Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

## Tatanegara Madjapahit
Muhtar Said
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email: said@unusia.ac.id

## ABSTRAK
Hukum pidana pada masa Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua yakni hukuman mati dan  hukuman  denda.  hukuman  mati  diterapkan  sebagai  bentuk  hukuman  atas  tindakan kejahatan yang serius, seperti pengkhianatan terhadap raja atau kerajaan. Penerapan hukuman mati  pada  masa  itu  didasarkan  pada  pandangan  bahwa  hukuman  tersebut  adalah  bentuk pembalasan  yang  setimpal  atas  tindakan  yang  dilakukan.  pidana  denda  diterapkan  sebagai bentuk  hukuman  untuk  beberapa  pelanggaran,  seperti  tindakan  kejahatan  yang  merugikan keuangan  kerajaan  atau  masyarakat.  Dalam  pandangan  masyarakat  pada  masa  itu,  pidana denda  dianggap  sebagai  bentuk  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan  oleh  pelaku  tindakan kejahatan.
Keywords : Hukum, Madjapahit, Muhammad Yamin
Judul : Tatanegara Madjapahit Penulis :  Muhammad Yamin Penerbit :  Prapanjta Djakarta Tahun :  2012 ISBN :   978-602-8519-93-9

## Pemberlakuan hukum di Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya
Ilmu  pengetahuan  Hukum  Hindu  ( Wyaharacastra )  membagi  aparat  penegak  hukum menjadi beberapa nama, yakni Hakim ( Adhyaksa ), sedangkan juris ( Ahli ) Ilmu Hukum Hindu dimaknai  sebagai Pragwiwaka .  Sedangkan  hukum  yang  ada  dan  diterapkan  disebut  dengan Decadrasta yakni  kebiasaaan  dalam  suatu  daerah.  Penamaan-pemanam  ini  merupakan penamaan dalam struktur hukum yang ada di kerajaan Majapahit pada waktu itu.
Menariknya  dalam  sistem  hukum  yang  diberlakukan  di  Kerajaan  Majapahit  atau kerajaan  sebelumnya  seperti  Sriwijaya,  sumpah  menjadi  hukum  tertinggi  dalam  rantai penerapan  hukum  di  Kerajaan  Majapahit.  Yamin  menuliskan  mengenai  kesaktian  sumpah kesetiaan menjadi kunci utama dalam ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam kerajaan- kerajaan  pada  masa  lampau.  Sumpah  kesetiaan  kepada  kerajaan  menjadi  tumpuan  utama bahkan dicantumkan dalam sebuah prasasti kerajaan tersebut.
Pandangan  sebagaimana  disebut  di  atas  dapat  dilihat  di  dalam  kalimat  “ tukang pembersih kerajaan, hamba kerajaan akan dimakan dan dibunuh sumpah yang mengutuk kamu apabila kamu sekalian tidak setia kepada kami, kamu akan dimakan-dibunuh oleh sumpah itu ”. (hlm 40)
Menariknya  dalam  acaman  hukum  yang  diterapkan  pada  Kerajaan  Sriwijaya,  pihak yang  dihukum  karena  melanggar  sumpah  bukan  hanya  bagi  orang  yang  melanggar  sumpah tersebut  tetapi  juga  hukuman  akan  menimpa  kepada  keluarga  yang  bersangkutan.  Meski demikian,  sumpah-sumpah  yang  telahd  diucapkan  tersebut  berisi  ancaman,  namun  juga terdapat  sumpah  yang  berisi  mengenai  penghargaan  bagi  orang-orang  yang  setia  terhadap sumpah, bahkan pemberlakuan hukuman seperti ini terjadi di kerajaan Sriwijaya pada abad ke VII.
Sumpah  mempunyai  kekuatan  yang  dahsyat  dalam  sistem  hukum  majapahit  karena menjadi  hukum  tertinggi  bagi  adat  kebiasaan  di  majapahit.  Bahkan  palanggaran  terhadap hukum atau aturan adat berarti dianggap melanggar sumpah (hlm 159). Dialin sisi, sumpah juga dianggap sebagai cara untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbersalahan seseorang dalam  kasus  hukum.  Sumpah  juga  dianggap  sebagai  bentuk  penghormatan  terhadap  dewa- dewa dan kepercayaan masyarakat Majapahit pada kekuatan spiritual yang dapat memengaruhi hasil persidangan.

## Kedaulatan
Kedaulatan  bagi  Yamin  dimaknai  sebagai  keutuhan  dan  keunggulan,  sehingga kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang dibentuk atas perebutan kekuasaan.  Disebut  sebagai  perebutan  kekuasaan  karena  rumusannya  adalah  adanya perpindahan  kekuasaan.  Dengan  mengambil  beberapa  contoh  terkait  dengan  perebutan kekuasaan  yang  terjadi  dalam  peristiwa  dari  tangan  Feodal  Tsarism  ke  tangan  Proletariat Soviet. Begitu juga Yamin memberikan contoh perpindahan kekuasaan yang terjadi di Amerika Serikat yang muncul karena adanya perjuangan membebaskan 13 provinsi dibenua Amerika dengan terbitnya Piagam Pernyataan Kemerdekaan yang ditandatangani oleh para pejuang di Kota Philadephia pada tanggal 4 Juli 1776 yang menandai berdirinya negara republik. (hlm 65)
Dalam buku ini secara tegas Yamin menempatkan Rousseau sebagai pemikir pertama yang mengajarkan tentang kedaulatan. Bahkan Yamin berkeyakinan naskah Piagam 1789 dan Konstitusi Peracis 1791 merupakan buah dari pemikiran Rousseau. (hlm 69)
Piagam 1789 Perancis, yang juga dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, adalah sebuah dokumen penting dalam sejarah Perancis yang ditetapkan oleh Majelis  Nasional  Konstituante  pada  tanggal  26  Agustus  1789  selama  Revolusi  Perancis. Dokumen ini berisi serangkaian hak dan kebebasan individu yang dianggap sebagai hak asasi manusia dan kebebasan politik yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
Beberapa hak yang diakui dalam piagam ini antara lain hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul,  dan  beragama,  hak  atas  perlindungan  hukum  yang  setara,  hak  atas  kebebasan pribadi, hak atas hak milik, dan hak atas kesetaraan di depan hukum. Selain itu, piagam ini juga menetapkan bahwa kebebasan individu hanya dapat dibatasi jika dibutuhkan untuk menjaga keamanan publik.
Piagam  ini  merupakan  dokumen  penting  dalam  sejarah  hak  asasi  manusia  karena menginspirasi  pembuatan  deklarasi  serupa  di  negara-negara  lain,  termasuk  Deklarasi Kemerdekaan  Amerika  Serikat  pada  tahun  1776  dan  Piagam  Hak  Asasi  Manusia  dan
Kebebasan Dasar Uni Eropa pada tahun 2000. Piagam 1789 Perancis juga menjadi landasan bagi konstitusi Perancis dan masih berlaku hingga saat ini.

## Trias Politica Majapahit
Sistem pemerintahan majapahit merupakan sistem keperabuan yang disusun menurut pangkat kepala secara turun temurun. Karena sistemnya keperabuan maka tidak bisa diartikan sistem tersebut adalah sistem republik karena negara ini tidak mengenal perwakilan demokrasi. (hlm  149).  Susunan  pemerintahan  keprabuan  tersebut  terbagi  menjadi  tiga  badan  yakni saptaperabu,  sapta  manteri  dan  sapta  upapati.  Sang  Prabu  merupakan  anggota  saptaperabu, sedangkan  Pati  Mangkubumi  adalah  anggota  pula  dalam  sapta  Manteri.  Sedangkan  sapta upapati bertugas untuk menjadi pengadil
Sistem Sapta prabu ini terdiri dari tujuh jabatan atau kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh para bangsawan atau kerabat dekat raja. Ada tujuh jabatan tinggi dalam sistem sapta prabu yakni
1. Patih : Merupakan jabatan paling tinggi kedua setelah raja. Patih bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan keamanan kerajaan, serta menjadi penasihat utama raja dalam mengambil keputusan.
2. Dalem  Bupati :  Jabatan  ini  dipegang  oleh  seorang  bangsawan  yang  bertanggung jawab atas wilayah kekuasaan tertentu di bawah kendali kerajaan.
3. Dalem Sangaji : Jabatan ini dipegang oleh seorang bangsawan yang bertanggung jawab atas keamanan kerajaan dan tentara Majapahit.
4. Dalem  Laksamana :  Jabatan  ini  dipegang  oleh  seorang  bangsawan  yang bertanggung jawab atas armada laut kerajaan.
5. Dalem  Patih :  Jabatan  ini  dipegang  oleh  seorang  bangsawan  yang  bertanggung jawab atas pelayanan umum, termasuk transportasi, jembatan, dan sungai.
6. Dalem Kaprajan : Jabatan ini dipegang oleh seorang bangsawan yang bertanggung jawab atas keuangan kerajaan, termasuk pajak dan pengeluaran kerajaan.
7. Dalem  Logam :  Jabatan  ini  dipegang  oleh  seorang  bangsawan  yang  bertanggung jawab atas penguasaan tambang-tambang logam di seluruh wilayah kerajaan.
Dalam sistem Sapta Perabu, para pejabat tinggi ini diangkat oleh raja dan diberikan hak untuk mengelola wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Mereka juga bertanggung jawab untuk  memberikan  bantuan  dan  dukungan  kepada  raja  dalam  menjalankan  pemerintahan kerajaan. Sistem ini sangat efektif dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan kerajaan, dan juga membantu raja untuk mengontrol kekuasaan di seluruh wilayah Majapahit.
Dilapais  kedua  disebut  dengan  Sapta  Manteri  yang  mempunyai  tugas  dan bertanggungjawab atas bidang-bidang yang sudah ditentukan. Mungkin, apabila dilihat pada sistem pemerintahan sekarang selayaknya Menteri.
Tiga  cabang  kekuasaan  tersebut  mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang  berbeda  dimana sapta  perabu  bertugas  untuk  menurunkan  perintah  dan  membuat  aturan  (baik  yang  ditulis maupun tidak ditulis. Sapta Manteri mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalankan perintah atau aturan dari Sapta Perabu dan Sapta Upapati mempunyai tugas untuk menjadi pengadil apabila  terjadi  perselisihan.  Untuk  menjalankan  tugasnya  Sapta  Upapati  menggunakan pedoman  kitab  agama  atau  menurut  pengetahuan  dan  kedjujurannya  sendiri.  Sistem
pemerintahan trayaratna atau Tiga Djwatan Prapantja ini diterapkan pada abad ke 14.. (hlm 151). 1
Apabila merujuk pada perjelasan di atas mengenai sumpah menjadi hukum tertinggi dalam kerajaan Majapahit maka dalam memutus perkara yang menggunakan pedoman kitab agama dan pengetahuan sapta upapati juga bisa langsung merujuk ke atas yakni ke sumpah. Mengingat adanya prasasti yang menjelaskan yang melanggar sumpah bisa dihukum mati.
1 Ada  juga  yang  berpendapat  sapta  upapai  itu  seperti  gubernur  yang  mempiunyai  tugas  untuk  mengelola daerahnya. Akan tetapi apabila dilihat bahwa Sapta perabu mempunyai kewenangan untuk membuat perintah dan aturan. Maka Sapta Upapti juga diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di daerahnya selain kewenangan untuk mengelola pemerintahannya.