## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN PENANGGULNGAN BENCANA DALAM MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH

## KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) KHUSUS ANAK JALANAN DI KABUPATEN KARAWANG
Oleh : Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P Rijwan Munawan
hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

## ABTRAK
Anak  merupakan  aset  bangsa  dan  calon  penerima  estafet  kepemimpinan  dimasa  yang akan  datang.  Anak  juga  merupakan  komponen  yang  dapat  memajukan  suatu  bangsa.  Begitu pentingnya  peranan  anak  bagi  keberlangsungan  suatu  bangsa,  tentunya  perlu  mendapat  perhatian lebih khususnya dari pihak keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara. Anak selaku aset bangsa perlu  dididik  dan  dibina  demi  tercapainya  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni.  Namun  banyak saat  ini  anak-anak  yang  terlantar  bahkan  sampai  seharian  menghabiskan  waktunya  di  jalanan. Teori  yang  digukana  dalam  penelitian  ini  adalah  implemtasi  kebijakan  dari  Grindle  yaitu  isi kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  desktiftif  dengan pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan  Dinas  Sosial dan  Penangulan  Bencana  Kabupaten  Karawang  sebagai  implementor  belum  optimal  baik  dari  isi kebijakan maupun dari lingkungan kebijakan.
Kata kunci : implementasi kebijakan, penanggulangan anak jalanan, Karawang

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latarbelakang
Anak  merupakan  aset  bangsa  dan  calon  penerima  estafet  kepemimpinan dimasa  yang  akan  datang.  Anak  juga  merupakan  komponen  yang  dapat memajukan suatu bangsa. Begitu pentingnya peranan anak bagi keberlangsungan suatu  bangsa,  tentunya  perlu  mendapat  perhatian  lebih  khususnya  dari  pihak keluarga,  lingkungan  masyarakat,  dan  negara.  Anak  selaku  aset  bangsa  perlu dididik dan dibina demi tercapainya sumber daya manusia yang mumpuni. Namun banyak  saat  ini  anak-anak  yang  terlantar  bahkan  sampai  seharian  menghabiskan waktunya di jalanan. Tidak sedikit dari mereka pula yang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya mereka dapatkan, baik itu tindak kekerasan maupun tindak kejahatan yang lain.
Untuk  menanggulangi  anak  jalanan,  telah  banyak  upaya  yang  dilakukan baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat,  berupa  yayasan,  organisasi  sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya. Anak jalanan memiliki dimensi yang kompleks dan sangat erat kaitannya dengan berbagai segi kehidupan serta  berakibat  negatif  tidak  hanya  pada  diri  penyandang  masalah  itu  saja melainkan juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan masyarakat. Jika hal  tersebut  dibiarkan, maka bangsa  akan kekurangan sumber daya  manusia yang mumpuni. Terlebih di tahun 2020-2030 Indonesia sendiri akan menghadapi bonus demografi, dimana usia produktif akan lebih banyak dibandingkan dengan
usia non-produktif. Hal tersebut sangat jelas bagaimana peranan anak bagi bangsa. Bonus  demografi  bisa  berakibat  baik  ataupun  sebaliknya.  Berakibat  baik  apabila usia  produktif  tadi  memiliki skill yang  bisa  diandalkan  dan  bersaing,  serta lapangan  untuk  menyalurkan  skill  tersebut  tersedia.  Namun  bisa  berakibat  buruk jika  apabila  usia  produktif  tersebut  tidak  memiliki skill yang  bagus,  atau  bisa dikatakan  masih  rendah  akan  kemampuan  keahlian,  juga  lapangan  kerja  tidak cukup tersedia.
Maka  dari  itu,  apabila  anak  jalanan  tidak  secepatnya  mendapatkan penanganan  tidak  menutup  kemungkinan  bangsa  ini  hanya  didiami  oleh  usia produktif  namun  tidak  memiliki  kemampuan  atau  keahlian,  dan  ujung-ujungnya hanya menjadi beban bagi masyarakat juga negara. Hal tersebut dapat berdampak pada keterlambatan bangsa ini dalam pertumbuhan dan pembangunan. Dalam hal menangani  anak  jalanan  ini,  dimana  dibutuhkan  suatu  badan  atau  lembaga- lembaga  yang  mampu  menangani  anak  jalanan  ini.  Dalam  hal  menanganinya, perlu  adanya  suatu  kebijakan,  dan  kebijakan  tersebut  haruslah  dapat  mengatasi masalah  yang  ada  di  masyarakaat.  Seperti  apa  yang  dikatakan  oleh  Merilee Grindle  (dalam  Agustino,  2012:154)  keberhasilan  suatu  kebijakan  dapat  diukur dari proses  pencapaian outcomes ,  yakni  tercapai  atau tidaknya tujuan  yang ingin dicapai,  juga  ditentukan  oleh  tingkat implementability yang  terdiri  dari  isi  suatu kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.
Anak  jalanan  sendiri  merupakan  salah  satu  dari  Penyandang  Masalah Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  yang  telah  menggejala  di  kabupaten  atau  kota. Sebagaimana orang dewasa, anak juga memiliki hak, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal  28  B  ayat  2.  Anak  jalanan  mendapat  penanganan  yang  cepat,  tepat  dan serius,  sebab  jika  penanganannya  terabaikan  akan  menjadi  masalah  sosial  baru, seperti  kekerasan, eksploitasi,  pelecehan seksual  pada anak, dan lain sebagainya. Secara umum, kriteria anak jalanan antara lain laki-laki ataupun perempuan yang berusia  antara 5 (lima) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.  Sementara  menurut  Departemen  Sosial  Republik  Indonesia  (2005:5) anak  jalanan  adalah  anak  yang  menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan memiliki ciri- ciri berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di  jalanan,  penampilannya  kebanyakan  kusam  dan  pakaian  tidak  terurus,  dan mobilitasnya tinggi.
Fenomena  maraknya  anak  jalanan  tidak  hanya  di  kota-kota  besar  seperti Jakarta,  Bandung,  dan  kota-kota  besar  lainnya,  melainkan  juga  Kabupaten Karawang  menjadi  salah  satu  sasaran  banyaknya  anak  jalanan  yang  berkeliaran. Hal ini diakibatkan oleh semakin berkembangnya Kabupaten Karawang dalam hal ekonomi. Berdasarkan hasil pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  tahun 2013 populasi  anak jalanan di  Kabupaten Karawang kurang lebih berjumlah 334 orang. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, walaupun dari segi populasi jumlah anak  jalanan  masih  kecil  dibanding  jumlah  penduduk  Kabupaten  Karawang, namun  apabila  tidak  ditangani  secara  serius  tentu  akan  memberikan  pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Peran  dari  pemerintah  daerah  setempat  yang  mana  dalam  hal  ini  Dinas Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten  Karawang  yang  ditunjuk  untuk menangani  hal  sosial  khususnya  anak  jalanan,  perlu  membuat  sebuah  kebijakan untuk menindaklanjuti maraknya anak jalanan yang ada di Kabupaten Karawang. Adapun kebijakan itu bukan hanya kebijakan, tetapi juga harus dapat bermanfaat bagi  anak  jalanan  tersebut.  Serta  keberhasilan  suatu  kebijakan  tidak  lepas  dari kerja sama antar lembaga. Juga dalam mencapai keberhasilan kebijakan ini perlu adanya  beberapa  cara.  Antara  isi  kebijakan  dengan  bagaimana  isi  kebijakan tersebut  diimplementasikan  sangat  ketergantungan  antara  satu  dengan  lainnya. Menurut  Grindle  (dalam  Subarsono,  2012:93)  setelah  kegiatan  pelaksanaan kebijakan  yang  dipengaruhi  oleh  isi  atau  konten  dan  lingkungan  atau  konteks diterapkan,  maka  akan  dapat  diketahui  apakah  para  pelaksana  kebijakan  dalam membuat  sebuah  kebijakan  sesuai  apa  yang  diharapkan  juga  diketahui  oleh  para sasaran kebijakan tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latarbelakang  di  atas,  maka  dapat  diidentifikasikan  maslah  sebagai berikut :
1. Jumlah  anak  jalanan  cenderung  meningkat  baik  secara  kuantitatif maupun kualitatif.
2. Terancamnya  keselamatn  dan  memiliki  resiko  sosial  yang  tinggi (keselamatan,  kekerasan,  kecelakaan,  penyalahgunaan  narkoba, HIV/AIDS).
3. Tampilannya  cenderung  kumuh  dan  atraktif  sehingga  mengaggu kenyamanan dan ketertiban umum.
Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  rumusan masalahnya sebagai berikut :
1. Bagaimana  isi  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  Dinas  Sosial  dan Penanggulangan  Bencana  Dalam  Menanggulangi  Anak  Jalanan  di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana  lingkungan  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Dalam  Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang?
1.2. Tujuan
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  isi  kebijakan  dalam  implementasi kebijakan  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana lingkungan kebijakan dalam implementasi  kebijakan  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana Dalam  Menanggulangi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Kebijakan Publik
Berbicara  mengenai  kebijakan  publik  tidak  bisa  terlepas  dari  aktor pembuat  kebijakan  itu  sendiri,  karena  pengertian  kebijakan  sendiri  merupakan hasil  interaksi  intensif  antara  para  aktor  pembuat  kebijakan  berdasar  pada
fenomena  yang  harus  dicarikan  solusinya.  Kebijakan  publik  kerap  menyertakan partisipasi  masyarakat  guna  menghasilkan  keputusan  yang  terbaik.  Kebijakan publik  juga  sangat  erat  dengan  putusan  pemerintah  dalam  proses  pembangunan. Kebijakan  publik  menjadi  penting  apabila  kebijakan  tersebut  dijalankan  atau diimplementasikan.  Udoji  (dalam  Wahab,1997:59)  mengatakan  bahwa “The execution  of  policies  is  a  important  if  not  more  important  than  policy-making. Policies  will  remain  dreams  or  blue  prints  file  jackets  unless  they  are implemented” .
Kebijakan  publik  menurut  Anderson  (dalam  Agustino,  2016:3)  dipelajari dalam  rangka  untuk  menambah  pengetahuan  yang  lebih  mendalam  mengenai proses  kebijakan.  Proses  kebijakan  sendiri  adalah  serangkaian  alur  yang  perlu dilalui  untuk  memahami  gejala  atau  fenomena  yang  perlu  diselesaikan  oleh sebuah  atau  lebih  kebijakan  publik.  Proses  kebijakan  meliputi  asal  atau  akar masalah,  proses  penyelesaian  masalah,  perkembangan  setelah  masalah  disikapi, dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah bagi masyarakat. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan  publik  dapat  dipandang  baik  sebagai  variabel  dependen  maupun variabel independen.
Variabel  dependen  manakala  perhatian  kebijakan  tertuju  pada  faktor publik  dan  lingkungannya  yang  mempengaruhi  atau  menentukan  konten kebijakan,  sejauh  mana  kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  distribusi  kekuasaan antara kelompok-kelompok penekan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan instansi pemerintah. Kebijakan publik sebagai independen ketika kebijakan  berdampak  terhadap  sistem  politik  dan  lingkungan  sekitarnya,  apakah kebijakan  partai  politik  mempengaruhi  dukungan  masyarakat  terhadap  sistem politik,  serta  sejauh  mana  dampak  kebijakan  publik  atas  kesejahteraan  sosial warga.
Dari  beberapa  pengertian  yang  telah  dibahas  di  atas,  terdapat  korelasi bahwa  kebijakan  publik  adalah  suatu  program  kegiatan  yang  mana  program kegiatan  tersebut  ditujukan  kepada  layanan  publik  dalam  hal  ini  masyarakat selaku  sasaran  dari  kebijakan  tersebut.  Kebijakan  publik  di  sini  bersifat terstruktur, dan dapat direalisasikan dengan cara-cara sesuai isi dari kebijakan itu sendiri.  Setiap  kebijakan  mengandung  risiko  kegagalan  yang  tinggi.  Ada  dua kategori  pengertian  kegagalan  kebijakan  sebagaimana  diungkapkan  oleh Hogwood  dan  Gun  (dalam  Sumaryadi,  2013:84)  yakni  non-implementation  atau tidak  terimplementasikan  dan  kategori  unsuccessful  implementation  atau implementasi  yang  tidak  berhasil.  Non-implementation  berarti  suatu  kebijakan tidak  dilaksanakan  sesuai  rencana,  mungkin  karena  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaannya  tidak  mau  bekerja  sama  atau  telah  bekerja  sama  secara  tidak efisien,  bekerja  setengah  hati,  atau  karena  tidak  sepenuhnya  menguasai permasalahan,  atau  kemungkinan  permasalahan  yang  diselesaikan  di  luar jangkauan  kekuasaannya  sehingga  betapa  pun  gigihnya  usaha  mereka  hambatan yang  ada  tidak  sanggup  ditanggulangi.  Akibatnya,  implementasi  yang  efektif sukar dipenuhi.

## 2.2. Model Implementasi Kebijakan
Berbicara  implementasi,  implementasi  secara  etimologis  berasal  dari bahasa  Inggris,  yaitu to  implement.  Dalam kamus  Webster , to  implement  berarti to  provide  the  means  for  carying  out (menyediakan  sarana  bagi  pelaksanaan
sesuatu),  dan  to  give  practical  effect  (untuk  menimbulkan  efek  atau  dampak). Implementasi  berarti  juga  melaksanakan  sesuatu  yang  mempunyai  dampak  atau hasil bagi pulik.
Implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni: (i) adanya tujuan atau sasaran, (ii) adanya aktivitas, dan (iii) adanya hasil. Namun ketiga ini belum cukup,  karena  implementasi  sendiri  merupakan  proses  yang  y  dinamis,  di  mana pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas  atau  kegiatan  sehingga  pada akhirnya  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran kebijakan  itu  sendiri.  Keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  dapat  diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir ( output ),  yaitu tercapai atau  tidaknya  tujuan-tujuan  yang  ingin  diraih.  Grindle  (dalam  Agustino, 2012:154)  mengatakan  bahwa  pengukuran  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan  dapat  dilihat  dari  prosesnya  dengan  mempertanyakan  apakah pelaksanaan  program  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan,  yaitu  melihat  pada action program  dari  individual projecs dan  yang  kedua  apakah  tujuan  program tersebut tercapai.
Ada  beberapa  ilmuwan  yang  mengembangkan  model  implementasi kebijakan,  salah  satunya  adalah  Model  dari  Merille  S.  Grindle  (dalam  Agustino, 2012:154)  menyatakan  pendekatan  yang  dibahas  pada  model  Grindle  ini  dikenal dengan nama  Implementation  as  A  Political  and  Administrative  Process . Menurutnya, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes , yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana terdapat dua hal, yaitu:
1. Dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan kebijakan  sesuai  dengan  yang  ditentukan  dengan  merujuk  pada  aksi kebijakannya
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai dengan diukur dari dua faktor, yaitu:
a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompoknya.
b. Tingkat  perubahan  yang  terjadi  serta  penerima  kelompok  sasaran dan perubahan yang terjadi.
Grindle (dalam Agustino, 2012:154)mengidentifikasikan ada dua hal yang sangat  menentukan  keberhasilan  dari  implementasi,  yaitu  isi  kebijakan  dan konteks  dari  implementasi  itu  sendiri.  Secara  terperinci,  Grindle  mendefinisikan sebagai berikut.
1. Content of Policy
a. Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
b. Type of benefits (tipe manfaat)
c. Extent of change envisioned (derajat perubahan yang ingin dicapai)
d. Site of decision making (letak pengambilan keputusan)
e. Programe Implementators (pelaksana program)
f. Resources commited (sumber daya yang dapat digunakan)
2. Context of Implementation
a. Power,  interest,  and  strategy  of  actors  involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat)
b. Institutions  and  regime  characteristics (karakteristik  lembaga  dan rezim yang berkuasa)
c. Compliance  and  responsivensess (tingkat  kepatuhan  dan  adanya respon dari pelaksana)
Keberhasilan  implementasi  sebuah  kebijakan  ditentukan  oleh  banyak  hal, terutama  oleh  kepentingan-kepentingan  yang  terlibat  di  dalamnya.  Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan daripada itu melibatkan  berbagai  faktor,  mulai  dari  sumber  daya,  hubungan  antar  unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.
Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan dievaluasi dari sudut  kemampuan  secara  nyata  dalam  meneruskan  program-program  yang dirancang  sebelumnya.  Kita  ketahui  bersama,  bahwa  proses  implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks, karena melibatkan banyak variabel. Kompleksitas  ini  tak  jarang  menimbulkan  permasalahan.  Edward  III  (dalam Purwanto,  2015:85)  mengidentifikasikan  ada  empat critical  factors yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi.

## a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  8  Tahun  2012 menyebutkan  bahwa  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  selanjutnya disebut  PMKS  adalah  perorangan,  keluarga,  dan  kelompok  masyarakat  yang sedang  mengalami  hambatan  sosial,  moral  dan  material  baik  yang  berasal  dari dalam  dirinya  sehingga  tidak  dapat  melaksanakan  fungsinya  untuk  memenuhi kebutuhan  minimum  baik  jasmani,  rohani  maupun  sosial,  oleh  karenanya memerlukan  bantuan  orang  lain  atau  pemerintah  untuk  memulihkan  dan  dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  Dalam Perda ini sedikitnya ada 25 kriteria yang masuk kedalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya :
Tabel 1.1. Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) No Sasaran PMKS No Sasaran PMKS 1 Anak balita terlantar 14  Bekas  warga  binaan  lembaga kemasyarakatan 2 Anak terlantar 15  Korban penyalahgunaan narkotika,  psikotropika  dan  zat adiktif lainnya 3 Anak berhadapan dengan hukum 16  Keluarga fakir miskin
4 Anak yang bermaslah sosial psikologis 17  Keluarga rumah tidak layak huni 5 Anak jalanan 18  Keluarga bermasalah psikologis 6 Wanita rawan sosial ekonomi 19  Komunitas adat terpencil 7 Korban tindak kekerasan 20  Korban bencana alam 8 Lanjut usia terlantar
21  Korban bencana sosial atau pengungsi
9 Penyandang  cacat/  penyandang 22  Pekerja migran bermaslah sosial
disabilitas 10  Tuna susila 23  Orang dengan HIV/AIDS 11  Pengemis 24  Keluarga rentan 12  Gelandangan 25  Korban perdagangan orang ( trafficking )
13  Kelompok minoritas
Sedangkan  fokus  pada  penelitian  ini  adalah  anak  jalanan.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari  nafkah  dan/  atau  berkeliaran  dijalanan  maupun  ditempat-tempat  umum. Untuk  menanggulangi  anak  jalanan  pemerintah  harus  melakukan  rehabilitasi. Rehabilitasi   Sosial   adalah  proses   refungsionalisasi  dan pengembangan  untuk memungkinkan  seseorang  mampu melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar dalam kehidupan masyarakat.
Rehabilitasi  sosial  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 dapat dilakukan dalam bentuk :
a. motivasi dan asesmen psikososial;
b. perawatan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. bantuan dan asistensi sosial;
h. bimbingan resosialisasi;
i. bimbingan lanjut; dan/atau j. rujukan.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dimana dalam  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  mengetahui  atau menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti  sehingga  memudahkan peneliti  untuk  mendapatkan  data  yang  objektif  dalam  rangka  untuk  mengetahui implementasi  kebijakan  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  dalam menanggulangi anak jalanan di Kabupaten Karawang.

## IV. PEMBAHASAN
4.1. Isi  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  Dinas  Sosial  dan Penangulangan  Bencana  Dalam  Menanggulangi  Anak  Jalanan  di Kabupaten Karawang.
Dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Karawang  Nomor  47  Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Sosial Kabupaten Karawang Pasal 4 disebutkan bahwa dinas dalam hal ini Dinas Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Serta dalam hal fungsi tercantum pada Pasal 5 poin a, mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis  Dinas/atau  bahan  kebijakan  daerah  dalam  hal  penyelenggaraan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial.
Dalam  Pasal  5  sangat  jelas  bahwa  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan Bencana  memiliki  fungsi  dalam  merumuskan  kebijakan.  Kebijakan  tersebut berhubungan  dengan  masalah-masalah  sosial.  Dalam  menangani  masalah  anak jalanan  sebagai  bagian  dari  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS), Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten  Karawang  merumuskan dan  melaksanakan  kebijakan  yang  isinya  adalah  peningkatan  pelayanan  sosial bagi anak jalanan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku buruk di jalanan dan menanamkan cara hidup yang baik di lingkungan sekitarnya. Juga mengurangi  angka  anak  jalanan  yang  ada  di  wilayah  Karawang  dan  sekitarnya. Selain  itu  juga  bertujuan  untuk  menimbulkan  kesadaran,  tanggung  jawab  sosial anak  jalanan  sehingga  mereka  dapat  melaksanakan  peran  dan  fungsi  sosialnya secara  wajar.  Serta  memberikan  bekal  keterampilan  agar  mereka  bisa  hidup mandiri.
Kebijakan    peningkatan  pelayanan  sosial  bagi  anak  jalanan  ini  disusun karena  begitu  maraknya  populasi  anak  jalanan  yang  ada  di  wilayah  Karawang. Menurut penuturan Bapak Damhuri selaku Kepala Seksi Pemulihan Tuna Sosial, Anak Jalanan dan Kelompok Minoritas, Karawang adalah wilayah di Jawa Barat yang  populasi  anak  jalanannya  meningkat.  Hal  ini  menurutnya  bisa  disebabkan karena  Karawang  mulai  menunjukkan  kemajuan  dalam  bidang  ekonomi, khususnya  sebagai  wilayah  industri  di  Jawa  Barat  setelah  Bekasi.  Hal  ini  yang menarik bagi kalangan anak jalanan yang ada di sekitar wilayah Karawang. Beliau menambah  bahwa  meskipun  Karawang  menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi, namun  warga  Karawang  sendiri  masih  banyak  yang  miskin.  Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pertumbuhan sosialnya.
Tabel 1.2. Jumlah Populasi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang No Tahun Jumlah Anak Jalanan Mengikuti Bimbingan 1 2009 257 orang 2 2010 243 orang 100 orang 3 2011 236 orang 50 orang 4 2012 236 orang 50 orang 5 2013 334 orang Sumber : Arsip Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, 2016
Berdasarakan data di  atas dapat  dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah anak jalanan pada setiap tahunnya.  Anak jalananan bukanlah anak sebatang kara yang  hidup  di  jalanan,  tetapi  banyak  dari  mereka  yeng  masih  mempunyai  orang tua. Faktor perekonomian keluargalah yang mendoronng mereka turun ke jalanan sebagai pedangang asongan, pengamen bahkan menjadi penngemis.
Di  Kabupaten  Karawang,  sedikitnya  ada  5  Kecamatan  yang  menjadi  titik kumpul anak jalanan, diantaranya :
Tabel 1.3. Daerah Operasi Anak Jalanan di Kabupaten Karawang
No Kecamatan Daerah Operasi 1 Karawang Tanjungpura Lampu merah Karang Indah Lampu merah DPRD Lintasan kereta api / Mega Mall Perempatan Johar
2 Cikampek Lampumerah Kopo Pasar Cikampek Lampu merah masuk tol Dawuan Fly over 3 Klari Perapatan ke Walahar Pasar Kosambi Lampu merah pintu tol 4 Rengasdengklok Pasar Rengasdengklok Sumber : Arsip Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, 2016
Banyak keluarga yang memanfaatkan anak-anaknya untuk meminta-minta di  sekitar wilayah lampu merah pemda, pintu  rel kereta, terminal  Klari,  Tanjung pura,  dan  Cikampek.  Hal  ini  tercatat  ketika  jajaran  Dinas  Sosial  dan Penanggulangan  Bencana  melakukan  tindakan  pendataan  kepada  anak  jalanan yang  berhasil  dibawa.  Dalam  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  usia  mereka sebagian besar usia sekolah. Inilah  yang membuat Dinas Sosial perlu melakukan penyusunan  kebijakan  dalam  menangani  fenomena  ini.  Program  Peningkatan pelayanan  sosial  bagi  anak  jalanan  ini  menurut  Bapak  Damhuri  selaku  Kepala Seksi  Pemulihan  Tuna  Sosial,  Anak  Jalanan  dan  Kelompok  Minoritas, dikhususkan bagi anak jalanan asli Karawang. Sementara bagi mereka yang bukan anak jalanan asli Karawang dilakukan pemulangan ke daerahnya masing-masing. Namun  ternyata  itu  tidak  efektif,  karena  para  pendatang  khususnya  anak  jalanan ke Karawang terus meningkat.
Namun  setelah  peneliti  melakukan  observasi  dan  wawancara    dengan terjun  kelapangan  menemui  beberapa  anak  jalanan,  peneliti  berhasil  menemui  5 (lima) anak jalanan  yang peneliti berhasil dimintai  keterangan. Dari kelima anak jalanan  ini  diantaranya  adalah  Riani  (9)  warga  Kampung  Tangkul  Karawang, Solihin  (11)  warga  Kampung  Tangkul  Karawang,  Sodikin  (13)  warga  Kampung Tangkul  Karawang,  Nia  (16)  warga  Cariyu  Kota  Baru,  dan  Reno  (17)  warga Cikampek.
Nia  (16)  salah  satu  anak  jalanan  yang  berhasil  peneliti  mintai  keterangan menuturkan,  bahwa  ia  menyambut  baik  isi  kebijakan  yang  Dinas  Sosial  dan Penanggulangan  Bencana  implementasikan.  Ia  awalnya  berharap  bisa memberikan  manfaat  bagi  dirinya  juga  bagi  anak  jalanan  yang  lainnya  dan  ia mengetahui  mengenai  program  ini  setelah  ia  mendapatkan  bimbingan  dan rehabilitasi dari kebijakan itu. Awalnya ia tidak mengetahui akan kebijakan itu. Ia juga  menuturkan  bahwa  dirinya  mendukung  program  kebijakan  tersebut,  bahkan ingin  mengajak  teman-temannya  yang  lain  sesama  anak  jalanan  untuk  bisa mengikuti program tersebut.
Namun  berbeda dengan Riani (9)  yang masih duduk di  bangku kelas dua sekolah  dasar,  dengan  malu-malu  ia  menuturkan  bahwa  dirinya  pernah  di  bawa oleh  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  untuk  dimintai  keterangan, namun  setelah  itu  dirinya  dibiarkan  kembali.  Ketika  peneliti  bertanya  apakah dirinya  direhabilitasi  atau  diberi  motivasi,  ia  menjawab  tidak  pernah,  hanya dimintai  keterangan  seputar  nama,  tinggal  dimana  dan  pekerjaan  orang  tua. Penuturan yang sama juga di sampaikan oleh Sodikin (11) dan Solihin (11), kakak beradik  yang  duduk  dibangku  kelas  empat  ini  menuturkan  bahwa  dirinya  pun pernah  di  bawa  oleh  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana,  namun  hanya
dimintai  keterangan  yang  serupa  dengan  yang  dialami  oleh  Riani  (9)  adiknya. Bahkan  mereka  bertiga  tidak  mengetahui  bahwa  mereka  adalah  sasaran  dari kebijakan  yang  dijalankann  ooleh  dinas  tersebut.  Peneliti  berargumen  mengapa mereka  bertiga  tidak  mengetahui  mengenai  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Dinas Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  karena  mereka  masih  usia  sekolah  dasar, namun  bukankah  program  tersebut  juga  berkenaan  dengan  anak  jalanan  yang mana  anak  jalanan  sendiri  adalah  usia  dari  lima  tahun  sampai  dengan  delapan belas tahun.
Berbeda  dengan  Nia  (16),  Riani  (9),  Solihin  (11)  dan  Sodikin  (13),  salah satu  anak  jalanan  lain  yakni  Reno  (17)  warga  Cikampek  menuturkan  bahwa dirinya  sama  sekali  tidak  mengetahui  mengenai  kebijakan  yang  dilaksanakaan oleh  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  canangkan.  Ia  menceritakan bahwa  dirinya  pernah  dihampiri  oleh  petugas  dari  Dinas  Sosial  dan Penanggulangan  Bencana,  namun  bukannya  ia  dibawa  atau  diajak  untuk mendapatkan bimbingan, melainkan ia ditarik bajunya serta diusir. Bahkan bukan dirinya saja, melainkan teman-temannya pun mengalami hal serupa.
Dari  kelima  sasaran  dalam  hal  ini  anak  jalanan  tadi,  dapat  kita  ketahui bahwa  isi  program  kebijakan  yang  Dinas  Sosial  dan  Penanggulan  Bencana laksanakan  ternyata  masih  ada  anak  jalanan  yang  tidak  mengetahuinya,  bahkan tidak  sedikit  dari  mereka  tidak  mendapatkan  penanganan  secara  serius.  Reno sendiri menuturkan bahwa ia dan teman-temannya siap untuk mengikuti kebijakan tersebut,  namun  apa  yang  ia  dapatkan  malah  sebaliknya.  Hal  sama  disampaikan oleh  Nia  (16),  ia  bahkan  menyadari  bahwa  Dinas  Sosial  dan  Penanggulanan Bencana  sebenarnya sayang kepada anak jalanan tersebut,  namun  kita-kita (anak jalanan)  yang  kurang  meresponnya  dengan  baik.  Tapi  tuturnya,  ia  sangat mendukung bila program kebijakan ini terus  akan dilakukan.
Isi  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  Dinas  Sosial  dan Penangulangan  Bencana  Dalam  Menanggulangi  Anak  Jalanan  di  Kabupaten Karawang  berdasarkan  hasil  penelitian,  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini terlihat  dari  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  hanya  mengenai  sebagian kecil dari sasaran kebijakan, belum terlihat manfaat dan perubahannya.
4.2. Lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan Dinas Sosial dan Penanggunalangan  Bencana  Dalam  Menanggulangi  Anak  Jalanan  di Kabupaten Karawang.
Dalam  hal  kebijakan  tersebut,  ada  beberapa  kepentingan-kepentingan  di dalamnya  yang  ikut  terlibat,  dimana  beberapa  kepentingan  ini  yaitu  Puskesmas Kecamatan  Cikampek,  KUA  Kecamatan  Cikampek,  dan  Trantib  Kecamatan Cikampek.  Adapun  kebijakan  yang  dicanangkan  ini  bisa  bermanfaat  bagi kalangan anak jalanan juga Kabupaten Karawang sendiri dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah populasi anak jalanan  yang  ada di  Karawang dan sekitarnya.  Harapan  dari  kebijakan  ini  seperti  tadi  yang  telah  dipaparkan  juga sejauh  mana  fenomena  anak  jalanan  di  Kabupaten  Karawang  dapat  menjadi manusia  yang  sesuai  dengan  kodrat  sosialnya  selaku  manusia  sosial  sehingga mampu melaksanakan peran dan fungsinya layaknya manusia sosial yang wajar.
Kebijakan  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni
salah  satu  yang  paling  urgent  adalah  melihat  begitu  banyaknya  populasi  anak jalanan  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang.  Dalam  hal  implementor  dan  sumber daya  yang  diikut  sertakan  sendiri.  Dinas  Sosial  bekerja  sama  dengan  beberapa lembaga,  yakni  Puskesmas  Kecamatan  Cikampek,  KUA  Kecamatan  Cikampek, dan  Trantib  Kecamatan  Cikampek.  Dalam  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten  Karawang  mengenai Peningkatan  Pelayanan  Sosial  Bagi  Anak  Jalanan,  cara-cara  atau  proses pengimplementasiannya  melalui  beberapa  kegiatan  atau  bentuk.  Adapun  bentuk- bentuk dalam menjalankan kebijakan tersebut adalah melalui rehabilitasi.
Dinas  Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  dibantu  oleh  beberapa lembaga-lembaga  yang  ikut  terlibat  dalam  menangani  masalah  anak  jalanan  ini. Kegiatan  program  ini  dilaksanakan  di  Lentera  Harapan  Cikampek.  Kemudian yang  ketiga  adalah  kesesuaian  dan  tingkat  respon  dari  lembaga,  dimana  Dinas Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  sangat  prihatin  dengan  maraknya  anak jalanan  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang  sehingga  perlu  mengeluarkan  suatu program  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menangani  anak  jalanan  di  Karawang. Jika  hal  ini  tidak  secepatnya  ditangani,  dikhawatirkan  akan  menjadi  tren  yang berkembang  di  kalangan  anak-anak  dalam  mencari  uang  atau  sebagainya  yang diakibatkan oleh desakan ekonomi.
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  dari  beberapa  kegiatan  dalam pengimplementasian  kebijakan  tersebut  dirasa  tidak  efektif  bagi  sebagian  anak jalanan.  Nia  (16)  mengungkapkan  bahwa  dirinya  yang  pernah  direhabilitasi merasa  kegiatan  tersebut  dirasa  kurang  atau  bahkan  tidak  efektif.  Ia  menuturkan dalam  waktu  empat  hari  tersebut  tidaklah  cukup  baginya  dan  juga  anak  jalanan yang lain. Ia juga menuturkan dalam pelatihan yang diberikan juga hanya sebatas pelatihan biasa, setelah selesai  tidak ada penanganan kembali,  malah kami (anak jalanan)  kembali  lagi  pada  aktivitas  kami  sebagai  anak  jalanan.  Ia  juga menuturkan  rasa  kekecewaannya  pada  pemerintah  Kabupaten  Karawang  yang sampai sekarang belum membuat rumah singgah atau rumah rehabilitasi bagi anak jalanan.  Menurutnya,  Kabupaten  Karawang  yang  katanya  memiliki  nilai  APBD cukup  tinggi  namun  tidak  mampu  membangun  rumah  atau  panti  rehabilitasi. Tidak  seperti  Bekasi  yang  sudah  memiliki  rumah  singgah  dan  panti  rehabilitasi, Bekasi mampu mengurangi tingkat anak jalanan dan bahkan gepeng sekalipun.
Berdasarkan informasi  yang meneliti peroleh dari Nia (16) bahwa dirinya tidak  memiliki  kemampuan  berarti  ketika  ia  sudah  mendapatkan  rehabilitasi.  Ia berharap  kepada  pemerintah  Kabupaten  Karawang  khususnya  Dinas  Sosial  dan Penanggulangan  Bencana  untuk  lebih  serius  dalam  menangani  dan  memberikan pelatihan  yang  memadai  sehingga  anak  jalanan  mempunyai  keahlian  untuk mencari  nafkah  sehingga  lambat  laun  populasi  anak  jalanan  menjadi  berkurang, Nia (16) berharap agar mereka dapat menempati rumah singgah, karena menurut penuturan Nia, sebenarnya ia dan anak jalanan lainnya juga merasa malu menjadi bahan  tontonan  orang-orang  yang  lalu  lalang  di  jalan.  Ia  tidak  menginginkan untuk tidur di pinggir jalan, ia menginginkan tempat yang layak untuk ditempati, karena ia sudah tidak memiliki keluarga lagi.
Berbeda  dengan  Riani  (9),  Sodikin  (11)  dan  Solihin  (13),  ketiga  kakak beradik  ini  masih  memiliki  ibu,  hanya  saja  ayahnya  sudah  meninggal  ketika mereka masih kecil. Sementara ibunya bekerja sebagai kuli cuci di rumah-rumah
tetangganya.  Mereka  mengemis  di  jalanan  pertigaan  lampu  merah  Departemen Agama  depan  Dinas  Sosial.  Mereka  terpaksa  mengemis  untuk  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari  juga  untuk  memenuhi  keperluan  sekolah.  Mereka berharap  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial memberikan  solusi  bagi  mereka,  dan  apabila  mereka  di  rehabilitasi  mereka menginginkan  pelayanan  yang  cukup  memadai,  bukan  hanya  diberikan  motivasi dan pendataan.
Sama  halnya  dengan  Reno  (17),  ia  merasa  kebijakan  yang  dibuat  oleh Dinas Sosial kurang efektif, hal ini terbukti ketika ia dihampiri oleh petugas Dinas Sosial  namun  ia  malah  ditarik  bajunya  dan  mengalami  pengusiran,  bukannya  di bawa  untuk  direhabilitasi,  namun  seperti  itu  yang  ia  dapatkan.  Menurutnya,  ia juga berhak untuk diberikan pelatihan atau mendapatkan pelayanan, karena ia juga tidak  mau  menjadi  orang  yang  berkeliaran  di  jalanan.  Ia  berharap  kepada pemerintah  Kabupaten  Karawang  untuk  bisa  memberikan  rumah  singgah  dan panti rehabilitasi. Juga dalam hal penanganan anak jalanan jangan sampai dengan kasar,  karena  menurutnya  kami  selaku  anak  jalanan  tidak  pernah  mencuri  atau berbuat  jahat  kepada  orang  lain,  dan  bahkan  di  antara  kami  ada  perempuan,  jika mereka  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  menindaknya  dengan  kasar,  sama  seperti memperlakukan anak jalanan sebagai sampah.
Rehabilitasi tersebut yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Penanangggulangan  Bencana  terdiri  dari  beberapa  kegiatan,  diantaranya bimbingan  rehabilitasi  dan  bimbingan  pelatihan.  Adapun  tahap  pelaksanaannya seperti tahap rekruitmen, tahap melakukan identifikasi kepada anak/remaja nakal yang  akan  menjadi  sasaran  pelayanan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  seleksi  dan motivasi,  serta  pemberian  bimbingan  dan  rehabilitasi  serta  bimbingan  pelatihan. Dalam  hal  bimbingan  sosial,  diberikan  beberapa  bimbingan  seperti  bimbingan kesehatan,  bimbingan  rohani,  bimbingan  pendidikan,  dan  bimbingan  motivasi. Adapun  dari  segi  bimbingan  pelatihan  diantaranya  dilatih  dalam  memasak, menjahit, membuat kerajinan, dan pelatihan bengkel bagi laki-laki. Adapun waktu dalam  pelaksanaan  program  ini  hanya  empat  hari,  sehingga  apabila  dilihat  dan dicermati  waktu  empat  hari  itu  tidak  cukup  untuk  merehabilitasi  anak  jalanan yang pola pikirnya sudah terfokus pada jalanan.
Implementasi  lingkungan  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  Dinas Sosial  dan  Penanggulangan  Bencana  dalam    menanggulangi  anak  jalanan  di Kabupaten  Karawang  belum  terlaksana  dengan  baik.  Dinas  Sosial  dan Penanggulangan  Bencana  belum  maksimal  sebagai  implementor  dalam  Perda Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012.

## 5. KESIMPULAN
5.1. Simpulan
1. Implementasi  isi  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  Dinas  Sosial dan  Penangulangan  Bencana  dalam  menanggulangi  anak  jalanan  di Kabupaten Karawang masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini terlihat dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana belum dapat menajalankan isi  Perda  Kabupaten  Karawang  Nomor  8  Tahun  2012  khususnya  yang berkaitan  dengan  anak  jalanan  sehingga  manfaat  dari  kebijakan  tersebut
belum  dirasakan  oleh  kelompok  sasaran  sehingga  belum  terlihat  derajat peruubahan yang diinginkan.
2. Implementasi  lingkungan  kebijakan  dalam  implementasi  kebijakan  Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam   menanggulangi  anak jalanan di  Kabupaten  Karawang  belum  terlaksana  dengan  baik.  Dinas  Sosial  dan Penanggulangan  Bencana  belum  maksimal  sebagai  implementor  dalam Perda Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012.

## 5.2 Saran
1. Kepala  Dinas  Sosial  dan  penanggulanagan  Bencana  bersama  dengan  tim harus  konsisten  sebagai  pelaksana  kebijakan,  agar  kebijakan  bisa  tepat sasaran dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Kepala  Dinas  Sosial  dan  penanggulangan  Bencana  bersama  dengan  tim sebagai  pelaksana  kebijakan  harus  menyediakan  rumah  singgah  agar rehabilitasi  bisa  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  sehingga  dapat mengurasi populasi anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Agustino, Leo. 2012. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Putra,  Nusa  dan  Hendarman.  2012.  Metodologi  Penelitian  Kebijakan.
Bandung : PT. Remana Rosdakarya.
Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Suharto,  Edi.  2010.  Analisis  Kebijakan  Publik  panduan  Praktis  Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung : CV Alfabeta.
Suharto,  Edi.  2013.  Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik.  Bandung  : Alfabeta.
Soetari, Endang. 2014. Pengantar Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
2. Dokumen
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  34,  Fakir  Miskin  dan  Anak  Terlantar Dipelihara Oleh Negara.
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Sosial Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Perda Kabupaten Karawang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.