Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Barat
Ramli 1 , Adam Idris 2 , Heryono Susilo Utomo 3

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam  di Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Fokus  penelitian  yang ditetapkan.meliputi:  Banyanya  korban  bencana  alam  yang  layani. ketapatan  waktu  dalam  menyalurkan  bantuan  pada  korban  bencana alam,  Efektivitas  penyalurkan  bantuan  pada  korban  bencana  alam,  dan keterampilan  aparatur    dalam  penanganan  korban  bencana  alam.  Hasil penelitian  menunjukkan  Kinerja  aparatur  Badan  Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam penanggulangan bencana terindikasi  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kemampuan aparatur  dalam  mengantisipasi  warga  yang  terkena  bencana  tanah longsor, maupun musibah  kebakaran. Indikasi lain dapat diketahui dari kemampuan  aparatur  dalam  menyelamatkan,  mengevakuasi  korban, harta  benda,  menyalurkan  bantuan  kebutuhan  dasar,  perlindungan, pengurusan pengungsi, hingga pemulihan sarana  dan prasarana korban. Kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam penanggulangan bencana  alam  Kabupaten  Kutai  Barat  disebabkan  oleh  beberapa  factor, antara  lain  jalur  birokrasi  yang  panjang  sehingga  penyaluran  bantuan kepada  para  korban  bencana  mengalami  kelambatan,  penyaluran banatuan  sulit  terjangkau  karena  daerahnya  terisolir,  sehingga penyaluran  bantuan  tidak  tepat  waktu  atau  sesuai  yang  diharapkan kurang memadai sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam.  luas  wilayah  kewenangan  tidak  sebanding  dengan  anggota  tim pelaksana yang disediakan untuk menanggulangi korban bencana alam. Kata Kunci : Kienerja, Aparatur, Pemerintah

## Pendahuluan
Dalam  rangka  efektivitas  penanggulangan  bencana  alam  di  wilayah Kabupaten Kutai Barat harus didukung berbagai faktor, salah satunya faktor manusia. Menenmpatkan faktor  sebagai  determinan penting untuk menang- gulangi  bencana  alam  karena  kedudukannya  bukan  hanya  sebagai  objek
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda 3 Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
sepertihalnya  faktor  produksi  lainnya  tetapi  sekaligus  sebagai  subjek  yaitu mampu  menggerakan  semua  faktor  produksi.  Ironisnya  seiring  dengan banyaknya  bencana  alam  tetapi  kurang  didukung  dengan  /aparatur  yang kompeten,  sehingga  hasil  kerja  yang  dicapai  kurang  optimal.  Seperti  halnya yang  terjadi  di  lingkungan  kerja  Badan  Penanggulangan  Bencara  Daerah Kabupaten  Kutai  Barat,  seiring  dengan  banyak  kasus  bencana  alam  justru kurang  dibarengi  dengan  kinerja  aparatur  yang  handal    Hal  tersebut tercermin  oleh  tindakan  yang  dilakukan  aparatur  dalam  menangani masyarakat  yang  terkena  bencana,  baik  dari  penyelamatan,  mengevakuasi korban,  penyaluran  bantuan,  perlindungan,  pengurusan  pengungsi,  hingga pemulihan sarana  dan prasarana bagi korban yang terkena bencana.
Mencermati  masalah  tersebut  maka  diperlukan  pembenahan  lebih lanjut  terutama  kinerja  aparatur  dinilai  selama  ini  kurang  optimal,  sehingga para korban yang terkena bencana alam maupun kebakaran dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga para korban tidak menimbulkana kegaluan.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih mendalam,  sehingga  dapat  diketahui  secara  jelas,    aktual  dan  faktual mengenai  problem  statement  yang  terkait  dengan  kinerja  aparatur pemerintah  dalam  penang-gulangan  bencana  alam  di  wilayah  Kabupaten Kutai Barat.

## Kemampuan Kerja
Kemampuan  adalah  kapasitas  individu  untuk  melaksanakan  berbagai tugas  dalam  pekerjaan  tertentu.  Menurut  Robins  (2006,46).  Kata kemampuan  atau kapabilitas  dalam bahasa inggris  “ capability” mempu-nyai padanan  kata  dengan  istilah  “kemampuan (ability)”  yang  berarti kesanggupan,  kecakapan,  kekuatan  dan  kekayaan.  Kapabilitas  secara sederhana  diartikan  sebagai  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang  untuk dapat  melakukan  tugas  atau  pekerjaan.  Sebagimana  dikemukakan  oleh Gibson  at  all.  (2004  :  297)  bahwa  kapabilitas  menunjukan  potensi  orang untuk  melaksanakan  tugas  atau  pekerjaan,  kemampuan  berhu-bungan  erat dengan  fisik  dan  mental  yang  dimiliki  seseorang  untuk  melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin dilaksanakan.
Kemampuan (ability) seseorang akan turut serta menentukan perilaku dan  hasilnya.  Yang  dimaksud  kemampuan  atau  abilities  ialah  bakat  yang melekat pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara phisik atau mental yamg ia peroleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman (Soehardi, 2003:24).  Sedangkan  menurut  Robbins  (2003:52)  bahwa  ”Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan terrtentu. Adapun menurut Soelaiman (2007:112) ”Kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaan-nya, baik secara mental ataupun fisik. Pegawai atau Karyawan  dalam  suatu  organisasi,  meskipun  dimotivasi  dengan  baik,  tetapi tidak semua memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan  keterampilan  memainkan  peranan  utama  dalam  perilaku  dan  kinerja individu.  Keterampilan  adalah  kecakapan  yang  berhubungan    dengan  tugas yang  di  miliki  dan  dipergunakan  oleh  seseorang  pada  waktu  yang  tepat. Kemampuan  seorang  individu  untuk  terus  menjalankan  usaha  dalam menjalani  berbagai  macam  tugas  hingga  berhasil  yang  bisa  dikerjakan  oleh seseorang.
Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan  reality  artinya  pegawai  yang  memiiki  kemampuan  di  atas  rata-rata dengan  pendidikan,  pengetahuan,  yang  memadai  dan  memiliki  sifat-sifat tersebut  di  atas  untuk  menjalankan  pekerjaan  yang  terampil  dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah menjalan-kan sesuatu  usaha  hingga  berhasil  untuk  mencapai  prestasi  yang  diharapkan. Oleh  karena  itu,  pegawai  ditempatkan  pada  pekerjaan  sesuai  dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the right job).

## Kinerja Aparatur Pemerintah
Kinerja adalah merupakan perwujudan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau  organisasi.  Kinerja  yang  baik  merupakan  suatu  langkah  untuk  menuju tercapainya  tujuan  organisasi.  Oleh  karena  itu  kinerja  merupakan  sasaran penentu  dalam  mencapai  tujuan  organisasi,  tetapi  hal  ini  tidak  mudah dicapai, karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang.  Menurut  Siswanto  (2002:231)  bahwa  penilaian  kinerja    adalah suatu kegiatan yang dilakukan   manajemen/ penyelia  untuk menilai  kinerja dengan  uraian/deskripsi  peekrjaan  dalam  suatu  periode  tertentu.  Adapun menurut Hasibuan  (2008:93) menyatakan bahwa “Kinerja adalah suatu hasil kerja  yang  dicapai  seseorang  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang dibebankan  kepadanya  yang  didasarkan  atas  kecakapan,  pengalaman  dan kesungguhan serta waktu”
Untuk  mengukur  hasil  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  instansi pemerintah, harus ditentukan dulu standar kinerja, karena penilaian kinerja merupakan mekanisme yang penting bagi pimpinan untuk digunakan dalam mencapai tujuan. Menurut  Sianipar (2001:4), kinerja adalah hasil dari fungsi suatu  pekerjaan  atau  kegiatan  tertentu  selama  periode  waktu  tertentu. Pengertian  ini  ada  tiga  aspek  yang  perlu  dipahami  setiap  pegawai  atau pemimpinan  suatu  organisasi/  unit  kerja,  yaktni  :  1)  Kejelasan  tugas  atau pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya;  2)  Kejelasan  hasil  yang diharapkan  dari  suatu  pekerjaan/fungsi;  3)  Waktu  yang  diperlukan menyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat terlaksana atau  terwujud.  Tinggi  rendahnya    kinerja    seseorang  diperlukan    suatu pengukuran  kinerja.  Menurut  Simamora  (2001:416)  “Pengukuran  kinerja adalah merupakan  suatu alat manajemen  untuk bisa meningkatkan  kualitas pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas”.  Dalam  hal    penilaian  kinerja,
menurut  Simamora  adalah  proses    yang  mengukur  karyawan,  penilaian kinerja  pada  umumnya  mencakup  dua  hal,    baik  dari  aspek    kualitatif maupun kuantitatif dari hasil kerja yang dilakukan manusia.”.
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting arti dan peranannya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  di  masa  depan  tentang berbagai hal. Pendapat ini sejalan dengan . Siagian (2009 : 27),  menjelaskan berbagai  hal  tersebut,  seperti  identifikasi  kebutuhan  program  pendidikan dan  pelatihan,  rekruitmen,  seleksi,  program  pengenalan,  penempatan, promosi,  sistem  imbalan  dan  sebagainya.  Penilaian  kinerja  pegawai  yang dikemukakan  Mengginson  (dalam  Mangkunegara,  2006  :  72)  adalah “Penilaian  prestasi  kerja  ( performance  appraisal)  adalah  suatu  proses  yang digunakan  pimpinan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya”.
Menurut  Marihot  T.E  Hariangja  (2009  :  162),  penilaian  kinerja/ penilaian  unjuk  kerja  merupakan  suatu  proses  organisasi  dalam  menilai unjuk  kerja  pegawainya.  Penilaian  kinerja,  merupakan  alat  yang  penting untuk  menge-valuasi value  for  Money  disektor  publik.  Value  for  money merupakan elemen utama, yaitu ekonomi, efisien dan efektifitas.
Menurut  Hasibuan  (2000:86),  penilaian  kinerja  adalah  kegiatan manajer  untuk  mengevaluasi  perilaku  prestasi  kerja  karyawan  serta menetapkan  kebijaksanaan  selanjutnya.  Sedangkan  Siagian  (2001:225), mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sistem  penilaian  prestasi  kerja ialah  suatu  pendekatan  dalam  melakukan  penilaian  prestasi  kerja  para pegawai  dimana  terdapat  berbagai  faktor,  yaitu  :  1)  yang  dinilai  adalah manusia yang disamping memiliki kemampuan tertentu juga tidak luput dari berbagai  kelemahan  dan  kekurangan,  2)  Penilaian  dilakukan  para serangkaian  tolak  ukur  tertentu  yang  realistik,  berkaitan  langsung  dengan tugas  seseorang  serta  kriteria  yang  ditetapkan  dan  diterapkan  secara obyektif.
Pengukuran Kinerja Menurut  Simamora (2005:356)  :  pengukuran  terhadap  kecakapan angota  dapat  mempergunakan  instrumen  skala  penilaian.  Instrumen  ini membandingkan  kinerja  individu  terhadap  sebuah  standart.  Penilai pengukur kinerja berbagai dimensi, seperti kualitas kerja, penerimaan kritik, kemauan  untuk    memikul  tanggung  jawab,  dan  hal  -  hal  serupa.  Penilaian akan skala nilai poin empat, lima, tujuh, bahkan sepuluh, terentang mulai dari rendah ketinggi, yang buruk ke yang baik sekali, atau dari pencapaian target produksi yang tidak memuaskan.
Untuk  lebih  menjamin  obyektivitas  maka  yang  menjadi  petugas pengukur  (responden)  diambil  dari  atasan,  surpevisi,  pimpinan  organisasi
yang  mengetahui  kondisi  kinerja  anggotanya,  meskipun    dalam  beberapa data  dapat  langsung  diajukan  pertanyaan  kepada  anggota.  Supervisor (pimpinan unit / bagian ) menjadi penilai kinerja yang potensial dan paling memenuhi  syarat  untuk  memberikan  informasi  yang  relevan  mengenai kinerja,  kelemahan,  dan  potensi  anggota,  karena  para  Pimpinan  unit  kerja secara  erat  dengan  anggota  yang  sedang  dievaluasi  dan  merupakan  orang yang memiliki pandangan yang paling lengkap dari kinerja.
Menurut  Mahmudi  (2005:28)  bahwa  pengukuran  kerja  dapat  diukur melalui beberapa parameter sebagai berikut
a. Kualitas  Kerja  :    mutu  hasil  kerja  yang  disesuaikan  dengan  standar sasaran  yang  ditetapkan.  Kriterianya  adalah  ketelitian,  kerapihan, pengeta-huan  tentang  standar  sasaran  dalam  melaksanakan  pekerjaan, kecepatan  dalam  melaksanakan  tugas  pekerjaan,  mempergunakan  dan memelihara  alat  kerja,  ketepatan  dan  kecakapan  dalam  melaksanakan tugas sesuai dengan standard yang telah ditetapkan dalam SOP..
b. Kuantitas  Kerja  :kemampuan  secara  kuantitatif  dalam  melaksanakan peker-jaan, misalnya kemampuan mencapai target sasaran atau melebihi target sasaran.
c. Penyesuaian  Pekerjaan  :  kemampuan  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi lain  dan  baru,  dalam  arti  pekerjaan  dapat  diselesaikan  dengan  baik. Kriteria  meliputi  anggota  melaksanakan  tugas  diluar  pekerjaannya, karena  adanya  tugas  baru  serta  kecepatan  mereka  berpikir  dan bertindak.
d. Keandalan  Dalam  Bekerja  :  suatu  tingkat  kepercayaan  pimpinan  dan anggota  lain  karena  kemampuannya  dan  kesungguhannya  telah  terbukti selalu  berhasil  baik  dalam  melaksanakan  pekerjaannya.  Kriterianya meliputi  kehan-dalan  dalam  melakukan  pekerjaan  tanpa  pengawasan atasan,  menjalankan  prosedur  dan  peraturan  kerja,  ketepatan  dan pemaha-man dalam penerapan program kerja.
e. Hubungan  Kerja  :  hubungan  seorang  anggota  dengan  pihak  lain  dalam konteks penyelesain pekerjaannya. Kriterianya adalah meliputi hubungan kerja antara atasan - bawahan dan antara sesama anggota.
f. Keselamatan  Kerja  :  sikap  waspada  terhadap  bahaya  dan  resiko  yang mungkin  terjadi  dengan  kriteria  meliputi  kemampuan  untuk  bekerja dengan memperhatikan keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta inisiatif dalam mencegah kecelakaan serta bahaya kerja lainnya.
Menurut  Flifo  (  1994  :  241)  bahwa  pengukuran  kinerja  dapat  ditinjau dari dua aspek yaitu dari kualitias  dan kuantitas pekerjaan  yang dihasilkan. Dari  aspek  kualitas  dapat  diukur  berdasarkan  ketepatan,  keterampilan, ketelitian, dan keterampilan hasil kerja, sedangkan dari kuantitas kerja dapat diukur  melalui  jumlah  keluaran  yang  dihasilkan  karyawan  dalam menyelesaikan pekerjaan.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  indikatror kinerja  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek  dan  dalam  pengukurannya
ditentukan  menurut  ruang  lingkup  dan  kondisi  sesuai  bidang  kajiannya. Bahkan sudah diitenfikasi menurut substansi dan kesemuanya itu tergantung pada keinginan peneliti dalam menggunakan pengukuran kinerja.
Manfaat Penilaian Kinerja
Penilaian  kinerja  digunakan  untuk  mengetahui  kinerja  seorang karyawan.  Menurut  Rivai  (2005  :  218)  manfaat  penilaian  kinerja  sebagai berikut :
1. Manfaat bagi karyawan yang dinilai antara lain :
a) Meningkatkan motivasi
b) Meningkatkan kepuasan kerja
c) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan
d) Adanya kesempatan berkomunikasi keatas
2. Manfaat bagi penilai
a) Meningkatkan kepuasan kerja
b) Kesempatan  untuk  mengukur  dan  mengidentifikasikan  kecende- rungan kinerja karyawan
c) Meningkatkan  kepuasan  kerja  baik  dari  para  manajer  ataupun karyawan
d) Sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan
e) Bisa mengindentifikasikan kesempatan untuk rotasi karyawan
3. Manfaat bagi perusahaan
a) Memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan
b) Meningkatkan kualitas komunikasi
c) Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan
d) Meningkatkan  pandangan  secara  luas  menyangkut  tugas  yang dilakukan untuk masing-masing karyawan.

## Faktor yang Memdukung Kinerja Aparatur
Pendapat  Steers  (1990)  bahwa  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  tingkat  pencapaian  tujuan  organisasi  meliputi:  karakteristik organisasi,  karakteristik  lingkungan,  karakteristik  anggota,  dan  kebijakan serta praktek manajemen. Sedangkan menurut Dicson dan Wetherbe (dalam Hasibuan,  2003:54)  mengatakan  bahwa    faktor-faktor    yang  mendukung kinerja aparatur, motivasi, budaya, disiplin, pengawasan, dan pelatihan.
Menurut  Mangkunegara  (2007  :  216),  faktor  yang  mempengaruhi kinerja antara lain :
a. Faktor  kemampuan  secara  psikologis  kemampuan (ability)  pegawai terdiri  dari    kemampuan  potensi  (IQ)  dan  kemampuan  realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
b. Faktor  motivasi  terbentuk  dari  sikap (attitude)  seorang  pegawai  dalam menghadapi  situasi  ( situation)  kerja.  Motivasi  merupakan  kondisi  yang
menggerakkan  diri  pegawai  terarah  untuk  mencapai  tujuan  kerja.  Sikap mental  merupakan  kondisi  mental  yang  mendorong  seseorang  untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.
Pendapat  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  Perry  (1989  :  619-626), mengemukakan bahwa kinerja pegawai  pelayan publik dipengaruhi oleh 1) technical  skill,  ()  human  skill,    3)  conceptual  skill,  4)  pusat  perhatian  pada hasil,  5)  kemampuan  membangun  jaringan  kerja,  dan  6)  kemampuan membangun keseimbangan.

## Kebijakan Penanggulangan Bantuan Bencana Alam
Sebagai dasar acuan untuk memberikan santuan dan bencana alam bagi masyarakat  yang  terkena  musibah  atau  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,  banjir,  kekeringan,  angin  topan,  dan  tanah  longsor,  maka pemerintah    Kabupaten  Kutai  Barat  telah  mengeluar-kan  kebijakan  melalui Peraturan  Bupati  Nomor  19  tahun  2011.  Kebijakan  tersebut  merupakan langkah  positif  dalam  rangka  mengurangi  beban  masyarakat  sehingga kelangsungan  hidup  mereka  bisa  terselamatkan.  Pemberian  santuan  yang diberikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai kepedulian masyarakat sekaligus  tanggap  darurat  yang  dalam  mengatasi  permasalahan  yang ditimbulkan oleh bencana alam dan mengaki-batkan hilangnya harta benda, sehingga  untuk  sementara  waktu,  diberikan  santuan  berupa  pemenuhan kebutuhan  dasar,  perlindungan,  penyelamatan  serta  pemulihan  prasarana dan sarana.
Menurut penditribusian bantuan sebagaimana yang diatur dalam pasal
2 Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2011, sebagai berikut:
1. Bantuan  korban  bencana  diberikan  kepada  orang  yang  mempunyai rumah  yang  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal  atau  hunia  dan  sarana pembinaan keluarga;
2. Rumah sebagaimana dimaksud Pasal 1 (1) adalah :
a. Rumah tunggal yang ditempati sendiri oleh pemilik;
b. Rumah tunggal yang disewakan kepada orang lain;
c. Rumah tunggal yang ditempati orang lain tanpa sewa/kontrak;
d. Rumah  tunggal  yang  disewakan  kepada  organisasi  /  yayasan perusahaan// pemerintah;
e. Rumah  tunggal  yang  ditempati    pemiliknya  dan  sekaligus  dijadikan tempat usaha;
f. Rumah  tunggal  yang  disewakan  kepada  orang  lain  dan  sekaligus dijadikan tempat usaha oleh penyewa;
g. Rumah  susun/  barak  yang  ditempati  pemiliknya  dan  juga  sebagian disewakan/dikontrakkan kepada orang lain atau beberapa orang lain;
h. Rumah  susun/  barak  yang  ditempati  pemiliknya  dan  juga  sebagian disewakan / dikontrakkan kepada orang lain;
i. Pegawai/  karyawan  yang  menempati  bangunan  rumah  milik pemerintah/perusahaan/yayasan/organisasi.
Bentuk  santunan  lain  yang  diberikan  pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat  pada  korban  yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  waris  akibat  dari bencana  alam,  bencana  non  alam  dan/atau  bencana  sosial,  dan  juga  bagi korban yang berakibat kecacatan permanen.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  aparatur Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  dalam  memberikan  layanan  pada korban  bencana  alam  di  Kabupaten  Kutai  Barat  terindikasi  kurang  optimal, meski  demikian  menunjukkan  indikasi  cukup  baik  Hal  tersebut  dapat diketahui dari sesuai sub fokus penelitian yang ditetapkan secara akumulatif belum  sesuai  kualifikasi  yang  diharapkan.Kurang  optimalnya  kinerja aparatur  di  lembaga  tersebut  disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Untuk mendapatkan  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  kinerja  aparatur pemerintah  dalam  penggulangan  bencara  alan  secara  substantif  dapat dilakukan pembahasan  sebagai berikut :
Kemampuan Aparatur Dalam Menyalurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Kinerja  aparatur  pemerintah  pada  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  secara  akumulatif  menunjukkan  indikasi cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  dikatahui  sub  fokus  penelitian  yang ditetapkan dari hasil wawancara  dengan beberapa  informan  yang didukung dengan data sekunder mengindikasikan kinerja aparatur dilembaga tersebut diikatakan cukup baik.
Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  kemampuan  tim  pelaksana dalam  menyalurkan  bantuan  kepada  korban  bencana  alam  maupun  yang terkena  musibah  kebakaran  cukup  efektif.  Meski  demikian  perlu ditingkatkan  kemampuannya  agar  penyaluran  bantuan  dapat  dilaksanakan secara  efektif.  Apalagi  di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Barat  sering  terjadi bencana  alam,  Misalnya  pada  tahun  2012  terdapat  47  kasus  tanah  longsor dan  musibah  kebakaran  dan  pada  tahun  2013  telah  terjadi    52  kasus  tanah longsor  dan  musibah  kebakaran,  maka  agar  lebih  efektif  dalam menanggulangi  para  korban  (penyaluran  santuan  dan  bantuan)  perlu penambahan anggota tim pelaksana
Banyaknya Korban Bencana dan Besarnya Bantuan yang Disalurkan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  kutai  Barat.  Pemerintah kabupaten  telah  mengalokasikan  sejumlah  dana  yang  diperuntukkan  bagi warga  yang  terkena  bencana  alam  atau  musibah  kebakaran  Dalam  kurun waktu 1 (satu) tahun  terakhir ini, Pemerintah Kabupaten  Kutai Barat  telah mengalokasikan  anggaran  untuk  bantuan  bencana  alam  dan  non  alam sebesar Rp. 10.000.000.000,-
Pemberian  bantuan  tersebut  dimaksudkan  agar  dapat  meringankan beban  warga  yang  terkena  bencana  alam  dan  non  alam.  Terutama  bantuan yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan demi kelangsung hiudup menjadi fokus  utama  yang  harus  diberikan.  Adapun  besarnya  bantuan  sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa bantuan akan diberikan sesuai identifikasi data yang masuk kepada tim pelaksana, yaitu :
1.  Rumah  tunggal  yang  ditempati  sendiri  oleh  pemilik  yang  syah  diberikan bantuan setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2.  Rumah tunggal yang disewakan kepada orang lain ;
a.    Pemilik  rumah  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp.  5.000.000,- (lima  juta rupiah);
b.  Penyewa  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya    Rp.  5.000.000,-  (lima juta rupiah);
3.  Rumah tunggal yang ditempati orang lain tanpa sewa/ kontrak.
a.  Pemilik  rumah  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
b.  Keluarga  yang  menempati  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Rumah tunggal yang disewakan kepada organisasi/yayasan/perusa-haan/ pemerintah,  kepada  pemilik  yang  syah  diberikan  bantuan  setinggi- tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah );
5.  Rumah tunggal yang ditempati pemiliknya dan sekaligus dijadikan tempat usaha  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp.  7.500.000,-  (tujuh  juta lima ratus rupiah);
6. Rumah tunggal yang disewakan kepada orang lain dan sekaligus dijadikan tempat usaha oleh penyewa:
a.      Pemilik  rumah  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
b.    Penyewa  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp.5.000.000,-  (lima juta rupiah);
7. Rumah susun/barak yang disewakan/dikontrakkan kepada orang lain atau beberapa orang lain;
a.  Pemilik rumah diberikan bantun setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta  rupiah)  dengan  tidak  menghitung  jumlah  keluarga  yang menempati bangunan;
b.    Penyewa  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp.5.000.000,-  (lima juta rupiah);
8.  Rumah  susun/barak  yang  ditempati  pemiliknya  dan  juga  sebagian disewakan / dikontrakkan kepada orang lain.
a.  Pemilik  rumah  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya    Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan tidak menghitung jumlah keluarga yang menempati bangunan;
b.    Penyewa  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp.5.000.000,-  (Lima juta rupiah).
9.  Pegawai/karyawan  yang  menempati  bangunan  rumah  milik  pemerintah/ perusahaan/yayasan/organisasi diberikan bantuan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
10.  Bantuan  Bencana  Rumah  Ibadah  dan/atau  rumah  ibadah  yang  berada dalam  lingkungan  bangunan  pemerintah  /perusahaan/organisasi/ yayasan  diberikan  bantuan  setinggi-tingginya  Rp.  15.000.000,-  (lima belas juta rupiah).
Kemudian  pada  Pasal  10  dijelaskan  bahwa  bagi  warga  yang  terkena musibah  /  bencana  yang  mengakibatkan  korban  jiwa  diberikan  kepada  ahli waris santunan setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Efektivitas Penyalurkan Bantuan Pada Korban Bencana Alam
Dalam  hal  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  kabupaten  c.q.  Badan Penanggulanagan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat,  bukan  hanya bantuan untuk kebutuhan konsumtif  semata, tetapi bantuan tersebut untuk memberikan  perlindungan,  pengurusan  pengungsi,  penyelamatan  serta pemulihan  prasarana  dan  sarana,  yang  diakibatkan  oleh  bencana  alam  dan non alam
Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  bantuan  yang  disalurkan nampaknya  tepat  sasaran  tetapi  tidak  tepat  waktu,  karena  dihadapkan  oleh jakur  birokrasi  yang  panjang  sehingga  perlu  waktu  relatif  lama.  Berselang beberapa  hari    bantuan  tersebut  barulah  diterima  oleh  yang  bersangkutan (korban).  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  proses  administrasi  yang  panjang, karena  secara  prosedural  melibatkan  beberapa  unsur  terkait  maka  cukup berlasan jika bantuan yang disalurkan kepada korban kurang tepat waktu Keterlambatan  dalam  penyampaian  bantuan,  justru  pada  saat dibutuhkan  bantuan  tersebut  disalurkan  pada  korban,  tetapi  setelah berselang beberapa  hari  bantuan tersebut dapat diterima oleh para korban. Tetapi  ditinjau  dari  kelompok  sasaran  dinilai  tepat,  karena  bantuan  yang disalurkan sampai korban. Dengan demikian penyaluran bantuan pada warga yang  terkena  korban  bencana  alam  dan  musibah  kebakaran  menunjukkan indikasi  efektif.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  bantuan  yang  disalurkan kepada  korban  diantaranya  diKecamatan  Muara  Wahau  sebanyak,  9  kk, Kecamatan  Muara  Lawa  sebanyak  5  kk,  Kecamatan  Damai  sebanyak  7  kk, Kecamatan  Barong Tongkok sebanyak 6 kk, Kecamatan Melak sebanyak 9 kk, Kecamatan  Long Iram sebanyak 7 kk, Kecamatan Linggang Bigung sebanyak 9 kk, dan Kecamatan Mook Manar Bulant sebanyak 5 kk.
Kompetensi Aparatur Dalam Menyalurkan Bantuan
Dari  hasil  penenlitian  menunjukkan  bahwa  keberadaan  sumber  daya aparatur yang terlibat dalam tim pelaksana penyalur bantuan untuk korban bencana alam ditinjau dari segi kompetensi termasuk cukup memadai. Meski demikian  perlu    penambahan  personil,    mengingat  tim  yang  dibentuk  tidak
selamanya  siap  ditempat,  dan  disamping  itu  seringnya  terjadi  musibah kebakaran  dan  tanah  longsor  di  berbagai  wilayah  maka  perlu  ditingkatkan kompetensinya, para korban akan mendapat pertolongan secepatnya. Dalam hal ini yang dimaksud tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak  buruk  yang  terjadi  maka  penyelematan  korban,  harta  benda, pemenuhan  kebutuhan  dasar,  perlindungan,  pengurusan  pengungsi, penyelamatan  serta  pemulihan  prasarana  dan  sarana,  maka  perlunya penambahan anggota tim pelaksana.
Kerjasama Aparatur Dalam Penanganan Korban Bencana Alam.
Dalam  rangka  efektivitas  penyaluran  bantuan  bagi  korban  bencana alam  maka  perlu  kerjasama  yang  baik  antar  petugas  pelaksana.  Dengan kerjasama  yang  baik,  ada  kecenderungan  para  unsur  pelaksana  akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap program yang telah dibuat dan disisi lain dapat melakukan chek and balance.  Dari hasil observasi mengenai kerja sama  yang  dibangun  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten Kutai  Barat  dalam  kaitannya  dengan  penyaluran  bantuan  bencana  alam termasuk baik. Hal tersebut dapat diketahui dari hubungan antar anggota tim pelaksana,  terutama  dalam  memikul  tanggung  jawab  dalam  menyalurkan bantuan  kepada  korban  ada  rasa  kebersamaan.  Indikasi  lain  lain  dapat diketahui  dari  hubungan  melalui  komunikasi,  ketika  menghadapai permasalahan  maka  selalu  dikomunikasikan  kepada  pihak-pihak  yang kompeten. Kerja sama yang dilakukan bukan hanya pada tahap operasional, tetapi  kerja  sama  yang  dibangun  mulai  dari  persiapan,  pelaksanaan  hingga evaluasi.
Kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam penanggulangan korban bencana tanah longsor maupun musibah kebakaran disebabkan oleh prosedur  pelayanan  yang  birokrati,  lambannya  pencairan  dana  bantuan, Letak  geografi  dan  terisolirnya  domisili  korban,    yang  kurang  didukung dengan  infrastruktur  yang  memadai,  sehingga  penyaluran  santuan  dan bantuan  kurang  efektif  terbatasnya  anggota  tim  yang  terlibat  dalam penanganan  korban  bencana  alam,  maka  penyaluran  bantuan  kepada  para korban bencana alam mengalami keterlambatan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penulis  akan  menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja aparatur Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat  dalam  penanggulangan  bencana  alam  mampu  mengan-tisipasi warga  yang  terkena  bencana,  baik  yang  terkenan  musibah  tanah longsong,  muapun  yang  terkena  musibah  kebakaran.  Hal  tersebut terindikasi dari kemampuan aparatur dalam menyelamatkan,
mengevakuasi  korban,  harta  benda,  menyalurkan  bantuan  untuk pemenuhan  kebutuhan  dasar,  perlindungan,  pengurusan  pengungsi, hingga  pemulihan  sarana    dan  prasarana  para  korban  yang  terkena musibah.
2. Secara aplikatif penganggulangan bencana alam yang dilakukan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat termasuk cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari kemampuan tim pelaksana dalam  mengatasi  dan  mengantisipasi    para  korban  yang  terkena musibah/bencana  alam  dan  musibah  kebakaran,  semuanya  telah diberikan  santuan  dan  bantuan,  baik  berupa  finansial  maupun  non finasial.
3. Kinerja aparatur ditinjau dari kemampuan dalam penyaluran santuan dan bantuan  bencana  alam  kepada  para  korban  di  wilayah  Kebupaten  Kutai Barat  dari  segi  waktu  kurang  efektif,  tetapi  dari  segi  capaian  termasuk efektif.

## Saran-saran
Dari  hasil  kesimpulan  tersebut,  penulis  akan  mencoba  untuk memberikan saran-saran sebagai berikut
1. Agar  penyaluran  bantuan  lebih  efektif  perlunya  dilakukan  pemangkasan jalur  birokrasi,  dengan  mengurangi  pos-pos  yang  dianggap  dapat menghambat proses penyelesaian bantuan.
2. Karena  banyaknya  peristiwa  bencana  alam  berada  pada  daerah  yang terisolir    maka  agar  aksesbilitas  penyaluran  bantuan  kepada  kelompok sasaran (para korban), perlunya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Perlu  penambahan    personil  cadangan,  sehingga  suatu  saat  jika  anggota lainnya berhalangan dapat digantikan oleh anggota cadangan.
Daftar Pustaka
Anonimus,  Peraturan  Bupati  Kutai  Timur  Nomor  21  Tahun  2010  tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam
Abdul  Wahab,  Solichin,  2002, Analisis  Kebijaksanan  Publik,  Teori  dan Aplikasinya.  Cetakan  II.  Danar  Wijaya.  Brawijaya  University  Ptress. Malang.
Brannen, Julia. 2001. Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda.
Gasperz  ,  Vincent,  2003, Manajemen    Kualitas  dalam  Industri  Jasa, Penerjemah Sampara Lukman, Gajah Mada Pers, Yogyakarta..
Islamy  M,  Irfan.  2003. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Miles,  Matthew  B.  dan  A  Michel  Huberman.  2002 Analisis  Data  Kualitatif. Cetakan I. UI – Press. Jakarta.
Mustopadidjaja.  2001.  Seminar  Nasional  :  Penguatan  Administrasi  Publik Dalam Rangka Good Governmace. STIA LAN. Jakarta.
Osborne,  David  dan  Gaebler.  2004. Mewirausahakan  Birokrasi,  Reinventing Government,  Transformasi  Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor Publik,  Penterjemah  Abdul  Rosyid,  Pustaka  Binaman  Pressindo, Jakarta.
Siagian,  P.  Sondang,  2001, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  2, Cetakan IV, Bumi Aksara. Jakarta
Thoha, Mifftah, 2007. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Utomo,  Warsito,  2006.  Teori  Administrasi  Negara,  .Edisi,  3    Bumi  Aksara. Jakarta