## DISPOSISI POLIGAMI

## (Sebuah Telaah Kritis Topik Epistemologi Filsafat Ilmu Terhadap Diskursus Poligami)
Khaidarulloh 1

## Abstract
Disposesi is a genuine treasure of philosophy in Islam was introduced by a Muslim philosopher Baqir as-Sadr. With his pithy thoughts, Baqir bridging polar empiricism and rationalism are dichotomous. In the context of the issue of polygamy, with the construction of Disposesi’s think, polygamy is a proposition that is believed to be true in the Qur’an and it is a primary conception. Furthermore, the conception of the secondary will be represented by both empirical blocks on one side and on the other side of the rational block in the interpretation of the text .
Keywords: polygamy , disposesi theory, epistemology of philosofy

## A. Pendahuluan
Wacana poligami dalam konteks relasi kehidupan rumah tangga selalu menjadi kajian yang tidak pernah selesai. Tidak hanya terjadi di kalangan awam, diskusi ini juga selalu hangat di ranah akademik. Berbagai macam pendekatan telah dipakai untuk mengupasnya dari normatif, yuridis, historis bahkan intersubyektif. Dalam penelusuran, banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembicaraan ini, sebut saja di timur tengah seperti Muhammad Shahrur, Asghar Ali Engineer dan feminis muslim kenamaan Amina Wadud hingga pengkaji Islam dalam komunitas Islam liberal lainnya—seperti JIL (Jaringan Islam Liberal) dalam konteks Indonesia. Masing-masing pendapatnya akan dikupas dalam pembahasan ini.
1 Pemerhati hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Poligami dengan segudang wacananya harus diakui memang membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh sebab itu, tentu saja sikap apologetik terhadap penafsiran ayat poligami yang berasal dari ayat ke-3 Q.S an-Nisa merupakan satu persoalan. Untuk menghindari stagnasi ini, mengupas masalah poligami dengan cara berbasis pada epistemologi dalam tradisi akademik serta menggunakan berbagai pendekatannya menjadi hal yang lebih bijak untuk melakukan dialog kritis guna menemukan tafsiran yang berdaya kontekstual dan relevan dengan zamannya. Sebuah ikhtiar menghadirkan suatu perangkat analisis guna mengupas masalah poligami dengan perspektif filsafat ilmu merupakan hal yang patut diperhitungkan mengingat peran filsafat  sangat  besar  dalam  membentuk  paradigma  berpikir  kritis manusia.
Dalam disiplin filsafat ilmu, akan kita kenal istilah “Disposesi” yang mana merupakan salah satu topik epistemologi dalam filsafat setelah rasionalisme dan empirisme yang dikenal dikotomis sebagai sumber ilmu.  Mirip  dengan  filsafat  kritisisme-nya  Immanuel  Kant 2 yang mencoba mesintesiskan kedua sumber ilmu tersebut, Disposesi— hanya terdapat dalam khazanah filsafat Islam, tidak ada di Barat—yang dikenalkan Baqir as-Shadr ini juga menempatkan kedua sumber ilmu yakni antara rasio dan empiris kedalam sikap adil dan proporsional sebagai bagian epistemologi. 3 Bahkan truth claim (baca: Tashdiq ) atau pembenaran terhadap keduanya atau salah satunya secara murni tidak bisa dibenarkan dalam pandangan Baqir. Sesuai dengan fokus kajian kali ini, analisis Disposesi terhadap masalah poligami akan diawali dengan beberapa telaah singkat tentang tinjauan umum Disposesi beserta  profil  singkat  Baqir  as-Shadr,  dilanjutkan  kepada  masalah seputar poligami dan hasil analisis yang diakhiri beberapa catatan sebagai kesimpulan.
2 Immanuel Kant (1724-1804), filosof Jerman yang merupakan sintesis rasionalisme dan empirisme murni masa itu. Dalam masterpiece nya, Critique of Pure Reason , kata “murni” di sini digunakan dalam arti “a priori” yaitu apa-apa yang diketahui tanpa melalui pengalaman inderawi. Kant secara kritis mengkritik watak nalar. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada ide-ide fitri yaitu ide-ide yang diketahui sebelum pengalaman inderawi apapun. Namun ini tidak membuatnya menyimpulkan seperti kaum empirisis yaitu bahwa segenap pengetahuan adalah produk pengalaman inderawi. Lihat Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna; Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia . Penerj: M. Nur Mufid, cet-II (Bandung: Mizan, 1992), h. 29.
3 Dani Nadhir.A, Epistemologi , , akses pada 31 Desember  2012.

## B. Disposesi (Tinjauan Umum dan Profil Baqir as-Shadr)
Masalah epistemologi atau sumber ilmu pengetahuan pada ujungnya menimbulkan beberapa paham dalam filsafat seperti paham rasionalisme yaitu  paham  filsafat  yang  mengatakan  pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dengan melalui perantaraan akal (rasio/ nalar) . Selanjutnya muncul paham empirisme yang mengatakan bahwa pengetahuan itu hanya dapat diperoleh melalui perantara inderawi (pengalaman). 4 Bagi Baqir ash-Sadr—salah satu tokoh filosof  muslim  “Syi’ah”—mengatakan  penafsiran  konsepsi  manusia secara empirikal murni harus ditolak dengan menggunakan teori “diposesi” ( nazhariyyah al-intiza’ ). 5 Oleh sebab itu, untuk mengetahui maksudnya maka memerlukan telaah yang runtut seperti dalam penjelasan selanjutnya.
Filosof muslim kenamaan dengan nama lengkap Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail ash-Shadr lahir di Kazimain, Baghdad, Irak pada 25 Dzulqaidah 1353H/1 Maret 1935 M dari keluarga religius. Sejarah mencatat, selain sebagai seorang sarjana, ulama, dan tokoh politik waktu itu, pada usia empat tahun Baqir Ash-Shadr kehilangan ayahnya, kemudian diasuh oleh ibunya dan kakak laki-lakinya, Ismail, yang juga seorang mujtahid kenamaan di Irak. Baqir Ash-Shadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia kanak-kanak. Pada usia sepuluh tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain tentang kultur Islam. Beliau mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang gurupun. Ketika usia sebelas tahun, beliau mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. 6
Singkatnya, kritik Baqir ash-Sadr terhadap Rasionalisme dan Empirisme murni yaitu dengan menegaskan harus kembalinya kita kepada teori Disposesi. Teori Disposesi secara istilah disebut juga dengan Intiza’ yang dapat dipahami dengan mulainya daur penciptaan, inovasi dan konstruksi atas sebuah konsepsi. Secara umum, teori ini adalah  teori  ini  bagian  dari  khazanah  filsafat  Islam,  namun  sumber
4 R.B.S. Fudyartanto, Epistemologi; Kebudayaan dan Pendidikan, (Yogyakarta: Kelompok Studi Filsafat, 1979), h. 132.
5 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna.., Op. Cit., h. 36.
6 Ibid ., h. 11.
rujukan dalam kajian ini adalah berdasarkan pemikiran Baqir ash- Sadr  terhadap  berbagai  pemikiran  filsafat  dunia.  Secara  khusus, teori Disposesi terangkum dalam pembagian konsepsi-konsepsi mental menjadi dua bagian yaitu, 7 Pertama , Konsepsi Primer adalah dasar konseptual bagi akal manusia. Ia  lahir dari persepsi-persepsi inderawi secara langsung terhadap kandungan-kandungannya. Berikut ini dapat dijadikan contoh, kita mengkonsepsi panas karena kita mempersepsinya dengan perabaan, kita mengkonsepsi warna karena mempersepsinya dengan penglihatan, kita mengkonsepsi rasa manis karena mempersepsikannya dengan pengecapan, kita mengkonsepsi bau karena mempersepsikannya dengan penciuman. Demikian pula segala ide yang kita ketahui dengan indera kita. Persepsi atas  inderawi itu semua adalah sebab pengkonsepsiannya dan sebab adanya ide tentangnya di dalam akal manusia. Maka dari ide-ide tersebut, terbentuklah kaidah pertama (primer) bagi konsepsi. Dalam memahami konsepsi primer ini, maka dapat dijelaskan bahwa konsepsi-konsepsi primer yaitu dasar konseptual bagi akal manusia yang lahir dari persepsi inderawi secara langsung terhadap kandungan-kandungannya.
Kedua , konsepsi Skunder merupakan akibat yang dimunculkan oleh konsepsi Primer. Dari ide-ide primer, akal melahirkan ide-ide baru. Ide- ide baru tersebut berada di luar jangkauan indera, meskipun digali dan dikeluarkan dari ide-ide yang diajukan oleh indera kepada akal dan pikiran. Dengan kata lain, Konsepsi-konsepsi sekunder merupakan konseptual turunan dari konsepsi primer. Berangkat dari topik ulasan tentang pengklasifikasian konsepsi tersebut, Baqir ash-Sadr mengatakan teori ini dapat memahami konsep sebab- akibat, substansi dan aksiden, wujud dan unitas muncul dalam akal manusia (konsep terdisposesi) yang diciptakan akal berdasarkan ide-ide terinderai. Namun dalam kajian ini, proses, bentuk dan divisi- divisi diposesi akal belum bisa dijelaskan secara detail dengan alasan keterbatasan kesempatan. 8
Dari pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Baqir ash- Sadr, kelihatannya Baqir Shadr menentang empirisme murni sebagai epistemologi. Pandangannya lebih dekat ke rasionalisme. Bahkan pada
7 Ibid ., h. 19.
8 Ibid . h. 36.
tingkat tertentu bisa dikatakan bahwa ia adalah penganut rasionalisme yaitu ketika ia percaya pada kemampuan rasio. Namun baginya, pengetahuan bukan muncul dengan serta merta dari rasio. Rasio hanya memendam potensi-potensi yang bersifat nonkontradiktif, kausalitatif, dan matematis, yang memungkinkannya melakukan penilaian/ pembenaran ( tashdiq / assent ) terhadap seluruh informasi yang dikumpulkan oleh indera. Dengan penilaian ini, maka terbentuklah pengetahuan baru demikian seterusnya sehingga pengetahuan pada akhirnya bersifat akumulatif. Oleh sebab itu akurasi pengetahuan baru tergantung pada kecerdasan rasio dan intensitas pemanfaatannya dalam mempersepsi informasi-informasi atau konsep-konsep yang diserap oleh indera. 9
Dengan perkataan lain, apa yang dimaksud dengan Disposesi ( intiza’ ) adalah keseluruhan proses dari konsepsi inderawi menuju ide primer dan menuju ide skunder yang disodorkan inderawi kepada akal/pikiran. Konsepsi primer yang muncul dari persepsi langsung inderawi dibentuk oleh ide langsung di dalam akal yang akan membentuk konsep turunan (konsepsi skunder) dimana ia juga akan melakukan daur ulang inovasi dan konstruksi konsep-konsep berbekal konsepsi primer. Sedangkan posisi rasional dan empirik yang biasa dipakai di Barat sebagai epistemologi yang berwatak dikotomis , oleh Baqir keduanya dinilai sebagai perangkat yang digunakan untuk mengolah sekaligus melakukan judgment terhadap konsepsi primer yang dimaksud di atas. Penggunaan rasio murni di satu pihak dan empirik murni di lain pihak sebagai epistemologi dalam melakukan tashdiq /pembenaran akan berkonsekuensi pada nihilisme sehingga, menurut Baqir, tashdiq bermula dari proposisi universal/umum yang diyakini benar berdasarkan realitas obyektif yang partikular.

## C. Diskursus Seputar Poligami
Tema sentral tentang poligami sejatinya adalah cabang masalah dari kajian Islam secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah mengapa wacana ini semakin meruncing ketika dibawa ke ranah diskursus. Tentunya faktor-faktor seperti pemahaman teks yang mengakibatkan indikasi  nuansa “diskriminasi” terhadap perempuan di satu sisi
9 Ibid ., h. 37.
atau klaim “sunnahnya” poligami di sisi lain merupakan salah satu pemicu. Tidak berlebihan, hal ini juga dilontarkan oleh beberapa pengkaji Islam, ada pendapat mengatakan bahwa rekaman sejarah yurisprudensi Islam sebenarnya telah lama mematahkan argumen yang sering diyakini oleh kalangan pro-poligami bahwa poligami itu sunah Nabi SAW. Usaha mencari justifikasi teologis poligami seringkali dipaksakan, meski QS an-Nisa ayat 3 jelas menunjukkan kemustahilan berlaku adil ketika berpoligami. Tapi, anehnya, kalangan pro-poligami tetap percaya bahwa poligami turut menentukan tolok ukur keislaman seseorang. 10
Sebelumnya, beberapa diskursus masalah poligami dalam ranah akademik,  berhasil  dijustifikasi  oleh  pengkaji  Islam.  Sebagai  misal Muhammad Shahrur, ia mempunyai tafsiran tersendiri dalam menghukumi poligami. Menurut Shahrur, bahwa anjuran poligami dalam Islam apabila memenuhi dua syarat. Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anakanak yatim. Sehingga anjuran poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. 11 Pendapat selanjutnya muncul dari Asghar Ali Engineer dengan mengatakan jika seseorang melakukan poligami, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu perempuan yang boleh dipoligami harus dari kalangan janda atau anak yatim dengan aturan-aturan hukum yang ditentukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. 12 Nampaknya tidak jauh berbeda justifikasi kedua tokoh ini terhadap poligami yaitu sama-sama menekankan syarat poligami sesuai dengan konteks poligami pada masa Nabi. Dengan kata lain, selain pendekatan normatif, keduanya mempertimbangkan faktor historisitas dalam menjawab polemik poligami.
Tidak ketinggalan, Amina Wadud sebagai salah satu feminis muslim
10 Redaksi JIL, faqihuddin Abdul Kodir, Nabipun Setia Monogami ,  http://islamlib.com/ id/artikel/nabi-pun-setia-monogami, akses 31 Desember 2012.
11 Muhammad Shahrur, Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, penerj: Sahiron Syamsuddin “Metodologi Fiqih Islam Kontemporer” (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 428.
12 Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam, penerj: Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. xi.
mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligami memang kehilangan relevansinya. Ia memberikan dasar bahwa apa yang menjadi alasan-alasan selama ini melupakan prinsip- prinsip kesetaraan, bahkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tidak tercantum dalam al-Qur’an. Lebih jauh, ia menyebutkan ada beberapa alasan dalam berpoligami yang bias gender, bahkan alasan-alasan tersebut jelas tidak pernah ada dalam ayat-ayat al-Qur’an sebagai sumber utama dalam pembolehan poligami itu sendiri. Alasan-alasan tersebut yaitu: Pertama, alasan  ekonomi  (finansial), Kedua, isteri mandul atau tidak dapat memberikan keturunan dan Ketiga, untuk memenuhi kebutahan seks kaum laki-laki yang tinggi ( hypersex ). 13
Beberapa sikap lain juga muncul, kali ini JIL yang diwakili Ulil Abshar Abdalla dengan mengatakan  perkawinan ideal sebagaimana dikehendaki oleh Islam adalah monogami. Perkawinan poligami hanyalah sebuah fase untuk menuju ke fase ideal, yaitu monogami. Memang poligami disahkan oleh Islam, sekurang-kurangnya Islam dalam diskursus resmi. Tetapi, itu hanyalah “solusi temporer” Islam menuju kepada keadaan yang lebih ideal, yakni perkawinan dengan satu isteri. Menariknya adalah, monogami ternyata bukan saja merupakan “keadaan ideal” yang dikehendaki oleh agama, lebih penting lagi adalah juga menjadi norma yang sangat penting dalam kehidupan modern. Sensibilitas masyarakat modern terbentuk dalam norma semacam ini, sehingga mereka melihat praktik poligami sebagai semacam “warisan” dari masa lampau yang “jahiliyah.” Poligami adalah bagian dari feodalisme pra-modern. 14
Beranjak pada kajian normatif—mengingat bagian ini adalah titik tolak dari kesekian tafsir ayat poligami, salah satu persoalan yang paling fenomenal dalam tema pokok perkawinan yang terdapat dalam al-Qur’an adalah adanya pembolehan terhadap poligami, dimana seorang dimungkinkan dapat beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dalam QS an-Nisa ayat 3 disebutkan,
“..Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,
13 Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan, terj.Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2001), h. 149.
14 Dikutip dari Ulil Abshar Abdalla, Poligami, Monogami, dan kontradiksi modernitas , http://islamlib.com/id/artikel/poligami-monogami-dan-kontradiksi-modernitas akses 31 Desember 2012.
tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 15
Penggalan ayat ini oleh sebagian kelompok diklaim sebagai bukti legal dibolehkannya poligami di satu pihak, dan dianggap tidak memihak kepada perempuan di pihak lain. Cermin dualisme inilah yang selalu tarik menarik dalam diskusi. Dari yang pro-poligami hingga kontra poligami. Beberapa pakar tafsir kenamaan seperti Quraish Shihab memberikan penafsiran terhadap ayat di atas, bahwa ayat itu tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari’at agama dan adat istiadat sebelumnya. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. 16
Selanjutnya Fazlur Rahman menjelaskan bahwa fenomena berpoligami (ketentuan dalam QS an-Nisa: 3) merupakan hukum formal adanya ketentuan poligami. Sedangkan sanksi-sanksinya (keadilan) adalah bentuk untuk mencapai “ideal moral yang harus diperjuangkan masyarakat” 17 karena keharusan berbuat adil tersebut dalam pernyataan al-Qur’an adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai (4: 129). 18 Pendapat senada juga terdapat dalam kajian gender, Siti Ruhaini Dzuhayatin menyajikan metodologi “alternatif” dalam memahami teks-teks keagamaan (Islam). Dengan metodologi ini diharapkan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak timpang gender tetapi mampu meletakkan kedudukan perempuan setara laki-laki. Dengan demikian pemahaman keagamaan terutama mengenai persoalan-persoalan gender dapat dilakukan dengan lebih “benar” sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Misalnya pendekatan sosiologis mutlak diperlukan dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan kehidupan sosial.
15 Q.S an-Nisa: 3 16 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Ma’dhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2000). h. 200.
17 Fazlur Rahman, Major Themes of The Qur’an (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), h. 48.
18 Lihat Q.S. an-Nisa (4): 129 “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..”
Ruhaini memberikan contoh, poligami diperbolehkan dalam upaya perlindungan sosial agar janda dan anak-anak yatim yang ditinggal syuhada “perang uhud” dapat terlindungi. Dengan demikian tujuan poligami bukan semata berorientasi seksual, karena itu berdasarkan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam maka perkawinan yang ideal adalah monogami. 19
Berbagai macam pendapat di atas mengindikasikan bahwa diskursus seputar ayat poligami melahirkan produk tafsir yang variatif. Penulis menyadari tentunya tidak sesederhana itu, basis ontologis pemikiran di antara pengkaji Islam di atas jika ditelusuri tentunya akan dijumpai kompleksitasnya. Bertolak pada pembacaan di atas, pendapat-pendapat tersebut pasti memiliki basis epistemologinya masing-masing. Meski bisa dikatakan intersubjektif, namun tetap patut mendapatkan sikap apresiatif. Singkatnya, usaha sederhana penulis ini sekedar untuk mengeksplorasi sejauhmana kompleksitas diskusi poligami di ranah praktik dan akademik.

## D. Analisis Epistemologi Disposesi terhadap diskursus Poligami
Untuk menghadirkan analisis yang sistematis maka penting untuk mengetangahkan beberapa point dalam analisis kali ini. Pertama , penggalan ayat ketiga dari QS an-Nisa adalah bentuk konsepsi secara teks (baca: empirik) yang berasal dari proposisi persepsi inderawi bahwa al-Qur’an diyakini secara a priori tanpa harus dicari-cari kebenarannya  karena  ia  adalah  firman  Tuhan  dan  sebagai  doktrin keagamaan. Untuk yang pertama ini saya sebut dengan konsepsi Primer yang muncul dari persepsi langsung inderawi atau proposisi terhadap teks keagamaan (al-Qur’an). Kedua , beberapa produk tafsir yang telah disinggung sebelumnya merupakan konsepsi skunder. Sesuai dengan pengertiannya, konsepsi skunder ini lahir dari langkah daur ulang/inovasi dan konstruksi konsep-konsep yang berbekal konsep primer. Perlu dicatat, konsepsi skunder ini berbeda wilayah dengan konsepsi primer. Ia hanya merupakan turunan dari konsepsi primer yang berasal dari persepsi inderawi. Untuk yang kedua ini saya katakan sebagai upaya pemahaman manusia terhadap teks keagamaan baik secara empirik atau rasional.
19 Siti Ruhaini Dzuhayatin, Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. vi.
Setidaknya, dengan memposisikan konsepsi primer dan konsepsi skunder—sebagaimana ia adalah tema besar dalam masalah epistemologi Disposesi, 20 maka pembaca akan lebih memahami maksud dalam analisis ini. Beranjak kepada masalah tashdiq /pembenaran terhadap proposisi—dimana ia juga menjadi konsepsi primer—, menurut Baqir, tashdiq mempunyai dua cara umum yakni dengan menggunakan empirik dan rasio untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam konteks diskursus poligami, ayat ketiga dari QS an-Nisa dapat dikatakan sebagai proposisi empirik yang maksudnya dapat diyakini kebenarannya secara empirik. Namun bagi Disposesi, klaim empirik murni ini juga dianggap tidak proporsional karena mengesampingkan rasio. Di sisi lain juga penggunaan empirik dan rasio yang dikotomis akan menyebabkan kerancuan. 21 Begitupun ayat poligami, jika hanya murni dipahami melulu harfiah/teks (baca:empirik) di satu sisi dan produk tafsir (baca: rasio) di sisi lain akan mengakibatkan tarik menarik pemahaman yang rancu. Oleh sebab itu, Disposesi hadir sebagai jembatan untuk mendamaikan dikotomi empirik dan rasio terhadap teks.
Cara kerja analisis disposesi terhadap diskursus poligami— sepanjang pemahaman penulis—mewajibkan pengkajinya berangkat dari proposisi yang a priori yakni tashdiq /pembenaran yang berasal dari proposisi universal/umum yang diyakini benar berdasarkan realitas obyektif yang partikular. Sebagai misal, seorang muslim harus meyakini bahwa firman Tuhan ayat ketiga QS an-Nisa’ atau ayat terkait lainnya yang saat ini dapat diakses melalui teks keagamaan (al-Qur’an dan Hadis) adalah suatu proposisi yang disepakati dan tidak bisa ditolak kebenaran adanya terlebih ini juga sebagai doktrin teologis. Inilah yang akan membentuk sebuah konsepsi primer yang akan menurunkan sebuah konsepsi skunder.
Konsepsi primer yang berasal dari proposisi di atas, yang mengakui bahwa teks keagamaan adalah sumber pengetahuan utama yang
20 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna , h. 19.
21 Terlepas dari pengalaman inderawi, konsep-konsep (rasionalisme dan empirisme) ini hampa, tanpa konsep-konsep ini pengalaman inderawi akan kacau dan tidak dapat dipahami. Aplikabilitas konsep-konsep ini terbatas pada lingkungan pengalaman inderawi. Kant menyimpulkan bahwa metafisika spekulatif itu sia-sia, karena ia berusaha menerapkan konsep-konsep ini pada objek-objek yang ada di luar alam empirikal. Lihat Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna h. 29.
a priori dan menjadi titik tolak yang akan menurunkan konsepsi skunder. Nah, dalam konsepsi skunder inilah rasional dan empirik yang disebut-sebut sebagai epistemologi memainkan peranannya. Pertama , teks ayat poligami (an-Nisa (4):3) adalah bentuk empirik. Secara teks, ia menjadi sumber pengetahuan bagi pembacanya. Meski terkesan apologetik , bagi kaum empirik murni, ia sudah cukup memberikan kebenaran walaupun tekstual. Paham ini dapat dijumpai pada kalangan skriptualisme yang memahami isi teks keagamaan sebagaimana yang tertulis. Dalam masalah poligami, konsekuensi dari  paham  ini  adalah  justifikasi  yang  tekstual  dan  menolak  segala ijitihad/penafsiran ulang, karena apa yang tertulis itu adalah adalah jelas dan final. Jika poligami dalam ayat tertulis boleh otomatis hukum melakukannya adalah boleh.
Kedua , bagi kaum rasionalis ayat poligami membutuhkan pemahaman tidak hanya tekstual/skriptual. Beberapa faktor seperti historisitas teks/ Asbabunnuzul turunnya teks/ayat mendapatkan porsi yang besar dalam kajiannya. Tidak hanya itu, beberapa pendekatan seperti sosiologis, fenomenologis dan hermenutika serta berbagai macam perspektif juga menjadi bahan pertimbangan. Senada dengan ini, tentang akal/rasio ini Majid Fakhry mengemukakan, akal membenarkan keimanan yang fundamental, seperti eksistensi Tuhan, kebijaksanaan Tuhan mengutus para nabi, dan pemahaman bahwa desain wahyu tak terpisahkan dari penggunaan penalaran. Beberapa dari elemen-elemen ini tampaknya di luar jangkauan kekuatan akal, namun tak satupun di antaranya yang bertentangan dengan akal. 22
Bagi kaum rasional ini, dialog kritis bahkan sikap kritik terhadap sumber niscaya dilakukan guna mendapatkan kebenaran ayat yang relevan dan berdaya kontekstual dengan zamannya. Dengan “dalih” watak keuniversalan teks keagamaan (al-Qur’an), pemahaman melulu normatif tidak cukup untuk menjawab kompleksitas problematika pemeluknya karena ia akan terkesan kaku dan statis terhadap zaman. Ayat poligami yang dipahami secara rasional akan menghasilkan produk pemikiran yang multitafsir bahkan intersubyektif. Hal ini dikarenakan oleh proses rasionalisasi manusia terhadap teks itu sendiri. Penafsiran teks selama berpijak pada dasar yang disepakati
22 Majid Fakhry, Sejarah Filsafat: Sebuah Peta Kronologis , cet-II (Bandung: Mizan, 2002), h. 148.
bersama (al-Qur’an) maka tidak akan menjadi masalah seperti yang diklaim rivalnya dengan istilah “pendangkalan akidah.” Namun sebaliknya, kaum ini beranggapan dengan merasionalisasikan pemahaman terhadap teks maka akan menemukan clue teks itu sendiri, dengan kata lain pemahaman yang tidak melulu teks akan lebih mendekati kepada keuniversalan teks secara lebih mendalam. Inilah satu titik yang oleh mereka disebut hasil ijtihad. Konteks poligami yang kasuistik, walaupun secara tekstual dibolehkan, dengan berbagai macam disiplin ilmu atau pendekatan variatif yang digunakan kaum rasionalis maka bisa berkonsekuensi ganda. Sebagai contoh, satu pihak ada yang membolehkan secara bersyarat seperti beberapa tokoh yang telah disinggung di muka dan ada penolakan poligami secara tegas di pihak lain.
Berbeda dengan apa yang terjadi di Barat, dimana dikotomi kaum empirik dan rasional sangat kentara yakni masing-masing mempunyai klaim-klaim yang susah dipertemukan. Blok empirisme di satu sisi dan blok empirisme di sisi lain. Bagi epistemologi disposesi, dualisme kaum empirik dan rasionalis ini mampu didamaikan dengan konstruksi berpikirnya. Seperti yang telah disinggung, Disposesi ( intiza’ ) adalah keseluruhan proses dari konsepsi inderawi menuju ide primer dan menuju ide skunder yang disodorkan inderawi kepada akal/pikiran. Konsepsi primer yang muncul dari persepsi langsung inderawi dibentuk oleh ide langsung di dalam akal yang akan membentuk konsep turunan (konsepsi skunder) dimana ia juga akan melakukan daur ulang inovasi dan konstruksi konsep-konsep berbekal konsepsi primer.
Jika pengertian ini diterapkan, maka konsepsi inderawi adalah proses manusia mempersepsi al-Qur’an yang akan melahirkan sebuah proposisi yaitu bagi pemeluk al-Qur’an (Muslim) sudah pasti a priori terhadap kebenaran adanya dengan tanpa meragukan adanya. Proposisi inilah yang disebut dengan konsepsi primer yaitu sebuah konsepsi awal sebagai titik tolak kebenaran. Selanjutnya, konsepsi primer ini akan menurunkan konsepsi skunder dimana kutub empirik dan kutub rasional bekerja. Bagi kaum disposesian—tambahan istilah penulis, kedua kutub ini bukanlah satu-satunya yang mutlak pembenarannya seperti masing-masing telah dijelaskan di atas. Namun kedua kutub itu adalah sebagai bagian dari perangkat tashdiq /pembenaran yang
digunakan untuk mengolah sekaligus melakukan judgment terhadap konsepsi primer yang dimaksud di atas. Penggunaan rasio murni di satu pihak dan empirik murni di lain pihak sebagai epistemologi dalam melakukan tashdiq /pembenaran akan berkonsekuensi pada tarik ulur kerancuan bahkan nihilisme, sehingga—menurut Baqir— tashdiq bermula dari proposisi universal/umum yang diyakini benar berdasarkan realitas obyektif yang partikular.
Jika demikian, maka meyakini ayat poligami secara empirik atau rasional adalah sama-sama hal yang dibenarkan asal berangkat dari proposisi persepsi inderawi terhadap al-Qur’an atau konsepsi primer seperti yang telah disinggung sebelumnya. Bagi disposesi, hasil pemahaman secara empirik atau rasional terhadap ayat poligami adalah konsepsi skunder. Apabila tidak ada pertentangan antara konsepsi primer dan skunder maka tidak ada pemasalahan. Masalah akan muncul jika wilayah konsepsi skunder yakni empirik murni di satu sisi dan rasional murni di sisi lain dijadikan klaim kebenaran mutlak masing-masing. Alih-alih keduanya menemukan kesepakatan, malah mustahil keduanya akan menemukan titik temu.

## E. Penutup
Topik ulasan tentang poligami yang telah dibicarakan kali ini melahirkan beberapa point yang patut digarisbawahi. Pertama , kehadiran analisis kali ini mungkin lain dari analisis kebanyakan seperti analisis normatif atau historis. Ikhtiar menghadirkan suatu perangkat analisis guna mengupas masalah poligami dengan perspektif filsafat  ilmu  merupakan  hal  yang  patut  diperhitungkan  mengingat peran  filsafat  sangat  besar  dalam  membentuk  paradigma  berpikir kritis manusia. Kedua , Disposesi ( intiza’ ) adalah keseluruhan proses dari konsepsi inderawi menuju ide primer yakni meyakini proposisi al-Qur’an sebagai kebenaran dan menuju ide skunder (pemahaman) yang disodorkan inderawi kepada akal/pikiran. Konsepsi primer yang muncul dari persepsi langsung inderawi (proposisi) dibentuk oleh ide langsung di dalam akal yang akan membentuk konsep turunan (konsepsi skunder) dimana ia akan melakukan daur ulang inovasi dan konstruksi konsep-konsep berbekal konsepsi primer. Daur ulang inilah yang disebut sebagai tashdiq /pembenaran baik secara empirik atau rasional terhadap teks al-Qur’an. Ketiga , sebagai sebuah diskursus,
ayat poligami melahirkan produk tafsir yang berbeda-beda dalm penafsirannya. satu pihak ada yang membolehkan secara bersyarat seperti beberapa tokoh yang telah disinggung, adapula penolakan poligami secara tegas di pihak lain. Kempat , meyakini ayat poligami secara empirik atau rasional adalah sama-sama hal yang dibenarkan asal berangkat dari proposisi persepsi inderawi terhadap al-Qur’an atau konsepsi primer seperti yang telah disinggung sebelumnya. Bagi disposesi, hasil pemahaman secara empirik atau rasional terhadap ayat poligami adalah konsepsi skunder. Apabila tidak ada pertentangan antara konsepsi primer dan skunder maka tidak ada pemasalahan.
Disposesi merupakan genuine dalam khazanah filsafat Islam yang dikenalkan  oleh  seorang  filosof  muslim  bernama  Baqir  as-Shadr. Dengan pikiran bernas -nya, Baqir mampu menjembatani kutub empirisme dan rasionalisme yang dikotomis itu. Dalam konteks masalah poligami, dengan konstruksi berpikir secara Disposesi maka poligami adalah suatu proposisi yang diyakini benar adanya dalam al- Qur’an dan ia adalah sebuah konsepsi primer. Selanjutnya konsepsi skunder akan diwakili oleh kedua blok empirik di satu sisi dan blok rasional di sisi lain dalam penafsiran teks. Masing-masing wataknya telah disinggung sebelumnya. Singkatnya, hukum asal poligami adalah boleh—karena ia adalah proposisi—namun harus dipertimbangkan pemahaman empirikal dan rasional terhadap ayatnya. Penulis menyadari ada kesan simplifikatif atas tulisan ini. Namun upaya untuk menghadirkan analisis filosofis terhadap suatu masalah tidak boleh berhenti sampai di sini. Kritik dan masukan konstruktif sangat diperlukan untuk penyempurnaannya. Wallahua’lam .

## Daftar Pustaka
Abdalla, Ulil Abshar Poligami, Monogami, dan kontradiksi modernitas , http://islamlib.com/id/artikel/poligami-monogami-dan-kontradiksi- modernitas akses 31 Desember 2012.
Ash-Shadr, Muhammad, Baqir, Falsafatuna; Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia . Penerj: M. Nur Mufid, cet-II, Bandung: Mizan, 1992.
Dzuhayatin, Siti, Ruhaini, Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
Engineer, Asghar, Ali, Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam, penerj: Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Fakhry, Majid, Sejarah Filsafat: Sebuah Peta Kronologis , cet-II, Bandung:
Mizan, 2002.
Fudyartanto, R.B.S., Epistemologi; Kebudayaan dan Pendidikan,
Yogyakarta: Kelompok Studi Filsafat, 1979.
Nadhir. A, Dani, Epistemologi , , akses pada 31 Desember  2012.
Rahman, Fazlur, Major Themes of The Qur’an, Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
Redaksi JIL, Faqihuddin Abdul Kodir, Nabipun Setia Monogami ,  http:// islamlib.com/id/artikel/nabi-pun-setia-monogami, akses 31 Desember 2012.
Shahrur, Muhammad Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, penerj: Sahiron Syamsuddin “Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,” Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
Shihab, Quraish, M.
Wawasan al-Qur’an Tafsir Ma’dhu’i atas Pelbagai
Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2000.
Wadud, Amina, Qur’an Menurut Perempuan, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.