ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER
Oleh:

## Suherman
Direktur Mutiara Bangsa Group, Tangerang (email: suhermanupi@yahoo.com )

## ABSTRAK
Keberhasilan pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari kebijakan, sistem pengelolaan program serta penjaminan mutu  internal.  Pada  praktiknya,  kebijakan  tidak  sesuai  dengan  identifikasi  masalah.  Penjaminan  mutu  pendidikan karakter  sulit  diterapkan  akibat  lemahnya  kecukupan  syarat  seperti  anggaran  serta  SDM.  Tujuan  penelitian  1) mendeskripsikan  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan  Pendidikan  Karakter,  2)  mengembangkan  model  hipotetik sistem penjaminan mutu internal dalam pendidikan karakter. Metode penelitian deskriptif kualitatif studi kasus. Sumber data menggunakan purposive  sampling dan snowball technique .  Analisis data  menggunakan constructionist  analysis . Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pendidikan disusun berdasarkan visi serta tujuan sekolah dengan karakteristik dan  program   berbeda.  SD Tzu Chi menekankan pada kemandirian dan kebermaknaan individu, SD  Mutiara  Bangsa fokus  pada  toleransi,  SDN  07  Jelambar  fokus  pada  nilai  religius.  Masalah  utama  dalam  penjaminan  mutu  adalah anggaran, belum optimalnya riset dan pengembangan praktik, sistem informasi, serta SDM guru .

## Kata kunci: Kebijakan, Program, Pendidikan Karakter, Penjaminan Mutu Internal

## ABSTRACT
The  success  of  character  education  can  not  be  separated  from  the  policy,  management  systems  and  internal  quality assurance  program.  In  practice,  the  policy  is  not  appropriate  with  the  identification  problem.  Character  education quality assurance difficult to implement. Because budgetary requirements HR. Aims of this tudy 1) describe and analyze the implementation of character education policy, 2) develop a hypothetical model of internal quality assurance system in character education. Descriptive research method qualitative study case. Data sources are purposive sampling and snowball technique. Analysis of data used constructionist analysis. The results showed education policy is based on the vision and goals of the school  with characteristics and different programs. SD Tzu Chi emphasis on self-reliance and individual significance, SD MB focus on tolerance, SDN 07 Jelambar focus on religious values. The main problem in quality  assurance  is  the  budget,  not  optimal  research  and  development  practices,  information  systems,  and  human resource.

## Keywords: Policies, Programs, Character Education, Internal Quality Assurance

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pendidikan karakter yang berorientasi pada mutu yang  terjamin cukup kompleks.  Sekolah  mengalami  hambatan  baik  di level  sistem  maupun  implementasi  kebijakan. Masalah  yang  umum  dalam  penyelenggaraan pendidikan  karakter  adalah  lemahnya  sistem penjaminan  mutu  internal  pendidikan  karakter. Persyaratan  umum  seperti  identifikasi  proses secara  terperinci  dari  kebijakan  kepala  sekolah, perencanaan,  program  dan  implementasi  maupun kendala  program  belum  dijadikan  sebagai kebutuhan untuk menjamin mutu dalam pendidikan karakter. Interaksi dari proses tersebut tidak  didokumentasikan.  Hal  ini  disebabkan lemahnya  penetapan  kriteria  dan  metode  yang dibutuhkan  untuk  menjamin  bahwa  kebijakan, perencanaan,  implementasi  serta  hambatan  akan efektif  dengan  pengendalian  serta  peninjauan ulang untuk perbaikan berkelanjutan.
Sebagian  besar  sekolah  tidak  mampu memenuhi  persyaratan  umum,  dokumentasi,  dan manual  mutu  yang  mencakup  ruang  lingkup dalam  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan karakter secara  khusus. Prosedur-prosedur tertulis serta  deskripsi  dari  sekuens  interaksi  kebijakan, perencanaan,  program  dan  implementasi  serta hambatan tidak didokumentasikan. Penetapan dan pemeliharaan prosedur tertulis dalam penyelenggaraan pendidikan karakter tidak menjadi  kebutuhan  utama  sekolah.  Hanya sebagian  kecil  sekolah  yang  memiliki  jaminan ketersediaan  sumber  daya  dan  informasi  guna mendukung  operasionalisasi  penjaminan  mutu dalam  pendidikan  karakter.  Tindakan-tindakan maupun  revisi  pada  kegiatan  pendidikan  karakter belum  terdokumentasikan  dan  tidak  ditinjau kembali  bagaimana  revisi  yang  telah  dilakukan tersebut  dioperasionalisasikan.  Pernyataan  tertulis
mengenai  kebijakan  mutu  pada  setiap  kegiatan  di sekolah  belum  sepenuhnya  didukung  oleh pengendalian program serta implementasinya.Sebagian  besar  sekolah  belum memiliki  struktur  internal  yang  menjamin  mutu dalam implementasi pendidikan karakter. Struktur organisasi yang ada belum menjelaskan mengenai peran  dan  tanggung  jawab  anggota  organisasi dalam penjaminan mutu pendidikan karakter.
Keberhasilan pendidikan  karakter terletak pada  mutu  penyelenggaraannya  artinya  bahwa sistem penjaminan mutu pada pendidikan karakter merupakan  sebuah  kebutuhan  utama  mengingat persoalan  karakter  yang  cukup  memprihatinkan dan  belum  terselesaikan  hingga  saat  ini.  Hasil penelitian  Klaus  dan  Kriegsman  (Megawangi, 2004,  hlm.6)  menunjukkan  bahwa  Indonesia memiliki  kredibilitas  yang  rendah  dalam  masalah karakter.  Hasil  penelitian  tersebut  dinilai  masih relevan  dengan  kondisi  saat  ini.  Kualitas pendidikan  karakter  memiliki  implikasi  praktis terhadap  kehidupan  masyarakat.  Megawangi (2004,  hlm.  1)  menegaskan  bahwa:  “Nilai-nilai moral yang ditanamkan akan membentuk karakter (akhlak  mulia)  yang  merupakan  fondasi  penting bagi  terbentuknya  sebuah  tatanan  masyarakat yang beradab dan sejahtera”. Menurut Budimansyah  (2010,  hlm.2)  bahwa:  “Walaupun sudah  diselenggarakan  melalui  berbagai  upaya, pembangunan  karakter  Bangsa  belum  terlaksana secara optimal dan pengaruhnya terhadap pembentukan  karakter  baik  ( good  character ) warga negara belum cukup signifikan”.
Hasil  observasi  dan  pengalaman  peneliti sebagai  pendidik  menunjukkan  bahwa  hanya sebagian  kecil  sekolah  yang  memiliki  struktur organisasi  yang  menempatkan  salah  satu  anggota organisasi  sebagai  penanggung  jawab  dalam pendidikan  karakter  atau internal  quality  system . Belum ada pihak yang secara formal 1) menyusun perencanaan  sesuai  dengan  hasil  identifikasi sumber daya internal dan eksternal, 2)
mengorganisasikan sumber daya serta
membagikan  peran  dan  dan  tanggung  jawab,  3) mengimplementasikan
serta
melakukan monitoring  terhadap  sub  sistem  pendidikan karakter  di  sekolah.  Sekolah  umumnya  memiliki keterbatasan dalam menerapkan sistem manajemen  pendidikan  karakter  sebagai  suatu sistem  yang  memiliki  rencana,  organisasi, implementasi  serta  evaluasi  yang  jelas.  Setiap indikator untuk mengukur efektivitas dan efisiensi praktik manajemen pendidikan seharusnya dirumuskan  secara  jelas  agar  terjadi  proses perbaikan yang berkelanjutan.
Salah  satu  praktik  pendidikan  karakter yang memiliki jaminan  kualitas adalah di sekolah
Tzu  Chi.  Sekolah  memiliki  struktur  organisasi yang  menempatkan  penjamin  internal  pendidikan karakter.  Tugas  dan  fungsinya  adalah  sebagai perencana,  pengorganisasi,  implmentasi  serta monev  pendidikan  karakter.      Keberadaan  sistem penjamin  mutu  internal  pendidikan  karakter memberikan  proses  yang  lebih  bermutu  dalam pembelajaran. Proses pendidikan karakter tersebut direncanakan,  diorganisasikan,  diimplentasikan dan  dievaluasi  oleh  sistem  penjamin  mutu pendidikan karakter yang dimiliki oleh sekolah.
Berbeda  dengan  SD  Mutiara  Bangsa. Praktik-praktik pendidikan karakter belum didukung oleh ketersediaan jaminan sumber daya. Interaksi dan  gambaran terperinci kegiatan belum didokumentasikan.  Belum  ada  struktur  dalam organisasi  sekolah  yang  bertanggung  jawab terhadap  implementasi  pendidikan  karakter.  Hal ini  menyebabkan  praktik  dalam  pengelolaan pendidikan  karakter  serta  kebijakan  di  sekolah sulit  dimonitoring  keberhasilan,  efisiensi  dan efektivitasnya.  Di  sekolah  tersebut  tidak  ada pertanggungjawaban pengelolaan secara struktural tentang pendidikan karakter maupun pengembangan  konsep  penjaminan  mutu  internal pendidikan karakter.
Keberhasilan penyelenggaraan  pendidikan  karakter  karena faktor  norma  dan  budaya  toleransi  yang  dimiliki oleh sekolah serta doktrinisasi yang kuat terhadap para siswa tentang keanekaragaman dan toleransi.
SDN  07  Jelambar  telah  melaksanakan praktik-praktik pendidikan karakter melalui kegiatan  bersifat  religius  dan  berhasil  mendorong meningkatnya  pengetahuan,  kesadaran serta perilaku berkarakter para  siswa. Tidak ada  sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan  dan  pembagian  tugas  serta  koordinasi dalam  penjaminan  mutu  kurang  terstruktur.  SDN 07 Jelambar  tidak  memiliki  jaminan  bahwa  SDM maupun  anggaran  untuk  pendidikan  karakter tersedia.  Sekolah  menjalin  kerjasama  dengan pihak  lain  untuk  penyelenggaraan  pendidikan karakter.  Dokumen-dokumen  yang  diperlukan untuk  mendukung  efektivitas  pada  kebijakan, perencanaan, program maupun identifikasi hambatan  belum  tersedia.  Secara  formal,  sistem penjaminan  mutu  dalam  pendidikan  karakter belum tersedia.
Penelitian  mengenai  sistem  pendidikan karakter  sangat  penting  dilakukan  terutama  pada level  sekolah.  Hasil  penelitian  yaitu  referensi maupun  konsep  aplikatif  pada  level  sistem  yang dapat diimplementasikan dalam upaya membangun  sistem  pendidikan  karakter  yang bermutu. Analisis dan sintesis dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  rasional  dan  empirik tentang praktik-praktik sistem pendidikan
karakter.  Analisis  sistem  dalam  perspektif  kritis digunakan  untuk  mengurai  permasalahan  dalam implementasi  sistem  dan  kebijakan  manajemen pendidikan  karakter.  Melalui  penelitian  ini diperoleh  konsep  aplikatif  untuk  membangun sistem mutu dalam pendidikan karakter di sekolah dasar.  Penelitian  tentang  pendidikan  karakter lebih  banyak  fokus  pada  proses  pembelajaran pendidikan  karakter  bukan  pada  sistem  mutu internal. Penelitian tentang sistem yang menggambarkan dokumentasi interaksi dan proses kegiatan,    telaah  mengenai  jaminan  sumber  daya, analisis proses maupun dokumen untuk menjamin bahwa  kebijakan,  perencanaan,  implementasi
serta  program  serta  dokumentasi  hambatan  masih terbatas.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh gambaran dan menganalisis:
1. Kebijakan pendidikan karakter di  SD Tzu Chi, SD Mutiara Bangsa dan SDN 07 Jelambar.
2. Program dan Implementasi pendidikan karakter  di  SD  Tzu  Chi,  SD  Mutiara  Bangsa dan SDN 07 Jelambar.
3. Permasalahan  dalam  pendidikan  karakter  di SD Tzu Chi,  SD Mutiara Bangsa dan  SDN 07 Jelambar.
4. Jaminan  Mutu  pendidikan  karakter  di  SD  Tzu Chi,  SD  Mutiara  Bangsa    dan    SDN  07 Jelambar

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  adalah  kualitatif  untuk memahami  fenomena  tentang  kebijakan  kepala sekolah  pendidikan  karakter,  program  dan implementasi  pendidikan  pendidikan  karakter, permasalahan  dalam  pendidikan  karakter  serta jaminan  mutu  pendidikan  karakter  di  setiap sekolah yang menjadi objek penelitian. Pendekatan  kualitatif  yang  dipilih  adalah  studi kasus. Penekanan studi kasus adalah memaksimalkan  pemahaman  tentang  kasus  yang dipelajari dan bukan untuk generalisasi.
Lokasi penelitian adalah  SD Tzu Chi,  SD Mutiara Bangsa dan SDN 07 Jelambar.  Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada alasan fenomena permasalahan tentang analisis implementasi  kebijakan  dan  sistem  dalam pengelolaan  pendidikan  karakter  di  SD.  Sumber
data  penelitian  dipilih  berdasarkan  pengalaman serta pengetahuan informan/terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan karakter  yaitu 1)  kepala  sekolah,  2)  wakil  kepala  sekolah,  3) Guru  pendidikan  kewarganegaraan,  4)  Para  guru. Teknik  pengambilan  partisipan  sebagai  sumber data  menggunakan  teknik  pengambilan purposive sampling. Teknik  untuk  menentukan  sumber  data adalah  teknik snowball. Teknik  pengumpulan informasi (data) yaitu: 1) observasi, 2) wawancara,  3)  dokumen,  alat-alat audiovisual sebagai  alat  bantu  pengumpulan  data.  Prosedur analisis  data  dilakukan  dengan  langkah  reduksi data, display data,  validasi  data,  kesimpulan  dan verifikasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan teknik data spriral.

## HASIL PENELITIAN
1. Kebijakan pendidikan Karakter
Visi  sekolah  di  SD  Tzu  Chi  merupakan gambaran  peran  lembaga  di  masa  depan  dan wujud komitmen bersama. Visi sekolah bersumber  pada  tiga  hal  yaitu  lingkungan  global, ajaran master Cheng  Yen,  tujuan  pendidikan nasional. Rumusan visi dan misi menggambarkan peran  sekolah  dalam  situasi  global.  Visi  SD Mutiara  Bangsa  disusun  sederhana,  jelas  serta mencerminkan  kondisi  empirik  sekolah  dan karakter  sekolah  mudah  dipahami.  Para  guru terbiasa  dengan  kondisi  keanekaragaman.  dan mendorong keterlibatan karena lebih realistis. Visi di  SDN  07  Jelambar  menekankan  pada  aspek- aspek  moralitas  dan  religius.  Hal  ini  disebabkan adanya dinamika lingkungan serta perubahan pada masyarakat urban yang cukup beragam mulai dari kebudayaan  maupun  latar  belakang  status  sosial ekonomi para peserta didik.
Perumusan  masalah  dalam  kebijakan pendidikan  karakter  di  SD  Tzu  Chi  melibatkan pihak  internal  dan  perwakilan  orang  tua  yang menjadi  sukarelawan  atau  bersedia  membantu penyelenggaraan  pendidikan  karakter  di  sekolah. Penetapan  kebijakan  dalam  pendidikan  karakter disesuaikan  dengan  visi  dan  misi,  pihak  yayasan dan  kantor  pusat  telah  merancang  sistem pengelolaan  sekolah  dan  rambu-rambu  dalam kebijakan pendidikan karakter. Alternatif kebijakan  pendidikan  karakter  disusun  secara sederhana  berdasarkan  skala  prioritas,  analisis relevansi dengan kegiatan utama yaitu pendidikan karakter  yang  mencerminkan  identitas  sebagai peserta  didik  yang  memiliki  pemahaman,  sikap hidup  dan  perilaku  seperti  ajaran master Cheng yen  yang  berwawasan  global.  Kegiatan  sebagai realisasi  kebijakan  pendidikan  karakter  cukup beragam  antara  lain  kegiatan  rutin,  spontan,  dan
keteladanan  yang  baik  di  dalam  kelas  maupun  di luar  kelas.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan tidak  terlepas  dari  peran  guru  serta  sistem  yang mendorong  motivasi  serta  komitmen  guru. Sumber daya yang tersedia menentukan bagaimana  implementasi  program  pendidikan karakter.
Pemantauan  hasil  kebijakan  tidak  hanya dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru, serta orang  tua  yang  menjadi  relawan  sekolah. Pemantauan  hasil  kebijakan  kepala  sekolah dilakukan  oleh  perwakilan  dari  kantor  pusat terutama  terkait  dengan  budaya  humanis  yang didoktrinkan, disosialisasikan kepada para peserta didik,  guru  maupun  para  orang  tua.  Pemantauan dilakukan  terhadap  tindakan  atau  perilaku  guru dalam  pelaksanaan  kebijakan,  respon  guru terhadap  kebijakan,  dukungan  orang  tua,  perilaku para peserta didik maupun dukungan kantor pusat terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Pelaksanaan evaluasi  kebijakan  pendidikan  karakter  ditujukan guna  memperoleh  perhatian  khusus  baik  dari pihak  kantor  pusat,  yayasan  serta  para  orangtua dan  didukung  oleh  sistem  pendidikan  karakter yang  sudah  mapan.  Hasil  evaluasi  disampaikan secara  nonformal    kepada  yayasan.  Hasil  formal evaluasi  kepada  kantor  pusat  dilakukan  oleh  tim unit jaminan mutu sebagai hasil audit.
Masalah-masalah dalam kebijakan pendidikan  karakter  di  SD  Mutiara  Bangsa diidentifikasi  dan  dicari  bersama  melalui  rapat formal  yang  diselenggarakan  sekolah.  Rapat melibatkan  kepala  sekolah,  beberapa  guru  senior di  lingkungan  yayasan  mulai  dari  tingkat  TK sampai  dengan  SMA/SMK  dan  pihak  yayasan. Untuk  kebijakan  pendidikan  masing-masing tingkat  disusun  berdasarkan  hasil  rapat  bersama. Formula  kebijakan  dalam  pendidikan  karakter dirumuskan  bersama  antara  kepala  sekolah,  guru senior.  Perkiraan  alternartif-alternatif  kebijakan tidak  dilakukan  dengan  menggunakan  sejumlah metode  baik  argumentasi  rasional  maupun berdasarkan  teknik  analisis  tertentu  dalam  upaya memperoleh  suatu  keyakinan  bahwa  pilihan kebijakan lebih baik dari yang lain (alasan pilihan rasionalitas).  Estimasi  hanya  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan sederhana yaitu dengan teknik brainstorming dan forum discussion group . Kegiatan  pendidikan  karakter  sebagai realisasi dari kebijakan pendidikan karakter antara lain memberikan pelajaran karakter di kelas sesuai dengan tema bulan dengan cara bercerita sebelum pelajaran  dimulai,  adanya  perayaan  hari  besar agama,  mendekorasi  ruangan  sesuai  dengan  hari- hari  besar  keagamaan  dan  ceramah  keagamaan sebagai  bentuk  toleransi.  Pada  dasarnya  setiap kegiatan ditujukan untuk mengembangkan
toleransi  terhadap  perbedaan  agama  dan  saling menghormati.  Kegiatan  pendidikan  karakter  yang diselenggarakan  di  kelas  tidak  ada  yang  khusus, kecuali  menempelkan  tulisan-tulisan  hasil  karya siswa kelas satu dan dua digantungkan di dinding kelas atau bagi kelas anak besar, tema-tema bulan karakter disampaikan 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
SD  Mutiara  bangsa  tidak  memiliki  unit, tim kerja atau lembaga yang memantau bagaimana  kebijakan  kepala  sekolah  dalam pendidikan  karakter.  Pemantauan  hasil-hasil kebijakan pendidikan karakter dilakukan bersama- sama tetapi tidak secara formal didokumentasikan hasil pemantauan tersebut.  Dari pemantauan yang dilakukan  baik  oleh  guru,  kepala  sekolah  di  SD Mutiara  Bangsa  terhadap  kinerja  kebijakan pendidikan karakter antara lain relevansi pemantauan  dengan  kebijakan,  pemantauan  fokus pada  tujuan  yaitu  peserta  didik  yang  memiliki karakter, pemantauan fokus pada perubahan pasca implementasi  kebijakan.  Pemantauan  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  pemeriksaan sosial. Kepala sekolah, guru, pihak yayasan secara eksplisit melakukan pemantauan terhadap hubungan  antara  masukan,  proses  dan  keluaran serta  dampak  dari  kebijakan  pendidikan  karakter. Pemantauan  dilakukan  mulai  dari  awal  sampai dengan  diterimanya  kebijakan  oleh  peserta  didik (dirasakan  oleh  para  peserta  didik).  Evaluasi dilakukan berdasarkan  hasil pemantauan  terhadap perubahan  yang  terjadi  dengan  adanya  kebijakan seperti  adanya  bulan  karakter,  perayaan  peristiwa keagamaan maupun pengembangkan pada pengajaran  dan  pembelajaran  untuk  menanamkan rasa toleransi terhadap perbedaan dan keanekaragaman.  Sifat  evaluasi  yang  dilakukan oleh  kepala  sekolah  maupun  para  guru  terhadap kebijakan  dalam  pendidikan  karakter  fokus  pada nilai kebijakan dan program.
Meskipun  tidak  secara  formal  dinyatakan dalam  bentuk  tertulis  kriteria  evaluasi  terhadap kebijakan,  pada  dasarnya  semua  sepakat  bahwa salah  satu  kriteria  evaluasi  kebijakan  pendidikan karakter  serta  program  yang  diselenggarakan adalah efektivitas kebijakan memecahkan masalah-masalah  pendidikan  karakter.  Kebijakan pendidikan karakter yang efektif dapat mempengaruhi  pembentukan  lulusan  SD  yang memiliki rasa toleransi tinggi terhadap keanekaragaman serta memiliki karakter.
Pendekatan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh kepala sekolah maupun guru dapat dikelompokkan berdasarkan asumsi yang mendasarinya  yaitu  ukuran  manfaat  atau  nilai akan terbukti dengan sendirinya apabila kebijakan yang  digulirkan  sekolah  efektif.  Salah  satu  cara
untuk  memastikan  bagaimana  kinerja  kebijakan adalah  dengan  menggunakan  pemeriksaan  sosial dengan  fokus  pada  kehidupan  sosial  di  sekolah terutama bagaimana perilaku  para peserta didik di sekolah  serta  bagaimana  respon  guru  dalam melaksanakan  kebijakan  kepala  sekolah.  Evaluasi semu  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  cukup terbatas.  Hal  ini  disebabkan  adanya  kesibukan serta kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan  kurikulum.  Informasi  hasil-hasil evaluasi kebijakan hanya disebarkan dan dikomunikasikan  secara  terbatas  dalam  bentuk lisan.
Pencarian  Masalah  ( problem  solving search )  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan peran  kepala  sekolah  yang  dominan.    Identifikasi dan  pencarian  masalah  dilakukan  agar  kebijakan pendidikan  karakter  dapat  berjalan  secara  efektif SDN  07  Jelambar.    Estimasi  adalah  perkiraan- perkiraan yang disusun berdasarkan hasil perumusan  masalah  serta  identifikasi  kebutuhan para  peserta  didik.  Estimasi  formula  kebijakan disusun  berdasarkan  informasi  hasil  perumusan masalah yang relevan.
Kegiatan pendukung sebagai realisasi dari kebijakan kepala sekolah adalah kegiatan ekstrakulikuler pramuka dan marawis.
Pelaksanaan  kebijakan  mendapatkan  pengawasan dan  supervisi  langsung  dari  sekolah.  Kegiatan yang  menjadi  sarana  untuk  pendidikan  karakter adalah  kegiatan  pramuka  dan  marawis  serta tausiyah dengan  mengundang  ustad  untuk memberikan  ceramahnya  secara  rutin  di  sekolah. Di SDN 07 Jelambar tidak ada lembaga  atau unit penjaminan  mutu  dalam  pendidikan  karakter. Setiap  individu  seperti  guru  atau  kepala  sekolah berperan sebagai penjamin pelaksanaan pendidikan  karakter.  Kepala  sekolah  menyatakan bahwa tidak ada lembaga khusus untuk menjamin pendidikan,  guru  dan  kepala  sekolah  hanya mengoptimalkan  kegiatan  pramuka  dan  marawis yang  diselenggarakan  setelah  jam  pelajaran  usai serta  bantuan  program  gratis  pendidikan  karakter yang  diselenggarakan  di  Cimacan.  Kebijakan kepala sekolah untuk mengoptimalkan pembelajaran  baik  di  kelas  maupun  di  luar  jam pelajaran  mendapatkan  respon  positif  baik  dari guru maupun para orang tua.
Pemantauan  hasil-hasil  kebijakan  tentang kegiatan  ekstrakulikuler  sebagai  salah  satu kegiatan  pendidikan  karakter, tausiyah rutin maupun  kegiatan  perayaan  keagamaan  belum sepenuhnya  dilakukan  sebagai  kegiatanm  formal yang  didokumentasikan  sebagai  informasi  tertulis untuk  evaluasi  kebijakan.    Hasil  pemantauan menunjukkan bahwa dari aspek masukan anggaran  masih  lemah,  sistem  informasi  belum
menjadi  sumber  daya  yang  dioptimalkan,  sumber daya  sosial  seperti  kemnitraan  dan  partisipasi masih  perlu  ditingkatkan.  Pada  level  proses  para guru  telah  menunjukan  kepatuhan  dan  proses sesesuai  dengan  tujuan  meskipun  perlu  perbaikan terutama  dari  waktu  pelaksanaan  yang  terhambat masalah  seperti  banjir.  Penetapan  tujuan  dinilai rasional, spesifik dengan target waktu yang jelas.
Evaluasi dilakukan berdasarkan informasi hasil pemantauan yang dilakukan secara nonformal  oleh  kepala  sekolah  maupun  guru Pembina.  Seperti  halnya  sekolah  lain  yang melakukan  evaluasi,  kepala  sekolah  di  SDN  07 Jelambar  fokus  pada  evaluasi  nilai  yaitu bagaimana manfaat pendidikan yang dialami  oleh para  peserta  didik  dengan  adanya  kebijakan kepala sekolah dalam pendidikan karakter
Beberapa  kriteria  yang  ditetapkan  oleh sekolah  untuk  menggambarkan  kinerja  kebijakan kepala  sekolah  yaitu  bagaimana  efektivitas kebijakan  serta  efisiensi.  Ditinjau  dari  aspek efektivitas kebijakan, baik kepala sekolah maupun guru  menilai  bahwa  pencapaian  saat  ini  cukup memuaskan seperti adanya peningkatkan partisipasi  peserta  didik  yang  mengikuti  kegiatan ekstrakulikuler, peningkatan jumlah peserta pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  pihak yayasan,  rutinitas tausiyah yang  semakin  baik. Hasil  dari  kebijakan  tersebut  yaitu  menurunnya angka  kenakalan  peserta  didik  di  sekolah.  Tidak ada  peserta  didik  yang  dikembalikan  kepada orang  tua  selama  empat  tahun  terakhir  yang disebabkan  oleh  kenakalan  atau  pelanggaran  lain yang  dianggap  cukup  berat  misalnya  tawuran. Ditinjau  dari  efisiensi  alokasi  sumber  daya pelaksanaan kegiatan baik kepala sekolah maupun guru  menilai  usaha  yang  dilakukan  lebih  rendah nilainya  dibandingkan  dengan  pencapaian  yaitu perubahan  sikap  dan  perilaku  siswa  yang  lebih berkarakter  serta  kondisi  sekolah  yang  semakin kondusif.
Pendekatan yang dilakukan oleh guru dan kepala  sekolah  dalam  mengevaluasi  hasil-hasil kebijakan  cukup  beragam.  Kepala  sekolah melakukan  evaluasi  semu  terhadap  kinerja kebijakan  pendidikan  karakter.  Informasi  hasil evaluasi  kinerja  kebijakan  tidak  disebarkan  baik kepada  instansi  terkait  maupun  para  orang  tua. Kepala  sekolah  hanya  mengkomunikasikan  hasil- hasil  evaluasi  dengan  para  guru  di  sekolah. Tujuan  penyebaran  informasi  adalah  untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan komitmen  dan  tangungg  jawab  guru  terhadap pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan bersama- sama.

## 2. Program dan Implementasi
Sekolah  Tzu  Chi  adalah  sekolah  untuk kalangan  menengah  ke  atas.  Anggaran  tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan  karakter.  Salah  satu  kendala  dalam SDM  adalah  kualitas  kepribadian  guru  sebagai tenaga  pendidik.  Sekolah  harus  memastikan bahwa  para  peserta  didik  belajar  bersama  guru yang  tepat  dan  sesuai  dengan  harapan.  Oleh karena  itu,  untuk  menjamin  mutu  guru,  sekolah hanya  menerima  guru-guru  yang  telah  memenuhi kualifikasi  terutama  dalam  soal  bahasa  dan pemahamannya tentang pendidikan. Implementasi program pendidikan karakter di Sekolah Tzu  Chi, selain  memiliki  jam  pelajaran  khusus  di  setiap kelas  setiap  minggunya  juga  ada  kegiatan  yang sifatnya spontan dan hasil kreativitas guru
Keberhasilan  program  pendidikan  karakter maupun kegiatan penunjang akan berhasil dengan adanya  sumber  daya  yang  memadai  baik  dari aspek  anggaran,  SDM,  sistem,  kerjasama  antara guru  dengan  kepala  sekolah,  kerjasama  guru dengan  unit  penjaminan  mutu.  Salah  satu  sumber daya  yang  dioptimalkan  oleh  sekolah  adalah kerjasama antara sekolah dengan orang tua
Struktur organisasi dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter  di  SD  Tzu Chi menunjukkan bahwa struktur organisasi lebih mapan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerangka kerja  dalam  struktur  organisasi  tersebut.  Fungsi kepala sekolah, guru, koordinator budaya humanis,  unit  penjaminan  mutu  yang  dibentuk dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan  karakter  kepada  pusat  secara  jelas dinyatakan dalam struktur tersebut. Rencana kerja untuk menyelenggarakan pendidikan karakter dan penekanan  budaya  humanis  sesuai  dengan  ajaran master Cheng  Yen.  Pembagian  tugas  dan wewenang dalam implementasi kebijakan terutama  pada  program  yang  telah  diagendakan seperti kegiatan pendidikan budaya humanis yang mencakup  upacara  minum  teh,  kelas  merangkai bunga, kelas kaligrafi dan kelas pembelajaran kata perenungan master Cheng Yen.
Sistem informasi kebijakan diakui memang  masih  belum  optimal  digunakan  sebagai upaya membangun kesepahaman dalam kebijakan.  Segala  hal  yang  menyangkut  aspek- aspek  internal  dan  eksternal  yang  berupa informasi  dan  data  belum  disajikan  dalam  sistem informasi  tersebut.  Sekolah  dilengkapi  dengan wide area network yaitu jaringan jaringan koneksi antar  berbagai  sekolah  yang  tergabung  dalam yayasan  serta  pihak  kantor  pusat.  Cabang-cabang sekolah di seluruh dunia yang mengajarkan ajaran master Cheng  Yeng  memiliki  jaringan  di  seluruh dunia.
Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan  karakter  di  sekolah  Mutiara  Bangsa dipengaruhi  oleh  beragam  faktor  seperti  SDM pengelola pendidikan karakter, pelaksana maupun dukungan  sumber  daya  baik  anggaran  maupun keterlibatan orang tua. Anggaran untuk kebutuhan sekolah sudah disusun sebelum awal tahun ajaran baru.  Usulan  pengadaan  anggaran  atau  perbaikan pada  fasilitas  belajar  sudah  termasuk  pendidikan karakter diajukan pada tahun ajaran baru. Sampai saat  ini,  sekolah  belum  ada  anggaran  khusus untuk  pendidikan  karakter.  Penyelenggaraan pendidikan  seperti  perayaan  hari  besar,  bulan karakter  yang  diikuti  dengan  penyampaian  cerita tentang  karakter,  pelatihan  bagi  guru  dan  staf belum  memiliki  sistem  dokumentasi.  Proses komunikasi  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan pendidikan  karakter  diantara  guru  dan  kepala sekolah  lebih  bersifat  nonformal.  Dukungan fasilitas  menurut  kepala  sekolah  cukup  memadai. Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  anggaran  yang tersedia  mencukupi  kebutuhan  anggaran  dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.
Proses penyelenggaraan pendidikan karakter  tidak  memerlukan  prosedur  yang  rumit. Kepala sekolah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Pihak  yayasan melakukan  pengawasan  dari  sisi  anggaran walaupun  tidak  secara  rutin  dilakukan.  Anggaran yang  cukup  besar  hanya  dari  pelatihan  yang diselenggarakan sekolah. Proses pengorganisasian pekerjaan  sudah  menjadi  rutinitas.  Pembagian kerja hanya dilakukan diantara para guru dan wali kelas. Guru bertanggung jawab terhadap kegiatannya  masing-masing  dan  menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala  sekolah secara  lisan.  Belum  ada  dukungan  struktur organisasi  yang  menjelaskan  tentang  prosedur pertanggungjawaban,  maupun  pembagian  tugas dan  pekerjaan  dalam  pengelolaan  pendidikan karakter.
Dukungan sistem informasi dalam kebijakan  sebagai  upaya  untuk  membangun kesepahaman  mengenai  kebijakan  terutama  pada tingkat  operasional  sangat  diperlukan.  Informasi tidak  hanya  diperlukan  tetapi  perlu  dikendalikan. Dalam praktiknya  sistem pengendalian infiormasi belum berjalan di SD Mutiara Bangsa. Belum ada dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang sistematis.  Biasanya  para  guru  memperoleh informasi dari rapat atau pertemuan di sekolah.
Anggaran  di  SDN  07  Jelambar  untuk pengelolaan  pendidikan  karakter  secara  khusus belum  ada.  Sebagai  sekolah  negeri  yang  tidak memungut  biaya  alias  gratis  maka  dukungan anggaran  untuk  mendukung  kegiatan  utama  tidak
memperoleh  anggaran.  Hal  ini  seperti  dinyatakan oleh  kepala  sekolah  bahwa  sekolah  tidak memungut  biaya  kepada  para  peserta  didik termasuk  dalam  penyelenggaraan  pendidikan karakter.  Anggaran  untuk  pendidikan  karakter seperti tausiyah dari  kantong  pribadi  kepala sekolah. Untuk pelatihan di Cimacan peserta tidak dipungut biaya dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak  yayasan.  Sekolah  memiliki  12  jumlah  guru dan  delapan  diantaranya  telah  memiliki  sertifikat sebagai  guru  professional.  Guru  yang  ada  di sekolah  memiliki  kompetensi  dan  kemampuan untuk menghadapi siswa yang bermasalah.
Sekolah  tidak  memiliki  persiapan  khusus untuk menyelenggarakan pendidikan karakter atau mengelola  kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan dengan pramuka maupun marawis. Pada tahun ini, memang  kegiatan  marawis  terus  digalakkan karena  para  siswa  yang  mengikuti  kegiatan tersebut  memiliki  perangai  yang  baik.  Para  orang tua  pada  umumnya  memberikan  dukungan terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  berdampak positif  bagi  perkembangan  perilaku  anak.  Para guru  bekerjasama  dengan  orang  tua  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  anak  seperti bolos  atau  tidak  mengerjakan  tugas  secara berturut-turut.
Implementasi program pendidikan karakter  akan  berhasil  dengan  adanya  dukungan SDM,  Anggaran,  sistem  pengelolaan  pendidikan karakter,  dukungan  struktur  organisasi  yang menggambarkan bagaimana pengorganisasian pekerjaan  serta  pembagiannya,  sarana  prasarana serta kondisi lingkungan yang kondusif. Penyelengaraan  kegiatan  tidak  didukung  oleh ketersediaan  sumber–sumber  daya  Keuangan, sistem,  teknologi  dan  informasi.  Sekolah  hanya memiliki  sumber  daya  seperti  SDM  dan kerjasama  dengan  pihak-pihak  penyelenggara pendidikan  karakter  seperti  yayasan.Sekolah memperoleh dukungan dari partisipasi masyarakat.  Sekolah tidak memperoleh dukungan anggaran khusus dalam pelaksanaan program.
Hasil  observasi  dan  studi  dokumentasi diketahui  bahwa  untuk  pelaksanaan  sistem manajemen  pendidikan  karakter  sekolah  tidak memiliki  struktur  organisasi  tersendiri  atau terintegrasi  dengan  struktur  yang  ada  dengan menambahkan tugas dan tanggung jawab individu dalam  sistem  manajemen  karakter.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  pembagian  kerja  secara struktural  belum  ada.  Kepala  sekolah  sebagai penanggung  jawab  hanya  membagi  pekerjaan antara  guru  pembina  kegiatan  dengan  kepala sekolah  sebagai  pengawas.  Tidak  ada  pembagian pekerjaan secara detail apalagi pembagian sumber daya.  Guru  pembina  kegiatan  ekstrakulikuler
memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan  sampai  dengan  evaluasi  kegiatan. Proses  pertanggungjawaban  belum  dilakukan secara formal evaluasi setiap kegiatan disampaikan secara lisan oleh guru kepada kepala sekolah.  Dokumen  kegiatan  hanya  menunjukkan jumlah  siswa  yang  ikut  serta  siapa  pembinanya dan apa saja kegiatan yang diselenggarakan.
Dalam  implementasi  program  pendidikan karakter  belum  ada  dukungan  struktur  organisasi artinya  1)  secara  formal  tidak  ada  pembagian kerja  untuk  mencapai  tujuan,  pembagian  kerja dilakukan  secara  informal,  2)  pengelompokan pekerjaan  dilakukan  secara  sederhana  dimana pekerjaan dikelompokan sebagai pekerjaan pengelolaan dan pembinaan/pengawasan kegiatan. Fungsi  pengelolaan  dilakukan  oleh  guru  dan fungsi  pengawasan  serta  pembinaan  dilakukan oleh  kepala  sekolah,  3)  hubungan  antar  bagian yang  menjelaskan  rantai  komando  hanya  dari kepala  sekolah  kepada  guru  termasuk  pengelola kegiatan ekstrakulikuler serta tanggungjawab guru hanya  kepada  kepala  sekolah,  4)  Koordinasi setelah pekerjaan dibagikan dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pendidikan karakter agar tujuan tercapai.
3. Permasalahan dalam Sistem Pendidikan

## Karakter
Di  SD  Tzu  Chi,  anggaran,  SDM  serta sistem tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter.  Dukungan orang tua siswa cukup tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar. Sistem informasi  digunakan  untuk  komunikasi  antar cabang sekolah-sekolah Tzu Chi di seluruh dunia, berbagi pengalaman praktik-praktik penyelenggaraan  pendidikan  karakter  terbaik, pemecahan  masalah  serta  bagaimana  guru mengedukasi  dan  melakukan self  assessment untuk  perbaikan.  Implementasi  dan  dukungan sistem informasi  terus dilakukan oleh sekolah. Di sekolah  Tzu  Chi,  fungsi  riset  dan  pengembangan masih  terbatas  sebagai  referensi  bagi  guru  untuk memperbaiki praktik. Mengenai pendidikan karakter,  riset  dan  pengembangan  pendidikan karakter  dalam  perspektif  ilmu  pengetahuan belum banyak dilakukan.
Keterbatasan kualitas SDM dalam melakukan  riset  tidak  hanya  terjadi  di  sekolah- sekolah lain. SD Mutiara Bangsa adalah salah satu sekolah  yang  memiliki  keterbatasan  dalam melakukan  penelitian  dan  pengembangan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter.  Belum  ada riset-riset yang dilakukan terhadap penyelenggaraan  pendidikan  karakter  di  sekolah tersebut.  Orientasi  riset  belum  mendukung
pengembangan praktik-praktik pendidikan karakter di sekolah
Anggaran  menjadi  salah  satu  kendala yang  dihadapi  oleh  SDN  07  Jelambar.  Lemahnya dukungan  anggaran  tidak  serta  merta  membuat pelaksanaan  pendidikan  karakter  terhambat.  Hal ini  seperti  disampaikan  oleh  salah  satu  guru bahwa  proses  belajar  karakter  bisa  dikreasikan dengan kegiatan estrakulikuler dan pelaksanaannya memang butuh komitmen. Sekolah sebenarnya mengalami kesulitan anggaran dalam pelaksanaan upaya-upaya pengembangan  pendidikan  karakter  karena  tidak ada alokasi khusus yang disusun.
Di  SDN  07  Jelambar,  sistem  informasi belum  berjalan.  Sekolah  selama  ini  hanya mengandalkan data-data seperti jumlah kenakalan peserta,  jumlah  peserta  didik,  hasil  analisis terhadap  kondisi  lingkungan,  jumlah  guru,  data mengenai sarana prasarana dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter.  Belum  ada pengelolaan  data-data  yang  ditujukan  untuk kepentingan  perencanaan  sistem  manajemen pendidikan karakter. Pertimbangan seperti sumber data  yang  relevan,  bagian  yang  bertugas  dan mengolah  data,  teknologi  atau  alat  bantu  proses pengolahan  data  menjadi  informasi  belum menjadi  perhatian  sekolah.  Untuk  riset  dan pengembangannya memang tidak banyak dilakukan  oleh  para  guru.  Sebagian  besar  PTK yang  dilakukan  oleh  guru  belum  ditujukan  untuk perbaikan pada praktik-praktik pendidikan karakter  di  sekolah.  Hal  ini  disebabakan rendahnya  kualitas  SDM  /Guru  yang  mampu melakukan penelitian tentang pendidikan karakter.

## 4. Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  dalam Pendidikan Karakter
Berdasarkan  hasil  studi  dokumenatsi mengenai  program-proram  pendidikan serta agenda  pendidikan  SD  Tzu  Chi  diketahui  bahwa program  berubah  setiap  tahun.  Keputusan  usulan program  berada  di  kepala  sekolah  dan  keputusan program  ada  di  pihak  kantor  pusat.  Selama  ini, sepanjang  kegiatan  atau  program  memiliki argumentasi relevansi dengan pendidikan karakter dan  sebagai  bagian  dari  berkembangnya  budaya humanis,  program  tersebut  disetujui.  Dilihat  dari jumlah dan tujuan, program pada tahun 2015 lebih spesifik  dan  tujuan  lebih  jelas  ( Clarity  Program ), mendorong  keterlibatan  orang  tua  dan  program lebih  variatif.  Pengembangan  program  diikuti dengan pengembangan penjaminan mutu oleh tim penjamin mutu sekolah. Sekolah mengembangkan kualitas  program  dari  mulai input seperti anggaran,  dukungan  orang  tua  maupun  pihak yayasan,  perhatian  dan  motivasi  para  siswa. Sekolah  mengembangkan  kualitas  pada  proses
pelaksanaan  kegiatan  seperti  kualitas  dalam pengorganisasian program, peningkatan komitmen  partisipasi  aktif  guru  dalam  proses, peningkatan  ketertarikan  dan  keterlibatan  siswa serta  bagaimana  orang  tua  terlibat  dalam  proses tersebut.
Penjamin  mutu  didatangkan  langsung  dari kantor  pusat  di  Taiwan  dan  bekerja  sama  dengan kepala  sekolah  untuk  penjaminan  mutu.  Unit penjamin  mutu  bertanggungjawab  kepada  kantor pusat  dan  merupakan  unit  penjamin  mutu  untuk cabang  Jakarta.  Unit  penjamin  mutu  terdiri  dari SDM  yang  sangat  memahami  bagaimana  mutu dan  ajaran master Cheng  Yen.  Koordinasi  dan komunikasi  antara  pengambil  kebijakan  dengan unit  penjamin  mutu  dilakukan  secara  formal. Hasil audit disampaikan  kepada  kepala  sekolah untuk tindakan korektif dan untuk temuan-temuan yang  bersifat  prinsip  dan  dapat  menghambat proses  penyelenggaraan  pendidikan  biasanya dikonsultasikan  dengan  kantor  pusat  dan  yayasan untuk  tindakan  selanjutnya.  Unit  penjamin  mutu di  sekolah  Tzu  Chi  memiliki  fungsi  dan wewenang  untuk  menjaga  agar  penyelenggaraan pendidikan  karakter  tetap  berada  pada  tujuannya serta  berada  pada  batas  toleransi  kriteria  yang telah  ditetapkan  serta  mengajukan  rekomendasi untuk  tindakan  korektif.  Unit  penjamin  mutu merumuskan konsep penjaminan mutu pendidikan karakter,  perbaikan  serta  menjamin  bahwa  setiap kegiatan  memiliki  standar  mutu  yang  telah ditetapkan. Unit penjaminan mutu adalah institusi fungsional  yang  bertugas  untuk  mendukung kegiatan  pendidikan  karakter  di  sekolah  dalam memberikan  jaminan  kulitas  kepada  pelanggan. Unit  penjaminan  mutu  di  SD  Tzu  Chi  memiliki tugas  membantu  kepala  sekolah  mengembangkan konsep penjaminan mutu serta sistem dokumentasi  kegiatan  pendidikan  karakter  baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Unit penjamin  mutu  mengkoordinir  pelaksanaan  dan pengawasan  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan karakter  serta  melaporkan  kegiatan  tersebut kepada kantor pusat secara berkala.
Unit  penjamin  mutu  pendidikan  karakter menggunakan hasil audit internal penyelenggaraan pendidikan karakter untuk menerapkan  sistem  kewaspadaan  lebih  awal  serta memberikan  supervisi  dan  pelatihan  yang  terkait dengan  penjaminan  mutu  terhadap  para  guru  dan staf.  Kegiatan  dan  program  yang  terkait  dengan pendidikan karakter menujadi tugas unit penjaminan mutu di sekolah.
Di  SD  Mutiara  bangsa  maupun  SDN  07 Jelambar tidak ada  unit penjaminan mutu internal yang dilakukan. Penjaminan mutu hanya mengacu pada  standar  mutu  lulusan  yang  dikeluarkan  oleh
pemerintah. SD Mutiara Bangsa maupun SDN 07 Jelambar  tidak  memiliki  sistem  penjaminan  mutu internal secara formal. Guru, kepala sekolah, para staf serta kredibilitas sekolah adalah variabel yang menjamin  bahwa  sekolah  memiliki  karakteristik yang  berbeda  terutama  dari  aspek  pendidikan karakter yang sangat toleran terhadap keanekaragaman. Persyaratan umum dan
persyaratan  dokumentasi  yang  menggambarkan pernyataan  tentang  kebijakan  mutu  dalam pendidikan  karakter  belum  didukung oleh panduan kualitas, prosedur tertulis dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter  maupun dokumen-dokumen yang diperlukan guna menjamin mutu. Dokumen yang menyatakan hasil pendidikan karakter masih bersifat umum.

## PEMBAHASAN
Visi adalah gambaran peran lembaga atau organisasi  di  masa  depan.  Ditinjau  dari  visi  dan misi sekolah  ketiga sekolah  tersebut merumuskan visi  dengan  tepat.  Visi  tersebut  menjadi  landasan utama  dalam  menyusun  kebijakan  pendidikan karakter.  Visi  SD  Mutiara  Bangsa  adalah menciptakan  siswa  yang  cerdas,  kreatif,  mandiri dan bijaksana. Visi SDN Jelambar 07 adalah jujur, disiplin,  bertakwa  dan  berprestasi  sedangkan  Visi SD  Tzu  Chi    adalah  terwujudnya  peserta  didik yang  beriman,  cerdas,  terampil  dan  berwawasan global.  Persamaan  ketiga  visi  tersebut  adalah tentang bagaimana peran lembaga untuk menghasilkan  para  peserta  didik  dan  bagaimana kegiatan  untuk  mewujudkan  peserta  didik  yang sesuai  dengan  harapan.  Visi  dan  misi  identitas sekolah  dan  pemahamannya  tentang  masa  depan. Sebagai  sebuah  sistem  sosial  yang  terbuka, sekolah  Tzu  Chi  dipandang  lebih  siap  untuk menghadapi globalisasi atau era masyarakat bebas ASEAN  artinya  visi  yang  dinyatakan  lebih visioner.
Pernyataan  visi  dari  ketiga  sekolah tersebut  tampak  jelas  menunjukan  bagaimana karakteristik lembaga. Visi cukup jelas dan mudah dipahami. Pernyataan visi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh  Blanchard dan  Stoner (2004,  hlm  21)  bahwa  visi  yang  jelas  merupakan salah  satu  indikator  keberhasilan  lembaga. Pernyataan visi akan berimplikasi pada sistem tata kelola pencapaian tujuan serta bagaimana perilaku anggota  organisasi  diarahkan.  Pernyataan  visi sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Sallis (2005,  hlm.119)  bahwa  visi  akan  mengarahkan lembaga  dan  memberikan  makna  apa  peran  yang diinginkan  oleh  lembaga  di  masa  depan.  Ditinjau dari  peran  lembaga,  dalam  visi  dari  tiga  SD tersebut  tidak  secara  explisit  menyatakan  peran lembaga.    Namun  ditinjau  dari  tujuan  keberadaan lembaga, visi sekolah cukup jelas yaitu menghasilkan  peserta  didik  yang  sesuai  harapan. Fokus dari visi tersebut adalah peserta didik.
Proses  kebijakan  kepala  sekolah  dalam kaitannya  dengan  pendidikan  karakter  salah  satu faktor  utama  dalam  perumusan  kebijakan  adalah identifikasi masalah-masalah dalam fokus
kebijakan  antara  lain  masalah  sub  sistem pendukung kebijakan yaitu 1) belum ada tim kerja yang  bertugas  merumuskan  kebijakan,  2)  belum adanya  lembaga  atau  sistem  yang  menjamin bahwa  kebijakan  dilaksanakan  sesuai  dengan tujuan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Paudel (2009,  hlm.39)  yang  menjelaskan  bahwa  dua faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan adalah  kapasitas  dan  kemauan  politik  yang tertuang  dalam  kebijakan  untuk  memecahkan masalah.  Kapasitas  dapat  dilihat  dari  kemampuan untuk  melaksanakan  tahapan  dalam  perumusan kebijakan  dan  kemauan  dapat  dilihat  dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.
Kegiatan-kegiatan  yang  diselenggarakan di  sekolah  merupakan  implikasi  dari  adanya kebijakan  kepala  sekolah  untuk  mewujudkan proses pendidikan karakter yang efektif. Keberhasilan  kegiatan  sebagai  realisasi  kebijakan pendidikan  karakter  tidak  terlepas  dari  adanya kemauan politik serta kapasitas untuk merealisasikan kebijakan. Kegiatan disusun berdasarkan  hasil  identifikasi  internal  dan eksternal  sekolah  termasuk  bagaimana  dukungan para  orang  tua  terhadap  program-program  yang bertujuan  untuk  memberikan  pendidikan  kepada para peserta didik. Kegiatan tersebut memerlukan dukungan  anggaran  maupun  sumber  daya  sosial yang diperlukan untuk mendukung pengorganisasian dan pembagian kerja. Salah satu faktor penting yang mendukung sekaligus menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter adalah budaya.  Budaya  dapat  menghambat  sekaligus dapat  mendorong  meningkatnya  komitmen  serta membangun  kemantapan  sistem  sosial  dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Sub budaya pada  masing-masing  unit  kerja  baik  di  tingkat kelas  enam  atau  satu  berbeda.  Sub  budaya  yang berbeda  antar  tingkatan  dalam  penyelenggaraan pendidikan karakter dapat menghambat bagaimana sebuah kegiatan dilaksanakan. Sekolah  perlu  mengoptimalkan  bagaimana  ide, keyakinan atau pemikiran bersama tumbuh dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter.  Kesamaan ide pendapat atau pemikiran dalam
menyelenggarakan  program  yang  menunjang kegiatan  memberikan  rasa  mantap  secara  sosial baik individu dalam organisasi.
Lemahnya riset dan pengembangan konsep-konsep  pendidikan  karakter  di  sekolah menjadikan  praktik-praktik  sulit  berkembang. Hasil  riset  dan  pengembangkan  konsep-konsep tentang  pendidikan  karakter  di  ketiga  sekolah tersebut belum optimal. Kondisi tersebut menghambat  perkembangan  pada  praktik-praktik pendidikan  karakter  di  sekolah.  Guru  jarang melakukan refleksi kritis baik terhadap pencapaian  pendidikan  karakter  maupun  terhadap proses  dengan  cara  karya  ilmiah.  Keterbatasan guru  dalam  memahami  konsep-konsep  dalam pendidikan  karakter  atau  lemahnya  pemahaman model-model pengembangan kegiatan yang berhubungan  dengan  pendidikan  karakter  akan menghambat  perkembangan  praktik.  Riset  yang terarah  dan  dikembangkan  baik  oleh  sekolah maupun  atas  inisiatif  guru  akan  mendorong meningkatnya pemahaman guru tentang bagaimana pendidikan karakter maupun penyelenggaraannya. Pentingnya riset dan pengembangan  dinyatakan  oleh  Berkowitz  dan Bustamante  (2013,  hlm.7)  bahwa  para  pendidik dan  pengambil  keputusan  harus  memahami  teori dan memiliki akses terhadap sumber-sumber ilmu yang  berkaitan  dengan  pengembangan  dan pembelajaran  siswa  termasuk  dalam  pendidikan karakter.  Hasil-hasil  riset  dapat  digunakan  untuk mendukung  kebijakan  pendidikan  karakter  di sekolah  dan  dampaknya  terhadap  keberhasilan pendidikan karakter.
Sistem  informasi  perlu  dioptimalkan  oleh sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Fungsi sistem informasi dapat digunakan untuk  mendorong  riset  dan  pengembangan. Kemudahan  guru  dalam  mengakses  sumber- sumber  belajar  dapat  memberikan  motivasi  dan kesempatan lebih luas bagi guru untuk mengembangkan  kemampuannya  baik  dalam  hal teori  maupun  praktik-praktik  pendidikan  karakter terbaik  serta  melakukan benchmarkin g.  Informasi yang  tersedia  di  internet  dapat  dijadikan  sebagai salah  satu  referensi  untuk  mengembangkan praktik-praktik pendidikan karakter.
Perkembangan  dan  evolusi  teknologi komunikasi telah mempermudah pengorganisasian  sistem  informasi  menjadi  lebih efektif  dan  efisien.  Proses  pengiriman  informasi yang  cepat  termasuk  dalam  dunia  pendidikan dapat  dilakukan  hanya  dengan  meyusun  sistem jaringan  lokal  ( local  area  network )  atau memperoleh informasi dengan mengakses internet.  Informasi  yang  mudah  diakses  dan bermutu  merupakan  sarana  untuk  mendukung
struktur  kelembagaan  dalam  menjamin  sistem mutu. Informasi tentang mutu dalam penyelenggaraan pendidikan karakter serta dokumentasi  praktik-praktik  pendidikan  karakter terbaik  dapat  dikumpulkan,  disimpan,  diolah  dan dipertukarkan  informasi  sehingga  memungkinkan untuk  terjadinya  persamaan  persepsi  dan  atau tindakan  yang  sesuai  dengan  tujuan  untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bermutu.
Sistem  jaminan  mutu  dalam  pendidikan karakter  merupakan  sistem  yang  disusun  dari dalil-dalil  sebagai  rangkaian  yang  terpadu  dalam sistem  pendidikan  karakter.  Jaminan  mutu pendidikan karakter sesuai dengan hasil penelitian mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter  seperti dapat  dilihat  dari  praktik  penjaminan  mutu  di sekolah Tzu Chi.
Pentingnya  suatu  standar  mutu  dalam penyelenggaraan pendidikan karakter telah dinyatakan  oleh  para  ahli  termasuk  Williams (2010)  yang  menegaskan  bahwa  perlunya  suatu standar kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan  karakter  yang  terintegrasi.  Standar tersebut  antara  lain  nilai  dan  karakter  yang dirumuskan berdasarkan kesepakatan dan menunjukan seberapa baik  kah  nilai-nilai tersebut menjadi  dasar  dalam  pengambilan  kebijakan. Artinya  bahwa  sekolah  memiliki  landasan  nilai yang  disepakati  bersama  dan  berfungsi  sebagai penjamin  mutu  dalam  kegiatan  pendidikan karakter
Keberadaan  Sistem  penjaminan  mutu internal  akan  mengarahkan  perbaikan  secara berkelanjutan  baik  secara  organisasi  maupun individu. Lembaga akan terarah dalam melakukan evaluasi  diri  dan  refleksi  terhadap  kualitas  pada penyelenggaraan pendidikan karakter. Fungsi dari penjaminan  mutu  yang  disampaikan  Yonezawa (2002)  masih  relevan  dengan  kondisi  saat  ini, bahwa  keberadaan  sistem  penjaminan  mutu  akan mengarahkan  keberhasilan  untuk  bersaing  di tengah kompetesi global termasuk dalam pendidikan.  Keberadaan  sistem  penjaminan  mutu akan  memastikan  terjadinya  penilaian  diri  dan refleksi  sebagai  kegiatan  untuk  melakukan perbaikan  pada  setiap  pencapaian  mutu.  Sistem penjaminan mutu akan meningkatkan keterlibatan anggota organisasi, partisipasi untuk menyelenggarakan  kegiatan  belajar  pendidikan karakter bermutu.
Keberadaan sistem penjamin mutu memberikan  dampak  positif  seperti  ditemukan  di SD  Tzu  Chi.  Kondisi  tersebut  sejalan  dengan pernyataan Pitt (2014, hlm 3) bahwa: ‘its purpose is  a  desire  to  support  management  to  improve operational, and ultimately organizational,
outcomes”. Tujuan dari adanya sistem penjaminan  mutu  adalah  memastikan  bahwa setiap  proses  sesuai  dengan  standar  dan  tujuan. Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  Purushothama (2010,  hlm  59)  bahwa  sistem  penjamin  mutu internal  sebagai  sebuah  proses  untuk  memastikan kesesuaian  spesifikasi  dengan  kualitas  standar. Ketiadaan sistem penjaminan mutu yang dibuktikan  dengan  adanya  lembaga  penjamin, SDM,  produk  seperti  manual  mutu  yang  berisi konsep mutu mengurangi kualitas pada pencapaian  tujuan.  Sistem  mutu  diadakan  guna memastikan  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan karakter sesuai dengan harapan para pelanggannya. Kondisi dan realita dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter  kontra produktif  dengan  harapan.  Hanya  sebagian  kecil sekolah  yang  memiliki  sistem  penjaminan  mutu internal dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.
Jaminan mutu sebagai sistem mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan serta bagaimana
pengorganisasian propgram-program atau kegiatan  dalam  pendidikan  karakter.  Setiap kegiatan dalam penyelenggaran pendidikan karakter memiliki standar mutu. Berdasarkan hasil penelitian  maka  dapat  dirumuskan  dalil  tentang jaminan mutu pendidikan karakter adalah semakin tinggi  jaminan  mutu  dalam  pendidikan  karakter maka  semakin  tinggi  tingkat  kualitas  dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter.  Tanpa adanya  sistem  penjaminan  mutu  secara  internal maka  sulit  untuk  menyatakan  bahwa  sekolah memiliki  kegiatan-kegiatan  pendidikan  karkter yang  terukur  dan  memiliki  mutu.  Hal  ini  seperti
disampaikan Ng (2007, hlm.237) yang menjelaskan  penjaminan  mutu  terkait  dengan akuntabilitas, standar kinerja dan sekolah.
Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karakter  seperti  dinyatakan  oleh  Bahm  (2012, hlm.7)  tidak  hanya  dapat  dilihat  dari  adanya keterlibatan  sekolah  namun  seluruh stakeholder sekolah.  Artinya  pendidikan  karakter  yang terjamin  adalah  pada  saat  sistem  pendidikan tersebut  melibatkan  seluruh stakeholder dalam mempersiapkan sebuah proses yang sistematis dan terencana.  Keterlibatan  tersebut  akan  terwujud dengan  adanya  sistem  yang  menjaminnya  yang dihasilkan  dari  keterlibatan  para stakehoklder . Hal  yang  sama  disampaikan  oleh  Berkowit  dan Bustamante  (2013,  hlm  9)  yang  memberikan gambaran  tentang  model  pendidikan  karakter yang  disusun  berdasarkan  praktik-praktik  terbaik yaitu  model  PRIME.    Salah  satu  elemen  inti dalam model tersebut yaitu adanya perkembangan positif  hubungan  baik  diantara  para stakeholder . Hubungan  tersebut  mengarah  pada  keterlibatan penuh dan komitmen untuk mendukung keberadaan  pendidikan  karakter.    Keberhasilan sekolah menyediakan sistem yang dapat menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  pelanggan terhadap  pendidikan  karakter  adalah  sebuah keharusan.  Reichenba¨cher  dan  Einax  (2011, hlm.2)  menjelaskan  bahwa  penjaminan  mutu meliputi  seluruh  kegiatan  yang  difokuskan  pada pemenuhan  mutu  sesuai  dengan  kebutuhan  yang memberikan  rasa  puas.  Guna  memberikan kepuasan maka diperlukan dukungan dan keterlibatan dalam perancangan sistem penjaminan  mutu  internal  dalam  pendidikan karakter.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Setiap sekolah memiliki perbedaan karakter khas yang  dinyatakan  di  dalam visinya. Pernyataan  visi  baik  yang  lebih  menggambarkan sisi  religius,  nasional  dengan  keanekaragaman maupun dengan nilai-nilai universalnya mempengaruhi  bagaimana  praktik-praktik  dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter.  Perumusan visi  dilakukan  tanpa  melibatkan  pihak  eksternal seperti  komite  sekolah  atau  para  orangtua.  Visi dirumuskan  berdasarkan  karakteristik  sekolah serta  menampilkan  ciri-ciri  khas  karakter  yang ingin diwujudkan melalui peserta didik yang lulus dari sekolah tersebut.
Masalah-masalah dalam pendidikan karakter  serta  kebutuhan  peserta  didik  terhadap pendidikan karakter menjadi dasar untuk merumuskan formula kebijakan pendidikan karakter. Estimasi dan seleksi kebijakan dilakukan
secara  terbatas  dengan  keterlibatan  guru  serta kepala  sekolah.  Rekomendasi  kebijakan  yang diusulkan  melalui  rapat  terbatas  serta  diskusi adalah  kebijakan  yang  memiliki  relevansi  dengan upaya  mendidik  siswa  sesuai  dengan  nilai-nilai yang menjadi karakteristik sekolah.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  kepala sekolah  tentang  kebijakan  mutu  lebih  bersifat operasional  atau  fokus  pada  aspek-aspek  yang dapat menjamin keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan karakter.
Pemantauan  kinerja  kebijakan  dilakukan  melalui pemeriksaan sosial terutama terhadap respon guru serta perubahan perilaku siswa.
Program dan pelaksanaan pendidikan karakter  disesuaikan  dengan  kemampuan  sekolah dan karakteristik khas yang melekat pada sekolah tersebut.  Program-program  dan  implementasi
pendidikan  karakter  untuk  sekolah  yang  belum memiliki sistem penjamin mutu lebih bersifat non formal,  tidak  ada  standar  yang  dibuat  dalam pendidikan karakter dan belum terstruktur.
Kendala  utama  yang  dihadapi  oleh  sekolah dalam  pendidikan  karakter  adalah  lemahnya sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  karakter, lemahnya  dukungan  sistem  informasi  untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter berkualitas.  Anggaran  yang  terbatas  serta  belum berfungsinya  budaya  mutu  sebagai  pembeda sekolah  yang  fokus  dengan  pendidikan  karakter dengan  sekolah  yang  tidak  memiliki  orientasi pada pendidikan karakter.
Sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan  pendidikan  karakter  masih bersifat  informal  kecuali  sekolah  SD  Tzu  Chi. Sekolah belum memiliki sistem penjaminan  mutu dalam pendidikan karakter. Kondisi ini menyebabkan  proses  penyelenggaraan  program pendidikan  karakter  lebih  bersifat  rutinitas  tanpa adanya evaluasi dan pengendalian melalui sistem. Penyelenggaraan  pendidikan  karakter  di  sekolah memerlukan  kebijakan  dan  dukungan  sistem penjaminan  mutu  yang  dapat  memberikan kepastian bahwa setiap program, penyelenggaraan pendidikan  dilangsungkan  dengan  standar  mutu sesuai dengan visi dan misi sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahm,K.L  (2012). The  Integration  Of  Character Education  And  Its  Impact  On  teachers’ professional practice . University of missouri-st. Louis. Dissertation
Berkowitz,M.W.    dan  Bustamante,A    (2013).
Using  research  to  set  priorities  for character  education  in  schools:  A  global perspective .  KJEP  Special  Issue  (2013) hlm. 7
Blanchard , K dan   Stoner, J   (2004). The Vision Thing:  Without  It  You’ll  Never  Be  a World-Class Organization . Leader to Leader . 2 (2) hlm.21-28 Budimansyah, Dasim (2010). Pendidikan
Karakter , Bandung. Alpabeta
Cha.  S.H.  (2013).  Restructuring  the  concept  of character  education  and  policy  in  Korea. KJEP Special Issue . hlm. 51-63
Dunn, WN( 2005). Pengantar Analisis Kebijakan Publik , UGM Press, Yogyakarta.
Huet et al (2011). Linking  a Research Dimension to an  Internal Quality  Assurance  System to Enhance  Teaching  and  Learning  in  Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 29 947 – 956
Megawangi  (2004). Pendidikan  karakter .  Jakarta.
Yayasan Obor
Koeseome.  D.  (2011).  Pendidikan  Karakter.
Yogyakarta: Kanisius Lickona (2000). Talks About Character Education.  Scholastic  Early  Childhood
Today. ProQuest Research Library 14 (7)
Lumby, J (2011). Enjoyment and learning: policy and  secondary  school  learners’  experience
in  England. British  Educational  Research Journal 37 (2) hlm. 247–264
Materu,  P,N    (2007). Status,  Challenges, Opportunities, and Promising Practices .Washington DC.World Bank Working paper  no . 124
Ng.  P.T.  (2007).  Quality  assurance  in  the Singapore  education  system  in  an  era  of diversity  and  innovation. Educ  Res  Policy Prac , 2 (6) hlm. 235–247.
Paudel,N.R  (2009).  A  Critical  Account  of  Policy
Implementation Theories: Status and Reconsideration. Nepalese  Journal  of
Public Policy and Governance, 25 (2)36-54
Pitt.S.A (2014). Internal Audit Quality
Developing  a  Quality  Assurance  and Improvement Program . New Jersey. Wiley
Purushotama, B ( 2010). Effective implementation of  quality  management  systems. India.
Woodhead Publishing
Reichenba¨cher,  M  dan  Einax,  J.,W  (2011).
Challenges in Analytical Quality
Assurance . NY: Springer
Sallis    E.  (2005). Total  Quality  Management  in Education . UK: Kogan Page.
Saghafi.A.  dan  Shatalebi.B.  (2012).  Analyzing The  Role  Of  Teachers  In  The  Nature Character Education Of Students From The Attitudes  Of  Them. Arabian  Journal  of Business  and  Management  Review  (OMAN Chapter) 1(7) hlm 54-59
Skyes,  G  et  al.  Penyunting  (2009). Handbook  of Education Policy Research . NY. Routledge.
Watzh,  M.,H  (2010).  An  Assessment  Of Character Education  In New York  State.  A Dissertation. D'Youville College
Wildi  et  al  (2002).  The  International  Study Leadership  in  Education. Journal  of education  Administration .42  (4)  hlm  416- 430
Williams  H.,R.,S  (2010).  Widening  the  Lens  to Teach  Character  Education  Alongside Standards Curriculum. The Clearing House , 83 (4) : hlm 115–120
Yonezawa,A  (2002).  The  quality  assurance system  and  market  forces  in  Japanese higher  education. Higher  Education 43: 127–139