## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat
(Studi Tentang Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana Di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung)
Azhari 1
Abstract
This  study  for  review  the  role  of  community  empowernment,  village government, population and woman agency in develop the village, which is background by less development in the form of guiding or mentoring that had been on the run. Based on research result obtained condusion that is the  role  BPMPDPKB  Belitung  Regency  in  develop  the  village  still  not  a optimum  about  guiding  and  mentoring  are  implemented  in  the  period 2010-2013, BPMPDPKB Belitung Regency in develop the village tending to passive  waiting  for  the  village  to  consult  about  financial  management village.
Keywords : Accountability, Society Empowering, Belitung Regency
Abstrak Penelitian ini mengkaji peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan  Desa,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Belitung  dalam  membina  desa,  yang  dilatarbelakangi  oleh  kurangnya pembinaan  berupa  pembimbingan  maupun  pendampingan  yang  selama ini dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan  BPMPDPKB  dalam  membina  desa  masih  belum  optimal menyangkut pembimbingan dan pendampingan yang dilaksanakan dalam kurun  waktu  2010-2013.  BPMPDPKB  dalam  membina  desa  cenderung bersikap  pasif  untuk  menunggu  desa  berkonsultasi  menyangkut pengelolaan keuangan desa.
Kata  Kunci  :  Akuntabilitas,  Pemberdayaan  Masyarakat,  Kabupaten
Belitung
Data Kemdes PDT Transmigrasi RI  menunjukkan  bahwa  tahun  2015 jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.094 desa, lebih dari separuhnya yaitu 39.086  desa  (52,78%)  masuk  kategori  desa  tertinggal,  bahkan  masih  ada 17.268  desa  (24,48%)  diantaranya  merupakan  desa  sangat  tertinggal, dimana  1.138  desa  berada  di  wilayah  perbatasan (www.kemendesa.go.id, diakses  28  Juli 2015).  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  kue pembangunan  masih  belum  tuntas  terbagi  sampai  ke  tingkat  desa. Ketimpangan  tersebut  juga  terjadi  di  Kabupaten  Belitung  khususnya  di Kecamatan  Selat  Nasik  yang  mengalami  perlambatan  pembangunan  fisik maupun non fisik dibanding dengan kecamatan lainnya.
1 Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana di Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, dapat dihubungi melalui email azhari18bltg@gmail.com
Permasalahan  klasik  yang  membelenggu  desa  adalah  kemiskinan  dan keterbelakangan.  Dalam  upaya mengejar  ketertinggalan,  desa  harusnya dibangun  tidak  hanya  fokus  pada  infrastruktur,  akan  tetapi  aspek sumberdaya  manusia  desa  menjadi  prioritas  untuk  dikembangkan  agar mampu  bersaing  dengan  masyarakat  lainnya.
Kemiskinan  dan keterbelakangan  yang  dialami desa,  tidak  diimbangi  dengan  tata kelola pemerintahan yang baik oleh pemerintah desa. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa terutama berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan selama ini masuk dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil survey  yang  dilakukan  Deputi  Kepala  BPKP  RI  Bidang Pengawasan Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah menyebutkan  bahwa  terdapat permasalahan mengenai pengelolaan keuangan desa diantaranya kondisi tata kelola desa masih bervariasi dari kurang sampai maju, kualitas aparatur desa didominasi  lulusan  SMP  dengan  pemahaman  pengelolaan  keuangan  desa yang  masih  rendah,  masih  terdapat  desa  yang  belum  menyusun  RKPDesa, dana  yang  berasal  dari  bagi  hasil  pajak  dan  retribusi  kabupaten  tidak disajikan  dalam  RAPBDesa  dan  realisasinya,  pengawasan  dan  pembinaan belum didukung sumber daya manusia memadai di tingkat Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kab/Kota dan lain sebagainya (www.kemenkopmk.go.id,  diakses  7  Agustus  2015). Hasil  survey  tersebut memberikan  pemahaman  bahwa  terdapat  kesalahan  dalam  tata  kelola keuangan  desa.  Hal  ini  tentunya  menjadi warning bagi  pengawas  dan pembina  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  BPMPDPKB  Kabupaten  Belitung untuk senantiasa bekerja maksimal meningkatkan intensitas pembinaan agar kejadian serupa bisa di antisipasi sejak awal.
Peranan  BPMPDPKB Kabupaten  Belitung  selaku  pembina pengelolaan keuangan  desa harus menjalankan  fungsi  pemberian  pedoman,  bimbingan, supervisi,  konsultasi,  pendidikan,  pelatihan serta  penelitian  dan pengembangan.  Pemberian  bimbingan,  supervisi,  dan  konsultasi  yang dilakukan oleh  BPMPDPKB mencakup aspek perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa. Namun pada kenyataannya peranan  yang  dijalankan  oleh  BPMPDPKB  Kabupaten  Belitung  khususnya dalam membina pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Selat Nasik masih belum optimal. Hal ini terbukti ketika ditemukan keluhan yang disampaikan oleh  masing-masing  desa  se  Kecamatan  Selat Nasik  diantaranya  kurangnya memberikan  penjelasan  mengenai  pedoman  penyusunan  RPJMDes, kurangnya  koordinasi  antara  pemerintah  desa  dengan  BPMPDPKB  dalam penyusunan RAPBDesa di  tingkat  kabupaten,  pendampingan  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa hanya dilakukan melalui  sosialisasi,  dan konsultasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa seringkali  dijawab ambigu. Kurang  optimalnya  pembinaan  pengelolaan keuangan  yang  dilakukan  oleh  BPMPDPKB  memberikan  efek  bagi akuntabilitas  keuangan  desa.  Efek  tersebut  berupa  penyimpangan pengelolaan  keuangan  desa  oleh  aparatur  desa  sebagaimana  disampaikan oleh Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
yang menyebutkan bahwa terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2008.

## Konsep Otonomi Desa
Desa  memiliki  otonomi  desa  yang  berbeda  dengan  otonomi daerah. Menurut  Ndraha (  dalam  Tjahya  Supriatna, 2010:7) Otonomi  desa  yang dimaksud mempunyai karakteristik yang berdasarkan hukum adat, tumbuh dalam  masyarakat,  isinya  tidak  terbatas,  bersifat  elastis,  secara  tradisional dan  lebih  bersifat  nyata  dan  materil.  Ini  menunjukan  bahwa  otonomi  desa bersifat asli karena bersumber dari adat, tradisi dan budaya masyarakat yang diatur  dan  diurus  secara  terus  menerus  dan  melembaga  pada  desa  serta masyarakat didaerah tertentu. Otonomi desa bukan pemberian sebagaimana otonomi  daerah  yang  mendapat  delegasi  kewenangan  dari  pemerintah melalui asas desentralisasi.
Posisi desa dan pemerintahan desa sedang berada pada masa transisi dari otonomi pengakuan menjadi otonomi pemberian. Perubahannya antara lain melalui  pemberian  alokasi  dana  desa  yang  mengharuskan  desa mengikuti  sistem  keuangan  negara,  pengisian  sekretaris  desa  oleh  PNS menjadikan desa sebagai bagian dari birokrasi negara dengan sekdes sebagai penghubungnya,  adanya  urusan  pemerintahan  kabupaten/kota  yang pengaturannya  diserahkan  kepada  desa,  yang  semakin  memperkuat  posisi desa  sebagai  bagian  dari  birokrasi  desa,  pernah  menempatkan  peraturan desa  sejenis  dengan  peraturan  daerah  sebagai  tata  urutan  peraturan perudang-undangan,  diberikan  tugas  pembantuan  padahal  prinsip tugas pembantuan  diberikan  kepada  daerah  otonom,  dengan  kata  lain  desa  telah dianggap  sebagai  daerah  otonom  dan  RPJMDesa  menjadi  bagian  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sadu Wisistiono, 2012:17).
Perkembangan  Pemerintah  desa  dari  masa  ke  masa  mengalami  fase naik  turun  dalam  memaknai  desa  sebagai  komunitas  sosial  atau  sub organisasi  pemerintahan.  Ndraha (dalam  Effendy, 2010:56) menjelaskan bahwa Pertama, desa  sebagai  komunitas  sosial  dituntut  oleh  anggota masyarakat  agar  peduli  dan  menjunjung  nilai, norma,  kaidah  dan  tatanan kehidupan  masyarakat  diatas  kepentingan  eksternal  lainnya. Kedua, desa sebagai  sub  unit  organisasi  pemerintahan  dituntut  untuk  memberikan pelayanan  pada  masyarakat  secara  cepat,  tepat  dan  akurat  karena  fungsi pemerintahan  pada  hakikatnya  adalah  pelayanan,  pembangunan  dan pemberdayaan.
Pergeseran  dari  otonomi  desa  yang  didesain  pemerintah  merupakan antitesa  yang  diamanatkan  oleh  konsitusi  dengan  mengakui  otonomi  desa, namun  di  sisi  lain  pemerintah  menyisipi  birokratisasi  yang  dijalankan sekelompok  orang  dalam  tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Akan  tetapi  perlakuan  pemerintah  tersebut  tidak  harus  dipandang  negatif, melalui  birokratisasi  desa  diharapkan  desa  semakin  memiliki  daya  saing dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sehingga  kesejahteraan akan tercipta. Ketidakberdayaan desa pada sisi keuangan maupun dukungan
sumber  daya  manusia  menjadi  alasan  pemerintah  untuk  memperbaiki keadaan  tersebut,  maka  dari  itu  timbulah  kewenangan  untuk  melakukan pembinaan  penyelenggaraan  desa  yang  dilakukan  oleh  BPMPDPKB  agar penyelenggaraan  pemerintahan  bisa  mendekati  pola  kerja  unit  pemerintah lainnya.
Konsep Peranan Ralph  Linton (dalam  Soekanto, 2007:212) mengemukakan Peranan (role) merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status).  Apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  dia menjalankan  suatu  peranan.  Perbedaan  antara  kedudukan  dengan  peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah- pisahkan  karena  yang  satu  tergantung  pada  yang  lain  dan  sebaliknya.  Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.
Ely  Chinoy (dalam  Soekanto, 2007:212) berpendapat  bahwa pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan  seseorang  pada  batas-batas  tertentu  dapat  meramalkan perbuatan-perbuatan  orang  lain.  Orang  yang  bersangkutan  akan  dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peranan  selalu  berkaitan  dengan  kedudukan  seseorang  dalam organisasi  maupun  masyarakat.  Peranan  itu  muncul  sebagai  bentuk pemberian  kewenangan  khususnya  dalam  organsasi  untuk  melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban pada  kedudukan seseorang.  BPMPDPKB  menjalankan  peranan  sangat ditentukan  oleh  kewenangan  yang  melekat  pada  organisasinya.  Peranan tersebut  dijalankan  oleh  individu  yang  melekat  pada  kedudukan  jabatan khususnya berkaitan dengan pembinaan pengelolaan keuangan desa dilihat dari  aspek  perencanaan  dan  penyusunan  APBDesa,  Pelaksanaan  APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa.

## Konsep Akuntabilitas Pemerintahan
Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai “kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan  hukum/pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban”(Sedarmayanti, 2012:69). Sedangkan Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) tipe menurut LAN dan BPKP yaitu:
1. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas  Keuangan  merupakan  pertanggung  jawaban  mengenai integritas  keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundangan.
2. Akuntabilitas Manfaat
Akuntabilitas  Manfaat  (efektivitas)  pada  dasarnya  memberi  perhatian hasil  dari  kegiatan  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  semua  aparat  pemerintah
dipandang  berkemampuan  melakukan  pencapaian  tujuan  (dengan memperhatikan  biaya  dan  manfaatnya)  dan  tidak  sekedar  kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur.
3. Akuntabilitas Prosedur
Akuntabilitas  Prosedur  merupakan  pertanggung  jawaban  mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan  masalah  moralitas,  etika,  kepastian  hukum  dan ketaatan  pada  keputusan  politis  untuk  mendukung  pencapaian  tujuan akhir  yang  ditetapkan.  Akuntabilitas  prosedural  ini  mirip  dengan akuntabilitas proses.
Peranan BPMPDPKB dalam membina desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar akuntabilitas pemerintah desa bisa terjadi peningkatan baik secara pengungkapan aktivitas keuangan, manfaat maupun prosedur setelah dilakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Konsep Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan  Desa  mengandung  arti  semua  hak  dan  kewajiban  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan hak  dan  kewajiban  desa  tersebut.  Disamping  itu  keuangan  desa  juga  harus dibukukan  dalam  sistem  pembukuan  yang  benar  sesuai  dengan  kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Hanif Nurcholis, 2011:81) Pengelolaan  keuangan  daerah  ataupun  desa  harus  mengikuti  prinsip- prinsip sebagaimana disebutkan pada buku Public Expenditure Management Handbook yang diterbitkan Bank Dunia, yakni:
1. Akuntabilitas
Prinsip ini  bermakna  pengeluaran  daerah  harus  dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang didalamnya terungkap segala hal menyangkut  penggunaan  dana  publik,  sedangkan  akuntabilitas  kepada masyarakat  masih  belum  ada  mekanisme  yang  cukup  dalam pertanggungjawabannya;
2. Value for money
Anggaran  yang  berbasis  kinerja  menuntut  adanya output yang  optimal atas  pengeluaran  yang  dialokasikan  sehingga  setiap  pengeluaran  harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif;
3. Kejujuran
Bahwa dalam operasional keuangan daerah ini harus diserahkan kepada staf  yang  jujur  dan  memiliki  integritas  tinggi  sehingga  korupsi  bisa dicegah.  Penempatan  staf  yang  jujur  akan  bisa  melakukan  penghematan yang berdampak pada kecilnya korupsi;
4. Transparansi
Sebagai  bentuk  keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan pengeluaran  daerah  sehingga  publik  dapat  dengan  mudah  mendapat informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa….….…………………………………(Azhari)
5. Pengendalian
Pengendalian  adalah  keterbukaan  melakukan  kontrol  terhadap  proses perencanaan,  pengeluaran  dengan  implementasi.  Bentuk  pengendalian dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu preventif dan refresif. Prinsip tersebut senantiasa harus menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan keuangan desa. Secara holistik, pengelolaan keuangan desa merupakan alur proses pengaturan tata kelola keuangan desa untuk  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat desa.  Berpijak  pada  kewenangan  yang  dimiliki  BPMPDPKB,  maka berkewajiban  menjalankan  peranannya  untuk  melakukan  pembinaan pengelolaan keuangan desa menyangkut aspek perencanaan dan penyusunan APBDesa, Pelaksanaan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa.

## Peranan BPMPDPKB Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Selat Nasik
Kecamatan  Selat  Nasik  merupakan  salah  satu  dari  5  kecamatan  yang ada  di  Kabupaten  Belitung.  Kecamatan  Selat  Nasik  dibentuk  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Belitung  Nomor  16  Tahun  2000  tentang Pembentukan Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau dan Kecamatan Selat Nasik di  Daerah  Kabupaten  Belitung pada  tanggal  21  Juli  2000.  Pembentukan Kecamatan  Selat  Nasik  merupakan  peningkatan  status  kecamatan  dari kecamatan pembantu  menjadi kecamatan definitif bersama dengan 2 (dua) kecamatan lainnya.
Dalam  kaitan mengenai  peranan  unit  kerja  pemerintah,  maka  aspek yang  akan  dibandingkan  selama  pembinaan  pengelolaan  keuangan  desa ditangani  oleh  Subbag  Otdes  dengan  Bidang  Pemdes/Kelurahan  adalah menyangkut perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan APBDesa dan  pertanggung  jawaban  APBDesa.  Perbandingan  tersebut  dimaksudkan untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembinaan pengelolaan keuangan desa selama ditangani kedua unit kerja pemerintah tersebut.
Dari  hasil  wawancara  dan  telaah  dokumen  mengenai  perencanaan pembangunan desa dapat dimaknai bahwa Bidang Pemdes/Kelurahan telah memberikan  pedoman  berupa  Permendagri  RI  Nomor  66  Tahun  2007 tentang  perencanaan  pembangunan  desa  bagi  seluruh  desa  di  Kecamatan Selat  Nasik.  Pedoman  tersebut  tidak  secara  tuntas  dijelaskan  secara  detail kepada  masing-masing  desa.  Bidang  Pemdes/Kelurahan  maupun  Subbag Otdes terkesan pasif dalam memberikan bimbingan kepada seluruh desa se Kecamatan Selat Nasik dengan menunggu pihak desa untuk bertanya terlebih dahulu  menyangkut  perencanaan  pembangunan.  Padahal  kondisi  geografis Kecamatan  Selat  Nasik  menyulitkan  bagi  pihak  desa  untuk  senantiasa berkonsultasi  secara  langsung  berkunjung  ke  Kantor  BPMPDPKB  karena faktor  jarak,  biaya  dan  cuaca.  Desa  sangat  mengharapkan  Bidang Pemdes/Kelurahan menambah kegiatan pembimbingan maupun
pendampingan  langsung  pada  praktek  kerja  penyusunan  dokumen perencanaan tersebut. Pihak desa merasakan kesusahan dalam penyusunan dokumen  perencanaan  dikarenakan  keterbatasan  kemampuan  SDM  pada perangkat  desa  yang  tidak  mampu  menyusun  sebagaimana  diatur  dalam permendagri tersebut.
Dengan  sikap  pasif  yang  dijalankan  oleh  Bidang  Pemdes/Kelurahan maupun  Subbag Otdes  pada  periode  tahun  2008-2013,  maka  hanya mengharapkan kesadaran bagi desa untuk membuat RPJMDes dan RKPDes. Penekanan  bagi  desa  untuk  melengkapi  dokumen  perencanaan  tersebut hanya  bersifat  himbauan  tanpa  membangun  kesadaran  akan  pentingnya dokumen  perencanaan  bagi  pembangunan  desa  kedepan.  Bahkan  secara substansi  dari  dokumen  RPJMDes  2008-2014  terlihat  hanya  memasukkan program  kerja  tanpa  memasukkan  arah  kebijakan  keuangan  desa  dan strategi  pembangunan  desa  sehingga  pembangunan  desa  terkesan  tanpa arah. Pada  tahun  2014,  Bidang  Pemdes/Kelurahan  telah  berupaya melakukan perbaikan dengan mengetatkan aturan mengenai kewajiban bagi desa  untuk  membuat RPJMDes  maupun  RKPDes  sebagai  dasar penyusunan anggaran. Kegiatan pembimbingan penyusunan RPJMDes dan RKPDes telah dimasukkan  pada  RKT  Bidang  Pemdes/Kelurahan  dimulai  tahun  2014. Kelengkapan  dokumen  perencanaan  akan  senantiasa  dipantau  melalui monitoring  dan  evaluasi  di  akhir  tahun  sehingga  bisa  menekan  desa  yang tidak membuat dokumen perencanaan.
Dengan  peran  yang  dimiliki  oleh  BPMPDPKB,  setidaknya  Bidang Pemdes/Kelurahan  harus  melakukan  pengendalian  terhadap  proses perencanaan  di  desa dengan melakukan  kontrol  terhadap  proses perencanaan,  pengeluaran  dengan  implementasi  secara  preventif  dan represif.  Pengendalian  diharapkan  dijalankan  oleh  BPMPDPKB  terhadap setiap  tahapan  perencanaan  pembangunan  desa  dimaksudkan  agar  setiap proses  bisa  dimonitor  sejak  awal  sehingga  potensi  kesalahan  bisa  dicegah secara dini.
Sedangkan pada tahapan penyusunan APBDesa dapat diketahui bahwa proses  penyusunan  APBDesa  sejak  awal  sudah  mengalami  keterlambatan pada  tahapan  penyusunan  di  tingkat  desa.  Desa  baru  akan  menyusun APBDesa ketika telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang besaran alokasi dana desa. Biasanya perbup tersebut diterbitkan pada bulan Januari tahun  berikutnya.  Hal  ini  tentunya  akan  terjadi  keterlambatan  dalam penyusunan  APBDesa  di  tingkat  desa,  evaluasi  rancangan  APBDesa  dan penetapan Keputusan Bupati Belitung tentang evaluasi rancangan APBDesa. Upaya  Bidang  Pemdes/Kelurahan  sudah  terlihat  dimulai  dari mengkomunikasikan  permintaan  data  pagu  anggaran  sementara  besaran alokasi  dana  desa  kepada  BPKAD  sebelum  APBD  disahkan.  Namun  hal  ini sulit  terwujud  dengan  berbagai  ketentuan  yang  dipertimbangkan  oleh BPKAD  Kabupaten  Belitung  sehingga  bisa  dipastikan  keterlambatan  akan selalu  terus  terulang.  Berbeda  halnya  ketika  pembinaan  pengelolaan

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa….….…………………………………(Azhari)
keuangan  desa  masih  ditangani  oleh  Subbag  Otdes,  upaya  tersebut  kurang dikuatkan dan cenderung menunggu terbitnya pembagian alokasi dana desa setelah APBD disahkan.
Desa  juga  sudah  diarahkan  oleh  Bidang  Pemdes/Kelurahan  untuk menyusun  RAPBDesa  paling  lambat  bulan  november  tahun  berkenaan dengan berpatokan sementara pada APBDesa tahun lalu, namun hal ini tidak disambut  positif  oleh  pihak  desa.  Pihak  desa  merasa  akan  bekerja  dua  kali ketika  rancangan  dibahas  menggunakan  patokan  APBDesa  tahun  lalu,  dan menyesuaikan dengan besaran ADD tahun berikutnya.
Dalam  penyusunan  RAPBDesa,  Bidang  Pemdes/Kelurahan  maupun Subbag  Otdes  telah  melakukan pembinaan  berupa  arahan,  bimbingan maupun  supervisi  untuk  membantu  desa  menyusun  RAPBDesa.  Pembinaan tersebut  memang  tidak  dilakukan  dengan  mendampingi  desa  ketika menyusun  APBDesa  melainkan  dibimbing  di  kantor  BPMPDPKB. Keterbatasan  personil  dan  anggaran menjadikan  sistem  turun  ke  lapangan sulit terwujud, namun Bidang Pemdes/ Kelurahan terus berupaya melakukan pembinaan  baik  dilakukan  secara  tatap  muka  maupun  dengan  sambungan telepon.
Ketika evaluasi rancangan APBDesa dilakukan, Bidang Pemdes/Kelurahan  maupun  Subbag  Otdes  telah  berupaya  untuk menuntaskan  evaluasi  RAPBDesa kepada  empat desa  selama  satu hari sehingga  bisa  mempercepat  desa  dalam  melakukan  penyempurnaan.  Akan tetapi  biasanya  pihak  desa  yang  memperlambat  proses  penyempurnaan RAPBDesa  di  tingkat desa  yang  melebihi  batas  waktu  tujuh hari  sehingga berdampak  pada  penerbitan  Keputusan  Bupati  Belitung  tentang  evaluasi rancangan  APBDesa  akan  ikut  terlambat.  Penerbitan  Keputusan  Bupati Belitung hanya memakan waktu cukup singkat sekitar 2-7 hari.
Secara  universal  pembinaan  pada  penyusunan  RAPBDesa  yang dijalankan  oleh  Subbag  Otdes  maupun  Bidang  Pemdes/Kelurahan  telah menunjukkan  kemajuan  dari  tahun  ke  tahun  dengan  memberikan  arahan, bimbingan ataupun supervisi meskipun desa yang lebih aktif bergerak untuk berkonsultasi.  Pada  tahapan  evaluasi  RAPBDesa  diverifikasi  oleh  tim verifikasi.  Tim  tersebut  menekankan  prinsip  ekonomis,  efisien  dan  efektif dalam  setiap  usulan  yang  dianggarkan.  Pembinaan  pada  penyusunan rancangan  APBDesa  yang  diperankan  oleh  Subbag  Otdes  maupun  Bidang Pemdes/Kelurahan  telah  sejalan  dengan  prinsip value  for  money yaitu anggaran  berbasis  kinerja  sehingga  setiap  pengeluaran  berorientasi ekonomis, efisiensi dan efektif.
Pada  tahapan  pelaksanaan  APBDesa  dapat  diketahui  bahwa  Bidang Pemdes/Kelurahan  telah  melakukan  pembinaan  berupa  arahan,  bimbingan maupun  supervisi  kepada  desa  dalam  membantu  desa  melaksanakan APBDesa.  Kegiatan  pendampingan  pada  praktek  kerja  di  desa,  Bidang Pemdes/Kelurahan hanya mengambil sampel desa dari masing-masing desa untuk  diberikan  pembinaan.  Di  Kecamatan  Selat  Nasik  pada  tahun  2014 hanya Desa Petaling yang masuk dalam kegiatan pendampingan pembinaan
desa  pada  Bidang  Pemdes/Kelurahan,  sedangkan  desa  yang  lainnya  akan diikutkan  secara  bertahap  pada  tahun  mendatang.  Secara  perlahan dimulai tahun  2014,  Bidang  Pemdes/Kelurahan  sudah  memulai  kegiatan pendampingan di desa sebagaimana selama ini dikeluhkan oleh desa karena terkesan desa dibiarkan bekerja sendiri.
Upaya  yang  dilakukan  selama  ini  sepanjang  tahun  2013  ke  bawah memang  terkesan  pasif  yang  hanya  menunggu  pihak  desa  untuk menyampaikan  keluhan  dari  desa.  Kesadaran  aparatur  desa  untuk berkonsultasi  secara  aktif  kepada  Bidang  Pemdes/Kelurahan  ataupun Subbag  Otdes  masih  tergolong  rendah.  Hal  ini  bisa  berdampak  pada kemungkinan  terjadi  penyalahgunaan  anggaran  sebagai  akibat  dari  lepas kendali  pembinaan  oleh  Bidang  Pemdes/Kelurahan  ataupun  Subbag  Otdes. Bidang  Pemdes/Kelurahan  hanya  melakukan  kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran sehingga dirasakan kurang efektif untuk melakukan perbaikan. Namun upaya dari  Bidang  Pemdes/Kelurahan  setidaknya  patut  diapresiasi  ketika dibandingkan  ketika  pengelolaan  keuangan  desa  masih  dibina  oleh  Subbag Otdes.
Pada  saat  pengelolaan  keuangan  masih  dibina  Subbag  Otdes, pembinaan  dilakukan  oleh  Bupati  yang  hanya  menyampaikan  himbauan terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  umum  sehingga  sulit  untuk diaplikasikan karena yang dibutuhkan desa bukan pemikiran secara makro, akan  tetapi  desa  membutuhkan  kajian  secara  mikro  yang  langsung menyentuh pada detail pelaksanaan APBDesa.
Padahal  prinsip  pengelolaan  keuangan  yang  diterbitkan  oleh  Bank Dunia, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan harus dikendalikan dalam dua  bentuk  yaitu  secara  preventif  dan  represif.  Tindakan  preventif merupakan  tindakan  pembina  pengelola  keuangan  desa  untuk  melakukan pencegahan  dengan  memberikan  pemahaman  mengenai  tata  cara pelaksanaan APBDesa sehingga kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa bisa  diminimalisir.  Sedangkan  tindakan  represif  merupakan  tindakan  yang dilakukan  oleh  pembina  pengelola  keuangan  desa  untuk  melakukan penekanan  terhadap  pelaksanaan  APBDesa  sehingga  kesalahan  bisa dihentikan dan jika memungkinkan dilakukan perbaikan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Jika  dibandingkan  dengan  Subbag  Otdes,  pembinaan  yang  dilakukan oleh Bidang Pemdes/Kelurahan telah menunjukkan kemajuan positif dengan melakukan  pendampingan  secara  sampel  dan  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran. Pada tahapan pertanggungjawaban APBDesa bahwa upaya dari Bidang Pemdes/Kelurahan maupun Subbag Otdes telah membuka diri untuk berbagi ilmu  kepada  desa  mengenai  prosedur  penyusunan  pertanggung  jawaban APBDesa. Akan tetapi hal tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh desa-desa yang  ada  di Kecamatan  Selat  Nasik.  Pendampingan  penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan oleh Bidang
Pemdes/Kelurahan  maupun  Subbag  Otdes  dikarenakan  keterbatasan personil maupun anggaran pada unit kerja tersebut. Maka dari itu desa lebih memilih  untuk  membuat  terlebih  dahulu  dengan  format  yang  ditetapkan sendiri, selanjutnya baru menyampaikan kepada Bupati.
Kelemahan pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pemdes/Kelurahan atau  Subbag  Otdes adalah  belum  menetapkan  standarisasi  sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDesa sehingga masing-masing desa  di  Kecamatan  Selat  Nasik  mempunyai  format  yang  bervariasi. Sedangkan dari sisi konten laporan pertanggungjawaban tersebut, desa lebih dominan mengungkapkan mengenai gambaran umum keadaan desa dengan sedikit melaporkan aktivitas keuangan desa. Hal ini tentu bukan merupakan ciri  dari  laporan  yang  baik.  Dari  sisi  ketepatan  waktu,  peran  dari  Bidang Pemdes/  Kelurahan  maupun  Subbag  Otdes    hanya  mengingatkan  kepada desa  untuk  segera  menyelesaikan  laporan  pertanggung  jawaban  tanpa  ada upaya  untuk  mengetatkan  waktu  penyampaian  sehingga  yang  terjadi  desa menyampaikan sesuka hati.
Padahal dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa harus  memperhatikan ciri  laporan  yang  baik  yaitu  relevan,  tepat  waktu, dapat  dipercaya  (diandalkan),  mudah  dimengerti  (jelas  dan  cermat),  dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten), tidak kontradiktif dan berdaya banding  tinggi,  lengkap,  netral,  padat  dan terstandarisasi (Raharjo Adisasmita, 2011:95).

## Akuntabilitas Pemerintahan Desa di Kecamatan Selat Nasik
Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan pemerintah desa akan dilihat dari sub dimensi mekanisme pelaporan, bentuk pelaporan, akurasi data pelaporan, ketepatan waktu pelaporan dan mekanisme publikasi. Mekanisme pelaporan keuangan desa yang dijalankan oleh desa-desa se Kecamatan Selat Nasik berpedoman pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Akan  tetapi  dalam  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  masih terjadi  keterlambatan. Hal  ini  terbukti  ketika  ditemukan  dokumen pertanggungjawaban keuangan desa sepanjang tahun 2008-2014 baru dibuat dan disampaikan pada bulan April setelah tahun anggaran berakhir. Padahal ketentuan yang mengatur paling lambat 1 (satu) bulan.
Bentuk  pelaporan  keuangan  desa,  masing-masing  desa  se  Kecamatan Selat  Nasik  memiliki  format  yang  bervariasi  dikarenakan  panduan  berupa Permendagri  maupun  arahan  dari  BPMPDPKB  tidak  memberikan  format yang  terstandarisasi. Akurasi  data  dalam  penyusunan  pelaporan  keuangan desa  memiliki  data  yang  valid.  Validitas  data  tersebut  didapat  setelah  diuji dan disempurnakan atas bantuan Inspektorat. Akan tetapi ketepatan akurasi data dalam pelaporan keuangan desa tidak serta merta menghilangkan unsur penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  desa-desa  se  Kecamatan  Selat  Nasik. Penyimpangan keuangan desa yang dilakukan oleh desa-desa se Kecamatan
Selat  Nasik  termuat  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh Inspektorat dalam kurun waktu tahun 2008-2009. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat kepada Desa Selat Nasik,  Petaling  dan  Suak  Gual,  Nomor  :  700/123/Inspek/2008  tanggal  29 Oktober 2008  Tahun Anggaran 2008 masih  ditemukan bahwa penggelapan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, penerimaan dan pengeluaran belanja  tidak  dicatatkan  pada  pembukuan  keuangan  desa  dan  laporan pertanggungjawaban  berkala  belum  dibuat  pada  saat  pemeriksaan. Sedangkan penyimpangan pengelolaan keuangan desa dimuat pada Laporan Hasil Pemeriksaan  Inspektorat  kepada  Desa  Selat  Nasik,  Petaling  dan  Suak Gual,  Nomor  :  700/159/Inspek/2009  Tanggal  17  Nopember  2009  Tahun Anggaran 2009 masih ditemukan bahwa kesalahan pencatatan administrasi keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban berkala belum dibuat pada saat  pemeriksaan. Hal  ini  menggambarkan  bahwa  meskipun  telah  dibina secara  minim  oleh  Subbag  Otdes  dalam  kurun  waktu  tersebut,  tidak  selalu paralel  membawa  perbaikan  tata  kelola  keuangan  desa.  Integritas pengungkapan aktivitas keuangan dominan dipengaruhi oleh faktor individu yang melekat pada desa-desa tersebut selaku eksekutor pembangunan. Mekanisme  publikasi,  pihak  desa  senantiasa  menyampaikan  laporan keuangan desa kepada BPD sebagai representasi dari masyarakat desa. Bagi masyarakat  luas  juga  diberikan  hak  oleh  desa  untuk  mengetahui  laporan keuangan desa sebagai pertanggungjawaban publik.
Secara  umum  akuntabilitas  keuangan  dalam  kurun  waktu  2008-2009 selama  pembinaan  masih  ditangani  oleh  Subbag  Otdes,  masih  diwarnai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Desa Selat Nasik, Desa Petaling dan Desa Suak Gual. Sedangkan akuntabilitas keuangan Desa Pulau Gersik tidak bisa  diungkapkan  dikarenakan  data  tidak  ditemukan.  Dalam  kurun  waktu 2010-2014,  tidak  ditemukan  dokumen  yang  berkaitan  dengan pertanggungjawaban  keuangan  desa  sehingga  hasil  wawancara  yang digunakan  sebagai  acuan  bagi  pengungkapan  akuntabilitas  keuangan  desa. Secara prosedural masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur, namun secara substansi pengungkapan aktivitas keuangan telah diungkapkan secara jujur oleh masing-masing desa.

## Akuntabilitas Manfaat
Akuntabilitas  Manfaat  dapat  dilihat  dari  memberi  perhatian  pada pencapaian  tujuan  visi  misi  kepala  desa  yang  tidak  hanya  patuh  pada prosedur . Dalam pencapaian visi misi tersebut akan didekati melalui capaian kinerja, sumber daya yang dimanfaatkan dan keberlangsungan pemanfaatan sumber daya.
Secara umum, visi misi kepala desa yang termuat dalam RPJMDes 2008- 2014  telah  mampu  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  desa.  Desa  Suak Gual  tanpa  memiliki  visi  misi  kepala  desa  mampu  melaksanakan pembangunan  desa  secara  bertahap  mengikuti  APBDesa.  Sedangkan  Desa Pulau  Gersik  membuat  visi  misi  kepala  desa  tanpa  melibatkan  masyarakat
bisa juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasakan dampak terbukanya  akses  menuju  perkebunan  dan  terbangunnya  dermaga pelabuhan  nelayan.  Hal  ini  menjadi  kebutuhan  vital  masyarakat  se Kecamatan  Selat  Nasik  yang  mayoritas  berprofesi  sebagai  nelayan  dan petani.
Dalam  hal  memelihara  hasil  pembangunan,  masyarakat  desa melaksanakan  gotong  royong  untuk  menjaga  hasil  pembangunan. Masyarakat  merasakan  manfaat  atas  apa  yang  telah  dikerjakan  oleh pemerintah  desa  melalui  program  dan  kegiatan  yang  dijalankan  dalam membangun desa. Meskipun terdapat desa yang tidak membuat visi misi dan terdapat  desa  yang  tidak  melibatkan  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan,  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  berpengaruh  dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Semestinya pengelolaan keuangan harus  bertumpu  pada  kepentingan  publik  ( public  oriented ).  Aparatur  desa telah  berusaha  untuk  senantiasa  mewujudkan  segala  hal  yang  dibutuhkan masyarakat  dengan  mengajukan  usulan  pembangunan  setiap  tahunannya sehingga  pembangunan  desa  tidak  mengalami  stagnasi.  Kepuasan masyarakat  atas  kinerja  pemerintah  desa  merupakan  bentuk  akuntabilitas manfaat yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat.

## Akuntabilitas Prosedur
Akuntabilitas  prosedur  merupakan  pertanggung  jawaban  mengenai apakah  suatu  prosedur  penetapan  dan  pelaksanaan  suatu  kebijakan  telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada  keputusan  politis  untuk  mendukung  pencapaian  tujuan  akhir  yang ditetapkan.  Akuntabilitas  prosedural  akan  dilihat  sub  dimensi  mekanisme perencanaan,  mekanisme  pengadaan  barang/jasa, mekanisme  sistem akuntansi, prosedur administrasi dan mekanisme pengawasan.
Mekanisme perencanaan pembangunan desa mengikuti pedoman pada Permendagri RI Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.  Pada  Permendagri  tersebut  mengamanatkan  kepada  desa  untuk menyusun  dokumen  perencanaan  pembangunan  desa  berupa  dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk 1 (satu) tahun. Dokumen  RPJMDes  periode  tahun  2008-2014  telah  dibuat  oleh  desa- desa se Kecamatan Selat Nasik kecuali Desa Suak Gual. Sedangkan Dokumen RKPDes periode tahun 2008-2014, setiap tahunnya telah dibuat oleh seluruh desa  di  Kecamatan  Selat  Nasik. Akan  tetapi  jika  dilihat  dari  keterlibatan masyarakat  dan  aparatur  desa  dalam  perencanaan  pembangunan  bisa dikategorikan berpartisipasi aktif dalam merencanakan pembangunan desa. Antusiasme  masyarakat  untuk  menghadiri  kegiatan  musrenbangdes tergolong  baik  sebagaimana  ditemukan  pada  daftar  jumlah  yang  hadir mengikuti  musrenbangdes.  Bahkan  setiap  tahunnya  rata-rata  dari  jumlah yang  hadir  berkisar  80%  dari  daftar  yang  diundang  dan  telah mempertimbangkan  keterwakilan  perempuan  sebesar  30%.  Kecuali  Desa
Pulau  Gersik  yang  harus  menunggu  kehadiran  masyarakat  berada  di  Pulau Gersik pada bulan April.
Mekanisme  pengadaan  barang/jasa  di  desa  mengikuti  pedoman  yang diatur  pada  Permendagri  RI  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  masih  menggunakan  cara  konvensional mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola dan  hanya melengkapi  tanda  bukti  pembelian  serta  mengikuti  harga kewajaran  yang  berlaku  dipasaran.  Pada  regulasi  tersebut  tidak  memuat secara eksplisit mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa sehingga desa mengikuti pola kebiasaan yang berlaku setiap tahunnya.
Jika dilihat dari keterlibatan komponen pelaksana pembangunan desa yang  ada  di Kecamatan  Selat  Nasik  yaitu  Sekretaris  Desa,  Kepala  urusan pembangunan,  Ketua  LPM  ataupun  Kelompok  masyarakat  desa  sepanjang tahun 2008-2014 cenderung dilibatkan. Namun pada tahun 2014, LPM Desa Selat Nasik mengeluhkan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan. Mekanisme  sistem  akuntansi  keuangan  desa  berpedoman  pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  sistem  akuntansi  keuangan  desa  masih tergolong sederhana tanpa menginduk pada sistem akuntansi pemerintahan daerah.
Jika  dilihat  dari  pembukuan  tersebut  didapat  informasi  bahwa pencatatan  administrasi  keuangan  desa yang ada  di Kecamatan Selat  Nasik telah sesuai dengan sistem akuntansi keuangan desa. Kontrol terhadap setiap pengeluaran maupun penerimaan dibukukan pada buku kas umum maupun register pengeluaran per jenis. Akan tetapi untuk kesesuaian antara realisasi belanja barang dengan  laporan  fisik  barang  secara  administrasi  bisa dipertanggungjawabkan.
Jika  dilihat  dari  laporan  hasil  pemeriksaan  Inspektorat  dalam  kurun waktu  2008-2009,  ditemukan  bahwa  kelengkapan  prosedur  administrasi keuangan  desa  tidak  dilengkapi oleh  desa-desa  se  Kecamatan  Selat  Nasik berupa Register SPP, SPM, SP2D, Buku Bank, Pemeriksaan Atasan Langsung, SPJ, Brankas, Pemeriksaan APIP dan NPWP. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun telah dibina secara minim oleh Subbag Otdes dalam kurun waktu tersebut, tidak selalu linier membawa perbaikan tata kelola keuangan desa. Ketaatan  terhadap prosedur  administrasi  keuangan  desa  sangat  ditentukan oleh  kesadaran  aparatur  desa  itu  sendiri.  Fungsi  pembina  hanya  sebatas membimbing dan membangun kesadaran kepada masing-masing desa untuk mengikuti ketentuan yang ada.
Prosedur  administrasi  pembangunan  desa  berpedoman  pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap  komponen  pelaksana  maupun  aparatur  desa  sebagai  pelaksana pembangunan desa  selalu  membuat  dokumen  pertanggungjawaban  berupa administrasi  kemajuan  fisik  kegiatan  maupun  administrasi  keuangan kegiatan  pembangunan.  Akan  tetapi  dalam  pembuatannya  seluruh  desa  se

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa….….…………………………………(Azhari)
Kecamatan Selat Nasik selalu menggantungkan pengadministrasian tersebut pada pemerintah desa.
Mekanisme  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dijalankan oleh pemerintah desa mengacu pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mekanisme pengawasan pembangunan desa  di  desa-desa  se  Kecamatan  Selat  Nasik  selalu  dimonitor  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  maupun  masyarakat  baik  melalui  mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya bertempat di  BPD  maupun  di  Pemerintah  Desa.  Bahkan  mekanisme  pengawasan tersebut bisa langsung dikontrol masyarakat pada saat kegiatan dilapangan telah dimulai.
Secara  umum  akuntabilitas  prosedur  masih  diwarnai  dengan ketidaktaatan aparatur desa untuk mengikuti prosedur yang telah digariskan pemerintah. Mulai dari tidak membuat RPJMDes pada Desa Suak Gual, tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada Desa Pulau Gersik, tidak melibatkan LPM Desa Selat Nasik dalam pelaksanaan APBDesa dan tidak membuat dokumen keuangan dalam kurun waktu 2008-2009 bagi desa-desa  se  Kecamatan  Selat  Nasik.  Padahal  akuntabilitas  prosedur menekankan  pada  pertanggungjawaban mengenai  apakah  suatu  prosedur penetapan  dan  pelaksanaan  suatu  kebijakan  telah  mempertimbangkan masalah  moralitas,  etika,  kepastian  hukum  dan  ketaatan  pada  keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan maka  kesimpulan  yang  dapat  ditarik sebagai berikut : 1. Peranan BPMPDPKB dalam membina desa dilihat dari aspek perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan APBDes dan pertanggungjawaban APBDes  secara  komprehensif  belum  optimal  dilaksanakan  dalam  kurun waktu 2010-2013. Hal ini dikarenakan lemahnya upaya dari BPMPDPKB untuk  mengatasi  kekurangan  sumber  daya  aparatur  pada  Bidang Pemdes/Kelurahan  terhadap  jumlah desa  yang  harus  dibina.  Pola penanganan  persoalan  pengelolaan  keuangan  desa  hanya  diselesaikan secara  refresif  yang  hanya  menekankan  ketika  ditemukan  kesalahan pengelolaan  keuangan  desa.  Jika  dibandingkan  dengan  pembinaan pengelolaan  keuangan  desa  selama  dibina  oleh  Subbag  Otonomi  Desa selama  kurun  waktu  2008-2009  sudah  jauh  lebih  baik  dikelola  oleh Bidang Pemdes/Kelurahan.
2. Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  ditinjau  dari  akuntabilitas keuangan,  akuntabilitas  manfaat  dan  akuntabilitas  prosedur  terhadap desa-desa  se  Kecamatan  Selat  Nasik  dalam  kurun  waktu  2008-2009, secara universal telah terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan desa diantaranya  telah  terjadi  kesalahan  prosedur  dan  pengungkapan integritas  keuangan  desa  yang  tidak  jujur  pada  Desa  Suak  Gual,  Desa Petaling  dan  Desa  Selat  Nasik.  Meskipun  demikian,  masyarakat  tetap
merasakan  manfaat  dari  kemajuan  pembangunan  dari  tahun  ke  tahun. Sepanjang  tahun  2010-2014  telah  menunjukkan  pengelolaan  keuangan yang  akuntabel  dibuktikan  dengan  ketaatan  aparatur desa  dalam membuat  perencanaan  menginduk  pada  RPJMDes  dan  RKPDes, pelaksanaan  APBDes  sudah  disesuaikan  dengan  ketentuan  pengadaan barang/jasa  dengan  melengkapi  berbagai  dokumen  pengadaan  dan APBDes  masing-masing  desa  bisa  dipertanggungjawabkan  secara administrasi.
Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang  ada maka saran yang dapat di sampaikan dalam tulisan ini antara lain :
1. Pola  pembinaan  yang  dijalankan  oleh  BPMPDPKB  Kabupaten  Belitung harus  mengembangkan  model  pembinaan  secara  komprehensif  untuk mengatasi  kendala  geografis  dan  kekurangan  pegawai  sehingga  akan tercipta efektifitas dan efisiensi.
2. Pembinaan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh BPMPDPKB Kabupaten  Belitung  harus  mengembangkan  dan  menerapkan  sistem informasi  pengelolaan  keuangan desa  berbasis  aplikasi  secara online sehingga memudahkan hubungan antara pembina dengan desa binaan.
3. BPMPDPKB  Kabupaten  Belitung  harus  mengedepankan  komitmen  dan konsistensi terhadap penerapan aturan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous, Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  se Kecamatan Selat Nasik tahun 2008-2014.
_____________,Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  se  Kecamatan Selat Nasik tahun 2008-2014.
_____________,Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor  37  Tahun  2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
_____________,Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor  66  Tahun  2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Adisasmita,  Rahardjo. 2011. Manajemen  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta: Graha Ilmu. Effendy,  Khasan. 2010. Penguatan  Pemerintahan  Desa . Bandung: Indra Prahasta. Lembaga  Administrasi  Negara  dan  BPKP. 2000. Modul  1  Akuntabilitas  dan Good Governance , Jakarta: LAN Jakarta. Nurcholis,  Hanif. 2011. Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa , Jakarta: Penerbit  Erlangga.
Sedarmayanti. 2012. Good  Governance  “Kepemerintahan  Yang  Baik”.  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  Dan Efisiensi  Melalui  Restrukturisasi  Dan  Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju.
Supriatna, Tjahya. 2010. Sistem Pemerintahan Desa. Bandung: Indra Prahasta.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa….….…………………………………(Azhari)
Wasistiono, Sadu. 2012. “Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Desa” . Jurnal Ilmu Pemerintahan, No. 38, 1-20. Situs Web
Kementerian
Kordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/field/file_pendukung/Ses si%20II%20%20BPKP%20PENGAWALAN%20AKUNTABILITAS%20P ENGELOLAAN%20KEUANGAN%20DESA%2028%20April%202015.pd f, diakses 7 Agustus 2015. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia, http://www.kemendesa.go.id/berita/1462/mendes-marwan-target-entaskan-
5000-desa-tertinggal-dan-ciptakan-2000-desa-mandiri, diakses 28 Juli 2015.