## PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017

## Inah Nurainah
Inahnurainah055@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  adanya  pelaksanaan  promosi  jabatan  yang  dilakukan berdasarkan pada faktor kedekatan, tidak dilakukan berdasarkan analisis jabatan yang dibutuhkan cenderung  terkesan  ada  faktor  politis,  adanya  pergantian  posisi  jabatan  yang  dilakukan  kurang berdasarkan norma  atau  standar kriteria  dan  berdasarkan  pada  tingkat  pendidikan pegawai  yang bersangkutan dan adanya promosi yang kurang berorientasi pada kebutuhan yang riil/nyata sesuai dengan formasi riil yang dibutuhkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan  Promosi  Jabatan  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran?  2) Bagaimana  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Promosi  Jabatan  PNS  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran?  3)  Bagaimana  upaya-upaya  mengatasi hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  Promosi  Jabatan  PNS  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran?  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yakni  dari  pegawai  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM) dan  pegawai  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  sebanyak  10  orang  sebagai informan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Teknik  pengolahan/analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  reduksi  data  (data reduction), penyajian data (data display) dan Verifikasi Data (Conclusion Drawing). Berdasarkan hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal:  1)  Promosi  jabatan  PNS  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik, 2) Hambatan yang  dihadapi  berupa  tekanan  dari  atasan  untuk  menunjuk  pegawai  yang  bersangkutan,  adanya faktor politis dan faktor kekeluargaan, belum optimalnya evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan oleh  instansi  dan  sulitnya  mengetahui  kondisi  pegawai  yang  ingin  melanjutkan  pendidikannya, kurang  memadainya  informasi  yang  diberikan  oleh  pegawai,  3)  Upaya  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan  promosi  jabatan  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  berupa menegakan dan taat pada aturan, bersikap tegas terhadap adanya pengaruh dari luar yang bersifat negatif, melaksanakan penilaian dan evaluasi secara detail tentang pegawai.

## Kata Kunci : Pelaksanaan Promosi Jabatan PNS

## A.  PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara garis besar memberi  petunjuk  mengenai  PNS,  bahwa kedudukan  dan  peranan  pegawai  negeri  sangat penting  dan  menentukan  karena  pegawai  negeri adalah aparatur negara, pelayan masyarakat serta sebagai pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan nasional.
Promosi merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan  pegawai  dari  suatu  tempat  ke tempat yang lain. Sathya dan Ambar (2011: 169). Pemindahan  dilakukan  ke  tempat  atau  jabatan lain  yang  dianggap  lebih  tinggi  dari  posisi
sebelumnya,  proses  itulah  yang  dinamakan dengan promosi.
Promosi  menjadi  idaman  yang  selalu dinanti-nantikan  PNS  karena  dipandang  sebagai penghargaan  atas  keberhasilan  menunjukan prestasi  kerja  yang  tinggi  dalam  menunaikan kewajibannya  dalam  suatu  pekerjaan  atau jabatan. Sementara mutasi menyangkut pemindahan  suatu  posisi  jabatan  ke  jabatan  lain yang  setara.  Pada  dasarnya  pelaksanaan  promosi mutasi  jabatan  disesuaikan  dengan  kebutuhan organisasi dan pengembangan karir PNS. Jabatan karir  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  dibagi  menjadi dua,  yaitu  jabatan  struktural  dan  jabatan fungsional.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  perihal  Jabatan Fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil,  menyebutkan jabatan  fungsional  adalah:  “Kedudukan  yang menunjukkan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang dan  hak  seorang  PNS  dalam  suatu  satuan organisasi  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya didasarkan  pada  keahliannya  atau  ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri”.
Dalam struktur organisasi satuan perangkat  kerja  daerah  (SKPD)  seleksi  pejabat Eselon  IV  hingga  Eselon  II  seyogyanya  harus melalui  tahap-tahap  penilaian  secara  obyektif. Dengan  demikian  seorang  PNS  akan  mengikuti penilaian kompetensi untuk mengetahui kompetensinya,  latar  belakang  pendidikan  dan sebagainya  agar  sesuai  dengan  penempatannya suatu  jabatan.  Namun  demikian,  dalam  praktek seringkali  promosi  jabatan  luput  dari  norma tersebut  serta  sarat  dengan  tekanan  konflik kepentingan.  Untuk  mendapatkan  jabatan  dan peluang  berkembang  seorang  pegawai  negeri sipil dihadapkan pada peluang yang diperebutkan secara  kurang  professional.  Memotong  proses dengan  cara  illegal  agar  seseorang  dapat memperoleh  kesempatan  terdepan  kini  menjadi hal yang lazim dalam birokrasi.
Namun  demikian  ditemukan  masalah- masalah  terkait  proses  perencanaan  dan  analisis jabatan, dengan kondisi tersebut muncul spekulasi  bahwa  promosi  jabatan  PNS  di lingkungan Pemerintah daerah cenderung terkesan  ada  faktor  politis,  masih  adanya sebagian  pejabat  yang  dilantik  dari  golongan  II, III  dan  IV  tidak  sesuai  dengan  pendidikan  baik pendidikan  formal  maupun  informal,  sehingga PNS yang bersangkutan tidak berkomitmen untuk menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  dengan baik.  Sejumlah  PNS  yang  tidak  sesuai  dengan pendidikan,  kompetisi  dan  kemampuan,  sering meninggalkan tempat tugas tanpa ada pemberitahuan  sehingga  mengganggu  pelayanan kepada masyarakat dan masih adanya ketidaksesuaian  pengalaman  dalam  jabatan  lama dengan  jabatan  baru.  Akibatnya  penempatan  dan pemanfaatan  seseorang  PNS  menjadi  kurang optimal,  karena  sebagian  pegawai  mampu mengembangkan  karir  namun  sementara  disisi lain ada pegawai jalan ditempat.
Permasalahan-permasalahan di atas diduga  disebabkan  oleh  belum  optimalnya pelaksanaan  promosi  jabatan  PNS  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pangandaran.  Hal ini  dapat  ditunjukan  dari  indikator-indikator sebagai berikut:
1. Adanya  pelaksanaan  promosi  jabatan  yang dilakukan berdasarkan pada faktor kedekatan,  tidak  dilakukan  berdasarkan analisis  jabatan  yang  dibutuhkan  cenderung terkesan ada faktor politis.
2. Adanya  pergantian  posisi  jabatan  yang dilakukan  kurang  berdasarkan  norma  atau standar kriteria dan berdasarkan pada tingkat pendidikan pegawai yang bersangkutan.
3. Adanya  promosi  yang  kurang  berorientasi pada kebutuhan yang riil/nyata sesuai dengan formasi riil yang dibutuhkan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana pelaksanaan Promosi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  Promosi  Jabatan  PNS  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  Promosi  Jabatan  PNS  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran?

## B.  LANDASAN TEORITIS
1. Pengertian Promosi
Promosi atau kenaikan jabatan merupakan  peningkatan  dari  seorang  tenaga pegawai pada suatu bidang tugas yang lebih baik, dibandingkan  dengan  sebelumnya  dari  sisi tanggung  jawab  lebih  besar,  prestasi,  fasilitas, status yang lebih tinggi, dan adanya penambahan upah  atau  gaji,  serta  tunjangan  lainnya.  Ardana (2012:106) mengemukakan bahwa:
Promosi  dapat  diartikan  sebagai  suatu proses perubahan dari suatu pekerjaan ke suatu  pekerjaan  yang  lain  dalam  hierarki wewenang  dan  tanggung  jawab  yang lebih tinggi ketimbang dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  yang telah dibebankan kepada diri tenaga kerja pada waktu sebelumnya
Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan  bahwa  suatu  promosi  akan  selalu diikuti  oleh  tugas,  tanggung  jawab,  dan wewenang  yang  lebih  tinggi  dari  jabatan  yang diduduki sebelumnya. Begitu pula pada umumnya promosi juga diikuti dengan peningkatan income serta fasilitas yang lainnya 2. Tujuan Promosi Jabatan
Tujuan  secara  umum  dilaksanakannya program  promosi  jabatan  ini  adalah  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja
organisasi. Tujuan umum tersebut dapat terwujud karena  secara  khusus  pelaksanaan  promosi jabatan  akan  mampu  menghasilkan  beberapa tujuan  khusus  yang  merupakan  sasaran.  Tujuan promosi jabatan menurut Rifai (2009:212) antara lain:
1. Untuk  memberikan  pengakuan,  jabatan, dan  imbalan  jasa  yang  semakin  besar kepada  pegawai  yang  berprestasi  kerja tinggi.
2. Untuk  merangsang  agar  pegawai  lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi dan memperbesar produktivitas kerjanya.
3. Untuk menjamin  stabilitas kepegawaian dengan direlisasikannya promosi kepada pegawai  dengan  dasar  dan  waktu  yang tepat serta penilaian yang jujur.
4. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kreativitas  dan  inovasinya  yang  lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan.
5. Untuk  menambah  atau  memperluas pengetahuan  serta  pengalaman  kerja para  pegawai  dan  ini  merupakan  daya dorong bagi pegawai lainnya.
6. Untuk  mengisi  kekosongan  jabatan karena pejabatnya berhenti. Agar jabatan  itu  tidak  lowong  maka  di promosikan pegawai lainnya.
7. Pegawai  yang  dipromosikan  kepada jabatan yang tepat. Semangat, kesenangan  dan  ketenangannya  dalam bekerja  semakin  meningkat  dengan begitu produktivitas kerjanya meningkat.
8. Promosi akan memperbaiki status pegawai dari pegawai sementara menjadi  pegawai  tetap  setelah  lulus dalam masa percobaan.

## 3. Syarat – Syarat Promosi Jabatan
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Pasal  72  Angka  1 bahwa:
Promosi  PNS  dilakukan  berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan,  kerja  sama,  kreativitas,  dan pertimbangan  dari  tim  penilai  kinerja  PNS  pada Instansi  Pemerintah,  tanpa  membedakan  jender, suku, agama, ras, dan golongan
4. Jenis – Jenis Promosi Jabatan
Jenis  promosi  yang  dikenal  Hasibuan (2012:113) adalah:
1. Promosi Sementara ( Temporary Promotion ) Seorang pegawai dinaikkan jabatannya  untuk  sementara  karena adanya  jabatan  yang  lowong  yang harus segera diisi. 2. Promosi Tetap ( Permanent Promotion )
Seorang  pegawai  dipromosikan  dari satu  jabatan  ke  jabatan  yang  lebih tinggi  karena  pegawai  tersebut  telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. 3. Promosi Kecil ( Small Scale Promotion ) Menaikkan  jabatan  seorang  pegawai dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan  ke  jabatan  yang  sulit yang  meminta  keterampilan  tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan  wewenang,  tanggung jawab, dan gaji.
4. Promosi Kering ( Dry Promotion ) Seorang pegawai dinaikkan jabatannya  ke  jabatan  yang  lebih tinggi  disertai  dengan  peningkatan pangkat,  wewenang,  dan  tanggung jawab  tetapi  tidak  disertai  dengan kenaikan gaji atau upah.
Dengan demikian organisasi pada umumnya  menggunakan  dua  kriteria  utama dalam  mempertimbangkan  seseorang  untuk dipromosikan  yaitu  prestasi  kerja  dan  senioritas. Promosi  yang  didasarkan  pada  prestasi  kerja menggunakan  hasil  penilaian  atas  hasil  pegawai yang  sangat  baik  dalam  promosi  atau  jabatan sekarang.  Dengan  demikian  promosi  tersebut dapat  dipandang  sebagai  penghargaan  organisasi atas prestasi kerja anggotanya itu
5. Dasar-Dasar Promosi Jabatan
Program promosi hendaknya
memberikan  informasi  yang  jelas,  apa  yang dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  untuk mempromosikan seorang pegawai dalam organisasi tersebut. Hal ini penting agar pegawai dapat mengetahui dan memperjuangkan nasibnya.  Menurut  Sastrohadiwiryo  (2012:263) prosedur   promosi  yang  biasa  dianut  perusahaan adalah:
1) Promosi dari dalam perusahaan. Hampir merupakan  suatu  tradisi   untuk  mencari calon  yang  akan  menduduki   jabatan manajer  pada  suatu hirarki perusahaan
diantara  jajaran  tenaga  kerja  yang  ada merupakan  kebiasaan  umum  yang tampak hampir  membudaya.
2) Promosi  melalui  proses  pencalonan. Pencalonan  oleh  manajemen  adalah proses  penunjang  guna   mengajukan bawahan  tertentu  untuk  dipromosikan.
Tidak dapat disangsikan bahwa prosedur  ini   tidak  sistematis   dan mudah keliru, tetapi bagaimanapun juga proses inilah yang paling luas digunakan  dalam  perusahaan   untuk menyelidiki  tenaga  kerja  yang  akan dipromosikan.
3) Promosi  melalui  prosedur  seleksi. Prosedur  lain  yang  ditempuh  dalam rangka   promosi  tenaga  kerja  adalah melalui proses seleksi. Biasanya  proses seleksi   bagi  perusahaan-perusahaan besar   menggunakan  berbagai  ujian psikologis  untuk  tujuan  ini.  Cara  ini sebenarnya kurang mendapat tanggapan positif   dari  para  tenaga  kerja  karena prosedur  dianggap  terlalu  berbelit-belit, akibat  banyak  waktu  dan  tenaga  yang terbuang dengan sia-sia.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Sumber  data  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  dari  pegawai  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  (BKPSDM)  dan  pegawai  di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebanyak 10 orang  sebagai  informan.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Studi  kepustakaan  ( library  research ),  penelitian langsung  ( field  research )  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Reduksi  data  ( Reduction ), Penyajian  data  ( data  display )  dan  Conlusion drawing/verification)

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut  penulis  sajikan  hasil  penelitian dan  pembahasan  mengenai  pelaksanaan  Promosi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran:
1. Pelaksanaan  Promosi  Jabatan  PNS  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

## Pangandaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa promosi  jabatan  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten  Pangandaran  secara  umum  telah dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  ditunjukan dengan  sebagian  besar  informan  menyatakan bahwa  pelaksanaan  promosi  jabatan  PNS  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran telah dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan  hasil  observasi  bahwa pelaksanaan promosi jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada umumnya  telah  dilaksanakan  dengan  baik. Namun  demikian  masih  terdapat  beberapa indikator  yang  pelaksanaannya  kurang  sesuai dengan  pedoman  yang  dijadikan  dasar  untuk mempromosikan  pegawai  yaitu  pengalaman ( seniority ),  kecakapan  ( ability )  dan  kombinasi pengalaman dan kecakapan.
1. Pengalaman ( Seniority )
Pada  dimensi  pengalaman  ( seniority ) dalam  pelaksanaan  promosi  jabatan  PNS  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran telah  berdasarkan  pada  aspek  masa  kerja, loyalitas,  secara  objektif,  namun  masih  kurang mempertimbangkan  aspek  keterampilan  yang dimiliki pegawai, promosi jabatan lebih dicenderung  pada  pegawai  yang  telah  memiliki kualifikasi pendidikan.
Aristarini et  al .  (2014:3)  menyatakan bahwa:
Pengalaman kerja adalah tingkat
penguasaan
pengetahuan dan
keterampilan  yang  dimiliki  Pegawai dalam  bekerja  yang  dapat  diukur  dari masa  kerja  dan  jenis  pekerjaan  yang pernah dikerjakan Pegawai selama periode tertentu
2. Kecakapan ( Ability )
Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Pangandaran  dimensi  kecakapan  ( ability )  telah menjadi  pertimbangan  pelaksanaan  promosi jabatan,  seperti  kepandaian  dalam  mengatasi masalah pekerjaan, mampu menerapkan informasi  dan  ide  yang  sesuai  dengan  pekerjaan, mampu  melakukan  analisis  pekerjaannya  dan kemampuan  mengambil  keputusan.  Pegawai yang  cakap  atau  ahli  mendapat  prioritas  pertama untuk dipromosikan.
Ciri-ciri  kecakapan  ( ability )  menurut Fisher (2009: 7) adalah sebagai berikut:
a. Pandai mendeteksi permasalahan
b. Mampu  membedakan  ide  yang relevan dengan yang tidak relevan
c. Mampu  mengidentifikasi  perbedaan- perbedaan dan kesenjangan informasi-informasi.
d. Dapat membedakan argumentasi logis dan tidak logis
e. Mampu  mengetes  asumsi  dengan cermat
f. Mampu  mengidentifikasi  atribut- atribut  manusia,  tempat  dan  benda seperti dalam sifat bentuk dan wujud.
g. Mampu menarik kesimpulan generalisasi  dari  data  yang  telah tersedia  dengan  data  yang  diperoleh dari lapangan.
h. Dapat  membedakan  yang  salah  dan yang  tepat  terhadap  informasi  yang diterimanya.
i. Mampu  menarik  kesimpulan  dari data  yang  ada  yang  telah  ada  dan terseleksi.
3. Kombinasi Pengalaman dan Kecakapan
Dalam  dimensi  kombinasi  pengalaman dan  kecakapan  telah  menjadi  pertimbangan dalam pelaksanaan promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, pertimbangan  pada  motivasi  pegawai  masih terlihat  kurang,  aspek  moralitas  dan  prestasi pegawai  dan  kedisiplinan  telah  menjadi  dasar pelaksanaan promosi jabatan.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan  pendapat Hasibuan  (2012:111)  bahwa  promosi  yang berdasarkan kombinasi pengalaman dan kecakapan, memberikan kebaikan-kebaikan sebagai berikut:
1. Memotivasi pegawai untuk memperdalam pengetahuannya bahkan  memaksa  diri  mengikuti pendidikan formal. Dengan demikian, organisasi akan mempunyai  pegawai  yang  semakin terampil.
2. Moral  pegawai  akan  semakin  baik, bergairah,  semangat,  dan  prestasi kerjanya  semakin  meningkat  karena ini  termasuk  elemen-elemen  yang dinilai untuk promosi.
3. Disiplin  pegawai  semakin  baik karena  disiplin  termasuk  elemen yang  akan  mendapat  penilaian prestasi untuk dipromosikan.
4. Memotivasi berkembangnya persaingan  sehat  dan  dinamis  di antara para pegawai sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencapai tujuan.
5. Organisasi akan menempatkan pegawai  yang  terbaik  pada  setiap jabatan  sehingga  sasaran  optimal akan tercapai.
Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh kombinasi  pengalaman  dan  kecakapan adalah:
1. Pegawai  yang  kurang  mampu  akan frustasi  bahkan  mengundurkan  diri dari organisasi tersebut.
2. Biaya  organisasi  akan  semakin  besar karena adanya ujian kenaikan golongan.
2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Promosi  Jabatan PNS di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Pangandaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan promosi jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran,  diantaranya sebagai berikut:
1. Belum  optimalmya  promosi  jabatan  yang dilakukan  secara  objektif  yang  disebabkan oleh  adanya  tekanan  dari  atasan  untuk menunjuk pegawai yang bersangkutan, adanya faktor politis dan faktor kekeluargaan
2. Belum  optimalnya  promosi  jabatan  yang dilakukan berdasarkan pada tingkat keterampilan  yang  dimiliki  pegawai  yang disebabkan  oleh  belum  optimalnya  evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan
3. Belum  optimalnya  promosi  jabatan  yang dilakukan berdasarkan pada motivasi pegawai  yang  terus  ingin  meningkatkan kualifikasi  pendidikannya  yang  disebabkan oleh  sulitnya  mengetahui  kondisi  pegawai yang  ingin  melanjutkan  pendidikannya, kurang memadainya informasi yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  Promosi  Jabatan PNS  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Pangandaran  berupa  tekanan  dari  atasan  untuk menunjuk  pegawai  yang  bersangkutan,  adanya faktor  politis  dan  faktor  kekeluargaan,  belum optimalnya  evaluasi  kinerja  pegawai  yang dilakukan  oleh  instansi  dan  sulitnya  mengetahui kondisi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya,  kurang  memadainya  informasi yang diberikan oleh pegawai.
3. Upaya-upaya Mengatasi Hambatan- Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan  Promosi  Jabatan  PNS  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan promosi  jabatan  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Pangandaran,  diantaranya  sebagai berikut:
1. Upaya  agar  promosi  jabatan  yang  dilakukan secara  objektif  dengan  cara  menegakan  dan taat  pada  aturan,  bersikap  tegas  terhadap adanya  pengaruh  dari  luar  yang  bersifat negatif
2. Upaya  agar  promosi  jabatan  yang  dilakukan berdasarkan  pada  tingkat  keterampilan  yang dimiliki pegawai yaitu dengan melaksanakan penilaian  dan  evaluasi  secara  detail  tentang pegawai
3. Upaya  agar  promosi  jabatan  yang  dilakukan berdasarkan  pada  motivasi  pegawai  yang terus ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya  dengan  melakukan  penilaian terhadap  latar  belakang  pendidikan  maupun keluarganya
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui  bahwa  upaya-upaya  yang  dilakukan dalam  pelaksanaan  Promosi  Jabatan  PNS  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran berupa menegakan dan taat pada aturan, bersikap tegas  terhadap  adanya  pengaruh  dari  luar  yang bersifat  negatif,  melaksanakan  penilaian  dan evaluasi secara detail tentang pegawai.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Promosi jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  secara umum  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal ini  ditunjukan  dengan  sebagian  besar informan  menyatakan  bahwa  pelaksanaan promosi jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  telah dilaksanakan  dengan  baik.  Berdasarkan  hasil observasi bahwa pelaksanaan promosi jabatan  PNS  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada umumnya telah dilaksanakan  dengan  baik.  Namun  demikian masih  terdapat  beberapa  indikator  yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan  pegawai  yaitu  pengalaman ( seniority ), kecakapan ( ability ) dan kombinasi pengalaman dan kecakapan.
2. Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan promosi jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  berupa tekanan dari atasan untuk menunjuk pegawai yang bersangkutan,  adanya faktor politis dan
faktor  kekeluargaan,  belum  optimalnya evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan oleh instansi  dan  sulitnya  mengetahui  kondisi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya, kurang memadainya informasi yang diberikan oleh pegawai
3. Upaya  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan promosi jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  berupa menegakan  dan  taat  pada  aturan,  bersikap tegas  terhadap  adanya  pengaruh  dari  luar yang bersifat negatif, melaksanakan penilaian dan evaluasi secara detail tentang pegawai Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka saran  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
1. Supaya  pelaksanaan  promosi  jabatan  PNS  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran  dapat  lebih  optimal  sebaiknya Kepala  BKPSDM dapat melakukan :
a. Melakukan pembinaan moral secara rutin kepada  seluruh  pegawai  agar  memiliki sikap  disiplin  dan  taat  dan  patuh  pada aturan perundang-undangan,
Pengembangan  sumber  daya  manusia dilakukan secara berkala melalui kegiatan  seminar,  workshop,  bimtek  dan pendidikan dan pelatihan b. Meningkatkan komitmen seluruh anggota organisasi dalam bertugas demi kepentingan  bersama,  terutama  para pegawai  yang  menerima  promosi  pada suatu jabatan struktural di organisasinya.
2. Supaya  hambatan-hambatan  yang  ada  dapat diminimalisir  sebaiknya  Kepala    BKPSDM hendaknya:
a. Meningkatkan profesionalisme kerja pegawai  agar  dalam  mempromosikan pegawai tercapai tujuan yang diinginkan
b. Mengembangkan  dan  mempertahankan sumberdaya  aparatur  yang  profesional bagi tercapainya tujuan organisasi dengan maksimal dan optimal.
3. Supaya  upaya-upaya  yang  dilakukan  ada perbaikan  sebaiknya  Kepala    BKPSDM melakukan berbagai upaya seperti :
a. Secara terus
menerus melakukan/meningkatkan  kualitas  SDM aparatur sipil negara b. Memperlancar  arus  komunikasi  dalam membahas dan mengetahui perihal promosi  di  lingkungan  kerja,  sehingga terjadi  keterbukaan  informasi  tentang promosi  yang  didasari  prinsip  kontrol birokrasi  yang  ideal  dan  dirasakan  adil oleh  seluruh  pegawai  yang  ada  di
pemerintahan daerah Kabupaten Pangandaran

## DAFTAR PUSTAKA
Ardana. I  Komang,  Ni  Wayan  Mujiati,  I  Wayan Mudiartha  Utama .  2012. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta  :
Graha Ilmu
Sastrohadiwiryo,  B.S.  2012. Manajemen  Tenaga
Kerja  Indonesia  Pendekatan  Administratif dan  Operasional .  Jakarta:  PT.  Bumi
Aksara Fisher Alec .  2009 Berpikir  Kritis.  Sebuah Pengantar .Terj. Beyamin Hadinatara. Jakarta:Erlangga.
Rivai, Veithzal. 2009. Manajemen  Sumber  Daya Manusia Untuk Perusahaan . Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada Hasibuan, Malayu. 2012. Manajemen  Sumber Daya manusia . Jakarta: PT Bumi. Aksara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara