## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 2, Nomor 1, 2022

## Authors
1 Hendra Tanu Atmadja
2 Wahyono

## Affiliation
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Email 1 hendratanu@iblam.ac.id 2 wahyono@iblam.ac.id

## Date Submission
18 Desember 2021
Date Accepted 16 Januari 2022
Date Published 31 Januari 2022
DOI https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.443

## PENERAPAN DOKTRIN
FOREIGN EQUIVALENTS LANGUAGE YANG MEMBERIKAN MANFAAT HUKUM BAGI PEMILIK  HAK  ATAS  MEREK  YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR

## Abstrak
Penelitian ini mengevaluasi penerapan Doktrin Padanan Bahasa Asing ( Doctrine of Foreign Equivalents ) yang memberikan manfaat hukum bagi pemilik  hak  atas  merek  yang  tidak  dapat  didaftarkan  di  Indonesia. Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  melibatkan analisis  dokumen  hukum  dan  studi  kasus,  penelitian  ini mengidentifikasi  kurangnya  ketentuan  dalam  undang-undang  merek Indonesia  mengenai  penerapan  doktrin  ini.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  merek-merek  seperti  "Firefox"  dan  "Kopitiam" menghadapi  kesulitan  dalam  pendaftaran,  yang  menimbulkan ketidakpastian  hukum.  Studi  ini  memberikan  rekomendasi  kebijakan untuk  meningkatkan  kejelasan  dan  kepastian  hukum  bagi  pemilik merek yang menggunakan bahasa asing.
Kata  Kunci :  p adanan  bahasa  asing,  hak  atas  merek,  ketidakpastian hukum, kebijakan hukum, merek dagang.

## Abstract
This study evaluates the implementation of the Doctrine of Foreign Equivalents (DFE), which offers legal benefits for trademark owners whose marks cannot be registered in Indonesia. Utilizing a qualitative research method involving legal document analysis and case studies, the research identifies the lack of provisions in  Indonesian  trademark  law  regarding  the application  of  this doctrine.  The results  indicate  that  trademarks  such  as  "Firefox"  and  "Kopitiam"  face registration  challenges,  leading  to  legal  uncertainties.  The  study  provides policy recommendations to enhance legal clarity and certainty for trademark owners using foreign languages.
Keywords:  foreign  equivalents,  trademark  rights,  legal  uncertainty, legal policy, trademarks.

## PENDAHULUAN
Merek  adalah  suatu  penamaan  dalam  perdagangan  barang  maupun  jasa,  yang memberikan  petunjuk  bagi  konsumen  agar  tidak  salah  memilih  untuk  produk  barang maupun  jasa  yang  diinginkan.  Merek  adalah  bagian  dari  perlindungan  hak  kekayaan
intelektual, berupa hak kekayaan industrial, yang berfungsi sebagai penamaan suatu produk barang maupun jasa.
Merek dan hak atas merek merupakan kekayaan intelektual yang harus mendapatkan kepastian hukum saat pendaftarannya. Akan tetapi  Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,      belum  mengatur  secara  jelas  mengenai  DFE. Sehingga hal ini menjadi kendala bagi Pemilik Merk untuk melalukan pendaftaran, jika merk yang didaftarkan masih menggunakan bahasa asing.
Perkembangan hak atas merek sebagai hak eksklusif di Indonesia tidak terlepas dari masa setelah Indonesia meratifikasi TRIPs (Sardjono, Agus, 2009). Indonesia sudah menjadi Anggota  Uni  Paris  sejak  1934.  Sebagai  Anggota  Uni  Paris,  pada  15  April  1994,  Indonesia menandatangani Final  Act  Embodying  the  Result  of  the  Uruguay  Round  of  Multilateral  Trade Negotiations ,  yang  mencakup  Persetujuan  mengenai Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights (TRIPS).
Merujuk ke Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Merek Tahun 2016, merek "Vermicelli" seharusnya ditolak untuk didaftarkan, karena hanya menyebutkan jenis produk/barangnya saja. Lebih daripada itu, apabila kita dapat merujuk ke DFE maka untuk didaftarkan, kata "Vermicelli"  perlu  dicarikan  padanan  setara  atau  diterjemahkan  lebih  dahulu  ke  dalam Bahasa Indonesia. Masalahnya, Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, belum memuat ketentuan yang mengacu ke DFE. Ketiadaan ketentuan yang jelas tentang DFE dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  juga dapat menimbulkan masalah hukum atas pendaftaran sebuah merek yang adalah penggabungan dari 2 (dua) kata Bahasa Asing yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, merek " Firefox " yang kalau diterjemahkan secara  harafiah  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  berari  "Rubah  Api".  Padahal,  " Firefox "  adalah penggabungan dua kata menjadi sebuah kata baru yang menimbulkan. sebuah pengertian baru dengan arti yang baru itu digunakan sebagai merek untuk program Komputer. Oleh karena  istilah  " Firefox "  tak  dapat  diterjemahkan,  maka  seharusnya  perlu  dilakukan pemadanan setara dalam bahasa Indonesia.
Contoh lain lagi adalah merek "Kopitiam". Menteri Hukum dan HAM RI menjelaskan, pengabulan pendaftaran hak merek atas "Kopitiam" dilakukan karena "Kopitiam" bukanlah nama jenis barang/jasa yang ditawarkan (Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek). Namun, apabila merujuk ke Doktrin Pemadanan Setara Bahasa Asing, seharusnya  merek  'Kopitiam'  didaftarkan  dengan  merek  yang  sudah  mendapatkan pemadanan setara dalam Bahasa Indonesia. Sebab, faktanya, publik mengetahui bahwa kata 'Kopitiam' sendiri adalah kata Bahasa Melayu serapan Bahasa Tionghoa etnis Hokkien yang kalau dicarikan padanan setara dalam Bahasa Indonesia menjadi 'Warung Kopi atau Kedai Kopi.
Oleh karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  belum mengatur secara jelas mengenai DFE, maka kepastian hukum atas hak merek Koptiam menjadi tidak jelas. Bahkan, sebagaimana diketahui, masalah hukum seputar merek Koptiam menimbulkan ketidakpastian hukum'  lantaran  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  memperlakukan  merek  itu hanya berdasarkan pada Pasal 20 huruf b, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.  Artinya  merek  Kopitiamdapat  didaftarkan  karena  tidak  sama  dengan,  berkaitan dengan,  atau  hanya  menyebut  barang  dan/atau  jasa  yang  dimohonkan  pendaftarannya.
Kasus merek Kopitiam mulai mengemuka ke publik usai Abdul Alek Soelystio mendaftarkan kedai kopinya dengan nama KOPITIAM.
Berdasarkan  dari  uraian  dan  beberapa  contoh  kasus  di  atas,  maka  penelitian  ini membahasa  tentang  bagaimana  konsep the  doctrine  of  foreign  equivalents dalam  konteks pendaftaran merek di negara lain dan di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif dengan sifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta yang ada serta mengaitkannya dengan teori hukum. Metode ini fokus pada permasalahan yang diteliti. Penelitian  yuridis-normatif  mengandalkan  data  sekunder  sebagai  sumber  utama,  yang merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.  Data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tersebut  dianalisis  secara  mendalam untuk  mengidentifikasi  dan  memahami  faktor-faktor  penerapan  doktrin  Doktrin Foreign Equivalents Language

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep The Doctrine of Foreign Equivalents dalam Konteks Pendaftaran Merek di Amerika dan Indonesia
Doctrine Of Foreign Equivalents adalah aturan yang diterapkan dalam undang-undang merek  dagang  Amerika  Serikat  yang  mewajibkan  pengadilan  dan  TTAB  untuk menerjemahkan  kata-kata  asing  dalam  menentukan  apakah  kata-kata  tersebut  dapat didaftarkan sebagai merek dagang, atau mirip dengan merek yang sudah ada. Doktrin ini dimaksudkan  untuk  melindungi  konsumen  di  Amerika  Serikat  dari  kebingungan  atau penipuan yang disebabkan oleh penggunaan istilah dalam berbagai bahasa. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak akan menggunakan sebuah kata sebagai merek yang bersifat umum atau sekadar menggambarkan barang dalam bahasa asing, atau yang memiliki arti yang sama dengan merek yang sudah ada bagi penutur bahasa asing tersebut.
Berdasarkan  undang-undang  merk  dagang  AS,  Doctrine  Of  Foreign  Equivalents mengharuskan Pengadilan dan Kantor Paten & Merek Dagang Amerika Serikat ("USPTO") untuk menerjemahkan kata-kata asing dari bahasa umum modern ke dalam bahasa Inggris. Penerjemahan diperlukan untuk menentukan apakah merek tersebut dapat didaftarkan ke USPTO  atau untuk  menentukan  apakah  merek  tersebut  akan  menyebabkan  kemungkinan kebingungan di kalangan konsumen dengan merek dagang yang sudah ada.
Doctrine of Foreign Equi valents adalah doktrin merek yang terdiri dari kata-kata asing atau  kata-kata  yang  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  yang  dilakukan  sebelum pendaftaran  atau  analisis  perlindungan  merek.  Setelah  mendapat  penterjemahan  dari pengadilan, suatu Merek yang mengandung kata-kata asing dapat ditolak pendaftaran atau perlindungannya,  jika  merek  tersebut  dianggap  generik,  deskriptif,  atau  salah menggambarkan  identitas  barang  atau  jasa.  Selain  itu,  pendaftaran  suatu  Merek  dapat ditolak, seseorang atau suatu badan dapat dianggap melakukan pelanggaran Merek, apabila
penggunaan  kata  asing  dan  kata  Inggris,  atau  dua  kata  asing  dianggap  serupa  dan membingungkan.
Salah satu faktor sulitnya adalah tindakan penerjemahan itu sendiri,  karena kata-kata asing terkadang tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, pengadilan  diperbolehkan  untuk  mengandalkan  terjemahan  utama  dan  umum  dalam menentukan kesetaraan bahasa Inggris (Gunawati, Anne, 2015).
Perlu  ditekankan  bahwa  karena  ketidakakuratan  terjemahan  bahasa  Inggris  dan karena adanya ambiguitas dalam penerapan Doktrin Setara Asing, maka terdapat kebutuhan penting  akan  standar  yang  dapat  diandalkan  yang  dapat  diikuti  oleh  pemohon  Merek Dagang dan Merek Jasa, serta sebagai pengadilan, ketika menerapkan doktrin tersebut.
Menghadapi  situasi  seperti  itu,  maka  berdasarkan  Doktrin  Setara  Asing,  The Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) memilih untuk menerjemahkan atau mencari padanan yang setara dari Merek asing tersebut terlebih dahulu, baru kemudian membandingkannya dengan Merek lain, sebelum menerima permohonan pendaftaran.
Berikut adalah beberapa contoh kasus dimana Dewan Pengadilan dan Banding Merek Dagang  (TTAB)  menerapkan  Doktrin  Setara  Asing.  Kasus,  218  USPQ  284  yang  ditangani TTAB pada tahun 1983. Dalam hal ini, Hub Distrib., Inc. memegang hak atas merek EL SOL untuk  pakaian  dan  alas  kaki,  serta  SUN  dan  Desain  untuk  alas  kaki.  TTAB  menerapkan Doktrin  Setara  Asing  karena  kemungkinan  besar  kedua  merek  tersebut  menimbulkan kebingungan di kalangan komunitas konsumen. Lalu, kasus 2 USPQ2d 1459 yang ditangani TTAB  pada  tahun  1987.  Dalam  kasus  tersebut,  kata  Safety  Razor  Co,  memegang  hak  atas merek BUENOS DIAS untuk sabun, dan merek GOOD MORNING dan Design untuk krim cukur tanpa bulu. TTAB menerapkan Doktrin Setara Asing karena kemungkinan besar kedua merek tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan komunitas konsumen.
Salah  satu  tujuan  utama  penerapan  Doktrin  Setara  Asing  oleh  TTAB  adalah untuk mengatasi ditemukannya kebingungan, terutama sebelum TTAB, ketika perusahaan pemilik hak Merek berargumen bahwa dua merek yang memiliki arti yang sama jika diterjemahkan, kemungkinan  besar  konsumen  tidak  akan  melakukan  hal  yang  sama.  terlibat  dalam penerjemahan.  Contohnya  adalah  kasus  La  Peregrina.  Saat  itu  pemohon  berusaha berargumen bahwa konsumen tidak akan bisa menerjemahkan La Peregrina ke dalam bahasa Inggris  yang setara dengan " The  Pilgrim ", dan sebaliknya mereka akan segera memikirkan istilah lain yang juga terkenal.
Penerapan Doctrine Of Foreign Equivalents pada kasus merek di Indonesia, harus dilihat terlebih  dahulu  bagaimana  sebelum  menerapkan Doctrine  Of  Foreign  Equivalents .  Sebelum menerapkan  doktrin  padanan  bahasa  asing,  perlu  ditegaskan  bahwa  bahasa  asing  adalah bahasa yang familiar bagi sebagian besar konsumen yang cenderung membeli barang atau jasa tertentu, dan terjemahannya harus menjadi bahasa yang disukai banyak orang. mungkin dilakukan  oleh  calon  pembeli.  Hal  ini  tidak  boleh  dipertimbangkan  oleh  pengadilan. Sebaliknya,  pengadilan  dan  lembaga  peninjau  lainnya  harus  menggunakan  sumber  yang kompeten  untuk  menyelidiki  pemahaman  calon  pembeli  terhadap  bahasa  tersebut  serta kemungkinan  terjemahannya.  Sumber  yang  kompeten  dapat  mencakup:  definisi  kamus, database penelitian, surat kabar, dan publikasi lainnya, keterangan saksi ahli di bidang antara lain: lain-lain, bahasa, masyarakat dan budaya, bukti survei calon pembeli, riset pasar, studi reaksi  konsumen,  dan  lain-lain.  metode  pembuktian  yang  berguna  dan  relevan  (J.  Rest, Elizabeth, 2006).
Doktrin ini hanya boleh diterapkan apabila pembeli suatu barang atau jasa tertentu dalam negeri dalam jumlah yang cukup besar, yang dapat berbahasa Inggris dan juga bahasa asing yang bersangkutan, akan memahami arti kata asing merek yang dimaksud, dan benar- benar  akan  menerjemahkannya.  tanda  itu  ke  padanan  bahasa  Inggrisnya.  Mendefinisikan "pembeli"  tidak  boleh  merupakan  konsep  abstrak,  tetapi  harus  didefinisikan  hanya  untuk merujuk pada kelas atau kelas pembeli yang sebenarnya atau prospektif atas suatu barang tertentu  dari  pemohon  atau  jasa.  Apakah  pembeli  ini  akan  memahami  dan  benar-benar menerjemahkan  tanda  tersebut  tidak  boleh  dipertimbangkan,  dengan  satu  atau  lain  cara. Sebaliknya,  pengadilan  dan  lembaga  peninjau  harus  meminta  demonstrasi  pemahaman pembeli dan terjemahan aktual dengan mengacu pada sumber yang kompeten.
Lebih  jauh  lagi,  sebelum  menerapkan  doktrin  tersebut,  perlu  ditegaskan  bahwa terjemahannya  adalah  terjemahan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  sejumlah  besar  pembeli potensial terhadap produk-produk tersebut berupa barang atau jasa. Dengan kata lain, besar kemungkinan konsumen yang bersangkutan akan berhenti dan menerjemahkan kata tersebut ke dalam padanan bahasa Inggris. Setelah evaluasi analitis ini selesai dengan memanfaatkan dan  mengandalkan  sumber-sumber  yang  kompeten,  jika  terbukti  kemungkinan  besar pembeli suatu barang atau jasa tertentu akan memahami dan kemudian berhenti dan benar- benar menerjemahkan tanda-tanda kata asing, maka hendaknya diterapkan doktrin padanan kata asing.
Namun, jika ditemukan bahwa tanda tersebut merupakan tanda yang tidak mungkin dipahami  atau  diterjemahkan  oleh  konsumen  terkait  yang  berbicara  bahasa  Inggris  dan bahasa asing terkait, maka doktrin tersebut tidak berlaku. Misalnya jika dapat ditunjukkan bahwa  konsumen  suatu  barang  atau  jasa  tertentu  akan  mengambil  tanda  "sebagaimana adanya", doktrin padanan bahasa asing tidak boleh diterapkan dan tanda tersebut tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Meskipun upaya untuk menyelaraskan Doctrine Of Foreign Equivalents gagal, negara- negara semakin 'bersatu' dalam menangani hukum paten substantif. Terdapat konvergensi yang signifikan antara AS, Uni Eropa, dan Jepang dalam penafsiran klaim dan penerapan Doctrine Of Foreign Equivalents. Uni Eropa menerapkan dan  menggunakan konsep Doctrine Of Foreign Equivalents yang tertulis dalam Revisi Konvensi Paten Eropa, untuk menentukan pelanggaran.  Perjanjian  regional  Eropa-Asia  juga  menyerukan  penggunaan  yang  setara dalam menentukan pelanggaran paten.Uni Eropa mengadopsi Konvensi Paten Eropa (EPC) yang  menetapkan  aturan  umum  interpretasi  paten.  Meskipun  mempunyai  pandangan berbeda mengenai  ruang lingkup undang-undang kekayaan intelektual, para anggota Uni Eropa  mengacu  pada  keputusan  lintas  batas  untuk  mencapai  interpesi  yang  umumnya merupakan penafsiran undang-undang kekayaan intelektual. Meskipun ada ketidakpastian mengenai apakah Doktrin Setara Asing diperbolehkan berdasarkan EPC, satu juta negara Uni Eropa telah menetapkan Doktrin Setara Asing dan mencoba menerapkannya.
Jepang secara umum tidak menerapkan Doctrine Of Foreign Equivalents selama satu dekade yang lalu, kini Jepang menganut Doctrine Of Foreign Equivalents dan bergerak selaras dengan Amerika.  Jepang ragu-ragu untuk menyusun Doctrine Of Foreign Equivalents karena merasa  belum  sepenuhnya  memahami  penggunaan  dan  penerapan Doctrine  Of  Foreign Equivalents baik di AS maupun di Uni Eropa. Oleh karena itu, Jepang mengizinkan Doctrine Of Foreign Equivalents dikembangkan berdasarkan kasus hukum masing-masing. Meskipun perlindungan  hukum  terhadap  pelanggaran  non-literal  dapat  dikatakan  berbeda-beda  di setiap  negara,  jelas  sudah  terdapat  pengakuan  luas  terhadap  prinsip-prinsip  umum  yang mendasari Doctrine Of Foreign Equivalents. Di kawasan Asia, Doctrine Of Foreign Equivalents
memberikan  respon  yang  berbeda.  Singapura  misalnya  menolak  menerapkan Doctrine  Of Foreign  Equivalents . 35 Sedangkan  Jepang  awalnya  mencoba  menerapkan  sesuai pemahamannya  sendiri,  namun  bagian  belakang  bergerak  selaras  dengan  AS.  Sementara Filipina dan India  memberlakukannya mengacu pada Doctrine Of Foreign Equivalents yang diterapkan di AS.
Dasar  hukum  penerapan Doctrine  Of  Foreign  Equivalents di  Filipina  terdapat  dalam Pasal  75.2  Intelectual  Property  Code  No.8293  yang  berlaku  mulai  tanggal  1  Januari  1978. Namun dalam memutuskan tindakan pembatalan dan pelanggaran paten, Kantor Kekayaan Intelektual  Filipina  (  IPOPHL)  serta  Mahkamah  Agung  sangat  mengacu  pada  undang- undang kekayaan intelektual yang berlaku di AS. Kasus pelanggaran paten terbaru Eddie T Dionisio v Visita International Phils, Inc. dan Lal K Tulsiani (IPV No 10-2013- 00034, 28 Juli 2016)  menyebutkan  juga  kasus  pembatalan  antara  pihak-pihak  yang  menunjukkan  hal tersebut.
Pengadilan  India,  sejak  tahun  1997,  telah  meminjam  prinsip-prinsip Doctrine  Of Foreign  Equivalents setiap  kali  menangani  masalah  pendaftaran  dan  pelanggaran  merek dagang yang berkaitan dengan merek bahasa asing.
Sebuah  penelitian  mengungkapkan,  di  masa  lalu Trade Marks  Registry (TMR)  India menerima  banyak  kata  asing  yang  merupakan  istilah  umum  dalam  bahasa  ibu  mereka. Namun, belakangan ini India lebih sering menerapkan Doctrine Of Foreign Equivalents dan menerjemahkan  kata-kata  asing  ke  dalam  padanan  bahasa  Inggrisnya.  Apabila  ternyata pemohon pendaftar merek tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (1) (a) dan (b) Undang-Undang Merek Dagang Tahun 1999, TMR India akan menolak mendaftarkan merek yang menggunakan kata asing.
Penerapan Doctrine Of Foreign Equivalents pada kasus merek di Indonesia, harus dilihat terlebih  dahulu  bagaimana  sebelum  menerapkan Doctrine  Of  Foreign  Equivalents .  Sebelum menerapkan  doktrin  padanan  bahasa  asing,  perlu  ditegaskan  bahwa  bahasa  asing  adalah bahasa yang familiar bagi sebagian besar konsumen yang cenderung membeli barang atau jasa tertentu, dan terjemahannya harus menjadi bahasa yang disukai banyak orang. mungkin dilakukan  oleh  calon  pembeli.  Hal  ini  tidak  boleh  dipertimbangkan  oleh  pengadilan. Sebaliknya,  pengadilan  dan  lembaga  peninjau  lainnya  harus  menggunakan  sumber  yang kompeten  untuk  menyelidiki  pemahaman  calon  pembeli  terhadap  bahasa  tersebut  serta kemungkinan  terjemahannya.  Sumber  yang  kompeten  dapat  mencakup:  definisi  kamus, database penelitian, surat kabar, dan publikasi lainnya, keterangan saksi ahli di bidang antara lain: lain-lain, bahasa, masyarakat dan budaya, bukti survei calon pembeli, riset pasar, studi reaksi  konsumen,  dan  lain-lain.  metode  pembuktian  yang  berguna  dan  relevan  (J.  Rest, Elizabeth, 2006).
Doktrin ini hanya boleh diterapkan apabila pembeli suatu barang atau jasa tertentu dalam negeri dalam jumlah yang cukup besar, yang dapat berbahasa Inggris dan juga bahasa asing yang bersangkutan, akan memahami arti kata asing merek yang dimaksud, dan benar- benar  akan  menerjemahkannya.  tanda  itu  ke  padanan  bahasa  Inggrisnya.  Mendefinisikan "pembeli"  tidak  boleh  merupakan  konsep  abstrak,  tetapi  harus  didefinisikan  hanya  untuk merujuk pada kelas atau kelas pembeli yang sebenarnya atau prospektif atas suatu barang tertentu  dari  pemohon  atau  jasa.  Apakah  pembeli  ini  akan  memahami  dan  benar-benar menerjemahkan  tanda  tersebut  tidak  boleh  dipertimbangkan,  dengan  satu  atau  lain  cara. Sebaliknya,  pengadilan  dan  lembaga  peninjau  harus  meminta  demonstrasi  pemahaman pembeli dan terjemahan aktual dengan mengacu pada sumber yang kompeten.
Lebih  jauh  lagi,  sebelum  menerapkan  doktrin  tersebut,  perlu  ditegaskan  bahwa terjemahannya  adalah  terjemahan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  sejumlah  besar  pembeli potensial terhadap produk-produk tersebut berupa barang atau jasa. Dengan kata lain, besar kemungkinan konsumen yang bersangkutan akan berhenti dan menerjemahkan kata tersebut ke dalam padanan bahasa Inggris. Setelah evaluasi analitis ini selesai dengan memanfaatkan dan  mengandalkan  sumber-sumber  yang  kompeten,  jika  terbukti  kemungkinan  besar pembeli suatu barang atau jasa tertentu akan memahami dan kemudian berhenti dan benar- benar menerjemahkan tanda-tanda kata asing, maka hendaknya diterapkan doktrin padanan kata asing.
Namun, jika ditemukan bahwa tanda tersebut merupakan tanda yang tidak mungkin dipahami  atau  diterjemahkan  oleh  konsumen  terkait  yang  berbicara  bahasa  Inggris  dan bahasa asing terkait, maka doktrin tersebut tidak berlaku. Misalnya jika dapat ditunjukkan bahwa  konsumen  suatu  barang  atau  jasa  tertentu  akan  mengambil  tanda  "sebagaimana adanya", doktrin padanan bahasa asing tidak boleh diterapkan dan tanda tersebut tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris

## KESIMPULAN
Penerapan Doctrine Of Foreign Equivalents pada kasus merk di dunia dan di Indonesia, harus  dilihat  terlebih  dahulu  apakah  negara  tersebut  mengadopsi  dan  menerapkan  pada negaranya.  Sebelum  menerapkan  doktrin  padanan  bahasa  asing,  perlu  ditegaskan  bahwa bahasa  asing  adalah  bahasa  yang familiar  bagi sebagian  besar  konsumen  yang  cenderung membeli barang atau jasa tertentu, dan terjemahannya harus menjadi bahasa yang disukai banyak  orang.  mungkin  dilakukan  oleh  calon  pembeli.  Pengadilan  dan  lembaga  peninjau lainnya harus menggunakan sumber yang kompeten untuk menyelidiki pemahaman calon pembeli  terhadap  bahasa  tersebut  serta  kemungkinan  terjemahannya.  Selain  itu  ketika sebagai  sumber  lain   Pengadilan  dapat  mencari  sumber  yang  kompeten yang   mencakup: definisi kamus, database penelitian, surat kabar, dan publikasi lainnya, keterangan saksi ahli di bidang antara lain: lain-lain, bahasa, masyarakat dan budaya, bukti survei calon pembeli, riset pasar, studi reaksi konsumen, dan lain-lain. Untuk dapat dijadikan bahan tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawati,  A.  (2015). Pelindungan  Merek  Terkenal  Barang  dan  Jasa  Tidak  Sejenis  Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat (Cetakan kesatu). Bandung: PT. Alumni.
Gunawati,  A.  (2015). Perlindungan  Merek  Terkenal  atas  Barang  dan  Jasa  yang  Tidak  Setara Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat (Cetakan Pertama). Bandung: PT. Alumni. Rest, E. J. (2006). Hilang Dalam Terjemahan: Pemeriksaan Kritis Terhadap Keputusan yang Bertentangan  dalam  Menerapkan  Doktrin  Euivalen  Asing. Reporter  Merek  Dagang, Jurnal Resmi Asosiasi Merek Dagang Internasional , 96(6).
Sardjono, A. (2009). Membumikan HKI di Indonesia . Bandung: Nuansa Aulia.