Kebutuhan Tenaga Marine Inspector  Dikaitkan Dengan Arus

## Kunjungan  Kapal di Pelabuhan Benoa Bali
Assessment Needs Employee Marine Inspector About Flow Visits Ship in Port of Benoa – Bali

## Sunarto
Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Medan merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat e-mail: Sunartos99@yahoo.co.id
Naskah diterima 1 Oktober 2014, diedit 15 Oktober 2014, dan disetujui terbit 28 Nopember 2014

## ABSTRAK
Berdasarkan perhitungan bahwa jumlah tenaga kesyabandaran / marine inspector yang harus tersedia pada kantor Syahbandar dan Otoritas pelabuhan Benoa di Bali pada tahun 2013, untuk mengantisipasi 1.095 kunjungan kapal  adalah sebanyak 9 orang. Padahal berdasarkan data yang ada di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Benoa di Bali pada tahun 2013 telah tersedia tenaga Kesyanbandaran / Marine Inspector sebanyak 8 orang, sehingga diperlukan penambahan 1 orang. Kebutuhan  tenaga kesyahbandaran / marine inspector pada tahun 2018 dengan asumsi pertumbuhan kunjungan kapal rata-rata naik 5 % pertahun, maka jumlah tenaga kesyabandaran / marine inspector pada tahun 2018 diperlukan penambahan  sebanyak  2  orang.  Sehingga  pada  tahun  2018  jumlah  tenaga  kesyahbandaran/ marine  inspector yang harus  ada  sebanyak  10  orang,  sedangkan  pada  tahun  2013  jumlah  tenaga  kesyahbandaran  / marine  inspector  yang tersedia 8 orang. Jadi  perlu dilakukan penambahan tenaga kesyahbandaran / marine inspector sebanyak 2 orang.
Kata Kunci :  Marine Inspector , Kelaiklautan Kapal,  Benoa

## ABSTRACT
In 2013,  harbormaster  and  the  Port  Authority  of  Benoa, had  8 Marine inspectors.  According  to  employement onresulted by the Transport Safety Board and Research and Development on Transportation in 2009 (pp 4-44). That anticipati 1,095 ship callb it rescue red and work marine us people. So that harbor master and port outhority of Bali should  add  1  norid  inspector.  From  the  above  calculation,  manpower  harbormaster  require  the  addition  of  one person. The purpose of this study was to determine the member of manpower harbormaster and the Port Authority Benoa  required  in  2018.  The  assumption  for  ship  call  growth  is  average  increased    5%  per  year.  Therefore,  10 manpowers will be required Kesyahbandaran in  2018, so the requireding of year 2013,  marine  factor  should  be provided.
Keywords:  Marine  Inspector,  Seaworthiness,  Ship,  Benoa

## PENDAHULUAN
Pelabuhan Benoa di Bali  merupakan salah satu prasarana ekonomi yang sangat vital dan strategis dalam  mendukung  pertumbuhan  dan  peningkatan ekonomi  khususnya  di  Propinsi  Bali.  Pelabuhan Benoa juga sebagai pintu masuk wisatawan asing yang melalui jalur laut, sehingga diperlukan dukungan transportasi  dalam  menunjang  pariwisata  di  Bali. Nyoman Budiartha R.M. 2011, dalam penelitiannya “Peranan  Transportasi  Dalam    Pariwisata  di  Bali menyatakan  peranan  infrastruktur/fasilitas transportasi  menempati urutan ke 12,  hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan peranan transportasi  dalam  pemilihan  transportasi  dengan memprioritaskan sesuai dengan ranking pemilihan destinasi oleh wisatawan di Pulau Bali [1].
Disamping  itu  untuk  menunjang  operasional Pelabuhan  benoa  perlu  meningkatkan  Kinerja pegawai,  Sahat  Siregar,  2009,  telah  dilakukan penelitian yang dilanjutkan dengan menganalisa data yang didapat maka hasilnya yaitu terdapat hubungan yang  sedang  antara  pengembangan  sumber  daya manusia  terhadap  kinerja  pegawai  sebesar  0,624. Hal  ini  berarti  koefisien  korelasi  positif  dengan signifikansi sebesar 38,97%. [2].
Jika  kinerja  pegawai  dan  pelabuhan  Benoa diperbaiki  maka  dapat  membantu  peningkatan perekonomian  dan wisatawan  manca negara  yang berkunjung ke Bali,  karena pelabuhan mempunyai fungsi  strategis  dalam  melaksanakan  kegiatan ekonomi. Selain itu persaingan dalam meraih pangsa pasar angkutan akan sangat ditentukan oleh efisiensi pengusahaan serta efektivitas pengoperasian sarana dan prasarana transportasi. Keunggulan persaingan akan ditentukan oleh kualitas jasa yang tinggi, biaya dan  tarif  yang  dianggap  sesuai  dengan  pelayanan yang diberikan, serta kecepatan delivery yang cukup dapat  diandalkan.  Sedangkan  untuk  mengurangi biaya ekonomi tinggi dalam pelayanan di pelabuhan, telah direhabilitasi dan dibangun fasilitas gedung, alat angkut, dan alat bongkar muat dengan kapasitas yang lebih memadai.[3]
Oleh  karenanya  keterpaduan  tujuan pembangunan antar stakeholders serta antar sektor dalam  bidang  kelautan  harus  dapat  dituangkan melalui kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dapat diimplementasikan. [4]. Berkaitan dengan peran penting pelabuhan dan untuk mengantisipasi laju perkembangan arus transportasi laut di Indone- sia,  maka  pemerintah  telah  menetapkan  masalah keselamatan transportasi laut menjadi prioritas utama dan telah dicanangkan dalam target “ Zero accident”.
Untuk mencapai  tranportasi  laut  “ zero  acci- dent ”  harus  dilakukan  berbagai  upaya  dan  kerja
sama dari seluruh komponen transportas laut, baik oleh  pemerintah  sebagai  regulator,  pengusaha sebagai operator dan masyarakat sebagai pengguna jasa.  Keinginan untuk tiba di tempat yang dituju tepat  waktu  dengan  aman  dan  selamat,  sering berubah menjadi malapetaka, mengalami kecelakaan yang  dapat  menghilangkan  nyawa  orang,  barang dengan kerugian material yang sangat tinggi. ISM code memberikan suatu standar internasional untuk manajemen keselamatan pengoperasian kapal-kapal dan  untuk  pencegahan  kecelakaan  dilaut.  Bahwa jumlah kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia berdasarkan  data  mahkamah  Pelayaran  Indonesia cukup memprihatinkan dan secara umum penyebab kecelakaan kapal adalah 78,45 % human error, 9,6 % Kesalahan teknis, 1,07 % cuaca, 10,75 % cuaca dan kesalahan teknis [5].
Hadi Setiawan, Jinca, Haris Muhamat  ( 2012) yang melakukan kajian Kebutuhan Marine Inspec- tor Pada Pelayanan  Kunjungan Kapal di Pelabuhan Sukarno-Hatta  Makassar  menemukan  bahwa: Produktifitas kerja Marine Inspector di pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar tidak terlepas dengan arus kunjungan kapal pada pelabuhan Sukarno-Hatta pada tahun 2011 yaitu rata-rata 15 buah kapal setiap hari, sedangkan  tenaga Marine  Inspector  hanya  12  or- ang  yang terbagi  atas  4 tim.  Ini  berarti setiap  tim Marine Inspector terpaksa harus  melayani sekitar 3-4 buah kapal dalam sehari, sehingga jam kerja setiap tim menjadi sangat padat, yaitu sekitar 15 sampai 20 jam setiap hari.
Kunjungan Kapal pada tahun 2011 adalah 5.504 atau rata-rata 15 kapal setiap hari dengan ketentuan 8 jam kerja setiap hari, idealnya dilayani oleh 33 or- ang tenaga Marine Inspector. Akan tetapi yang ada hanya 12 orang, ini berarti masih kekurangan tenaga Marine  Inspector  sebanyak  21  orang.  Kebutuhan personil  Marine  Inspectordi  pelabuhan  Sukarno- Hatta  Makassar  5  tahun  kedepan  dengan  asumsi pertumbuhan kunjungan kapal rata-rata naik 3.39 % pertahun, maka jumlah Marine Inspector pada tahun 2016 idealnya adalah 38 orang [6].
Mengingat  kompleknya  permasalahan  dilaut, maka seiring dengan perkembangan yang terjadi , maka pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang  mengatur  tentang  transportasi  laut  yaitu Undang-undang  Nomor  17  tahun  2008  Tentang Pelayaran pada tanggal 7 Mei 2008 . Undang undang tersebut    akan  menjadi  harapan  baru  bagi penyelenggaraan sistem transportasi laut/pelayaran yang lebih baik lagi khususnya aspek terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, karena telah menjadi  satu  kesatuan  dengan  elemen  sistem transportasi  laut  lainnya,  sebagaimana  dijelaskan
2. Metode yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut.
Mengacu kepada pengertian bahwa kebutuhan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi akibat adanya perbedaan antara yang ada atau nyata dengan yang diharapkan  atau  seharusnya  (what  should  be  dan what it is). Rothwell dan Kazanas mengemukakan bahwa kebutuhan terkait antara perbedaan atas apa yang  diketahui, dirasakan  atau  dilakukan  dengan mahir. Kebutuhan tenaga kesyanbandaran / marine inspector keselamatan dan keamanan kapal, sesuai pengertian tersebut di atas adalah kesenjangan yang
dalam pasal (1)Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang  Pelayaran bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan  ,  kepelabuhanan  ,  keselamatan  dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
Disamping itu Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran  telah mengatur hal-hal yang berkaitan  dengan  syahbandar  dan  menurut  pasal 1ayat 56 pengertiannya adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan  tertinggi  untuk  menjalankan  dan melakukan  pengawasan  terhadap  dipenuhinya ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk menjamin  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran. Pelabuhan  Benoa  di  Propinsi  Bali  dengan  jumlah kunjungan kapal dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, maka untuk mengantisipasi hal tersebut tentu membutuhkan jumlah tenaga kesyahbandaran / marine inspector yang memadai.
Tenaga tersebut  akan bertugas pemeriksa kelaik lautan kapal yang berkunjung di pelabuhan Benoa di Bali  yang  dikaitkan  dengan  Pemberian  Surat Persetujuan  Berlayar.  Kebutuhan  tenaga kesyahbandaran  / marine  Inspector  keselamatan dan keamanan kapal, merupakan perbedaan antara yang  ada  dengan  yang    seharusnya      tersedia  di pelabuhan  Benoa  di  Bali.  Maksud  dari  kajian  ini adalah untuk mengidentifikasi beban tugas tenaga kesyahbandaran / marine inspector yang memiliki kompetensi  untuk  melakukan  memeriksa  kapal  di pelabuhan. Sedangkan tujuannya adalah melakukan analisis  tentang  jumlah  tenaga  kesyahbandaran  / marine inspector yang ideal saat ini dan pada masa yang  akan  datang  dalam  melayani  pemeriksaan kelaiklautan  kapal  yang  berkunjung  di  pelabuhan Benoa Propinsi Bali. Permasalahan yang terjadi saat ini bahwa tenaga kesyanbandaran / marine inspec- tor di pelabuhan Benoa Propinsi Bali jumlahnya lebih kecil  apabila  dikaitkan  dengan  jumlah  kunjungan kapal, sehingga perlu dilakukan prakiraan perhitungan kebutuhan yang ideal sampai dengan tahun 2018.

## METODE
Berdasarkan tujuannya,penelitian ini termasuk penelitian terapan (applied research). Ditinjau dari sudut pendekatannya termasuk penelitian survey . Berdasarkan tingkat penjelasannya (eksplanasinya) maka penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian deskriptif  yang  bersifat evaluati.f Sementara  itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia [7].
Disamping itu kajian ini dilakukan pendekatan dengan  statistika  terutama  dalam  menentukan peramalan  jumlah  kunjungan  kapal  di  pelabuhan Benoa bali pada tahun yang akan datang. Statistika merupakan  salah  satu  cabang  pengetahuan  yang paling banyak mendapatkan perhatian dan dipelajari oleh  ilmuan  dari  hampir  semua  bidang  ilmu pengetahuan,  terutama  para  peneliti  yang  dalam penelitiannya banyak menggunakan statistika sebagai dasar analisis maupun perancangannya. [8].

## 1 Alur Pikir penelitian
Alur pikir penelitian untuk keperluan analisis dimulai dari kondisi pelabuhan saat ini yang meliputi kondisi  arus  kunjungan  kapal,  kondisi  tenaga kesyahbandaran/marine inspector pada pelabuhan Benoa. Setelah itu menghitung proyeksi kebutuhan tenaga  kesyahbandaran/ marine  inspectur  yang dikaitkan  dengan  jumlah  kunjungan  kapal  . Selanjudnya  menyusun  kebijakan  dan  strategi kebutuhan  tenaga  kesyahbandaran/marine  inspec- tor. Berdasarkan uraian di atas, disusun suatu alur pikir penelitian seperti pada gambar 1.
Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

## Kondisi Pelabuhan Saat ini
kondisi  arus  kunjungan kapal ; kondisi tenaga kesyahbandaran/marine
inspector;

## An alisis
Kondisi Saat Ini Proyeksi  Kebutuhan Tenaga kesyahbandaran/marine inspector Id entifikasi peraturan yang terkait Rekomendasi
J.Pen.Transla Vol.16 No.4 Deseember 2014 :  151-158
tersedia akibat adanya perbedaan antara yang ada dengan yang seharusnya   tersedia. Jadi kebutuhan tenaga  kesyanbandaran  / marine  inspector keselamatan dan keamanan kapal adalah perbedaan antara personel yang tersedia saat ini dengan personil yang seharusnya ada atau yang ideal.
Untuk  menentukan  kebutuhan  tenaga kesyahbandaran/ marine inspector dapat dilakukan pendekatan rumus  hasil Studi Kebutuhan Dan Diklat Auditor Keselamatan  Transportasi    oleh  Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan  tahun 2009 halaman 4-44, [9] sebagai berikut:
Keterangan :
JK x 365 MI = -------------- x JTA 8 J --------------- x  240 H

## WP

## MI =   Kebutuhan tenaga kesyahbandaran/ marine
inspector
Jk =   Jumlah kapal yang berlayar yang diperiksa setiap hari  pada    setiap  pelabuhan dan dalam satu tahun
365 = 365 hari dalam satu tahun
8 J =   8 jam kerja dalam satu hari
WP = Waktu pemeriksaan kapal yang dibutuhkan satu tim  pemeriksaan kelaiklautan kapal yakni antara 4-5 jam
JTA = Jumlah anggota satu tim pemeriksa kapal minimal 3 orang terdiri dari ahli nautika, teknika, dan ahli radio [10].
Teknik menghitung beban kerja tim pemeriksa kapal pada suatu pelabuhan adalah dengan mencatat jumlah kapal yang diperiksa setiap hari dikali 365 hari dalam satu tahun. Teknik menghitung produktifitas
kerja tim penguji dalam satu hari adalah 8 jam dibagi kecepatan memeriksa kapal 4 atau 5 jam dikali 240 hari kerja dalam satu tahun.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan umum kelas II dan termasuk ke dalam wilayah PT. Pelindo III. Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan terbesar di Pulau  Bali  yang  berjarak  10  km  dari  kota Denpasar.  Pelabuhan  Benoa  terletak  di Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamdya Denpasar,  tepatnya  pada posisi  geografis 08°44’22”LS  dan  115°12’30”BT.  Keadaan  pantai merupakan suatu teluk dengan keadaan tanah dasar karang dan pasir. Alur pelayaran memiliki panjang 3.500 M, dengan kedalaman minimum -10 M LWS. Kolam pelabuhan seluruhnya memiliki luas 46.26 hektar.
Kondisi pasang surut di pelabuhan Benoa : Air tinggi tertinggi (HWS) : +2.70 M LWS; Air tinggi (MHWS) : +2.50 M LWS; Duduk tengah (MSL) : +1.25 M LWS; Air terendah : +0.40 M LWS; Chart Datum (LWS) :  +0.00  M  LWS; Muka  surutan (ZO): +1.30 M. Gelombang tertinggi +0.80 M pada bulan Januari-Februari, sedangkan tinggi gelombang rata-rata  adalah  +0.50  M.  Arus  kecepatan maksimum 7 m/detik, arah dari timur ke barat pada bulan Januari-Februari. Kecepatan angin maksimum terjadi pada  buan  September  dari  arah  tenggara dengan  kecepatan  7.5  m/detik.  Data  fasilitas pelayanan kapal di pelabuhan Benoa secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian untuk data- data fasilitas  pelayanan  barang  pada  pelabuhan  Benoa secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 1.

## Komposisi  Dermaga di Pelabuhan Benoa
No Nama dermaga Peruntukan Dermaga Panjang (M) Konstruksi 1. Dermaga Timur Pelayanan Pariwisata 290 Beton 2. Dermaga Selatan Pelayanan General Cargo 206 Beton 3. Dermaga Barat Selatan Perikanan 150 Beton 4. Dermaga Barat Utara Perikanan 256 Beton 5. Dermaga Khusus Pertamina Pertamina 98 Beton Sumber: Laporan tahunan KSOP Benoa Bali 2014 Tabel 2. Komposisi  Pelayanan Barang No Nama Peralatan Satuan Jumlah 1. Gudang M 2 1.613 2. Lapangan Penumpukan M 2 6.400 3. Container Yard M 2 10.422 4. Mobile Crane Unit 2 5. Reach Staker Unit 1 6. Forklift Unit 1 7. Head Truck Unit 8 8. Chasis Unit 79
Sumber: Laporan tahunan KSOP Benoa Bali 2014
Terkait  data  kunjungan  kapal  di  Pelabuhan Benoa dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, secara lengkap pada tabel 3. Sedangkan untuk data Sunber daya manusia tenaga Marine  Inspector  dan  Kesyahbandaran  di Pelabuhan Benoa, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.
Waktu yang digunakan untuk melayani dokumen kapal pada pelabuhan Benoa, terdapat pada tabel 5. Berdasarkan data  kunjungan kapal pada pelabuhan Benoa di Bali  tahun 2013   sebanyak 1.095 unit atau 3 unit per hari.  Melalui pendekatan beban kerja tim pemeriksa kelaiklautan kapal dibagi produktivitas kerja tim pemeriksa kapal seperti rumus tersebut di atas,  maka  dapat  ditentukan  kebutuhan  tenaga kesyahbandaran / marine inspector sebagai berikut ini.
T abel 3. Data Kunjungan Kapal
No Uraian
Sat Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
A Dalam Negeri 1 Antar Pulau a Nasional Liner Unit 96 80 1,320 502 904 GT 542,592 452,160 1,014,905 1.376,582 1,487,405 Tramper Unit 408 343 120 112 191 GT 2,306,016 1,938,574 92,280 106,288 184,639 Sumber: Laporan tahunan KSOP Benoa Bali 2014 Tabel 4.

## Jumlah SDM Marine Inspector dan Kesyahbandaran
No Nama Pendidikan Marine Inspector Tahun Lulus Kes yahbandaran Tahun Lulus 1. Widodo Eko Budi Santoso Type A 1994 Type A 1993 2. Frederikus Bayu Dwi Angkoso Type A 2011 Type A 2014 3. Anang Santoso Type B 2006 Type B 1997 4. I Nyoman Arsana Type B 1998 Type B 1997 5. I Putu Artama Type B 1997 - - 6. I Komang Wardana Type B 1999 Type B 2002 7. Muhammad Mustajib Type B 2013 Type B 2013 8. Warsita Type B 2014 Type B 2013
Sumber: Laporan tahunan KSOP Benoa Bali 2014
orang.  Seperti  pada  tabel    4.Menurut  hasil perhitungan  seperti  tersebut  di  atas  untuk mengantisipasi kunjungan kapal di pelabuhan Benoa di Bali  sebesar 1.095 kunjungan kapal  pada tahun 2013,  tenaga  kesyahbandaran/ marine  inspector masih  diperlukan penambahan  sebanyak  1 orang.Kebutuhan tenaga kesyahbandaran / marine inspector sampai dengan tahun 2018 ialah:
Jumlah kunjungan kapal tahun 2013 sebanyak 1.095 unit; Pertumbuhan kunjungan kapal 5 tahun kedepan adalah  :    5  x  5  %  =  25  %; Tambahan  kunjungan kapal selama 5 tahun adalah :  25 % x 1.095 unit = 274  unit; Penambahan  tenaga  kesyahbandaran    / marine inspector sampai tahun 2018 adalah:
3 x 365
MI  =  ______________x   3  = 8 ______  x 240 5 1.095 ______   x   3 = 9 orang

## 384
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  maka  jumlah tenaga  kesyahbandaran    / marine  inspector  yang harus tersedia pada kantor Syabandar dan Otoritas Pelabuhan Benoa di Bali  pada tahun 2013 adalah sebanyak 9 orang. Padahal berdasarkan data yang ada di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Benoa di Bali  pada tahun 2013 baru tersedia tenaga kesyahbandaran  / marine  inspector sebanyak  8
274 MI  = ________x   3  = 2 orang 8 ______ x 240
5
Jadi  untuk  mengantifikasi  jumlah  tenaga
K e s y a n b a n d a r a n / Marine  Inspector  pada  tahun 2018 dengan asumsi pertumbuhan kunjungan kapal per tahun 5 % pada kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Benoa di Bali, sebanyak 2 orang  pada tahun  2013  s/d  2018.  Sedangan  tenaga kesyahbandaran / marine inspector pada tahun 2013 sebanyak    8  orang  dan  yang  diperlukan  sampai dengan tahun 2018 sebanyak  10 orang. Jadi menurut hasil perhitungan  diperlukan penambahan tenaga kesyahbandaran  / marine  inspector  di  pelabuhan Benoa Bali sampai dengan tahun 2018 sebanyak 2 orang. Kebutuhan pendidikan, dasar yang menjadi landasan kemampuan dalam mengembangkan dan melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal adalah
Waktu Yang Digunakan Untuk Melayani Dokumen Kapal Pada Pelabuhan Benoa
No Pernyataan Waktu Pemeriksaan Kapal yang tidak perlu dilakukan pembaharuan dokumen dan surat kapal (dalam menit) Pemeriksaan Administratif kapal 1. Pemeriksaan manifest muatan 10 2. Pemeriksaan manifest barang berbahaya 10 3. Pemeriksaan rencana muat 5 4. Pemeriksaan perhitungan  stabilitas kapal 10 5. Pemeriksaan bukti pembayaran jasa pelabuhan 5 6. Pemeriksaan cargo manifest 5 7. Pemeriksaan surat kebangsaan kapal 5 8. Pemeriksaan surat ukur 5 9. Pemeriksaan sertifikat, meliputi sertifikat
keselamatan, Passenger  Ship  Safety  Certificate, Cargo  Ship  Safety  Construction  Certificate,  Cargo Ship  Safety  Radio  Certificate,  Min  Safe  Manning Certificate, Safety Management Certificate, Document  of  Compliance  (DOC),  HSC  Certificate, International  Ship  Security  Certificate  (ISSC), International  Oil  Pollution  Prevention  Certificate, Sertifikat Klas Lambung, Sertifikat Klas Mesin 10 10. Pemeriksaan ABK dan susunan perwira 5 11. Pemeriksaan buku kesehatan 5 12. Pemeriksaan muatan dek 10 13. Pemeriksaan load line 5 14. Pemeriksaan warta kapal 5 15. Pemeriksaan dispensasi penumpang 5 Pemeriksaan Fisik Kapal Pemeriksaan Nautis, Teknis dan Radio 16. Pemeriksaan peralatan navigasi 15 17. Pemeriksaan peralatan radio komunikasi 10 18. Pemeriksaan alat-alat keselamatan 10 19. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran 10 20. Pemeriksaan pintu-pintu dan bukaan 15 21. Pemeriksaan permesinan dan perlistrikan kapal 15 22. Pemeriksaan Oil Water Separator (OWS) 15 23. Pemeriksaan Oil Discharge Monitoring (ODM) 15 Pemeriksaan Muatan dan Stabilitas 24. Pemeriksaan Batas Maksimum Garis Muat 5 25. Pemeriksaan Batas Maksimum Stabilitas Kapal 5 26. Pemeriksaan Penempatan Muatan 10 27. Pemeriksaan Lashing Muatan 10 28. Pemeriksaan  pengawakan  (nakhoda,  jumlah  perwira dan jumlah ABK) 10 29. Pemeriksaan  jumlah  penumpang  maksimum di atas kapal 10 30. Pemeriksaan  jumlah  kendaraan  maksimum yang dapat dimuat di atas kapal 15 31. Pemeriksaan penempatan dan lassing kendaraan 10 32. Pemeriksaan penempatan barang berbahaya 10
Sumber: Hasil Survei 2014
meliputi  :  (a)  Diklat  program  diploma  adalah pendidikan  dan  pelatihan  yang  akan memberikan kompetensi  dasar  berupa  pengetahuaan, keterampilan  bagi  calon marine  inspector    kapal adalah: Diploma ANT- IV dan Diploma ATT IV.(b) Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan kompetensi teknis bagi pelaksana tugas pokok substansi pemeriksaan kapal, adalah: Diklat kesyahbandaran  kelas A,  Diklat  kesyahbandaran
kelas  B,  Diklat marine  inspector  kelas A,  Diklat marine  inspector kelas B, Diklat marine inspector radio, Diklat penilikan kapal, Diklat pengukuran kapal dalam negeri, Diklat pengukuran kapal luar negeri, Diklat  penilikan  gambar  dan rancang  bangun kapal.(c) Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan kompetensi melakukan jabatan fungsional pemeriksaan  kapal. Mengingat jabatan marine inspector belum merupakan jabatan
fungsional,  maka  sampai  saat  ini  belum  ada nomenklatur  pendidikan  dan  pelatihan  fungsional marine  inspector.  Namun  perlu  dilakukan pertimbangan untuk jenis pendidikan dan latihannya sebagai  berikut:  Diklat  dasar marine  inspector, Diklat  dasar marine  inspector   A,  Diklat marine inspector B, Diklat marine inspector radio, Diklat penilikan gambar   dan rancang bangun kapal, Diklat pengukuran kapal dalam negeri, Diklat pengukuran kapal  luar  negeri.(d)Peserta  yang  mengikuti pendidikan dan latihan fungsional rumpun marine inspector diharapkan  akan  memiliki  kompetensi untuk melakukan : Pemeriksaan nautis/teknis/radio dan perlengkapan kapal, Pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, Pemeriksaan pembangunan dan perombakan  kapal  serta  pencegahan pencemaran, Penyiapan pengurusan dokumen pelaut, perjanjian  kerja  laut  dan  penyijilan  awak  kapal, Penyiapan penerbitan  sertifikat keselamatan kapal, surat  ukur  kapal,  hipotik  kapal  dan sertikat pencegahan  pencemaran.
Tenaga marine  inspector  adalah  mempunyai peranan  yang  sangat  penting dalam  menjaga keselamatan  transportasi  laut  hal  ini  telah diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut ini.
a. Sesuai pasal 124 ayat (1), (2); pasal 126 ayat (3),(4)  Undang  Undang Republik  Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal  termasuk  perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal yang ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian serta kapal  yang  telah  memiliki  sertifikat dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.
b. Sesuai  pasal  217  Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun 2008  Tentang Pelayaran, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di  pelabuhan,  Syahbandar  dibantu  Bidang Kelaiklautan  Kapal  yang  mempunyai  tugas melakukan  pemeriksaan keselamatan  kapal, pengukuran dan status hukum kapal , bangunan kapal  dan pencegahan  pencemaran  serta pengawakan. Dalam memastikan kelaiklautan kapal  pemeriksaan  dilakukan  oleh marine inspector yang memiliki kompetensi memeriksa dan  menguji  kelaiklautan  kapal. Marine inspector  adalah  petugas pemeriksa kelaiklautan kapal yang sudah memiliki sertifikat kompetensi memeriksa kelaiklautan kapal yang diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  sebagai  pemeriksa  dan
penguji (surveyor).
c. Dalam  romawi  II,  huruf  a  dan  c,  keputusan Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  Nomor Py.66/1/4/-03,  Tentang  Tata  Cara  Tetap Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Kelaiklautan Kapal,  bahwa  personel  yang  melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kelaiklautan kapal adalah
1) Marine  inspector A  melakukan  pemeriksaan kapal ukuran tonase kotor GT 500 atau lebih dan  pemeriksaan  peralatan  pencegahan pencemaran untuk kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 150 atau lebih dan kapal selain kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT.400 atau lebih, serta kapal pengangkut bahan cair beracun (NLS) semua ukuran
2) Marine inspector B  melakukan pemeriksaan kapal ukuran tonase kotor kurang dari GT 500 atau tonasi kotor sampai dengan GT 499  dan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran untuk kapal tangki minyak dengan tonase kotor sampai dengan GT 149 dan kapal selain kapal tangki  minyak  dengan  tonase  kotor  sampai dengan GT.399.

## KESIMPULAN
Berdasarkan perhitungan bahwa jumlah tenaga kesyabandaran/ marine  inspector  yang  harus tersedia  pada  kantor  Syahbandar  dan  Otoritas pelabuhan Benoa  di  Bali  pada  tahun  2013,  untuk mengantisipasi  1.095  kunjungan  kapal adalah sebanyak 9 orang. Padahal berdasarkan data yang ada di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Benoa di Bali pada tahun 2013  baru  tersedia tenaga Kesyanbandaran  / Marine  Inspector  sebanyak  8 orang,  sehingga  masih  diperlukan penambahan sebanyak 1 orang.
Kebutuhan  tenaga kesyahbandaran / marine inspector  pada  tahun  2018 dengan  asumsi pertumbuhan kunjungan kapal rata-rata naik    5 % pertahun, maka jumlah tenaga kesyabandaran / ma- rine  inspector  pada  tahun  2018  diperlukan penambahan sebanyak 2 orang. Sehingga pada tahun 2018  jumlah  tenaga kesyahbandaran  / marine  in- spector  yang  harus  tersedia  sebanyak    10  orang, sedangkan  pada  tahun  2013  jumlah  tenaga kesyahbandaran / marine inspector yang ada baru 8 orang. Jadi  masih diperlukan  penambahan tenaga kesyahbandaran  / marine  inspector  sebanyak  2 orang.
Untuk  mencapai  tranportasi  laut  “ zero  acci- dent ”  harus  dilakukan  berbagai upaya  antara  lain khususnya  menempatkan  tenaga Marine  Inspec-
J.Pen.Transla Vol.16 No.4 Deseember 2014 :  151-158
tor kelaiklautan kapal sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian,dimana Direktorat Jenderal Perhubungan  Laut  bekerja  sama  dengan  Badan Pendidikan  Sumber  Daya Manusia  Kementerian Perhubungan agar mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk calon tenaga Marine Inspector dalam mengantisipasi pertumbuhan arus kunjungan kapal pada pelabuhan Benoa.
Kebutuhan  pendidikan  dasar  yang  menjadi landasan kemampuan dalam mengembangkan dan melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal adalah meliputi : Diklat Program Diploma adalah pendidikan dan  pelatihan  yang  akan  memberikan kompetensi dasar berupa pengetahuaan, keterampilan bagi calon marine inspector, meliputi Diploma ANT- IV dan atau  Diploma  ATT  IV.  Diklat  Teknis  adalah pendidikan  dan  pelatihan  yang  memberikan kompetensi  teknis  bagi  pelaksana  tugas pokok substansi  pemeriksaan  kapal,  meliputi:  Diklat kesyahbandaran  kelas A,  Diklat kesyahbandaran kelas  B,  Diklat marine  inspector  kelas A,  Diklat marine  inspector kelas B, Diklat marine inspector radio, Diklat penilikan kapal, Diklat pengukuran kapal dalam negeri’ Diklat pengukuran kapal luar negeri dan  Diklat  penilikan gambar  dan  rancang  bangun kapal.
Diklat  Fungsional  adalah  pendidikan  dan pelatihan yang memberikan kompetensi melakukan jabatan fungsional pemeriksaan  kapal. Mengingat jabatan marine inspector belum merupakan jabatan fungsional,  maka  sampai  saat  ini  belum ada nomenklatur  pendidikan  dan  pelatihan  fungsional marine  inspector.  Namun perlu  dilakukan pertimbangan untuk jenis pendidikan dan latihannya fungsional sebagai  berikut  :  Diklat  dasar marine inspector, Diklat dasar marine inspector  A, Diklat marine  inspector  B,  Diklat marine  inspector  ra- dio, Diklat penilikan gambar dan rancang bangun kapal, Diklat pengukuran kapal dalam negeri, Diklat pengukuran kapal luar negeri, Pelatihan penyegaran marine inspector.Tinjauan Dari Aspek Peraturan Per Undang- Undangan : sesuai pasal 124 ayat (1), (2); pasal 126 ayat (3),(4) Undang Undang Republik In- donesia Nomor 17 tahun 2008  tentang Pelayaran, bahwa  setiap  pengadaan,  pembangunan  dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian  kapal    di  perairan Indonesia  harus memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal  yang ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian serta kapal  yang  telah  memiliki  sertifikat  dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.  Sesuai pasal 217 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Syahbandar  berwenang  melakukan pemeriksaan  kelaiklautan  dan  keamanan  kapal  di
pelabuhan, Syahbandar dibantu Bidang Kelaiklautan Kapal  yang  mempunyai  tugas melakukan pemeriksaan  keselamatan  kapal,  pengukuran  dan status hukum kapal, bangunan kapal dan pencegahan pencemaran serta pengawakan. Dalam memastikan kelaiklautan  kapal  pemeriksaan  dilakukan  oleh marine  inspector  yang  memiliki kompetensi memeriksa dan menguji kelaiklautan kapal. Marine inspector  adalah petugas  pemeriksa  kelaiklautan kapal  yang  sudah  memiliki  sertifikat  kompetensi memeriksa kelaiklautan kapal yang diterbitkan oleh Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  sebagai pemeriksa dan penguji (surveyor).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kepala  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Dewan Redaksi, dan Instansi yang membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Nyoman Budiartha R.M. 2011, Penelitian Peranan Transportasi  Dalam    Pariwisata  (Studi  Kasus  : Pemilihan Daerah Tujuan Wisata  Oleh Wisatawan Di Bali ,Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, Bali
[2] Sahat  Siregar,  2009,  Pengaruh  Pengembangan Sumber  Daya  ManusiaTerhadap  Kinerja  Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan), USU, Medan
[3] S u k a r n o H a r d j o s o e w i t o , 2 0 1 0 , P e n e l i t i a n M e n u j u Good Governance Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di Indonesia, Dosen Program Pascasarjana Untag Surabaya dan Gadik Non Organik AAL, Surabaya
[4] Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Arah Strategi Pembangunan  Indonesia Sebagai  Negara  Maritim, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
[5] Jinca Yamin M (2011) Transportasi laut Indonesia Analisis Sistem Dan Studi Kasus, Surabaya: Brilyan Internasional, Surabaya
[6] Hadi  Setiawan,  Jinca,  Haris  Muhamat  (  2012) Penelitian  Kebutuhan    Marine  Inspector  Pada Pelayanan  Kunjungan Kapal di Pelabuhan Sukarno- Hatta  Makassar;
[7] Moleong  Lexy  J  (2009)  Metodologi  Penelitian Kualitatip  Bandung,          PT.  Remaja  Rosdakarya, Bandung
[8] Ratno  Dwi  Santoso,  ..Mustadjab  (1992) Analisis Regresi, Penerbit Andi, Jakarta
[9] Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Studi Kebutuhan     Dan Diklat Auditor Keselamatan Transportasi,2009 Jakarta
[10] Sunarto. (2003). Jumlah Anggota Satu, Tim Pemeriksa Kapal. Makassar :Tesis PPS UNHAS, Makassar