## Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)

## Mariana
Universitas Negeri Surabaya marianahanif.1@gmail.com

## Abstract
The aim of this study was to determine "how the practice of Takaful in PT. Family Takaful  insurance  related  to  the  implementation  of  PSAK  108".  The  approach used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  approach.  The  data,  collected  in- depth interviews, direct observation and documentation. PSAK No. 108 regulates the  recognition,  measurement,  presentation  and  disclosure  of  financial transactions Takaful. PT. Asuransi Takaful Keluarga as the first insurance sharia in Indonesia has been using contract tabarru’ (grants) and tijari (wakalah bil ujrah) in  financial  transactions.  In  the  recording  of  financial  transactions,  the  company has  separate  funds  contributions  of  participants  in  three  parts,  namely  tabarru’ funds,  ujroh  and  participant  funds/savings.  The  results  showed  that  PT  Asuransi Takaful  Keluarga  has  adopted  PSAK  No.  108  by  performing  the  initial recognition  of  the  contribution  of  participants  were  split  between  tabarru’  funds and company funds. Tabarru’ funds entirety the rights of participants (customers) are  used  for  the  payment  of  claims,  the  Retakaful  cost,  and  technical  reserves.
While  the  wakalah  bil  ujrah,  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  accept  the  mandate as  fund  manager.  The  disclosure  of  financial  statements  has  also  been  split between a report of corporate funds and fund participants.
Keywords: islamic insurance, PSAK 108, contribution, tabrru’ fund

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menentukan "bagaimana praktek  Takaful di  PT.  Takaful  Keluarga  asuransi  terkait  dengan  penerapan  PSAK  108". Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi.  PSAK  No.  108  mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan  transaksi  keuangan  Takaful.  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga sebagai syariah asuransi pertama di Indonesia telah menggunakan kontrak tabarru '(hibah) dan tijari (wakalah bil ujrah) dalam transaksi keuangan. Dalam pencatatan transaksi  keuangan,  perusahaan  memiliki  kontribusi  dana  terpisah  dari  peserta dalam  tiga  bagian,  yaitu  tabarru  'dana,  ujroh  dan  peserta  dana  /  tabungan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  PT  Asuransi  Takaful  Keluarga  telah  mengadopsi PSAK No. 108 dengan melakukan pengakuan awal dari kontribusi peserta dibagi antara  'dana  tabarru  dan  dana  perusahaan.  dana  tabarru  'keseluruhan  hak-hak peserta  (pelanggan)  yang  digunakan  untuk  pembayaran  klaim,  biaya  reasuransi syariah, dan cadangan teknis. Sementara wakalah bil ujrah , PT. Asuransi Takaful Keluarga  menerima  mandat  sebagai  pengelola  dana.  Pengungkapan  laporan keuangan juga telah dibagi antara laporan dana perusahaan dan dana peserta.
Kata Kunci: asuransi syariah, PSAK 108, kontribusi, tabrru 'dana

## Pendahuluan
Perkembangan  industri  keuangan  syariah  di  Indonesia  diawali  dengan lahirnya  perbankan  syariah,  yaitu  Bank  Muamalat  pada  tahun  1992.  Selanjutnya diikuti  lahirnya  asuransi  syariah  pertama  di  Indonesia  PT  Syarikat  Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Asuransi syariah Takaful didirikan atas inisiasi Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  melalui  Yayasan  Abdi  Bangsa, Bank  Muamalat  Indonesia,  PT  Asuransi  Jiwa  Tugu  Mandiri,  Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.
Industri  asuransi  syariah  di  Indonesia  terus  tumbuh.  Jumlah  penduduk muslim  yang  sangat  besar  merupakan  potensi  bagi  berkembangnya  ekonomi syariah di  negeri tercinta  Indonesia ini.  Terbukti sampai  Desember  2015, jumlah perusahaan  asuransi  syariah  Indonesia  telah  mencapai  53  perusahaan.  Naik  dari posisi tahun sebelumnya yang berjumlah 49 perusahaan. Perusahaan asuransi jiwa syariah  berjumlah  24  (5 full  fledge dan  19  unit  syariah).  Perusahaan  asuransi umum  syariah  berjumlah  26  (3 full  fledge dan  23  unit  syariah).  Sedangkan perusahaan  reasuransi  berjumlah  3  yang  semuanya  unit  syariah.  Perkembangan pelaku  industri  asuransi  syariah  di  Indonesia  nampak  pada  tabel  1. (www.ojk.go.id)
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pelaku Industri Perasuransian Syariah
Tahun 2010 s.d 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Full Fledge Perusahaan  asuransi  jiwa syariah 3 3 3 3 3 5 Perusahaan asuransi kerugian syariah 2 2
2 2 2 3 Unit Syariah Perusahaan  asuransi  jiwa yang memiliki unit syariah 17 17
17 17 18 19 Perusahaan asuransi kerugian  yang mempunyai unit syariah 20 18 20 24 23 23 Perusahaan reasuransi yang mempunyai unit 3 3 3 3 3 3
syariah Jumlah  pelaku  industri perasuransian syariah 45 43 45 49 49 53 Tingkat pertumbuhan tahunan 7,14%  -4,44%  4,65%  8,89%  0% 8,16 % Tingkat pertumbuhan rata- rata 4,07%
Sumber : Roadmap IKNB Syariah 2015-2019 OJK, diolah penulis
Anggota  Komisioner  dan  Kepala  Eksekutif  Pengawas  Industri  Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani memaparkan dari laporan bulanan akhir tahun  2015  industri  yang  dicatat  OJK,  industri  asuransi  syariah  menunjukkan perkembangan  membanggakan  dengan  capaian  aset  per  30  Desember  2015 sebesar  Rp.  26,5  triliun  meningkat    18,83  persen  dibanding  tahun  2014. Kontribusi  bruto  Rp.  10,5  triliun  dan  klaim  Rp.  3,3  triliun.  Namun  asuransi syariah belum memberikan kontribusi besar di sektor jasa keuangan. Pangsa pasar asuransi  syariah  pada  2015  baru  mencapai  Rp.  5,43  persen,  meningkat  dari  4,83 persen pada 2014.  Data  keuangan  IKNB syariah  per Desember 2015 bisa dilihat di tabel 2.
Tabel 2. Ikhtisar Data Keuangan IKNB Syariah Per Desember 2015
No  Jenis Industri Jumlah  Full Syariah Jumlah UUS Aset (dalam Miliar Rp) 1 Perusahaan  Asuransi Syariah 8 45 26.519 - Asuransi Jiwa 5 19 21.614 - Asuransi Umum 3 23 3.786 - Reasuransi 0 3 1.119 2 Perusahaan Pembiayaan Syariah 3 37 22.350 3 Perusahaan Modal Ventura Syariah 4 2 481 4 Perusahaan Penjaminan Syariah 2 2 618 5 PT Pegadaian  0 1 3.749
(Persero)
6 Lembaga  Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 0 1 11.137 7 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 5 0 27 Total 22 88 64.882
Sumber : www.ojk.go.id
Undang  Undang  No.  40  tahun  2014  tentang  perasuransian  yang menggantikan  Undang  Undang  No.  2  tahun  1992  memberikan  kekuatan  hukum baru  bagi  industri  asuransi  di  Indonesia.  Undang    Undang  ini  diharapkan  bisa meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada  industri  asuransi,  menumbuhkan investasi  dan  pemahaman  bagi  perusahaan  asuransi.  Perubahan  pada  undang undang  perasuransian  salah  satunya  dari  sebelumnya    28  pasal  menjadi  92  pasal banyak menambahkan pasal tentang asuransi syariah. Ketentuan tentang asuransi syariah dan reasuransi  syariah harus diselenggarakan oleh entitas tersendiri ( full fledge )  paling  lambat  10  tahun  setelah  diundangkan.  Artinya  delapan  tahun  lagi atau  tahun  2024  semua  perusahaan  asuransi  syariah  harus  sudah  menjadi  entitas sendiri bukan unit usaha syariah.
Keberadaan  Undang Undang  No. 40 tahun 2014 sebagai  wujud perhatian pemerintah  yang  besar  pada  industri  asuransi  syariah.  Pengawasan  terhadap industri  keuangan  non  bank  (IKNB)  syariah  melalui  OJK  salah  satunya  yaitu asuransi  syariah.  Menurut  Undang  Undang  No.  40  tahun  2014  Asuransi  syariah adalah  kumpulan  perjanjian,  yang  terdiri  atas  perjanjian  antara  perusahaan asuransi  syariah  dan  pemegang  polis  dan  perjanjian  di  antara  para  pemegang polis,  dalam  rangka  pengelolaan  kontribusi  berdasarkan  prinsip  syariah  guna saling menolong dan melindungi.
Menurut  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) NO:  21/DSN-MUI/X/2001  dalam  fatwanya  tentang  pedoman  umum  asuransi syariah.  Asuransi  Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah  usaha  saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN-MUI)  dengan  fatwanya  tentang  praktik ekonomi  syariah  menjadi  pedoman  bagi  praktisi  dan  regulator  sebagai  rujukan dalam menjalankan praktik asuransi syariah. Begitu juga terkait bagaimana suatu kegiatan bisnis atau transaksi bisnis harus dicatat sampai dengan disajikan dalam bentuk  laporan keuangan diatur dalam  sebuah  Standar Akuntansi  Keuangan.  Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen terhadap para stakeholder .
Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh DSAK pertama kali untuk menyediakan infrastruktur untuk melengkapi berkembanganya perbankan    syariah  di  tahun  90-an.  Sehingga  PSAK  59  diberi  judul  Akuntansi Perbankan  Syariah  karena  ruang  lingkup  penerapannya  hanya  untuk  pelaporan keuangan  bank  syariah.  Entitas  syariah  lainnya  atau  entitas  konvensional  yang melakukan transaksi  syariah tidak tunduk pada PSAK 59.
Perkembangan  entitas  syariah  nonbank  dan  semakin  banyaknya  entitas konvensional  yang melakukan transaksi dengan bank syariah atau entitas syariah lainnya  membuat    PSAK  59  sudah  tidak  memadai  kebutuhan  pengguna  SAK Syariah.  Oleh  karena  itu,  sejak  tahun  2004  DSAK  sudah  mulai    mengantisipasi untuk  mengembangkan  dan  menyempurnakan  SAK  Syariah.    Sampai  saat  ini PSAK  syariah  yang  telah  diterbitkan  ada  10  Standar  Akuntansi  Keuangan Syariah.  Termasuk  didalamnya  PSAK  108  yang  mengatur  tentang  pencatatan transaksi  pada  perusahaan  asuransi  syariah.  Pernyataan  standar  akuntansi keuangan  (PSAK)  No.  108  tentang  akuntansi  transaksi  asuransi  syariah merupakan pedoman dalam pencatatan transaksi perusahaan asuransi syariah baik yang full  fledge (entitas  sendiri)  atau  unit  syariah.  PSAK  108  ditetapkan  pada tahun 2009 dan efektif diberlakukan mulai laporan keuangan tahun 2010.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi PSAK 108 Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

## Kerangka Teoritis
1. Konsep Tabarru' dalam Takaful
Tabarru’ dari asal katanya tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an yang berarti sumbangan,  hibah,  dana  kebajikan  atau  derma.  Tabarru’  merupakan  pemberian sukarela  seseorang  kepada  orang  lain  tanpa  ganti  rugi,  yang  mengakibatkan berpindahnya  kepemilikan  harta  itu  dari  pemberi  kepada  orang  yang  diberi.
Rukun Tabarru’ atau hibah adalah pemberi tabarru’, penerima tabarru’, harta yang di tabarru’ kan, dan ijab-qabul .
Dalil Tabarru’:
1. Firman Allah SWT QS : Al-Baqarah ayat 261
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh/derma) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang  menumbuhkan  tujuh  butir,  pada  tiap-tiap  butir  seratus  biji.  Allah melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan  Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”
2. Firman Allah SWT QS : Al-Baqarah ayat 177
“Bukanlah kebaikan itu engkau mengarahkan wajahmu menghadap timur dan  barat.  Akan  tetapi  kebaikan  itu  adalah  orang  yang  beriman  kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, memberikan harta yang disukainya kepada kerabat dekatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,  orang-orang  sedang  dalam  perjalanan  (musafir),  orang  yang meminta-minta dan untuk membebaskan budak.”
Istilah tabarru’ kemudian dipakai sebagai salah satu prinsip dasar asuransi secara  Islam  dan  diamalkan  secara  luas  dalam  operasional  perusahaan  Takaful. Dalam kaitannya dengan asuransi ( takaful ) maka secara istilah tabarru’ diartikan sebagai  memberi  sumbangan  dan  memberikan  sesuatu  secara  sukarela.  Ini bermakna  bahwa  peserta takaful akan  setuju  untuk  memberikan  sebagian  uang kontribusinya (premi) dengan bagian yang sudah ditentukan sebagai tabarru’ guna melaksanakan tanggung jawabnya untuk menolong dan menanggung peserta lain yang  mengalami  musibah  kerugian.  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk saling tolong menolong diantara para peserta.

## 2. Risk-Sharing Based ( Ta’awun )
Dimana antara sesama peserta bertabarru’ untuk saling menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah. Bahwa peserta bertabarru’ kepada  sesama  peserta,  bukan  bertabarru’  kepada  takaful/perusahaan  asuransi syariah.
Fungsi dana tabarru' adalah:
1. Mengelola dana tabarru' nasabah dalam investasi syariah
Hasil investasi dana tabarru' dimasukkan kembali ke tabarru' fund, karena merupakan haknya nasabah/peserta.
2. Membantu para nasabah/peserta yang tertimpa musibah
Nasabah  yang  terkena  musibah,  akan  mendapatkan  "manfaat"  Takaful yang bersumber dari tabarru' peserta.
Dana tabarru'  yang merupakan dana untuk saling tolong menolong antara sesama  nasabah,  tidak  boleh  dirubah  menjadi  dana  tijari.  Seperti  untuk  biaya operasional  perusahaan,  Dana  tabarru'  hanya  boleh  digunakan  untuk  segala  hal yang  langsung  terkait  dengan  nasabah,  seperti  klaim,  cadangan  tabarru',  dsb. Sebaliknya, dana tijari (dana perusahaan) boleh dialokasikan untuk dana tabarru', jika perusahaan mengikhlaskannya untuk tabarru' nasabah.
Kontribusi  peserta  terdiri  dari  dana  tabarru  dan  dana  tijari.  Pemilahan jumlah dana tabarru', saving dan dana tijari (ujrah dan loading), harus jelas pada saat  pembayaran  kontribusi.  Ketidakjelasan  berapa  jumlah  tabarru'  dan  ujrah/ loading  (serta  saving),  akan  menimbulkan  gharar  dalam  akad,  yang  dampaknya menjadikan  akad  tersebut  fasid  atau  rusak.  Dana  tabarru'  peserta,  selamanya menjadi  milik  peserta.  Baik  di  awal  ketika  pembayaran  premi,  di  tengah  (dalam pengelolaan) maupun di akhir (ketika terjadi surplus tabarru').
Hal  ini  sesuai  dalam  PSAK  108  paragraf  (11)  bahwa  dana tabarru ’ dibentuk  dari  donasi,  hasil  investasi,  dan  akumulasi  cadangan  surplus underwriting dana tabarru ’ yang didistribusikan kembali ke dana tabarru’ . Hasil investasi  dana tabarru’ seluruhnya  menjadi  penambah  dana tabarru’ ;  atau sebagian  menjadi  penambah  dana  tabarru’  dan  sebagian  lainnya  untuk  entitas pengelola  sesuai  dengan  akad  yang  disepakati.  Pembayaran  manfaat asuransi/klaim  berasal  dari  dana  peserta  kolektif  (dana tabarru’ )  dimana  risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.
3. Wakalah bil-Ujrah
Pengertian wakalah bil-ujroh dari asal katanya penyerahan, pendelegasian atau  pemberian  mandat  kepada  seseorang.  Wakalah  bil  ujrah  adalah  pemberian kuasa  dari  peserta  kepada  perusahaan  asuransi  untuk  mengelola  dana  peserta dengan pemberian ujrah (fee).
Kebolehan akad wakalah bil-ujroh didasarkan pada:
a. Firman Allah SWT (QS. Al-Kahfi : 19)
“Maka  suruhlah  salah  seorang  di  antara  kamu  pergi  ke  kota  dengan membawa uang perakmu ini.”
b. Rasulullah SAW bersabda :
Dari  Jabir  ra  berkata,  aku  keluar  hendak  pergi  ke  Khaibar,  lalu  aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq." (HR. Abu Daud) ‏
c. Fatwa DSN – MUI No 10/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Wakalah
d. Fatwa DSN – MUI No 52/ DSN – MUI/ III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah

## 4. Lahirnya PSAK 108
Pada  tahun  2009  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan  mengeluarkan pedoman  standar  akuntansi  yang  mengharuskan  perusahaan  memisahkan pencatatan  dana  tabarru’  dan  dana  perusahaan.  Standar  akuntansi  ini    berlaku efektif  mulai  1  Januari  2010.  Prinsip  tolong  menolong  yang  ada  pada  asuransi syariah dan sistem operasional yang dijalankan oleh perusahaan Asuransi Syariah agar  terhindar  dari Gharar  (penipuan),  Maisir  (perjudian) dan Riba harus  jelas alokasinya.  Sehingga  keberadaan  PSAK  108  yang  mengatur  mulai  pengakuan, pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan  transaksi  asuransi  syariah  lebih memantapkan praktik asuransi syariah di Indonesia.
Menurut  PSAK  108  Asuransi  syariah  adalah  sistem  menyeluruh  yang pesertanya mendonasikan (men- tabarru’ -kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang  digunakan  untuk  membayar  klaim  atas  risiko  tertentu  akibat  musibah  pada jiwa,  badan,  atau  benda  yang  dialami  oleh  peserta  yang  berhak.  Donasi  tersebut merupakan  donasi  dengan  syarat  tertentu  dan  merupakan  milik  peserta  secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 bertujuan untuk mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  transaksi asuransi  syariah.  Ruang  lingkup  dalam  PSAK  No.  108  terkait  transaksi  asuransi syariah yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau deficit  underwriting,  penyisihan  teknis  dan  cadangan  dana  tabarru’. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah  yang  dimaksud  adalah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku.  Entitas  asuransi  syariah,  antara  lain,  terdiri dari  asuransi  umum  syariah,  asuransi  jiwa  syariah,  reasuransi  syariah,  dan  unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif deskriptif. Penelitian ini dimulai dengan melihat fenomena dan fakta yang terjadi di PT. Asuransi Takaful Keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fenomena  dan  fakta  yang  terjadi  saat  penelitian  berjalan  dan  menyampaikan  apa adanya.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  berusaha  memotret  kondisi  yang  ada, menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.
Studi  ini  dilaksanakan  di  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga.  Teknik pengambilan  informan  menggunakan snowball  sampling  technique. Dalam melakukan wawancara penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu  TAD  (Takaful  Agency  Director),  TSM  (Takaful  Sales  Manager),  TFC (Takaful Financial Consultant), TFC corporate, staf pelayanan dan nasabah/peserta  dari  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga.  Pengumpulan  dan penggalian  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  ( indept  interview ), observasi langsung ( partisipative observation ) dan dokumentasi ( documentation ).
Dalam  penyebutan  nama  informan,  penulis  menggunakan pseudonym , yang  berarti  penulis  tidak  menggunakan  nama  asli  informan,  tetapi  memberikan nama  dengan  inisial  tertentu.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  kerahasiaan identitas informan.

## Hasil Penelitian
1. PT. Asuransi Takaful Keluarga
PT  Asuransi  Takaful  Indonesia  merupakan  perusahaan  asuransi  syariah pertama  di  Indonesia  yang  terbagi  memiliki  dua  entitas  yaitu  Asuransi  Takaful Keluarga  sebagai  perusahaan asuransi  jiwa  dan  Asuransi  Takaful Umum sebagai perusahaan  asuransi  kerugian.  Sebagai  perusahaan  asuransi  syariah  pertama, mulai awal berdirinya sudah diniatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi syariah bagi seluruh umat di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh seorang trainer di Divisi Marketing  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  yang  mengatakan  bahwa  “ inti
marketing  dari  ekonomi  syariah  adalah  DAKWAH ”.  Bisnis  Asuransi  secara syariah bukan semata mata murni bisnis, tetapi ada unsur sosialnya yaitu “tolong menolong” konsep inilah  yang dibawa Asuransi Takaful dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Dan hal inilah yang membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional.
Transaksi  yang  digunakan  oleh  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga berlandaskan pada akad Tabarru’ dan akad Tijari. Akad Tijari itu sendiri meliputi Mudharabah , Mudharabah Musytarakah ,  dan Wakalah  bil  Ujroh .  Hal  ini  sesuai dalam PSAK 108 paragraf (9) bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah  akad tabarru’ dan  akad tijari. Akad tabarru’ digunakan  di  antara  para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Prinsip  dasar  dalam  asuransi  syariah  adalah  saling  tolong  menolong  ( ta’awuni ) dan saling menanggung ( takafuli ) antara sesama peserta asuransi.
Asuransi  syari’ah  menerapkan  prinsip  saling  tolong-menolong  dengan sistem risk sharing (berbagi risiko) antara peserta asuransi yang dijalankan sesuai ketentuan syari’ah. Seorang peserta menitipkan dana kepada perusahaan asuransi, lalu  sebagian  jumlahnya  diikhlaskan  agar  dikumpulkan  menjadi  dana  bersama atau disebut dana tabarru’ (tolong menolong). Dana tabarru’ inilah yang nantinya digunakan untuk pembayaran klaim kepada peserta lain yang mengalami musibah. Perusahaan  asuransi  syariah  sendiri  akan  mendapatkan  keuntungan  dari  biaya administrasi  dan  bagi  hasil  investasi  yang  sudah  disepakati  di  awal.  Pada prinsipnya  peserta  tetap  menjadi  pemilik  dana  yang  dititipkan    sehingga  jika sewaktu-waktu  peserta  berhenti,  peserta  masih  berhak  untuk  mendapatkan kembali  dana  yang  dibayarkan  setelah  dikurangi  dana tabarru dan  biaya administrasi. Berbeda dengan asuransi konvensional, dimana polanya adalah jual beli.  Peserta  membayar  sejumlah  dana  (premi)  untuk  membeli  polis  yang  dijual perusahaan asuransi sebagai jaminan dimana perusahaan asuransi akan mengganti kerugian  jika  pemilik  polis  terkena  suatu  musibah,  seperti  sakit  kritis  atau meninggal tergantung asuransi yang telah dibeli.
Uraian diatas sesuai dengan DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 bahwa akad  yang  sesuai  dengan  syariah  adalah  yang  tidak  mengandung  gharar (penipuan),  maysir  (perjudian),  riba,  zhulm  (penganiayaan),  risywah  (suap), barang  haram  dan  maksiat.  Akad tijarah adalah  semua  bentuk  akad  yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang
dilakukan  dengan  tujuan  kebajikan  dan  tolong-menolong,  bukan  semata  untuk tujuan  komersial.  Akad  yang  dilakukan  antara  peserta  dengan  perusahaan  terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru' . Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan  :  (a)  hak  &  kewajiban  peserta  dan  perusahaan;  (b)  cara  dan  waktu pembayaran  premi;  (c)  jenis  akad  tijarah  dan  /  atau  akad  tabarru’  serta  syarat- syarat  yang  disepakati,  sesuai  dengan  jenis  asuransi  yang  diakadkan.  Jenis  akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan  rela  melepaskan haknya  sehingga  menggugurkan  kewajiban  pihak  yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah .
Asuransi  syariah    dalam  praktik  berekonomi  syariah  mengusung  tema “tolong  menolong  antar  sesama”.  Saling  tolong  menolong  antar  peserta  yang dibalut  dengan  akad tabarru’ dipahami  sebagai  akad  yang  saling  mengikhlaskan ketika  ada  peserta  yang  mengalami  musibah.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggali  informasi    dari  TAD,TSM,  dan  TFC  Asuransi  Takaful.  Disamping  itu juga  dilakukan  komunikasi  dengan  peserta/nasabah  dari  PT.  Asuransi  Takaful Keluarga  sebagai  pengguna  produknya  yang  telah  melakukan  akad  dengan  PT. Asuransi  Takaful  Keluarga.  Penulis  juga  melakukan  dialog  dalam  sebuah pelatihan  “ fiqh  muamalah ”  dengan  sekretaris  Dewan  Pengawas  Syariah  PT.
Asuransi Takaful Keluarga.
Studi  ini  berhasil  mengumpulkan  informasi  yang  telah  disampaikan  oleh beberapa  aktor  yang  informasinya  relevan  dengan  pendekatan  penelitian  ini. Beberapa  cuplikan  pernyataan  dimunculkan  pada  bagian  ini  sebagai  gambaran praktik asuransi syariah yang mengacu pada PSAK 108.

## 2. Nilai  Dakwah  Ekonomi  Syariah:  Filosofi  PT.  Asuransi  Takaful Keluarga
Pada prinsipnya asuransi syariah adalah bentuk muamalah yang hukumnya boleh selama tidak ada dalil  yang melarangnya. Tujuan berasuransi adalah untuk saling tolong menolong dan melindungi berdasarkan perjanjian (akad) yang sesuai dengan syariah. Sebagai perusahaan asuransi syariah, Takaful Keluarga beroperasi dengan konsep tolong-menolong, sebagaimana telah digariskan di dalam Al Qur- an.  Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya :
“  ......... Tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebaikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat  berat  siksa-Nya”. (QS. al-Maidah [5]: 2
Dengan landasan ini, Takaful Keluarga menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan bersama-sama menanggung resiko  keuangan  dari  musibah  yang  mungkin  terjadi  di  antara  mereka. Transaksi yang digunakan berlandaskan pada akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tijari itu sendiri  meliputi mudharabah , mudharabah musytarakah ,  dan wakalah  bil  ujroh .
Semua akad tersebut terbebas dari unsur riba (bunga uang), maisir (judi), gharar (ketidakjelasan),  dan zhulmun (penganiayaan)  yang  secara  tegas  dilarang  dalam syariat  Islam.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  pimpinan  Asuransi  Takaful  dalam sebuah  pelatihan  untuk  para  agensi  sebagai  wujud  menyamakan  persepsi  konsep asuransi syariah yang berjalan di Takaful.
Awal  berdirinya  Asuransi  Takaful  yang  diinisiasi  dari  ICMI  merupakan bentuk  kepedulian  para  cendekiawan  muslim  di  Indonesia  saat  itu,  agar  di  bumi tercinta  yang  mayoritas  muslim  ini  mempunyai  lembaga  asuransi  yang  murni syariah.  Tujuan  tersebut  untuk  menyelamatkan  umat  Islam  dari  transaksi  yang mengandung  riba,  gharar  dan  maisir.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penuturan ibu “N” kepada penulis.
Ibu  ”N”  sebagai  TAD  di  wilayah  Surabaya  yang  sudah  lama  bergabung dengan PT. ATK (Asuransi Takaful Keluarga) berujar pada penulis:
“Saya  bergabung  dengan  Takaful  karena  budayanya,  suasananya, kekeluargaannya.  Saya  disini  seperti  berada  bersama  keluarga  saya. Sehingga  saya  betah  di  Takaful  sampai  saya  punya  cucu.  Bagi  saya Asuransi  Takaful  rumah  saya.  Bukan  hanya  bisnisnya  tapi  nilai  dakwah ekonomi  syariahnya.  Di  Takaful  kita  pingin  selalu  menjalin  silaturahmi. Saling membantu dengan sesama untuk kebaikan.”
Ibu “N” yang asli dari Ponorogo ini  tampak tidak canggung dengan para karyawan ataupun dengan para agensi.  Suasana keakraban juga terlihat  diantara para  staf.  Menurut  informasi  dari  staf,  setiap  Jumat  pagi  di  kantor  pelayanan Surabaya  juga  dilaksanakan  pengajian  rutin  dan  silaturahmi  antara  semua  staf dan agensi. Dalam sebuah pelatihan yang menghadirkan trainer dari Jakarta, juga pernah menyampaikan dalam sebuah pelatihan:
“Baru  kali  ini  saya  melamar  pekerjaan  di  sebuah  perusahaan  yang wawancaranya ada tes baca Al Qur’an”
Pernyataan tersebut diungkapkan Bapak “A” ketika pertama kali menjadi staf trainer di PT. Asuransi Takaful Keluarga. Ketika proses wawancara Bapak “ A”  diminta  membaca  Al  Qur’an  oleh  seorang  Ustadz  yang  memakai  kopyah yang tidak lain adalah sekretaris Dewan Pengawas Syariah Takaful Bapak “ S”. Berikut respon pertama Bapak “ A” setelah diwawancarai :
“Saya  baru  kali  ini  melihat  sebuah  perusahaan  yang  karyawannya memakai  kopyah  di  kantor.  Dan  ketika  waktu  sholat  tiba,  semua  aktivitas karyawan berhenti sementara untuk menjalankan sholat berjamaah “
Dari  uraian  cerita  diatas  penulis  melihat  budaya  islami  telah  menjadi kebiasaan  dalam    aktivitas  perusahaan  dan  menjadi  sebuah  budaya  dalam  PT. Asuransi  Takaful  Keluarga  untuk  sholat  berjamaah  dan  sholat  di  awal  waktu. Seperti yang disampaikan sekretaris DPS dalam sebuah pelatihan, bisnis Takaful adalah  bisnis  silaturahmi. Takaful  menyampaikan  syiar  untuk  semua  manusia agar  menebar  kebaikan  dan  memperhatikan  yang  lemah .  Hal  ini  sesuai  dengan hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari :
“Rasulullah  SAW  bersabda,  “Barang  siapa  yang  menginginkan  rizkinya dilapangkan,  umurnya  dipanjangkan,  maka  hendaklah  ia  “menyambung”  tali silaturahimnya. (HR. Bukhari) “
Dari uraian diatas, penulis melihat praktik ekonomi syariah yang dimulai oleh  pendahulunya  sebagai  pendiri  perusahaan  dipelihara  dengan  baik  melalui budaya  perusahaan.  Budaya  perusahaan  yang  membawa  syiar  dakwah  selalu mengiringi  aktivitas  perusahaan  termasuk  diikuti  oleh  staf  dan  keluarga  besar Takaful.  Tidak  salah  jika  didalamnya  banyak  para  Ustadz  Ustazah  yang  juga bergabung dalam bisnis Takaful yang tidak hanya mengejar tujuan duniawi tetapi juga  tujuan  akhirat  yaitu  dakwah  ekonomi  syariah  dan  meningkatkan  tali silaturahim dengan sesama peserta.
3. Menjalin  Silaturahim  dengan  Nasabah:  Pengakuan  Awal  Kontribusi Peserta
Kata  “silaturahim”  yang  sering  didengungkan  dalam  bisnis  Takaful, menginspirasi  penulis  dalam  penelitian  ini  untuk  menggali  informasi  kepada beberapa  informan  termasuk  dengan  nasabah/peserta  dengan  melakukan
silaturahim.  Silaturahim  yang  penulis  lakukan  sebelum  ke  nasabah  adalah berkunjung  ke  kantor  Takaful  perwakilan  Surabaya  yang  ada  di  Jl.  Jemur Andayani  dan  berbincang  dengan  Bapak  “  S”  yang  berada  di  Front  Office. Berikut petikan wawancaranya :
“Saya  sebagai  bagian  Front  Office  dan  layanan  yang  menerima  ketika nasabah/peserta datang. Ada yang nanyakan klaim, ada yang mau nutup, ya macam-macam.  Ada  yang  hanya  sekedar  pingin  tahu  kantor  Takaful sekalian  silaturahmi.  Selain  itu  tugas  saya  menerima  aplikasi  peserta  yang dibawa agen”
Bapak  “  S”  yang  juga  menerima  aplikasi  dari  agensi  selanjutnya melakukan  input  ke  system  untuk  dilaporkan  ke  pusat  (Jakarta).  Apa  saja  yang diinput dan bukti apa yang dibawa agen ? berikut penuturannya pada penulis:
“Ini  bukti  yang  dibawa  agen  (sambil  menunjukkan  berkas  ke  penulis) Kuitansi  pembayaran  kontribusi  pertama  yang  dibayarkan  melalui  Bank Muamalat  dan  aplikasi  peserta  beserta  ilustrasi  yang  sudah  ditandatangani peserta dan wakil manajemen”
Dari bukti transaksi yang ditunjukkan Bapak “ S” kepada penulis, nampak dalam  bukti  transaksi  tersebut  mencantumkan  nama  peserta,  no  aplikasi,  jumlah rupiah  yang  dibayarkan,  dan  pernyataan  bahwa  dana  sudah  masuk  ke  rekening Takaful. Sebelum aplikasi berubah menjadi polis asuransi, peserta menerima bukti transaksi  dari  Bank.  Selanjutnya  setelah  aplikasi  diterima  dan  polis  sudah  jadi, peserta akan menerima polis asuransinya beserta bukti kuitansi kontribusi pertama yang  dibuat  oleh  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga.  Dari  konfirmasi  yang  penulis lakukan biasanya polis jadi dalam waktu 10 hari kerja. Untuk memastikan kuitansi yang  diterima  peserta  bersama  polis  asuransi,  penulis  bersilaturahmi  kepada seorang  nasabah  yang  bernama  Bu  “H”.  Berikut  penuturan  dari    Bu  “  H”  yang tinggal di Gresik sebagai nasabah/peserta Asuransi Takaful :
“Saya  ikut  asuransi  Takaful  karena  saya  tahunya  ini  asuransi  yang  dari awal murni syariah. Ya niat saya untuk nabung pendidikan anak-anak. Yang penting  saya  percaya  dan  mudah-mudahan  amanah.  Semua  saya  serahkan yang  maha  kuasa.  Saya  hanya  berusaha,  katanya  sebagai  manusia  kita jangan  meninggalkan  generasi  yang  lemah.  Ya  ini  cara  saya.  Memiliki asuransi pendidikan.”
Jika  ibu  berkenan,  bolehkah  saya  melihat  bukti  kuitansi  dan  polis  yang telah ibu terima dari PT. Asuransi Takaful Keluarga?
Berikut petikan jawaban ibu “H” pada penulis :
“Sebentar saya ambilkan (sambil meninggalkan penulis). Monggo silahkan dilihat dan dibaca (sambil menyerahkan dokumen pada penulis). Saya juga gak terlalu paham isinya”
Dari  diskusi  dengan  Ibu  “H”  dengan  penulis  nampak  bahwa  Ibu  “H”  ini sangat  peduli  dengan  pendidikan  anak-anaknya,  memikirkan  masa  depan  dana pendidikan dengan memiliki Asuransi pendidikan. Dan yang menjadi inti bagi ibu “H” adalah perusahaan ini amanah dan dikelola secara syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah PT. Asuransi Takaful Keluarga harus tunduk pada regulasi yang ada  di  Indonesia  dan  diawasi  oleh  OJK.  Payung  hukum  asuransi  syariah  di Indonesia adalah Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian  yang menggantikan Undang Undang No. 2 tahun 1992. Dalam Undang Undang No. 40 tahun  2014  tersebut  banyak  menambahkan  pasal  yang  mengatur  tentang  asuransi syariah.  Salah  satunya  menetapkan  bahwa  kontribusi/premi  yang  dibayarkan peserta mengandung unsur dana tabarru’ dan atau dana investasi peserta dan biaya pengelolaan  untuk  perusahaan  sebagai  entitas  yang  mendapat  amanah  mengelola dana  peserta.  Hal  ini  juga  tertulis  dalam  PSAK  108  bahwa  dana  tabarru’  yang diterima  tidak  diakui  sebagai  pendapatan,  karena  entitas  pengelola  tidak  berhak untuk  menggunakan  dana  tersebut  untuk  keperluannya,  tetapi  hanya  mengelola dana sebagai wakil para peserta. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta.
Pemisahan dana kontribusi peserta ke dalam dana tabarru’, dan atau dana investasi  peserta  dan  dana  perusahaan  diatur  dalam  Fatwa  DSN  MUI    No. 53/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad  Tabarru’  pada  asuransi  syariah.  Akad Tabarru’  merupakan  akad  yang  harus  melekat  pada  semua  produk  asuransi syariah. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar  peserta  pemegang  polis.  Akad  Tabarru’  pada  asuransi  adalah  akad  yang dilakukan  dalam  bentuk  hibah  dengan  tujuan  kebajikan  dan  tolong  menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
Dari  uraian  diatas,  jelas  bahwa  setiap  peserta  yang  membayarkan kontribusi/premi  kepada  perusahaan  tidak  boleh  diakui  sebagai  pendapatan perusahaan,  tetapi  harus  ada  alokasi  yang  jelas.  Untuk  mengetahui  bagaimana
pencatatan  perusahaan  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  terhadap  pengakuan  awal atas  penerimaan  kontribusi  dari  peserta,  penulis  mencoba  untuk  melihat  bukti kuitansi dan polis yang telah diterima Ibu “ H”. Dalam kuitansi yang penulis lihat tertulis : Dari siapa dana itu diterima/nama peserta, No aplikasi dan nomor polis, masa  perjanjian  dan  penggunaan  pembayaran.  Berikut  ilustrasi  rincian  dalam kuitansi premi/kontribusi pertama.
Rincian Kuitansi Premi Pertama PT. Asuransi Takaful Keluarga
Rekening Tabungan Rekening Tabarru Biaya Pengelolaan Jumlah IDR 61.280,00 IDR 38.720,00 IDR 300.000,00 IDR 400.000,00
Sumber: kuitansi nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga diolah penulis
Dari bukti pembayaran diatas, menunjukkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga  dalam  menerima  dana  dari  peserta  (kontribusi)  telah  memisahkan akun/rekening untuk dana tabungan peserta, dana tabarru’ dan biaya pengelolaan (ujroh).
Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam PSAK 108 paragraf (14) tentang pengakuan  awal  bahwa  kontribusi  dari  peserta  diakui  sebagai  bagian  dari  dana tabarru’ dalam dana peserta. Dalam praktiknya di PT. Asuransi Takaful Keluarga benar bahwa kontribusi yang dibayar peserta sebagian masuk dana tabarru’ yang ditunjukkan dengan rekening tabarru’ dalam kuitansi peserta. Dana tabarru’ yang diterima  tidak  diakui  sebagai  pendapatan,  karena  entitas  pengelola  tidak  berhak untuk  menggunakan  dana  tersebut  untuk  keperluannya,  tetapi  hanya  mengelola dana  sebagai  wakil  para  peserta.  Selain  dari  kontribusi  peserta,  tambahan  dana tabarru’  juga  berasal  dari  hasil  investasi  dan  akumulasi  cadangan  surplus underwriting  dana  tabarru’.  Investasi  oleh  entitas  pengelola  dilakukan    (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau  pengelola  dana  (mudharabah  atau  mudharabah  musyarakah).  Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:(a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah; dan atau (b) kewajiban  jika  menggunakan  akad  wakalah.  Pada  saat  entitas  asuransi menyalurkan  dana  investasi  yang  menggunakan  akad  wakalah  bil  ujrah,  entitas mengurangi  kewajiban  dan  melaporkan  penyaluran  tersebut  dalam  laporan perubahan  dana  investasi  terikat.  Perlakuan  akuntansi  untuk  investasi  dengan menggunakan  akad mudharabah ,  atau mudharabah  musytarakah ,  mengacu
kepada  PSAK  yang  relevan.  Bagian  kontribusi  untuk  ujrah/fee  diakui  sebagai pendapatan  dalam  laporan  laba  rugi  dan  menjadi  beban  dalam  laporan  surplus defisit  underwriting  dana  tabarru’.  Sehingga  pengakuan  awal  kontribusi  peserta pada PT. Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan PSAK 108.
Hal  ini  didukung  dengan  apa  yang  disampaikan  sekretaris  Dewan Pengawas  Syariah  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  dalam  pelatihan  “Fiqh Muamalah”  bahwa  harus ada  pemisahan  antara  account    perusahaan    dengan account  peserta. Penggabungan account perusahaan dengan account peserta akan berdampak  pada  gharar  dan  mengambil  yang  bukan  haknya.  Pernyataan  senada juga disampaikan bapak “H” sebagai seorang TFC. Berikut pernyataannya :
“Untuk  syariah  sudah  dipisah  antara  aset  dan  tabarru’,  di  syariah menggunakan  laporan  PSAK  108  .  Jadi  kita  sudah  aman.  Tidak  perlu khawatir  mengandung  unsur  gharar.  Bahkan  RBC  kita  diatas  yang ditentukan OJK 30%. Insyaallah barokah dan aman“
Pernyataan  Bapak  “  H”  menguatkan  bahwa  Takaful  telah  menerapkan PSAK  108  dan  mengikuti  aturan  dari  OJK  yang  ditetapkan  RBC  minimal  30% untuk entitas asuransi syariah. Pemahaman tentang konsep Tabarru’  juga penulis tanyakan  pada  Bapak  “  H”.  Penulis  mengajukan  pertanyaan  apa  yang  bapak ketahui tentang Tabarru’ ? Berikut penuturannya :
“Tabarru’  adalah  dana  untuk  tolong  menolong,  karena  prinsip  asuransi syariah  adalah  saling  menolong  bukan  jual  beli  polis  asuransi.  Ketika  ada peserta yang kena musibah berarti peserta lain membantu atau mengiklaskan dana  tabarru’  nya  untuk  membantu  yang  terkena  musibah.  Begitu seterusnya, jadi dana tabarru itu  ya milik semua peserta. Perusahaan hanya diberi amanah ibaratnya dititipi aja ndak boleh menggunakan”.
Dari  petikan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  gaung  atau pengetahuan  tentang  PSAK  108  diketahui  dan  dipahami  oleh  manajemen  dan agen asuransi. Pemahaman tentang konsep syariah diperoleh agen asuransi karena mereka  sering  memperoleh  transfer  ilmu  dari  Dewan  Pengawas  Syariah  dan secara umum mereka ingin melakukan bisnis secara syariah.
Hasil  wawancara  dan  diskusi  dengan  beberapa  informan  meneguhkan penulis  dalam  menyusun  sebuah  benang  merah  yang  saling  terkait  dan menunjukkan  adanya  kesesuaian  bahwa  pemahaman  syariah  dari  insan  Takaful dan praktik akuntansi syariahnya sesuai regulasi yang ada.
Pengakuan  awal  terhadap  kontribusi  peserta  dimulai  pada  saat  dana diterima  perusahaan  dan  ada  pemisahan  rekening.  Dalam  hal  ini  PT.  Asuransi Takaful  Keluarga  telah  membagi  atau  memisahkan  dana  kontribusi  peserta menjadi  tiga  yaitu  rekening  tabungan,  rekening  tabarru’  dan  biaya  pengelolaan. Rekening  tabungan  merupakan  nilai  tunai  yang  dimiliki  peserta  dan  akan diinvestasikan.  Hasil  investasi  akan  kembali  kepada  peserta  dan  perusahaan memperoleh  hasil  investasi  dengan  konsep  bagi  hasil  yang  nisbahnya  disepakati diawal.  Rekening  tabarru’  adalah  rekening  milik  peserta  dan  dikumpulkan  dari semua peserta yang bergabung. Dana ini selamanya menjadi milik semua peserta. Ketika  terjadi  musibah  atau  ada  klaim  dari  sebagian  peserta  maka  dana  itu diambilkan  dari  rekening  tabarru’.  Dana  tabarru’  juga  diinvestasikan  oleh perusahaan,  tetapi  perusahaan  tidak  boleh  mengambil  sebagian  atau  sedikitpun hasil investasi dana tabarru’. Hasil investasi dana tabarru’ akan ditambahkan atau dikembalikan pada rekening tabarru’.
Penentuan  rasio risk  based  capital (RBC)  yang  merupakan  tolok  ukur keamanan  suatu  perusahaan  asuransi  juga  mengacu  pada  nilai  aset  dalam  dana tabarru.  Logikanya  jika  dana  tabarru’  besar  bahkan  jauh  melebihi  dari  yang ditetapkan  OJK,  maka  Insyaallah  asuransi  ini  aman  dari  gagal  bayar.  Hal  ini sesuai  dengan  peraturan  menteri  keuangan  Nomor  11/PMK.010/2011  tentang kesehatan  keuangan  usaha  asuransi  dan  usaha  reasuransi  dengan  prinsip  syariah. Dalam  pasal  3  tentang  tingkat  solvabilitas  dana  tabarru’  disebutkan  bahwa perusahaan  harus  menjaga  tingkat  solvabilitas  dana  tabarru’  paling  rendah  30% (tiga  puluh  per  seratus)  dari  dana  yang  diperlukan  untuk  mengantisipasi  risiko kerugian  yang  mungkin  timbul  sebagai  akibat  dari  deviasi  dalam  pengelolaan kekayaan  dan/atau  kewajiban.  Informasi  ini  yang  terkadang  tidak  semua  orang tahu,  karena  dianggap  RBC  syariah  sama  dengan  konvensional  yang  sebesar 120%.  Karena  untuk  asuransi  konvensional  belum  ada  pemisahan  antara  dana peserta dan dana perusahaan, sehingga ketika menerima premi dari peserta diakui sebagai pendapatan perusahaan.
4. Surplus dan Défisit Underwriting Dana Tabarru: Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Setelah  pengakuan  awal  atas  kontribusi  peserta  yang  telah  penulis konfirmasi  baik  melalui  agensi,  nasabah  dan  manajemen  Takaful  selanjutnya
bagaimana pengukuran setelah pengakuan awalnya.  Dalam hal  ini sesuai dengan PSAK  108  terkait  surplus  dan  defisit  underwriting  dana  tabarru’,  penyisihan teknis  dan  cadangan  dana  tabarru’.  Surplus  underwriting  terjadi  ketika  selisih lebih  antara  dana  tabarru’  dengan  klaim  dari  peserta.  Sedangkan  defisit underwriting terjadi ketika dana tabarru’ kurang  untuk  memenuhi  klaim peserta.
Bagaimana  alokasi  dana  jika  terjadi  surplus  atau  defisit  underwriting  ?  Berikut petikan wawancara penulis dengan Bapak “ Z” sebagai TSM di Takaful :
“Alhamdulillah,  selama  ini  Takaful  tidak  pernah  mengalami  defisit underwriting justru mengalami surplus underwriting. RBC kita juga melebihi dari  yang  ditetapkan  OJK  sebesar  30%.  RBC  untuk  asuransi  konven  120% dihitung  berdasarkan  seluruh  aset  perusahaan.  Kalo  full  syariah  RBC  nya minimal  30%  dihitung  berdasarkan  aset  tabarru’.  Untuk  Takaful  Insyaallah 115%  RBCnya  dari  tabarru’  saja  kalo  dihitung  dengan  seluruh  aset  jelas diatas 120% kalo tidak salah kurang lebih 300%.”
Dari  apa  yang  telah  disampaikan  Bapak  “Z”  menunjukkan  bahwa  PT. Asuransi  Takaful  Keluarga  mengalami  surplus  underwriting.  Dengan  adanya surplus  underwriting  bagaimana  pengalokasian  dari  surplus  tersebut  ?  Terkait alokasi  surplus  underwriting,  penulis  memperoleh  informasi  dari  sekretaris  DPS dalam  sebuah  pelatihan  tentang  akad  dalam  asuransi  syariah.  Berikut  gambaran dari materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut.
Hakikat  dari  deficit  atau  surplus  underwriting  adalah  selisih    antara  dana tabarru’  yang  digunakan  untuk  menanggung  kerugian  peserta  (biaya  klaim) dengan  sejumlah  kontribusi risk  sharing yang  mampu  dikumpulkan  di  dana tabarru’ .  Perusahaan  memperlakukan  terhadap  surplus  underwriting,  (1) Dikembalikan  seluruhnya  kepada peserta ( 2)  Dikembalikan  sebagian  ke  peserta dan sebagian lagi untuk cadangan Tabarru'. ( 3) Dikembalikan sebagian ke peserta, sebagian  untuk  cadangan  tabarru  dan sebagian  lagi  untuk  perusahaan. (Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN No 81/DSN-MUI/III/2011)
Sumber:  Materi  Pelatihan  Akad  Syariah  dari  PT.  Asuransi  Takaful Keluarga
Berdasarkan  akad tabarru’  yang tercantum dalam  aplikasi  peserta tertulis jika terdapat surplus underwriting dana tabarru’ maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana tabarru’, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk. Jika terdapat deficit  underwriting dana  tabarru’  maka  perusahaan  akan  menutupi deficit  tersebut  dari  dana  pemegang  saham  dalam  bentuk  pinjaman  (Qordul Hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus underwriting dana  tabarru’  yang  akan  datang.  Apapun  akad  yang  digunakan  untuk mengalokasikan  surplus  underwriting,  maka  harus    disepakati  terlebih  dahulu dengan   peserta pada awal terjadinya kontrak. Tidak adanya kesepakatan dengan peserta akan menjadikannya fasid.
Hal  ini  sesuai  dengan  PSAK  108  paragraf  (22)  bahwa  bagian  surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting  dana  tabarru’  yang  didistribusikan  kepada  entitas  pengelola  diakui sebagai  pengurang  surplus  dalam  laporan  perubahan  dana  tabarru’.  Surplus underwriting  dana  tabarru’  yang  diterima  entitas  pengelola  diakui  sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. Jika terjadi defisit underwriting dana tabarru ’, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan  tersebut  dalam  bentuk  pinjaman  ( qardh ).  Pengembalian qardh tersebut  kepada  entitas  pengelola  berasal  dari  surplus  dana tabarru ’  yang  akan datang. Pinjaman qard dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting  dana  tabaru  diakui  pada  saat  entitas  asuransi  menyalurkan  dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.
Selanjutnya penyisihan teknis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga diakui pada  saat  akhir  periode  pelaporan  sebagai  beban  dalam  laporan  surplus  defisit underwriting  dana  tabarru’.  Hal  itu  nampak  dalam  laporan  surplus  (defisit) underwriting  dana  tabarru’  sebagai  kelompok  beban.  Penyisihan  teknis  diukur sebagai  berikut  :  (a)  Penyisihan  kontribusi  yang  belum  menjadi  hak  dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. (b) Klaim yang masih  dalam  proses  diukur  sebesar  jumlah  estimasi  klaim  yang  masih  dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan,  setelah  mengurangkan  bagian  reasuransi  dan  bagian  klaim  yang  telah dibayarkan. (c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi  klaim  yang  diekspektasikan  akan  dibayarkan  pada  tanggal  neraca berdasarkan  pada  pengalaman  masa  lalu  yang  terkait  dengan  klaim  paling  kini yang dilaporkan dan metode statistik.
Cadangan  dana  tabarru’  adalah  cadangan  yang  dibentuk  dari  surplus underwriting  yang  tidak  dibagikan  kepada  peserta  dan  entitas  pengelola.  Dana surplus  underwriting  dari  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  sebagian  telah dialokasikan  pada  cadangan  dana  tabarru’  yang  prosentasenya  ditentukan  oleh kebijakan  manajemen.  PT  Asuransi  Takaful  Keluarga  mencadangkan  dana tabarru’ dengan  tujuan  apabila  terjadi  defisit  di  masa  yang  akan  datang  sebagai bentuk  kehati-hatian.  Hal  ini  sesuai  yang  tercantum  dalam  PSAK  108  bahwa cadangan dana tabarru’  digunakan untuk (a)  menutup defisit yang kemungkinan akan  terjadi  di  periode  mendatang;  dan  (b)  tujuan  memitigasi  dampak  risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (class  of  business)  yang  menunjukkan  derajat  volatilitas  klaim  yang  tinggi. Cadangan dana tabarru’ diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian ( deemed prudent ) agar mencapai tujuan pembentukannya  yang  bersumber  dari  surplus  underwriting  dana  tabarru’.  Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana  tabarru’  yang  dibutuhkan  diperlakukan  sebagai  penyesuaian  atas  surplus underwriting dana tabarru’.
Dari  uraian  diatas,  penulis  meyakini  bahwa  PT.  Asuransi  Takaful Keluarga  telah  mengalokasikan  dana  surplus  underwriting  sesuai  dengan  Fatwa DSN No 81/DSN-MUI/III/2011.
5. Penyajian  dan  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  PT.  Asuransi Takaful Keluarga
Setelah proses pengakuan awal atas kontribusi peserta dan alokasi surplus atau  defisit underwriting, selanjutnya  bagaimana  penyajian  informasi  tersebut dalam  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  perusahaan  asuransi  tidak  seperti perusahaan  pada  umumnya  yang  terdiri  laporan  posisi  keuangan,  laporan  laba rugi,  laporan  arus  kas  dan  laporan  ekuitas.  Karena  ruang  lingkup  usahanya memberikan  proteksi  atas  risiko  yang  dialami  peserta  dan  adanya  pemisahan antara  dana  peserta  dan  dana  perusahaan,  maka  laporan  keuangannya  lebih komplek.
Dalam  laporan  keuangan  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  tahun  2014, terdapat  beberapa  jenis  laporan  keuangan  yang  disajikan  untuk  memberikan informasi  yang  transparan  kepada  masyarakat.  Laporan  keuangan  tahun  2014 diumumkan melalui media massa Republika pada tanggal 18 April 2015. Adapun laporan yang disajikan adalah (1) Neraca perusahaan, (2) Laporan laba rugi dana perusahaan,  (3)  Laporan  surplus/deficit  underwriting  dana  tabarru’  (4)  Neraca dana  investasi  peserta,  (5)  Kesehatan  Keuangan  Dana  tabarru’,  (6)  Kesehatan Keuangan  dana  perusahaan.  Dari  laporan  keuangan  nampak  jelas  ada  pemisahan antara dana perusahaan dan dana peserta termasuk dana tabarru’.
Dana tabarru disajikan sebagai  dana peserta  yang terpisah dari kewajiban dan  ekuitas  dalam  neraca  (laporan  posisi  keuangan).  Hal  ini  nampak  dalam laporan  keuangan  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  pada  laporan  Neraca Perusahaan.  Neraca  Perusahaan  menampilkan  kelompok  asset,  liabilitas,  dana peserta  dan  ekuitas.  Dalam  kelompok  dana  peserta  terdapat  akun  dana  syirkah temporer (mudharabah), deficit yang belum dialokasikan dan dana tabarru’.
Pada laporan laba rugi dana perusahaan terdapat kelompok pendapatan dan beban.  Dalam  kelompok  pendapatan  terdiri  dari  akun  pendapatan  pengelolaan operasi  asuransi,  pendapatan  pengelolaan  portofolio  investasi  dana  peserta, pendapatan pembagian surplus underwriting dan pendapatan investasi. Perusahaan memperlakukan  terhadap  surplus  underwriting,  (1)  Dikembalikan  seluruhnya kepada peserta ( 2)  Dikembalikan  sebagian  ke  peserta dan  sebagian  lagi  untuk cadangan Tabarru'. ( 3)  Dikembalikan  sebagian  ke  peserta, sebagian  untuk cadangan tabarru dan sebagian lagi  untuk  perusahaan. (Fatwa DSN No 53/DSN- MUI/III/2006,  Fatwa  DSN  No  81/DSN-MUI/III/2011).  Penyajian  dalam  laporan
keuangan  sudah  dipisahkan  antara  surplus  underwriting  untuk  perusahaan  dan peserta.  Hal  ini    sesuai  dengan  PSAK  108    bahwa  bagian  surplus  underwriting dana  tabarru’  yang  didistribusikan  kepada  peserta  disajikan  secara  terpisah  pada pos  “bagian  surplus  underwriting  dana  tabarru’  yang  didistribusikan  kepada peserta”  dan  bagian  surplus  yang  didistribusikan  kepada  entitas  pengelola disajikan  secara  terpisah  pada  pos  “bagian  surplus  underwriting  dana  tabarru’ yang  didistribusikan  kepada  pengelola”  dalam  laporan  perubahan  dana  tabarru’. Penyisihan  teknis  disajikan  secara  terpisah  pada  kewajiban  dalam  neraca.  Dana tabarru  disajikan  sebagai  dana  peserta  yang  terpisah  dari  kewajiban  dan  ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan) Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabarru’.  Hal  ini menunjukkan bahwa PT. Asuransi  Takaful  Keluarga  telah  menyajikan  laporan  keuangannya  sesuai  PSAK no. 108.
Tabel 3. Kesehatan Keuangan Dana Tabarru’ PT. Asuransi Takaful Keluarga Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan rupiah)
Tingkat Solvabilitas Uraian 2014
2013 A. B. C. D.

## Tingkat Solvabilitas
a. Kekayaan
yang
diperkenankan
b. Kewajiban
c. Jumlah tingkat solvabilitas
Jumlah minimum tingkat solvabilitas dana tabarru’ Kelebihan(kekuarangan) batas tingkat solvabilitas Rasio Pencapaian 249.031 (192.903) 56.128 53.097 3.030 105,71% 233.638 (203.276) 30.362 56.007 (25.645) 54,21%
Sumber : laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga tahun 2014
Sesuai  dengan  PMK  No.  11/PMK.010/2011,  solvabilitas  dana  tabarru’ perusahaan  asuransi  syariah  paling  kurang  sebesar  30%  dari  jumlah  dana  yang dibutuhkan  untuk  mengantisipasi  risiko  kerugian  yang  mungkin  timbul  akibat deviasi  pengelolaan  kekayaan  dan  kewajiban.  Berdasarkan  peraturan  dari  OJK, setiap  entitas  asuransi  mempunyai  kewajiban  melaporkan  laporan  keuangan secara  menyeluruh  kepada  publik  melalui  media  cetak  nasional  paling  lambat
bulan  April  pada  tiap  tahunnya.  Sebagai  gambaran  laporan  keuangan  yang  telah disajikan  PT.  Asuransi  Takaful  keluarga,  berikut  sebagian  laporan  keuangannya. Dalam  laporan  kesehatan  keuangan  per  31  Desember  2014,  rasio  solvabilitas (RBC : risk based capital) mencapai 105,7% (Tabel 3).
Jumlah  kekayaan  yang  harus  disediakan  untuk qardh dan  tingkat solvabilitas dana perusahaan minimum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 (Tabel 4).
Tabel 4. Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam jutaan rupiah) Uraian 2014 2013
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh
A. B.

## C.

## Kekayaan untuk Tersedia untuk Qardh
Kekayaan minimum yang wajib
disediakan untuk Qardh
a. 70% dan 45% x jumlah dana yang diperlukan  untuk  mengantisipasi risiko  kerugian  yang  mungkin timbul  akibat  deviasi  pengelolaan kekayaan  dan  kewajiban  masing- masing tahun 2014 dan 2013
b. Jumlah  dana  yang  diperlukan
untuk mengantisipasi risiko
kegagalan proses produksi , ketidakmampuan SDM dan
system  untuk  berkinerja  baik  atau kejadian dari luar Jumlah  kekayaan  minimum  yang
wajib disediakan untuk Qardh Kelebihan(kekurangan)  kekayaan yang tersedia untuk Qardh 112.134 37.168 2.293
39.461
72.672 90.732 25.203 2.525
27.728 63.004 Solvabilitas Dana Perusahaan
A. Tingkat Solvabilitas
a. Kekayaan
b. Kewajiban 176.680 16.878 163.373 19.182
B.
C

## c. Jumlah tingkat solvabilitas
Minimum solvabilitas dana perusahaan
a. Kekayaan  yang  tersedia  untuk Qardh
b. Modal sendiri atau modal kerja minimum
c. Jumlah  minimum  solvabilitas dana  perusahaan  (jumlah  yang
lebih besar antara a dan b) Kelebihan(kekuarangan)  batas  tingkat solvabilitas 159.802 39.461 50.000 50.000 109.802 144.191 27.728 50.000 50.000 94.191
Sumber : laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga tahun 2014

## Pembahasan
1. Pengakuan Awal atas Kontribusi Peserta/Nasabah
Pembayaran  premi  atau  kontribusi  dari  peserta  kepada  PT  Asuransi Takaful  Keluarga  diakui  sebagai  bagian  dari  dana tabarru’ dalam  dana  peserta.
Kontribusi  diakui  oleh  PT  Takaful  Asuransi  Keluarga  pada  saat  pembayaran premi/ kontribusi dasar oleh peserta. Pengakuan awal terhadap kontribusi peserta dimulai pada saat dana diterima perusahaan dan ada pemisahan rekening. Dalam hal  ini  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  telah  membagi  atau  memisahkan  dana kontribusi  peserta  menjadi  tiga  yaitu  rekening  tabungan,  rekening  tabarru’  dan biaya  pengelolaan.  Rekening  tabungan  adalah  rekening  dana  peserta.  Rekening Tabarru’ adalah rekening kebajikan, dana untuk tolong menolong sesama peserta, biaya pengelolaan merupakan pendapatan perusahaan untuk biaya operasional.
Dalam kuitansi peserta ketika membayar kontribusi pertama, akan muncul tiga  kolom  yang  menunjukkan  rekening  yang  berbeda.  Dari  sejumlah  dana  yang dibayarkan  peserta  dalam  bentuk  kontribusi/premi  x  %  masuk  rekening  dana tabarru’,  y  %  masuk  rekening  tabungan,  dan  z  %  masuk  rekening  biaya pengelolaan/ujroh.  Hal  ini  juga  terlihat  jelas  ketika  agen  asuransi  menawarkan produk  kepada  calon  nasabah.  Dalam  ilustrasi  produk  akan  muncul  berapa prosentase/jumlah  dana  tabarru’  ,  biaya  pengelolaan  (ujroh),  dana  peserta (tabungan/investasi)  termasuk  nisbah  bagi  hasil  investasi  antara  peserta  dan perusahaan. Pada intinya dana tabarru’ bukan dana milik perusahaan tetapi dana
milik  peserta  secara  kolektif  dan  menjadi  hak  bagi  peserta  yang  mendapatkan musibah.  Dan  itu  jelas  diatur  dalam  akad  yang  tercantum  pada  lembar  aplikasi setiap produk PT. Asuransi Takaful Keluarga. Sehingga pengakuan awal atas dana kontribusi  yang  telah  dibayarkan  peserta  pada  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan juga PSAK no. 108.
Dana tabarru’ yang  diterima  tidak  diakui  sebagai  pendapatan,  karena entitas  pengelola  tidak  berhak  untuk  menggunakan  dana  tersebut  untuk keperluannya,  tetapi  hanya  mengelola  dana  sebagai  wakil  para  peserta.  Yang merupakan  pendapatan  Asuransi  Takaful  adalah  biaya  pengelolaan  yang  nisbah prosentasenya  ditentukan  diawal  sesuai  akad  yang  telah  disepakati  antara perusahaan dengan peserta.
Selain  dari  kontribusi  peserta,  tambahan  dana tabarru’ juga  berasal  dari hasil  investasi  dan  akumulasi  cadangan  surplus underwriting dana tabarru ’.
Investasi  oleh  entitas  pengelola  dilakukan(dalam  kedudukan  sebagai  entitas pengelola)  antara  lain,  sebagai  wakil  peserta  ( wakalah )  atau  pengelola  dana (mudharabah atau mudharabah  musytarakah ).  Asuransi  Takaful  keluarga  dalam mengelola  investasi  dana  peserta  dengan  menggunakan  akad  wakalah  bil  ujroh yang  nisbahnya  ditentukan  diawal  sesuai  kesepakatan.  Khusus  dana  tabarru’  , hasil investasinya tetap masuk rekening dana tabarru’dan selamanya menjadi hak peserta secara kolektif, perusahaan tidak boleh menggunakannya.

## 2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Berdasarkan  akad  tabarru’  yang  tercantum  dalam  aplikasi  peserta  tertulis jika terdapat surplus  underwriting dana tabarru’  maka alokasinya adalah  sebagai cadangan dana tabarru’, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk. Jika terdapat deficit  underwriting dana  tabarru’  maka  perusahaan  akan  menutupi deficit  tersebut  dari  dana  pemegang  saham  dalam  bentuk  pinjaman  (Qordul Hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus underwriting dana  tabarru’  yang  akan  datang.  Apapun  akad  yang  digunakan  untuk mengalokasikan surplus  underwriting ,  maka  harus    disepakati  terlebih  dahulu dengan   peserta pada awal terjadinya kontrak. Tidak adanya kesepakatan dengan peserta  akan  menjadikannya  fasid.  Hal  ini  sesuai  yang  tercantum  dalam  PSAK
108  dimana  penetapan  besaran  pembagian  surplus  underwriting  dana  tabarru tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.
Selanjutnya penyisihan teknis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga diakui pada  saat  akhir  periode  pelaporan  sebagai  beban  dalam  laporan  surplus  defisit underwriting  dana  tabarru’.  Cadangan  dana  tabarru’  adalah  cadangan  yang dibentuk  dari  surplus  underwriting  yang  tidak  dibagikan  kepada  peserta  dan entitas  pengelola.  PT  Asuransi  Takaful  Keluarga  mencadangkan  dana tabarru’ dengan  tujuan  apabila  terjadi  defisit  di  masa  yang  akan  datang  sebagai  bentuk kehati-hatian.

## Penyajian  dan  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  PT.  Asuransi  Takaful Keluarga
Proses mulai pengakuan terhadap kontribusi peserta yang dilakukan secara terpisah  antara  dana  peserta  dan  dana  perusahan  disajikan  dalam  bentuk  laporan keuangan  yang  terpisah  juga.  Hal  ini  sebagai  bentuk  menjaga  “  amanah”  atau kepercayaan  yang telah  diberikan peserta kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai  wakil  untuk  mengelola  dana  peserta.  Laporan  keuangan  perusahaan asuransi  tidak  seperti  perusahaan  pada  umumnya  yang  terdiri  laporan  posisi keuangan, laporan laba rugi,  laporan  arus kas dan laporan ekuitas. Karena ruang lingkup  usahanya  memberikan  proteksi  atas  risiko  yang  dialami  peserta  dan adanya  pemisahan  antara  dana  peserta  dan  dana  perusahaan,  maka  laporan keuangannya lebih komplek.
Adapun  laporan  yang  disajikan  oleh  PT.  Asuransi  Takaful  adalah  (1) Neraca  perusahaan,  (2)  Laporan  laba  rugi  dana  perusahaan,  (3)  Laporan surplus/deficit  underwriting  dana  tabarru’  (4)  Neraca  dana  investasi  peserta,  (5) Kesehatan  Keuangan  Dana  tabarru’,  (6)  Kesehatan  Keuangan  dana  perusahaan. Dan  diungkapkan  juga  indikator-indikator  keuangan  yang  relevan  seperti  dana jaminan, rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim, rasio likuiditas dan masih ada yang lainnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  dalam menjalankan  usahanya  tidak  hanya  untuk  tujuan  bisnis  semata,  tetapi  ada  “nilai dakwah  ekonomi  syariahnya”.  Insan  Takaful  juga  menamai  bisnis  asuransi
Takaful adalah “ bisnis silaturahim”. Silaturahim merupakan sebuah budaya yang sangat dianjurkan dalam Islam.
PT.  Asuransi  Takaful  Keluarga  sebagai  asuransi  pertama  syariah  di Indonesia telah menggunakan akad tabarru’ (hibah) dan tijari ( wakalah bil ujrah ) dalam  transaksi  keuangannya.  Akad  yang  digunakan  antar  peserta  menggunakan akad tabarru’ sedangkan  akad  peserta  dengan  perusahaan  menggunakan  akad wakalah  bil  ujroh .  Dalam  pencatatan  transaksi  keuangan,  perusahaan  sudah memisahkan dana kontribusi peserta pada tiga bagian yaitu dana tabarru’ , ujroh , dan dana peserta yang nampak  mulai dari kesepakatan awal dengan peserta yang tercermin  dalam  ilustrasi  dan  aplikasi  sampai  dengan  laporan  keuangan. Kontribusi  dana  nasabah  dimasukkan  dalam  akun  khusus (tabarru'  fund), perusahaan  asuransi  syariah  tidak  berhak  sedikitpun  mengambil  atau memanfaatkan  dana  tersebut.  Sehingga  dalam  konsep  seperti  ini  tidak  terjadi gharar, riba dan maisir. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengimplementasikan  PSAK  No.  108  dalam  pencatatan  transaksi  dan  pelaporan keuangannya.

## Daftar Pustaka
Al Qur’an dan Hadist
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional    No  53/DSN-MUI/III/2006    tentang  Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No  :  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman Umum Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  52/DSN-MUI/III/2006  Tentang    Akad Wakalah  Bil  Ujrah  pada  Asuransi  Syariah  dan  Reasuransi  Syariah  . www.dsnmui.or.id
Fatwa DSN No 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.
http://koran.republika.co.id/koran/0/134080/,  Jumat,  29  April  2011  pukul 10:22:00
Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta: Salemba Empat.
Kompas.com, Senin 29 Feb 2016 pukul 10 : 14 wib
Majalah Akuntan Indonesia, Edisi No.2/Tahun I/Oktober 2007
Materi Training Intermediate  PT. Asuransi Takaful Keluarga oleh Satibi Darwis, Lc, Sekretaris DPS PT. Asuransi Takaful Keluarga, 10 Agustus 2015.
Nurul Ichsan Hasan, MA. (2014). Pengantar Asuransi Syariah . Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group)
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  11/PMK.010/2011  tentang  Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.www.bppk.kemenkeu.go.id
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK  108)  tentang  Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009
Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian
www.ojk.go.id
www.republika.co.id    “  Asuransi  Syariah  diminta  Lebih  berperan  di  Ekonomi Nasional 21 Maret 2016 “ diakses 10 Mei 2016 pukul 07.34
www.takaful.co.id