## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 8, No. 2, Desember 2023 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Isu  Gender  Mengenai  Keterwakilan  Perempuan  Dalam  Kehidupan Politik di Indonesia

## M. Rizki Aula
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang
Email: aularizki5@gmail.com

## Abstrak
Budaya  patriarki  menyebabkan  laki-laki  selalu  diunggulkan  daripada  perempuan  dalam lingkungan  masyarakat.  Perbedaan  peran  gender  sering  kali  menjadi  faktor  utama  dalam penentuan akses dan kesempatan seseorang dan menyebabkan pemanfaatan pembangunan tidak setara dan merata. Metode Studi Kepustakaan atau Literature Review digunakan dalam penulisan artikel ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber  literatur.  Dalam  bidang  politik,  perempuan  masih  kurang  terwakili  dan  masih didominasi oleh laki-laki di parlemen. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik belum terlaksana  secara  maksimal  meskipun  upaya  affirmative  action  telah  ditetapkan.  Kuatnya budaya  patriarki  dan  kesenjangan  akses  terhadap  sumber  daya  menjadi  penghambat partisipasi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang besar, seperti Implementasi  PUG,  pendidikan  politik,  dan  menegakan  kuota  gender  diperlukan  untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan mengatasi segala bentuk diskriminasi gender dalam kehidupan  politik.  sehingga  semua  orang  dapat  merasakan  pembangunan  yang  adil  dan merata, dengan tanpa memandang jenis kelamin mereka.

## Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Keterwakilan Perempuan, Pengarusutamaan Gender

## Abstract
Patriarchal  culture  causes  men  to  always  be  superior  to  women  in  society.  Differences  in gender roles are often the main factor in determining a person's access and opportunities and cause the use of development to be unequal and equitable. The method of literature review or literature review was used in writing this article by collecting and analyzing secondary data from various literary sources. In the political field, women are still underrepresented and are still dominated by men in parliament. Women's involvement in politics has not been maximally implemented  even  though  affirmative  action  measures  have  been  established.  The  strong patriarchal  culture  and  inequalities  in  access  to  resources  are  obstacles  to  women's participation in politics. Therefore, there is a need for major efforts, such as implementing PUG,  political  education,  and  enforcing  gender  quotas  to  fight  for  gender  equality  and overcome all forms of gender discrimination in political life. so that all people can experience a just and equitable development, regardless of their gender.
Keywords: Gender Inequality, Women's Representation, Gender Mainstreaming.

## PENDAHULUAN
Hingga saat ini, ketimpangan gender masih menjadi topik yang sering diperdebatkan oleh  masyarakat  dunia.  Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  gender  tidak  semata-mata mengacu  pada  perbedaan  biologis  sebagai  anugerah  yang  diberikan  oleh  Tuhan.  Konsep gender  mengacu  pada  peran  sosial,  kedudukan,  perilaku,  fungsi,  tanggung  jawab,  dan identitas yang secara budaya dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat. Gender tidak hanya terkait pada perbedaan biologis yang terjadi pada manusia, tetapi juga melibatkan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, norma, dan persepsi  masyarakat.  Gender  melibatkan  berbagai  aspek  termasuk  perilaku,  peran  sosial, ekspresi diri, identitas diri, preferensi, dan orientasi seksual. Dalam realitas kehidupan sehari- hari,  masyarakat  mengalami  perbedaan  dalam  peran  sosial  perempuan  dan  laki-laki  yang kemudian berdampak pada perbedaan kedudukan, peran dan status di dalam masyarakat, akibatnya  secara  konstruktif  sosial  laki-laki  lebih  cenderung  diunggulkan  dibandingkan perempuan (Gusmansyah, 2019).
Ketimpangan gender ( gender inequality ) merupakan salah satu hambatan utama bagi pembangunan manusia. Ketimpangan gender didefinisikan sebagai fenomena yang merujuk pada ketidakadilan atau ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, kesehatan, partisipasi politik dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Latar belakang ketimpangan gender dapat bervariasi di seluruh Indonesia, pada umumnya timbul akibat  keragaman  budaya  masyarakat  Indonesia  (multikulturalisme)  yang  mencangkup keragaman  suku,  ras,  etnik,  bahasa,  tradisi  adat  dan  agama.  Dimana  setiap  masyarakat multikulturalisme di Indonesia memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai peran sosial gender di Indonesia. Ketimpangan gender tidak hanya diakibatkan oleh satu faktor tunggal saja, melainkan terdapat beberapa faktor-faktor yang saling berhubungan. Menurut (Susanto, 2016) terdapat setidaknya empat faktor utama yang membentuk ketimpangan gender, faktor partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat.
Dalam konteks ketimpangan gender, isu-isu gender sering kali dikaitkan dengan peran tradisional yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, seperti laki-laki diharapkan sebagai pencari nafkah keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Dalam politik isu gender mencangkup berbagai aspek dalam pengambilan keputusan politik,
serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam berpartisipasi dalam proses politik.
Budaya patriarki menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender  di  Indonesia.  Menurut  (Walby,  1990)  Patriarki  adalah  sebuah  sistem  dari  struktur budaya dimana praktik-praktiknya memberikan keunggulan atau dominasi kepada laki-laki dan menindas dan mengurangi peran kaum perempuan dalam masyarakat. Budaya Patriarki mencakup struktur kekuasaan, norma, nilai, dan praktik yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Budaya patriarki memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan individu, terutama terkait dengan kesetaraan gender, kehidupan perempuan. Dampak budaya patriarki membuat perempuan cenderung terpinggirkan dan menduduki posisi yang lebih  rendah  dalam  sub  ordinat  (Rokhimah,  2014).  Selain  itu  budaya  patriarki  juga menyebabkan dikriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, pembagian kerja yang tidak adil, menghambat perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat dan pengaruh psikologis.
Stereotip gender yang kuat juga menyebabkan ketimpangan gender, karena stereotip merujuk  kepada  pandangan  umum  atau  keyakinan  yang  telah  ada  di  dalam  masyarakat mengenai perilaku dan peran yang dianggap khas atau tepat untuk laki-laki dan perempuan. Stereotip  seringkali  memiliki  prasangka  negatif    yang  menyebabkan  diskriminatif  bahkan merendahkan orang lain (Saguni, 2014). Stereotip gender memiliki dampak negatif yang luas, mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak ini mencakup pembatasan potensi individu, ketidaksetaraan peluang, diskriminasi, rendahnya percaya diri, stigma sosial, ketidaksetaraan ekonomi, kesehatan mental dan fisik yang terpengaruh, dan ketidaksetaraan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Selain  itu  ketika  perempuan,  tidak mendapatkan akses pendidikan dengan baik, pelayanan dan kesehatan, ekonomi, dan tidak ikut berpartisipasi dalam panggung politik, hal ini akan menghambat proses mengembangkan kemampuan dan kebebasan mereka untuk memilih jalan hidup mereka (Kemen PPPA, 2022).
Isu-isu gender menjadi penting dalam ketimpangan gender karena perbedaan gender sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan akses dan kesempatan seseorang dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, sistem hukum dan politik, akses layanan publik dan kehidupan sosial. Masalah gender dalam ketimpangan gender dapat mencakup berbagai isu seperti diskriminasi gender, stereotip gender, kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan upah, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pelayanan dan kesehatan
serta rendahnya partisipasi perempuan pada sektor ekonomi dan politik. Isu-isu ketimpangan gender ini biasanya berdampak lebih besar pada kaum perempuan dan anak-anak, meskipun laki-laki juga dapat mengalami diskriminasi gender tersebut.
Dalam  lingkup  sosial,  masyarakat  yang  sering  memandang  bahwa  laki-laki  sebagai individu yang memiliki sifat maskulin, yaitu berani, tangguh, kuat, rasional, cerdas, dan dapat diandalkan  dan    sementara  perempuan  sering  dianggap  memiliki  sifat  yang  feminim  yaitu lembut,  lemah,  pelayan  suami,  dan  irasional  (Marince,  2013).  Sehingga  berbagai  bahaya kekerasan,  diskriminasi,  pelecehan  baik  verbal  maupun  non-verbal  selalu  membayang- bayangi bagi perempuan dan kelompok rentan. Perbedaan pembagian peran gender ini sudah terbentuk  sejak  lama  dan  terus  dipertahankan  melalui  proses  yang  berkelanjutan  melalui pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua), tokoh masyarakat, sekolah (guru), dan negara (Hasanah & Musyafak, 2017).
Padahal dalam Pasal 27-34 dalam UUD 1945, berisikan sejumlah hak-hak asasi yang penting dan prinsip-prinsip fundamental dalam pemerintahan Indonesia. Inti dari pasal-pasal ini  adalah  menggarisbawahi  prinsip-prinsip  kesetaraan,  hak-hak  asasi  manusia,  kebebasan berpendapat, hak beragama, hak pendidikan, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta  tanggung  jawab  negara  terhadap  kesejahteraan  rakyat.  Pasal-pasal  ini  membentuk landasan hukum yang penting bagi pemerintahan Indonesia dan hak-hak warga negaranya.
Isu gender dan ketimpangan gender telah menjadi perhatian utama dalam gerakan feminis,  yang  bertujuan  untuk  memerangi  diskriminasi  dan  ketidakadilan  terhadap perempuan. Namun, isu ini juga semakin diakui oleh pemerintah dan lembaga internasional, yang  secara  aktif  mencari  cara  untuk  mempromosikan  kesetaraan  gender  dan  mengatasi ketimpangan gender. Penting untuk ingat bahwa isu gender dan ketimpangan gender tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja, laki-laki juga dapat mengalami diskriminasi dan ketidakadilan karena norma dan stereotip gender yang diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender harus diperjuangkan untuk semua orang, tanpa memandang identitas  gender  atau  jenis  kelamin.  Ketika  isu-isu  gender  tidak  ditangani,  ketimpangan gender dapat terus memperburuk dan menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat. Maka penting bagi kita untuk mengenali dan memerangi isu-isu gender yang terkait dengan ketidaksetaraan gender sehingga semua orang merasakan pembangunan yang adil dan merata, dengan tanpa memandang jenis kelamin mereka.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah metode Studi Kepustakaan  atau Literatur  Riview yaitu  dengan  mengkaji  beberapa  artikel  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  relevan  mengenai  topik  yang  dibahas.  Langkah- langkah  dalam  Kepustakaan  ini  dilakukan  dengan  pemilihan  topik,  pencarian  artikel  yang berkaitan dengan dengan topik, kemudian membaca, memahami dan menganalisis, dan yang terakhir  meriview  literatur.  Kesimpulan  dari  artikel  ini  akan  merangkum  semua  temuan penting  dari  analisis  literatur.  Penulisan  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang diperoleh  dari  riset  berbagai  materi  seperti  artikel  jurnal,  buku-buku,  dokumen  beserta peraturan perundang-undangan yang ada.

## HASIL PENELITIAN
Politik pada hakekatnya merupakan  kegiatan  dan  proses  untuk  merebut  peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengaturan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Hingga pada saat ini, kondisi  dunia politik Indonesia masih banyak  didominasi  oleh  laki-laki,  meskipun  ada  kemajuan  dalam  beberapa  aspek, ketimpangan  gender  dalam  perpolitikan  tetap  signifikan.  Dominasi  laki-laki  dalam  politik dimulai pada tingkat yang paling bawah yaitu keluarga, masyarakat hingga pada politik formal (Gusmansyah, 2019).
Isu-isu ketimpangan gender dalam politik di Indonesia merupakan isu penting yang mencerminkan tantangan lebih luas yang dihadapi perempuan dalam masyarakat. Meskipun politik Indonesia telah mencapai kemajuan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan  perempuan,  masih  ada  hambatan  yang  menghambat  partisipasi  penuh perempuan dalam proses politik. Perempuan seringkali kurang terwakili dalam posisi politik, termasuk dalam legislatif, kabinet pemerintah, dan pemerintahan daerah. Meskipun jumlah perempuan setengah dari populasi Indonesia, persentase kursi perempuan di politik relatif kecil.  Kurangnya  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  dipengaruhi  oleh  beberpa  faktor seperti  norma  sosial,  bias  budaya,  budaya  patriarki,  taraf  pendidikan,  diskriminasi,  mitos- mitos dan akses terbatas ke sumber daya.
Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan ketika memasuki panggung politik,  adalah  akses  yang  terbatas  dalam  pendidikan,  kurangnya  sumber  daya,  kurangnya dukungan  keuangan  (anggaran),  tingginya  tingkat  kekerasan,  pelecehan  berbasis  gender,
intimidasi, bahkan ancaman keselamatan mereka dan budaya patriarki yang mengakar. Akses yang  tidak  setara  terhadap  sumber  daya  dapat  menghambat  peluang  perempuan  untuk berhasil mencalonkan diri atau menduduki posisi politik. Hambatan-hambatan ini seringkali membuat perempuan enggan ikut mengejar karir politik dan terlibat aktif dalam ranah politik.
Padahal  dalam  UUD  1945  juga  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  hak keterwakilan perempuan juga tercermin dalam berbagai pasal. Beberapa pasal yang relevan seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1) dan (2), Pasal 28J Ayat (2), Pasal 28J Ayat (2), Pasal 3 Ayat (4), dan Pasal 65 Ayat (2). Jaminan-jaminan perlindungan konstitusional  ini  memiliki  tujuan  untuk  memastikan  kesetaraan  gender  dan  hak-hak perempuan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik serta mengakui pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional.
Stereotip  gender  dan  prasangka  tentang  kemampuan  dan  peran  kepemimpinan perempuan dalam masyarakat juga sering membatasi mareka dalam  berpartisipasi politik. Bias gender  dan  sikap  diskriminatif  seringkali  melanggengkan  anggapan  bahwa  politik  adalah urusan  laki-laki.  Norma  budaya  yang  mengarah  pada  peran  tradisional  gender,  yang menempatkan  peran  perempuan  sebagai  domestik  rumah  tangga  dan  anggapan  bahwa mereka kurang cocok untuk posisi kepemimpinan. Sehingga sangat sulit bagi perempuan untuk memasuki dan menduduki posisi kepemimpinan  dalam panggung  politik.
Perempuan  juga  sering  menghadapi  keterbatasan  akses  dan  sumber  daya  dalam politik, seperti pendanaan kampanye, pelatihan politik, dan jaringan politik. Keterbatasan ini dapat  menghambat  kemampuan  perempuan  untuk  bersaing  secara  adil  dengan  laki-laki dalam politik. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini, yang seringkali didominasi oleh laki- laki, sehingga mempersulit mereka untuk membangun aliansi dan dukungan yang diperlukan dan  berdampak  pada  perolehan  suara  dalam  pemilu.  Kurangnya  dukungan  partai  juga menjadi  hambatan  perempuan,  karena  partai  politik  memainkan  peran  penting  dalam pemilihan kandidat dan pembiayaan kampanye. Perempuan sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan partai, karena mereka sering diabaikan untuk posisi kunci dan menerima sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan calon laki-laki.
Pola Pikir masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tempatnya tidak di politik sebaliknya  politik  itu  adalah  urusan  laki-laki  (budaya  partriaki).  Padahal  politik  mengatur tentang kebijakan negara, dan kebijakan negara ini berupa undang-undang yang mempengaruhi dan menyangkut tentang kaum perempuan juga seperti UU tentang keluarga, tentang anak,
perkawinan, pemberdayaan  perempuan,  dan tentang  berbagai macam  kepentingan  lainnya baik itu dalam otonomi daerah, politik, keuangan, pertahanan semuanya menyangkut kaum perempuan. Jadi diskriminasi gender dan pandangan bahwa politik adalah urusan laki-laki harus ditantang dan digantikan dengan inklusi yang sebenarnya.
Keterlibatan  perempuan  dalam  politik  sangat  penting  dalam  mencapai  kesetaraan gender  di  Indonesia,  keadilan,  dan  demokrasi.  Penting  untuk  diingat  bahwa  semua  orang memiliki  hak  untuk ikut berpartisipasi dalam  kegiatan  politik,  pengambilan  keputusan  dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan yang adil dan merata.  Aspirasi perempuan yang  terwakili,  akan  menjadi  landasan  dasar  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkeadilan  gender  (Kemen  PPPA,  2021).  Tanpa  adanya  kontribusi  kaum perempuan  dalam  politik,  akan  sulit  untuk  melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan dalam  politik,  karena  kebutuhan  dan  pengalaman  perempuan  akan  lebih  mudah diperjuangkan dan disuarakan oleh keterwakilan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik memastikan keterwakilan yang lebih inklusif, karena perempuan memiliki pengalaman hidup, pola berpikir, dan kepentingan yang berbeda, sehingga kehadiran mereka dalam proses pengambilan keputusan politik akan memperkaya pemahaman dan keberagaman perspektif yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang efektif dan inklusif.
Keterwakilan  perempuan    dalam    politik    juga  akan  menjamin  bahwa  perempuan memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan hak-haknya dan mengembangkan potensi mereka tanpa adanya batasan (Kurnianingsih, et al., 2022) . Urgensi keterwakilan perempuan dalam politik memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan, seperti akses, dan partisipasi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengambilan keputusan yang lebih inklusif gender dan manfaat pembangunan yang adil dan merata.
Ketidakmengertian  dan  kurangnya  kesadaran  mengenai  pentingnya  keterwakilan perempuan dalam aspek kehidupan politik juag menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan kesetaraan gender. Kesadaran dan pemahaman ini penting untuk mengatasi berbagai  bentuk  diskriminasi  dan  ketidaksetaraan  yang  masih  terjadi  dalam  masyarakat. Akibatnya,  perempuan  sering  diabaikan  atau  dianggap  tidak  mampu  untuk  terlibat  aktif dalam  proses  politik  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  seberapa  pentingnya keterwakilan  perempuan  dalam  politik.  Padahal,  perempuan  memiliki  pandangan  dan pengalaman  yang  unik  dalam  masalah-masalah  yang  dihadapi  masyarakat,  dan  kehadiran mereka dalam pengambilan keputusan politik dapat membawa perspektif yang beragam .
Sejak  tahun  2003,  Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan affirmative  action dalam upaya  untuk  meningkatkan  pertisipasi  perempuan  di  dunia  politik  agar  kebijakan  politik  yang ambil agar lebih akomodatif dan substansial. Kebijakan ini tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) dan Undang- undang  No.  2  tahun  2008  tentang  Partai  Politik  (PARPOL).  Undang-undang  ini  mencakup kebijakan affirmative action yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan paling sedikit 30% calon perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun tidak hanya calon  anggota  tetapi  juga  dalam  kepengurusan  partai  politik  dan  penyelenggara  pemilu (komposisi keanggotaan KPU). Selain itu, kebijakan affirmative action juga diterapkan dalam pengisian  jabatan  eksekutif  seperti  kepala  daerah  (gubernur,  bupati  dan  walikota). Berdasarkan  Peraturan  KPU  No.10  Tahun  2023  tentang  Pencalonan  Anggota  DPR,  DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, partai politik juga diwajibkan untuk mencalonkan paling sedikit 30% calon keterwakilan perempuan dalam daftar calon kepala daerah.
Selain  kebijakan affirmative  action ,  pemerintah  juga  menerapkan zipper  system , dimana  aturan  tersebut  menentukan  bahwa  setiap  3  (tiga)  bakal  calon  anggota  terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang keterwakilan perempuan bakal calon anggota. Namun, partai  politik  terbukti  cenderung  selalu  menempatkan  kandidat  perempuan  pada  posisi nomor urut 3, dengan hanya memenuhi persyaratan minimal di mana setiap tiga kandidat terdapat  satu  perempuan.  (Ardiansa,  2016)  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  peran nomor urut tetap menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemilihan calon legislatif. Oleh karena itu, dalam sistem proporsional terbuka, perempuan sering kali dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan dukungan suara, tanpa harapan konkret untuk terpilih.
Tabel 1. Persentase Kursi yang diduduki Keterwakilan Perempuan Di DPR Dan DPRD.
Tahun DPR DPRD Pemilu 1999 8,8 % - Pemilu 2004 11,82 % - Pemilu 2009 17,86 % 26,52 % Pemilu 2014 17,32 % 25,76 % Pemilu 2019 20,87 % 30,88 % Sumber: (Badan Pusat Statistik) data diolah
Berdasarkan tabel diatas, upaya dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan politik dari tahun 2004 hingga pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan  dengan  mendorong  tercapainya  kuota  30%  keterwalikan  perempuan  di parlemen, serta mengurangi ketimpangan gender dalam politik. Namun langkah yang telah dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  keterlibatan  politik  perempuan  belum memperlihatkan hasil yang diharapkan. Pada Pemilu tahun 2019,  mayoritas anggota DPR RI terpilih  masih  di  dominasi  oleh  keterwakilan  laki-laki  mencapai  79,13%  sementara keterwakilan  perempuan  baru  mencapai  angka  20,87%.  Angka  ini  masih  jauh  dari  target minimal 30% keterwakilan yang diharapkan.
Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pemilu 2019, menghasilkan 120 kursi atau 20,87% untuk keterwakilan perempuan dari 575 anggota DPR RI yang terpilih untuk periode tahun 2019-2024. Pemilu serentak tahun 2019 ini mencatat adanya peningkatan yang signifikan  dalam  jumlah  keterwakilan  perempuan  di  parlemen,  jika  dibandingkan  dengan pemilu-pemilu  sebelumnya.  Jika  kita  melihat  data  dari  pemilu-pemilu  sebelumnya, keterwakilan perempuan di parlemen menjadi yang tertinggi dalam Pemilu 2019. Pada Pemilu 1999, hanya terdapat 45 anggota DPR RI perempuan yang terpilih atau 9 % dari total 500 anggota. Angka ini meningkat menjadi 65 anggota 11,82 % pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2009, keterwakilan perempuan meningkat lagi menjadi 101 anggota dari 560 anggota atau 17,8%  keterwakilan.  Namun  mengalami  sedikit  penurunan  menjadi  97  anggota  dari  total anggota 560 atau 17 % pada Pemilu 2014.
Tabel 2. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parelemen berdasarkan wilayah tahun 2022.
Provinsi  dengan Persentase Keterwakilan Perempuan Tertinggi Provinsi  dengan Presentase Keterwakilan Perempuan Terendah Kalimantan Tengah 33,33 % Nusa Tenggara Barat 1,59 % Sulawesi Utara 29,55 % Kepulauan Bangka Belitung  8,89 % Sulawesi Tengah 28,89 % Kepulauan Riau 8,89 % Maluku Utara 28,89 % Sumatera Barat 10,77 % Sulawesi Selatan 27,06 % Aceh 11,11% Gorontalo 26,67 % Sulawesi Barat 11,36 % Maluku 22,22 % Kalimantan Utara 11, 43% Jawa Barat 21,85 % Sumatera Utara 14,14 %
Riau 21,54 % Papua Barat 14,29 % Indonesia 21,74 % Bengkulu 15, 56 % Sumatera Selatan 21,33 % Jambi 16,36 %
Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2023, data diolah.
Berdasarkan  (Badan  Pusat  Statistik,  2023)  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2022 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki persentase keterwakilan perempuan diparlemen paling tinggi  yaitu  sebesar  33,33%  dan  menjadi  satu  satunya  provinsi  yang  mencapai  30% keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen.  Namun,  masih  ada  daerah  yang  keterwakilan perempuannya di bawah target minimal 30%. Daerah tersebut meliputi: Nusa Tenggara Barat, Kepulauan  Bangka  Belitung,  Kepulauan  Riau,  Sumatera  Barat,  Aceh  dan  beberapa  daerah lainnya. Terlihat adanya keyakinan yang kuat untuk meningkatkan jumlah pencalonan dalam Pemilu 2024. Dalam waktu kurang 1 tahun menjelang Pemilu, seharusnya cukup waktu untuk mengatasi  kekurangan  keterwakilan  yang  terdapat  pada  beberapa  provinsi  yang  masih memiliki kekurangan tersebut.
Meskipun  Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan  kuota  gender,  hal  itu  tidak diterapkan  secara  ketat  oleh  partai  politik.  Tidak  ada  upaya  yang  serius  dari  partai  politik dalam  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  keterwakilan  perempuan  melalui  mekanisme kaderisasi, rekrutmen, dan pendidikan politik. Sebaliknya, affirmative action bagi partai politik hanyalah syarat administratif untuk berkontestasi (Ardiansa, 2016). Partai politik juga sering beralasan  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  keterwakilan  perempuan  yang  berpotensi untuk diusung sebagai calon, sehingga sering kali pencalonan perempuan hanya bergantung pada  hubungan  keluarga  (kekerabatan)  dengan  elite  partai  politik.  Sehingga  jumlah  calon perempuan yang dicalonkan menjadi lebih sedikit. Sistem pemilihan itu sendiri juga dapat menyebabkan  kurangnya  perwakilan  perempuan.  Di  Indonesia,  sistem  perwakilan proporsional  yang  digunakan  dalam  pemilu  legislatif  dapat  merugikan  perempuan,  karena partai memiliki kontrol atas pemilihan dan penempatan kandidat dalam daftar pemilih.
Diperlukan  perjuangan  besar  untuk  meningkatkan  kesetaraan  dan  pemberdayaan gender di Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini semakin banyak kaum perempuan ikut berpartisipasi dalam panggung politik dan akses perempuan dalam politik mulai terbuka, baik di dalam legislatif, birokrasi, maupun jabatan lainnya. Namun, terdapat pertumbuhan jumlah kepala daerah perempuan, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati dan walikota. Bahkan
ada kepala daerah perempuan yang berhasil menjabat dua periode masa kepemimpinanya. Oleh karena itu, persentase tersebut menunjukkan bahwa sudah ada keterlibatan perempuan dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  ini  dimaknai  sebagai  bukti  kuat  pemberdayaan perempuan dalam politik sudah terjadi.

## PEMBAHASAN
Kesetaraan  gender  ( gender  equality )  dan  memberdayakan  perempuan  merupakan salah satu prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu no one left behinds . Prinsip “ no one left behinds ” mengacu pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa pembangunan harus inklusif dan merata, dan bahwa tidak ada satupun warga negara yang terlupakan, dipinggirkan, atau dikecualikan. Ini menekankan pentingnya memberikan hak-hak  kepada  kelompok  yang  rentan  dan  kurang  beruntung,  seperti,  anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan.
Konsep Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kondisi yang setara antara laki-laki dan  perempuan  dalam  memiliki  kesempatan  dan  akses  yang  sama  (seimbang)  dalam memperoleh  hak-hak  dan  kewajibannya  untuk  memenuhi  perannya  sebagai  manusia  dan warga negara. Dengan demikian perempuan mampu berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam  segala  aspek  kehidupan  baik  itu  politik,  sosial-budaya,  ekonomi,  keamanan,  dan pertahanan. Sedangkan keadilan gender merupakan perlakuan yang adil dan sama terhadap laki-laki  dan  perempuan  sesuai  dengan  hak-haknya  sebagai  manusia  dalam  keluarga, masyarakat  dan  bernegara  (Gultom,  2021).  Jadi  kesetaraan  dan  keadilan  gender  diartikan sebagai kondisi dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak yang setara, adil dan harmonis (Yuslin, 2021).
Dalam  politik,  kesetaraan  gender  berarti  memastikan  bahwa  perempuan  memiliki akses  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  partisipasi  politik,  pengambilan  keputusan,  dan mendapatkan  manfaat  yang  setara  dari  kebijakan  dan  program  pemerintah.  Kesetaraan gender  juga  mencakup  penghapusan  diskriminasi  dan  kekerasan  berbasis  gender  serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat.
Untuk mencapai Tujuan SDGs, terutama dalam hal Target 5.5 yang berkaitan dengan kesetaraan gender dengan tujuan menghilangkan berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan  memastikan  bahwa  perempuan  partisipasi  dalam  berbagai  bidang  termasuk  politik.
Pengarusutamaan  Gender  (PuG)  hadir  untuk  menjawab  kesenjangan  akses,  partisipasi, kontrol,  dan  manfaat  pembangunan  yang  masih  terjadi  sekarang  ini.  Pengarusutamaan gender tidak terbatas hanya pada upaya menghapuskan ketimpangan gender saja, tetapi juga bertujuan  untuk  meningkatkan  inklusi  sosial  kelompok  marginal  (kelompok  rentan)  serta mengatasi kesenjangan akses politik, partisipasi politik, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi setiap warga negara.
Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan  dan  keadilan    gender  yang  terdapat  dalam  berbagai  kebijakan,  program,  dan kegiatan  pemerintah  yang  dilakukan  secara  nasional.  Istilah  "Pengarusutamaan  Gender" (PuG)  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Inggris  yaitu  " Gender  Mainstreaming ."  Konsep Gender  Mainstreaming pertama  kali  diakui  secara  resmi  pada  Konferensi  Wanita  Sedunia keempat yang diadakan di Beijing, Cina tahun 1995 (Wiasti, 2017). Ini tercatat dalam " Beijing Platform  for  Action ,"  yang  disahkan  pada  konferensi  tersebut.  Platform  Aksi  Beijing mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi ketimpangan gender yang ada di berbagai elemen masyarakat.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengatur pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan  dan  menunjukkan  komitmen  pemerintah  untuk  menerapkan  PUG  dalam semua  aspek  pembangunan  nasional.  Instruksi  ini  memberikan  arahan  dan  landasan  bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional.  Ini  termasuk  dalam  bidang  politik,  pendidikan,  ekonomi,  dan  kesehatan,  antara bidang lainnya.
Untuk mencapai tujuan PuG, pengalaman, kebutuhan, dan keinginan perempuan dan laki-laki  harus  dimasukkan  ke  dalam  berbagai  program-program,  kebijakan,  dan  kegiatan pembangunan. Implementasian PuG dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memerlukan  serangkaian  langkah  yang  berfokus  pada  integrasi  perspektif  gender  dalam semua  aspek.  Langkah-langkah  ini  dimulai  dari  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Meskipun  Strategi  PUG  telah  diterapkan  dan  banyak  langkah  positif  telah  diambil dalam berbagai kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, belum semuanya dapat
diterapkan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  harapan.  Setiap  tahun,  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  (KPPPA)  terus melakukan  evaluasi  tentang  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  di  daerah.  Sepertinya hambatan yang dihadapi justru pada ranah politik dan struktural pemerintahan yang tidak responsif  terhadap  gender  dan  tidak  didukung  sepenuhnya  oleh  pejabat  (Malau,  2014). Menurut  (Yusalia,  2014)  budaya  patriarki  yang  kuat  dalam  masyarakat  dan  pemerintahan merupakan tantangan terbesar yang menghambat pelaksanaan PUG. Menurut (Majid, 2022) masalah  dana  atau  anggaran  khusus  untuk  pelaksanaan  PUG  juga  menjadi  kendala. Akibatnya, sosialisasi PUG menjadi kurang dan fasilitas prasarana tidak dirawat dengan baik. Selain  itu,  sumber  daya  yang  kurang  juga  menghambat  lembaga  dalam  menerapkan  PUG (Dewi, 2015).
Namun,  untuk  mengurangi  ketimpangan  gender  dalam  politik,  ada  beberapa pengarusutamaan  gender  untuk  meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam  panggung politik di Indonesia:
1. Menerapkan  kebijakan Affirmative  Action 30%  keterwakilan  perempuan  sesuai yang diamanatkan didalam UU Pemilu Legislatif dan UU Parpol, untuk mendorong dan mendukung perempuan untuk mengambil peran dalam politik.  Serta penting juga  untuk  membangun  aturan  yang  lebih  demokratis  di  dalam  partai  politik, khususnya terkait kebijakan Affirmative Action untuk pencalonan perempuan. Hal ini  akan  memastikan  bahwa  perekrutan  calon  perempuan  tidak  hanya  sebatas persyaratan  administratif  belaka  dan  benar-benar  memungkinkan  perempuan untuk mewakili identitas dan kepentingan mereka.
2. Memperkuat  penegakan  kuota  gender  dan  memberikan  sanksi  tegas  terhadap partai  politik  yang  melanggar.  Meskipun  Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan kuota gender, kebijakan tersebut tidak ditegakkan secara ketat oleh partai politik. Hal ini akan memastikan pemenuhan persyaratan dan mengarah pada peningkatan keterwakilan perempuan.
3. Memberikan  dukungan  dan  Sumber  Daya  bagi  Calon  Perempuan.  Partai  politik harus  memberikan  dukungan  dan  sumber  daya  yang  setara  kepada  bakal  calon perempuan, termasuk pendidikan politik, pembiayaan kampanye, pelatihan, dan program pendampingan. Peningkatan taraf pendidikan dan keterbukaan akses bagi
perempuan akan meningkatkan daya saing, kompetensi dan partisipasi perempuan (Gusmansyah, 2019).
4. Mempromosikan Liputan Media yang Responsif Gender. Media mempunyai peran penting dalam membentuk opini publik. Mempromosikan liputan media yang peka gender akan memastikan bahwa kandidat perempuan menerima elektabilitas dan yang sama, membantu menantang stereotip dan bias gender
5. Mendorong partisipasi perempuan dalam jaringan politik. Upaya harus dilakukan untuk  mendorong  partisipasi  perempuan  dalam  jaringan  politik  dan  memberi mereka kesempatan untuk membangun aliansi dan koneksi. Ini akan membantu kandidat  perempuan  mengakses  dukungan  dan  sumber  daya  yang  diperlukan untuk kampanye yang sukses.
6. Meningkatkan Pendidikan Gender untuk Pemilih. Memberikan pendidikan gender bagi para pemilih dapat membantu melawan bias dan stereotip, yang mengarah pada keputusan pemungutan suara yang lebih terinformasi dan peka gender. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan dukungan bagi kandidat perempuan.
7. Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender. Perlu dilakukan penegakan hukum untuk memerangi  kekerasan  gender  dan  memastikan  perlindungan  perempuan  dalam kehidupan politik.
8. Mempromosikan  Kesetaraan  Gender  dan  Menantang  Stereotip  Gender.  Melalui kampanye  kesadaran,  pendidikan,  dan  langkah  hukum  perlu  dilakukan  untuk mengubah sikap masyarakat terhadap partisipasi politik perempuan dan mengatasi stereotip gender.
9. Melakukan Penguatan Lembaga. Lembaga seperti partai politik, pemerintah, LSM, dan  lembaga  lain  perlu  diberdayakan  untuk  mendukung  partisipasi  dan pemberdayaan politik perempuan.
Langkah-langkah  ini  perlu  didukung  oleh  kesadaran  dan  komitmen  yang  kuat  dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat umum. Dengan upaya bersama, negara juga akan mendapatkan manfaat dari proses  pengambilan  keputusan  yang  lebih  beragam  dan  inklusif,  sehingga  menghasilkan kebijakan yang lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat.

## SIMPULAN
Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.  Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik Indonesia melalui affirmative action. Namun,  masih  terdapat  tantangan  dalam  mencapai  representasi  yang  setara.  Meskipun persentase  keterwakilan  perempuan  meningkat,  hal  ini  tidak  selalu  berdampak  pada peningkatan persentase perolehan kursi perempuan. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, steroetip gender, kesenjangan akses terhadap sumber daya, dan kurangnya dukungan partai potilik, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keterwakilan perempuan, dan kurangnya implementasi kuota gender, juga mempengaruhi keterwakilan perempuan di politik.  Pentingnya adanya Pengarusutamaan Gender (PUG) serta peran gerakan perempuan (Faminisme) dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Strategi untuk meningkatkan  keterwakilan  perempuan  dalam  politik,  seperti  implementasi Affirmative Action dan aturan demokratis dalam partai politik, memperkuat penegakan kuota gender, memberikan  dukungan  dan  sumber  daya  yang  setara  bagi  caleg  perempuan,  mendorong liputan  media  yang  sensitif  terhadap  gender,  mendorong  partisipasi  perempuan  dalam jaringan politik, dan meningkatkan pendidikan gender bagi pemilih.  Keterwakilan perempuan di legislatif dapat membantu menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan.  Dengan  adanya  perempuan  di  parlemen,  kebijakan  akan  lebih  inklusif  dan berkeadilan gender dapat dihasilkan, sehingga mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara bagi perempuan serta memperkuat legitimasi demokrasi

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansa,  D.  (2016).  Menghadirkan  Kepentingan  Perempuan  dalam  Representasi. Jurnal Politik . doi:https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82
Badan  Pusat  Statistik.  (2023). Keterlibatan  Perempuan  di  Parlemen  (Persen),  2021-2022 . Retrieved  from  bps.go.id:  https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan- perempuan-di-parlemen.html
Dewi,  F.  M.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  Dalam Pendidikan  Di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Klaten  Provinsi  Jawa  Tengah. Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan .
Gultom, M. (2021). Indikator Kesetaraan Gender Dan Isu-Isu Gender Di Bidang Pendidikan.
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum , 1-8. doi:https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1149
Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. Jurnal  Hawa:  Studi  Pengarus  Utamaan  Gender  dan  Anak ,  156-172. doi:https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233
Hasanah,  U.,  &  Musyafak,  N.  (2017).  Gender  and  Politics:  Keterlibatan  Perempuan  dalam Pembangunan Politik. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 409-432.
doi:https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080
Kemen PPPA. (2021). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Kemen PPPA. (2022). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Komisi Pemilihan Umum. (2022). Rekapitulasi Calon Terpilih Anggota DPR RI Pemilu 2019 . Retrieved from opendata.kpu.go.id: https://opendata.kpu.go.id/dataset/a85454c87- 93b015e2b-f4cd8e25f-209bb
Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2022). Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 45-55. doi:https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.37594
Majid, I. (2022). Analisis atas Implementasi Pengarusutamaan Gender pada KPPN Karawang Tahun 2018-2021. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN .
Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 125-131. doi:https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2292
Marince, Y. (2013). Pengarusutamaan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Politik dan Komunikasi .
Rokhimah,  S.  (2014).  Patriarkhisme  dan  Ketidakadilan  Gender. Muwazah:  Jurnal  Kajian Gender , 132-145. doi:https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i1.440
Saguni, F. (2014). Pemberian Stereotype Gender. Musawa , 195-224.
Susanto, N. H. (2016). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. Muwazah , 120-130. doi:https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517
Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy`. Oxford: Basil Blackwell inc.
Wiasti,  N.  M.  (2017).  Mencermati  Permasalahan  Gender  dan  Pengarusutamaan  Gender (PUG). Sunari Penjor: Journal of Anthropology , 29-42. doi:https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04
Yusalia,  H.  (2014).  Pengarusutamaan  gender  (PUG)  dalam  tantangan  budaya  patriarki. Wardah , 195-201.
Yuslin,  H.  (2021).  Pembuktian  Strategi  Pengarusutamaan  Gender  (PuG):  Analisis  Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia , 162-170. doi:https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04