Volume 2 No 1 Januari 2021 EISSN 2722-2861

## THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZING REGIONAL REGULATION NUMBER 07 THE YEAR 2017 OF SAMARINDA CITY FOSTERING STREET CHILDREN AND HOMELESS BEGGARS

## PROSES PELEMBAGAAN PERDA NOMOR 07 TAHUN 2017 KOTA SAMARINDA PEMBINAAN PENGEMIS ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN
Lailatul Fitriyah 1 , Sukapti 2 , Sarifudin 3
Universitas Mulawarman Indonesia
Email Correspondence: lailatulfit30@gmail.com

## ABSTRACT:
This research is to describe the efforts of the Social Service and Satpol PP of Samarinda City in institutionalizing Perda Number  07  of  2017,  describing  the  constraints  in  enforcing  Regional  Regulation  Number  07  of  2017,  describing  the institutionalization  process,  namely  the  stages  of  being  known,  known,  obeyed  and  respected  and  to  describe  at  what stage  society  is  Jalan  Pramuka  in  the  institutionalization  of  Perda  Number  07  of  2017.  The  results  obtained  from  this study indicate that the  efforts  made by the Social Service are  direct socialization, namely socialization in schools, sub- districts and official meetings, then indirect socialization through appraisal signs, brochures and pamphlets. The process of  institutionalizing  Perda  Number  07  of  2017  has  not  been  internalized  by  the  Jalan  Pramuka  community,  the community only goes through the first stage, namely the known stage. Some people do not know the Perda because there is no direct socialization in Sempaja Selatan Village. Obstacles in enforcement by the Social Service administrators are limited funds for comprehensive outreach, Satpol PP which is not sufficient to cover the whole of Samarinda City, and reluctance to take action against people who still give, because it is considered that giving is a human right.

## Keywords: Beggars, Institutional Process, Regional Regulations

## ABSTRAK:
Penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Samarinda dalam pelembagaan Perda Nomor  07  Tahun  2017,  mendeskripsikan  kendala  dalam  penegakan  Perda  Nomor  07  Tahun  2017,  mendeskripsikan proses  pelembagaan  yaitu  tahap  dikenal,  diketahui,  ditaati  dan  dihargai  dan  untuk  mendeskripsikan  pada  tahap  mana masyarakat Jalan Pramuka  dalam pelembagaan Perda  Nomor 07 Tahun 2017.  Hasil  yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan sosialisasi secara langsung yaitu sosialisasi di  sekolah,  kelurahan  dan  rapat  dinas,  kemudian  sosialisasi  secara  tidak  langsung  melalui  plang  himbauan,  brosur  dan pamplet.  Proses  pelembagaan  Perda  Nomor  07  Tahun  2017  belum  terinternalisasi  oleh  masyarakat  Jalan  Pramuka, masyarakat hanya melalui satu tahap pertama yaitu tahap dikenal. Sebagian masyarakat tidak mengetahui Perda tersebut karena  tidak  adanya  sosialisasi  secara  langsung  di  Kelurahan  Sempaja  Selatan.  Kendala  dalam  penegakan  oleh  pihak penyelenggara  Dinas Sosial  terbatasnya dana untuk sosialisasi secara menyeluruh, Satpol PP  yang tidak cukup dalam mengcover seluruh  Kota Samarinda, serta rasa segan dalam  menindak  masyarakat  yang  masih  memberi,  karena  dinilai memberi adalah hak asasi manusia.
Kata Kunci: Proses Pelembagaan, Peraturan Daerah, Pengemis

## Article Info
Received : January 2021 Accepted : January 2021 Published : January 2021 DOI : https://doi.org/10.30872/psd.v2i1.24

## Copyright and License
Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication  with  the  work  simultaneously licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License that  allows  others  to  share  the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pengemis merupakan masalah sosial yang dialami hampir semua kota besar di Indonesia, masalah sosial dipandang  oleh  sejumah  orang  dalam  masyarakat  sebagai  suatu  kondisi  yang  tidak  diharapkan.  Samarinda dengan  kepadatan  penduduk  mencapai  837,573  jiwa  (BPS  Kaltim:  2017)  belum  termasuk  penduduk  yang tidak  tercatat  di  Catatan  Sipil  memiliki  masalah  sosial  yang  sudah  menahun,  salah  satunya  adalah  masalah pengemis, dalam kenyaataannya karakteristik pengemis tiap-tiap kota besar di Indonesia  memiliki  hal  yang berbeda.  Di  Samarinda  sendiri  pengemis  sudah  menjadi  pilihan  profesi  dan  mulai  terstruktur,  bukan  lagi muncul  karena  kemiskinan  namun  para  pengemis  jalanan  memiliki  seorang  atasan  yang  biasa  disebut koordinator, mereka mengkoordinasi pergerakan para pengemis. Misalnya lokasi penempatan pengemis, cara mengemis,  targer  penghasilan  dari  megemis,  dan  lainnya.  Peneliti  melakukann  observasi  dilapangan  serta wawancara dengan Dinas Sosial  Kota Samarinda para pengemis  Kota S amarinda  sengaja didatangkan dari luar  pulau  Kalimantan  (pengemis  kiriman),  kebanyakan  para  pengemis  di  datangkan  dari  pulau  Jawa  dan pulau  Sulawesi.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Sosial  Kota Samarinda  pengemis  dan  gelandangan  berjumlah 123 jiwa (Dinas Sosial:2017) dan jumlah anak  jalanan  mencapai 69  jiwa  (Satpol PP  2016). Jumlah tersebut akan  meningkat  di  saat  ada  momen  tertentu,  momen  ketika  masyarakat  Kota  Samarinda  berbondong- bondong  melakukan  sedekah  untuk  dilipatgandakan  pahalanya,  misal  di  hari  Jumat  atau  bulan  Ramadhan. Mereka  memanfaatkan  momen  ramadhan  untuk  mencari  uang,  memanfaatkan  orang-orang  yang  ingin mendapat pahala dengan bersedekah sebanyak-banyaknya. Momen ini adalah trik mereka dalam mengemis, serta  menentukan  strategi  jitu  dengan  memilih  waktu  yang  tepat  dalam  mengemis  dan  dari  situlah  mereka bisa mendapatkan uang yang banyak.
Upaya Pemerintah daerah untuk mengentaskan masalah pengemis dengan di keluarkan peraturan yaitu Perda  Nomor  16  Tahun  2002  tentang  penertiban  dan  penanggulangan  pengemis,  anak  jalanan  dan gelandangan  dalam  wilayah  Kota  Samarinda,  dalam  Ketentuan  larangan  Pasal  5  dilarang  melakukan pengemisan di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan baik secara perorangan, kelompok atau dengan cara apapun untuk mempengaruhi / menimbulkan belas kasihan orang lain dengan sanksi bagi para pelanggan dari  Peraturan  Daerah  ini  tercantum  dalam  ketentuan  Pidana  Pasal  9  Pelanggaran  ketentuan  yang  diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi- tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2002  tidak  mampu  menuntaskan  masalah  pengemis  Kota Samarinda,  pada  tahun  2017  Pemerintah  Kota  Samarinda  kembali  mengeluarkan  Peraturan  dengan paradigma  yang  sangat  berbeda,  Perda  Nomor  07  Tahun  2017  kali  ini  sasaran  yang  ditekankan  oleh Pemerintah  adalah  bagi  si  pemberi  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh perubahan paradigma ini adalah ketika masyarakat senantiasa tidak memberi uang atau barang ke pengemis maka  profesi  pengemis  tidak  lagi  menghasilkan  uang,  kemudian  Samarinda  akan  bebas  dari  masalah pengemis.  Secara  garis  besar  substansi  Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun  2017  adalah  dilarang  memberi uangpada  pengemis,  anak  jalanan  dan  gelandangan  dengan  sanksi  denda  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah) atau tiga bulan kurungan penjara.
Berdasarkan  observasi  peneliti,  pengemis  mudah  dijumpai  di  area  lampu  merah  dan  pasar,  sedangkan pada malam hari pengemis mudah dijumpai di sekitar tempat-tempat makan dan tempat ramai lainnya. Pada kenyataannya  ekspektasi  berbanding  terbalik  dengan  kenyataan,  setelah  berlakunya  peraturan  tersebut pengemis sudah berkurang di beberapa titik lampu merah, namun di Jalan Pramuka masih banyak pengemis dan  anak  jalanan  yang  melakukan  aktivitas  di  sana  karena  wilayah  Jalan  Pramuka  adalah  tempat  yang  di padati oleh rumah makan dan mahasiswa yang menghuni kos. Karakteristik Jalan Pramuka yang sangat padat tersebut  mampu  menjadi  peluang  oleh  pengemis,  sehingga  masih  banyak  di  jumpai  di  Jalan  Pramuka menandakan masyarakat daerah tersebut masih banyak memberi para pengemis dan anak jalanan. Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2017 melarang masyarakat dengan tegas untuk tidak memberi uang kepada pengemis tapi kenyataannya masih banyak di jumpai masyarakat yang memberi uang.
Peraturan  larangan  memberi  mempunyai  tujuan  untuk  mentertibkan  masyarakat  melalui  kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai, dengan tujuan tersebut seharusnya  masyarakat  ikut  serta  dalam  melaksanakan  agar  mencapai  kehidupan  yang  di  harapkan.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut  perlu  melalui  proses  yang  harus  di  lalui  oleh  masyarakat  agar  peraturan  tersebut dapat  terinternalisasi.  Untuk  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Proses Pelembagaan Perda Nomor 07 Tahun 2017 Kota Samarinda Upaya Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan”
8

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Definisi  metode  penelitian  kualitatif  yaitu  metode kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati,  Bog  dan  Taylor  (dalam  Moleong  2014).  Penelitian kualitatif  dari  sisi  definisi  lainnya  dikemukankan  bahwa  hal  itu  merupakan  penelitian  yang  memanfaatkan wawancara  terbuka  untuk  menelaah  dan  memahami  sikap,  pandangan,  perasaan  dan  perilaku  individu  atau sekelompok orang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Peraturan Larangan Memberi Uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Samarinda Tujuan Peraturan Larangan Memberi
Berdasarkan  peraturan  daerah  Kota  Samarinda  Nomor  07  Tahun  2017  Tentang  pembinaan  terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan dalam pasal 3 (tiga) yaitu memuat tujuan selain mengurangi jumlah pengemis,  yaitu untuk memberikan perlindungan  dan  menciptakan ketertiban  serta ketentraman  masyarakat serta  meningkatkan  ketertiban  bermasyarakat  melalui  kepastian  hukum  yang  dapat  melindungi  warga masyarakat

## 3.2.  Sasaran Peraturan Larangan Memberi
Sasaran dalam Perda baru ini mempunyai paradigma yang berebeda, pada Perda Nomor 16 Tahun 2002 sasarannya adalah si pengemis, sedangkan pada Perda Nomor 07 Tahun 2017 sasarannya adalah si  pemberi dalam  hal  ini  adalah  seluruh  masyarakat  Kota  Samarinda.  Selain  itu  pelaku  eksploitasi  baik  orang  tuanya sendiri  maupun  orang  lain  yang  dengan  sengaja  menyuruh  orang  lain,  keluarga  dan  mempekerjakan  anak dibawah umur untuk turun ke jalan sebagai pengemis dan anjal yang tercantum dalam pasal 4.
Ketentuan  Larangan  larangan  memberi  didalam  pasal  14  tentang  larangan  disebutkan  bahwa  setiap orang  dilarang  memberikan  sejumlah  uang  atau  barang  kepada  pengemis,  anjal,  gelandangan,  pengamen, pedangang  asongan,  penjual  koran  atau  kegiatan  sejenisnya  di  jalanan,  lingkungan  rumah  penduduk  dan tempat umum lainnya.jadi peraturan ini berlaku di seluruh tempat umum atau pemukiman penduduk, dengan ketentuan  sanksi  yang  diberikan  kepada  orang  yang  melanggar  ketentuan  akan  dipidana  dengan  kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

## 3.3.  Upaya Dinas Sosial

## a. Sosialisasi Secara Langsung
Dinas  Sosial  mengaku  telah  melakukan  sosialisasi  secara  langsung  dengan  beberapa  pihak  yaitu kelurahan  dan  sekolah  terkait  Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun  2017  Tentang  Larangan  Memberi  Uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Samarinda.
b. Secara tidak langsung
Dinas Sosial menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi tidak langsung dengan penyebaran brosur, pamphlet  dan  pemasangan  plang  himbauan  untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  terkait  Peraturan Daerah  Nomor  07  Tahun  2017  Tentang  Larangan  Memberi  Uang  kepada  Pengemis,  Anak  Jalanan  dan Gelandangan Kota Samarinda.

## 3.4. Penyelenggara Perda
Pihak  penyelenggara  dari  Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun  2017  Tentang  Larangan  Memberi  Uang Kepada  Pengemis,  Anak  Jalanan  dan  Gelandangan  Kota  Samarinda  adalah  Dinas  Sosial  sebagai  Pembina yaitu melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemberi (pelanggar perda) atau pengemis, anak jalanan dan gelandangan,  selanjutnya  untuk  pengawasan  diberlakukannya  CCTV  di  awasi  oleh  Dinas  Perhubungan sedangkan  sesuai  ketentuan  penyidikan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  adalah  Penyidk  Pegawai  Negeri  Sipil mempunya wewenang untuk menindak atau melakukan razia.

## 3.5. Sanksi Peraturan Daeran Nomor 07 Tahun 2017
Berdasarkan  hasil  wawancara  penelitian  Dinas  Sosial  menyatakan  bahwa  sanksi  Rp.50.000.000  dan kurungan 3 bulan penjara itu hanya untuk efek jera bagi masyarakat, namun apabila ada masyarakat yang di tindak  karena  memberi  uang  pada  pengemis  bisa  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  untuk  pemberian  sanksi terkait  pelanggaran  tersebut.  Untuk  menanggulangi  pengemis,  pemerintah  harus  tegas  dalam  menindak pelanggar yang sudah ada dalam ketentuan Peraturan.

## 3.6.  Setelah Adanya Perda
Berdasarkan  wawancara  penelitian  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  terkait  Peraturan  Larangan Memberi,  dari  Dinas  Sosial  belum  menguasai  perda  tersebut,  di  buktikan  pada  hasil  wawancara  di  atas, beliau  menyatakan  bahwa  perda  tersebut  hanya  berlaku  di  jalanan  saja,  padahal  dalam  pasal  14  berbunyi “Setiap  orang  dilarang  memberikan  sejumlah  uang  atau  barang  kepada  pengemis,  anjal,  gelandangan, pengamen,  pedagang  asongan,  penjual  koran,  atau  kegiatan  lain  sejenisnya  dijalanan,  lingkungan  rumah penduduk dan tempat umum  lainnya”. Sudah  jelas bahwa seharusnya perda tersebut di keseluruhan tempat yang telah tercantum dalam peraturan tersebut.
Kemudian Dinas Sosial  sering  mengalami kendala dalam pembinaan para pengemis,  anak  jalanan  dan gelandangan  yang  sudah  di  serahkan  dari  Satpol  PP.  kendala  tersebut  adalah  keterbatasan  dana  untuk merawat, memberi makan dan memulangkan para pengemis atau gelandangan Kota Samarinda.
Dinas Sosial sudah tau pola pengemis yang ada di Samarinda, yaitu dengan bentuk tim yang di sebar di beberapa  tempat  yang  strategis  untuk  mengemis  dan  mereka  akan  memberikan  hasil  pengemisan  tersebut kepada bos mereka yang di sebut koordinator.

## 3.6.  Pandangan Satuan Polisi Pamong Praja
Satpol  PP  memandang  Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun  2017  Tentang  Larangan  Memberi  Uang Kepada Pengemis,  Anak Jalanan dan Gelandangan  Kota Samarinda sangat dilematis karena  manusia punya hak  atas  apa  yang  di  lakukannya,  ketika  diterapkan  untuk  razia  si  pemberi  uang  ke  pengemis  maka  semua masyarakat  akan  tertangkap.  Lebih  lanjut  dalam  pelaksaan  peraturan  ini  juga  dinilai  kurangnya  koordinasi dari  pihak-pihak  terkait  seperti  kelurahan  atau  kecamatan  yang  dengan  mudah  mengeluarkan  izin  untuk melakukan galang dana atau bentuk sumbangan lainnya sebagai legalitas yang digunakan masyarakat dalam meminta uang di jalanan.
a.  Upaya Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  menyatakan  bahwa  mereka  sejauh  ini  masih  berpedoman  pada  peraturan daerah nomor 16 tahun 2002 untuk menindak para pengemis, anak jalanan dan gelandangan dan selama dua  tahun  berjalan  nya  peraturan  daerah  nomor  07  tahun  2017  belum  ada  penindakan  kepada masyarakat atau pemberi uang kepada pengemis. Pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui  plang  yang  berbunyi  “Terimakasih  anda  tidak  memberikan  uang  pecahan  kepada  pengamen, gelandangan,  pengemis  dan  anak  jalanan  di  persimpangan  jalan  karena  mengganggu  keamanan  dan ketertiban”.
b.  Kendala dalam Penegakan Perda Kendala  dalam  menegakkan  peraturan  daerah  nomor  07  tahun  2017  ini  adalah  bagaimana menselaraskan  hak  manusia  memberi  dengan  peraturan  yang  melarang  memberi,  dalam  diri  satpol  pp sendiri juga tidak sejalan dengan peraturan tersebut karena melawan hak asasi manusia lainnya. Selain itu  jumlah  satpol  pp  sebagai  penindak  perda  ini  juga  tidak  cukup  untuk  mengcover  seluruh  Kota Samarinda.

## 3.7. Pelembagaan Perda Nomor 07 Tahun 2017 di Masyarakat
Temuan di  lapangan adalah  hasil  wawancara dengan  beberapa  narasumber  yang sudah ditentukan  dan dari  hasil  pengamatan  peneliti.  Proses  Pelembagaan  norma  baru  harus  melalui  beberapa  tahap  sebagai berikut:

## a.Tahap dikenal Substansi
Mengenai sejauh mana masyarakat mengetahui substansi dari peraturan daerah nomor 07 tahun 2017 ternyata 7 dari 12 informan dari masyarakat mengetahui peraturan ini hanya secara garis besarnya saja yaitu  pemerintah  melarang  masyarakat  untuk  memberi  uang  kepada  pengemis,  sedangkan  sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tersebut karena lokasi yang di pilih Dinas Sosial yang hanya  di  beberapa  titik  lampu  merah,  menjadikan  masyarakat  yang  tidak  sering  melewati  lampu merah tidak tahu adanya plang himbauan tersebut, masyarakat mengenal peraturan larangan memberi itu dari beberapa media sosial dan plang himbauan yang di pasang di beberapa titik lampu merah. Penyelenggara  Kebanyakan  informan  yang  berhasil  peneliti  wawancarai,  9  dari  12  informan menyatakan  bahwa  mereka  tidak  mengetahui  siapa  pihak  penyelenggara  dan  siapa  pihak  penindak peraturan tersebut. Sedangkan disisi  lain sebagian masyarakat mengetahui pihak penyelenggara. Jadi hanya  segelintir  masyarakat  yang  mengetahui  pihak  penyelenggara  Peraturan  Daerah  Nomor  07 Tahun 2017 Kota Samarinda.
Terkait  pengetahuan  mereka  mengenai  sanksi  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahunn  2017 Tentang Larangan Memberi Uang kepada Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Kota Samarinda, Abdurrahman  menyatakan :“Yang tertera di plang himbauan  itu denda Rp.50.000.000 dan kurungan penjara selama tiga bulan”.Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan masyarakat Jalan Pramuka
10
7  dari  12  orang  mengetahui  sanksi  yang  di  berlakukan  kepada  pelanggar  peraturan  tentang  larangan memberi uang kepada pengemis.
Mengenai  sosialisasi  peraturan  larangan  memberi  uang  kepada  pengemis,  anak  jalanan  dan gelandangan Kota Samarinda, ternyata 7 dari 12 informan dari masyarakat Jalan Pramuka adalah tidak pernah  ada  sosialisasi  secara  langsung  kepada  masyarakat.  Untuk  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  heterogen  seperti  masyarakat  Jalan  Pramuka  tidak  mudah  dalam  mengumpulkan  warga, karena  kesibukan  dari  para  perantau,  pelajar  dan  pekerja  lainnya.  Sebagian  Masyarakat  hanya mengetahui  informasi  terkait  larangan  memberi  dari  plang  himbauan  di  beberapa  titik  lampu  merah. Maka  dapat  dinyatakan  Dinas  Sosial  belum  mengadakan  sosialisasi  di  kecamatan  Sempaja  Selatan sehingga  pernyataan  dari  RT  04  sebagai  perwakilan  masyarakat  mampu  menjadi  bukti  bahwa sosialisasi Dinas Sosial tidak menyeluruh.
Norma sosial yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pengemis. Setelah ditetapkan maka perturan tersebut harus di sebarluarkan agar setiap orang dapat mengetahui peraturan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perunda-undangan diharapkan masyarakat mengerti dan memahami  maksud  yang  terkandung  dalam  peraturan,  sehingga  dapat  melaksanakan  ketentuan  dari peraturan daerah tersebut. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 diketahui oleh masyarakat melalui kegiatan  sosialisasi  dari  Dinas  Sosial  agar  dapat  dilaksanakan.  Namun  faktanya  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  masyarakat,  tokoh  masyarakat  di  Jalan  Pramuka  bahwa  kebanyakan  masyarakat tidak  mengetahui  subtasnsi  dari  peraturan  mengenai  larangan  memberi  uang  kepada  pengemis,  anak jalanan,  dan  gepeng.  Penyebabnya  adalah  tidak  pernah  ada  sosialisasi  secara  langsung  kepada masyarakat  dari  Dinas  Sosial,  sebagian  Masyarakat  hanya  mengetahui  informasi  terkait  larangan memberi  dari  plang  himbauan  di  beberapa  titik  lampu  merah.  Kemudian  mengenai  pihak penyelenggara,  Masyarakat  di  Jalan  Pramuka  juga  tidak  mengetahui  siapa  pihak  penyelenggara  dan siapa pihak penindak peraturan tersebut.
b. Tahap Dipahami Substansi Peraturan Larangan Memberi Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  kebanyakan  masyarakat memahami peraturan tersebut sebagai larangan memberi yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka, dan  tidak  sesuai  dengan  pengajaran  saling  memberi  yang  mereka  terima  sejak  dini,  jadi  kebanyakan masyarakat  merasa  kasihan  apabila  pengemis  atau  anak  jalanan  tidak  boleh  diberi.  Sedangkan sebagian  masyarakat  memahami  peraturan  tersebut  dengan  pernyataan  setuju  disertai  alasaan  karena memberi  pengemis  terus  menerus  menjadikan  mereka  semakin  malas  mencari  kerja  dan  nyaman  di zona pengemisan tersebut.
Sanksi  Peraturan  Larangan  Memberi  hasil  wawancara  penelitian  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa masyarakat  memahami  sanksi  Rp.  50.000.000  dan  pidana  kurungan  penjara  3  bulan,  kebanyakan masyarakat  memahami  sanksi  yang  di  berlakukan  ketika  masyarakat  melanggar  peraturan  tersebut terlalu  tinggi  secara  nominalnya  dan  berlebihan,  tidak  adanya  sosialisasi  dari  pemerintah  juga menjadikan  masyarakat  tidak  tau  dan  tidak  paham,  masyarakat  juga  melihat  sanksi  tersebut  hanya sebuah gertakan untuk membuat masyarakat takut padahal sejauh ini masyarakat mengaku belum ada yang di tindak karena melanggar peraturan tersebut.
Norma  sosial  dipahami  oleh  masyarakat,  artinya  masyarakat  paham  apa  yang  di  maksud  dengan  isi peraturan  Nomor  07  Tahun  2017  tesebut.  Secara  normative  tata  cara  dan  syarat-syarat  atau  standar pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  sudah  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  bahwa  setiap  undang-undang, Peraturan  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  diberi  penjelasan.  Peraturan  Larangan Memberi  yang  di  sosialisakan  pada  plang  himbauan  yang  terdapat  di  beberapa  titik  lampu  merah hanya  menghimbau  masyarakat  agar  tidak  memberi  padahal  dalam  pasal  9  bertuliskan  “Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pembinaan pengemis, anak jalanan dan gelandangan dengan cara menyalurkan  dana  langsung  kepanti  sosoial  yang  resmi  dan  berbadan  hukum”  namun  pada kenyataannya  yang  di  pahami  oleh  masyarakat  adalah  secara  garis  besarnya  saja  dari  peraturan tersebut  yaitu  pemerintah  melarang  mayarakat  untuk  memberi,  padahal  dalam  peraturan  tersebut masyarakat di bolehkan memberi tetapi melalui panti sosial yang berbadan hukum.
Fungsi  penjelasan  dari  pemerintah  digunakan  untuk  tafsir  secara  resmi  agar  masyarakat  tidak  salah memahami.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di  Jalan  Pramu  ka  kebanyakan  masyarakat  memahami peraturan tersebut sebagai larangan memberi, menurut masyarakat itu tidak sesuai dengan hati nurani mereka,  dan  tidak  sesuai  dengan  pengajaran  saling  memberi  yang  mereka  terima  sejak  dini,  jadi kebanyakan masyarakat merasa kasihan apabila pengemis atau anak jalanan tidak boleh diberi.
3.8.  Perilaku Sosial.

## a. Tahap Ditaati
Pada  tahap  ditaati,  norma  sosial  mengenai  peraturan  larangan  memberi  uang  kepada  pengemis,  anak jalanan, dan gepeng. Di dalam pasal 14 menyebutkan setiap orang dilarang memberi sejumlah uang atau barang kepada pengemis, anak jalanan, gelandangan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan, lingkungan rumah penduduk dan tempat umum lainya” Seharusnya muncul kesadaran dan keyakinan dari masyarakat itu sendiri, bahwa norma sosial itu harus ditaati. Pada proses  pelembagaan  tahap  ditaati,  masyarakat  kebanyakan  masih  melanggar  peraturan  yaitu  masih memsberi  uang  kepada  pengemis  atau  anak  jalanan.  Warga  memberi  uang  kepada  pengemis  dengan memilih siapa yang akan di beri dan melihat si pengemis atau anak jalanan yang sedang meminta-minta. Peraturan  larangan  memberi  uang  kepada  pengemis  hanya  di  taati  oleh  masyarakat  apabila  berada  di daerah  titik  plang  himbauan  yang  terjangkau  oleh  pengawasan  cctv  saja,  namun  di  tempat  lain masyarakat masih memberi pengemis atau anak jalanan.

## b. Tahap Dihargai
Setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Larangan Memberi Uqang kepada Pengemis,  Anak  Jalanan  dan  Gelandangan  Kota Samarinda  jumlah  pengemis  yang  biasanya  marak  di jalanan atau lampu  merah kini  sudah  jarang kita temui otomatis  jumlah  mereka berkurang di titik-titik tertentu,  sedangkan  di  tempat  ramai  seperti  Jalan  Pramuka,  Tepian,  masjid  dan  tempat  ramai  lainnya masih banyak kita menemukan pengemis dan anak jalanan. Pada Proses pelembagaan tahap dihargai ini belum  tercapai,  karena  jumlah  pengemis  yang  masih  marak  di  Samarinda  menunjukkan  bukti  bahwa masyarakat  masih  dengan  kebiasaan  memberi,  yang  berbeda  hanya  jumlah  pengemis  di  lampu  merah sudah berkurang tapi masih banyak di tempat ramai lainnya.
Jika norma-norma sosial telah diketahui, dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat, maka norma tersebut kemudian  akan  dihargai  sebagai  sesuatu  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupannya.  Pada kenyataannya  masyarakat  di  Jalan  Pramuka  masih  dengan  kebiasaan  (folkways)  memberi  kepada pengemis yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan anggapan ketika sudah di beri maka pengemis akan  segera pergi. Hal  itu terjadi karena  masyarakat kebanyakan tidak  mengetahui  secara keseluruhan peraturan  dan  tidak  memahami  maksud  dari  peraturan,  akhirnya  tidak  di  taati  oleh  masyarakat.  Maka Proses pelembagaan tahap dihargai ini belum tercapai, karena dilihat dari jumlah pengemis yang masih banyak di Jalan Pramuka menunjukkan bukti bahwa masyarakat masih dengan kebiasaan memberi uang kepada  pengemis,  jumlah  pengemis  hanya  berkurang  di  lampu  merah  sudah  berkurang  tapi  masih banyak di tempat ramai lainnya.

## 3.9.  Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 dan Penanggulangan Pengemis
Pada  implementasi  Perda,  ternyata  pihak  penyelenggara  tidak  serius  dalam  menanggulangi  pengemis, melihat  pihak  penyelenggara  yang  sudah  lengkap  dari  berbagai  lembaga  namun  tidak  terkoordinasi  dengan baik. Dimulai dari Dinas Sosial  yang ternyata tidak  memahami  secara utuh Perda, dengan anggapan  bahwa Perda tersebut  berlaku  hanya  di  jalanan  saja.  Padahal  sudah  jelas  dalam  pasal  14  Perda  tersebut  berlaku  di seluruh tempat, seperti pemukiman penduduk, jalanan dan tempat umum lainnya.
Kemudian  Satpol  PP  sebagai  penindak  Perda,  dalam  kurung  waktu  2  tahun  Perda  ini  ditetapkan, ternyata tidak ada satu pun orang yang di tindak karena memberi uang atau barang kepada pengemis. Padahal sudah jelas dalam ketentuan larangan pasal 14 bahwa ketika ada seseorang yang memberi uang atau barang akan di pidana 3 bulan penjara atau denda Rp.50.000.000 . Namun Satpol PP merasa Perda tersebut  sangat dilematis  untuk  diterapkan,  ketika  menindak  masyarakat  yang  memberi  yang  di  nilai  memberi  adalah  hak asasi manusia.
Selanjutnya Dishub,  yang  memiliki  fungsi  melaporkan adanya pelanggaran  yang di  lakukan seseorang dengan  pantauan  cctv  yang  di  pasang  di  beberapa  titik  lampu  merah  hingga  saat  ini  Satpol  PP  tidak mendapatkan  laporan  tersebut  Padahal  peneliti  menemukan  masih  banyak  pengemis,  anak  jalanan  atau penjualn koran di beberapa titik lampu merah.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  akan  terlaksana  dengan  baik  ketika  sosialisasi,  penegakan sanksi dan penguatan kelembagaan dari pihak penyelenggara namun upaya ini tidak akan berhasil ketika ada perbedaan pemahaman dari pihak penyelenggara. Untuk melembagakan suatu norma  yang baru  maka perlu adanya  ketegasan  dari  pihak  penyelenggara  agar  Perda  ini  terinternalisasi  dalam  setiap  individu.  Peraturan Nomor 07 Tahun 2017  ini tidak akan berhasil dalam  menanggulangi pengemis, ketika pihak penyelenggara dan masyarakat tidak mengetahui tujuan peraturan tersebut.
12

## 4. KESIMPULAN
a. Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun  2017  Kota  Samarinda  adalah  bentuk  upaya  pemerintah  dalam menanggulangi  masalah  pengemis,  anak  jalanan  dan  gelandangan.  Sasaran  Perda  kali  ini  berbeda dengan Perda sebelumnya, pada Perda Tahun 2002 sasarannya adalah si pengemis sedangkan Perda Tahun  2017  sasarannya  adalah  si  pemberi  atau  masyarakat.  Substansi  dari  Perda  tersebut  secara garis  besarnya  adalah  “dilarang  memberi  uang  kepada  pengemis,  anak  jalanan  dan  gelandangan. Sanksi  RP.50.000.000  dan  pidana  kurungan  3  bulan  penjara”  wacana  tersebut  terdapat  pada  plang himbauan  yang  terpasang  di  beberapa  titik  lampu  merah,  plang  tersebut  merupakan  bentuk sosialisasi dari Dinas Sosial.
b. Dinas  Sosial  sebagai  pembina  Peraturan  Daerah Nomor  07 Tahun  2017, ternyata tidak  memahami peraturan  secara  utuh.  Pihak  Dinas  Sosial  menganggap  bahwa  peraturan tersebut  hanya  berlaku  di jalanan saja, padahal dalam pasal 14 peraturan tersebut berlaku di seluruh tempat seperti lingkungan rumah penduduk dan tempat umum lainnya. Sedangkan Satpol pp sebagai penindak dalam Peraturan Daerah  Nomor  07  Tahun  2017  menganggap  paraturan  ini  sangat  dilematis  dan  segan  untuk diterapkan,  karena  ketika  menindak  masyarakat  yang  memberi  kepada  pengemis  dinilai  memberi adalah  hak  asasi  manusia  selain  itu  jumlah  satpol  pp  sebagai  penindak  perda  ini  juga  tidak  cukup untuk mengcover seluruh Kota Samarinda.
c. Masyarakat  Jalan  Pramuka  merupakan  salah  satu  sasaran  dari  Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun 2017,  dengan  berjejernya  rumah  makan  dan  beragam  aktivitas  laiinya  dijadikan  peluang  oleh pengemis untuk meminta-minta. Setelah berlaku Peraturan tersebut ternyata kebanyakan masyarakat masih memberi kepada pengemis atau anak jalanan, padahal mereka mengetahui peraturan tersebut.
d. Dalam  proses  pelembagaan  masyarakat  Jalan  Pramuka  sudah  melalui  tahap  pertama  pada  proses pelembagaan,  dilihat  dari  sebagian  besar  masyarakat  mengetahui  peraturan  melalui  plang himbauann dan sebagian besar mengetahui pihak penyelenggara dan sanksi dari peraturan tersebut.
e. Pelembagaan  Perda  Nomor  07  Tahun  2017  ternyata  hanya  melalui  tahap  dikenal,  pada  tahap dipahami,  ditaati  dan  di  hargai  tidak  berhasil  melembaga  pada  masayarakat  Jalan  Pramuka  karena peraturan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hati  nurani  mereka  dan  masyarakat  tidak  memahami peraturan dengan jelas. Seperti pada tahap dipahami masyarakat menganggap pemerintah melarang untuk memberi, padahal pada pasal 9 bertuliskan “masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pembinaan  pengemis,  anak  jalanan  dan  gelandangan  dengan  cara  menyalurkan  dana  langsung  ke panti sosial yang berbadan hokum” pihak penyelenggara tidak memberikan penjelasan secara resmi sehingga masyarakatv salah dalam memahami.

## DAFTAR PUSTAKA
Koentjaningrat. 1994. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Saharuddin. 2001. Nilai Kultur dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi Etnis.
Depok: Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia. Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
Sumber Dokumen:
Dinas Sosial. 2017. Dokumen Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 Kota Samarinda. Samarinda.