## IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONFLIK SOSIAL
DI KOTA BAU-BAU 1

## La Janu 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  konflik  sosial  di  Kota Bau-Bau,  terutama  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  identitas  para  pihak  yang  terlibat  baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik, jenis relasi para pihak  yang terlibat dalam konflik, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik, berbagai isu yang terlibat dalam konflik dan  pihak  yang  dapat  didorong  dalam  melakukan  resolusi  konflik.  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  berdasarkan  informasi  dari  beberapa  sumber,  yaitu  melalui  media  o nline ,  studi literatur, dan penelitian lapangan, dengan cara melakukan observasi terhadap kejadian konflik dan menemui  langsung  informan  yang  telah  ditetapkan,  kemudian  melakukan  wawancara  yang berkaitan  dengan  kejadian  konflik.  Data  yang  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  terdapat  3  konflik  sosial  yang  terjadi  di  Kota Baubau dalam 4 tahun belakangan ini disebabkan oleh konflik struktural, konflik kepentingan dan konflik psikologis. Dampak konflik tersebut berupa 1 orang meninggal dunia, 7 orang luka-luka, 1 unit sarana pemerintahan, lima belas rumah dan 4 buah motor rusak berat. Dalam konflik tersebut 2 diantaranya diselesaikan secara musyawarah mufakat dan sisanya diselesaikan melalui jalur hukum atau pihak berwajib.
Kata kunci : identifikasi, analisis, konflik social

## ABSTRACT
This study aims to identify and analyze social conflicts in Bau-Bau City, especially to get a picture  of  the  identity  of  the  stakeholder  involved  either  directly  or  indirectly  in  the  conflict,  the types  of  relationships  of  the  stakeholder  involved  in  the  conflict,  the  various  interests  involved  in the conflict, various issues who are involved in the conflict and who can be encouraged in conflict resolution.  The  data  collection  in  this  research  was  based  on  information  from  several  sources, that  was  through  online  media,  literature  study,  and  field  research,  by  observing  the  conflict incident  and  meeting  the  informant  directly,  then  conducting  the  interview  related  to  conflict incident.  The  collected  data  then  analyzed  as  descriptive  qualitative.  The  results  of  this  study indicated that there were 3 social conflicts that occurred in Baubau City in the last 4 years due to structural conflict, conflict of interest and psychological conflict. The impact of the conflict was 1 person  died,  7  people  injured,  1  unit  of  government  facilities,  fifteen  homes  and  4  motorcycle heavily damaged. These two conflicts were resolved by deliberation and the remainder was settled through legal channels or authorities.
Keywords : identification, analyse, social conflict
1 Hasil penelitian
2 Dosen  pada  Jurusan  Antropologi,  Fakultas  Ilmu  Budaya,  Universitas  Halu  Oleo,  Jl.  H.E.A.  Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: lajanu@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  sebagai  ma- syarakat  pluralis  yang  terdiri  dari  berbagai suku  bangsa  menempati  wilayah  yang  ter- bentang  dari  Pulau  Sumatera  sampai  Pulau Irian  yang  kini  dikenal  Tanah  Papua,  me- miliki  banyak  kearifan  lokal  dalam  meme- lihara  hubungan  antar  sukubangsa.  Keka- yaan  budaya  yang  begitu  banyak  sehingga memungkinkan  tidak  mampu  menjadi  pra- nata yang penting bagi masyarakatnya.  Ke- nyataan  seperti  itulah  yang  memungkinkan terjadinya  disharmoni  yang  akhirnya  mela- hirkan konflik sosial.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2012  tentang  penanganan  Konflik Sosial,  memberi  pengertian  bahwa  konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik  dengan  kekerasan  antara  dua  kelom- pok  masyarakat  atau  lebih  yang  berlang- sung  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan  ber- dampak  luas  yang  mengakibatkan  ketidak- amanan  dan  disintegrasi  sosial  sehingga meng-gangu stabilitas nasional.
Akhir-akhir  ini  kita  disuguhi  pe- mandangan  miris  tentang  aksi  kekerasan atas  nama  agama  yang  ramai  diberitakan media. Insiden  Cikeusik yang  disusul  keru- suhan  disidang  kasus  penodaan  agama  di Pengadilan  Negeri  Temanggung  terjadi  pa- da awal bulan Februari 2011  yang berakhir dengan  pembakaran  dan  perusakan  tiga gereja  semakin  menambah  deretan  panjang luka-luka  kemanusian  di  negeri  ini.  Feno- mena  kekerasan  agama  atau  yang  berlabel agama,  suku  bangsa  atau  etnis,  perebutan sumberdaya  ekonomi  sebenarnya  bukanlah perkara  baru  di  negeri  ini.  Hal  ini  telah dipikirkan  sejak  puluhan  tahun  yang  silam misalnya,  Koentjaraningat  telah  mewanti- wanti  akan  bahaya  laten  konflik  tersebut yang  jika  dibiarkan  akan  menjadi  bom waktu  yang  sewaktu-waktu  bisa  meledak. Dalam  kacamata  Koentjaraningat  (2000), setidaknya  ada  empat  masalah  pokok  yang harus  diselesaikan  negara  jika  mengingin- kan  negeri  ini  tercipta  kedamaian,  antara lain:  (a)  mempersatukan  aneka-warna  suku
bangsa;  (b)  hubungan  antarumat  beragama; (c)  hubungan  mayoritas-minoritas,  dan  (d) integrasi  kebudayaan  di  Irian  Jaya  (kini Papua)  dengan  kebudayaan  Indonesia.  Na- mun,  puluhan  tahun  berlalu  masalah  ter- sebut  sepertinya  tak  juga  menemui  titik  te- rang.  Negara  sepertinya  mengabaikan  pe- san-pesan  itu  sejak  lama.  Bahkan  negara yang  seharusnya  memberikan  jaminan  hi- dup dan rasa aman bagi setiap warganya se- perti  dikebiri  dan  kehilangan  power.  Maka tidak heran jika banyak kalangan  yang me- rasa  terkhianati  dan  kehilangan  keper- cayaan kepada negara.
Kondisi  Indonesia  yang  penuh dengan  keragaman  menjadikannya  rawan konflik.  Karenanya,  tidak  mengherankan jika  di  Indonesia  sering  terjadi  konflik  so- sial  baik  personal  maupun  impersonal.  In- donesia merupakan negeri yang sarat deng- an  konflik  yang  disertai  kekerasan.  Lihat saja  di  berbagai  media  massa.  Ketidak- puasan terhadap kebijakan-kebijakan peme- rintah  diutarakan  dalam  bentuk  kekerasan fisik,  seperti  amuk  massa,  perusakan,  dan konflik  komunal  yang  tentunya  berdampak negatif  bagi  keduanya.  Selain  itu,  konflik pun  dapat  terjadi  pada  sesama  anggota masyarakat manakala kepentingan antarsatu anggota  masyarakat  bertentangan  dengan anggota masyarakat yang lain.
Kota  Baubau  sebagai  salah  satu  wi- layah  dalam  negara  kesatuan  Republik Indonesia yang didiami oleh beberapa suku bangsa  yang  besar  diantaranya  adalah  suku bangsa  Buton,  Muna,  Tolaki,  Moronene, Bajo,  dan  suku  bangsa  bangsa  pendatang diantaranya  adalah  suku  bangsa,  Bugis, Jawa,  Madura,  Batak,  Toraja,  Sunda,  Am- bon  dan  lainya.  Keberadaan  suku  bangsa tersebut  turut  mewarnai  pluralisme  kehi- dupan di daerah ini, yang juga rawan deng- an  bencana  sosial.  Untuk  itulah  perlu  dila- kukan  kajian  tentang  identifikasi  dan  ana- lisis konflik sosial di Kota Baubau.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  6 (enam)  kecamatan  di  Kota  Baubau.  Pe- nelitian  ini  bertujuan  untuk  mengiden- tifikasi  dan  menganalisis  konflik  sosial  di Kabupaten  Buton,  terutama  untuk  men- dapatkan  gambaran  tentang  identitas  para pihak  yang  terlibat  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dalam konflik, jenis relasi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kon- flik, berbagai kepentingan  yang terlibat da- lam  konflik,  berbagai  isu  yang  terlibat  da- lam konflik dan pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik. Pengum- pulan data dalam penelitian ini berdasarkan informasi  dari  beberapa  sumber,  yaitu: ( 1 ) media  online , yaitu  berasal  dari  media  on- line  lokal  dan  nasional.  Teknik  yang  dila- kukan  adalah  terlebih  dahulu  memastikan media  online  (lokal  dan  nasional)  yang  se- ring  memberitakan  kejadian  konflik  keke- rasan. Kemudian membuka dan mengguna- kan  fasililitas  search  engine  (mesin  penca- rian)  dimasing-masing  media  online  ter- sebut, dengan menggunakan keyword anta- ra  lain:  bentrok,  rusuh,  tawuran,  babak  be- lur,  bonyok,  dimasa,  dihakimi,  dibakar  dan lain-lain;  (2)  studi  literatur,  yang  memuat tentang  peristiwa  konflik  yang  ada  di  dae- rah  penelitian  yang  bersumber  dari  media cetak,  hasil  penelitian,  kajian,  laporan,  ma- jalah,  bulletin  dan  sumber-sumber  lainnya; dan  (3)  survei,  dengan  cara  menemui  lang- sung  narasumber  atau  informan  yang  telah ditetapkan, kemudian melakukan wawanca- ra  yang  berkaitan  dengan  kejadian  konflik. Data  yang  diperoleh,  dianalisis  melalui  be- berapa  tahapan,  yaitu  melakukan  seleksi terhadap  keseluruhan  data  yang  terkumpul, baik  data  primer  maupun  data  sekunder. S eleksi  data  dilakukan  untuk  melihat  mana yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Bagi data  yang  belum  lengkap,  maka  dilengkapi terlebih  dahulu  dengan  melakukan  cek validasi.  Setelah  seluruh  data  sudah  leng- kap,  baik  data  primer  maupun  data  sekun- der,  maka  dilakukan  pengelompokan- pengelompokan  data  secara  sistematis
dengan  menggunakan  pola  pikir  induktif dan  deduktif  sehingga  melahirkan  laporan komprehensif  yang  dapat  menjawab  per- masalahan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Beberapa Konflik Sosial yang Terjadi
Beberapa  kejadian  konflik  di  Kabu- paten  Buton  selama  kurun  waktu  4  tahun terakhir  yang  diperoleh  baik  melalui  media online ,  media  cetak,  data  dari  Kepolisian Resort  (Polres)  Baubau  maupun  dari  para informan setempat.
a. Konflik  Pengelolaan  Tambang  di  Ke- lurahan  Lowu-Lowu  dan  Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-Lea
Konflik  ini  dipicu  oleh  kehadiran PT BIS (Bumi Inti Sulawesi) sebagai peru- sahaan  yang  mengelola  tambang  nikel  di Kecamatan  Bungi  dan  Sorawolio  (Buso) Kota  Baubau  pada  bulan  Juni  2012  yang lalu.  Berhubung  kawasan  tambang  ini  jauh dari  dermaga  (pelabuhan),  maka  dicarilah jalur  transportasi  menuju  dermaga  tersebut diantaranya  melintasi  Kelurahan  Lowu- Lowu  dan  Kelurahan  Kolese  Kecamatan Lea-Lea. Mayoritas warga dari kedua kelu- rahan tersebut menolak daerah mereka dija- dikan  sebagai  kawasan  lalulintas  trans- portasi  dan  pengapalan  Tambang  Nikel  ka- rena  belum  mempunyai  dokumen  resmi atau  izin  berupa  Analisis  Masalah  Dampak Lingkungan  (Amdal). Buktinya,  ketika  hu- jan turun limbah dari jalan dermaga PT BIS yang  mengalir  ke  laut  sangat  keruh,  aki- batnya  rumput  laut  yang  dibudidayakan nelayan  mati  sehingga  nelayan  terancam kehilangan  pendapatan  atau  pekerjaan.  Di samping  itu,  banyak  warga  yang  dipaksa untuk  menjual  lahannya  oleh  PT  BIS  dan berdampak  pada  kritisnya  wilayah  perta- nian  atau  perkebunan  petani.  Masyarakat juga sudah sulit mendapatkan air bersih aki- bat  dari  eksploitasi  pembukaan  hutan  di Bungi  dan  Sorawolio  (Buso)  sebagai  pusat debit  air.  Di  sisi  lain,  juga  yang  menjadi keresahan  warga  adalah  jalur  transportasi
(jalan)  yang  telah  disepakati  oleh  PT.  BIS menuju  tempat  pengapalan  (dermaga)  me- lintasi  pemukiman  warga  termasuk  seba- gian  gedung  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  Negeri  8  Lowu-Lowu  sebagai  satu- satunya  SMP  di  daerah  ini.  Demikian  pula dalam  dokumen  RTRW  Kota  Baubau,  ka- wasan  Bungi-Sorawolio  merupakan  kawa- san  pertanian  yang  didalamnya  tidak  ada sama sekali pengaturan pertambangan.
Respon  dan  perlawanan  masyarakat Kelurahan  Lowu-Lowu  dan  Kelurahan Kolese  terhadap  PT  BIS  sesungguhnya  su- dah  berlangsung  semenjak  perusahaan  ka- pitalis  tersebut  terdengar  akan  beroperasi melintasi  wilayah  mereka.  Tetapi  ko- laborasi antara pihak perusahaan dan peme- rintah  menyebabkan  masyarakat  seolah- olah tidak berdaya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh oleh  masyarakat  untuk  mempertahankan wilayah  mereka  dari  berbagai  dampak  ne- gatif  yang  diakibatkan  oleh  perusahaan. Perlawanan  mereka  lakukan  baik  secara personal  maupun  dengan  melakukan  kon- solidasi  internal  komunitas  bersangkutan. Mereka  melakukan  beberapa  kali  aksi  de- monstrasi  ke  kantor  Bupati  maupun  kantor DPRD  Kota  Baubau  untuk  menyampaikan aspirasi.  Terhitung  sudah  berkali-kali  ma- syarakat melakukan aksi demonstrasi.
Pada  tanggal  13  Juli  2012,  ratusan warga  yang  tergabung  dalam  Aliansi  Ma- syarakat Lowu-Lowu Kolese Bersatu (AMLKB) kembali mendatangi DPRD  Ko- ta  Baubau,  meminta  penghentian  operasi PT  Bumi  Inti  Sulawesi  (BIS)  yang  masih terus  melakukan  aktivitas  pembukaan  jalur transportasi  dermaga  di  Kelurahan  Lowu- lowu dan Kolese.
Aksi  demo  ini  dilakukan  untuk  me- nindaklanjuti  hasil  rapat  bersama  sebelum- nya  antara  Pemerintah  Kota  (Pemkot), DPRD,  dan  masyarakat  di  Kantor  DPRD tanggal  12  Juli  2012.  Dalam  rapat  tersebut disepakati  dan  merekomendasaikan  meng- hentikan  segala  aktivitas  perusahaan  tam- bang  nikel  tersebut  hingga  persyaratan  ad-
ministrasinya  dinyatakan  lengkap.  Namun, kenyataan  di  lapangan  PT  BIS  masih  terus menerus  menjalankan  aktivitasnya,  utam- anya di Kelurahan Kolese dan Lowu-Lowu.
Aksi  ini  massa  AMLKB  hanya diterima  oleh  3  orang  anggota  DPRD  dari total anggota DPRD  Kota Baubau, masing- masing  La  Ode  Ahmad  Monianse  (PDIP), La  Andy  (PKS),  dan  Adnan  Lubis  (PAN). Belakangan  diketahui  bahwa  beberapa anggota  yang  tidak  hadir  sedang  melak- sanakan Bimbingan Teknik (Bimtek). Di si- ni  massa  semakin  mencurigai,  ada  oknum- oknum  anggota  DPRD  yang  telah  terkon- taminasi  dengan  rayuan  PT  BIS.  Harusnya begitu  ada  kabar  demo,  mereka  (Anggota Dewan)  berkumpul  mendengarkan  aspirasi masyarakat.  Demonstran  tambah  pesimis bahwa  kalau  begini  caranya,  tidak  ada  lagi konsistensi  DPRD  terhadap  hasil  reko- mendasi  yang  sudah  dikeluarkan  sebelum- nya.  Massa  sudah  bisa  membaca  kalau  ada indikasi  kesengajaan  pembiaran  PT  BIS melakukan  aktivitasnya  yang  berdampak negatif  pada  masyarakat  dan  kerusakan lingkungan.
Menurut  mereka  (demonstran),  saat ini masyarakat tidak butuh lagi teori dan ta- waran  dewan  untuk  melakukan  pertemuan- pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang tidak  membuahkan  solusi  apa-apa.  Bukan teori melulu yang harus diperdengarkan pa- da  mereka,  tapi  tindakan  nyata  ( action )  di lapangan. Di sini hanya ada satu permintaan agar  aktivitas  PT  BIS  dihentikan.  Menang- gapi  tuntutan  massa,  Monianse  yang  ber- tindak  sebagai  pimpinan  rapat  membantah bila  dewan  tidak  mengawal  proses  ber- operasinya PT BIS. Bahkan, setelah menge- luarkan  rekomendasi  penghentian  aktivitas PT  BIS  sambil  menunggu  kelengkapan  ad- ministrasinya,  pihaknya  juga  turun  lang- sung memantau di lapangan, jangan sampai ada lagi aktivitas. Namun demikian, politisi PDIP ini mengingatkan bahwa kewenangan DPRD memiliki keterbatasan, bahwa fungsi controling itu  tetap  dijalankan,  namun  jika eksekusi  penghentian  dilakukan  dengan
pentungan,  maka  dewan  tidak  mampu  dan tidak  memiliki  kewenangan.  Namun,  jika ada  temuan  adanya  aktivitas  PT  BIS,  ang- gota  dewan  selalu  tidak  lupa  me- nyampaikannya  kepada  pihak  pemerintah baik  melalui  rapat  pandangan  fraksi  mau- pun rapat-rapat lainnya.
Pada  akhirnya,  rapat  yang  berjalan alot  tersebut  disepakati  dua  kesimpulan, yakni  tetap  berpatokan  pada  rekomendasi 12  Juli  2012  untuk  menghentikan  seluruh aktivitas PT BIS sampai ada izin dan meng- undang  pemerintah,  pihak  PT  BIS,  dan masyarakat  untuk  melaksanakan  rapat  ber- sama yang dijadwalkan pekan berikutnya.
Pada hari Rabu, 18 Juli 2012 sekitar jam 11.45 WITA, bertempat di Kantor Wa- likota  Baubau  telah  berlangsung  giat  unjuk rasa  dari Aliansi  Masyarakat  Lowu-Lowu dan  Kolese  Bersatu  (AMLKB)  Kota  Bau- bau  dengan  massa  sekitar  250  orang.  Aksi tersebut  merupakan  aksi  menolak  adanya aktifitas  Tambang  Nikel  oleh PT  BIS (Bumi  Inti  Sulawesi) dan  aktifitas  pem- bangunan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU) di  kecamatan  mereka  sebagaimana alasan  di  atas. Dibawah  pimpinan  Mustafa Arafat dengan  menggunakan  kendaraan roda  empat sebanyak  7  unit,  roda  2  se- banyak  150  unit, menuju  kantor  Walikota Bau-Bau  dengan  pengawalan  dari  aparat Kepolisian  Polres  Baubau  untuk  bertemu dengan  Walikota  Baubau,  namun  upaya tersebut  gagal  karena  Walikota  Baubau tidak  berada  di  tempat.  Massa  berusaha memaksakan  diri  masuk  ke  Kantor  Wali- kota,  namun  dapat  dicegah  oleh  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  Kota Baubau  dan  Aparat  Kepolisian  Polres  Bau- Bau  yang  saat  itu  melaksanakan  PAM  di Kantor Walikota Baubau.
Sekitar  pukul  14.30  WITA,  melalui Korlapnya,  pengunjuk  rasa  membacakan pernyataan  sikap  yang  isinya  antara  lain: : (1) mendesak Walikota Baubau agar sege- ra  mencabut  izin  Pertambangan  Operasi Produksi  Nomor:  545/76.A/ASDA/2009 yang  berlaku  selama  20  tahun;  (2)  men-
desak Walikota Baubau agar mencabut Izin Prinsip  tentang  Kelayakan  Kec.  Lea-Lea Kota  Baubau  sebagai  pusat  pembangunan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU). Setelah  membacakan  pernyataan  sikapnya, pada  pukul  15.25  WITA  massa  mening- galkan  kantor  Walikota  Baubau menuju  la- pangan  Kelurahan  Lowu-Lowu  Kecamatan Lea-Lea yang merupakan titik kumpul awal se-belum  melaksanakan  aksi  unjuk  rasa. Pada  pukul  16.20  WITA  setibanya  di  la- pangan  Kelurahan  Lowu-Lowu  massa  me- lakukan  Konsolidasi  dengan  hasil  bahwa akan  memboikot  roda  Pemerintahan  di Kecamatan  Lea-Lea  dengan  cara  menyegel semua  Kantor  Pemerintahan  baik  Kantor Kelurahan maupun Kantor Kecamatan yang ada di Kecamatan Lea-Lea. Massa kemudi- an  menuju  Kantor  Kelurahan  Lowu-Lowu yang  berada  di  samping  Lapangan  Lowu- Lowu  dan  melakukan  pelemparan  batu  dan pengrusakan terhadap fasilitas kantor. Pada pukul  18.00  massa  kembali  bergerak  me- nuju  Kantor  Kelurahan  Kolese  dan  me- lakukan  penyegelan  terhadap  kantor  Kelu- rahan dengan menggunakan balok kayu dan kemudian  massa  membubarkan  diri.    Si- tuasi  saat  itu  terkendali  setelah  Kantor Pemerintahan  dan  Obyek  Vital  lainnya yang  berada  di  Kecamatan  Lea-Lea  dijaga oleh aparat Kepolisian dari Polres Baubau.
Akibat  kejadian  terebut  terdapat kerugian  materil  berupa  kerusakan  sarana kantor seperti:  3 (tiga) buah kursi kantor, 1 (satu)  buah  mesin  ketik,  1  (satu)  buah dispenser, 1 (satu) buah perangkat pengeras suara  ( portable  wireless ),  1  (satu)  buah meja  kantor,  serta  beberapa  kaca  jendela Kantor.  Total  kerugian  materil  ditaksir  se- kitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
Secara keseluruhan, terhitung sudah 12  kali  masyarakat  menggelar hearing dengan  DPRD  dan  selalu  tidak  berbuah apa-apa. Hal ini telah menyulut emosi war- ga  dan  puncaknya  pada  hari  Rabu  (30/1/- 2013)  sekitar  pukul  20.00  Wita,  sedikitnya empat  rumah  warga  Kelurahan  Lowu-Lo- wu, dirusak oleh sekelompok orang dengan
menggunakan  topeng.  Pengrusakan  massa tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan batu  (melempar),  kayu  dan  ketapel  hingga menyebabkan  kaca  rumah  pecah,  TV  serta perabot  rumah  tangga  lainnya  rusak. Keempat  rumah  sasaran  amukan  massa  ini yakni,  rumah  milik  Aswin,  Zaahi  Ndau, Evo  Ndau  dan  Abdul  Syawal  (Lurah  Ko- lese).  Akibat  pengrusakan  tersebut,  polisi telah  mengamankan  sembilan  orang  yang diduga menjadi motor penggerak massa ter- sebut.  Kesembilan  orang  tersebut  adalah Zalmin,  La  Ele,  Majidi,  Zamuha,  Hartani, La  Diu,  Maun,  Damin  dan  Audi.  Mereka terdiri  dari  para  aktivis,  mahasiswa,  dan warga  yang  hingga  kini  masih  mendekam di  balik  jeruji  (penjara)  sejak  ditahan  pada hari  Rabu  (18/7/2013  silam  karena  dinilai harus bertanggungjawab atas tindakan anar- kis tersebut.
b. Tawuran  Antara  Warga  Kelurahan Bone-Bone dengan Warga Kelurahan Tarafu dan Wameo
Berdasarkan pemberitaan Buton Pos (media  cetak  lokal)  dan  hasil  wawancara dengan  beberapa  informan,  bahwa  sekitar Bulan  Maret  2012  terjadi  tawuran  antara warga  Kelurahan  Bone-Bone  dan  Tarafu. Peristiwa ini berawal persoalan sepele yak- ni  ketersinggungan  salah  satu  pihak  pada acara joged di Jalan Lasitarda Kota Baubau. Pada Bulan Juni 2012, tawuran ini terulang kembali  di  Kelurahan  Bone-Bone  tepatnya di  Lingkungan  Morikana.  Kejadian  kali  ini volumenya  agak  besar  karena  warga  Kelu- rahan  Tarafu  sudah  meminta  bantuan  dari Kelurahan  Wameo.  Dari  sini,  dalam  setiap pekan pasti terjadi pelemparan di Kelurahan Bone-Bone,  hanya  saja  mereka  tidak  me- lakukan  pembalasan  karena  patuh  terhadap arahan  dari  pemerintah  (Lurah  Bone-Bone) dan  para  tetua  adat  setempat.  Tidak  ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ke- rugian  material  berupa  kerusakan  rumah (atap, kaca dan pagar) tidaklah sedikit. Ber- dasarkan  informasi  setempat,  tidak  kurang dari  1  buah  rumah  rusak  berat  dan  10  ru- mah lainnya mengalami rusak ringan akibat
amukan  massa  dengan  menggunakan  batu, kayu dan busur.
c. Bentrok Antar Pemuda  di Pantai Nir- wana
Sebagaimana  pemberitaan  Buton Pos  (media  cetak  lokal)  pada  hari  Senin (8/7/2013), bahwa terjadi bentrok antara pe- muda di Pantai Nirwana Kota Baubau. Ben- trok  ini  melibatkan  2  kelompok  pemuda  di Kota  Baubau  yakni  kelompok  pemuda  asal Kelurahan Lipu dan kelompok pemuda asal KelurahanTomba pada Minggu (7/7/2013).
Peristiwa  ini  terjadi  sekitar  pukul 16.00 Wita, ketika sekelompok pemuda dari Kelurahan  Tomba  (lingkungan  Bataraguru) sedang  rekreasi  di  Pantai  Nirwana.  Secara disengaja  atau  tidak,  salah  seorang  teman mereka menyenggol pemuda asal Lipu. Me- rasa tersinggung, pemuda asal Lipu tersebut langsung  memberitahukan  kejadian  yang dialaminya kepada teman-temannya di tem- pat  kejadian.  Karena  personil  mereka  lebih kecil  dibanding  dengan  lawan  yang  diha- dapi (pemuda Tomba), lalu mereka kembali ke  Lipu  meminta  bantuan  kepada  teman- temannya.  Sesampainya  di  pantai,  mereka (pemuda  dari  Kelurahan  Lipu)  langsung melakukan  pemukulan  dengan  membabi buta. Karena diserang, pemuda asal Tomba spontan meminta bantuan kepada warga se- kitar  sehingga  membuat  kelompok  pemuda Lipu  yang  bersenjatakan  balok  kayu  ke- mudian  pergi  meninggalkan  lokasi  kejadi- an. Namun, tidak lama berselang kelompok pemuda  Lipu  kemudian  datang  kembali dengan massa  yang lebih banyak  yang ber- senjatakan parang dan balok kayu. Sekitar 5 menit  mereka  melakukan  penyerangan,  pe- muda  Tomba  langsung  meminta  perlin- dungan  kepada  kelompok  pemuda  dari  Ke- lurahan  Wameo.  Setelah  meminta  perlin- dungan, tiba-tiba dari arah belakang kelom- pok pemuda Lipu dengan massa yang lebih banyak  dan  dipersenjatai  parang  dan  balok kayu  melakukan  penyerangan  yang  kedua hingga  merenggut  korban  jiwa.  Korban yang meninggal dunia atas nama Armawan (30 tahun) warga Kelurahan Tomba setelah
kepalanya  berulang  kali  dihantamkan  batu. Satu orang di antara yang mengalami luka- lika  tersebut  dalam  kondisi  kritis  sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Palatiga.
Tidak  berhenti  di  situ  saja,  korban (Armawan) yang hendak dibawa ke Rumah Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Palagimata Kota  Baubau  dengan  menggunakan  mobil L-300 kemudian dihadapkan kembali deng- an kelompok pemuda  Lipu  yang berjaga  di pintu  masuk  pantai  Nirwana.  Namun  polisi yang  melakukan  pengawalan  dapat  men- cegah  kelompok  pemuda  yang  melakukan pemblokiran  jalan  tersebut.  Tidak  hanya disitu  saja,  di  simpangan  SMA  Negeri  3 Baubau juga mobil yang mengantar korban dipalang  lagi  oleh  mereka.  Namun  polisi yang  mengawal  dapat  bernegosiasi  sama mereka sehingga dapat diberi jalan untuk ke rumah sakit.

## 2. Sumber Konflik
Mengenai  penyebab  terjadinya  kon- flik  di  Kota  Baubau  dalam  kurun  waktu  4 tahun terakhir dapat diuraikan sebagai beri- kut:
Konflik struktural dapat dilihat pada kasus pertama berupa kesewenang-wenang- an  dalam  pengambilan  keputusan  atau  ke- bijakan  yang  tidak  adil  dan  diskriminasi oleh  pemerintah  dan  DPRD.  Pemerintah daerah,  dalam  hal  ini  Walikota  Baubau  di- anggap  terlalu  dini  mengeluarkan  izin  ope- rasional  PT.  BIS  tanpa  ada  dokumen  atau izin Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Baubau, wilayah Kecamatan Lea-Lea umumnya dan Kelurahan Lowu-Lowu dan Kolese khusus- nya tidak termasuk dalam kawasan pertam- bangan.  Akibatnya,  aktivitas  tambang  telah menimbulkan  pencemaran  (polusi)  udara maupun air laut, kritisnya wilayah pertanian
atau  perkebunan  petani  dan  sulitnya  untuk mendapatkan  air  bersih  akibat  dari  eks- ploitasi  pembukaan  hutan  di  Bungi  dan Sorawolio  (Buso)  sebagai  pusat  debit  air. Selain  itu,  jalur  transportasi  tambang  me- nuju  dermaga  (pelabuhan)  dan  tempat pengapalan  melintasi  pemukiman  warga dan  tanah  ulayat.  Sikap  diskriminatif  ter- lihat  saat  warga  masyarakat  setempat  yang bergabung  dalam  Aliansi  Masyarakat  Lo- wu-Lowu  dan  Kolese  Bersatu  (AMLKB) melakukan  demonstrasi  baik  ke  kantor walikota  maupun  ke  sekretariat  DPRD  un- tuk  menyampaikan  aspirasi  mereka  terkait aktivitas  tambang  di  wilayah  mereka  ber- langsung  sangat  alot.  Setiap  ada  demon- strasi  warga  terkait  dengan  tambang,  baik oleh walikota maupun anggota DPRD sela- lu  keluar  daerah  dengan  alasan  mengiktui bimtek, kunjungan kerja, studi banding, dan lain-lain,  sehingga  seolah-olah  ada  pem- biaran.
Konflik  kepentingan  juga  mewarnai kasus  konflik  yang  pertama.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  beberapa  infor- man, terungkap bahwa pemberian izin prin- sip  operasional  PT  BIS  oleh  pemerintah dengan  persetujuan  DPRD  nampaknya  le- bih  kepada  melihat  peluang  untuk  meraih akses  (kepentingan)  ekonomi  tanpa  mem- pertimbangkan  dampaknya  kepada  masya- rakat  dan  lingkungan  sekitar.  Pemerintah hanya  melakukan  kontrol  sepihak  terhadap pihak  lain  (PT  BIS)  dan  menafikan  kepen- tingan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  peme- rintah  memakai  kacamata  politik  ekonomi meski  mengorbankan  masyarakat.  Di  sini nampak  adanya  pemuasan  terhadap  sebuah kelompok dan mengorbankan pihak lain.
Persaingan  tidak  sehat  secara  eko- nomi  terjadi  antara  kelompok  masyarakat yang pro dengan perusahaan dan yang kon- tras.  Kelompok  masyarakat  yang  pro  kepa- da PT. BIS memanfaatkan momen ini untuk meraih  keuntungan  yang  sebanyak-banyak- nya  dengan  menjual  tanah  milik  masing- masing  ke  pihak  perusahaan  dengan  harga yang tinggi.  Banyak di antara mereka yang
dipekerjakan  sebagai  karyawan  (staf  dan buruh)  di  perusahaan.  Selain  itu,  mereka juga  berperan  sebagai  makelar  yang  be- rusaha mempengaruhi warga lain agar men- jual  tanahnya  ke  perusahaan  dengan  harga yang rendah, sehingga mereka memperoleh bonus  dari  perusahaan.  Sementara  itu,  ke- lompok  masyarakat  yang  menolak  keha- diran PT. BIS konsekuen dengan komitmen bersama  menolak  segala  jenis  upaya  yang mendukung aktivitas tambang dengan tidak menjaul tanah mereka sejengkal pun kepada pihak perusahaan.
Konflik  hubungan  sosial  (psiko- logis)  ditemukan  pada  kasus  konflik  kedua dan  ketiga.  Kedua  kasus  tersebut  berawal dari  konflik  perorangan  berupa  ketersing- gungan  antar  pemuda  kemudian  berme- tamorfosa  menjadi  konflik  komunal  (me- libatkan massa). Jika melihat kasus di atas, mungkin  kita  hanya  sampai  pada  konklusi bahwa  potensi-potensi   untuk  munculnya letupan  hanya  disebabkan  oleh  misalnya; adanya  perbedaan  pendapat,  adanya  per- saingan  dan  adanya  keinginan  untuk  saling menguasai,  ketersinggungan  antar  pemuda, pencarian jati diri dan atau sekedar persepsi yang  keliru  terhadap  hal  tertentu.  Namun, jika kita belajar dari kerusuhan massal yang pernah terjadi di mana-mana, motif atau pe- nyebab  utamanya  tidak  tunggal.  Tawuran antara warga Kelurahan Bone-Bone dengan warga  Kelurahan  Tarafu  dan  Wameo (Maret  2012)  dan  bentrok  antar  pemuda  di Pantai  Nirwana  (Senin,  8  Juli  2013)  ha- nyalah  merupakan  contoh  betapa  hal-hal yang  bersifat  sederhana  yaitu  berawal  dari kegiatan  hura-hura  (joged  dan  rekreasi) oleh 2 (dua) kelompok pemuda dengan asal yang  berbeda  ternyata  dapat  menyulut terjadinya konflik massa. Layaknya pemuda kebanyakan,  biasanya  kejantanan  muncul bila  dihangatkan  dengan  minuman  keras (miras)  terlebih  dahulu.  Inilah  pangkal pokok kejadian konflik. Hal yang tidak bisa dinafikan  adalah  himpitan  ekonomi  yang menjerat.
Dari  sini  dapat  diambil  pelajaran bahwa  hal-hal  yang  bersifat  sangat  seder- hana  ternyata  dapat  menjadi  penyulut  tim- bulnya  amuk  dan  kerusuhan  massa  yang melibatkan  bukan  hanya  pihak-pihak  yang bertikai,  melainkan  juga  hampir  sebagian besar  warga  kelurahan.  Kelurahan-kelurah- an  dan  lingkungan-lingkungan  di  Kota Baubau yang sudah sejak puluhan dan bah- kan  ratusan  tahun  hidup  dalam  keharmo- nisan ( living harmony ) antar tetangga, antar lingkungan dan antar kelurahan tersebut da- pat menjadi saling serang dan saling meng- hancurkan rumah warga lain yang dianggap musuhnya.

## 3.  Stakeholder (Aktor) Konflik
a. Peta Stakeholder
b. Hubungan Antar Pihak

## 4. Dampak Konflik
Secara keseluruhan, korban dan atau kerusakan  yang  didisebabkan  oleh  3  kasus konflik di atas sebagai berikut:
a. Pada  kasus  pertama,  konflik  telah  me- nimbulkan  kerugian  materil  berupa  ru- saknya 1 unit sarana pemerintahan (Kan- tor  Lurah  Kolese)  beserta  perleng-kapan di  dalamnya  yang  terdiri  dari  3  buah kursi kantor, 1 buah mesin Ketik, 1 buah dispenser,  1  buah  perangkat  pengeras suara  ( wireless  portabel ),  dan  1  buah meja  kantor,  serta  beberapa  kaca  jendela dengan total taksiran kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selain itu, terjadi  kerusakan  pada  4  unit  motor,  4 unit  rumah  dan  seorang  warga  meng- alami luka pada bagian lengan.
b. Pada  kasus  kedua,  yakni  tawuran  antara warga  Kelurahan  Bone-Bone  dengan warga  Kelurahan  Tarafu  dan  Wameo, menyebabkan  1  unit  rumah  rusak  berat dan  10  rumah  lainnya  mengalami  rusak ringan  akibat  amukan  massa  dengan menggunakan batu, kayu dan busur.
c. Pada kasus ketiga yakni bentrok antar pe- muda di Pantai Nirwana, insiden tersebut menyebabkan 7  orang menjadi korban, 1 orang diantaranya meninggal dunia dan 6 orang  dari  kedua  kubu  mengalami  luka- luka.

## 5. Upaya Penyelesaian Konflik
Upaya  yang  dilakukan  dalam  me- nyelesaikan  3  kasus  konflik  di  atas  adalah sebagai  berikut:  (1)  konflik  pengelolaan tambang di Kelurahan Lowu-Lowu dan Ke- lurahan  Kolese  diselesaikan  melalui  jalur hukum dan musyawarah mufakat meski ha- silnya selalu nihil; (2) tawuran antar warga di Kelurahan Bone-Bone dengan warga Ke- lurahan  Tarafu  dan  Wameo  diselesaikan melalui  musyawarah  mufakat  dengan  pe- nandatanganan  nota  kesepakatan  Bersama; (3)  sedangkan  untuk  kasus  bentrok  antar pemuda  di  Pantai  Nirwana,  murni  disele- saikan melalui jalur hukum.

## 6.  Potensi  Terjadinya  Konflik  Sosial  di Masa Depan
Problematika  sosial  bukanlah  se- buah  masalah  sepele  yang  apabila  didiam- kan  lambat  laun  akan  menghilang  dengan sendirinya.  Ia  bisa  saja  muncul  kembali  ke permukaan  dengan  skala  yang  besar  dan frekuensi  yang  lebih  tinggi.  Konflik  sosial di  Kota  Baubau  selama  ini  umumnya  me- rupakan konflik terbuka ( manifest ) di mana memperlihatkan dua muka yang saling ber- hadapan,  artinya  konflik  itu  mucul,  terlihat dan  dapat  disimak  oleh  masyarakat  ( pub- lic ).  Skalanya  pun  masih  dalam  kategori konflik  kecil.  Sebelum  menjelma  menjadi konflik  yang berskala besar, tentunya perlu adanya upaya atau tindakan yang bertujuan untuk  mencegah  ( preventif ),  mengurangi, bahkan  untuk  menyelesaikannya  secara totalitas hingga ke akar-akarnya.
Penyelesaian  terhadap  3  kasus  kon- flik  sosial  di atas  tentunya  tidaklah  mudah. Oleh  karena  itu,  diperlukan  partisipasi  dan kesungguhan  semua  pihak  (pemerintah, TNI/Polri, tokoh masyarakat dan warga se- cara  keseluruhan)  untuk  menyelesaikannya sehingga  tidak  berdampak  laten  di  masa depan.  Dalam  hal  ini,  diperlukan  pende- katan  dan  metode  penyelesaian  konflik yang tepat.
Jika  berbagai  konflik  di  atas  tidak segera  diatasi  dengan  mempertemukan  as- pirasi  kedua  belah  pihak  yang  berkonflik dan  atau  mempercepat  prosesnya  melalui jalur  hukum  serta  tidak  adanya  upaya alternatif yang dilakukan baik oleh pemerintah  maupun  tokoh  masyarakat maka bisa menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar.

## 7.  Upaya Pembangunan Perdamaian
Upaya-upaya  pembangunan  perda- maian yang pernah dilakukan terkait penye- lesaikan  3  kasus  konflik  di  atas  adalah  se- bagai  berikut: Pertama ,  kasus  konflik pengelolaan  tambang  di  Kelurahan  Lowu- Lowu dan Kelurahan Kolese, telah dilakukan beberapa upaya berikut:
a. Pada  hari  Senin  (23/9/2013)  Lembaga Advokasi  Penegak  Hak  Azasi  Manusia (LAP-HAM) mengundang warga dan pe- merintah  untuk  menghadiri  rapat  guna mencari  solusi  alternatif  terkait  konflik pengelolaan  tambang.  Namun  upaya  ini hasilnya  nihil  karena  belakangan  warga mengetahui  bahwa  inisiator  pertemuan tersebut  ternyata  adalah  Tim  Negosiator PT  BIS.  Selain  itu,  per-temuan  tersebut juga  ternyata  tidak  dihadiri  oleh  unsur atau  perwakilan  dari  pemerintah,  ak- hirnya  warga  pun  tidak  masuk  ke  dalam tenda  pertemuan  dan  hanya  mengintip dari luar.
b. Pada  hari  Kamis  (26/9/2013)  pukul 07.00-08.00  Wita,  Pemerintah  Kota Baubau melalui surat yang diketahui oleh Sekretaris  Daerah  (Sekda)  mengundang warga, tokoh masyarakat dan pihak peru- sahaan  untuk  menghadiri  rapat  bersama di  Kantor  Walikota  Baubau.  Namun rapat  ini  tidak  menghasilkan  keputusan. Karena  hanya  dihadiri  oleh  pihak-pihak yang pro dengan PT BIS, sementara per- wakilan dari warga yang menolak keber- adaan perusahaan tidak seorang pun yang hadir.  Sudah  tentu  tidak  akan  membuah- kan hasil apa-apa alias gagal.
Kedua, upaya  positif  berhasil  dila- kukan  pada  penyelesain  kasus  tawuran  an- tara  warga  Kelurahan  Bone-Bone  dengan warga Kelurahan Tarafu dan Wameo. War- ga  dari  ketiga  kelurahan  yang  berkonflik dapat menciptakan perdamaian dengan me- nandatangani  Nota  Kesepakatan  Bersama tertanggal  12  Mei  2013.  Nota  tersebut ditandatangani  oleh  tokoh  masyarakat,  to- koh  agama  dan  tokoh  pemuda  tiga  kelu- rahan  yang  berkonflik,  disaksikan  oleh Camat  Batupoaro  (Drs.  Ahmad  Barru), Lurah  Bone-Bone  (Asmin,  S.Sos),  Lurah Tarafu  (Wd.  Nikmatia,  S.Sos),  Lurah Wameo  (Salimran  Iwu)  dan  Ketua  Front Pembela  Rakyat  Kota  Baubau  selaku penginisiasi (Ridwan Azali ) serta diketahui oleh pihak kepolisian (AKBP. Sunarto) dan pihak  TNI  (Letkol.  TNI.  Unang  Sudargo).
Adapun  isi  nota  kesepakatan  tersebut adalah sebagai berikut:
“Sehubungan  dengan  pernah  terjadinya konflik antar warga yang melibatkan ok- num-oknum  remaja/pemuda  di  tiga kelurahan  lingkup  Kecamatan  Batupo- aro Kota Baubau yakni Kelurahan Bone- Bone,  Tarafu  dan  Wameo,  yang  mana kejadian  tersebut  sempat  menimbulkan keresahan  dikalangan  masyarakat  yang ada, maka kami segenap komponen ma- syarakat  di  semua  kelurahan  se-Keca- matan  Batupoaro  khususnya  Kelurahan Bone-Bone,  Tarafu  dan  Wameo  yang terdiri  dari  (tokoh  masyarakat,  tokoh pemuda,  tokoh  agama,  ketua  RT/RW, kelompok pemuda/remaja, dan lain-lain) dengan  niat  baik  dan  sunguuh-sungguh serta  kesadaran  yang  tinggi  bersepakat penuh  untuk  akan  selalu  membina hubungan  yang  baik,  harmonis,  dengan semangat  persaudaraan  dan  kebersa- maan yang tinggi, saling bertoleransi di- antara  sesama  warga  kelurahan  yang ada,  kemudian  kami  akan  selalu  bahu- membahu  dalam  upaya  menciptakan situasi  KAMTIBMAS  yang  terus  kon- dusif  di  setiap  lingkungan  kelurahan yang  ada,  dan  kami  pun akan  lebih  res- ponsif  dalam  hal  ketika  akan  melihat adanya  gejala  atau  potensi  terjadinya konflik/gejolak  sosial  yang  sekiranya dianggap  dapat  menjadi  sebab  tergang- gunya  situasi  KAMTIBMAS,  untuk  ke- mudian  segera  secara  bersama-sama dicarikan  solusi  konkritnya  yang  ter- baik”.
Ketiga, berbeda  dengan  upaya  per- damaian  terhadap  kasus  Bentrok  Antar  Pe- muda  di  Pantai  Nirwana  yang  melibatkan pemuda  asal  Kelurahan  Lipu,  Kelurahan Tomba  dan  Wameo.  Upaya  pembangunan perdamaian  pada  kasus  ini  murni  sepe- nuhnya melalui jalur hukum dan telah dila- kukan  penyelidikan  oleh  pihak  kepolisian. Kini  Polisi  telah  memeriksa  3  orang  saksi dan sementara masih dalam pengembangan
kasus  sehingga  dapat  menentukan  tersang- ka.

## 8. Kearifan  Lokal  sebagai  Upaya  Alter- natif Pembangunan Perdamaian
Buton yang mulai dikenal dalam Se- jarah Nasional dalam naskah Negara Kerta- gama  karya  Prapanca  tahun  1365  Masehi merupakan  sebuah  negeri  atau  daerah  bu- daya  bekas  kerajaan/kesultanan  yang  per- nah  berdaulat  pada  masanya.  Buton  telah menapaki  proses  perjalanan  sejarahnya  se- lama kurang lebih 7 (tujuh) abad.
Buton  memiliki  sistem  ketatanega- raan yang mapan sehingga mampu menjaga integrasi  wilayah  dan  rakyatnya  selama ratusan  tahun.  Wujud  kegemilangan  masa lalu negeri ini sebagian masih terefleksi da- lam kehidupan masyarakatnya hingga seka- rang,  baik  dalam  wujud  sistem  nilai  (nor- ma-norma),  adat-istiadat,  benda-benda  bu- daya,  maupun  dalam  berbagai  bentuk  pra- nata  sosial  budaya  lainnya.  Inilah  yang  di- sebut dengan kearifan lokal setempat.
Kearifan lokal adalah pandangan hi- dup  dan  ilmu  pengetahuan  serta  berbagai strategi  kehidupan  yang  berwujud  aktivitas yang  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  da- lam  menjawab  berbagai  masalah  untuk  pe- menuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing  sering  juga  dikonsepsikan  sebagai “kebijakan  setempat”  ( local  wisdom )  atau “pengetahuan  setempat”  ( local  knowledge ) atau “kecerdasan setempat” ( local genious ). Dalam  kehidupan  bermasyarakat, masyarakat  Buton  memiliki  falsafah  hidup yaitu  falsafah bhinci-bhinciki  kuli yang merupakan  landasan  utama  Hukum  Adat Wolio.  Makna-makna  hakiki  yang  terkan- dung di dalamnya kemudian terjabar dalam Sara  Pataanguna atau  dasar  hukum  yang empat, yaitu sebagai berikut:
a. Pomaa-maasiaka (saling  sayang  menya- yangi)  yaitu  saling  menyayangi,  saling mengasihi, saling mencintai terhadap se- sama.
b. Poangka-angkataka (saling  menghor- mati)  yaitu  saling  menghormati,  meng-
hargai  dan  saling  mengutamakan  terha- dap sesama.
c. Popia-piara (saling memelihara atau mengabdi)  yaitu  saling  memelihara,  sa- ling  menghargai,  mencintai  atau  saling mengabdi terhadap sesama.
d. Pomae-maeaka (saling  takut-menakuti) yaitu saling merasa takut atau segan me- langgar  hal  azasi,  hormat  terhadap  sesa- ma.
Falsafah  “ bhinci-bhinciki  kuli ”  (sa- ling  cubit-mencubit  kulit)  yaitu  kemanu- siaan/diri  manusia  ( nafsahu )  telah  dikem- bangkan  oleh  para  ilmuwan  (pemikir-pe- mikir) lokal  di  Buton  pada  zamannya.  Wa- laupun  sistem  pemerintahan  kerajaan  dan kesultanan  pada  saat  ini  sudah  tidak  ber- jalan  secara  formal  di  lingkungan  masya- rakat  lokal,  namun  nilai-nilai  yang  terkan- dung di dalamnya masih mengakar dan me- lekat  serta  merasuk  dalam  lubuk  hati  sanu- bari masyarakat Buton.
Hukum bhinci-bhinciki  kuli meru- pakan  “pokok  adat  dan  dasarnya  sara.” Dinyatakan  pula  bahwa  adat-istiadat  Buton itu berdasarkan Al-Qur’an dan  Hadits Nabi Muhammad  Rasulullah  SAW.  Demikian pula  sara  di  Buton  itu  adalah  sara  Allah SWT dan sara Nabi SAW.
Dari  pengertian bhinci-bhinciki  kuli yang telah dikemukakan di atas jika dikait- kan  dengan  pelaksanaan  tugas  kepemim- pinan,  intinya  adalah  saling  takut,  saling malu, saling segan dan saling insyaf. Hal ini jika  diterapkan  dalam  suatu  organisa- si/kelompok  masyarakat,  walaupun  dalam lembaga  tersebut  ada  atasan,  ada  bawahan dan  ada  peserta  personil  lainnya  atau  ter- dapat  berbagai  personil,  berbagai  suku  dan agama,  tingkat  umur  dan  kepangkatannya, namun yang ditakuti, dimalui, disegani dan diinsyafi  adalah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  di atas segalanya.
Falsafah  ini  mengandung  makna yang fundamental yaitu bahwa setiap manu- sia  selaku  anggota  masyarakat  bila  men- cubit kulitnya sendiri pasti akan terasa sakit karena  itu  janganlah  mencoba  mencubit
kulit  orang  lain,  sebab ia juga  akan merasa sakit  sebagaimana  Anda  sendiri  akan  me- rasakan  sakitnya  bila  hendak  dicubit   oleh orang  lain.  Falsafah  ini  bersumber  dari keyakinan  bahwa  manusia  secara  universal mempunyai  perasaan  yang  sama.  Seluruh umat manusia dilahirkan ke dunia memiliki perasaan yang sama dan hak-hak azasi yang sama  pula  sebagai  anugerah  Tuhan  yang harus  dihormati  dan  tidak  boleh  dilanggar oleh  siapapun  juga.  Secara  singkat  dapat dikatakan  bahwa  falsafah  “ bhinci-bhinciki kuli ” identik dengan “ perikemanusiaan dan perikeadilan .”  Falsafah “bhinci-bhinciki kuli” adalah  dasar  hukum  yang  dijadikan landasan  nilai-nilai,  cara  berfikir  dan  seka- ligus sebagai sumber hukum.
Secara  lebih  khususnya  dijelaskan bahwa falsafah “bhinci-bhinciki kuli” yaitu salah  satunya  adalah pomaa-maasiaka ber- arti  senantiasa  hidup  saling  peduli  dan  sa- ling  menyayangi  antara  sesama  anggota masyarakat.  Hal  ini  mengandung  makna yang luhur, bahwa antara masyarakat harus saling menyayangi dan kasih mengasihi se- cara timbal balik, saling menyayangi antara yang muda kepada yang tua, demikian pula sebaliknya,  antara  si  kaya  dan  si  miskin, antara  si  kuat  dan  si  lemah,  pemerintahan dengan  rakyatnya  dan  lain  sebagainya. Dengan demikian rasa kekeluargaan, keber- samaan dan gotong royong dapat akan ber- jalan  dalam  masyarakat.  Namun,  apabila pomaa-maasiaka ini  tidak  diindahkan  lagi. Maka timbul sifat sebaliknya, yaitu iri hati, dengki  dan  sifat-sifat  menjatuhkan  harga diri  yang  bisa  memecah  belah  rasa  keke- luargaan, kebersamaan, dan gotong royong.
Falsafah ini pada keempat kandung- annya  menganut  dasar  hukum  kekerabatan dalam  arti  berasaskan  kehidupan  kekeluar- gaan,  kebersamaan,  seperasaan  dan  sepe- nanggungan.  Kandungan  falsafah  ini  juga mengajarkan  sebuah  kehidupan  sosial  yang lebih  harmonis,  ketentraman,  saling  meng- hargai  dan  toleran.  Falsafah  ini  kemudian memiliki  daya  tahan  yang  cukup  kuat  bagi masyarakat penganutnya selama ini.
Bhinci-bhinciki  kuli adalah  dasar kehidupan dan ciri budaya khas yang selalu dibumikan. Ia perlu diaplikasikan dalam ke- hidupan  nyata  sehingga  menjadi  salah  satu solusi  untuk  Baubau  yang  damai.  Ia  juga merupakan  identitas  kemanusiaan.  Dalam syair Wolio pun selalu mengalun, berdendang  tentang  mulianya  orang  yang menjunjungi dentitas kemanusiaan ini:
“Aposalamo amembalimo kancia, Tabe-anamo pakea motopenena, Momuliana incana dunia si, Tea toangga naile i-akherati”
Terjemahan: (Berbeda dengan awalnya ,
Kecuali pakaian yang teramat baik , Yang mulia di dunia ini , Yang terhormat esok di akhirat)”
Atau “Nama angu kabarina tangkanapo,
Ise kaea jua akalo-alo, Talu kaea apake okasi, Lima piara, Anaka oincafu”
Terjemahan: Enam banyaknya hanya itu , Satu malu, dua segan, Tiga takut, empat kasih sayang , Lima piara, Enam insyaf
Berbagai  konflik  yang  terjadi  me- mang memiliki pengertian yang bermacam- macam, tergantung latar belakang dan pers- pektif  yang  dipakai.  Tetapi  para  ahli  me- nyimpulkan  bahwa  konflik  disebabkan  ka- rena terjadi disharmoni atau keretakan yang terjadi antara elemen-elemen yang ada, baik dalam  skala  individu  maupun  kelompok. Apalagi  pada  masyarakat  yang  heterogen atau  multikultural,  kecurigaan  satu  etnis atau  kelompok  terhadap  etnis  atau  ke- lompok lainnya sangat besar, yang akhirnya berujung pada meledaknya konflik.
Namun demikian, ada fakta berbeda yang  ditampilkan  oleh  daerah  ini  di  masa lampau.  Hampir  dalam  setiap  naskah  atau- pun  cerita-cerita  ( tula-tula )  sangat  jarang ditemukan  atau  mendengar  adanya  per- tikaian  atau  konflik  sosial  yang  melibatkan antar  etnis,  kecuali  pertikaian  yang  terjadi pada tahun 2000 silam antara Wakonti (ek- sodus  Ambon)  dan  masyarakat  Kelurahan Lipu  Kota  Baubau.  Ini  pun  tidak  dapat dikatakan murni antar etnik karena eksodus Ambon  yang  ada  di  Kota  Baubau  saat  ini adalah  satu  nenek  moyang  (turunan  asli Buton).  Jauh  sebelum  terjadinya  kerusuhan Ambon  (1999)  mereka  sudah  lama  hidup menetap di sana.
Keharmonisan  selama  ini  dikarena- kan  adanya  sistem  nilai  dan  filosofi  yang dianut oleh orang-orang tua dahulu. Kemu- dian  senantiasa  diwariskan  ke  setiap  gene- rasi  untuk  hidup  berdampingan  dengan baik.  Nilai  dan  filosofi  yang  mengajarkan kita  menyayangi  sesama  insan,  baik  level antar individu, kelompok, masyarakat mau- pun  konteks  yang  lebih  luas  yaitu  antar peradaban. Itulah bhincibhinciki kuli .

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas dapat  kemukakan  beberapa  kesimpulan  se- bagai berikut:
1. Beberapa  konflik  masih  berkelanjutan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa  pola  resolusi  konflik  yang  dila- kukan  selama  ini  oleh  pihak-pihak  yang kompeten  masih  belum  mencapai  hasil yang diharapkan.
2. Konflik    selama  4  tahun  terakhir  dise- babkan  oleh  penolakan  masyarakat  atas operasi  perusahaan  di  kawasan  mereka dan minuman keras (miras)
3. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai dan mekanisme yang baik dan relevan dengan kondisi kekinian da- lam  penyelesaian  konflik-konflik  yang ada,  akibatnya  upaya-upaya  fasilita- si/mediasi oleh satuan tugas (di- nas/badan)  maupun  oleh  kalangan  ekse-
kutif  dan  legislatif  cenderung  tidak  ber- hasil  mengantisipasi  dan  atau  menye- lesaikan konflik-konflik yang laten mau- pun  yang  sudah  terjadi.  Satuan  tugas yang bersifat adhock dapat menjadi pili- han  pemerintah  untuk  mengefektifkan tugas-tugas  ini,  dan  disertai  dengan  me- kanisme  atau  protokol  standar  penye- lesaian konflik yang disusun dengan me- libatkan multi-stakeholders perlu  diru- muskan sebagai panduan kerja bagi satu- an tugas adhock .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan.2007. Konstruksi dan Rep- roduksi  Kebudayaam ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Appadurai,  Arjun.  1995.  “ The  Production of  Locality” ,  dalam  Richard    Fardon (ed) Counterworks  Managing the Di- versity of  Knowledge . London: Rout- ledge
Benda-Beckmann,  Keebet  von.  2000. Go- yahnya  Tangga  Menuju  Mufakat (Terjemahan  oleh  Indira  Simbolon). Jakarta: Grasindo.
Biezeveld,  Renske.  2001.  “ Nagari, Negara dan  Tanah  Komunal  di  Sumatera  Ba- rat”  dalam    Franz  von  Benda-Beck- mann,  Keebet  von  Benda-Beckmann, dan  Juliette  Koning  (eds.), Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial . Yog- yakarta:  Pustaka  Pelajar,  hal.  135- 163.
Chris  Mitchell.  1981. The  Structure  of  In- ternational  Conflict .  London:  Mac Millan.
Francis,  Diana,  2006, Teori  Dasar  Trans- formasi  Konflik (Terjemahan  oleh Hendrik  Muntu  dan  Yossy  Suparyo), Yogyakarta: Quills.
Georg Frerks and Bart Klem. 2005. Dealing With Diversity, Sri Lankan Discourse on Peace and Conflict,The Hague
Green, James W. 1995, Cultural Awareness in  the  Human  Services:  A Multi- Ethnik Apparoach. Boston. Allyn and Bacon
Paul  van  Tongeren,  and  Co.  (Editors). 2005. People  Building  Peace  II, Successful  Stories  of  Civil  Society ,
London: Lynne Rienner Publishers.
Simon  Fischer  and  Co.  2000.    Working With  Conflict,  Skills  and  Strategies for Action . London-New York.
Peraturan perundang-undangan
Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004  Ten- tang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial