## ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
Moh. Mashudi Arif ariefmashudi8@gmail.com
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## Hendrawan Santosa Putra
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## Taufik Kurrohman
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  the  eventual  regency government  readiness  in  implementing  SAP  accrual.  The  indicators used  to  assess  the  readiness  include  commitment/  integrity,  human resources,  facilities, and information systems. In addition this study will also describe the conditions and obstacles that occur during the preparation period and will provide an overview of SAP's strategy of accelerating  the  implementation  of  accrual  through  internal  and external  analysis.  This  study  used  a  qualitative  approach  with quantitative  tools  as  a  medium  for  describing  readiness.  The  data used  is  primary  data  obtained  from  observations,  interviews  and questionnaires. The results of this study explains that when viewed in terms  of  commitment,  human  resources,  facilities,  and  information systems  the  regency  government  can  be  categorized  quite  ready  in the  analysis  in  general.  This  indicates  that  most  on  education  still has the ability and capacity to implement accrual-based SA . based on  the  percentage  of  readiness  on  education  ,  50  %  on  education categorized as “less”, while the “good” only 3.8 % remaining in the category of “pretty” by 46.2 %. The analysis of each variable is also not  much  different,  of  the  four  variables  used  commitment,  human resources,  and  infrastructure  criteria  entered  into  the  “pretty”  and only  variables  or  indicators  of  system  information  that  has  the criteria of “good”. The results of the road map analysis  explain ing that the regency government has some weaknesses and obstacles in implementing  SAP  accrual.  The  weaknesses  include  the  lack  of qualified human resources and infrastructure as well as less than the maximum  support  from  the  leadership  on  education.  Strategies  that can  be  used  by  the  regency  government  as  a  form  of  accelerated accrual of SAP implementation, namely the aggressive strategy.
Keywords: SAP Accrual, Readiness, Commitment, Human Resources, Infrastructure, Information Systems
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)

## 1 PENDAHULUAN
Reformasi  keuangan  pemerintah  pada  tahun  2003  ditandai  dengan diberlakukannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003. Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2003    mengamanatkan  bahwa  Pemerintah  Indonesia  diharuskan  untuk melaksanakan  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual  selambat-lambatnya  lima tahun  setelah  peraturan  tersebut  ditetapkan. Artinya  Pemerintah  Indonesia  harus sudah  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  basis  akrual  pada  tahun  2008 (Nordiawan, 2008). Namun yang terjadi adalah sampai saat ini pemerintah masih belum melaksanakan amanat tersebut. Perkembangan akuntansi pemerintahan pun ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang penggunaan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (Berbasis Cash  Toward  Accrual) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemberlakuan  SAP  CTA  tersebut  bertujuan  agar  SAP  CTA  bisa  menjembatani pemerintah untuk melaksanakan pegelolaan keuangan berbasis akrual.
Pada  tahun  2010  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  berbasis  akrual.  Pemerintah  merencanakan  bahwa  SAP  akrual  selambat- lambatnya  harus  dilaksanakan  pada  tahun  2015.  Selama  rentang  waktu  tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintahan berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai  dari  menyiapkan  sumber  daya  manusia  (SDM),  sarana  prasarana,  sistem informasi,  dan  pemerintah  harus  memiliki  komitmen  dan  integritas  yang  tinggi untuk melaksanakan SAP akrual (Mulyana, 2009)
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bondowoso  (Pemkab  Bondowoso)  juga merupakan  entitas  pemerintah  yang  harus  melaksanakan  SAP  berbasis  akrual. Sebagai  entitas  pemerintah,  Pemda  Bondowoso  menggunakan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sebagai  sumber  pendanaan  dalam melaksnakan  kegiatan  pemerintahan.  Untuk  itu  sebagai  bentuk  transparansi  dan akuntabilitas  Pemda  Bondowoso  juga  harus  melaporkan  pengelolaan  keuangan atas  APBD  tersebut  kepada stakeholder berdasarkan  aturan  yang  berlaku  yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 tahun 2010.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  Pemda  Bondowoso  harus  mempersiapkan segala  sesuatu  terkait  dengan  pelaksanakan  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan SAP  berbasis  akrual.  Persiapan  yang  memadai  mulai  dari  peningkatan kemampuan SDM, pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual.
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana  kesiapan  yang  telah  dilakukan  oleh Pemda  Bondowoso  terkait  dengan penerapan  SAP  berbasis  akrual  pada  tahun  2015  mendatang.  Kesiapan  yang dilakukan  dilihat  dari  perspektif  SDM,  sarana  prasarana,  dan  sistem  informasi, serta  komitmen  dari  pejabat  publik  yang  diperlukan  untuk  implementasi  SAP berbasis akrual. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini “Analisis Kesiapan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  (Studi  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bondowoso)”. Penelittian  ini  merupakan  replikasi  dari  beberapa  penelitian  yang  sudah  pernah dilakukan.  peneliti  ingin  mengetahui  apakah  indikasi  keterlambatan  penerapan
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
SAP  akrual  terjadi  di  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso.  Rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah:
1 Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  jika  dilihat dari perspektif komitmen, SDM, sarana prasarana, serta sistem informasi?
2 Bagaimana  kondisi  hambatan  dan  solusi  yang  diperlukan  Pemkab Bondowoso untuk menerapkan SAP akrual?
Bagaimanakah model strategis akselerasi pelaksanaan SAP akrual pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso?

## 2 METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian akan menggunakan  alat  bantu  kuantitatif  untuk  mendeskripsikan  kesiapan.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil obeservasi,  wawancara,  dan  kuesioner.  Kuesioner  dibagikan  kepada  beberapa sampel  penelitian  yaitu  26  SKPD  yang  terdiri  dari  dinas,  badan,  dan  kantor. Sedangkan  data-data  kualitatif  berupa  kata-kata  dan  percakapan  diperoleh  dari beberapa informan. Berikut ini merupakan informan yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini
1 Kuasa BUD DPPKD Kabupaten Bondowoso
2 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Keuangan Daerah DPPKD
3 Kepala Seksi Fasinkeu DPPKD Kabupaten Bondowoso
4 Kepala Bidang Pengawasan Kantor Inspektorat
5 Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan Kantor Inspektorat
6 Kepala Sub Bagian Sosial dan Budaya Bapekab
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  model  analisis.
Pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penilaian kesiapan dilakukan dengan menggunakan  alat  analisis  kuantitatif  deskriptif.  Sedangkan  untuk  pertanyaan kondisi  kesiapan  dianalisis menggunakan  analisis roadmap,  serta  untuk pertanyaan  mengenai  model  strategis  akselerasi  dianalisis  menggunakan  analisis faktor internal dan faktor eksternal. Tabel berikut ini menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
Tabel 1. Teknik Analisis Data Subyek Indikator Analisis Output Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penerapan SAP akrual SDM, komitmen, sarana prasarana, sistem informasi Kuantitatif Deskripsi kesiapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Kondisi kesiapan dan hambatan penerapan SAP akrual Kondisi  saat  ini dan  kondisi  yang diharapkan Roadmap Deskripsi  kondisi  pelaksanaan SAP akrual Model strategi akselerasi pelaksanaan  SAP berbasis akrual IFAS & EFAS Kualitatif Model  strategi  yang  sesuai pada Pemerintah  Kabupaten Bondowoso
Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.
Data  kuantitatif  diperoleh  dari  kuesioner  yang  akan  dinilai  dengan menggunakan  skala  likert.  Penilaian  akan  dilakukan  dengan  mengalikan  bobot setiap indikator dengan skor yang diperoleh setiap item. Kemudian hasil perkalian tersebut  dijumlahkan  pada  setiap  SKPD  untuk  menilai  kesiapan.  Hasil  penilaian setiap  SKPD  akan  di  rata-rata  untuk  mendeskripsikan  kesiapan  Pemerintah Kabupaten  Bondowoso  secara  umum.  Kuesioner  yang  digunakan  terdiri  dari empat  variabel  dan  34  item  pernyataan.  Berikut  ini  merupakan  bobot  dan  skala penilaian kesiapan yang digunakan.
Tabel 2. Bobot Variabel/Indikator Kesiapan No. Variabel Bobot Jumlah Indikator 1 Komitmen 0,35 11 2 SDM 0,25 11 3 Sarana Prasarana 0,20 6 4 Sistem Informasi 0,20 6 Jumlah 1,00 34 Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tabel 3. Kriteria Penilaian No. Kriteria Nilai 1 Sangat Baik >49 2 Baik 41-48 3 Cukup 33-40 4 Kurang 25-32 5 Sangat Kurang <24 Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
Tabel 4. Skala Penilaian Variabel N o Kriteria Komitmen SDM Sarana Prasarana Sistem Informasi 1 Sangat Baik >1.74 >1.24 >0.9 >0.9 2 Baik 1.46-1.73 1.04-1.23 0.74-0.98 0.74-0.98 3 Cukup 1.18-1.45 0.84-1.03 0.57-0.73 0.57-0.73 4 Kurang 0.9-1.17 0.63-0.83 0.4-0.56 0.4-0.56 5 Sangat Kurang <0.9 <0.63 <0.4 <0.4 Sumber: Data primer diolah 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Pengujian penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Hasil dari kuesioner diuji validitas dan reliabilitas data. Hasil pengujian validitas dengan menggunakan Pearson  Product  Moment menunjukkan  data  setiap  item  (34  item)  memiliki tingkat  signifikansi  tidak  lebih  dari  0,005. Artinya  data  yang  diperoleh  memiliki validitas  yang  baik.  Hasil  pengujian  reliabilitas  menunjukkan  nilai alpha dari setiap  variabel  diatas  0,80,  sehingga  data  yang  diperoleh  memiliki  tingkat reliabilitas yang baik.
Hasil  penilaian  kesiapan  Pemkab  Bondowoso  diperoleh  hasil  seperti  tabel berikut ini
Tabel 5. Persentase Penilaian SKPD Keterangan Jumlah Persentase Jumlah SKPD berkategori baik 1 3,80% Jumlah SKPD berkategori cukup 12 46,20% Jumlah SKPD berkategori kurang 13 50.00% Jumlah keseluruhan SKPD 26 100.00% Sedangkan  hasil  penilaian  untuk  melihat  kesiapan  dari  masing-masing variabel dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini
Tabel 6. Penilaian Varibel Variabel Nilai Kriteria Komitmen 1,37 Cukup SDM 0,90 Cukup Sarana Prasarana 0,70 Cukup Sistem Informasi 0,73 Cukup 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Analisis Kesiapan
Rencana  pemerintah  pusat  untuk  menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  akrual  pada  tahun  2015  cukup  realistis,  mengingat  sistem akuntansi  akrual  yang  merupakan  sesuatu  yang  baru  di  dunia  pemerintahan.
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
Penerapan SAP akrual dengan metode bertahap dilakukan mengingat kondisi dan situasi  yang  belum  bisa  terpenuhi  dengan  baik,  seperti  kesiapan  sumber  daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan sistem informasi dan komitmen dari  para  pemimin  daerah  yang  perlu  dibentuk  untuk  melaksanakan  tata  kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Komitmen  merupakan  elemen  pokok  yang  berpengaruh  besar  terhadap keberhasilan  pelaksanaan  SAP  akrual.  Kuesioner  untuk  variabel  komitmen diwakili oleh 11 pernyataan. Hasil penilaian menggambarkan bahwa, jika dilihat dari  segi  komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  dapat  dikategorikan cukup. Nilai skor rata-rata yang diperoleh atas penyataan dari variabel komitmen adalah 1.37  (cukup).  Hasil penilaian tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil  dari  wawancara kepada  beberapa  informan  yang  menujukkan  adanya dukungan  yang  kuat  terhadap  penerapan  SAP  akrual  dari  eksekutif  dan  lembaga pemerintahan  yang  lain.  Menurut  Kasi  Sosial  dan  Budaya  Bapeda  Pemkab Bondowoso  menjelaskan  bahwa  PP  no.  71  tahun  2010  itu  sudah  menjadi  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Aturan  tersebut  harus  ditaati  dan dilaksanakan  oleh  setiap  entitas  pemerintahan,  sehingga  cepat  atau  lambat,  siap atau  tidak  siap,  aturan  tersebut  harus  dijalankan.  Pemkab  Bondowoso  berupaya se-maksimal mungkin untuk melaksanakan penerapan SAP akrual tersebut karena itu  sudah  menjadi  peraturan.  Bentuk  komitmen  dari  Pemkab  Bondowoso diwujudkan dalam persetujuan upaya persiapan yang diprogramkan oleh DPPKD untuk  pengembangan  pengelolaan  keuangan  daerah  termasuk  didalamnya  yakni persiapan  terkait  implementasi  SAP  akrual.  Program  yang  dibuat  oleh  DPPKD telah  sepenuhnya  di  akomodir  dan  di  anggarkan  dalam  APBD  Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014.
Kepala Sub Bagian Akuntansi DPPKD juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten  Bondowoso  mempunyai  komitmen  untuk  menerapkan  SAP  berbasis akrual,  beliau  menyatakan  bahwa  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan pengelolaan  yang  akuntabel  dan  transparan  menjadi  komitmen  dari  bupati. Perencanaan  yang  diajukan  oleh  DPPK  selaku  instansi  yang  berwenang  dalam mempersiapkan  SAP  akrual  seluruhnya  didukung  dan  diakomodir  dalam APBD Kab.  Bondowoso  T.A  2014  sebagai  prioritas  karena  merupakan  amanat  undang- undang.  Program  yang  direncanakan  yaitu  Program  Peningkatan  dan Pengembangan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  terdiri  dari  kurang  lebih  17 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.
Selain faktor komitmen, faktor sumber daya manusia juga menjadi variabel yang  berpengaruh  besar  terhadap  kesuksesan  penerapan  SAP  akrual  (Novalia, 2012).  Meskipun  tidak  semua  SDM  di  Kabupaten  Bondowoso  mumpuni  secara material  terhadap  penerapan  SAP  akrual  namun  sebagian  besar  siap  untuk menerima dan beralih ke standar akuntansi yang baru di tahun 2015.
Hasil  penilaian  SDM  menunjukkan  skor  rata-rata  0.90 yang  berarti  bahwa, jika  dilihat  dari  perspektif  kesiapan  SDM,  Pemkab  Bondowoso  dapat dikategorikan  cukup  siap  untuk  menerapkan  SAP  akrual.  Pengukuran  variabel SDM  diwakili  oleh  11  indikator  pernyataan  yang  ada  didalam  kuesioner  dengan bobot setiap kuesioner 0.25.
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
Hasil  wawancara  kepada  Kepala  Sub  Bagian  Akuntansi  dan  Kasubid. Fasinkeu DPPKD dapat  diperoleh informasi bahwa untuk PP No. 71 tahun 2010 tentang penerapan SAP  berbasis akrual memang belum dilakukan sosialisasi dan bintek  kepada  seluruh  jajaran  PPK  dan  Bendahara  di  setiap  SKPD.    Alasannya bahwa  fokus  utama  DPPKD  untuk  sementara  adalah  menyiapkan  kemampuan SDM  dari  internal  DPPKD  terlebih  dahulu  dan  menunggu  Peraturan  Menteri Dalam Negeri keluar. Permendgari sebagai produk hukum resmi memang menjadi acuan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  PP  no.  71  tahun  2010,  di dalam  Permendagri  akan  dimuat  ketentuan  teknis  mengenai  Pedoman  Kebijakan Akuntansi  yang  akan  dibuat  pemerintah  daerah,  Sistem  Akuntansi  Pemerintah Daerah  (SAPD),  Badan  Akun  Standar (BAS)  dan  prosedur  konsolidasi  laporan keuangan.
Pada  tahapan  Permendagri  sudah  keluar,  maka  proses  utama  yang  harus dilakukan  adalah  menyiapkan  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  dan Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah,  serta  pelaksanaan  proses transfer knowledge kepada  seluruh  SDM  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  di setiap SKPD. Lambatnya proses persiapan SDM dikarenakan DPPKD tidak mau mengambil resiko dengan melakukan pelatihan dan bintek terlebih dahulu karena pedoman  teknis  (Permendagri)  belum  terbentuk  sehingga  setelah  terbentuk,  baru dilakukan bintek serta pelatihan khusus untuk SAP akrual.
Selain  komitmen  dan  SDM,  elemen  lain  yang  juga  berperan  dalam penerapan SAP akrual adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana prasarana sangat  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  keuangan,  sarana  prasarana  meliputi ketersediaan  ruangan  khusus,  perangkat  keras  komputer  yang  digunakan  untuk SIMDA  serta  peralatan  penunjang  kegiatan.  Ketersediaan  sarana  prasarana  yang memadai akan membantu penerapan SAP akrual lebih terjamin karena SDM telah ditunjang  dengan  peralatan  dan  perlengkapan  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  fungsinya.  Mengingat  peran  sarana  dan  prasarana  juga  relatif berpengaruh  terhadap  kesiapan  penerapan  SAP  akrual,  maka  harus  dilakukan penilaian terhadap  kesiapan  tersebut,  berikut  ini  merupakan  tabel  yang mendeskripsikan kesiapan Pemkab Bondowoso jika dilihat dari perspektif sarana dan prasarana.
Angka  rata-rata  kesiapan  sarana  prasarana  menunjukkan  nilai  0.71  yang mengindikasikan  bahwa  sarana  prasarana  Pemkab  Bondowoso  telah  cukup memadai  untuk  melaksanakan  SAP  akrual,  selain  itu  ketersediaan  sarana prasarana  mengindikasikan  bahwa  untuk  kegiatan  mengelola  keuangan  daerah yang  dilakukan  oleh  staf  maupun  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  telah terfasilitasi  dengan  baik,  hampir  diseluruh  SKPD  telah  tersedia  fasilitas  khusus bagi Bendahara dan PPK untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Begitu juga dengan  perangkat  yang  digunakan  Bendahara  untuk  memproses  transaksi  bisnis yang ada telah sepenuhnya disediakan oleh SKPD.
Hasil informasi dari kepala sub bagian akuntansi yang memaparkan bahwa, memang  untuk  mempersiapkan  SDM  di  setiap  SKPD  terutama  dalam  hal pengelolaan  keuangan  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  dan  tanggung  jawab DPPKD. Sarana prasarana menjadi tanggung jawab dari masing-masing Pengguna Anggaran (PA) di masing-masing SKPD. PA akan mengalokasikan sebagian dari
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
anggarannya  untuk  pengadaan  fasilitas  dan  sarana  prasarana  yang  dibutuhkan terutama  yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sehingga kesimpulannya Pemkab Bondowoso cukup siap untuk melaksanakan SAP akrual jika ditinjau dari segi sarana dan prasarana yang memadai
Pelaksanaan  SAP  akrual  juga  tidak  mungkin  lepas  dari  peranan  sistem informasi.  Sistem  informasi  akan  membantu  pengguna  SAP  akrual  untuk mengelola data keuangan daerah untuk dijadikan laporan keuangan daerah. Sistem akuntansi  dalam  konteks  penerapan  SAP  akrual  yaitu  kesediaan  perangkat  lunak (software) untuk mengaplikasikan proses bisnis di pemerintahan. Pada penerapan SAP  CTA  tahun 2005,  sistem  informasi  keuangan  daerah  menggunakan  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  (Simda)  yang  disediakan  oleh  BPKP,  sedangkan untuk SAP akrual pemerintah daerah juga akan menggunakan software yang sama yang  dibuat  oleh  BPKP  yang  rencananya  akan launching pada  tahun  2014. Mengingat  peran  strategis  dari  sistem  informasi  tersebut,  maka  penilaian  atas kesiapan sistem informasi dalam penerapan SAP akrual harus dilakukan.
Hasil  kuesioner  yang  dibagikan  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemkab Bondowoso  cukup  siap  untuk menerapkan  SAP  akrual.  Skor  rata-rata menunjukkan  angka  0.73  yang  berarti  Pemkab  Bondowoso  masuk  kedalam kategori cukup siap. Hasil keterangan dari informan menyatakan bahwa memang dibutuhkan suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengakomodir kebutuhan  pelaksanaan  SAP  akrual.  SAP  akrual  memang  lebih  rumit  dari  pada SAP  berbasis  kas  modifikasi  yang  saat  ini  diterapkan.  Hal  itu  tercermin  dari adanya  jenis  laporan  keuangan  yang  lebih  banyak  dihasilkan,  selain  itu  karena proses  penganggaran  yang  masih  menggunakan  basis  kas  maka  Laporan Anggaran juga harus dilaksanakan atas basis kas. Sitem akuntansi yang rumit ini harus  bisa  terekam  dengan  baik  oleh  sistem  informasi  yang  nantinya  akan digunakan.
Selama  penerapan  SAP  berbasis  kas  modifikasi,  Pemkab  Bondowoso melakukan  kerjasama  dengan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  Provinsi  Jawa  Timur.  Kerjasama  tersebut  berupa  penyediaan  perangkat lunak  (SIMDA)  yang  digunakan  untuk  proses  operasional  dari  SAP  CTA. Sehingga dalam hal penyiapan dan penerapan SAP akrual Pemerintah Kabupaten Bondowoso  juga  akan  menggunakan  SIMDA  berbasis  akrual  yang  dibuat  oleh BPKP.  Informasi  yang  diperoleh  dari  DPPKD  menyatakan  bahwa  untuk penggunaan  perangkat  informasi  masih  menunggu  pengenalan  sistem  baru  oleh BPKP pada tahun 2014. Menurut Kasi Fasinkeu DPPK, Apabila dari BPKP belum launching perangkat  lunak  untuk  SAP  akrual,  maka  sistem  pencatatan  akan menggunakan perangkat yang di desain sendiri dari internal DPPKD Bondowoso dengan  menggunakan  program Microsoft  Excel  Macro.  Program  atau  aplikasi yang didesain sendiri tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan pilot project penerapan SAP akrual dibeberapa SKPD sebagai acuan pelaksanaan pada tahun 2015 mendatang.
Kondisi  kesiapan  dan  serta  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemkab Bondowoso menunjukkan bahwa mereka memang memiliki komitmen yang kuat terkait  dengan  pelaksanaan  SAP  berbasis  akrual.  terbukti  dengan  sudah  adanya perencanaan yang cukup baik meskipun masih dilaksanakan dilevel SKPKD.
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
Hasil  analisis  kesiapan  elemen-elemen  kunci  dalam  penerapan  SAP  akrual diatas  menujukkan  hasil  yang  cukup  untuk  menyimpulkan  bahwa  secara  umum Pemkab  Bondowoso  cukup  siap  untuk  melaksanakan  SAP  berbasis  akrual, meskipun  memang  masih  ada  beberapa  persiapan  yang  harus  dilakukan  untuk mencapai pelaksanaan pada 2015 mendatang.

## 3.2.2 Analisis Roadmap
Analisis roadmap mengenai kondisi penerapan SAP akrual pada Pemerintah Kabupaten  Bondowoso memperlihatkan  masih  terdapat  beberapa  kelemahan yang  menjadi  hambatan  dalam  mempersiapkan  dan  melaksanakan  SAP  akrual. Kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah mengenai kesiapan SDM yang ada di SKPD. Tranfer knowledge diakui menjadi suatu hambatan yang cukup berat yang harus  dilalui  oleh  DPPKD  untuk  menyiapkan  elemen  keuangan  di  setiap  SKPD. Maka dari itu dengan minimnya waktu persiapan, harus ada strategi dan langkah- langkah  taktis  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Untuk  itu  Pemkab  Bondowoso melalui  DPPKD  menrencanakan  beberapa  program  pelatihan,  bintek,  sosialisasi dan pendampingan terkait dengan penerapan SAP akrual.
Beberapa  kelemahan  yang  lain  adalah  pada  kegunaan  informasi  akuntansi bagi stakeholder. Informasi akrual sebenarnya memberikan informasi yang akurat dan relevan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengalokasian sumber daya  dan perhitungan  biaya  layanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Namun  nampaknya  hal  tersebut  kurang  disadari  oleh  beberapa  stakeholder  di SKPD.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  suatu  upaya  dari  pimpinan  daerah  (Bupati) untuk  membahas  dan  memberikan  gambaran mengenai  manfaat  dan  kegunaan informasi akrual. karena tujuan utama dari penggunaan SAP akrual adalah untuk bisa memberikan informasi yang relevan kepada stakeholder untuk meningkatkan kualitas keputusan /kebijakan yang diambil.
Kelemahan yang terakhir yang bisa diidentifikasi adalah mengenai kesiapan sistem informasi yang akan digunakan. Pada tahun 2014 ada rencana dari DPPKD Kab.  Bondowoso  untuk  melaksanakan Pilot  Project dibeberapa  SKPD  yang memiliki  kualitas  baik.  Namun  yang  akan  menjadi  kendala  bukan  pada  SDM, tetapi  pada  sistem  informasi  yang  akan  digunakan  mengingat  sampai  saat  ini BPKP  masih  belum  mengeluarkan  Simda  berbasis  akrual.  Solusi  yang  mungkin dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah dengan mengembangkan  perangkat  lunak  secara  mandiri,  hal  tersebut  diungkapkan  oleh Kasubid.  Fasinkeu  DPPKD  yang  menyatakan  akan  ada  upaya  dan  pemikiran untuk  mengembangkan  perangkat  lunak  sendiri  meskipun  masih  berbasis  excel dengan  harapan  paling  tidak  ada  gambaran  yang  diperoleh  SKPD  tentang penerapan SAP akrual di tahun 2015 nanti.
Berdasarkan  kelemahan  tersebut  dapat  diidentifikasi  solusi  dan  langkah- langkah  taktis  yang  dibisa  diambil  oleh  Pemerintah  Daerah  Kab.  Bondowoso. Namun  pelaksanaan  dari  solusi  tersebut  harus  melihat  kemampuan  daerah mengingat  implementasi  SAP  akrual  membutuhkan  dana  yang  cukup  dengan persiapan  yang  matang  dan  terstruktur  terkait  dengan  semua  faktor-faktor  yang berpengaruh,  sehingga  solusi  yang  diambil  dapat  menghasilkan  output  yang maksimal.
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)

## 3.2.3 Analisis Faktor Internal dan Eksternal
Penerapan  SAP  berbasis  akrual  tidak  dapat  dilakukan  semudah  membalik tangan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, sehingga dalam masa persiapan maupun penerapan juga tidak menimbulkan suatu hambatan  yang  berarti,  maka  untuk  melaksanakan  persiapan  maupun  penerpan SAP  akrual  diperlukan  suatu  strategi  pelaksanaan  yang  merumuskan  langkah- langkah konkrit dan sistematis.
Strategi  yang  diperlukan  dalam  penerapan  SAP  akrual  dapat  diidentifikasi dari  Analisis  Faktor  Internal  dan  Analisis  Faktor  Eksternal.  Analisis  tersebut dilakukan  untuk  memberikan  arahan  yang  jelas  mengenai  langkah-langkah  yang ditempuh sebagai tindak lanjut atas solusi yang telah diungkap pada pembahasan sebelumnya.  Analisis  Faktor  Internal  merupakan  sebuah  analisis  yang  akan mengidentifikasi faktor-faktor dari dalam instansi yang menjadi kekuatan maupun kelemahan  (Hunger,  2003).  Faktor-faktor  tersebut  kemudian  disusun  kedalam sebuah  matrik  sesuai  dengan  pembobotan  untuk  setiap  item  faktor.  Dalam penelitian  ini,  pembobotan  dilakukan  berdasarkan profesional  judgement yang berlandaskan  pada  fakta-fakta  yang  terjadi  dilapangan  dan  pertimbangan  dari penelitian  terdahulu  (Penelitian  Kemendagri).  Analisis  Faktor  Eksternal  adalah sebuah  analisis  mengenai  pengaruh  faktor/item  yang  berasal  dari  luar instansi/institusi  yang  duwujudkan  dalam  bentuk  peluang  dan  ancaman  yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan (Hunger,2003).
Hasil  pembahasan  sebelumnya  menyatakan  bahwa  secara  umum  Pemkab. Bondowoso  cukup  siap  untuk  melaksanakan  SAP  akrual,  meskipun  terdapat beberapa  kekurangan  yang  terjadi.  Mengingat  waktu  persiapan  yang  semakin pendek maka diperlukan strategi akselerasi untuk mengatasi beberapa kekurangan tersebut.
Analisis  faktor  internal  dan  eksternal  menggambarkan  bahwa  Pemkab Bondowoso  memiliki  kekuatan  dari  dalam  internal  yang  cukup  tinggi  meskipun juga  ada  beberapa  kelemahan,  begitu  juga  dengan  peluang  mereka  untuk menerapkan  SAP  berbasis  akrual  cukup  besar  walaupun  ada  ancaman  yang membayangi penerapan SAP tersebut
Kekuatan  dari  internal  Pemkab  meliputi  adanya  komitmen  dan  integritas yang  tinggi,  Pemkab  telah  menyelesaikan  Kebijakan  Akuntansi,  Pemkab  telah mempunyai  sarana  prasarana  yang  memadai,  adanya  perencanaan  yang  cukup baik,  adanya  dukungan  dari  badan  audit  internal.  Kelemahan  meliputi  tingkat kualitas  dan  kuantitas  SDM  yang  belum  memadai,  lambatnya  proses  sosialisasi, belum  adanya  SKPD  yang  melaksanakan  SAP  secara  simultan  sebagai pilot project.
Peluang yang dihadapi oleh Pemkab Bondowoso meliputi adanya dukungan dan  komitmen  dari  Pemerintah  Pusat,  terbitnya  Permendagri  no.  64  sebagai pedoman  pelaksanaan  SAP  akrual,  adanya  tuntutan  dari  stakeholder  untuk penerapan  SAP  akrual.  Ancaman  yang  dihadapi  Pemkab  Bondowoso  meliputi belum  terbitnya  pedoman  teknis  penyusunan  dan  pelaporan  SAP  akrual, rendahnya  kuota  dan  batasan  rekrutmen  SDM  yang  kompeten,  belum  adanya aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah.
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
Berdasarkan  uraian  analisis  faktor  internal  dan  eksternal  diatas,  maka Pemkab  Bondowoso  dapat  dikategorikan  kedalam  kuadaran  I  yakni  meskipun memilki kelemahan dan ancaman hal itu masih bisa diatasi dengan kekuatan dari segi  internal  dan  peluang  yang  cukup  besar untuk  melaksanakan  SAP  berbasis akrual.
Strategi yang digunakan adalah Agresif yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengoptimalkan  peluang.  Strategi  Agresif  akan  mengubah  situasi  dan  kondisi yang  ada  sekarang  mejadi  sebuah  kondisi  yang  ideal/cukup  untuk mengimplementasikan SAP akrual.
Hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa peluang Pemkab Bondowoso sangat  besar  untuk  melaksanakan  SAP  akrual,  sehingga  aparatur  pemerintahan dapat memanfaatkan kekuatan untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Strategi diatas  menyimpulkan  beberapa  strategi  yang  harus  dilaksanakan  untuk  bisa mempercepat proses persiapan dan penerapan SAP akrual.
Berdasarkan  gambaran  makro  dan  secara  umum  kondisi  yang  ada  di Pemkab  Bondowoso  serta  strategi  yang  sudah  disampaikan  diatas,  maka  peneliti memberikan  rekomendasi  terkait  dengan  penerapan  SAP  akrual.  berikut merupakan beberapa rekomendasi:
a. Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  harus  mengkomunikasikan  persiapan yang direncanakan kepada seluruh elemen pemerintahan
b. Pemerintah Kabupaten Bondowoso hendaknya menyelesaikan SAPD sesuai dengan  pedoman  yang  ada  di  Permendagri  no.  64  serta  melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Akuntansi yang sudah dibuat.
c. Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  segera  melakukan  pengarahan  untuk mempersiapkan sistem informasi dan perangkat lunak secara mandiri paling tidak sebagai proses persiapan pilot project
d. Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera menentukan SKPD yang ditunjuk sebagai pilot projet
e. Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  harus  melaksanakan  persiapan  SDM dengan transfer  knowledge melalui  sosialisai,  pelatihan  dan  bintek  yang dilakukan secara intensif pada tahun 2014
f. Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  harus  menyiapkan  rekutmen  SDM berkualifikasi untuk mengatasi kekurangan SDM.
g. Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  ikut  serta  mendorong  pemerintah  pusat untuk menyelesaikan petunjuk teknis penyusunan dan pelaporan SAP akrual h. Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  segera  meningkatkan  sarana  prasarana di SKPD.
4 KESIMPULAN DAN KETERBATASAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  dan  uraian-uraian  mengenai kesiapan  Pemkab Bondowoso  maka  kesimpulan  yang  didapat  diambil  dari  penelitian  ini  secara umum adalah sebagai berikut:
1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk  menerapkan  SAP  akrual  yang  diatur  dalam  PP  No.  71  tahun  2010. Dalam  hal  sarana  dan  prasarana  serta  sistem  informasi  telah  dilakukan
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
beberapa  persiapan  untuk  mendukung  pelaksanaan  SAP  tersebut. Sedangkan  untuk  SDM,  Pemkab  Bondowoso  pada  tahun  2014  akan melaksanakan transfer  knowledge dalam  rangka  persiapan  tersebut.  Pada saat  ini  Pemkab  Bondowoso  telah  menyelesaikan  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Daerah dan  sedang mengerjakan Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah  (SAPD),  serta  merencanakan  penyusunan  perangkat  lunak  untuk media pilot  project pelaksanaan  SAP  akrual  secara  simultan.  Sehingga dalam tataran tersebut Pemkab Bondowoso dapat dikategorikan cukup siap untuk melaksanakan SAP akrual.
2 Hasil  analisis roadmap kondisi  persiapan  Pemkab  Bondowoso  dalam penerapan SAP akrual, dapat disimpulkan beberapa kelemahan yang masih harus diatasi oleh Pemkab, kelemahan tersebut diantaranya:
a. Kualitas  dan  kuantitas  SDM  yang  memiliki  kompetensi  dibidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi secara umum masih kurang. Sehingga  harus  sering  dilaksanakan  pelatihan  dan  bintek  terkait dengan  penerapan  SAP  akrual.  selain  itu recruitment orang-orang yang  kompeten  dan  ahli  dibidang  akuntansi  juga  bisa  menjadi solusi.
b. Pemkab  Bondowoso  belum  mempunyai  daftar  SKPD  yang  akan dijadikan pilot  project penerapan  SAP  akrual  secara  simultan, selain  itu  juga  perlu  dikembangkan  program  sistem  informasi perangkat lunak untuk digunakan dalam pilot project tersebut.
c. Beberapa  SKPD  masih  belum  belum  memahami  makna  dari informasi  akuntansi  akrual,  sehingga  diperlukan  pengarahan  dan sosialisasi  kepada  kepala  maupun  pejabat  di  jajaran  SKPD  agar informasi akuntansi bisa berguna dalam pengambilan keputusan.
3 Strategi  akselerasi/percepatan  persiapan  dalam  penerapan  SAP  akrual  di Pemkab  Bondowoso  yang  memungkinkan  untuk  dilaksanakan  adalah strategi Agresif,  karena  kekuatan  dari dalam  internal  dapat  dimanfaatkan untuk  mengoptimalkan  peluang  dan  mengatasi  kelemahan  serta  ancaman yang ada.

## 4.2 Keterbatasan
Pada  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya  telah  dipaparkan  mengenai tahapan  dan  proses  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan bantuan  alat  kuantitatif.  Namun  masih  terdapat  keterbatasan  yang  ada  didalam penelitian ini, keterbatasan tersebut antara lain:
a. Penelitian  ini  tidak  dapat  menunjukkan  dokumen-dokumen  yang dibutuhkan  karena  beberapa  informasi  kunci  bersifat  rahasia  sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti pendukung argumentasi dari peneliti, sehingga  argumentasi  peneliti  didasarkan  pada  fakta  dilapangan  serta informasi hasil wawancara.
b. Penelitian  ini  menggunakan  instrumen  penelitian  yang  diambil  dari penelitian terdahulu sehingga mungkin dari beberapa aspek kurang sesuai dengan kondisi pada obyek maupun kesesuaian ploting konstruk.
ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  keterbatasan  penelitian,  maka  penulis memberikan saran-saran kepada pembaca maupun akademisi agar bisa bermanfaat dan berguna bagi penelitian selanjutnya:
a. Kemampuan  peneliti  harus  lebih  ditingkatkan  sehingga skill dalam memperoleh data dan pengetahuan tentang metode pengumpulan data yang sesuai  serta  memahami  data-data  alternatif  yang  bisa  dipakai  sebagai pendukung argumentasi peneliti.
b. Peneliti bisa membuat atau mengembangkan kembali kuesioner/instrumen lain dari penelitian terdahulu, sehingga data yang diinginkan bisa terekam dan memperoleh hasil yang memuaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hunger,  J,  David. Wheelen,  L.  Thomas. 2003. Manajemen  Strategis. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Laporan  Akhir  Kajian.  2012. Kesiapan  Pemda  Dalam  Implementasi  SAP
Berbasis  Akrual  Penuh  Berdasarkan  PP  Nomor  71  Tahun  2010.  Pusat Penelitian  Pengembangan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah. Kemendagri
Mulyana, Budi. 2009. Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD. (http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansiberbasisakrual.
pdf). Diakses tanggal 9 Agustus 2013.
Nordiawan,  Deddi. Iswahyudi  Sandi  Putra,  Maulidah  Rahmawati. 2008.
Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
Novalia, Eka. 2012. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sampang). Surabaya : Repository UNAIR.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
Priyatno,  Dwi.  2012. Belajar  Cepat  Olah  Data  Statistik  dengan  SPSS.
Yogjakarta. Penerbit Andi.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta