Volume 1, Nomor 9, September 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## STABILISASI KETERSEDIAAN PANGAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MELALUI PERUM BULOG
Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia E-mail: Yudistira.dijaya25@gmail.com, wegotadeus@gmail.com dan Rudepel.leo@gmail.com
Diterima:
23 Agustus 2021 Direvisi: 08 September 2021 Disetujui: 15 September 2021

## Abstrak
Undang-undang  pangan  yang  baru  ini  berupaya  memberikan kewajiban  kepada  negara  untuk  menghormati,  memenuhi,  dan melindungi  hak  atas  pangan  warga  negaranya.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  menggunakan wawancara  dan  observasi  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat dalam Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Perum Bulog  dalam  menjaga  kestabilan  ketahanan  dan  ketersediaan pangan  di  wilayah  Nusa  Tenggara  Timur.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Dalam  ketahanan  pangan  dapat  dibedakan menjadi  empat,  yaitu  ketersediaan,  stabilitas,  akses  dan penggunaan  pangan.  Ketersediaan  pangan  dan  stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan di tingkat makro sedangkan akses  pangan  dan  penggunaan  pangan  adalah  aspek  ketahanan pangan di tingkat mikro. Dalam hal ini dinas yang melaksanakan fungsi  dan  tugas  sebagai  pembantu  kepala  daerah  dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang pangan. Tugas urusan pemerintahan bidang pangan  yakni  membantu  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan  tugas  pembantuan  yang  ditugaskan  kepada  Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kata kunci: langkah-langkah, kebijakan, Pemerintah Provinsi

## Abstract
This new food law seeks to provide an obligation to the state to respect, fulfill and protect the right to food of its citizens. This  research  is  an  empirical  legal  research  that  uses interviews  and  observations  of  all  parties  involved  in  the East  Nusa  Tenggara  Provincial  Government  through  the State  Logistics  Agency  (Bulog)  in  maintaining  the  stability of food security and availability in the East Nusa Tenggara region.  The  results  showed  that  in  food  security  can  be divided  into  four,  namely  availability,  stability,  access  and use  of  food.  Food  availability  and  stability  are  aspects  of food security at the macro level, while food access and food use  are  aspects  of  food  security  at  the  micro  level.  In  this case, the agency that carries out the functions and duties as assistant to the regional head in carrying out the function of regulating  and  managing  government  affairs  in  the  food sector. The task of government affairs in the food sector is to
Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog
assist the Governor of East Nusa Tenggara in carrying out government  affairs  in  the  field  of  food  security  and assistance  tasks  assigned  to  the  Province  of  East  Nusa Tenggara.
Keywords: Government policy measures province

## Pendahuluan
Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman  dan  berfluktuasi  karena  sangat  mudah  dipengaruhi  oleh  iklim/cuaca  (Fauzin, 2021).  Perilaku  produksi  yang  sangat  dipengaruhi  iklim  tersebut  sangat  mempengaruhi ketersediaan  pangan  nasional.  Kalau  perilaku  produksi  yang  rentan  terhadap  perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan,  baik  untuk  produsen  maupun  konsumen,  khususnya  produsen  berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah (Octaviana, 2017).
Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian  besar  di  daerah  produksi  harus  didistribusikan  antar  daerah/antar  pulau (Sulandari, 2019). Namun tidak jarang sarana dan prasaran distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara  ke  Jakarta  yang  lebih  mahal  yang  lebih  mahal  dari  pada  pengiriman  dari Vietnam ke Jakarta). Sedangkan daripada dari Australia ke Jakarta, atau biaya pengiriman beras  dari  Surabaya  ke  Medan  dari  sisi  konsumsi,  pangan  merupakan  pengeluaran terbesar  bagi  rumah  tangga  (di  atas  50%  dari  jumlah  pengeluaran)  (Widyaningsih  & Muflikhati,  2015).Yang  disayangkan  adalah  fenomena  substitusi  pangan  pokok  dari pangan lokal ke bahan pangan impor.
Nusa  Tenggara  Timur  sendiri  memiliki  sejarah  yang  buruk  tentang  kerawanan pangan.  Beberepa  faktor  yang  dianggap  sebagai  penyebab  utama  dari  kondisi  ini  adalah iklim yang kering, budaya pengolahan usaha tani yang pada umumnya masih di lakukan secara  tradisional,  serta  akses  terhadap  imput  produksi  yang  masih  rendah  (Matheus, 2019).  Kenyataan  seperti  diatas  mengakibatkan  harapan  akan  terciptanya  kemandirian pangan terutama sumber karbohidrat diwilayah NTT menjadi suatu perjuangan yang tidak gampang.
Undang-undang  pangan  yang  baru  ini  berupaya  memberikan  kewajiban  kepada negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya (Wahyuni,  Sejati,  &  Azis,  2015).  Guna  menjawab  amanat  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2012,  menyangkut  fungsi  pengawasan  dan  keamanan  pangan  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi  NTT  Nomor  9 Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  maka  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  NTT  merupakan  institusi pemerintah yang melaksanakan fungsi pengawasan keamanan pangan, khususnya produk pangan hasil pertanian yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural SKPD Provinsi NTT.
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  pada  2019  mengalami  kekurangan  beras sebanyak 175.565 ton, belum termasuk kebutuhan beras untuk industri dan pakan ternak. Menurut  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  NTT,  kebutuhan  konsumsi  beras  bagi 4.169.700  jiwa  penduduk  di  NTT  pada  2009  adalah  sekitar  507.368  ton,  sedangkan perkiraan  produksi  padi  hanya  595.872  ton  atau  setara  dengan  331.803  ton  beras.
Volume 1, Nomor 9, September 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Kekurangan  beras  untuk  konsumsi  tersebut  sebagian  ditutup  melalui  pengadaan beras  miskin  (raskin)  oleh  pemerintah.  Walaupun  jumlah  raskin  pada  2019  yang  akan disalurkan  kepada  577.640  rumah  tangga  sasaran  adalah  103.975  ton,  namun  masih  ada kekurangan beras lebih dari 71.660 ton. "Untuk menutupi kekurangan beras tersebut akan dipasok  dari  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  dan  Sulawesi,"  pada  waktu  cuaca buruk,  yakni  antara Desember sampai Februari pasokan beras  kemungkinan tidak lancar sehingga  dapat  menyebabkan  kelangkaan  beras  yang  memicu  inflasi.  Selain  itu,  untuk mengatasi  kekurangan  beras  dapat  dilakukan  dengan  tiga  cara  yakni  intensifikasi, ekstensifikasi  dan  disversivikasi  pangan.  produktivitas  padi  di  NTT  hanya  3,6  ton  per hektare.  Rendahnya  produktivitas  padi  disebabkan  petani  masih  menggunakan  cara tradisional  dalam  mengelola  lahan  pertanian  mereka  ditambah  dengan  pengelolaan  yang belum  secara  intensif  dengan  penerapan  panca  usaha  tani  (Mangowal,  2013).  "Produksi padi  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  yakni  delapan  ton  per  hektare.  Karena  itu  untuk menaikkan  produktivitas  sebesar  satu  ton  per  hektare  maka  lahan  tidur  yang  ada  harus dimanfaatkan. Upaya lain yang dapat dilakukan, adalah melakukan disversifikasi pangan dari  beras  ke  palawija,  misalnya,  jagung  dan  ubi.  "Jika  imbauan  Gubernur  NTT  agar setiap  Kamis  masyarakat  makan  makanan  dari  palawija,  dilaksanakan  maka  dapat mengurangi permintaan beras," dan  apabila konsumsi perkapita beras sebesar 0,3 kg per hari  maka  permintaan  beras  akan  berkurang  sebanyak  72.067,32  ton  selama  setahun sehingga  diharapkan  ketergantungan  pada  beras  dari  luar  daerah  dapat  teratasi. Ketersediaan  palawija  saat  ini,  dapat  mencukupi  kebutuhan  pangan  alternatif  bagi penduduk NTT yang biasanya mengkonsumsi bahan pangan dari komoditas palawija.
Menurut  pengamatan  Peneliti  dari  permasalahan  pangan  tersebut,  inilah  yang mendasari  Peneliti  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  ”Stabilisasi  Ketersediaan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  01  Februari  2021  sampai  01  April  2021 pada  Kantor  Perum  Bulog  Kota  Kupang.  Fokus  penelitan  yang  penulis  ambil  yaitu berkaitan  dengan  Implementasi  peran  Perum  Bulog  sebagai  pilar  ketahanan  pangan  dan langkah-langkah  kebijakan  yang  diambil  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur melalui Perum Bulog dalam menstabilkan ketersediaan pangan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara  Timur. Tempat  Penelitian  di  lakukan  di  Kantor  Bulog  Nusa  Tenggara Timur  dengan  responden  dalam  penelitian  ini  ditetapkan  Kantor  Bulog  Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 4 (tiga) orang,  yakni, Kepala  Bulog,  Bagian  Pengawasan,  Bagian  Distribusi  dan  Kepala  Dinas Ketahanan Pangan.
Semua  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  diolah  melalui  beberapa  tahap yaitu Pengolahan data, Data  yang diperoleh  diolah dengan teknik Editing (pemeriksaan) yaitu,  memeriksa  dan  meneliti  kembali  data-data  yang  diperoleh  agar  dapat dipertanggungjawabkan,  Coding  (pengkodean)  yaitu,  membuat  klasifikasi  terhadap semua  informasi  sesuai  dengan  fariasi  jawaban  responden/informan,  Tabulating (pentabelan)  yaitu,  proses  menetapkan  atau  memindahkan  data  ke  dalam  bentuk  tabel sederhana  guna  memudahkan  kegunaan  analisis.  Analisis  Data,  Data  yang  telah  diolah, dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yang  menjelaskan  dan  menguraikan  data-data dengan  interpretasi  logis  dan  benar  sesuai  fakta  yang  ada  di  lapangan  atau  lokasi penelitian. Pada  penelitian  ini,  pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara mensistematikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap  bahan-bahan  hukum  agar  mudah  dianalisis  dan  dikonstruksikan.  Data
Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog
yang  diperoleh  dianalisis  secara  yuridis  empiris,  selanjutnya  dilakukan pembahasan,  pemeriksaan  dan  pengelompokan  dalam  bagian-bagian  tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## Hasil dan Pembahasan
1. Peran Perum Bulog sebagai pilar ketahanan pangan
Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya  pangan  bagi  negara  sampai  dengan  perseorangan,  yang  tercermin  dari tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik  jumlah  maupun  mutunya,  aman,  beragam,  bergizi, merata,  dan  terjangkau  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Berdasarkan  pada  konsep  dasar  ketahanan  pangan  di  atas,  aspek  strategis  dalam ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :
1. ketersediaan
2. stabilitas
3. akses
4. penggunaan pangan.
Ketersediaan  pangan  dan  stabilitas  merupakan  aspek  ketahanan  pangan  di  tingkat makro sedangkan akses pangan dan penggunaan pangan adalah  aspek ketahanan pangan di  tingkat  mikro.  Terpenuhinya  kondisi  masing-masing  aspek  ini  secara  simultan  adalah syarat mutlak untuk terwujudnya  ketahanan  pangan yang baik  (Gustiadi, 2019), ada pun beberapa aspek yakni :

## a. Aspek Ketersediaan Pangan
Peningkatan  ketersediaan  pangan  diarahkan  pada  peningkatan  produksi  dalam negeri  pada  komoditas  padi  jagung,  kedelai,  daging  dan  gula  (Rahmah,  2017). Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dilakukan melalui upaya khusus produksi padi,  jagung  dan  kedelai  dalam  rangka  mencapai  swasembada  pangan.  Kegiatan  utama yang  dilakukan  dalam  upaya  khusus  peningkatan  produksi  tersebut  adalah pengembangan/  Rehabilitasi  Jaringan  Irigasi  Tersier  (RJIT),  optimasi  lahan  (opla), Gerakan  Penerapan  Pengelolaan  Tanaman  Terpadu  (GP-PTT)-padi,  jagung,  kedelai, Perluasan Areal Tanam (PAT) jagung dan kedelai, penyediaan bantuan benih, penyediaan bantuan  pupuk,  penyediaan  bantuan  alat  dan  mesin  pertanian,  serta  pengawalan/ pendampingan.

## b. Aspek Keamanan Pangan
Keamanan  pangan  adalah  kondisi  dan  upaya  yang  diperlukan  untuk  mencegah pangan  dari  kemungkinan  cemaran  biologis,  kimia,  dan  benda  lain  yang  dapat mengganggu,  merugikan,  dan  membahayakan  kesehatan  manusia  (Ardilla  et  al.,  2018). Pangan  yang  aman  dan  sehat  setara  bermutu  dan  bergizi  tinggi,  sangat  penting peranannya  bagi  pertumbuhan,  pemeliharaan,  dan  peningkatan  derajat  kesehatan  serta peningkatan kecerdasan masyarakat.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  bebas  dari  risiko  kesehatan  yang  disebabkan oleh  kerusakan,  pemalsuan  dan  kontaminasi,  baik  oleh  mikroba  atau  senyawa  kimia, maka keamanan pangan merupakan faktor terpenting yang perlu diperhatikan, baik untuk dikonsumsi  pangan  dalam  negeri  maupun  untuk  tujuan  ekspor  (Kaihatu,  2014). Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai hasil interaksi  antara toksisitas mikrobiologi,  toksisitas  kimia  dan  status  gizi.  Hal  ini  saling  berkaitan,  dimana  pangan yang  tidak  aman  akan  mempengaruhi  kesehatan  manusia  yang  pada  akhirnya menimbulkan masalah terhadap status gizi.
Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari- hari  (Febryanto,  2017).  Kurangnya  perhatian  akan  mengakibatkan  terjadinya  dampak berupa  penurunan  kesehatan  konsumennya,  mulai  dari  keracunan  makanan  akibat  tidak higienisnya proses penyimpanan dan penyajian sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan (food additive) yang berbahaya (Musafidah, 2019). Tanggung  jawab  kesehatan  dalam  pelaksanaan  pengamanan  keamanan  pangan dilaksanakan dengan menyusun acuan standar dan persayaratan teknis kesehatan seluruh proses  pengelolaan  rantai  pangan,  harus  memenuhi  prinsip  prinsip  Higiene  Sanitasi Pangan  (HSP)  baik  terhadap  orang,  alat,  bahan  dan  tempat  pengelolaannya  (Nazriati  et al.,  2020).  Hal  ini  tercantum  dalam  amanat  Undang-Undang  Pangan  dan  Peraturan Pemerintah  tentang  Keamanan  dan  Mutu  Gizi  Pangan.  Artinya  setiap  orang  wajib terlindungi  dari  pangan  yang  tidak  aman  dan  sehat  dengan  sasaran  seluruh  Tempat Pengelolaan  Makanan  (TPM)  harus  memenuhi  syarat  baik  yang  bersifat  komersial  dan non komersial (Pinontoan & Sumampouw, 2019).

## c. Aspek Higiene Sanitasi Pangan
Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator program tempat pengelolaan Pangan  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  dilaksanakan  penguatan  kegiatan  di  bidang higiene  sanitasi  pangan  yang  meliputi  penguatan,  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian sasaran kinerja TPM bagi provinsi Nusa Tenggara Timur melalui:
1. Peningkatan  dan  pemantapan  komitmen  antar stakeholder di  pusat  dan daerah  dalam  rangka  menyamakan  persepsi,  tujuan  dan  strategi  mengenai keamanan pangan  siap saji melalui dana dekonsentrasi yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Peningkatan  kapasitas  petugas  kesehatan  lingkungan  di  bidang  higiene sanitasi  pangan  agar  mampu  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  TPM sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Penyediaan  peralatan  pengawasan  kualitas  higiene  sanitasi  pangan  siap  saji ( Food  Contamination  Test  kit / FCT  Kit )  yang  sampai  dengan  tahun  2019 telah didistribusikan ke seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penyediaan  sistem  informasi  higiene  sanitasi  pangan  dalam  rangka  fasilitasi pencatatan  dan  pelaporan  data  cakupan  tempat  pengelolaan  makanan  yang  memenuhi syarat  kesehatan  yang  cepat  dan  tepat  dengan  konsep  integritas  data  melalui  sistem aplikasi e-Monev HSP.
2. Bulog  Sebagai  Pilar  Ketahanan  Pangan  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2012
Perum  Bulog  adalah  Badan  usaha  milik  negara  yang  diberi  wewenang  untuk menyelenggarakan  urusan  logistik  pangan  pokok  dan  usaha-usaha  lain.  Sifat  usaha  dari perusahaan  adalah  menyediakan  pelayanan  bagi  kemanfaatan  umum  dan  sekaligus memupuk  keuntuntungan  berdasarkan  prinsip  pengelolaan  perusahaan.  Tujuan perusahaan  adalah  turut  serta  membangun  ekonomi  nasional  khususnya  dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan.
a. Kebijakan Perum Bulog dalam Penyimpanan Beras
Pemerintah  menugaskan  Perum  Bulog  untuk  menjaga  ketersediaan  pangan  dan stabilitasi harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  Peraturan  Presiden  Nomor  48  Tahun  2016
Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog
tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk Ketahanan Pangan, dan Instruksi Presiden Nomor 5  Tahun  2015  tentang  Kebijakan  Pengadaan  Gabah/Beras  dan  Penyaluran  Beras oleh Pemerintah.
Peran  Perum  Bulog  dalam  ketahanan  pangan  nasional  yaitu  menjaga  pembelian pemerintah  (HPP),  penyaluran  beras  untuk  keluarga  miskin  rawan  pangan  dan pengelolaan  cadangan  beras  pemerintah.  Dalam  menjalankan  tugasnya  Perum  Bulog membeli  beras  dengan  harga  yang  telah  ditentukan  pemerintah  ketika  harga  beras  turun agar  petani  tidak  rugi,  lalu  beras  yang  telah  dibeli  oleh  Perum  Bulog  disimpan  dalam jangka waktu enam bulan sampai satu tahun sebagai cadangan stok beras nasional. Ketika harga beras tinggi maka petani akan menjualnya kepada pihak swasta. Jika terjadi praktik monopoli  di  pasar  sehingga  menyebabkan  beras  langka  dan  harga  naik  maka  Perum Bulog  akan  menyuplai  beras  sesuai  kebutuhan  pasar  dan  melakukan  intervensi  pasar dengan tujuan menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar saat dibutuhkan oleh pasar.
b. Relevansi Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog terhadap Kestabilan Harga Pasar
Peran  Perum  Bulog  adalah  menjaga  pembelian  pemerintah  (HPP),  penyaluran beras  untuk  keluarga  miskin  rawan  pangan  dan  pengelolaan  cadangan  beras  pemerintah (PCB).  Perum  Bulog  melaksanakan  penugasan  stabilisasi  harga  beberapa  komoditas melalui  menjaga  stabilisasi  harga  tingkat  produsen,  menjaga  stabilisasi  harga  tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan pasar.
Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen Perum Bulog melaksanakan pembelian  gabah dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah  beras,  menjaga  harga  ditingkat  petani,  dan  menjaga  kecukupan  stok  hal  ini dilakukan  untuk  mendukung  pilar  ketersediaan.  Melalui  program  raskin  Perum  Bulog menyalurkan  beras  kepada  kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah  untuk  menduku ng  pilar  keterjangkauan.  Untuk  mendukung  pilar  stabilitas  Perum  Bulog  menyediakan beras  untuk  stabilitas  harga  beras,  menanggulangi  keadaan  darurat,  bencana  dan  rawan pangan.
c. Sistem Pemeliharaan Stok Beras oleh Perum Bulog
Gudang  Bulog  Kupang  merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk  menyimpan barang  komoditi  Perum  Bulog  yang  dalam  pengelolaannya  baik  secara  administratif maupun  operasional  dilakukan  oleh  divre,  subdivre  dan  kasilog.  Gudang  dipimpin  oleh seorang  kepala  gudang  (kagud),  yang  berada  dibawah  dan  bertanggungjawab  langsung kepada  kadivre  dan/atau  kakansilog  sesuai  dengan  kedudukannya.Gudang  mempunyai tugas  tugas  melakukan  urusan  pemasukan,  penyimpanan,  perawatan  dan  pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, SDM dan ketatausahaan.
Gudang  penyimpanan  Bulog  memiliki  tugas  melakukan  urusan  pemasukan, penyimpanan,  perawatan,  dan  pengeluaran  barang  komoditi  Perum  Bulog  serta administrasi  keuangan,  SDM,  dan  ketatausahaan.  Pada  divre  Kupang  memiliki  6 subdivre, 1 kasilog, serta 15 gudang dengan kapasitas penyimpanan 67.500. Penyimpanan barang digudang harus diatur sedemikian rupa guna mencegah timbulnya kerusakan baik pada  barang  itu  sendiri  maupun  barang  lain  yang  terdapat  dalam  gudang.  Kegiatan operasional di gudang meliputi penerimaan, penyimpanan, perawatan dan
Volume 1, Nomor 9, September 2021 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
penyerahan.Penyebaran  stok  nasional  dilakukan  melalui  movement  antar  provinsi,  antar kabupaten/kota  dan  dalam  kabupaten/kota  dilakukan  untuk  memenuhi  ketahanan  stok antar wilayah untuk penyaluran selama 3 Bulan.
Penyimpanan  barang  di  gudang  harus  dilakukan  dan  diatur  sedemikian  rupa  guna mencegah  atau  menekan  sekecil  mungkin  timbulnya  kerusakan  dan  kerugian  baik  pada barang itu sendiri maupun pada barang lain yang terdapat di dalam gudang.

## d. Kendala yang dihadapi Perum Bulog dalam Menjaga Ketahanan Pangan
Tantangan  yang  di  hadapi  Perum  Bulog  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk menjaga  ketersediaan  pangan,  keterjangkauan  dan  stabilisasi  harga  yaitu  mitra  kerja Perum  Bulog  sering  tidak  mau  menjual  beras  kepada  perum  Bulog  karena  harga  yang tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pernah didatangkan beras impor karena pasokan tidak mencukupi.
Beras dari Luar sering tidak cukup untuk memenuhi stok beras karena harga yang di  tetapkan  Impres  Nomor  5  Tahun  2015  tidak  sesuai  dengan  kondisi  NTT.  Sehingga sering  kali  pasokan  beras  didatangkan  dari  luar  NTT  misalnya  dari  pulau  Jawa.  NTT sendiri  merupakan  daerah  dengan  harga  jual  tertinggi  dan  paling  sering  mengalami inflasi.  Harga  yang  ditetapkan  oleh  Impres  Nomor  5  Tahun  2015  hanya  melihat  secara keselurahan kurang memperhatikan kondisi di setiap provinsi .
Sering  terdapat  ketidaksesuaian  data  dari  badan  pusat  statistik  (BPS)  dan pemerintah  daerah  (Pemda)  mengenai  jumlah  rumah  tangga  penerima  manfaat  yang menerima  raskin.Misalnya,  sering  orang  yang  dikatagorikan  mampu  tetapi  memperoleh beras raskin.
Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog ini juga memiliki dampak negatif seperti  perubahan  kualitas  atau  penrunan  kualitas  beras.Perubahan  kualitas  beras  terjadi setelah  enam  bulan  keatas.Namun,  penimbunan  yang  dilakukan  sudah  di  perhitungkan sedemikian rupa untuk menjaga ketahanan pangan serta dilakukan perawatan rutin dalam janka  waktu  dua  minggu,  satu  bulan,  tiga  bulan,  dan  enam  bulan  untuk  menjaga  beras yang ditimbun dalam gudang.
e. Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog Ditinjau Menurut Analisis Penulis
Salah  satu  tujuan  penyimpanan  yang  dilakukan  oleh  Perum  Bulog  adalah  untuk stabilisasi  harga.  Stabilisasi  harga  ada  dua  yaitu  stabisasi  harga  di  tingkat  petani  dan stabilisasi  harga  ditingkat  konsumen.  Asumsi  stabilisasi  harga  pasar  berasal  dari  Impres Nomor  5  Tahun  2015.  Dalam  melakukan  stabilisasi  harga  pasar  tersebut  dilakukan dengan  dua  cara  yaitu  stabisasi  pada  tigkat  petani  dilakukan  apabila  terjadi  penurunan harga  ditingkat  petani  sehingga  merugikan  petani  dan  ketika  harga  naik  sehingga meresahkan  konsumen  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  operasi  pasar  .Operasi pasar  sering  dilakukan  ketika  harga  tidak  stabil  yang  disebabkan  belum  panen,  gagal panen  atau  menjelang  hari  kebesaran  seperti  hari  raya  idul  fitri  dan  idul  adha.  Operasi Pasar dilakukan dengan cara beras dari gudang Perum Bulog disalurkan ke toko-toko atau pedagang dipasar. Stabilisasi harga berhenti dilakukan apabila harga sudah sesuai dengan Impres Nomor 5 Tahun 2015.
Beras  yang  terdapat  di  Perum  Bulog  berasal  dari  seluruh  Indonesia.Pembelian beras  tidak  ditentukan  batas  maksimal  dan  minimal  biasanya  dilakukan  setelah  panen. Harga yang ditetapkan oleh Impres Nomor 5 Tahun 2015 terhadap beras yang dibeli oleh perum Bulog yaitu Rp.7.300,00 Kg. Dalam  melakukan pengadaan  jika petani  tidak mau menjual beras ke Perum Bulog dan memilih  menjual ke pihak swasta maka hal itu tidak menjadi  masalah  bagi  Perum  Bulog  karena  pihak  swasta  sendiri  merupakan  mitra  dari
Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog
perum  Bulog  yang  sudah  pasti  akan  menjual  beras  ke  Perum  Bulog.  Pengadaan  Perum Bulog  berasal  dari  seluruh  Indonesia.  Ketika  terjadi  penyerapan  yang  kurang  beras  dari luar  daerah  akan  dibawa  ke  daerah  yang  penyerapannya  kurang  untuk  menjaga  pilar ketersediaan.
Perum Bulog memiliki program beras miskin atau sering disingkat dengan raskin. Mekanisme  penyaluran  raskin  dilakukan  dari  Mentri  Ekonomi  dan  kesejahtraan mengeluarkan  pagu  untuk  data-data  masyarakat  miskin  yang  akan  mendapatkan  raskin. Pagu  merupakan  kuantum  jumlah  yang  harus  disalurkan  kepada  keluarga  penerima manfaat  (KPM).Pagu  tersebut terbitnya kepada gubernur  seluruh  Indonesia karena terbit disetiap provinsi, pagu tersebut lalu dikirim  ke kabupaten/Kota.Setelah itu walikota atau bupati  menerbitkan  pagu  perkecamatan.  Setelah  itu  sampai  tembusan  ke  Perum  Bulog berdasarkan  surat  perintah  alokasi  (SPA),  lalu  berdasarkan  surat  tersebut  raskin disalurkan  ke  setiap  kecamatan.  Jumlah  yang  diterima  oleh  setiap  keluarga  penerima manfaat  (KPM)  adalah  15  kg  dengan  harga  1.600,00  per/kg.Cara  yang  dilakukan  oleh Perum  Bulog  dalam  melakukan  distribusi  yaitu  beras  yang  berasal  dari  gudang  Perum Bulog diantar ke titik distribusi di setiap kecamatan.
Tantangan  yang  di  hadapi  Perum  Bulog  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk menjaga  ketersediaan  pangan,  keterjangkauan  dan  stabilisasi  harga  yaitu  mitra  kerja Perum  Bulog  sering  tidak  mau  menjual  beras  kepada  perum  Bulog  karena  harga  yang tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pernah didatangkan beras impor karena pasokan tidak mencukupi. Sering terdapat ketidaksesuaian data dari badan pusat statistik (BPS) dan pemerintah daerah (Pemda) mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat yang  menerima  raskin.  Misalnya,  sering  orang  yang  dikatagorikan  mampu  tetapi memperoleh beras raskin.
Berdasarkan  informasi  dan  pengecekan  yang  dilakukan  melalui  penelusuran  ke perpustakaan  Universitas  Nusa  Cendana  khususnya  melalui  Program  Pasca  Sarjana  dan Google bahwa penelitian dengan judul Stabilisasi Ketersediaan Pangan oleh Perum Bulog di Nusa Tenggara Timur menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pernah  dilakukan  oleh  Iqbal  Reza,  dengan  judul  tesis  “Studi  Deskriptif  tentang  Kinerja Perum  Bulog  Dalam  Pengadaan  dan  Penyaluran  Beras  Untuk  Mendukung  Stabilisasi Pangan”. Faktor pembeda dari kedua  thesis ini  adalah  Iqbal Reza menitikberatkan pada masalah  aspek  Sumber  Data  daya  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  Perum  Bulog  dan  Sumber Data  daya  pegawai  yang  mereka  miliki,  sementara  tesis  yang  ditulis  oleh  peneliti    lebih menitikberatkan  pada  peran  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  melalui  Perum Bulog dan Stabilisasi Ketersediaan Pangan di Propvinsi Nusa Tenggara Timur.
Karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya kemudian hari ternyata  terdapat  bukti  bahwa  penelitian  ini  merupakan  plagiat  atau  duplikasi  dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya maka peneliti siap menerima sanksi.

## Kesimpulan
Ketahanan  pangan  sebagai  bagian  dari  pemberdayaan  masyarakat,  untuk mewujudkannya  harus  melibatkan  pemerintah  dan  segenap  masyarakat  yang  didukung perangkat  hukum  yang  memadai  yang  menjamin  ketersediaan  dan  akses  masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif. Masalah ketergantungan pangan pada beras “oriented” harus dirubah dengan pola pikir yang ada dalam masyarakat dengan melibatkan penyuluh sebagai ujung
tombak  dan  berbagai  stakeholder  lainnya  agar  tingkat  ketahanan  pangan  nasional  dapat berdikari  tanpa  tergantung  impor  bahan  pangan  lagi.  Melalui  diversifikasi  pangan berbasis  pemberdayaan  masyarakat  pada  akhirnya  masyarakat  dapat  memproduksi, mendistribusikan,  dan  mengkonsumsi  pangan  untuk  kemudian  berorientasi  pasar  guna meningkatkan pendapatan rumah tangga.

## Bibliografi
Ardilla,  Desi,  Taufik,  Mhammad,  Tarigan,  Dafni  Mawar,  Thamrin,  Muhammad,  Razali, Mariany,  &  Siregar,  Hendy  Syahputra.  (2018).  Analisis  lemak  babi  pada  produk pangan  olahan  menggunakan  spektroskopi  UV–vis. Agrintech:  Jurnal  Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian , 1 (2).
Fauzin, Fauzin. (2021). Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan. Pamator Journal , 14 (1), 1–9. Febryanto,  Mukhammad  Aminudin  Bagus.  (2017).  Hubungan  Antara  Pengetahuan  Dan Sikap  Dengan  Perilaku  Konsumsi  Jajanan  Di  Mi  Sulaimaniyah  Jombang:  The Relationship  between  Knowledge  and  Attitude  with  Behavior  of  Snack Consumption  in  MI  Sulaimaniyah  Jombang. Jurnal  Ilmiah  Kebidanan  (Scientific Journal of Midwifery) , 3 (1), 51–59.
Gustiadi,  Rahmat. (2019). Strategi  Ketahanan  Pangan  Dalam  Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya . Kaihatu, Thomas S. (2014). Manajemen Pengemasan . Bandung: Penerbit Andi. Mangowal,  Jack.  (2013).  Pemberdayaan  Masyarakat  Petani  Dalam  Meningkatkan Pengembangan  Ekonomi  Pedesaan  Di  Desa  Tumani  Kecamatan  Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Governance , 5 (1). Matheus,  Rupa.  (2019). Skenario  Pengelolaan  Sumber  Daya  Lahan  Kering:  Menuju Pertanian Berkelanjutan . Yogyakarta: Deepublish.
Musafidah,  Nurul.  (2019). Studi  Penerapan  Good  Manufacturing  Practices  (Gmp)  Dan Hazard Analysis Critical Control Points (Haccp) Guna Mendukung Perkembangan Industri  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kabupaten  Kebumen  (Studi  Kasus  Pada  Ikm Jenang Muchtarom) . Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
Nazriati,  Elda,  Wahyuni,  Sri,  Herisiswanto,  Herisiswanto,  Rofika,  Rofika,  Zulharman, Zulharman,  &  Endriani,  Rita.  (2020).  Pemberdayaan  masyarakat  melalui pembentukan kelompok tani sehat berbasis potensi lokal di Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan  Tenayan  Raya,  Pekanbaru. Unri  Conference  Series:  Community Engagement , 2 , 139–145. Jakarta. Octaviana, Rizka D. W. I. (2017). Perancangan Persediaan Beras dengan Menggunakan Model P Back Order di Perum BULOG Sub Divre Bandung. Yogyakarta: Fakultas Teknik.
Pinontoan,  Odi  Roni,  &  Sumampouw,  Oksfriani  Jufri.  (2019). Dasar  Kesehatan Lingkungan . Yogyakarta: Deepublish. Rahmah, Mas. (2017). Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis untuk Produk Pertanian: Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan . Sulandari,  Epi.  (2019).  Pendahuluan  11.1.  Pangan,  Kebangsaan,  Dan  Ketahanan Nasional, 103.
Wahyuni, Sri, Sejati, Wahyuning Kusuma, & Azis, Miftahul. (2015). Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional . Widyaningsih,  Erni,  &  Muflikhati,  Istiqlaliyah.  (2015).  Alokasi  pengeluaran  dan  tingkat kesejahteraan  keluarga  pada  keluarga  nelayan  Bagan. Jurnal  Ilmu  Keluarga  &
Konsumen , 8 (3), 182–192.
Stabilisasi Ketersediaan Pangan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog 2021
Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo kijijiijijinunininijijimimimkmkmkmkmkmkmkmkm 977
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.