## Analisis Implementasi Prinsip Syariah Terhadap
Produk Islamic Securities Crowdfunding (Studi pada LBS Urun Dana a Syirkah Initiative)
Miko Polindi 1 , Trisna Taufik Darmawansyah 2 1 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
2 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin E-mail: miko@mail.uinfasbengkulu.ac.id 1 , trisna.taufik@uinbanten.ac.id 2
Article History: Received: 14 Juni 2023 Revised: 27 Juni 2023 Accepted: 30 Juni 2023
Keywords: Securities Crowdfunding, Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI.
Abstract: Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap praktik berbisnis secara prinsip-prinsip Islam berkembang pesat. Kesadaran ini memaksa para pemilik usaha untuk menilai kembali kegiatan bisnisnya serta memilih untuk mencari instrumen yang selaras dengan prinsip syariah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan inklusi keuangan, LBS Urun Dana a Syirkah initiative dirancang sebagai platform berbasis sekuritas crowdfunding di Indonesia yang menawarkan produk-produk seperti saham syariah, sukuk, dan wakafestasi. LBS Urun Dana a Syirkah Initiative menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh pelaku usaha pemula (penerbit) untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui platform lbs.id. Dengan demikian, LBS Urun Dana a Syirkah initiative membantu meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku usaha sehingga inklusi keuangan dapat terwujud.
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan layanan urun dana fundex.id dan mengetahui pelaksanaan layanan urun dana fundex.id berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan inklusi keuangan melalui platform LBS Urun Dana a Syirkah initiative yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. LBS Urun Dana a Syirkah initiative telah menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.140 tahun 2021. Dengan demikian, LBS Urun Dana a Syirkah initiative dapat diandalkan sebagai platform yang berbasis syariah dan memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip- prinsip Islam.

## 650
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## PENDAHULUAN
Dalam Islam, ajaran pokok ini tidak berdiri sendiri, melainkan berintegrasi membentuk kepribadian manusia yang utuh atau holistik pada seorang muslim. Pendidikan akhlak, misalnya, sangat penting dalam ajaran Islam karena menjadi hasil dari pelaksanaan akidah dan syariah. Syariah sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan mengatur hidup manusia sebagai individu, warga masyarakat, dan sebagai subyek alam semesta (Asbar & Setiawan, 2022). Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap ekonomi syariah dalam perspektif hukum memiliki arti yang sangat penting, antara lain disebabkan oleh semakin berkembangnya pengaturan terhadap lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Guna menjawab aneka permasalahan hukum baru yang tidak secara eksplisit dan definitif tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dalam khazanah hukum Islam ada yang disebut dengan metode istinbat hukum. Istinbat adalah daya upaya membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an atau sunah yang sudah ada seperti : Ijma’, Qiyas, Istidlal, Mashlahah al-Mursalah, Istihsan, Istishab, dan Urf (Yasin, 2018).
Peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana hampir semua memberikan definisi mengenai prinsip syariah seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Keuangan, 2008) . Dan dapat ditegaskan bahwa DSN-MUI adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah (Nafis, 2011). Investasi merupakan bagian dari muamalah yang memiliki pengertian sebagai kegiatan atau aktivitas penempatan dana/ modal pada satu produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan keuntungan (profit). Investasi dalam Islam memiliki definisi sebagai kegiatan penempatan dana atau modal pada produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat bertumbuh atau menghasilkan keuntungan (Pardiansyah, 2017) . Kehadiran financial technology (fintech) telah merubah paradigma dan merevolusi cara orang dalam berinteraksi dengan layanan keuangan termasuk dalam hal penghimpunan dana baik untuk aktivitas yang bersifat sosial maupun untuk aktivitas komersial. Konsep urun dana secara informal dan tradisional bukan hal baru dan sering diaplikasikan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Urunan atau patungan seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau sekelompok orang dalam menghimpun dana untuk suatu maksud tertentu, baik berupa tujuan sosial (sumbangan. iuran) maupun tujuan komersial (patungan usaha). Istilah crowdfunding digunakan dalam proses urunan atau patungan dengan menggunakan teknologi digital.
Crowdfunding sebagai sebuah konsep merupakan model keuangan modern berbasis teknologi keuangan yang memfasilitasi dan mengakselerasi mobilisasi kekayaan orang banyak (wealth of crowds) untuk tujuan penciptaan nilai tambah. Crowdfunding menjadi solusi dan alternatif sumber pembiayaan bagi usaha kreatif dan inovasi. Crowdfunding dapat mendorong terjadinya distribusi akses pendanaan terutama bagi sektor-sektor usaha yang terpinggirkan oleh sistem keuangan perbankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan ide-ide kreatif maupun proyek sosial-kemanusiaan, meskipun dalam jumlah rupiah yang kecil.
Pada dasarnya, Securities Crowdfunding (SCF) hampir sama dengan investasi di pasar modal, perbedaannya terletak pada: mekanisme penawaran saham, obligasi, dan sukuk dengan sistem Securities Crowdfunding dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung
kepada pemodal melalui sistem elektronik (online) atau platform digital. Badan usaha seperti CV, Koperasi, dan Firma dapat mengajukan pendanaan. Hal itu yang membuat SCF menjadi peluang pendanaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maupun usaha rintisan (start-up) yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan prinsip-prinsip syariah pada FundEx Sharia berdasarkan salah satu fatwa DSN-MUI yang berlaku yakni Fatwa No. 140/DSN- MUI/VIII/2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Islamic securities crowdfunding) seperti untuk menjelaskan pelaksanaan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Islamic securities crowdfunding) di LBS Urun Dana a Syirkah Initiative dan untuk mengetahui pelaksanaan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Islamic securities crowdfunding) di LBS Urun Dana a Syirkah Initiative apakah sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI NO 140/DSN-MUI/VIII/2021.
HASIL DAN PEMBAHASAN Prinsip dasar syariah dalam keuangan adalah mengadopsi aturan ( rules ) syariah dalam muamalat, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Langkah selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai- nilai yang dianjurkan oleh syariah dalam setiap elemen sistem keuangan sebagai pengganti atas hal-hal yang diharamkan, dalam rangka mewujudkan tujuan syariah, yaitu mencapai kemaslahatan. Berikut beberapa aturan atau batasan syariah dalam keuangan. Keuangan syariah harus terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut: Maysir atau Perjudian; Gharar atau ketidakpastian akad; Riba atau penambahan pendapatan secara tidak sah ( batil ); Larangan terhadap komoditi haram; dan Larangan terhadap cara yang batil (Muljawan, 2020) . Berikut beberapa aturan atau batasan syariah dalam keuangan: Pertama, Menghindari Maysir atau Perjudian: Maysir adalah perjudian yang tidak berdasarkan kepastian dan tidak memiliki dasar hukum. Syariah Islam melarang perjudian karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak memberikan kepastian. Kedua, Menghindari Gharar atau Ketidakpastian Akad: Gharar adalah ketidakpastian akad yang tidak memiliki dasar hukum. Syariah Islam melarang akad yang tidak memiliki dasar hukum dan tidak memberikan kepastian. Ketiga, Menghindari Riba atau Penambahan Pendapatan Secara Tidak Sah (Batil): Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah yang melanggar syariah. Syariah Islam melarang penambahan pendapatan secara tidak sah dan menghendaki penambahan pendapatan yang berdasarkan kepastian dan memiliki dasar hukum. Keempat. Larangan Terhadap Komoditi Haram: Syariah Islam melarang komoditi haram yang tidak sesuai dengan syariah. Komoditi haram adalah komoditi yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak memiliki dasar hukum. Kelima, Larangan Terhadap Cara yang Batil: Syariah Islam melarang cara yang batil yang tidak sesuai dengan syariah. Cara yang batil adalah cara yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak memiliki dasar hukum (Ha, 2018).
Untuk menjawab berbagai macam permasalahan hukum baru yang tidak secara eksplisit dan definitif tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadits dalam khazanah hukum Islam digunakan perangkat atau metode istinbat hukum. Isitinbat adalah daya upaya membuat keputusan hukum syara’ berdasarkan dalil- dalil Al-Qur’an atau sunnah yang sudah ada. Salah satu metode istinbat yang perlu diketahui adalah Ijma’ .
Ijma’ adalah salah satu sumber hukum Islam yang penting dan pokok. Ijma’ sering ditempatkan dalam sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah. Ijma’ dapat diartikan sebagai konsekuensi, ijtihad kolektif. Ijma’ adalah kesepakatan para ulama- ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah yang belum ada hukumnya. Inti dari metode ini adalah kesepakatan dari para ulama muslim (Sa’adah et al., 2024).

## 652 EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.2, No.2, 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Pada tahun 1998, MUI membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa tentang fiqh muamalah (ekonomi syariah). Lembaga ini disebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu tugas utama lembaga DSN- MUI adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan dan kegiatan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN-MUI adalah satu- satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah dan juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada LKS dalam menjalankan aktivitasnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di LKS dengan memerankan tugas yaitu: wajib mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (Nafis, 2011). Dalam penelitian ini, fatwa yang digunakan berfokus pada fatwa No.140/DSN-MUI/VIII/2021 mengenai Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ( Islamic Securities Crowdfunding ). Fatwa ini hadir mengingat bahwa perkembangan teknologi memungkinkan dilakukan pengumpulan dana investasi dengan mekanisme penawaran efek melalui platform Layanan Urun Dana, dan masyarakat memerlukan penjelasan terkait dhawabith (ketentuan) dan hudud (batasan) tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari’ah Selain fatwa DSN-MUI, institusi yang juga menjadi pengawas terkait dengan Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ( Islamic Securities Crowdfunding ) ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK akan memberikan aturan dan perizinan serta turut mengawasi setiap operasionalnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini berisi regulasi yang berlaku untuk semua pelaku usaha jasa keuangan agar proses bisnis dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan transparan.
Peraturan mengenai penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi diatur dalam POJK No.57/POJK.04/2020 yang kini sudah ada versi terbarunya yaitu POJK No.16/POJK.04/2021 tentang perubahan atas POJK sebelumnya. Pembaruan peraturan ini diadakan untuk melakukan penyesuaian pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat guna melakukan pendaftaran kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; serta untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penyesuaian POJK No.57/POJK.04/2020 (Sa’adah et al., 2024).
Salah satu bentuk platform Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ( Islamic Securities Crowdfunding ) yaitu PT. LBS Urun Dana a Syirkah Initiative (lbs.id). PT . LBS Urun Dana a Syirkah Initiative merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. Perusahaan menyediakan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh pelaku usaha pemula (penerbit) untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka dalam platform lbs.id. PT LBS Urun Dana a Syirkah Initiative adalah penyelenggara layanan urun dana yang menyediakan platform berbasis teknologi untuk penawaran efek (securities crowdfunding) di mana melalui platform tersebut penerbit menawarkan instrumen efek kepada investor (pemodal) melalui sistem elektronik yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
lbs.id selaku Penyelenggara Layanan urun Dana melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi ( Securities Crowdfunding ) melaksanakan kegiatan dalam platform fundex.id berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi. Sebelum melakukan investasi melalui platform lbs.id, kita perlu memperhitungkan setiap investasi bisnis yang akan anda
lakukan dengan seksama. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa (due diligence), yang diantaranya (namun tidak terbatas pada); Analisa kondisi makro ekonomi, Analisa Model Bisnis, Analisa Laporan Keuangan, Analisa Kompetior dan Industri, Risiko bisnis lainnya. Investasi pada suatu bisnis merupakan aktivitas berisiko tinggi, nilai investasi yang anda sertakan pada suatu bisnis memiliki potensi mengalami kenaikan, penurunan, bahkan kegagalan. Beberapa risiko yang terkandung pada aktivitas yang dijelaskan pada platform lbs.id ini diantaranya:
1. Risiko Usaha, Yaitu risiko yang dapat terjadi dimana pencapaian bisnis secara aktual tidak memenuhi proyeksi pada proposal/prospektus bisnis.
2. Risiko Kerugian Investas, Sejalan dengan risiko usaha dimungkinkan terjadi nilai investasi yang diserahkan investor menurun dari nilai awal pada saat dilakukan penyetoran modal sehingga tidak didapatkannya keuntungan sesuai yang diharapkan.
3. Dilusi Kepemilikan Saham, Dilusi kepemilikan saham terjadi ketika ada pertambahan total jumlah saham yang beredar sehingga terjadi perubahan/penurunan persentase kepemilikan saham.
4. Risiko Likuiditas, Investasi kita melalui platform layan urun dana bisa jadi bukan merupakan instrumen investasi yang likuid, hal ini dikarenakan instrumen efek yang ditawarkan melalui platform hanya dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar sekunder pada platform yang sama, dimana periode pelaksanaan pasar sekunder tersebut juga dibatasi oleh peraturan. Anda mungkin tidak dapat dengan mudah menjual saham anda di bisnis tertentu sebelum selesainya vesting period dan hingga dilaksanakannya skema pasar sekunder oleh penyelenggara.
5. Risiko Pembagian Dividen Setiap Investor yang ikut berinvestasi berhak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah kepemilikan saham. Seyogyanya dividen ini akan diberikan oleh Penerbit dengan jadwal pembagian yang telah disepakati di awal, namun sejalan dengan risiko usaha pembagian dividen ada kemungkinan tertunda atau tidak terjadi jika kinerja bisnis yang anda investasikan tidak berjalan dengan baik.
6. Risiko Kegagalan Sistem Elektronik Platform lbs.id sudah menerapkan sistem elektronik dan keamanan data yang handal. Namun, tetap dimungkinkan terjadi gangguan sistem teknologi informasi dan kegagalan sistem, yang dapat menyebabkan aktivitas anda di platform menjadi tertunda.

## 654
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
\
Gambar 1. Alur Penawaran Sukuk pada lbs.id
Terms & Conditions pada lbs.id: Pelaksanaan Layanan Urun Dana:
Pemodal dengan ini mengajukan pendaftaran kepada Penyelenggara dan Penyelenggara menerima pendaftaran dari Pemodal sebagai Anggota dalam rangka untuk melaksanakan pembelian Efek milik Penerbit melalui program Layanan Urun Dana dengan maksud dan tujuan, lingkup Layanan Urun Dana, syarat dan ketentuan, serta batas tanggung jawab sesuai dengan POJK Layanan Urun Dana Nomor 57/POJK.04/2020. Masa Penawaran Efek:
1. Dalam hal ini Pemodal melakukan pembelian Efek Penerbit selama masa penawaran Efek oleh Penerbit yang dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender.
2. Pemodal mengerti dan memahami bahwa Penerbit dapat membatalkan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran dengan membayar sejumlah ganti rugi kepada Penyelenggara.
Pembelian Efek:
1. Pemodal yang membeli Efek melalui Layanan Urun Dana harus:
a. Memiliki rekening Efek pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urun Dana;
b. Memiliki kemampuan untuk membeli Efek Penerbit; dan
c. Memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek.
2. Dalam hal Pemodal melakukan pembelian Efek melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara, Pemodal wajib menggunakan rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berbeda untuk masing masing Penyelenggara.
3. Pembelian Efek oleh Pemodal dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada escrow account Penyelenggara atas nama PT LBS URUN DANA.
4. Batasan pembelian Efek oleh Pemodal dalam Layanan Urun Dana adalah sebagai berikut:
a. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli efek melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
b. Setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli efek melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
5. Batasan pembelian Saham oleh Pemodal tidak berlaku dalam hal Pemodal merupakan badan hukum; dan pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran Efek.
6. Dalam hal Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana, kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku.
7. Nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian dari penilai atau berdasarkan acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib merupakan pihak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
9. Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
10. Dalam hal Pemodal membatalkan rencana pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan pemesanan Pemodal.
11. Penyelenggara wajib mendistribusikan Efek kepada Pemodal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyerahan dana kepada Penerbit.
12. Pemodal yang membeli Efek melalui Penyelenggara mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan Efek yang terdapat dalam rekening Efek pada Bank Kustodian.
13. Pemodal mengerti dan memahami bahwa Penerbit diwajibkan menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana, dan apabila jumlah minimum dana yang telah ditentukan oleh Penerbit tersebut tidak terpenuhi, maka penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana tersebut dinyatakan batal demi hukum.
14. Pemodal mengerti dan memahami bahwa dalam hal penawaran Efek batal demi hukum, maka Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari

## 656 EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.2, No.2, 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dana tersebut ke dalam saldo deposit Pemodal di platform Penyelenggara secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penawaran Efek dinyatakan batal demi hukum.
15. Bagi Pemodal yang transaksinya tidak valid atau valid sebagian, maka LBS Urun Dana akan menghubungi Pemodal untuk melakukan konfirmasi. Apabila Pemodal tidak melakukan konfirmasi balik selama 5 (lima) Hari Kerja kepada Penyelenggara, maka transaksi Pemodal tersebut dimasukkan ke dalam saldo deposit Pemodal di platform Penyelenggara yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh Pemodal.
16. Dalam hal transaksi pembelian Efek Pemodal dilakukan pada saat Efek telah dinyatakan habis/soldout, maka Pemodal berhak atas pengembalian pembelian Efek dengan melakukan konfirmasi kepada Penyelenggara melalui media komunikasi yang telah disediakan oleh Penyelenggara. Pengembalian pembayaran pembelian Efek tersebut akan masuk ke dalam saldo deposit Pemodal di platform Penyelenggara yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh Pemodal.
17. Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian Efek. Dalam hal Pemodal membatalkan rencana pembelian Efek, Penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan pemesanan Pemodal. Pengembalian tersebut akan masuk ke dalam menu deposit didalam aplikasi penyelenggara yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh Pemodal.

## KESIMPULAN
Implementasi prinsip syariah dalam Islamic Securities Crowdfunding pada LBS Urun Dana (lbs.id) meliputi beberapa aspek, seperti Akad yang Sah: Investasi syariah harus berbasis akad yang sah dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah. Risiko yang Terbatas: Investasi syariah harus memiliki risiko yang terbatas dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menyebabkan kerugian besar. Transparansi: Investasi syariah harus memiliki transparansi yang tinggi dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menyebabkan ketidakpastian. Keadilan: Investasi syariah harus berbasis keadilan dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menyebabkan ketidakadilan’ Kehadiran Fintech dan Islamic Securities Crowdfunding telah merubah paradigma dan merevolusi cara orang dalam berinteraksi dengan layanan keuangan, termasuk dalam hal penghimpunan dana baik untuk aktivitas yang bersifat sosial maupun untuk aktivitas komersial. Islamic Securities Crowdfunding telah beradaptasi dengan perkembangan fintech dan telah mengeluarkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, analisis implementasi prinsip syariah terhadap produk Islamic Securities Crowdfunding pada platform lbs.id menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan investasi syariah di Indonesia dan mempengaruhi berbagai regulasi hukum keuangan yang berlaku saat ini.

## DAFTAR REFERENSI
Asbar, A. M., & Setiawan, A. (2022). Nilai Aqidah, Ibadah, Syariah Dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam. Al-Gazali Journal of Islamic Education, 1(01), 87–101.
Ha, A. S. (2018). Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia: Sebuah Analisis Historis. Keuangan, O. J. (2008). Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan.
Muljawan, D. (2020). Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Islam. Jakarta. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Nafis, M. C. (2011). Teori hukum ekonomi syariah. Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 337–373.
Sa’adah, A. N., Maslichah, M., & Alrasyid, H. (2024). Analisa Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Produk Islamic Securities Crowdfunding (Studi Kasus Fundex Sharia). El- Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal, 4(01).
Yasin, M. N. (2018). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. UIN-Maliki Press.