## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1237-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PAYAKUMBUH
1 Yossa Fitria, 2 Roni Ekha Putera 1,2 Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Corresponding author: yossafitria86@gmail.com Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

## Abstract
The policy for implementing the Public Service Mall in Payakumbuh City is a renewal as well as a strategic step in an effort to improve public services that are fast, easy, affordable, safe, and comfortable. The aim of the research is to identify the methods, techniques, or strategies that  have  been  carried  out  by  the  Payakumbuh  City  Government  in  implementing  public service policies at the Payakumbuh City Public Service Center. This research uses the policy implementation model proposed by George Edwards III. Policy implementation is examined from  four  perspectives,  namely:  communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic structure.  The  research  uses  qualitative  methods,  with  data  collection  techniques  through interviews, observation, and documentation. In general, the research results illustrate that the implementation  of  the  Public  Service  Mall  in  Payakumbuh  City  has  been  running  well  in accordance  with  applicable  regulations,  so  it  received  an  award  from  the  Indonesian Ombudsman  with  the  highest  score  in  West  Sumatra  Province  as  the  city  that  organizes compliance with public service delivery in 2023.

## Keywords: Policy Implementation; Public Services; Public Service Mall

## Abstrak
Kebijakan  penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik  di  Kota  Payakumbuh  merupakan pembaharuan  sekaligus  suatu  langkah  strategis  dalam  upaya  perbaikan  pelayanan  publik yang  cepat,  mudah,  terjangkau,  aman  dan  nyaman.  Tujuan  penelitian  adalah mengindentifikasi  motede,  Teknik  atau  strategi  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Kota Payakumbuh  dalam meng implementasi kebijakan pelayanan public pada Mala Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan model implementasi   kebijakan yang dikemukakan  oleh George  Edwards  III. Implementasi  kebijakan  diteliti  dari  empat  faktor, yaitu:  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Penelitian  menggunakan metode  kualitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi. Secara umum hasil penelitian menggambarkan bahwa penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  sehingga  mendapatkan  penghargaan  dari  Ombudsman  RI  dengan  nilai tertinggi  di  Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai  kota  Penyelenggara  kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 .
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Mal Pelayanan Publik; Pelayanan Publik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  tindakan  administratif  yang diwajibkan  oleh  negara  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Tujuannya adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan    standar yang  berlaku  bagi setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  atau  pelayanan  administratif  yang
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1237-1250                                                Yossa Fitria. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap  institusi  yang  melakukan  pelayanan  terhadap  masyarakat. Ini  mencakup organisasi pemerintah  daerah  (OPD) yang  dipimpin  langsung  oleh  kepala  dinas  atau  sebutan lainnya. Organisasi  penyelenggara  berkewajiban  menyelenggarakan  pelayanan  publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Hal ini sesuai pendapat Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari  La  Ode  Muhammad  Elwan.  (2019)  bahwa  pemberian  pelayanan  publik  oleh  aparatur pemerintah  kepada  masyarakat  (publik)  merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur negara  sebagai  pelayan    masyarakat  (abdi),  disamping  sebagai  abdi  negara.  Dalam konteks  ini  masyarakatlah  sebagai  aktor  utama  (pelaku)  pembangunan,  sedangkan pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing  serta  menciptakan  suasana yang  menunjang  kegiatan-kegiatan  dari  masyarakat  tersebut.  Pada  kondisi  ini  aparatur negara  dituntut  untuk  lebih  mampu  memperbaiki  kinerjanya  (pelayanan  prima)  dan diharapkan  lebih  mampu  merumuskan  konsep  atau  menciptakan  iklim  yang  kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera.  Pelayanan  yang  telah  menunjuk  kepada  aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap  telah  konsisten  dalam  menerapkan  aturan  hukum  pelayanan.  (Muhammad Elwan, 2019).
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  mempersiapkan  perangkat  pelayanan sekurang-kurangnya meliputi, pelaksanaan pelayanan (adanya perencanaan, program dan sistem  pelayanan  yang  diberikan),  pengelolaan  pengaduan  masyarakat  (adanya  petugas yang  ditunjuk  untuk  mengelola  aduan/komplain  dari  pengguna  layanan  dalam  hal  ini masyarakat), pengelolaan informasi (adanya petugas teknis yang ditunjuk untuk mengelola informasi  di  internal  organisasi  bersangkutan,  baik  informasi  digital  maupun  non-digital), pengawasan  internal  (adanya  tenaga  fungsional  yang  ditunjuk  untuk  terus  mengawasi kinerja  pelayanan  di  internal  organisasi  bersangkutan  agar  tujuan  layanan  yang  diberikan tercapai  dan  sesuai  perencanaan),  penyuluhan  kepada  masyarakat  (adanya  tenaga fungsional  yang  terus  melakukan  sosialisasi  dan  kegiatan  penyuluhan  kepada  masyarakat dalam  rangka  memberikan  informasi  dan  pengetahuan  terkait  dengan  pelayanan  yang diberikan oleh organisasi yang bersangkutan), pelayanan konsultasi (adanya tenaga khusus yang ditunjuk untuk memberikan layanan konsultasi bilamana pengguna layanan dalam hal ini masyarakat membutuhkan penjelasan tertentu terhadap layanan yang diberikan).
Menurut  Thomas  R  Dye  (dalam  Wayne  Parsons,  2005:  xi)  yang  dilkutip  dari  (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1237-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483
merupakan  kebijakan  publik  karena  merupakan  upaya  mencapai  tujuan  tertentu  dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020)
Demikian  halnya  menurut  Jones  (1991)  dalam  La  Ode  Muhammad  Elwan,  (2011:  18) menjelaskan  bahwa  Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan konseptual,  namun  tidak  senantiasa  demikian  dalam  bentuknya  yang  kongkrit,  karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)
Anderson  (1978:3) mengemukakan  bahwa,  “kebijakan  publik  adalah  kebijakan - kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  badan-badan  dan  pejabat-pejabat  pemerintah ” . Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk: “memelihara  ketertiban umum  (negara  sebagai  stabilisator);  melancarkan  perkembangan masyarakat  dalam  berbagai  hal  (negara  sebagai  perangsang,  stimulator);  menyesuaikan berbagai  aktivitas  (negara  sebagai  koordinator);  memperuntukan  dan  membagi  berbagai materi (negara sebagai pembagi , alokator)” (Hoogerwerf, 1983: 9). Kebijakan publik tersebut menurut  Edwards  (1980)  dapat  ditetapkan  secara  jelas  dalam  bentuk  peraturan perundangan, pidato - pidato pejabat teras pemerintah atau pun dalam bentuk program- program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
Lembaga  Administrasi  Negara,  membagi  kebijakan  publik  ke  dalam  lingkup  nasional dan ke dalam lingkup Wilayah/Daerah. Di setiap lingkup kebijakan publik tersebut terdapat kebijakan  umum,  kebijakan  pelaksanaan  dan  kebijakan  teknis.  Dalam  lingkup Wilayah/Daerah,  bentuk-bentuk  kebijakannya  dikaitkan  dengan  penyelenggaraan  asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
Implementasi  kebijkan  publik  sebagai  salah  satu  aktivitas  dari  administrasi  publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan  sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik (Sharkansky, 1975:14; Ripley & Franklin, 1986:33) pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam proses kebijakan  publik.  Di  mana  proses  kebijakan  publik  ini  dapat  dikelompokan  ke  dalam  tiga fungsi, yaitu: “perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengawasan dan evaluasi  (hasil)  kebijakan publik”  (Mustopadidjaja ,1980).  Ketiga  fungsi  ini  dalam  buku referensi  administrasi  publik  dikemukakan  sebagai  fungsi  pokok  ( dasar)  administrasi  publik (Wayong,  1969). Atas  dasar  hal  ini,  studi  implementasi  kebijakan  publik  dimaksudkan  untuk memperluas  pengetahuan  dan  pengertian  yang  lebih  tepat  mengenai  berbagai  faktor yang berpengaruh dalam pencapaian atau perwujudan suatu kebijakan (Abdullah, 1988).
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Edwards  III  (1980:10-11)  bahwa,  kinerja  atau efektivitas  kerja  yang  dicapai  oleh  organisasi  pelaksana  (birokrasi)  dalam  implementasi kebijakan  publik,  akan  ditentukan  oleh  faktor:  struktur  birokrasi,  sumber  daya,  disposisi  dan komunikasi.  Dalam  hal  ini,  struktur  birokrasi,  sumber  daya,  dan  disposisi,  dapat  diposisikan
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1237-1250                                                Yossa Fitria. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sebagai  faktor  kepemilikan  (hal  yang  perlu  dimiliki)  birokrasi,  sedangkan  komunikasi  dapat diposisikan sebagai aktivitas yang harus  dilakukan oleh birokrasi.  Disposisi dalam pendapat ini  merupakan  faktor  yang  bertalian  dengan  watak  atau  sikap  serta  komitmen  yang  harus dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan.  Pelaksana  tidak  hanya  harus  tahu  apa  yang  harus dikerjakan  dan  memiliki  kapasitas  untuk  melakukannya,  melainkan  mereka  juga  mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan.
Dalam Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, Mal Pelayanan Publik (MPP) didefinisikan sebagai tempat  berlangsungnya  kegiatan  atau  aktivitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi. MPP merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu  baik  pusat  maupun  daerah,  serta  mencakup  pelayanan  dari  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan yang efisien dan berkualitas bagi masyarakat.
Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah suatu konsep yang memadukan pelayanan publik dengan  kenyamanan  dan  efisiensi  yang  biasanya  terkait  dengan  mal  pada umumnya. Berbeda  dari  mal  konvensional  yang  berfokus  pada  kebutuhan  belanja,  MPP bertujuan untuk memberikan layanan terpadu yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Tujuan  pembentukan Mal  Pelayanan  Publik  (MPP) antara  lain  adalah  untuk memberikan  kemudahan,  kecepatan,  keterjangkauan,  keamanan,  dan  kenyamanan kepada  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan. Selain  itu,  MPP  juga  bertujuan  untuk meningkatkan  daya  saing  global  dalam  memberikan  kemudahan  berusaha  di  Indonesia. Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Payakumbuh  terbentuk  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  nomor  635  tahun  2018  tentang perubahan atas keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 11 tahun 2018 tentang  penetapan  lokasi  penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik  Tahun  2018  didalam keputusan  Menteri  tersebut  Kota  Payakumbuh  salah  satu  kota  yang  ditunjuk  untuk  segera membetuk mal pelayanan Publik.  Pada Tahun 2019 Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh terbentuk, pada tahun itu juga dilakukan ujicoba pelayanan yang dimonitoring oleh Deputi Pelayanan  Publik  Kemenpan,  akhirnya  pada  tanggal  17  Desember  2019  Mal  Pelayanan Publik  diresmikan  secara  Soft  Louncing  oleh  Kemenpan,  saat  ini  ada  26  Instansi  yang bergabung di Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dengan Moto Mal Pelayanan Publik “ Kami Ada Untuk Anda".
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Payakumbuh  nomor  64  Tahun  2018  tentang pendelegasian  wewenang  dibidang  perizinan  kepada  dinas  penanaman  modal  dan pelayanan  terpadu  satu  pintu  Kota  Payakumbuh  pada  pasal  2  disebutkan  seluruh

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1237-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483
wewenang  di  bidang  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  dilegasikan  Walikota Payakumbuh kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Dalam  Peraturan  Walikota  Payakumbuh  Nomor  89  Tahun  2019  pasal  2  ayat  2 disebutkan  tujuan  dibentuknya  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Payakumbuh  adalah:  1). Mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam satu Lokasi atau Gedung  sama,  2).  Menyederhanakan  persyaratan,  prosedur  dan  sistem,  3).  Meningkatkan komitemen,  kerja  sama  dan  sinergi  antara  para  penyelenggara  layanan  dalam  rangka penyediaan,  pemanfaatan  dan  pengembangan  layanan  publik,  4).  Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu Lokasi atau Gedung,  5).  Mendorong  peningkatan  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  6). Meningkatkan  kualitas  pelayanan  perizinan  dengan  layanan  yang  lebih  cepat,  mudah, terjangkau,  transparan  dan  akuntabel  serta  bebas  pengutan  liar dan  pada  pasal  5  ayat  1 disebutkan  Mal  Pelayanan  Publik  diselengarakan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, yang dikeluarkan oleh Ombubsman RI Nomor 418 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh menerima nilai 91, 41, yang merupakan nilai tertinggi di antara semua Pemerintah Kota di Sumatera Barat.
Edwards  III  (1984:1)  menyatakan  bahwa  tanpa  implementasi  yang  efektif  maka keputusan  pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil  dilaksanakan.  Implementasi  kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang  meliputi  Upaya  mengelola  input  untuk  menghasilkan output dan outcomes bagi masyarakat.
Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan  Pelayanan  Publik  pada  Mal Pelayanan  Publik  di  Kota  Payakumbuh  menjadi  penting  untuk  dilakukan  guna mengidentifikasi  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan kepada masyarakat melalui mal pelayanan publik di Kota Payakumbuh.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu  atau  kelompok  terhadap  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  ini  melibatkan prosedur yang muncul, data yang dikumpulkan di lingkungan alami, dan analisis data yang bersifat induktif (Creswell & Poth, 2016). Moleong (2007) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1237-1250                                                Yossa Fitria. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Sesuai dengan fenomena yang tercermin dalam tujuan penelitian, maka pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif.  Analisis deskriptif  adalah  langkah  awal  dalam  analisis  data  kualitatif  di  mana  peneliti  merangkum informasi dari data mentah untuk memberikan gambaran tentang pola umum, kategori, dan hubungan  (Creswell & Poth, 2016). Sedangkan menurut Miles dan Huberman (1984 ), analisis deskriptif  melibatkan  tiga  proses  utama:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi, yang membantu peneliti untuk membuat data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.
Sumber utama data penelitian ini adalah informan kunci. Informan kunci adalah pihak-pihak yang  karena  pengalamannya  atau  intensitasnya  terlibat  dalam  pengembangan  Mal Pelayanan Publik (MPP) dan khususnya pihak pihak yang mengembangkan Mal Pelayanan Publik  (MPP).  Selain  itu  informan  kunci  adalah  pihak-pihak  yang  karena  jabatannya menjadikan  ia  menjadi  pihak  yang  kompeten  untuk  memberikan  data  yang  diperlukan penelitian  ini.  Untuk  melengkapi  data  yang  diperoleh  dari  informan  (primer),  maka diperlukan data pendukung (sekunder), seperti dokumen-dokumen penunjang lainnya, hasil- hasil  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  dapat  diperoleh  melalui  jurnal,  buku, data  statistik  atau  sumber-sumber  lainnya  yang  relevan.  Untuk  menghindari  terjadinya  bias yang terjadi pada informan kunci (key informant bias) dalam penelitian ini, maka dilakukan Triangulasi terhadap informasi yang diberikan oleh informan kunci baik wawancara maupun data-data atau informasi cetak atau tertulis. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan antara  data  dan  informasi  yang  didapat  untuk  diujikan  validitasnya.  Informan  ditetapkan berdasarkan  kebutuhan  data  penelitian,  yaitu  mereka  yang  dianggap  kompeten,  karena memiliki  pemahaman  yang  komprehensif  dan  memadai  tentang  Mal  Pelayanan  Publik (MPP).  Dasar  pemilihan  ini  adalah,  mereka  merupakan  representasi  dari  masing-masing pihak  yang  berkaitan  langsung  dengan  permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini. Mereka  juga  dianggap  lebih  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  lebih  lengkap guna memahami penerapan pelayanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik pada penyelenggaraan Mal Pelayanan  Publik  (MPP)  Kota  Payakumbuh,  dilakukan  pendekatan  dengan  menggunakan model  Edward  III.  Peneliti  menganalisis  empat  faktor  yang  merupakan  prasyarat  dalam implementasi  kebijakan  pelayanan  publik  pada  penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik (MPP) di Kota Payakumbuh, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## Faktor Komunikasi
Komunikasi  implementasi  mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.  Selain  itu  juga  dalam  komunikasi  implementasi  kebijakan  terdapat  tujuan  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1237-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483
sasaran  kebijakan  yang  harus  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran,  hal  tersebut dilakukan  agar  mengurangi  kesalahan  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Edwards  III  dalam (Tachjan,  2006:57)  menjelaskan  bahwa  Komunikasi  kebijakan  memiliki  beberapa  macam dimensi,  antara  lain  dimensi  transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan  konsistensi (consistency).
Dimensi  transformasi  menghendaki  agar  kebijakan  publik  dapat  ditransformasikan kepada  para  pelaksana,  kelompok sasaran  dan  pihak lain  yang  terkait  dengan  kebijakan, berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dimensi  transformasi  telah  dilaksanakan  pada MPP Kota Payakumbuh.
Dimensi  kejelasan  menghendaki  agar  kebijakan  yang  ditransmisikan  kepada  para pelaksana,  target  group dan  pihak  lain  yang  berkepentingan  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap kebijakan  dapat  diterima dengan  jelas  sehingga  dapat  diketahui  yang menjadi  maksud,  tujuan  dan  sasaran,  yang  diperlukan  agar  kebijakan  yang  diambil  tidak simpang  siur dan  tidak membingungkan pelaksana  kebijakan,  target grup dan  pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi kebijakan MPP  dilakukan  secara  bertahap  dan  terus  menerus  dengan  melakukan Memorandum  of Understanding (MOU) antara Walikota Payakumbuh dengan Instansi Vertikal dan dilanjutkan Perjanjian  Kerjasama  antara  Kepala  DPMPTSP  dengan  Instansi  Vertikal  dan  Perangkat Daerah kemudian juga melakukan roadshow atau audiensi ke para pemangku kepentingan instansi  vertikal/provinsi/BUMN/BUMD  dan  perangkat  daerah.  Dengan  demikian  para pelaksana  kebijakan  yang  akan  tergabung  dalam  MPP  tetap  memahami  maksud,  tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan MPP tersebut.
Konsistensi  komunikasi  juga  dilakukan  secara  tidak  langsung  melalui  media  grup whatsapp .  Materi  yang  disampaikan  adalah  substansi  penyelenggaraan  MPP  yaitu kelembagaan, mekanisme kerja antar instansi dan proses bisnis MPP, penyiapan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya manusia pelayanan MPP, dan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Konsistensi dalam implementasi kebijakan MPP sudah terlaksana dengan baik.
Berkaitan  dengan  faktor  komunikasi  dari  aspek  transmisi,  kejelasan  dan  konsistensi dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi mengenai kebijakan MPP di Kota Payakumbuh  telah  berjalan  dengan  baik.  Para  pelaku  kebijakan  telah  mengetahui  apa yang  harus  dipersiapkan  untuk  menjalankan  kebijakan  MPP  di  Kota  Payakumbuh  tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan MPP dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

## Faktor Sumber Daya
Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakanya keberhasilan  terhadap  suatu  implementasi,  walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1237-1250                                                Yossa Fitria. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan  kebijakan  maka  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif.  Sumber  daya  yang dapat  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  dapat  berwujud,  seperti  sumber daya  manusia, dan  sumber  daya  anggaran,  sumber  daya  peralatan,  sumber  daya  informasi  dan kewenangan.
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi keberhasilan  dan  kegagalan  implementasi  .  Implementasi  sangat  tergantung  kepada sumber  daya  manusia  (aparatur),  dengan  demikian  sumber  daya  manusia  dalam implementasi  kebijakan  di  samping  harus  cukup  juga  harus  memiliki  keahlian  dan kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas,  anjuran,  perintah  dari  atasan  (pimpinan).  Oleh karena  itu,  sumber  daya  manusia  harus  ada  ketepatan  dan  kelayakan  antara  jumlah  staf yang  dibutuhkan  dan  keahlian  yang  dimiliki  sesuai  dengan  tugas  pekerjaan  yang  di tanganinya.  Adapun  data  penelitian  terkait  dengan  sumber  daya  manusia  yang  bertugas pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Data Pengelola Mal Pelayanan Publik No.  Tenan/Pengelola Jenis Perizinan/Non Perizinan Klasifikasi Pendidikan Status Pengelola SD  SMA  D3  D4  S1  S2 ASN Non ASN 1 Kepala DPMPTSP 1 ASN 2 Sekretaris DPMPTSP 1 ASN 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 ASN 4 Bendahara 1 ASN 5 Pengadmnistrasi Perizinan 1 ASN 6 Pengelola Kepegawaian 1 ASN 7 Pramubakti 1 ASN 8 Analis Kebijakan Ahli Madya 2 ASN 9 Perencana Ahli Muda 1 ASN 10  Analis Kebijakan Ahli Muda 1 1 ASN 11  Penata Perizinan Ahli Muda 4 ASN 12  Penata Perizinan Ahli Madya 1 ASN 13  Ahli Pertama - Pranata Humas 1 ASN 14  Terampil - Pranata Komputer 2 ASN 15  Terampil - Pranata SDM Aparatur 1 ASN 16  Petugas konter pajak daerah 1 Non ASN 17  Petugas Front Office 1 2 Non ASN 18  Petugas Konter KKPR 1 Non ASN 19  Petugas Konter Izin Kesehatan 2 Non ASN 20  Petugas Konter Imigrasi 1 Non ASN 21  Petugas Konter Informasi 1 2 Non ASN 22  Petugas Konter Izin Penelitian 1 Non ASN 23  Petugas Konter PBG 2 1 Non ASN 24  Petugas Caraka 1 Non ASN Sumber: DPMPTSP Kota Payakumbuh Tahun 2024

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1237-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483
Berdasarkan  data  pada  tabel  1  jumlah  SDM  sebanyak  38  orang  sudah  memadai cukup  mendukung  untuk  mengelola  MPP.  Pada  aspek  kompetensi  juga  sudah  cukup memadai  dengan  jumlah  SDM  yang  berlatar  belakang  pendidikan  sarjana  lebih  banyak daripada  SMA.  Hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  DPMPTSP  Kota  Payakumbuh  untuk melaksanakan  kebijakan  Mal  Pelayanan  Publik,  menunjukkan  bahwa  secara  kualitas  dan kuantitas  SDM  DPMPTSP  sudah  memadai  dalam  memberikan  pelayanan  terkait  Pelayanan yang diberikan  di MPP Kota Payakumbuh.  Selanjutnya wawancara dengan petugas pada counter Bank  Nagari  di  Mal  Pelayanan  Publik  (MPP)  Kota  Payakumbuh  terkait  dengan kesiapan  petugas  dalam  memberikan  pelayanan  di  MPP  Kota  Payakumbuh  menunjukkan bahwa  secara  kualitas  dan  kuantitas  SDM  sudah  memadai  dalam  memberikan pelayanan terkait  penarikan  dan  penyimpanana  dana  pada  Bank Nagari.    Kesiapan  pegawai  dalam penyelenggaraan  MPP  Kota  Payakumbuh  berdasarkan  studi  dokumentasi  pada  tabel  1 Data Pengelola Mal Pelayanan Publik dan hasil wawancara dengan sekretaris dan petugas, secara  kuantitas  dan  kualitas  telah  memadai.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  tolok  ukur  bagi keberhasilan  implementasi  kebijakan  MPP  dalam  memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat.
Namun,  berdasarkan  observasi  peneliti,  belum  semua  loket  yang  berada  di  MPP secara  rutin  menyelenggarakan  pelayanan,  seperti  loket  imigrasi  yang  membuka  loket pelayanannya  satu  kali  dalam  seminggu,  yaitu  setiap  hari  Senin.  Sama  halnya  dengan pelayanan  BRI    yang  tidak  lagi  membuka  loket  pelayanannya  karena  keterbatasan  SDM yang  ada  pada  BRI  Cabang  Payakumbuh.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  studi  dokumen dan  observasi  peneliti  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  SDM  baik  dari  segi  kuantitas maupun  kualitas  pada  pengelola  MPP  dan  beberapa  tenan  secara  umum  cukup  tersedia dengan  baik.  Namun  masih  ada  tenan  yang  berada  di  MPP  belum  secara  rutin menyelenggarakan  pelayanan  karena  keterbatasan  SDM  serta  pengelolaan  SDM  yang diatur oleh masing-masing lembaga yang tergabung di MPP. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri  karena  SDM  tidak  dapat  dikelola  dan  dikontrol  secara  terpusat  sehingga  pada pelaksanaannya terjadi ketidakseragaman pemberian pelayanan.
Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya menusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya  anggaran  menyebabkan  disposisi  para  pelaku  rendah  bahkan  akan  terjadi pengalihan  tujuan (goal  displacement) yang  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap  pencapaian tujuan dan sasaran  yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris dan Koordinator bidang pelayanan terpadu dalam mendirikan dan menyelenggarakan MPP Kota Payakumbuh, telah dianggarkan pada APBD Kota Payakumbuh melalui DPA DPMPTSP
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1237-1250                                                Yossa Fitria. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kota Payakumbuh. Sedangkan untuk pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan  dibiayai  dari  kegiatan  pada  koordinator  bidang  pelayanan  terpadu    sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sumber  daya  peralatan  juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edwards III (1980:102) yaitu:
“Sumber  daya  peralatan  merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk  operasionalisasi implementasi  suatu  kebijakan  yang  meliputi  gedung,  tanah  dan  sarana  yang semuanya  akan  memudahkan  dalam  memberikan  pelayanan  dalam  implementasi kebijakan ”.
Terbatasnya  fasilitas  peralatan  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan menyebabkan  gagalnya  pelaksanaan  kebijakan,  karena  dengan  terbatasnya  fasilitas  sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan  pelaksanaan  akuntabilitas.    Pada  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Payakumbuh fasilitasi peralatan telah disediakan oleh DPMPTSP sesuai dengan kebutuhan masing-masing tenan,sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal.
Sumber  daya  informasi  dan  kewenangan  juga  menjadi  faktor  penting  dalam implementasi,  informasi  yang  relevan  dan  cukup  tentang  berkaitan  dengan  bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan,  dimaksudkan  agar  para pelaksana  tidak  akan  melakukan  suatu  kesalahan  dalam  menginterpretasikan  tentang bagaimana  cara  mengimplementasikan.  Kewenangan  juga  merupakan  sumber  daya  lain yang  mempengaruhi  efektifitas  pelaksanaan  kebijakan.  Menurut  Edwards  III  (1980:103) menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  akan  mempengaruhi  lembaga  itu  dalam  melaksanakan suatu kebijakan.
Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan  para  implementor  di  mata  publik  tidak  dilegitimasi,  sehingga  dapat menggagalkan  implementasi  kebijakan  publik.  Tetapi  dalam  konteks  yang  lain,  ketika wewenang  formal  tersedia,  maka  sering  terjadi  kesalahan  dalam  melihat  efektivitas kewenangan.  Di  satu  pihak,  efektivitas  kewenangan  diperlukan  dalam  implementasi kebijakan,  tetapi  di  sisi  lain efektivitas  akan  menyurut  manakala  wewenang  diselewengkan oleh  para  pelaksana  demi  kepentingannya  sendiri  atau  kelompoknya.  Dari  aspek kewenangan  dalam  implementasi  kebijakan  MPP,  organisasi  penyelenggara  pelayanan publik  yang  menempatkan  pelayanannya  di  MPP  berwenang  dan  bertanggung  jawab terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut telah sesuai dengan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1237-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483
Permenpan  RB  Nomor  23  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Mal Pelayanan  Publik  dan Peraturan  Walikota  payakumbuh  Nomor  89  Tahun  2019  tentang  penyelenggaraan  Mal Pelayanan  Kota  Payakumbuh.  Berdasarkan  Pasal  5  ayat  1  disebutkan  penyelenggara  Mal Pelayanan Publik adalah DPMPTSP.
Pasal  5  ayat  9  Peraturan  Walikota  Payakumbuh  Nomor  89  Tahun  2019  menyatakan dalalam  menyelenggarakan  mal  pelayanan  public,  Kepala  DPMPTSP  menetapkan kerentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para pihak yang tergabung dalam Mal Pelayanan  Publik.  Karena  itu  dari  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  wewenang  dalam implementasi kebijakan MPP yang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para  pelaksana dalam  melaksanakan  kebijakan  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Payakumbuh, sehingga perintah dapat dilaksanakan secara optimal oleh para implementor yang telah memiliki legitimasi di mata publik.

## Faktor Disposisi
Disposisi adalah  watak  atau  karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik  atau  watak  yang  baik,  maka  dia  akan  melaksanakan  kebijakan  dengan  baik sesuai  dengan  sasaran  tujuan  dan  keinginan  pembuat  kebijakan.  Menurut  Van  Meter  dan Van  Horn  (1975:16),  terdapat  tiga  macam  elemen  yang  dapat  mempengaruhi  disposisi, antara lain:
“Tiga  elemen  yang  da pat  mempengaruhi  disposisi,  yaitu:  pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap  kebijakan,  arah  respon  mereka  apakah  menerima,  netral  atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.
Elemen  yang  dapat  mempengaruhi  disposisi  adalah  pengetahuan,  dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang  dimiliki  oleh  aparatur  dapat  membantu  pelaksanaan  implementasi  tersebut. Pemahaman  dan  pendalaman  juga  dapat  membantu  terciptanya  dan  terlaksananya implementasi  sesuai  dengan  tujuan  yang  akan  di  capai.  Respon  masyarakat  juga  dapat menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi,  karena  dapat  menentukan  sikap  apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.
Pengangkatan  dan  pemilihan  personil  pelaksana  kebijakan  haruslah  dapat menyediakan  orang-orang  yang  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan, lebih  khusus  lagi  pada  kepentingan  masyarakat.  Pengangkatan  pegawai  yang  bertugas memberikan  pelayanan  di  MPP  dilakukan  oleh  masing-masing  organisasi  penyelenggara pelayanan  berdasarkan  ketentuan  perundangan-undangan  dan  nota  kesepahaman dan/atau  perjanjian  kerja  sama  antara  Pemerintah  Kota  Payalumbuh/DPMPTSP  dengan
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1237-1250                                                Yossa Fitria. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
instansi yang tergabung dalam MPP. SDM yang ditugaskan pada MPP merupakan tanggung jawab  masing-masing  pelaksana  sesuai  dengan  kebutuhan  instansi  harus  memiliki  keahlian dan kompetensi di bidangnya. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 89 Tahun 2019 bab IV  menyebutkan  pembinaan  sumber  daya  manuasi  aparatur  mal  pelayanan  public dilakukan  oleh  masing-masing  instansi/Lembaga/non  Lembaga  yang  memberikan pelayanan yang profrsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Para  pelaksana  kebijakan  yaitu  instansi  yang  tergabung  dalam  MPP  telah menandatangani nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam satu gedung yaitu di MPP Kota Payakumbuh. Sikap para pelaksana kebijakan  tersebut  mendukung  dengan  baik  adanya  kebijakan  MPP  di  Kota  Payakumbuh, yaitu  dengan  menempatkan  personilnya  yang  memiliki  kompetensi,  menguasai  tugas  dan fungsinya  serta  profesional  untuk  memberikan  pelayanan  publik  di  masing-masing  gerai pelayanan.
Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para  pelaksana  kebijakan  dengan  memanipulasi  insentif.  Pada  dasarnya  orang  bergerak berdasarkan  dirinya  sendiri,  maka  memanipulasi  insentif  oleh  para  pembuat  kebijakan mempengaruhi  tindakan  para  pelaksana  kebijakan  dengan  cara  menambah  keuntungan atau  biaya  tertentu  mungkin  akan  menjadi  faktor  pendorong  yang  membuat  para pelaksana  menjalankan  perintah  dengan  baik.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk memenuhi  kepentingan  pribadi  atau  organisasi.  Para  petugas  pelayanan    di  MPP  Kota Payakumbuh khususnya yang termasuk dalam pengelola MPP telah mendapat insentif.Hal ini sesuai  dengan  studi  dokumentasi  diperoleh  data  dalam  Pasal  24    Peraturan  Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Berkaitan dengan faktor disposisi dapat  disimpulkan  bahwa  faktor disposisi  yang  meliputi  aspek pengangkatan  birokrasi  dan insentif sudah berjalan dengan baik. Para pelaksana kebijakan sudah mendukung kebijakan penyelenggaraan MPP di Kota Payakumbuh.

## Faktor Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  suatu  badan  yang  paling  sering  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  secara  keseluruhan.  Struktur  organisasi  merupakan  yang  bertugas  melaksanakan kebijakan  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Didalam  struktur birokrasi  terdapat  dua  hal  penting  yang  mempengaruhinya  salah  satunya  yaitu  aspek struktur  birokrasi  yang  penting  dari  setiap  organisasi  adalah  adanya standard  operating procedures (SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau  menjalankan  tugasnya.  Selain  SOP  yang  mempengaruhi  struktur  birokrasi  adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1237-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483
SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai  untuk  melaksanakan  kegiatannya  pada  setiap  harinya  sesuai  dengan  standar yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten  diperlukan  adanya  SOP.  Dengan  adanya  SOP,  maka  proses  pengolahan  yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas. Berdasarkan studi dokumentasi peneliti, SOP yang tersedia di MPP adalah SOP Standar Pelayanan  Publik  Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  dan  Standar  Operasional  Posedur Pada  Dinas  Penanman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Payakumbuh berdasarakan surat Keputusan Kepala Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota  Payakumbuh  nomor  570-14/KEP/DPMPTSP/2022,  berdasarka  temuan  dilapangan di  dapatkan  bahwa  masing-masing  penyedia  layanan  mempunyai  SOP  tersendiri  sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Pelaksanaan  fragmentasi,  tujuannya  untuk  menyebar  tanggung  jawab  berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.  Dengan  fragmentasinya  struktur  birokrasi,  maka  implementasi  akan  lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Tanggung jawab dalam  melaksanakan  koordinasi  penyelenggaraan  pelayanan  dan  penyediaan  fasilitas pada gerai pelayanan adalah DPMPTSP sedangkan organisasi penyelenggara bertanggung jawab  terhadap  pelayanan  yang  diberikannya  masing-masing.  Berdasarkan  pembahasan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  pembagian  tugas  antara  DPMPTSP  sebagai penyelenggara  MPP  dan  unit  kerja  lain  yang  tergabung  dalam  MPP  mempermudah pelaksanaan kebijakan dengan tetap pada kontrol yang sama agar pelaksanaan kebijakan yang  dilaksanakan  tidak  keluar  yang  telah  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Berkaitan dengan  faktor  struktur  organisasi  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  struktur  organisasi  yang meliputi aspek SOP dan fragmentasi telah berjalan secara optimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan,  maka  disimpulkhan  bahwa  penelitian  ini implementasi  kebijakan  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Payakumbuh  telah  berjalan  optimal, menghadirkan  pelayanan  yang  efektif,  efisien,  dan  berdaya  saing  global.  Respon  positif masyarakat  membuktikan  manfaatnya,  dan  penggabungan  layanan  di  satu  tempat menghemat waktu dan biaya. Penelitian lanjutan disarankan untuk menambah sampel dan menggunakan metode campuran untuk hasil yang lebih komprehensif.
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1237-1250                                                Yossa Fitria. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M.Sy. (1988). Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Anderson, J.E. (1978). Public Policy Making. Chicago: Holt, Rinehart and Winston.
Creswell, J.W., & Poth, C.N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
Edwards III, G.C. (edited). (1984). Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
Edwards  III,  G.C.  (1980).  Implementing  Public  Policy.  Washington:  Congressional  Quarterly Press.
Hoogerwerf. 1978. Ilmu Pemerintahan. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1984). Analisis data kualitatif. terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia .
Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Moleong, L.J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
Mustopadidjaja,  A.R.  (1988).  Perkembangan  dan  Penerapan  Studi  Kebijaksanaan  dilihat dalam  Kaitan  Disiplin  dan  Sistem  Administrasi  dan  Manajemen.  Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara.
Ombudsman  RI.  (2019).  Ringkasan  Eksekutif  Hasil  Penilaian  Kepatuhan  Terhadap  Standar Pelayanan  Penyelenggara  Pelayanan  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Peraturan  Walikota  Payakumbuh  Nomor  89  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaran  Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh.
Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara. https://lan.go.id/?page_id=119
Ripley,  R.B.,  &  Grace  A.  Franklin.  (1986).  Policy  Implementation  and  Bureaucracy.  Chicago:
The Dorsey Press.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Sharkansky,  I.  (1975).  Public  Administration:  Policy-Making  in  Government  Agencies.  Third Edition. Chicago: College Publishing Company.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & society , 6 (4), 445-488.
Wayong, J. (1969). Fungsi Administrasi Negara. Jakarta: Djembatan.