## PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA RAKSABAYA KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS
RESA TRESNA AYU resatresnaayu18@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Galuh Jl. R.E. Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Raksabaya Kecamatan  Cimaragas  Kabupaten  Ciamis  yang  masih  belum  optimal  dilaksanakan,  sehingga  hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu administrasi Publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumlah informan sebagai sumber data primer sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa Raksabaya sebanyak 1 orang, Kepala BPD Desa Raksabaya sebanyak 1  orang,  Tokoh  masyarakat  sebanyak  3  orang  dan  Ketua  LPM  (lembaga  Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan  studi  lapangan  yang  terdiri  dari  observasi,  dan  wawancara.Hasil  penelitian  dan  pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten  Ciamis,  masih  belum  baik  jika  dilihat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang–Undang  Nomor    6  Tahun  2014  Tentang Desapasal  93  ayat  1  yakni  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban.  2).  hambatan-hambatan  dalam  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Raksabaya Kecamatan  Cimaragas  Kabupaten  Ciamis,  yaitu  hambatan  dalam  realisasi  hasil  musrenbangdes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, masih belum  mampu  merealisasikan  usulan  hasil  musrenbangdes,  khususnya  dalam  pembangunan infrastruktur  sehingga  terkesan  melambat  dalam  pembangunan,  dan  hambatan  dalam  sistem pengadministrasian  di  pemerintah  Desa  Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas  Kabupaten  Ciamis dalam pengelolaan keuangan Desa. 3). upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, yakni Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPD dalam rangka menetapkan usulan hasil musrenbangdes,  Melakukan  pelatihan  dan  pembinaan  bagi  aparatur  Desa  secara  komputerisasi, dan  Membangun  sikap  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dan  pengawasan  keuangan Desa.
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemerintah Desa

## 1. PENDAHULUAN
Desa  adalah  pelopor  sistem  demokrasi yang  otonom  dan  berdaulat  penuh.  Sejak  lama Desa  telah  memiliki  sistem  dan  mekanisme pemerintahan  serta  norma  sosial  masing-masing. Pada  tahun  2015  Indonesia  memiliki  74.754 Desa.  Dalam  menjalankan  penyelenggaraan pemerintahan Desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian  wewenang  dan  keleluasaan  yang  luas tersebut  harus  diikuti  dengan  pengawasan  yang kuat.  Konsekuensi  dari  pemberian  kewenangan otonomi  terhadap  Desa  maka  perlu  diatur  pula secara  tegas  sumber-sumber  pembiayaan  yang harus  diperoleh  Desa  yang  khususnya  berasal dari  pemerintah  diatasnya,  yaitu  pemerintah daerah  kabupaten/kota  maupun  provinsi  serta pemerintah  pusat.  Kepemimpinan  kepala  Desa sebagai kepala Desa memiliki kewenangan dalam
mengelola  keuangan  Desa  dan  aset  Desa  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pembangunan  Desa  yang  diawasi  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Keberadaan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai lembaga perwakilan Desa secara formal memang melahirkan  harapan  baru  demokrasi  Desa. Masyarakat sangat berharap Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  alat kontrol  yang  efektif  terhadap  pemerintah  Desa dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan Desa  dan  pembangunan  terutama  dalam  hal mengawasi  penggunaan  keuangan  Desa  dan  aset Desa.
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan penulis  pengelolaan  keuangan  Desa  baik  yang bersumber dari dana Desa dan alokasi dana Desa di  Desa  Raksabaya  kecamatan  Cimaragas Kabupaten Ciamis masih belum dapat dioptimalkan untuk kamandirian Desa khususnya
pengembangan sarana infrastruktur yang mendukung  dalam  peningkatan  perekonomian masyarakat  di  Desa  Raksabaya,  tetapi  lebih banyak diperuntukan untuk gaji pegawai sehingga dana Desa yang digelontorkan pemerintah  pusat  tidak  memiliki  dampak  positif secara  signifikan  dalam  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian tersebut mengindikasikan terjadinya suatu permasalahan  dalam  Pengelolaan  Keuangan  di Desa Raksabaya
Kecamatan Cimaragas Kabupaten  Ciamis.  Hal  ini  terlihat  dari  indikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Kurangnya efektifnya penggunaan keuangan
Desa  hal  ini  dapat  dilihat  dari  postur penggunaan keuangan Desa dana 1,4 milyar yang  diterima  oleh  pemerintah  Desa
Raksabaya  hampir  65%  untuk  belanja pegawai dan kegiatan administrasi, sedangkan  sisanya  untuk  pembangunan  dan pembiayaan lainnya yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
2. Kurangnya sosialisasi pengelolaan keuangan Desa  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa Raksabaya  hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil musrenbangdes yang telah direncanakan dan dilakukan  pembahasan  tidak  diinformasikan kembali hasilnya kepada masyarakat sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  poin dan  usulan  mana  yang  akan  direalisasikan khususnya  pembangunan  infrastruktur  di Desa Raksabaya.
Pengelolaan  keuangan  Desa  adalah meliputi  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Hal  ini berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Desa  dalam  Pasal  93,  Ayat (1), Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
1. Perencanaan;
Perencanaan  keuangan  Desa  adalah proses  pemikiran  dan  penentuan  secara matang  untuk  mencapai  suatu  tujuan dalam pengelolaan keuangan Desa dalam hal  kegiatan  pembangunan  maupun pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan  dengan  mengacu  pada perencanaan pembangunan
kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan;
Pelaksanaan  keuangan  Desa  adalah proses  dimana  peraturan  Desa  tentang
APBD  Desa  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  dilaksanakan  dalam  rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa dalam  pelayanan,  pembangunan  maupun dalam pemberdayaan.
Semua
pelaksanaan yang terkait dengan keuangan  Desa  harus  disertai  dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Penatausahaan; Penatausahaan  adalah  proses  dimana semua  kegiatan/pelaksanaan  keuangan Desa  dikelola  dan  dicatat  dalam  buku- buku  tertentu  oleh  bendahara  Desa  yang sebelumnya  telah  ditetapkan  oleh  kepala Desa dengan keputusan kepala Desa.
4. Pelaporan;
Laporan  keuangan  Desa  adalah  proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan Desa dikelola dan disampaikan oleh  pemerintah  Desa  kepada  BPD, pengawas dan masyarakat.
5. Pertanggungjawaban;
Tanggung  jawab  adalah  proses  di  mana semua  kegiatan  pengelolaan  keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah  Desa.  Pertanggung-jawaban pengelolaan  keuangan  Desa  berbentuk rancangan peraturan Desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan  Desa  yang  dibahas  bersama antara  pemerintah  Desa  dengan  BPD kemudian  ditetapkan  sebagai  peraturan Desa  serta  disertai  dengan  keputusan kepala Desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala Desa. Peraturan  Desa  tentang  pelaksanaan keuangan  Desa  dan  keputusan  kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala Desa
tersebut  kemudian  disampaikan  kepada bupati/walikota melalui camat.

## 2. LANDASAN TEORITIS
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  Tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:
Pengelolaan  adalah  rangkaian  kegiatan mulai  dari  perencanaan,  pengadaan, penggunaan,  penatausahaan,  penilaian, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian.  Pengelolaan  atau  disebut juga dengan manajemen dalam pengertian  umum  adalah  suatu  seni, keterampilan, atau keahlian. Salah  satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap
pengembangan wilayah
pedesaan adalah adanya anggaran
pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) untuk  pembangunan  wilayah  pedesaan, yakni  dalam  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin.  Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya  dipertanggungjawabkan  secara legal,  dan  partisipatif  artinya  melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.
Keuangan  Desa  harus  dibukukan  dalam sistem  pembukuan  yang  benar  sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82).

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan  metode  deskriptif,  yang  menurut Nawawi (2001:63) metode deskriptif ini diartikan sebagai berikut:
Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga,  masyarakat  dan  lain-lain)  pada saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007:248) analisis data kualitatif adalah:
Upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan yang  dapat  dikelola,  mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang  dipelajari,  dan    memutuskan  apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

## 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian dilakukan dimulai pada Februari 2018 sampai dengan  Juli 2018.
Tempat  penelitian  yang  peneliti  lakukan
adalah Kantor Kepala Desa Raksabaya
Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

## 3.2 Sumber Data
Untuk  menentukan  informan/narasumber dalam penelitian ini dilaksanakan secara purposive yang  menurut  Sugiono  (2011:  96) bahwa  :  “ Sampling  purposive adalah  teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas maka  sumber  data  primer  yang  akan  dijadikan sebagai  adalah  sebanyak  6  orang  informan. Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang diharapkan  dapat  melengkapi  dan  mempertajam kecenderungan  yang  muncul  dari  data  primer. Data  sekunder  ini  diperoleh  dari  dokumen,  data statistik dari kantor Desa Raksabaya, buku-buku, jurnal  ilmiah,  surat  kabar  dan  catatan  lain  yang berkaitan dengan penelitian.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu dengan rincian sebagai berikut:
1) Sumber data primer adalah: a. Kepala Desa Raksabaya
b. Kepala BPD
c. Masyarakat
2) Sumber data sekunder adalah:
a. Buku literatur
b. Dokumen hasil penelitian
c. Peraturan – peraturan Pemerintah Desa

## 3.1 Teknik  Pengolahan  Data  dan  Analisis Data
Menurut  Bogdan  dan  Biklen  (Moleong, 2007:248) analisis data kualitatif adalah:
Upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan yang  dapat  dikelola,  mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang  dipelajari,  dan    memutuskan  apa yang dapat diceritakan kepada orang lain Secara  umum,  proses  pengolahan  data atau  analisis  hasil  penelitian  lapangan  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  yang  dilakukan meliputi tiga tahap, seperti berikut:
1. Tahap  Reduksi,  yaitu  bahwa  proses  analisis diarahkan untuk menelaah data (mendeskripsikan  dan  menginterpretasikan) data  lapangan.  Kegiatan  operasional  yang dilakukan antara lain:
a. Mengelompokkan  data  temuan  lapangan berkaitan dengan  substansi permasalahan penelitian yang diajukan.
b. Menemukan pokok-pokok substansi penelitian yang prinsip dari setiap materi permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian ini.
2. Tahap  Display,  yaitu  tahap  ini  merupakan periode  interpretasi  dan  analisis  sebagai berikut:
a. Memberikan  makna  dari  tiap  pokok- pokok  temuan  sehingga  menjadi  suatu faktor yang paling esensial.
b. Menyusun  kesimpulan  tiap  pokok-pokok temuan berdasarkan interpretasi tertentu.
c. Menyusun  kesimpulan  umum  sebagai studi  general  dari  proses  analisis  yang dilakukan.
3. Tahap  verifikasi,  yaitu  uji  kebenaran terhadap  kesimpulan  yang  telah  diambil dengan  mewujudkan  situasi  agar  pihak- pihak  yang  memiliki  informasi  lengkap, akurat  bersedia  dimintai  keterangan  lebih lanjut dan sangat diharapkan agar memberikan  data  faktual.  Proses  uji  ulang meliputi berbagai kegiatan antara lain:
a. Melakukan  cek  ulang  ( member  check) atas  kesimpulan  yang  diambil  dengan mempelajari  kembali  data  awal  dan temuan penelitian.
b. Menyusun  kesimpulan  sebagai  bagian akhir  dari  analisa  proses  akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. 4. HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  keuangan  Desa  adalah meliputi  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Hal  ini berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Desa  dalam  Pasal  93,  Ayat (1), Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
1. Perencanaan ;
Perencanaan  keuangan  Desa  adalah proses  pemikiran  dan  penentuan  secara matang  untuk  mencapai  suatu  tujuan dalam pengelolaan keuangan Desa dalam hal  kegiatan  pembangunan  maupun pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan  dengan  mengacu  pada perencanaan pembangunan
kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan ; Pelaksanaan  keuangan  Desa  adalah proses  dimana  peraturan  Desa  tentang APBD  Desa  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  dilaksanakan  dalam  rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa dalam  pelayanan,  pembangunan  maupun
dalam
pemberdayaan.
Semua
pelaksanaan yang terkait dengan keuangan  Desa  harus  disertai  dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Penatausahaan; Penatausahaan  adalah  proses  dimana semua  kegiatan/pelaksanaan  keuangan Desa  dikelola  dan  dicatat  dalam  buku- buku  tertentu  oleh  bendahara  Desa  yang sebelumnya  telah  ditetapkan  oleh  kepala Desa dengan keputusan kepala Desa.
4. Pelaporan;
Laporan  keuangan  Desa  adalah  proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan Desa dikelola dan disampaikan oleh  pemerintah  Desa  kepada  BPD, pengawas dan masyarakat.
5. Pertanggungjawaban;
Tanggung  jawab  adalah  proses  di  mana semua  kegiatan  pengelolaan  keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah  Desa.  Pertanggung-jawaban pengelolaan  keuangan  Desa  berbentuk rancangan peraturan Desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan  Desa  yang  dibahas  bersama antara  pemerintah  Desa  dengan  BPD kemudian  ditetapkan  sebagai  peraturan Desa  serta  disertai  dengan  keputusan kepala Desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala Desa. Peraturan  Desa  tentang  pelaksanaan keuangan  Desa  dan  keputusan  kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala Desa
tersebut  kemudian  disampaikan  kepada bupati/walikota melalui camat.
Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  di  Desa Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas  Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang penulis  lakukan  kepada  beberapa  informan mengenai pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas  Kabupaten Ciamis masih optimal dan akuntabel dilaksanakan yang dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan di  Desa  Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas Kabupaten  Ciamis.  Adapun  hasil  wawancara mengenai hambatan dalam pengelolaan keuangan di  Desa  Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
1. Terdapat  hambatan  dalam  realisasi  hasil musrenbangdes  yang  dilakukan  oleh
pemerintah  Desa  Raksabaya  Kecamatan Cimaragas  Kabupaten  Ciamis.  Yakni kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat sehingga  masyarakat  menilai  kurangnya transparansi  aparatur  Desa  tentang  hasil Musrenbangdes.
2. Terdapat hambatan dari pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten  Ciamis,  yakni  masih  belum mampu  merealisasikan  usulan  hasil musrenbangdes, khususnya
dalam pembangunan infrastruktur sehingga terkesan melambat dalam pembangunan.
3. Terdapat hambatan dalam sistem pengadministrasian  di  pemerintah  Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten  Ciamis  dalam  pengelolaan keuangan  Desa.  Yakni  masih  belum akuntabel dan kurang transparan.
Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan  bahwa  hambatan-hambatan  yang ditemukan  dalam  pengelolaan  keuangan  Desa  di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten  Ciamis  yakni  kurangnya  transparansi informasi pengelolaan dan penggunaan keuangan Desa  kepada  masyarakat,  kualitas  pembangunan infrastruktur,  pelaporan  keuangan  Desa  yang tertutup bagi masyarakat serta lemahnya pengawasan  BPD  dalam  pengelolaan  Keuangan Desa  dan  kurangnya  alokasi  keuangan  Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Upaya–upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan
Cimaragas Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa  sekalipun  masih  terdapat  hambatan- hambatan  dalam  mencapai  tujuan  kebijakan tersebut,  namun  masih  ada  upaya-upaya  guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  di  Desa Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas  Kabupaten Ciamis.    Adapun  hasil  wawancara  mengenai upaya–upaya  dalam  mengatasi  hambatan  dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  di  Desa Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas  Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
1. Melakukan  konsultasi  dan  koordinasi dengan  BPD  dalam  rangka  menetapkan usulan  hasil  musrenbangdes,  dengan harapan  tepat  sasaran  dalam  pengelolaan keuangan  dan  pembangunan  di  Desa Raksabaya.
2. Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur  Desa  secara  komputerisasi,
dengan  harapan  pengelolaan  keuangan Desa  lebih  efektif  dan  transparan  serta meningkatkan kapabilitas dan
kompetensi sumberdaya manusia di Desa Raksabaya. 3. Membangun sikap partisipasi masyarakat dalam  pengelolaan  dan  pengawasan keuangan Desa, dengan harapan meminimalisir
penyimpangan pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa Raksabaya.
Adapun  berdasarkan  observasi  mengenai upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam melaksanakan  pengelolaan  keuangan  Desa  di Desa Raksabaya
Kecamatan Cimaragas Kabupaten  Ciamis  dapat  dijelaskan  yakni pemerintah Desa Raksabaya bersama stakeholder terkait  harus  lebih  intens  dalam  mengawasi pengelolaan keuangan Desa, serta lebih transparan  agar  penggunaan  anggaran  bisa  lebih tepat  sasaran  dan  memberikan  manfaat  yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.  pengelolaan  keuangan  Desa  baik yang  bersumber  dari  dana  alokasi  Desa  maupun dana  Desa  tujuan  utamanya  yakni  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  oleh karena  itu  pengelolaan  keuangan  Desa  harus lebih  akuntabel,  sustainabel  dan  transparan  agar mampu  mencapai  tujuan  yang  baik  di  segala aspek kehidupan bagi masyarakat dan pemerintah Desa Raksabaya.
5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti,  baik  melalui  observasi dan wawancara kepada informan 1 selaku Kepala Desa Raksabaya mengenai pengelolaan keuangan di  Desa  Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas Kabupaten  Ciamis,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa  pengelolaan  keuangan  di  Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas
Kabupaten  Ciamis  masih  belum  optimal dan  transparan  serta  tepat  sasaran.  Hasil wawancara menunjukkan
bahwa
pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten  Ciamis,  masih  belum  baik jika dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang  Nomor    6  Tahun  2014 Tentang  Desa  Pasal  93  Ayat  (1)  yakni Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hambatan- hambatan  dalam  pengelolaan  keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas  Kabupaten  Ciamis  yakni hambatan dalam realisasi hasil
musrenbangdes  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Raksabaya  Kecamatan Cimaragas  Kabupaten  Ciamis,  hambatan masih  belum  mampu  merealisasikan usulan  hasil  musrenbangdes,  khususnya dalam pembangunan infrastruktur sehingga  terkesan  melambat  dalam pembangunan,  serta  hambatan  dalam sistem  pengadministrasian  di  pemerintah Desa  Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas Kabupaten  Ciamis  dalam  pengelolaan keuangan Desa.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat  upaya-upaya dalam mengatasi  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  di Desa  Raksabaya  Kecamatan  Cimaragas Kabupaten  Ciamis  yakni  melakukan konsultasi  dan  koordinasi  dengan  BPD dalam  rangka  menetapkan  usulan  hasil musrenbangdes,  dengan  harapan  tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Desa Raksabaya, melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur  Desa  secara  komputerisasi, dengan  harapan  pengelolaan  keuangan Desa  lebih  efektif  dan  transparan  serta meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia di Desa Raksabaya,  serta  membangun  sikap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa.
5.2 Saran Setelah penulis mengamati dan mempelajari  mengenai  pengelolaan  keuangan  di Desa Raksabaya Kecamatan
Cimaragas Kabupaten  Ciamis,  maka  penulis  mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:
1. Pemerintah  Desa  Raksabaya  harus  lebih meningkatkan  konsultasi  dan  koordinasi dengan  BPD  dalam  rangka  menetapkan usulan  hasil  musrenbangdes,  dengan harapan  tepat  sasaran  dalam  pengelolaan keuangan  dan  pembangunan  serta  lebih
transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan Desa guna meningkatkan pelayanan dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat di Desa Raksabaya.
2. Untuk  menghindari  terulangnya  kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten
Ciamismaka seyogyanya  memerlukan  penanganan yang  lebih  serius  dan  perhatian  dari semua  pihak  terkait  seperti  melakukan koordinasi,  konsultasi,  dan  partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan  keuangan  Desa  agar  tujuan keuangan  Desa  baik  dana  Desa  maupun alokasi  dana  Desa  mampu  mencapai tujuan dan sasaran.
3. Mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan- hambatan dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten  Ciamis  perlu  ditingkatkan lagi kualitas sumberdaya manusia, kompetensi serta pengawasan dan evaluasi  terhadap  pengelolaan  keuangan Desa  dengan  BPD  maupun  pihak  terkait agar  pengelolaan  keuangan  Desa  dan pembangunan  Desa  lebih  transparan, akuntabel  dan  efektif  sehingga  mampu meningkatkan  pelayanan  publik  dan kesejahteraan masyarakat di Desa Raksabaya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku:
Arikunto,  Suharsimi.  2002. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek  . Rineka
Cipta:Jakarta
Moleong,  Lexi.  2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Karya. Nawawi,  Hadari.  2003. Metode  Penelitian Bidang Sosial . Gadjahmada: Yogyakarta Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung Widjaja,  HAW.  2003. Pemerintahan  Desa/ Marga. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## Dokumen-Dokumen
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa.