∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽

## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP SERTA DINAMIKA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA
Baginda Parsaulian
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi, Indonesia Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Agam, Sumatera Barat 26127 bagindaparsaulian@yahoo.com
Naskah diterima: 2 Juni; direvisi: 9 Agustus; disetujui: 7 September

## ABSTRAK
Kebakaran  hutan  merupakan  salah  satu  permasalahan  lingkungan  yang  sering  sekali terjadi  dan  dianggap  penting  sehingga  menjadi  perhatian  lokal  maupun  global.  Di Indonesia,  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  masih  terus  terjadi  terutama  di Sumatera,  Riau,  dan  Kalimantan.  Karhutla  hebat  pernah  terjadi  di  Riau  dan Kalimantan  tahun  1997-1998  yang  berdampak  sangat  parah,  termasuk  gangguan kesehatan, kecelakan darat, jatuhnya pesawat dan efek asap yang sampai ke negara- negara  tetangga.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah yuridis-normatif,  dengan  jenis  penelitian  dogmatik,  bentuk  penelitian  perskriptif hubungan  hukum.  Spesifikasi  penelitian  ini  yaitu  deskriptif-analitis.  Hasil pembahasan  menegaskan  bahwa  penegakan  hukum  pengelolaan  lingkungan  hidup saat  ini  masih  sulit  dilakukan  oleh  karena  sulitnya  pembuktian  dan  menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.
Kata kunci: Penegakan, Lingkungan Hidup, Upaya.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽

## ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW AND DYNAMICS OF FOREST AND LAND COMBUSTION IN INDONESIA
Baginda Parsaulian
Faculty of Economics and Business Islam, IAIN Bukittinggi, Indonesia Gurun Aur Kubang Putih Street, Agam, West Sumatera 26127 bagindaparsaulian@yahoo.com

## ABSTRACT
Forest  fires  are  one  of  the  environmental  problems  that  often  occur  and  are considered  important  so  that  they  become  local  and  global  concerns.  In  Indonesia, forest  and  land  fires  (Karhutla)  continue  to  occur,  especially  in  Sumatra,  Riau  and Kalimantan.  Great  forest  and  land  fires  have  occurred  in  Riau  and  Kalimantan  in 1997-1998  with  severe  impacts,  including  health  problems,  land  accidents,  aircraft crashes  and  the  effects  of  smoke  reaching  neighboring  countries.  The  method  of approach  used  in  this  study  is  juridical-normative,  with  the  type  of  dogmatic research,  a  form  of  research  on  the  relationship  of  law.  The  specification  of  this research is descriptive-analytical. The results of the discussion emphasized that law enforcement  on  environmental  management  is  currently  still  difficult  because  of the difficulty in proving and determining the standard criteria for environmental damage.
Keyword: Enforcement, Environment, Efforts.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽

## A. Latar belakang
Kebakaran  hutan  semakin  menarik  perhatian  internasional  sebagai  isu lingkungan  dan  ekonomi,  khususnya  setelah  bencana El  Niño (ENSO)  1997- 1998  yang  menghanguskan  lahan  hutan  seluas  25  juta  hektar  di  seluruh  dunia. 1 Kebakaran  dianggap  sebagai  ancaman  potensial  bagi  pembangunan berkelanjutan  karena  efeknya  secara  langsung  bagi  ekosistem. 2 Di  masa  lalu membakar  hutan  merupakan  suatu  metode  praktis  untuk  membuka  lahan.  Pada awalnya  banyak  dipraktekkan  oleh  para  peladang  tradisional  atau  peladang berpindah. Namun karena biayanya yang sangat murah, praktek membakar hutan dan lahan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan.
Di  Indonesia,  kebakaran  hutan  dan  lahan  (Karhutla)  masih  terus  terjadi terutama  di  Sumatera,  Riau,  dan  Kalimantan.  Karhutla  hebat  pernah  terjadi  di  Riau dan Kalimantan tahun 1997-1998 yang berdampak sangat parah, termasuk gangguan kesehatan, kecelakan darat, jatuhnya pesawat dan efek asap yang sampai ke negara- negara  tetangga  yang.  Pada  rentang  tahun  tersebut,  Indonesia  mengalami  kebakaran hutan paling parah di seluruh dunia.  Citra situasi kota yang diliputi kabut, hutan yang terbakar  dan  orangutan  yang  menderita  terpampang  di  halaman  utama  berbagai koran dan televisi  dan  menarik  perhatian  umum.  Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan juga lembaga-lembaga bantuan pembangunan, melibatkan diri dalam  usaha  memadamkan  kebakaran  hutan  tersebut.  Kejadian  ini  dinyatakan sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang abad (Glover 2001).
Sepanjang  tahun  2019,  menurut  data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  luas  Karhutla  di  Indonesia  mencapai  328.722  hektar.  Di  Kalimantan Tengah  tercatat  seluas  44.769  hektar,  Kalimantan  Barat  25.900  hektar,  Kalimantan Selatan  19.490  hektar,  Sumatera  Selatan  11.826  hektar,  Jambi  11.022  hektar,  dan Riau  49.266  hektar.  Peraturan  perundangan  telah  mengatur  mengenai  larangan  untuk melakukan  pembakaran  yang  menyebabkan  kabut  asap  yang  signifikan,  seperti pembakaran di lahan  gambut  meskipun  penggunaan  api  dalam  situasi  dan  lokasi  yang mungkin menimbulkan efek lokal yang tidak diinginkan dari asap, misalnya, terhadap kesehatan atau transportasi.
Pada  tahun  2015,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  mencatat setidaknya terdapat 95 titik panas sumber kabut asap di Sumatera dan 61 titik panas di Kalimantan. Penyebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menyelimuti  wilayah  Sumatra  Selatan,  Jambi,  Riau,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan Tengah  dan  Kalimantan  Selatan.  Setidaknya  22,  6  juta  jiwa  menjadi  korban  di Sumatra dan 3 juta jiwa di Kalimantan korban asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut.  Sumber  api  masih belum dipahami dengan baik, tetapi zona-zona  titik  api tersebar dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan tipe  lahan. 3 Ini mengindikasikan bahwa kebakaran  hutan dengan tingkat yang sama melanda semua  lahan  garapan  dan  bahwa
1 Lihat Rowell, A. & Moore, P.F., Global Review of Forest Fires , (Gland, Switzerland: WWF and IUCN, 2000).
2 Lihat United Nations International Strategy for Disaster Reduction 2002 .
3 Lihat  M.Z.  Steenis  and  L.G.  Fogarty, Determining  Spatial  Factors  Associated  with  Fire  Ignition Zones.Hotshop Analyses for East Kalimantan. Berau Forest Management Project , (Jakarta: European Union and Ministry of Forestry and Estate Crops, 2001).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽
kebakaran  hutan  liar  memiliki  kaitan  dengan  serangkaian  kegiatan  komersial  dan mata pencaharian  utama.  Berbagai kegiatan yang memiliki andil terhadap peristiwa kebakaran  hutan  selanjutnya  perlu  dijajaki.  Mengingat  luas  yang  terbakar  di kawasan IPI dan hutan lindung cukup  signifikan, masing-masing  2.347.717  ha dan 440.381  ha  tampaknya terjadi degradasi hutan skala besar yang tidak disengaja.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  hukum  yang  akan dibahas  dalam  artikel  ini  adalah:  Bagaimana  penerapan  kebijakan  hukum  dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini di Indonesia khususnya kebakaran hutan dan lahan?

## C. Tujuan Penulisan
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah:  Untuk  mengkaji  penerapan  kebijakan hukum  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  saat  ini  di  Indonesia  khususnya kebakaran hutan dan lahan.

## D. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan  jenis  penelitian  dogmatik,  bentuk  penelitian  perskriptif  hubungan  hukum. Spesifikasi  penelitian  ini  yaitu  deskriptif-analitis. 4 Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  melalui  metode library  research (metode  kepustakaan)  dengan  menguji bahan  dokumen  dan  bahan  pustaka  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data dianalisis  secara  kualitatif-normatif,  meneliti  dengan  jalan  menafsirkan  dan membangun  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  perundang-undangan. 5 Metode  analisis  kualitatif, 6 dibangun  berdasarkan  data  sekunder  yang  berupa  teori, makna  dan  substansinya  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang-undangan kemudian  dianalisis  dengan  normatifnya  undang-undang,  teori  dan  pendapat  pakar yang berkaitan, sehingga di dapat kesimpulan dan saran. 7

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Berdasarkan  tipe  bahan  bakar  dan  sifat  pembakarannya,  kebakaran  hutan  dan lahan dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu: 8
1. Kebakaran  bawah  ( ground  fire )  merupakan  tipe  kebakaran  di  mana  api membakar  bahan  organik  dibawah  permukaan.  Oleh  karena  sedikit  udara dan  bahan  organik  maka  kebkaran  ini  tidak  terlihat  apinya  namun  asap. Penyebaran  api  juga  sangat  lambat  dan  terjadi  dalam  waktu  yang  lama
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
5 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1,  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3,  Nomor  3, 2014.
6 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20, (Bandung:  PT.  Alumni, 2006), hlm. 139.
7 Ibid., hlm. 141.
8 Desri  Hunawan,  “Menyelesaikan  kebakaran  hutan  dan  lahan  (Karhutla)  di  Indonesia  Melalui  “Jalan Pantas”  atau  “Jalan  Pintas”, Seminar  Nasional  Hukum, Volume  2,  Nomor  1,  Tahun  2016,  hlm.  277-292. Diselenggarakan  pada  Departemen  Hubungan  Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽
(biasanya  terjadi  pada  lahan  gambut  yang  ketebalannya  mencapai  10 meter); 9
2. Kebakaran  permukaan  ( surface  fire )  yaitu  tipe  kebakaran  di  mana  api membakar  bahan  bakar  permukaan  yang  berupa  serasah,  semak  belukar, anakan,  pancang,  dan  limbah  pembalakan.  Sifat  api  permukaan  cepat merambat, nyalanya besar dan panas, namun cepat padam; 10
3. Kebakaran  tajuk  ( crown  fire )  merupakan  tipe  kebakaran  yang  membakar tajuk  pohon  (bagian  atas  pohon).  Kebakaran  ini  akan  parah  jika  terjadi  di tanaman  yang  daunnya  mudah  terbakar  dan  rapat.  Kebakaran  hutan  dan lahan antara  lain  karena  faktor  alam,  biasanya  terjadi  pada  musim  kemarau ketika cuaca sangat panas dan faktor pembakaran oleh manusia. 11
Sebab  utama  dari  kebakaran  adalah  pembukaan  lahan  yang  meliputi pembakaran  lahan  yang  tidak  terkendali sehingga  merambat  ke  masyarakat  maupun perusahaan.  Namun  bila  pembukaan  lahan  dilaksanakan  dengan  pembakaran  dalam skala  besar,  kebakaran  tersebut  sulit  terkendali.  Pembukaan  lahan  tersebut  sering dilaksanakan  untuk  usaha  perkebunan,  (Hutan  Tanaman  Industri)  HTI,  pertanian lahan  kering,  sonor  dan  mencari  ikan.  Pembukaan  lahan  yang  paling  berbahaya adalah  di  daerah  rawa/gambut,  Penggunaan  lahan  yang  menjadikan  lahan  rawan kebakaran,  misalnya  dilahan  bekas  (Hak  Pengusahaan  Hutan)  HPH  dan  di  daerah yang  beralang-alang,  konflik  antara  pihak  pemerintah,  perusahaan  dan  masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga  kerja  dari  luar  untuk  bekerja  dan  membakar  lahan  masyarakat  lokal  yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi dan dengan demikian  perusahaan  akan  lebih  mudah  mengambil  alih  lahan  dengan  melakukan pembayaran  ganti  rugi  yang  murah  bagi  penduduk  asli.  Dalam  beberapa  kasus, penduduk  lokal  juga  melakukan  pembakaran  untuk  memprotes  pengambil-alihan lahan  mereka  oleh  perusahaan  kelapa  sawit.  Tingkat  pendapatan  masyarakat  yang relatif  rendah,  sehingga  terpakasa  memilih  alternatif  yang  mudah,  murah  dan  cepat untuk  pembukaan  lahan.  Kurangnya  penegakan  hukum  terhadap  perusahaan  yang melanggar peraturan pembukaan lahan, faktor alam seperti sambaran petir, lahar dari letusan gunung dan lainnya.
Kejahatan  atau  tindak  pidana  lingkungan  hidup  terdapat  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  kecermatan  dari  para  penegak hukum,  terutama  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  sangat  diperlukan  dalam menemukan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundangundangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽

## F. Hasil Pembahasan
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum  lingkungan  hidup.  Undang-undang  tersebut  memuat  prinsip-prinsip pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berfungsi  memberikan  arahan  ( direction )  bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun  dicabut  karena  dianggap  kurang  sesuai  agar  terwujud  pembangunan berkelanjutan  seperti  apa  yang  dicitakan  yaitu  dengan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  diganti  lagi  oleh  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (yang  selanjutnya  disebut  UUPPLH)  dengan  alasan  agar  lebih  menjamin kepastian  hukum  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  untuk mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  melalui  penjatuhan  sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 12 . Undang-undang  terdahulu  menempatkan  penegakan  hukum  pidana  dalam penegakan  hukum  lingkungan  hidup  hanya  sebagai ultimum  remedium ,  sehingga  isi penegakan  sanksi  pidananya  tidak  dominan.  Asas  “ultimum  remedium”  dalam penjelasan,  ternyata  sangat  kurang  jelas  dan  tegas.  Penjelasan  umum  sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran  mengandung  nilai-nilai  filosofis  dari  suatu  undang-undang.  Dengan demikian  sesungguhnya  penjelasan  umum  merupakan  suatu  upaya  dari  pembentuk undang-undang  atau  legislator  untuk  mempertegas  nilai-nilai  filosofis  yang  terdapat dalam  suatu  konsideran.  Nilai-nilai  filosofi  dalam  konsideran  suatu  undang-undang terkonkretisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut. 13
Kelemahan  konsep  asas  subsidiaritas  dalam  perumusan  pada  undang-undang terdahulu  mengakibatkan  penghapusan  asas  subsidiaritas.  Dalam  UUPPLH  asas subsiaritas  diganti  dengan  asas ultimum  remedium ,  yang  dibatasi  terhadap  delik formil  tertentu,  yaitu  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah,  emisi,  dan  gangguan  saja. Selebihnya  terhadap  delik  formil  hukum  pidana  difungsikan  sebagai premium remedium .  Pada  dasarnya  ( basic ),  pengertian  pemidanaan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH) telah  memasukkan  ketentuan-ketentuan  pidananya  dalam  Bab  XV,  yang  terdiri  dari 23  pasal,  dimulai  dari  Pasal  97  sampai  dengan  Pasal  120  UUPLH.  Ketentuan- ketentuan  pemidanaan  ini  jauh  lebih  lengkap  dan  rinci  bila  dibandingkan  dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama. 14 Sejak  dikeluarkannya  UUPPLH  pada  tahun  2009  yang  menggantikan
12 Yulanto Araya,  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  di  Tengah  Pesatnya  Pembangunan  Nasional”, Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 10, Nomor 1, 2013, hlm. 50.
13 Syahrul  Machmud, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu,  2011),  hlm. 169.
14 Soo  Woong  Kim,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup”, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 13, Nomor 3, September 2013.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997,  maka  fungsi  sebagai  undang-undang  induk umbrella  provisions tidak  lagi  absolut  melekat  pada  UUPPLH  karena  secara pengaturan  bagian  pengaturan  lingkungan  hidup  telah  diatur  dengan  “lex  specialist” masing-masing  dan  UUPPLH  membawa  perubahan  mendasar  dalam  pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 15
Kajian  historis  beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang  penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, antara lain:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengatur  tentang  kewajiban  setiap  orang  untuk  memelihara  kelestaran lingkungan hidup serta mencegah dan menangulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling  banyak  Rp.  500  juta  selain  itu  juga  bisa  dikenakan  tindakan  tata  tertib berupa perampasan keuntungan, penutupan perusahaan, perbaikan kerusakan;
2. Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Pasal  50  ayat  (3), pembakaran  hutan  dikenakan  hukuman  kurungan  maksimal  15  tahun  penjara dan/atau  denda  maksimal  Rp.  15  miliar.  Pasal  78  ayat  (4)  dikenakan  denda maksimal penjara 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1,5 miliar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran  Lingkungan  Hidup.  Dalam  peraturan  tersebut,  terdapat  larangan terhadap  pembakaran  hutan  dan  lahan,  hanya  saja  larangan  tersebut  hanya dikenakan sanksi administrasi.
4. Pasal  10 ayat  (2)  huruf  b,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004 tentang Perlindungan  Hutan  diatur  bahwa  kegiatan  perlindungan  hutan  meliputi pencegahan,  pemadaman  dan  penanganan  dampak  kebakaran.  Hanya  saja  di dalam  Pasal  42  dan  Pasal  43  dinyatakan  bahwa  mengenai  tindakan  pidana dampak  kebakaran  hutan  hanya  diberlakukan  bagi  pihak  yang  tidak  memiliki surat-surat dan izin atas hasil hutan.
5. Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  kewajiban  untuk melestarikan fungsi hingkungan hidup. Dengan sanksi penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar atau keduanya.
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi  Undang-undang.  Menjelaskan  prinsip pembakaran  hutan  dilarang.  Pembakaran  hutan  secara  terbatas  diperkenankan hanya  untuk  tujuan  khusus  atau  kondisi  yang  tidak  dapat  dielakkan,  antara  lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat  tumbuhan  dan  satwa.  Sanksi  berupa  ancaman  paling  lama  15  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp  5  miliar  dan  kelalaian  di  ancam  kurungan  maksimal  5 tahun dan denda Rp 1,5 miliar atau sanksi kumulatif.
7. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengolahan Lingkungan  Hidup,  Pasal  69  dengan  jelas  mengatur  terkait  dengan  perbuatan melawan  hukum  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran
15 Edra  Satmaidi,  “Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia  Setelah  Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi , Volume 4, Nomor 1, 2011, hlm. 69-81.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽
dan/atau pengerusakan lingkungan hidup. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pembakaran lahan.
Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai  dari  Pasal  97  sampai  dengan  Pasal  120  UUPPLH.  Dalam  Pasal  97 disebutkan,  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  Bab  XV  itu  adalah kejahatan.  Dengan  demikian,  mengenai  kejahatan  terhadap  lingkungan  hidup  diatur dalam  bab  tersebut.  Di  samping  dalam  UUPPLH,  kejahatan  terhadap  lingkungan hidup  juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Kejahatan  terhadap  lingkungan  hidup  juga  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan di luar KUHP dan di luar UUPLH. Misalnya, antara lain dalam: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA);  Pasal  31  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang Pertambangan  sebagaimana  dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara;  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia; Pasal 15 Undang-undang Nomor 11  Tahun  1974  tentang  Pengairan  sebagaimana  dirubah  dengan  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Pasal 16 ayat (1)  Undang-undang Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi  Ekslusif  (ZEE)  Indonesia;  Pasal  27 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1984  tentang  Perindustrian;  Pasal  24  Undang- undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan Pasal 94 ayat (1) dan  (2) Jo .  Pasal  95  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Sumber  Daya  Air  sebagaimana  dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh  karena  sulitnya  pembuktian  dan  menentukan  kriteria  baku  kerusakan lingkungan. 16 Upaya  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  melalui  hukum  pidana adalah  bagaimana  tiga  permasalahan  pokok  dalam  hukum  pidana  ini  dituangkan dalam  undang-undang  yang  sedikit  banyak  mempunyai  peran  untuk  melakukan rekayasa  sosial  ( social  engeneering ) 17 yaitu  yang  meliputi  perumusan  tindak  pidana ( criminal  act ),  pertanggungjawaban  pidana,  dan  sanksi  ( sanction )  baik  pidana maupun  tata-tertib.  Sesuai  dengan  tujuan  yang  tidak  hanya  sebagai  alat  ketertiban, hukum  lingkungan  mengandung  pula  tujuan  pembaharuan  masyarakat  ( social engineering ).
Ketentuan  mengenai  kebakaran/pembakaran  hutan  di  dalam  undang-undang kehutanan  sebenarnya  tidak  memberikan  perhatian  yang  memadai  bagi  upaya penanggulangan  kebakaran,  karena  larangan  membakar  hutan  yang  terdapat  dalam
16 Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum , Volume 18, Nomor 3, Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464.
17 Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), hlm. 253.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽
undang-undang  kehutanan  ternyata  dapat  dimentahkan  untuk  tujuan-tujuan  khusus sepanjang  mendapat  izin  dari  pejabat  yang  berwenang.  Sementara  ketentuan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  memperkecil  interpretasi  penggunaan Pasal  10  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun  2004  tentang  tindakan penegakan  hukumnya,  artinya  tindakan  perlindungan  hutan  dari  tindakan perlindungan  hutan  dari  tindakann  pembakaran  akan  diberlakukan  bagi  mereka pelaku  yang  tidak  memiliki  izin  atau  surat  yang  sah  sesuai  peraturan  yang  berlaku. Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  itu  pula,  ketentuan  sanksi  bagi pembakaran hutan hanya diberlakukan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal  25  dan  Pasal  27  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Di  sisi  lain  Undang-undang  Nomor  23  tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memberikan mancat secara spesifik untuk mengembangkan  peraturan  di  bawahnya  (setingkat  peraturan  pemerintah)  tentang pencemaran  lingkungan  seperti  kasus  kebakaran  hutan  ini.  Sama  halnya  dengan Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  yang  tidak  memuat sanksi  administratif  bagi  perusahaan  yang  melakukan land  clearing dengan  cara membakar.  Padahal  salah  satu  hal  yang  dibutuhkan  oleh  penegak  hukum  sesuai mandat  pelestarian  lingkungan  (hutan)  dan  prinsip zero  burning yang  ditetapkan dalam  beberapa  klausul  perjanjian  (hukum)  internasional.  Sementara  pada  sisi  lain, sampai  saat  ini  belum  ada  satupun  perundang-undangan  yang  melarang  pembukaan lahan  dengan  cara  membakar  hutan.  Meskipun  ada  pusat  pengendalian  kebakaran hutan  dan  lahan  yang ada  di  daerah,  tetapi  karena  perangkat  hukumnya  yang  belum ada, menjadikan tidak berfungsi secara maksimal.
Fakta  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  lebih  banyak  dilakukan dengan  cara-cara  non-litigasi,  ini  menunjukkan  gejala  lemahnya  kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi di pengadilan, sebab pengadilan bukan merupakan  alternatif  utama  dalam  penyelesaian  sengketa-sengketa  tersebut.  Hal  ini menjadikan penyelesaian diluar pengadilan menjadi jalan yang sangat potensial untuk dikembangkan.  Dengan  keinginan  mereka  yang  bersengketa  untuk  secepatnya menyelesaikan persoalan dengan biaya yang murah menjadi tidak tercapai. Biasanya terjadi  gugatan  perdata  yang  dilayangkan  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  Lingkungan  Hidup  kepada  perusahaan  perkebunan,  khususnya  perkebunan kelapa sawit.  Alternatif penyelesaian sengketa non ligitasi dalam bidang perkebunan dapat  dilakukan  melalui  jalur  abitrase  dan  mediasi.  Hal  ini  berlandaskan  hukum dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Baik  dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004,  telah  menegaskan bahwa prinsip pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan  hanya  untuk  tujuan  khusus  atau  kondisi  yang  tidak  dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit,  serta  pembinaan  habitat  tumbuhan  dan  satwa.  Sanksi  berupa ancaman  paling  lama  15  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  5  miliar  dan
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽
kelalaian di ancam kurungan maksimal 5 tahun dan denda Rp 1,5 miliar atau sanksi kumulatif. Penegasan lain di atur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Pengolahan  Lingkungan  Hidup,  Pasal  69  dengan  jelas mengatur  terkait  dengan  perbuatan  melawan  hukum  melakukan  perbuatan yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  pengerusakan  lingkungan  hidup, selain itu,  peraturan  ini  juga  mengatur  tentang  ketentuan  pidana  bagi  orang yang melakukan pembakaran lahan.
2. Saran
Perlunya  penguatan  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  khususnya  dalam ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan yang merupakan representasi kejahatan  luar  biasa  yang  merugikan tidak  hanya  pada  posisi  negara  dalam hal  ini  Republik  Indonesia,  akan  tetapi  negara  lain.  Penguatan  segi pengawasan  dalam  hal  ini  Menteri,  Gubernur,  Bupati/Walikota  sesuai wilayah  yurisdiksinya  melakukan  inventarisasi  dan  menegakan  prinsip pencegahan serta prinsip kehati-hatian.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
A, Rowell., & Moore, P.F. Global Review of Forest Fires . Gland, Switzerland: WWF and IUCN. 2000.
FAO. State of the World’s Forests: 2001 . Rome: Food and Agriculture Organisation of the United Nations. 2001.
Glover,  D. The  Indonesian  fires  and  haze  of  1997:  The  Economic  Toll . Daham: P. Eaton  and  M.  Radojevic  eds. Forest  fires  and  regional  haze  in  Southeast Asia . New York: Nova Science Publishers. 2001. Hartono,  Sunaryati. Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20. Bandung: PT. Alumni. 2006.
Jaya,  Nyoman  Serikat  Putra. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .  Semarang:  Badan Penerbit UNDIP. 2005.
Loffmann,  A.A.,  Iinrichs,  A.  dan  Siegert,  F.. Fire  damage  in  East  Kalimantan  in 1997/98  related  to  land  use  and  vegetation  classes:  Satellite radar inventory results and proposal  for  further  actions .  Samarinda:  MOFEC,  GTZ  dan  KfW. 1999.
Machmud,  Syahrul. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia .  Yogyakarta:  Graha Ilmu. 2011.
Prasetyo,  Teguh,  Kadarwati  Budiharjo,  Purwadi. Hukum  dan  Undang-undang Perkebunan . Cetakan I, Bandung: Unjung Berung. 2013.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Steenis,  M.Z.,  and  L.G.  Fogarty. Determining  Spatial  Factors  Associated  with  Fire Ignition  Zones.Hotshop  Analyses  for  East  Kalimantan.  Berau  Forest Management  Project .  Jakarta:  European  Union  and  Ministry  of  Forestry  and Estate Crops. 2001.
United Nations International Strategy for Disaster Reduction 2002.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽

## 2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Araya,  Yulanto.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  di  Tengah  Pesatnya Pembangunan  Nasional”. Jurnal  Legislasi  Indonesia .  Volume  10.  Nomor  1. 2013.
Hunawan, Desri. “Menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia Melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”. Seminar Nasional Hukum. Volume 2. Nomor 1. Tahun 2016.
Kim, Soo Woong. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”. Jurnal Dinamika Hukum . Volume 13. Nomor 3. September 2013. Oktiviana,  Davina.  “Dampak  Penerapan  Prinsip Common  Heritage  of  Mankind di Kawasan  Dasar  Laut  dan  Samudera  yang  Berada  di  Luar  Yurisdiksi  Nasional Serta  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Mineral  di  Kawasan  Tersebut  Berdasarkan Hukum”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Reforma  Agraria  Hambatan  dan  Tantangan  di  Kabupaten Karawang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  4. Nomor 1. 2019.
________________. “Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . Volume 31. Nomor 2. 2019. ________________. “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Satmaidi, Edra. “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”. Jurnal Konstitusi . Volume 4. Nomor 1. 2011.
Silintegu.  Fransiskus,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Kebakaran  Kebun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014”. Lex Privatum . Volume IV. Nomor 4. April 2016.
Sutrisno. “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Hukum . Volume 18. Nomor 3. Juli 2011.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penegakan  Hukum Lingkungan Hidup dan Dinamikannya di Indonesia ∽ Baginda Parsaulian ∽

## 3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Sumber  Daya Air.
________________.Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
________________.Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara.
________________.Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Menjadi  Undang- undang.
________________.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. ________________.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. ________________.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. ________________.Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
________________.Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
________________.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
________________.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. ________________.Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
________________.Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
________________.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
________________.Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1973  tentang  Landasan Kontinen Indonesia.
________________.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.
________________.Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004  tentang Perlindungan Hutan.
________________.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001  tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.