PRANATA PRANATA
H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Analisis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Konteks  Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi    Pegawai
Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan   Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung
Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Prosedur Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan
Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan  Pengujian Konstitusional (constitutional  Review) :  Pengalaman Jepang
Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi
Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 2015
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan  Perempuan  Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks Komersial
BAMBANG
HARTONO RIFANDY RITONGA YULI ERNITASARI ISHARYANTO BENNY KARYA LIMANTARA 86-98 99-108 109-122 123-134 135-144 145-157
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X 181-193
LINTJE ANNA MARPAUNG 158-180 DWI NURAHMAN INTAN NURINA SEFTINIARA
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  No.  99 Tahun  2000  Tentang  Kenaikan Pangkat PNS. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

## C. SUMBER LAINNYA
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/ 249670-dievaluasi--mutasi-134- pejabatpekanbaru. http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234 56789/31304/4/Chapter%20II.pdf diaksespadatanggal13/01/201

## ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERBANDINGAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN
Lintje Anna Marpaung
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
The  state  is  a  phenomenon  that  is  a  legal  entity  that  is  a  corporation,  as  a legal  entity  state  is  the  personification  of  the  order  of  national  law  which  form  a community,  Impeachment  president  in  the  State  of  Indonesia,  the  United  States  and South Korea have fundamental differences that  need to know how it compares to the dismissal of the president of the country. The main problem in this study include: a. Is the reason the president can be dismissed in his tenure. b. What is the ratio mechanism dismissal  of  the  president  in  his  tenure  country  of  Indonesia,  the  United  States  and South  Korea.The  conclusion  of  this  study  are:  (1).  Reasons  for  the  president  may  be dismissed in his term the constitution and other legal reasons. (2). Mechanism stops in the  State  Indonesia  through  the  Parliament,  the  Constitutional  Court,  the  Assembly, while in the United States House of Representatives as the Assembly of the Judge of the Senate as prosecutor general and the Chief Justice as chairperson in the proceedings of the congress, the South Korean National Assembly as a prosecutor while MK position as  a  determinant  of  whether  the  demands  of  the  National  Assembly  canceled  or  not canceled.

## Keywords: Dismissal, Government System and Comparison

## I. PENDAHULUAN
Negara merupakan suatu fenomena  hukum  yang  berupa  badan hukum  yaitu  korporasi,  sebagai  badan hukum negara merupakan suatu personifikasi dari tatanan hukum nasional yang  membentuk  komunitas,  itulah  yang membedakan  Negara  dengan  badan hukum    lainnya,  menurut  konsep sosiologis  Negara  adalah  suatu  realitas sosial  yang merupakan sebuah komunitas akan  tetapi  hubungan  antara  hukum  dan Negara  sebagai  komunitas  sama  seperti hubungan antara hukum dan individu.
Hukum  walaupun  ditetapkan  oleh Negara  dianggap  mengatur  perbuatan Negara  yang  dipahami  layaknya  seorang manusia  seperti  halnya  hukum  mengatur perbuatan  manusia,  Negara  adalah  suatu organisasi  kekuasaan  jabatan  atau  fungsi jadi  hukum  tata  Negara  adalah  hukum yang  mengatur  kekuasaan  dan  hubungan antara fungsi atau jabatan.
Indonesia  adalah  Negara  Hukum, hal  ini   sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945,  selanjutnya  di  sebut  UUD 1945  Dengan  demikian,   negara  wajib menjunjung supremasi hukum ( supremacy
of  the  law )   sebagai  salah  satu  sendi politik  bernegara,  disamping  sendi-sendi lainnya  sebagaimana  diamanatkan  oleh Konstitusi,  namun  prinsip  negara  hukum belum  sepenuhnya  dijalankan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  saat ini.   Kenyataan  menunjukkan  bahwa hukum  terkadang  justru  dikalahkan  oleh kekuatan-kekuatan
lain, misalnya kekuatan politik. Presiden  merupakan  pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan Presidensial dan mekanisme kontrol  dilakukan  lembaga  perwakilan rakyat,  ada  banyak  cara  mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan Negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan jabatan, pengawasan secara terus-menerus oleh lembaga perwakilan, serta pemberhentian  atau  pemakzulan  dari jabatan . Pada  praktinya    pemakzulan  itu sendiri  dapat  terjadi    dalam  berbagai bentuk antara lain dengan cara kekerasan, pemaksaan turun dari jabatan, pemaksaan meletakkan  jabatan  atau  mengundurkan diri  dari  jabatan  sampai  dengan penyingkaran  atau  pengasingan  dari wilayah  negeri,  di  samping  itu  terdapat mekanisme  demokrasi  dan  hukum  untuk pemakzulan  yaitu  proses  hukum  melalu pengadilan serta proses pertanggungjawaban  politik  di  hadapan rakyat  atau  lembaga  perwakilan  rakyat atau  dengan  gabungan  dari  keduannya. (Hamdan Zoelva, 2011 :hlm. 15) Proses  pemakzulan  prsiden  di berbagai Negara dikenal istilah impeachment yang  merupakan  suatu proses  dakwaan  yang  diajukan  oleh cabang  legislatif  suatu  pemerintahan terhadap pejabat sipil atau dalam beberapa
kasus  terhadap  warga  sipil  secara  hukum istilah impeachment diterapkan  hanya untuk  dakwaan  dalam  penggunaan  yang umum, hal itu juga mencakup persidangan terhadap terdakwa yang dilakukan cabang legislatif,
impeachment
adalah pengawasan legislatif yang luar biasa (an extra ordinary legislative check) terhadap eksekutif dan merupakan tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatannya dan  kemungkinan  larangan  untuk memegang suatu jabatan.
Sistem  pemerintahan  di  Negara Indonesia,  Amerika  Serikat  menganut sistem  pemerintahan  Presidensial  dan Korea Selatan menganut sistem pemerintahan  Presidensial  campuran dimana dalam sistem Presidensial tersebut Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan eksekutif  memegang  kekuasaan  sebagai kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan, secara  teoritis  kedudukan  Presiden  dalam sistem  pemerintahan  Presidensial  sangat kuat  dibandingkan  kedudukan  perdana menteri  dalam  sistem  pemerintahan parlementer,  hal  itu  wajar  karena  sistem Presidensial dimaksudkan untuk melahirkan  suatu  pemerintahan  yang relatif  stabil  dalam  jangka  waktu  tertentu (fix  term  office  periode) berbeda  dengan sistem pemerintahan Presidensial campuran  di  mana  dalam  sitem  tersebut terdapat campuran antara sistem pemerintahan Presidensial dan parlementer . (Hamdan Zoelva, 2011 :hlm. 30) Presiden hanya dapat di makzulkan dalam masa jabatannya apabila melakukan  pelanggaran  hukum  yang secara  tegas  diatur  dalam  konstitusi berbeda  dengan  sitem  pemerintahan parlementer  kepala  pemerintah  atau
of  the  law )   sebagai  salah  satu  sendi politik  bernegara,  disamping  sendi-sendi lainnya  sebagaimana  diamanatkan  oleh Konstitusi,  namun  prinsip  negara  hukum belum  sepenuhnya  dijalankan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  saat ini.   Kenyataan  menunjukkan  bahwa hukum  terkadang  justru  dikalahkan  oleh kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan politik. Presiden  merupakan  pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan Presidensial dan mekanisme kontrol  dilakukan  lembaga  perwakilan rakyat,  ada  banyak  cara  mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan Negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan jabatan, pengawasan secara terus-menerus oleh lembaga perwakilan,
serta pemberhentian  atau  pemakzulan  dari jabatan . Pada  praktinya    pemakzulan  itu sendiri  dapat  terjadi    dalam  berbagai bentuk antara lain dengan cara kekerasan, pemaksaan turun dari jabatan, pemaksaan meletakkan  jabatan  atau  mengundurkan diri  dari  jabatan  sampai  dengan penyingkaran  atau  pengasingan  dari wilayah  negeri,  di  samping  itu  terdapat mekanisme  demokrasi  dan  hukum  untuk pemakzulan  yaitu  proses  hukum  melalu pengadilan serta proses pertanggungjawaban  politik  di  hadapan rakyat  atau  lembaga  perwakilan  rakyat atau  dengan  gabungan  dari  keduannya. (Hamdan Zoelva, 2011 :hlm. 15) Proses  pemakzulan  prsiden  di berbagai Negara dikenal istilah impeachment yang  merupakan  suatu proses  dakwaan  yang  diajukan  oleh cabang  legislatif  suatu  pemerintahan terhadap pejabat sipil atau dalam beberapa
kasus  terhadap  warga  sipil  secara  hukum istilah impeachment diterapkan  hanya untuk  dakwaan  dalam  penggunaan  yang umum, hal itu juga mencakup persidangan terhadap terdakwa yang dilakukan cabang legislatif, impeachment adalah pengawasan legislatif yang luar biasa (an extra ordinary legislative check) terhadap eksekutif dan merupakan tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatannya dan  kemungkinan  larangan  untuk memegang suatu jabatan.
Sistem  pemerintahan  di  Negara Indonesia,  Amerika  Serikat  menganut sistem  pemerintahan  Presidensial  dan
Korea Selatan menganut sistem pemerintahan  Presidensial  campuran dimana dalam sistem Presidensial tersebut
Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan eksekutif  memegang  kekuasaan  sebagai kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan, secara  teoritis  kedudukan  Presiden  dalam sistem  pemerintahan  Presidensial  sangat kuat  dibandingkan  kedudukan  perdana menteri  dalam  sistem  pemerintahan parlementer,  hal  itu  wajar  karena  sistem Presidensial
dimaksudkan
untuk melahirkan  suatu  pemerintahan  yang relatif  stabil  dalam  jangka  waktu  tertentu (fix  term  office  periode) berbeda  dengan sistem pemerintahan Presidensial campuran  di  mana  dalam  sitem  tersebut terdapat campuran antara sistem pemerintahan Presidensial dan parlementer . (Hamdan Zoelva, 2011 :hlm. 30)
Presiden hanya dapat di makzulkan dalam masa jabatannya apabila melakukan  pelanggaran  hukum  yang secara  tegas  diatur  dalam  konstitusi berbeda  dengan  sitem  pemerintahan parlementer  kepala  pemerintah  atau
perdana  menteri  yang  memimpin  kabinet setiap  saat  dapat  dijatuhkan  parlemen dengan mosi tidak percaya. Mekanisme pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil   Presiden ( impeahcment )  sebagaimana  diterapkan saat  ini  ditujukan  untuk  memperkuat sistem  pemerintahan  Presidensil  yang dianut  oleh  Negara  Indonesia,  Amerika Serikat Dan Korea Selatan  karena melalui impeachment Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  tidak  dapat  dengan  mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa  dasar/alasan  yang  konstitusional. (Hamdan Zoelva, 2011 :hlm. 33) Sejarah  ketatanegaraan  Indonesia yang  sejak  awal  menurut  UUD  1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial  telah  mengalami  beberapa kali  pergantian  Presiden  secara  tidak normal  berhentinya  empat  dari  enam Presiden  Indonesia  yaitu  Presiden Soekarno,  Soeharto,  Habibie dan Abdurrahman  Wahid  dari  jabatnnya terjadi  sebelum  berakhir  masa  jabatnnya, Presiden  soekarno  berhenti  karena dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara (MPRS)  tahun  1967,  setelah  adanya memorandum  Dewan  Perwakilan  Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang meminta per  tanggungjawaban  Presiden  Soekarno terkait  gerakan  30  September  1965. (Ikhsan Daulay Rosyada Parluhutan, 2003 :hlm. 36) Presiden  Soeharto  berhenti  dalam masa  jabatannya  setelah  berkuasa  selama lebih  dari  6  periode  masa  jabatan  (1967-
1998)  dengan  cara  mengundurkan  diri karena tekanan dari demonstrasi mahasiswa
yang didukung
oleh masyarakat  element  reformasi    1998  dan
permintaan  atau  tekanan  dari  pimpinan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). B.J. Habibie yang semula menjadi wakil  Presiden,  kemudian  di  lantik menjadi Presiden, menggantikan Soeharto yang  mengundurkan  diri,  juga  berhenti dari  jabatannya  hanya  setahun  setelah menjabat  sebagai  Presiden  seharusnya menjabat  lima  tahun  karena  adanya percepatan  pemilihan  umum  legislatif, Presiden  Abdurrahman  wahid  berhenti dalam masa jabatannya karena dimakzulakan  oleh  MPR  dalam  sidang istimewa MPR, karena dianggap melanggar  Undang  Undang  Dasar  dan Garis  Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN).
Salah satu faktor ke tidakstabil an posisi  Presiden  tersebut  adalah  karena UUD  1945  Sebelum  perubahan,  tidak memuat  aturan  terperinci  tentang pemakzulan Presiden, baik alasan maupun prosedurnya satu satunya ketentuan dalam UUD  1945  sebelum  perubahan,  yang secara  implisit  mengatur  kemungkinan pemakzulan Presiden adalah Pasal 8 UUD 1945  yang  menyatakan  jika  Presiden mangkat,  berhenti  atau  tidak  dapat melakukan  kewajiban  dalam  masa jabatannya ia diganti oleh wakil Presiden. Penjelasan  UUD  angka  VII  1945 Alinea  Ketiga  menyatakan  jika  dewan menganggap  bahwa  Presiden  sungguh melanggar  haluan  negara  yang  telah ditetapkan  oleh  UUD  atau  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  maka  majelis itu  dapat  diundang  untuk  persidangan istimewa  agar  supaya  bisa  meminta pertanggungjawaban Presiden.
Perubahan  UUD  1945  telah mengubah sitem ketatanegaraan Indonesia
secara  mendasar,  terutama  terkait  tentang pengangkatan  dan  pemakzulan  Presiden, yaitu  tidak  lagi  menempatkan  MPR sebagai  lembaga  tertinggi  negara  yang sepenuhnya  melaksanakan  kedaulatan rakyat,  memberikan  penguatan  dan mempertegas sistem
pemerintahan
Presidensial  yang  dianut  yaitu  dengan menentukan  bahwa  Presiden  dan  wakil presden dipilih langsung oleh rakyat serta hanya  dapat  dimakzulkan  dalam  masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Dilihat  dari  sudut  hukum  tata negara di Indonesia, studi mendalam yang menganalisis  alasan  dan  prosedur pemakzulan  Presiden  mempunyai  makna akedemis dan praktis yang sangat penting, pemakzulan  Presiden  di  tengah  masa jabatannya  merupakan  peristiwa  hukum yang  luar  biasa  dalam  kehidupan  politik sebuah  negara  sekaligus  melibatkan persoalan  hukum  dan  politik  yang  rumit, terkait dengan hukum tata negara.
Sistem  ketatanegaraan  Amerika Serikat impeachment terhadap  Presiden dilakukan dua tingkat yaitu tingkat house of representative (DPR) dan tingkat senat, house  of  representative, menurut konstitusi  memiliki  kekuasaan  untuk melakukan impeachment yaitu  untuk mengajukan  dakwaan  atas  pelanggaran yang dilakukan,
pada
tingkatan selanjutnya  dilakukan  oleh  senat  yang akan  mengadili  seluruh  dakwaan  yang diajukan  oleh house  of  representative Putusan senat sangat  ditentukan  oleh bukti-bukti yang
diungkapkan Persidangan  dalam  tingkat senat ini seperti layaknya sebuah sidang pengadilan pidana  yang  mana  sidang  dipimpin  ketua mahkamah  agung  ( chief  justice  of  the
supreme  court  of  the  united  state  of America ) dan para senator masing-masing diambil  sumpahnya  secara  khusus  untuk mengadili  sebagai jury. (Wisnu  basuki, 2002 : hlm. 33) Sejarah  ketatanegaraan  Amerika Serikat  hanya  ada  dua  Presiden  yang didakwa  oleh house  of  representative untuk  dimakzulkan,  yaitu  Presiden Andrew Johnson (1868) dan Presiden Bill Clinton  (1998-1999),  akan  tetapi  kedua Presiden  tersebut  bebas  dari  pemakzulan oleh senat karena  tidak  mencapai dukungan  2/3  anggota  s enat untuk memakzulkan Presiden.
Presiden Andrew Johnson didakwa oleh house  of  representative telah melakukan  pelanggaran  pidana  berat  dan tindak  pidana  ringan  ( high  crimes  and misdemeanors )  dengan  pasal  dakwaan yang  pada  pokoknya  terkait  dengan  dua hal  yaitu  pemecatan  Edwin  M,  Stanton dari jabatannya selaku sekretaris departemen  perang  dan  pengangkatan  L. Thomas  sebagai  sekretaris  departemen perang  tanpa  persetujuan senat dan perilaku Presiden Johnson yang mengeluarkan kata-kata kasar dan skandal berbahaya pada congres.
Presiden  Bill  Clinton  di  dakwa oleh house telah  melakukan high  crimes and  misdemeanors dengan  4  dakwaan, dua dakwaan terkait dengan sumpah palsu ( perjury ),  yaitu  sumpah  palsu  di  hadapan independent  counsel dan  sumpah  palsu dalam  perkara  perdata  Paula  Jones,  dua dakwaan  lainnya  adalah  menghambat peradilan  ( obstruction  of  justice )  dan penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of power ) dengan membuat keterangan palsu kepada congress dalam  menjawab  81 pertanyaan judiciary committee.
secara  mendasar,  terutama  terkait  tentang pengangkatan  dan  pemakzulan  Presiden, yaitu  tidak  lagi  menempatkan  MPR sebagai  lembaga  tertinggi  negara  yang sepenuhnya  melaksanakan  kedaulatan rakyat,  memberikan  penguatan  dan mempertegas sistem
pemerintahan Presidensial  yang  dianut  yaitu  dengan menentukan  bahwa  Presiden  dan  wakil presden dipilih langsung oleh rakyat serta hanya  dapat  dimakzulkan  dalam  masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dilihat  dari  sudut  hukum  tata negara di Indonesia, studi mendalam yang menganalisis  alasan  dan  prosedur pemakzulan  Presiden  mempunyai  makna akedemis dan praktis yang sangat penting, pemakzulan  Presiden  di  tengah  masa jabatannya  merupakan  peristiwa  hukum yang  luar  biasa  dalam  kehidupan  politik sebuah  negara  sekaligus  melibatkan persoalan  hukum  dan  politik  yang  rumit, terkait dengan hukum tata negara.
Sistem  ketatanegaraan  Amerika Serikat impeachment terhadap  Presiden dilakukan dua tingkat yaitu tingkat house of representative (DPR) dan tingkat senat, house  of  representative, menurut konstitusi  memiliki  kekuasaan  untuk melakukan impeachment yaitu  untuk mengajukan  dakwaan  atas  pelanggaran yang dilakukan, pada tingkatan
selanjutnya  dilakukan  oleh  senat  yang akan  mengadili  seluruh  dakwaan  yang diajukan  oleh house  of  representative Putusan senat sangat  ditentukan  oleh bukti-bukti yang
diungkapkan
Persidangan  dalam  tingkat senat ini seperti layaknya sebuah sidang pengadilan pidana  yang  mana  sidang  dipimpin  ketua mahkamah  agung  ( chief  justice  of  the
supreme  court  of  the  united  state  of America ) dan para senator masing-masing diambil  sumpahnya  secara  khusus  untuk mengadili  sebagai jury. (Wisnu  basuki, 2002 : hlm. 33) Sejarah  ketatanegaraan  Amerika Serikat  hanya  ada  dua  Presiden  yang didakwa  oleh house  of  representative untuk  dimakzulkan,  yaitu  Presiden Andrew Johnson (1868) dan Presiden Bill Clinton  (1998-1999),  akan  tetapi  kedua Presiden  tersebut  bebas  dari  pemakzulan oleh senat karena  tidak  mencapai dukungan  2/3  anggota  s enat untuk memakzulkan Presiden.
Presiden Andrew Johnson didakwa oleh house  of  representative telah melakukan  pelanggaran  pidana  berat  dan tindak  pidana  ringan  ( high  crimes  and misdemeanors )  dengan  pasal  dakwaan yang  pada  pokoknya  terkait  dengan  dua hal  yaitu  pemecatan  Edwin  M,  Stanton dari jabatannya selaku sekretaris departemen  perang  dan  pengangkatan  L. Thomas  sebagai  sekretaris  departemen perang  tanpa  persetujuan senat dan
perilaku Presiden Johnson yang mengeluarkan kata-kata kasar dan skandal berbahaya pada congres.
Presiden  Bill  Clinton  di  dakwa oleh house telah  melakukan high  crimes and  misdemeanors dengan  4  dakwaan, dua dakwaan terkait dengan sumpah palsu ( perjury ),  yaitu  sumpah  palsu  di  hadapan independent  counsel dan  sumpah  palsu dalam  perkara  perdata  Paula  Jones,  dua dakwaan  lainnya  adalah  menghambat peradilan  ( obstruction  of  justice )  dan penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of power ) dengan membuat keterangan palsu kepada congress dalam  menjawab  81 pertanyaan judiciary committee.
Korea  Selatan  jika  dilihat  sistem pemerintahannya,  termasuk  negara  yang menerapkan sistem campuran Presidensial dan  parlementer,  hal  itu  karena  baik Presiden  maupun  perdana  menteri,  tidak sepenuhnya  bertanggung  jawab  kepada parlemen  akan  tetapi  parlemen  hanya dapat  mengajukan  mosi  pemakzulan Presiden  ataupun  perdana  menteri  dan putusan  pemakzulan  menjadi  wewenang Mahkamah  Konstitusi  Presiden  yang dipilih  langsung  oleh  rakyat  untuk  masa jabatan  lima  tahun  merupakan  kepala negara  dan  penanggung  jawab  tertinggi kekuasaan  eksekutif  negara  yang  dibantu oleh perdana menteri dan counsel of state ciri  parlementer  dari  sitem  Pemerintahan Korea  Selatan  terlihat  pada  persetujuan parlemen  untuk  pengangkatan  perdana menteri  dan  rekomendasi  parlemen ( nasional assembly) untuk pemberhentian Presiden  serta  perdana  menteri,  baik Presiden  maupun  perdana  menteri  hanya dapat  diberhentikan  dengan  mekanisme pendakwaan  berupa  mosi  dari  parlemen dan  putusan  pemakzulan  dilakuakan mahkamah konstitusi. (Mohd Burhantsani,1990: hlm. 55) Presiden  Roh  Moo-Hyun  (2003- 2008)  adalah  Presiden  Korea  Selatan pertama  yang  didakwa  melalui  mosi parlemen  karena  didakwa  melanggar prinsip  netralitas  dalam  undang-undang pemilihan  umum,  yaitu  dengan  terang- terangan  mendukung  partai  uri  yang didirikan  dalam  pemilihan  anggota parlemen  ( nasional  assembly ),  serta dakwaan  bahwa  sanak  keluarga  dan  para pembantu politiknya mengumpulkan dana ilegal  sebesar  10  juta  dolar  AS  dari kalangan  pengusaha  untuk  kemenangan
kampanyenya.  (Mohd  Burhantsani,1990: hlm. 55) Mahkamah  Konstitusi  kemudian memutuskan  menolak  mosi  pemakzulan dari nasional  assembly dan  Roh  Moo- Hyun  tetap  memegang  jabatan  Presiden sampai  akhir  masa  jabatannya,  putusan mosi  pemakzulan  terhadap  Roh  Moo- Hyun  menunjukan  gejala  yang  sangat menarik, karena walaupun didukung lebih dari  2/3  anggota  parlemen  untuk memakzulkan  Presiden,  rakyat  justru menolak  tindakan  parlemen,  oleh  karena itu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang menolak  mosi  parlemen  didukung  84% rakyat Korea Selatan.
Pemakzulan  Presiden  Roh  Moo- Hyun  menjadi  sangat  menarik  karena inilah kasus pertama, tidak hanya di korea, tetapi  juga  di  dunia,  seorang  Presiden yang  didakwa  untuk  dimakzulkan  oleh parlemen  dan  diputuskan  bebas  dengan putusan  final  oleh  lembaga  peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk membuat penelitian yang nantinya akan di jadikan  tesis  dengan    rumusan  judul tentang “ Analisis  Yuridis  Normatif Perbandingan  Prosedur  Pemberhentian Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya  Antara Negara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan ” . Berdasarkan  uraian  latar  belakang yang  telah  dikemukakan  diatas,  dapat  di kemukakan permasalahan sebagai berikut, Pertama,  apakah  alasan  menyebabkan Presiden  di  Negara  Indonesia,  Amerika Serikat  dan  Korea  Selatan  dapat diberhentikan  dalam  masa  jabatannya? Kedua,  bagaimanakah  perbandingan mekanisme pemberhentian
Presiden
dalam  masa  jabatannya    di  Negara Indonesia,  Amerika  Serikat  dan  Korea Selatan?

## II. PEMBAHASAN
Alasan  Penyebab  Presiden  di  Negara
Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan  Dapat  di  Berhentikan  Dalam
Masa Jabatannya 1. Alasan Impeachment di Negara
Indonesia
Mengenai  alasan-alasan  yang digunakan  Dewan  Perwakilan  Rakyat untuk  melakukan impeachment terhadap Presiden  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  7A  yang  berbuny i  “ Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden ” . Dari  ketentuan  Pasal  7A  Undang- Undang  Dasar  1945  maka  ada  dua  hal yang  dijadikan  alasan  Dewan  Perwakilan Rakyat  untuk  melakukan impeachment yaitu :
1) Melakukan pelanggaran hukum berupa:
a. Penghianatan terhadap Negara
b. Korupsi
c. Penyuapan
d. Tindak pidana berat lainnya, atau
e. Perbuatan Tercela,
2) Terbukti  tidak  memenuhi  syarat sebagai Presiden
Walaupun dalam undang-undang dasar 1945  tidak  menjelaskan  secara  rinci
mengenai  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden, namun  dalam  Pasal  10  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor.  24  Tahun 2003 jounto Undang-Undang Nomor 04  Tahun  2014 Tentang  Mahkamah Konstitusi  memberikan  penjelasan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut yaitu:
a. Penghianatan  terhadap  Negara adalah  tindak  pidana  terhadap keamanan  Negara  sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b. Korupsi  dan  penyuapan  adalah adalah  tindak  pidana  korupsi  atau penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
c. Tindak  pidana  berat  lainnya  adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
d. Perbuatan  tercela  adalah  perbuatan yang  dapat  merendahkan  martabat Presiden dan/atau wakil Presiden.
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden  dan/atau  wakil  Presiden adalah  syarat  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Pasal  6  Undang- Undang Dasar 1945.
2. Alasan Impeachment di Negara Amerika Serikat dan Korea Selatan Konstitusi Amerika Serikat, alasan
dilakukannya impeachment sama  dengan alasan dilakukannya impeachment terhadap Presiden di Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Article  II  section  4 Konstitusi  Amerika
Serikat  yaitu  jika  pejabat  yang  akan di impeach
tersebut melakukan
dalam  masa  jabatannya    di  Negara Indonesia,  Amerika  Serikat  dan  Korea Selatan?

## II. PEMBAHASAN
Alasan  Penyebab  Presiden  di  Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan  Dapat  di  Berhentikan  Dalam Masa Jabatannya 1. Alasan Impeachment di Negara Indonesia Mengenai  alasan-alasan  yang digunakan  Dewan  Perwakilan  Rakyat untuk  melakukan impeachment terhadap Presiden  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  7A  yang  berbuny i  “ Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden ” . Dari  ketentuan  Pasal  7A  Undang- Undang  Dasar  1945  maka  ada  dua  hal yang  dijadikan  alasan  Dewan  Perwakilan Rakyat  untuk  melakukan impeachment yaitu :
1) Melakukan pelanggaran hukum berupa:
a. Penghianatan terhadap Negara b. Korupsi
c. Penyuapan
d. Tindak pidana berat lainnya, atau
e. Perbuatan Tercela,
2) Terbukti  tidak  memenuhi  syarat sebagai Presiden Walaupun dalam undang-undang dasar
1945  tidak  menjelaskan  secara  rinci
mengenai  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden, namun  dalam  Pasal  10  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor.  24  Tahun 2003 jounto Undang-Undang Nomor 04  Tahun  2014 Tentang  Mahkamah Konstitusi  memberikan  penjelasan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut yaitu:
a. Penghianatan  terhadap  Negara adalah  tindak  pidana  terhadap keamanan  Negara  sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b. Korupsi  dan  penyuapan  adalah adalah  tindak  pidana  korupsi  atau penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
c. Tindak  pidana  berat  lainnya  adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
d. Perbuatan  tercela  adalah  perbuatan yang  dapat  merendahkan  martabat Presiden dan/atau wakil Presiden.
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden  dan/atau  wakil  Presiden adalah  syarat  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Pasal  6  Undang-
Undang Dasar 1945.
2. Alasan Impeachment di Negara
Amerika Serikat dan Korea Selatan Konstitusi Amerika Serikat, alasan
dilakukannya impeachment sama  dengan alasan dilakukannya impeachment terhadap Presiden di Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Article  II  section  4 Konstitusi  Amerika
Serikat  yaitu  jika  pejabat  yang  akan di impeach tersebut melakukan
pengkhianatan, suap atau kejahatan ringan maupun  berat,  Sedangkan  di  Korea Selatan, alasan dilakukannya impeachment dalam  ketentuan Article  65 section 1 konstitusi  Korea Selatan  adalah karena  telah  melanggar  konstitusi  atau hukum  lainnya  dalam  pelaksanaan  tugas resminya.
James  A.  Anderson  Teori
Kebijakan  publik  yaitu  kebijakan  itu  di buat atau ditetapkan oleh badan-badan dan aparat-aparat  pemerintah  teori  ini  juga sejalan dengan penulis karena pemerintah dalam  menetapkan  suatu  kebijakan  atau aturan mengandung seperangkat nilai nilai dalam  masyarakat  baik  itu  nilai  sosial, keadailan,  dan  ekonomi  khususnya tentang impeachment pendakwaan terhadap Presiden dan wakil Presiden baik itu  di  Negara  Indonesia,  Amerika  Serikat dan Korea Selatan.
Terkaitan dengan hal di atas dapat di  analisis  bahwasannya  antara  Indonesia dan  Amerika  Serikat,  terdapat  persamaan alasan (sebab-sebab yuridis) dilakukannya impeachment terhadap  Presiden,  Wakil Presiden  dan/atau  pejabat  negara  lainnya yaitu  karena  melakukan  penghianatan, suap  atau  korupsi  dan melanggar  hukum, akan  tetapi  di  Indonesia  ditambah  lagi alasan  lainnya  yaitu  karena  tidak  lagi memenuhi  persyaratan  sebagai  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden,  Sedangkan  di Korea  Selatan,  Konstitusi  Korea  Selatan hanya  menyebutkan  dua  alasan  yaitu melanggar  hukum  atau  konstitusi  dalam pelaksanaan tugas resminya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut dapat di pahami bahwasannya aturan yang di  buat  oleh  Negara  Indonesia,  Amerika Seikat  dan  Korea  Selatan  mengenai alasan-alasan impeachment terhadap
Presiden merupakan suatu kebijakan yang menyangkut  nilai-nilai  sosial,  keadilan, ekonomi bagi masyarakat. Mekanisme            Perbandingan Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa Jabatannya  di  Negara  Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan
1. Perbandingan  Proses Impeachment
Presiden  di  Indonesia  Dengan Amerika Serikat
Lembaga  negara  yang  terlibat dalam  proses impeachment Presiden  di
Indonesia adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Mahkamah  Konstitusi  dan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Proses yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  diawali atas  pendapat  DPR  yang  disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden telah  melakukan  alasan-alasan  yuridis yaitu  berupa  pelanggaran  hukum,  dan penghianatan terhadap negara.
Mahkamah  Konstitusi  kemudian memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR  tersebut  benar  dalam  waktu  paling lama  90  hari,  Kemudian  setelah memutuskan, maka Mahkamah Konstitusi menyampaikan  putusan  itu  kepada  DPR.
Apabila Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR meneruskannya  kepada  MPR  untuk diadakannya sidang istimewa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil/Presiden  dalam  waktu  paling  lama 30  hari  setelah  menerima  usul  dari  DPR tersebut  Dengan  demikian,  maka  dapat diketahui bahwa DPR memiliki kedudukan  sebagai  lembaga  penuntut, Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga penengah  (pemutus  secara  yuridis pendapat DPR) dan MPR adalah lembaga pemutus akhir (secara politik).
Lembaga  Negara  di  Amerika Serikat  yang  terlibat  dalam  poses Impeachment adalah Senat (Kongres), House of Representative (DPR) dan Ketua Mahkamah  Agung  ( Supreme  Court ) Amerika  Serikat, Impeachment dalam kehidupan  ketatanegaraan  di  Amerika Serikat  diatur  dalam  UUD  Amerika Serikat  secara  spesifik,  dalam  Konstitusi Amerika  Serikat,  ketentuan  dan  prosedur mengenai impeachment diatur  sebagai berikut :
1. Artikel  I  ayat  2  butir  5  menentukan bahwa  DPR  mempunyai  kekuasaan (sole  power) untuk  mendakwa (to impeach), Proses impeachment ini seperti  suatu  pendakwaan  atau penuntutan.  Agar  seseorang  pejabat dapat  diberhentikan  dari  jabatannya, maka „pendakwaan‟ (impeachment) itu haruslah dilakukan melalui persidangan dengan membuktikan terjadinya pelanggaran  dan  adanya  kesalahan seperti  umumnya  terjadi  dalam  proses peradilan.
2. Proses penuntutan itu sendiri dilakukan oleh  Senat  yang  menurut  ketentuan Artikel  I  ayat  3  butir  6,  ditentukan mempunyai  kekuasaan (sole  power) untuk  mengajukan  penuntutan  untuk semua  kasus  pelanggaran  dengan dukungan minimum dua pertiga jumlah anggotanya,  dalam  proses  peradilan pidana,  peran  Senat  ini  dapat diidentikkan  dengan  lembaga  penuntut umum  (jaksa),  sedangkan  DPR merupakan  lembaga  pemutusnya  atau majelis hakimnya.
Sistem  ketatanegaraan  Amerika Serikat, sesungguhnya DPR atau House of Representatives lah  yang  memiliki kewenangan  penuh  untuk  melakukan
proses  pendakwaan (impeachment) atas setiap  pejabat  negara  yang  melakukan tindakan  pengkhianatan,  penyuapan  atau tindak pidana berat dan  perbuatan tercela lainnya,  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  konstitusi,  alasan  yang  dibenarkan konstitusi  Amerika  Serikat  untuk  proses impeachment sesuai Pasal 2 ayat 4 adalah apabila  seorang  pejabat  negara  telah melakukan treason,  bribery,  other  high crimes and misdemeanors. (pengkhianatan, penyuapan, tindak pidana berat  maupun  perbuatan  tercela  lainnya). (Black Charles,1998: hlm. 77)
Proses pendakwaan diawali dengan usulan impeachment atas perilaku pejabat  sipil  tertentu  oleh  beberapa anggota house  of  representatives yang kemudian  dibahas  pada  sidang  pleno house  of  representatives untuk  dapat disepakati  bersama.  Bila  usulan  tersebut ditolak,  maka  secara  otomatis  tentunya usulan  tersebut  tidak  dapat  dilanjutkan. Sementara  untuk  meloloskannya,  usulan tersebut  harus  mendapatkan  persetujuan dari  2/3  suara  dari  anggota  yang  hadir, agar proses impeachment dapat dilanjutkan ke sidang Senat. Namun  sebelum  ke  tahapan tersebut, house terlebih dahulu membentuk sebuah komite  yang bertugas menyusun articles  of  impeachment ,  yang berisi  alasan-alasan  yang  memungkinkan house melakukan impeachment ,  dan berperan mewakili house dalam persidangan  di  tingkat  Senat  Pada  tahap terakhir  proses  ini,  yaitu  persidangan Senat,  dipimpin  oleh Chief  Justice  of  the Supreme Court , dan seluruh anggota Senat berperan  sebagai  juri  sebagaimana layaknya  yang  berlaku  pada  pengadilan
Lembaga  Negara  di  Amerika Serikat  yang  terlibat  dalam  poses Impeachment adalah Senat (Kongres), House of Representative (DPR) dan Ketua Mahkamah  Agung  ( Supreme  Court ) Amerika  Serikat, Impeachment dalam kehidupan  ketatanegaraan  di  Amerika Serikat  diatur  dalam  UUD  Amerika Serikat  secara  spesifik,  dalam  Konstitusi Amerika  Serikat,  ketentuan  dan  prosedur mengenai impeachment diatur  sebagai berikut :
1. Artikel  I  ayat  2  butir  5  menentukan bahwa  DPR  mempunyai  kekuasaan (sole  power) untuk  mendakwa (to impeach), Proses impeachment ini seperti  suatu  pendakwaan  atau penuntutan.  Agar  seseorang  pejabat dapat  diberhentikan  dari  jabatannya, maka „pendakwaan‟ (impeachment) itu haruslah dilakukan melalui persidangan dengan membuktikan terjadinya pelanggaran  dan  adanya  kesalahan seperti  umumnya  terjadi  dalam  proses peradilan.
2. Proses penuntutan itu sendiri dilakukan oleh  Senat  yang  menurut  ketentuan Artikel  I  ayat  3  butir  6,  ditentukan mempunyai  kekuasaan (sole  power) untuk  mengajukan  penuntutan  untuk semua  kasus  pelanggaran  dengan dukungan minimum dua pertiga jumlah anggotanya,  dalam  proses  peradilan pidana,  peran  Senat  ini  dapat diidentikkan  dengan  lembaga  penuntut umum  (jaksa),  sedangkan  DPR merupakan  lembaga  pemutusnya  atau majelis hakimnya.
Sistem  ketatanegaraan  Amerika Serikat, sesungguhnya DPR atau House of Representatives lah  yang  memiliki kewenangan  penuh  untuk  melakukan
proses  pendakwaan (impeachment) atas setiap  pejabat  negara  yang  melakukan tindakan  pengkhianatan,  penyuapan  atau tindak pidana berat dan  perbuatan tercela lainnya,  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  konstitusi,  alasan  yang  dibenarkan konstitusi  Amerika  Serikat  untuk  proses impeachment sesuai Pasal 2 ayat 4 adalah apabila  seorang  pejabat  negara  telah melakukan treason,  bribery,  other  high crimes and
misdemeanors.
(pengkhianatan, penyuapan, tindak pidana berat  maupun  perbuatan  tercela  lainnya).
(Black Charles,1998: hlm. 77)
Proses pendakwaan diawali
dengan usulan impeachment atas perilaku pejabat  sipil  tertentu  oleh  beberapa anggota house  of  representatives yang kemudian  dibahas  pada  sidang  pleno house  of  representatives untuk  dapat disepakati  bersama.  Bila  usulan  tersebut ditolak,  maka  secara  otomatis  tentunya usulan  tersebut  tidak  dapat  dilanjutkan. Sementara  untuk  meloloskannya,  usulan tersebut  harus  mendapatkan  persetujuan dari  2/3  suara  dari  anggota  yang  hadir, agar proses impeachment dapat dilanjutkan ke sidang Senat.
Namun  sebelum  ke  tahapan tersebut, house terlebih dahulu membentuk sebuah komite  yang bertugas menyusun articles  of  impeachment ,  yang berisi  alasan-alasan  yang  memungkinkan house melakukan impeachment ,  dan berperan mewakili house dalam persidangan  di  tingkat  Senat  Pada  tahap terakhir  proses  ini,  yaitu  persidangan Senat,  dipimpin  oleh Chief  Justice  of  the Supreme Court , dan seluruh anggota Senat berperan  sebagai  juri  sebagaimana layaknya  yang  berlaku  pada  pengadilan
umum  di  Amerika  Serikat,  sementara komite  yang  dibentuk  oleh  House berperan sebagai jaksa penuntut umum.
Impeachment dilaksanakan  dalam suasana  pengadilan (trial) seperti  tertera pada UUD AS Pasal 3 ayat 2 klausa 2 dan Pasal 1 ayat (3) klausa 6. Oleh sebab itu, dalam impeachment harus  benar-benar ditegakkan justice yang  merupakan landasan  dari  suatu  pengadilan.  Maka, tidaklah  mengherankan  bahwa founding fathers dari  AS  telah  merancang impeachment yang  seadil-adilnya,  untuk Presiden AS yaitu yang memimpin sidang ialah  Ketua  Mahkamah  Agung  Pasal  1 ayat  3  klausa  6.  Karena  itu  ketika  tahun 1999  Presiden  Bill  Clinton  terkena impeachment ,  yang  memimpin  sidang bukannya  salah  seorang  senator,  tetapi Ketua  Mahkamah  Agung.  (A.S.S. Tambunan , 2001: hlm. 60)
Bagi  yang  divonis  bersalah  dalam kasus impeachment ,  maka  hukuman paling berat ialah dipecat dari jabatan dan 'disqualification  to  hold  and  enjoy  any office of honor, trust, and profit under the US' ,  serta  tidak  menutup  kemungkinan diseret  ke  pengadilan  untuk  menerima hukuman lainnya (Pasal 1 ayat 3 klausa 7) di  AS  Presiden  boleh  melaksanakan  hak prerogatifnya,  kecuali  untuk  kasus-kasus impeachment (Pasal  2  ayat  2  klausa  1). Jadi,  bila  seorang  Presiden  divonis bersalah  dalam  suatu  kasus impeachment dan  hukumannya  dipecat  dari  jabatan, maka  beliau  tidak  bisa  memberi  grasi kepada  dirinya  sendiri  untuk  terus  duduk sebagai  Presiden  AS, Impeachment tidah hanya berlaku untuk Presiden, tetapi juga Wakil  Presiden,  dan  seluruh  pejabat  sipil seperti tertera pada UUD AS, Pasal 2 ayat
(4).  Sepanjang  sejarah impeachment. (A.S.S. Tambunan , 2001: hlm. 77)
2. Perbandingan  Proses Impeachment
Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan
Lembaga Negara di Korea Selatan, yang  terlibat  dalam  proses  i mpeahmen adalah  Majelis  Nasional  dan  Mahkamah Konstitusi  Korea  selatan,  Mahkamah Konstitusi  mempunyai  yuridiksi  atas Impeachment Presiden,  Mahkamah  ini memiliki  otoritas  final  atas impeachment dengan  tanpa  hak  untuk  banding, Mahkamah  Konstitusi  akan  memproses impeachment setelah setelah para anggota parlemen menyetujui dengan suara mutlak atau  suara  mayoritas  sedikitnya  2/3  dari anggota parlemen untuk mendakwanya. Berbeda  dengan  Indonesia,  posisi Mahkamah  Konstitusi  tidak  berada  di tengah, tetapi berada posisi di akhir proses impeachment, sehingga  kedudukan  dan fungsi  Mahkamah  Konstitusi  menguji apakah keputusan politik untuk memakzulkan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  sudah  tepat  atau  tidak  secara yuridis. Perbedaan  antara  mekanisme Impeacment di Indonesia dengan di Korea Selatan  yaitu  bahwa  proses impeachment di  Indonesia  hanya  ditujukan  kepada Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A dan 7B  UUD  1945.  DPR  mengajukan  usulan pemberhentian Presiden kepada Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Konstitusi  memutuskan  pendapat  DPR bahwa  Presiden  telah  melanggar  hukum atau  alasan  konstitusional  lainnya  dalam waktu  paling  lama  90  hari.  Setelah memutuskan  pendapat  DPR  tersebut,
maka Mahkamah Konstitusi
menyampaikan  putusan  itu  kepada  DPR apakah  Presiden  benar-benar  telah melakukan  pelanggaran  sebagaimana yang  dituduhkan  oleh  DPR.  Dalam  hal putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut menyatakan  bahwa  Presiden  telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh  DPR,  maka  DPR  mengajukan putusan  MK  tersebut  kepada  MPR  untuk dilaksanakan  sidang  istimewa  dalam waktu paling lama 30 hari, dan diberikan kesempatan  kepada  Presiden  untuk melakukan  pembelaan  terlebih  dahulu. Dengan  demikian  peran  Mahkamah Konstitusi  dalam  proses impeachment Presiden  di  Indonesia  adalah  sebagai penengah  yang  putusannya  tidak  bisa eksekutorial  dalam  arti  bisa  langsung memberhentikan Presiden. Teori Perbandingan Politik Menurut  gabriel  A.  almon  dalam menganalisa  sistem  politik,  almond menggunakan  tiga  konsep  dasar  yang telah  dianggapnya  dapat  menjelaskan fenomena politik dalam suatu negara yang mempunyai  hubungan  interaksi  dengan masyarakat  yang  melingkupinya,  baik masyarakat  politik  domestik  maupun internasional, adapun tiga konsep tersebut yaitu  sistem  politik,  struktur  politik, fungsi politik.
Lawrence  M.  Friedman  Teori Sistem  Hukum  mengemukakan  bahwa efektif  dan  berhasil  tidaknya  penegakan hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem hukum, yakni struktur hukum ( struktur of law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the law ) dan budaya hukum ( legal culture ). Berkaitan  dengan  penjelasan  dan teori  yang  ada  di  atas  dapat  di  pahami bahwasannya  dalam  menentukan,  atau memutuskan
Presiden
dapat di
berhentikan  dalam  masa  jabatannya  baik itu  di  Negara  Indonesia,  Amerika  Serikat dan  Korea  selatan    harus  adanya  struktur hukum  menyangkut  aparat  penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhak mengadilinya,  struktur  ini  menunjukkan bagaimana  pengadilan,  pembuat  hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan  dijalankan,  substansi  hukum  yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem  itu,  jadi  substansi  hukum menyangkut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yang  memiliki kekuatan  yang  mengikat  dan  menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan budaya  hukum  merupakan  hukum  yang hidup  ( living  law )  yang  dianut  dalam suatu masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat di analisis bahwa ada perbedaan dan ada  juga  beberapa  persamaan  antara proses impeachment di  Amerika  Serikat dengan proses impeachment di Indonesia, di  Amerika  serikat  seperti  penjelasan  di atas,  DPR  ( House  of  Representative )  AS merupakan  lembaga  penuntut  yang langsung  dapat  mengajukan  tuntutannya kepada  Senat,  apabila  Presiden  diduga melakukan  pelanggaran  sebagaimana dimaksud  pada  Article  II  section  4 Konstitusi Amerika Serikat.
DPR  AS  juga  harus  memenuhi kuorum  persetujuan  anggota  DPR  yang sama  dengan  Indonesia,  yaitu  mendapat persetujuan  dari  2/3  anggota  DPR  yang dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota DPR. Jika mendapat persetujuan tersebut, maka DPR
mengajukan  tuntutan  tersebut  kepada Sidang Senat (Kongres) yang sebelumnya terlebih  dahulu  menyusun article  of
menyampaikan  putusan  itu  kepada  DPR apakah  Presiden  benar-benar  telah melakukan  pelanggaran  sebagaimana yang  dituduhkan  oleh  DPR.  Dalam  hal putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut menyatakan  bahwa  Presiden  telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh  DPR,  maka  DPR  mengajukan putusan  MK  tersebut  kepada  MPR  untuk dilaksanakan  sidang  istimewa  dalam waktu paling lama 30 hari, dan diberikan kesempatan  kepada  Presiden  untuk melakukan  pembelaan  terlebih  dahulu. Dengan  demikian  peran  Mahkamah Konstitusi  dalam  proses impeachment Presiden  di  Indonesia  adalah  sebagai penengah  yang  putusannya  tidak  bisa eksekutorial  dalam  arti  bisa  langsung memberhentikan Presiden. Teori Perbandingan Politik Menurut  gabriel  A.  almon  dalam menganalisa  sistem  politik,  almond menggunakan  tiga  konsep  dasar  yang telah  dianggapnya  dapat  menjelaskan fenomena politik dalam suatu negara yang mempunyai  hubungan  interaksi  dengan masyarakat  yang  melingkupinya,  baik masyarakat  politik  domestik  maupun internasional, adapun tiga konsep tersebut yaitu  sistem  politik,  struktur  politik, fungsi politik. Lawrence  M.  Friedman  Teori Sistem  Hukum  mengemukakan  bahwa efektif  dan  berhasil  tidaknya  penegakan hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem hukum, yakni struktur hukum ( struktur of law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the law ) dan budaya hukum ( legal culture ). Berkaitan  dengan  penjelasan  dan teori  yang  ada  di  atas  dapat  di  pahami bahwasannya  dalam  menentukan,  atau memutuskan
Presiden
dapat di
berhentikan  dalam  masa  jabatannya  baik itu  di  Negara  Indonesia,  Amerika  Serikat dan  Korea  selatan    harus  adanya  struktur hukum  menyangkut  aparat  penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhak mengadilinya,  struktur  ini  menunjukkan bagaimana  pengadilan,  pembuat  hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan  dijalankan,  substansi  hukum  yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem  itu,  jadi  substansi  hukum menyangkut peraturan
perundang- undangan  yang  berlaku  yang  memiliki kekuatan  yang  mengikat  dan  menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan budaya  hukum  merupakan  hukum  yang hidup  ( living  law )  yang  dianut  dalam suatu masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat di analisis bahwa ada perbedaan dan ada  juga  beberapa  persamaan  antara proses impeachment di  Amerika  Serikat dengan proses impeachment di Indonesia, di  Amerika  serikat  seperti  penjelasan  di atas,  DPR  ( House  of  Representative )  AS merupakan  lembaga  penuntut  yang langsung  dapat  mengajukan  tuntutannya kepada  Senat,  apabila  Presiden  diduga melakukan  pelanggaran  sebagaimana dimaksud  pada  Article  II  section  4 Konstitusi Amerika Serikat.
DPR  AS  juga  harus  memenuhi kuorum  persetujuan  anggota  DPR  yang sama  dengan  Indonesia,  yaitu  mendapat persetujuan  dari  2/3  anggota  DPR  yang dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota DPR. Jika mendapat persetujuan tersebut, maka DPR mengajukan  tuntutan  tersebut  kepada Sidang Senat (Kongres) yang sebelumnya terlebih  dahulu  menyusun article  of
impeachment oleh  sebuah  komite,  yang dalam  DPR  Indonesia  disebut  Panitia Khusus  (Pansus).  Barulah  kemudian tuntutan  tersebut  diajukan  dalam  sidang Senat  (Kongres)  yang  dipimpin  oleh Ketua  Mahkamah  Agung,  sedangkan anggota  Senatnya  sendiri  bertindak sebagai  juri.  Hal  ini  mengikuti  proses persidangan  biasa  dalam  sistem  hukum acara di Amerika Serikat.
Terkait hal tersebut maka dapat di ketahui  bahwa  peran  Mahkamah  Agung (lembaga  peradilan)  dalam  proses impeachment di  Amerika  Serikat  adalah sebagai  hakim  (pemimpin  sidang)  dalam sidang  Kongres  dan  bukan  dalam persidangan  di  Mahkamah  Agung  sendiri sebagaimana  halnya  di  Indonesia (Mahkamah  Konstitusi),  Lain  halnya dengan    negara  korea  selatan  di  mana mahkamah  konstitusi  berwenang  untuk mengadili, memutuskan Presiden dapat di berhentikan  ataupun  tidak  di  berhentikan dalam masa jabatannya. III. PENUTUP Berdasarkan analisis hasil penelitian  dan  pembahasan  bahwa perbandingan  prosedur  pemberhentian Presiden  dalam  masa  jabatannya  antara Indonesia  dengan  Amerika  Serikat  dan Korea Selatan sebagai berikut :
1. Sistem  pemerintahan  yang  ada  di negara  Indonesia  dan  Amerika  Serikat menggunakan  sistem  pemerintahan Presidensial separation  of  power dimana  salah  satu  ciri  tersebut terdapatnya  pemisahan  kekuasaan antara  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif, akan tetapi dalam
penerapannya  sistem  Presidensial  di Indonesia  masih  adanya    kerja  sama difition  of  power antara  eksekutif  dan
yudikatif,  sedangkan  dalam  sistem pemerintahan  Korea  Selatan  menganut sistem  pemerintahan  Presidensial campuran, di mana Presiden merupakan  kepala  negara  sedangkan perdana  Menteri  merupakan  kepala pemerintahan
2. Alasan  penyebab  Presiden  dapat  di berhentikan  dalam  masa  jabatannya ialah  alasan  konstitusional  dan  alasan yiridis, impeachment di  Indonesia sama  dengan  alasan impeachment di Amerika Serikat, yaitu jika melakukan penghianatan, korupsi/suap dan pelanggaran  hukum  baik  ringan maupun  berat  termasuk  melakukan perbuatan  tercela,  sedangkan  di  Korea Selatan  hanya  menyebutkan  alasan pelanggaran  konstitusi  dan  hukum, Objek impeachment di Amerika Serikat dan  Korea  Selatan  berbeda  dengan objek impeachment di  Indonesia.  Di Indonesia,  objek impeachment hanya ditujukan  kepada  Presiden  dan/atau Wakil Presiden, sedangkan di Amerika Serikat  dan  Korea  Selatan  objek impeachment selain  kepada  Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga terhadap pejabat publik lainnya termasuk hakim.
3. Perbandingan mekanisme pemberhentian  Presiden  dalam  masa jabatannya  antara  Indonesia,  amerika serikat  dan  korea  selatan  sangat berbeda Lembaga Negara yang terlibat dalam proses impeachment di Indonesia,  adalah  DPR,  Mahkamah Konstitusi  dan  MPR.  Di  Amerika Serika,  lembaga  negara  yang  terlibat adalah  Kongres,  DPR  dan  Ketua Mahkamah Agung (bukan lembaganya),  sedangkan  di  Korea Selatan hanya melibatkan dua lembaga
negara  yaitu  Majelis  Nasional  dan Mahkamah Konstitusi saja, di Indonesia,  DPR  memiliki  kedudukan sebagai  lembaga  penuntut,  Mahkamah Konstitusi  adalah  lembaga  penengah (pemutus secara yuridis pendapat DPR) dan  MPR  adalah  lembaga  pemutus akhir  (secara  politik).  Di  Amerika Serikat  Kongres  dan  DPR  dapat menjadi  penuntut,  jika  DPR  sebagai penuntut  maka  Kongres  bertindak sebagai  Juri,  begitu  pula  sebaliknya, sedangkan  Ketua  Mahkamah  Agung bertugas sebagai ketua sidang Kongres. Proses Impeachment di  Amerika Serikat  mengikuti  proses  peradilan umum pada biasanya. Sementara itu, di Korea  Selatan,  Majelis  Nasional memutuskan  pemberhentian  Presiden, Perdana  Menteri  atau  pejabat  publik lainnya  yang  keputusannya  hanya dapat  dianulir  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi memiliki  kedudukan  sebagai  lembaga penentu  apakah  keputusan  Majelis Nasional  dibatalkan  atau  tidak dibatalkan. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU
Hamdan  Zoelva, pemakzulan  presiden  di indonesia ,  Konstitusi    Press, Jakarta, 2011. Ikhsan  Daulay  Rosyada  Parluhutan, Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,
2003 Wisnu  basuki, Hukum  Amerika  Sebuah Pengantar Sistem Pemerintah ,  PT Tatanusa Sentosa, Jakarta, 2002 Black  Charles, Impeachment  a  Hand Book ,  Yale  University,  New Haven London, 1998
Mohd Burhantsani, Hukum Dan Hubungan  Internasional, Pustaka Utama, Yogyakarta, 1990
A.S.S.  Tambunan ,  Hukum  Tata  Negara Perbandingan, Puporis  Publisher,
Jakarta, 2001

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787
Kontitusi Korea Selatan Tahun 1987 Konvensi Montovedio Tahun 1933 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun2014 tentang Majelis  Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan  Kehakiman  Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang  Nomor  24  Tahun  2003 Tentang Mahkamah Konstitusi . Undang-Undang  Nomor  28  tahun  1999 tentang Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  Dan  Bebas  Korupsi Kolusi Nepotisme.
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X