## PEMBERDAYAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

## Moh. Miftachul choiri
Dosen Tetap pada Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Jl. Pramuka 156 PO BOX 116 Ponorogo - Jawa Timur, 63471
Email: miftahch@yahoo.com
Abstrak: Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  berciri  khas  agama  Islam  mempunyai karakteristik  yang  unik.  Mayoritas  madrasah  lahir  dari  prakarsa  masyarakat  di  mana  madrasah tersebut  lahir.  Karena  dilahirkan  dari  masyarakat  maka  kualitas  madrasah  menjadi  beragam. Madrasah yang didukung oleh masyarakat yang secara sosio-ekonomi dan cultural memadai, maka dapat berkembang dengan baik. Sebaliknya madrasah yang tidak didukung oleh masyarakat yang mempunyai  modal  sosial  yang  kuat  akan  mengalami  masalah.  Oleh  sebab  itu,  menjadi  penting untuk  mencari  alternatif,  bagaimana  agar  mayoritas  madrasah  yang  lahir  dari  masyarakat  yang secara sosial-ekonomi kurang memadai dapat tumbuh berkembang dengan baik, sehingga mutu pendidikannya dapat memenuhi keinginan masyarakat pengguna jasa layanan pendidikan. Maka dari  itu,  pemberdayaan  madrasah  sangat  diperlukan,  terutama  dalam  mengelola  sumberdaya manusia yang tersedia dan sumber daya yang ada di sekitarnya.
Kata kunci: madrasah, pemberdayaan dan pendidikan berbasis masyarakat
Abstract, Madrasas as educational institutions distinctively Islamic religion has its own unique characteristics. The majority of madrassas born of community initiatives in which the school was born.  Since  the  birth  of  the  community,  the  quality  of  madrasah  to  be  diverse.  Madrasah  is supported by the people who are socio-economic and cultural sufficient, it can develop properly. Instead madrasas that are not supported by the people who have strong social capital will have problems. Therefore, it becomes important to look for an alternative, how to keep the majority of madrassas that were born from the people who are socio-economic inadequate able to grow well, so  that  the  quality  of  education  to  meet  the  desires  of  the  user  community  education  services. Therefore, empowering the madrasa is necessary, especially in managing the human resources available and the resources around them.
Keywords ; madrasas, empowerment and community-based education

## Latar  Belakang
Era  otonomi  pendidikan  memberikan  peluang  besar  bagi  perbaikan  tata  kelola  madrasah melalui  peningkatan  partisipasi  masyarakat.  Namun  demikian  nampaknya  madrasah  belum sepenuhnya mampu memaksimalkan peluang tersebut. Problem kurangnya kemitraan dialami oleh masyarakat pengelola madrasah. Madrasah kurang mampu mendinamisasi partisipasi masyakarat setempat  agar  ada  rasa  kepedulian  dalam  mengembangkan  dan  memajukan  madrasah.  Padahal dengan  adanya  partisipasi  masyarakat  diharapkan  kualitas,  akuntabilitas,  relevansi  program- program  pendidikan  yang  didesain  dan  diselenggarakan  oleh  madrasah  dapat  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut H.A.R Tilaar (2004: 22) dalam era desentralisasi sudah saatnya satuan pendidikan didekatkan  dengan  masyarakat  sekitarnya,  masyarakat  pengguna  jasa  layanan  pendidikannya. Istilah  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  keterlibatan  masyarakat  dalam  praksis  pendidikan dikenal dengan community based education (CBE). Partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat dan dunia industri untuk memberi feedback, membina dan mengawasi lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol praksis pendidikan sangat penting untuk melihat, apakah praktek pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan pendidikan selama ini telah  memenuhi  kebutuhan  masyarakat    atau  belum?  Apakah  konstribusi  masyarakat  bagi perbaikan  suatu  lembaga  pendidikan?  Sudahkah  lembaga-lembaga  pendidikan  menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar, sehingga ketika anak didik telah selesai menempuh program yang diselenggarakan satuan pendidikan dapat mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat? Berbagai pertanyaan ini menarik untuk diteliti, paling tidak untuk mengurai problem pendidikan dalam skala mikro pada satuan pendidikan.
Sudah  saatnya  pendidikan  dikembalikan  ke  masyarakat,  pendidikan  harus  dilihat  sebagai wahana  untuk  memberdayakan  masyarakat  bukan  sekedar  alat  pemuas  bagi  para  birokrat  yang haus  penghargaan  karena  jabatan  yang  disandangnya.  Ditemukannya    kasus  pelaksanaan  ujian nasional sebagaimana dijelaskan oleh koran Jawa Pos 10 Mei 2014, yang dilakukan oknum guru di Bojonegoro Jawa Timur, merupakan problem serius bagi perbaikan budaya mutu  pendidikan di Indonesia. Sementara itu perubahan kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 bertujuan untuk memperbaiki  kualitas out-put pendidikan  yang  lebih  komprehenship  setelah  masyarakat dihadapkan  pada  kenyataan  semakin  menurunnya  kualitas  moral  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, menjadi  penting  untuk  mendekatkan  program-program  pendidikan  di  madrasah  dengan masyarakat sekitarnya.
Menurut H.A.R Tilaar ( 2004: 164) madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional, oleh  karena  bukan  semata-mata  jumlah  muridnya  yang  signifikan,  tetapi  karena  madrasah mempunyai nilai-nilai positif dan local wisdom yang unik. Hal ini ditegaskan oleh Abdurrahman Mas’ud  (  2002:  26)  bahwa  madrasah  sangat  dekat  dengan  budaya  pesantren,  mengutamakan modelling atau uswatun hasanah contoh  yang baik  yang selayaknya diikuti oleh komunitasnya, menekankan  pentingnya  budaya cultural  resistence sehingga  melahirkan  sikap  mandiri  tanpa tergantung dengan institusi lain dan mempunyai budaya keilmuan yang tinggi dibuktikan dengan jumlah mata pelajaran yang harus dikuasai murid dalam jumlah banyak. Keunikan tersebut tumbuh dan  berkembang  sejalan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  mana  madrasah  tersebut
berada.  Karena  pada  umumnya  madrasah  lahir  dan  berkembang  karena  kebutuhan  masyarakat pembentuknya.
Secara  filosofis  lahirnya  konsep community  based  education (CBE),  menuntut  struktur manajemen  pendidikan  yang  harus  disesuaikan  dengan  keikutsertaan  masyarakat  secara  aktif. Ditegaskan  oleh  Azyumardi  Azra  (2000:  153)  bahwa  keikutsertaan  masyarakat  dalam  struktur manajemen  pendidikan,  dimaksudkan  untuk  memberikan  ruang  bagi  terciptanya  lembaga pendidikan  yang  akuntabel,  efektif  dan  berkualitas.  Pendidikan  yang  berakar  pada  masyarakat berarti pula  adanya partisipasi dan kontrol masyarakat sebagai pemilik dan pengguna jasa layanan pendidikan.  Oleh  sebab  itu,  lembaga-lembaga  sosial  ( social  institutions )  yang  telah  ada  di madrasah  diperkuat,  sementara  yang  belum  ada  dan  diperlukan  oleh  madrasah  perlu  dibentuk, seperti paguyuban wali murid antar kelas.
Lembaga-lembaga  sosial  ( social  institutions )  dimaksudkan  untuk  mewadahi    aspirasi masyarakat dan memberi feedback bagi pelaksanaan program pendidikan di madrasah. Sementara madrasah  sebagai  penyelenggara  pendidikan  perlu  didukung  oleh  tenaga-tenaga  pendidik  yang ahli  dalam  bidangnya  dan  diberi  kesempatan  untuk  melakukan  berbagai  inovasi  pembelajaran. Oleh sebab itu community based education (CBE) perlu dikembangkan berdasarkan situasi sosial dan potensi di mana lembaga pendidikan tersebut berada. Potensi masyarakat di sekitar sekolah perlu dielaborasi, potensi orang tua murid perlu digali, berbagai kerjasama antara sekolah dengan fihak masyarakat perlu dirancang.

## B. Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat
Menurut  H.A.R  Tilaar  (2004:  22)  istilah community  based  education (CBE)  digunakan untuk  menjelaskan  keterlibatan  masyarakat  dalam  praksis  pendidikan. Community  Based Education menuntut  masyarakat  (orang  tua,  pemimpin  masyarakat  lokal,  pemimpin  nasional, dunia kerja, dunia industri) harus ikut serta dalam membina dan mengawasi lembaga pendidikan yang  ada  di  sekitarnya.  Secara  filosofis  lahirnya  konsep community  based  education (CBE), menuntut  struktur  manajemen  pendidikan  yang  harus  disesuaikan  dengan  keikutsertaan masyarakat  secara  aktif.  Keikutsertaan  masyarakat  dalam  struktur  manajemen  pendidikan, dimaksudkan  untuk  memberikan  ruang  bagi  terciptanya  lembaga  pendidikan  yang  akuntabel, efektif dan berkualitas.
Sementara  itu  menurut  Azyumardi  Azra  (2000:153),  istilah community  based  education (CBE) digunakan untuk menjelaskan peranserta masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan satuan pendidikan,  yang  dapat  dikerangkakan  sebagai  beikut; pertama, peningkatan    peran  serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan, yakni pengembangan manajemen yang
lebih accountable, baik dari segi keuangan maupun pengelolaan organisasi madrasah itu sendiri. Melalui  peningkatan  ini,  sumber-sumber  finansial  masyarakat  dapat  dipertanggungjawabkan secara lebih efisien untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas madrasah; kedua peningkatan peranserta masyarakat  dalam pengembangan madrasah  yang quality oriented, yakni  pendidikan yang  berkualitas  dan  berkeunggulan,  yang  pada  gilirannya  akan  mendorong  perkembangan madrasah  sehingga  dapat  melahirkan out-put yang  mempunyai  paradigma  keilmuan  yang komprehenship  yakni  perpaduan  antara  ilmu  umum  dan  ilmu  agama;  dan ketiga, peningkatan peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber-sumber  belajar  yang  ada  di  masyarakat, sehingga madrasah tidak terpisah dan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan. Melalui pengembangan ini, satuan pendidikan/ madrasah dapat menjadi “ core” dari learning society, masyarakat belajar yang pada gilirannya membuat anak didik keluaran lembaga pendidikan Islam lebih berkualitas dan dapat menyatu dengan masyarakatnya.

## C. Dinamika Madrasah sebagai Pendidikan Berbasis Masyarakat
Menurut  Muhaimin  (2005:  186)  dilihat  dari  sisi  historitasnya  terdapat  dua  faktor  yang mempengaruhi  lahirnya  madrasah  di  Indonesia,  yaitu, pertama, adanya  pandangan  yang mengatakan  bahwa  sistem  pendidikan  Islam  tradisional  dirasakan  kurang  bisa  memenuhi kebutuhan  pragmatis  masyarakat; kedua, adanya  kekuatiran  atas  cepatnya  perkembangan persekolahan  Belanda  yang  akan  menimbulkan  pemikiran  sekuler  di  masyarakat.  Untuk menyeimbangkan  perkembangan  sekulerisme    maka  masyarakat  muslim  melakukan  reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.
Pendapat  tersebut  di  atas  dikuatkan  oleh  Azyumardi  Azra  (2000:  99)  bahwa  madrasah  di Indonesia  lahir  sebagai  bentuk  modernisasi  sistem  pendidikan  Islam  yang  tradisional.  Faktor pendorong  lahirnya  gerakan  ini  adalah  adanya  ekspansi  pemerintahan  kolonial  Belanda  dan Kristen.  Dalam  konteks  ini  ditemukan  adanya  Sekolah  Diniyyah    Zainuddin  Labay  al-Yunusi, Sumatra  Thawalib,  madrasah  yang  didirikan  al-Jami’atul  Khairiyyah  dan  kemudian  juga madrasah-madrasah yang didirikan oleh al-Irsyad.
Sejalan  dengan  dinamika  sosial  yang  berkembang  di  masyarakat  muslim  Indonesia, modernisasi sistem pendidikan Islam  pasca kemerdekaan menemukan momentumnya. Pesantren sebagai induk semang madrasah, yang pada awalnya hanya mengajarkan kajian-kajian ke-Islaman pada akhirnya memberikan respons terhadap ekspansi sistem pendidikan umum yang disebarkan pemerintah dengan memperluas cakupan kajian di dalamnya. Setidaknya terdapat dua cara yang digunakan  pesantren  sebagai  induk  madrasah  dalam  merespon  dinamika  yang  berkembang  di masyarakat; pertama , merevisi kurikulum pesantren dengan memasukkan semakin banyak mata
pelajaran umum atau bahkan ketrampilan umum; dan kedua, membuka akses kelembagaan dan fasilitas-fasilitas  kelembagaannya  bagi  kepentingan  pendidikan  umum  (Azyumardi  Azra,  2000: 102).
Pada dekade 1950-an dan awal 1960-an dalam masa-masa kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia,  sejumlah  pesantren    melakukan  pembaharuan  dengan  memberikan  ketrampilan, khususnya dalam bidang pertanian. Penekanan pada bidang ketrampilan ini dengan mudah dapat dipahami; dalam masa-masa sulit seperti itu, pesantren semakin dituntut untuk self-supporting dan self-financing. Karena itu banyak pesantren di pedesaan, seperti Tebuireng dan Rejoso di Jombang mengarahkan  para  santrinya  untuk  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan vocational dalam  bidang pertanian, seperti menanam padi, kelapa, tembakau, kopi dan lain-lain. Hasil penjualan dari usaha pertanian  tersebut  digunakan  untuk  membiayai  pesantren.  Kemudian  pada  fase  berikutnya dijumpai  beberapa  pesantren  mengembangkan  usahanya  ke  arah  pendirian  koperasi  seperti: Gontor, Denanyar, Tambakberas, Tebuireng Tegalrejo dan lain sebagainya. Melalui koperasi ini, minat kewirausahaan para santri dibangkitkan, untuk kemudian diarahkan menuju pengembangan pengelolaan usaha ekonomi apabila para santri kembali ke masyarakatnya (Azyumardi Azra, 2000: 103).
Melihat fakta sejarah tersebut di atas, kebijakan tentang desentralisasi pendidikan sebenarnya bukan  hal  yang  asing  bagi  madrasah.  Terlebih  banyak  madrasah  yang  lahir  dan  tumbuh  dari inisiatif masyarakat sendiri (H.A.R. Tilaar, 2004: 152). Masyarakat dalam hal ini, baik individu maupun  organisasi  membangun  madrasah  untuk  memenuhi  kebutuhan  kebutuhan  pendidikan mereka.  Tidak  mengherankan  apabila  madrasah  yang  dibangun  oleh  masyarakat  bisa  seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah untuk mencari ilmu dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hingga saat ini tidak mengherankan apabila jumlah madrasah yang ada di Indonesia kurang lebih 90% milik swasta sedangkan sisanya berstatus negeri  (Muhaimin, 2005: 185).
Apabila  dewasa  ini  diskursus  pendidikan  nasional  mewacanakan  pentingnya  inovasi pendidikan  nasional  untuk  melahirkan  pendidikan  yang  dikelola  masyarakat community-based management (CBM) maka pesantren sebagai induk semangnya madrasah merupakan model yang archaic. Namun  tentu  prinsip-prinsip  manajemen  modern  perlu  diterapkan  di  dalam  pola pendidikan  yang  berdasarkan  manajemen  masyarakat.  Pada  akhirnya community-based management dari  pendidikan  akan  bermuara  kepada  manajemen  sekolah  ( school-based management ) atau manajemen madrasah yang berarti pengelolaan lembaga pendidikan madrasah adalah  pengelolaan  yang  otonom  yang  mengimplementasikan  aktivitas  dan  kreativitas  para pengelolanya  baik  kepala  sekolah  maupun  para  gurunya  di  dalam  melaksanakan  misi  sekolah.
Tentu  CBM  dan  SBM  menuntut  para  pengelola  yang  mempunyai  pandangan  yang  luas  serta menguasai teknik-teknik manajemen modern, termasuk manajemen sekolah.

## D. Arti Pemberdayaan bagi Madrasah
Pranarka (1996:  261) menjelaskan, secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan ( empowerment ),  berasal  dari  kata  “ power ”  (kekuasaan  atau  pemberdayaan).  Sebagai  sebuah konsep, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan.  Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia atau sekelompok orang dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses dan gerak aktualisasi eksistensinya. Oleh sebab itu, perhatian gerakan pemberdayaan adalah berusaha menciptakan kondisi yang menungkinkan bagi setiap orang dapat melaksanakan tugas aktualisasi  eksistensinya    seluas-luasnya  dan  setinggi-tingginya.  Selain  berhubungan  dengan gerakan  membangkitkan  kesadaran  akan  eksistensi  seseorang  atau  sekelompok  orang, pemberdayaan juga memusatkan perhatian pada penyebab lahirnya kendala bagi seseorang atau sekelompok untuk mewujudkan aktualiasasi eksistensinya.
Ditegaskan oleh Edi Suharto (2009: 59) sebagai sebuah proses, pemberdayaan merupakan sebuah  konsep  pemberian  wewenang  kepada  individu  atau  kelompok  masyarakat  untuk mengambil keputusan secara otonom, partisipatif dan demokratis. Pemberian wewenang tersebut sebagai  strategi  pembelajaran  dan  penghargaan  terhadap  nilai-nilai  humanitas,  bahwa  setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki kemampuan dan potensi yang dapat disumbangkan bagi  kehidupan  bersama,  baik  dalam  konteks  kehidupan  berbangsa  maupun  dalam  kehidupan bernegara.  Sebagai  sebuah  proses,  pemberdayaan  mempunyai  3  tahapan:  penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.
Penyadaran  merupakan  tahap  pertama  dalam  proses  pemberdayaan.  Pada  tahap  ini  target yang  hendak  diberdayakan  diberi  “pencerahan”  dalam  bentuk  pemberian  penyadaran  bahwa mereka  mempunyai    hak  untuk  mempunyai  “sesuatu”.  Misalnya,  madrasah  swasta  diberikan penyadaran bahwa lembaga tersebut mempunyai potensi dan kelebihan yang dapat dikembangkan menuju lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap penyadaran tersebut,  misalnya memberikan pengetahuan  yang bersifat kognisi, belief dan healing. Prinsip  dasar  pada  tahap  ini  adalah  membuat  target  mengerti  bahwa  lembaga  atau organisasi perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang luar).
Tahap  kedua  pemberdayaan  adalah  pengkapasitasan  atau capacity  building yang  artinya adalah “memampukan”. Untuk diberikan pemberdayaan, sebuah organisasi atau lembaga harus terlebih  dahulu  diberi  bekal  pengetahuan.  Misalnya  sebelum  sebuah  madrasah  diberikan tanggungjawab  menjadi  “madrasah  unggulan”  terlebih  dahulu  diberikan  program-program pengkapasitasan untuk  membuat  lembaga tersebut  cakap “ skillfull ” dalam  mengelola madrasah unggulan. Proses capacity building meliputi tiga jenis, yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai.
Pengkapasitasan  manusia  dalam  arti  memampukan  manusia  baik  dalam  konteks  individu maupun  kelompok.  Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan,  antara  lain  dengan menyelenggarakan  pelatihan  ( training ),  workshop,  seminar,  semiloka  dan  lain  sebagainya. Langkah  selanjutnya  adalah  pengkapasitasan  organisasi.  Pengkapasitasan  organisasi  dapat dilakukan  dalam  bentuk  restrukturisasi  organisasi.  Tujuan  restrukturisasi  organisasi  antara  lain adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja organisasi. Namun demikian, langkah ini kadang menimbulkan masalah baru dalam suatu organisasi, yakni rasa ketidakpuasan sebagian orang  karena  wewenang  dan  pekerjaannya  dikurangi  atau  dipangkas.  Oleh  sebab  itu,  dalam pengkapasitasan  organisasi  tersebut  akan  lebih  baik  jika  organisasi  ditata  ulang  strukturnya berdasarkan  kondisi  dan  kebutuhan  lembaga,  dijelaskan  tugas  dan  wewenangnya  sehingga masing-masing orang yang yang terlibat di dalamnya akan berbuat secara prosedural sesuai dengan aturan  organisasi  atau  lembaga.    Pengkapasitasan  berikutnya  adalah  sistem  nilai.  Setelah  orang dan lembaga diberikan pengkapasitasan, maka sistem nilai juga perlu diberikan pengkapasitasan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan membuatkan “aturan main” di  antara  para  pengurus  organisasi.  Dalam  cakupan  organisasi,  sistem  nilai  berkenaan  dengan Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga,  Prosedur  Korporasi  dan  lain  sebagainya.  Pada tingkat yang lebih lanjut, sistem nilai terdiri atas budaya organisasi, etika dan good governance.
Tahap  ketiga  pemberdayaan  adalah  pemberian  daya  itu  sendiri  atau empowerment dalam makna sempit  yakni  memberikan kekuasaan. Pada tahap ini, lembaga atau organisasi  diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian daya ini disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang  telah  dimiliki  organisasi.  Tujuannya  adalah  agar  organisasi  tersebut  dapat  mengelola program-program  kegiatan  yang  telah  mereka  rencanakan  dapat  dilaksanakan  secara  mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Karena masing-masing lembaga mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda-beda (Randy R. Wrihatnolo& Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007).
Pemberdayaan  pada umumnya mempunyai keterkaitan dengan pengembangan sumberdaya yang  dimiliki  oleh  sebuah  organisasi,  baik  sumberdaya  yang  berasal  dari  dalam  maupun sumberdaya  yang  tersedia  di  luar.  Pemberdayaan  diperlukan  sebagai  prasyarat  untuk
menumbuhkan  kesadaran  di  kalangan  anggota  organisasi.  Dalam  konteks  pendidikan, pemberdayaan sangat diperlukan oleh sekolah sebagai kiat untuk menumbuhkan kesadaran kritis bahwa perubahan menjadi tanggungjawab bersama, setiap elemen yang ada dalam sekolah.
Untuk  memahami  makna  pemberdayaan,  terdapat  2  kata  kunci  yakni  kekuasaan  dan kelompok lemah. Kekuasaan dalam konteks ini, dipahami bukan sebatas pada aspek politik yang sempit, tetapi kekuasaan yang berhubungan dengan berbagai aspek kemampuan, antara lain:
a) kemampuan  dalam  membuat  keputusan-keputusan  mengenai  gaya  hidup  dan  model kehidupan yang hendak dikembangkan;
b) kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya;
c) kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam kehidupan yang lebih luas tanpa tekanan;
d) kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat;
e) kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan;
f) kemampuan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukaran barang dan jasa, serta
g) kemampuan  dalam  kaitannya  dengan  proses  memproduksi  jasa  dan    manfaatnya  bagi lingkungan.
Dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat, makna pemberdayaan bagi madrasah dapat diartikan dalam beberapa hal, antara lain;
1. Kemampuan  membuat  keputusan  tentang  model  pendidikan  yang  dipilih  madrasah  sebagai kebutuhan masyarakat yang memerlukannya.
Menurut  KH.  MA.  Sahal  Mahfudh  (1994:  278-279)  terdapat  tiga  masalah  mendasar yang dihadapi madrasah saat ini, antara lain;
a) Masalah identitas madrasah.
Masalah  ini  bersumber  dari  respon  madrasah  terhadap  realitas  yang  berkembang  di masyarakat.  Realitas  masyarakat  Indonesia  saat  ini,  sedang  dalam  masa  transisi  sebagai dampak  terjadinya  proses  reformasi.  Persoalan  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  pluralitas, kebebasan pers dan globalisasi menjadi isu utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sementara itu, realitas yang berkembang di madrasah pada umumnya lamban dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat;
b) Masalah sumberdaya manusia internal madrasah dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah ke depan.
Mayoritas sumberdaya manusia yang dimiliki madrasah homogen, lulusan perguruan tinggi Islam,  kecenderungannya memiliki disiplin keilmuan yang sama. Sehingga pengembangan
madrasah  menjadi  kurang  dinamis  dan  inovatif.  Dilihat  dari  struktur  keilmuan  yang dikembangkan  di  madrasah,  sudah  saatnya  keahlian,  kualifikasi  dan  kompetensi  menjadi pertimbangan utama dalam melakukan rekrutmen tenaga pendidik di madrasah. Tentu selain beberapa pertimbangan tersebut, para guru juga harus dikenalkan dengan tradisi madrasah sebagai institusi Islam  yang dekat dengan tradisi pesantren. Sehingga nilai-nilai pesantren tidak diabaikan; dan
c) Masalah pengelolaan madrasah.
Menurut H.A.R. Tilaar (2004: 153), bahwa persoalan madrasah terletak dari keunikannya bahwa  madrasah  tumbuh  dari  bawah,  dari  masyarakat  sendiri.  Dalam  pertumbuhannya tersebut,  madrasah  lahir  dari  komunitas  masyarakat  yang  secara  ekonomi  berasal  dari keluarga  tidak    mampu,  tentu  kondisi  tersebut  menimbulkan  situasi  serba  sulit    bagi madrasah.  Pengelolaan  madrasah  yang  berorientasi  kepada  masyarakat  telah  melahirkan keanekaragaman  pengelolaan  sehingga  sulit  untuk  dicarikan  standar  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan. Dalam menghadapi tuntutan modernisasi dan globalisasi karena standar- standar tertentu diperlukan maka pengelolaan pendidikan di madrasah perlu disesuaikan agar lebih peka dalam menyikapi kehidupan global yang penuh persaingan.
2. Makna  pemberdayaan madrasah dapat diartikan sebagai kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
Untuk menentukan kebutuhan yang selaras dengan keinginannya, maka madrasah perlu dibekali  dengan  kemampuan  mengidentifikasi  masalah  yang  terjadi  di  dalamnya  secara mandiri.  Menurut  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Agama  Islam  Kementrian  Agama  RI (2011:23) kemampuan mengenali masalah madrasah secara mandiri disebut dengan Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Evaluasi Diri Madrasah adalah proses evaluasi  yang bersifat internal yang  melibatkan  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  untuk  melihat  kinerja  madrasah berdasarkan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan  Standar  Nasional  Pendidikan  yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Madrasah.
Proses  Evaluasi  Diri  Madrasah    diawali  dengan  pembentukan  tim  pengembang madrasah  dan  pelatihan  penggunaan  instrumen  yang  digunakan  evaluasi  diri  madrasah.  Tim pengembang  terdiri  dari;  kepala  madrasah,  wakil  unsur  guru,  wakil  komite  madrasah,  wakil orang tua siswa dan pengawas madrasah. Tim Pengembang madrasah mengumpulkan berbagai bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja madrasah berdarakan indikator- indikator  yang  telah  dirumuskan  dalam  Standar  Pelayanan  Minimal  dan  Standar  Pendidikan Nasional.  Berdasarkan  berbagai  informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  pihak  terkait,
diharapkan akan diperoleh bahan dan informasi yang lebih komprehensip. Berbagai informasi tersebut  berhubungan  dengan  perbaikan  layanan  pembelajaran  bagi  peserta  didik  dan pemenuhan  kebutuhan yang diperlukan para guru dalam kegiatan proses belajar mengajar di madrasah. Kegiatan evaluasi diri madrasah dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya  dijadikan sebagai pijakan untuk menyusun Rencana Kegiatan Madrasah.
3. Kemampuan memanfaatkan pranata-pranata sosial yang ada di sekitar madrasah.
Sebagian besar madrasah didirikan dan dikelola oleh swasta. Dengan label pendidikan yang  dikelola  oleh  swasta  memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam memberikan saran bagi perbaikan kualitas proses pengelolaan madrasah, peningkatan  kualitas  guru,  peningkatan  hasil  belajar  siswa  dan  peningkatan  mutu  layanan pendidikan.  Berbagai  upaya  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  pranata-pranata sosial  yang  berada  di  sekitar  madrasah.  Sebagai  ilustrasi,  berdasarkan  hasil  evaluasi  diri madrasah,  ditemukan  sejumlah  guru  di  madrasah  belum  mampu  menerapkan  strategi pembelajaran aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Maka kepala madrasah bersama dengan komite madrasah merancang kegiatan peningkatan mutu guru dalam bidang penerapan strategi pembelajaran  aktif  dengan  melibatkan  nara  sumber  yang  berasal  dari  institusi  atau  jaringan ( networking )  yang  dimiliki  madrasah.  Dalam  hal  memberikan  pengalaman  belajar  yang kongkrit  kepada  peserta  didik,  kepala  madrasah  dan  guru  dapat  memanfaatkan  masyarakat sebagai  sumber  belajar.  Kerjasama  antara  masyarakat  sekitar  dengan  pihak  madrasah dituangkan dalam bentuk surat tertulis, sehingga dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akreditasi dan meningkatkan akuntabilitas program pembelajaran.

## E. Model Pemberdayaan Madrasah
Prakarya masyarakat muslim Indonesia dalam memberdayakan madrasah sangat signifikan dan  dominan.  Sepanjang  sejarah  perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  masyarakat muslim mengambil peran penting dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan madrasah.
Menurut  Azyumardi  Azra  (2000:  149),  dalam  beberapa  dasawarsa  terakhir,  terdapat  dua kecenderungan model pemberdayaan madrasah yaitu:
1. berkembangnya hasrat dalam kalangan muslim untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada pemerintah untuk memberdayakan madrasah dalam berbagai aspek dengan cara “menegerikan”  madrasah-madrasah  swasta.  Dengan  semakin  kuatnya  kondisi  negara baik dari sisi birokrasi maupun keuangan, khususnya sejak era 1970-an, negara membuka banyak akses kepada lembaga pendidikan Islam yang pada awalnya cenderung tertutup
bahkan  menjaga  jarak  dengan  pemerintah.  Perkembangan  ini  mendapatkan momentumnya  sejak  akhir  tahun  1980,  ketika  negara  melakukan  perbaikan  hubungan dengan  Islam,  ditandai  dengan  dimasukkannya  sistem  pendidikan  Islam  sebagai  sub sistem pendidikan nasional   dan adanya Surat  Keputusan Bersama 3 menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.   Sejak saat itu respon kaum muslim terhadap negara cenderung hangat, dalam konteks ini pendidikan Islam semakin menggantungkan banyak harapan kepada negara untuk memberdayakan madrasah.
2. adanya  kecenderungan  masyarakat  muslim  untuk  melakukan  konsolidasi  sumberdaya dan  sumberdana  untuk  membangun  lembaga  pendidikan  Islam  yang  berkualitas. Kecenderungan  ini  dapat  diamati  dengan  berdirinya  madrasah-madrasah  swasta “unggulan” sebagai respon berkembangnya komunitas muslim “kelas menengah” yang memerlukan  pendidikan  Islam  yang  berkualitas.  Kondisi  masyarakat  muslim  “kelas menengah” semakin berkembang, sehingga tuntutan menyediakan lembaga pendidikan Islam  yang  berkulitas,  mendorong  Departemen  Agama  untuk  mengembangkan “madrasah-madrasah model”.
Dalam    memberdayakan  lembaga  pendidikan  Islam,  termasuk  di  dalamnya  madrasah, terdapat beberapa pandangan, antara lain:
1. Pandangan Azyumardi Azra.
Menurut Azyumardi Azra (2000: 153), terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pemberdayaan madrasah, antara lain:
a) peningkatan  peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan;
b) peningkatan  peranserta  masyarakat  dalam  pengembangan  madrasah  yang quality oriented ; dan
c) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, sehingga madrasah tidak terpisah dan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan.
2. Pandangan Mastuhu
Menurut  Mastuhu  (1999:  35),  pemberdayaan  madrasah  dapat  dilakukan  dengan  cara melakukan perubahan paradigma. Paradigma yang dimaksud disini adalah pemikiran yang terus-menerus  dikembangkan  melalui  pendidikan  untuk  merebut  kembali  ilmu
pengetahuan sebagaimana yang terjadi pada masa keemasan Islam.  Paradigma baru disini dikembangkan  berdasarkan  filsafat teocentris dan antroposentris. Prinsip  yang dikembangkan dalam paradigma ini adalah tidak adanya dikotomi  antara ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum.
3. Pandangan Muhaimin.
Menurut  Muhaiman  (2005:183),  pemberdayaan  madrasah  dapat  dilakukan  dengan mengembangkan  model  kurikulum.  Pengembangan  pendidikan  di  madrasah  tidak  dapat ditangani secara parsial tetapi memerlukan pengembangan pemikiran yang utuh terutama ketika  dihadapkan  pada  kebijakan  pembangunan    nasional  bidang  pendidikan  yang mempunyai  visi  terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  negara  Indonesia  yang  berkembang menjadi  manusia  yang  berkualitas    sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab  tantangan zaman yang selalu berubah.
4. Pandangan H.A Mukti Ali (mantan Menteri Agama RI)
Menurut  H.A  Mukti  Ali  dalam  Muhaimin  (2005:  197)    pemberdayaan  madrasah  dapat dilakukan  dengan  konsep  alternatif  pengembangan  madrasah  melalui  kebijakan  SKB  3 Menteri  yang  berusaha  menyejajarkan  kualitas  madrasah  dengan  non  madrasah  dengan porsi kurikulum 70% umum dan 30% agama. Dilihat dari isu sentralnya Mukti Ali ingin mendobrak pemahaman masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, dimana  ia  selalu  didudukkan  ada  posisi  marginal,  karena  ia  hanya  berkutat  pada  kajian masalah  keagamaan  Islam  dan  miskin  pengetahuan  umum  sehingga  lulusannya  kurang diperhitungkan oleh masyarakat.
5. Pandangan  Munawir Sadzali (mantan Menteri Agama RI)
Menurut Munawir Sadzali dalam Muhaimin  (2005:  197) menawarkan konsep Madrasah Aliyah  Program  Khusus  (MAPK)  sebagai  konsep  untuk  memberdayakan  madrasah. Konsep Munawir Sadzali dimaksudkan untuk menjawab problem kelangkaan ulama atau kelangkaan umat  yang menguasai kitab-kitab berbahasa arab serta ilmu-ilmu keislaman. Lulusan  MAPK  diharapkan  mampu  menjawab  masalah  tersebut,  sekarang  ditetetapkan sebagai Madrasah Aliyah Kejuruan bidang keagamaan. Sedangkan madrasah aliyah non- keagamaan tidak jauh berbeda dengan SMA.
6. Pandangan Tarmizi Taher (mantan Menteri Agama RI)
Menurut  Tarmizi  Taher  dalam  Muhaimin  (2005:197)  menawarkan  konsep  madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah.
7. Pandangan A. Malik Fadjar (mantan Menteri Agama RI)
A.  Malik  Fajdar  dalam  (Muhaimin,  2005:  199)  menindaklanjuti  konsep  yang  digagas pendahulunya dengan memantapkan eksistensi madrasah dengan memenuhi tiga tuntutan mininal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu:
a) bagaimana  menjadikan  madrasah  sebagai  wahana  untuk  membina  ruh    atau  praktik hidup keislaman;
b) bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga mampu merespons tuntutan masa depan  guna mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan era globalisasi.
Dari  berbagai  bentuk  model  pemberdayaan  madrasah  sebagaimana  digagas  oleh  para pejabat  dan  para  pakar  tersebut,  tentu  masing-masing  madrasah  mempunyai  alternatif  pilihan untuk  mengembangkan  model madrasah sesuai  yang  dengan potensi dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing institusi. Pembentukan tim pengembang madrasah, hasil evaluasi diri madrasah,  analisa  kebutuhan  dan  analisa  harapan  tentu  perlu  dijadikan  sebagai  pijakan  untuk menentukan model pemberdayaan madrasah.
Selain analisa dengan evaluasi diri madrasah, tentu pemanfaatan modal sosial yang dimiliki madrasah  perlu  dioptimalkan  dalam  kegiatan  pemberdayaan  madrasah.  Modal  sosial  yang cakupannya  terdiri  dari  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  komunitas  madrasah, struktur  organisasi  madrasah  yang  terbuka  dan  jaringan  yang  dimiliki  madrasah  merupakan elemen penting yang  dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan  madrasah.

## F. Strategi Pemberdayaan Madrasah
Konsep  pemberdayaan  dalam  kajian  ini  dimaknai  sebagai  kegiatan  menumbuhkan kesadaran  madrasah,  untuk  melihat  problem  internal  yang  dihadapinya  baik  yang  bersifat institusional,  kultural  maupun  personal  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  madrasah.    Selain kemampuan  mengenal  problem  internal  yang  dihadapi  madrasah,  kegiatan  pemberdayaan  juga berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan modal  yang dimiliki madrasah, baik  modal sosial maupun modal kultural. Kemampuan melihat problem dan memanfaatkan modal sosial tersebut sebagai  pijakan  untuk  mendorong  madrasah  melakukan  perubahan  memperbaiki  dan meningkatkan kualitas pendidikan yang dikembangkannya. Terlebih ketika masyarakat pengguna
jasa  pendidikan  di  madrasah  ibtidaiyah  menaruh  harapan  besar  pada  institusi  ini  untuk menghantarkan anak-anaknya menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kehidupan keluarganya.  Selain  karena  adanya  tuntutan  masyarakat  pengguna  jasa  pendidikan  di  madrasah ibtidaiyah, Pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan menerapkan berbagai peraturan terkait dengan mutu pendidikan melalui Standar Nasional Pendidikan.
Sementara  itu,  menurut  H.A.R.  Tilaar  (2004:  155)  terdapat  empat  bidang  yang  perlu mendapatkan prioritas bagi pemberdayaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam;
(1) peningkatan kualitas;
(2) pengembangan inovasi dan kreativitas;
(3) membangun jaringan kerja sama ( networking ); dan
(4) penguatan semangat otonomi.
Berbeda  dengan  H.A.R.  Tilaar,  Agus  Nuryatno  (2008:  80)  menekankan  pentingnya membangun mind set baru dalam praksis pendidikan tak terkecuali madrasah. Karena selama ini praksis  pendidikan  di  Indonesia  sudah  terjebak  dalam  dunia  pragmatisme  sehingga  muncul pertanyaan,  target  apa  yang  hendak  dicapai  pendidikan  kita?  Apakah academic  values atau corporate values ? Menurut Neil Postman dalam Agus Nuryatno (2008: 81) pendidikan diyakini memainkan  peranan  yang  signifikan  dalam  membentuk  kehidupan  politik  dan  kultural.  Oleh karena itu pendidikan diyakini sebagai media untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu  kehidupan  sosial.  Jika  demikian,  maka  institusi  pendidikan  diharapkan  lebih mengedepankan dan menjadi basis pembudayaan nilai-nilai idealisme bukan pragmatisme. Dalam konteks  yang  sedemikian,  cara  berfikir  kritis  menjadi  sangat  diperlukan  oleh  para stakeholder madrasah, terutama dalam memberdayakan madrasah.
Tuntutan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan mutu pendidikan adalah  dua  hal  yang  tidak  bisa  diabaikan  oleh  madrasah.  Relasi  antara  kemampuan mengidentifikasi masalah yang dihadapi madrasah, cara pemecahan dan pemanfaatan modal sosial tersebut dapat digambarkan dalam peta konsep sebagai berikut:
MI oleh membutuhkan oleh
Alur Pemberdayaan Madrasah diadaptasi dari konsep John P. Kotter (1996) dan James. S. Coleman (1994).
Sementara itu menurut John P. Kotter (1996: 101-116) terdapat delapan langkah yang diperlukan dalam pemberdayaan untuk aksi yang lebih luas. Delapan langkah tersebut yaitu:
Langkah pertama, menciptakan perasaan terdesak ( sense of urgency ) di antara orang- orang yang mempunyai relevansi dengan usaha perubahan. Karena terlalu banyak rasa puas, rasa takut  atau kemarahan telah membuyarkan usaha perubahan. Sebuah  perasaan terdesak bila  disiapkan  dengan  menggunakan  cara  yang  amat  kreatif  membuat  orang-orang  dapat bergerak keluar dari cangkang dan siap beraksi untuk melakukan perubahan;
Langkah  kedua, membentuk  tim  pemandu  ( guiding  team ).  Tim  yang  memiliki kredibilitas, keahlian, koneksi reputasi dan wewenang formal sangat diperlukan dalam sebuah kepemimpinan  perubahan.  Tim  ini  harus  belajar  beroperasi  sebagaimana  tim-tim  bagus lainnya, dengan saling memercayai dan memiliki komitmen emosional;
Langkah  ketiga, tim  pemandu  menciptakan  kebijakan  yang  masuk  akal,  jelas, sederhana  mengangkat  visi-visi  dan  serangkaian  strategi.  Dalam  banyak  kasus  yang  sering dihadapi  organisasi  yang  tidak  berhasil,  staregi-straegi  yang  digunakan  seringkali  bersifat terlalu lamban dan hati-hati sehingga tidak sesuai dengan pergerakan cepat dunia;
Tantangan dan
kebutuhan madrasah saat ini
Ketrampilan institusional  dan personal yang diperlukan Pemberdaya n institusional dan personal  Madrasah yang dapat memenuhi standar nasional pendidikan  Madrasah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Internal Madrasah Kemampuan memanfaatkan
relasi, struktur sosial dan nilai-nilai
kepesantrenan
Eksternal Madrasah Kepala Madrasah Guru Berkompeten Institusi lain Perguruan Tinggi LSM Pendidikan
Langkah keempat, mengkomunikasikan visi dan strategi. Pesan yang amat sederhana dan menyentuh yang disalurkan melalui komunikasi yang baik dapat membantu memecahkan masalah  yang  dihadapi  organisasi.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk  menimbulkan pemahaman,  mendorong  komitmen  berani  dan  memompa  energi  yang  lebih  banyak  dari sekelompok orang. Dalam konteks ini tindakan lebih penting daripada kata-kata;
Langkah  kelima, usaha  pemberdayaan  ( empowerment ).  Halangan  utama  yang menghalangi orang-orang untuk bertindak berdasarkan visi bisa disingkirkan. Para pemimpin perubahan  berfokus  kepada  para  bos  yang  tidak  memberdayakan,  informasi  yang  tidak memadai  dan  perasaan  kurang  percaya  diri  dari  para  karyawan.  Yang  menjadi  persoalan adalah bagaimana menyingkirkan penghalang bukannya memberikan kekuasaan;
Langkah  keenam, membuat  kemenangan  jangka  pendek  ( short-term  wins ). Kemenangan-kemenangan  ini  sangatlah  penting.  Mereka  akan  memberikan  kredibilitas, sumberdaya dan momentum yang berguna untuk usaha perubahan secara menyeluruh;
Langkah  ketujuh, tidak  pernah  mengendur.  Para  pemimpin  perubahan  tidak  pernah mengendur. Momentum dibangun setelah kemenangan pertama. Perubahan-perubahan awal dikonsulidasikan. Perlu dikaukan identifikasi secara jeli apa yang diperlukan untuk langkah berikut; dan
Langkah kedelapan, membangun kultur baru. Para pemimpin pemimpin perubahan di seluruh organisasi membuat perubahan bersifat tetap dengan membangun kultur baru. Kultur baru ini merupakan sekelompok norma perilaku dan dinilai-nilai yang diakui bersama-sama dan  berkembang  melalui  konsistensi  dari  keberhasilan  tindakan  sepangjang  periode  waktu yang cukup. Dengan delapan langkah tersebut pemberdayaan diharapkan dapat memberikan perubahan yang berarti  dan bermanfaat bagi perbaikan organisasi maupun lembaga.

## Penutup
Secara historis, kehadiran madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional turut memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya tujuan pendidikan nasional. Namun demikian, madrasah masih dihadapkan  dengan  berbagai  permasalahan  yang  secara  nyata  perlu  pemecahan.  Masih  belum optimalnya  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  madrasah,  minimnya  jaringan kemitraan  yang  dimiliki  madrasah  dan  lemahnya  kepemimpinan  kepala  madrasah  merupakan problem internal yang datang dari madrasah sendiri. Sementara itu problem eksternalnya adalah pembinaan  yang  diberikan  kepada  madrasah  masih  sangat  terbatas  jika  dibandingkan  dengan lembaga  pendidikan  umum.  Oleh  sebab  itu,  madrasah  perlu  diberdayakan  sehingga  memiliki kemampuan untuk memperbaiki mutu pendidikannya secara mandiri.

## Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam; tradisi dan modernisasi menuju millennium baru, (Ciputat: Logos, 2000)
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementrian  Agama  RI, Peningkatan  Manajemen  Melaui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/ Madrasah ( Jakarta: BOS, 2011) Kotter, John. P & Cohen, S.. The heart of change. (Deloitte consulting LLC, 2002)
Mahfud, Sahal, Dinamika pesantren dan madrasah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
Mastuhu. Memberdayakan sistem pendidikan Islam. (Ciputat: Logos, 1999)
Muhaimin, Wacana pengembangan pendidikan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) -------------. Pengembangan kurikulum agama Islam di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
Nuryatno, Agus, Mazhab Pendidikan Kritis (Yogyakarta: Resist Book, 2008)
Pranarka & Moeljarto, Vidhyandika. Pemberdayaan (empowering). (Jakarta: CSIS, 1996) Rosyada, Dede. Paradigma pendidikan demokratis: Sebuah model pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. ( Jakarta: Kencana, 2007)
Suharto,  Edi. Membangun  masyarakat  memberdayakan  rakyat:  Kajian  strategis  pembangunan kesejahteraan sosial& pekerjaan sosial. (Bandung: Refika Aditama, 2009)
Tilaar, H.A.R. Membenahi Pendidikan Nasional ( Bandung: Rineka Cipta, 2009)
-------------. Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Bandung: Rineka Cipta, 2004)