## Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik di UPTD Laboratorium & Peralatan
Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda

## Viky Hidayat
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman
Abstract: The  result show  that employee’s performance at UPTD Laboratory and  equipment  of  Bina  Marga  &  Pengairan  Samarinda  in  public  service  was implemented  in  work  result  both  quantity  and  quality  based  on  the  work plan. It was also supported by a positive work behavior in doing the duty due to a condusive work environtment. Employee’s competency also becomes the important  thing  in  public  service  it  was  gained  from  training  and  work experiences.
Keywords: Employee’s Performance, Public Service
Abstrak: Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  pegawai  UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda dalam pelayanan publik telah diwujudkan dalam hasil  kerja yang baik secara kuantitas  maupun  kualitas  sesuai  dengan  perencanaan  kegiatan  yang  telah ditentukan  oleh  Dinas,  ditunjang  oleh  sikap  kerja  yang  positif  dalam pelaksanaan tugas akibat  kenyamanan penciptaan lingkungan  kerja fisik dan non fisik serta kompetensi yang memadai dari tiap-tiap pegawai. Kompetensi pegawai  dalam  pelayanan  publik  terutama  bersumber  dari  adanya pemahaman  yang  baik  atas  perihal  tugas  yang  dibebankan  kepadanya, adanya  sejumlah  keterampilan  yang  diperoleh  dari  pelatihan-pelatihan  dan pengalaman kerja, sikap menjunjung nilai-nilai positif bahwa aparatur negara berkewajiban melaksanakan  tugas pelayanan publik secara baik, serta minat yang tinggi untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Pelayanan Publik.

## Pendahuluan
Tekanan  terhadap  organisasi  sektor  publik,  khususnys  organisasi pemerintah  baik  pusat  dan  daerah  serta  perusahaan  milik  pemerintah,  dan organisasi  sektor  publik  lainnya  untuk  memperbaiki  kinerjanya  mendorong dibangunnya sistem manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja. Kemunculan  manajemen  berbasis  kinerja  merupakan  bagian  dari  reformasi New Public Management yang dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Anglo-Amerika sejak tahun 1980-an. Fokus manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik  yang  berorientasi  pada
pengukuran outcome atau  hasil,  bukan  lagi  sekedar  pengukuran input atau output saja.
Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan  instansi  pemerintah  dalam  menjalankan  amanah  yang diberikan  menunjukkan  harapan  dan  kepedulian  publik  yang  harus  direspon. Namun,  antara  harapan  masyarakat  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  para  pengelola  dan  pejabat  pemerintahan sering  berbeda.  Artinya,  terjadi  kesenjangan  harapan (expectation  gap) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para direct  users dari  masyarakat. Expectation  gap merupakan  kesenjangan  yang terjadi karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan apa yang sebenarnya  menjadi  pedoman  mutu  manajemen  suatu  organisasi  yang menyediakan layanan publik. Hal ini sebagai akibat dari belum adanya  sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu  instansi  pemerintah.  Para  pengelola  pemerintahan  sering  mempunyai anggapan  bahwa  ukuran  keberhasilan  suatu  instansi  pemerintah  ditekankan pada  kemampuan  instansi  tersebut  dalam  menyerap  anggaran.  Jadi,  suatu instansi  dinyatakan  berhasil  jika  dapat  menyerap  100%  anggaran  pemerintah walaupun  hasil  maupun  dampak  yang  dicapai  dari  pelaksanaan  program tersebut  masih  berada  jauh  di  bawah  standar.  Keberhasilan  ini  hanya ditekankan  pada  aspek input tanpa  melihat  tingkat output maupun outcome atau dampaknya. Sementara masyarakat mengharapkan keberhasilan instansi pemerintah  adalah  tindakan  nyata  yang  bisa  meningkatkan  kesejahteraan mereka.
Pada  era  reformasi  saat  ini,  fenomena  pengukuran  keberhasilan  yang hanya menekankan pada input seperti itu banyak mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk memperbaiki indikator keberhasilan  suatu  instansi  pemerintah  agar  lebih  mencerminkan  kinerja sesuangguhnya.  Tingkat  keberhasilan suatu  instansi  pemerintah  harus  diukur tidak semata-mata kepada input dari program instansi, tetapi lebih ditekankan kepada output ,  proses,  manfaat,  dan  dampak  dari  program  instansi  tersebut bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui  suatu  pengukuran  kinerja, keberhasilan  suatu  instansi  pemerintah  akan  lebih  dilihat  dari  kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  dituangkan  dalam  perencanaan strategis.
Pengukuran  kinerja  dan  manajemen  berbasis  kinerja  merupakan  dua hal  yang  berkaitan satu  sama  lain. Akuntabilitas  kinerja  dapat  dicapai  apabila organisasi  sektor  publik  memiliki  manajemen  kinerja  yang  baik  dan pengukuran  yang  baik.  Osborne  dan  Gaebler  (1992)  menyatakan  bahwa pengukuran  kinerja  memiliki  kekuatan  yang  sangat  besar  kaitannya  dengan konsep  pemerintah  yang  berorientasi  pada  hasil.  Dalam  manajemen  kinerja, paling tidak terdapat tiga variabel penting yang harus dipertimbangkan, yaitu
Viky Hidayat, Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik di UPTD Laboratorium ......
pegawai,  perilaku  (proses)  dan  hasil.  Pegawai,  perilaku  dan  hasil  menjadi variabel  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  lainnya dalam  sistem  manajemen  kinerja  (Mahmudi,  2007:25).  Fokus  manajemen kinerja pada salah satu komponen tersebut, akan mempengaruhi pendekatan manajemen  kinerja  yang  dipilih,  apakah  berfokus  pada  orangnya,  prosesnya ataukah  hasilnya.  Penulis  memandang  bahwa  dari  ketiga  variabel  penting tersebut,  faktor  penting  dalam  pelaksanaan  suatu  rangkaian  kegiatan organisasi  sektor  publik  yang  dikenal  dengan  istilah  kinerja,  terletak  pada faktor pelaku atau prosesnya. Faktor proses penting untuk dicermati sebab di dalam proses itulah ketepatan suatu manajemen dapat diketahui.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagai  dasar  penerapan  otonomi  daerah  membawa  munculnya  penerapan azas  desentralisasi  dan  penyerahan  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  Dengan demikian, pentingnya pengelolaan yang tepat dalam organisasi pemerintahan daerah  menjadi  saluran  perwujudkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  selama ini  dicita-citakan.  Singkat  kata,  aspek  proses  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  jangan  sampai  terabaikan.  Dimensi  proses  dari  suatu penyelenggaraan  pengukuran  kinerja  pada  organisasi  sektor  publik  merujuk kepada  aspek  perilaku  anggota  organisasi,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Mahmudi (2007:25).
UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan Kota  Samarinda  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mendukung pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  yang  menangani  pembinaan  dan penataan  kota  tersebut.  Perilaku  pegawai  sebagai  anggota  organisasi  di dalamnya merupakan hal yang menarik untuk senantiasa memenuhi tuntutan publik  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  publik  akan  optimalisasi  kinerja organisasi  tersebut  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  daerah  secara baik.  Dengan  demikian,  perilaku  pegawai  pada  UPTD  Laboratorium  dan Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  membutuhkan pengelolaan  melalui  manajemen  kinerja  yang  tepat,  mengingat  peranannya dalam  menunjang  pembangunan  daerah  dan  aspek  kehidupan  masyarakat sangatlah penting.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah key informan dan informan. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini antara lain: a) Kepala, b) Sekretaris, c) Kepala Bidang  Administrasi  Umum  dan  Keuangan,  d)  Kepala  Bidang  Kepegawaian UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota Samarinda,  yang  dipilih  melalui  teknik purposive  sampling atau  pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Kerangka Dasar Teori

## Manajemen Kinerja
Manajemen  kinerja  merupakan  suatu  metode  untuk  mengukur kemajuan  program  atau  aktivitas  yang  dilakukan  organisasi  sektor  publik dalam  mencapai  hasil  atau outcome yang  diharapkan  oleh  klien,  pelanggan dan stakeholder lainnya (Mahmudi, 2007 : 4). Dalam Performance Management Handbook Departemen  Energi  USA,  manajemen  kinerja  didefinisikan merupakan  suatu  pendekatan  sistematik  untuk  memperbaiki  kinerja  melalui proses  berkelanjutan  dalam  penetapan  sasaran-sasaran  kinerja  stratejik, mengukur  kinerja,  mengumpulkan,  menganalisis,  menelaah,  dan  melaporkan data kinerja, serta menggunakan data tersebut untuk memacu kinerja (dalam Mahmudi, 2007 : 4-5).
Manajemen  kinerja  adalah  proses  yang  sistematik,  artinya  untuk memperbaiki  kinerja  diperlukan  langkah-langkah  atau  tahap-tahap  yang terencana  dengan  baik.  Proses  perbaikan  kinerja  bukan  merupakan  kerja jangka pendek, melainkan merupakan proses evolutif yang berjangka panjang. Manajemen  berbasis  kinerja  tersebut  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada perbaikan  budaya  kinerja.  Budaya  merupakan  produk  suatu  tradisi  yang panjang.  Perubahan  budaya  memerlukan  perencanaan  yang  matang, menyeluruh dan jangka panjang (Mahmudi, 2007 : 5).
Manajemen  berbasis  kinerja  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan berjangka  panjang  yang  meliputi  kegiatan  penetapan  sasaran-sasaran  kinerja stratejik,  pengukuran  kinerja,  pengumpulan  data  kinerja  dan  pelaporan kinerja.  Data  kinerja  dan  pelaporan  kinerja  memberikan  umpan  balik  untuk melakukan  perbaikan  kinerja.  Dengan  demikian,  manajemen  kinerja menghendaki  dilakukannya  perbaikan  kinerja  secara  berkelanjutan. Manajemen  berbasis  kinerja  merupakan  salah  satu  bagian  reformasi manajemen  sektor  publik  atau  juga  dikenal  dengan  istilah New  Public Management yang  fokusnya  terletak  pada  pengukuran  kinerja  organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran outcome atau hasil.
Mahmudi  (2007:25)  menyatakan  paling  tidak  terdapat  tiga  variabel penting  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  manajemen  kinerja,  yaitu pegawai,  perilaku  (proses)  dan  hasil.  Pegawai,  perilaku  dan  hasil  menjadi variabel  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  lainnya dalam  sistem  manajemen  kinerja.  Fokus  manajemen  kinerja  pada  salah  satu komponen tersebut akan mempengaruhi pendekatan manajemen kinerja yang dipilih. Perbedaan penekanan ini akan mempengaruhi pendekatan manajemen kinerja  yang  dipilih,  apakah  berfokus  pada  orangnya,  prosesnya  ataukah hasilnya.

## Pelayanan Publik
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik  adalah segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan
publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima  pelayanan  maupun pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sejalan  dengan rumusan tersebut, Ratminto dan Winarsih (2009:5) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun  jasa  publik  yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggungjawab  dan dilaksanakan  oleh  Instansi  Pemerintah  di  pusat,  di  daerah,  dan  di  lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan  publik  diartikan  Kurniawan  (2005:6)  sebagai  pemberian layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara yang  telah  ditetapkan.  Kemudian  Sinambela  (2006:5)  merumuskan  bahwa pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat oleh  penyelenggara  negara.  Negara  didirikan  oleh  publik  (masyarakat)  tentu saja  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Dengan  demikian,  pelayanan  publik  merupakan  bentuk  pelayanan  kepada publik atau masyarakat yang mengacu pada kepuasan.

## Kerangka Pikir
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi,  UPTD  Laboratorium  dan Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  memerlukan pegawai-pegawai  yang  memiliki  kinerja  yang  baik.  Namun  fenomena  yang terjadi  di  organisasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  kinerja  pegawai  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  harapan  yang  dapat  menjamin  tercapaian  tujuan organisasi secara tepat. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja dalam rangka mengukur  atau  menilai  kinerja  pegawai,  yang  dalam  penelitian  ini  kriteria pengukuran  yang  digunakan  mengacu  pada  teori  Mahmudi  (2007:25)  bahwa pengukuran  kinerja  paling  tidak  mencakup  tiga  variabel  penting  yang  harus dipertimbangkan, yaitu pegawai, perilaku (proses), dan hasil ( output ). Pelaku, proses,  dan  hasil  merupakan  variabel  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan  saling tergantung  satu  sama  lainnya.  Penelitian  ini  mencoba  melakukan  analisis terhadap  kinerja  atas  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda yang berbasis pada pegawai, sehingga akan mengkaji atribut-atribut personal yang  melekat  pada  diri  seseorang  sebagai  seorang  pegawai  dalam  suatu organisasi, tanpa melihat pada faktor bagaimana organisasi bekerja.
Manajemen  kinerja  berbasis  pelaku  disebut  juga  sebagai  manajemen kinerja  model  klasik  yang  lebih  menekankan  pada input ,  yaitu  pegawai pelaksana  kinerja.  Penilaian  kinerja  difokuskan  pada  pelaku  dengan  atribut- atribut,  karakteristik  dan  kualitas  personal  yang  dipandang  sebagai  faktor utama  kinerja.  Organisasi  yang  menggunakan  manajemen  kinerja  berbasis pelaku  memandang  tokoh  pelaksana  kinerja  sebagai  penentu  keberhasilan organisasi.  Sebagaimana  diuraikan  oleh  Mahmudi  (2007:26)  bahwa
manajemen  kinerja  berbasis  pelaku  mendasarkan  penilaian  kinerja  pada kualifikasi  dan  kinerja  individual.  Faktor-faktor  individual  pada  diri  pegawai tersebut  dikemukakan  oleh  Mangkunegara  (2004:67)  meliputi  hasil  kerja, sikap atau perilaku kerja dan kompetensi.
Berdasarkan  pendapat  pakar  tersebut  di  atas,  maka  hasil  kerja,  sikap atau  perilaku  kerja  dan  kompetensi  menjadi  ukuran  atau  indikator  atas  studi mengenai  kinerja  pegawai  pada  lokasi  penelitian  dalam  melaksanakan pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda bersifat ke dalam atau internal, yang memenuhi kebutuhan Dinas Bina Marga dan  Pengairan  sendiri,  sehingga  tidak  berhadapan  secara  langsung  kepada publik.  Adapun  harapan  dibalik  analisa  yang  akan  penulis  lakukan  melalui penelitian  ini  yaitu  dapat  diukurnya  kinerja  pegawai  UPTD  Laboratorium  dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda dari aspek pelaku. Adapun  definisi  konsepsional  dalam  penelitian  ini  terjabar  sebagai berikut  ini:  Kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  publik  adalah output yang dihasilkan  seorang  pegawai  sebagai  pelaku  yang  bekerja  sesuai  tugas  pokok dan  fungsinya  di  dalam  organisasi  UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, yang diukur dari hasil kerja, sikap kerja dan kompetensi yang dimiliki.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kinerja  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan tanggungjawab  yang  diberikan  kepadanya.  Kinerja  pegawai  UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda dalam  penelitian  ini  dianalisis  melalui  beberapa  poin,  antara  lain  hasil  kerja, sikap kerja dan kompetensi.

## Hasil Kerja
Hasil kerja pegawai pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda telah direncanakan atau dikonsep lebih dahulu untuk menjamin kepastian penyelesaian, dimana beban kerja pegawai atau  pembagian  tugas  dilakukan  dengan  disesuaikan  pada  kemampuan masing-masing  pegawai  dan  terdapat  pelaksanan  fungsi  koordinasi  dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  terhadap  penyelesaian  pekerjaan oleh pegawai, sehingga memenuhi kuantitas dan kualitas yang baik, termasuk dalam segi pemanfaatan waktu kerja.
Temuan  lapangan  mengenai  hasil  kerja  pegawai  pada  UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda tersebut, sejalan dengan pendapat Winardi (2000 : 164-165) yang menyatakan bahwa  hal  yang  sangat  penting  dalam  upaya  untuk  mengembangkan  moril
bawahan  untuk  bukan  sekedar  bekerja  asal  bekerja  adalah  pengarahan (direction), pengkoordinasian (coordination) dan  pengawasan (control). Dengan pengarahan dan pengkoordinasian bawahan menjadi mengetahui apa yang  diharapkan  dari  mereka  dalam  setiap  situasi  dan  atasan  membantu bawahan  mengembangkan  keterampilan-keterampilan  mereka.  Dalam aktivitas pengawasan atasan menentukan kemajuan yang telah dicapai dalam hal  menuju  kepada  sasaran-sasaran.  Atasan  dapat  mengetahui  apa  yang sedang terjadi, sehingga ia dapat segera melakukan intervensi dan mengubah prosedur-prosedur  apabila  perubahan-perubahan  yang  demikian  dianggap perlu untuk mencapai sasaran-sasaran.
Dengan  kata  lain,  untuk  mencapai  hasil  kerja  yang  memuaskan  dari para pegawai sesuai perencanaan kegiatan yang telah dibuat, maka pimpinan perlu  menjamin  pelaksanaan  tugas-tugas  pegawai  melalui  fungsi-fungsi pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan secara efektif.

## Sikap Kerja
Sikap  kerja  pegawai  pada UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  dalam  penyelesaian  tugas  pokok  dan fungsinya  adalah  baik,  yang  terindikasi  dari  adanya  rasa  suka  terhadap pekerjaan yang telah didelegasikan dari pimpinannya, adanya semangat kerja yang  baik,  adanya  lingkungan  kerja  yang  kondusif  pada  tempat  kerja,  baik lingkungan kerja fisik maupun non fisik.
Sebagaimana  pendapat  Wursanto  (2003  :  56)  mengenai  pengaruh lingkungan  kerja  bagi  kinerja  seorang  pegawai,  yaitu  bahwa  kondisi  atau situasi tempat kerja termasuk dalam unsur lingkungan kerja, secara langsung maupun  secara  tidak  langsung  mampu  mempengaruhi  terhadap  daya  gerak anggota  organisasi  beserta  kehidupan  organisasi.  Hal  tersebut  telah dibuktikan dengan temuan lapangan yang penulis peroleh dalam menganalisis sikap kerja pegawai pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan  Pengairan  Kota  Samarinda  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik. Penciptaan lingkungan kerja fisik dan non fisik yang baik menjadikan pegawai memiliki sikap kerja yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan  tugas  dan  kewajibannya,  sehingga  kinerja  pegawai  pun  menjadi optimal dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## Kompetensi
Pada  UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan Pengairan Kota Samarinda penempatan pegawai dilakukan belum sepenuhnya sesuai  dengan  jenjang  dan  bidang  pendidikan  formal  pegawai.  Namun demikian,  penyelesaian  tugas  pokok  dan  fungsi  oleh  masing-masing  pegawai tidak  dipengaruhi  sepenuhnya  oleh  hal  tersebut  sebab  sejumlah  pegawai tetap  mampu  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  baik  hanya  dengan keahlian  dan  keterampilan  yang  mereka  peroleh  dari  pengalaman  kerja
ataupun  dari  berbagai  pelatihan-pelatihan  yang  pernah  diikuti  secara  pribadi maupun  atas  dasar  penugasan  dari  organisasi  untuk  mengikuti  kegiatan pengembangan kemampuan.
Gordon  (dalam  Mulyasa,  2004:187)  mengemukakan  bahwa  untuk memahami  kompetensi,  perlu  diketahui  beberapa  aspek  atau  ranah  yang terkandung  dalam  konsep  kompetensi  terlebih  dahulu,  yang  antara  lain: pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap dan minat.  Berdasarkan pendapat  tersebut  di  atas,  maka  seseorang  dapat  dikatakan  memiliki  kinerja yang  baik  apabila  memiliki  kompetensi  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas bagi  pencapaian  tujuan  organisasi  tempat  ia  bekerja.  Kompetensi  itu  sendiri berarti meliputi seperangkat kemampuan dan keterampilan, pengetahuan dan pehamanan  tentang  perihal  kebijakan,  aturan,  pedoman  pelaksanaan  tugas serta minat yang baik untuk melakukan suatu pekerjaan.
Pegawai pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan  Kota  Samarinda  mampu  menghasilkan  suatu  kinerja  yang  baik karena  mereka  memiliki  pemahaman  yang  baik  atas  perihal  tugas  yang dibebankan  kepadanya,  memiliki  sejumlah  keterampilan  yang  diperoleh  dari pelatihan-pelatihan dan pengalaman kerja, menjunjung nilai-nilai positif bahwa aparatur  negara  berkewajiban  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik  secara baik,  memiliki  minat  dan  sikap  kerja  yang  tinggi  untuk  menyelesaikan  tugas secara  efektif.  Walaupun  sebagian  besar  pegawai  UPTD  Laboratorium  dan Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  memiliki pendidikan formal yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang mereka jalani saat ini.

## Faktor Pendukung
Adapun  faktor  pendukung  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  publik pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda  sebagai  berikut:  a)  peralatan  atau  fasilitas  kantor,  yaitu ketersediaan  SDM  tidak  akan  mampu  menjamin  pelaksanaan  kegiatan  bagi suatu  organisasi,  tanpa  adanya  dukungan  dari  sumberdaya  bukan  manusia, termasuk peralatan dan fasilitas kantor; b) kerjasama yang erat antar pegawai, yaitu  dalam  sebuah  organisasi  terdapat  tingkatan-tingkatan  pegawai  antara lain  dapat  dibedakan  menjadi:  pimpinan  pucuk,  pimpinan  level  menengah, pimpinan  level  operasional  dan  pekerja  atau  pegawai  (workers),  secara bersama-sama  merupakan  suatu  kekuatan  manusiawi  atau  man  power  bagi organisasi.  Dengan  demikian  apabila  suatu  organisasi  sebagaimana  UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda memiliki  hubungan  kerjasama  yang  erat  antara  sesama  pegawainya,  maka organisasi  memiliki  faktor  pendukung  yang  baik  atas  penyelenggaraan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi; c) semangat kerja yang tinggi,  adalah  motivasi  atau  kehendak  itu  dapat  berkembang  menjadi  suatu
Viky Hidayat, Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik di UPTD Laboratorium ......
semangat  kerja  apabila  dalam  melaksanakan  pekerjaan  seseorang  berusaha mencapai hasil kerja yang maksimal sebagai prestasi terbaiknya. Motivasi atau kehendak  itu  dapat  berubah  menjadi  motivasi  persaingan  apabila  seseorang itu berusaha mencapai hasil kerja yang maksimal yang lebih baik dari hasil atau prestasi  yang  dihasilkan  pegawai  atau  anggota  lainnya  di  dalam  organisasi yang  sama.  Maka  apabila  organisasi  memiliki  banyak  pegawai  atau  anggota organisasi  yang  mempunyai  semangat  kerja  yang  tinggi  untuk  berprestasi, sebagaimana  UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan Pengairan Kota Samarinda, maka hal tersebut merupakan suatu kekuatan bagi terciptanya  kinerja  pegawai  yang  mampu  membawa  pada pencapaian  tujuan yang telah ditetapkan; d) kedisiplinan kerja yang baik, yaitu seorang pemimpin sangat perlu menegakkan dan memelihara disiplin kerja yang bersifat fleksibel dan  dinamis  dalam  arti  mampu  bersikap  dan  berperilaku  bijaksana  dan konsekuen  dalam  memberikan  sanksi  pada  setiap  pelanggaran  terhadap peraturan-peraturan  organisasi.  Kesemuanya  dilakukan  dalam  rangka menciptakan  kedisiplinan  kerja  yang  baik  bagi  para  pegawai  selaku penyelenggara pelayanan publik; dan e) sarana transportasi, yaitu transportasi sebagai  sarana  pendukung  pelaksanaan  pelayanan  publik  bagi  UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda memegang  peranan  yang  penting.  Tanpa  ketersediaan  sarana  transportasi yang  memadai,  mobilisasi  pegawai  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik sesuai  bidang  yang  telah  menjadi  tugas  pokok  dan  fungsinya  tidak  akan mampu  terlaksana,  sebab  pelaksanaan  tugas  UPTD  Laboratorium  dan Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  sangat  berkaitan erat  dengan  penyediaan  berbagai  peralatan  yang  akan  dipergunakan  bagi penyelenggaraan  urusan  bidang  bina  marga  dan  pengairan  serta  pembinaan terhadap usaha-usaha jasa konstruksi.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  publik  pada UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota Samarinda  adalah  kurangnya  komunikasi  terhadap  pimpinan  dan  kurangnya fasilitas kerja yang tersedia.
Berkenaan  dengan  komunikasi  antara  pegawai  dan  pimpinan,  maka dapat  penulis  uraikan  bahwa  sesungguhnya  proses  kepemimpinan memerlukan  komunikasi  yang  efektif  antara  anggota-anggota  organisasi. Pimpinan UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota  Samarinda  perlu  melakukan  komunikasi  terhadap  pegawainya  dalam berbagai  metode,  yaitu  tidak  hanya  menjalankan  komunikasi  formal,  tetapi juga  informal.  Tidak  hanya  komunikasi  satu  arah,  tetapi  juga  konumikasi  dua arah serta komunikasi kelompok.
Sedangkan  mengenai  kurangnya  fasilitas  kerja  yang  tersedia  pada
UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota Samarinda,  terdapat  pembahasan  sebagai  berikut.  Peralatan  atau  fasilitas kerja  merupakan  prasarana  untuk  melaksanakan  kegiatan  organisasi  secara baik.  Apabila  fasilitas  kerja  masih  terbatas,  tentu  saja  pelaksanaan  kegiatan pelayanan  publik  menjadi  terhambat.  Terlebih  di  masa  kini,  ketergantungan manusia  akan  berbagai  peralatan  teknologi  informasi  seperti  komputer, printer,  telepon,  dan  sebagainya  menjadi  suatu  yang  penting  dalam optimalisasi  kegiatan  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Untuk  dapat melakukan  peningkatan  pelayanan  publik,  maka  tentu  tidak  hanya memerlukan  modal  SDM,  namun  juga  harus  ditunjang  dengan  ketersediaan berbagai  perlengkapan  atau  fasilitas  kerja  secara  baik,  sesuai  dengan  beban dan  tanggungjawab  instansi  penyelenggara  pelayanan  publik,  termasuk  bagi para  pegawai  pada  UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan Pengairan Kota Samarinda.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kinerja  pegawai  UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga dan Pengairan Kota Samarinda dalam pelayanan publik telah diwujudkan dalam hasil  kerja  yang  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  sesuai  dengan perencanaan  kegiatan  yang  telah  ditentukan  oleh  Dinas,  ditunjang  oleh sikap  kerja  yang  positif  dalam  pelaksanaan  tugas  akibat  kenyamanan penciptaan  lingkungan  kerja  fisik  dan  non  fisik  serta  kompetensi  yang memadai dari tiap-tiap pegawai. Kompetensi pegawai UPTD Laboratorium dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  dalam pelayanan publik terutama bersumber dari adanya pemahaman yang baik atas  perihal  tugas  yang  dibebankan  kepadanya,  adanya  sejumlah keterampilan  yang  diperoleh  dari  pelatihan-pelatihan  dan  pengalaman kerja,  sikap  menjunjung  nilai-nilai  positif  bahwa  aparatur  negara berkewajiban  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik  secara  baik,  serta minat yang tinggi untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2. Faktor  pendukung  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  publik  pada  UPTD Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota Samarinda  antara  lain  meliputi  peralatan  atau  fasilitas  kantor,  kerjasama yang  erat  antar  pegawai,  semangat  kerja  yang  tinggi,  kedisiplinan  kerja yang  baik  serta  sarana  transportasi  yang  tersedia.  Sementara  faktor penghambat  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  publik  pada  UPTD Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota Samarinda  antara  lain  meliputi  kurangnya  komunikasi  terhadap  pimpinan dan kurangnya fasilitas kerja yang tersedia.
Saran-saran
Viky Hidayat, Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik di UPTD Laboratorium ......
Dari  beberapa  kendala  yang  ditemukan,  maka  peneliti  memberikan saran sebagai berikut:
1.  Pimpinan  UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  Dinas  Bina  Marga  dan Pengairan  Kota  Samarinda  di  masa  depan  perlu  menjalin  hubungan komunikasi  yang  lebih  efektif  dengan  pegawainya  dalam  rangka menciptakan hubungan kerja yang lebih akrab, dengan cara meningkatkan komunikasi  dua  arah  maupun  komunikasi  informal  secara  lebih  banyak dibandingkan yang telah diterapkan selama ini agar situasi kerja yang kaku mampu diminimalisir. Keakraban dan situasi demokratis yang tercipta akan mampu  perlahan-lahan  mengikis  jarak  antara  pimpinan  dan  bawahan  dan menciptakan  kejelasan  dalam  proses  komunikasi  sehingga  pelaksanaan tugas  akan  lebih  harmonis  dan  menciptakan  kepuasan  kerja  pegawai secara psikologis.
2.  Pimpinan  UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan  perlu  mengusulkan  kepada Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  untuk  memperoleh penambahan fasilitas kerja untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih optimal.
3.  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  perlu  senantiasa melakukan upaya pengembangan kemampuan bagi pegawainya terutama yang  memiliki  keilmuan  pendidikan  formal  yang  tidak  sesuai  dengan bidang  tugasnya,  agar  kompetensi  pegawai  yang  bersangkutan  semakin baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
4.  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota  Samarinda  perlu  merekrut  dan menempatkan  pegawai  yang  memiliki  pendidikan  formal  sesuai  dengan bidang  tugas  pada  UPTD-UPTD  Dinasnya,  walaupun  hasil  penelitian menyatakan  bahwa  kinerja  pegawai  UPTD  Laboratorium  dan  Peralatan perlu  mengusulkan  kepada  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  Kota Samarinda  tidak  terkendala  oleh  ketidaksesuaian  keilmuan  pendidikan formal  pegawai  dengan  bidang  tugasnya.  Sebab  kondisi  lingkungan  masa depan yang dihadapi organisasi tidak akan mampu ditangani cukup dengan ketinggian  minat  dan  nilai  yang  diyakini  pegawai  untuk  melakukan  tugas secara  baik,  bagaimanapun  pengetahuan  dan  kemampuan  merupakan modal utama bagi kompetensi yang baik bagi pegawai.

## Daftar Pustaka
Anonim. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik . Jakarta. Kurniawan,  Agung.  2005. Transformasi  Pelayanan  Publik .  Pembaruan. Yogyakarta.
Mangkunegara, Anwar P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Remaja Rosdakarya. Bandung.
Mahmudi.  2007. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  UPP  STIM  YKPN. Yogyakarta.
Mulyasa.  2004. Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  :  Konsep,  Karakteristik  dan Implementasi. Cetakan Keenam. Remaja Rosdakarya. Bandung. Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2009. Manajemen  Pelayanan  : Pengembangan  Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan Standar  Pelayanan  Minimal. Cetakan  Keenam.  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta. Winardi.  2000. Kepemimpinan  dalam  Manajemen. Edisi  Baru.  Rineka  Cipta. Jakarta.
Wursanto,  Ig.  2003. Dasar-dasar  Ilmu  Organisasi. Edisi  Pertama.  Andi. Yogyakarta.