## ABSTRACT
The  2020  school  accreditation  instrument  (IASP2020)  has  changed  the  paradigm  from accreditation  as  simply  fulfilling  administrative  requirements  to  performance-based evaluation. IASP2020 focuses on measuring the quality of graduates, the learning process, quality of teachers, and school management. This research aims to examine the Map of Quality Edication by type, level and area, and performance quality based on the accreditation components in IASP 2020 and the challenges to attain higher education quality. The data analyzed  were  the  results  of  the  piloting  accreditation  conducted  by  Board  of  National Accreditation  for  Schools/Madrasas  (BAN-S/M)  in  2020  on  4817  schools  and  madrasas. Sample selection was done through quota sampling. The results concluded that the majority of  schools  were  accredited  B.  Senior  High  Schools  (SMA)  had  better  accreditation  rating compared to other levels. In contrast, Elementary Schools/Madrasas (SD/MI) had the fewest A accreditation rating. Quality between provinces vary widely. DKI had the highest percentage of A rating while the lowest is NTT. The teacher quality component had the lowest score compared  to  the  other  three  components.  The  factors  causing  the  low  quality  at  SD/MI were the students’ low ability to communicate effectively, think critically in problem-solving and the lack of teachers’ initiative to carry out sustainable professional development. The low quality of SMK was due to the lack of graduates who were able to obtain competency certificates  from  the  Professional  Certification  Institute,  the  poor  management  of  the production unit/business center/techno park, and the lack of teachers who apply the results of training in the learning process.
Key words : performance-based, graduate quality, the learning process, teacher quality, and school management

## ABSTRAK
Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 (IASP2020) mengubah paradigma penilaian  akreditasi  dari  berbasis  pemenuhan  administratif  menjadi  berbasis  kinerja. IASP2020  fokus  mengukur  komponen  mutu  lulusan,  proses  pembelajaran,  mutu  guru, dan manajemen sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peta mutu pendidikan berdasarkan jenis, jenjang dan wilayah serta kinerja komponen mutu dan faktor kendala pencapaian mutu berdasarkan hasil IASP2020. Data yang dianalisis berasal dari hasil piloting yang dilakukan oleh BAN-S/M tahun 2020 terhadap 4817 sekolah dan madrasah. Sekolah sampel pada piloting ini dipilih melalui sampling kuota, yang terwakili di seluruh provinsi, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa mayoritas sekolah/ madrasah  terakreditasi  B.  SMA  memiliki  peringkat  akreditasi  lebih  baik  dibandingkan dengan jenjang lainnya, sebaliknya SD/MI memiliki jumlah peringkat akreditasi A terkecil. Mutu antar provinsi sangat bervariasi. Provinsi DKI memiliki jumlah peringkat A terbanyak sedangkan  terendah  adalah  NTT.  Komponen  mutu  guru  memiliki  skor  paling  rendah dibandingkan  tiga  komponen  lainnya.  Faktor  penyebab  rendahnya  mutu  jenjang  SD/MI adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis  dalam  pemecahan  masalah,  dan  inisiatif  guru  melakukan  pengembangan  profesi berkelanjutan. Rendahnya mutu SMK terletak pada kurangnya lulusan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikat Profesi, pengelolaan unit produksi/ business

## PETA MUTU SATUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN AKREDITASI TAHUN 2020

## A ROADMAP OF THE QUALITY OF INDONESIAN
EDUCATION UNITS BASED ON THE 2020 ACCREDITATION RESULTS
1 Budi Susetyo dan 2 Karwono
1 Insitut Pertanian Bogor
2 Universitas Bandar  Lampung

## karwono@yahoo.com

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima:
29 Maret 2020 direvisi akhir: 4 Agustus 2021 disetujui: 4 Agustus 2021 Volume 14 Nomor 1/2021
DOI      : 10.24832/jpkp.v14i1.434
center / technopark belum  baik,  dan rendahnya  guru  yang  menerapkan hasil  pelatihan  dalam  proses pembelajaran.
Kata kunci : penilaian berbasis kinerja, mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran, manajemen sekolah
PENDAHULUAN M asalah  besar  yang  dihadapi  dunia pendidikan  di  Indonesia  yang  banyak dibicarakan adalah masih bervariasinya mutu  pendidikan,  baik  antar  daerah,  jenjang dan  jenis  pendidikan  (Karwono,  2019).  Mutu satuan pendidikan adalah kesesuaian antara penyelenggaraan  satuan  pendidikan  dengan standar  nasional  pendidikan  (SNP),  atau dengan  komponen  yang  ditetapkan  oleh satuan pendidikan sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para stakeholder . Pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  berdampak  terhadap pengelolaan  pendidikan  di  daerah.  Di  satu sisi,  kebijakan  otonomi  pendidikan  sangat berpengaruh  positif  terhadap  berkembangnya mutu  satuan  pendidikan  yang  berbasis  kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah. Namun  berbedanya  ragam  potensi  sumber daya  pendidikan  di  daerah  menyebabkan mutu  keluaran  sangat  bervariasi.  Oleh  karena itu,  standarisasi  mutu  regional  dan  nasional merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.
Di tingkat nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah  di  Indonesia  belum  seperti  yang diharapkan.  Hasil  pemetaan  mutu  pendidikan secara nasional tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar  nasional  pendidikan  (Sidapodikda, 2017). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
Standar  kualitas  pendidikan  yang  ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan standar yang dilaksanakan  oleh  satuan  pendidikan.  Standar yang  digunakan  oleh  sebagian  besar  sekolah jauh  di  bawah  standar  yang  ditetapkan  oleh
pemerintah.  Akibatnya,  kualitas  lulusan  yang dihasilkan satuan pendidikan belum memenuhi standar yang diharapkan.
Penjaminan  Mutu  pendidikan  adalah  amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  kemudian ditegaskan  lebih  lanjut  dalam  Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu  Pendidikan  (SPMP).  Penjaminan  mutu pendidikan adalah kegiatan sistemis dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa  melalui  pendidikan.  Tujuan  akhir  SPMP adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan  bangsa  sebagaimana  dicita-citakan  oleh Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Siklus  penjaminan  mutu  dimulai  dengan penetapan  komponen  mutu  yang  ingin  dicapai dalam  kurun  waktu  tertentu  dan  selanjutnya komponen  ini  dilaksanakan  dengan  upaya semaksimal mungkin agar dapat terpenuhi. Untuk melihat  kemajuan  pelaksanaan  komponen  dan memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan  rencana,  perlu  dilakukan  pengawasan dan  evaluasi.  Evaluasi  diri  dilakukan  terutama untuk melihat kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan kaitannya dengan upaya pemenuhan komponen mutu.
Tahapan selanjutnya adalah audit mutu akademik internal untuk melihat kepatuhan terhadap komponen  mutu  yang  telah  ditetapkan.  Hasil- yang  diperoleh  dari  tahapan  pengawasan  dan evaluasi,  evaluasi  diri,  dan  audit  mutu  internal serta ditambah dengan masukan dari seluruh pemangku  kepentingan,  digunakan  sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan mutu.
Ada dua macam peningkatan mutu, peningkatan mutu  untuk  mencapai  komponen  mutu  yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan komponen mutu yang telah dicapai melalui benchmarking . Apabila hasil evaluasi diri dan audit menunjukkan bahwa komponen mutu yang  telah  ditetapkan  belum  tercapai,  harus segera  dilakukan  tindakan  perbaikan  untuk mencapai komponen mutu tersebut. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa  komponen  mutu  yang  ditetapkan  telah tercapai,  pada  proses  perencanaan  berikutnya
komponen  mutu  tersebut  ditingkatkan  melalui benchmarking .
Selain untuk meningkatkan kecerdasan bangsa,  tujuan  penjaminan  mutu  pendidikan adalah  terbangunnya  SPMP  yang  mencakup: (a)  terbangunnya  budaya  mutu  pendidikan; (b)  kejelasan  pembagian  tugas  dan  tanggung jawab  antar  pemangku  kepentingan  dalam penjaminan mutu pendidikan; (c) ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan; (d) dapat dipetakannya mutu pendidikan  secara  nasional;  (e)  terbangunnya sistem  informasi  mutu  pendidikan  berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, dan terpadu.
Pandangan lama pengukuran terhadap mutu pendidikan  dilakukan  berdasarkan  skor prestasi  belajar  dan  lebih  sempit  lagi,  dari hasil  ujian  nasional.  Dengan  pendekatan  baru, para  profesional  pendidikan  harus  belajar mengukur  mutu  dari  kemampuan  dan  kinerja lulusan  berdasarkan  tuntutan  pengguna.  Para profesional pendidikan perlu menguasai teknik- teknik  pengumpulan  dan  analisis  data,  bukan saja data kemampuan lulusan tetapi semua data yang  terkait  dengan  kegiatan  dan  penunjang pelaksanaan pendidikan. Melalui pengumpulan dan analisis data akan diketahui nilai tambah dari pendidikan, kelemahan dan hambatan yang dihadapi, serta upaya penyempurnaannya.
Peningkatan  mutu  pendidikan  hendaknya didasarkan  pada  konsep  dan  pemahaman pendidikan  sebagai  sistem  pendidikan  yang memiliki  sejumlah  komponen  seperti  peserta didik, guru, kurikulum, sarana prasarana, media dan sumber belajar, orang tua, lingkungan, dan lain-lain. Antara komponen-komponen tersebut terjalin  hubungan  yang  membentuk  suatu sinergi, keterpaduan dalam pelaksanaan sistem. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai  dengan  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP) dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional di bidang pendidikan. Manajemen  mutu  merupakan  cara  yang  dapat digunakan  oleh  para  profesional  pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Kesulitan yang  dihadapi  para  profesional  pendidikan adalah ketidakmampuan menghadapi kegagalan sistem dalam mengembangkan atau menerapkan cara atau proses baru untuk
memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Mutu pendidikan  dapat  diperbaiki  bila  administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor dinas pendidikan mengembangkan sikap yang terpusat pada  kepemimpinan,  kerja  sama,  akuntabilitas dan  rekognisi.  Sementara  di  sisi  lain,  uang tidak  menjadi  penentu  dalam  peningkatan mutu.  Rochaety,  dkk.  (2006),  menyatakan manajemen mutu merupakan metodologi yang dapat  membantu  para  profesional  pendidikan mengatasi  lingkungan  yang  terus  berubah. Manajemen  mutu  terpadu  dapat  digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara sekolah,  dunia  bisnis,  dan  pemerintah.  Ikatan tersebut akan memungkinkan para profesional di sekolah atau daerah dilengkapi dengan sumber- sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan program  mutu.  Manajemen  mutu  terpadu merupakan  aspek  utama  dari  manajemen total.  Manajemen  mutu  terpadu  merupakan suatu  metodologi  yang  dapat  membantu  para profesional.  Implementasi  manajemen  mutu terpadu  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi bagian keras ( hard  part ) dan bagian lunak ( soft  part )  manajemen  mutu.  Bagian  keras manajemen  mutu  terpadu  bersifat  lebih rasional, karena terdiri dari metode, teknik dan piranti ( tool ) yang bersifat objektif. Bagian lunak lebih bersifat pelik, karena menyangkut sistem kemanusiaan ( human system ) (Hardjosoedarmo, 1999).
Keberhasilan pengembangan manajemen kualitas  dapat  terwujud  apabila  ada  keinginan besar dari puncak manajemen untuk menerapkan prinsip-prinsip  kualitas  dalam  organisasi;  dan prinsip-prinsip  kualitas  itu  diakomodasikan  ke dalam  sistem  manajemen  kualitas.  Kendala pengembangan manajemen kualitas antara lain: ketiadaan komitmen dari manajemen, ketiadaan pengetahuan  atau  kurangnya  pemahaman tentang  manajemen  kualitas,  ketidakmampuan mengubah  kultur  organisasi,  tidak  tepatnya perencanaan kualitas, tidak ada pendidikan dan latihan  berkelanjutan,  dan  ketidakmampuan membangun  suatu  organisasi  pembelajaran yang memberikan perbaikan terus menerus.
Komitmen  pada  perubahan  merupakan  kunci utama  peningkatan  mutu.  Apabila  semua  guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan,  pimpinan  dapat  dengan  mudah mendorong  mereka  menemukan  cara  baru untuk  memperbaiki  efisiensi,  produktivitas, dan  kualitas  layanan  pendidikan.  Guru  akan
menggunakan  pendekatan  atau  model pembelajaran,  pembimbingan  dan  pelatihan yang  baru  dalam  membantu  perkembangan peserta  didik.  Demikian  juga  staf  administrasi akan  menggunakan  proses  baru  dalam menyusun  biaya,  memecahkan  masalah  dan mengembangkan  program  baru.  Pendidikan yang  bermutu  dapat  ditingkatkan  apabila sekolah  memiliki  dukungan  dari  pemerintah, kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  efektif, kinerja  guru  yang  baik,  kurikulum  yang relevan,  lulusan  yang  berkualitas,  budaya  dan iklim  organisasi  yang  efektif,  dan  dukungan masyarakat dan orang tua siswa (Fadhli, 2017). Satuan  pendidikan  dinyatakan  bermutu  jika memenuhi atau melampaui komponen nasional yang  ditetapkan.  Mutu  satuan  dan  program pendidikan bukan hanya diukur dari mutu lulusan atau  lebih  sempit  lagi  hanya  dari  hasil  Ujian Nasional  (UN).  Rothstein  (2009)  menyatakan Amerika  sudah  meninggalkan  kebijakan pengukuran  kinerja  sekolah  berdasarkan  tes prestasi siswa, karena perencanaan akuntabilitas yang  berdasarkan  tes  tidak  mungkin  dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Akreditasi  adalah  kegiatan  penilaian  kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU No. 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, pasal 1 ayat 22. Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya  disebut  BAN-S/M  adalah  badan evaluasi  mandiri  yang  menetapkan  kelayakan program  dan/atau  satuan  pendidikan  pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan. Sistem  akreditasi  sekolah/madrasah  yang diberlakukan hingga tahun 2019 belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Penilaian kelayakan sekolah/madrasah  didasarkan  pada  aspek pemenuhan  standar  nasional  pendidikan  dan cenderung  bersifat  administratif,  sehingga  dari sisi  pemanfaatan  hasil  akreditasi  masih  belum memuaskan.  Adanya  perubahan  paradigma akreditasi  sekolah/madrasah  dari  paradigma yang  berbasis compliance menjadi  paradigma berbasis performance ,  akan  membawa serangkaian perubahan instrumen akreditasi dan metode pelaksanaan akreditasi. Instrumen akreditasi terbaru baik yang berbasis compliance maupun berbasis performance tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan
(IASP)  Tahun  2020,  dan  disingkat  menjadi IASP2020.  IASP2020  telah  ditetapkan  dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI  Nomor  1005/P/2020  Tentang  Kriteria  dan Perangkat  Akreditasi  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.
Penilaian  kinerja  satuan  pendidikan  dalam IASP2020 difokuskan kepada empat komponen utama: mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru,  dan  manajemen  sekolah,  dengan  asumsi bahwa mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran,  mutu  guru,  yang  didukung  oleh manajemen sekolah/ madrasah yang efektif dan efisien. Kerangka IASP2020 menekankan kepada pengukuran  indikator  kinerja  ( performance indicator )  daripada  pemenuhan  indikator persyaratan administratif ( compliance indicator ). Hubungan  antar  komponen  dalam  IASP2020 disajikan dalam Gambar 1. Keempat komponen indikator  kinerja  satuan  pendidikan  antara lain  mutu  lulusan,  proses  pembelajaran,  mutu guru,  dan  manajemen  sekolah.  Mutu  lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan mutu  guru  yang  didukung  oleh  manajemen sekolah/madrasah yang efektif dan efisien.
Gambar 1. Framework IASP2020
Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi masalah,  artikel  ini  akan  membahas  tentang peringkat akreditasi satuan pendidikan berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan tahun 2020, peta mutu satuan pendidikan di Indonesia berdasarkan  provinsi,  hasil  akreditasi  menurut komponen,  dan  faktor-faktor  kendala  dalam pencapaian  komponen  mutu  pendidikan.  Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran peta mutu berdasarkan pengukuran
akreditasi menggunakan paradigma baru, yaitu mengukur aspek kinerja berdasarkan beberapa komponen.

## METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BAN-S/M. Sasaran akreditasi yang ditentukan oleh BAN-S/M pada tahun  2020  adalah  seluruh  SD/MI/  SMP/MTs/ SMA/MA/SMK/SLB  yang  belum  terakreditasi dan yang telah habis masa akreditasinya tahun 2020 yang jumlahnya lebih dari 50 ribu sekolah/ madrasah  yang  tersebar  dalam  34  Provinsi. Sasaran akreditasi tersebut dianggap sebagai populasi.  Selanjutnya,  implementasi  akreditasi yang  menggunakan  IASP2020  dijadikan sebagai piloting sistem  baru,  dengan  memilih sampel  sebanyak  4817  sekolah  dan  madrasah. Penetapan sampel didasarkan pada quota sampling yang  ditetapkan  secara  proporsional berdasarkan provinsi, jenjang, jenis pendidikan dan peringkat akreditasi.
Penetapan sasaran piloting akreditasi tahun 2020 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a.  BAN-S/M  melakukan  pendataan  jumlah sekolah/madrasah yang belum terakreditasi dan yang telah habis sertifikat akreditasinya di tahun 2020 di setiap provinsi. Selanjutnya BAN-S/M  menetapkan  kuota  per  provinsi secara proporsional dari kuota nasional.
b.  Berdasarkan kuota per provinsi, ditetapkan jumlah  kuota  yang  mencakup  SD,  MI, SMP,  MTs,  SMA,  MA,  SMK  dan  SLB  secara proporsional.
c.  Dari  kuota  per  jenjang,  kemudian  dipilih sekolah/madrasah  sampel  yang  dapat mewakili  sekolah/madrasah,  negeri/swasta dan akreditasi A, B, C dan Tidak Terakreditasi (TT).
d.  Masing-masing  satuan  pendidikan  yang telah  ditetapkan  menjadi  sasaran  diminta mengisi data isian akreditasi (DIA) di Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) sebagai salah satu syarat sampel yang akan divisitasi.
Penilaian dan pengumpulan data dilakukan oleh asesor  yang  telah  lulus  ujian  kompetensi  dan telah lulus dari pelatihan asesor yang dilakukan oleh BAN-S/M. Pengumpulan data dan informasi oleh asesor dilakukan melalui telaah dokumen,
observasi,  wawancara  dan  angket.  Karena kondisi wabah Covid-19, pengumpulan data dan informasi  oleh  asesor  dilakukan  secara  daring. Data dan hasil penilaian yang sudah terkumpul dari  hasil  visitasi  asesor,  selanjutnya  dilakukan validasi, verifikasi dan penetapan hasil akreditasi oleh BAN-S/M.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis data hasil akreditasi tahun 2020 dengan menggunakan IASP2020 dilakukan secara  deskriptif  untuk  menggali  peta  mutu berdasarkan jenjang, jenis, status dan provinsi.
Tabel 1 menunjukkan hasil akreditasi berdasarkan jenis dan jenjang satuan pendidikan.
Tabel 1. Hasil akreditasi berdasarkan jenjang dan jenis satuan pendidikan
Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020
Hasil  akreditasi  menunjukkan  bahwa  secara nasional mayoritas satuan pendidikan terakreditasi  B  (50,4%),  sedangkan  yang memperoleh  A  hanya  22,8%.  Berdasarkan jenis  dan  jenjang  pendidikan,  hanya  SMA yang  memiliki  karakteristik  berbeda,  yaitu mayoritas  terakreditasi  A  (45,7%).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  mutu  pendidikan  SMA lebih baik dibandingkan jenjang dan jenis satuan pendidikan lainnya. Sebaliknya untuk jenjang SD dan MI, memiliki persentase perolehan akreditasi A  terendah  dibandingkan  jenjang  lainnya.  Hal ini  menunjukkan  mutu  pendidikan  SD  dan  MI masih perlu memperoleh perhatian besar. Pada Tabel  1  juga  dapat  dilihat  perbandingan  hasil akreditasi  antara  sekolah  dan  madrasah.  Pola mutu antara SD dan MI dan antara SMP dan MTs berdasarkan  persentase  perolehan  peringkat
akreditasi relatif sama. Perbedaan cukup besar antara SMA dan MA, yaitu persentase peringkat akreditasi B dan TT untuk MA jauh lebih tinggi dari  SMA.  Pada  jenjang  SLTA,  hasil  akreditasi menunjukkan  bahwa  SMK  memiliki  persentase peringkat  akreditasi  A  terendah  (26,3%)  dan hampir  setengahnya  terakreditasi  B  (47,1%). Hasil  akreditasi  terhadap  SLB  menunjukkan bahwa lebih dari setengah sekolah terakreditasi B,  sisanya  tersebar  merata  antara  akreditasi  A dan C.
Pola  distribusi  peringkat  akreditasi  yang dihasilkan melalui IASP2020 tidak berbeda jauh dengan  pola  hasil  dari  instrumen  akreditasi sebelumnya,  sebagaimana  hasil  penelitian Setiawan et. al (2018) pada jenjang SMP, Ardiana et. al (2019) jenjang SMA (Hijrah et. al , 2018). Hal ini menunjukkan bahwa hasil piloting IASP2020 masih  belum  menunjukkan  pergeseran  yang signifikan dibandingkan dengan instrumen lama. Karena konteks pelaksanaan tahun 2020 masih bersifat piloting ,  maka  faktor  yang  mungkin ikut mempengaruhi hasil piloting perlu menjadi perhatian.  Misalnya,  masalah  kompetensi asesor  dalam  menggunakan  IASP2020,  karena secara  konseptual  ada  perbedaan  mendasar kompetensi yang diperlukan oleh asesor dalam menggunakan IASP2020 dan instrumen lama.
Sesuai  dengan  UU  No.  32  tahun  2004 menyebutkan  bahwa  pengelolaan  pendidikan didesentralisasikan  ke  daerah.  Kondisi  daerah yang  bervariasi  akan  mempengaruhi  mutu satuan pendidikan. Tabel 2 merupakan gambaran pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan provinsi.  Sebagaimana  diketahui  berdasarkan hasil analisis kinerja mutu pendidikan, misalnya hasil ujian nasional, bahwa mutu pendidikan di Indonesia sangat bervariasi antar daerah. Hal ini juga terlihat pada hasil akreditasi.
Jika  dilihat  perolehan  hasil  akreditasi  dengan peringkat A, persentase terkecil ada di provinsi NTT (2,7%) dan terbesar di provinsi DKI (56,9%). Meskipun dalam piloting tidak menggambarkan populasi yang sebenarnya karena hanya dilakukan di  sekitar  5000  sekolah/madrasah,  tetapi  hasil ini menunjukkan variasi yang sangat besar antar provinsi.  Demikian  juga  jika  dilihat  persentase yang  memperoleh  peringkat  B,  C  dan  TT.  Peta mutu hasil akreditasi antar provinsi dari piloting IASP2020 ini juga masih konsisten dengan hasil akreditasi  tahun  2019  dengan  menggunakan instrumen lama (Balitbang Kemendikbud, 2019).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variasi  peta  mutu antar provinsi konsisten terhadap alat ukur yang digunakan.
Tabel 2. Hasil akreditasi berdasarkan provinsi
Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020
Peta mutu hasil akreditasi tahun 2020 masih belum  berbeda  jauh  dengan  hasil  pemetaan mutu  pendidikan  secara  nasional  pada  tahun 2014  di  mana  mutu  sekolah/madrasah  masih sangat  bervariasi  antar  daerah.  Beberapa kendala dalam pemerataan mutu pendidikan menurut Candiasa (2013) antara lain disebabkan oleh  perbedaan  kondisi  geografis,  ekonomi masyarakat,  dan  pendapatan  daerah.  Salah satu  solusi  mengurangi  ketimpangan  mutu antar  daerah,  khususnya  yang  disebabkan oleh  terbatasnya  akses  informasi  materi pembelajaran  adalah  mengembangkan  portal web komunitas guru online.
Hasil  pengukuran  terhadap  empat  komponen mutu  IASP2020,  yaitu  mutu  lulusan  (ML), proses pembelajaran (PR), mutu guru (MG) dan manajemen  (MJ),  secara  rata-rata  disajikan dalam  Tabel  3.  Setiap  komponen  diukur dengan beberapa butir pernyataan yang dinilai berdasarkan hasil observasi, wawancara, telaah dokumen dan angket. Hasil triangulasi informasi yang dikumpulkan oleh asesor digunakan untuk menetapkan  level  kinerja  mutu  setiap  butir pernyataan.  Selanjutnya  hasil  penilaian  setiap butir digunakan untuk menghitung skor kinerja per komponen dan skor total.
Tabel  3  menunjukkan  rata-rata  skor  setiap komponen  per  provinsi  (skala  0-100)  yang menunjukkan  bahwa  semakin  besar  skor komponen maka semakin baik kinerja mutu pada komponen  tersebut.  Secara  nasional  di  antara empat  komponen  mutu  tersebut,  komponen mutu guru yang memiliki rata-rata skor terendah tetapi  variasi  antar  provinsi  terbesar.  Hasil penelitian ini senada dengan analisis Tilaar (1999) yang  menyatakan  bahwa  saat  ini  Indonesia sedang  mengalami  empat  krisis  pokok  dalam pendidikan yang menyangkut mengenai kualitas pendidikan,  relevansi  pendidikan,  elitisme dan  manajemen  pendidikan.  Beberapa  faktor penyebab permasalahan tersebut adalah faktor guru  dalam  melakukan  proses  pembelajaran, kemampuan  SDM  birokrat  pendidikan, keuangan  daerah  dan  partisipasi  masyarakat. Strategi meningkatkan mutu guru menurut Suti (2011)  adalah  dilakukannya  perbaikan  secara terus menerus, menentukan standar mutu, dan perubahan kultur ( change of culture ).
Dalam  IASP2020  butir-butir  pernyataan dibedakan antara butir inti dan butir kekhususan. Butir  inti  adalah  butir  pernyataan  yang  dikaji sama  untuk  seluruh  jenjang  pendidikan, sedangkan  butir  kekhususan  adalah  butir  yang digunakan untuk jenjang tertentu. Jumlah butir inti  dalam  IASP-2020  sebanyak  35  butir,  butir kekhususan untuk jenjang SD sebanyak 1 butir, SMK 9 butir, SLB 5 butir, sedangkan jenjang SMP dan SMA tidak memiliki butir kekhususan. Hasil analisis  rata-rata  butir  menunjukkan  bahwa terdapat  beberapa  butir  dengan  rata-rata  skor di  bawah  3,  yang  menunjukkan  bahwa  mutu kinerja  masih  di  bawah  yang  diharapkan.  Hasil penilaian  butir  juga  menunjukkan  hasil  yang berbeda antar jenjang pendidikan.
Pada  jenjang  SD/MI,  kinerja  pendidikan  yang masih kurang antara lain: (i) kemampuan siswa dalam keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan (butir 5); (ii) kemampuan siswa dalam keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (butir 7); dan (iii) kurangnya  keinginan  guru  dalam  melakukan pengembangan profesi berkelanjutan (butir 34).
Tabel 3: Rata-rata skor komponen mutu per provinsi
Sumber: Data diolah. BAN-S/M, 2020
Pada  jenjang  SMP/MTs  rata-rata  skor  butir menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan (tidak
ada rata-rata di bawah 3). Pada SMK beberapa kinerja  yang  kurang  antara  lain:  (i)  minimnya lulusan  tahun  terakhir  memperoleh  sertifikat kompetensi  yang  diselenggarakan  Lembaga Sertifikat  Profesi  (butir  36);  (ii)  pengelolaan unit produksi/ business center / technopark yang  belum  baik  (butir38);  dan  (iii)  guru  yang mengikuti  pelatihan  kompetensi  atau  magang di dunia kerja belum menerapkan dalam proses pembelajaran (butir 40). Pada SLB kinerja yang masih kurang adalah sekolah belum melibatkan tenaga ahli profesional secara rutin (butir 40).

## SIMPULAN DAN USULAN ATAU OPSI KEBIJAKAN

## Peta mutu pendidikan dengan menggunakan
IASP20  menunjukkan  bahwa  mayoritas  satuan pendidikan  terakreditasi  B.  Jenjang  SMA memiliki mutu lebih baik dibandingkan jenjang lainnya,  sedangkan  jenjang  SD  memiliki  mutu terendah.  Dibandingkan  dengan  SMA  dan  MA, SMK  memiliki  persentase  peringkat  akreditasi A  terendah.  Profil  dari  persentase  perolehan peringkat akreditasi dengan menggunakan IASP2020 masih relatif sama dengan hasil tahun- tahun  sebelumnya.  Akan  tetapi  hal  ini  belum bisa  disimpulkan  secara  menyeluruh  karena sampel yang dilakukan tahun 2020 hanya sekitar 5000  sekolah/madrasah  dari  50000  sekolah/ madrasah sasaran akreditasi.
Selain  bervariasi  antar  jenjang,  hasil akreditasi  juga  bervariasi  antar  provinsi.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  mutu  pendidikan sangat  dipengaruhi  oleh  peran  dan  perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan. Secara nasional komponen mutu lulusan, proses pembelajaran  dan  manajemen  dalam  kategori baik,  sedangkan  komponen  mutu  guru  masih kurang baik.
Hasil  analisis  butir  menyimpulkan  bahwa kemampuan keterampilan berkomunikasi siswa SD/MI  masih  rendah,  mayoritas  masih  belum memanfaatkan  TIK,  dan  keterampilan  berpikir kritis  dan  pemecahan  masalah  juga  masih rendah.  Hal  lain  yang  juga  perlu  ditingkatkan adalah  motivasi  guru  untuk  melakukan pengembangan profesi.
Mayoritas  SMK  hanya  menyelenggarakan sertifikasi  kompetensi  siswa  oleh  sekolah, belum  dari  Lembaga  Sertifikat  Profesi  (LSP). Pengelolaan  unit  produksi/ business  center /
technopark yang masih belum baik di SMK juga harus menjadi perhatian dalam pembinaan SMK, karena tantangan profesionalisme di dunia kerja semakin tinggi. Permasalahan lain di SMK/MAK yaitu hasil pelatihan kompetensi atau magang di dunia kerja masih belum diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran.
Untuk  menggambarkan  peta  mutu  yang  lebih komprehensif  antar  provinsi,  jenjang  dan  jenis sekolah berdasarkan IASP2020, masih diperlukan tambahan sasaran hasil akreditasi tahun-tahun berikutnya. Selain itu, persiapan akreditasi harus dilakukan lebih baik khususnya persiapan dalam rangka meningkatkan kompetensi asesor dalam menggunakan IASP2020 dengan benar.

## PUSTAKA ACUAN
Ardiana,  A.S,  Indahwati,  Susetyo,  B.  (2019). Multivariate  Random  Forest  to  Identify the  Importance  Variable  of  8  National Education  Standards  toward  National Examination  of  Student  High  School  in Indonesia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) , 48 (6), 174-183.
Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/  Madrasah.
(2020). Pedoman  Akreditasi  Sekolah/
Madrasah. Jakarta:  Badan  Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Laporan  Kinerja  Balitbang Kemendikbud Tahun 2019 . Candiasa,  I.  M.  (2013).  Pemerataan  dan peningkatan mutu pendidikan melalui komunitas  guru  online. JST  (Jurnal  Sains dan Teknologi), 2 (1). Hardjosoedarmo,  S.  (1999). Bacaan  Terpilih Tentang  Total  Quality  Management . Penerbit Andi.
Hijrah,  M.,  Susetyo,  B.,  &  Sartono,  B.  (2018). Structural  equation  modeling  of  national standard  education  of  vocational  high school  using  partial  least  square  path modeling. International Journal of Scientific Research  in  Science  Engineering  and Technology , 4 (4), 1418-1422. Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Karwono.  (2019,  19  Maret).  Sistem  Zonasi Ratakan  Mutu  Sekolah. Lampung  Post , hlm. 13.
Fadhli,  Muhammad.  (2017).  Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Studi Manajemen Pendidikan 1 (2). http://dx.doi. org/10.29240/jsmp.v1i2.295
Pendidikan,  M.  (2009).  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  63  tahun 2009  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan.  Jakarta:  Menteri  Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Pendidikan,  M.  (2016).  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2016  tentang Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan Dasar  dan  Menengah.  Jakarta:  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.
Pendidikan,  M.  (2020).  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  RI  Nomor 1005/P/2020  Tentang  Kriteria  dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.  Jakarta:  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Rochaety, E; P. Rahayuningsih; P.G. Yanti. (2006). Sistem  Informasi  Manajemen  Pendidikan .
Bumi Aksara. Rothstein, R., Jacobsen, R., & Wilder, T. (2009). From  accreditation  to  accountability. Phi Delta Kappan , 90(9), 624-629. Setiawan, A. I., Susetyo, B., & Fitrianto, A. (2018). Application  of  generalized  structural component  analysis  to  identify  relation between  accreditation  and  national assessment. International  Journal  of Scientific  Research  in  Science  Engineering and Technology , 4 (10), 93-97.
Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. Jurnal MEDTEK, 3 (2),
6 . Tilaar,  H.  A.  R.  (1998). Beberapa  Agenda Reformasi  Pendidikan  Nasional  dalam Perspektif Abad 21 . IndonesiaTera. Website : http://sidapodikdas.blogspot.com/2017/07/ pengertian-fungsi-dan-tujuan- sistem.html.