## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 11, No.1.
Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)
Muhammad Rizal Firdaus 1 , Ali Maskur 2
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
1 2202016071@student.walisongo.ac.id. 2 Rizalbangka264@gmail.com
Abstract
Keywords: Sirri marriage: Islamic law: positive law.
This  article  examines  unregistered  marriages  (nikah  sirri)  from  the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. In Islamic law, nikah sirri is based on the provisions of the Quran and Hadith, and is considered valid if it meets the required conditions and pillars. However, according to Indonesian positive law, nikah sirri does not have legality because it is not registered in accordance with the Marriage Law and Government  Regulations.  This  article  aims  to  provide  an  in-depth understanding of nikah sirri and encourages the public to understand marriage procedures in order to obtain legitimacy in court. This research uses  a  normative  legal  approach  and  qualitative  descriptive  data collection methods through documentation and descriptive analysis. The results clarify that although nikah sirri does not have legality according to positive law, it does not diminish its validity in religious law.
Abstrak
Kata Kunci: Nikah Sirri; Hukum Islam; Hukum Positif
Artikel ini mengkaji pernikahan sirri dari perspektif hukum Islam dan hukum  positif  Indonesia.  Dalam  hukum  Islam,  pernikahan  sirri didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, serta dianggap sah jika  memenuhi  rukun  dan  syarat.  Namun,  menurut  hukum  positif Indonesia,  pernikahan  sirri  tidak  memiliki  legalitas  karena  tidak dicatatkan  sesuai  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Peraturan Pemerintah. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang  pernikahan  sirri  dan  mengajak  masyarakat  memahami prosedur  perkawinan  agar  memperoleh  legitimasi  di  pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode pengumpulan  data  deskriptif  kualitatif  melalui  dokumentasi  dan analisis deskriptif. Hasilnya memperjelas bahwa meskipun pernikahan sirri  tidak  memiliki  legalitas  menurut  hukum  positif,  namun  tidak mengurangi keabsahannya dalam hukum agama.

## Pendahuluan
Keluarga  adalah  unit  terkecil  dalam organisasi  sosial  manusia,  tetapi  perannya
sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas masyarakat secara keseluruhan.  Kualitas  keluarga-keluarga
individu  dapat  menentukan  apakah  suatu masyarakat akan berkembang secara positif atau  negatif.  Keluarga  dianggap  sebagai fondasi dari peradaban manusia, karena dari keluarga  lahirlah  nilai-nilai,  tradisi,  dan norma yang membentuk identitas manusia. Oleh karena itu, dalam agama Islam seperti yang diingatkan dalam al-Qur’an, menjaga keluarga  merupakan  kewajiban  setelah menjaga diri dari segala bentuk bahaya dan dosa (Fachrudin 2014).
Sebagaimana dikemukakan (Zakaria and Saad  2021),  keluarga  merupakan  cerminan miniatur  dari  kompleksitas  kehidupan sosial yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengabaikan hakikatnya. Pernikahan dalam  Islam  dipandang  sebagai  panggilan kodrat yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan  dan  kedudukan  mulia  di  sisi Allah Swt.
Berbagai ungkapan dalam al-Qur'an dan Hadis  menunjukkan  anjuran  agama  Islam untuk  melangsungkan  pernikahan,  di antaranya:
َنْوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِ لُك ْنِمَو
Segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang- pasangan  agar  kamu  mengingat  (kebesaran Allah). (Az-Zariyat:49)
ِا ْْۗمُكِٕى ۤاَمِاَو ْمُكِداَبِع ْنِم َْيِْحِلٰ صلاَو ْمُكْنِم ىٰمَيََْلْا اوُحِكْنَاَو ْن هِلْضَف ْنِم ُٰ للّا ُمِهِنْغُ ي َء ۤاَرَقُ ف اْوُ نْوُكَّي اَو ٌمْيِلَع ٌعِساَو ُٰ للّ Nikahkanlah  orang-orang  yang  masih membujang  di  antara  kamu  dan  juga  orang yang  layak  menikah  (dari  hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan). Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memberi kemampuan  kepada  mereka  dengan  karunia- Nya.  Allah  Maha  luas  (pemberian-Nya)  lagi Maha Mengetahui. (An-Nur:32).
ْنِ م  ْمُكَل  َلَعَجَّو اًجاَوْزَا  ْمُكِسُفْ نَا  ْنِ م  ْمُكَل  َلَعَج ُٰ للّاَو ِلِطاَبْلاِبَفَا  ِْۗتٰبِ يَّطلا  َنِ م  ْمُكَقَزَرَّو  ًةَدَفَحَو  َْيِْنَب  ْمُكِجاَوْزَا ََۙنْوُرُفْكَي ْمُه ِٰ للّا ِتَمْعِنِبَو َنْوُ نِمْؤُ ي Allah  menjadikan  bagimu  pasangan  (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu- cucu,  serta  menganugerahi  kamu  rezeki  yang baik-baik.  Mengapa  terhadap  yang  batil mereka  beriman,  sedangkan  terhadap  nikmat Allah mereka ingkar?(An-Nahl:72)
ْبَع ْنَع َرَشْعَم  َيَ : َِّللَّا  ُلوُسَر اَنَل  َلاَق ٍدوُعْسَم ِنْب َِّللَّا ِد ُّضَغَأ ُهَّنِإَف , ْجَّوَزَ تَ يْلَ ف َةَءاَبْلَا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا ِنَم ، ِباَبَّشلَا ; ِمْوَّصلِبِ ِهْيَلَعَ ف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنَمَو , ِجْرَفْلِل ُنَصْحَأَو , ِرَصَبْلِل ُهَل ُهَّنِإَف )ِهْيَلَع ٌقَفَّ تُم(  . ٌءاَجِو
Wahai  para  pemuda!  Barangsiapa  di  antara kalian  berkemampuan  untuk  menikah,  maka menikahlah,  karena  nikah  itu  lebih menundukkan  pandangan,  dan  lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa  yang  tidak  mampu,  maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat  membentengi  dirinya.”  (HR  Bukhari, Muslim,  Tirmidzi,  dan  lainnya).(Ash- Shan’ani, n.d.)
Dari  ayat  tersebut  yang  sudah dicantumkan dapat kita ketahui bahwasanya  pernikahan  adalah  hal  yang sangat  di  anjurkan  bagi  kita  sebagai  umat muslim.  Apabila  diantara  kita  sudah mampu  untuk  menikah  maka  menikahlah karna hal tersebut dapat membuat kita jauh dari kemungkaran dan hal hal yang dibenci allah  SWT.  Dan  dalam  pernikahan  ini merupakan  kodrat  kehidupan  yang mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh keturunan, mempunyai keluarga  dalam  kehidupan  yang  mana  ini merupakan  bentuk  patuh  kita  sebagai hamba atas anjuran yang telah ditetapkan, dan  yang  tujuan  terpenting  dalam
pernikahan tersebut untuk mencapai ridha Allah SWT.
Dalam  perspektif  Islam,  perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan terhormat  yang  menjadi  kewajiban  bagi setiap  individu  untuk  membentuk  sebuah keluarga.  Perkawinan  dipandang  sebagai suatu  ikatan  kuat  yang  disebut  mitsaqon ghalidhan, yang diperlukan untuk
mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya  sebagai  ibadah.    Hal  ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan  kedamaian  dan  keberkahan sesuai  dengan  ajaran  dan  petunjuk  Allah SWT(Syamdan  and  Purwoatmodjo  2019). Seseorang  yang  mengabaikan  institusi perkawinan  dan  hanya  memenuhi kebutuhan  biologisnya  berarti  ia  telah mengabaikan  fitrah  kemanusiaannya  dan terjerumus ke dalam kehidupan yang lebih rendah dari kehidupan binatang.
Nikah sirri memiliki sejarah panjang dan masih menjadi fenomena klasik hingga saat ini.  Maksudnya  adalah  pernikahan dilakukan secara rahasia dan tidak dihadiri oleh  orang  lain  selain  keluarga  kedua mempelai.  Nikah  sirri  adalah  jenis
pernikahan  yang  tidak  dicatat  di  Kantor Agama  (KUA)  karena  beberapa  alasan, termasuk  keengganan  untuk  membayar biaya  administrasi  pencatatan  dan ketakutan  melalui  undang-undang  bagi pegawai.  Namun,  nikah  sirri  hukumnya “Sah”  menurut  agama  karena  telah  ada sejak  zaman  Nabi  Muhammad,  karena belum ada lembaga negara yang berwenang untuk mencatat pernikahan pada masa itu. Pencatatan  pernikahan  baru  dimulai  pada tanggal 26 November 1946.
Namun,  di  negara  kita,  seseorang  yang akan  membentuk  keluarga  diharuskan melakukan  perkawinan  terlebih  dahulu. Prosedur  perkawinan  harus  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh hukum yang berlaku.(Bambang Ali 2017)
Menurut  ketentuan  hukum  positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui sah, sesuai dengan Pasal  2  Ayat  2  UU  Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2021.  Dalam konteks  umum,  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  tidak  diakui  sahnya.  adanya perkawinan  resmi  tanpa  catatan  resmi
dinyatakan bahwa pasangan tersebut hidup bersama  tanpa  pengakuan  resmi  sebagai pasangan yang sah. Praktek ini memberikan dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat, terutama perempuan, apalagi jika  hasil  hubungan  di  luar  nikahnya melibatkan  anak(Zakaria  and  Saad  2021). Sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku yaitu uu no.1 Tahun 1974 Pasal 2  ayat  (2)”  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku”.(Indonesia, 1974)
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah dijelaskan  penulis  ingin  memperdalam konsep  tersebut  yang  perlu  dikaji  dengan judul “Pernikahan Dibawah Tangan (Nikah Sirri)  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan  Yang  Berlaku  Di  Indonesia (Hukum Positif)”

## Metode
Metodologi  artikel  ini  menggunakan metodologi hukum normatif atau doktrinal yang  memeriksa  prinsip-prinsip  dan doktrin-doktrin  dalam  ilmu  hukum. Metodologi artikel ini menekankan analisis terhadap  struktur  internal  hukum  positif,
dengan  keyakinan  bahwa  hukum  berdiri sendiri  secara  otonom.  Pendekatan  ini membatasi  riset  pada  masalah-masalah dalam  kerangka  hukum  itu  sendiri,  tanpa memperhitungkan  perilaku  individu  yang menjalankan aturan hukum. Dengan fokus pada  konsep,  prinsip,  dan  aturan  hukum, pendekatan  ini  menerapkan  interpretasi perundang-undangan  yang  relevan  sesuai dengan doktrin yang ada.
Artikel  ini  juga  menggunakan  metode dokumentasi  karena  pengumpulan  data disimpan dalam buku tertulis, seperti buku induk, buku pribadi, surat keterangan, dan sebagainya.
Setelah  berbagai  data  dikumpulkan, teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisisnya.  Tujuan  dari  teknik  ini adalah  untuk  memberikan  gambaran lengkap  tentang  Evolusi  Hukum  Nikah  Sirri Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.
Hasil Dan Pembahasan
Pernikahan  memiliki  peran  yang  sangat penting  bagi  manusia  dalam  kehidupan maupun perkembangannya. Maka dari itu, itu  Allah  Swt  dalam  firmannya
menerangkan tuntunan mengenai perkawian  dalam  islam  dalam  AL-Qur’an surah Ar-rum ayat 21:
هِتٰيٰا ْنِمَو ْنَا َقَلَخ ْمُكَل ْنِ م ُفْ نَا اَهْ يَلِا آْْوُ نُكْسَتِ ل اًجاَوْزَا ْمُكِس َنْوُرَّكَفَ تَّ ي ٍمْوَقِ ل ٍتٰيَٰلْ َكِلٰذ ِْفِ َّنِاْۗ ًةَْحَْرَّو ًةَّدَوَّم ْمُكَنْ يَ ب َلَعَجَو Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa  Dia  menciptakan  pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di  antaramu  rasa  cinta  dan  kasih  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar- benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum:21)
Tertera  ayat  tersebut  sesungguhnya pernikahan mempunyai tujuan ialah untuk menjadikan  rumah  tangga  yang  rukun, penuh cinta, dan kasih sayang dalam istilah lain  menjadi  keluarga  sakinah  mawaddah dan  warahmah.  Hal  tersebut  untuk memenuhi kebutuhan yang sudah menjadi fitrah  setiap  insan.  Kehidupan  seperti  ini dapat  tercapai  apabila  Setiap  pasangan suami istri menjalankan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan ajaran Islam.
Kompilasi  Hukum  Islam  (Muhammad 2018) menyatakan pada Pasal 2 Ayat 1 bahwa suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila dilakukan  menurut  peraturan  dan
keyakinan  agama  yang  dianut  oleh pasangan  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan bahwa perkawinan tersebut diterima dalam masyarakat  dan  dianggap  sah  menurut ajaran  Islam  apabila  memenuhi  syarat  dan komponen  yang  telah  ditetapkan,  seperti tata cara ijab Islam.
Hal  ini  menegaskan  bahwa  pemberian persyaratan  berdasarkan  ajaran  agama menjadi landasan utama dalam menentukan  sahnya  suatu  perkawinan, yang  juga  diterima  secara  luas  oleh masyarakat.
Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh  pandangan  agama  masing-masing individu dalam kerangka hukum Islam yang dituangkan dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI).  Misalnya,  perkawinan  seorang Muslim  baru  dianggap  sah  jika  sesuai dengan pedoman dan prinsip hukum Islam.
Gagasan  ini  ditegaskan  kembali  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Pasal  2  Ayat  1,  yang menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut undang-undang  yang  relevan  dengan keyakinan  dan  keyakinan  masing-masing
orang yang menikah.(Sumiati and Jamaluddin 2023). Maka dari itu apabila ada perkawinan yang berbeda keyakinan agama, hal  tersebut  masih  menjadi  perdebatan hingga masa kini.
Sedangkan pengertian perkawinan yang diatur  dalam  pasal  1  UU  No.  1  tahun  1974 adalah  suatu  ikatan  baik  lahir  dan  batin antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk  keluarga  yang  harmonis berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.(Indonesia  1974)  Artinya  pernikahan sesama jenis dilarang dan pernikahan hanya dapat  dilakukan  oleh  laki-laki  dan perempuan.  Pelaksanaan  perkawinan sesama jenis dilarang dalam Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Menurut pasal  tersebut,  ikatan  jasmani  dan  rohani yang  terjalin  antara  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  ketika  menjadi  suami istri inilah yang menjadikan perkawinan itu penting.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Pasal 1 dan 2, serta Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam,  keduanya  menggarisbawahi  bahwa perkawinan  adalah  suatu  perbuatan  yang
berpedoman pada agama dan tunduk pada aturan negara. Bagi yang akan menikah, hal ini  bukan  sekedar  perbuatan  hukum, namun  juga  mempunyai  dampak  yang signifikan  terhadap  keyakinan  agama  dan kehidupannya  secara  keseluruhan..(Umar and Aunur 2019).
Sekitar 1.500 tahun yang lalu, nikah sirri pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Khalifah Umar  bin  Khattab.  Dalam  kisahnya,  dia sangat  marah  ketika  mendengar  berita bahwa  seseorang  melakukan  pernikahan tapi  tidak  memenuhi  syarat  (tidak  cukup saksi).  Karena  kemarahannya  yang  tak tertahankan, umar sampai ingin membunuh pasangan  yang  melakukan  nikah  sirri tersebut..(Setiawan 2016)
Menurut  mayoritas  ulama  dari  Mazhab Hanafi,  Syafi'i,  dan  Hanbali,  nikah  siri merujuk  pada  pernikahan  yang  tidak disaksikan oleh saksi. Namun, jika ada saksi yang  menyaksikan  pernikahan  tersebut, maka  statusnya  berubah  menjadi  nikah yang  diumumkan  seperti  biasanya.  Oleh karena  itu,  apabila  pernikahan  dilakukan tanpa  kehadiran  minimal  dua  orang  saksi laki-laki,  menurut  pandangan  mayoritas
ulama  tersebut,  hal  tersebut  dianggap sebagai nikah siri.(Faishal Agil Al Munawar 2020)
Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga fatwa  di  Indonesia,  telah  mengeluarkan sebuah fatwa terkait pernikahan yang tidak terdaftar  resmi  atau  nikah  siri,  yang berbunyi  sebagai  berikut:  (Faishal  Agil  Al Munawar,  2020)  "Fatwa  Nomor  10  Tahun 2008  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) mengenai  Nikah  Di  Bawah  Tangan menetapkan  aturan  umum  dan  khusus. Aturan umum dalam fatwa ini menyatakan bahwa  Nikah  Di  Bawah  Tangan  merujuk pada  pernikahan  yang  memenuhi  semua syarat  dan  rukun  menurut  fikih  (hukum Islam),  namun  tidak  didaftarkan  secara resmi  di  lembaga  yang  berwenang  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku."
Dari penjelasan yang diberikan oleh para pakar di atas mengenai nikah sirri, terlihat bahwa  ada  pandangan  yang  menyatakan bahwa  nikah  sirri  ialah  pernikahan  yang belum memenuhi semua syarat dan rukun nikah,  sementara  ada    anggapan  dari pandangan lain   bahwa nikah  sirri  sebagai
pernikahan  yang  tidak  didaftarkan  resmi atau  dilakukan  secara  tidak  terbuka, meskipun  memenuhi  semua  syarat  dan rukun  nikah.  Oleh  karena  itu,  ada  yang berpendapat  bahwa  nikah  sirri  serupa dengan pernikahan yang tidak tercatat atau dilakukan secara tidak terbuka.
Menurut artikel ini, dalam konteks yang lebih  umum,  nikah  sirri  mencakup  dua situasi:  pertama,  pernikahan  yang  tidak lengkap karena belum memenuhi syarat dan rukun  nikah;  kedua,  pernikahan  yang sudah  terpenuhi  semua  syarat  dan  rukun nikah,  tetapi  belum  didaftarkan  di  KUA Kecamatan  bagi  mereka  yang  menganut agama  Islam.  Dengan  demikian,  konsep nikah sirri memiliki cakupan yang lebih luas daripada  sekadar  pernikahan  yang  tidak tercatat secara resmi.
Pernikahan  dianggap  sebagai  suatu peristiwa  hukum  yang  penting,  seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain. Menurut pendapat penulis, kepentingan pernikahan tidak  dapat  hanya  dibuktikan  dengan kejadian  itu  sendiri.  Diperlukan  bukti tertulis  yang  didasarkan  pada  pencatatan resmi di lembaga yang ditunjuk pada lokasi
yang  ditentukan.  Akta  tersebut  berfungsi sebagai  bukti  autentik  yang  tidak  bercacat karena dicatat oleh pejabat yang berwenang dan  diterbitkan  sebagai  akta  perkawinan. (Muhajarah 2015)
Pernikahan  ialah  untuk  menciptakan sebuah  rumah  tangga  yang  damai,  penuh kasih  sayang,  dan  berkah.  Untuk memastikan  keberlangsungannya  yang teratur,  pernikahan  tersebut  harus didaftarkan  oleh  Pegawai  Pencatatan Nikah.
Dalam perjalanan kehidupannya, manusia  dihadapkan  pada  berbagai tantangan sosial yang berasal dari interaksi dengan  orang-orang  di  sekitarnya.  Salah satu tantangan yang sering muncul adalah masalah  pernikahan,  khususnya  terkait dengan  praktik  nikah  siri  yang  pada akhirnya mempengaruhi pandangan hukum dalam masyarakat(Fachrudin 2014).
Norma-norma  sosial  dalam  masyarakat dapat menjadi beban psikologis yang lebih berat  daripada  aturan  syariat.  Sebagai hasilnya,  seseorang  akan  berusaha  keras untuk  menghindari  konsekuensi  hukum tersebut  agar  tidak  menimpanya.  Namun
demikian,  hal  ini  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  agama,  terutama  bagi seorang Muslim yang seharusnya mematuhi aturan yang telah diatur dalam nash (kitab suci)  meskipun  pandangan  masyarakat terhadap masalah tersebut berbeda.
Dalam  konteks  masalah  nikah  sirri, terdapat beberapa faktor yang dapat artikel ini  identifikasi  sebagai  penyebab  umum perilaku  tersebut  di  masyarakat.  Faktor- faktor  ini  meliputi  ketakutan  akan pengungkapan kepada istri yang sudah ada sebelumnya, keterbatasan dalam memenuhi persyaratan  administratif  umum,  seperti usia  yang  belum  mencukupi,  biaya pernikahan yang tinggi, adanya gaya hidup yang cenderung bebas seperti pacaran yang tidak  terkontrol,  dan  kekhawatiran  akan terjerumus  dalam  perbuatan  zina,  serta tidak  mampu  membiayai  pernikahan  yang meriah dan mahar yang tinggi.
Dibawah  ini  adalah  faktor-faktor  yang menjadi penyebab dilakukannya nikah siri oleh sebagian individu, diantaranya:
1. Adanya halangan dalam berpoligami
Sebagian  pria  memilih  untuk menempuh jalur perkawinan
semacam  ini  ketika  mereka  memiliki keinginan  untuk menikahi lebih dari satu  wanita  (poligami).(Ferdiansyah 2023)  Namun,  di  sisi  lain,  bentuk pernikahan  seperti  ini  seringkali dipandang  negatif  oleh  sebagian masyarakat  atau  bahkan  oleh  sistem hukum  yang  berlaku  di  negara  kita. Sedangkan  Pasal  3  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 memperbolehkan pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengawini lebih dari satu perempuan jika  dikehendaki  oleh  pihak-pihak yang terlibat, namun dalam
eksekusinya proses untuk mendapatkan  izin  semacam  itu seringkali sangat rumit dan memakan waktu.
Jika sang suami mengabaikan hal- hal  tersebut,  namun  ingin  menikah lagi,  ia  mungkin  menghadapi hambatan  lain  jika  istri  pertamanya tidak  setuju  dengan poligami. Dalam situasi seperti itu, sang suami terpaksa melakukan  pernikahan  kedua  secara rahasia atau nikah siri.
Ada  juga  halangan  yang  lain,  di mana  istri  pertama  bersedia  untuk poligami,  namun  ada  hambatan  lain dalam  menjalankan  poligami,  seperti sanksi  bagi  Pegawai  Negeri  atau anggota Militer (ABRI dan Kepolisian)  yang  memiliki  lebih  dari satu istri. Untuk menghindari masalah ini,  mereka  mungkin  memilih  untuk menikahi istri kedua secara rahasia.
2. Hamil diluar nikah
Hal tersebut merupakan salah satu ujian  dan  perilaku  yang  tercela  serta dosa  besar  yang  dilakukan  oleh sebagian  individu  yang  hanya mengikuti  hawa  nafsu dan dorongan biologis  tanpa  mempedulikan  nilai- nilai agama dan norma sosial. Mereka tidak  takut  akan  siksaan  Allah  yang telah  dijanjikan bagi  para pezina dan mereka  yang  melakukan  hubungan intim  di  luar  ikatan  pernikahan; ketakutan  mereka  hanya  terfokus pada  pandangan  masyarakat  sekitar. Mereka  lebih  memperhatikan  rasa malu  dari  tetangga  mereka  daripada malu  kepada  Allah  karena  hamil  di
luar nikah, sehingga mereka memilih untuk  melakukan  pernikahan  secara siri.(Adillah  2011)  Atau  dalam  situasi lain, jika seorang wanita yang hamil di luar  nikah  ditanya  oleh  seseorang, "Kapan  Anda  menikah  dengan  si Fulan?"  maka  ia  akan  mengklaim bahwa ia telah menikah secara rahasia, hanya untuk  menyembunyikan fakta bahwa ia hamil di luar nikah.
3. Usia
Di berbagai negara di dunia saat ini,
Pemerintah  telah  menetapkan  usia minimum  untuk  menikah.  Misalnya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur usia minimal bagi  perempuan  16  tahun  dan  bagi laki-laki  20  tahun.  Namun  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 mengubah  aturan  tersebut.  Sebagai syarat untuk menikah, seorang wanita harus  berusia  16  tahun  dan  seorang pria  harus  berusia  19  tahun.  Namun dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019,  pasal  tersebut  diubah sehingga  berbunyi,  “Perkawinan hanya  diperbolehkan  apabila  pihak
laki-laki  dan  perempuan  telah mencapai umur 19 tahun.” .”(Wibawa,
Sudiatmaka,  and  Dantes  2021) serta ketentuan  lainnya  yang  relevan.  Hal ini  dimaksudkan  untuk  melindungi individu,  terutama  yang  lebih  muda, dari  risiko  perkawinan  yang  tidak sesuai  dengan  kematangan  fisik, emosional,  dan  mental  mereka. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa perkawinan  terjadi  dalam  kondisi yang  lebih  baik  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  kesejahteraan  dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam  ajaran  Islam,  disarankan agar individu menikah pada usia dini daripada  terlibat  dalam  hubungan pacaran  sebelum  menikah.  Ketika seorang  pemuda  atau  pemudi memutuskan untuk mencari kehalalan dalam berhubungan dengan lawan  jenisnya,  mereka  ingin menghindari  dosa  yang  mungkin timbul dari pacaran, sehingga mereka memilih  untuk  menikah.  Namun, seringkali  pernikahan  mereka  tidak
mendapatkan izin resmi dari pemerintah karena usia mereka belum mencukupi  menurut  hukum  yang berlaku,  sehingga  satu-satunya  cara yang  mereka  anggap  untuk  mencari kehalalan  dalam  hubungan  adalah dengan  menikah  secara  siri.  Di  sisi lain,  ada  juga  situasi  di  mana pernikahan dilakukan oleh orang tua tua (kakek dan nenek), yang mungkin merasa  malu  untuk  melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama  (KUA),  sehingga  mereka memilih  untuk  menikah  secara rahasia.
4. Masalah  ekonomi  dan  minimnya informasi terkait administrasi pernikahan
Tidak  semua  orang  memiliki kemampuan  finansial.  Tidak  semua orang  mampu  menghidupi  dirinya sendiri  secara  finansial.  ada  yang hidup  dalam  keterbatasan  ekonomi. Ketika  seseorang  dengan  kondisi ekonomi  yang  pas-pasan  ini  ingin menikah,  mungkin  sulit  bagi  mereka untuk melaporkan pernikahan
mereka  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA),  karena  biayanya  dianggap mahal,  terutama  jika  petugas  KUA menetapkan biaya administrasi tambahan  yang  disebut  riswah (pungli).(Iismiaty, Maloko, and Sanusi 2020)  Dalam  kondisi  seperti  itu,  bagi masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi yang  terbatas,  pernikahan  siri mungkin menjadi satu-satunya pilihan,  asalkan  mereka  meyakini bahwa  pernikahan  tersebut  sah menurut prinsip-prinsip syariat Islam. Pada  kenyataannya,  pernyataan tersebut  tidak  tepat  karena  biaya untuk  menikah  di  Kantor  Urusan Agama (KUA) tidak dikenakan biaya asalkan prosesnya dilakukan pada hari kerja. Namun, jika pasangan
pengantin memutuskan untuk melaksanakan  akad  nikah  di  tempat lain selain KUA atau di luar jam kerja,
mereka akan dikenakan biaya sebesar
Rp600 ribu.
5. Perbedaan  dalam  strata  sosial  yang tidak sejajar (tidak sekufu)
Sebagian  orang  akan  merasa tertekan  oleh  pandangan  masyarakat jika  mereka  menikah  dengan seseorang yang berada di strata sosial yang  lebih  rendah  daripada  mereka. Misalnya,  orang-orang  dari  strata sosial yang lebih tinggi, seperti kaum bangsawan,  mungkin  merasa  malu jika  anak  mereka  menikah  dengan seseorang yang berada di strata sosial yang  jauh  di  bawahnya.  Jika  anak mereka  menjalin  hubungan  dengan seseorang dari strata sosial yang lebih rendah tanpa sepengetahuan mereka, dan mereka diminta untuk mengakhiri  hubungan  itu,  anak mereka  mungkin  menolak.  Dalam upaya  untuk  menjaga  reputasi  dan martabat  keluarga,  mereka  mungkin memilih  untuk  menikahkan  anak mereka  secara  rahasia  atau  sirri  agar tidak  diketahui  oleh  masyarakat luas.(Fachrudin 2014)
6. Beda agama
Hubungan cinta sering kali terjadi antara  dua  individu  yang  memiliki keyakinan  agama  yang  berbeda,
seperti  seorang  Muslim  dan  seorang Kristen.  Ketika  mereka  memutuskan untuk memajukan hubungan mereka ke  tahap  pernikahan,  mereka menghadapi kendala berupa larangan menikah  antaragama.(Jonathan  2017)
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (Bab
X. Pencegahan Perkawinan, Pasal 61), dijelaskan  bahwa  perbedaan  strata sosial  tidak  boleh  menjadi  alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali jika perbedaan tersebut karena agama atau  perbedaan  keyakinan.  Oleh karena  itu,  untuk  bisa  menikah dengan  pasangan  yang  memiliki keyakinan  agama  yang  berbeda, mereka  memilih  untuk  melakukan pernikahan secara rahasia.
Faktor  ini  sangat  terkait  dengan kelemahan  iman  individu  tersebut. Jika  seseorang  memiliki  iman  yang kokoh,  mereka  kemungkinan  besar tidak  akan  memilih  untuk  menikahi seseorang  yang  bukan  Muslim, bahkan dapat dikatakan bahwa iman mereka  sangat  lemah  jika  mereka bersedia  murtad  dari  Islam  hanya
untuk  menikahi  non-Muslim.  Dalam konteks  ini,  Allah  menyampaikan pesan dalam firman-Nya:
ٌةَنِمْؤُّم ٌةَمََلَْو ْۗ َّنِمْؤُ ي  ٰ تَّح  ِتٰكِرْشُمْلا اوُحِكْنَ ت  َلَْو اوُحِكْنُ ت  َلَْو  ۚ ْمُكْتَ بَجْعَا  ْوَلَّو  ٍةَكِرْشُّم  ْنِ م  ٌْيَْخ ْنِ م ٌْيَْخ  ٌنِمْؤُّم  ٌدْبَعَلَو ْۗ اْوُ نِمْؤُ ي  ٰ تَّح  َْيِْكِرْشُمْلا ۤ ٰلوُا ْۗ ْمُكَبَجْعَا  ْوَلَّو  ٍكِرْشُّم ۖ ِراَّنلا  َلَِا  َنْوُعْدَي  َكِٕى هِنْذِِبِ ِةَرِفْغَمْلاَو ِةَّنَْلْا  َلَِا آْْوُعْدَي ُٰ للّاَو ٖ ۚۚ ُِ يَْبُ يَو هِتٰيٰا ٖ ِساَّنلِل ْمُهَّلَعَل َنْوُرَّكَذَتَ ي

## ࣖ
Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik  hingga  mereka  beriman! Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan yang  beriman  lebih  baik  daripada perempuan  musyrik,  meskipun  dia menarik  hatimu.  Jangan  pula  kamu menikahkan  laki-laki  musyrik  (dengan perempuan  yang  beriman)  hingga mereka  beriman.  Sungguh,  hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada  laki-laki  musyrik  meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke  surga  dan  ampunan  dengan  izin- Nya.  (Allah)  menerangkan  ayat-ayat- Nya  kepada  manusia  agar  mereka mengambil pelajaran.(Qs. Al- Baqarah:221)
Secara  umum,  perkawinan  antaragama sering  kali  terjadi  tanpa  persetujuan  wali, terutama  ketika  seorang  wanita  Muslim ingin  menikah  dengan  seorang  non- Muslim.  Jika  hal  ini  terjadi,  dan  ada  saksi yang jelas bukan merupakan saksi yang adil karena mereka telah memfasilitasi perkawinan  yang  diharamkan  oleh  agama. Jenis  pernikahan  rahasia  seperti  ini  jelas- jelas  dilarang  secara  hukum  dan  termasuk dalam kategori ‘ainul zina (zina sejati), yang berarti  perbuatan  zina  yang  nyata  dan dilarang oleh agama.
Hukum  Nikah  Sirri  Dalam  Hukum  Islam

## Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia
Menurut ajaran Islam, pernikahan secara rahasia  dianggap  sah  dan  dibenarkan  jika semua persyaratan dan unsur-unsur utama pernikahan  terpenuhi  pada  saat  upacara tersebut dilaksanakan. Unsur-unsur tersebut  meliputi:  kehadiran  kedua  calon pengantin,  keberadaan  wali,  kehadiran saksi  pernikahan,  pembayaran  mahar  atau maskawin, dan ijab kabul atau kesepakatan resmi antara kedua belah pihak.  Pernikahan sirri  dianggap  sah  jika  memenuhi  syarat-
syarat  seperti  keberadaan  wali,  saksi,  ijab qabul, dan pembayaran mahar.
Dalam Pasal 2 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam  disebutkan  bahwa  keabsahan  suatu perkawinan  tergantung  pada  memuat aturan-aturan  dan  keyakinan  agama  yang dianut oleh individu yang akan menikah.
Artinya  apabila  perkawinan  itu memenuhi  syarat-syarat  dan  unsur-unsur yang telah ditentukan, misalnya proses ijab kabul  dalam  Islam,  maka  perkawinan  itu dianggap sah menurut ajaran Islam dan juga diterima dalam pandangan masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian syarat-syarat  berdasarkan  ajaran  agama menjadi landasan utama dalam menentukan  sahnya  suatu  perkawinan, yang juga diakui oleh masyarakat luas.
Namun, meskipun perkawinan  tersebut dianggap sah dalam pandangan agama Islam dan diterima dalam kepercayaan
masyarakat,
negara memerlukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2  Ayat  2  UU  Perkawinan  yang  mengatur tentang  pencatatan  perkawinan  secara resmi.  Pendaftaran  biasanya  dilakukan  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  untuk
mendapatkan  Akta  Nikah  sebagai  bukti resmi  pernikahan  bagi  mereka  yang menikah sesuai ajaran Islam. Pasal 7 Ayat 1
Kompilasi
Hukum Islam (KHI)
“perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah"  (  Mohd.  Idris Ramulyo,2006).
Pencatatan perkawinan dijelaskan secara rinci  dalam  Bab  II  Pasal  2  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara ini  mengikuti  ketentuan  yang  ketat  sesuai dengan  prinsip  hukum  Islam.  Sebelum perkawinan  dilangsungkan,  setiap  calon pasangan  wajib  memberitahukan  kepada petugas pencatatan secara lisan atau tertulis mengenai  niatnya  untuk  kawin,  paling lambat  10  hari  kerja  sebelum  hari perkawinan.
Setelah pemberitahuan diterima, panitera melakukan penelitian menyeluruh untuk memastikan bahwa semua persyaratan pernikahan telah dipenuhi dan tidak ada kendala yang menghalangi.
Setelah proses verifikasi selesai dan tidak ditemukan  kendala,  petugas  pendaftaran akan mengumumkan dan menandatangani
surat  pemberitahuan  niat  menikah. Pengumuman  ini  dipasang  di  lokasi  yang telah  ditentukan,  untuk  menjamin keterbukaan  dan  aksesibilitas  informasi kepada masyarakat umum.
Nikah  Sirri  Dalam  Perpektif  Hukum  Islam Dan  Pencatatan  Perkawinan  Yang  Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif).
Dalam hukum Islam bahwasanya apabila nikah  sirri  dilakukan  namun  memenuhi syarat yaitu dua orang saksi dan dinikahkan oleh  wali nikah maka pernikahan tersebut sah menurut agama.
Dalam  agama  Islam  nikah  sirri merupakan  hal  yang  lumrah  karna  pada zaman tersebut pencatan perkawinan belum ada dan tidak termasuk dalam rukun, syarat perkawinan(Bambang Ali 2017).
Maka dari itu dengan adanya kemajuan zaman  dan  diterbitnya  UU  Perkawinan yang  mengatur  hal  tersebut  maka  kita sebagai  masyarakat  tunuk  dibawah  aturan tersebut. Karna dengan adanya pencatatan perkawinan  maka  kedudukan  perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum.
Nikah sirri artinya adalah nikah yang di langsungkan  menurut  ketentuan  syari‟at
agama.  Nikah  sirri  berarti  nikah  yang dilakukan secara intern, belum dicatat oleh PPN,  dan  belum  ada  resepsi  pernikahan. Karena  kedua  belah  pihak  belum mempersiapkan  diri  untuk  meresmikan atau  mengumumkannya  secara  terbuka, nikah sirri biasanya terjadi.
Sebaliknya,  hal  ini  dilakukan  untuk mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan terjadi dan untuk memastikan bahwa orang tetap  aman  dari  larangan  yang  ditegaskan oleh kebiasaan dan agama.(Yusri 2020)
Ulama  sangat  memahami  istilah  “nikah sirri”  atau  “nikah  tersembunyi”.  Namun makna  nikah  sirri  dulu  dan  sekarang berbeda.  Dahulu,  nikah  sirri  berarti pernikahan  yang  dilakukan  sesuai  dengan seluruh  rukun  dan  syarat  syariat  Islam, namun para Saksi yang hadir diminta untuk tidak  mengumumkan  pernikahan  tersebut kepada  khalayak  ramai  atau  khalayak umum.  Selain  itu  biasanya  tidak  ada walimatul ursy.
Nikah  sirri  yang  sekarang  dikenal  di Indonesia  adalah  perkawinan  yang dilakukan  dengan  disaksikan  wali  atau wakil  wali  dan  disaksikan  oleh  para  saksi.
Namun  bagi  masyarakat  yang  beragama Islam,  hal  tersebut  tidak  dicatat  di  Kantor Keagamaan  (KUA)  maupun  Catatan  Sipil (KCS).  bagi  orang  yang  bukan  muslim. Dalam situasi ini, pernikahan tidak dicatat secara  resmi  oleh  pejabat  resmi pemerintah(Jamaluddin and Amalia 2016).
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah jika  dilakukan  menurut  hukum  semua agama dan kepercayaan”. Penjelasan dalam Pasal  2  (1)  adalah  semua  agama  dan kepercayaan menurut UUD 1945. Implikasi dari semua hak beragama dan berkeyakinan tersebut mencakup ketentuan hukum yang berlaku  yang  berkaitan  dengan  kelompok agama dan kepercayaannya.
Dan  tentunya  karena  perkawinan  yang sah  yang  dimaksud  adalah  perkawinan, maka pencatatan perkawinan mengandung keuntungan  atau  keuntungan  yang merupakan aset utama kehidupan masyarakat.
Sebaliknya,  jika  perkawinan  itu  tidak diatur secara tegas oleh undang-undang dan tidak  dicatatkan,  maka  pasangan  itu  akan melakukannya  bukan  hanya  untuk
keuntungan  pribadi  tetapi  juga  untuk merugikan  pihak  lain,  terutama  istri  dan anak.
Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1
Tahun  1974  yang  diakui  berlandaskan gagasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menekankan  pentingnya  melangsungkan perkawinan  dengan  menyatakan  kembali syarat-syaratnya.  Setiap  perkawinan  harus dicatatkan  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  sesuai dengan Undang-undang tahun 1974(Supriyadi 2017).
Sebagai ilmu Fiqih yang mencerminkan ciri  khas  Indonesia,  Hukum  Perkawinan dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) memberikan  penjelasan  lebih  rinci mengenai asas-asas fiqih. Hal ini mencakup penjelasan mengenai pencatatan perkawinan, suatu aspek yang tidak diatur secara  tegas  dalam  literatur  fiqih tradisional. .(Djalal 2014) Pada Pasal 5 ayat (1)
KHI  menyatakan:  agar terjamin ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  islam  setiap perkawinan harus di catat.
Profesor  Bagir  Manan,  seorang  pakar hukum  yang  pernah  menjabat  sebagai
hakim  ketua,  menyatakan  bahwa  catatan perkawinan  itu  penting  dan  karenanya tidak  mempengaruhi  seberapa  efektif perkawinan itu sendiri.
Menurut Profesor Machfud MD, mantan Komisioner  Mahkamah  Konstitusi,  nikah siri  tidak  melanggar  konstitusi  karena dilindungi  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari perkawinan berdasarkan keyakinan agama.(Tumpa 2009)
Perkawinan  yang  selesai  secara  sah menurut aturan agama pasangan pengantin harus didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil (PPN) bagi umat Islam Biro Agama (KUA) Kementerian  Agama  RI.  Pencatatan perkawinan  dilakukan  untuk  melindungi hak dan kewajiban masyarakat (baik suami maupun  istri)  menurut  hukum  yang dipengaruhi  oleh  ikatan  perkawinan tersebut.
Hak-hak  tersebut  antara  lain  hak  asuh anak,  hak  tanggungan,  harta  benda,  dan warisan.  Jika  perkawinan  yang  dilakukan oleh kedua mempelai adalah sah tetapi tidak dicatatkan  pada  KUA  atau  pencatatan, maka hal itu merugikan baik istri maupun
suami,  dan  anak-anak,  dan  akibatnya, kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya.(Rianti 2018) Selain itu, apabila suatu  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan pada  instansi  yang  berwenang  diselidiki maka akan menimbulkan banyak masalah di kemudian  hari,  antara  lain  akibat  dari masalah perkawinan siri tersebut.
Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan menekankan pentingnya menjaga perkawinan  untuk  terciptanya  ketertiban dalam lembaga perkawinan bagi masyarakat Islam.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  yang tercantum  dalam  Pasal  5  Ayat  (2)  Kitab Hukum Islam (KHI).
Selain sebagai upaya penegakan hukum sosial  dan  agama,  pendaftaran  ini  juga mempunyai peran penting dalam menjamin hukum.  Dengan  adanya  dokumen  resmi mengenai  status  perkawinan  maka  proses hukum  menjadi  lebih  lancar  dan  pasti sehingga  memberikan  kepastian  hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Lebih  dari  itu,  pencatatan  ini  juga merupakan  bukti  sah  dan  otentik  adanya suatu  perkawinan,  yang  sangat  penting
dalam  menyelesaikan  berbagai  urusan hukum  dan  administrasi  yang  berkaitan dengan perkawinan..(Latifah 2015)
Dengan demikian, pencatatan perkawinan  bukan  hanya  menjadi kewajiban  hukum  semata,  tetapi  juga merupakan  instrumen  penting  dalam menjaga ketertiban sosial dan hukum dalam masyarakat.
Undang-undang Perkawinan menyarankan  pencatatan  sebagai  langkah untuk memastikan keabsahan hukum suatu pernikahan. Namun,  kenyataannya, masih banyak  masyarakat  memilih  untuk  tidak mencatat pernikahan mereka, yang dikenal sebagai nikah sirri(Lestari 2022). Alasan di balik  keputusan  ini  bervariasi,  meskipun status hukum dari nikah sirri masih menjadi perdebatan  di  kalangan  ahli  hukum  dan masyarakat secara umum.
Simpulan
Pernikahan  merupakan  ikatan  antara pria dan wanita untuk  membentuk rumah tangga  melalui  akad  yang  sah  dan dicatatkan demi kepastian hukum. Namun, banyak  pernikahan  tidak  dicatat,  sehingga tidak  memiliki  kekuatan  hukum  dan
dikenal  sebagai  nikah  sirri.  Nikah  sirri dianggap  belum  memenuhi  syarat  dan rukun nikah, atau sudah memenuhi tetapi belum  didaftarkan  secara  resmi  di  KUA bagi  umat  Islam.  Nikah  sirri  membawa dampak negatif dan maraknya dipengaruhi oleh  faktor  seperti  poligami,  hamil  di  luar nikah,  usia,  masalah  ekonomi,  minimnya informasi  administrasi  pernikahan,  dan beda agama. Menurut hukum Islam, nikah sirri  sah  jika  memenuhi  syarat  dan  rukun, tetapi  dalam  hukum  positif  Indonesia, nikah  sirri  tidak  sah  karena  tidak dicatatkan.  Pencatatan  pernikahan  sesuai Pasal  2  Ayat  (2)  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Pasal  5  Ayat  (2) KHI bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian  hukum,  melindungi  hak  dan kewajiban suami istri.
Daftar Pustaka Adillah, Siti Ummu. 2011. “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri
Dan  Dampaknya  Terhadap  Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak.” Jurnal Dinamika
Hukum 11
(Edsus): 108.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.eds
us.267.
Arsyad  Said.  2018.  “‘Nikah  Di  Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam’” 2 (1): 4. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index. php/MLJ/article/view/251.
Ash-Shan’ani,  Muhammad  bin  Ismail  Al- Amir.  n.d.  Kitab  Subulussalam  Syarah

## Bulughul Maram.
Bambang  Ali,  Kusumo. 2017. “Perkawinan
Sirri  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif.” Neliti,
80.
https://media.neliti.com/media/publica tions/23505-ID-perkawinan-sirri-
ditinjau-dari-hukum-islam-dan-hukum- positif.pdf.
Dadan,  Muttaqien.  n.d.  Cakap  Hukum Bidang  Perkawinan  Dan  Perjanjian.
InsaniaCita Pres: Yogyakarta.
Djalal,  MA.  2014.  “Perempuan  Dan  Anak Dalam  Nikah  Sirri  (Telaah  Perundang- Undangan  Perkawinan  Di  Indonesia).” Repository.Iain-Ternate.Ac.Id, 11.
https://repository.iainternate.ac.id/id/e print/301/%0Ahttps://repository.iain- ternate.ac.id/id/eprint/301/1/Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Sirri %28Telaah Perundang-Undangan  Perkawinan  di
Indonesia%29 .pdf.
Fachrudin,  Fachri.  2014.  “Nikah  Siri  Dan Dampaknya  Terhadap  Kepribadian Keluarga Di Kota Bogor,” no. September:
23–24. https://simdos.unud.ac.id/ uploads/file_riwayat_penelitian_1_dir/5379 3be289401a69b608e8cc9ea3f759.pdf.
Faishal  Agil  Al  Munawar.  2020.  “Telaah
Fatwa  Tentang  Nikah  Siri.”  Istidlal:
Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 4 (1): 58.
https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.210.
Ferdiansyah. 2023. “Poligami Melalui Nikah
Sirri  Sebagai  Bentuk  Penyelundupan
Hukum.” Jurnal: Hukum Responsif.
Iismiaty, Andi, M. Thahir Maloko, and Nur Taufiq  Sanusi.  2020.  “Status  Hukum Pernikahan  Sirri  Dalam  Hukum  Islam.”
Alauddin Law Development  Journal 2 (2):
49.  https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2
.15312.
Indonesia,  Republik.  1974.  “UU  No.  1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2.
Irfan,  Islami.  n.d.  “Perkawinan  Nikah  Di
Bawah Tangan (Nikah Sirri) Dan Akibat Hukumnya.”  Adil:  Jurnal  Hukum  1 (september 2016): 76.
Jamaluddin, and Nanda Amalia. 2016. Buku
Ajar Hukum Perkawinan. Edited by Faisal. Sulawesi: Unimal Press.
Jonathan,  Andre.  2017.  “Pernikahan  Beda Agama  (Studi  Kasus  Pada  Pasangan Pernikahan Beda Agama Katolik Dengan Islam  Di  Keuskupan  Surabaya).”  Jurnal
Sosial Dan Politik 7 (2): 1–21.
Latifah,  Ratnawaty.  2015.  “Kedudukan
Nikah  Sirri  Menurut  Hukum  Positif Indonesia.” Yustiti 2 (2): 27. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/. Lestari, Yunia. 2022. “Tindakan
Penyalahgunaan  Nikah  Siri  Menurut Ketentuan Hukum Pidana.” Bhirawa Law Journal  3  (2):  155–63.  https://doi.org/ 10.26905/blj.v3i2.7151.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Edited  by  Hijriyanti  Fatiya. Экономика Региона .  1st  ed.  Mataram:  Mataram University Press.
Muhajarah,  Kurnia.  2015.  “Secercah
Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri Di  Indonesia.”  Sawwa:  Jurnal  Studi Gender 10 (2): 250. https://doi.org/10.21580/sa.v10i2.1434.
Muhammad, Amin. 2018. Kompilasi Hukum
Islam DI Indonesia. Kementrian Agama RI.
Jakarta.
Rianti,  Ari.  2018.  “Nikah  Sirri  Dan Implikasinya  Terhadap  Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.” Journal Article. Setiawan, Eko. 2016. “Fenomena Nikah Siri
Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum.”
Justicia  Islamica.  https://doi.org/10.21154
/justicia.v13i1.456.
Sumiati, Sumiati, and Jamaluddin
Jamaluddin.  2023.  “Dampak  Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum
Islam.”  Journal  on  Education  5  (3):  9596. https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1833.
Supriyadi.  2017.  “Perkawinan  Sirri  Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” Yudisia Syamdan,  Addin  Daniar,  and  Djumadi Purwoatmodjo.  2019.  “Aspek  Hukum
Perkawinan Siri Dan Akibat
Hukumnya.” Notarius 12 (1): 453.
Tumpa, Agung Harifin. 2009. “Nikah Sirri:
Fiqh Usang Terbuang,” 1–5.
Umar,  Haris  Sanjaya,  and  Rahim  Faqih
Aunur.  2019.  Hukum  Perkawinan  Islam.
Edited  by  RM  Asep  and  Efendi  Heri.
Buku  Materi  Pokok  Hukum  Islam. Yogyakarta: Gama Media.
Wibawa,  Komang  Adi  Agus,  Ketut Sudiatmaka,  and  Komang  Febrinayanti Dantes.  2021.  “Tinjauan  Yuridis Terhadap  Perkawinan  Siri  Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  (Studi  Kasus  Di  Kampung Singaraja).” E-Journal Komunitas Yustisia Universitas  Pendidikan  Ganesha  Program Studi Ilmu Hukum 4 (2): 11.
Yusri,  Ahmand  Zaki  dan  Diyan.  2020.
“Pernikahan  Dibawah  Tangan  (Sirri) Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam.”
Jurnal Ilmu Pendidikan 7 (2): 51.
Zakaria,  Endang,  and  Muhammad  Saad.
2021. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan  Hukum  Positif.”  Kordinat:  Jurnal Komunikasi  Antar  Perguruan  Tinggi Agama Islam 20 (2): 251.
https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.
21933.