## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 10, No.1.
Dispensasi Bagi Wanita Hamil Untuk Menikahi Pria Yang Tidak Menghamilinya Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 30/Pdt.P/2014/Pa.Tpi)

## Adam Jointer Piliang
STDI Imam Syafi’i Jember tellisaqs@gmail.com Misbahuzzulam STDI Imam Syafi’i Jember misbahuzzulamb5@gmail.com
Abstract
Keywords:
Marriage Dispensation, Pregnancy, Maqashid Sharia
With the grant of the application for marriage dispensation through a decision determined by the Tanjung Pinang Religious Court, the author is interested in examining each judge's consideration with a review of sharia maqashid.  This study is intended to explore the positive law and sharia that is appropriate for cases of marrying a pregnant woman due to adultery with a man other than the prospective husband and relates every judge's consideration when accepting a marriage  dispensation  application  in  the  form  of  qualitative  studies  with  a normative theological approach and is descriptive analytical  as well as with details; decision 30/Pdt.P/2014/PA-TPI as the subject, reviewing the literature as a research posedur, and comparing the content of the decision with the results of the study as an analytical technique. The results of the study stated that the law of marrying a pregnant woman due to adultery with a man who did not impregnate her, there was a difference of opinion among the scholars of the four schools of thought and the drafting team of the KHI was inclined to the opinion of allowing it. The harmony of the judge's decision with the maqashid sharia is found in three benefit, namely the protection of offspring, religion, and soul.

## Abstrak
Dengan  dikabulkannya  permohonan  dispensasi  nikah  melalui putusan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama  Tanjung Pinang membuat penulis tertarik menelaah setiap pertimbangan sang  hakim  dengan  tinjauan  maqashid  syariah.  Kajian  ini ditujukan guna mendalami hukum positif dan syariat yang tepat untuk  kasus  menikahi  wanita  hamil  akibat  zina  dengan  lelaki selain calon suami serta mengaitkan setiap pertimbangan hakim saat menerima permohonan dispensasi nikah dalam bentuk kajian kualitatif  dengan  pendekatan  teologis  normatif  dan  bersifat deskriptif analitis serta dengan rincian; putusan 30/Pdt.P/2014/PA-TPI  sebagai  subjek  penelitian,  menelaah kepustakaan  sebagai  prosedur  penelitian,  dan  komparasi  antar kandungan putusan dengan hasil telaah sebagai teknik analisis. Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  hukum  menikahi  wanita
Kata Kunci: Dispensasi Nikah,  Hamil, Maqashid Syariah
hamil  akibat  zina  dengan  lelaki  yang  tidak  menghamilinya diperselisihkan oleh ulama empat mazhab dan tim perumus KHI condong  kepada  pendapat  membolehkannya.  Adapun keselarasan  putusan  hakim  dengan  maqashid  syariah  terdapat pada  tiga  pokok  kemaslahatan,  yaitu  penjagaan  terhadap keturunan, agama, dan jiwa

## Pendahuluan
Pernikahan  merupakan  suatu  jenjang yang akan dilalui oleh setiap manusia yang hendak  melanjutkan  nasab  keturunannya. Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dijelaskan  bahwa  pernikahan  merupakan suatu akad yang kuat dalam rangka menaati Allah sehingga pernikahan dapat dikategorikan  sebagai  ibadah  yang  agung. Definisi  dari  para  ulama  empat  mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, juga  menggambarkan  hakikatnya  bahwa pernikahan  ialah  akad  yang  menjadikan sepasang  manusia  diperbolehkan  untuk berhubungan badan. Semua ini menandakan
bahwa pernikahan merupakan  fitrah    yang  sudah  Allah tetapkan  untuk  para  hambaNya.  Allah ta’ala berfirman: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya,  Ialah  yang  menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sehingga kamu cenderung  merasa  tenteram  kepadanya  serta meciptakan rasa kasih sayang di antara kalian.
Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar- benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir (QS. Ar-Rūm: 21)(Wibisana, 2017).
Bersatunya  dua  insan  dalam  ikatan pernikahan  memiliki  tujuan  yang  mesti diupayakan  bersama.  Indonesia  yang notabene  merupakan  negara  dengan penduduk  muslim  terbanyak  di  dunia mengupayakan  cita-cita  mulia  yang hendaknya  dicapai  oleh  setiap  pasangan sesuai tuntunan agama Islam. Disebutkan di pasal 3 pada Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan itu bertujuan untuk menciptakan  rumah  tangga sakinah ,
mawaddah ,  dan warahmah ,  yang  dapat dimaknai sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan  yang  sah,  mampu  memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang,  diliputi  suasana  kasih  sayang antara  anggota  keluarga  dan  lingkungan secara  selaras,  serasi  serta  mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai
Vol. 10 No.1, 2023, 100-117
keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak  mulia (Kusmidi, 2018).
Meskipun  tujuan  yang  hendak  dicapai adalah  sama,  Islam  tidak  mematok  usia seseorang  saat  melangsungkan  akad  nikah seperti  yang  ditetapkan  pada  undang- undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) tentang tujuan  pernikahan,  yaitu  usia  19  tahun untuk  pria  dan  16  tahun  untuk  wanita dengan adanya revisi menjadi penyetaraan usia  baik  pria  dan  wanita  di  usia  19  tahun melalui  undang-undang  nomor  16  tahun 2019  tentang  perubahan  atas  undang- undang  nomor  1  tahun  1974  tentang pernikahan.  Ulama  dari  setiap  empat mazhab sepakat akan bolehnya pernikahan anak  yang  masih  belia,  hanya  saja  mereka berselisih pendapat tentang siapa yang lebih berhak untuk menikahkan kedua mempelai tersebut (Abd Al-Nashir, 1966).
Banyak  faktor  yang  mengharuskan eksistensi  pernikahan  dini  menjadi  redup. Walaupun  praktiknya  sudah  ada  sedari dulu, namun seiring perkembangan zaman dan  teknologi,  kualitas  masyarakat  untuk menyambut  kebiasaan  ini  sudah  mulai banyak  penurunan  bahkan  hingga mencapai  derajat  membahayakan  bagi
beberapa  personal.  Di  antara  aspek  yang akan  rusak  akibat  timbulnya  dampak negatif pernikahan dini yaitu aspek biologis seperti  tidak  matangnya  organ  reproduksi untuk menyambut kehamilan, aspek psikis seperti  trauma  yang  menyerang  anak aktivitas  rumah  tangga  dan  kesenjangan hak antara ia dan anak lain seusianya, dan aspek  sosiologis  seperti  kurangnya keharmonisan  rumah  tangga  akibat  cara pikir  dan  emosi  yang  belum  matang (Akhiruddin, 2016).
Dispensasi nikah menjadi alternatif bagi pasangan  muda  yang  ingin  tetap melangsungkan  pernikahan.  Dispensasi sendiri  bermakna  pembebasan  seseorang dari  suatu  kewajiban  ataupun  larangan, sedangkan  nikah  ialah  sebuah  akad  yang mengikat  antara  pria  dan  wanita  agar sepakat menjadi sepasang suami istri. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  dispensasi  nikah  ialah  sebuah  izin yang  membebaskan  pasangan  pria  dan wanita  dari  sebuah  ketentuan  yang  dalam hal  ini  adalah  larangan  menikah  di  bawah batas  minimal  usia  nikah  (Saidah,  2019). Dispensasi  nikah  dapat  diajukan  kepada pengadilan  agama  tempat  domisili  calon
pengantin  berada  dengan  mengikuti  alur pendaftaran,  membayar  biaya  yang disepakati, melengkapi yang akan digunakan  untuk  proses  pemeriksaan  dan menghadiri  sidang  yang  sudah  ditentukan jadwalnya  dengan  menghadirkan  bukti- bukti  dan  saksi-saksi  (Nihayah,  2021). Dengan  ditetapkannya  undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) tentang berlakunya  dispensasi  nikah  di  mata hukum,  membuktikan  bahwa  meski pernikahan di bawah usia yang ditentukan itu  tidak  diizinkan,  namun  tetap  fleksibel dalam penerapannya bagi yang menghendaki demikian. Para orang tua atau wali  yang  sudah  mengajukan  dispensasi nikah  kemudian  telah  mendapat  izin  dari pengadilan  agama  untuk  melangsungkan akad  nikah  kedua  mempelai  maka  dapat segera  mengurus  sisa  berkas  lainnya  guna keperluan  pencatatan  nikah  di  Kantor Urusan Agama (KUA).
Walaupun  beberapa  undang-undang yang  berlaku  seakan  mencegah  dan melarang  pernikahan  dini,  nyatanya  Islam tidak menghalangi pernikahan semacam ini sebagaimana  yang  sudah  diklasifikasikan oleh  para  pakar  fikih  berdasarkan  kriteria
dari  sang  calon  pengantin.  Imam  Muzani menyebutkan  setidaknya  beberapa kriteria calon  pengantin  yang  tidak  layak  untuk dinikahi, yaitu:
Pertama ,  pengantin  yang  memiliki hubungan nasab. Dalam hal  ini mencakup di  dalamnya  pernikahan  dengan  ibu kandung, anak kandung, saudari kandung, seibu  ataupun  seayah,  bibi  dari  ayah  dan ibu,  serta  anak  keturunan  saudara  dan saudari.
Kedua ,  pengantin  tidak  layak  dinikahi karena  alasan  penggabungan  ( al-Jama’ ).
Dalam  hal  ini  seperti  seorang  suami memiliki istri yang kemudian mempersunting  saudari  sang  istri  atau bibinya baik dari ayah maupun ibu sang istri pertama.
Ketiga ,  pengantin  yang  tidak  layak dinikahi  karena  alasan  konsekuensi pernikahan.  Dalam  hal  ini  seperti  seorang suami  yang  hendak  menikahi  ibu mertuanya, anak perempuan sang istri yang telah digauli, dan istri anak kandungnya.
Keempat ,  pengantin  yang  tidak  layak dinikahi  karena  alasan  persusuan.  Dalam hal ini seperti seorang suami menikahi ibu persusuannya,  saudari  persusuannya,  dan
seluruh jalur nasab dari keluarga persusuan berdasarkan  sabda  Nabi ﷺ : “Wanita  yang memiliki  hubungan  persusuan,  maka  ia  dan seluruh  wanita  yang  terkait  dengan  nasabnya tidak boleh dinikahi” (Al-Bukhari, 1993).
Kelima ,  pengantin  yang  berbeda agamanya. Dalam hal ini tidak berlaku bagi yang  beragama  Nasrani  dan  Yahudi sehingga  yang  terlarang  di  selain  kedua agama  tersebut  seperti  Majusi  dan penyembah  berhala  lainnya.  Begitu  pula larangan  ini  berlaku  tanpa  pengecualian agama  apapun  bagi  yang  hendak menikahkan  anak  perempuannya  dengan pasangan yang berbeda agama. (Al-Muzani, 2019).
Pernikahan  pada  asalnya  merupakan ritual  sakral  yang  biasanya  hanya  terjadi sekali  dalam  kehidupan  suatu  pasangan, namun  terkadang  bisa  juga  lebih  dari  itu. Oleh  karenanya  penting  bagi  setiap  calon mempelai untuk mempersiapkan diri  guna menghadapi  jenjang  pernikahan  dengan kondisi  yang  baik  dan  matang.  Maraknya kasus  kehamilan  pra-nikah  memberikan banyak  dampak  negatif  bagi  banyak  pihak dan aspek, seperti dampak buruk terhadap psikis  ibu  hamil  pra-nikah  yang  juga  akan
mengganggu kesehatan fisik sang janin baik saat  di  dalam  kandungan  maupun  setelah dilahirkan  (Malik,  Astuti  and  Yulianti, 2015).  Tentunya  hamil  pra-nikah  ini  juga akan  berdampak  buruk  bagi  pihak  wanita yang  ditinggal  pergi  oleh  pasangan  yang telah  menghamilinya  saat  hendak  mencari pasangan  lain  yang  dapat  menyelamatkan hidupnya  dari  masa  lalu  kelam.  Dengan adanya kasus lepas tangan pihak pria, hanya segelintir  orang  yang  mau  melirik  wanita yang  sudah  hamil  akibat  pergaulan bebasnya  dengan  lelaki  lain,  baik  itu dipandang dari segi agama maupun hukum adat.  Segelintir  orang  inilah  yang mendorong  penulis  untuk  menganalisis diterimanya  dispensasi  nikah  bagi  wanita hamil  untuk  menikahi  pria  yang  bukan menghamilinya yang dituang pada putusan pengadilan  agama  Tanjung  Pinang  nomor 30/Pdt.P/2014/PA-TPI.
Maqashid syariah merupakan pendekatan yang  digunakan  dalam  menganalisis putusan  terkait  dikabulkannya  dispensasi nikah  tersebut  di  atas.  Secara  global,  ilmu maqashid  syariah merupakan  disiplin  ilmu yang membahas tentang tujuan diturunkannya  syariat.  Setiap  hal  yang
dikaitkan pembahasannya dengan ilmu ini menjadi menarik karena pangkal konsepnya berupa sebuah prinsip untuk mewujudkan maslahat  bagi  umat  manusia.  Semua kemaslahatan yang hendak dijunjung tidak lepas  dari  landasan  Al-Quran  dan  hadis- hadis  Nabi  Muhammad ﷺ sehingga  setiap manusia  yang  hendak  berijtihad  dalam untuk  mengidentifikasi  maslahat  yang mesti  diwujudkan  dalam  kehidupan hendaknya  bersumber  dari  kedua  hal tersebut (Ghulam, 2016).
Maqashid  syariah adalah  sebuah  cabang ilmu yang pembahasannya mulai dirincikan dan  dipopulerkan  oleh  Imam  Abu  Ishaq Asy-Syatibi  melalui  tulisan  beliau  yang berjudul Al-Muwafaqat . Akan tetapi beliau tidak  mengkhususkan  pembahasan  terkait pengertian  dari  ilmu maqashid  syariah itu dan  hanya  mencukupkannya  dengan penyebutan  klasifikasi  global  dari  ilmu tersebut  melalui  tulisannya: “Maqashid dibagi menjadi dua jenis, yaitu maqashid syar’i dan  maqashid  mukalaf.  Jenis  pertama membahahas tentang empat hal, yaitu; tujuan syariat menetapkan hukum untuk kemaslahatan  umat,  hukum  tersebut  yang seyogyanya  dapat  dipahami  dengan  baik
melalui  diksi  Al-Quran  yang  begitu  baik penyampaiannya,  hukum  yang  berfungsi sebagai  mengatur  setiap  mukalaf,  manusia sebagai  objek  hukum  harus  mengikuti ketentuan-ketentuan  syariat    dan  dilarang untuk  mengikuti  hawa  nafsu  semata.” Maka melalui penyampaian beliau tersebut dapat diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa pembahasan maqashid  syariah mengarah pada  tujuan  ditetapkannya  hukum  syariat guna  memberi  kemaslahatan  bagi  manusia di  dunia  dan  akhirat  baik  secara  umum maupun  khusus.  (Nasution  and  Nasution, 2020).
Seluruh  hukum  yang  ditetapkan  oleh syariat  tidaklah  lepas  dari  tujuan  yang hendaknya  tercapai  untuk  kemaslahatan hamba-hambaNya. Setiap macam maslahat tersebut  tidak  keluar  dari  tiga  klasifikasi berikut; dharuriyat,  hajiyat, dan tahsiniyat .
Tujuan yang sifatnya dharuriyat merupakan hal-hal  yang  harusnya  ditegakkan  untuk menjunjung  tinggi  kemaslahatan  duniawi dan  ukhrawi  yang  apabila  hal-hal  tersebut tidak  tercapai  maka  hilanglah  maslahat duniawi, seperti kehancuran tatanan dunia dan kehilangan nyawa, begitu pula maslahat ukhrawi,  seperti  terhalangi  dari  surga  dan
terjerumus  ke  dalam  neraka.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  yang  sifatnya dharuriyat terdiri  dari  lima  hal;  penjagaan terhadap agama ( hifdzu ad-din ), jiwa ( hifdzu an-nafs ),  keturunan  ( hifdu  an-nasl ),  akal
( hifdzu al-‘aql ), dan harta ( hifdzu al-mal ).
Berikutnya  adalah hajiyat ,  yaitu  hal-hal yang mesti ditegakkan guna menghilangkan kesulitan saat hal-hal tersebut tidak tercapai namun derajat kesulitan ini tidak segenting derajat dharuriyat ketika  tidak  tercapai,
seperti  bolehnya  membatalkan  puasa  bagi orang sakit, bolehnya menikmati makanan dan  minuman,  bolehnya  melakukan  akad pinjam-meminjam,  dan  lain  sebagainya. Selanjutnya adalah tahsiniyat , yaitu hal-hal yang mesti ditegakkan guna menjaga akhlak mulia  yang  apabila  hal-hal  tersebut  tidak tercapai  maka  tidak  berdampak  apapun kecuali sedikit saja, seperti menghilangkan zat najis dari tubuh, menutup aurat, berhias, dan lain sebagainya (As-Syathibi, 1997).
Seorang  hamba  tidak  dituntut  untuk mengupayakan  semua  macam  maslahat yang  sudah  disebutkan  sebelumnya,  akan tetapi  ia  wajib  untuk  menggapai  maslahat yang  paling  utama  di  antara  tiga  jenis tersebut,  yaitu  kebutuhan dharuriyat
dengan  cara  yang  baik,  benar,  dan  halal. Kapanpun seseorang sudah berupaya untuk menggapai  kebutuhan  dasar  tersebut  di setiap  aspek  kehidupannya  maka  ia  dapat dikatakan  sebagai  orang  yang  menjunjung tinggi maqashid syariah , yaitu di saat ia dapat menjaga kelima hal yang mesti dijaga, baik berupa  amalan  yang  mendukung  hal tersebut  maupun  meninggalkan  hal-hal yang  dapat  menghilangkan  maslahat tersebut.
Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan tulisan ini adalah:
Pertama ,  artikel  yang  ditulis  oleh  Khoiri dengan  judul  Dispensasi  Nikah  Dengan Alasan  Pacaran  Terlalu  Lama.  Kajian  ini membahas  tentang  pertimbangan  hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi  nikah  pada  putusan  pengadilan agama Bengkalis
nomor 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls  dengan  alasan sudah  lama  berpacaran  ditinjau  menurut maqashid  syariah .  Hasil  dari  kajian  beliau adalah;  Pertama,  alasan  dikabulkannya dispensasi  nikah  dikarenakan  pacaran terlalu  lama  adalah  adanya  kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh syariat, seperti perzinaan karena telah lama
berpacaran  atau  tunangan  sehingga  dapat dikategorikan  sebagai  bentuk  penjagaan terhadap  keturunan  (hifdzu  an-nasl). Kedua,  adanya  gunjingan  dan  fitnah  yang tidak  baik  ketika  mereka  sudah  berjalan kesana-kemari layaknya suami-istri sehingga  bentuk  penjagaan  ini  masuk  ke dalam bentuk penjagaan terhadap kehormatan  (hifdzu  al-‘ardh).  Perbedaan kajian yang ditulis oleh beliau dengan yang ditulis  oleh  penulis  kali  ini  ada  pada putusan  yang  dikaji  serta  alasan dikabulkannya  permohonan  dispensasi tersebut.
Kedua , artikel yang ditulis oleh Rizkiyah
Hasanah dengan judul Penetapan
Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau  Dari  Aspek Maqashid  Syariah .
Kajian ini membahas tentang pertimbangan hakim  dalam  mengabulkan  dispensasi nikah  pada  putusan  pengadilan  agama Banyuwangi dengan alasan hamil pra-nikah dengan  metode  yuridis  normatif  dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari kajian beliau  adalah;  Pertama,  bahwa  hakim pengadilan  agama  Banyuwangi  saat mengabulkan  permohonan  dispensasi nikah  tersebut  berdasarkan  pertimbangan
hukum  yuridis,  hukum  Islam,  dan pertimbangan keadilan masyarakat. Kedua, bahwa penetapan  hakim  tersebut dari segi kemaslahatannya cenderung lebih mengedepankan penjagaan terhadap keturunan  (hifdzu  an-nasl),  hanya  saja penjagaan  terhadap  agama  (hifdzu  ad-din) tidak  tercapai,  yaitu  larangan  syariat tentang perbuatan zina, dengan menjadikan KHI  pasal  53  sebagai  legalitas  kawin  hamil akibat  zina.  Perbedaan  kajian  yang  ditulis beliau dengan yang ditulis oleh penulis kali ini ada pada lokus putusan yang dikaji serta metode  yang  digunakan  dalam  mengkaji putusan tersebut.
Metode penelitian
Penelitian  ini  berjenis  kualitatif  dengan pendekatan  teologis  normatif  dan  bersifat deskriptif  analitis.  Penelitian  ini  berpusat pada salah satu putusan pengadilan agama yang  terdapat  di  daerah  Tanjung  Pinang. Subjek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah  sebuah  putusan  yang  dimunculkan oleh  pengadilan  agama  Tanjung  Pinang terkait dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2014/PA-TPI.  Di  antara  alur prosedur penelitian yaitu dengan melakukan  penelusuran  terkait  putusan
Vol. 10 No.1, 2023, 100-117
yang  akan  menjadi  subjek  penelitian melalui  laman  situs  mahkamah  agung. Langkah  berikutnya  dengan  membaca setiap  pertimbangan  dan  hasil  akhir putusan  yang  kemudian  akan  ditinjau keselarasannya  dengan  hukum  Islam  dan hukum  positif  melalui  hasil  telaah  kitab para ulama salaf, undang-undang,
Kompilasi  Hukum  Islam,  maupun  artikel yang berkaitan dengan pembahasan serupa. Selain itu, setiap pertimbangan yang sudah ditelaah  akan ditinjau  pula  keselarasannya dengan  ilmu maqashid  syariah melalui beberapa  kitab  yang  telah  dikarang  oleh penulis  dari  dalam  dan  luar  negeri. Instrumen Data pada penelitian ini berupa pertimbangan putusan, hasil akhir putusan, hukum  Islam  dan  hukum  positif  yang berkaitan  dengan  pernikahan  di  waktu kehamilan,  serta  tujuan  syariat  saat menetapkan pernikahan ke dalam klasifikasi  terpenting  dalam  ilmu maqashid syariah .  Data  penelitian  dapat  diperoleh setelah menelusuri dan membaca pertimbangan dan hasil akhir putusan serta menelaah yang mendalam pada kitab-kitab maqashid  syariah ,  undang-undang,  dan Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berlaku  di
Indonesia  yang  kemudian  dikomparasikan dengan pertimbangan dan hasil putusan. Hasil dan Pembahasan
Di antara anjuran bagi umat Islam yang digemborkan oleh Nabi Muhammad ﷺ saat hendak  mencari  sosok  pendamping  hidup adalah  sosok  pendamping  yang  saleh  dan menjaga kehormatannya. Nabi ﷺ bersabda:
“Pilihlah  wanita  yang  baik  agama,  niscaya kamu  akan  beruntung” (Al-Bukhari,  1993).
Kendati anjuran tersebut secara konteksnya hanya tertuju pada kaum pria namun pada hakikatnya  kaum  wanita  juga  mendapat anjuran  tersebut  ketika  hendak  memilih calon  suami  karena  kehidupan  berumah tangga  tentunya  tidak  lepas  dari  adanya relasi  antara  suami  dan  istri  sehingga urgensinya  menjadi  setara  antara  kedua pemeran  utama  di  dalam  rumah  tangga tersebut.  Tatkala  seorang  calon  pengantin sudah  terbiasa  untuk  melaksanakan berbagai  bentuk  ketaatan  kepada  Allah maka  pastilah  ia  dimudahkan  untuk menjaga  kehormatannya  hingga  tiba waktunya  ia  bertemu  dengan  sosok  yang lihai  dalam  menjaga  kehormatannya  pula sehingga  terjagalah  kehormatan  mereka. Hal  ini  telah  diriwayatkan  oleh  Imam  At-
Thabari  di  dalam  kitab  tafsirnya  pada firman Allah: “yang baik dari golongan wanita diperuntukkan untuk yang baik dari golongan pria,  dan  yang  baik  dari  golongan  pria diperuntukkan untuk yang baik dari golongan wanita” (QS.  An-Nur:  26)  (At-Thabari,
2001).
Selain  itu,  nabi ﷺ juga  mengabarkan bahwa  beliau  senang  dan  bangga  dengan jumlah  umatnya  yang  begitu  banyak dibanding  umat-umat  para  nabi  terdahulu sehingga guna mewujudkan kebanggaan ini beliaupun menganjurkan bagi  setiap  calon pengantin  untuk  memilih  pasangannya yang  memiliki  sifat  penyayang  ( al-wadud ) dan mudah mendapat keturunan ( al-walud ) melalui  sabda  beliau ﷺ : ”Nikahilah  wanita yang  penyayang  lagi  mudah  memberi keturunan,  karena  sesungguhnya  aku  bangga dengan  banyaknya  jumlah  kalian  di  hari kiamat kelak” (Ibn Hiban, 2012). Al-Mudzhiri mensyarah hadis ini di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mafatih  Fi  Syarhi  Al-Mashabih dengan berkata: “ialah wanita yang cintanya pada  suaminya  begitu  kuat  yang  ditandai dengan  hiburan  dan  berhiasnya  hanya  untuk suaminya  sehingga  banyak  pulalah  saat bersenggama mereka yang akan
memperbanyak  anak  keturunan  mereka. Tatkala banyak anak keturunan mereka maka bertambah  banyaklah  jumlah  umat  nabi Muhammad ﷺ ” .  Beliau  juga  menuturkan bahwa di antara pertanda seseorang diduga memiliki  sifat  penyayang  dan  mudah mendapat  keturunan  yaitu  terlihat  dari kerabat  dekatnya,  apabila  mereka  bersifat demikian  maka  iapun  akan  berlaku selayaknya  kerabatnya  dan  begitupun sebaliknya,  karena  biasanya  watak  mereka begitu  mirip  dengan  sesama  mereka  (Al- Mudzhiri, 2012).
Di  dalam  hadis  lain,  Rasulullah ﷺ mengabarkan  akan  tibanya  sebuah  ujian dan  mafsadat  yang  besar  tatkala  pinangan seorang  yang  saleh  ditolak  tanpa  alasan yang  baik.  Penulis  kitab  Tuhfah  Al- Ahwudzi  saat  mensyarah  hadis  riwayat Imam  Tirmidzi  tentang  perintah  untuk menikahkan  wanita  dengan  lelaki  saleh menyebutkan beberapa hal yang kemungkinan  akan  menimpa  umat  Islam ketika niat baik orang saleh tersebut disia- siakan, di antaranya; banyaknya orang yang membujang  dan  tersebarnya  zina,  yang keduanya  mengakibatkan  terputusnya nasab  serta  hilangnya  kesucian  diri  (Al-
Mubarakfuri,  no  date).  Apabila  zina  dan anak  hasil  perbuatan  itu  sudah  menjadi sesuatu  yang  lumrah  maka  akan  datang berbagai  mafsadat  lain  yang  pastinya  akan menimpa  seluruh  umat  di  zaman  tersebut dan  bukan  terkhusus  untuk  para  pelaku saja. Nabi ﷺ bersabda: “apabila telah banyak tersebar  anak  hasil  perbuatan  zina  maka hampir-hampir Allah akan menimpakan azab untuk umat tersebut” (Al- Asqalani, 1959).
Sungguh disayangkan fenomena perzinaan  dan  anak  hasil  zina  suda  marak dilingkungan  masyarakat.  Di  Indonesia secara  umum,  kasus  pelaku  seks  bebas sudah mulai menjangkiti para remaja hingga mencapai angka 4.5% pada remaja laki-laki dan 0.7% pada remaja perempuan. Kejadian ini  biasanya  bermula  dengan  maraknya kasus berpacaran di usia sekitar 15-17 tahun yang  dikawatirkan  mereka  tidak  memiliki keterampilan hidup yang memadai sehingga berisiko menimbulkan perilaku berpacaran yang tidak sehat  seperti hubungan seksual pra-nikah  (Andriani,  Suhrawardi  and Hapisah,  2022).  Hal  ini  lebih  diperparah dengan  tingginya  angka  kehamilan  yang disertai  dengan  aborsi  di  kalangan  remaja hingga  mencapai  angka  21.26%  melalui
survei  yang dilakukan pada 33 provinsi di seluruh  Indonesia  (Misrina  and  Safira, 2020).
Mengetahui  tingginya  angka  kasus perzinaan dan kehamilan akibat perbuatan tersebut,  penting  bagi  masyarakat  untuk mengetahui  bagaimana  pandangan  syariat dan  hukum  positif  di  Indonesia  dalam menyikapi  tingkah  laku  semacam  ini sebagai langkah pencegahan. Pada asalnya, di  dalam  syariat  Islam  terdapat  dalil  yang menjadi  rujukan  dalam  membahas  hukum pernikahan  seorang  wanita  yang  sedang hamil  baik  itu  akibat  perzinaan  maupun perbuatan  suaminya  yang  dulu.  Di antaranya  ada  pada  Surat  At-Talaq  ayat keempat  yang  menjelaskan  bahwasanya masa  iddah  seorang  wanita  hamil  adalah hingga  saat  sang  bayi  dilahirkan.  Adapun yang dimaksud dengan iddah adalah jangka waktu  yang  harus  dilalui  oleh  seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya maupun yang telah ditinggal mati olehnya (Sarpani  and  Soeradji,  2022).  Begitu  pula ada hadis  yang  mengaitkan  kesempurnaan iman seseorang dengan menggauli seorang wanita  hamil  di  dalam  sabda  Nabi ﷺ : “barangsiapa  yang  beriman  pada  Allah  dan
hari  kiamat  maka  janganlah  ia  menyirami kebun  orang  lain  dengan  airnya” (Abu Dawud, 2009).
Dengan  adanya  ayat  dan  hadis  berikut, para  imam  mazhab  menjadi  berselisih paham  tentang  bolehnya  wanita  hamil untuk dinikahi namun dengan pembahasan yang  lebih  spesifik.  Para  ahli  ilmu  dari kalangan  mazhab  Hanafi  lebih  condong kepada  bolehnya  menikahi  wanita  yang hamil  akibat  zina  selagi  calon  suaminya adalah  orang  yang  menghamilinya  dengan dalih bahwa wanita tersebut tidak termasuk pada  golongan  wanita  yang  haram  untuk dinikahi  dan  tidak  memiliki  masa  iddah. Adapun ulama mazhab Syafi’i berpandangan bahwa menikahi wanita yang hamil  tetaplah  sah  pernikahannya,  baik yang  menikahinya  adalah  orang  yang menghamilinya maupun bukan pelakunya, dengan  dalih  yang  sama  dengan  yang dikemukakan  ulama  mazhab  Hanafi sehingga tatkala akadnya sah maka sah pula menggaulinya  walaupun  dalam  kondisi hamil (Ghozali, 2008).
Ulama  mazhab  Maliki  lebih  condong pada  pendapat  yang  mengatakan  wanita yang  berzina  atau  diperkosa  harus  melalui
fase  pembersihan  rahim  ( istibra’ )  dengan rincian; jika ia adalah orang merdeka maka menunggu selama tiga kali haid, dan jika ia adalah  seorang  budak  maka  ia  cukup menunggu  selama  satu  kali  haid  hingga boleh menikah setelahnya. Namun apabila pada  masa  pembersihan  rahim  tersebut ditemukan adanya janin di dalam perut sang wanita, maka baik orang merdeka maupun budak  harus  menambah  jangka  waktu istibra’ hingga  saat  sang  bayi  dilahirkan. Mereka  juga  berpandangan  bahwa  tidak sahnya  menikahi  wanita  hamil  akibat  zina walaupun yang hendak menikahinya adalah pria yang telah menghamilinya, dan apabila akad  nikah  telah  dilangsungkan  maka pernikahan  tersebut  harus  dibatalkan (fasakh). Ulama mazhab Hambali juga mirip dengan  pendapat  ulama  mazhab  Maliki, yaitu tidak sahnya menikahi seorang wanita yang  telah  jelas  berbuat  zina  baik  yang hendak  menikahinya  adalah  pria  yang menghamilinya  maupun  yang  bukan menghamilinya,  kecuali  sang  wanita  telah memenuhi  dua  syarat  berikut; pertama, menyelesaikan  masa  iddahnya,  jika  ia terbukti  hamil,  maka  ia  harus  melahirkan anak  tersebut  terlebih  dahulu. Kedua ,
Vol. 10 No.1, 2023, 100-117
wanita  itu  telah  bertobat  dari  perbuatan zinanya (Humaedillah, 2002).
Sedangkan  dalam  pandangan  hukum positif  di  Indonesia,  pembahasan  terkait pernikahan  secara  umum  dimuat  pada undang-undang  nomor  1  tahun  1974  serta dimunculkan  perintah  untuk  pelaksanaan undang-undang  negara  tersebut  pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Adapun  peran  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  yaitu  mempertegas  kembali  hal-hal yang sudah tertuang pada  undang-undang disebutkan  sebelumnya  (Wibisana,  2017).
Secara  eksplisitnya,  KHI  pada  bab  VIII sudah  menerangkan  perihal  pernikahan wanita  hamil  dan  sudah  disebarluaskan berdasarkan  Instruksi  Presiden  nomor  1 tahun 1991. Di dalamnya terdapat 3 ayat yang berbunyi; pertama, seorang wanita hamil di luar  nikah  dapat  dinikahkan  dengan  pria yang  menghamilinya. Kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat satu  (1)  dapat  dilangsungkan  tanpa menunggu  lebih  dulu  kelahiran  anaknya.
Ketiga, dengan  dilangsungkan  perkawinan pada  saat  wanita  hamil,  tidak  diperlukan perkawinan  ulang  setelah  anak  yang dikandung lahir.
Maka menurut pandangan  hukum KHI terhadap  pernikahan  wanita  hamil  dapat dikatakan  sebagai  pernikahan  yang  sah. Kendati  adanya  perselisihan  oleh  sebagian adat  dan  para  ulama  mazhab  terkait hukumnya  namun  tim  perumus  KHI mencoba untuk mengambil jalan yang lebih besar  maslahatnya,  yaitu  membolehkan pernikahan  tersebut  namun  dengan beberapa  syarat  tertentu,  sedangkan pandangan  ulama  yang  menyelisihinya dapat  dikompromikan  mengingat  dalam permasalahan ini masih menjadi perdebatan (Hariyono and Anwarudin, 2019).
Adapun  hasil  putusan  dispensasi  nikah yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  agama Tanjung Pinang, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut setelah menimbang beberapa hal sekiranya penting untuk ditinjau. Pertama adalah pemeriksaan berkas  dan  penekanan  poin-poin    untuk keperluan  administrasi  sesuai  imbauan undang-undang  yang  berlaku.  hal  ini penting  untuk  dikaji  dahulu  guna menghindari  kekeliruan  yang  lebih  besar saat putusan disampaikan. Dalam peradilan Islam,  hal  ini  biasa  dilakukan  dengan  cara seorang  hakim  mendengarkan  pengakuan
langsung dari kedua belah pihak secara lisan maupun tertulis. Dengan adanya praktik ini maka akan terjaga kesucian martabat calon mempelai  pria  dari  tuduhan  zina  karena calon  mempelai  wanita  telah  hamil sebelumnya sehingga setelah melalui analisa mendalam, praktik ini selaras dengan salah satu maqashid  syariah berupa  penjagaan terhadap  nasab  dan  keturunan  ( hifdzu  an- nasl ).
Kedua adalah  kajian  hukum  Islam  yang berkaitan  dengan  kasus  permohonan dispensasi  nikah.  Berdasarkan  hukum Islam,  sang  hakim  menilai  bahwa  kasus seperti  ini  diperbolehkan  berdasarkan beberapa pertimbangan:
1. Beberapa  ulama  mazhab  Syafi’i  yang membolehkan  pernikahan  wanita  yang sedang hamil akibat perzinaan, baik yang menikahinya  adalah  yang  berzina dengannya ataupun yang bukan berzina dengannya.  Pendapat  ini  juga  selaras dengan  pendapat  beberapa  ulama  di mazhab Hanafi yang dinukil pada  kitab Al-Hidayah dan Bada’i As-Shanai’.
2. Tidak  berlakunya  masa  iddah  bagi wanita  hamil  akibat  zina  karena  Islam tidak memandang harga dari setetes air
mani  hasil  perzinaan.  Sebagaimana sabda  Nabi ﷺ yang  diriwayatkan  oleh Aisyah: anak  hasil  perzinaan  itu  untuk perempuan  yang  mempunyai  ikatan pernikahan, sedangkan lelaki penzina tidak mendapatkan apa-apa .
3. Memaknai  larangan  menikahi  wanita penzina  sebagai  bentuk  makruhnya perbuatan  tersebut,  yakni  pada  surat An-Nur  ayat  3  yang  artinya  berbunyi: pelaku  zina  wanita  tidak  akan  ada  yang menikahinya  kecuali  lelaki  penzina  juga atau orang musyrik .
4. Pernyataan  KHI  yang  membolehkan pernikahan semacam itu. Kendati secara konteksnya  menyatakan  hanya  sebatas dapat  dinikahkan  dengan  yang menghamilinya,  namun  pada  pasal  53 tidak  melarang  untuk  menikahkan wanita hamil di luar nikah dengan lelaki yang  tidak  menghamilinya  sehingga berlaku pula kaidah fikih yang berbunyi Al-Ashlu  Fil  Asyya’  Al-Ibahah  Hatta Yadulla  Ad-Dalil  ‘Alat  Tahrim (segala sesuatu  di  muka  bumi  adalah  boleh hukumnya  hingga  ada  dalil  yang mengharamkannya).
5. Dalil  Al-Quran  Surat  An-Nisa’  yang artinya berbunyi: dan dihalalkan bagimu
selain  yang  demikian,  yaitu  mencari  istri- istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk  berzina .  Selanjutnya  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Imam  AT-Thabrani yang  artinya  berbunyi: perbuatan  yang haram  tidak  mengharamkan  yang  halal .
Imam  Nawawi  menyatakan  bahwa kedua  dalil  tersebut  merupakan sebagian dalil yang membolehkan untuk menikahi wanita yang hamil karena zina, sehingga  dapat  dimaknai  bahwa  kasus perzinaan  sang  wanita  yang  jelas haramnya tidak mengharamkan perbuatan  sang  pria  yang  hendak menikahinya dan jelas kehalalannya.
Pertimbangan-pertimbangan  ini  jika dianalisis lebih dalam maka tampak bahwa sang  hakim  berupaya  untuk  tidak berhukum kecuali bersumber dari landasan agama  yang  tepat  sehingga  perbuatannya tersebut dapa dikatakan sesuai dengan salah satu maqashid  syariah berupa  penjagaan terhadap agama ( hifdzu ad-din ).
Ketiga adalah  pertimbangan  secara medis. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah dihalalkannya berhubungan  badan
antara  pria  dan  wanita,  maka  pada  kasus wanita  yang  sedang  hamil  tidak menyebabkan  masalah  pada  ibu  hamil, hanya  saja  sperma  dapat  memicu  reaksi sensitif pada rahim yang akan membahayakan  kondisi  janin.  Jika  hal tersebut  sering  terjadi  maka  dapat mengakibatkan  kontraksi  berlebihan  dan memicu kelahiran prematur. Pertimbangan semacam  ini  jika  dianalisis  sejalan  dengan salah  satu maqashid  syariah berupa penjagaan terhadap jiwa ( hifdzu an-nafs ).
Keselarasan  pertimbangan hukum  sang hakim  dengan  nilai-nilai maqashid  syariah dapat  menuntun  hakim  menuju  sebuah putusan  yang  menjunjung  tinggi  maslahat duniawi  dan  ukhrawi.  Putusan  yang  baik tersebut  juga  membantu  niat  baik  sang calon  suami dalam  rangka menyelamatkan dirinya dan calon istrinya dari fitnah dunia yang lebih besar di kemudian hari. Dengan demikian putusan hakim dengan mengabulkan  permohonan  dispensasi nikah  bagi  wanita  dengan  kasus  demikian sudah sarat akan nilai maqashid syariah pula,
seperti hifdzu  ad-din,  hifdzu  an-nafs, dan hifdzu an-nasl .
Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  hasil  kajian sebelumnya,  dapat  diambil  kesimpulan bahwasanya  dalil  syariat  belum  membahas hukum  menikahkan  wanita  hamil  akibat zina dengan lelaki yang tidak menghamilinya  secara  spesifik  sehingga ulama  fikih  dari  empat  mazhab  berselisih pendapat  tentang  hukumnya.  Ulama mazhab  Hanafi  dan  Syafi’i  lebih  condong pada  membolehkan  pernikahan  semacam ini hanya saja mazhab Hanafi mensyaratkan hanya dengan lelaki yang sudah menghamili sang wanita. Adapun ulama mazhab Maliki dan  Hambali  lebih  condong  kepada  tidak sahnya pernikahan semacam ini  dan wajib bagi sang wanita untuk menuntaskan masa iddahnya  sebelum  melangsungkan  akad nikah,  yaitu  telah  melahirkan  janin  akibat perzinaan  tersebut.  Sedangkan  menurut KHI,  pernikahan  semacam  ini  boleh dilangsungkan sesuai yang tertera pada bab VIII  yang  berisikan  tiga  ayat  dan  sudah disebarluaskan  berdasarkan  Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991.
Selain  itu,  berdasarkan  lima  pokok kemaslahatan  dalam maqashid  syariah ,
putusan  hakim  terkait  dispensasi  nikah dengan  kasus  serupa  sudah  memenuhi
setidaknya  tiga  maslahat  saat  dianalisis berdasarkan  tinjauan  hukumnya.  Di antaranya;  penjagaan  terhadap  keturunan ( hifdzu  an-nasl )  berdasarkan  pertimbangan hakim  pada  kesesuaian  berkas  dan pengakuan  berbagai  pihak,  penjagaan terhadap agama ( hifdzu ad-din ) berdasarkan pertimbangan hakim pada dalil-dalil syariat dan rujukan pendapat dan kitab ulama yang membahas  tentang  hukum    menikahkan wanita hamil akibat zina dengan lelaki yang tidak  menghamilinya  guna  memutuskan hukum perkara sesuai maqashid syariah , dan penjagaan  terhadap  jiwa  ( hifdzu  an-nafs ) berdasarkan  pertimbangan  hakim  pada kondisi  kesehatan  janin  yang  dipicu  oleh sperma  saat  terjadi  hubungan  badan  serta efek samping seperti kelahiran prematur. Daftar Pustaka
Abd  Al-Nashir,  J.  (1966) Mausu’ah  Jamal Abd  Al-Nashir  Fi  Al-Fiqh  Al-Islami .
Mesir:  Wizarah  Al-Auqaf  Wa  As- Syu’un Al-Islamiyah.
Abu Dawud, S. (2009) Sunan Abi Dawud . 1st edn.  Beirut:  Dar  Al-Risalah  Al- Alamiyah.
Akhiruddin, A. (2016) ‘Dampak Pernikahan Usia  Muda  (Studi  Kasus  Di  Desa
Mattirowalie  Kecamatan  Libureng Kabupaten Bone)’, Jurnal Mahkamah:
Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ,
1(1), pp. 205–222.
Al-  Asqalani,  I.H.  (1959) Fath  Al-Bari  Bi Syarh  Shahih  Al-Bukhari .  Beirut:  Dar
Al-Makrifah.
Al-Bukhari,  M.  (1993a) Shahih  Bukhari .  5th edn.  Damaskus:  Dar  Ibn  Katsir,  Dar Al-Yamamah.
Al-Bukhari,  M.  (1993b) Shahih  Bukhari .  5th edn.  Damaskus:  Dar  Ibn  Katsir,  Dar Al-Yamamah.
Al-Mubarakfuri,  A.  (no  date) Tuhfah  Al-
Ahwudzi .  Beirut.  Available  at: https://shamela.ws/index.php/book/ 21662 (Accessed: 30 March 2023).
Al-Mudzhiri, A.-H. bin M. (2012) Al-Mafatih
Fi Syarh Al-Mashabih . 1st edn. Kuwait:
Dar Al-Nawadir.
Al-Muzani, I. (2019) Al-Mukhtasar Min ‘Ilm As-Syafi’i  Wa  Min  Makna  Qaulihi .  1st edn. Riyadh: Dar Madarij Li Al-Nasyr.
Andriani, R., Suhrawardi, S. and Hapisah,
H.  (2022)  ‘Hubungan  Tingkat
Pengetahuan  Dan  Sikap  Remaja
Dengan  Perilaku  Seksual  Pranikah’,
Jurnal  Inovasi  Penelitian ,  2(10),  pp. 3441–3446.
As-Syathibi  (1997) Al-Muwafaqat .  1st  edn.
Kairo: Dar Ibn Affan.
At-Thabari,  M.  bin  J.  (2001) Tafsir  At- Thabari . 1st edn. Mesir: Dar Hijr Li Al-
Thiba’ah Wa Al-Nasyr Wa Al-I’lan.
Ghozali, A.R. (2008) ‘Fiqh Munakahat. cet.
III’, Jakarta:  Prenada  Media  Group [Preprint].
Ghulam, Z. (2016) ‘Implementasi Maqashid Syariah  Dalam  Koperasi  Syariah’, Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam , 5(1),
pp. 90–112.
Hariyono and Anwarudin (2019) ‘Tinjauan Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah’, ACADEMIA: Jurnal Ilmu
Sosial dan Humaniora , 2.
Humaedillah,  M.  (2002)  ‘Status  Hukum
Akad  Nikah  Wanita  Hamil  dan Anaknya’, Jakarta:  Gema  Insani  Pers [Preprint].
Ibn  Hiban,  M.  (2012) Shahih  Ibn  Hiban .  1st edn. Beirut: Dar Ibn Hazm.
Kusmidi,  H.K.  (2018)  ‘Konsep  Sakinah,
Mawaddah  Dan  Rahmah  Dalam Pernikahan’, El-Afkar:
Jurnal
Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis , 7(2), pp. 63–78.
Malik,  D.,  Astuti,  A.B.  and  Yulianti,  N.R.
(2015) ‘Pengalaman hidup remaja yang hamil  di  luar nikah  (studi fenomenologi di desa baru kecamatan ibu  Halmahera  barat)’, Cakrawala
Jurnal Penelitian Sosial , 4(2).
Misrina, M. and Safira, S. (2020) ‘Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Dengan  Perilaku  Seks  Pranikah  Di
Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  2
Mereudu  Kecamatan  Meurah  Dua
Kabupaten  Pidie  Jaya’, Journal  of
Healthcare  Technology  and  Medicine ,
6(1), pp. 373–382.
Nasution,  M.S.A.  and  Nasution,  R.H.
(2020) Filsafat  hukum  &  maqashid
syariah . Prenada Media.
Nihayah,  U.  (2021) Analisis  Pertimbangan
Hakim Mengenai Penetapan  Dispensasi
Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Kudus
Pada Tahun 2018 . IAIN Kudus.
Saidah, F. (2019) ‘Analisis Dispensasi Nikah
Dan  Kaitannya  Dengan  Tingginya
Angka  Cerai  Gugat  Di  Pengadilan
Agama  Jepara’, Istidal:  Jurnal  Studi
Hukum Islam , 6(2), pp. 171–181.
Sarpani,  S.  and  Soeradji,  E.  (2022)  ‘Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-
Qur’an’, Transparansi Hukum [Preprint].
Wibisana,  W.  (2017)  ‘Perkawinan  wanita hamil  diluar  nikah  serta  akibat hukumnya  perspektif  fikih  dan hukum  positif’, Jurnal  Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , 15(1), pp. 29–35