PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LABBO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG 1

## Rabina Yunus 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peranan  kepala  desa  dalam pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  desa  Labbo  Kecamatan  Tompobulu Kabupaten  Bantaeng  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  dalam  pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Labbo  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Bantaeng.  Hasil penelitian  ini  dapat  memberi  gambaran  spesifik  tentang  peranan  kepala  desa  dalam  pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa  Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan teknik  observasi,  wawancara,  kepustakaan,  dan  dokumentasi.  Data  dikumpulkan  dari  berbagai sumber  dan  teknik  penentuan  informan  dilakukan  dengan  memilih  informan  yang  berperan  dan terlibat secara teknis dalam pengelolaan BUMDes. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian  menguraikannya  dan  selanjutnya  membuat  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  peneitian  ini menjelaskan bahwa Peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya  di  desa  Labbo  yaitu  Kepala  desa  sebagai  komisaris  yang  dijabat  secara ex  officio (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Dalam proses pengelolaan BUMDes Ganting di desa Labbo,  kepala  desa  sangat  berperan  baik  dalam  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, maupun pengawasan.  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhui dalam pengelolaan BUMDes di desa  Labbo  yakni  faktor  pendukung  maupun  faktor  penghambat.  Faktor  pendukung  meliputi potensi  sumber daya  yang meliputi  sumber daya alam dan  sumber daya manusia, dana  hibah dari Pemerintah  Daerah,  fasilitas  operasional  BUMDes.  Kemudian  yang  menjadi  faktor  penghambat meliputi  kebijakan  pemerintah  desa  yang  kurang  tepat,  kondisi  sosial  politik  Desa  Labbo, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik.
Kata Kunci: peran kepala desa, pengelolaan BUMDes

## ABSTRACT
This  study  aims  at  knowing  the  role  of  the  head  of  village  and  the  factors  which  influence  the implementation of village-owned enterprises in Labbo Village Tompobulu Subdistrict Bantaeng Regency. The type  of  study  was  descriptive  research.  Data  was  collected  by  using  observation,  interview,  library  and documentation  techniques.  The  data  collection  was  obtained  in  some  sources  and  the  informant  was determined by selecting informant who has a role and technically involved in the implementation of village- owned enterprises. The data was analyzed qualitatively and explained to draw a conclusion. This study explains that the head of village who held as ex-officio commissioner (run two position in one system) has very good roles in the implementation of village-owned enterprises in Labbo village especially in the planning, organizing, implementing and controlling. The influential factors in the management of village-owned enterprises in Labbo village  are  consisting  of  supporting  and  inhibiting  factors.  The  supporting  factor  includes  the  potential  of resources  such  as  natural  resources  and  human  resources,  grant  from  the  local  government,  operational facilities of  village-owned  enterprises. Then,  the  inhibiting factor  includes  the  lack of proper policies by the head of village, socio-political condition in Labbo village, the lack of coordination between commissioner and director.
Keywords: the role of the village head, the management BUMDes
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pendidik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas  Hasanudin, Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalnrea, Makassar, Pos-el: rabina_yunus@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN
Badan  Usaha  Milik  Desa  merupa- kan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam upaya  memperkuat  perekonomian  desadan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan poten- si desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan  menampung  kegiatan  -  kegiatan  eko- nomi  masyarakat  dalam  sebuah  bentuk  ke- lembagaan  atau  badan  usaha  yang  dikelola secara  profesional,  namun  tetap  bersandar pada  potensi  asli  desa.  Hal  ini  dapat  men- jadikan  usaha  masyarakat  lebih  produktif dan efektif.
Pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Bantaeng  telah  diterapkan  Ke  46  desa  dan pada  tahun  2010  pemerintah  Kabupaten memberikan  modal  sebesar  100  juta  setiap BUMDes serta mendapatkan bantuan mobil operasional.  Salah  satu  BUMDes  yang mampu  berkembang  dengan  usaha  unggul- an  dan  tidak  dimiliki  oleh  desa  lain,  yakni integrasi  usaha  lingkungan  hutan  dan  jasa air  yang  dijalankan  BUMDes  Ganting  ter- dapat  di  Desa  Labbo  bergerak  cukup  di- namis.
Dalam  perkembangan  lebih  lanjut menimbulkan  masalah  yang  menyebabkan pelaksanaan  BUMDes  menuai  kritik.  Salah satu  faktor  yang  paling  dominan  adalah lemahnya  kelembagaan  sehingga  meng- hambat  daya  kreativitas  dan  inovasi  ma- syarakat  desa  dalam  mengelola  dan  men- jalankan  usaha  ekonomi  di  perdesaan.  Sis- tem  dan  mekanisme  kelembagaan  ekonomi tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada sulitnya  pertumbuhan  dan  perkembangan usaha ekonomi di perdesaan, seperti contoh kasus yang terdapat di desa labbo.
Selama  masa  jabatan  kepala  desa Labbo  periode  sebelumnya,  pengelolaan BUMDes  ganting telah membantu memini- malisir sengketa, karena warga di hulu yang berdomisili  dekat  mata  air  memperoleh  air dengan  melimpah  sedangkan  warga  di  hilir kekurangan air sehingga sering menjadi pe-
micu  sengketa  antar  warga.  Ini  membukti- kan salah satu keberhasilan dalam pengelo- laan BUMDes sesuai Peraturan Menteri Da- lam  Negri  nomor  39  tahun  2010  kepala desa  sebagai  unsur  penasehat  (komisaris) mampu  melaksanakan  tugasnya  secara  efe- ktif.
Kondisi  yang  berbeda  terlihat  di desa  Labbo  Kecamatan  Tompobulu  Kabu- paten  Bantaeng  dipimpin  oleh  kepala  desa yang  baru.  Masalah  serius  dalam  pengelo- laan  BUMDes  adalah  eratnya    Desa  selalu mempengaruhi pengelolaan BUMDes, bah- kan  BUMDes  yang  sudah  stabil  pun  bisa mengalami  perubahan  bila  terjadi  pergan- tian  pemimpin  di  desa.  Hal  ini  disebabkan karena ketegangan yang terjadi antara peng- urus  dengan  kepala  desa  sebgai  komisaris baru,  serta  kepala  desa  sebagai  komisaris ( ex - officio) tidak bisa membedakan posisi se- bagai  kepala  desa  atau  sebagai  komisaris, hal  ini  sangat  menarik  untuk  dikaji  bagai- mana  peranan  kepala  desa  Labbo  Keca- matan  Tompobulu  Kabupaten  Bantaeng masa periode 2010-2014 ?
Setiap manusia dalam kehidupannya masing - masing memiliki peran dan fungsi dalam  menjalankan  kehidupan  sosialnya. Dalam  melaksanakan  perannya,  setiap  ma- nusia  memiliki  cara  atau  sikap  yang  ber- beda-beda.  Makna  dari  kata  peran  adalah suatu  penjelasan  yang  merujuk  pada  kono- tasi  ilmu  sosial,  yang  mengartikan  peran sebagai  suatu  fungsi  yang  dibawakan  se- seorang  ketika  menduduki  suatu  posisi  da- lam struktur sosial.
Pemerintah  sebagai  representasi  ne- gara tentu memiliki tugas dan fungsi, seba- gaimana  tujuan  awal  di  bentuknya  sebuah negara.  Menurut  Finer  istilah  pemerintah setidaknya  menunjukkan  pada  empat  pe- ngertian pokok, yaitu: Pertama, pemerintah merujuk  pada  suatu  proses  pemerintahan, dimana  kekuasaan  dioprasionalisasikan  ol- eh mereka yang memegang kekuasaan seca- ra  sah. Kedua, istilah  pemerintah  menun- jukkan  pada  keberadaan  dimana  proses  pe-
merintahan tersebut berlangsung. Seringkali penamaan  suatu  entitas  pemerintah  menun- jukkan  secara  langsung  dimana  pemerintah tersebut berada. Ketiga, pemerintah menun- jukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan semerintah yang menduduki jabatan - jabatan pemerintah se- bagai  pelaksana  kekuasaan. Keempat, isti- lah pemerintah juga rapat mengacu pada as- pek bentuk, metode atau sistem pemerintah- an  salam  suatu  masyarakat,  yakni  struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hu- bungan  antara  yang  memerintah  dan  yang diperintahLebih lanjut di bagian lain Ryaas Rasyid  menyatakan  bahwa  tugas-tugas  po- kok  tersebut  dapat  diringkas  menjadi  tiga fungsi  hakiki  yaitu:  pelayanan,  pemberda- yaan,  pembangunan.  Pelayanan  akan mem- buahkan  keadilan  dalam  masyarakat,  pem- berdayaan  akan  mendorong  kemandirian masyarakat,  dan  pembangunan  akan  men- ciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
Desa  merupakan  bagian  dari  peme- rintahan  yang  terendah  yang  secara  lang- sung dapat berhadapan dengan masyarakat. Pengertian desa menurut Widjaja adalah: “Desa  adalah  sebagai  suatu  kesatuan  ma- syarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam peme- rintahan  desa  adalah  keanekaragaman,  par- tisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi,  dan pemberdayaan masyarakat”. 2
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah bab XI dijelaskan bahwa dalam pemerintah- an  daerah  kabupaten/kota  dibentuk  peme- rintahan  desa  yangterdiri  dari  pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pe- merintah  desa  yang  dimaksud  menurut pasal  200  pemerintah  desa  terdiri  atas  ke- pala desa dan perangkat desa.
Tugas  pemerintah  desa  adalah  me- nyelenggarakan  rumah  tangga  sendiri,  di samping  itu  ia  juga  dapat  dibebani  tugas- tugas  pembantuan  yang  diberikan  oleh  ins- tansi  vertikal  (garis  menegak)  atau  daerah
otonom atasan. Desa adalah daerah otonom berdasarkan  hukum  adat  berkembang  dari rakyat  sendiri  menurut  perkembangan  se- jarah yang dibebani oleh instansi atasan de- ngan tugas-tugas pembantuan.
Pengelolaan  merupakan  terjemahan dari  kata  “management”,  terbawa  oleh  de- rasnya  arus  penambahan  kata  pungut  ke dalam  rarasa  Indonesia,  istilah  inggris Tersebut  lalu  di  Indonesia  menjadi  mana- jemen.  Manajemen  berasal  dari  kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan  melalui  proses  dan  diatur  berda- sarkan  urutan  dari  fungsi-fungsi  manaje- men.  Jadi  manajemen  itu  merupakan  suatu proses  untuk  mewujudkan  tujuan  yang  di inginkan  melalui  aspek-aspeknya  antara lain planning,  organising,  actuating,  dan controlling.

## B. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM- Des)  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social  institution) dan  komersial (comer- cial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masya- rakat melalui kontribusinya jalam penyedia- an  pelayanan  sosial.  Sedangkan  sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keun- tungan  melalui  penawaran  sumber  daya lokal  (barang  dan  jasa)  ke  Dasar.  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  lem- baga usaha desa yang dikelola oleh masya- rakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya memperkuat perekonomian desa dan diben- tuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi desa.
Otonomi  daerah  adalah  hak  dan kewenangan  daerah  otonom  untuk  menga- tur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerin- tahannya. Berdasarkan Undang-undang No- mor 32 tahun 2004 tentang pemerintah dae- rah disebutkan bahwa Desa atau yang dise- but  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang
berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berda- sarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Kepala desa selaku kepala pemerin- tahan di desa tentu memiliki peranan dalam memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam yang  ada  diwilayahnya,  sebagai  salah  satu penyokong  pertumbuhan  prekonomian  ma- syarakat  desa.  Sebagaimana  yang  tertuang dalam  pasal  213  Undang-  Undang  nomor 32  tahun  2014  yang  berbunyi  bahwa  desa dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  yang disebut  BUMDes.  Dimana  Badan  Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat keke- luargaan dan kegotong royongan, kemudian BUMDes  dapat  menjalankan  usaha  di  bi- dang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perun- dang-undangan.
Prinsip  -  prinsip  pengelolaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu: Penge- lolaan  BUMDes  harus  diljalankan  dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipa- tif,  emansipatif,  transparansi,  akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara  profesional,  dan mandiri.  Berkenaan dengan  hal  itu,  untuk  membangun  BUM- Des  diperlukan  informasi  yang  akurat  dan tepat  tentang  karakteristik  ke-lokal-an,  ter- masuk  ciri  sosial-budaya  masyarakatnya dan  peluang  pasar  dari  produk  (barang  dan jasa) yang dihasilkan.
Dalam  pengelolaannya,  tentu  terda- pat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi,  baik itu  bersifat  pendukung  maupun  pengham- bat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya  yang  meliputi  sumber  daya  alam  dan sumber daya manusi, dana hibah dari Peme- rintah  Daerah,  fasilitas  operasional  BUM- Des.  Kemudian  yang  menjadi  faktor  peng- hambat  yaitu  kebijakan  pemerintah  desa yang  kurang  tepat,  kondisi  sosial  politik Desa Labbo, koordinasi antar komisaris dan
direksi  kurang  baik.  Dengan  berbagai  dari Denjelasan  diatas  skema  penulisan  dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

## C. KERANGKA KONSEPTUAL

## D. METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  tipe  Penelitian  deskriptif,  Pendeka- tan ini dilakukan untuk mengetahui dan me- nggambarkan    secara  sistematis  dana  kurat terhadap  suatu  keadaan  dengan  mengguna- kan cara sistematis dalam melakukan peng- amatan,  pengumpulan  data,  analisis  infor- masi dan pelaporan hasilnya.
Pengumpulan  data  dilakukan  deng- an  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan dalam  rangka  mencapai  tujuan  penelitian. Informasi yang didapatkan diuji secara em- piris,  olehnya  itu  dilakukan  pengumpulan data.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  wawancara,  observasi,  dan  doku- mentasi/kajian literature.
Analisis  data  yang  dilakukan  dalam penelitian ini menggunakan tekhnik analisa
 UU no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 PP no 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa
 Permendagri no 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes.
 Perda no 10 Tahun 2006 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 Peraturan BUMDes Ganting Nomor 02 tahun 2010 tentang pengelolaan air Pemerintah Desa Labbo (Kepala Desa) Kec. Tompobulu Kab, Bantaeng Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi:
1) Faktor Pendukug
a.   Potensi Sumber daya
- sumber daya alam
- sumber daya manusia.
b.   Dana hibah dari pemerintah daerah. c.   Fasilitas operasioal Milk
Desa BUMDes. 2)   Faktor penghambat a. Kebijakan pemerintahdesa Labbo yang kurang tepat b. Kondisi sosial politik Desa Labbo. c. Koordinasi antarkomisaris dan direksikurang baik. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ganting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ganting
kualitatif  dengan  model  Miles  and  Huber- man  yang  terdiri  dari  data reduction ,  data display dan conclusion .

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dasar  Hukum  Kebijakan  Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des)
Berikut  ini  beberapa  aturan  perun- dang-undangan  dan  peraturan  pemerintah serta  peraturan  lainnya  yang  mengamanat- kan  dan  mengatur  pelaksanaan  Badan  Usa- ha Milik Desa (BUMDes) khususnya di Ka- bupaten  Bantaeng:  Undang-Undang  Dasar 32  tahun  2004  pasal  213,  Peraturan  Peme- rintah Nomor 72 tahun 2005 tentang peme- rintah desa, dalam Peraturan Pemerintah ini pengelolaan Badan Usaha Milik diataur ke- dalam beberapa pasal, yaitu:  Pasal  78,  Pa- sal 79, Pasal 80, Pasal 81, Peraturan Peme- rintah,  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  In- donesia  mengeluarkan  peraturan  Nomor 39 tahun  2010  tentang  BUMDes,  dalam  pera- turan  Menteri  Dalam  Negeri  ini  dijelaskan pula  masalah  pengelolaan  BUMDes,  yang dijelaskan  beberapa  pasal  yaitu:  Pasal  6 Pasal 7 Pasal 8, kemudian pihak Pemerintah Daerah  mengeluarkan  satu  produk  hukum yaitu  Peraturan  Daerah  nomor  10  tahun 2006  tentang  tata  cara  pembentukan  dan pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) dijelaskan pada bab VII.
Dengan  amanat  dari  peraturan  da- erah,  pemeritah  desa  dengan  melihat  ber- bagai potensi yang ada di desa Labbo maka berinisiatif  membuat  peraturan  mengenai BUMDes  yaitu  Peraturan  BUMDes  Gan- ting  Nomor  02  tahun  2010  tentang  penge- lolaan  air,  kemudian  dijelaskan  dalam  bab VI  tata  aturan  dan  sanksi  pengelolaan  pe- ngelolaan air yang berbunyi: pasal 7 aturan umum
1. Sumber  air  dan  instalasi  perpipaan  in- duk  air  adalah  milik  pemerintah  Desa Labbo
2. BUMDes adalah pengelola sarana air
3. Instalasi  meteran  air  adalah  adalah milik BUMDes Ganting Desa Labbo
4. Instalasi distribusi dalam rumah adalah hak dan milik pelanggan
5. Pemasangan instalasi air adalah wewe- nang pengurus unit
6. Pelanggan  adalah  sebagaimana  dimak- sudkan  pada  pasal  4  dan  telah  menan- dantangani  surat  perjanjian  dengan  pe- ngurus BUMDes Ganting Desa Labbo
7. Pelanggan  wajib  membayar  biaya  pe- makaian air setiap bulan
Berbagai  perundang-undangan  dan peraturan  diatas  adalah  landasan  utama  da- lam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes khususnya  di  Kabupaten  Bantaeng,  yang secara  formal  mengatur  baik  secara  umum maupun  teknis.  Pengelolaan  BUMDes  di Kabupaten  Bantaeng  diharapkan  dapat  ter- laksana sesuai amanat dari Undang-Undang dan  Peraturan  lainnya,  agar  ekonomi  ma- syarakat  Desa  dapat  berkembang  secara merata,  dan  peran  pemerintah  desa  tentu sangat dipelukan dalam pengelolaan BUM- Des  ini  selaku  penangung  jawab  terhadap kondisi perekonomian desa.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se- bagai Kebijakan Pengembangan Ekono- mi Masyarakat Desa Di Kabupaten Ban- taeng.
Pembentukan BUMDes di Bantaeng secara  serentak  diinisiasi  oleh  Bupati  Ban- taeng yang ingin mewujudkan desa mandiri dalam waktu relatif singkat sebagai pondasi pembangunan  daerah  yang  berbasis  produk unggulan  pertanian,  perikanan  dan  kelau- tan,  setelah  dilantik  pada  2008,  proses  per- cepatan  terhadap  realisasi  visi  dan  misi semasa  proses  pemilihan  Bupati  diwujud- kan  dalam  bentuk  kebijakan.  BUMDes  ke- mudian  dilirik  sebagai  wadah  yang  tepat untuk  mewujudkan  rencana  tersebut.  Per- timbangannya  karena  Bantaeng  sudah  me- miliki  peraturan  daerah  sejak  tahun  2006, yakni  Peraturan  Daerah  nomor  10  tahun
2006  tentang  tata  cara  pembentukan  dan pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
Dalam  waktu  relatif  singkat  Peme- rintah Kabupaten segera menyusun rencana menggalakkan  pendirian  46  BUMDes  di tiap  desa.  Setelah  payung  hukum  dianggap memadai,  Pemrintah  Kabupaten  melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pem- bangunan  Desa  dibantu  beberapa  unsur  ke- lompok  masyarakat  yang  turut  mendukung kebijakan  serta  mewujudkan  rencana  besar itu.  Upaya  keras  pertama  yang  mereka  la- kukan adalah mengelola isu satu miliar satu desa  karena  ternyata  gagasan  itu  tidak  mu- dah diwujudkan. Kemudian mereka berbagi tugas menyebar ke desa untuk menjelaskan bahwa rencana bantuan satu miliar tiap desa bukan  hal  mudah  mengingat  keterbatasan kemampuan  anggaran  pemerintah.  Hasil wawancara  dengan  Bapak  Nurdin  Abdu- llah,  selaku  Bupati  Bantaeng  menegaskan: "diawal  rencana  kebijakan  BUMDes  atau pada  saat  mengeluarkan  isu  tentang  ranca- ngan pembentukan BUMDes masih banyak masyarkat  yang  salah  paham  baik  program maupun  pembiayaan,  namun  isu  ini  dike- lola  secara  baik  oleh  pemerintah,  sehingga lamat laun masyarakat mulai mengerti man- faat  dari  kebijakan  BUMDes  ini,  sehingga masing-masing desa mulai menggali poten- sinya  sebagai  syarat  terbentuknya  BUM- Des”. (wawancara tanggal 31 mei 2015) 7
Upaya  mengelola  isu  ini  berkali- kali  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa masyarakat bisa menerima rencana pendiri- an  BUMDes  yang  akan  mengelola  dana bantuan  dari  pemerintah  kabupaten.  Peme- rintah Daerah berupaya dengan keras untuk memisahkan  masalah  isu  satu  miliar  satu desa  dengan  rencana  pembentukan  BUM- Des.  Mengingat  rencana  pembentukan BUMDes  masih  dalam  suasana  Pilkada, mereka  juga  berupaya  meredam  dinamika politik pasca Pilkada. Sebab bagaimana pun juga  rencana  pembentukan  ini  di  mata  ma- syarakat masih dihubungkan dengan upaya-
upaya  memberipeluang  bagi  para  pejuang Pilkada,  sehingga  tantangan  besar  di  awal pembentukan adalah menjauhkan BUMDes dari  dinamika  politik  saat  itu.  Hal  ini  dije- laskan  dalam  wawancara  dengan  Bapak Nurdin  Abdullah  selaku  Bupati  Bantaeng mengatakan:  "BUMDes  adalah  salah  satu pemikiran  kami  yang  dibuat  menjadi  suatu kebijakan dalam hal pemberdayaan dan pe- ningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan. BUMDes  ini  lahir  karena  melihat  potensi masing-  masing  wilayah  atau  desa  yang berbeda-beda  sehingga  kami  selaku  peme- rintah  mengeluarkan  kebijakan  BUMDes untu  meberdayakan  potensi  tersebut  demi kesejahtraan masyarakat di pedesaan.” (wa- wancara  tanggal  31  Mei  2015) Ada  angga- pan  bahwa  BUMDes  nantinya  menjadi  ru- ang yang diberikan pemerintahan baru bagi orang-orang  yang  memperjuangkan  keme- nangannya.  Bagi  Pemerintah  Daerah,  per- soalan ini cukup serius, apalagi mereka ha- rus  meyakinkan  bahwa  yang  mereka  gagas adalah  badan  usaha  yang  bertujuan  mem- bangun  lembaga  yang  berorientasi  keuntu- ngan  untuk  mendorong  terbentuknya  desa mandiri.
Pemerintah  Daerah  membentuk  be- berapa  Tim  pendamping  untuk  mendampi- ngi  musyawarah  desa,  mulai  pembentukan, pemilihan  pengurus,  penyusunan  AD/ART, penyusunan  standar  operasional  prosedur, sampai pada pemilihan unitusaha yang akan dijalankan.  Hal  ini  ditegaskan  wawancara dengan  Ibu  Harmony,  Kepala  bidang  pem- berdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat  pada Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pe- merintah desa mengatakan: "Dalam melihat BUMDes  sebagai  roda  penggerak  ekonomi masyarakat  desa  tentu  tiap  desa  memiliki potensi  yang  berbeda-beda,  maka  dari  itu kami  pemerintah  mengeluarkan  berbagai prasyarat  indikator  dalam  hal  pengajuan potensi  untuk  dijadikan  sebagai  unit  usaha yang  akan  dikelola  Badan  Usaha  Milik Desa.”(wawancara tanggal 19 mei 2015) 9
Ada  tiga  indikator  yang  dipakai  un- tuk  melihat  kelayakan  usaha  yang  akan  di- kembangkan  yaitu  potensi  desa,  kebutuhan masyarakat, dan permintaan pasar. Dinami- ka  dimasyarakat  sehubungan  dengan  pem- bentukan  BUMDes  juga  bergulir  dengan cepat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  masih  ha- ngatnya hawa politik Pilkada saat itu. Tidak butuh waktu lama untuk menghimpun war- ga  dalam  wadah  musyawarah  desa  guna menggagas  pendirian  BUMDes  di  desa masing-masing.  Antusiasnya  warga  meng- gagas  BUMDes  didorong  oleh  beberapa faktor. Pertama, mereka  cukup  tertarik  de- ngan  inisiatif  pendirian  lembaga  ekonomi baru  didesa  yang  mungkin  bisa  mereka  ja- dikan sebagai lembaga yang bisa membantu menyediakan  modal  usaha.  Motifasi  ini  di- dorong  oleh  pengalaman  program-program sebelumnya.  Faktor kedua adalah  sebagian besar  warga  tergiur  dengan  janji  dana  satu miliar  tiap  desa.  Isu  dana  satu  miliar  tiap desa ini menurut beberapa pengurus BUM- Des menjadi penyebab utama tingginya ani- mo  masyarakat  dalam  proses  pembentukan BUMDes.  Hasil  wawancara  dengan  Ibu Harmony  selaku  Kepala  bidang  pember- dayaan  usaha  ekonomi  masyarakat  di  ins- tansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah  desa  mengatakan:  “Kordinasi penyelenggaraan  BUMDes  ditingkat  peme- rintah  daerah  Kabupaten  Bantaeng  berada di  bawah  BPMPD,  pihak  pengelola  BUM- Des  yang  ada  di  desa  bisa  secara  langsung melakukan  kordinasi  jika  terjadi  suatu  ma- salah  atau  kendala  dalam  pengelolaan BUMDes  di  desanya."(wawancara  tanggal 19 mei 2015)
Merespon  dinamika  yang  bergerak cepat  ini,  pihak  pemerintah  kabupaten  di bawah koordinasi BPMPD tidak kalah gesit menyiapkan  segala  sesuatunya  untuk  me- mastikan  bahwa  program  pembentukan  46 BUMDes berjalan lancar. Sejak awal BPM- PD  sudah  menggadang-gadang  bahwa  ke- lak  BUMDes  akan  menjadi  solusi  kemis- kinan  di  desa  dan  menekan  angka  migrasi penduduk  desa  yang  pergi  merantau  men-
cari  kerja.  Kelak  mereka  akan  pulang  ke desa karena ada harapan besar untuk hidup sejahtera melalui BUMDes.
Pemerintah  Daerah  berharap  bahwa BUMDes  sebagai  wujud  dari  strategi  pem- berdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat mampu  mengembangkan  aktivitas  kegiatan ekonomi  masyarakat  desa.  Juga  mengem- bangkan  usaha-usaha  ekonomi  yang  sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan per- mintaan  pasar.  Untuk  melayani  kebutuhan warga,  BUMDes  juga  diharapkan  mampu menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Untuk  me- mastikan  jalan  BUMDes  tidak  tersendat, pemerintah  kabupaten  melakukan  upaya- upaya  fasilitasi  dengan  menyiapkan  re- gulasi  dalam  rangka  pemberdayaan  BUM- Des  dan  penguatan  unit  usaha  BUMDes. Setelah  memastikan  semua  standar  admi- nistrasi  terpenuhi,  pemerintah  memberikan bantuan  modal  sebesar100  juta  tiap  BUM- Des.  Dana  100  juta  tersebut  digunakan  un- tuk  biaya  operasional  sebesar  20  juta,  dan 80  juta  untuk  modal  usaha  serta  diberikan mobil  operasioanal.  Dipertegas  dengan  ha- sil  wawancara  Bapak  Nurdin  Abdullah,  se- laku Bupati Bantaeng mengatakan: “Penye- diaan  modal  di  sediakan  oleh  pemerintah daerah. Dana BUMDes berasal dari ABBD sebesar  100  juta  perBUMDes  sebagai  mo- dal  rangsangan  serta  memberikan  mobil pickup  untuk  menangani  kawasan  produk- si.” (wawancara tanggal 31 Mei 2015)
Berdasarkan  hasil  wawancara  infor- man dapat dijelaskan bahwa dalam mendu- kung  pelaksanaan  BUMDes  di  kabupaten Bantaeng  pemerintah  memberikan  kebija- kan  dengan  memberikan  anggaran  dari  pe- merintah daerah yang berasal dari APBD ke seluruh BUMDes sebesar Rp 100.000.000,- 00  sebagai  dana  hibah  dan  bantuan  mobil pickup sebagai mobil operasional.
3. Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM-Des) Ganting di Desa Labbo
Desa  Labbo  merupakan  salah  satu desa  yang  sudah  memiliki  BUMDes  sejak tahun 2008. Perencanaan dan pembentukan BUMDES  di  desa  Labbo  ini  adalah  atas prakarsa dari pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng  yang  telahmengeluarkan  kebija- kan  mengenai  BUMDes  dengan  memberi- kan dana hibah 100 juta per BUMDes serta mobil operasional.
RPJMDES  Desa  Labbo  tahun  2014 salah  satu  program  pemerintah  desa  di  bi- dang  ekonomi  yaitu  Pengadaan  dan  pen- dampingan  koperasi  desa  dan  atau  BUM- Des  yang  menyediakan  modal  usaha  dan berbagai  keperluan  petani.  Beranjak  dari program  tersebut  pemerintah  desa  menin- dak  lanjuti  dengan  mengadakan  musya- warah untuk memberi nama BUMDes Gan- ting sebagai BUMDes  Labbo dan menetap- kan  jajaran  direksi  BUMDes  serta  meliht potensi-potensi  yang  ada  di  desa  Labbo. Sesuai hasil wawancara dengan Jamil, dire- ksi BUMD
Mengatakan  bahwa  "Melihat  dari bagaimana  beberapa  potensi  yang  ada  mi- salnya  sumber  daya  alamnya  yang  cukup terpenuhi  dan  kemudian  kami  berinisiatif menjemput  program  yang  didorong  oleh pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  adalah BUMDes  Dasarnya  kita  adalah  adanya program  pemeberdayaan  lembaga  ekonomi yang  di  dorong  oleh  pemerintah  kabupaten dan  kami  menjemput  hal  tersebut.”  (Wa- wancara  tanggal  4  mei  2015).  Program yang  dilakukan  BUMDes  melalui  bantuan modal  dari  pemerintah  kabupaten  adalah pengadaan  meteran  air  yang  dikerjakan  pa- da  tahun  pertama  dibentuknya  BUMDes. Sampai sekarang pelanggan air bersih yang tercatat  sebanyak  428  rumah  yang  tersebar di 4 dusun  yaitu Pattiro,  Labbo,  Bawa, dan Panjang  Utara.  Pengelola  BUMDes  mene- tapkan  biaya  abonemen  sebesar  500  rupiah per  bulan  dan  biaya  per  kubik  sebesar  250 rupiah.  Dengan  besaran  tarif  tersebut,
BUMDes  mendapat  pemasukan  bulanan dari  jasa  distribusi  air  bersih  sebesar  675 ribu  rupiah.  Memang  penghasilan  tersebut tidak terlalu besar, tetapi banyak nilai yang diperoleh  dari  pengelolaan  air  bersih  ter- sebut.
BUMDes  Ganting  yang  dikelola Desa  Labbo  dapat  dikatakan  sebagai  satu- satunya BUMDes yang konsisten dan fokus pada  unit  usahanya  yakni  mengelola  distri- busi air bersih kerumah-rumah warga. Dili- hat dari unitusahanya sangat sederhana tapi sebagai  fungsinya,  air  merupakan  kebutu- han pokok yang sangat kita perlukan dalam kehidupan  sehari-hari.  Hasil  wawancacara penulis  dengan  Jamil,  direksi  BUMDes Ganting  mengungkapan  bahwa  "Kalau  me- lihat  tentang  dari  potensi,  inikan  kita  ter- fokus  untuk  mengelola  hutan  desa,  d  hutan desa  ini  tentunya  kita  melakukan  identify- kasi  untu  melihat  potensi-potensi  dan  ter- nyata  potensi  yang  kami  dapatkan  dari  lo- kasi  hutan  desa  itu  adalah  air.  (Wawancara tanggal 4  Mei 2015). Air  yang didistribusi- kan  berasal  dari  tiga  sumber  mata  air  yang terdapat  di  dalam  hutan  desa  yakni  Mata Air  Batu  Lappo,  Palara  dan  Kulepang. Sumber  inilah  yang  tanpa  henti  memasok kebutuhan  air  untuk  warga  di  Desa  Labbo. Untuk kebutuhan distribusi yang lebih jauh dan  merata,  pihak  pengelola  tinggal  mem- bendung dan menyalurkannya melalui pipa- pipa primer menuju area yang lebih rendah, kemudian menembus empat dusun.
Tidak  dibutuhkan  biaya  tambahan baik  untuk  menampung  dan  mengalirkan karena sumber mata air ada di tempat lebih tinggi  dan  dipermukaan  tanah,  sehingga tidak  diperlukan  bantuan  pompa  untuk  me- narik  dari  bawah.  Dengan  kondisi  sumber air  dan  topografi  yang  cukup  strategis,  air mengalir dengan mudah. Hal ini dipertegas dalam  wawancara  Jamil  selaku  direksi BUMDes  Ganting  mengatakan  bahwa: "Dalam  pengelolaan  BUMDes  kita  butuh- kan  biaya  pengelolaan  dan  biaya  operasi- onal lainnya selain dukungan dana dari pe-
merintah,  dalam  petenjuk  teknis  para pengelola  BUMDes  di  anjurkan  mengha- silkan  pembiayaan  sendiri  dalam  BUMDes Ganting  khususnya  dalam  pengelolaan  air kami  mendapat  swadaya  masyarakat  labo sebesar  500  rupiah  yuran  dan  250  rupiiah per  kubik,  dana inilah  kami  gunakan  untuk biaya opreasional seperti pembiayaan listrik dll. (Wawancara tanggal 4 mei 2015).Biaya yang  dibutuhkan  hanya  pada  proses  pera- watan,  sehingga  nilai  500  rupiah  dan  250 rupiah  untuk  biaya  per  kubik  menjadi  nilai ke  ekonomian  yang  tepat  dan  sudah  dise- pakati warga melalui musyawarah.
4. Peran Kepala Desa Dalam Penge- lolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
Tujuan  awal  pembentukan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan  peningkatan  pendapatan  masyara- kat.  Baik  yang  berkembang  menurut  adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegi- atan perekonomian yang dalam pengorgani- sasian  kepala  desa  berperan  sebagai  komi- saris dalam pengelola BUMDes.  Komisaris berperan  aktif  baik  dalam  menata  dan  me- ngelola  organisasi  BUMDes  serta  menjadi fasilitator  apabila  terdapat  suatu  masalah dalam  struktur  organisasi  dan  pengelolaan BUMDes tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Dalam Ne- geri  Nomor  39  tahun  2010  tentang  pedo- man  pembentukan  dan  pengelolaan  BUM- Des  sangat  jelas  bahwa  dalam  pelaksanaan BUMDes  kepala  desa  memiliki  peran  se- bagai  komisaris  yang  dijabat  secara exof- ficio. Komisaris  memiliki  kewajiban  dan kewenangan  sebagai  penasehat  serta  berta- ngungjawab  terhadap  pelaksanaan  BUM- Des. Menurut Bapak Sirajuddin, selaku ke- pala  desa  Labbo  mengemukakan  bahwa: "Semua Kepala Desa fungsinya sebagai ko- misaris,  tapi  dengan  adanya  regulasi  yang mengharuskan  kita  untuk merevisi  undang- undang  terbaru,  tapi  saat  ini  kita  masih
menerapkan  undang-undang  yang  lama.” (wawancara tanggal 11 Mei 2015)
Penjelasan  dari  informan  diatas  se- nada  dengan  Bapak  Subhan,  kepala  desa periode  sebelumnya  yang  mengatakan  de- ngan tegas: "Siapapun menjadi Kepala Desa pasti  berperan  sebagai  komisaris.  Direksi wajib  melaporkan  dengan  hasil  yang  telah dicapai  kepada  komisaris.  Komisaris  pun memiiki  kewenangan  terhadap  direksi  un- tuk memberhentikannya apabila terjadi hal- hal  yan  telah  melanggar  anggaran  dasar yang telah ditetapkan.” (wawancara tanggal 14 Mei 2015)
Menjalankan  tugas  dan  kewenang- annya  dijelaskan  pada  pasal  Pasal  9  (1) Penasihat  atau  komisaris  sebagaimana  di- maksud  dalam  Pasal  7ayat  (1)  huruf  a, mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan dan  memberikan  nasehat  kepada  pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan  pengelolaan  usaha  desa.  (2)  Pena- sihat  atau  komisaris  dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mempunyai kewenangan meminta penjelas- an  pelaksana  operasional  atau  direksi  me- ngenai pengelolaan usaha desa.
Dalam  pelaksanaan  BUMDes,  ke- pala  desa  selaku  komisaris  tidak  berperan aktif  dalam  kegiatan  fisik,  namun  dalam pelaksanaan  BUMDes  komisaris  lebih  ba- nyak  memberikan  masukan  dan  saran  ke- pada  jajaran  direksi  khususnya  dalam  pe- laksanaan  dan  pengelolaan  BUMDes.  Se- bagai  seorang  komisaris,  kepala  desa  tentu berperan  aktif  dalam  proses  pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Pe- ngawasan  ini  sangat  jelas  pembagian  tugas dan  kewenangan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negri.  Pengawasan  itu  tentu  diha- rapkan  memberikan  kontribusi  positif  agar pengololaan  BUMDes  dapat  berjalan  efek- tif dan efesien.
5. Faktor-faktor pendukung
Pengelolaan sumber daya alam yang baik  akan  meningkatkan  kesejahteraan  um-
at  manusia,  dan  sebaliknya  pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan ber- dampak  buruk.  Oleh  karena  itu,  persoalan mendasar  sehubungan  dengan  pengelolaan sumber  daya  alam  adalah  bagaimana  me- ngelola sumber daya alam tersebut agar me- nghasilkan  manfaat  yang  sebesar-besarnya bagi  manusia  dengan  tidak  mengorbankan kelestarian  sumber  daya  alam  itu  sendiri. Sumber daya alam yang dimiliki desa  Lab- bo  cukup  berpotensi  untuk  dijadikan  seba- gai  Badan  Usaha  Milik  Desa,  sehingga  pe- nggarapan  potensi  sumber  daya  alam  lebih jelas  karena  sudah  dalam  bentuk  system yang lebih teratur dan dibawa payung kebi- jakan yang resmi. Hutan desa yang dimiliki oleh desa Labbo menyimpan begitu banyak potensi untuk dilesatarikan dan dikelola se- cara  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  pe- rekonomian masyarakat desa Labbo.

## a. Dana Hibah Dari Pemerintah Daerah.
Badan  Usaha  Milik  Desa  ini  dari awal  mendapatkan  dukungan  pembiayaan dalam  bentuk  dana  hibah  dari  Pemerintah Daerah,  jumlah  dana  hibah  yang  dikeluar- kan  untuk  masing-masing  desa  adalah  se- besar  Rp.  100.000.000,-,  namun  sebelum pencairan tentu pemerintah melakukan ber- bagai  penilaian  dari  berbagai  indikator  ke- siapan  Desa  untuk  mengeloladana  hibah tersebut  menjadi  satu  Badan  Usaha  Milik Desa  yang  dapat  mensejahterahkan  masya- rakat dipedesaan.

## b. Fasilitas Operasional
Fasilitas  operasional  adalah  suatu alat  pendukung  dalam  pengelolaan  suatu usaha  atau  kebijakan  yang  sedang  dijalan- kan, fasilitas operasional menjadi salah satu pendukung utama agar kebijakan atau usaha yang  dijalankan  dapat  berjalan  sesuai  de- ngan  aturan  atau  sesuai  dengan  indikator pelaksanaannya.  Dalam pelaksanaan Badan Usaha  Milik  Desa,    direksi  mendapat  ban- tuan  fasilitas  opersional  dari  Pemerintah Daerah  dimasing-masing  desa,  seperti  da- lam  menjalankan  BUMDes  ini  desa  Labbo
mendaptakan batuan kendaraan operasional sehingga  dapat  mendukung  pengelolaan BUMDes di Desa Labbo
6. Faktor Penghambat
a. Kebijakan Pemerintah Desa Yang Ku- rang Tepat.
Kebijakan  Pemerintah  Desa  yang kurang  tepat  yang  dimaksud  dalam  hal  ini, seperti penerapan kebijakan program BUM- Des  yang  tiba-tiba  berubah,  itu  tidak  lain dari  pergantian  jabatan  kepala  desa  yang lama  ke  kepala  desa  yang  baru.  Dengan bergantinya kepala desa kebijakanjuga tiba- tiba  berganti  dan  ini  yang  menyebabkan masyarakat  masih  belum  mengetahui  de- ngan  bergantinya  kebijakan  atau  adanya kebijakan baru dari kepala desa yang baru.

## b. Kondisi Sosial Poiitik Desa Labbo
Kondisi  sosial  politik  suatu  wilayah menjadi  penentu  dalam  menjalankan  suatu kebijakan  atau  program  karena  hal  ini  cu- kup  berpengaruh  apabila  para  pelaku  atau pemangku  kebijakan  dalam  wilayah  terse- but tidak bersifat professional dalam menja- lankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Saat sekarang  ini  kita  sangat  dipengaruhi  oleh kondisi sosial dan kondisi politik yang ada, apalagi dalam menjalankan kebiajakan stra- tegis  tentu  sangat  berpengaruh  bagi  orang- orang yang ada dalam lingkungan tersebut.

## c. Koordinasi Antara Komisaris  dan Di- reksi Kurang Baik
Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Labbo  terdapat satu  kendala  lainnya,  yang  juga  dapat  me- nghambat  secara  teknis,  yaitu  koordinasi an-tara  komisaris  dan  direksi  yang  kurang baik  atau  kurang  harmonis.  Hal  ini  meru- pakan imbas lanjutan dari kondisi sosial po- litik  yang  ada  yang  mengakibatkan  komu- nikasi  antara  kedua  unsur  tersebut  berjalan kurang baik.

## F. PENUTUP

## 1). Kesimpulan
a.  Peranan  kepala  desa  dalam  pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  khususnya  di desa  Labbo  yaitu  Kepala  desa  sebagai komisaris  yang  dijabat  secara ex-officio (menjalankan  dua  jabatandalam  satu sistem/Perannya  sebagai  komisarisdari hal perencanaan, komisarsis menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan ak- tif  dalam  menata  dan  mengelola  BUM- Des  serta  menjadi  fasilitator  apabila  ter- dapat suatu masalah dalam struktur orga- nisasi pengelola BUMDes, dalam pelak- sanaan  kepala  desa  tidak  terlalu  aktif, namun  didalam  pelaksanaannya  komisa- ris  lebih  banyak  memberikan  nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan  kepala  desa  tentu  berperan aktif  dalam  proses  pengawasan  pelaksa- naan BUMDes. Pengawasan ini tentu di- harapkan  memberikan  kontribusi  agar pengelolaan  BUMDes  dapat  berjalan efektif dan efesien.
b. Dalam proses pengelolaan BUMDes gan- ting  di  desa  Labbo,  muncul  berbagai faktor  -  faktor  yang  berpengruh,  baik yang  sifatnya  mendukug  maupun  meng- hambat.  Faktor  pendukung  yaitu  potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam  dan  sumber  daya  manusia,  dana hibah  dari  pemerintah  daerah,  dan  fa- silitas  operasional  BUMDes.  Kemudian yang  menjadi  faktor  penghambat  yaitu kebijakan  pemerintah  desa  yang  kurang tepat, kondisi sosial politik Desa  Labbo, koordinasi  antar  komisaris  dan  direksi kurang baik.
2). Saran.
a. Pemerintah desa sebagai komisaris harus mampu  profesional  dalam  hal  perenca- naan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan BUMDes.  Sebagai  pemimpin  harus  me-
miliki jiwa-jiwa yang berkompeten, agar bisa  mengambil  suatu  kebijakan  tepat untuk  kepentingan  masyarakat  yang  ada di  desa  Labbo  supayalembaga  BUMDes tidak  akan  mengalami  masalah  yang akan  merugikan  masyarakat  desa  itu sendiri.
b. Dalam pengelolaan BUMDes, sebaiknya pemerintah  desa  (kepala  desa)  dalam mengambil suatu kebijakan harus meng- utamakan  kepentingan  masyarakat  um- um dibanding kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Eko  Sutoro,  dkk,  2014,  Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta,  Forum  Pe- ngembangan      Pembaharuan  Desa (FPPD). (Rujukan Buku)
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Brawijaya, 2007, Buku  Panduan  Pendirian dan  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik  Desa, Jakarta  Selatan,  Pusat Kajian  dinamika  Sistem  Pemba- ngunan (PKDSP). (Rujukan Buku)
Kuper  Jessica,  Kuper  adam,  2000. Ilmu- ilmu  Sosial, Jakarta,  PT  Grafindo Persada. (Rujukan Buku)
Labolo,  Muhadam.  2007, Memahami  Ilmu Pemerintahan (Satu Kajian, Teori, Konsep,  dan  Pengembangannya). Jakarta,  Raja  Garfindo  Persada. (Rujukan Buku)
Manulang M. Drs, 1990, Dasar-Dasar Ma- najemen, Jakarta,  Ghalia  Indone- sia. (Rujukan Buku)
Ndraha, Talidziduhu.  2002, Kybernology  1 (Ilmu Pemenntahan Baru), Jakarta, PT.  Asdi  Mahasatya.  (Rujukan Buku)
Rasyid,  Muhammad  Ryaas,  2000, Makna Pemenntahan  -  Tinjauan  dari  segi Etika  dan  Kepemimpinan, Jakarta, PT.  Mutiara  Sumber  Widya.  (Ru- jukan Buku)
Saefullah  Kurniawan,  Sule  Tisnawati  Erni, 2009, Pengantar  Manajemen, Ja- karta  ;  Kencana  Perdana  Media
Goup. (Rujukan Buku)
Suhardono, Edy, 1994 Teori Peran
(Konsep,  Derivasi  dan  Implikasi- nya), Jakarta,  Gramedia  Pustaka Utama. (Rujukan Buku)
Soejono  dan  Abdurrahman.  1999. Metode penelitian,  suatu  pemikiran  dan penerapan. Jakarta:  Rieneka  cipta. (Rujukan Buku)
Suyanto  Bagong,  Narwoko  J  Dwie,  2007, Sosiologi:  Teks  dan  Terapan, Ja- karta:  Kencana  Prenada  Media
Group. (Rujukan Buku)
Soekanto,  Soerjono,  1989, Sosiologi:  Ru- ang  Lingkup  dan  Aplikasinya, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. (Rujukan Buku)
Usman,  Nurdin,  2002, Konteks  Imple- mentasi  Berbasis  Kurikulum, Ja- karta,  PT.  Raja  Grafindo  Persada.
(Rujukan Buku)
Widjaja,  Haw,  2003, Otonomi  Desa, Ja- karta,  PT  RajaGarfindo  Persada.
(Rujukan Buku)
Kanfer,  R  1987.  Journal  of  Social  and  Cli- nical Psychology (Rujukan Jurnal )

## Perundang undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No- mor  32  Tahun  2004  Tentang  Pe- merintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha
Milik Desa (BUM Desa).
Peraturan  Daerah  No  10  Tahun  2006 Tentang  Tata  Cara  Pembentukan
Dan  Pengelolaan  Badan  Usaha
Milik Desa Kabupaten Bantaeng.
Peraturan BUMDes Ganting Nomor 02 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air
Surat  Keputusan  Bupati  Nomor  411  tahun 2008  Tentang  Petunjuk  Teknis Pembentukan  Dan  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa).