## MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI INDONESIA
Hendri Sita Ambar Kumalawati *) hendri.sita@gmail.com
Muhamad Amirulloh *) muhamad.amirulloh@unpad.ac.id
Anita Afriana *) anita.afriana@unpad.ac.id

## (Diterima 01 Juli 2021, disetujui 05 Juli 2021)

## ABSTRACT
Copyright  piracy  cases  commonly  settle  under  criminal  law,  meanwhile  remedy  of economic rights of the victim of copyright piracy need to be paid attention of. Article 95  paragraph  (4)  of  Copyright  Act  Number  28  of  2014  regulates  that  mediation  is prohibited  for  piracy  cases,  however,  it  is  still  become  an  obstacle  for  resolving  the dispute.    This  article  analyses  the  implementation  of  principle  of  simple,  rapid,  and inexpensive  in  Copyright  Act  Number  28  of  2014  in  accordance  with  mediation  for copyright piracy and the most suitable theory to determine the obligation of mediation as dispute resolution mechanism for copyright piracy cases in Indonesia. This article is a normative legal research with secondary data approach and apply the qualitative normative method as well as put forward the principle and theory of law.The research revealed that the simple, rapid, and inexpensive principle has not been implemented yet  into  the  stipulation  concerning  dispute  resolution  of  copyright  piracy  in  the Copyright  Act.  The  prohibition  of  mediation  before  criminal  suit  for  settlement  of piracy  cases  has  made  the  recovery  of  economic  rights  of  the  victim  of  copyright piracy  become  uncertain.  Based  on  the  Theory  of  Economic  Analysis  of  Law, mediation  is  the  most  suitable  dispute  resolution  mechanism  in  remedying  and protecting  the  economic  rights.  Other  than  that,  mediation  able  to  provide  the  legal certainty, expediency, and equity for disputants. Litigation process, in area of civil or criminal law, shall be the “ultimum remedium” for copyright piracy cases.
Keywords :  copyright,  economic  analysis  of  law,  mediation,  piracy,  ultimum remedium.
*) Mahasiswa Program Studi Magister Imu Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Penyelesaian kasus pembajakan hak cipta saat ini lebih banyak diselesaikan secara pidana, sedangkan disisi lain kerugian korban pembajakan hak cipta merupakan hal penting untuk diperhatikan. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta  yang  berisi  larangan  mediasi  untuk  pembajakan  menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketanya. Tulisan ini mengkaji penerapan asas sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dalam  pengaturan  mediasi  untuk  pembajakan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan teori yang  tepat  digunakan  untuk  menentukan  kewajiban  mediasi  terhadap  penyelesaian kasus  pembajakan  hak  cipta  di  Indonesia.  Artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif  dan  pendekatan  data  sekunder  yang  kemudian  dianalisis  secara  normatif kualitatif  dengan  mengedepankan  asas  dan  teori  hukum.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan  belum diimplementasikan  dalam  penyelesaian  sengketa  pembajakan  pada  UU  Hak  Cipta. Larangan  mediasi  sebelum  pengajuan  tuntutan  pidana  terhadap  pembajakan  hak cipta  membuat  hak  ekonomi  korban  belum  tentu  terpulihkan.  Berdasarkan  teori Economic Analysis of Law ,  mediasi tepat diterapkan dalam rangka memulihkan dan melindungi hak ekonomi, selain tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban  pembajakan,  juga  memberikan  rasa  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak. Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi,  baik  melalui  ranah  perdata  maupun  pidana hendaknya  menjadi ultimum  remedium dalam  hal  penyelesaian  kasus  pembajakan hak cipta.
Kata  kunci :  hak  cipta, analisis  hukum  ekonomi ,  mediasi,  pembajakan, ultimum remedium.

## I. Pendahuluan
Suatu  ciptaan  selain  memberikan  kepuasan  batin  terhadap  penciptanya, juga  memiliki  arti  dan  makna  ekonomis  bagi  penciptanya.  Keahlian  seorang pencipta  dalam  menghasilkan  suatu  ciptaan  merupakan  anugerah  Tuhan  yang merupakan  kelebihan  yang  dapat  dijadikan  sumber  penghidupannya.  Seorang pencipta  dapat  memperoleh  nafkah  dari  keahlian  yang  dimilikinya  dan  dapat menjadikannya  sebagai  sumber  penghidupan.  Hasil  keahlian  tersebut,  selain dinikmati  oleh  manusia  lainnya,  juga  dapat  dinikmati  oleh  manusia  sebagai pemilik  keahlian  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  (Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, 2017: 3)
Suatu  kelahiran  ciptaan  apabila  dilihat  dari  sisi  ekonomi,  menggunakan tenaga,  waktu,  dan  biaya  yang  apabila  dikonversikan  secara  finansial,  maka akan menunjukkan nilai karya tersebut (Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, 2017:  4)    Kegunaan  serta  nilai  ekonomis  dalam  suatu  ciptaan  menimbulkan konsep  mengenai  kekayaan  yang  kemudian  menumbuhkan  kebutuhan  akan konsep  pelindungan  terhadap  hak-hak  penciptanya    Nilai  ekonomis  ciptaan
dapat  memberikan  kesejajaran  dan  meningkatkan  kehidupan  ekonomi  para pencipta  diantara  profesi  di  bidang-bidang  lainnya  (Panjaitan,  Hulman  dan Wetmen  Sinaga,  2017:  5),  untuk  itu  diperlukan  pelindungan  hukum  yang memadai untuk pencipta dan hasil ciptaannya (Rachmadi Usman, 2003: 56).
Pembajakan  hak  cipta  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang melanggar  hak  ekonomi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak terkait.  Perbuatan  ini  membuat  korban  pembajakan  menjadi  kehilangan pendapatannya,  sehingga  pelindungan  hukum  yang  memadai  harus  diberikan melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak ekonomi mereka.
Pelindungan  hukum  yang  efektif  atas  hak  cipta  akan  membantu mendorong  motivasi  pencipta  untuk  berkarya.  Keadaan  tersebut  diharapkan meningkatkan  lahirnya  ciptaan-ciptaan  yang  dapat  memperkaya  khasanah kehidupan  masyarakat.  Adanya  pelindungan  hukum  yang  efektif,  dimaksudkan juga  untuk  menumbuhkan  apresiasi  dan  menghormati  ciptaan  orang  lain (Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, 2017: 5).
Ketentuan  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  (UUHC  2014)  yang  mengharuskan  adanya  mediasi sebelum  melakukan  tuntutan  pidana  terhadap  pelaku  pelanggaran  hak  cipta mencerminkan  bahwa  UUHC  2014  melindungi  hak  eksklusif  pencipta  atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait, namun pengecualian penyelesaian kasus  secara  mediasi  terhadap  pembajakan  hak  cipta  mengakibatkan  tidak terakomodirnya  pemulihan  hak  ekonomi  yang  telah  dilanggar  oleh  pelaku pembajakan hak cipta. Kerugian finansial yang diderita oleh korban pembajakan hak  cipta  terhitung  banyak,  namun  kerugian  tersebut  menjadi  tidak  dapat tergantikan  dengan  adanya  larangan  mediasi  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC 2014.
Pengaturan  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC  2014  menarik  untuk  dikaji, karena  pada  dasarnya  hubungan  antara  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta, serta  pemilik  hak  terkait  dengan  pelaku  pembajakan  hak  cipta  berada  dalam ranah privat, dimana kerugian yang timbul dari perbuatan pembajakan atas hak cipta  dan/atau  hak  terkait  dapat  digantikan  melalui  mekanisme  penyelesaian sengketa.
Hak  ekonomi  merupakan  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara sebagai penghargaan terhadap mereka yang telah melahirkan ciptaan dan untuk
memicu  kreativitas  yang  dapat  melahirkan  ciptaan-ciptaan  lainnya  (Sufiarina, 2017:  111)  oleh  karena  itu  hak  ekonomi  korban  pembajakan  hak  cipta  tetap harus dilindungi serta mendapatkan ganti rugi atas penghasilan yang seharusnya didapatkan.
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan pendekatan  data  sekunder  yang  kemudian  dianalisis  secara  normatif  kualitatif dengan mengedepankan asas dan teori hukum.
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  artikel ini  berbeda dengan  beberapa yang  pernah  ada,  diantaranya  penelitian  yang  lebih  menekankan  bahwa kewajiban  mediasi  dalam  ketentuan  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC  2014  diperluas sebagai syarat untuk penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga dan upaya mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  bagi  pelanggaran  hak  cipta  disesuaikan dengan  ranah  hukum  pelanggarannya,  namun  artikel  ini  lebih  memfokuskan pada  kewajiban  mediasi  sebagai  mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa untuk  pembajakan  hak  cipta  dalam  rangka  melindungi  hak  ekonomi  korban pembajakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  artikel  ini  membahas  beberapa permasalahan, yaitu penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengaturan mediasi untuk pembajakan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  dan  teori  yang  tepat  digunakan  untuk menentukan  kewajiban  mediasi  terhadap  penyelesaian  kasus  pembajakan  hak cipta di Indonesia.

## II.  Pembahasan
Perbuatan  pembajakan  termasuk  dalam  pelanggaran  hak  ekonomi sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  9  UUHC  2014.  Pembajakan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 23 UUHC 2014 sebagai penggandaan ciptaan dan/atau  produk  hak  terkait  secara  tidak  sah  dan  pendistribusian  barang  hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Unsur perbuatan yang terkandung dalam pembajakan yaitu penggandaan secara tidak sah, dalam arti tidak ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta  hak  terkait  dan  pendistribusian  secara  luas,  serta  terdapat  maksud  untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Rumusan  perbuatan  penggandaan  sebagaimana  yang  dicantumkan dalam  Pasal  1  angka  12  UUHC  2014  adalah  proses,  perbuatan,  atau  cara menggandakan  satu  salinan  ciptaan  dan/atau  fonogram  atau  lebih  dengan  cara dan  dalam  bentuk  apapun,  secara  permanen  atau  sementara.  Perbuatan pendistribusian  juga  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  17  UUHC  2014  yaitu penjualan,  pengedaran,  dan/atau  penyebaran  ciptaan  dan/atau  produk  hak terkait.
Pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 mengatur secara eksplisit bahwa  penggandaan  dan  pendistribusian  ciptaan  adalah  hak  eksklusif  bagi pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dalam  memperoleh  hak  ekonominya, termasuk  pula  pemilik  hak  terkait,  karena  yang  digandakan  dan  didistribusikan adalah  termasuk  juga  produk  hak  terkait.  Objek  yang  dibajak  adalah  ciptaan dan/atau produk hak terkait.
2.1. Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  dalam Pengaturan  Mediasi  untuk  Pembajakan  Hak  Cipta  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  merupakan  amanat  dari Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (UU  Kekuasaan  Kehakiman)  yang  menyatakan peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Asas  ini dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (4)  bahwa  yang dimak sud  dengan  “sederhana”  adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya  ringan”  adalah  biaya  perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh masyarakat.  Namun  demikian,  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan dalam  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tidak mengesampingkan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  mencari  kebenaran dan keadilan.
Lebih lanjut, keharusan menerapkan asas ini oleh lembaga peradilan dicantumkan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UU  Kehakiman,  bahwa  pengadilan membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat, dan biaya ringan.
Selain  itu  dalam  Pasal  58  UU  Kehakiman  diatur  pula  bahwa  upaya penyelesaian  sengketa  perdata  dapat  dilakukan  diluar  pengadilan  melalui arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS),  dimana  proses peradilan  ini  juga  harus  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan.
Pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait  yang dirugikan  akibat  perbuatan  pelanggaran  hak  cipta  dapat  menyelesaikan secara  perdata  dan/atau  pidana,  namun  hak  untuk  mengajukan  gugatan keperdataan  atas  pelanggaran  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  tidak mengurangi  hak  pencipta  dan/atau  pemilik  hak  terkait  untuk  menuntut secara  pidana  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  105  UUHC 2014.  Tuntutan  secara  pidana  sesuai  ketentuan  Pasal  120  UUHC  2014 merupakan  delik  aduan  dimana  kewenangan  penyelesaiannya  ada  pada Pengadilan Negeri.
Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 memberikan pengaturan bahwa selain pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  dalam  bentuk  Pembajakan, sepanjang  para  pihak  yang  bersengketa  diketahui  keberadaannya dan/atau  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus menempuh  terlebih  dahulu  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Pengaturan  tersebut  diatas  mengharuskan  adanya  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  terlebih  dahulu  untuk  setiap  tuntutan  pidana terhadap  pelaku  pelanggaran  hak  cipta,  namun  khusus  terhadap  pelaku pembajakan  hak  cipta  tidak  diperlukan  adanya  mediasi,  berarti  setiap tuntutan terhadap pelaku pembajakan hak cipta dapat langsung diproses di ranah pidana.
Mediasi  dikenal  sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  atau  APS  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (UU  Arbitrase  dan  APS).  Undang-undang  ini  tidak  memberikan pengertian  mengenai  mediasi,  namun  secara  umum  mediasi  merupakan proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  perundingan  dengan  dibantu oleh  pihak  ketiga  yang  netral  dan  berperan  sebagai  fasilitator  untuk mencapai  atau  menghasilkan  kesepakatan  yang  dapat  diterima  pihak-
pihak  yang  bersengketa  guna  mengakhiri  sengketa  (Naja,  Daeng,  2009: 140). Pendapat lain mengenai pengertian mediasi diungkapkan oleh Gary Goodpaster  (1993:  201)  bahwa  mediasi  adalah  proses  negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral  bekerja  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka memperoleh  kesepakatan  perjanjian  secara  memuaskan.  Daeng  Naja (2009:  140)  juga  mengungkapkan  bahwa  tidak  terdapat  unsur  paksaan antara  para  pihak  dan  mediator,  karena  para  pihak  secara  sukarela meminta  kepada  mediator  untuk  membantu  menyelesaikan  konflik  yang sedang dihadapi para pihak.
Penyelesaian  kasus  pelanggaran  hak  cipta  yang  diajukan  tuntutan pidana  dapat  dilakukan  mediasi  sebagai  APS  antara  korban  dengan pelaku  pelanggaran  hak  cipta  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  95 ayat  (4)  UUHC  2014  dengan  pendekatan  konsep  keadilan  restoratif (restorative justice) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  dimana dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan pembalasan dengan menghukum pelaku.
Pemberian  ganti  rugi  atas  kasus  pembajakan  hak  cipta  menurut ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  25  UUHC  2014  mensyaratkan  adanya putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  baik  perdata  maupun pidana.  Secara  normatif,  ketentuan  yang  mengatur  penyelesaian  secara perdata pun  harus  menempuh  cara  litigasi  untuk  mendapatkan  ganti  rugi, akan  tetapi  Pasal  95  ayat  (1)  UUHC  2014  mengatur  bahwa  selain penyelesaian  sengketa  melalui  Pengadilan  Niaga,  dapat  pula  dilakukan dengan cara arbitrase dan APS, dalam hal ini termasuk pula penyelesaian secara mediasi.
Ketentuan-ketentuan  terkait  ganti  rugi  akibat  dari  perbuatan pembajakan  hak  cipta  dalam  UUHC  2014  masih  kurang  dalam memberikan  kemudahan  untuk  pemulihan  hak  ekonomi  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  serta  pemegang  hak  terkait,  sementara  dari  setiap
ciptaan  yang  dihasilkan,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik hak  terkait  mendapatkan  penghasilan  atau  nafkah  yang  menjadikannya sebagai sumber penghidupan.
Pengaturan  dalam  Pasal  95 ayat (4)  UUHC 2014  yang  menentukan larangan  mediasi  untuk  pembajakan  hak  cipta  membuat  harus diselesaikan  secara  litigasi  dalam  ranah  pidana  dan  hal  ini  memakan waktu  lama,  tidak  sederhana,  karena  bisa  saja  terdapat  upaya  banding ataupun  kasasi  bahkan  Peninjauan  Kembali  (PK),  selain  itu  dari  sisi pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait  belum  tentu terpenuhi pemulihan hak ekonominya. Hal ini berarti, ketentuan-ketentuan dalam  UUHC  2014  terkait  penyelesaian  kasus  pembajakan  hak  cipta dalam  Pasal  95  ayat  (4)  masih  belum  memenuhi  asas  sederhana,  cepat, dan biaya ringan.
2.2. Teori  yang  Tepat  Digunakan  untuk  Menentukan  Kewajiban  Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa Pembajakan Hak Cipta
Penjelasan  UUHC  2014  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  dengan Undang-Undang  ini  adalah  upaya  sungguh-sungguh  dari  negara  untuk melindungi  hak  ekonomi  dan  hak  moral  pencipta  dan  pemilik  hak  terkait sebagai  unsur  penting  dalam  pembangunan  kreativitas  nasional. Teringkarinya  hak  ekonomi  dan  hak  moral  dapat  mengikis  motivasi  para pencipta  dan  pemilik  hak  terkait  untuk  berkreasi.  Hilangnya  motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.  Bercermin  kepada  negara-negara  maju  tampak  bahwa pelindungan  yang  memadai  terhadap  hak  cipta  telah  berhasil  membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Bernard  Nainggolan  (2016:  38)  mengemukakan  pendapatnya  terkait uraian  konsiderans  menimbang  dari  UUHC  2014  maupun  penjelasan umumnya, bahwa secara filosofis terlihat UUHC 2014 lebih ditujukan untuk pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  lainnya  yang  bersifat  public benefit.  UUHC  2014  tidak  menegaskan  bahwa  pengaturan  hak  cipta dimaksudkan  dalam  rangka  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia
(HAM)  dan  penghargaan  terhadap  orang-orang  yang  telah  memberi kontribusi untuk masyarakat dan negara, serta untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta secara seimbang. Sesungguhnya hal terpenting adalah  pelindungan  terhadap  pencipta  atas karya  ciptanya  termasuk  juga pemegang  hak  cipta  dan  hak  terkait.  Beliau  juga  mengemukakan  bahwa hal penting lainnya adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan upaya penyelesaian  sengketa  atas  terjadinya  pelanggaran  hak  cipta,  baik  hak moral maupun hak ekonomi. Hal-hal inilah yang tidak tampak jelas sebagai landasan filosofis pembaruan UUHC 2014.
Pernyataan dalam Penjelasan UUHC 2014 memang sejalan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan  rumusan  Alinea  ke-4  Pembukaan  UUD  1945,  Sunaryati Hartono menyimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (rechstaat) yang demokratis, yang hukumnya wajib mengupayakan agar  kesejahteraan  umum  dan  kecerdasan  bangsa  semakin  meningkat sebagaimana  tujuan  paham  Negara  Kesejahteraan  (Amirulloh,  Muhamad dan Helitha Novianty Muchtar, 2016: 7-8).
Jimly  Ashiddiqie  (2005:  52)  juga  mengemukakan  pendapatnya bahwa  suatu  negara  hukum  setidaknya  harus  memiliki  tiga  karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di depan hukum  ( equality  before  the  law )  dan  adanya  jaminan  serta  mekanisme pelindungan diri atas hak ( due process of law ).
Prinsip  Supremasi  Hukum  selalu  diiringi  dengan  dianut  dan dipraktikkannya  prinsip  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  yang  menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan,  sehingga  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang diterapkan  dan ditegakkan  mencerminkan  perasaan  keadilan  masyarakat. Hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  boleh ditetapkan  dan  diterapkan  secara  sepihak  oleh  penguasa.  Hukum  tidak dimaksudkan  untuk  hanya  menjamin  kepentingan  beberapa  orang  yang berkuasa,  melainkan  menjamin  kepentingan  keadilan  bagi  semua  orang. Dengan  demikian,  negara  hukum  yang  dikembangkan  bukan  absolute rechstaat, melainkan democratische rechtsstaat (Amirulloh, Muhamad dan Helitha Novianty Muchtar, 2016: 8).
Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dan  Jimly  Ashiddiqie,  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  sejahtera,  oleh  karena  itu pembangunan  hukum  merupakan  bagian  penting  dari  pembangunan nasional (Tanzah, Elijana, 2015: 1) Pelindungan hukum bagi hak ekonomi pencipta  maupun  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik    hak  terkait  yang sudah  dirugikan  akibat  praktik  pembajakan  hak  cipta  juga  merupakan bagian  penting  dari  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dalam  rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  harus  mampu  menjamin mekanisme  pelindungan  hak-hak  warga  negaranya  sebagai  upaya  untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD 1945 dan menurut pada Teori Hukum Pembangunan, hukum harus berdiri di  depan  untuk  menunjukkan  arah  bagi  terselenggaranya  Pembangunan Nasional  secara  tertib  dan  teratur  (Amirulloh,  Muhamad  dan  Helitha Novianty Muchtar, 2018: 57).
Oleh  karena  itu,  tersedianya  mekanisme  penyelesaian  sengketa perdata  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  untuk  kasus pembajakan  hak  cipta  merupakan  hal  yang  penting  diatur  dalam perundang-undangan  demi  melindungi  hak  ekonomi  pencipta  atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait seutuhnya.
Penyelesaian  kasus  pembajakan  hak  cipta  harus  dilakukan  untuk mencapai  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  memiliki  nilai  kemanfaatan, terutama  bagi  hak  ekonomi  yang  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait.  Tujuan-tujuan  hukum tersebut  harus  tercermin  dalam  putusan  hakim  maupun  dalam pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  dalam  mencapai tujuan-tujuan  hukum  bergantung  pada  materi  pengaturan  hukumnya (Muhaimin, 2019: 188).
Keharmonisan  dalam  pengaturan  dalam  UUHC  2014  sangat dibutuhkan mengingat sengketa hak cipta adalah termasuk sengketa bisnis yang harus diselesaikan sesingkat dan semurah mungkin dimana pencipta atau  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait  mendapatkan  sumber penghasilan  dari  setiap  salinan  ciptaan  yang  dikomersilkan,  sehingga
ketentuan penyelesaian sengketa secara mediasi hendaknya diatur secara jelas,  karena  sengketa  dapat  terselesaikan  secara  sederhana,  tanpa berbelit-belit, cepat, dan tentunya tidak memakan biaya yang banyak.
Kesungguhan  seorang  pencipta  dalam  menghasilkan  sebuah  karya atau  ciptaan  patut  diberikan  penghormatan  atau  apresiasi  berupa pengakuan  dan  pelindungan  hukum.  Alasan-alasan  yang  mendukung suatu  hasil  karya  kreatifitas  hasil  intelektual  manusia  perlu  mendapat pengakuan dan pelindungan hukum didasarkan atas teori-teori dari Robert M.  Sherwood  yang  salah  satunya  adalah  Risk  Theory  (Nurdahniar,  Inda, 2016: 232).
Risk  Theory  mengakui  bahwa  KI  merupakan  hasil  karya  yang mengandung  risiko,  yang  memungkinkan  orang  lain  terlebih  dahulu menemukannya  ataupun  cara  memperbaikinya,  sehingga  untuk  itu pencipta  harus  mendapat  pelindungan  sebagai  penghargaan  atas  karya yang  telah  diwujudkannya  (Nurdahniar,  Inda,  2016:  232).  Suatu  ciptaan memiliki  risiko  dimana  dapat  digunakan  secara  melawan  hukum  oleh pihak-pihak  tidak  bertanggung  jawab  yang  bertujuan  hanya  untuk memperkaya diri sendiri, seperti halnya pembajakan hak cipta.
Pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait merupakan korban yang terkena dampak langsung kerugian ekonomi yang diakibatkan  oleh  perbuatan  pembajakan,  sehingga  pendekatan  ekonomi terhadap  penyelesaian  kasus  pembajakan  tepat  diterapkan  untuk melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.
Tuntutan pidana termasuk dalam ranah hukum publik, jaksa mewakili negara  dalam  melakukan  tuntutan  untuk  melindungi  kepentingan  umum. Penyelesaian  secara  pidana  merupakan  upaya  pelindungan  dari  negara kepada  warganya,  dimana  peran  negara  diwakili  oleh  aparat  penyidik, jaksa,  dan  hakim.  Apabila  terbukti  bersalah  pada  saat  pemeriksaan  oleh hakim  di  muka  pengadilan,  maka  akan  dikenakan  sanksi  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman  pidana  yang  diberlakukan  UUHC  2014  terhadap  pelaku pelanggaran  hak  cipta  dalam  bentuk  pembajakan  adalah  yang  terberat, yaitu  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana denda maksimal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
Pelaksanaan  pidana  denda  masih  mengacu  pada  ketentuan  dalam Pasal  30  dan  31  KUHP  dimana  tidak  ada  batas  waktu  pasti  pembayaran denda  dan  ketentuan  mengenai  tindakan-tindakan  yang  dapat  memaksa terpidana  untuk  membayar  dendanya.  Ketentuan  alternatif  dalam  KUHP hanya  mengatur  apabila  tidak  membayar  denda  maka  diganti  dengan pidana  kurungan.  Apabila  pelaku  pembajakan  hak  cipta  dijatuhi  sanksi pidana  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UUHC  2014,  sementara keuntungan  yang  didapat  dari  hasil  pembajakan  jauh  melebihi  besarnya ancaman  pidana  denda,  maka  terpidana  dapat  memilih  pidana  kurungan sebagai pengganti pidana denda, karena KUHP  memberi peluang kepada terpidana  untuk  membayar  pidana  denda  atau  tidak.  Menurut  ketentuan dalam  KUHP,  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  pidana perampasan  barang-barang  tertentu,  namun  pidana  tambahan  ini  hanya bersifat  fakultatif  saja  dan  hanya  dalam  hal-hal  tertentu  yang  bersifat imperatif.  Terlebih  barang-barang  yang  dapat  dirampas  hanyalah  yang diduga  diperoleh  dari  hasil  kejahatan  atau  sengaja  dipergunakan  untuk melakukan kejahatan (https://sumut.kemenkumham.go.id/berita- kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda).
Ketentuan  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC  2014  serta  ancaman  pidana yang  ditentukan oleh  UUHC  2014  terhadap pelaku  pelanggaran  hak  cipta dalam  bentuk  pembajakan  patut  diapresiasi,  karena  sudah  diatur  lebih khusus  untuk  perbuatan  pembajakan  dan  ancamannya  diperberat  untuk menimbulkan  efek  jera  terhadap  pelaku,  namun  disisi lain  perlu  dipikirkan pula  mengenai  permasalahan  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia  sekaligus  kerugian  yang  timbul  terhadap  pencipta  atau pemegang  hak  cipta,  terutama  nafkah  yang  seharusnya  didapatkan  dari hasil komersialisasi barang-barang ciptaannya sebagai sumber penghidupan. Selain itu, tujuan diadakannya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif diantaranya Lembaga Pemasyarakatan  yang  over  capacity,  tunggakan  perkara  yang  semakin meningkat, dan biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara (Angka 2 huruf c Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  SE/8/VII/2018  Tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana).
Pemeriksaan  di  muka  pengadilan  dititikberatkan  pada  unsur  “benar dan  salah”  atau  “kalah  dan  menang”  terhadap  suatu  perbuatan  manusia yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lainnya,  apakah  itu  terhadap negara,  masyarakat  maupun  manusia  lainnya.  Sementara  dalam  kasus pembajakan  hak  cipta,  selain  memang  negara  dirugikan,  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  juga  mengalami  kerugian  yang  harus  secepatnya digantikan  karena  hak  cipta  yang  dimilikinya  merupakan  sumber penghidupan yang dapat menafkahi hidupnya.
Selain  hal-hal  tersebut  di  atas,  tidak  diperkenankannya  mediasi dalam  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC  2014  menjadikan  semua  kasus pembajakan  harus  diproses  secara  pidana  di  muka  pengadilan, permasalahan  lebih  lanjut  bagi  negara  adalah  bila  pelaku  dijatuhi  sanksi pidana,  maka  terpidana  dapat  mempertimbangkan  lebih  baik  menjalani hukuman penjara, apalagi jika ternyata keuntungan yang didapat dari hasil pembajakan  lebih  besar  daripada  pidana  denda  yang  dijatuhkan  oleh hakim.  Artinya  negara  juga  harus  mengeluarkan  biaya  selama  sanksi penjara  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  untuk  pembinaan  terpidana  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  dan  negara  tidak  mendapatkan  apapun  untuk pembinaan ini (https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/efektifitas-pidana-denda).
Ketentuan ganti rugi dalam Pasal 1 angka 25 dan Pasal 96 ayat (2) UUHC  2014  mensyaratkan  bahwa  ganti  rugi  diberikan  dan  dicantumkan sekaligus  dalam  amar  putusan  pengadilan  tentang  perkara  tindak  pidana hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  membuat  korban  pembajakan  hak  cipta harus  menunggu  putusan  pengadilan  untuk  mendapatkan  pemulihan  hak ekonominya.  Ganti  rugi  yang dimaksud  tidak  dijelaskan lebih lanjut  dalam UUHC 2014, namun termasuk pula kompensasi atas kerugian, biaya-biaya serta seluruh pengeluaran dan penggantian keuntungan yang seharusnya diperoleh.  Sanksi  pidana  penjara  dan  denda  maupun  larangan  mediasi sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC  2014  bisa  saja tidak  memberikan  efek  jera  sebagaimana  yang  diharapkan,  selain  itu kepentingan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait juga tidak terlindungi secara maksimal.
Kajian  berdasarkan  teori  Economic  Analysis  of  Law  memberikan pandangan  baru  tentang  hukum  terkait  pola  perilaku  manusia  semula hanya  dilihat  sebagai  “benar  dan  salah”,  diubah  menjadi  “risiko  dan manfaat”  (Atmasasmita,  Romli  dan  Kodrat  Wibowo,  2012:  5).  Teori  ini memandang  bahwa  tujuan  hukum  adalah  juga  untuk  kemanfaatan,  selain kepastian dan keadilan (Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, 2012: 6).
Terkait  dengan  penelitian  ini,  analisis  tersebut  ditujukan  pada pencipta maupun pemegang hak cipta serta pelaku pembajakan hak cipta sebagai  para  pelaku  ekonomi,  sehingga  tujuan  hukum  yaitu  kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai.
Romli  Atmasasmita  (2012:  9)  mengungkapkan  pula  bahwa  analisis ilmu  ekonomi  mikro  dapat  membantu  ilmu  hukum  menemukan  jawaban pasti  dan  terukur  mengenai  keberhasilan  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat  untuk  kemudian  membangun  politik  hukum  di  masa  ke depannya.  Analisis  ilmu  ekonomi  mikro  dapat  mendukung  Teori  Hukum Pembangunan  yang  menempatkan  fungsi  dan  peranan  hukum  dalam pembangunan untuk memberikan parameter yang terukur dan pasti dalam mencapai  cita  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan  bagi kesejahteraan rakyat.
Apabila  dikaji  menurut  Teori  Economic  Analysis  of  Law,  risiko  yang dirasakan oleh pelaku tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pelaku, sedangkan bagi pihak korban sebenarnya lebih banyak risiko yang ditanggung  apabila  menyelesaikan  melalui  ranah  pidana,  yaitu  waktu, tenaga,  serta  biaya  yang  dikeluarkan  selama  berjalannya  proses penyidikan  hingga  tahap  persidangan  sampai  dengan  putusan. Penyelesaian  secara  pidana  terhadap  perbuatan  pembajakan  menurut UUHC  2014  juga  tidak  memberikan  pemulihan  terhadap  hak  ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Negara juga harus menanggung biaya apabila  pelaku  memilih  untuk  dipenjara.  Hukuman  kurungan  yang  ringan membuat  pelaku  bisa  saja  tidak  jera  dan  melakukan  kembali  perbuatan pembajakan,  karena  keuntungan  yang  besar  dan  risiko  hukuman  yang ringan.  Secara  ekonomis,  pengaturan  ini  tidak  efisien,  baik  bagi pemasukan  negara  dari  pajak  setiap  barang-barang  ciptaan  yang seharusnya  didapatkan  dan  terutama  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta
tidak terpulihkan hak ekonominya. Pelaku juga dapat melanjutkan kembali aksi  pembajakannya  karena  ternyata  dalam  praktiknya  hukuman  yang diterima  lebih  ringan  daripada  keuntungan  yang  didapat  melalui pembajakan  yang  dilakukannya,  sehingga  pengaturan  Pasal  95  ayat  (4) UUHC  2014  menjadi  tidak  memenuhi  efek  jera  sebagaimana  yang diharapkan pembuat undang-undang.
Kemudian persyaratan pemberian ganti rugi sebagaimana ketentuan yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  25  UUHC  2014  adalah  adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik itu  penyelesaian secara  perdata  maupun  pidana.  Pernyataan  dari  ketentuan  ini  membuat setiap  ganti  rugi  atas  pelanggaran  hak  cipta  harus  diselesaikan  secara litigasi,  padahal  ketentuan  dalam  Pasal  95  ayat  (1)  UUHC  2014 menentukan bahwa selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa hak cipta  dapat  dilakukan  melalui  arbitrase  dan  APS  yang  mana  lebih  efisien jika  diperhitungkan  dari  sisi  ekonomi.  Namun  penyelesaian  secara  APS, terutama  mediasi,  jika  diperhitungkan  secara  ekonomi  jauh  lebih  efisien dibandingkan  dengan  arbitrase.  Sejalan  dengan  Teori  Economic  Analysis of  Law,  penyelesaian  kasus  pembajakan  secara  mediasi  sangat  tepat diterapkan  dalam  rangka  memulihkan  hak  ekonomi  serta  memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta serta  pemilik  hak  terkait,  serta  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
Mediasi  sebagai  salah  satu  mekanisme  APS  seharusnya  dapat disediakan  oleh  UUHC  2014  sehingga  penyelesaian  kasus  pembajakan dapat  diselesaikan  dengan  memenuhi  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  serta  memberikan  hasil  yang  nyata  terhadap  pelindungan  hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait.

## III.  Kesimpulan
Uraian dari permasalahan di atas sampai pada kesimpulan sebagai berikut:
1.  Asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  belum  diimplementasikan  secara tepat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penyelesaian  sengketa  pembajakan  hak  cipta.  Penyelesaian  kasus pembajakan hak cipta merujuk pada ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014
yang mengesampingkan mediasi, sehingga membutuhkan proses penyelesaian yang memakan waktu lama, tidak sederhana,  dan membutuhkan biaya yang banyak.
2.  Teori  yang  tepat  digunakan  untuk  menentukan  kewajiban  mediasi  terhadap penyelesaian  kasus  pembajakan  hak  cipta  di  Indonesia  adalah  dengan menggunakan  pendekatan  ekonomi,  yaitu  Teori Economic  Analysis  of  Law . Secara  ekonomis,  pengaturan  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  UUHC  2014  tidak efisien,  selain  negara  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  penghukuman  pelaku dalam  penjara  dan  tidak  mendapatkan  keuntungan  apapun,  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait  juga  menjadi  tidak  terpulihkan hak  ekonominya.  Selain  itu,  pelaku  juga  masih  dapat  melanjutkan  praktik pembajakan,  karena  sanksi  yang  diterima  masih  lebih  ringan  dibandingkan dengan  keuntungan  yang  didapat  dari  pembajakan  hak  cipta.  Efek  jera  yang diharapkan menjadi kurang efektif dan kurang melindungi hak ekonomi korban pembajakan.  Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi,  baik  melalui  ranah perdata  maupun  pidana  hendaknya  menjadi ultimum  remedium dalam  hal penyelesaian kasus pembajakan hak cipta.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:
1.  Pemerintah  dan  DPR  sebaiknya  mengubah  ketentuan  Pasal  95  ayat  (4) UUHC 2014 yang melarang mediasi terhadap kasus pembajakan.
2.  Kesempatan  penyelesaian  secara  mediasi  harus  diberikan  oleh  undang- undang  kepada  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait yang  menjadi  korban  pembajakan,  karena  kerugian  yang  ditimbulkan merupakan sumber penghidupan yang dapat menafkahi hidupnya. Sebaiknya amandemen  UUHC  2014  dimasa  yang  akan  datang  membuka  jalur  mediasi dalam  penyelesaian  kasus  pembajakan  hak  cipta,  karena  akan  lebih  cepat dan efektif memberikan pemulihan hak ekonomi bagi korban pembajakan hak cipta.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Amirulloh,  Muhamad  dan  Helitha  Novianty  Muchtar.  2016. Buku  Ajar  Hukum Kekayaan Intelektual , Bandung: Unpad Press.
___________  dan  Helitha  Novianty  Muchtar.  2018. Cyberlaw:  Pelindungan Hukum  Bagi  Orang  Terkenal  dari  Cybersquatting .  Bandung:  Logoz Publishing.
Atmasasmita,  Romli dan  Kodrat Wibowo.  2016. Analisis  Ekonomi  Mikro  tentang Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: Kencana.
Goodpaster,  Gary, Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi , Jakarta: Elips Project, 1993. Naja,  Daeng.  2009. Pengantar  Hukum  Bisnis  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.
Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga. 2017. Performing Right: Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya , Jakarta: UKI Press. Usman,  Rachmadi.  2003. Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual:  Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Bandung: PT Alumni.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## C.  Jurnal
Muhaimin. Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (2).
Nainggolan, Bernard. 2016. Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan . 1 (1).
Nurdahniar, Inda. 2016. Analisis Penerapan Prinsip Pelindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. Jurnal Veritas et Justitia UNPAR , 2 (1).
Sufiarina. Pergeseran Tindak Pidana Hak Cipta ke Arah Sengketa Perdata (Tinjauan atas Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Jurnal Cita Hukum . 5 (1).

## D.  Rujukan Elektronik
Pakpahan, Rudy Hendra. 2015. Efektivitas Pidana Denda. https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas- pidana-denda [25/04/2021].
Tanzah,  Elijana  ( et.  al .).  2015.  Naskah  Akademis  RUU  tentang  Hukum  Acara Perdata”, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia R.I.
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata _(small_claims_court).pdf [25/09/2020].

## E.  Sumber Lainnya
Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor SE/8/VII/2018  Tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative Justice ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.