## Primordialisme dan Perilaku Memilih Etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2005-2015
Kustiawan 1, * dan Rumzi Samin 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 29100, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 29100, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia * Korespondensi: kustiawan@umrah.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Kustiawan, K., & Samin, R. (2020). Primordialism and Voting Behavior of Malay Ethnic during the 2005-2015 Riau Islands Governor Election. Society, 8(2), 372-389.

## DOI: 10.33019/society.v8i2.207
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui primordialisme dan perilaku  memilih  etnis  Melayu  pada  Pemilihan  Gubernur (Pilgub)  Kepulauan  Riau  2005-2015.  Fenomena  politik  di Kepulauan  Riau  tampak  berbeda  dengan  daerah  lain  yang didominasi etnis Melayu sejak kandidat dari etnis non-Melayu memenangkan pemilihan gubernur. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam dan  observasi  langsung.  Informan  dipilih  dengan menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  masyarakat  etnis  melayu  berpikiran terbuka.  Kandidat  yang  terpilih  juga  dapat  membuktikan personal yang berkualitas dan berhasil memimpin etnis melayu untuk  maju.  Etnis  non-Melayu  memenangkan  Pemilihan Gubernur  Kepulauan  Riau  (Kepri)  ditentukan  oleh  1)  Politik indentitas masyarakat etnis melayu adalah berpikiran terbuka, berdampingan  dengan  identitas  Islam,  berbicara  bahasa Melayu,  mengamalkan  budaya  Melayu,  dan  berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan  masyarakat Melayu, sehingga  kandidat  teridentifikasi  sebagai  bagian  dari  etnik Melayu  dan  dianggap  oleh  masyarakat  Melayu  sebagai kandidat pemimpin masyarakat Melayu dalam arti yang luas; 2)  figur  kandidat  mampu  bersosialisasi  dengan  masyarakat etnis  Melayu;  3)  etnis  minoritas  lainnya  dan  partai  politik mendukung  kandidat.  Kandidat  dari  etnis  Melayu  gagal karena  minimnya  kontribusinya  kepada  masyarakat  Melayu pada khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya.

## Society, 8 (2), 395-413, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Dikirim: 13 Juli, 2020;
Diterima: 22 Agustus, 2020;
Dipublikasi: 31 Agustus, 2020;
Kata Kunci: Gubernur;  Kepulauan  Riau;  Melayu;  Perilaku Memilih; Pilgub; Politik Identitas;

## Primordialisme

## 1. Pendahuluan
Pemilihan  kepala  daerah  merupakan  salah  satu  agenda  penting  dalam  kegiatan  politik untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Pembahasan Pemilihan Gubernur ( Pilgub ) semakin signifikan dalam ranah politik lokal, apalagi jika  pembahasan  tersebut  terkait dengan  pemekaran  Daerah  Otonomi  Baru  dalam  penerapan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dalam penelitian Muhtadi (2018) , disebutkan bahwa beberapa  faktor  penting  dalam  pemilihan  kepala  daerah  tersebut  antara  lain  adalah  politik identitas  yang  terdiri  dari  agama  dan  etnis.  Alhasil,  analisis  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  perilaku  memilih  lebih  pada  pendekatan  sosio-religius,  sosio-kultural,  atau  sosio- ekonomi (Gaffar,  1992;  King,  2003;  Ananta et  al., 2004)  sebagaimana  dikutip  dalam  Haryanto (2014). Di  sisi  lain,  penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  orientasi  pemilih  terhadap  politik dipengaruhi  oleh  kualitas  personal  kandidat  yang  sudah  terbangun  sejak  lama  dan  memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat sehingga popularitas kandidat tersebut didasarkan pada agenda kebijakan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana primordialisme dan perilaku pemilih etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau tahun 2005-2015.
Sejak  2005,  pemilihan  kepala  daerah  langsung  dilakukan  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Pemilihan kepala daerah pertama untuk Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada bulan Juni 2005, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, perubahan ini memperkuat semangat primordialisme.  Tak  heran  bila  isu  etnisitas  di  Indonesia  saat  ini  sangat  dominan  dalam pemilihan  kepala  daerah.  Identitas  etnis  dan  citra  kandidat  kepala  daerah  yang  akan  dipilih merupakan politik identitas yang bagi pemilih menjadi pertimbangan penting dalam perilaku politik. Menurut Nicholson (2008) , politik identitas adalah suatu gerakan politik yang muncul dan  berkembang  dari  situasi  minoritas  dan  kelompok  yang  dibedakan  oleh  mayoritas  dalam suatu  komunitas  suatu  negara.  Potensi  keberagaman  yang  merupakan  kekuatan  untuk melakukan  gerakan  politik  memunculkan  kesadaran  komunal  sehingga  perbedaan  identitas memunculkan kesadaran komunal. Sebagai kekuatan komunal, identitas budaya dalam hal ini cukup  efektif  dalam  mengikat  dan  mengintegrasikan  diri  dalam  konstruksi  masyarakat  yang berperilaku dengan nilai-nilai.
Di  luar  negeri,  identitas  politik  dominan  di  Arab  ( Ben-Bassat  &  Dahan,  2010 ),  dan berlangsung  di  India  ( Kaul,  2013 ).  Fenomena  yang  dapat  dianggap  sebagai  paradoks  dalam demokrasi tersebut telah terwujud dalam proses demokrasi di beberapa daerah di era otonomi daerah  saat  ini.  Etnis  dan  agama  sebagai  salah  satu  kategori  sosial  kemudian  berkembang menjadi  bagian  terpenting  dari  politik  identitas,  bahkan  simbol  dan  kategori  sosial  tersebut seringkali menjadi dasar legitimasi dalam persaingan politik di daerah. Kemudian muncullah istilah  politik  etnis  ( Kristianus,  2016, p .  88 ).  Identitas  etnis  dalam  kontestasi  politik  pilkada digunakan dalam tiga cara, 1) dalam memobilisasi simbol kesukuan; 2) menjadi pertimbangan pemilih,  dan  3) dalam  pemilihan  dan  strategi  kandidat  seperti  Putra  Daerah ( Aspinall,  2011 ). Politik  lokal  di  Kalimantan  Barat  sarat  dengan  politik  identitas  etnis.  Etnis  Dayak  dan  etnis Melayu  bersaing  memperebutkan  kekuasaan  politik  dalam  pemilihan  kepala  daerah. Persaingan terjadi karena elit etnis yang berkuasa selalu menjalankan hegemoni etnis atas etnis lain.  Dari  tujuh  kabupaten  di  Kalimantan  Barat  yang  menyelenggarakan  pemilihan  kepala
daerah, terlihat sangat jelas  berorientasi etnis untuk memenangkan  suara ( Kristianus: 2016, p . 87 ). Dalam konteks pemilihan kepala daerah, identifikasi identitas etnis menjadi penting untuk mendapatkan  dukungan  politik.  Identifikasi  identitas  etnis  lebih  banyak  diterapkan  dalam masyarakat multi etnis ( Lampe, 2010, p. 300 ).
Di beberapa daerah di Indonesia, politik etnis telah mendominasi pemilihan kepala daerah sejak era reformasi. Fakta dan realitas ontologis dan sosiologis menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung telah memperkuat dominasi etnis/suku dalam  masyarakat  multi  etnis  yang  ditampilkan  dalam  bentuk  identitas  politik.  Dalam penelitian Hemay  &  Munandar  (2016) menyatakan  bahwa  politik  etnis  menguat  pada pemilihan kepala daerah Bengkulu tahun 2010. Menurut Nasution (2014) , dominasi politik etnis juga  terjadi  di  Medan.  Dalam  penelitian Aspinall  (2011) ,  disebutkan  pula  bahwa  dominasi politik  etnisitas  dengan  identitas  etnis  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia.  Dalam penelitian Buchari (2014) disebutkan bahwa politik etnis Dayak pada pemilihan kepala daerah Kalimantan  Barat  tahun  2007  mengalami  penguatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Trihartono & Patriadi (2016) , dimana politik etnis dan sektarian pada Pemilu 2014 di Indonesia semakin  menguat.  Perpecahan  etnis  dan  aliran  politik  tidak  bisa  ditinggalkan  dalam  pemilu Indonesia.  Bahkan  aliran  politik  dapat  menjadi  salah  satu  dimensi  dari  endogenitas  identitas religiopolitik.  Kebangkitan  identitas  etnis  di  wilayah  Indonesia  telah  bergulir  sejak penyelenggaraan  pemilu  langsung  tahun  2004.  Identitas  Politik  terjadi  akibat  konflik  agama, etnis,  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  administrasi  di  daerah  seperti  yang  diteliti  oleh Schulte Nordholt, yaitu konflik etnis, otonomi daerah, desentralisasi administrasi di luar pulau Jawa merupakan identitas politik yang eksis. Politik identitas agama dan etnis sebagai repertoar untuk kepentingan politik, seperti di Riau dan Bali ( Nordholt, 2008 ).
Hasil  penelitian  di  atas  menunjukkan  bahwa  politik  identitas  muncul  dalam  politik  lokal bahkan semakin kuat dalam pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini, fenomena politik di Kepulauan  Riau  tampak  berbeda  dengan  daerah  lain  yang  didominasi  etnis  Melayu  sejak kandidat  dari  etnis  non-Melayu  memenangkan  pemilihan  kepala  daerah.  Identitas  politik Melayu tidak terjadi pada politik lokal dalam pemilihan kepala daerah Kepulauan Riau.
Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 425.214.676 km2 dengan 95 persen wilayahnya terdiri dari  lautan  dan  memiliki  2.408  pulau  yang  terbentang  dari  Selat  Malaka  hingga  Laut  Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang terdiri dari Singapura, Malaysia,  Kamboja,  dan  Vietnam  merupakan  satu  kesatuan  provinsi  kepulauan.  Kepulauan Riau  berpenduduk  1.864.142  (2015)  dihuni  oleh  Melayu  29,97%,  Jawa  24,97%,  Batak  12,48%, Minangkabau  9,71%,  Tionghoa  7,70%,  Sunda  2,96%,  Bugis  2,22%,  Suku  NTT  2,22%,  Suku Sumatera Selatan 1,97% , Banjar 0,70%, dan suku lainnya 5,10%. Etnis Melayu merupakan etnis dominan di Provinsi Kepulauan Riau ( Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2015 ).

## Gambar 1. Persentase Etnis di Kepulauan Riau
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2015)
Berdasarkan Gambar  1 di  atas,  29,97%  etnis  Melayu  merupakan  etnis  Melayu  yang dianggap  secara  genealogis  (keturunan  Melayu).  Namun  definisi  orang  Melayu  dalam penelitian ini adalah bahwa  orang Melayu dikaitkan dengan Islam, bahasa, dan adat istiadat, yang  kemudian  disebut  pemilih  pribumi  sehingga  bekerjanya  politik  identitas  Melayu  yang identik  dengan  Islam,  78,15%  pemilih  muslim  di  Kepulauan  Riau  disebut  pemilih  pribumi sebagai  identitas  Melayu  asli.  Berdasarkan  sebaran  penduduk  menurut  kabupaten/kota  dan agama yang dianut di Kepulauan Riau tahun 2019, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam (identitas Melayu) di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Riau lebih dari 70% Muslim, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Melayu ( Tabel 1 ).

## Tabel 1. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di Kepulauan Riau
Kabupaten/Kotamadya Agama Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya Kabupaten 1. Karimun 85,06 3,64 0,99 0,01 9,95 0,36 2. Bintan 87,58 5,00 2,20 0,08 4,81 0,33 3. Natuna 96,97 1,39 0,35 - 1,13 0,15 4. Lingga 91,63 1,72 1,10 - 5,49 0,06 5. Anambas Islands 93,26 2,06 2,29 - 2,38 0,01 Kotamadya 1. Batam 71,73 17,94 3,28 0,06 6,86 0,12 2. Tanjungpinang 79,58 6,32 1,35 0,02 12,49 0,25 Kepulauan Riau 78,15 11,89 2,43 0,05 7,31 0,18 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (2019)
29.97% 24.97% 12.48% 9.71% 7.70% 2.96%  2.22%  2.22%  1.97% 0.70% 5.10% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
Berdasarkan  pantauan  langsung,  pemilihan  gubernur  di  Kepulauan  Riau  selama  tiga periode tahun 2005, 2010, dan 2015 selalu dimenangkan oleh kandidat etnis non-Melayu. Meski merupakan  etnis  minoritas,  pasangan  kandidat  non-Melayu,  Ismeth  Abdullah  dan  H. Muhammad  Sani  memenangkan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kepulauan  Riau pada tahun 2005 ( Detiknews.com, 2005 ).
Tahun  2010,  etnis  minoritas  Jawa,  H.  Muhammad  Sani  dan  Soerya  Respationo memenangkan  Pemilihan  Gubernur  ( Kompas,  2010 ).  Begitu  pula  pada  tahun  2015,  pasangan kandidat  etnis  Jawa,  H.  Muhammad  Sani  dan  Nurdin  Basirun  memenangkan  Pemilihan Gubernur ( Ammelia & Kosandi, 2019, p . 143 ). Meski demikian, muncul berbagai persepsi dari kelompok identitas etnis Melayu asli dari kandidat terpilih non-Melayu. Kebanyakan kelompok masyarakat  Melayu  tidak  menanggapi  hal  ini  dengan  kekerasan  atau  represif.  Bahkan masyarakat Melayu pun menerima kandidat terpilih yang mengusung lambang Melayu dalam memimpin Kepulauan Riau.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini membahas tentang primordialisme dan  perilaku  memilih  etnis  Melayu  pada  Pemilihan  Gubernur  Kepulauan  Riau  tahun  2005- 2015.

## 2. Tinjauan Pustaka
Pendekatan dalam menyelidiki perilaku memilih terdiri dari tiga; The Columbia Study, The Michigan  Model ,  dan Rational  Choice (Bartels,  2012;  Roth,  2008)  sebagaimana  dikutip  dalam Haryanto (2014) . Ketiga pendekatan ini lebih dikenal sebagai pilihan sosiologis, psikologis, dan rasional.  Penelitian  ini  secara  singkat  menggunakan  tiga  pendekatan  untuk  lebih  memahami perilaku pemilih.
Yang pertama adalah pendekatan sosiologis yang dikenal sebagai The Columbia Study yang dipelopori  oleh  Lezarsfeild  pada  tahun  1940.  Pendekatan  ini  mengasumsikan  nilai-nilai sosiologis tersebut seperti agama, kelas sosial, etnis, ras, daerah, tradisi keluarga, dan lain-lain yang  tertanam  dalam  perilaku  individu  yang  mempengaruhi  individu dalam  politik (Bartels, 2012, p .  240  sebagaimana  dikutip  dalam  Haryanto,  2014) .  Lingkaran  sosial  seperti  keluarga, tempat kerja, pertemanan, kedaerahan, dan sebagainya dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang  karena  adanya  kontrol  dan  tekanan  sosial (Roth,  2008, p .  24  seperti  dikutip  dalam Haryanto,  2014) .  Perilaku  memilih  dalam  perspektif  sosiologi  memiliki  dasar  analisis  utama yaitu  kondisi  sosial,  bukan  individu  yang  menjadi  pusat  analisis (Mujani et  al., 2012  seperti dikutip  dalam  Haryanto,  2014) .  Pendekatan  sosiologis  dapat  mengungkap  perilaku  pemilih yang konstan karena kerangka struktural setiap individu yang hanya berubah secara perlahan. Namun,  model  sosiologis  tidak  dapat  menjelaskan  penyebab  bergesernya  pilihan  politik individu.
Pendekatan  kedua  adalah  pendekatan  psikologis  atau  yang  disebut The  Michigan  Model , suatu  pilihan  pendekatan  perilaku  yang  berkembang  pada  awal  1950-an.  Penjelasan  lengkap tentang pendekatan psikologis dapat ditemukan dalam “ The American Voter ” (1960) oleh Angus Campbell,  Philip  Converse,  Warren  Miller,  dan  Donald  E.  Stokes.  Berbeda  dengan  model sosiologis,  dalam  model  psikologis,  beberapa  keterikatan/dorongan  psikologis  membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis ini disebabkan oleh rasa kedekatan dengan partai atau  kandidat.  Persepsi  dan  penilaian  individu  terhadap  kandidat  atau  tema  yang  diangkat (pengaruh  jangka  pendek)  sangat  mempengaruhi  pilihan  pada  pemilu.  Secara  sederhana, menurut Roth (2008, p .38) seperti yang dikutip dalam Haryanto (2014) , pendekatan psikologis berusaha menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan memilih berdasarkan tiga sikap: keberpihakan, pendapat tentang masalah, dan citra dari kandidat. Keyakinan ini paling
dekat dengan keputusan penentuan suara dan oleh karena itu memiliki dampak langsung dan sangat  kuat  terhadap  perilaku  memilih  ( Dalton,  2002, p. 173  seperti  dikutip  dalam  Haryanto, 2014) . Keberpihakan sebagai konsep dalam pendekatan psikologis adalah kedekatan psikologis, yaitu  hubungan  yang  stabil  dan  langgeng  antara  kandidat  dan  pemilih.  Kondisi  kandidat melakukan  identifikasi  diri  sebagai  orang  yang  membaur  dengan  komunitas  pemilih  sebagai bagian dari komunitas kelompok. Identifikasi kandidat dengan masyarakat disebut Personal ID , yaitu perasaan kandidat bahwa kedaerahan adalah identitas politiknya, melakukan identifikasi diri  sebagai  putra  daerah  dalam  konteks  yang  sangat  luas,  atau  merasa  menyatu  dengan masyarakat tertentu, meskipun secara genetik tidak berdarah asli daerah tersebut.
Pendekatan  ketiga  adalah  pendekatan  model Rational  Choice . Rational  Choice merupakan model pendekatan di luar dua model pendekatan sosiologis dan psikologis, yang merupakan kritik  terhadap  kedua  pendekatan  tersebut.  Awal  dari  pendekatan  ini  adalah  teori  ekonomi (Mujani et al., 2012; Bartels, 2012) sebagaimana dikutip dalam Haryanto (2014) . Model ini dapat dipahami  dengan  analisis  ekonomi-politik,  dimana  orientasi  pemilih  yang  rasional  ini merupakan hasil yang dicapai oleh kandidat tertentu dalam politik. Ketiga model pendekatan perilaku memilih tersebut dapat saling mempengaruhi, tidak harus kontradiktif. Pada dasarnya secara proporsional, aktor mana yang dominan dan secara ilmiah dapat menjelaskan keputusan pemilih.
Mengenai  teori  yang  berkaitan  dengan  pengelompokan  etnis,  menurut Mutakin  (2004) , pengelompokan  masyarakat  Indonesia  didasarkan  pada  ikatan  primordial  yang  terdiri  dari ikatan kekerabatan berdasarkan hubungan darah (genealogis) atau keturunan, ikatan ras atau etnis, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, menurut Hapsa & Purnomo (2016) , politik identitas dapat  menumbuhkan  relasi  antaretnis  di  suatu  daerah  sehingga  dapat  memiliki  modal  sosial yaitu menduduki kekuasaan. Artinya, politik identitas bukan hanya soal hegemoni. Jadi dalam perspektif  lain,  menurut Zakina  (2016) ,  politik  identitas  di  daerah  mempengaruhi  minoritas, ketika  tokoh-tokoh  minoritas  tersebut  dapat  mempengaruhi  bahkan  memobilisasi  kelompok mayoritas dengan menjalin relasi dengan kelompok lain.
Menurut Haboddin  (2012) ,  politik  etnisitas  digunakan  untuk  mempertanyakan  antara “kami”  dan  “mereka”,  “saya”  dan  “kamu”  bahkan  hingga  bentuk  ekspresi  sarkasme  “Jawa” dan “luar Jawa” atau “Islam” dan “Kristen”. Dikotomi oposisi semacam ini sengaja dibangun oleh  elit  politik  lokal  untuk  memukul  musuh  atau  rival  politik  mereka  yang  merupakan “pendatang”.  Munculnya  gerakan  daerah  dengan  mengambil setting politik  etnisitas merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan telah disoroti oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas semakin banyak digunakan oleh para politisi  dan  penguasa  di  tingkat  lokal  untuk  mendapatkan  “kue”  kekuasaan,  baik  di  bidang politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, menurut Castells (2004) , politik identitas dijelaskan sebagai  konstruksi  identitas,  melalui  tiga  sudut  pandang  yang  berbeda,  yaitu: legitimizing identity,  resistance  identity,  and  project  identity . Legitimizing  Identity menggambarkan pembentukan  identitas  yang  dipaksakan  oleh  sebuah  institusi  dominan,  misalnya  negara, dalam hal ini, hegemoni kekuasaan negara. Sedangkan Resistance Identity merupakan salah satu identitas yang dibangun dengan perlawanan terhadap keseragaman identitas yang dilakukan oleh lembaga yang dominan, yaitu identitas tandingan. Resistance Identity adalah pemahaman tentang perspektif identitas yang dibangun dari kelompok yang tertindas, termarjinalisasi, atau terdevaluasi oleh kelompok dominan. Dapat diartikan bahwa cara pandang ini dapat dengan mudah  ditemukan  di  antara  kelompok  minoritas  dan  mereka  yang  termarjinalisasi,  biasanya diberikan  kepada  kelompok  etnis,  ras,  etnis,  atau  bahkan  agama  tertentu. Project  Identity
merupakan  identitas  yang  dibangun  secara  antusias  oleh  kelompok-kelompok  yang menjunjung tinggi otonomi dan ingin lepas dari ikatan masa lalu ( Castells, 2004 ).
Oleh  karena  itu,  perhatian  pada  politik identitas  etnis  umumnya  tertarik  untuk  mengkaji kedekatan hubungan antar etnis di wilayah yang episentrumnya adalah kelompok mayoritas. Bagaimana  hal  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  kelompok  mayoritas  dan  etnis  minoritas  di suatu  negara  berupa  model  interaksi  politik  identitas  etnik  yaitu  jaringan  komunitas  yang dilandasi  oleh  norma  solidaritas,  saling  percaya,  dan  kemandirian  sumber  daya  adalah  hal yang  menarik.  Oleh  karena  itu, Mackay  (2000) dan Brown  (2001) menyebutkan  tiga  tipe identitas etnis sebagai berikut;
1) Primodialisme, perspektif ini melihat identitas etnis yang stabil, fixed , ascribed , atau identitas manusia yang diberikan sejak manusia lahir. Identitas ini melekat dan tidak dapat ditolak oleh  manusia  itu  sendiri,  tidak  dapat  diubah  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  lama. Pendekatan  primordial  menekankan  pada  identitas  etnis  dan  agama  yang  dipandang memiliki landasan historis, genetik (keturunan/darah asli), dan sosial yang dalam sehingga secara signifikan membangun loyalitas dan komitmen para anggotanya.
2) Instrumentalisme,  yaitu  perspektif  yang  melihat  identitas  sebagai  bentuk  manipulasi  dari beberapa kelompok dominan. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti budaya, ras, dan  agama  yang  berlaku  di  masyarakat  dijadikan  sebagai  alat  mobilisasi  oleh  elit  politik untuk  memperebutkan  kepentingan  politik  dan  ekonomi.  Pendekatan  instrumental menggunakan identitas etnis untuk memobilisasi kelompok untuk mencapai tujuan politik dan  material,  misalnya  memobilisasi  etnis  untuk  penguasaan  sumber  daya  politik  dan ekonomi. Praktik politik etnis dengan jelas menunjukkan seberapa efektif isu ini digunakan oleh aktor politik ketika berhadapan dengan entitas politik lain.
3) Konstruktivisme,  yaitu  upaya  merespon  tekanan  situasi  kelompok yang dominan, respon terhadap  perlakuan  pilih  kasih,  serta  upaya  defensif  dari  suatu  kelompok.  Berdasarkan pandangan  tersebut,  proses  konstruksi  sosial  selalu  dikaitkan  dengan  keterlibatan kelompok dan elit masyarakat.
Berdasarkan  pemaparan  tipe  politik  identitas  etnis  di  atas,  terdapat  keterkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  dikaji,  khususnya  bagaimana  primordialisme  dan  perilaku  pemilih etnis  Melayu  pada  pemilihan  Gubernur  Kepulauan  Riau  2005-2015.  Dimana  relevansi  ketiga tipe  tersebut  di  atas  yaitu  Primodialisme,  Instrumentalisme,  Konstruktivisme  dengan  politik identitas  Melayu  sebagai  model  interaksi  politik  identitas,  dimana  kemampuan  berinteraksi dengan  identitas  etnis  dalam  politik  adalah menjalin  hubungan  yang  mempunyai  sifat  saling ketergantungan  antar  etnis  dan  bersifat  terbuka  atau  kompatibel  dalam  interaksi  politik menjadi  identitas  komunitas  dalam  pertarungan  pemilihan  kepala  daerah,  dan  mampu beradaptasi  dengan  perubahan  yang  ada.  Model  interaksi  politik  identitas  diharapkan  dapat meningkatkan kualitas demokratisasi di Indonesia.
Penelitian  ini  secara  khusus  membahas  bagaimana  primordialisme  dan  perilaku  pemilih etnis  Melayu  dalam  Pemilihan  Gubernur  Kepulauan  Riau  2005-2015.  Hasil  studi  sebelumnya yang  diuraikan  di  atas  menemukan  bahwa  politik  identitas  terjadi  dalam  ranah  politik  lokal; bahkan  politik  identitas  muncul  dan  menguat  dalam  politik  lokal  di  negara-negara  dunia. Namun  penelitian  ini  membahas  bagaimana  politik  identitas  Melayu  tidak  terjadi  dalam Pemilihan  Gubernur  (Pilgub)  di  Kepulauan  Riau.  Kemudian  objeknya  juga  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya.  Setidaknya  ada  dua  penelitian  sebelumnya  yang  dijadikan  referensi, pertama, Aspinall  (2011) dalam Journal  of  East  Asian  Studies ,  Volume  11,  Nomor  2, “ Democratization  and  Ethnic  Politics  in  Indonesia:  Nine  Theses ”.  Penelitian  ini  menggunakan
deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  mengkaji  polarisasi  politik  etnis  dan  demokratisasi  di Indonesia.  Setelah  jatuhnya  Presiden  Suharto  pada  tahun  1998,  etnisitas  telah  menjadi  pusat politik lokal di sebagian besar wilayah Indonesia.
Hasil  penelitian  Aspinall  tentang  penyebab  utama  penyebaran  politik  etnis  di  Indonesia adalah faktor kelembagaan, tradisi identitas bangsa Indonesia, dan arsitektur politik. Penelitian Aspinall  juga  menemukan  bahwa  identitas  etnis  atau  etnis  dalam  pertarungan  politik pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur di Indonesia digunakan dalam tiga cara, 1) dalam  memobilisasi  simbol  kesukuan;  2)  menjadi  pertimbangan  pemilih,  dan  3)  dalam pemilihan dan strategi kandidat seperti Putra Daerah.
Kedua,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hemay  &  Munandar  (2016) dengan  judul  “Politik Identitas  dan  Pencitraan  Kandidat  Gubernur  terhadap  Perilaku  Pemilih”.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  model  penjelasan  sosiologis,  psikologis,  dan rational choice .  Penelitian  ini  membahas  tentang  politik  identitas  etnis  pada  Pemilihan  Gubernur Bengkulu  tahun  2015.  Faktor  identitas  etnis  atau  sentimen  etnis,  bersama  dengan  faktor  citra tokoh,  dapat  berkontribusi  positif  dalam  pembentukan  perilaku  pemilih.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa fakta dan realitas ontologis dan sosiologis menyatakan bahwa kedaulatan rakyat  dalam  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  memperkuat  aliran  etnis  dalam masyarakat  multietnis  yang  ditampilkan  dalam  bentuk  politik  identitas.  Pemilihan  Gubernur Bengkulu tahun 2010 menunjukkan bahwa identitas etnis dan citra kandidat gubernur terpilih merupakan identitas politik yang bagi pemilih menjadi pertimbangan penting dalam perilaku politik.
Berdasarkan  dua  penelitian  sebelumnya  tersebut,  dua  hal  yang  dapat  ditinjau,  yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaan yang terlihat dari dua studi sebelumnya tersebut, baik tinjauan pertama maupun kedua, keduanya adalah studi tentang politik identitas etnis tersebut dilakukan,  kemudian  membahas  bagaimana  identitas  etnis  menjadi  pertimbangan  politik sekaligus  tokoh  kandidat  yang  dianggap  layak  dan  telah  terbukti  berkontribusi  untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan perbedaan yang dapat diambil dari penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aspinall (2011) berfokus pada polarisasi politik etnis dan demokratisasi  di  Indonesia  pasca  jatuhnya  Presiden  Suharto  pada  tahun  1998.  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh Hemay  &  Munawar  (2016) lebih  fokus  pada  lokus  politik identitas  dan  pencitraan  politik dalam  pemilihan  Gubernur Bengkulu  tahun  2015.  Sedangkan penelitian  ini  lebih  menitikberatkan  pada  faktor  politik  identitas  Melayu  yang  tidak  terjadi dalam  pemilihan  gubernur  dan  faktor  pemenang  kandidat  non-Melayu  dalam  Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  dan  observasi  langsung.  Informan  dipilih  dengan menggunakan teknik  purposive  sampling .  Informan  dalam  penelitian  ini  selain  elit  yang diwawancarai, namun pemilih juga diikutsertakan sebagai sarana untuk mengungkap perilaku memilih,  seperti  tokoh  Melayu,  tokoh  masyarakat  yang  mewakili  masyarakat  luas  di Kepulauan  Riau.  Pengakuan  pemilih  (masyarakat  umum  di  Kepulauan  Riau  sama  dengan pendapat yang diwawancarai sebelumnya) dalam hal ini, masyarakat Melayu, pada prinsipnya masyarakat  Melayu  di  Kepulauan  Riau  terbuka  dan  menerima  setiap  etnis  untuk  hidup berdampingan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  bahkan  jika  etnis  lain  dianggap  memiliki wawasan  yang  lebih  dalam,  mereka  dapat  menjadi  pemimpinnya  sambil  menunggu  putra daerah siap bersaing dengan orang luar.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan purposive  sampling atau  teknik non  random sampling dimana  pengambilan  sampel  ditentukan  karakteristik  tertentu  yang  menjadi  tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam studi kasus penelitian  kualitatif  ini, data  digunakan  untuk  memeriksa  hasil  yang  mengejutkan  atau tidak terduga. Desain metode ini lugas dan mudah diterapkan karena tahapannya jelas dan terpisah. Selain itu, fitur desain ini memudahkan untuk mendeskripsikan dan melaporkan. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menjelaskan  berbagai  kondisi,  situasi,  atau  fenomena mengapa  politik  identitas  tidak  terjadi  dalam  Pemilihan  Gubernur  Kepulauan  Riau,  lalu bagaimana  politik  identitas  melayu  dalam  konteks  realitas  relasi  antar  etnis  dalam  Pemilihan Gubernur  Kepulauan  Riau.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  menarik  realitas  politik  identitas Melayu yang terbuka bagi etnis lain yang diusung untuk memajukan Kepulauan Riau sebagai ciri,  watak,  sifat,  keunikan,  model,  tanda,  atau  gambaran  kondisi,  situasi,  atau  fenomena identitas masyarakat Melayu.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi,  dan  studi  pustaka  berupa  buku,  jurnal,  skripsi,  dan  informasi  yang  diperoleh  dari sumber  internet  terkait  dengan  fokus  penelitian.  Penentuan  informan  dilakukan  dengan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari tiga kandidat terdaftar, Lembaga Adat Melayu (LAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti, akademisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu),  tokoh  Melayu,  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  dan  Pemerintah  Kepulauan  Riau. Pemilihan  informan  didasarkan  pada  kriteria  dengan  urutan  sebagai  berikut:  kandidat gubernur  dan  kandidat  wakil  gubernur  berurutan;  Ismeth  Abdullah  (Gubernur  Kepulauan Riau tahun 2005-2010), Soeryo Restipiono (Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010-2015), Ansar  Ahmad  (mantan  Bupati  Bintan  tahun  2005-2010  dan  2010-2015,  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  tahun  2019-2024),  Huzrin  Hood  (Bupati  Kepulauan  Riau  tahun  2001-2003, Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Riau  tahun  1999-2001,  Ketua Badan Pelaksana Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR)), Raja Malik Hafrizal (Ketua Yayasan Kebudayaan Indra Sakti Pulau Penyengat), Datuk Abdul Razak (Ketua Lembaga Adat Melayu  Provinsi  Kepulauan  Riau),  Musaffa  Abas  (Ketua  Lembaga  Adat  Melayu  Kabupaten Bintan),  Razaki  Persada  (Ketua  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi  Kepulauan  Riau tahun 2012-2017), Sriwati (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau tahun 2013-2018, Ketua  Komisi  Pemilihan  Umum  Kepulauan  Riau  tahun  2018-2023),  Abdul  Malik  (Peneliti Budaya  Melayu,  Dosen),  Zamzami  A  Karim  (Akademisi  dan  Pengamat  Politik), dan  Ahmadi (Tokoh Melayu dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bintan).

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2005 - 2015
Pilgub di Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan sebanyak tiga kali; pada 2005, 2010, dan  2015.  Pada  tahun  2005,  pasangan  kandidat  Ismeth  Abdullah  dan  H.  Muhammad  Sani memenangkan pemilihan. Hal tersebut terlihat dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Gubernur tahun 2005 sebagai berikut:

## Tabel 2. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2005 No Nama Pasangan Kandidat Total Suara % Suara 1 Rizal  Zein and Firman Bisowarno 27.522 5,40
No Nama Pasangan Kandidat Total Suara % Suara 2 Ismeth Abdullah and H. Muhammad Sani 309.119 60,66 3 H. Nyat Kadir and Soeryo Respationo 172.923 33,94 Total 509.564 100 Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (2005)
Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dideskripsikan dari segi etnis pasangan kandidat Pilgub 2005,  yaitu  Rizal  Zein  dari  etnis  Melayu  berpasangan  dengan  Firman  Bisowarno  dari  etnis Jawa,  Ismeth  Abdullah  dari  etnis  Sunda-Arab  berpasangan  dengan  H.  Muhammad  Sani  dari etnis Jawa, H. Nyat Kadir dari etnis Melayu berpasangan dengan Soeryo Respationo dari etnis Jawa. Dalam pemilihan kali ini, etnis Melayu diwakili oleh H. Nyat Kadir dan Rizal Zein.
Pilgub  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  kemudian  dilaksanakan  pada  tahun  2010,  di  mana pemenangnya  adalah  pasangan  kandidat  gubernur  dan wakil  gubernur, H.  Muhammad Sani dan Soeryo Respationo, seperti terlihat pada Tabel 3 berikut.

## Tabel 3. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
No Nama Pasangan Kandidat Total Suara % Suara 1 H. Nyat Kadir and H. Zulbahri 195.847 31,49 2 H. Muhammad Sani and Soeryo Respationo 231.951 37,30 3 Hj. Aida Zulaikha Ismeth and Eddy Wijaya 194.049 31,21 Total 621.847 100
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (2010)
Berdasarkan  sebaran  etnis  pasangan  kandidat  gubernur  dan  wakil  gubernur  pada  Pilgub 2010 dapat dijelaskan yaitu, H. Nyat Kadir dari etnis Melayu berpasangan dengan H. Zulbahri dari  etnis  Minangkabau,  H.  Muhammad  Sani  dari  etnis  Jawa  berpasangan  dengan  Soeryo Respationo dari etnis Jawa, Hj. Aida Zulaikha Ismeth dari etnis Batak Mandailing berpasangan dengan  Eddy  Wijaya  dari  etnis  Melayu  Riau.  Pada  pemilihan  Gubernur  2010,  pasangan  H. Muhammad Sani dan Soeryo Respationo berhasil menjadi pemenang.
Kemudian  dilaksanakan  Pilgub  Kepulauan  Riau  pada  tahun  2015  yang  diikuti  oleh  dua pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur, seperti terlihat pada Tabel 4 berikut ini.

## Tabel 4. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
No Nama Pasangan Kandidat Total Suara % Suara 1 H. Muhammad Sani and Nurdin Basirun 347.515 53.20 2 Soeryo Respationo and Ansar Ahmad 305.688 46.80 Total 653.203 100 Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (2015)
Berdasarkan sebaran etnis pada Pilgub Kepulauan Riau tahun 2015 dapat dijelaskan yaitu, H.  Muhammad  Sani  dari  etnis  Jawa  berpasangan  dengan  Nurdin  Basirun  dari  etnis  Jawa, Soeryo Respationo dari etnis Jawa berpasangan dengan Ansar Ahmad dari etnis Sunda. Dalam
pemilihan ini dimenangkan oleh H. Muhammad Sani dan Nurdin Basirun sebagaimana terlihat pada hasil rekapitulasi Pilgub tahun 2015 pada Tabel 4 .
Dari  tiga  kali  pelaksanaan  Pilgub di  Kepulauan  Riau,  terlihat  bahwa  kandidat  pemenang semuanya adalah keturunan Jawa yang sudah lama menetap di Kepulauan Riau, dan memiliki identitas Islam, berbahasa Melayu, dan berbudaya Melayu sehingga kandidat tersebut menjadi kandidat  yang  mewakili  orang  Melayu.  Dapat  dipahami  bahwa  kandidat  pemenang  seperti Ismeth  Abdullah  (pada  Pemilihan  Gubernur  tahun  2005)  dan  H.  Muhammad  Sani  (pada Pemilihan Gubernur tahun 2010 dan tahun 2015) selalu tampil dengan simbol identitas Melayu (identitas  Islam,  bahasa  Melayu,  budaya  Melayu)  di  pertarungan  pemilihan  gubernur.  Selain itu,  kandidat  pemenang  (Ismeth  Abdullah  dan  H.  Muhammad  Sani)  memberikan  kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat Melayu. Namun, kandidat dari etnis Melayu asli (seperti H. Nyat Kadir) tidak berhasil memenangkan pemilihan gubernur. Hal ini membuktikan bahwa peran  kepemimpinan  para  kandidat  berpengaruh  pada  pemilihan  gubernur.  Meskipun kandidat  yang  menang  secara  genetis  atau  aslinya  adalah  bukan  keturunan  dari  Melayu asli. Namun, kandidat yang terpilih menjadi Gubernur Kepulauan Riau seperti Ismeth Abdullah  - H. Muhammad Sani pada 2005 dan H. Muhammad Sani - Soeryo Respationo pada 2010 dan H. Muhammad Sani - Nurdin Basirun pada 2015 diterima oleh masyarakat Melayu dan juga etnis lain di Kepulauan Riau.
Kekalahan  kandidat  etnis  Melayu  dalam  pemilihan  gubernur  belum  dimobilisasi  untuk merebut  simpati  pemilih  sehingga  dukungan  pemilih  Melayu  tidak  tersegmentasi  terhadap politisi Melayu seperti H. Nyat Kadir (mantan Ketua Lembaga Adat Melayu Batam). Kadang mereka bertanya siapa yang harus kita pilih, sangat penting diberikan jawaban tegas dari tokoh adat,  yaitu  ketua  Lembaga  Adat  Melayu  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota,  kecamatan,  dan desa.  Namun  dalam  kasus  ini,  tidak  pernah  ada  seruan  bagi  etnis  Melayu  untuk  memilih Melayu  dari  lembaga  ini.  Suara  Melayu  diberi  kebebasan  memilih  untuk  tidak  terikat  pada fatwa,  himbauan,  dan  sebagainya.  Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  tidak  ada  mobilisasi  isu etnis.  Pasalnya,  sejak  pemilihan  gubernur  pertama  tahun  2005,  dengan  terpilihnya  gubernur pertama  di  Kepulauan  Riau,  yang  bukan  dari  keturunan  Melayu,  melainkan  dari  keturunan Sunda-Arab, yakni Ismeth Abdullah, yang berhasil membangun Melayu dengan karakter yang berbaur  dengan  komunitas  Melayu.  Hal  ini  sebagai  akibat  dari  karakter  orang  Melayu  yang berpikiran  terbuka.  Kepulauan  Riau  sejak  dulu,  sejarahnya  telah  mengembangkan  budaya Melayu  melalui  keturunan  Melayu  non-pribumi  seperti  tokoh  Melayu  Raja  Ali  Haji  yang berasal dari keturunan Bugis.

## 4.2. Politik Identitas Melayu tidak terjadi pada Pilgub di Kepulauan Riau
Hasil penelitian menemukan bahwa politik identitas Melayu tidak terjadi dalam Pemilihan Gubernur  Kepulauan  Riau  karena  pertama,  Provinsi  Kepulauan  Riau  dibentuk  pada  tahun 2002,  kurang  lebih  3  tahun  sebelum  Pilgub  pertama  tahun  2005,  yang  dimenangkan  oleh seorang  kandidat  yang  bukan  dari  keturunan  Melayu  yaitu  Ismeth  Abdullah.  Kedua,  jika dilihat dari sejarah Melayu, tokoh Melayu seperti Raja Ali Haji bukan keturunan Melayu asli, melainkan keturunan Bugis. Ketiga, perilaku memilih masyarakat Melayu di Kepulauan Riau yang  terbuka  dan  kualitas  personal  kandidat  ( Personal  ID )  yang  berpadu  dengan  budaya Melayu,  sejarah  Melayu,  dan  geopolitik  (daerah)  Melayu  serta  etnis  lain  di  Kepulauan  Riau. Meski kandidat-kandidat tersebut bukan keturunan asli atau keturunan Melayu seperti Ismeth Abdullah  (Gubernur  Kepulauan  Riau  tahun  2005)  dan  H.  Muhammad  Sani  (Gubernur Kepulauan  Riau  periode  2010  dan  2015),  semua  kandidat  tersebut  diterima  oleh  masyarakat Melayu  sebagai  perwakilan  kandidat  dari  Melayu.  Selain itu,  etnis  Melayu  -  Kepulauan Riau
memiliki  ciri  khas  yang  unik  dibandingkan  dengan  etnis  Melayu  -  Riau,  Aceh,  Jambi,  dan lainnya.
Model  Interaksi  Politik  Identitas  adalah  kemampuan  berinteraksi  dengan  Identitas  Etnis dalam  politik  untuk  menjalin  hubungan  yang  interdependen  antar  etnis  dan  terbuka  atau kompatibel dalam interaksi politik menjadi Identitas Komunitas dalam pertarungan pemilihan kepala daerah, dan mampu beradaptasi dengan yang ada. perubahan. Model Interaksi Politik Identitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokratisasi di Indonesia. Politik identitas dalam  konteks  teori  dapat  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  hidup  dalam  setiap  etnis.  Politik identitas etnis muncul ketika dalam konteks empiris identitas politik sebagai kekuatan politik yang mendominasi partisipasi yang tercipta melalui budaya masyarakat. Salah satunya adalah politik  identitas  Melayu  yang  tidak  terjadi  dalam  Pemilihan  Gubernur  Kepulauan  Riau. Dimana  terdapat  pemahaman  tentang  politik  identitas  yang  tidak  terjadi  pada  pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, sehingga primordialisme tidak  terjadi dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau karena kandidat yang berasal dari keturunan asli Melayu yaitu H. Nyat Kadir (kandidat  gubernur  Kepulauan  Riau  pada  tahun  2005  dan  2010)  kalah  dalam  kompetisi pemilihan  gubernur.  Namun  instrumentalisme,  di  mana  figur  kandidat  yang  bisa  bersatu dengan  identitas  Melayu  memenangkan  pemilihan  gubernur  padahal  gubernur  yang  dipilih bukan keturunan Melayu seperti Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau tahun 2005) dan H.  Muhammad  Sani  (Gubernur  Kepulauan  Riau  pada  tahun  2010  dan  2015).  Namun  pada kenyataannya,  semua  gubernur  yang  bukan  keturunan  asli  di  tanah  Melayu  diterima  karena perilaku mereka menggunakan simbol identitas Melayu seperti identik dengan Islam, berbicara bahasa  Melayu,  berbudaya  Melayu,  dan  berhasil  membangun  dan  berkontribusi  bagi pembangunan  di  tanah  Melayu  Kepulauan  Riau  sehingga  masyarakat  Melayu  memilih kandidat  tersebut  sebagai  gubernur di  Kepulauan  Riau.  Kemenangan  gubernur  terpilih  tidak ditentukan oleh identitas etnis Melayu karena banyak etnis lain yang bermukim di Kepulauan Riau,  seperti  Jawa,  Minang,  Bugis,  Tionghoa,  dan  lainnya.  Konstruktivisme,  dalam  konteks politik identitas Melayu, tidak terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Kepemimpinan Melayu yang kemudian  berhasil  mengidentifikasikan  dirinya  sebagai  identitas  Melayu  di  Kepulauan  Riau, didukung  oleh  etnis  Jawa  dan  etnis  lainnya  kepada  kandidat  yang  berhak  memimpin masyarakat Melayu dalam konteks yang luas.

## 4.3. Pikiran Terbuka sebagai Ciri Khas Identitas Melayu
Penerimaan  masyarakat  Melayu  terhadap  Ismeth  Abdullah  dan  H.  Muhammad  Sani dikarenakan  kandidat  pemenang  berhasil  menjalin  hubungan  yang  kuat  dengan  identitas Melayu  sehingga  mengidentifikasikan  diri  sebagai  orang  Melayu  dengan  mengusung  simbol identitas  Melayu.  Ciri  khas  identitas  Melayu  yang  sangat  terbuka  terhadap  etnis  lain  seperti Jawa,  Minang,  Batak,  Tionghoa,  Bugis,  Flores,  dan  lain-lain  membuat  etnis  lain  yang  sudah lama tinggal di Kepulauan Riau mengintegrasikan diri sebagai  orang Melayu dan masyarakat Melayu asli. Jadi orang pribumi menerima mereka sebagai keluarga besar Melayu.
Politik  identitas  melayu  identik  dengan  Islam,  keterbukaan  pikiran,  keramahan,  dan manusia yang berbudaya. Berdasarkan instrumen ini, identitas melayu sangat terbuka terhadap etnis  lain.  Namun  ada  sisi  khusus  ke-Melayu-an,  yaitu  rasa  memiliki  atau  tanggung  jawab untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat  orang  Melayu  yang  memiliki  sejarah  yang  panjang Tumasik  dan  juga  dari  Kerajaan  Sriwijaya,  sehingga  terkesan  primordialisme  politik  Melayu yang  kental.  Orang  Melayu  selalu  berbicara tentang  apakah  seorang  pemimpin  daerah  harus berasal  dari  orang  Melayu.  Orang  Melayu  yang  dimaksud  adalah  orang  Melayu  dalam  arti luas,  orang  yang  sudah  lama  tinggal  di  Tanah  Melayu  dan  mengidentifikasikan  diri  sebagai
orang Melayu sehingga dapat mengangkat martabat budaya Melayu. Sehingga  kandidat yang mengusung identitas primordialisme politik Melayu dalam pemilihan gubernur dianggap oleh orang  Melayu  sebagai  wakil  dari  kandidat  orang  Melayu  karena  kandidat  tersebut  sudah bersatu dengan masyarakat Melayu. Hal itu dibenarkan kandidat wakil gubernur pada Pilkada 2015 dan dua kali menjabat Bupati Bintan, Ansar Ahmad, yang mengatakan:
“Saya keturunan Sunda, tapi saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang Melayu. Orang Melayu sudah bersembati dengan saya” (Wawancara, Ansar Ahmad, kandidat Wakil Gubernur pada Pilgub 2015, 17 Juni 2020).
Berbeda  dengan  politik  etnis  di  Indonesia  yang  sangat  dominan,  sehingga  menurut Aspinall,  setelah  runtuhnya  Orde  Baru,  identitas  etnis  dalam  pertarungan  politik  pada pemilihan kepala daerah di Indonesia  sangat  kuat.  Ini digunakan  dalam  tiga  cara,  ,  1)  dalam memobilisasi simbol kesukuan; 2) menjadi pertimbangan pemilih, dan 3) dalam pemilihan dan strategi kandidat seperti Putra Daerah ( Aspinall, 2011 ). Namun, berbeda dengan etnis Melayu di  Kepulauan  Riau,  yang  sangat  berbeda  dengan  etnis  di  seluruh  Indonesia,  tidak  terdapat konflik  antar  etnis  bahkan  etnis  lain  melebur  dengan  identitas  Melayu,  sehingga mempengaruhi perilaku politik seseorang dimana dia tinggal. Semangat “dimana bumi diinjak, disitulah  langit  dijunjung”,  dimana  kita  berada,  disitulah  adat  dan  budaya  tempatan  kita junjung.  Ini  dibuktikan  dengan  penelitian  Mary  R.  Anderson;  Interaksi  antar  kelompok terbentuk  karena  rasa  kebersamaan  disebut  Identitas  Kelompok  ( Community  Identity ),  yang mempengaruhi  perilaku  politik  seseorang  ( Anderson,  2010 ).  Ketika  identitas  kelompok diperkuat  sebagaimana  menurut  Linda  Nicholson,  politik  identitas  adalah  suatu  gerakan politik  yang  muncul  dan  berkembang  dari  situasi  kelompok-kelompok  yang  termarjinalisasi dan  dibedakan  oleh  masyarakat  mayoritas  suatu  negara.  Potensi  perbedaan yang  merupakan kekuatan  untuk  melakukan  gerakan  politik  memunculkan  kesadaran  komunal  sehingga perbedaan  identitas  memunculkan  kesadaran  komunal.  Sebagai  kekuatan  komunal,  identitas budaya  cukup  efektif  untuk  mengikat  dan  mengintegrasikan  diri  dalam  suatu  komunitas menjadi  suatu  konstruksi  kelompok  yang  memiliki  nasib  dan  sejarah  yang  sama  ( Nicholson, 2008 ).  Menurut  Raja  Malik  Hafrizal,  identitas  politik  Melayu  sangat  terbuka  bagi  etnis manapun  karena  tiga  faktor,  yaitu  faktor  budaya  Melayu,  faktor  sejarah  Melayu,  dan  faktor wilayah  geografis  di  Kepulauan  Riau  (Wawancara,  Raja  Malik  Fahrizal,  Ketua  Yayasan Kebudayaan  Indra  Sakti  Pulau  Penyengat,  14  Juni  2020).  Ketiga  faktor  tersebut  merupakan faktor  yang  mempengaruhi  nilai-nilai  Melayu  yaitu  sopan  santun,  ramah,  dan  dapat bermetamorfosis dengan etnis lain.
Ciri khas identitas Melayu yang terbuka karena Melayu bukan etnis melainkan disebut ras. Jadi  politik  identitas  Melayu  yang  lebih  besar  identik  dengan  Islam.  Melayu  itu  Islam, sebaliknya  Islam  itu  Melayu  yang  menjadikan  semua  orang  atau  masyarakat  yang  tinggal  di Kepulauan Riau yang beragama Islam dan yang sudah lama tinggal di Kepulauan Riau disebut sebagai orang Melayu yang mempunyai hak pilih (Wawancara, Abdul Malik, Peneliti Budaya Melayu  dan  Akademisi,  15  Juni  2020).  Sehingga  orang  Melayu  tidak  terjerat  dengan  belitan ikatan primordial seperti yang diyakini oleh penelitian lain. Lalu, faktor keberhasilan kandidat gubernur Melayu dari segi etnis Melayu; mereka mempelajari karakter orang Melayu, misalnya dalam pergaulan sehari-hari mereka harus taat dan taat pada prinsip-prinsip norma yang ada. Apalagi kandidat gubernur etnis non-Melayu biasanya lebih familiar di kalangan masyarakat dan  berhasil  mewujudkan  janji-janjinya  sehingga  masyarakat  akan  percaya  untuk  memimpin mereka  untuk  kedua  kalinya,  maka  peluang  dan  kesempatan  untuk  terpilih  di  tingkat  yang
lebih tinggi akan terus berlanjut. Misalnya, di tingkat nasional, Ansar Ahmad pernah dua kali terpilih menjadi Bupati Bintan dan saat ini menjadi anggota DPR RI di Jakarta.

## 4.4. Figur Kandidat yang mudah berbaur dengan Identitas Melayu dan Opini Publik Melayu
Identitas  budaya  Melayu  di  Kepulauan  Riau  kuat  karena  masyarakat  Melayu  Kepulauan Riau dalam sejarahnya berasal dari kerajaan Tumasik dan Sriwijaya sehingga primordialisme Melayu  terikat  erat.  Untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat,  pemimpin  hendaknya  berasal dari orang Melayu dalam arti yang luas, yaitu orang yang sudah lama tinggal di Tanah Melayu, berbudaya Melayu, dan yang lebih penting berkontribusi pada pembangunan negeri  Melayu. kemudian pemimpinnya diterima sebagai orang Melayu (Wawancara, Ansar Ahmad, kandidat wakil gubernur pada Pilgub tahun 2015, 17 Juni 2020). Pengertian pemimpin putra daerah dari orang  Melayu  dalam  konteks  yang  sangat  luas  juga  sama  dengan  pendapat  informan  kunci, Ketua  Badan  Pelaksana  Pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Riau  (BP3KR),  Huzrin  Hood  yang mengatakan bahwa:
“Konsep  etnis  Melayu  atau  putra  daerah  daerah  Melayu  adalah  pertama,  tanah Melayu terbuka untuk semua orang, bahkan untuk semua pendatang. Kedua, tokoh- tokoh  yang  datang  membela  orang  Melayu.  Saat  memimpin,  dia  juga  pandai mengontrol masyarakat, menyediakan berbagai fasilitas atau proyek, sehingga banyak yang  mendukung.  Pada  tahun  2010,  H.  Muhammad  Sani  (Gubernur  Kepulauan Riau periode 2010 dan 2015), yang bukan keturunan Melayu sebagai orang birokrat, mengusung  simbol  Melayu  agar  mudah  menguasai  masyarakat.  Padahal  mereka bukan  orang  Melayu,  mereka  membawa  simbol  Melayu  dan  menghormati  orang Melayu,  itulah  yang  membuat  mereka  menang”  (Wawancara  Huzrin  Hood,  Ketua BP3KR, 12 Juni 2020).
Karakter  orang  Melayu  yang berpikiran  terbuka  di  Kepulauan  Riau  turut  mempengaruhi identitas  etnis  lainnya  yang  sangat  mendukung  pemimpin  wilayah  Melayu  dalam  arti  luas yang  dapat  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  orang  Melayu  dan  berpihak  pada  orang Melayu,  sehingga  menjadi  pemimpin  yang  “ bersembati ”  (menyatu)  dengan  nilai  dan  budaya Melayu  yang  dianggap  sebagai  putra  daerah  Melayu  (Wawancara,  Musaffa  Abas,  Tokoh Melayu  &  Ketua  Lembaga  Adat  Melayu  Bintan,  13  Juni  2020).  Tokoh  Melayu  yang  diterima masyarakat  Melayu  adalah  tokoh  yang  bisa  bermetamorfosis  dengan  Melayu  (Wawancara, Ansar  Ahmad,  kandidat  wakil  gubernur  pada  Pilgub  2015,  17  Juni  2020).  Bahkan  kelompok etnis lain sangat mendukung tipe pemimpin yang mengusung identitas Melayu dan berpihak pada Melayu, seperti yang dikatakan Huzrin Hood:
“Negeri ini adalah negeri tanah Melayu, kerajaan Melayu. Namun masyarakat yang tinggal di negeri ini bukanlah mayoritas masyarakat Melayu, hanya sekitar 20% saja. Itu juga bukan penentu untuk menang. Masih banyak etnis lain seperti Batak, Jawa, Padang,  Tionghoa  dan  lain-lain,  jika  orang-orang  itu  menghormati  orang  Melayu dan kondisi tanah Melayu ketika mereka mengangkat pemimpin mereka akan berpihak pada  orang  Melayu”  (Wawancara,  Huzrin  Hood,  Ketua  Badan  Pelaksana Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, 12 Juni 2020).
Figur kandidat yang bersembati dengan jati diri Melayu dan telah berjasa dan berkomitmen membangun Melayu Kepulauan Riau merupakan potensi suara dalam pemilihan Gubernur di Kepulauan Riau. Selain itu, faktor kepemimpinan dalam konteks Melayu menurut Raja Malik Hafrizal,  Ketua  Yayasan  Kebudayaan  Indra  Sakti  Pulau  Penyengat,  mempengaruhi personal branding (pencitraan diri) dalam pemilihan gubernur Kepulauan Riau. Menurut Raja Ali Haji, ada tiga jenis konsep kepemimpinan, yaitu pertama, jenis kepemimpinan raja sebagai khalifah, pemimpin  yang  membawa  keutamaan  Alquran,  dan  hadits  Nabi  Muhammad  SAW  dalam memimpin rakyat. Kedua, jenis kepemimpinan raja sebagai sultan, dimana pemimpin sebagai penegak  hukum  rakyat.  Ketiga,  jenis  kepemimpinan  raja  sebagai  iman,  dimana  pemimpin berada di garis depan dalam memperjuangkan rakyat.
Faktor  utama  masyarakat  Melayu  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  memilih  dan mendukung politisi dalam pemilihan Gubernur Kepulauan Riau diketahui dan diukur melalui pengakuan  pemilih  dan  tokoh  Melayu  bahwa  faktor  kemampuan  tokoh  dapat  berkontribusi pada Melayu (Wawancara, Raja Malik Hafrizal, Tokoh Melayu & Ketua Yayasan  Kebudayaan Indra Sakti Pulau Penyengat, 14 Juni 2020). Sehingga dalil bahwa di Kepulauan Riau menjual politik  identitas  sangat  tidak  relevan.  Menurut  pengamatan  langsung  memang  tidak  relevan karena asal etnik apapun asalkan memiliki identitas Melayu dapat diterima dan ditanyakan apa kontribusinya  kepada  orang  Melayu  itu  sendiri  jika  yang  bersangkutan  terpilih  menjadi gubernur, bupati atau walikota. Biasanya etnis lain selalu bisa menyesuaikan diri dengan etnis Melayu;  Mereka  menjadikan  Melayu  sebagai  paying  dan  pelindung  etnis  lain  di  Kepulauan Riau.
4.5. Kualitas Personal Kandidat yang Terbukti ( Personal ID ) sebagai Potensi Suara Perilaku  pemilih  Melayu  di  Kepulauan  Riau  memilih  dan  mendukung  kandidat  “A” daripada  kandidat  “B,  C,  atau  Lainnya”  karena  faktor  kualitas  personal  sangat  penting. Kandidat diakui karena keberadaannya di masyarakat (sebelum masa kampanye) mendengar aspirasi  masyarakat  dan  menawarkan  program-program  yang  dibutuhkan,  seperti  program masyarakat pedesaan, program rumah layak huni, program peduli pendidikan, kesehatan, dan program  lain  yang  membuat  masyarakat  Melayu  sejahtera.  Hal  ini  terlihat  dari  keberhasilan Gubernur terpilih H. Muhammad Sani terpilih kembali menjadi gubernur karena program kerja yang menarik dan pengalamannya di bidang birokrasi pemerintahan.
Kurun  waktu  15  tahun  (3  pemilihan  gubernur  di  Kepulauan  Riau)  menunjukkan bagaimana perilaku memilih di Kepulauan Riau selalu sama dan tidak terlalu berbeda dalam pemilihan kandidat gubernur, belum ada fatwa dari tokoh masyarakat setempat untuk memilih kandidat  A,  B  atau  C.  Yang  paling  ditekankan  adalah  memilih  kandidat  gubernur  yang  bisa mempertahankan  entitas  Melayu  dan  mampu  memperjuangkan  Melayu.  Bagaimana  dengan fenomena split-ticket yang terjadi pada pemilihan gubernur di Kepulauan Riau. Split-ticket voting merupakan fenomena politik di mana pemilih membagi pilihannya dalam beberapa pemilihan, misalnya  antara  pemilihan  legislatif dan  gubernur.  Pada  Pemilu  Legislatif  2014  dimenangkan oleh  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI  Perjuangan),  namun  pada  Pilgub  2015 dimenangkan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem), yakni pasangan H. Muhammad Sani - Nurdin  Basirun  mengalahkan  pasangan  dari  PDI  Perjuangan,  Soeryo  Respationo  -  Ansar Ahmad.  Salah  satu  penyebab  gagalnya  kandidat  yang  dicalonkan  oleh  PDI  Perjuangan  dan Partai  Golongan  Karya  (Golkar)  adalah split-ticket  voting yang  dilakukan  oleh  pemilih  PDI Perjuangan. Tidak semua pemilih Golkar memilih Soeryo Respationo dan hanya sebagian dari pemilih  Golkar  yang  memilih  Ansar  Ahmad.  Faktor  pemilih  sengaja  melakukan split-ticket voting untuk tujuan tertentu. Pada Pilgub 2015, pemilih lebih banyak melihat program dan isu
yang  diangkat  serta  figur  kandidat  gubernur,  H.  Muhammad  Sani,  yang  sudah  terbukti berpengalaman di birokrasi pemerintahan.

## 4.6. Dukungan Partai Politik dan Etnis Minoritas Lain untuk Kandidat Etnis Non-Melayu
Etnis lain di luar komunitas Melayu memiliki peran besar dalam memenangkan kandidat. Para  kandidat  berupaya  mendekati  komunitas  identitas  etnis  lainnya  melalui  asosiasi  etnis, seperti  etnis  Jawa  melalui  Paguyuban  Among  Mitro,  etnis  Minang  melalui  Minang  Bersatu, etnis Batak melalui Forum Batak Bersatu, etnis Tionghoa melalui Perhimpunan Tionghoa Kepri, dan  lainnya.  Menurut  Ansar  Ahmad,  kandidat  wakil  gubernur  pada  Pilgub  tahun  2015, mengatakan  etnis  lain  di  luar  Melayu  sebagian  besar  mengidentifikasikan  diri  sebagai  orang Melayu. Sehingga dengan demikian kandidat yang memiliki warna ke-Melayu-an yang kental dan bersatu dengan komunitas Melayu akan didukung oleh komunitas identitas etnik lainnya seperti jawa, Minang, Sunda, Bugis, Tionghoa, dan lain-lain. Meskipun secara budaya, Melayu di  Kepulauan  Riau  dominan,  semua  orang  non-Melayu  merasa  mengidentifikasikan  diri mereka sebagai orang Melayu dan etnis lainnya menganggap orang Melayu dalam konteks luas yang berhak memimpin orang Melayu di Kepulauan Riau.
Peran  partai  politik  dalam  pemilihan  gubernur  di  Kepulauan  Riau  sangat  menentukan karena  partai  politik  dalam  menentukan  kandidatnya  akan  memilih  kandidat  pemenang dari sudut  pandang  tertentu.  Hasil  survei  yang  bukan  merupakan  survei  rekayasa  perlu diperdalam,  tergantung  kandidatnya.  Partai  politik  juga  dalam  menentukan  kandidat memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  Melayu,  yang  bisa  dijual  dan  program  apa  yang  bisa menarik perhatian masyarakat itu sendiri. Pengamatan langsung menunjukkan perilaku kartel melalui  kesepakatan  tak  kasat  mata  yang  tercermin  dari  keputusan  pimpinan  partai  politik yang memecat anggota partai yang dicalonkan oleh partai lain.

## 5. Kesimpulan
Hasil penelitian menemukan bahwa politik identitas Melayu tidak terjadi dalam pemilihan gubernur  karena  perilaku  memilih  masyarakat  Melayu  yang  terbuka  di  Kepulauan  Riau  dan kualitas personal kandidat ( Personal ID ) yang menyatu dengan budaya Melayu, sejarah Melayu, dan geopolitik Melayu (kedaerahan) dan etnis lainnya di Kepulauan Riau. Padahal  kandidat- kandidat  tersebut  bukan  secara  genealogis  atau  keturunan  Melayu  seperti  Ismeth  Abdullah (Gubernur  Kepulauan  Riau  tahun  2005)  dan  H.  Muhammad  Sani  (Gubernur  Kepulauan Riau tahun  2010  dan  2015).  Semua  kandidat  tersebut  diterima  oleh  masyarakat  Melayu  sebagai kandidat  perwakilan  dari  Melayu.  Kemenangan  kandidat  dalam  pemilihan  gubernur ditentukan  oleh  pertama,  ciri  khas  politik  identitas  Melayu  yang  berpikiran  terbuka  dan memiliki simbol identitas Islam, berbicara bahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu, dan berkomitmen  mengembangkan  wilayah  Melayu  di  Kepulauan  Riau,  sehingga  kandidat  yang memiliki  dan  mengidentifikasikan  diri  sebagai  orang  Melayu  dianggap  oleh  masyarakat Melayu sebagai wakil dari pemimpin orang Melayu. Kedua, figur kandidat yang bisa bersembati (bersatu)  dengan  identitas  Melayu  dan  terbukti  berhasil  membangun  wilayah  Melayu merupakan aset potensial untuk mendulang suara. Ketiga, kandidat didukung oleh komunitas identitas etnis lain seperti Jawa, Minang, Batak, Sunda, Bugis, Tionghoa, dan lainnya.
Dalam  konteks  primordialisme  Melayu,  meskipun  yang  disebut  orang  Melayu  secara sempit memiliki semua keturunan asli (genealogis) darah Melayu, dalam konteks Melayu yang lebih  luas,  orang  Melayu  adalah  orang-orang  yang  telah  lama  tinggal  di  tanah  Melayu  dan berkomitmen  untuk  mengembangkan  Melayu.  Sehingga  dalam  konteks  politik  identitas Melayu instrumentalis, dimana figur kandidat yang bisa bersembati (menyatu) dengan identitas
Melayu  memenangkan  pemilihan  gubernur  meskipun  gubernur  terpilih  bukan  keturunan Melayu,  seperti  gubernur  terpilih  tidak  secara  genetis  asli  atau  keturunan  Melayu  seperti Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau periode 2005) dan H. Muhammad Sani (Gubernur Kepulauan Riau periode 2010 dan 2015), tetapi semua gubernur yang bukan keturunan asli di tanah  Melayu  diterima  oleh  masyarakat  Melayu  karena  mereka  bertindak  sebagai  orang Melayu sehingga orang Melayu memilih kandidat gubernur tersebut di Kepulauan Riau.
Maka  dengan  karakteristik  terbuka  dari  identitas  Melayu  di  Kepulauan  Riau, konstruktivisme  terjadi  dalam  konteks  orang  Melayu di  Kepulauan  Riau,  yang  menyebabkan orang Melayu memilih kandidat non-Melayu untuk menjadi gubernur di Kepulauan Riau yang mengusung  simbol  Melayu  dan  berkomitmen  untuk  mengembangkan  wilayah  Kepulauan Riau, mengalahkan kandidat gubernur yang berasal dari keturunan Melayu asli seperti H. Nyat Kadir (kandidat gubernur pada Pilgub tahun 2005 dan 2010). Bagi Orang Melayu di Kepulauan Riau, gubernur tidak ditentukan oleh etnis dan identitas melainkan kualitas.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  informan  yang  telah  berkontribusi selama penelitian ini, juga pengulas anonim atas ulasan kritisnya pada artikel ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Ammelia,  E.,  &  Kosandi,  M.  (2019).  Politik  Kartel  di  Tingkat  Lokal:  Studi  Pemilihan  Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode Sisa 2016-2021. Indonesian Journal of Religion and Society ,
1 (2), 138-150. https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.72
Anderson,  M.  R.  (2010). Community  Identity  and  Political  Behavior .  New  York,  United  States: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230109759 Aspinall,  E.  (2011).  Democratization  and  Ethnic  Politics  in  Indonesia:  Nine  Theses. Journal  of East Asian Studies , 11 (2), 289–319. https://doi.org/10.1017/s1598240800007190 Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Kepulauan  Riau.  (2015). Kepulauan  Riau  dalam  Angka  2015 . Retrieved
from
https://kepri.bps.go.id/publication/2016/02/04/e1dbab45df325fd00fa0b1ac/kepulauan- riau-dalam-angka-2015.html
Ben-Bassat, A., & Dahan, M. (2010). Social identity and voting behavior. Public Choice , 151 (1–2), 193–214. https://doi.org/10.1007/s11127-010-9742-2 Brown, M. E. (2001). Nationalism and ethnic conflict . Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Buchari,  S.  A.  (2014). Kebangkitan  etnis  menuju  politik  identitas .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Castells,  M.  (2004). The  network  society:  A  cross-cultural  perspective .  Cheltenham:  Edward  Elgar Pub.
Detiknews.com.  (2005,  July  14).  Pilkada  Kepri,  Calon  yang  Kalah  Minta  Diulang.  Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-403129/pilkada-kepri-calon-yang-kalah-minta- diulang
Dinas  Pemerdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Provinsi Kepulauan  Riau.  (2019). Data  Kependudukan  Semester  II  2019 .  Tanjung  Pinang:  Dinas
Pemerdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Provinsi Kepulauan Riau.
Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. Jurnal Studi Pemerintahan ,
3 (1), 116-134. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/152 Hapsa, H., & Purnomo, E. P. (2016). Relasi Kuasa Identitas Etnis Dilembaga Legislatif Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Etnis Bugis Dikabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau).
Journal of Governance and Public Policy , 3 (1), 124-146. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0053
Haryanto,  H. (2014).  Kebangkitan  Party  ID: Analisis  Perilaku  Memilih  dalam  Politik Lokal  di
Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 17 (3), 291-308.
https://doi.org/10.22146/jsp.13082
Hemay,  I.,  &  Munandar,  A.  (2016).  Politik  Identitas  dan  Pencitraan  Kandidat  Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan , 12 (1), 1737-1748. Retrieved from http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/163 Kaul,  A.  B.  (2013). Ethnic  Politics  and  Urban  Voting  Behavior  in  India:  Explaining  Variation  in Electoral  Support  for  the  Bharatiya  Janata  Party,  1999-2009 (Dissertation).  Department  of Government and Politics, Faculty of the Graduate School of the University of Maryland. Retrieved from https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/14124 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. (2005). Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgub Kepri Tahun 2005 . Tanjung Pinang: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. (2010). Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgub Kepri Tahun 2010. Tanjung Pinang: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. (2015). Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgub Kepri Tahun 2015 .    Tanjung  Pinang:  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  Riau.  Retrieved  from https://kepri.kpu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150:rekapitula si-perolehan-suara-pilgub-kepri-tahun-2015&catid=24&Itemid=308
Kompas.com.  (2010,  June  9).  Sani-Soerya  Menangi  Pemilukada  Kepri.  Retrieved  from https://regional.kompas.com/read/2010/06/09/14221632/Sani.Soerya.Menangi.Pemilu kada.Kepri
Kristianus, K. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1 (1), 87-101.
https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9182
Lampe, I. (2010). Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik. Jurnal Ilmu Komunikasi, 8 (3), 299-313. Retrieved from http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/133 Mackay,  B.  (2000).  Ethnicity.  In  W.  Braun  &  R.  T.  McCutcheon  (Eds.), Guide  to  the  Study  of Religion . London, United Kingdom: Cassell.
Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. Maarif, 13 (2), 68-86 . Retrieved from http://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/23 Mutakin, A. (2004). Dinamika Masyarakat Indonesia . Bandung:  PT. Ganesindo.
Nasution,  I.  K.  (2014).  Ethnicity,  Democracy  and  Decentralization:  Explaining  the  Ethnic Political Participation of Direct Election in Medan 2010. Procedia Environmental Sciences , 20 , 496–505. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.062 Nicholson,  L. (2008). Identity  before  Political  Identity. Cambridge,  United  Kingdom:  Cambridge University Press.
Nordholt, H. S. (2008). Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: an Essay.
Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities , 1 (1).
https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.1
Trihartono, A., & Patriadi, H. B. (2016). The 2014 Indonesian general election and beyond. Asian Journal of Comparative Politics , 1 (1), 25–43. https://doi.org/10.1177/2057891115620699 Zakina,  N.  F.  N.  (2016).  Politik  Etnisitas  dan  Compliance  Gaining  Kandidat  Minoritas  dalam Pilkada Kalimantan Barat. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia , 1 (2), 122-
129. https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i2.58
__________________________

## Tentang Penulis
1. Kustiawan, memperoleh  gelar  Magister  bidang  Ilmu  Politik  dari  Kokushikan  University, Jepang,  pada  tahun  2008.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia. E-Mail: kustiawan@umrah.ac.id
2. Rumzi Samin , memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, pada  tahun  2012.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia. E-Mail: rumzisamin@umrah.ac.id