## Dimensi Moral dalam Proses PembangunanDaerah: Sebuah Analisis
Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan

## Utara
Arry Bainus 1 , Sonny Sudiar 2
Abstract
One of the main challenges in describing and analyzing development process in border area is its complexity and scope. It requires the use of  development  concept  and  moral  assessment,  so  those  concept  are discussed. This article is an analysis about the development process in the  border  area  of  north  Kalimantan.  Research  shows  that  the  real conditions  in  the  border  area  of  north  Kalimantan  are  still  poor.  It was proven by lack of infrastructure, and the basic need services such as education and health. What does it take to enhance the quality of development? Does it require an ethic approach? Moral dimension is designed  to  help  avoid  such  wrong  model  in  development implementation and support for sustained improvement in the border area of north Kalimantan.
Keywords: Development, Border Area, North Kalimantan, Moral.
Abstrak Salah  satu  tantangan  utama  dalam  mendeskripsikan  dan menganalisis  proses  pembangunan  di  wilayah  perbatasan  adalah kompleksitas  dan  cakupan  wilayah  itu  sendiri.  Hal  itu  memerlukan penggunaan  konsep  pembangunan  dan  penilaian  moral.  Artikel  ini adalah  sebuah  analisis  tentang  proses  pembangunan  di  wilayah perbatasan Kalimantan  Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sesungguhnya disana masih miskin. Hal itu dibuktikan dengan minimnya  infrastruktur  dan  kebutuhan  hidup  dasar  lainnya  seperti pendidikan  dan  kesehatan.  Apa  yang  dibutuhkan  untuk meningkatkan  kualitas  pembangunan?  Apakah  itu  membutuhkan pendekatan  etis?  Dimensi  moral  didesain  untuk  membantu  kita menghindari  model  yang  salah  dalam  implementasi  pembangunan dan  mendukung  untuk  perbaikan  berkelanjutan  di  wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Keywords:Pembangunan,Wilayah Perbatasan, Kalimantan
Utara, Moral.
Geliat pelaksanaan pembangunan di daerah baru mulai terasa konkrit setelah dirilisnya kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2000-an, yaitu dengan  mulai  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999. Dalam perkembangannya kebijakan desentralisasi ini semakin disempurnakan  melalui  revisi  yang  kemudian  melahirkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan evolusi terakhir dari kebijakan otonomi daerah di  Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah.  Adapun  dasar  pertimbangan  dari  kebijakan  otonomi
1 Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran
2 Dosen Hubungan Internasional Universitas Mulawarman
daerah  adalah  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang diorientasikan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat di daerah. Hakikat terdalam dari kebijakan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat  memiliki  kekuasaan/kewenangan  untuk  menetapkan  kebijakan sebagai  dasar  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintah,  termasuk kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan begitu Pemerintah Pusat berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan  Urusan  Pemerintah  oleh  Daerah.  Implikasi  dari  kebijakan desentralisasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melaksanakan  tata  kelola  pemerintah  dalam  beberapa  aspek  tertentu, seperti: kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan pelayanan publik.
Konsekuensi  dari  implementasi  kebijakan  desentralisasi  tersebut tidak  selamanya  berjalan  sesuai  dengan  ekspektasi  dan  orientasi  normatif yaitu  terciptanya  masyarakat  di  daerah  yang  lebih  sejahtera.  Dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan otonomi daerah kembali membuka  ruang  kesenjangan  ekonomi  masyarakat  pada  level  akar  rumput. Kebijakan otonomi daerah seolah-olah memberikan peluang bagi munculnya raja-raja kecil di tingkat daerah baik sektor birokrat maupun privat. Kondisi seperti  ini  tentu  saja  kurang  menggembirakan  bagi  masa  depan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di daerah.
Salah satu cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah  adalah  kawasan  perbatasan.  Kawasan  perbatasan  negara  sangat identik  sebagai  kawasan  yang  tertinggal  dan  terbelakang  jika  dibandingkan dengan  daerah-daerah  lainnya  di  bumi  pertiwi  Indonesia.  Padahal  kawasan perbatasan mempunyai sumber daya alam yang terbilang cukup besar, serta kekayaan  tradisi  sosial  budaya  masyarakat  yang  mengandung  nilai-nilai kehidupan  berbudi  luhur.  Namun  sayang  semua  potensi  tersebut  tidak optimal diberdayakan sehingga belum mampu mengangkat harkat-martabat masyarakat perbatasan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kondisi inilah  yang  terus  menjadi  problem  klasik  kawasan  perbatasan  dari  waktu- waktu, yang mengakibatkan kawasan perbatasan selalu menjadi daerah yang tertinggal dalam segala aspek kehidupan.
Pembangunan adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk alasan  kemajuan  dan  perubahan  menjadi  lebih  baik.  Dengan  demikian pembangunan menjadi sebuah proses yang senantiasa harus dilakukan oleh setiap  pemerintahan  dari  sebuah negara  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.
Seperti  yang  sudah  terjadi,  dunia  saat  ini  masih  terus  disibukkan dengan  berbagai  problem  yang  hampir  selalu  hadir  dalam  kehidupan  umat manusia,  antara  lain; kemiskinan,  kelaparan,  tidak terpenuhinya  kebutuhan dasar, kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi problem- problem tersebut maka sangat dibutuhkan peran sentral dari pembangunan. Pembangunan  sebagai  suatu  kebijakan  publik  semestinya  harus  dilihat sebagai  sebuah  proses  politik.  Ini  berarti  bahwa  dalam  membahas
pembangunan,  kita  akan  dihadapkan  pada  pertanyaan-pertanyaan  seperti; siapa yang mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan, apa yang mereka  dapatkan  dari  proses  pembangunan  tersebut,  bagaimana  mereka mendapatkannya,  dan  kapan?  (Budi  Winarno,  2008:  ix).  Dengan menggunakan  model  kerangka  berpikir  seperti  ini,  maka  dapat  diperoleh sebuah  gambaran  yang  jelas  mengenai  proses  pembangunan  dan  dampak yang  ditimbulkan  dari  proses  pembangunan  tersebut.Model  kerangka berfikir ini sangat relevan ketika digunakan untuk mengkaji penyelenggaraan pembangunan  kawasan  perbatasan  negara,  sehingga  dengan  begitu  dapat diperoleh  deskripsi  yang  jelas  tentang  agen  dan  stuktur  dari  pelaksanaan pembangunan  kawasan  perbatasan  negara.  Apa  benar  masyarakat  di kawasan  perbatasan  negara  memperoleh  manfaat  yang  konkritdari  semua pelaksanaan  pembangunan  tersebut,  atau  justru  sebaliknya  mereka  hanya menjadi  komoditas  atau  korban  yang  tidak  diuntungkan  dari  proses pembangunan.  Apakah  penyelenggaraan  pembangunan  di  kawasan perbatasan  negara  mempertimbangkan  aspek  moralitas,  sudahkah pemerintah  dan  mitranya  (sektor  privat)  sebagai  agen  pembangunan menggunakan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip etis yang lebih memprioritaskan  kepentingan  masyarakat  umum  daripada  hanya  sekadar memperkaya  diri?  Artikel  ini  merupakan  sebuah  upaya  untuk  menjelaskan pertanyaan-pertanyaan  seputar  dimensi  moral  dalam  proses  pembangunan daerah, khususnya di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Utara.

## Pembangunan yang mengutamakan Moral
Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi yang ideal maka diperlukan  kehadiran “ethical  assessment” dalam  proses  pembangunan. Moral  dimension  of  development bisa  menjadikan  pembangunan  lebih bermakna  bagi  kehidupan  manusia  dan  lingkungannya  secara  positif  dan komprehensif.  Karena  secara  substantif,  prinsip-prinsip  dasar  etika  akan selalu  mengedepankan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  keadilan,  kebebasan, otonomi, otoritas, demokrasi (David A. Crocker, 2008).
Merujuk  pada  pendapatnya  Denis  Goulet  dan  Peter  Berger….. insisted that  was  often  called  development  was  bad  for  human  being  and  that  both ethics  and  development  would  benefit  from  interaction (David  A.  Crocker, 2008).  Harus  diakui  memang  bahwa  ketika  etika  hadir  mendampingi pembangunan  maka  akan  tercipta  kondisi  equilibrium  yang  lebih  berpihak pada kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan lingkungan ekologisnya. Mungkin bisa dikatakan development without ethic is blind and ethic without development  is  empty. Rancangan  model  pembangunan  yang  berbasis  etika- moral  merupakan  pembangunan  yang  inklusif  menawarkan  dan  menjaga keuntungan bagi setiap individu dalam masyarakat tanpa memandang status dan  identitasnya.  Strategi  pembangunan  harus  lebih  sensitif  dan  berpihak pada komunitas masyarakat miskin yang notabene selama ini menjadi objek pembangunan  yang  selalu  dirugikan.  Pembangunan  yang  etis  adalah pembangunan  yang  mempunyai  komitmen  kuat  untuk  mengurangi
kerusakan  lingkungan.  Model  pembangunan  yang  dapat  menciptakan masyarakat  tanpa  kesenjangan  antara  yang  kaya  dan  miskin,  model pembangunan  yang  bisa  memaksimalkan  pertumbuhan  ekonomi  dalam sebuah  masyarakat  yang  tidak  berorientasi  untuk  kekayaan  pribadi,  model pembangunan  yang  otoritarian-egaliterianisme  yang  mana  seluruh  anggota masyarakatnya dapat terpuaskan.

## Konsep  Pembangunan:  Peningkatan  Kesejahteraan  Masayarakat Perbatasan
Secara denotatif kata pembangunan memiliki beberapa makna positif, antara lain; perubahan sosio-ekonomi, pertumbuhan, kemajuan, modernisasi. Namun  istilah  pembangunan  juga  sering  dikonotasikan  sebagai  jargon  dan semboyan yang digunakan untuk memajukan, memakmurkan dan menjawab semua tantangan yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan, penderitaan serta  keterbelakangan (underdevelopment) masyarakat  di  negara-negara Dunia  Ketiga (developing  countries). Sedangkan  yang  dimaksud  dengan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kondisi hidup secara efektif yang diukur  dengan  bertambahnya income  per  kapita dan  progress  teknologi, terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, distribusi pendapatan yang merata. Gagasan  tentang  pembangunan  pada  hakikatnya  adalah  peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman dan lebih tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup masyarakat di hari  depan.  Dengan  demikian  usaha  pembangunan  mempunyai  makna humanisasi,  atau  dengan  kata  lain  usaha  untuk  memanusiakan  manusia. Pembangunan  dari  dan  untuk  manusia  seutuhnya,  yang  berarti  manusia sebagai  subjek  dan  sekaligus  objek  pembangunan,  serta  berusaha  untuk menciptakan  keselarasan,  keserasian  dan  keseimbangan  dalam  hidupnya, baik kehidupan material maupun spiritual (Machnun Husien, 1986: 1). Lebih lanjut, tujuan utama dari pembangunan tersebut selain untuk meningkatkan kesejahteraan  manusia,  pembangunan  juga  mempunyai  tujuan  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  yang  paling  mendasar  dalam  kehidupan manusia  seperti;  ketersediaan  pangan,  perlindungan  keamanan,  akses pendidikan  dan  layanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  tersebut  maka  proses  pembangunan  membutuhkan  modal yang  komprehensif,  seperti:  investasi,  finansial,  teknologi,  sumber  daya manusia yang terlatih, serta jaringan yang kuat.
Paling  tidak  terdapat  lima  paradigma  dalam  konsep  pembangunan, paradigma-paradigma tersebut mendasari proses pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara, yaitu: paradigma growth, yang menekankan pada trickle down  effect  dan  teori  pertumbuhan  Rostowian;  paradigma  welfare  state, yang  menekankan  pada redistribution  with  growth/basic  need (Chenery); paradigma  neo-economy  yang  menekankan  pada  ekonomi  yang mementingkan  rakyat  kecil  (Ul-Haq,  Seer);  paradigma  structuralize,  yang menekankan  pada  kondisi  keterbelakangan  yang  disebabkan  oleh  struktur
ekonomi (Frank, Dos Santos); dan paradigma humanizing , yang menekankan pada wawasan manusia (Goulet, Korten), (Tjokrowinoto, 1996).
Dalam  upaya  untuk  memberantas  kemiskinan  dan  keterbelakangan yang  melanda  khususnya  pada  negara-negara  dunia  ketiga  telah diformulasikan  beberapa  strategi  pembangunan,  yaitu:  (1).  Strategi pembangunan  berorientasi  pada  pertumbuhan  ( growth  strategy );  (2). Strategi  pembangunan  berorientasi  pada  kesejahteraan  ( welfare  strategy ); (3).  Strategi  pembangunan  yang  berpusat  pada  manusia  ( people  centered development ).
Strategi  pembangunan  berorientasi  pertumbuhan  ( growth  strategy ) merupakan  strategi  pembangunan  yang  berkembang  pada  tahun  1950-an sampai  dengan  1960-an.  Strategi  pembangunan  ini  memandang  bahwa pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukurnya adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.Walaupun  strategi  pembangunan dengan  mengutamakan  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  telah  berhasil meningkatkan  GNP  ( Gross  National  Product )  di  banyak  negara,  tetapi kenaikkan  GNP  tersebut  cenderung  diikuti  oleh  penurunan  dan  proporsi relative  pendapatan  nasional  yang  diterima  oleh  sebagian  besar  penduduk miskin. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bawasir (1977) keberhasilan dalam memacu pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta diikuti oleh kondisi membaiknya  distribusi  pendapatan.  Program-program  pembangunan  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  hanyalah menguntungkan  sekelompok  orang  kecil  yang  nobene  kaya  dan  elite-elite setempat.
Akibatnya, pembangunan itu semakin jauh dari masyarakat. Besarnya jurang  pemisah  antara  kalangan  berada  dan  yang  tidak  mampu  semakin melebar,  ekspektasi trickle  down  effect sebagaimana  yang  diharapkan  tidak pernah  menetes  sampai  ke  bawah.  Sebagai  koreksi  atas  kekurangan- kekurangan strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan, maka muncul  kemudian  strategi  pembangunan  yang  berorientasi  pada kesejahteraan (welfare  strategy). Strategi  ini  menegaskan  bahwa  masalah kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang pada dasarnya bukan merupakan  kemubaziran  ekonomi,  akan  tetapi  masalah  kemiskinan  pada hakekatnya  karena  rendahnya  produktivitas  kerja  dan  tidak  memadainya kemampuan untuk membiayai beban kehidupan.
Abdul Wahab (1994) memandang bahwa konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tersebut merupakan suatu pendekatan yang di satu sisi dapat digunakan untuk memacu produktivitas, kesempatan kerja dan  pendapatan,  dan  di  sisi  lain  mampu  pula  mengurangi  akibat-akibat negatif  yang  berwujud  ketimpangan-ketimpangan  pendapatan  serta penguasaan  asset  pembangunan.  Namun  strategi  pembangunan  ini mengandung  beberapa  kelemahan  karena  pendekatannya  cenderung memandang  rakyat  sebagai  obyek  pengabdian  melalui charity  program pendekatan patronizing, nature, protection, sehingga semakin meningkatkan ketergantungan  masyarakat  terhadap  birokrasi,  dan  kondisi  seperti  ini
merupakan  kendala  serius  bagi  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development ).  Kelemahan  lain,  dari  segi  manajemen  pembangunan, mengandung  dua  kelemahan  pokok.  Pertama,  program-program kesejahteraan  yang  didesain,  dibiayai  dan  dikelola  secara  sentralistis tersebut memerlukan biaya yang sangat mahal untuk dapat berhasil. Kedua, program  kesejahteraan  semacam  itu  terlalu  menguntungkan  pelaksananya pada  manajemen  birokrasi  yang  kaku  /tidak  lentur  dan  tidak  mempunyai kemampuan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  yang dibutuhkan  masyarakat.  Sebaliknya  masyarakat  harus  menyesuaikan  diri dengan apa yang dapat diberikan oleh birokrasi (Korten, 1989).
Ketergantungan  masyarakat  pada  birokrasi  dapat  menimbulkan dampak  lain.  Abdul  Wahab  (1994)  mengemukakan  bahwa  jika  upaya peningkatan  produktivitas  diserahkan  kepada  birokasi  pemerintah,  maka sering  terjadi  bahwa  target  masyarakat  dari  program  tersebut  tidak  tepat sasaran,  artinya  bukan  mereka  yang  benar-benar miskin,  melainkan  miskin menurut  kacamata/kriteria  birokrat.  Dalam  sebuah  situasi  dimana  kontrol politik  terhadap  implementasi  kebijakan  pembangunan  dari  perangkat politik  dan  masyarakat  sendiri  sangat  lemah,  sehingga  sering  terjadi kekeliruan  dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan  yang  sepenuhnya mengandalkan mesin pemerintah.
Berdasarkan  kelemahan-kelemahan  yang  ada  pada  strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan, pada tahun  1980-an  muncul  strategi  pembangunan  baru  yaitu people  centered development (pembangunan  berpusat  pada  manusia).  Ada  dua  pandangan dalam  konteks  pembangunan  berwawasan  manusia  yaitu:  pertama, Production Centered Development yang lebih menempatkan manusia sebagai instrument atau obyek dalam pembangunan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada  produktivitas  dimana  kemakmuran  yang  melimpah  dan  menjadi  si miskin menerima secara pasif. Kemudian manusia dipandang sebagai faktor produksi  saja  dan  mengabaikan  manusia  lainnya.  Kedua, People  Centered Development/Human  Centered  Development yang  menekankan  pentingnya penguatan  ( empowerment )  manusia  yaitu  kemampuan  manusia  untuk mengaktualisasikan  segala  potensinya  sebagai  manusia  (Korten,  1988; Tjokrowinoto, 1996).
Ternyata  paradigma People  Centered  Development menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekedar membentuk manusia professional dan terampil  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  dapat  memberikan kontribusinya  di  dalam  proses  pembangunan.  Manusia  diletakkan  sebagai inti  dalam  pembangunan.  Pelaksanaan  pembangunan  harus  berasal  dari manusia, dilakukan oleh manusia, serta untuk kepentingan manusia. Dengan demikian,  pendekatan  ini  menempatkan  manusia  sebagai  subjek  dalam proses  pembangunan  sebagai  upaya  pemecahan  masalah-masalah pembangunan melalui pemberdayaan. Logika yang melandasi paradigma ini adalah  keseimbangan  ekologi  manusia  ( balanced  human  ecology ),  sumber pembangunan yang utama adalah informasi prakarsa yang kreatif yang tidak
pernah  habis,  dan  tujuannya  adalah  perkembangan  manusia  dalam  arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada  individu,  bukan  hanya  sebagai  objek  tetapi  sebagai  subjek/pelaku ( actors ) yang menentukan tujuan, menguasai sumber daya dan mengarahkan proses  yang  menentukan  hidupnya.  Oleh  karena  itu  paradigma  ini memberikan  tempat  yang  paling  bagi  prakasa  dan  keanekaragaman  lokal, serta pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (Korten,1989).
Dalam  pandangan  Budiman  (1995),  paradigma  ini  diterjemahkan sebagai  upaya  pembangunan  yang  ditujukan  kepada  manusia  melalui penciptaan  kondisi  atau  lingkungan,  baik  lingkungan  politik  maupun lingkungan  budaya  yang  dapat  mendorong  lahirnya  manusia  yang  kreatif. Karena  hanya  manusia  kreatif  yang  mampu  menyelenggarakan pembangunan  dan  memecahkan  masalah  yang  dimilikinya.Pembangunan harus  dilakukan  dengan  cara  memberikan  kesempatan  kepada  kelompok lapisan  bawah  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  program pembangunan  yang  mereka  pilih  sendiri.  Oleh  karenanya  Bryan  &  White (1987) menegaskan bahwa pembangunan yang berwawasan kepada manusia (people  centered  development) adalah  proses  peningkatan  kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini berarti masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan atau masyarakat berperan serta sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Kemudian lebih lanjut  ditegaskan  pula  bahwa  pembangunan  buaknlah  semata-mata  untuk meningkatkan  manfaat  material  yang  pada  tataran  praktis  seringkali membuahkan  dehumanisasi.  Untuk  itu  dalam  paradigma people  centered development agar dapat meningkatkan martabat manusia dibutuhkan aspek- aspek  lain:  (1). Capacity ,  yaitu  aspek  yang  membangkitkan  kemampuan optimal  manusia  baik  individu  atau  kelompok  untuk  melakukan pembangunan;  (2). Equity ,  yaitu  aspek  yang  mendorong  tumbuhnya kebersamaan,  kemerataan  nilai  dan  kesejahteraan  dengan  pemerataan  dari hasil-hasil  pembangunan;  (3). Empowerment ,  yaitu  sebuah  tindakan memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  untuk  membangun  dirinya sendiri  sesuai  dengan  kemampuannya;  (4). Sustainability ,  yaitu membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri dan mampu bertahan;  (5). Interdependence ,  yaitu  mengurangi  ketergantungan masyarakat  yang  satu  terhadap  yang  lainnya,  serta  menciptakan  hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.
Pembangunan  manusia  tidak  dapat  berdiri  sendiri  melainkan  saling terkait  dengan  pembangunan  masyarakat  karena  manusia  secara  kodrati mempunyai  kecenderungan  hidup  bermasyarakat  sesuai  dengan kedudukannya  sebagai  mahluk  individu,  mahluk  sosial  dan  mahluk  Tuhan. Masyarakat  terdiri  dari  individu,  kelompok,  dan  komunitas  yang  saling berinteraksi  dan  berkomunikasi  satu  sama  lain,  baik  yang  terorganisir maupun yang tidak terorganisir dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup.  Dalam  hal  ini,  suatu  masyarakat  menekankan  pada  kebersamaan,
kemerataan,  keberdayaan,  kemandirian  dan  saling  ketergantungan (Supriyatna, 2000).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  faktor  yang  paling  penting  dalam membangun masyarakat adalah memperhatikan karakteristik komunitas dan masyarakat  umum,  informasi  yang  bersifat  global  dan  pesatnya perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  sumber  daya  manusianya,  karena faktor-faktor  tersebut  menjadi  faktor  utama  bagi  perubahan  sosial  dan kemajuan  masyarakat.Dengan  demikian,  pembangunan  masyarakat  dalam arti  luas  dapat  diartikan  sebagai  perubahan  sosial  yang  terencana  untuk meningkatkan  dan  memperbaiki  kehidupan  masyarakat  secara  umum  baik dari segi budaya, ekonomi, sosial maupun agama. Sebaliknya pembangunan masyarakat dalam arti sempit berarti perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan  kehidupan  lokalitas  atau  komunitas  tertentu  seperti  pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Berdasarkan  konsep-konsep  pembangunan  yang  telah  diurai  di  atas seharusnya  pelaksanaan  pembangunan  kawasan  perbatasan  seperti  di Kabupaten  Malinau  dan  Kabupaten  Nunukan  berorientasi  pada  hasil pembangunan  yang  berpihak  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyrakat dan  kelestarian  serta  keberlangsungan  lingkungan  hidup.  Untuk  mencapai tujuan  pembangunan  tersebut  maka  pemerintah  perlu  memformulasikan sebuah  kebijakan  pembangunan  yang  komprehensif  dengan  memposisikan manusia  (masyarakat)  perbatasan  sebagai  salah  satu  agen  pembangunan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan  hingga  tahap  evaluasi.Sehingga  posisi  masyarakat  perbatasan bukan  hanya  sebagai  objek  pembangunan  yang  cenderung  pasif  bahkan seringkali  menjadi  korban  dari  proses  pembangunan  tersebut.  Dalam konteks ini, maka proses pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan seyogyanya  direalisasikan  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  etis. Dengan  meletakan  moral  sebagai  basis  dalam  menjalankan  program- program  pembangunan  maka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di kawasan perbatasan menjadi semakin nyata.
Kondisi faktual yang terjadi saat ini memang sangat memprihatinkan. Ketertinggalan,  keterisolasian  dan  minimnya  sarana  dan  prasarana  masih menjadi corak yang kental kawasan perbatasan. Kondisi tersebut tentu saja berpengaruh  pada  kehidupan  sosial  masyarakatnya.  Mereka  bukan  hanya hidup dalam kondisi keterbatasan, bahkan yang lebih menyedihkan mereka merasa  kurang  diperhatikan  sebagai  warga  negara  yang  menghuni  wilayah teritorial  NKRI.  Kehadiran  negara  terasa  sangat  kurang,  karena  pemenuhan kebutuhan  mendasar  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  masih  belum  bisa terpenuhi dengan baik. Akibatnya tentu saja menimbulkan kesenjangan yang sangat  tajam  antara  kawasan  perbatasan  dengan  daerah  yang  lain. Rancangan  model  pembangunan  kawasan  perbatasan  yang  berbasis  moral menjadi  sebuah  keniscayaan  untuk  menciptakan  kondisi  equilibrium  yang dapat  memberikan  atau  paling  tidak  untuk  mengurangi  kesenjangan tersebut.
Dilema Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan Utara Dalam tataran praktis kawasan perbatasan dapat dielaborasi menjadi dua bagian, yaitu perbatasan laut dan perbatasan darat. Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di 3 (tiga) pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Papua dan Pulau  Timor,  dan  tersebar  di  5  (lima)  provinsi,  yaitu:  Kalimantan  Barat, Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Utara,  Papua,  dan  Nusa  Tenggara  Timur. Kawasan  perbatasan  darat  di  Pulau  Kalimantan  berbatasan  dengan  negara Malaysia,  di  Pulau  Papua  berbatasan  dengan  negara  Papua  Nugini,  dan  di Pulau  Timor  berbatasan  dengan  negara  Timor  Leste.  Adapun  cakupan administrasi  yang  berada  di  wilayah  provinsi  Kalimantan  Utara  adalah sepanjang  990  km  melintasi  17  kecamatan  dan  duan  2  kabupaten,  yakni Kabupaten  Malinau  dan  Kabupaten  Nunukan  berbatasan  dengan  negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur   (Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015:103).
Untuk konteks Kalimantan Utara, isu pembangunan perbatasan yang paling  banyak  perhatian  oleh  banyak  kalangan  adalah  masalah  pelayanan infrastruktur  transportasi.  Kondisi  faktual  di  kawasan  perbatasan  darat Kalimantan Utara (seperti yang ada di Kabupaten Malinau: Kecamatan Long Nawang,  Kecamatan  Long Ampung,  dan  di  Kabupaten  Nunukan:  Kecamatan Krayan,  Kecamatan  Krayan  Selatan,  Kecamatan  Lumbis  Ogong,  Kecamatan Simanggaris, Kecamatan Tulin Onsoi) masih didominasi oleh kondisi jaringan jalan  yang  buruk.  Pada  umumnya  kondisi  jaringan  jalan  di  kawasan perbatasan darat tersebut masih banyak ditemukan berupa jalan tanah dan berbatu.  Bahkan  pada  kondisi  tertentu  seperti  saat  musim  hujan  biasanya diperparah  dengan  kondisi  jalan  yang  berlumpur  sehingga  semakin menghambat mobilitas pergerakan orang dan barang. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada tingkat konektivitas kawasan perbatasan dengan daerah- daerah  lain,  hal  ini  tentu  saja  dapat  mengganggu  aktivitas  ekonomi  di kawasan  perbatasan  tersebut.  Kondisi  yang  lebih  memprihatinkan  adalah terdapat  beberapa  Kecamatan  di  kawasan  perbatasan  yang  hanya  bisa dicapai  dengan  menggunakan  pesawat  perintis  dari  ibukota  provinsi  dan ibukota  kabupaten,  sebuah  kenyataan  memprihatikan  yang  mengakibatkan pergerakan  masyarakat  menjadi  sangat  terbatas  dan  berdampak  juga  pada tingginya harga kebutuhan barang pokok.
Selain persoalan infrastruktur transportasi jalan, isu yang juga kerap kali  didiskusikan  dalam  pengelolaan  kawasan  perbatasan  darat  adalah persoalan minimnya akses terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman seperti: jaringan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan telekomunikasi. Hal terkait juga dengan persoalan minimnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di kawasan perbatasan belum tersedia sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan yang representatif.  Fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  seperti  sekolah  dan puskesmas yang ada masih jauh dari memadai, walaupun ada biasanya tidak ditunjang oleh tenaga pendidik dan tenaga medis yang cukup.
Pembangunan  menjadi  kata  kunci  yang  paling penting untuk  sebuah alasan  perbaikan  kondisi  di  wilayah  perbatasan.  Pembangunan  merupakan sebuah  keniscayaan  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  negara-bangsa  yang mendambakan untuk mewujudkan mimpi tentang kesejahteraan masyarakat secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu  konsentrasi  implementasi  program pembangunan nasional  tidak hanya  berkutat di  daerah  perkotaan,  tapi juga harus diorientasikan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan perbatasan.
Kawasan  perbatasan  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  merupakan  salah satu  titik  potensial  yang  bisa  dijadikan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru tersebut.  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang  merupakan  provinsi  termuda  di Pulau Kalimantan yang secara resmi terbentuk pada tahun 2012 ditetapkan sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Secara geografis posisi wilayah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung  dengan  daratan  Malaysia  Timur,  bahkan  terdapat  dua  Kabupaten sekaligus  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  yaitu  Kabupaten  Nunukan  dan Kabupaten  Malinau  yang  berjarak  sangat  dekat  dengan  wilayah  kedaulatan negara  Malaysia  (FISIP-Universitas  Mulawarman,  2015:  1).  Alasan  utama yang mendasari mengapa kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara perlu  dijadikan  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru  adalah  karena wilayah  perbatasan  yang  di  Kabupaten  Nunukan  dan  Kabupaten  Malinau memiliki  sejumlah  potensi  sumber  daya  alam  yang  luar  biasa,  antara  lain : sumberdaya  hutan  dan  kawasan  konservasi,  keanekaragaman  hayati,  perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, bahan tambang dan sumber daya mineral, potensi wisata  alam.  Sejumlahpotensi  tersebut  harus  diakui  belum  dimanfaatkan  secara optimal oleh pemerintah.
Ketika  modal  pembangunan  telah  terpenuhi,  maka  tahap  berikutnya yang harus dilakukan adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.Perencanaan perlu dilakukan agar pembangunan mempunyai target dan sasaran yang terukur  dengan baik. Sehingga pembangunan tidak salah  arah.Dengan  berbagai  macam  kendala  yang  kerap  kali  muncul  dalam prosesnya,  pembangunan  tetap  harus  dilakukan  meskipun  makna  esensial dari  pembangunan  tersebut  bisa  mengalami  reduksi.  Dengan  kata  lain pembangunan  mengalami  apa  yang  disebut  dengan  anomali.  Pembangunan yang  pada  awalnya  diproyeksikan  untuk  meningkatkan  dan  memperbaiki kualitas  kehidupan  semua  manusia,  justru  memproduksi  penderitaan  bagi sebagian  orang.  Mengapa  hal  ini  bisa  terjadi?  Pembangunan  memang  telah menjadi  sebuah  persoalan  yang  dilematis,  di  satu  sisi  kita  membutuhkan pembangunan  untuk  perubahan  dan  kemajuan  menuju  kepada  kehidupan yang  lebih  baik,  namun  di  sisi  lain  ternyata  pembangunan  justru memproduksi kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan manusia.  Manisnya  pembangunan  hanya  bisa  dinikmanti  oleh  segelintir orang,  sementara  di  lain  pihak  dengan  jumlah  yang  lebih  besar  terdapat kelompok masyarakat yang menderita menjadi korban pembangunan.
Industrialisasi  sebagai  salah  satu  contoh  pembangunan  adalah persoalan  yang  dilematis.  Menurut  George  J.  Aditjondro  (2003)
industrialisasi  merupakan  berkah,  tetapi  tidak  untuk  semua  lapisan masyarakat.  Industrialisasi  yang  berlangsung  di  Indonesia  hanya  berpihak pada  kelas  atas (upper  class). Sementara  kelas  bawah (lower  class) lebih diposisikan  sebagai  instrument  bagi  berputarnya  roda  pembangunan  dan industrialisasi  tersebut.  Selain  itu,  lingkungan  dan  alam  dengan  segala sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya terus-menerus dieksploitasi tanpa pernah berfikir secara cermat dan komprehensif tentang dampak yang dapat  ditimbulkan  dari  aktivitas  pembangunan  yang  tidak  berwawasan lingkungan itu.
Banyak  sekali  data  yang  menunjukkan  tentang  rusaknya  lingkungan. Mulai  dari  penggundulan  hutan  dengan  penebangan  kayu  secara  besar- besaran,  pencemaran  air  laut  karena  limbah  industri,  polusi  udara  yang ditimbulkan dari industri manufaktur. Bahkan lahan pertanian serta daerah pemukiman  pun  digunakan  untuk  alasan  pembangunan.  Hal  ini  tentu  saja sangat  memprihatinkan  karena  pembangunan  yang  dilakukan  dengan  cara- cara yang tidak mengindahkan persoalan lingkungan. Hal ini tentu saja dapat menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia di masa depan.
Dalam  konteks  perbatasan  negara  di  Kalimantan  Utara  ternyata proses  pelaksanaan  pembangunan  belum  bisa  meningkatkan  kesejahteraan warga  negaradi  beberapa  kecamatan  yang  berbatasan  langsung  dengan wilayah teritorial negara tetangga Malaysia seperti:Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan  Selatan,  Pujungan  dan  Bahau  Hulu  (Kabupaten  Malinau),  Sebatik Barat, Krayan, Krayan  Selatan, Lumbis, dan Sebuku (Kabuapeten Nunukan). Kondisi  tersebut  bisa  jadi  disebabkan  oleh  kurangnya  pertimbangan  yang memprioritaskan prinsip-prinsip moral dalam proses menetapkan kebijakan pembangunan  kawasan  perbatasan.  Bukti  konkrit  dari  pernyataan  tersebut antara  lain  masih  banyaknya  sejumlah  permasalahan  yang  belum  dapat terselesaikan,  yaitu: pertama, permasalahan  dalam  hal  pertahanan, keamanan  dan  penegakan  hukum.  Keberadaan  Pos  Lintas  Batas,  Pos Pemeriksaan Lintas Batas beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan  sebagai  pintu  gerbang  yang  mengatur  arus  keluar-masuk  orang dan  barang  adalah  sarana  dan  prasarana  yang  sangat  penting  namun jumlahnya  masih  kurang  dan  sangat  terbatas.  Padahal  infrastruktur  ini merupakan  fasilitas  yang  mendorong  interaksi  sosial  dan  ekonomi  di kawasan  perbatasan.  Akibatnya  banyak  terjadi  kasus  atau  aktivitas  illegal ( illegal  trading,  illegal  logging,  illegal  migrant,  human  trafficking).  Kedua, permasalahan  aspek  ekonomi  kawasan.  Kemiskinan  masih  merupakan permasalahan  utama  di  kawasan  perbatasan  Kalimantan  Utara,  terbukti masih tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan. Hal ini disebabkan  oleh  akumulasi  berbagai  faktor,  yaitu:  rendahnya  mutu sumberdaya  manusia,  minimnya  infrastruktur  pendukung,  redahnya produktivitas  masyarakat  dan  belum  optimalnya  pemanfaatan  sumberdaya alam  di  kawasan  perbatasan. Ketiga, belum  memadainya  sarana  dan prasarana.  Pembangunan  infrastruktur  di  kawasan  perbatasan  memang selalu  menjadi  momok  utama,  khususnya  infrastruktur  di  bidang
transportasi.  Kurang  memadainya  sarana  yang  ada  menjadi  kendala  utama bagi  kawasan  perbatasan  untuk  keluar  dari  persoalan  ketertinggalan  dan keterisolasiannya.  Jaringan  jalan  penghubung,  alat  transportasi,  dan prasarana  pendukung  lainnya  seperti:  pelabuhan  dan  bandar  udara  masih kurang  memadai.  Belum  lagi  faktor  kendala  cuaca  yang  kerap  kali mempersulitkan  keadaan  untuk  bisa  sampai  di  kawasan  perbatasan Kalimantan  Utara.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  komunikasi  juga menjadi andil tersendiri bagi kawasan perbatasan untuk berinteraksi dengan dunia  luar.  Belum  lagi  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  dasar  masyarakat seperti layanan pendidikan dan kesehatan.

## Catatan Penutup
Dinamika pembangunan yang tidak dilandaskan pada prinsip-prinsip dan  nilai  etika  dapat  kehilangan  makna  sejatinya.  Karena  tanpa  kehadiran etika  dalam  proses  pembangunan  hanya  menghasilkan  ketidakadilan, ketidakselarasan  dalam  kehidupan  manusia  secara  keseluruhan.  Itu sebabnya  keberadaan  etika  menjadi  sangat  siginifikan.  Karena  dengan adanya  etika  dalam  proses  pembangunan  dapat  menemukan  makna sejatinya,  yaitu  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik,  adil, makmur dan sejahtera.
Selain  itu,  etika  pembangunan  menjamin  bagi  terciptanya  kondisi equilibrium  yang  berpihak  bagi  keseluruhan  umat  manusia  beserta  dengan alam dan lingkungan ekologisnya. Hal ini disebabkan karena secara esensial, prinsip-prinsip  dasar  yang  terkandung  dalam  etika  selalu  memprioritaskan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  persoalan  keadilan,  kebebasan,  otonomi, otoritas,  dan  demokrasi.Di  samping  dapat  memaksimalkan  pertumbuhan ekonomi,  pembangunan  yang  berbasis  etika  secara  gradual  dapat mengurangi  kesenjangan  antara  golongan  kaya  dan  golongan  miskin  dalam sebuah masyarakat, yang sama sekali tidak berorientasi pada kepuasan dan kesenangan pribadi atau kelompok. Serta yang paling penting adalah bahwa keberadaan  etika  dalam  proses  pembangunan  mempunyai  komitmen  yang kuat  pada  upaya  untuk  mengurangi  kerusakan  lingkungan,  demi kelangsungan hidup generasi-generasi penerus di masa depan.
Akhir  tulisan  ini  mencoba  untuk  menegaskan  bahwa  pelaksanaan pembangunan  kawasan  perbatasan  sampai  saat  ini  belum  sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip etika, karena kenyataan berbicara masih begitu banyak  kondisi  ketertinggalan  yang  terjadi  di  kawasan  perbatasan  secara khusus  yang  terletak  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  sebagai  kajian  dalam tulisan  ini.  Oleh  karena  itu,  rekomendasi  untuk  mendasarkan  program- program  pembangunan  di  kawasan  perbatasan  dengan  mengedepankan dimensi moral menjadi tawaran utama yang ingin diajukan. Sehingga cita-cita pembangunan  yang  berorientasi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat menjadi nyata, dan bukan slogan semata.

## Referensi:
Aditjondro.J,  George.  2003. Korban-korban  Pembangunan  Tilikan  Terhadap Beberapa  Kasus  Perusakan  Lingkungan  di  Tanah  Air. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Budiman,  Arif.  1995. Teori  Negara:  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi, Jakarta, Gramedia
Crocker, A. David. 2008. Ethic of Global Development: Agency, Capability and Deliberative Democracy, Cambridge University Press. Husien,  Machnun.  1986. Etika  Pembangunan  dalam  Pemikiran  Islam  di Indonesia. CV. Rajawali, Jakarta.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2010. RPJNM 2010-2014, Direktorat  Kawasan  Khusus  dan  Daerah  Tertinggal, Jakarta.
Koespramoedyo,  Deddy  dkk,  2003. Strategi  dan  Model  Pengembangan Wilayah  Perbatasan  Kalimantan. Direktorat  Pengembangan  Kawasan Khusus & Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah & Pengembangan Regional BAPPENAS, Jakarta.
Korten,  David  C.  1989. Pembangunan  Berdimensi  Kerakyatan, Jakarta, Yayasan Obor
Laporan  Akhir  Penelitian  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Provinsi  Kalimantan Utara Tahun 2015, FISIP-Universitas Mulawarman, Samarinda.
MacEwan,  Arthur.  1999. Neo  Liberalism  or  Democracy:  Economic  Strategy, Markets and Alternatives for the 21 st Century. Zed Books London. Mubyarto.  1986.  “Etika  Pembangunan  Ekonomi”  dalam Etika  Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia. CV. Rajawali, Jakarta. Peet,  Richard  &  Elaine  Hartwick.  1999. Theory  of  Development. Guildford Press New York.
Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015  Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. Anchor Books, New York Ufford,  Philip  Quarles  van  &  Ananta  Kumar.  2004.  Kritik  Moral Pembangunan, Kanisius, Yogyakarta.
Tjokroaminoto,  Moeljarto.  1996. Pembangunan  Dilema  dan  Tantangan,
Jakarta, Pustaka Pelajar
Wahab,  Abdul.  1994.  “Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Realita  dalam Konteks Politik  Indonesia  dalam  Z.A.  Achmady  dkk. Kebijakan  Publik  dan Pembangunan, Malang, IKIP. Winarno,  Budi.  2008. Pertarungan  Negara  Versus  Pasar. Media  Pressindo, Yogyakarta.