## EKSISTENSI DAN PERAN EKONOMIS HARTA WAKAF

## Heru Susanto
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Email: heruiain@yahoo.com
Abstract. Waqf as social instrument of Islamic economy that its function based on good  deeds, goodness, and brotherhood, has important role to empower and to increase the economic prosperity of the muslim society. In the hystory, waqf has been playing its important role to develop social living, economic prosperity, and social culture.  It’s prooved in the history of Islamic philantrophy that its track still remained and can be seen in many Islamic countries like Egypt, Saudi Arabia, Turki, Kuwait etc. Waqf in those countries are growing better because managed professionally. To achieve the purpose of waqf (to increase social economic prosperity), it needs the change of muslims comprehension about waqf from traditionally into modern management, so that the waqf becomes productive  and social economic prosperity can be achieved.
Abstrak. Wakaf  sebagai bentuk instrumen sosial ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan ( birr ), kebaikan ( iḥsᾱn ) dan persaudaraan ( ukhuwwah ) mempunyai kedudukan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam yang jejaknya masih bisa disaksikan di beberapa negera-negara muslim seperti, Mesir, Saudi Arabia, Turki, Kuwait  dan lain-lain. Di beberapa negara muslim wakaf dapat berkembang secara produktif karena dikelola dengan baik. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan ekonomimasyarakat, maka perlu dilakukan perubahan pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan,bahwa selain untuk kepentingan ibadah ma ḥḍah , pendidikan, dan sosial, wakaf juga dapat  diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi umat .
Kata Kunci : wakaf, pemberdayaan, kesejahteraan ekonomi

## Pendahuluan
Wakaf merupakan institusi yang unik, karena di dalamnya mengandung nilai ibadah yang memiliki dimensi ḥablum minallᾱh dan ḥablum minannᾱs , selain itu, wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang menggabungkan aspek kerohanian  atau aspek religi, dan kebendaan atau aspek sosial ekonomi. Aspek kerohanian karena wakaf merupakan anjuran Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim, aspek kebendaan atau aspek sosial ekonomi, dimana dalam wakaf terkandung nilai sosial dan ekonomi. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya.  Lebih istimewa lagi, pewakaf akan memperoleh pahala berkelanjutan walaupun selepas ia meninggal dunia selagi harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada masyarakat umum.
Banyak negara yang telah mendayagunakan wakaf untuk menyokong program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Beberapa negara telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Turki, Mesir, Yordania, telah memanfaatkan wakaf sebagai peningkatan ekonomi umat.
Di Indonesia, potensi wakaf sebagai sumber ekonomi alternatif belum dikelola secara maksimal. Penyebabnya adalah paradigma/konsep/teori konvensional tentang wakaf belum mendukung untuk pemanfaatan potensinya. 1 Meski sudah ada beberapa lembaga yang telah menggunakan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf, seperti Pondok Pesantren Modern Darussalam
1 Paradigma/konsep/teori yang menyebabkan wakaf tidak dapat menjadi sumber ekonomi (tidak produktif), berkaitan minimal dengan empat hal: 1) harta yang boleh diwakafkan, 2) kedudukan harta setelah diwakafkan, 3) peruntukan harta wakaf (untuk siapa), dan  4) status hukum tukar menukar harta wakaf dan pengembangannya. Selain itu ada faktor tambahan selain tersebut yaitu: 1) kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf, 2) pengelolaan wakaf belum profesional, belum/kurang transparan, dan 3) belum ada kemauan ( political power ) dari pemerintah.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika 317
Gontor, Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Wakaf Paramadina, 2 namun jumlahnya masih sangat sedikit.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat menjadi  indikasi adanya usaha untuk memanfaatkan sumber potensi ekonomi wakaf. Sebab disamping isinya telah mengubah paradigma dan konsep lama, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini dapat juga menjadi indikasi adanya perhatian pemerintah. Tulisan ini berusaha memaparkan potensi ekonomi wakaf di Indonesia dengan berkaca kepada negara-negara lain yang telah lebih dahulu berhasil dalam memberdayakan dan meningkatkan peran ekonomis harta wakaf..

## Wakaf : Pengertian dan Konsep
Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan bahkan di kalangan non muslim. Kata wakaf yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa ( fi’l m ᾱḍῑ ) , yaqifu ( fi’l muḍᾱri’ ) dan waqfan ( ism maṣdar ) yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. 3 Kata waqafa dalam bahasa Arab adalah sinonim
dari kata ḥabasa ( fi’l  mᾱḍῑ )), yaḥbisu ( fi’l  muḍᾱri’ ), dan ḥabsan
( isim  maṣdar ) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan, bahwa Rasulullah SAW menggunakan kata al- ḥabs dalam menunjukkan pengertian wakaf. Berkaitan dengan
2 Departemen Agama  RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h.4-5.
3 Mu ḥ ammad Murta ḍᾱ al- Ḥ usain ῑ al-Zubaid ῑ , T ᾱj al-‘Arūs min Jawᾱhir al-Q ᾱmūs , (Beirut: D ᾱ r Maktabah al- ḥ ay ᾱ h, 1306 H) jilid 6/h.369, Lihat Juga Majd al-D ῑ n ibn Ya’q ū b al-Fair ū z al-Abad ῑ , al-Q ᾱmūs al-Muhῑṫ , (Beirut: D ᾱ r al- Fikr, 1978) jilid3/h.205, Lihat juga Jam ᾱ l al-D ῑ n Mu ḥḥ ammad ibn Mukarram ibn al-Mandz ū r al-Afr ῑ q ῑ , Lis ᾱn al-‘Arab , (Kairo: D ᾱ r al-Ma’ ᾱ rif, t.th) Jilid 6/h.4898.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
hal tersebut, maka yang dimaksud dengan wakaf dalam pembahasan ini adalah al - ḥabs (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama. 4
Sedangkan menurut istilah, para fuqahᾱ’ berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian  wakaf tergantung kepada mazhab-mazhab mereka. Ulama Hanaf ῑ yah mendefinisikan wakaf dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. 5 Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. 6 Mayoritas Ulama Syafi’ ῑ yah dan Han ᾱ bilah mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah swt. 7
Pengertian wakaf dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 Ayat (1)  adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 8 Dalam undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf
4 ‘Abd al-Q ᾱ hir al-Jurj ᾱ n ῑ , Kit ᾱbal-Ta’rῑfᾱt , (Jeddah: al-Haramain li al- Ṫ ob ᾱ ’ah wa al-Nasyr wa al-Tauz ῑ ’, tth.), h.253.
5 Wahbah al-Zu ḥ ail ῑ , al-Fiqh al-Isl ᾱmῑ wa Adillatuhu , (Damaskus: D ᾱ r al-Fikr, 1985) Cet. Ke-2  Jilid 8/h.153.
6 Ibid .,h.155.
7 Ibid .,h.154-155, Lihat juga Mu ḥ ammad al-Khat ῑ b al-Syarb ῑ n ῑ , Mughn ῑ
al-Mu ḥtaj , (Mesir: Ma ṫ ba’ah Mus ṫ af ᾱ al-B ᾱ b al- Ḥ alab ῑ , 1958), Juz 2/h.376.
8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika 319
yang tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak, serta (dianggap) cukup mengakomodir pendapat para ulama terkait jangka waktu wakaf yaitu bisa untuk selamanya ataupun untuk jangka waktu tertentu.  Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 diatas hanya mengatur eksistensi perwakafan dalam konteks wilayah Indonesia saja.
Dalam Islam, pensyariatan wakaf secara khusus tidak ditemukan na ṣ atau dalil baik dari Alquran maupun Hadis  yang secara khusus menunjukkan pensyariatan wakaf. Akan tetapi banyak ditemukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menganjurkan agar orang-orang yang beriman menafkahkan sebagian dari harta yang telah dikaruniakan oleh Allah swt  kepada mereka. Di antara ayat-ayat yang menganjurkan berbuat kebaikan adalah seperti surah Ali Imran: 92,  Surah al-Hajj: 77,  Surah al-Nahl: 97, dan sebagainya. Ayat-ayat ini dianggap sebagai dasar hukum atau dalil dalam berwakaf karena tindakan mewakafkan suatu benda yang bermanfaat jelas merupakan perbuatan baik atau amal saleh dan sesuai dengan tuntunan beberapa ayat al-Qur’an tersebut. 9
Selain dalil berdasarkan al-Qur’an di atas, ada juga beberapa hadis  yang berkaitan dengan tindakan berwakaf. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh  Imam Bukhari, 10 dalam  hadis  tersebut
9 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik , (Jakarta: Rajawali Press, 1989), h. 26.
10 Hadits riwayat Bukhari :
ﷲ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻰﺗﺄﻓ ﱪﻴﲞ ﺎﺿرأ بﺎﺻأ بﺎﻄﳋا ﻦﺑ ﺮﻤﻋ نأ : ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ
ﻪﻨﻣ يﺪﻨﻋ ﺲﻔﻧأ ﻂﻗ ﻻﺎﻣ ﺐﺻأ ﱂ ﱪﻴﲞ ﺎﺿرأ ﺖﺒﺻأ ﱐإ ﷲ لﻮﺳر � لﺎﻘﻓ ﺎﻬﻴﻓ ﻩﺮﻣﺄﺘﺴﻳ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﻻو عﺎﺒﻳ ﻻ ﻪﻧأ ﺮﻤﻋ ﺎﺑﻬ قﺪﺼﺘﻓ لﺎﻗ . ( ﺎﺑﻬ ﺖﻗﺪﺼﺗو ﺎﻬﻠﺻأ ﺖﺴﺒﺣ ﺖﺌﺷ نإ ) لﺎﻗ ؟ ﻪﺑ ﺮﻣﺗﺄ ﺎﻤﻓ
ﻻ ﻒﻴﻀﻟاو ﻞﻴﺒﺴﻟا ﻦﺑاو ﷲ ﻞﻴﺒﺳ ﰲو بﺎﻗﺮﻟا ﰲو ﰉﺮﻘﻟا ﰲو ءاﺮﻘﻔﻟا ﰲ ﺎﺑﻬ قﺪﺼﺗو ثرﻮﻳ ﻻو ﺐﻫﻮﻳ ﲑﻏ لﺎﻘﻓ ﻦﻳﲑﺳ ﻦﺑا ﻪﺑ ﺖﺛﺪﺤﻓ لﺎﻗ . لﻮﻤﺘﻣ ﲑﻏ ﻢﻌﻄﻳو فوﺮﻌﳌﺑﺎ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ� نأ ﺎﻬﻴﻟو ﻦﻣ ﻰﻠﻋ حﺎﻨﺟ ﻻﺎﻣ ﻞﺛﺄﺘﻣ
Artinya: Diriwayatkan oleh Ibn Umar, Sesunggguhnya Umar ibn Khattab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian, dia mendatangi Nabi SAW
320
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
disebutkan bahwa Rasulullah pernah menasihatkan kepada‘Umar ibn Khattᾱ b tentang penggunaan sebidang tanah miliknya di Khaibar agar tanah tersebut “ditahan” (diwakafkan) dan hasilnya disedekahkan. Nasihat Rasulullah ini telah diikuti oleh ‘Umar ra. dan tanah tersebut telah diwakafkan kepada umum ( wakaf khair ῑ ) 11 dengan demikian tanah tersebut tidak boleh dijual, dibeli, dan diwarisi. Selain itu, dalam riwayat lain juga ada yang menjelaskan tentang kebun Bairoha milik Ab ū Ṫalḥ ah yang dinasihatkan Rasulullah agar diwakafkan kepada para keluarga. 12 Ab ū Ṫalḥ ah telah mewakafkan kebun tersebut kepada keluarganya dan anak- anak pamannya dan wakaf ini dinilai sebagai wakaf khusus ( waqf dzurr ῑ ). 13 Dengan demikian, institusi wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf umum ( waqf  khair ῑ ) dan wakaf khusus ( waqf  dzurr ῑ ).
untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut. Umar berkata, “Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun aku tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi menjawab, “Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan.Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibn sabil, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri .  Lihat Ab ū ‘Abdill ᾱ h Mu ḥ ammad ibn Ism ᾱ ’ ῑ l al-Bukh ᾱ r ῑ ,
Ṣaḥῑh al-Bukhᾱrῑ , (Saudi Arabia: Bait al-Afk ᾱ r al-Dauliyyah, 1998), Hadits No.2737,h.526.
11 Disebut juga wakaf umum, adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak). Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf khairi hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan. Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), h.59.
12 Al-Bukh ᾱ r ῑ , ṢaḥῑḥBukhᾱrῑ , Hadits No. 2758, h.532.
13 Disebut juga wakaf ahli , merupakan wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau dilingkungan keluarga wakif. Misalnya seseorang mewakafkan buku-bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya saja yang dapat menggunakannya. Ibid, h.58.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Namun demikian, jika dilihat dari konteks jenis benda yang diwakafkan, maka wakaf tersebut terdiri dari wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak dimana kedua jenis wakaf tersebut memiliki prospek ekonomi yang berbeda.
Jika diteliti hadis di atas, wakaf jelas sekali berperan sebagai salah satu mekanisme untuk perpindahan dan pengalihan hak dalam Islam. Keistimewaan dan keunikan wakaf terletak pada pemisahan antara hak pemilikan dan penggunaan. Konsep kekekalan wakaf merupakan konsep yang pertama disumbangkan oleh perundangan Islam yang berbeda dengan konsep wakaf yang terwujud sebelum datangnya Islam. Hadis  yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:  “ Jika anak Adam telah meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan kedua orang tuanya ” 14 Para ulama’ sependapat bahwa sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis di atas merujuk kepada amalan wakaf.
Seseorang memilih mengalihkan kepemilikan atas hartanya dengan jalan wakaf karena orang yang berwakaf tersebut ingin supaya harta miliknya tersebut tetap dapat diambil manfaatnya oleh orang lain dan mendapat keridhaan Allah swt. Hal tersebut selaras dengan pandangan para fuqah ᾱ ’  yang menyebut bahwa objektif asas wakaf diamalkan di kalangan umat Islam ialah untuk memberi bantuan  kepada pihak-pihak yang ditentukan dan mendapatkan pahala di akhirat.
14 Hadits riwayat Imam Muslim:
إ ﱀﺎﺻ ﺪﻟو وأ ﻪﺑ ﻊﻔﺘﻨﻳ ﻢﻠﻋ وأ ﺔﻳرﺎﺟ ﺔﻗﺪﺻ ﻦﻣ ﻻإ ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ ﻻإ ﻪﻠﻤﻋ ﻪﻨﻋ ﻊﻄﻘﻧا نﺎﺴﻧﻹا تﺎﻣ اذ ﻪﻟ ﻮﻋﺪﻳ
Lihat  Ab ū al- ḥ usain Muslim ibn ḥ ijaj al-Qusyair ῑ al-Naisabur ῑ , Ṣaḥῑḥ
Muslim , (Beirut: D ᾱ r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991),  Hadits No. 1631, Juz 3/h.1255.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta ....

## Sejarah, Eksistensi dan Peran Ekonomis Wakaf di berbagai Negara
Wakaf yang sangat berkaitan erat dengan agama dan sistem sosio-ekonomi masyarakat Islam jelas telah memainkan peranan yang sangat besar di sepanjang sejarah pemerintahan kerajaan Islam. Eksistensi wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah  saw walaupun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan wakaf pertama dalam Islam. 15 Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah Masjid Quba. Riwayat yang menjelaskan hal ini menyebutkan bahwa ‘Umar  ibn  Syabah dari ‘Amr  ibn  Mu’ ᾱdz  berkata:  “ Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan wakaf Umar ra. Sedangkan orang-orang anshor mengatakan wakaf Rasulullah saw ”. 16
Namun demikian, para ulama lebih banyak bersetuju bahwa wakaf pertama adalah wakaf yang diberikan oleh ‘Umar  ibn Khatt ᾱ b.‘Umar ra. telah mendapat tanah di Khaibar kemudian beliau meminta nasihat kepada Rasulullah, dan Rasulullah menasihatkan: “..... bila engau suka tahanlah pokoknya dan gunakan untuk sedekah (jadikan wakaf) ”. Nasihat tersebut diikuti Umar ra. dan dinilai sebagai wakaf pertama dalam Islam.
Kebijaksanaan Umar tersebut diikuti para sahabat yang lain seperti Ab ū Bakar, Uthmᾱn  ibn  ‘Affᾱn,  ‘Ali  ibn  Abῑ Ṫᾱ lib, Zubeir ibn‘ Awwᾱm,  Abū Ṫalḥ ah, dan sebagainya. Demikian juga pada zaman Khulafa’  Rasyidin,  praktek  wakaf ini banyak dilakukan karena dengan tindakan ini mereka dapat membantu kesejahteraan negara dan sekaligus dapat beribadah kepada Allah. 17
15 Departemen Agama RI, Fiqih  Wakaf , (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2007), h.4.
16 Mu ḥ ammad  ibn‘Ali Mu ḥ ammad al-Syauk ᾱ n ῑ , Nailal - Au ṫᾱr , (Mesir: Mus ṫ af ᾱ al-B ᾱ b al- ḥ alab ῑ , 1347 H), h.129.
17 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf , h.5-6.
323
Setelah zaman Khulafa Rasyidin, praktek wakaf semakin menjadi luas dan berkembang, yaitu dimulai pada zaman dinasti Umayyah dan hingga zaman Turki Utsmani. Pada masa dinasti Umayyah, dibentuk lembaga wakaf pertama di Mesir 18 dan juga di Basrah. Pengelolaan lembaga wakaf berada dibawah Departemen kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Pada masa dinasti Abbasiyyah dibentuk lembaga wakaf yang disebut dengan ṣ adr al- waqf yang mengurusi administrasi dan memilih staf pengelola wakaf. 19
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf yang semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Kemudian dilanjutkan perkembangan wakaf yang juga semakin berkembang pada masa dinasti Mamluk. Pada masa Turki Utsmani  sejak abad  lima belas, wilayah dan kekuasaannya semakin luas sehingga mempermudah untuk menerapkan syariat Islam, diantaranya adalah peraturan tentang wakaf. Di antara peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa dinasti Turki Utsmani adalah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 H. Dalam undang-undang ini mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. Pada Tahun 1987 dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani  yang berstatus wakaf. 20
18 Lembaga wakaf pertama di Mesir bahkan di seluruh negara Islam yang dibentuk oleh Hakim Mesir Taubah ibn Ghar al-Hadhrami pada masa kekhalifahan Hisyam ibn Abd al-malik. Ibid .,h.6.
19 Ibid .,h.7. 20 Ibi d.,h.10.
324
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta ....
Sejarah membuktikan bahwa wakaf yang dipelihara dan dikembangkan secara produktif sangat membantu dan mampu memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat. Sekarang ini ada beberapa negara dan lembaga yang mengelola wakaf secara produktif yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak. Agar wakaf yang ada di Indonesia dapat dikelola secara produktif, sudah selayaknya kita belajar dan bercermin pada negara atau lembaga yang sudah mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar.

## Peran Ekonomis Wakaf di Turki
Turki adalah salah satu negara yang mempunyai sejarah perwakafan yang sangat menarik untuk dipelajari. Sejak masa kekuasaan Turki Utsmani wakaf telah menghidupi berbagai fasilitas pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Pada umumnya wakaf yang sudah berkembang sejak abad ke-15 adalah wakaf properti dan wakaf uang.
Wakaf di turki pernah mengalami zaman keemasan, bekas- bekasnya sampai sekarang masih tampak jelas dan dapat dijumpai diberbagai tempat seperti sekolah-sekolah,  masjid-masjid megah, gedung-gedung kesenian dan kebudayaan, rumah sakit, perpustakaan, komplek-komplek komersial, hotel, dan lain-lain. Bahkan dikatakan bahwa di tahun 1923, dua pertiga dari total tanah yang potensial untuk ditanami adalah tanah wakaf. 21 Selama pemerintahan Republik, dengan mengadopsi hukum sipil, wakaf telah memperoleh identitas baru. Berdasarkan hukum tersebut, pemerintah Republik Turki membentuk Direktorat Jenderal Wakaf yang bertugas menjalankan semua tugas kementerian wakaf yang dahulu berlaku pada era kesultanan Turki Utsmani.
21 Tuti A. Najib  dan Ridwan al-Makassary (ed.), Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Study tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia , (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h.50.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Tahun 1983 Turki membentuk Kementerian Wakaf untuk mengawasi tata kelola wakaf. Pada tahap ini, semua wakaf di Turki diatur berdasarkan perundang-undangan. Wakaf di Turki ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada pula yang dikelola oleh mutawalli . Disamping mengelola wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan supervisi dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli maupun wakaf yang baru. Dalam peraturan perundang-undangan di Turki, wakaf harus mempunyai dewan manajemen. Wakaf yang ada di Turki juga harus diaudit dua tahun sekali. Dalam hal ini Direktorat Jenderal mendapatkan 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervisi dan auditing , namun tidak boleh lebih dari TL 1 juta. Direktorat Jenderal ditunjuk oleh Perdana Menteri dan berada di bawah Kantor Perdana Menteri. Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf adalah sebagai berikut: 22
- Pelayanan Kesehatan.
Diberikan melalui wakaf-wakaf Rumah Sakit yang didirikan pada tahun 1983 di Istanbul oleh Ibu dari Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Sultan Guraki Muslim. Saat ini rumah sakit tersebut masih merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter perawat dan staf.
- Pelayanan pendidikan dan sosial.
Pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan imaret . Lembaga ini sudah dikenal sejak zaman Turki Usmani.
Sampai saat ini masih ada 32 imaret yang memberikan layanan kepada lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya.
Imaret juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk
22 Management and Development of Awqaf Properties , Proceeding of the Seminar (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987), h.116.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta ....
asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih  kurang 10.000 (sepuluh ribu) mahasiswa.

## Wakaf di Bangladesh
Di samping Turki ada beberapa negara yang juga sudah mengelola wakaf secara produktif, antara lain adalah Bangladesh. Sejak wakaf uang dipopulerkan kembali sebagai instrumen perwakafan oleh A. Mannan tahun 1995, Bangladesh menjadi percontohan dan model pengelolaan wakaf produktif. Seiring dengan itu, di negara tersebut didirikan Social Investment Bank Ltd
(SIBL), mengintrodusir Sertifikat Wakaf Tunai, suatu produk baru dalam sejarah perbankan sektorvoluntary . Bank ini mengembangkan pasar modal sosial ( The Voluntary Capital Market ). Instrumen-instrumen keuangan Islam dikembangkan seperti surat obligasi pembangunan perangkat wakaf ( Waqf Properties Development Bond ), Sertifikat Wakaf Uang ( Cash Waqf Certificate ), Sertifikat Wakaf Uang Keluarga ( Family Waqf Certificate ), Sertifikat Pembayaran Zakat ( Zakat/Ushur Payment Certificate ), dan lain-lain. 23 Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nampaknya harus belajar dengan praktik  perwakafan yang dilakukan di Turki dan Bangladesh. Hal ini perlu dilakukan karena pada awalnya, kondisi wakaf di Bangladesh tidak begitu jauh berbeda dengan Indonesia. Namun, agar wawasan kita lebih banyak, ada baiknya perwakafan di Mesir, Arab Saudi dan Malaysia juga dikaji.

## Arab Saudi
Sebagai negara Islam, Arab Saudi termasuk negara yang serius dalam menangani wakaf. Untuk megawal kebijakan
23 Rozalinda, Manajemen  Wakaf Produktif , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h.387.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika 327
perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf 24 yang diketuai oleh Kementerian Haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementrian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, dan Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendikiawan dan wartawan. Adapun wewenang Majelis Tinggi wakaf meliputi: 25 1)  Membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan w ᾱqif dan manajemen wakaf.  2)  Melakuan pendataan wakaf serta melakukan cara-cara pengelolaannya.  3) Menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf.  4)  Mengetahui kondisi semua wakaf yang ada.  5)  Membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh w ᾱkif dan sesuai dengan syariat Islam.  6)  Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan- pertimbangan tertentu. 7) Mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
24 Di negara-negara yang wakafnya dikelola oleh pemerintah pada umumnya negara-negara tersebut mempunyai Departemen Perwakafan, seperti misalnya Irak dengan nama Wiz ᾱrat al-Auqᾱf wa Syu’ūn al-Dinῑyyah , Kuwait dan Persatuan Emirat Arab juga memiliki Kementerian Perwakafan. Kementerian Perwakafan yang berada di negara-negara Islam maupun negara- negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, menangani wakaf ini dengan usaha-usaha yang mengarah pada penertiban, pemeliharaan, pengembangan, dan pembelanjaan wakaf sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh waqif dan sesuai dengan Undang-Undang dan negara yang bersangkutan. Di tiap-tiap negara atau kerajaan yang memiliki Kementerian Perwakafan, pada umumnya masing-masing memiliki Badan Khusus yang menangani wakaf di lapangan. ḥ asan Abdull ᾱ h Am ῑ n, Id ᾱrah wa Tathmῑr Mumtalak ᾱt al-Auqᾱf, (Jeddah: al-Ma’had al-Islam ῑ li Bu ḥū th wa Tadr ῑ b al-Bank al-Isl ᾱ m ῑ li al-Tanmiyyah, 1989), h.324.
25 M. Athoillah, Hukum Wakaf , (Bandung: Yrama Widya, 2014), h.37.
328 Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta ....
Contoh konkret produktifitas pengelolaan harta wakaf di Arab Saudi dapat kita jumpai pada lahan wakaf disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang disekitarnya telah dibangun berbagai sarana dan prasarana ekonomi yang cukup produktif dan memberi sumbangan terhadap kemajuan ekonomi. Lahan wakaf tersebut telah dibangun dengan berbagai apartemen, rumah sakit, hotel, restoran, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan dan lain-lain.

## Malaysia
Seperti di negara Islam yang lain, institusi wakaf di Malaysia cukup banyak dan tersebar luas. Pada 27 Mei 2004 oleh kerajaan Malaysia, dibentuklah jabatan wakaf, zakat, dan haji. Tujuan jabatan tersebut adalah untuk mewujudkan institusi wakaf yang bersih, teratur,  seragam, dan sah menurut syara’  yang dapat membantu meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat Islam di Malaysia. Investasi harta wakaf melalui instrumen sukuk untuk mengembangkan manfaat harta wakaf oleh pasar modal Malaysia yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada bulan Februari 2001. Penerbitan saham wakaf oleh beberapa negeri, seperti Johor, Melaka, dan Selangor. Hal ini dilakukan sesuai dengan keputusan Majma’ Fikih Islami pada 24 November 2005. Untuk menjamin pengelolaan wakaf uang di negara ini, dibentuk Pelan Takaful Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang dibentuk sejak tahun 1997 berdasarkan prinsip muḍᾱrabah . 26

## Mesir
Mesir merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan dinilai cukup serius dalam pengelolaan wakaf. Dari hasil pengelolaan wakaf yang efektif, Mesir ternyata mampu memberikan sumbangan yang sangat besar dalam bidang sosial dan pendidikan. Ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Al-Azhar telah ikut menikmati
26 Ibid .,h.389.
329
hasil harta wakaf yang ada sejak ribuan tahun lalu. 27 Salah satu faktor keunggulan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir yang telah berusia lebih dari 1000 tahun terletak pada wakafnya yang teramat besar. Bukan hanya wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, tetapi juga wakaf uang.
Pendapatan harta wakaf yang ada juga telah digunakan untuk membiayai pengkajian para guru besar yang ditugaskan ke berbagai negara. Bahkan lebih dari itu, hasil pendapatan dari harta wakaf yang ada juga telah digunakan untuk menyantuni hewan-hewan tertentu. Pendapatan hasil wakaf yang berlimpah tersebut dicapai karena pengelolaan wakaf yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis yang tinggi. Sebagai contoh, Kementerian wakaf Mesir ( Wiz ᾱrah al-Awqᾱf ) 28 bertugas dan berkewajiban melestarikan wakaf umum dan meningkatkan keuangan wakaf melalui berbagai kegiatan investasi sehingga peran sosial dan ekonominya dapat berlangsung terus menerus. Untuk tujuan ini, Kementerian Wakaf Mesir banyak melakukan pengembangan investasi dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan perbankan.
Sebenarnya pengembangan wakaf tidak hanya di negara- negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Amerika Serikat misalnya, meskipun jumlah pemeluk Islam di negara ini relatif sedikit namun usaha untuk ke arah meningkatkan pemberdayaan harta wakaf terus dilakukan. Di Amerika Serikat, wakaf digunakan untuk kepentingan umum, seperti kesejahteraan kemanusiaan, dan wakaf untuk kepentingan khusus seperti pendidikan, kesehatan, riset ilmiah, dan sebagainya.
27 Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan..... , h.74.
28 Kementerian Wakaf di Mesir saat ini merupakan satu-satunya pengelola (Nazhir) wakaf di Mesir. Secara formal, Pemerintah Mesir tidak mengakui adanya organisasi wakaf swasta. Kebijakan ini merupakan kebijakan lanjutan sejak periode Monarkial Mohammad Ali pada abad ke-18 berupaya untuk pertama kalinya menjadikan wakaf sebagian birokratisasi pemerintah. Sebelumnya, wakaf dikelola oleh swasta dengan ulama sebagai tulang punggungnya.  Athoillah, Hukum Wakaf ...., h.42.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta ....
Salah  satu pihak yang banyak memberi bantuan dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Amerika adalah Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) yang dalam investasinya melibatkan Al-Manzil Islamic Financial Services ( Division The United Bank of Kuwait ).  Lembaga ini berusaha membantu dan memenuhi kebutuhan  umat Islam Amerika khususnya dalam pembangunan The Islamic Cultural Center of New York
(ICCNY). 29 Sebagai lembaga yang mengelola wakaf, KAPF juga menerima dana zakat, infak, sedekah, pendapatan-pendapatan dan investasi-investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Untuk mengembangkan aset wakaf yang ada, lembaga ini menyewakan 80 % apartemen yang mereka miliki, sedangkan 20% diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu.
Beberapa bentuk wakaf di Amerika antara lain wakaf perusahaan, wakaf keluarga, wakaf untuk kelompok minoritas agama, misalnya yayasan Wakaf Islam Amerika Utara ( North American Islamic Trust ) yang dibangun khusus untuk kaum muslimin pada tahun 1971. 30 Yayasan wakaf tidak berorientasi profit , hanya fokus pada pelayanan keagamaan, pendidikan olahraga, kesehatan dan sebagainya. Islamic Relief , sebuah organisasi pengelola wakaf di Inggris, mampu mengumpulkan wakaf uang setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling (senilai Rp. 600 miliar) dengan menerbitkan wakaf uang senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf uang tersebut dikelola secara profesional dan disalurkan kepada 5 juta orang yang berada di 25 negara. Indonesia termasuk negara yang mendapat kucuran dana wakaf uang yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan Baitul  M ᾱl Muamalat  mengembangkan Baitul M ᾱl  wa-Tamwῑl (BMT) di sepuluh desa tertinggal di
Provinsi Banten. 31
29 Rozalinda, Manajemen ....., h.389.
30 Ibid .,,h.389.
31 Ibid .,,h.389-390.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika 331
Berdasarkan paparan tentang perkembangan pengelolaan wakaf di beberapa negara, baik muslim maupun non-muslim diatas terbukti, bahwa jika dikelola dengan manajemen yang baik, wakaf dapat mengatasi berbagai problem kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi.

## Prospek Ekonomi Harta Wakaf di Indonesia
Keberhasilan penggunaan dan pengelolaan harta wakaf oleh beberapa negara sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa harta wakaf memiliki prospek ekonomi yang baik dan signifikan dalam menyumbang kesejahteraan hidup umat. Walaupun  contoh-contoh pemanfaatan harta wakaf di atas dianggap masih terlalu sedikit dari yang sebenarnya.
Begitu  besarnya peranan ekonomi harta  wakaf pada masa- masa yang lalu sehingga wajar jika umat Islam pada masa sekarang mengkaji dan meneliti prospek ekonomi harta wakaf untuk membangun kembali kegemilangan Islam dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan semakin baik lagi jika hasil-hasil kajian para pemikir Islam tentang wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Di antara kajian-kajian dimaksud antara lain berkaitan dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen wakaf, dan sebagainya selagi tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
Kebijakan-kebijakan seperti perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf dan sebagainya dianggap masih asing bagi masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Kajian dan pertimbangan ke arah aplikasi berbagai kebijakan ini diyakini akan meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf dan lebih menguntungkan umat. Pemanfaatan harta wakaf yang statis dan terkungkung harus ditinggalkan selanjutnya diubah kepada
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta ....
pemanfaatan yang produktif dan dinamis, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula. Kebijakan seperti ini tentunya akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf pada masa-masa yang akan datang.  Selain pilihan kebijakan di atas, harta wakaf juga dapat digabungkan untuk meningkatkan produktivitas dan peran ekonominya sehingga memberi manfaat dan kemaslahatan yang lebih maksimal. Penggabungan harta wakaf selain dapat memudahkan pengelolaan juga akan dapat menambah atau menaikkan potensi harta wakaf yang bersangkutan.
Pengesahan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sebagai upaya yang sangat baik dari pemerintah, karena undang-undang ini semakin memperkuat eksistensi wakaf yang lebih produktif dan berkembang yang pada akhirnya akan dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan perwakafan yaitu: w ᾱqif
(orang yang mewakafkan, mauq ūf ‘ alaih (barang yang diwakafkan), Nazir (pengelola), jenis wakif, organisasi pengelola wakaf, pendaftaran dan sertifikasi wakaf, pengelolaan wakaf uang, pemberdayaan dan pengembangan wakaf, penyelesaian sengketa wakaf, dan lain sebagainya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan terkait harta wakaf sudah mengarah pada arah yang positif. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia memiliki aset wakaf yang cukup banyak dan luas, namun sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Akibatnya banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang statusnya hilang. Menurut  data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016, aset tanah wakaf di Indonesia dianggap cukup banyak dan luas. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini
Tabel 1
Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia 32 No Propinsi Jumlah Sudah Sertifikat Wakaf Belum Sertifikat Wakaf Luas total (m2) 1 Nanggroe Aceh Darussalam 24898 13730 11168 767.869.011,58 2 Sumatra Utara 16280 7761 8519 36.035.460,00 3 Sumatra barat 6643 4420 2223 212.212.380,00 4 Sumatra Selatan 6394 3521 2873 380.456.227,29 5 Riau 8152 2641 5691 1.183.976.528,00 6 Jambi 5918 3785 2133 13.526.703,00 7 Bengkulu 2759 1869 890 7.122.171,22 8 Lampung 14591 8372 6219 22.990.814,00 9 Bangka Belitung 1133 779 354 3.243.060,00 10 Kepulauan Riau 1187 326 861 1.066.799,00 11 DKI Jakarta 7422 4623 2799 3.013.640,00 12 DI Yogyakarta 8547 8051 496 2.933.943,00 13 Jawa Barat 74860 45873 28987 116.662.017,81 14 Jawa tengah 103294 82641 20653 163.169.706,97 15 Jawa Timur 72429 54193 20236 58.239.272,20 16 Banten 20089 11049 9040 39.322.270,00 17 Bali 1399 1132 267 13.990.000,00 18 Kalimantan Barat 4467 2257 2210 27.544.360,00 19 Kalimantan Tengah 2642 1631 1011 5.778.500,00 20 Kalimantan Selatan 9265 7582 1683 58.239.272,20 21 Kalimantan Timur 3423 772 2651 13.984.104,00 22 Sulawesi utara 887 420 467 1.905.272.70
32 Badan Wakaf Indonesia, Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, Situs Resmi BWI. http://www.bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data- wakaf-tanah.html . diakses 05 Desember 2016
334 Hunafa: Jurnal Studia Islamika
23 Sulawesi tenggara 2386 1516 870 5.225.958,00 24 Sulawesi tengah 3173 2051 1122 165.042.816,23 25 Sulawesi selatan 10440 5486 4954 1.029.030.278,00 26 Sulawesi barat 2448 571 1877 3.251.700,00 27 Papua 346 142 204 694.466,00 28 Papua barat 338 105 233 591.117,00 29 Nusa tenggara timur 1272 1047 225 5.311.787,00 30 Nusa tenggara barat 12105 7031 5074 25.816.325,00 31 Maluku 1215 449 766 5.006.359,00 32 Maluku utara 1489 605 543 30.223.191,00 33 Gorontalo 1877 729 1148 1.663.350,00 JUMLAH 435768 287160 148.447 4.359.443.170,00
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016
Berdasarkan tabel di atas, Institusi tanah wakaf (tahun 2016) di seluruh Indonesia berjumlah 435.768 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan) lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhannya mencapai 4.359.443.170,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh) meter persegi. Data tersebut tentu sangat menggembirakan. Namun demikian, sebagian tanah wakaf tersebut  masih bermasalah karena baru 65,9% yang sudah berhasil disertifikatkan sedangkan yang lainnya (34,1%) belum disertifikatkan. Artinya, masih cukup banyak tanah wakaf yang rawan terhadap berbagai masalah perdata maupun pidana.
Tanah wakaf yang luas dan banyak tersebut seharusnya produktif dan memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.  Pemanfaatan dan penggunaan tanah wakaf ini seharusnya dapat memberdayakan ekonomi umat dan memberi kesejahteraan sosial yang luas meskipun disadari bahwa tanah wakaf ini belum  sepenuhnya dimanfaatkan.  Ada beberapa faktor
penghambat dalam pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia, di antaranya: 33
- Pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, umat Islam di Indonesia khususnya di pedalaman masih banyak yang beranggapan bahwa wakaf hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah khusus saja, seperti untuk tujuan masjid, pemakaman, panti asuhan dan lain-lain. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang objek wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak anatara lain uang, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pengelolaan dan manajemen wakaf, di Indonesia pengelolaan dan manajemen wakaf masih kurang maksimal serta belum dikelola secara produktif sehingga banyak harta wakaf yang terlantar, statis bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya adalah karena manajemen sumber daya nazhir yang kurang profesional. Dalam pengelolaan wakaf, pengelola atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, waqif dan masyarakat. 34 Oleh karena itu diperlukan manajemen sumberdaya nazhir yang profesional dalam rangka mengembangkan wakaf produktif di Indonesia.
Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kelestarian dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, antara lain: 35
33 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Wakaf Tunai , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h.25.
34 Rozalinda, Manajemen .....,h.72.
35 Irsyad Lubis, Prospek Ekonomi Harta Wakaf, Mimbar Hukum dan Peradilan, No.69, (2009), h.109.
336
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta ....
- Usaha-usaha ke arah menyelamatkan dan melestarikan tanah wakaf. Hal ini bertujuan agar tanah wakaf tersebut tidak hilang atau berpindah hak milik baik sebagian maupun seluruhnya. Tindakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau berbagai hal yang tidak seharusnya terjadi dengan harta wakaf tersebut seperti dijadikan tempat pembuangan sampah, tempat berjudi, dan sebagainya.
- Usaha  menanamkan  kesadaran dan kesepahaman. Hal ini bertujuan agar umat Islam mempunyai kesadaran dan wawasan yang lebih luas terhadap eksistensi dan peran institusi wakaf. Usaha ini perlu dilakukan untuk mengubah kebekuan pilihan tujuan berwakaf dan pemanfaatan tanah wakaf. Berbagai pelanggaran seperti membuat binaan permanen di atas tanah wakaf umum harus dihentikan agar tanah wakaf tersebut dapat dipergunakan secara maksimal dan produktif termasuk oleh beberapa generasi yang akan datang, bahkan binaan-binaan yang ada perlu dibongkar agar pemenfaatannya benar-benar sesuai dengan kedudukannya sebagai wakaf umum dalam Islam.
- Bagi tanah wakaf yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemakaman namun masih tetap memiliki prospek ekonomi walaupun hal ini agak terbatas, namun memerlukan kesadaran dan kemauan yang tinggi. Antara lain:
a. Lokasi Peternakan Lebah. Tanah wakaf pemakaman umum perlu dibebaskan dari binaan permanen (karena memang tidak sesuai dengan syari’at) seterusnya di pagar, ditanami bunga-bungaan dan peternakan lebah dapat dilakukan. Kebijakan ini akan memperindah kota/desa sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, tanah pemakaman juga akan lebih terhormat di mata masyarakta.  Tanah wakaf pemakaman yang dibebaskan dari binaan permanen dapat juga digunakan untuk lokasi pembibitan dengan menggunakan polibeg terhadap tanaman buah-buahan yang dapat
Hunafa: Jurnal Studia Islamika 337
diperjualbelikan. Lokasi ini dapat juga dijadikan tempat menual berbagai enis bunga-bungaan hususnya bagi tanah wakaf pemakaman yang berlokasi di kota.
b. Tanah wakaf pemakaman yang berlokasi strategis di kota dapat juga dijadikan sebagai tempat pemajangan berbagai iklan  dan reklame sehingga kenazhiran menerima pendapatan sewa. Pemanfaatan seperti ini tidak akan mengganggu tujuan pemanfaatan utamanya sebagai pemakaman. Hanya saja produktivitas dan manfaat ekonominya lebih besar.
- Bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid,
khususnya masjid-masjid di perkotaan, tindakan menyewakan ruangan atau bagian bangunannya untuk lokasi praktik dokter atau untuk acara pernikahan dan rapat patut pula dipertimbangkan. Bagi masjid yang mempunyai bangunan lain dan tersendiri, kebijakan membuka minimarket syariah dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat dapat juga dipertimbangkan. Selain itu, pengefektifan penggunaan dana infak juga dapat dijadikan kebijakan ke arah peningkatan prospek ekonomi harta wakaf bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid.
Berikut ini beberapa model desain usaha yang dapat dilakukan untuk memberdayakan tanah wakaf dengan mempertimbangkan aspek wilayah dimana tanah wakaf berada.
Tabel 2: Kategorisasi Tanah Wakaf dan Jenis Usaha Kategori Tanah Jenis Lokasi Tanah Jenis Usaha Pedesaan Tanah Persawahan - Pertanian - Tambak Ikan Tanah Perkebunan - Perkebunan - Home Industry - Tempat Wisata Tanah Ladang/Padang Rumput - Palawija - Real Estate - Pertamanan
- Home Industry 338 Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta .... Tanah Rawa - Perikanan - Tanaman Sayur Tanah Perbukitan - Tempat Wisata - Perkebunan - Bangunan - Home Industry - Penyulingan Air Mineral Perkotaan Tanah Pinggir Jalan Raya -Dekat Jalan Protokol - Perkantoran - Pusat Perbelanjaan - Apartemen - Hotel/Penginapan - Gedung Pertemuan -Dekat Jalan Utama - Perkantoran - Pertokoan - Pusat Perbelanjaan - Rumah Sakit - Rumah Makan - Sarana Pendidikan - Hotel/Penginapan - Apartemen - Gedung Pertemuan - Pom Bensin - Apotek - Wartel/Warnet - Bengkel Mobil -Dekat Jalan Tol - Pom Bensin - Bengkel - Rumah Makan - Outlet - Warung - Wartel/Warnet -Tanah Dekat/Di Dalam Perumahan - Sarana Pendidikan - Klinik - Apotek - Outlet - Warung - Katering - BMT Tanah Dekat Keramaian (Pasar, Terminal, Stasiun, Sekolah Umum) - Pertokoan - Rumah Makan - Bengkel - BPRS/BMT
- Warung
- Wartel/Warnet Hunafa: Jurnal Studia Islamika 339
- Klinik - Jasa Penitipan Tepi Pantai Pinggir Laut - Tambak Ikan - Objek Wisata - Hasil Kerajinan Rawa Bakau - Perkebunan Berbagai caradan model desain usaha yang telah dipaparkan di atas, dan usaha  lainnya perlu dikaji, dipertimbangkan dan diaplikasikan oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan harta wakaf. Sehingga eksistensi harta wakaf terjamin kelestariannya dan menjadi wakaf yang berkembang dan produktif. Dengan demikian manfaat harta wakaf dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dengan tanpa mengesampingkan tujuan pemanfaatan utamanya.  Dengan kata lain, senantiasa  ada cara untuk meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf.

## Kesimpulan
Institusi wakaf merupakan salah  satu  instrumen sosial ekonomi  Islam yang dapat memberi manfaat sosial-ekonomi yang tinggi kepada umat. Berbagai cara dan sistem pengelolaan wakaf yang efektif di berbagai negara Islam pada masa ini dan pada masa lampau patut dicontoh dan diaplikasikan  di Indonesia, mengingat begitu besar potensi dan manfaat yang dapat dirasakan dari harta wakaf.  Hal ini harus disokong oleh tingkat kesadaran  dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif,  manajemen sumber daya kena ż iran yang profesional  dan kreativitas yang dinamik semua pihak agar pemberdayaan institusi wakaf  dapat ditingkatkan ke arah yang lebih produktif.
Prospek ekonomi harta wakaf dianggap cukup baik dan potensial yang dapat diwujudkan dengan berbagai kebijakan  yang sesuai tergantung keadaan masing-masing harta wakaf tersebut. Pengelola  harta wakaf perlu lebih dinamis dan lebih berani dalam melakukan terobosan dan perubahan-perubahan yang sesuai dengan syariat sehingga harta wakaf tersebut lebih produktif dan memberi ma ṣlaḥat yang lebih besar terhadap umat. Perubahan-perubahan ini
340
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Heru Susanto, Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta ....
antara lain merubah atau mengganti harta wakaf, mengalihkan harta wakaf, menggabungkan harta wakaf, mengubah persyaratan wakaf, dan lain-lain secara baik.
Dalam konteks eksistensi institusi wakaf di Indonesia, walaupun  mayoritas corak penggunaan harta wakaf lebih bersifat konsumtif namun tidak berarti pemberdayaan dan produktivitasnya tidak dapat ditingkatkan. Berbagai cara dan usaha  pengembangan senantiasa dapat dilakukan dengan melihat  kondisi  dan lokasi wakaf yang bersangkutan serta inisiatif, kreativitas, dan profesionalitas pemegang amanah. Semua pihak hendaknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan wakaf produktif,  agar tujuan institusi wakaf tersebut dapat dicapai secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

## Daftar Pustaka
Abad ῑ , Majd al-D ῑ n ibn Ya’q ū b al-Fair ū z  al-. al-Q ᾱmūs al-Muhῑṫ ,
Beirut: D ᾱ r al-Fikr, 1978.
Afr ῑ q ῑ , Jam ᾱ l al-D ῑ n Mu ḥ ammad ibn Mukarram ibn al-Mandz ū r al- . Lis ᾱn al-Arab , Kairo: D ᾱ r al-Ma’ ᾱ rif, t.th.
Alabij, Adijani  al-. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik , Jakarta: Rajawali Press, 1989.
Am ῑ n, ḥ asan Abdull ᾱ h, Id ᾱrah wa Taṫmῑr Mumtalakᾱt al-Auqᾱf,
Jeddah: al-Ma’had al-Islam ῑ li Bu ḥū th wa Tadr ῑ b al-Bank al-
Isl ᾱ m ῑ li al-Tanmiyyah, 1989.
Athoillah, M., HukumWakaf , Bandung: Yrama Widya, 2014.
Bukh ᾱ ri, Ab ū ‘Abdill ᾱ h Mu ḥ ammad ibn Ism ᾱ ’ ῑ l ῑ al-. Ṣaḥῑh al- Bukh ᾱrῑ , Saudi Arabia: Bait al-Afk ᾱ r al-Dauliyyah, 1998.
Badan Wakaf Indonesia, Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia, http://www.bwi.or.id
Departemen Agama RI, Fiqih  Wakaf ,  Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji 2007.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika 341
Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia ,  Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam  dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
Jurj ᾱ n ῑ ,  ‘Abd al-Q ᾱ hir ῑ al-. Kit ᾱbal-Ta’rῑfᾱt ,  Jeddah: al-Haramain li al- Ṫ ob ᾱ ’ah wa al-Nasyr wa al-Tauz ῑ ’, tth..
Lubis, Irsyad, Prospek Ekonomi Harta Wakaf, Mimbar Hukum dan Peradilan, No.69, 2009.
Lubis,  Suhrawardi  K., dan Wajdi, Farid, Hukum Wakaf Tunai , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
Najib , Tuti A. dan al-Makassary, Ridwan (ed.), Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Study tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
Naisaburi, Ab ū al- ḥ usain Muslim ibn ḥ ijaj al-Qusyair ῑ al-. Ṣaḥῑḥ
Muslim , Beirut: D ᾱ r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
Syarb ῑ ni, Mu ḥ ammad al-Khat ῑ b ῑ al-. Mughn ῑ  al-Muḥtaj ,  Mesir: Ma ṫ ba’ah Mus ṫ af ᾱ al-B ᾱ b al- Ḥ alab ῑ , 1958.
Syauk ᾱ ni, Mu ḥ ammad ibn ‘Ali Mu ḥ ammad ῑ al-. Nailal-Au ṫᾱr ,
Mesir: Mus ṫ af ᾱ al-B ᾱ b al- ḥ alab ῑ , 1347 H.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.
Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia , Jakarta: Sinar
Grafika, 2009.
Zubaidi, Mu ḥ ammad Murta ḍᾱ al- ḥ usain ῑ al-. T ᾱj al-‘Arūs min
Jaw ᾱhir al-Qᾱmūs , Beirut: D ᾱ r Maktabah al- ḥ ay ᾱ h, 1306 H.
Zu ḥ ail ῑ , Wahbah  al-. al-Fiqh al-Isl ᾱmῑ wa Adillatuhu ,  Damaskus: D ᾱ r al-Fikr, 1985. 342 Hunafa: Jurnal Studia Islamika