Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBANYA MENINGGAL DUNIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst) Oleh:
Stanlly Soselisa stanlleyyeny03@gmail.com Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana

## ABSTRAK
Surat  Edaran  Kapolri  No.  8  Tahun  2018  perihal  Penerapan  Keadilan Restoratif  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,  yang  mensyaratkan  adanya permintaan  formal  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  penyelesaian  perkara melalui  Keadilan  Restoratif  sebelum  mengirimkan  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yaitu keadilan restoratif diterapkan untuk semua kejahatan  yang  tidak  mengakibatkan  korban  manusia,  dalam  hal  mana  korban meninggal  dunia,  dan  keadilan  restoratif  dapat  diterapkan  untuk  kejahatan  yang terjadi  melalui  mekanisme  judul  perkara  khusus,  karena  penyidik  mengeluarkan perintah  penghentian  penyidikan  dan  mengusut  Dasar  penghentian  sementara, memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia dalam  Putusan  Nomor  836/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Pst.  telah  tepat  penerapan hukumnya  dengan  mengingat,  Ketentuan  Pasal  310  Ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun 1981    tentang    Kitab   Undang-Undang   Hukum    Acara Pidana.  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Nomor  836/Pid.B/2020/PN  Jkt.Pst.telah tepat dengan menyatakan Terdakwa YOYO KARYONO alias YOYO telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  kelalaian mengemudikan  kendaraan  bermotor  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia.  Kemudian  Majelis  Hakim  dalam Putusan  Nomor  836/Pid.B/2020/PN  Jkt.Pst.  telah  tepat  namun  tidak  adil  karena hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  Rp1.000.000,00  (satu  juta  Rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.Tidak adil pidana yang dijatuhkan majelis hakim karena terlalu ringan untuk korban nyawa manusia yang meninggal dunia.
Kata Kunci : keadilan restoratif, kecelakaan lalu lintas, korban mati.

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  terjadi  pembaharuan  yang  pesat  di  bidang  otomotif  di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Salah satunya adalah pertambahan jumlah kendaraan  bermotor  yang  pesat  tidak  sebanding  dengan  perluasan  jalan  raya termasuk peningkatan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan permasalahan lalu  lintas  yaitu  kemacetan  lalu  lintas,  pelanggaran  dan  kecelakaan  lalu  lintas. Kegiatan hari ini tidak lepas dari penggunaan lalu lintas jalan raya. Sebab karena itu,  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  keamanan  penggunaan  jalan  harus berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mengatasi  kecelakaan  lalu  lintas  dengan menerapkan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dan  disosialisasikan  sebelumnya. Meski begitu, pada kenyataannya masih banyak masalah-masalah yang tidak dapat diatasi di jalan raya. 1
Kasus  terdakwa  Yoyo  Karyono  Als.  Yoyo  sebagaimana  dalam  Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2020  bertempat  di  Jl.  Medan  Merdeka  Barat  arah  Selatan  depan  Gedung Kementrian PMK Jakarta Pusat mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban  meninggal dunia.  Kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  terjadi  pada  hari  hari  Minggu tanggal  28  Juni  2020  sekitar  Pukul  04.30  Wib  yang  bertempat  di  Jalan  Medan Merdeka Barat arah ke Selatan depan Kantor Kemenko PMK Wilayah Jakarta Pusat dimana  Minibus  Daihatsu  Luxio  No  Pol  E-1479-MJ  yang  dikemudikan  oleh terdakwa.  Yoyo  Karyono  Als.  Yoyo  telah  menabrak  seorang  Pengemudi  Sepeda Motor Honda Vario No Pol B-4239-TMF yang bernama Sdr. Mochamad Jupri.
Saat  terjadinya  peristiwa  tersebut  saksi  Muhammad  Sidik  Permana menerangkan bahwa pada malam hari mereka dalam perjalanan dari Cirebon Jawa Barat  dengan  tujuan  ke  Jakarta.  berangkat  pada  hari  Sabtu  tanggal  27  Juni  2020 sekitar pukul 20.00 WIB. Penumpang yang ada di dalam kendaraan terdiri dari 10 (sepuluh) orang.  Pada awal perjalanan dari Cirebon kendaraan Minibus Daihatsu
1 Marjan Miharja, Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Pasuruan: Qiara Media, 2019).
Luxio  No  Pol  E-1479-MJ  dikemudikan  oleh  saksi  sendiri.  Kemudian  berangkat mengantarkan  8  (delapan)  orang  penumpang  ke  dua  tempat  berbeda  yaitu  di Tangerang Banten. Setelah selesai mengantar penumpang selanjutnya saksi gantian dengan  terdakwa mobil tersebut  dikemudikan oleh terdakwa  Yoyo  Karyono  Als. Yoyohingga kecelakaan tersebut terjadi, saat terdakwa yang membawa mobil saksi duduk  di  kursi  depan  samping  terdakwa,  namun  karena  saksi  sangat  lelah  dan mengantuk  hingga  sejak  dari  Cengkareng  hingga  TKP  saksi  Muhammad  Sidik Permana terus tertidur dan baru sadar ketika terjadinya tabrakan.
Saksi  merasakan  setelah  adanya  benturan  keras  saksi  terbangun  dan kendaraan selanjutnya berhenti, Kemudian saksi turun dan melihat bahwa di lajur kanan ada kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No Pol B-4239-TMF tergeletak rusak berat. Secara sekilas melihat korban pengemudi sepeda motor tertelungkup dan  saat  itu  sudah  dalam  keadaan  meninggal  berada  di  lajur  khusus  busway.
Terdakwa  Yoyo  Karyono  Als.  Yoyo  saat  mengemudikan  kendaraan Daihatsu Luxio NRKB E-1479-MJ mengatakan telah kehilangan konsentrasi akibat melakukan aktifitas lain yaitu menggunakan HP, mengemudikan kendaraan dengan kecepatan  tinggi  dan  berpaling  ke  kekiri  melihat  Spion  hingga  tidak  ada  upaya untuk  mengurangi  kecepatan,  terdakwa  telah  menabrak  kendaraan  Spm.  Honda Vario No. Pol B-4239-TMF yang dikemudikan oleh Sdr. Mochamad Jupri (Korban) yang ada didepannya, saat itu berjalan dari Utara keselatan. Spm Honda Vario No. Pol B-4239-TMF yang dikemudikan oleh korban tertabrak pada bagian belakang hingga terseret sekitar 12 meter, sementara tubuh korban terpental keatas kap naik dan kepalanya membentur kaca Mobil kemudian terlempar ke kanan jalan di jalur khusus  Bus  Transjakarta  hingga  mengalami  luka  pada  kepala  dan  meninggal  di TKP  kemudian  saat  itu  juga  korban  di  larikan  ke  RSCM  Jakarta,  namun  nyawa korban tidak tertolong.
Terdakwa  tersadar  bahwa  saat  mengemudikan  kendaraan  Daihatsu  Luxio NRKB  E-1479-MJ  tidak  mematuhi  ketentuan  yang  berlaku,  karena  dirinya melakukan  aktifitas  lain,  yaitu  menggunakan  Hp  sebagai  penunjuk  jalan  hingga terjadinya  kecelakan  lalu  lintas  tersebut  yang  mengakibatkan  korban  meninggal dunia di tempat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan.  Pengguna  jalan  disibukkan  dengan  kondisi  jalan  yang  sepi sehingga  keselamatan  sering  terabaikan  dan  dapat  mencelakakan  keselamatan pengguna jalan lain atau penduduk sekitar. Selain itu, sarana atau prasarana jalan tidak selengkap dan memadai seperti jalan perkotaan, seperti jalan berlubang, tidak adanya  rambu  lalu  lintas,  tidak  ada  lampu  jalan  dan  kerusakan  lainnya.  Inilah sebabnya mengapa kecelakaan di jalan selalu terjadi, terutama bila pengguna jalan raya  tidak  berhati-hati  atau  teledor  saat  mengemudi.  Kelalaian  pengemudi  ini seringkali mengakibatkan korban, baik korban luka ringan, luka berat, bahkan bisa sampai merenggut nyawa pengemudi itu sendiri. 2
Ketidaknyamanan  pemakai  jalan  dalam  beraktivitas  dapat  menimbulkan dampak  yang  sangat  besar  yaitu  meningkatnya  beban  psikologis  yang  dapat menimbulkan  stress  serius  dan  pada  akhirnya  menyebabkan  kelalaian  atau kesalahan  dalam  memenuhi  kewajiban  pengguna  jalan  yang  tentunya  dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Kelalaian atau kealpaan itu sendiri dapat dihindari dengan tetap menjaga dan mentaati ketetapan hukum, hal ini  dikarenakan  Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  warga  negaranya  harus mentaati  aturan  yang  berlakuSebagai  negara  hukum,  Indonesia  tentunya  harus membangun kondisi dan lingkungan di mana semua orang dapat merasa nyaman dan aman dari perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan hukum. 3 Dalam  hukum,  hukum  memiliki  fungsi untuk  mengatur  seluruh  aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila pranata hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk  dan tunduk  pada  norma  hukum  maka  dapat  memaksimalkan pelaksanaan hukum.
Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas (traffic accident), maka tindak pidana tersebut  harus  dipisahkan  dari  tindak  pidananya,  karena  untuk  dituntut  di  muka hukum, peristiwa yang terjadi haruslah merupakan tindak pidana, sedangkan tindak pidana  yang  terjadi  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  tindak  pidana  yang
2 Rinaldi Putra Anwar, “KECELAKAAN LALU LINTAS ‘ Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents ’” 1, no. 2 (2022): 165– 78.
3 Hartanto, Pembaharuan Hukum Pidana (Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017).
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
tidak  disengaja  atau  tidak  disengaja.  karena  kelalaian  atau  kecerobohan. Kecerobohan yang sangat besar menyebabkan kurangnya kehati-hatian pada satu orang, yang seringkali menyebabkan kecelakaan, dan kecerobohan ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.
Sementara itu, menurut uraian dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa apabila kelalaian atau kesalahan pengemudi menimbulkan korban orang lain, dipidana sesuai dengan ketentuan  pasal  tersebut.  Meski  “UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan”  telah dilaksanakan hingga saat ini, tidak dipungkiri masih tingginya tingkat kecelakaan. Banyaknya  kecelakaan  lalu  lintas  setidaknya  dapat  mencerminkan  kurangnya kesadaran hukum  pengendara sepeda  motor  di  masyarakat,  karena masih banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
Berdasarkan penjabaran Pasal 359 dan 360 KUHP, dapat disimpulkan bahwa jika kelalaian atau kealpaan pengemudi itu menyebabkan matinya orang lain atau korban,  dipidana  sesuai  dengan  ketetapan  Pasal  359  KUHP.  Pada  dasarnya tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas  (lakalantas)  sendiri  lantaran  kurangnya pemahaman  masyarakat,  dalam  hal  ini  pengendara  kendaraan  bermotor  terkait dengan  berbagai  faktor,  seperti  dari  segi  kebugaran  jasmani,  aspek  persiapan psikologis  saat  pengemudi  lelah,  pengaruh  alkohol  dan  obat-obatan  terlarang. Pengemudi yang tidak siap memberikan peluang yang sangat baik untuk terjadinya kecelakaan  yang  serius  dan  membahayakan  keselamatan  pengguna  jalan  lain dengan cara lengah, mengantuk, tidak mahir, kelelahan, tidak menjaga jarak antar kendaraan, mengemudi terlalu cepat, dll. Biasanya itu kesalahan pengemudi.
Maka penulis akan meneliti dengan terdakwa Yoyo Karyono Als. Yoyo pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2020 bertempat di Jl. Medan Merdeka Barat arah Selatan depan Gedung Kementrian PMK Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu  tempat  lain  dimana  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena  kelalaiannya  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas,  dengan  korban Meninggal Dunia.” Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dan  kesalahan  manusia.  Ketidakpatuhan  pengemudi/pesepeda  terhadap  peraturan lalu lintas merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, selain itu sifat pribadi pengemudi atau keegoisan saat berkendara, tidak peduli dengan orang lain, sehingga mencelakakan orang lain. 4
Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dan  fungsi  ini  berarti  bahwa  hukum  menciptakan  pola-pola  kemasyarakatan. Tentunya  model-model  tersebut  harus  mampu  menciptakan  kondisi  bagi perkembangan  berbagai  sektor.  Jika  kepastian  hukum  tidak  terpenuhi,  keadilan tidak  dapat  dicapai  karena  subjek  hukum  tertentu  dapat  dihukum  terlepas  dari apakah perbuatan tersebut dianggap ilegal atau benar-benar merupakan kejahatan. 6  Hukum  pidana  Indonesia  biasanya  menekankan  penerapan  keadilan  restoratif dalam  menyelesaikan  kasus.  Dalam  jalur  restorative  justice  ini,  diperlukan reformasi dengan alternatif penyelesaian perkara pidana, dengan fokus pemulihan restorative justice.
Berdasarkan uraian di atas, perlu dipahami apakah ketentuan hukum saat ini sepenuhnya menetapkan nilai keadilan sosial. Atas dasar itulah maka penelitian ini akan  lebih  mendalami tentang tindak pidana  kelalaian tersebut,  dan penulis akan lebih mendalami masalah tersebut dalam penelitian tentang tindak pidana kelalaian yang  menyebabkan  meninggalnya  korban  dengan  judul:  “ANALISIS PENERAPAN  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  KASUS  KECELAKAAN LALU  LINTAS  YANG  MENGAKIBATKAN  KORBANYA  MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst).”

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia?
2. Bagaimana  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu
4 Muhammad Rusli, Potret Lembaga Peradilan Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
lintas  yang  mengakibatkan  korbanya  meninggal  dunia  dalam  Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.?

## PEMBAHASAN
Analisis Terhadap Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.
Pada prinsipnya restorative justice adalah suatu konsep (prinsip dasar) yang mencapai keadilan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hukum pidana  (pelaku  dan  korban)  melalui  mediasi  atau  negosiasi  di  luar  peradilan. Keadilan  restoratif  adalah  pilihan  yang  populer  untuk  menangani  pelanggaran hukum karena menyediakan penyelesaian atau pemecahan masalah secara adil dan efektif. 5 Keadilan restorative adalah metode terbaik yang disetujui dan disepakati oleh semua pihak, dianggap sebagai norma dasar keadilan bagi pihak-pihak di luar peradilan, karena merupakan tindakan proses perdamaian antara pelaku kejahatan dan korban yang dihasilkan, yaitu korban kejahatan atau kerugian.
Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan hukuman antara tindak pidana biasa dan tindak pidana culpa, tentu saja yang pertama dilihat ialah perbedaan unsur adanya  niat  dari  pelaku,  karena  jika  culpa  ialah  tanpa  disertai  dengan  niat.  Dan untuk masalah penghukuman, bukan semata mata  dilihat dari tindak kealpaan yang disadari atau tidak disadari, tetapi tetap berdasarkan berat ringannya  suatu tindak pidana  itu  terjadi.  Dalam  surat  dakwaan  dari  kasus  Putusan  Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., yaitu:
1. Cukup mencantumkan penjelasan tentang kata-kata persis yang ditentukan dalam undang-undang.
2.  Adanya  kelalaian  itu  harus  dibuktikan  dengan  pemeriksaan  pengadilan  yang ditentukan oleh hakim.
3.  Pembuktiannya  cukup  secara  normatif,  jadi  tidak  dilihat  apakah  terdakwa mengetahui.
Dalam  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas,  selain  keniscayaan  dengan kesalahan, kesegajaan dan kealpaan yang menyertainya dimungkinkan juga terjadi perbarengan tindak pidana (concursus). Concursus digunakan untuk merujuk pada
5 Josefhin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 4 (2018): 309 – 19.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
seseorang yang telah melakukan lebih dari satu kejahatan. Pengaturan tentang pasal concursus itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan hukuman, tetapi tidak dapat diterapkan  secara  umum,  tergantung  pada  pendapatnya  tentang  suatu  peristiwa tertentu. 6 Pelanggaran-pelanggaran  ini  juga  ada  dalam  Buku  VI,  Buku  I  KUHP. Tujuan  dari  pidana  ini  adalah  agar  seseorang  melakukan  dua  atau  lebih  tindak pidana,  dan  tindak  pidana  yang  pertama  tidak  dipidana,  atau  tidak  ada  batasan hukum  pidana  antara  tindak  pidana  yang  pertama  dengan  tindak  pidana  oleh keputusan  hakim.  Misalnya,  dua  pelanggaran  di  mana  hukuman  hakim  telah diselesaikan  (dan  sanksi)  tidak  lagi  disebut  perbarengan  tindak  pidana,  tetapi disebut residivis.
Terdakwa  Yoyo  Karyono  alias  Yoyo  dinyatakan  bersalah  "lalai mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan  meninggalnya  orang  lain".  Terdakwa  Yoyo  Karyono  alias  Yoyo telah melanggar Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan.  Kemudian,  majelis  hakim menghukum  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu)  bulan.  Terdakwa Yoyo Karyono alias Yoyo telah melanggar Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Menurut  penulis  bahwa  dalam  kasus  Terdakwa  Yoyo  Karyono  alias  Yoyo dalam restorative justice ini dianggap gagal, karena Terdakwa tetap mendapatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, meskipun sudah terjadi perdamaian antara  Keluarga  Korban  dengan  Terdakwa,  karena  Majelis  Hakim  menganggap
6 Alif Oksaryan Mulyana and Diana Lukitasari, “Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana,” Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 11, no. 3 (2022): 267, https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67459.
Terdakwa  Yoyo  Karyono  alias  Yoyo  bersalah  telah  menghilangkan  atau mengakibatkan Korban Mochamad Jupri meninggal dunia.

## Kesimpulan
1. Penyidik Satuan Kecelakaan Lalu Lintas menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus  kecelakaan  lalu  lintas  di  Polres  Jakarta  Pusat  yang  mengakibatkan meninggalnya korban dalam tahap penyidikan yang sedang berjalan setelah pelaku dan  keluarga  korban  menandatangani  perjanjian  perdamaian  agar  penyidik  Unit Kecelakaan Lalu Lintas tidak melanjutkan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas oleh Kejaksaan. Kebijakan penyidik dalam melaksanakan restorative justice tidak memenuhi syarat  materil,  syarat formil,  dan  mekanisme yang  diatur  dalam  Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. diselesaikan melalui restorative justice sebelum Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  dan  persyaratan  formal  untuk menerapkan  restorative  justice  terhadap  semua  kejahatan  yang  tidak mengakibatkan korban manusia. Dalam hal kematian korban, penerapan restorative justice terhadap tindak pidana yang terjadi dapat memberikan kepastian hukum atas perkara  tersebut  melalui  mekanisme  sidang  kasus  khusus  sebagai  dasar  penyidik untuk mengeluarkan perintah penghentian penyidikan dan penghentian penyidikan. 2.  Pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap penerapan  restorative  justice  dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat penerapan hukumnya dengan mengingat, Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981    tentang Kitab    Undang-Undang    Hukum    Acara    Pidana.  Majelis  Hakim  dalam  Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.telah tepat dengan menyatakan Terdakwa Yoyo Karyono alias Yoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  kelalaian  mengemudikan  kendaraan  bermotor  mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kemudian Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Nomor  836/Pid.B/2020/PN  Jkt.Pst.  telah  tepat namun tidaka adil karena hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.Tidak adil pidana yang dijatuhkan majelis hakim karena terlalu ringan untuk korban nyawa manusia yang meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Rinaldi  Putra.  “KECELAKAAN  LALU  LINTAS  ‘  Enforcement  Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence  That Resulting  in Traffic Accidents ’” 1, no. 2 (2022): 165–78.
Hartanto. Pembaharuan Hukum Pidana . Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017. Mareta,  Josefhin.  “Penerapan  Restorative  Justice  Melalui  Pemenuhan  Restitusi Pada  Korban  Tindak  Pidana  Anak.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 15,  no.  4 (2018): 309–19.
Marjan  Miharja. Diversi  Dan  Restoratif  Justice  Dalam  Kecelakaan  Lalu  Lintas . Pasuruan: Qiara Media, 2019.
Muhammad  Rusli. Potret  Lembaga  Peradilan  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2017.
Mulyana,  Alif  Oksaryan,  and  Diana  Lukitasari.  “Penerapan  Aturan  Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana.” Recidive : Jurnal Hukum Pidana
Dan Penanggulangan Kejahatan 11, no. 3 (2022): 267. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67459.