## Pengalaman Akulturasi dan Resolusi Konflik Warga Keturunan Tionghoa di Semarang

## Slamet Subekti
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275 Email: slamet.subekti@live.undip.ac.id

## Abstract
This  case  study  seeks  to  reveal  the  acculturation  experience  some  residents  Chinese descent in Semarang. The data collection is done by conducting in-depth interviews with three informants selected, complemented by interviews with a priest in order to gain insights into conflict resolution within the framework of multiculturalism. Key to conflict resolution is the synergic  cooperation  between  the  government,  security,  local  religious  and  tribal  leaders. Acculturation  as  a  method  of  receiving  and  cultural  assimilation  became  one  of  alternative conflict  prevention.  The  informant  chose  multiculturalism  as  a  strategy  of  acculturation. Communication  patterns  are  tolerant  and  philosophical  values  of  Pancasila  should  be developed and cultivated to realize multiculturalism.
Key words : Acculturation, Multiculturalism, Chinese Community

## 1. Pendahuluan
Kajian  tentang  akulturasi  ini  bertolak  dari  kondisi  bangsa  Indonesia  yang  multietnik. Kondisi  tersebut  berpotensi  memicu  berbagai  bentuk  konflik  etnisitas  dengan  isu  perbedaan suku,  agama  maupun  antar  golongan  (SARA).  Sehubungan  dengan  itu,  warga  keturunan Tionghwa  dalam  posisi  sebagai  komponen  bangsa  ini  tidak  dapat  menghindarkan  diri  dari dinamika akulturasi tersebut.
Kajian terdahulu dengan pendekatan metode etnografi tentang pola interaksi sosial dan budaya  di  kalangan  keturunan  Tionghwa  Semarang  menuju  integrasi  Indonesia  di  era Reformasi  telah  dilakukan  oleh  Alkatiri  dkk.  (2015).  Kolaborasi  peneliti  dari  Departemen Sejarah  dan  Departemen  Kajian  Wilayah  UI  tersebut  menyimpulkan  bahwa  komunitas Tionghwa  telah  berinteraksi  dengan  masyarakat  lokal  selama  beberapa  generasi  sehingga menciptakan satu pola sosial dan budaya campuran antara komunitas keturunan Tionghwa di Semarang  dengan  budaya  lokal  masyarakat  Jawa.  Hasil  kajian  tersebut  memberikan  satu contoh  kasus  kegagalan  usaha  integrasi  nasional  di  kalangan  komunitas  yang  berbeda  di Indonesia dan menunjukkan ketegangan di antara komunitas minoritas dan mayoritas maupun di antara pemeluk Islam dan non Islam.
Tulisan  ini  mendeskripsikan  pengalaman  berakulturasi  yang  dihadapi  oleh  tiga  warga keturunan  Tionghwa.  Selanjutnya  diungkapkan  wawasan  mengenai  resolusi  konflik  dari warga  keturunan  Tionghwa  tersebut  serta  seorang  rohaniwan.  Akhirnya  ditelisik  pola komunikasi dan nilai budaya sebagai perekat bangsa dengan kondisi multietnik ini.

## 2. Metode
Berbeda  dengan  kajian  Alkatiri  dkk.  tersebut  di  atas,  studi  kasus  (2017)  ini  berusaha untuk  mengungkapkan  pengalaman  akulturasi  sebagian  warga  keturunan  Tionghwa  di  kota Semarang.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  dengan tiga  informan  terpilih.  Pengumpulan  data  dilengkapi  hasil  wawancara  dengan  seorang rohaniawan  guna  mendapatkan  wawasan  tentang  resolusi  konflik  dalam  bingkai multikulturalisme.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Tindak Akulturasi

## 3.1.1 Tradisi sebagai Identitas Budaya
Pentingnya  tradisi  sebagai  identitas  budaya  ditegaskan  oleh  Hendrick  Setiawan  (52 tahun)  sebagai  warga  keturunan  Tionghwa  di  Semarang,  karena  tradisi  budaya  tersebut merupakan  warisan  nenek  moyang  dan  diyakini  mengajarkan  budaya  yang  baik.  Warga keturunan Tionghwa yang lain Ratna Hapsari (37 tahun) melakukan tradisi tetapi tidak sering, karena  kehidupan  sehari-hari  berpola  kehidupan  keluarga  nasional  seperti  pada  umumnya. Tradisi  budaya  etnis  dilakukan  jika  ada  peristiwa  khusus,  seperti:  kematian,  kelahiran,  dan pernikahan.
Menurut  perkiraan  Lie  Han  Hwa  (56  tahun)  bahwa  warga  keturunan  Tionghwa  pada umumnya  masih  menjalankan  tradisi  sekitar  30  persen,  karena  banyak  budaya  yang  sudah hilang.  Tradisi  yang  lazim  dijalankan  di  lingkungan  keluarga  Lie  Han  Hwa,  antara  lain: Sin Chia dengan  menyediakan angpao ,  mengecat  baru  rumah  dan sungkeman .  Perayaan  ini seperti Thankgiving and  Wishing , intinya menyampaikan ucapan terima kasih  karena diberi hidup sampai hari ini dan kemudian menaruh harapan untuk kehidupan besok yang lebih baik. Faktanya  kondisi  sebenarnya  sama,  bahkan  lebih  buruk  karena  penghasilan  berkurang  dan sebagainya.
Lie  Han  Hwa  menduga  sekitar  90%  warga  keturunan  Tionghwa  di  Semarang  tidak paham  budaya  mereka  sendiri.  Mereka  di  Klenteng  memuja  dewa  pengobatan  Ho  Tek  Cing Sie  misalnya,  tetapi  tidak  mengenal  baik  tokoh  tersebut.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pembelajaran sejarah tentang dewa-dewa, karena sebenarnya mereka tokoh yang pernah hidup dan berbuat kebajikan. Hal menarik seperti di klenteng Lasem misalnya, terdapat patung dewa bule (berkulit putih), dan di klenteng Purwodadi Grobogan terdapat patung Yesus.

## 3.1.2 Interaksi Sosial
Interaksi  warga  keturunan  Tionghwa  dengan  tetangga  menurut  pengalaman  Hendrick Setiawan berjalan sangat baik, karena selama ini berinteraksi dengan banyak suku bangsa atau etnis, seperti etnis Tionghwa, Jawa, Batak dan sebagainya. Ratna Hapsari melakukan interaksi dengan  tetangga  secara  tidak  berlebihan,  lazimnya  menjenguk  tetangga  yang  sakit,  melayat tetangga yang meninggal, mengikuti arisan RT, berpartisipasi pada acara 17 Agustus-an, dan lain-lain. Akan tetapi, dia tidak pernah meluangkan waktu khusus untuk mengobrol hal tidak penting hingga berjam-jam dengan tetangga.
Sementara  itu  pengalaman  Lie  Han  Hwa  berinteraksi  dengan  tetangga  berjalan  baik, selama  ini  tidak  ada  masalah  yang  berarti.  Menurut  pengalaman  Hendrick  Setiawan  bahkan interaksi  dengan  tetangga  berjalan  sangat  baik,  misalnya  waktu  acara  hari  raya  banyak  dari
etnis  lain  memberikan  selamat.  Lain  halnya  dengan  pengalaman  Ratna  Hapsari  dalam berinteraksi  dengan  etnis  lain  berjalan  biasa  saja,  sama  seperti  ketika  berinteraksi  dengan etnisnya sendiri. Ketika berinteraksi dengan orang lain, dia tidak pernah berpikir tentang etnis melainkan lebih memandang orang lain sebagai sesama manusia.

## 3.1.3 Tanggapan Isu Perbedaan
Tanggapan  atas  tradisi atau  budaya  etnis lain menurut  pengalaman  Hendrick  Setiawan berjalan  baik  sekali,  misalnya  pada  waktu  puasa,  dan  hari  raya  saling  bertoleransi.  Ratna Hapsari memandang tradisi atau budaya etnis lain itu bagus. Dia senang melihat ritual tradisi atau  budaya  dari  segala  macam  etnis  di  Indonesia.  Lie  Han  Hwa  menyadari  hidup  dalam keberagaman, maka tradisi yang dimiliki etnis manapun perlu dihargai.
Berkenaan  dengan  tanggapan  dari  etnis  lain,  pengalaman  Hendrick  Setiawan  baik sekali, karena antar etnis  dapat berbaur menjadi satu –contohnya di pasar Gang  Baru daerah Pecinan. Pengalaman Ratna Hapsari yang terlahir dari dua  etnis berbeda, ayahnya keturunan Tionghwa  dan  ibunya  Jawa.  Dia  jarang  mendengar  masing-masing  etnis  saling  memandang miring. Sekiranya ada, itu terjadi karena secara pribadi kurang mengenal satu dengan lainnya. Lie Han Hwa memandang wajar sekiranya ada pihak yang mempunyai kesan baik, tetapi ada juga  pihak  yang  mempunyai  kesan  buruk.  Menurutnya  tanggapan  tersebut  dapat  dijadikan introspeksi agar kita menjadi lebih baik.
Selama  ini  Hendrick  Setiawan  tidak  menerima  tanggapan  miring  terhadap  etnis Tionghwa.  Pada  dasarnya  orang-orang  yang  dia  kenal  dari  etnis  manapun  pada  dasarnya sama,  meskipun  dikemas  dalam  balutan  fisik  yang  berbeda.  Pengalaman  Ratna  Hapsari menunjukkan tanggapan yang sama, dalam artian ada yang baik tetapi ada yang nyinyir, ada yang  pemalu  tetapi  ada  yang  pemberani,  ada  yang  rajin,  ada  yang  malas,  dan  lain-lain. Menurut dia, orang jangan “sungkan” untuk bersedia mengenal dan dikenali.
Pengalaman  realistis  diungkapkan  oleh  Lie  Han  Hwa  bahwa  tanggapan  miring  mesti ada, karena orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Pendapat tersebut tidak lepas dari pengalaman  mereka  berinteraksi  selama  ini.  Sebut  saja,  misalnya stereotype bahwa  orang Tionghwa  itu  pelit  dan  ekslusif.  Kita  harus  bersedia  menerima  kritik  untuk  instrospeksi. Menurut  dia  kritik  itu  ada  baiknya,  meskipun  tidak  seratus  persen  benar.  Maksudnya  ada orang Tionghwa yang tidak pelit dan ekslusif. Sama seperti orang dari etnis manapun, mereka ada yang baik tetapi ada yang juga yang tidak baik.
Saling  bertoleransi  menurut  Hendrick  Setiawan  merupakan  kunci  dalam  menjaga hubungan baik dengan etnis lain. Bagi Ratna Hapsari seyogyanya kita memperlakukan semua etnis  sebagai  sesama  manusia,  sebagaimana  kita  juga  ingin  diperlakukan  sebagai  manusia yang baik dan beradab. Toleransi dan mengasihi sebagaimana telah diajarkan oleh Guru-guru spiritual, menurut Lie Han Hwa merupakan jalan untuk menjaga hubungan baik dengan etnis lain.

## 3.1.4 Strategi Akulturasi
Sejauh  pengalaman  Hendrick  Setiawan,  Ratna  Hapsari  dan  Lie  Han  Hwa  berusaha mempertahankan  identitas  budaya  etnis  mereka  dan  pada  waktu  yang  sama  mereka berpartisipasi  dalam  budaya  etnis  lain.  Multikulturalisme,  dengan  demikian  mereka  jadikan pilihan sebagai stategi akulturasi.
Hendrick  Setiawan  dan  Ratna  Hapsari  memiliki  persepsi  bahwa  Pemerintah mengakui dan  menerima  keaneka-ragaman  nilai-nilai  budaya.  Sementara  itu  Lie  Han  Hwa  mengkritisi bahwa  masa  Orde  Baru  menerapkan  kebijakan  asimilasi,  meskipun  Pemerintah  mengklaim
mengakui  dan  menerima  keaneka-ragaman  nilai-nilai  budaya.  Akan  tetapi  sejak  reformasi dirasakan  kondisi  lebih  baik,  kaum  Tionghwa  diberi  ruang  untuk  menunjukkan  identitas budayanya.
Hendrick  Setiawan  memiliki  penilaian  bahwa  kebijakan  Pemerintah  berupa  politik multikulturalisme  itu  efektif.  Penilaian  yang  berbeda  diberikan  oleh  Ratna  Hapsari,  bahwa selama  ini  pemerintah  ambil  andil  dalam  acara  keaneka-ragaman  agama  maupun  budaya. Pemerintah  agak  tidak  jelas  dalam  menerapkan  akulturasi,  karena  badan  atau  instansi pemerintah  yang  seharusnya  bersifat  nasional,  sepertinya  lebih  mencondongkan  diri  pada kepercayaan atau agama tertentu. Tampaknya dalam hal ini agama dipandang sebagai bagian dari akulturasi. Penilaian kritis diberikan oleh Lie Han Hwa bahwa kebijakan pemerintah itu ditentukan  oleh  faktor  politik.  Menurut  dia,  kebijakan  politik  yang  dahulu  lebih  didasari kekhawatiran  apabila  orang-orang  Tionghwa  akan  menguasai  berbagai  bidang.  Hal  itu berbeda dengan kebijakan politik sekarang ini yang lebih terbuka.

## 3.2 Resolusi Konflik

## 3.2.1 Tanggapan atas Konflik Etnis
Menurut  Lie  Han  Hwa  bahwa  zaman  dahulu  akulturasi  budaya  sudah  berjalan  bagus, misalnya  pendatang  China  membawa  barang-barang  dagangan  yang  dibutuhkan,  sehingga tidak  ada  konflik.  Sebagaimana  Yayasan  Khong  Kauw  Hwee  juga  berusaha  menjembatani kesenjangan  sosial  masyarakat  Tionghwa  (kaya)  dan  pribumi  (miskin)  dengan  mendirikan sekolah.  Keturunan  Tionghwa  mempunyai  peran  memperkecil gap lewat  pendidikan, sehingga diharapkan mencapai saling mengerti.
Kondisi yang memicu konflik etnis berakar dari kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. Kedatangan  Kolonial  membuat  pengkotak-kotakan  dengan  perbedaan:  China  diberi  ruang gerak  di  bidang  ekonomi,  sedangkan  pribumi  bekerja  sebagai  buruh.  Perbedaan  itu menimbulkan  tumbuhnya  ekslusivisme  sendiri.  Sebenarnya  perbedaan  agama  dan  ras  itu hanya  sebagai  pelatuk  ( trigor ).  Seperti  sekarang  ini,  reaksi  terhadap  Ahok  bagaimanapun tidak  dapat  dilepaskan  bahwa  dia  keturunan  Tionghwa.  Akan  tetapi,  orang  tertentu  pandai melakukan  provokasi  kemudian  membawa  masalah  melebar,  seperti  anti-Ahok  itu  bukan gerakan murni tetapi mereka hanya dipakai untuk provokasi.
Berikut  ini  dua  faktor,  menurut  Lie  Han  Hwa,  yang  merupakan  pemicu  konflik  etnis. Pertama ,  kesenjangan  ekonomi  yang  kemudian  menimbulkan  kecemburuan  sosial. Kedua , pendidikan  rendah  sehingga  sulit  menerima  perbedaan.  Mereka  maunya  perbedaan  itu disamakan, mengikuti yang sama. Manusia seperti itu  mengikuti naluri hewani “kera”  –suka hidup berkelompok dan serakah—menyebabkan egoisme kelompok tinggi. Lain ceritanya bila manusia  mengikuti  karakter  “semut”.  Seiring  berjalannya  waktu,  yang natural semula  baik kemudian  dikotori  oleh  tangan  politik.  Fenomena  ini  terjadi  masa  Kolonialisme  dan  era Suharto, bahwa penampilan berbeda akan menjadi masalah, padahal sebenarnya perbedaan itu indah.
Sekarang  ini  fenomena  tersebut  tidak  akan  mudah  terjadi,  karena  pendidikan  sudah maju dan melting world . Di bidang ekonomi negara kita tidak mungkin berdiri sendiri tetapi membutuhkan  pihak  lain,  dan  di  bidang  ekonomi  pribumi  sudah  maju  (dahulu  pelaku ekonomi  90%  Tionghwa).  Pengamatan  dewasa  ini, Gathering besar  semen  misalnya  80% pemainnya pribumi (dahulu 80% Tionghwa), memang dari 50 pemain semen untuk peringkat 1 sampai 10 besar adalah keturunan Tionghwa tetapi 11 sampai 50 besar adalah pribumi.
Kesenjangan  ekonomi  itu  sebenarnya  hanya  terdapat  di  perkotaan,  dimana  toko-toko besar  milik  orang  Tionghwa.  Perkembangan  perkotaan  sekarang  menjadi  lain,  seperti  toko-
toko banyak dimiliki oleh pribumi. Sementara itu di perdesaan, pelaku ekonomi dikuasai oleh para  haji  untuk  perdagangan  pupuk,  dan  sektor  pertanian.  Perkembangan  tersebut  dapat mempersempit  kesenjangan  ekonomi  pada  gilirannya  akan  memunculkan  akulturasi  budaya. Apabila dahulu Tionghwa “Baba” datang ke Nusantara seorang diri (lajang) kemudian kawin dengan  perempuan  pribumi.  Modus  perkawinan  silang  itu  telah  memungkinkan  warga multietnik saling berinteraksi budaya.

## 3.2.2 Tanggapan atas Resolusi Pemerintah
Sekarang  ini  persoalan  konflik  isinya  bergeser  ke  isu-isu  agama.  Ini  pengaruh  isu-isu global,  seperti  konfrontasi  Uni  Eropa  dan  Timur  Tengah  dengan  berbagai  kepentingannya. Kawin  campur  sekarang  terganjal  dengan  kebijakan  Pemerintah  dimana  perkawinan  harus sesuai dengan agamanya, tidak urung hal ini mempertajam konflik etnis.
Menurut  Lie  Han  Hwa  bahwa  perbedaan  antara  agama  Wahyu  dan  agama  Budaya adalah  agama  Wahyu  doktrinnya  dibuat  ketat,  bukan  oleh  Guru-besar  spiritualnya  tetapi karena  berjarak  terlalu  lama  sehingga  menimbulkan  penafsiran  di  antara  murid-muridnya sehingga  melahirkan  banyak  sekte.  Sementara  agama  Budaya  mudah  berakulturasi  karena mudah  menerima  perbedaan.  Akan  tetapi,  agama  Budaya  pun  dimanipulasi  lewat  politik: kondisi  harmoni  atau  disharmoni  yang  memainkan  adalah  para  politisi  untuk  meraih kekuasaan.  Karena  arus-besarnya  dapat  menerima, maka  politik  yang  membawa masyarakat ke arah Bhinneka Tunggal Ika dominan berkuasa.
Klaim  itu  terjadi  karena  ada  tangan-tangan  kekuasaan  yang  membagi  sektor  atau wilayah  Negara,  apabila  bermasalah  dengan  negara  lain  maka  kita  mudah  bersatu.  Akan tetapi,  di  level  Provinsi  hingga  Kota  yang  mengemuka  masalah  primordialisme.  Kiranya  ke depan isu-isu primordialisme akan meluntur, perkembangan sekarang sekolah-sekolah negeri sudah banyak menerima keturunan Tionghwa berkat politik keterbukaan.
Kemunculan stereotype seperti  orang  Padang  pebisnis  kuat  sudah  mencair,  karena interaksi telah membuka ruang kebersamaan. Seperti misi yayasan Khong Kauw Hwee  ingin mempersempit gap di  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Kesenjangan  itu  dapat  dijembatani  lewat pendidikan. Mendidik orang menjadi manusia seutuhnya, tidak  dapat dengan cara membeda- bedakan.  Padahal  sektarianisme  (Agama)  masih  kuat  sekali,  sebagai  akibat  dari  keyakinan yang berbeda karena Guru-besar spiritualnya berbeda. Sungguhpun ajaran bernilai universal, seperti  “Kasihilah  sesamamu  …”  tetapi  dipahami  hanya  dalam  lingkungan  kelompoknya. Pada intinya disharmoni terjadi karena politik, dan status agama seorang keturunan Tionghwa berubah misalnya dari Konghucu menjadi Budhis atau Kristen pada masa Orde Baru itu lebih karena faktor kekuasaan politis, bukan karena iman kepercayaan.

## 3.3 Perekat Multikulturalisme

## 3.3.1 Analisis Akar dan Solusi Konflik
Masalah  konflik  etnis  merupakan  satu  hal  yang  disayangkan,  dalam  kacamata  tertentu adanya  konflik  etnis  mengindikasikan  bahwa  masyarakat  kita  dalam  kondisi  sakit. Masyarakat kita masih belum selesai dengan dirinya sendiri, dalam terminologi Psikologi itu berarti belum menunjukkan kedewasaan yang penuh. Adanya konflik menjadi  penanda pula, bahwa  ada  kesewenang-wenangan  dalam  menunjukkan  identitas  dirinya  jauh  lebih  unggul daripada etnis yang lain.
Menurut Romo Marcellinus Tanto Pr. (35 tahun)  ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya (atau menjadi pemicu) konflik etnis. Pertama, kesadaran bahwa kita berbeda satu
sama  lain.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  tingkat  intelektualitas  seseorang  terutama  dalam menghadapi  perbedaan.  Pola  pikir  seseorang  yang  terbatas  seringkali  memicu  bahwa  yang namanya  berbeda  (dalam  hal  ini  etnis)  adalah  seorang  yang  lain  dari  mereka,  atau  bukan kelompok  mereka.  Tingkat  pendidikan  seseorang  tanpa  disadari  membentuk  perilaku demikian.
Kedua, kehadiran  Pemerintah  dalam  penanganan  konflik  etnis  yang  terjadi.  Konflik etnis  yang telah terjadi dan tidak ditangani sampai ke faktor pemicunya apa dan siapa, akan menimbulkan  sebuah  opini  bahwa  berkonflik  adalah  hal  biasa  karena  tidak  ada  penanganan sampai  ke  akar.  Pembiasaan  bahwa  konflik  etnis  adalah  hal  yang  wajar  menyebabkan  pola perilaku  yang  akan  terulang  kembali.  Pelaku  konflik  akan  dengan  mudah  memicu  konflik lagi, karena tidak ada konsekuensi berat yang harus ditanggung ketika memicu konflik.
Ketiga, adanya  beberapa  aturan  perundang-undangan  dari  Pemerintah  yang  cenderung menimbulkan konflik itu sendiri. Sebut  misalnya tata aturan tentang budaya Tionghwa  yang dilarang oleh rezim Orde Baru, menimbulkan aneka gejolak dimana pemerintah seakan-akan meminoritaskan  etnis  Tionghwa.  Kendati  sejak  era  kepemimpinan  Gus  Dur  undang-undang tersebut sudah dicabut.
Keempat, faktor pendidikan sejak usia dini. Pola perilaku yang membeda-bedakan akan tumbuh  dengan  subur  jika  sejak  usia  dini  tidak  diberi  pemahaman  bahwa  kita  manusia berbeda satu sama lain, dan konsekuensinya harus saling menaruh hormat. Pola pikir bahwa kita  berbeda  yang  tidak  ditanamkan  di  usia  dini  akan  membentuk  karakter  seseorang  bahwa berbeda  itu  tidak  baik.  Perbedaan  dipandang  bukan  sebagai  sesuatu  hal  yang  memperkaya, tetapi memiskinkan kehidupan bersama.
Resolusi  konflik  etnis  belum  sepenuhnya  tepat,  berdasarkan  pengamatan  selama  ini, konflik  etnis  kadang  diselesaikan  dengan  tindakan  tegas  oleh  aparat  militer.  Kasus  konflik etnis di Papua misalnya, sejauh diketahui bahwa penyelesaian harus bersinergi dengan tokoh agama,  aparat  pemerintah,  tokoh  budaya,  dan  aparat  keamanan  setempat.  Masing-masing konflik  etnis  mempunyai  kekhasan  tersendiri.  Kasus  di  Papua  masalah  adat-istiadat  yang berbeda antara suku yang satu dengan yang lain harus diselesaikan dengan kerjasama sinergis antara pihak lokal yaitu aparat keamanan. Tokoh adat harus didengarkan suaranya, demikian pula  dengan  pemimpin  agama  setempat.  Kadang  mereka  tidak  mau  didamaikan  oleh  aparat keamanan,  tetapi  lebih  taat  kepada  kepala  adat  maupun  pemimpin  agama.  Kata  kunci penyelesaian  konflik  yang  sudah  terjadi  adalah  kerjasama  sinergis  antara  pihak  pemerintah, keamanan, pemimpin suku dan pemuka agama setempat.
Bagaimana  kemungkinan  pencegahan  konflik  melalui  akulturasi?  Kiranya  hal  ini menjadi  salah  satu  alternatif  pencegahan  konflik  yang  dapat  diupayakan.  Hal  yang  harus disadari  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai  keragaman  baik  suku,  budaya, agama, bahasa dan lain-lain. Kita ini hidup di negara yang majemuk. Nusantara itu ada lebih dahulu daripada Indonesia, maka gaya hidup  yang sudah tertanam dalam tradisi-tradisi lokal itu seakan sudah patent tertanam dalam hidup keseharian masyarakat. Kehadiran budaya dari etnis  lain  atau  agama  lain  seringkali  ada  resistensi  karena  ketidaksiapan  untuk  menerima unsur asing tersebut.
Akulturasi  sebagai  metode  penerimaan  dan  pembauran  budaya  menjadi  salah  satu alternatif pencegahan konflik. Hal ini dimungkinkan karena alasan berikut ini. Pertama, akan ada usaha perjumpaan dua budaya atau lebih dalam suatu masyarakat. Pembauran budaya ini akan membuka mata dan kehidupan masyarakat, bahwa bukan hanya ada budayanya sendiri tetapi ternyata ada budaya lain pula. Selanjutnya akan terjadi proses pembelajaran masyarakat terhadap  budaya  “baru”  yang  dijumpainya.  Lambat  laun,  pembelajaran  budaya  ini  akan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mencapai pemahaman bahwa kita itu beragam.
Kedua, budaya  itu  indah  dan  menarik,  sehingga  tidak  heran  apabila  terdapat  gelar budaya dari aneka latar belakang masyarakat dengan agama, etnis atau golongan tertentu akan memunculkan kebersatuan dan tidak lagi memandang sekat-sekat yang ada.  Contoh menarik di  Kulon  Progo  Yogyakarta  anak-anak muda  Katholik  memprakarsari  gelar  budaya.  Banyak sekali  unsur  budaya  yang  ditampilkan  dalam  bentuk  kesenian  rakyat.  Kesenian  rakyat  ini menyatukan  masyarakat  untuk  menikmatinya  dan  tidak  mempersoalkan  kembali  identitas sebagai agama tertentu, golongan tertentu maupun etnis tertentu.
Ketiga, kesempatan  perayaan  budaya  dari  etnis  tertentu  yang  dirayakan  dan  diekspos media serta mengikut-sertakan etnis lain akan meretas pula sekat-sekat etnis yang hidup dan tinggal  dalam  masyakarat  tertentu.  Misalnya  di  kawasan  Pecinan  Semarang,  pada  saat perayaan Imlek bukan hanya diikuti oleh etnis Tionghwa tetapi ini menjadi perayaan bersama dari etnis Jawa maupun etnis yang lain.
Menurut pandangan Lie Han Hwa bahwa Revolusi mental kemungkinan  gagal, karena yang  wajar  adalah  evolusi:  proses  pembelajaran  melalui  pendidikan.  Revolusi  akan menimbulkan  konflik,  karena  mengharuskan  orang-orang  apalagi  yang  pintar  untuk  berubah itu sulit dilakukan. Inti pendidikan adalah membangun karakter, sehubungan dengan itu perlu dikritisi apakah perubahan kurikulum K-13 sudah dengan persiapan segalanya.

## 3.3.2 Pola Komunikasi
Toleransi  adalah  satu  hal  yang  harus  menjadi  kosakata  dalam  hidup  masyarakat,  pada gilirannya  pola  komunikasi  yang  toleran  perlu  dikembangkan.  Bangsa  Indonesia  sudah semakin sadar akan semangat dan sikap toleran ini, karena menyadari bahwa kita ini beragam. Edukasi  terus-menerus  akan  toleransi  ini  perlu  semakin  digemakan  dalam  ruang-ruang pendidikan,  ruang  keluarga,  ruang-ruang  ibadat  maupun  aneka  macam  perjumpaan  yang menyangkut banyak orang.
Akan tetapi, tampaknya manusia sulit belajar dari pengalaman sejarah. Sulit memahami perbedaan  untuk  level  manusia  yang  “sadar  perubahan”.  Justru  orang  sederhana  yang  lebih mengerti  perbedaan.  Kuncinya  terletak  pada  kemampuan  kita  untuk  membaur.  Ketika pendatang  mampu  menghilangkan  kecurigaan,  maka  akan  diterima  sebagai  bagian  dari mereka. Sebaliknya, bila kekuasaan merubah budaya maka akan menimbulkan konflik.

## 3.3.3 Nilai Budaya
Semangat  ke-Indonesia-an  yang  sudah  tercantum  dalam  dasar  negara  Pancasila  dan UUD 1945 menjadi bahasa universal bagi masyarakat untuk menamamkan dan mewujudkan multikulturalisme  ini.  Sehubungan  dengan  itu,  pilar-pilar  kebangsaan  Indonesia  harus ditegakkan dan menjadi semangat hidup bersama. Oleh karena itu, peran penting Pemerintah pusat hingga Daerah untuk terus-menerus memberikan edukasi tentang nilai ke-Indonesia-an ini bagi masyarakat.
Rekayasa  untuk  membangun  model  pemukiman  multikultural  ideal  sangat dimungkinkan.  Model  pemukiman  di  lingkungan  kita  sebagian  besar  sudah  multikultur, pertimbangan  masyarakat  memilih  tempat  tinggal  bukan  lagi  masalah  etnisitas  atau keagamaan tetapi lebih pada faktor ekonomi. Pilihan pemukiman dengan pertimbangan secara ekonomi  terjangkau,  akses  ke  tempat  kerja  cepat,  dan  sebagainya.  Publikasi  tentang  contoh pemukiman yang multikultur di media baik cetak maupun elektronik serta dunia maya melalui media  sosial  akan  semakin  meyakinkan  bahwa  pemukiman  multikultur  merupakan  sesuatu yang  baik.  Edukasi  melalui  media  ini  menjadi  hal  yang  sangat  efektif  untuk  memberikan
kesadaran  baru  bahwa  pemukiman  multikultur  itu  adalah  kondisi  yang  indah  untuk diwujudkan.

## 4. Simpulan
Keberadaan konflik etnis mengindikasikan bahwa masyarakat dalam keadaan sakit, dan masih  belum  selesai  dengan  dirinya  sendiri,  dengan  kata  lain  belum  dewasa.  Konflik  juga menjadi  penanda  bahwa  ada  kesewenang-wenangan  dalam  menunjukkan  identitas  diri  satu etnis yang merasa lebih unggul daripada etnis yang lain. Kunci penyelesaian konflik terletak pada  kerjasama  sinergis  antara  pihak  Pemerintah,  aparat  keamanan,  pemimpin  suku  dan pemuka agama setempat.
Akulturasi  sebagai  metode  penerimaan  dan  pembauran  budaya  menjadi  satu  alternatif pencegahan  konflik.  Pengalaman  para  informan  berusaha  mempertahankan  identitas  budaya etnis  mereka  dan  pada  waktu  bersamaan  mereka  berpartisipasi  dalam  budaya  etnis  lain. Multikulturalisme,  dengan  demikian  mereka  jadikan  pilihan  sebagai  stategi  akulturasi.  Pola komunikasi  yang  toleran  dan  nilai-nilai  filosofis  Pancasila  perlu  dikembangkan  dan dibudayakan  untuk  mewujudkan  multikulturalisme  dalam  membangun  Indonesia  sebagai rumah kita bersama.

## 6. Ucapan Terimakasih
Terimakasih  penulis  sampaikan  kepada  Drs.  Lie  Han  Hwa  (Pengurus  Yayasan  Khong Kauw Hwee, Semarang), Hendrik Setiawan (Wirausaha), Ratna Hapsari (Pegawai) dan Romo Marcellinus Tanto, Pr. (Pastor di Paroki Kebon Dalem, Semarang) atas kesediaannya menjadi narasumber.

## Daftar Pustaka
Alkatiri, Zeffry, Vincentia Irmayanti, Adrianus LG Waworuntu. 2015. “The Failure of Indonesian Integration in the Reformation Era: a Case of Semarang’s Chinese Community”. International Journal of Social Sciences Studies Vol. 3, No.2, March 2015.
Bank, Magnus. 2005. Ethnicity: anthropological constructions . New York: Routledge.
Berry, J. W. 2003. “Conceptual approaches to acculturation”. In K. M. Chun, P. Balls Organista, & G. Marín (Eds.), Acculturation: Advances in Theory, Measurement, and Applied Research . Washington, DC: American Psychological Association. Gupta, Akhil and James Ferguson. 1997. “Culture, Power, Place: Ethnography  at the End of an Era”. Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology . Durham: Duke University Press.
Heckmann, Friederich. 1993. “Multiculturalism Defined Seven Ways”. The Social Contract . Summer 1993.
Padilla, A. M. 1980. "The Role of Cultural Awareness and Ethnic Loyalty in Acculturation." Acculturation  Theory,  Models  and  Some  New  Findings ,  ed.  A.  M.  Padilla.  Boulder, CO: Westview Press.