## PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN KARAWANG ANALISIS TERHADAP STRATEGI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG
Rachmat Ramdani 1) , Sopyan Resmana Ardiarsa 2)
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur- Karawang, 41361 Indonesia.
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan H.S Ronggowaluyo Telukjambe Timur- Karawang, 41361 Indonesia.
Korespondensi Penulis. E-mail: rachmat.ramdani@unsika.fisip.ac.id , Telp: +6281386291388

## Abstrak
Jurnal  ini  menganalisis  strategi  program  keluarga  berencana  pertumbuhan pendudukan  di  Kabupaten  Karawang.  Pelaksanaan  program  KB  di  Kabupaten  Karawang dihadapkan  pada  tantangan  pertumbuhan  penduduk  di  Kabupaten  Karawang  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dipengaruhi  oleh  faktor  arus  urbanisasi  yang  tidak  dapat dikendalikan  jumlah  pendatang  dari  luar  mencapai  angka  60%  sementara  penduduk  asli Kabupaten  Karawang  40%.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif,  pengumpulan  dan analisis  data  secara  mendalam  untuk  menganalisis  bagaimana  strategi  program  keluarga berencana  yang  diselenggarakan  oleh  DPPKB  Kabupaten  Karawang.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  strategi  program  KB  di  DPPKB  Kabupaten  Karawang  sudah  berjalan dengan  baik  dapat  dilihat  dari  aspek  faktor  strategi  dalam  program  KB  di  Kabupaten Karawang  memiliki  landasan  mandat  organisasi  dan  indentifikasi  misi  dalam  menentukan kejelasan  tujuan,  faktor  internal  dari  SDA  dan  anggaran  memiliki  dukungan  dan  komitmen dalam  pelaksanaan  program  KB  di  Kabupaten  Karawang  sedangkan  faktor  lingkungan eksternal  aspek  politik  dan  sosial  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  program  KB  belum memiliki kebijakan dalam pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi. Kata kunci: Program KB, DPPKB Kabupaten Karawang, Perencanaan Strategis

## Abstract
This  journal  analyzes  the  strategy  of  the  family  planning  program  for  the  growth  of occupation  in  Karawang  Regency.  The  implementation  of  family  planning  programs  in  the Karawang regency faced with the challenge of  population  growth  in the Karawang regency experienced a significant increase influenced by the factor of urbanization that could not be controlled  by  the  number  of  outsiders  reaching  60%  while  the  original  population  of Karawang  regency  was  40%.  Using  qualitative  methods,  in-depth  data  collection  and analysis  to  analyze  how  the  family  planning  program  strategy  is  implemented  by  the Karawang Regency DPPKB.  The results showed that the strategy of  the KB program in  the DPPKB  Karawang  regency  had  been  running  well  can  be  seen  from  the  aspect  of  strategic factors  in  the  KB  program  in  the  Karawang  regency  has  a  foundation  of  organizational mandate and mission identification in determining the clarity of objectives, internal factors of the  SDA  and  the  budget  has  support  and  commitment  in  the  implementation  of  family planning  programs  in  the  Karawang  regency  while  external  environmental  factors  political and  social  aspects  become  obstacles  in  the  implementation  of  family  planning  programs  do not yet have a policy in population growth caused by urbanization.
Keywords: Family Planning Program, DPKKB Karawang Regency, Strategic Planning

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dunia, akan mengalami bonus demografi di tahun  2025,  bonus  demografi  tersebut  apabila  tidak  mendapatkan  perhatian  khusus  dari pemerintah maka menimbulkan permasalahan kependudukan akan berdampak pada berbagai aspek  kehidupan  baik  ekonomi  maupun  sosial.  Dampak  lainya  dari  permasalahan kependudukan  yang  diakibatkan  dari  bonus  demografi  berdampak  pada  mutu  kualitas penduduk  sumber  daya  manusia  yang  tidak  terkontrol.  Pemerintahan  Pusat  telah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan pertumbuhan kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Berdasarkan  dari  Undang-Undang  tersebut  dalam  pasal  1  ayat  2  menjelaskan  bahwa kependudukan  yang  berkaitan  dengan  jumlah,  struktur,  pertumbuhan,  persebaran,  moralitas, penyebaran,  kualitas  dan  kondisi  kesejahteraan  yang  menyangkut  politik,  ekonomi,  sosial budaya,  agama  serta  lingkungan  penduduk  setempat.  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas)  mengatakan  bahwa  jumlah  penduduk  Indonesia  pada  2018  mencapai 265 juta jiwa. Hasil proyeksi pertumbuhan penduduk mencapai 265 juta jiwa yang terdiri dari 133,7 juta laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.
Data  hasil  dari  proyeksi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan selanjutnya mengakategorikan yang berdasarkan pada kelompok umur penduduk yang masih tergolong  anak-anak  (0-14)  mencapai  70,49  juta  jiwa  atau  sekitar  26,6%  dari  total  populasi. Kategori  usia  produktif  (14-64  tahun)  mencapai  179,13  juta  jiwa  (67,6%),  kemudian  usia lanjut  65  tahun  ke  atas  sebanyak  85,89  juta  jiwa  (5,8%).  Beradasarkan  hasil  proyeksi  BPN tersebut menyebutkan bahwa jumlah kelahiran tahun 2018 mencapai 4,81 juta jiwa sedangkan jumlah  kematian  1,72  juta  jiwa.  Dari  data  hasil  proyeksi  tersebut  terlihat  rasio  angka ketergantunagan antara usia produktif dan usia non produktif sebesar 47,9 %.
Kabupaten  Karawang  memiliki  potensi  yang  cukup  signifikan  dari  segi  pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  berkembang  di  Kabupaten  Karawang  ditunjang  oleh kawasan  industrialisasi,  kawasan  industri  tersebut  memberikan  daya  tarik  bagi  para  investor menanamkan  modal  untuk  pertumbuhan  pembangunan  di  Kabupaten  Karawang.  Geliat pembangunan  di  Kabupaten  Karawang  yang  dulu  terkenal  sebagai  Kota  Lumbung  Padi memberikan  dampak  pada  perubahan  secara  menyeluruh  bagi  masyarakat  Karawang. Kabupaten  Karawang  dengan  segala  potensi  strategis  yang  dimilikinya  menjadi  modal  dan kekuatan untuk menjadikan Kabupaten Karawang berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kondisi  saat  ini,  Kabupaten  Karawang  mengalami  peningkatan  arus  urbanisasi  yang tidak  dapat  dikendalikan  berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  mengatakan  jumlah  pendatang  dari  luar Kabupaten  Karawang  mencapai  angka  60%  dari  keseluruhan  jumlah  penduduk  Karawang, sementara penduduk asli Kabupaten Karawang mencapai 40%. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2,9 juta jiwa, sementra jumlah pendatang sekitar 1,7 juta jiwa.
Data lonjakan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang arus urbanisasi secara signifikan  terjadi  sejak  tiga  tahun  lalu.  Disdukcatpil  Kabupaten  Karawang  mencatat  pada tahun 2016 sekitar 30.000 urbanisasi tinggal di Karawang, kemudian di tahun 2017 bertambah sekitar  1.000  orang  pada  tahun  2018  sekitar  11.600  orang  datang  ke  Kabupaten  Karawang. Selain data lonjakan arus urbanisasi yang terus meningkatkan dari Disdukcatpil, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang juga mencatat pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tertera dalam tabel sebagai berikut ini:
Tabel 1.2 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang Periode 2010-2015 No Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 2010 1,102,825 1,041,360 2,144,185 2 2011 1.116.670 1.055.619 2.172.289 3 2012 1.130.132 1.069.262 2.199.394 4 2013 1.135.234 1.097.435 2.232.669 5 2014 1.154.982 1.095.138 2.250.120 6 2015 1.166.478 1.107.101 2.273.579
Sumber: Badan Statistik Kabupaten Karawang 2015
Pertumbuhan  penduduk  di  Kabupaten  Karawang  yang  tertera  pada  tabel  di  atas  dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk dalam setiap  tahunnya  signifikan  cepat  dan  tak  terkendalikan.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karawang  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi    kewenangan  daerah bidang  pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana  yaitu  Dinas  Pengendalian  Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menggacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016.
DPPKB  Kabupaten  Karawang  mempunyai  peran  posisi  yang  sangat  strategis  untuk mewujudkan  penyelenggaraan  melaksanakan  kewenangan  daerah  bidang  pengendalian penduduk  dan  keluarga  berencana  serta  tugas  pembantuan  yang  ditugaskan  kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan keluarga berencana.
DPPKB  memiliki  strategis  dalam  upaya  mewujudkan  Visi  dan  Misi  Kabupaten  Karawang yaitu  Karawang  Yang  Mandiri,  Adil  Dan  Makmur.  Sebagai  penjabaran  dari  visi  dan  misi tersebut.  DPPKB  memiliki  tujuan  yang  akan  dicapai  selama  ukuran  waktu  2016-2021  yaitu Mewujudkan  Peningkatan  Kualitas  Hidup  Masyarakat.  Untuk  mengoptimalkan  tujuan  dan sasaran tersebut yang akan dicapai perlu dijabarkan kedalam visi dan misi DPPKB Kabupaten Karawang yaitu “Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas”.
Program KB sebagai kegiatan medis seperti pemakaian dan pelepasan alat kontrasepsi KB  serta  terdapat  berbagai  penyuluhan  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi,  serta terdapat  juga  pelayanan  untuk  masyarakat  apabila  ada  yang  ingin  berkonsultasi  mengenai masalah kesehatan. Program KB ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh DPPKB  Kabupaten  Karawang  yang  bertujuan  untuk  menahan  atau  meminimalisir  angka kelahiran serta mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk.
Kondisi  saat  ini,  Kabupaten  Karawang  mengalami  peningkatan  tinggi  pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang yang cukup tinggi yaitu 1,76 %  dari  total  jumlah  penduduk  2,2  juta  jiwa.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari DPPKB  mengatakan  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya  minat  masyarakat  untuk  mengikuti  program  keluarga  berencana  mengalami penurunan, Kabupaten Karawang menjadi incaran bagi para pencari pekerjaan arus urbanisasi yang datang ke Karawang.
Fenomena pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang setiap tahun selalu  mengalami  peningkatan  secara  signifikan  maka  menarik  untuk  melakukan  penelitian lebih  mendalam  tentang  analisis  strategi  terhadap  program  KB  yang  diselenggarakan  oleh Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Di  Kabupaten  Karawang.  Menurut Bryson  (2005:189)  strategi  dapat  dipandang  sebagai  pola  tujuan,  kebijakan,  program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa  yang  akan  dikerjakannya  dan  mengapa  organisasi  melakukannya.  Strategi  dapat  di pahami  sebagai  perluasan  misi  guna  menjembatani  organisasi  (atau  komunitas)  dan lingkungannya.

## TINJAUN PUSTAKA
Fred  R  David  (2004:5)  memberikan  gambaran  apa  yang  dimaksud  dengan  manajemen strategik sebagai ilmu mengenai dari tahapan perumusan, tahapan pelaksanaan serta tahapan evaluasi  keputusan-keputusan  lintas  fungsi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.    Dengan  kata lain,  manajemen  strategis  memfokuskan  pada  tiga  hal  penting  yaitu,  pertama  tahapan
perumusan  strategi  yang  meliputi  pengembangan  misi  dan  tujuan  jangka  dengan mengembangkan alternatif-alternatif strategi yang akan diadopsi. Kedua, pelaksanaan strategi meliputi penentuan operasional, kebijakan organisasi serta mengalokasi sumber-sumber daya untuk  mendukung strategi  yang telah ditetapkan. Ketiga, tahapan evaluasi  dari strategi  yang telah dijalankan yang berkaitan dengan capaian yang telah dihasilkan baik mengukur kinerja individu  maupun  mengukur  organisasi  serta  mengambil  kebijakan  untuk  memperbaiki  dari hasil evaluasi.
Bryson (2005:55) mengajukan tahapan dalam perecanaan strategis dapat ditempuh dalam delapan tahapan  yaitu, 1, memprakarsai dan menyepakai suatu proses perencanaan strategis, 2.  Mengindentifikasi  mandat  organisasi,  3.  Memperjelas  misi  dan  menilai  organisasi,  4. Menilai  lingkungan  eksternal  antara  peluang  dan  ancaman,  5.  Menilai  lingkungan  internal antara kekuatan dan kelemahan, 6.  Mengindetifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. 7. Merumuskan  strategi  untuk  mengelola  isu-isu,  8.  Menciptakan  visi  organisasi  yang  efektif bagi  masa  depan.  Dari  delapan  tahapan  yang  dikemukakan  oleh  Bryson  mengarah  pada tindakan, hasil dan evaluasi dalam organisasi. Teori perencanaan strategis yang dikemukakan oleh  Bryson  menjadi  teori  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Teori  perencanaan strategis diperuntukan bagi organisasi non profit atau instansi pemerintahan.
Delapan  tahapan  langkah  perencanaan  strategis  diatas  merupakan  hasil  kerja  secara kolektif  dari  tindakan,  hasil  dan  evaluasi.  Sementara  dalam  penelitian  ini  menganalisis terhadap  strategis  dari  delapan  tahapan  tersebut  tidak  akan  dilakukan  analisis  secara keseluruhan  melainkan  hanya  beberapa  tahapan  saja  yang  di  seseuaikan  dengan  fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian diantranya. Identifikasi misi dan mandat organisasi yang berkaitan  dengan  yang  telah  ditetapkan  dalam  legislasi  atau  undang-undang  yang  menjadi dasar  secara  yuridis  bagi  keberadaan  organisasi  publik.  Sedangkan  misi  sebagai  pernyataan tentang tujuan yang akan diwujudkan dalam bentuk program atau pelayanan yang diberikan.
Analisis  lingkungan  internal  berguna  untuk  mengindetifikasi  kekuatan  dan  kelemhan serta  aspek-aspek  yang  membantu  pencapaian  misi  dari  mandat  organisasi  diantaranya, sumber  daya  manusia  dan  sumber  anggaran.  Sulistiyani  dan  Rosidah  (2003:9)  menegaskan bahwa  sumber  daya  manusia  sebagai  potensi  secara  manusiawi  yang  melekat  keberdaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Hasibuan (2000:3) mengategorikan SDM  dapat  dilihat  dari  dua  aspek  yaitu  aspek  kualitas  dan  aspek  kuantitas.  Aspek  kualitas mencakup  kemampuan  fisik  maupun  non  fisik  seperti  kecerdasan,  mental,  skill,  pendidikan dan  pengalaman,  sementara  aspek  kuantitas  mencakup  jumlah  SDM  yang  tersedia.  Keban (2002:40)  menjelaskan  bahwa  kajian  tentang  aspek  anggaran  sejauhmana  ketersedian
anggaran  dalam  mendukung  tugas  dan  fungsi  organisasi  pemanfaatan  secara  efisien.  Dapat dipahami  bahwa  ketersedian  anggaran  bagi  organisasi  merupakan  salah  satu  syarat  mutlak bagi kelancaran aktivitas organisasi.
Analisis  lingkungan  eksternal  yang  meliputi  indentifikasi  dari  lingkungan  diluar organisasi seperti perkembangan dari faktor politik dan sosial. Salusu (1996:321) menyatakan dalam  manajemen  strategis  terdapat  aspek  politik  yang  perlu  diperhatikan  dalam perkembangan perubahan atas undang-undang terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup dan misi  dari organisasi  dari dimensi  lokal, dimensi nasional maupun dimensi global. Maka dari  itu,  perhatian  terhadap  situasi  politik  yang  sedang  berkembang  diperlukan  guna  untuk menyesuaikan  kegiatan  atau  kebijakan  dengan  perkembangan  politik.  Aspek  sosial  menurut Mardiasmo  (2002:3) menyatakan aspek sosial  hal  yang penting tentang kergaman suku,  ras, agama,  pertumbuhan  penduduk  dan  tingkat  pendidikan  masyarakat.    Selain  aspek  politik, aspek  sosial  juga  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  manajemen  organisasi sehingga perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

## METODE
Penelitian  ini  menganalisis  strategi  program  KB  di  DPPKB  Kabupaten  Karawang dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  di  dalam  pengumpulan,  pengelolaan  dan  analisa datanya.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  para  informan yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  program  KB.  Selain  itu,  data  sekunder  yang  diperoleh melalui  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  Pengendalian  pertumbuhan  pendudukan dan keluarga berencana di DPPKB Kabupaten Karawang. Pengelolaan data dilakukan dengan mengikuti tahapan dari konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Norman (2009:591-592) yakni pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Hasil analisa data yang dikumpulkan dari  penelitian kemudian dianalisis berdasarkan pada konsep strategi dari Bryson  (2005:189)  yakni  indentifikasi  misi  dan  mandat  organisasi,  menilai  lingkungan internal  antara  kekuatan  dan  kelemahan,  menilai  lingkungan  eksternal  antara  peluang  dan ancaman.  Kemudian,  ketiga  kategori  analisa  data  disajikan  sebagai  hasil  penelitian  dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Strategi  Program  KB  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana Kabupaten Karawang
Program  pembangunan  nasional,  Program  Kependudukan,  KB  mempunyai  peranan penting  dalam  upaya  mewujudkan  manusia  Indonesia  yang  berkualitas  dan  sejahtera disamping  program  pendidikan  dan  kesehatan.  Berdasarkan  pada  undang-undang  Nomor  52
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan Keluarga  Berencana  adalah  “ upaya  mengatur  kelahiran  anak,  jarak  dan  usia  ideal melahirkan,  mengatur  kehamilan,  melalui  promosi,  perlindungan    dan  bantuan  sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas .”
Pembangunan kependudukan pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup  seluruh  manusia  pada  tingkat  individu  dengan  tidak  lagi  hanya  berdimensi  lokal  atau nasional,  akan  tetapi  juga  internasional.  Akan  tetapi  sasarannya  jauh  lebih  luas,  yaitu  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual. Kondisi  saat  ini  terjadinya  revitalisasi  kelembagaan  yang  dilakukan  oleh  BKKBN  untuk  di tingkat  Kabupaten  atau  Kota,  dimana  pada  saat  ini  BKKBN  tingkat  Kabupaten  dan  Kota kebanyakan bergabung dan melebur kedalam beberapa instansi.
Seperti  halnya  di  Kabupaten  Karawang  revitalisasi  organisasi  yang  semulanya  BKBPP telah  berganti  menjadi  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana.  Perubahan kelembagaan  ini  tentunya  memberikan  dampak  terhadap  kinerja  baik  secara  teknis  maupun strategi  pelaksanaan  program  KB  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Strategi DPPKB  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sebagai  pelaksana  kebijakan  untuk mengendalikan  laju  pertumbuhan  penduduk  di  Kabupaten  Karawang  yang  bertujuan  untuk mengurangi  kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  Karawang.    Dalam  pembahasan  ini  peneliti akan  menguraikan  hasil  temuan  penelitian  yang  menggabungkan  data  hasil  temuan  di lapangan  dengan  dasar  operasioanal  yang  telah  ditetapkan  sejak  awal.  Dalam menginterprestasikan  hasil  temuan  yang  berjudul  Analisis  Terhadap  Strategi  Program  KB DPPKB Kabupaten Karawang.
Pada  penelitian  ini  terdapat  tiga  aspek  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  dan analisis  strategi  program  KB  di  DPPKB  Kabupaten  Karawang.  Aspek-aspek  tersebut  dari dimensi  perencanaan  strategis  yang  dikemukakan  oleh  Bryson  yang  terdiri  dari  Identifikasi Misi dan Mandat Organisasi, analisis Lingkungan Internal dan analisis Lingkungan Ekternal. Maka berikut ini adalah temuan peneliti di lapangan.

## Identifikasi  Misi  Dan  Mandat  Organisasi  Terhadap  Strategi  Program  KB  di  DPPKB Kabupaten Karawang.
Mandat organisasi adalah apa yang telah ditetapkan dalam legislasi atau undang-undang yang  menjadi  dasar  yuridis  bagi  keberadaan  organisasi  publik.  Sedangkan  misi  merupakan pernyataan  tentang  tujuan  organisasi  yang  akan  diwujudkan  dalam  bentuk  program  atau pelayanan  yang  diberikan.  Misi  digunakan  untuk  mengetahui  alasan  dibentuknya  suatu
organisasi serta tujuan yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya organisasi tersebut. Dalam perencanaan strategis, pemahaman terhadap mandat merupakan hal yang sangat penting agar keputusan yang dibuat tidak menyimpang dari mandat.
Program Keluarga Berencana Nasional merupakan program dalam rangka menekan laju pertumbuhan  penduduk.  Program  Keluarga  Berencana  Nasional  adalah  menghimpun  dan mengajak  segenap  potensi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  melembagakan  dan membudayakan Norma  Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber  daya  manusia  Indonesia.  Aturan  perundang-undangan  yang  menjadi  pedoman pelaksanaan  dari  program  KB  di  Kabupaten  Karawang  berpedoman  pada  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
DPPKB  Kabupaten  Karawang  setiap  tahun  menyusun  rencana  kerja  disusun  secara sistematis  dengan  mengacu  pada  dokumen  RPJMD  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021 dan  Rencana  Strategis  (RENSTRA)  DPPKB  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021  yang merupakan  dokumen  program  kerja  tahunan,  sebagai  acuan  dalam  mengoperasionalisasikan program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  DPPKB  Kabupaten  Karawang untuk  mencapai visi dan misi  yang telah ditetapkan. Atas dasar tersebut  DPPKB Kabupaten Karawang  telah  menyusun  dan  menyepakati  rencana  kerja  tahunan  yang  merupakan  hasil kerja  yang  telah  disepakati  bersama  antara  pimpinan  dan  seluruh  staff  DPPKB  Kabupaten Karawang. Oleh karenanya sebagai dasar secara yuridis bagi pelaksanaan teknis pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang.
DPPKB  Kabupaten  Karawang  kebijakan  program  KB  bertujuan  untuk  mengendalikan pertumbuhan  penduduk  di  Kabupaten  Karawang  dapat  diukur  tingkat  keberhasilan  tersebut dengan  mandat  organisasi  yang  telah  ditetapkan  secara  yuridis.  Dengan  adanya  Renstra DPPKB  Kabupaten  Karawang  sebagai  mandat  organisasi.  Maka  dari  itu,  dapat  ditarik kesimpulan dalam mandat organisasi DPPKB Kabupaten Karawang sudah tercermin Renstra sebagai  acuan  pedoman  teknis  dalam  pelaksanaan  program  KB  sebagai  upaya  untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang.
Berdasarkan  sumber  data  dokumen  dari  Renstra  yang  menjadi  strategi  dan  sasaran dalam pelaksanaan kebijakan program KB sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan  pada  aturan  hukum  menjadi  dasar  bagi  DPPKB  Kabupaten  Karawang  periode 2016-2020 sebagai berikut:
1. Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  27  menegaskan  bahwa  Negara  menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara;
2. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Berdasarkan  sumber  data  diatas,  DPPKB  Kabupaten  Karawang  dalam  menjalankan  misi pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  program  KB  berdasarkan  pada  aturan  undang-undang. Hal  ini  sudah  mencerminkan  dari  identifikasi  misi  dan  mandat  organisasi  yang  dikemukan oleh  Brysin  dalam  perencanaan  strategis  memiliki  acuan  secara  yuridis  legislasi  yang mengatur tentang pelaksanaan program KB.

## Analisis  Lingkungan  Internal  Antara  Kekuatan  Dan  Kelemahan  Terhadap  Strategi Program KB di DPPKB Kabupaten Karawang.
Analisis  terhadap  lingkungan  internal  berguna  untuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan kelemahan  serta  aspek-aspek  yang  membantu  atau  merintangi  pencapaian  misi  dan  mandat organisasi di tentukan oleh Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Anggaran. Sulistiyani & Rosidah  (2003:9)  mengemukakan  bahwa  sumber  daya  manusia  merupakan  potensi  yang melekat keberadaannya pada seseorang  yang meliputi potensi fisik dan non fisik, sedangkan sumber  daya  non  manusia  terdiri  atas  sumber  daya  alam  ( natural  resources ),  modal,  mesin, teknologi,  material,  dan  lain-lain.  Sumber  daya  manusia  merupakan  kata  kunci  keberhasilan dari pelaksanaan program KB.
Berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  di  DPPKB  Kabupaten  Karawang  dapat  dilihat dari  struktur  pendidikan  dari  jumlah  angka  ketenagakerjaan  yang  ada  di  DPPKB  Kabupaten Karawang  berdasarkan  dari  sumber  data  Renstra  DPPKB  Kabupaten  Karawang  pada  2016- 2021  jumlah  pegawaian  berjumlah  108  terbagi  dari  beragam  golongan  pejabat  PNS  di DPPKB Kabupaten Karawang sudah menunjukan jumlah yang cukup baik untuk menjalankan tugas dan fungsi dari DPPKB.
Komposisi  pegewaian  di  DPPKB  bekerja  sesuai  dengan  spesialisasi  tugas  dan  fungsi. Untuk  memahami  secara  mendalam  kebijakan  program  KB  harus  didukung  oleh  kualitas sumber  daya  manusia  sebagai  kunci  keberhasilan  dari  perencanaan  strategis.  Berdasarkan tingkat  pendidikan  DPPKB  Kabupaten  Karawang  cukup  tinggi  terdapat  variasi  pendidikan yang  beragam  terutama  (S1)  di  DPPKB  tinggi  berjumlah  54.  Selanjutnya,  sumber  daya anggaran  merupakan  bagian  terpenting  bagi  aktivitas  organisasi.  Hal  ini  dipertegas  oleh
Keban  (2002:40)  menyatakan  bahwa  ketersedian  anggaran  sebagai  faktor  pendukung  dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemanfaatan ketersedian anggaran secara efisien.
DPPKB  Kabupaten  Karawang  pada  tahun  2018  mendapatkan  alokasi  anggaran  belanja sebesar  Rp.  21.714.519.109  dengan  realisasi  anggaran  per  30  Desember  2018  sebesar  Rp. 19.497.054.965  (89,79%).  Dengan  rincian  realisasi  belanja  langsung  sebesar  Rp. 4.413.364.696 (84,22%) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 15.083.690.269 (91,56%). Secara khusus sumber anggaran program KB antara realisasi dan target sudah berjalan dengan baik  mencapai  90,44%.  Penggunaan  ketersedian  anggaran  di  DPPKB  Kabupaten  Karawang sudah efisien.
Dari uraian analisis lingkungan internal  antara kekuatan dan kelamahan dari aspek SDA dan  Sumber  anggaran.  Dalam  pandangan  peneliti  aspek  SDA  di  DPPKB  Kabupaten Karawang  sudah  cukup  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Hal  tersebut  dapat  dipahami dari data uraiakan diatas angka ketenagakerjaan dan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan di  DPPKB  Kabupaten  Karawang.  Maka  dari  itu,  aspek  SDA  terkonfirmasi  bahwa  DPPKB Kabupaten Karawang dalam  menjalankan program  KB didukung oleh sumber daya manusia yang  berkualitas  dan  kuantitas.  Hal  ini  senada  yang  disampaikan  oleh  Hasibuan mengkategorikan aspek kualitas mencakup kemampuan, kecerdasan, mental, skill, pendidikan dan pengalaman sedangkan aspek kuantitas mencakup ketersedian jumlah SDM.
Menurut pandangan peneliti ketersedian dana bagi  suatu  organisasi  merupakan hal  yang perlu diperhatikan bagi kelancaran aktivitas organisasi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan didukung oleh ketersedian anggaran bagi pelaksanaan program KB. Dengan ketersedian anggaran yang cukup  Kabupaten  Karawang  mendapatkan  penghargaan  tingkat  Nasional  yang  menjadi indikator dari penilaianya adalah komitmen pemerintah daerah dalam memberikan anggaran bagi pelaksanaan program KB sebagai upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk.

## Analisis  Lingkungan  Internal  Antara  ancaman  dan  Peluang  Terhadap  Strategi Program KB di DPPKB Kabupaten Karawang.
Analisis  ini  meliputi  identifikasi  terhadap  kecenderungan  dari  perkembangan  faktor politik dan sosial. Strategi program KB yang diselenggarakan DPPKB Kabupaten Karawang sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan eksternal yang berkaitan dengan aspek politik dan aspek  sosial.  DPPKB  Kabupaten  Karawang  mempunyai  peran  posisi  yang  strategis  untuk mewujudkan  penyelenggaraan  pelaksanaan  bidang  pengendalian  penduduk  dan  keluarga berencana,  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  KB  serta  ketahanan  dan
meningkatkan  kapabilitas  sumber  daya  yang  bermutu.  Salusu  (1996:321)  memberikan pandangan bahwa manajemen strategis harus memperhatikan aspek politik terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan ruang lingkup dan misi organisasi. Penyebaran  penduduk  yang  kurang  merata  ini  disebabkan  oleh  keadaan  geografis  yang berbeda-beda dari setiap daerah.
Selain  itu,  lonjakan  arus  urbanisasi  di  Kabupaten  Karawang  yang  mengalami peningkatan  signifikan  informasi  dari  Disdukacatpil  dan  BPS  Kabupaten  Karawang pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tertera pada tabel di berikut ini:
Tabel. 5.5
Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang Periode 2010-2015 No THN Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 2010 1,102,825 1,041,360 2,144,185 2 2011 1.116.670 1.055.619 2.172.289 3 2012 1.130.132 1.069.262 2.199.394 4 2013 1.135.234 1.097.435 2.232.669 5 2014 1.154.982 1.095.138 2.250.120 6 2015 1.166.478 1.107.101 2.273.579
Sumber: Badan Statistik Kabupaten Karawang 2015
Tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  disebabakan  oleh  berbagai  alasan diantaranya  disebabkan  ternyata  migrasi  arus  urbanisasi  yang  tidak  bisa  dikendalikan  serta angka  kelahiran  yang  tinggi.  Angka  kelahiran  total  (TFR)  adalah  rata-rata  3  jumlah  yang dilahirkan  hidup  seorang  wanita  sampai  dengan  akhir  masa  reproduksinya.  Sampai  saat  ini, angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) pada tingkat nasional masih cukup tinggi yaitu berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2014 masih berada di angka 2-3 yaitu 2,42.  Artinya  Indonesia  rata-rata  memiliki  tiga  hingga  empat  anak  untuk  setiap  wanita  yang masih pada masa reproduksinya.
Program KB merupakan program yang lebih menekankan pada peningkatan pemahaman, kesadaran  dan  kemandirian  masyarakat  tentang  program  kependudukan  dan  keluarga berencana  melalui  promosi  KIE  (Komunikasi,  Informasi  dan  Edukasi).  Selain  itu  juga progaram  KB  juga  harus  menyeseuaikan  dengan  lingkungan  ekternal  faktor  sosial.  Siagian (2000:73) menyatakan bahwa faktor sosial  yang perlu diperhatikan adalah keyakinan, sistem nilai  dan  gaya  hidup  masyarakat.  Masyarakat  akan  memiliki  kecenderungan  untuk mempertahankan  kelangsungan  hidup  sesuai  dengan  keyakinan  dan  gaya  hidup  masyarakat.
Berkaitan  dengan  program  KB  masyarakat  banyak  dipengaruhi  oleh  sistem  keyakinan  dan kemampuan gaya hidup untuk mengikuti dari program KB tersebut.
Kelahiran  sangat  diperlukan  namun  jumlah  kelahiran  yang  harus  dapat  dikendalikan dengan  cara  memberikan  pemahaman  tentang  program  KB.  Program  KB  sangat  berkaitan dengan  sistem  keyakinan  dan  gaya  hidup.  Oleh  karenanya,  penyuluhan  dan  pemberian informasi-informasi  mengenai  KB  perlu  dilakukan  secara  luas  kepada  masyarakat  untuk meningkatkan pengetahuan dan partsipasi masyarakat dalam ber-KB. Jadi disimpulkan bahwa alasan  masyarakat  untuk  ber-KB  alasan  sosial  mengenai  persepsi  untuk  mengikuti  program KB  bagi  kesehatan  ibu  dan  anak.  Jika  seseorang  ibu  tidak  menjaga  jarak  kehamilan  dan kelahiran,  maka  ibu  akan  kehilangan  kesempatan  untuk  memulihkan  kondisi  tubuh  pasca melahirkan serta merawat  dan menyusui bayinya agar perkembangan dan pertumbuhan bayi tersebut maksimal.
Dari uraian analisis lingkungan eksternal dari aspek Politik dan sosial. Dalam pandangan peneliti  aspek  politik  pelaksanaan  program  KB  di  DPPKB  Kabupaten  Karawang  belum berjalan  dengan  baik  mengatasi  tingkat  angka  urbanisasi  atas  perubahan  kebijakan  dan kesempatan kerja. Berkaitan dengan program KB akan memiliki keterhubungan dengan arus urbanisasi  yang  sangat  tinggi  karena  urbanisasi  merupakan  alasan  tingginya  pertumbuhan penduduk.  Bentuk  perubahan  aturan  yang  berkaitan  dengan  peraturan  daerah  tentang ketenagakerjaaan  di  Kabupaten  Karawang.  Dengan  adanya  pembagian  antara  masyarakat lokal 60% sementara masyarakat diluar Karawang 40% yang ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri.  Atas  adanya  perubahan  tersebut  akan  berimplikasi  pada  pertumbuhan  penduduk  di Kabupaten Karawang akan menjadi incaran para pencari kerja.
Implikasinya  angka  pertumbuhan  penduduk  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  di Kabupaten  Karawang  di  pengaruhi  oleh  arus  urbanisasi.  DPPKB  Kabupaten  Karawang sebagai  pelaksana  program  KB  untuk  masa  yang  akan  datang  harus  merumuskan  stategis yang futuristik untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang dengan memperhatikan  lingkungan  ekternal  dalam  aspek  politik.  Dalam  perspektif  peneliti Lingkungan ekternal dalam aspek politik saat ini belum memiliki strategi  yang efektif untuk mengurangi  angka  pertumbuhan  yang  diakibatkan  oleh  urbanisasi  untuk  mencari  kerja  di Karawang.  Kabupaten  Karawang  harus  ramah  pada  pendatang  yang  mencari  pekerja  dan memberikan  kenyamanan  pada  investor  untuk  menanamkan  modal,  Kabupaten  Karawang harus  merumuskan  dan  menyusun  kebijakan  strategi  humanisitik  rasional  dan  efektif  yang berkaitan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

## SIMPULAN DAN SARAN
Program KB telah dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Karawang sudah mencerminkan identifikasi  misi  dan  mandat  organisasi  yang  dikemukan  oleh  Bryson  dalam  perencanaan strategis memiliki acuan secara yuridis legislasi yang mengatur tentang pelaksanaan program KB tercantum dalam Renstra DPPKB Kabupaten Karawang periode 2016-2021. Program KB yang telah dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Karawang sudah didukung oleh lingkungan internal  yaitu  SDM  dan  anggaran  dana.  Dalam  SDM  sudah  terkonfirmasi  dengan  baik DPPKB  Kabupaten  Karawang  dalam  menjalankan  program  KB  didukung  oleh  sumber  daya manusia yang berkualitas dan kuantitas.
Ketersediaan  sumber  anggaran  program  KB  merupakan  salah  satu  syarat  mutlak  bagi kelancaran  aktivitas  organisasi  sebagai  bentuk  komitmen  pemerintah  daerah  Kabupaten Karawang  melalui  Program  KB  dalam  pengendalian  pertumbuhan  penduduk. Program  KB yang  telah  dilaksanakan  oleh  DPPKB  Kabupaten  Karawang  dipengaruhi  oleh  lingkungan eksternal  yaitu  aspek  politik.  Dalam  perspektif  peneliti  Lingkungan  ekternal  dalam  aspek politik  saat  ini  belum  memiliki  strategi  yang  efektif  untuk  mengurangi  angka  pertumbuhan yang diakibatkan oleh urbanisasi untuk mencari kerja di Karawang. Aspek sosial sudah cukup berjalan  dengan  baik  masyarakat  untuk  ber-KB  alasan  sosial  mengenai  persepsi,  keyakinan dan kemampuan ekonomi untuk mengikuti program KB bagi kesehatan ibu dan anak.

## Saran
Kabupaten  Karawang  harus  merumuskan  dan  menyusun  kebijakan  strategi  yang berlandaskan  pada  humanisitik,  rasional  dan  efektif  yang  berkaitan  dalam  pengendalian pertumbuhan penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony,  Robert  N.  &  David  W  Young,  2003.  Managemen  Control  in  non  profit Organization, 7th Ed. Mc.Graw-Hill
Bryson,  John  M.  2005.  Perencanaan  Strategis  bagi  Organisasi  Sosial.Edisi    Terjemahan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Bryson, John. M.  & Roering, William.  D. 1987.  Applying Private-Sector  Strategic Planning in the Public Sector. Journal of the American Planning Association
Creswell, Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar,2010
David, Fred R. 2005. Manajemen Strategis: Konsep. Jakarta : Salemba Empat
Hasibuan,  Sayuti.  2000.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  :  Pendidikan  Non  Sekolah,
Muhammadiyah University Press
Hartanto, Hanafi. 2004. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi. Jakarta Pustaka Sinar Harapan
Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :Remaja Rosdakarya
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Osborne,  David,  and  Peter  Plastrik.  1997.  Banishing  Bureaucracy,  The  Five  Strategies  For Reinventing  Government,  terjemahan  :  Memangkas  Birokrasi  :  Lima  Strategi  Menuju Pemerintahan  Wirausaha,  Alih  Bahasa:  Abdul  Rosyid  dan  Ramelan.  Jakarta  :  Penerbit PPM.
Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Strategik untuk OrganisasiPublik an Organisasi non Profit. Jakarta : PT Grasindo
Siagian, Sondang. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Bumi Aksara
Sulistiyani, Ambar T. Dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta, 2011.

## Dokumen
1) Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  27  menegaskan  bahwa  Negara  menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara;
2) Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4) Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga.
Sumber Lainnya:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia- mencapai-265-juta-jiwa
https://regional.kompas.com/read/2018/06/21/17225731/tiga-tahun-terakhir-arus- urbanisasi-di-karawang-tak-terkendali .
https://regional.kompas.com/read/2018/06/21/17225731/tiga-tahun-terakhir-arus- urbanisasi-di-karawang-tak-terkendali .