## Prinsip Kehati-Hatian Bank Untuk Mencegah Indikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pembibitan Hewan Ternak

## Gabriela Ibrizul Wanura
gabrielabela970@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Kredit merupakan kegiatan penyediaan tagihan atau yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tentang pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu antara pihak kreditur atau pihak yang meminjamkan dengan pihak lain.  Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu menganalisis prinsip 5c pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam pembibitan hewan ternak sebagai bentuk perlindungan bagi para bank serta menganalisis bank umum yang melanggar prinsip 5c dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative-yuridis. Pemeberian kredit usaha rakyat pada pembibitan hewan ternak harus memperhatikan prinsip kehati-hatian bank terhadap penyaluran tanpa adanya jaminan dan juga harus adanya pengawasan terhadap penerapan prinsip 5c. Pelanggaran terhadap prinsip 5c dalam pemberian kredit usaha rakyat pada pembibitan hewan ternak berpotensi menciptakan indikasi tindak pidana korupsi apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Oleh karena itu penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5c.
Kata Kunci: Kredit; Prinsip 5C; Prinsip Kehati-hatian; Tindak Pidana Korupsi.

## Pendahuluan
Peningkatan kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan pemerintahan, yaitu meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara melalui variasi bidang usaha. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengembangkan variasi usaha tersebut, salah satunya adalah dengan cara penyaluran modal untuk membantu meningkatkan jalannya usaha rakyat lewat pembiayaan melalui bank dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Upaya melalui penyaluran kredit usaha rakyat ini sejalan dengan Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang menyatakan bahwa negara harus bertindak secara aktif untuk mengupayakan
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
111

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Gabriela Ibrizul Wanura, ‘Prinsip Kehati-Hatian Bank Untuk Mencegah Indikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pembibitan Hewan Ternak’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i1.17626

## 112 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
kesejahteraan rakyat dan bertindak secara adil agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia secara seimbang dan merata. Hal ini jelas ditegaskan oleh R. Kranenburg sebagai salah satu pakar dalam dunia pembangunan. 1 Salah satu sektor yang menjadi tolak ukur penting dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara yaitu adanya pemberian kredit atau  pinjaman usaha yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan. 2
Perbankan merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat, salah satunya berperan sebagai institusi atau lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dana dari masyaraat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Berdasarksan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992  jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank merupakan  institusi badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Disamping itu, Bank juga termasuk lembaga atau badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang mampu menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat secara langsung yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman serta bentuk yang lainnya. 3 Dalam hal ini, peran bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman.
Kredit merupakan kegiatan penyediaan tagihan atau yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tentang pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu antara pihak kreditur atau pihak yang meminjamkan dengan pihak lain. Kredit diberlakukan untuk membantu masyarakat dalam bidang usahanya berupa modal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. KUR atau yang biasa disebut sebagai Kredit Usaha Rakyat merupakan suatu pembiayaan usaha yang diberikan terhadap
1 Soehino, Ilmu Negara (Liberty 2001).[142].
2 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Rajawali Pers 2015).[9].
3 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan ( Mandar Maju 2012).[2].
Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian fasilitas capital (modal) dan investasi yang didukung oleh jaminan fasilitas untuk usaha produktif. 4 Penyaluran kredit usaha rakyat telah diatur jelas oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Dalam hal pemberian KUR ini perlu dilakukan pengawasan yang intensif dari pihak terkait karena berdasarkan fakta dilapangan potensi penyalahgunaan dari KUR ini cukup besar.
Terkait dengan penyaluran KUR yang merupakan produk salah satu varian kredit, KUR banyak digunakan untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, meskipun pengembangan UMKM masih mengalami berbagai  permasalahan dalam dunia usaha yang semakin kompleks kasusnya, tetapi harapan untuk menjadi Negara dengan salah satu perekonomian terbesar itu masih ada. Adanya UMKM ini diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih sebagai sumber penting dalam memajukan perekonomian negara melalui peningkatan sumber pendapatan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan bagian krusial dalam sistem pembangunan nasional, Karena UMKM termasuk cabang usaha yang diminati oleh banyak masyarakat dibandingkan dengan cabang usaha industri yang lain yang memiliki skala besar dan keunggulan dalam aspek penyerapan tenaga sehingga mampu mempercepat proses pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. 5 Salah satu jenis UMKM yang patut diperhatikan dan didukung adalah pembibitan hewan ternak. Salah satu bentuk dukungan terhadap kemajuan usaha pembibitan hewan ternak adalah dengan pemberian kredit usaha rakyat.
Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan adanya penyalahgunaan KUR. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus Mantan Kepala Bank Jatim Cabang
4 Rafly Aditia, Mengenal Jenis Kredit Pinjaman UKM Sebagai Modal Usaha, diakses dari http://www.cekaja.com  tanggal 11 November 2018.
5 Dewi Anggraini dan Syahrir Hakin Nasution, ‘ Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan(Studi Kasus Bank Bri)’ (2013) 1 Yuridika.[105-106].

## 114 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
Magetan, yang terlibat kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif dimana terdakwa (Malakin)  terancam  hukuman  5  tahun  penjara  karena  terlibat  kasus  KUR  fiktif. Dalam kasus tersebut, Malakin (terdakwa) mencairkan dana sebesar Rp 32 miliar bagi 100 lebih kepada para debitor ketika ia menjabat sebagai kepala Bank Jawa Timur. Padahal, syarat-syarat pengajuan dan pencairan dana KUR tersebut tidak terpenuhi. Namun, dengan alasan demi memenuhi target KUR Bank Jatim cabang Magetan, Malikin (terdakwa) tetap berkukuh mencairkan dana tersebut. 6 Sehingga hal tersebut jelas melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan khususnya pasal 49 ayat (1).
Kasus lainnya yaitu KUR fiktif pada Bank Jatim khususnya Cabang Malang yang bermodus pengajuan kredit pegawai yang menggunakan pemalsuan dokumen data pegawai non-PNS yang mengaku sebagai PNS. Dalam kasus ini terjadi kerugian Negara atas pemalsuan dokumen tersebut senilai 10 miliar. Dari kasus tersebut, 2 (dua) orang dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 4 sampai 20 tahun dan denda 200 juta hingga 1 miliyar serta ditetapkan sebagai tersangka. 7
Kasus selanjutnya adalah 16 Peternak sapi asal Pacitan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kredit usaha Peternakan Sapi senilai Rp 5,3 Miliar. kasus bermula pada tahun 2010, saat pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS). Kredit disalurkan melalui Bank Jatim. Para tersangka dengan adanya program KUPS membentuk kelompok ternak baru. Karena mereka adalah kelompok ternak baru, maka kedua kelompok ternak itu tidak terdaftar di dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. Namun mereka tetap mengajukan kredit masing-masing Agromilk mendapat Rp
6 M. Ramzi, Mantan Kepala Bank Jatim Terlibat Kasus Kredit Fiktif , < http://m.pojokpitu. com/baca.php?idurut=28885 > diakses tanggal.10.November.2018
7 Tanpa penulis, Polisi Bongkar Lagi KUR Fiktif Bank Jatim , diakses dari http://daerah. sindonews.com/read/1011331/151/polisi-bongkar-lagi-KUR-fiktif-Bank-Jatim-1433987339,  tang - gal.10.November.2018
3.995.000.000 dan Rp 1.381.000.000.Penggunaan kredit untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Khusus untuk pembelian sapi dana dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok. Setelah mendapat kredit dan mendapatkan sapi, ternyata para tersangka tidak berpengalaman memelihara sapi. Akibatnya sapi tidak dipelihara dengan baik. Dengan alasan ada yang sakit dan beberapa yang mati akhirnya para peternak menjual semua sapi tersebut tanpa mengganti sesuai yang persyaratan dalam kredit. 8
Dari ketiga kasus yang telah dipaparkan diatas, terdakwa dijatuhkan delik berupa tindak pidana korupsi. Unsur tindak pidana korupsi dijatuhkan dalam sebuah kasus terkait adanya kerugian negara. Apabila dalam kegiatan perkreditan di bank dapat diindikasi terjadi tindak pidana korupsi, sedangkan bank adalah badan hukum privat, maka harus dilakukan Analisa lebih mendalam terkait adanya unsur kesalahan dalam pemberian KUR dan darimana unsur kerugian negera dapat ditemukan dalam kasus penyaluran kredit oleh sebuah bank. Hal ini merupakan hal yang fundamental, karena bank penyalur dalam skema KUR bukan hanya bank pemerintah, namun juga dapat dilakukan oleh bank swasta.
Dalam rangka menciptakan unsur kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, maka perlu diimplementasikan prinsip kehati-hatian yang maksimal dalam penyaluran kredit perbankan. Penting untuk dipahami segala prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan agar penggunaan kredit dari bank untuk usaha dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, karena memang kehidupan ekonomi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peran dari lembaga keuangan perbankan di Indonesia. Berdasarkan  fakta-fakta yang telah diuraiakan sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis unsur tindak pidana korupsi dalam kredit usaha rakyat dalam pembibitan hewan ternak ditinjau dari prinsip-prinsip 5C.
8 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3725565/16-peternak-pacitan-jadi-ter- sangka-kasus-korupsi-kredit-usaha-sapi,  diakses pada 1 Februari 2019.

## 116 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ), yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut:
1. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin;
2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah dengan menelusuri perdebatan dalam naskah komprehensif Pasal 24 C UUD NRI 1945 dan kewenagan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Pendekatan kasus ( case approach) pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Prinsip 5C Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Pembibitan Hewan Ternak Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Bank
Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip dalam dunia perbankan yang mengharuskan setiap bank untuk berhati-hati dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya agar tujuan untuk melindungi dana masyarakat tercapai dan masyarakat memberikan kepercayaanya. Definisi tersebut sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan khususnya Pasal 2. Disamping hal tersebut, perlu diketahui bahwa dalam menjalankan setiap usahanya lembaga perbankan di Indonesia harus berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk melindungi kepetingan masyarakat.
Regulasi yang mengatur tentang perbankan telah mengamanatkan supaya lembaga perbankan tetap berpegang teguh pada prinsip berhati-hati dalam
menjalankan setiap kegiatan usaha khususnya dalam melakukan pemberian pinjaman usaha kepada masyarakat. Disamping itu, pemangku otoritas perbankan yang dalam hal ini bank indonesia, perlu untuk membuat dan menetapkan regulasi yang mengatur tentang mekanisme pemberian pinjaman oleh bank. Salah satu peraturan yang dimaksudkan tersebut adalah regulasi tentang kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
Pengaturan serta pengawasan bank yang efektif dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Secara fundamental, Pengawasan bank merupakan tanggung jawab pengurus (pemilik dan pengelola) bank yang bersangkutan. Membuat dan menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur operasional bank merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengatur bank. Regulasi yang dimaksud tersebut itulah yang sering disebut dengan prinsip berhati-hati atau kehati-hatian. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tidak dijelaskan secara eksplisit tentang perbankan, namun secara implisit dapat dipahami bahwa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perbankan hendaklah selalu menerapkan prinsip berhati-hati dalam membuat dan melaksanakan setiap regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan tugasnya supaya lebih cermat, teliti, dan profesional. Dengan begitu maka lembaga perbankan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan catatan bahwa lembaga perbankan juga harus taat dan tertib terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan berpegang teguh pada prinsip itikad baik. 9
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang diperjanjikan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa
9 Hermnasyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Prenada Media Group 2005).[19].

## 118 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
bank diwajibkan untuk memelihara tingkat kesehatan bank berdasarkan pada indikator ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, dan indikator yang lain yang berkenaan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Berdasarkan ketentuan tesebut, sudah cukup jelas bahwa dalam melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat tersebut bank diwajibkan untuk tetap berpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat berdasarkan pada prinsip kehati-hatian yang berlaku. Dengan tidak adanya penganturan secara khusus maka mengarahnya bank untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat selayaknya program kredit lainnya. Hanya saja dalam hal ini terdapat kriteria nasabah yang sedikit berbeda dengan kredit pada umumnya. Oleh karena itu bank dalam hal ini dituntut untuk menerapakan peraturan inter bank yang berlaku demi terciptanya prinsip kehati- hatian dalam pelaksanaan pemberian KUR. 10
Sebagai inti dari sistem keuangan suatu Negara, lembaga perbankan mempunyai beberapa peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian suatu negara, selain itu bank juga harus mampu menjadi agen pembangunan (Agent of Development) dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan dunia yang bersifat dinamis guna mewujudkan cita- cita pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat. 11
Bank sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang mengutamakan prioritasnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat atau fiduciary relationship . Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum yang tidak bertanggungjawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Dalam rangka mengembangkan usahanya bank membuat berbagai produk perbankan yang ditawarkan kepada para nasabahnya. Dengan kata lain, produk
10 https://lib.ui.ac.id/file?file=digital20290230-S1287-Amanah%20Rahmatika.pdf.
11 h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ? c l i e n t = f i r e f o x - b - d & q = d i g i - tal20290230-s1287-amanah+rahmatika.pdf , diakses pada tanggal 22 Februari 2019.
bank adalah seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, baik pada sisi aset, misalnya kredit, termasuk kredit yang berada pada for balance sheet (letter of Credit , bank garansi) dan sisi liabilities , berupa simpanan masyarakat serta jasa-jasa lainnya. 12
Kredit merupakan salah satu produk bank yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat luas. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang. Kredit dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan,
Perbankan adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan karena bank dalam hal ini tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga berinvestasi pada kegiatan lain seperti penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan. 13
Kolektibilitas kredit dapat digunakan untuk meminimalkan adanya risiko permasalahan kredit oleh bank, diketahui bahwa risiko-risiko tersebut dapat timbul apabila bank tersebut tidak dapat mengawasi dengan baik apakah kreditnya layak untuk dikeluarkan. Dalam meminimalisasikan kemungkinan terjadinya risiko- risiko yang timbul saat diberikannya kredit kepada debitor, bank dalam memberikan suatu kredit keuangan harus berdasarkan pada analisis dari berbagai aspek terlebih dahulu. pada Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan wajib cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Melalui Pasal 8 Undang-Undang
12 Ismail Nawawi, Perbankan Islam Vs Konvensional (JVIV Press 2010).[151].
13 Ashofatul Lailiyah, ‘ Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Memi- nimalisir Resiko’(2014) 29 Yuridika.[219].

## 120 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.
Berdasarkan penjelasan dari pasal diatas bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dari bank berpotensi mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut dapat diimplementasikan melalui Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Colleteral,
dan Condition) . Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit kepada calon debitor seyogyanya dilakukan sesuai dengan Pasal tersebut  yaitu melalui penerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan prinsip 5C dengan baik.
Pengawasan adalah suatu bentuk kegaiatan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga sehingga apa yang telah direncakanan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam konteks ini, Pengawasan merupakan suatu upaya meminimalisir kredit- kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet. Pengawasan kredit yang dilakukan bank tidak hanya saat kredit tersebut diberikan kepada debitor saja, tetapi dimulai dari sebelum kredit tersebut dikembalikan oleh debitor. Dalam tahapan pengawasan kredit pada umunya dimulai dari pencairan kredit dan sampai pelunasan suatu kredit itu berakhir. 14
Pelaksanaan pengawasan kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan setiap usaha nasabah. Dengan demikian bank akan mengetahui kredit macet atau penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi hal tersebut sejak awal.
Peran lain dari pelaksanaan pengawasan dalam bidang perkreditan adalah secara preventif  penting untuk mengantisipasi timbulnya risiko kerugian dalam
14 Firdaus, Rachmat dan Maya, Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Mas- alah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit ( Alfabeta 2009).[133].
pemberian fasilitas kredit. Pengawasan Kredit Usaha Rakyat secara preventif tersebut bertujuan untuk memberikan arah agar Kredit Usaha Rakyat yang diberikan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan untuk mengindetifikasi kelemahan yang terjadi serta mencari solusi atas kelemahan tersebut.

## Indikasi Korupsi Pembibitan Hewan Ternak Berkaitan Dengan Pelanggaran Prinsip 5C
Menurut  Bank  Indonesia  definisi  dari  risiko  kepatuhan  ( compliance risk ) adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sementara, menurut Basel Committee on Banking Supervision menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan sebuah bank dapat didefiniskan sebagai sebuah fungsi independen untuk mengidentifikasi, mengukur, memberi saran, memonitor dan melaporkan risiko kepatuhan bank, yaitu risiko hukum atau sanksi-sanksi regulator, kerugian keuangan, atau kehilangan reputasi yang diderita bank sebagai akibat dari kelalaian menjalankan kepatuhan untuk melaksanakan hukum, regulasi, code of conduct dan norma-norma dari praktik terbaik. 15
Fungsi kepatuhan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang telah dibuat oleh bank kepada bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain. Untuk dapat memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tujuan utama dari penerapan manajemen risiko.
15 https://ibf.proxsisgroup.com/fungsi-kepatuhan-perbankan-compliance-principle , diakses pada tanggal 13 februari 2019.

## 122 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang adil, makmur dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. seringkali hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi sebuah kepentingan kepentingan sehingga orang itu berpikir bahwa hukum itu tidaklah penting. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.
Peranan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan serta memberikan kebermanfaatan.  Dalam kehidupan sosial masyarakat, pperlikau masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma- norma (kaidah) hukum. Hal ini tentunya dapat menyebabkan munculnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi karena adanya hukum yang diciptakan agar dapat dijadikan pedoman dalam bertindak tidak ditaati karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga cenderung tidak ada ketertiban hukum.
Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang
membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. 16
Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. 17
Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging.  Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi.  Selanjutnya apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku.  Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan ini pulalah  yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. 18
Sebelum mengetahui lebih jauh tentang unsur kesalahan dalam pembelian kredit usaha rakyat pada pembibitan hewan ternak, maka harus diketahui konsep-
16 Rosana Ellya, ‘ Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat’,
( 2014) < https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kesadaran+hukum+dalam+mas - yarakat+perlu+ dipupuk+dan+ditanamkan+agar+masyarakat+akan+lebih+patuh+terhadap+hu- kum+yang+ada>
17 Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum ( Edisi Pertama Rajawali 1982).[182].
18 Esmi Warrasih, Pranata Hukum  sebagai Telaah Sosiologis (Suryadaru Utama 2005).[115].

## 124 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
konsep hukum pidana dan pertanggungjawaban. Dikarenakan unsur kesalahan merupakan bagian dari tindak pidana.
Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan isitilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang- undang maupun peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. 19
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang- undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. 20
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 21
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability) . Masalah kesesatan
19 P.A.F. Lamintang , Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Citra Aditya Bakti 1996).[7].
20 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Ghalia Indonesia 2001).[22].
21 ibid .[16].
(error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan. 22
Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini sesuai dengan keputusan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 kemudian ditetapkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  ditemukan  rumusan  atau  definisi  apa  sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian, mengingat kedua undang-undang ini adalah undang-undang yang saat ini berlaku (hukum positif) maka tidak salahnya apabila pada bagian ini diuraikan tipologi atau bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut kedua undang-undang ini. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana Korupsi. Akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 23 Pengertian korupsi menurut hukum Indonesia, tidak dijelaskan dalam pasal pertama Undang-undang Korupsi seperti undang-undang lainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus diliat dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang Korupsi, yaitu sekitar 13 Pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana Korupsi adalah:
22 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Keja- hatan (Citra Aditya Bakti 2001).[23]. 23 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Sinar Grafika 2011).[15].

## 126 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
Salah satu unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum. Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi  menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal- Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. 24
Dalam Undang-undang Perbankan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit dijabarkan dalam Pasal 1 angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Pemberian kredit bank berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank dan nasabah bank. Bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menjadi tindak pidana perbankan, apabila direksi bank atau pegawai

## Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020
di dalam pemberian kredit tidak mengindahkan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehatian-hatian dan asas-asas perkreditan serta tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah. Namun prakteknya akhir-akhir ini, penyimpangan pemberian kredit pada bank yang dibiayai dari keuangan negara, yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi.
Kredit macet yang sebagian besar pelaku ekonomi menganggap sebagai risiko bisnis maka penyelesaiannya adalah ranah hukum keperdataan, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pandangan ini sangat berbeda bagi kalangan aparat penegak hukum karena kriteria tertentu yaitu bilamana kredit macet menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian Negara maka menjadi persoalan hukum pidana tindak pidana korupsi, yang penyelesaiannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 25
Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang  Perseroan Terbatas (UU RI No. 40 Tahun 2007) mengandung prinsip itikad baik (good faith) dengan jiwa doktrin Business Judgment Rule. Direksi tidak dapat dipersalahkan keputusannya sepanjang keputusannya: 26
a.  Tidak ada unsur kepentingan pribadi b.  Diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya c.  Keadaan yang tepat dan rasional d.  Keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik bagi perusahaan.
Mengingat penegakan hukum pidana dalam hal ini khususnya Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan landasan yuridis yang kuat dalam implementasinya yang selalu terikat dengan asas legalitas, yang dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan harus selalu mengatur secara tertulis dan ketat mengenai batasan arti kata dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan. Kejelasan dan ketepatan rumusan undangundang inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan konsep “Lex Certa” (undang-undang harus pasti).
Jan Remelink menyatakan, bahwa pembuat undang-undang harus mendefinisikan
25 Gatot Supramono, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan (Alumni 1997).[39].
26 W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Grasindo 2014).[7].

## 128 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
dengan jelas tanpa samar-samar  (inti dari makna nullum crimen sine lege stricta ), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. 27

## Kesimpulan
Pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada pembibitan hewan ternak harus memperhatikan pinsip kehati-hatian bank terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan yang dapat dilakukan dengan beberapa tahap antara lain tahap permohonan kredit, tahap peninjauan analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit. Pengawasan terhadap penerapan prinsip 5C  juga penting untuk dilakukan dalam penyaluran kredit usaha rakyat terhadap pembibitan hewan ternak agar dapat meminimalkan terjadinya risiko kredit usaha rakyat dalam pembibitan hewan ternak.
Pelanggaran terhadap prinsip 5C dalam pemberian kredit usaha rakyat pada pembibitan hewan ternak berpotensi menciptakan indikasi tindak pidana korupsi apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Risiko pemberian kredit usaha rakyat dalam pembibitan hewan ternak bagi sebagian besar pelaku ekonomi dianggap sebagai risiko bisnis yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan/perekonomian Negara maka menjadi persoalan hukum pidana tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Ghalia Indonesia 2001).
27 Deni  Setyo Bagus Yuherawan, Dekontruksi asas legalitas hukum pidana (sejarah asas legalitas dan gagasan pembahruan filosofis hukum pidana Setra Press 2014).[17].
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Sinar Grafika 2011).
Bakti Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum (Alfabeta 2003).
Esmi Warrasih, Pranata Hukum  sebagai Telaah Sosiologis (Suryadaru Utama 2005).
Ferry N. Idroes, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basle II Terkait Aplikasi Reguler Dan Pelaksaannya Di Indonesia ( Raja  Grafindo  Persada 2008.
Firdaus, Rachmat dan Maya, Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredi ( Alfabeta 2009).
Gatot Supramono, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan (Alumni 1997).
Hermnasyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia ( Prenada Media Group 2005).
Nurwahjuni, Trisadini, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah ( Revka Petra Media 2013).
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Citra Aditya Bakti 1996).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2010).
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan ( Mandar Maju 2012).
Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum ( Edisi Pertama Rajawali 1982).
Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Edisi Pertama Liberti 1981).
Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Galia Indonesia 2006).
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Grasindo 2014).
Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia ( Rajawali Pers Jakarta).

## Jurnal
Ashofatul Lailiyah, ‘Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko’ (2014) 29 Yuridika.

## 130 Gabriela Ibrizul: Prinsip Kehati-Hatian Bank
Dewi Anggraini dan Syahrir Hakin Nasution,‘ Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan(Studi Kasus Bank Bri)’( 2013) 1 Yuridika.
Ismail Nawawi, Perbankan Islam Vs Konvensional ( JVIV Press Jakarta 2010).
Rosana Ellya, Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat (2014).
M. Ramzi, Mantan Kepala Bank Jatim Terlibat Kasus Kredit Fiktif , <http://m. pojokpitu.com/baca.php?idurut=28885>diakses tanggal 10 November.2018.
Warda Rahma Yanti, Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) (Studi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu) (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.05/2009 Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjamin Rakyat.