Hakim : Jurnal Hukum Volume 05, No 02, 2024, doi.org/10.54209/judge.v5i02.685 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia – Nur Insyani Tiara Safitri, et al

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia
Nur Insyani Tiara Safitri 1 , Muhammad Ali 2 , Wahab Aznul Hidaya 3
123 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Info Artikel ABSTRAK Kata kunci: Perlindungan  hukum,  korban, perdagangan orang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas perlindungan  hukum  yang  di  berikan  kepada  para  korban  eksploitasi manusia  di  Indonesia  dan  pemahaman  mengenai  bagaimana  sanksi hukum  diberlakukan  terhadap  para  pelaku  eksploitasi  manusia  di Indonesia.  Penulis  riset  ini  menerapkan  pendekatan  normatif  dalam menganalisis data primer dan sekunder. Selain itu, tujuan dari riset ini adalah memberikan pemahaman tentang metode di masa depan untuk menerapkan kompensasi kepada korban perdagangan manusia secara terstruktur,  metodologis,  dan  konsisten.  Temuan  riset  ini mengungkapkan  bahwa  perlindungan  terhadap  korban  perdagangan manusia  merupakan  elemen  vital  dalam  penegakan  hukum  untuk melindungi saksi dan korban. Selain itu, UU ini sangat memperhatikan penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  kejahatan  perdagangan manusia.  UU  ini  menjamin  hak  korban  atas  rehabilitasi  medis  dan sosial,  pemulangan,  serta  reintegrasi,  terutama  bagi  korban  yang menderita  secara  fisik,  psikis,  dan  sosial  akibat  dari  kejahatan perdagangan manusia. Ini  adalah  artikel  akses  terbuka di bawah lisensi CC BY-NC
Penulis Korespondensi: Nur Insyani Tiara Safitri Universitas Muhammadiyah Sorong nsafitri126@gmail.com

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  3  dalam  UU  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berfondasikan hukum, yang menyebutkan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan dan aturan perilaku bagi masyarakat, tetapi juga  harus  diintegrasikan  ke  dalam  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri  untuk  mewujudkan ketertiban dan perdamaian di dalamnya.
Kehidupan manusia didukung oleh hukum. Meskipun hukum tidak memiliki definisi yang jelas, hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mencegah tingkah laku manusia melebihi batas. Menurut buku penulis Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, Prof. Dr. Andi Hamzah mengungkapkan jika hukum merupakan keutuhan cara (aturan) nilai dalam hidup dengan orang lain yang bertujuan untuk meraih ketentraman dalam komunitas (Sulaiman, 2019). Menurut J. C. T. Simorangkir dalam buku C.S.T. Kansil, hukum merupakan suatu  aturan  yang  bersifat  mengikat,  yang  mengatur  perilaku  manusia  dalam  komunitas dan  ditetapkan  oleh  lembaga-lembaga  hukum  yang  memiliki  otoritas  dan  berkewajiban disertai dengan sanksi.
Posisi dasar manusia sebagai subjek hukum ditentang oleh perdagangan manusia. Selain itu, tindakan ini menimbulkan masalah kemanusiaan karena merendahkan martabat manusia dan hakikat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Perdagangan manusia terjadi dalam  berbagai cara,  termasuk  intimidasi, pemaksaan,  penculikan,  penipuan,  mencurangi, berbohong, serta penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga dilakukan dengan maksud untuk prostitusi,  pornografi,  kekerasan,  eksploitasi,  kerja  dengan  paksaan,  pembudakan,  atau tindakan lain yang sama. Jaringan perdagangan manusia dapat membahayakan masyarakat, bangsa,  dan  negara  karena  luasnya  dan  bertentangan  dengan  standar  hidup  yang menghormati Hak Asasi Manusia.
Data  dari  Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (SIMFONI PPA) pada tahun 2020 mencatat adanya  kenaikan sebesar 62,5% dalam kasus  transaksi manusia yang melibatkan perempuan  serta anak, berdasarkan Ratna Susianawati, Deputi Bidang  Perlindungan  Anak.  Peningkatan  ini  terjadi  selama  pandemi  COVID-19,  ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, dengan tingkat pengangguran berada pada taraf 9,30% atau  sekitar  19,10  juta  orang.  Banyak  orang  saat  ini  terjebak  dalam  utang  dan  terpaksa menerima pekerjaan yang merugikan, dapat membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Menurut laporan dari tim tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia,  dari  tahun  2015  hingga  2019,  tercatat  2.648  korban  perdagangan  manusia dengan jumlah perempuan mencapai 2.319 dan laki – laki 329  (Chandrawaty). Pada tahun 2020-2021, terdapat 364 korban perdagangan manusia yang melaporkan kepada institusi perlindungan  saksi  dan  korban.  Hal  ini  menggambarkan  alasan  mengapa  jumlah  korban yang  mencari  perlindungan  di  Rumah  Perlindungan  Trauma  Center  (RPTC)  tetap  tinggi. Kasus  perdagangan  manusia  adaalah  salah  satu  yang  sering  terjadi,  hampir  sebanding dengan  kasus  penyiksaan  seksual  terhadap  anak,  terorisme,  dan  pelanggaran  hak  asasi manusia.
Negara,  terutama  pemerintah,  bertanggung  jawab  guna  menjaga  serta  memenuhi hak-hak  laki-laki  dan  perempuan  untuk  hidup  yang  layak,  sehat,  dan  bermartabat  sesuai dengan UU Dasar 1945.
Pengalaman  mengerikan  yang  dialami  oleh  Carmi,  seorang  asisten  rumah  tangga (ART) di Arab Saudi, adalah salah satu contoh kasus perdagangan manusia. Carmi dikirim ke  sana  ketika  masih  remaja,  setelah  menyelesaikan  pendidikan  sekolah  dasar,  yang membuatnya  menjadi  korban  perdagangan  manusia  karena  ia  dipekerjakan  saat  masih di bawah  umur.  Meskipun  tidak  mengalami  kekerasan  fisik  dari  majikannya,  carmi  tidak dibayar gajinya selama 26 tahun. Pada bulan april 2020, carmi akhirnya dapat pulang ke ceribun  dan  beratu  bersama  kembali  dengan  keluarganya.  Namun,  setelah  kembali  ke tanah air, ia harus mengatasi trauma yang dialaminya sendirian.
Kisah  Carmi  merupakan  contoh  nyata  dari  masalah  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. kasus Carmi menunjukkan bahwa akses informasi yang kurang dapat  menyebabkan  korban  pergangan  manusia  dan  menegaskan  bahwa  mereka  yang pulang memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah. Undang – Undang No. 21/2007 tentang pemberantaan TPPO mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan tempat perlindungan sosial atau pusat utama. Sebagai ilustrasi, dalam keputusan hakim di Pengadilan Negeri Metro dengan No : 39/Pid.sus/2019/PNMet, seorang korban dijual untuk melayani  tamu  tanpa  mengetahui  nasibnya  Di  Sulawesi  Utara  pada  tahun  2012,  polisi
berhasil  menghalangi  usaha  perdagangan  perempuan  yang  akan  dikirim  ke  Sorong  dan Jayapura.  Mereka  diselamatkan  dan  dibawa  ke  kantor  polisi  untuk  diinterogasi  dan mendapatkan pembimbingan. Kasus ini menunjukkan bahwa banyak korban perdagangan manusia  mengalami  masalah  fisik  dan  psikologis,  sehingga  pemerintah  perlu  segera membentuk rumah sosial atau pusat trauma untuk membantu para korban memulihkan diri dari gangguan tersebut.
Merujuk  pada  studi  kasus  dan  pendekatannya,  terlihat  bahwa  perlindungan  hukum bagi  korban  perdagangan  manusia  masih  belum  optimal.  Pemulangan  korban  ke kampungan halaman sering dianggaap sebagai peneyeleaian, meskipun korban sebenarnya membutuhkan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  untuk  mengatasi  trauma  yang diakibatkan  karena  adanya  perdagangan  manusia.  menghadapi  sitiasi  ini,  mengingat banyka  dari  mereka  mengalami  depresi,  gangguan  mental,  panik,  perkembangan  mental terhambat,  masalah  tingkah  laku  dan  perasaan,  perilaku  agresif,  ketakutan  berlebihan, gangguan tidur, dan stres trauma.

## METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  hukum  normatif,  yang  berarti  penelitian berbasis literatur terhadap data utama dan tambahan (Tan, 2020). Data tambahan dalam penelitian ini meliputi materi hukum utama dan tambahan. Materi hukum utama mencakup Pasal  1  angka  2  UU  No.  13  tahun  2006  tentang  korban  dan  UU  No.  21  tahun  2007 mengenai  Pemberantasan  TPPO.  Materi  hukum  tambahan  mencakup  informasi  dari sumber-sumber  literatur.  Data  utama  yang  telah  diproses  dan  disajikan  oleh  pengumpul data  atau  pihak  lain  disebut  data  tambahan.  Untuk  mendapatkan  bahan  hukum  yang diperlukan  untuk  data  penulisan  skripsi  ini,  studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  mencari dan  mempelajari  skripsi  dan  jurnal  terdahulu  yang  memuat  pendapat  sarjana.  Kegiatan penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif, yang memiliki makna memanfaatkan keadaan sekumpulan manusia, objek, serangkaian keadaan, sistem pemikiran, dan kategori peristiwa saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas  Perlindungan  Hukum  Yang  Berikan  Kepada  Korban  Tindak  Pidana  Human Trafficking di Indonesia
Pemerintah  Indonesia  cepat  memberantas  perdagangan  manusia.  Pasal  297 KUHP  ,  yang  mengatur  perdagangan  manusia  dan  individu,  menetapkan  serta menjabarkan jika memperdagangkan wanita atau pria yang masih di bawah umur bisa dikenai  hukuman  penjara  hingga  6  tahun.  Beriringan  dengan  kemajuan  zaman  serta beragamnya jenis penjualan manusia,  disusunlah  UU  khusus  yang  mengatur masalah ini  lebih  detail  untuk  menciptakan  keselarasan  dalam  masyarakat.  UU  No  21  Tahun 2007 terkait Pemberantasan TPPO dirancang guna menjaga HAM berdasarkan dengan martabat  dan  esensinya.  Ini  terkait  dengan  salah  satu  tanggung  jawab  negara,  yaitu menjaga seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah negara.
Terdapat berbagai  jenis  kejahatan  jual  beli  manusia  yang  ada di  Indonesia,  dan  ini  kerap melibatkan  wanita  dan  anak-anak.  Bentuk-bentuk  tersebut  meliputi  perdagangan  untuk menjadi  pembantu  rumah  tangga  (ART),  bekerja  di  tempat  hiburan  atau  klub,  dan
perdagangan  untuk  menjadi  pekerja  seks  (Rachman).  Selain  itu,  perdagangan  juga dilakukan  untuk  industri  pornografi  dengan  alasan  menjadikan  korban  sebagai  model promosi,  bintang,  penyanyi,  atau  selebgram.  Korban  juga  dijadikan  pengedar  narkoba setelah sebelumnya dibuat ketergantungan, menjadi buruh migran, atau perempuan yang dikawinkan  secara  paksa  untuk  mendapatkan  keturunan.  Perdagangan  bayi  dan perdagangan  untuk  menjadi  pengemis  juga  merupakan  bentuk  lain  yang  terjadi.  Secara umum,  sasaran  dari  pelaku  kejahatan  jual  beli  manusia  adalah  mengeksploitasi  korban secara seksual dan ekonomi, dan bentuk eksploitasi lainnya. (Jayawardhana et al., 2023) Penawaran  dan  permintaan  merupakan  dua  sudut  pandang  yang  bisa  dijadikan  alasan untuk  memahami  penyebab  TPPO.  Perdagangan  manusia  adalah  industri  yang menguntungkan  dari  perspektif  penawaran,  sedangkan  keyakinan  bahwa  berhubungan seksual  dengan  anak-anak,  baik  heteroseksual  maupun  homoseksual,  dapat  memberikan kekuatan  magis dan menjaga  seseorang  tetap muda  adalah  salah  satu  faktor  utama  dari sudut  pandang  permintaan.  Selain  itu,  terdapat  kebutuhan  bagi  majikan  untuk  merekrut karyawan  yang  siap  menghadapi  ancaman  pemecatan,  perubahan  struktur  sosial  yang memaksa  perempuan  dan  anak-anak  bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga,  serta munculnya  perusahaan  pariwisata  yang  mendorong  pertumbuhan  sektor  pariwisata (Andhica, 2020).
Dari dua sudut pandang tersebut, faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan faktor paling dominan dalam kasus perdagangan manusia. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya  informasi  tentang  perdagangan  manusia  juga  menjadi  faktor  penyebab, ditambah  dengan  kurangnya  ketegasan  pemerintah  terhadap  tenaga  kerja  di  luar  negeri dan lemahnya hukuman bagi pelaku TPPO.
Aspek-aspek tersebut diinginkan pemerintah dapat segera menemukan solusi untuk faktor- faktor  tersebut.  Upaya  perlindungan  hukum  sangat  penting,  mengingat  individu  maupun kelompok dalam masyarakat bisa menjadi target perdagangan manusia kapan saja. Pada dasarnya, korban jual beli manusia juga bisa mendapatkan berbagai bentuk perlindungan hukum  yang  sama  dengan  yang  diterima  oleh  korban  kejahatan.  Bentuk-bentuk perlindungan ini meliputi:
1. Penyaluran ganti rugi dan kompensasi
2. Pelayanan konseling dan dukungan medis
3. Dukungan hukum
4. Penyediaan informasi
UU  No  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  TPPO  memberikan  wewenang  pada negara  dan  lembaga  penegak  hukum  guna  menjaga  korban  penjualan  orang.  UU Perlindungan  Saksi  dan  Korban  juga  berlaku  untuk  perlindungan  korban  perdagangan orang, kecuali diatur secara berbeda dalam UU Pemberantasan TPPO (Adudu et al., 2022) Menurut UU Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, "Pasal 5 (1) Korban dan saksi memiliki hak untuk: dilindungi untuk keselamatan individu, keluarga, serta harta mereka, juga terbebas dari hal yang mengancam terkait kesaksian yang nantinya, sedang, atau sudah dijalankan; mengikuti  tahapan  pemilihan  serta  penetapan  jenis  keamanan  juga dorongan  rasa aman; menjabarkan penjelasan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, terhindar dari persoalan yang menjebak, mendapatkan informasi terkait pembaruan masalah, putusan di pengadilan,
dan pembebasan terpidana; menyembunyikan jati diri mereka, memperoleh identitas baru, tempat  tinggal  non  tetap  dan  rumah  untuk  tinggal  baru,  penggantian  biaya  perjalanan sesuai kebutuhan, memperoleh konsultasi hukum, serta dukungan jika diperlukan." Perdagangan manusia, menurut Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No  11  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan, didefinisikan  sebagai  pemasukan,  pengikutan,  penempatan,  pengiriman,  relokasi,  atau menerima individu melalui sebuah teror, memakai penyiksaan, menculik, menyembunyikan, memalsukan, pembohongan, serta memakai wewenang atau posisi rentan, atau mengikat dengan uang atau pemberian imbalan atau keuntungan. Melindungi korban TPPO diawali dengan menyelidiki, menuntut, dan proses persidangan di pengadilan; selain itu, hak-hak saksi dan korban jual beli manusia harus dipenuhi, termasuk ganti rugi dan penyembuhan. Pemerintah  diharuskan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  korban  TPPO melalui macam macam metode terkait dengan kerugian mental dan emosional yang dialami korban. Oleh karena itu, penulis akan membahas berbagai jenis perlindungan hukum yang dapat disediakan pemerintah kepada korban TPPO, antara lain:

## Pemberian Restitusi dan Kompensasi Restitusi
Sesuai dengan peraturan perUUan, LPSK bertugas untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban. Pasal 1 ayat 1 PP Republik Indonesia No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan  jika  restitusi  ialah  pembayaran  kompensasi  yang  diberikan  kepada  pelaku berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  memiliki  hukum  yang  sah  atas  kerugian  yang diderita oleh korban atau ahli warisnya, baik itu kerugian fisik maupun non-fisik.
Dalam upaya untuk memulihkan korban secara adil, restitusi adalah bagian penting. Korban dapat meminta restitusi  setelah melaporkan masalahnya  kepada  penegak  hukum setempat  di  Indonesia.  Ada  perbedaan  antara  restitusi  dan  kompensasi,  meskipun keduanya  sering  digunakan  secara  bersamaan.  Restitusi,  aspek  pidana  yang  diputuskan oleh pengadilan dan dibayar oleh pelaku tindak pidana, berbeda dengan kompensasi, yang lebih bersifat keperdataan dan biasanya diminta oleh korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau  negara.  Diharapkan  dapat  membantu  pemulihan  ketidaknyamanan  yang  dialami korban  atau  keluarganya  dengan  memberikan  restitusi  dan  kompensasi  kepada  mereka. Kompensasi  ini  dapat  mencakup  kehilangan  pendapatan,  kerugian  fisik,  kesulitan,  biaya pengobatan,  biaya  psikologis,  dan  kerugian  lainnya  yang  dirasakan  korban.(TEKUALU, 2019)

## Bantuan Medis atau Konseling
Menurut UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, khususnya Pasal 51, rehabilitasi  kesehatan  adalah  salah  satu  jenis  bantuan  medis  yang  dapat  diterima  oleh korban TPPO. Tujuan rehabilitasi kesehatan adalah untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental  korban  yang  terkena  dampak  kejahatan,  memberikan  tempat  tinggal  yang  aman dan terlindungi, dan membantu mereka kembali berfungsi dengan baik. Selain itu, perlin- dungan  hukum  juga  mencakup  rehabilitasi  sosial,  yang  mencakup  bantuan  rohani  tanpa memaksa korban karena agama atau keyakinan mereka. Tokoh agama yang memiliki keya- kinan yang sama dengan korban harus memberikan bimbingan Rohani.
Konseling,  bantuan  profesional  atau  terlatih,  bertujuan  untuk  meningkatkan  pema- haman dan kemampuan psikologis korban saat menghadapi masalah. Konseling harus dil- akukan oleh orang yang terlatih yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kerahasi- aan kepada korban. Menurut Pasal 51 ayat (1) UU TPPO, pemulangan atau reintegrasi so- sial  adalah  bagian  dari  perlindungan  hukum.  Tujuan  reintegrasi  sosial  adalah  untuk  me- mastikan pemulihan  ekonomi  dan  sosial  yang menyeluruh  bagi  korban, sehingga  mereka dapat  melanjutkan  kehidupan  seperti  sebelumnya.  Korban  dengan  masalah  medis, psikologis, atau anak-anak sangat penting untuk mendampingi selama pemulangan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diharapkan. Ini karena mereka tetap membutuhkan perlindungan atas keadaan emosional mereka (Fadhila & Apriani, 2023)

## Bantuan Hukum
Suatu  jenis  pendampingan  yang  bisa  diberikan  kepada  korban  tindak  pidana  ialah dukungan hukum. Tujuan dukungan hukum ini adalah memastikan hak-hak saksi dan/atau korban  TPPO  terpenuhi,  memberikan  mereka  akses  ke  kebenaran  dan  keadilan  terkait kasus  yang  mereka  hadapi.  Karena  banyak  korban  kejahatan  kurang  memahami  hukum, dukungan  hukum  dapat  diberikan  oleh berbagai  pihak,  termasuk aparat  kepolisian,  jaksa, hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, paralegal atau pendamping hukum, serta penyedia  layanan  hukum  lainnya  yang  menawarkan  bantuan  hukum  tanpa  biaya  kepada saksi  atau  korban.  Korban  tidak  perlu  secara  aktif  mencari  dukungan  hukum.  Konsultasi hukum,  melaksanakan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melaksanakan langkah-langkah  hukum  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  adalah  beberapa contoh dukungan hukum yang bisa diberikan. Dukungan hukum dalam kasus pidana berarti membantu  korban  sepanjang  proses  persidangan  hingga  putusan  pidana  yang  final  dan restitusi. (Fajriando, 2020)

## Pemberian Informasi
Informasi yang bisa disampaikan kepada korban serta keluarganya mencakup  taha- pan penyelidikan serta pemeriksaan terkait TPPO yang mereka hadapi. Dengan menyam- paikan  informasi  ini,  diharapkan  masyarakat  dapat  lebih  efektif  mengawasi  kinerja pemerintah atau aparat hukum. Penyampaian informasi kepada korban dan keluarga diatur dalam UU No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  TPPO,  khususnya  pada  Pasal  36 Ayat  (1),  yang  menyebutkan  bahwa  “Selama  proses  penyelidikan,  penuntutan,  dan persidangan di pengadilan, korban berhak memperoleh pemberitahuan mengenai kemajuan kasus yang mengaitkan dirinya.”
Aparat hukum harus memberikan informasi berupa salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada setiap tahap pemeriksaan. Contoh perlindungan hukum bagi korban TPPO bisa dipahami dari kasus korban yang berasal dari Sumatera. Korban tersebut mengungkapkan bahwa bantuan dari Dinas Sosial Yogyakarta sangat membantu dalam membuat laporan tentang  pengalamannya.  Korban  juga  berharap  bahwa  dengan  adanya  pendamping  dan konseling, ia dapat memperoleh dukungan yang memadai. (Nurisman, 2022)
Korban  tindak  kejahatan  tidak  hanya  mengalami  penderitaan fisik  atau materiil,  na- mun juga menghadapi kesulitan emosional atau psikologis yang membuat perasaan trauma berat berkelanjutan. Sehingga, perlindungan hukum perlu menyesuikan atas tipe kesulitan
yang dirasakan korban, serta situasi dan keadaan yang berbeda. Perlindungan hukum harus mencakup tindakan pencegahan dan tindakan tegas serta keras yang dijalankan oleh indi- vidu  dan  pemerintah.  Ini  termasuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban  dari  bahaya yang  dapat  mengancam  keselamatan  mereka  dan  menyediakan  dukungan  hukum  dan medis yang memadai. Pada dasarnya, perlindungan hak asasi manusia berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan dan mempertahankan keseimbangan.(Saodana et al., 2023)
Pasal  45  ayat  (1)  UU  No  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  TPPO  mengatur tentang pembentukan ruang pelayanan khusus. Tujuan dari ayat ini adalah untuk memberi tahu  kepolisian  tentang  kebutuhan  mereka  untuk  melindungi  saksi  dan  korban.  Untuk melaksanakan  beberapa  hak  korban,  diperlukan  kerjasama  dengan  LPSK.  LPSK  ber- tanggung  jawab  atas  perlindungan  dan  dukungan  kepada  saksi  serta  korban,  sesuai dengan  kewajiban  serta  wewenangnya  yang  dirancang  pada  UU  LPSK  ini.  Salah  satu tanggung jawab LPSK adalah menjaga rumah aman. (Wahyu Andriyani, 2023)
Pasal  52  ayat  (2  dan  3)  UU  No  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  TPPO menetapkan  bahwa  instiusi  negara  dan  daerah  harus  membangun  tempat  perlindungan sosial atau pusat rehabilitasi; namun, lembaga pelayanan masyarakat atau lembaga sosial lainnya  juga  dapat  melakukannya.  Setiap  individu  yang  menjadi  korban  TPPO  berhak mendapatkan penjagaan hukum dan diperlakukan yang setara di hadapan UU. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum terhadap korban, serta dampak yang ditimbulkannya, berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan selaras dengan prinsip hukum yang ada kini. Korban memiliki hak-hak tertentu saat menerima bantuan dan perlindungan hukum. Ini termasuk hak untuk mendapatkan bantuan fisik, penyelesaian masalah, kembali haknya,  rehabilitasi,  dan  perlindungan  dari  ancaman.  Korban  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan ganti kerugian, baik dari pelaku maupun negara.
Korban perdagangan orang terkadang bekerja sebagai ART, pekerja hiburan malam, dan pekerjaan lainnya. Kemiskinan dan tingginya angka pengangguran seringkali menjadi penyebab utama masalah  TPPO ini. Sebelum masalah ini dapat diselesaikan, pemerintah juga harus berkonsentrasi pada peningkatan perlindungan bagi korban pelanggaran hukum. Memperkuat gugus tugas yang menangani perdagangan orang adalah suatu tahapan yang dapat dipilih. Korban dapat menjadi pasif dan tidak bekerja sama dengan petugas atau apa- rat hukum jika mereka tidak menerima perlindungan yang cukup. Korban mungkin enggan melapor kepada pihak berwenang karena tidak memiliki perlindungan hukum.

## Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia
Kasus perdagangan orang seringkali bertujuan untuk mengeksploitasi korban secara seksual atau ekonomi, seperti yang tercantum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Metro  dengan  No:  39/Pid.sus/2019/PNMet.  Dalam  kasus  tersebut,  korban  dijual  untuk melayani tamu, dan korban sering kali setuju tanpa mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi.  Pada  tahun  2012,  di  Sulawesi  Utara,  polisi  berhasil  menggagalkan  perdagangan perempuan yang direncanakan akan dikirim ke Sorong dan Jayapura, dan korban langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan diberikan pembinaan. Melihat contoh kasus ini, masih banyak korban perdagangan manusia yang mengalami gangguan fisik dan psikologis,
sehingga  penting  bagi  pemerintah  untuk  segera  membentuk  rumah  sosial  atau  pusat trauma agar para korban dapat pulih dari dampak yang mereka alami.
Setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum pidana. Pada  dasarnya,  sanksi  itu  bertujuan  untuk  menyebabkan  orang  lebih  menderita.  Faktor utama yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah penambahan penderitaan yang disengaja ini. Pada dasarnya, orang yang melakukan tindak pidana harus mengalami konsekuensi hukum. Akibatnya biasanya berupa hukuman pidana atau sanksi. Jenis  hukuman  pidana  dibagi  menjadi  dua  kategori  berdasarkan  Pasal  10  KUHP,  yaitu (Chandra, 2022):
1. Hukuman  utama  yang  mencakup  hukuman  mati,  penjara,  kurungan,  denda,  dan penutupan.
2. Hukuman  tambahan  meliputi  pengambilan  suatu  hak  spesifik,  penyitaan  benda tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.
Satochid  Kartanegara  mengemukakan  jika  "hukuman  (pidana)  ialah  bentuk penyiksaan  atau  penderitaan  yang  dikenakan  oleh  hukum  pidana  kepada  individu  yang menyelewengkan  norma  yang  diputuskan  oleh  hukum  pidana.  Selain  itu,  orang  yang dinyatakan  bersalah  dikenakan  hukuman  karena  melanggar  norma  hukum  pidana,  dan karakter  siksaan  atau  penderitaan  harus  menjadi  bagian  dari  hukuman  (pidana)  karena adanya pelanggaran." (Mubarok, 2020).
Herbert L. Packer berpendapat bahwa hukuman pidana adalah metode atau instru- men paling efektif dalam menghadapi kejahatan atau ancaman serius serta bahaya. Selain itu, Packer berpendapat jika:
1. Hukuman pidana amat krusial; kita tidak bisa menjalani hidup, baik saat ini ataupun di masa depan, tanpa adanya pidana.
2. Hukuman pidana adalah metode atau instrumen paling efektif yang kita miliki untuk menghadapi  kejahatan  besar  dan  mendesak  serta  untuk  menangani  ancaman- ancaman dari bahaya.
Saat-saat  tertentu,  sanksi  pidana  berfungsi  sebagai  pembela  utama  hak-hak  kebebasan individu.  Ketika  diterapkan  dengan  bijak  dan  secara  etis,  ia  berfungsi  sebagai  pelindung, tetapi jika diterapkan dengan cara yang menindas, ia berfungsi sebagai ancaman. (Daud & Sopoyono, 2019)
Dalam buku II KUHP (KUHP), Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2), dan Pasal 506 mengatur penjatuhan sanksi pidana terhadap  TPPO  (human  trafficking).  Penerapan  sanksi  pidana  di  Indonesia  diatur  dalam Pasal 506 :
1. Dengan sadar melakukan atau memfasilitasi tindakan mesum terhadap anak-anak (baik anak kandung, tiri, angkat) dan anak-anak di bawah pengawasannya; tindakan tersebut sebagai sumber penghasilan pelaku;
2. Tindakan serupa, namun ditujukan untuk orang dewasa;
3. Menyewakan perempuan dan anak laki-laki;
4. Terdapat hukuman tambahan berupa (1) pencabutan hak asuh untuk pelaku yang korbannya adalah anak, dan (2) pemecatan dari pekerjaan jika kejahatan dilakukan dalam konteks pekerjaan tersebut.
Sebagai  upaya  untuk  melindungi  korban  perdagangan  manusia,  UU  No  21  Tahun 2007 mengenai penanggulangan TPPO mengatur hukuman pidana yang cukup berat bagi pelaku  tindak  pidana  perdagangan  manusia.  Aturan  pidana  ini  tercantum  dalam  Pasal  2 hingga  Pasal  23  UU  tersebut. Sebagai contoh, Pasal  2 mengatur  kemungkinan  hukuman bagi  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  manusia.  Menurut Pasal  2  UU  No  21  Tahun  2007  tentang  penanggulangan  tindak  pidana  perdagangan, "Setiap individu yang terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  wewenang atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  pemberian  imbalan  atau  manfaat  meskipun dengan persetujuan dari pihak yang memiliki kendali."
Pelaku  adalah  setiap  individu  atau  perusahaan  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana perdagangan  manusia,  sesuai  dengan  definisi  Pasal  1  angka  4  UU  No  21  Tahun  2007. Dalam  Pasal  2  hingga  18,  undang-undang  ini  secara  tegas  menetapkan  hukuman  bagi mereka  yang  terlibat  dalam  TPPO.  Beberapa  kategori  pelaku  dapat  diuraikan  sebagai berikut:  Pertama,  perekrut  tenaga  kerja  (baik  legal  maupun  ilegal)  yang  membayar  agen atau perantara untuk mencari tenaga kerja di desa-desa, mengelola tempat penampungan, memeriksa  identitas  dan  dokumen  perjalanan,  serta  memberikan  pelatihan  dan pemeriksaan medis. Walaupun ada beberapa PJTK terdaftar yang melakukan aktivitas ini, tidak  semuanya  melakukannya.  Kedua,  individu  yang  tinggal  di  desa,  seperti  tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, adat, dan agama, serta agen atau perantara. Agen dapat bekerja untuk PJTK terdaftar maupun yang tidak terdaftar secara bersamaan untuk  mendapatkan  kompensasi  untuk  setiap  karyawan  yang  mereka  rekrut.  Ketiga, majikan  yang  memaksa  pekerja  bekerja  dalam  kondisi  eksploitasi,  tidak  membayar  upah, menahan pekerja, dan melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap pekerja. Keempat, pemerintah  yang  terlibat  dalam  pemalsuan  dokumen,  mengabaikan  pelanggaran  dalam perekrutan  tenaga  kerja,  atau  mendukung  migrasi  ilegal  melalui  perbatasan  (termasuk pengabaian  oleh  petugas  kepolisian  dan  imigrasi).  Kelima, pemilik  atau pengelola  rumah bordil yang memaksa wanita untuk melakukan tindakan yang tidak mereka inginkan atau tidak  mampu  mereka  lakukan;  contohnya,  mereka  tidak  membayar  pekerja  atau mempekerjakan  anak-anak  di  bawah  usia  18  tahun.  UU  No  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan TPPO mengatur tata cara penanganan TPPO (Rochmah & Simangunsong, 2023)

## KESIMPULAN
Dengan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, ini dapat mengatur perlindungan bagi korban perdagangan manusia sebagai elemen krusial dalam penegakan hukum.  Undang-Undang  ini  menyediakan  perlindungan  bagi  korban  dan  saksi  serta menekankan  pada  penderitaan  yang  dialami  korban  akibat  dari  perdagangan  manusia, termasuk  hak  kompensasi  yang  harus  diberikan  oleh  pelaku  sebagai  ganti  rugi  atas kerugian yang ditimbulkan oleh perdagangan tersebut.
Sanksi pidana yang diterapkan cukup berat terhadap pelaku perdagangan manusia, mencakup berbagai tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  tujuan  untuk  mengeksploitasi  mereka.
Beberapa  kategori  tindak  pidana  yang  diatur  termasuk  ancaman  kekerasan,  pemindahan orang,  eksportasi  manusia,  pengangkatan  anak  untuk  tujuan  eksploitasi,  dan penyalahgunaan  kewenangan.  Setiap  kategori  ini  memiliki  sanksi  pidana  tersendiri  yang sesuai  dengan  tingkat  kejahatannya,  seperti  pidana  penjara  dan  denda  yang  besar. Penerapan  UU  ini  menjadi  penting  untuk  melindungi  korban  perdagangan  manusia  dan menjamin  keadilan  bagi  mereka  yang  terkena  dampaknya.  Dengan  demikian,  UU  No  21 Tahun 2007 adalah instrumen hukum yang vital dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia.

## REFERENSI
Adudu, R. R., Maramis, M. R., & Rondonuwu, D. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban TPPODi Indonsia . 11 (3).
Andhica, W. (2020). Aspek Kriminologi Dalam TPPO (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) [Universitas Medan Area].
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17940 Chandra, T. Y. (2022). Hukum Pidana (Y. Putra (ed.); cetakan 1). PT. Sangir Multi Usaha. Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 352 – 365.
Fadhila, N., & Apriani, R. A. (2023). Tindak Penanggulangan terhadap Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dari Indonesia ke Malaysia (2020-2022). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO , 3 (2), 88 – 97. https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.2525 Fajriando, H. (2020). Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum. Jurnal HAM , 11 (3), 467 – 486. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486 Jayawardhana, W., Ariani, A., & Batubara, I. A. (2023). Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia dan Jepang : Studi Perbandingan Regulasi dan Pelaksanaan. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Volume , 6 (2), 1 – 13. https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10080 Mubarok, N. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana (Issue 5).
Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya UU No 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (2), 170 – 196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196 Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku TPPO. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , 3 (1), 231 – 243. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177
Saodana, S., Muchtar, S., & Azisa, N. (2023). Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap TPPO di Kota Makassar. Alauddin Law Development Journal , 5 (2), 424 – 435. https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.35622 Sulaiman, A. (2019). Penghantar Ilmu Hukum. In Skripsi . Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
Tan, D. (2020). Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463 – 2478.
TEKUALU, L. D. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (TRAFFICKING). In PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
( TRAFFICKING ) ( STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN ) Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan untuk Mendapatkan FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN (Vol. 1, Issue 1).
Wahyu Andriyani, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Kasus Polrestabes Semarang) . 1 – 8.