## Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial
Indonesia?

## Irfandi Pratama*  , dan Zuly Qodir
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia Korespondensi: irfandipratama1998@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Pratama, I., & Qodir, Z. (2022). What Lies behind No-Confidence Motion on Indonesian Social Media? Society, 10(1), 84-96.

## DOI: 10.33019/society.v10i1.334
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 28 Desember, 2021;
Diterima: 27 Juni, 2022;
Dipublikasi: 30 Juni, 2022;
Media sosial saat ini mengambil peran sebagai alat mobilisasi, pengorganisasian,  dan  komunikasi  bagi  gerakan  protes  sosial. Platform  media  sosial  memfasilitasi  pembuatan  konten, pertukaran  emosional  dan  motivasi  untuk  mendukung  dan menentang kegiatan protes. Media sosial dapat  meningkatkan partisipasi  protes,  seperti  hashtag  melalui  Twitter.  Sentimen emosional  yang  negatif  memicu  hashtag  tersebut  menjadi trending  topic  di  Indonesia.  Berawal  dari  kicauan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pembangunan dan deforestasi,  membuat publik bereaksi  dengan menaikkan tagar #mositidakpercaya.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  mosi  tidak percaya  dan  korelasi  narasi  dalam  hashtag  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis Q-DAS NVivo 12 Plus.  Sumber  data  penelitian  diperoleh  dari  Twitter  dengan menangkap  tagar  #mositidakpercaya  dengan  data  pendukung dari  media  online,  literatur  jurnal,  dan  buku.  Temuan menunjukkan  bahwa  miskomunikasi  dan  kegagalan  untuk memahami konteks yang sedang dibahas disampaikan.
Kata Kunci: Deforestasi; Gerakan Sosial; Media Sosial; Mosi Tidak Percaya; Pemerintah

## Society, 10 (1), 86-99, 2022
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334

## 1. Pendahuluan
Kemajuan  teknologi  informasi  pada  masa  revolusi  industri  4.0  berdampak  wajar  dalam memberikan kemudahan. Keinginan akan informasi yang cepat dan terpercaya menjadi salah satu aspek penting dalam evolusi peradaban ( Akram & Kumar, 2017 ). Media sosial adalah alat komunikasi yang hebat dan menyediakan akses mudah. Mengingat keadaan media sosial saat ini,  siapa  pun  dapat  menjadi  pembuat  berita  dan  mempengaruhi  massa.  Media  sosial  juga merupakan cara berkomunikasi dengan orang lain melalui penyebaran informasi secara masif melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube ( Habibie et al., 2021 ). Media  sosial  adalah  media  yang  lebih  interaktif  dari  sudut  pandang  interaksi  sosial  dan menciptakan makna baru dari komunikasi pribadi ( Zhong, 2021 ). Karena media sosial adalah mesin online atau  bisa  muncul  karena  kontak  antara  sesama  pengguna  media  sosial,  media sosial  memiliki  etika  dan  aturannya  sendiri.  Sebagai  wadah  partisipasi, sharing ,  pertukaran informasi, dan jejaring virtual ( Fitriani, 2017 ). Menurut teori media baru, internet dan teknologi terkait, seperti komunikasi yang dimediasi komputer dan media sosial, memiliki kemampuan unik  yang  telah  mengubah  cara  manusia  berkomunikasi.  Idenya  menekankan  evolusi penggunaan  media  dari  konsumsi  pribadi  informasi  dan  pengetahuan  untuk  interaksi ( Hu et al., 2017 ).
Mengikuti  evolusi  media  sosial,  kelompok  nirlaba,  pemerintah,  dan  non-pemerintah  di seluruh dunia telah bekerja keras menemukan cara untuk menggunakan platform media sosial sebagai instrumen efektif untuk komunikasi strategis di saat krisis. Media memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas sosial ( Pristianita et al., 2021 ). Media sosial sangat penting untuk keterlibatan warga yang aktif, berbagi informasi, komunikasi, dan interaksi online antar pihak. Masyarakat  dapat  langsung  berkomunikasi  dengan  pemerintah  melalui  media  sosial,  dan teknologi dapat mengubah komunikasi menjadi wacana interaktif ( Appel et al., 2020 ). Selain itu, banyak pemerintah sekarang  menggunakan teknologi media sosial untuk berkomunikasi dan menilai  keinginan  publik  untuk  menjaga  komunikasi  yang  konstan  dengan  individu  ( Sheth, 2020 ).
Namun,  pemerintah  menghadapi  kesulitan  menanggapi  kemajuan  teknologi  karena kurangnya  kesadaran  dan  kesiapan  untuk  menggunakan  media  sosial.  Oleh  karena  itu, manfaat penggunaan media sosial dan bagaimana media sosial dapat membangun kepercayaan publik harus diperhatikan ( Roengtam, 2020 ). Pemerintah harus memberikan arahan kebijakan yang  menumbuhkan  kepercayaan,  mendorong  partisipasi,  dan  menghubungkan  keyakinan dengan kemajuan ( Khan et al., 2020 ). Selain itu, pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk  mempromosikan  keterbukaan,  transparansi,  keterlibatan  warga,  efektivitas  kebijakan, efisiensi manajemen, pemotongan biaya, tata kelola yang baik, kepuasan pegawai publik, dan kepuasan warga ( Khan et al., 2020 ).
Dengan  media  sosial,  partisipasi  warga  dalam  pemerintahan  semakin  bergerak  secara online,  dari  inisiatif  menjadi  pasif  ( Bui,  2016 ).  Sementara  itu,  pemerintah  dapat  berinteraksi dengan  masyarakat  melalui  media  sosial  untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat kepada  pemerintah.  Dengan  menggunakan  media  sosial  untuk  memenangkan  kepercayaan orang, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik ( Han & Jia, 2018 ). Media sosial juga dapat mengancam kritik terhadap pemerintah jika dirasa kebijakan yang tidak berorientasi pada  kepentingan  masyarakat  akan  melahirkan  gerakan  sosial  baru  melalui  media  sosial ( Pratama et al., 2021 ).
Beberapa  penelitian  telah  mengeksplorasi  peran  media  sosial  dalam  memobilisasi  aksi, seperti  bagaimana  aktivis  Twitter  dapat  menggalang  peserta  protes  kehidupan  nyata menggunakan  tagar  ( Mikhailova  &  Gradoselskaya,  2019 ).  Banyak  gerakan  sosial  telah
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334
mengidentifikasi  dan  menerapkan  tagar  sebagai  alat  yang  ampuh  untuk  mobilisasi  publik. Sebagai media komunikasi digital, Twitter memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri mereka  terlepas  dari  geografi  dan  dengan  biaya  yang  jauh  lebih  rendah  daripada  media penyiaran  tradisional  ( Duncombe,  2019 )  dengan  menggunakan  tagar  untuk  terlibat  dalam gerakan.  Tagar  di  Twitter  melayani  berbagai  tujuan  sebagai  protes,  termasuk  kemampuan untuk  menambah  atau  mengubah  arti  sebuah  tweet  ( Zhang,  2021 ).  Aktivis  online menggunakan tagar untuk menonjolkan Twitter sebagai media dialog langsung, demonstrasi, dan  penyebaran  ide  sebagai  bagian  dari  gerakan  yang  lebih  signifikan  pada  subjek  tertentu ( Kuo, 2018 ).
Media sosial menyediakan tiga fungsi penting bagi masyarakat berkembang: memberikan informasi,  mengurangi  biaya  partisipasi  politik,  dan  meningkatkan  kemampuan  kekuatan oposisi untuk memobilisasi ( Chang et al., 2014 ). Media dapat membangkitkan kesadaran politik publik karena fitur-fiturnya yang memfasilitasi interaktivitas, kedekatan, dan kemudahan akses bagi  publik  ( Zempi  &  Rahayu,  2019 ).  Sebagai  strategi  gerakan  sosial  baru,  media  berperan dalam  memfasilitasi  penalaran  dan  pemikiran  dalam  menggalang  dukungan.  Banyak  orang yang concern dengan teknologi media, khususnya media online . Kemerosotan, konsumerisme, dan moral yang longgar dikaitkan dengan dunia internet. Para pakar gerakan sosial telah lama menggunakan  framing  untuk  memahami  bagaimana  gerakan  menarik  anggota  dan menciptakan solidaritas ( Lampinen, 2020 ).
Media  sosial,  seperti  Twitter,  telah  memaksa  pengguna  untuk  mengakomodasi  gerakan sosial melalui aktivitas hashtag , menimbulkan banyak pertanyaan. Korelasi antara media sosial dan gerakan sosial melekat dan menarik minat penelitian. Tagar #mositidakpercaya di Twitter pernah menjadi trending topic , kemudian memicu pertanyaan melalui penelitian ini. Pernyataan mosi tidak percaya harus disampaikan, dan oleh siapa, apa efek dari mosi tidak percaya? Tweet Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tentang  deforestasi  menjadi  pertanyaan  dan kompleksitas  antara  #mositidakpercaya  dan  deforestasi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini menggali informasi terkait pernyataan mosi tidak percaya melalui hashtag dan korelasi antara narasi dalam hashtag tersebut.

## 2. Studi Pustaka

## 2.1. Gerakan Sosial di Media Sosial
Gerakan  sosial  adalah  jaringan  interaksi  informal  yang  melibatkan  pluralitas  individu, kelompok,  dan  organisasi  yang  terlibat  dalam  perjuangan  politik  atau  budaya  berdasarkan identitas  kolektif  bersama.  Dengan  kata  lain,  gerakan  sosial  adalah  sekelompok  orang  yang memiliki identitas dan sudut pandang yang sama dan berkumpul untuk mengatasi tantangan politik  atau  budaya.  Gerakan  sosial  memicu  aksi  sosial  (misalnya,  kampanye  politik,  petisi, protes). Tujuan akhir dari aksi gerakan sosial adalah untuk mempromosikan atau menentang perubahan sosial baik di tingkat sistemik maupun non-sistemik ( Li et al., 2020 ).
Salah satu hak sipil yang paling kritis adalah hak untuk protes. Warga berpartisipasi dalam protes  besar-besaran  untuk  mengekspresikan  diri  dan  menggunakan  hak-hak  demokrasi mereka.  Di  sisi  lain,  Protes  dapat  mengakibatkan  kekerasan  dan  kehancuran  karena  jumlah peserta  yang  tinggi  dan  dapat  memakan  biaya.  Akibatnya,  protes  semacam  itu  harus diantisipasi  sebelumnya  untuk  menghindari  kerugian  tersebut.  Para  pengunjuk  rasa  telah menggunakan  Twitter,  situs web  microblogging populer,  untuk  merencanakan,  mengatur,  dan mengumumkan demonstrasi baru-baru ini di seluruh dunia ( Ozturkcan et al., 2017 ). Gerakan protes kontemporer melalui aktivitas media sosial telah menjadi tren yang cukup intens di kalangan pengguna media sosial yang menyebar dengan cepat dan luas. Media sosial
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334
telah  menjadi  sekutu  berharga  bagi  para  pengunjuk  rasa,  menyatukan  berbagai  kelompok aktivis  untuk  memudahkan  koordinasi  protes  anti-pemerintah.  Sebaliknya,  gerakan  protes melalui media sosial merupakan ekspresi visual dari perbedaan pendapat ( Surzhko-Harned & Zahuranec,  2017 ).  Para  ahli  dalam  beberapa  penelitian  telah  menunjukkan  bahwa kepemimpinan dan identitas kolektif juga memainkan peran penting ( Poell & Dijck, 2017 ). Media  sosial  memfasilitasi  partisipasi  politik  warga  untuk terlibat dalam  kegiatan  protes, memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan pendapat politik mereka. Gerakan protes di Amerika  Serikat,  Spanyol,  Turki,  dan  Ukraina,  menunjukkan  bahwa platform media  sosial memfasilitasi  pertukaran  informasi  penting  untuk  koordinasi  protes,  seperti  berita  tentang transportasi,  jumlah  pemilih,  kehadiran  polisi,  kekerasan,  layanan  medis,  dan  dukungan hukum  ;  Selain  itu, platform media  sosial  memfasilitasi  pertukaran  konten  emosional  dan motivasi  untuk  dan  menentang  aktivitas  protes,  seperti  pesan  yang  menekankan  kemarahan, identifikasi sosial, kemanjuran kelompok, dan kepedulian ( Jost et al., 2018 ).
Media  sosial  menjadi  wadah  bagi  orang-orang  untuk  mendiskusikan  pandangan  dan pendapatnya,  terutama  yang  berkaitan  dengan  sentimen  politik.  Sementara  media  sosial bukanlah  hal  baru  dalam  politik,  media  sosial  akan  memainkan  peran  yang  jauh  lebih signifikan  sebagai  instrumen  politik  di  masa  depan.  Bukti  pertama  dari  ini  datang  selama pemilihan  presiden  2016  di  Amerika  Serikat,  ketika  media  sosial  mengambil  bentuk  baru, dengan banyak dugaan upaya untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, dan tindakan pemilih, terutama untuk Donald Trump, calon presiden, dan sekarang ( Appel et al., 2020 ).
Media  sosial  akan  terus  menjadi  penting  dalam  memobilisasi  demonstrasi  untuk  acara online dan offline. Teknologi media sosial menciptakan komunitas oposisi virtual yang secara aktif mempromosikan wacana kontra-hegemonik, menyediakan platform bagi suara-suara yang sebelumnya dibungkam untuk berbicara menentang kekuasaan otoriter Mugabe. Terlepas dari lokasi  temporal  dan  spasial  mereka,  pengunjuk  rasa  menggunakan  media  sosial  untuk mengatur, menyusun strategi, dan berkumpul ( Gukurume, 2017 ).
Gerakan sosial melalui Twitter dengan menggunakan tagar di Indonesia untuk mengkritik dan  menolak  RUU  Cipta  Karya  Omnibus  Law  menunjukkan  bahwa  media  sosial  dapat memobilisasi aksi dan suara serta menyebarluaskan isu-isu krusial untuk penolakan ( Sutan et al., 2021 ).  Melalui hashtag ,  gerakan  protes  sosial  melalui  Twitter  terhadap  kebijakan  investasi alkohol menghapuskan pasal-pasal investasi alkohol ( Pratama et al., 2021 ). Ada yang menyebut gerakan  sosial hashtag activism,  dalam  hal  ini  menggunakan hashtag untuk  menyebarkan informasi dan sebagai bentuk awal aksi melalui jenis aktivisme digital ini ( Xiong et al., 2019 ). Beberapa  juga  menyatakan  bahwa hashtag atau  aktivisme  digital  lebih  membantu  dalam mendidik mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial atau aktivisme daripada aktivisme tradisional (misalnya, protes) ( Keller et al., 2018 ).
Media  massa  telah  lama  menjadi  sumber  yang  mendominasi,  sebagian  karena  mereka sering dianggap sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan, berharga, dan tepat waktu. Sementara  platform  media  sosial  mengakui  bahwa  ruang  gema  mungkin  menjadi  masalah, tidak  ada obat  yang  langsung.  Fakta  bahwa  ruang  gema  rentan  terhadap  berita  palsu  adalah salah  satu  alasan  mereka  menjadi  perhatian  publik.  Berita  palsu  adalah  berita  palsu  yang berpura-pura  menjadi  nyata  untuk  mempengaruhi  pengguna  media  sosial  lainnya. Pengulangan bot atas artikel semacam itu hanya akan memperkuat efeknya. Penelitian terbaru menunjukkan  bahwa  peserta  cenderung  tidak  memeriksa  informasi  dalam  pengaturan  sosial yang dirasakan, seperti media sosial ( Jun et al., 2017 ; Schwarz & Newman, 2017 ). Dunia media digital dengan demikian menghadirkan tantangan ganda: 1) melimpahnya informasi, hiburan,
dan produk lainnya  yang  harus terus diorganisir,  dan 2) kurangnya  jaminan kualitas konten, yang memerlukan pemantauan berkala terhadap kredibilitas konsumen ( Westerman al., 2014 ).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan lebih memahami suatu  fenomena.  Pendekatan  penelitian  kualitatif  dapat  memahami  interaksi  manusia  dalam keadaan  tertentu  berdasarkan  perspektif  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan penelitian  kualitatif  dengan  analisis  konten  Twitter.  Para  peneliti  menganalisis  data  dengan perangkat lunak  analisis data kualitatif (Q-DAS) dan perangkat lunak  NVivo 12 Plus dengan tiga  alat:  analisis  frekuensi  kata,  analisis  sentimen,  dan  analisis  pohon  kata.  Analisis menggunakan  NVivo  12  Plus  dapat  memberikan  fasilitas  untuk  mengumpulkan, mengkategorikan,  memetakan,  menganalisis,  dan  memvisualisasikan  data  kualitatif  yang diperoleh dari memo, laporan, undang-undang, dan wawancara ( Salahudin et al., 2020 ). NVivo 12  Plus  dapat  secara  deskriptif  menyampaikan  nilai  dan  hasil  serta  menampilkan  tabel  dan gambar, menyederhanakan dan memperjelas pembacaan di bagian analisis dan data ( Pratama et  al., 2021 ).  Jenis  data  penelitian  adalah  data  sekunder.  Sumber  data  penelitian  berasal  dari media  sosial  Twitter hashtag #Mositidakpercaya  yang  diambil  pada  6  November  2021.  Data yang  berhasil  ditangkap  adalah  983 tweet ,  kemudian  diimpor  ke  NVivo  12  Plus  dan  dikelola dan  dianalisis.  Sedangkan  data  pendukung  penelitian  ini  berasal  dari  media online ,  literatur jurnal, dan buku.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Media  sosial  menjadi  sumber  informasi  utama,  sehingga  mengakibatkan  banjir  informasi yang  tidak  dapat  dibendung  bahkan  bercampur  dengan hoax .  Kemudahan  mengakses  media sosial telah menjadi platform untuk memfasilitasi pembuatan konten dan berbagi konten yang sangat  interaktif.  Media  sosial  mempengaruhi  pola  dan  kebiasaan  interaksi  masyarakat.  Ada pertukaran  konten  emosional  dan  motivasi,  termasuk  pesan  yang  menekankan  kemarahan, identifikasi  sosial,  kekhawatiran  tentang  keadilan,  dan  perampasan,  untuk  mendukung  dan menentang  kegiatan  protes  ( Jost et  al., 2018 ).  Melalui hashtag ,  gerakan  protes  di  media  sosial seringkali secara signifikan mempengaruhi dan mengubah kebijakan ( Pratama et al., 2021 ). Berawal  dari tweet Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Siti  Nurbaya, ―Perkembangan  masif  era  Presiden  Jokowi tidak  boleh  berhenti  atas  nama  emisi  karbon  atau deforestasi.‖  Pernyataan  tersebut  menarik  perhatian  kritis  netizen  di  Twitter  dan  menjadi trending  topic  pada  4  November  2021.  Penelitian  ini  menganalisis  dan  menggali  informasi terkait  pernyataan  mosi  tidak  percaya  melalui  tagar  #mositidakpercaya  dan  korelasi  narasi dalam tagar tersebut.
Gambar 1. Frekuensi Kata hashtag #mositidakpercaya
Temuan  di  atas  menjelaskan  bahwa  tagar  #mositidakpercaya  terkait  dengan  deforestasi. Temuan  pada  Gambar  1  menunjukkan  tagar  #mositidakpercaya  sebagai  kata  yang  paling sering  digunakan  dengan  bobot  004%,  diikuti  kata  ―deforestasi‖  dengan  bobot  003%,  diikuti kata  ―tuan‖  dengan  bobot  002%  dan  kata  kata  ―opung‖  dengan  bobot  002%.  Gambar  2 menjelaskan sentimen dari tagar #mositidakpercaya.

## Gambar 2. Sentimen #mositidakpercaya
Setiap  tagar  berisi  sikap  kritis  terhadap  kicauan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.  Tagar  #mositidakpercaya  terhadap  sikap  kritis  terhadap  cuitan  akun @SitiNurbayaLHK  mengandung  sentimen  negatif  sebesar  63%,  sementara  cukup  negatif  3%, diikuti sentimen relatif positif sebesar 2%. Hasil kueri penelusuran teks menggunakan pohon
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334
kata  tol  pada  Gambar  3  di  bawah  tagar  #mositidakpercaya  terkait  erat  dengan  kata ―menghamburkan emisi ke atmosfer‖.

## Gambar 3. Kueri Penelusuran Teks #mositidakpercaya
Mengawali  pembahasan  temuan  terkait  kicauan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dengan akun Twitter @SitiNurabayaLHK, yang diangkat pada 2014  hingga  2024  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Terkait  kicauannya,  ―Perkembangan  masif  era Presiden  Jokowi  tidak  boleh  berhenti  atas  nama  emisi  karbon  atau  deforestasi,‖  pada  3 November  2021,  yang  menuai  reaksi  kritis  dari  publik,  dan  menjadi trending  topic di  Twitter melalui  beberapa  tagar  #deforestasi,  #krisisiklim,  diikuti  tagar  #mositidakpercaya  menjadi fokus penelitian ini.
Mosi  tidak  percaya  digunakan  pada  tahun  1780-an  setelah  kekalahan  pasukan  Inggris Battle  of  Yorktown,  awalnya  digunakan  oleh  negara-negara  dengan  sistem  pemerintahan parlementer, seperti Australia dan Inggris ( Mason, nd ). Sedangkan di Indonesia, diidentifikasi digunakan pada masa demokrasi liberal pada tahun 1951 pada masa Perdana Menteri Natsir, yang  mengakibatkan  jatuhnya  kabinet  ( Thuy,  2019 ).  Mosi  tidak  percaya  pada  pemerintah biasanya  dapat  diajukan  ke  parlemen  oleh  anggota  legislatif  mana  pun,  dan  itu  akan diperdebatkan  dan  dipilih  oleh  parlemen.  Jika  mosi  tersebut  disahkan,  perdana  menteri  dan anggota  kabinetnya  biasanya  terpaksa  mengundurkan  diri,  karena  eksekutif  membutuhkan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk tetap berkuasa ( Coombes, 2015 ).
Mosi tidak  percaya adalah pernyataan  atau suara  tentang  apakah seseorang  dalam posisi tanggung jawab (pemerintah, manajemen, dan lain-lain) atau anggota lain berbahaya ( Lento & Hazan, 2021 ). Mosi tidak percaya biasanya digunakan dalam sistem pemerintahan parlementer sebagai  instrumen  kontrol  politik  yang  paling  ketat  dengan  suara  mayoritas.  Indonesia menganut  sistem  pemerintahan  presidensial,  dimana  pernyataan  mosi  tidak  percaya  tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seperti di Amerika Latin.
DPR,  DPD,  dan  DPD.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  legislasi,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR-RI)  diberikan  hak  interpelasi,  hak  angket,  dan  hak menyatakan  pendapat.  DPR-RI  berhak  menyampaikan  pendapat  sebagai  representasi  dari pernyataan mosi tidak percaya. Hak ini harus memenuhi persyaratan ketat yang diatur dalam
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014,  yang  telah  beberapa  kali  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Pernyataan  mosi tidak  percaya  publik  terhadap  kebijakan  pemerintah  tidak  efektif  karena  bukan  ranah  hak publik. Namun, jika upaya ini dilakukan bersama DPR-RI, upaya hukum ini sangat efektif.
Sejalan  dengan  tujuan  penelitian  di  atas,  fokus  penelitian  ini  adalah  menganalisis  narasi dan penyebab pergerakan hashtag melalui media sosial Twitter. Berdasarkan Gambar 1, tagar #mositidakpercaya  dan  deforestasi  adalah  kata-kata  yang  paling  sering  digunakan, mengandung  narasi  satir  seperti  ―mari  kita  sambut  ―menteri  deforestasi‖  yang  mendukung pembangunan,  deforestasi,  dan  deforestasi  menyebarkan  emisi  karbon  ke  atmosfer.‖  Uraian tersebut  memuat,  selain  mengkritisi  kicauan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan, menanggapi deforestasi untuk pembangunan, topik inti permasalahan deforestasi yang terjadi di Indonesia.
Deforestasi adalah hilangnya pohon, termasuk suksesi vegetasi dari tutupan hutan ke tipe lanskap  lainnya.  Koyuncu  dan  Yilmaz  mendefinisikannya  sebagai  konversi  permanen  lahan hutan  menjadi  penggunaan  lahan  lain  seperti  gurun,  lahan  pertanian,  dan  padang  rumput. Definisi  lain  dari  deforestasi  adalah  mengubah  lahan  hutan  untuk  penggunaan  lain  melalui kegiatan yang membunuh hutan, sehingga tidak ada vegetasi permanen. Banyak peneliti telah menyelidiki  penyebab  deforestasi.  Temuan  mereka  adalah  bahwa  laju  deforestasi  sebanding dengan populasi dan pertumbuhan ekonomi ( Susanto et al., 2018 ).
Dampak deforestasi, degradasi habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas dan kuantitas layanan pengaturan air, polusi udara, dan  emisi gas rumah kaca yang menyebabkan  perubahan  iklim  hanyalah  beberapa  dari  dampak  Gas  Rumah  Kaca  (GRK) ( Austin et al., 2019 ) . Penyebab deforestasi di Indonesia dari tahun 2000-2016 adalah pembukaan perkebunan kelapa sawit sebesar 25%, padang rumput/perdu sebesar 20%, dan pertanian skala kecil  sebesar  15%,  sedangkan  perkebunan  kayu  berkontribusi  14%  ( Austin et  al., 2019 ).  Laju deforestasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015-2016 sebesar 0,63 juta ha, sedangkan pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 0,48 juta ha, turun lagi  pada tahun 2017-2018 menjadi  0,44  juta  ha,  dan  kembali  meningkat  pada  tahun  2018-2019  menjadi  0,46  juta  ha. Deforestasi menurun karena aktivitas manusia yang memanfaatkan hutan atau meningkatnya tutupan hutan karena penanaman ( Surandoko, 2021 ).
Komitmen  pengurangan  deforestasi  tidak  hanya  untuk  kepentingan  nasional.  Tetap  saja sudah  menjadi  kesepakatan  internasional,  dan  upaya  untuk  mengurangi  deforestasi  adalah mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  yang  semakin  dirasakan  oleh  kehidupan  manusia. Pemerintah Indonesia telah gencar menangani deforestasi melalui berbagai regulasi, antara lain Instruksi  Presiden  untuk  menghentikan  pemberian  izin  baru  dan  memperbaiki  tata  kelola hutan alam primer dan lahan gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian kerusakan  gambut,  pengendalian  perubahan  iklim,  perubahan  batas.  dalam  alokasi  kawasan hutan  untuk  sektor  nirlaba.  Kehutanan  (Hutan  Produksi  Konversi),  Penyelesaian  Penguasaan Tanah  dalam  Kawasan  Hutan  (PPTKH)  atau  Tanah  Obyek  Reforma  Agraria  (TORA), pengelolaan  hutan  lestari,  perhutanan  sosial,  dan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  ( Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021 ).
Upaya pemerintah tersebut terbilang membuahkan hasil, dengan beberapa regulasi untuk menekan  deforestasi  akibat  perkebunan  kelapa  sawit.  Luas  perkebunan  kelapa  sawit  di Indonesia  terus  bertambah  setiap  tahunnya,  namun  laju  peningkatannya  relatif  lambat  dari tahun  sebelumnya.  Hal  ini  didasarkan  pada  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia  yang meningkat perlahan.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334

## Tabel 1. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia
Tahun Area (Ha) Petani kecil Pemerintah Swasta Total 2016 4.739.318 707.428 5.754.719 11.201.465 2017 5.697.892 638.143 7.712.687 14.048.722 2018 5.818.888 614.756 7.892.706 14.325.350 2019 5.896.775 617.501 7.942.335 14.456.611 2020 6.003.764 569.166 8.285.370 14.858.300 2021 6.084.126 579.664 8.417.232 15.081.021
Sumber: Statistik Komoditi Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021
Sektor  swasta  mendominasi  penguasaan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia, peningkatan  luas  perkebunan  relatif  tinggi  pada  tahun  2016-2017.  Pada  tahun  2021  terus meningkat secara perlahan. Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat juga memainkan peran penting  dalam  perluasan  lahan  yang  berkepanjangan  setiap  tahun  ( Direktorat  Jenderal Perkebunan  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia,  2020 );  oleh  karena  itu,  perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab atas deforestasi di Indonesia akibat perluasan lahan.
Dampak deforestasi adalah meningkatnya emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas alam  dan manusia untuk pembukaan lahan perkebunan.  Terjadi peningkatan emisi  karbon  dari  tahun  sebelumnya  pada  tahun  2018,  mencapai  162.661.563  ton  CO2e, meningkat  pada  tahun  2019  menjadi  624.113.986  ton  CO2e,  dan  mulai  menurun  pada  tahun 2020  menjadi  40.204.855  ton  CO2e,  tahun  berikutnya  turun  lagi  sebesar  35.483.172  ton  CO2e ( Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia,  2021 ).  Selain  itu, Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  yang  dihasilkan  dari  pembakaran  batu  bara bertanggung jawab atas emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer ( Dunne, 2019 ).
Kondisi ikrar moratorium kelapa sawit saat ini merupakan tanda bahwa tujuan perbaikan tata  kelola  hutan  perlu  ditingkatkan.  Organisasi  lingkungan  global  Greenpeace  menyatakan bahwa  data  deforestasi  hampir  1,69  juta  ha  dari  konsesi  HTI  dan  2,77  juta  ha  perkebunan kelapa  sawit  dari  2002-2019,  dengan  data  ini  memproyeksikan  bahwa  deforestasi  di  masa depan akan tetap tinggi ketika proyek food estate, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN)  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  mengakibatkan  hilangnya  hutan  alam. Greenpeace Indonesia dan The TreeMap melakukan studi yang menunjukkan 3,12 juta hektar perkebunan  kelapa  sawit  ilegal  di  kawasan  hutan  pada  akhir  2019.  Selain  itu,  Greenpeace menanggapi  emisi  karbon  dari  pembakaran  bahan  bakar  fosil,  terutama  batu  bara;  batubara dalam  kelistrikan  saat  ini  mencapai  67%  dan  mendominasi  hingga  tahun  2030  yaitu  sebesar 59%  ( Greenpeace  Indonesia,  2021 ).  Mereka  menilai  pemerintah  saat  ini  belum  menunjukkan keseriusan  dalam  menerapkan  isu  karbon  atau  transisi  ke  energi  baru  dan  terbarukan, ditambah  rencana  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero)  membangun  listrik  13,8  gigabita menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
Berdasarkan hasil analisis sentimen #mositidakpercaya terhadap tweet Menteri Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  menunjukkan  sentimen  yang  sangat  negatif,  analisis  konten menunjukkan  bahwa  sentimen  tinggi  dipicu  oleh  salah  satu  akun  yang  mengangkat hashtag dengan konten yang sama. Hampir ditemukan tweet yang ditulis sebagai opini sebagai bentuk representasi kekecewaan atas kejadian tersebut. Kemudian, peneliti melihat adanya kegagalan dalam  memahami  cuplikan tweet Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan;  diperlukan pemahaman bersama untuk merespon hal tersebut, seperti terminologi deforestasi yang tidak
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334
mengikuti  Indonesia  karena  mengacu  pada  negara-negara  Eropa,  penebangan  pohon  di belakang  rumah  mungkin  termasuk  dalam  kategori  dan  nilai  deforestasi.  Selain  itu,  individu tertentu memiliki data yang minimal disertai dengan pandangan.
Pembangunan yang berlangsung secara besar-besaran tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon  atau  deforestasi.  Menghentikan  pertumbuhan  dalam  zero-deforestation  sama  dengan bertentangan  dengan  UUD  1945  atas  nilai  dan  tujuan  yang  ditetapkan  untuk  membangun target  nasional  untuk  kesejahteraan  rakyat.  secara  ekonomi  dan  sosial,  selain  pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan dan berkeadilan.  Pemerintah  Indonesia  telah  berkomitmen  terhadap  masalah  emisi  GRK  untuk memenuhi amanat UUD 1945. Namun, kondisi ini bukanlah masalah negara semata melainkan masalah bersama bagi keberlangsungan ekosistem kehidupan di bumi.
Hashtag  adalah  fitur  Twitter  untuk  menandai  dan  membedakan  satu  topik  dari  topik lainnya,  sehingga  lebih  mudah  untuk  mendiskusikan  suatu  masalah.  Di  negara  lain,  hashtag memberi  tahu  orang  tentang  topik  yang  dibahas.  Namun,  di  Indonesia,  tujuan  penggunaan hashtag  adalah  untuk  meningkatkan  popularitas  suatu  isu  tertentu  ( Juditha,  2015 ).  Tanpa menangkap  konten tweet secara  keseluruhan  dan  menarik,  temuan  data  tidak  masuk  akal berdasarkan  sentimen  emosional  belaka.  Pembuat  konten  dengan  tujuan  popularitas  dengan mudah  menyajikan  berita  hoax  atau  bertujuan  mencari  kesalahan  untuk  menjatuhkan seseorang  karena  tidak  menyukai  kepemimpinan  ( Waisbord,  2018 ).  Komunikasi  publik  perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman tujuan.

## 5. Kesimpulan
Media sosial merupakan aliran penyebaran informasi dan pembuatan konten yang paling diminati di masyarakat. Semua kegiatan terkait dengan media sosial, layanan pembayaran, dan gerakan  protes  sosial.  Informasi  menyebar  dengan  cepat,  dan  keakuratan  informasi  sering menjadi  masalah  karena  pembuat  informasi hoax demi  popularitas  atau  berdasarkan ketidaksukaan.  Gerakan  protes  di  media  sosial  melalui  tagar  #mositidakpercaya  ini  sekecil tindakan  sebelumnya  yang  mengkritik  pemerintah  atas  kebijakan  atau  kesalahpahaman komunikasi  oleh  pejabat  publik.  Tagar  #mositidakpercaya  menunjukkan  kegagalan  untuk memahami  informasi  yang  disampaikan  dan  perlunya  terminologi  umum  untuk  melihat sebuah kasus yang sedang dibahas. Sentimen negatif terhadap seseorang memicu emosi tanpa mengutamakan rasionalitas, mempengaruhi mereka untuk meramaikan topik tertentu dengan menaikkan  hashtag  melalui retweet —kebutuhan  akan  kecerdasan  dalam  penggunaan  sosial untuk  tidak  terpengaruh  oleh  konten  tertentu  dan  membuktikan  fakta.  Catatan  kebijakan pemerintah perlu dipantau dan sesekali dikritik agar tetap menjadi prioritas untuk kepentingan publik.  Apresiasi  di  tengah  kritik  merupakan  langkah  yang  sangat  baik  untuk  mendukung suatu kebijakan  dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kecil. Penelitian ini terbatas pada konten  media  sosial  dengan  tagar  #mositidakpercaya.  Penelitian  lebih  lanjut  dapat  melihat mengapa mosi tidak percaya publik dapat terjadi, terutama mengenai lingkungan yang terkait dengan  deforestasi,  emisi,  dan  penggunaan  bahan  bakar  fosil  dalam  studi  komunikasi pemerintah dengan situasi aktual.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang  telah bersedia bekerja sama yang sebesar-besarnya selama penelitian ini berlangsung.
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Akram, W., & Kumar, R. (2017). A study on the positive and negative effects of social media on society. International  Journal  of  Computer  Sciences  and  Engineering,  5 (10),  351–354. https://doi.org/10.26438/ijcse/v5i10.351354
Appel, G., Grewal, L., Hadi, R., & Stephen, A. T (2020). The future of social media in marketing.
Journal of the Academy of Marketing Science, 48 (1), 79–95. https://doi.org/10.1007/s11747- 019-00695-1
Austin,  K.  G.,  Schwantes,  A.,  Gu,  Y.,  &  Kasibhatla,  P.  S.  (2019).  What  causes  deforestation  in Indonesia? Environmental  Research  Letters,  14 (2). https://doi.org/10.1088/1748- 9326/aaf6db
Bui, T. H. (2016). Journal of Current Southeast Asian Affairs. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 35 (3), 89–112. https://doi.org/10.1177/186810341603500204
Chang, A., Chu, Y., Welsh, B., Democracy, J., Chang, A., Chu, Y., & Welsh, B. (2014). Southeast Asia: Sources of Regime Support. Southeast Asia: Sources of Regime Support, 24 (2), 150–164. https://doi.org/10.1353/jod.2013.0025
Coombes,  M.  (2015).  In  support  of  a  motion  of  no-confidence  in  the  Prime  Minister  (July  9,
1958):  South  Africa  -  white  voices. African  Yearbook  of  Rhetoric,  6 (2),  45–50. https://hdl.handle.net/10520/EJC180566
Direktorat  Jenderal  Perkebunan  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia.  (2020).  Statistik
Perkebunan Unggulan Nasional 2019 - 2021. Retrieved from
https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2021/04/BUKU-STATISTIK- PERKEBUNAN-2019-2021-OK.pdf
Duncombe,  C.  (2019).  The  politics  of  Twitter:  emotions  and  the  power  of  social  media.
International Political Sociology, 13 (4), 409–429. https://doi.org/10.1093/ips/olz013 Dunne,
D. (2019). The Carbon Brief Profile: Indonesia . Carbon Brief. https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-indonesia
Fitriani,  Y.  (2017).  Analysis  of  the  use  of  various  social  media  as  a  means  of  disseminating information  to  the  public. Paradigm-Journal  of  Computers  and  Informatics,  19 (2),  148–152. https://doi.org/10.21831/informasi.v51i2.45068
Greenpeace  Indonesia.  (2021).  Greenpeace  Indonesia‘s  Response  to  the  Contents  of  President Joko  Widodo‘s  Speech  at  the  COP  26  Glasgow  Conference.  Greenpeace  Indonesia. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45514/response-greenpeace- indonesia-terhadap-isi-pidato-ppresident-joko-widodo-di-konferensi-cop-26-glasgow/
Gukurume,  S.  (2017).  #ThisFlag  and  #ThisGown  Cyber  Protests  in  Zimbabwe:  Reclaiming
Political Space. African Journalism Studies, 38 (2), 49–70.
https://doi.org/10.1080/23743670.2017.1354052
Habibie,  D.  K.,  Nofrima,  S.,  Pratama,  P.  Y.,  Saputra,  H.  A.,  &  Kurniawan,  D.  (2021).  Viewing Omnibus Law‘s Policy in a Governance Ethics Perspective through Social Media Twitter. Journal of Public Policy, 7 (1), 52. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3225
Han, R., & Jia, L. (2018). Governing by the Internet: Local Governance in the Digital Age. Journal of Chinese Governance, 3 (1), 67-85. https://doi.org/10.1080/23812346.2018.1429175
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334
Hu, S., Gu,  J., Liu, H., &  Huang,  Q. (2017).  The moderating role of social  media usage in the relationship  among  multicultural  experiences,  cultural  intelligence,  and  individual creativity. Information Technology &  People,  30 (2), 265–281. https://doi.org/10.1108/ITP- 04-2016-0099
Jost, J. T., Barberá, P., Bonneau, R., Langer, M., Metzger, M., Nagler, J., Sterling, J., & Tucker, J. A.  (2018).  How  social  media  facilitates  political  protest:  Information,  motivation,  and social networks. Political Psychology, 39 (Suppl 1), 85–118.
https://doi.org/10.1111/pops.12478
Juditha, C. (2015). Fenomena Trending Topic di Twitter: Analisis Wacana Twit #Savehajilulung.
Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 16 (2), 138–154. http://dx.doi.org/10.31346/jpikom.v16i2.1353
Jun, Y., Meng, R., & Johar, G. V. (2017, May 22). Perceived social presence reduces fact-checking.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 114 (23), 5976–5981. https://doi.org/10.1073/pnas.1700175114
Keller, J., Mendes, K., & Ringrose, J. (2018). Speaking ‗unspeakable things‘: documenting digital feminist  responses  to  rape  culture. Journal  of  Gender  Studies,  27 (1),  22–36. https://doi.org/10.1080/09589236.2016.1211511
Khan,  S.,  Zairah,  A.,  Rahim,  N.,  &  Maarop,  N.  (2020).  A  systematic  literature  review  and  a proposed model on antecedents of trust to use social media for e-government services.
International Journal of Advanced and Applied Sciences, 7 (2), 44–56.
https://doi.org/10.21833/ijaas.2020.02.007
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  (2021).  Deforestasi Indonesia  Tahun  2019-2020.  Direktorat  Inventarisasi  dan  Pemantauan  Sumber  Daya Hutan.
Kuo,  R.  (2018).  Visible  solidarities:#  Asians4BlackLives  and  affective  racial  counter  publics. Studies  of  Transition  States  and  Societies,  10 (2),  40–54.  Retrieved  from http://publications.tlu.ee/index.php/stss/article/view/654
Lampinen, A. (2020). Tweeting for Change: How Twitter Users Practice Hashtag Activism Through# BlackLivesMatter and# MeToo . The University of Oulu.
Lento, T., & Hazan, R. Y. (2021). The vote of no confidence: towards a framework for analysis. West European Politics, 45 (3), 1–24. https://doi.org/10.1080/014023822021.1888519 Li,  M.,  Turki,  N.,  Izaguirre,  C.  R.,  Demahy,  C.,  &  Gage,  T.  (2020).  Twitter  as  a  tool  for  social movement:  An  analysis  of  feminist  activism  on  social  media  communities. Journal  of Community Psychology, 49 (3), 854-868. https://doi.org/10.1002/jcop.22324
Mason, E. (nd). Vote of no confidence: a brief history . History Extras.
Mikhailova,  O.,  &  Gradoselskaya,  G.  (2019).  Semantic  Network  Analysis  of  Ingroup  and Outgroup Representations in Radical Social Movement Discourse. The Case of Russian Lesbian-Feminist Movement. International Conference on Digital Transformation and Global Society , 439–451. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37858-5_37
Ozturkcan,  S.,  Kasap,  N.,  Cevik,  M.,  &  Zaman,  T.  (2017).  An  analysis  of  the  Gezi  Park  social movement  tweets. Aslib  Journal  of  Information  Management,  69 (4),  426-440. https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2017-0064
Poell,  T.,  &  Dijck,  J.  van.  (2017).  Social  Media  and  New  Protest  Movements.  The  SAGE Handbook of Social Media, 546–561. https://doi.org/10.4135/9781473984066.n31 Pratama, I., Nurmandi, A., Muallidin, I., Kurniawan, D., & Salahudin. (2021). Social Media as a Tool  for  Social  Protest  Movement  Related  to  Alcohol  Investments  in  Indonesia  BT  -  Human
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.334
Interaction,  Emerging Technologies  and Future Systems  V (T. Ahram &  R.  Taiar (eds.); pp. 138–146). Springer International Publishing.
Pristianita, S., Marta, R. F., Amanda, M., Widiyanto, Y. N., &  Boer, R. F. (2021). Comparative analysis  of  online  news  content  objectivity  on  COVID-19  between  detik.com  and kompas.com. Informatologia, 53 (3), 127–139. https://doi.org/10.32914/I.53.3-4.1 Roengtam,  S.  (2020).  The  effectiveness  of  social  media  use  for  local  governance  development.
Systematic Reviews in Pharmacy, 11 (12), 218–225. https://doi.org/10.31838/srp.2020.12.35 Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo  12  Plus  for  Local  Government  Corruption  Issues  in  Indonesia? Jurnal  Studi Pemerintahan, 11 (3), 369–398. https://doi.org/10.18196/jgp.113124 Schwarz,  N.,  &  Newman,  E.  J.  (2017). How  does  the  gut  know  truth? Psychological  Science Agenda. Retrieved from https://www.apa.org/science/about/psa/2017/08/gut-truth Sheth, J. N. (2020). Borderless media: Rethinking international marketing. Journal of International Marketing, 28 (1), 3–12. https://doi.org/10.1177/1069031X19897044
Surandoko, T. (2021). The Impact of Provincial Forest Subsidies on Deforestation in Indonesia V(2), 250–268. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i2.202
Surzhko-Harned, L., & Zahuranec, A. J. (2017). Framing the revolution: the role of social media in  Ukraine‘s  Euromaidan  movement. Nationalities  Papers,  45 (5),  758–779. https://doi.org/10.1080/00905992.2017.1289162
Susanto,  E.,  Lestari,  N.,  Hapsari,  M.,  &  Krisdiyatmiko,  K.  (2018).  Driving  factors  of Deforestation in Indonesia: A case of Central Kalimantan. Jurnal Studi Pemerintahan, 9 (4), 511-532. https://doi.org/10.18196/jgp.9490
Sutan, A. J., Nurmandi, A., Mutiarin, D., & Salahudin, S. (2021). Using Social Media as Tools of Social Movement and Social Protest in Omnibus Law of Job Creation Bill Policy-Making Process  in  Indonesia.  In Advances  in  Intelligent  Systems  and  Computing (Vol.  1352). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_24 Thu ỷ ,  P.  V.  (2019).  The  Indonesian  Liberal  Democracy,  1950–1957.  In Beyond  Political  Skins . https://doi.org/10.1007/978-981-13-3711-6
Waisbord,  S.  (2018).  Truth  is  what  happens  to  news. Journalism  Studies,  19 (13),  1866–1878. https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881
Westerman, D., Spence, P. R., & Van Der Heide, B. (2014). Social Media as Information Source: Recency  of  Updates  and  Credibility  of  Information. Journal  of  Computer-Mediated Communication, 19 (2), 171–83. https://doi.org/10.1111/jcc4.12041
Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). Hashtag activism and message frames among social movement  organizations:  Semantic  network  analysis  and  thematic  analysis  of  Twitter during  the  #MeToo  movement. Public  Relations  Review,  45 (1),  10–23. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.014
Zempi,  C.  N.,  &  Rahayu,  R.  (2019).  Social  Media  in  the  Anticorruption  Movement:  Social Network Analysis on the Refusal of the  ―Corruptor May Nyaleg‖ Decision on Twitter.
Jurnal Komunikasi Indonesia, 8 (2), 92–103. Retrieved from
http://journal.ui.ac.id/index.php/jkmi/article/view/11195
Zhang,  Y.  (2021). An  investigation  into  Twitter  as  an  echo  chamber:  A  case  study  using  hashtags during CAA protests in India . Auckland University of Technology.
Zhong, B. (2021). Social Media Communication: Trends and Theories . John Wiley & Sons.

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Irfandi  Pratama memperoleh  gelar  Sarjana  Ilmu  Pemerintahan  dari  Universitas  Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, pada tahun 2020. Saat ini, penulis adalah mahasiswa pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta,  Indonesia.  Minat  penelitiannya  adalah  pemerintahan,  tata kelola, kebijakan publik , dan ekologi politik dan keberlanjutan . E-Mail: irfandipratama1998@gmail.com
2.   Zuly Qodir memperoleh gelar Doktor Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada  tahun  2006.  Minat  penelitiannya  adalah  Manajemen  Konflik,  Kebijakan  Publik,  dan Radikalisme.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Program Pascasarjana, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
E-Mail: zulyqodir@umy.ac.id