PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA
Annisa Dian Permata Herista, 1 Aristo Evandy A.Barlian 2

## Abstract
Penal  code  in  the  formulation  of  criminal  law  is  currently  only  fixated  on  the provisions of criminal acts and crimes without including the goals and principles of punishment. Therefore, criminal law is currently considered rigid and inhumane in its application  in  small  cases  that  are  deemed  to  require  social  justice.  Formulations which do not have objectives and principles in criminal guidelines will not produce effective law, now there is an idea that is Rechterlijk Pardon as one of the concepts in criminal  reform  that  has  been  used  by  various  countries  implementing  civil  law systems. The results of the analysis in this study found 6 (six) articles relating to the value  of  forgiveness  in  the  current  formulation  of  the  Kuhp  but  not  the  pure forgiveness  value  and  the  discovery  of  5  (five)  criminal  justice  applications  that already have forgiveness values but still cannot be applied properly because they are not properly applied the existence of forgiveness formulations in the current criminal. The  formulation  of  the  judge's  forgiveness  idea  "Rechterlijk  Pardon"  will  make  the criminal  law  system  in  Indonesia  to  come  to  be  more  integral,  flexible,  humanist, progress  and  nationalist.  The  criminal  justice  system  desperately  needs  significant reforms such as the inclusion of criminal law goals and principles so that an effective criminal justice system in Indonesia is realized.

## Keywords: Criminal Policy; Forgiveness Judge; Legal Renewal

## I. PENDAHULUAN
Kebijakan  formulasi  dalam  perumusan  sistem  pemidanaan  materiil  di Indonesia  pada  saat  ini  (KUHP/WvS)  berasal  dari  warisan  jajahan  belanda  yang penyusunannya  lebih  berorientasi  pada  pelaku  tindak  pidana.  Nilai  filosofi  yang menjadi latar belakang disusunnya Kuhp/WvS adalah individualism dan liberalism yang  diilhami  oleh  aliran  klassik/neo  klassik  yang  berorientasi  pada  perbuatan dan pelaku tindak pidana. Ketentuan perundang-undangan hukum pidana materiil di  Indonesia  tidak  dapat  dipisah-lepaskan  dengan  “Ketentuan  Induk”  dari Kuhp/WvS dan ketentuan UU pidana diluar Kuhp. 3
1 Hakim Pengadilan Negeri  Kota bumi Provinsi Lampung, nissaherista@yahoo.com
2 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, aristoevandy@ubl.ac.id
3 Barda  Nawawi  Arief, RUU  KUHP  BARU  sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2012, hlm.1- 2.
Saat  ini  sedang  disusun  Konsep  KUHP  Baru  yang  bertujuan  menggantikan KUHP/WvS  karena  ide/konsep  dasar  pemikiran,  nilai  filosofi    dalam  masa penyusunannya, sudah tidak sesuai lagi dengan ide/konsep dasar pemikiran, nilai filosofi  yang  disusun  dalam  Konsep.  Ide/konsep  dasar  pemikiran,  nilai  filosofi disusunnya  Konsep  adalah  Pancasila  yang  jalinan  ide  dalam  setiap  silanya mencerminkan  Nilai  Ketuhanan,  Nilai  Kemanusiaan  dan  Nilai  Kemasyarakatan. Dalam  konsep  terdapat  Pembaharuan  ide  yang  merupakan  kebijakan  formulasi dan  salah  satunya  adalah  “ide  permaafan  oleh  hakim”  ide  tersebut  merupakan terobosan  hukum  baru  yang  diatur  dalam  konsep.Ide  tersebut  lebih  memiliki cakupan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan  nilai  hukum  nasional  yang  lebih berorientasi pada nilai Pancasila. Saat ini KUHP/ Wvs sama sekali tidak mengatur adanya  ketentuan  umum  mengenai  dapatnya  dilakukan  permaafan  oleh  hakim. Akibatnya  banyak  kasus-kasus  kecil  seperti  pencurian  kakao,  sandal,  semangka dijatuhi  pidana  yang  tidak  sesuai,  bahkan  bertentangan  dengan  nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. 4
Permaafan oleh hakim juga dikenal sebagai Rechterlijk pardon , non imposing of  penalty , Judicial  Pardon atau dispensa  de  pena .  Diberbagai  negara,  dalam  hal tertentu  hakim  dapat  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana. Gagasan mengenai permaafan hakim dalam Konsep RUU KUHP merupakan nilai hukum terbaru yang merupakan reformasi dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP/Wvs. Sistem pemidanaan dalam KUHP mensyaratkan bahwa pidana dapat  dijatuhkan  apabila  terpenuhi  syarat  adanaya  perbuatan  dan  kesalahan. Dengan  bertumpu  pada  dua  syarat  tersebut  maka  pemidanaan  dalam  KUHP dirasakan  sangat  kaku  dan  tidak  progress  dalam  menyelesaikan  problematika penegakan hukum dalam pembaharuan hukum nasional. 5
Berdasar  pada  uraian  dalam  “latar  belakang”  di  atas,  maka  penulisan  ini hendak  menganalisis  tentang  “Permafaan  Hakim  ( Rechterlijk  Pardon )  dalam Pemidanaan  di  Indonesia”  untuk  memberikan  kebebasan  kepada  hakim  dalam memutus  perkara-perkara  yang  semestinya  dapat  diselesaikan  dan  didamaikan secara cepat oleh hakim, serta memperluas kewenangan hakim dalam mencari dan menggali keadilan yang hakiki berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan ini bagi  penulis  diperlukan  kajian  mendalam  mengenai  peraturan  dan  pelaksanaan permaafan hakim yang saat ini telah ada di Indonesia.
4 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, Semarang, 2010  hlm.10.
5 Barda  Nawawi   Arief, Masalah   Penegakan   Hukum   dan   Kebijakan   Penanggulangan Kejahatan. Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2012. hlm. 79.

## II. PEMBAHASAN
a. Kebijakan  Formulasi  Hukum  pidana  saat  ini  yang  berorientasi  pada nilai permaafan.
Dalam  meninjau  adanya  permaafan  hakim  pada  substansi  Kuhp  saat  ini beberapa pasal dibawah menunjukan adanya kemungkinan permaafan dari hakim, namun dapat diketahui apakah pasal-pasal diatas memang telah memenuhi unsur dari nilai permaafan yang sesungguhnya yang dapat memberi pedoman bagi hakim melakukan peramaafan.
No Kebijakan Formulasi Pidana Ringan Nilai Permaafan Kelemahan Hukuman Hasil 1. KUHP/WvS Pasal 14a ayat (1). 6 Terhadap pidana satu tahun penjara atau kurungan. Hakim dapat memerintahk an bahwa pidana tidak usah dijalani, Apabila syarat percobaan tidak terpenuhi terpidana tetap akan dipenjara dan menjalani hukuman. Tidak ada nilai permaafan hakim dalam ketentuan pidana percobaan atau pidana bersyarat. 2 KUHP/WvS Pasal 40 7 Terhadap larangan memasukan barang bagi anak dibawah umur. Diserahkan kembali tanpa pidana apapun. Hakim dapat untuk tetap memberi hukuman pidana perampasan bagi anak. Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pidana perampasan bagi anak. 3 UU pidana Khusus diluar KUHP
No. 11
Tahun 2012
dalam Pasal 70. 8 Terhadap ringannya perbuatan dan keadaan pribadi Anak Hakim dapat mempertimb angkan untuk tidak menjatuhkan pidana. Hakim dapat untuk tetap memberikan hukuman “Tindakan” bagi anak. Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pidana tindakan bagi anak. 4 KUHP /WvS Pasal 82. 9 Terhadap hukuman pelanggaran yang dapat Apabila denda telah dibayar, kewenangan Bukan hakim pengadilan yang memiliki kewenangan mendamaikan Tidak ada nilai permaafan hakim dalam pemberian pidana denda
6 KUHP/WvS Pasal 14A ayat (1) tentang Ketentuan pidana percobaan atau pidana bersyarat dikutip pada 25 Juni 2020  pk.09.00 wib.
7 KUHP/WvS Pasal 40 tentang pelanggaran terhadap anak dibawah umur pada 25 Juni 2020 pk.09.00 wib.
8 Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak pada Pasal 70, dikutip pada 25 Juni 2020  pk.09.00 wib.
9 KUHP/WvS Pasal 82 tentang Pelanggaran yang diancam denda, dikutip pada 25 Juni 2020 Pukul 09.00 WIB.
dibayar dengan denda. menuntut pelanggaran menjadi hapus. melainkan lembaga Afkoop diluar pengadilan, selain itu adanya denda maksimum yang bercirikan adanya permaafan atau perdamaian bersyarat. maksimum. 5. KUHP/WvS, Pasal 44- 51. 10 Terhadap hukuman yang memiliki alasan pemaaf. Apabila memiliki unsur “adanya alasan pemaaf” maka hakim dapat menilai dengan memutuskan untuk menghapus dan mengurangi pidana. Apabila tidak ada unsur ”adanya alasan pemaaf” maka pidana tetap dijalankan dengan alasan “tiada maaf bagimu”.
Tidak ada nilai permaafan, karena dalam rumusan hakim seharusnya tetap dapat memaafkan sekalipun tiada alasan pemaaf sekalipun.

## 6. KUHP/WvS
Pasal 33a dan UU No. 22 Tahun 2002. 11 Terhadap hukuman penjara yang ditetapkan, paling rendah 2 tahun. Diberikannya penghapusan pelaksanaan pidana oleh Presiden. Terdapat kelemahan dari fungsi pengadilan khususnya kewenangan hakim dalam memberi maaf.
Tidak ada nilai permaafan bagi hakim dalam Grasi yang diberikan
Presiden.
Dapat  ditarik  sebuah  pemikiran  bahwa  dalam  kebijakan  formulasi  hukum pidana  saat  ini  baik  dari  Kuhp/WvS  dan  Undang-undang  Khusus  diluar  Kuhp masih  belum  memilki  dan  memasukan  secara  eksplisit  dan  jelas  ide  permaafan hakim bagi pidana yang dipandang ringan dan dipandang tidak perlu dipidanakan. Dapat  dikatakan  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  saat  ini  tidak  ada  nilai permaafan  secara  murni  dari  hakim,  hukum  pidana  saat  ini  masih  menggunakan asas  hukum  yang  kaku  “Tiada  maaf  bagimu”  sehingga  seakan  pidana  penjara
10 KUHP/WvS Pasal 44-51 tentang alasan pemaaf umur pada 25 Juni 2020 pk.09.00 wib.
11 KUHP/WvS Pasal 33A tentang Permohonan kepada Presiden dikutip pada 25 Juni 2020 pk.09.00 wib.
adalah  obat  terakhir  untuk  para  pesalah  yang  melakukan  tindak  pidana  sesuai Kuhp/WvS yang sangat bercorak liberalis. Nilai kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila tidak tercermin dalam Kuhp milik belanda yang saat ini kita gunakan.

## b.  Aplikasi  nilai  permaafan  hakim  dalam  penerapan  peradilan  pidana  di Indonesia.
Peradilan  pidana  saat  ini  banyak  memutus  kasus  yang  dipandang  oleh masyarakat hanya berpihak pada kalangan atas tapi tidak berprikemanusiaan pada kalangan  bawah.Pandangan  umum  dari  masyarakat  bahwa  hukum  saat  ini  tajam kebawah  namun  tumpul  keatas  telah  dirasa  dalam  beberapa  putusan  yang  tidak layak  untuk  dipersidangkan  dan  bahkan  seharusnya  dapat  diselesaikan  dengan perdamaian.Dampak  dari  tidak  adanya  pedoman  dan  asas  hukum  pidana  yang lebih  menjunjung  perdamaian  dan  kemanusiaan  menghasilkan  putusan  pidana yangdapat  menganggu  rasa  keadilan  dan  menimbulkan  ketidakpercayaan  dari masyarakat  terhadap  peradilan  hukum  di  Indonesia.  Pada  saat  ini  ada  beberapa putusan peradilan pidana yang dipandang telah memiliki nilai permaafan seperti :
No . Kasus Masalah Dakwaan Nilai Permaafan Putusan Hasil 1. Ibu Meneri a 12 Meminjamkan uang ke rekan-
rekannya untuk menafkahi anak- anaknya. Didakwa hukuman 1 tahun karena melakukan kejahatan membuka bank gelap tanpa izin sesuai UU perbankan. Dinilai bersalah dan melawan hukum, tetapi tidak ada motif dan tujuan melakukan pidana, orientasi hakim disini sudah melihat pemidanaan dari perbuatan ke pelaku tindak  pidana. Lepas Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan
Lepas.
2. Juan 13 Perkelahian Didakwa telah melakukan Penganiayaa n. Hakim banding mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban secara adat dan agama dengan mengutip al-Baqarah: 178. Percobaan  Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan percobaan.
12 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/PID/1976/TIM.
13 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/PID/1983/PT Mdn.
3. Boni (16 Th ) 14 Kelalaian mengendarai motor yang meng- akibatkan kematian. Didakwa 6 bulan penjara dan denda, karena kelalaian yang menimbulka n kematian. Hakim menawarkan perdamaian kepada keluarga korban dengan menimbang usia boni dan melihat usaha boni untuk menyelamatkan korban saat kecelakaan terjadi.
Percobaan  Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan percobaan. 4. Aal (15 Th ) Mencuri sepasang sandal. Didakwa pencurian pada sandal pegawai Polisi. Hakim menimbang adanya kesadaran anak untuk mengakui kesalahannya dan menimbang pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Tindakan pengembali an kepada orangtua Tidak ada nilai permaafan hakim dalam hukuman Tindakan. 5. Ellya Dado 15 Perselisihan akibat dari kendaraan Ellya Dado yang dirusak Mendakwa Ellya Dado selama 2 minggu penjara dengan percobaan 1 bulan karena telah mengancam dan menghina korban. Hakim menimbang telah tercapai kesepakatan damai antar pihak dengan memperbaiki kerusakan kendaraan yang berarti tidak ada kejahatan yang dapat dihukum pidana lagi. Hakim menjunjung tinggi
kedamaian dari pada perselisihan yang berterusan. Lepas Bukanlah nilai permaafan hakim dalam putusan Lepas.
Dapat  ditarik  sebuah  pandangan  bahwa  pada  saat  ini  tidak  ada  aplikasi permaafan  dalam  penerapan  peradilan  pidana  di  Indonesia.Walapun  sudah  ada beberapa  putusan  dan  pertimbangan  hakim  yang  cendrung  memilki  nilai permaafan namun, permaafan tidak dapat dilakukan oleh hakim karena tidak ada landasan  hukum  untuk  menjatuhkan  permaafan  dalam  Kuhap  yang  ada  hanya Pidana,  Bebas,  dan  Lepas.Hal  ini  juga  terkait  pada  pedoman  pemidanaan  yang menjadi  induk  hukum  pidana  seperti  Kuhp  yang  seharusnya  dimasukan  ide permaafan  pada  pedoman  Kuhp  Indonesia  sehingga  seluruh  sistem  pemidanaan
14 Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML
15 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No.46/PID/78/UT/WANITA.
baik  materil  dan  formil  dapat  menerapkan  permaafan  guna  kedamaian  dalam sistem pemidanaannya.

## c. Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Permaafan Hakim.
Asas permaafan hakim atau disebut rechterlijk pardon/judicial pardon dalam pedoman  pemidanaan  dilatarbelakangi  oleh  falsafah  ide  atau  pokok  pemikiran untuk  menghindari  kekakuan/absolutisme  dalam  sistem  pemidanaan  yang dijalankan  oleh  aparat  penegak  hukum,  selain  itu  melihat  pada  kondisi  muatan penjara  yang  tidak  dapat  menampung  karena  seakan  penjara  merupakan  obat satu-satunya  bagi  terpidana.Hal  ini  merupakan  bentuk  koreksi  judisial  terhadap asas legalitas (judicial corrective to the legality principle ) yang tidak sesuai dengan pengimplementasian atau pengintegrasian nilai atau paradigma dalam Pancasila.
Pengimplementasian  atau  pengintegrasian  tujuan  pemidanaan  yang bernilaikan  pancasila  ke  dalam  syarat  pemidanaan  merupakan  bentuk pembaharuan  konsep  agar  hakim  dalam  memberikan  permaafan/pengampunan harus  mempertimbangkan  tujuan  pemidanaan  dengan  menyediakan  klep/katup pengaman  ( veiligheidsklep )  atau  pintu  darurat  ( noodeur )  dalam  pemidanaan, artinya  meskipun  konsekuensi  negara  hukum  civil  law  yang  menjunjung  tinggi kepastian  dalam  implementasi  legalitas  namun,  ada  alternative  opsional  dalam penerapan  yang  memperbolehkan  suatu  permaafan  dalam  keadaan  penting  atau yang menyangkut keadilan umum.
Pemafaan  merupakan  suatu  bentuk  pengampunan/pembebasan  dari kesalahan yang dilakukan seseorang, sebagai bentuk pengampunan maka dengan adanya pemaafan seseorang yang bersalah tidak perlu dijatuhi hukuman atau tidak perlu  merasakan  hukuman  terlebih  lagi  pada  hukuman  penjara  yang  seharusnya menjadi  pilihan  terakhir  dalam  paradigma  alternatif  pidana,  pemberian  maaf dicantumkan dalam putusan hakim, dan tetap  harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pada prinsipnya, Kuhp  tidak  mengatur  tentang  pemaafan  oleh  hakim.Hal  ini  terjadi  disebabkan karena Kuhp sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan substantif yang kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana ( strafbaarfeit), kesalahan  ( schuld), dan  pidana  ( straf/punishment/poena) . 16 Dalam  skema pemidanaan akan terlihat seperti :
Pidana = Tindak pidana + Kesalahan  (Pertanggungjawaban pidana)
16 Tim Penyusun RKUHP Naskah Akademis RKUHP, hlm. 18. Sebagaiman dikutip dari Barda Nawawi, Tujuan  dan  Pedoman  Dalam  Konsep  RUU  KUHP termuat  dalam  Mardjono  Reksodiputro (Pengabdian Seoarang Guru Besar Pidana). (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 63.
Dalam pola formulasi atau model Kuhp/WvS di atas, tidak tergambar adanya variable  tujuan  pemidanaan,  kerana  tidak  dirumuskan  secara  eksplisit  adanya tujuan  dalam  Kuhp,  sehingga  terkesan  “tujuan”  berada  diluar  sistem  dan  jelas banyak dihiraukan atau dilupakan oleh penegak hukum. Dengan model demikian, seolah-olah dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada unsur  tindak  pidana  sebagai  syarat  objektif  atau  dasar  pembenar  dan  unsur kesalahan  sebagai  syarat  subjektif atau  dasar  pemaaf. 17 Pandangan  bahwa  pidana sebagai  konsekuensi  absolut  yang  harus  ada  terwujud  apabila  kedua  syarat tersebut  telah  terbukti,  namun  hakim  seharusnya  dapat  melihat  suatu  kesalahan yang dapat diberi maaf atau tidak perlu dipidana demi keadilan, hal tersebut pun sulit  diterapkan  karena  model  Kuhp  saat  ini  yang  absolut/kaku  membuat  ide permaafan  tidak  mendapat  tempat  dan  sukar  diterima  tanpa  ada  formulasi  yang jelas. Kerangka berpikir seperti ini memberikan suatu legitimasi bahwa Kuhp/WvS saat  ini  bersifat  “model  kepastian”  yang  kaku. 18 Model  kepastian  hukum  menurut penulis  adalah  bentuk  jati  diri/wujud  dari  konsekuensi  adanya    negara  hukum yang menjalankan hukum atau aturan yang dikodifikasi sebagai jaminan kejelasan dengan diakuinya sebuah aturan hukum pada saat  suatu hukum  akan dijalankan, karena tanpa kejelasan dari kepastian hukum yang dikodifikasi maka hukum akan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dijalankan dengan baik.
RUU  KUHP  kedepannya  harus  tetap  mendasari  dari  sifat  “model  kepastian” karena telah menjadi konsekuensi logis sebagai negara hukum agar hukum dapat dijalankan  dengan  jelas  dan  tegas,  akan  tetapi  sifatnya  yang  saat  ini  kaku  harus dirubah  atau  disesuaikan  menjadi  fleksibel  dan  sejalan  dengan  keadilan  sosial. Menurut  penulis,  katup/alternative  pengaman  yang  ditunjukan  pada  hukum pidana  yang  kaku  saat  ini  sebenarnya  ditunjukkan  untuk  menjawab  kasus-kasus yang sebenarnya tidak layak untuk diteruskan atau dijatuhkan suatu pemidanaan meskipun telah terbukti bersalah.
Oleh  karenanya,  masalah  tujuan  dan  asas  pemidanaan  yang  cendrung diharamkan pada Kuhp saat ini, sebaiknya diatur secara ekspilsit dalam Ruu Kuhp mengingat  perannya  yang  sentral  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana, khususunya dalam hal permaafan hakim. Dengan adanya penegasan norma “tujuan pemidanaan” dalam Kuhp yang akan datang maka skema pemidanaan akan terlihat seperti pada gambar dibawah :
Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana
Asas Legalitas     +     Asas Culpabilitas
17 Barda  Nawawi, Tujuan  dan  Pedoman  Dalam  Konsep  RUU  KUHP. Undip  :Semarang,  2012 hlm.63 18 Saur menyebutnya sebagai “ trias hukum pidana” (berupa sifat melwan hukum, kesalahan, dan  pidana)  dan  Pecker  menyebutnya  sebagai  “ the  three  concept” atau  “ the  three  basic problems ”(berupa Offence,  guilt ,  dan punishment )”  Herbert  L.  Packer, the  Limits  of  The  Criminal Sanction, ( Stanford: Stanford University Press, 1968). hlm.17
Dengan demikian, ide pemaafan hakim yang dilengkapi pedoman dan  tujuan dalam sistem induk akan mungkin dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Dengan dimasukkannya  variabel  tujuan  di  dalam  syarat  pemidanaan  maka  menurut konsep  RKUHP  yang  akan  datang,  dasar  pembenaran  atau  justifikasi  dari  adanya pemidanaan,  tidak  hanya  pada  “tindak  pidana”  (syarat  objektif/legalitas)  dan “kesalahan”  (syarat  subjektif/culpabilitas),  tetapi  juga  pada  “tujuan/pedoman pemidanaan”.
Dengan  mengingat  “tujuan  dan  pedoman  pemidanaan”  maka  dalam  kondisi tertentu  hakim  tetap  diberi  kewenangan  untuk  memberi  maaf  dan  tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun ( non imposing of a penalty) , 19 walaupun “tindak  pidana”  dan  “kesalahan”  telah  terbukti.  Dengan  adanya  pedoman  untuk tidak menjatuhkan pidana maka pengadilan akan menjadi lebih berkemanusiaan, dapat  dikatakan  bahwa  secara  konseptual  telah  ada  pergeseran  yang  saat  ini bersifat kaku/absolut akan berubah menjadi model keseimbangan yang fleksibel. 20 Setiap  sistem  seharusnya  memilki  sebuah  tujuan  yang  pasti,  dan  sebuah sistem hukum harus memilki tujuan, maka dikatakan apabila sistem hukum pidana merupakan  bagian  dari  sebuah  sistem  ia  harus  menjadi  sistem  yang  bertujuan ( purposive  system ). 21 Agar  terwujudnya  keterjalinan  sistem,  maka  tujuan pemidanaan  seharusnya  dirumuskan  secara  eksplisit  di  dalam  Kuhp  yang  akan datang  seperti  yang  tergambar  dalam  Ruu  Kuhp  yang  saat  ini  merupakan rancangan  konsep  terbaru.  Dalam  pembaharuan  sistem  tersebut  dimaksudkan agar rumusan yang eksplisit itu tetap dilaksanakan dan tidak dilupakan, terutama untuk  menegaskan  bahwa  tujuan  pemidanaan  merupakan  bagian  integral  dari sistem  pemidanaan.  Dengan  adanya  penegasan  tersebut,  maka  posisi  tujuan  dan asas pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan dapat terwujud kearah yang lebih baik.
Dalam  penjatuhan  pidana,  menurut  penulis  hukuman  yang  bersifat penderitaan  seperti  penjara  harus  diposisikan  sebagai  alternatif  yang  dapat dipakai  jika  tidak  ada  hukuman  yang  lebih  baik  dan  bijaksana  untuk  di putus.Dalam  pemberian  pidana  upaya  pertama  ialah  memberi  dan  membawa
19 non imposing of penalty adalah dimana seoarang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan  pemidanaan  oleh  Majelis  Hakim.  Pengertian  dari non  imposing  of  penalty/  Rechterlijk Pardon/  dispensa  de  pena mempunyai  tujuan  yang  sama,  yakni  menyatakan  seseorang  terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pemidanaan. Walaupun pemaknaan secara filosofis dari non imposing of penalty belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan  hanya  dari  permasalahan  penjara  pendek,  tetapi  ketiganya mempunyai maksud  yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti).
20 Marcus  Priyo  Gunarto, Asas  Keseimbangan  Dalam  Konsep  Rancangan  Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana , Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hlm 86-96.
21 Anthony Allot, The Limits of Low , Butterwoth & Co. Ltd, London, 1980, hlm.28
kesadaran  kepada  si  terhukum,  dengan  mempertimbangkan  aspek-aspek  yang bersifat  non  yuridis  seperti  aspek  psikologis  terdakwa,  sosial  ekonomis,  agamis, aspek  filsafat  humanis,  aspek  keadilan  korban  dan  masyarakat,  aspek policy/filsafat  pemidanaan,  aspek  disparitas  pemidanaan,dan  lain  sebagainya maka  hendaknya vonis diharapkan memenuhi seluruh dimensi keadilan.
Secara  menyeluruh  dengan  adanya  tujuan  dan  pedoman  dalam  Kuhp  yang akan  datang,  putusan  hakim  yang  akan  datang  juga  dapat  mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan  dan  dipertanggungjawabkan  adalah  keadilan  dengan  orientasi  pada moral  justice,  sosial  justice  dan  legal  justice.  Dengan  formulasi  baru  dalam  Ruu Kuhp  ini  diharapkan  ide  permaafan  hakim  dapat  memulihkan  segala  kerusakan yang  terjadi  akibat  pidana  dan  menjadi  cermin  pemidanaan  yang  lebih berkemanusiaan sesuai dengan wujud falsafah Pancasila, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari hukum pidana.

## III. PENUTUP
Demi  mewujudkan  pidana  yang  lebih  berketuhanan,  berkemanusiaan  dan berkemasyarakatan  sesuai  dengan  nilai  hukum  nasional  yaitu  Pancasila, disarankan  kepada  para  legislator  sebagai  wakil  rakyat  untuk  memperbaharui sistem  induk  pidana  (KUHP)  yang  saat  ini  dirasa  kaku  dan  tidak  memiliki  nilai permaafan dalam formulasinya, dengan memasukan tujuan dan asas pemidanaan dalam  formulasi  KUHP  yang  akan  datang  maka  ide  permaafan  yang  merupakan terobosan  hukum  dalam  mencari  keadilan  masyarakat  Indonesia  dapat diwujudkan secara nyata, DPR harus dapat melihat keperluan hukum pidana pada saat  ini,  yang  memerlukan  pembaharuan  signifikan  untuk  tercapainya  sistem peradilan  pidana  yang  lebih  efektif  di  Indonesia.  Dengan  adanya  tujuan  dalam konsep pemidanaan akan menciptakan karakter hakim yang lebih menahan nafsu untuk memenjarakan dan akan lebih mewujudkan efektivitas pemidanaan dengan memperhatikan  nilai-nilai  integral,  progessivitas  dan  individual  pelaku  sesuai dengan sistem hukum nasional yaitu Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony Allot, The Limits of Low , Butterwoth & Co. Ltd, London, 1980.
Barda    Nawawi      Arief, Masalah      Penegakan      Hukum      dan      Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2012.
_____________________________, Pembaharuan  Sistem  Penegakan  Hukum  Dengan Pendekatan  Religius  Dalam  Konteks  Siskumnas  Dan  Bangkumnas, Semarang, 2010.
_____________________________, RUU  KUHP  BARU  sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2012.
_____________________________, Tujuan  dan  Pedoman  Dalam  Konsep  RUU  KUHP. Undip, Semarang, 2012.
Herbert  L.  Packer, the  Limits of  The  Criminal  Sanction, Stanford  University  Press, 1968.
Marcus  Priyo  Gunarto, Asas  Keseimbangan  Dalam  Konsep  Rancangan  Undang- Undang Kitab Undang Hukum Pidana , Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  3  BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang  memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini  berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya  dengan  format  footnote.  Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta. 1994,  hlm.  19.  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi  bersifat alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  kota  terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam  hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.