## Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik
(Studi Kasus Pada BP2TSP Kota Samarinda)

## Zul Fahlefi
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman
Abstract: The  aims  of  this  article  is  to  describe  about  the  application  of information  technology  in  order  to  conduct  data  management  for  public service in BP2TSP of Samarinda city. The result shows that an application of information technology was run well through both program and application according to data structure for licensing service internally. But the program operators  still  need  mentoring  process  by  software  support  provider. Furthermore  it  still  needs  to  be  expanded  for  increasing  effectiveness  of coordination and cooperation with the other related institution externally.
Keywords: Licensing Service, Information technology
Abstrak: Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  menggambarkan  tentang Penerapan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  data  bagi  pelayanan publik pada BP2TSP Kota Samarinda dalam rangka melaksanakan pelayanan publik.  Hasil  penelitian  menegaskan  bahwa  penerapan  teknologi  informasi dalam pengelolaan data bagi pelayanan publik pada BP2TSP Kota Samarinda telah  terlaksana  dengan  baik  melalui  program  dan  aplikasi  yang  sesuai dengan struktur data pelayanan perijinan secara internal. Namun demikian para  pegawai  pengelola  data  masih  membutuhkan  pendampingan  oleh pihak pengembang software. Disamping itu penerapan teknologi informasi dalam  pengelolaan  data  tersebut  masih  terus  perlu  dikembangkan  agar dapat mengalami peningkatan dalam hal koordinasi dan kerjasama  dengan instansi lain yang terkait secara eksternal.
Kata Kunci: Pelayanan Perijinan, Teknologi Informasi

## Pendahuluan
Penataan  sistem  manajemen  dan  prosedur  kerja  di  lingkungan pemerintah,  kinerja  internal  dan  layanan  publik  dapat  terwujud  dengan mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi. Pemanfaatan  teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  secara elektronis.  Maka  dari  itu,  pemanfaatan  teknologi  informasi  pada  suatu organisasi  merupakan  sebuah  kesatuan  yang  utuh  dan  saling  berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.
Menurut  Laudon  dan  Laudon  (2007:15)  sistem  informasi  ( information system ) secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling  berhubungan,  mengumpulkan  (atau  mendapatkan),  memproses, menyimpan  dan  mendistribusikan  informasi  untuk  menunjang  pengambilan
keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan  keputusan,  koordinasi  dan  pengawasan,  sistem  informasi  juga dapat  membantu  pimpinan  dan  pegawai  dalam  menganalisis  permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru.
Dalam penerapannya pada suatu organisasi, termasuk dalam birokrasi, sistem  informasi  merujuk  kepada  informasi  mengenai  anggota  organisasi, tempat  dan  hal-hal  penting  lainnya  di  dalam  organisasi  atau  di  lingkungan sekelilingnya tersebut. Informasi merupakan data yang telah dibentuk menjadi sesuatu  yang  memiliki  arti  dan  berguna  bagi  manusia.  Sebaliknya  data merupakan  sekumpulan  fakta  mentah  (yang  belum  diolah  /  dikelola)  yang mewakili  kejadian-kejadian  yang  terjadi  di  dalam  suatu  organisasi  sehingga belum dapat dipahami secara efektif oleh manusia.
Secara  teknis,  pengaplikasian  sistem  informasi  manajemen  di  dalam lingkungan organisasi dewasa ini tampak dari penggunaan sejumlah perangkat keras  maupun  perangkat  lunak.  Dipergunakannya  alat-alat  elektronik  seperti komputer,  printer,  telepon,  yang  terus  berkembang,  mulai  dari  jaringan internet hingga nirkabel Wi-Fi berkecepatan tinggi, hingga sistem telepon dan kabel digital, terus-menerus mengubah cara orang bekerja di dalam kehidupan organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia.
Pada  pemerintahan  daerah,  teknologi  informasi  yang  dimaksud tersebut  diterapkan  dalam  wujud electronic  government atau e-Gov . Suprastruktur e-Government memuat  antara  lain  kepemimpinan  manajemen lembaga (e-leadership) , sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di  tingkat  lembaga  yang  terkait  dengan  pengembangan e-Government (regulation). Infrastruktur  informasi  yang  memuat  antara  lain  struktur  data, format data, metode berbagi data ( data sharing ), dan sistem pengamanannya, yang  lebih  lanjut  dapat  dilihat  pada  panduan  sistem  manajemen  dokumen elektronik.  Dengan  demikian,  kegiatan  administrasi  di  dalam  lembaga pemerintahan  dewasa  ini  tidak  terlepas  dari  penerapan  sistem  informasi manajemen  yang  intinya  terletak  pada  pelaksanaan  kegiatan  perekaman  dan penyimpanan  berbagai  informasi  penting  bagi  organisasi  secara  sistematis, tepat dan akurat di dalam media komputer.
Selama ini, penerapan teknologi informasi pada lingkungan Pemerintah Kota  Samarinda  belum  dapat  dikatakan  berjalan  secara  efektif.  Sebab  belum seluruh  perangkat  daerah  mampu  menerapkannya.  BP2TSP  Kota  Samarinda merupakan  salah  satu  instansi  Pemerintah  Kota  Samarinda  yang  telah menerapkan teknologi informasi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelanggarakan pelayanan perijinan bagi masyarakat Kota Samarinda. Dalam suatu penerapan, tentunya sesuatu hal termasuk teknologi informasi di pemerintahan tidak terlepas dari berbagai kendala, namun di sisi lain juga memiliki sejumlah faktor-faktor pendukung.

## Kerangka Dasar Teori Teknologi Informasi
Menurut  Laudon  dan  Laudon  (2007:15),  teknologi  informasi  atau  TI ( information technology atau IT) terdiri atas perangkat kerja dan peranti lunak yang  dibutuhkan  oleh  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Lebih  lanjut dikemukakan  bahwa  TI  tidak  hanya  mencakup  komputer, printer ,  PDA,  dan bahkan iPod (yang digunakan untuk tujuan bisnis), tapi juga mencakup peranti lunak  seperti  sistem  operasi  Windows  atau  Linux, suite aplikasi Microsoft Office ,  dan  ribuan  program  aplikasi  yang  dapat  ditemukan  di  perusahaan- perusahaan  besar.  Sistem  Informasi  lebih  rumit  dan  dapat  dipahami  dengan baik  dengan  melihatnya  dari  perspektif  teknologi  dan  bisnis,  Laudon  dan Laudon (2007:15).
Laudon dan Laudon (2007:21) memberikan konsep bahwa peranti keras komputer  ( computer  hardware )  adalah  peralatan  fisik  yang  digunakan  untuk kegiatan input, pemrosesan,  dan output dalam  sebuah  sistem  informasi. Komponen-komponennya  adalah  komputer  dengan  berbagai  macam  ukuran dan bentuk, berbagai macam peralatan input, output, dan penyimpanan, serta peralatan  telekomunikasi  yang  saling menghubungkan  komputer. Sedangkan peranti  lunak  komputer  ( computer  software )  terdiri  atas  detail  instruksi program  yang  mengawasi  dan  mengoordinasikan  komponen  peranti  keras dalam sebuah sistem informasi.
Dengan  demikian,  dalam  mengelola  berbagai  sumberdayanya, organisasi  dewasa  ini  mempergunakan  infrastruktur  teknologi  informasi ( information  technology  infrastructure )  melalui  penggunakan  berbagai teknologi  (dalam  bentuk  berbagai  peranti  keras  maupun  peranti  lunak  yang saling terhubung) yang dijalankan dan dikelola oleh manusia, tidak terkecuali pula organisasi sektor publik yang melayani kebutuhan publik yang kompleks.

## Sistem Informasi Manajemen
Pengertian  atau  definisi  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM) dikemukakan oleh Scott, dalam Budiman (2004:100) sebagai serangkaian sub- sistem  informasi  yang  menyeluruh  dan  terkoordinasi  secara  rasional  terpadu yang  mampu  mentransformasikan  data  sehingga  menjadi  informasi  lewat serangkaian  cara  guna  meningkatkan  produktivitas  yang  sesuai  dengan  gaya dan  sifat  manajer  atas  dasar  kriteria  mutu  yang  telah  ditetapkan.  Kemudian Kelly,  dalam  Sutabri,  (2007  :  91)  mendefinisikan  SIM  adalah  perpaduan sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya  yang  berbasis  komputer  yang menghasilkan  kumpulan  penyimpanan,  komunikasi,  dan  penggunaan  data untuk tujuan operasi manajemen yang serta perencanaan bisnis.
Davis,  dalam  Gaol  (2008:15)  mendefinisikan  SIM  adalah  sebuah kesatuan,  sistem  mesin-pengguna  yang  terintgrasi  dalam  memberikan informasi  untuk  mendukung  operasi,  manajemen,  dan  fungsi  pembuatan
keputusan dalam suatu organisasi. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang menggunakan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  komputer,  prosedur manual,  model  yang  digunakan  untuk  menganilisis,  merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan serta sebuah basis data. Sedangkan menurut  Gaol  (2008:14)  SIM  adalah  sebuah  sistem  informasi  yang  selain melakukan  pengolahan  transaksi  yang  sangat  berguna  untuk  kepentingan organisasi,  juga  banyak  memberikan  dukungan  informasi  dan  pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  mengenai  SIM  dapat  dipahami  sistem informasi  secara  umum  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  sistem  manusia  dan mesin  yang  terintegritasi  dalam  menyediakan  informasi  guna  mendukung fungsi  operasi  manajemen  dan  penentuan  alternatif  tindakan  dalam  sebuah organisasi  sistem.  Dari  pengertian  secara  umum  di  atas  tergambar  bahwa dalam operasinya sistem informasi manajemen menggunakan perangkat keras (hardware), perangkat  lunak (software), prosedur,  model  manajemen,  dan keputusan serta sebuah terminal data.
Tujuan utama dari SIM yaitu membantu proses manajemen pada suatu organisasi.  Manajemen  meliputi  seluruh  hierarki  kepengurusan  dalam  suatu organisasi,  dimulai  dari  hierarki  manajemen  puncak  yang  bertanggungjawab atas  keberhasilan  atau  kegagalan  organisasi  secara  keseluruhan  hingga  pada hierarki manajemen bawah yang bertanggungjawab atas kegiatan sehari-hari. Komponen  penting  dalam  sistem  informasi  manajemen  terintegrasi  yakni: sumberdaya  manusia (user), perangkat  keras (hardward), perangkat  lunak (softward), jaringan (network), serta  data  dengan  struktur  dan  format  yang sama.

## Pelayanan Publik
Kurniawan  (2005:6)  memberikan  pengertian  pelayanan  publik  sebagai pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Kemudian  Sinambela  (2006:5)  merumuskan bahwa  pelayanan  publik  adalah  pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat  oleh  penyelenggara  negara.  Negara  didirikan  oleh  publik (masyarakat)  tentu  saja  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian,  pelayanan  publik  merupakan bentuk  pelayanan  kepada  publik  atau  masyarakat  yang  mengacu  pada kepuasan.

## E-Government sebagai Penerapan Teknologi Informasi pada Sektor Pemerintahan
Konsep e-government dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  teknologi informasi  dan  telekomunikasi  untuk  administrasi  pemerintahan  yang  efisien dan  efektif,  serta  memberikan  pelayanan  yang  transparan  dan  memuaskan kepada  masyarakat,  Hasniati,  (2006:31).  Dengan e-government maka
Zul Fahlefi, Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik.............................
memungkinkan  terjadinya  interaksi  dan  komunikasi  baru  antara  pemerintah daerah  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  antara  pemerintah  daerah  dengan pemerintah pusat, antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan  dunia  usaha.  Oleh  karena  itu,  penerapan e-government pada  sektor pemerintahan  sangat  berperan  dalam  mewujudkan  keinginan  pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kemudian  menurut  Conrad,  dalam  Susanti  (2006:21), e-government adalah  suatu  istilah  yang  diberikan  untuk  suatu  pemerintahan  yang mengadopsi  teknologi  yang  berbasis  internet  yang  dapat  melengkapi  dan meningkatkan  program  dan  pelayanannya.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada pengguna jasa atau memberikan kepuasan maksimal.
Definisi tersebut sejalan dengan rumusan Bank Dunia pada tahun 2001 yang  menyatakan  bahwa e-government adalah  penggunaan  teknologi informasi  oleh  pemerintah  (seperti Wide  Area  Network, Internet  dan mobile computing )  yang  memungkinkan  pemerintah  untuk  mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam  prakteknya, e-government adalah  penggunaan  internet  untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik  dan  cara  yang  berorientasi  pada  pelayanan  masyarakat.  Laudon  dan Laudon  (2007:77)  mengemukakan  bahwa e-government mengacu  kepada aplikasi  internet  dan  teknologi  jaringan  untuk  secara  digital  memungkinkan hubungan pemerintah dan agen sektor publik dengan masyarakat, bisnis, dan perpanjangan  pemerintah  lainnya.  Selain  untuk  meningkatkan  penyampaian pelayanan  pemerintah, e-government dapat  membuat  operasi  pemerintah lebih  efisien  dan  juga  memberdayakan  masyarakat  dengan  memberikan mereka  akses  yang  lebih  mudah  ke  informasi  dan  kemampuan  untuk berhubungan secara elektronik dengan masyarakat lainnya.

## Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Data
Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data yang dimaksud pada penelitian ini dianalisis melalui beberapa poin, antara lain struktur data, format  data,  metode sharing data  dan  sistem  pengamanan  data,  yang  akan terjabar masing-masing.

## Struktur Data
Struktur data di dalam pengelolaan data pada BP2TSP Kota Samarinda meliputi  seluruh  data  pelayanan  perijinan  yang  diselenggarakan  dengan landasan  pemikiran  untuk  menciptakan  optimalisasi  pelayanan  publik  terkait pelayanan  perijinan  yang  tujuannya  untuk  mempermudah  dan  mempercepat akses  dan  proses  perijinan.  Pengelolaan  data  dengan  mempergunakan teknologi  informasi  tersebut  dilakukan  oleh  staf  teknologi  informasi  atau pegawai yang ditunjuk dengan ketentuan memenuhi persyaratan atas adanya
kemampuan  dan  pengetahuan  di  bidang  komputer,  jaringan,  pengoperasian software yang dipergunakan serta pengetahuan mengenai pelayanan perijinan yang  diselenggarakan  oleh  BP2TSP  Kota  Samarinda.  Untuk  menjamin kelancaran  pengelolaan  data  tersebut,  setiap  petugas  pengolah  data mendapat pengembangan kemampuan dari pihak pengembang software yang dipergunakan.

## Format Data
BP2TSP  Kota  Samarinda  dalam  melakukan  pengelolaan  data mempergunakan  format  data  SQL  atau Structured  Query  Language yang ditunjang dengan software dengan nama yang sama dengan format data yang dihasilkan.  Pertimbangan  penggunaan  format  data  tersebut  adalah  karena program  tersebut  penggunaannya  mudah  dan  cepat,  disamping  juga memenuhi  kriteria  keamanan  bagi  proses  pengelolaan  data  publik.  Namun demikian,  belum  semua  pegawai  pengolah  data  dapat  dikatakan  terampil mempergunakan  program  tersebut,  sehingga  keterampilan  mereka  masih perlu  ditingkatkan  dan  diseimbangkan  dengan  pengetahuan  mereka  atas program tersebut.

## Metode Sharing Data
Metode sharing data  yang  diterapkan  pada  BP2TSP  Kota  Samarinda masih  bersifat  internal  atau  digunakan  hanya  untuk  lingkungan  organisasi BP2TSP  Kota  Samarinda  saja  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  berupa  penyelenggaraan  pelayanan  perijinan.  Untuk  kebutuhan eksternal, sharing data  masih  mempergunakan  metode  manual.  Dengan  kata lain,  belum  memanfaatkan  teknologi  informasi.  Maka  dari  itu,  BP2TSP  Kota Samarinda  masih  senantiasa  berupaya  untuk  terus  mengembangkan  metode sharing datanya  agar  lebih  memenuhi  kriteria  kecepatan,  keakuratan  dan kecanggihan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.

## Sistem Pengamanan Data
Berbagai data  yang  dikelola  pada  BP2TSP  Kota  Samarinda  telah dilindungi  oleh  suatu  sistem  pengamanan  data  yang  dilakukan  dengan mempergunakan  program PHP dan My  SQL untuk  melindungi  data  dari berbagai  ancaman  gangguan  dan  penyalahgunaan  sistem  data.  Pemilihan program  pengaman  data  tersebut  sudah  tepat  sebab  hingga  kini  telah  teruji mampu melindungi data BP2TSP Kota Samarinda dengan baik.

## Faktor-faktor Pendukung Penerapan Teknologi Informasi
Faktor  pendukung  adalah  hal-hal  yang  mendukung  penerapan teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  data  bagi  pelayanan  publik  pada BP2TSP  Kota  Samarinda.  Hasil-hasil  wawancara  terhadap  para  informan menunjukkan  sejumlah  faktor-faktor  pendukung  penerapan  teknologi
informasi dalam pengelolaan data bagi pelayanan publik yang diselenggarakan  oleh  BP2TSP  Kota  Samarinda,  yang  antara  lain:  1)  Kebijakan Walikota  dan  Pemerintah  Kota  mengenai  penerapan  teknologi  informasi dalam  penyelenggaraan  pelayanan  public;  2)  Perangkat  keras  dan  perangkat lunak  pengelolaan  data;  dan  3)  SDM  yang  menjalankan  pengelolaan  data berbasis teknologi informasi.

## Kendala-kendala yang Dihadapi Penerapan Teknologi Informasi
Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data bagi pelayanan publik  di  BP2TSP  Kota  Samarinda  tentu  menemukan  sejumlah  kendala  atau hambatan.  Berdasarkan  informasi-informasi  dari  wawancara  yang  dilakukan terhadap  para  informan,  dapat  diketahui  bahwa  sejumlah  kendala  yang dihadapi  dalam  penerapan  teknologi  informasi  pada  pengelolaan  data  bagi pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  BP2TSP  Kota  Samarinda  adalah kurangnya  dukungan  pendanaan  atau  anggaran  dari  Pemerintah  Kota Samarinda  untuk  penyelenggaraan  pelayanan  publik  berbasis  teknologi informasi,  serta  masih  terbatasnya  pengetahuan  dan  kemampuan  SDM pengelola data.

## Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Data
Pelayanan  perijinan  bagi  masyarakat  diselenggarakan  oleh  BP2TSP Kota  Samarinda  melalui  pengelolaan  data  yang  memanfaatkan  teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan berbagai perijinan. Pengunaan  teknologi  informasi  dalam  pelayanan  perijinan  di  BP2TSP  Kota Samarinda  dimaksudkan  untuk  menghindari  percaloan  dan  untuk melaksanakan  optimalisasi  pelayanan  perijinan.  Berdasarkan  Peraturan Walikota  Samarinda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Standar  Operasional Prosedur  (SOP) Pelayanan  Perijinan  pada Badan Pelayanan  Perijinan  Terpadu Satu  Pintu  (BP2TSP)  Kota  Samarinda,  BP2TSP  Kota  Samarinda  memberikan pelayanan  perijinan,  yaitu  pemberian  legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku usaha  baik  dalam  bentuk  ijin  maupun  tanda  daftar.  Penyelenggaraan pelayanan  perijinan  tersebut  dilakukan  dengan  Pola  Terpadu  Satu  Pintu mengandung  arti  bahwa  kegiatan  penyelenggaraan  perijinan  proses pengelolaannya  mulai  dari  tahap  permohonan  hingga  tahap  penerbitan dokumennya dilakukan dalam satu tempat.
BP2TSP Kota Samarinda mengelola 105 jenis pelayanan perijinan, sesuai Pasal  3  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  Pelayanan  Perijinan  pada  Badan  Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda, diantaranya berbagai jenis Surat Izin Usaha,  berbagai jenis Surat Izin Tempat Usaha, berbagai jenis Tanda  Daftar,  berbagai  jenis  Rekomendasi  Pendirian,  Izin  Mendirikan Bangunan, dan berbagai izin-izin lainnya.
Pengelolaan  data  berurusan  dengan  kebijakan  dan  proses  mengelola ketersediaan, daya guna, integritas dan keamanan data yang digunakan dalam organisasi,  dengan  penekanan  khusus  pada  dukungan  untuk  privasi, keamanan,  kualitas  daya  dan  ketaatan  terhadap  berbagai  aturan  yang ditetapkan  dalam  pemerintahan.  Basis  data  perlu  dikelola  oleh  pihak manajemen  agar  terpelihara  dengan  baik  dan  dapat  dipergunakan sebagaimana  maksud  peruntukkannya.  Basis  data  dan  kebijakan  informasi yang dikelola dengan baik akan berlanjut pada jaminan bahwa organisasi akan memiliki  informasi  yang  dibutuhkannya  secara  akurat  dan  dapat  diandalkan. Ketepatan  basis  data  sangat  bergantung  atas  kualitas  yang  baik  dalam mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah sebelum dioperasikan.
Pada BP2TSP Kota Samarinda, basis data dibangun dengan memahami jenis  dan  struktur  data  yang  akan  di input berkaitan  dengan  pelayanan perijinan  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  yang  memohon  perijinan.  Proses input data  dilakukan  sesuai  dengan  dokumen  permohonan  yang  diajukan  untuk menjamin keakuratan data oleh pegawai front office , staf teknologi informasi atau  pegawai  yang  ditunjuk,  yang  tentu  saja  telah  memiliki  kemampuan  dan pengetahuan  di  bidang  komputer,  jaringan,  pengoperasian software yang dipergunakan  serta  pengetahuan  mengenai  pelayanan  perijinan  yang diselenggarakan.
Data  pelayanan  perijinan  yang  telah  di input menjalani  tahap selanjutnya dalam pemrosesan data. BP2TSP Kota Samarinda mempergunakan format  data  SQL  atau Structured  Query  Language yang  ditunjang  dengan software SQL  yang  mampu  mempermudah  dan  mempercepat  proses pembuatan  perijinan  bagi  publik.  Penyelenggaraan  pelayanan  perijinan  pada BP2TSPT Kota Samarinda pun telah ditunjang dengan fasilitas pembagian atau penyebaran  data  pada  lingkungan  internal  organisasi  secara  baik.  Berbicara metode sharing data,  maka  berkenaan  erat  dengan  ketersediaan  jaringan komputer.  Jaringan  terdiri  atas  dua  komputer  atau  lebih  yang  saling terhubung. Medium koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa  kabel  telepon,  kabel  koaksial  atau  sinyal  radio  dalam  kasus  telepon seluler dan LAN nirkabel (jaringan Wi-Fi ).
Pada  BP2TSP  Kota  Samarinda,  jaringan  komunikasi  data  terhubung antara  pegawai  yang  satu  dengan  pegawai  yang  laini,  dengan  pegawai  dan kelompoj  lain  melalui  LAN  atau Local  Area  Network yang  dibentuk  untuk menghubungkan  PC  dan  perangkat  digital  lainnya  dalam  radius  setengah  mil atau  500  meter.  LAN  tersebut  secara  khusus  menghubungkan  beberapa komputer pada kantor tersebut, semua komputer dalam satu bangunan atau semua komputer di beberapa bangunan / ruang yang berdekatan. Untuk data pelayanan  perijinan  yang  diselenggarakan,  BP2TSP  Kota  Samarinda  belum menghubungkan LAN tersebut pada WAN ( Wide Area Network ), namun akan mengupayakan untuk dapat melakukannya di masa yang akan datang. BP2TSP Kota  Samarinda  yang  memiliki  banyak  klien  atau  pemohon  dalam  jumlah
besar,  memisahkan  server  untuk  layanan  khusus,  seperti  menyimpan  dan mengelola file dan basis data, mengelola printer, menyimpan dan mengelola e- mail atau  menyimpan  dan  mengelola  halaman  Web.  Selain  ketersediaan perangkat  keras,  perangkat  lunak  serta  jaringan  komunikasi  yang  memadai, pengelolaan  data  yang  baik  juga  memerlukan  sistem  pengamanan  data  yang tepat. Pengamanan merujuk pada kebijakan, prosedur dan pengukuran teknik yang  digunakan  untuk  mencegah  akses  yang  tidak  sah,  penggantian, pencurian atau kerusakan fisik pada bagian sistem informasi.
Ketika  sejumlah  besar  data  disimpan  dalam  bentuk  elektrobik,  data tersebut  rentan  terhadap  begitu  banyak  jenis  ancaman  daripada  ketika disimpan dalam bentuk manual. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di  lokasi  yang  berbeda  saling  berhubungan.  Peluang  untuk  melakukan  akses yang  tidak  sah,  penyalahgunaan  atau  penipuan  tidak  terbatas  pada  lokasi tunggal,  tetapi  juga  dapat  terjadi  pada  titik  akses  mana  pun  dalam  jaringan. Ancaman-ancaman  paling  umum  bagi  sistem  informasi  dewasa  ini,  termasuk pada BP2TSP Kota Samarinda dapat berasal dari faktor teknis, organisasional dan lingkungan. Pengguna pada lapisan klien dapat menyebabkan kerusahan dengan  cara  melakukan  kesalahan,  mengakses  sistem  tanpa  ijin,  atau  secara tidak  sengaja  mengunduh spyware atau  virus. Hacker melalui  berbagai  tipu muslihat  dapat  mengakses  data  yang  mengalir  dalam  jaringan,  mencuri  data yang  penting  selama  pengiriman,  atau  mengubah  pesan  tanpa  ijin.  Program- program yang dapat menembus sistem dapat menghancurkan atau mengubah data yang terseimpan di dalam basis data atau file.
Kegagalan sistem terjadi apabila perangkat keras komputer rusak, tidak dikonfigurasi  dengan  tepat,  atau  dirusak  oleh  penggunaan  yang  salah  atau oleh  pelaku  kriminal.  Kesalahan  yang  terjadi  pada  proses  pemrograman, instalasi yang tidak benar, atau perubahan yang tidak sah dapat menyebabkan perangkat  lunak  komputer  tidak  berfungsi  dengan  benar.  Listik  padam, kebakaran  atau  bencana  alam  lainnya  juga  dapat  mengganggu  sistem komputer.  Tanpa  perlindungan  yang  kuat,  data  yang  berharga  mengenai pelayanan  perijinan  pada  BP2TSP  Kota  Samarinda  dapat  hilang  atau  hancur, atau dapat jatuh ke tangan orang yang salah, sehingga rahasia atau informasi penting yang mengganggu privasi seseorang atau pelaku usaha dapat bocor. Maka dari itu, BP2TSP Kota Samarinda melindungi sistem pengelolaan datanya dengan  mempergunakan  program  pelindung PHP dan My  SQL .  Hingga  kini, program  pelindung  tersebut  mampu  melindungi  data  pelayanan  perijinan BP2TSP Kota Samarinda dengan baik.
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  tersebut  di  atas,  penerapan teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  data  bagi  pelayanan  perijinan  pada BP2TSP  Kota  Samarinda  telah  dilaksanakan  melalui  pemahaman  dan identifikasi struktur data secara baik, yang didukung oleh format data secara tepat  dan  terdapat  perlindungan  yang  terjamin.  Namun  demikian,  dalam sharing data,  data  pelayanan  perijinan  BP2TSP  Kota  Samarinda  pembagian
atau  penyebaran  data  baru  secara  internal  hanya  untuk  lingkungan  BP2TSP Kota Samarinda sendiri melalui jaringan LAN yang tersedia dan para pengelola datanya  masih  membutuhkan  pengembangan kemampuan  dan  pengetahuan mengenai  program  yang  digunakan.  Pengembangan  kemampuan  hingga  kini masih  sangat  diharapkan  berasal  dari  pihak  pengembang software yang dipergunakan  BP2TSP  Kota  Samarinda  dalam  menyelenggarakan  pelayanan perijinan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Penerapan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  data  bagi  pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda telah terlaksana dengan baik melalui program dan aplikasi yang sesuai  dengan  struktur  data  pelayanan  perijinan  secara  internal.  Namun demikian para pegawai pengelola data masih membutuhkan pendampingan  oleh  pihak  pengembang software yang  menunjukkan bahwa  keterampilan  dan  kemampuan  pegawai  pengelola  data  masih terbatas. Disamping itu penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data  tersebut  masih  terus  perlu  dikembangkan  agar  dapat  mengalami peningkatan dalam hal koordinasi dan kerjasama secara eksternal dengan instansi lain yang terkait.
2.   Faktor pendukung penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data bagi pelayanan publik pada BP2TSP Kota Samarinda antara lain meliputi : 1) Kebijakan  Walikota  dan  Pemerintah  Kota  mengenai  penerapan  teknologi informasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  2)  Perangkat  keras dan  perangkat  lunak  pengelolaan  data,  3)  SDM  yang  menjalankan pengelolaan data berbasis teknologi informasi.
3.  Penerapan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  data  bagi  pelayanan publik pada BP2TSP Kota Samarinda terkendala oleh kurangnya dukungan pendanaan  atau  anggaran  dari  Pemerintah  Kota  Samarinda  untuk penyelenggaraan  pelayanan  publik  berbasis  teknologi  informasi,  serta masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan SDM pengelola data.

## Saran-saran
1.  BP2TSP  Kota  Samarinda  perlu  meningkatkan  kemampuan  dan keterampilan  para  pegawai  pengelola  data  melalui  pelatihan  atau workshop agar  tidak  lagi  memerlukan  pendampingan  dari  pihak pengembang software .
Zul Fahlefi, Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik.............................
2.  BP2TSP  Kota  Samarinda  perlu  mengusulkan  kepada  Walikota  atau Pemerintah  Kota  Samarinda  untuk  memberikan  alokasi  anggaran  yang lebih  baik  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  berbasis  teknologi informasi  diantaranya  untuk  mengembangkan  metode sharing data  antar instansi secara online untuk mempercepat pelayanan perijinan serta untuk mengembangkan situs atau laman pelayanan perijinan khusus yang dapat diakses masyarakat dari manapun dalam rangka menciptakan kemudahan akses pelayanan.
3.  Khusus  mengenai  tahap  pengesahan  dokumen  perijinan,  apabila  Kepala BP2TSP  selaku  pejabat  penandatangan  tidak  berada  di  tempat  /  sedang dinas luar, kiranya dapat dikuasakan pada Sekretaris BP2TSP atau disahkan dengan  tandatangan  stempel  dalam  rangka  menjamin  kepastian  waktu pelayanan.

## Daftar Pustaka
Budiman,  Akhmad  Nasir.  2004. Prinsip-prinsip  Sistem  Informasi  Manajemen ,
Terjemahan ( Principles of Management Information System : George M. Scott, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Gaol,  Chr,  Jimmy  L.  2008. Sistem  Informasi  Manajemen  Pemahaman  dan Aplikasi, PT. Grasindo, Jakarta. Hasniati. 2006. Kebijakan Pengembangan Electronic Government : Sebuah Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, Visi Jurnal Ilmu  Administrasi,  Fisip  Universitas  Hasanuddin,  Vol.  VII,  No.2, September 2006, hal 30-41.
Kurniawan,  Agung.  2005. Transformasi  Pelayanan  Publik ,  Pembaruan, Yogyakarta.
Laudon,  Kenneth  C.  dan  Jane  P.  Laudon,  2007, Sistem  Informasi  Manajemen, Edisi  Kesepuluh,  Buku  1,  Terjemahan  :  Chriswan  Sungkono  dan Machmudin Eka P., Salemba Empat, Jakarta.
Sinambela, Lijan Poltak, 2006, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi , Bumi Aksara, Jakarta. Susanti,  Gita.  2006. E-Government  dalam  Pelayanan  Publik, Visi  Jurnal  Ilmu Administrasi,  Fisip  Universitas  Hasanuddin,  Vol.  VII,  No.2,  September 2006, hal 18-29.
Sutabri, Tata. 2005., Sistem Informasi Manajemen , Andi Offset, Yogyakarta.