https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## DIGITAL GOVERNANCE DALAM KETERBUKAAN INFORMASI

## DIGITAL GOVERNANCE IN INFORMATION DISCLOSURE
Desy Nirmala Setyawati * , Rachma Fitriati Prodi Analisis Kebijakan Publik, Fakultas Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat *Koresponden email: desynirmala121@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai Lembaga negara yang menyandang predikat ‘informatif’ pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan pelayanan informasi kepada publik berbasis teknologi digital. Risalah rapat merupakan salah satu jenis data yang tertinggi pada tingkat permohonan informasi publik DPR RI karena menjadi bukti otentik atas dinamika pengambilan keputusan. Meskipun penerapan digital governance di DPR RI dalam hal publikasi risalah telah dilakukan sejak tahun 2019, namun dalam implementasinya belum terdapat kendala yang dihadapi PPID selaku penyedia informasi. Dengan demikian diperlukan adanya studi untuk memetakan implementasi digital governance di DPR RI dalam hal publikasi risalah. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diambil melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait publikasi risalah DPR RI dan literatur review . Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan Digital Governance dalam keterbukaan informasi melalui publikasi risalah rapat DPR RI belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada indikator kebijakan digital, karena belum terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang publikasi risalah. Selain itu pada indikator standar digital juga terdapat kendala pada pengaturan waktu pembuatan risalah sehingga memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik. Hasil studi ini merekomendasikan dibentuknya peraturan terkait publikasi risalah dan adanya penataan sistem terkait distribusi informasi internal.
Kata kunci : Risalah, Digital Governance , Publikasi

## ABSTRACT
The Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia will offer digitally-based information services to the general public in 2021 as an institution of the state with the designation "informative." Meeting minutes are one of the most sought-after pieces of information by DPR RI because they show how decisions are made in a real way. Even though the implementation of digital governance in DPR RI as it pertains to the publication of minutes has been carried out since 2019, PPID as an information provider has not encountered any hurdles in its execution. As a result, a study is required to map the implementation of digital governance in DPR RI in terms of the publication of minutes. This investigation employs a qualitative descriptive method. The data was gathered through in-depth interviews with sources associated with the publication of DPR RI minutes and a review of the relevant literature. The findings of this study reveal that the use of digital governance in information disclosure through the publication of the minutes of DPR RI meetings has not performed optimally on digital policy indicators due to the absence of defined regulations governing the publication of minutes. In addition, the digital standard indicators impose limitations on the timing of minutes' creation, which degrades the quality of public information services. The findings of this study suggest the formulation of legislation regarding the publication of minutes and the construction of a mechanism for the dissemination of internal information.
Keywords : Minutes, Digital Governance, Publications
PENDAHULUAN Teknologi digital adalah salah satu kom- ponen penting dalam menciptakan Good Gover- nance . Pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dilakukan sebagai bentuk peningkatan administrasi. Tata Kelola digital atau yang selanjutnya disebut sebagai Digital Gover- nance tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bernegara pada saat ini. Digital Governance mun- cul dari perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup tata kelola negara. Manfaat yang didapat dari penerapan Digital Governance adalah tersedianya akses bagi publik untuk mendapatkan suatu informasi (Almeida et al., 2020). Digital governance juga sejalan dengan
konsep Smart City untuk menghasilkan pemerin- tahan yang lebih terbuka, transformatif, kolabo- ratif dan memaksimalkan penggunaan teknologi (Wahyuni & Fitriati, 2021).
Digital Governance diatur dalam peraturan tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres No.95, 2018). Sistem ini di- selenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Sistem pemerintahan berbasis digital akan mem- permudah masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan (Buyannemekh & Chen, 2021). Pene- rapan Digital Governance muncul sebagai penye- derhana sistem kerja birokrasi untuk menjadi lebih akurat, responsif, dan transparan dalam pelaksa-
naannya. Hal ini sejalan dengan salah satu kriteria dalam Good Governance yaitu Transparansi. De- ngan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Selain itu, transparansi juga membantu masyarakat untuk memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (Masiero, 2017).
Pelayanan informasi digital merupakan salah satu output dari digital governance . Keterbukaan informasi diatur dalam peraturan tentang Keter- bukaan Informasi Publik (UU KIP NO. 14, 2008). Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa keter- bukaan informasi publik adalah suatu sarana da- lam meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Hak memperoleh infor- masi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keter- bukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi ke- daulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara (Partodihardjo, 2008).
Salah satu produk dari informasi publik ada- lah Risalah Rapat Legislatif. Risalah merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan rapat di DPR RI. Risalah dapat menjadi bukti otentik atas dinamika suatu pengambilan keputu- san. Dokumen ini juga menjadi bukti dalam persi- dangan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Setjen DPR RI melakukan publikasi risalah seba- gai bentuk transparansi kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai wujud pelaksanaan parlemen mo- dern yang juga memanfaatkan teknologi informasi dalam kinerjanya. Publikasi risalah yang dilaku- kan Setjen DPR RI dapat dilakukan dengan bebe- rapa cara. Di antaranya adalah melalui website resmi DPR RI ( www.dpr.go.id ), maupun mengaju- kan permohonan secara online kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui website ( www.ppid.dpr.go.id ). Studi ini membahas tentang penggunaan teknologi digital sebagai implementasi dari digital governance yang dilakukan Setjen DPR RI dalam hal publikasi risalah rapat legislatif. Hal ini juga sebagai upaya implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pene- rapan publikasi risalah yang menggunakan tek- nologi digital tersebut akan dianalisis mengguna- kan tiga indikator analisis digital governance dari Lisa Welchman yaitu digital policy, digital strat- egy, dan digital standard (Welchman, 2015). Alasan penulis memilih Setjen DPR RI sebagai lokasi penelitian adalah karena Lembaga publik ini mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Publik Informatif yang diberikan oleh Komisi
Informasi Pusat pada tahun 2021 dengan nilai 96,52 (Kompas.com, 2021). Selain itu, hasil Pe- nilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik DPR RI mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari predikat Cukup Informatif, menjadi Informatif pada tahun 2021. DPR RI juga berhasil mencapai predikat ‘Baik’ pada indeks SPBE dengan capaian 100% (SetjenDPR RI, 2021). Sejumlah pelayanan informasi publik di DPR RI dengan memanfaatkan teknologi digital yakni SILEG, SIAR, dan SIMAS PUU. Platform tersebut merupakan wujud implementasi parlemen terbuka yang menjadi strategi DPR RI dalam me- ningkatkan kepercayaan publik. Meskipun undang-undang terkait keterbukaan informasi publik telah dikeluarkan sejak tahun 2008, namun implementasinya hingga kini masih terdapat ber- bagai kendala, seperti penggunaan media sebagai sarana informasi publik, dan intepretasi pejabat publik mengenai keterbukaan informasi. Dari pen- jelasan tersebut, maka diperlukan adanya pene- litian terdahulu sebagai pembanding dalam hasil studi terkait digital governance dalam keterbukaan informasi publik.
Dari hasil studi yang dilakukan oleh Naba- ban, keterbukaan informasi publik sulit dilaksana- kan karena beberapa pejabat publik yang masih memiliki anggapan bahwa keterlibatan masyarakat mampu memengaruhi penilaian pada kinerja badan publik. Menurutnya, keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan oleh seberapa besar komitmen dan keinginan dari penyedia informasi publik. Hal ini juga dapat menimbulkan adanya kekhawatiran Lembaga publik karena berpikir bahwa keterbukaan informasi publik berarti mem- buka kekurangan dan kelemahan terkait tanggung jawabnya (Nababan, 2020).
Sedangkan pada studi yang dilakukan oleh Nurdiansyah, keterbukaan informasi dapat mem- percepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Menurutnya, pemerintahan yang terbuka adalah salah satu upaya untuk mencegah adanya KKN dan menciptakan good governance . Keterbukaan informasi juga merupakan salah satu indikator dari negara demokratis. Hal ini dapat dilihat dari ke- terliatan masyarakat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Selain itu, Badan Publik juga dapat termotivasi dalam mempertanggungjawabkan tu- gas dan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Nurdiansyah, 2016). Good governance tidak hanya dilihat dari aspek transparansi, namun juga pada penggunaan teknologi digital. Pada studi yang dilakukan oleh
Laili, digital government dapat meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan lebih cepat dalam pencapaian tujuan. Penerapan e- government adalah bentuk dari upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik. Menurut- nya, adanya digitalisasi dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien (Laili & Kriswibowo, 2022).
Selain itu, pada studi yang dilakukan oleh Amrozi dkk, implementasi e-government dalam pelayanan publik dapat memberikan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan lainnya. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam menye- diakan pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi digital, dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Selain itu, penggunaan tekno- logi digital juga mudah dipahami dan kejelasan dari perjalanan dokumen, serta ketepatan waktu pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada publik (Yusuf Amrozi*, Elfa Cornelia Devi, 2022).
METODE Studi ini dilakukan di Setjen DPR RI dengan melakukan pengambilan data melalui wawancara dan sumber data pendukung. Wawancara dilaku- kan mulai tanggal 24 Januari hingga 30 Januari 2023 di Kantor DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan dengan bagian terkait pub- likasi risalah yaitu Bagian Humas (PPID), Pusat Teknologi Informasi DPR RI, Bagian Risalah, dan Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan. Sedangkan data pendukung yang didapatkan berupa Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2019, Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020, Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2021, SOP PPID, dan bahan presentasi Monev PPID. Dari data primer dan sekunder yang didapatkan, peneliti melakukan penataan informasi, pemilahan data yang relevan, dan menyusun argumen terkait topik studi yang diteliti. Data yang telah diolah akan dilakukan analisis untuk dapat menarik kesimpu- lan dari pertanyaan penelitian.
Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data primer dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder yaitu dokumen pendukung. Kelebihan yang didapatkan dari wawancara adalah peneliti dapat mendapatkan informasi secara mendalam terkait topik studi yang dibahas. Selain itu, melalui wawancara peneliti juga membangun komunikasi dua arah yang konstruktif terkait topik penelitian, sehingga dapat memberi masukan atau feedback terkait tata kelola informasi digital yang ideal.
Namun dalam pelaksanaannya, terdapat juga ken- dala yang peneliti dapatkan ketika menggunakan teknik wawancara yaitu penetapan waktu pada narasumber. Sejumlah narasumber yang peneliti tetapkan merupakan Pegawai Negeri Sipil Setjen DPR RI yang tentunya memiliki tugas masing- masing, sehingga menetapkan jadwal wawancara di tengah kesibukan narasumber merupakan salah satu kesulitan dari peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Publikasi Risalah di DPR RI DPR RI dibantu oleh Sekretaris Jenderal yang memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Setjen DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang bertang- gung jawab kepada Pimpinan Dewan dan dipim- pin oleh Sekretaris Jenderal. Terdapat tiga duku- ngan utama dari Setjen DPR RI yakni Dukungan di Bidang Administrasi, Dukungan di Bidang Persidangan dan Dukungan di Bidang Data dan Informasi. Ketiga bidang ini menjadi pilar dalam dukungan kepada DPR RI oleh kesekretariatan.
Dalam upaya mendukung transparansi infor- masi kepada publik, Setjen DPR RI membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2010. PPID memiliki tugas utama yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan ke- giatan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Setjen DPR RI. PPID juga memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik mengenai DPR RI kepada pemohon informasi, selain infor- masi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan ya- ng ditetapkan DPR RI. Terdapat empat jenis data dan informasi yang dikelola, yakni Perpustakaan, Pengolahan Data dan Teknologi Informasi, Peng- arsipan dan Museum, serta Risalah Rapat. Risalah rapat legislatif menjadi bukti otentik atas dinamika pengambilan keputusan dalam suatu rapat DPR RI. Risalah juga menjadi bukti dalam persidangan judicial review di Mahkamah Kon-stitusi. Risalah rapat legislatif disusun pada setiap Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dokumen ini berisi jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat dan dilengkapi dengan informasi terkait jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal, tempat, acara, waktu pembukaan dan penutupan, undangan rapat, ketua dan sekretaris rapat, hingga jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir. Pembentukan risalah melibatkan koordinasi antar unit kerja penyusun, yakni Bagian Risalah dengan unit penyelenggara
rapat seperti Alat Kelengkapan Dewan. Risalah yang telah divalidasi dan otentifikasi oleh pejabat yang berwenang kemudian akan dipublikasikan oleh penyelenggara rapat dan PPID. Namun, ha- nya risalah rapat yang bersifat terbuka yang dapat dipublikasikan melalui media dan dapat diakses oleh publik. Sedangkan risalah yang bersifat tertutup dan rahasia akan dicantumkan dengan jelas kata “rahasia” dan tidak dapat diberikan kepada publik maupun pemohon informasi. Dalam kinerjanya, Setjen DPR RI telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses publikasi risalah. Teknologi informasi yang di- maksud adalah dengan menggunakan website resmi DPR RI yakni www.dpr.go.id dan meng- ajukan permohonan secara online kepada PPID DPR RI. Website resmi DPR RI berisi semua informasi terkait parlemen beserta Alat Keleng- kapan Dewan yang berada di dalamnya.
Risalah rapat yang diterbitkan melalui web- site ini merupakan risalah yang bersifat terbuka untuk umum dan sudah terlebih dahulu divalidasi oleh penyelenggara rapat. Naskah risalah yang ada di dalam website ini tersedia secara gratis se- hingga publik dapat dengan mudah mendapat- kannya. Namun, tidak semua Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI telah menerbitkan risalah rapat pada situs ini. Terbilang 6 dari 20 total AKD belum menerbitkan risalah rapat legislatif di website resmi DPR RI. Risalah yang dipub- likasikan dalam website ini hanya dokumen yang memiliki jadwal retensi 5 tahun. Sedangkan bagi dokumen yang sudah melebihi masa retensi 5 tahun akan disimpan pada Bagian Arsip Setjen DPR RI.
Sumber : www.dpr.go.id (2022) Gambar 1. Tampilan website DPR RI tentang Risalah Rapat
Cara lain dalam mendapatkan risalah adalah dengan mengajukan permohonan pada PPID. Per- mohonan dapat dilakukan secara online , mobile PPID, surat fax, email , atau pun datang secara langsung ke ruang Layanan Informasi Publik di
kantor Setjen DPR RI. Tahapan pertama yaitu mengisi formulir permohonan informasi melalui website PPID dan memenuhi persyaratan per- mohonan yaitu KTP bagi pemohon individu, ataupun Akta Pendirian bagi Badan Publik. Se- telah mengisi formulir, pemohon akan menerima akun dan password serta tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Layanan Informasi apabila syarat telah terpenuhi. Sebagian besar permo- honan informasi pada PPID diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 hari sesuai dengan ketentuan.
Sumber : www.ppid.dpr.go.id (2022) Gambar 2. Tampilan Layanan Informasi PPID Indikator Keterbukaan informasi publik di Setjen DPR RI baru diterapkan pada tahun 2020. Implementasi keterbukaan informasi harus dilaku- kan dengan tepat. Hal ini mencakup beberapa tin- dakan yaitu mengumpulkan data, mendistribusi- kan informasi, menganalisis masalah, mengalo- kasikan dan merekrut personalia, perencanaan ke depannya, dan sebagainya. Dalam keterbukaan informasi publik, komunikasi yang dilakukan tidak hanya pada internal pelaksana kebijakan, karena sebagai pelaksana juga harus bisa meng- komunikasikan informasi dengan baik kepada publik. Dengan adanya Undang-Undang Keterbu- kaan Informasi Publik, semakin memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi ya- ng dibutuhkan, sehingga konsep demokrasi dapat tercapai (Indah & Hariyanti, 2018). Sebagai salah satu badan publik, Setjen DPR RI memiliki tuntutan dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan sebagai salah satu bentuk pertang- gungjawaban. Pada tahun 2021, PPID Setjen DPR RI mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif dengan perolehan nilai sebesar 96,52, dan DPR berapa pada urutan ke-dua dalam kategori Lembaga Negara Non Kementerian yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Angka tersebut merupakan kenaikkan dari tahun 2020 dengan nilai 79,48. Peningkatan ini
terjadi karena inovasi dari peningkatan pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, dan Amanah.
Digital Governance dalam Publikasi Risalah DPR RI Awal mula munculnya tata Kelola digital atau Digital Governance diawali oleh tahap pe- ngembangan halaman website PPID hingga me- miiliki sepenuhnya layanan online yang terpadu mencakup seluruh lapisan masyarakat. Situs web kemudian semakin meningkat dengan kecanggi- han teknis yang lebih tinggi hingga mengarah pada program “satu atap” atau terpadu. Pada setiap perkembangan Digital Governance, peme- rintah mulai bisa mempublikasikan suatu konten ke internet, berinteraksi dengan masyarakat, hingga mendisukusikan kebijakan (Melitski et al., 2011). Digital Governance merupakan inovasi sebagai solusi dari permasalahan komunikasi. Hal ini juga akan berpotensi membantu negara berkembang untuk memiliki tata Kelola yang lebih baik. Digital Governance juga memiliki potensi untuk mereformasi pemerintahan menjadi lebih efisien dan mengikuti perkembangan dunia (McBride, 2019).
Digital Governance mengacu pada penggu- naan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah secara nasional dalam rangka per- baikan substansi pada pelayanan publik Digital Governance juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan publik. Model Digital Governance berbeda-beda di seluruh dunia. Perbedaan ini berdasarkan sistem administrasi politik, situasi sosial-ekonomi dan latar belakang sejarah masing-masing negara (Zamora et al., 2016). Digital Governance membutuhkan sepera- ngkat prinsip komprehensif yang meningkatkan perilaku dalam dunia digital melalui nilai-nilai publik. Pada Digital Governance juga dibutuhkan mekanisme kerja sama dan kolaborasi dengan tujuan intergrasi dari dunia digital. Kerja sama dan kolaborasi ini diperlukan untuk mempromosikan layanan digital pada publik (Almeida et al., 2020).
Digital Governance merupakan kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan yang mengguna- kan situs web , seluler, media sosial hingga produk layanan lain yang menggunakan internet. Terdapat tiga indikator utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Digital Governance , di an- taranya adalah Digital Strategy , Digital Policy, dan Digital Standard (Welchman, 2015). Ketiga indikator tersebut apabila diimplementasikan dengan baik, akan mewujudkan lingkungan kerja
yang lebih produktif dan memberikan pelayanan prima bagi publik yang membutuhkan informasi secara efektif dan efisien. Tiga indikator dimaksud akan membantu dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan strategi, kebijakan dan standar dalam penerapan Digital Governance .
a. Digital Strategy (Strategi Digital)
Digital Strategy adalah pendekatan yang dilakukan organisasi pemerintahan dalam meman- faatkan kemampuan internet. Dalam indikator ini juga penting untuk melakukan identifikasi terkait siapa yang harus menetapkan strategi digital bagi organisasi pemerintahan. Identifikasi tersebut da- pat dilakukan dengan menguraikan tentang orang atau divisi mana yang mengetahui bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasi dampak dari kegiatan digital dalam organisasi pemerintahan. Selain itu, dapat diidentifikasi pula terkait ora- ng/divisi yang memiliki pengetahuan dan kemam- puan untuk menampung tanggapan dan aspirasi. Dan yang terakhir juga perlu mengidentifikasi terkait orang/divisi yang memiliki keahlian dan otoritas untuk memastikan bahwa kegiatan digital dapat diterapkan secara efektif (Welchman, 2015).
Dalam hal pelayanan informasi publik, Set- jen DPR RI menyusun Pejabat Pengelola Infor- masi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Masing-masing kelas jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi. Pelayanan informasi yang dimaksud juga termasuk naskah risalah rapat DPR RI. Pembentukan PPID dalam menjalankan pelayanan informasi publik merupakan wujud dari Strategi Digital. PPID dianggap sebagai divisi yang memiliki keahlian dan otoritas untuk memastikan kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan secara digital dapat diterapkan secara lebih efektif.
Strategi yang dilakukan PPID dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik ada- lah dengan mendigitalisasikan prosedur permo- honan informasi, baik naskah risalah maupun data lainnya, dengan membentuk website PPID. Pem- buatan website PPID ini memiliki tujuan agar mempermudah dan menyingkat waktu pemohon, demi meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Website PPID ini dibentuk pada tahun 2019 dengan berbagai transformasi pelayanan sebelum- nya.
Rincian jenis permohonan pada tahun 2021 yang digolongkan pada jenis Pemohon dapat di- lihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Setjen DPR RI Tahun 2021 (PPID DPR RI, 2022)
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 PPID Setjen DPR RI menerima Permohonan Informasi Publik tertinggi adalah pada bulan April, sedangkan yang terendah adalah pada bulan Agustus. Jumlah permohonan risalah tertinggi yaitu pada bulan Juni sebesar 68 permohonan, sedangkan jumlah permohonan risalah terendah adalah pada bulan Juli sebesar 17 permohonan. Apabila dilihat dari Jenis Pemohonnya, tahun 2021 PPID Setjen DPR RI mendapatkan 366 Pemohon Perorangan dan 16 Pemohon Badan Hukum. Sedangkan rincian permohonan data Risa- lah tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Perbandingan Jumlah Permohonan Risalah Tahun 2018-2021 (PPID DPR RI, 2022)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2021 merupakan tahun terendah dari tingkat permohonan data Risalah semenjak 4 tahun terakhir. Sedangkan angka tertinggi permohonan data Risalah adalah pada tahun 2018. Penurunan angka ini menjadi indikasi telah terpenuhinya kebutuhan publik atas informasi di DPR RI melalui teknologi informasi yakni website dan sosial media. Pada situasi pandemi Covid-19 juga
menjadi pendorong Setjen DPR RI untuk me- maksimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti sosial media dan website dalam publikasi risalah maupun dan informasi lain seputar DPR RI. Penerapan SPBE juga merupakan salah satu cara untuk mereformasi birokrasi secara optimal untuk dapat meng- integrasi sistem yang ada pada Setjen DPR RI. Berdasarkan data yang didapatkan dari PPID, sebanyak 43% permohonan informasi, datanya telah tersedia di website DPR RI, dan harapannya pada tahun-tahun berikutnya jumlah permohonan akan semakin berkurang. Menurunnya angka per- mohonan informasi kepada PPID, mengindikasi- kan bahwa data dan informasi yang ada di website DPR RI telah tersedia secara lengkap dan terkini, sehingga publik dapat dengan mudah mendapat- kan informasi mengenai DPR RI. Strategi yang dilakukan PPID dalam hal ini adalah memberikan edukasi kepada setiap pemohon mengenai tata cara mengakses informasi melalui website DPR RI. Selain itu, penting juga dilakukan tata kelola in- formasi publik dengan cara melengkapi dokumen yang dibutuhkan pada website PPID. PPID juga terus melakukan terobosan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan, yaitu dengan memberikan sarana dan prasarana yang ramah pada penyandang disabilitas, baik pada pengajuan langsung di kantor, maupun pada website PPID sendiri. Pemohon informasi publik yang berke- butuhan khusus diberikan beberapa fasilitas ramah disabilitas, di antaranya adalah fitur Ramah Disa- bilitas Sensorik Netra yang disematkan sejak ta- hun 2022 pada website PPID, dan juga penggu- naan Juru Bahasa Isyarat pada Rapat Paripurna.
b. Digital Policy (Kebijakan Digital)
Digital policy adalah kebijakan yang melan- dasi adanya pelayanan digital. Kebijakan digital dibutuhkan dalam menentukan apa saja yang harus dilakukan penyelenggara pelayanan digital. Kebijakan digital digunakan sebagai pagar pem- batas yang menjaga Digital Governance agar berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan digital berbentuk panduan dan peraturan yang diterapkan untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa pelaksanaan Digital Governance dapat terlaksana. Substansi dari kebijakan digital harus memenga- ruhi perilaku individu maupun organisasi pada saat pelaksanaan Digital Governance . Kerangka kerja tata Kelola digital harus menunjuk pengelola kebijakan yang bertanggung jawab untuk me- mastikan semua masalah kebijakan digital. Pena- taan kebijakan digital harus memiliki pandangan yang objektif, terinformasi dan komprehensif
Bulan Jumlah
Permo- honan Permohonan Risalah Jenis Pemohon Perorangan Badan Hukum Jan 79 46 18 0 Feb 90 41 15 0 Mar 61 30 29 0 Apr 148 62 30 1 Mei 71 37 27 0 Jun 122 68 44 1 Jul 51 17 34 3 Agus 49 21 30 4 Sept 99 48 57 4 Okt 62 22 32 3 Nov 70 31 31 0 Des 69 36 19 0 Total 971 459 366 16
Tahun Jumlah Permohonan Risalah 2018 1.186 2019 1.111 2020 474 2021 459
tentang implikasi digital untuk organisasi peme- rintahan (Welchman, 2015).
Terdapat tujuh kebijakan yang melandasi pelayanan informasi secara digital oleh PPID Setjen DPR RI di antaranya adalah Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, Peraturan Menpan RB No. 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik DPR RI., dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Ketujuh kebijakan di atas merupakan dasar hukum maupun panduan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik berbasis digital di PPID Setjen DPR RI. Kebijakan ini diperlukan untuk mengelola risiko dan memastikan pelaksa- naan layanan informasi digital dapat terlaksana dengan baik.
Sampai saat ini, publikasi naskah risalah melalui website DPR RI dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan yang menyelenggarakan rapat sesuai dengan Tata Tertib DPR RI pasal 302. Namun risalah yang dapat dipublikasikan melalui website DPR RI hanya risalah yang bersifat terbuka. Sedangkan untuk risalah yang memiliki sifat tertutup dan tidak menyatakan bersifat rahasia dapat diberikan kepada pemohon infor- masi dengan mengajukan permintaan tertulis kepada PPID.
Publikasi risalah yang dilakukan oleh Setjen DPR RI, baik melalui permohonan PPID, maupun pada website DPR RI, tidak memiliki peraturan yang mengatur secara eksplisit. Namun hal ini tercantum pada Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Publikasi risalah di DPR RI juga merujuk pada peraturan induk terkait Keterbukaan Infor- masi Publik yakni UU KIP.
c. Digital Standards (Standar Digital) Digital Standards adalah standar yang harus dipenuhi untuk memastikan kualitas dan efek- tivitas kegiatan digital yang optimal. Standar digital menjelaskan sifat yang tepat dari kualitas Digital Governance. Standar ini bersifat luas dan mendalam. Orang atau divisi yang membuat dan mengaplikasikan standar digital harus memiliki pemahaman secara keseluruhan terkait strategi dan spesifikasi yang terkait dengan digitalisasi. Hal ini
akan memakan waktu dan sumber daya yang relatif luas dan mendalam (Welchman, 2015). Dalam melakukan pelayanan informasi, PPID Setjen DPR RI menyusun Standar Ope- rasional Prosedur Pelayanan informasi baik permohonan secara langsung maupun digital. Dokumen ini berisi tentang daftar rincian kegiatan, penggolongan pelaksana pelayanan, hingga output yang dihasilkan. Setidaknya terdapat 5 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan informasi publik, yakni SOP Pelayanan PPID, SOP Pendokumentasian Informasi, SOP Penetapan Daftar Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan, dan SOP Pendokumentasian Daftar Informasi yang dikecualikan. SOP inilah yang menjadi stan- dar digital bagi PPID guna memenuhi indikator Digital Governance . Dalam prosedur permohonan informasi, pemohon yang telah mengisi formulir dan meme- nuhi persyaratan akan mendapatkan informasi yang diajukan sekitar 7 sampai 10 hari kerja tergantung pada naskah yang diminta. Apabila informasi yang diajukan belum tersedia, maka terdapat waktu tambahan 7 hari kerja. Lambatnya prosedur permohonan informasi diakibatkan be- lum tersedianya naskah risalah dalam database PPID. Naskah risalah yang terdapat di dalam database PPID hanya risalah yang pernah diaju- kan permohonan datanya oleh publik. Apabila risalah tersebut belum pernah diajukan permo- honan datanya oleh publik, maka PPID akan melakukan pengecekan pada website DPR RI terlebih dahulu dan akan meminta secara resmi kepada penyelenggara rapat.
Lambatnya prosedur permohonan informasi juga dapat terjadi apabila rapat yang diseleng- garakan masih tergolong baru sehingga naskah risalah yang diminta belum terselesaikan, baik dalam penyusunan naskah pada Bagian Risalah, maupun pada proses validasi dan otentifikasi pada Penyelenggara Rapat. Hingga kini, belum terdapat standar yang mengatur waktu pengerjaan naskah risalah yang ada di Setjen DPR RI. Hal ini mem- buat distribusi informasi internal terkait pendoku- mentasian risalah belum tertata dengan baik. PPID DPR RI terus melakukan upaya trans- formasi dengan mencanangkan program “Menuju Zero Permohonan Informasi Publik”, dengan terus berupaya memperbaiki tata kelola dan penyajian informasi publik melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki DPR RI, sehingga publik yang membutuhkan informasi tidak lagi harus me- ngajukan permohonan informasi kepada PPID.
KESIMPULAN Keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam publikasi risalah di DPR RI secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Sebagai penyandang predikat Badan Publik Ino- fatif, Setjen DPR RI memberikan kemudahan dalam mengakses informasi risalah legislatif me- lalui website resmi DPR RI. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah masya- rakat yang mengajukan permohonan informasi melalui PPID. Meskipun angka permohonan informasi publik menurun setiap tahunnya, namun kelengkapan informasi naskah risalah pada website DPR RI masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan Digital Governance di Setjen DPR RI dalam publikasi risalah juga telah me- menuhi tiga indikator utama yang dipaparkan oleh Welchman. Hal ini dapat dilihat dari indikator digital strategy, digital policy , dan digital stan- dards . Ketiganya memberikan indikasi bahwa penerapan digital governance di Setjen DPR RI dalam publikasi risalah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diting- katkan yaitu pendokumentasian risalah pada inter- nal karena masih belum terdapat standar yang mengatur waktu yang dibutuhkan dalam penyusu- nan suatu naskah risalah.
Publikasi risalah yang ideal adalah tersedia- nya seluruh informasi dan naskah risalah pada website DPR RI, sehingga memudahkan publik dalam pencarian informasi. Selain itu, pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa informasi terkait risalah rapat dapat ditemukan melalui website DPR RI, sehingga tujuan PPID dalam program “Menuju Zero Permohonan Infor- masi Publik” dapat segera tercapai.
DAFTAR RUJUKAN Almeida, V., Filgueiras, F., & Gaetani, F. (2020). Digital Governance and the Tragedy of the Commons. IEEE Internet Computing , 24 (4), 41–46. https://doi.org/10.1109/MIC.2020.2979639 Buyannemekh, B., & Chen, T. (2021). Digital governance in Mongolia and Taiwan: A gender perspective. Information Polity , 26 (2), 193–210. https://doi.org/10.3233/IP-219005
Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Jurnal Komunikasi , 12 (2), 127–140. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.is s2.art3 Kompas.com. (2021). DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen . Inang Jalaludin
Shofihara. https://nasional.kompas.com/read/2021/10/2 8/12241941/dpr-raih-predikat-badan-publik- informatif-puan-ini-bukti-dari-keterbukaan
Laili, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). Elemen
Sukses Penerapan Sistem Elements of Successful Application of. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (3), 295–301. Masiero, S. (2017). Digital governance and the reconstruction of the Indian anti-poverty system. Oxford Development Studies , 45 (4), 393–408.
https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1258 050 McBride, K. (2019). Sailing towards digitalization when it doesn’t make cents? Analysing the Faroe Islands’ new digital governance trajectory. Island Studies Journal , 14 (2), 193–214. https://doi.org/10.24043/isj.93 Melitski, J., Carrizales, T. J., Manoharan, A., &
Holzer, M. (2011). Digital governance success factors and barriers to success in prague. International Journal of Organization Theory & Behavior , 14 (4), 451–472. https://doi.org/10.1108/ijotb-14- 04-2011-b001 Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ilmu Komunikasi , 17 (2), 166.
https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3694 Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika , 3 (2), 147–151. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/arti cle/view/4593/pdf Partodihardjo. (2008). Tanya Jawab Sekitar UU KIP . Kompas Gramedia. Perpres No.95. (2018). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , 110. SetjenDPR RI. (2021). Laporan Kinerja Laporan
Kinerja . 197.
UU KIP NO. 14. (2008). Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah RI . https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/ view/uu-nomor-14-tahun-2008-3
Wahyuni, F., & Fitriati, R. (2021). Why is the Application Programming Interface the backbone of a Smart City? Journal of Physics: Conference Series , 1783 (1). https://doi.org/10.1088/1742-
6596/1783/1/012029 Welchman, L. (2015). Managing Chaos Digital Governance By Design. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53).
Amrozi, Y., & Cornelia, E. (2022). Implementasi E-Government Pelayanan Publik pada Aplikasi E-Kios. Jurnal Kebijakan
Publik , 13 (3), 310-316. . Zamora, D., Barahona, J. C., & Palaco, I. (2016). Case: Digital Governance Office. Journal of Business Research , 69 (10), 4484–4488. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.013