Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam
Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah
A. Faisol Universitas Wijaya Kusuma Surabaya E-mail: sahabatfaishal@gmail.com
Article History: Received: 07 Agustus 2024 Revised: 21 Agustus 2024 Accepted: 23 Agustus 2024

## Abstract:  Otonomi  daerah  yang  berkembang  di
Indonesia  juga  terjadi  di  pemerintah  daerah Kabupaten  Mojokerto.  Perkembangan  otonomi tersebut  terlihat  dengan  pemeilihan  kepala  daerah yang terjadi serta pengelolaan keuangan daerah yang menyesuaikan  dengna  peraturan  otonomi.  Otonomi daerah  membebaskan  setiap  daerah  mengelola potensi  daerah  yang  dimiliki.  Potensi  daerah  yang ada  membuat  sumbangan  akan  pendapatan  daerah semakin besar. Pendapatan daerah merupakan dasar pembangunan di  setiap  daerah. Pendapatan  Daerah yang tinggi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan  daerahnya.  Pendapatan  Daerah  yang tinggi  juga  berpotensi  disalahgunakan  apabila  tidak dikelola  dan  diawasi  dengan  baik.  Pengelolaan pendapatan  daerah  yang  baik  harus  terlaksanakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah dapat dinilai melalui penilaian  kinerja  keuangan  daerahnya.  Pengelolaan pedapatan yang baik dapat meningkatkan pembangunan daerah. Penilaian pengelolaan pendapatan  daerah  yang  berdasar  pada  kinerja keuangan  merupakan  dasar  penelitian  ini.  Analisis kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2008-2011 untuk mengetahui pengelolaan pendapatan pada Kabupaten Mojokerto.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa rasio  APBD  untuk  menganalisis  pengelolaan pendapatan  daerah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Mojokerto  dan  pada  akhirnya  dapat  disimpulkan seberapa  baik  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Mojokerto dalam mengelola pendapatan daerahnya.

## Keywords: Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, Pengelolaan Pendapatan Daerah, Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN
Otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah  Kabupaten  dan  Kota  dilaksanakan  dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.  Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian,  dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.  Salah  satu  dampak  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  adalah  perlunya  dilakukan reformasi  manajemen  keuangan  daerah.  Lingkup  manajemen  keuangan  daerah  yang  perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.
Mengacu pada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  akan  membawa  konsekuensi  terhadap  kemampuan daerah  untuk  mengantisipasi  tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan  yang  lebih  baik  dan  prima. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri.
Dalam  rangka  memaksimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  ini,  pemerintah  daerah  berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber- sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  telah  dipungut.  Dalam  upaya  menciptakan  kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan  pembangunan  senantiasa  memerlukan  sumber  penerimaan  yang  dapat  diandalkan. Kemandirian  PAD  bagi  Daerah  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  kemandirian  daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kabupaten  Mojokerto  merupakan  salah  satu  daerah  otonomi  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  untuk  menentukan  APBD  sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  kekayaan Sumber  Daya  Alam  (SDA)  daerah.  Pendapatan  daerah  ialah  segala  kewenangan  daerah  yang digagas  sebagai  penambahan  jumlah  kekayaan  murni  dalam  waktu  tertentu.  Menurut  nurcholis pendapatan asli daerah ialah pendapatan diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan lain-lain yang sah. Dari berbagai pandangan yang termuat di atas, maka dapat penulis meringkas bahwa pendapatan asli daerah ialah seluruh perolehan keuangan suatu daerah, yang  bersumber  dari  potensi-potensi  dalam  daerah  tersebut,  antara  lain;  pajak  daerah,  retribusi daerah,  dan  perolehan  keuangan  termaktub  didalam  Perda.  Sedangkan  menurut  Rahman Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah, retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Mojokerto Sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah  Kabupaten  Mojokerto  bersumber  pada  penerimaan  yang  berasal  dari  sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Mojokerto  dalam  melaksanakan  target  dengan  cepat  atas  sumber  pajak  dan  retribusi  daerah, sehingga dapat memajukan daya produksi PAD, yang tidak perlu melaksanakan pelebaran sumber atau sasaran pajak dan retribusi baru yang membutuhkan pembelajaran dengan proses yang lambat. Otonomi  daerah  dipandang  perlu  sebagai  suatu  transformasi  pemikiran  dalam  pengelolaan  dan pembangunan  Pemerintah  Daerah,  sebagaimana  Pemerintah  Daerah  memiliki  keleluasaan  yang kian  besar  untuk  mengelola  sumber-sumber  ekonomi  daerah  dengan  bebas  dan  konsisten,  yang produknya diarahkan untuk memajukan kemakmuran masyarakat daerah.
Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan obyek-obyek retribusi  daerah  yang  telah  ditetapkan  dengan  peraturanperundang-undangan.  Dimana  obyek- obyek retribusi adalah Retribusi Jasa Umum,  Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.  Dalam  pembahasan  ini  mengenai  penerimaan  daerah  dan  pendekatan  kinerja.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis melakukan Penelitian Hukum dengan  judul  “Implementasi  Pengelolaan  Pendapatan  daerah  dalam  menunjang  pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2022.

## LANDASAN TEORI

## 1. Kajian Umum tentang Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus kas masuk yang melekat dari suatu asset dan meningkatnya nilai net asset yang menjadi partisipasi hak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan. Pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dan menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Dalam  upaya  meningkatkan  PAD,  daerah  dilarang  menetapkan  peraturan  daerah tentang  pendapatan  yang  menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi  dan  dilarang  menetapkan peraturan  daearah  tentang  pendapatan  daerah  yang  menghambat  mobilitas  penduduk,  lalu lintas  barang  dan  jasa  antar  daerah,  dan  kegiatan  impor/ekspor.  Yang  dimaksud  dengan peraturan  daerah  tentang  pendapatan  yang  menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi  adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap obyek- obyek  yang  telah  dikenakan  pajak  oleh  pusat  dan  provinsi  sehingga  menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan  intensifikasi  penerimaan  PAD.  Ada  tiga  hal  yang  menjadi  perhatian  dalam  usaha peningkatan  cakupan  ini  adalah  menambah  obyek  dan  subyek  pajak  dan  retribusi  daerah, meningkatkan besarnya penetapan dan mengurangi tunggakan.
2. Kajian Umum tentang Retribusi Daerah
a. Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran  pada  Negara  yang  dilakukan  pada  mereka  yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukan. Paksaan disini dapat bersifat  ekonomis  karena  siapa  saja  yang  merasakan  jasa  balik  dari  pemerintah dikenakan  iuran  itu.  Jadi  dalam  hal  retribusi  daerah  balas  jasa  dari  adanya  retribusi daerah  tersebut  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Pada  prinsipnya  pengutan  retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya.  Untuk  menilai  manfaat  beberapa  langkah,  yaitu  pertama  diidentifikasi manfaat  fisik  yang  dapat  diukur  besarnya,  dan  kemudian  diterapkan  nilai  rupiahnya dengan  cara  menggunakan  harga  pasar,  atau  harga  barang  pengganti,  atau  dengan mengadakan survei tentang kesedian membayar (willing ness to pay).
b. Obyek Retribusi Daerah
Banyak jenis retribusi, tetapi dengan di kelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Namun  tidak  semua  jasa  pelayanan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  dapat  dipungut  retribusinya.  Jasa  pelayanan  yang dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi  layak  untuk  dijadikan  obyek  retribusi.  Jasa-jasa  pelayanan  tersebut diantaranya sebagai berikut:
1) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Umum.
2) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Khusus.
3) Retribusi yang dikenakan pada Perizinan Tertentu.

## 3. Kajian Umum tentang Otonomi Daerah
Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan  guna  untuk  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Sedangkan  daerah  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Pengertian dari Pemerintahan daerah, secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata  pemerintah.  Kata  pemerintah  berasal  dari  dari  kata  perintah  yang  berarti  menyuruh melakukan  suatu  pekerjaan.  Namun  secara  umum,  pemerintahan  dapat  diartikan  sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif, dan  yudikatif.  Sedangkan  pemerintahan  dapat  diartikan  sebagai  keseluruhan  dalam  suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Secara  yuridis  yang  dimaksud  dengan  pemerintahan  daerah  ialah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  negara kesatuan  Republik  Indonesia.  Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  Dasar 1945.  Sedangkan  pemerintah  pusat  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  pemerintah  adalah presiden  republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  republik Indonesia. Dan yang disebut dengan pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau Walikota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  empiris  yang  merupakan  penelitian lapangan  berupa  pengambilan  data  yang  dalam  penelitian  ini  berfokus  terhadap  produk hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Mojokerto  yang mengatur mengenai masalah Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah (Soekanto, 2006).
Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mendeskripsi hukum sebagai suatu instruksi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.
2. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis sosiologis,  yaitu  cara  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Yuridis empiris artinya dimana pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum
khususnya Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  wilayah  Kota  Mojokerto  khususnya  di  Badan  pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Sebagai  langkah  awal  untuk  melaksanakan  pengambilan  sample  menetapkan dasar atau luasnya populasi sebagai daerah generalisasi. Yang dimaksud populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang  sama  (Soekanto,  2006).  Adapun  yang  menjadi  populasi  adalah  individu  atau instansi yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah
b. Sampel
Pada  prinsipnya  tidak  ada  aturan  khusus  dalam  menerapkan  berapa  persen besarnya sampel yang harus diambil dari seluruh populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian  ini  tidak  semua  populasi  diteliti,  akan  tetapi  cukup  bagian  yang  dianggap mewakili  seluruh  populasi  yang  telah  ditetapkan,  dengan  demikian  semakin  besar sampel yang diambil adalah lebih baik daripada kekurangan sampel (Soemitro, 1983). Adapun  yang  menjadi  sampel  dan  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  pihak pembuat kebikakan Peraturan Derah Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah
5. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
1) Data  Primer,  merupakan  sejumlah  keterangan  langsung  atau  fakta-fakta  yang diperoleh melalui penelitian dilapangan, termasuk keterangan orang-orang yang diteliti yang berhubungan dengan obyek penelitian dan segala praktek yang dapat dilihat dan berhubungan dengan obyek penelitian.
2) Data  Sekunder,  merupakan  data  yang  tidak  diperoleh  secara  langsung  dari lapangan.  Melainkan  diperoleh  dari  berbagai  literature,  arsip  maupun  bahan pustaka lainnya.
b. Sumber Data
Berdasarkan  uraian  tentang  jenis  data  tersebut  diatas,  maka  dapat  ditentukan sumber datanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
1) Sumber  Data  Primer,  merupakan  keterangan  para  pihak  yang  langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dan juga data yang diperoleh dari tempat atau  lokasi  penelitian.  Dalam  penelitian  data  diperoleh  dari  Responden  pihak Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto
2) Sumber Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  dan  sumbersumber  lain yang mendukung penelitian ini, antara lain Undang-Undang Repubk Indonesia Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Penegelolaan Pendapatan Asli Daerah, Literatur-Literatur hukum administrasi yang berkaitan dengan penelitian, Jurnal Hukum.
6. Teknik Pengambilan Sample
Sample,  dilakukan  dengan  metode  purposive  sampling  dimana  responden  sudah ditetapkan  oleh  penulis,  yang  diambil  dari  subyek  tertentu.  Sedangkan  responden  yang diteliti Pihak Bapeda Kab. Mojokerto
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)

## 7. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data, maka data yang kita peroleh akan sesuai  dengan  yang  kita  inginkan.  “Pengumpulan  data  dalam  research  ilmiah  bermaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan akurat

## 8. Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  analisa  data  kualitatif.  Menurut Soerjono  Soekanto,  analisa  data  kualitatif  adalah:  merupakan  tatacara  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto.
Salah  satu  upaya  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  dalam  mewujudkan  upaya pengelolaan pendapatan daerah yang baik ialah melalui pembentukan rencana kerja (RENJA) Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  adalah  dokumen  perencanaan  untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang  dilaksanakan  langsung  oleh  pemerintah  daerah  maupun  yang  ditempuh  dengan mendorong  partisipasi  masyarakat.  Adapun  proses  penyusunan  RENJA  Perangkat  Daerah meliputi persiapan penyusunan RENJA, penyusunan rancangan awal RENJA, penyusunan rancangan  RENJA,  pelaksanaan  forum  Perangkat  Daerah,  perumusan  rancangan  akhir RENJA dan penetapan RENJA. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Oleh  karena  itu  penyusunan  rancangan  RENJA  dapat  dikerjakan  secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus terhadap kondisi eksisting  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto,  evaluasi  pelaksanaan  RENJA Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  tahun-tahun  sebelumnya  dan  evaluasi kinerja  terhadap  pencapaian  RenstraBadan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto. Rencana  Kerja  (RENJA)  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  Tahun  2021 adalah  dokumen  perencanaan,  yang  memuat  misi,  kebijakan,  program  dan  kegiatan pembangunan  yang  didasarkan  pada  kondisi,  potensi,  permasalahan,  kebutuhan  nyata  dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Mojokerto dan berorientasi pada hasil  yang  akan  dicapai  selama  kurun  waktu  1  (satu)  tahun.  RENJA  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Mojokerto  merupakan  pedoman  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  sesuai  dengan  kedudukan  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan  serta  tugas  pembantuan,  dipandang  perlu  menyusun  suatu  RENJA  Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) pada setiap tahun anggaran.
Dengan  dasar  tugas  pokok  dan  fungsinya  tersebut,  maka  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Mojokerto  merumuskan  program  dan  kegiatannya  guna  memfasilitasi pelaksanaan  pengelolaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  secara  tertib,  efektif, transparan,  akuntabel  berdasarkan  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku.  RENJA Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto  Tahun  2022  ini  merupakan  penjabaran
Rencana Strategis – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (RENSTRA - Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto)  yang  diformulasikan  sesuaidengan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  memuat  kebijakan, program  dan  kegiatan  pembangunan,  baik  yang  dilaksanakan  langsung  oleh  pemerintah daerah  maupun  yang  ditempuh  dengan  mendorong  partisipasi  masyarakat  dan  duniausaha dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana  Strategis  Jangka  Menengah  (lima  tahun)  dengan  tetap  mengacu  pada  Rencana Pembangunan Jangka Menngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto serta berdasarkan dokumen  usulan  program  dan  kegiatan  tahunan  (rasionalisasi  program,  kegiatan  dan anggaran)  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Mojokerto,  maka  pelaksanaannya  harus dilakukan  dengan  perencanaan  secara  sistematis  dan  berkesinambungan  (tahunan)  yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA).
2. Hambatan  yang  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  dalam  upaya pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,  akan  menghilangkan  peluang  untuk  meningkatkan  layanan  kepada masyarakat  dalam  jangka  panjang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Kepala  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mennjelaskan bahwa Isu-isu strategis yang dihadapi  Badan  Pendapatan  Daerah  yang  merupakan  permasalahan  dan  hambatan  baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan dan Hambatan secara Internal terdiri atas:
1) Belum  sempurnanya  data  base  pajak  daerah  yang  dapat  digunakan  sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2) B  Terbatasnya  tenaga  yang  berkualifikasi  tertentu  (Juru  Sita,  Penilai  Pajak, danPPNS).  Ada  beberapa  kualifikasi  tenaga  atau  pegawai  yang  masih  sangat terbatas  bahkan  belum  ada,  seperti  tenaga  akuntansi  dibutuhkan  dalam perhitungan-perhitungan  akuntansi  keuangan  maupun  pembuatan  neraca  OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (appraisal) dan pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dibutuhkan  dalam  rangka  kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Sedangkan Permasalahan dan Hambatan secara Eksternal terdiri atas:
1) Rendahnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  membayar pajak  daerah  dan  masih  adanya  wajib  pajak  yang  melakukan  kecurangan sehingga  berpotensi  mengurangi  penerimaan  pendapatan  yang  bersumber  dari pajak daerah.
2) Kondisi  perekonomian  baik  yang  berskala  nasional  maupun  internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah covid-
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat. Dinamika  lingkungan  strategis,  baik  nasional  maupun  global,  permasalahan  dan tantangan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  semakin  kompleks.  Arus  besar  globalisasi membawa  keleluasaan  informasi,  fleksibilitas  distribusi  barang  dan  jasa  yang  berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.
Dalam  konteks  ketatanegaraan,  arus  globalisasi  juga  mendorong  akselerasi  proses demokratisasi  dan  desentralisasi  yang  melahirkan  situasi  paradoksal,  antara  semakin membaiknya  kebebasan  sipil  dengan  terbatasnya  kapasitas  kelembagaan  politik  dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabititas layanan public belum sepenuhnya sesuai  harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan  berbagai  sumber  daya  alam  yang  memunculkan  isu  perubahan  iklim, ketegangan lintas-batas antar Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta  masalah  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  Berbagai  masalah  tersebut  juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia.Hal ini menuntut peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian penelitian dan analisis diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  pengaturan  pemerintah  daerah  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  tahun  2022  sudah  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2008 Perubahan  kedua  atas  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas Pendapatan Daerah Mojokerto pada khusunya sudah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  dan  Undang  No.  25  Tahun  2009  Tentang  pelayanan  publik.  Hal  ini  dibuktikan dengan adanya Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Transparansi Pelayanan.
2. Penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten Mojokerto masih terdapat 2 pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana  Alokasi Kusus (DAK) yang mana kedua hal  tersebut  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  terhadap  perkembangan pembangunan  daerah.  Sumber  penerimaan  daerah  Kabupaten  Mojokerto  tahun  2022 dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, Dana Alokasi Khusus dan bagi  hasil.  Sedangkan  porsi  DAK  masik  relative  kecil.  Secara  rata-rata nasional, PAD hanya  memberikan  kontribusi  8-10%  dari  total  penerimaan  daerah,  sedangkan  yang kurang  lebih  90%  masih  menggantungkan  sumbangan  dari  bantuan  pemerintah  pusat. Hasil  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  sumber  daya  aparat,  prosedur  pengelolaan,  dan Pelaksanaan Otonomi Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari
Dari paparan kesimpulan tersebut, penyusun memberikan beberapa saran, antara lain:
1. Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas  Pendapatan  Asli  Daerah  agar  lebih  tegas  dalam pemberian  sanksi  atau  denda  yang  akan  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang  belum melakukan  pembayaran  atau  sengaja  mengulur-  ulur  waktu  untuk  membayar  Distribusi sesuai  dengan  ketentuan-ketentua  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang,  hal  ini
dimaksudkan agar sumber pendapatan daerah bisa meningkat setiap tahunnya karena tidak ada yang melanggar aturan.
2. Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  seharusnya  segera  melakukan  audit  atau  peninjauan langsung  kesetiap  desa  maupun  apratur  daerah  di  Kabupaten  Mojokerto  mengingat banyaknya realisasi rencana pembangunan  daerah yang tidak maksimal. Dengan upaya tersebut diharapkan mengurangi aparatur negara yang melakukan pelanggaran serta dapat segera ditindak lanjuti guna peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang sesuai dengan maksimal.

## DAFTAR REFERENSI
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008 Chabib  Sholeh  dan  Heru  Rochmansjah,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Fokusmedia, Bandung, 2010
Haw. Midjaja, Otonomi Dearah dan Daerah Otonomi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Press, Yogyakarta, 2002, Raharjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah, (Yogyakrta: Graha Ilmu, 2014) Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta,2017.
Lukman Santoso Az, Hukum  Pemerintahan Daerah;  Mengurai  Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, , UI Press, Jakarta, 1986 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cet.3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tindak Pemerintah Daerah. Peraturan  Daerah  Kab.  Mojokerto  Nomor  9  Tahun  2022  tentang  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.