## REASURANSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH

## Abstract
Moh. Ulumuddin, 1 Ahmad Insya’ Ansori 2
1,2 Jurusan Syari‟ah, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang, email:
mohammadulumuddin
@gmail.com ahmadinsyaansori@g mail.com
Backgound. Reinsurance  is  a  type  of  international  business.  As  an international  business,  reinsurance  companies  have  a  global  scope  and operations. Important issues that need to be discussed in this study include how  to  conceptually  study  reinsurance  in  Indonesia?  this  problem  can  be solved through a normative approach, the second problem relates to how is reinsurance in the  perspective  of  maqhasid  al-syari'ah?  This  problem  can be  solved  through  a  philosophical  approach,  by  looking  for  a  common thread between the concept and practice of reinsurance itself.
Methods. This  research  is  a  library  research.  The  approach  in  this research  uses philosophical-theology by  positioning  Shari'ah  insurance in a  theological  context  and  Maqasid  al-Shari'ah  in  a  philosophical  context. Operationally,  the  first  approach  is  used  to  explore  the  legal  basis, technical  guidelines  to  the  aspects  of  implementing  Sharia  Insurance  in Indonesia. The second approach is used to draw a common thread between reinsurance and Maqasid al-Shari'ah, content analysis techniques, namely studying messages in various literatures ranging from vocabulary, sentence patterns and background situations.
Results. In  terms  of  investment,  insurance  companies  as  the  holder  of  the trust must invest the funds collected and the investment must be carried out in  accordance  with  sharia.  In  the  management  of  investment  funds,  both tabarru' and saving, a Wakalah bil Ujrah contract can be used by following the  provisions  as  above,  the  Mudharabah  contract  by  following  the provisions  of  the  Mudharabah  fatwa.  reinsurance  as  the  subject  of  the fulfillment of the delegation of responsibility given by the cending company to the second insurer  even  though in  essence there is  a  Quota  Share both profit  and  risk.  The  most  important  aspect  lies  in  the  reinsurance agreement itself.
Keywords : Reinsurance , Maqasid al-Shari'ah

## PENGANTAR
Praktek  reasuransi  di  Indonesia  semakin  berkembang  dengan  baik,  dengan  berbagai pertimbangan  dan  implementasinya.  Perusahaan  asuransi  sebagai  penanggung  pertama  sama  halnya dengan tertanggung yang mempunyai risiko terhadap konsekuensi keuangan tertentu karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Konsekuensi keuangan yang timbul, belum pasti dapat diatasi sendiri  dan  dapat  dipikulnya  sendiri 1 .  Oleh  karena  itu  penyebaran  dan  peralihan  risiko  merupakan salah satu upaya untuk mengatasi konsekuensi tersebut. Penanggung pada umumnya menempuh salah satu  upaya  yang  efektif  untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan  itu  dengan  cara  reasuransi,  karena reasuransi dapat melaksanakan fungsi mengalihkan dan menyebarkan risiko.
Dengan  menelaah  tentang  sejarah  lahirnya  pertumbuhan  dan  mekanisme  kerjanya,  maka reasuransi  merupakan  satu  pilihan  yang  tepat.  Reasuransi  tumbuh  sebagai  suatu  akibat  dari ketidakmampuan penanggung terutama atas beban sendiri, karena tidak adanya keseimbangan antara potensial penerimaan dalam usaha asuransi, dengan tuntutan klaim yang ada yang dapat mengancam kemampuan  membayar  perusahaan 2 .  Dilema  yang  dihadapi  perusahaan  asuransi  adalah  antara kemampuan  menerima  penawaran  dari  tertanggung,  dan  kemampuan  untuk  membayar  klaim  yang timbul.  Salah  satu  pilihan  yang  dapat  dilaksanakan  ialah  tetap  menerima  penawaran  dari
1 A. Junaedy Ganie, Hukum asuransi Indonesia , Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 25.
2 Sri Redjeki Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 46.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
nasabah,  tetapi  mengalihkannya  kembali  kepada  pihak  lain.  Kegiatan  ini  tidak  lain  dengan  cara reasuransi.
Perusahaan  Reasuransi  di  Indonesia  sesuai  dengan  data  yang  ada  di  Otoritas  jasa  keuangan sebagaimana berikut :
Perusahaan reasuransi di Indonesia 3 No. Nama Perusahaan Nomor Izin Usaha Tanggal Izin Usaha Alamat 1 PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. KEP- 4440/MD/1986 07/12/1986 Plaza Marein Lantai 18 2 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) KEP- 108/D.05/2015 10/19/2015 Menara Kadin Indonesia Lantai 21 3 PT Reasuransi International Indonesia KEP- 710/KMK.01/1996 12/31/1996 Gedung ReINDO 4 PT Reasuransi Maipark Indonesia KEP- 5633/MD/1986 09/01/1986 Gedung Setia Budi Atrium Suite 408 5 PT Reasuransi Nasional Indonesia KEP- 27/KMK.017/1995 01/09/1995 Jl. Cikini Raya No. 99 6 PT Tugu Reasuransi Indonesia KEP- 5270/MD/1987 08/18/1987 Jl. Raden Saleh No. 50 Cikini
Sumber: ojk.go.id
Secara teoritis,  praktek  asuransi  di  Indonesia  sejalan dengan  konteks  perkembangan  asuransi itu sendiri, praktek ini membawa dampak perubahan yang cukup signifikan, didunia asuransi dengan melibatkan  beberapa  perusahaan jasa  keuangan  lain  sebagaimana  tabel  diatas.  Dalam  sudut  pandang Islam,  praktek  ini  mirip  dengan  wakalah  bil  ujroh,  dimana  keteraturan  wakalah  ini  ditetapkan  oleh Dewan  Syari'ah  Nasional  MUI  dengan  nomor  52/DSN-MUI/III/2006  Tentang  Akad  Wakalah  Bil Ujrah  Pada  Asuransi  Syari‟ah  Dan  Reasuransi  Syari‟ah 4 .  Pada  konteks  ini  penulis  akan  mendekati persoalan dengan konsep maqhasid al-syari‟ah. Secara filofosi penetapan fatwa diatas ditopang dengan kontrak bisnis yang melibatkan cending company, reasuradur dan peserta asuransi. Kejelasan kontrak ini menjadi tolak ukur utama absah dan tidak absahnya kontrak.
Aspek ini menimbulkan berbagai persoalan penting yang perlu di bahas, diantara, bagaimana telaah konseptual reasuransi di Indonesia ? persoalan ini bisa dipecahkan melalui pendekatan normatif, persoalan  kedua  berkaitan  dengan  bagaimana  reasuransi  dalam  perspektif  maqhasid  al-syari‟ah  ? persoalan ini bisa dipecahkan melalui pendekan filosofi, dengan mencari benang merah antara konsep dan praktek reasuransi itu sendiri.

## TELAAH TEORITIS REASURANSI
Reasuransi merupakan suatu jenis usaha yang bersifat intema sional. Sebagai suatu usaha yang bersifat  internasional,  perusahaan  reasuransi  mempunyai  ruang  lingkup  dan  jangkauan  yang  luas melampaui batas-batas negara 5 . Oleh karena itu perusahaan reasuransi juga mempunyai tata kerja yang bersifat  dan  lazim  berlaku  secara  internasional  pula,  yang  meliputi  bentuk-bentuk  reasuransi  dan metode terjadinya reasuransi.
Reasuransi pada dasamya mempunyai dua bentuk pokok, yaitu: a. Reasuransi yang berdasarkan atau menurut perbandingan tertentu ( proporsional/proportional ).
3 “Daftar perusahaan Reasuransi.pdf,” diakses 8 Agustus 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita- dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi- Wajib-Dan-Asuransi-Sosial/Daftar%20perusahaan%20Reasuransi.pdf.
4 “Akad Wakalah bi Al-Ujrah – DSN-MUI,” diakses 8 Agustus 2021, https://dsnmui.or.id/akad-wakalah- bi-al-ujrah/.
5 S.R. Diacon dan R.L. Carter, Succes in Insurance , (London: John Murrey Ltd. 1984) hal. 210.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
b. Reasuransi  yang  tidak  berdasarkan  atau  menurut  perbandingan  tertentu  ( non  proporsional/non proportional ) 6 .
Sedangkan  metode  atau  tata  cara  untuk  menuju  pada salah  satu  bentuk  tersebut dapat terjadi berdasarkan perjanjian yang meliputi beberapa cara dengan berbagai variasi.
Metode reasuransi pada garis besarya adalah sebagai berikut 7 : a. Reasuransi fakultatif atau reasuransi yang tidak wajib.
b. Reasuransi dengan perjanjian ( treaty/obligatory ).
Bertolak  dari  dua  bentuk  di  atas,  apakah  reasuransi  yang  proporsional  atau  reasuransi  yang non  proporsional  dan  dua  cara  pokok  untuk  menuju  kedua  bentuk  termaksud  di  atas  maka  terdapat empat kemungkinan kombinasi sebagai berikut 8 : a. 1) Reasuransi yang proporsional fakultatif (proportional fakulta tive reinsurance).
2) Reasuransi yang non proporsional fakultatif ( non proportional fakultative reinsurance ).
b. Reasuransi yang proportional berdasarkan perjanjian ( proportional obligatory/treaty reinsurance).
Untuk mempermudah kajian, bentuk reasuransi sebagaimana skema berikut ini :
Sumber : Sri Redjeki Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  reasuransi  proporsional  maupun  yang  non  proporsional dapat  ditutup  baik  secara  fakultatif  atau  secara  perjanjian/wajib.  Yang  proporsional,  biasanya berbentuk Quota  Share,  Surplus atau Open  Cover .  Sedangkan  yang  non  proporsional  biasanya berbentuk Excess  of  Loss atau Stop  Loss .  Pada  hakikatnya,  metode  seperti  cara-cara  tersebut  di  atas selalu  masih  dapat  berkembang  dengan  berbagai  variasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  pengalaman masing-masing  perusahaan  selama  bertahun-tahun.  Perkembangan  dan  variasi  yang  mungkin  terjadi adalah dengan menggabungkan cara/metode yang satu dengan cara/metode yang lain 9 .
Metode  pertama,  reasuransi  dengan  cara  fakultatif  merupakan  suatu  bentuk  reasuransi  yang paling  awal  dan  sederhana.  Bentuk  ini  sangat  menyerupai  pertanggungan  langsung,  karena  ceding company/  penanggung  mengambil  alih  kedudukan  tertanggung  asli  dan  prosedur  mengambil  alih kedudukan  penanggung  pertama,  setiap  kasus  diasu  ransikan  kembali  secara  terpisah/sendiri.  Jadi setiap  transaksi  atas  suatu  risiko  sepenuhnya  berdiri  sendiri.  Kepada  penanggung  ulang  diberikan informasi dari setiap risiko, sehingga ia harus mengikuti kondisi yang sebenarnya sesuai dengan polis asli 10 .
6 CE. Golding, The Law and Practice of Reinsurance , (London: Buckley Press Limited, 1985) hal. 25
7 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi , h. 138.
8 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi , h. 139.
9 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  syariah:  life  and  general:  konsep  dan  sistem  operasional ,  Cet.  1 (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.303.
10 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi , h. 139.
Bentuk
Reasuransi
Proporsional Non Proporsional
Quota Share Surplus Excess Of Loss Excess Of Loss Ratio/stop Loss On a per risk basis On a per event basis
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Meskipun  demikian  penanggung  ulang  tidak  terikat  sepenuhnya  karena  ia  tetap  mempunyai kebebasan,  apakah  ia  akan  bersedia  atau  tidak  bersedia  untuk  memikul  risiko  yang  diberikan  oleh ceding  company.  Dalam  hubungan  reasuransi  dengan  cara  fakultatif  ( facultative  reinsurance ) reasuradur/penanggung  ulang  berhak  memperoleh  semua  keterangan  yang  dianggap  perlu  (untuk menentukan sikap terhadap suatu penawaran yang diajukan kepadanya) dari ceding company. Apabila ia  menerima  penawaran  itu,  maka  reasuradur  "harus  meng  ikuti  segala  untung  rugi"  dari  ceding company yang harus mengikuti pula semua syarat dari polis asli, dari risiko yang diterima ( must follow the  fortune  of  the  ceding  company  and  the  same  condition  of  the  original  policy ).  Sampai  saat  ini bentuk  semacam  ini  masih  banyak  dipakai  terutama  di  antara  perusahaan-perusahaan  asuransi  yang sudah  mem  punyai  hubungan  dengan  reasuransi  baik,  terutama  secara  historis  Biasanya  metode  ini dipergunakan  untuk  keadaan  yang  tidak  terus  menerus,  jadi  hanya  secara  insidental  saja.  Metode kedua,  dapat  terlaksana  apabila  dua  atau  lebih  perusahaan  asuransi  melakukan  suatu  reasuransi fakultatif  tidak  secara  insidental,  tetapi  sudah  melakukannya  secara  teratur,  maka  mereka sesungguhnya  sudah  kan  suatu  "hubungan"  secara  teratur.  Jadi  dapat  dikatakan  sudah  melakukan reasuransi dengan metode " facul tative treaty ", artinya sudah melakukan perjanjian sementara dengan memperhatikan berbagai hal/faktor antara lain mengenai limit, kapasitas, syarat-syarat polis dan data lain,  termasuk  daerah  penerimaan  asuransi  dan  sebagainya.  Dalam  metode  ini  sifat  insidental  tetap masih ada, artinya tidak terdapat adanya "keharusan" ( no obligation ) dari kedua belah pihak 11 . Jadi  ceding  company  tidak  harus  menyerahkan  ( to  cede )  pos-pos  asuransinya  kepada reasuransi  dan  sebaliknya  tidak  ada  keharusan  bagi  reasuransi  untuk  selalu  menerima  semua penawaran yang ditawarkan oleh ceding company. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada reasuransi  secara  fakultatif  atau  facultative  treaty  kedua  belah pihak  tetap  mempunyai  "faculty" atau kebebasan  untuk  menawarkan  atau  tidak  menerima  atau  menolak  sesuatu  risiko  yang  ditawarkan. Dalam  metode kedua ini terdapat satu bentuk peralihan yang lazim dikenal dengan istilah reasuransi dengan semi fakultatif atau semi facultative reinsurance. Maksudnya peralihan di sini adalah peralihan dari  metode fakultatif  mumi  pada  metode  perjanjian  obligatoir. Metode  reasuransi  dengan  cara  semi fakultatif,  pada  dasarnya  dimulai  dengan  adanya  suatu  perjanjian/kontrak/treaty  antara  ceding company dengan reasuradur. Meskipun pada dasamya sama dengan metode fakultatif, tetapi terdapat suatu perbedaan yang penting. Menurut metode fakultatif, terdapat kebebasan penuh baile pada pihak penanggung  ( ceding  company )  maupun  pada  penanggung  ulang  ( reasuradur ).  Pada  pihak  ceding company  tetap  terdapa  kebebasan  apakah  ia  akan  menyerahkan  atau  tidak  risiko  yang  ia  terima  dari tertanggung. Sedangkan pada penanggung ulang/reasu radur juga ada suatu kebebasan apakah ia akan menerima atau tidak risiko-risiko yang diserahkan kepadanya oleh penanggung asli 12 .
Pada  reasuransi  dengan  metode  semi  fakultatif,  penanggung/  ceding  company  tidak diwajibkan untuk memberikan/menyerahkan semua risiko kepada penanggung ulang ( not obligated to cede ),  tetapi  penanggung  ulang/reasuransi  diwajibkan  untuk  menerima  semua  risiko  yang  sudah diserahkan  kepadanya  oleh  ceding  company.  Jadi  reasuransi  semi  fakultatif,  reasuradur  tidak mempunyai  kebebasan  dan  hak  istimewa,  untuk  menolak  risiko-risiko  yang  sudah  disesuaikan/ diserahkan kepadanya oleh ceding company 13 .
Menurut  metode  perjanjian  atau  kontrak/obligatoir  hubungan  reasuransi  hanya  dapat  terjadi karena adanya perjanjian atau kontrak. di mana para pihak baik ceding company  maupun reasuradur masing  masing  mempunyai  kewajiban-kewajiban  yang  terikat  atau  dengan  yang  lain  berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat Ceding company mempunyai kewajiban untuk menyerahkan risiko yang ia terima pada reasuradur, sedang reasuradur berkewajiban untuk menerima risiko-risiko sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat syarat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian 14 .
11 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi , h. 141.
12 Yakubu  Salifu  dkk., The  use  of  the  concept  of  reassurance  in  clinical  practice:  an  integrative  review (PROSPERO - University of York, 2021).
13 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi .
14 “Evaluation of pedestrian reassurance gained by higher illuminances in residential streets using the day– dark  approach  -  S  Fotios,  A  Liachenko  Monteiro,  J  Uttley,  2019,”  diakses  13  Februari  2022, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477153518775464.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Atas  dasar  metode  reasuransi  obligatoir  termaksud  di  atas  dapat  diperoleh  berbagai  bentuk dengan berbagai variasi, yang dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar lagi yaitu: a. Bentuk yang berdasarkan pembagian risiko antara ceding company dan reasuradur ( sharing of risk ) dengan kemungkinan sebagai:
1) Surplus treatiesatau Excess Treaties .
2) Quota share treaties .
b. Bentuk  yang  berdasarkan  atas  pertanggungan  jawab  ( responsibility )  dari  reasuradur  hanya  untuk suatu jumlah kerugian yang melebihi suatu jumlah kerugian tertentu.
Dalam quota  share  treaty ,  ceding  company  yang  bersangkutan  harus  mereasuransikan  suatu persentase  tertentu  dari  semua  polis-polis  yang  telah  ia  keluarkan.  Sedangkan  pada  surplus  treaty, ceding  company  hanya  diharuskan  untuk  mereasuransi  jumlah-jumlah  yang  melebihi  "kemampuan sendiri" atau own retention kepada penang gung ulang/reasuradur, metode ini lazim dipergunakan oleh perusahaan asuransi jiwa 15 .
Menurut metode kontrak dengan kerugian lebih ( Excess of Loss Treaty ) sifatnya adalah non- proportional artinya  tidak  ada  perbandingan  tetap  seperti  pada  metode  di  atas.  Metode  ini  berisikan bahwa  setiap  klaim  atau  serangkaian  klaim  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  sebagian  menjadi tanggung  jawab  ceding  company  (hanya  untuk  jumlah  tertentu,  biasanya  disebut Underlying Retention ),  sedang  sisanya  menjadi  tanggung  jawab  dari  reasuradur  (penanggung  ulang);  sampai jumlah  tertentu  yang  sudah  disepakati  oleh ceding  company dengan  reasuradur.  Kelebihan  jumlah selanjutnya tetap menjadi tanggung jawab dari ceding company sendiri. Metode ini lazim digunakan untuk  asuransi  kebakaran.  khususnya  yang  diperkirakan  sampai  jumlah  yang  besar.  Metode pool/gabungan ini, pada dasarnya merupakan kerja sama antar perusahaan asuransi untuk menanggung secara bersama ri siko risiko khusus yang oleh masing-masing ceding company telah di terimanya dari tertanggung. Secara garis besar, bentuk reasuransi dapat disajikan dalam bagan di halaman berikut 16 . Perusahaan  reasuransi  sendiri  sesungguhnya  secara  riil  juga  mempunyai  risiko,  di  samping risikonya  sendiri, juga risiko  yang  telah ia  terima  dari  ceding  company.  Perusahaan reasuransi  dapat pula  melimpahkan  risikonya  itu  pada  perusahaan  reasuransi  lain.  Kegiatan  semacam  ini  disebut retrosesi  ( Retrocession ).  Jadi  retrosesi  itu  adalah  reasuransi  dari  reasuransi.  Spesifikasi  hubungan hukum antara penanggung pertama ( ceding company ) dengan perusahaan reasuransi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai landasan penerapan Pasal 271 Kitab Undang undang Hukum Dagang serta pembentukan hukum nasional yang akan datang khususnya hukum asuransi.

## HUBUNGAN ANTARA ASURANSI DAN REASURANSI
Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama yang telah mengadakan/menutup perjanjian asuransi  dengan  nasabahnya,  mem  punyai  beban-beban  tertentu,  yang  menempatkan  perusahaan asuransi  harus  mengambil  langkah-langkah  tertentu  sebagai  pengaman.  Tindakan  tersebut  perlu diambil,  mengingat  kedudukan  dan  beban  risiko  yang  ada  padanya  relatif  menjadi  bertambah. Bertambahnya  beban  risiko  pihak  lain  menjadi  beban  sendiri  sangat  perlu  dilimpahkan  lagi  kepada pihak  lain,  yaitu  dengan  reasuransi.  Meskipun  demikian,  antara  asuransi  dan  reasuransi  masih  tetap dapat  ditemukan  beberapa  sifat  yang  menunjukkan  karakteristik  masing-masing  dengan  adanya  per. samaan dan perbedaan-perbedaan tertentu 17 .
Adapun persamaan dan perbedaan asuransi dan reasuransi adalah sebagai berikut 18 :
a. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh pihak pertama yaitu perusahaan asuransi sebagai  penanggung  pertama  dengan  pihak  kedua  yaitu  mereka  yang  mempunyai  kepentingan, biasanya  anggota  masyarakat,  baik  orang-perorangan  atau lembaga/  badan usaha  sebagai anggota masyarakat 19 .
15 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi , h. 141.
16 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi , h. 142.
17 Sula, Asuransi syariah , h.26.
18 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi , h. 141.
19 Sula, Asuransi syariah , h.26.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Reasuransi juga merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pihak pertama yaitu perusahaan asuransi  sebagai  penanggung  pertama  dengan  pihak  kedua  yaitu  perusahaan  reasuransi  sebagai penanggung ulang.
b. Obyek  perjanjian  asuransi  dapat  meliputi  semua  kepentingan,  baik  yang  menyangkut  hak  milik kebendaan  atau  hak-hak  lain  termasuk  tanggung  jawab  dari  orang-perorangan  secara  individual antara kelompok sebagai anggota masyarakat.
Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama secara langsung berhubungan dengan konsumen jasa  asuransi  yang  mempunyai  kepentingan  untuk  diasuransikan.  Sedangkan  obyek  perjanjian reasuransi adalah tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama terhadap kon sumen/nasabahnya.  Jadi  penanggung  ulang  dalam  reasuransi  tidak  berhubungan  langsung  dengan konsumen jasa asuransi, melainkan dengan perusahaan asuransi.
c. Tidak  semua  jenis  perjanjian  asuransi  tunduk  pada  asas  ganti  kerugian/asas  indemnitas,  misalnya pada perjanjian asuransi jiwa. asuransi kecelakaan pribadi atau asuransi sakit. Perjanjian reasuransi merupakan  perjanjian  yang  mempunyai  tujuan  memberikan  Olehkarena  itu  perjanjian  reasuransi pada hakikatnya memang tunduk pada asas indemnitas.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  antara  asuransi  dan  reasuransi  adalah merupakan  suatu  hubungan  kerja  sama  dengan  saling  ketergantungan  dan  keterlibatan  sedemikian rupa  yang  di  lakukan  oleh  para  pihak  atas  dasar  asas  timbal  balik  ( reciprocipal  basis ).  Hubungan hukum tersebut terjadi dalam berbagai bentuk jenis perjanjian-perjanjian reasuransi. Jadi secara teknis peran  reasuransi  terhadap  kegiatan  asuransi  adalah  melindungi  penanggung  pertama  terhadap insolvency  (ketidakmampuan  untuk  melakukan  pembayaran)  yang  dapat  menjamin  stabilitas  usaha asuransi  pada  umumnya.  Stabilitas  perusahaan  yang  dapat  dicapai  oleh  perusahaan  asuransi,  sangat penting  sebagai  faktor  pendukung  bagi  perkembangan  usaha  asuransi,  baik  di  negara-negara berkembang atau negara lain. Meskipun demikian tujuan reasuransi yang bersifat teknis memerlukan pengaturan dengan tata cara dan aturan main yang jelas agar para pihak yang berkepentingan  benar- benar dapat menarik manfaat daripadanya 20 .
Rambu-rambu  sedemikian  rupa  sehingga  keduanya  tetap  dalam  Oleh  karena  itu  tata  kerja hubungan  para  pihak  perlu  diberi  keseimbangan  tertentu  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  masing masing. Hubungan yang tercapai antara asuransi dan reasuransi dalam keadaan memenuhi kebutuhan masing-masing dapat menciptakan pasar reasuransi. Pasar termaksud dapat dalam lingkungan nasional atau lebih  luas lagi  dalam  lingkungan  internasional. Jasa  reasuransi  pada  dasarnya  hanya  dibeli  oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama.
Para  penulis  pada  umumnya  menyatakan  bahwa  hubungan  yang  terjadi  antara  penanggung pertama  dengan  penanggung  ulang  terjadi  atas  adanya  suatu  perjanjian,  yaitu  perjanjian  reasuransi. Perusahaan  asuransi,  sebagai  perusahaan  jasa  yang  menawarkan  jasa  proteksi,  berusaha  dapat menampung  semua  permintaan  sebanyak  daya  tampungnya  atau  kepastiannya  secara  maksimal 21 . Perusahaan  juga  berusaha  secara  intensif  agar  dapat  menghasilkan  pemasukan  secara  maksimal dengan  maksud  dapat  menggalang  keuntungan  maksimal  pula.  Untuk  itu  perusahaan  pasti mengadakan suatu sistem pemasaran sedemikian rupa guna memajukan usahanya.
Di  dalam  penelitian ini ternyata,  bahwa pemasaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi antara lain mempergunakan dua cara pemasaran:
a. Melalui  penawaran  umum,  dengan  mempergunakan  sarana  media  cetak,  media  visual  maupun cara-cara pendekatan massa yang lain.
b. Melalui  penawaran  terbatas,  antara  lain  mempergunakan  sistem  relasi,  hubungan  kerja,  melalui jalur formal atau tidak formal.
Dengan  mempergunakan  penawaran  umum  dan  penawaran  terbatas  sebagai  salah  satu  cara pemasaran, maka perusahaan asuransi dapat meningkatkan produktivitasnya secara maksimal. Sebagai konsekuensinya,  perusahaan  asuransi  yang  merupakan  wahana  penampung  risiko,  menjadi  makin bertambah  pula  tanggung  jawabnya.  Makin  tinggi  produktivitas  yang  dapat  dicapai,  menyebabkan
20 Adrian  C.  Traeger  dkk.,  “Reassurance  for  patients  with  non-specific  conditions  –  a  user‟s  guide,” Brazilian Journal of Physical Therapy 21, no. 1 (2017): 1–6, https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2016.12.007.
21 Sula, Asuransi syariah .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
makin  besar  pula  tanggung  jawab  yang  harus  dipikulnya.  Hal  ini  memberikan  peluang  yang  makin besar  pula  untuk  memenuhi  ke  wajiban  pada  suatu  waktu  dikemudian  hari. Keadaan ini sama  sekali tidak dapat dihindarkan demikian saja oleh perusahaan asuransi seba gai penanggung pertama. Risiko yang  semula  ada  pada  tertanggung.  dialihkan  kepada  perusahaan  asuransi  sebagai  penanggung berdasarkan  perjanjian  asuransi  yang  telah  diadakan.  Dengan  demikian  posisi  perusahaan  asuransi menjadi pusat konsentrasi risiko dari berbagai pihak dengan berbagai jenis dan berbagai kapasitas dan tersebar di berbagai tempat/lokasi 22 .
Kedudukan perusahaan asuransi sebagai pusat konsentrasi risiko, secara intern merupakan satu keadaan  yang  harus  diatasi  dengan  penuh  perhitungan  yang  tepat  dan  aman.  Salah  satu  cara  untuk mengatasinya  ditawarkan  oleh  ketentuan  hukum,  yaitu  asal  271  KUH  Dagang.  Pasal  271  KUH Dagang hanya memberikan peluang, memberi kesempatan sebagai suatu hak-hak yang diberikan oleh Pasal 271 KUH Dagang pada dasarnya merupakan satu kebebasan bagi yang mempu nyainya, apakah akan memanfaatkan atau tidak 23 . Jadi perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah pemegang hak berdasarkan  Pasal  271  KUH  Dagang,  tetapi  mempunyai  kebebasan  penuh,  apakah  akan mengasuransikan risikonya kepada penanggung lain atau tidak.
Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh  gambaran,  bahwa  semua  perusahaan  asuransi  baik  itu perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa memanfaatkan atau mempergunakan hak yang  diberikan  oleh  Pasal  271  KUH  Dagang.  Jadi  dapat  dikatakan  pemakaian  hak  untuk mereasuransikan  lagi  berdasarkan  Pasal  tersebut  pasti  dipergunakan  secara  maksimal.  Pemanfaatan hak  oleh  per  usahaan-perusahaan  asuransi  atas  Pasal  271  KUH  Dagang  meskipun  dapat  dikatakan mutlak  di  dalam  penelitian,  berdasarkan  wawancara  yang  lebih  mendalam  masih  dapat  ditemukan beberapa  catatan  catatan  penting.  Catatan  penting  yang  dimaksud  adalah  adanya  beberapa  hal  dan tindakan lain yang tetap dilaksanakan oleh pe nanggung dalam rangka memanfaatkan hak berdasarkan Pasal 271 KUH Dagang. Secara umum juga dapat diungkapkan bahwa pelaksanaan dan pemanfaatan Pasal 271 KUH Dagang tersebut adalah atas pertimbangan-pertimbangan non yuridis antara lain faktor manajemen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  study  kepustakaan (library  reseach) yakni  dengan  menelaah  buku- buku  serta  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  dengan  objek  pembahasan  yang  peneliti  teliti. (library reseach) yang  bersifat  dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan  pendekatan  induktif.  Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan  di  pustaka,  dokumen,  arsip,  dan  lain  sejenisnya.  Atau  dengan  kata lain,  metode  penelitian ini tidak menuntut mesti terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya 24 .
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teologi-filosofis  dengan  memposisikan resuransi Syari‟ah dalam konteks teologis dan Maqasid al-Shari’ah dalam konteks filosofis 25 . Secara operasional,  pendekatan  pertama  digunakan  untuk  menggali  dasar  hokum,  pedoman  teknis  hingga pada aspek pemberlakuan Asuransi Syari‟ah di Indonesia. Pendekatan kedua digunakan untuk menarik benang  merah  antara  reasuransi  dengan Maqasid  al-Shari’ah, teknikanalisisisi 26 ( Contentanalisis ) yaitumempelajaripesan-pesan  yang  adadiberbagai  literature  mulai  dari  kosa  kata,  pola  kalimat  dan latar belakang situasi. Kemudian data dan informasi yang diperoleh diproses dalam sistem kategorisasi untuk  memilah-milah  data  sesuai  dengan  substansi  permasalahan.  Proses  selanjutnya  berupa formulasi,  yakni  dengan  cara  mengamati  kecenderungan,  mencari  hubungan  asosiasional  untuk selanjutnya  data  tersebut  diinterpretasikan  secara  rasional  dan  sistematis.  Seluruh  proses  penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis diimplementasikan dalam siklus yang interaktif.
22 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi .
23 “Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  untuk  Indonesia,”  Pasal  271,  diakses  8  Agustus  2021, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun~1847stbl.htm.
24 Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alpabeta, 2015).
25 Rianto Adi, Metodologi penelitian sosial dan hukum (Jakarta: Granit, 2004).
26 Adi, Metodologi penelitian sosial dan hukum , h.45.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Online)  : 2503-1929

## REASURANSI DALAM PERSPEKTIF MAQHOSID AL-SYARI’AH
Sebelum  lebih  jauh  membahas  tentang  reasuransi  dalam  perspektif  maqhashid  al-syari‟ah, maka  penulis  akan  memberikan  gambaran  tentang  eksistensi  maqashid  itu  sendiri.  Maqashid  secara etimologi  merupakan  bentuk  jamak  dari  maqṣad,  yang  bermakna  “maksud,  sasaran,  prinsip,  niat, tujuan,  dan  tujuan  akhir”,  dan  lain-lain.  Menurut  Auda,  secara  terminologi  maqᾱṣid  didefinisikan sebagai  pemahaman  makna-makna,  serta  sasaran  di  balik  suatu  hukum 27 .  Bagi  sejumlah  teoritikus hukum Islam, Maqashid adalah pernyataan alternatif untuk masholih. 28
Secara  historis  istilah maqasid  al-syari’ah telah  dimulai  dari  Imam  al-Haramain  al-Juwaini. Dalam  pandangannya,  memahami  maqasid  al-syari‟ah  dalam  menetapkan  hukum  Islam  sangatlah penting, karena seseorang tidak akan mampu menetapkan hukum sebelum memahami tujuan syari‟at itu  sendiri 29 .  Lebih  jauh  ia  mengelaborasi  maqasid  al-syari‟ah  tersebut  dalam  hubungannya  dengan „illat  dan  asl  yang  dapat  dikategorikan  ke  dalam  lima  bagian,  yaitu  asl  yang  masuk  dalam  kategori dharuriyyat (primer), al-hajah al-‘ammah (sekunder), makramat (tersier), sesuatu yang tidak termasuk kelompok  dharuriyyat  dan  hajiyyat,  dan  sesuatu  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  ketiga  kelompok sebelumya.  Singkatnya,  al-Juwaini  membagi  asl  atau  tujuan  tasyri‟  itu  menjadi  tiga  macam  yaitu dharuriyyat, hajiyyat, makramat ( tahsiniyyat ) 30 .
Idealnya konteks ini melahirkan beberapa kajian yang lebih mendalam perkembangan hukum Islam  Kontemporer,  hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin  maraknya  konsep-konsep  baru  yang memerlukan  pemecahan  dalam  sudut  pandang  hukum  islam,  sebagaimana  konsep  asuransi  dan reasuransi,  konsep  ini  semakin  marak  dan  berkembang  dengan  baik  di  Indonesia.  Sudut  pandang maqashid diperlukan untuk memposisikan persoalan tentang bagaimana keabsahan praktek ini dalam hukum Islam. Secara opsional, gambaran aspek maqhashid dalam reasuransi sebagaimana berikut :
Idealnya  konsep  asuransi  ini  memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat  pada  umumnya, pemenuhan  jaminan  kesehatan,  jaminan  keamanan  dan  jaminan  pendidikan  merupakan  hak  asasiah yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan yang lain. Jaminan ini merupakan salah satu upaya untuk  merelaisasikan  kehidupan  agama  yang  harmonis  sebagai  refleksi  dari  hifd  al-dhin,  memenuhi kebutuhan  hidup  sebagai  implementasi  dari  hifd  al-nafs,  meningkatnya  sumber  daya  manusia  yang
27 Jasser  Auda,  Shiraz  Khan,  dan  A.  S.  Al-Shaikh-Ali, Maqāṣid  Al-Sharīʻah:  a  beginner’s  guide , Occasional papers series 14 (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 14.
28 Muhammad  Iqbal  Fasa,  “Reformasi  Pemahaman  Teori  Maqasid  Syariah  (Analisis  Pendekatan  Sistem Jasser Audah),” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika
13, no. 2 (2016): 218–46, https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246.
29 Auda, Khan, dan Al-Shaikh-Ali, Maqāṣid Al-Sharīʻah , h. 17-21.
30 Imam  Al-Syatibi, Al-Muwaafaqat fi al-Ushul al-Syari’ah (Beirut: Dar al-kutub al Islamiyah, 2003), h. 45.
Hifd Al-Nafs Aspek Kemaslahatan Hajiyat Tahsiniyat
Dhoruriyat
Hifd Al-Dhin
Hifd Al-Nasl Hifd al-Aqlu Hifd al Mall Need For Health Need For Savety Need For Education
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
beriman, cerdas, dan terampil sebagai refleksi dari hifd al-Aql, meningkatnya kesejahteraan keluarga dengan  adanya  peluang  kerja  yang  baik  dan  distribusi  pendapatan  yang  merata  sebagai  refleksi  dari hifd  al-nasl,  dan  meningkatnya  pendapatan  individu  secara  finansial  dan  kemauan  untuk mendistribusikannya dengan membagi kepada orang yang membutuhkan sebagai refleksi dari Hifd al- Mall 31 .
Sedangkan  konsep  reasuransi  dalam  perspektif  maqhasid  al-syari‟ah  secara  opsional merupakan  bentuk  pelimpahan  tanggung  jawab  dari  penanggung  pertama  ( cending  company )  pada penanggung  kedua,  dua  bentuk  reasuransi  diatas  memberikan  gambaran  bahwa  konsep  ini  hampir sama dengan teori wakalah bil Ujroh dalam Islam. Secara garis besar teori ini menekankan pada aspek kepercayaan  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaannya  begitu  juga  pada  pelaksanaan  reasuransi secara proporsional berdasarkan kontrak/perjanjian asuransi. Wakalah Bil Ujrah merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (muwakil) yang memberikan kuasanya kepada (wakil), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan Ujrah ( fee /upah) kepada wakil yang mengerjakan  tugasnya  dan  kewajiban  bagi  wakil  untuk  menjalankan  tugas  dari  muwakil  dengan sebaik-baiknya,  tidak  boleh  membatalkan  secara  sepihak 32 .  Jadi  bisa  dikatakan  akad Wakalah  Bil Ujrah akan  melahirkan  sumber  kewajiban  yang  terpenuhi.  Dalam  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrase  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah.  Dalam  hukum  DSN  MUI memberikan  batasan  bahwa  Wakalah  bil  Ujrah  boleh  dilakukan  antara  perusahaan  asuransi  dengan peserta.  Wakalah  bil  Ujrah  adalah  pemberian  kuasa  dari  peserta  kepada  perusahaan  asuransi  untuk mengelola  dana  peserta  dengan  imbalan  pemberian  ujrah  (fee).  Wakalah  bil  Ujrah  dapat  diterapkan pada  produk  asuransi  yang  mengandung  unsur  tabungan  ( saving )  maupun  unsur  tabarru‟  ( non- saving ) 33 .
Dengan ketentuan akad yang harus tertera adalah akad Wakalah bil Ujrah dengan obyek yang meliputi  kegiatan  administrasi,  pengelolaan  dana,  pembayaran  klaim,  underwriting,  pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi. Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang- kurangnya  terdiri  dari  hak  dan  kewajiban  peserta  dan  perusahaan  asuransi;  besaran,  cara  dan  waktu pemotongan ujrah fee atas premi; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan 34 .
Kedudukan  dan  Ketentuan  Para  Pihak  dalam  Akad  Wakalah  bil  Ujrah,  dalam  akad  ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana; peserta (pemegang polis)  sebagai  individu,  dalam  produk  saving  dan  tabarru‟,  bertindak  sebagai  muwakkil  (pemberi kuasa) untuk mengelola dana; Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru‟ bertindak sebagai muwakkil (pemberi  kuasa)  untuk  mengelola  dana.  Wakil  tidak  boleh  mewakilkan  kepada pihak  lain  atas  kuasa  yang  diterimanya,  kecuali  atas  izin muwakkil (pemberi  kuasa);  Akad  Wakalah adalah  bersifat  amanah  ( yad  amanah )  dan  bukan  tanggungan  ( yad  dhaman )  sehingga  wakil  tidak menanggung  risiko  terhadap  kerugian  investasi  dengan  mengurangi  fee  yang  telah  diterimanya, kecuali  karena  kecerobohan  atau  wanprestasi.  Perusahaan  asuransi  sebagai  wakil  tidak  berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah 35 .
Dalam  ketentuan  Investasi,  perusahaan  asuransi  selaku  pemegang  amanah  wajib menginvestasikan  dana  yang  terkumpul  dan  investasi  wajib  dilakukan  sesuai  dengan  syariah.  Dalam pengelolaan  dana  investasi,  baik tabarru’ maupun  saving,  dapat  digunakan  akad Wakalah  bil  Ujrah dengan  mengikuti  ketentuan  seperti  di  atas,  akad  Mudharabah  dengan  mengikuti  ketentuan  fatwa Mudharabah.Aspek  kemaslahatan  yang  terkandung  dalam  konsep  reasuransi  ini  bersifat  bertumpu pada  aspek dhoruri dan hajiyat  konsep  pertama menempatkan  reasuransi  sebagai  pokok  pemenuhan pelimpahan  tanggungjawab  yang  diberikan  oleh  cending  company  kepada  penanggung  kedua  walau pada hakikatnya ada Quota Share baik keuntungan maupun resiko.
31 Al-Syatibi, Al-Muwaafaqat fi al-Ushul al-Syari’ah , h. 38.
32 “Akad Wakalah bi Al-Ujrah – DSN-MUI.”
33 “Akad Wakalah bi Al-Ujrah – DSN-MUI.”
34 “Akad Wakalah bi Al-Ujrah – DSN-MUI.”
35 “Akad Wakalah bi Al-Ujrah – DSN-MUI.”
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dimana  tolak  ukur  keuntungan  dan  resiko  antara  penanggung  pertama  dan  kedua  terletak dalam  keabsahan  perjanjian  reasuransi  itu  sediri.  Sifat  perjanjian  ini  sediri  memberikan  gambaran bahwa  kontrak-akad-  menjadi  pembahasan  yang  lebih  proporsional  dibanding  hakikat  reasuransi  itu sendiri. Jika konteks perjanjian ini jelas dan melibatkan antara perusahaan pertama, perusahan kedua dan  peserta  asuransi,  maka  aspek  ini  tidak  mengandung  gharar  karena  gharar  dari  segi  fiqih  bersifat penipuan  dan  tidak  mengetahui  barang  yang  diperjual  belikan  dan  tidak  dapat  diserahkan. 36 Gharar terjadi apabila kedua belah pihak, misalnya (peserta asuransi, pemegang polis,dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi 37 . Dalam kontek ini sesuai dengan QS Al- Maidah: 1;
ۗ ٌمُرُح ْنُتًَْأَو ِدْيَّصلا يِّلِحُه َرْيَغ ْنُكْيَلَع  ٰىَلْتُي اَه  َّلَِّإ ِماَعًَْ ْلْا ُةَويِهَب ْنُكَل  ْتَّلِحُأ ۚ ِدىُقُعْلاِب اىُفْوَأ اىٌَُهآ  َييِذَّلا اَهُّيَأ اَي ُديِرُي اَه ُنُكْحَي َ َّ  َّىِإ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (Yang  demikian  itu)  dengan  tidak  menghalalkan berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya” 38
Lebih  tepatnya,  kejelasan  perjanjian  reasuransi  pada  hakikatnya  dalam  melaksanakan  ganti kerugian  yang  diderita  oleh  penanggung  pertama/ceding  company,  baik  karena  pembayaran  yang sudah  dia  laksanakan  atau  karena  tanggung  jawabnya  untuk  membayar.  Asas  pemberian  ganti kerugian atau asas indemnitas merupakan bagian yang integral dalam perjanjian reasuransi. Di dalam perjanjian  reasuransi,  mengandung  satu  asas  umum,  yaitu  bahwa  penanggung  ulang  hanya bertanggung  jawab  untuk  memberi  ganti  kerugian  sejumlah  kerugian  yang  secara  riil  telah  diderita oleh penanggung pertama sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disetujui. Jadi perjanjian reasuransi,  pada  hakikatnya  adalah  perjanjian  untuk  melaksanakan  kewajiban  mengganti  kerugian yang  diderita  oleh  penanggung  pertama/ ceding  company baik  karena  pembayaran  ganti  rugi  yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan berdasarkan tanggung jawabnya untuk membayar ganti kerugian 39 .
Penanggung ulang hanya akan bertanggung jawab sebagian atau dalam suatu jumlah tertentu saja,  sesuai  dengan  syarat  dan  metode  yang  disepakati  dalam  perjanjian,  mengingat  sifat  perjanjian reasuransi  pada  dasamya  bertumpu  pada  asas  kebebasan  berkontrak  yang  sangat  dihormati,  dan mempunyai  tujuan  memberi  ganti  kerugian.  Menurut  pendapat  penulis,  pembatasan  tersebut merupakan satu hal yang sangat penting pula, karena di samping perjanjian reasuransi itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga sangat menjunjung tinggi iktikad baik yang sempurna dengan saling percaya  yang  sejujurnya.  Hal  ini  semua  adalah  tergantung  pada  kemauan  baik  para  pihak 40 . Sebagaimana hadis Rosululloh SAW:
Dari  Abu  Hurairah  Radliyallaahu‟Anhu  bahwa  Rasulullah  Shallallaahu'alaihi  wasallam bersabda:  "Barang  siapa  melepaskan  kesusahan  seorang  muslim  dari  kesusahan dunia,  Allah akan  melepaskan  kesusahannya  pada  hari  kiamat;  barang  siapa  memudahkan  seorang  yang
36 MuhammadSyafi‟i  Antonio, Bank  syariah:  dari  teori  ke  praktik:  Islamic  banking  =  al-masraf  Islam , Cet. 15, Kajian ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.35.
37 Sula, Asuransi syariah , h.58.
38 Agama Kementerian, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
39 Salifu dkk., The use of the concept of reassurance in clinical practice .
40 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
mendapat  kesusahan,  Allah  akan  memudahkan  urusannyadi  dunia  dan  akhirat;  dan barangsiapa  menutupi  (aib)  seorang  muslim,  Allah  akan  menutupi  (aibnya)  di  dunia  dan Akhirat;  dan  Allah selalu  akan  menolong  hambanya  selama  ia  menolong  saudaranya."  (H.R. Muslim, Nomor Hadis 2699). 41
Bagaimanapun  juga,  menurut  pendapat  penulis  yang  paling  utama  dan  penting  dalam penentuan  apakah  penanggung  ulang  harus  membayar  ganti  kerugian  atau  tidak  itu  adalah  terletak pada susunan redaksional dari perjanjian reasuransi itu sendiri. Jadi benar-benar tergantung pada apa yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks ini upaya dalam menjaga jiwa tercermin dalam seberapa  jauh  legalitas  perjanjian  reasuransi  yang  diberikan  oleh  penanggung  ulang  kepada  para nasabahnya. Hal ini menimbulkan ambiguitas dengan muncul sebuah pertanyaan baru, sebarapa jauh proteksi  yang  diberikan  oleh  penanggung  ulang  terhadap  nasabahnya?  Persoalan  ini  perlu  digaris bawahi sebagaimana tertera dalam Penerapan Pasal 1317 KUH Perdata tentang yang memperbolehkan seseorang  untuk  membuat  janji  yang  memberikan  keuntungan  bagi  pihak  ketiga.  Contohnya  adalah perjanjian asuransi jiwa yang  memberikan keuntungan kepada pihak ketiga. Pihak yang  menjanjikan dan  memberikan  hak  kepada  pihak  ketiga  disebut  stipulator.  Sedangkan  pihak  lawannya  adalah promisor 42 .
Aspek  kemaslahatan  yang  terkandung  dalam  perjanjian  ini  ada  dua  aspek  dalam implementasinya. Pertama ,  sebagai  implementasi  aspek hajiyat ,  dimana  perjanjian  ini  lebih memudahkan  peserta  asuransi  dalam  menjaminkan  harta  bendanya  dalam  berbagai  produk  asuransi. Kedua ,  sebagai  implementasi  dari  aspek tahsiniyat ,  dimana  cending  company  (perusahaan  pertama) memberikan  peluang  profit  kepada  perusahaan  kedua  (reasuradur)  sesuai  dengan  perjanjian  yang disepakati.  Kedua  aspek  ini  harus  ditopang  dalam  sistem  keterbukaan  dan  kebebasan  dalam berkontrak, hingga tidak ada unsur yang dirugikan dalam perjanjian ini.

## KESIMPULAN
Dalam  ketentuan  Investasi,  perusahaan  asuransi  selaku  pemegang  amanah  wajib menginvestasikan  dana  yang  terkumpul  dan  investasi  wajib  dilakukan  sesuai  dengan  syariah.  Dalam pengelolaan  dana  investasi,  baik  tabarru‟  maupun saving ,  dapat  digunakan  akad  Wakalah  bil  Ujrah dengan  mengikuti  ketentuan  seperti  di  atas,  akad  Mudharabah  dengan  mengikuti  ketentuan  fatwa Mudharabah.Aspek  kemaslahatan  yang  terkandung  dalam  konsep  reasuransi  ini  bersifat  bertumpu pada  aspek dhoruri dan hajiyat  konsep  pertama menempatkan  reasuransi  sebagai  pokok  pemenuhan pelimpahan  tanggungjawab  yang  diberikan  oleh  cending  company  kepada  penanggung  kedua  walau pada hakikatnya ada Quota Share baik keuntungan maupun resiko. Aspek paling pentingnya terletak pada perjanjian reasuransi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto. Metodologi penelitian sosial dan hukum . Jakarta: Granit, 2004.
“Akad  Wakalah  bi  Al-Ujrah  –  DSN-MUI.”  Diakses  8  Agustus  2021.  https://dsnmui.or.id/akad- wakalah-bi-al-ujrah/.
Al-Syatibi, Imam. Al-Muwaafaqat fi al-Ushul al-Syari’ah . Beirut: Dar al-kutub al Islamiyah, 2003.
Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank syariah: dari teori ke praktik: Islamic banking = al-masraf Islam . Cet. 15. Kajian ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
Auda,  Jasser,  Shiraz  Khan,  dan  A.  S.  Al-Shaikh-Ali. Maqāṣid  Al-Sharīʻah:  a  beginner’s  guide . Occasional papers series 14. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
“Daftar perusahaan
Reasuransi. pdf.” Diakses 8 Agustus 2021.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-
41 Abul  Husain  Muslim  bin  al-Hajjaj  al-Qusyairi  an-Naisaburi, Sahih  Muslim/Al-Jami  al-Shahih ,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), cet. 1, Hadis Nomor 2699
42 Hartono, Hukum asuransi dan perusahaan asuransi .h.45
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi- Sosial/Daftar%20perusahaan%20Reasuransi.pdf.
“Evaluation  of  pedestrian  reassurance  gained  by  higher  illuminances  in  residential  streets  using  the day–dark  approach  -  S  Fotios,  A  Liachenko  Monteiro,  J  Uttley,  2019.”  Diakses  13  Februari 2022. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477153518775464.
Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser  Audah).” HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika 13,  no.  2  (2016):  218–46. https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246.
Ganie, A. Junaedy. Hukum asuransi Indonesia . Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hartono, Sri Redjeki. Hukum asuransi dan perusahaan asuransi . Jakarta: Sinar Grafika, 1997. Kementerian, Agama. Al-Qur’an dan Tafsirnya . Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
“Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  untuk  Indonesia.”  Diakses  8  Agustus  2021. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1847/23tahun~1847stbl.htm.
Salifu, Yakubu, Samuel Akyirem, Jonathan Bayuo, Precious A Duodu, Mary Abboah-Offei, dan Irene Bossman. The  use  of  the  concept  of  reassurance  in  clinical  practice:  an  integrative  review . PROSPERO - University of York, 2021.
Sula, Muhammad Syakir. Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional . Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2004.
Suratman, dan Phillips Dillah. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alpabeta, 2015.
Traeger,  Adrian  C.,  Edel  T.  O‟Hagan,  Aidan  Cashin,  dan  James  H.  McAuley.  “Reassurance  for patients with non-specific conditions – a user‟s guide.” Brazilian Journal of Physical Therapy 21, no. 1 (2017): 1–6. https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2016.12.007.