Peranan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran Dalam Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur

## Median Canserio
Mahasiswa Pasca Sarjana di Insitut Pemerintahan Dalam Negeri
Abstract: This  research  examines  the  role  of  the  team  evaluation  absorption budgeting  control  in  acceleration  local  government  budget  on  Regional Development  Agency  of  East  Kalimantan  Province.  Based  on  the  research  we concluded  that  the  role  of  the  evaluation  team  monitoring  budget  spending  has not fully in place to improve targer realization of budget absorption, as influenced by three factors namely: First, reporting implementation budget spending to policy holders in adsministrasi, Second, commitment on each SKPD leadership in carrying out  the  process  of  accelerating  absorption  in  the  scope  of  Bappeda  of  East Kalimantan  Province,  Third,  reward  and  punishment  for  each  apparatus  and leadership  in  every  SKPD  in  the  scope  of  the  Provincial  Government  of  East Kalimantan, particularly in East Kalimantan Provincial Bappeda.
Keywords: “Evaluation, Role, Bappeda, Local Budget,
Abstrak: Penelitian  ini  mengkaji  Peranan  Tim  Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan Anggaran  dalam  percepatan  penyerapan  anggaran  pendapatan  belanja  daerah pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  peranan  tim  evaluasi pengawasan  penyerapan  anggaran  belum  sepenuh  berjalan  dengan  baik  untuk meningkatkan  targer  realisasi  penyerapan  anggaran,  karena  dipengaruhi  3  faktor yakni  :  Pertama  Pelaporan  pelaksanan  penyerapan  anggaran  kepada  para pemegang kebijakan secara adsministrasi, Kedua Komitmen pimpinan pada setiap SKPD  dalam  melaksanakan  proses  percepatan  penyerapan  anggaran  di  lingkup Bappeda  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Ketiga  reward  and  punishment  bagi  setiap aparatur  dan  pimpinan  di  setiap  SKPD  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur khususnya di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Kata Kunci : “Evaluasi, Peranan, Bappeda, Anggaran Belanja Daerah”
Pembangunan  ( development )  merupakan  suatu  proses  perubahan  yang berlangsung  secara  sadar,  terencana,  terpadu,  menyeluruh  dan  berkelanjutan, sehingga  perlu  dilakukan  secara  integral,  universal  dan  partisipasi  aktif  seluruh pihak.  Tujuan  utama  dilaksanakannya  pembangunan  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, tujuan pembangunan juga diarahkan untuk menanggulangi  masalah  yang  dihadapi  oleh  daerah-daerah  minus  dan  relatif terbelakang,  daerah  perdesaan,  dan  daerah  perkotaan,  serta  usaha  lain  dalam rangka meningkatkan keserasian dan laju pertumbuhan antara kota dan pedesaan.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD),  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan RPJMD. Kemudian, RPJMD  merupakan  pedoman  bagi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Daerah,  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 54  Tahun  2010  tentang  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah  menjelaskan  bahwa  pengambilan  keputusan penetapan  program  dan  kegiatan  yang  direncanakan  merupakan  satu  kesatuan proses  perencanaan  dan  penganggaran  yang  terintegrasi,  konsisten  dan  mengikat secara  hukum,  sehingga  diharapkan  terwujudnya  konsistensi  dan  sinergitas  aspek kebijakan  antar  dokumen  rencana  pembangunan  daerah,  serta  konsistensi  antara aspek  perencanaan  dan  penganggaran.  Pengendalian  pembangunan  berfungsi sebagai  alat  untuk  menjaga  target  dan  pencapaian  rencana  pembangunan, sedangkan evaluasi pembangunan berfungsi sebagai alat untuk menilai pelaksanaan pembangunan  tahun  berjalan  yang  digunakan  untuk  kepentingan  korektif perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.
Pada  kenyataannya,  kemampuan  pemerintah  Daerah  dalam  merencanakan dan melaksanakan pembangunan terus meningkat. Hal ini tercermin dengan makin besarnya  dana  pembangunan  yang  dikelola  oleh  daerah  menyangkut  dana Anggaran  Pendapatan  Belanja  Nasional  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah  (APBD).  Akan  tetapi,  peningkatan  jumlah  dana  tersebut  tidak  diimbangi dengan kemampuan daya serap masing-masing daerah/provinsi terhadap anggaran yang  telah  dialokasikan.  Hal  ini  tergambar  dengan  semakin  menurunnya  realisasi penyerapan  anggaran  pada  APBN  dan  APBD  selama  4  tahun  terakhir  ini. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina keuangan daerah menginformasikan bahwa rata-rata penyerapan APBD dari 2009-2013 mencapai 89 persen, amun pada 2014 angka tersebut menurun menjadi 83 persen.
Melalui  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Tahun  2013  dalam rapat  paripurna,  Gubernur  Kalimantan  Timur  mengatakan  bahwa  nilai  APBD Kalimantan Timur meningkat 2 (dua) kali lipat dalam 4 (empat) tahun, yaitu Rp. 7,79 Trilun  pada  tahun  2008,  dan  menjadi  Rp.  15,3  Triliun  pada  tahun  2013.  Namun, besarnya  APBD  tersebut  ternyata  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  publik. Survei  yang  dilakukan  Indo  Barometer  pada  Bulan  April  2015  menunjukkan  bahwa tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  di  Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 74,3% selain itu masih banyak keluhan masyarakat berupa infrastruktur yang kurang memadahi, terjadinya banjir, krisis air bersih, serta ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan khususnya di daerah perbatasan. Melalui Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran dapat diidentifikasi bahwa permasalahan  tersebut  dikarenakan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  lingkup pemerintah  daerah  belum  berjalan  optimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyak paket  pekerjaan  yang  belum  dilelang,  total  pekerjaan  tahun  ini  702  paket.  Hingga akhir  April  Tahun  2015,  masih  154  paket  yang  belum  terlelang.  Dalam  Rapat Pimpinan  TEPPA  tahun 2015 Plt. Sekretaris  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang juga  merupakan  Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  menyampaikan  bahwa  berdasarkan  hasil  evaluasi  pelaksanaan TEPPA  tahun  2014  pencapaian  penyerapan  APBD  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan
Timur  tahun  2014  (berdasarkan  realisasi  per  31  Desember  2014)  adalah    sebesar Rp.11.206.226.283.596,20 (91,72%) dari APBD 2014 sebesar Rp 12.217.683.000.000,00 dengan  total  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  (SiILPA)  sebesar  Rp.  1,125  Trilyun sehingga target yang direncanakan yakni sebesar 96 % tidak tercapai.
Menghadapi  permasalahan  tidak  tercapainya  target  yang  direncanakan, TEPPA  membentuk  Sistem  Informasi  Monitoring  dan  Evaluasi  Pengawasan Penyerapan  Anggaran  (SIMON  TEPPA)  sebagai  bentuk  sistem  pelaporan.  SIMON TEPPA bukan sekedar upaya peningkatan realisasi daya serap anggaran, tetapi juga dapat  mengungkapkan  faktor  dibalik  rendahnya  daya  serap,  seperti  kemungkinan struktur  kelembagaan  yang  kurang  tepat,  kurangnya  jumlah  dan  kapasitas  SDM aparatur, termasuk budaya kerja yang cenderung mulai terdegradasi terutama nilai kolektivitas  dan  kegotongroyongan  untuk  maju  bersama  melayani  rakyat.  SIMON TEPPA diyakini merupakan instrumen penting dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan. Persoalannya adalah SIMON TEPPA masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Program Microsoft Excel sebagai hasil pembelajaran di Provinsi Aceh, sehingga belum mampu memberikan informasi yang cepat, akurat dan terkini terhadap pelaksanaan pembangunan.
Berpijak dari pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  peranan  Tim  Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan  Anggaran  dalam Percepatan  Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Provinsi  Kalimantan  Timur  karena Bappeda  Provinsi  Kalimantan  Timur  merupakan  pilar  pertama  pencetus pembentukan  Tim  Evaluasi  dan  Pengendalian  Penyerapan  Anggaran  di  Provinsi Kalimantan Timur.

## Konsep Peranan
Keberhasilan  suatu  organisasi  untuk  mewujudkan  tujuan  organisasi  sangat dipengaruhi  oleh  aktif  tidaknya  setiap  orang  dalam  organisasi  menjalankan perananya.  Oleh  karena  itu,  pengertian  peranan  tidak  dapat  dilepaskan  pada seseorang  dan  fungsi  orang  tersebut.  Peranan  ( role )  juga  merupakan  proses dinamis  kedudukan  (status).  Apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan dia menjalankan suatu peranan. Gunawan (2002 : 138) menjelaskan bahwa peran adalah kedudukan, atau  bagian  kedudukan,  peran  yang  dimaksud  disini  adalah  posisi  seseorang  yang memiliki  kedudukan  atau  masuk  dalam  suatu  organisasi  yang  memiliki  peran tertentu, dengan demikian keberadaanya diakui dan merupakan bagian dalam suatu lingkungan.  Dalam  hal  ini  peranan  menunjukkan  fungsi  kegunaan  atau  kedudukan suatu hal yang jika sesuatu itu tidak ada maka akan terjadi kepincangan.
Menurut  soekanto,  (2013  :  213),  peranan  mencakup  3  (tiga)  hal.  Pertama, peranan  meliputi  norma-norma  yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat seseorang  dalam  masyarakat.  Peranan  dalam  arti  ini  merupakan  rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.  Kedua,  peranan  merupakan suatu  konsep  tentang apa  yang  dapat dilakukan  oleh individu dalam  masyarakat  sebagai  organisasi.  Ketiga,  peranan  juga
dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang  penting  bagi  struktur  sosial masyarakat.
Peranan  dapat  dilihat  juga  sebagai  bagian  dari  struktur  masyarakat,  dimana struktur  masyarakat  berisikan  pola-pola  peranan  yang  saling  berhubungan.  Di  sisi lain,  peranan  yang  melekat  pada diri individu atau  kelompok  atau  organisasi  harus dibedakan  dengan  posisi  dalam  lingkungannya.  Peranan  lebih  banyak  menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu individu atau kelompok atau organisasi menempati posisi dan kedudukan di dalam lingkungannya. Terkait dengan macam-macam peranan yang melekat pada individu dalam  masyarakat,  Levinson  menjelaskan  sebagai  berikut  bahwa:  (1)  peranan- peranan  tertentu  harus  dilaksanakan  apabila  struktur  masyarakat  hendak dipertahankan  kelangsunganya,  (2)  peranan  tersebut  seyogyanya  diletakkan  pada individu-individu  yang  oleh  masyarakat  dianggap  mampu  melaksanakanya.  Mereka harus  terlebih  dahulu  berlatih  dan  mempunyai  hasrat  untuk  melaksanakanya,  (3) dalam  masyarakat  kadangkala  dijumpai  individu-individu  yang  tak  mampu melaksanakan  perananya  sebagaimana  diharapkan  oleh  masyarakat  karena mungkin pelaksananaanya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi  yang  terlalu  banyak,  dan  (4)  apabila  semua  orang  sanggup  dam  mampu melaksanakan  perananya,  belum  tentu  masyarakat  akan  dapat  memberikan peluang-peluang  yang  seimbang.  Bahkan  seringkali  terlihat  betapa  masyarakat terpaksa membatasai peluang-peluang tersebut.
Penilaian  terhadap  kinerja  suatu  organisasi  dalam  melaksanakan  peranannya sangat  penting  bagi  pihak  yang  memberikan  amanah  maupun  pihak  yang  diberi amanah.  Bagi  pemberi  amanah,  penilaian  peranan  dapat  digunakan  untuk  menilai peran  dan  kinerja  para  manajer  sektor  publik,  apakah  mereka  telah  menjalankan peranannya  sesuai  dengan  yang  diamanahkan  atau  tidak.  Sedangkan  bagi  yang diberi  amanah,  penilaian  peranan  dapat  digunakan  sebagai  media  untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan. Selain itu penilaian  peranan  juga  dapat  digunakan  sebagai  umpan  balik  untuk  mengetahui seberapa  jauh  prestasi  strategi  pengelolaan  organisasi.  Mengingat  dalam  strategi pengelolaan  organisasi  juga  tidak  terlepas  dari  konsep  dasar  strategi  pengelolaan yang  pada  hakikatnya  mencakup  perencanaan  ( planning ),  pelaksanaan ( implementing ),  pengawasan  ( controlling ),  laporan  dan  evaluasi  ( evaluating ). Adapun  peranan  yang  dimaksud  dalam  penulisan  ini  adalah  peranan  Tim  Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran dalam posisi dan kedudukannya.

## Konsep Organisasi
Wasistiono  (2003  :  83)  menjelaskan  bahwa  organisasi  dapat  diibaratkan seperti  sebuah  organisme  hidup  yang  dapat  lahir,  tumbuh  berkembang  dan kemungkinan mati. Artinya hanya ada dua pilhan bagi organisasi, yaitu berubah atau mati.  Oleh  karena  itu  agar  organisasi  dapat  bertahan  dibutuhkan  tingkat  adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi. Organisasi juga merupakan sebuah sistem terbuka yang menerima  dan  memberikan  masukan  baik  kepada  lingkungan  internal  maupun eksternal.
Konsep  organisasi  yang  terkait  dengan  penelitian  ini  antara  lain  berkenaan dengan  elemen  struktur  dan  desain  organisasi.  Elemen  struktur  dan  desain organisasi  merupakan  proses  penentuan  keputusan  untuk  memilih  alternatif kerangka  kerja  jabatan,  proyek  pekerjaan,  dan  departemen.  Dengan  demikian, keputusan  atau  tindakan-tindakan  yang  dipilih  ini  akan  menghasilkan  sebuah struktur  organisasi.  Terdapat  elemen-elemen  yang  perlu  diperhatikan  oleh  para manajer ketika akan mendesain struktur organisasi. Robbins dan Judge (2007 : 98) menyebutkan  6  (enam)  elemen  yaitu  spesialisasi  pekerjaan,  departementalisasi, rantai  komando,  rentang  kendali,  sentralisasi-desentralisasi  dan  formalisasi.  Yang dimaksud  dengan  spesialisasi  pekerjaan  adalah  sejauh  mana  tugas-tugas  dalam organisasi  dibagi-bagi  ke  dalam  beberapa  pekerjaan  tersendiri.  Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, dimana wewenang merupakan hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial  untuk  memberikan  perintah  dan  untuk  berharap  bahwa  perintahnya tersebut  dipatuhi.  Rentang  kendali  adalah  jumlah  bawahan  yang  dapat  diarahkan oleh  seorang  manajer  secara  efisien  dan  efektif.  Sentralisasi  adalah  sejauh  mana tingkat  pengambilan  keputusan  terkonsentrasi  pada  satu  titik  di  dalam  organisas, dan  formalisasi  adalah  sejauh  mana  pekerjaan  pekerjaan  di  dalam  organisasi dilakukan.
Struktur  organisasi  dapat  dikelompokkan  menjadi  3  (tiga)  yaitu:  berdasarkan fungsi,  berdasarkan  produk/pasar,  dan  struktur  organisasi  matriks.  Yang  dimaksud dengan  struktur  organisasi  berdasarkan  fungsi  yakni  struktur  organisasi  yang menggabungkan  semua  orang  yang  terlibat  dalam  suatu  kegiatan  atau  beberapa kegiatan  terkait  menjadi  satu  bagian.  Yang  dimaksud  dengan  struktur  organisasi berdasarkan  produk/pasar  yakni  struktur  organisasi  yang  mengumpulkan  dalam satu  unit  kerja  semua  yang  terlibat  dalam  produksi  dan  pemasaran  dari  sebuah produk  atau  kelompok  produk  yang  terkait  dan  berhubungan  dengan  tipe pelanggan  tertentu.  Yang  dimaksud  dengan  struktur  organisasi  matriks  yaitu dimana struktur organisasi memiliki 2 (dua) jenis struktur secara serempak, dimana bagian  fungsional  tetap  (permanent)  memiliki  wewenang  atas  pelaksanaan standars  professional  unit  mereka,  sementara  tim-tim  proyek  diciptakan  sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus, anggota tim di ambil dari berbagai  bagian  fungsional,  dan  melapor  kepada  manajer  proyek  yang bertanggungjawab atas kerja tim.
Peranan  Tim  Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan  Anggaran  Dalam  Percepatan Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Pada  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
Tim  Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan  Anggaran  (TEPPA)  Provinsi  Kaltim adalah  sebuah  tim  yang  dibentuk  oleh  Gubernur  sebagai  kepanjangan  tangan  dari tim  TEPPA  Pusat  yang  telah  dibentuk  oleh  Presiden  melalui  Unit  Kerja  Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKp4). Pembentukan TEPPA
bertujuan  untuk  membantu  mengkoordinasi  dan  memfasilitasi  pelaporan  serta mengawasi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  upaya  penyerapan  dan penggunaan  dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  TEPPA  Provinsi Kalimantan  Timur  sebelumnya  terbentuk  didasari  pada  surat  edaran/undangan UKP4  pada  29  Maret  2012  dengan  nomor  surat  TEP/S-27/03/2012  kepada  seluruh pejabat  kepala  daerah  seluruh  Indonesia  yang  kemudian  ditindak  lanjuti  oleh Gubernur masing-masing daerah untuk membuat perda tentang pembentukan tim Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan  Anggaran  (TEPPA)  Provinsi  Kalimantan  Timur. TEPPA  Provinsi  ini  sendiri  juga  bertugas  melaporkan  hasil  pelaporan  yang  telah dilaksanakan  di  daerah  kepada  TEPPA  Pusat  yang  kemudian  akan  berhulu  pada Laporan  Realisasi  Penyerapan  Anggaran  kepada  Presiden  sebagai  Kepala Pemerintahan.  Tim  Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan  Anggaran  (TEPPA)  Provinsi Kalimantan  Timur  sendiri  di  bentuk  melaui  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan Timur  Nomor  027/K.127/2015  tentang  Pembentukan  Tim  Evaluasi  dan  Pengawasan Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Tujuan mendasar dibentuknya TEPPA di pusat dan daerah antara lain:
1. Membantu Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.
2. Membantu Kepala Daerah untuk membenahi aturan, rewards dan punishment di daerah.
3. Membantu  Kepala  Daerah  untuk  pelaporan  progress  penyerapan  anggaran  di masing-masing daerah kepada Presiden bulan April, Agustus dan November.
4. Membantu  dalam  upaya  melaporkan  kondisi  penyerapan  anggaran  di  masing- masing  daerah  ke  publik  guna  transparansi  dan  akuntabilitas  pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Membantu  upaya  fasilitasi  dan  koordinasi  segala  kegiatan  dalam  rangka efektifitas percepatan penyerapan anggaran di daerah.
TEPPA memiliki struktur inti yang terdiri atas : Kepala Bappeda sebagai Ketua, kemudian  sebagai  Wakil  Ketua  adalah  Inspektur  wilayah,  Sekretaris  adalah  Kepala Biro  Keuangan  dan  Wakil  Sekertaris  adalah  Kepala  Biro  Pembangunan  Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi TEPPA antara lain:
1. Penguatan regulasi dalam percepatan dan pengawasan realisasi belanja.
2. Mendorong ketepatan penetapan Perda APBD dan Perubahan APBD.
3. Mendorong percepatan penyelesaian dokumen anggaran.
4. Mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa.
5. Memantau perkembangan penyerapan belanja daerah.
6. Mengkoordinasikan penyelesaian kendala-kendala dalam pelaksanaan APBD.
7. Melaporkan  perkembangan  realisasi  belanja  APBD  dan  hambatan  yang dihadapi.
Sedangkan tugas sekretariat TEPPA yaitu:
1. Mengidentifikasi  pagu  anggaran  belanja  dalam  APBD  dan  mengelompokkan dalam paket-paket pelelangan.
2. Mengkompilasi disbursement plan dan realisasi keuangan seluruh SKPD.
3. Mengkompilasi target fisik dan realisasi fisik pada setiap SKPD.
4. Mengunggah ( upload ) data perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta perkembangan realisasi fisik dan keuangan ke dalam Sismontep.
Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Kalimantan Timur    diharapkan  mampu  memberikan  laporan  selengkap  dan  sedetail  mungkin agar  hasilnya  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dan  penilaian  para Kepala  Daerah  terhadap  kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  wilayah Kalimantan  Timur.  Diharapkan  dari  laporan  yang  disajikan  oleh  TEPPA  Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadikan para Kepala Daerah lebih serius dan profesional dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  di  daerah  terkhusus  pada  masalah  kinerja SKPD dalam efektifitas penyerapan Anggaran Belanja Daerah (APBD).
Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan  Anggaran  dalam  percepatan  penyerapan anggaran guna mengatasi tingginya Sisa Lebih Penyerapan Anggaran (SILPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat dalam  5  (lima)  dimensi  pengelolaan  keuangan  daerah  yaitu  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

## Perencanaan
Menurut penjelasan dari Kabid Statistik dan Pengendalian selaku koordinator sekretariat TEPPA dan sekaligus pengendali Teknis pada TEPPA di BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada setiap SKPD  yang  terbengkalai  dikarenakan  perencanan  yang  tidak  matang,  rata-rata setiap kegiatan tersebut memiliki anggaran yang cukup besar sehingga daya serap yang dilakukan oleh SKPD tidak sesuai target yang telah direncanakan sebelumnya. Selaras  dengan  penjelasan  tersebut,  Tim  TEPPA  di  Bappeda  Kaltim  merasa  perlu untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  penggunaan  anggaran  dimasing-masing kegiatan  yang  dijalankan  selama  satu  tahun  anggaran  dalam  rangka  menjaga penyusunan perencanaan program kegiatan lebih cermat dan akurat di tahun-tahun selanjutnya sehingga berdampak pula pada efektifitas penyerapan anggaran.
Rekomendasi  yang  diberikan  dalam  laporan  hasil  evaluasi  yang  telah  disusun oleh  TEPPA  di  Bappeda  Provinsi  Kalimantan  Timur  berupa  pembatasan  pemberian anggaran pada daftar kegiatan yang pencapaiannya tidak mampu melebihi 87% dan penambahan  anggaran  pada  kegiatan  yang  dinilai  perlu  untuk  diprioritaskan  guna percepatan pencapaian aspek kemanfaatan pada tahun selanjutnya.
Jenis  Belanja  yang  dievaluasi  secara  garis  besar  terbagi  atas  Belanja  Tidak Langsung, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal.Evaluasi belanja tersebut dinilai berdasarkan persentase alokasi dan capaian penyerapannya.
Adapun gambaran alokasi belanja BAPPEDA Provinsi Kalimanatan Timur sejak tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015 dapat  tergambar  pada tabel  alokasi  belanja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

## Tabel

## Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja di Bappeda Kaltim
Jenis Belanja ALOKASI TAHUN 2012 2013 2014 2015 Total Belanja 62,041,877,000.00 64,286,107,800.00 62,706,528,300.00 62,239,647,680.49 Belanja Tidak Langsung 11,131,877,000.00 12,151,145,000.00 12,932,239,000.00 12,914,647,680.49 Pegawai 11,131,877,000.00 12,151,145,000.00 12,932,239,000.00 12,914,647,680.49 Bantuan - - - - Belanja Langsung 50,910,000,000.00 52,134,962,800.00 49,774,289,300.00 49,325,000,000.00 Belanja Pegawai 12,002,985,000.00 15,578,216,000.00 13,385,545,000.00 10,046,750,000.00 Belanja Barang Jasa 33,216,080,000.00 35,312,312,800.00 32,200,636,300.00 28,672,250,000.00 Belanja Modal 5,690,935,000.00 1,244,434,000.00 4,188,108,000.00      10,606,000,000.00
Sumber: Bappeda Kalimantan Timur
Melihat  kondisi  tersebut,  rekomendasi  yang  kemudian  diberikan  oleh  TEPPA Bappeda  Kaltim  kepada  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  dan  Bagian Penyusunan  Program  adalah  peningkatan  pada  alokasi  belanja  langsung  (barang jasa  dan  modal)  dan  menekan  penganggaran  pada  belanja  tidak  langsung,  serta melakukan  perbaikan  perencanaan  pada  penganggaran  belanja  pegawai  yang cenderung mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015.

## Pelaksanaan
TEPPA  Bappeda  Kaltim  didanai  oleh  dana  APBD  Kaltim  yang  dialokasikan dibawah  Bidang  statistik  dan  Pengendalian  Pembangunan  BAPPEDA  Provinsi Kalimantan  Timur  yang  terdiri  dari  pendanaan  untuk  kegiatan  TEPPA  internal  dan Sekretariat  TEPPA.  Pendanaan  TEPPA  digunakan  untuk  kegiatan  pelaporan  dan rapat evaluasi internal serta kegiatan terkait lainnya.
Kegiatan  rutin yang  dijalankan  oleh  TEPPA  Bappeda  Kaltim  adalah  pelaporan bulanan  rangking  capaian  realisasi  KPA  dan  PPTK  di  Bappeda  Kaltim  yang dilaksanakan  oleh  Kasubbag  Keuangan  Bappeda  Kaltim  selaku  penghubung  dalam struktur TEPPA Bappeda Kaltim. Untuk KPA dan PPTK yang memiliki realisasi rendah akan  diberikan  status  merah.  Hasil  pelaporan  tersebut  disampaikan  secara  rutin kepada  Kepala  SKPD  dan  seluruh  bidang  di  Bappeda  Kaltim.  Hal  tersebut dimaksudkan agar seluruh KPA dan PPTK dapat terus memantau status pencapaian realisasi  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Pemberian  rangking  tersebut juga  dimaksudkan  untuk  memberi  motivasi  dan  bentuk  hukuman  secara  moril terhadap KPA dan PPTK yang memiliki capaian rendah. Selanjutnya hasil pelaporan yang  disampaikan  oleh  penghubung  TEPPA  Bappeda  Kaltim  tersebut  akan digunakan  Kepala  SKPD  sebagai  bahan  pembahasan  dalam  rapat  konsolidasi  dan evaluasi  bulanan penyerapan  anggaran  di  Bappeda  Kaltim  yang  dipimpin  langsung oleh Kepala SKPD dan dihadiri oleh seluruh KPA dan PPTK di Bappeda Kaltim. Hasil pelaporan  tersebut  juga  dapat  digunakan  sebagai  dasar  penilaian  Kepala  SKPD
untuk  dapat  mengetahui  secara  jelas  sumber  kendala  penyerapan  anggaran  di Bappeda  Kaltim  sehingga  kemudian  dapat  mengambil  langkah  tindak  lanjut  yang lebih cepat guna mencari solusi dan melakukan percepatan penyerapan anggaran di Bappeda Kaltim.
Rapim  TEPPA  Kaltim  dilaksanakan  rutin  per  Triwulan  bertujuan  untuk menyelesaikan masalah yang muncul di Pra Rapim dan membutuhkan pembahasan di  tingkat  pimpinan  daerah  dalam  hal  ini  Gubernur  selaku  pemangku  kebijakan tertinggi  di  daerah.  Rata-rata  setiap  SKPD  dalam  penyampaiannya  menjelaskan bahwa  penyerapan  anggaran  jarang  mencapai  target  dikarenakan  kendala  teknis dan  kurangnya  anggaran  daerah  pada  setiap  SKPD.  Selain  itu,  terdapat permasalahan teknis di lapangan, contohnya: pembebasan lahan ataupun tumpang tindih  peraturan  dimana  permasalahan  tersebut  seharusnya  direncanakan  secara matang  ataupun  menunggu  kebijakan  Gubernur  atau  Pimpinan  Daerah, pembahasan  tersebut  seharusnya  bisa  menjadi  bahan  evaluasi  kedepannya  agar tidak ada lagi permasalahan serupa dalam upaya percepatan penyerapan anggaran.
Kegiatan  rutin  yang  juga  memiliki  peranan  penting  untuk  dilaksanakan  oleh TEPPA di tingkat SKPD  (Bappeda Kaltim) dan  Provinsi adalah kegiatan monitoring. Pada  TEPPA  Bappeda  Kaltim,  kegiatan  monitoring  tersebut  dilaksanakan  dalam rangka  verifikasi,  mengecek,  mengkoneksikan  kondisi  lapangan  dengan  data  yang sudah dilaporkan oleh Kasubbid/PPTK kepada penghubung TEPPA Bappeda Kaltim agar  data  yang  disampaikan  akurat  dan  tepat  sesuai  dengan  kondisi  riil.  TEPPA Bappeda  Kaltim  dalam  kegiatan  monitoringnya  mengecek  secara  langsung  bila terdapat  kegiatan pengadaan barang,  pembangunan bangunan dan  pekerjaan lain yang hanya di dilaksanakan oleh Bappeda Kaltim dalam satu tahun anggaran. Data hasil  monitoring  tersebut  akan  memperkuat  pelaporan  yang  disampaikan  kepada TEPPA  Kaltim.  Sementara  pada  TEPPA  Kaltim,  monitoring  yang  dilakukan  memiliki cakupan  lebih  luas  yaitu  seluruh  kegiatan/pekerjaan  yang  dijalankan  oleh  seluruh SKPD  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  baik  yang  berlokasi didalam Provinsi Kalimantan Timur maupun luar Provinsi.

## Penatausahaan
Kaitannya  dengan  pembahasan  peran  TEPPA  pada  aspek  penatausahaan, TEPPA  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  pembentukan  struktur  intinya  menunjuk Kepala  Biro  Keuangan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai  wakil sekretaris  TEPPA  Kaltim.  Hal tersebut  mendukung TEPPA  Kaltim  untuk  lebih cepat melakukan  evaluasi  dalam  upaya  percepatan  penyerapan  anggaran  di  Provinsi Kalimantan  Timur  terutama  kaitannya  dengan  ketersediaan  data  keuangan  dan perumusan  kebijakan  dari  sisi  manajemen  pengelolaan  keuangan  daerah.  TEPPA Bappeda  Kaltim  juga  merupakan  komponen  terakhir  dari  struktur  inti  TEPPA Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  berada  di  tingkat  SKPD  yang  bertugas  untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme penggunaan anggaran belanja di Bappeda Kaltim  melalui  penghubungnya  yang  juga  menjabat  sebagai  Kasubbag  Keuangan Bappeda Kaltim.
Kebijakan  yang  dihasilkan  berdasarkan  hasil  evaluasi  TEPPA  Bappeda  Kaltim guna  melakukan  pembenahan  pada  sisi  penatausahaan  adalah  dalam  hal  menjaga
ketertiban  administrasi  dimasing-masing  bidang  dalam  menjalankan  kegiatannya. Kegiatan yang dilaksanakan perlu disesuaikan dengan rencana aliran kas yang telah disusun  sejak  awal  tahun  anggaran  dan  mekanisme  pencairan  dananya  pun  harus sesuai  dengan  aturan  pengelolaan  keuangan  anggaran, dengan kata  lain  tidak  ada kegiatan yang dijalankan secara fiktif. Bila kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan secara  baik,  maka  pencapaian  terhadap  target  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) hasil pemeriksaan BPK ditingkat Daerah dan SKPD akan tercapai.

## Pertanggungjawaban
TEPPA  di  Bappeda  Kaltim  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  struktur  TEPPA Provinsi Kalimantan Timur tentunya perlu menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan  tugas  pokok  yang  telah  disusun.  Dalam  kaitannya  dengan  pembenahan mekanisme  pertanggungjawaban  secara  prosedural  dan  substansial,  TEPPA  di Bappeda  Kaltim  selalu  mengingatkan  kepada  seluruh  Kepala  Bidang  (KPA)  dan Kepala  Sub  Bidang  (PPTK)  agar  selalu  menjaga  dalam  hal  kelengkapan  pelaporan penggunaan anggaran dan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing pengelola kegiatan.
Kelengkapan  dan  ketertiban  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  dari masing-masing  kegiatan  yang  dijalankan  sangat  penting  karena  akan  berdampak pada  terhambatnya  mekanisme  pengajuan  dan  pencairan  anggaran  kegiatan selanjutnya  sehingga  secara  lebih  luas  dapat  mempengaruhi  tingkat  penyerapan anggaran di tingkat SKPD dan Daerah. Kelengkapan pelaporan pertanggungjawaban  kegiatan  yang  dijalankan  juga  berpengaruh  pada  upaya pencapaian  target  predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  hasil  pemeriksaan BPK.

## Pengawasan
Peranan  TEPPA  di  Bappeda  Kaltim  dalam  sisi  pengawasan  lebih  difokuskan pada  mekanisme  yang  dilaksanakan  oleh  TEPPA  di  Bappeda  Kaltim  dalam memantau mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari masing-masing kegiatan  di  Bappeda  Kaltim  dalam  satu  tahun  anggaran,  serta  melakukan monitoring hasil output pekerjaan.
TEPPA  di  Bappeda  Kaltim  secara  rutin  memantau  kondisi  progress  proses pengadaan  barang  jasa  pada  paket  pekerjaan  kontraktual  yang  dilaksanakan  oleh Bappeda Kaltim dalam satu tahun anggaran. Pekerjaan kontraktual yang dimaksud terbagi  melalui  mekanisme  lelang  yang  terdaftar  di  Lembaga  Pengadaan  Secara Elektronik  (LPSE)  dan  mekanisme  pengadaan  melalui  pengadaan  langsung  yang dijalankan  oleh  pejabat  pengadaan  di  SKPD.Secara  rutin  TEPPA  Bappeda  Kaltim memantau progress pengadaan paket pekerjaan kontraktual tersebut dikarenakan fokus  percepatan  pengadaan  barang  jasa  juga  berpengaruh  pada  percepatan penyerapan anggaran di Daerah dan SKPD.
TEPPA  di  Bappeda  Kaltim  melakukan  percepatan  proses  pengadaan  barang jasa  dan  tuntas  paling  lambat  pada  akhir  Triwulan  I  (pertama).  Hal  tersebut dimaksudkan agar seluruh paket pekerjaan yang mekanismenya melalui pengadaan barang jasa sudah dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya pada awal Triwulan II (dua)
sehingga penyerapannya dapat optimal sampai akhir tahun anggaran. Selain itu juga melaksanakan pemantauan dan pemberian rekomendasi kepada Kepala SKPD untuk melakukan percepatan  pengadaan barang jasa dengan cara menginstruksikan KPA dan PPTK kegiatan yang menjelang akhir Triwulan I (pertama) masih belum tuntas proses pengadaan barang jasanya.
Sejauh ini, di Bappeda Kalimantan Timur masih terdapat kegiatan yang melalui mekanisme pengadaan barang jasa tidak tuntas proses pengadaannya sampai akhir Triwulan  I  (pertama).  Namun  hal  tersebut  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  wajib dibenahi  kembali  pada  pelaksanaan  tahun  2016  agar  pelaksanaan  penyerapan anggaran kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

## Kendala-Kendala yang dihadapi oleh TEPPA dalam Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur
Ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  TEPPA  dalam  percepatan penyerapan APBD pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  kegiatan  rapat  konsolidasi  dan  evaluasi  yang  sering  terkendala berbenturan  dengan  jadwal  pelaksanaan  kegiatan  di  bidang-bidang  Bappeda Kaltim;
2. Struktur  TEPPA  Bappeda  Kaltim  yang  menempatkan  Kasubbag  Keuangan (tingkat  esselon  IV)  menjadi  penghubung,  sehingga  dalam  pelaksanaannya masih  terdapat  kendala  dalam  mekanisme  pengawasan  terhadap  pejabat- pejabat esselon diatasnya;
3. Panitia  pengadaan  yang  bertugas  untuk  menjalankan  mekanisme  pengadaan barang  jasa  masih  berasal  dari  staf  dibidang-bidang  Bappeda  Kaltim,  sehingga fokus pekerjaannya menjadi terbagi karena waktu yang terbatas;
4. Keterbatasan pada Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas;
5. Mutasi  atau  perpindahan  pejabat  pengelola  kegiatan  (Kasubbid/PPTK)  di pertengahan tahun anggaran menyebabkan membutuhkan waktu dalam proses peralihan  untuk  transfer  knowledge  (penyampaian  wawasan)  kepada  pejabat pengganti, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan pun menjadi terkendala;
6. Penerapan Reward  and  Punishment (penghargaan  dan  sanksi)  yang  masih belum berjalan optimal terutama pada permasalahan realisasi yang rendah dan mekanisme pengadaan yang melebihi target Triwulan I (pertama);
7. Kesadaran dan pemahaman yang masih kurang dari pejabat KPA dan PPTK akan pentingnya TEPPA;
8. Keterlambatan pelaporan yang disampaikan oleh PPTK dimasing-masing bidang kepada penghubung TEPPA Bappeda Kaltim untuk penyusunan laporan bulanan ke Sekretariat TEPPA Kaltim.

## Upaya  yang  dilakukan  oleh  TEPPA  dalam  Percepatan  Penyerapan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur
Meskipun  masih  ada  permasalahan  dan  kendala  dalam  pelaksanaan  kegiatan guna  percepatan  penyerapan  anggaran  tim  evaluasi  pengawasan  penyerapan
anggaran selalu berupaya untuk mempercepat penyerapan anggaran yang berguna untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  khususnya  di setiap SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Adapun  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  tim  evaluasi  pengawasan penyerapan  anggaran  guna  percepatan  penyerapan  anggaran  di  SKPD  adalah sebagai berikut:
1. Komitmen  pimpinan  SKPD  dalam  hal  ini  Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  selalu  mendukung proses  percepatan  penyerapan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Tim  Evaluasi pengawasan  penyerapan  anggaran  agar  setiap  kegiatan  yang  dilakukan tersebut dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Tim  evaluasi  pengawasan  penyerapan  anggaran  akan  mengajukan  kepada Sekretaris  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  agar  dapat  menerapkan Reward and  Punishment (penghargaan  dan  sanksi)  kepada  setiap  SKPD  dalam  proses percepatan  penyerapan  anggaran.  Diajukannya Reward  and  Punishment tersebut agar setiap SKPD dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan kegiatan guna tercapainya target yang sudah direncankan sebelumnya, bagi SKPD yang belum  mencapai  target  akan diberikan  sanksi  sehingga  kedepannya  SKPD  bisa serius dalam pelaksanaan kegiatannya.
3. Tim  evaluasi  pengawasan  penyerapan  anggaran  berupaya  terus  dalam percepatan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Upaya  tersebut  dilaukan  agar perencanaan  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  SKPD  bisa  berjalan  lebih  cepat sehingga  realisasi  penyerapan  anggaran  bisa  sesuai  target  dan  tidak  ada  lagi yang tertunda seperti sebelumnya.
4. Pelatihan dan pemahaman kepada seluruh aparatur di Bappeda Kaltim terhadap pentingnya  pelaksanaan  Tim  Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan  Anggaran  di Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kaltim.  Ini  sangat  perlu dilakukan  karena  banyak  sekali  aparatur  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  yang belum mengetahui tentang mekanisme tim  evaluasi  pengawasan  penyerapan  anggaran  dalam  menjalankan  setiap tugasnya  bahkan  tidak  dibantu  sama  sekali  dalam  menjalankan  tugasnya sehinga  perlu  sekali  diberikan  pelatihan  dan  pemahaman  kepada  aparatur  di Badan Perencanan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dalam  pelaksanaannya  tim  evaluasi  pengawasan  penyerapan  angaran  di Bappeda Kaltim terkendala pada Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni sehingga  diupayakan  aparatur  yang  menjalankan  tugas  dalam  tim  evaluasi pengawasan penyerapan anggaran  harus  berkompeten  sehingga  perencanaan dalam  pelaksanaan  kegiatanya  bisa  mencapai  target  yang  yang  diharapkan SKPD tersebut.
Tim  evaluasi  pengawasan  penyerapan  anggaran  di  Bappeda  Kaltim  bertugas mendampingi  dan  memfasilitasi  pelaksanaan  rapat  konsolidasi  dan  evaluasi  TEPPA di Bappeda Kaltim yang dipimpin oleh Kepala SKPD (PA) sehingga diupayakan harus diberikan  beberapa  fasilitas  guna  menunjang  setiap  tugas  yang  diembanya  dan didukung oleh kepala SKPD agar pelaksanaanya dapat berjalan sesuai rencana dan
dapat  dibantu  oleh  kepala  SKPD  tersebut  yang  nantinya  mempermudah  aparatur tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  secara garis  besar  TEPPA  Provinsi  Kalimantan  Timur  berperan  penting  dalam  upaya percepatan penyerapan anggaran di daerah terkhusus pada Bappeda Kaltim. Peran penting  tersebut  dapat  terlihat  dari  sisi  pemberian  rekomendasi  perencanaan penganggaran  di  tahun  selanjutnya,  pelaporan  pelaksanaan  penyerapan  anggaran kepada  para  pemegang  kebijakan,  menjaga  ketertiban  pertanggungjawaban administrasi  keuangan,  serta  upaya  percepatan  proses  pengadaan  barang  jasa meskipun dalam pelaksanaanya belum mencapai target yang diharapkan oleh setiap SKPD  di  lingkup  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  khsusnya  di  Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Adapun  Kendala  yang  dihadapi  oleh  TEPPA  dalam  percepatan  penyerapan anggaran  pendapatan  belanja  daerah  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu: komitmen pimpinan yang terkadang tidak mendukung  dengan  masukan-masukan  yang  dilakukan  oleh  tim  evaluasi pengawasan  penyerapan  anggaran  yang  berakibat  pada  buruknya  pelaksanaan kegiatan  yang  dilakukan  SKPD  sehingga  daya  serap  yang  harusnya  sesuai  target terkadang  tidak  bisa  mencapai  target  yang  direncanakan  sebelumnya  yang berakibat pada buruknya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD sehingga daya serap  yang  harusnya  sesuai  target  terkadang  tidak  bisa  mencapai  target  yang direncanakan sebelumnya.

## Saran
1. Penandatanganan  berita  acara  secara  bersama-sama  untuk  seluruh  aparatur yang  merupakan  wujud  dan  bentuk  komitmen  dalam  upaya  percepatan penyerapan  anggaran  diawal  tahun  anggaran,  serta  bersedia  untuk  menerima sangsi bila tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan seperti mutasi yang dilakukan oleh Gubernur ataupun Sekretaris Daerah kepada setiap Kepala SKPD  dan  aparatur  yang  berada  didalam  SKPD  tersebut  serta  pemotongan anggaran  perjalanan  dinas  dan  honorarium  bagi  setiap  SKPD  yang  tidak memenuhi  targetnya  dalam  percepatan  penyerapan  anggaran  pendapatan belanja daerah.
2. Pemberlakuan  reward  and  punishment  secara  optimal,  berupa  pemberian penghargaan dan hadiah kepada pejabat KPA dan PPTK yang memiliki serapan terbaik  setiap  akhir  tahun,  pemberian  rekomendasi  promosi  kenaikan  jabatan, kemudian  untuk  pejabat  KPA  dan  PPTK  yang  tidak  mampu  menjalankan kegiatannya  untuk  mencapai  atau  melebihi  target  dilakukan  evaluasi pembatasan  anggaran  yang  dikelola,  atau  dapat  dengan  melakukan rolling/mutasi.
3. Perlunya  dilakukan  pengembangan  system  aplikasi  pengawasan  penyerapan anggaran  agar  dapat  terintegrasi  secara  lebih  luas  dengan  system  aplikasi pembangunan  yang  lainnya  agar  pimpinan  dalam  hal  ini  Gubernur  melalui
sekretaris  daerah  bisa  mengontrol  jalanya  kegiatan  di  setiap  SKPD  tersebut khususnya  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur.
Daftar Pustaka
Anonim,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Pembentukan  Daerah
Tingkat II di Kalimantan.
______,    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
______,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional.
______,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Daerah.
______,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan, Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah.
______, Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat,  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
______,  Surat  edaran  UKP4  pada  29  Maret  2012  dengan  nomor  surat  TEP/S- 27/03/2012.
______, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 027/K.127/2015 tentang pembentukan  Tim  Evaluasi  Pengawasan  Penyerapan  Anggaran  dan  Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Gunawan, Adi. 2002. Kamus Praktis Ilmiah Populer . Surabaya: Kartika. Roobins, dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi . Jakarta: Erlangga. Wasistiono, Sadu. 2003. Dilema Upaya Efisiensi Birokrasi Daerah. Jatinangor: CLGI.