## ANALISIS STANDAR SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KONTRAK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MUSYA>RAKAH MUTANA>QIS}AH DI PERBANKAN SYARIAH
Annisa 1 , Ines Prasheila Kusmastuti 2 , Ayu Fitri Ningsih 3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1,2,3 Email: annisaannsia33@gmail.com 1 , prasheilaines@gmail.com 2 , ayufitrin123@gmail.com 3
Abstrak
Penelitian  ini  membahas  penerapan  kontrak  pada  pembiayaan  musyarakah  dan musya>rakah  mutana>qis}ah  di  Bank  Syariah,  dengan  fokus  pada  klausul-klausul yang  memberatkan  nasabah  dan  tidak  sesuai  dengan  prinsip  musyarakah  dan musya>rakah mutana>qis}ah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif  yang  bersifat  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengidentifikasi contoh salah satu kontrak pembiayaan musyarakah dan musya>rakah mutana>qis}ah antara  bank  syariah  dan  nasabah,  serta  menganalisis  anatomi  kontrak  tersebut. Penelitian  juga  menyoroti  bahwa  pasal  10-21  dalam  kontrak  tersebut  mengatur kewajiban, jaminan, pernyataan, dan akibat cidera janji, namun tidak mencakup pembagian  kerja  dan  kontribusi  modal  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dalam kontrak ditetapkan dengan persentase tetap,  bukan  berdasarkan  nilai  realisasi  pendapatan.  Selanjutnya,  nasabah diwajibkan  untuk  memberikan  jaminan  dan  memberikan  kuasa  kepada  bank untuk mendebet rekening nasabah guna melunasi kewajiban, yang menimbulkan aspek  paksaan  bagi  nasabah.  Semua  biaya,  potongan,  dan  pajak  dibebankan sepenuhnya  kepada  nasabah  tanpa  adanya  pembagian  yang  adil  antara  kedua belah  pihak.  Nasabah  juga  dibebani  kewajiban  untuk  membayar  premi  asuransi atas  barang  jaminan  mereka  sendiri,  yang  menambah  beban  finansial  nasabah. Selain  itu,  penyelesaian  perselisihan  dalam  kontrak  tidak  sesuai  regulasi penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  sengketa  seharusnya  diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan, jika tidak mencapai kesepakatan, diselesaikan lembaga peradilan syariah, bukan Pengadilan Negeri. Implikasi dari penelitian ini adalah  perlunya  inovasi  produk  pembiayaan  yang  lebih  sesuai  dengan  prinsip syariah  dan  lebih  adil  bagi  kedua  belah  pihak,  serta  revisi  kontrak  pembiayaan musyarakah dan musya>rakah mutana>qis}ah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar syariah.
Kata  Kunci:  Kontrak  Pembiayaan,  Musyarakah, Musya>rakah  Mutana>qis}ah, Standar Syariah.

## Abstract
This  research  discusses  the  application  of  contracts  in  musyarakah  and musya>rakah  mutana>qis}ah  financing  in  Islamic  Banks,  focusing  on  clauses  that burden  customers  and  are  not  in  accordance  with  the  principles  of  musyarakah
and  musya>rakah  mutana>qis}ah.  The  research  method  used  is  a  qualitative approach that is descriptive analysis. The research identified an example of one of  the  musyarakah  and  musya>rakah  mutana>qis}ah  financing  contracts  between Islamic  banks  and  customers,  and  analyzed  the  anatomy  of  the  contract.  The research also highlighted that articles 10-21 of the contract regulate obligations, guarantees,  representations,  and  consequences  of  default,  but  do  not  cover  the division of labor and capital contributions that should be made by both parties. Profit sharing in the contract is set at a fixed percentage, rather than based on the value  of  realized  income.  Furthermore,  the  customer  is  required  to  provide collateral  and  authorize  the  bank  to  debit  the  customer's  account  to  settle  the obligation, which creates a coercive aspect for the customer. All fees, deductions, and taxes are charged entirely to the customer without any fair share between the two parties. Customers are also obliged to pay insurance premiums on their own collateral,  which  adds  to  their  financial  burden.  In  addition,  the  settlement  of disputes in the contract does not comply with sharia economic dispute resolution regulations,  where  disputes  should  be  resolved  through  deliberation  and consensus and, if no agreement is reached, resolved in sharia judicial institutions, not  in  the  District  Court.  The  implication  of  this  research  is  the  need  for financing product innovation that is more in line with sharia principles and fairer for both parties, as well as revision of musyarakah and musya>rakah mutana>qis}ah financing contracts to ensure compliance with sharia standards. Keywords: Financing Contracts, Musyarakah, Musya>rakah Mutana>qis}ah, Sharia Standards.

## A. Pendahuluan
Seiring  meningkatnya  minat  dan  jumlah  nasabah  perbankan  syariah, dibutuhkan  pengembangan  dan  inovasi  produk  yang  ditawarkan  oleh  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  namun  tetap  memastikan  bahwa  produk  yang ditawarkan  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Inovasi  produk  ini  dilakukan  untuk memenuhi  kebutuhan  nasabah  saat  ini  sehingga  menarik  minat  nasabah  untuk bertransaksi  di  bank  syariah.  Hal  ini  juga  menjadi  daya  tarik  tersendiri  dari perbankan  syariah  dan  hal  pokok  yang  membedakannya  dengan  perbankan konvensional. 1
Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah saat ini adalah produk kerja  sama  dengan  sistem  bagi  hasil  seperti  musyarakah.  Namun,  produk perbankan  syariah  dengan  akad  musyarakah  ini  belum  mengalami  pertumbuhan jika  dibandingkan  dengan  produk  bank  syariah  yang  lainnya. 2 Untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah, dibutuhkan pengembangan dan  inovasi  produk  yang  beragam  dan  tentunya  menjawab  semua  kebutuhan masyarakat  saat  ini  dan  tetap  memastikan  produknya  sesuai  dengan  prinsip
1 Hani  Werdi  Apriyanti,  “Model  Inovasi  Produk  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 9:1 (2018): hlm. 86.
2 Syahruddin  Siregar  dkk,  “Akad  Pembiayaan  Musyarakah  Pada  Bank  Syariah  Mandiri Sebuah  Analisis  Keadilan  Hukum,” Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum  (Hukum  Dan  Kesejahteraan,) Vol. 5:2 (2020): hlm. 31.
syariah. Salah satu contoh inovasi akad pada produk lembaga keuangan syariah adalah  produk  turunan  dari  akad  musyarakah  yaitu  akad musya>rakah mutana>qis}ah. 3
Pembiayaan  musyarakah  adalah  pembiayaan  berdasarkan  akad  kerja  sama antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dengan  masing-masing pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan  dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 4 Guna memberikan rasa  aman  bagi  semua  pihak  yang  berhubungan  dengan  praktik  musyarakah, Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang  merupakan  bagian  dari  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  telah  mengeluarkan  Fatwa  MUI  No.  8/DSN-MUI/  IV/2000. Fatwa  tersebut  membahas  semua  yang  berhubungan  dengan  musyarakah  mulai dari  ijab  kabul,  spesifikasi  modal,  pembagian  kerja,  hingga  keuntungan  dan kerugian yang harus ditanggung oleh semua pihak.
Fatwa Dewan Syariah Nasional juga mengatur mengenai akad musya>rakah mutana>qis}ah melalui Fatwa DSN  No: 73/DSN-MUI/XI/2008. Akad  ini menjadi bentuk kerjasama antara dua pihak atau  lebih untuk  memiliki barang atau aset. Dalam  kerjasama  yang  dilakukan,  satu  pihak  akan  mengurangi  hak kepemilikannya  sementara  pihak  lain  akan  bertambah  hak  kepemilikannya. 5 Proses pengalihan kepemilikan akad musya>rakah mutana>qis}ah dilakukan melalui mekanisme  pembayaran  atas  hak  kepemilikan  yang  lain.  Kerjasama  akad musya>rakah  mutana>qis}ah  berakhir  ketika  hak  kepemilikan  dialihkan  dari  satu pihak kepada pihak lain. 6
Secara  teoritis  baik  akad  musyarakah  maupun musya>rakah  mutana>qis}ah merupakan  akad  yang  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  syariah.  Meskipun demikian  penerapan  kedua  akad  ini  pada  LKS  masih  belum  sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah. Berkaitan dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh  Widyarini  dan  Syamsul  Hadi  menyimpulkan  bahwa  lembaga  keuangan syariah  yang  diwakili  ‘’BMT  X’’  belum  sepenuhnya  menerapkan  akad musyarakah  sesuai  aturan,  belum  sejalan  dengan  Fatwa  DSN  MUI,  dan  masih banyak kerancuan yang terjadi pada penerapan di lapangan. 7
Salah  satu  contoh  hal  yang  kerap  kali  terjadi  ialah  modal  yang  hanya diberikan  oleh  pihak  LKS  pada  akad  musyarakah.  Padahal  secara  teoritis  baik nasabah  maupun  pihak  LKS  pada  akad  musyarakah  wajib  menyerahkan  modal dengan  porsi  yang  telah  disepakati.  Sedangkan  pada  akad musya>rakah mutana>qis}ah,  biaya  perolehan  aset  musyarakah  yang  seharusnya  menjadi  beban
3 Mawaddah Ranchman, dkk, ''Isu Kepatuhan Syariah Pada Akad Musya>rakah Mutana>qis}ah di Indonesia,'' Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah , Vol. 4 (November 2022), hlm. 122.
4 Nur  Utari  Setiawati  dan  Trisadini  Prasastinah  Usanti,  “Kriteria  Ingkar  Janji  Pada Pembiayaan  Musyarakah  di  Bank  Syariah,” Lex  Journal:  Kajian  Hukum  &  Keadilan, Vol.  2:2 (2018): hlm. 39.
5 Muh  Turizal  Husein,  “Telaah Kritis Akad Musya>rakah Mutana>qis}ah ,” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 1:1 (2019): hlm. 83.
6 Muhammad Nadratuzaman Hosen, “ Musya>rakah Mutana>qis}ah ,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 1:2 (2016): hlm. 167.
7 Widyarini  dan  Syamsul  Hadi,  “Fatwa  MUI,  PSAK  dan  Praktik  Musyarakah,” Istinbath, Vol. 15:1 (2016): hlm. 123.,
bersama  kerap  kali  hanya  dibebankan  kepada  nasabah.  Akibatnya,  penerapan akad musyarakah maupun akad musya>rakah mutana>qis}ah menghadirkan banyak problematika hingga berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih  lanjut penerapan  kontrak  pada  pembiayaan  musyarakah  dan musya>rakah  mutana>qis}ah di  perbankan  syariah  dengan  melihat  standar  syariah  yang  ada  dalam  kontrak tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif. Penelitian ini  termasuk ke dalam kategori penelitian pustaka ( library research)  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Pendekatan  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  lebih mengutamakan  pendeskripsian  suatu  data  menjadi  informasi  dengan menggunakan  suatu  narasi. 8 Data  yang  digunakan  penelitian  ini  ialah  data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan  hukum  primer  pada  penelitian  ini  meliputi  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  8/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah,  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  73/DSN-MUI/XI/2008  Tentang Musya>rakah Mutana>qis}ah,  dan  peraturan  lain  yang  berhubungan  dengan  musyarakah  dan musya>rakah  mutana>qis}ah  dengan  menganalisa  terhadap  kontrak  Musyarakah dengan  Nomor:  xxx  dan Musya>rakah  Mutana>qis}ah  Nomor:  xxx/MMQ/XI/xxxx. Bahan  hukum  sekunder  pada  penelitian  ini  diantaranya  buku,  jurnal,  dan publikasi  yang  berhubungan  dengan  musyarakah  dan musya>rakah  mutana>qis}ah. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet. Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan.  Pada  penelitian  ini  data  sekunder  yang  telah  diperoleh  akan diklasifikasikan, diuraikan, secara sistematis, dan dianalisis secara deduktif dari umum  ke  khusus  untuk  mendapatkan  kesimpulan  mengenai  rumusan  masalah penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan  Kontrak  Pada  Pembiayaan  Musyarakah  dan Musya>rakah
Mutana>qis}ah di Perbankan Syariah
a. Musyarakah Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah. Syirkah menurut  mazhab  Maliki  adalah  suatu  izin  ber- tasharruf  bagi  masing- masing  pihak  yang  bersertifikat.  Menurut  mazhab  Hambali, syirkah adalah  persekutuan  dalam  hal  hak  dan tasharruf.  Sedangkan  menurut Syafi’i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau
8 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Ed. 1, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62.
lebih  dengan  tujuan  persekutuan. 9 Sedangkan  menurut  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES), syirkah  merupakan  kerjasama antara  dua  orang  atau  lebih,  dalam  hal  permodalan,  keterampilan, kepercayaan  dalam  suatu  usaha  tertentu  dengan  pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 10
Musyarakah  menurut  Fatwa  DSN  MUI  No:  08/DSN- MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan  Musyarakah  adalah  pembiayaan berdasarkan  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu usaha  tertentu,  dimana  masing-masing  pihak  memberikan  konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 11 Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan,  dapat  diketahui  bahwa  musyarakah  merupakan  bentuk kerjasama  antara dua orang atau  lebih dalam sebuah perjanjian untuk melakukan  usaha  bersama  dengan  masing-masing  pihak  memberikan kontribusi dana dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan nisbah  bagi  hasil  atau  secara  proporsional,  serta  pembagian  kerugian juga dilakukan secara proporsional.
PT.  BPR  Syariah  XXX  dengan  nasabahnya,  PT.  XXX melakukan  akad  dengan  pembiayaan  musyarakah  yang  dibuat dihadapan  salah  satu  Notaris  di  Kabupaten  K  dalam  jangka  waktu  6 bulan  (9  Januari-9  Juli  2019)  berupa  Biaya  Proyek  Perumahan.  Bank menyertakan modal  senilai Rp. 6.500.000.000,-, dan nisbah bagi hasil dengan  porsi  Bank  sebesar  52%  dari  keuntungan  kotor  ( gross  profit sharing) senilai Rp. 780.000.000,- dan porsi nasabah sebesar 48% dari keuntungan  kotor  ( gross  profit  sharing)  senilai  Rp.  720.000.000,- sebagaimana yang disepakati para pihak.
Pembayaran  bagi  hasil  yang  wajib  disetorkan  PT.XXX  ke  PT. BPR Syariah XXX, yaitu dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada  hari  kerja  Bank,  dengan  rincian  pada  bulan  ke-1  s/d  bulan  ke-5 membayar  senilai  Rp.  130.000.000,-  dan  pada  bulan  ke-6  membayar bagi  hasil  senilai  Rp.  130.000.000,-  dan  angsuran  pokok  senilai  Rp. 6.500.000.000,- yang akan dibayarkan maksimal pada tanggal 9 setiap bulannya sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan. Selain  itu,  terdapat  juga  biaya-biaya  yang  ditanggung  oleh
nasabah,  yakni  biaya  administrasi  senilai  Rp.  45.500.000,-  dan  biaya materai Rp. 48.000,- serta biaya pajak yang timbul sehubungan dengan akad,  kecuali  pajak  penghasilan  Bank.  Nasabah  juga  berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dengan 10 bidang tanah yang  saat  ini  masih  dalam  proses  pensertifikatan  dan  balik  nama  ke atas  nama  PT.  XXX  dan  4  bidang  tanah  dan  bangunan  lainnya  telah
9 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , Edisi ke-I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.
10 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , Edisi ke-I (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 218.
11 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan Musyarakah (Jakarta, 2000), hlm. 2-4.
ditandatangani  Akta  Surat  Kuasa  membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT)  guna  pemberian  Hak  Tanggungan  atas  jaminan  tersebut untuk  kepentingan  Pihak  Pertama.  Terdapat  20  pasal  dalam  kontrak pembiayaan musyarakah tersebut.
Anatomi  kontrak  dalam  pembiayaan  musyarakah  antara  PT. BPR Syariah XXX dengan PT. XXX: Komparisi  memuat  identitas  pihak-pihak  yang  membuat kontrak  perjanjian,  seperti  nama,  alamat,  pekerjaan,  dan  kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut. Pasal 1 (Definisi) memuat definisi segala hal yang berhubungan dengan pembiayaan musyarakah. Pasal 2 (Modal dan Penggunaan) memuat jumlah modal yang disediakan oleh pihak  Bank  berdasarkan  permohonan  pembiayaan  oleh  nasabah,  serta tujuan penggunaan pembiayaan tersebut. Pasal 3 (Jangka Waktu Kerja Sama Usaha) memuat batas waktu pengembalian modal yang diterima nasabah  beserta  nisbah  bagi  hasilnya.  Pasal  4  (Biaya-Biaya)  memuat kewajiban nasabah untuk menanggung setiap biaya dalam pelaksanaan pembiayaan  musyarakah ini. Pasal 5 (Syarat Realisasi Akad) memuat janji  Bank  untuk  melaksanakan  akad  ini  setelah  nasabah  memenuhi semua persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Pasal  6  (Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam  Pengelolaan Kegiatan  Usaha)  memuat  beberapa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam menjalankan usahanya. Pasal 7 (Proyeksi Keuntungan  dan  Kesepakatan  Bagi  Hasil)  memuat  pembagian  nisbah bagi  hasil  yang  akan  diperoleh  oleh  bank  dan  nasabah  dalam  bentuk persentase  (%)  serta  waktu  maksimum  pelaksanaan  bagi  hasilnya (syirkah).  Pasal  8  (Perhitungan  Usaha)  memuat  aturan-aturan  terkait perhitungan usaha. Pasal 9 (Jadwal dan Tempat Pembayaran) memuat kewajiban  dan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  nasabah  dalam  hal pelunasan  atau  pengembalian  pembiayaan  atau  modal  beserta  bagi hasilnya. Pasal  10  (Kewajiban  Nasabah  sebagai  Musyarik)  memuat beberapa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  nasabah  sehubungan dengan  pelaksanaan  usaha  yang  dijalankan  bersama  bank  dengan pembiayaan  dari  bank,  seperti  mengembalikan  pembiayaan, menyerahkan  perhitungan  usaha  kepada  bank,  dan  membebaskan seluruh hartanya dari beban penjaminan, serta kewajiban lainnya. Pasal 11  (Jaminan)  memuat  jenis  barang  jaminan  yang  diserahkan  oleh nasabah  kepada  bank  untuk  menjamin  pelunasan  pembiayaan  tepat waktu dan sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 12  (Pernyataan  dan  Pengakuan  Nasabah)  memuat  pernyataan  dari nasabah  bahwa  seluruh  atau  sebagian  hartanya  tidak  sedang dijaminkan  kepada  pihak  lain,  asuransinya  tidak  dalam  keadaan berselisih,  nasabah  memiliki  izin  untuk  menjalankan  usaha,  dan nasabah  mengizinkan  bank  untuk  memasuki  tempat  usaha,  serta pernyataan lainnya.
Pasal  13  (Peristiwa  Cidera  Janji)  menguraikan  peristiwa  yang berkaitan  dengan  cidera  janji.  Pasal  14  (Akibat  Cidera  Janji)  memuat hak bank untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah yang harus  dibayar  seketika  dan  sekaligus  tanpa  memerlukan  surat pemberitahuan,  surat  teguran,  atau  surat  lainnya  apabila  nasabah melakukan  cidera  janji.  Namun,  klausul  ini  tidak  menyebutkan keringanan  yang  seharusnya  diperoleh  nasabah  jika  ia  melakukan cidera  janji  karena  ketidaksengajaan.  Pasal  15  (Pelanggaran) menjelaskan  ciri-ciri  nasabah  yang  melakukan  pelanggaran.  Pasal  16 (Risiko) menguraikan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Pasal  17  (Pengawasan  dan  Pemeriksaan)  mencakup  hak  bank untuk  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  pembukuan serta jalannya usaha. Pasal 18 (Domisili dan Pemberitahuan) memuat ketentuan bahwa pemberitahuan dari bank terkait kontrak ini dianggap sah  jika  telah  disampaikan  secara  langsung  dengan  tanda  terima kepada alamat bank dan nasabah. Jika terjadi perubahan alamat, pihak yang  berubah  alamatnya  wajib  memberitahukan  pihak  lain  mengenai alamat  barunya.  Pasal  19  (Penyelesaian  Perselisihan)  mengatur  cara penyelesaian  perselisihan  yang  mungkin  timbul.  Pasal  20  (Penutup) mencakup ketentuan bahwa untuk hal-hal yang belum diatur, bank dan nasabah  akan  mengaturnya  bersama  melalui  musyawarah  dan  surat menyurat.  Namun,  dalam  praktiknya,  nasabah  sering  kali  menyetujui ketentuan  tersebut  tanpa  melakukan  musyawarah  lebih  lanjut  setelah kontrak diterbitkan.
b. Musya>rakah Mutana>qis}ah
Definisi ini tidak berbeda jauh dengan apa yang tertuang dalam
Fatwa DSN MUI No. 73, musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset  (barang)  atau  modal  salah  satu  pihak  (syarik)  berkurang disebabkan  pembelian  secara  bertahap  oleh  pihak  lainnya;  Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah);
H}is}ah  adalah  porsi  atau  bagian  syarik  dalam  kekayaan  Musyarakah yang  bersifat musya’ ; Musya’ adalah  porsi  atau  bagian  syarik  dalam kekayaan  Musyarakah  (milik  bersama)  secara  nilai  dan  tidak  dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. 12
Dalam Musya>rakah  Mutana>qis}ah  berlaku  hukum  sebagaimana yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan  Musyarakah,  yang  para  mitranya  memiliki  hak  dan kewajiban diantaranya sebagai berikut: 1) Memberikan  modal  dan  kerja  berdasarkan  kesepakatan  pada  saat akad.
2) Memperoleh  keuntungan  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  pada saat akad.
12 Dewan  Syariah  Nasional  Mui, Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  73/DSN MUI/XI/2008 Tentang Musya>rakah Mutana>qis}ah (Jakarta, November 2008), hlm. 4.
3) Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. 13
Fatwa DSN-MUI mengenai musya>rakah mutana>qis}ah, minimal terdapat  empat  jenis  akad  yang  disertakan  dalam musya>rakah mutana>qis}ah, meliputi: 1) Syirkah 'ina>n (mus>hamah)
2) Ijarah (persewaan)
3) Perwakilan (wakalah) dalam mengelola sewa-menyewa
4) Pembelian secara bertahap.
Dalam  praktik  perbankan, musya>rakah  mutana>qis}ah  ini  dapat digambarkan  sebagai  berikut.  Pertama,  bank  dan  nasabah  menjadi anggota  suatu partnership  (musyarakah)  di  bawah  konsep  untuk kepemilikan  aset  bersama.  Selanjutnya,  nasabah  dan  bank  membayar dalam jumlah yang tidak harus sama untuk mendapatkan kepemilikan bersama  atas  suatu  aset,  misalnya  rumah.  Nasabah  kemudian  akan secara  angsuran  menebus  pembiayaan  kepada  bank  pada  waktu tertentu sehingga kepemilikan oleh bank makin lama makin berkurang sampai  rumah  tersebut  secara  penuh  dimiliki  oleh  nasabah.  Kedua, nasabah  menyewa  rumah  tersebut  yang  berarti  nasabah  menyewa bagian rumah yang dimiliki oleh bank dengan akad ijarah, yaitu dengan membebankan sewa, dan nasabah setuju untuk membayar sewa sesuai dengan akad. Jumlah sewa akan menjadi milik bersama antara nasabah dan  bank  sesuai  dengan  akad,  bagian  sewa  untuk  nasabah  digunakan nasabah untuk tambahan angsuran terhadap bagian yang dibiayai oleh bank.  Dengan  demikian,  bagian  sewa  yang  dimiliki  nasabah  akan memperpendek waktu bagi nasabah untuk membeli rumah. 14
PT.  Bank  KB  Bukopin  Syariah  XXX  dengan  Yayasan  XXX melakukan  kontrak  pembiayaan musya>rakah  mutana>qis}ah  (MMQ)
untuk modal kerja perbaikan Ruang Rumah Sakit dalam jangka waktu 10 tahun (26 November 2021-10 November 2031). Bank menyertakan modal/porsi  awal  sejumlah  Rp.  3.752.000.000,-  yang  merupakan  80% dari  harga  pembelian  asset,  sedangkan  porsi  awal  nasabah  adalah sebesar Rp. 938.000.000,- yang merupakan 20% dari total nilai asset. Nisbah bagi hasil 3,95% dari pendapatan untuk Bank dan 96,05% dari pendapatan  untuk  Nasabah  atau  setara  dengan  12,5%  sebagaimana yang  disepakati  para  pihak.  Nasabah  juga  menyetujui  besaran ujrah dapat  diadakan  penjauan  kembali  ( review)  oleh  bank  setiap  3  bulan sekali  terhitung  sejak  pencairan  pembiayaan  ini  dan  dilakukan  oleh Bank  sebelum  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  bulanan  periode sebelumnya. Terdapat 21 pasal dalam kontrak pembiayaan musya>rakah mutana>qis}ah tersebut.
13 Ibid , hlm. 5.
14 M.  Arif  Al  Kausari,  “Telaah  Fatwa  Dsn-Mui  No.  73/DSN-MUI/XI/2008  Tentang Musya>rakah Mutana>qis}ah ,” Sangaji: Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum, Vol. 5:1 (Maret 2021): hlm. 88-89.
Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 11-29
Anatomi  kontrak  dalam  pembiayaan musya>rakah  mutana>qis}ah antara  PT.  Bank  KB  Bukopin  Syariah  XXX  dengan  Yayasan  XXX tidak  jauh  beda  dengan  isi  klausul-klausul  baku  yang  ada  dalam kontrak  pembiayaan  musyarakah  sebelumnya.  Komparisi;  Pasal  1 (Definisi-Definisi)  berkaitan  dengan  definisi-definisi musya>rakah mutana>qis}ah,  yakni  ijarah,  ija>rah  al-maus}u>fah  fi>  al-Dz}immah,  ujrah; Pasal  2  (Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak);  Pasal  3  (Modal  Penyertaan dan  Kegunaan);  Pasal  4  (Jangka  Waktu);  Pasal  5  (Penarikan  Dana) berisi syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh nasabah sebelum menarik pembiayaan. Pasal  6  (Nisbah  Bagi  Hasil  dan Ujrah);  Pasal  7  (Pembayaran Kembali);  Pasal  8  (Pelunasan  dipercepat);  Pasal  9  (Biaya,  Potongan, dan  Pajak-Pajak);  Pasal  10  (Jaminan);  Pasal  11  (Pernyataan  dan Pengakuan  Nasabah);  pasal  12  (Peristiwa  Cidera  Janji);  Pasal  13 (Pelanggaran-Pelanggaran);  Pasal  14  (Akibat  Cidera  Janji);  pasal  15 (Pengawasan dan Pembinaan); Pasal 16 (Asuransi) mengatur kewajiban nasabah  untuk  menanggung  biaya  asuransi  atas  seluruh  barang  yang dijadikan  jaminan  untuk  pembiayaan  sesuai  kontrak  ini,  melalui perusahaan  asuransi  yang  ditunjuk  oleh  bank.  Nasabah  juga  harus menunjuk dan menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran  klaim  asuransi  tersebut  ( banker’s  clause );  Pasal  17 (Kuasa) mengatur pemberian kuasa atau wewenang tertentu; Pasal 18 (Penyelesaian Perselisihan); Pasal 19 (Pemberitahuan); Pasal 20 (Lain- lain)  berisi  bahwa  akad  kontrak  ini  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak terpisahkan dengan akad-akad lainnya yang behubungan dengan akad ini; Pasal 21 (Penutup).
c. Landasan Hukum
Berikut  beberapa  landasan  hukum  mengenai  musyarakah  dan musya>rakah  mutana>qis}ah.  Namun,  Ketentuan  dan  standar  syariah terkait  musyarakah  dan musya>rakah  mutana>qis}ah  yang  akan  dipakai dalam  menganalisis  kontrak  dalam  pembiayaan  ini  merujuk  kepada ketentuan fatwa dan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah
Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI),  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  (KHES)  yang  dikeluarkan  melalui  Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya yang terkait dengan norma  standar syirkah,  dan  shariah  standard  yang  dikeluarkan  oleh Accounting  and  Auditing  Organisation  For  Islamic  Financial Institution (AAOIFI). No Standar Musyarakah 15 Musya>rakah Mutana>qis}ah 16 1 UU No.21 Tahun 2011  UU No.21 Tahun 2011 Tentang
15 Otoritas  Jasa  Keuangan  Divisi  Pengembangan  Produk  dan  Edukasi,  Departemen Perbankan  Syariah, Standar  Produk  Perbankan  Syariah  Musyarakah  dan Musya>rakah Mutana>qis}ah , Setiawan Budi Utomo (Jakarta, 2016), hlm. 15-18.
16 Ibid. , hlm. 116-118.
Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 11-29
Tentang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 3 PBI  No.7/6/PBI/2005  Tentang Transparansi  Informasi  Produk Perbankan Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Beserta Perubahannya PBI  No.7/6/PBI/2005  Tentang Transparansi  Informasi  Produk Perbankan Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Beserta Perubahannya 4 PBI No.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana  dan  Penyaluran  Dana serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah PBI  No.9/19/PBI/2007  Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah dalam  Kegiatan  Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah 5 PBI No.10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah dan Unit Usaha Syariah PBI No.10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah Dalam  Kegiatan  Penghimpunan Dana  Dan  Penyaluran  Dana Serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 6 PBI No.10/17/PBI/2008 Tentang  Produk  Bank  Syariah dan Unit Usaha Syariah PBI No.10/17/PBI/2008 Tentang  Produk  Bank  Syariah dan Unit Usaha Syariah 7 PBI No.13/13/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 jo No. 9/9/PBI/2007 jo No.10/24/PBI/2008 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PBI No.13/13/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 jo No. 9/9/PBI/2007 jo No.10/24/PBI/2008 Tentang Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank Umum  Yang  Melaksanakan Kegiatan  Usaha  Berdasarkan Prinsip Syariah 8 PBI No.13/23/PBI/2011 Tentang  Penilaian  Kualitas Aktiva  Bagi  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah PBI No.13/23/PBI/2011 Tentang  Penilaian  Kualitas Aktiva  Bagi  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 9 Kodifikasi  Produk  Perbankan Syariah Tentang Kodifikasi  Produk  Perbankan Syariah  Tentang  Penghimpunan
Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 11-29
Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa Dana,  Penyaluran  Dana  dan Pelayanan Jasa 10 SEBI No.10/31/DPbS tanggal 8 Oktober  2008  Tentang  Produk Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah SEBI  No.10/31/DPbS  tanggal  8 Oktober  2008  Tentang  Produk Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah 11 SEBI  No.10/14/DPbS  tanggal 17  Maret  2008  Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana  dan  Penyaluran  Dana serta  Pelayanan  Jasa  Bank Syariah/Unit Usaha Syariah SEBI  No.10/14/DPbS  tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah dalam  Kegiatan  Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah/Unit Usaha Syariah 12 SEBI  No.10/13/DPNP  tanggal 6 Maret 2012 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah SEBI  No.10/13/DPNP  tanggal 6 Maret 2012 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah 13 SEBI No.15/40/DKMP tanggal 24  September  2013  Tentang Penerapan  Manajemen  Risiko pada  Bank  yang  Melakukan Kredit    atau  Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun  Properti,  dan  Kredit atau  Pembiayaan  Kendaraan Bermotor SEBI  No.15/40/DKMP  tanggal 24  September  2013  Tentang Penerapan  Manajemen  Risiko pada  Bank  yang  Melakukan
Kredit    atau  Pembiayaan Pemilikan  Properti,  Kredit  atau Pembiayaan  Konsumsi  Beragun Properti,  dan  Kredit  atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor 14 Perma  No.2  Tahun  2008 Tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah Perma No.2 Tahun 2008 Tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah 15 Fatwa DSN Tentang No.08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah Fatwa DSN Tentang No.08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah 16 - Fatwa DSN No.09/DSN- MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah 17 Fatwa DSN No.17/DSN- MUI/IV/2000  Tentang  Sanksi Atas  Nasabah  Yang  Mampu Menunda-nunda Pembayaran Fatwa DSN No.17/DSN- MUI/IV/2000  Tentang  Sanksi Atas  Nasabah  Yang  Mampu Menunda-nunda Pembayaran 18 Fatwa DSN No.43/DSN- MUI/VIII/2004  Tentang  Ganti Rugi ( Ta'awi>d}) Fatwa DSN No.43/DSN- MUI/VIII/2004  Tentang  Ganti Rugi ( Ta'awi>d})
19  Fatwa  DSN  No.  45/DSN- Fatwa  DSN  No.  45/DSN-
MUI/V/2005  Tentang Line Facility MUI/V/2005 Tentang Line Facility 20 Fatwa  DSN  No.  55/DSN- MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan  Rekening  Koran Syariah Musyarakah Fatwa  DSN  No.  55/DSN- MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan  Rekening  Koran Syariah Musyarakah 21 - Fatwa  DSN  No.  73/DSN- MUI/XII/2008 Tentang Musya>rakah Mutana>qis}ah 22 - Keputusan Dewan Syariah Nasional No.01/DSN- MUI/X/2013  Tentang  Pedoman Implementasi Musya>rakah Mutana>qis}ah  dalam  produk pembiayaan 23 - Pernyataan  Kesesuian  Syariah DSN-MUI No.U257/DSN- MUI/VIII/2014 Tentang Penjelasan butir 6 huruf a dalam Keputusan  DSN  No.01/DSN- MUI/X/2013  tentang  Pedoman Implementasi Musya>rakah Mutana>qis}ah  dalam  produk pembiayaan 24 Pernyataan  Standar  Akuntansi (PSAK)  Nomor  106  Tentang Akuntansi Musyarakah Pernyataan  Standar  Akuntansi (PSAK)  Nomor  106  Tentang Akuntansi Musyarakah 25 - Pernyataan  Standar  Akuntansi (PSAK)  Nomor  Tentang  107 Akuntansi Ijarah 2. Analisis  Standar  Syariah  Terhadap  Kontrak  Baku  Pada  Pembiayaan Musyarakah  dan Musya>rakah  Mutana>qis}ah  yang  Digunakan  di Perbankan Syariah a. Musyarakah Akad  perjanjian  harus  didasarkan  pada  suka  sama  suka  atau kerelaan  diantara  para  pihak.  Sementara,  dalam  kontrak  baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak nasabah untuk menerima setiap klausul kontrak pembiaayaan yang mereka ajukan karena posisi nasabah  adalah  pihak  yang  lemah  sehingga  mau  tidak  mau  nasabah akan  menerima  dan  menyetujui  setiap  syarat  yang  disebutkan  dalam klausul  kontrak.  Pasal  31  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi syariah, menjelaskan bahwa paksaan adalah segala hal yang mendorong
seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak  diridhainya  dan  tidak merupakan pilihan bebasnya. 17
Berikut ini merupakan contoh klausul pada kontrak pembiayaan musyarakah  di  PT.  BPR  Syariah  XXX  yang  dianggap  menyimpang dari  konsep  musyarakah  dan  memberatkan  salah  satu  pihak.  Dalam artian, pencantuman klausul kontrak yang seharusnya juga dibebankan kepada  bank,  tapi  hanya  dibebankan  kepada  nasabah,  karena  hal  ini termasuk kontrak kemitraan (kerjasama).
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  analisis  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  akad  musyarakah  di  Bank  Syariah  tersebut  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  Fatwa  DSN  MUI  No.  08/DSN-
MUI/IV/2000  tentang  Musyarakah,  yang  menyatakan  bahwa  "Setiap syarik  harus  menyediakan  dana  dan  pekerjaan,  dan  setiap  mitra melaksanakan kerja sebagai wakil." Fatwa tersebut menjelaskan bahwa setiap  pihak  dalam  suatu  usaha  musyarakah  harus  berkontribusi,  baik dalam bentuk dana maupun kerja. Kedua belah pihak diharapkan untuk sama-sama  menjalankan  usaha  tersebut.  Namun,  menurut  PSAK  106, ada  pembagian  peran  antara  mitra  aktif  yang  mengelola  usaha  dan mitra  pasif  yang  hanya  memberikan  dana  dan  berbagi  tugas  kerja. Bank  dapat  meminta  pihak  lain  bertindak  sebagai  wakilnya  dalam kerjasama ini, yang akan memantau perkembangan usaha secara rutin.
Jika ada mitra yang bekerja lebih banyak, seperti nasabah, dalam kasus ini  nasabah  memiliki  hak  untuk  meminta  bagian  tambahan  dari keuntungan  karena  kontribusinya  yang  lebih  besar  dalam  pekerjaan,
sesuai dengan prinsip keadilan dan Fatwa DSN MUI.
Selanjutnya,  terdapat  kekurangan  kontribusi  modal  atau pencampuran modal antara Bank dan Nasabah. Padahal, dalam kontrak tersebut  ditemukan  klausul  bahwa  modal  berasal  dari  Bank  dan Nasabah,  namun  yang  terjadi  nasabah  sama  sekali  tidak  menyertakan modal,  hanya  dari  pihak  Bank  saja.  Ini  sama  saja  dengan  sistem pinjam-meminjam yang yang terjadi di perbankan konvensional.
Lebih  lanjut,  mengenai  klausul  perhitungan  ketentuan keuntungan/nisbah  bagi  hasil  yang  harus  dengan  persentase,  bukan dengan  pembagian  keuntungan  tetap  dan  dalam  nominal  tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Fatwa DSN MUI No.8/DSN- MUI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Sedangkan dalam klausul tersebut  telah  ditentukan  di  awal  akad  bagi  hasil  yang  wajib  disetor setiap  bulan  kepada  Bank.  Padahal,  menentukan  suatu  jumlah  tetap bagi  mitra  tidak  diperbolehkan  lantaran  keuntungan  yang  diperoleh belum  pasti.  Hal  tersebut  dijelaskan  juga  dalam  Standar  Produk Perbankan  Syariah  Musyarakah  dan Musya>rakah  Mutana>qis}ah  yang menjelaskan  bahwa  pembayaran  bagi  hasil  ditentukan  berdasarkan nilai  realisasi  pendapatan,  yaitu  pendapatan  yang  benar-benar
17 “PERMA  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah,”  Pasal 31, hlm. 18 (2011), hlm. 18.
diperoleh, bukan berdasarkan nilai proyeksi pendapatan. 18 Perhitungan proyeksi  dapat  berubah  sesuai  dengan  keuntungan  yang  dilaporkan oleh  nasabah.  Proyeksi  pendapatan  hanya  digunakan  sebagai  acuan awal  untuk  memperkirakan  potensi  keuntungan,  tetapi  tidak  boleh dijadikan  dasar  penetapan  jumlah  keuntungan  yang  dibagi  karena menetapkan jumlah tetap bagi mitra (misalnya, setoran bulanan tetap kepada  bank)  tidak  diperbolehkan  karena  keuntungan  usaha  belum tentu  tetap  setiap  bulannya  dan  keuntungan  dibagi  sesuai  penyertaan modal. 19
Selain itu, pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. BPR
Syariah  tersebut  dilakukan  dengan  cara  mengikatkan  agunan  untuk dijadikan  jaminan  pelaksanaan  kewajiban  nasabah  didalam  akad musyarakah.  Keberadaan  agunan  berfungsi  untuk  kepastian  hukum pelunasan kewajiban nasabah didalam akad musyarakah atau kepastian realisasi  suatu  prestasi  dalam  akad.  Ini  sejalan  dengan  Fatwa  DSN- MUI  No.  08/DSNMUI/IV/2000,  bahwa  pada  prinsipnya,  dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
Meskipun mazhab hukum tidak membolehkan meminta jaminan dari  pihak  partner  sebagai  bentuk  kesalingpercayaan  diantara  syarik,
bank-bank  Islam  tetap  mengharuskan  partner  mereka  untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam akad musyarakah.  Terlepas  dari  adanya  pendapat  yang  mengatakan  bahwa pada  prinsipnya  tidak  dibolehkan  adanya  jaminan  dalam  setiap pengikatan akad musyarakah yang berbasis pada konsep profit and loss sharing,  namun  masih  muncul  pertentangan  dari  sejumlah  kalangan ulama,  sebab  dalam  hukum  Islam  terdapat  ketentuan  maupun peristiwa-peristiwa  atau  aspek-aspek  yang  bisa  merubah  hukum. 20 Sehingga  mengenai  agunan  berlaku  prinsip mas{lah}ah  mursalah  yaitu mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan maslahat umum selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan,  dan  membawa pada  kebaikan  bersama  yang  tidak  berdampak  menyulitkan  serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.
Namun,  penulis  berpandangan  bahwa  dalam  sistem  kerjasama, sebaiknya  dilakukan  dengan  prinsip  kesetaraan  di  mana  kedua  belah pihak  berkontribusi  secara  seimbang  tanpa  adanya  pihak  yang mendominasi. Oleh karena itu, terasa tidak adil jika hanya Bank yang
18 Otoritas  Jasa  Keuangan  Divisi  Pengembangan  Produk  dan  Edukasi,  Departemen Perbankan  Syariah, Standar  Produk  Perbankan  Syariah  Musyarakah  Dan Musya>rakah Mutana>qis}ah , Setiawan Budi Utomo (Jakarta, 2016), hlm. 140.
19 Ali  Samsuri,  Suprihantosa  Sugiarto,  Retno  Elok  Catur  Sari,  “Penerapan  Fatwa  DSN– MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah  (Studi  Kasus  Di  PT.  BPRS  Tanmiya  Artha  Kediri),” Al-Muraqabah:  Journal  of Management and Sharia Business Vol. 2:2 (Desember 2022),  hlm. 163.
20 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum , Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 226.
bisa menuntut jaminan. Terlebih lagi dalam Fatwa DSN MUI tersebut jika  ditarik  benang  merahnya,  jaminan  bukanlah  suatu  kewajiban. Namun,  pada  kontrak  pembiayaan  musyarakah  tersebut  jaminan  itu wajib.  Dapat  dilihat  dalam  Pasal  11  (Jaminan)  "Guna  menjamin ketertiban  pembayaran  kembali  pelunasan  pembiayaan  tepat  waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah berdasarkan Akad  lni,  maka  Nasabah  berjanji  dan  dengan  ini  mengikatkan  diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pangikatan jaminan kepada
Bank".
Lebih  ironisnya  lagi  dalam  Pasal  14  (Akibat  Cidera  Janji)
“Apabila  nasabah  tidak  melaksanakan  pembayaran  karena  suatu  hal atau  peristiwa  tersebut,  maka  Bank  berhak  melakukan  penyitaan  dan menjual  barang  jaminan  tanpa  harus  menunggu  putusan  dari pengadilan  dan  uang  hasil  penjualan  barang  jaminan  digunakan  bank untuk  membayar/melunasi  utang  atau  sisa  utang  nasabah  kepada bank”.  Pernyataan  tersebut  dapat  dianggap  tidak  adil  bagi  nasabah. Ketentuan  ini  memberikan  bank  kekuasaan  langsung  untuk  bertindak tanpa  memberikan  kesempatan  bagi  nasabah  untuk  mendapatkan perlindungan yang memadai untuk mengajukan keberatan atau mencari solusi  alternatif.  Selain  itu,  penyitaan  langsung  tanpa  proses  hukum bisa  melanggar  prinsip  keadilan  prosedural  dan  asas  keadilan  dalam hukum  Islam.  Meskipun  bank  perlu  melindungi  asetnya,  mekanisme yang lebih adil mungkin mempertimbangkan hak-hak nasabah dengan lebih  baik  dan  melibatkan  langkah-langkah  mediasi  atau  negosiasi sebelum eksekusi jaminan dilakukan.
Sehingga, hal tersebut tidak sesuai karena menyalahi Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah,  bahwa  akad  yang  dilakukan  adalah  harus berdasarkan  asas taswiyah  (kesetaraan)  dimana  beberapa  pihak memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 21
b. Musya>rakah Mutana>qis}ah
Berikut ini merupakan contoh klausul pada kontrak pembiayaan
MMQ  di  Bank  Syariah  tersebut  yang  dianggap  menyimpang  dari konsep MMQ dan memberatkan sebelah pihak. Tidak  adanya  klausul  tentang  pembagian  kerugian.  Menurut Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musya>rakah Mutana>qis}ah  terkait  dengan  kerugian  dalam  usaha  musya>rakah mutana>qis}ah  adalah  menjadi  tanggung  jawab  bersama  semua  mitra baik  itu  Sahibul  mal  dan  mudarib  sesuai  dengan  modalnya  masing- masing.  Jika  ditelaah  kontrak  tersebut,  pihak  bank  tidak  ikut menanggung kerugian.
Pasal  7  “Pembayaran  Kembali”.  Dalam  hal  pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank, maka dengan ini nasabah
21 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Pasal 21 huruf (f), (2011), hlm. 15.
memberi  kuasa  yang  tidak  dapat  berakhir  karena  sebab-sebab  yang ditentukan  dalam  Pasal  1813  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna membayar/melunasi  kewajiban  nasabah  kepada  bank.  Klausul  ini menimbulkan  aspek  paksaan  bagi  nasabah,  di  mana  nasabah  harus setuju bahwa bank memiliki hak untuk mengambil uang dari rekening nasabah  untuk  melunasi  kewajiban  nasabah,  dan  nasabah  tidak memiliki pilihan selain menerima bahwa bank dapat mengambil uang dari  rekening  nasabah  kapan  pun  diperlukan.  Hal  ini  menjadikan pembiayaan ini mirip dengan pembiayaan dengan akad utang piutang, di  mana  nasabah  secara  efektif  terpaksa  untuk  mematuhi  persyaratan yang ditetapkan oleh bank.
Pasal  9  “Biaya,  Potongan,  dan  Pajak”  bahwa  nasabah bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  yang  diperlukan  dalam  akad,
termasuk  biaya  jasa  Notaris  dan  biaya  lainnya  dan  nasabah menyetujuinya.  Namun,  ini  terasa  tidak  adil  karena  semua  biaya dibebankan kepada  nasabah tidak ditanggung bersama-sama. Terlebih lagi,  dengan  adanya  kata  “jasa  lainnya”  yang  harus  ditanggung biayanya  oleh  nasabah,  yang  belum  jelas  jasa  apa-apa  saja  nantinya yang  harus  ditanggungnya.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  Fatwa  DSN MUI  No.  73/DSN-MUI/XI/2008  tentang  Pembiayaan Musya>rakah Mutana>qis}ah  bahwa  biaya  perolehan  aset  Musyarakah  menjadi  beban bersama  sedangkan  biaya  peralihan  kepemilikan  menjadi  beban pembeli.
Pasal  16  “Asuransi”.  Pernyataan  dalam  pasal  tersebut sebenarnya  memberikan  beban  tambahan  kepada  nasabah  dalam pembiayaan musya>rakah  mutana>qis}ah.  Nasabah  bertanggung  jawab untuk  membayar  premi  asuransi  atas  barang  jaminannya  sendiri  ke perusahaan  asuransi  yang  ditunjuk  oleh  bank,  dan  bank  ditetapkan sebagai  penerima  pembayaran  klaim  asuransi.  Ini  menambah  beban finansial  nasabah  karena  harus  menanggung  biaya  premi  asuransi. Selain  itu,  pernyataan  tersebut  juga  menempatkan  bank  dalam  posisi yang  lebih  diuntungkan,  karena  bank  tidak  hanya  mendapatkan keuntungan  dari  pembiayaan,  tetapi  juga  sebagai  penerima  klaim asuransi  jika  terjadi  kerugian  pada  barang  jaminan.  Meskipun  secara fisik  barang  jaminan  tersebut  milik  nasabah,  namun  secara  hukum, barang  tersebut  tetap  menjadi  jaminan  untuk  pembiayaan  yang diberikan  oleh  bank.  Dalam  konteks  musyarakah  mutanaqishah,  di mana kedua belah pihak seharusnya berbagi risiko dan tanggung jawab secara  adil,  penempatan  tanggung  jawab  asuransi  secara  penuh  pada nasabah mungkin dianggap tidak seimbang.
Adanya  contoh  klausul-klausul  di  atas  menyebabkan ketidakadilan  terhadap  nasabah  seperti,  bank  mengalihkan  tanggung jawabnya  kepada  nasabah  (adanya  klausul  eksemi).  Klausul  eksemsi adalah  klausul  tambahan  yang  terdapat  dalam  kontrak  baku  yang
cenderung  merugikan  nasabah,  karena  beban  yang  seharusnya  dipikul oleh bank, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban nasabah. 22 Pasal 18 “Penyelesaian Perselisihan” bahwa, para pihak sepakat untuk  menyelesaikan  secara  musyawarah  mufakat.  Namun  jika musyawarah  mufakat  tidak  menghasilkan  keputusan  yang  disepakati,
maka  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Negeri  di  Kabupaten  Y.  Hal tersebut  tidak  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No.  08/DSN-
MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Musyarakah  termasuk  turunannya akad musya>rakah mutana>qis}ah yang menyatakan bahwa, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah.  Terlebih  lagi,  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah bukan  lagi  di  Pengadilan  Negeri  setelah  terbitnya  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Pasal  55  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012,  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  14  Tahun  2016  bahwa mekanisme  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.
D. Penutup Penerapan  kontrak  pada  pembiayaan  musyarakah  dan musya>rakah mutana>qis}ah  yang  ada  di  Bank  Syariah,  masih  terdapat  klausul-klausul  yang cenderung  memberatkan  nasabah,  dan  kurangnya  kesesuaian  dengan  prinsip musyarakah  dan musya>rakah  mutana>qis}ah  tersebut.  Seperti  pada  akad musyarakah,  penyertaan  modal  hanya  satu  pihak  saja  yaitu  Bank;  kurangnya pembagian kerja antara bank dan nasabah; nisbah bagi hasil yang wajib disetor ke Bank  dalam  nominal  tetap,  bukan  dalam  persentase;  jaminan  yang  wajib disertakan.  Sedangkan  pada  kontrak  pembiayaan musya>rakah  mutana>qis}ah, klausul  pembagian  kerugian  yang  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  bersama semua mitra sesuai dengan modalnya masing-masing; pembayaran kembali yang memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna melunasi kewajiban nasabah kepada bank, yang menimbulkan aspek paksaan bagi nasabah; biaya,  potongan,  dan  pajak  yang  dibebankan  sepenuhnya  kepada  nasabah  tanpa pembagian  bersama-sama;  asuransi  yang  memberatkan  nasabah  dengan kewajiban  membayar  premi  asuransi  atas  barang  jaminannya  sendiri; penyelesaian perselisihan.
Meskipun  demikian,  pembiayaan  tersebut  dari  sisi  formalitas  akad  atau kontrak  tersebut  tetap  sah  karena  telah  terpenuhimya  rukun-rukun  dari musyarakah  dan musya>rakah  mutana>qis}ah  yang  di  tandai  dengan  adanya  dua pihak yang berakad yaitu pihak bank dan nasabah; objek akad yaitu pembiayaan musyarakah dan musya>rakah mutana>qis}ah yang berupa modal, usaha, keuntungan dan  kerugian;  adanya  tujuan  akad  yaitu  membiayai  suatu  usaha,  dan  adanya
22 Miru Ahmadi, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.
kesepakatan  yang  ditandai  dengan  ditandatanganinya  kontrak  oleh  kedua  belah pihak.  Namun,  penilaian  terhadap  pembiayaan  musyarakah  tidak  cukup  hanya dilihat  dari  segi  akadnya  saja.  Penting  juga  untuk  melihat  bagaimana  praktik usaha itu sendiri dijalankan. Jadi, meskipun akadnya sah, jika praktik usaha tidak sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  maka  pembiayaan  tersebut  tetap bermasalah. Sehingga, perlu adanya inovasi produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan penyesuaian kontrak agar lebih adil bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ahmadi, Miru. Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Ali,  Zainudin, Metode  Penelitian  Hukum,  Ed.  1,  Cet  4,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009.
Divisi  Pengembangan  Produk  dan  Edukasi,  Departemen  Perbankan  Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musya>rakah Mutana>qis}ah, Edited by Setiawan Budi Utomo, Jakarta,
2016.
Manan,  Abdul. Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum,  Cet  ke-1,  Jakarta:  Kencana, 2005.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Edisi ke-I. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
Mas’adi, Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual, Edisi ke-I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

## Jurnal
Hosen,  Muhammad  Nadratuzaman,  “ Musya>rakah  Mutana>qis}ah ” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 1:2 (2016).
Husein, Muh Turizal, “Telaah Kritis Akad Musya>rakah Mutana>qis}ah .” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 1:1 (2019).
Kausari,  M.  Arif  Al,  “Telaah  Fatwa  DSN -MUI  No.  73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musya>rakah Mutana>qis}ah ,” Sangaji: Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum, Vol. 5:1 (Maret 2021).
Sugiarto, Suprihantosa,  Ali Samsuri, Retno Elok Catur Sari, “Penerapan Fatwa DSN – MUI  Nomor:  08/DSN – MUI/IV/2000  Dalam  Praktik  Akad Pembiayaan  Musyarakah  Di  Perbankan  Syariah  (Studi  Kasus  Di  PT. BPRS  Tanmiya  Artha  Kediri),” Al-Muraqabah:  Journal  of  Management and Sharia Business, Vol. 2:2 (2022).
Widyarini  dan  Syamsul  Hadi,  “Fatwa  MUI,  PSAK  dan  Praktik  Musyarakah,”
Istinbath, Vol. 15:1 (2016).
Peraturan Perundang-Undangan/Fatwa DSN MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Jakarta, 2000.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musya>rakah Mutana>qis}ah, Jakarta, 2000.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.