## ABSTRACT
This research aims to explain the phenomenon of job-education mismatch, especially in Bantul district, and explore the successful practice of SMKN 1 Bantul in mitigating such problems. The gap between the educational and the professional world has been a problem in developing a more sustainable vocational education system. The large number of high school graduates working in the job sector different from their department or field of study, shows that this problem is beyond the issue of educational infrastructure. Rather, it implies that the relevance of vocational education curriculum with industrial demands is often neglected. The implementation of vocational schools as centers of excellence is one of the government’s endeavors to overcome this gap. This research is based on qualitative ethnography research, focusing on curriculum development and the responses of the academic community regarding the implementation of the practices. The research concludes that the link and match system, as developed by SMKN 1 Bantul, provides a great opportunity to mitigate job-education mismatches and promote graduate entrepreneurship based on their field of vocational study.
Keywords : the world of work; sustainable education; job-education mismatch; link and match; SMKN 1 Bantul

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena job-education mismatch , khususnya di Kabupaten Bantul, dan mendalami proses keberhasilan sistem pendidikan SMKN 1 Bantul dalam menjawab persoalan dan memberikan solusinya. Selama ini job-education mismatch atau kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam pengembangan sistem pendidikan vokasi secara berkelanjutan. Banyaknya lulusan SMK yang bekerja namun tidak sesuai jurusan atau bidang studi menunjukkan akar permasalahan bukan terkait infrastruktur pendidikan, melainkan persoalan keselarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri yang sering kali diabaikan. Penerapan sekolah kejuruan sebagai pusat keunggulan bagi SMK di berbagai tempat menjadi ikhtiar pemerintah mengatasi kesenjangan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif etnografi dengan fokus pada aspek-aspek terkait pengembangan kurikulum dan respons para civitas terkait penerapan sistem. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem link and match yang dikembangkan SMKN 1 Bantul memberikan peluang besar bagi adanya solusi untuk job-education mismatch dan membangun kewirausahaan lulusan berdasarkan bidang studi kejuruan yang digelutinya.
Kata kunci: dunia kerja; pendidikan berkelanjutan; job-education mismatch; link and match ; SMKN 1 Bantul

## UPAYA MENGUATKAN LINK AND MATCH MELALUI PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN: STUDI KASUS SMKN 1 BANTUL
1 Adhis Tessa, 2 M. Alie Humaedi 1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Indonesia 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia

## Email korespondensi: adhis.tessa0509@gmail.com

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima: 31 Maret 2023 Volume 16 Nomor 2/2023 doi      : 10.24832/jpkp.v16i2.751 direvisi akhir: 20 Maret 2024 disetujui:
22 Maret 2024

## PENDAHULUAN
Salah satu persoalan krusial yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah pencapaian output lulusan yang diserap pada dunia kerja (Zahroh, 2015). Selain soal pengangguran, banyak lulusan yang bekerja tanpa ada kesesuaian dengan program studi yang ditempuhnya. Data pada The Development of Higher Education in Indonesia (Digdowiseiso, 2020) menunjukkan bahwa hanya 25% lulusan perguruan tinggi yang memiliki pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Data ini dipertegas oleh Menteri Pendidikan yang menyebutkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang bekerja sesuai dengan program studinya hanya maksimal 25% (Mardiana, 2017; Kasih, 2022). Survei lain juga menyebutkan bahwa hanya sekitar 13% mahasiswa Indonesia yang merasa mengambil program studi yang tepat (Andika, 2022; Kasih, 2022). Sekalipun data tersebut pada umumnya menunjukkan tingkat pendidikan di jenjang perguruan tinggi, namun hal tersebut menjadi potret umum dari pendidikan di Indonesia pada semua jenjang, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan keahlian dan keterampilan lulusan mengidentifikasikan match model di pasar kerja tidak berjalan baik yang disebut dengan mismatch (DeLoach & Kurt, 2018).
Pada tingkat pendidikan menengah, terjadi fenomena ketidakcocokan yang sangat tinggi antara bidang keahlian pekerja dengan latar belakang pendidikan ( job-education mismatch ). Penelitian Prayudhani (2020) menemukan bahwa tingkat Ketidaksesuaian Kualifikasi (KK) di Indonesia sebesar 44,8%, dengan 18,83% bekerja di atas kompetensi yang dimiliki dan sisanya sebesar 35,48% bekerja di bawah kompetensi. Jika ditinjau berdasarkan sektor, jasa pemerintahan memiliki tingkat ketidaksesuaian tertinggi, yaitu sebesar 74,24%. Sedangkan sektor jasa pendidikan memiliki tingkat ketidaksesuaian terendah sebesar 27,5%. Pada SLTA Umum persentase terhadap total kurang tepat jabatan dan pendidikan yaitu 9,1%, sedangkan SMK kurang tepat sebanyak 8,1%. Perhitungan tersebut tidak termasuk lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang bekerja secara umum, karena kedua lulusan jenjang pendidikan itu dianggap masih bersifat umum dan tidak memiliki karakter program studi tertentu yang
diorientasikan pada aktivitas output pekerjaan. Kedua jenjang itu disebut sebagai jenjang pendidikan wajib belajar, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai jenjang persiapan memasuki pekerjaan.
Persentase yang tinggi atas fenomena job- education mismatch juga terjadi pada sistem pendidikan di Asia Tengah. Banyak lulusan yang bekerja serabutan mengikuti kebutuhan penerima kerja tanpa mempertimbangkan latar belakang bidang studinya, seperti di India yang mencapai angka 23%, Bangladesh mencapai angka 32%, Cambodia berada pada angka 30%, dan Filipina mencapai angka 28% (Oey-Gardiner dkk., 2017). Fenomena job-education mismatch di negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, beririsan dengan fenomena banyaknya pekerja pada sektor informal (67%), pekerja migran Indonesia (24%), dan sektor lainnya (12%) (Veselinović  dkk.,  2020;  Oey-Gardiner  dkk., 2017). Adapun yang bergerak pada sektor formal, sektor yang dianggap memiliki irisan dengan latar belakang bidang studi pendidikan para  pekerjanya,  hanya  8%  saja  (Veselinović dkk., 2020; Kusnandar, 2022).
Jumlah ini berbanding terbalik dengan fenomena pendidikan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia. Sebagai contoh, Bosnia- Herzegovina, negara di kawasan Eropa Timur, tingkat job-education mismatch- nya hanya berada pada angka 11-13%. Sementara job- education mismatch di Eropa Tengah, rata-rata berada di bawah 10% (Rosyid, 2017; Veselinović dkk., 2020). Keadaan tingkat job-education mismatch yang rendah ini serupa di Benua Amerika, terkecuali Amerika Latin yang berada di angka 15%, Amerika Serikat dan Kanada berada pada angka 10% dan 8%. Demikian juga dengan job-education mismatch di Australia yang hanya berada pada proporsi 9%, dan Selandia Baru 6% (Veselinović, dkk., 2020). Artinya, pada negara- negara maju, jurang antara bidang studi lulusan dengan pekerjaan mereka tidak setinggi di wilayah Asia dan Afrika.
Tingkat job-education mismatch di Indonesia yang secara nasional masih berada di atas 30% (International Labour Organization, 2018) menjadi bukti bahwa sistem pendidikan nasional masih lemah secara kualitas substansi pendidikannya (Tran dkk., 2019). Selama ini pemerintah hanya fokus pada persoalan
infrastruktur pendidikan, seperti gedung, ketersediaan buku atau bahan ajar, laboratorium dan lainnya, tetapi lupa terhadap tingkat keberterimaan output pendidikan pada dunia usaha atau dunia industri (Kemendikbud, 2020). Pengaruh tingginya job-education mismatch dari output lulusan terlihat pada etos kerja dan budaya kerja yang kurang maksimal serta hasil pekerjaan yang kurang memadai (Hasibuan & Handayani, 2021).
Dari tingkat job-education mismatch nasional terdapat asumsi kuat bahwa meskipun di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, terserap banyak lulusan perguruan tinggi dan pendidikan menengah pada sektor industri dan dunia usaha (Oey-Gardiner dkk., 2017), namun angka job-education mismatch bisa jadi sangat besar (Hasibuan & Handayani, 2021). Asumsi ini terbangun berdasarkan karakter lulusan yang rata-rata bekerja tanpa memedulikan bidang studi asal sekolah atau perguruan tingginya (Allen & Van der Velden, 2001; Somers dkk., 2019). Keadaan ini diperkuat dengan fenomena banyaknya pabrik atau perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan target pelamar berfokus pada tingkat usia produktif, bukan pada aspek keterampilan atau keselarasan dengan latar belakang pendidikan calon pekerjanya (Merdeka.com, 2021).
Fenomena job-education mismatch juga terjadi di wilayah Yogyakarta (Kusumo, 2022). Sekalipun kota ini dikenal sebagai kota pelajar yang menghasilkan banyak lulusan perguruan tinggi dan lulusan pendidikan menengah, namun para lulusan ini belum tentu akan bekerja sesuai latar belakang pendidikannya. Sayangnya, sulit dilakukan pendataan terkait hal ini karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi merupakan pendatang yang bukan berasal dari wilayah Yogyakarta (Muhson dkk., 2012). Setelah lulus, mereka akan keluar dari Yogyakarta dan bekerja di berbagai tempat. Artinya, secara kewilayahan per provinsi, pengukuran tingkat job-education mismatch tidak selalu berorientasi pada penduduk yang berdomisili di provinsi tertentu. Hal paling memungkinkan untuk dilakukan adalah mengukur tingkat job- education mismatch antara output lulusan dengan kesesuaian pekerjaan pada suatu provinsi tertentu tanpa melihat daerah asal para pekerja (Allen & Van der Velden, 2001;
Duncan & Hoffman, 1981; Safuan & Nazara, 2005). Demikian juga bagi lulusan pendidikan menengah, pengukuran tingkat job-education mismatch didasarkan pada qualification mismatch atau ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan yang dimiliki tenaga kerja dengan persyaratan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada pekerjaannya.
Fenomena job-education mismatch akan terlihat jelas ketika berada di wilayah non- industri (Soesilowati & Dwiastuti, 2009). Apa pun sektor pekerjaan yang dibuka, pasti diikuti oleh siapa pun lulusan pendidikan menengah yang menganggap dirinya mampu memenuhi lowongan tersebut. Mungkin saja lulusan SMK teknik mesin akan bekerja sebagai pembuat roti. Demikian juga lulusan tata boga bisa bekerja sebagai sales motor atau montir di bengkel (Ngadi, 2014). Kenyataan seperti ini terlihat di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kabupaten Bantul merupakan wilayah dengan basis ekonomi yang lebih banyak berfokus pada sektor pertanian, jasa, dan perdagangan, bukan pada bidang industri. Banyak kelompok pekerja usia produktif bekerja ke Yogyakarta sebagai buruh, pegawai toko, atau jasa dan perdagangan lainnya. Mereka bisa saja berasal dari lulusan SMK tertentu. Tetapi, karena akses pada pekerjaan sesuai jurusannya sangat kurang, mereka akan terpaksa bekerja di bidang yang berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Fenomena “pindah-pindah kerja” kaum muda dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain yang tidak sesuai dengan bidang studinya menjadi bukti sederhana dari merebaknya job-education mismatch di Kabupaten Bantul.
Penelitian ini membahas dua pertanyaan terkait job-education mismatch, yaitu (i) apakah program SMK Pusat Keunggulan, seperti yang diikuti SMKN 1 Bantul, dapat menjawab secara nyata persoalan job-education mismatch ; dan (ii) bagaimana tata laksana SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Bantul dapat memberikan solusi lulusan siap kerja dan mampu membangun kewirausahaan mandiri? Dua pertanyaan ini menjadi tujuan penelitian dan ditelisik berdasarkan kerangka teori yang dibangun oleh Amartya Sen (2004; 2001) terkait inisiatif dan inovasi yang tepat dalam sistem pendidikan untuk menyiapkan generasi yang siap pakai dalam pembangunan.

## Kajian Teori
Pada tahun 2015, organisasi buruh internasional (International Labour Organization/ILO) (2020) mengeluarkan data yang menyebutkan bahwa telah terjadi penawaran dunia kerja yang sering tidak sesuai dengan bidang studi atau jurusan pada sekolah atau perguruan tinggi. Akibat besarnya penawaran kerja yang ada, sering dunia usaha akhirnya menerima output lulusan yang tidak sesuai dengan karakter pendidikannya. Demikian juga kelebihan penawaran tenaga kerja pada suatu wilayah tertentu atau pada sektor tertentu dapat menimbulkan pengaruh yang positif maupun dampak yang negatif (ILO, 2020). Untuk mendapatkan pengaruh yang positif, kelebihan penawaran tenaga kerja dapat diantisipasi oleh investasi dalam pendidikan dan pelatihan dengan keterampilan khusus. Pendidikan kejuruan diyakini memiliki kapasitas yang tinggi untuk menciptakan pekerja yang terampil (Umunadi, 2011; ILO, 2020; Aini & Purba, 2022). Jika sekolah kejuruan dapat menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang baik, siswa akan memilih untuk mendaftarkan dirinya ke sekolah kejuruan daripada sekolah umum, terutama siswa yang berasal dari orang tua dengan pendapatan menengah ke bawah. Siswa berharap dengan masuk ke sekolah kejuruan, mereka siap bekerja di pasar tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran.
Penguatan terhadap sekolah kejuruan dilakukan di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja yang terdidik dan mengurangi jumlah pengangguran (Dardiri, 2012; Kemendikbud, 2020). Kementerian Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis 2005-2025 menetapkan target untuk memperluas rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pada tahun 2005 rasionya 30:70 menjadi 70:30 di tahun 2025 (Kemendikbud, 2020). Peningkatan jumlah satuan pendidikan tingkat SMK juga dibarengi dengan adanya kebijakan Link and Match . Kebijakan Link and Match diadopsi dengan membentuk Teaching Factory, di mana teori yang dipelajari di sekolah digabungkan dengan pendekatan berbasis produksi dengan fasilitas industri yang sama dengan kenyataannya (Direktorat Pembinaan SMK, 2020). Konsepsi yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri itu terlihat sangat holistik dan mampu
menawarkan output lulusan yang sesuai dengan target dunia usaha atau industri.
Sayangnya, saat ini pasar tenaga kerja Indonesia masih belum dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan pengembangan SMK yang dibuat oleh pemerintah selama lima tahun terakhir. Dilihat dari jumlahnya, pengangguran lulusan sekolah kejuruan lebih sedikit daripada pengangguran lulusan sekolah umum, tetapi dalam tiga tahun terakhir pengangguran lulusan SMK di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4% (2018- 2021) (Koran Tempo, 2023). Menurut ILO (2020), pengangguran dapat terjadi karena adanya supply tenaga kerja yang berlebih sementara demand di pasar tenaga kerja terbatas untuk tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Salah satu dampak dari kelebihan supply dapat mengakibatkan terjadinya educational mismatch atau job-education mismatch.
ILO menyatakan 37% tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja di Indonesia mengalami horizontal mismatch yaitu ketidaksesuaian akibat jurusan pendidikan ataupun keterampilan yang dimiliki tenaga kerja berbeda dengan yang dibutuhkan atau dipersyaratkan dalam pekerjaannya ( field of education mismatch ). ILO (2018) juga menganalisis vertical mismatch atau ketidaksesuaian akibat kualifikasi pendidikan atau keterampilan yang dimiliki tenaga kerja lebih rendah atau lebih tinggi dari yang dipersyaratkan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Secara keseluruhan, pada tahun 2006, 1 dari 10 orang yang bekerja dapat dikelompokkan sebagai orang dengan pendidikan yang kurang. Di sisi lain, sekitar 3 dari 10 orang dapat dikelompokkan pada pendidikan berlebih dan secara keseluruhan vertical mismatch tingkat pendidikan ini masih mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 37% (Montt, 2017).
Fenomena educational mismatch atau job- education mismatch tidak dapat dianggap ringan. Dalam konteks pasar tenaga kerja, fenomena ini dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan kualitas produk yang dihasilkannya. Studi empiris mengenai educational mismatch pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan pendekatan “ekonomi dan pendapatan”, misalnya menggunakan pendekatan yang menghubungkan antara pendidikan dan pendapatan (Schultz, Becker, dan Stiglitz dalam
Purpasari, 2019). Mereka bertiga merujuk pada teori Mincer yang menyebutkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan pendidikan. Dengan kata lain, pendapatan akan meningkat seiring dengan meningkatkan satu tahun pendidikan. Pendekatan ini disebut sebagai Mincerian wage equation (Mincer, 1974). Lebih lanjut, penelitian Beduwe dan Giret (2011); Allen dan Velden (2001) di Belanda; Robst (2006) di Amerika Serikat ; Zhu (2012) di China; dan Montt (2017) menemukan bahwa seseorang dengan pekerjaan yang tidak cocok dengan bidang studinya menghasilkan pendapatan yang lebih rendah.
Berdasarkan berbagai studi empiris yang telah dilakukan oleh banyak peneliti, maka salah satu dampak utama yang terjadi karena educational mismatch ini adalah produktivitas lulusan pada dunia usaha dan dunia industri. Produktivitas tentu mengarah pada kualitas hasil yang dikerjakan oleh lulusan yang berkorelasi kuat pada pendapatan, maupun kuantitas dan etos kerja yang dipertunjukkan dalam sektor dunia usaha dan industri. Ketika terjadi educational mismatch, khususnya pada lulusan SMK, maka di saat itu pula keberlangsungan kerja, produktivitas, etos, dan lainnya akan terganggu. Oleh karena itulah, prinsip dan praktik link and match pada semua tahapan pembelajaran dan pendidikan perlu menjadi perhatian pemerintah dan praktisi dunia usaha atau industri.
Konsep link and match yang menghubungkan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri merupakan jawaban dari apa yang dikhawatirkan oleh Amartya Sen (2004), ekonom dan peraih nobel ekonomi pada tahun 1998. Saat itu, ia khawatir bahwa dunia pendidikan tidak bermakna dan tidak memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan atau kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah dan masyarakat dapat memperluas akses pendidikan yang bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat (Sen, 2001). Ia menawarkan agar sistem pendidikan harus link and match dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan menjadi tujuan akhir dari sistem pendidikan, selain persoalan peningkatan kemartabatan dan peradaban para pelaku di dalamnya.
Dibandingkan penelitian dan tulisan ilmiah lain, penelitian terkait tata kelola SMK untuk kepentingan dunia kerja dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan pelatihan langsung di perusahaan relatif baru. Terlebih ketika paradigma yang dikembangkan dalam tulisan ini dibangun saling terhubung antara sekolah yang memberikan service learning, sebagaimana teori terkait kemanfaatan dunia pendidikan untuk sektor riil, dengan perusahaan sebagai ruang habitus peningkatan keterampilan para siswa SMK. Paradigma keterhubungan ini menjadi novelty dari tulisan ini di tengah banyaknya tulisan tentang peran SMK dalam mengisi sektor industri. Dalam konteks ini, novelty secara teoretis, menunjukkan adanya paradigma baru terkait service learning dunia pendidikan yang direspons dunia usaha, dan sebaliknya. Sementara secara teknis, novelty ini bisa dikembangkan sebagai mekanisme partisipasi dalam tata kelola penyerapan lulusan SMK di dunia kerja, dan membangun kesepahaman bahwa dunia kerja memiliki tanggung jawab pendidikan, sebagai wahana pencapaian link and match keluaran sekolah kejuruan.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini didasari oleh penelitian etnografi pendidikan terkait proses bisnis dan tingkat penerimaan dunia pendidikan terhadap kebijakan SMK Pusat Keunggulan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan menggunakan metode kualitatif murni, penelitian ini melibatkan langkah-langkah seperti pembangunan preposisi, perancangan instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penarasian laporan secara induktif. Sebagai penelitian kualitatif, masalah dan subyek penelitian bersifat grounded . Artinya, perlu membangun hubungan baik ( rapport ) dengan subjek penelitian untuk mendapatkan makna terdalam dari setiap aspek jawaban. Dengan pendekatan etnografi bidang pendidikan, pemahaman dan penjelasan atas proses dan peristiwa terkait di bidang pendidikan dikaji secara detail dan mendalam.
Dalam konteks penelitian ini, aspek etnografi yang dimaksud adalah (i) keadaan SMK Pusat Keunggulan prapenawaran atau saat penerimaan program dari pihak Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (ii) respons civitas dan perangkat sekolah dalam menerima dan melaksanakan semua tahapan program SMK Pusat Keunggulan; (iii) kualitas pendidikan, baik dari sisi teknis dan substansi yang dikembangkan dalam program SMK Pusat Keunggulan; dan (iv) tingkat keberhasilan link and match antara proses pembelajaran dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mengatasi fenomena job- education mismatch . Empat aspek pendidikan ini yang digali secara mendalam dalam proses penelitian etnografi.
Adapun proses pengumpulan dan analisis data dilakukan selama tiga bulan berturut- turut di SMKN 1 Bantul yang merupakan SMK Pusat Keunggulan. Peneliti tinggal menetap ( live in ) dan berinteraksi intens dengan siswa, perangkat sekolah, dan dunia usaha dan dunia industri yang menjadi mitra penting dari SMK Pusat Keunggulan tersebut. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara ke puluhan siswa dan puluhan guru yang dianggap paling mengetahui sistem kurikulum pembelajaran terkait link and match yang ditawarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peneliti juga mewawancarai kelompok praktisi yang terlibat langsung dalam dunia usaha dan dunia industri. Selain wawancara mendalam kepada enam informan kunci, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan sumber daya manusia, dua guru produktif, serta koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK), peneliti juga melakukan observasi (pengamatan). Lebih jauh, peneliti melakukan pengamatan terlibat ( observation participatory ) terhadap proses interaksi sekolah dengan dunia usaha/dunia industri dan sebaliknya, serta model penerapan Kurikulum Merdeka yang berhubungan dengan link and match yang dianggap mampu mengatasi job-education mismatch .
Semua data yang terkumpul ditranskripsikan dalam logbook tersendiri, kemudian dianalisis berdasarkan proses klasifikasi data yang dianggap sesuai dan cocok. Analisis data yang ada diperkuat dengan dokumen pendukung dan didekati dengan perspektif kecocokan antara sistem pendidikan dan harapan dunia usaha/ dunia kerja sebagaimana yang dijelaskan oleh Amartya Sen (2004; 2001). Proses saling diskusi dan saling menguatkan satu dengan lainnya
menggunakan triangulasi data dan sumber data (Miles dkk., 2018) ini kemudian dikembangkan dalam narasi tulisan yang memadai dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
SMKN 1 Bantul: Mendorong Sistem Unggulan, Memberikan Solusi
Pembuktian dari keberhasilan sistem link and match untuk mengatasi job-education mismatch pada umumnya akan terlihat di sekolah menengah kejuruan, terutama yang didukung oleh afirmasi pemerintah dalam bentuk program Sekolah Menengah Kejuruan- Pusat Keunggulan (SMK-PK), program yang menciptakan pembelajaran keterampilan dan keahlian dengan kesesuaiannya pada peluang dan pasar kerja di dunia usaha atau dunia industri. Salah satu satuan pendidikan yang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan program SMK PK adalah SMKN 1 Bantul.
SMKN 1 Bantul dulunya dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA). Sekolah ini berdiri sejak tahun 1968, dengan luasan wilayah yang cukup besar dan strategis. Tercatat dalam akta keterangan pendirian sekolah, bahwa sekolah ini berada di tanah milik sendiri seluas 10.667 M 2 dan ditambah dengan tanah sewa milik desa seluas 5.000 M 2 . Artinya, sekolah ini memiliki luasan lebih dari 1,5 hektar, sebuah luasan yang ideal bagi pendidikan dan pembelajaran di dalam maupun luar kelas untuk para siswanya. Terlebih luasan areanya berada pada satu lokasi yang sama, yaitu di depan jalan penghubung antara Jalan Parangtritis dan Jalan Imogiri, atau tepatnya ia berada di area km 11, Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada tahun 2000-an, SMEA ini berganti nama menjadi SMKN 1 Bantul. Sekalipun telah berubah nama menjadi “Sekolah Kejuruan”, namun sekolah ini tetap mengunggulkan jurusan AKL (Akuntansi dan Keuangan Lembaga). Keadaan ini tetap berlangsung hingga tahun 2021. Setelah sekolah ini mendapat program SMK Pusat Keunggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021, program awal keunggulannya mulai diganti, yaitu dari AKL menjadi multimedia. Seiring perubahan
kurikulum, fokus bidang ekonomi kreatif berkembang menjadi Desain Komunikasi dan Visual (DKV).
Dalam perkembangannya, meski jurusan AKL tidak lagi diunggulkan, namun jurusan ini tetap menjadi “buruan” cukup tinggi oleh siswa yang mendaftar seleksi masuk sekolah di tahun ajaran baru dengan jumlah peminat yang masih sangat tinggi. Sejak awal pendaftaran, jumlah siswa mengambil jurusan AKL dan DKV selalu bersaing ketat. Hal ini menunjukkan bahwa “jati diri” sejarah sekolah awalnya (SMEA) tetap berjalan dalam alam pikiran masyarakat Bantul. Hal lainnya, AKL dianggap menjadi jurusan yang cukup laku dalam dunia pencarian pekerjaan pascakelulusan. Selain dua jurusan unggulan yang dimiliki oleh SMKN 1 Bantul, sekolah ini pun menawarkan lima jurusan lain, yaitu, RPL (Rekayasa Perangkat Lunak), TKJ (Teknik Komputer Jaringan), OTKP (Otorisasi Tata Kelola Perkantoran), BDP (Bisnis Daring dan Pemasaran), dan PS (Perbankan Syariah). Lima jurusan ini tetap diminati oleh para siswa, sekalipun tidak sebanyak jumlah rombongan belajar dua jurusan unggulan SMKN 1 Bantul.
Keadaan sosial ekonomi lingkungan masyarakat sekitar SMKN 1 Bantul pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian lainnya, memilih menjadi buruh, baik di wilayah Kabupaten Bantul ataupun Kota Yogyakarta. Banyak di antara mereka yang menjadi buruh bangunan, buruh pasar, tukang becak, buruh pabrik, dan jasa bengkel. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk sekitar sekolah umumnya paling tinggi merupakan lulusan pendidikan menengah. Bahkan, generasi tua banyak yang hanya lulusan pendidikan dasar (SD dan SMP).
Keadaan di atas juga tercermin dari komposisi pendidikan orang tua murid di SMKN 1 Bantul. Mayoritas orang tua siswa, sekitar 60%, berpendidikan SMP, berpendidikan SMA/K sekitar 25%, sarjana (S1-S2) sekitar 3%, dan berpendidikan SD sekitar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Yogyakarta (termasuk di dalamnya Bantul) disebut sebagai kota pelajar, namun tidak ada korelasinya dengan peningkatan akses, kuantitas maupun kualitas pendidikan masyarakatnya. Dalam konteks khusus, akses yang rendah terhadap dunia pendidikan dan tingkat kemiskinan ekstrem masih menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul.
Dua persoalan inilah yang menjadi salah satu pengungkit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk menyetujui SMKN 1 Bantul sebagai SMK PK. Harapannya, keberadaannya dapat memantik peningkatan ekonomi penduduk dan memberikan kesempatan luas bagi penduduk khususnya kaum muda untuk bersekolah hingga jenjang pendidikan menengah.
Sejarah SMKN 1 Bantul menjadi SMK PK, dimulai saat SMK ini mendapatkan program revitalisasi dari Kemendikbud. Setelah itu, Kemendikbud meluncurkan program CoE ( Center of Excellence ), namun saat itu SMKN 1 Bantul tidak mengajukan karena adanya pergantian kepala sekolah. Kepala SMKN 1 Bantul yang baru mulai menjabat di tahun 2020 kemudian mendapat surat undangan untuk mengikuti program SMK PK dari Kemendikbud. Pada bulan Maret 2021, kepala sekolah bersama tim manajemen menyusun kepanitiaan SMK PK. Tim ini terdiri dari kelompok kerja (Pokja) kurikulum dan kepala program studi setiap jurusan di SMKN 1 Bantul. Awalnya, jurusan yang diusulkan sebagai jurusan unggulan adalah Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL), dilihat dari kesiapan sarana dan prasarananya. Tetapi di tengah proses pengajuan, usulan tersebut ditolak oleh Kemendikbud. Alasannya karena jurusan tersebut hanya menyediakan jasa yang tidak tampak secara fisik. Setelah itu, pada bulan Juni 2021, tim kepanitiaan SMK PK-SMKN 1 Bantul memutuskan untuk mengganti jurusan unggulan yang diusulkan menjadi jurusan Multimedia. Setelah disetujui oleh Kemendikbud, jurusan Multimedia kemudian berubah nama menjadi Desain Komunikasi dan Visual (DKV). Program SMK PK di SMKN 1 Bantul dimulai pada bulan September 2021 hingga saat ini.
Sebagai sekolah penerima program SMK Pusat Keunggulan dari kementerian, SMKN 1 Bantul terus berusaha mengembangkan sistem pembelajaran sesuai Kurikulum Merdeka bagi siswa dan mencari dunia usaha atau dunia industri yang berkesesuaian dengan berbagai jurusan yang ada. Aktivitas pembelajaran dilaksanakan dengan melibatkan DUDI, melalui kegiatan penyelarasan kurikulum dengan industri, PKL (Praktik Kerja Lapangan), dan program kunjungan industri yang baru dilakukan sekolah ketika menerapkan Kurikulum Merdeka. Proses pembelajarannya dibuat semirip mungkin sebagaimana saat mereka bekerja di perusahaan yang sesuai bidang studinya. Artinya, siswa
dibiasakan berada pada ekosistem pekerjaan yang dikembangkan oleh DUDI, baik dalam tata aturan, etos, target kuantitas dan kualitas, maupun produktivitas pekerjaannya. Siswa SMKN 1 Bantul sangat antusias menjalankan sistem pendidikan link and match. Selama proses observasi, antusiasme terlihat pada keaktifan mereka belajar dan bekerja, perasaan senang dalam menjalankan kegiatan belajar dan mengajar secara langsung, dan sebagian besar orang tua pun mendukung model link and match seperti itu. Terlebih ketika diketahui adanya beberapa lulusan SMKN 1 Bantul yang diterima bekerja pada DUDI sesuai bidang studi siswa sebelumnya. Hal ini tentu mendekatkan jarak antara output lulusan sekolah kejuruan dengan akses pekerjaan sebagaimana yang diminatinya.
Kejuruan Unggulan: Membangun Kemitraan para Pihak dalam Menjawab Job-Education Mismatch
Salah satu aktivitas penting dalam sistem link and match , khususnya pada program unggulan SMKN 1 Bantul, adalah mengaktifkan peran mitra yang dianggap berkontribusi penting terhadap kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program. Mitra/pihak yang dimaksud bisa berasal dari lembaga pemerintah, pihak swasta ataupun komunitas (masyarakat umum dan orang tua siswa). Peran para pihak ini tentu didasarkan pada tupoksi kelembagaannya ataupun tingkat dan ruang partisipasi yang memungkinkan dapat diterima dalam proses pengembangan kurikulumnya.
Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta dalam pengembangan kurikulum di SMKN 1 Bantul, misalnya dapat berperan pada aspek-aspek tertentu di antaranya (i) pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi DIY, dapat memberikan rekomendasi dalam penyusunan draf kurikulum SMKN 1 Bantul termasuk quality control nya; (ii) dinas pendidikan dapat ikut andil dalam uji publik atau penyelarasan kurikulum dengan memberikan saran serta melakukan pengawasan terhadap kurikulum di sekolah; (iii) dinas pendidikan melalui Balai Besar Pendidikan, berperan sebagai validator kurikulum yang telah disusun bersama; (iv) dinas pendidikan juga dapat memberi dukungan SDM sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Kurikulum Merdeka dan bimbingan teknis (bimtek) mengenai implementasi SMK PK.
Dalam konteks penguatan seluruh peran stakeholder pendidikan di SMK, khususnya terkait komunikasi, sosialisasi, dan aktualisasi berbagai tugasnya, dinas pendidikan mewadahi sekolah- sekolah dengan membuat grup pertemuan khusus untuk membahas perkembangan SMK PK se-DIY. Harapannya, Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui dinas pendidikan dapat secara aktif merespons berbagai permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang terjadi di tingkat sekolah.
Di tingkat pelaksanaan pembelajaran, kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam perubahan kurikulum. Dari hasil wawancara dengan Kepala SMKN 1 Bantul menyebutkan bahwa “ia harus ikut terlibat aktif dalam penyelarasan kurikulum mulai dari penyusunan draf sampai dengan uji publik”. Dengan posisi strategisnya, kepala sekolah sebagai top leader berperan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab pada upaya pengimbasan internal kepada seluruh warga sekolah melalui IHT ( In House Training ). Kepala sekolah juga berperan aktif dalam mengawasi proses perencanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pengembangan kurikulum, khususnya Kurikulum Merdeka.
Pada tingkat pelaksanaan pengembangan kurikulum, kehadiran dan komitmen guru sangat penting. Guru berperan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru seyogianya diberikan kebebasan dalam menyusun modul. Namun demikian, sebelum merancang modul ajar guru mata pelajaran keahlian sebagaimana yang ditetapkan dalam program keunggulan, perlu memiliki pemahaman yang baik. Guru keahlian perlu terlebih dahulu berdiskusi dengan DUDI. Proses diskusi pengembangan kurikulum dengan DUDI dapat secara langsung menyentuh proses pengembangan Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan modul ajar. Setelah itu, guru-guru keahlian, guru normada (normatif dan adaptif) dan kelompok kerja kurikulum di sekolah dapat membuat draf kurikulum bersama. Jika di tahun pertama satuan pendidikan hanya perlu merancang kurikulum pada umumnya, namun di tahun 2022 guru-guru belajar lagi dengan kurikulum baru (Kurikulum Merdeka). Hal ini dapat diterjemahkan pada konteks perencanaan dan pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja (P5BK) yang dianggap
baru oleh guru. Di sini terlihat kerja sama antara guru yang belum mengikuti program pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan guru yang pernah mengikuti diklat P5BK. Guru ikut andil dalam menyosialisasikan dan membantu perencanaan, monev, dan pengimbasan kepada guru-guru lain yang belum mengikuti diklat tersebut.
Selain stakeholder pendidikan di daerah dan perangkat internal di SMKN 1 Bantul, peran pihak lain di luar jaringan tersebut pun sama penting, salah satunya perguruan tinggi yang telah mendapatkan mandat sebagai pendamping SMKN 1 Bantul, yaitu Universitas AMIKOM Yogyakarta. Universitas AMIKOM Yogyakarta sebagai perguruan tinggi pendamping memiliki peran bersama-sama dengan sekolah dalam penyusunan petunjuk teknis (juknis) sampai dengan monev pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada program keunggulan di SMKN 1 Bantul. Perguruan tinggi pendamping (PTP) dapat berkontribusi dengan memberikan saran spesifikasi komputer yang menunjang pembelajaran DKV. PTP dapat mendampingi guru dalam menyusun bahan ajar berbasis teknologi, dan ATP yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekalipun demikian, kehadiran PTP juga menimbulkan silang pendapat. Terdapat perangkat sekolah, khususnya guru yang mengatakan bahwa PTP sebenarnya tidak terlibat dalam penyusunan kurikulum di sekolah. PTP pada umumnya hanya berperan dalam perencanaan dan menyetujui program yang dilaksanakan oleh sekolah. Berdasarkan hasil observasi dari tahun 2022, kerja sama maupun kolaborasi masih sering diinisiasi oleh pihak sekolah. Bahkan penguatan kerja sama baru akan dilakukan di akhir tahun 2022.
Pihak penting lainnya yang berperan dalam pencapaian tujuan program unggulan dengan mekanisme perubahan kurikulum pada SMKN 1 Bantul adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dalam konteks perubahan kurikulum, DUDI berperan dalam proses penyelarasan kurikulum dan memberikan saran terhadap penyesuaian kurikulum dengan standar industri. Sebelum adanya program SMK PK, kerja sama dengan DUDI telah dilakukan. Kerja sama yang terjalin sebelumnya masih belum kuat dan intens, hanya sebatas magang guru dan siswa sekali dalam setahun atau bahkan hampir tidak pernah. Saat ini dengan kurikulum baru, DUDI juga berperan menjadi ruang nyata dan intens dalam menyediakan tempat magang
guru, SDM guru tamu 50 jam per semester, dan tempat pembelajaran langsung para siswa, yang kemudian dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ( Memorandum of Understanding / MoU).
Kelompok-kelompok masyarakat juga tidak kalah berperan dalam pengembangan kurikulum yang mendukung pencapaian program keunggulan SMKN 1 Bantul. Komite sekolah yang diamanahi sebagai perwakilan orang tua siswa dapat menjaring aspirasi orang tua mengenai tujuan pendidikan. Komite sekolah juga terlibat dalam penyelarasan kurikulum (uji publik kurikulum) dengan memberikan masukan dan saran. Komite sekolah dapat mengadvokasi dan mengevaluasi secara langsung pengembangan kurikulum sebagaimana yang diharapkan orang tua ataupun peraturan yang ada. Demikian juga orang tua siswa yang tidak termasuk dalam komite sekolah, dapat berperan aktif mengikuti proses penyelarasan kurikulum (uji publik kurikulum) dan mendukung perubahan kurikulum. Tujuannya, agar sekolah mengetahui cara pandang dan harapan dari pihak orang tua dalam pengembangan kurikulum dan pencapaian tujuan pembelajaran di SMKN 1 Bantul.
Jika ditelisik secara komprehensif, pengembangan sistem pendidikan kejuruan unggulan untuk meminimalisir job-education mismatch menuntut peran aktif semua mitra. Artinya, orientasi pengembangan kurikulum ini tidak sebatas pada sekolah (perangkat, guru, dan siswa) yang mendapatkan mandat pelaksanaan kurikulum saja, tetapi juga pemerintah (dinas pendidikan dan unit lembaga terkait), masyarakat (orang tua, dan kelompok masyarakat melalui komite sekolah), dan dunia usaha atau dunia industri. Para pihak ini harus sama-sama aktif sejak proses perencanaan pembelajaran hingga jaminan pada akses bagi output lulusan. Bagaimanapun, salah satu bukti keberhasilan program unggulan pada SMKN 1 Bantul yang menerapkan link and match adalah diterimanya lulusan mereka ke dalam sektor pekerjaan yang dikembangkan oleh DUDI. Hingga tahun keempat (2022) pelaksanaan program unggulan, serapan output lulusan SMKN 1 Bantul oleh DUDI yang menjadi mitranya, mencapai 52% atau 293 siswa. Output lulusan selebihnya banyak diterima di berbagai perusahaan yang sejenis dengan bidang studinya walaupun bukan mitra DUDI dari SMKN 1 Bantul.

## Tata Laksana Mendekatkan Pendidikan dan
Dunia Usaha
Menciptakan sistem link and match yang dapat meminimalkan fenomena job-education mismatch tidak bisa dianggap remeh. Sistem ini harus disiapkan mulai dari proses perencanaan pada tataran substansi kurikulum hingga implementasi praktik dan jaminan serapan output lulusan pada dunia kerja. Tata laksana pengembangan sistemnya harus melibatkan para mitra potensial, sehingga target per kegiatan akan jelas dan tercapai. Dalam hal substansi materi pembelajaran misalnya, maka proses pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) di SMKN 1 Bantul di dalamnya telah berusaha memenuhi tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi KOSP dengan baik.

## Tahapan Perencanaan
Pada proses perencanaan KOSP setidaknya membutuhkan waktu satu bulan dengan melibatkan perangkat sekolah, yaitu kepala sekolah, kelompok kerja kurikulum (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kapro (Ketua Program Studi) TI (Teknologi Informasi), Ketua Kompetensi Keahlian (KKK) TKJ (Teknik Komputer Jaringan), Kapro AKL (Akuntansi dan Keuangan Lembaga) dan Ketua Normada (normatif dan adaptif), Ketua Program Studi, dan masing-masing Ketua Kompetensi Keahlian. Masing-masing konsentrasi keahlian kemudian membuat KOSP. Guru-guru diberikan kebebasan dalam mengembangkan CP, TP, ATP, dan modul ajar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan industri.
Rapor Pendidikan menjadi salah satu landasan pembuatan perencanaan KOSP. Setelah KOSP selesai disusun, dilakukan penyelarasan kurikulum (uji publik kurikulum) dengan mengundang semua guru, DUDI, PTP, pengawas, komite sekolah, perwakilan orang tua siswa, dan beberapa guru dari sekolah lain di Provinsi DI Yogyakarta. Terakhir dilakukan penyamaan persepsi ke warga sekolah tentang perencanaan KOSP.
Adapun dalam proses implementasi KOSP, pihak sekolah akan berusaha melibatkan semua guru keahlian dan guru normada untuk melaksanakan apa yang direncanakan dan dari hasil yang ditetapkan berdasarkan uji publik.
Saat proses pelaksanaan, mayoritas guru telah mengembangkan dan membuat modul pembelajaran sendiri. Walaupun ada beberapa guru yang masih menggunakan Kurikulum 2013. Pada implementasi KOSP, guru akan lebih leluasa dan merasa merdeka mengeksplorasi materi yang diberikan kepada siswa. Contohnya, guru akan mengubah pola kebiasaan para siswa dalam penggunaan telepon genggam, untuk dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.
Pembelajaran di kelas lebih menekankan pada project based learning dan menyesuaikan masing- masing bidang keahlian. Hal ini didapatkan guru melalui IHT sehingga telah mengembangkan pengetahuan guru dalam membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru dalam penguasaan kelas menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi dengan cara berjalan ke satu per satu meja siswa dan berdiskusi tentang kesulitan siswa dalam memahami materi.
Sementara itu, proses evaluasi KOSP akan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Pokja Ketua Prodi (Kapro), KKK, dan DUDI bersama-sama dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT) membahas evaluasi dan perbaikan KOSP. Dalam uji publik, evaluasi akan melibatkan orang tua, komite sekolah, dan warga sekolah. Sekalipun demikian, ada isu-isu dalam KOSP yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah. Isu itu terkait masalah pro dan kontra golongan guru tua/senior dan muda dalam implementasi kurikulum. Golongan guru muda pada umumnya cenderung cepat menerima perubahan kurikulum. Demikian juga isu terkait adanya komunikasi berjenjang dan berjarak. Sistem komunikasi yang terbangun di SMKN 1 Bantul masih dilakukan secara tidak langsung ke atasan (kepala sekolah), tetapi harus melalui tahapan demi tahapan, seperti melalui Kapro, KKK, wakil kepala sekolah, dan lainnya.

## Tahap Implementasi Kurikulum
Seiring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggulirkan Kurikulum Merdeka, seiring itu pula aktivitas pembelajaran mulai beradaptasi. Salah satu adaptasi besar yang dilakukan adalah penyesuaian dan peningkatan kompetensi guru untuk mendorong pengembangan kreasi dan inovasi “tanpa batas” yang akan dilakukan siswa. Dalam implementasi
Kurikulum Merdeka setidaknya ada tiga jenis respons yang dilakukan.
Pertama , respons visioner, yaitu guru yang bersemangat dan senang dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Kelompok guru ini lebih mudah memahami proses dan pembelajaran yang sesuai dengan paradigma baru.
Kedua , respons biasa, yaitu guru yang umumnya menerima perubahan Kurikulum Merdeka yang sepenuhnya didasarkan pada tuntutan atau desakan kebijakan pemerintah untuk menerapkan kurikulum. Guru dengan respons biasa pada umumnya juga didasarkan pada tingkat tekanan tinggi, karena kekurangan jam mengajar yang akan berdampak pada sertifikasi guru.
Ketiga , respons antara menerima dan tidak menerima (respons mencari untung). Bagi sebagian guru, Kurikulum Merdeka sebenarnya telah memberikan kenyamanan mengajar bagi para guru, karena pembelajaran yang berpusat kepada kreativitas dan inovasi para siswa. Namun demikian, karena guru-guru SMK PK pada konteks ini telah berusaha mengembangkan sendiri modul pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dan industri, maka sering ada sedikit tabrakan yang tidak menguntungkan posisi guru. Artinya, mereka harus menyesuaikan kembali dokumen-dokumen pembelajaran sebagaimana yang dituntut dalam Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Guru-guru di SMKN 1 Bantul lebih senang menggunakan bahan ajarnya sendiri. Hanya sedikit dari mereka yang memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) khususnya dalam proses asesmen dan pembelajaran. Hal ini diduga berkaitan dengan rata-rata usia guru, yaitu hampir 60% guru di SMKN 1 Bantul berada pada kategori golongan tua, dan hanya 30% berada pada kategori golongan muda.
Terlepas dari tiga respons di atas, dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Bantul terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan, di antaranya (i) pemanfaatan PMM belum maksimal; (ii) kebijakan yang sering berubah-ubah dalam pelaksanaan P5; (iii) penggunaan Rapor Pendidikan yang kurang dimanfaatkan secara maksimal karena faktor Sumber Daya Manusia ; (iv) ada sebagian guru yang kelebihan dan kekurangan jam mengajar; dan (v) masih ada pengawas sekolah yang lebih
memilih pelaporan hasil pengawasannya secara manual karena belum ada aturan mengikat untuk penggunaan PMM.

## Tahap Pengembangan Program-program Berorientasi Dunia Kerja
Program unggulan pada SMK PK sesungguhnya didasarkan pada pencapaian tujuan bahwa lulusan sekolah dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang diharapkan dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, SMKN 1 Bantul berusaha mendorong adanya program-program yang berorientasi kerja.
Pertama , peningkatan keahlian melalui Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara langsung di lahan produksi DUDI. Hal ini selaras dengan pernyataan perangkat sekolah bahwa “ Setelah SMK PK, Prakerin menjadi 6 bulan di dunia industri, maka pihak DUDI lebih senang karena fokus keahlian siswa pun meningkat cukup tinggi.” (Wawancara Waka Kurikulum, September 2022). Pelaksanaan PKL selama 6 bulan penuh di industri untuk kelas XI secara resmi dimulai pada tahun 2022. Untuk implementasinya sekolah masih merencanakan dan menyesuaikan kemampuan sekolah. Sedangkan untuk kelas XII telah dilaksanakan PKL selama 6 bulan dengan pembagian 3 bulan di DUDI dan 3 bulan di sekolah. Tujuan dari PKL 6 bulan tentu untuk memberikan pengalaman kerja secara nyata di DUDI bagi siswa. Tidak menutup kemungkinan bagi siswa yang telah melaksanakan PKL di DUDI akan direkrut oleh DUDI tersebut seperti yang terjadi pada salah satu siswa SMKN 1 Bantul.
Kedua , program TeFa ( Teaching Factory ). Program pembelajaran berbasis TeFa ini merupakan program berorientasi kerja yang sudah berjalan sebelum adanya program SMK PK. Tujuannya, menyiapkan siswa sejak awal untuk menyesuaikan diri dengan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang diminta dalam dunia kerja. Sayangnya, saat ini program TeFa sekolah masih belum terlalu aktif. Program ini masih bersifat internal dan hanya menjadi konsumsi warga sekolah saja. Harapan ke depan, bahwa program TeFa dapat dikembangkan secara maksimal oleh guru, siswa, dan pihak DUDI, sehingga siswa menjadi makin kreatif dan inovatif dalam pembelajarannya.
Ketiga, program P5BK. Program ini diluncurkan bersamaan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang pada tahun 2021. Tahun 2022, program P5BK ini diubah menjadi P5. P5BK merupakan afirmasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pengarusutamaan kegiatan pengenalan dan praktik langsung pada DUDI agar guru dan siswa memiliki kompetensi dan keterampilan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerjanya.
Berdasarkan hasil observasi di SMKN 1 Bantul, dapat disimpulkan bahwa sekolah ini memang dapat dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di Bantul. Eksistensi seperti ini tentu menarik minat dari DUDI, seperti pihak GoBolaBali melalui skema SMK Pemadanan, untuk dapat terlibat langsung dalam pembelajarannya. DUDI ini misalnya berusaha menjelaskan prospek kerja bagi lulusan SMK. Mereka merekrut 20 orang siswa yang berminat bekerja di industrinya. Salah satu aspek terpenting dari pengukuran keberhasilan suatu program adalah keterserapan lulusan dalam dunia kerja. SMKN 1 Bantul melakukan tracer study untuk memantau keterserapan lulusannya. Berdasarkan dokumen hasil tahun 2021/2022 jumlah keseluruhan lulusan adalah 564 siswa. Dari data tersebut diketahui sebaran lulusan, yaitu 52% (293 siswa) bekerja, 19% (108 siswa) melanjutkan kuliah, 11% (61 siswa) wirausaha, dan 18% (102 siswa) belum terlacak atau belum mengisi form tracer study (Gambar 1).
Gambar 1 Data Tracer Study 2021-2022
Sumber: Data BKK SMK Negeri 1 Bantul, 2023
Berdasarkan proses penilaian kualitas pelaksanaan Program Berorientasi Kerja SMKN 1 Bantul, maka dapat diajukan beberapa ukuran atau nilai kualitas sebagai berikut.
1)  Kemampuan sekolah dalam melakukan analisis per tahun mengenai proyeksi lulusan. Pihak sekolah harus mampu melihat siswa bekerja di pihak ketiga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekalipun kepala sekolah saat ini lebih menekankan pada bidang wirausaha, namun saluran ke dunia kerja secara langsung juga menjadi orientasi capaian yang tidak boleh dinafikan. Untuk kepentingan tersebut, pihak sekolah memberikan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan sebagai mata pelajaran yang ada di semua jurusan.
2)  Kemampuan mengadopsi sistem dunia kerja ke dalam materi dan praktik pembelajaran. Salah satu contohnya, proses pembelajaran TeFa telah mereplikasi dari kualitas sektor industri. Demikian juga, SMKN 1 Bantul telah mampu membangun kemitraan dengan kantor Pos, Bank Bantul, dan lainnya. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, TeFa di SMKN 1 Bantul masih menjadi konsumsi warga sekolah dan belum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
3)  Proses pelaksanaan program yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3) industri. Salah satu contohnya, apakah pelaksanaan P5 sudah cukup baik dan mempertimbangkan budaya kerja yang memadai, misalnya budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) pada semua tingkatannya. Hal ini dapat terlihat jelas dari hasil karya siswa semisal membatik tulis. Pengukuran kualitasnya dapat dilihat pada tingkat pemilihan motif yang baik, proses membatik yang rapi dan bersih, lingkungan atau suasana kerjanya bersih dan terawat, dan lainnya. Kualitas pembatikan yang baik seperti ini dapat terwujud ketika aktivitas perencanaan dan pembelajaran PK di SMKN 1 Bantul juga dibantu prosesnya oleh pihak DUDI yang sejak awal ikut membantu dalam pengembangan kreativitas terkait proses pewarnaan, pelorotan dan finishing batik. Dampaknya, perangkat sekolah mengikuti standar yang ditetapkan oleh DUDI.
Adapun manfaat dari adanya program yang berorientasi pada pekerjaan langsung bagi para siswa, yaitu: program PKL akan memberikan pengetahuan dan peningkatan bagi siswa dalam praktik kerja di industri. Demikian juga
pelaksanaan TeFa di sekolah yang bekerja sama dengan DUDI akan memberikan dampak pengetahuan dan keterampilan kepada para siswa. Hal ini tampak nyata, bahwa ketika program SMK PK ditetapkan untuk SMKN 1 Bantul, banyak siswa yang mengikuti lomba, khususnya di bidang inovasi dan bisnis. Secara umum, manfaat program berorientasi kerja pada siswa tentu berhubungan langsung pada peningkatan soft skilll dan hard skill siswa. Hal ini sangat tampak pada industri batik dan konveksi yang dijalankan para siswa.
Tata laksana kemitraan pengembangan SMK PK untuk meminimalisir job-education mismatch dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:
Gambar 2 Tata Laksana Kemitraan Program SMK PK di SMKN 1 Bantul
Berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan pada semua tahapan di atas, SMKN 1 Bantul telah berhasil menyelenggarakan program kejuruan unggulan dengan baik. Bukti-bukti keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan adanya (i) peningkatan kemampuan dan keahlian siswa dan guru pada bidang studi kejuruan yang diikuti berdasarkan pengalaman nyata dengan pihak DUDI; (ii) kolaborasi sinergis antara pihak sekolah dengan salah satu DUDI (Time Excelindo) dalam skema pemadanan dukungan oleh Kemendikbud, dan didukung dengan afirmasi dari pemerintah daerah, sehingga output lulusan SMKN 1 Bantul dapat berpeluang besar memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang studinya. Artinya, job-education mismatch dapat dikurangi dengan baik seiring pelaksanaan program kejuruan unggulan tersebut; dan (iii) meningkatnya minat dan apresiasi masyarakat atau orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SMKN 1 Bantul, menjadi bukti bahwa output lulusannya dapat
mandiri dan membangun kewirausahaannya. Tiga bukti ini menjadi petunjuk bahwa sistem link and match yang dipraktikkan oleh sekolah kejuruan seperti SMKN 1 Bantul menjadi contoh baik dalam menjawab apa yang dinyatakan oleh Amartya Sen (2004) terkait upaya mendekatkan pendidikan kepada tantangan zaman dan pembangunan yang berada di sekitarnya.

## SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN
Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kurikulum dan implementasi kemitraan yang dibangun melalui program SMK PK di SMKN 1 Bantul menjadi contoh baik dari penerapan sistem link and match yang mendekatkan jarak antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Proses adaptasi yang dilakukan dalam menjalankan program SMK PK serta pemadanan dengan DUDI telah menjadikan SMKN 1 Bantul dapat memosisikan diri sebagai sekolah kejuruan yang memiliki berbagai keunggulan. Respons yang tepat diwujudkan pada program kejuruan yang dianggap memiliki kesesuaian dengan DUDI, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai kemitraan agar output lulusannya mendapatkan akses lebih luas pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya. Keadaan ini semakin kuat, ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Ketenagakerjaan; dan kementerian terkait lainnya turut mendukung dan mengafirmasi program SMK PK. Konsep link and match makin diperkuat dengan dukungan pemerintah yang mendorong kemitraan dengan DUDI dan berorientasi pada kesesuaian kerja output lulusannya.
Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan dua hal penting. Pertama , sistem pendidikan SMK Pusat Keunggulan sebagaimana yang diterapkan oleh SMKN 1 Bantul dapat menjadi jawaban atau model utama untuk mengatasi job-education mismatch yang sering terjadi pada saat ini. Kedua , tata laksana pengembangan pendidikan kejuruan/ vokasi dalam upaya meminimalisir job-education mismatch perlu diimbaskan kepada sekolah- sekolah non-PK yang memiliki kesamaan sosio- kultural. Harapannya dari proses perencanaan teknis dan substansi kurikulum, penerapan kurikulum serta pemilihan perangkat ajar, guru
yang tepat, dan implementasi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam bangunan kemitraan yang tepat dan sesuai dengan DUDI. Kelindanan proses ini tidak boleh dianggap remeh, karena setiap tahapan akan menentukan keberhasilan dari tahapan lainnya. Oleh karena itu, tata laksana pengembangan SMK PK, juga menuntut etos dan kesiapan praktik unggulan dari seluruh sivitas sekolah yang terlibat di dalamnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kemendikbudristek yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan Evaluasi Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) 2022 yang hasilnya menjadi sumber data primer pada tulisan ini.

## PUSTAKA ACUAN
Aini, Y. N., & Purba, Y. A. (2022). Analisis penyerapan tenaga kerja dan program link & match pada lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) program kelautan & perikanan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,
12 (1), 23-37. DOI:http://dx.doi. org/10.15578/jksekp.v12i1.10339
Allen, J., & Van der Velden, R. (2001). Educational mismatches versus skill mismatches: effects on wages, job satisfaction, and on-the-job search. Oxford Economic Papers, 53 (3), 434-452. DOI:https://doi. org/10.1093/oep/53.3.434
Andika, C.B. (2022). Banyak pekerja salah jurusan: apa yang harus diperbaiki di sistem pendidikan Indonesia? Theconversation. com . https://theconversation.com/
banyak-pekerja-salah-jurusan-apa- yang-harus-diperbaiki-di-sistem- pendidikan-indonesia-173662. Diakses pada 5 Maret 2023.
Béduwé, C., & Giret, J. F. (2011). Mismatch of vocational graduates: What penalty on French labour market?. Journal of Vocational Behavior, 78 (1), 68- 79. DOI:https://doi.org/10.1016/j.
jvb.2010.09.003
BKK SMK Negeri 1 Bantul. (2023). Data tracer study SMK Negeri 1 Bantul 2021/2022 [dokumen].
Dardiri, A. (2012). Membangun citra pendidikan kejuruan: Manfaat dan implikasinya bagi perbaikan kualitas output dan outcome. Invotec, 8 (1), 1 – 19. DOI:https://doi. org/10.17509/invotec.v8i1.6106
Digdowiseiso, K. (2020). The development of higher education in Indonesia. International Journal of Scientific & Technology Research, 9 (2), 1381–1385.
Direktorat Pembinaan SMK. (2020). Panduan pelaksanaan teaching factory. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Duncan, G. J., & Hoffman, S. D. (1981). The incidence and wage effects of overeducation. Economics of Education Review, 1 (1), 75–86. DOI:https://doi. org/10.1016/0272-7757(81)90028-5
Hasibuan, E., & Handayani, D. (2021). Pengaruh qualification mismatch terhadap upah tenaga kerja di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 29 (1), 1-16. DOI:https://doi.org/10.14203/ JEP.29.1.2021.1-16
International Labour Organization. (2018). Measurement of qualifications and skills mismatches of persons in employment . Jenewa, Swiss: International Labour Office 20th International Conference of Labour Statisticians. ICLS/20/2018/ Room document 15.
International Labour Organization. (2020). Kurangnya keterampilan dan migrasi tenaga kerja pada bidang informasi dan teknologi komunikasi di Kanada, Tiongkok, Jerman, India, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Proyek “Pekerjaan masa depan di TIK”. Laporan sintesis. Jakarta, Indonesia.
Kasih, A.P. (2022). Hanya 25% mahasiswa Indonesia yang bekerja sesuai jurusan kuliah. Kompas.com . ht tps://w w w.kompas.com/edu/ read/2022/09/01/144623571/hanya- 25-persen-mahasiswa-indonesia-yang- bekerja-sesuai-jurusan-kuliah?page=all. Diakses pada 1 Maret 2023.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Rencana strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan . Indonesia.
https://www.kemdikbud.go.id/main/ tentang-kemdikbud/rencana-strategis- renstra Kiker, B. F., Santos, M. C., & De Oliveira, M. M. (1997). Overeducation and undereducation: Evidence for Portugal. Economics of Education Review, 16 (2). DOI: 10.1016/S0272- 7757(96)00040-4.
Koran Tempo. (2023). Industri ragukan kompetensi lulusan SMK. https://koran.tempo.co/ read/nasional/480919/pengangguran- lulusan-smk-masih-tinggi. Diakses pada 5 Maret 2023.
Kusnandar, V. B. (2022) . Nilai dan pertumbuhan PDB sektor jasa pendidikan (2010-2021). Databoks .  https://databoks.katadata. co.id/datapublish/2022/03/08/sektor- jasa-pendidikan-hanya-tumbuh-011- pada-2021. Diakses 7 Maret 2023.
Kusumo, H. J. (2022). Mismatch pendidikan dan dunia kerja coba dipangkas. Harianjogja .  https://ekbis.harianjogja.
com/read/2022/08/16/502/1109018/
mismatch-pendidikan-dan-dunia-kerja- coba-dipangkas. Diakses pada 7 Maret 2023.
Mardiana, C. F. (2017). 63% orang Indonesia bekerja tak sesuai jurusan. Detik Finance News . https://finance.detik.com/berita-
ekonomi-bisnis/d-3620313/63-orang- indonesia-bekerja-tak-sesuai-jurusan. Diakses 14 Januari 2023.
Merdeka.com. (2021). Sektor industri paling banyak buka lowongan kerja. https:// www.merdeka.com/uang/3-sektor- industri-paling-banyak-buka-lowongan- kerja.html. Diakses pada 7 Maret 2023.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J.
(2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook . (Fourth Ed). SAGE Publication. Ltd.
Mincer, J. (1974). Schooling, experience and earnings . New York, Amerika Serikat: National Bureau of Economic Research, 2. http://www.nber.org/books/just75-1.
Montt, G. (2017). Field-of-study mismatch and overqualification: Labour market correlates and their wage penalty. IZA Journal of Labor Economics , 6 (2), 1-20. DOI: 10.1186/s40172- 016-0052-x.
Muhson, A., Wahyuni, D., Supriyanto, S., & Mulyani, E. (2012). Analisis relevansi lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Jurnal Economia, 8 (1), 42–52. DOI: 10.21831/economia.v8i1.800.
Ngadi. (2014). The relevance of vocational education on labor market in Salatiga. Jurnal Kependudukan Indonesia, 9 (1). DOI: https://doi.org/10.14203/jki. v9i1.11. Oey-Gardiner, M., Rahayu, S.I., Abdullah, M.A., Effendi, S., Darma, Y., Dartanto, T., &
Aruan, C.D. (2017). Era disrupsi: Peluang dan tantangan pendidikan tinggi Indonesia . Jakarta, Indonesia: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Prayudhani, O. (2020). Peta ketidaksesuaian kualifikasi sektoral di Indonesia. Jurnal Ketenagakerjaan, 15 (2). ISSN : 1907 – 6096.
Puspasari, S. (2019). Educational mismatch dan pengaruhnya terhadap pendapatan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Konferensi nasional ilmu administrasi. https://jia.stialanbandung. ac.id/conference/index.php/knia/ article/viewFile/152/pdf.
Robst, J. (2006). Education and job match:
The Relatedness of College Major and Work. Economic of Education Review, 26(4), 397-407. DOI:10.1016/j. econedurev.2006.08.003.
Rosyid, M. (2017). Model pendidikan peredam pemikiran dan gerakan radikal belajar dari Kudus. QUALITY, 5 (1), 104–136. DOI : 10.21043/quality.v5i1.2564.
Safuan, S., & Nazara, S. (2005). Identifikasi fenomena ‘Overeducation’ di pasar kerja di Indonesia? Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , 6 (1), 79–92. DOI:https://doi.org/10.21002/jepi. v6i1.152.
Sen, A.K. (2004). A more human theory of development . Asia Society. https:// asiasociety.org/amartya-sen-more- human-theory-development. Diakses 17 Maret 2023.
Sen, A.K. (2001). Development as Freedom. Oxford, Inggris: Oxford University Press.
Soesilowati, E.S., & Dwiastuti, I. (2009). Link and match dunia pendidikan dan industri dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan industri. Jakarta, Indonesia: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Somers, M. A., Cabus, S. J., Groot, W., & Van den Brink, H. M. (2019). Horizontal mismatch between employment and field of education: Evidence from a systematic literature review. Journal of Economic Surveys , 33 (2), 567–603. DOI:https://doi. org/10.1111/joes.12271.
Tran, T.Q., Pham, H.H., Vo, H.T., Luu, H.T., & Nguyen, H.M. (2019) Local governance, education and occupation-education mismatch: Heterogeneous effects on wages in a lower middle income economy. International Journal of Educational Development , 71. DOI: https://doi. org/10.1016/j.ijedudev.2019.102101.
Umunadi, E. K. (2011). Provision of equipment and facilities in vocational and technical education for improving carrying capacity of Nigeria’s tertiary institution. 1st International Technology, Education and Environment Conference (p. 331) . https://hrmars.com/index.php/pages/ detail/Proceeding2
Veselinović, L., Mangafić, J., & Turulja, L. (2020). The effect of education-job mismatch on net income: Evidence from a developing country. Economic Research-Ekonomska
Istraživanja,  33 (1), 2468–2669. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1723427
Zahroh, A. (2015). Total quality management: Capaian kualitas output melalui sistem kontrol mutu sekolah. Cendekia: Journal of Education and Teaching, 9(1), 79-94. DOI: 10.30957/cendekia.v9i1.54.
Zhu, R. (2012). The impact of major–job mismatch on college graduates’ early career earnings: Evidence from China. Education Economics, 22 (5), 511-528. DOI:https:// doi.org/10.1080/09645292.2012.659 009.