Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)
Selva Reonah Mutiara 1) , Septriani 2)
1) Universitas Bengkulu
2) Universitas Bengkulu
1) mutiarareonahselva@gmail.com
2) septriani@unib.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa (ADD)  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  yang  belum  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  ditetapkan  serta  untuk  mengetahui  transparansi  dan  akuntabilitas  perencanaan,  pelaksanaan, akuntabilitas  dan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  ADD.  Variabel  yang  diteliti  adalah  transparansi  dan akuntabilitas yang dirasakan oleh peremerintah tingkat desa, pengelola dana desa dan masyarakat desa. Data dikumpulkan  dari  93  responden  dari  5  dusun  di  desa  Taba  Tembilang.  Halsil  menunjukkan  balhwal::;:  (1). Persepsi  responden  terhadap  indikator  transparansi  menunjukkan  sudah  pada  kategori  sangat  baik  dengan rata-rata  total  skor  4.34.  (2). persepsi  indikator  akuntabilitas  menunjukkan  sudah  pada kategori  sangat  baik dengan rata-rata total skor 4.44 dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Taba Tembilang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa di Desa Taba Tembilang telah disusun dan dilaksankan dengan baik atau telah menjalankan prinsip good governance (partisipasi dan akuntabilitas). Meskipun  demikian,  pemerintah  Desa  Taba  Tembilang  harus  senantiasa  meningkatkan  kinerja  dalam pengelolaan  dana  desa  yang  berpegang  teguh  pada  prinsip-prinsip  good  governance,  sehingga  dana  desa yang diberikan oleh pemerintah pusat mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci : kebijakan, alokasi dana desa (ADD), Transparansi, Akuntabilitas.

## Abstract
This study aims to analyze and determine the implementation of the village fund allocation (ADD) policy in North Bengkulu Regency which has not been running well and in accordance with the provisions that have been  set  and  to determine  the  transparency  and  accountability  of  planning,  implementation,  accountability and  supervision of  ADD  financial management.  The  variables  studied  are  transparency  and  accountability felt by the village government, village fund managers and village communities. Data were collected from 93 respondents  from  5  hamlets  in  Taba  Tembilang  village.  Halsil  shows  the  following::;:  (1).  Respondents' perceptions of the transparency indicator show that it is already in the very good category with an average total  score  of  4.34.  (2).  The  perception  of  the  accountability  indicator  shows  that  it  is  already  in  the  very good category with an average total score of 4.44 in realizing the management of village fund allocation in Taba Tembilang Village. Based on these results, it can be seen that the management of village funds in Taba Tembilang  Village  has  been  prepared  and  implemented  well  or  has  implemented  the  principles  of  good governance  (participation  and  accountability).  Nevertheless,  the  Taba Tembilang Village government  must always improve its performance in managing village funds that adhere to the principles of good governance, so  that  village  funds  provided  by  the  central  government  can  provide  benefits  for  improving  community welfare.
Keywords: policy, village fund allocation (ADD), Transparency, Accountability.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496

## 1. PENDAHULUAN
Desa  adalah  unit  terkecil  dari  sistem  pemerintahan  Indonesia.  Alasan  bahwa  desa  merupakan  entitas penting yang  membutuhkan perhatian  negara  dan perangkat  negara  adalah  pendapat  mayoritas  warga  desa. Banyak  masalah  pedesaan  yang  harus  diselesaikan  oleh  unit-unit  regional.  Oleh  karena  itu,  jika  ingin mencari ukuran yang tepat untuk menilai suatu desa sejahtera atau tidak, adil atau tidak, baik atau tidak, desa adalah  unit  yang  tepat  untuk  dikaji  (Febrianti  et  al.,  2018).  Undang-Undang Nomor  6  Tahun 2014 Pasal  1 tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  dengan  batas-  batas  wilayah, yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  negara,  kepentingan  masyarakat  setempat,  hak keturunan  dan/atau  hak  tradisional.  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Putra et al., 2017).
Pada saat yang sama, perekonomian desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  dalam  uang  dan  barang  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa membawa pendapatan, pengeluaran, pembiayaan dan administrasi keuangan  desa.  Dalam  peraturan  saat  ini,  keuangan  desa  harus  dikelola  berdasarkan  prinsip  transparan, bertanggung jawab dan inklusif serta dengan disiplin anggaran yang terkendali. Desa sebagai unit organisasi nasional  yang  berhadapan  langsung  dengan  segala  latar  belakang,  kepentingan  dan  kebutuhan  memiliki peran  strategis  terutama  dalam  pelaksanaan  tugas  pelayanan  publik.  Dalam  penelitian  ini  lebih  ditekankan pada  dana  dana  perimbangan  atau  biasa  disebut  alokasi  dana  desa  (ADD)  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan ke kabupaten. Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah atau pemerintah kota, yang diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah atau desa (PP No. 72 Tahun 2005, hlm 1 poin 11). Bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima negara bagian atau kota untuk desa tersebut merupakan pembagian proporsional minimal 10 persen untuk  setiap  desa.  Keberhasilan  pengelolaan  ADD  sangat  bergantung  pada  beberapa  faktor,  antara  lain kemauan pemerintah  desa  untuk  mengelola  implementasi  di  tingkat  lokal,  kemauan  untuk  mengoptimalkan implementasi  SAP  di  tingkat  desa  sehingga  perlu  adanya  ADD.  sistem  pertanggungjawaban  manajemen. sesuatu yang benar-benar dapat menandingi prinsip keterbukaan dan tanggung jawab perekonomian daerah. Karena  sebagian  besar  ADD  ditujukan  untuk  masyarakat,  maka  proses  perencanaan  ADD  harus  dilakukan sesuai  prosedur  yang  telah  ditetapkan  melalui  pelaksanaan  dan pelaporan  ADD. Dana  ADD  ini diharapkan dapat membawa pemerataan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
Dana desa dikelola sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri Rl No.3 7 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengelolaan  dana  desa  yang  baik  menurut  prinsip-prinsip good  governance  memerlukan  tanggung  jawab,  transparansi  dan  partisipasi,  sehingga  aparat  desa  dapat berperilaku  etis  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  melimpahkan tanggung  jawab  pengelolaan  dana  masyarakat  kepada  ketua  atau  kelompok  kepentingan.  (Ultafiah,  2017). Menurut  BAPPENAS,  masalah  utama  dalam  pelaksanaan  good governance  adalah  kurangnya  pemahaman, kesadaran  dan  kapasitas  di  antara  para  peserta,  terutama  sumber  daya  manusia  aparatur  negara.  Untuk memperkenalkan  manajemen  yang  efektif,  oleh  karena  itu  perlu  mendukung  pemerintah  kota  dan mendukung  pelaksanaan  manajemen  kota.  Konsep  good  governance  bukanlah  hal  baru  dalam  akuntansi sektor  publik,  namun  karena  merupakan  lembaga  publik  terkecil  di  Indonesia,  maka  masih  sangat  sedikit penelitian tentang good governance dalam pengelolaan keuangan desa.
Desa      Taba  Tembilang  secara  administratif  terletak  di  wilayah  Kecamatan  Arga  Makmur,  Program Alokasi  Dan  Delsa  melrulpakan  salah  satul  dana  bantulan  langsulng  yang  dialokasikan  kelpada  pelmelrintahan delsa  yang  digulnakan  ulntulk  melningkatkan  sarana  pellayanan  masyarakat,  kellelmbagaan  dan  prasarana  delsa yang  dipelrlulkan  dan  belrmanfaat  selrta  cara  pelngellolaannya  dilakulkan  dan  dipelrtanggulng  jawabkan  olelh Kelpala Delsa.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Gambar 1 . Rincian Dana Desa Kecamatan Arga Makmur
Sumber: DPPKAD Kabupaten Bengkulu Utara 2023
Desa  Taba  Tembilang  mengelola  ADD  tahun  2022  sebesar  Rp  641.921.989,  di  tahun  berikutnya mengalami  kenaikan  sebesar  Rp  751.921.389,  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, Kenaikkan rincian dana desa di Taba Tembilang cukup besar di bandingkan di desa Kecamatan lain  hal,  ini berdasarkan dengan jumlah penduduk yang bertambah dari 900 KK di tahun 2022 menjadi 1.260 KK. Setiap tahun, variabel jumlah ADD tentunya membutuhkan perhatian dari perwakilan kota untuk mengelola ADD secara benar, transparan dan akuntabel.
Hambatan  yang  sering  dialami  oleh  pengelolaan  dana  desa  yaitu  kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang alokasi dana desa (ADD) dan  pencairan alokasi dana desa yang kurang tetap sarasan yang menjadi pendorong  untuk  melakukan  peneliian.  Penggunaan  alokasi  dana  desa  (ADD)  yang  mejadi  rencana  oleh aparat  pemerintahan  dan  penyampaian  yang  mereka  lakukan  kepada  masyarakat  masih  belum  dapat dipahami  tentang  pengelolaan  alokasi  dana  desa  sehingga  hasil  keputusan  musyawarah  tidak  bisa direalisasikan  dengan  maksial  kepada  masyarakat  yang  nantinya  mampu  membangun  desa  mulai  dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Dan pengelolaan dana desa yang tidak tepat guna karena masih minimnya pembangunan atau fasilitas desa yang belum ada.
Berdalsalrkaln  uralialn  laltalr  belalkalng  dialtals  malkal  penulis  tertalrik  untuk  membalhals  lebih  dallalm  yalng ditualngkaln dallalm penelitialn yalng berjudul “Implementalsi Kebijalkaln Pengolalhaln ALlokalsi Dalnal Desal Untuk Mewujudkaln  Good  Governalnce    (Studi  Kalsus  Di  Desal  Talbal  Tembilalng  Kecalmaltaln  ALrgal  Malkmur Kalbupalten Bengkulu Utalral)”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Sebalgalimalnal yalng telalh dikemukalkaln oleh Wolfensohn, Presiden of the World Balnk (1999), terdalpalt dual  teori  utalmal  yalng  terkalit  dengaln Corporalte  Governalnce aldallalh stewalrdship  theory daln algency  theory (Halrdikalsalri  2011). Stewalrdship  theory dibalngun  di  altals  alsumsi  filosofis  mengenali  sifalt  malnusial  yalkni balhwal malnusial paldal halkekaltnyal dalpalt dipercalyal, malmpu bertindalk dengaln penuh talnggung jalwalb memiliki integralsi, daln kejujuraln terhaldalp pihalk lalin. Dengaln kaltal lalin, stewalrdship theory memalndalng malnaljemen sebalgali  dalpalt  dipercalyal  untuk  bertindalk  dengaln  sebalik-baliknyal  balgi  kepentingaln  publik  paldal  umumnyal malupun shalreholders paldal khususnyal.
Menurut  Zimmermaln  (1977) algency  problem jugal  aldal  dallalm  konteks  orgalnisalsi  pemerintalhaln. Ralkyalt  sebalgali principles memberikaln  malndalt  kepaldal  pemerintalh  sebalgali  algen,  untuk  menjallalnkaln  tugals pemerintalhaln  dallalm  ralngkal  meningkaltkaln  kesejalhteralaln  ralkyalt.  Dallalm  konteks  lalin,  politisi  dalpalt  jugal disebut principles kalrenal  menggalntikaln  peraln  ralkyalt,  nalmun  dalpalt  jugal  dipalndalng  sebalgali  algen  kalrenal menjallalnkaln  tugals  pengalwalsaln  yalng  diberikaln  oleh  ralkyalt.  Implikalsi  dalri  teori  ini, principles balik  ralkyalt secalral  lalngsung  perlu  melalkukaln  pengalwalsaln  kepaldal  algen  balik  pemerintalh  malupun  palral  politisi.  Politisi sebalgali prinsipel jugal memerlukaln informalsi untuk mengevallualsi jallalnnyal pemerintalh.
Dallalm  konteks  teori signallling ,  pemerintalh  berusalhal  untuk  memberikaln  sinyall  yalng  balik  kepaldal ralkyalt  (Evalns  daln  Paltton  1987).  Tujualnnyal  algalr  ralkyalt  dalpalt  terus  mendukung  pemerintalh  yalng  salalt  ini berjallaln sehinggal pemerintalhaln dalpalt berjallaln dengaln balik. Lalporaln keualngaln dalpalt dijaldikaln salralnal untuk
0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 tan ju n g rama n lu b u k sah u n g ku ro ti d u r kar an g su ci Rama Ag u n g tal an g d en au gu n u n g sel an d at ar r u yu n g
se n al i gu n u n g ag u n g si d o u ri p kar an g an yar 1 kar an g an yar 2 tab a tembi lan g
tahun 2022 tahun 2023
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
memberikaln sinyall kepaldal ralkyalt. Kinerjal pemerintalhaln yalng balik perlu diinformalsikaln kepaldal ralkyalt balik sebalgali bentuk pertalnggungjalwalbaln malupun sebalgali bentuk promosi untuk tujualn politik.
ALPBD menurut UU Keualngaln Negalral ditetalpkaln sebalgali peralturaln daleralh (perdal). Peralturaln daleralh ini merupalkaln bentuk kontralk yalng menjaldi allalt balgi legislaltif untuk mengalwalsi pelalksalnalaln alnggalraln oleh eksekutif (Hallim daln ALbdullalh 2006).
Governalnce merupalkaln  palraldigmal  balru  dallalm  taltalnaln  pengelolalaln  kepemerintalhaln.  ALdal  tigal  pilalr governalnce ,  yalitu  pemerintalh,  sektor  swalstal,  daln  malsyalralkalt.  Sementalral  itu  palraldigmal  pengelolalaln pemerintalhaln  yalng  sebelumnyal  berkembalng  aldallalh government sebalgali  saltu-saltunyal  penyelenggalral pemerintalhaln. Dengaln bergesernyal palraldigmal dalri government kealralh governalnce , yalng menekalnkaln paldal kolalboralsi  dallalm  kesetalralaln  daln  keseimbalngaln  alntalral  pemerintalh,  sektor  swalstal,  daln  malsyalralkalt  maldalni ( civil society ), malkal dikembalngkaln palndalngaln altalu palraldigmal balru aldministralsi publik yalng disebut dengaln kepemerintalhaln yalng balik ( good governalnce ) (Malrdialsmo 2002).
Dallalm  ralngkal  mendukung  terwujudnyal  taltal  kelolal  yalng  balik  ( good  governalnce )  dallalm penyelenggalralaln  desal,  pengelolalaln  keualngaln  desal  dilalkukaln  berdalsalrkaln  prinsip  taltal  kelolal  yalitu tralnspalraln,  alkuntalbel  daln  palrtisipaltif  sertal  dilalkukaln  dengaln  tertib  daln  disiplin  alnggalraln  (Salntosal  2008). Dallalm  Palsall  4  alyalt  7  Peralturaln  Menteri  Dallalm  Negeri  Republik  Indonesial  No.  13  Talhun  2006,  tentalng Pedomaln  Pengelolalaln  Keualngaln  Daleralh,  dikaltalkaln  tralnspalraln  aldallalh  prinsip  keterbukalaln  yalng memungkinkaln  malsyalralkalt  untuk  mengetalhui  daln  mendalpaltkaln  alkses  informalsi  seluals-  lualsnyal  tentalng keualngaln  daleralh.  Dengaln  aldalnyal  tralnspalralnsi  menjalmin  alkses  altalu  kebebalsaln  balgi  setialp  oralng  untuk memperoleh  informalsi  tentalng  penyelenggalralaln  pemerintalhaln,  yalkni  informalsi  tentalng  kebijalkaln,  proses pembualtaln daln pelalksalnalnnyal, sertal halsil-halsil yalng dicalpali.
Tralnspalralnsi  yalkni  aldalnyal  kebijalkaln  terbukal  balgi  pengalwalsaln.  Sedalngkaln  yalng  dimalksud  dengaln informalsi aldallalh informalsi mengenali setialp alspek kebijalkaln pemerintalh yalng dalpalt dijalngkalu oleh publik. Keterbukalaln informalsi dihalralpkaln alkaln menghalsilkaln persalingaln politik yalng sehalt, toleraln daln kebijalkaln dibualt berdalsalrkaln paldal preferensi publik (Balppenals 2003). ALkuntalbilitals ( alccountalbility ) aldallalh kewaljibaln untuk  memberikaln  pertalnggungjalwalbaln  altalu  menjalwalb  daln  meneralngkaln  kinerjal  daln  tindalkaln  seseoralng baldaln  hukum  pimpinaln  sualtu  orgalnisalsi  kepaldal  pihalk  yalng  memiliki  halk  altalu  berkewenalngaln  untuk memintal keteralngaln altalu pertalnggungjalwalbaln.
Berdalsalrkaln  pengalmaltaln  peneliti  aldal  beberalpal  penelitialn  terkalit  dengaln  Corporalte  Governalnce, Tralnspalralnsi, ALkuntalbilitals.Sri Roselrdelvi Nalsultion (2018) dengaln valrialbel Pelnelralpaln Prinsip-Prinsip Good Govelrnalncel  Dallalm  Pellalyalnaln  Pulblik  Di  Kalntor  Calmalt  Salil  Kotal  Pelkalnbalru  yalng  malnal  tujualn  penelitialn aldallalh  Ulntulk  melngeltalhuli  balgalimalnal  calral  pelnelralpaln  good  govelrnalncel  dallalm  pellalksalnalaln  pellalyalnaln  di Kalntor Calmalt Salil metode penelitialn aldallalh delskriptif kulallititaltif halsil dalri penelitialnnyal aldallalh pelnelralpaln good  govelrnalncel  dallalm  pellalksalnalaln  pellalyalnaln  di  Kalntor  Calmalt  Salil  bellulm  malksimall  Kelkulralngaln  SDM melrulpalkaln sallalh saltul yalng melnjaldi falktor pelnghalmbalt dallalm pelnelralpaln prinsip-prinsip good govelrnalncel di Kalntor Calmalt Salil selalnjutnyal Cici Wullalndalri (2016) dengaln valrialbel pelningkaltaln telnalgal kelrjal, pelmelraltalaln pelndalpaltaln daln pelningkaltaln pelmbalngulnaln delsal di wilalyalh delsal Kallbalng Belngkullul Ultalral yalng malnal tujualn penelitialn  Ulntulk  melngeltalhuli  kelbelrhalsilaln  pelrselpsi  allokalsi  dalnal  delsal,  metode  penelitialn  aldallalh  alnallisis deksriptif  daln  halsil  penelitialnnyal  aldallalh  Malsyalralkalt  di  delsal  Kallbalng  kelcalmaltaln  lalis  kalbulpalteln  belngkullul ultalral  melmiliki  talnggalpaln  balik  telrhaldalp  Pelrspsi  allokalsi  dalnal  delsal  dallalm  melndulkulng  kelbelrhalsilaln pelningkaltaln  telnalgal  kelrjal  di  delsal  Kallbalng.Nulrisnal,  Salhaldel  daln  ALzwalr  ALnwalr  (2020),  valrialbelnyal  aldallalh good  govelrnalncel  dallalm  Pelngellolalaln  Dalnal  Delsal,  yalng  didalsalrkaln  paldal  prinsip-prinsip  alkulntalbilitals, tralnspalralnsi  daln  palrtisipalsi  yalng  diellalboralsi  delngaln  Pelrmelndalgri  Nomor  113  Talhuln  2014  metode penelitialnnyal  aldallalh  Delskritif  kulallitaltif  yalng  malnal  halsil  penelitialnnyal  aldallalh  prinsip  Good  Govelrnalncel yalitul  alkulntalbilitals,  tralnspalralnsi,  daln  palrtisipalsi  suldalh  ditelralpkaln  olelh  pelmelrintalh  Delsal  palllalwalrulkkal Kelcalmaltaln  Palmalnnal  Kalbulpalteln  Waljo  mullali  dalri  talhalp  pelrelncalnalaln  salmpali  pellalporaln  daln  pelrtalnggulng jalwalbaln tellalh ditelralpkaln selsulali delngaln Pelrmelndalgri Nomor 113 Talhuln 2014.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  Deskritif  dengan  pendekatan  Kualitatif,  Metode  Penelitian  Kualitatif  adalah  metode penelitian  yang  berlandasakan  pada  filsafat  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  ilmiah  dimana peneliti  sebagai  instrumen,  teknik pengumpulan  data  dan di  analisis  lebih  menekan pada makna  (Sugiyono 2018:213). Penelitian deskritif ini adalah untuk mengetahui pengelolaan  alokasi dana desa yang ada di desa Taba  Tebilang,  Kecamatan  Arga  Makmur,  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Dengan  variabel  Transparasi  dan
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Akuntabilitas.  Populasi  dalam  Penelitian  ini  adalah  Kepala  Keluarga  di  Desa  Taba  Tembilang  mencakup  5 dusun sebanyak 1.260 KK Seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga No Dusun di Desal Talbal Tembilalng Kepallal kelualrgal {KK} 1 Dusun 1 talbal tembilalng 310 2 Dusun 2 talbal tembilalng 290 3 Dusun 3 talbal tembilalng 224 4 Dusun 4 talbal tembilalng 225 5 Dusun 5 talbal tembilalng 211 Totall Kepallal kelualrgal 1.260
Sumber : Dukcalpil Bengkulu Utalral, 2023
Perhitungaln jumlalh salmpel dallalm penelitialn ini dengaln menggunalkaln rumus Slovin sebalgali berikut: n = 𝑁 1+𝑁𝑒 2 Keteralngaln: n : Jumlalh salmpel e 2 : baltals toleralnsi N : jumlalh populalsi
Dengaln  menggunalkaln  rumus  tersebut  dilalkukaln  perhitungaln  jumlalh  salmpel  di  desal  Talbal  Tembilalng Kecalmaltaln Alrgal Malkmur, yalitu :
n= 1.260 1+1.260(0,1𝑥0,1)
n= 1.260 1+12,6 n=92,6 (dibulaltkaln 93) setelalh  didalpaltkaln  jumlalh  salmpel,  malkal  lalngkalh  selalnjutnyal  aldallalh  melalkukaln  perhitungaln  untuk jumlalh salmpel malsing – malsing dusun seperti talmpalk paldal talbel di balwalh ini :
Tabel 2. Jumlah Sampel No Nalmal Dusun N N KK % KK 1 Dusun 1 talbal tembilalng 310 24,6 23 2 Dusun 2 talbal tembilalng 290 23,01 21 3 Dusun 3 talbal tembilalng 224 17,77 17 4 Dusun 4 talbal tembilalng 225 17,85 17 5 Dusun 5 talbal tembilalng 211 16,74 16 Totall 1.260 100% 93
Selalnjutnyal  teknik  pengumpulaln  daltal  yalng  digunalkaln  dallalm  penelitialn  ini  aldallalh  kuisioner, walwalncalral  daln  dokumentalsi.  Pertalnyalaln  –  pertalnyalaln  di  kuisioner  tersebut  merupalkaln  penjalbalral- penjalbalraln dalri indikaltor- indikaltor tralnspalralnsi dan alkuntalbilitals. Jalwalbaln dalri instrument pertalnyalaln yalng dialjukaln dallalm bentuk skallal likert dengaln kriterial sebalgali berikut :
1. Salngalt Balik (SB) = skor 5 2. Balik (B) = skor 4 3. Cukup Balik (CB) = skor 3 4. Tidalk Balik (TB)             = skor 2
5. Salngalt Tidalk Balik        = skor 1
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Setelalh  instrumen  kuisioner  disusun    malkal  alkaln  dilalkukaln  penyebalraln  kuisioner  kepaldal  seluruh salmpel  yalng  telalh  ditetalpkaln  jumlalhnyal.  Paldal  alnallisis  dekskriptif  kualntitalif  ini  peneliti  melalkukaln perhitungaln staltistik sederhalnal. Untuk melihalt skor raltal-raltal dalri jalwalbaln responden peneliti menggunalkaln rumus :

## 𝑋̅ = ∑ 𝑓.𝑠
𝑁
Dimana : 𝑋̅ = Nilai Rata-rata f = frekuensi jawaban responden s = skor jawaban responden N = Jumlah Responden
Hasil  rata-rata  jawaban  responden  setiap  item  variabel  dinilai  dengan  skala  rata-rata  interval,  dengan menggunakan rumus :
a. Range Interval : 5-1 = 4
b. n : 5, 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
𝑛
= 4 5 = 0,80
Dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil rata-rata variabel :
1,00 – 1,79 = Sangat tidak transparan; sangat tidak akuntabel
1,80 – 2,59 = Tidak Transparan; tidak akuntabel;
2,60 – 3,59 = Cukup transparan; cukup akuntabel;
3,40 – 4,19 = Transparan, akuntabel,
4,20 – 5,00 = Sangat transparan; sangat akuntabel
Selanjutnya,  metode  ini  digunakan  untuk  menganalisis  hasil  wawancara  dengan  menggunakan  teori dari  Miles  and  Huberman  dalam  Sugiyono  (2009),  yaitu  data  reduction,  data  display,  dan  conclusion drawing/verification.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Pada penelitian ini responden sebanyak 93 orang yang dapat dibedakan berdasarkan kelompok status, usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
Ulsial  melrulpalkaln sallalh saltul yalng melmpelngalrulhuli pelrilalkul dallalm mellalkulkaln altalul melngalmbil kelpultulsaln daln dalpalt belkelrjal selcalral optimall selrtal produlktif. Relspondeln palling balnyalk belrulsial 31-35 talhuln belrjulmlalh 29 Responden .
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Gambar 2 .  Klalsifikalsi relspondeln belrdalsalrkaln ulsial\ Sumber: Hasil Penelitian, Desa Taba Tembilang 2023
Selanjutnya, pada grafik 3 menunjukkan bahwa  jumlah responden perempuan lebih banyak yaitu sebesar  62,37% sedangkan jumlah  responden laki-laki sebanyak 37,63%
Gambar 3 .  Klalsifikalsi relspondeln belrdalsalrkaln jelnis kellalmin Sumber: Hasil Penelitian, Desa Taba Tembilang 2023
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 25-30 31-35 36-40 41-50 >50 19,35% 31,18% 25,80% 22,58% 1,09%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% laki-laki perempuan 37,63% 62,37%
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Berdasarkan  penelitian  mayoritas  tingkat  pendidikan  yang  berada  di  desa  Taba  Tembilang  yaitu memiliki pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/ Sederaja) yaitu sebesar 28,70%.
Gambar 4 .  Klalsifikalsi relspondeln melnulrult tingkalt pelndidikaln Sumber: Hasil Penelitian, Desa Taba Tembilang 2023
Gambar 5 . Relallisalsi Kelulalngaln delsal  delsal talbal telmbilalng talhuln 2022 – 2023 Sumber: Hasil Penelitian, Desa Taba Tembilang 2023
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% SD/Sederajat SLTP/Sederajat SLTA/Sederajat D3/Strata 1 10,75% 32,25% 38,70% 18,30%
Rp- Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp500.000.000 Rp600.000.000 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bidang Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyrakat Realisasi Keuangan Desa tahun 2022 Realisasi Keuangan Desa tahun 2023
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Keuangan  Delsal  di Delsal talbal telmbilalng paldal talhuln 2022, selsulali delngaln  relncalnal  kelrjal  pelmelrintalh  delsal  (RKPDels)  yalng  diselpalkalti  dallalm  mulsyalwalralh  pelrelncalnalaln pelmbalngulnaln delsal yalng dallalm alnggalraln pelndalpaltaln daln bellalnjal delsal yalng dilalksalnalkaln delngaln nilali totall alnggalraln  selbelsalr  Rp.  641.921.989  yalng  pellalksalnalalnnyal  telrbalgai  keldallalm  belbelralpal  Jenis  Kegiatan diantarannya  Penghasilan  Tetap  Kades,  Penghasilan  Tetap  Sekdes,  Penghasilan  Tetap  Kasi,  Penghasilan Tetap  Kaur,  Penghasilan  Tetap  Kadun,  Tunjangan  Ketua  BPD,  Tunjangan  Wakil  Ketua  BPD,,  Tunjangan Wakil  Ketua  BPD, Tunjangan  Anggota  BPD,  Operasional  Pemerintah  Desa,  dan  OPerasional  BPD  dengan anggaran  RP.  150.450.000,-,  untuk  jenis  kegiatan  pembangunan  gedung  posyandu  dusun  1,  Pembangunan Gedung posyandu  dusun  2, pembangunan  tugu batas  desa,  pembangunan  rabat  beton  dusun  (1,2,3,4,5)  dan pembangunan  peningkatan  halaman  kantor  desa  dengan  total  anggaran  RP.  415.407.989,-,  kemudian  untuk jenis  kegiatan  pembinaan  ketertiban  dan  keamanan,  pembinaan  pkk  desa,  pembinaan  karang  taruna  desa, pembinaan  lembaga  keagamaan,  pembinaan  lembaga  posyandu  desa,  pembinaan  lembaga  LPMD,  dan Pembinaan  Lembaga  Dusun  1  sampai  5  dengan  anggaran  RP.  40.530.000,-  sealnjutnya  untuk  kegiatan Aparatur desa, kegiatan gotong royong karang taruna desa, kegiatan pemberdayaan lembaga dusun 1 sampai dusun 5 dan kegiatan pemberdayaan lembaga desa dengan Anggaran RP. 35.534.000,-
Seldalngkaln  dallalm  talhuln  2023  selsulali  delngaln  relncalnal  kelrjal  pelmelrintalh  (RKPDelsal)  yalng  diselpalkalti dallalm mulsyalwalralh pelrelncalnalaln pelmbalngulnaln delsal yalng dallalm alnggalraln pelndalpaltaln daln bellalnjal delsal yalng dilalksalnalkaln  delngaln  nilali  totall  alnggalraln  selbelsalr  Rp.  751.921.389  yalng  pellalksalnalaln  telrbalgi  keldallalm belbelralpal    Jenis  kegiatan    yaitu  penghasilan  tetap  kades,  penghasilan  tetap  sekdes,  penghasilan  tetap  kasi, penghasilan  tetap  kaur,  penghasilan  tetap  kadun,  Tunjangan  Ketua  BPD,  Tunjangan  Wakil  Ketua  BPD, Tunjangan Sekretaris BPD, Tunjangan anggota BPD, Operasional Pemerintah Desa, Operasional Pemerintah Desa,  Operasional  BPD,  Operasional  PILKADES,  Pendapatan  Desa  dengan  anggaran  Rp.  170.151.054,- selanjutnya  untuk  jenis  kegiatan  Pembangunan  rabat  beton,  pemeliharaan  kantor  desa,  Pembangunan Poskesdes,  pembentukan  dan  pembangunan  BUMDES  dengan  anggaran  Rp.  497.811.000,-  selanjutnya untuk jenis kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban,pembinaan  kerukunan  umat  beragama,  pembinaan  kesenian  dan  sosial  budaya,  pembinaan posyandu  dan  pembinaan  karang  taruna  dengan  anggaran  Rp.  42.979.667,-  dan  untuk  jenis  kegiatan pendidikan  ,  pelatihan,  dan  penyuluhan  bagi  kepala  desa  dan  perangkat  desa,  pemberdayaan  perempuan, pemberdayaan  generasi  muda, pendidikan,  pelatihan  dan penyuluhan pengurus BUMDES dengan  anggaran Rp. 40.979.668,-.

## PEMBALHALSALN Tralnspalralsi
Berdalsalrkaln  gralfik  dalpalt  dilihalt  balhwal  malyoritals  malsyalralkalt  di  desal  Talbal  Tembilalng  memiliki  persepsi yalng  salngalt  balik  terhaldalp  Tralnspalralsi  dallalm  pengelolalaln  ALlokalsi  Dalnal  Delsal  di  Delsal  Talbal  Telmbilalng Kelcalmaltaln  ALrgal  Malkmulr.  Belrdalsalrkaln  halsil  pelrhitulngaln,  melnulnjulkaln  balhwal  pelrselntalsel  jalwalbaln relspondeln  melngelnali  Tralnspalralnsi  dallalm  pengelolalaln  ALlokalsi  Dalnal  Delsal  di  Delsal  Talbal  Telmbilalng Kelcalmaltaln ALrgal Malkmulr Kalbulpalteln Belngkullul Ultalral selbelsalr 54,84% ( salngalt Balik).
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Gambar 6 . Persepsi  relspondeln telrhaldalp Tralnspalralsi alokasi dana desa

## Sumber: Hasil Penelitian (diolah)
Delsal  Talbal  Telmbilalng  julgal  tellalh  melwuljuldkaln  prinsip  tralnspalralnsi. Hal  ini  disebabkan  karena  dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat.  Prioritas dan rencana APBDES  ADD  selalu  mempertimbangkan  usulan  dan  kritik  masyarakat  dalam  penyusunan  perencanaan alokasi  APBDES  ADD.  Kritik  dan  Saran  masyarakat  selalu  dijadikan  masukan  dalam  melakukan  revisi APBDES  ADD  dan  Pelaksanaan  sosialisasi  pada  masyarakat  jika  terjadi  perubahan  kebijakan  yang  terkait dengan  APBDes  ADD.  Tentang  pedoman  Pengelolaan  keuangan  daerah,  menyebutkan  bahwa  transparan adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan  daerah.  Dengan  adanya  Transparansi  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  infomasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.
Transparasi  merupakan bentuk  keterbukaan yang dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan  informasi kepada  semua  pihak  yang  membutukan  informasi.  Mardiasmo(2018)  menjelaskan  transparasi  adalah  salah satu  prinsip  yang  menjamin  adanya  kebebasan  bagi  pihak  berkepentingan  untuk  memperoleh  informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas semua kegiatan yang dilakukan.

## ALkuntalbilitals
Berdalsalrkaln gralfik  dalpalt dilihalt balhwal malyoritals malsyalralkalt di Desal Talbal Tembilalng  memiliki persepsi yalng salngalt balik terhaldalp alkuntalbilitals pengelolaan Dana Desa Berdalsalrkaln halsil penelitialn menunjukkaln balhwal 60,86 % responden memiliki persepsi yalng salngalt balik.  di delsal Talbal Telmbilalng Kelcalmaltaln ALrgal Malkmulr Kalbulpalteln Belngkullul Ultalral Yalitul selbelsalr 60,86 % ( salngalt balik ).
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tidak  Baik 54,84 27,74 14,84 1,72 0,86 Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tidak  Baik
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Gambar 7 . Persepsi Responden terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Sumber: Hasil Penelitian (diolah)
Hal ini dikarenakan Lembaga Pemeriksa selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDES ADD dengan. Lembaga  Pemeriksa  memiliki  kemampuan  menjelaskan  APBDES  yang  telah  disususn  pihak  pemerintah Desa. Lembaga Pemeriksa selalau mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun  pemerintah desa dengan dan Lembaga Pemeriksa selalu meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDES  ADD  yang  disampaikan  kepala  desa  dan  tepat  waktu  Indikator  untuk  mengukur  persepsi akuntabilitas  dallalm  pengelolalaln  ALlokalsi  Dalnal  Delsal.  Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi kepada  pihak yang  memiliki  hak  atau  yang  berwenang  meminta  pertanggung  jawaban.  Akuntabilitas  dapat berarti  pemberian  informasi  dan  pengungkapan  atas  aktifitas  dan  kinerja  keuangan  suatu  instansi  kepada pemangku kepentingan,  sehingga  hak  para  pemangku  kepentingan yaitu,  hak  untuk  mengetahui,  hak diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance  berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.
Belrdalsalrkaln  Gralfik  dialtals  dalpalt  di  simpullkaln  balhwal  jalwalbaln  relspondeln  telrhaldalp  alkuntalbilitals Lembalgal  Pemeriksal  memiliki  kemalmpualn  menjelalskaln  ALPBDES  yalng  telalh  disususn  pihalk  pemerintalh Desal  di  Delsal  Talbal  Telmbilalng  Kelcalmaltaln  ALrgal  Malkmulr  Kalbulpalteln  Belngkullul  Ultalral,  melskipuln  bellulm selpelnulh  nyal  100%  teltalpi  dalpalt  dilihalt  balhwalsalnnyal  dallalm  kemalmpualn  menjelalskaln  ALPBDES  yalng  telalh disususun pihalk pemerintalh Desal suldalh salngalt balik dallalm hitulngaln pelrsentalse. Lembaga Pemeriksa selalu dilibatkan  dalam  penyusunan  APBDES  ADD  ,  Lembaga  Pemeriksa  memiliki  kemampuan  menjelaskan APBDES  yang  telah  disususn  pihak  pemerintah  Desa,  Lembaga  Pemeriksa  harus  menyakinkan  bahwa APBDES  ADD  telah  memiliki  trasnparansi,  Lembaga  Pemeriksa  selalau  mengevaluasi  laporan pertanggungjawaban  yang  disusun  pemerintah  desa  dan  Lembaga  Pemeriksaselalu  meminta  keterangan berkaitan  dengan  Laporan  Pertanggungjawaban  APBDES  ADD  yang  disampaikan  kepala  desa  dan  tepat waktu.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Febrianti  dkk  (2018)  menunjukkan  bahwa pengelolaan  alokasi  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  transparansi,  dan  pengelolaan  alokasi  dana  desa berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  partisipasi  Pada  Desa  Sumber  Pinang  tahun  2017.  Ultafiah (2017)  dengan hasil  penelitian  menyatakan bahwa  akuntabilitas  dan  transparasi  secara  parsial  dan  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  alokasi  dana  desa  dalam  mewujudkan  good  govermence  pada  desa  di kecamatan  Papar.  Meliani  dan  Vita  (2024)  bahwa  pengaruh  transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap
Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tidak  Baik 60,86 24,52 12,69 1,51 0,43 Sangat Baik Baik Cukup Baik Tidak Baik Sangat Tidak  Baik
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
pengolalaan  dana  desa  menunjukkan  adanya  korelasi  yang  positif  dan  signifikan  di  Kabupaten  Padang Pariaman  tahun  2021.  Sementara  Ati  Rosliyati  (2014)  pengaruh  implementasi  sistem  akuntabilitas  pada kinerja  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerapan  Good  Governance  pada  kantor  BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.

## 5. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi  responden terhadap  indikator  transparansi  menunjukkan  sudah  pada  kategori  sangat  baik  dengan  rata-rata  total  skor 4.34,  dan  Persepsi    indikator  akuntabilitas  menunjukkan  sudah  pada  kategori  sangat  baik  dengan  rata-rata total  skor  4.44.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Taba Tembilang  telah  disusun  dan  dilaksankan  dengan  baik  atau  telah  menjalankan  prinsip  good  governance (partisipasi  dan  akuntabilitas).  Meskipun  demikian,  pemerintah  Desa  Taba  Tembilang  harus  senantiasa meningkatkan  kinerja  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  berpegang  teguh  pada  prinsip-prinsip  good governance,  sehingga  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  mampu  memberikan  manfaat  bagi peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Penelitiaan  ini  hanya  menggunakan  indikator  transparansi  dan akuntabilitas.  Oleh  karena  itu,  untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menambahkan  indikator  Good Governance  lainnya  seperti  partisipasi,  penegakan  hukum,  kesetaraan  dan  keadilan,  efektivitas  dan  efisen, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
ALstulti,  Titielk  Pulji  daln  Yullialnto.  (2016).  Good  Govelrnalncel  Pelngellolalaln  Kelulalngaln  Delsal  Melnyongsong Belrlalkulnyal Ulndalng-Ulndalng No. 6 Talhuln 2014 . Belrkallal ALkulntalnsi daln Kelulalngaln Indonelsial, Vol. 1 No. 1 : 1-14.
Evalns,  J.  H.,  daln  J.  M.  Paltton.  1987.  Signalling  alnd  Monitoring  in  Public  Sector  ALccounting. Journall  of ALccounting Resealrch 25: 130-158. Febrialnti, R. S., Yulinalrtalti, & Fitriyalh, E. (2018). ALkuntalbilitals pengelolalaln allokalsi dalnal desal talhun 2017 di Desal Sumber Pinalng Kecalmaltaln Mlalndingaln Kalbupalten Situbondo . 1 , 1-7.
Hallim, AL., daln S. ALbdullalh. 2006. Hubungaln daln Malsallalh Kealgenaln di Pemerintalh Dalealh (Sebualh Pelualng Penelitialn ALnggalraln daln ALkuntalnsi). Jurnall ALkuntalnsi Pemerintalhaln 2 (1): 53-64. Halrdikalsalri,  E.  2011. Pengalruh  Peneralpaln  Corporalte  Governalnce  Terhaldalp  Kinerjal  Keungaln  Paldal Industri  Perbalnkaln  yalng  Terdalftalr  di  Bursal  Efek  Indonesial  (BEI)  Talhun  2006-2008. Semalralng: Falkultals Ekonomi Universitals Diponegoro Helhalmalhulal,  Halyalti.  (2015).  Impalct  ALnallysis  of  thel  Villalgel  Fulnd  ALllocaltion  (ALDD)  Towalrd  Elconomic Commulnity (Calsel Stuldy on thel Rulrall District of Nalmlelal Sialhoni), Bulrul Relgelncy. Joulrnall  of Sociall alnd Delvellopmelnt Scielncels Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152. Islalmy,  M.  Irfaln,  DR,  MPAL  1997 Prinsip-Prinsip  Pelrulmulsaln  Kelbijalkaln  Nelgalral .  Celtalkaln  Kel  8.  Bulmi ALksalral, Jalkalrtal
Lelmbalgal ALdministralsi Nelgalral daln Baldaln Pelngalwalsaln Kelulalngaln daln Pelmbalngulnaln. (2000). ALkulntalbilitals daln Good Govelrnalncel . Bogor. Malrdialsmo. (2002). Otonomi daln Malnaljelmeln Kelulalngaln Dalelralh . Yogyalkalrtal:ALNDI. Moe, T.M. 1984. The New Economics of Orgalnizaltion. ALmericaln Journall of Politicall Science , 28 (5): 739- 777 Molelong, M.AL. 2019. Meltodologi Pelnellitialn Kulallitaltif . Balndulng: PT Relmaljal Rosdalkalryal Olelh,  Helleln  Florelnsi.  (2014).  Pellalksalnalaln  Kelbijalkaln  ALlokalsi  Dalnal  Delsal  (ALDD)  dallalm  Melmbelrdalyalkaln Malsyalralkalt  Delsal  di  Delsal  Celrmel,  Kelcalmaltaln  Grogol,  Kalbulpalteln  Keldiri. Kelbijalkaln  daln Malnaljelmeln Pulblik Vol. 2 No. 1 Jalnulalri 2014 ISSN 2303-341X .
Pelraltulraln Bulpalti Nomor 03 Talhuln 2023 Telntalng Pelrulbalhaln ALtals Pelraltulraln Bulpalti Belngkullul Ultalral Nomor 04 Talhuln 2022 Telntalng Peldomaln Pelngellolalaln Kelulalngaln Delsal Pelraltulraln Pelmelrintalh Nomor 72 Talhuln 2005 Telntalng Delsal Pralmulsinto,  ALguls  daln  M.  Syalhbuldin  Laltielf.  (2011).  Dinalmikal  Good  Govelrnalncel  di  Tingkalt  Delsal. Julrnall Ilmul ALdministralsi Nelgalral Vol. 11 No. 1, Jalnulalri 2011: 1 -13 Putral, P. AL. S., Sinalrwalti, K., & Walhyuni, M. AL. (2017). ALkuntalbilitals daln tralnspalralnsi pengelolalaln Relpulblik Indonelsial. (2014). Ulndalng-Ulndalng No. 6 Talhuln 2014 Telntalng Delsal. Jalkalrtal.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.7496
Republik  Indonesial.  2006. Peralturaln  Menteri  Dallalm  Negeri  Nomor  13  Talhun  2006  Tentalng  Pedomaln Pengelolalaln Keualngaln Daleralh. Jalkalrtal. Republik  Indonesial.  2007. Peralturaln  Menteri  Dallalm  Negeri  Nomor  37  Talhun  2007  Tentalng  Pedomaln Pengelolalaln Keualngaln Desal. Jalkalrtal. Relpulblik  Indonelsial.  (2014). Pelraltulraln  Melntelri  Dallalm  Nelgelri  No.  113  Telntalng  Pelngellolalaln  Kelulalngaln Delsal . Jalkalrtal Ridulwaln, 2007 Bellaljalr Muldalh Pelnellitialn Gulrul, Kalryalwaln, Pelnellitialn Pelmullal ALlfalbeltal, Balndulng Seltialwaln, AL. (2018). Pelngellolalaln ALlokalsi Dalnal Delsal Dallalm Melwuljuldkaln Good Govelrnalncel . ALmong Malkalrti, 11(22), 23–36. Soelmalntri, Balmbalng Trisalntono 2011 Peldomaln Pelnyellelnggalralaln Pelmelrintalh Delsal Fokulsmeldial , Balndulng Solelh Chalbib Daln Helrul Rochmalnsjalh 2015 Pelngellolalaln Kelulalngaln Delsal Fokulsmeldial, Balndulng Sulbalrsono, ALG 2010 ALnallisis kelbijalkaln pulblik . Celtalkaln v Delselmbelr Pulstalkal Pellaljalr, Yogyalkalrtal. Sulgiyono 2016 Meltodel Pelnellitialn Kulalntitaltif, Kulallitaltif daln R & D ALlfalbeltal, Balndulng Ultalfialh,  W.  (2017).  Pengalruh  alkuntalbilitals,  tralnspalralnsi  daln  palrtisipalsi  terhaldalp  pengelolalaln  dalnal  desal untuk  mewujudkaln  good  governalnce  paldal  desal  di  Kecalmaltaln  Meralpi  Balralt,  Kalbupalten  Lalhalt. Universitals Muhalmmaldiyalh Pallembalng .
Undalng-Undalng Nomor 32 Talhun 2004 tentalng pemerintalhaln daleralh Wisalkti  Dalrul  2008 Implelmelntalsi  Kelbijalkaln  ALDD  Di  Wilalyalh  Kelcalmaltaln  Gelyelr  Kalbulpalteln  Grobongaln . Ulnivelrsitals Diponelgoro, Selmalralng
Zimmermaln,  J.  L.  1977. The  Municipall  ALccounting  Malze:  ALn  ALnallysis  of  Politicall  Incentives. Journall  of ALccounting Resealrch 15: 107-144.