## Gorontalo Law  Review
Volume 7 -  No. 2 – Oktober 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## PEDOFILIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Fadhlur Rahman Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia fadhlur0205201024@uinsu.ac.id
Sudirman Suparmin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia sudirmansuparmin@uinsu.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  examine  criminal  acts  of  pedophilia  which  generally  occur  in children as occurs in Langkat Regency. This research examines how positive law is regulated for perpetrators of pedophilic crimes, how Islamic criminal law is regulated for  perpetrators of  pedophilic  crimes.  ,  what  is  the  juridical  analysis of  the  crime of pedophilia. This research is qualitative research with an empirical juridical approach that  uses  two  data  sources,  namely  primary  data  sources  and  secondary  data sources. The results of this research show that in the Criminal Code there is no specific explanation regarding legal sanctions for perpetrators of pedophilia against children, however in Law Number 17 of 2016 in article 81 paragraphs 1 and 2 it is explained that people who violate the provisions of article 76d then be subject to a minimum of 5 years in prison and a maximum of 15 years with a fine of Rp. 5,000,000,000. In the provisions of Islamic criminal law regarding acts of pedophilia or against children, it is jarimah and the punishment is ta’zir. The practice of criminal acts of pedophilia, for example, occurred on Jln. Tengku Amir Hamzah No.1 Stabat, Langkat Regency, North Sumatra Province, was experienced by two minors, and based on legal provisions, the perpetrator was charged with ta’zir.
Keyword: Islamic Criminal Law, Crime, Sodomy, Langkat

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang tindak pidana kejahatan pedofilia yang pada  umumnya  terjadi  pada  anak-anak  sebagaimana  yang  terjadi  di  Kabupaten Langkat, pada penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pengaturan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, bagaimana pengaturan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pedofilia , bagaimana analisis yuridis tentang tindak pidana  pedofilia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis pendekatan yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam KUHP pidana ada menjelaskan secara khusus mengenai sanksi hukum bagi pelaku pedofilia  pada anak, akan tetapi di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal 81 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa orang yang melanggar ketentuan pasal  76d  maka  dijerat  pidana  minimal  5  tahun  penjara  dan  maksimal  15  tahun dengan  denda  sebesar  Rp.  5.000.000.000.  Dalam  ketentuan  hukum  pidana  Islam mengenai tindakan pedofilia atau terhadap anak adalah jarimah dan hukumannya adalah hukuman ta’zir, Praktik tindak pidana pedofilia misalnya yang terjadi di Jln. Tengku  Amir  Hamzah  No.1  Stabat  Kabupaten  Langkat  Provinsi  Sumatera  Utara dialami  oleh  dua  orang  anak  di  bawah  umur,  yang  mana  berdasarkan  ketentuan huk umnya maka pelaku dijerat dengan  jarimah ta’zir.
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Kejahatan, Pedofilia , Langkat

## 1. PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  fenomena  kehidupan  komunitas  pasangan  sejenis  semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang hidup seperti layaknya suami dan isteri. Tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan  dan  pedofilia,  yaitu  pelampiasan  nafsu  seksual  sesama  jenis  melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Sanksi pidana bagi pelaku  pedofilia  di  Indonesia  diatur  dalam  beberapa  undang-undang,  terutama Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  serta  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Menurut undang-undang tersebut, pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pedofilia, dapat dijatuhi hukuman pidana yang sangat berat. Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap  anak.  Pelaku  bisa  dihukum  penjara  paling  lama  15  tahun  dan  paling singkat 5 tahun, serta denda paling banyak Rp5 miliar. Jika pelaku adalah orang tua,  wali,  pengasuh  anak,  atau  orang  yang  memiliki  otoritas  terhadap  anak, hukuman dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut. Selain hukuman penjara dan denda, pelaku juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia atau pemasangan alat deteksi elektronik. Kebiri kimia diatur sebagai sanksi tambahan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  berulang atau  dengan  kekerasan  yang  menyebabkan  korban  menderita  secara  fisik  dan mental yang berat.
Pelaku  kejahatan  kebanyakan  dari  lingkungan  keluarga  atau  lingkungan sekitar korban itu sendiri dan biasanya terjadi dirumah, sekolah, dan lingkungan sosial  anak.  Seharusnya  seorang  anak  itu  memperoleh  hak-hak  yang  kemudian hak-hak tersebut harus bisa menjamin pertumbuhan serta perkembangan.  Salah satu  bentuk  kejahatan  yang  sangat  merugikan  dan  meresahkan  masyarakat  ini adalah bentuk kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah ketertarikan seksual yang tidak wajar  terhadap  anak-anak.  Ini  adalah  gangguan  mental  dan  ilegal  karena melibatkan  eksploitasi  anak-anak.  Pedofilia  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini adalah  pedofilia  sesama  jenis  yaitu  merupakan  perbuatan  yang  biasanya terjadiantara pria secara anal atau oral. Perbuatan pedofilia sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan merupakan perbuatan melanggar kesusilaan antara dua orang yangmemiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antaraperempuan dengan perempuan (Suhairu, Nurdin and Sahara, 2019).
Pedofilia  atau    homoseksual    ini    merupakan      hubungan    kelamin  yang menyimpang dari  ajaran  agama  Islam,  termasuk  dosa  besar,  perbuatan  keji,  dan lebih besar dari perbuatan zina. Islam sangat membenci pelaku pedofilia. Perbuatan ini merupakan perilaku kaum Nabi Luth yang sudah    mendarah daging. Nabi Luth suda  sering  memperingatkan  mereka  tetapi  mereka  tidak  mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah Swt. Dengan hujan batu panas akibat perbuatan mereka yang menjijikkan.
Korban  dari  pedofilia  itu  sendiri  ialah  anak-anak  kecil  juga  menjadi  korban kebiadaban  dari  pelaku  pelecehan  seksual  pedofilia  tersebut.  Kasus  ini  terbukti menjadi  salah  satu  bentuk  pelecehan  masa  kanak-kanak  paling  ekstrim,  sebab seringkali  menjadi  trauma  psikologis  yang  serius  dan  berkepanjangan  (Nadhirah, Sumiadi and Zulfan, 2023). Perilaku ini merupakan suatu perilaku yang dipandang menyimpang  karena  telah  mengarah  pada  tindakan  kriminal  yang  secara hakikatnya menyalahi undang-undang dan norma Agama. Di dalam Islam sangat melarang  perilaku  seksual  yang  menyimpang  seperti  halnya  pelecehan  seksual, apalagi yang menjadi korban anak di bawah umur yang mana dia yang seharusnya mendapat jaminan kehidupan bahagia dan terhindar dari perilaku tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  20l6  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undangundang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang  pada  Pasal  15  menyatakan  bahwa undang-undang  tersebut  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  setiap  Anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik,  pelibatan  dalam  sengketa  bersenjata, pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial,  pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.
Di dalam hak-hak tersebut terdapat hak untuk terhindar dari kekerasan dan kejahatan  seksual,  sehingga  seharusnya  anak  mendapatkan  perlindungan  dari kejahatan  seksual  ini,  akan  tetapi  pada  praktiknya  kejahatan  pedofilia    terhadap anak  masih  terjadi  di  masa  sekarang  ini  sebagaimana  kasus  yang  terjadi  di kabupaten langkat pada tahun 2023 dan di alami oleh 2 (dua) orang anak di bawah umur. 2 (dua) anak malang tersebut menjadi korban kekejaman seorang pedofil yang berinisial ZS (33) dengan memaksa 2 anak tersebut dipaksa melakuka oral Seks.
Ibu salah satu korban yang berinisial B (12) mengatakan bahwa kejadian pedofilia itu terjadi pada bulan November 2023 lalu.
Sehingga hal ini membuktikan bahwa tindak pidana pedofilia  masih terjadi di kalangan masyarakat dan korbannya adalah anak. Dan tentunya hal di atas tidak sesuai  dengan  ketentua  di  dalam  Pasal  76D  Undang-Undang  Perlindungan  anak bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Maka dari  itu,  hal  ini  menarik  perhatian  penulis  untuk  meneliti  lebih  dalam  mengenai bagaimana  tinjauan  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  positif  terhadap  pelaku kejahatan pedofilia  yang terjadi oleh anak.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode penelitian yuridis  empiris ,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan-bahan  lapangan  dengan  mengkaji  secara  lapangan  menggunakan berbagai data primer yang terdiri dari hasil penelitian di Kabupaten Langkat Terkait Kasus  Pedofilia  dan  juga  bahan  sekunder  yang  terdiri  peraturan  perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana  yang  berkaitan  dengan  pedofilia.  Pendekatan  yang  digunakan  pada penelitian ini ialah case approach adalah metode studi hukum yang menganalisis kasus nyata untuk memahami penerapan hukum (Norbuko and Achmadi, 2018). Penelitian  ini  dilakukan  di  Jln.  Tengku  Amir  Hamzah  No.1  Stabat  Kabupaten Langkat  Provinsi  Sumatera  Utara.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memahami penerapan hukum lokal, menilai dampaknya, dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks hukum setempat.   Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan  teknik field  r esearch  atau  penelitian  lapangan  untuk  melihat fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  dan  juga library research atau  penelitian kepustakaan untuk  meneliti mengenai tindak pidana atau  pedofilia  yang terjadi dengan tinjauan hukum positif dan juga hukum pidana Isla serta metode analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  yaitu  dengan mengumpulkan  bahan-bahan,  kemudian  di  analisis  sehingga  mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian dan Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pedofilia
Secara istilah, pedofilia berasal dari kata Yunani “ paedo ,” yang berarti “anak - anak,”  dan  “ philia ,”  yang  berarti  “cinta”  atau  “ketertarikan.”  Dengan  demikian, pedofilia  secara  harfiah  berarti  “ketertarikan  seksual  terhadap  anak - anak.”  Ini dianggap sebagai gangguan mental dan merupakan tindakan ilegal serta melanggar etika  karena  melibatkan  eksploitasi  anak-anak  yang  tidak  dapat  memberikan persetujuan yang sah. (Febrya, 2019).
Perilaku  pedofilia    merupakan  suatu  bentuk  gangguan  orientasi  seksual bahkan menjurus tindak kriminal. Pedofilia  adalah salah satu bentuk pelecehan seksual  yang  termasuk  ke  dalam  tindak  kejahatan.  Dikatakan  sebagai  kejahatan karena  hal  ini  merugikan  korban,  baik  secara  fisik  maupun  mental.  Secara  fisik memang  mungkin  tidak  ada  hal  yang  harus  dipermasalahkan  pada  anak  yang
menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam (Noviana, 2017).
Terjadinya tindak pidana pedofilia  tentu dilatarbelakangi oleh suatu sebab dan menimbulkan akibat yang buruk bagi kehidupan, baik kehidupan individu si pelaku maupun  akibat  yang  akan  berdampak  terhadap  kehidupan  masyarakat.  Sebab- sebab ini bisa saja berasal dari diri pelaku sendiri yang mengalami kelainan jiwa dan  cara  berpikir  yang  tidak  logis.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  dapat disebabkan dari eksternal si pelaku, gaya kehidupan buruk masyarakat yang sudah menjadi  tradisi  bisa  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  yang dilarang oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
Pada  pelaku  pedofilia  dorongan  seksualnya  akan  meluap-luap  ketika berhadapan dengan anak laki-laki. Namun tidak mampu terangsang seksual ketika berhadapan  dengan  seorang  perempuan  (Mutia,  2023).  Pada  dasarnya  Pelaku pedofilia  memiliki kecerdasan dibawah rata-rata, kurang mampu berfikir panjang, berfikir praktis cepat mengambil keputusan dan kurang pertimbangan dan memiliki emosi  yang  labil  mudah  terpengaruh  oleh  keadaan.  Pelaku  pedofilia    dalam lingkungan memiliki sifat yang lebih cenderung tertutup dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar (Yanwar Arief, 2017).
Pedofilia merupakan hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Allah telah mengancam perbuatan pedofilia  dengan siksa kepada pelakunya. Adapun  beberapa  faktor  yang  memungkinkan  terjadinya  perbuatan  pedofilia  ini antara lain: (Wahyuni, 2018)
1. Faktor  intern  yang  berasal  dari  diri  pelaku  sendiri.  Misalnya  faktor  keimanan yang  sangat  mempengaruhi  prilaku  seseorang.  Umumnya  seorang  yang  tidak beriman  akan  mudah  terjerumus  pada  perbuatan  maksiat,  begitu  juga sebaliknya. Selain itu, kepribadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak tanduknya,  jika  terdapat  kekacauan  pada  jiwa  seseorang,  maka  akan  timbul keinginan  orang  tersebut  melakukan  kejahatan-kejahatan  karena  diakibatkan oleh hal-hal yang menimpa dirinya itu.
2. Faktor Ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yang meliputi:
a. Faktor  sosial,  yang  terjadi  karena  kebudayaan  yang  bertentangan  dengan norma  kesucian  tentang  hubungan  seks  yang  sudah  melekat  dalam masyarakat dan tidak ada kontrol sosial terhadap penyelewengan seks.
b. Faktor  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kecanggihan  teknologi  masa sekarang  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  kejahatan pedofilia  ,  banyaknya  aplikasi-aplikasi  yang  menampilkan  foto  atau  video yang berkaitan dengan pornografi dan mudah diakses oleh semua kalangan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tidak kejahatan ini.
c. Faktor  yuridis,  yang  dimaksud  dengan  faktor  yuridis  adalah  pengaturan hukum  atau  regulasi  yang  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  kejahatan pedofilia  dipandang masih kurang efektif dalam memberikan efek jera karena secara fakta tindak kejahatan pedofilia  ini sulit untuk dibuktikan.
B. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Pedofilia  merupakan perilaku seks menyimpang dan berbahaya. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak laki-laki korban pedofilia  adanya sebuah bentuk  usaha  yang  diberikan  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan
Undang-Undang Perlindungan Anak agar anak tidak menjadi korban tindak pidana (Firdaus and Andrikasmi, 2016).
Istilah  pedofilia    tidak  dapat  ditemukan  baik  dalam  KUH  Pidana  maupun  dalam Undang-  undang  khusus  diluar  KUH  Pidana.  Dalam  ketentuan  hukum  pidana positif  atau  KUH  Pidana  Indonesia  diatur  di  dalam  beberapa  pasal  yang  terkait dengan tindak kejahatan seksual sebagaimana berikut :
Pasal 290 KUHP, diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
1) Barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang,  sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2) Barang  siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang,  sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup  lima  belas  tahun  atau  kalau  tidak  nyata  berapa  umurnya,  bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
3) Barang  siapa  membujuk  (menggoda)  seseorang,  yang  patut  harus  diduga, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya,  bahwa  ia  belum  masanya  buat  kawin,  akan  melakukan  atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.
Pasal 292 KUHP: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.
Pasal 293 ayat (1) KUHP:”Barangsiapa dengan memberi atau menjanji kanuang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungankeadaan, atau dengan  penyesatan  sengaja  menggerakkan  seorang  belum  cukupumur  dan  baik tingkah  lakunya,  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukanperbuatan  cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itudiketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara palinglama lima tahun”.
Pasal  294  ayat  (1)  KUHP:  “Barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup  umur,  atau  dengan  orang  yang  belum  cukup  umurpemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya,ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun”.
Pasal 295 ayat (1) KUHP :
1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  barang  siapa dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  dilakukannya  perbuatan cabuloleh  anaknya,  anak  tirinya,  anak  angkatnya,  atau  anak  di  bawah pengawasannya  yang  belum  dewasa,  atau  oleh  orang  yang  belum  dewasa yang  pemeliharaannya,  pendidikan  atau  penjagaannya  diserahkan kepadanya,  ataupun  oleh  bujangnya  atau  bawahannya  yang  belum  cukup umur, dengan orang lain.
2) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  barang  siapa dengan  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya  belum  dewasa  atau  yang  sepatutnya  harus  diduganya demikian, dengan orang lain
Perbuatan  pedofilia   dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  kesusilaan  yang diatur  secara  khusus  pada  Pasal  292  KUH  Pidana.  Pasal  tersebut  mengatur mengenai pencabulan sama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak.  Secara  tidak  langsung,  rumusan  Pasal  292  KUH  Pidana  memberikan perlindungan  terhadap  anak  yang  belum  cukup  umur  yakni  anak  yang  berusia dibawah 21 tahun dari perilaku seksual menyimpang.
Tindak pidana pedofilia  tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun juga bisa terjadi pada anak. Di Indonesia, pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain.
Undang-Undang  tersebut  secara  tegas  melarang  segala  bentuk  perlakuan cabul  atau  pelecehan  seksual  terhadap  anak,  termasuk  pedofilia  .  Pedofilia dianggap sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual yang serius dan keji terhadap anak di bawah umur. Pelaku pedofilia  atau pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia dapat diancam dengan hukuman pidana yang berat, mulai dari penjara minimal  5  tahun  hingga  penjara  seumur  hidup,  tergantung  pada  kekerasan  fisik atau  psikologis  yang  menyertai  tindakan  tersebut  dan  beratnya  kerugian  yang dialami korban. Kasus pedofilia  atau pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia diproses  secara  serius  oleh  sistem  peradilan  pidana.  Polisi  biasanya  melakukan penyelidikan  yang  mendalam,  dan  jika  terbukti  bersalah,  pelaku  akan  diadili  di pengadilan.
Selain  itu  di  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga  menetapkan langkah-langkah untuk melindungi korban, termasuk pelayanan medis, psikologis, dan  sosial.  Korban  juga  diberikan  perlindungan  khusus  dalam  proses  peradilan untuk  meminimalkan  trauma  yang  mereka  alami.  Tidak  hanya  aspek  hukum, masyarakat Indonesia juga diimbau untuk aktif melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk dengan memberikan pendidikan tentang hak- hak anak dan tanda-tanda pelecehan seksual kepada anak-anak. Dengan demikian, hukum  Indonesia  sangat  tegas  dalam  melindungi  anak-anak  dari  segala  bentuk kekerasan seksual, termasuk pedofilia . Upaya perlindungan ini mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi korban untuk memastikan hak- hak  mereka  terlindungi  dan  pemulihan  yang  optimal  dari  dampak  trauma  yang mereka alami.
Tentunya  pengaturan  hukum  tegas  itu  dibuat  pemerintah  guna  untuk melindungi  kepentingan  anak  dari  perbuatan  tindak  kejahatan pedofilia  .  Hal itu dikarenakan  tidak  kan  pedofilia    pada  anak  mengakibatkan  beberapa  dampak negatif yang amat serius baik bagi fisik maupun psikologis, beberapa dampak yang dimaksud diantaranya :
1. Cedera Fisik: Tindakan pedofilia  pada anak dapat menyebabkan cedera fisik yang  parah,  termasuk  robekan  atau  trauma  pada  organ  reproduksi  atau bagian tubuh lainnya. Cedera ini dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan jangka panjang dan memerlukan perawatan medis yang intensif.
2. Trauma  Psikologis:  Anak  yang  menjadi  korban  pedofilia    sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi,  gangguan  tidur,  flashbacks,  atau  memori  traumatis  yang mengganggu  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Trauma  ini  dapat  berdampak jangka panjang terhadap perkembangan emosional dan sosial anak.
3. Gangguan  Mental  dan  Emosional:  Korban  pedofilia    dapat  mengalami gangguan mental seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), kecemasan, atau  depresi  berat.  Mereka  juga  dapat  mengalami  gangguan  perilaku  atau gangguan makan sebagai respons terhadap trauma yang mereka alami.
4. Gangguan  Seksual:  Anak  yang  mengalami  pedofilia    dapat  mengalami gangguan  seksual  di  masa  depan,  termasuk  kesulitan  dalam  menjalin hubungan  intim  atau  mengalami  disfungsi  seksual  sebagai  akibat  dari pengalaman traumatis tersebut.
5. Gangguan  Perkembangan:  Pedofilia    pada  anak  dapat  mengganggu perkembangan  sosial,  emosional,  dan  kognitif  mereka.  Mereka  mungkin mengalami kesulitan belajar, menurunnya minat dalam kegiatan sosial, atau kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.
6. Dampak  Jangka  Panjang  :  Akibat  pedofilia    pada  anak  dapat  berdampak jangka  panjang  terhadap  kehidupan  mereka.  Mereka  mungkin  mengalami kesulitan  dalam  membangun  kepercayaan  pada  orang  lain,  memiliki gambaran  diri  yang  negatif,  atau  mengalami  kesulitan  dalam mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat.
Dengan demikian, pedofilia  pada anak bukan hanya merupakan pelanggaran serius  terhadap  hak-hak  anak,  tetapi  juga  dapat  mengakibatkan  dampak  yang sangat merusak bagi kesehatan dan perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk dilakukan secara proaktif oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang  terkait  untuk  melindungi  anak-anak  dari  segala  bentuk  eksploitasi  dan pelecehan.
C. Pengaturan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia
Pedofilia    juga  merupakan  istilah  untuk  aktifitas  seksual  secara  melawan hukum  syar’i  dengan  cara  senggama  melalui  dubur/anus  atau  dikenal  dengan liwath (Majelis Ulama Indonesia, 2014). Dalam hukum Islam, pedofilia   dianggap sebagai  tindakan  yang  sangat  terlarang.  Hukuman  bagi  pedofilia    berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan penerapan hukum Islam di berbagai negara atau mazhab hukum Islam yang berbeda. Secara umum, beberapa mazhab hukum Islam menganggap  pedofilia    sebagai  dosa  besar  dan  memberlakukan  hukuman  yang keras, termasuk hukuman mati bagi pelakunya. Namun demikian, penting untuk dicatat  bahwa  penerapan  hukum  Islam  bisa  bervariasi  dan  tidak  selalu  kaku. Banyak faktor kontekstual, interpretasi ulama, dan kebijakan hukum negara yang mempengaruhi bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktiknya.
Dalam  Al-Qur'an,  peristiwa  pedofilia  seperti  yang  dimaksud  pada  penelitian tidak  secara  langsung  dibahas,  tetapi  disebutkan  dalam  kisah  Nabi  Luth  AS  dan kaumnya. Berikut adalah beberapa ayat yang relevan yaitu Surah Al-A'raf/7:80-84 :
( َنْي ِمَلٰعْلا َنِ م ٍدَحَا  ْنِم اَهِب ْمُكَقَبَس اَم َةَش ِح اَفْلا َن ْوُتْأَتَا ٖۤ هِم ْوَقِل َل اَق ْذِا اًط ْوُل َو ٨٠ ِءٓاَسِ نلا ِن ْوُد  ْنِ م ًة َوْهَش َل اَج ِ رلا َن ْوُتْأَتـَل ْمُكَّنِا ) ۗ ٌم ْوَق ْمُتـْنَا ْلَب
( َن ْوُف ِرْسُّم
٨١ ْمُكِتَي ْرَق  ْنِ م ْمُه ْوُج ِرْخَا ا ْٖۤوـُل اَق  ْنَا ٖۤ َّلَِّا ٖۤ هِم ْوَق  َب ا َوَج َن اَك اَم َو ) ۗ ( َن ْو ُرَّهَطَتَّي  ٌس اَنُا ْمُهَّنِا
٨٢
اَك ٗهَت َا َرْما  َّلَِّا ٖۤٗهَلْه َا َو ُهٰنْيَجْن َاَف )
( َنْي ِرِبٰغْلا َنِم  ْتَن ٨٣ ْيَلَع اَن ْرَطْم َا َو ) ا ًرَطَّم ْمِه ۗ ( َنْي ِم ِرْجُمْلا ُةَبِق اَع َن اَك  َفْيَك  ْرُظْن اَف ٨٤ ) Artinya: “Dan  (Kami  juga  telah  mengutus)  Luth,  ketika  dia  berkata  kepada kaumnya,  “Mengapa  kamu  melakukan  perbuatan  keji,  yang  belum  pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka  adalah  orang  yang  menganggap  dirinya  suci.  Kemudian  Kami selamatkan  dia  dan  pengikutnya,  kecuali  istrinya.  Dia  (istrinya)  termasuk orang-orang  yang  tertinggal.  Dan  Kami  hujani  mereka  dengan  hujan  (batu). Maka, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang be rbuat dosa itu.” QS.  Al- A’raf  [7]:  80 -84  menceritakan  perilaku  homoseksual  yang  telah dilakukan  oleh  kaum  Nabi  Luth  beserta  azab  yang  ditimpakan  kepada  kaumnya (MZ, 2022). Ayat-ayat ini mengisahkan Nabi Luth AS dan kaumnya yang melakukan perbuatan tercela (termasuk pedofilia) yang dianggap sebagai dosa besar. Imam Asy- Syaukani  dalam  tafsirnya  menjelaskan  Luth  merupakan  putra  dari  Harun  bin Tarikh dan diutus pada suatu kaum yang dinamai Sadum. Lalu, atas perintah Allah Swt  Nabi  Luth  mengecam  perbuatan  keji  dan  nista  yang  telah  dilakukan  oleh kaumnya  yakni  melakukan  liwath  yang  tidak  pernah  satu  kaum  pun  sebelum mereka melakukannya. Perilaku mereka hanyalah untuk melepaskan nafsu semata yang  tidak  masuk  akal,  padahal  Allah  Swt  telah  menciptakan  wanita  sebagai pasangan  untuk  menyalurkan  hasrat  seksual  dengan  cara  yang  benar  (Asy- Syaukani, 2009).
Pada  zaman  Nabi  Luth  AS,  kota  Sodom  adalah  pusat  kemaksiatan  dan perbuatan dosa. Kaum Sodom dikenal karena perilaku seksual yang menyimpang, termasuk  praktik  homoseksual  dan  kekerasan  seksual.  Nabi  Luth  AS,  sebagai utusan Tuhan, diutus untuk memperingatkan penduduk kota agar meninggalkan kebiasaan  buruk  mereka  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar.  Namun,  ajakan  Nabi Luth untuk bertobat ditolak oleh penduduk Sodom. Suatu malam, malaikat yang menyamar  sebagai  tamu  datang  ke  rumah  Nabi  Luth.  Ketika  penduduk  Sodom mengetahui keberadaan tamu-tamu tersebut, mereka datang ke rumah Nabi Luth dengan maksud untuk melakukan perbuatan jahat. Nabi Luth berusaha melindungi tamu-tamunya dan menawarkan kepada mereka anak-anaknya sebagai alternatif, namun  tawarannya  ditolak.  Sebagai  bentuk  hukuman  atas  penolakan  mereka terhadap  kebenaran  dan  dosa-dosa  mereka,  Tuhan  mengirimkan  bencana  besar berupa  hujan  api  dan  belerang yang membinasakan  kota  Sodom  dan  sekitarnya. Setelah kehancuran kota tersebut, Nabi Luth dan keluarganya diselamatkan, dan daerah tersebut menjadi simbol peringatan bagi umat manusia mengenai akibat dari kemaksiatan dan pelanggaran moral.
Selain ayat di atas, Allah SWT yang melarang hubungan seksual sesama jenis dan  mensifatinya  sebagai  perbuatan fahisyah (amat  keji),  berlebih-lebihan,  dan melampaui batas, yaitu dalam QS. Asy-Syu'ara'/26 : 165-166:
( َنْي ِمَلٰعْلا َنِم َن ا َرْكُّذلا َن ْوُتْأَتَا ١٦٥ َو )
ْمُك ِج ا َو ْزَا  ْنِ م ْمُكُّب َر ْمُكـَل َقَلَخ اَم َن ْو ُرَذَت ۗ ( َن ْوُد ٰع ٌم ْوَق ْمُتـْنَا ْلَب ١٦٦ )
Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis laki -laki di antara manusia (berbuat homoseks). Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang- orang yang melampaui batas.” Selain  ayat-ayat  Alquran  di  atas  terdapat  juga  di  dalam  hadis  yang  relevan dengan pembahasan ini yaitu :
ُرْمَع اَنَثَّدَح َلاَق َقاَحْسِإ ِنْبا ِنَع يِبَأ اَنَثَّدَح  ُبوُقْعَي اَنَثَّدَح
ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق  ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َةَم ِرْكِع  ْنَع ِبِلَّطُمْلا ىَل ْوَم و ٍرْمَع يِبَأ ُنْب و
ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص
َّيَغ  ْنَم ٌنوُعْلَم ِ َّاللَّ  ِرْيَغِل َحَبَذ  ْنَم ٌنوُعْلَم ُهَّمُأ  َّبَس  ْنَم ٌنوُعْلَم ُهاَبَأ  َّبَس  ْنَم ٌنوُعْلَم َمَّلَس َو
َهَّمَك  ْنَم ٌنوُعْلَم  ِض ْرَ ْلْا َموُخُت  َر
َِّاللَّ ُلوُس َر اَهَلاَق ٍطوُل  ِم ْوَق َلَمَع َلِمَع  ْنَم ٌنوُعْلَم ٍةَميِهَب ىَلَع َعَق َو  ْنَم ٌنوُعْلَم ِقي ِرَّطلا  ْنَع ىَمْعَأ يِف اًث َلََث ا ًرا َرِم َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص
ِةَّيِطوُّللا
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami  ayahku  dari  Ibnu  Ishaq,  ia  berkata,  telah  menceritakan  kepada  kami 'Amru  bin  Abu  'Amru  mantan  budak  Al  Muththalib,  dari  Ikrimah  dari  Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Terlaknatlah orang yang mencaci ayahnya,  terlaknatlah  orang  yang  mencaci  ibunya,  terlaknatlah  orang  yang menyembelih  untuk  selain  Allah,  terlaknatlah  orang  yang  mengubah  batas- batas  tanah,  terlaknatlah  orang  yang  menyesatkan  orang  buta  dari  jalan, terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang dan  terlaknatlah  orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Beliau mengucapkan berulang kali, tiga kali tentang liwath (perbuatan kaum Luth (homosex) (Ahmad, no date).
Larangan  pada  ayat  hadits  ini  menunjukkan  suatu  peringatan  yang  keras. Peringatan   pada   dasara   hukum   Islam   ini   bertkaitan   dengan keharaman perbuatan   pedofilia.   Menurut   hukum   Islam   bahwa  termasuk  dosa  besar, karena  perbuatan  ini  bertentangan dengan  norma  agama,  norma  sosial,  dan bertentangan  pula  dengan sunnatullah dan fitrah manusia itu sendiri. Sebab Allah telah  menjadikan  manusia  itu  berpasang-pasangan  sebagai  suami  istri  untuk mendapatkan keturunan   yang   sah   dan   untuk   memperoleh ketenangan dan kasih sayang (Sardol, 2017).
Dalam konsep hukum pidana Islam ( jināyah ), terdapat tiga jenis hukum, yaitu, hukuman had(batasan hukuman yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadis, seperti potong tangan bagi pencuri, dan hukum cambuk bagi pezina atau menuduh zina), qishah (hukuman  setimpal)  dan  diyat  (ganti  rugi),  serta  hukuman Ta’zīr (hukuman pendidikan) (Audah, 1989). Yusuf al-Qardhawi misalnya, dalam kitabnya yang  berjudul:  “ al- Ḥ alāl  wa  al - Ḥ arām  fī  al - Islām ”,  menyebutkan  bahwa  satu permasalahan  penting  yang  diatur  dalam  Islam  yaitu  gharizah  (seksual)  yang menyimpang. Beliau menyatakan bahwa ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat kemungkaran. Apakah harus disamakan seperti hukuman  zina  atau  tidak  (dalam  arti  sebaliknya  dikenakan  hukuman ta’zīr )  (Al- Qardhawi, 1993).
Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku tindakan pedofilia  ,  terlebih  di  dalam  hal  ini  yang  menjadi  korban  dari  tindakan  pedofilia tersebut adalah anak-anak di bawah umur yang tentunya mengakibatkan banyak
hal  negatif  baik  bagi  diri nya  sendiri  maupun  keluarganya.  Menurut  Imam  Syafi’i dalam  sebuah  riwayat    sepakat  bahwa  pedofilia    merupakan  perbuatan  keji ( fakhisyah ), yang mewajibkan had atas pelakunya. Hukuman bagi pelaku pedofilia sama  dengan  hukuman  had  zina  seperti  menurut  macam  perzinaan  itu  sendiri (Muslich,  2005).  Perbuatan  pedofilia    bila  yang  melakukan ghair muhsan maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila muhsan maka dirajam sampai mati.
Pedofilia muhsan adalah pedofilia  yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah berkeluarga (beristri). Hukuman untuk pedofilia  muhsan ini adalah dirajam sampai mati. Landasan had (hukuman) pedofilia  muhsan adalah hadits Rasulullah saw :
ِنَصْحُمْلا  ُرْيَغ ُدِلْجَي  َو ُنَّصَحُمْلا ُمُج ْرَي ىِنا َّزلا ُمَكَح ُهَمَكَح
Artinya: Hukumnya  Liwath  sebagaimana  pezina  bila  muhsan  di  rajam,  bila ghair muhsan dicambuk seratus kali (Al-Khindhi, no date).
Imam Malik, Syafi’i berkata, "Sesungguhnya palaku liwath wajib mendapatkan had, karena Allah mengadzab pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu  menghujani  mereka  dengan  batu  dari  langit  mereka  mendapatkan  had sebagaimana had zina, karena itu termasuk perbuatan zina (Zuhaili, 2005). Dalam Islam,  hubungan  seks  tidak  hanya  untuk  memuaskan  hawa  nafsu.  Akan  tetapi memiliki  tujuan  penting  yang  menyangkut  kelangsungan  kehidupan  dan melanjutkan  keturunan.  Hubungan  seksual  sesama  jenis  tidak  sejalan  dengan tujuan hubungan seksual dalam Islam, karena tidak mungkin akan menghasilkan keturunan (Khairani and Saefudin, 2022).

## D. Analisis  Yuridis  tentang  tindak kejahatan  Pedofilia    di  kabupaten  langkat Perspektif Hukum Pidana Islam
Kekerasan  seksual  pada  anak  sering  terjadi  akibat  kurangnya  pengawasan orang tua. Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak dengan pengetahuan- pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak. Tujuannya agar anak  mengetahui  batasan-batasan  dan  akibat-akibat  dari  pengetahuan  seks tersebut  (Mardlatilah,  Setiawan  and  Izadi,  2022).  Fenomena  kekerasan  seksual terhadap  anak  ini,  menunjukkan  betapa  dunia  yang  aman  bagi  anak  semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.
Anak  sangat  rentan  menjadi  korban  kejahatan  pedofilia,  hal  tersebut dikarenakan  adanya  relasi  kuasa  antara  si  korban  dan  pelaku.  Kebanyakan  dari pelaku pedofilia  menyerang anak-anak dibawah umur yang berjenis kelamin sejenis dengannya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  penemuan  dua  kasus  tindak  kekerasan pedofilia  yang dialami oleh 2 (dua) orang anak di Jln. Tengku Amir Hamzah No.1 Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Adapun penjelasan mengenai kasus  ini  sebagaimana  keterangan  orang  tua  korban  mengenai  tindakan  yang dialami oleh anaknya sebagai berikut :
Ibu  salah  satu  korban  yang  berinisial  B  (12)  mengatakan  bahwa  kejadian pedofilia  itu terjadi pada bulan November 2023 lalu. Ibu korban yang berinisial H tersebut mengatakan bahwa ZS adalah salah seorang pemilik Yayasan Perguruan Islam (YPI), di Stabat, Kabupaten Langkat. Peristiwa pedofilia  tersebut terjadi pada
saat momen kegiatan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Bukan hanya itu saja, aksi pedofilia    tersebut  direkam  melalui  ponsel  pelaku.  “Kejadiannya  saat  momen kegiatan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) di Pendopo Jentera Malay, pada akhir November kemarin,” ungkap ibu korban, H seperti dilansir dari tv One news, Kamis, 4 Januari 2024. Ibu korban menyebut bahwa anaknya diajak ZS untuk menginap di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat. Setelah itu, B disuruh mandi oleh ZS supaya badannya  menjadi  bersih.  Tanpa  disadari,  ZS  rupanya  merekam  bocah  polos tersebut ketika sedang mandi. Video rekaman tersebut kemudian diperlihatkan ZS kepada  B.  Hal  ini  yang  menjadi  ZS  untuk  mengintimidasi  B.  Bukan  hanya  itu, pelaku  juga  mengancam  akan  menyebarkan  video  tersebut  apabila  B  tidak  mau melayani nasfunya. Akhirnya, B mau menuruti keinginan ZS tersebut. Selain itu, ZS  mengancam  akan  menyebarakan  video  aktivitas  seksualnya  ke  kotaban  pada publik. Mirisnya lagi,tak hanya B seorang jadi pelaku ZS. Teman B,Sebut saja D, menjadi  mangsa  kebuasan  nafsu  ZS.Tak  hanya  dipaksa  melayani  oral  seks  D dipedofilia  oleh ZS daan mengancam akan melakukan pembunugan kepada D jika menceritakan  hal  tersebut  ke  orang  tuanya.  Atas  peristiwa  keji  teresbut,  H kemudian melaporkannya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Langkat.  Pengaduan  H  pun  diterima  dengan  tanda  bukti  laporan  Nomor  : STPL/B/667/XII/2023/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumatera Utara, tertanggal 16 Desember 2023.
Praktik  pedofilia    yang  terjadi  pada  dua  orang  anak  di  atas  membuktikan bahwa hingga saat ini tindak kejahatan pedofilia  pada anak masih tetap berlaku dan tentunya hal ini membawa dampak negatif yang yang sangat berat bagi anak sehingga  para  pelaku  tindak  pidana  pedofilia    harus  dihukum  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada dasarnya perlu untuk memberikan hukuman bagi pelaku pedofilia  pada anak karena beberapa alasan utama:
1. Memberikan perlindungan dan keadilan pada anak dikarenakan anak-anak rentan  dan  harus  dilindungi  dari  segala  bentuk  penyalahgunaan  dan kekerasan,  termasuk  pedofilia.  Hukuman  bagi  pelaku  bertujuan  untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak dan untuk memastikan keadilan bagi korban.
2. Melalukan  upaya  pencegahan  dan  memberikan  efek  jera,  hukuman  yang tegas  dan  adil  dapat  menjadi  faktor  pencegahan  yang  kuat.  Dengan menegakkan  hukuman  terhadap  pelaku  pedofilia    pada  anak,  masyarakat diberi pesan bahwa perbuatan semacam itu tidak akan ditoleransi dan akan berhadapan dengan konsekuensi serius.
3. Melakukan pemulihan dan perlindungan hukum pada korban, hukuman bagi pelaku  juga  dapat  mendukung  proses  pemulihan  korban.  Dengan  adanya kepastian  bahwa  pelaku  akan  dihukum,  korban  dapat  merasa  lebih  aman dan didukung dalam proses pemulihan fisik dan psikologis mereka.
4. Melindungi  hak  asasi  manusia,  perlindungan  anak  dari  segala  bentuk kekerasan, termasuk pedofilia , adalah bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia mereka untuk hidup tanpa takut dan dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
Secara keseluruhan, hukuman bagi pelaku pedofilia  pada anak bukan hanya tentang  menindak  tegas  pelanggar  hukum,  tetapi  juga  tentang  melindungi  dan menghormati  hak-hak  dasar  anak  serta  menjaga  keamanan  dan  kesejahteraan mereka. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pedofilia  pada anak dianggap sebagai salah satu dari dosa besar yang sangat serius. Hukuman bagi pelaku pedofilia  pada anak (zina dengan anak di bawah umur) disebut Ta’zir , yang berarti hukuman yang ditetapkan  oleh  otoritas  berwenang  berdasarkan  kebijaksanaan  dan  keadilan. Penetapan  hukuman Ta’zir untuk  pelaku  pedofilia    pada  anak  dapat  bervariasi tergantung  pada  interpretasi  dan  implementasi  hukum  Islam  di  berbagai  negara. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang  dianggap  sesuai  dengan  tingkat  kejahatan  yang  dilakukan,  dengan  tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi kepentingan sosial serta moral masyarakat.
Karena  tidak  ada  hukuman  yang  spesifik  atau  tetap  yang  dijelaskan  secara rinci  dalam  sumber-sumber  utama  hukum  Islam  seperti  Al- Qur’an  atau  Hadis. Hukuman  biasanya  ditetapkan  oleh  otoritas  hukum  Islam  yang  berwenang berdasarkan situasi dan kondisi yang relevan. Di beberapa negara yang menerapkan hukum  syariah,  hukuman  untuk  pelaku  pedofilia    pada  anak  bisa  termasuk hukuman  penjara,  denda,  cambuk,  atau  kombinasi  dari  berbagai  hukuman tersebut.  Setiap  hukuman  yang  diberikan  dimaksudkan  untuk  memastikan keadilan,  mencegah  kejahatan,  dan  melindungi  kepentingan  masyarakat  serta moralitas.
Mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa pelaku pedofilia  digolongkan ke dalam dua golongan yaitu ghair muhsan dan juga muhsan. Pada  praktik  ini  penulis  menggolongkan  bahwa  tindak  kejahatan pedofilia  yang dilakukan terhadap dua orang anak di Kabupaten Langkat tersebut tergolong kepada tingkatan muhsan karena pelaku tersebut telah memiliki istri dan melakukan tindak pidana pedofilia  dengan korban anak di bawah umur yang mana tentunya hal itu membawa dampak yang sangat buruk dan trauma kepada korban tindakan pelaku tersebut diikuti dengan adanya ancaman sehingga sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i hukuman yang sesuai untuk pelaku tersebut ialah maksimal dirajam hingga mati.
Dalam  hukum  pidana  Islam,  pedofilia  dianggap  sebagai  pelanggaran  serius yang  melibatkan  ketertarikan  seksual  terhadap  anak-anak.  Dalam  konteks  ini, pedofilia  dapat  dikategorikan  sebagai  zina  atau  perbuatan  keji  yang  melanggar ajaran Islam. Berdasarkan Surah An-Nur ayat 2, zina dianggap sebagai dosa besar dan  memerlukan  hukuman,  yang  dalam  kasus  pedofilia  bisa  berupa  hukuman ta’zir ,  yaitu  hukuman  yang  ditetapkan  oleh  hakim  sesuai  dengan  kemaslahatan umum,  seperti  penjara  atau  rehabilitasi.  Hadis  Nabi  Muhammad  SAW  juga menekankan  pentingnya  melawan  kemungkaran  dengan  cara  yang  sesuai,  yang dalam  hal  ini  berarti  menegakkan  hukum  dan  melindungi  korban.  Dalam praktiknya  di  Kabupaten  Langkat,  penegakan  hukum  pidana  Islam  terhadap pedofilia harus melibatkan proses peradilan yang adil, penerapan prinsip maslahat untuk  melindungi  anak-anak,  serta  upaya  preventif  untuk  mencegah  perbuatan serupa di masa depan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak-anak.
Sehingga  pedofilia  sejenis,  yaitu  ketertarikan  seksual  dari  orang  dewasa terhadap anak-anak dengan jenis kelamin yang sama, adalah pelanggaran serius yang melanggar prinsip moral dan hukum Islam. Pedofilia sejenis dianggap sebagai perbuatan keji yang setara dengan zina dan dapat dikenakan hukuman ta'zir , yang meliputi  hukuman  seperti  penjara,  denda,  atau  rehabilitasi  sesuai  dengan keputusan hakim. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta  melindungi  masyarakat,  terutama  anak-anak,  dari  kejahatan  seksual. Dampak  dari  penerapan  hukuman  ini  tidak  hanya  memberikan  keadilan  bagi korban tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan seksual di masa depan dengan mengedepankan perlindungan anak dan pendidikan moral dalam masyarakat.
Hukum positif yang mengatur mengenai tindakan pedofilia  pada anak diatur di  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak  Nomor  17  Tahun  2016  yang  mana diatur  di  dalam  Pasal  82  menjelaskan  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap  anak termasuk  di  dalamnya  tindak  kekerasan  pedofilia    diancam  dengan  hukuman pidana  paling  rendah  5  tahun  dan  maksimal  hukuman  15  tahun  serta  denda sebesar Rp. 5. 000.000.000.
Selain  itu,  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  5  Tahun  2019 mengeluarkan  keputusan  tegas  mengenai  pedofilia,  menyatakan  bahwa  tindakan tersebut adalah haram dan dilarang dalam Islam. Dalam fatwa ini, MUI menekankan bahwa  pedofilia  merupakan  bentuk  kejahatan  seksual  terhadap  anak  yang melanggar  prinsip-prinsip  perlindungan  anak  dalam  ajaran  Islam.  Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dilindungi dan dihormati, dan segala bentuk eksploitasi atau kekerasan terhadap mereka adalah pelanggaran terhadap hak-hak  anak  serta  norma-norma  moral  yang  diajarkan  dalam  agama.  Fatwa  ini juga mendukung upaya hukum untuk menindak pelaku pedofilia guna melindungi generasi muda dari ancaman kekerasan seksual.
Sehingga  menurut  penulis  untuk  mengurangi  dan  memberantas  terjadi kembali  tindakan  pedofilia    pada  anak  perlu  dilakukan  beberapa  upaya  untuk mencegahnya. Upaya pencegahan tindakan pedofilia  pada anak meliputi beberapa langkah penting:
1. Pendidikan  dan  Kesadaran:  Memberikan  pendidikan  kepada  anak-anak tentang  hak  mereka  untuk  tidak  disalahgunakan  secara  seksual,  serta mengajarkan  mereka  mengenai  batasan-batasan  yang  sehat  dalam hubungan interpersonal.
2. Peningkatan Kesadaran pada Orang Tua dan Pengasuh: Mendidik orang tua dan pengasuh tentang tanda-tanda penyalahgunaan seksual dan bagaimana cara melindungi anak-anak dari ancaman tersebut. Ini meliputi pengenalan perilaku  yang  mencurigakan  serta  pentingnya  berkomunikasi  terbuka dengan anak-anak.
3. Pengawasan  yang  Cermat:  Memastikan  adanya  pengawasan  yang  cermat terhadap  interaksi  anak  dengan  orang  dewasa,  baik  di  lingkungan  rumah maupun di tempat umum, untuk mencegah kesempatan penyalahgunaan.
4. Pembentukan Kebijakan dan Perlindungan: Mendorong adopsi kebijakan dan protokol  di  institusi  publik  dan  swasta  yang  bekerja  dengan  anak-anak (seperti  sekolah,  lembaga  pengasuhan,  atau  organisasi  remaja)  untuk
melindungi  anak-anak  dari  penyalahgunaan  seksual,  termasuk  tindakan pedofilia .
5. Pelaporan dan Penanganan Kasus: Mempromosikan budaya pelaporan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dan orang dewasa yang mengalami atau menyaksikan tindakan penyalahgunaan seksual. Hal ini juga mencakup penanganan kasus dengan tepat oleh lembaga penegak hukum dan penyedia layanan sosial.
6. Advokasi  dan  Kolaborasi:  Melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk meningkatkan  perlindungan  anak  dari  segala  bentuk  penyalahgunaan seksual, termasuk pedofilia .
Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung  bagi  anak-anak,  serta  untuk  mencegah  kejadian  penyalahgunaan seksual yang dapat berdampak traumatis dan merusak bagi perkembangan mereka.

## 4 KESIMPULAN
Pengaturan  hukum  menurut  hukum  pidana  Indonesia  Secara  khusus  tidak ada yang mengatur mengenai ketentuan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia    terhadap  anak,  namun  pasal  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  ini adalah pasal 292 KUHP pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur, secara jelas mengenai kejahatan seksual terhadap anak diatur di  dalam  undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak tepatnya di pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 yang mana menjelaskan bahwa setiap orang yang  melanggar  ketentuan  pasal  76  d  diancam  dengan  pidana  minimal  5  tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 5.000.000.000, tentunya  hal  ini  juga berlaku  pada  tindak  kejahatan  pedofilia    yang  dialami  oleh anak-anak  di  Kabupaten  Langkat.  Di  dalam  ketentuan  hukum  pidana  Islam menurut Alquran dan hadis tidak ada yang secara jelas mengatur tentang besaran sanksi  yang  diterima oleh  orang  yang  melakukan  pedofilia    terhadap  anak.  Akan tetapi , di dalam Alquran ketentuan mengenai pedofilia  diatur di dalam Quran surah Al- A’raf/7:80 -84, perilaku pedofilia  digambarkan di dalam ayat tersebut yang terjadi pada kaum nabi Luth . Praktik tindak kejahatan pedofilia  yang terjadi di Kabupaten Langkat dialami oleh dua orang anak di bawah umur yang mana tindakan tersebut diikuti dengan adanya ancaman, sehingga pelaku tergolong pada tingkatan Muhsan, selain itu pelaku juga sudah memiliki istri dan juga anak yang menjadi salah satu alasan pemberat hukuman tersebut.

## 5. REFERENSI
Ahmad (no date) ‘Musnad Bani Hasyim’, Ensiklopedi Hadits . Al-Khindhi, M.Z. (no date) Khalawi’ Muwata’ Malik . Mesir: al- Nasyr. Al-Qardhawi,  Y.  (1993) Al- Ḥ alāl  wa  al - Ḥ arām  fi  al - Islām  Terjemahan  Halal  Haram dalam Islam . Jakarta: Bina Ilmu.
Asy-Syaukani, I. (2009) Tafsir Fathul Qadir . Jakarta: Pustaka Azzam. Audah,  A.Q.  (1989) Al- Tasyrī  Al - Jinā’ī  Al - Islāmī  Muqāranan  Bil  Al -Q ānūn  Al -Wa ḍ ’ī .

## Bogor: Kharisma Ilmu.
Febrya,  I.W.V.  (2019)  ‘Faktor  Penyebab  Perilaku  Sodomi  Pada  Remaja  (Studi  Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)’, Jurnal UIR , p. 60.
Firdaus, E. and Andrikasmi, S. (2016) ‘Hukum Perlindungan Anak dan Wanita’, Alaf Riau , p. 8.
Khairani,  A.  and  Saefudin,  D.  (2022)  ‘Homoseksual  Berdasarkan  Pandangan Psikologi Islam’, Jurnal Ta’dibuna , 7(2), p. 8. Majelis  Ulama  Indonesia  (2014) Tentang  Lesbian,  Gay,  Sodomi,  dan  Pencabulan . Indonesia.
Mardlatilah, T.A., Setiawan, D.A. a nd Izadi, F.F. (2022) ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut  Hukum  Pidana  Positif  dan  Hukum  Pidana  Islam’, Bandung Conference Series: Law Studies , 2(1), p. 22.
Muslich, A.W. (2005) Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Mutia,  F.B.  (2023)  ‘Formulasi  Sanksi  Tindakan  Terhadap  Pelaku  Sodomi  Sebagai Sanksi  Tambahan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia’, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume , 10(1), p. 7.
MZ, A.M. (2022) ‘Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS.
Al- A’raf [7]: 80 - 81’, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir , 5(1), p. 22. Nadhirah,  Sumiadi  and  Zulfan  (2023)  ‘Pengaturan  Tindak  Pidana  Sodomi  Dalam Qanun  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Hukum  Jinayat’, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) , 5(4), p. 15. Norbuko, C. and Achmadi, A. (2018) Metodologi Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara. Noviana,  I.  (2017)  ‘Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  Dan Penanganannya’, Socio Informa , 1(1), p. 6.
Sardol, S.M. (2017) ‘Sanksi Tindak Pidana Homoseksual (Studi Perbandingan Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)’, Jurnal Judiciary , 2017(2), p. 68.
Suhairu,  S.,  Nurdin  and  Sahara,  S.  (2019)  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Tindak Pida na Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur)’,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM , 1(2), p. 102. Wahyuni, A. (2018) ‘Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih’, al-Mizan , 2(1), p. 87. Yanwar  Arief  (2017)  ‘Studi  Kasus  Gambaran  Kepribadian  Pelaku  Sodomi’, Jurnal Psikologi Islam, Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau , 7(1), p. 4.
Zuhaili, W. (2005) Al Wajiz fi Al Fiqh Al Islami . Dimasyqi: Darul Fikr.