## PENDAMPINGAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE PADA MASYARAKAT

## DESA SEKANCING KECAMATAN TIANG PUMPUNG KABUPATEN MERANGIN JAMBI

## MENTORING THE RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM FOR THE PEOPLE OF SEKANCING VILLAGE TIANG PUMPUNG DISTRICT MERANGIN REGENCY JAMBI
Ade Sofa¹ * , Nanang Al Hidayat¹, Nanik Istianingsih², Asra’i Maros¹, Joko Susanto¹, Yasmir ¹ , Fina Afriany¹, Joko Sunaryo¹, Feri Antoni ¹
¹Fakultas Administrasi IAKSS Muara Bungo
² Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAKSS Muara Bungo
*Email: adesofa99@gmail.com (Diterima 04-01-2023; Disetujui 16-02-2023)

## ABSTRAK
Masyarakat  Desa  Sekancing,  Kecamatan  Tiang  Pumpung,  Kabupaten  Merangin  merupakan  salah  satu Kampung restorative  justice di  Provinsi  Jambi.  Tujuan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah memberikan pendampingan sistem restorative justice kepada masyarakat Desa Sekancing. Permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Sekancing perihal restorative justice . Metode pendampingan berupa penyampaian materi secara tatap muka disertai diskusi dan tanya jawab. Hasil setelah mengikuti pendampingan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa perihal restorative justice . Pendampingan masyarakat Desa Sekancing oleh tim pengabdian dilanjutkan dengan pemberian  konsultasi  dan  pendampingan  langsung  apabila  dibutuhkan  warga  Desa  Sekancing  dalam menyelesaikan perkara pidana di lingkungan desa melalui restorative justice .
Kata kunci: Restorative justice, Desa Sekancing, Pidana

## ABSTRACT
The community of Sekancing Village, Tiang Pumpung District, Merangin Regency, is one of the Restorative Justice Villages in Jambi Province. The purpose of this community service activity is to provide assistance to the  restorative  justice  system  to  the  people  of  Sekancing  Village.  The  problem  that  occurs  is  the  lack  of knowledge and understanding of the people of Sekancing Village regarding restorative justice. The mentoring method  is  in  the  form  of  delivering  material  face-to-face  accompanied  by  discussions  and  questions  and answers. The result after participating in the mentoring is an increase in the knowledge and understanding of the village community regarding restorative justice. The assistance of the Sekancing Village community by the service team is the provision of direct consultation and assistance if the Sekancing Village residents are needed in resolving criminal cases in the village environment through restorative justice.
Keyword : Restorative justice, Village Sekancing, Criminal

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  atau  kejahatan  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan umat manusia di dunia. Dalam semua aktivitas manusia, seperti aktivitas sosial, politik,  maupun  aktivitas  ekonomi  bisa  menjadi  pangkal  terjadinya  kejahatan  (tindak pidana). Di  segala lini kehidupan tindak pidana kerap saja terjadi, baik  itu di lingkungan keluarga, kerabat, kelompok, masyarakat umum, aparatur pemerintah, bangsa, negara, dan bahkan berdimensi internasional ( transnational crime ).  Eksistensi perkara pidana pun lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum (Waluyo, 2017).
Ade Sofa, dkk.
Dalam  perkara  pidana  ada  dua  konsep  kejahatan,  yang  pertama  bahwa  kejahatan dipahami  sebagai  pelanggaran  terhadap  negara  atau  kepentingan  publik  yang  kemudian dipresentasikan  oleh  instrumen  demokratik  negara.  Kedua,  kejahatan  dipahami  sebagai pelanggaran  terhadap  kepentingan  orang  perseorangan  serta  melanggar  kepentingan masyarakat, negara, dan secara esensi juga melanggar kepentingan si pelaku sendiri. Konsep yang  pertama  dilandasi  oleh  pemikiran  yang  berbasis  pada  konsep  keadilan  retributif ( retributive justice ), dan konsep yang kedua adalah konsep keadilan restoratif ( restorative justice ).
Dalam  keadilan  retributif  penuntutan  perkara  pidana  dilakukan  oleh  negara,  yaitu melalui  orang  yang  memiliki  jabatan  sebagai  jaksa.  Jalannya  keadilan  retributif  merujuk pada  penegakan  hukum  sesuai  undang-undang  hukum  pidana  yang  disusun  oleh  negara. Negara bertindak menghukum individu yang berbuat salah dan membebaskan siapa yang benar.  Sasaran  keadilan  retributif  adalah  rehabilitasi  para  pelaku  kejahatan  karena pelanggaran  terhadap  negara.  Para  korban  kejahatan  diposisikan  sebagai  saksi  yang merupakan  salah  satu  alat  bukti  kejahatan  pada  peradilan  pidana.  Hal  ini  berpotensi memunculkan  keadilan  yang  koruptif  dan  manipulatif.  Hukum  ternyata  kemudian  bisa digunakan  sebagai  alat  untuk  menghukum  atau  membebaskan  orang  tanpa  prinsip  hati nurani, tetapi hanya berdasarkan undang-undang.
Berbeda  dengan  keadilan  retributif,  restorative  justice  berpijak  pada  hubungan manusiawi antara korban dengan pelaku, serta berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan kepada semua pihak. Bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelaku  (pelanggar)  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  dalam  pemidanaan  yang  bersendikan  pada perspektif  keadilan  restoratif,  ada  empat  unsur  yang  memainkan  peranan,  yaitu  korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar (Sunarso, 2022).
Hal ini  sejalan dengan  pernyataan  Menteri  Koordinasi  Bidang  Politik,  Hukum, dan Keamanan  (Menko  Polhukam),  Mahfud  MD,  bahwa  hukum  harus  memiliki  hati  nurani karena  hukum  bukanlah  alat  memenangkan  persaingan  (kompas.com,  2020).  Hukum merupakan  alat  untuk  mencapai  kedamaian.  Hukum  sepatutnya  menyelesaikan  setiap perkara  secara  manusiawi,  logis,  dan  beradab.  Tidak  semua  perkara  perlu  dibawa  ke pengadilan atau pelaku kemudian harus divonis hukuman berat.  Kejahatan memang harus ditindak tegas, tetapi pelanggaran-pelanggaran ringan seharusnya bisa diselesaikan secara baik tanpa kekakuan atas nama hukum. Posisi korban pun harus dilindungi dan memperoleh hak-hak yang adil sebagaimana mestinya.

## Abdimas Galuh
Aturan  mengenai restorative  justice di  Indonesia  tertuang  dalam  Peraturan  Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020  tentang Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.  Sejak  diberlakukannya aturan tersebut  hingga  awal tahun  2022,  Kejaksaan  RI telah  menyelesaikan  821  perkara  di  seluruh  Indonesia  melalui  keadilan  restoratif.  Dalam upaya  mengkampanyekan restorative  justice ,  Kejaksaan  Agung  kemudian  meluncurkan Kampung Restorative Justice secara serentak di sembilan wilayah kejaksaan tinggi dan di 30  wilayah  kejaksaan  negeri  seluruh  Indonesia.  Hadirnya  Kampung Restorative  Justice merupakan terobosan dari Korps Adhiyaksa sebagai tempat penyelesaian persoalan tindak pidana dengan kerugian ringan yang terjadi pada masyarakat. Penyelesaian perkara pidana di  Kampung Restorative  Justice akan  mampu  menggali  kearifan  lokal  dalam  rangka mengimplementasikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  seperti  mendahulukan musyawarah mufakat, serta mengedepankan nilai kekeluargaan.  Hal ini tentu saja membuka harapan terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat (Liputan 6, 2022).
Pembentukan  Kampung Restorative  Justice untuk  pertama  kali  di  Provinsi  Jambi terletak di Kabupaten Merangin, tepatnya di Desa Sekancing. Desa ini merupakan salah satu desa  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan  Tiang  Pumpung  sekaligus  sebagai  ibukota kecamatan.  Luas  wilayah  desa  tersebut  sebesar  ±127,24  km²,  dan  dibelah  aliran  sungai Batang  Tembesi  yang  berhulu  dari  Gunung  Masurai.  Jumlah  penduduk  pada  tahun  2022 sebanyak  ±1.084  orang.  Mata  pencaharian  masyarakat  Desa  Sekancing  sebagian  besar adalah dari hasil perkebunan karet dan sawit.
Desa Sekancing resmi menyandang status Kampung Restorative Justice pada tanggal 23  Februari  2022.  Peresmian  tersebut  ditetapkan  oleh  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) Jambi, Sapta Subrata, di Balai Adat Desa Sekancing. Desa Sekancing terpilih oleh Kejati Jambi  karena  kehidupan  masyarakatnya  yang  harmonis.  Selalu  seia  sekata  dalam menjunjung  tinggi  adat istiadat  sehingga masalah  yang  muncul  di  lingkungan  desa dapat diselesaikan warga dengan baik. Selain itu, Desa Sekancing juga dikenal masyarakat sebagai tempat kelahiran tokoh besar Jambi, yaitu Gubernur Jambi periode 2021-2024 yang bernama Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.
Sebagai  desa  percontohan  Kampung Restorative  Justice di  Kabupaten  Merangin, maka Desa Sekancing menjadi rujukan desa-desa lain dalam penerapan restorative justice.
Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Sekancing sudah sepantasnya mengetahui arti restorative justice , memahami, dan bahkan mampu menerapkannya. Hal ini menjadi krusial mengingat status Desa Sekancing sudah menjadi Kampung Restorative Justice . Namun, saat tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  melakukan  observasi  awal  dalam  bentuk
Ade Sofa, dkk.
wawancara  singkat  kepada  beberapa  warga  Desa  Sekancing,  ternyata  mayoritas  warga belum  paham  apa  yang  dimaksud  dengan restorative  justice ,  dan  bagaimana  cara menerapkannya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini menjadi sangat penting karena bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan,  pemahaman,  dan  kemampuan  kepada masyarakat Desa Sekancing dalam hal menerapkan restorative justice bila diperlukan ketika menyelesaikan suatu kasus pidana di lingkungan desa.

## BAHAN DAN METODE
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  pada  masyarakat  Desa Sekancing,  Kecamatan  Tiang  Pumpung,  Kabupaten  Merangin  Jambi.  Jarak  lokasi  dari kampus Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio (IAK SS) Muara Bungo ke Desa Sekancing adalah sejauh 82,8 km dengan waktu tempuh kira-kira selama 1,5 jam melalui jalur darat. Kegiatan pendampingan sistem restorative justice pada masyarakat dilaksanakan selama empat puluh lima hari yaitu pada 11 Juli hingga 25 Agustus 2022  di Desa Sekancing, Kecamatan  Tiang  Pumpung,  Kabupaten  Merangin  Jambi.  Peserta  pada  kegiatan  ini berjumlah 59 orang dengan status sebagaimana terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Status Peserta PKM
No Status Jumlah 1 Kepala desa 1 orang 2 Sekretaris desa 1 orang 3 Imam masjid 1 orang 4 Ketua lembaga adat 1 orang 5 Anggota lembaga adat 2 orang 6 Kasi PPMD (Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Membangun Desa) 1 orang 7 Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 3 orang 8 Ibu rumah tangga 7 orang 9 Petani 5 orang 10 Wiraswasta 16 orang 11 Karang taruna desa 21 orang Total peserta 59 orang
Pelaksanaan  kegiatan  PKM  terbagi  menjadi  tiga  tahap,  yaitu  tahap  audiensi,  tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.
1. Pada tahap audiensi, tim PKM mengunjungi Desa Sekancing untuk observasi awal dan perizinan. Tim kemudian menemui kepala desa dan ketua lembaga adat Desa Sekancing untuk memohon izin kegiatan. Selanjutnya, tim juga melakukan observasi awal dengan mewawancarai beberapa khalayak sasaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang restorative justice .
2. Pada tahap pelaksanaan, tim menyusun materi restorative justice yang akan disampaikan oleh  pemateri.  Kemudian,  tempat  dan  waktu  kegiatan  ditentukan  berdasarkan kesepakatan dengan warga desa. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyebaran undangan kegiatan.  Undangan  tersebut  ditujukan  kepada  pejabat  pemerintahan  desa  dan kecamatan, tokoh adat, masyarakat umum, serta karang taruna desa tanpa ada kriteria khusus  berdasarkan  jenis  kelamin.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  pendampingan  akan dilakukan secara klasikal yaitu ceramah dengan menampilkan power point menggunakan slide  proyektor.  Tim  lalu  mempersiapkan  perlengkapan  presentasi  yang  menunjang kegiatan,  seperti  LCD,  laptop,  pointer,  dan  mic.  Selain  itu,  tim  juga  menyiapkan akomodasi  dan  konsumsi  untuk  memperlancar  kegiatan  PKM.  Pada  awal  pemberian materi, dilakukan tanya jawab seputar materi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang restorative justice . Selama tim pemateri memberikan ceramah selalu ada umpan balik berupa tanya jawab dengan peserta supaya kegiatan berlangsung dinamis dan mudah dipahami. Kegiatan pelaksanaan ini bertempat di Balai Adat Desa Sekancing. Materi restorative justice yang disampaikan berisi tentang konsep dasar, prinsip-prinsip, tujuan, dasar hokum, dan ruang lingkup pelaksanaan restorative justice di lingkungan Mahkamah  Agung,  serta  syarat-syarat  berlakunya restorative  justice .  Kemudian, ditampilkan pula contoh-contoh perkara pidana yang bisa diselesaikan atau yang sudah pernah diselesaikan dengan cara restorative justice di Indonesia beserta alur penyelesaian secara sistem restorative justice.
3. Pada tahap akhir kegiatan, yaitu tahap evaluasi, dilakukan pengulangan poin-poin materi restorative  justice lewat  tanya  jawab  kepada  peserta  untuk  mengetahui  bagaimana peningkatan kemampuan peserta terkait restorative justice setelah mengikuti sosialisasi.
Kemudian,  tim  PKM  juga  menyampaikan  program  konsultasi  dan  pendampingan lanjutan  bila  kemudian  terjadi  perkara  yang  hendak  diselesaikan  secara restorative justice di  lingkungan  Desa  Sekancing.  Tim  PKM  siap  mendampingi  warga  desa  jika dibutuhkan untuk membantu menerapkan restorative justice .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  PKM  Pendampingan  Sistem Restorative  Justice pada  Masyarakat  Desa Sekancing yang dilakukan oleh tim dosen IAK SS  Muara  Bungo berjalan dengan lancar. Masyarakat Desa Sekancing sebagai khalayak sasaran menyambut dengan tangan terbuka dan  antusiasme  besar  pada  tim  PKM.  Masyarakat  Desa  Sekancing  pada  umumnya
Ade Sofa, dkk.
mengetahui bahwa Desa Sekancing telah diresmikan oleh Kejati Jambi sebagai Kampung Restorative Justice . Bukti nyata peresmian tersebut diabadikan dalam bentuk plakat yang tersimpan di Balai Adat Desa Sekancing.
Gambar 1. Plakat Kampung Restorative Justice di Balai Adat Desa Sekancing

## A. Penyampaian Materi
Tim PKM menemukan permasalahan yang terdapat pada masyarakat Desa Sekancing yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang restorative justice . Saat tim melakukan observasi awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa warga secara  acak,  ternyata  hasilnya  menunjukkan  mayoritas  warga  masih  awam  perihal restorative  justice .  Sebenarnya,  hal  tersebut  bisa  dimaklumi  karena  latar  belakang  warga masyarakat  bukan  ahli  di  bidang  hukum.  Selain  itu,  status  Kampung Restorative  Justice belum  lama resmi  disandang  Desa Sekancing  sehingga  belum ada  satu pun  kasus  pidana yang  perlu  diselesaikan  secara restorative  justice .  Namun,  perlu  ada  langkah  cepat  yang harus dibenahi oleh pihak yang peduli untuk mempersiapkan masyarakat Desa Sekancing supaya  masyarakatnya  menjadi  lebih  tahu  dan  paham  atau  bahkan  bisa  menerapkan restorative justice bilamana perlu ketika kasus pidana terjadi di lingkungan desa.
Oleh  karena  itu,  tim  PKM  kemudian  melaksanakan  kegiatan  pendampingan masyarakat  dengan  cara  ceramah  tatap  muka  disertai  diskusi  dan  tanya  jawab  yang melibatkan peserta terkait restorative justice . Metode ceramah disampaikan dengan power point yang ditampilkan melalui slide proyektor supaya bisa menjangkau audio-visual peserta secara lebih baik. Tim pemateri menyampaikan terlebih dahulu materi dasar tentang istilah dan pengertian dari restorative justice . Pemateri  memberikan  perumpamaan penyelesaian secara restorative ibarat memperbaiki rumah yang bocor dengan cara menambal kebocoran tersebut tanpa harus menghancurkan rumah. Artinya bila  ada kasus kejahatan, maka cara menyelesaikan  kasus  tersebut  adalah  dengan  mengupayakan  pemulihan  keadaan  semula seperti sebelum terjadi kejahatan. Dengan demikian, peserta lebih mudah memahami bahwa restorative  justice merupakan  cara  penyelesaian  kejahatan  yang  lebih  adil  dan  seimbang
serta  mampu  mengembalikan  pola  hubungan  baik.  Peserta  juga  diberikan  pemahaman mengenai  asas restorative  justice ,  yaitu  keadilan,  kepentingan  umum,  proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, asas cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Restorative justice juga ternyata mengakomodasi hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat karena proses  penyelesaian restorative  justice mengutamakan  musyawarah  mufakat  dan kekeluargaan yang melibatkan unsur-unsur penting dalam masyarakat, seperti tokoh agama, dan tokoh adat.
Materi  selanjutnya  berkaitan  dengan  dasar  hukum  berlakunya restorative  justice di Indonesia. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman penerapan restorative justice . Salah satunya, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Keadilan Restorative  Justice .  Dalam  peraturan  tersebut  terdapat  kriteria restorative justice , antara lain:
a. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan.
b. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta.
c. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.
d. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
e. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
f. Tersangka mengganti kerugian korban.
g. Tersangka  mengganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat  tindak  pidana  dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana.
Perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice antara lain: pidana anak, pecandu narkoba, kecelakaan, perudungan, tawuran antar warga, pencurian, pemfitnahan, penipuan,  dan  rebutan  harta  warisan.  Sedangkan  perkara  yang  tidak  dapat  diselesaikan melalui restoratif  justice ,  antara  lain:  mngandung  unsur  SARA,  kebencian  terhadap golongan atau agama, dan diskriminasi ras atau etnis, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya.
Ade Sofa, dkk.

## Gambar 2. Penyampaian Materi Restorative Justice
Tim  pemateri  menyampaikan  bahwa  pada  hakikatnya restorative  justice selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut terutama terdapat pada sila kedua dan sila keempat Pancasila. Pada sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti restorative  justice menjunjung  nilai  kemanusiaan  dan  persamaan  manusia  di  muka hukum.  Sedangkan,  pada  sila  keempat  mencerminkan  restorative  justice  mendahulukan musyawarah  mufakat,  serta  mengedepankan  nilai  kekeluargaan  dalam  penyelesaian masalah.
Tim  pemateri  kemudian  memberikan  contoh-contoh  kasus  yang  pernah  terjadi  di Indonesia  dan  diselesaikan  melalui restorative  justice .  Kasus  tersebut  berkaitan  dengan pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga. Di akhir materi, peserta diberikan contoh alur penyelesaian kasus melalui restorative justice. Terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu  dari  korban,  pelaku,  dan  pada  tindak  pidana  yang  masih  dalam  proses  penyidikan. Apabila syarat-syarat tersebut sudah lengkap, maka kategori perkara tersebut dapat diajukan permohonan  perdamaian  kepada  atasan  penyidik  kepolisian.  Pelapor  dan  terlapor  wajib memberikan  secara  tertulis  permohonan  perdamaian  yang  ditandatangani  materai,  dan kemudian  administrasi  penyelesaian  berdasarkan  keadilan  restoratif  dilaksanakan  sesuai format yang ditetapkan oleh Kabareskrim Polri.

## B. Keberhasilan kegiatan
Secara garis besar, terdapat tiga komponen hasil dari kegiatan PKM, yaitu:
1) Keberhasilan jumlah peserta kegiatan.
2) Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.
3) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.
Pada komponen target, jumlah peserta pada awalnya diperkirakan sebanyak 30 orang warga desa. Namun, pada saat pelaksanaan kegiatan, ternyata jumlah peserta yang datang sebanyak 59 orang. Dengan demikian, bahwa target peserta melebihi 100%. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan PKM bila dilihat dari jumlah peserta yang hadir.
Pada  komponen  ketercapaian  target  materi  yang  direncanakan,  bernilai  cukup  baik karena  sesuai  dengan  susunan  yang  dibuat  oleh  tim  PKM.  Materi  pendampingan  yang disampaikan adalah:
1) Pengertian restorative justice , asas dan tujuan.
2) Dasar hukum restorative justice di Indonesia, kriteria, perkara yang bisa dan tidak bisa diselesaikan melalui restorative justice.
3) Contoh-contoh kasus penyelesaian restorative justice .
4) Langkah-langkah penyelesaian perkara melalui restorative justice .
Kemudian, pada komponen kemampuan peserta bisa dilihat dari penguasaan materi oleh  peserta,  dan  hasilnya  ternyata  masih  kurang  memuaskan.  Hal  ini  disebabkan  waktu pengabdian yang terbatas serta belum adanya praktik langsung yang dilakukan secara riil oleh masyarakat Desa Sekancing dalam menyelesaikan perkara melalui restorative justice . Namun, dari hasil observasi lanjutan melalui diskusi dan tanya jawab kepada para peserta pasca  kegiatan  penyampaian materi,  ada peningkatan yang cukup  baik  dalam  memahami restorative justice bila dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan.
Gambar 3. Foto Bersama Peserta Kegiatan
Secara  keseluruhan  kegiatan  Pendampingan  Sistem Restorative  Justice pada Masyarakat Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin Jambi dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain berdasarkan tiga komponen di atas, juga dapat
dilihat  dari  kepuasan  peserta  setelah  mengikuti  kegiatan  pendampingan.  Manfaat  yang diperoleh oleh peserta adalah dapat mengetahui dan memahami restorative justice dengan cukup baik.
Diharapkan, para peserta sebagai masyarakat Desa Sekancing akan mampu memberi kontribusi dalam penerapan restorative justice bilamana diperlukan saat terjadi perkara di lingkungan  desa.  Selain  itu,  tim  PKM  juga  memberikan  program  konsultasi  dan pendampingan lanjutan bila nanti terjadi perkara yang hendak diselesaikan secara restorative justice di  lingkungan  Desa  Sekancing.  Tim  PKM  siap  mendampingi  warga  desa  jika dibutuhkan untuk membantu menerapkan restorative justice .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  judul  Pendampingan  Sistem Restorative Justice pada Masyarakat Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin Jambi berjalan dengan sukses. Hal ini dapat dilihat dari antusias warga desa dalam mengikuti kegiatan  pendampingan  yang  melebihi  target  jumlah  peserta.  Saat  kegiatan  berlangsung, para peserta aktif mengikuti setiap sesi yang dipandu oleh tim PKM. Kemudian, terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan setelah mengikuti penyampaian materi melalui metode ceramah tentang restorative justice.
Diharapkan, kegiatan pendampingan ini bisa berlanjut dalam wujud nyata pada saat terjadi perkara di lingkungan desa yang bisa diselesaikan melalui restorative justice . Perlu adanya pembinaan berkala dari lembaga kejaksaan kepada masyarakat Kampung Restorative Justice di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Hanafie., Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum:  Al’Adl.  X(2),  173-190.  Email:
hanafi_arief@yahoo.com
https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/0 Kompas.com. (2020): Mahfud: Hukum Kita Keadilan Retributif, tapi di Masyarakat Terasa Koruptif dan Manipulatif . Kompas.com. Diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/15464341/mahfud-hukum-kita- keadilan-retributif-tapi-di-masyarakat-terasa-koruptif-dan Liputan6.com.  (2022). Kejagung  Resmikan  Kampung  Restoratif  Justice  Secara  Serentak, Apa Itu? Liputan6.com. Diakses dari: https://www.liputan6.com/regional/read/4913245/kejagung-resmikan-kampung- restorative-justice-secara-serentak-apa-itu
Lubis, Muhammad Ansori, & Siregar, Syawal Army. (2020). Restorative Justice Sebagai Model  Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum .    Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA,1 (1). https://jurnal .darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700
Mareta, Josefhin.( 2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban  Tindak  Pidana  Anak. Jurnal:  Legislasi  Indonesia,  15  (4).  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/260/pdf
Rosdiana,  &  Janah,  Ulum.  (2020). Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Tindak  Pidana Perrzinaan  Pada  Masyarakat  Kutai  Adat  Lawas .  Jurnal  Bina  Mulia  Hukum,  5(1). DOI. http//dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.14
Sunarso,  Siswanto.  (2022). Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta:  Sinar Grafika. Waluyo, Bambang. (2017). Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Depok: PT RajaGrafindo Persada.