Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i02.669 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan
Andi Irmayanti 1 , Kristi Simanjuntak 2 , Sokhib Naim 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong 1,2,3 Info artikel ABSTRAK Kata kunci: Perlindungan  Hukum,  Jaminan, HGB Perlindungan  hukum  bagi  kreditur  akibat  berakhirnya  jangka  waktu HGB yang dibebani Hak Tanggungan. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari habisnya masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) yang dijadikan  agunan  hak  tanggungan.  Fokus  utamanya  adalah  untuk memahami status hukum dari jaminan HGB yang masa berlakunya telah habis sementara perjanjian kreditnya masih aktif, serta langkah-langkah yang  dapay  dia,bil  oleh  kreditur  dalam  situasi  di  mana  masa  berlaku
HGB sebagai jaminan telah berakhir meskipun perjanjian kredit belum selsesai.  Sumber  hukum  utama,  tambahan,  dan  ketiga  terdiri  dari informasi  pendukung  yang  dijadikan  sebagai  acuan  dalam  studi  ini. Teknik  literatur  diterapkan  untuk  mengumpulkan  data,  dan  metode deskriptif  analitis  digunakan  untuk  mengevaluasinya.  Berdasarkan penelitian,  dikarenakan  Hak  Tanggungan  ialah  hak  kebendaan,  jika objek dari hak tersebut hilang, maka HAT tersebut juga hilang. Upaya hukum  bisa  dijalankan  untuk  kreditur  yaitu,  upaya  Preventif,  kreditur dapat memasukkan klausula dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang  mengatur  berbagai  ketentuan  untuk  mencegah  terjadinya wanprestasi  oleh  debitur.  Klausula  ini  mencakup  peryaratn  wajib debitur untuk menjaga agar pembayaran utang tetap dilakukan secara tepat  waktu.  Sedangkan  Upaya  Represif,  yaitu  memohon  jaminan pengganti atas HGB yang telah dijaminkan kreditur dapat mengambil alih  atau  jaminan  tambahan  menggantikan  jaminan  yang  telah  habis atau tidak lagi cukup untuk menutupi utang debitur. Jika upaya tersebut tidak berhasil dilakukan langkah terakhir yang dapat diambil kreditur adalah mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur. This  is  an  open  access  article under theCC BY-NClicense Corresponding Author: Andi irmayanti Universitas muhammadiyah sorong
andiirya0505@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kemajuan ekonomi, yang tercermin dari bertambahnya jumlah barang dan layanan yang diproduksi,  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Sektor perbankan memilki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan  menyediakan  pinjaman  dan  layanan  keuangan  kepada  bisni  dan  individu.  Tanpa sektor  perbankan,  pencapaian  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  akan  terbatas,
karena sektor ini menyediakan layanan keuangan yang esensial untuk mendorong ekonomi, baik untuk perusahaan maupun masyarakat umum (Fitrianto, 2024)
Dalam  utang  piutang,  aspek  kruasial  adalah  kemampuan  debitur  untuk  melunasi utangnya.  Hal  ini  terkait  erat  dengan  jaminan  yang  diberikan  sebagai  bentuk  kepastian pelunasan utang. Jaminan sangat penting dalam transaksi utang piutang untuk memastikan bahwa  pinjaman  yang  diberikan  akan  kembali.  Khususnya  bagi  bank,  sebagai  kreditur, jaminan menjadi satu hal yang sangat diperlukan. Memberikan modal yang diperlukan untuk ekspansi  bisnis  dan  membantu  individu  menyisihkan  dana  untuk  masa  depan,  lembaga perbankan memainkan peran penting dalam memacu kemajuan ekonomi (Sabir and Tunnisa, 2020)
Kredit merupakan produk andalan bank, menjadi aset dan sumber penghasilan mereka. Kredit ialah kapasitas dalam meminjam dana atau aset finansial lain melalui kesepakatan mengembalikan apa yang dipinjam beserta bunganya pada periode yang ditetapkan. Untuk memenuhi  kewajiban peminjam  terhadap pemberi pinjaman,  seluruh  kekayaan peminjam, baik  yang  sekarang  ataupun  nanti,  bisa  dijadikan  sebagai  jaminan  pribadi.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 1131 KUHP, yang menyatakan bahwa “harta peminjam secara keseluruhan berfungsi sebagai jaminan untuk utang peminjam kepada pemberi pinjaman. Ketentuan ini disebut  jaminan  umum  dan  berlaku  untuk  semua  peminjam;  tidak  perlu  disepakati sebelumnya dan tidak dapat dikesampingkan oleh peminjam”.
Sebagaimana diartikan dalam HGB, hak hukum guna memanfaatkan tanah dengan suatu maksud. Dalam transaksi utang piutang, ini adalah salah satu jenis Hak Atas Tanah  (HAT) yang bisa dibuat menjadi sebuah jaminan. Berakhirnya HGB akan berdampak secara hukum pada jaminan utang piutang yang berakhir hak tanggungannya antara kreditur dan debitur. Ketika HGB berakhir, kreditur akan menerima konsekuensi hukum terkait hak jaminan atas properti yang dijadikan dasar utang piutang. Jika debitur gagal membayar pinjaman, pemberi pinjaman  tidak  memiliki  hak  agunan  atas  properti  tersebut.  Namun,  jika  peminjam  gagal memenuhi kewajibannya, bank akan memiliki aset yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan untuk  melindunginya.  Jika  debitur  tidak  membayar  utang,  pemberi  pinjaman  dapat mengambil alih aset tersebut untuk menutup kerugian pinjaman, memberikan hak istimewa kepada  kreditur  apabila  berlangsung  pelanggaran  perjanjian.  Dalam  industri  perbankan, penggunaan HGB sebagai jaminan dapat berakhir lebih awal jika debitur gagal membayar utang dan utang masih berjalan. Sebelum masa HGB berakhir,ini bisa terjadi. Masa berlaku HGB selesai tanpa pengertahuan indvidu yang terlibat, karena debitur dianggap wanprestasi dalam proses pelunasan utang yang berlarut, seperti penjualan jaminan (Suprihanto, 2021) Sebagai kreditur, bank lebih cenderung menggunakan tanah dengan Hak Milik sebagai jaminan  utang  daripada  jenis  HGB  lainnya.  Beberapa  kasus  menunjukkan  bahwa  masa berlaku  HGB  telah  habis  sementara  utangnya  belum  dibayar  (Pramudiyana  and  Hafidah, 2019). Ini karena Hak Milik adalah HAT yang paling kuat, paling lengkap, dan paling turun temurun  yang  dapat  dimiliki  seseorang.  Seperti  HGB,  HAT  yang  diberikan  untuk  jangka waktu  terbatas  akan  berakhir  pada  akhir  masa  berlaku  hak  tersebut.  Dengan  Hak Tanggungan, HGB dapat digunakan sebagai jaminan atas utang. Hak tersebut akan berakhir ketika masa berlakunya habis. Dalam praktik perbankan, masa berlaku HGB dapat berakhir sementara perjanjian kredit masih berlangsung dan debitur mengalami wanprestasi. Selain itu, dapat terjadi bahwa selama masa HGB belum selesai, debitur masih dapat melakukan
wanprestasi  karena  mereka  belum  melunasi utangnya  hingga masa  itu berakhir.  Kreditur pemegang Hak Tanggungan pasti akan dirugikan oleh situasi ini. Oleh karena itu, kreditur harus  dilindungi  secara  hukum  untuk  melunasi  piutangnya  jika  masa  berlaku  HGB  yang dibebani Hak Tanggungan berakhir.
Dari berbagai jenis HAT yang dapat dikenakan Hak Tanggungan, bank sebagai kreditur lebih cenderung memilih tanah dengan status Hak Milik sebagai jaminan utang. Ini karena Hak Milik adalah HAT yang bersifat diwariskan, paling kuat, dan paling menyeluruh yang dapat  dimiliki  seseorang.  Pilihan  lainnya  adalah  HGB.  HAT  yang  diberikan  untuk  jangka waktu tertentu, seperti HGB, akan kadaluwarsa setelah masa berlakunya habis. HGB dapat dijadikan agunan utang dengan Hak Tanggungan, namun hak tersebut akan selesai ketika masa berlakunya habis. Dalam praktik perbankan, dapat terjadi bahwa masa berlaku HGB berakhir sementara perjanjian kredit masih berlangsung dan debitur mengalami wanprestasi. Bisa juga terjadi pada saat masa HGB belum berakhir,  debitur tetap melakukan wanprestasi karena pembayaran utangnya tertunda, hingga akhirnya masa HGB berakhir. Situasi ini tentu merugikan kreditur pemegang Hak Tanggungan, sehingga perlindunagan hukum diperlukan bagi  kreditur  untuk  pelunasan  piutangnya  jika  masa  berlaku  HGB    yang  dibebani  Hak Tanggungan berakhir. (Rizky and Wibowo, 2023)
Dalam kenyataannya, kasus berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan yang telah dibebani Hak Tanggungan tetapi utang debitor belum lunas pernah terjadi PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, kantor cabang Kabupaten Banyuwangi Khusus mengenai kredit yang diberikan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, kantor cabang Kabupaten Banyuwangi pihak bank menerima jaminan  tanah  dengan  status  Hak  Guna  Bangunan  karena  memang  menurut  ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, Pada kasus yang pernah dialami oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, kantor cabang Kabupaten Banyuwangi, pernah menerima kredit yang objeknya Hak  Guna  Bangunan  yang  sudah  habis  jangka  waktunya,  akan  tetapi  kreditnya  belum dilunasi.    Perlindungan  hukum  meliputi  kepentingan  peminjam  dan  pihak  ketiga  yang mungkin terkena dampak dari penyelesaian hutang-piutang; ini termasuk kreditur lain dan pihak yang membeli objek Hak Tanggungan jika debitur melanggar janji.  (Wahyuono and Haryadi, 2023)
Bagi kreditur, masalahnya adalah bahwa berbagai hal yang dapat terjadi selama proses perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dapat menghambat pelunasan piutang. Salah satu ciri utama dari Hak Tanggungan, yaitu menyediakan jaminan hukum bagi individu yang memiliki  urusan  sesuai  dengan  ketentuan  UU,  ternyata  UUHT  belum  sepenuhnya memberikan perlindungan  hukum bagi  kreditur.  Kemudahan  yang  seharusnya  didapatkan kreditur untuk melunasi piutang dari debitur telah gagal.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  berminat  untuk  mengajukan  Judul Penelitian “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Berakhirnya Jangka Waktu HGB Yang Dibebani Hak Tanggungan ”.

## METODE
Berdasarkan isu yang akan diselidiki oleh penulis, Studi ini akan menggunakan metode penelitian normatif, yang melibatkan kajian terhadap literatur atau data sekunder. Sumber data  dalam  penelitian  ini  mencakup  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Bahan hukum primer meliputi: Kitab UU Hukum Perdata BW (Burgerlijk Wetboek), UU Republik
Indonesia  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, HGB, dan Hak Atas Tanah, serta UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku-buku (literatur) yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat ahli hukum, asas-asas, dan teori-teori yang berasal dari buku, artikel ilmiah, serta sumber daring. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup itilah dari buku, peraturan perundangan,  dan  kamus  besar  indonesia  (KBBI)  dalam  studi  ini,  pengumpulan  data dilakukan melalui kajian literatur, yang berarti mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundangan,  buku,  jurnal,  artikel,  dan  sumber  literatur  lain  yang berkaitan  dengan  topik penelitian.  Pendekatan  ini  maksud  guna  memperoleh  pengetahuan  yang  mendalam  dan menyeluruh mengenai isu yang sedang diteliti. Dalam studi ini, digunakan metode deskriptif analitis. Metode ini menganalisis kondisi kelompok manusia, objek, situasi, sistem pemikiran, dan berbagai kejadian yang sedang terjadi. Tujuan dari studi ini adalah untuk menyajikan penjelasan yang terorganisir, akurat, dan rinci mengenai fakta-fakta, atribut, serta keterkaitan antara  kejadian  yang  diteliti.  Dengan  demikian,  diharapkan  temuan  penelitian  ini  dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penyelesaian masalah saat ini serta berfungsi sebagai sumber referensi yang berguna untuk penelitian di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akibat Hukum Berakhirnya Jangka Waktu HGB Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan Terhadap Perjanjian Kredit Debitur.
Subjek Hak Tanggungan adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak untuk memiliki, memperoleh, dan menjalankan hak serta kewajiban yang terkait dengan hak jaminan yang dikenakan  pada  HAT  (Hak  Tanggungan).  Ketentuan  mengenai  subjek  pemegang  Hak Tanggungan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996, khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang  menjelaskan  bahwa “ Pihak  yang  memegang  Hak  Tanggungan  bisa  berupa  individu atau organisasi yang bertindak sebagai pihak yang memiliki utang atau piutang, baik dari lembaga keuangan seperti bank, lembaga keuangan non-bank, atau badan hukum lainnya ” . Sesuai  dengan  Pasal  39  UUPA  dan  Pasal  33  PP  No.  40  Tahun  1996, “ warga  negara Indonesia,  badan  hukum  Indonesia,  warga  asing,  atau  badan  asing  yang  tinggal  dan menjalankan bisnis di Indonesia dapat menggunakan hak tanggungan sebagai jaminan untuk utang  sesuai  ketentuan  yang  berlaku ” .  Tahun  2022,  (Isnaini  and  A.Lubis,  2022) mengungkapkan  bahwa  Pasal  1  ayat  1  UU  No.  4  Tahun  1996  memberikan  definisi  Hak Tanggungan sebagai Hak Agunan Atas Tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, bersama dengan barang-barang lain yang tidak terpisahkan dari tanah tersebut, untuk membayarkan utang tertentu, yang memfasilitasi prioritas kepada kreditur tertentu dibandingkan dengan kreditur lainnya.
Dalam konteks ini, pemegang Hak Tanggungan memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjamin  keamanan  transaksi  utang  piutang.  Dengan  adanya  hak  tanggungan,  kreditur memiliki  jaminan  yang  kuat  terhadap  pelunasan  utang,  karena  hak  tersebut  memberikan posisi  yang  lebih  diutamakan  dibandingkan  dengan  pemberi  pinjaman  lain.  Hal  ini  tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditur tetapi juga memastikan bahwa proses pelunasan  utang  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  terjamin.  Penggunaan  HAT  sebagai
jaminan utang melalui Hak Tanggungan juga mencerminkan pentingnya kepastian hukum dalam transaksi keuangan dan properti, menyediakan rasa perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.
Menurut  penjelasan  singkat  UU  No.  4  Tahun  1996,  HAT  dapat  dijadikan  agunan  utang dengan dikenakan Hak Tanggungan jika memenuhi dua ketentuan, (Prakoso, 2021)
1. HAT yang dikatakan perlu tercatat sejalan dengan regulasi yang ada;
2. HAT yang dimaksud dapat dialihkan sesuai dengan karakteristiknya.
HAT  wajib  memenuhi  kedua  syarat  tersebut  secara  bersamaan;  jika  salah  satunya  tidak dipenuhi, maka HAT tidak bisa digunakan sebagai agunan untuk utang yang dikenakan Hak Tanggungan. Proses pemberian Hak Tanggungan atas HGB Tanah melibatkan tiga tahapan utama.  Pertama,  diperlukan  perjanjian  utang.  Ini  diatur  dalam  Pasal  10  UUHT,  yang menyatakan bahwa “pemberian Hak Tanggungan harus didahului dengan komitmen untuk memberikan  Hak  Tanggungan  sebagai  agunan  untuk  pelunasan  utang  tertentu”. Kesepakatan ini harus tercantum dalam dan menjadi bagian integral dari perjanjian utang- piutang yang bersangkutan.
Tahap kedua memerlukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Ini adalah langkah untuk memberikan jaminan kepada kreditur untuk melunasi hutang debitur. Di sini, kreditur memberikan  HGB  sebagai  jaminan  kepada  kreditur  yang  akan  menjadi  pemegang  Hak Tanggungan.
Tahap  ketiga  melibatkan  pendaftaran  pembebanan  Hak  Tanggungan.  Ini  mencakup pencatatan pembebanan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk pembuatan buku tanah Hak Tanggungan serta pencatatan buku yang terkait dengan tanah  berupa  HGB  yang  menjadi  objek  Hak  Tanggungan.  Selain  itu,  catatan  juga  harus disalin ke dalam Sertifikat HGB yang relevan.
Tiga Peraturan PerUUan yang mengatur cara pembebanan HGB dengan Hak Tanggungan adalah: 1. UU No. 4 Tahun 1996; 2. Pasal 44 PP No. 24 Tahun 1997; dan 3. Pasal 114 hingga 119 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nasional No. 3 Tahun 1997.
1. Penjelasan  Umum  UU  No.  4  Tahun  1996,  butir  (6)  memperkuat  penjelasan  jika bangunan, tanaman, dan hasil karya lainnya yang tidak terpisahkan dari tanah sering kali  digunakan  sebagai  jaminan  dalam  praktik  Hak  Tanggungan,  meskipun  HAT adalah  bentuk  hipotek  yang  paling  umum.  Muhammad  Djumhana  menyatakan bahwa hak tanggungan memiliki karakteristik berikut.
2. Hak Tanggungan tidak bisa dipisahkan kecuali ada perjanjian lain. Hak Tanggungan berlaku untuk seluruh harta yang dijaminkan. Hak Tanggungan akan tetap berlaku untuk seluruh properti yang dijaminkan jika sebagian hutang dilunasi. Namun, Hak Tanggungan  dapat  diubah  sehingga  hanya  berlaku  untuk  properti  yang  tersisa, asalkan kedua belah pihak menyetujuinya.
3. Hak  Tanggungan  mengikuti  objeknya,  siapapun  yang  memilikinya.  Artinya,  Hak Tanggungan tetap melekat pada properti jika peminjam properti yang dijaminkan meminjamnya. Meskipun properti tersebut saat ini dimiliki oleh orang lain, pemberi pinjaman  tetap  memiliki  hak  menyita  properti  tersebut  dan  menjualnya  untuk melunasi hutang jika peminjam tidak dapat melunasi pembayaran pinjaman.
4. Accesoir:  Ini  berarti  bahwa  hanya  perjanjian  pokok  yang  dapat  menghasilkan perjanjian  turunan.  Perjanjian  utama  adalah  perjanjian  yang  menghasilkan  utang dengan agunan Hak Tanggungan; contohnya, perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian pelengkap yang mendukung perjanjian pinjaman kredit untuk pembelian rumah.
5. Asas spesialitas memerlukan perjanjian Hak Tanggungan yang spesifik mengenai objek  hutang  dan  utang  yang  dijamin.  Dengan  kata  lain,  perjanjian  perlu menyebutkan secara jelas jumlah hutang yang dijamin dan harta apa yang dijamin. Selain  itu,  perjanjian  juga  harus  menjelaskan  keadaan  yang  akan  terjadi  jika peminjam gagal membayar pinjaman.
Jika HAT yang menjadi objeknya juga batal, maka hak tanggungan juga batal. Ini disebabkan oleh  fakta  bahwa  Hak  Tanggungan  adalah  hak  kebendaan  yang  bergantung  pada keberadaan  HAT  tersebut.  Sebagai  contoh,  jika  HAT  tidak  lagi  berlaku  karena  masa berlakunya telah habis, maka hak tanggungan atas tanah tersebut juga akan hilang. Hak-hak yang  tidak  memberikan  kepemilikan  penuh,  seperti  HGB  dan  Hak  Pakai,  termasuk  di antaranya,  dilindungi  oleh  ketentuan  ini.  Sertifikat  HAT  yang  mendasarinya  diperlukan sebelum sertifikat hak tanggungan dapat digunakan. Sertifikat Hak Tanggungan yang terkait juga akan batal jika sertifikat HGB dibatalkan. Pasal 18 UUHT, ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa sertipikat HAT hapus bersama dengan sertifikat Hak Tanggungan. Dengan kata lain, saya tidak meminta pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan karena, jika Sertifikat Hak Atas Tanahnya dibatalkan, itu akan dibatalkan secara otomatis.
Karena  sifatnya  yang  bersifat accessoir ,  Hak  Tanggungan  bergantung  pada  utang  yang dijamin  untuk  pelunasannya.  Hak  Tanggungan  tersebut  otomatis  menjadi  tidak  berlaku ketika utang tersebut dilunasi atau karena alasan lain. Selain itu, pemegang hak tanggungan dapat melepaskannya. Hak Atas Tanahnya juga akan menjadi batal jika Hak Tanggungan tersebut dibatalkan. Dengan kata lain, untuk memastikan bahwa bangunan tersebut dapat dipertahankan, pemegang hak pengelolaan harus memberikan izin perpanjangan HGB. Jika tidak, gedung akan dijual untuk melunasi hutang debitur. Dengan beberapa pengecualian, Pasal  1131  KUHP  menyatakan  jika  “kreditur  memiliki  hak  umum  untuk  merampas  harta debitur untuk membayar hutang tersebut”. Dengan kata l ain, semua harta milik seseorang, baik sekarang maupun di masa depan, bisa dipakai untuk membayar hutang mereka. Konsep ini mengacu pada awal pembentukan hutang.
Dalam konteks pinjaman yang menggunakan HGB, Hak Tanggungan akan berakhir jika HAT tersebut dihapuskan. Ini berarti kreditur tidak lagi memiliki jaminan atas properti tersebut, yang meningkatkan resiko mereka karena tidak dijamin mendapatkan pembayaran pemenuh jika peminjam gagal melunasi pinjaman. Oleh karena itu, Bank harus melakukan evaluasi kelayakan kredit yang cermat sebelum memberikan pinjaman untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam pemberian pinjaman, Bank juga perlu mempertimbangkan untuk meminta jaminan  tambahan,  seperti  jaminan  pribadi,  dan  peminjam  guna  mengurangi  resiko  yang mungkin  timbul  di  kemuadian  hari.  Dalam  praktinya,  sering  kali  muncul  masalah  terkait dengan  pemberian  kredit  yang  menggunkan  HGB.  Hal  ini  disebabkan  karena  HGB, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 50 Tahun 1960 Tentang UUPA, “merupakan salah  satu  bentuk  HAT  yang  memiliki  jangka  waktu  penguasaan  yang  akan  habis  masa berlakunya” (Kurniawan, 2020)
Pasal 37 dan Pasal 38 PP No. 40 Tahun 1996 mengatur kewajiban hukum bagi pemegang HGB sebelumnya sebagai akibat dari berakhirnya HGB, yaitu sebagai berikut:
1. HGB  atas  tanah  negara: “Jika  HGB  atas  tanah  milik  negara  dicabut  dan  tidak diperpanjang  atau  diperbarui,  pemegang  HGB  sebelumnya  harus  meruntuhkan bangunan tersebut dan mengembalikannya kepada negara dalam keadaan kosong dalam waktu satu tahun sejak tanggal pencabutan HGB”.
2. HGB  atas  tanah  Hak  Pengelolaan: “Pemegang  Hak  Pengelolaan  harus  mematuhi ketentuan  perjanjian  penggunaan  tanah  Hak  Pengelolaan  jika  HGB  atas  tanah tersebut  dicabut.  Jika  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  diatur  mengenai  HGB  yang berdiri di atas tanah, baik Hak Pengelolaan maupun HGB, bangunan tersebut tetap menjadi milik pemegang HGB sebelumnya”.
3. HGB atas tanah Hak Milik: “Jika HGB atas tanah Hak Milik dicabut, pemegang hak sebelumnya  harus  mengembalikan  tanah  tersebut  kepada  pemegang  Hak  Milik. Untuk melakukan ini, mereka juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian yang menjadi dasar HGB tersebut”.
Jika  perjanjian  pemberian  HGB  di  atas  tanah  Hak  Milik  tidak  mencantumkan  kepemilikan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, “maka bangunan tersebut akan menjadi milik bekas pemegang HGB”. Hal ini disebabkan oleh UUPA yang mengadopsi Asas Pemisahan H orizontal, yang menyatakan “bahwa bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah itu sendiri”. HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan batas waktu maksimal selama 30 tahun. Berdasarkan permintaan dari pemegang HGB dan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi bangunan,  jangka  waktu  ini  dapat  diperpanjang  maksimal  20  tahun,  sesuai  dengan ketentuan Pasal 35 UUPA (Sasea, 2022)
Dalam  penjaminan  HGB,  penting  untuk  memperhatikan  masa  berlakunya,  karena  sering pinjaman dengan HGB sebagai jaminan hampir habis masa berlakunya. Selain itu, dalam praktiknya, jangka waktu yang diberikan sering tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUPA.  Ketika  masa  berlaku  HGB  yang  dijadikan  jaminan  dalam  pinjaman  dengan  Hak Tanggungan  habis,akan  ada  konsekuensi  hukum  terhadap  keberadaan  Hak  Tanggungan tersebut. Konsekuensi hukum ini mencakup hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, atau dapat disebut sebagai dampak yang muncul akibat suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, suatu peristiwa dapat menimbulkan konsekuensi hukum antara pihak – pihak yang meimilki hubungan hukum, baik dalam segi hukum privat maupun hukum publik.
HGB  akan  berakhir  dikarena  berakhirnya  jangka  waktu  yang  ditentukan,  kecuali  jika dilakukan perpanjangan berdasarkan permohonan sebelum batas waktu berakhir. Pasal 40 UU No. 5 tahun 1960 mengatur tentang hapusnya HGB karena:
1. Habis jangka waktunya; jangka waktu pertama HGB berakhir tanpa perpanjangan oleh pemegang haknya
2. Pembatalan  sebelum  berakhirnya  masa  berlaku  disebabkan  oleh  tidak terpenuhinya  salah  satu  syarat;  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  berhak  untuk  membatalkan  HGB  jika pemegang HGB tidak memenuhi tanggung jawabnya.
3. Pemegang hak melepaskan haknya sebelum jatuh temponya habis; pelepasan HAT adalah proses dimana pemegang HAT melepaskan hubungan hukumnya dengan
tanah yang dikelolanya, melalui pemberian kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Untuk  kepentingan  publik  dilakukan  pencabutan;  pencabutan  HAT  adalah penguasaan tanah secara paksa oleh pemerintah untuk kepentingan publik, dengan memberikan kompensasi yang pantas.
5. Ditelantarkan;  tanah  ditelantarakan  adalah  HAT  yang  tidak  dimanfaatkan  atau digunakan sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan kondisinya. Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan terkait pengabaian tanah.
6. Tanah yang dimaksud menjadi tiada; bencana alam dapat menyebabkan kerusakan pada objek, bisa menyebabnya tidak adanya HGB.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berakhirnya periode HGB yang menjadi objek jaminan menandakan bahwa perjanjian Akta Pembebanan Hak Tanggungan tidak  lagi  berlaku.  Aturan  ini  mencatat  kesepakatan  yang  dihasilkan  antara  debitur  dan kreditur  untuk  memberikan  jaminan  dalam  bentuk  tanah  atau  gedung  yang  akan dimanfaatkan guna melunasi utang atau kewajiban debitur kepada kreditur. Apabila HGB sebagai jaminan berakhir, maka jaminan tersebut dapat dihapuskan.
Pasal 40 UUPA secara khusus menyebutkan bahwa hak bangunan dapat dihapuskan karena berbagai  alasan  yang  diatur  dalam  UU  tersebut,  seperti  setelah  masa  berlakunya  habis, karena tidak terpenuhinya syarat tertentu, pemegang hak yang melepaskan haknya sebelum masa berlakunya habis, pencabutan untuk kepentingan umum, pengabaian, atau hilangnya status  tanah  tersebut.  Pasal  18  UU  No.  4  Tahun  1996  mengatur  tentang  prosedur penghapusan Hak Tanggungan, mencakup ayat (1), (2), (3), dan (4).
Hak Tanggungan dapat dihapus karena beberapa alasan, seperti “ utang yang dijamin oleh Hak Tanggungan tersebut, pelepasan hak oleh pemegang Hak Tanggungan, keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri, atau karena HAT yang dibebani Hak Tanggungan juga dilepaskan oleh  pemegang  hak ” .  Pemegang  Hak  Tanggungan  memiliki  hak  untuk  melepaskan  Hak Tanggungan tersebut dengan memberikan pernyataan tertulis mengenai penghapusan hak tersebut.
Apabila Hak Tanggungan dihapus, maka pemberi pinjaman bank akan kehilangan hak-hak mereka  sebagai  kreditur  prioritas.  Hal  ini  disebabkan  oleh  sifat  Hak  Tanggungan  yang memiliki kedudukan utama, yang memberikan prioritas lebih unggul bagi pemberi pinjaman tertentu  daripada  dengan  pemberi  pinjaman  lainnya,  yang  juga  dikenal  sebagai  droit  de préférence. Meskipun Hak Tanggungan dihapus, utang yang dijamin tetap ada. Namun, jika peminjam  gagal  memenuhi  kewajiban  pembayaran  sesuai  perjanjian,  pemberi  pinjaman tidak akan mempunyai jaminan yang dapat dilelang. Dengan demikian, penting bagi pihak- pihak terkait untuk memahami konsekuensi dan ketentuan yang mengatur  HGB dan Hak Tanggungan agar tidak menghadapi masalah di kemudian hari.

## Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Suatu Perjanjian Kredit Yang Sudah Berakhir Jangka Waktu HGB Yang Dibebani Hak Tanggungan.
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memberikan  pinjaman,  Bank  harus  mampu menyediakan  perlindungan  hukum  bagi  pemberi  pinjaman,  peminjam,  dan  pihak  terkait. Salah satu masalah yang sering muncul adalah terkait status jaminan yang masa berlakunya
telah  berakhir  sementara  pinjaman  belum  lunas,  sehingga  pinjaman  tersebut  kehilangan jaminan yang dapat dipegang oleh kreditur. Setelah proses terkait Hak Tanggungan selesai, pengaturan HGB yang masa berlakunya akan segera berakhir menjadi penting. Karena HGB masih berfungsi sebagai agunan pada waktu itu, bank akan mengeluarkan surat persetujuan untuk perpanjangan. Untuk pinjaman yang diperpanjang atau diperbarui setiap tahun, masa berlaku jaminan selalu diperiksa secara rutin agar bank tidak menghadapi masalah ketika HGB mencapai akhir masa berlakunya. Dalam situasi ini, bank akan meminta peminjam untuk memperbarui HGB jika mereka berkeinginan untuk melanjutkan atau memperbarui pinjaman mereka (B and Gunawan, 2022)
Setiap HAT yang diberikan untuk periode tertentu, seperti  HGB, yang menurut UU dapat digunakan  sebagai  objek  Hak  Tanggungan,  pada  akhirnya  akan  mencapai  akhir  masa berlakunya. “ Pasal 35 UUPA jo Pasal 25 PP No. 40 Tahun 1996 mengenai Hak Guna Usaha, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah mengatur bahwa HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri selama maksimal 30 tahun ” . Jika pemegang hak mengajukannya dan mempertimbangkan kebutuhan serta keadaan bangunan, masa berlakunya dapat diperpanjang hingga 30 tahun tambahan. Setelah masa berlakunya berakhir, termasuk perpanjangannya, pemilik hak sebelumnya bisa diberi perpanjangan HGB pada tanah tersebut, serta hal tersebut diarsipkan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan (Nasution, Fauzi and Ramlan, 2022)
Tantangan dari jangka waktu HGB yang digunakan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan dapat menimbulkan masalah hukum tersendiri. Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT menyatakan bahwa “Hak Tanggungan akan hilang bersamaan dengan berakhirnya HAT yang dibebani Hak Tanggungan. Ini berarti, dengan habisnya masa berlaku HGB yang dijadikan agunan, Hak Tanggungan yang terikat pada tanah tersebut juga secara otomatis akan hilang” . Dalam situasi  seperti  ini,  kreditur  (bank)  tidak  akan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah,  karena berakhirnya  masa  HGB  yang  dijaminkan  menyebabkan  berakhirnya  juga  utangnya.  Pihak kreditur dalam hal ini tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena secara hukum utang yang dijaminkan akan dihapus ketika masa berlakunya berakhir. Namun, Pasal 11 ayat (2) huruf d UUHT mengatur adanya komitmen-komitmen yang dapat dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. “Salah satu komitmen yang dapat dimasukkan adalah memberikan kuasa kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan objek  Hak Tanggungan jika diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah penghapusan atau pembatalan hak yang menjadi objek Hak Tanggungan akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU.”
Menurut  PP  No.  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  PP  No.  37  Tahun  1998  mengenai Peraturan  PPAT,  Pasal 2  hingga  Pasal  4 mengatur bahwa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  memiliki  wewenang  untuk  menyusun  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, APHT dibagi menjadi dua tahapan utama:
Pembebanan  Hak  Tanggungan  terdiri  dari  tiga  fase  jika  dilihat  dari  urutan  kegiatannya. “Pertama, perjanjian utang -piutang; kedua, pemberian Hak Tanggungan melalui pembuatan APHT;  dan  ketiga,  pendaftaran  serta  penerbitan  sertifikat  Hak  Tanggungan.  Dengan demikian,  pendaft aran  adalah  tahap  terakhir  dari  proses  pembebanan  Hak  Tanggungan” (Puspoyudo and Handoko, 2022)
Jika  pemberi  Hak  Tanggungan  memiliki  objek  Hak  Tanggungan,  akta  pemberian  Hak Tanggungan  memberikan  wewenang  kepada  penerima  Hak  Tanggungan  untuk melaksanakan lelang apabila gagal memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, jika pihak bank sebagai kreditur mengabaikan masa berlaku HGB yang dijadikan jaminan oleh debitur, maka Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  yang  telah  dibuat,  dapat  diperbaharui  atau  dibuat kembali. Dalam hal ini, HGB yang masa berlakunya telah habis dapat digantikan dengan hak lain yang dimilki debitur sebagai jaminan, agar tetap melindungi kepentingan bank sebagai kreditur. Selanjutnya, perjanjian kredit dapat diperbaharui untuk mengantikann utang yang dihapus karena berakhinya masa HGB yang dijaminkan. Sisa utang ynag harus dibayar oleh peminjam akan dijamin dengan jaminan yang sesuai dengan besarnya pinjaman yang telah diperbarui (Pramudiyana and Hafidah, 2019)
Memperbarui perjanjian pokok serta akta pemberian Hak Tanggungan adalah langkah yang dapat  diambil  untuk  melindungi  bank  sebagai  kreditur.  Meskipun  kelalaian  bank  dalam menangani  berakhirnya  HGB  dapat  menyebabkan  utang  debitur  berakhir,  kreditur  tetap memerlukan perlindungan karena masih ada utang yang wajib dilunasi oleh debitur. Berakhirnya  hak  tanggungan  yang  membebani  HGB  tidak  secara  otomatis  mengakhiri perjanjian  utang-piutang  antara  pemberi  pinjaman  dan  peminjam,  meskipun  peminjam mungkin tidak dapat melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Pasal  18  ayat  (4)  UUHT).  Kondisi  ini  dapat  merugikan  pemegang  Hak  Tanggungan  jika peminjam  mengalami  wanprestasi,  karena  kredit  yang  diberikan  tidak  mendapatkan perlindungan  hukum  khusus,  melainkan  hanya  perlindungan  hukum  umum  terkait pembayaran utang. Untuk mencegah hal ini, Pasal 11 ayat (2) huruf d UUHT memberikan kuasa kepada bank sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan. Kepastian hukum, sebagai prinsip dasar, mengharuskan hukum untuk bersifat jelas, dapat diprediksi, dan konsisten. Prinsip tersebut krusial memberikan kepastian kepada individu dan pihak terkait mengenai hukum dan penerapannya, serta untuk melindungi hak dan kebebasan mereka (Endratno, 2022)
Pada dasarnya, debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk memperpanjang haknya agar  pinjaman  yang  diberikan  tetap  dijamin  dengan  UUHT.  Dari  perspektif  kreditur, perpanjangan HGB memastikan bahwa pinjaman tetap dilindungi oleh jaminan tersebut. Dari perspektif peminjam, perpanjangan ini tidak mengubah status kepemilikan tanah menjadi milik  negara,  sehingga  peminjam  tetap  sebagai  pemilik  tanah  tersebut.  Selain  itu,  bank sebagai  pemberi  pinjaman  dapat  menambahkan  ketentuan  dalam  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  yang  memberi  wewenang  kepada  kreditur  untuk  mengambil  tindakan penyelamatan  jika  terjadi  masalah  terkait  objek  Hak  Tanggungan.  Kesepakatan  dan perjanjian  kredit  perbankan  harus  dibuat  secara  tertulis  untuk  memastikan  kejelasan  dan keabsahan hukum bagi kedua belah pihak (Ftiriati, 2023)
Pasal  8  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  UU  No.  7  Tahun  1992  mengenai Perbankan  memuat  ketentuan  ini.  UU  tersebut  mengharuskan  pemberi  pinjaman  untuk menyusun  perjanjian  secara  tertulis.  Bank  Indonesia  telah  menetapkan  bahwa  perjanjian perbankan  harus  dilakukan  secara  tertulis  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (2). Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  10  UU  No.  4  Tahun  1996, “Perjanjian  yang  membentuk hubungan utang-piutang yang dijamin pelunasannya dapat berbentuk akta di bawah tangan atau  akta  resmi,  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Perjanjian  kredit,  yang
disusun sesuai dengan ketentuan UUHT ini, memberikan perlindungan hukum kepada pihak pemberi pinjaman. Perjanjian kredit menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang berfungsi sebagai bukti resmi agar perjanjian kredit dapat memastikan bahwa kreditur akan mendapatkan pelunasan utangnya ” (Susilawati, 2024)
Sebagai akibatnya, jaminan harus terkait dengan klausul hak tanggungan. Perjanjian kredit menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta berfungsi sebagai bukti untuk melindungi kreditur sesuai dengan UUHT. Untuk memastikan jika peminjam ingin membayar utang  mereka,  jaminan  harus  disertai  dengan  ketentuan  pemberian  hak  tanggungan.  Ini terutama  berlaku  untuk  aset  tetap  seperti  hak  atas  tanah,  yang  sering  dijadikan  jaminan karena nilai atau harganya cenderung naik setiap tahun.
Setelah  pengikatan  jaminan  dengan  klausul  pemberian  hak  tanggungan  dilaksanakan melalui penyusunan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perjanjian kredit akan berlaku efektif untuk memastikan bahwa piutang kreditur akan dilunasi jika proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan. Pendaftaran dan penerbitan sertifikat  hak  tanggungan  adalah  dua  langkah  dalam  proses  ini.  Apabila  debitur  gagal memenuhi  kewajibannya  di  masa  mendatang,  sertifikat  yang  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan memiliki wewenang eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi. Dalam rangka mengikat perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, pihak-pihak terkait menyusun akta  autentik  di  hadapan  notaris.  Selanjutnya,  PPAT  menyusun  akta  pemberian  hak tanggungan  (APHT),  yang  mencakup  komitmen  untuk  melindungi  hak  kreditur  dan membatasi kewenangan debitur. Kemudian, debitur harus didaftarkan di kantor pertanahan untuk hak tanggungan. Setelah itu, sertifikat hak tanggungan diterbitkan dengan judul, yang berarti “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika debitur tidak melunasi utangnya di masa depan, hal ini akan menjadi dasar untuk melakukan eksekusi (Wahyuono and Haryadi, 2023)
Dalam  kesepakatan  juga  termasuk  penyerahan  wewenang  kepada  pemberi  pinjaman sebagai  pemegang  hak  tanggungan  untuk  mengurus  perpanjangan  HGB  yang  dijadikan jaminan, dengan biaya yang ditanggung oleh peminjam atau pemberi hak tanggungan. Hal ini bertujuan untuk mencegah berakhirnya hak tanggungan akibat berakhirnya HGB, guna mengambil tindakan yang dibutuhkan dalam menjaga nilai objek hak tanggungan, agar tidak menurun  yang  dapat  mempengaruhi  harga  jual  dan  menyebabkan  kekurangan  dalam melunasi  utangyang  dijamin.  Jika  langkah  preventif  ini  tidak  terlaksana,  kreditur  dapat melakukan tindakan represif, seperti meminta jaminan pengganti untuk menggantikan HGB yang  telah  berakhir.  Selain  itu,  jika  hak  tanggungan  hapus  dan  debitur  gagal  memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pinjaman, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitr atas dasar wanprestasi. Namun, gugatan ini hanya bisa dilakukan jika debitor terbukti lalai berdasarkan perjanjian kredit dengan bank.
Dengan demikian,  Akibat hukum dari berakhirnya batas waktu HGB yang tidak diperpanjang adalah pemegang hak tersebut diwajibkan untuk menyerahkan tanah kembali kepada pihak yang  berhak,  baik  kepada  negara,  pemegang  hak  pengelolaan,  atau  pemegang  hak  milik awal.  Selanjutnya,  Kantor  Pertanahan  setempat  akan  mencoret  Hak  Tanggungan  yang tercantum dalam sertifikat HAT dan buku tanah. Setelah Hak Tanggungan dihapus, sertifikat Hak Tanggungan akan ditarik dan status buku tanah yang bersangkutan akan dihapuskan.

## KESIMPULAN
Kedudukan hukum dari Hak Tanggungan menjadi batal apabila HAT yang dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungannya tersebut juga terhapus, ini disebabkan karena Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan, jika objek hak kebendaan tersebut hilang, maka jaminan atas tanah  tersebut  hilang.  Penghapusan  HAT  seringkali  terjadi  karena  berakhirnya  jangka waktunya  dan  kreditur  akan  kehilangan  hak  preferennya  dalam  mendapatkan  jaminan tersebut Namun, utang yang dijaminkan oleh debitur tetap ada artinya debitur masih memilki kewajiban untuk membayar utangnya kepada kreditur. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur yaitu, Upaya Preventif, kreditur bank dapat memasukkan klausula dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang mengatur berbagai ketentuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi  oleh  debitur  atau  pemberi  Hak  Tanggungan.  Klausula  ini  dapat  mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk menjaga agar pembayaran utang tetap dilakukan  secara  tepat  waktu.  Upaya  Represif:  Apabila  terjadi  wanprestasi  atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, kreditur dapat mengambil  langkah-langkah  represif,  antara  lain.  Meminta  jaminan  pengganti  atas  HGB yang  telah  dijaminkan.  Ini  berarti  bank  dapat  mengambil  alih  atau  jaminan  tambahan menggantikan jaminan yang telah habis atau tidak lagi cukup untuk menutupi utang debitur. Jika upaya tersebut tidak berhasil dilakukan atau tidak memadai langkah terakhir yang dapat diambil  kreditur  adalah  mengajukan  gugatan  wanprestasi  kepada  debitur.  Gugatan  ini bertujuan untuk menagih utang yang belum dibayar.

## DAFTAR PUSTAKA
B,  E.  and  Gunawan,  H.  (2022)  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Perorangan  Atas Hilangnya  Objek  Jaminan  Fidusia  Pada  Saat  Kreditur  Telah  Berganti  Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie’, Jurnal Yustisiabel , 6(2), p. 240. Available at: https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1879.
Endratno, C. (2022) ‘Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan’, Yustitiabelen , 8(2), pp. 97 – 117. Available at: https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.555. Fitrianto, B. (2024) Hukum Perbankan . Eureka Media Aksara, Purbalingga. Ftiriati, A. (2023) Analisis Yuridis Penghentian Tindak Hormat Pada Notaris Yang Diputus Karena  Utang  Piutang  Dalam  Konsepsi  Kepastian  Hukum  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY) . Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/.
Isnaini and A.Lubis, A. (2022) Hukum Agrari : Kajian Komprehensif .
Kurniawan,  aqsa januar widi (2020) ‘Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Palembang)’.
Nasution,  K.,  Fauzi,  A.  and  Ramlan,  R.  (2022)  ‘Perspektif  Hukum  Pembebanan  Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan’, Doktrina:  Journal  of  Law ,  5(2),  pp.  237 – 267.  Available  at: https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i2.7439.
Prakoso, B. (2021) ‘Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia"  (2021)  1:1  Journal  of  Private  and
Economic Law’, Journal of Private and Economic Law , (May), pp. 63 – 82. Available at: https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859.
Pramudiyana,  A.D.  and Hafidah,  N.  (2019)  ‘Pembaharuan Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan’, Lambung Mangkurat Law Journal , 4(1), pp. 102 – 113. Available at: https://doi.org/10.32801/abc.v4i1.82.
Puspoyudo,  A.I.  and  Handoko,  W.  (2022)  ‘Pertanggungjawaban  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  Dalam  Pelaksanaan  Pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan (APHT)’, Notarius , 15(2), pp. 676 – 685. Available at: https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36548.
Reza Zulfikar, M. and Djabur, A. (2023) ‘Kapita Selekta Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan  Undang- Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya’, Widina Bhakti Persada Bandung , p. 152. Available at: www.freepik.com.
Rizky,  anugerah muhammad widya iswara and Wibowo, A. (2023) pendaftaran tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah yang melampaui batas waktu . Sabir,  M.  and  Tunnisa,  R.  (2020)  ‘Jaminan  Fidusia  dalam  Transaksi  Perbankan  (Studi Komparatif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam)’, Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab , 2(1), pp. 80 – 97.
Sasea, E.M. (2022) ‘HUKUM JAMINAN Enny Martha Sasea PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA’.
Suprihanto, A. (2021) ‘Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak pengelolaan’.
Susilawati, Y. (2024) ‘ Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Atas Objek  Hak  Tanggungan  Apabila  Debitur  Wanprestasi  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Bri Cabang Majalengka) ’ .
Wahyuono, B. and Haryadi,  wahyu tris (2023) ‘Kepastian Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Yang Sudah Berakhir Jangka Waktunya’, junal judiciary , 12(2), pp. 55 – 67.