Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014

## KEWENANGAN CAMAT DALAM MEMBUAT SURAT GANTI RUGI TANAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh:
Muhammad Yusuf Siregar, SHI. MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu (Siregaryusuf90@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Kewenangan  camat  dibidang  pertanahan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan terdapat  dalam  Pasal  14  ayat  (1  k)  UU  No.  32  Tahun  2004  yang mengemukakan  bahwa urusan pelayanan pertanahan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.  Camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota dengan wilayah  yang tertentu menerima limpahan wewenang tugas dan dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota untuk melaksanaakan  tugas-tugas  administrasi  Negara.  Adapun  permasalahan  dalam  jurnal    ini  adalah Bagaimana kewenangan camat dibidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bagaimana ketentuan hukum dan akibat hukum bagi Camat yang bertindak dalam membuat surat ganti rugi tanah. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian  terhadap  masalah  dengan  melihat  dari  sumber  peraturan-  peraturan  yang  berlaku berkaitan  dengan  judul  Kewenangan  Camat  Dalam  Membuat  Surat  Ganti  Rugi  Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan hukum bagi camat yang membuat surat ganti  rugi  tanah  belum  diatur  dalam  perundang-undangan,  oleh  karena  itu  akibat  hukum  bagi camat  yang  membuat  surat  ganti  rugi  diluar  kewenangannya  maka  konsekwensinya  surat  ganti rugi yang dibuat oleh camat tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengalihan hak.
Kata Kunci : Kewenangan Camat, Surat Ganti Rugi.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Tanah  merupakan  salah  satu
kebutuhan primer bagi manusia bahkan  sampai  meninggal  manusia masih membutuhkan tanah.
Kebutuhan  manusia  terhadap  tanah dewasa  ini  makin  meningkat.  Hal  ini disebabkan  semakin  bertambahnya jumlah  penduduk,  sementara  disisi lain  luas  tanah  tidak  bertambah.
Sumber daya tanah bagi setiap bangsa di  dunia  semakin  penting,  hal  ini menjadikan  kebutuhan  akan  tanah bertambah  besar.  Oleh  karena  itu untuk  memperoleh  manfaat  yang sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran dan  kesejahteraan,  bangsa  Indonesia harus  mampu  memanfaatkan  dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
menggunakan  sumber  daya  tanah secara bijaksana 1 .
Masalah  tanah  adalah  masalah yang  sangat  menyentuh  keadilan karena  sifat  tanah  yang  langka  dan terbatas  serta  merupakan  kebutuhan dasar  setiap  manusia,  tidak  selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan  pertanahan  yang  dirasakan adil  untuk  semua  pihak.  Kebijakan yang  memberikan  kelonggaran  yang lebih  besar  kepada  sebagian  kecil masyarakat  dapat  dibenarkan  apabila diimbangi  dengan  kebijakan  serupa yang  ditujukan  kepada  kelompok  lain yang lebih besar 2 .
Pasal  19  ayat  (1)  Undang- Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5 Tahun  1960  menyatakan  :  “Untuk menjamin  kepastian  hukum  oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  menurut  ketentuan  yang diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”. Pemerintah  pusat  telah  mengeluarkan Peraturan  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran  peralihan  hak  yang  ada
1 Boedi  Harsono.  Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,
Isi  dan  Pelaksanaannya,  Jakarta  :  Djambatan,  2005. Hal. XXXVIII
2 Badan  Pertanahan  Nasional,  Jaminan  UUPA Bagi  Keberhasilan  Pendayagunaan  Tanah,  Jakarta  ; Biro Hukum dan Humas BPN, 2005. Hal. 4
sekarang  ini  ditangani  oleh  Badan Pertanahan Nasional 3 .
Dalam memberikan perlindungan  hukum  serta  mensahkan hak dan kewajiban tiap individu dalam pendaftaran  peralihan  hak  tanah, Negara memberikan kewenangan melalui  profesi  Notaris  yang  bertugas membuat  beberapa  jenis  dokumen yang  biasanya  disebut  dengan  akta. Kewenangan  Notaris  dalam  bidang hukum  keperdataan  untuk  membuat akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya, harus  sesuai  dengan  aturan  hukum yang  sudah  ditentukan,  sehingga kepentingan  para  penghadap  yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut 4 .
Pasal 1 Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor    30    tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Notaris adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya”. Kemudian Undang-undang  ini  mengatur  lebih lanjut mengenai kewenangan, kewajiban,  dan  larangan  bagi  Notaris. Pada  bagian  pertama  Pasal  15  huruf  f Undang-Undang  Nomor  30    tahun
3 Hasan  Wargakusumah.  Hukum  Agraria  I, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995. Hal. 80 4 AP.  Parlindungan,    Pendaftaran  Tanah  dan Konversi  hak  milik  atas  tanah  menurut  UUPA, Bandung : Alumni, 1988. Hal. 2
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
2004 tentang jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris dirincikan bahwa kewenangan Notaris juga  meliputi  membuat  akta  yang berkaitan dengan pertanahan.
Namun, dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dalam  Bab  I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan  yang  dimaksud  dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
selanjutnya  disebut  PPAT  adalah  : “Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun”.
Pasal 7 (1) Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998
tentang  PPAT  menyebutkan  bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau
Penasehat  Hukum.  Ini  menunjukkan bahwa negara  memberikan wewenang yang  luas  kepada  PPAT  untuk mengeluarkan  suatu  akta  yang  lebih spesifik yakni dibidang akta tanah.
Pasal  6  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  tentang  PPAT menjelaskan tentang  siapa yang dapat diangkat  sebagai  PPAT  yakni  orang telah  mendapat  pendidikan  khusus
spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diadakan  oleh  lembaga  pendidikan tinggi di samping harus pula lulus dari ujian  yang  diadakan  oleh  Kantor Menteri Negara Agraria/Kantor Pertanahan Nasional 5 . Dengan demikian  jika  dirujuk  dari  aturan diatas,  maka  PPAT  yang  tidak mengikuti ujian ataupun belum pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang  PPAT,  maka  tidak  akan mungkin  /  dapat  diangkat  sebagai PPAT.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (3) huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor 37  Tahun  1998  tentang  PPAT, menyebutkan bahwa :
“Untuk  melayani  masyarakat dalam  pembuatan  akta  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  di  daerah yang  belum  cukup  terdapat Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah atau  untuk  melayani  golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta  Tanah  tertentu,  Menteri dapat  menunjuk  pejabat-pejabat dibawah  ini  sebagai  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Sementara atau  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Khusus  :  Camat  atau Kepala  Desa  untuk  melayani pembuatan  akta  di  daerah  yang belum  cukup  terdapat  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  sebagai Pejabat   Pembuat  Akta  Tanah Sementara”.
5 Ibid, Hal. 12
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Pada  kenyataannya  meskipun didaerah  tersebut  sudah  terdapat PPAT,  banyak  surat  pelepasan  hak dengan  ganti  rugi  atas  tanah  yang belum  memiliki  tanda  bukti  hak  dan belum bersertipikat yang masih merupakan  tanah  Negara    atau  tanah adat,  dialihkan  atau  diganti  rugikan oleh dan dihadapan camat yang secara umum disebut surat pernyataan pelepasan hak ganti rugi.
Alas  hak  atas  tanah  berupa surat-surat  yang  dibuat  oleh  Camat dengan berbagai macam ragam bentuk ditujukan  untuk  menciptakan  bukti tertulis dari tanah-tanah yang dikuasai oleh  warga  masyarakat.  Penerbitan bukti-bukti  pengusaan  tanah  tersebut ada  yang  dibuat  di  atas  tanah  yang belum di konversi maupun tanah-tanah yang  dikuasai  oleh  Negara  dan kemudian tanah tersebut diduduki oleh masyarakat  baik  dengan  sengaja ataupun  diatur  oleh  Kepala  Desa  dan disahkan  oleh  Camat,  seolah-olah tanah  tersebut  telah  merupakan  hak seseorang  ataupun  termasuk  kategori hak-hak adat.
Peran  camat  sebagai  PPAT telah tertuang dalam Peraturan
Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang PPAT  dan  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  BPN  RI  No.  4  tahun 1999.  Camat  dalam  hal  ini  dapat
dikategorikan sebagai
PPAT
sementara.  PPAT  Sementara  adalah pejabat  Pemerintah  yang  ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan  tugas  PPAT  dengan membuat  akta  PPAT  di  daerah  yang belum cukup terdapat PPAT.
Dalam  ketentuan  pasal 5 Peraturan  Pemerintah  No.  37  tahun 1998 tentang PPAT juga menyebutkan untuk  melayani  masyarakat  dalam pembuatan akta PPAT  di daerah  yang belum  cukup  terdapat  PPAT  atau untuk  melayani  golongan  masyarakat tertentu  dalam  pembuatan  akta  PPAT tertentu,  Menteri  dapat  menunjuk Camat  atau  Kepala  Desa  untuk melayani  pembuatan  akta  di  daerah yang  belum  cukup  terdapat  PPAT, sebagai PPAT Sementara.
Selain  itu,  Peran  camat  selaku pemerintah daerah diberikan kewenangan  oleh  pemeritah  pusat dalam hal pengurusan tanah sebagaimana  dalam  rumusan  Pasal  14 Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah menyebutkan  bahwa  :  “Urusan  wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan  urusan  yang  berskala
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Kabupaten/Kota  diantaranya  adalah pelayanan pertanahan” 6 .
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah dikemukakan  pada  latar  belakang diatas,  maka  terdapat  beberapa  pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana
pengaturan
kewenangan camat dibidang pertanahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana  ketentuan  hukum  dan akibat  hukum  bagi  Camat  yang bertindak  dalam  membuat  surat ganti rugi tanah?
1.3 Tujuan Penelitian
Terkait  dengan  judul  dan permasalahan yang dikemukakan dalam  penelitian  ini,  maka  tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan camat dibidang
pertanahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis  ketentuan  hukum dan  akibat  hukum  bagi  Camat
6 Arie  Sukanti  dan  Markus  Gunawan,. Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang  Pertanahan,
Jakarta : Rajawali Pers, 2009. Hal. 11
yang  bertindak  dalam  membuat surat ganti rugi tanah?
1.4 Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat  praktis  maupun teoretis. Secara teoritis akademis, hasil penelitian  ini  Memberi  masukan  dan sumbangan  pemikiran  dalam  rangka penyusunan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  keweanngan camat  di  bidang  pertanahan  serta memberi  sumbangan  pemikiran  bagi ilmu  pengetahuan  hukum  khususnya hukum agraria.
Secara  praktis,  hasil  penelitian ini  dapat  memberi  manfaat  untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga  dapat  dijadikan  masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim  dalam  mengambil  keputusan guna  mewujudkan  tujuan  hukum. Serta menjadi masukan bagi penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban  dan  kepastian  hukum,  juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi  rasa  keadilan  yang  mana konsekuensi  kemerdekaan  kekuasaan kehakiman  di  tangan  Hakim  harus dimaknai dan diimplementasikan untuk  mewujudkan  cita  hukum  yang berintikan  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014

## II. HASIL PENELITIAN
2.1 KEWENANGAN CAMAT DI BIDANG PERTANAHAN

## BERDASARKAN PERATURAN

## PERUNDANG-UNDANGAN
Camat  merupakan  perangkat daerah  kabupaten  atau  kota  dengan wilayah  yang  tertentu.  Camat  berada dibawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Bupati/  Walikota  yang  mana menerima  limpahan  wewenang  tugas dan  kewenangan  dari  Bupati  dan Walikota  untuk  melaksanaakan  tugas- tugas  administrasi  Negara.  Camat dalam kedudukannya merupakan pemerintah kecamatan merangkap sebagai administrator kecamatan.
Prajudi  Atmosudrijo  dalam bukunya  Hukum  Administrasi  Negara mengatakan  bahwa  Camat  merupakan perangkat  daerah  kabupaten  atau  kota dengan  wilayah  yang  tertentu.  Camat berada  dibawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Bupati/  Walikota  yang mana  menerima  limpahan  wewenang tugas dan kewenangan dari Bupati dan Walikota  untuk  melaksanaakan  tugas- tugas administrasi Negara 7 .
Pasal 66 Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dikatakan  :
7 S.  Prajudi  Atmosudrijo,  Hukum  Administrasi
Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994. Hal. 17
bahwa Camat adalah kepala kecamatan yang menerima
pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota.
Dari  beberapa  pendapat  diatas maka dapat disimpulkan bahwa Camat adalah kepala kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati atau  Walikota  untuk  melaksanaakan tugas-tugas administrasi Negara.
Kewenangan  camat  dibidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan  terdapat  dalam Pasal 14 ayat (1 k) UU  No. 32 Tahun 2004 yaitu urusan pelayanan pertanahan  menjadi  salah  satu  urusan wajib  yang  harus  dilaksanakan  oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut Prajudi
Atmosudirdjo 8 berpendapat  tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :
“Kewenangan  adalah  apa  yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan  yang  berasal  dari
Kekuasaan Legislatif (diberi oleh  Undang-Undang)  atau  dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif.
Kewenangan  adalah  kekuasaan terhadap segolongan orang- orang  tertentu  atau  kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan)  tertentu  yang  bulat,
8 Ibid, Hal. 29
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
sedangkan  Wewenang  adalah kekuasaan untuk melakukan
sesuatu tindak hukum publik”.
Pengaturan tentang kewenangan camat dibidang
pertanahan  tidak  dapat  dipisahkan dengan  Undang-Undang  Nomor.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  mengatur  tentang  pemberian otonomi  yang  luas  kepada  daerah, khususnya  daerah  Kabupaten  dan Kota.  Undang-undang  ini  mengatur bahwa  otonomi  daerah  itu  dibentuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat  yang  menginginkan  agar diberikan  peran  dan  partisipasi  yang lebih  luas  dalam  mengatur  daerahnya. Dalam  ayat  (5)  Undang-Undang Nomor.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah
menjalankan  otonomi  seluas-luasnya, kecuali  urusan  pemerintahan  yang oleh undang-undang ditentukan sebagai  urusan  pemerintah  pusat.
Urusan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat  dimaksud  adalah meliputi: politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama.
Otonomi  daerah  merupakan suatu wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan
sendiri  (local  self  government)  yang
memiliki  dua  unsur  utama,  yaitu mengatur (rules making, regeling) dan mengurus (rules application, bestuur). Pada  tingkat  makro  (negara)  ke  dua wewenang  itu  lazim  disebut  sebagai wewenang membentuk kebijakan (policy  making)  dan  wewenang  untuk melaksanakan kebijakan (policy executing). Sehingga dengan pembentukan  daerah  otonomi  berarti telah terkandung penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus  oleh  local  government 9 . Dengan  demikian  otonomi  daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah, berdasarkan asas desentralisasi melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah  didelegasikan  dari  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah. Salah  satu  urusan  yang  diharapkan agar  diserahkan  kepada  daerah  adalah urusan  di  bidang  pertanahan.    Urusan di bidang pertanahan merupakan salah
9 Hoessein  Benyamin,  Evaluasi  Undang Undang  Pemerintah  Daerah,  (Jakarta  :  Harian  Suara Karya, 2002. Hal. IV
satu  urusan  yang  wajib  dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah  Kabupaten/Kota  sesuai skala  masing-masing  daerah.  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  13  ayat  (1  k)  UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  terlihat  bahwa urusan  pelayanan  pertanahan  menjadi salah  satu  urusan  wajib  yang  harus dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah Provinsi.  Urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi  merupakan  urusan  dalam skala provinsi, yang meliputi:
a. perencaanaan  dan  pengendalian pembangunan;
b. Perencanaan,  pemanfaatan,  dan pengawasan tata ruang;
c. Penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Penyediaan  sarana  dan  prasarana umum;
e. Penanganan bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan  pendidikan  dan alokasi  sumber  daya  manusia potensial ; Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; g. Pelaksanaan bidang
ketenagakerjaan  lintas  kabupaten / kota;
h. Fasilitas  pengembangan  koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
i. Pengendalian lingkungan hidup;
j. Pelayanan  pertanahan  termasuk lintas kabupaten /kota;
k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
l. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
m. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
n. Penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
o. dan    Urusan  wajib  lainnya  yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  mengenai  urusan wajib  yang  harus  dilaksanakan  oleh Pemerintah Kabupaten / Kota disebutkan dalam Pasal 14 UU No. 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  ayat  (1  k),  yaitu  meliputi  16 urusan pemerintah wajib, yaitu :
a. perencaanaan  dan  pengendalian pembangunan;
b. Perencanaan,  pemanfaatan,  dan pengawasan tata ruang;
c. Penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Penyediaan  sarana  dan  prasarana umum;
e. Penanganan bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan pendidikan;
g. Penanggulangan masalah sosial;
h. Pelaksanaan bidang ketenagakerjaan;
i. Fasilitas  pengembangan  koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. Pengendalian lingkungan hidup;
k. Pelayanan pertanahan;
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. Pelayanan administrasi penanaman modal,
o. Penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya, dan
p. Urusan wajib lainnya yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  13  ayat  (1.k)  dan  Pasal  14  ayat (1.k)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004,  maka  urusan  pelayanan pertanahan menjadi kewenangan Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota untuk diselenggarakan dalam
kaitannya  dengan  otonomi  daerah.
Atau dengan perkataan lain “pelayanan pertanahan” menjadi urusan  pemerintahan  yang  wajib dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota.  Dengan  demikian sudah  semestinya  Pemerintah  Pusat terutama  instansi  yang  mengurusi pertanahan secara bertahap menyerahkan urusan pelayanan bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal  126  ayat  (2)    Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa: "Selain  tugas  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2),  Kecamatan  yang dipimpin  oleh  Camat  yang  dalam pelaksanaan  tugasnya  memperoleh pelimpahan sebagian wewenang
Bupati atau Walikota untuk
menangani  sebagian  urusan  otonomi daerah.
Untuk menjamin adanya kepastian hukum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan untuk
menyelenggarakan Pendaftaran Tanah, sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  yang ditujukan  kepada  pemerintah  untuk melaksanakan  kebijaksanaan  tanah sedangkan  dalam  Pasal  23,  32  dan  38 UUPA ditujukan kepada para pemegang  hak  yang  bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya,  dan  bagi  para  pihak  yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
berkepentingan,  seperti  calon  pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan  yang  diperlukan  mengenai tanah  yang  menjadi  obyek  perbuatan hukum yang dilakukan.
Hubungan antara Camat dengan  pendaftaran  tanah  juga  terjadi karena  perintah  dari  Pasal  5  ayat  (3a) PP No.37 tahun 1998 yang menyebutkan Camat atau Kepala Desa untuk  melayani  pembuatan  akta  di daerah  yang  belum  cukup  terdapat PPAT,  sebagai  PPAT  Sementara. Jika untuk  kecamatan  itu  telah  diangkat seorang  PPAT,  maka  Camat  yang bersangkutan  tetap  menjadi  PPAT Sementara, sampai ia berhenti menjadi camat dari kecamatan itu.
Penggantinya  tidak  lagi  menjabat sebagai  PPAT  (Effendi  Perangin, 1991, hal.4).
PPAT Sementara menurut pasal  1  angka  2  PP  Nomor  37  Tahun 1998,  adalah  pejabat  pemerintah  yang ditunjuk  karena  jabatannya  untuk melaksanakan  tugas  PPAT  dengan membuat  akta  PPAT  di  daerah  yang belum  cukup  terdapat  PPAT.  Daerah kerja PPAT Sementara meliputi wilayah  kerjanya  sebagai  pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukkannya.
Kepala  Kecamatan  dalam  hal ini  Camat  yang  bertindak  selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara pada hakikatnya
merupakan  Pejabat  Pemerintah  yang ditunjuk karena jabatannya (ex officio) untuk  melaksanakan  tugas  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yakni membuat  akta  di  suatu  daerah  yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat  Akta  Tanah.  Akta  Peralihan hak  atas  tanah  yang  dibuat  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara  tersebut  juga  merupakan akta  otentik  yang  dijadikan  dasar untuk  pendaftaran  peralihan  dan pembebanan  hak  atas  tanah  atau  Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Mengenai Camat sebagai PPAT ini dapat dilihat dari penjelesan menyatakan  bahwa  “Dimana  untuk suatu daerah kecamatan belum diangkat  seorang  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah.  Maka  camat  yang mengepalai Wilayah kecamatan tersebut  untuk  sementara  ditunjuk karena  jabatanya  sebagai  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (Departemen Dalam  Negeri  Direktorat  Agraria, 1982. Hal. 68).
Dari  penjelasan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  camat  sebagai  PPAT ini adalah sifatnya sementara mengingat  belum  cukup  tersedianya PPAT. “Jika untuk kecamatan itu telah diangkat  seorang  PPAT  maka  camat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
yanag  bersangkutan  tetap  menjadi PPAT  sementara,  sampai  ia  berhenti sebagai camat dari kecamatan itu.”
Pasal  5  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT mengatakan:
“Untuk  melayani  masyarakat dalam  pembuatan  akta  PPAT  di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani  golongan  masyarakat tertentu  dalam  pembuatan  akta
PPAT  tertentu,  Menteri  dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT-Khusus:
a. Camat  atau  Kepala  Desa untuk  melayani  pembuatan akta  di  daerah  yang  belum cukup terdapat PPAT,
sebagai PPAT-Sementara;
b. Kepala  kantor  Pertanahan untuk  melayani  pembuatan akta  PPAT  yang  diperlukan dalam  rangka  pelaksanaan program-program  pelayanan masyarakat atau untuk melayani  pembuatan  akta PPAT  tertentu  bagi  Negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen  Luar  Negeri, sebagai PPAT Khusus”. Pasal  7  Peraturan  Menteri
Negara  Agraria    No.  4    tahun  1999
disebutkan bahwa mengenai
Penunjukan PPAT Sementara yakni:
a. Camat  yang  wilayah  kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten/Kotamadya yang formasi PPAT-nya
belum
terpenuhi  dapat  ditunjuk  sebagai PPAT Sementara.
b. Surat Keputusan penunjukan
Camat  sebagai  PPAT  Sementara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  di  tandatangani  oleh  Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
c. Untuk keperluan penunjukan sebagai
PPAT Sementara
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  Camat  yang  bersangkutan melaporkan pengangkatannya sebagai  Camat  kepada  Kepala Kantor  Wilayah  melalui  Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan  melampirkan  salinan  atau fotocopy  keputusan  pengangkatan tersebut.
d. Penunjukan  Kepala  Desa  sebagai PPAT  Sementara  dilakukan  oleh Menteri setelah diadakan penelitian  mengenai  keperluannya berdasarkan letak desa yang sangat terpencil  dan  banyaknya  bidang tanah  yang  sudah  terdaftar  di wilayah desa tersebut.
Pengangkatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Sementara juga
dinyatakan  dalam  Pasal  18  ayat  (1) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, bahwa dalam hal tertentu
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  dapat  menunjuk Camat  atau  Kepala  Desa  karena jabatannya  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta Tanah Sementara.
Jika  dilihat  dari  beberapa peraturan  diatas,  Peran  camat  dapat dikategorikan sebagai PPAT
sementara.  PPAT  Sementara  adalah pejabat  Pemerintah  yang  ditunjuk
karena jabatannya untuk melaksanakan  tugas  PPAT  dengan membuat  akta  PPAT  di  daerah  yang belum cukup terdapat PPAT.  Pasal 19 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria dikatakan bahwa  :  “  Untuk  menjamin  kepastian hukum  oleh  Pemerintah  diadakan Pendaftaran  Tanah  diseluruh  wilayah Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah “.
Selanjutnya  Pasal  5  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  37 Tahun  1998,  yaitu:    Untuk  melayani masyarakat  dalam  pembuatan  akta PPAT  di  daerah  yang  belum  cukup terdapat  PPAT,  atau  untuk  melayani golongan  masyarakat  tertentu  dalam pembuatan akta PPAT tertentu.
Menteri  dapat  menunjuk  pejabat- pejabat  dibawah  ini  sebagai  PPAT Sementara atau  PPAT  Khusus:  Camat
atau  Kepala  Desa  untuk  melayani pembuatan akta di daerah  yang belum cukup  terdapat  PPAT,  sebagai  PPAT Sementara.
Surat penunjukkan Camat sebagai PPAT Sementara ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor Wilayah atas nama Menteri. Ketentuan mengenai penunjukan
PPAT  sementara  dapat  dijelaskan sebagai berikut 10 :
a. Camat  yang  wilayah  kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten/Kota yang formasi PPATnya  belum  terpenuhi  dapat ditunjuk sebagai PPAT sementara.
b. Surat Keputusan Penunjukan
Camat  sebagai  PPAT  sementara ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi atas  nama Kepala Badan Pertanahan Nasional. c. Untuk keperluan penunjukan sebagai  PPAT  Sementara,  Camat yang  bersangkutan  melaporkan pengangkatannya  sebagai  PPAT Sementara  kepada  Kepala  Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional  Provinsi  melalui  Kepala Kantor Pertanahan
10 Santoso  Urip,    Pendaftaran  dan  Peralihan Hak  Atas  Tanah,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010. Hal. 331
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Kabupaten/Kota  setempat  dengan melampirkan  salinan  atau  foto copy keputusan pengangkatan tersebut.
d. Penunjukan  Kepala  Desa  sebagai
PPAT  Sementara  oleh  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  setelah diadakan penelitian mengenai keperluannya  berdasarkan  letak desa  yang  sangat  terpencil  dan banyaknya  bidang  tanah  yang sudah  terdaftar  di  wilayah  desa tersebut.
Syarat-syarat bagi Camat untuk  dapat  ditunjuk  sebagai  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Sementara menurut  Pasal  19  Peraturan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 yaitu:
a. Penunjukkan Camat sebagai
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sementara  dilakukan  dalam  hal  di daerah  kabupaten/kota  sebagai wilayah  kerjanya  masih  tersedia Formasi  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.  Keputusan  penunjukkan Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  Sementara  ditetapkan oleh  Kepala BPN RI yang pelaksanaannya dapat
diselenggarakan  kepada  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi  (Kakanwil  BPN Provinsi).
b. Untuk keperluan penunjukkan Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  Sementara,  yang bersangkutan  wajib  mengajukan permohonan  penunjukkan  sebagai Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Sementara kepada Kepala BPN RI dengan  melampirkan  salinan  atau fotokopi  keputusan  pengangkatan sebagai  camat  melalui  Kakanwil BPN Provinsi.
c. Apabila  keputusan  penunjukkan
Camat  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta Tanah Sementara diselenggarakan  Kakanwil  BPN Provinsi, keputusan
penunjukkannya ditandatangani oleh  Kakanwil  BPN  Provinsi  atas nama Kepala BPN RI.
d. Keputusan  penunjukkan  tersebut diberikan kepada yang bersangkutan setelah selesai pelaksanaan  pembekalan  teknis pertanahan. Camat sebagai PPAT
Sementara,  tugasnya  sama  dengan yang dilakukan oleh PPAT antara lain: untuk  menyelenggarakan  suatu  daftar dari  akta-akta  yang  dibuatnya  antara lain reportorium ( daftar dari akta-akta yang  telah  dbuat),  yang  berisikan nama  dari  penghadap,  sifat  aktanya, jual beli, hibah, tanggal akta dibuatnya dan nomornya, identitas dari
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
tanahnya/surat ukur dan luas tanahnya beserta  bangunan  yang  termasuk permanen,  semi  permanen,  darurat  ) dan  tanaman  yang  ada  dan  lain-lain keterangan.
Secara rinci tugas pokok PPAT, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT, sebagai berikut :
a. PPAT bertugas pokok melaksanakan  sebagian  kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat  akta  sebagai  bukti  telah dilakukannya  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah atau  hak  milik  atas  satuan  rumah susun,  yang  akan  dijadikan  dasar
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum
itu.
b. Perbuatan  hukum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah sebagai berikut:
1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Hibah
4. Pemasukan ke dalam
perusahaan (inbreng)
5. Pembagian Hak bersama
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas
tanah Hak Milik
7. Pemberian Hak Tanggungan 8. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Wewenang PPAT diatur dalam Pasal  3  dan  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT, antara lain :
a. Pasal  3  ayat  (2)  :  PPAT  khusus hanya  berwenang  membuat  akta mengenai  perbuatan  hukum  yang disebut secara  khusus dalam penunjukkannya.
b. Pasal  4  ayat  (1)  :  PPAT  hanya berwenang membuat akta mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak milik  atas  satuan  rumah  susun yang  terletak  di  dalam  daerah kerjanya.
c. Pasal  4  ayat  (2)  :  Akta  tukar menukar,  akta  pemasukan  ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak  bersama  mengenai beberapa  hak  atas  tanah  dan  hak milik  atas  satuan  rumah  susun yang  tidak  semuanya  terletak  di dalam  daerah  kerja  seorang  PPAT dapat  dibuat  oleh  PPAT  yang daerah  kerjanya  meliputi  salah satu  bidang  tanah  atau  satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek  perbuatan  hukum  dalam akta.
Boedi Harsono dalam bukunya “Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya” menyebutkan  bahwa  Pada  hakikatnya jabatan PPAT adalah 11 a. PPAT  adalah  pejabat  umum  yang diberi tugas dan wewenang khusus memberikan  pelayanan  kepada masyarakat berupa pembuatan akta yang  membuktikan,  bahwa  telah dilakukan di hadapannya perbuatan  hukum  pemindahan hak atas  tanah,  Hak  Milik  atas  Satuan Rumah Susun atau pemberian Hak Tanggungan atas tanah;
b. Akta  yang  dibuatnya  adalah  akta otentik,  yang  hanya  dialah  yang berhak membuatnya;
c. PPAT  adalah  Pejabat  Tata  Usaha Negara, karena tugasnya di bidang penyelenggaraan pendaftaran tanah  yang merupakan kegiatan  di bidang  Eksekutif  /  Tata  Usaha Negara;
d. Akta PPAT bukan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena akta  adalah  relaas,  yaitu  suatu laporan  tertulis  dari  pembuat  akta berupa  pernyataan  mengenai  telah dilakukannya  oleh  pihak-pihak
11 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,
Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi  dan  Pelaksanaannya,  Jakarta  :  Djambatan,  2005. Hal. 485
tertentu  suatu  perbuatan  hukum  di hadapannya  pada  suatu  waktu yang  disebut  dalam  akta  yang bersangkutan;
e. Yang merupakan Keputusan
PPAT  sebagai  Pejabat  Tata  Usaha Negara  adalah  keputusan  menolak atau  mengabulkan  permohonan pihak-pihak yang datang kepadanya  untuk  dibuatkan  akta mengenai  perbuatan  hukum  yang mereka akan lakukan di hadapannya.  Memberi  keputusan menolak atau mengabulkan permohonan  tersebut  merupakan kewajiban  PPAT.  Dalam  hal syarat-syarat  dipenuhi  wajib  ia mengabulkan permohonannya. Sebaliknya  dalam  hal  ada  syarat yang  tidak  dipenuhi  ia  wajib menolaknya.
Dalam  Pasal  6  ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997  dinyatakan  sebagai  berikut  : “Dalam  melaksanakan  pendaftaran tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan dibantu  oleh  PPAT  dan  Pejabat  lain yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan  tertentu  menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan”. Menurut
peraturan  pemerintah  ini  ditegaskan pula bahwa peralihan dan pembebanan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
hak  atas  tanah  hanya  dapat  didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT.
Sebagai PPAT Sementara,
pertanggungjawaban Camat sama dengan  PPAT  lainnya  yaitu  kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  Nasional  Propinsi,  Kepala Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten,  Kepala  Kantor  Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Pertanggungjawaban  sebagai  PPAT Sementara  ini  berupa  laporan  bulanan yang  diberikan  secara  rutin  setiap bulannya. Surat keputusan penunjukan camat  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta tanah  Sementara  ditandatangani  oleh kepala  Kantor  Wilayah  atas  nama Menteri  sesuai  bentuk  yang  sudah ditetapkan 12 .
PPAT  wajib  merahasiakan  isi akta.  Pasal  34  ayat  (1)  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT, menegaskan  sumpah  jabatan  bagi PPAT  agar  menjaga  kerahasiaan  isi akta. Ditegaskan dalam sumpah
jabatan  tersebut  …”bahwa  saya,  akan
12 Effendi  Perangin,  Hukum  Agraria  Di Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum, Jakarta :Rajawali Press, 1991. Hal. 14
merahasiakan isi akta-akta yang dibuat di  hadapan  saya  dan  protokol  yang menjadi  tanggung  jawab  saya,  yang menurut  sifatnya  atau  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  harus dirahasiakan” .

## 2.2 KETENTUAN HUKUM DAN

## AKIBAT  HUKUM  BAGI  CAMAT YANG BERTINDAK DALAM MEMBUAT    SURAT    GANTI RUGI TANAH
Kenyataan
mengenai banyaknya surat pelepasan hak dengan ganti  rugi  atas  tanah  yang  belum memiliki  tanda  bukti  hak  dan  belum bersertipikat  masih  merupakan  tanah Negara  yang  dialihkan  atau  diganti rugikan oleh dan dihadapan camat saat ini yang secara hukum belum didapati pengaturan  yang  tegas  mengenai  hal ini.  Alas hak atas tanah berupa surat- surat  yang  dibuat  oleh  Camat  dengan berbagai macam ragam bentuk ditujukan  untuk  menciptakan  bukti tertulis dari tanah-tanah yang dikuasai oleh  warga  masyarakat.  Penerbitan bukti-bukti  pengusaan  tanah  tersebut ada  yang  dibuat  di  atas  tanah  yang belum di konversi maupun tanah-tanah yang  dikuasai  oleh  Negara  dan kemudian tanah tersebut diduduki oleh masyarakat  baik  dengan  sengaja ataupun  diatur  oleh  Kepala  Desa  dan disahkan  oleh  Camat,  seolah-olah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
tanah  tersebut  telah  merupakan  hak seseorang  ataupun  termasuk  kategori hak-hak adat.
Ketentuan  hukum  bagi  camat dalam membuat surat  ganti rugi  tanah pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari wewenang yang dimilikinya.
Wewenang  merupakan  bagian  yang sangat  penting  dalam  Hukum  Tata Pemerintahan  (Hukum  Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan  fungsinya  atas  dasar wewenang yang diperolehnya.
Keabsahan  tindakan pemerintahan diukur  berdasarkan  wewenang  yang diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Perihal  kewenangan  dapat dilihat  dari  Konstitusi  Negara  yang memberikan  legitimasi  kepada  Badan Publik  dan  Lembaga  Negara  dalam menjalankan  fungsinya.  Wewenang adalah  kemampuan  bertindak  yang diberikan  oleh  undang-undang  yang berlaku  untuk  melakukan  hubungan dan perbuatan hukum 13 .
Setiap  tindakan  pemerintahan disyaratkan  harus  bertumpu  atas kewenangan  yang  sah.  Kewenangan itu  diperoleh  melalui  tiga  sumber, yaitu  atribusi,  delegasi,  dan  mandat. Kewenangan atribusi lazimnya
13 SF. Marbun,  Peradilan Administrasi Negara dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia,  Yogyakarta  : Liberty, 1997. Hal. 154
digariskan melalui pembagian
kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan” 14 .
Dalam kaitannya dengan wewenang  sesuai  dengan  konteks penelitian ini  adalah kewenangan bagi camat dalam membuat surat ganti rugi tanah.  Peraturan  hukum  perundang- undangan  mengenai  agraria  maupun peraturan  yang  lain  belum  didapati secara  tegas  mengenai  kewenangan camat dalam membuat surat ganti rugi tanah,  akan  tetapi  pada  prakteknya sebahagian orang yang ingin melangsungkan ganti rugi atas sebidang  tanah  selalu  melibatkan pihak  pemerintah  yaitu  kepala  desa dan  camat.  Sejalan  dengan  pendapat yang dikemukakan oleh  Helena  “pada kenyataannya  banyak  surat  pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah  yang belum  memiliki  tanda  bukti  hak  dan belum  bersertipikat  masih  merupakan tanah  Negara  yang  dialihkan  atau diganti  rugikan  oleh  dan  dihadapan camat yang secara umum disebut surat
14 Philipus M.  Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi  dalam  Mewujudkan  Pemerintahan  yang Bersih, Surabaya : Universitas Airlangga, 1994. Hal 7
pernyataan pelepasan hak ganti rugi” 15 .
Setelah membuka dan menguasai tanah, biasanya masyarakat berupaya  untuk  memiliki  Alas  hak atas  tanah  berupa  surat-surat  yang dibuat  oleh  pemerintah  Desa  atau Camat dengan berbagai macam ragam bentuk  ditujukan  untuk  menciptakan bukti  tertulis  dari  tanah-tanah  yang dikuasai  oleh  warga  masyarakat. Penerbitan  bukti-bukti  penguasaan tanah  tersebut  seolah-olah  merupakan hak  seseorang  ataupun  termasuk kategori hak-hak adat.
Surat keterangan camat tentang tanah  ini  diperlukan  sebagai  alas  hak terhadap  pengalihan  tanah-tanah  yang belum bersertipikat yang masih merupakan  tanah  Negara  yang  dapat dialihkan  atau  diganti  rugikan  oleh atau  dihadapan  camat  yang  secara umum disebut dengan surat pernyataan  pelepasan  hak  dengan ganti  rugi.  Surat  keterangan  camat tentang tanah tersebut merupakan alas hak  yang  digunakan  apabila  akan diajukan  upaya  untuk  meningkatkan status tanah tersebut menjadi sertipikat
15 Helena,  Eksistensi  Dan  Kekuatan  Alat  Bukti Alas  Hak  Berupa  Akta  Pelepasan  Hak  Dengan  Ganti Rugi  Yang  Dibuat  Dihadapan  Notaries  Atau  Camat Studi  Di  Kabupaten  Deli  Serdang,  Tesis,  Medan  : USU, 2007. Hal. 23
hak  atas  tanah  di  Kantor  Pertanahan setempat.
Camat  merupakan  perangkat daerah  kabupaten  atau  kota  dengan wilayah  yang  tertentu.  Camat  berada dibawah  dan  bertanggung  jawab kepada Bupati/ Walikota yang menerima  limpahan  wewenang  tugas dan  kewenangan  dari  Bupati  dan Walikota  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  administrasi  Negara.  Camat dalam kedudukannya merupakan pemerintah kecamatan merangkap sebagai administrator kecamatan 16 .
Pasal  11  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  6  tahun  1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian  Hak  Atas  Tanah,  kepada camat  telah  diberikan  wewenang untuk  memberikan  ijin  membuka tanah  yang  luasnya  tidak  lebih  dari  2 Hektar.    Dengan  demikian  Surat keterangan ganti rugi yang dibuat oleh camat  pada  dasarnya  menjadi  dasar pembuktian  atas  tanah  apabila  terjadi sengketa dikemudian hari dan dianggap  sah  dikarenakan  dibuat dihadapan  para  pihak,  saksi-saksi  dan diketahui  oleh  aparat  setempat  yakni lurah dan camat. Kekuatan pembuktian  dari  surat  keterangan tanah  ini  dilihat  dari  macam-macam alat  bukti  telah  memenuhi  syarat
16 S.Prajudi Atmosudrijo, 1994, Opcit, Hal. 17
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
sebagai  alat  bukti  yang  mana  adanya keterangan  secara  tertulis,  adanya saksi,  adanya  pengakuan  dari  para pihak  dan  unsur-unsur  lain  yang terdapat  dalam  macam-macam  alat bukti 17 .
Camat bukanlah pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik,  sebagaimana  yang  tercantum dalam  UUJN  bahwa  Pejabat  Umum yang  berhak  membuat  akta  otentik adalah  Notaris.  Dalam  Pasal  1  UUJN Nomor  30  Tahun  2004  menyebutkan bahwa  :  “Notaris  adalah  Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagai  mana  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang ini”.
Sehingga
dengan  ini  memberikan  kewenangan kepada  notaris  untuk  membuat  akta otentik dan akta- akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Proses pembuatan surat keterangan  ganti  rugi  biasanya  cukup sederhana,  surat  keterangan  ganti  rugi ini  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan,  yaitu  pihak  yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberi kerugian (pembeli),  kemudian  disaksikan  oleh ketua  Rukun  Tetangga  (RT),  ketua Rukun  Warga  (RW)  dan  diketahui oleh kepala desa, disetujui oleh kepala
17 Helena, 2007, Opcit,  hal 119
desa  atau  lurah  dan  seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi-saksi yang lain 18 .
Peraturan  hukum  perundang- undangan  mengenai  agraria  maupun peraturan  yang  lain  belum  didapati secara  tegas  mengenai  kewenangan camat dalam membuat surat ganti rugi tanah.  Surat  ganti  rugi  yang  dibuat oleh  camat  tidak  dapat  dikatakan sebagai  akta  otentik,  karena  dibuat oleh  pejabat  yang  tidak  berwenang dan  mengakibatkan  akta  tersebut hanya  mempunyai  kekuatan  sebagai akta  dibawah  tangan  sehingga  tidak dapat  dijadikan  dasar  pengalihan  hak sebagaimana  disebutkan    dalam  pasal 1869  KUH  Perdata,  yang  berbunyi: “Suatu  akta,  yang  karena  tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud  di  atas,  atau  karena  suatu cacat  dalam  bentuknya,  tidak  dapat diberlakukan  sebagai  akta  otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai  tulisan  di  bawah  tangan  jika ditandatangani oleh para pihak” 19 .
Surat  ganti  rugi  yang  telah dibuat  oleh  para  pihak  dihadapan camat Jika di diinterpretasikan melalui Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata, dapat  dikatakan  sebagai  kesepakatan
18 Ibid
19 Hadyanto,  Sophia.  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Medan  :  PT.  Sofmedia,  2011.  Hal. 374
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
para  pihak  /  perjanjian.  Perjanjian dapat  dikatakan  sah  dan  mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang.
Pasal  1338  ayat  (1)  KUH Perdata  menyatakan  bahwa,  semua persetujuan  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak,  maksudnya  adalah  setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian  berupa  apa  saja,  baik bentuknya,  isinya  dan  pada  siapa perjanjian  itu  ditujukan.  Dari  asas  ini dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat diperbolehkan  membuat  perjanjian yang  berupa  dan  berisi  apa  saja (tentang  apa  saja)  dan  perjanjian  itu mengikat  mereka  yang  membuatnya seperti  suatu  undang-undang  yang telah disepakati antara pembuat perjanjian tersebut.
Pasal  1320  KUH  Perdata, untuk  sahnya  suatu  perjanjian  para pihak  harus  memenuhi  syarat-syarat yaitu 20 ;
a. Sepakat mereka yang mengikatkan
diri ;  Sepakat dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan 20 Komariah, Hukum Perdata, Malang:
Universitas Muhammadiyah , 2004. Hal. 20-24
perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai  hal-hal  yang pokok  dari perjanjian  yang  di  adakan.  Apa yang dikehendaki  oleh pihak  yang satu  juga  di  kehendaki  oleh  pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.
b. Kecakapan  para  pihak  dalam membuat  suatu  perjanjian;  artinya Orang yang mengadakan perjanjian  harus  cakap  menurut hukum.  Pada  asasnya  setiap  orang yang  sudah  dewasa  dan  sehat pikiranya  adalah  cakap  menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata  yang  dimaksud  cakap menurut  hukum  adalah  mereka yang  telah  berumur  21  tahun  atau belum  berumur  21  tahun  tetapi telah kawin atau pernah menikah.
c. Suatu  hal  tertentu;  maksudnya adalah  sudah  ditentukan  macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah  ada  atau  sudah  berada  di tangan  pihak  yang  berkepentingan pada waktu perjanjian di buat tidak diharuskan  oleh  Undang-undang dan  juga  mengenai  jumlah  tidak perlu di sebutkan.
d. Suatu causa atau sebab yang halal; Yang  dimaksud  dengan  sebab yang halal adalah isi dari
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
perjanjian  itu  sendiri.  Sebab  yang tidak  halal  adalah  berlawanan dengan Undang-undang,
kesusilaan, ketertiban umum
sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal
1337 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif  akan  memiliki  konsekwensi
untuk dapat
dibatalkan (vernietigbaar). Dengan demikian
selama  perjanjian  yang  mengandung cacat  subyektif  ini  belum  dibatalkan, maka  ia  tetap  mengikat  para  pihak layaknya perjanjian yang sah.
Sedangkan  perjanjian  yang  memiliki cacat pada syarat obyektif (hal tertentu dan  causa  yang  halal),  maka  secara tegas  dinyatakan  sebagai  batal  demi hukum 21 .
Setiap perikatan
antara seseorang  dengan  orang  lain  atau lembaga  satu  dengan  lembaga  yang lain  di  atur  dalam  undang-undang hukum  perdata  yang  diatur  dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi  “untuk  memberikan  sesuatu,
untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila suatu perikatan terjadi adakalanya
diperlukan  suatu  pembuktian  agar
21 J.    Satrio,  Hukum  Perikatan  dan  Hapusnya Perikatan, Citra Aditya Bakti, 1996. Hal. 24
perikatan tersebut dapat dipertahankan dimuka hukum oleh pelaku perikatan”.
J. Satrio memberikan pengertian  yang  dimaksud  dengan perjanjian  innominaat  atau  perjanjian tidak bernama adalah 22 :
“Perjanjian  -  perjanjian  yang belum  ada  pengaturannya  secara khusus di dalam undang-undang. Oleh  karena  itulah  tidak  diatur dalam  undang-undang,  baik  di dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  maupun  di dalam  Kitab  Undang-  Undang Hukum Dagang (KUHD), keduanya didasarkan pada
praktek  sehari-hari  dan  putusan pengadilan (jurisprudensi).”

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dari  bab- bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kewenangan camat dibidang
pertanahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1 k) UU No. 32  Tahun  2004  yaitu  urusan pelayanan pertanahan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah. Camat merupakan perangkat  daerah  kabupaten  atau kota dengan wilayah  yang tertentu menerima  limpahan  wewenang
22 J.    Satrio,  Hukum  Perjanjian,  Bandung: Alumni, 1992. Hal. 12
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
tugas  dan  dan  bertanggung  jawab kepada  Bupati/  Walikota  untuk melaksanaakan tugas-tugas administrasi Negara.
2. Pengaturan  hukum  bagi  camat yang  membuat  surat  ganti  rugi tanah belum diatur dalam perundang-undangan,  oleh  karena itu  akibat  hukum  bagi  camat  yang membuat  surat  ganti  rugi  diluar kewenangannya maka konsekwensinya  surat  ganti  rugi yang dibuat oleh camat tidak dapat dikatakan  sebagai  akta  otentik, karena  dibuat  oleh  pejabat  yang tidak berwenang dan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai  kekuatan  sebagai  akta dibawah  tangan  sehingga  tidak dapat  dijadikan  dasar  pengalihan hak.
3.2 Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di atas, maka penulis memberikan saran-
saran  sebagai berikut :
1. Perlunya dibuat
peraturan
perundang-undangan  yang  khusus mengenai kewenangan camat
dalam  hal  pembuatan  surat  ganti rugi  tanah  dan  sanksi  yang  tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan camat.
2. Perlu kepada camat agar bertindak sesuai kewenangan yang diberikan
oleh peraturan perundang- undangan berkaitan dengan pembuatan surat ganti rugi tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Ali,  Achmad.  Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence),  Jakarta  :  Kencana
Prenada Media Group, 2009.
Badan  Pertanahan  Nasional,  Jaminan  UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah,  Jakarta  ;  Biro  Hukum  dan Humas BPN, 2005.
Benyamin, Hoessein. Evaluasi Undang Undang  Pemerintah  Daerah,  (Jakarta  :
Harian Suara Karya, 2002. Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria,  Buku  Petunjuk  Bagi  PPAT, Jakarta; Yayasan Husada Bina Sejahtera, 1982. Hadjon, Philipus M.  Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan
Pemerintahan  yang  Bersih,  Surabaya  : Universitas Airlangga, 1994.

## Hadyanto,  Sophia.  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata, Medan : PT. Sofmedia,
2011.

## Harsono,  Boedi.  Hukum  Agraria  Indonesia,
Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,  Jakarta  :  Djambatan,
2005.

## Helena,  Eksistensi  Dan  Kekuatan  Alat  Bukti
Alas  Hak  Berupa  Akta  Pelepasan  Hak Dengan  Ganti  Rugi  Yang  Dibuat Dihadapan  Notaries  Atau  Camat  Studi Di  Kabupaten  Deli  Serdang,  Tesis,
Medan : USU, 2007.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 02. September 2014
Kelsen,  Hans.  Teori  Umum  Hukum  dan Negara,  Dasar-dasar  Ilmu  Normatif sebagai ilmu hukum Deskriftif .Empirik, Alih  bahasa  :  H.  Sumardi,  Jakarta  : Media Indonesia, 2007.
Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah , 2004.
Lopa, Baharuddin. Permasalahan Pembinaan dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia,
Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
Mahmud,  Marzuki,  Peter.  Pengantar  Ilmu Hukum,  Jakarta:  Kencana  Pranada Media Group, 2008.
Marbun, SF.  Peradilan Administrasi  Negara dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia,
Yogyakarta : Liberty, 1997.

## Parlindungan,  AP.    Pendaftaran  Tanah  dan
Konversi  hak  milik  atas  tanah  menurut UUPA, Bandung : Alumni, 1988.

## Perangin,  Effendi.  Hukum  Agraria  Di
Indonesia,  Suatu  Telaah  Dari  Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta :Rajawali Press, 1991.

## Poerwodharminto,  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia,  Jakarta  :  Balai  Pustaka,
1999.

## Prajudi, Atmosudrijo, S. Hukum Administrasi
Negara,  Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, 1994.

## Rahardjo,  Satjipto.  Hukum  dalam    Jagat
Ketertiban,  Jakarta : Uki Press, 2006.
Satrio,  J.    Hukum  Perjanjian,  Bandung: Alumni, 1992.
--------------,  Hukum Perikatan dan Hapusnya Perikatan, Citra Aditya Bakti, 1996.

## Sukanti, Arie.
Gunawan, Markus.
Kewenangan  Pemerintah  Di  Bidang Pertanahan,  Jakarta  :  Rajawali  Pers,
2009.
Urip,  Santoso.    Pendaftaran  dan  Peralihan Hak  Atas  Tanah,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010.
Wargakusumah,  Hasan.  Hukum  Agraria  I, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

## Peraturan Perundangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah