## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1389-1401 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497

## IMPLEMENTASI TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS GUNA MENANGGULANGI KECELAKAAN LALU LINTAS
Fadlan 1 , Kamaruddin 2 , Arifai 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari Correspondence author: fadlanpapananay@gmail.com Kendari, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  Implementation  of  Traffic  Accident  Analysis  to  Overcome Traffic  Accidents.  This  research  method  combines  normative  and  empirical  approaches  to analyze  the  implementation  of  traffic  accident  analysis  which  aims  to  reduce  traffic accidents.  The  data  processing  and  analysis  methods  use  data  listing,  data  coding, tabulation,  and  data  analysis.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  Implementation  of Traffic  Accident  Analysis  is  an  important  strategic  step  to  reduce  the  number  of  traffic accidents  by  utilizing  accurate  data  and  in-depth  analysis.  There  are  various  internal  and external  factors  that  influence  the  effectiveness  of  this  implementation  at  the  Polres  level, which  are  related  to  the  quality  and  quantity  of  personnel,  facilities  and  infrastructure,  and public awareness. In order to reduce the number of accidents, fundamental improvements are  needed  in  both  internal  and  external  factors.  Improving  the  quality  of  education  and training of police officers, implementing modern technology in Traffic Accident Analysis, and consistent  law  enforcement  are  important  steps.  In  addition,  education  to  the  public  and improving infrastructure facilities must be carried out simultaneously to achieve optimal results in traffic safety.

## Keywords: Analysis; Implementation; Traffic Accidents

## Abstrak
Penetilian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi Traffic  Accident  Analysis Guna Menanggulangi Kecelekaan Lalu Lintas. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif  dan  empiris  untuk  menganalisis  implementasi traffic  accident  analysis yang bertujuan  menurunkan  kecelakaan  lalu  lintas..  Metode  pengolahan  dan  analisis  data menggunakan listing data, koding data, tabulasi, dan analisis data.
Hasil  penelitian  penunjukan  bahwa  Implementasi Traffic  Accident  Analysis merupakan langkah  strategis  yang  penting  untuk  mengurangi  angka  kecelakaan  lalu  lintas  dengan memanfaatkan data akurat dan analisis  mendalam. Terdapat berbagai faktor internal dan eksternal  yang  mempengaruhi  efektivitas  implementasi  ini  di  tingkat  Polres,  yang berhubungan  dengan  kualitas  dan  kuantitas  personel,  sarana  dan  prasarana,  serta kesadaran  masyarakat.  Dalam  rangka  mengurangi  angka  kecelakaan,  perlu  adanya pembenahan  mendasar  baik  pada  faktor  internal  maupun  eksternal.  Peningkatan  kualitas pendidikan  dan  pelatihan  anggota  polisi,  penerapan  teknologi  modern  dalam  Traffic Accident Analysis, serta penegakan hukum yang konsisten adalah langkah-langkah penting. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan peningkatan fasilitas infrastruktur harus dilakukan secara simultan untuk mencapai hasil yang optimal dalam keselamatan lalu lintas.

## Kata Kunci: Analisis; Implementasi; Kecelakaan Lalu Lintas
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1389-1401                                                         Fadlan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Mobilitas  manusia  dan  barang  dengan  kendaraan  bermotor  berkembang  begitu cepat sebagai akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan  teknologi transportasi. Hal ini  berdampak  kepada  meningkatnya  frekuensi  kecelakaan  lalu-lintas  dengan  korban pengemudi  maupun  masyarakat  pemakai  jalan.  Penyebab  meningkatnya  kecelakaan  di jalan selain pertambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang  bepergian,  dan  ini  berkisar  dari  sifat  acuh  perseorangan  dan  masyarakat  terhadap pengekangan  emosional  dan  fisik  agar  dapat  hidup  aman  pada  lingkungan  yang  serba mesin.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  adalah  keadaan  jalan  dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi.
Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas. Di wilayah  Polresta  Kendari,  setiap  tahun  rata-rata  terjadi  200  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas dengan  korban  meninggal  dunia,  luka  berat  dan  ringan  serta  kerugian  materiil  yang menunjukkan trend peningkatan.
Pada tahun 2010 Polresta Kendari mencatat total kecelakaan lalu lintas sebanyak 296 kejadian dengan 32 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, 441 orang luka ringan dan kerugian materiil kurang lebih Rp. 387.100.000. Sampai dengan Juni 2011, angka kecelakaan lalu lintas  sudah mencapai 218 kejadian  dengan 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat  dan  279  orang  luka  ringan  serta  kerugian  materiil  sebesar  Rp.  204.495.000.  Dari  data tersebut terlihat adanya kenaikan kuantitas maupun kualitas kecelakaan.
Berbagai hasil penelitian yang ada, memberi gambaran bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengindikasikan ada hubungan yang cukup signifikan antara perilaku kejadian kecelakaan dengan karakteristik lalu lintasnya. Contoh, di jalan perkotaan pada umumnya yang terlibat kecelakaan terbesar adalah grup pengendara sepeda motor, pejalan kaki dan sepeda (vulnerable road user) yang bisa mengakibatkan tingkat kefatalan, sedangkan untuk kecelakaan  di  luar  kota  (jalan  antar  kota),  seperti  daerah  pada  jalur  Pantura  menunjukan gambaran yang mengindikasikan dominasi dengan keterlibatan kendaraan roda empat ke atas  dengan  tingkat  kefatalan  yang  juga  menghawatirkan.  Dua  gambaran  perilaku kecelakaan  berkaitan  dengan  karakteristik  lalu  lintas,  dianggap  cukup  menarik  untuk menjadi  pilihan  penetapan  lokasi  studi  dalam  menentukan  besaran  biaya  kecelakaan  ini, terutama  berkaitan  dengan  tingkat  luka  (fatal,  luka  berat,  luka  ringan  dan  kerusakan)  dan lokasi kejadian (antar kota dan dalam kota).
Pemahaman  tentang  kecelakaan  lalu  lintas  oleh  sebagian  masyarakat  Indonesia sering  disebut  sebagai  suatu  nasib.  Pemahaman  ini  tidak  sepenuhnya  benar  dan  telah menimbulkan  efek  tidak  mau  berusaha  mencegah  atau  mengurangi  resiko  terjadinya kecelakaan  lalu  lintas.  Kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  suatu  kejadian  karena  kelalaian

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1389-1401 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497
sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dimulai dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai proses P-21 (penyerahan berkas),  pendataan  yang  benar,  analisa  yang  akurat  serta  melalui  implementasi  analisa kecelakaan  lalu  lintas  ( Traffic  Accident  Analysis )  yang  konsisten.  Implementasi Traffic Accident  Analysis digunakan  untuk  mengetahui  keakuratan  penyebab  kecelakaan  dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Dengan demikian Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik  untuk  kepentingan  pro-yustisia  maupun  pengkajian/  penelitian  guna  pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/ menanggulangi kecelakaan.
Polresta Kendari yang terletak di wilayah Kota Kendari merupakan daerah lintas antara Kota  dan  kabupaten  Propinsi  Sulawesi  Tenggara  sehingga  merupakan  yang  sering  terjadi kecelakaan  lalu  lintas  yang  menimbulkan  banyak  korban.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  di  atas,  maka  Polres  harus  melakukan  upaya-upaya  untuk  menekan  kecelakaan yang terjadi dengan pencegahan yang serius. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Traffic Accident Analysis guna menurunkan kecelakaan lalu lintas  dalam  rangka  mewujudkan  profesionalisme  Kepolisian  Republik  Indonesia  di  wilayah Kota Kendari.

## METODE
Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis implementasi traffic  accident  analysis yang  bertujuan  menurunkan  kecelakaan  lalu  lintas. Pendekatan normatif mencakup kajian undang-undang, kasus, hukum, dan perkembangan historis yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, serta data sekunder dari studi Pustaka dan analisis kecelakaan lalulintas.  Metode  pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan  listing  data,  koding  data, tabulasi,  dan  analisis  data.  Adapun  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif dan analisis proporsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  memaparkan  hasil  penelitian  sekaligus  pembahasan  mengenai implementasi  analisis  traffic  accident  guna  menurunkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan menggunakan konsep Traffic Accident Analysis .
Implementasi Traffic Accident Analysis dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Upaya Implementasi Traffic Accident Analysis di tingkat Polres guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sehingga profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia dapat terwujud, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan adanya keterkaitan antara satu
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1389-1401                                                         Fadlan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dengan  yang  lainnya.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi  internal  dan  eksternal  organisasi  Polres, baik relatif statis maupun kondisi riel yang sedang berkembang.

## Faktor Internal
Faktor internal Polres yang mempengaruhi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terdiri dari :

## Kekuatan
Kepolisian  Republik  Indonesia  telah  mengambil  langkah  reformasi  menuju  lembaga kepolisian sipil, professional, dan mandiri, dengan pembenahan berkelanjutan pada reformasi struktural,  instrumental  dan cultural. Reformasi  di  bidang cultural dalam  menghadapi  masa depan yang makin kompleks dengan tuntutan masyarakat yang makin ketat, maka Kepolisian Republik  Indonesia  akan  mereformasi  pola  kerja  dan  perilaku  para  anggota  polisi  untuk mewujudkan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  dengan  melakukan  beberapa  strategi. Salah satu strategi atau kebijakan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia selaku penanggung jawab bidang keamanan dan ketertiban adalah Pertama, memperluas kemitraan ( partnership dan networking )  secara  bertahap  dengan  masyarakat  memanfaatkan  potensi  yang  ada dalam  masyarakat. Kedua, Komitmen  pimpinan  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk  terus mengembangkan  SDM  yang  mampu  mengemban  tugas  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan mencukupi  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas  dalam  rangka  menciptakan  lembaga kepolisian  yang  profesional. Ketiga, Rekruitmen  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  semakin ditingkatkan  kuantitasnya  sehingga  ratio  Kepolisian  Republik  Indonesia  dibandingkan masyarakat  yang  dilayani  semakin  kecil.  Semakin  meningkatnya  kesempatan  bagi  anggota Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk  dapat  mengikuti  pendidikan  di  luar  negeri  sekaligus menjadikan kontribusi perbandingan kondisi perilaku tertib berlalu lintas. Keempat, Sarana dan prasarana  yang  dimiliki  Kepolisian  Republik  Indonesia  baik  markas,  sarana  transportasi  dan komunikasi semakin ditingkatkan dalam rangka menunjang tugas pokoknya.

## Kelemahan
Dalam  implementasi traffic  accident  analysis ini  terdapat  beberapa  kelemahan  yakni  ;
Pertama, Apabila dilihat dari jumlah personel Satlantas yang bertugas di bidang operasional, dibandingkan  dengan  luas  wilayah,  panjang  jalan  serta jumlah  kendaraan  umum  yang  ada tentu  masih  sangat  kurang. Kedua, kualitas  personil  Satlantas  apabila  dilihat  dari  pendidikan kejuruan  yang  dimiliki  masih  relatif  kurang.  Dengan  tidak  dimilikinya  pendidikan  kejuruan apabila  tidak  diimbangi  dengan  pelatihan-pelatihan  di  kesatuan  secara  rutin,  maka ketrampilan  dasar  sebagai  seorang  anggota  polisi  lalu  lintas  tentu  tidak  akan  memadai. Ketiga, Masih  ada  kecenderungan  untuk  menyelesaikan  perkara  laka  lantas  di  luar pengadilan  yang  berakibat  tidak  terlaporkan/  tidak  terdata  sehingga  menyebabkan pengambilan  keputusan  untuk  pencegahan  kecelakaan  lalu  lintas  tidak  didukung  data akurat. Keempat, Adanya  sikap  mental  beberapa  petugas  yang  kurang  peduli  terhadap

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1389-1401 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497
masalah  penyelesaian  kecelakaan  laka  lantas  yang  dihadapi  pada  jalan-jalan  dan  waktu- waktu tertentu dan menganggap sebagai kegiata rutinitas, karena lebih berharap alih tugas dibidang  pelayanan  administrasi  kendaraan  atau  pengemudi. Kelima, Tingkat  kepercayaan masyarakat  khususnya  pengguna  jalan  raya  kepada  Polantas  relatif  masih  rendah,  bahkan ketakutan  pada  Polantas  di  jalan  masih  tinggi,  akibat  persepsi  masa  lampau  tentang penyimpangan  perilaku  Polisi  yang  lebih  menonjolkan  aspek  represif/  penindakan  kepada para pelanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Di tengah rendahnya budaya / kesadaran berlalu lintas di jalan raya maka pendekatan yang sifatnya represif diimbangi dengan persuatif dan  edukatif  akan  lebih  bisa  diterima. Keenam, Apabila  dilihat  dari  sarana  pendukung pelaksanaan  tugas  dapat  dilhat  jumlah  kendaraan  dinas  yang  dimiliki  bila  dibandingkan dengan  jumlah  personil  yang  ada,  masih  kurang  sehingga  tidak  akan  bisa  menunjang mobilitas anggota Sat Lantas secara optimal.
Ketujuh, Kesejahteraan  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  rendah  membuka peluang  perilaku  “tidak  patuh hukum”  dari  anggota -anggota Polisi khususnya Polisi lalu  lintas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Diantara petugas lapangan disinyalir masih  ada  yang  melakukan  penindakan  sekaligus  vonis  ditempat  secara  menyolok  tanpa melalui  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut  karena  bersinggungan  dengan kepentingan masyarakat secara langsung telah menciptakan penilaian yang negatif kepada Polantas. Kedelapan, Ketakutan  dalam  mendatakan  kasus  laka  lantas  dikaitkan  dengan target  penyelesaian  kasus  sehingga  ada  modus  manipulasi  laporan. Kesembilan, Sebagai anggota  di  lapangan  dipandang  masih  kurang  menguasai  perundang-  perundangan sehingga kewenangan selaku aparat penegak hukum tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya dalam mengantisipasi  ketidak tertiban  berlalu  lintas,  sebaliknya masih  ada  diantara anggota yang dalam menjalankan kewenangannya menunjukkan arogansi.

## Faktor Eksternal
Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi traffic accident analysis terdiri dari peluang-peluang sebagai berikut.

## Peluang
Pertama ,  Makin  aktifnya  kontrol  eksternal  dari  DPR  /  DPRD,  BPK,  berbagai  lembaga negara lain dan LSM serta harapan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang memotivasi peningkatan sumber daya dan kinerja  Kepolisian  Republik  Indonesia  /  Polantas. Kedua, Melihat  dari  kekuatan  jumlah masyarakat  sukarelawan  pengatur  lalu  lintas  yang  relatif  besar,  sangat  berpeluang  untuk menambah  kekuatan  mitra  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  rangka  ikut  serta mengemban  fungsi  Kamtibcar  lalu  lintas.  Selain  itu  menjamurnya  berbagai  kelompok  pemilik motor  seperti  misalnya  “ Paguyuban  Honda  Tiger,  MIO  Club,  Vespa  Club dan  lain-lain  bisa
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1389-1401                                                         Fadlan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dijadikan  mitra  dan  sarana  kampanye  kamtibselcar lantas  yang  efektif. Ketiga , Keberadaan petugas Polantas di lapangan dipandang sebagai sosok hukum bagi pemakai jalan.
Keempat, Kepedulian  masyarakat  dalam  menciptakan  perilaku  tertib  berlalu  lintas disampaikan melalui program penyiaran televisi melalui dialog interaktif dengan nara sumber atau  melalui  media  cetak  dalam  kolom  kontak  pembaca. Kelima, Pembangunan infrastruktur/prasarana  transportasi  terutama  di  kota-kota  besar  guna  meningkatkan keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas. Keenam, Terbitnya  berbagai  regulasi pemerintah  daerah  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  pada  sisi  lain masyarakat  menuntut  peningkatan  pelayanan  transportasi  umum  serta  kondisi  prasarana transportasi yang semakin memadai. Ketujuh, Hasil-hasil kajian para pakar maupun lembaga- lembaga  penelitian  yang  disampaikan  dalam  forum-forum  ilmiah  atau  melalui  media  cetak dan elektronika, sebagai bentuk kepedulian dalam meningkatkan perilaku tertib berlalu lintas.
Kedelapan , Peningkatan tuntutan standard service pada berbagai public service providers di masyarakat,  mendorong  Kepolisian  Republik  Indonesia  menfokuskan  pada  upaya meningkatkan service excellence dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban.

## Kendala
Pertama, Pengaturan oleh supeltas di jalan yang tidak terkendali dan tidak mempunyai ketrampilan dasar teknik pengaturan lalu lintas dan motifnya ekonomi semata, maka banyak ditemui hal-hal yang justru bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kriminal (perusakan, pemerasan, dan intimidasi) maupun kecelakaan. Kedua, Disiplin masyarakat pengguna jalan raya  masih  sangat  rendah.  Apabila  tidak  ada  kehadiran  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia  /  Polantas  secara  fisik  aka  kecenderungan  melakukan  pelanggaran  dengan melanggar  rambu-rambu  dan  peraturan  akan  meningkat.  Ketidak  tertiban  berlalu  lintas sebagai  fenomena  sehari-hari  telah  dipandang  sebagai  suatu  budaya  sehingga  perilaku pemakai jalan yang menyimpang diterima sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dielakkan. Ketiga, Penerapan  sanksi  denda  atas  pelanggaran  lalu  lintas  yang  masih  jauh  lebih  rendah dari denda maksimal sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan  efek  jera  bagi  pelanggar. Keempat, Sistem  pelayanan  penumpang  angkutan umum  yang  diberi  peluang  untuk  mengangkut  melebihi  kapasitas  sehingga  membuat operator  lebih  condong  mengejar  uang  setoran  tanpa  mempedulikan/  mengesampingkan disiplin berlalu lintas.
Kelima, Ketidak tertiban berlalu lintas sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam hal pemberian ijin membanguan tempat-tempat konsentrasi publik yang tidak disertai dengan sarana  dan  prasarana  untuk  perparkiran  yang  memadai  atau  penyeberangan.  Keenam, Jumlah korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari ulah ketidak disiplinan  pemakai  jalan,  belum  dipandang  sebagai  suatu  keprihatinan  bersama,  namun dianggap  sebagai  suatu  resiko  pemakai  jalan  yang  bisa  menimpa  siapa  saja. Ketujuh,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1389-1401 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497
Pemberian  ijin  trayek  yang melebihi kapasitas kebutuhan  jalur  atau terjadinya  penyerobotan dari jalur lain ke jalur gemuk / basah.Terbatasnya pembangunan infrastruktur jalan yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah kendaraan yang demikian pesat.
Seperti  telah  dijabarkan  sebelumnya,  dengan  implementasi Traffic  Accident  Analysis akan  dapat  diketahui  tingkat  keakuratan  penyebab  kecelakaan  dari  berbagai  aspek: manusia,  kendaraan,  jalan  atau  lingkungan.  Dengan  demikian  Satlantas  akan  mampu merekonstruksi  kasus-kasus  kecelakaan  yang  membawa  banyak  korban  baik  untuk kepentingan pro-yustisia maupun  untuk  pengkajian  atau  penelitian  guna  pengambilan keputusan  yang  akurat  dalam  rangka  pencegahan  atau  menurunkan  kecelakaan.  Kriteria keamanan  keselamatan  dan  ketertiban  lalu  lintas  (Kamseltibcar)  antara  lain  adalah  : bagaimana  kecelakaan  bisa dicegah  (aspek  orang),  bagaimana kecelakaan  bisa dikurangi (aspek infra struktur dan kendaraan) serta bagaimana laka lantas dan tingkat fatalitas korban dapat ditekan atau dikurangi dalam rangka keselamatan.
Upaya  terdiri dari program-program,  program terdiri dari  berbagai aktivitas  yang  sesuai dengan  rencana,  anggaran  dan  prosedur  (meliputi  rangkaian  atau  langkah-langkah  yang diinginkan sesuai dengan tugas) yang implementasinya dapat dilaksanakn sebagai berikut :

## Pembenahan Piranti Lunak (Pilun)

## Penyusunan Piranti Lunak (Pilun) sebagai Pedoman Kerja
Menekankan kepada penyusunan instrumen-instrumen atau perangkat-perangkat lunak dan sistem kerja yang dapat menunjang tugas-tugas kepolisian dalam upaya memelihara dan menanggulangi berbagai gangguan kamtibmas, khususnya dalam mewujudkan kamseltibcar lalu  lintas.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  penyusunan  produk-  produk  Sisrenstra  Polres  yang secara  manajerial  melalui  berbagai  proses  maupun  pendekatan  ( doel  matighaid,  recht matighaid )  secara  sistematis.  Dengan  demikian  diharapkan  dapat  mengakomodir  tuntutan masyarakat  terhadap  kinerja  Satlantas  Polres  dan  dapat  dilaksanakan  bukan  semata-mata membuat rencana yang sempurna tetapi juga dapat diimplementasikan di lapangan secara efektif,  mampu  memproyeksikan  skenario profilling dan  dapat  dipertanggungjawabkan secara publik. Khusus permasalahan kecelakaan lalu lintas, karena sistem perencanaan yang dibuat  berdasarkan  pencermatan  lingkungan  ( implementasi  Traffic  Accident  Analysis )  maka akan  diketahui  secara  akurat  penyebabnya  sehingga  upaya  penurunan  angka  kecelakaan lalu lintas implementasinya akan aplikatif.

## Penegakan peraturan
Apabila  kita  lihat  dari  data-data  kecelakaan  yang  terjadi  di  wilayah  Polresta  Kendari, maka  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  sepanjang  tahun  2002  sampai  dengan Juni  2007  yaitu  610  kasus  apabila  dilihat  dari  penyebabnya  secara  berurutan  adalah  faktor manusia  sebanyak  497  (81,48%),  faktor kendaraan  67  (10,98%)  dan  faktor  jalan  sebanyak 31
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1389-1401                                                         Fadlan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
(5,08%)  dan  lingkungan  sebanyak  15  (2,46%).  Dengan  demikian  faktor  manusia  memang menjadi  penyebab  paling  utama  permasalahan  lalu  lintas  jalan  raya  di  wilayah  Polresta Kendari.  Oleh  karena  itu  untuk  mengurangi  angka  kecelakaan  dapat  dibuat  berbagai peraturan atau implementasi peraturan yang sudah ada secara optimal terhadap pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor sebagai berikut. Secara umum ada permasalahan di bidang  peraturan  perundang-undangan,  yakni  peraturan  perundangan  yang  diterapkan selama  ini  terhadap  para  pelanggar  lalu  lintas  dirasakan  masih  belum  mampu  untuk menimbulkan  efek  deteren,  menimbulkan  peluang  terjadinya  kolusi  dalam  bentuk  denda damai,  pungli  dan  lain-  lain.  Kondisi  tersebut  tidak  semata-mata  penyimpangan  yang dilakukan oleh beberapa anggota Satlantas, tetapi di kalangan masyarakat pengguna jalan sendiri  memang  belum  ada  budaya  tertib,  kesadaran  berlalu  lintas  rendah  dan kecenderungan tidak mau susah atau mencari gampang yang terlihat apabila terkena tilang atau melanggar tidak mau repot mengurus sesuai prosedur dan memilih memberikan denda damai. Dalam situasi ini masyarakat hanya mengkambing hitamkan Polantas saja.
Situasi  demikian  lama  kelamaan  akan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan ketidakadilan  di  kalangan  masyarakat  luas,  sehingga  menyulitkan  para  pelaksana  penegak hukum di jalan untuk menegakkan hukum dan ketertiban konsekuen. Sanksi atas pelanggaran lalu lintas tidak boleh main-main sebatas denda, tetapi apabila perlu sanksinya perlu ditambah dengan  hukuman  penjara  untuk  kasus-  kasus  seperti  berkendaraan  di  bawah  pengaruh alkohol,  sanksi-sanksi  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  file  yang  digunakan  sebagai pertimbangan atau catatan dalam memperoleh SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Sanksi  ini  tentu  harus  diimbangi  dengan  sikap  tidak  kenal  kompromi  dari  Kepolisian  Republik Indonesia  sebagai  penegak  hukum.  Pemberian  sanksi  ini  merupakan  sebuah  strategi  jangka pendek, penegakan hukum lebih bersifat sebagai shock terapi, untuk menimbulkan efek jera. Salah satu faktor penyebab tetap berlanjutnya ketidak tertiban berlalu lintas adalah lemahnya penegakan  hukum  terhadap  pelanggar  lalu  lintas,  karena  dilatar  belakangi  oleh  kurangnya penguasaan perundangan oleh petugas di lapangan.
Perundang-undangan  yang  kita  miliki  sudah  menjangkau  setiap  perilaku  menyimpang kendaraan bermotor alam bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat berakibat kecelakaan atau kemacetan lalu lintas, namun masih dihadapkan pada faktor kendala pada petugas itu sendiri  selaku  pengawal  undang-undang  yang  harus  ditegakkan  petugas  di  lapangan seringkali rentan terhadap iming-iming yang ditawarkan pelaku pelanggaran lalu lintas dalam bentuk denda damai di lapangan.
Selain  itu,  pemberian  sanksi  tegas  ini  juga  bertujuan  untuk  mengantisipasi  kondisi tersebut.  Pimpinan  kesatuan  melaksanakan  operasi  bersih  sebagai  langkah  penertiban internal, yang efektivitasnya terbatas pada periode operasi, sehingga kondisi tersebut secara perlahan  akan  kembali  semula.  Pendapat  para  pakar  bahwa  hukum  harus  ditegakkan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1389-1401 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497
dengan  ketat,  keras  dan  tegas,  artinya  bahwa  hukum  dijalankan  secara  konsekuen  tanpa pandang  buku  dan  tidak  bisa  dibeli.  Namun  kembali  kepada  kendala  dari  petugas  di lapangan yang masih renta terhadap iming-iming denda damai di lapangan, maka perilaku tidak tertib berlalu lintas akan terus berlangsung tanpa dirasakan efek jera oleh pelanggar lalu lintas.
Menghadapi  kerentanan  tersebut,  maka  perlu  ditempuh  solusi  dalam  bentuk  sistem kontrol  yang  lebih  efektif  terhadap  setiap  tindakan  petugas  di  lapangan  dalam  bentuk pertanggung jawaban administrasi sebagaimana telah berlangsung selama ini serta ditopang dengan  sistem  bonus  dalam  bentuk  prosentase  langsung  diterima  oleh  petugas  penindak tanpa  harus  melalui  birokrasi  yang  memakan  waktu.  Dalam  hal  ini  petugas  penindak dapat langsung  mendapat  bonus  dalam  prosentase  yang  telah  ditetapkan  menuut  ketentuan perundang-undangan  setelah  pelanggar  ditetapkan  perundang-undangan  setelah pelanggar  ditetapkan  denda  tilang  dan  pendistribusian  kepada  petugas  penindak  sebagai hak yang bersangkutan, dilakukan melalui prosedur perbankan.
Dengan  demikian  pemerintah  tidak  perlu  menyediakan  anggaran  untuk  menaikkan tingkat  kesejahteraan  petugas  di  lapangan.  Terhadap  petugas  di  lapangan  yang  telah dipayungi  dengan  aspek  legalitas  memperoleh  hak  atas  tindakannya  di  lapangan,  juga diawasi  dengan  sistem  kontrol  yang  efektif,  sehingga  petugas  di  lapangan  dapat  bertindak dengan  tegas,  berwibawa  dan  pada  gilirannya  dipercaya  oleh  masyarakat  karena  tidak mudah  diiming-imingi  denda  damai  di  lapangan.  Hal  ini  tentunya  diharapkan  akan berdampak pada peningkatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Dalam menyelenggarakan segala aktivitas dalam menjamin ketertiban dan kelancaran lalu  lintas  di  jalan,  maka  diperlukan  persyaratan  utama  yang  diatur  oleh  perundang- undangan,  salah  satunya  adalah  Penerbitan  Surat  Ijin  Mengemudi.  Bahwa  persyaratan pengemudi wajib memiliki surat ijin mengemudi telah diatur dalam Bab VIII pasal 77 UU No. 22 tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  serta  ujian  bagi  pemohon  Surat  Ijin Mengemudi  sebagaimana  diatur  dalam  paragraf  3  pasal  219  sampai  dengan  UU  No.  223 Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  44  tahun  1993  tentang  Kendaraan  dan  Pengemudi.  Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat (1) b, bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
Dalam pelaksanaannya antara lain menyelenggarakan penerbitan surat ijin mengemudi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dikaitkan dengan data kecelakaan lalu lintas dilihat dari aspek penyebab kecelakaan yang ternyata didominasi oleh faktor manusia sebagai faktor utama diantara faktor kendaraan, jalan dan lingkungan, maka adalah  merupakan  tantangan  sekaligus  kewajiban  bagi  kita  Kepolisian  Negara  Republik
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1389-1401                                                         Fadlan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Indonesia yang bertugas dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan setiap pemohon Surat Ijin Mengemudi melalui pengujian yang bertanggung jawab.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, ketidak disiplinan pengemudi, ketidak tertiban berlalu lintas, berkaitan dengan perolehan surat ijin mengemudi yang penyelenggaranya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dijumpai adanya proses peilikan SIM  tanpa  prosedur  yang  benar  sehingga  kita  sering  orang  yang  tidak  bisa  menyetir  tetapi mempunyai  SIM  A,  hal  ini  akan  berakibat  pengguna  jalan  raya  kita  berisi  orang  yang  tidak terampil berkendaraan, tida paham peraturan lalu lintas dan tidak peduli pada prinsip-prinsip keamanan.
Menghadapi  tantangan  tersebut  maka  untuk  meningkatkan  kualitas  kemampuan  dan ketrampilan  serta  disiplin mengemudi, maka  diperlukan  perubahan  serta  disiplin mengemudi, maka  diperlukan  perubahan  paradigma  dalam  penyelenggaraan  penertiban  surat  ijin mengemudi,  dari  penekanan  pada  kecepatan  pelayanan  dengan  tetap  memperhatikan ketentua  prosedur  yang  berlaku  kepad  penekanan  kualitas  kemampuan  dan  ketrampilan pengemudi  melalui  proses  pengujian  yang  bertanggung  jawab.  Artinya  bahwa  proses pengujian  teori  dan  praktek  diselenggarakan  dengan  nyata  bahwa  pemohon  surat  ijin mengemudi benar-benar paham dan ketrampilannya teruji yang dilakukan oleh penguji teori dan praktek yang bertanggung jawab atas hasil ujian yang telah direkomendasikannya. Hal ini dipandang  perlu  untuk  dapat  diselenggarakan  dalam  strategi  jangka  pendek  mengingat sarana dan prasarana pengujian sudah tersedia disetiap satuan penerbit administrasi surat ijin mengemudi yaitu di Polres-Polres.
Dengan terselenggaranya proses pengujian yang bertanggung jawab dalam penerbtan surat  ijin  mengemudi  maka  diharapkan  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta berdampak pada menurunnya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas maupun korban fatal yang ditimbulkan. Disamping hal tersebut di atas sebagai  dampaknya,  maka  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  tumbuhnya  kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia.
Sebagai  bahan  perbandingan,  di  Jepang  untuk mendapatkan  SIM  seseorang  dituntut memiliki  ketrampilan  tinggi  dalam  mengendarai  kendaraan  serta  berpengetahuan  cukup mengenai  peraturan  lalu  lintas  dan  keselamatan  di  jalan.  Ini  semua  nyaris  mustahil  dipelajari secara  mandiri  sehingga  mengikuti  kursus  menyetir  (termasuk  untuk  kendaraan  roda  dua) boleh dikatakan sebagai kewajiban bagi siapa saja yang ingin memperoleh SIM (Hasanudin, 2005, 1)
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis sehingga  penyelenggaranya  dikuasai  oleh  negara,  dan  pembinaannya  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  selamat,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1389-1401 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497
aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya,  menjangkau  seluruh  pelosok  wilayah  daratan,  untuk  menunjang  pemerataan pertumbuhan  dan  stabilitas  sebagai  pendorong,  penggerak  dan  penunjang  pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Pembinaan di bidang lalu lintas jalan, melalui rekayasa lalu lintas dapat meliputi aspek- aspek  pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan  lalu  lintas  harus  ditujukan  untuk keselamatan,  keamanan,  ketertiban,  kelancaran  lalu  lintas.  Disamping  itu  dalam  aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional  serta  koordinasi  antar wewenang pembinaan lalu  lintas  jalan  tingkat  pusat  dan daerah  serta  antar  instansi,  sektor  dan  unsur  terkait  lainnya. Dalam  rangka  pembinaan  lalu lintas  jalan  sebagaimana  tersebut  diatas,  diperlukan  penetapan  aturan-aturan  umum  yang bersifat  seragam  dan  berlaku  secara  nasional  serta  dengan  memperhatikan  ketentuan- ketentuan  lalu  lintas  yang  berlaku  secara  internasional. Disamping  itu  untuk  dapat  lebih meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  dalam  menggunakan  dan  pemanfaatan  jalan diperlukan  pula  adanya  ketentuan-ketentuan  bagi  pemerintah  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga  dalam  melaksanakan  kegiatan-kegiatan perencanaan,  pengadaan,  pemasangan  dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada  d  tanah  air  baik  yang  merupakan  jalan  nasional,  jalan  provinsi,  jalan  kabupaten,  jalan kota maupun jalan desa.
Apabila  melihat  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pada  pembahasan  terdahulu, maka  kelemahan  internal  mendasar  yang  ditemui  adalah  keterbatasan  pengetahuan  dan ketrampilan  anggota  Polantas  dalam  menangani  kecelakaan  lalu  lintas.  Sementara  faktor eksternalnya  adalah  kesadaran  masyarakat  akan  kepatuhan  terhadap  peraturan  lalu  lintas sangat  rendah,  yang  terlihat  dari  tingginya  angka  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  faktor manusia.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  edukasi  yang  maksimal  dalam  bentuk  Diklat  dan Pemahaman  tugas  dan  fungsi  dari  anggota  Polantas  dalam  menangani  kecelakaan  lalu lintas.

## KESIMPULAN
Implementasi Traffic  Accident  Analysis merupakan  langkah  strategis  yang  penting  untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan memanfaatkan data akurat dan analisis mendalam. Terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas implementasi  ini  di  tingkat  Polres,  yang  berhubungan  dengan  kualitas  dan  kuantitas personel,  sarana  dan  prasarana,  serta  kesadaran  masyarakat.  Dalam  rangka  mengurangi angka  kecelakaan,  perlu  adanya  pembenahan  mendasar  baik  pada  faktor  internal
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1389-1401                                                         Fadlan. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
maupun  eksternal.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  anggota  polisi, penerapan teknologi modern dalam Traffic Accident Analysis , serta penegakan hukum yang konsisten  adalah  langkah-langkah  penting.  Selain  itu,  edukasi  kepada  masyarakat  dan peningkatan fasilitas infrastruktur harus dilakukan secara simultan untuk mencapai hasil yang optimal  dalam  keselamatan  lalu  lintas.  Dengan  pendekatan  yang  komprehensif  dan integratif,  diharapkan  angka  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  menurun  secara  signifikan  dan keselamatan di jalan raya dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  Romli,  2001.  Reformasi  Hukum.  Hak  Asasi  Manusia  dan  Penegakan  Hukum, Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Jakarta
Djamin, Awaloedin, 1995, Administrasi Kepolisian, CV Mandira Buana, Jakarta Djayoesman, H. S. 1976. Polisi dan Lalu-Lintas. Bandung: Mabes Kepolisian Republik Indonesia Press
Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan Semester I Tahun 2006.
Farris, 2005, Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta ,Cipta Manunggal Indarti,  Erlyn,  2008,  Membangun  Professionalisme  dan  Kemandirian  Polisi,  Mewujudkan Demokrasi, Kompolnas, Jakarta
Ismail,  Chairudin,  2008,  Kepolisian  Sipil  Sebagai  Paradigma  Baru  Kepolisian  Republik Indonesia,  Pembekalan  Kepada  Peserta  Sespati  Kepolisian  Republik  Indonesia  Dikreg ke 14 T.P.
Kunarto,  1999,  Kapita  Selekta  Binteman  (pembinaan  tenaga  manusia)  Kepolisian  Republik Indonesia, Jakarta , Cipta Manunggal
Lopa,  Baharudin,  1999,  Pertumbuhan  Demokrasi,  Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, PT. Yarsif Watampone
Logman. Loeby, 1987, Pra Peradilan di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia Moeleong,  Lexy. J, 1990, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung Markas  Besar  kepolisian  Republik  Indonesia,  1999,  Analisis  Data  Personil  Dan  Dimensi Permasalahannya  Dalam  Rangka  Menunjang  Operasional  Kepolisian  Republik Indonesia, Jakarta ,Cipta Manunggal
Osborne,  David,  Ted  Gaebler,  1999,  Mewirausahakan  Birokrasi  (Reinventing  government), Jakarta PT  Pustaka Binaman Pressindo
Putri, Megawati Soekarno, 2003, Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dan Keterangan  Pemerintah  atas  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara Tahun Anggaran 2003 Serta Nota Keuangannya di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat
Parsudi, Suparlan (Ed), 2004, Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Jakrta, YPKIK
Refleksi Pemikiran Jenderal Polisi Sutanto, Hal. 2005
Rahardjo,  Satjipto,  2000.  Menuju  Kepolisian  Republik  Indonesia  Mandiri  yang  Profesional. Jakarta Yayasan Tenaga Kerja
Rahardjo,  Satjipto.  1993.  Masalah  Penegakan  Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis.  Sinar  Baru,
Bandung

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1389-1401 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.497
Rahardjo,  Satjipto.  2003. Sisi-Sisi  Lain  Dari Hukum  di  Indonesia.  PT Kompas  Media  Nusantara,
Jakarta
Sailendra,  Agus  Bari,  2000,  Pengkajian  Besaran  Biaya  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Atas  Dasar Perhitungan Biaya Korban Kecelakaan Studi Kasus Bandung, Cirebon Dan Purwokerto, Karya  Tulis  Penelitian  Tim  studi  Pengembangan  Besaran  Biaya  Kecelakaan  Lalu  Lintas Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, Puslitbang Jalan dan Jembatan, Bandung
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia Soekanto,  Soerjono.  1986.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Jakarta  :
Rajawali
Susanto, IS, 1990. Kriminologi, FH Undip, Semarang
TRL-UK/Institute  of  Road  Engineering,  1997,  Accident  Costs  in  Indonesia.  Road  Research Development  Project,  Report  No.  RRDP  17,  Agency  for  Research  and  Development, Bandung, Indonesia
Yahya, M. Naufal. 2004. Kinerja Keselamatan di Indonesia. Jagatara ed. I, Jakarta Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana