## STUDI KASUS EKSPLANATORI : EVALUASI PENENTUAN STATUS JABATAN DAN EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN (DIKSUSKIM) BAGI LULUSAN POLITEKNIK IMIGRASI
(EXPLANATORY CASE STUDY: EVALUATION OF DETERMINING POSITION STATUS AND THE EFFECTIVENESS OF IMMIGRATION SPECIAL EDUCATION (DIKSUSKIM) FOR IMMIGRATION POLYTECHNIC GRADUATES)
https://10.0.205.137/jikk.v7i1.569
Submitted: 06-12-2023    Reviewed: 15-01-2024   Published: 21-02-2024
Anida Sri anidasri@gmail.com Politeknik Imigrasi Meydika Pratama Putra pratamameydika@gmail.com Politeknik  Imigrasi Atsil Syah Gibran teukuatsil@gmail.com Politeknik Imigrasi Andika Ardiansyah Andika.23ardiansyah@gmail.com Politeknik Imigrasi

## Abstrak
Penelitian ini membahas evaluasi penentuan status jabatan dan efektivitas Pendidikan Khusus Keimigrasian  (Diksuskim)  bagi  lulusan  Politeknik  Imigrasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah studi kasus eksplanatori, yang bertujuan untuk menguraikan hubungan antara variabel- variabel  dalam  konteks  tertentu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ketidakselarasan  antara penempatan lulusan dengan aturan yang berlaku, efektivitas penyelenggaraan Diksuskim, dan jumlah  Pejabat  Imigrasi  yang  terbatas.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  disarankan  kepada pengampu kebijakan untuk mengambil rekomendasi kebijakan yang  merupakan  hasil  integrasi dari kedua rekomendasi yang diajukan. Rekomendasi tersebut mencakup tinjauan ulang aturan perundang-undangan terkait Politeknik Imigrasi, penyusunan pedoman teknis penempatan, dan penyederhanaan  Diksuskim.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menyoroti  perubahan  program  studi pada  Politeknik  Imigrasi  dan  peraturan  terkait  Pendidikan  Khusus  Keimigrasian.  Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks terkait penempatan  lulusan  Politeknik  Imigrasi  dan  efektivitas  Diksuskim,  serta  memberikan rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  menjadi  dasar  untuk  perbaikan  sistem  pendidikan keimigrasian.

## Kata kunci: Status Jabatan, Diksuskim, Politeknik Imigrasi

## Abstract
This  research  discusses  the  evaluation  of  determining  position  status  and  the  effectiveness  of Immigration Special Education (Diksuskim) for Immigration Polytechnic graduates. The research method  used  is  an  explanatory  case  study,  which  aims  to  describe  the  relationship  between variables in a particular context. The research results show a mismatch between the placement of graduates and applicable regulations, the effectiveness of Diksuskim implementation, and the limited number of Immigration Officials. Based on these findings, it is recommended that policy
makers  make  policy  recommendations  which  are  the  result  of  the  integration  of  the  two recommendations proposed. These recommendations include reviewing the laws and regulations related  to  the  Immigration  Polytechnic,  preparing  technical  guidelines  for  placement,  and simplifying Diksuskim. Apart from that, this research also highlights changes to study programs at the Immigration Polytechnic and regulations related to Immigration Special Education. Thus, this  research  provides  an  in-depth  understanding  of  the  complex  phenomena  related  to  the placement of Immigration Polytechnic graduates and the effectiveness of Diksuskim, as well as providing  policy  recommendations  that  can  become  the  basis  for  improving  the  immigration education system.

## Keywords: Position Status, Diksuskim, Immigration Polytechnic

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dinamika peningkatan kualitas pendidikan bagi aparatur sipil negara bidang keimigrasian  terus menerus meningkat  seiring dengan  perubahan  standar dan aktualisasi di lapangan yang bervariatif pula. Peningkatan kualitas yang dibarengi dengan peningkatan kuantitas akan sumber daya aparatur menuntut jumlah dan perubahan  yang  transformasional  pada  tubuh  instansi  imigrasi  Indonesia. Transformasional  yang  dimaksud  terwujud  dalam  peningkatan  status  lembaga pendidikan  keimigrasian  yang  sebelumnya  Akademi  Imigrasi  (AIM)  dengan jenjang  pendidikan  Diploma-III  (Amd.Im)  menjadi  Politeknik  Imigrasi  dengan jenjang  pendidikan  Diploma-IV  (S.Tr.Im)  pada  tahun  2016  melalui  Surat Keputusan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  (Menristekdikti) Nomor: 227/KPT/I/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pembukaan Program Studi dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Imigrasi di Jakarta menjadi Politeknik Imigrasi  di  Jakarta  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia.(HAM,  2016)  Perubahan  ini  juga  merubah  orientasi  lulusan Politeknik  Imigrasi  harus  mampu  menjadi  aparatur  sipil  negara  yang berkompeten, berkarakter pemimpin dan berintegritas dengan keahlian teknis di bidang keimigrasian (Menteri Hukum dan HAM, 2020).
Proses pendidikannya pun dimulai dengan tahapan latihan dasar pendidikan kesamaptaan,  yang  merupakan  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  tambahan berupa  serangkaian  penuh  dasar  pembentukan  mental  dan  fisik  serta kedisiplinan sebagai tanda transformasi dari sipil menjadi seorang Calon Taruna Politeknik  Imigrasi.  Pelatihan  pendidikan  dasar  kesamaptaan  tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari (menyesuaikan pada anggaran setiap tahunnya),  yang  dilaksanakan  dengan  pelatihan  langsung  dari  Kepolisian Republik Indonesia melalui satuan Korps Brigade Mobil (Brimob) yang biasanya dilaksanakan di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Depok, ataupun pelatihan kesamaptaan dan mental ideologi secara langsung dari TNI Angkatan Laut  melalui  satuan  Korps  Marinir  yang  biasanya  dilaksanakan  di  Markas Komando Korps Marinir (Mako Marinir) Cilandak.
Teknis kegiatan kesamaptaan yang dilaksanakan berorientasi pada kegiatan yang  diamanatkan  melalui  peraturan  perundang –  undangan  berupa  integrasi dasar kesamaptaan dengan masa basis Politeknik Imigrasi, yakni masa orientasi dan  pengenalan  lingkungan  kehidupan  ketarunaan  kepada  Calon  Taruna Politeknik Imigrasi. Masa basis secara keseluruhan berlangsung selama 3 (tiga)
bulan secara penuh dengan orientasi pelaksanaan secara terpusat di Kampus Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  (BPSDM  Hukum  dan  HAM)  di  Gandul,  Cinere,  Depok, Provinsi  Jawa  Barat.  Lembaga  pendidikan  Politeknik  Imigrasi  sendiri menerapkan kurikulum dengan standar pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang  biasanya  disebut  sebagai  ‘jarlatsuh’  dengan  peningkatan  materi  lebih ditekankan  pada  pengajaran  yang  mencakup  50%  dari  total  nilai,  sedangkan untuk  pelatihan  dan  pengasuhan  masing –  masing  bobot  penilaiannya  adalah 20% dan 30%.
Dalam upaya peningkatan dan akselerasi jenjang pendidikan tersebut juga turut  merubah  program  studi  yang  ada  di  Politeknik  Imigrasi  menjadi  semakin bervariatif  menyesuaikan  dengan  perkembangan  keilmuan  dalam  bidang keimigrasian.
Tabel 1.
Perubahan Program Studi pada Politeknik Imigrasi PROGRAM STUDI Akademi Imigrasi (1962-1964; 1999-2015) Politeknik Imigrasi (2016-Sekarang) Diploma-III Hukum Keimigrasian Diploma-IV Hukum Keimigrasian Diploma-IV Administrasi Keimigrasian Diploma-IV Manajemen Teknologi Keimigrasian Diploma-III Hukum Keimigrasian
Sumber : Website Politeknik Imigrasi, www.poltekim.ac.id Seharusnya  melalui  pola  pendidikan  dan  kurikulum  yang  berbeda  dalam setiap  program  studi  berkesinambungan  dengan  pola  penempatan  kerja  yang sesuai dengan indikator pembelajaran, hal ini mengacu pada konsep manajemen “ The Right Man on The Right Place, The Right Man on The Right Job Description ” (Sutrisno,  2010)  yang  secara  makna  dapat  diartikan  bahwa  orang  yang  benar ditempatkan  pada  tempat  yang  benar  juga  sesuai  dengan  kompetensi  orang tersebut. Paradigma  permasalahan  dari  pola  penempatan  lulusan  Politeknik Imigrasi  ini  dapat  terlihat  melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Reformasi  Birokrasi  (Men  PAN-RB)  Nomor  855  Tahun  2020 tentang  Penerapan  Kebutuhan  Pegawai  Negeri  Sipil  dari  Lulusan  Politeknik Imigrasi  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Tahun Anggaran  2020  yang  mencantumkan  data  lulusan,  status  jabatan  dan  lokasi penempatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian yang ada. Tidak ada  nya  penjelasan  yang  mendalam  mengenai  bagian  ataupun  bidang kompetensi yang menjadi dasar lulusan Politeknik Imigrasi tersebut ditempatkan, sejauh ini hanya ketergantungan terhadap kebijakan dari Pimpinan ataupun Biro Kepegawaian  saja  yang  menjadi  dasar  penempatan  dari  seorang  lulusan Politeknik Imigrasi.
Penelitian  terkait  evaluasi  status  jabatan  dan  efektifitas  pendidikan  pernah dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya.  Kajian  yang  dilakukan  oleh  Rahmawati, (2023)  menyatakan  bahwa  evaluasi  program  pendidikan  yang  efektif membutuhkan pendekatan adaptif, kreatif dan berbasis partisipiasi aktif , dengan tujuan  memberikan  kontribusi  positif  terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan. Kajian  lain  yand  dilakukan  oleh  Achmad  (2017)  menyatakan  bahwa  evaluasi
status  jabatan  dan  pendidikan  kedepannya  perlu  dilakukan  penelitian  untuk menilai  efektivitas  dengan  menggunakan Metode  Return  on  Investment (ROI) agar dapat melihat bahwa pendidikan bukanlah sebagai sesuatu beban namun merupakan  bagian  dari  investasi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratama  & Faturahman (2019) menemukan bahwa belum terdapatnya standar kompetensi dan  kurikulum  serta  modul  yang  disesuaikan  dengan  kompetensi  yang diperlukan oleh lulusan merupakan masalah yang ditemukan terkait evaluasi dan efektifitas pendidikan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya  mayoritas dilakukan  dan  memiliki  fokus  untuk  menilai  jabatan  fungsional  dalam  suatu institusi.  Dalam  kajian  yang  peneliti  lakukan  lebih  berfokus  pada  evaluasi penentuan status jabatan dan efektivitas pendidikan khusus bagi lulusan sekolah kedinasan  dalam  konteks  ini  adalah  Politeknik  Imigrasi.  Inilah  kemudian  yang menjadi senjangan penelitian antara kajian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  eksplanatori,  yang  secara defenitif diartikan sebagai studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus eksplanatori merujuk pada suatu pendekatan  yang  bertujuan  untuk  menguraikan  atau  menjelaskan  hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu konteks tertentu. Metode penelitian ini dikembangkan dengan tujuan untuk menyelidiki fenomena yang sebelumnya belum  pernah  diteliti  atau  belum  dijelaskan  dengan  baik,  dan  hal  ini  dilakukan dengan  cara  yang  tepat  dan  sistematis.  Dalam  penelitian  eksplanatori,  fokus utamanya adalah memberikan gambaran mendalam tentang area pengetahuan di  mana  informasi  yang  terbatas  atau  kurang  terdefinisi  secara  jelas.  Dalam praktiknya, pendekatan eksplanatori memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena yang kompleks atau tidak sepenuhnya dipahami sebelumnya. Dengan menggunakan metode ini, peneliti  dapat  menggali  faktor-faktor  yang  mungkin  berperan  dalam  hubungan antara variabel-variabel yang diamati dan menerangkan alasan di balik peristiwa atau  fenomena  yang  diamati.  Selain  itu,  penelitian  eksplanatori  juga  berfungsi sebagai  alat  untuk  membimbing  peneliti  menuju  pemahaman  yang  lebih mendalam  dan  menyeluruh  terhadap  masalah  yang  mungkin  akan  dibahas  di masa depan. Dengan mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan sebab-akibat, penelitian ini dapat membantu dalam menemukan alasan mengapa suatu objek studi terjadi atau berperilaku seperti yang diamati. Perlu dicatat bahwa penelitian eksplanatori  dapat  melibatkan  dua  jenis  pendekatan,  yaitu  penelitian  pasca- faktual  dan  penelitian  eksperimental.  Dalam  penelitian  pasca-faktual,  peneliti berupaya untuk mengidentifikasi penyebab suatu peristiwa dengan mempelajari hubungan  yang  ada  di  antara  variabel-variabel  yang  terlibat  setelah  peristiwa terjadi.  Di  sisi  lain,  dalam  penelitian  eksperimental,  peneliti  berusaha  untuk menguji pengaruh variabel-variabel tertentu dengan melakukan manipulasi yang dikendalikan secara eksplisit.
Secara  keseluruhan,  penelitian  studi  kasus  eksplanatori  memiliki  peran penting  dalam  menyediakan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang fenomena  yang  kompleks  atau  belum  dipahami  dengan  baik  sebelumnya. Dengan  menggunakan  metode  ini,  peneliti  dapat  mengungkapkan  hubungan
antara variabel-variabel yang diamati, memahami alasan di balik peristiwa, dan membimbing penelitian di masa depan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas.(Nyoman, 2018)

## PEMBAHASAN
Dalam  hal  penempatan  bagi  lulusan  politeknik  imigrasi  pada  peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia (permenkumham) nomor 8 tahun 2021 tentang  manajemen  karier  pegawai  negeri  sipil  kementerian  hukum  dan  hak asasi  manusia  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa:(KEMENTERIAN  HUKUM  DAN HAM, 2021)
“ Dalam  hal  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  11)  adalah  lulusan politeknik  keimigrasian,  penempatan  pertama  PNS  sebagai  pejabat pelaksana  (fungsional  umum)  adalah  pada  UPT  keimigrasian  dengan kualifikasi wilayah tipe C yang diprioritaskan pada UPT keimigrasian yang memiliki  tempat  pemeriksaan  imigrasi,  dikecualikan  bagi  PNS  lulusan politeknik keimigrasian yang lulus dengan peringkat 10 besar dapat memilih unit kerja sesuai dengan formasi Jabatan yang tersedia. ”
Hal ini menyebabkan kerancuan dalam implementasi nya secara yuridis. Mengapa demikian? Karena ketidak selarasan antara pengembangan kualifikasi dan  kompetensi  individu  tersebut  dengan  aturan  pelaksana  nya  menunjukkan adanya  perbedaan  pemikiran  dalam  proses  perumusan  kedua  kebijakan tersebut,  artinya  kedua  peraturan  perundang –  undangan  tersebut  ‘tumpang tindih’.
Pandangan kami jika mengacu pada pengelompokkan lulusan Politeknik Imigrasi berdasarkan pada kompetensi dan keahlian yang didapat sesuai dengan program studi nya, maka lulusan Politeknik Imigrasi nanti nya akan lebih cocok diberikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dengan mekanisme pengumpulan angka  kredit  untuk  dapat  naik  pangkat  dan  golongan.  Karena  keahlian  teknis yang lebih khusus pada bidang pemantapannya sehingga sangat sesuai apabila lulusan  Politeknik  Imigrasi  menjadi  seorang  analisis  keimigrasian  dengan kemampuan  dan  pengetahuan  yang  dipunya.  Sedangkan  jika  mengacu  pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Permenkumham)  Nomor 8 Tahun  2021  tentang  Manajemen  Karier  Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka lulusan Politeknik Imigrasi nanti nya akan lebih  diberikan  kesempatan  untuk  menjadi  Jabatan  Fungsional  Umum  (JFU) dengan mekanisme masa berlaku atau masa jabatan untuk dapat naik pangkat dan  golongan.  Hal  ini  didasari  pada  pandangan  bahwa  Jabatan  Fungsional Umum (JFU) lebih terbuka dan fleksibel untuk ditempatkan di bagian atau bidang manapun dan juga karena akan lebih baik dari segi subjektivitas masing – masing individu. Jika melihat prospek peluang kinerja yang akan ditempati bagi lulusan Politeknik Imigrasi pun cenderung beragam tidak hanya berpatokan pada bidang keahlian  di  keimigrasian  saja,  melainkan  juga  pada  bidang  kerjasama, keprotokoleran,  hubungan  masyarakat,  hubungan  internasional  dan  bahkan pada bidang diplomatik.
Di  sisi  lain,  dalam  subjek  permasalahan  yang  sama  yaitu  lulusan Politeknik Imigrasi terdapat dinamika permasalahan lainnya yang turut menjadi ketidak  sempurnaan  mekanisme  dan  regulasi  dari  dinamika  menjadi  lulusan Politeknik  Imigrasi.  Permasalahan  tersebut  adalah  mengenai  standarisasi Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) yang wajib dilaksankan bagi setiap lulusan  Politeknik  Imigrasi  diluar  dari  pendidikan  vokasi  yang  didapatkan  nya selama  mengikuti  pendidikan  di  Politeknik  Imigrasi.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham)  Nomor  15  Tahun 2021 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Khusus Keimigrasian  dijelaskan  bahwa  untuk  dapat  menjadi  seorang  Pejabat  Imigrasi (Pejim)  maka  harus  mengikuti  terlebih  dahulu  kualifikasi  Pendidikan  Khusus Keimigrasian  (Diksuskim)  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (BPSDM  Hukum  dan HAM).(Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  2019)  Hal  tersebut  juga berlaku  bagi  lulusan  Politeknik  Imigrasi,  dengan  syarat  :(Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019)
“Untuk dapat menjadi peserta Diksuskim yang berasal dari lulusan Program Studi Diploma IV Poltekim, calon harus memenuhi persyaratan:
a.  telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
b.  tidak sedang mengikuti tugas belajar atau izin belajar lain;
c.  tidak  dalam  proses  pengusulan  hukuman  disiplin  atau  sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
d.  berbadan sehat dan bebas narkoba. ”
Dalam  Pasal  16,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus  Keimigrasian,  dijelaskan  bahwa  bagi  lulusan  Politeknik  Imigrasi diharuskan  untuk  mengikuti  pelatihan  tersebut  selama  50  (lima  puluh)  jam pelatihan dengan rentang waktu yang bervariasi.
Lalu  dalam  landasan  yuridis  ini  timbul  pertanyaan  yang  mendasar,  jika memang Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) diwajibkan bagi seluruh lulusan  Politeknik  Imigrasi  untuk  memperoleh  kewenangan  sebagai  Pejabat Imigrasi  (Pejim)  mengapa  pelatihan  ataupun  pendidikan  tersebut  tidak dilaksanakan  bersamaan  dengan  jam  pengajaran,  pelatihan  dan  pengasuhan selama  berada  di  Politeknik  Imigrasi?  Hal  ini  tentunya  akan  menjadi  dinamika permasalahan yang sangat panjang nanti nya jika menyangkut kontradiktif dan efektivitas  pembelajaran  serta  penganggaran.  Paradigma  kontradiktif  yang dimaksud pada permasalahan ini adalah pada dikotomi antara Pejabat Imigrasi (Pejim) dengan Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian.
Jika  mengacu  pada  jumlah  sumber  daya  aparatur  dalam  bidang keimigrasian  saat  ini  yang  memiliki  kewenangan  Pejabat  Imigrasi  (Pejim)  pun terbilang  sangatlah  terbatas,  dimana  untuk  tahun  2022  saja  untuk  Pegawai Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang  sudah  berwenang  sebagai  Pejabat  Imigrasi (Pejim)  hanya  berjumlah  2.480  pegawai  dari  total  jumlah  pegawai  sebanyak 62.442 orang atau sebesar 4% dari total pegawai yang ada di Direktorat Jendral Imigrasi.
Gambar 1. Jumlah Pejabat Imigrasi (Pejim) pada Direktorat Jenderal Imigrasi (Asep Kurnia, n.d.)
Data dan fakta ini tentunya menjadi paradigma yang membuktikan bahwa permasalahan diatas sangatlah penting. Berdasarkan pada data tersebut hanya terdapat 124 peserta yang bersumber dari lulusan Politeknik Imigrasi Angkatan XIX yang sudah mendapatkan status Pejabat Imigrasi (Pejim), sedangkan untuk lulusan  Politeknik  Imigrasi  Angkatan  XX  saat  ini  sedang  melaksanakan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) pada Mei 2023, begitupun dengan lulusan  Politeknik  Imigrasi  Angkatan  XXI  yang  saat  ini  masih  berstatus  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS).  Paradigma  ini  semakin  mempertanyakan kefektifitasan  penyelenggaran  Pendidikan  Khusus  Keimigrasian  (Diksuskim), Mengapa tidak dilaksanakan sedari dini pada saat  berada di dunia pendidikan Politeknik  Imigrasi?  Mengapa  tidak  memasukkan  kurikulum  yang  menjadi standar 50 (lima puluh) jam pelajaran tersebut ke dalam kurikulum pembelajaran yang ada di Politeknik Imigrasi saja?.

## Alterntif Solusi
Dalam menjawab seluruh paradigma permasalahan yang ada pada dilema lulusan Politeknik Imigrasi tersebut, kami selaku pembelajar juga turut mencari penyelesaian  ataupun  solusi  dari  pertanyaan  yang  memang  kami  sendiri pertanyakan. Melalui tinjauan pada beberapa literatur yang menjadi sitasi pada penulisan policy brief ini dan beberapa teori yang kami sadur dari para ahli dan tokoh yang terkemuka dan terkenal pada bidangnya. Maka alternatif solusi yang dapat kami kemukakan kepada pengampu kebijakan, diantaranya:
• Untuk menjawab mengenai pertanyaan mengapa tidak adanya keselarasan antara pengembangan kualifikasi dan kompetensi individu tersebut dengan aturan pelaksana nya? Secara sederhana kami menyimpulkan solusi yang tepat adalah dengan menyusun pedoman teknis penempatan bagi lulusan poltekim.  Pedoman  teknis  pola  penempatan  tersebut  harus  mampu mengimbangi kebijakan parsial yang memisahkan antar kemampuan dan kompetensi dengan penempatan. Pimpinan sebagai pengampu kebijakan
dapat  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  perundang – undangan  yang  ada  selama  ini  mengenai  teknis  pola  penempatan  bagi lulusan Politeknik Imigrasi. Pertimbangan lainnya juga dapat mengacu pada pemberian pilihan bagi para calon lulusan untuk memilih jalur karier yang akan  dipilih  bagi  lulusan  Politeknik  Imigrasi  tersebut,  apakah  akan berorientasi  pada  Jabatan  Fungsional  Tertentu  (JFT)  atau  pada  Jabatan Fungsional Umum (JFU)?. Upaya solutif ini tidak hanya akan memandang pada  keputusan  Pimpinan  atau  Biro  Kepegawaian  semata  sebagai pemegang  kendali  selama  ini,  melainkan  juga  pada  pertimbangan preferensi karier atau work passion bagi setiap lulusan Politeknik Imigrasi untuk dapat memilih prospek kerja yang akan dijalankan. Pertimbangan ini didasarkan pada pendapat Gunawan, seorang ahli manajemen Indonesia, yang mengemukakan bahwa arti sederhana dari passion adalah semangat yang  disertai  pada  emosional  yang  kuat  dan  hasrat  yang  tinggi  serta determinasi dalam mewujudkan sebuah tujuan. (Livano & Herdinata, 2017) Oleh  karena  itu,  kami  menganggap passion itu  merupakan  tendensi ataupun  tolak  ukur  yang  kuat  pada  seseorang untuk melakukan  kegiatan yang dianggapnya penting karena memang kegiatan tersebut diminati dan disukai  sehingga  energi  dan  waktu  yang  dilakukan  oleh  individu  tersebut termaksimalkan pada kegiatan yang dituju untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh organisasi.
• Untuk  menjawab  mengenai  paradigma  permasalahan  kedua  yang menanyakan  mengenai  efektivitas  dari  penyelenggaraan  Pendidikan Khusus  Keimigrasian  (Diksuskim)  ?  Secara  materiil  kami  menyarankan adanya pembaharuan penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim)  bagi  lulusan  Politeknik  Imigrasi  untuk  disederhanakan menyesuaikan  pada  kurikulum  pengajaran,  pelatihan  dan  pengasuhan yang ada selama menjalani pendidikan di Politeknik Imigrasi. Pertimbangan atas  solusi  ini  adalah  pada  unsur  efektivitas  pembelajaran  dan penganggaran  biaya  Pendidikan  Khusus  Keimigrasian  (Diksuskim), disamping  untuk  memotong  waktu  dan  ketimpangan  atas  kebutuhan Pejabat Imigrasi (Pejim) pada unit teknis di seluruh Indonesia, hal ini juga bertujuan  agar  mengefektifkan  penganggaran  pada  Pendidikan  Khusus Keimigrasian  (Diksuskim)  bagi  lulusan  Politeknik  Imigrasi  tidak  lagi diperlukan, karena mengingat biaya yang umumnya besar bagi Pendidikan Khusus  Keimigrasian  (Diksuskim)  meliputi  :  gaji  bagi  dosen  dan narasumber, biaya pakaian dan seragam, anggaran makanan selama masa pendidikan, hingga pada biaya pelaksanaan pelatihan kesamaptaan yang umumnya menggunakan jasa  supervisi langsung dari Korps Marinir yang merupakan salah satu komando primer dari TNI Angkatan Laut atau juga dari Korps Brimob (Brigade Mobil) Kepolisian Republik Indonesia.

## Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan dari keseluruhan inti permasalahan dan alternatif solusi yang menjadi dasar dari policy brief ini, maka kami menyarankan kepada pengampu kebijakan  untuk  mengambil  rekomendasi  kebijakan  yang  merupaka  hasil integrasi dari kedua rekomendasi tersebut,  bukan pada salah satu solusi yang ada.  Rekomendasi  yang  diambil  adalah melakukan  tinjauan  ulang  secara yuridis  untuk  membentuk  aturan  dan  regulasi  yang  lebih  terbarukan
menyesuaikan pada paradigma yang ada berbentuk peraturan perundang –  undangan  setingkat  kementerian. Pertimbangan  rekomendasi  ini  diambil selain pada alasan untuk menyesuaikan evaluasi status jabatan dan efektivitas Pendidikan  Khusus  Keimigrasian  (Diksuskim)  bagi  lulusan  Politeknik  Imigrasi, melainkan  juga  untuk  melakukan  pembaharuan  secara  menyeluruh  terhadap peraturan perundang – undangan terkait Politeknik Imigrasi yang meliputi:
a.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham) Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Manajemen  Karier  Pegawai  Negeri  Sipil Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia;(Kementerian  Hukum  dan HAM, 2021)
b.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2021 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian;(HAM, 2021) dan
c.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Imigrasi.(Menteri Hukum dan HAM, 2020)

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dari policy  brief ini  mengacu  pada  pengembangan paradigma  permasalahan  yang  saat  ini terjadi  pada  lulusan  Politeknik  Imigrasi terkait pada pola pendidikan dan kurikulum yang berbeda dalam setiap program studi  berkesinambungan  dengan  pola  penempatan  kerja  yang  sesuai  dengan indikator  pembelajaran,  hal  ini  mengacu  pada  konsep  manajemen  “ The  Right Man on The Right Place, The Right Man on The Right Job Description ” (Sutrisno, 2010) yang secara makna dapat diartikan bahwa orang yang benar ditempatkan pada  tempat  yang  benar  juga  sesuai  dengan  kompetensi  orang  tersebut.  Dan juga  terhadap  paradigma  permasalahan  lainnya  yang  turut  menjadi  ketidak sempurnaan mekanisme dan regulasi dari dinamika menjadi lulusan Politeknik Imigrasi.  Permasalahan  tersebut  adalah  mengenai  standarisasi  Pendidikan Khusus  Keimigrasian  (Diksuskim)  yang  wajib  dilaksankan  bagi  setiap  lulusan Politeknik  Imigrasi  diluar  dari  pendidikan  vokasi  yang  didapatkan  nya  selama mengikuti pendidikan di Politeknik Imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, A. (2017). Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Penerapan Yang Efektif Pada Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional AUditor. Jurnal Administrasi Pendidikan , 21 (1), 130 –139. Retrieved from http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6668/4536
Asep  Kurnia. Dikotomi  Pejabat  Imigrasi  dengan  Pejabat  Fungsional  Analis Keimigrasian .
HAM,  K.  H.  dan. Surat  Keputusan  Penetapan  Standar  Mutu  Penilaian Pembelajaran Peserta Didik Poltekim . , (2016).
HAM, K. H. dan. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Khusus  Keimigrasian. Peraturan.Bpk.Go.Id .
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). Peraturan Menteri Hukum dan  HAM  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Khusus Keimigrasian . (1136).
Kementerian Hukum dan HAM. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan.Bpk.Go.Id .
Livano,  A.,  &  Herdinata,  C.  (2017).  Peran  Karakter  Passion  Dan  Market Sensitivity  Dalam  Startupbusiness  Udifer  Bags. Economic  Globalization Trend & Risk for Developing Country , 1 –15.
Menteri Hukum dan HAM, I. (2020). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28  Tahun  2020. Permenkumham  No  8  Tahun  2020 ,  (Pembentukan Politeknik Imigrasi), 1 –6.
Nyoman.  (2018).  Metode  Penelitian  Bahasa:  Pendekatan  Struktural. Metode Penelitian Bahasa , 14 , 1 –123.
Pratama,  A.  P.,  &  Faturahman,  H.  (2019).  ANALISIS  EVALUASI  DAN
EFEKTIVITAS  PELATIHAN  JABATAN  FUNGSIONAL  PEREKAYASA  DI BPPT DENGAN PENDEKATAN IMTEE. Jurnal Adminis , 13 –30.
Rahmawati,  I.  S.  (2023).  Evaluasi  Program  Pendidikan:  Tinjauan  Terhadap Efektivitas  dan  Tantangan. El-Idare:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam , 9 (2), 128 –136. https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.20229
Sutrisno,  E.  (2010). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jombang:  Kencana Prenada Media Group.