## 74 | Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. v4i1.1331
Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia

## Azmi
Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Karimun alazzamazmi@gmail.com

## ABSTRAK
Proses  pemberhentian  kepala  daerah  berdsarkan  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  pada  hakikatnya Pemberhentikan kepala daerah dapat dilakukan dengan prasyaratan tententu sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan. Berdasarkan  cacatan  statistik  penindakan  KPK.  Sepanjang  Tahun  2014 sampai dengan 2019 terdapat 124 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi. Di  tahun  2019  sendiri  terdapat  sejumlah  yang  terjerat  kasus  korupsi  yang diberhentikan  ketika  masih  aktif  dalam  masa  jabatannya.  Dapat  di  rangkum ada  10  (sepuluh)  Kepala  Daerah  aktif  yang  tersandung  kasus  rasuah (korupsi),  mereka  terdiri  dari  Gubernur,  Bupati/Walikota.  Adapun  tujuan dalam  penelitian  ini  “untuk  mengetahui  dan  Menganalisis  Proses Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia”.  Untuk  menjawab penelitian  tersebut,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  studi  literatur melalui  pendekatan  peraturan  Perundang-Undangan,  konseptual  dan Perbandingan, jenis dan sumber data yang digunakan yakni data Primer dan data  Skunder  dengan  pengumpulan  data  yang  di  peroleh  dari  dokumentasi- dokumentasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber.  Kemudian  penulis menganalisis  seluruh  data  yang  terkumpul  secara  deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan ditemukan proses substansi Pemberhentian Kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah,  dimana  pemberhentian  kepala  daerah  hanya  dapat dilakukan  jika  kepala  daerah  terbukti  melanggar  aturan  hukum.  Meskipun demikan masih terdapat penafsiran yang bersifat multitafsir terutama aturan yang  terkait  berupa:  tidak  dapat  melaksankan  tugas  berkelanjutan  atau berhalangan  tetap  secara  berturut-turut  selama  enam  bulan,  tidak  lagi memenuhi  syarat  kepala  daerah  dinyatakan  melanggar  sumpah  atau  janji jabatan  kepala  daerah,  pengaturan  mengenai  mekanisme  pemberhentian kepala daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 sudah cukup mencangkup substansi  mengenai  alasan  pemeberhentian  kepala  daerah  baik  dari  aspek politik maupun aspek yuridis sehingga masih perlu dipertahankan.
Kata Kunci: Pemberhentian, Kepala Daerah, UU No 23 tahun 2014

## I. Pendahuluan
Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  memiliki  tugas,  wewenang dan  kewajiban  serta  larangan.  Kepala  Daerah  juga  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  laporan  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  kepada Pemerintah,  dan  memberikan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Serta  menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
Dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  terdapat  fungsi  Eksekutif dan Legislatif. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan jabatan Kepala Daerah  yang  kinerjanya  diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD),  bahkan  DPRD  diberikan  kewenangan  untuk  mengusulkan  proses pemberhentian  Kepala  Daerah  kepada  Mahkamah  Agung,  hal  ini  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan kewenangan DPRD dalam melakukan pemberhentian Kepala Daerah.
Dengan  adanya  proses  fungsi  pengawasan  bahkan  sampai  dengan kewenangan DPRD di dalam mengajukan pemberhentian Kepala Daerah yang dianggap melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan regulasi yang  berlaku,  hal  ini  akan  membuat  kinerja  Kepala  Daerah  cenderung profesional  dan  menjalankan  visi  dan  misinya  dengan  baik  untuk  kemajuan daerah yang dipimpinnya.
Pengaturan  pemberhentian  sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (Pemda)    justru  lebih  baik  dan efektif,  karena  Kepala  Daerah  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan ditahan,  dilarang  untuk  tetap  bertugas.  Hal  ini  berbeda  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebelumnya  yang  memperbolehkan  tetap bertugas hingga Kepala Daerah tersebut menjadi terdakwa.
Perlunya pemberhentian kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas berbagai kasus hukum yang melatarbelakanginya, memberikan  kepastian  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah-daerah sebagai  pucuk  pimpinan  tertinggi  di  dalam  roda  pemerintahan  daerah  yang bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  pemerintahan.  Pemberhentian  kepala daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintah  daerah  tetap  berjalan  walaupun  kepala  daerahnya  tersangkut kasus hukum.
Artinya  kalau  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebelumnya  itu Kepala  Daerah  boleh  tetap  memerintah,  namun  menjadi  tidak  efektif, mengapa  demikian,  karena  bawahannya  dalam  segala  urusan  harus membawa-bawa surat ke tahanan untuk ditandatangani. Sedangkan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  baru  mengatur  lebih  baik  dan  efektif, karena Kepala Daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang menjalankan tugas dan kewenangannya.
Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  diatur  dalam Bab  VII  Paragraf  5,  Pasal  78  sampai  dengan  Pasal  89.  Ada  pemberhentian yang melibatkan atau atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ada yang tidak melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi langsung dilakukan  oleh  Presiden,  melalui  keputusan  pengadilan  yang  sudah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Demikian  juga  pemberhentian  ada  yang merupakan  pemberhentian  sementara  dan  ada  yang  diberhentikan  secara tetap. Pada dasarnya ada tiga alasan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti, yaitu : meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan
II. Tinjauan Pustaka
a. Konsep Pemeritahan
Pemerintahan  pada  awalnya  dibentuk  untuk  menghindari  keadaan dimana  sebuah  wilayah  yang  dihuni  oleh  manusia  mengalami  serba kekacauan.  Keadaan  itu  kemudian  memaksa  lahirnya  seseorang  dengan pengaruh  yang  ditimbulkannya  untuk  membentuk  kelompok  lain.  Dalam perkembangannya  kelompok  inilah  yang  kemudian  menjadi  kelompok istimewa  untuk  melakukan  apa  saja  bagi  kepentingan  perlindungan  dan penyelamatan  masyarakat.  Kelompok  tersebut  pada  akhirnya  menjadi kelompok  minoritas  yang  memiliki  otoritas  tak  terbatas  dengan  tujuan  yang dapat mereka lakukan atas nama kelompok mayoritas  (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau kehendak mereka sendiri.
Kelompok  tersebut  kemudian  menjadi  pihak  yang  mengklaim  diri sebagai  satu-satunya  yang  paling  berhak  memerintah  atau  “Pemerintah”. Pemerintah  kemudian  diartikan  sebagai  kelompok  orang  yang  bertanggung jawab  atas  penggunaan  kekuasaan/ exercising  power ( The  International Encyklopedia  of  social  science). Aktifitas  Pemerintah    dalam  upaya memelihara  kedamaian  dan  keamanan  Negara  kemudian  menjadi kewenangan  utama,  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Dalam  keadaan demikian Max Weber menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak lain merupakan apapun  yang  berhasil  menopang  klaim  bahwa  dialah  yang  secara  eksclusif berhak  menggunakan  kekuatan  fisik  untuk  memaksakan  aturan-aturannya dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Atas  eksclusifisme  tersebut  sebuah Pemerintahan  memiliki  paling  tidak  tiga  hal  pokok  yaitu  pertama,  memiliki angkatan  perang  mempertahankan  Negaranya  dari  serangan  dan  invansi Negara  lain.  Kedua,  Pemerintahan  harus  memiliki  suatu  lembaga  yang bertanggung  jawab  secara  legislatif  dalam  membuat  hukum  bagi  proses penyelenggaraan  Pemerintahan,  dan  Ketiga,  Pemerintahan  harus  memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.
Dikatakan  juga  bahwa  Pemerintah  adalah  sebuah  gejala  yang memperlihatkan  dan  menjalankan  kekuasaan  Negara.  Kendati  demikian beberapa  pakar  menggangap  bahwa  apa  yang  menjadi  persyaratan  awal pengertian  di  atas  tentang  kekuatan  militer  tidaklah  selalu  berhubungan dengan  organisasi  kekuatan  bersenjata,  tetapi  dua  atau  sekelompok  orang yang  sekian  banyak  dipersiapkan  oleh  suatu  organisasi  dalam  upaya
mewujudkan  tujuan  bersama  menyangkut  Urusan  umum  kemasyarakatan cukuplah menjadi syarat dalam pengorganisasian kekuatan.
Dalam  keseluruhan  tersebut  Pemerintah  merupakan  satuan  yang paling  umum  untuk  melakukan  tanggung  jawab  tertentu  guna mempertahankan  Sistem  serta  mempertahankan  monopoli  praktis  lewat kekuasaan  secara  paksa.  Cenderung  melihat  kondisi  tersebut  sebagai  suatu gejala  kekuasaan  semata,  sehingga  Pemerintah  dipandang  sah  dalam melakukan  intervensi  secara  monopoli  sebagai  bentuk  tanggung  jawab terhadap kepentingan umum.

## b. Konsep Pemerintahan Berdasarkan Hukum
Pemerintahan  adalah  kegiatan  penyelenggaraan  Negara  guna memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  bagi  segenap  warga  masyarakat, melakukan  pengaturan,  memobilisasi  semua  sumber  daya  yang  diperlukan, serta  membina  hubungan  baik  di  dalam  lingkungan  negara  ataupun  Negara lain.
Pemerintahan  dalam  arti  luas  menyangkut  kekuasaan  dan kewenangan  dalam  bidang  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Eksekutif hanyalah  kegiatan  Pemerintahan  dalam  arti  sempit.  Secara  tradisional dipahami  bahwa  ada  pembagian  kekuasaan  yang  sangat  tegas  di  antara ketiga  lembaga  tersebut.  Legislatif  melakukan  pengaturan,  membuat kebijaksanaan, sedangkan pihak eksekutif melaksanakan atau mengimplementasikan  apa  yang  diatur  atau  yang  diputuskan  oleh  pihak legislatif,  dan  kekuasaan  yudikatif  memberikan  sanksi  atas  penyimpangan atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  kekuasaan  eksekutif  terhadap  apa yang sudah diputuskan oleh kekuasaan legislatif.
Menurut  Jellinek  dalam  Maria  Farida  Indrati  S.  mengatakan  bahwa: Pemerintahan  mengandung  dua  arti  yaitu  arti  formal  dan  arti  materil. Pemerintahan  dalam  arti  formal  mengandung  kekuasaan  mengatur ( Verordmnungsgewalt )  dan  kekuasaan  memutus  ( Entscheidugssgewalt ) sedangkan  Pemerintahan  dalam  arti  materil  berisi  unsur  memerintah  dan unsur melaksanakan ( Das Elementder Reglerung Und Das Der Vollziehung ).
Moh.  Kusnardi  dan  Hermaily  Ibrahim  dalam  Maria  Farida  Indrati  S mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan  yang  tidak  hanya  menjalankan  tugas  eksekutif  saja,  melainkan juga meliputi tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.
Uraian  tentang  pemerintahan  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa Pemerintahan itu terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada dasarnya penyelenggaraan  sebuah  Negara  moderen  tidak  menarik  garis  yang  tegas diantara  ketiga  kewenangan  atau  kekuasaan  dari  institusi  yang menjalankannya.  Kewenangan  atau  kekuasaan  yang  dimiliki  Pemerintahan tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum.
c. Konsep Sistem Pemerintahan
Konsep  mengenai  Sistem  Pemerintahan  ini  relevan  dipergunakan dalam  penelitian  ini.  Hal  ini  karena  Sistem  Pemerintahan  berkaitan  erat dengan hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, dimana diantara keduanya  harus  terdapat  checks  and  balances  dalam  menjalankan Pemerintahan. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh legislatif terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan  oleh  eksekutif  salah  satunya  berupa  adanya pranata pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Hal ini bertujuan  agar  tidak  ada  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Kepala Daerah (eksekutif) dalam menyelenggarakan  roda Pemerintahan.
Dengan  memahami  mekanisme  pemberhentian  Kepala  Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  dan mengaitkannya dengan model-model yang ada, akan dapat diketahui model pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang  dianut  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Sistem  Pemerintahan  yang  terdiri  dari  2  (dua)  kata  yaitu  Sistem  dan Pemerintahan.
d. Konsep Desentralisasi
Desentralisasi  sebagai  suatu  asas  yang  digunakan  dalam  bidang Pemerintahan  yang  merupakan  kebalikan  dari  asas  sentralisasi.  Dalam  asas sentralisasi  kewenangan  berada  pada  Pemerintah  Pusat  dan  tidak distribusikan  ke  daerah,  sehingga  Pejabat-Pejabat  di  daerah  hanyalah melaksanakan  kehendak  Pemerintah  Pusat  dalam  mejalankan  Pemerintahan di daerah.
Berbeda  dengan  asas  sentralisasi,  asas  desentralisasi  menghendaki Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada penyelenggara Pemerintahan di daerah.Istilah desentralisasi berasal dari dua kata  bahasa  latin,  de  berarti  lepas  dan  cetrum  berarti  pusat.  Sehingga desentralisasi  secara  harfiah,  bermakna  melepaskan  diri  dari  pusat.  Dalam presfektif kajian ketatanegaraan, Pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi  berkaitan  erat  dengan  Pemerintah  Pusat  di  mana  Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah.
Sedangkan  menurut  The  Liang  Gie  desentralisasi  merupakan pelimpahan  wewenang  dari  pemerintahan  pusat  kepada  Satuan-Satuan Organisasi  Pemerintahan  untuk  menyelenggarakan  segenap  kepentingan setempat dan kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.
Sedangkan  menurut  Inu  Kencana  Syafie  dalam  Madjid  H.  Abdullah bahwa:
”Desentralisasi  adalah  lawan  kata  dari  sentralisasi  karena  pemakaian kata ”de”  dimaksudkan untuk  menolak kata sebelumnya. Desentaralisasi  adalah  penyerahan  segala  urusan,  baik  pengaturan dalam  arti  pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan  maupun penyelenggaraan  Pemerintahan  itu  sendiri,  dari  Pemerintah  Pusat kepada Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut”.
Dalam  berbagai  referensi  banyak  dikemukan  definisi  tentang desentralisasi  dari  berbagai  pandangan  para  pakar.  Definisi  yang  kemukan oleh  banyak  pakar  tersebut  nampak  secara  sederhana  memiliki  perbedaan, namun secara substansi pada umumnya didefinisikan bahwa desentralisasi itu sebagai  asas  dalam  penyelengaraan  Pemerintahan  dimana  pada  dasarnya adalah  pembagian  wewenang  Pemerintahan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan di daerah.
e. Konsep Sistem Pemerintahan Daerah
1) Pemberian  Kekuasaan  Yang  Diberikan  Pemerintah  Pusat
Kepada Pemerintah Daerah Dalam Peyelenggara
Pemerintahan Daerah
Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  dasar  hukum pembentukan  Pemerintahan  Daerah  dan  penyelenggaraan  otonomi  daerah dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab kepada  daerah.  Dalam  menentukan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  daerah, berlaku  teori  residu,  kewenangan  daerah  merupakan  sisa  dari  semua kewenangan  setelah  dikurangi  lima  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak  terhingga,  sehingga  setiap  daerah  dapat  menyelenggarakan kewenangan  sebanyak-banyaknya  tergantung  kebutuhan  dan  kemampuan daerah yang bersangkutan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah melimpahkan  wewenang  Pemerintahan  kepada  Gubernur  sebagai  Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian Urusan Pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yakni  Urusan  Pemerintahan  Absolute,  Urusan  Pemerintahan  Konkuren,  dan Urusan Pemerintahan Umum.

## 2) Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah
Kepala  Daerah  adalah  Pimpinan  Lembaga  yang  melaksanakan Peraturan  Perundangan.  Dalam  wujud  konkritnya,  lembaga  pelaksana kebijakan  daerah  adalah  organisasi  Pemerintahan.  Kepala  Daerah menyelenggarakan  Pemerintahan  didaerahnya.  Kepala  Daerah  Provinsi disebut  Gubernur,  Kepala  Daerah  Kabupaten  disebut  Bupati,  dan  Kepala Daerah Kota disebut Walikota.
3) Kedudukan  Kepala  Daerah  Dalam  Sisitem  Pemerintahan  Di Indonesia
Keberadaan  Kepala  Daerah  dapat  dipahami  karena  adanya  daerah dalam  suatu  Negara  kesatuan.  Istilah  daerah  digunakan  untuk  menunjuk pada  wilayah  yang  hanya  terdapat  pada  Negara  kesatuan  yang  merupakan padanan  Negara  bagian  pada  Negara  federasi.  Identitas  Negara  kesatuan adalah  satu  Negara  sebagaimana  yang  diungkapkan  C.F  Strong  “hakikat
Negara  Kesatuan  adalah  Negara  yang  kedaulatannya  tidak  terbagi,  atau dengan kata lain Negara yang kekuasaan Pemerintah Pusat nya tidak terbatas karena  konstitusi  Negara  Kesatuan  tidak  mengakui  adanya  Badan  Pembuat Undang-Undang  Pusat.  Jika  kekuasaan  pusat  berpendapat  ada  baiknya mendelegasikan kekuasaan itu kepada badan-badan tambahan, apakah badan tambahan itu berupa otoritas daerah atau otoritas kolonial maka hal itu bisa saja  dilakukan  mengingat  otoritas  pusat  memiliki  kekuasaan  penuh,  bukan karena konstitusi menetapkan demikian .
Pemahaman  terhadap  kedudukan  Kepala  Daerah  berkaitan  sekali dengan  pemahaman  terhadap  pengertian  Daerah.  Kata  “Daerah”  dalam literatur-literatur  tata  Negara  dan  Pemerintahan  biasanya  mempunyai pengertian  tersendiri  yang  sering  dipahami  dengan  melawankanya  pada pengertian  “Negara  Bagian”.  Istilah daerah  digunakan  untuk  menunjuk  pada wilayah  yang  terdapat  pada  Negara  kesatuan,  sedang  Negara  Bagian merupakan padanannya pada Negara Federasi.
4) Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan.  Prinsip kewenangan Negara Kesatuan tidak sama antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan  Daerah.  Kewenangan  hanya  dimiliki  oleh  Pemerintahan  Pusat, sedangkan  kewenangan  Pemerintahan  Daerah  setelah  diserahkan  oleh Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  di  daerah  dilaksanakan berdasarkan  azas  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  Tugas  Pembantuan. Pemerintahan  yang  melibatkan  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  suatu daerah berdasarkan aspirasi masyarakat daerah, maka Urusan Pemerintahan yang  menjadi  wewenang  Pemerintahan  Pusat  diserahkan  sebagian  kepada Pemerintahan  Daerah  untuk  diurus  sebagai  Urusan  rumah  tangga  sendiri. Penyerahan  Urusan  Pemerintahan  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya disebut dengan desentralisasi.
5) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan daerah
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  selanjutnya  disingkat  DPRD, merupakan  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  merupakan  salah  satu unsur  penyelenggara  Pemerintah  Daerah  di  samping  Pemerintah  Daerah. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu.
a. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah.
b. Fungsi anggaran, dan
c. Fungsi  pengawasan,  yaitu  melakukan  pengawasan  terhadap jalannya  pemerintahan  dan  pelaksanaan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Berdasarkan  ketiga  fungsi  tersebut  di  atas,  DPRD  mempunyai  tugas dan wewenang yaitu :
a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda), bersama Kepala Daerah
b. Membahas  dan  memberikan  persetujuan  Rencangan  Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Kepala Daerah.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
d. Memilih Kepala Daerah.
e. Mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  kepada  Presiden  melalui  Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
f. Memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
h. Meminta laporan ketenrangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
i. Memberikan  persetujuan  terhadapa  rancangan  kerjasama  daerah lain  atau  dengan  pihak  ketiga  yang  membebani  masyarakat  dan daerah
j. Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang  diatur  dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
f. Konsep Pemberhentian  Kepala  daerah Dalam Masa Jabatannya Menurut Undangan-Undang Nomor 23 tahun 2014
Dalam  Sistem  Presidensial,  Presiden  sebagai  Kepala  Negara/Kepala Pemerintahan,  pada  dasarnya  tidak  dapat  diberhentikan  sebelum  berakhir masa  jabatannya,  terkecuali  dengan  alasan-alasan  tertentu.  Hal  ini  juga berlaku  bagi  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  pada  dasarnya  tidak dapat  diberhentikan  sebelum  berakhir  masa  jabatannya.  Terkecuali sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  78  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu apabila :
a. Meninggal dunia
b. Permintaan sendiri: atau
c. Diberhentikan
Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberhentian, sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas dapat dilakukan karena :
a. Berakhir masa jabatannya;
b. Tidak  dapat  melaksanakan  tugas  secara  bekelanjutan  atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama (6) enam bulan
c. Dinyatakan  melanggar  sumpah/janji  jabatan  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah.
d. Tidak  melaksanakan  kewajiban  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. Melanggar  larangan  bagi  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  ayat  (1)  kecuali  huruf  c, huruf i, dan huruf j;
f. Melakukan perbuatan tercela;
g. Diberi  tugas  dalam  jabatan  tertentu  oleh  Presiden  yang  dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
h. Menggunakan  dokumen  dan/atau  keterangan  palsu  sebagai keterangan  pada  saat  pencalonan  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah  berdasarkan  pembuktian  dari  lembaga  yang  berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
i. Mendapatkan sanski pemberhentian.

## g. Ulasan Karya
Berdasarkan  hasil  telaah  kepustakaan  yang  telah  dilakukan,  ada beberapa hasil ulasan karya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :
1. Penelitian yang dilakukan oleh  Darwin Botutihe, 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”
2. Penelitian yang dilakukan oleh  M. Sadmi Al Qayum, 2014 dengan judul  “Mekanisme  Pemberhentian  Kepala  Daerah  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah  (Studi  Kasus  Pemberhentian  Bupati  Garut  Pada  Tahun 2013).”
3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh    Putu  Eva  Ditayani  Antari,  2014 dengan  judul  “Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden Dalam  Masa  Jabatannya  Dalam  Kaitannya  Dengan  Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Di Indonesia.”
4. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Azmi,  2017  dengan  Judul  “Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia” Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  ditemukan  proses substansi  Pemberhentian  Kepala  daerah  di  atur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, dimana  pemberhentian  kepala  daerah  hanya  dapat  dilakukan  jika kepala  daerah  terbukti  melanggar  aturan  hukum.  Meskipun demikan  masih  terdapat  penafsiran  yang  bersifat  multitafsir terutama  aturan  yang  terkait  berupa:  tidak  dapat  melaksankan tugas  berkelanjutan  atau  berhalangan  tetap  secara  berturut-turut selama  enam  bulan,  tidak  lagi  memenuhi  syarat  kepala  daerah dinyatakan  melanggar  sumpah  atau  janji  jabatan  kepala  daerah, pengaturan  mengenai  mekanisme  pemberhentian  kepala  daerah
menurut  UU  Nomor  23  tahun  2014  sudah  cukup  mencangkup substansi  mengenai  alasan  pemeberhentian  kepala  daerah  baik dari  aspek  politik  maupun  aspek  yuridis  sehingga  masih  perlu dipertahankan.

## III. Metode Penelitian

## a. Jenis Penelitian
Penelitian ini  termasuk  jenis  penelitian  studi literatur  dengan  mencari referensi  teori  yang  relefan  dengan  kasus  atau  permasalahan  yang ditemukan .
b. Pendekatan yang dipergunakan
Pendekatan yang di perggunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan  (statue  approach) yaitu  dengan  mengkaji  Peraturan  Penrundang-Undangan  yang relevan dengan masalah yang di bahas.
2. Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  yang  mengkaji pandangan  para  ahli  yang  berkaitan  dengan  pokok  masalah  yang dibahas.
3. Pendekatan  perbandingan  (comparative  approach)  dilakukan dengan membandingkan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah
c. Jenis Sumber data
Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.
1. Data  Primer  yakni  data-data  yang  berhubungan  erat  dengan permasalahan yang di teliti
2. Data Sekunder, yakni data-data yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti
d. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menginventaris, menyusun  berdasarkan  subyek,  selanjutnya  dikaji/atau  di  pelajari  kemudian diklasifikasi  sesuai  dengan  pokok  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian ini teknik  pengumpulan  bahan  hukum  menurut  Winarno  Sukahman  disebut teknik studi dokumentasi dengan menggunakan alat bantu kartu titipan (card system) berdasarkan pengarang/ penulis (subyek) maupun tema atau pokok masalah (obyek) .

## e. Analisa Data
Setelah selurh data terkumpul selanjutnya diklasifikasi seemikian rupa selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif  analitik  untuk  mendapatkan  jawaban dari  permasalahan  penelitiaan.  Data-data  tersebut  dianalisis  dengan pemaparan  secara  sistematis  dan  runtut  dengan  teknik  argumnetatif. Terhadap  ketentuan  yang  tidak  jelas  ditafsirkan  sesuai  metode  interpretasi.
Interpretasi  yang  digunakan  adalah  penalaran  analogi  dan  penalaran acontrario
IV. Pembahasan
a. Proses  Pemberhentian  Kepala  derah  Bedasarkan  Undang- Undang nomar 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
1) Proses Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Kasus Korupsi
Pelaksanaan  pemberhentian  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah yang  layak  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah,  tidak  terlepas dari  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhinya  sehingga  berdampak  tidak terwujud pelaksanaan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang  layak.  Pelaksanaan  pemberhentian  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  secara  umum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  peran  lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah seperti DPRD
2) Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  10  kepala  daerah  yang  tersandung  kasus  korupsi  dan diberhentikan  sebagai  kepala  daerah  baik  itu  gubernur  maupun bupati/walikota  seluruhnya  didakwa  melanggar  Undang  –  Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang  –  Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK).  Tindak pidana  korupsi  dikelompokkan  menjadi  7  macam.  Adapun  penjelasannya adalah sebagai berikut :
a. Perbuatan yang Merugikan Negara
b. Suap – Menyuap
c. Penyalahgunaan Jabatan
d. Pemerasan
e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

## 3) Syarat Pemberhentian Kepala Daerah
Syarat  pemberhentian  kepala  daerah  (dan  atau  wakil  kepala  daerah) baik  mengenai  alasan-alasan,  proses  dan  prosedur,  lembaga  yang  terkait beserta  implikasinya  baik  implikasi  di  bidang  yuridis  maupun  politik. Pengaturan  mengenai  pemberhentian  Kepala  Daerah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  terdapat  pada Bab VII Bagian Ketiga Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89, sedang tindakan  penyelidikan  terhadap  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah diatur dalam Paragraf 6 Pasal 90.
Dengan  demikian  pemberhentian  Kepala  Daerah  dan/atau  kepala daerah,  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  ketentuan,  yakni  sebagai berikut:
a. Melanggar sumpah / janji.
b. Melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau Lebih.
c. Melakukan Tindak pidana korupsi, Tindak pidana Terorisme, Makar, dan /atau Tindak Pidana Terhadap keamanan Negara
d. Menghadapi krisis kepercayaan
e. Tindakan penyidikan

## b. Tata Cara Pemberhentian Kepala Daerah
Prosedur  atau  mekanisme  pemberhentian  kepala  daerah  yang  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mekanisme  pemberhentian  kepala  daerah  mengalami  beberapa  tahapan dalam  perjalanannya  dan  juga  melewati  aspek  hukum  dan  politik.  Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  pemberhentian  dibedakan menjadi beberapa alur sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
Pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan:
(1)  Pemberhentian  kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala  daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  78  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b serta  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b  diumumkan  oleh  pimpinan  DPRD dalam  rapat  paripurna  dan  diusulkan  oleh  pimpinan  DPRD  kepada Presiden  melalui  Menteri  untuk  gubernur  dan/atau  wakil  gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
(2)  Dalam  hal  pimpinan  DPRD  tidak  mengusulkan  pemberhentian kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala  daerah  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Presiden  memberhentikan  gubernur  dan/atau  wakil gubernur  atas  usul  Menteri  serta  Menteri  memberhentikan  bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3)  Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  tidak mengusulkan  pemberhentian  bupati  dan/atau  wakil  bupati  atau  wali kota  dan/atau  wakil  wali  kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Menteri  memberhentikan  bupati  dan/atau  wakil  bupati  atau  wali  kota dan/atau wakil wali kota.
c. Peraturan Pemberhentian Kepala daerah
Peraturan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  petunjuk  yang dibuat  untuk  mengatur  pemberhentian  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah.  Secara  umum  peraturan  tersebut  adalah  pengaturan  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia yang ada hubungannya pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam  UU  No  23  tahun  2014,  pemberhentian  kepala  daerah  diatur dalam  Paragraf  Kelima  mulai  Pasal  78  hingga  Pasal  92.  Pengaturan  lebih lanjutnya ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2014 ini diatur dalam peraturan pemerintah.  Pengaturan  dalam  peraturan  pemerintah  ini  di  lakukan  karena peraturan  pemerintah  memiliki  fungsi  untuk  mengatur  baik  yang  dengan tegas-tegas  disebutkan  oleh  undang-undang  untuk  diatur  dalam  peraturan pemerintah maupun yang tidak tegas-tegas disebutkan.
Berdasarkan  fakta  yang  ditemukan  dalam  objek  penelitian  penulis, kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  diberhentikan  dari  jabatannya. Olehnya,  penulis  menelaah  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang pemberhentian  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  Dalam  UU  No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paragraf kelima Pasal 78.
Pemberhentian  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  sebagaimana diatur  dalam  UU  No  23  tahun  2014  hanya  dapat  dilakukan  dengan  syarat kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  tersebut  meninggal  dunia, mengundurkan diri atau permintaan sendiri dan diberhentikan.

## d. Manajemen Pemerintahan
Pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  berlandaskan kepada  peraturan  perundangan  yang  kemudian  diatur  sedemikian  rupa sehingga  menjadi  suatu  sistem  yang  dijadikan  pedoman  penyelenggaraan pemerintahan.  Begitu  juga  dalam  melaksanakan  pemberhentian  kepada seorang  kepala  daerah,  pemerintah  memiliki  konsep  manajemen pemerintahan  agar  tidak  terjadi  kekacauan  dan  pemerintahan  tetap  berjalan sebagaimana mestinya.
Seorang  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  diberhentikan sementara  oleh  Presiden  tanpa  melalui  usulan  DPRD  apabila,  Kepala  Daerah dan/atau  Wakil  Kepala  Daerah  didakwa  melakukan  tindak  pidana  kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi,  tindak  pidana  terorisme,  makar,  tindak  pidana  terhadap  keamanan Negara,  dan/atau  perbuatan  lain  yang  dapat  memecah  belah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Budaya Politik
Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alasan melanggar  sumpah/janji  jabatan  dan  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagai kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  melalui  proses  dari  DPRD.  DPRD anggotanya  berasal  dari  partai  politik  yang  terpilih  melalui  pemilihan  umum secara  langsung.  Sikap  DPRD  yang  terhadap  pemberhentian  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah  dengan  alasan  melanggar  sumpah/janji  jabatan adalah cita-cita dari partai politik anggota DPRD.

## V. Kesimpulan Dan Saran
a. Kesimpulan
Proses substansi pemberhentian kepala Daerah di atur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari undang- undang  tersebut  substansi  pemberhentian  kepala  daerah  hanya  dapat  di lakukan  jika  kepala  daerah  terbukti  melanggar  aturan  hukum.  Meskipun demikian masih terdapat penafsiran yang bersifat multitafsir terutama aturan yang  terkait  berupa:  Tidak  dapat  melaksanakan  tugas  secara  berkelanjutan atau  berhalangan  tetap  secara  berturut-turut  selama  enam  bulan,  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah.
Pengaturan  mengenai  mekanisme  pemberhentian  kepala  daerah menurut  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  sudah cukup  memcakup  substansi  mengenai  alasan  pemberhentian  kepala  daerah baik  dari  aspek  politik  maupun  dari  aspek  yuridis  sehingga  masih  perlu dipertahankan.

## b. Saran
Walaupun  mekanisme  pemberhentian  kepala  daerah  tetap  mengacu pada  substansi  hukum,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tetap  diberi kewenangan  untuk  melakukan  inisiatif  pemberhentian,  untuk  menunjukkan peran  yang  seimbang  antara  organ  legislatif  dan  organ  eksekutif  dalam kerangka check and balances .

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anwar Hanim, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara ,  Gelora Madani Pres. Jakarta: 2004.
Aslim Rasyad, Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti , UNRI Pres, Pekanbaru: 2005.
Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik  (Edisi  Revisi ),  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta. 2008.
Buku  Pedoman  Penulisan  Tesis  Progam  Studi  Magister  Ilmu  Pemerintahan.
Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2014.
Bungin,  Burhan, Penelitian  Kualitatif  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik, dan  Ilmu  Sosial  Lainnya ,  Kencana  Prenada  Media  Group.  Jakarta, 2010.
Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakrta: 1996.
Djamali  R.  Abdoel, Pengantar  Hukum  Indonesia ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta. 2006.
Hanif    Nurcholis, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,  Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2005.
Hasibuan,  Malayu,  SP. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Bumi  Aksara. Jakarta: 2009.
Herman Finer, Major Goverment of Modern  Europe , Harper & Row Publisher, New York. 1962.
Indrayana  Deny, Negara  antara  Ada  dan  Tiada:  Reformasi  Hukum Ketatanegaraan , Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2008.
Jimly,  Asshiddiqie, Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi , Buana Ilmu Populer, Jakarta. 2007.
Jimly,  Asshiddiqie, Konsolidas i.  Jakarta,  Sekertariat  Jenderal  dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
Jimly,  Asshiddiqie, Pergumulan  Peran  Pemerintah  dan  Parlemen  dalam Sejarah  (Telaah  Perbandingan  Konstitusi  Berbagai  Negara) ,  UI-Press, Jakarta. 1996.
Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah , Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
Labolo  Muhadam. Memahami  Ilmu  Pemerintahan  Suatu  Kajian  Teori  Konsep Dan Pengembangannya ,  Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2011.
Mahfud  M.D.  Dasar  dan  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia,  Rineka  Cipta, Jakarta. 2001.
Manan Bagir, Lembaga Kepresidenan , FH UII Press, Yogyakarta. 2003.
Manullang  M. Beberapa  Aspek  Administrasi  Pemerintahan  Daerah, Pembangunan , Jakarta: 1973.
Max  Boli  Sabon, Hukum  Otonomi  Daerah ,  Universitas  Atma  Jaya,  Jakarta: 2011.
Moeleong.  J.  Lexy, Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Remaja  Rasdakarya. Bandung: 2000.
Noeng  Muhajir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Rake  Sarasin.  Yogyakarta. 2000.
Prayudi, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia. Jakarta: 2009.
Rosjidi  Ranggawidjaja, Pengantar  Ilmu  Perundang-undangan  Indonesia , Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998.
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung , Raja Grafindo, Jakarta: 2007.
R.  Kranenburg  &  W.  G.  Vegting, Inleiding  in  het  Nederlands  Administratief Recht , Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta. 1958.
R.M. Mac Iver, The Modern State , Oxford University Press, London. 1926
Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislasi  Menguatnya  Model  Legislasi Parlementer  dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. 2010.
Siangarimbun,  Masri,  dan  Effendi  Sofian, Metode  Penelitian  Survai ,  LP3ES. Jakarta. 1989.
Sjahnan  H.R., Pelaksanaan  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Menurut  UUD 1945 di Indonesia , Monora, Medan 1992.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Jakarta: 2003.
Soerjoeno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UII Pres, Jakarta: 1983.
Sri  Soemantri  Martosoewignjo, Pengantar  Perbandingan  antar  Hukum  Tata Negara , CV. Rajawali, Jakarta. 1981.
Stroink, Pemahaman Tentang Dekonsentrasi , Refika Aditama, Bandung, 2006.
Strong,  C.F. Modern  Political  Constitutions,  An  Introduction  to  The Comparative Study Of Their History and Existing Form , London:Sidwick & Jaksaon, 1963.
Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
Usep  Ranawijaya, Hukum  Tata  Negara  Indonesia:  Dasar-Dasarnya ,  Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983.
Widjaja Haw. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia , Raja Grafindo, Jakarta: 2005.
Winarno  Surachmad, Pengantar  Penelitian  Ilmiah  Dasar .  Erlangga.  Jakarta: 1989.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Tata  Negara  di  Indonesia ,  Dian Rakyat, Jakarta. 1970.
Yuda  Hanta  A.R., Presidensialisme  Setengah  Hati  dari  Dilema  ke  Kompromi , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2010.
TESIS/SKRIPSI/JURNAL/KAMUS/MAKALAH :
Al  Qayum  M.  Sadmi,  2014.  Mekanisme  Pemberhentian  Kepala  Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  (Studi  Kasus  Pemberhentian  Bupati  Garut  Pada Tahun 2013). Jurnal Fakultas Hukum Volume I
Antari  Putu  Eva  Ditayani,  2014.  Pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya  Dalam  Kaitannya  Dengan  Upaya Mewujudkan  Negara  Hukum  Demokratis  Di  Indonesia.  Tesis  Pada Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.
Botutihe  Darwin,  2009.  Tinjauan  Hukum  Tentang  Pemberhentian  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah.  Tesis  Pada  Program  Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
I  Nengah  Suriata,  Fungsi  Kepala  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Sesuai  Dengan  Prinsip-Prinsip  Demokrasi,  Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  1995:  Balai  Pustaka,  Jakarta  Longman Dictionary of Centemporary English, 1989 Logman :Group Limited.
Muhammad  Bahrul  Ulum,  2013  ”Proses  Pemakzulan  Kepala  Daerah”  Artikel pada Jurnal Hukum, 21 November 2013.
Porter,  David  O.  dan  Eugene  A.  Olsen,  Some  Critical  Issue  in  goverment Centralization  adn  Decentralization,  Public  Administration  Review, Januari/Februari 1976.
Rudianto,  Peran  DPRD  Dalam  Pemberhentian  Kepala  Daerah,  Tesis  Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No  6  Tahun  2005  Tentang  Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan,  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  Nomor  2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480.

## SUMBER WEBSITE DAN INTERNET
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54afebb14ae5a/ini-10-kepala- daerah-yang-tersandung-korupsi-di-2014.  Di  Akses  pada  tanggal  20 Januari 2016.
http://www.ut.ac,id/htm/sumplemen/adpu4440/pemerintahan_daerah.htm.di akses pada tanggal 6 Februari 2016.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/13/sejak-2004-hingga- 2019-terdapat-124-kepala-daerah-terjerat-korupsi

## MAJALAH/BULETIN/SURAT KABAR
Gamawan Fauzi “Pemberhentian Kepala Daerah: Tempo Pos, 21 Maret 2013.