a dispute to an impartial ( third ) person chosen by parties to the dispute  who  agree  in  advance  to  abide  by  the  arbitrator’s  award  issued  after hearing at which both parties have an opportunity into be heard. An arrangement for  taking  and  abiding  by  the  judgement  of  selected  persons  in  some  dispute matter,  instead  of  carrying it  to  establish  tribunals  of  justice,  and  is  intended  to
15 Ibid. , hlm. 4.
16 Priyatna Abdurrasyid, loc. cit. , hlm. 61.
17 Terjemahan bebas:
Arbitrase adalah suatu proses sederhana secara sukarela dipilih oleh pihak  yang  bersengketa  yang diputuskan oleh arbiter sebagai pilihan mereka sendiri yang berdasarkan pada kedudukan yang sama dari para pihak  di  mana  mereka  sepakat  terlebih  dahulu  untuk  menerima  keputusan  tersebut  sebagai  keputusan  final dan mengikat.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation ”. Kemudian  Soebekti  mengatakan  bahwa  “Arbitrase  itu  adalah  penyelesaian  suatu perselisihan  (perkara)  oleh  seorang  atau  beberapa  orang  wasit  (arbiter)  yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat  pengadilan” 18 Arbitrase  merupakan  suatu  metode  penyelesaian  sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Sehingga para “arbiter” dalam peradilan  arbitrase  berfungsi  memang  layaknya  seorang  “wasit”  ( referee ). 19 Dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering disingkat (yang selanjutnya disingkat  BRv  atau  Rv), Arbritrage yang  mengandung  pengertian  dalam  bahasa Inggris: “arbitration”, yang dirumuskan sebagai the submission for determination of  disputedmatter  to  privat  unofficial  persons  selected  in  manner  provided  by lawor agreement . 20
Arbitrase sebagai penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang  netral  yang  mengeluarkan  putusan  yang  bersifat final dan  mengikat ( binding ). 21 Ada beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, diantaranya adanya kontroversi  diantara  para  pihak , kontroversi  tersebut  diajukan  kepada  arbiter , arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu. Arbiter adalah pihak  di  luar  badan  peradilan  umum.  Dasar  pengajuan  sengketa  ke  arbitrase adalah  perjanjian,  arbiter  melakukan  pemeriksaan  perkara,  setelah  memeriksa perkara,  arbiter  akan  memberikan  putusan  arbitrase  tersebut  dan  mengikat  para pihak.  Mengingat  besarnya  kemungkinan  terjadinya  sengketa  dalam  pelaksanaan kontrak  bisnis  internasional  para  pihak  biasanya  membuat  klausul  atau  kontrak arbitrase  dalam  perjanjian  atau  kontrak  bisnis  yang  dilakukan.  Adapun  tentang pemilihan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak dapat dilakukan  sebelum  ( pactum  de  compromitendo )  atau  setelah  terjadinya  sengketa ( akta kompromis ), yaitu:
1. Pactum  de  Compromitendo :  Istilah  tersebut  ditujukkan  kepada kesepakatan  pemilihan  arbitrase  diantara  para  pihak  yang  dilakukan “sebelum” terjadinya perselisihan. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa mengisyaratkan  sebagai  berikut:  “Para  pihak  dapat  menyetujui  suatu sengketa  yang  terjadi  atau  yang  akan  terjadi  antar  mereka  untuk diselesaikan  melalui  arbitrase”. Dikarenakan  pemilihan  arbitrase  sebelum terjadinya  sengketa  dilakukan  dalam  bentuk  perjanjian,  maka  ketentuan hukum  kontrak  yang  berlaku.  Ketentuan  hukum  kontrak  tersebut bersumber  dari  Buku  Ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Karena  itu  pula  para  pihak  bebas  untuk  memilih  apakah  merumuskan klausul  arbitrase  terpisah  dalam  kontrak  tersendiri  untuk  itu,  atau ditempatkan  menjadi  bagian  dari  kontrak  yang  merupakan  transaksi pokok,  sebagaimana  lazimnya  dalam  praktek. 22 Pada  prinsipnya  kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan ( accesoir ), tetapi ada beberapa sifat  yang  menyebabkan  sifatnya  sebagai accesoir tersebut  tidak  diikuti secara  penuh,  yaitu,  jika  perjanjian  pokok  batal  maka  kontrak  arbitrase
18 Soebekti, Arbitrase Perdagangan , (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 1.
19 Munir Fuady, loc. cit. , hlm. 12.
20 Akhmad  Ichsan, Kompendium  tentang  Arbitrase  Perdagangan  Internasional ( Luar  Negeri ), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 10.
21 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 23.
22 Ibid., hlm. 118.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati
∽
tidak  menjadi  batal  (Pasal  10  huruf  h  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
2. Akta Kompromis : Istilah akta kompromis digunakan untuk mendefinisikan kesepakatan  penyelesaian  sengketa  lewat  arbitrase.  Kesepakatan  ini dilakukan  setelah  adanya  sengketa  tersebut.  Dalam  pembuatannya  akta kompromis mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat yang apabila tidak dipenuhinya  salah  satu  syarat  maka  dapat  membatalkan  perjanjian  atau akta  tersebut  dengan  muatan  syarat  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  9 Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu harus dibuat dalam bentuk tertulis, Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, Jika para pihak tidak dapat menandatanganinya, harus dibuat dalam bentuk akta notaris, muatan wajib  dari  akta  tertulis  adalah  sebagai  nama  lengkap  pihak  yang bersengketa, tempat tinggal para pihak,  nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase, tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase,  tempat arbiter atau majelis  arbitrase  yang  akan  mengambil  keputusan,  nama  lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter,  pernyataan  kesediaan  dari  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menanggung biaya arbitrase. Dalam membuat kontrak arbitrase baik yang berdiri  sendiri  atau  bersama  perjanjian  pokok,  maka  perumusan arbitration clause harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini perumusan arbitration  clause sebagaimana  dimaksud  harus  memenuhi  beberapa ketentuan  standar.  Perumusan arbitration  clause yang  salah  dapat menimbulkan  akibat  yang  fatal,  faktor  kehati-hatian  dalam  merumuskan klausul tersebut harus sangat diperhatikan agar pihak-pihak tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Beberapa lembaga arbitrase telah menentukan tentang  klausula  standar  yang  digunakan  oleh  para  pihak  yang  tentu  saja dalam  prakteknya  klausula  standar  tersebut  dapat  dimodifikasi  menurut keinginan  para  pihak.  Hal  ini  terjadi  karena  klausula  standar  yang dirumuskan  belum  tentu  dapat  mengcover  semua  persyaratan  yang  dapat memenuhi  keinginan  para  pihak  dalam  perumusan  kontrak  arbitrase. 23
Model  yang  paling  sederhana  adalah Any  dispute  arising  out  of  this agreement  shall  be  setlle  by  arbitration (setiap  sengketa  yang  terbit  dari perjanjian ini harus diselesaikan oleh arbitrase). 24
Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  merekomendasikan  model klausul arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan  diselesaikan  dan  diputus  oleh  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI) menurut  peraturan-peraturan  BANI  yang  keputusannya  mengikat  kedua  belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”. 25 Agar  dapat  menjadi  badan  penyelesaian  sengketa  yang  ampuh,  arbitrase seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai berikut: 26
1. Efisien:  Dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  badan- badan  peradilan  umum,  penyelesaian  sengketa  lewat  arbitrase  lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya;
23 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional , (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 21.
24 Munir Fuady, o.p, cit. , hlm. 123.
25 Huala Adolf, o.p. cit. , hlm. 23.
26 Munir Fuady, o.p. cit., hlm. 93.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
2. Accessibilitas :  Arbitrase  harus  terjangkau  dalam  arti  biaya,  waktu  dan tempat;
3. Proteksi  Hak  Para  Pihak:  Terutama  pihak  yang  tidak  mampu  misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar;
4. Final  and  Binding :  Keputusan  arbitrase  haruslah final  and  binding kecuali  memang  para  pihak  tidak  menghendaki  demikian  atau  jika  ada alasan-alasan yang berhubungan dengan “due process” ;
5. Fair and Just : Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya;
6. Sesuai dengan Sence of Justice : Dari Masyarakat dengan demikian akan lebih  terjamin  unsur “deterrant " dari  si  pelanggar  dan  sengketa  akan dapat dicegah;
7. Credibilitas :  Para  arbiter  dan  badan  Arbitrase  yang  bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.
Dari  beberapa  prinsip  arbitrase  di  atas  tentulah  merupakan  karakter  yang dapat dijadikan ukuran dari keunggulan yang dimiliki oleh arbitrase sebagai jalur penyelesaian  sengketa  bisnis.  Masyarakat  Indonesia  di  dalam  menyelesaikan sengketa bisnisnya mulai banyak yang memilih melalui arbitrase nasional, hal ini disebabkan  mereka  beranggapan  lembaga  arbitrase  lebih  menguntungkan dibanding  dengan  penyelesaian  melalui  lembaga  litigasi  pengadilan  dengan beberapa  alasan  diantaranya,  waktu  penyelesaian  arbiternya  yang  ditunjuk mempunyai pengetahuan khusus, karena  disamping ahli  hukum juga mempunyai keahlian  di  bidang  lainnya,  putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak ( final and binding ), artinya tidak bias diajukan upaya hukum  lagi, biaya perkaranya lebih murah, sehubungan tidak dimungkinkan mengajukan upaya hukum, proses acara tidak terikat aturan formal, bias  mempersingkat  batas  waktu  dan  bias  dilaksanakan  di  ruang,  tempat  atau gedung  persidangan  tertentu  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dan  proses persidangan serta pengambilan keputusan dengan cara tertutup untuk umum, para pihak merasa lebih aman tidak terganggu adanya publikasi dan rahasia perusahaan dan rahasia dagang bagi perusahaan yang sedang dalam sengketa terhadap campur tangan pihak lain.
Landasan  hukum  yang  menjadi  dasar  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  terbagi  dalam  dua  fase,  yaitu  fase  sebelum  kemerdekaan  dan  setelah kemerdekaan, yaitu sebagai berikut: 27
1. Sebelum kemerdekaan:
a. Pasal  615-651 Reglement  op  de  Rechtsvordering (RV), Staatsblad 1847-52;
b. Pasal  377 Het  Herzien  Indonesisch  Reglement (HIR), Staatsblad 1941-44;
c. Pasal  705 Rechtsreglement  Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927: 227.
2. Setelah Kemerdekaan:
27 I  Made  Widnyana,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (ADR),  Penerbit  Fikahati  Aneska,  Jakarta, 2006, hal 173.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
a. Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD  NRI  Tahun  1945:  “Segala  badan negara  dan  peraturan  yang  ada  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut  UUD  ini”.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  Pasal  615-651  RV; Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg tetap berlaku;
b. Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Pokok-pokok Kekuasaan  Kehakiman,  dalam  penjelasan  Pasal  3  kalimat  terakhir: “Penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  atas  dasar  perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap dibolehkan”;
c. Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung menentukan  bahwa  “Disamping  tugas  dan  kewenangannya  tersebut Mahkamah  Agung  dapat  diserahi  tugas  dan  kewenangan  lain berdasarkan  undang-undang”  (Penjelasan  Pasal  39  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);
d. Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3872;
e. Serta  pengaturan  khusus  lembaga  arbitrase  seperti Rules  and Procedures Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 28
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  bahwa  sengketa yang  akan  diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui  lembaga  arbitrase  dan  atau lembaga  alternatif  penyelesian  sengketa  lainnya  hanyalah  sengketa  di  bidang perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Seiring dengan perkembangan  dunia  usaha,  maka  mekanisme  penyelesaian  sengketa  juga mengalami perkembangan yaitu munculnya sengketa-sengketa internasional yang diselesaikan  melalui  badan-badan  arbitrase  internasional.  Penyelesain  sengketa melalui  badan  arbitrase internasional  inilah  yang  nantinya  menghasilkan  putusan arbitrase  asing  yang  akan  dimohonkan  eksekusi  di  negara  lain.  Permohonan eksekusi di negara lain, bukan di tempat putusan arbitrase dijatuhkan inilah yang sering kali menimbulkan permasalahan.
Beberapa pendapat dari pakar hukum yang memberikan batasan perbedaan arbitrase  nasional  dengan  arbitrase  internasional  adalah  terdapat  pada  letak  atau geografi  yang  melewati  perbatasan  Negara  dan  subjek  hukum  yang  berbeda Negara  atau  menurut  hukum  Negara  mana  atau  melalui  forum  atau  lembaga internasional apa sengketa yang ada harus diselesaikan. Sementara itu para pelaku bisnis  banyak  memilih  menyelesaikan  sengketa  mereka  melalui  arbitrase  baik nasional  maupun  internasional  dikarenakan  masyarakat  pada  umumnya
28 Pembaharuan hukum dan sistem peradilan yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi beberapa bidang  hukum  diantaranya  bidang  hukum  perniagaan.  Kemajuan  pesat  di  bidang  perdagangan  seperti penanaman  modal  ( investment ), joint  venture maupun  alih  teknologi  ( transfer  of  technology )  memerlukan sarana hukum  yang  cepat dan tepat  manakala terjadi persengketaan. Para pelaku bisnis beranggapan bahwa sengketa-sengketa bisnis kurang dipahami oleh hakim-hakim di pengadilan sehingga para pelaku bisnis lebih condong  menggunakan alternatif penyelesaian sengketa ( Alternative Dispute Resolution/ ADR) sebagai  jalur untuk  menyelesaikan  persengketaan  bisnis  yang  mereka  alami.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  adalah lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau  penilaian  ahli. Selain bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengeta tersebut, dalam upaya penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa melalui badan-badan arbitrase.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
beranggapan  penyelesaian  sengketa  melalui  prosedur  litigasi  pengadilan  sudah tidak  lagi  memuaskan  baik  menyangkut  prosedur  pemeriksaannya,  kecepatan maupun biaya perkara yang mahal, sebaliknya dewasa in semakin banyak pelaku bisnis memilih arbitrase karena beberapa manfaat yang telah mereka rasakan. 29
Lahirnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 1977 pada hakekatnya  tidak  terlepas  dari  berkembangnya  kebutuhan  untuk  menyelesaikan sengketa perdagangan sengketa perdagangan bisnis atau ekonomi (dalam arti luas) secara  cepat  dan  lebih  memenuhi  apa  yang  diharapkan  oleh  dunia  perdagangan, bisnis  atau  ekonomi  yaitu  efisiensi  dalam  waktu  dan  biaya  dan  tetap terpeliharanya  profesionalisme  dan  kepercayaan  dalam  penanganan  masalah sengketa  perdagangan. 30 Yang  pula  mendorong  lahirnya  BANI  adalah  karena pada tahun 1970-an tersebut Peradilan Umum, terutama Mahkamah Agung sudah sangat  kewalahan  atas  menumpuknya  jumlah  perkara  dari  tahun  ke  tahun  yang harus  diselesaikan.  BANI  bertujuan  untuk  memberikan  penyelesaian  yang  adil dan  cepat  dalam  sengketa-sengketa  perdta  yang  timbul  mengenai  soal-soal perdagangan,  industri  dan  keuangan,  baik  yang  bersifat  nasional  maupun internasional. 31 Dalam  melakukan  tugasnya  BANI  adalah  bebas  (otonom)  dan tidak  boleh  dicampuri  oleh  sesuatu  kekuasaan  lain  (independen).  Asas  Otonomi, Kebebasan dan Keadilan adalah landasan yang diperlukan untuk menjamin bahwa BANI  sebagai  lembaga  peradilan  wasit,  sama  seperti  lembaga  peradilan  umum, dapat  berdiri  diatas  segala  pihak  yang  bersengketa,  bersikap  obyektif,  adil  dan jujur.
Singapore  International  Arbitration  Centre (SIAC)  merupakan  salah  satu lembaga  arbitrase  yang  sering  digunakan  oleh  pelaku  bisnis  yang  melakukan investasi  di  Indonesia.  SIAC  merupakan  suatu  organisasi  yang  independen  dan bukan  lembaga  yang  mencari  keuntungan.  Para  Pelaku  bisnis  saat  ini  yang bersengketa  membutuhkan  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  netral,  efisien dan  diandalkan.  SIAC  telah  menangani  kasus-kasus  yang  berasal  dari  Negara- negara  Amerika,  Eropa,  Asia  dan  lain-lain.  Operasional  SIAC  diawasi  oleh Dewan Direksi  yang terdiri dari perwakilan dari komunitas bisnis. 32 Penggunaan Badan  Arbitrase  Singapura  menyebabkan  putusan  yang  dihasilkan  kelak  akan dikategorikan  sebagai  putusan  arbitrase  asing  (Pasal  1  angka  9  Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Hukum  Perjanjian  Internasional  sebagai  cabang  dari  Hukum  Internasional belum terlalu populer di Indonesia dan bahkan belum terlalu diminati. 33 Perjanjian interasional yang dibuat oleh Indonesia yang telah semakin meningkat jumlahnya dewasa ini, pada hakikatnya bersifat lintas sektor dan menjamah beberapa disiplin ilmu  hukum  di  Indonesia  seperti  Hukum  Internasional,  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Administrasi  Negara,  Hukum  Ekonomi  dan  bahkan  Hukum  Perdata Internasional. Pengertian perjanjian internasional di kalangan publik khususnya di Indonesia  sangat  bervariasi.  Perdebatan  sengit  memang  terjadi  pada  perumusan masalah  didefinisi  perjanjian  internasional,  mengingat  masalah  ini  adalah  salah
29 Cicut Sutiarso, loc. cit. , hlm. 153-154.
30 M. Husseyn Umar, BANI dan Penyelesaian Sengketa , (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), hlm. 3.
31 Ibid. , hlm. 4.
32 SIAC,  “Overview  of  SIAC”, http://www.aprag.org/scripts/view.member.asp/recorded  =376 , diakses pada 3 Maret 2014.
33 Damos  Dumoli  Agusman, Hukum  Perjanjian  Internasional  Kajian  Teori  dan  Praktik  Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
satu  isu  kontroversi  baik  dalam  literatur  hukum  perjanjian  internasional  maupun praktik negara. Dari konvensi-konvensi tersebut, khususnya Konvensi Wina 1969 dan  1986,  telah  memuat  definisi  tentang  perjanjian  internasional,  yaitu:  “ An International  Agreement  concluded  between  States  (and  International Organizations)  in  written  from  and  governed  by  Internasional  Law,  whether embodied in a single instrument or two more related instruments and whetever its patricular designation ”. 34 Selanjutnya definisi ini di adopsi oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu  “Setiap  perjanjian  di  bidang  hukum  publik,  yang  diatur  oleh  hukum internasional dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, Organisasi Internasional atau Subjek Hukum Internasional lain”.
Praktik Indonesia tentang pembuatan perjanjian internasional baik sebelum dan  sesudah  lahirnya  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tidak  luput  dari kerancuan  pemahaman  tentang  perjanjian  internasional.  Pasal  11  UUD  NRI Tahun  1945  hanya  menyebut  “perjanjian  dengan  negara  lain”  dan  tidak mendefinisikan  tetang  apa  yang  dimaksud  dengan  perjanjian  perjanjian  tersebut. Secara  harfiah  maka  terdapat  kecendrungan  untuk  mengartikan  “perjanjian” sebagai  semua  perjanjian  terlepas  dari  apakah  perjanjian  tersebut  adalah  perdata atau  publik.  Seperti  yang  dikesankan  pada  Surat  Presiden  826  Tahun  1960  juga pernah  mencoba  untuk  mengartikan  perjanjian  internasional  (seperti  yang dimaksud  oleh  Pasal  11  UUD  NRI  Tahun  1945)  hanya  yang  memakai nomenklatur  Traktat  ( Treaty )  sedangkan  perjanjian  lainnya  yang  tidak membutuhkan  Persetujuan  DPR  disebut  dengan  Persetujuan  ( Agreements ).
Terdapat  kecendrungan  dikalangan  praktisi  Indonesia  bahwa  Surat  Presiden  ini telah melakukan pembedaan yang tegas antara perjanjian dan peretujuan sehingga diperlukan secara berbeda pula. 35
Pada  hakikatnya,  maksud  dari  Surat  Presiden  ini  adalah  membedakan berdasarkan  kriteria  materi  perjanjian  sehingga  dapat  menyaring  perjanjian- perjanjian yang perlu mendapat persetujuan DPR. Namun nomenklatur “Traktat” dan “Persetujuan” untuk membedakan kedua jenis perjajian ini secara teoretis dan praktis  tidak  terlalu  bermanfaat.  Secara  teoretis,  seperi  yang  terungkap  dari perdebatan  pada  saat  penyusunan  Konvensi  Wina  1969,  Komisi  Hukum Internasional  melihat  tidak  artinya  melakukan  pembedaan  nomenklatur  tersebut sehingga hanya menggunakan istilah generik Treaty . Dari hasil penilitian Komisi ini,  perbedaan  yuridis  dari  berbagai  perjanjian  internasional  ternyata  tidak ditentukan  oleh  nomenklaturnya  melainkan  ditentukan  oleh  materi  perjanjian  itu sendiri. 36
Pada  umumnya  bentuk  dan  nama  perjanjian  menunjukkan  bahwa  materi yang  diatur  oleh  perjanjian  tersebut  memiliki  bobot  kerja  sama  yang  berbeda tingkatannya.  Adapun  bentuk  dan  nama perjanjian internasional  yang  sering  kali dipraktikkan di Indonesia adalah sebagai berikut: 37
1. Traktat;
2. Konvensi;
34 Ibid., hlm. 20.
35 Hamid  S.  Attamimi, Pengesahan/Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Diatur  oleh  Konvensi Ketatanegaraan , Majalah Hukum dan Pembangunan , FH UI, Tahun 1982, hlm. 339.
36 ILC  Drafft  Articles  on  the  Law  of  Treaties  between  Sttates  and  Internasioal  Organization  and between Internasional Organization, 1982, Komentar tentang Pasal 2 ayat (1) Huruf (a).
37 Damos Dumoli Agusman, loc. cit. , hlm. 32.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
3. Persetujuan;
4. Memorandum Saling Pengertian;
5. Pengaturan;
6. Pertukaran nota diplomatik;
7. Modus Vivendi ;
8. Agreed Minutes.
Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa Hukum Internasional itu ialah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, (1). “Negara dengan Negara”; dan (2). “Negara dengan subjek hukum bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain”. 38 Arti  internasional  dari  kajian  hukum  publik  ini  dapat  juga  diterapkan  di dalam  persoalan  subjek  hukum,  beda  Negara  di  dalam  Hukum  Perdata Internasional.  Pendapat  lain  tentang  internasional  yaitu  apabila  persoalannya melewati  dua  Negara  atau  lebih,  atau  berkaitan  dengan  beberapa  orang  yang berlainan kebangsaannya atau karena kebiasaan dianggap sebagai international. 39 Perlindungan  hukum  terhadap  hubungan  antar  orang  atau  antar  perusahaan  yang bersifat  lintas  batas  negara  dapat  dilakukan  secara  publik  maupun  privat. Perlindungan  secara  publik  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  fasilitas perlindungan  yang  disediakan  oleh  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  publik, seperti  peraturan  perundang-undangan  domestik  dan  perjanjian-perjanjian internasional,  bilateral  maupun  universal  yang  dimaksudkan  demikian. Perlindungan  secara  privat  dapat  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  fasilitas perlindungan  hukum  yang  bersifat  privat  yaitu  dengan  cara  berkontrak  yang cermat.
Dalam  dunia  bisnis,  jenis  hukum  privat  merupakan  pilihan  yang  paling populer.  Jenis  ini  digunakan  secara  luas  oleh  masyarakat  bisnis  yang  terlibat dalam  transaksi  lintas  batas  negara.  Beberapa  alasan  yang  mengakibatkan penggunaan  seperti  adalah pertama ,  berubahnya  orientasi  masyarakat  dunia setelah Perang Dunia II ke arah pembangunan ekonomi global. Kedua , pesatnya pertumbuhan kebijakan, bentuk dan materi transaksi bisnis internasional. Ketiga ; kurang  lengkapnya  materi  hukum  publik (sistem  perundang-undangan)  berkaitan dengan  variasi  bentuk  dan  materi  transaksi.  Sebelum  menjalin  kontrak  dengan seseorang yang berkewarganegaraan lain, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum  yang  mempengaruhi  kontrak  di  negara  tersebut.  Juga  harus  memahami perbedaan  sistem  hukum  di  negara  masing-masing.  Pengetahuan  ini  sama pentingnya  dengan  mengecek  latar  belakang  calon  mitra  masing-masing,  karena dua  alasan. Pertama ,  hukum  dikedua  negara  akan  menentukan  aspek  tertentu dalam  hubungan  kontraktual. Kedua ,  hukum  disalah  satu  negara  mungkin  lebih menguntungkan  dari  pada  di  negara  lain.  Setelah  mengetahui  kesulitan  yang dihadapi  oleh  pihak-pihak  yang  menjalin  kontrak  lintas  negara,  masyarakat internasional mulai mengadopsi sistem hukum dan peraturan yang bisa diterapkan dalam transaksi  pihak-pihak  yang  berlokasi  di  negara  yang  berbeda.  Tujuan  dari pengadopsian hukum internasional yang seragam adalah untuk memastikan bahwa semua  pihak  yang  melakukan  transaksi  lintas  batas  negara  menjadi  subjek seperangkat  peraturan  yang  sama,  tidak  peduli  bahwa  hukum  yang  berlaku  di negaranya masing-masing berbeda.
38 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 4.
39 M. Yahya Harahap, Arbitrase , (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 17.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
Suatu  kontrak  yang  mencerminkan  budaya  masing-masing  pihak, kemungkinan  besar  bisa  dijalankan  secara  memuaskan  bagi  kedua  pihak. Pemahaman bersama tidak sekedar berarti  bahwa masing-masing memahami hak dan  kewajibannya  sebelum  membubuhkan  tanda  tangan,  akan  tetapi  pihak-pihak tersebut  harus  memiliki  kesepakatan  yang  tuntas  mengenai  hak  dan  kewajiban. Persengketaan  biasanya  muncul  ketika  salah  satu  pihak  menafsirkan  hak  dan kewajiban  dengan  cara  yang  berbeda  dengan  pihak  lain.  Ada  kecenderungan hukum di banyak negara -dan sudah pasti pada gilirannya hukum internasional di antara  berbagai  negara-  untuk  mengakui  kontrak  sebagai  basis  transaksi  bisnis, meskipun kontrak tersebut tidak mencakup seluruh persyaratan yang esensial. Jika muncul  persengketaan  dan  ternyata  persyaratan  yang  esensial  tersebut  ada  yang tidak tercakup atau tidak jelas maksud dari masing-masing pihak, bisa didasarkan pada praktek perdagangan atau keuangan yang sudah biasa dilakukan. 40
Secara  garis  besar  di  dunia  ini  meskipun  dikenal  ada  lima  sistem  hukum, yaitu; Civil  Law,  Common  Law,  Socialist  Law,  Islamic  Law dan  Sistem  Hukum Adat, tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia internasional hanyalah dua,  yaitu  Sistem  Hukum Civil  Law dan Common  Law .  Dalam  pembentukan kontrak,  terdapat  perbedaan  antara Common  Law dan Civil  Law .  Akibat perbedaan  ini  sangat  mempengaruhi  dalam  penyusunan  ketentuan  kontrak internasional. Sehubungan dengan perbedaan dalam sistem hukum tersebut, maka dalam  rangka  merancang  suatu  kontrak  atau  pembuatan  suatu  konsep  perjanjian pun  dengan  sendirinya  mengacu  pada  sistem  hukum  yang  dianut.  Namun  zaman terus  bergerak,  dan  tiba  saatnya  era  globalisasi  yang  juga  mau  tidak  mau mempengaruhi sistem hukum yang diterapkan, apabila terjadi sistem hukum yang berlainan.

## F. Hasil Pembahasan
Pendirian Lembaga BANI dan SIAC didasarkan pada kebutuhan para pihak yang  mencari  proses  penyelesaian  sengketa  yang  cepat,  mudah  dan  tidak memakan biaya besar. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini biasanya ditujukan  untuk  para  pelaku  bisnis  terutama  dalam  perdagangan  internasional. Penelitian  ini  secara  khusus  difokuskan  pada  perbandingan  proses  penyelesaian sengketa  oleh  BANI  dan  SIAC.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  dan  Singapura merupakan  negara  tetangga  dan  banyak  para  pelaku  terutama  para investor  yang lebih  menggunakan  lembaga  SIAC  dibandingkan  dengan  lembaga  BANI. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  data  yang  menunjukan  dan meggambarkan  bagaimana  lembaga  SIAC  memiliki  kelebihan  dibandingkan lembaga BANI dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga para pelaku bisnis lebih memilih sengketa mereka diselesaikan melalui lembaga SIAC.
Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (yang  selanjutnya  disebut  BANI) merupakan  salah  satu  lembaga  arbitrase  di  Indonesia  yang  pendiriannya diprakarsai  oleh  beberapa  tokoh  yaitu  Subekti,  Haryono  Tjitrosoebono  Priyatna Abdurrasyid. BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Pada saat itu minat masyarakat  terhadap  arbitrase  belum  begitu  banyak,  mulai  meningkat  pada  saat diundangkannya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pendirian  BANI  mendapat  dukungan
40 Fernandes  Raja  Saor  Butar,  “Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”, http://raja 1987.blogspot.com , diakses pada 4 Maret 2016.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
sepenuhnya  dari  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia  (KADIN).  Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Anggaran Dasar BANI disebutkan bahwa BANI adalah sebuah badan  yang  didirikan  atas  prakarsa  KADIN  Indonesia  yang  bertujuan  untuk memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa-sengketa  perdata yang  timbul  mengenai  soal-soal  perdagangan,  industri  dan  keuangan,  baik  yang bersifat nasional maupun internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan independen, artinya BANI mempunyai peraturan  tersendiri  dan  bebas  dari  campur  tangan  pemerintah.  Dalam  hal  ini BANI  diharapkan  dapat  bersifat  objektif,  adil  dan  jujur  dalam  memandang  dan memutuskan  perkara  yang  ada.  Lembaga  BANI  berkedudukan  di  Jakarta  dan memiliki  kantor  perwakilan  dibeberapa  kantor  besar  seperti  Surabaya,  Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang dan Batam.
Tata  cara  penyelesaian  sengketa  dengan  arbitrase  maupun  alternatif penyelesaian sengketa lainnya telah diakui dan tercantum dalam Undang-undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Selain  itu  penyelesaian sengketa dengan arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa lainnya telah diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  BANI  merupakan  lembaga  yang  independen dimana tujuan dari didirikannya lembaga ini dalam rangka turut serta dalam upaya penegakkan  hukum  di  Indonesia  menyelenggarakan  penyelesaian  sengketa  atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan melalui  arbitrase  dan  bentuk-bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya antara  lain  di  bidang  korporasi,  asuransi,  lembaga  keuangan,  hak  kekayaan intelektual,  lisensi, franchise ,  konstruksi,  pelayaran/maritim,  lingkungan  hidup, penginderaan  jarak  jauh,  dan  lain-lain  dalam  lingkup  peraturan  perundang- undangan  dan  kebiasaan  internasional,  menyediakan  jasa-jasa  bagi  penyelengga- raan  penyelesaian  sengketa  lainnya  seperti  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan pemberian pendapat  yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakkan  hukum dan keadilan serta  menyelenggarakan  pengkajian  dan  riset  serta  program  pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa  di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang- undangan  dikuasai  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Sedangkan  sengketa  yang  tidak dapat  diselesaikan  dengan  cara  arbitrase  adalah  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (2) Undang-undang Arbitrase, yaitu “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  tidak dapat  diadakan  perdamaian”.  Selanjutnya  hasil library  research didapatkan  data bahwa  salah  satu  lembaga  yang  sering  digunakan  oleh  pelaku  bisnis  yang melakukan  investasi  di  Indonesia  adalah Singapore  International  Arbitration Centre (selanjutnya disebut dengan “SIAC”).
SIAC  merupakan  organisasi  yang  independen  dan  bukan  lembaga  yang mencari  keuntungan.  SIAC  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  komunitas bisnis  yang  ada  di  dunia  dimana  komunitas  ini  mencari  lembaga  atau  organisasi penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  netral,  efisien  dan  dapat  diandalkan. Organisasi  ini  didirikan  pada  tahun  1991  dan  telah  menangani  lebih  dari  1000 kasus  termasuk  di  dalamnya  berasal  dari  Perusahaan  dari  Amerika,  Eropa,  Asia
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
dan  negara-negara  lainnya,  di  mana  80%  (delapan  puluh  persen)    dari  kasusnya berasal dari luar negeri. SIAC merupakan suatu organisasi yang terkenal di mana investor  yang  sedang  mengalami  sengketa  lebih  memilih  untuk  menggunakan arbitrase  yang  sudah  dikenal  oleh  dunia  internasional  terutama  oleh  para  pelaku bisnis.  SIAC  ini  mempunyai  suatu  peraturan  tersendiri  di  mana  arbitrase  dapat digunakan  apabila  para  pihak  yang  bersengketa  sepakat  untuk  menyelesaikan sengketa  mereka  di  bawah  peraturan  Arbitrase  UNCITRAL.  UNCITRAL merupakan Rules of Arbitration yang lahir dari Resolusi Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976 yang berisikan suatu peraturan arbitrase yang dianggap dapat  diterima  oleh  segala  pihak  masyarakat  internasional  yang  sistem  hukum sosialnya berbeda terutama untuk penyelesaian sengketa dan berhubungan dengan perdagangan internasional.
Dalam pelaksanaan suatu proses arbitrase, dasar hukum merupakan hal yang penting  serta  menjadi  landasan  atau  dasar  dari  proses  pelaksanaan  arbitrase tersebut. Dalam penulisan ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum dari proses arbitrase  di  BANI  dan  SIAC.  Selain  itu  akan  dijelaskan  pula  mengenai  proses pelaksanaan arbitrase dan mengenai contoh klausula yang digunakan di BANI dan SIAC  tersebut.  Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  atau  BANI  adalah  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Undang-undang  Arbitrase).  Hal ini  didasarkan  pada  Konvensi  New  York  1958  ( Convention on  the  Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden  Nomor  34  Tahun  1981.  Penyelesaian  sengketa  dengan  BANI  dapat dilaksanakan  apabila  dalam  kontrak  terdapat  suatu  klausula  yang  mengatur mengenai  arbitrase  dan  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  menggunakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase tersebut. 41
BANI mempunyai suatu klausula baku yaitu “Semua sengketa yang timbul dari  perjanjian  ini,  akan  diselesaikan  dan  diputus  oleh  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  (BANI)  menurut  peraturan-peraturan  administrasi  dan  peraturan- peraturan  prosedur administrasi  BANI  yang  keputusannya  mengikat  kedua  belah pihak  yang  bersengketa  sebagai  keputusan  tingkat  pertama  dan  terakhir”.  Para pihak  yang  sepakat  untuk  menggunakan  arbitrase  melalui  BANI  maka  telah sepakat untuk tidak mengadakan pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri dan berjanji untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut yaitu yang diputuskan oleh  Majelis  Arbitrase  BANI.  Dalam  hal  untuk  pelaksanaan  putusan  arbitrase tersebut didasarkan pada itikad baik dari masing-masing pihak yang mengadakan penyelesaian  sengketa  dengan  arbitrase  tersebut.  Para  pihak  yang  akan menggunakan BANI menggunakan hukum acara yang berlaku di dalam Peraturan Prosedur  Arbitrase  BANI.  Istilah  yang  digunakan  dalam  Peraturan  Prosedur Arbitrase  BANI  untuk  yang  mengajukan  arbitrase  disebut  dengan  Pemohon sedangkan pihak yang dituntut disebut dengan Termohon.
Sedangkan  dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  pelakasnaan  proses arbitrase oleh SIAC adalah berdasarkan forum arbitrase tersebut apakah berada di Singapura  atau  berada  di  luar  Singapura.  Jika  forum  arbitrase  tersebut  di Singapura  maka  undang-undang  yang  berlaku  adalah  Undang-undang  Arbitrase
41 Lihat  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, UU. Nomor 30, LN. Nomor 138, Tahun 1999, TLN Nomor 3872, Pasal 3.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
( Arbitration  Act, Cap  10,  2002,  Rev  Ed/Arbitration  Act )  atau  Undang-undang Arbitrase Internasional ( International Arbitration Act, Cap 143 A/IAA ). Menurut International  Arbitration  Act atau  IAA,  syarat-syarat  arbitrase tersebut  merupakan  arbitrase internasional  adalah  Paling  sedikit  salah  satu  pihak mempunyai  tempat  usaha  di  salah  satu  negara  selain  Singapura  pada  saat perjanjian arbitrase ditandatangani. Tempat arbitrase yang disetujui berada di luar negara  di  mana  para  pihak  mempunyai  tempat  usaha,  suatu  tempat  di  mana sebagian  besar  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  hubungan  komersial  akan dilaksanakan  atau  tempat  di  mana  perihal  inti  perselisihan  yang  mempunyai keterkaitan terdekat berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha.
Para  pihak  telah  setuju  secara  tegas  bahwa  perihal  inti  perjanjian  arbitrase menyangkut  lebih  dari  satu  negara.  Suatu  arbitrase  dikatakan  arbitrase internasional  apabila memenuhi salah satu syarat di atas. Jadi apabila para pihak yang  bersengketa  memenuhi  salah  satu  syarat  yang  terdapat  IAA  tersebut  maka hal  arbitrase  tersebut  telah  memenuhi  syarat  suatu  arbitrase  internasional. Pelaksanaan Arbitrase untuk SIAC dapat didasarkan pada aturan ad hoc atau yang diatur oleh SIAC. SIAC dapat pula mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak, misalnya UNICITRAL 1976. 42
Jadi  pada  dasarnya  arbitrase  tersebut  didasarkan  pada  kesepakatan  para pihak  untuk  menggunakan  aturan  mana  yang  akan  digunakan  dalam  proses penyelesaian  sengketanya  tersebut.  Tetapi  dalam  hal  ini  SIAC  mempunyai  suatu peraturan  tersendiri  yaitu Arbitration  Rules  of  the  Singapore  International Arbitration  Centre ,  Edisi  ke-4  yang  berlaku  pada  tanggal  1  Juli  2010  (untuk selanjutnya  disebut  dengan  SIAC Rules ).  SIAC  mempunyai  suatu  panel  yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional dan internasional. Ketua SIAC adalah pejabat yang berwenang untuk menunjuk arbiter berdasarkan IAA dan Arbitration Act .  Di  samping  penunjukkan  arbiter,  jasa  lain  yang  ditawarkan  oleh  SIAC termasuk  pula  manajemen  keuangan,  fungsi  administrative  serta  penyediaan fasilitas dan logistik yang berhubungan dengan persidangan arbitrase. Para pihak yang  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  arbitrase  mempunyai  istilah  untuk pemohon  disebut  dengan claimant sedangkan  yang  pihak  yang  dimohonkan disebut dengan respondent . Dalam penyelesaian sengketa dengan SIAC tidak ada suatu  klausula  baku  yang  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  dengan arbitrase ini. 43
Prosedur  pelaksanaan  arbitrase  ini  meliputi  tata  cara  pendaftaran, permohonan,  dokumen-dokumen  yang  harus  dilengkapi  dalam  proses  arbtirase ini.  Selain  itu  akan  dijelaskan  pula  mengenai  hal-hal  yang  harus  dimuat  dalam dokumen-dokumen  yang  harus  dilengkapi  oleh  para  pihak  yang  mengadakan arbitrase  tersebut.  Berikut  ini  akan  dijelaskan  prosedur  pelaksanaan  arbitrase tersebut.  Mengenai  prosedur  pelaksanaan  arbitrase  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  atau  BANI  diatur  dalam  suatu  Peraturan  Prosedur  Arbitrase  BANI. Pihak  yang  ingin  melakukan  penyelesaian  sengketa  dengan  arbitrase  melakukan pendaftaran  dan  permohonan  arbitrase  kepada  sekretariat  BANI.  Jika  para  pihak yang  bersengketa  telah  memutuskan  untuk  menggunakan  penyelesaian  sengketa
42 SIAC, “Overview of SIAC”, o.p cit.,
43 Ibid .,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
dengan  cara  arbitrase  maka  perjanjian  tersebut  telah  meniadakan  hak  para  pihak untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  jalur  hukum lainnya yaitu melalui Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Undang- undang  Arbitrase.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  para  pihak  yang  telah  memilih untuk menggunakan arbitrase maka tidak bias menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Negeri. Setelah proses pendaftaran dan permohonan tersebut diterima maka Termohon diperkenankan untuk menunjuk seorang  Arbiter atau dapat pula ditentukan  kepada  Ketua  BANI.  Proses  pendaftaran  dan  permohonan  tersebut maka  harus  disertai  dengan  pembayaran-pembayaran  dan  biaya  administrasi sesuai  dengan  ketentuan  BANI.  Sedangkan  prosedur  pelaksanaan  arbitrase menurut  SIAC  adalah  Setiap  pihak  yang  akan  melakukan  penyelesaian  sengketa dengan  arbitrase  di  SIAC  harus  memenuhi  ketentuan  yang  terdapat  dalam  SIAC Rules.  SIAC Rules ini  diundangkan  pada  tanggal  1  Juli  2010.  Segala  bentuk komunikasi dan perubahan yang berhubungan dengan arbitrase yang dilaksanakan oleh  SIAC  harus  dibuat  tertulis  dan  jangka  waktunya  ditentukan  oleh  majelis arbitrase dari SIAC tersebut. 44
Para  pihak  yang  akan  mengadakan  proses  penyelesaian  sengketa  dengan cara  arbitrase  harus  memperhatikan  beberapa  hal. Claimant /Pemohon  harus memberikan  permohonan  dalam  bentuk  tertulis  yang  berisikan  penyelesaian sengketa  tersebut  didasarkan  pada  arbitrase,  identitas  dari  para  pihak  (nama, alamat,  nomor  telepon,  e-mail  untuk  korespondensi),  klausul  arbitrase  dalam perjanjian baik dalam bentuk terpisah atau tergabung dalam perjanjian, penjelasan mengenai  penyebab  terjadinya  sengketa  tersebut,  pernyataan  yang  menunjukkan bahwa  para  pihak  setuju  untuk  menggunakan  arbitrase  sebagai  penyelesaian sengketanya,  proposal  yang  menunjukkan  berapa  orang  arbiter  yang  akan digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut,  pemilihan  mengenai  dasar hukum, bahasa yang akan digunakan dan Biaya pengajuan arbitrase. Permohonan ini  disebut  dengan Notice  of  Arbitration .  Dalam Notice  of Arbitration tersebut juga  dimasukkan  suatu The  Statement  of  Claim . The Statement  of  Claim ini merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu sengketa diantara kedua belah pihak tersebut. Surat ini harus diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Tribunal /Majelis di mana surat ini berisikan mengenai pernyataan  dari  fakta  yang  mendukung  gugatan  tersebut,  dasar  hukum  atau pendapat  yang  mendukung  gugatan  tersebut  dan  ganti  rugi  yang  dapat  dihitung. Dalam  suatu  proses  arbitrase  dibutuhkan  para  arbiter.  Para  arbiter  ini  harus terdaftar  dalam  daftar  arbiter  BANI  dan/atau  memiliki  sertifikat  ADR/Arbitrase yang  diakui  oleh  BANI.  Arbiter  merupakan  seseorang  yang  ditunjuk  oleh  para pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapi  oleh  para  pihak.  Arbiter  ini dapat terdiri dari satu orang atau lebih di mana biasanya terdiri dari satu atau tiga orang.  Arbiter  tersebut  dipilih  berdasarkan  kesepakatan  dari  para  pihak  yang bersengketa.  Selain  itu,  arbiter  tersebut  juga  harus  memenuhi  syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh lembaga arbitrase yang digunakan. Syarat-syarat ini dapat berbeda antara lembaga arbitrase yang satu dengan lembaga arbitrase yang lain.  Berikut  ini  akan  dijelaskan  mengenai  tata  cara  dan  syarat-syarat  pemilihan arbiter  menurut  BANI  dan  SIAC.  Syarat-syarat  untuk  menjadi  seorang  arbiter
44 Lihat juga Pasal 2.1 Singapore International Arbitration Centre Rules .
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
selain  memiliki  sertifikat  ADR/arbitrase  menurut  peraturan  arbitrase  BANI adalah: 45
1. Berwenang atau cakap melakukan tindakan hukum;
2. Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
3. Tidak  memiliki  hubungan  keluarga  berdasarkan  keturunan  atau perkawinan  sampai  dengan  keturunan  ketiga  dengan  setiap  pihak  yang bersengketa;
4. Tidak  memiliki  kepentingan  keuangan  atau  apapun  terhadap  hasil penyelesaian arbitrase;
5. Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
6. Tidak  sedang  menjalani  atau  bertindak  sebagai  hakim,  jaksa,  panitera pengadilan  atau  pejabat  pemerintah  lainnya.  Sedangkan  syarat-syarat arbiter  yang  terdapat  dalam  Pasal  12  Undang-undang  Arbitrase  adalah cakap  melakukan  tindakan  hukum,  berumur  paling  rendah  35  tahun, Tidak  mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  atau  semenda  sampai dengan  derajat  kedua  salah  satu  pihak  yang  bersengketa,  tidak mempunyai  kepentingan  finansial  atau  kepentingan  lain  atas  putusan arbitrase,  memiliki  pengalaman  serta  menguasai  secara  aktif  di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
Syarat-syarat  ini  diperlukan  agar  para  arbiter  tersebut  dapat  bersifat  netral dalam  menghadapi  para  pihak  yang  bersengketa  sehingga  dapat  memutuskan suatu  putusan  arbitrase  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak.  Majelis  arbitrase merupakan arbiter yang dipilih oleh para pihak dan telah disetujui oleh  ketua dari badan  arbitrase  tersebut.  Majelis  arbitrase  ini  yang  akan  memutuskan  putusan mengenai penyelesaian sengketa  yang dihadapi oleh para pihak tersebut. Majelis arbitrase  ini  biasanya  dapat  terdiri  dari  satu  arbiter  atau  lebih.  Istilah  Majelis arbitrase  ini  digunakan  di  BANI,  sedangkan  di  SIAC  disebut  dengan Tribunal .
Majelis  Arbitrase  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu  proses arbitrase. Majelis Arbitrase ini merupakan istilah yang digunakan dalam arbitrase yang ada di Indonesia yaitu BANI. 46
Majelis Arbitrase BANI ini adalah majelis yang dibentuk menurut  Prosedur BANI  dan  terdiri  dari  satu  atau  tiga  arbiter  atau  bahkan  lebih  dari  tiga  arbiter. Susunan Majelis Arbitrase BANI dapat terdiri dari satu atau tiga arbiter. Susunan Majelis  ini  dapat  ditentukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  tetapi  dapat  juga ditentukan  oleh  Ketua  BANI.  Susunan  majelis  arbitrase  dengan  arbiter  tunggal dapat diajukan oleh pemohon dalam surat permohonan arbitrasenya tersebut. Hal ini  diusulkan  kepada  ketua  dan  harus  mendapat  persetujuan  dari  termohon.  Jadi arbiter  tunggal  yang  diusulkan  oleh  pemohon  dapat  ditunjuk  asal  dengan persetujuan  Ketua  BANI  tersebut.  Apabila  pemohon  tidak  mengusulkan  arbiter tunggal  yang  akan  ditunjuk  untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka  maka  ketua BANI  wajib  menunjuk  arbiter  tersebut.  Dalam  hal  arbiter  yang  ditunjuk  oleh ketua  BANI  maka  para  pihak  yang  bersengketa  tersebut  tidak  dapat  ditolak atau mengajukan  suatu  keberatan  kecuali  bahwa  arbiter  tersebut  dianggap  tidak independen dan berpihak kepada salah satu dari pihak yang bersengketa. Majelis
45 Lihat juga Pasal 9 ayat 1 Peraturan Arbitrase BANI.
46 Ibid .,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
Arbitrase  ini  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa antara para pihak atas nama BANI. Jadi pada dasarnya majelis arbitrase ini berhak untuk  memutuskan  putusan  atas  sengketa  tersebut. Y urisdiksi  atau  kewenangan dari majelis arbitrase tersebut antara lain mengenai kompetensi, klausul arbitrase independen  dan  batas  waktu  bantahan.  Majelis  arbitrase  tersebut  berhak menyatakan  keberatan  apabila  terdapat  suatu  pernyataan  yang  mempunyai maksud  bahwa  ia  tidak  berwenang  dan  termasuk  juga  mengenai  keabsahan perjanjian tersebut. Sedangkan klausul arbitrase independen adalah bahwa klausul dari arbitrase yang berada dalam perjanjian tersebut merupakan hal yang terpisah jadi  maksudnya  adalah  apabila  perjanjian  tersebut  dibatalkan  oleh  majelis  tidak akan  mempengaruhi  klausul  arbitrase  itu  sendiri.  Mengenai  bantahan  ini  yang dikemukakan  dalam  suatu  dalih  yang  mengatakan  bahwa  majelis  ini  tidak berwenang dimasukkan ke dalam Surat Jawaban atau Gugatan Balik (rekonvensi). Jadi Majelis arbitrase ini memiliki yurisdiksi tersendiri. 47
Peraturan  Prosedur  Arbitrase  BANI  ini  mengatur  juga  mengenai  apabila para  pihak  yang  bersengketa  tersebut  lebih  dari  dua  (2)  pihak  baik  dari  pihak Pemohon ataupun Termohon. Pemohon dan Termohon ini dianggap sebagai satu pihak  dan  bukan  menjadi  banyak  pihak.  Misalnya  pemohon  merupakan  pihak yang terdiri dari PT. A, PT. B dan PT. C maka mereka ini dianggap sebagai satu pihak dan begitupula sebaliknya untuk pihak Termohon. Jadi masing-masing dari para  Pemohon  dan  Termohon  itu  mengajukan  masing-masing  satu  (1)  arbiter. Apabila  salah  satu  pihak  tidak  setuju  maka  pemilihan  tersebut  harus  diserahkan kepada ketua BANI tersebut. Ketua BANI yang akan menentukan siapa yang akan menjadi  arbiter  dari  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  tersebut.  Mengenai pihak  ketiga,  pihak  tersebut  dapat  bergabung  menjadi  salah  satu  pihak  dalam arbitrase  tersebut  apabila  mempunyai  kepentingan  terkait  dan  kehadirannya disepakati  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  tersebut  dan  disetujui  oleh  majelis arbitrase tersebut. Pihak ketiga dapat menjadi salah satu pihak dalam arbitrase ini sesuai  dengan  Pasal  30  Undang-undang  Arbitrase.  Sedangkan  majelis  arbitrase yang  ada  di  SIAC  disebut  dengan Tribunal .  Pengertian Tribunal menurut SIAC Rules 4 th edition adalah “ Tribunal include a sole arbitrator or all the arbitrator or all the arbitrators where more than one is appointed ”. 48
Maka tribunal merupakan suatu majelis yang terdiri dari satu arbitrator atau lebih dari satu arbitrator untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang bersengketa.  Para  pihak  yang  bersengketa  tersebut  diperbolehkan  untuk  memilih berapa  arbiter  yang  akan  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  ini.  Pada dasarnya para pihak yang bersengketa tersebut menunjuk hanya satu arbiter tetapi pada  kasus  sengketa  tertentu  mereka  dapat  menggunakan  tiga  (3)  arbiter  untuk menyelesaikan  sengketa  mereka,  tetapi  pada  dasarnya  para  pihak  yang bersengketa  tersebut  juga  diharuskan  mendapat  persetujuan  dari  ketua  SIAC tersebut. Tribunal tersebut  mempunyai  yurisdiksinya  sendiri  yang  diatur  dalam Pasal  25  SIAC Rules .  Yurisdiksi  atau  kewenangan  dari tribunal SIAC  adalah tribunal dapat menghentikan proses arbitrase tersebut apabila committee of board tidak  puas  dengan  apa  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian  arbitrase  tersebut, tribunal  mempunyai  kewenangan  mengenai  eksistensi,  penghentian  dan
47 Ibid .,
48 Ibid .,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
keabsahan  dari  perjanjian  tersebut  dan  klausula  tersebut  dianggap  terpisah  dari perjanjian itu sendiri, pembatalan dari perjanjian tersebut oleh tribunal tidak akan mempengaruhi  klausula  arbitrase  itu  sendiri.  Yurisdiksi  yang  lain  adalah permohonan  untuk  menolak  yurisdiksi  dari  tribunal  tersebut  tidak  boleh  lebih waktu  diterimanya statement  of  defence atau counterclaim .  SIAC Rules ini  juga mengatur mengenai apabila yang bersengketa tersebut terdapat lebih dari dua (2) maka  para  pihak  tersebut  dapat  bergabung  menjadi  satu  dan  menunjuk  satu arbiter.
Penelitian ini akan menjelaskan mengenai Hukum Acara yang diatur dalam peraturan  lembaga  arbitrase  tersebut  yaitu  peraturan  prosedur  arbitrase  BANI dengan  SIAC Rules .  BANI  mempunyai  peraturan  prosedur arbitrase  BANI  yang memuat  bagaimana  cara  proses  pemeriksaan  sengketa,  pembuktian  hingga putusan  arbitrase  tersebut  dapat  mengikat  para  pihak.  Hal  ini  berlaku  pula  bagi SIAC  di  mana  hukum  acara  tersebut  terdapat  dalam  SIAC Rules .  Tata  cara pemeriksaan atau hukum acara Arbitrase BANI ini sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Arbitrase dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan  Prosedur  Arbitrase  BANI.  Berikut  ini  adalah  tata  cara  atau  prosedur beracara dalam arbitrase yang dilakukan oleh BANI:
1. Proses  pemeriksaan  sengketa  ini  dilakukan  oleh  arbiter  atau  majelis arbitrase dan dilakukan secara tertutup. Hal ini menjadi kewenangan dari Majelis  arbitrase  tersebut.  Hukum  yang  digunakan  dalam  proses pemeriksaan  ini  adalah  hukum  yang  digunakan  dalam  perjanjian  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut  asalkan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bahasa  yang digunakan  dalam  proses  pemeriksaan  melalui  BANI  adalah  bahasa Indonesia  atau  bahasa  lain  yang  disepakati  oleh  para  pihak  misalnya bahasa  Inggris.  Peraturan  mengenai  bahasa  ini  juga  berlaku  bagi dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dan  putusan  yang  akan  dihasilkan dalam  proses  arbitrase  ini.  Mengenai  tempat  proses  pemeriksaan  atau sidang  BANI  adalah  di  tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  Majelis Arbitrase  dan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  tersebut.  Para  pihak  ini dapat  diwakilkan  dan  diajukan  pada  saat  pengajuan  permohonan  proses arbitrase  ini  pertama  kalinya  di  mana  wakil  atau  kuasanya  tersebut membawa  surat  kuasa  dan  mengenai  penasihat  hukum  asing  dapat mewakilkan  para  pihak  yang  bersengketa  tersebut  tetapi  harus didampingi oleh penasihat hukum Indonesia;
2. Pihak  ketiga  dapat  mengintervensi  proses  pemeriksaan  ini  apabila mereka mempunyai kepentingan dalam penyelesaian sengketa ini dengan syarat.  Syarat  tersebut  adalah  pihak  ketiga  tersebut  mempunyai kepentingan,  disepakati  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dan  disetujui oleh  majelis  arbitrase.  Proses  pemeriksaan  ini  harus  dilakukan  dengan cara  tertulis  di  mana  pemeriksaan  secara  lisan  dapat  terjadi  apabila disepakati  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  atau  dianggap  perlu  oleh arbiter.  Majelis  arbitrase  memberikan  jangka  waktu  tertentu  kepada pemohon  untuk  menyampaikan  surat  tuntutan.  Surat  tuntutan  berisikan mengenai  nama,  tempat  kedudukan  para  pihak,  cerita  singkat  mengenai sengketa  yang  dihadapi  dan  tuntutan  yang  dituntut  oleh  pihak  yang menuntut.  Dalam  waktu  tiga  puluh  (30)  hari  sejak  diterimanya  jawaban
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
dari surat tuntutan tersebut atau saat diperintahkan oleh majelis arbitrase tersebut  maka  para  pihak  harus  segera  menghadap  di  sidang  arbitrase. Termohon dalam hal ini dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi selambatlambatnya  pada  saat  sidang  pertama  atau  tiga  puluh  (30)  hari setelah  menerima  permohonan  arbitrase  dari  pemohon  Kemudian dikirimkan  jawaban  atau  rekonvensi  kepada  pemohon  diberi  dan  waktu tiga puluh (30) hari untuk memberikan jawaban atas rekonvensi tersebut. Dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  perpanjangan  waktu  di  mana  tidak  boleh melebihi  empat  belas  (14)  hari.  Apabila  termohon  tersebut  menjawab surat  tersebut  dalam  waktu  yang  ditentukan  oleh  majelis  arbitrase tersebut maka termohon akan dipanggil dalam persidangan dalam waktu yang  sama  yaitu  empat  belas  (14)  hari.  Jika  termohon  tidak  datang  lagi untuk  menghadap  maka  dapat  dilakukan  pemanggilan  untuk  sekali  lagi dengan  jangka  waktu  sepuluh  (10)  hari.  Jika  tidak  datang  lagi  maka pemeriksaan itu diteruskan tanpa hadirnya dari termohon. Apabila dalam hal ini yang tidak datang adalah pemohon dan tidak memberikan alasan yang  jelas maka  surat  tuntutan  tersebut  dianggap  batal  dan tugas  arbiter dianggap  selesai.  Dalam  hal  para  pihak  datang  menghadap  maka diupayakan perdamaian, mengenai upaya perdamaian. Jika tidak tercapai perdamaian  maka  dilanjutkan  pemeriksaan  terhadap  sengketa  tersebut. Putusan  sela  dapat  diputuskan  apabila  diperlukan  untuk  menyelesaikan sengketa  tersebut  dan  untuk  penetapan  putusan  mengenai  sita  jaminan, memerintahkan  penyimpanan  barang  pada  pihak  ketiga  atau  penjualan untuk  barang  yang  tidak  bertahan  lama.  Apabila  tidak  ada  putusan  sela maka  dilakukan  proses  pemeriksaan  perkara  selanjutnya  di  mana  proses pemeriksaan ini tidak boleh lebih dari seratus delapan puluh (180) hari;
3. Proses  pembuktian  BANI  ini  dilihat  dari  fakta-fakta  yang  ada  di  mana fakta ini merupakan dasar dari tuntutan dan jawaban dari sengketa yang ada.  Majelis  arbitrase  tersebut  juga  harus  melihat  apakah  bukti  tersebut dapat  diterima,  relevan  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian. Sedangkan  pembuktian  yang  lain  dapat  dilihat  dari  saksi-saksi.  Saksi- saksi  ini  dapat  diminta  untuk  memberikan  kesaksian  baik  secara tertulis ataupun  secara  lisan.  Saksi-saksi  ini  juga  harus  disumpah  sebelum mereka  melakukan  kesaksian.  Berdasarkan  Pasal  23  Peraturan  Prosedur Arbitrase BANI. Sistem pembuktian yang digunakan dalam BANI sama seperti  apa  yang  digunakan  dalam  lingkungan  pengadilan  dengan  asas dan  konsekuensi  bahwa  Pihak  pemohon  wajib  membuktikan  dalil  dari surat  tuntutan  tersebut.  Pihak  termohon  wajib  membuktikan  dalil  dari surat  jawaban  tuntutan  tersebut.  Dalam  hal  dalil  berada  dalam  keadaan seimbang,  wajib  dibagi  dua  dengan  cara  menitikberatkan  pembebanan wajib  bukti  kepada  pihak  yang  paling  mudah  membuktikan  dalil. Sedangkan  nilai  kekuatan  pembuktian  ini  melihat  dari  asas-asas  yang terdapat  dalam  ilmu  hukum  dan  kebiasaan  yaitu  mencapai  batas maksimal pembuktian dan nilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti.  Nilai  kekuatan  ini  dianggap  cukup  mendukung  keterbuktian sesuatu  dihubungkan  dengan  cara  penerapan  nilai  kekuatan  pembuktian itu  sendiri.  Proses  pembuktian  ini  berakhir  jika  pengajuan  bukti, keterangan  para  saksi  dan  persidangan  telah  dianggap  cukup  oleh
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati
∽
Majelis.  Setelah  proses  pembuktian  selesai  maka  dapat  dilakukan penetapan putusan akhir. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam putusan yaitu  putusan  sela,  putusan  persetujuan  perdamaian  dan  putusan  akhir. Putusan persetujuan damai ini dapat diputuskan apabila para pihak yang bersengketa  sepakat  untuk  berdamai  sebelum  proses  arbitrase  tersebut dimulai.  Putusan  perdamaian  ini  juga  bersifat  final  dan  mengikat  para pihak.  Sedangkan  mengenai  putusan  akhir  BANI,  hal  ini  didasarkan Pasal  54  Undang-undang  Arbitrase,  putusan  arbitrase  tersebut  memuat Kepala  putusan  yang  berbunyi  “Demi  Keadilan  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  nama  lengkap  dari  para  pihak,  uraian  singkat  dari sengketa,  pendirian  para  pihak,  nama  lengkap  dan  alamat  arbiter, pertimbangan  dan  kesimpulan  arbiter  atau  majelis  arbitrase  mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat  dalam  majelis  arbitrase,  amar  putusan,  tempat  dan  tanggal putusan,  tanda  tangan  arbiter  atau  majelis  arbitrase.  Arbiter  dapat mengambil keputusan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sesuai dengan asas Ex Aequo et bono , yaitu mengambil putusan dengan seadil- adilnya dan sistem pengambilan putusan berdasarkan mayoritas digabung dengan sistem umpire yaitu pengambilan putusan dengan suara mayoritas tetapi apabila tidak terdapat suara mayoritas maka Ketua arbiter tersebut mengambil putusan tanpa memperhatikan pendapat arbiter yang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Prosedur  Arbitrase BANI. Putusan ini bersifat final dan mengikat para pihak serta tidak boleh dipublikasikan karena  sifat  dari  arbitrase  yang  rahasia.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  60 Undang-undang  Arbitrase  dan  Pasal  32  Peraturan  Prosedur  Arbitrase BANI.
Perbandingan hukum acara BANI dengan SIAC, berikut ini adalah hukum acara  arbitrase  yang  berlaku  di  SIAC  berdasarkan  pasal  16  SIAC Rules sampai dengan Pasal 18 SIAC Rules yaitu:
1. Para  pihak  yang  sepakat  untuk  menggunakan  arbitrase  di  SIAC  akan mengikuti peraturan yang terdapat dalam SIAC Rules . Bahasa yang akan digunakan  adalah  bahasa  yang  sama  seperti  yang  berlaku  dalam perjanjian  yang  mengikat  para  pihak  tersebut,  sedangkan  apabila dokumen  tersebut  menggunakan  bahasa  yang  berbeda  maka  akan digunakan  penerjemah  yang  disetujui  oleh Tribunal .  Sedangkan mengenai  tempat  acara  yang  digunakan  adalah  di  tempat  yang  disetujui oleh para pihak di mana hal ini ditentukan dalam Pasal 21.2 SIAC Rules . Selain  itu  diatur  pula  mengenai  perwakilan  atau  kuasa  dari  para  pihak dimana hal ini diperbolehkan yaitu diwakilkan oleh praktisi hukum atau wakil  lainnya  yang  disetujui  oleh Registrar ataupun Tribunal .  Dalam Pasal  24  huruf  b  SIAC Rules ,  pihak  ketiga  diperbolehkan  untuk bergabung dalam proses arbitrase tersebut asalakan pihak tersebut Proses beracara yang pertama adalah claimant mengajukan permohonan kepada SIAC  dengan  memasukkan statement  of  claim yang  diajukan  Pasal  2 dengan notice  of  arbitration ,  kemudian respondent mengajukan pembelaan  ( statement  of  defence) atau  gugatan  balik  ( statement  of counterclaim ) dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterima notice of arbitration .  Proses  persidangan  di  SIAC  ini  lebih  menekankan  pada
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
kebenaran  materiil  ( common  law )  dikarenakan  banyak  pihak asing  yang menggunakan  arbitrase  SIAC  ini.  Tetapi  proses  persidangan  ini  tidak selaku dilakukan dengan lisan tetapi berlangsung dengan tertulis. Hal ini tergantung  pada  kesepakatan  para  pihak.  Jadwal  dari  persidangan  ini akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase;
2. Proses arbitrase ini dapat dilanjutkan jika membuat putusan berdasarkan permohonan  dan  bukti-bukti  yang  ada.  Tata  cara  dari  persidangan tersebut  adalah  permasalahan  mengenai house  keeping dan  pernyataan pembukaan,  pemeriksaan  saksi  fakta claimant dan respondent , pemeriksaan  masing-masing  saksi  ahli claimant dan respondent . Sebelum  ditutup  majelis  arbitrase  akan  berunding  dengan claimant dan respondent untuk membahas mengenai closing submission ;
3. Berikut  ini  adalah  proses  pembuktian  di  SIAC  di  mana  proses pembuktian  ini  didasarkan  pada  saksi-saksi  fakta  ( Factual  Witness Statement )  dan  saksi-saksi  ahli  ( Expert  Witness  Statement ). Factual Witness  Statement ini  merupakan  saksi-saksi  yang  memberitahukan mengenai  fakta-fakta  yang  ada  berdasarkan  sengketa  yang  sedang diselesaikan  melalui  arbitrase  ini.  Sedangkan Expert  Witness  Statement merupakan  saksi-saksi  ahli  yang  berkaitan  dengan  sengketa  yang dihadapi  oleh  para  pihak.  Saksi-saksi  tersebut  juga  harus  disumpah terlebih  dahulu  sebelum  mereka  memberikan  keterangan  yang  mereka ketahui. SIAC Rules ini juga mengatur oral evidence di mana para saksi dapat  memberikan  kesaksiannya  dengan  cara  lisan  tetapi  harus ditanyakan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  serta  oleh  tribunal sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  22.3  SIAC Rules .  Mengenai  saksi ahli  ini  diatur  tersendiri  dalam  Pasal  23  SIAC Rules ,  di  mana  pasal  ini menyebutkan saksi ahli ini dapat digunakan jika sengketa yang dihadapi oleh  para  pihak  dan menurut tribunal ,  sengketa  ini merupakan  sengketa mengenai  hal  yang  khusus  dan  spesifik.  Hal  ini  diperlukan  untuk memberikan  informasi  yang  relevan  (dalam  bentuk  tertulis)  sehingga tribunal mendapatkan  tambahan  informasi  mengenai  penyelesaian sengketa  tersebut.  Apabila  diperlukan  saksi  ahli  tersebut  dapat  diminta keterangannya  dalam  persidangan  apabila  hal  ini  dianggap  perlu  oleh tribunal dan para pihak setuju mengenai hal ini;
4. Mengenai prosedur beracara di SIAC, prosedur tersebut dapat dilakukan sesuai dengan SIAC Rules 2010 dan dapat pula diatur secara khusus oleh arbiter  yang  menangani  sengketa  tersebut.  Hal  ini  diatur  dalam  suatu procedural  order yang  disusun  oleh Presiding  Arbitrator .  Yaitu Joint Book of Exhibits (Bukti Gabungan), Pre-Hearing Conference (Pertemuan sebelum  Persidangan), Skeleton  Arguments,  Written  Submissions (Pengajuan  Tertulis), Extensions  of  Deadlines (Perpanjangan  Tenggang Waktu).
Hasil  analisis  didapatkan  bahwa  hukum  acara  antara  BANI  dan  SIAC memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini dilihat dari  beberapa  aspek antara  lain  pihak  ketiga  dan  mengenai  jangka  waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak tersebut, pembuktian dan  putusan. Mengenai  tata  cara  pemeriksaan  yang  dilakukan  BANI  dan  SIAC adalah  sama  di  mana  pemeriksaan  tersebut  dilakukan  secara  rahasia  dan tertutup
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
dan  dilakukan  oleh  Majelis  Arbitrase  BANI  ataupun  Tribunal SIAC.  Sedangkan hukum  yang  digunakan  adalah  hukum  yang  mendasari perjanjian  tersebut  yaitu yang  disepakati  oleh  para  pihak. Bahasa  yang  digunakan  oleh  BANI  dan  SIAC adalah  berbeda  di  mana arbitrase  yang  dilakukan  melalui  BANI  akan  diperiksa dengan  bahasa Indonesia  ataupun  bahasa  lain  yang  ditentukan  oleh  majelis arbitrase BANI. Sedangkan SIAC menggunakan bahasa yang sama seperti dalam perjanjian dan jika berbeda maka menggunakan penerjemah. Penggunaan bahasa ini didasarkan juga pada kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dengan klausula arbitrase sebelumnya. Jadi arbitrase ini mengikuti keinginan dari para pihak itu sendiri. Tempat pelaksanaan arbitrase tersebut juga ditentukan oleh kesepakatan dari para pihak itu sendiri dan persetujuan dari ketua BANI ataupun SIAC. Para pihak yang sedang bersengketa tersebut dapat diwakilkan oleh praktisi hukum  tersebut  asalkan  mendapat  persetujuan  dari  ketua  BANI ataupun  SIAC tersebut.
Dalam proses arbitrase tersebut, terkadang terdapat pihak ketiga yang dapat diikut  ke  dalam  proses  persidangan  arbitrase  tersebut.  Dalam  hal  ini terdapat persamaan antara peraturan BANI dan SIAC di mana pihak ketiga tersebut dapat bergabung dalam proses arbitrase tersebut apabila mempunyai kepentingan dalam proses  arbitrase  tersebut. Proses  persidangan  antara  BANI  dan  SIAC  adalah berbeda  di  mana proses  persidangan  arbitrase  BANI  tersebut  diadakan  secara tertulis tetapi proses persidangan arbitrase SIAC lebih menonjol secara lisan tetapi hal ini  tetap  tergantung  pada  kesepakatan  para  pihak  yang  sedang  bersengketa tersebut. Seharusnya proses persidangan arbitrase tersebut dilakukan dengan cara tertulis karena proses pemeriksaan arbitrase tersebut akan menjadi lebih jelas dan setiap  pihak  yang bersengketa  tersebut  dapat  membaca  apa  yang  sudah dibicarakan  dalam proses  persidangan  arbitrase  tersebut. Sedangkan  mengenai proses  persidangan  tersebut  dimulai  dengan proses  permohonan  arbitrase  atau notice  of  arbitration di  mana  BANI  dan SIAC  mempunyai  proses  yang  sama mengenai  hal  ini.  Jadi  dalam  hal  ini pemohon  mengajukan  proses  permohonan terlebih  dahulu  kepada sekretariat  BANI  atau  SIAC.  Perbedaannya  terletak  pada jangka  waktu BANI  memberikan  waktu  tiga  puluh  (30)  hari  kepada  termohon untuk  memberikan  tanggapan  atau  rekonvensi.  Sedangkan  SIAC  memberi  batas waktu  empat  belas  (14)  hari  untuk  memberikan  tanggapan  mengenai adanya permohon arbitrase tersebut.
SIAC  memberikan  kewenangan  kepada  arbiternya  untuk melakukan  suatu hukum acara tersendiri, disebut dengan presiding arbitrator . Dalam hal ini arbiter dapat  menjalankan  hukum acaranya  sendiri.  Pengaturan  tersebut  merupakan bentuk berbeda dan sangat baik, di mana arbiter SIAC diberikan kebebasan untuk menjalankan  hukum  acaranya sendiri  asalkan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku yaitu SIAC Rules . BANI dan SIAC juga mempunyai dasar yang berbeda di  mana  BANI lebih  mempertimbangkan segala  sesuatunya  berdasarkan hukum  yang  berlaku sedangkan  SIAC  lebih  mempertimbangkan  berdasarkan fakta-fakta  yang  ada .  Hal  ini  menjadi  perbedaan  dikarenakan  Indonesia menganut Civil Law sedangkan Singapura menganut Common Law . Alasan lebih banyak orang  yang lebih memilih arbitrase di SIAC daripada BANI, dikarenakan mereka menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan fakta yang ada dalam sengketa tersebut atau dengan kata lain tidak kaku/ rigid . Jika dilihat dari proses pembuktian antara BANI dan SIAC, pembuktian tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
yang ada baik dari pemohon ataupun termohon dan dapat pula memanggil saksi- saksi  dari  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  baik  saksi-saksi  yang  mengerti mengenai  fakta-fakta  yang  ada  dalam  sengketa  tersebut  atau  saksi-saksi  ahli. Sebelum  bersaksi  baik  saksi  dari  BANI  ataupun  SIAC  harus  disumpah  terlebih dahulu.  Kesaksian  menurut  BANI  dilakukan  secara  tertulis  tetapi  SIAC  dapat meminta  untuk  dilakukan  secara  lisan  ( oral  evidence ). Oral  evidence menurut SIAC  ini  diatur  dalam  Pasal  22.3  SIAC Rules .  Hal  inilah  yang  membedakan antara BANI dan SIAC di mana terdapat oral evidence sedangkan di BANI tidak mengatur mengenai hal ini. Menurut penulis seharusnya BANI juga memberikan suatu  peraturan  yang  mengatur  mengenai  adanya  saksi  yang  memberikan kesaksiannya  secara  lisan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  proses persidangan itu sendiri.
Mengenai putusan antara BANI dan SIAC terdapat perbedaan di mana draft putusan final yang diputuskan oleh BANI harus dikeluarkan tiga puluh (30) hari sejak  berakhirnya  persidangan.  Sedangkan  SIAC  adalah  empat  puluh  lima  (45) hari  sejak  berakhirnya  persidangan.  Dalam  hal  ini  seharusnya  BANI  dapat menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapinya  lebih  cepat  dibandingkan  dengan SIAC. Jenis dari Putusan BANI dan SIAC terdapat jenis putusan yang sama yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela menurut BANI ini diputuskan dalam rangka  adanya  sita  jaminan  atau  untuk  menetapkan  putusan  yang  menolak masalah yurisdiksi. Sedangkan putusan sela menurut SIAC adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dalam hal mengenai putusan akhir adalah sama di mana putusan  ini  diputuskan  oleh  majelis  arbitrase  atau  tribunal  putusan  ini  bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Putusan yang tidak ada pada BANI tetapi ada pada SIAC yaitu mengenai putusan sebagian dan putusan sementara. Putusan sementara  dalam  SIAC  ini  berguna  untuk  memutuskan  mengenai  hukum yang  digunakan,  jangka  waktu  dan  lain  sebagainya,  sedangkan  putusan sebagian  merupakan  putusan  yang  berkaitan  dengan  klaim  yang  diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.
Pengaturan putusan Arbitrase Asing telah diterbitkannya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang mengesahkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Award atau yang dikenal dengan New  York Convention 1958, merupakan  penyesuaian  terhadap  aturan  mengenai  pengakuan  Keputusan Arbitrase  Asing  yang  telah  berlaku  secara  Internasional  menggantikan Konvensi Jenewa 1927 yang telah dianggap tidak sesuai. Dalam pelaksanaanya di Indonesia ternyata membutuhkan adanya Peraturan Pelaksanaan, hingga munculah Peraturan Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  1  Tahun  1990  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Putusan Arbitrase  Asing.  Sejak  saat  itu  baru  keputusan  Arbitrase asing  dapat dilaksanakan  di  Indonesia,  sejak  adanya  Keppres  Nomor  34  Tahun 1981 di mana hakim-hakim Indonesia telah terikat untuk melaksanakan keputusan Arbitrase  luar  negeri  yang  memang  sudah  mempunyai  status  “dapat dijalankan” ( enforceble )  ini  sepanjang  keputusan  arbitrase  yang bersangkutan  telah  dibuat  di negara juga peserta konvensi ini. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Asing  berisikan  aturan  teknis  yang diperlukan  dalam  rangka  memperlancar  upaya  pemberian  pengakuan  dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di  wilayah  Indonesia  yang  secara jelas tidak dimuat  dalam  Konvensi  New  York,  seperti  badan  peradilan  yang berwenang menangani  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase asing,  sebagaimana
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
disebutkan  dalam  Pasal  1  Perma  yaitu  “Yang  diberi  wewenang  menangani masalah-masalah  yang berhubungan  dengan  Pengakuan  serta  Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat“. Perma tersebut juga berisi tentang persyaratan untuk dapat dieksekusinya suatu putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia, tata cara permohonan untuk memperoleh eksekuatur, tata cara sita dan pelaksanaan putusan juga tentang biaya eksekuatur yang semua ini sebelumnya cukup mempersulit eksekusi sehingga menyebabkan putusan tidak dapat dieksekusi di Indonesia, karena hal-hal tersebut memang tidak diatur dalam Konvensi  New  York  1958  namun  Konvensi  New  York mengisyaratkan  tidak adanya  tempat  bagi  persyaratan  dan  peraturan pelaksanaan  lebih  lanjut.  Yang harus  dipakai  hanyalah  pelaksanaan menurut  hukum  acara  keputusan  arbitrase domestik  dan  mengenai  hal tersebut  jelas  sudah  diatur  dalam Reglement  op  de Burgerlijke  Rechtsvordering (Rv)  yang  menyatakan  bahwa  putusan  arbitrase harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri biasa sehari-hari di tempat keputusan yang bersangkutan didaftarkan (Pasal 634 Rv).
Dengan diberlakukannya  Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka mengenai Eksekusi Putusan  Arbitrase  Asing telah  jelas  diatur  yaitu  pada  Pasal  65  sampai  dengan Pasal 69 dan keseluruhan ketentuan arbitrase dalam Rv dinyatakan tidak berlaku (Pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Tidak semua putusan arbitrase asing  dapat  dieksekusi  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  agar  putusan tersebut  dapat dieksekusi  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  ada  dalam Pasal  66  Undang- undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:
1. Putusan arbitrase asing dijatuhkan oleh arbitrase dari negara yang terikat perjanjian  baik  secara  bilateral  maupun  multilateral  dengan negara Indonesia.  Ini  berarti  asas reciprositas (saling  mengakui) berlaku.  Asas repciprositas adalah  asas  yang  menyatakan  bahwa putusan  negara  di mana  arbitrase  berasal  harus  pula  dapat melaksanakan  putusan arbitrase asing bila arbitrase tersebut berkedudukan di Indonesia;
2. Hanya  terbatas  pada  putusan  yang  menurut  hukum  Indonesia  termasuk dalam  ruang  lingkup  hukum  perdagangan  (perniagaan,  perbankan, keuangan,  penanaman  modal,  industri,  HAKI).  Hal  ini  terdapat  dalam penjelasan  Pasal  66  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Tidak  bertentangan dengan ketertiban umum menurut hukum Indonesia;
3. Memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Jika  menyangkut  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  pihak dalam  sengketa,  hanya  dapat  dilaksanakan  setelah  memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia  yang selanjutnya dilimpahkan  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Permohonan pelaksanaan  putusan  arbitrase  asing  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia apabila sudah ada eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan  sekurang-kurangnya  ada  empat  (4)  tahap  pelaksanaan  putusan arbitrase  asing,  antara  lain  tahap  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan, tahap permohonan pelaksanaan putusan, tahap perintah pelaksanaan oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  (eksekuatur),  tahap  pelaksanaan  putusan arbitrase.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
Pada dasarnya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum karena putusan arbitrase bersifat final and binding , sehingga tidak dapat diajukan upaya  hukum  baik  berupa,  banding,  kasasi  dan  peninjauan  kembali  (PK).  Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu dapat diajukan upaya hukum tertentu. Upaya hukum ini  adalah  Terhadap  putusan  Ketua  Pengadilan  Negeri  menerima  eksekusi, Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri menolak eksekusi,  Terhadap putusan eksekuatur Mahkamah Agung.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Sistem  penyelesaian  sengketa  bisnis  antara  lembaga  Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia  (BANI)  dan Singapore  International  Arbitration Centre (SIAC) terdapat perbedaan dan persamaan dari beberapa aspek yang  menimbulkan  dampak  terhadap  minat  para  pelaku  bisnis,  baik domestic maupun internasional lebih memilih menyelesaikan sengketa mereka  pada  lembaga  arbitrase  SIAC,  adapun  hal-hal  yang  menjadi substansi persamaan dan perbedaan dari kedua lembaga tersebut yaitu Arbitrase ini  dapat  dilaksanakan  apabila  terdapat  perjanjian  antara kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  tersebut.  Kesepakatan  tersebut ada  dalam  perjanjian  baik  dalam  suatu  klausul  yang  terdapat  dalam perjanjian tersebut atau dalam klausula perjanjian terpisah. Prosedur pelaksaan  arbitrase  antara  BANI  dan  SIAC  adalah  sama  di  mana dilakukan  proses  permohonan  kepada  sekretariat  BANI  atau  SIAC. Bentuk  dari  permohonan  ini  adalah  berupa  surat  permohonan  atau notice of arbitration. Pada saat pengajuan permohonan arbitrase inilah yang  mengawali  dimulainya  prosedur  persidangan  arbitrase  tersebut baik BANI maupun SIAC. Mengenai tempat arbitrase ditentukan oleh BANI  atau Tribunal SIAC  atau  kesepakatan  para  pihak  yang bersengketa  tersebut.  Jadi  pada  dasarnya  tempat  tersebut  ditentukan oleh  para  pihak  atas  persetujuan  dari  BANI  atau  SIAC.  Mengenai jumlah arbiter antara BANI dan SIAC adalah sama yaitu dapat terdiri dari arbiter tunggal atau 3 (tiga) arbiter. Hal ini juga didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa itu sendiri.  Proses arbitrase antara  BANI  dan  SIAC  adalah  sama  yaitu  bersifat  tertutup  dan rahasia.  Putusan  yang  dihasilkan  dari  proses  arbitrase  tersebut  baik melalui  BANI  dan  SIAC  adalah  sama  yaitu  final  dan  mengikat  para pihak  yang  bersengketa  tersebut.  Arbiter  dapat  diingkari  oleh  para pihak  apabila  dianggap  bahwa  arbiter  tersebut  tidak  mampu  atau mempunyai  benturan  kepentingan  untuk  menyelesaikan  sengketa tersebut.  Dalam  hal  yurisdiksi,  arbiter  tersebut  dapat  menanyakan mengenai  keabsahan  suatu  perjanjian  tersebut  tetapi  tidak membatalkan  klausul  arbitrase  dalam  perjanjian  tersebut.  Mengenai hak ingkar, BANI dan SIAC mengatur hal yang sama di mana arbiter tersebut  dapat  diingkari  apabila  para  pihak  merasa  bahwa  arbiter tersebut  tidak  netral  atau  mempunyai  benturan  kepentingan. Adapun mengenai  perbedaan  antara  peraturan  prosedur  arbitrase  BANI  dan
SIAC  adalah Perbedaan antara  peraturan  prosedur  arbitrase  BANI dengan SIAC adalah mengenai dasar hukum yang digunakan di mana BANI menggunakan dasar hukum dari UU Arbitrase yang didasarkan
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
pada  Konvensi  New  York  1958  sedangkan  Singapura  menggunakan
International  Arbitration  Act yang  didasarkan  pada  UNICITRAL
MODEL  LAW,  di  mana  hal  ini  digunakan  untuk  arbitrase internasional.  Di  Indonesia  hanya  menggunakan  UU  Arbitrase  dan hanya mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Tradisi  hukum antara  Indonesia  dan  Singapura  pun berbeda  yaitu  Indonesia  menganut  sistem civil  law (segala  sesuatu didasarkan  pada  hukum  yang  berlaku),  sedangkan  Singapura menggunakan  sistem common  law (segala  sesuatu  didasarkan  pada fakta-fakta  yang  ada).  Oleh  karena  itu,  banyak  para  investor  yang lebih memilih arbitrase di SIAC karena tata cara penyelesain arbitrase tersebut  lebih  mudah  dimengerti  oleh  mereka  terutama  yang  investor yang  berasal  dari  Amerika  dan  Inggris  yang  melakukan  investasinya di  Asia,  contohnya  di  Indonesia. Mengenai  klausul  arbitrase,  BANI mempunyai  suatu  klausul  baku  yang  menyatakan  bahwa  apabila terjadi  sengketa  diantara  mereka  yang  melakukan  perjanjian  tersebut maka akan menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa mereka.  Sedangkan  dalam  SIAC,  tidak  ada  peraturan  khusus  yang mengatur  mengenai  klausul  baku  mengenai  arbitrase  ini.  Dari  proses pengajuan  permohonan  arbitrase,  tanggapan  yang  diberikan  oleh Termohon  harus  sudah  ada  dalam  waktu  tiga  puluh  (30)  hari,
sedangkan SIAC adalah empat belas (14) hari. Mengenai persidangan BANI  dilakukan  dengan  cara  tertulis  atau  sesuai  dengan  dokumen yang ada, sedangkan SIAC memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan.  Mengenai  putusan,  putusan  akhir  BANI  diumumkan dalam waktu tiga puluh (30) hari, sedangkan SIAC diumumkan dalam waktu empat puluh lima (45) hari.
b. Implementasi  Putusan  Arbitrase  Asing  dalam  Sistem  Peradillan  di Indonesia  dapat  dilihat  melalui  Prosedur  pelaksanaan  Putusan arbitrase  asing  yang  sudah final  and  binding didaftarkan  di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  untuk  dimohonkan eksekusi.  Putusan  arbitrase  asing  yang  sudah  didaftarkan  kemudian diperiksa secara substantif oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ketentuan Pasal 66 huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 30
Tahun  1999  yaitu  asas  resiprositas,  berada  dalam  lingkup  hukum dagang  dan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Apabila putusan arbitrase asing memenuhi ketiga syarat tersebut, maka Ketua Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dapat  mengeluarkan  Penetapan eksekusi.  Sebaliknya  apabila  syarat  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengeluarkan Penetapan Non  Executorial .  Hal-hal  yang  menjadi  kendala  utama  dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia adalah tidak adanya pembatasan  terhadap  pengertian  dan  pemahaman  asas  ketertiban umum serta adanya ketumpang tindihan kewenangan antara Lembaga Arbitrase dengan Pengadilan Negeri.
2. Saran
a. Prosedur  dan  tata  cara  yang  terdapat  dalam  lembaga  arbitrase  SIAC dapat menjadi  acuan  dan  perbandingan  bagi  lembaga  arbitrase  BANI
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati
∽
dalam  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  bisnis,  agar  para  pelaku bisnis  baik  domestik  maupun  internasional  menjadi  lebih  tertarik memilih  lembaga  arbitrase  BANI  dalam  penyelesian  sengketa  bisnis mereka. b. Dalam  hal  implementasi  putusan  arbitrase  asing  di  Indonesia  agar dibuat  ketentuan  yang  lebih  tegas  dan  peraturan  pelaksanaannya secara khusus kewenangan antara  Lembaga  Arbitrase dan Pengadilan Negeri, agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan Putusan.
H. Daftar Pustaka
1. Buku-buku
Abdurrasyid,  Priyatna. Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa . Jakarta: PT. Fikahati Aneska. 2000. Adolf,  Huala. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika. 2004.
Agusman,  Damos  Dumoli. Hukum  Perjanjian  Internasional  Kajian  Teori dan Praktik Indonesia . Bandung: Refika Aditama. 2010. Attamimi,  Hamid  S. Pengesahan/Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Diatur  oleh Konvensi  Ketatanegaraan , Majalah Hukum  dan  Pembangunan .  FH  UI. Tahun 1982.
Basarah,  Mochamad. Prosedur  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Tradisional dan Modern ( Online ). Jakarta: Genta Publishing. 2011. Fajar,  Mukti.,  dan  Yulianto  Achmad, Et.  Al. Dualisme Penelitian  Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
Fuady,  Munir. Pengantar  Hukum  Bisnis ( Menata  Bisnis  Modern  di  Era Global ). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005. ________________. Arbitrase  Nasional ( Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Bisnis ). Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
Ginting,  Ramlan. Transaksi  Bisnis  dan  Perbankan  Internasional .  Jakarta: Salemba Empat. 2007.
Halim,  Ridwan. Tanya  Jawab  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Penerbit  Alumni. Bandung.
Harahap, M. Yahya. Arbtirase . Ed 2. Cet.4. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2006. ________________. Arbitrase . Jakarta: Pustaka Kartini. 1991. Ichsan, Ahmad. Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional ( Luar Negeri ), Jakarta: Pradnya Paramita. 1992. Iriantoro,  Catur. Pelaksanaan  Klausula-klausula  Arbitrase  dalam Perjanjian Bisnis . Jakarta: Jilid I, Media Pustaka Bandung. 2007. Kantaatmadja,  Komar. Beberapa  Masalah  Dalam  Penerapan  ADR  di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbtirase di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Pengantar  Hukum  Internasional .  Bandung: Alumni. 2003.
Margono,  Suyud. ADR  &  Arbtirase,  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
Saliman, Abdul R. Et al . Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Prenata Media Edisi Pertama. 2004.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽
Sutiarso,  Cicut. Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Dalam  Sengketa  Bisnis . Jakarta: Jilid I. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
Umar,  M.  Husseyn. BANI  dan  Penyelesaian  Sengketa .  Jakarta:  Fikahati Aneska. 2010.
Widnyana,  I  Made. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ( ADR ).  Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska. 2006.
Winarta,  Frans  Hendra. Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Subekti. Arbitrase Perdagangan . Bandung: Angkasa Offset, 1981. Usman,  Rachmadi. Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003. Widjaja,  Gunawan. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. 2005.
Winarta,  Frans  Hendra. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase . Cet.1. Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia. 2011. ___________________. Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional) . Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________. Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa .  LN.  No.138  Tahun  1999,  TLN.  No. 3872.
________________.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ). Diterjemahkan  oleh  R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  Cet.35.  Jakarta:  PT Pradnya Paramita, 2004.
________________.Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Anggaran Dasar Badan Arbitrase Nasional Indonesia .
________________.Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia. Prosedur  Pelaksanaan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia . SIAC  PRACTICE  NOTE  PN-01/09  Mengenai Administered  Cases  on Appointment of Arbitrators, Arbitrator’s Fees & Financial Manage ment. Singapore  International  Arbitration  Centre. Arbitration  Rules  of  The  Singapore International Arbitration Centre (SIAC Rules ). 4th Edition. July 2010. Singapore. Singapore  International  Arbitration  Act .  Chapter  Edition  143A. Revised Edition 2002, 31 Desember 2002.
Singapore  International  Arbitration  Centre. Standard  for  Admission  to  SIAC Panel .www.siac.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=6 5&it emid=87.
Singapore International Arbitration Centre. SIAC Model Clause . www.siac.org.sg/ index.php?option=com_content&view=article&id=65&it emid=88.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Studi  Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre ∽ Grasia Kurniati ∽

## 3. Sumber Lainnya
Arbitrase  Internasional  dan  Domestik  di  Singapura,  “Singapore  Law”, http://w ww.singaporelaw.sg/content/arbitrationIndo.html .  Diunduh  pada  tanggal  1 Desember 2011.
Lawrence  Boo.  “Singapore  International  Arbitration  Centre  (SIAC)-World Arbtiration  Centre-2nd  Edition”.  www.jurispub.com/cart.php?m=product_d etail&p=6738. Diunduh Pada Tanggal 1 Desember 2011. Pengguna  SIAC  Asal  Indonesia  Terus  Meningkat. http://hukumonline.com /berita/baca/hol15801/pengguna-siac-asalindonesia-terus-meningkat-bagai mana-nasib-bani . Diunduh Pada Tanggal 23 November 2011.