## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDAN A
Studi Kasus Pada Wilayah Hukum POLRES Lampung Timur Provinsi Lampung
Oleh: Ermanita Permatasari 1 ermanita_handoko@yahoo.com

## Abstract
Sexual exploitation of children is popularly called by CSEC or Sexual Exploitation of Children is a fundamental violation of the rights of the child. The infringement consisted of sexual abuse by adults, a third person, or others. The child is treated as a sexual object. Sexual exploitation of children is a form of coercion and violence against children, and lead to forms of forced labor and slavery. Sexual exploitation of children is now becoming a matter of extreme concern that has yet to be resolved. Sexual exploitation of children is a crime against humanity that must be prevented and eliminated, because in addition to violating the Convention on Rights of the Child (CRC), also contrary to religious and cultural norms.
Criminal law protection of child victims of sexual exploitation embodied in Section 76 I and 88 Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. A form of legal protection for children as victims of CSEC in the jurisdiction of Police of East Lampung, among others Providing services optimally to the victim in the framework of the complaint and the disclosure of cases involving the victims, facilitate the implementation of a post mortem on the victim, Concealing the identity of the victim during the process of examination and Facilitating the process of assistance and rehabilitation to the victims.
Keywords: Protection of Criminal Law, the Child Victims of Sexual Exploitation
1 Dosen Tetap Prodi Syariah STAI Darussalam Lampung

## A. Pendahuluan
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan  yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang tidak menyatakan diri sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak konvensi PBB tentang Hak Anak (convention on the rights of the chilid) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat perlindungan anak, namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.
Eksploitasi Seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau Sexual Exploitation of Children adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Ekploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk  pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan. 2 . Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan.
2 Tanya dan Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (terjemahan), ECPAT Internasional, 2006
Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.
Masalah Eksploitasi seksual terhadap anak menjadi sorotan dunia internasional hal ini terbukti dengan adanya pertemuan awal yang dilakukan untuk menentang Eksploitasi seksual terhadap anak di Stocholm pada tahun 1996 yang menghasilkan deklarasi Stockholm, salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah adanya keharusan bagi setiap negara yang hadir membuat National Plan termasuk negara Indonesia dilanjutkan dengan pertemuan kedua di Yokohama tahun 2001 kemudian dilanjutkan kongres dunia yang ketiga yang diadakan di Brazil pada bulan November 2008.
Sebagai wujud keseriusan pemerintah Indonesia dalam masalah Eksploitasi seksual terhadap anak telah mengeluarkan kebijakan dengan lahirnya Kepres Nomor 87 tahun 2002 untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak namun, dalam implementasi semua perangkat kebijakan dan konvensi itu masih mengalami kendala, tantangan dan masalah. Banyak faktor yang membuat semua perangkat hukum dan konvensi itu tidak dapat berjalan secara maksimal atau malah sebaliknya, kontraproduktif dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Ini disebabkan, dalam implementasinya, berbagai konvensi dan kebijakan mengenai Eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia masih sangat dipengaruhi masalah politik, ekonomi, sosial dan kultural.
Perbuatan eskploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan.  Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereskploitasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat.
Selanjutnya berhubung yang melakukan pengeksploitasian seksual bukan hanya “pengguna” saja, tetapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri seperti “mucikari”, termasuk kepada perbuatan melakukan eksploitasi seksual maka perlu adanya hukuman bagi mereka, karena dampak negatif dari perbuatannya lebih luas bagi ketrentaman dan kesehatan sosial, masyarakat, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam.
Ekspoitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri. (Ecpat Internasional, 2006).

## B.  Perlindungan terhadap Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang  meliputi:
1. Non-diskriminasi
2.  Kepentingan yang terbaik bagi anak
3.  Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4.  Penghargaan terhadap pendapat anak
Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. 3
3 Maidin Gultom, Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak pada
Sehubungan dengan hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”. 4
Selanjutnya kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

## Pasal 21
(1). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
(2). Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
(3). Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(4). Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
(5).  Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
(6). Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan  kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan , Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, hlm.53.
4 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prospek Perlindungan Anak , Makalah: Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, hlm. 22.

## Pasal 22
“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

## Pasal 23
(1). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
(2). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## Pasal 24
“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.”
Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat dan setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :
1.  Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2.  Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3.  Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. 5

## C.  Eksploitasi Seksual terhadap Anak
Berbicara masalah eksploitasi sosial terhadap anak bukan hanya semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak segi, antara lain Agama, Psikikologis dan Hukum. Perbuatan eskploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan.  Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereskploitasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal pasal berikut ini :

## Pasal 59
(1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2). Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a.  Anak dalam situasi darurat;
b.  Anak yang berhadapan dengan hukum;
c.  Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d.  Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e.  Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.  Anak yang menjadi korban pornografi;
g.  Anak dengan HIV/AIDS;
5 Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum.  No.  4/Th.V/April  1999.  Fakultas  Hukum  Tarumanegara, Jakarta, 1999, hlm. 264-265.
h.  Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i.  Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j.  Anak korban kejahatan seksual;
k.  Anak korban jaringan terorisme;
l.  Anak Penyandang Disabilitas;
m.  Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n.  Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o.  Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

## Pasal 59A
Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a.  Penanganan  yang  cepat,  termasuk  pengobatan  dan/atau rehabilitasi  secara  fisik,  psikis,  dan  sosial,  serta  pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b.  Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
c.  Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
d.  Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

## Pasal 66
Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf  d dilakukan melalui:
a.  Penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b.  Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c.  Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

## Pasal 69A
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a.  Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b.  Rehabilitasi sosial;
c.  Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d.  Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Di dalam hukum pidana positif, khusunya dalam pasal 296 dijelaskan bahwa “ Barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah ”. (Moeljatno, 1999:108)
Melihat isinya, pasal diatas memang tidak membahas atau menulis kata mengenai “Eksploitasi Seksual”, tetapi jika mengkaji isi kandungan dari pasal tersebut, nampaknya pasal ini bisa dikategorikan sebagai pasal yang membahas mengenai Eksploitasi Seksual, hal ini dapat dilihat dari kalimat “Barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan,...”. dalam buku penjelasan Undang- undangnya dinyatakan dengan tegas bahwa pasal ini, berbicara tentang mucikari yang menyediakan tempat untuk melacur sebagai lahan usaha.
Berdasarkan pasal diatas pelakunya diancam dengan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah. Penjelasan yang lebih rinci mengenai masalah eksploitasi seksual terdapat dalam pasal 76 I dan pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak yakni :

## Pasal 76I
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

## Pasal 88
“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
Semua pasal diatas membahas mengenai larangan eksploitasi pada anak terutama pada pasal 88 yang secara tegas menyatakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain.

## D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur Propinsi Lampung
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis.
Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam :
a)  Bidang hukum publik
b)  Bidang hukum keperdataan.
Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi :
a)  Bidang sosial
b)  Bidang kesehatan
c)  Bidang pendidikan.
Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut
ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana, antara lain : Jurnal Ilmu Hukum 68, Bismar Siregar SH, menyebutkan “aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban”. 6
Mr. H. de Bie merumuskan kinderrecht (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak / remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Serta peraturan pelaksanaannya. 7
Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian jengdrecht (hukum perlindungan anak muda) dalam dua pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas “Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang”. 8
Dalam pengertian sempit, meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
a.  Ketentuan hukum perdata ( regels van civiel recht ) b.  Ketentuan hukum pidana ( regels van strafrecht ) c.  Ketentuan hukum acara ( procesrechtelijke regels )
Didalam Seminar Perlindungan Anak / Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:
1)  Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan megusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan  fisik,  mental  dan  sosial  anak  dan  remaja  yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
6 Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro,1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 3.
7 De Bie, Mr. M. Kinderrecht, Eerste Stuk (Civil Reehtelijke Deel ), Zwolle, NV. Uitgevers-
Maatschappy, WEJ. Tjeenk Willink, 1949. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990), hal. 7.
8 Doek, Prof. Mr. JE, en Mr. MMA Drewes, Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland, Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990), hal. 11.
2)  Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan,
Jurnal Ilmu Hukum 69, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.
Menurut Arif Gosita, Bahwa perlindungan anak merupakan upaya- upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anakyang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha- usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang 9 .
Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief,  Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (foundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas 10 .
Dalam pembahasan permasalahan penelitian ini lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum publik, yaitu hukum pidana. Peneliti melakukan penelitian lapangan (Field reseach) di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Polres Lampung Timur berlokasi di Jalan Adnan Sanjaya No.9, Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
Kasus-kasus mengenai Eksploitasi seksual terhadap anak ditangani oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berada dibawah Fungsi SATRESKRIM Polres Lampung Timur. Unit PPA Polres Lampung Timur didirikan tahun 2006. Menurut BRIPKA RIKI SETIAWAN, SH., MH. Selaku Kanit Unit PPA, sejak Unit PPA Polres Lampung Timur didirikan
9 Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia ,  Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 1.
10 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 153.
terdapat kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak yang paling banyak adalah masalah pelecehan seksual, pada kurun waktu tiga tahun terakhir sebagai berikut :
1.  Ditahun 2013 terdapat 24 perkara pelecehan seksual terhadap anak, Pasal yang dikenakan adalah Pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2.  Ditahun 2014 terdapat 30 perkara tentang pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Lampung Timur, Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku yaitu Pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3.  Ditahun 2015 terdapat 15 perkara pelecehan seksual terhadap anak, peraturan yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah UU Nomor 35 tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Sedangkan  untuk  kasus  Eksploitasi  seksual  terhadap  anak  /  ESKA masih jarang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Sejak Unit PPA didirikan hanya satu Kasus yang khusus tentang Eksploitasi Seksual terhadap Anak, yaitu pada tahun 2013 dengan data data sebagai berikut 11 :
No.LP :LP/63-B/11/2013/POLDALPG/POLRES LAMTIM, Tanggal 13 Februari 2013 No. Berkas Perkara :BP/16/IV/2013/RESKRIM, Tanggal 02 April 2013 Tersangka :1. BH (Inisial) 2. WH (Inisial) Korban : RS (Inisial) 15 tahun Melanggar Pasal : 1.  Pasal 2 UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang 2. Pasal 83 atau 88 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penyidik : 1. IPDA S.I. MARBUN 2. BRIPTU HALDIAN NAINGGOLAN
11 Petikan Wawancara dengan Kanit Unit PPA Polres Lampung Timur “Bripka Riki Setiawan, MH.” Tanggal 28 Juli 2015
TKP : Desa Sumberjo Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur Vonis : 4 tahun pidana penjara

## Kronologi dalam kasus ini :
Korban yang berusia 15 tahun beralamat asli di Desa Balam Asri Kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah ayahnya meninggal dunia, ibu korban yang bernama Neni Roslina berniat bekerja ke luar negri sebagai TKW. Kemudian korban dititipkan dirumah neneknya di Lampung Timur.
Korban yang sudah putus sekolah kemudian mengenal tersangka BH dan istrinya WH, kemudian oleh pelaku korban ditawari bekerja sebagai penjaga warung ditempat pelaku. Ternyata pekerjaan sebagai penjaga warung hanyalah kedok belaka, pelaku mulai menawarkan korban kepada para pengguna untuk dijajakan (dieksploitasi secara seksual). Awalnya korban tidak bersedia, tetapi karena takut dengan ancaman pelaku serta tergiur dengan iming-iming yang ditawarkan oleh pelaku akhirnya korban bersedia sebagai penjaja seks komersial.
Hal ini baru diketahui oleh ibu korban setelah kurun waktu 4 bulan, kemudian ibu korban melaporkan pelaku ke Polsek Way Jepara, karena kasus Perlindungan anak  tidak berada dibawah wewenang Polsek way Jepara, akhirnya kasus ini ditangani oleh Unit PPA yang berada dibawah fungsi SATRESKRIM Polres Lampung Timur 12 .
Dalam penanganan kasus ini Unit PPA Polres Lampung Timur juga melibatkan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Lampung Timur yang saat ini di pimpin oleh dr. Nanang Salman S., Sp.B. yang bergerak dalam bidang pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Polres Lampung Timur juga melibatkan LSM DAMAR  yang  beralamat  di  Jl.  MH  Thamrin  No.  14/42  Gotong  Royong- Bandar Lampung 35119. (0721) 264550 Fax : (0721) 25930, yang saat ini dipimpin oleh Selly Fitriani. Unit PPA Polres Lampung timur melibatkan kedua lembaga tersebut dengan maksud  memberikan pendampingan terhadap korban serta rehabilitasi mental dan psikis korban.
12 Petikan Wawancara dengan Brigpol Nainggolan, SH. Penyidik Unit PPA Polres Lampung Timur, Tanggal 21 Agustus 2015
Menurut dr. Nanang Salman S., Sp.B., 13 korban ESKA secara psikologis mengalami berbagai dampak emosional, psikologis dan fisik yang berat sebagai  akibat  dari  ekploitasi  yang  mereka  alami.  Kekerasan  fisik  yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit dan rasa takut, sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan bunuh diri. Disamping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual.
Salah satu dampak lain yang timbul adalah anak dapat mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Sebagai mahluk sosial, individu membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup, atau sekedar berinteraksi dan bersosialisasi. Namun, ESKA memberikan dampak berkurangnya rasa kepercayaan diri atau harga diri pada diri si anak. Anak cenderung mengalami kesulitan saat harus berinteraksi dengan lingkungan. Baik dari segi komunikasi maupun penyesuaian dirinya. Dengan kondisi yang demikian, anak cenderung menjadi menarik diri dari lingkungan sekitar, dan cenderung menjadi pribadi yang introvert atau tertutup.
Kasus yang dialami oleh korban ESKA juga dapat menimbulkan perasaan tidak berharga, yang mengakibatkan perilaku menyakiti diri, termasuk di dalamnya overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan. Perasaan tidak dibutuhkan hingga terbuang karena si anak merasa dirinya telah “rusak” oleh ekploitasi yang terjadi pada dirinya. Penelitian menunjukkan banyaknya laporan dari orang dewasa yang memiliki sejarah suram tentang eksploitasi seksual cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan emosi, dan pengabaian.
Selain itu menurut Selly Fitriani 14 , korban ESKA apabila tidak ditangani secara serius, dilakukan rehabilitasi mental dan psikologisnya dapat terganggu. dampak ESKA mampu  mempengaruhi kesehatan mental maupun  fisik  si  korban.  Sehat  dan  sakit  adalah  keadaan  biopsikososial yang menyatu dengan kehidupan manusia. Konsep ESKA yang mengacu pada perilaku paksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu
13 Petikan wawancara dengan Kepala P2TP2A kabupaten Lampung Timur , tanggal 31 Agustus 2015
14 Petikan Wawancara dengan Ketua Damar “Selly Fitriani”, tanggal 14 september 2015
penyebab dari keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak. Kesakitan mereka bermula pada kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal tersebut memicu timbulnya sakit mental di kemudian hari.
Menurut pasal 1 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu  usaha  pelayanan  mental,  fisik,  sosial,  ekonomi  terhadap  mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana.
Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka. Khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan para ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar. 15
Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 model :
1.  Model Hak-hak Prosedural (The Procedural Rights Model), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.
2.  Model Pelayanan (The Services Model), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya. 16
15 Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 105.
16 Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 85.
Perkembangan viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial) selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban yaitu :
a)  Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan .
b)  Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
c)  Proactive victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
d)  Perticipating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
e)  False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. 17
Menurut pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban berhak :
a)  Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya.
b)  Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
c)  Memberikan keterangan tanpa tekanan
d)  Mendapat penerjemah
e)  Bebas dari pertanyaan menjerat
f)  Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
g)  Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
h)  Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
i)  Mendapat identitas baru
j)  Mendapatkan tempat kediaman baru
17 Ibid , hal. 47.
k)  Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
l)  Mendapat nasihat hukum
m)  Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, meskipun belum semua hak anak sebagai korban tindak pidana ESKA dipenuhi/dilindungi. Wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA di wilayah hukum Polres Lampung Timur, ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi dapat diketahui pada uraian di bawah ini :
a)  Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
b)  Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
c)  Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
d)  Memfasilitasi proses pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban ESKA dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain.
Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap kewajiban setiap anggota masyarakat dan setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan

## E. Penutup
Pada dasarnya segala bentuk kekerasan terhadap anak dilarang baik oleh agama maupun peraturan perUndang-undangan. Setiap anak memiliki  hak  untuk  tumbuh  kembang  baik  secara  fisik  dan  mental. Eksploitasi seksual terhadap anak membawa dampak yang tidak baik terhadap anak yaitu dampak emosional, psikologis dan fisik yang berat sebagai  akibat  dari  ekploitasi  yang  mereka  alami.  Kekerasan  fisik  yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan luka, rasa sakit, rasa takut, rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan bunuh diri. Disamping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual.
Perlu dilakukan upaya prefentif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian dengan bekerja sama dengan istansi lain seperti Pemerintah Daerah, P2TP2A, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa- desa, sekolah-sekolah dan Dinas Kesehatan tentang Usia minimal usia anak boleh dipekerjaan dan bentuk-bentuk perlindungan anak.

## Daftar Pustaka
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prospek Perlindungan Anak , Makalah: Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer 2004.
______________. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999,
Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, 1999.
Ahmad Sofian, Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab , Bangkok: ESPAT International, 2008.
Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 1982.
Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi , Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara,  1990.
Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
Mr. M. Kinderrecht De Bie, Eerste Stuk (Civil Reehtelijke Deel ), Zwolle, NV. Uitgevers-Maatschappy, WEJ. Tjeenk Willink, 1949. (Dikutip oleh : Irma Setyowati, 1990).
Prof. Mr. JE Doek and Mr. MMA Drewes, Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland, Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984. (Dikutip oleh :
Irma Setyowati, 1990).
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak