## PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DALAM  PENGAWASAN PERUSAHAAN  BERBASIS FINANCIAL  TECHNOLOGY
Abstract: The  rapid  growth  of  loan  service  providers  -  borrowing  money  based  on  information technology has apparently not been balanced with adequate education to the public, causing various effects / risks that arise from the many kinds of online loans and there are still many found unlisted or illegal organizing companies and the potential for leaking of user personal data that can be misused by  the  organizing  company  or  other  parties.  Consumer  protection  is  intended  as  any  effort  that ensures  legal  certainty  to  provide  consumer  protection,  as  in  Article  1  number  1  of  UUPK.  The existence of this UUPK, is to ensure the certainty of consumer protection law with the fulfillment of consumer rights. The problem that arises is what are the efforts of consumers in protecting themselves from financial technology practices in Indonesia? This research using normative juridical methods that are descriptive analytical results in conclusions from the problems discussed, namely: The results of  this  study  show  that  legal  protection  for  consumers  by  conducting  a  fintech-based  corporate supervision system is closely related to consumer protection law issues that are generally regulated in Law  No.  8  of  1999  on  Consumer  Protection.  Because  one  of  the  keys  so  that  consumers  can  be protected by their rights is to come from the extent of regulations related to supervision and supervision systems carried out by the government (in this case OJK) related to fintech companies themselves The step that must be done by the government is the implementation must be guided by Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 on Information Technology Lending Services.
Kata Kunci: legal protection, consumers, online loans
Abstrak: Pesatnya  pertumbuhan  penyedia  layanan  pinjam  -  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi  tersebut  rupanya  belum  diimbangi  dengan  edukasi  yang  memadai  kepada  masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan  penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. Bagaimanakah upaya konsumen dalam melindungi diri dari praktek financial technology di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas, yakni : Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa perlindungan  hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem  pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus  dilakukan pemerintah adalah  pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.
Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, pinjaman online

## PENDAHULUAN
Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan perbincangan terkini di Indonesia adalah Financial Technology (Fintech). Salah satu bentuk dasar Fintech adalah Peer to Peer Lending atau startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat
Indonesia yang belum tersentuh layanan per- bankan (unbanked people) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis P2P Lending menjadi  salah  satu  solusi  ter- batasnya akses layanan keuangan di tanah air dan  mewujudkan  inklusi  keuangan  melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

## Grece Linda Sihombing, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar

## Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara
Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Kebera- daan Fintech dapat  mendatangkan  proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Fintech merupakan implementasi dan peman- faatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilaku- kan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi (peer to peer atau P2P lending) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Ke- uangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis tek- nologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara peer to peer.
Keterlambatan pembayaran terkadang dilakukan oleh peminjam saat melakukan pin- jaman. Namun, perlu diketahui dengan data-data yang telah didaftarkan didalam platform tersebut dapat membuat penyelenggara layanan pinjaman online mengakses  semua  data  diri,  nomor telepon serta data-data lainnya dari handphone pengguna jasa. Belakangan ini keluhan masya- rakat mengenai praktik pinjam-meminjam online atau financial  technology (fintech) peer  to peer lending (P2P)  semakin ramai  menjadi perbincangan publik. Mulai dari cara penagihan yang kasar hingga tingginya bunga pinjaman menjadi persoalan yang paling sering dialami masyarakat sebagai konsumen. Jenis-jenis pela- nggaran hukum yang dilakukan fintech tersebut berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual.

## METODE
Kajian ini menggunakan analisis  dan eva- luasi  hukum  yang diartikan sebagai upaya me- ngetahui  keadaan  sebenarnya  atas  kondisi hukum  yang telah ada dalam rangka memberikan
penilaian  untuk  mengetahui  apakah  tujuan pembentukannya  telah  tercapai,  sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma  hukum  tersebut. Analisis dan evaluasi hukum pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (legal norm control mechanism). Mekanisme kontrol hukum oleh yudikatif di- laksanakan melalui “judicial review” dan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui “legislative control” atau “legislative review”. Sedangkan me- kanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga administrasi dilaksanakan melalui “administrative control” atau “executive review”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kedudukan Financial Technology sebagai Usaha Jasa Keuangan
Pada perkembangannya dewasa ini lem- baga  jasa keuangan  maupun lembaga  pem- biayaan menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pemba- yaran, transfer dana, dan sebagainya. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melak- sanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
Perkembangan teknologi dan sistem in- formasi pun semakin cepat, yang berdampak pada semakin mudah, efisien, dan efektifnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. Salah satu teknologi yang dekat dengan mas- yarakat dan semakin banyak dinikmati yakni penggunaan internet.  Sebagai tindak lanjut dari perkembangan internet yang semakin masif digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, maka lembaga keuangan dan lembaga pem- biayaan bersama dengan teknologi dan sistem informasi itu sendiri melahirkan inovasi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keuangan/finansial. Inovasi tersebut sering di- kenal  dengan  teknologi  finansial  (financial technology).
Fintech dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga yang menye- lenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang
bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, se- bagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  per- undang-undangan mengenai pergadaian, pen- jaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan  diawasi  oleh  OJK  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang me- manfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Secara umum, dapat diartikan bahwa teknologi finansial adalah lini bisnis  berbasis pada  penggunaan  perangkat lunak guna menyediakan layanan keuangan. Perusahaan-perusahaan teknologi finansial pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang di- dirikan dengan tujuan “menggangu” sistem keuangan yang sedang berjalan dan perusahaan- perusahaan yang  kurang mengandalkan  pe- rangkat lunak.
Fintech sendiri bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Jasa yang disediakan fintech  telah melakukan efisiensi terhadap layanan keuangan/ finansial dijalankan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank serta lembaga pembiayaan. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan fintech  yakni  memungkinkan  masyarakat melakukan transaksi keuangan, kredit, atau jasa keuangan lainnya tanpa memerlukan proses administrasi yang bertele-tele dan tanpa diperlu- kan identitas pribadi pihak yang bersangkutan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi, kredit atau jasa keuangan lainnya tanpa melakukan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank serta lembaga pem- biayaan konvensional. 6
Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan  transaksi, kredit  atau jasa keuangan lainnya tanpa melakukan prosedur- prosedur yang ditetapkan oleh lembaga ke- uangan baik bank maupun non bank serta lem- baga pembiayaan konvensional. Dasar hukum
penyelenggaraan fintech di Indonesia yaitu: a) Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran
b) Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
c) Peraturan BI No.18/17/PBI/2016 tentang
Uang Elektronik.
Fintech yang mulai eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat, yaitu dengan jenis Peer to Peer Lending (selanjutnya disebut Fintech jenis P2P  Lending)  ini  bergerak  dalam  bidang peminjaman uang. Mengawasi fintech jenis P2P Lending ini, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan Fintech jenis P2P Lendingi pada tanggal 28 Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Pera- turan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI).
Dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI berbunyi “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan  perizinan  kepada  OJK”.  Dalam  hal  ini penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem fintech jenis P2P  Lending  termasuk dalam lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Ter- batas maupun harus Koperasi dan harus me- ngantongi izin dari OJK sebelum menjalankan pengoperasiannya.
Akibat hukum yang timbul apabila tidak melakukan pendaftaran dan perizinan penyele- nggara fintech jenis P2P Lending sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah:
a. OJK tidak akan mengawasi penyelenggara yang  tidak  terdaftar,  jika  ada  kerugian terhadap konsumen maka itu berada diluar tanggung jawab OJK;
b. Jika ada penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang tidak terdaftar dan tidak men- dapatkan perizinan dari OJK, maka kegiatan operasinya akan diberhentikan oleh OJK;
c. OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Infor- matika  untuk  menghapus  aplikasi  atau

## layanan penyelenggara Fintech jenis P2P
Lending pada media sosial maupun elek- tronik.

## Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Layanan Financial Technoogy
Kehadiran perusahaan berbasis fintech di satu sisi membawa kemudahan bagi konsumen untuk lebih leluasa memilih produk yang sesuai dengan  keinginan,  akan  tetapi  di  sisi  lain membawa dampak negatif, dimana konsumen dapat  menjadi  objek  aktivitas  bisnis  untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dari pelaku usaha. Fenomena ini menyebabkan ke- dudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, dan berada pada posisi yang lemah.
Perlindungan  konsumen  merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan  perlindungan  hukum  antara konsumen  dengan  produsen.  Tidak  adanya perlindungan  yang  seimbang  menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kon- disi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melin- dungi, sehingga hak-hak konsumen dapat di- tegakkan.
Kedudukan pelaku usaha yang berada pada posisi yang lebih kuat, baik secara eko- nomis  maupun  segi  kekuasaan  (bargaining power,  bargaining  position)  dibandingkan dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindu- ngan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen.
Kerugian  yang  dialami  akibat  kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Perlindungan konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berhu- bungan  dan  membutuhkan,  menciptakan keselarasan secara materiil tidak sekedar formal.
Dengan lahirnya UU OJK, maka perlindu- ngan konsumen, khususnya pada sektor jasa
keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan: (a) terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) mampu me- lindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”
Untuk menjalankan tujuannya tersebut, maka Pasal 5 UU OJK menjelaskan fungsi dari OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan.” Menurut Pasal 1 angka 4 UU OJK, “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa Keuangan Lainnya”. Financial Technologi juga merupakan lembaga keuangan yaitu penggabu- ngan antara teknologi dan sistem finansial atau keuangan.
OJK memiliki kewenangan-kewenangan yang salah satunya adalah kewenangan dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan. Kewenangan untuk mengawasi (right to con- trol) ini memiliki 2 (dua) teknik pengawasan yaitu:
1. Pengawasan secara langsung (on-site super- vision) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan/atau lembaga keuangan dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk menge- tahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank;
2. Pengawasan  tidak  langsung  (off-site supervision) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank dan lembaga keuangan, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
Seperti yang telah dijelaskan diatas, se- bagai  otoritas  yang  berwenang  mengawasi
perusahaan fintech di Indonesia, hingga saat ini OJK baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan fintech, yaitu terkait pengawasan salah satu produk fintech yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini tentu saja sangat tidak memadai karena banyaknya kompleks kategori bentuk kegiatan, dan kemungkinan aktivitas yang biasa dilakukan oleh perusahaan fintech tersebut.
Oleh  sebab  itu,  OJK  perlu  membuat aturan yang jauh lebih lengkap dan mampu mangakomodir berbagai kemungkinan terkait sistem pengawasan fintech yang tidak sederhana di Indonesia. Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat di- tempuh langkah pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Pasal 28 UU OJK mem- berikan  kewenangan  bagi  OJK  melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.
Dalam hal ini OJK berwenang untuk me- lakukan tindakan pencegahan kerugian kon- sumen pengguna fintech. Tindakan lain dalam perlindungan  kepada  konsumen  dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen khususnya pengguna fintech. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh fintech termasuk membuat me- kanisme pengaduan konsumen yang dirugikan.
Terkait dengan pengawasan, salah satu hal yang sangat mendasar yang harus menjadi perhatian OJK adalah terkait “Transparansi”. Terkait dengan masalah transparansi tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian mendasar oleh OJK yaitu : (1) Terkait kewajiban seluruh perusahaan fintech untuk mendaftarkan badan usahanya kepada OJK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77//POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi;  (2) Terkait  kewajiban seluruh perusahaan fintech untuk melaporkan secara rutin mengenai kondisi bisnisnya kepada
OJK, termasuk transparansi mengenai dana yang dikelolanya;  (3)  Terkait  dengan  instrument khusus mengenai perlindungan konsumen serta kerahasiaan data.
Akibat hukum yang timbul apabila tidak melakukan pendaftaran dan perizinan penye- lenggara fintech jenis P2P Lending sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah OJK tidak akan mengawasi penyeleng- gara yang  tidak terdaftar, jika  ada kerugian terhadap  konsumen  maka  itu  berada  diluar tanggung jawab OJK. Jika ada penyelenggara Fintech jenis P2P Lending yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perizinan dari OJK, maka kegiatan operasinya akan diberhentikan oleh OJK. OJK akan memberikan surat reko- mendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau laya- nan penyelenggara Fintech jenis P2P Lending pada media sosial maupun elektronik.
Sisi lain, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan perusahaan fintech illegal sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan perusahaan fintech illegal ini melakukan berbagai pelanggaran terhadap kon- sumennya. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pencurian data pribadi, penerapan suku bunga pinjaman tinggi hingga penagihan intimidatif.
Persoalan tingkat suku bunga pinjaman tinggi juga menambah rangkaian permasalahan dalam  industri fintech. Industri fintech menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK pernah menyatakan tingkat suku bunga pinjaman perusahaan fintech legal sudah mencapai 19 % per bulan, sedangkan jumlah tingkat suku bunga perusahaan fintech illegal  diatas  rata-rata industri. Bahkan perusahaan fintech illegal ini menawarkan bunga 2-3% per hari.Jadi, sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlin- dungan konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-hak nya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait penga- wasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait peru- sahaan fintech itu sendiri.

## Upaya Konsumen dalam Melindungi Diri
dari Praktek Financial Technology Bentuk perlindungan konsumen adalah terpenuhinya hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen  harus  dipenuhi  agar  konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari ke- rugian akibat penggunaan produk, karena de- ngan pendidikan konsumen tersebut konsumen dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
Pemahaman konsumen terhadap produk atau penawaran yang ditawarkan oleh fintech sangat membantu para pengembang atau peru- sahaan dalam menjalankan proses perlindungan konsumen. Konsumen dituntut untuk lebih me- mahami serta mencari tahu lebih tentang produk yang akan mereka gunakan, konsep edukasi yang berjalan bahwa perusahaan memfasilitasi serta mengarahkan agar konsumen lebih cerdas dalam hal memilih produk yang mereka tawarkan dengan memanfaatkan web serta aplikasi dan cara lainnya.
Bentuk perlindungan konsumen dengan melakukan edukasi konsumen ini pun dapat mencegah para konsumen salah dalam melakukan transaksi maupun tidak tepat dalam melakukan pembiayaan produk.Penyelenggara jasa fintech harus memiliki mekanisme penerimaan penga- duan dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen menggunakan layanan atau produk yang ditawar- kan. Konsumen dapat melakukan pengaduan tentang layanan yang ditawarkan, tentu hal ini juga menjadi evaluasi tersendiri bagi penyele- nggara bila ada pengaduan dari konsumen, maka penyelenggara diharapkan lebih meningkatkan produknya dengan baik.
Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen juga harus dilakukan dengan baik, dikarenakan data tersebut bersifat digital se- hingga relatif mudah untuk dicuri datanya. Bukan tidak mungkin data yang masuk ke layanan fintech  disalahgunakan  oleh  penyelenggara fintech itu sendiri. Oleh karena itu terkait upaya perlindungan  terhadap  data  pribadi  dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:
a) Penyelenggara layanan wajib melakukan en- skripsi data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen;
b) Penyelenggara wajib menjaga keamanan data konsumen;
c) Penyelenggara wajib melakukan manajemen akses data;
d) Konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikan.
Terkait  penyalahgunaan  data  pribadi, pada dasarnya dijelaskan bahwa dalam UU ITE penggunaan data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data  yang  bersangkutan.  Setiap  orang  yang melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan kon- sumen atas cidera janji yang dilakukan penye- lenggara, yang meliputi tidak dilaksanakannya kewajiban pembiayaan atau pelunasan oleh penyelenggara, informasi, keterangan, dokumen yang diunggah atau dipublikasi oleh penyele- nggara di platform adalah palsu, tidak sah dan tidak benar dan cidera janji lainnya.
Konsumen berhak menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban yang seharusnya dilakukan selama masih berlangsungnya per- janjian pinjam-meminjam. Selanjutnya konsumen juga  berhak  meminta  penyelenggara  untuk membayar atau melunasi sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh penyelenggara kepada konsumen. Apabila tetap tidak ada itikad baik dari penyelenggara maka konsumen berhak me- lakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Ke- uangan sebagai lembaga yang berwenang mem- berikan sanksi administratif kepada penyele- nggara, seperti: peringatan tertulis kepada pe- nyelenggara, denda, pembatalan kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha.

## SIMPULAN

## Fintech dikategorikan sebagai Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya. Fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Secara umum, dapat diartikan bahwa teknologi finansial adalah lini bisnis berbasis pada peng-
gunaan perangkat lunak  guna menyediakan layanan keuangan. Dengan lahirnya UU OJK, maka perlindungan konsumen, khususnya pada sektor jasa keuangan turut menjadi tanggung jawab OJK. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a) terselenggaranya secara te- ratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masya- rakat.”
Bentuk perlindungan konsumen dengan melakukan edukasi konsumen ini pun dapat mencegah para konsumen  salah dalam me- lakukan transaksi maupun tidak tepat dalam melakukan pembiayaan produk. Penyelenggara jasa fintech harus memiliki mekanisme pene- rimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan. Konsumen dapat melakukan pengaduan tentang layanan yang ditawarkan.
Perlu adanya peningkatan upaya secara maksimal oleh OJK selaku  regulator  dan  pe- ngawas  dalam penyelenggaraan Fintech  Peer to Peer Lending  untuk mengoptimalkan seluruh koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam penyelenggaraan Fintech    Peer  to  Peer  Lending. OJK  harus mempersiapkan secara matang perihal regulasi perangkat hukum untuk mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa/persoalan hukum yang akan timbul dikemudian hari atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending baik yang legal (terdaftar dan berizin di OJK) maupun illegal (tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK).

## DAFTAR RUJUKAN

## Arifiyah,  Ismiyatul Perlindungan  Hukum
Terhadap  Pengguna  Pada  Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Hadi, Fauziah, Penerapan Financial Technology
(Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan  Digital  Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.2 No.1, Juli 2018 Holijah,    Pengintegrasian  Urgensi  dan Eksistensi  Tanggung  Jawab  Mutlak Produk  Barang  Cacat  Tersembunyi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  di  Era  Globalisasi,  Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 1, 2017) Iman,  Nofie, Financial  Technology  dan Lembaga  Keuangan,  (Yogyakarta  : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016)
Miru, Ahmadi Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2017)
Miru, Ahmadi Prinsip-Prinsip Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2011)
Ningrum, Ivana Elvia Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer  to  Peer  Lending  Yang  Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta, 2019)
Nizar, Muhammad Afdi Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di  Indonesia, Warta  Fiscal,  Edisi  #5, 2017)
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.1/ POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Rajagukguk,  Eman Pentingnya  Hukum Perlindungan  Konsumen  dalam  Era Perdagangan  Bebas dalam  Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan  Konsumen, (Bandung  : Mandar Maju, 2013)
Rahma, Tri Inda Fadhila Persepsi Mayarakat Kota  Medan  Terhadap  Penggunaan Financial  Technology, Jurnal  Literasi Hukum, Vol. III, No. 1, 2018)

## Ramadhanti, Tasya Febri dkk, Peranan OJK
Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Electronic Money Industri  Perbankan, Makalah  Ilmiah Universitas Udayana, 2018) Samsul, Indosentius Perlindungan Konsumen,
Kemungkinan  Penerapan  Tanggung Jawab  Mutlak, (Jakarta  :  Universitas Indonesia, 2004)
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Zaini, Zulfi Diane Indepedensi Bank Indonesia
dan  Penyelesaian  Bank  Bermasalah, (Bandung : CV Keni Media, 2012) Zulham,  Hukum Perlindungan  Konsumen,
(Jakarta : Kencana, 2013)