## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 04, Nomor 02, 2024

## Authors
1 Saptono Jenar
2 Luthfiyah Nurlaela
3 M. Asnawi Sabil
4 Aisyah Gamawati
5 Hasman Ma’ani

## Affiliation
1,2,3,4,5 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi, Republik Indonesia
Email saptonojenar@kemendesa.go.id
Date Submission 28 Mei 2024

## Date Accepted
28 Mei 2024
Date Published 30 Mei 2024

## DOI
https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.379

## PENGATURAN  PENGGUNAAN  DANA DESA BERDASARKAN UU HKPD

## Abstract
Since  Law  6/2014  concerning  Villages  (Village  Law)  was issued, it has been determined that one of the village income instruments is the Village Fund which comes from the APBN. In its current development, Village Funds have been used as a type  of  TKD  as  regulated  in  Law  1/22  concerning  HKPD (HKPD Law). Ratio legis regulation of Village Funds as one of the TKD in the HKPD Law is proof of the state's partiality and the  state's  recognition  and  respect  for  villages  following  the provisions  of  Article  18B  paragraph  (2)  of  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To implement the regulation  of  Village  Funds  based  on  the  HKPD  Law,  PP 37/2023,  PMK  146/2023,  Permendesa  PDTT  7/2023  and Permendesa  PDTT  13/2023  were  issued,  as  implementing regulations  for  the  HKPD  Law.  Meanwhile,  in  terms  of determining the policy direction for regulating of utilization of Village Funds is determined for achieving the Village SDGs following  Permendesa  PDTT  21/2020  jo  Permendesa  PDTT 6/2023. Concerning the legal policy of regulating of utilization of Village Funds, both in the field of village development and village community empowerment, in principle, it reflects the legal policy of national development as regulated in the 2005- 2025 RPJPN Law and to realize public welfare following state goals  as  stated  in  the  2005-2025  Paragraph-IV  The  1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Keywords : village  funds,  village  development,  village community empowerment, fiscal decentralization
Abstrak Sejak  UU  6/2014  tentang  Desa  (UU  Desa)  diterbitkan, maka  ditentukan  bahwa  salah  satu  instrumen pendapatan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN.  Dalam  perkembangannya  saat  ini,  Dana  Desa telah  dijadikan  sebagai  salah  satu  jenis  TKD sebagaimana diatur dalam UU 1/22 tentang HKPD (UU HKPD). Ratio legis pengaturan Dana Desa sebagai salah satu  TKD  dalam  UU  HKPD  merupakan  bukti keberpihakan negara dan pengakuan serta penghormatan  negara  kepada  desa  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945. Untuk melaksanakan pengaturan Dana Desa berdasarkan  UU  HKPD,  maka  diterbitkan  PP  37/2023, PMK  146/2023,  Permendesa  PDTT  7/2023  dan Permendesa PDTT 13/2023 sebagai peraturan pelaksana dari  UU HKPD. Sementara itu, dalam hal menentukan arah kebijakan pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana  Desa  ditentukan  untuk  pencapaian  SDGs  Desa
sesuai  dengan  Permendesa  PDTT  21/2020  jo Permendesa  PDTT  6/2023.  Berkenaan  dengan  politik hukum pengaturan rincian prioritas  penggunaan Dana Desa,  baik  di  bidang  pembangunan  desa  maupun pemberdayaan  masyarakat  desa  pada  prinsipnya  telah mencerminkan  politik  hukum  pembangunan  nasional sebagaimana  diatur  dalam  UU  RPJPN  2005-2025  dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945. Kata  Kunci : dana  desa,  pembangunan  desa, pemberdayaan masyarakat desa, desentralisasi fiskal

## PENDAHULUAN
Implementasi  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia,  pada  prinsipnya berlandaskan  pada  kondisi  faktual  daerah  dan  menyesuaikan  dengan  kondisi  geografis wilayah  serta  kapasitas  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  merupakan  esensi  dalam  rangka untuk memetakan strategi dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di daerah (Jenar, 2024a). Sejak dimulainya  era  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  dalam  perjalanannya  telah  mengalami berbagai  perubahan dalam hal  pengaturannya. Adapun dimulainya era desentralisasi  dan otonomi daerah, secara de jure ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  Dalam perjalanannya  kemudian,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagai bentuk penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Sementara  itu,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  perkembangannya kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  dan  terakhir  digantikan dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) (Jenar, 2024b).
Setelah berjalan lebih dari dua dekade, secara empiris pelaksanaan desentralisasi dan otonomi  daerah  telah  memberikan  banyak  hal  yang  cukup  signifikan,  khususnya  pada konteks  penguatan  desentralisasi  fiskal.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  komitmen Pemerintah Pusat dalam hal mengalokasikan dana Transfer ke Daerah maupun Dana Desa (yang disalurkan sejak tahun 2015) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya (Gambar 1 dan Gambar 2). Di samping Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dukungan Pemerintah Pusat kepada Daerah pada praktiknya juga dilakukan melalui hibah daerah dan pinjaman daerah (Adriyanto, 2021).
Gambar 1.  Perkembangan TKDD 2015 – 2024 (Sumber: Tim DJPK, 2024).
Gambar 2 . Perkembangan dan Realisasi Dana Desa 2015 – 2024 (Sumber:Tim DJPK, 2024) .
Secara normatif, instrumen pendanaan APBN berupa Dana Desa merupakan amanat dari Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU  Desa).  Untuk  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  pendanaan  Dana  Desa,  diterbitkanlah Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015,  yang  mengubah Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  dan  terakhir  mengalami  perubahan  kedua dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  yang  juga  mengubah  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Dengan  adanya  Dana  Desa,  maka  dapat  dipahami bahwasanya  praktik  desentralisasi  fiskal  telah  menjangkau  hingga  di  level  wilayah administrasi yang paling rendah di Indonesia yaitu Desa.
Mengacu pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa, Dana Desa merupakan salah satu sumber  dari  pendapatan  Desa  yang bersumber  dari  APBN  guna  mengefektifkan  program yang  berbasis  Desa  secara  merata  dan  berkeadilan.  Kemudian  pengertian  Dana  Desa dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  untuk  desa-desa.  Dana  ini  disalurkan  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten  atau  kota  dan  digunakan untuk  mendanai  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  serta kegiatan sosial di desa. Alokasi dana ini direncanakan dan dianggarkan setiap tahun dalam APBN.. Namun demikian, dalam hal penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal  19  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam  praktiknya,  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  Dana  Desa  sesuai  dengan prioritas  yang disebutkan dalam Pasal  19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal ini menyatakan bahwa Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  menetapkan  prioritas penggunaan  Dana  Desa  setelah  berkoordinasi  dengan  beberapa  pihak,  termasuk  menteri yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, urusan pemerintahan  dalam  negeri,  serta  menteri  teknis  atau  pimpinan  lembaga  pemerintah nonkementerian  terkait.  Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  tersebut  kemudian  harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
Berdasarkan  amanat  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara, kemudian  sejak  Tahun  2015  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
Tabel 1. Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun 2015 – 2023 No. Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa 1. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
8. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
9. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  8  Tahun  2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

## Sumber: Diolah Penulis
Sesuai  dengan  perkembangan  hukum,  maka  saat  ini  Dana  Desa  telah  ditentukan sebagai salah satu jenis dari Transfer ke Daerah (TKD) sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Implikasi adanya ketentuan Dana desa sebagai bagian dari TKD tentu mengarah pada adanya penyesuaian dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana
Desa selama ini. Adapun beberapa penelitian yang juga pernah membahas mengenai topik pengaturan  Dana Desa atau UU HKPD antara lain penelitian yang pernah dilakukan oleh I Putu  Eva  Ardiana  dan  I  Ketut  Tjukup  dengan  judul  Kajian  Yuridis  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Ardiana & Tjukup, 2018). Dalam penelitian (Ardiana & Tjukup, 2018) secara substantif fokus pembahasannya  hanya  pada  analisis  mengenai  pengaturan  penyaluran  dan  penggunaan Dana  Desa  berdasarkan  UU  Desa  serta  analisis  terhadap  pengaturan  penetapan  prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Dalam penelitian  tersebut  belum  menyentuh  pada  aspek  filosofis  dan  pisau  analisanya  sebelum diterbitkannya UU HKPD. Kemudian penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Fadillah Putra  dengan  judul Village  Development  Initiative  as  an  Alternative  Energy  of  Rural  Poverty Reduction: An Evaluation of Village Fund Program in Indonesia (Putra, 2022). Secara substantif dalam  penelitian  (Putra,  2022)  difokuskan  pada  analisis  evaluasi  berkenaan  dengan kontribusi pengaturan UU Desa dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian tersebut membahas mengenai penilaian terhadap proses berjalannya pelaksanaan desentralisasi serta mengevaluasi  dampaknya  terhadap  pengurangan  kemiskinan  di  wilayah  perdesaan  di Indonesia.  Secara  empiris  penelitian  tersebut  dilakukan  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  Jawa Timur dan Maluku Utara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah desa tidak merancang program pembangunan khusus untuk pengentasan kemiskinan dalam anggarannya, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan fasilitas umum mengalami peningkatan,  serta  tingkat  pengangguran  di  pedesaan  menurun  secara  signifikan. Selanjutnya terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Alit Ayu Meinarsari dan Harsanto Nursadi dengan judul Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:  Sentralisasi  atau  Desentralisasi  (Meinarsari  &  Nursadi,  2022).  Secara  substantif, dalam  penelitian  (Meinarsari  &  Nursadi,  2022)  hanya  difokuskan  pada  analisis  mengenai implikasi  dari  kebijakan  penggabungan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah    dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan  Retribusi  Daerah di dalam UU HKPD  serta  menganalisis  pengaturan  UU  HKPD  berdasarkan  konsep  desentralisasi  atau sentralisasi.
Memperhatikan  sejumlah  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maka  fokus pembahasan  dalam  penulisan  ini  relatif  berbeda  konteksnya.  Sehingga  pada  prinsipnya masih  terdapat  kekosongan  terkait  dengan  pembahasan  mengenai  pengaturan  Dana  Desa berdasarkan UU HKPD. Oleh karena itu menurut pandangan penulis, materi penulisan ini masih sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya sebagai bahan masukan  dalam  rangka  mengembangkan  penelitian-penelitian  selanjutnya  yang  berkaitan dengan pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD. Secara substantif, materi penulisan ini  akan  difokuskan  pembahasannya  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi ratio  legis pengaturan Dana Desa dalam UU HKPD, bagaimana pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD, memahami arah kebijakan pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa, dan apa yang menjadi politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa. Secara konseptual,  materi  pembahasan  dalam  penelitian  ini  dideskripsikan  dalam  tahapan penelitian sebagaimana pada Gambar 3 bawah ini.

## EVIDENCE 1
Bahwa Ratio Legis Pengaturan Dana Desa dalam UU HKPD didasarkan pada ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Desa

## EVIDENCE 2
Pengaturan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 139 UU HKPD yang kemudian diterbitkan PP 37 Tahun 2023 dan peraturan teknisnya yaitu PMK 146/2023, Permendesa PDTT 7/2023 dan Permendesa PDTT 13/2023 TAHAP 1 Ratio Legis pengaturan Dana Desa dalam UU HKPD EVIDENCE 3
Arah Kebiijakan Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana diiatur dalam Permendesa PDTT 7/2023 diarahkan untuk pencapaian SDGs Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT 21/2020 jo Permendesa PDTT 6/2023 TAHAP 2 Pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD TAHAP 4 Politik Hukum Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

## EVIDENCE 4
Politik Hukum Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, baik di bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa telah mencerminkan politik hukum pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU RPJPN 2005-2025 dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945
TAHAP 3 Arah Kebiijakan Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
Gambar 3 . Tahapan Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  jenis  penelitian  doktrinal  atau  biasa disebut dengan penelitian hukum normatif ( normative legal research ) yang bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki,  2014). Bahan penelitian menggunakan bahan hukum dan bahan non-hukum.  Bahan hukum  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  bahan non-hukum  berupa semua  publikasi  yang  terkait  untuk  memberikan  pengayaan  dalam materi penelitian (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoretis ( theorethical approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ratio Legis Pengaturan Dana Desa Dalam UU HKPD
Salah satu esensi penting dalam hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu adanya intergovernmental fiscal
relations (Huda,  2017)    atau  hubungan  keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah  (HKPD)  yang kemudian  dipahami  sebagai  perwujudan  dari  desentralisasi  fiskal  ( fiscal  decentralization ). Adapun desentralisasi fiskal merupakan salah satu tipologi dari desentralisasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Cheema dan Rondinelli (Sutiyo & Maharjan, 2017), yaitu:
a. Desentralisasi Politik ( Political Decentralization )
b. Desentralisasi Administratif ( Administrative Decentralization )
c. Desentralisasi Fiskal ( Fiscal Decentralization ) d. Desentralisasi Ekonomi ( Market or Economic Decentralization )
Selaras  dengan  tipologi  desentralisasi  di  atas,  pada  praktiknya  kebijakan  desentralisasi  di Indonesia dibangun dalam empat pilar utama, yaitu: (1) politik; (2) administrasi; (3) fiskal; (4) ekonomi.  Desentralisasi  politik  dilakukan  dengan  cara  memberikan  wewenang  politik kepada  pemerintah  daerah  melalui  pemilihan  langsung  Kepala  Daerah  (PILKADA)  dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Desentralisasi  administrasi  diterapkan  dengan  mengalihkan  sebagian  besar  kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola layanan publik. Sementara itu, desentralisasi fiskal dilakukan dengan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan mereka sendiri, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Adapun desentralisasi ekonomi dilaksanakan dengan memberi tanggung jawab kepada pemerintah daerah  dalam  menyelesaikan  masalah  ekonomi  setempat  serta  mengoptimalkan  potensi ekonomi  daerah  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat  (Fiskal  & EGSA, 2021).
Secara substantif, desentralisasi fiskal menciptakan adanya distribusi kapasitas fiskal dari  Pemerintah  Pusat  kepada  pemerintah  daerah  (Meinarsari  &  Nursadi,  2022)  yang diimplementasikan dengan cara transfer dana dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah yang  bertujuan  untuk  mengatasi  persoalan  ketimpangan  fiskal  secara  vertikal,  mengatasi kesenjangan fiskal secara horizontal, pelaksanaan kewajiban daerah dalam pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), mengatasi persoalan yang timbul akibat melimpahnya  efek  pelayanan  publik  ( interjurisdictional  spill-over  effect ),  rehabilitasi  dan mendorong  pemerintah  daerah  untuk  percepatan  peningkatan  kemampuan  fiskalnya (Martira  &  Nursadi,  2020).  Secara  empiris,  sejak  awal  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  perkembangannya  kemudian  digantikan  dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditentukan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah bahwasanya sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1) pendapatan asli daerah (PAD); (2) dana  perimbangan;  (3)  pinjaman  daerah;  dan  (4)  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah. Adapun  dana  perimbangan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. terdiri dari: (1) dana bagi hasil (DBH); (2) dana alokasi umum (DAU); dan (3) dana alokasi khusus (DAK). Seiring dengan perkembangan pengaturan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  terakhir  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), maka saat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 UU Pemda ditentukan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. Pendapatan asli daerah, yang mencakup:
1) Pajak daerah.
2) Retribusi daerah.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan transfer.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sedangkan  untuk  pendapatan  transfer  meliputi  transfer  Pemerintah  Pusat  dan  transfer antardaerah. Transfer Pemerintah Pusat ke daerah terdiri dari: (1) dana perimbangan; (2) dana otonomi  khusus;  (3)  dana  keistimewaan;  dan  (4)  Dana  Desa,  Untuk  transfer  antardaerah terdiri dari: (1) pendapatan bagi hasil; dan (2) bantuan keuangan.
Berkenaan dengan pengaturan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah  tersebut,  secara  normatif  sudah  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemda. Sehingga pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  perlu  untuk  dilakukan  revisi  dengan  mempertimbangkan  perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana  diatur dalam UU Pemda (Fiskal & EGSA, 2021). Sebab bila ditinjau dari perpektif ilmu hukum, maka terjadi adanya inkonsistensi horizontal atau ketidaksinkronan pengaturan antara Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah dengan UU Pemda. Dengan demikian, perlu dilakukan harmonisasi materi  muatan  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  khususnya  pada  konteks pengaturan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam UU Pemda.
Salah agenda hukum yang perlu disesuaikan dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah  yaitu  berkenaan  dengan  Dana  Desa  sebagai  salah  satu  pendapatan daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di samping dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK), dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan. Secara normatif, Dana Desa merupakan amanat dari Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang dalam praktiknya mulai diimplementasikan  penyalurannya  di  tahun  2015.  Dalam  perkembangannya  kemudian, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mencabut  Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah  untuk  mengatur  desentralisasi  fiskal  sesuai  dengan  pengaturan  yang  terdapat  di dalam matei UU Pemda.
Sesuai dengan Pasal 106 UU HKPD, maka saat ini nomenklatur Dana Desa ditentukan sebagai  salah  satu  jenis  dari  Transfer  ke  Daerah  (TKD).  Nomenklatur  Dana  Desa  yang dimasukkan  sebagai  bagian  TKD  pada  prinsipnya  memberi  ruang  bagi  Pemerintah  Pusat untuk  menyinergikan  semangat  pengelolaan  berbasis  kinerja  sebagaimana  juga  yang
diberlakukan  kepada  jenis-jenis  TKD  lainnya.  (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2021). Dalam  penjelasan  UU  HKPD  disebutkan  bahwa  dimasukkannya  Dana  Otonomi  Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Dana Desa bertujuan untuk mengintegrasikan dana-dana tersebut secara menyeluruh ke  dalam  taksonomi  TKD.  Langkah  ini  juga  dilakukan  untuk  memperkuat  proses  alokasi dana agar lebih tepat, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kinerja layanan publik melalui penerapan target kinerja. Di samping itu juga Dana Desa yang dimasukkan menjadi bagian dari TKD, diharapkan dapat menciptakan akselerasi kinerja desa yang lebih fokus, terukur, dan akuntabel (Meinarsari & Nursadi, 2022).
Keberpihakan  pembangunan  yang  difokuskan  terhadap  desa,  merupakan  salah  satu agenda pembangunan nasional yang tertuang di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJPN 2005-2025) yang mengarahkan salah satu sasaran pembangunan nasional tahun 2005- 2025  yaitu  mewujudkan  kemandirian  desa  (Irawan,  2014).  Untuk  mengatur  lebih  lanjut mengenai desa, maka pengaturan tentang desa selanjutnya diatur secara khusus dengan UU Desa. Secara substantif, UU Desa mengamanatkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana ditentukan pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Desa. Secara konseptual, Dana Desa merupakan bentuk  konkrit  dari  keberpihakan  negara  melalui  APBN  yang  ditransfer  ke  daerah kabupaten/kota  yang  diperuntukkan  kepada  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa sesuai amanat UU Desa. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari amanat Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dimana negara mengakui dan menghormati keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang ada hingga saat ini.
Secara  teoretis,  Satjipto  Rahardjo  menjelaskan  bahwasanya  untuk  mengetahui  ratio legis  suatu  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  maka  harus  dicari pemaknaannya  kepada  suatu  peraturan  perundang-undangan  atau  ketentuan  tersebut  ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga akan ditemukan pengertian yang lebih luas dan lebih umum  jangkauannya  serta  mendapatkan  penjelasan  mengapa  ketentuan  tersebut  diatur (Rahardjo,  2014).  Mengacu  pada  pemahaman  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Satjipto Rahardjo tersebut, maka ratio legis pengaturan Dana Desa dalam UU HKPD dapat dipahami sebagai bentuk konkrit dari amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai wujud nyata keberpihakan negara dalam mendukung pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.  Selain itu juga, pengaturan Dana Desa di dalam UU HKPD ditujukan untuk melakukan harmonisasi  pengaturan  berkenaan  dengan  desentralisasi  fiskal  yang  sebelumnya  diatur dengan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta dengan UU Pemda. Dengan lahirnya UU HKPD, maka tercipta  harmonisasi  pengaturan jenis-jenis  TKD  sebagai pendapatan  daerah yang  sebelumnya  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  dan Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 UU Pemda. Pada konteks Dana Desa sebagai TKD, ditentukan pada Pasal 134 UU HKPD bahwa Dana Desa merupakan pendapatan desa
yang dananya bersumber dari APBN. Pengaturan tersebut secara kontekstual selaras dengan pengaturan di dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Desa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa UU HKPD memberikan penegasan bahwa Dana Desa bukan merupakan sumber pendapatan daerah (sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 UU Pemda), namun Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang  bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan  desa  sesuai amanat UU Desa.

## 2. Pengaturan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD
Perwujudan kepastian hukum ( legal certainty atau rechssichtkerheit) ) dalam pengaturan Dana Desa sebagaimana diatur dalam 106 UU HKPD, pada prinsipnya dilaksanakan lebih lanjut dengan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan ( wettelijk regelling ) yang berkedudukan di bawah undang-undang atau disebut dengan peraturan delegasi ( delegated legislations ) maupun peraturan kebijakan ( policy rules atau beleidsregels ) serta keputusan atau penetapan ( beschikking atau decree ) (Jenar, 2022c). Secara teoretis, sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Fadli bahwasanya peraturan delegasi dibentuk berdasarkan perintah secara tegas dari  suatu  undang-undang  yang  berkedudukan  sebagai  induknya  ( parent  act atau primary legislation )  (Jenar,  2022a).  Delegasi  dari  undang-undang  yang  menjadi  induknya  tersebut, merupakan  dasar  keberlakuan  atau  validitas  norma  dari  peraturan  delegasian  ( delegated regulations )  tersebut  (Jenar  &  Harvelian,  2021)  yang  dalam  perkembangannya  dapat berbentuk Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri/Lembaga/Badan dan Peraturan Daerah (Zainal Arifin Mochtar, 2022) yang dibentuk berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada lebih tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Pengaturan  Dana  Desa  sebagai  bagian  dari  Transfer  ke  Daerah  (TKD)  diatur berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  yang  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2018.  Pengelolaan  Dana  Desa  diatur  lebih  lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023. Selain itu, untuk menerapkan ketentuan  Pasal  139  Undang-Undang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah (UU  HKPD),  diterbitkan Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2023 tentang  Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah.  Peraturan  ini  mengatur  lebih  rinci  mengenai mekanisme  perencanaan,  penganggaran,  pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan, pelaporan,  pengawasan,  pemantauan,  dan  evaluasi  TKD.  Terkait  dengan  pengaturan mengenai mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, kemudian diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
Selanjutnya pengaturan mengenai  rincian Dana Desa (yang ditetapkan setiap tahun) sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, maka penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan.  Pada  tahun  2024,  penetapan  rincian  Dana  Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana  Desa,  Penyaluran,  dan  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2024.  Di  samping  itu  juga merujuk  pada  Pasal  71  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2023  tentang  Pengelolaan Transfer  ke  Daerah,  bahwasanya  untuk  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  Dana  Desa  yang diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terdapat  dua  pengaturan  yang  kemudian  juga  harus  ditetapkan  oleh  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  yaitu  pengaturan  mengenai  Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa  (yang  ditetapkan  setiap  tahun  dan  ditetapkan  sebelum  tahun  anggaran  berjalan). Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian  Prioritas  Penggunaan Dana Desa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagai instrumen hukum untuk mengatur penggunaan Dana Desa.

## 3. Arah Kebijakan Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
Dana  Desa,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  75  Undang-Undang Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (UU  HKPD), adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk desa. Tujuan dari Dana  Desa  ini  adalah  untuk  mendukung  pendanaan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan kegiatan  kemasyarakatan.  Menurut  Pasal  71  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  2023  tentang  Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah,  penggunaan  Dana  Desa  harus diprioritaskan  untuk  mendanai  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Pemahaman  tentang  prioritas  ini  sebenarnya  berkaitan  dengan  paradigma  baru mengenai otonomi desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Desa. Paradigma otonomi desa ini kemudian diatur lebih rinci dalam UU Desa, yaitu (Kartika, 2018):
a. Mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera
b. Pembangunan  desa  dilakukan  melalui  rekognisi,  subsidiaritas,  redistribusi,  dan demokrasi. Sehingga membawa desa yang bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bertartabat secara budaya.
c. Desa  dipromosikan  sebagai  subyek  dan  arena  pembangunan.  Desa  dimasukkan sebagai  salah  satu  agenda  pembangunan  nasional  sesuai  dengan  Nawacita  Ketiga yaitu  membangunan  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Perubahan dari pembangunan yang digerakkan oleh negara ( state driven development ) menuju pembangunan yang digerakkan oleh desa ( village driven development ).
e. Desa  menjadi  basis  modal  sosial,  basis  politik,  dan  pemerintahan,  basis  demokrasi, dan basis ekonomi.
f. Desa dalam skala pembangunan menyediakan pelayanan dasar, mengembangkan aset ekonomi lokal, membangun infrastruktur serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Secara  konseptual,  otonomi  desa  bertujuan  untuk  memperkuat  kemandirian  desa  sebagai basis  kemandirian  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Ini mencakup memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan, mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan mendistribusikan pembangunan secara merata. Selain itu, otonomi desa bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam  pembiayaan  pelayanan  dan  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  lokal, mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  serta memberikan  kepercayaan,  tanggung  jawab,  dan  tantangan  kepada  desa  untuk mengembangkan inisiatif dan potensinya sendiri. (Penyusun, 2010).
Sejalan  dengan  itu,  Pasal  1  angka  8  UU  Desa  mendefinisikan  pembangunan  desa sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Sementara  itu,  Pasal  1  angka  12  mendefinisikan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sebagai proses  untuk  mengembangkan  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Ini dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan  kesadaran  masyarakat,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada.  Pemberdayaan tersebut dicapai melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan inti masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Oleh  karena  itu,  dalam  menetapkan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, prinsip utamanya adalah memberikan manfaat  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat.  Proses  ini  harus  melibatkan  partisipasi  serta mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan juga harus ada pengawasan yang memadai. Selain  itu,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  harus  bersifat  berkelanjutan. Keberhasilan  pembangunan  desa  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  partisipasi  masyarakat; semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik pula keberhasilan pembangunan desa tersebut. (Ardiana & Tjukup, 2018).
Mengacu pada Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, ditentukan bahwa penetapan rincian prioritas penggunaan Dana  Desa  dan  petunjuk  operasional  pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa  didelegasikan kepada Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT). Namun demikian, sebelum melakukan penetapan sebagaimana dimaksud, Mendesa PDTT diwajibkan  untuk  terlebih  dahulu  berkoordinasi  dengan  kementerian  yang  menangani urusan  pemerintahan  di  bidang  perencanaan  pembangunan  nasional,  kementerian  yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Berdasarkan  kewenangan  yang  didelegasikan  tersebut,  kemudian  Mendesa  PDTT menerbitkan Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa.  Secara  substantif, pengaturan  di  dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa menentukan bahwasanya penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan  kewenangan  desa  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa.  Di  samping  itu ditegaskan  juga  bahwa  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian Suistanable Development Goals  Desa (SDGs  Desa).  Namun  demikian,  desa  tetap  memiliki  ruang  untuk  menyusun program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya (hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa), partisipasi aktif masyarakat desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
Secara  normatif,  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  Desa  dan Pemberdayan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayan  Masyarakat Desa. Pengaturan Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan didasarkan pada  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  8  ayat  (2)  UU  PPP    (Jenar,  2022b). Sedangkan  secara  konseptual,  SDGs  Desa  terdiri  dari  17  tujuan  (lihat  Gambar  3)  sebagai manifestasi pelokalan SDGs Global di desa serta menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  SDGs  Desa  bertujuan  untuk memperkuat upaya pembangunan desa yang terintegrasi dengan memperkuat kelembagaan desa,  sehingga  percepatan  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dapat  tercapai (Iskandar,  2020).  Selain  itu,  SDGs  Desa  berfungsi  sebagai  alat  pembaruan  dalam pembangunan  desa,  yang  berfokus  pada  penyempurnaan  kebijakan  perencanaan  dan pembangunan  desa  untuk  mempercepat  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat, meningkatkan  kesejahteraan,  dan  mengurangi  kemiskinan  melalui  Sistem  Informasi  Desa (SID) (Iskandar et al., 2023).
Gambar 4 . SDGs Desa (Sumber: Iskandar, 2020)

## 4. Politik Hukum Pengaturan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
Secara  empiris,  isu  kemiskinan  di  desa  merupakan  hal  yang  terus  bergulir  di  setiap rezim pemerintahan di Indonesia (Murdiyana & Mulyana, 2017). Hal tersebut juga memiliki relevansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Erani Yustika, bahwa penduduk desa merupakan kelompok masyarakat yang mayoritas miskin (Yustika, 2020). Kemudian di sisi lain,  Ivanovich  Agusta  juga  mengemukakan  bahwasanya  persentase  penduduk  miskin  di
wilayah perdesaan secara faktual melampaui jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan  (atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Inpres  IDT)  diikuti  dominasi  program pengurangan  kemiskinan  hingga  kini  (Agusta,  2014).  Pendapat  tersebut  tentu  relevan sebagaimana  ditunjukkan  dalam  data  statistik  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik (BPS), dimana pada Maret 2023 disebutkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia di angka 9,39% atau berjumlah sekitar 25,90 juta jiwa dengan komposisi kemiskinan masih didominasi di wilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan di angka 7,29% atau berjumlah sekitar 11,74 juta jiwa. Sementara itu persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan saat ini lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan yaitu di angka 12,22% atau sekitar 14,16 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).
Gambar 5 . Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2019-Maret 2023 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)
Gambar 6 . Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, September 2019-Maret 2023 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)
Adanya  kesenjangan  persentase  kemiskinan  antara  wilayah  perkotaan  dan  wilayah perdesaan  tersebut  tentu  mempunyai  relevansi  pada  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat  di  wilayah  perdesaan  (Putra,  2023).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan Hidayat,  bahwasanya  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  perkotaan  masih  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  perdesaan.  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  terjadi  urban  bias  pada  proses  pembangunan  di  Indonesia. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Lipton,  bahwa  urban  bias  terjadi  karena  adanya pengalokasian  yang  tidak  merata.  Dimana  pembangunan  lebih  berfokus  pada  wilayah perkotaan daripada di wilayah perdesaan sehingga menyebabkan terjadinya urban bias yang mencerminkan alokasi sumber daya lebih berpihak terhadap wilayah perkotaan (Pandiangan et al., 2021).  Secara statistik, kondisi kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan di desa, saat ini ditunjukkan dengan kondisi desa berdasarkan status kemajuan dan  kemandirian  desa  yang  diukur  berdasarkan  Indeks  Desa  Membangun  (IDM).  Secara
normatif, IDM diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Indeks  Desa  Membangun.  Dalam  Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016  tentang  Indeks  Desa  Membangun  dijelaskan  bahwa  perangkat  indikator  yang dikembangkan dalam IDM didasarkan pada konsep bahwa untuk menjadi desa yang maju dan  mandiri,  diperlukan  kerangka  kerja  pembangunan  berkelanjutan.  Kerangka  kerja  ini mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang saling melengkapi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan dan  kegiatan  pembangunan  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa  harus  mendorong pemerataan dan keadilan, berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan budaya yang kuat, serta menjaga  kelestarian  lingkungan  melalui  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  baik  dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi berfungsi sebagai dimensi  yang  memperkuat  jalannya  proses  serta  pencapaian  tujuan  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Menurut  Sugito,  IDM  merupakan  potret  hasil perkembangan  kemandirian  desa  berdasarkan  implementasi  UU  Desa  dengan  dukungan Dana Desa dan Pendamping Desa. Adapun IDM berfungsi untuk memberikan arah ketepatan intervensi  kebijakan  pembangunan  bagi  Pemerintah  (Pusat,  Prov,  dan  Kab/Kota)  dan partisipasi  masyarakat/Non  Pemerintah.  Secara  operasional,  IDM  bertujuan  untuk mengukur  pembangunan  desa  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (pendidikan, kesehatan,  infrastruktur,  energi,  air  bersih,  komunikasi,  transportasi,  pelayanan  umum, penyelenggaraan pemerintahan dan ekologi) yang berorientasi pada percepatan pencapaian SDGs Desa (Sugito, 2023).
Berdasarkan Keputusan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, ditetapkan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023 No Klasifikasi Jumlah (desa) 1 Desa Mandiri 11.456 2 Desa Maju 23.035 3 Desa Berkembang 28.766 4 Desa Tertinggal 7.154 5 Desa Sangat Tertinggal 4.850 6 Desa tidak memenuhi kriteria* 4 TOTAL 75.265
*catatan: Desa tidak memenuhi kriteria karena penduduk tidak berada pada desa yang bersangkutan, desa tidak memiliki wilayah karena bencana dan/atau tidak mempunyai pemerintah desa.
Sumber:  Lampiran Keputusan Menteri Menteri Desa PDTT Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
Dalam  perjalanannya,  di  masa  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Tahun  2020-2024  (RPJMN  2020-2024),  status  kemajuan  dan  kemandirian  desa  terus mengalami  peningkatan  yang  signifikan  (Annur,  2024).  Hal  tersebut  sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 dan Gambar 7.
Gambar 7 . Grafik Perkembangan status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2020-2023
(Sumber: Annur, 2024)
Meskipun  perkembangan  status  kemajuan  dan  kemandirian  desa  berdasarkan  IDM Tahun  2020-2023  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan,  namun  demikian pengaturan  rincian  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  tetap  harus  ditentukan  arah kebijakannya  oleh  Pemerintah  sebagai  suatu  politik  hukum  atau  kebijakan  hukum  ( legal policy )  yang  berorientasi  pada  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sesuai dengan kebutuhan lokal desa yang bersifat dinamis dan kompleks.  Secara teoretis, konsep politik hukum menurut Mahfud MD adalah kebijakan hukum ( legal policy ) yang sedang atau akan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah.  Dalam  konteks  politik  hukum  ini,  mencakup  proses pembuatan hukum yang berfokus pada pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada. Ini juga termasuk  penegakan  fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para  penegak  hukum.  Hikmahanto Juwana, dalam pandangan yang sejalan, juga menyatakan bahwa memahami politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum (legal reasoning) di balik perlunya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan  dan  untuk  menentukan  apa  yang  harus  diterjemahkan  ke  dalam kalimat  hukum  serta  dirumuskan  dalam  pasal-pasal  di  dalam  batang  tubuh  peraturan tersebut. (Jenar, 2022d).
Pada  praktiknya  pembangunan  materi  atau  substansi  hukum  ( legal  substance ) sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tentang PPP 2011, mempunyai peran yang  sangat  strategis  dalam  mengejawantahkan  perwujudan  tujuan  negara  ( staatsidee )
Tabel 3. Perkembangan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2020-2023
No. Tahun Mandiri Maju Berkembang Tertinggal Sangat Tertinggal 1 2020 1.741 11.899 39.866 13.961 2.466 2 2021 3.278 15.324 38.086 12.177 4.985 3 2022 6.238 20.248 33.892 9.234 4.438 4 2023 11.456 23.035 28.766 7.154 4.850 Sumber: (Annur, 2024)
sebagaimana  tercantum  dalam  Alinea  ke-IV  UUD  NRI  Tahun  1945  secara  konkrit  dalam rangka  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional  (Muhlizi,  2017).  Hal  tersebut berkenaan  dengan  peran  politik  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  guna  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang  berdasarkan  cita hukum  ( rechtsidee )  yaitu  Pancasila  (Warassih,  2018).  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Bagir Manan, bahwasanya penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan wujud tugas dan wewenang  administrasi  negara  Presiden  selaku  kepala  pemerintahan  (yang  dibantu  oleh menteri-menteri  negara)  di  bidang  penyelenggaraan  kesejahteraan  umum.  Untuk mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional  tersebut,  pada  praktiknya  peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang sangat penting sebagai sarana pemerintahan untuk  mendukung  tugas  dan  wewenang  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  Presiden (yang dibantu oleh menteri-menteri negara) dalam penyelenggaraan pembangunan nasional guna  mewujudkan  tujuan  negara  berdasarkan  cita  hukum  (Manan,  2003)  yang  bermuara pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa, dinyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dengan tujuan: (a) peningkatan kesejahteraan masyarakat  desa;  (b)  peningkatan  kualitas  hidup  manusia;  dan  (c)  penanggulangan kemiskinan. Ditinjau dari konteks politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa, maka merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian  Prioritas Penggunaan Dana Desa. Adapun konstruksi kebijakan hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa, ditentukan pada Pasal 4 Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu dilaksanakan melalui:
1. Pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Sedangkan konstruksi kebijakan hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa, ditentukan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu dilaksanakan melalui:
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa.
4. Pengembangan seni budaya lokal.
5. Penguatan  kapasitas  dalam  rangka  mitigasi  dan  penanganan  bencana  alam  dan nonalam.
Pada hakikatnya, konstruksi politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana  Desa  di  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sebagaimana ditentukan  pada  Pasal  4  dan  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah
Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa,  tidak  terlepas  dari  semangat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum (khususnya menyejahterakan masyarakat desa) sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD  NRI  Tahun  1945  serta  sebagai  landasan  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan pembangunan nasional. Penyelenggaraan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal  3  UU  RPJPN  2005-2025,  menyatakan  bahwa  RPJPN  adalah  penjabaran  dari  tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun  1945.  Tujuan  tersebut  meliputi  melindungi  seluruh  bangsa  dan  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial.  Semua  ini  dirumuskan  dalam  bentuk  visi,  misi,  dan  arah Pembangunan Nasional. Memahami politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada pencapaian  SDGs  Desa,  maka  pada  prinsipnya  telah  didasarkan  pada  politik  hukum pengaturan penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU RPJPN 2005-2025 yaitu berorientasi pada terwujudnya tujuan negara berdasarkan Pancasila.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dipahami  bahwasanya Ratio Legis Pengaturan Dana Desa dalam UU HKPD didasarkan pada ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Desa. Dalam hal pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 139 UU  HKPD,  kemudian  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  2023  tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 139 UU HKPD, kemudian diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  tahun  2023  tentang  Pengelolaan  Transfer  ke Daerah diterbitkan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun  2023  tentang  Pengalokasian  Dana  Desa,  Penyaluran,  dan  Penggunaan  Dana  Desa Tahun  2024,  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  dan  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  13  Tahun  2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
Berkenaan  dengan  arah  kebiijakan  Pengaturan  Rincian  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa sebagaimana diiatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada  prinsipnya  diarahkan  untuk  pencapaian  SDGs  Desa  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  21 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayan  Masyarakat Desa  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  21  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayan  Masyarakat  Desa. Sedangkan  Politik  Hukum  Pengaturan  Rincian  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  baik  di
bidang  pembangunan  desa  maupun  pemberdayaan  masyarakat  desa  telah  mencerminkan politik hukum pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU RPJPN 2005-2025 dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriyanto. (2021). Kebijakan Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022. Workhop  Evaluasi  Pelaksanaan  Indeks  Desa  Membangun  Tahun  2021  Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Yogyakarta,  3  November 2021 .
Agusta, I. (2014). Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan . Departemen SKPM, FEM IPB bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Annur, C. M. (2024). Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Indonesia Semakin Meningkat, Ini Trennya . Katadata Media Network.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/22/jumlah-desa-maju- dan-mandiri-di-indonesia-semakin-meningkat-ini-trennya
Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa  Dalam  Kaitannya  Dengan  Otonomi  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum , 6 (02), 1 – 18.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  In Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Issue 021). BPHN, Kemenkumham. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daera h.pdf
Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik. In Berita Resmi Statistik (Issue 17 Juli 2023, pp. 1 – 47). Badan Pusat Statistik.
Fiskal,  T.  P.  B.  K.,  & EGSA,  T.  U.  (2021).  Dua  Dekade  Implementasi  Desentralisasi Fiskal di Indonesia. In D. Puspita & U. S. Hamidi (Eds.), Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Badan Kebijakan Fiskal.
Huda, N. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah . Penerbit Nusa Media.
Irawan,  N.  (2014).  Data  Untuk  Kebijakan.  In  I.  Agusta  &  Fujiartanto  (Eds.), Indeks Kemandirian  desa:  Metode,  Hasil,  dan  Alokasi  Program  Pembangunan (pp.  1 – 12). Departemen  SKPM,  FEM  IPB  bekerjasama  dengan  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Iskandar,  A.  H.  (2020). Village  SDGs  Accelerate  Achievement  of  Sustainable  National Development Goals (SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan) (A. F. Suja’i & I. Agusta (eds.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Iskandar, A. H., Sujaíe, A. F., & Agusta, I. (2023). Redesigning Consolidated Data for Handling  Extreme  Poverty  in  Rural  Areas  Based  On  SDGs  Desa. Journal  of Community Positive Practices , 23 (1), 96 – 115. https://doi.org/10.35782/JCPP.2023.1.08
Jenar,  S.  (20 22a).  Definition  of  the  “Minister”  in  Government  Regulation  11/2021 Concerning  Village-Owned  Enterprises. Constitutionale , 3 (2),  147 – 160. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v3i2.2761
Jenar, S. (2022b). Legal Analysis of Regulation-Making on Village SDGs For Achieving National SDGs. In A. B. Suryanto, Azhari, & Sabar (Eds.), Proceeding International Conference  on  Empowerment  of  Rural  Communities (Issue  1,  pp.  20 – 32). www.icerc.id. https://icerc.id/prosiding/
Jenar,  S.  (2022c).  Pengaturan  Teknik  Pembentukan  Keputusan  Presiden  (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 Tentang RAN-PPDT
Tahun 2019). Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 8 (1). https://doi.org/doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2019
Jenar, S. (2022d). Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah  Tertinggal  Dalam  Penyelenggaraan  Pembangunan  Nasional. Justitia  et Pax , 38 (1), 173 – 207. https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5066 Jenar, S. (2024a). Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah. In M. R. Kurnia (Ed.),
Hukum Pemerintahan Daerah (pp. 1 – 19). Sada Kurnia Pustaka.
Jenar,  S.  (2024b).  Otonomi  Daerah:  Pemberdayaan  Atau  Pembelahan?  In  E. Churniawan  (Ed.), Menimbang  Keadilan:  Dinamika  Hukum  dan  Demokrasi  Di Persimpangan Zaman (pp. 106 – 125). Sada Kurnia Pustaka.
Jenar, S., & Harvelian, A. (2021). Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Tinjau dari Teori  Daya  Laku  Hukum  (Geltung). Iblam  Law  Review , 1 (2),  1 – 29. https://doi.org/10.52249/ilr.v1i2.21
Kartika, S. D. (2018). Otonomi Desa Pasca Berlaku Undang-Undang Desa. In S. Eko (Ed.), Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi (pp. 27 – 91).  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI  Bekerjasama  dengan Intelegensia Trans Publishing.
Manan, B. (2003). Lembaga Kepresidenan . FH UII Press.
Martira, A., & Nursadi, H. (2020). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Hukum Dan Pembangunan , 50 (1), 177 – 199. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2490
Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. Syntax Literate ,
7 (8), 1 – 23. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press.
Muhlizi, A. F. (2017). Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi
Nasional. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 6 (3),  349. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191
Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di  Indonesia. Jurnal  Politik  Pemerintahan  Dharma  Praja , 10 (1),  73 – 96. https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384
Pandiangan, A. G., Priyarsono, D. S., & Probokawuryan, M. (2021). Pengaruh Dana Desa terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Pembangunan , 10 (2),  134 – 153. https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.134-153
Penyusun,  T.  (2010). Memberdayakan  Desa:  Naskah  Akademik  Pokok-Pokok  Pikiran Pembentukan Undang-Undang tentang Desa . Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum (Cetakan-9). KENCANA.
Putra, F. (2022). Village  Development Initiative as an Alternative Strategy of Rural Poverty  Reduction:  An  Evaluation  of  Village  Fund  Program  in  Indonesia. International  Journal  of  Social  Science  and  Human  Research , 05 (04),  1453 – 1460. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i4-35
Putra, F. (2023). Village Governance and Public Participation in Indonesia Fadillah.
Journal  of  Interdisciplinary  Socio-Economic  and  Community  Study , 3 (2),  1 – 14. https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02 Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti.
Sugito.  (2023). Pembangunan  Desa  Berbasis  Mitigasi  Bencana  di  Desa (pp.  1 – 39). https://opendata.karanganyarkab.go.id/.
Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and Rural Development in Indonesia . Springer Nature Singapore Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0
Tim DJPK, K. (2024). Buku Alokasi Dan Rangkuman Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran  2024 .  Ditjen  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/
Warassih,  E.  (2018).  Peran  Politik  Hukum  Dalam  Pembangunan  Nasional. Gema Keadilan , 5 (1), 1 – 15. https://doi.org/10.14710/gk.2018.3592 Yustika,  A.  E.  (2020). Ekonomi  Politik:  Pijakan  Teoritis  dan  Kajian  Empiris .  Intrans Publishing.
Zainal Arifin Mochtar. (2022). A Notion of Regulatory Reform. Fiat Justisia , 16 (1), 70. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2431