## DOI: 10.46730/japs.v5i1.130

## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
(Studi Kasus : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten)
Muhammad Ibrahim Rantau 1 , Heru Permana Putra 2 ,Hilman 3
1 Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
2 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3 Universitas islam Syekh Yusuf Tangerang
Email: herupermana.4787@gmail.com Kata kunci Abstrak Kewenangan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Lahan Pertanian, Rencana Tata Ruang. Trend alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri  di  Provinsi  Banten  dalam  beberapa  tahun  terakhir  terjadi begitu masif. Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan kecenderungan alih fungsi lahan tersebut terkendala dengan  keterbatasan  kewenangan  yang  termuat  dalam  Kebijakan Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  yang  saat  ini  sudah terintegrasi  kedalam  Kebijakan  Tata  Ruang.  Sedangkan  alih  fungsi lahan  saat  ini  tidak  lagi  sekadar  kepentingan  daerah,  namun  juga menjadi hajat nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus  (case study).  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi kepustakaan  dan  observasi.  Sedangkan  Teknik  Analisa  data menggunakan  Soft  System  Methodology  (SSM).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  salah  satu  penyebab  semakin  surutnya  lahan pertanian  adalah  banyak  kelonggaran  terhadap  alih  fungsi  lahan yang  muncul  akibat  desain  Rencana  Tata  Ruang  di  daerah. Sementara  itu  regulasi  tentang  Tata  Ruang  di  daerah  saat  ini  lebih banyak  dikendalikan  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui  Undang Undang  Cipta  Kerja  demi  mengejar  pertumbuhan  ekonomi  dan terciptanya iklim investasi. Keywords Abstract Authority, Regional Government, Agricultural Land Protection, Spatial Planning. The  trend  of  converting  agricultural  land  into  residential  and industrial  areas  in  Banten  Province  in  recent  years  has  been  very massive.  The  role  of  Regional  Government  in  efforts  to  control  the trend  of  land  conversion  is  hampered  by  the  limited  authority contained in the Food Agricultural Land Protection Policy which has now  been  integrated  into  the  Spatial  Planning  Policy.  Meanwhile, land  conversion  is  no  longer  just  a  regional  interest,  but  is  also  a national  interest.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive qualitative  with  a  case  study  approach.  Data  collection  techniques were  carried  out  through  literature  study  and  observation. Meanwhile,  the  data  analysis  technique  uses  Soft  System Methodology (SSM). The results of the research show that one of the causes  of  the  increasing  decline  in  agricultural  land  is  the  large number  of  allowances  for  land  conversion  that  arise  as  a  result  of the  design  of  regional  Spatial  Plans.  Meanwhile,  regulations
Volume 5, Nomor1 April 2024
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
regarding  spatial  planning  in  the  regions  are  currently  mostly controlled by the Central Government through the Job Creation Law in  order  to  pursue  economic  growth  and  create  an  investment climate.

## Pendahuluan
Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian serius bagi Pemerintah  Provinsi  Banten.  Selain  karena  sektor  ini  merupakan  penyangga  utama ketahanan  pangan,  sektor  pertanian  merupakan  penyumbang  lapangan  kerja  ketiga  di Provinsi  Banten,  setelah  perdagangan  dan  bidang  industri  pengolahan.  Temuan  Badan Pusat Statistik Provinsi Banten pada Agustus 2020 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor pertanian mencapai 12,40 persen dari total angkatan kerja di Provinsi Banten. (BPS  Provinsi  Banten,  2020)  Sebagian  besar  pekerja  di  sektor  pertanian  tersebar  di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan sebagian Kabupaten Serang. Bahkan dalam kondisi resesi ekonomi akibat pandemi Covid 19, sektor pertanian mampu menjadi buffer zone dalam  menyerap  tenaga  kerja,  dikala  bidang  industri  dan  perdagangan  harus  gulung tikar.
Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan juga memiliki peranan penting dalam menunjang  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Banten.  Sektor  ini  selama  tahun  2016 hingga  2022  memberikan  kontribusi  bagi  PDRB  Provinsi  Banten  secara  rata-rata sebesar  5,5  persen,  atau  terbesar  ke  lima  setelah  industri  pengolahan,  industri pengadaan,  real  estate,  konstruksi,  dan  transportasi  serta  pergudangan.  (BPS  Provinsi Banten,  2022)  Trend  sumbangan  sektor  pertanian  bagi  PDRB  Provinsi  Banten cenderung  menurun  dari  tahun  2016  hingga    2019,  namun  mengalami  kenaikan  pada tahun 2020-2021, atau dimasa pandemi Covid 19.
Namun  sedemikian  penting  sektor  pertanian,  Pemerintahan  Daerah  di  Provinsi Banten justru dihadapkan dengan kondisi banyak terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan industri. Kajian Fakultas Teknologi  Industri  Pertanian  Universitas  Padjajaran  pada  tahun  2019  bekerjasama dengan    Dinas  Pertanian  Provinsi  Banten  memperlihatkan  bahwa  selama  kurun  waktu 2017-2020  terjadi  penyusutan  lahan  pertanian  di  Provinsi  Banten  mencapai  3.861,09 hektar,  dimana  sebagian  besar  adalah  lahan  pertanian.  (Kajian  Alih  Fungsi  Lahan Sawah dan Penyusunan Peta LP2B Provinsi Banten, 2019)
Sedangkan  Bidang  Tata  Ruang  Dinas  Pekerjaan  Umum  melalui  citra  satelit beresolusi tinggi juga menemukan terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar. Sepanjang  tahun  2015  hingga  2020  Bidang  Tata  Ruang  Provinsi  Banten  mencatat berkurang  nya  lahan  pertanian  sawah  sebesar  14.131,8  hektar.  Sebagian  besar  beralih dari lahan sawah menjadi kawasan pemukiman dan industri.
Tabel 1. 1 Perkembangan Lahan Sawah di Provinsi Banten 2015-2020
Kab/Kota TAHUN Selisih
2015 2020 Kota Cilegon 2984,1 1563,5 -1420,6 Kota Serang 9898,6 8799,9 -1098,7 Kota Tangerang 3281,9 -3281,9 Kota Tangerang Selatan 490,2 -490,2 Lebak 60093,8 57121,2 -2972,5 Pandeglang 57040,9 56800,4 -240,4 Serang 54842,8 53448,9 -1393,9 Tangerang 48051,8 44818,2 -3233,5 Total 236683,8 222552,1 -14131,8
Sumber : Dinas PUPR Provinsi Banten, 2022
Sementara  itu  dengan  mengacu  pada  data  luas  lahan  baku  sawah  yang  dimiliki oleh Kementerian ATR BPN selama periode 2016-2020 juga ditemukan terjadinya alih fungsi lahan pertanian sebesar 899,5 ha yang sebagian besar terjadi di Tangerang Raya dan Kabupaten Serang. Berturut-turut terjadi alih fungsi lahan sawah yang cukup besar di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang selama kurun waktu 2018-2020 sebesar 482 ha dan 223 ha. Sedangkan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang justru mengalami penambahan jumlah lahan sawah yang terdaftar di Kementerian ATR/BPN sebesar 771 ha.
Secara  regulatif,  perlindungan  lahan  pertanian  di  Provinsi  Banten  dihadapkan pada  persoalan  relevansi  Perda  LP2B  yang  tertuang  dalam  Perda  No  5  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B).  Perda  LP2B Provinsi  Banten  berpedoman  kepada  Perda  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  No  2 Tahun  2011  yang  telah  mengalami  pembaharuan  dalam  Perda  No  5  Tahun  2017. Dengan demikian kondisi lapangan yang melatar belakangi Perda LP2B sudah tidak lagi aktual dan perlu penyesuaian dengan Perda RTRW yang baru. Bahkan ketika Perda No 5  Tahun  2017  mengalami  proses  revisi  menjadi  Perda  Provinsi  Banten  No  1  Tahun 2023,  Perda  LP2B  justru  diintegrasikan  kedalam  Perda  Rencana  Tata  Ruang  tersebut, sehingga  praktis  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  di  Provinsi  Banten  tidak  lagi memiliki payung hukum yang bersifat komprehensif .
Selain  itu,  peran  Pemerintah  Daerah,  terutama  Pemerintah  Provinsi  Banten  juga dihadapkan  pada  persoalan  minimnnya  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Peraturan Perundang undangan dalam melindungi lahan pertanian pangan di wilayahnnya. Dalam hal  ini,  kewenangan  perlindungan  lahan  pertanian  sangat  terkait  dengan  pengaturan rencana  Tata  Ruang  di  wilayah  tersebut.  Dalam  Undang  Undang  No  26  Tahun  2007 Tentang  Penataan  Ruang  Nasional  mengatur  tentang  hierarki  kebijakan  Perencanaan Tata  Ruang  dan  Wilayah  dimana  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  Pemerintah Provinsi  mengikuti  dan  menyesuaikan  dengan  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah
Pemerintah  Pusat.  Demikian  juga  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Kabupaten  Kota mengikuti  Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Provinsi. Hierarki ini berubah seiring  dengan  terbitnya  Undang  Undang  No  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah, dimana terjadi juga perubahan  kewenangan Pemerintah Daerah terkait  dengan pembagian  kewenangan  dalam  penataan  ruang,  terutama  hal-hal  yang  berhubungan dengan  pengendalian  kebijakan  sektoral,  seperti  perizinan  dan  pemanfaatan  ruang. Dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, struktur pemerintahan daerah yang  paling  rendah,  yaitu  Kabupaten/Kota  memiliki  kewenangan  yang  cukup  luas dalam  mengendalikan  pemanfaatan  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah(Putra  & Handoko,  2021).  Sedangkan  Pemerintah  Provinsi  terbatas  hanya  melakukan  langkah- langkah koordinasi, pembinaan, dan evaluasi dengan kewenangan yang sangat terbatas.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang berubah drastis ketika Undang Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 muncul. Melalui Undang Undang Omnibus Law tersebut kewenangan Pemerintah Daerah dipangkas sedemikian rupa dalam rangka memberikan ruang bagi pemantaban iklim investasi dan usaha. Pasal 9  ayat  1  dan  2    dalam  hal  perubahan  Undang  Undang  No  26  Tahun  2007  misalnya, disebutkan bahwa Penyelenggaran penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dimana  Pemerintah  pusat  berwenang  sepenuhnnya  dalam  menetapkan  norma,  standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan penataan ruang Daerah. Undang Undang  ini  juga  mempreteli  salah  satu  kewenangan  strategis  Pemerintah  Daerah  yaitu Penataan  Ruang  Kawasan  Strategis,  yang  dalam  Undang  Undang  Cipta  Kerja  menjadi kewenangan  penuh  Pemerintah  Pusat(Fitriani  &  Jaya,  2023;  Putra  &  Handoko,  2021). Dalam  konteks  yang  lebih  luas  paradigma  hubungan  pusat  dan  daerah  juga  berubah dengan  kemunculan  undang  undang  tersebut,  dimana  dalam  pasal  174  disebutkan bahwa  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  membentuk  dan  menjalankan  aturan perundang-undangan dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.
Praktis  melalui  Undang  Undang  Omnibus  Law  tersebut  kewenangan  Pemerintah Daerah  dalam  mendesain  dan  menyelenggarakan  Penataan  Ruang  di  wilayahnnya menjadi  kecil  dan  terbatas.  Padahal  desain  Rencana  Tata  Ruang  dianggap  paling menentukan  dalam  persoalan  pengendalian  alih  fungsi  lahan.  Dalam  persoalan  alih fungsi  lahan  yang  cukup  masif  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  pada  umumnnya  dan Provinsi  Banten  pada  khususnnya,  Rencana  Tata  Ruang  dianggap  merupakan  faktor determinan  terbesar  sekaligus  paling  bertanggung  jawab  terhadap  terjadinnya  alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan strategis di bidang industri dan permukiman. Di Provinsi  Banten saat  ini  terdapat dua Kawasan Strategis  yang  telah  ditetapkan sebagai bagian  dari  Proyek  Strategis  Nasional,  yaitu  Kawasan  Permukiman  BSD  dan  Pantai Indah Kapuk (PIK) II di Kabupaten Tangerang, dimana kedua suburban besar tersebut membutuhkan konversi lahan yang cukup besar, dan pada kenyataannnya yang menjadi korban sebagian besar adalah lahan pertanian(Indrawan et al., 2023).
Proses  alih  fungsi  lahan  menjadi  pemukiman  dan  industri  biasanya  memerlukan beberapa perizinan. Prosedur dasar perizinan pendirian bangunan seperti izin alih fungsi lahan,  KKPR,  PBG/IMB,  serta  syarat-syarat  pendirian  bangunan  yang  lain  selama  ini
menjadi  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dengan  berpedoman  pada  Rencana Tata Ruang. Maka apabila kendali desain tata ruang sudah menjadi kewenangan penuh Pemerintah  Pusat,  praktis  Pemerintah  Daerah  sudah  tidak  memiliki  ruang  untuk menjaga  wilayahnnya,  termasuk  dalam  hal  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian. Ditambah  lagi,  kewenangan  memberikan  izin  operasional  pada  kegiatan  yang memerlukan alih  fungsi  lahan saat  ini  sepenuhnya  berada dibawah kendali  Pemerintah Pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS).

## Desentralisasi dan Kewenangan Daerah
Henry  Maddick  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  adalah  penyerahan  kekuasaan secara  hukum  untuk  menangani  bidang-bidang/fungsi  tertentu  kepada  daerah  otonom. Senada  dengan  Maddick,  Rondinelli  Nellis,  and  Chema  (Cheema  et  al.,  1983) mengemukakan  bahwa  desentralisasi  merupakan  penciptaan  atau  penguatan,  baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaranya  secara  substansial  berada  diluar  kontrol  langsung  pemerintah pusat(Ropii, 2015).
Dalam  pemahaman  yang  lebih  luas  Bank  Dunia  juga  mendefinisikan desentralisasi sebagai penugasan dalam aspek keuangan, politik, dan administrasi yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah (Litvack et al., 1998). Dari definisi  diatas  paling  tidak  terdapat  tiga  perspektif  dalam  memahami  desentralisasi. Pertama, perspektif politik, kedua perspektif administrasi, ketiga perspektif ekonomi.
Dalam perspektif politik, desentralisasi ditempatkan sebagai sebuah konsep yang mengatur  relasi  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dan  lokal,  serta  penguatan demokrasi  di  level  masyarakat  bawah.  Brian  Smith  misalnya  menekankan  pendekatan politik dalam desentralisasi sebagai " teritorial distribution of power" atau "the extent to which  power  and  authority  arendispersed  through  the  geograpical  hierarchy  of  the state,  and  the  institutions  and  proces  through  which  such  dispersal  accurs" .  (Smith, 1985). Dalam konteks ini maka relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diatur dalam  Peraturan  Perundang-undangan  akan  sangat  menentukan  arah  dari  kebijakan desentralisasi yang di anut disebuah negara. (Putra & Handoko, 2021).
Selain relasi kekuasaan, desentralisasi dalam perspektif politik juga terkait dengan penguatan  masyarakat  lokal  dan  kelompok  oposisi  dalam  sebuah  proses  demokrasi. Sebagaimana  disebut  oleh  James  Manor,  bahwa  esensi  desentralisasi  pada  dasarnya adalah  desentralisasi  demokratis  yang  dibatasi  sebagai "the  transfer  of  resources  and power  (and  often  tasks)  to  the  lower  authorities  which  are  largerly  or  wholly independent of higher level of government, and which are democratic in same way and to some degree (Manor, 1999) .
Namun  desentralisasi  dalam  perspektif  politik  dalam  praktiknya  seringkali  tidak berjalan  maksimal  tanpa  menyertakan  desentralisasi  dalam  ruang  lingkup  yang  lain, yaitu  desentralisasi  secara  administratif  maupun  desentralisasi  ekonomi  (fiskal). Desentralisasi  yang  diselenggarakan  hanya  secara  politik  paling  tidak  memiliki  dua kelemahan utama. Pertama, desentralisasi ternyata dalam implementasinya tidak hanya terkait dengan penguatan masyarakat lokal atau kelompok marginal, namun juga harus
dilakukan  dengan  mentransfer  kekuasaan  secara  kelembagaan  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah.
Kedua  desentralisasi  tidak  selalu  berorientasi  kepada  demokratisasi  sebagaimana temuan James Manor (Manor, 1999), namun belakangan desentralisasi dapat ditemukan diberbagai  jenis  pemerintahan,  baik  yang  demokratis  seperti  India  maupun  otoriter seperti  di  Cina.  (Fauzi,  2019;  Fernanda  et  al.,  2023)  Ketiga,  Studi  Denis  Rondineli  di Sudan,  Tanzania,  dan  Kenya  menunjukkan  bahwa  implementasi  desentralisasi  kerap disertai  dengan  keengganan  elit  pemerintah  pusat  untuk  mentransfer  sumber  daya finansial kepada pemerintah daerah, sehingga desentralisasi tidak berefek secara pararel dengan kesejahteraan masyarakat. (Cheema et al., 1983)
Perspektif  kedua  dalam  memaknai  desentralisasi  adalah  perspektif  administrasi. Yaitu transfer tanggung jawab dan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Anggara & Sumantri, 2016; Maharani et al., 2022). Dalam hal ini desentralisasi dilakukan  dengan  delegasi  otoritas  dalam  birokrasi.  Pemerintah  pusat  memberikan otoritas  kepada  unit-unit  di  daerah  untuk  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di daerah. Brian Smith menyebutnya konsep desentralisasi model ini sebagai dekonsentrasi (Smith, 1985). Belakangan ini, desentralisasi secara administratif tidak hanya dipahami sebagai  dekonsentrasi  belaka,  sebagaimana  pengertian  diatas.  Rondinelli  memberikan pemahaman  desentralisasi  administrasi  secara  lebih  luas  sebagai the  transfer  of responsibility  for  planning,  management,  and  the  raising  and  alocation  of  resource from  the  central  government  and  its  agencies  to  field  units  of  goverment  agencies, subordinate  units  or  levels  of  government,  semi  autonomous  public  authorities corporation,  area-wide  regional  orfunctional  authorities  or  non-governmental  private or  voluntary  organisations (Rondinelli  &  Nellis,  1986).  Dalam  hal  ini  desentralisasi tidak hanya terkait dengan relasi kelembagaan antara pusat dan daerah, tapi juga relasi antara  pemerintah  dengan  lembaga-lembaga  diluar  pemerintahan  seperti  LSM  dan swasta.  Rondinelli  terlihat  memahami  desentralisasi  tidak  hanya  dalam  konteks administrasi melainkan juga politik, fiskal, bahkan privatisasi.
Perspektif ketiga adalah perspektif ekonomi, sebagaimana yang disampaikan oleh Vito  Tanzi.  (Tanzi,  1995)  Implementasi  desentralisasi  dalam  perspektif  ekonomi dilakukan  melalui  dua  cara.  Pertama  melalui  transfer  sumber  daya  finansial  dari pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah, atau yang     seringkali     disebut      sebagai desentralisasi   fiskal.  Kedua  melalui  kerjasama  atau  transfer  manajemen  atau kepemilikan terhadap barang-barang atau jasa- (Marijan, 2004), (Jin, Jing & Zou, Heng- fu, 2005) dalam (Muhayat, Rina Haslita, 2021))
Relasi desentralisasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan juga menimbulkan polemik  dalam  berbagai  literatur,  apakah  berimpilikasi  positif  atau  negatif.  Sebagian besar literatur melihat desentralisasi sebagai alternatif positif bagi model sentralisasi dan berdampak  positif  terhadap  pembangunan  daerah.  Rondinelli  and  Chemma  misalnya berpendapat  bahwa  gagalnya  strategi  pembangunan  secara  sentralistis  di  masa  lalu adalah karena strategi perencanaan memusat terlalu rumit dan sulit untuk dilaksanakan. (Denis  A.  Rondinelli,  John  R.  Nellis,  G.  Shabbir  Cheema,  1983)  Kebijakan-kebijakan
pembangunan juga bersifat tunggal sehingga tidak menguntungkan semua pihak, terutama bagi yang berpenghasilan rendah dan jauh dari pusat kekuasaan.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan  dan  observasi.  Studi  Kepustakaan  dilakukan  dengan  melakukan  kajian mendalam  terhadap  Peraturan  Perundangan-undangan,  terutama  terkait  dengan hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Daerah  baik  dalam  Undang  Undang  No  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  maupun  Undang-Undang  No  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja,  dengan  segenap  peraturan  turunannya.  Observasi  tentang kasus  alih  fungsi  lahan  dilakukan  di  beberapa  sampel  terjadinnya  alih  fungsi  lahan pertanian  menjadi  kawasan  pemukiman  di  wilayah  Utara  Kabupaten  Tangerang  serta Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Sedangkan Teknik Analisa data menggunakan Soft System Methodology (SSM).

## Hasil dan Pembahasan

## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  terhadap  perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  selama  ini  diatur  dalam  Undang  Undang  No  41  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  dimana  terdapat pengawasan berjenjang terhadap perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan,  serta  pengendalian  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. Pemerintah  Desa  atau  Kelurahan  melaporkan  persoalan    pelaksanaan  LP2B  kepada Pemerintah  Kabupaten  Kota.  Sedangkan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  melaporkan perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, serta pengendalian LP2B kepada Pemerintah Provinsi, dan seterusnya secara berjenjang.
Dalam  konteks  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Banten,  kebijakan  perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  yang  diatur  dalam  Perda  No  5  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  kemudian  dituangkan dalam  Perda  LP2B  di  masing-masing  Kabupaten/Kota.  Namun  begitu,  sejak  Perda LP2B  tersebut  diundangkan    pada  tahun  2014,  hanya  2  Kabupaten  yang  merespon kebijakan  tersebut  dengan  menerbitkan  Perda  Perlindungan  LP2B  di  masing-masing wilayah  mereka.  Dalam  Perda  Perlindungan  LP2B  baik  yang  dimiliki  oleh  Provinsi Banten  maupun  Kabupaten/Kota  diatur  tentang  penetapan  luasan  lahan  pertanian pangan  di  Provinsi  Banten,  pembinaan,  pemanfaatan,  serta  peningkatan  produktifitas pertanian,  sekaligus  pengendalian  terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Pengaturan terhadap  pengendalian  alih  fungsi  lahan  dilakukan  dengan  kegiatan  pemberian kompensasi,  sanksi  serta  alih  lokasi  dan  distribusi  terhadap  lahan  yang  beralih  fungsi. Sehingga kegiatan alih fungsi lahan pertanian tidak berlangsung secara masif.
Namun  dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  upaya  Pemerintah  Daerah, terutama  Pemerintah  Provinsi  Banten  dalam  persoalan  pengendalian  alih  fungsi  lahan
tidak dapat berjalan dengan baik, disebabkan oleh beberapa persoalan. Pertama, hingga saat  ini  tidak  terdapat  petunjuk  teknis  tentang  bagaimana  operasionalisasi  Perda Perlindungan  LP2B  tersebut  terutama  terkait  dengan  upaya  pengendalian  dalam  hal kompensasi,  sanksi,  serta  alih  lokasi  terhadap  lahan  yang  beralih  fungsi.  Sehingga praktis upaya pengendalian alih fungsi lahan dalam Perda LP2B tidak dapat dilakukan secara  komprehensif. Kedua ,  Pemerintah  Daerah  dihadapkan  pada  persoalan kewenangan,  terutama  yang  diatur  dalam  Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang,  dimana dalam  beberapa  tahun  terakhir  terjadi  pergeseran  paradigma  pengaturan  Rencana  Tata Ruang yang mengikuti pola dan relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang saat ini menjadi  lebih  sentralistis.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Pusat  mengambil  alih  beberapa kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  persoalan  penyelenggaraan  Rencana  Tata Ruang,  dalam  rangka  peningkatan  iklim  investasi  dan  usaha,  yang  tentunnya  sangat mempengaruhi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan  pengendalian  alih fungsi lahan.
Minimnnya kewenangan Pemerintah  Provinsi dalam  persoalan pengendalian  alih fungsi  lahan  pertanian  terlihat  dalam  beberapa  hal. Pertama ,  ketika  kebijakan Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  (LP2B)  yang  mengatur  secara  detil  tentang persoalan  pengendalian  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  kemudian dintegrasikan kedalam Kebijakan Tata Ruang yang bersifat sangat general. Maka pada saat itu hilang pula aturan pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk  melindungi  wilayahnnya  dari  trend  alih  fungsi  lahan.    Ditambah  lagi  dengan semakin  surutnnya  kewenangan  yang  dimiliki  Pemerintah  Provinsi  Banten vis  a  vis sentralisasi  kebijakan  penataan  ruang  oleh  Pemerintah  Pusat.  Berkurangnnya  peran Pemerintah  Provinsi  akan  terlihat  dari  perubahan-perubahan  kebijakan  Rencana  Tata Ruang  dalam  Perda  Provinsi  Banten  No  5  Tahun  2017  Tentang  Penataan  Ruang  dan Wilayah,  yang  diperbarui  melalui  Perda  No  1  Tahun  2023,  semakin  lemah  seiring dengan  diundangkannya  Undang  Undang  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja (Omnibus  Law).  Dalam  Undang  tersebut  praktis  kewenangan  perencanaan  Rencana Tata  Ruang  di  daerah  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat.  Sedangkan Pemerintah Daerah hanya mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan Tata Ruang dan Wilayah di daerah, sesuai dengan pasal 10 dan 11 dari Undang Undang Cipta Kerja.
Lebih  dalam  lagi  dalam  konteks  pengendalian,  Pemerintah  pusat  juga  dapat mengambil  alih  pemberian  persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang (KKPR),  dalam  kegiatan  perizinan  investasi  dan  usaha,  dimana  persetujuan  tersebut sebelumnnya menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah. Apalagi apabila Kegiatan Kesesuain Pemanfaatan Ruang tersebut berkaitan dengan penetapan Kawasan Strategis Nasional  Oleh  Pemerintah  Pusat,  dimana  Pemerintah  Pusat  dapat  merubah  Rencana Tata  Ruang  Daerah  demi  kesesuaian  dengan  Program  Strategis  Nasional.  Dalam konteks  Provinsi  Banten,  celakannya,  banyak  program  strategis  nasional  yang bersinggungan secara langsung dengan kawasan pertanian produktif.
Kedua , Dalam Konteks Provinsi Banten, kebijakan Perlindungan Lahan pertanian pangan  seringkali  harus  berbenturan  dengan  program  prioritas  pembangunan  nasional,
maupun tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah  (PAD) Kabupaten Kota. Program prioritas  pembangunan  nasional  tertuang  dalam  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah Nasional  yang  diadopsi  secara  periodik  dalam  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sekadar sebagai perbandingan, Perda Rencana Tata Ruang  Provinsi  Banten  telah  mengalami  3  kali  revisi  sejak  tahun  2011  dengan menyesuaikan  terhadap  perubahan  program  strategis  nasional.  Sedangkan  Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan (LP2B) Provinsi Banten, tidak pernah dilakukan penyesuaian sejak diundangkan melalui Perda No 5 Tahun 2014.
Dalam  praktiknya  dilapangan  terdapat  beberapa  wilayah  yang  telah  ditetapkan sebagai  program  strategis  nasional,  seperti  pembangunan  tol  Serang-Panimbang  dan pembangunan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Tanjung  Lesung  yang  penyediaan lahannnya  secara  langsung  bersinggungan  dengan  Kebijakan  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  (LP2B).  Pembangunan  Tol  Serang-Panimbang  misalnya,  berpotensi merubah  2.400  ha  lahan  pertanian  di  beberapa  exit  tol  tersebut  menjadi  kawasan pemukiman  dan  industri  baru.  Analisis  sosial  dan  ekonomi  yang  melandasi  program prioritas tersebut sepenuhnya terkait dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi  wilayah  yang  terdampak  oleh  program  tersebut,  dibanding  mempertahankan produktifitas hasil pertanian.
Sementara itu izin alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan industri  baru  juga  banyak  dilakukan  dalam  rangka  Program  Strategis  Nasional. Beberapa  kawasan  pertanian  Provinsi  Banten  seperti  daerah  Pantai  Utara  Kabupaten Tangerang  serta  bagian  Selatan,  seperti  Kecamatan  Maja,  Kabupaten  Lebak  telah mengalami  perubahan  fungsi  menjadi  kawasan  pemukiman  baru  seiring  dengan penetapan kawasan tersebut sebagai Program Strategis Nasional. Beberapa sampel yang diambil  dalam  penelitian  ini  memperlihatkan  alih  fungsi  dilakukan  sesuai  dengan prosedur  dan  kelengkapan  persyaratan  yang  berlaku,  seperti  KKPR,  PBG/IMB,  serta izin  alih  fungsi  lahan,  yang  semuannya  diterbitkan  oleh  Kabupaten/Kota  dan  diproses secara  terinetgrasi  dan  terpusat  melalui  Online  Single  Submission  (OSS)  yang dikendalikan  sepenuhnnya  oleh  Pemerintah  Pusat.  Dalam  konteks  pendapatan  daerah, pembangunan beberapa sub-urban baru di sepanjang Pantai Utara Provinsi Banten dan kawasan  pemukiman  baru  di  Maja,  Kabupaten  Lebak  diharapkan  dapat  menjadi  pusat pertumbuhan  baru  yang  tentunya  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga ,  kurang  nnya  kewenangan  berdampak  terhadap  rendahnya  komitmen Pemerintah  Daerah  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian, terutama  yang  termuat  dalam  Perda  No  5  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hingga Perda tersebut tereliminasi oleh Perda Rencana Tata Ruang baru Provinsi Banten, Perda LP2B tersebut belum memiliki petunjuk teknis terkait beberapa hal krusial seperti insentif dan diinsentif dalam kegiaatan peningkatan produksi  pertanian,  hingga  program-program  konpensasi  dan  pembiayaan  dalam persoalan  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Selain  itu  6  Kabupaten  Kota  di  Provinsi  Banten hingga saat ini belum menerbitkan perda khusus tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penataan kawasan pertanian dan penetapan LP2B selama ini  terintegrasi  dengan  kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  masing-masing Kabupaten/Kota tersebut yang tentunnya bersifat sangat general.
Alih  Fungsi  lahan  pertanian  yang  banyak  terjadi  di  sepanjang  Pantai  Utara Kabupaten  Tangerang,  dimana  beberapa  sample  terjadinya  alih  fungsi  telah  diuraikan dalam  bab  sebelumnya,  memperlihatkan  lemahnya  kewenangan  Pemerintah  Provinsi Banten  dalam  mengendalikan  penataan  ruang  di  wilayah  tersebut.  Seiring  dengan pengembangan perluasan kawasan sub urban Pantai Utara Kabupaten Tangerang seperti Pantai Indah Kapuk II (PIK) oleh grup Agung Sedayu, Sumarecon, BSD oleh Sinar Mas Land,  dan lain  lain,  maka  pergeseran kawasan pertanian menjadi  kawasan pemukiman semakin marak terjadi. Sebagian besar investasi dalam skala besar tersebut sepenuhnya dibawah kendali Pemerintah Pusat.

## Simpulan
Secara  administratif  Pemerintah  memang  masih  mempertahankan  status Pemerintah  Daerah  sebagai  penyelenggara  Penataan  Ruang  dan  Wilayah  di  Daerah, yang  secara  langsung  juga  berkaitan  dengan  Kebijakan  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (LP2B).  Namun  secara  politik  dan  ekonomi,  kewenangan tersebut  dibatasi  oleh  banyak  hal,  terutama  kepentingan  Pemerintah  Pusat  untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang menunjang iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi  nasional.  Pemerintah  Daerah  ibarat  masih  tetap  diberikan  kewenangan mengatur  wilayahnya  masing-masing,  namun  kewenangan  tersebut  sepenuhnnya dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam beberapa kondisi dilapangan, ketika terjadi ketidak sesuaian antara upaya pengendalian  trend  alih  fungsi  lahan  pertanian  melalui  kebijakan  Perencanaan  Detail Tata  Ruang di  Daerah dengan  kepentingan Pemerintah Pusat  untuk  menciptakan  iklim investasi,  maka  kepentingan  yang  kedua  lah  yang  diprioritaskan.  Hal  ini  dapat  terlihat dari  produk  regulasi,  yaitu  Undang  Undang  Cipta  Kerja,  yang  diciptakan  untuk mengatur  dan  mengintegrasikan  segenap  upaya  pengendalian  tata  ruang  dan perlindungan lahan dalam rangka demi kemudahan perizinan dan iklim investasi.

## Referensi
Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek . CV Pustaka Setia.
Anwar.  (1993).  Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  menjadi  Lahan  Non  Pertanian  di Sektor Wilayah Perkotaan. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota .
Bappeda  Provinsi  Banten.  (2015). Evaluasi  Kebijakan  Tata  Ruang  Provinsi  Banten 2010- 2030. Provinsi Banten.
Cheema,  G.  S.,  Rondinelli,  D.  A.,  &  Development,  U.  N.  C.  for  R.  (1983).
Decentralization  &  Development:  Policy  Implementation  in  Developing Countries . SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=sgEVAQAAIAAJ Dinas Pertanian. (2019). Dokumen Kajian Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan. Provinsi Banten.
Fauzi,  A.  (2019).  Otonomi  daerah  dalam  kerangka  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum , 16 (1), 119–136.
Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam  Upaya  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Yang  Baik. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 7 (3), 2409–2418.
Fitriani,  Y.,  &  Jaya,  W.  R.  (2023).  Strategi  Strategi  Peningkatan  Pelayanan  Melalui Sistem  Informasi  Administrasi  Di  Kelurahan  Komering  Agung. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial , 4 (1), 36–42.
https://doi.org/10.46730/japs.v4i1.93
Indrawan,  D.,  Ananda,  A.,  Muthoharoh,  &  Shofia  Rahmah,  N.  (2023).  Kesiapan Penanggulangan  Bencana  Banjir  Oleh  Pemerintah  Kota  Tangerang. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial , 4 (2), 101–110.
https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.100
Litvack,  J.  I.,  Ahmad,  J.,  &  Bird,  R.  M.  (1998). Rethinking  decentralization  in developing countries . World Bank Publications.
Maharani,  J.,  Afida  Izzatus  Syifa,  Hikmah  Muhaimin,  Sang  Alif  Prasetyo,  Arif Rochman,  &  Risky  Abi  Setiawan.  (2022).  Tata  Kelola  SDM  Pemerintah Terhadap  Peningkatan  Pelayanan  Publik  Di  Desa  Gempolkerep  Kecamatan Gedeg  Kabupaten  Mojokerto. Jurnal  Administrasi  Politik  Dan  Sosial , 3 (3), 142–148. https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.88
Mahi, A. K. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi. Jakarta : Kharisma Putra Utama
Marijan,  K.  (2004). Desentralisasi  dan  Pembangunan:  Sebuah  Perdebatan. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 2.
Manor,  J.  (1999). The  political  economy  of  democratic  decentralization .  The  World Bank.
Manor, J. (1998). Democracy and Decentralization in South-East Asia and West Africa: Participation,  Accountability,  and  Performance. Cambridge:  Cambridge University Press.
Manor,  J.  (1999). The Political  Economy of  Democratic Decentralization.  Washington DC : World Bank.
Pasandaran, E. (2015). Politik Pembangunan Pertanian Inovatif Berwawasan Ekoregion. Jakarta: IAARD Press.
Putra,  A.,  &  Handoko,  T.  (2021).  Komunikasi  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah Daerah:  Kasus  Dinamika  Pelaksanaan  Local  Lockdown  Dalam  Mencegah Penyebaran  COVID-19. Jurnal  Administrasi  Politik  Dan  Sosial , 2 (1),  1–15. https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.40
Rondinelli,  A.  D.,  &  Nellis,  J.  R.  (1986). Assessing  Decentralisation  Policies  in Developing  Countries:  a  Case  for  Cautious  Optimism. Development  Policy Review, 4(2).
Ropii,  I.  (2015).  Pola  Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam
Otonomi  Daerah  (Konsepsi  dan  Dinamikanya). Maksigama , 9 (1),  34–51. https://doi.org/10.37303/.v9i1.4
Tanzi, V. (1996). Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and  Macroeconomic  Aspects (M.  and  B.  P.  Bruno,  Ed.).  Annual  Bank Conference on Development Economics 1995, World Bank.
Thahir, B. (2019). Analisis Strategi Pemetaan Rencana Tata Ruang Provinsi Banten.