## PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUPERVISI PENGAWAS PAI SMA DI KABUPATEN REMBANG
Anisah 1 dan Noor Arifin 2 1 SMAN 1 Sulang Rembang sina_syak@yahoo.com 2 SDN Sumbersoko 02 Sukolilo Pati noorarifin305@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menemukan: 1) Pelaksanaan tugas pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang. 2) Pelaksanaan fungsi pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang. 3) Pelaksanaan tanggung jawab pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang. 4) Pelaksanaan Tanggung jawab pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Penelitian dilakukan di Kabupaten Rembang dengan waktu penelitian selama 4 bulan. Subyek  penelitian  adalah  Pengawas  Pendidikan  Agama  Islam  SMA  di Kabupaten  Rembang.  Informan  penelitian  adalah  guru-guru  PAI  SMA  di Kabupaten  Rembang.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  metode wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  keabsahan  data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan analisis model interaktif, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Pelaksanaan  tugas,  fungsi, wewenang  dan  tanggung  jawab  pengawas  PAI  SMA  di  Kabupaten Rembang  telah  terlaksana  sesuai  PMA  No.  2  Tahun  2012  meski  masih belum  maksimal.  2)  Hambatan  yang  dialami  pengawas  dalam  supervisi adalah  kurangnya  tenaga  pengawas  PAI,  banyaknya  guru  yang  harus dibina dan kurangnya intensitas supervisi. 3) Solusi dari kendala tersebut adalah  rekrutmen  pengawas  baru,  peningkatan  intensitas  supervisi kunjungan kelas dan peningkatan program pembinaan supervisi pengawas secara berkala dan berkesinambungan.
Kata  kunci:  Pelaksanaan  Kebijakan  Supervisi,  Pengawas, Pendidikan Agama Islam

## ABSTRACT
This research aims to finding: 1) the implementation of supervisory duties of islamic education supervisors of senior high school 2) the implementation
of  supervisory  function  of  islamic  education  supervisors  of  senior  high school 3) the implementation of supervisory authority of islamic education supervisors  of  senior  high  school.  4)  the  implementation  of  supervisory responsible of islamic education supervisors of senior high school. This research applied descriptive qualitative approach. The research was conducted in district Rembang for 4 months. The subjects of this research is supervisor of Islamic education supervisors at the senior high school in district Rembang. The informants were Islamic Education teachers at senior high  school,  headmasters  and  the  staff  of  ministry  religion.  Data  were collected  with  interviews,  observation  and  documentation.  Data  were validated with triangulation techniques in source and method. Data were analyzed  with  interactive  modelthat  consist  of;  data  collection,  data reduction, data display, and conclusions.
The results show that: 1) implementation of duties, function, authority and responsibility  by  Islamic  Education  supervisors  has  been  done  in accordance with the PMA No 2 Tahun 2012 though not maximized 2) The obstacles experienced by supervisors in academic supervision arethe lack in number of Islamic Education supervisors personnel, the large number of teachers that should be supervised, and the lack of intensity of supervision. 3) The solution of these problems are recruiting new supervisors, increasing the  intensity  of  supervision at  classroom  visits  and  increasing  a development  programs  of  academic  supervision  for  supervisors  in  a periodic and continuous manner.
Keywords:  Implementation  of  supervision  Policy,  Supervisor,  Islamic Education

## PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal  3  ditegaskan  tentang  tujuan  Pendidikan  Nasional.  Pendidikan  Nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam  peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 pasal 39 ayat 1 tentang standar  nasional  pendidikan,  menegaskan  bahwa  pengawasan  pada  pendidikan formal (sekolah/ madrasah) dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan, di pasal 1 ayat  2  peraturan  menteri  negara  pendayagunaan  aparatur  negara  dan  reformasi birokrasi nomor 21 tahun 2010, bahwa  pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
Khusus untuk pengawas pendidikan agama Islam, sebagaimana diatur dalam PMA. nomor 2 tahun 2007 tentang pengawas, pada Bab VI pasal 8 ayat 1 disebutkan, pengawas pendidikan agama Islam harus mempunyai 5 kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi, dan kompetensi penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.
Fakta  di  lapangan  dalam  pelaksanaan  pengawasan    yang  dilakukan  oleh pengawas  PAI  belum  optimal dilaksanakan.  Meskipun  dalam  rancangan  secara teoritik  sudah  ada  pihak  yang  diharapkan  dapat  melaksanakan  supervisi  terhadap guru PAI yaitu Pengawas sekolah, namun belum terlaksana secara efektif. Kurangnya jumlah pengawas PAI, seringnya pergantian tugas kerja pengawas mengakibatkan kurang  efektifnya  pengawas  dalam  melaksanakan  pembinaan.  Pengawas  PAI seringkali lebih menekankan pengawasan pada segi prosedur dan administrasi dari pada substansi pendidikan, melaksanakan pengawasan sambil lalu, dan tidak diikuti dengan tindak lanjut.
Begitu  juga,  beberapa  pengawas  PAI  yang  pernah  bertugas  di  Kabupaten Rembang  kurang  optimal  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi,  wewenang  dan tanggungjawabnya  sebagai  pengawas.  Hal  ini  diakibatkan  seringnya  pergantian pengawas PAI karena purnanya  pengawas PAI yang lama ataupun dipromosikan ke
jabatan  yang  lain.  Berdasarkan  paparan  tersebut,  menarik  untuk  diteliti  tentang Pelaksanaan  Kebijakan  Supervisi  Pengawas  Pendidikan  Agama  Islam  SMA  di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Sumber datanya ialah situasi wajar, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi wajar, sebagaimana  adanya.  Peneliti  adalah  instrumen  kunci  yang  mengadakan pengamatan dan wawancara sendiri (Sugiyono,2013:15).
Sedangkan  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (field  research). Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan,  lingkungan,  dan  interaksinya  (Arikunto,  200  :18).  Sedangkan  objek penelitian ini adalah pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang pada tahun 2016- 2017 yang juga sebagai sumber data primer dan guru-guru PAI Kabupaten Rembang sebagai sumber data sekunder.
Teknik  Pengumpulan  Data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Nana sudjana, 2001: 201) yang terdiri dari arsip tentang  program-program  kinerja  pengawas  PAI  Kabupaten  Rembang  tahun 2016-2017, dokumen pengawas, yaitu jurnal kegiatan kepengawasan, catatan hasil supervisi kegiatan pembelajaran, dan catatan hasil kepengawasan tahun 2016-2017, foto kegiatan guru PAI, peneliti menggunakan foto yang sudah ada sebagai arsip dan foto  yang  diambil  langsung  saat  penelitian tahun 2016-2017.  Teknik  pemeriksaan keabsahan data dari hasil wawancara yang digunakan peneliti adalah triangulasi data dengan cara triangulasi metode dan triangulasi sumber (Sugiyono, 2002: 246).

## KAJIAN TEORI

## 1. Pengertian kebijakan

## a) Pengertian
Kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik. Menurut Suharto,  kebijakan  publik  adalah  tindakan  yang  dibuat  dan diimplementasikan  oleh  badan  pemerintah  yang  memiliki  wewenang hukum,  politis  dan  finansial  untuk  melakukannya  (Suharto,2005:44). Menurut  Budiarjo  kebijakan  adalah  sekumpulan  keputusan  yang  diambil
oleh  seorang  pelaku  atau  kelompok  politik  dalam  usaha  memilih  tujuan- tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

## b) Fungsi Pengawas
Dalam PMA. no 2 tahun 2012 pasal 4 ayat 2 “Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai  fungsi  melakukan: penyusunan  program  pengawasan  PAI, pembinaan,  pembimbingan,  dan  pengembangan  profesi  guru  PAI, pemantauan penerapan standar nasional PAI, penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaaan tugas kepengawasan.

## c) Tanggung Jawab Pengawas
PMA. no 2 tahun 2012 bab III tentang tanggung jawab dan wewenang. Pada pasal 5 ayat 2 berisi pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2: “Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan,  proses,  dan  hasil  pendidikan  dan  atau  pembelajaran  PAI pada TK, SD/ SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB, dan atau SMK”. Tanggung jawab supervisor/ pengawas:
1. Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pendidikan di madrasah dan PAI  di  sekolah  umum,  dari  segi  teknis  administratif  maupun kependidikan.
2. Peningkatan  kualitas  madrasah  dan  kualitas  keagamaan  Kepala Sekolah, guru di lingkungannya bertugas, siswa dan staf yang berada dibawah pembinaannya.
3. Peningkatan  kualitas  proses  belajar  dan  mengajar  dalam  rangka pencapaian tujuan madrasah dalam PAI.
4. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sarana  dan  pra  sarana  belajar  di madrasah dan PAI di sekolah umum.
5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas Ekstra kurikuler madrasah dan PAI di sekolah umum.
6. Validitas data PAI di sekolah umum, meliputi data sekolah, guru, siswa, sarana  dan  prasarana  PAI,  serta  data  madrasah  secara  umum (Asubagio,2005:8).

## 2. Teori Supervisi

## a) Pengertian Supervisi
Secara  etimologi,  kata  ”pengawasan  (supervisi)”,  berasal  dari  istilah Inggris supervision” , terdiri dari dua kata ”super (lebih)” dan ”vision (melihat)”, yang berarti ”melihat dari atas” (Arikunto,2004:4), yakni melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang melakukan supervisi tersebut, dikenal dengan supervisor atau pengawas.
Sehingga supervisi pendidikan diartikan sebagai layanan yang bersifat membimbing,  memfasilitasi,  memotivasi  serta  menilai  guru  dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan profesinya secara efektif.

## Unruh dan Turner, yang dikutip Zepeda menyebutkan
“supervison as a sosial process of stimulation, nurturing, and appraising the professional growth of teacher, and the supervisor as the prime mover in the development of optimum conditions for learning .”( Zepeda, 2003: 19).
Dengan demikian kegiatan supervisi merupakan suatu proses yang harus dilakukan,  karena  itu  supervisor  harus  menjadi  penggerak  utama  dalam mengembangkan kondisi maksimal dalam pembelajaran.
Dalam  proses  supervisi,  supervisor  dapat  berperan  sebagai  sumber informasi,  sumber  ide,  sumber  petunjuk  dalam  berbagai  hal  dalam  rangka peningkatan  kemampuan  profesional  guru.  Supervisi  sebagai  koordinasi, kepala sekolah sebagai supervisor harus memimpin sejumlah guru /staf yang masing-masing  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  sendiri-sendiri. Supervisor haruslah menjaga agar setiap guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi kerja yang kooperatif. Supervisi sebagai evaluasi, untuk  mengetahui  kemampuan  guru  yang  akan  dibina  perlu  dilakukan evaluasi sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Selain itu  melalui  evaluasi  dapat  pula  diketahui  kemampuan  guru  setelah mendapatkan bantuan dan latihan dari supervisor (Kompri, 2015: 197).
Semua  pakar  menyepakati  bahwa  ”supervisi Pendidikan  merupakan disiplin  ilmu  yang  memfokuskan  diri  pada  pengkajian  peningkatan  situasi belajar  mengajar,  memberdayakan  guru  dan  mempertinggi  kualitas
mengajar”.  Disamping  itu  pula  kegiatan  pokok  supervisi  pada  umumnya adalah melakukan pembinaan kepada sekolah.

## b) Tujuan Supervisi Pendidikan
Menurut  Piet  A.  Sahertian  dalam  bukunya menjelaskan  bahwa  tujuan supervisi  ialah  memberikan  layanan  dan  bantuan  untuk  meningkatkan kualitas  mengajar  guru  di kelas  yang  pada  gilirannya  untuk  meningkatkan kualitas belajar siswa (Sahertian, 2010: 19). Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar  siswa,  bukan  saja memperbaiki  kemampuan mengajar  tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru.
Dari pendapat-pendapat dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik  dengan  cara  membantu  guru-guru  dalam  meningkatkan  kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal.

## c) Fungsi Supervisi Pendidikan
Fungsi  utama  supervisi  pendidikan  ditujukan  pada  perbaikan  dengan meningkatkan  situasi  belajar  mengajar.  Sehubungan  hal  tersebut  diatas, maka Piet A. Sahertian  memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut:
1. Mengkoordinir semua usaha sekolah.
2. Memperlengkap kepemimpinan sekolah.
3. Memperluas pengalaman guru-guru.
4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
5. Memberi faslitas dan penilaian yang terus-menerus.
6. Menganalisis situasi belajar-mengajar.
7. Memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  kepada  setiap  anggota staf.
Memberikan  wawasan  yang  lebih  luas  dan  terintegerasi  dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru (Sahertian, 2008:21).

## d) Peran Supervisi Pendidikan
Supervisi  berfungsi  membantu,  memberi,  mengajak.  Dilihat  dari fungsinya,  tampak  dengan  jelas  peranan  supervisi  itu.  Seorang  sopervisor dapat berperan sebagai:
1. Koordinator
Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas  anggota  staf  berbagai  kegiatan  berbeda-beda  diantara guru-guru.
2. Konsultan
Sebagai  konsultan  ia  dapat  memberi  bantuan  yaitu  bersama mengkonsultasikan  masalah  yang  dialami  guru  baik  secara  individual maupun kelompok.
3. Pemimpin Kelompok
Sebagai  pemimpin  kelompok  ia  dapat  memimpin  sejumlah  staf  guru dalam mengembangklan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan professional guru-guru secara bersama.
4. Evaluator
Sebagai  evaluator  ia  dapat  membantu  guru-guru  dalam  menilai  hasil dan proses belajar mengajar (Sahertian,2010:25).

## e) Peran Supervisi Pendidikan
Dalam  kegiatan  pembelajaran  pendidik  memerlukan  kemampuan menciptakan  suasana  belajar  yang  menarik,  menyenangkan,  lingkungan belajar  yang  nyaman,  sentuhan  pedagogis  yang  membangkitkan  minat peserta  didik  untuk  belajar,  dan  aspek  lainnya  yang  mendorong  kegiatan pembelajaran yang lebih bermutu.
Wiles  dan  Bondi  menjelaskan  fungsi-fungsi  supervisi  berdasarkan peranan  supervisor,  supervisi  bisa  dilihat  sebagai  peranan  kepemimpinan umum  dan  peranan  kordinasi  terhadap  semua  aktivitas  sekolah  yang berkenaan dengan pembelajaran (Wiles,186:95).
Sahertian  menyatakan  bahwa  teknik  supervisi  yang  bersifat  individual meliputi:  perkunjungan  kelas,  observasi  kelas,  percakapan  pribadi, intervisitasi,  penyeleksian  berbagai  sumber  materi  untuk  mengajar  dan menilai diri sendiri (Sahertian, 2010: 52).
Dalam kegiatan supervisi kelompok tersebut, tentu saja peran supervisor yang menonjol adalah sebagai koordinator dan group leader . Sementara itu dalam  kegiatan  supervisi  individual,  supervisor  lebih  berperan  sebagai
konsultan. Berbagai bentuk kegiatan atau taknik supervisi tersebut tentunya sangat tergantung pada inisiatif supervisor.

## PEMBAHASAN

## 1. Wewenang dan Tanggungjawab Pengawas PAI
Dari kegiatan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Abdul Hamid pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang, diketahui bahwa pengawas PAI telah cukup lama bertugas, dan dengan masa tugas yang cukup lama itu pengawas PAI tentunya telah mengetahui tentang tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang telah dikemukan sendiri oleh pengawas PAI. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa  dengan pengalaman  tugas  yang  cukup  lama  tersebut menjadikan  beliau memahami persis apa yang menjadi wewenangya sebagai pengawas.
Selain  memahami  wewenangnya  pengawas  PAI  memastikan  bahwa  telah melaksanakan wewenang itu dengan penuh tanggungjawab yang terungkap dalam wawancara  dengan  bapak  Abdul  Hamid  dimana  beliau  mengatakan  telah melaksanakan wewenangnya sebagai seorang pengawas dengan penuh tanggung jawab,  seperti  memantau  dan  menilai  kompetensi  professional  guru  PAI  serta merumuskan  saran  tindak  lanjut  yang  diperlukan . Melaksanakan  wewenang dengan  penuh  tanggung  jawab  memang  seharusnya  dilakukan  oleh  setiap pengawas,  karena  kegiatan kepengawasan  merupakan  kegiatan  yang  berkaitan erat dengan perbaikan dunia pendidikan.
Berdasar hasil observasi penulis wujud pelaksanaan wewenang pengawas di lapangan berupa memberi masukan dan saran kepada guru-guru PAI, bimbingan dalam  penyiapan  perangkat  pembelajaran  yang  akan  digunakan  oleh  guru  PAI dalam  kelas,  memantau  pelaksanaan  pembelajaran  serta  melakukan  evaluasi, serta menyampaikan hasil-hasilnya pada kepala sekolah atau kepada institusi yang membidangi  urusan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pengawas PAI juga melakukan kegiatan supervisi berupa penilaian kompetensi profesional yang nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk keperluan penempatan karir guru dalam lingkup guru PAI tersebut bekerja.
Sementara penulis juga melakukan wawancara dengan Kasi PAIS berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pengawas PAI yaitu  Ibu Rubiah dimana beliau mengatakan  bahwa  pengawas  PAI  SMA  telah  melaksanakan  wewenangnya sebagai pengawas sesuai dengan PMA No. 2 tahun 2012. Sebagaimana dalam
kutipan wawancara “Pak Abdul Hamid sudah lama menjadi pengawas dan beliau melaksanakan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab.”
Dari  wawancara  diatas,  disertai  pengamatan  penulis  terhadap  melihat dokumen yang ada pada guru PAI, dapat penulis katakan bahwa pengawas PAI SMA  di  Kabupaten  Rembang  telah  melaksanakan  wewenang  tersebut  sesuai dengan PMA. Beliau  memberikan masukan dan saran terhadap guru PAI SMA di Kabupaten  Rembang  tentang  pembuatan  RPP  yang  benar,  serta  memberikan masukan membuat absensi sholat dhuhur untuk siswa siswi SMA N 1 Rembang, hal tersebut dibuktikan dengan adanya RPP juga absensi sholat dhuhur siswa.
Pernyataan dari pak Fuad, tentang pelaksanaan wewenang pengawas PAI SMA  di  Kabupaten  Rembang,  didukung  juga  oleh  pak  Sholeh  yang  merupakan salah satu guru Agama Islam di SMA N 2 Rembang, beliau menyatakan bahwa permasalahan  yang  saya  hadapi  di  kelas,  ketika  menghadapi  anak-anak  atau ketika  merasa  kesulitan  dalam  penyusunan  RPP  terbaru. Pengawas  dengan senang hati memberi masukan, membimbing dan membantu saya, atas kesulitan yang  dialami  guru  PAI.  Beliau  juga  beberapa  kali  datang  ke  MGMP  untuk memberikan  sosialisasi,  ketika  ada  hal  baru  yang  berhubungan  dengan  guru Agama Islam.
Hal yang berbeda dikemukakan oleh Ali Mahfud, ia menilai bahwa Pengawas PAI  SMA  di  Kabaupaten  Rembang  belum  melaksanakan  wewenangnya  secara maksimal.  Pak  Ali  Mahfud  berpendapat  pengawas  tidak  tuntas  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  pengawas,  karena  itu  pengawas  hanya melakukan  bimbingan  pada  saat  di  kegiatan  MGMP,  tapi  belum melakukan evaluasi,  karena  pengawas  PAI  SMA  yang  ada  di  kabupaten  Rembang  pada semester sebelumnya belum berkesempatan hadir di sekolahnya.
Dari  hasil  wawancara,  observasi  serta  dokumentasi  peneliti  menemukan bahwa pengawas  PAI  SMA  di  Kabupaten  Rembang  telah  melaksanakan wewenangnya  sesuai  dengan  PMA  no  2  tahun  2012.  Walaupun    dalam pelaksanaan  pembinaan  terhadap  guru  PAI,  masih  terdapat  kekurangan  dan kelemahan, diantaranya supervisi yang dilakukan di salah satu sekolah itu belum terlaksana secara maksimal.
Berdasarkan wewenang pengawas pada poin memberikan pertimbangan dan penilaian  pelaksanaan  tugas  dapat  dikatakan  bahwa  pengawas  PAI  SMA  telah melaksanakannya dengan baik.

## 2.  Pelaksanaan  Tanggungjawab  Pengawas  PAI  SMA  di  Kabupaten  Rembang Tahun 2016-2017
Berdasar dengan PMA No. 2 tahun 2012 Bab III tentang tanggung jawab dan wewenang. Pada pasal 5 ayat 2 berisi pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2: “Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan  atau SMK.”
Pengawas sebagai bagian dari satuan pendidikan yang mengawasi tugas dan tanggung  jawab  guru,  bertanggung  jawab  dalam  menilai  dan  membina penyelenggaraan  pendidikan  pada  sejumlah  satuan  pendidikan/sekolah,  baik negeri  maupun  swasta  untuk  menentukan  derajat  kualitas  berdasarkan  kriteria yang  ditetapkan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah,  dalam  hal  ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa guru PAI terkait tanggung jawab pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengawas PAI SMA. Berikut pernyataan dari Aminuddin, S.Pd.I salah satu guru PAI SMA di Kabupaten Rembang Pada saat beliau mengurus administrasi sertifikasi, ketika ada kendala, pengawas memberi arahan kepada beliau.
Berdasar  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dikuatkan  dengan dokumen bahwa kompetensi pedagogik penting diperhatikan oleh pengawas dan perlu  disupervisi.  Bentuk  supervisi pengawas  dalam  meningkatkan  kompetensi pedagogik  antara  lain  penguasaan  karakteristik  guru  terhadap  peserta  didik, penguasaan guru terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran, kreativitas guru dalam  pengembangan  kurikulum,  efektivitas  guru  dalam  pembelajaran  yang mendidik,  pemanfaatan  TIK  untuk  pembelajaran  yang  efektif,  fasilitasi pengembangan  potensi  peserta  didik,  komunikasi  guru  dengan  peserta  didik, penyelenggaraan  penilaian  dan  evaluasi  proses  dan  hasil  belajar,  pemanfaatan hasil  penilaian  dan  evaluasi  untuk  kepentingan  pembelajaran  serta  kegiatan reflektif untuk peningkatan   kualitas pembelajaran.

## 3. Analisis Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017
Terkait  dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab,  pengawas  PAI  telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas, yaitu memberi masukan kepada  guru  terkait  dengan  kelengkapan  administrasi,  pengawas  juga  memberi
saran kepada guru PAI agar membuat absensi kehadiran shalat berjamaah bagi siswa.  Setelah itu, pengawas  mengevaluasi  terhadap  guru  PAI  terkait  kegiatan belajar mengajar di kelas/ sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah penulis lakukan  dengan  beberapa  guru  PAI,  dapat  diketahui  bahwa  pengawas  telah melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kompetensi profesional guru PAI, serta  merumuskan  saran  tindak  lanjut  yang  diperlukan. Selain  itu  penulis  juga menganalisa  bahwa  pengawas  PAI  dalam  melakukan  tugas  pembinaan  dan supervise  terhadap  kegiatan  akademik  melalui  cara-cara  yang  terbatas  dengan pembinaan, penilaian, masukan terhadap guru.
Pengawasan  di  Kabupaten  Rembang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan,  membimbing  dan  memfasilitasi  guru  dalam  pengembangan kompetensinya, memberi motivasi guru agar menjalankan tugasnya secara efektif dan  membantu  guru  membina  potensi  peserta  didik  agar  berkembang  secara optimal. Pengawasan pendidikan di sekolah ada tiga aspek yaitu peningkatan mutu pembelajaran  melalui  peningkatan  kemampuan  dan  kinerja  profesional  guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah dalam rangka penciptaan organisasi sekolah  yang  kondusif  dan  iklim  budaya  belajar,  dan  kinerja  para  administrator pendidikan, yakni tindakan manajerial para personil pendidikan di tingkat birokrat (struktural).
Dari  beberapa  pelaksanaan  wewenang  dan  tanggung  jawab  pengawas  PAI  di Kabupaten Rembang terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: tenaga kepengawasan yang minim, sehingga menyebabkan tidak seimbangnya jumlah guru dan  tenaga  pengawas.  Selain  itu  usia pengawas  yang  hampir  memasuki  masa pension,  cakupan  wilayah  yang  luas  dan  ketersediaan  infrastruktur  yang  tidak mendukung.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  tugas  pegawas PAI  SMA  oleh  pengawas  terhadap  guru-guru  PAI SMA di Kabupaten Rembang sudah berjalan dengan baik meski belum optimal.
2. Pelaksanaan fungsi pengawas PAI SMA yang dilakukan oleh pengawas PAI SMA di  Kabupaten  Rembang  telah  sesuai  PMA  No  2  tahun  2012,  namun masih ada
kekurangan seperti misalnya pelaksanaan pemantauan penerapan SNP masih ada sekolah yang belum dikunjungi dalam satu semester.
3. Pelaksanaan wewenang pengawas PAI SMA yang dilakukan oleh pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang telah dilaksanakan sesuai dengan PMA No 2 Tahun 2012. Dimana beliau melaksanakan hak sebagai pengawas memberikan masukan saran dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan; memantau dan menilai kompetensi profesional guru PAI serta merumuskan saran tindak  lanjut  yang  diperlukan;  melakukan  pembinaan  terhadap  guru  PAI; memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas  dan  penempatan  Guru  PAI  kepada  Kepala  Sekolah  dan  pejabat  yang berwenang.
4. Pelaksanaan tugas,  fungsi  dan  wewenang  pengawas  itu  merupakan tanggungjawab dari pengawas PAI. Dan telah dilaksanakan sesuai dengan PMA No 2 Tahun 2012, meski memang belum terlaksana secara optimal..

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Supervisi , Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004.
Asubagio. Depag RI, Kepengawasan Pendidikan, Jakarta:Depag, 2005.
Kemenag  RI. Peraturan  Mentri  Agama  RI  Nomor  2  tahun2012  tentang  Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah , Jakarta: Kemenag RI, 2012.
Kompri. Manajemen Pendidikan 3, Bandung: Alfabeta, 2015.
Nana Sudjana, Prosedur Penelitian Kualitatif , Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2001.
Sahertian, Piet A. Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan, ed Revisi , Jakarta: Rineka cipta, 2010.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.
Sugiyono, Prosedur Penelitian Kualitatif , Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2002.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta, 2005.
Wiles,Willes Jon & Joseph, Bondi, Supervision a Guide to Practice Second Edition,
Columbus: Charles E. Merill Publishing Company, 1986.
Zepeda, Sally J., Instructional Supervision Applying Tools and Concepts , NY: Eye On education,Library of Conggres Cataloging-in-Publication Data, 2003.