ISTI'DAI-Jurnal Studi Hukum Isiam, Vol.4 No. lJanuari-Juni 2017. ISSN: 2356-0150

## POHUTU h{OPONIKA DAIAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Srudi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo)
MansurMarcam
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
ay ahnadaz ahrami  dosul t an toh a @iaingoront al o. a c.i d

## Keywords
Pohuru Mopoli.'lu, Islamic
Ifit
Pohuru Moponika.  Hukum
Islam

## Abstract
This article aims to examine  the validiry of Pohutu Moponiha practice on indigcnous peopleof GorontaloProvinceinthe perspectiveoJlslamiclaw.Pohutu Mopcniha  pointed out the unlet standing of a vtedding ceremony procession in Gorontalo  Prwince,  organqed in the form of a combinatton of two differattlegal rales,  namely lslamic law and custofidry lav,. Approach  method used in this r*earch is normotive juridical, where  researchcr  analyzc vdrious  rules oJ dffangcmefl:nt of marriage  cerefiory inPohutuMoponika  tradition in perspecti'te ol Islamic law. The results of this study can be stated. that tlu pro.ctice of Pohutu Moponika on indigenous  people  oJ Gorontalo Province is considered as al-'IlrJ
Ash-shchlh  (atstoms in the middle of society that is not cantrdry to the nds (Qur'an andhadith), does not  eliminate  rheir wclJare, and did, not bringharm to them)

## Abstnk
Artikel ini bertujuan  unuth  meneliti validltds prakteh  Pohutu Moponiha pada masyarahat adat Prwinsi Corontalo dalam  perspektif huhm  Islam Pohuru Moponiha  menunjukkan pmgmian pada sebuah  prosesi upl.cdra pernih.ahan di Provinsi Gorontalo, yang diselntgaralun dalambennth  perpddu(tn  dntdrd dut dturdn hukum yang berbedd, ydlmi hrrlum Islam dan hukum adat. Metode pendekatanyangdigunakan dalampaulitian  ini adalahyuridis  normatif,  dimana pcncliti menganalisis  pelbagai atutanpenyelenggaraanupacara  pernikahan  dalam tradkiPohuru Moponika  dnlamlxrspektif  huhumlslam. Hasil daripenelitianini dapat &nyatakan bahwa praktek  Pohuru Moponika pada maqtarahat adat
Provinsi  Gorontala dianggap sebagai,al:Urf  Ash-shahih(kebiasaanyangba"laku di tengah-tengah masyarahdt  ydng ildah bertentangan dengan nas (Al-Qur'an dan  hadis) , ildak menghilanghan  kemaslahatan  mereka, dan tidah pula  membawa mudaratkepadamueka).

## PENDAHULUAN
Daerah Gorontalo sebagai salah satu u'ilayah hukum adat di Indonesia, mempunyai ciri khas  dalam tata kehidupannya berdasar pada  saru sendi hukum, yairu; Adatihula-hula'a to syaraka, ,,draka hula-hula'a to kitabullah (Adat bersendi hukum  lslam, dan hukum Islam bersumber d*ri al-Qur'an dan Ha&s) (Nio&, 2007:26). Pengaruh Islam menjadi hukum ridak termlis di daerah Gorontalo yang rurur mengarur  segala  kehidupan masyarakarnya deng'an ajaran yang bersendikan lslam. Termasuk adat pemikahan  Gorontalo yang sangat bcrnuansa Islami.
Hubungan hukum adat dengan hukum
Islam dalam  makna  koncrak  antara kedua sistem hukum iru rclah  lama berlangsung di tatrah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban iru tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya  ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: Hukum  ngon adat hantom  cre,
lagee rut ngon sipatt (Hukum lslam dengan hukum adat ddak dapat dicerai-pisahkan karena erat sekali hubungannya seperd hubt'ngan zat dengan sifat sesuaru barang atau benda) (AX, 2007:225).
Demikian  juga cerdapar di Minangkabau yang tercermin dalam peparah: Adat dan  sydrak sanda  mcnyanda" symak  mengato (adat memakai Adat dan syarak saling berkaitan, syarak menyatakan dan adat mdaksanakan)  (Ali, 2007:225).
Sementara iru, di Jawa juga terdapat hubungan adat dan Islam. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkretisme yang rumbuh dan berkembang dalam masyarakatJawa.
Hukum adat daerah Goronralo, pada hakekarnya  sudah terdapat pada  zaman  Pra- Islam  (bukan Pra-Hindu  seperri & Jawa). Adat isriadat yang hidup dalam masyarakat
Goronralo Pra-Islam disebut Alifuru. Menurut para ahli hukum adat, adat tersebut merupakan adat Melayu Poljnesia, Kemudian
dirtang ajaran Isl'am di Gorontalo yang mempengaruhi kulrur asli tersebur  yang  sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Gorontalo sebagai suaru hukum adat. Sehingga Hukum  Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulrurasi anrara peraruran-peraruran adat-isriadat zaman  Pra- Islam dengan peraruran-peraturan hidup yang dibawa  oleh ajaran Isiarn.
Niode (20W:26-27)  menjelaskan sebagai berikut:
Pada tahun 1523 kuirur Islam  memasuki masyarakat Gorontalo hampir pada setiap  sisi kehidupan  mereka, yairu  pada wakru Amai menjadi rajanya. Pada tahun 1525 dibangun mesjid (Mesjid Hunto sekarang). Inilah mesjid pertama kaii di Gorontalo  yang Eurut  menandai surutnya  masa al{furu. Perilaku sosial masyarakat yang semula diatur dan diarahkan  semata menurur adar-istiadar yang bersumber dari alam kini mulai herakulrurasi dengan nilai-nilai Islam.
Prinsip Amai: syarahahula-hula'a  to aadati ftukum Islam bersendikan hukum adar) sangat  memperlancar  proses tersebut. Pada tahun 1563 Raja Matolodulakiki berhasil  menjafikan Islam sebagai agama resmi kerajaan yang diyakini seluruh rakyac Hukum Islam bersendikan hukum adac: pandangan hidup  yang &formalkan oleh Amai, bapaknya,  diperbaharuinya menjadi aadad hula-hula'a to syarako. syaraka lula- hula'a to aadail ftukum adar Goront,alo bersendikrn hukum Islam, hukum Isiam bersendikan hukum adat). Setdah naiknya Eyato ke tahta kerajaan pada mhun 1673, secara keseluruhan  tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diarur dengan  hukum menurut: adddti hula-hula'a to syaraka, syaraka  hula-hula'a ta kitabullah. (hukum adat  bersendikan hukum Islam, hukum Islam  hersumber  al-Qur'an  dan Hadis).
ISTI'DAL:Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 4 No. lJanuari-Juni 2017. ISSN: ZISO-OISO
MansurMartam, Pohuto Moponika Dalam  Perspekrif Hukum tsUm | :+
Berdasarkan uraian tersebut, kiranya dapat  menjadi  perrimbangan  mendasar unruk diadakannya penelitian terkait dengan adat pernikahan  Gorontalo yang  merupakan  hasil perpaduan antara  aruran  baku  dalam ajaran Islam dengan aruran  yang mapan  dalam  adat Gorontalo.  Penelitian ini dimaksudkan unruk menemukan  jar*'aban  atas  persoalan  tentang deskripsi tatalaksana  Pohutu Moponiha, unruk kemudian  menenrukan amalisis yang tepar terhadap  adac  tersebut dalam perspekrif hukum  Islam.
'Urf dalam Perspekrif Hukum  Islam
Secara bahasa, 'urf (-i-.,'tt;  berarti apa yang dianggap baik dalam kesadaran hidup masyarakat dan mereka merasa nyaman dengannya. Menurut istilah pa;a fuqahA \rd ialah apa yang telah  menetap  dalam kesadaran hidup masyarakat yang secara naluri dapat diterima. Pengertian ini bermakna bahwa sesuaru  bisa  menetap dalam kesadaran hidup disebabkan  sesuaru iru berulang-ulang atau terus menerus  dilakukan  berdasarkan akal sehat. Sesuatu iru meliputi perbuatan dan perkataan (Abu Sunah,  2004:14).
Pembagian jenis 'urf dapat dirincikan sebagai berikut:
l. Dari seg obieknya, dapat daincikan sebagai berikut a. A]-'wf ul-lr$- ( .Sttt' t Jl) adalah kebiasaan  masyarakat dalam ' menggunakan suatu ungkapan unruk maksud tefien&r yang disepakati bersama, sehingga maksud itulah yang
&pahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
b. Al-'urf al-'amali ( s]Jl.irl) acialah kebiasaan  masyarakat  yang  berkaitan dcngan perbuatan atau muamalah keperdataan.
2. Dari segr  cakupannya dapat dirincikan sebagai berikut:
a. N:wf al-'am ( d,Jl 'iJJl) adalah kebiasaan tenenru yang beriaku secara
luas di seluruh masyarakat dan fi seluruh daerah.
b. Al-'urf al-khag ( ,rut.i!l) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah  dan masyarakat tertenEu.
3. Dari segi keabsahannya dapat dirincikan sebagai berikut:
a. Al-'urf al-;alfl1 ( e-tt,-i-r'll) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah- tengah masyarakat yang ridak bertentangan  dengan AI-Qur'an dan AI- Sunah, dan ddak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan ridak pula membarva mudarat kepada mereka.
b. N-'wf al-Idsid ( .t-ti!t.i-"ll) adalah kebiasaan yang bercentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam  syarak.
Para pakar hukum Islam  sepakat  bahwa al-'w'f al-fabil, yairu 'ui yang tidak bertentangan  dengan syarak dapat  diiadikan hujah dalam menetapkan hukum syarak dengan syarat sebagai berikut:
l, 'Urf harus berlaku secara umum. Artinya,
'urf iat berlaku .lrlam mayoritas kasus  yang te4adi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat  tersebut.
2. 'Urf iru rclah memasyarakat keuika persoalarr  yang  akan ditetapkan hukumnya iru muncui.
3. 'lJrf iru tidak bertentangan  dengan yang diung!<apkan  secara jelas dalam suaru transaksi.
4.'Utf iru ridak bertentangan  dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas iru ddak  bisa diterapkan.
Pahutu Moponika Goronralo memiliki  adat perkawinan sendid yang jelas tak dapat  &pisahkan dari adat perkawinan  daerah lain di Indonesia.
Adat  perkawinan Gorontalo yang merupakan sebagian dari (hukum) adat Gorontalo, mempunyai beberapa aspek penting yang
tSl'OeU ju*A Smai Hrku* irt *, Vol. 4 No. lJanuari-Juni 2017. ISSN: 2356-0150
cerkait  makna,  urutan"  proses pengrring, pdengkap dan  sebagainya.
Perkawinan adat Gorontalo dapat dilihat dari enam sudur pandang, yakni: pcrtd,ma, perkawinan dilihat dari sudur pandang  ajaran Islam.  D'alam agama  Islam, perkar,vinan iru dianggap suaru  lembaga  yang suci. Upacara  perkarvinan  adalah upacara yang suci, yang  kedua pihak dihubungkan menjadi  pasangan suami isreri  atau saling minta menjadi pasangan hidupnya semata- mata mentaati perintah Allah, melalaanakan perkawinan  adalah ibadah,  ikatan  perkarvinan bersifat mitrdqan galizan  (ikatan  yang kokoh).
Pandangan agama seperri ini dapat mengantisipasi  pendapat dan  prakrik yang memilukan selama ini. seolah-olah  ikatan perkawinan Islam rapuh  dan boleh dipecah seriap wakru. Dengan penegasan yang menyarakan perkarvinan ikatan  yang kokoh diharapkan akan memberi kesadaran dan pengerrian kepada masyarakar bahwa perkawina-n  mencaati periutah Allah Swt d.rn sekaligus merupakan ibadah serta harus dipertahankan kebcrlangsungan dan kelesmriannya.
Simbol adat Gorontalo yang
mengekspreslkan perkau,inan  ada]ah ikatan yang kokoh nampak pada  saar gelar  ijab- kabul, dimana wali nikah mengguncang tarrgan calon penganrin pria saat mengucapkan bunyi akhir ijab, agar  geraran iru menghujam  sampai ke sum-sum.
Kcdua, perkan'inan &lihar  dari sudut pandang hukum adat Gorontalo. Dalam hukum adac Gorontalo, perkawinan adalah sakral karena iru harus  dimuliakan dengan cara melaksanakannya secara teraEur menurut hukum  adat dan hukum Islam. Sikap dan langkah yang demikian telah dinyatakan dalam suaru ungkapan:  buto'o hiiyala lo linula tuau, bulilangolo tiditio (keagungan suaru masyarakar biasa dinilai dad hukum adat perkawinannya).
Retiga, perkawinan dilihat dari sudut pandang  kekeluargaan bahwa perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi kedua calon  mempelai, tetapi juga merupakan urusan keluarga  kedua belah pihuk, saudara maupun kerabat; Irulah sebabnyrr kalau ada sesuatu yang berhubungan  dengan perkawinan selalu dimusyawarahkan dengan kduarga (do"go
p ohinatap o w olou  ngala' a) .
Keempa\ perkawinan dilihat dari  sudut pandang  kedua mempelai  bahwa  perkarvinan menrpakan awal perjuangan  menempuh hidup berumah  tangga  sekaligus  mengandung ujian apakah perkawinan itu akan kokoh sepanjang hayat atau kandas di tengah samudra kehidupan.
Kelima, perkawinan filihat dari sudut pandang kegrrunan bahwa perkawinan cidak semata melanlurkan  kerurunan,  Iebih daripada iru anak yang lahir nanti merupakan anak yang sah. Sebab anak yang sah adalah  anak yang lahir sebagai akibat perkarvinan yang sah. Anak-anak iru pun kelak'*kan bergembira bahu,a  mereka adalah anak hasil perkarvinan yang sah (diila wold'o fna) yang akan menimbulkan  kepercayaan pirda diri sendiri.
Keeaam, perkawinan dilihat dari sudut pandang sosial bahwa perkawinan  merupakan perisai yang akan mdindungi masyarakat dari firnah Ketika pasangan muda-mudi berjalan berduaatr,: masyarakat tidak akan mempersoalkannya, karena  muda-mudi itu telah &kukutrl<an  dalarn  akad nikah yang sah yang dihadiri oleh keluarga, saudara,  kerabat, dan masyarakat.
Landasan hukurr adat Gorontalo adalah
' adati hul a-hula' a t o sy ar aho, sy ar aka hula-hula' a rc hitobrrtlsh (adat betsen& hukum Islam, d.an hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis). Meskipun  masyarakat Goronralo memiliki landasan hukum tersendiri dalam proses pernikahan, namun sebagai daerah yang  cak tetpisahkan dari Negara  Kesatuan Repubtik  Indonesia (NKRI), maka landasan hukum yang mendasarinya  adalah UU No. I ISTI'DAL;Jurnal Srudi Hukum Islam, \'o1.4 No. IJanuari-1uni ZO1Z.ISSN: 2356-0150
MansurMartan,  Pohuto Moponika Dalam  Perspektif Hukum tsh- | SO
Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Adat Gorontalo berlandaskan pada hukum Islam, oleh karena itu rukun dan syarat pernikahan  rnenururkan apa yang Edah &tecapkan  dalam hukum Islam.
Di samping  syarat  calon  mempelai sesuai hukum Islam,  ada beberapa  syarat kdayakan calon mempdai, sebagaimana dinyatakan datam peruah berikut ini:
Uudbantapulua
P o' apiohc momili joda patua
Sababudr.kuubula pont oio putua

## Uutibantamluta
Tulaota m o'a,agarnd mofiM
Sababu tio gaambangi mo'ddotd
Wolo u ngaala'a rua ngopilopom
D ila ltp at amu u ny a$n ani malimomoto
Alihu  hiiala li mo ngoli  moopi' ot o dumo' oto
Tungulo phiran$ meepiduduto tuota
Uufi b ant a t a a ot oli'  anga
Deb o polul a o m (t o' u4ngo
Alilru rimongoli  dila matclo plaango
Tungulo pihirangl  moali moolango
Menurut nasehat di acas, calon suami-isteri sebaiknya, (a) beragama Islam (o'aagama), ft) berpendi&kan (motota), (.) canrik/ganteng (molimomoto), (d) sehat (nyaomani), (.)y*g berharta (o'upango) dr" (0 yang mempunyai kuryu atau pekeryaan  (okaraja). Nasehat tersebut juga menyaukan beba memilih  jodoh masing-masing.  Dengan  demikian hukum adat Gorontalo tidak membolehkan kawin paksa.
Syarat beragama Islam  pada hukum adat Gorontalo  menafikan pernikahan antar agama. Hulnrm adat sama sekali tidak mentolerir terjadinya  pernikahan  antar agama, baik  pria maupun wanita. Wanita muslim &larang kawin dengan pria non muslim.
Sebaliknya, pria  muslim juga dilarang kawin dengan vranita  non rnuslim. Sebab icu maka pernikahan bagi orang yang ridak seagarna harus mengalami peng-Islam-an  terlebih dahulu;  khusus unruk calon pengantin pria,
kemudiirn setelah di-Islam-kan segera dikhiran (wawancara  dengan H. D.K. Usman, Ti Baate Ln Hulondalo l-oo-loopo, 23 Februari 20r2)
Kriteria beragama  dan berpendidikan, menurut hukum Adat Gorontalo, antara larin cakap dalam  membaca al-Qur'an. Kecakapan membaca al-Qur'an,  khususnya bagi calon pengantin wanita, akan dibukrikan pada acara hammuhuru'ani fthatam Al-Qur'an) saat malam akad nikah.  Ia akan mengaji 19 surat dalam  aI-
Qur'an yang dimulai dari al-Dhuha sampai al-
Laheb di depan para undangan.
Tata [-aksana Pohuru Moponika Pernikahan dianggap suci, agung, bahagia dan berkesan, Iru sebabnya  makna pernikahan harus dirasakan oleh kedua mempelai. Mereka tidak boleh menganggap bahwa pernikahan  icu mudah, gampang  dan karena iru pula gampang unruk bercerai. Menuruc  adat, pernikahan secara ideal hanya bercerai karena meninggal dunia. Adat berharap agar pasangan suami isteri irkan tetap kekal,  hidup rukun dan damai. Untuk irulah proses pernikahan itu tidak hanya sekali jadi. [a me]ewati tahap-tahap yang disebut lengom 1o nika (proses pernikahan). hosesi adat pernikahan Goronta-lo meliputi empat belas tahapan sebagai berikut:
l. Mongtlalo (mengenal / menilik calon menanEu wanita),
2. Molenilo / Mohabari (memperlancar jalan / mencari  kepastian  smrus calon menancu wanira),
3. Moduulohupa (musyawarah  orang rua kedua belah plhak).
4. Baalanga (pcnyampaian hari pelaks;uraan perninangan),
5. T ol abalango (peminangan),
6. Dunr (irantaran adat harta  pernikahan),
7. Dilongato (mengantarkan konsumsi pesta pernikahan),
8. Moponlantahu (malam  pem.rnangan),
9. Akaji(akad nikah),
ISI'DAL;Jurnal Srud,i Hukum Islam, Vol.4 No. lJanuari-Juni 20t7.ISSN: 2356-0150
:7 | t'tanl,, Nlurtum.Pohuto lrloitonika Dalam  Perspckrif Hukum Islam
Di samping itu, dapat  pula merujuk  pada ketetapan hukum dalam KHI Pasal I menyebutkan rumusan khirbah, yairu:
^ peminangan ialah  heglatan updy d he ar ah Erjadhry d hukmgun perjodohan antdra seordng pria dngan seorangwanita",
Dari riraian  singkat  tentang  peminangan tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa kcgiatan yang  diupayakan ke arah terjadinya  hubungan perjodohan ant';ua seorang pria dengan seorang wanita pada Pohuru Moponiha dalam bcnruk tolobtlango dan molsnilo atau mohabari secar?r substansial  sesuai dengan  peminangan
.lalam hukum Islam, meskipun istilah  terakhir
(molnilo a:.au mohabari)  secara etimologi tidak disebut sebagai  peminangan dalam Pohuru
Moponika. Adapun mongilalo bdum dapar dikatakan sebagai pemin'angan  sebab masih sebatas peninjauan, belum ada pernyataan  meminang.
Dengan demikian, tata cara peminangan  pada Pohun.r Moponika melalui tolobalcmgo  dan
molenilo/mohabari dapac dikategorikan ke daiam al-'Lrf al-$abfi, sehingga  konsekuensi hukumnya  adalah bahwapinangannya sah dair mengikat. Pinangan yang  sah  dan mengikat mdahirkan akibat hukum  Islam, yakni haramnya wanita terpinang &pinang pria lain. KHI Pasai 12 juga menyebutkan larangan tersebut, sebagai berikut:
Drlarurg  juga  meminang seorang wanita
yang  sedang &pinang pria  lain, selama pinangan pria  rersebur  belum pums arau
bdum ada penolakan  dan pihak  wanita.
Purusnyir  pinrrngan unruk pria, karena adanya pernyataan tentang purLrsnya hubungan pinangan  atau secara diam- diam. Pria yanB meminang telah menjauhi dan meninggalkan  wanita yangdipinang.
Pada tahap  peminangan benruk molenilo mohaban orang tua calon pengantin pria membawa simbol adat; sirih, pinang,  gambir, tembakau dan kapur. Masing-masing simbol
ISTI'DAL;Jurnal Srudi Hukum Islam, \'ol. 4 No. lJanuari Juni 2017. ISSN: 2356-0150
adat dibungkus  dengan dua macam kain polos indah yang  berwarna kuning tdur dan kuning kunyic,  serta wadah  yang berisikan uang sejumlah  Rp.25.000,-.
Pada tahap ini orang rua calon pengancin pria tidak menyebuckan secara verbal  biaya  pesta pernikahan,  mahar,  dan lain sebagainya. Namun secara tegas dinyatakan secara simbolis  melalui benda-benda adat yang dibawa serta pada saat itu. Seperri, jumlah bungkusan sirih pinang, misalnya sepuluh  bungkus,  menunjukan jumlah mahar sepuluh  grarn emasi pemberian sirih pinang unruk &mamak menunjukan kesiapan menanggung bahan-bahan dapur (sapi, beras dan rempah-rempah); bila sirih pinang dibungkus  dengan kain yang sangat indah maka berarri menyatakan  kesiapan unruk menyediakan pake (pakaian penganrin) dan pu'ade (lxlaminan); d"n jika pinang  masih ada campuknya berarti kesiapan melaksanakan prosesi adat termasuk & dalamnya  memberi sedekah kepada pelaksana adat pada pesta pernikahan
Simbol adat  hanya menyarakan secara umum tencang kesanggupan  calon  penganrin pria memberi mahar  dan menanggung  material biaya  pesta. Dengan  kaca lain,  detail dari rnahar dan materid biaya  pesta, misalnya apa jenis mahar,  bcrapa ekor sapi, berapa  kilo beras, berapa jumlah uang, ridak terwakili ol.$ simbol  adat.  H'aI ini memberi pdu*g besar kepada  orang rua  calon pengantin unruk bennusyawarah dalam  menenrukkan  detail material biaya  pesta.
Kebiasaan masyarakat adat Gorontalo bertransaksi atau bermuamalah perdara
dengan cara rertenru, yairu menggunakan simbol adat dalam hukum  Islam  disebur al- 'Urf al-'Amali, arau  bisa juga &sebut Al-'uf al-ld, .rs, yairu kebiasaan yang berlaku &
daerah  dan masyarakat  tertenru.
Bila ditelaah kebiasaan yang berlaku  di cengal'r-cengah masyarakat adac Gorontalo tersebut ridak bertentangan dengan Al-Qur'an
ISTI'DAL:Jurnal Srud,i Hukum Islam, \'ol. -l No. I Januari-Juni 2017. ISSN: 2356-0150
kebaikan dan maniaat.  OIeh sebab iruLih maka pernikahan bagi orang yang tidak seagama harus mengalami  peng:lslam-an terlebih dahulu.
Bagi ca-lon suami  yang baru rnemeluk Islam,  sebelum melangsungkan akad nikah dengan wanita Islam,  diharuskan  berkhitan sebagai bukti taat, funduk pada ajaran Islam.
Pandangan dan kebiasaan ini dapat membenrengi  pernikahan Islam dari orang yang hendak merusaknya  dengan, salah saru caranya, pura-pura memduk Islam demi menikahi r,r'anita muslim,  setelah iru ia murtad dan memurtadkan isteri dan anak-anaknya.
Bagi calon  mempelai "vanita, baik yang baru memduk  Islam maupun yang  merneluk lslam sejak lahir harus mampu membaca kitab suci  al-Qur'an  dihadapan hadirin pada malam hari sehari sebelum akad nikah sebagai bukri bahwa ia benar-benar taat pada  ajaran lslam.
Pandangan dan kebiasaan ini menunjukkan bahwa calon  isteri  pada masyarakat  Goroncalo benar-benar  dipersiapkan  menja& seorang ibu yang akan mengajarkan al-Qur'an kepada anak-anaknya kdak.
Nampaknya  syarat beragama  Islam bagi calon suami isteri pada rradisi pohutu  moponika cidak  hanya $eseorang telah mcngucapkan  dua kalimat syahadat, namun lebih dari pada iru ia adalah seorangyang  taat beragama.
Dari  uraian di atas dapat &katakax bahwa  syarat beragama Isiam b"g, calon mempeiai pada Pohutu Moponiha sesuai dengan syarat pernikahan dalam hukum Islam.
Adapun kebiasaan  masyarakat Gorontalo sebelum  msnggelar akad nikah, yakni mengkhican calon mempelai pria yang baru rnemeluk Islam dan memlxrdengarkan bacaan al-Qur'an  oleh calon mempelai wanita dapat dikategorikan  ke dalam al-'Urf al-Sahih. Bagi mereka yang tidak memaruhi kebiasaan rersebut maka menurut hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah dan Lidak mengikat.
:
Ada ketenruan lain dalam Pohutu
Maponila bahwa  bagi  calon  suami  isteri berhak menentukan  pilih'an jodohnya  masing-masing. Tidak diperbolehkan kawin paksa. Dengan demikian, birr al-walidaln atau taat kepada kedua orang rua ridak boleh digunakan sebagai  dasar perisai bagi orang tua untuk memaksa pernikahan  putera puterinya.
Dalam KHI pasal 16 menyebutkan:
"Pernib,ahan  didal,mkan dtds pcrsetujuan calon mempelai". Nampaknya hai ini sejalan dengan pendapat mayoritas ahli Fiqh dari mazhab Maliki, Syafi'i,  dan Harnbali, yang menyatakan "fidah sah nihah tanpa  adanya persetujuan  calon
mempelai". (Az-Zuhaili, 1985, vol VII: 78) Apabila keduanya  atau salah  satunya dipaksa menikah di bawah ancaman, misalnya akan dibunuh, dipukul, atau di penjara, maka akad nikah dianggap fasid alias tidak sah, berdasarkan sabda Nabi Saw:
'scsungguhny a Allah membiarkan (tidah mencatat dosa) bag umdthu  atas perbuatan  yang dtsebabhan oleh kelalaiarq  kcalpaary dan kaerpaksaan" (H.R. Ibn Majah danBaihaqr).
Berbeda dengan pendapac mazhab Hanafi, yang menganggap sah pemikahan yang dipaksakan,  kerelaan  bukanlah syarat sah nikah, sebab  pada  dasarnya seseorang yang  cerpaksa menikah  telah melakukan  akad nikah. [a seperri halaya dengan orang yang bersenda gurau, dimana senda gurau  tidak menghalangi  sahnya nil{ah, berdasarkan sabda Nabi Saw:
"Tiga perkara yang  tiddk diseriusi  ahibat  hukumnya
mcnjadi serius dan disendagurauhan akibat hukumnya menjadi  sah: nika\ cerdi, ddn rujuk" (H.R.  Abu Daud, Turmudzi, dan Ibn Majah) (Az-Zuhaili,
1985, volVIt;78).
Dari uralan di atas dapar dikatakan bahwa  syarat tidak terpaksa bagr celon suarni isteri pada Pohutu  Moponika sesuai dengan pendapat  mayoritas ahli Fiqh. Bagi orang tua yang tiilak memaruhi  kebiasaan tersebut,
ISTI'DAL;Jurnat Srudi H;ku; Id;, Vol. 4 r\o. rJanu;i-Juni zolZ. lssrs' iiso-ouo
MansurMartam, Pohuto Moponika  Dalam Perspektif Hukum tstam I OO I
maka  dalam hukum Islam  pernikahan tersebur tidak sah dan tidak mengikat.
Akad nikah pada  adat pernikahan Gorontalo  harus diucapkan secara berunrun, tidak boleh ada jeda wakru  sedikirpun anrara bunyi akhir ucapan ijab u,ali nikah dengan bunyr awal ucapan kabul pengantin pria. Ketika terjadi keterlambatan pengucapan kabul akan  berakibat  pada ketidakabsahan akad nikah. Biia hai iru terjadi,  maka ijab kabul  harus diulangi.
Ketenruan tersebut  sesuai dengan pendapat mayoritas ahli Fiqh yakni dalam mazhab N{aliki, Syafi'i. dan Hanbali. Al- Zuhaili (1985, vol VIi: 50) menjdaskan  bahwa ijab dan kabul diucapkan  secam berunrun, ridak boleh ada jeda wakru yang panjang antara keduanya yang menunjukkan penolakan, atau ridak boleh diselingi oleh kata-kata  orang  lain selain  yang mengucapkan ijab dan kabul, atau ridak iroleh diselingi oleh kata-kata asing (yang ridak termasuk pada substansi ijab kabul).
Dari uraian tersebut  dapat  dikatakan bahwa  syarat beruntun  dan tidak berselang u,akru dalam pengucapan ijab kabul pada Pohutu Moponika sesuai dengan  hul<um  Islam karena termasuk dalam kategori al-Ilrf al- $ahib, sehingga sangar menenrukan sah ridaknya  akad tersebur.
Kemudian,  redal<si ijab kabul pada Pohuru  Moponiha yang digunakan adalah dengan menggunakan bahasa Gorontalo sebagai berikur: "Wu Ahmad-. wau wakil wali poponika'u ul,'o w,olo  raburva ngora tanggu-tanggula ri Halimah binri Ali
maharu liyo  doyi dulo  heruto limolopulo
rala'a, kuru'ani ruwe\vu,  wa\\m cipu wawu sajada kontangi, lvawu sakusi dulo sakusi ta hehadiri wa\ryu ngorupa lo tahihadiria  mali  sakusi to dulahe  hocia ri Halimah bitiye ma dilemu vr,ra\ru nikamu halaie karena Allah wa\&'u karena Rasulullah, ma tolimomu nika liyo".
Redaksi ijab yang lain sebagai berikut: "(Ali, Ali, Ali..)  yi'o maa poponiha'u li (Sili binti Ahmad), maatulimoomu" dan "(Ali, AIi, Ali..) madpopan*.d'u olemu ti (sitibtnti Ahmad),maa  tolimoomu".  Segera calon pengantin pria mengucapkan redaksi kabul "mdlolimo'u".
Dua hal yang  menjadi perharian peneliti pada redaksi akad nikah tersebut adalah:
Pmama, redaksi ijab maa poponika'a (akan kunikahkan) dan maa tolimoomu (kau akan terima) menggunakan bentuk kara kerja mendatang. Redaksi maa tolimoonru (kau akan terima) juga mengandung makna  perranyaan. Keduanya, baik  kara k{a mendatang maupun pertanyaan, tidak menegaskan redadinya  akad nikah  pada saar sekarang. Dengan  demikian ijab tersebut masih mengganilng d.an belum ada kepastian hukum terjadinya  akad nikah.
Nampaknya redaksi ijab rersebut pada Pohuru  Moponika biasa  dipahami  arau biasa digtnakan sebagai pernyaraan menikahkan pada wakru sekarang, bukan nanri wakru mendatang, apalagi unmk perranyaan saja. Hal ini dapat dipahami  karena redaksi  ijab tersehut diucapkan pada majelis  akad nikah.
Kedud, redaksi kabul tolimo'u (uku terima) belum sempurna dari segi bahasa.
Secara bahasa, redaksi tersebur ridak jelas  dan tegas menyatakan apa yang diterima. Meskipun redaksi  ijab jdas menyatakan  akad nikah dan didukung oleh suasana dan kon&si pelaksanaan akad nikah, namun bisa saja ada kemung[<inan lain selain menerima akad nikah. Adanya kabul unEuk menyarakan penerimaan nikah secara lireral  mewakili  isi hati yang berakibat hukum, di antaranya, halalnya hubungan suami isteri.
OIeh karena inr, perlu kehati-hatian dan kesenrpurnaan kabul. Nampaknya redaksi kabul tersebur pada Pohuru  Moponika  biasa dipahami atau biasa digunakan sebagai pernyataan  menerima nikah  dari wali nikah. HaI ini dapat  dipahami  karena redaksi kabul tersehut diucapkan pada majelis  akad nikah.
KHI pasal 27 menyebutkan tjab dan kabul antara wali dan calon mempeiai pr:ia harus jelas berunrun dan tidak berselang vr,'akru". Kalimat  harus  jeias mengandung penegasan bahwa redaksi akad nikah harus sempuma  dari segi bahasa dan makna.
Az-Zuhaili (1985, vol M[: 41"42) menjelaskan sebagai berikut:
"Adapun akad  nikah dengan menggunakan redaksi  fi'il mudhart' (kata kerja mendatang),  misalnya wali nikah berkata di majlis akad nikah kepada seorang pria yang hendak ia nikahkan 'aku akan menikahkan kanru dogan anahku
Aiqyah deagan mahar yang  ymlahtryd  sehdn',
ialu pria tersebut menjawab  'aku akan mima', maka  hukumnya  sah  menurut mazhab Hanafi dan Maliki dengan catatan apabila  siruasi dan kondisi menunjukkan bahwa saat itu sedang filangsungkan akad niknh pada majlis akad nikah Namun  apabila  redaksi  akad nikah  tersebut diucapkan di luar majlis akad nikah atau pada siruasi dan kon&si yang menunjukkan bukan sedang melangsungkan  akad nikah,  maka akad nikah  tersebut cidak sah. Sedangkan menuru mazhab Syafi'i dan Hanbali p€nggunaan redaksi fi'il mdhari' pada akad nikilh ddak sah". Selanjurnya, dalam mazhab Syafi'i disebutl<an  bahlva pemyataan kabul ridak dianggap sah bila hanya  dicukupkan pada kalimat qdbilil (aku terima),  walaupun  mayoritas mrzhab  menganggapnya sah.
Dari  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  redaksi ijab pada Pohutu Moponika sudah sesuai dengan pendapar  mazhab Hanafi dan Maliki karena simasi dan kondisi kerika rcdaksi ijab diucapkan  menunjukkan bahwa waii nikah menghendaki akad  nikah'pada masa sekarang.
Adapaun  redaksi kabul sesuai  dengan pendapar mayoritas ahli Fiqh yakni" mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, karena  redaksi
tersebut  menjadi jawaban atas U*b yang diucapkan  oleh wali nikah. Dengan demikian, kebiasaan  masyarakat Gorontalo meuggunakan ijab kabul dengan redaksi tertenru dapat dikategorik'an  ke dalam al-'Urf al-Saiil.
Pengantin perempuan dan penganrin pria sebelum mengjkuci  acara baiat  dan akad nikah  terlebih dahulu  mengambil air wudlu.
Setelah akad nikah pengantiri pria diiringi oleh  pelaksana adat segera menuju  huali io humbia (kamar  adat), tempat pengancin
Ferempu'an &baiat untuk membatalkan  air lvudlu dengan cara pengantin pria men),enruh dahi pengantin perempu  an.
Hal ini menandakan bahwa mulai saat iru keduanya halal menjadi suami-isteri.
Mereka berdua disanding[<an di atas ranjang adat, di kamar adat tersebut. Kemudian pengantin  perempuan kembali ke huali lo wadakd(kamar rias) unrulc  menggand  pakaian.
Pengantin pria menuju kepada orang rua penganein perempuan untuk berjabat  tf,ngan, dilanjutkan kepada  para Eamu. Pengantin pria menuju kamar dimana  pengancin perempuan berada unruk berganti pakaian.
Dari uraian tersebut di atas nampak bahtva Pohuru Moponika berperan aktit ddam membentengi lembaga perkawinan dari tindakan-rindakan yatrg melecehkannya.
Adalah sencuhan pertama kali antara suami- isceri diresmikan oleh hukum adat  Gorontalo pada acara perkalinan. Senruhan di dahi menandakan halalnya senruhan-senuhan berikumya.  Sebaliknya, senruhan antara keduanya  sebeium akad nikah dinyatakan sebagai senruhan yang tidak dihalalkan oleh adat dan hukum Islam. Oleh sebab iculah. kebiasaan molomela taluh:u tabid dapat dikategorikan  dalam al-' urf al-gahifi.

## Simpulan
Bercla-.arkan pada kajian  tersebut  diatas dapac kita .simpulkan bahwa  tatalaksan proses
Pohuru Moponikapada masyarakat  adat Provinsi Gorontalo tidaklah berrentangan dengan ISTTDAI;Jurnal Srudi Hu6; tJrm,  vot. 4 No. lJanuan.Juni20IZ. lSSr'1, zi:O-biio
hukum Islam. Hal iru dikarenakan selnua prosesi tersebut dapat &kategorikan pada  af- 'erf al-gah$ karena adat tersebut d.dak bertentangan  dengan nilai-nilai dalam ajaran lslam.
Daftar Pustaka
AI-Qur'an  dan Terjemahau. 2007. Bandung:
CV Penerbil Diponegoro.
Al-Razzaq, Abd. 1403. Musannaf Abd al- Razag. Beirut : Al-Maktab  Al-Islami.
Abu  Dawud. Sunan Abi Dawud- Beinrt:  Dar Al-Kitab  Al-Arabi. Al-Baihaqi. 1994. Swan A|-Baihaqi  Al-
Kubra. Mekah:  Maktabah  Dar Al-Baz.
Ali, M. D. 2007. Hukttn  Islam: Pengantar Ilmu Huh.rn dan Tata Hakwn Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Al-Bukhari, 1987. Al-ldmi' al-$abih.  Kairo:
Dar  al-Sya'bi. Al-Bukfiari, A. 1982. Kasyf al-Asrar Fi Ushul
al-Bazdawi. Beirut: Dar al-Fila.
Al-Gazali, A. 1997.  al-Musta;f6. Beirut:
Muassasah al-Risalah.
AlJuwaini. I4l8 H. al-Burhan fr Usil al- fiqrl. Mesir: Al-Wafa' al-Mangurah.
Al-Kasani. 2003. Badai'  al-Shanai' Fi Tanib al-Syardi'. Beirut: Dar Al-Kutub  Al-
Itmiyatr.
AI-Qarffi, A. l. 1344 H. Anwir al-Bu'uq fr Anwi' aLfwuq. Mesir:  Dar al-Ihy6' al- Kutub al-'Arabilryah.
Al-Mawsi' ah al-Fiqhilyah al-Kuwai ti1ryah.
Al-Syatibi, A. 1997.  al-Muwalbga?. Dar  Ibn
' 'AfI-an.
Al-Srryu11, A. 1983. al-Asybah wa al-Naza'ir,
Dar al-Kutub al-'[miyah.
Al-Zuhaili, W. 1986. Ugil al-Fiqh al-Islami.
Beinrt: Dar al-Fila.
W. 1985. al-Fiqh  al-Islami Wa
IsTI'DAL:Ju*A sruA Huku; i.t*r,voi. + No. r i*u"ri1uni ioii. tssN' ilio-oiso
Na'im, M. 1968. Menggali Hukwn Tanah dan Hukunt Waris Minangkabau Padang: Centre for Minangkabau  studies.
Niode, A. S. 2A07. Gorontalo; Perubahan Nilai-nilai Budaya  dan Pranata Sosial.
Jakarta: PT. Pustaka  Indonesia Press (PrP).
Noer, D. 1979. Kajian  Masyarakat  Islam di Indonesia. Panji Masyarakat, (27 9): 280.
Pateda, M. 1991. Kamw Indonesia-Gorontalo. Jakarta: Balai Pustaka.
Pohutu Aadati Lo Hulondalo (Tata Upacara Adat Gorontalo) Hasil Seminar Adat Gotontalo 2002 2008. Gorontalo:  Tim Perumus Kerja Sana Pemda Kabupaten Gorontalo, Forun Pengkajian Islam Al-
Kautsar Gorontalo, Tokoh Adat U Duluwo Limo Lo Pohala'a Gorontalo, dan Tim Akademisi  Gorontalo-
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia.  Jakana:  Pusat Bahasa.
Soekanto,  S. & Mamudji,  S. 1986. Penelitian Hukwn  Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakana: Rajawali Pers.
Syaf i. Musnad Asy-Syaf i. Beirut:  Dar Al- Kutub  Al-Ilmiyah.
Tunnudi. Sunan At-Twmudi. Beirut: Dar Ihya At-Turats  At-Arabi.
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 38 Tahun  2000 tentang Pembentukan Provinsi  Gorontalo.
ISTI'DAI;Jurnal Srudi Hukum Islam, Vol. 4 No. lJanuari-Juni 2017. ISSN: 2356-0150