## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  2  Nomor  2  bulan  Juni  tahun  2013  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan budaya  yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 2 Nomor 2, Juni 2013, memuat tulisan sebagai berikut:
 Kajian  Ritual  Melaut  dan  Perubahannya  pada  Orang  Bajo  di  Desa  Tanjung  Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.
 Fenomena  Eksploitasi  Agraris  oleh  Kaum  Kapital  Domestik  (Sebuah  Studi  Kasus  di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Konstruksi  Budaya  Suku  Toraja  “ Rambu  Solo ”  di  Tengah  Masyarakat  Suku  Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  yang  Dibebani  Hak  Gadai  dalam  Budaya  Pertanian Masyarakat.
 Eksistensi Passompe ’ di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari).
 Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari.
 Dinamika Mepeduluhi Masyarakat  Wawonii  di  Desa  Langara  Iwawo  Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe.
 Pekerja  Seks  Komersial  (Studi  tentang  Hubungan  Germo  dan  PSK  di  Pagar  Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari)
 Implementasi  Kebijakan  dan  Tingkat  Keberhasilan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 2, Nomor 2, Juni 2013

## DAFTAR ISI
Hj. Wakuasa La Ode Aris
Peribadi Marsia Sumule Genggong Hj. Erni Qomariah Heryanti Hj. Suharty Roslan Jabalnur
Syamsumarlin L.M. Kamaluddin Aksyah
Hasniah Muhammad Yusuf 192-202 203-211 212-222 223-230 231-239 240-245 246-257 258-272 273-284 Kajian Ritual Melaut dan Perubahannya pada Orang Bajo di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Fenomena Eksploitasi Agraris oleh Kaum Kapital Domestik (Sebuah Studi Kasus di Wilayah Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Konstruksi Budaya Suku Toraja “ Rambu Solo ” di Tengah Masyarakat Suku Tolaki Mekongga di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Bagi Hasil Tanah Pertanian yang Dibebani Hak Gadai dalam Budaya Pertanian Masyarakat Eksistensi Passompe ’ di Daerah Perantauan (Studi tentang Misi Budaya Perantau Etnik Bugis di Kota Kendari) Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Kendari Dinamika Mepeduluhi Masyarakat Wawonii di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe
Pekerja Seks Komersial (Studi tentang Hubungan Germo dan PSK di Pagar Seng, Lorong Alam Jaya, Jalan R. Soeprapto Mandonga Kendari) Implementasi Kebijakan dan Tingkat Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Bende Kota Kendari

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI KOTA KENDARI 1

## Jabalnur 2

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  adalah  untuk  mengetahui  peran  serta  masyarakat  dalam  desentralisasi pengelolaan  wilayah  pesisir.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normative  dengan menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan, tapi dengan  melakukan  studi  kepustakaan  hasil-hasil  penelitian  dan  sumber-sumber  lainnya  yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Kesimpulan  bahwa  peran  serta  masyarakat  dalam desentralisasi  pengelolaan  wilayah  pesisir  bahwa  kepada  masyarakat  diberi  wewenang,  tanggung jawab,  dan  kesempatan  untuk  mengelola  sumber  dayanya  dan  menyangkut  pula  pemberian tanggung  jawab  kepada  masyarakat  sehingga  mereka  dapat  mengambil  keputusan  yang  pada akhirnya  menentukan  dan  berpengaruh  pada  kesejahteraan  hidup  mereka.  Pelibatan  masyarakat disesuaikan dengan strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah yang akan bervariasi sesuai dengan  situasi  setempat.  Dalam  pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  tersebut,  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Key word: masyarakat, pengelolaan, wilayah pesisir

## ABSTRACT
The objective of this writing is to know thepublic participation in decentralizing of coastal zone management. This type of research is normative research by using secondary data that data is not  obtained  directly  rom  the  field,  but  by  studying  the  literature  of  research  results  and  other sources that relevantto theinvestigated issues. The data was collected then analyzed by descriptive qualitative.  The  conclusion  is  that  public  participation  in  decentralizing  of  coastal  zone management that the public was given the authority, responsibility, and opportunity to manage its resources  and  also  involved  giving  responsibility  to  the  community  so  that  they  could  make decisions  that  ultimately  determined  and  affected  their  welfare.  Community  involvement  in  the management  strategies  tailored  to  each  area  would  vary  according  to  local  circumstances.  In implementation  of  public  participation,  the  things  to  be  noted  are  the  values  and  norms  that embraced by a society which is the local wisdom in managing natural resources and environment.
Key word: public, management, coastal zone
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pengajar Pada Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo, Kendari

## A. PENDAHULUAN
Mengatur  pemanfaatan  wilayah  p- esisir  yang  memiliki  kekayaan  dan  keane- karagaman  sumber  daya  alam  baik  yang dapat  diperbaharui  maupun  yang  tidak dapat  diperbaharui  maka  telah  banyak  pro- duk  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesi- sir  terutama  dalam  hal  eksplorasi,  eks- ploitasi  dan  konservasi  sumber  daya  alam terutama kelautan yang ditandai dengan tiga ciri  yaitu  (1)  sentralistik,  ditandai  dengan terpusatnya  kewenangan  produksi  dan implementasi hukum pada pemerintah pusat dan kemudian pelaksanaannya berupa tugas pembantuan  diserahkan  kepada  pemerintah daerah  sebagai  perpanjangan  tangan  peme- rintah pusat; (2) berbasis pada doktrin milik bersama  ( common  property ),  yang  antara lain belum memberikan kemungkinan pem- berian  hak  penangkapan  ikan  ( fishing  pro- perty )  atau  hak  budidaya  laut  ( marine  cul- ture  right )  kepada  masyarakat  nelayan;  (3) anti  pluralism  hukum,  indikasinya  adalah pengingkaran  terhadap  hokum  adat  ( folk law ), padahal  hukum  adat  memiliki sejarah yang sangat kokoh dalam kultur masyarakat Indonesia  juga  pada  kenyataannya  dibebe- rapa daerah masih sangat dipertahankan.
Kehadiran  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  menunjukkan  adanya  perubahan pola kebijakan dari sentralisasi ke kebijakan desentralisasi  yang  lebih  banyak  member- kan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk  mengatur  daerahnya  sendiri  tanpa bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Penge- lolaan  sektor  kelautan  selama  ini  yang dilakukan  dengan  sistem  sentralisasi  ter- nyata  menyebabkan  persoalan  kelautan menjadi terbengkalai dimana banyak terjadi kehancuran  biota  laut  dan  sumber  daya alam kelautan, konsep pengelolaan wilayah pesisir yang tidak memperhatikan aspek ke- lestarian  lingkungan  hidup.  Hal  ini  karena daerah  tidak  diberi  kewenangan  penge- lolaan wilayah laut/pesisir.
Pemerintah  daerah  kabupaten/kota memiliki  kewenangan  untuk  pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala  kabupaten/kota  sampai  kepada  peng- aturan dan pengawasan penataan ruang laut serta  pengendalian  pencemaran  dan  peru- sakan  wilayah  pesisir  dengan  melibatkan peran serta masyarakat.
Konsep  pengelolaan  lingkungan  hi- dup  bahwa  pengelolaan  lingkungan  hidup adalah  upaya  terpadu  untuk  melestarikan fungsi  lingkungan  hidup  yang  meliputi  ke- bijaksanaan  penataan,  pemanfaatan,  peng- embangan, pemeliharaan, pemulihan, peng- awasan,  dan  pengendalian  lingkungan  hi- dup.  Berkaitan  dengan  pengelolaan  ling- kungan  hidup  wilayah  pesisir  maka  imple- mentasi  otonomi  daerah  membawa  impli- kasi terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya  pesisir  seperti  perikanan.  Daerah  di- tuntut  bertanggung  jawab  atas  kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di dae- rahnya  itu,  serta  semakin  terbuka  peluang bagi  masyarakat  lokal  (nelayan)  untuk  ter- libat dalam proses pengelolaan sumberdaya.
Wilayah  pesisir  memiliki  komplek- sitas  aktivitas  ekonomi  dan  ekologi  terjadi di  wilayah  ini.  Kompleksitas  aktivitas ekonomi  seperti  perikanan,  pariwisata, pemukiman,  perhubungan,  dan  sebagainya memberikan  tekanan  yang  cukup  besar terhadap  keberlanjutan  ekologi  wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun  dan  terumbu  karang.  Tekanan  yang demikian  besar  tersebut  jika  tidak  dikelola secara  baik  akan  menurunkan  kualitas  dan kuantitas  sumberdaya  yang  terdapat  di wilayah pesisir.
Sulawesi  Tenggara  khususnya  Kota Kendari  memiliki  kawasan  pesisir  yang sangat  rentan  mengalami  kerusakan  bila tidak  dikelola  secara  baik  dalam  peman- faatannya  seperti  pada  kawasan  pantai  dan teluk  Kendari.  Pemanfaatan  dengan  pem- berian  izin  oleh  pemerintah  untuk  kegiatan perekonomian  justru  kadang  berdampak negatif  pada  kelestarian  kawasan  tersebut.
Penanggulangan  kerusakan  lingkungan  pe- sisir  dan  laut  perlu  dilakukan  secara  hati- hati  agar  tujuan  dari  upaya  dapat  dicapai. Masyarakat sebagai pihak yang akan paling merasakan  dampak  dari  kerusakan  ling- kungan  pesisir,  apalagi  bagi  masyarakat yang  menjadikan  laut  atau  wilayah  pesisir sebagai  sumber  mata  pencaharian  sehari- hari,  maka  sangat  dibutuhkan  peran sertanya  untuk  ikut  terlibat  dalam  penge- lolaan  wilayah  pesisir  sehingga  menim- bulkan  rasa  keterikatan  untuk  menjaga wilayah  tersebut  karena  ada  keterlibatan langsung.
Berdasarkan  pendahuluan  tersebut, maka  tujuan  dari  penulisan  adalah  untuk mengetahui  peran  serta  masyarakat  dalam desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  ada- lah penelitian normatif, yaitu tipe penelitian yang  didasarkan  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur    ten- tang  kewenangan  (otonomi)  pemerintah daerah    kabupaten/kota  dalam  pengelolaan wilayah pesisir.
Penelitian    ini  menggunakan  jenis data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh tidak  secara  langsung  di  lapangan  dengan melakukan  studi  kepustakaan  hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
Data sekunder yaitu dengan meneliti dan  menganalisis  peraturan  perundang- undangan, dokumentasi buku serta literatur- literatur  yang  relevan  dengan  rumusan masalah penulisan karya ilmiah ini Peneliti mencari  literature  yang  relevan  dengan topik  pembahasan  kemudian  terhadap beberapa  ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  nomor  32  Tahun  2004 sehingga akan diperoleh data sekunder yang bersifat normatif.
Data-data  yang  berhasil  dikumpul- kan  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara
deskriptif  kualitatif  yaitu  menelaah  dan meneliti data-data yang ada  yang kemudian dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-un- dangan  yang  berlaku  dalam  bentuk  uraian guna menjawab rumusan masalah.

## C. PERAN  SERTA  MASYARAKAT DALAM  PENGELOLAAN  WILA- YAH PESISIR DI KOTA KENDARI
Sumber  daya  kawasan  pesisir  meli- puti  sumber  daya  alam  yang  dapat  di- perbaharui  meliputi  berbagai  biota  laut yang  tumbuh  dan  hidup  disekitar  kawasan pesisir  termasuk  terumbu  karang.  Sedang- kan  sumber  daya  yang  tidak  dapat  diper- baharui  meliputi  minyak,  gas,  mineral, batu-batuan, pasir dan sebagainya.
Peranan pemerintah, swasta dan ma- syarakat  dalam  hal  ini  menjadi  bagian terpenting  yang  tidak  terpisahkan  dalam upaya  mengelola  lingkungan  pesisir  dan laut.  Dewasa  ini,  pengelolaan  lingkungan secara  terpadu  disinyallir  terbukti  membe- rikan  peluang  pengelolaan  yang  cukup efektif  dalam  rangka  menyeimbangkan antara  pelestarian  lingkungan  dan  peman- faatan  ekonomi.  Namun  demikian,  hal  ini tidak  menutup  kemungkinan  akan  adanya bentuk-bentuk  pengelolaan  lain  yang  lebih aplikatif  ( applicable )  dan  adaptif  ( accep- table ).  Salah  satu  bentuk  pengelolaan  yang cukup  berpeluang  memberikan  jaminan efektifitas  dalam  pengimplementasiannya adalah  pengelolaan  berbasis  masyarakat ( community based management ) 3 .
UU  Nomor  32  Tahun  2004  tersebut memberikan  tonggak    hukum  terhadap  ke- wenangan  daerah  untuk  mengelola  laut. Undang-undang  ini  dengan  tegas  menyata- kan  bahwa  daerah  memiliki  kewenangan untuk  mengurus  laut.  Kewenangan  daerah atas  laut  mencakup  pengaturan  adminis- trasi,  tata  ruang  dan  penegakan  hukum
3 http://komitmenku.wordpress.com/2008/05/13/pelib atan-masyarakat-dalam-penanggulangan-kerusakan- pesisir-dan-laut/, tanggal akses 4 Mei 2013.
berkenaan dengan  kegiatan eksplorasi,  eks- ploitasi,  konservasi  dan  pengelolaan  keka- yaan  laut.  Selain  itu,  daerah  juga  berwe- nang  memberikan  bantuan  penegakan  kea- manan  dan  kedaulatan  Negara.    Kewe- nangan  daerah  atas  laut  dibagi  dua,  yakni wilayah  laut  propinsi  dan  wilayah  laut kabupaten/kota.  Kewenangan  propinsi  atas laut  sejauh  12  mil  laut  diukur  dari  garis pantai  ke  arah  laut  lepas  atau  ke  arah perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut kabupaten/kota  adalah  sepertiga  dari  batas laut daerah propinsi.
Konsep  “pengelolaan  wilayah  pesi- sir”  berbeda  dengan  konsep  “pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir” yang meng- elola  semua  orang  dan  segala  sesuatu  yang ada  di  wilayah  pesisir.  Contoh  dari  peng- elolaan  yang  berbeda  dengan  pengelolaan wilayah  pesisir  adalah;  pengelolaan  peri- kanan,  pengelolaan  hutan  pantai,  pendi- dikan  dan  kesehatan  dimana  contoh-contoh tersebut  tidak  melihat  wilayah  pesisir  se- bagai  target.  Paling  utama  dari  konsep pengelolaan  wilayah  pesisir  adalah  fokus pada  karakteristik  wilayah  dari  pesisir  itu sendiri.
Inti  dari  konsep  pengelolaan  wila- yah  pesisir  adalah  kombinasi  dari  pemba- ngunan adaptif ,  terintegrasi,  lingkungan, ekonomi  dan  sistem  sosial.  Strategi  dan kebijakan  yang  diambil  didasarkan  pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebu- tuhan  pemanfaatannya.  Proses  perencanaan wilayah  pesisir,  dimungkinkan  pengambil- an  keputusan  akan  diarahkan  pada  peme- liharaan  untuk  generasi  yang  akan  datang (pembangunan berkelanjutan).
Idealnya, dalam sebuah proses peng- elolaan  kawasan  pesisir  yang  meliputi  pe- rencanaan,  implementasi  dan  evaluasi,  ha- rus  melibatkan  minimal  tiga  unsur  ,yaitu ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat. Pro- ses alam lingkungan pesisir dan pe-rubahan ekologi  hanya  dapat  dipahami  oleh  ilmu- wan  dan  kemudian  pemahaman  tersebut menjadi  basis  pertimbangan  bagi  peme-
rintah untuk melaksanakan program pemba- ngunan  yang  menempatkan  masyarakat pesisir  sebagai  pelaku  dengan  tujuan  me- ningkatkan  keadaan  sosial  ekonomi  ka- wasan.
Peran pemerintah dan masyarakat di daerah  merupakan  faktor  penting  dalam rangka  merumuskan  program  pengelolaan yang  tepat  dan  bijaksana  serta  ber- kelanjutan.  Pemerintah  adalah  regulator yang  berfungsi  untuk  menjalankan  aturan- aturan  yang  berlaku  dengan  kepatuhan semua stakeholders .  Pemerintah  harus menjalankan  fungsinya  secara  transparan, demokratis  dan  bertanggung  jawab  dalam pelaksanaan program-program pemba- ngunan  pesisir  yang  secara  langsung  me- nyentuh dan memberdayakan lapisan masyarakat  nelayan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  menjamin  adanya  peme- rataan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.  Pengelolaan  Pesisir  sangat  pen- ting  di  daerah  sebagai  pemenuhan  kebu- tuhan  daerah  yang  sangat  spesifik  dan cocok untuk dikembangan sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Proses  pengelolaan  lingkungan  ada sebaiknya  dilakukan  dengan  lebih  meman- dang  situasi  dan  kondisi  lokal  agar  pende- katan  pengelolaannya  dapat  disesuaikan dengan  kondisi  lokal  daerah  yang  akan dikelola.  Pandangan  ini  tampaknya  relevan untuk  dilaksanakan  di  Indonesia  dengan cara  memperhatikan  kondisi  masyarakat dan  kebudayaan  serta  unsur-unsur  fisik masing-masing wilayah  yang mungkin me- miliki perbedaan di samping kesamaan.
Strategi  pengelolaan  pada  masing- masing  wilayah  akan  bervariasi  sesuai dengan  situasi  setempat.  Nilai-nilai  dan norma-norma  yang  perlu  diperhatikan  dan dianut  oleh  suatu  masyarakat  merupakan kearifan  masyarakat  dalam  pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
Selama ini telah banyak terjadi keru- sakan  pada  lingkungan  diseputar  wilayah
pesisir.  Penanggulangan  kerusakan  lingku- ngan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati  agar  tujuan  dari  upaya  dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan  ini  terkait  erat  dengan keberadaan  masyarakat  pesisir,  dimana mereka  juga  mempunyai  ketergantungan yang  cukup  tinggi  terhadap  ketersediaan sumberdaya  di  sekitar,  seperti  ikan,  udang, kepiting,  kayu  mangrove,  dan  sebagainya, maka  penanggulangan  kerusakan  lingku- ngan  pesisir  dan  laut  yang  berbasis  masya- rakat  menjadi pilihan  yang bijaksana untuk diimplementasikan.
Tujuan  penanggulangan  kerusakan pesisir  dan  laut  berbasis  masyarakat  dalam hal  ini  adalah  memberdayakan  masyarakat agar  dapat  berperanserta  secara  aktif  dan terlibat  langsung  dalam  upaya  penang- gulangan kerusakan lingkungan lokal untuk menjamin  dan  menjaga  kelestarian  peman- faatan sumberdaya dan lingkungan, sehing- ga diharapkan pula dapat menjamin adanya pembangunan  yang  berkesinambungan  di wilayah bersangkutan.
Secara  khusus  tujuan  penanggula- ngan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis  masyarakat  dalam  hal  ini  dilaku- kan untuk :
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya  menanggulangi kerusakan lingkungan;
b. Meningkatkan  kemampuan  masyarakat untuk  berperan  serta  dalam  pengem- bangan  rencana  penanggulangan  keru- sakan  lingkungan  secara  terpadu  yang sudah disetujui bersama;
c. Membantu  masyarakat  setempat  memi- lih  dan  mengembangkan  aktivitas  eko- nomi yang lebih ramah lingkungan;
d. Memberikan  pelatihan  mengenai  sis-tem pelaksanaan  dan  pengawasan  upaya penanggulangan  kerusakan  lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat.
Penanggulangan  kerusakan  lingku- ngan  pesisir  dan  laut  berbasis  masyarakat diharapkan  mampu  menjawab  persoalan yang  terjadi  di  suatu  wilayah  berdasarkan karakteristik  sumberdaya  alam  dan  sum- berdaya  manusia  di  wilayah  tersebut.    Ko- munitas  mempunyai  hak  untuk  dilibatkan atau  bahkan  mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah pe- rencanaan  pengelolaan  wilayahnya  disesu- aikan  dengan  kapasitas  dan  daya  dukung wilayah  terhadap  ragam  aktivitas  masya- rakat disekitarnya.
Peran  serta  masyarakat  dalam  pe- ngelolaan  wilayah  pesisir  biasa  disebut  pe- ngelolaan  berbasis  masyarakat  yaitu  sistem pengelolaan  sumberdaya  terpadu  yang  pe- rumusan  dan  perencanaannya  dilakukan dengan  pendekatan  dari  bawah  ( bottom  up approach )  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dan  dilaksanakan  untuk  kepentingan  ma- syarakat.  Pengelolaan  berbasis  masyarakat atau  melibatkan  peran  serta  masyarakat merupakan  suatu proses pemberian wewe- nang,  tanggung  jawab  dan  kesempatan  ke- pada  masyarakat  untuk  mengelola  sumber- dayanya  dan    menyangkut  pula  pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehing- ga  mereka  dapat  mengambil  keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpe- ngaruh pada kesejahteraan hidup mereka.
Pengelolaan  yang  berbasis  masya- rakat    merupakan  suatu  sistem  pengelolaan sumberdaya  alam  dan  lingkungan  disuatu tempat  dimana  masyarakat  lokal  di  tempat tersebut  terlibat  secara  aktif  dalam  proses pengelolaan sumberdaya alam  yang terkan- dung didalamnya. Pengelolaan di sini meli- puti  berbagai  dimensi  seperti  perencanaan, pelaksanaan,  serta  pemanfaatan  hasil-hasil- nya.
Peran  pemerintah  dan  masyarakat dalam  pengelolaan  sumberdaya  dan  ling- kungan seoptimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi  dan  tersinkronisasi.  Hal  ini penting  dilakukan  mengingat  pemerintah mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan
pelayanan  terhadap  masyarakat,  termasuk mendukung  pengelolaan  sumberdaya  dan lingkungan  demi  sebesar-besarnya  kepen- tingan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat  mempunyai  tanggung  jawab dan  turut  berperanserta  untuk  menjaga kelestarian  dan  keberlanjutan  sumberdaya alam dan lingkungan.
Desentralisasi  pengelolaan  wilayah pesisir    dengan  otonomi  daerah  merupakan momentum  untuk  mengembalikan  hak-hak rakyat  yang  telah  terabaikan  serta  mem- berikan  posisi  utama  kepada  masyarakay untuk terlibat  dalam pembangunan (peren- canaan,  pelaksanaan,  monitoring  evaluasi, dan  menikmati  hasil-hasil  pembangunan). Sedangkan  pemerintah  dan  aparatnya  serta pihak  swasta  termasuk  organisasi  kemasy- arakatan sebagai pendukung atau fasilitator. Pengelolaan  sumberdaya  yang  berbasis masyarakat  sangat  efektif.  Efektifitas  ini tercipta  karena  masyarakat  merasa  ber- tanggung  jawab  terhadap  kondisi  sum- berdaya di sekitarnya.

## D. PENUTUP
Peran  serta  masyarakat  dalam  de- sentralisasi  pengelolaan  wilayah  pesisir bahwa  kepada  masyarakat  diberi  wew- enang, tanggung jawab dan kesempatan un- tuk mengelola sumberdayanya dan  menya- ngkut  pula  pemberian  tanggung  jawab  ke- pada  masyarakat  sehingga  mereka  dapat mengambil  keputusan  yang  pada  akhirnya menentukan  dan  berpengaruh  pada  kese- jahteraan  hidup  mereka.  Pelibatan  masya- rakat  disesuaikan  dengan  strategi  penge- lolaan  pada  masing-masing  wilayah  yang akan  bervariasi  sesuai  dengan  situasi  sete- mpat.  Peran  serta  masyarakat  dalam  pelak- sanaan tersebut hal  yang perlu diperhatikan adalah  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang dianut  yang  merupakan  kearifan  masya- rakat  dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam dan lingkungan.
Agar  pengelolaan  wilayah  pesisir selama ini cenderung bersifat sektoral lebih
memperhatikan  kondisi  daya  dukung  ling- kungan serta perlu dilakukan sosialisasi ke- pada masyarakat mengenai pentingnya par- tisipasi  masyarakat  pengelolaan  wilayah pesisir secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Irawan  Soejito,  1984, Hubungan  Peme- rintah Pusat dan Pemerintah
Daerah . Jakarta:Bina Aksara.
Mukhlis,  1989, Persepsi  Sejarah  Kawasan Pantai ,  P3MP  Universitas  Hasa- nuddin. Jakarta: SA BROTHERS
Rokhimin  Dahuri,  dkk,  2001, Pengelolaan Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  dan Lautan  Secara  Terpadu ,  Jakarta:  PT Pradnya Paramita.
Sugiarto,  dkk,  1993, Pengembangan  Desa
Pantai Miskin, Lokakarya Pe- mantapan Strategi Pengelolaan Lingkungan  Wilayah  Pesisir  Da-lam Pembangunan Jangka Pan-jang
Tahap Kedua . Kantor Menteri Nega- ra Lingkungan Hidup, Jakarta.
Wahyudin,  Yudi.  2008.  Pelibatan  Masy- arakat  Dalam  Penanggulangan  Ke- rusakan  Pesisir  dan  Laut.  Online (http://komitmenku.-wordpress.com- /2008/05/13/pelibatan-masyarakat- dalam-penanggulangan-kerusakan- pesisir-dan-laut/).Diakses Pada Tang- gal 4 Mei 2013.