PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Lalu Muhammad Fauzi, S.H., 1 Prof. Dr. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., 2 dan Dr. Zunnuraeni, S.H., M.H 3
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat fauzi.lalu@gmail.com
Naskah diterima: 27 April; direvisi: 30 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengangkatan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi Pratama  Sekretaris  Daerah  (Sekda)  Kabupaten/Kota  Perspektif  Undang-undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Isu  yang  muncul  dalam penelitian  ini  adalah  pengangkatan  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  sekretaris daerah  setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparaur  Sipil  Negara  dan  Peraturan  Pemerintah  turunannya.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi putaka terhadap regulasi  dan  Surat  Edaran  yang  terkait  dengan  tata  cara  pengangkatan  Sekda Kabupaten/Kota.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, terdapat ketidakjelasan norma dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  Perspektif  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Ketidakjelasan  tersebut  khususnya berkenaan dengan pengisian jabatan sekretaris daerah dalam kasus belum berakhirnya lima tahun masa jabatan sekretaris daerah sebelumnya.
Kata kunci: Kabupaten/kota, Pengangkatan, Penggantian, Sekretaris Daerah.
1 Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram.
2 Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Mataram.
3 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram, e-mail : reanikun@gmail.com.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽

## APPOINTMENT OF HIGH LEADERSHIP POSITION PRATAMA SECRETARY DISTRICT WEST LOMBOK
Lalu Muhammad Fauzi, S.H., 4 Prof. Dr. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., 5 and Dr. Zunnuraeni, S.H., M.H 6
Regional Personnel Agency and Human Resource Development Soekarno-Hatta Street Giri Menang Gerung, District West Lombok fauzi.lalu@gmail.com

## ABSTRACT
Aim  of  this  research  is  to  figure  out  an  appointment  of  High  Leadership  Position Pratama Secretary District/City based on Act Number 5 Year 2014 Regarding State Civil Apparatus. The legal issue in this article is the appointment of High Leadership Position  Pratama  Secretary  District/City  following  effective  of  Act  Number  5  Year 2014  Regarding  State  Civil  Apparatus.  This  research  is  normative  research  by conduct  literature  study.  The  approach  in  this  research  are  statute  approach  and conceptual approach. Conclusion of this study that there is an unclear rule regarding filling  the  position  of  High  Leadership  Position  Pratama  Secretary  District/City  in Act Number 5 Year 2014. This is specifically in part of replacement position of High Leadership Position Pratama Secretary District/City when the Secretary District/City has not finished the five years the position period.
Keyword: District/city, Appointment, Replacement, District Secretary.
4 Students at Programme Study Master of Law, University of Mataram.
5 Students at Programme Study Doctoral of Law, University of Mataram.
6 Lecturer at Faculty of Law, University of Mataram, e-mail : reanikun@gmail.com.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽

## A. Latar belakang
Konstitusionalisme  dalam  mewujudkan  tujuan  Negara  Kesatuan  Rebublik Indonesia  yang  termaktum dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (yang  selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  Tahun  1945),  pada alinea ke empat  menyatakan bahwa:
“(…)  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (...)”.
Sehingga  diperlukan  aparatur  sipil  negara  sebagai  bagian  dari  reformasi birokrasi yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mempunyai kompetensi sosial kultural  yang sebagai pelayan masyarakat  (publik)  sehingga  pada  gilirannya  dapat  berperan  aktif  sebagi  perekat persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945 dengan keragaman agama, suku, bangsa dan adat istiadat serta tradisi kebiasaan yang ada di dalamnya.
Sukardja  sebagaimana  mengutip  pendapat  H.  Samsul  Nizar  dalam jurnal  yang berjudul Konsep  Negara  dalam  Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun yang  menyatakan bahwa:
Negara  merupakan  institusi  yang  berupaya  mengakomodir  kepentingan individu  dalam  sebuah  tatanan  kehidupan  kemasyarakatan  berpendapat menjadi  kepentingan  kolektif.  Wujudnya  paling  tidak  merupakan rangkaian  tiga  pilar  utama  syarat  pokok  sebuah  negara,  yaitu:  Wilayah atau teritorial, komunitas masyarakat, dan struktur pemerintahan. 7
Pendapat  tersebut  menggambarkan  bahwa  negara  merupakan  Institusi  atau lembaga pranata yang telah disusun dari adat istiadat, kebiasaan, dan aturan-aturan. 8 Negara  mengakomodir  kepentingan  individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang mempunyai  hak  dasar  yang  dilindungi  oleh  konstitusi  negara  Republik  Indonesia yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945.    Selanjutnya  Saut  P.  Panjaitan  berpendapat bahwa:
Dalam  suatu  negara  hukum,  tugas  negara  sebagai  servis  publik  adalah menyelenggarakan  dan  mengupayakan  suatu  kesejahteraan  sosial  (yang oleh  Lemaire  disebutnya  dengan:  “bestuurszorg”)  bagi  masyarakatnya. Jadi,  tugas  negara  bukan  hanya  sebagai  pemelihara  keamanan  dan ketertiban saja. Oleh. Karena itu maka negara melakukan campur tangan, hampir disetiap sektor kehidupan masyarakat. 9
Negara  memberikan  atribusi  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk
7 H.  Samsul  Nizar,  “Konsep  Negara  dalam  Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun”, Demokrasi, Vol.  II  No.  1 Tahun 2003, hlm. 95
8 Pengertian “institusi”, https://kbbi.web.id/institusi , diunduh pada tanggal 24 Januari 2019.
9 Saut  P.  Panjaitan,  “Makna  dan  Peranan  Freies  Ermessen  dalam  Hukum  Administrasi  Negara”, Unisia, 10.XI.IV.1991, hlm. 1.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
menjalankan  tugasya  sesuai  dengan  tujuan  negara,  R.M.  Girindro  Pringgodigdo menjelaskan dalam  jurnal  yang  berjudul  “ Pemerintahan  Dan  Masalah Pelaksanaan/Penerapan Peraturan Perundang-Undangan ” bahwa:
Fungsi  pemerintahan  itu  sendiri  sesuai  dengan  teori  “caturpraja”  van Vollenhoven  yang  diikuti  pula  oleh  Prajudi  Atmosudirdjo  dijalankan  oleh Pemerintah,  berupa  perbuatan  hukum  ( rechtshandelingen )  dan/atau  keputusan hukum  ( rechtsbesluiten )  dalam  fungsi:  (1).  Pengaturan  (“regeling”),  regulasi, menetapkan  peraturan  yang  mempunyai  kekuatan  undang-undang  ( delegated legislation );  (2).  Pembinaan  masyarakat  (“bestuur”)  berupa  pengarahan, bimbingan  dan  layanan  pada  masyarakat;  (3).  Kepolisian  (“politie”),  yakni bertindak preventif
maupun represif; dan (4). Peradilan
(“rechtspleging/rechtsspraak”),  yang  berarti  menyelesaikan  berbagai  sengketa antara para warga masyarakat, antara instansi dan warga masyarakat atau antar instansi. 10
Untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  itu,  pemerintah  sebagai  Penyelenggara pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  aparatur  pemerintah  yaitu  Aparatur  Sipil Negara  (yang  selanjutnya  disingkat  ASN)  yang  merupakan  profesi  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  (yang  selanjutnya  disingkat  PNS)  dan  Pegawai  Pemerintah  Dengan Perjanjian  Kerja  (yang  selanjutnya  disingkat  PPPK)  yang  bekerja  pada  instansi pemerintah,  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  bersumber  dari  atribusi  peraturan perundang-undangan  dan  didistribusikan  dengan  didelegasikan  atau  dimandatkan dengan  jenjang    hierarki  yang  jelas  dan  tegas  karena  didalamnya  mengandung  hak dan  kewajiban  sebagai  konsekwensi  dari  distibusi  kewenangan  kepada  jabatan- jabatan negara.
Aparatur  yang  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  negara  yang  disebut  subyek hukum  adalah  ASN  sebagai  institusi  penyelenggara  negara  yang  melaksanakan pelayanan publik sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa:
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah  setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan pelayanan  publik,  dan  badan  hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Institusi penyelenggara negara yang disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di atas, didalamnya terdapat aparatur  negara  yang  secara  fungsional melaksanakan  tugas-tugas  pelayanan  kepada
10 R.M.  Girindro  Pringgodigdo,  “Pemerintahan  Dan  Masalah  Pelaksanaan/Penerapan  Peraturan Perundang-Undangan (Tinjauan  mengenai perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir periode 1988 s/d 1993)”, Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXIV, 1994, hlm. 2.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
masyarakat  untuk  memenuhi  hak  warga  negara  dan  menjalani  kewajiban  negara terhadap hak-hak warga negara.
Pengelolaan sumber daya manusia aparatur (Pegawai Negeri) yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri atas:
1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dengan  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  pada  tanggal  15  Januari  2014  dan  mencabut  Undang-undang Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1984  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian,  pada  Pasal    6  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  disebutkan  bahwa  Pegawai  ASN  terdiri atas  PNS  dan  PPPK.  Sehingga  Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  terdiri  atas manajemen PNS dan manajemen PPPK yang telah diatur secara menyeluruh dengan menerapkan  norma,  standar,  dan  prosedur  tertentu.  Adapun  manajemen  PNS meliputi  penyusunan  dan  penetapan  kebutuhan,  pengadaan,  pangkat  dan  jabatan, pengembangan  karier,  pola  karier,  promosi,  mutasi,  penilaian  kinerja,  penggajian dan tunjangan,  penghargaan,  disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari  tua,  dan  perlindungan.  Sementara  itu,  untuk  manajemen  PPPK  meliputi penetapan  kebutuhan,  pengadaan,  penilaian  kinerja,  gaji  dan  tunjangan, pengembangan  kompetensi,  pemberian  penghargaan,  disiplin,  pemutusan  hubungan perjanjian  kerja,  dan  perlindungan.  Manajemen  PNS  telah  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Manajemen  Pegawai  Pemerintah  Berdasarkan  Perjanjian  Kerja  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang  Manajemen  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  13  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  Jabatan  ASN  terdiri atas:
1. Jabatan Administrasi;
2. Jabatan Fungsional; dan
3. Jabatan Pimpinan Tinggi.
Apabila  dibandingkan  pengelolaan  sumber  daya  aparatur  negara  dari  Undang- undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1984  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian    dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berkut:
1. Manajemen  PNS  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999 Juncto .  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  meliputi  perencanaan, pengadaan,  pengembangan  kualitas,  penempatan,  promosi,  penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian;
2. Manajemen  ASN  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 meliputi:
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
a. Manajemen  PNS  meliputi:  Penyusunan  dan  penetapan  kebutuhan; pengadaan;  pangkat  dan  jabatan;  pengembangan  karier;  pola  karier; promosi;  mutasi;  penilaian  kinerja;  penggajian  dan  tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan.
b. Manajemen  PPPK  meliputi:  penetapan  kebutuhan;  pengadaan;  penilaian kinerja;  penggajian  dan  tunjangan;  pengembangan  kompetensi; pemberian  penghargaan;  disiplin;  pemutusan  hubungan  perjanjian  kerja; dan  perlindungan.  Kemudian  Pengelolaan  Manajemen  Sumber  Daya Manusia Aparatur terlihat perbedaannya pada Tabel 1, sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia

## Aparatur
Dari  tabel  tersebut,  Pengelolaan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur pada  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2017  terlihat  lebih  rinci  dari  Undang-undang Nomor  43  Tahun  1999.    M.  Nazar  Almasri  dalam  jurnal  yang  berjudul Manajemen Sumber  Daya  Manusia : Imlementasi  Dalam  Pendidikan  Islam yang  merangkum pengertian  manajemen  sumber  daya  manusia  dari  pendapat  beberapa  ahli  sebagai berikut:
Manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengendalian  atas  pengadaan  tenaga  kerja,
Manajemen PNS UU 43 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sesuai UU ASN PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPK sesuai UU ASN 1. Perencanaan,
2. Pengadaan,
3. Pengembangan Kualitas,
4. Penempatan,
5. Promosi,
6. Penggajian,
7. Kesejahteraan dan
Pemberhentian. 1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pangkat dan Jabatan; 4. Pengembangan Karier; 5. Pola karier; 6. Promosi; 7. Mutasi; 8. Penilaian kinerja; 9. Penggajian dan Tunjangan; 10. Penghargaan; 11. Disiplin; 12. Pemberhentian; 13. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; dan 14. Perlindungan. 1. Penetapan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Penilaian kinerja;
4. Penggajian dan Tunjangan; 5. Pengembangan Kompetensi; 6. Pemberian
Penghargaan; 7. Disiplin; 8. Pemutusan Hubungan
Perjanjian Kerja; dan 9. Perlindungan.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja  dengan  sumber  daya  manusia  untuk  mencapai  sasaran  perorangan, organisasi, dan masyarakat. Dengan memperhatikan peranan manajemen, maka pengertian manajemen adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 11
Sumber  daya  manusia  mempunyai  peranan  penting  dalam  upaya  untuk mengolah dan mengelola segala sumber daya  yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginken  secara  efektif  dan  efisien.  Pengelolaan  sumber  daya  manusia,  dengan adanya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, sebagai  konsekuensi  logis  dari  bentuk  negara  Indonesia  adalah  Republik,  maka dibentuk  pemerintah  Negara  Indonesia  sebagai  pemerintah  nasional  untuk  pertama kalinya  dan  kemudian  pemerintah  nasional  tersebutlah  yang  kemudian  membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Sesuai Pasal 18 ayat (2) dan ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945,  Pemerintahan  Daerah  berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  menurut  Asas  Otonomi  dan  Tugas Pembantuan  dan  diberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya  termasuk  pengelolaan sumber  daya  manuia.  Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  Daerah ditujukan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Dalam  Pasal  65  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  menegaskan  bawa  pejabat  yang  diberikan  atribusi  kewenangan  untuk melaksanakan  tugas  sehari-hari  kepala  daerah  apabila  kepala  daerah  sedang menjalani  masa  tahanan  atau  berhalangan  sementara  dan  tidak  ada  wakil  kepala daerah  adalah  Sekretaris  Daerah.  Sekretaris  Daerah  (Sekda)  merupakan  jabatan strategis  sehingga  dalam  pengangkatannya  haruslah  berasal  dari  pejabat  yang  telah memiliki  pengalaman  rekam  jejak  yang  mendukung  jabatan  sekretaris  daerah, kesesuaian  kompetensi  dan  kualifikasi,  sehingga  jika  jika  kepela  daerah  dan  wakil kepala  daerah  berhalangan  sementara  ataupun  berhalangan  terap  sekretaris  daerah dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas harian kepala daerah.
Tata  cara  dan  proses  pengangkatan  Sekda  seharusnya  memiliki  aturan  dan regulasi  yang  jelas  sebagai  pedoman  dan  rujukan  bagi  semua  Kabupaten/Kota  di Indonesia,  ketidakjelasan  dan  ketidak  adanya  kepastian  hukum  terhadap  tata  cara pengkatan  Sekda  di  Kabupaten/Kota  telah  minimbulkan  perbedaan  persepsi sebagaimana  yang  telah  terjadi  perbedaan  pesepsi  antara  Komisi  Aparatur  Sipil Negara  (yang  selanjutnya  disingkat  KASN)  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat, di mana KASN berpendapat bahwa JPTP Sekda harus dilakukan lelang terbuka kerena telah terjadi promosi jabatan dari JPT Asisten III Bidang Administrasi umum
11 M.  Nazar  Almasri,  “Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Imlementasi  Dalam  Pendidikan  Islam”, Kutubkhanah:  Jurnal  Penelitian  sosial  keagamaan ,  Vol.  19,  No.  2  Juli  -Desember  2016,  hlm.  137.  Lihat  juga Muhammad  Amin.,  dan  Pamungkas  Satya  Putra,  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan  Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan Mineral  dan Batu Bara”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 104-106.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
dan Pemerintahan ke JPTP Sekda. Sedangkan Pemerintah Kabupaten  Lombok Barat berpendapat  bahwa  pengangkatan  dari  JPT  Asisten  III  Bidang  Administrasi  umum dan  Pemerintahan  ke JPTP  Sekda  dapat dilakukan  melalui  pergeseran  karena  antara JPT Asisten III Bidang Administrasi umum dan Pemerintahan dan  JPTP Sekda sama sama dalam jenjang jabatan yang sama dan telah disetarakan menjadi JPTP.

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  selanjutnya  penulisan  ini  mengidentifikasi  bagaimanakah  mekanisme hukum  dalam  pengangkatan  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  sekretaris  daerah telah  cukup  jelas  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah turunannya?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  untuk menganalisis  mekanisme  hukum  dalam  pengangkatan  jabatan  pimpinan  tinggi pratama  sekretaris  daerah  telah  cukup  jelas  diatur  dalam  Undang -undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah turunannya.

## D. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  jenis pendekatan  yang  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian ini  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konsep ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Penelitian  ini menggunakan  bahan  yang  bersumber  dari  data  kepustakaan  atau  disebut  dengan bahan  hukum.  Sumber  bahan  hukum  tersebut  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan.  Studi  kepustakaan  yang dimaksud  adalah  dengan  menginventarisasi  bahan-bahan  hukum  dari  berbagai perpustakaan di Provinsi NTB serta dari sumber-sumber elektronik. 12

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Dalam menjaga originalitas penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap judul  dan  materi  muatan  dari  beberapa  penelitan  beberapa  Perguruan  Tinggi  di Indonesia  mengenai  Pengangkatan  JPTP  Sekda  pada  Kabupaten/Kota,  terdapat  satu penelitian  Tesis  yang  meski  secara  judul  maupun  subtantif  tidak  sama  dengan penelitian,  penulis  akan  tetapi  memiliki  kemiripan  fokus  kajian  tentang  Mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dengan melakukan tinjauan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga dapat menjadi perbandingan pada penelitian ini, adapun judul penelitian tersebut, yaitu: Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  di Kabupaten Sambas 2017 ; Tinjauan Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara ,  ( Tesis pada  Program  Studi  Magister  Hukum  Islam  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum
12 Pamungkas Satya Putra, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of  Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”, Yustisia , Volume 3 Nomor 3, 2014.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
Universitas  Negeri  (WIN)  Sunan  Kalijaga,  2018 ,  atas  nama  Ali  Akbar  Abaibmas Rabban  Lubis).  Adapun  rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  Tesis  ini  terbagi menjadi  2,  yaitu:  1).  Apakah  praktek  pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama Sekretaris  Daerah  di  Kabupaten  Sambas  Tahun  2017  sesuai  dengan  Perundang- undangan?  2).  Bagaimana  pengaturan open  bidding Sekretaris  Daerah  Kabupaten Sambas jika dilihat dari prinsip-prinsip islam dalam Siyasah Dusturiah ?
Perbedaan  utama  yang  terlihat  pada  tesis  tersebut  dengan  penelitian  penulis adalah  judul  penelitian  dan  subyek  hukum  yang  dibahas,  dalam  penelitian  tesis tersebut  hanya  memfokuskan  pada  Mekanisme  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi pratama di Kabupaten Sambas 2017 yang dikaitkan dengan praktek pengisian Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  dan  pengaturan open  bidding Sekda Kabupaten  Sambas  jika  dilihat  dari  Prinsip-prinsip  Islam  dalam Siyasah  Dusturiah. Ruang  lingkup  penelitian  ini  dibatasi  pada  masalah-masalah  yang  berhubungan dengan  proses  pengangkatan  JPTP  Sekda  di  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 13 1. Teori Perundang-Undangan
Teori  tentang  “ Stufen  Bau  Des  Recht ”  pertama  kali  ditemukan  oleh  Hans Kelsen  dan  kemudian  dikembangkan  oleh  muridnya  Hans  Nawiasky.  Inti  ajaran “ Stufen  Bau  Des  Recht ”  atau  “ The  Hiearchy  of  Law ”  bahwa  norma  hukum merupakan suatu susunan berjenjang dari setiap norma yang lebih tinggi. 14
Salah  satu  intelektual  madzab  hukum  murni  yang  pemikirannya  tentang grundnorm dan  hierarki  norma  hukum,  berpengaruh  besar  terhadap  konstruksi hierarki perundang-undangan diberbagai negara, yakni Hans Kelsen mengkategorikan hukum  sebagai  norma  yang  dinamik  ( nomodynamics ). 15 Menurut  konsep  ini  hukum adalah sesuatu  yang dibuat melalui suatu prosedur tertentu, dan segala sesuatu yang dibuat  menurut  cara  ini  adalah  hukum,  dalam  kaitannya  dengan  konstitusi,  hukum dikonsepsikan  sebagai  sesuatu  yang  terjadi  menurut  cara  yang  ditentukan  konstitusi bagi pembentukan hukum. Lebih jauh Kelsen mengungkapkan tentang karakter khas dan dinamis dari hukum yaitu: 16
Hukum  mengatur  pembentukannya  sendiri  karena  suatu  norma  hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu menentukan isi norma lainnya tersebut. Hubungan antara norma yang  mengatur  pembentukan  norma  lain  dengan  norma  lainnya  digambarkan sebagai hubungan antara “ superordinasi ” dan “s ubordinasi ”. Kesatuan norma- norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan bahwa regressus ini diakhiri oleh  suatu  norma  dasar,  oleh  karena  menjadi  dasar  tertinggi  dari  validitas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum”.
13 Pamungkas  Satya  Putra.,  dan  Ella  Nurlailasari.  “Analisis  Terhadap  Standar  Kualitas  Air  Minum Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , Volume 2 Nomor 1, 2017, hlm. 138-140.
14 Thalib  Abdul  Rasyid, Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia , (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2006).
15 Sumali, Reduksi  Kekuasaan  Eksekutif  di  Bindang  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang (PERPU), (Malang: UMM Pres. 2003), hlm. 21.
16 Ibid., hlm. 22.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
Selanjutnya  Hans  Kelsen  mengemukakan  teorinya  tentang  tata  urutan  atau susunan  hierarkis  dari  tata  hukum  suatu  negara,  yaitu  dengan  mempostulasikan norma  dasar,  yakni  konstitusi  dalam  arti  material  adalah  urutan  tertinggi  di  dalam hukum  nasional. 17 Untuk  memahami  lebih  mendalam  teori  “ stufen  bau  des  recht ”, harus dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lainnya yaitu “ Reine Rechtslehre ” atau “ the pure theory of law ” (teori murni tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain “ command of the soverign ” (kehendak yang berkuasa). 18
Teori  Hans  Kelsen  ini  kemudian  dikembangkan  lebih  lanjut  oleh  salah  satu muridnya,  yakni  Hans  Nawiasky.  Dalam  bukunya  berjudul Allgemeine  Rechtslehre , Hans Nawiasky mengatakan bahwa suatu norma hukum di negara manapun tidak saja selalu  berlapis  dan  berjenjang,  di  mana  norma  yang  di  bawah  berlaku  dan mengacu pada norma di atas, sedangkan norma yang lebih tinggi lagi, tetapi juga norma hukum itu  berkelompok-kelompok. 19 Pengelompokan  norma  penting  dilakukan  dalam  ilmu konstitusi,  yakni  berguna  untuk  mengurangi  unsur-unsur  suatu  konstitusi  sebagai dasar, kemudian unsur-unsur yang terpenting dari konstitusi itu dimasukkan ke dalam rumusan  suatu  undang-undangan. 20 Kelompok  norma  hukum  itu,  ialah:  (i).  Norma hukum  fundamental  negara  ( staatsfundamentalnorm );  (ii).  Aturan  dasar  atau  aturan pokok  negara  ( staatsgrundgsezetz );  (iii).  Undang-undang  formal  ( formell  gesetzt ); dan (iv). Aturan pelaksana dan aturan otonom ( verordnung und autonome satzung ). 21 Teori  yang  dikembangkan  dari stufentheorie Hans  kelsen  tersebut,  selanjutnya  oleh Nawiasky dinamakan Die theorie von stufednung der rechtsnormen .
Pada tahap lebih lanjut, teori hirarki norma hukum yang digagas oleh Kelsen dan kemudian dimodifikasi oleh Hans Nawiasky, kedua teori tersebut seiring dengan kebutuhan  dan  dinamika  hukum  ketatanegaraan  kemudian  disentesakan  menjadi theori  von  stufenaufbau  de  rechtsordnung Kelsen-Nawiasky. 22 Dalam  pembentukan dan  penyusunan  peraturan-perundang-undangan,  harus  terpenuhi  prinsip  dan  asas sehingga  keberlakuannya  dapat  diterapkan  untuk  keteraturan  hudup  bermasyarakat berbangsa  dan  bernegara.  Ferry  Irawan  Febriansyah  menguraikan  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dengan  mengutip  pendapat  I.C.  Van Der  Vlies  dan  A.  Hamid  S.  Attamimi  dalam  Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan sebagai berikut: Dalam  menyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dibagi menjadi  2 (dua)  klasifikasi,  yaitu  asas-asas  yang formal  dan  asas-asas  yang  material. Asas-asas  yang formal  meliputi:  asas  tujuan  yang  jelas  atau beginsel van duideleijke  doelstelling ;  asas  organ/lembaga yang  tepat  atau beginsel  van  het juiste  orgaan ;  asas perlunya  pengaturan  atau het  noodzakelijkheids beginsel ; asas  dapatnya  dilaksanakan  atau het beginsel  van  uitvoerbaarheid ;  asas konsensus atau het beginsel van consensus . Sedangkan asas-asas materiil antara
17 Ibid.
18 Thalib Abdul Rasyid, loc. cit.,
19 Ibid.
20 Thalib Abdul Rasyid, o.p cit ., hlm. 370.
21 Sumali, loc. cit . 22 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
lain  meliputi: asas  tentang  terminologi  dan  sistematika  yang  benar  atau het beginsel  van  duidelijke  terminologi  en  duidelijke  systematiek ;  asas  tentang dapat dikenali atau het beginsel van de kenbaarheid ; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau het rechtsgelijkheidsbeginsel ; asas kepastian hukum atau het rechtszekerheids beginsel ; asas pelaksanakan hukum sesuai keadaan individual atau het beginsel van de individuele rechtbedeling . 23

## 2. Teori Penafsiran Hukum
Dalam  membentuk  dan  menerapkan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  di pegang  beberapa  prinsip: Pertama ,  Peraturan  yang  lebih  tinggi  mengalahkan peraturan  yang  lebih  rendah  atau  Asas lex  superior  derogat  legi  inferiori ,  apabila terjadi  konflik  atau  pertentangan  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  tinggi dengan  yang rendah maka yang tinggilah  yang harus didahulukan. Kedua , Peraturan yang  lebih  baru  mengalahkan  peraturan yang  lebih  lama  atau Lex  posterior  derogat legi  priori adalah  asas  penafsiran  hukum  yang  menyatakan  bahwa  hukum  yang terbaru  atau posterior mengesampingkan  hukum  yang  lama  atau prior .  Asas  ini biasanya  digunakan  baik  dalam  hukum  nasional  maupun  internasional. Ketiga , Peraturan yang mengatur masalah khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum atau Lex  specialis  derogat  legi  generalis adalah  asas  penafsiran  hukum  yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. 24
Sebagai  salah  satu  aparatur  penegak  hukum,  hakim  menerapkan  peraturan perundang-undangan  (hukum  tertulis)  sebagai  sumber  utama  dalam  rangka melakukan  pembentukan  hukum,  mencarikan  hukum  yang  tepat  dan  penemuan hukum  terhadap  suatu  perkara.  Dalam  ilmu  hukum  dapat  dilakukan  melalui penafsiran. Pendapat Moh. Hasan Wargakusuma yang mengatakan bahwa:
“(…)  produk  hukum  yang  baik  sesunguhnya  adalah  yang  tidak  memerlukan adanya suatu penafsiran, baik dalam bunyi kalimat maupun tujuannnya. Namun demikian  karena  peraturan  perundang-undangan  sering  kali  (dianggap)  tidak jelas  maknanya,  maka  para  pelaksana  hukum  menganggap  perlu  untuk mengadakan penafsiran (...)”. 25
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  ada  beberapa  metode  penafsiran  (interpretasi) ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Yuliandari  dalam  bukunya  yang  berjudul Asas-asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Baik, menguraikan beberapa  penafsitran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  dikenal  dalam ilmu hukum sebagai berikut:
a. Penafsiran  menurut  arti  perkata  atau  istilah  ( taalkundige  interpretatie ) atau bisa disebut dengan penafsiran gramatikal ;
23 Ferry  Irawan  Febriansyah,  “Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia”,
Perspektif , Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September, hlm. 221.
24 Ibid ., hlm. 226-227.
25 Yuliandari, Asas-asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Baik ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 246 – 247.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
b. Penafsiran  menurut  sejarah  ( historische interpretative ) atau  bisa  disebut penafsitan  historis,  yang  terdiri  dari:  penafsiran  menurut  sejarah  hukum ( rechtshistorische interpretatie ),  dan  penafsiran  menurut  sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan ( wetshistorische interpretatie );
c. Penafsiran sistem yang ada di dalam hukum ( systematische interpretatie );
d. Penafsiran  secara  tertentu  sehingga  undang-undang  itu  dapat  dijalankan sesuai  dengan  keadaan  yang  sekarang  ada  di  dalam  masyarakat ( penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis );
e. Menurut  Utrecht  dan  Moh.  Saleh  Djindjang,  Penafsiran  autentik  atau resmi ( autentieke atau officiele interpretatie ); 26
f. Menurut Yudha Bhakti, penafsiran interdisipliner ( penafsiran menyangkut lintas disiplin ilmu hukum ); 27
g. Selanjutanya  menurut  Yudha  Bhakti,  penafsiran  multidisipliner (mengaitkan dengan beberapa ilmu di luar bidang ilmu hukum). 28

## F. Hasil Pembahasan
1. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Sebelum  menguraikan  pengangkatan  Sekda  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  5  Tahun  2014,  sebagai  bahan  perbandingan  diuraikan  terlebih  dahulu pengaturan  pengangkatan  Sekda  menurut  Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.  Salah  satu  petunjuk  pelaksana  dari  undang-undang  itu  adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan  dan  Pemberhentian  PNS  pada  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  itu menjelaskan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait pengangkatan Sekda seagai berikut:
(1). Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :
a. Pengangkatan  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan  dari  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten/Kota;
b. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
c. Pengangkatan,  pemindahan,  dan  pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  dan  dari  jabatan  struktural  eselon  II  di  lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d. Pengangkatan,  pemindahan,  dan  pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  dan  dari  jabatan  struktural  eselon  III  ke  bawah  dan jabatan  fungsional  yang  jenjangnya  setingkat  dengan  jabatan struktural  eselon  II  ke  bawah  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
(2). Pengangkatan  dan  pemberhentian  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/  Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  huruf  b,  dan  huruf  c,  dilakukan  setelah  berkonsultasi  secara tertulis dengan Gubernur.
(3). Calon  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  akan  dikonsultasikan untuk  diangkat  dalam  jabatan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.
(4). Konsultasi  pengangkatan  Sekretaris  Daerah  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2),  dilakukan  sebelum  Pejabat  Pembina  Kepegawaian Daerah  Kabupaten/Kota  mengajukan  permintaan  persetujuan  kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
(5). Konsultasi  pengangkatan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  dan pengangkatan  dan  pemberhentian  dalam  dan  dari  jabatan  struktural eselon  II  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2),  dilakukan  secara tertulis  dengan  mengajukan  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  orang  calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(6). Hasil  konsultasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan  (5) disampaikan  secara  tertulis  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian Daerah Propinsi.
(7). Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya  untuk  menetapkan  pengangkatan,  pemindahan  dan pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kabupaten/Kota  dalam  dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
Selanjutnya  sesuai  pasal  Pasal  3  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  16 Tahun  2003  tentang  Tata  Cara  Konsultasi  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Sekretaris  Daerah  Provinsi,  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  Serta  Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
(1). Bupati/Walikota mengkonsultasikan secara tertulis sekurang kurangnya  3  (tiga)  calon  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  kepada Gubernur  setelah  mendapat  pertimbangan  Baperjakat  Instansi  Daerah Kabupaten/Kota,  dalam  bentuk  naskah  dinas  tercantum  dalam lampiran II.A Keputusan ini;
(2). Konsultasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sebelum dimintakan  persetujuan  tertulis  kepada  pimpinan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
(3). Hasil  Konsultasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan Gubernur secara tertulis kepada Bupati/Walikota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam Iampiran II.B keputusan ini;
(4). Apabila  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya permintaan  konsultasi  tertulis  tidak  ada  jawaban  secara  tertulis  dari Gubernur,  maka  usul  Bupati/Walikota  tersebut  dianggap  telah
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
dikonsultasikan.
Dalam  manajemen  PNS  terdapat  jabatan  yang  disebut  jabatan  struktural  yang mempunyai  tingkatan  yang  disebut  eselon  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  100  Tahun  2000  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002  tentang  Pengangkatan  PNS  dalam  Jabatan Struktural, pada pasal angka 2 bahwa:
Jabatan  struktural  adalah  suatu  kedudukan  yang  menunjukkan  tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Sedangkan padal angka 3  dijelaskan  bahwa  Eselon  adalah  tingkatan  jabatan  struktural  sementara pada  Pasal  16  ayat  (4)  disebutkan  bahwa  Ketua  Baperjakat  Instansi Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota, dengan anggota para Pejabat Eselon III, dan Sekretaris secara fungsional dijabat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
Eselonering  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  di  atas  merupakan  tingkatan jabatan  yag  terikat  dengan  jenjang  hierarki  sebagai  pembeda  kedudukan,  tugas, tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  seseorang  pejabat  di  lingkungan  organisasi pemerintah. Beriktut disampaikan tabel eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural PNS  sesuai  dengan  lampiran  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  100  Tahun  2000 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.

## Gambar 1. Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural
Tabel di atas menampilkan syarat pangkat terendah dan pangkat tertinggi untuk masing-masing  eselon  dari  eselon  terendah  (IVb)  dengan  pangkat  terendah  Penata Muda  Tk.  I  sampai  dengan  eselon  tertinggi  (Ia)  dengan  pangkat  terendah  Pembina
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
Utama  Madya.  Eselonering  untuk  jabatan  struktural  sebelum  berlakunya  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  2014  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 20 sebagai berikut:
(1). Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIa.
(2). Kepala  Dinas,  Asisten  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota,  Kepala Badan, dan Sekretaris DPRD di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIb.
(3). Kepala  Kantor,  Camat,  Kepala  Bagian  dan  Kepala  Bidang,  di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIIa.
(4). Kepala  Seksi,  Kepala  Subbagian,  Sekretaris  Camat,  Lurah,  Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IVa.
(5). Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IVb.
Pengangkatan  jabatan  struktural  dari  Sekda  sampai  dengan  Kepala  Seksi  pada kelurahan  dilakukan  melalui  pertimbangan  dari  Badan  Perimbangan  jabatan  dan Kepangkatan  (Baperjakat)  yang  bertugas  memberikan  pertimbangan  kepada  Pejabat pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural.
2. Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Sejak  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara, struktutal PNS tidak lagi menggunakan tingkatan jabatan yang disebut  eselon  tetapi  sudah  menggunakan  penyebutan  lain  sebagaimana  disebutkan pada  Pasal  13  yakni  jabatan  ASN  terdiri  atas:  Jabatan  Administrasi;  Jabatan Fungsional;  dan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi.  Pasal  131  menjelaskan  bahwa:  Pada  saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:
a. Jabatan  eselon  Ia  kepala  lembaga  pemerintah  nonkementerian  setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
b. Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
c. Jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
d. Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
e. Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
f. Jabatan  eselon  V  dan  fungsional  umum  setara  dengan  jabatan pelaksana, sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang-Undang ini.
Berdasarkan ketentuan tersebut jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya adalah jabatan Eselon IIa menjadi satu tingkat jabatan yang sama dengan Kepala  Dinas,  Asisten  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota,  Kepala  Badan,  dan Sekretaris  DPRD  di  Kabupaten/Kota  yang  sebelumnya  adalah  jabatan  Eselon  IIb. Jabatan  Eselon  IIa  dan  Jabatan  eselon  IIb  tersebut  disetarakan  menjadi  Jabatan
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Hal ini lebih jelas lagi disebutkan pada Penjelasan Pasal 115 ayat (1) bahwa: Yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi pratama” adalah  sekretaris  daerah  kabupaten/kota,  kepala  dinas  provinsi,  dan  kepala  dinas kabupaten/kota.  Maka  jelas  bahwa  tidak  ada  pembeda  perlakuan  antara  sekretaris daerah dengan kepala dinas/badan di kabupaten/kota.
Pengangkatan JPTP dilakukan secara terbuka dan dengan persaingan yang sehat untuk mendapatkan pejabat yang kompeten dan qualified di bidangnya sebagaimana ketentuan  Pasal  108  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa:
(3).  Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  dilakukan  secara  terbuka dan  kompetitif  di  kalangan  PNS  dengan  memperhatikan  syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak  jabatan,  dan  integritas  serta  persyaratan  jabatan  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4).  Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  dilakukan  secara  terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Pengangkatan  JPTP  telah  diatur  agar  tingkat  obyektifitas  dalam  penempatan pejabat menjadi lebih tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak lagi dengan leluasa  menempatkan  pejabat  sesuai  keingiannya  tanpa  melalui  proses  seleksi  yang ketat antara PNS yang memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi dan kinerjanya yang baik.  Proses  pengangkatan  dan  pengisian  JPTP  dilakukan  oleh  PPK  dengan  terlebih dahulu membentuk panitia seleksi sebagaimana ketentuan Pasal 113 sebagi berikut:
(1). Pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama  dilakukan  oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian  dengan  terlebih  dahulu  membentuk  panitia seleksi.
(2). Panitia  seleksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memilih  3  (tiga) nama  calon  pejabat  pimpinan  tinggi  pratama  untuk  setiap  1  (satu) lowongan jabatan.
(3). Tiga  nama  calon  pejabat  pimpinan  tinggi  pratama  yang  terpilih sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  kepada  Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.
(4). Pejabat  Pembina  Kepegawaian  memilih  1  (satu)  dari  3  (tiga)  nama calon  yang  diusulkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dengan memperhatikan  pertimbangan  Pejabat  yang  Berwenang  untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
(5). Khusus  untuk  pejabat  pimpinan  tinggi  pratama  yang  memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.
Dalam  pengisian  dan  penempatan  jabatan  pimpinan  tinggi,  pembatasan kewenangan PPK dalam penempatan pejabat  semakin jelas sebagaimana diatur pada Pasal 116 dari Bagian Keempat tentang Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi bahwa:
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
(1). Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dilarang  mengganti  Pejabat  Pimpinan Tinggi  selama  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  pelantikan  Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  lagi  memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
(2). Penggantian  pejabat  pimpinan  tinggi  utama  dan  madya  sebelum  2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.
Pembatasan  masa  jabatan  bagi  pejabat  pimpinan  tinggi  pun  diatur  dengan dengan tegas sebagaimana ketentuan Pasal 117 bahwa:
(1). Jabatan  Pimpinan  Tinggi  hanya  dapat  diduduki  paling  lama  5  (lima) tahun.
(2). Jabatan  Pimpinan  Tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat diperpanjang  berdasarkan  pencapaian  kinerja,  kesesuaian  kompetensi, dan  berdasarkan  kebutuhan  instansi  setelah  mendapat  persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.
Jabatan pimpinan tinggi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila  realisasi  kinerja  yang  telah  disepakati  dan  diperjanjikan  tidak  tercapai sebagaimana diatur pada Pasal 118 yang menyatakan bahwa:
(1). Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian  kinerja  yang  sudah  disepakati  dengan  pejabat  atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2). Pejabat  Pimpinan  Tinggi  yang  tidak  memenuhi  kinerja  yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
(3). Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)  tidak  menunjukan  perbaikan  kinerja  maka  pejabat  yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
(4). Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat  Pimpinan  Tinggi  dimaksud  dapat  dipindahkan  pada  jabatan lain  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  atau  ditempatkan  pada jabatan  yang  lebih  rendah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Apabila  dicermati,  ketentuan  Pasal  117  dan  Pasal  118  membuka  peluang terjadinya  perbedaan  penafsiran  dalam  hal  terjadinya  pergantian  jabatan  Sekretaris daerah  selaku  JPTP.  Pasal  117  menyebutkan  bahwa  masa  jabatan  JPTP,  termasuk dalam  hal  ini  sekretaris  daerah  adalah  5  tahun,  namun  demikian  sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118, seorang pejabat JPTP dapat diberhentikan sebelum selesai masa  jabatannya  apabila  tidak  memenuhi  target  kinerja  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Ketentuan  Pasal  118  tidak  menyebutkan  secara  lebih  tegas  mengenai mekanisme  penggantian  jabatan  JPTP  yang  tidak  memenuhi  target  kineja  dan  tidak mampu melakukan perbaikan kinerja. Pasal 118 justru hanya menyebutkan mengenai prosedur  pemindahan  pejabat  yang  tidak  memenuhi  target  kinerja  tersebut  melalui
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
sebuah seleksi ulang uji kompetensi. Seleksi ulang uji kompetensi tersebut dilakukan untuk  menentukan  posisi  yang  tepat  bagi  pejabat  sesuai  dengan  kompetensinya. Adapun  untuk  pengisian  jabatan  kosong  yang  ditinggalkan  pejabat  tersebut  tidak disebutkan secara jelas.
Tidak  jelasnya  ketentuan  dalam  Pasal  118  tersebut  dapat  menimbulkan  dua penafsiran yang berbeda mengenai pengisian jabatan sekretaris daerah selaku bagian dari JPTP. Dua penafisran tersebut, yaitu:
(1) Bahwa  dalam  pemberhentian  sekretaris  daerah  sebelum  selesai  lima tahun masa jabatan, maka jabatan sekretaris daerah yang kosong akan diisi  melalui  mekanisme  seleksi  ulang  uji  kompetensi  sebagaimana diatur dalam Pasal 118.
(2) Bahwa  pengisian  jabatan  sekretaris  daerah  yang  kosong  karena pemberhentian  sebelum  berakhirnya  lima  tahun  masa  jabatan  adalah sebagaimana  pengisian  baru  sebuah  JPTP,  yakni  melalui  mekanisme kompetisi  terbuka  di  kalangan  ASN  dan  dilaksanakan  oleh  sebuah panitia  seleksi.  Hal  ini  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  108  dan Pasal 113.
Selain adanya perbedaan penafsiran dalam membaca ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, khusunya yang berkenaan dengan peggantian sekretaris daerah sebagai salah satu JPTP, masalah ketentuan mengenai batas umur juga dapat menjadi suatu persoalan. Ketentuan Pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa usia paling tinggi untuk diangkat dalam JPTP Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  56  Tahun.  Namun  demikian  dari  laporan dan  informasi  yang  diterima  Menteri  PAN-RB  pada  suatu  kasus  ditemukan  bahwa pesyaratan usia 56 tahun untuk mengikuti seleksi JPTP Sekda  Kabupaten/Kota tidak dapat  terpenuhi.  Menanggapi  hal  tersebut  dalam  Surat  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor B/96.1/M.SM.99/2017, Hal:  Tata  Cara  Pengisian  JPT  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten/Kota,  Tanggal 31 Juli 2017, diatur bahwa:
“usia 56 tahun untuk mengikuti seleksi JPTP Sekda Kabupaten/Kota tidak dapat  terpenuhi  shingga  pengisian  JPTP  Sekda  Kabupaten/Kota  dapat dilakukan  dengan  melakukan  mutasi/rotasi  diantara  pejabat  pimpinan tinggi  pratama  baik  dilingkungan  pemerintah  daerah  yang    bersangkutan maupun  dari  Kabupaten/Kota  lain  dalam  1  Provinsi  apabila  pengisian jabatan  Sekda  Kabupaten/Kota  melalui  seleksi  terbuka  dan  kompetitif tidak  terpenuhi  baik  secara  kuantitas  maupun  persyaratan  lainnya termasuk  usia,  dengan  usia  peling  tinggi  58  tahun  pada  saat  ditetapkan dengan  keputusan  Bupati/Walikota  untuk  menduduki  JPTP    Sekda Kabupaten/Kota”.
Surat  Edaran  itu  dikeluarkan  untuk  menjawab  dan  mengisi  kekosongan hukum yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN  yang  merupakan  petunjuk  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik seyogyanya jelas dan tegas sehingga
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
tidak  membuka  peluang  terjadinya  perbedaan  penafsiran.  Perbedaan  penafsiran, khususnya  dalam  hal  ini  berkenaan  dengan  mekanisme  pengangkatan  Sekretaris daerah  sebagai  JPTP  dapat  membawa  dampak  pada  lancarnya  pelaksanaan  tugas- tugas daerah. Hal ini mengingat sekretaris daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki peran dan fungsi vital dalam membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara tidak secara khusus mengatur mengenai mekanisme pengangkatan sekretaris daerah,  melainkan  mengatur  secara  umum  mekanisme  pengangkatan  JPTP. Pengangkatan  JPTP  telah  diatur  melalui  suatu  mekanisme  terbuka  dan kompetitif dikalangan ASN. Namun demikian ketentuan pengangkatan JPTP menjadi tidak jelas dalam hal penggantian jabatan JPTP yang belum selesai melaksanakan lima tahun masa tugasnya. Hal ini mengingat dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur mekanisme  seleksi  ulang  uji  kompetensi  dalam  hal  JPTP  tidak  memenuhi target  kinerja  sehingga  harus  dipindahkan  pada  jabatan  lain  yang  sesuai dengan kompetensinya atau jabatan yang lebih rendah.
2. Saran
Pemerintah  bersama  dengan  DPR  harus  merumuskan  kembali  aturan yang  jelas  mengenai  penggantian  posisi  JPTP  sekretaris  daerah  guna menghindari  terjadinya  perbedaan  penafsiran  yang  dapat  berpengaruh  pada lancarnya penyelenggraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Rasyid,  Thalib  Abdul.  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: PT. Citra AdityaBakti. 2006.
Sumali. Reduksi  Kekuasaan  Eksekutif  di  Bidang  Peraturan  Pengganti  Undang- Undang ( PERPU ). Malang: UMM Pres. 2003. Yuliandri, Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Ferry, Irawan Febriansyah. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Perspektif . Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September. Huda, Ni'matul. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang- undangan”. Jurnal Hukum. Volume 13 No. 1. Januari 2006. Muwahid.  “Metode  Penemuan  Hukum  ( Rechtsvinding )  Oleh  Hakim  Dalam  Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif”. AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Volume 7 . No. 1. Juni 2017.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
Nizar,  H.  Samsul.  “Konsep  Negara  dalam  Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun”. Demokrasi . Volume II. No. 1. 2003.
Panjaitan, Saut P. “Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara”. Unisia. 10.XI.IV.1991.
Pringgodigdo,  R.M.  Girindro.  “Pemerintahan  dan  Masalah  Pelaksanaan/Penerapan Peraturan  Perundang-Undangan  (Tinjauan  Mengenai  Perkembangan  Hukum Administrasi  Negara  di  Indonesia  Dalam  Kurun  Waktu  Lima  Tahun  Terakhir Periode 1988 s/d 1993)”. Hukum dan Pembangunan Nomor 1 Tahun XXIV. Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Nazar,  M.  Almasri.  “Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Imlementasi  Dalam Pendidikan Islam”. Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan , Volume 19. No. 2. Juli-Desember 2016.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
________________.Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara.
________________.Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
________________.Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.
________________.Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
________________.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002  tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Pengangkatan  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat ∽ Lalu Muhammad Fauzi, M. Galang Asmara dan Zunnuraeni ∽
________________.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata  Cara  Konsultasi  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Sekretaris  Daerah Provinsi,  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
________________.Surat  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi    (PAN-RB)Nomor  B/96.1/M.SM.99/2017.  Hal:  Tata  Cara  Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
4. Internet
Pengertian  “institusi”. https://kbbi.web.id/institusi .  Diunduh  pada  tanggal  24  Januari 2019.