## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 03, Nomor 01, Juli 2021

## PERAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Agnes Grace Aritonang Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Universitas Indonesia Kampus Salemba, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat 10430 agnesgrace16@gmail.com/ agnes.grace91@ui.ac.id

## Abstract
The relationship between the environment and humans is a unity to achieve the balance of the universe. Sustainable development that is environmentally sound is a reflection of the prosperity of the people. Humans are encouraged to achieve satisfaction and prosperity through arbitrary exploitation  of  nature  with  the  act  of  heeding  environmental  sustainability.  The  case  of environmental  pollution  that  never  ends  proves  the  weakness  of  law  enforcement  officers  in Indonesia.  The  public  no  longer  trusts  dispute  resolution  through  the  courts  due  to  the complexity of the bureaucracy. Regarding environmental disputes that are not resolved through the courts, the community is given a choice through non-litigation or out of court, which can be reached  by  mediation,  conciliation,  or  arbitration  mechanisms.  The  non-litigation  path  that presents informality mechanisms such as deliberation to reach a final agreement is considered capable of being the best solution for resolving environmental disputes for the community.
Keywords :  Natural  Resources  Exploitation;  Environmental  Disputes;  Dispute  Resolution Outside The Court

## Abstrak
Hubungan antara lingkungan hidup dengan manusia merupakan satu kesatuan untuk mencapai keseimbangan  alam  semesta.  Pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan menjadi  cerminan  kemakmuran  rakyat.  Manusia  didorong  untuk  mencapai  kepuasan  dan kemakmurannya  melalui  eksploitasi  alam  yang  semena-mena  dengan  tindak  mengindahkan kelestarian  lingkungan  hidup.  Kasus  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  tidak  kunjung  usai membuktikan  lemahnya  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia.  Jalur  penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan  tidak  lagi  dipercayai  oleh  masyarakat  akibat  rumitnya  birokrasi.  Terhadap sengketa  lingkungan  yang  tidak  terselesaikan  melalui  jalur  pengadilan,  masyarakat  diberikan pilihan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yang dapat ditempuh dengan mekanisme mediasi,  konsiliasi,  maupun  arbitrase.  Jalur  non  litigasi  yang  menghadirkan  mekanisme informalitas  seperti  musyawarah  mufakat  guna  mencapai  suatu  kesepakatan  akhir,  dinilai mampu menjadi solusi terbaik penyelesaian sengketa lingkungan hidup bagi masyarakat.
Kata kunci :   Eksploitasi  Sumber  Daya  Alam;  Sengketa  Lingkungan  Hidup;  Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

## A.   Pendahuluan
Sumber daya alam berlimpah  yang  dimiliki  oleh  Indonesia kian  hari semakin mengalami penurunan kualitas  dan kuantitas  akibat  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang
digunakan tidak pada tempatnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya diharapkan menjadi  sarana  pengembang  dan  pelestari  alam,  justru  menjadi  alat  perusak  akibat  tindakan eksploitasi  semena  -  mena  dan  tingginya  tingkat  pembangunan  industri  kelas  berat  untuk memenuhi  standar  kebutuhan  hidup  manusia 1 .  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Agus Purnomo  bahwa  antara  manusia  dengan  alam  secara  filosofis  saling  memiliki  keterkaitan. Dalam  satu  pandangan,  manusia  diyakini  sebagai  seorang  pemilik  juga  pengambil  seluruh manfaat  yang  dimiliki  oleh  bumi  dan  menguasai  segenap  kehidupan  di  bawah  di  atasnya, sedangkan  pandangan  yang  lainnya  meyakini  bahwa  manusia  itu  seyogyanya  adalah  bagian dari alam semesta 2 .
Hubungan  antara  manusia  dengan  lingkungan  hidup  harus  saling  timbal  balik  dengan tetap  menjaga  keselarasan,  keseimbangan  dan  keserasian  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan agar seluruh sumber daya alam di bumi ini dipergunakaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 3 . Salah satu bentuk perwujudan kemakmuran  rakyat  yang  dimaksud  adalah  dengan  pelaksanaan  pembangunan  secara berkelanjutan  (sustainable  development).  Dengan  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan,  diharapkan  ada  daya  dukung  terhadap  seluruh  kegiatan pembangunan agar selalu terjaga dan seimbang sehingga nantinya hasil dari pembangunan ini dapat  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan  generasi,  baik  masa  kini  maupun  masa  yang  akan datang. 4
Dalam  proses  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  dengan  wawasan  lingkungan tersebut,  pemerintah  Indonesia  sendiri  telah  memiliki  suatu  komitmen  kuat  yaitu  :  Pertama, adanya  pengakuan  terhadap  subjective  rights  dalam  pengelolaan  lingkungan  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945; Kedua, mengakui bahwa elemen berwawasan lingkungan adalah hal yang penting dalam menunjang perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 5 Amanat  lain  tersirat  dalam Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  dimana  secara  tidak
1 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem , (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hal. 177
2 E.  Shobirin  Najd  et  al, Diseminasi Hak  Asasi  Manusia,  Perspektif dan Aksi ,  (Jakarta: Cesta  LP3ES, 2000), hal. 137)
3 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 33 ayat (3)
4 Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003), hal. 16
5 Jimly  Asshiddiqie, Green  Constitution  (Nuansa  Hijau  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945), (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 6
langsung  pasal  ini  memberikan  penekanan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable development) merupakan poros utama majunya pembangunan ekonomi suatu negara. 6
Sejak  tahun  1972,  pemerintah  Indonesia  telah  memberikan  perhatian  khusus  terhadap pengelolaan  lingkungan  hidup,  yang  mana  pada  tahun  yang  sama  pemerintah  Indonesia bergabung dalam Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia Pertama yang diselenggarakan pada bulan Juni di Stockholm. Meski pada saat itu Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani sengketa lingkungan hidup. Konferensi Stockholm menjadi pencetus motto “Hanya Ada  Satu  Bumi  ( Only  One  Earth )” untuk  semua  manusia,  yang  dimana  di  dalamnya membahas  dan  mengkaji  problematika  lingkungan  hidup  di  berbagai  belahan  dunia. 7 Melalui konferensi  ini,  seluruh  pemerintahan  di  dunia  diikutsertakan  dalam  proses  penilaian  dan perencanaan  lingkungan  hidup,  penggalakan  partisipasi  masyarakat,  menyatukan  pendapat dan  sikap  peduli  negara  baik  yang  berkembang  maupun  yang  sudah  maju  untuk  ikut menyelamatkan bumi, dan mengembangkan pembangunan dengan tetap konsisten memelihara lingkungan hidup. 8
Dalam  konferensi  ini  terdapat  dua  pandangan  yang  berkesimpulan  bahwa  lingkungan hidup  yang  rusak  diakibatkan  oleh  Negara  yang  dihuni  oleh  masyarakat  miskin,  sedangkan pandangan  yang  lain  mengatakan  di  saat  Negara-negara  lainya  berambisi  untuk  melakukan pembangunan terus menerus, disaat itu jugalah lingkungan hidup dan sekitarnya habis terkikis hingga  mengakibatkan  kerusakan. 9 Dalam  Konferensi  Stockholm  ini  menghasilkan  sebuah kesepakatan  dimana  antara  konsep  pembangunan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  itu sebenarnya saling memiliki keterkaitan. Dimulai dari kemiskinan di suatu negara yang otomatis pertumbuhan  ekonominya  juga  sangat  kecil  bahkan  tidak  bertumbuh,  kemudian  tekanan kependudukan  di  negara-negara  berkembang,  pola  hidup  dan  konsumsi  warga  negara  yang sangat  berlebihan  pada  negara  maju  hingga  tidak  adanya  keseimbangan  antar  dalam perekonomian  nasional  yang  menjadi  penyebab  utama  permasalahan  atau  rusaknya lingkungan hidup dunia. 10
Dewasa  ini,  permasalahan  akan  lingkungan  hidup  bukanlah  hal  yang  baru  yang  dialami oleh  pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  sengketa  lingkungan
6 Ibid, hal. 7
7 Jen  Lidya, Kajian  Hukum  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  Menurut  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,  dalam Jurnal Lex Crimen , Vol. 6, No. 6, Agustus 2017, hal. 23
8 Handri  Wirastuti  dan  Rahadi  Wasi, Sengketa  Lingkungan  dan  Penyelesaiannya ,  dalam  Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 10, No. 2, Mei 2010, hal. 164
9 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan  Hukum  Pidana  menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 ,  (Yogyakarta  :  Graha  Ilmu, 2012), hal. 28
10 Jen Lidya, Op.Cit. , hal. 24
yang  belum  terselesaikan  atau  belum  mendapatkan  jalan  keluar  permasalahannya. Permasalahan  yang  tak  kunjung  selesai  dikarenakan  tidak  adanya  tindakan  nyata  dan  tegas dari  Pemerintah  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  secara  hukum  telah  sah  terbukti melakukan  pencemaran  lingkungan  hidup.  Tidak  hanya  itu,  masih  adanya  konflik-konflik kepentingan  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  hidup  yang  turut  menjadi  cerminan  lemahnya aparat penegak hukum di Indonesia. Beberapa kasus kerusakan lingkungan hidup yang cukup heboh  yaitu  kasus  pada  perusahaan  pulp  PT  Inti  Indorayon  Utama  yang  diberhentikan operasionalnya akibat terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan pada Mei 2000. Tidak hanya sampai disitu, PT Inti Indorayon Utama yang pada 5 April 2003 berubah nama menjadi PT  Toba Pulp Lestari Tbk masih terbukti melakukan kebohongan publik terkait dengan limbah kimia  yang  dihasilkan  dari  pabrik  pulp  tersebut.  Mereka  terbukti  telah  merusak  dan mencemarkan  tanah  bahkan  lingkungan  sekitar  masyarakat  adat  setempat.  Hingga  kini, masyarakat  adat  setempat  masih  melakukan  penuntutan  agar  perusahaan  tersebut  ditutup kegiatan  operasionalnya,  namun  aparat  penegak  hukum  dan  pemerintah  daerah  tidak menunjukkan adanya tindak tegas terhadap PT Toba Pulp Lestari, Tbk.
Apabila ditinjau dengan seksama, pengelolaan lingkungan hidup lebih dominan ditujukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan investasi dan tidak dimaknai sebagai suatu ecological and sustainable sense. Kondisi lingkungan hidup dengan ketersediaan sumber daya alam yang baik  dan  terpenuhi  sudah  menjadi  hak  asasi  manusia.  Hubungan  antara  hak  asasi  manusia (HAM)  dengan  lingkungan  hidup  menjadi  salah  satu  issue  yang  dipicu  karena  semakin meningkatnya  pencemaran  lingkungan  hidup  di  dunia  yang  diakibatkan  oleh  industri-industri yang  berkembang  pesat  dewasa  ini.  Secara  otomatis,  kerusakan  lingkungan  hidup  ini  akan meniadakan pemenuhan HAM, tidak hanya terbatas pada hak sosial, hak ekonomi, hak budaya namun  juga  hak  politik  bahkan  sipil  warga  negara.  Dalam  kurun  waktu  25  tahun  Indonesia mengenal hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan yang diharapkan untuk kemakmuran rakyat  belum  terwujud  signifikan.  Hal  ini  ditandai  dengan  masih  banyaknya  kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang belum selesai. Dapat dipastikan, hal ini disebabkan karena regulasi yang masih tumpang tindih, aparat penegak hukum bahkan pejabat pemerintah belum memiliki  karakter  profesional  dan  tegas,  sistem  peradilan  yang  tidak  jelas  dan  berbelit-belit, hingga dana pendukung penegakan hukum yang masih belum mencukupi. 11
Berkenaan  dengan  permasalahan  tersebut,  dalam  rangka  meminimalisir  pencemaran lingkungan  hidup,  harus  diperlukan  kerjasama  dari  para  ahli  lingkungan  yang  berasal  dari berbagai  displin  ilmu  guna  mendorong  dan  mewujudkan  pembinaan  dan  pengembangan
11 Handri Wirastuti, dkk, Op.Cit., hal 165
pembangunan  berkelanjutan  berwawasan  lingkungan. 12 Menyikapi  hal  ini,  diperlukan  suatu wujud  nyata  tindakan  terhadap  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  yang  terjadi  di Indonesia.  Indonesia  sendiri  mengenal  dua  sistem  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup yaitu  melalui  jalur  litigasi  (lembaga  peradilan)  dan  yang  kedua melalui  jalur  non  litigasi  (diluar pengadilan).

## B.   Pembahasan

## 1. Regulasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Dalam  artian  yang  sederhana,  hukum  lingkungan  dapat  dimaknai  sebagai  hukum  yang menganut  tatanan  lingkungan  hidup,  sebagaimana  juga  yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (UUPPLH) bahwa hukum  lingkungan  merupakan  hukum  yang  memiliki  hubungan  langsung  dengan  alam  dalam arti  yang  luas.  Maka  dapat  disimpulkan  hukum  lingkungan  adalah  intrumen  yuridis  bagi pengelolaan  lingkungan.  Koesnadi  Hardjasoemantri,  berpendapat  bahwa  dikarenakan  pelaku utama  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  pemerintah,  maka  secara  otomatis  hukum lingkungan  merupakan  bagian  dari  hukum  pemerintah  (bestuursrecht),  hukum  lingkungan pemerintah  (bestuursrechttelijk  milleurecht),  hukum  lingkungan  perdata  (privaat  rechttelijk milleurecht,  hukum  lingkungan  tata  negara  (staatrechttelijk  milleurecht),  hukum  lingkungan pidana  (strafrechttelijk  milleurecht)  dan  bidang  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan pengelolaan lingkungan hidup. 13
Dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH dinyatakan bahwa perselisihan yang terjadi antara dua belah  pihak  atau  lebih  yang  dipicu  oleh  kegiatan  yang  memiliki  potensi  dan/atau  berdampak pada  lingkungan  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  sengketa  lingkungan  hidup.  Dalam penyelesaian  sengketa  lingkunganpun dapat dilakukan melalui prosedur perwakilan atau  yang dikenal  dengan  class  action.  Lembaga  class  action  ini  berkedudukan  strategis  karena  dapat memberikan  peluang  besar  untuk  masyarakat  kelas  ekonomi  menengah  ke  bawah  dalam melakukan  penuntutan  atas  apa  yang  menjadi  hak  mereka,  seperti  :  hak  atas  pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. 14 Achmad  Santosa  berpendapat  bahwa  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  merupakan usaha  untuk  menegakkan  hukum  terhadap  lingkungan  hidup  melalui  berbagai  cara  dan pendekatan misalnya  seperti  instrumen  ekonomi,  pendidikan,  bantuan  teknis  ataupun  dengan
12 Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional ,  (Surabaya  : Airlangga University Press, 2000), hal. 3 13 Ibid 14 Sundari, Pengajuan  Gugatan  Secara  Class  Action:  Suatu  Studi  Perbandingan  &  Penerapannya  di Indonesia , (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2002), hal. 8
tekanan publik. Pendekatan yang dimaksud dapat ditempuh melalui Pendekatan Command and Control  (CAC),  Pendekatan  Ekonomi,  Pendekatan  Perilaku  (behaviour),  dan  Pendekatan Pendayagunaan  Tekanan  Publik. 15 Ditegaskan  juga  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009,  penegakan  hukum  lingkungan  terdiri  atas  tiga  kategori,  antara  lain  Penegakan  hukum lingkungan  administrative,  Penegakan  hukum  lingkungan  pidana,  dan  Penegakan  hukum lingkungan perdata. 16
Sedangkan  untuk  penegak  hukum  pada  masing-  masing  aspek  terdiri  atas  Aspek administratif,  Aspek  Pidana  dan  Aspek  Perdata.  Aspek  administratif  yang  terdiri  dari  pejabat administratif  atau  pemerintah. Aspek pidana,  yakni dimana terjadi penuntutan akibat monopoli yang dilakukan oleh   negara dan jaksa sebagai alat personifikasi negara. Aspek perdata, yakni pihak  yang  mengalami  kerugian  baik  individu  ataupun  kelompok  hingga  masyarakat  atau negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum 17
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  UUPPLH,  jika  sengketa  lingkungan hidup  terjadi,    maka  penegakan  hukumnya  harus  dilakukan  secara  bertahap  berdasarkan prinsip  hukum  penyelesaiannya,  yakni  secara  administratif,  pidana  ataupun  perdata  sesuai dengan  yang  tercantum  pada  BAB  XIII,  baik  melalui  jalur  pengadilan  ataupun  di  luar pengadilan.  Penelitian  ini,  akan  terfokus  pada  pembahasan  kritis  mengenai  mekanisme penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  atau  yang  biasa  disebut  juga dengan  alternative  dispute  resolution  (ADR).  Pada  umumnya,  mekanisme  non  pengadilan  ini menempuh  jalan  keluar  dengan  melaksanakan  prinsip  musyawarah  atau  kesepakatan  antar pihak tergugat dan penggugat.

## 2. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  melalui  Jalur  Non Pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ ADR)
Perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup luar pengadilan atau non  litigasi  di  Indonesia,    pada  dasarnya  diakibatkan  karena  fakta  yang  diterima  bahwa mekanisme penyelesaian jalur pengadilan atau litigasi cenderung memakan biaya yang cukup besar  dan  birokrasi  pengadilan  yang  berbelit-belit.  Ada  beberapa  penyebab  latar  belakang mengapa  sistem  ini  menjadi  cukup  diminati  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  antara  lain Sistem  alternative  dispute  resolution  atau  ADR  dinilai  lebih  fleksibel  dan  responsive  terhadap kebutuhan  para  pihak  yang  bersengketa.  Melalui  sistem  ADR  ini,  masyarakat  semakin dilibatkan  perannya  dalam  hal  penyelesaian  sengketa.  Melalui  sistem  ADR  ini,  akses  untuk
15 Mas  Achmad  Santosa, Good  Governance  &  Hukum  Lingkungan ,  (Jakarta  :  Indonesian  Center  for Environment Law (ICEL), 2001), hal. 234
16 Syahrul Machmud, Op.Cit , hal. 163
17 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan , (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal. 50
mencapai  suatu  keadilan  lebih  besar  sehingga    nantinya  setiap  perkara  ataupun  sengketa memiliki karakter khusus tersendiri. 18
Terdapat  dua  pandangan  mengenai  alternative  dispute  resolution  atau  ADR.  Pertama, Alternative  Dispute  Resolution  adalah  upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan  di  luar pengadilan,  yang  dapat  berupa  arbitrase,  negosiasi,  mediasi,  dan  konsiliasi;  Kedua,  ADR adalah  suatu  forum  untuk  menyelesaikan  sengketa  lingkungan  hidup  melalui  jalur  non  litigasi dan  arbitrase  (melalui  pihak  ketiga);  Ketiga,  ADR  merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  tidak  melalui  jalur  pengadilan  juga  tidak  hanya  sebatas  pada  arbitrase, negoisasi, dan mekanisme lainnya.
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  menurut  UUPPLH  pada dasarnya bersifat sukarela. Hal ini tertuang dalam Pasal 84 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan“.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  setiap  orang  diberikan  kebebasan  untuk  memilih mekanisme  mana  yang  akan  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan  dan  juga guna  melindungi  hak-hak  keperdataan  para  pihak  yang  bersengketa.  Akan  tetapi,  kebebasan yang  diberikan  ini  tidak  bersifat mutlak.  Artinya  masih  ada  pembatasan,  antara  lain:  Pertama, segala bentuk tindak pidana lingkungan hidup tidak boleh diterapkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan; Kedua, dalam hal kedua belah pihak telah memilih mekanisme penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  maka  secara  otomatis  sudah  tidak  diijinkan  lagi  untuk menggunakan mekanisme penyelesaian lainnya seperti melalui lembaga peradilan.
Adapun tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi ini adalah untuk mencapai suatu kesepakatan akan bentuk dan seberapa besar ganti rugi yang diperoleh, bentuk tindakan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup, jaminan akan tidak terulang kembali kasus pencemaran lingkungan, dan tindakan yang dilakukan guna mencegah konsekuensi negatif yang timbul terhadap lingkungan hidup dan sekitarnya.
Dengan  demikian,  mekanisme  penyelesaian  di  luar  pengadilan  pada  dasarnya  memiliki tujuan  finansial  dan  non  finansial.  Tujuan  finansial  menekankan  aspek  monetery  settlement atau  ganti  rugi,  sedangkan  non  finansial  lebih  mengarah  pada  tindakan  tertentu  seperti memasang  atau  memperbaiki  Unit  Pengelolaan  Limbah  (UPL  sehingga  menghasilkan  limbah dengan  standarisasi  Baku  Mutu  Lingkungan  Hidup  (BMLH).  Berbagai  usaha  yang  dapat dilakukan  untuk  mencapai  kesepakatan  itu  dapat  dilakukan  para  pihak  bersengketa  melalui metode  negoisasi  atau  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  atau  yang  disebut  dengan  arbitrase. Para  pihak  yang  bersengketa  diberikan  kebebasan  untuk  menentukan  mekanisme  yang
18 Jackson  Oktaryo, Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Luar Pengadilan , dalam Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 01, No. 02, September 2013,  hal. 33
8
digunakan dalam menyelesaiakan sengketa lingkungan, sebagaimana yang dimanatkan dalam Pasal 85 ayat (3) UUPLH.

## 3. Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  di  Luar  Pengadilan  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  menguraikan  beberapa  poin  penting.  Pertama  mengenai Alternatif  Penyelesaian Sengketa ,  sebagai  suatu  metode  penyelesaian  sengketa  melalui  prosedur  yang  telah disepakati  antar  para  pihak  yang  bersifat  mengikat.  Adapun  prosedur  yang  dijalankan  yaitu melalui  jalur  di  luar  pengadilan  atau  non  litigasi.  Jalur  non  litigasi  dapat  ditempuh  dengan beberapa metode, yakni Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian Para Ahli. 19 Konsultasi,  sebagai  suatu  metode  penyelesaian  yang  lebih  personal  antar  pihak  atau yang  biasa  disebut  dengan  klien  dengan  konsultan,  yang  dimana  si  konsultan  memberikan pendapat dan saran terhadap kebutuhan si klien, namun konsultan tersebut. Dengan kata lain, konsultan hanya sebatas memberikan pendapat hukum saja, selanjutnya mengenai keputusan jalan keluar akan diputusakan oleh pihak klien.
Negoisasi,  sebagai  suatu  metode  penyelesaian  dengan  cara  mendiskusikan permasalahan antara para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar
Mediasi, sebagai suatu metode penyelesaian yang dimana mediator memberikan fasilitas sebagai  pihak  komunikator  dan  negosiator  antara  kedua  belah  pihak  bersengketa  untuk menemukan titik temu penyelesaian sengketa. Mediasi biasanya memiliki karakter dimana para pihak bersukarela  bersedia menyelesaikan  sengketa  secara musyawarah  dengan  pertolongan mediator,  pihak  mediator  harus  bersifat  netral  atau  tidak  memihak  siapapun,  mediator  tidak memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  hasil  diskusi  atau  kesepakatan,  hanya  sebatas membantu  para  pihak  bersengkata  menemukan  solusi  sengketa,  dan  terakhir  seluruh  pihak memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  mencapai  kesepakatan. 20 Terhadap  mekanisme  ini,  Syahrizal Abbas  mengemukakan  terkait  keberadaan  mediator  sebagai  penengah  berarti  harus  berada pada posisi netral serta tidak memihak siapapun dalam usaha penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak bersengketa dengan adil dan seimbang,  serta membangun kepercayaan antar para pihak. 21
19 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa:  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 7
20 Jackson Oktaryo, Op. Cit , hal. 36
21 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional , (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 2
Konsiliasi,  sebagai  suatu  metode  penyelesaian  sengketa  lingkungan  dengan mengikutsertakan  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral  guna  membantu  para  pihak  bersengketa dalam  menemukan  penyelesaian  yang  telah  disetujui  para  pihak.  Perbedaan  nya  dengan mediator,  pihak  ketiga  ini  bersifat  pasif  atau  hanya  sebatas  pada  fungsional  prosedural  saja, sedangkan  mediator  berperan  secara  aktif  dalam  membantu  menyelesaikan  sengketa lingkungan.
Penilaian  dari  Para  Ahli,  yaitu  pendapat  hukum  yang  bersifat  mengikat  dari  lembaga arbitrase.  Sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  52  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  para  pihak  memiliki  hak  untuk  mengajukan  pendapat  yang  mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.
Poin penting lainnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,yakni mengenai Arbitrase. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  secara  tegas  membatasi  kedudukan  arbitrase  sebagai  cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jika dibandingan dengan metode seperti negoisasi, mediasi, atau konsiliasi, arbitrasi merupakan metode yang lebih formal. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak lebih terjamin karena ditangani oleh arbitrator yang terpilih berdasarkan keahlian yang dimiliki serta dapat menjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa. Adapun kelemahan mekanisme arbitrase ini antara  lain  cenderung memakan biaya  yang cukup  besar, hal  ini  dikarenakan  piak  yang  bersengketa  diwajibkan  membiayai  segala  keperluan penyelesaian  sengketa  dari  awal  dimulai  dari  honor  arbiter,  biaya  sewa  ruangan,  biaya kesekretariatan,  dan  sebagainya.  Selain  itu,  arbitrase  yang  besifat  permanen  sangat  jarang ditemui karena sebagian besar berada di kota-kota besar. 22
Lembaga arbitrase biasanya digunakan dalam ruang lingkup lingkungan bisnis serta para pihak  yang  terlibat  telah  memiliki  kesepakatan  melalui  suatu  sistem  klausul  perjanjian  yang berupa  menundukkan  diri  (submission)  dan  menyerahkan  urusan  penyelesaian  sengketa kepada pihak ketiga yang benar-benar sudah dipastikan netral. Lembaga arbitrase yang dikenal di Indonesia adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Badan ini memiliki wewenang penuh atas para  pihak untuk menyelesaikan sengketa  dan keputusan yang dihasilkan bersifat final atau langsung dan banding kepada para pihak. 23
22 Handri Wirastuti dan Rahadi Wasi, Op.Cit., hal 168 23 Jackson Oktaryo, Op.Cit, hal 38
Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jurnal Crepido, Volume 03, Nomor 01, Juli 2021, halaman 1-12
Tabel 1.
Perbandingan Keunggulan Antara Mediasi, Arbitrase dengan Jalur Pengadilan (Litigasi)
Sumber : Marwah Diah, 2008 Proses Mediasi Arbitrase Litigasi Pihak yang mengatur Para pihak parties Arbitrator Hakim Prosedur Informal Agak formal sesuai dengan peraturan berlaku Formalistik teknis Jangka Waktu 3-6 minggu 3-6 bulan 5-12 tahun Biaya Sangat murah Relatif mahal Sangat mahal Aturan Pembuktian Tidak perlu Agak informal dan tidak teknis Sangat formal dan teknis Publikasi Confidential dan pribadi Confidential dan pribadi Terbuka untuk umum Hubungan para pihak Sangat kooperatif Tidak kooperatif Tidak kooperatif Proses Negoisasi Berlaku kompromi antar para pihak Keras dan kokoh terhadap prinsip hukum Keras dan kokoh terhadap prinsip hukum Komunikasi Memperbaiki masa lalu Menghadapi jalan buntu Menghadapi jalan buntu Hasil Seimbang- Menang Kalah- Menang Kalah-Menang Performance Secara sukarela Emosional Emosi bergejolak

## C.   Simpulan
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  melalui  jalur  litigasi  dan  non litigasi, dengan mengacu sebab akibat pada hak-hak masyarakat yang dirugikan sebagai pihak penggugat  akibat  adanya  suatu  kegiatan  industri  ataupun  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang tanpa  memperhatikan  kualitas  dan  kelestarian  lingkungan  sekitarnya.  Penyelesaian  sengketa melalui  ADR  atau  alternative  dispute  resolution  dapat  dijadikan  solusi  utama  dalam  segala penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  karena  lebih  bersifat informalitas,  tidak  memakan  waktu  yang  lama  serta  melalui  diskusi  atau  musyawarah  guna mencapai  kesepakatan.  Meskipun mekanisme  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  diluar pengadilan  masih  memiliki  banyak  kelemahan,  kendati  demikian  mekanisme  ini  masih
merupakan bagian dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abbas, Syahrizal Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional , Jakarta: Kencana, 2011
Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution (Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009
Hamzah, Andi Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika,2005
Machmud,Syahrul Penegakan  Hukum  Lingkungan,  Penegakan  Hukum  Administrasi,  Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 , Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
Muhjad, Hadin Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteksi Indonesia , Yogyakarta : Genta Publishing, 2015
Najd,  E.  Shobirin  et  al, Diseminasi  Hak  Asasi  Manusia,  Perspektif  dan  Aksi ,  Jakarta:  Cesta LP3ES, 2000
Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Surabaya : Airlangga University Press, 2000
Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem , (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)
Santosa, Mas Achmad, Good Governance & Hukum  Lingkungan , Jakarta : Indonesian Center for Environment Law (ICEL), 2001
Soemarwoto, Otto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003
Sundari, Pengajuan Gugatan Secara Class Action: Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia , Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2002
Winarta,  Frans  Hendra, Hukum  Penyelesaian  Sengketa:  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Internasional , Jakarta: Sinar Grafika, 2011

## Jurnal:
Diah, Marwah, Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dalam Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5, No. 2, April 2008
Kasim,Ifdhal Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional , dalam Jurnal SUAR, Vol. 5, No. 10
Lidya,  Jen, Kajian  Hukum  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  Menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup , dalam Jurnal Lex Crimen , Vol. 6, No. 6, Agustus 2017
Oktaryo,  Jackson, Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di Luar Pengadilan , dalam Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 01, No. 02, September 2013

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138, TLN No. 3872
UU  Nomor 32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No. 140, TLN No. 5059