Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, Vol 2 (1): 124-130 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2021 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.25
Studi pengawasan dan pengusahaan sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat
Study of supervision and swallow's nest entrepreneurship in increasing district revenues of Kutai Barat
Wilson Pasaribu 1 , E. Letizia Dyastari 2 , Erwin Resmawan 3 , Rita Kala Linggi 4
Ilmu Pemerinthaan, Universitas Mulawarman Email Correspondence: wilsonpasaribu933@gmail.com

## Abstract
This  research  describes  and  analyze  supervision  of  Kutai  Barat  District Government toward swallow’s nest entrepreneurship with a purpose to increase district  revenues.  The  type  of  the  research  is  descriptive  qualitative  analysis, based  on  data  collected  through  interviews,  observation,  and  documentary study.  It  has  been  found  that  government’s  supervision  team  has  cooperated with  Quarantine  Service  to  deal  with  this  kind  of  business,  and  tax  payment through e - payment  has  been  imposed  and  realized.  Tax  revenues  are  however not promising as supervision are not optimum, indicated by the fact that many swallow’s nest artificial houses are not built with legal permission, no sanctions have been imposed to the rule breakers, and many text payers of swallow’s nests businesses do not realize their tax obligation .
Keywords: Supervision, District revenues, Swallow’s nests
Pendahuluan
Otonomi  daerah  yang  mempunyai  arti  sebagai  kewenangan  untuk mengatur  sendiri  atau  dapat  membuat  aturan  untuk  mengatur  rumah tangganya  sendiri. Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dilandasi  dengan peraturan yang terdapat dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian adanya perubahan yang ditetapkan dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan ini pemerintah pusat  memberikan  perintah  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengatur daerahnya  berdasarkan  aturan  dari  setiap  daerah  yang  sesuai  dengan peraturan  yang  sudah  ditetapkan. Guna  mencapai  otonomi  daerah  yang mandiri  maka  pemerintah  daerah  berfokus  kepada  peningkatan  dalam pendapatan  asli  daerah  yang  mana  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini
mengelola hasil pendapatan daerahnya melalui hasil dari pajak.
Pajak  merupakan  suatu  alat  yang  digunakan  negara  sebagai pemasukan dana ke kas negara. Berdasarkan Undang - undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya. Sehingga dari hasil pajak yang dimasukan ke dalam kas negara dan bukan hanya dipungut untuk disetorkan  ke  kas  negara  tetapi  pajak  memiliki  fungsi  sebagai  fungsi pendapatan, fungsi  stabilitas  dan  fungsi  pemerataan. Sehingga  pajak ditujukan  untuk  membantu  pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat daerah  yang diurus oleh pemerintah daerah  masing - masing. Dari  berbagai  aturan  yang  telah  dibuat  untuk mendapatkan pendapatan asli daerah maka sesuai dengan peraturan Undang - undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  bersumber  dari  pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan  lain - lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  dalam  pengelolaan  kekayaan dibagi  secara  alami  maupun  usaha  milik  pribadi  atau  badan.  Pemerintah daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  membuat  suatu  kebijakan  yang  kemudian disahkan  dalam  Peraturan  Bupati  nomor  17  tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet  di  luar  Habitat Alami. Dalam peraturan bupati tersebut dibuat untuk memberikan penjelasan kepada  masyarakat  yang  membangun  sarang  burung  walet  sehingga masyarakat  dapat  memahami  alur  atau  tahapan  dalam  membangun  sarang burung  walet  dan  dalam  peraturan  bupati  tersebut  memberikan  penjelasan bahwa  pribadi  atau  badan  yang  membangun  sarang  burung  walet  untuk mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dan disepakati baik dari bentuk tahap pembangunan, perizinan dan pembayaran pajak.
Dalam  pembayaran  pajak  sarang  burung  walet  ini  diberikan keringanan  kepada  pemilik  sarang  burung  walet  yang  belum  terisi sehingga tidak  dikenakan  tarif  dalam  pembayaran  pajak  walet, pajak  walet  hanya berlaku pada setiap sarang burung walet yang melakukan penjualan dari hasil burung  walet  pribadi  atau  badan. Melalui  harga  penjualan  sarang  burung walet  yang  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  nomor  58  tahun  2011 tentang  harga  pasaran  umum  sarang  burung  walet  di  kabupaten  Kutai Barat . Sehingga dalam sekali penjualan hasil walet dikenakan pajak 10%. Dari sekian  banyaknya  transaksi  penjualan  walet  dapat  dilihat  hasil  perhitungan realisasi  dari  pajak  sarang  burung  walet  dari  tahun.Berdasarkan  data  di atas, perhitungan hasil realisasi dari pajak sarang burung walet bahwa pada tahun  2016 - 2018  adanya  peningkatan  yang  cukup  baik  namun  sebaliknya adanya penurunan yang terjadi pada tahun 2019. Data tersebut dihitung dari 1268  jumlah  bangunan  sarang  burung  walet  yang  ada  di  Kabupaten  Kutai Barat dari 16 kecamatan.

## Kerangka Teori Pengawasan
Pengawasan  merupakan  kegiatan  manajemen  yang  berkaitan  dengan pemeriksaan  yang  berguna  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai. Menurut  Zulkifli  Amansyah  (2005:65)  pengawasan  adalah  kegiatan manajemen  yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan  untuk  menentukan  apakah pelaksanaan  sudah  dikerjakan  sesuai  dengan  perencanaan,  sudah  sejauh mana kemajuan yang dicapai. Sedangkan menurut Earl P. Strong (2009:189) pengawasan  adalah  proses  pengaturan  berbagai  faktor  dalam  suatu perusahaan,  agar  pelaksanaan  sesuai  dengan  ketetapan - ketetapan  dalam rencana.  Sementara,  Maman  Ukas  (2006:343)  mengemukakan  bahwa pengawasan  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja  sehingga  perencanaan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  yang diinginkan.

## Pengelolaan
Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan  pencapaian  tujuan. Nugroho  (2003:119)  mengemukakan  bahwa  Pengelolaan  merupakan  istilah yang  dipakai  dalam  ilmu  manajemen.  Secara  etomologi  istilah  pengelolaan berasal  dari  kata  kelola  ( to  manage )  dan  biasanya  merujuk  pada  proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.
Jadi  pengelolaan  merupakan  ilmu  manajemen  yang  berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu  yang  ingin  dicapai.  Terry  (2009:9)  mengemukakan  bahwa: pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan dengan  memanfaatkan  baik  ilmu  maupun  seni  agar  dapat  menyelesaikan tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Pengelolaan  atau  yang  sering disebut  manajemen  pada  umumnya  sering  dikaitkan  dengan  aktivitas - aktivitas  dalam  organisasi  berupa  perencanaan,  pengorganisasian, pengendalian,  pengarahan,  dan  pengawasan.  Istilah  manajemen  berasal  dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur.

## Pajak dan Retribusi Daerah
Pengertian pajak menurut undang - undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat  1  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  menyebutkan bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang - undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar - besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sedangkan  menurut Rochmat  Soemitro  (1990:5)  menyatakan  bahwa  pajak  adalah  iuran  kepada kas  negara  berdasarkan  undang - undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat
ditujukan,  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  secara  umum Rismawati  dan  Atong  (2015:2).  Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (2009:2) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  yang  langsung  dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Selanjutnya  menurut  Mardiasmo  (2002:100)  restribusi  daerah merupakan  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Selain  itu,  pemerintah pusat  kembali  mengeluarkan  regulasi  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  melalui  Undang - undang  Nomor  28  Tahun  2009.  Dengan  UU  ini dicabut  UU  Nomor  18  Tahun  1997,  sebagaimana  sudah  diubah  dengan  UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu  sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber - sumber pendapatan  baru,  namun  disisi  lain  ada  beberapa  sumber  pendapatan  asli daerah  yang  harus  dihapus  karena  tidak  dapat  lagi  dipungut  oleh  daerah, terutama  berasal  dari  retribusi  daerah.  Menurut  UU  Nomor  28  Tahun  2009 secara  keseluruhan  terdapat  30  jenis  retribusi  yang  dapat  dipungut  oleh daerah  yang  dikelompokkan  ke  dalam  3  golongan  retribusi,  yaitu  retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

## Pajak Walet
Mengingat Undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dalam  peraturan  tersebut  pajak  dibagi  menjadi  2  yaitu  pajak  provinsi  dan pajak  kabupaten/kota  dimana  pajak  walet  masuk  dalam  jenis  pajak kabupaten/kota.  Ditinjau  dari  hasil  penjualan  sarang  burung  walet  bahwa hasil penjualannya dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah  sehingga  daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  membuat  peraturan  dalam Peraturan  Bupati  nomor  17  tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami pada Bab 4 pasal 4 menejelaskan  bahwa  setiap  orang  dan  atau  badan  tidak  diberikan izin/dilarang membangun sarang burung walet pada

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  motode  kualitatif  bersifat  deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumen.  Data  analisis  menggunakan  analisis  kualitatif.  Metode  tersebut dianggap  relevan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  terkait  dengan pengawasan  dan  pengusahaan  sarang  burung  walet  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten kutai barat. Dengan demikian diharapkan data - data  yang  diperoleh  dapat  lebih  holistik  dan  mampu  menggambarkan secara utuh terkait dengan tujuan - tujuan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Studi  Pengawasan  dan  Pengusahaan  Sarang  Burung  Walet  dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari permasalahan pembangunan sarang  burung  walet,  perijinan  dan  pembayaran  pajak  dari  hasil  penjualan pajak  sarang  burung  walet  maupun  gedung  walet,  kebijakan  yang  diambil oleh  dinas  Badan  Pendapatan  Daerah  yang  cukup  baik  dalam  menangani permasalahan  dengan  cara  memberikan  sosialisasi  dan  adanya  kerjasama yang  dibuat  untuk  membantu  dalam  pelaksanaan  pengawasan.  Adapun peningkatan  pendapatan  daerah  yang  hanya  berhasil  selama  3  tahun semenjak tahun 2016 - 2018.
Pengawasan  dan  pengusahaan  yang  dilakukan  pemerintah  kabupaten kutai barat terhadap wajib pajak sarang burung walet.
Pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Badan  Pendapata  Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku petugas yang mengawasi dalam pembangunan dan  pajak  sarang  burung  walet  di  Kutai  Barat.  Penunjukan  tugas  tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 pada bab X pasal 14 ayatnya  yang  ke  2  yang  menyatakan  bahwa  Bupati  melalui  Tim  Terpadu Kabupaten  Kutai  Barat  melakukan  pengawasan  usaha  sarang  burung  walet dan sejenisnya. Dinas Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat yang merupakan dinas  yang  sudah  menerapkan  sistem  pelayanan  sistem  terpadu  di  daerah Kutai  Barat  sehingga  dalam  hal  ini  dapat  membantu  dalam  pelaksanaan pengawasan.  Pengawasan  sarang  burung  walet  juga  cukup  terbilang  banyak dengan  jumlah  pembangunan  sarang  burung  walet  yaitu  sebanyak  1268 bangunan
Dampak dari  pengawasan  dan  pengelolaan  sarang  burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kutai Barat
Faktor  yang  mendukung  dalam  pengawasan  dari  petugas  adalah  dari pengusaha sarang burung walet yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembayaran  pajak  dan  pembuatan  izin  bangunan  walet,  dilihat  jumlah pengusaha yang berkontribusi sebanyak 9 pengusaha walet. Dapat diketahui bahwa  hasil  pendapatan  pajak  dari  pengusaha  sarang  burung  walet  yang berada  di  Kutai  Barat  dapat  dikatakan  cukup  lebih  besar  dibandingkan dengan  kabupaten  lainnya  yang  berada  di  Kalimantan  Timur  dan  hasil  dari kontribusi  sarang  burung  walet  ini  pun  membantu  dalam  meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat selama 3 tahun terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2018.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian  pada  bab  sebelumnya,  maka kesimpulan  penelitian  ini  adalah  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat masih belum dapat berjalan dengan  baik.  Jika  melihat  dengan  peraturan  yang  dibuat  dalam  Peraturan
Bupati Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang  Burung  Walet  di  Luar  Habitat  Alami,  masih  banyaknya  ketidak sesuaian  yang  terjadi  di  lapagan  karena  banyaknya  gedung  sarang  burung walet  yang  masih  tidak  ada  memiliki  izin  dalam  membangun.  Sehingga, banyaknya  gedung - gedung  sarang  burung  walet  yang  berdiri  berdekatan dengan sarana ibadah maupun dengan padat pemukiman yang menyebabkan bunyi bising dan aroma yang tidak sedap yang dihasilkan dari kotoran burung walet dan tidak tertatanya letak pembangunan yang baik.
Kutai  Barat  merupakan  kabupaten  yang  memiliki  pendapatan  tertinggi disektor pajak sarang burung walet dibandingkan dengan kabupaten lainnya di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Namun,  hasil  tersebut  menurun  pada  tahun 2019 sampai tahun 2020 dimana adanya perubahan sistem pengawasan dari Dinas  Badan  Pendapatan  Daerah  Kutai  Barat  yang  melakukan  pengawasan kepada  pegawai - pegawai  yang  memiliki  usaha  sarang  burung  walet.  Karena masih  banyaknya  pengusaha  sarang  burung  walet  yang  masih  belum mengetahui  peraturan  meskipun  sudah  ada  dilaksanakannya  sosialisasi terkait  kebijakan  sarang  burung  walet.  Adapun  pengusaha  sarang  burung walet  yang  sudah  mengetahui  kebijakan  yang  dibuat  namun,  mempunyai anggapan bahwa tidak adanya timbal balik kepada pengusaha jika melakukan pembayaran  pajak.  Selain  itu,  susahnya  pengawas  dalam  melakukan penindakan karena banyaknya pengusaha yang menolak untuk ditemui.

## References
Amiruddin, Antong., Rismawati Sudirman. 2015. Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek. Malang: Empat Dua Media. Agustino, Leo. 2008. D asar - Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Alisman  (2017).  Volume  1.  Efektifitas  dan  Kontribusi  Pajak  Sarang  Burung Walet  Terhadap  Pajak  Daerah  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.
Atmosudirjo,  Prajudi.  1982.  Administrasi  dan  Manajemen  Umum.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bahri,2008. Konsep dan Definisi Konseptual. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo, Yogyakarta,2007 Brotodiharjo, R Santoso, 1995 pengantar ilmu hukum pajak , Eresco, Bandung Bohari,2004, Pengantar Hukum Pajak , Jakarta: Raja Grafindo Creswell,  John  W.  (2010).  Reserarch  Design: Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dye,  Thomas  R.  1992. Understanding  Public  Policy, USA:  Prentice-Hall,  INC.,
Englewood Cliffs, NJ
Erly Suandy,2001, perencanaan pajak, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat. Kadjatmiko. (2002 :77). Pendapatan Asli Daerah
M.  Manulang,  dasar - dasar  manajemen  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1990) halaman 15 - 2000.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama. Mardalis,2003. Metode  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Proposal, Cet,VI,Jakarta: Bumi Aksara.
Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods  sourcebook, Edition  3.  USA:  Sage  Publication.  Terjemahsn Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Nurhayati  (2015).  Volume  4.  Analisis  Potensi  Pajak  Daerah  dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Rakhmat,  Jalaludin.  2004. Metode  Penelitian  Komunikasi:  Dilengkapi  Contoh Analisis Statistik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Soedjadi,2000. Kiat  Pendidikan  Matematika  di  Indonesia. Bandung:  Dirjen Dikti Depdiknas.
Suharno,2010. Dasar - dasar  Kebijakan  Publik  (kajian  proses  dan  analisis kebijakan). Yogyakarta: UNY Press Suharsono.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori  dan  Aplikasi).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharsimi Arikunta, pengelolaan kelas dan siswa, Jakarta, 1988 hal 8 Sugiyono.2010. metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Cv. Alfa Beta.
Yusuf,  A.  Muri.  2015. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group. Undang - undang  KUP  28  tahun  2007  Perpajakan  Pendekatan  Teori  dan Praktik,
Undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
Peraturan  Bupati  nomor  17  tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2011 tentang harga pasaran umum sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah  (diakses  19  Maret  2020
15.00)
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian - kebijakan - publik - menurut - para - ahli.html (diakses 21 Maret 2020 17:05) Retorics,2015.http://retorics.blogspot.com/2015/02/pengertian - kebijakan - publik - public.html (diakases 21 Maret 2020 17:18)