## KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS ASEAN 2015: TANTANGAN DAN HARAPAN DALAM PENCIPTAAN STABILITAS KAWASAN
Hendra Maujana Saragih 1
1 Dosen Hubungan Internasional di Universitas Nasional Alamat Korespondensi : hendramaujanasaragih@civitas.unas.ac.id
Abstract
This article aim to describe and analyze the challenges for Southeast Asia region  in  regards  of  ASEAN  Community  2015  in  order  to  create  regional stability.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  descriptive.  The result shows that ASEAN security community focused only on cooperative security  hence  this  community  would  never  transformed  into  collective security and collective defence
Keyword : Regional Policy, ASEAN, Security
Abstrak Tulisan ini berusaha untuk  mendeskripsikan dan menganalisis tantangan apa  yang  dihadapi  kawasan  Asia  Tenggara  dengan  adanya  kebijakan pembentukan  Komunitas  ASEAN  2015  dalam  upaya  untuk  menciptakan stabilitas  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  komunitas  keamanan  ASEAN  hanya  berkutat  pada cooperative  security  yang  dengan  demikian  komunitas  ini  tidak  akan pernah naik kelas atau derajat collective security dan collective defence. Kata Kunci : Kebijakan Regional, ASEAN, Keamanan

## Pendahuluan
Tidak  banyak  yang  memahami  bahwa  sejak  lahir  ASEAN sesungguhnya merupakan komunitas keamanan yang boleh dikatakan sangat menyembunyikan  posisi  politiknya.  Hal  itu  terlihat  pada  pembentukan ASEAN yang didorong oleh kepentingan politik untuk menciptakan stabilitas keamanan di Asia Tenggara melalui kerja sama ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi.  Dalam  kerangka  untuk  menciptakan  stabilitas  regional  Asia Tenggara itu lalu ASEAN menelurkan berbagai traktat seperti Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas, dan netral ( zone of peace, freedom, and neutrality ), zona  bebas  senjata  nuklir, treaty  of  amity  and  co-operation (TAC),  dan berbagai persetujuan kerja sama lainnya.
Model  keamanan  konvensional  ASEAN  yang  berkisar  pada  non- intervensi  yang  mendasari ASEAN  Way dihadapkan  pada  model  keamanan yang  sangat  luas  dan  tidak  konvensional  lagi,  yakni  model  keamanan manusia  dan  upaya  untuk  melibatkan  masyarakat  luas  dalam  kegiatan ASEAN. Obyek keamanan ASEAN didorong agar bergeser dari negara menuju ke  perorangan.  Kendati  keamanan  manusia  dijunjung  tinggi  oleh  berbagai kalangan  terutama  kalangan  civil  society,  tetapi  ia  kurang  mendapat dukungan  luas  diantara  elite  politik  ASEAN.  Para  elit  politik  ASEAN  tidak mudah  menerima,  bahwa  agenda  keamanan  internasional  yang  berpusat pada  keamanan  manusia  dengan  begitu  saja  menggantikan  keamanan konvensional  yang  berpusat  pada  negara.  Negara-negara  besar  pun  juga

## Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015…………………. (Hendra Maujana Saragih)
masih tetap berpegang pada sasaran politik luar negeri yang realistis untuk mendukung  dan  mempertahankan  kepentingan  nasionalnya  masing-masing (Nischalke: 2011)
Sampai  kini  memang  belum  tampak  dengan  jelas upaya pemimpin- pemimpin  ASEAN  untuk  menggeser  postulat  keamanan  konvensionalnya kepada  postulat  keamanan  non  konvensional  yang  lebih  berorientasi  pada kesejahteraan  perorangan.  Masih  sedikit  para  pemimpin  ASEAN menggunakan  konsep  sosial-ekonomi  sebagai  bagian  dari  agenda keamanannya.  Para  menteri  ASEAN  masih  saja  menekankan  prinsip konsensus  dan  non  intervensi  terhadap  masalah  dalam  negeri  negara  lain bahkan selalu kelihatannya all the problem we swept under the carpet . Komunitas Asean ini sebentar lagi akan diberlakukan dan diharapkan kepada  seluruh  negara-negara  Anggota  Asean  harus  bersiap  diri  utamanya dalam konteks komunitas keamanan asean yang penuh dengan harapan dan tantangan.
Komunitas  Keamanan  ASEAN  menganut  prinsip  keamanan komprehensif  yang  mengakui  saling  keterkaitan  antar  aspek-aspek  politik, ekonomi,  dan  sosial  budaya.  Komunitas  Keamanan  ASEAN  memberikan mekanisme  pencegahan  dan  penanganan  konflik  secara  damai.  Hal  ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah- masalah  politik-keamanan  kawasan  seperti  keamanan  maritim,  perluasan kerjasama  pertahanan,  serta  masalah-  masalah  keamanan  non-  tradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain). Dengan derajat  kematangan  yang  ada,  ASEAN  diharapkan  tidak  lagi menyembunyikan  masalah-masalah  dalam  negeri  yang  berdampak  pada stabilitas  kawasan  dengan  berlindung  pada  prinsip-  prinsip  non- interference.
Komunitas  Keamanan  ASEAN  adalah  suatu  masyarakat  yang  secara khusus mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin  terjadi  di  antara  sesama  anggota.  Komunitas  ini  berpegang  pada prinsip-prinsip non-interfensi, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, ketahanan  nasional  dan  regional,  saling  menghormati  kedaulatan  nasional, penghindaran penggunaan ancaman ataupun penggunaan ataupun kekuatan dan  penyelesaian  perbedaan  maupun  perselisihan  secara  damai.  Sasaran kerjasama keamanan diarahkan pada upaya-upaya menangkal persengketaan  diantara  sesama  Negara  anggota  maupun  antara  Negara anggota  dengan  negara-negara  non-ASEAN,  berusaha  melakukana pencegahan akan eskalasi persengketaan itu menjadi konflik.
Dalam  membangun  Masyarakat  Keamanan  ASEAN,  terdapat  fondasi- fondasi  konseptual  yang  terdiri  atas  tiga  tataran,  yaitu  :  Tataran  pertama, terdapat  kondisi-kondisi  yang  mempercepat  terbentuknya  komunitas keamanan,  yaitu  terjadinya  perubahan  teknologi  dan  adanya  ancaman  dari luar,  menyebabkan  negara-negara  membentuk  aliansi  dan  muncul  hasrat untuk mengurang ketakutan bersama melalui koordinasi keamanan. Namun, berbeda dengan aliansi militer yang ditujukan untuk mengahadapi ancaman
dari luar, komunitas keamanan lebih ditujukan untuk menghadapi ancaman dari  dalam  komunitas  itu  sendiri  dan  tidak  bertujuan  membangun  aliansi militer  untuk  menghadapi  ancaman  dari  luar.  Selain  itu,  perubahan demografi, ekonomi, dan berkembangnya interpretasi baru mengenai realitas sosial  menyebabkan  Negara-negara  melirik arah  yang  diambil  oleh  masing- masing  negara  dan  berupaya  untuk  mencapai  keuntungan  bersama.  Pada tataran  ini  Negara-negara  sudah  mulai  mengesampingkan  ancaman  militer dan lebih memfokuskan diri pada kerjasama non-militer, seperti pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pada tataran pertama ini masih terbentuk rasa saling percaya.
Pada  tataran  kedua  faktor-faktor  kondusif  untuk  membangun  rasa saling  percaya  dan  identitas  kolektif  melalui  interaksi  lansung  yang  amat sering  dalam  berbagai  pertemuan  bersama,  barulah  terjadi  pembelajaran sosial  dan  bangunan  organisasi.  Pada  proses  tersebut,  dibutuhkan  adanya kekuatan  dan  pengetahuan  mengenai  sesamanya.  Kekuatan  bukan  dalam artian  hard-power  semata,  melainkan  lebih  penting  lagi  yaitu soft-power . Paduan  antara soft-power dan  pengetahuan,  mengenai  sesama  anggota komunitas,  apa  yang  menjadi  kepentingan  bersama  serta  kepentingan  diri masing-masing  anggota  komunitas,  merupakan  bagian  dari  proses pembelajaran sosial dan membangun fondasi organisasi.
Pada tataran ketiga dibutuhkan sosialisasi pada tingkatan elit politik dan  rakyat  agar  muncul  rasa  saling  percaya  yang  pada  gilirannya mencipatkan  identitas  kolektif  Komunitas    Keamanan  ASEAN  ini  dibentuk tidaklah  dimaksudkan  untuk  “mengintegrasikan”  politik  luar  negeri  dan kebijakan pertahanan masing-masing Negara anggota. Politik luar negeri dan pertahanan  dirumuskan  dan  dilaksanakan  sendiri-sendiri  kendatipun  tetap dilakukan dalam konteks ASEAN. ASEAN secara keseluruhan berpegang pada prinsip-prinsip  keamanan  komprehensif,  ketahanan  nasional  dan  regional yang  memiliki  aspek-aspek  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Namun, disini  ASEAN  tidak  akan  membentuk  diri  sebagai  suatu  pakta  pertahanan, persekutuan  militer  ataupun  mengembangkan  suatu  politik  luar  negeri bersama.  Negara-negara  ASEAN  juga  berpegang  pada  hak-haknya  untuk mempertahankan eksistensi yang bebas dari campur tangan pihak luar dalam urusan internal masing-masing.
ASEAN  mempunyai  potensi  untuk  menjadi  komunitas  keamanan  di kawasan  Asia  Tenggara.  Hal  ini  diakui  oleh  para  akademisi  dan  para pengambil keputusan baik di dalam maupun di luar kawasan. Salah satunya adalah kajian bahwa ASEAN dianggap sebagai sebuah komunitas keamanan yang pluralistik, dimana masing-masing anggotanya tetap mempertahankan kedaulatannya (Amitav Acharya, 2005). Pemahaman bahwa ASEAN menjadi komunitas  keamanan  lebih  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  tidak  ada satupun anggotanya yang menggunakan kekuatan bersenjata atau anggapan perlunya  digunakannya  kekuatan  militer  dalam  menyelesaikan  konflik  di kawasan  (OSEAFAS,  2010).  Bahwa  ASEAN  memang  sebuah  komunitas keamanan  karena  kemampuannya  untuk  mencegah  konflik  dari

## Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015…………………. (Hendra Maujana Saragih)
kemungkinan  eskalasi  konfrontasi  bersenjata  untuk  menjadi  komunitas politik (OSEAFAS, 2010). Adalah kenyataan bahwa ketiadaan perang diantara negara-negara  anggota  ASEAN  sejak  organisasi  tersebut  didirikan  tahun 1967  merupakan  prestasi  terbesar  ASEAN  dalam mengatur  interaksi  damai didalam kawasan.

## Metode Penelitian
Penulisan  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena menggunakan  teori  dan  pola  realitas  yang  telah  terjadi  sebagai  cara  untuk memahami  serta  menjawab  permasalahan.  Dalam  penulisan  ini  metode penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  merupakan  metode  yang  bersifat deskriptif analisis dengan mencoba menggambarkan mengenai tantangan dan harapan  dari  kebijakan  pembentukan  komunitas  keamanan  kawasan  ASEAN yang dimana negara sebagai aktor akan banyak terlibat di dalamnya.   Teknik dari  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dari  berbagai  literatur  dan referensi  ilmiah  yang  diyakini  kebenarannya  dan  bisa  menjadi  rujukan  bagi peneliti  lainnya  kelak.  Adapun  sumber sumber ilmiah  tersebut  dapat  diambil dari  buku  buku,  teks,  jurnal  ilmiah,  laporan  laporan  ilmiah,  majalah.  Setelah data dikumpulkan lalu peneliti melakukan pengolahan data yang telah didapat diferivikasi,  diklasifikasi  dan  dibeda  bedakan  hingga  validitas  keabsahan  data data yang diolah akurat konsisten dengan permasalahan yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan

## Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN
Rencana aksi komunitas keamanan ASEAN dikembangkan secara lebih detail  dalam Vientiane  Action  Program (VAP)  yang  disetujui  pada  november 2004.  VAP  mengenai  ASC  berhasil  menyelipkan  beberapa  butir  tentang demokrasi  dan  perlindungan  HAM  secara  lebih  terbuka  .  Dalam  “ Goals  And Strategies  Towards  Realising  The  ASEAN  Community ”  dengan  tema  dari  ASC adalah  “ Enhancing  Peace,  Stability,  Democracy  and  Prosperity  Through Comprehensive  Political  And  Security  Cooperation ”.  Disini  kata  demokrasi “sekali lagi dimunculkan secara terbuka”. VAP memiliki 5 strategic trusts yaitu political development, sharing and shaping norms, conflict prevention, conflict resolotion, post conflict peace building (Luhulima, 2008) Pembentukan  Komunitas  ASEAN  diawali  dengan  komitmen  para pemimpin  ASEAN  dengan  ditandatanganinya  ASEAN  Vision  2020  di  Kuala Lumpur  pada  tahun  1997  yang  mencita-citakan  ASEAN  sebagai  suatu komunitas  yang  berpandangan  maju,  hidup  dalam  lingkungan  yang  damai, stabil  dan  makmur,  dipersatukan  oleh  hubungan  kemitraan  dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk  Komunitas  ASEAN  kemudian  dipertegas  lagi  pada  KTT  ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II. ASEAN  Concord  II  yang  menegaskan  bahwa  ASEAN  akan  menjadi  sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020.
Komitmen untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya “ Cebu Declaration on the Acceleration  of  the  Establishment  of  an  ASEAN  Community  by  2015 ”.  Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN  dalam  menghadapi  perkembangan  konstelasi  politik  internasional. ASEAN  menyadari  sepenuhnya  bahwa  ASEAN  perlu  menyesuaikan  cara pandangnya  agar  dapat  lebih  terbuka  dalam  menghadapi  permasalahan- permasalahan internal dan eksternal.
Komunitas Keamanan ASEAN tidak perlu diartikan sebagai komunitas pertahanan  yang  mengedepankan  kerjasama  militer,  tetapi  keamanan  dalam arti  komprehensif  yang  menekankan  pada  kerjasama  membangun  tata pergaulan  antar  negara  dan  mekanisme  penyelesaian  konflik  di  kawasan. Konsep  komunitas  keamanan  merupakan  upaya  untuk  membangun  rasa kebersamaan  ASEAN  sebagai  satu  keluarga  yang  memiliki  norma  dan  tata berinteraksi yang disepakati bersama.
Komunitas  keamanan  berbeda  dengan  rejim  keamanan  yang mensyaratkan  adanya  kekuatan  eksternal  dan  mengandalkan  perimbangan ( balance  of  power )  serta  tidak  dimaksudkan  untuk  membentuk  organisasi pertahanan. Selain itu penolakan atas penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan bersenjata harus menjadi dasar bagi Komunitas Keamanan ASEAN. Hal  ini  menunjukan  bahwa  sengketa  konflik  diantara  negara  anggota  akan diselesaikan melalui cara damai dengan demikian ASEAN wajib adanya untuk mengubah  posturnya  menjadi  institusi  resolusi  konflik.  Pada  lingkup eksternal,  Komunitas  Keamanan  ASEAN  akan  menyumbangkan  kemajuan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Pasifik, memperkuat peran ASEAN sebagai  kekuatan  pendorong  dari ASEAN  Regional  Forum (ARF)  dan  terus mengembangkan  keterikatan    ASEAN  dengan  negara-negara  partner  dialog dan sahabat.
Sebagaimana dimandatkan oleh KTT ASEAN ke-9 di Bali, Plan of Action (PoA)  diperlukan  untuk  merealisasikan  ASC.  Dalam  hal  ini,  Indonesia  telah menyusun draft ASC Plan of Action dan menyampaikan kepada negara-negara anggota  ASEAN.  Pada  ASEAN  SOM  tanggal  26-27  Juni  2004,  draft  ASC  PoA telah berhasil diterima oleh negara-negara anggota draft ASC PoA selanjutnya telah mendapatkan persetujuan dari PTM ASEAN ke-37 tanggal 30 Juni 2004 untuk  selanjutnya  disahkan  oleh  KTT  ASEAN  ke-10  di  Vientiane  pada November 2004.
Dari segi substansi, ASC PoA terdiri dari dua bagian yaitu Introduction dan Areas  of  Activities . Introduction merupakan  bagian  pendahuluan  yang mengantarkan Areas  of  Activities . Areas  of  activities memuat Annex atau lampiran yang berisi langkah-langkah rinci untuk melaksanakan ASC. ASC PoA terdiri  dari  enam  komponen  utama  yaitu  :  (1) Political  Development :  (2) Shaping and Sharing of Norms , (3) Conflict Prevention , (4) Conflict Resolution ,
(5) Postconflict  Peace  Building ,  (6) Implementing  Mechanisms ,  sesuai  aksi pembangunan  politik  yang  adil,  demokratik,  dan  harmonis  telah  dijabarkan pada  masing-masing  persoalan  dalam  timeline final,  seperti  misalnya Piagam

## Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015…………………. (Hendra Maujana Saragih)
ASEAN  tahun  2006,  ASEAN-PKF  ( ASEAN-Peace  Keeping  Force )  tahun  2012, dan Pembangunan Politik tahun 2017.
ASC  memberikan  mekanisme  pencegahan  dan  penanganan  konflik secara  damai.  Hal  ini  dilakukan  antara  lain  konsultasi  bersama  untuk membahas  masalah-masalah  politik-keamanan  kawasan  seperti  keamanan maritim,  perluasan  kerjasama  pertahanan,  serta  masalah-masalah  keamanan nontradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain- lain).  Dengan  derajat  kematangan  yang  ada,  ASEAN  diharapkan  tidak  lagi menyembunyikan  masalah-masalah  dalam  negeri  yang  berdampak  pada stabilitas  kawasan  dengan  berlindung  pada  prinsip-prinsip non  interference . Pencapaian  ASC  melalui  Rencana  Aksi  yang  termuat  dalam  VAP  diwujudkan melalui  sejumlah  komponen  yang  terdiri  dari political  development,  sharing and shaping of norms, conflict prevention, conflict resolution , dan post conflict peace building.
Implementasi  Rencana  Aksi  ASC  didalam  komponen  “ Shaping  and Sharing  of  norms ”  dilakukan  terutama  dengan  upaya  perumusan  Piagam ASEAN. Sesuai dengan Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter yang disahkan pada KTT ke-12 ASEAN dan selesai pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura,  bulan  Nopember  2007.  Piagam  ASEAN  akan  mengubah  ASEAN sebagai  suatu rule  based  organization.  Hal  ini dibutuhkan  mengingat  selama ini,  karakter  ASEAN  sebagai  sebuah  asosiasi  yang  bersifat  longgar  tidak  lagi dirasakan  cukup  mengakomodasi  potensi  kerjasama  dan  menanggapi tantangan  integrasi  kawasan  dan  globalisasi.  Piagam  ASEAN  akan merefleksikan  perwujudan  komunitas  ASEAN  yang  tidak  berupa  lembaga supra nasional seperti Uni Eropa. Terselenggaranya ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)  merupakan  capaian  dari  komponen conflict  prevention . Rencana  Aksi  ASC.  ADMM  memberikan  peluang  bagi  pengembangan kerjasama  keamanan  kawasan  tanpa  membentuk  sebuah  pakta  pertahanan atau aliansi militer.
Dalam komponen “ conflict prevention ” Rencana Aksi ASC, implementasi kerjasama  di  bidang  pemberantasan  kejahatan  lintas  negara  diprioritaskan pada  kegiatan-kegiatan  yang  mungkin  dilakukan.  Dibidang  kerjasama pemberantasan  terorisme  yang  mana  sejak  tahun  1970  terorisme internasional  selalu  disponsori  oleh Non  State  Actor ,  berbagai  langkah- langkah  dilakukan  melalui  peningkatan  pemahaman  dan  pemeliharaan keserasian diantara umat beragama atau  kepercayaan di kawasan. Indonesia telah  memprakarsai  penandatanganan ASEAN  Convention  on  Counter Terrorism (ACCT).  Selama  ini  negara  ASEAN  di  bidang  pemberantasan terorisme,  baik  antara  negara  anggota  ASEAN  maupun  dengan  negara  Mitra Wicara, didasarkan atas declaration dan plan of action yang secara hukum tidak meningkat. ACCT memberikan dasar hukum bagi kerjasama ASEAN dibidang pemberantasan terorisme. Capaian lain dari komponen “ Shaping and sharing of  norms ”  rencana  aksi  ASC  adalah  penandatanganan Treaty on Mutual  Legal Assistance  in  Criminal  Matters  I (MLAT).  Traktat  ini  memberikan  peluang
untuk  mendukung  kerjasama  hukum  yang  lebih  kongkrit,  terutama  dalam pemberian bantuan hukum timbal balik diantara para pihak dibidang pidana.
Melihat rencana aksi komunitas keamanan ASEAN, jelas struktur politik kawasan  Asia  Tenggara  diarahkan  untuk  semakin  maju,  terbuka,  dan demokratis. Langkah pembangunan politik akan melintasi isu-isu sensitif yang menyangkut  tuntutan  demorasi  layaknya  di  negara  maju,  penyelenggaraan pemilu  yang  bebas,  pemberantasan  korupsi,  pemerintah  yang  bersih, penegakkan dan supremasi hukum, promosi dan penghargaan HAM tidak bisa lagi di lihat sebagai sebuah retorika politik. Bangunan ASEAN ke depan adalah rumah besar yang menggelindingkan ASEAN Shared-common value baru, yang menjunjung  tinggi  bahasa  global  dunia,  yaitu  demokratisasi  dibawah pemerintahan  yang  transparan,  memiliki  akuntabilitas  yang  tinggi  serta menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).

## Prospek Komunitas Keamanan ASEAN
Transformasi  ASEAN  untuk  menjadi  sebuah security  community mensyaratkan  tidak  hanya  ketiadaan  perang,  tetapi  juga  ketiadaan  prospek untuk  perang. ASEAN  Security  Community (ASC)  telah  membangun  sebuah lingkaran  kerjasama  yang  dapat  mencegah  terjadinya  konflik  sejak  awal. Bahkan  apabila  pertikaian  terjadi,  ASC  akan  menyediakan  sebuah kerangka untuk  tidak  hanya  mengelola,  tetapi  juga  menyelesaikan  konflik  tersebut secara  damai.  ASEAN  telah  memiliki  beberapa  unsur  yang  memperlihatkan ciri-ciri  sebagai  sebuah Security  Community sebagai  mana  tersebut  diatas. Bahkan,  ASEAN  juga  telah  memiliki  praktek-praktek  dan  institusi,  baik formal dan informal, untuk mencegah dan mengelola konflik diantara negara- negara anggotanya. Contohnya adalah diberlakukannya Treaty Of Amity And Cooperation (TAC)  sebagai code  of  conduct dalam  interaksi  antar  negara anggota  dikawasan  Asia  Tenggara  adalah  bukti,  bahwa  sejak  Deklarasi Bangkok  1967  negara-negara  anggota  ASEAN  tidak  pernah  menggunakan kekerasan  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  penyelesaian  konflik.  Ini merupakan  suatu  perkembangan  yang  jauh  berbeda  dari  pengalaman hubungan  antar  negara  dalam  kawasan  ini  sebelum  mereka  bergabung  ke dalam  ASEAN.  Dalam  perjanjian Treaty  of  Amity  and  Cooperation (TAC)  di Asia  Tenggara,  bila  terjadi  konflik,  mereka  bisa  membentuk  suatu  Dewan Agung  ( High  Council )  yang  terdiri  dari  seorang  wakil  dari  masing-masing negara anggota setingkat menteri untuk mencari cara-cara penyelesaian yang wajar.    Ketentuan  ini  tentu  saja  hanya  berlaku  apabila  pihak-pihak  yang bersengketa  “sepakat”  untuk  memberlakukan  instrumen  itu  terhadap persengketaan  mereka.  Memang  ada  berbagai  kesulitan  untuk menyelesaikan persengketaan antar negara melalui TAC.
Kesulitan  yang  paling  menentukan  adalah  karena  semua  negara ASEAN  mempunyai  persengketaan  wilayah  dengan  Malaysia.  Malaysia merupakan  satu-satunya  negara  yang  berbatasan  dengan  semua  negara ASEAN,  dan  karena  itu  mempunyai  persengketaan  wilayah  dengan  negara- negara ASEAN lainnya. Resiko bagi Malaysia ialah bahwa setiap negara pihak

## Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015…………………. (Hendra Maujana Saragih)
yang  diminta  untuk  menengahi  persengketaan  itu  akan  merugikannya sendiri,  karena  negara  yang  diminta  untuk  menjadi  penengah  juga mempunyai  permasalahan  terirorial  dengan  Malaysia.  Itulah  sebabnya mengapa  sampai  kini  ASEAN  belum  mampu  menyelesaikan  berbagai persengketaan  wilayah  diantara  mereka.  Secara  implisit  TAC  menyatakan adanya  kesediaan  dari  negara  anggota  ASEAN  untuk  “mengesampingkan” pertentangan dan konflik diantara mereka demi kesetiakawanan dan proses pembangunan  di  ASEAN.  Masalah  Sabah  (Syamsumar  Dam,  1995)  dan gerakan separatisme Moro adalah salah satu contoh konflik antara Malaysia- Filipina  yang  dapat  diredam  dan  disembunyikan  dibawah  karpet,  demi kesetiakawanan,  integritas  dan  kerukunan  ASEAN.  Dimasa  depan,  sudah waktunya  bagi  ASEAN  untuk  bisa  mengusahakan  sendiri  penyelesaian konflik-konflik  potensial  dengan  menggunakan  instrumen  TAC.  Bahwa pemanfaatan  instrumen  ini  sampai  sekarang belum  dilakukan,  tidak berarti bahwa upaya itu tidak perlu diteruskan. Instrumen ini sudah diratifikasi oleh semua anggota ASEAN, bahkan sejak tahun 1987 telah dilakukan perluasan aksesi terhadap perjanjian TAC kepada negara-negara di luar Asia Tenggara, yang dikenal sebagai Protokol Manilla.
Untuk  bisa  berkembang  menjadi Security  Community ,  dimasa mendatang  ASEAN  perlu  sekali  lagi  mengembangkan  kemampuan  untuk menyelesaikan  konflik  melalui  instrumennya  sendiri.  Keengganan  negara- negara  ASEAN  untuk  menggunakan  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang tersedia, misalnya High Council dalam TAC, menandakan bahwa masa depan ASEAN  masih  ditandai  oleh  potensi  disintegrasi.  Meskipun  ketentuan  TAC tentang penyelesaian konflik secara damai melalui High Council tidak pernah diterapkan hal ini justru menunjukkan keberhasilan ASEAN dalam mencegah munculnya konflik serius antara negara-negara ASEAN. Dalam kaitan ini TAC lebih  berperan  sebagai  instrumen  diplomasi  preventif  ( Preventive Diplomacy ), bukan suatu instrumen penyelesaian konflik ( conflict resolution ), melalui  berbagai  saluran  yang  lebih  banyak  bersifat  informal,  suatu ASEAN way yang  telah    berhasil  mencegah  munculnya  konflik  militer  diantara negara-negara  ASEAN.  Ketegangan  yang  timbul  diantara  negara-negara ASEAN  belum  menjurus  sampai  kepada  penggunaan  kekuatan  senjata. Dipatuhinya prinsip-prinsip TAC telah berhasil mencegah timbulnya konflik diantara mereka.
Pada  dasarnya  harapan  utama  terwujudnya  ASEAN  Security Community  terletak  pada  komitmen  politik  para  pemimpin  negara  ASEAN untuk  menerapkannya  dan  juga  dilandasi  pada  keinginan  dari  negara anggotanya  untuk:  (1)  memperkuat  mekanisme  confidence-building measures;  (2)  memperkuat  langkah-langkah  pencegahan  konflik;  (3) memperkuat  proses  ASEAN  Regional  Forum  dalam  mendukung  terciptanya ASC;  (4) memperluas  kerjasama  yang  berkaitan  dengan  masalah  keamanan non-tradisional  (non-konvensional);  (5)  memperkuat  usaha-usaha  dalam mempertahankan  persatuan  dan  keutuhan  negara-negara  anggota  ASEAN; (6)  memperkuat  kerjasama  dalam  menanggulangi  setiap  ancaman  yang
ditimbulkan  oleh  masalah  separatisme.  Bila  penguatan  kerjasama  pada bidang  tersebut  bisa  lebih  ditingkatkan,  maka  masa  depan  ASEAN  Security Community cukup cerah. Ketika konsep ini dijalankan maka posisi komunitas ini dapat dilihat dari comprehensive security (Snyder: 1999:113)
Tantangan dan Harapan Implementasi Komunitas Keamanan ASEAN Masalah  keamanan  akan  menjadi  sebuah  tantangan  besar  bagi perkembangan ASEAN terutama ASC di masa mendatang ,hal ini disebabkan oleh  beberapa  faktor,  pertama  masalah  keamanan  dalam  sektor  non- konvensional  sebagai  akar  permasalahan  baru,  hal  keamanan  non- konvensional  di  sorot  dari  segi  kejahatannya  seperti  imigran  gelap  atau sering disebut illegal migration atau perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang  sudah  menjadi  obyek  perhatian  oleh  berbagai  pihak  dari pemerintah.  Ancaman  seperti  isu  terorisme  sudah  menjadi  akar permasalahan  yang  semakin  berkembnag  di  dalam  dunia  internasional memicu kecenderungan umum yang secara tidak langsung  terjadi dalam isu non-konvesional  seperti  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  serta  sistem perdagangan dan moneter yang secara bebas dan terbuka.
Faktor  kedua  penanganan  masalah  keamanan  nonkonvensional biasanya  menjadi  isu  lintas  negara  atau  disebut intra-state ,  dampak  yang ditimbulkan  pada  umumnya  tidak  terbatas  pada  satu  negara  saja  tetapi bayak  melibatkan  aspek  negara  lain.  Dinamis  dan  kerumitan  permasalahan tantangan  kejahatan  konvensional  ini  menjadi  patokan  perkembangan sebuah  lembaga  bernama  ASEAN  dan  peran ASEAN  SECURITY  COMMUNITY (ASC)  itu  sendiri  yang  menjadikan  patokan  untuk  mengukur  dapatkah  ASC memegang  sebuah  beban  yang  dikategorikan  sebgai  isu  konvensional tersebut.
Tantangan di depan mata Negara-negara ASEAN menunggu kemajuan demokrasi  di  Myanmar,  ASEAN  kini  menyaksikan  aksi  kudeta  militer  yang dilakukan  Panglima  Angkatan  Tailand  merupakan  pukulan  berat  proses demokrasi  yang  baru  tumbuh.  Thailand  kembali  lagi  ke  lingkaran  setan, mulai  dari  konstitusi,  pemilu,  pemerintah,  korupsi  dan  kudeta.  Ini  sebuah kemunduran besar bagi demokrasi di ASEAN.
Sementara, hasrat negara-negara anggota ASEAN untuk mempercepat konsep  Komunitas  Keamanan  ASEAN  (ASC)  2020  atas  pertimbangan perkembangan politik global dan proses demokratisasi yang kian cepat, kini terhambat  oleh  peristiwa  kudeta  itu.  Tidak  terkecuali  pergerakan masyarakat  yang  bebas  di  kawasan  Asia  Tenggara  berupa  arus  wisata misalnya,  mulai  terganggu.  Beberapa  negara  seperti  China,  Malaysiadan Perancis bahkan memperingatkan warganya di Thailand untuk berjaga-jaga dan  mempertimbangkan  kembali  bagi  warganya  yang  akan  berkunjung  ke Thailand.
Pergerakan  masyarakat  ASEAN  yang  kini  sedang  dibangun  dalam rangka  mengintegrasikan  komunitas  keamanan  ASEAN  mundur  selangkah. Padahal  proses  integrasi  masyarakat  ASEAN  selama  ini sangat  diuntungkan

## Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015…………………. (Hendra Maujana Saragih)
dengan  adanya  stabilitas  keamanan  di  kawasan.  Dalam  keadaan  seperti  itu, apakah  Komunitas  Keamanan  ASEAN  (ASC)  dapat  memberi  modalitas  baru bagi persoalan kudeta di Thailand?
Sebagai  sebuah  produk  dari  proses  multilateral  yang  sangat mengutamakan  stabilitas  dan  keamanan  di  Asia  Tenggara,  ASC  mencakup prinsip-prinsip  yang  memberi  petunjuk  pemberlakuan  konsep-konsep keamanan  ASEAN  secara  menyeluruh,  yang  pada  dasarnya  sudah  memiliki infrastruktur  di  dalam  organisasi  ASEAN  itu  sendiri.  Mekanisme  yang memungkinkan  para  anggota  ASEAN  memiliki  tanggung  jawab  yang  sama dalam  menghadapi  ancaman-ancaman  keamanan  dan  kestabilan  kawasan yang bersifat transnasional menjadi komitmen penting dalam ASC.
Namun  demikian,  ASC  belum  dikembangkan  secara  ekstensif, mengingat  isu-isu  politik  keamanan  seringkali  bersifat  sensitif  sehingga pendekatan  yang  seringkali  diambil  bersifat  informal,  bahkan  kadangkala menyimpan isu-isu tersebut di bawah karpet. Ini didasarkan atas kebiasaan di  ASEAN  yang  menganut  prinsip  nonintervensi.  ASEAN  tidak  bisa  turut campur  atas  peristiwa  politik  di  Thailand,  karena  selain  prinsip nonintervensi  masih  dipegang  teguh  ASEAN,  intervensi  ASEAN  bisa  kontra produktif sehingga merugikan ASEAN.
Modalitas  baru  ASEAN  untuk  mengajukan  usul-usul  yang  dapat meningkatkan  kemajuan  demokrasi  di  Thailand,  sangat  diperlukan  tanpa terkesan  mencampuri  urusan  dalam  negeri  Thailand.  Ini  dimaksudkan sebagai langkah untuk mengatasi perbedaan pendapat yang terjadi di antara anggota  ASEAN  dan  gugatan  atas  kebijakan  dan  kecaman  negara-negara Barat atas persepsi negatif tentang kudeta.
Di samping itu, modalitas ASEAN dapat digunakan untuk mewaspadai seluruh kemungkinan seperti yang terjadi di Thailand, sekaligus menyiapkan sejumlah  langkah  antisipasi  terhadap  kemungkinan  terseretnya  kawasan akibat  krisis  politik  di  negara  itu.  Bagaimanapun,  cara-cara  negara  anggota ASEAN saling berinteraksi akan menentukan kredibilitas mereka dihadapan negara-negara  besar.  Saatnya  ASEAN  meninggalkan  cara-cara  lama,  seperti menyimpan  di  bawah  karpet  dari  berbagai  masalah  yang  ada.  Kudeta Thailandharus menjadi pelajaran penting ASEAN untuk menyerukan kepada otoritas  militer  menyerahkan  kepemimpinan  kepada  otoritas  sipil  dan memberi jaminan tidak akan terjadi pertumpahan darah.
Bagaimanapun,  sebuah  komunitas  keamanan  ASEAN  seharusnya mampu menyeimbangkan antara keamanan negara dan keamanan manusia, serta memberi ruang lebih besar pada interaksi people to people. Sejumlah pertanyaan  tentang  eksistensi  ASC  akan  terus  digugat  bila  ASC  tidak  dapat mengelola  peran  keamanannya  secara  baik  dalam  menghadapi  tantangan demokrasi  ke  depan.  Kurang  tanggapnya  ASC  pada  perilaku  militer  dan persoalan  demokrasi  di  Thailandakan  berakibat  pada  menurunnya  tingkat kohesivitas interaksi antaranggota ASEAN. Sebuah pola dan modalitas untuk menciptakan perimbangan baru yang lebih konstruktif bagi ASC seharusnya
perlu  terus  ditingkatkan  agar  ASC  dapat  berfungsi  sebagai  keamanan  yang komprehensif di kawasan.
ASEAN  kini  dihadapkan  pada  berbagai  isu  keamanan  regional  yang jauh  lebih  rumit  dan  lebih  luas.  Selama  ini  agenda  isu  keamanan  kawasan didominasi  oleh  berbagai  isu  keamanan  konvensional  /tradisional  (konflik teritorial, perlombaan senjata) di beberapa wilayah seperti Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, namun kini agenda keamanan regional juga disibukkan berbagai  persoalan  keamanan  non  tradisional.  Secara  lebih  spesifik,  isu-isu keamanan non tradisional ini sering pula disebut sebagai ''fenomena wilayah abu-abu''/FWA.  Fenomena  ini,  sebagaimana  dikemukakan  Peter  Chalk, secara  luas  dimaknakan  sebagai  ancaman-ancaman  terhadap  stabilitas sebuah  negara  yang  berasal  dari  proses-proses  non  pemerintah  yang dilakukan oleh aktor non-negara.
Referensi model keamanan yang berkisar pada prinsip non interfence yang  mendasari ASEAN  Way dewasa  ini  ditantang  oleh  suatu  model keamanan  yang  sangat  luas  ( comprehensive  security )  dan  bersifat  non konvensional,  yaitu  model  keamanan  manusia  ( human  security )  dan  upaya untuk  melibatkan  masyarakat  luas  dalam  kegiatan  ASEAN.  Model  ini mengetengahkan kesejahteraan perorangan yang harus dijamin oleh negara. Ia  berpusat  pada  keamanan  atau  ketidakamanan  manusia  sebagaimana  ia terkait  dengan  negara  atau  tatanan  internasional.  Masalah  keamanan manusia ini memunculkan perdebatan tentang intervensi dan non intervensi dalam  masalah  dalam  negeri  negara  anggota  ASEAN.  Kasus  Myanmar  dan Kamboja merupakan tantangan pertama bagi kebijakan non intervensi dalam masalah  dalam  negeri  negara  anggota  ASEAN.  Masalah  Myanmar  bisa membuat  ASEAN  dinilai  negatif  karena  ASEAN  akan  dianggap  mendukung sebuah  rezim  yang  tidak  menghormati  HAM,  sehingga  muncul  kesan walaupun  pembentukan  ASEAN  didasarkan  pada  ikatan  biografis, kesejarahan  dan  budaya  di  Asia  Tenggara,  pada  kenyataannya  pendorong utama  regionalisme  ASEAN  lebih  banyak  ditentukan  oleh  keinginan  untuk menjamin  regime  survival.  Sampai  munculnya  ASEAN  Charter  2007,  semua negara  anggota  ASEAN  masih  menganggap  bahwa  prinsip  non  intervensi sangat  penting  bagi  hubungan  antar  bangsa.  Oleh  karena  itu,  bila penghargaan  atas  HAM  dan  Demokrasi  dapat  dipatuhi  oleh  negara-negara anggota  ASEAN  sebagai  bagian  dari  pemahaman  baru  keamanan  non konvensional  yaitu human  security ,  maka  bisa  dikatakan  bahwa  ASEAN bukanlah  melulu  Asosiasi  pemerintahan,  politisi  dan  birokrat  semata, melainkan  juga  akan  menjadi  komunitas  yang  lebih  luas  dengan  merangkul kalangan  masyarakat  sampai  tingkat  paling  bawah,  karena  selama  ini  ada anggapan  bahwa  ASEAN  dianggap  belum  mampu  menciptakan  mekanisme partisipasi  masyarakat  yang  lebih  luas  dalam  memberikan  kontribusi  yang lebih  bermakna  sepanjang  perjalanan  organisasi  regional  ini  selama  lebih dari 4 dasawarsa.
Respon  yang  bersikap  keras  dari  Malaysia,  Filipina,  dan  Singapura sempat mengarah pada wacana pemberian sanksi pada Myanmar, sekalipun

## Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015…………………. (Hendra Maujana Saragih)
mekanisme  semacam  itu  belum  pernah  di  atur.  Dimasa  depan,  perlu dipikirkan  pemberian  sanksi  kepada  negara-negara  anggota  ASEAN  yang dianggap tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati. ASEAN bisa dinilai sebagai  sebuah  organisasi  yang  mendukung  sebuah  rezim  yang  tidak menghormati  HAM  dan  Demokrasi,  karena  tujuan  ASEAN  lebih  banyak ditentukan oleh keinginan untuk menjamin kelangsungan hidup rezim non- demokratis.  Hal  ini  diperparah  ketika  ASEAN  justru  menerima  Myanmar menjadi anggota pada tahun 1997. Sebaliknya, jika ada kewajiban dan sanksi dan  demokratisasi  menjadi  keharusan  bagi  setiap  negara  anggota,  maka setiap  anggota  yang  tidak  menjalankan  dapat  dikenakan  sanksi,  mulai  dari yang  ringan  yang  berat.  Sanksi  itu  bisa  berupa  pengucilan  atau  harus menarik diri dari keanggotaan.
Prinsip non-interfence dan state  sovereignty adalah  sumber  dari persoalan tersebut diatas. Diakui bahwa prinsip non intervensi dan integritas kedaulatan    nasional  terhadap  urusan  domestik  negara-negara  anggota ASEAN  merupakan  prinsip  yang  paling  kontroversial  dalam  tubuh  ASEAN, dan  oleh  karenanya  menjadikan  perkembangan  ASEAN  sebagai  organisasi regional  menjadi  agak  terhambat.  Seharusnya  apabila  terdapat  isu-isu  yang mempengaruhi  hubungan  bilateral,  regional  dan  ekstra  regional,  maka “prinsip non-interfence dapat  diabaikan”,  walaupun  prinsip  tersebut  telah melekat  dalam  tubuh  ASEAN  sejak  awal  pembentukannya.  Masalah state sovereignity (kedaulatan nasional) yang menghambat perkembangan ASEAN, tidak  hanya  terkait  dengan  persoalan  batas  wilayah,  tetapi  juga  masih beratnya  negara  anggota  untuk  dapat  menerima  pemberlakuan  atas  azas supranasional dalam pengambilan keputusan di ASEAN. Berbeda dengan Uni Eropa,  didalam  ASEAN  perbedaan-perbedaan  identitas  nasional  semakin menguat dan menyulitkan proses integrasi.
Padahal,  untuk  dapat  terciptanya  ASC,  setiap  negara  anggota  harus bersedia  menanggalkan  sebagian  kedaulatan  nasional  dan  menukarkannya dengan  kedaulatan  bersama  atau  supranasional.  Dengan  demikian,  akan mudah bagi ASEAN untuk mengambil keputusan kolektif secara efektif. Tidak seperti  selama  ini,  setiap  keputusan  dalam  resolusi  yang  dihasilkan diserahkan  atau  tergantung  kepada  masing-masing  anggotanya  untuk menjalankannya,  tanpa  kewajiban  untuk  menaatinya  dan  sanksi  yang diberikan,  jika  terjadi  pelanggaran.  ASEAN  sering  terperangkap  di  antara retorika  dan  realita.  Selama  lebih  dari  40  tahun  usia  ASEAN,  organisasi  ini sudah  banyak  berbicara  tentang  kerjasama,  tetapi  ketika  betul-betul  di butuhkan malah tidak terjadi. Dibalik semua sopan santun tentang solidaritas dan  kerjasama,  semua  persoalan  yang  dapat  menegangkan  daya  santai kelompok  regional  ini  dan  prinsip  tidak  saling  mencampuri  urusan  dalam negeri  jelas  harus  dikaji  ulang.  Norma  dan  prinsip  ASEAN  yang  masih berlaku, yaitu memendam konflik dengan senyum di padang golf sementara suasana di sekitarnya diselimuti oleh masalah kawasan lintas batas yang tak kunjung  padam  karena  mekanismenya  tidak  efektif  dan  efisien.  Apa  yang disebut  sebagai  satu  Asia  Tenggara  tetaplah  merupakan  kumpulan  dari
banyak  pusat  pengambilan  keputusan  dengan  mekanismenya  masing- masing.  Minimnya  kepedulian  rakyat  ASEAN  akan  organisasi  ASEAN  jelas merupakan  kelemahan  lain  dari  ASEAN  yang  dapat  menghambat akselerasinya  dalam  menuju  integrasi  komunitas  ASEAN  2015.  Di  benak mereka ASEAN hanya berupa akronim organisasi di wilayah Asia Tenggara. ASEAN bukanlah identitas mereka. Konsep We Feeling yang bermakna dalam bagi  pemimpin  ASEAN  ternyata  bukanlah  apa-apa  bagi  mereka.    Amitav Acharya yang seorang konstruktivis dan banyak diilhami oleh pemikiran Karl Dutsch  menyatakan  bahwa  membentuk  suatu  komunitas  dalam  bidang apapun,  maka We  Feeling itu  harus  sudah  ada    Tetapi  jika  kita  lihat  pada komunitas yang ada di ASEAN, bahwa We Feeling itu tidak ada sama sekali, apalagi  jika  disangkut  pautkan  dengan  budaya  dari  masing-masing  negara. We  Feeling itu  hanya  akan  ada  ketika  memang  terjadi  ancaman  yang dianggap hal berbahaya secara bersama-sama.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  maka  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Prospek  dan  tantangan  yang  dimiliki  oleh ASEAN  Security  Community dapat menjadikan komunitas keamanan ini bisa berbenah diri. Norma ( ASEAN WAY )  yang selalu dikedepankan oleh ASEAN  tentunya mempunyai nilai plus dan  minus.  Dapat  dikatakan  bahwa  komunitas  keamanan  ASEAN  hanya berkutat pada Cooperative Security yang dengan demikian komunitas ini tidak pakan pernah naik kelas atau derajat collective security dan collective defence . Meskipun  demikian  tidak  menutup  kemungkinan regional  security  complex yang  dihadapi  oleh  ASEAN  dapat  berubah  sewaktu  waktu  bila  mana diperlukan.
Dengan  di  tandatanganinya  Piagam  ASEAN,  maka  asosiasi  regional yang dulu longgar ini akan memasuki babak baru sebagai organisasi regional yang memiliki landasan hukum yang lebih mengikat. Berkaitan dengan fokus kajian ini, apakah ASEAN telah bergeser dari " state-oriented " menuju " people oriented " dengan keberadaan Piagam ASEAN, jawabannya tidaklah terlalu jelas. Di  satu  pihak  Piagam  ASEAN  berkomitmen  "untuk  memperkuat  demokrasi, memajukan  pemerintahan  dan  sistem  hukum  yang  bersih,  mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia", yang memberikan landasan hukum yang kuat  untuk  kebijakan-kebijakan  yang  lebih  pro-rakyat  dan  pro-keamanan insani.  Piagam  ASEAN  juga  mengangkat  salah  satu  agenda  ASC  untuk membentuk  komisi  HAM  regional  sebagai  alat  penting  untuk  memajukan HAM di kawasan ini.
Di lain pihak, Piagam ASEAN juga secara eksplisit menegaskan kembali pentingnya  prinsip-prinsip  "suci"  ASEAN  seperti  tidak  saling  mencampuri urusan  dalam  negeri  masing-masing,  pembuatan  kebijakan  berdasarkan konsensus dan penghormatan atas kedaulatan masing-masing negara anggota. Usul Eminent Persons Group (EPG) yang menyusun draft Piagam, agar pihak- pihak  yang  melanggar  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  dasar  ASEAN  dijatuhi

## Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015…………………. (Hendra Maujana Saragih)
sanksi,  misalnya  keanggotaannya  dibekukan  se¬mentara,  dikeluarkan  dari kesepakatan  akhir.  Piagam  hanya  menyatakan  bahwa  dalam  hal  tidak  ada konsensus,  atau  ada  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  ASEAN  oleh  salah  satu anggota  yang  perlu  disikapi,  keputusan  akhir  diserahkan  kepada  para pemimpin  tertinggi  dalam  KIT  ASEAN.  Dengan  mengembalikan  keputusan- keputusan  genting  kepada  para  pemimpin  ASEAN,  yang  masing-masing nota bene  memiliki  hak  veto,  maka  dapat  diduga  bahwa  apabila  terjadi  konflik kepentingan  antara  suatu  rezim  pemerintahan  dan  masyarakatnya,  maka kepentingan penguasa yang me¬monopoli kebijakan tetap akan didahulukan. Meskipun Sekretariat Jenderal ASEAN akan diperkuat ASEAN juga akan tetap merupakan  organisasi  "intergovernmental"  bukan  "supranasional".  Dengan demikian,  meskipun  setelah  Piagam  ASEAN  diberlakukan  dan  Komunitas ASEAN  diraih,  ASEAN  tetap  tidak  akan  memiliki  kekuatan  su¬pranasional yang  relatif  otonom,  yang dapat  mengeluarkan  keputusan  yang  harus  diikuti oleh  setiap  anggotanya.  Tunduknya  ASEAN  pada  kehendak  Myanmar  yang menolak presentasi utusan PBB untuk Myanmar merupakan indikasi kesulitan yang sedang dan akan terus dihadapi ASEAN dalam merekomendasikan antara ideal dan realitas lapangan.

## Daftar Pustaka
Acharya,  Amitav.    2005.  Do  norms  and  identity  matter?  Community  and power  in  Southeast  Asia’s  regional  order  dalam The  Pacific  Review . Routledge. London.
Dayley,  Robert  and  Clark  D.  Neher.  2010. South  East  Asia  in  The  New International  Era . Fifth Edition. Westview Press. Philadelphia. Luhulima, CPF, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bakti, Yasmin Sungkar, dan Ratna   Sofi   Inayati.  2008. Masyarakat  Asia  Tenggara  Menuju Komunitas ASEAN 2015 . Pustaka   Pelajar – LIPI. Jakarta. Mulder, Niels. 2003. South East Asian Images . Kanisius. Chiangmay. Snow,  Donald  M.  2011. National  Security  For  a  New  Era .  Edition  No  4.
Pearson. Boston Snyder,  Craig A. 1999. Contemporary Security and Strategy . Palgrave. London.