URGENSI TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

## Nasaruddin Umar
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAINAmbon Jl. Dr. H.Tarmizi Taher Kebung Cengkeh Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Email. nasaruddin_umar80@yahoo.com
Abstract:  The  study  is  conducted  in  order  to  analyze  the transformation  of  the  values  of  Islamic  law  in  both  the  anvil formation of legislation in Indonesia. This study  is a  descriptive normative legal-analysis using qualitative analysis techniques to primary legal materials and legal sekunder materials. The results of  this  study  indicate  that  the  values  of  Islamic  law  has  been actualized  in  the  legislation  in  the  field  of  social  protection  in Indonesia.  Transformation  of  the  values  of  the  Islamic  Sharia through  two  approaches,  namelythat  are  the  substance  of  the principles of the laws and regulations, and actualization through matter of legislation.
Abstrak:  Studi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengkaji transformasi  nilai-nilai  syariat  Islam  baik  dalam  landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kajian ini adalah kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.  Hasil kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Syariat  Islam  telah  teraktualisasi  dalam  peraturan  perundang- undangan  dibidang  perlindungan  sosial  kemanusiaan  di Indonesia. Transformasi nilai-nilai Syariat Islam tersebut melalui dua  pendekatan,  yaitu  melalui  asas-asas  materi  muatan peraturan  perundang  undangan,  dan  aktualisasi  melalui  materi peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci:   transformasi, nilai-nilai agama, Hak Asasi Manusia (HAM).

## PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  merupakan  satu  mata  rantai  ajaran Tuhan  (Wahyu  Allah)  yang  menyatu  dan  kehadirannya  di  muka bumi telah dinyatakan final serta sempurna hingga akhir zaman. 1 Agama Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw. Ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Alquran dan yang tersebut dalam Sunnah  yang  sahih,  berupa  perintah-perintah  dan  larangan- larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. 2
Sebagai  agama  yang  terakhir  yang  diturunkan  Allah  swt kepada umat manusia, melalui rasul dan nabi-Nya yang terakhir, Muhammad  saw.  Islam  berfungsi  sebagai  rahmat  dan  petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah swt mewahyukan agama Islam dalam nilai-nilai kesempurnaan yang tertinggi, kesempurnaan itu meliputi  segi-segi  fundamental  tentang  duniawi  dan  ukhrawi, guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.
Urgensi  nilai-nilai  Hukum  Islam  dalam  peraturan perundang-undangan  dimaksudkan  untuk  mengetahui  dan sekaligus  memahami  manfaat  pengimplementasian  atau konseptualisasi  dari  perwujudan  nilai-nilai  Syariat  Islam  sebagai bagian  dari  nilai-nilai  agama  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia dalam mewujudkan hukum nasional yang lebih bermartabat.
1 Q.S Al-Maidah (5): 3. Dalam bagian ayat ke-3 Surat Al-Maidah itu, Allah berfirman:... alyauma akmaltu lakum dīnukum wa atmamtu’ alaikum ni’matī wa raḍītu lakum Islāma dīna. Artinya: “pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu  agamamu,  dan  telah  Ku-cukupkan  kepadamu  nikmat-Ku,  dan  telah  Ku- ridhai  Islam  itu  jadi  agama  bagimu”.  Lihat  Haedar  Nashir, Gerakan  Islam Syariat  Reproduksi  Salafiyah  Ideologis  di  Indonesia (Jakarta:  PSAP Muhammadiyah, 2007), h. 1.
2 Himpunan  Putusan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  (Yogyakarta:  PP
Muhammadiyah 2011), h. 278.
233
Nilai-nilai  Syariat  Islam  sendiri  merupakan  kumpulan  dari asas-asas  atau  prinsip-prinsip  dan  ajaran-ajaran  Islam,  yang bersumber  dalam  Alquran  dan  Sunnah,  kedudukannya  saling terkait  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  satu  sistem kesatuan  yang  utuh,  yang  bertujuan  sebagai  pedoman  prilaku manusia sekaligus menjadi hukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Nilai-nilai  Syariat  Islam tersebut adalah: nilai ilahiyah, nilai khalifah, nilai keseimbangan, nilai  maslahah,  dan  nilai  keadilan.    Nilai-nilai  tersebut  menjadi nilai-nilai tertinggi ( grundnorm) yang memiliki sifat filosofis dan bersifat  transendental  akan  mewujud  dalam  sistem  norma ( system of norms) dari suatu produk legislasi di Indonesia.
Dalam konteks ke-Indonesiaan urgensi aktualisasi nilai-nilai Syariat  Islam  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam penelitian  ini  mencakup  3  (tiga)  ruang  lingkup  peraturan perundang-undangan,  yaitu pertama  urgensi  dalam  konstitusi UUD  NRI  Tahun  1945, kedua  urgensi  dalam  undang-undang  di bidang  sosial,  dan ketiga  aktualisasi  dalam  peraturan  daerah  di tiga  provinsi  masing-masing  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Provinsi Maluku  dan  Provinsi  DKI  Jakarta.  Kemudian  aktualisasi  tersebut dikaji  relevansinya  dan  dianalisis  lebih  lanjut  agar  lahir  suatu konsep  pemahaman  dan  gambaran  tentang  sejauhmana aktualisasi  nilai-nilai  Syariat  Islam  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia.
Aktualisasi  nilai-nilai  agama  khususnya  nilai-nilai  Syariat Islam dalam produk undang-undang di Indonesia akan tergambar dalam materi muatan setiap undang-undang yang telah berlaku di Indonesia.  Berpijak  pada  universalitas  nilai-nilai  Syariat  Islam, maka  semua  produk  peraturan  perundang-undangan  dapat dibahas dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, akan tetapi dalam  penelitian  ini  dibatasi  hanya  terhadap  undang-undang yang  berkaitan  langsung  dengan  materi  nilai-nilai  agama khususnya  yang  berkaitan  dengan  bidang  perlindungan kemanusiaan seperti  HAM, pendidikan, dan  hukum pidana.
Kajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan kemanusiaan sangat beralasan, paling tidak ada dua alasan  yang  mendasarinya: Pertama  Problematika  sosial  akhir- akhir ini di Indonesia kian mengkhawatirkan, sementara regulasi yang  dibuat  negara  sangat  lamban  bahkan  kurang  efektif  dalam menjawab  berbagai  problematika  sosial  yang  terjadi  di masyarakat. Problem yang paling mendasar di Indonesia saat ini adalah masalah dekadensi moral atau krisis moral dan krisis etika dikalangan  masyarakat,  pelanggaran  moral  seperti  pergaulan bebas,  perzinaan,  prostitusi,  homoseksual,  lesbian,  minuman keras, riba,  kehidupan individualistik, hendonisme, materialism, dan  sekularisme  melahirkan  penyimpangan-penyimpangan massif  terhadap  norma  hukum  agama,  hukum,  dan  kesusilaan adalah  prilaku  masyarakat  dewasa  ini  sudah  mengarah  kepada kehancuran  peradaban.  Sebagian  masyarakat  menyikapinya secara  main  hakim  sendiri  dan  sebagian  lainnya  menyikapinya secara permisif.
Sementara  itu  di  sisi  lain,  nilai-nilai,  prinsip-prinsip  dan kaedah-kaedah Syariat Islam sangat memadai untuk menawarkan solusi  alternatif,  penyelesaian  problematika  sosial  yang  dihadapi bangsa  Indonesia,  namun  belum  dimaksimalkan  oleh  sang pengambil  keputusan.  Karena  itu  menghubungkan  keduanya merupakan  kajian  yang  sangat  menarik  dan  progresif  untuk pembaruan hukum nasional di masa mendatang.
Kedua, fenomena gerakan Islam syariat di bidang sosial trus bergulir disejumlah daerah di Indonesia melalui peraturan daerah demikian pula di tingkat nasional sejumlah peraturan perundang- undangan  dikeluarkan, sebagai produk legislasi bermuatan nilai- nilai  dan  prinsip-prinsip  syariah  seperti  perbankan  syariat, Pemerintahan  Aceh,  HAM,  pendidikan  akhlak,  zakat,  haji, pengembangan kompetensi peradilan agama dan lain-lain.
Karenanya  pertimbangan  tersebut  kajian  terhadap aktualisasi  nilai-nilai  agama  khususnya  nilai-nilai  Syariat  Islam
dalam  produk  undang-undang  di  bidang  perlindungan  sosial seperti HAM dan hukum pidana Indonesia.
Analisis  ini  dimaksudkan  di  samping  untuk  melihat transformasi  Nilai-Nilai  Agama  dalam  pemajuan  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, baik dalam peraturan perundang-undangan di  bidang  sosial  maupun  peraturan  daerah.  Sejauhmana konsistensi  penjabaran  nilai-nilai  agama  (Syariat  Islam)  dalam sistem perencanaan regulasi nasional, dan juga untuk mengetahui bagaimana  peran  dan  tingkat  akomodasi  nilai-nilai  tersebut dalam undang-undang khusunya di bidang sosial.
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memahami urgensi  transformasi  nilai-nilai  agama  khususnya  nilai-nilai syariat  Islam  dalam  pembangunan  system  regulasi  nasional  di bidang  Hak  Asasi  Manusia  agar  nilai-nilai  agama  memberi manfaat  lebih  besar  kepada  kepentingan  kemanusiaan  secara universal tanpa dibatasi oleh identitas sosial seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan Negara.
Kajian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  ( qualitative research)  dengan  mengunakan  pendekatan  pustaka.  Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum doktrinal  atau  yuridis  normatif  yang  mencakup  penelitian terhadap  asas-asas  hukum  yakni  penelitian  terhadap  unsur- unsur hukum baik unsur ideal ( norm wissenschaft/sollenwissenschaft)  yang  menghasilkan  kaidah- kaidah hukum filsafat hukum dan unsur nyata ( tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft)  yang  menghasilkan tata  hukum  tertentu  (tertulis). 3 Data  primer  yang  digunakan adalah  bahan  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan dan  referensi  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam dengan
3 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34-35

## menggunakan  pendekatan  perundang-perundangan
(statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

## KAJIAN TEORITIK
Kajian terhadap transformasi nilai-nilai Syariat Islam dalam landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Hak  Asasi  Manusia  dimaksudkan  untuk  melihat  sejauhmana korelasi  dan  konsistensi Undang  Undang  RI  No.  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  PPP) yang  di  dalamnya  mengatur  landasan  pembentukan  peraturan perundang-undangan dalam mengaktualisasikan Pasal 28J (2), dan Pasal 31 (5) UUD NRI Tahun 1945 sehingga nilai-nilai Syariat Islam dana  nilai-nilai  agama  dapat  dijabarkan  secara  efektif  dan berfungsi optimal dalam memberi pertimbangan dan pembatasan terhadap peraturan di bidang HAM
Pembatasan  atau  restriksi  hukum  merupakan  salah  satu kategorisasi dalam peran transformasi nilai-nilai agama terhadap materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, artinya nilai-nilai agama menjadi pembatas terhadap pelaksanaan suatu  perbuatan  atau  norma  hukum  tertentu.  Suatu  perbuatan atau  aturan  hukum  harus  tunduk  pada  pembatasan  yang ditetapkan  dengan  undang-undang  untuk  memenuhi  tuntutan yang adil sesuai pertimbangan nilai-nilai agama.
Transformasi dalam konteks kajian ini adalah berfungsinya nilai-nilai  Syariat  Islam  sebagai  sarana  pembaharuan  dan pembaruan  hukum  nasional  khususnya  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  di  bidang  HAM. Sebagaimana  ajaran  ilmu  hukum  yang  relevan  dengan  kondisi saat ini adalah ajaran Roscoe Pound, yang menyebutkan: “Fungsi hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  ( a  tool  of  sosial
enggeneering)  dan  Fungsi  hukum  sebagai  agent  of modernization. 4
Sebagaiman  diketahui  bahwa  UU  PPP  sebagai  panduan dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia sehingga idealnya , UU PPP seyogianya mampu menjabarkan nilai- nilai dan prinsip-prinsip dasar yang  terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 secara hirarkis mulai dari landasan, asas-asas sampai kepada  materi  muatan  suatu  peraturan,  sehingga  nilai-nilai kostitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 berfungsi optimal dalam menjaga sistem nilai perundang-undangan .
Kajian transformasi  nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai Syariat  Islam  dalam  hak  asasi  manusia  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  di  dasari    oleh  dasar  hukum yakni  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun1945  diatur:    “Di  dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis”.
Sebagai  salah  satu  dasar  pertimbangan  dalam  pelaksanaan Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  artinya  dalam  menjalankan  hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan  undang-undang  dengan  maksud  memenuhi  tuntutan yang adil sesuai pertimbangan nilai-nilai agama.
Selain  pertimbangan  konstitusional  di  atas,  hak  asasi manusia dalam perspektif Islam memiliki tempat yang istimewa, hal  ini  disebabkan  karena  tujuan  utama  pensyariatan  ( maqāṣidu syarī‘ah)  dalam  Islam  adalah  mempertahankan  dan  memelihara
4 Abrar  Saleng, Kapita  Selekta  Hukum  Sumber  Daya  Alam, (Makassar:
Membumi Publishing, 2013), h. 229.
agama, jiwa, akhlak, harta, dan keturunan. Dalam perspektif Islam sejumlah  hadits  yang  menjelaskan  perintah  menjaga  dan memelihara  sejumlah hak  yang  Allah berikan diantaranya:  hadis Rasulullah Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Zaid r.a.  “ Barang  siapa  terbunuh  karena  mempertahankan  harta bendanya,  maka  matinya  adalah  mati  syahid.  Barang  siapa terbunuh  karena  mempertahankan  darahnya,  maka  matinya syahid.  Dan  Barang  siapa  terbunuh  karena  mempertahankan keluarganya, maka matinyapun mati syahid.” (Diriwayatkan oleh Abū  Dāud,  At-Tirmizī,  An-Nasā’ī  dan  Ibnu  Mājah.  Berkata  At- Tirmizī bahwa hadits ini hasan dan sahih).
Berikutnya  dalam  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Abū Hurairah,r.a.,  bahwa  Rasulullah  pada  suatu  hari  didatangi  oleh seorang  laki-laki,  lalu  orang  itu  bertanya  kepada  Nabi  saw;  “ Ya Rasulullah  bagaimana  pendapatmu  jika  datang  seorang  laki-laki bermaksud  hendak  mengambil  hartaku?”  Nabi  menjawab: “ Jangan  berikan  hartamu!”  orang  itu  bertanya  lagi:  ”Bagaimana kalau dia hendak mengambil dengan kekerasan?” Nabi menjawab: “ Pertahankan!”  Orang  itu  bertanya  lagi:  “Bagaimana  kalau dibunuhnya aku” Nabi menjawab: “Engkau mati syahid” Orang itu bertanya lagi: “Bagaimana kalau aku yang membunuh dia?” Nabi menjawab:  “ Dia  masuk  neraka”  (diriwayatkan  oleh  Muslim  dan Nasa’i).
Berdasarkan kedua hadis tersebut Buya Hamka memberikan penegasan bahwa demikianlah hak-hak asasi manusia pada harta benda  kita  sendiri  menurut  ajaran  Islam.  Dan  demikian  pulalah hak-hak asasi manusia menurut hukum dunia yang berlaku, sebab kehormatan  rumah  tangga  diakui,  dan  tidak  boleh  diganggu gugat. Oleh sebab itu jika datang orang yang beragama lain dalam membujuk, merayu, bahkan kadang-kadang memaksakan supaya kita  yang  telah  beragama  Islam  beralih  memeluk  agama  yang mereka  bawa  yaitu  Kristen  misalnya,    bahwa  usaha  itu  menurut
mereka  demi  hak  asasi  manusia,  bagi  kita  mempertahankan agama kita Islam ini pun hak asasi manusia pula. 5
Nabi  memerintahkan  kita  untuk  mempertahankan  harta kita  yang  hendak  diambil  orang.  Bahkan  kalau  kita  mesti terbunuh  lantaran  mempertahankan  hak  milik  itu,  kita  mati syahid.  Sedangkan  orang  yang  mengambil  harta  kita  itu,  kalau mati  terbunuh  disebabkan  kewajiban  kita  mempertahankan  hak milik  kita,  matinya  itu  adalah  masuk  neraka.  Sedangkan mempertahankan  harta  yang  tidak  akan  di  bawah  mati  sajapun, mati syahid! Apalagi mempertahankan akidah. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  nilai-nilai  agama  secara  ekplisit  sebagai  nilai pertimbangan  dalam  konstitusi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 28  J  ayat  (2)  dan  Pasal  31  ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945  dengan sendirinya asas-asas hukum yang terkandung di dalam nilai-nilai agama  akan  menguji  apakah  suatu  undang-undang  yang mengatur  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  Syariat  Islam  atau tidak.  Dengan  demikian  nilai-nilai  Syariat  Islam  sebagai  bagian nilai-nilai Islam menjadi parameter suatu peraturan konstitusional  atau  tidak  konstitusional  dengan  UUD  NRI  Tahun
1945.
Karena  itu,  ketentuan  Pasal  28j  UUD  NRI  Tahun  1945 menjadi  dasar  hukum  pertimbangan  pembentukan  perundang- undangan  khususnya  di  bidang  HAM,  maka  dalam  penyusunan asas-asas  hukum  dan  materi  muatan  perundang-undangan  pun seyogianya menjabarkan langsung dari nilai-nilai agama.
Analisis  ini  menjadi  penting  karena  penentuan  asas-asas atau prinsip-prinsip dalam suatu peraturan perundang-undangan
5 Hamkah, Dari  Hati  Ke  Hati  Tentang:  Agama,  Sosial,-Budaya,  Politik,
(Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2002), h. 10.
6 Ibid ., h.11
seyogianya  selalu  memiliki  keterkaitan  dengan  nilai-nilai  yang digunakan.  Sehingga  prinsip-prinsip  atau  asas  yang  digunakan tidak keluar dari bangunan nilai yang ada. Kemudian dari prinsip- prinsip/asas-asas  itulah  akan  dijabarkan  ke  dalam  norma  atau kaidah-kaidah peraturan hukum.
Sehingga  akan  terlihat  konsistensi  penerapan  nilai-nilai agama termasuk syariat Islam dalam Pasal 28 J dan Pasal 31 ayat 5 UUD  NRI  Tahun  1945  baik  dalam  undang-undang,  peraturan daerah sampai kepada peraturan Gubernur dan Bupati/wali kota. Apabila  ketentuan  nilai-nilai  agama  dijabarkan  secara  kongkrit dalam  materi  peraturan  maka  dapat  dikatakan  ketentuan  nilai- nilai  agama  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  norma pembatasan dan pertimbangan dalam peraturan telah berfungsi.
Adapun  kajian  nilai-nilai  Syariat  Islam  di  bidang  Hak  Asasi Manusia  diantaranya  aktualisasi  nilai-nilai  Syariat  Islam  dapat dianalisis  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  HAM).  Sejauhmana UU HAM telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945,  dimana  nilai-nilai  agama  menjadi pertimbangan melalui undang-undang untuk membatasi hak dan kebebasan itu sendiri.
Konsideran menimbang poin a UU HAM disebutkan bahwa manusia,  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa yangmengemban  tugas  mengelolah  dan  memelihara  alam semesta  dengan  penuh  ketaqwaan  dan  penuh  tanggung  jawab untuk kesejahteraan umatmanusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi  hak  asasi  untuk  menjamin  keberadaan  harkat  dan martabat  kemuliaan  dirinya  serta  keharmonisan  lingkungannya. Ketentuan  poin  di  atas  menjabarkan  nilai  khalifah  dan  nilai ilahiyah  dalam  Islam,  dimana  negara  mengakui  manusia  sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang  Maha Esa  dan diberi  tugas sebagai khalifah  di  muka  bumi  dan  diperintahkan  untuk  bertaqwah kepada Tuhan YME.
241
Berikutnya  dalam  materi  muatan  UU  HAM  ditemukan sejumlah  pasal  yang  menjabarkan  nilai  keseimbangan,  hal  ini dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) yakni “setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”.  Ketentuan  pasal  ini  menegaskan  bahwa  kesejahteraan setiap  orang  tidak  hanya  berkaitan  dengan  lahiriah  semata namun juga berkaitan dengan kesejahteraan batin atau spiritual.
Pengakuan  nilai-nilai  agama  juga  diatur  Pasal  50  UU  HAM “Wanita  telah  dewasa  dan  atau  telah  menikah  berhak  untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.
Berdasarkan  pasal  di  atas  hukum  agama  memberikan pembatasan terhadap  kebebasan seorang  wanita  baik yang  telah terikat  perkawinan  maupun  yang  belum  namun  telah  dewasa dalam  melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Seperti  dalam  hak warisan,  wanita  dalam  Islam  tentunya  tetap  tunduk  pada ketentuan  agama,  wanita  mendapat  1  bagian  dan  perbuatan lainnya yang dalam hukum agama telah diatur secara tegas.
Contoh  lain  fungsi  pembatasan  nilai-nilai  agama  dapat  di lihat  juga  dalam  ketentuan  Pasal  23  ayat  (2)  UU  HAM  “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan  pendapat  sesuai  hati  nuraninya,  secara  lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan  nilai-nilai  agama,  kesusilaan,  ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”
Ketentuan  pasal  di  atas  menegaskan  bahwa  nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan atau pembatas terhadap kebebasan  seseorang  dalam  mengeluarkan  pendapat.    Sehingga tidak  boleh  seenaknya  seseorang  menghina  agama  tertentu, mengajarkan  agama  dan  pindah  agama  lain,  termasuk  anjuran untuk tidak mentaati agama.
Berikutnya  fungsi  pembatasan  juga  dapat  dilihat  dalam Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  RI  No.  40  Tahun  2008  Tentang Penghapusan  Diskriminasi  dan  Etnis  (UUPDE),  dalam  ketentuan tersebut  diatur  bahwa:  “Penghapusan  diskriminasi  ras  dan  etnis dilaksanakan  berdasarkan  asas  persamaan,  kebebasan,  keadilan, dan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  universal.  (2)  Asas  persamaan, kebebasan,  keadilan  dan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  universal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diselenggarakan  dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketentuan  Pasal  2  UUPDE  tersebut  di  atas  secara  tegas menjadikan  nilai-nilai  agama  sebagai  pertimbangan  dan pembatasan dalam penyelenggaraan  asas persamaan,  kebebasan, keadilan,  dan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  universal  dalam  UU Penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.
Berdasarkan  beberapa  substansi  hukum  dalam  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia,  maka  dapat disimpulkan  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  Syariat  Islam berfungsi  sebagai  membatasi  kebebasan  seseorang  dalam menjalankan hak asasi manusia.
Transformasi  nilai-nilai  syariat  Islam  dalam  peraturan daerah  dapat  dilihat  dalam  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pembatasan hak  asasi  manusia  dengan  nilai-nilai  Syariat  Islam  dalam pelaksanaannya di DKI Jakarta dapat di lihat dari materi muatan dalam  peraturan  daerah  khususnya  yang  terkait  dengan kebebasan  berekspresi  dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan seperti: penyelenggaraan diskotik, karaoke, panti pijat, Santer Par Aqua (SPA) dan penyelenggaraan acara hiburan akhir tahun.
Penyelenggaraan  kepariwisataan  di  DKI  Jakarta  di  atur dalam  Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Kepariwisataan  (Perda  Kepariwisataan)  menggantikan Peraturan  Daerah  DKI  Jakarta  nomor  12  Tahun  1997.  Dalam konsideran  huruf  b  Perda  10  Tahun  2004    diatur  bahwa  dalam
243
rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  serta  meningkatkan  daya saing  Jakarta  sebagai  Kota  jasa  dengan  pelayanan  yang  bertaraf internasional,  diperlukan  pengembangan  kepariwisataan  yang dilandasai nilai-nilai budaya bangsa sebagai jati diri utama dalam suasana yang kondusif, aman, tertib dan nyaman.
Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Keparawisataan  secara  umum  telah  mengakomudir  nilai-nilai agama.  Dalam  Pasal  6  poin  (a)  Perda  10  Tahun  2004  diatur “Pemanfaatan  sumber  daya  pariwisata  dilakukan  dengan memperhatikan  nilai-nilai  agama,  adat  istiadat,  kelestarian budaya serta nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat”.
Hal  yang  sama  juga  diatur  dalam  Pasal  11  poin  (b)  Perda Kepariwisataan setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  10  (meliputi  atraksi  alam,  atraksi buatan  manusia,  dan  atraksi  event  seperti  upacara,  konteks, konser,  dll.)  dikembangkan  melalui:  peningkatan    kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  norma- norma, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
Terkait  dengan  nilai  ilahiyah  dan  prinsip  toleransi,  juga tercermin  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  dan  (2)  Perda  Kepariwisataan juga  ditegaskan  bahwa  untuk  menghormati  bulan  Ramadhan, Hari  Raya  Idul  Fitri  dan  Hari  raya  Idul  Adha  penyelenggara industri  parawisata  harus  tutup  satu  hari  sebelum  bulan ramadhan, selama bulan ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, yaitu: klub malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keeping jenis bola ketangkasan, usaha  bar  yang  berdiri  sendiri  dan  terdapat  dalam  klub  malam, diskotik,  mandi  uap,  griya  pijat,  permainan  mesin  keeping  jenis bola  ketangkasan.  Sedangkan  usaha  karaoke,  musik  hidup,  dan bola  sodok  dapat  menyelenggarakan  kegiatan  pada  bulan Ramadhan  dengan  pengaturan  waktu  yang  ditetapkan  dengan keputusan Gubernur.
Peraturan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  28  Tahun 2007  tentang  Penyelenggaraan  Sante  Par  Aqua  (SPA)  telah mengatur ketentuan-ketentuan yang menjunjung tingi nilai-nilai agama seperti dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 mengharuskan bangunan/tempat  SPA  yang  berklasifikasi/golongan  A  dan  B dilengkapi fasilitas ruang ibadah.
Dalam  Pasal  26  ayat  (2)  ditegaskan  bahwa  setiap penyelenggaraan  SPA  dilarang:  memanfaatkan  tempat  kegiatan untuk  melakukan  perjudian,  perbuatan  asusila,  peredaran  dan pemakaian  narkoba,  membawa  senjata  api/tajam  serta  tindakan pelanggaran  hukum  lainnya.  Dan  dilarang  menggunakan  tempat kegiatan  untuk  kegiatan  lain  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  setiap penyelenggaraan  diskotik  dilarang  menerima  pengunjung  dan menggunakan  tenaga  kerja  di  bawah  umur  sesuai  peraturan perundang-undangan.
Nilai ketuhanan, nilai keadilan dan nilai keseimbangan juga nampak  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  yang  mengatur  bahwa  setiap penyelenggara  SPA  wajib  untuk    menjalin  hubungan  sosial, budaya,  dan  ekonomi  yang  harmonis  dan  bermanfaat  bagi masyarakat  sekitar.  Dan  memberikan  kesempatan  kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan masing-masing  serta  menjamin  keselamatan  dan  kesehatannya. Serta  setiap  penyelenggara  diskotik  wajib  mencegah  dampak sosial yang merugikan masyarakat.
Sumbangsi  agama  juga  diperlukan  dalam  pembangunan HAM  di  Indonesia  adalah  melalui  memperbaharui  peraturan perundang-undangan  hukum  pidana  di  Indonesia  melalui  revisi ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sejati di Indonesia.
Modernisasi  hukum  Indonesia  pada  tingkat  nasional  dapat dilakukan dengan merevisi KUHP dengan memasukkan nilai-nilai agama,  dalam  materi  peraturan  perundang-undangan  seperti
hukum  larangan  perzinaan,  homoseks/lesbian,  menjadi  waria, pelacuran, perjudian, pornografi, pornoaksi, meminum minuman beralkohol  dan  zat  aditif,  kemaksiatan  dan  sebagainya  dalam KUHP yang baru. Serta menyelaraskan pelaksanaan hukum agama dalam  penerapan  hukumnya  terhadap  berbagai  peraturan perundang-undangan yang terkait.
Dalam ajaran agama-agama di Indonesia perbuatan zina dan meminum  minuman  beralkohol  merupakan  perbuatan  yang dilarang,  dalam ajaran agama Budha yang  bersumber pada  kitab suci Tri  Pitaka  memuat  ajaran  moral  seperti  lima  larangan pancasyiila  diantaranya  larangan  berzina  Kameshu  micchacara veramani shikapadam samadiyani artinya janganlah berhubungan kelamin,  yang  diamksud  dilarang  berzina,  dan  larangan meminum  minuman  keras, Sura  meraya  masjja  pamada  tikana veramani,  artinya  janganlah  meminum  minuman  yang menghilangkan  pikiran,  yang  maksudnya  dilarang  minum minuman keras. 7
Sedangkan  dalam  ajaran  Islam  larangan  Zina  ditegaskan Allah swt dalam Q.S al-Isrā (17): 32 sebagai berikut:
Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  sesungguhnya  zina  itu  adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
Demikian pula dalam Islam larangan minuman keras atau khamar  adalah  minuman  yang  diharamkan  berdasarkan  firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 90 sebagai berikut:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  minuman  keras,  berjudi (berkurban untuk)  berhala,  dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan  keji  dan  termasuk  perbuatan  setan.  Maka  jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
Dengan  demikian  baik  Islam  maupun  agama  lain  seperi agama  Budha  secara  tegas  melarang  perbuatan  zina  dan meminum  minuman  keras.  Pada  perkembangan  selanjutnya,
7 Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2014), h.12-13.
berbagai  rumusan  pasal  dalam  rancangan  KUHP  telah bersumberkan  dari  nilai-nilai,  prinsip  dan  norma-norma  Syariat Islam  hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  ketentuan  rumusan berkaitan  pengertian  zina,  telah  dirumuskan  sebagaimana pengertian  zina  dalam  perspektif  Syariat  hal  ini  dapat  dilihat dalam  Pasal  485  rancangan  KUHP  mengatur  bahwa:  dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun:
- Laki-laki yang berada  dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- Perempuan  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan melakukan  persetubuhan  dengan  laki-laki  yang  bukan suaminnya;
- Laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan  dengan  laki-laki,  padahal  diketahui  bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
Rumusan  rancangan  pasal  perzinaan  di  atas  telah  sesuai dengan  pengertian  zina  dalam  Syariat  Islam.  Ini  menunjukkan bahwa rumusan pasal perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Indonesia yang bersumber dari KUHP Belanda Wet book van strafrecht telah diperbarui dengan nilai-nilai Syariat Islam, dimana persetubuhan laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  terikat  ikatan  perkawinan yang  sah  telah  masuk  kategori  sebagai  “kejahatan”  zina. Meskipun sanksi pidananya berupa pidana penjara, bukan pidana cambuk atau rajam seperti dalam pidana Islam.
Ketentuan  mengenai  pasal  perzinaaan  di  atas  juga  dengan sendirinya  dapat  menjerat  perbuatan  perzinaan  baik  atas  dasar suka  sama  suka  dikalangan  laki-laki  dan  perempuan  bujang
247
maupun  antara  janda  dan  duda  yang  melakukan  perbuatan  zina tanpa ikatan perkawinan.
Demikian  halnya  dalam  rancangan  KUHP  telah  ditegaskan pula  larangan  kumpul  kebo  atau  hidup  bersama  tanpa  ikatan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam rancangan KUHP Pasal 487 yakni, “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  sebagai  dan  pidana  denda  paling banyak Kategori IV.”
Perilaku  homoseks  dan  lesbian  yang  bertentangan  dengan Syariat Islam juga telah diatur terbatas dalam Pasal 494 rancangan KUHP:  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan orang  lain  yang  sesama  jenis  kelaminnya  yang  diketahui  atau patut  diduga  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  sedikit  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  7  (tujuh)  tahun.  Namun  demikian,  ketentuan  hanya melarang  untuk  bagi  seseorang  yang  belum  berumur  18  tahun. Sehingga  di  atas  18  tahun  melakukan  hubungan  homoseks  dan lesbian  seakan  dibolehkan,  oleh  karenanya  ketentuan  ini  juga bertentangan dengan syariat Islam.
Adapun berkaitan dengan minuman beralkohol atau bahan yang  memabukkan,  nilai-nilai  Syariat  Islam  diakomodir  secara terbatas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  rancangan  KUHP  Pasal  501 ayat  (1),  yakni  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu) tahun atau pidana denda  paling  banyak  Kategori II,  setiap orang yang:
- Menjual  atau  memberi  bahan  yang  memabukkan  kepada orang yang nyata kelihatan mabuk;
- Menjual  atau  memberi  bahan  yang  memabukkan  kepada orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum atau memakai bahan yang memabukkan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas,  sangat  jelas diperbolehkannya  kegiatan  minuman  keras  dengan  bebagai pembatasan,  larangan  menjual  atau  memberi  bahan  yang memabukkan  hanya  kepada  orang  yang  nyata  kelihatan  mabuk saja,  tetapi  menjual  dan  memberi  bahan  yang  memabukkan kepada  orang  yang  tidak  kelihatan  mabuk  tidak  dikategorikan kejahatan,  demikian  pula  ketentuan  ayat  1  poin  b,  menjual  dan memberi  bahan  yang  memabukkan  hanya  mengenakan  pidana pada  mereka  yang  belum  berumur  18  tahun.  Ini  berarti  menjual dan  memberi  bahan  yang  memabukkan  kepada  orang  di  atas  18 tahun bukan tindak pidana. Demikian pula ayat 1 poin c larangan mengajak orang minum atau bahan yang memabukkan hanya jika dengan kekerasan atau ancama kekerasan. Artinya jika tidak ada kekerasan  atau  ancama  kekerasan  mengajak  orang  minum  atau bahan yang memabukkan, dibolehkan.
Karena  itu,  rumusan pasal dalam rancangan KUHP tentang bahan  memabukkan  belum  sepenuhnya  mengadobsi  ketentuan Syariat  Islam,  karena  rumusan  pasal  tersebut  di  atas  sangat memungkinkan  setiap  orang  untuk  memproduksi,  menjual, mengajak  dan  meminum  minuman  dan  bahan  memabukkan  di kalangan masyarakat.
Menurut  Yusuf  Qadhawi  tidak  ada  kemaslahatan  yang sebenarnya  di  dalam  tindakan  menghentikan  hukum-hukum Allah  yang  telah  diwajibkan  oleh naṣ-naṣ  qaṭ’ī,  karena  itu  tidak ada  kemaslahatan  yang  sebenarnya  di  dalam  legislasi  minuman keras yang telah diharamkan, legislasi riba, legislasi pengumbaran nafsu  yang  telah  diharamkan,  penghapusan  pajak  yang  telah diwajibkan,  pelarangan poligami  yang  telah  dibolehkan,  legislasi prostitusi  yang  telah  diharamkan,  dan  tidak  ada  kemaslahatan yang  sebenarnya  di  dalam  persamaan  antara  anak  laki-laki  dan
anak perempuan di dalam warisan yang telah telah dilarang oleh naṣ-naṣ qaṭ’ī. 8
Terkait  dengan  larangan  pelacuran  sejumlah  pasal  dalam rancangan KUHP tersebut telah mengatur tentang tindak pidana pelacuran  seperti,  Pasal  498  yakni  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), setiap orang yang:
- Menyediakan sebagai pekerjaan atau kebisaaan menghubungkan  atau  memudahkan  orang  lain  berbuat cabul atau persetubuhan; atau
- Menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  atau persetubuhan  orang  lain  dan  menjadikan  sebagai  mata pencaharian.
Dalam ketentuan penjelasan Pasal 498 di atas menyebutkan bahwa  ketentuan  dalam  pasal  ini  dimaksudkan  untuk memberantas tempat-tempat pelacuran.
Pasal lain terkait larangan pelacuran, diatur dalam Pasal 499 yakni, Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan  atau  menyerahkan  laki-laki  di  bawah  umur  18 (delapan  belas  tahun)  atau  perempuan  kepada  orang  lain  untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau melanggar kesusilaan lainnnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan tahun) dan pidana denda paling banyak Kategori V.
Demikian  halnya  hasil  pidana  dari  kegiatan  perjudian  dan prostitusi  atau  pelacuran  dalam  rancangan  KUHP  telah dikategorikan sebagai hasil tindak pidana. Dijelaskan dalam Pasal 734 ayat (1) yakni, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas  tahun)  dan  pidana  denda  paling  sedikit
8 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy- Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 422.
Hunafa: Jurnal Studia Islamika
Kategori  IV  dan  paling  banyak  Kategori  VI,  setiap  orang  yang dengan  maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil tindak pidana, dst. Dan Pasal 734 ayat (3) Hasil tindak pidana adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana: diantaranya prostitusi dan pelacuran.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas  menunjukkan  nilai- nilai  agama  termasuk  di  dalamnya  norma-norma  Syariat  Islam menjadi  sumber  dalam  rancangan  KUHP  yang  terbaru,  seperti larangan  zina,  homoseks  dan  lesbian,  minuman  memabukkan, pornografi  dan  fornoaksi,  pelacuran  dan  perjudian.  Dengan demikian dapatlah dikatakan Syariat Islam menjadi sarana dalam pembaruan dan modernisasi hukum pidana Indonesia.
Meskipun  demikian  patut  disayangkan  upaya  aktualisasi hukum  pidana  yang  religius  dalam  hal  ini  Syariat  Islam  belum mendapat  perhatian  yang  maksimal  bagi  perancang  KUHP, sehingga rumusan pasal terkait dengan tindak pidana kesusilaan seperti  minuman  memabukkan,  perjudian,  pornoaksi,  pelacuran yang  secara  tegas  dilarang  dalam  ketentuan  hukum  agama, ketentuan  materi  muatannya  tidak  dirumuskan  secara  kongkrit pelarangan  tersebut,  pasal  kejahatannya  hanya  bersifat pembatasan ( restriction). Padahal nilai-nilai agama sebagai norma hukum  dasar  dalam  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945 seharusnya  menjadi  prima  causa  yang  seharusnya  tercermin dalam sistem hukum pidana nasional.

## KESIMPULAN
Berdasakan  hasil  pembahasan  di  atas  maka  transformasi nilai-nilai  agama  dalam  pembangunan  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia  dalam  mewujudkan  Hukum  Indonesia  yang bermartabat  dan  berkemajuan  akan  terwujud  apabila  dalam teransformasi  nilai-nilai  agama  mewujud  dalam  aktualisasi  baik dalam  pasal-pasal  materi  muatan  UU  HAM  Nilai-nilai  Syariat Islam  seperti  nilai, ilāhīyah,  khilāfah,  maṣlahah,  keadilan,dan
keseimbangan  telah  ditransformasikan  dalam  peraturan perundang-undangan  dibidang  perlindungan  sosial  kemanusiaan di  Indonesia  seperti,  penghapusan  diskriminasi  dan  etnis,  hak asasi manusia.
Transformasi  nilai-nilai  syariat  Islam  dalam  peraturan perundang-undangan  dilakukan  dalam  dua  pendekatan.  Yaitu pertama transformasi melalui asas-asas materi muatan peraturan perundang  undangan,  dimana  asas-asas  syariat  Islam  berfungsi untuk  menvaliditasi  atau  menguji  keberadaan  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai syariat  Islam. Kedua  transformasi  melalui  materi  peraturan perundang-undangan,  nilai-nilai  syariat  Islam  berfungsi  sebagai instrument pembatasan ( restriction) di bidang hak asasi manusia. Serta  berfungsi  sebagai  pembaruan  hukum  ( tajdīd)  hukum, seperti  pembaruan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  minuman keras,  perzinaan  dalam  KUHP  yang  belum  sesuai  dengan  nilai- nilai dan norma-norma agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Alquran  dan  Terjemahannya,  Departemen  Agama  Republik Indonesia, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.
Fajar,  Mukti  &  Yulianto,  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Hamkah, Dari  Hati  Ke  Hati  Tentang:  Agama,  Sosial,-Budaya,
Politik, Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2002.
Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2014.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Nashir,  Haedar, Gerakan  Islam  Syariat  Reprodukssi  Salafiyah Ideologis di Indonesia, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  10  Tahun  2004 tentang Keparawisataan.
Peraturan  Guburnur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  28  Tahun  2007 tentang Penyelenggaraan Sante Par Aqua (SPA).
PP  Muhammadiyah,  Himpunan  Putusan  Majelis  Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: t.pt, 2011.
Qardhawi,  Yusuf, Legalitas  Politik  Dinamika  Perspektif  Nash  dan Asy-Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Indonesia.
Saleng,  Abrar, Kapita  Selekta  Hukum  Sumber  Daya  Alam,
Makassar: Membumi Publishing, 2013.
Umar,  Nasaruddin, Konsep  Hukum  Modern:  Suatu  Persfektif
Keindonesiaan,  Integrasi  Sistem  Hukum  Agama  dan  Sistem
Hukum  Nasional,  Journal  Walisongo,  Volume  22  No.  1, Tahun 2014.
_____________, Prinsip  K3B2  Dalam  Membangun  Sistem  Hukum Nasional  Yang  Modern  dan  Berkualitas,  Prosiding  Seminar
Nasional Penguatan Pembangunan Berbasis Riset Perguruan
Tinggi (SNPP-RPT) I 2014 Volume I/2014.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang  Undang  RI  No.  40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi dan Etnis.
Undang  Undang  RI  No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.