## PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KLENENG LOR, KECAMATAN BANYUANYAR, KABUPATEN PROBOLINGGO
Najmi Nurul Ummah 1 , Rahma Rina Wijayanti 1*
1 Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember, Indonesia
* Korespondensi: rahma@polije.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the management of village funds in Kleneng Lor Village, Banyuanyar District,  Probolinggo  Regency.  The  type  of  research  used  is  qualitative  research.  Data  collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. The data obtained are primary and secondary data. The data analysis technique is used by the comparative analysis method. This research is guided by Permendagri Number 20 of 2018 and Perbup Number 63 of 2019. Based on Probolinggo Regent Regulation Number 63 of 2019 concerning guidelines and supervision of Village Fund  Management.  This  guidelines  to  provide  adequate  conviction  in  process  of  fostering  and supervising Village Fund management through the planning, implementation and reporting. The results of  this  study  indicate  that  the  Village  Fund  Management  in  Klenang  Lor  Village  by  planning, implementation,  reporting  stages  is  accordance  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs (Permendagri) Number 20 of 2018.
Keywords : Village fund management, Permendagri number 20 of 2018, Perbup number 63 of 2019

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar  Kabupaten  Probolinggo.  Peneltian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang digunakan yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis komparatif. Penelitian ini berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Perbup Nomor 63 tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 tahun 2019 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Pedoman ini untuk memberikan keyakinan yang memadai  terhadap  proses  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  Dana  Desa  melalui  tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa  di  Desa  Klenang  Lor  dalam  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  telah  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.
Kata kunci : Pengelolaan dana desa, Permendagri nomor 20 tahun 2018, Perbup nomor 63 tahun 2019

## PENDAHULUAN
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 dijelaskan tentang pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas wilayah dan masyarakat turut  memililki  kewenangan  didasarkan  pada  sistem  pemerintahan  NKRI. Berdasarkan hal tersebut maka peran desa dalam mengelola dana desanya sebagai tahap awal kemandirian pemerintahan desa. Peran desa terkait langsung pula dalam pelayanan  masyakarat.  Oleh  karena  itu  diperlukan  aparatur  desa  yang  kompeten didukung  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  sehingga  pelaksanaan  pengelolaan dana desa dan tata kelolanya berjalan dengan baik. Dana Desa yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa untuk ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014).
Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga tercapai pula tujuan adanya  dana  desa.  Pengelolaan  Keuangan  Desa  diantaranya  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban oleh kepala desa selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)(Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, 2018). Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo  No  63  tahun  2019  tentang  Pedoman  pembinaan  dan  pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa proses pembinaan dan  pengawasan  pengelolaan  Dana  Desa  melalui  tahap  Perencanaan,  Pelaksanaan, dan Pelaporan.
Desa  Klenang  Lor  merupakan  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Banyuanyar, Kabupaten  Probolinggo.  Kecamatan  Banyuanyar  sendiri  memiliki  14  desa.  Alasan memilih objek penelitian di Desa Klenang Lor karena dalam hal transparansi terjadi keterlambatan  seperti  pemasangan  papan  APBDes  sehingga  masyarakat  tidak mengetahui  anggaran  dan  volume  setiap  proyek  yang  ada  di  Desa  Klenang  Lor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.  Selain itu, menurut Tumbelaka et  al.,  (2020)  penelitiannya  menunjukkan  hasil  bahwa  dana  desa  terkait pengelolaannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan desa juga terlihat kemajuannya. Pelaksanaan Dana Desa ini ditujukan untuk program fisik dan non  fisik  yg  berhubungan  dengan  indikator  perkembangan  desa.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu  waktu penelitian  dan  objek  penelitian.  Indikator  dalam  penelitian  ini  berlandaskan  pada Perbup Probolinggo Nomor 63 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang memperbarui penelitian sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni meneliti dari kondisi objek yang  bersangkutan  (Sugiyono,  2018).  Penelitian ini dilakukan di Desa  Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

## Jenis Data
Data penelitian ini didapat dari data primer dan data sekunder yakni
1. Data primer didapat dari pihak-pihak terkait yaitu pemerintah desa yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa selaku lembaga perwakilan masyarakat Desa
2. Data sekunder dari dokumen dan serta data yang terkait berupa data keuangan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:
1. Observasi dengan  melihat  data  keuangan  yang  berhubungan  dengan pengelolaan dana desa
2. Wawancara dengan mewawancarai beberapa perangkat desa yakni kepala desa, bendahara  desa,  sekretaris  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  dan perwakilan tokoh
3. Metode  dokumentasi dengan  cara  merekam  data  yang  ada  berupa  dokumen yang dihasilkan dari pengelolaan dana desa dan penelitian pendukung lainnya.

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Selain itu diperlukan keabsahan data agar data yang didapat valid melalui teknik triangulasi sumber yakni dengan mengecek tingkat kesesuaian  dari  Permendagri  No  20  Tahun  2018  dan  Perbup  No  63  Tahun  2019 sehingga hasilnya bisa dianalisis lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Klenang  Lor  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Banyuanyar  Kabupaten  Probolinggo.  Visi  Desa  Klenang  Lor  adalah  “Sebagai penggerak  penyelenggaraan  Masyarakat  Desa  yang  baik  dan  profesional”. Perwujudan visi harus didukung dengan adanya misi yang akan dilaksanakan. Misi Desa Klenang Lor adalah “mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik dan  Akuntabel”.  Pemerintah  Desa  Klenang  Lor  terdiri  dari  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa,  Kepala  Seksi  (Kasi  Pemerintahan,  Kasi  Pembangunan,  Kasi  Kesra),  dan  Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, serta Kepala Dusun (Kadus) Pring, Kadus Alastiang, Kadus Pasar, Kadus Sekolahan. Namun, selain itu pelaksanaan pemerintah desa  juga  dilaksanakan  oleh  Badan  permusyawartan  Desa  (BPD)  selaku  badan legislatif desa
Jumlah Penduduk di Desa Klenang Lor 3448 dengan rincian jenis kelamin Laki- Laki  sebanyak  1713  dan  jenis  kelamin  Perempuan  sebanyak  1736,  dengan  total Kepala Keluarga (KK) 1173. Luas wilayah Desa Klenang Lor adalah 185,792 ha, luas pertanian sawah 137,592 ha, luas tanah kering 48,200 ha.  Pada setiap kantor desa ada  struktur  organisasi  yang  merupakan  acuan  bagi  semua  perangkat  desa  yang terhimpun dalam pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Struktur organisasi  berfungsi  untuk  mempermudah  perangkat  desa  untuk  mengetahui  dan mengingat tugas-tugas dan dari siapa pekerjaan tersebut diterima.
Pengelolaan  Keuangan  Desa  merupakan  kegiatan  yang  dimulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban (Permendagri,  2018).  Penelitian  ini  berpedoman  pada  Peraturan  Bupati  Kabupaten Probolinggo Nomor 63 Tahun 2019 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada pemerintah Desa di kabupaten probolinggo. Hal ini demi mendapat keyakinan yang memadai terkait dengan proses pembinaan  dan  pengawasannya  maka  perlu  dilakukan  perencanaan,  pelaksanaan serta  pelaporan.  Tujuan  dari  adanya  pembinaan  dan  pengawasan  demi  mendapat keyakinan  yang  memadai  dari  beberapa  proses  yang  diawali  perencanaan, dilanjutkan pelaksanaan, hingga pelaporan sehingga  DD yang bersumber dari APBN diyakini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bupati Probolinggo No 63 tahun 2019).
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  di  Desa  Klenang  Lor,  Sekretaris  Desa mengkoordinir  rancangan  peraturan  desa  yang  terkait  dengan  APBDes  didasarkan RKPDes  yang  telah  dibuat  kepala  desa.  Pembuatan  RKPDes  tersebut  melalui
Musyawarah yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan masyarakat. Setelah Sekretaris  Desa  Klenang  Lor  membuat  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes kemudian  disampaikan  kepada  kepala  Desa  Klenang  Lor.  Selanjutnya  diberikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. RAPBDes tersebut kemudian dilanjutkan lagi kepada BPD yang nantinya dihasilkan kesepakatan melalui musyawarah. Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDes  yang  telah  disepakati  oleh  BPD  kemudian disampaikan  kepada  Kepala  Desa  Klenang  Lor.  Hasil  evaluasi  RAPBDes  akan ditetapkan  bupati.  RKPDes  yang  akan  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa  Klenang Lor. Evaluasi  RAPBDes  dari kepala  desa  akan diserahkan  kepada Camat.  Jika  telah sah  maka  akan  disetujui  oleh  camat.  Kepala  desa  menetapkan  menjadi  Peraturan Desa tentang APBDes. Kepala Desa Klenang Lor menyampaikan informasi mengenai APBDes  kepada  masyarakat.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  dalam  tahap perencanaan  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Klenang  Lor  telah  sesuai  dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor yaitu Kepala Desa  menugaskan  Pelaksana  Kegiatan  Anggaran  (PKA)  untuk  penyusunan  Daftar Pelaksana  Anggaran  (DPA)  setelah  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  dan  Peraturan kades  tentang  Penjabaran  APBDes  ditetapkan.  Rancangan  penyusunan  DPA diserahkan  kembali  kepada  Kepala  Desa  lewat  Sekretaris  Desa  untuk  diverifikasi terkait rancangan DPA dan disetujui kepala desa. Setelah rancangan DPA disetujui oleh kepala desa maka Kasi Keuangan Desa Klenang lor menyusun rancangan RAK Desa  didasarkan  pada  DPA.  Rancangan  RAK  akan  diverifikasi  Sekretaris  Desa  dan akan disetujui Kepala Desa. Selanjutnya, Kasi Pelaksana Kegiatan akan melaksanakan kegiatan didasarkan pada DPA yang disetujui Kepala Desa.
Tahap Pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor diawali dengan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati  melalui  camat  berupa  Laporan  Pelaksanaan  APBDes  dan  laporan  Realisasi kegiatan.  Bupati  mengevaluasi  Laporan  pelaksanaan  APBDes  Semester  pertama. Dengan demikian Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap Pelaporan pengelolaan Dana  Desa  di  Desa  Klenang lor  telah  sesuai  dengan  Permendagri Nomor  20  tahun 2018.

## SIMPULAN
Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Klenang  Lor  dalam  tahap  Perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan sudah berjalan dengan baik dan  telah sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa yaituPermendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 tahun 2019. Hal ini dibuktikan bahwa Desa Klenang lor telah mengikuti Proses dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan yang dibuktikan dengan adanya Tahap Perencanaan Musdes untuk penyusunan rancangan perdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes.
Selanjutnya  pada  Tahap  Pelaksanaan  dilakukan  pula  penyusunan  DPA  dan pengajuan  SPP.  Kemudian  dalam  Tahap  Pelaporan,  laporan  pelaksanaan  APBDesa semester pertama dilaporkan kades kepada Bupati melalui camat. Keterbatasan pada dalam penelitian ini tidak membahas seluruh kegiatan Pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari 5 tahap. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya membahas secara  mendalam  pada  setiap  komponen  pengelolaan  dana  desa  termasuk  dalam pembahasan nominal angka pada anggaran.  Perangkat Desa dalam diharapkan pula agar lebih faham mengenai aturan yang digunakan, sehingga perangkat desa dapat menjelaskan lebih detail terkait tahap pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Peraturan Bupati Probolinggo No 63 tahun 2019. (2020). Bupati probolinggo provinsi jawa timur . 1–23.
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018.  (2018). Peraturan  Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (p. 120).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  (2014). Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . 2 , 1–25.
Permendagri.  (2018).  Permendagri  No  20  Tahun  2018. Permendagri  No  20  Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa , Nomor 65 (879), 2004–2006.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . alfabeta.
Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus  di  Kecamatan  Tatapaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Indonesia Accounting Journal , 2 (2), 74. https://doi.org/10.32400/iaj.27703
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara . 184 , 1–27.