## DOI: 10.46730/japs.v3i3.86

## Kajian Publik Terhadap Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
1 Hikmah Muhaimin, 2 Desi Nur V, 3 Nasihul Amin, 4 Zelga Navy A. P, 5 Azzara Rum 6 M. Ghozali
1,2,3,4,5 Universitas Islam Majapahit 6 Universitas Mayjeng Sungkono Email: hikmahmuhaimin@gmail.com Kata kunci Abstrak Kualitas, pelayanan, kinerja E-KTP adalah dokumen kependudukan yang berisi sistem keamanan atau  pengendalian  baik  dari  sisi  administrasi  ataupun  teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. E- KTP ini digunakan sebagai identitas penduduk Indonesia. Penelitian ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  kualitas  pelayanan yang unggul, menuju tertib administratif dan mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk, mendukung data yang akurat serta  meningkatkan  kualitas  dan  mempermudah  pelayanan  kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto yang belum maksimal.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif,  sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer dan  sumber  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan  penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto.  banyak menuai  kritik  masyarakat  dikarenakan  seringnya  mengalami keterlambatan  penyelesaian  E-KTP  dan  kurangnya  respon  pegawai Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto terhadap pendaftar E-KTP secara online. Keywords Abstract Quality, service, perfomance E-KTP is a population document that contains a security or control system  both  in  terms  of  administration  and  information  technology based on the national population database. This E-KTP is used as the identity of the Indonesian population. This research was conducted as an  effort  to  realize  superior  service  quality,  towards  administrative order  and  mandate  a  single  identity  for  each  resident,  support accurate  data  and  improve  the  quality  and  facilitate  services  to  the community  in  the  Mojokerto  Regency  area  that  have  not  been maximized. The method used in this research is a type of qualitative research,  the  data  sources  used  are  primary  data  sources  and secondary  data  sources  related  to  community  assessment  of  the performance  of  E-KTP  making  services  at  the  Population  and  Civil Registration  Office  of  Mojokerto  Regency..  Based  on  the  results  of questionnaires and interviews with researchers in the field, it can be seen  that  the  service  of  making  E-KTP  at  the  Population  and  Civil
Registration Office of Mojokerto Regency, has drawn a lot of public criticism due to the frequent delays in completing E-KTP and the lack of  response  of  employees  of  the  Population  and  Civil  Registration Office of Mojokerto Regency to E-KTP registrants online.
Volume 3, Nomor 3 Desember 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Dari  segi  administrasi  dan  teknologi  informasi,  dokumen  kependudukan  yang dikenal dengan “KTP Elektronik” atau “E-KTP” ini. merupakan sistem pengamanan atau pengendalian  yang  berbasis  database  kependudukan  nasional.  Kartu  Identitas  ini berfungsi untuk mengidentifikasi penduduk Indonesia. Program KTP Elektronik atau E- KTP  diluncurkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  pada  Februari 2011.  Banyak  alasan  yang  menjadi  pertimbangan  ketika.  inisiatif  pemerintah  untuk menerbitkan  E-KTP  ini  awalnya  diluncurkan,  terutama  keuntungan  yang  mungkin diperoleh, seperti memiliki identitas tunggal. yang sulit ditiru. Pemilu online, baik pemilu (nasional)  maupun  pemilu  kota  (pilkada),  dapat  menggunakan  surat  suara  palsu  atau palsu. Meski hanya ada dua lembar data yang tersimpan dalam chip di E-KTP, namun tercatat  10  sidik  jari  untuk  mendukung data tersebut.  Hal ini  dilakukan. sebagai upaya untuk menghemat biaya dibandingkan dengan biometrik tambahan lainnya karena sidik jari. selalu memiliki bentuk yang sama dan tidak berubah meskipun tergores atau terluka. lebih  akurat  karena  setiap  pribadi  manusia  berbeda  dan  memiliki  sidik  jari  yang  unik, termasuk  kembar  identik.  Kementerian  Kesehatan.  berpendapat  bahwa  pengaturan  E- KTP  alasan  ini  tepat  untuk  mengurangi.  kemungkinan  penduduk  menggandakan  KTP, mempromosikan data yang akurat, meningkatkan kualitas, dan memfasilitasi penggunaan layanan  publik.  Kesalahan  input  operator,  penduduk  memilih  untuk  tidak mengaktifkannya karena. jarak dari kantor pemerintah, dan kerusakan peralatan di bawah standar semuanya berkontribusi. pada ketidakakuratan data yang memengaruhi pencatat data  demografis  dan  layanan  publik.  Prosedur  penyebaran  E-KTP  tidak  segera  dan menghadapi sejumlah. tantangan. Pemerintah dan organisasi lain yang menuntut statistik demografis  yang  akurat  terus  memaksakan  beberapa  tantangan  internal  dan  eksternal pada  proses  implementasi.  Karena  perolehan  E-KTP  bisa  memakan  waktu  hingga  dua tahun, perselisihan dapat muncul antara pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas pembelian dan penjualan blanko E-KTP, sehingga menciptakan peluang untuk mencari keuntungan.  Beberapa  pejabat  korupsi  bermunculan  yang.  membuat  anggaran  kosong tidak mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya. warga Kabupaten Mojokerto.  Risiko  jual  beli  blangko  E-KTP  adalah  dapat.  digunakan  untuk  transaksi narkoba dan pejabat korup.
Masyarakat telah merasakan manfaat dan kerugian dari program pemerintah. sejak pertama kali muncul dengan diperkenalkannya KTP Elektronik. Beberapa orang percaya bahwa memiliki E-KTP adalah. salah satu cara terbaik untuk. mencegah dan mengurangi penipuan data kependudukan di Indonesia. Karena kemungkinan meretas kumpulan. data elektronik yang sangat besar, tetapi ada juga beberapa orang yang. meragukan hal ini.
Pemerintah menggunakan kebijakan publik. sebagai alat lebih dari satu cara, dan bukan  hanya.  karena  hal  itu  mempengaruhi  bagaimana.  sumber  daya  publik  dikelola. Istilah  "kebijaksanaan"  memiliki  akar  bahasa  Latin,  Yunani,  dan  Sanskerta,  menurut etimologinya. Kata polis (negara kota) dan pur (kota), yang berasal dari bahasa Yunani dan  Sanskerta,  kemudian  berkembang  menjadi  politia  (negara  bagian)  dalam.  bahasa
Latin  dan  terakhir  menjadi  policie  (untuk  mengelola  urusan  publik  atau  menjalankan. pemerintahan) dalam bahasa Inggris Pertengahan. 52 William N. Dunm, 2003
Beberapa  unsur  yang  berhubungan.  langsung  dengan  keberhasilan  implementasi kebijakan  publik  antara  lain  pertimbangan.  pembuat  kebijakan,  komitmen  yang  kuat terhadap  konsistensi  dalam.  mengeksekusi  kebijakan,  dan  usulan  yang  tepat  sasaran. Salah  satu  strategi.  dalam  menjalankan  kebijakan  publik  adalah  homogenitas.  struktur birokrasi.
Gagasan  Merilee  S.  Grindle  menyatakan  bahwa  ada  dua  faktor  kunci  yang mempengaruhi  seberapa  baik  pelaksanaan  program  E-KTP  nasional.  Secara  khusus, konteks implementasi dan isi kebijakan.
sebuah.
A. Menurut Grindle, substansi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sejauh  mana  kepentingan  kebijakan,  kelompok  sasaran,  atau  kelompok sasaran dimasukkan?
2. Jenis manfaat atau keuntungan yang diperoleh kelompok sasaran. Misalnya, masyarakat  kumuh  lebih  memilih  program  akses  air  bersih  dan  energi daripada program peminjaman sepeda motor.
3. Pelaksana/pelaksana  suatu  kebijakan  telah  ditentukan  secara  khusus  oleh pelaksana program (program implementer) dari kebijakan tersebut.
4. Sumber daya berkomitmen (dimanfaatkan) untuk program dengan sumber daya yang memadai.
B.  Setting for Implementation Grindle mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
1. Kekuatan,  kepentingan,  dan  strategi  pemain  (kekuatan,  minat,  dan  taktik aktor dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Yang  kami  maksud  dengan  kepatuhan  dan  daya  tanggap  adalah  tingkat kepatuhan  terhadap  target  audiens  kebijakan  serta  tingkat  penerimaan pelaksana.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  melibatkan  penelitian  kualitatif,  yang  didefinisikan  sebagai . metodologi  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  dari  orang-orang  melalui kuesioner . dan  wawancara  dalam  bentuk  kata-kata  tertulis  atau  lisan.  Strategi  ini ditujukan . untuk  menghadapi  krisis  Covid  19  yang  belum  sepenuhnya  berakhir  dan memiliki peluang yang kecil.
Tujuan penelitian . kualitatif menurut Moleong (2017: 6) adalah untuk memahami suatu fenomena mengenai apa . yang dialami partisipan penelitian secara holistik melalui deskripsi  dalam  bentuk  kata  dan  bahasa,  dalam  keadaan . alami  tertentu,  dengan memanfaatkan  metodologi  alami yang  beragam.  .  Pengalaman  ini  mungkin  antara lain berupa tindakan, motivasi, penilaian, atau perilaku.
Sedangkan  penelitian  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  situs  alam tertentu  sebagai  bagian  dari  teknik  penelitian  survei,  tergantung  seberapa  alami  lokasi
tersebut  (kuesioner).  Memanfaatkan  data  survei,  wawancara,  dan  observasi,  penelitian dilakukan  di  Kantor  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto  sejak  28 November 2022 hingga 5 Desember 2022.

## Hasil dan Pembahasan
Kabupaten  mojokerto  adalah  sebuah  kabupaten  di  provinsi  jawa  timur  yang merupakan bagian dari wilayah metropolitan surabaya (gerbangkertosusila) secara resmi di  didirikan  pada  tanggal  9  mei  1293  dan  termasuk  kedalam  wilayah  tertua  ke-10  di provinsi jawa timur.
Menanggapi persoalan kemunculan KTP Elektronik dan bagaimana Kajian publik Sebagian pemegang Elektronik KTP mungkin masih ada yang belum tertera masa berlaku seumur  hidup.  Seperti  yang  diketahui,  program  E-KTP  sudah  diluncurkan  oleh pemerintah sejak tahun 2009, bentuk E-KTP ini diluncurkan untuk menggantikan bentuk KTP  sebelumnya.  Di  dalam  E-KTP  terdapat  sejumlah  informasi  seperti  Nomor  Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, dan alamat. Beberapa E-KTP juga terdapat keterangan  masa  berlaku  kartu,  namun  sejak  tahun  2014  masa  berlaku  dokumen kependudukan yaitu E-KTP sudah diterapkan seumur hidup.
Seiring dengan laju perkembangan teknologi dan penciptaan inovasi, pembuatan E-KTP  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto  menuai penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat:
Hasil survey (Google Form) dan wawancara dengan ahli di lapangan digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pengajuan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto.  Peneliti  dapat  menarik  kesimpulan bagaimana  cara  menaikkan  derajat  kualitas  pelayanan.  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto  membuat  E-KTP.  Peneliti  menyatakan  sebagai berikut:
a) a.Ketepatan waktu prosedur pembuatan E-KTP.
b) b. Layanan prima.
c) c. Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto baik dan ramah.
d) d.  Aksesibilitas  pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Mojokerto.
e) e.  Konfigurasi  model  layanan  yang  berbeda  untuk  menghubungkan  E- KTP dengan inovasi.
f) f. Kemudahan lokasi layanan pembuatan E-KTP.
Peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  pembuatan  E-KTP  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten . Mojokerto  dan  evaluasi  kinerja pelayanan oleh masyarakat tidak keduanya positif. Jika keenam . uraian yang dijadikan tolak  ukur  penilaian  masyarakat  terhadap  pelayanan  E-KTP  ini  diubah  menjadi .
persentase dari tanggapan kuesioner dan wawancara, maka terlihat bahwa pelayanan E- KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto masih sangat kurang. kualitas. Mereka . baik-baik saja, hanya  menerima 35% dari  keseluruhan 100%,  karena masih banyak pegawai di Dinas Kependudukan . dan Pencatatan Sipil. Menurut evaluasi masyarakat,  kualitas  pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten . Mojokerto untuk pembuatan E-KTP dinilai kurang memadai pada 65% hasil survei dan wawancara yang dilakukan . peneliti di lapangan.
Pelayanan  E-KTP  kependudukan  dan  Pencatatan  sipil  Kabupaten  Mojokerto kepada . masyarakat  tidak  seefektif  yang  diharapkan  pemerintah.  Secara  umum infrastruktur,  kenyamanan  dan  kemudahan,  serta  sumber  daya . manusia  mulai  dari kualitas pelayanan yang ditawarkan masih belum . cukup memuaskan masyarakat. Selain itu, pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil masih belum merespon . pendaftaran E-KTP secara online, menurut penilaian masyarakat. Meskipun banyak orang, terutama orang  tua,  yang  tidak  dapat . hadir  karena  hal-hal  tertentu,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto hanya melayani . di dalam instansi. Mereka . juga tidak menawarkan layanan perekaman data seluler.
Adapun hambatan-hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik di bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto antara lain :
1. kurangnya  peralatan  yang  memadai  pendukung  pembuatan  KTP    Elektronik  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
2. Kurangnya  sarana  informasi  yang  tersedia  di  dalam  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
3. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana di Kabupaten Mojokerto
4.

## Simpulan
Berdasarkan  temuan  kajian  dan  KTP-E  di  Kabupaten  Mojokerto  yang  berdasarkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan, masih banyak masyarakat . yang tidak puas terhadap pelayanan, sarana dan prasarana yang diberikan . oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Populasi Temuan survei penulis dan percakapan . dengan penduduk setempat membuat ini jelas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas.
1. Prosedur Pelayanan dan Pembuatan E-KTP Kabupaten Mojokerto masih sangat rumit. Dinas Kependudukan . dan Pencatatan Sipil sama sekali tidak menanggapi pemohon E-KTP online, yang membuat banyak orang tidak puas.
2. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Mojokerto  waktu penyelesaian pengisian E-KTP masih lebih . lama dari SOP (Standard Operational Procedure) yaitu 1 hari kerja. Akibatnya, orang menjadi tidak puas dengan waktu yang diberikan.
3. Pelayanan  pegawai  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten . Mojokerto dalam pembuatan E-KTP cukup baik dan santun.
4. Pelayanan  E-KTP  kependudukan  dan  Pencatatan  sipil  Kabupaten  Mojokerto kepada . masyarakat  tidak  seefektif  yang  diharapkan  pemerintah.  Secara  umum infrastruktur, kenyamanan dan kemudahan, serta sumber daya . manusia mulai dari kualitas pelayanan yang ditawarkan masih belum . cukup memuaskan masyarakat.

## Referensi
Gondohanindijo, J. (2012). KTP Elektronik ( e-KTP ) Bagi Penduduk Indonesia. Majalah Ilmiah Informatika, 3(1), 164–184
Haq, S., Suharsono, A., & Suji. (2014). Kualitas Pelayanan Pubik Dalam Pembuatan e- KTP  Pada  Kecamatan  Suboh  Kabupaten  Situbondo  Public  Service  Quality  in Making E-KTP ( Electronic Citizen ID ) in District of Suboh Situbondo Regency. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 1, 1–8.
Nurjihan. (2016). Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP pada Kantor Kecamatan Samarinda Kota di Kota Samarinda. Ilmu Pemerintahan, 4(1), 294– 305.
Perdana, A., Suprojo, A., & Saleh, A. B. (2013). Efektivitas Pelayanan Program E-Ktp Pada Masyarakat. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(2), 1–3.
Ramli,  T.  S.,  &  Cahyadini,  A.  (2019).  PERKEMBANGAN  TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN e-ktp. Jurnal Academia Praja, 2(01), 171–177.
Rezha,  F.,  &  Rochmah,  Siti,  S.  (2004).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Publik Terhadap  Kkepuasan  Masyarakat  (Studi  tentang  Pelayanan  Perekaman  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Depok). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(5), 981–990.
Saputro,  E.,  &  Wibawanto,  D.  H.  (2016).  Rancang  Bangun  Pengaman  Pintu  Otomatis Menggunakan  E-KTP  Berbasis    Mikrokontroler  Atmega328.  Jurnal  Teknik Elektro, 8(1), 1–4.
Sukur Suleman. (2019). Kualitas pelayanan e-ktp di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten halmahera selatan. Administrasi Publik, 5(1), 1–13
Widibudiarti,  L.  S.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  E-KTP  Terhadap  Kepuasan Masyarakat  (Studi  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Mojokerto). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(12), 2118–2122
Yayat  Rahmat Hidayat,  Perguruan, P.,  &  Tinggi,  T. (1967).  Nalisis  Pengaruh Kualitas Pelayanan  Publik  Terhadap  Masyarakat.  Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952., 4(March), 763–773