## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Hendrizal
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Policy Implementation Public Information Services. This study aims to determine the implementation of the policy of public information services in Siak. This type of research is qualitative research. While the research informants include environment officials of Department of Transportation and Communication Equipment Siak, NGOs, students and people who need the information. Data collection technique were interview, observation and documentation. Data were analyzed using qualitative descriptive manner, which explains the argument any informa- tion and data obtained from the research informants. The results showed that the implementation of the policy of public information service has not done well, mainly due to the communication of information policy is not properly socialized. Constraints faced by Siak district government in realizing public disclosure caused by factors relating to human resources, financial, and facilities management.
Keywords: policy implementation services, public information, openness
Abstrak: Implementasi Kebijakan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan layanan informasi publik di Kabupaten Siak. Jenis peneli- tian adalah penelitian kualitatif. Sedangkan informan penelitian meliputi Pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, LSM, mahasiswa dan masyarakat yang mem- butuhkan informasi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara deskriftif kualitatif, yakni menjelaskan secara argumentasi setiap informasi dan data yang diperoleh dari informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan informasi publik belum terlaksana dengan baik, terutama dise- babkan komunikasi informasi kebijakan belum tersosialisasi dengan baik. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik disebabkan oleh faktor yang menyangkut sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan manaje- men.
Kata kunci: implementasi kebijakan layanan, informasi publik, keterbukaan
PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah mengamanahkan bagi setiap pe- merintah daerah sebagai badan publik seba- gai mana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudi- katif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara- an negara, yang sebahagian atau seluruh da- nanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebaagian atau
seluruh dananya brsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar ne- geri”. Amanah dari undang-undang tersebut, wajib dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Siak, untuk mem- bentu Sekretariat Komisi Informasi, seb- agaimana yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi “Sekretariat Komisi Infor- masi Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pe- jabat yang mempunyai tugas dan wewenang
dibidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan”. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peratuaran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai petunju teknis dan petunjuk laksana bagi setiap pemerintah kabupaten/ kota untuk membentuk Sekrtraiat Komisi Informasi, yang bertujuan untuk menghim- pun berbagai informasi yang ada di lingkun- gan pemerintah kabupaten/kota, kemudian menyampaikan kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkannya.
Pembentukan Sekretariat PPID (Peja- bat Pengelola Informas dan Dokumentasi) di setiap Kabupaten, merupakan bagian dari perwujudan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Namun hingga saat ini Sekretariat PPID be- lum tersedia di Kabupaten Siak.  Peratuaran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah hampir 5 (lima) tahun berja- lan, namun belum terlaksana dengan baik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Informasi merupakan kebutuhan hidup ma- nusia, yang dapat memberikan berbagai ket- erangan yang dibutuhkan setiap orang baik lansung maupun tidak langsung. Menurut Tata Sutabri (2005), informasi adalah data yang  telah  diklasifikasikan  atau  diinterpre - tasi untuk digunakan dalam proses pengam- bilan keputusan. Kualitas informasi tergan- tung pada: 1). Akurat; bebas dari kesalahan dan tidak bias, 2). Tepat waktu; informasi yang pada sisi penerima tidak boleh terlam- bat, 3). Relevan; informasi tersebut mem- punyai manfaat bagi pemakai. Pelayanan keterbukaan informasi publik yang ditetap- kan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 adalah merupakan suatu ke- bijakan publik. Menurut Edwar III dalam Dwiyanto (2009), bahwa ada empat variabel
yang menentukan keberhasilan implementa- si kebijakan publik. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah men- getahui implementasi Peratuaran Pemerin- tah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelak- sanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Publik di Kabupaten Siak dan kendala-ken- dala yang mempengaruhinya.

## METODE
Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah pegawai yang mengelola informasi pada Dinas Perhubungan dan Infokom, penggunaan informasi dan pejabat pengelo- la informasi dan dokumentasi. Teknik peng- umpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode anali- sis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, metode deskriptif yang meng- gunakan dua pendekatan yaitu pendekatan observasi dan analisis data primer yang lengkap sekaligus dikontrol dengan data sekunder.

## HASIL
Komunikasi Komunikasi tersebut meliputi; sosial- isasi yang merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, serta menjadikan suatu proses belajar bagi setiap orang untuk memahami kebijakan yang telah ditetapkan.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialsi- asi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak, belum berjalan sesuai yang diharapkan. Sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa sos- ialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait, belum menunjukan adanya sosialisasi yang lebih monoton dan berkesinambungan, se- hingga komunikasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi hanya sebatas pemberita- huan melalui media on-line yang tentang
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 : 437-442
portal Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak sudah berupaya untuk mengimplementasikan Per- aturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No- mor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In- formasi Publik di Kabupaten Siak. Namun masih belum terdapat satu atap dalam me- nyebarluaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kndisi ini belum menunjukan adanya pelayanan khusus dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang membu- tuhkannya, sehingga informasi yang dibu- tuhkan masyarakat masih terpencar diberb- agai instansi.
Sumber Daya Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia mapun  sumber  daya  finansial.  Hal  ini  di - maksudkan adanya keselarasan dari sum- ber daya manusia dan dana yang mencuk- upi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informa- si Publik di Kabupaten Siak. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya dana atau finansial Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengim- plementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Un- dang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Sumber daya manusia disini diaksud adalah tersedianya orang-orang yang mampu memberikan pelayanan terhadap informasi publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan operasional dan kemampuan manajerial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk men- getahui kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan atau mengimplemen- tasikan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak Kemudian sumber daya tersebut jug didukung oleh sumber daya dana yang dibu- tuhkan untuk pembiayaan implementasi peraturan tersebut. pemerintah Kabupaten Siak sudah mengangarkan dalam APBD Ka- bupaten Siak tahun 2014 untuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Ber- dasarka observasi peneliti pada Dinas Per- hubungan dan Infokom Kabupaten Siak, di- mana alokasi anggaran tersebut kebanyakan untuk menyediakan ruang untuk PPID be- serta staf dan jajarannya serta untuk biaya pelatihan-pelatihan saja, namun aggaran khusus dalam mengumpulkan berbagai data dari seluruh SKPD belum tampak dalam alo- kasi anggaran tersebut, sehingga data yang dibutuhkan masyarakat masih terencar pada Dinas, Badan Kantor dan unit teknis lainnya
Disposisi Selanjutnya salah satu pendukung dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Dispo- sisi tersebut menyangkut kejujuran, komit- men dan sikap demokratis dalam mewujud- kan keterbukaan informasi di Kabupaten Siak. Kesemua  indikator disposisi tersebut sudah dijalankan dalam rangka mengimple- mentasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ket- erbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Disposisi tersebut menyangkut, Ke- jujuran merupakan salah satu pendukung disposisi kebijakan, karena kejujuran akan melahirkan sikap nilai dan karakteristik yang melekat pada diri individu. Selanjut- nya, Komitmen secara sederhana dapat di- katakan sebagai ketaatan terhadap aturan yang sudah ada. Komitmen disini dimak- sudkan bagiaman menanamkan kepatuhan
dan ketaatan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Kemudian Demokrasi menyangkut adanya sikap saling terbuka antara bawahan dengan atasan, sehingga terjadi komunika- si dua arah dalam melaksankan kebijakan yang telah ditetapkan.
Struktur Birokrasi Struktur birokrasi ditetapkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pelayan- an publik bagi setiap organisasi, khususnya organisasi pemerintahan. Menurut David Beentham dalam Thoha (2007) mengatakan bahwa ada tiga elemen pokok dalam birokra- si, pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis, kedua, birokrasi dipan- dang sebagai kekuatan independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempu- nyai kecenderungan yang melekat pada penerapan fungsi sebagai instrumen teknis tersebut, dan ketiga, pengembangan dari sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari kepentin- gannya sebagai suatu kelompok masyarakat yang partikular.
Struktur birokrasi dalam pengelolaan infrmasi dan dokumentasi sudah dilimpah- kan oleh Bupati Siak kepada Pejabat Pen- gelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Siak. Hal ini menunjukan adan- ya upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerin- tah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelak- sanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak
Kendala-kendala dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik Kendala yang ditemukan dalam im- plementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 adalah:
1). Belum tersedianya tenaga sumber daya manusia yang baik dan berkuali- tas dalam     menghimpun, menyusun dan menyampaikan berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Siak,
2). Anggaran yang khusus untuk pem- bentukan dan pengurusan sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Doku- mentasi (PPID) Kabupaten Siak, belum tersedia secara maksimal. Anggaran yang digunakan masih bergabung den- gan Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, yang membidangi tentang informasi dan komunikasi di Kabupaten Siak, 3). Fasilitas yang ada pada Sekretraiat PPID Kabupaten Siak, masih relatif kurang dan belum tersedia dengan baik. Pengamatan peneliti pada Sekretariat PPID yang berada pada Kan- tor Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, masih terdapat berb- agai kekurangan, seperti komputerisasi yang belum lengkap, meja administrasi yang belum tersedia, ruang tunggu ma- syarakat dan fasilitas lain yang mendu- kung belum juga tampak tersedia dan 4). Belum jelasnya kewenangan dalam melaksanakan keterbukaan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan- nya. Selama ini informasi yang dibu- tuhkan oleh masyarakatmasih terpencar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemer- intahan Kabupaten Siak.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan kebijakan publik yang pertama dibutuhkan komunikasi yang baik. Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif dan  efisien  antara  pelaksana  program  (ke - bijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Komunikasi disini dimak- sud adalah terjalinnya komunikasi dari Pe- jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan masyarakat yang mbutuhkan berbagai informasi. Hal ini senada dengan konsep yang dikemukakan oleh Berger dalam Sunarto (2004) mengatakan bahwa sosialisasi sebagai proses melalui seseorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.
Selanjutnya komunikasi dapat dilaku- kan melalui informasi mempunyai peranan penting dalam mengkominikasikan kebi- jakan-kebijakan yang telah ditetapkan, ke- pada penerima informasi, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemberi infor- masi dengan penerima informasi. Informasi menurut Widjaja (2002) yang mengatakan bahwa informasi adalah suatu usaha untuk memberikan penerangan atau pemberita- huan tentang suatu kabar atau berita. Infor- masi juga disebut sebagai pesan, pesan ter- jadi disebabkan adanya penyampaian pesan. Terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara pesan dengan penerima pesan. Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau, sudah berupaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan un- dang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ten- tang keterbukaan informasi untuk publik di Kabupaten Siak. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi publik sebagaimana yang ditetapkan juga dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin- tah Daerah Pasal 391 ayat (1) yang berbu- nyi “Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas; a) informasi Pembangunan Daerah dan informasi Keuangan Daerah.
Selanjutnya dalam Pasal 395 udang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “ selain informasi pembangunan daerah dan keuan- gan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 391 ayat (1) pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola infor- masi pemerintah daerah lainya”. Keterbu- kaan informasi publik menjadi suatu ke- wajiban bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, hal ini merupakan amanat dari semangat reformasi dalam rangka mewujudkan pemerintah dae- rah yang transparansi, akuntabel dan terbe- bas dari praktek pemerintah yang korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun dari hasil penelitian yang diperoleh dari pelaksa-
naan keterbukaan informasi tersebut belum terwujud secara optimal, hal ini dikarena- kan adanya berbagai kendala untuk melak- sanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ket- erbukaan informasi publik tersebut. Kenda- la yang dihadapi dalam mengimplementasi- kan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tantang keterbukaan informasi publik terutama adalah manusia pelaksanaan kebijakan. Menurut Isyandi (2004) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia atau biasa disebut tenaga kerja, baik secara individu maupun kelompoknya selalu mempunyai sifat-sifat dan karakteris- tik yang berbeda-beda, sehingga memuncul- kan perilaku berlainan. Perbedaan perilaku tersebut biasanya dicerminkan pada saat individu tersebut atau kelompok manusia bekerja melaksanakan aktivitasnya. Arti- nya bahwa sikap dan tingkah laku manusia akan dapat dilihat dalam kesungguhannya menjalankan pekerjaan dan cara bekerja se- seorang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian-pencapaian tujuan organisasi.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan layanan in- formasi publik, belum terlaksana dengan baik, disebabkan informasi kebijakan lay- anan tersosialisasi secara maksimal pada objek kebijakan. Komunikasi yang dilaku- kan selama ini masih bersifat komunikasi yang belum tertata dalam satu atap, dimana masyarakat yang membutuhkan informasi, masih berkomunikasi dengan SKPD yang sesuai dengannkebutuhan informasi terse- but. Sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelengaraan keterbukaan informasi pub- lik juga belum tersedia secara optimal dalam meaksankan amanat dari Peraturan Pemer- intah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksa- naan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Siak. Disposisi, menyangkut kejujuran, komitmen dan demokrasi begi setiap elemen yang ada pada Sekretariat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen- tasi (PPID) Kabupaten Siak, masih belum tersedia dengan baik yang dapat memberi- kan pelayanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Kabupaten Siak. Struktur Birokrasi dalam mewujudkan efektivitas pelayanan publik pada kewenan- gan yang belum tertata dengan baik dalam mengumpulkan berbagai informasi dari se- tiap satuan kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Kendala-ken- dala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabu- paten Siak dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Siak dise- babkan oleh faktor yang menyangkut sum- ber daya manusia, keuangan, fasilitas dan manajemen.

## DAFTAR RUJUKAN
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Pub- lik Berbasis Dynamic Policy Analisys . Yogyakarta. Gava Media Isyandi, B. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Global . Pe- kanbaru: Unri Press.
Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar sosi- ologi (Edisi Revisi) . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universi- tas Indonesia.
Tata Sutabri. 2005. Sistem Informasi Mana- jemen. Yogyakarta: Andi Offset.
Widjaja. 2002. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat . Jakarta : Bumi Aksara.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 : 437-442