(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN HUKUM PERSEROAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ( MONEY LAUNDRING )

## CRIMINAL LIABILITY OF THE COMPANY'S LEGAL ENTITY IN THE CRIME OF MONEY LAUNDRING
Bintang Suluh, Farhana, Ramlani Lina Sinaulan Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4, RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Abints08@gmail.com , ta123frh@gmail.com , rlsinaulan@gmail.com Submission : 17 Januari 2022 Accepted : 25 Januari 2022 Publish : 31 Januari 2022

## Abstract
Based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Jo. Law Number 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Jo. Regulation of  the  Indonesian  Republic  of  Indonesia  Court  of  Justice  Number  13  of  2016  concerning Procedures  for  Handling  Criminal  Cases  by  Corporations  provides  space  for  criminalizing corporations  as  subjects  who  are  being  held  liable  for  criminal  acts  of  money  laundering. However,  in  practice,  law  enforcement  officers  rarely  place  corporations  as  subjects  for criminal  responsibility  in  money  laundering  cases,  even  though  corporations  play  an important  role  in  the  occurrence  of  money  laundering  crimes.  This  was  proven  by  the handling of the money laundering case handled by the Corruption Eradication Commission, which for the first time made PT Putra Ramadhan a corporation that was asked to be held responsible for criminal acts of money laundering.

## Keywords: Money Laundering, Crime, Company Law

## Abstrak
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  Jo. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Jo.  Peraturan  Mahkamah  Agunng  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Koorporasi memberikan  ruang  untuk  memidanakan  korporasi  sebagai  subjek  yang  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  dalam  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang.  Namun  dalam praktiknya, jarang sekali aparat penegak hukum menempatkan korporasi sebagai subjek yang dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  dalam  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang,
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
padahal korporasi memiliki peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hal  tersebut  terbukti  dengan  penanganan  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  yang ditangani  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  untuk  pertama  kalinya  menjadikan  PT Putra  Ramadhan  sebagai  korporasi  yang  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  dalam perkara tindak pidana pencucian uang
.

## Kata Kunci : Pencucian Uang, Tindak Pidana, Hukum Perseroan

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  pencucian  uang  atau Money  laundring (TPPU)  diperkenalkan  oleh Perserikatan Bangsa  - Bangsa (PBB) sejak disahkannya konvensi Wina tentang Perdagangan Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika  di  tahun  1988.  Amerika  sudah  memiliki  Undang-Undang pertama dalam hal pemberantasan TPPU yakni diatur dalam Money  Laundering Control Act 1986.  TPPU  telah  disadari  oleh  masyarakat  dunia  sebagai  kejahatan  yang  terjadi  secara sistematis  dan  meluas  mengakibatkan  semakin  banyaknya  pelaku-pelaku  tindak  pidana pencucian uang sehingga menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat, karena perbuatan dari tindak  pidana  ini  dapat  menimbulkan  masalah  dan  ancaman  yang  serius  terhadap  stabilitas dan keamanan masyarakat serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. 1
Money  Laundring adalah  suatu  upaya  perbuatan  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  uang/dana  atau  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  melalui  berbagai transaksi  keuangan  agar  uang  atau  harta  kekayaan  tersebut  tampak  seolah-olah  berasal  dari kegiatan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagai  kejahatan  yang  terkesan  rapi,  pencucian  uang  memilik  banyak  modus  dalam pengembangannya  sebagai  sebuah  kejahatan  yang  kompleks.  Perkembangan  kejahatan pencucian  uang  terbilang  cukup  pesat  di  Indonesia,  hal  ini  bisa  dilihat  sejak  disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2003  tentang pencucian  uang,  dan  terakhir di  Indonesia,  pengaturan  hukum  terkait  TPPU  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang.
Money  Laundring ini  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh  perorangan,  akan  tetapi  juga dapat  dilakukan  oleh  Badan  Hukum  Perseroan  (Koorporasi)  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  (9)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan
1 Yulia  Elsa,  “ Penerapan  Pembuktian  terbalik  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ”,  Jurnal Ilmiah 2017, hlm vi - viii
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menyatakan  “ Setiap  Orang  adalah  orang perseorangan atau Korporasi ”.
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sangat menitikberatkan perkembangan perekonomian pada sektor swasta yang di dominasi oleh korporasi. Perkembangan teknologi yang  semakin  maju  pesat  juga  membawa  pengaruh  terhadap Money  Laundring .  Mengingat bahwa Money Laundring yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar.
Berbicara  mengenai  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana,  pada  prinsipnya merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  pembahasan  sistem  hukum  pidana. 2 Apabila  dihubungkan  dengan  keberadaan  korporasi  yang  diterima  sebagai  subjek  hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi  dinyatakan  sebagai  pelaku  tidak  pidana  pencucian  uang  dan  kriteria  apa  yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang.
Korporasi  merupakan  badan  usaha  yang  keberadaannya  dan  status  hukumnya disamakan  seperti  manusia,  tanpa  melihat  bentuk  organisasinya.  Korporasi  dapat  memiliki kekayaan  dan  utang,  mempunyai  kewajiban  dan  hak  dan  dapat  bertindak  menurut  hukum, melakukan  gugatan  dan  dapat  dituntut  di  pengadilan.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa korporasi  layaknya  seperti  manusia  yang  memiliki  fisik  dan  organ  dalam  melaksanakan aktivitasnya. Hal ini juga menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan tindak pidana.
Dalam  mencari  dasar  kemampuan  bertanggungjawab  korporasi  adalah  suatu  hal  yang tidak  mudah.  Karena  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  tidak  mempunyai  kejiwaan layaknya seperti manusia alamiah. Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita  menerima  konsep  ke-pelakuan  fungsional  ( fungtioneel  daderschap ).  Artinya,  seseorang tidak  dapat  lepas  dari  tanggung  jawab  dengan  alasan  bahwa  yang  bersangkutan  telah memberikan  pendelegasian  tanggung  jawab  kepada  orang  lain  dan  sekalipun  yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan bawahannya. 3
Konsep fungtioneel  daderschap juga  berlaku  terhadap  Pengendali  Korporasi  yang memberikan  kewenangan  kepada  pada  Direksi-direksi  korporasi,  sehingga  pemidanaan terhadap  korporasi  dapat  mintakan  secara  pidana.  Selain  itu,  juga,  untuk  mengetahui  secara
2 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti,  “ Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi ”, (Jakarta: Softmedia, 2010), hlm 6
3 Mahmud  Mulyadi,  “ Kebijakan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Bahan  Kuliah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ”,  disampaikan  di  Fakultas  Hukum,  Magister  Ilmu  Hukum, Universitas Sumatera Utara , Medan, tanggal 28 Maret 2013.
menyeluruh  terkait  sejauh  mana  TPPU  dan  mengapa  korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawaban TPPU, kita memerlukan pendekatan follow the money untuk menelusuri kejahatan  TPPU  yang  dilakukan  oleh  korporasi  yang  mana  korporasi  melakukan TPPU  atas dasar kehendak pengurus dan/atau dikendalikan oleh pengendali korporasi.
Penulisan  karya  ilmiah  ini  akan  membahas  mengenai  ketentuan  normatif  bagaimana meminta  pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang ( money laundering ) dan bagaimana efektivitas hukum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian  uang  ( money  laundering )  yang  dilakukan  oleh  perseroan  terbatas  di  masa  yang akan datang.
Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  badan  hukum  perseroan  dalam  perkara  tindak pidana pencucian uang ( mooney laundring ) ?
2. Bagaimana  efektivitas  hukum  pertanggungjawaban  pidana  dengan  prinsip  pendekatan follow  the  money dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  badan hukum perseroan di masa yang akan datang ?
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  sehubungan  dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan dengan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer yang diberikan sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analis data dilakukan dengan metode analis yuridis kualitatif.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Subjek dan Badan Hukum.
Secara Historis, sejak tahun 1995, Negara Republik Indonesia telah memiliki Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas.  Selain  itu,  aturan  hukum  yang mengatur  tentang  Perseroan  dapat  ditemukan  juga  dalam  Pasal  36  sampai  dengan  Pasal  56 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  atau  dalam  bahasa  Belanda  disebut  Kitab Wetboek  van  Koophandel .  Seiring  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  zaman,  ketentuan hukum yang mengatur tentang Perseroan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut di  atas,  dipandang  tidak  lagi  bisa  memenuhi  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan masyarakat  yang  menginginkan  pelayanan  yang  cepat,  hadirnya  kepastian  hukum  dan
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang  baik  ( good  corporate  governance ).baik  di  bidang  ekonomi  yang  semakin  luas, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun di bidang informasi yang telah berkembang begitu  pesat,  oleh  karena  pelbagai  alasan-alasan  tersebut,  maka  pada  tanggal  16  Agustus 2007.berlaku aturan hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas diatur dalamUndang- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan dan mencabut peraturan-peraturan sebelunya yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
Dahulu  Perseroan  Terbatas  dikenal  dengan  istilah Naamloze  Vennootschap . 4 Namun dewasa  ini,  istilah  yang  sering  digunakan  adalah  Perseroan  Terbatas.  Istilah  Perseroan Terbatas  telah  menjadi  baku  dalam  kehidupan  masyarakat  umum  dan  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perseroan  Terbatas  dalam  kedudukan  hukum  sebagai  badan  hukum.  Hal  inii  dapat dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang dimaksud  dengan  Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 5
Perseroan  terbatas  dalam  kedudukannya  sebagai  badan  hukum  juga  dipertegas  dalam ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2021Tentang  Modal  Dasar  Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan Pembubaran  Perseroan  Yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  yang menyatakan bahwa : “ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikarr  berdasaikan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  atau  badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil ”. 6
4 Rudhi Prasetya, “ Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang- Undang  No.  1  Tahun  1995 ”,  dikutip  dari  Ridwan  Khairandy,  “ Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia ”, (Yogyakarta: Cetakan Kedua, FH UII Press, 2014) hlm. 63.
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas ,  Pasal  1 angka (1)
6 Republik Indonesia, “ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang odal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil ”, Pasal 1 angka (1).
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
Selain  diatur  dalam  2  (dua)  peraturan  hukum  di  atas,  para  ahli  juga  memberikan pendapatnya  yang mempertegas kedudukan hukum perseroan terbatas sebagai badan hukum diantaranya:
1. Menurut Soedjono  Dirjosisworo menyatakan  bahwa  Perseroan  Terbatas  adalah badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham,  dan  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  No.  40  tahun  2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya; 7
2. Menurut H.M.N.  Purwosutjipto ,  menyatakan  bahwa  Perseroan  terbatas  adalah persekutuan  berbentuk  badan  hukum.  Badan  hukum  ini  tidak  disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero- sero atau saham yang dimilikinya; 8
3. Menurut Zaeni  Asyhadie menyatakan  bahwa  Perseroan  Terbatas  adalah  suatu bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum,  yang  pada  awalnya  dikenal  dengan nama NaamlozeVennootschap (NV).  Istilah  “Terbatas”  didalam  Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya; 9
4. Menurut Abdulkadir  Muhammad istilah  “perseroan”  menunjuk  kepada  cara menentukan  modal,  yaitu  bagi  dalam  saham,  dan  istilah  “terbatas”  menunjuk kepada  batas  tanggung  jawab  pemegang  saham,  yaitu  sebatas  jumlah  nominal saham  yang  dimiliki.  Perseroan  Terbatas  adalah  perusahaan  persekutuan  badan hukum; 10 dan
5. Menurut R.  Ali  Rido juga  berpendapat  bahwa  Perseroan  Terbatas  adalah  suatu bentuk  perseroan  yang  menyelenggarakan  perusahaan,  didirikan  dengan  suatu perbuatan  hukum  bersama  oleh  beberapa  orang,  dengan  modal  tertentu  yang
7 Soedjono  Dirjosisworo,  “ Hukum  Perusahaan  Mengenai  Bentuk-bentuk  Perusahaan  (badan  usaha)  di Indonesia ”, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 48.
8 H.M.N.  Purwosutjipto,  “ Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia ”,.  (Jakarta:  Djambatan,  1979), hlm. 85.
9 Zaeni  Asyhadie,  “ Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia ”,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 41.
10 Abdulkadir Muhammad,  “ Hukum  Perusahaan Indonesia ”. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
terbagi  atas  saham-saham,  yang  para  anggotanya  dapat  memiliki  satu  atau  lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. 11
Menurut  Black’s  Law  Dictionary  disebutkan  pengertian  korporasi  sebagai  badan hukum, yakni sebagai berikut : 12
“ Corporation, an artificial persons or legal entity created by or under the authority of the  laws  of  a  state.  An  association  of  person  created  by  statute  as  a  legal  entity.  The law treats the corporation it self a person which can sue and be sued. An entitu (usually a business) having author under law to act as a single person distinct from the share holders who own it and having rights to  issue stock and exist indefinitely, a group or succession  of  persons  esthablished  in  accordance  with  legal  rules  into  a  legal  or juristic person that has legal personalitu distinct from the natural persons who wake it up, exists indenfinitely a part from them, and has the legal powers that it constitution gives it ”.
Berdasarkan  2  ( dua )  peraturan  perundang-undangan  dan  diperkuat  dengan  pendapat para ahli dan penjelasan dalam Black’s Law Dictionary sebagaimana telah diuraikan di atas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perseoan  Terbatas  adalah bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum  dan  didirikan  bersama  oleh  beberapa  orang,  dengan modal tertentuyang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.
Dari uraian-uraian definisi Perseroan Terbatas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perseoan  Terbatas  adalah  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum  dan  didirikan  bersama  oleh beberapa orang, dengan modal tertentuyang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.
Perseroan  Terbatas  terdiri  dari  dua  suku  kata,  yaitu  Perseroan  dan  Terbatas.  Adapun setiap  suku  kata  memiliki  makna  yang  berbeda,  yaitu  kata  Perseroan  merujuk  pada  modal dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan suku kata Terbatas  dimaknasi  sebagai  suatu  tanggung  jawab  pemegang  saham  yang  luasnya  hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. 13
11 R. Ali Rido, “ Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas ”,(Bandung: Remadja Karya CV, 1986), hlm. 335.
12 Ibid, Hlm 86.
13 H.M.N. Purwosutjipto, “ Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan  Terbatas  Doktrin,  Peraturan  Peraturan  PerundangUndangan,  dan  Yurisprudensi ”,  (Yogyakarta: Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, 2009), hlm. 1.
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
Perseroan  Terbatas  menjadi  badan  hukum  untuk  berbisnis  yang  paling  populer  di Indonesia,  bahkan  di  dunia.  Hal  itu  dikarenakan  Perseroan  Terbatas  merupakan  salah  satu pilar dalam pembangunan perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional.
Sebagai  badan  hukum,  Perseroan  Terbatas  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham mempunyai  konsekuensi,  yaitu  merupakan  lembaga  yang  mandiri  pendukung  hak  dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya.
Perseroan  Terbatas  dalam  kedudukannya  sebagai  badan  hukum  artinya  perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban yang mesti dipertanggungjawabkan. Apabila perseroan terbatas melalukan suatu tindakan pidana dalam hal ini tindak pidana pencucian uang, maka sebagai  subjek  hukum  yang  diakui  keberadaannya  oleh  hukum  sebagai  badan  hukum  yang memegang  hak  dan  kewajiban,  maka  perseroan  terbatas  dapat  pula  dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

## B. Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas/Korporasi.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda    (KUHPB)  semula  tidak  mengatur pertanggungjawaban  pidana  Perseroan  Terbatas/Korporasi.  Baru  pada  tahun  1951  melalui The  Economic  Offerences Act yang  kemudian  dikembangkan  pada tahun  1976  melalui  UU ( Wet )  tanggal  23  Juni  1976,  Stb.  377  yang  disahkan  pada  tanggal  1  September  1976, memunculkan perumusan baru Pasal 51 KUHPB yang berbunyi: 14
1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
2. Apabila  suatu  tindak  pidana  dilaksanakan  oleh  badan  hukum,  dapat  dilakukan tuntutan  pidana  dan  jika  dianggap  perlu  dapat  dijatuhkan  pidana  dan  tindakan- tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap:
a) Badan hukum; atau
b) Terhadap  yang  memerintahkan  melakukan  perbuatan  itu,  demikian  pula terhadap  mereka  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  melakukan  tindakan yang dilarang itu; atau
c) Terhadap yang disebutkan di dalam butir (1) dan butir (2) di atas bersama- sama.
14 Prof DR. Muladi, S.H., “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (corporate criminal responsibility)”,
( Bandung: PT Alumni, cetakan ke-1, tahun 2013), hlm. 42 s.d. 43.
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
3. Bagi  pemakaian  ayat  selebihnya  disamakan  dengan  badan  hukum:  perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.
Tujuan utama pengaturan pertanggungjawaban pidana Perseroan adalah: 15
1. Pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang ( deterrent effect );
2. Bersifat pengimbalan ( just restribution );
3. Rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana;
4. Pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan;
5. Kutukan moral masyarakat ( moral condemmation of society );
6. Efisiemsi, prediktabilitas dan konsistensi terhadap prinsip hukum pidana; dan
7. Keadilan.
Timbul pertanyaan bahwa kapan suatu korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi ukuran suatu korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.
Menurut Nico Keijzer,  ada beberapa syarat yang dapat menjadi acuan untuk dapat menyatakan perseroan/korporasi melakukan suatu tindak pidana yaitu: 16
1. Adanya  suatu  perbuatan  atau  omisi  dari  seseorang  yang  berkaitan  dengan pekerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum tersebut;
2. Adanya  suatu  perbuatan  yang  memiliki  kesesuaian/hubungan  dengan  bisnis normal badan hukum;
3. Adanya perbuatan yang memberikan keuntungan bisnis badan hukum;
4. Apakah  badan  hukum  mampu  memutuskan  apakah  perbuatan  tersebut  harus terjadi atau tidak;
5. Apakah sebagaimana tampak dalam rangkaian kejadian actual, perbuatan tersebut atau perbuatan yang sama, diterima ( accepted ) oleh badan hukum.
Menurut Mahrus Ali, Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah sebagai berikut: 17
1. Adanya kejahatan;
2. Yang dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat;
3. Berasal dari status sosial tinggi;
4. Memiliki hubungan dengan pekerjaannya; dan
15 Ibid, hlm. 5
16 Nico Keijzer, “ Criminal liability of Corporation”, (Jakarta: 2013), hlm. 11
17 Mahrus  Ali,  “ Kejahatan  Korporasi  Kajian  Relevansi  Sanksi  Tindakan  Bagi  Penanggulangan Kejahatan Korporas i”, (Yogyakarta: Arti Bumintaran, 2008), Hlm. 19
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))

## 5. Melanggar kepercayaan publik
Sedangkan  merujuk  pada  ketentuan  pasal  1  angka  (8)  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana  oleh  Korporasi  (PERMA  RI  13/2016)  menyatakan  bahwa  “ Tindak  Pidana  oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi ”. 18 Sementara itu, PERMA  RI  13/2016  mengatur  juga  terkait  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  meminta pertanggungjawaban pidana perseroan/korporasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA RI 13/2016, sebagai berikut: 19
Pasal 3 PERMA RI 13/2016:
“ Tindak  pidana  oleh  Korporasi  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang berdasarkan  hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Korporasi  di  dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi ”.
Pasal 4 ayat (1) PERMA RI 13/2016:
“ Korporasi  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi ”.
Pasal 4 ayat (2) PERMA RI 13/2016:
“Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  Korporasi,  Hakim  dapat  menilai  kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a. Korporasi  dapat  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna  menghindari  terjadinya  tindak pidana”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  Perseroan  Terbatas hanya  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  perbuatan  individual  yang  bertindak  atas  atas nama Perseroan dan orang tersebut memiliki suatu posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi
18 Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi , Pasal 1 angka (8).
19 Ibid, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
kunci dalam struktur pengambilan keputusan atau seseorang yang mengendalikan Perseroan. Model  ini  dikenal  dengan under  dettering,  less  retributive. Untuk  menentukan  bahwa  suatu Korporasi  atau  korporasi  yang  terbukti  melakukan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  memiliki kesalahan,  harus  dipastikan  terlebih  dahulu  bahwa  tindak  pidana  korporasi  yang  digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya Korporasi atau korporasi adalah teori pelaku  fungsional  atau  teori  identifikasi.  Hal  ini  penting  untuk  diperhatikan  adalah berdasarkan  pandangan  tradisional  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas “ societas delinquere non-potest ”, akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu
Perlu  diperhatikan  juga  bahwa  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Perseroan  merupakan kejahatan  yang  dilakukan  tanpa  kekerasan  ( non-violent  crimes )  disertai  dengan  praktik kecurangan,  penyesatan,  penyembunyian  kenyataan,  manipulasi,  pelanggaran  kepercayaan, akal-akalan dan pengelekan peraturan.
C. Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundring )
Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang ( money laundering) bukanlah suatu tindak pidana yang baru lagi karena tindak pidana ini semakin sering terjadi, baik melibatkan orang perorangan  maupun  badan  hukum.  Dewasa  ini,  tindak  pidana  pencucian  uang  ( money laundering)  banyak  dilakukan  oleh  Perseroan/korporasi.  Oleh    karenanya  perlu    adanya penanganan  yang  cukup  serius  dari aparat penegak hukum tehadap  pelaku  tindak pidana pencucian uang ( money laundering.
Pertanggungjawaban   pidana korporasi  diatur  dalam  ketentuan Pasal  6 ayat (1) dan ayat  (2)  Undang-undang    Nomor    8  Tahun    2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menyatakan:
Pasal 6 ayat (1) UU TPPU:
“ Dalam  hal  tindak  pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporas ”. 20
Pasal 6 ayat (2) UU TPPU:
20 Repubik  Indonesia, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 6 ayat (1).
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
“ Pidana  dijatuhkan  terhadap  Korporasi  apabila  tindak  pidana  Pencucian  Uang:  a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b) dilakukan dalam rangka  pemenuhan  maksud  dan  tujuan  Korporasi;  c)  dilakukan  sesuai  dengan  tugas dan  fungsi  pelaku  atau  pemberi  perintah;  dan  d)  dilakukan  dengan  maksud memberikan manfaat bagi Korporasi ”. 21
Apabila  kita  merujuk  pada  penjelasan  Pasal  6  ayat    (1),  maka  kita  dapat  mengetahui secara mendalam mengenai pemidanaan dan pertanggungjawaban Korporasi yang melakukan tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundering )  yang    mencakup  pada    kelompok    yang terorganisasi   yaitu   kelompok terstruktur  yang terdiri dari 3 (tiga)  orang atau lebih, yang eksistensinya  untuk  waktu  tertentu,  dan  bertindak    dengan    tujuan    melakukan    satu    atau lebih  tindak  pidana  yang  diatur dalam  Undang-Undang  ini  dengan tujuan   memperoleh keuntungan finansial  atau  non-finansial  baik secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Perseroan/Korporasi    sebagai    subjek    hukum  yang  memiliki  hak    dan  kewajiban, sehingga  apabila  suatu  perseroan/korporasi  telah  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang ( money laundering ), maka perseroan/korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU TPPU.
Namun,  timbul  pertanyaan  bagaimana  caranya  suatu  perseroan  terbatas  yang melalkukan atau terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang ( money laundering) dapat dengan  mudah  diketahui  bahwa  perseroan  terbatas  tersebut  melakukan  atau  terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang ( money laundering ).
Di  negara-negara Anglo  saxon atau common  law seperti  Inggris,  Amerika  Serikat  dan Kanada,  perkembangan  pertanggungjawaban  pidana  perseroan/korporasi  sudah  ada  sejak zaman  revolusi  industry.  Pengadilan  di  Inggris  mengawalinya  pada  tahun  1842,  dan  sebuah perseroan/korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum. Perdebatan yang muncul bersumber pada kedudukan perseroan/korporasi sebagai  fiksi  hukum  dan  doktrin ultra  virez (tindakan  korporasi  yang  dilakukan beyond  the powers atau  di  luar  tujuan  atau  kewenangannya  atas  dasar  anggaran  dasarnya)  harus disebutkan  secara  spesifik  di  dalam  piagam  korporasi.  Selanjutnya  juga  berkaitan  dengan ketiadaan  sikap  batin  atau  elemen mens  rea  (actur  non  facit  reum  nisi  men  sit  rea )  yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban pidana dan kemampuan korporasi untuk hadir secara pribadi dalam persidangan. Akhirnya juga diperdebatkan tentang kesulitan dalam memidana
21 Ibid, Pasal 6 ayat (2).
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
korporasi mengingat saksi-saksi pidana sudah didesain untuk memidana orang  atau manusia alamiah. 22
Sejak  semula,  Pengadilan  Inggris  dan  Perancis  mengikuti  apa  yang  dinamakan The Doctrine of Respondeat Superior atau Vicarious Liability yang sangat restriktif dan mengatur bahwa  perbuatan  dari  seorang  bawahan akan  dikaitkan  dengan  korporasi.  Doktrin ini  hanya digunakan secara terbatas pada sejumlah negara kecil tindak pidana. 23
Perkembangan  yang  terjadi  adalah  munculnya  doktrin  atau  teori  pengganti  yang dinamakan teori Identifikasi ( Identification Theory ) yang menyatakan bahwa “ The will power of the corporation’s managers represented the will power of the corporations. The Manager and  Directors  represent  the  brain,  intelegence  and  the  will  of  the  corporations.  A  Suffently high  ranking  corporate  member  acts  not  as  an  agent  of  the  corporations,  but  as  the corporations  itself,  and  represent  the  nervous  system  that  control  what  the  corporations do ”. 24
Dengan  demikian,  korporasi  hanya  dapat  diminta  pertanggungjawaban  terhadap perbuatan  individual  yang  bertindak atas nama  korporasi  dan  orang  tersebut  memiliki  suatu posisi/jabatan  tinggi  atau  memainkan  suatu  fungsi  kunci  atau  memainkan  peran  sebagai pengendali  dalam  struktur  pengambilan  keputusan  korporasi.  Model  ini  dianggap  sebagai model under deterring, less retributive sehubungan dengan perkembangan struktur organisasi yang semakin luas.
Teori  Identifikasi  hampir  lebih  dari  say=tu  abad  dipergunakan  dalam  pengadilan Inggris.  Atas dasar teori ini, semua tindakan atau tindak pidana  yang dilakukan oleh orang- orang  yang  diidentifikasikan  dengan  organisasi  atau  mereka  yang  disebut who  constitue  its directing  mind ,  yaitu  individu-individu  seperti  pejabat-pejabat  atau  pegawai-pegawai  yang mempunyai  tingkatan  sebagai  manager  yang  dalam  tugasnya  tidak  dibawah  perintah  atau dibawah  arahan  kewenangan  atasan  lain  dalam  organisasi,  atau  mereka  yang  mempunyai kendali  baik  dari  dalam  perseroan  maupun  berada  diluar  perseroan  yang  dapat  mengambil keputusan  perseroan,  dapat  diidentifikasi  sebagai  perbuatan  atau  tindak  pidana  yang dilakukan oleh perseroan/korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban perseroan/korporasi tidak didasarkan atas tanggung jawab pengganti ( vicarious liability ).
22 Prof DR. Muladi, S.H., “ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (corporate criminal responsibility)”,
( Bandung: PT Alumni, cetakan ke-1, tahun 2013).hlm 16
23 Ibid, hlm 16.
24 Ibid , hlm 17
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  penerapan  teori  identifikasi  ini  merupakan langkah yang tepatt dilakukan oleh aparat penegak hukum, krena memberikan kemungkinan kemudahan  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  korporasi  dan  meminta pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  tersebut.  Teori  identifikasi  mencakup  pada tindakan  mengidentifikasi  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  yang diidentifikasikan  sebagai  tindakan  korporasi.  Agar  individu  tersebut  dapat  diidentifikasikan sebagai  korporasi,  maka  individu  tersebut  harus  bertindak  sebagai directing  mind. Menentukan directing  mind dapat  dilakukan  dengan  melihat  fakta-fakta  pada  kasus  seperti kedudukan  dari  individu  tersebut  atau  wewenang  yang  dimilikan  sehingga  dapat  dianggap bahwa  perbuatannya  memanglah  perbuatan  perusahaan.Wewenang  yang  sedemikian besarnya  pada  umumnya  terdapat  pengurus  dengan  jabatan-jabatan  tinggi  seperti high  level manager atau  direksi.  Karenanya  doktrin  ini  dalam  penerapannya  tidak  mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.
Di  Indonesia,  penegak  hukum  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  telah  menerapkan  teori identifikasi dalam meminta pertanggungjawaban pidana PT Putra Ramadhan yang melakukan tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundering ),  karena  penegak  hukum  KPK mengidentifikasi directing  mind dari  perbuatan  PT  Putra  Ramadhan  dengan  melihat  fakta- fakta  pada  kasus  seperti  kedudukan  dari  individu  tersebut  atau  wewenang  yang  dimilikan sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan.Wewenang yang  sedemikian  besarnya  pada  umumnya  terdapat  pengurus  dengan  jabatan-jabatan  tinggi seperti high  level  manager atau  Direksi  atau  Pengendali  yang  menggerakkan  PT  Putra Ramadhan tersebut.
D. Efektifitas Hukum Dalam Rangka Meminta Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundring ) Di Masa Yang Akan Datang.
Efektivitas  mengandung  arti  keefektifan  pengaruh  efek  keberhasilan  atau  kemanjuran atau  kemujaraban.  Jika  kita  mengulas  tentang  keefektifan  hukum  tentu  tidak  terlepas  dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. 25
25 Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung : Citra Aditya , 2013) Hlm. 67
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 26
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Ketika  berbicara  sejauh  mana  efektivitas  hukum  maka  kita  pertama-tama  harus  dapat mengukur  sejauh  mana  aturan  hukum  itu  dimengerti  atau  tidak  dimengerti  dan  ditaati  atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi  sasaran  ketaatannya  maka  akan  dikatakan  aturan  hukum  yang  bersangkutan  adalah efektif.
Kesadaran  hukum  dan  ketaatan  hukum  merupakan  dua  hal  yang  sangat  menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran  hukum,  ketaatan  hukum,  dan  efektivitas  perundang-undangan  adalah  tiga  unsur yang  saling  berhubungan.  Sering  orang  mencampuradukan  antara  kesadaran  hukum  dan ketaatan  hukum,  padahal  kedua  itu  meskipun  sangat  erat  hubungannya,  namun  tidak  persis sama.  Kedua  unsur  itu  memang  sangat  menentukan  efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.
Dalam  Rangka  Meminta  Pertanggungjawaban  Pidana  Badan  Hukum  Dalam  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  ( Money  Laundring )  Di  Masa  Yang  Akan  Datang,  sebenarnya  kita memiliki instrument hukum yang memadai untuk itu diantaranya:
1. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
2. Peraturan  Mahkamah  Agunng  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Koorporasi.
Dengan  2  (dua)  instrument  hukum  tersebut  di  atas,  tentunya  harus  diterapkan  dengan langkah-langkah  yang  tepat  dan  akurat,  sebagai  salah  satu  contoh  apabila  suatu  perseroan
26 Soerjono  Soekanto,  “ Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ”,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm. 8
(Pertangung Jawaban Pidanan Badan Hukum Perseroan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  ( Money Laudring ))
dimintakan pertanggungjawaban pidana pencucian uang ( money laundering ), aparat penegak hukum  dapat  memulai  melakukan  identifikasi  fakta-fakta  yang  terjadi  sebenarnya menggunakan  penerapat  teori  identifikasi,  kemudian  menyeseuaikan  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  undang-undang  untuk  menentukan  perseroan  sebagai  subjek  pidana  yang ingin  dimintakan  pertanggungjawabannya.  Terakhir  aparat  penegak  hukum  dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap perseroan yang melakukan tindak pidana pencucian uang ( money laundering ).
Apalagi  Undang-Undang  No.8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  memakai  pendekatan follow  the  money dalam mengkriminalisasi  pencucian  uang,  yaitu  perbuatan  menyembunyikan  dan  menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah. Pendekatan ini dapat disamakan dengan cara kerja teori  identifikasi.
Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang  dilakukan,  dan  hasil  tindak  pidana.  Hasil  tindak  pidana  dapat  berupa  uang  atau  harta kekayaan  lain.  Pendekatan  follow  the  money  mendahulukan  mencari  uang  atau  harta kekayaan  hasil  tindak  pidana  dibandingkan  dengan  mencari  pelaku  kejahatan.  Setelah  hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. 27
Ada beberapa keunggulan dari pendekatan follow the money dalam upaya menelusuri pelaku  serta  hasil  tindak  pidana.  Jangkauannya  lebih  jauh  sehingga  dirasakan  lebih  adil seperti terlihat pada kasus pembalakan liar, Pendekatan ini memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan diam-diam. Lebih mudah,  dan  risiko  lebih  kecil  karena  tidak  berhadapan  langsung  dengan  pelaku  yang  kerap memiliki  potensi  melakukan  perlawanan.  Pendekatan  ini  mengejar  hasil  kejahatan  yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk Negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini,  motivasi  seorang  melakukan  tindak  pidana  untuk mencari  harta menjadi  berkurang  atau hilang. 28
Prinsip  pendekatan follow  the  money hampir  mirip  dengan  teori  identifikasi  karena sama-sama mengidentifikasi kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.
27 Ni Komang Sutrisni, “Pendekatan follow the money dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain ”, (Jurnal Hukum) hlm. 3
27 Ibid, hlm 4
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  maka  efektifitas  Hukum  Dalam  Rangka Meminta Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money  Laundring )  Di  Masa  Yang  Akan  Datang  akan  terbantu  tercapai  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  ada  karena  dengan  diterapkannya  Penerapan  teori  identifikasi,  akan membantu  aparat  penegak  hukum  mudah  menemukan  aliran  dana  pencucian  uang  ( money laundering) karena teori identifikasi teori dapat didefinisikan sama dengan prinsip follow the money .

## C. Penutup
Perseroan  Terbatas  dalam  kedudukannya  sebagai  badan  hukum  artinya  perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban yang mesti dipertanggungjawabkan. Apabila perseroan terbatas melalukan suatu tindakan pidana dalam hal ini tindak pidana pencucian uang, maka sebagai  subjek  hukum  yang  diakui  keberadaannya  oleh  hukum  sebagai  badan  hukum  yang memegang  hak  dan  kewajiban,  maka  perseroan  terbatas  dapat  pula  dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.
Penerapan teori identifikasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Mahkamah  Agunng  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Koorporasi  akan  membantu  dalam  mencapai efektifitas Hukum dalam rangka meminta Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundring ) Di Masa Yang  Akan Datang. Selain itu penerapan teori identifikasi juga akan membantu aparat penegak hukum mudah menemukan aliran  dana  pencucian  uang  ( money laundering)  karena  teori  identifikasi  teori  dapat didefinisikan sama dengan prinsip follow the money .

## D. Daftar Pustaka
Ali, Mahrus, “ Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporas i”, (Yogyakarta: Arti Bumintaran, 2008).
Aini,  Zohratul,  “ Kajian  yuridis  pertanggungjawaban  pidana  bank  dalam  tindak  pidana pencucian uang ”, Universitas Brawijaya: tesis 2010.
Arief , Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung : Citra Aditya).
Asyhadie,  Zaeni,  “ Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia ”,  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana , (Bandung: Mandar Maju, 2000).
Card,  Richard  dalam  Hanafi, Reformasi  Pertanggungjawaban  Pidana ,  (Jurnal  Ilmu  Hukum No 11 Vol 6 1999).
Detik  News,  “PT  Tradha  didakwa  lakukan  pencucian  uang    di  Kebumen  sebesar  3,6  M”, Media  Elektronik  yang  upload  pada  tanggal  29  Mei  2019  pukul  14.23  WIB  dalam laman https://news.detik.com/berita/d-4569713/pt-tradha-didakwa-lakukan-pencucian- uang-di-kebumen-rp-36-m .
Dirjosisworo,  Soedjono,  “Hukum  Perusahaan  Mengenai  Bentuk-bentuk  Perusahaan  (badan usaha) di Indonesia”, (Mandar Maju, Bandung, 1997).
Elsa,  Yulia, Penerapan  Pembuktian  terbalik  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ,  (Jurnal Ilmiah 2017).
Hatrik,    Hamzah, Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia ( Strict Liability dan Vicarious Liability ), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
Hanafi, Reformasi  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  Cetakan Kedua).
Indonesia, Media, 13 korporasi ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Jiwasraya , (diupload pada 25 Juni 2020 pada pukul 14.29 WIB).
Keijzer, Nico,“ Criminal liability of Corporation”, (Jakarta: 2013).
Khairandy, Ridwan , “Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan,  dan  Yurisprudensi ”,  (Yogyakarta:  Edisi  Revisi,  Ctk.  Kedua, Total Media, 2009),
Muhammad Abdulkadir, “ Hukum Perusahaan Indonesia ”. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002),
Muhtadi,  “ Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  tindak  pidana  pencucian uang ”,Universitas Airlangga: tesis 2007.
Mulyadi,  Mahmud  dan  Feri  Antoni  Surbakti, Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan Korporasi , (Jakarta: Softmedia, 2010).
Mulyadi,  Mahmud,  “ Kebijakan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang , Bahan  Kuliah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  (disampaikan  di  Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara , Medan, tanggal 28 Maret 2013).
Manuain,  Orpa  Ganefo,  “ Kebijakan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal ”, Universitas Diponegoro: tesis 2005.
Prasetya, Rudhi, “ Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang  No.  1  Tahun  1995 ”,  dikutip  dari  Ridwan  Khairandy,  “ Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia ”, (Yogyakarta: Cetakan Kedua, FH UII Press, 2014).
Purwosutjipto,  H.M.N,  “ Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia, (Jakarta:  Djambatan, 1979).
Priyatno,  Muladi  Dwidja,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ”,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2011)..
Prof  DR.  Muladi,  S.H.,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  (corporate  criminal responsibility)”, ( Bandung: PT Alumni, cetakan ke-1, tahun 2013).
Reza, Syaputra Fahreyz, “ Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana  Pencucian Uang  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  47/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG )”,  (Jurnal Hukum: Volume 10 No. 1 Tahun 2021)
Repubik  Indonesia, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas .  Lembaran  Negara  Nomor  106  Tahun  2007  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4756.
Repubik  Indonesia, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Lembaran  Negara Nomor 122 Tahun .2010 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.
Repubik  Indonesia, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor Nomor  19  Tahun  2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Lembaran  Negara  Nomor  197  Tahun  2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409.
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  odal  Dasar Perseroan  Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Pembubaran  Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil .
Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agunng  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Koorporasi . Rido, R. Ali, “ Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas ”,(Bandung: Remadja Karya CV, 1986),
Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada 2008).
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada, tahun 2011).
Sutrisni,  Ni  Komang, “Pendekatan  follow  the  money  dalam  penelusuran  tindak  pidana pencucian uang serta tindak pidana lain ”, (Jurnal Hukum).
Syarief,  Laode  M., Penetapan  Tersangka  dan  Pengembangan  TPPU ,  (Antaranews:  18  Mei 2018 pukul 20:23 WIB).