PELING-BANGGAI 7 --BEREBUT IBUKOTA ;
(Studi Tentang analisis aktor dan dinamika konflik Pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun-2006)
Oleh: Moh Rafli Abbas,. S.IP,.M.Arts 8

## Abstrak
Studi  ini  di  rancang  untuk  mengungkap  apa  yang  sebenarnya  terjadi  dibalik  konflik berkepanjangan  dalam  pemindahan  Ibukota  Kabupaten  Banggai  Kepulauan  Propinsi Sulawesi  Tengah.  Di  Kabupaten  ini,  ada  dua  kubu  yang  memperebutkan  letak  ibukota Kabupatennya.  Ada  yang  menghendaki  Kota  Banggai  dan  ada  yang  menghendaki  Kota Salakan.  Masing-masing  kubu  punya  alasannya  sendiri,  namun  sama-sama  tidak  berterus terang dalam mengenai akar konflik yang mereka hadapi. Ketimpangan sepertinya luput dari perhatian kedua kubu. Tulisan ini lebih memfokuskan pada analisis aktor dan perkembangan tahapan-tahapan  konflik  dalam  kerangka  manajemen  konflik  perebutan  dan  pemindahan ibukota di era desentralisasi dan gencarnya spirit otonomisasi dan pemekaran daerah.

## Kata Kunci: Analisis Aktor, Dinamika Konflik, Pemindahan Ibukota
7 Pulau Peleng dan Banggai adalah nama pulau yang terletak di wilayah Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan, provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Di pulau ini terdapat hewan khas, seperti Kuskus Beruang, Kuskus Banggai, dan Tarsius Pulau Paleng.
Kata  “ Peling” yang  digunakan  penulis  hanyalah  merujuk  pada  aksen  pengucapan  masyarakat  lokal sehari-hari, sedangkan Kata “ Banggai” selain merujuk pada tempat dapat pula merujuk pada nama salah satu suku yang mendiami di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kerajaan tertua di Indonesia.
8 Staf Pengajar Pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UBB (Universitas Bangka Belitung)
A. Pendahuluan
Fenomena perpindahan ibukota merupakan  hal  yang  sering  terjadi  di Indonesia  khususnya  pada  level  Propinsi dan Kabupaten. Perpindahan suatu ibukota diatur  dalam  hukum  Administrasi  Negara yang  memandang  bahwa  sebuah  ibukota (Propinsi,  dan  Kabupaten)  adalah  tempat dinamis  yang  tidak  statis  dan  mampu menyesuaikan  dengan  perkembangan  dan kemajuan    daerah  sebagai  ibukota  yang siap  dan  layak  di  jadikan  sebuah  ibukota yang  baru.  Dimana  suatu  wilayah  yang menjadi  pusat  pertumbuhan  bagi  Daerah- daerah sekitarnya harus  wajib dan bersifat dinamis serta tanggap merespons perkembangan  dan  kemajuan  di  berbagai sektor  kehidupan  di  wilayahnya  tersebut, Namun  sebaliknya,  sifat  kestatisan  suatu ibukota justru menghambat perkembangan dan  kemajuan  aktivitas  pemerintahan  dan pelayanan publik di daerah tersebut.
Pemekaran daerah seharusnya memberi  manfaat  pada  masyarakat,  dan persoalan  ibukota  harusnya  mendapat perhatian  penuh  dari  Pemerintah  daerah. Memikirkan  kesejahteraan  dalam  kondisi konflik  bukanlah  perkara  mudah,  karena sebaik apapun konsep yag coba dijalankan oleh  pemerintah  daerah  maka  akan  selalu dipersalahkan  oleh  pihak  lain  berdasarkan kepentingan  tertentu.  Celakanya  ketika masing-masing  kubu  ini  mempresepsikan secara negatif kebijakan pemerintah
tersebut,  otomatis  suhu  konflik  semakin meningkat.  Dlam  posisi  ini,  Pemerintah selalu  bernasib  sial  dan  masyarakat menjadi tumbal.
Banyak  ahli  menjelaskan  gagasan pemekaran suatu daerah memiliki kecenderungan menimbulkan konflik horizontal  dan  vertikal.  Pernyataan  ini dapat  dilacak  dibeberapa  daerah  yang menjemput pemekaran langsung dibarengi dengan  menguatnya  gejolak  sosial  atau konflik  sosial.  Salah  satu  yang  ingin diteliti dalalam tulisan ini adalah kabupaten Banggai kepulauan yang dimekarkan berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999.  Namun  sejumlah  masalah  hingga saat  ini  masih  melilit  khususnya  polemik pemindahan ibukota kabupaten yang diatur dengan  UU  pemekarannya  menimbulkan perseteruan sampai saat ini
Selain konflik horizontal yang kerap menghiasi ruang pemekaran dan pembentukan  kabupaten  baru,  konflik yang  tak  kalah  menarik  adalah  konflik vertikal.  Bahkan  konflik  ini  terjadi  antara pemerintah  dengan  warganya,  pemerintah dengan pemerintah atau bahkan pengusaha dengan  masyarakat  setempat  (  Kaman,dan Osman, 2000). 9
Semakin besar dan meluasnya konflik  yang  terjadi  maka  upaya  untuk
9 Ahmad H. Kasman dan Osman H (2000) Damai yang  terkoyak;  Catatan  kelam  dari  Bumi Halmahera. Pustaka Podium.
memikirkan kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat menjadi dinomor  duakan  karena.  pemfokusan perhatian hanya tercurah kepada penyelesaian konflik tersebut. Memikirkan persoalan  kinflik  bukan  perkara  mudah dan sederhana, karena memikirkan konflik dalam  bentuk  apapun  berarti  berpikir tentang  tekanan.  Satu  sisi  pemerintah dituntut  memikirkan  kelompok  tertentu, sementara di pihak yang berbeda berusaha memikirkan  keterwakilan  kelompok  lain sehingga  dalam  mencari  titik  temu penyelesaian  hanya  akan  menaikan  tensi konflik  yang  terjadi.  Penyajian  ilustrasi  di atas oleh penulis, menunjukan suatu alasan mengapa  setiap  konflik  yang  terjadi khususnya  konflik  ibukota  di  Indonesia selalu menemui jalan buntu dan terasa sulit untuk  menemukan titik temu penyelesaian sehingga  yang  tampak  di  permukaan hanyalah sebuah konflik berkepanjangan.
Dari  sekian  banyak  kasus  yang  terjadi di  Indonesia,  hal  yang  samadialami  oleh kabupaten Banggai Kepulauan yang hingga  saat  ini  pun  masih  terjebak  dalam polemik perebutan letak ibukota Kabupaten. Dan acapkali upaya penyelesaiannya  mengalami  jalan  buntu. Akhirnya  memunculkan  rasa  putus  asa, serta ketidak percayaan kepada pemerintah semakin besar hingga berujung terhambatnya  proses  pembangunan  dan
pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi terganggu.  Tentunya  hal  ini  menguras tenaga  dan  fikiran,  dalam  posisi  yang demikian  masyarakatlah  yang  menjadi tumbal  dari  sebuah  ke-egoisan  yang dipertontonkan oleh para penentu kebijakan. Sungguh ironi memang sekaligus membuat penulis bertanya sampai  kapan  polemik  ini  dapat  berakhir? Entahlah.
Konflik ini berawal dengan terpilihnya  Drs.  H.  Irianto  Malinggong, MM sebagai Bupati 2006-2011.Sejak lama dia memiliki keinginan untuk memindahkan  Ibukota  Kabupaten,  dan terpilihnya  dia  sebagai  Bupati  membuka lebar-lebar  jalan  untuk  itu.  Langkah kontroversi  ini  yang  dinilai  sebagai  ―bom waktu‖  konflik.  Upayanya  mendapat reaksi  keras  dari  masyarakat,  seperti dilansir  oleh  harian  tempo.com  edisi 12/1/2009.
Bupati  Malinggong  sebelumnya telah  berkonsultasi  dengan  departemen dalam negeri tentang keinginannya setelah pelantikan  dirinya  sebagai  Bupati.  Setelah kepulangannya  ke  Banggai,  masyarakat menyambutnya  dengan  kemurkaan.  Ada kerumunan  massa  yang  mengenakan  ikat kepala merah, sebagian membawah parang,  dan  bom  ikan,  seraya  mengancam agar  Bupati  tidak  menginjakan  kakinya  di tanah  Banggai.  Melihat  kondisi  tersebut,
aparat  keamanan  tidak  bisa  memberikan jaminan  keamanan,  terpaksa  sang  Bupati melanjutkan perjalanannya ke kota salakan tempat  asalnya  dan  menjalankan  roda pemerintahan  disana,  sekaligus  langkah awal untuk memuluskan niatnya.
Selanjutnya, langkah tersebut diikuti  oleh  DPRD,  sementara  itu  Wakil Bupati  (Drs.Ehud  Salamat)  dan  Sekda (Drs.  Zakaria  kamindang)  masih  tetap berkantor  di  Banggai.  Entah  rencana  apa yang  hendak  disusun  oleh  dua  pejabat yang tidak langsung mengindahkan perintah  atasannya  ataukah  ini  hanyalah strategi  semata  untuk  mnghibur  dan meredam  gejolak masyarakat? Masyarakat Banggai  pun  menyegel  kantor  Bupati. Langkah  ini  diambil  karena  Bupati  yang baru  terpilih  ini  tidak  lagi  berkantor  di Banggai,  melainkan  di  Salakan  Ibukota baru  yang  dipaksakan  kepindahannya sehingga  proses  pelayanan  masyarakat menjadi lumpuh.
Bukan  hanya  itu  saja,  Warga kemudian  memblokir  pasokan  kebutuhan pokok dari Pulau Banggai menuju Salakan.  Tak  dapat  dipungkiri  selama  ini sebagian  kehidupan  warga  Salakan  masih bergantung pada Pulau Banggai khususnya kebutuhan  pokok  hal  ini  dikarenakan infrastruktur  perekonomian  yang  ada  di Banggai  lebih  maju  dibandingkan  dengan kota  Salakan.Kekisruhan  di  atas  berawal
dari  adanya  (dua)  pasal  yang  saling kontradiktif dan bahkan cenderung multitafsir dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun  1999  yang  menjelaskan  bahwa  ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan berada  di  Kota  Banggai.  Namun,  di  pasal yang lain juga diatur: ibu kota dipindahkan ke  Salakan  lima  tahun  kemudian,  berikut adalah  bunyi  pasal  demi  pasal  dari Undang-undang  tersebut  yang  menjadi duri  dalam  daging  konflik  pemekaran kabupaten ini:
Pasal 10 Ayat (3) yang menyatakan  bahwa:  Ibukota  Kabupaten Banggai  Kepulauan  berkedudukan  di Banggai.
Pasal 11 Yang menyatakan bahwa: Selambat-lambatnya dalam jangka  waktu  lima tahun  terhitung  sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan,Kedudukan Banggai Kepulauan,Kedudukan Ibukota dipindahkan ke salakan. Sebenarnya warga Kesatuan
Masyarakat  Hukum  Adat  Banggai,  pernah mengajukan  gugatan  ― judicial  review” keabsahan pasal yang mengatur pemindahan ibukota ke Mahkamah
Konstitusi  tanggal  18  Februari  2008  yang telah  didaftar  pada  registrasi  Perkara Nomor 6/PUU-VI/2008. Untuk bisa memutuskan  apakah  pasal  ini  sah  sesuai dengan  konstitusi,  namun  hingga  saat  ini
semenjak kepindahanya, belum memperoleh solusi yang jelas.
Sebenarnya Pasal  10 dan Pasal  11 UU 51 Tahun 1999 telah ada setelah daerah ini lepas  dari  kabupaten  induk.  Hanya  saja pada  waktu  itu  yang  menjadi  Bupati adalah orang Banggai jadi persiapan untuk menjalankan  UU  tersebut  tidak  terealisasi dengan  alasan  bahwa  kota  Salakan  dari segi  kelayakan  memang  tidak  memenuhi syarat  sebagai  Ibukota  Kabupaten  hal  ini didukung  oleh  tim  dari  Balitbang.  Tidak bisa  di  pungkiri  memang  kota  Salakan dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  sehari- hari  masih  bergantung  dari  kota  Banggai yang  notabene  lebih  maju  dari  segi perekonomian.
Namun  Bupati  yg  terpilih  tanpa memikirkan  pertimbangan  tersebut,  yang secara  kebetulan  adalah  orang  Salakan ingin  merealisasi  kepindahan  Ibukota Kabupaten  sesuai  dengan  amanat  UU  51 tersebut  disinilah  sebenarnya  menjadi factor pemicu konflik. Dan hingga saat ini setelah  kepindahan  ibukota  ke  Salakan, walaupun kondisi konflik tidaklah memanas  seperti  di  awal  kepindahaanya akan  tetapi  kondisi  ini  menurut  penulis tidak  bisa  menjamin  bahwa  konflik perebutan  ibukota  ke  dua  daerah  ini  telah berakhir. Sehingga dibutuhkan penanganan  yang  serius  dari  pemerintah pusat  terahdaap  polemik  yang  di  hadapi
masyarakat  Banggai  Kepulauan  yang  tak kunjung menemukan jalan penyelesaiannya.  Fokus  dari  tulisan  ini adalah untuk mencoba menjelaskan bagaimana  analis  aktor  dan  dinamika konflik  pemindahan  ibukota  banggai kepulauan sampai pada tahap-tahap resolusi konflik.

## B. Kerangka Teoritik
Dalam masyarakat yang sedang mengalami konflik pada umumnya terdapat  dua  kelompok  besar  yang  terlibat serta  memiliki  perspektif  yang  berbeda dalam meraih kepentingannya. Paul Collier  (2003) 10 .  Dalam  penelitiannya yang  disponsori  oleh  Bank  Dunia  di negara-negara yang sedang dilanda konflik yang  terus-menerus  berlangsung  tanpa penyelesaian,  seperti  beberapa  negara  di Afrika  dan  Asia  Tenggara,  termasuk Indonesia  menyimpulkan  bahwa  konflik yang  berlangsung  terus–menerus,  dan tidak  menemukan  solusinya  yang  tepat, melahirkan dua perspektif yaitu greed dan grievance. Menurutnya, konflik bisa diartikan  dari  dua  pandangan  perspektif tersebut.  Dalam  perspektif greed, konflik adalah sesuatu event yang menguntungkan karena adanya peluang melakukan eksploitasi masyarakat melalui propaganda
10 Collier Paul. 2003. Breaking The Conflict Trap:
Civil War and Development Policy .
Washinton,DC. The World Bank,.
politik.  Dalam  situasi  konflik  itu  segala cara yang dapat dilakukan untuk mendatangkan  keuntungan,  seperti  halnya melakukan mobilisasi massa dan manipulasi  fakta  dalam  mediskreditkan lawan-lawan  politiknya.  Untuk  itu,  jika ingin survive , maka konflik harus diciptakan  dan  berupaya  agar  situasi masyarakat  berlangsung  terus-menerus dalam keadaan disharmonisasi.
Sementara  dalam  perspektif grievance konflik  dipandang  sebagai  ketidakadilan karena  dapat  merugikan,  terdzalimi  serta dapat  mengancam  eksistensinya.  Mereka yang  mengalami  ketidakadilan  dan  rasa kekecewaan yang mendalam, akan melakukan  tindakan emergency untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman,  yaitu  mau  tidak  mau  harus melakukan  perlawanan  dengan  segala strategi  dan  resiko.  Bahkan  menurut Klandermans  dan  Roggerband  (2007) 11 , grievance merupakan  salah  satu  sumber potensi  terjadinya  akumulasi  kekecewaan dan  rasa  frustasi  yang  dapat  berwujud dalam  bentuk  tindakan  aksi  kolektif  yang irrasional.  Bahkan  dapat  menjadi  sebuah formulasi  gerakan sosial untuk  melakukan perlawanan.  Oleh  karena  itu,  konflik,  di samping tidak menguntungkan
11 Bert Klandermans and Conny Roggeband. (ed).
2007. Handbook of Social Movements
AcrossDisciplines. New York. Springer Sciences + Business Media, LLC..
(disadvantaged) ,  akan  menggiring  ke  arah marjinalisasi  dan  diskriminatif  dalam lingkungan  politiknya  (Gurr,  1998) 12 .  Hal ini  bisa  terjadi  karena  menyangkut ancaman  eksistensi  masa  depan,  sehingga mereka  berupaya  melakukan  perlawanan dan  mencari  tindakan  alternatif  lain  untuk merebut  dan  memeroleh  kepentingan politiknya untuk hidup yang lebih layak.
Menurut  Collier  (2003) 13 ,  salah  satu penyebab terjadinya konflik adalah adanya persaingan dalam memperebutkan resources yang  langka  atau  sangat terbatas,  seperti  jabatan  politik.  Pendapat yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Oberg dan Strom (2008) 14 , bahwa resources bisa menjadi  sumber  konflik,  jika  terjadi ketimpangan  dalam  pendistribusiannya. Selanjutnya,  Oberg  dan  Strom  (2008) 15 mengatakan  bahwa disputes  over  the control  over resources,  or the distribution of  resources,  are  potensial  reasons  for civil  conflict. Sekalipun  Collier  (2003) 16
12 Gurr  Robert  Ted  (ed).  1980. Hand  Book  of Political  Conflict:  Theory  and  Research. New York.  TheFree  Press,  A  Division  of  Macmillan Publishing Co.,Inc.
________Ted (ed). 1998. Minorities at Risk:A Global View  of  Ethnopolitical  Conflicts, Washinton  DC.
United State Institute of Peace Press.
13 ibid
14 Oberg  Magnus  and  Strom  Kaare,(ed).  2008.
Resources,  Governance  and  Civil  Conflict . London.Routledge.  and  New  York.  Taylor  & Francis Group (ecpr).
15 ibid
16 ibid
dan  Hoeffler  (2001) 17 ,  mempunyai perbedaan  perspektif  tentang  konflik, mereka  sepakat  bahwa  konflik  terjadi untuk memperebutkan sumber-sumber politik  dan  ekonomi  dengan  tujuan  agar kelompok dapat mempertahankan eksistensinya .
Selain  itu  perebutan  lokasi  sebuah ibukota  bisa  terjadi  karena  di  dorong adanya  kesenjangan  pembangunan  yang menjadi  harapan  masyarakat.  Namun harapan akan hadirnya perubahan. Dengan pembangunan  yang  pesat,  ternyata  tidak berbading lurus dengan kebutuhan masyarakat.  Melainkan  lebih  ditentukan oleh keinginan elit politik lokal. Sementara di  ruang  kekuasaan  swasta,  konflik  sosial lebih  banyak  terjadi  karena  persaingan usaha (Dharmawan, 2008) 18 .
Merujuk  pernyataan  Myrdal  (1986) 19 , ekspansi suatu wilayah tertentu mempunyai  pengaruh  yang  merugikan serta  menimbulkan  ketidak  seimbangan antara  daerah.  Dimana  daerah  yang mengalami  pertumbuhan  dan  kemajuan akan  menarik  modal  dari  daerah-daerah
17 Hoeffler, Angke. 2001. “Greed and Grievance in Civil War”. www.world- bank.org/research/papers/greedandgrievance.ht m . 18 Dharmawan A.H. Bahan kuliah  Gerakan social dan dinamika masyarakat pedesaan Departemen  komunikasi  dan  pengembangan masyarakat IPB.
19 Myrdal,G.  1968,  gy  Asian  drama:  An  inquiry into  the  poverty  of  nations.London.Allen lanen,1968. And Regional Development policy.
lain  disekitarnya  hingga  investasi  menjadi kurang dan modal akan mengalir ke pusat- pusat pertumbuhan. Demikian pula kegiatan  perdagangan  yang  mengarah  ke pusat  pertumbuhan,  dalam  kondisi  ini, sangat  merugikan  daerah  dengan  tingkat pertumbuhan  rendah.  Situasi  ini  tentunya dapat menimbulkan kecemburuan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminasi.  Di  era  otonomi  kesempatan untuk  menuntut  ketidakadilan  seperti tuntutan  pemekaran  dan  pemindahan lokasi ibukota terbuka lebar tak jarang dari tuntutan  tersebut  menimbulkan  konflik horizontal yang menelan korban jiwa.
Di  ruang  kekuasaan  Negara,  konflik sosial berlangsung dalam praktek manajemen  pemerintahan  yang  dinilai cenderung  lalai  dan  bahkan  gagal  dalam prakteknya.  Sebagai  akibat  salah  olah- kewenangan  pengendalian  pembangunan yang  berlangsung  hirarki  dan  cenderung bersifat  top-down,  antara  pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat. Konflik ini banyak menjelaskan soal konflik kewenangan  yaitu  tentang  pengaturan pemerintahan  desentralisasi  sejak  UU Nomor  22  Thun  1999  sampai  UU  Nomor 32  Tahun  2004  berlansung  sebagai konsekuensi  dari  otonomi.  (Azis  Hasyimi, Arya  Hadi  Dharmawan,  dan  bambang
Juanda, 2010). 20

## C. Pemetaan  Konflik  Pemindahan
Ibukota Kabupaten Banggai
Kepulauan
Salah  satu  tujuan    pemetaan  konflik dihampir semua studi-studi konflik sebenarnya adalah untuk memahami situasi  konflik  dengan  melihat  hubungan diantara  berbagai  pihak  yang  berkonflik secara  jelas  terutama  tentang  hubungan dimana  letak  kekuasaan,  keseimbangan diantara  pihak  yang  bertikai,  melihat hubungan  relasi  dan  arah  awal  intervensi terjadinya konflik tersebut.
20 Analisis  konflik  perbutan  wilayah  di  propinsi Maluku  Utara;  Studi  kasus  konflik  perebutan wilayah  antara  kab.  Halmahera  Barat  dan kabupaten Halmahera Utara tentang enam desa. (sodality:  trans  disiplin  sosiologi,  komunikasi dan ekologi manusia vol.4, No.1 2010/21.

## Identifikasi Aktor-aktor yang Berkonflik
Dari  uraian  kasus  konflik  pemindahan ibukota  kabupaten  banggai  kepulauan  di atas,  maka  dapat  di  identifikasi  para  aktor yang terlibat dalam konflik tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pihak I : Masyarakat Banggai
2. Pihak II: Bupati Banggai Kepulauan ( Pemda Kabupaten)
3. Pihak  III:  Forum  Mondupulian Banggai  bersatu  (FMBB)  /  yang terdiri dari elemen warga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai
4. Pihak IV: DPRD Kab. Bangkep
5. Pihak V: Polres Banggai
6. Pihak  VI:  Pemerintah  propinsi (sebagai  aktor  yang  terlibat  secara tiak langsung)
7. Isu  Konfliknya  :  pemindahan  letak
ibukota kabupaten banggai kepulauan  dari  kota  Banggai  ke kota Salakan.
Dari  penjabaran  peta  konflik  di  atas maka  dapat  dilihat  relasi  masing-masing aktor dan masing-masing relasinya menujukan  adanya  pola  konflik  yang berbeda-beda  di  setiap  aktor  yang  ikut andil  dalam  eskalasi  konflik  pemindahan Ibukota  Banggai  Kepulauan.  Oleh  karena itu  penjeasan  dari  peta  konflik  tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:
- Pemicu  awal  konflik  pemekaran Banggai  kepulauan  adalah  antara Bupati  terpilih  Banggai  kepulauan Drs.  Irianto  Malinggog  dengan masyarakat  banggai  dan  FMBB untuk menentang dan antipati serta
menolak keberadaan Bupati Irianto yang  sejak  saat  itu  menjalankan roda pemerintahannya tidak lagi  di Banggai melainkan di Salakan.
- Langkah untuk memindahkan ibukota tersebut walaupun mendapat  perlawanan  masyarakat Banggai  dan  FMBB,  namun  sang Bupati  mendapat  dukungan  dari sebagian  besar  anggota  DPRD Bangkep dan Pemerintah Propinsi.
- FMBB mempunyai hubungan yang baik  dengan  masyarakat  banggai karena merasa
mewakili kepentingan  masyarakat  Banggai untuk  tetap  menentang  kebijakan pemidahan Ibukota Kabupaten.
- Konflik  yang tercipta antara Polres Bangkep  dengan  FMBB  diawali dengan  adanya  penangkapan  yang dilakukan oleh pihak Polres terhadap  oknum  FMBB  yang melakukan penyegelan dan pengusiran  para  PNS  saat  masih berkantor.  Tindakan  ini  bagi  polisi
dianggap  mengganggu  jalannya pelayanan kepada masyarakat.
- Selain itu, konflik antara Polisi dan masyarakat
Banggai terjadi disebabkan  adanya  4  orang  korban penembakan  warga  masyarakat Banggai  yang  meninggal  dunia dalam tindakan penghalauan massa oleh  aparat  kepolisian  terhadap aksi  penyerangan  masyarakat  di Mapolsek  Banggai.  Akan  tetapi menurut  masyarakat,  hal  tersebut adalah  faktor  salah  tembak  Polisi dan  oknum  Polisi  yang  melakukan penembakan  harus  diadili  sesuai hukum yang berlaku.
- Sementara  itu,  Polres  Banggai mempunyai  hubungan  yang  baik dengan  Pemda  bangkep  itu  sendiri hubungan  baik  tersebut  dibuktikan dengan kehadiran Kapolres
Bangkep M. Nazli dalam mengikuti  dan  menandatangani risalah  rapat  untuk  pemindahan ibukota  di  ruang  rapat  Depdan Otsus  Departemen  dalam  negeri  di Jakarta
D. Tahapan Konflik di Kabupaten Banggai Kepulauan

## 1. Fase Pra Konflik
Tahapan  ini  merupakan  tahap dimana  terdapat  ketidaksesuaian  antara sasaran  dan  tujuan  yang  dialami  antara masyarakat  Banggai dan  masyarakat Salakan  sehingga  timbul  konflik.  Namun konflik tersebut tersembunyi dari pandangan  Pemerintah  dan  kedua  belah pihak, dan saat itu pula terjadi ketegangan hubungan  antara  masyarakat  Banggai  dan Salakan.  Karena  saat  itu  mereka  saling menghindari  kontak  antara  satu  dengan yang  lain.  Pada  tahap  ini  juga  terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami UU No. 51 tahun 1999. Dalam UU  tersebut  ada  2  pasal  yang  saling kontradiktif yaitu pasal 10 ayat (3) tertulis ibukota  Kabupaten  Banggai  Kepulauan berkedudukan di  kota Banggai,  sedangkan pada  pasal  11  tertera  bahwa  selambat- lambatnya dalam jangka waktu lima tahun akan  di  pindahkan  ke  Salakan.  Namun masyarakat  Banggai  menganggap  bahwa ibukota  Kabupaten  Bangkep,  masih  tetap ada di Banggai sesuai dengan amanat pasal 10. Sedangkan masyarakat peling
(Salakan)  menganggap  ibukota  Bangkep harus  sudah  pindah  sesuai  yang  tertera pada pasal (11) tersebut.
2. Tahap Konfrontasi
Pada tahap ini konflik  pemindahan ibukota  Bangkep  semakin  terbuka.  Pada fase ini, salah satu pihak mulai melakukan
aksi  demonstrasi.  Dan  masing-masing pihak  mulai  mengumpulkan  sumber  daya dan kekuatan serta mencari sekutu dengan harapan  dapat  meningkatkan  konfrontasi dan  kekerasan.  Hubungan  diantara  Pemda khususnya  Bupati  dengan  masyarakat Banggai  menjadi  sangat  tegang  diantara pendukung  di  masing-masing  pihak  yang berkonflik.
Pada tahap konfrontasi ini  ditandai dengan  adanya  terbentuknya  aliansi  di masyarakat  yang  terdiri  dari  berbagai elemen masyarakat yang bergabung membentuk  wadah  dengan  nama  Forum Mondopulian  Banggai  Bersatu  (FMBB). Dan selanjutnya FMBB bersama massanya kerap  melaksanakan  aksi  unjuk  rasa  di kantor  Bupati  dan  kantor  DPRD.  FMBB juga melakukan sweeping terhadap kenderaan  Dinas  yang  coba  disebrangkan ke Salakan.
Puncak  dari  tahap  konfrontasi  ini adalah  aksi  penyegelan  kantor  Bupati, kantor  DPRD,  dan  kantor-kantor  Dinas milik  Pemda  Bangkep.  Oleh  FMBB langkah  yang  ditempuh  adalah  sebagai bentuk  protes  terhadap  Pemda  Bangkep yang  melaksanakan  proses  pemindahan Dinas-dinas  Operasional  secara  bertahap. Dan  sebagai  pemicu  dalam  tahapan  ini adalah pelaksanaan rapat sidang penentuan anggaran  APBD  oleh  DPRD  Bangkep yang  dilaksanakan  di  kota  Salakan
sehingga  membuat  masyarakat  Banggai meyakini  bahwa  ibukota  Kabupaten  telah pindah  ke  Salakan.  Dan  pada  tahapan  ini pula  Polres  Bangkep  berupaya  berperan aktif  dalam  penanganan  dan  pencegahan konflik  agar  tidak  berkembang  menjadi lebih  besar  yang  mengarah  pada  tindak kekerasan.  Antara  Pemda  Bangkep  dan masyarakat  banggai  pada  situasi  ini  tidak jarang  masih  terjadi  konflik-konflik  kecil yang  sewaktu-waktu  bisa  menimbulkan percikan api konflik episode selanjutnya.
3. Krisis konflik yang terjadi
konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten Bangkep  sebenarnya  belum  memasuki tahapan  krisis  seperti  konsep  krisis  dalam teori-teori  konflik,  karena  konflik  yang berlangsung di Banggai Kepulauan, belum terjadi  ketegangan  dan  kekerasan  yang hebat  diantara  pihak  Pemda  maupun  dari masyarakat Banggai yang belum menunjukan pertikaian  yang sengit hingga berakibat  jatuhnya  korban  jiwa  diantara ke-dua  belah  pihak  yang  bertikai.  Empat korban  jiwa  masyarakat  Banggai  jatuh justru  lebih  disebakan  oleh  tindakan represif  oleh  aparat  Kepolisian  sehingga terjadi penembakan yang tidak di inginkan oleh  semua  pihak  yang  terlibat  langsung ataupun  tidak  langsung  dalam  konflik pemindahan ibukota Banggai kepulauan.

## 4. Akibat  konflik  pemindahan ibukota
Pada  tahapan  ini  salah  satu  pihak mungkin  mengalahkan  pihak  lain  atau malah  kedua  pihak  tersebut  melakukan gencatan senjata. Dan satu pihak mungkin menyerah  atau  menyerah  atas  desakan pihak  lain.  Kedua  pihak  mungkin  setujuh melakukan  negoisasi  dengan  atau  tanpa bantuan  pihak  ke-tiga.  Satu  pihak  yang mempunyai otoritas lebih tinggi atau pihak lainnya  yang  lebih  berkuasa  memaksa kedua  pihak  yang  berkonflik  untuk menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi,  dan  kekerasan  pada  tahap  ini agak  menurun.  Dan  dalam  keadaan  ini memungkinkan adanya terciptanya kesempatan untuk menujuh kearah penyelesaian pertikaian.
5. Fase  Paskah  konflik  dan proses Resolusi
Pada  tahapan  ini  tentunya  masih tetap  dibutuhkan  peranan  Polres  Bangkep dalam  upaya  penanganan  konflik,  dengan melakukan  proses  mediasi  yaitu  dengan menjadi  salah  satu  pihak  ke-tiga  untuk menyelesaikan  permasalahan  kedudukan Ibukota. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertemuan yang dilakukan dan di prakarsai oleh  Kapolres  Bangkep  dengan  tujuan untuk  mempercepat  penyelesaian  konflik dengan cara membangun komunikasi yang
putus  antara  masyarakat  Banggai  dengan Bupati Bangkep. Mapolres Bangkep mengundang para tokoh masyarakat untuk berdialog  bersama  guna  mendapatkan kesepakatan  bersama  dalam  penyelesaian konflik.  Dari  pertemuan-pertemuan  yang digelar  tidak  menemukan  kesepakatan bersama, dan masing-masing pihak mempertahankan tujuannya atau kepentingannya masing-masing.
Upaya  resolusi  konflik  selanjutnya dapat  ditemui  dengan  adanya  pertemuan yang  di  prakarsai  oleh  Gubernur  Sulteng untuk  mempertemukan  Bupati  Bangkep dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  Bangkep termasuk  FMBB  dengan  tujuan  untuk mengakhiri  konflik  kedudukan  ibukota kabupaten  pertemuan  tersebut  dicapai dengan  tujuh  kesepakatan  yang  harus dilaksanakan  oleh  kedua  belah  kubu  yang berkonflik. Pada tahap ini situasi diselesaikan  dengan  cara  mengakhiri berbagai  konfrontasi.  Kekerasan  dan ketegangan  berkurang,  dan  hubungan kedua  belah  pihak  mengarah  menjadi normal kembali diantara pihak-pihak yang bertikai.  Akan  tetapi  jika  persoalan  dan masalah  yang  timbul  karena  tujuan  para pihak  yang  saling  bertentangan  tidak diatasi  dengan  baik,  maka  pada  tahap  ini sering  kali  kembali  menjadi  situasi  pra konflik.
Atas  dasar  hasil  kesepakatan  dari
berbagai  pihak  yang  berkonflik  maka dibentuklah  panitia  pemekaran  Kabupaten Banggai  Laut  yang  difasilitasi  oleh Pemerintah  Propinsi  dan  Pemerintah daerah Banggai kepulauan, guna menyiapkan pengusulan pemekaran kabupaten banggai  Laut  untuk  bisa masuk dalam  agenda  rapat  anggota  DPR-RI. Sampai  saat  ini  pengusulan  pemekaran Kabupaten  Banggai  Laut  telah  masuk dalam  agenda  rapat  anggota  DPR-RI  dan sedang menunggu hasil putusan penetapannya. Wacana pemekaran Banggai laut hingga saat ini masih menjadi topik  pembicaraan  yang  hangat  di  tengah masyarakat  dan  serasa  sebagai  obat penawar  konflik  bagi  kedua  daerah  yang bertikai.  Namun  bagi  penulis  apakah  isu pemekaran  ini  merupakan  solusi  yang terbaik  bagi  ke-dua  daerah  tersebut? Entahlah..esensinya pemekaran seharusnya mampu membawah perubahan yang mengarah ke- masing-masing kubu semoga.

## E. Kesimpulan
Ketersediaan banyaknya referensi buku tentang  studi  pemekaran,  maupun  hasil- hasil  penelitian  berupa  makalah,  jurnal, skripsi, tesis, dan desertasi yang membahas  tentang  konflik  pemekaran bukanlah  hal  yang  baru,  namun  Titik kebutaan  kajian  studi-studi  pemekaran
selama  ini  maupun  konflik-konflik  sosial lain  di  Indonesia,  lebih  menitik  beratkan pada  isu  primordial  yang  berbasis  agama dan  etnis  dan  cenderung  skeptif  pada  elit dan  sudut  pandangnya  patologis  kerap menjadi penjelasan dominan bagi serangkaian  konflik  yang  terjadi  selama proses  pemekaran  dan  pemindahan  ibu kota.  Dan  bagi  penulis  ada  sejumlah persoalan  struktural  yang  selama  ini terlupakan dalam membedah dan menganalisis setiap konflik-konflik pemekaran  di  Indonesia.  Padahal  studi  ini sangat  penting  karena  di  era  otonomi sekarang  ini,  dengan  begitu  menjamurnya tuntutan  dari  daerah-daerah  untuk  bisa dimekarkan semakin tak terkendali sehingga memaksa Pemerintah mengeluarkan keputusan Moratorium pemekaran daerah.
Selain  itupula  tulisan  ini  diharapkan memberi  pelajaran  berharga  bagi  kita semua  terutama  pemerintah  pusat  yaitu sebagai bahan evaluasi khususnya Presiden,  Kemenendagri,  dan  DPR  Untuk lebih  selektif  lagi  dan  konsiten  dalam menjalankan agenda moratorium pemekaran  daerah  yang  sedang  bergulir. Sebab  banyak  daerah-daerah  otonom  baru pasca  pemekaran,  masih  banyak  yang mengalami masalah dalam konflik pemekaran yang tak kunjung terselesaikan.
Terutama mengenai masalah-masalah
internal  seperti  perebutan  letak  ibukota, ataupun masalah-masalah perebutan resource yang  dimiliki.  Tak  jarang  dalam menempuh penyelesaiannya menjadi konflik  bersifat  terbuka  yang  cenderung anarkis dan menelan korban jiwa.

## F. Sumber Acuan:
Ahmad  H.  Kasman  dan  Osman  H (2000)  Damai  yang  terkoyak;  Catatan kelam  dari  Bumi  Halmahera.  Pustaka Podium.
Analisis  konflik  perbutan  wilayah  di propinsi  Maluku  Utara;  Studi  kasus konflik  perebutan  wilayah  antara  kab. Halmahera Barat dan kabupaten Halmahera  Utara  tentang  enam  desa. (sodality: trans disiplin sosiologi, komunikasi  dan  ekologi  manusia  vol.4, No.1 2010/21.
Bert Klandermans and Conny Roggeband.  (ed).  2007. Handbook  of Social Movements AcrossDisciplines. New York.  Springer  Sciences  +  Business Media, LLC..
Collier  Paul.  2003. Breaking  The Conflict Trap: Civil War and Development Policy . Washinton,DC. The World Bank,.
Dharmawan A.H. Bahan kuliah Gerakan  social  dan  dinamika  masyarakat
pedesaan  Departemen  komunikasi  dan pengembangan masyarakat IPB.
Gurr  Robert  Ted  (ed).  1980. Hand Book  of  Political  Conflict:  Theory  and Research. New  York.  TheFree  Press,  A Division of Macmillan Publishing Co.,Inc.
________Ted (ed). 1998. Minorities at Risk:A  Global  View  of  Ethnopolitical Conflicts, Washinton  DC.  United  State
Institute of Peace Press.
Hoeffler,  Angke.  2001.  ―Greed  and Grievance  in  Civil  War‖. www.world- bank.org/research/papers/greedandgrieva nce.htm .
Myrdal,G.  1968,  gy  Asian  drama:  An inquiry into the poverty of nations.London.Allen  lanen,1968.  And Regional Development policy.
Oberg  Magnus  and  Strom  Kaare,(ed). 2008. Resources,  Governance  and  Civil Conflict .  London.Routledge.  and  New York. Taylor & Francis Group (ecpr).