INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12993-13003 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Otoritas Pengawas dalam Pengembangan Hukum Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip-prinsip Syariah
Herbert Abrahaham 1 ✉ , M. Hibrian 2 , Wawan Nudirwan 3 , Yolanda Fadila 4 , Yeni Triana 5
Universitas Lancang Kuning, Riau
Email: herbertabraham343@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  otoritas  pengawas  dalam  pengembangan  hukum perbankan syariah, dengan fokus pada ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif,  yang  memungkinkan  peneliti  untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas serta literatur hukum dan syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  peran  otoritas  pengawas  sangat  penting  dalam  memastikan  ketaatan  bank  syariah  terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Selain  itu,  otoritas  pengawas  juga  bertugas  untuk  mengawasi  dan menegakkan ketaatan bank syariah terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran otoritas pengawas dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak  otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.
Kata Kunci: Bank, Dewan, Pengawas, Peran, Prinsip, Syariah.

## Abstract
This research aims to analyze the role of supervisory authorities in the  development of sharia banking law,  with  a  focus  on  sharia banks'  compliance  with  sharia  principles.  The  research method  used  is  a normative research method, which allows researchers to review and analyze various legal documents, regulations and related policies  issued by supervisory authorities as well as relevant legal and sharia literature. The research results show that the role of the supervisory authority is very important in ensuring Islamic  banks'  compliance  with  sharia  principles  in  their  operations  and  products.  The  supervisory authority has the responsibility to issue regulations that support the development of the sharia banking industry in accordance with sharia principles. Apart from that, the supervisory authority is also tasked with supervising and enforcing Islamic  banks'  compliance with established regulations. Thus, this research provides a deeper understanding of the important role of supervisory authorities in ensuring Islamic banks'  compliance  with  sharia  principles.  The  implications  of  this  research  can  provide  input  for supervisory authorities in formulating more effective policies in supporting the development of sharia banking in accordance with sharia principles and provide a basis for further research in this field.
Keywords: Bank, Board, Supervisor, Role, Principles, Sharia.

## PENDAHULUAN
Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat di sebagian besar negara dengan mayoritas populasi muslim. Seiring dengan pertumbuhan ini,  peran  otoritas  pengawas  menjadi  semakin  penting  dalam  memastikan  bahwa  bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi inti dari eksistensi dan keberlanjutan industri perbankan syariah secara keseluruhan(Addul Ghofur Anshori, 2010). Dasar hukum untuk perbankan syariah di Indonesia terdiri dari serangkaian undang-undang, peraturan, dan fatwa yang mengatur pendirian, pengawasan, dan operasional bank syariah. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan utama yang mengatur segala aspek terkait perbankan syariah, mulai dari penetapan lembaga pengawas syariah hingga prinsip-prinsip operasional yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Selain itu, Bank  Indonesia  juga  menerbitkan  berbagai  peraturan  yang  mengatur  operasional  bank syariah, seperti peraturan tentang penyelenggaraan perbankan syariah, implementasi tata kelola  yang  baik,  dan  penyelenggaraan  jasa  dan  produk  perbankan  syariah.  Peraturan pemerintah  dan  peraturan  menteri  keuangan  juga  turut  mengatur  aspek-aspek  tertentu dalam perbankan syariah, seperti penetapan modal minimum dan prosedur pengawasan. Tak kalah  pentingnya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh  Dewan  Syariah Nasional (DSN) juga  menjadi  pedoman  dalam  pengembangan  produk  dan  layanan  perbankan  syariah. Dengan  dasar  hukum  yang  kuat  dan  komprehensif  ini,  perbankan  syariah  di  Indonesia
memiliki landasan yang jelas dan kokoh dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
Meskipun upaya untuk mengembangkan hukum perbankan syariah dan menerapkan prinsip-prinsip  syariah  telah  signifikan,  tantangan  yang  dihadapi  dalam  memastikan kepatuhan  bank  syariah  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  memiliki  dampak  yang  sangat relevan  dalam  konteks  ekonomi  Islam  secara  keseluruhan.  Ekonomi  Islam  mendasarkan prakteknya  pada  prinsip-prinsip  etika  dan  nilai-nilai  Islam,  yang  mencakup  transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip syariah dalam perbankan mencakup beberapa kriteria atau unsur-unsur utama yang menjadi pedoman dalam operasional bank syariah (Suad Firkiawan, 2018). Pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Kedua, prinsip larangan riba, yang melarang adanya bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang. Ketiga, prinsip kehati- hatian dan transparansi, yang mengharuskan bank syariah untuk beroperasi dengan penuh kehati-hatian dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah. Keempat, prinsip risiko dan keuntungan bersama, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dalam transaksi. Kelima, prinsip larangan investasi dalam aktivitas yang diharamkan oleh syariah, seperti perjudian, minuman keras, atau industri haram lainnya. Dengan mematuhi kriteria- kriteria ini, bank syariah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui.
Salah  satu  prinsip  syariah  yang  cenderung  tidak  dijalankan  secara  optimal  dalam praktik perbankan syariah adalah prinsip larangan riba (Cut Nova Rianda, 2018). Meskipun riba atau bunga dilarang dalam Islam, dalam praktiknya, bank syariah seringkali menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanannya benar-benar bebas dari unsur riba. Terkadang, dalam upaya untuk bersaing dengan bank konvensional atau dalam menghadapi situasi ekonomi tertentu, bank syariah mungkin terpaksa menghadapi tekanan  untuk  menawarkan  produk-produk  yang  memiliki  karakteristik  atau  mekanisme yang  mirip  dengan  riba,  meskipun  dengan  istilah  yang  berbeda  atau  melalui  konstruksi keuangan yang kompleks. Hal ini menjadi tantangan besar bagi bank syariah dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip larangan riba, sementara tetap berusaha untuk tetap berdaya saing dalam pasar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip larangan riba tetap dijalankan dengan baik dalam operasional bank syariah.  Penting untuk diingat  bahwa  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  bukan  hanya masalah moral, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sebagai bagian dari ekonomi Islam, bank syariah berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kepada masyarakat Muslim dan non-Muslim. Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi fondasi bagi kepercayaan masyarakat dalam sistem keuangan Islam, yang  pada  gilirannya dapat mempengaruhi  pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan (M. Nur Rianto Al Arif, 2015).
Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  prinsip-prinsip syariah  juga  memiliki  implikasi  yang  signifikan  terhadap  konsep  pembagian  risiko  dan keadilan ekonomi(Adiwarman Azwar Karim, 2003). Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba  (bunga)  dan  kegiatan  spekulatif,  dirancang  untuk  mengurangi  ketidakadilan  dan ketimpangan  dalam  distribusi  kekayaan.  Oleh  karena  itu,  ketika  bank  syariah  gagal mematuhi  prinsip-prinsip  ini,  hal  ini  dapat  mengganggu  keseimbangan  ekonomi  dan menyebabkan ketidakadilan sosial.
Selain  itu,  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  juga  memiliki dampak penting terhadap citra dan reputasi ekonomi Islam secara global(Azizah Azis et al., n.d.). Dengan meningkatnya minat internasional terhadap  praktek keuangan yang sesuai dengan  prinsip-prinsip  etis,  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  prinsip-prinsip  syariah menjadi faktor penentu dalam memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai alternatif yang berkualitas dalam sistem keuangan global (Z. Arifin, 2003).
Penting untuk dicatat bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah tidak  hanya  berdampak  pada  kepercayaan  dan  kepuasan  nasabah,  tetapi  juga  memiliki implikasi  yang  lebih  luas  terhadap  stabilitas  sistem  keuangan  secara  keseluruhan.  Ketika bank syariah gagal mematuhi prinsip-prinsip syariah, hal ini dapat mengakibatkan keraguan di  antara  nasabah,  merugikan  reputasi  bank,  dan  bahkan  membahayakan  stabilitas ekonomi(Muhammad, 2005).
Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang peran otoritas pengawas dalam mengawasi  dan  memastikan  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  prinsip-prinsip  syariah menjadi  sangat  relevan.  Dengan  memahami  peran  otoritas  pengawas  dalam pengembangan hukum perbankan syariah serta analisis terhadap tingkat kepatuhan bank syariah,  kita  dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.
Melalui  penelitian  yang  komprehensif  dalam  hal  ini,  diharapkan  akan  diperoleh pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  dinamika  dan  kompleksitas  dalam  pengembangan hukum perbankan syariah, serta solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan industri perbankan syariah serta keberlanjutan ekonomi
berbasis syariah secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita  Prapti  Rahayu  &  Sulaiman,  2020).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain  itu  dalam  penelitian  digunakan  juga  pendekatan  kasus  (case  approach)  dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi  (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil  penelaahan kepustakaan yang berkaitan  dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan DPS terhadap Bank Syariah
Perbankan  syariah  merupakan  sebuah  institusi  keuangan  yang  berlandaskan prinsip-prinsip  syariah  Islam,  yang  membedakannya  secara  mendasar  dari  sistem perbankan  konvensional(Ascarya,  2006).  Dalam  perspektif  hukum,  perbankan  syariah memperoleh  dasar  operasionalnya  dari  hukum  Islam,  yang  mencakup  ketentuan- ketentuan  yang  diambil  dari  Al-Quran,  hadis  Nabi  Muhammad  SAW,  serta  ijtihad (penalaran) para ulama(Ascarya, 2017). Prinsip utama yang menjadi pijakan perbankan syariah  adalah  larangan  riba  (bunga),  yang  dijelaskan  secara  tegas  dalam  Al-Quran sebagai suatu praktik yang dilarang dan dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil. Prinsip ini menjadikan perbankan syariah menawarkan alternatif yang berlandaskan keadilan dan keberpihakan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan (Addul Ghofur Anshori, 2010).
Selain  larangan  riba,  perbankan  syariah  juga  mengikuti  prinsip-prinsip  lainnya, seperti  pembagian  risiko  dan  keuntungan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam
transaksi, serta larangan terhadap investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram dalam ajaran Islam, seperti alkohol, judi, dan industri haram lainnya. Prinsip-prinsip ini mencerminkan  tujuan  utama  dari  hukum  Islam  dalam  mengatur  kehidupan  ekonomi, yaitu menciptakan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  praktiknya,  terdapat  kasus  dimana  adanya  bank  syariah  yang  tidak menjalankan prinsip syariah Sebuah contoh kasus yang nyata terjadi adalah kasus Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 (Fitria Andriani, 2019). Pada saat itu, Bank Muamalat Indonesia di Indonesia melakukan praktik penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah.  Bank  ini  memberikan  pembiayaan  kepada  sejumlah  nasabah untuk pembelian rumah, tetapi ternyata agunan yang digunakan oleh nasabah tersebut adalah sertifikat tanah yang diperoleh  dari hasil penggusuran tanah yang tidak sesuai dengan  prinsip  syariah,  seperti  tanah  yang  digunakan  untuk  tempat  hiburan  yang melanggar norma-norma agama.
Ketika  kasus  ini  terungkap,  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dari  Bank  Muamalat Indonesia segera melakukan investigasi menyeluruh. Mereka menemukan bahwa bank telah  melanggar  prinsip-prinsip  syariah  dengan  memberikan  pembiayaan  kepada nasabah  yang  menggunakan  agunan  yang  berasal  dari  aktivitas  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  Islam.  DPS  kemudian  memberikan  rekomendasi  kepada manajemen  bank  untuk  melakukan  peninjauan  ulang  terhadap  prosedur  pemberian pembiayaan  dan  meningkatkan  pengawasan  terhadap  penggunaan  agunan  dalam transaksi pembiayaan. Selain itu, DPS juga memberikan nasihat kepada manajemen bank untuk memperketat proses penilaian risiko dan verifikasi agunan agar kejadian serupa tidak  terulang  di  masa  mendatang.  Dengan  adanya  intervensi  DPS,  Bank  Muamalat Indonesia melakukan perbaikan dalam sistem operasionalnya untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam  pengawasan  dan  penegakan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  operasional  bank syariah (Haqiqi Rafsanjani, 2021). Sebagai bagian integral dari struktur bank syariah, DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh bank tersebut  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang  diakui.  DPS  berperan  sebagai lembaga independen yang terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang  hukum  Islam  dan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam.  Mereka  dipilih  berdasarkan kriteria keilmuan dan integritas yang tinggi, serta memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.
DPS memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan operasional bank syariah. Mereka melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan  bahwa  semua  transaksi  dan  produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  tersebut sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  DPS  juga  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan rekomendasi  dan  nasihat  kepada  manajemen  bank  syariah  terkait  dengan  langkah- langkah  yang  perlu  diambil  untuk  memperbaiki  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip syariah (Haqiqi Rafsanjani, 2021).
Selain  itu,  DPS  juga  memiliki  peran  dalam  memastikan  bahwa  bank  syariah menjalankan  praktik  tata  kelola  yang  baik  (good  governance)  dalam  operasionalnya. Mereka  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  keputusan-keputusan  yang diambil oleh manajemen bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, serta  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  DPS  juga  menjadi  jembatan antara  bank  syariah  dengan  masyarakat  dan  otoritas  yang  berwenang.  Mereka memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, serta berkoordinasi dengan otoritas regulator terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam industri perbankan syariah.
Dalam  sistem  perbankan  syariah,  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  memiliki kedudukan  yang  penting  dan  strategis  dalam  mengawasi  aktivitas  bank  syariah  guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. DPS berperan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur  kedudukan  DPS  terhadap  bank  syariah  adalah  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 48 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan bank tersebut terhadap prinsip-prinsip syariah.
DPS  memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  kegiatan  bank  syariah.  Mereka  memiliki  hak  untuk  memeriksa dokumen,  melakukan  audit,  dan  mengeluarkan  rekomendasi  terkait  kepatuhan  bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DPS juga memiliki kewajiban untuk memberikan  nasihat  dan  bimbingan  kepada  bank  syariah  dalam  menjalankan operasionalnya secara syariah. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan  Syariah,  peraturan-peraturan  turunannya  juga  mengatur  secara  lebih  rinci mengenai  peran  dan  fungsi  DPS  dalam  mengawasi  bank  syariah.  Misalnya,  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  tentang  Implementasi  Good  Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur tentang kriteria
dan kompetensi anggota DPS, prosedur audit syariah, serta kewajiban bank syariah untuk melaporkan hasil audit syariah kepada DPS.
Dengan demikian, DPS memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pengawasan yang ketat dan  nasihat  yang  diberikan,  DPS  membantu  memastikan  bahwa  bank  syariah  dapat beroperasi sesuai dengan tuntutan prinsip syariah dan memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada nasabahnya.
2. Peran DPS Terhadap Kepatuhan Bank Syariah Atas Prinsip-Prinsip Syariah Kepatuhan  bank syariah terhadap  prinsip-prinsip  syariah merupakan aspek yang sangat  penting  dalam  operasional  dan  keberlangsungan  institusi  keuangan  tersebut. Prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama bagi bank syariah dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip utama yang  harus  dipatuhi  oleh  bank  syariah  adalah  larangan  terhadap  riba  (bunga),  yang dianggap  sebagai  bentuk  eksploitasi  dan  ketidakadilan  dalam  transaksi  keuangan menurut ajaran Islam (Luqman Nurhisam, 2016).
Selain  larangan  riba,  bank  syariah  juga  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  lainnya seperti pembagian risiko dan keuntungan secara adil  antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta larangan terhadap investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram  dalam  Islam,  seperti  alkohol,  judi,  dan  produk-produk  haram  lainnya.  Hal  ini menegaskan komitmen bank syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.
Namun, dalam praktiknya, memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip- prinsip syariah tidak selalu mudah. Bank syariah sering dihadapkan pada tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari produk  dan  layanan hingga manajemen  risiko. Kompleksitas produk  dan layanan perbankan  syariah,  serta  perubahan  cepat  dalam  pasar  keuangan,  dapat  menjadi hambatan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Fadila, 2018).
Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan mekanisme internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi penetapan  prosedur  dan  kebijakan  internal  yang  jelas,  pelatihan  dan  pengembangan karyawan  dalam  hal  pemahaman  prinsip-prinsip  syariah,  serta  penerapan  sistem pengawasan dan audit yang efektif untuk memonitor kepatuhan mereka. Selain itu, peran otoritas  pengawas  juga  penting  dalam  memastikan  kepatuhan  bank  syariah  terhadap prinsip-prinsip syariah. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung implementasi prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan,
serta mengawasi dan menegakkan kepatuhan bank terhadap regulasi tersebut.
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  memiliki  peran  yang  krusial  dalam  memastikan kepatuhan  bank  syariah  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  dalam  setiap  aspek operasionalnya.  Melalui  fungsi  pengawasan  dan  penegakan,  DPS  memainkan  peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dasar hukum yang mendukung peran DPS dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap  prinsip-prinsip  syariah  dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 48 ayat (1) UU tersebut menetapkan bahwa setiap  bank  syariah  wajib  memiliki  DPS  yang  bertugas  mengawasi  kepatuhan  bank tersebut terhadap prinsip-prinsip syariah.
DPS berperan sebagai lembaga independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki  pengetahuan  mendalam  tentang  hukum  Islam  dan  prinsip-prinsip  ekonomi Islam. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan  secara berkala terhadap  kegiatan  operasional  bank  syariah.  Salah  satu  peran  utama  DPS  adalah melakukan audit dan  pemeriksaan terhadap transaksi dan produk bank syariah untuk memastikan  bahwa  semuanya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Hal  ini  termasuk memeriksa  proses  akad,  struktur  produk,  serta  pelaksanaan  transaksi  agar  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
DPS juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen  bank  syariah  terkait  dengan  langkah-langkah  yang  perlu  diambil  untuk memperbaiki  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah.  Mereka  dapat  memberikan saran  terkait  dengan  perbaikan  sistem  dan  prosedur,  serta  pengembangan  produk- produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS juga berperan sebagai mekanisme  kontrol  yang  memastikan  bahwa  keputusan-keputusan  yang  diambil  oleh manajemen  bank  syariah  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  syariah.  Mereka  membantu menjaga agar bank syariah menjalankan praktik tata kelola yang baik (good governance) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Dengan  demikian,  DPS  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pengawasan yang ketat dan memberikan nasihat yang tepat, DPS membantu memastikan bahwa bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan tuntutan prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

## SIMPULAN
Dalam kesimpulan, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sangatlah signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  DPS  memiliki  kewajiban  untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah  yang  berlaku.  DPS  berperan  sebagai  lembaga  independen  yang melakukan pengawasan terhadap transaksi dan produk bank syariah secara berkala. Mereka melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui. Selain itu, DPS juga memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen bank syariah untuk memperbaiki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugasnya, DPS memiliki wewenang yang jelas dan didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Hal  ini  memungkinkan  DPS  untuk melakukan  pengawasan  dengan  efektif  dan  memberikan  kontribusi  yang  positif  dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Secara keseluruhan, peran DPS sangat penting dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.  Melalui  pengawasan  yang  cermat  dan  memberikan  nasihat  yang  tepat,  DPS membantu  memastikan  bahwa  bank  syariah  dapat  beroperasi  sesuai  dengan  nilai-nilai syariah, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Addul Ghofur Anshori. (2010). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008. Gadjah Mada University Press.
Adiwarman  Azwar  Karim.  (2003).  Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan.  Penerbit  III Indonesia.
Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Rajawali Pers.
Ascarya. (2017). Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Press.
Azizah Azis, Sabri Samin, & Achmad  Musyahid. (n.d.). TRANSAKSI   ON LINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER. Al - Kharaj, 3(1).
Cut Nova Rianda. (2018). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. At- Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah.
Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
Fadila. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. Jurnal ISLAMIC BANKING , 3(2).
Fitria Andriani. (2019). Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam
Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  pada  Perbankan  Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Bank Muamalat Indonesia). Az- Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11(1).
Haqiqi Rafsanjani. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2).
Luqman Nurhisam. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(1).
M. Nur Rianto Al Arif. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah. CV Pustaka Setia.
Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. UPP AMP YKPN.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2014).  Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi).  Kencana  Prenada  Media Group.
Suad  Firkiawan.  (2018).  Manajemen  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Bank  Syariah Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah Menuju Qualified Asean Bank. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, 2(1).
Z. Arifin. (2003). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Azkia Publisher.