PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM

## AMINAH
ZAINUDIN HASAN ANGGA ALFIYAN FATHUR RACHMAN YULIA HESTI DORIS RAHMAT INDAH SATRIA 115-125 126-132 133-142 143-157 158-167 168-180 181-186 187-200

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X
Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan
Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi
Provinsi Lampung
Analisis  Hukum  Perjanjian  Penyembuhan  Kepada Pasien  Dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  Dan  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Di Indonesia P e m b i n a a n   N a r a p i d a n a   D e n g a n   S i s t e m Pemasyarakatan Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan
Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
RISSA AFNI
MARTINOUVA
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILATERHADAP HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## FATHUR RACHMAN
Fathur Rachman, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Telp. (0721) 265734-257838 Langkapura, Bandar Lampung,
email : Fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

## Abstrak
The  proliferation  of  drug  trafficking  and  use  activities  in  Indonesia  today,  makes Indonesia a drug emergency. Narcotics is an extraordinary crime and needs special attention in its eradication efforts. Therefore great power is needed by using the toughest legal actions in  which  Indonesia  has  a  death  sentence.  The  purpose  of  capital  punishment  is  to  give  a violent  deterrent  to  drug  offenders  and  as  a  warning  to  other  communities  not  to  commit these  crimes.  The  issue  examined  in  this  paper  is  the  suitability  of  Pancasila  as  the  legal basis  for  the  application  of  the  death  penalty,  and  the  application  of  the  death  penalty  to narcotics  crime.  The  reality  of  capital  punishment  in  Indonesia  shows  that  the implementation  of  the  judicial  system  is  not  good  and  the  execution  of  the  death  penalty  is always  postponed  so  that  it  seems  indecisive  .  In  addition,  the  regulation  of  capital punishment  also  raises  the debate between the ethical values  of  Pancasila and positive law (KUHP).  It  is  undeniable  that  in  the  effort  to  implement  such  assertiveness  sometimes experience  obstacles  both  from  within  and  outside  the  country.  As  well  as  various  counter opinions  regarding  capital  punishment  that  violate  human  rights  .  Even  in  Indonesia  alone for those who contradict the death penalty, it is associated with violating the first precepts of Pancasila, where God is the ruler of the universe who has full provisions for the right to life and death. But Indonesia still applies the death penalty based on the positive law (KUHP).

## Keywords: Narcotics Crime, Death Penalty, Pancasila

## I. PENDAHULUAN
Pancasila sebagai dasar negara
merupakan  ideologi  bangsa  yang  tidak dapat diubah untuk diterapkan dalam segala tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.Tatanan  yang  dimaksud  adalah pola sikap sebagai warga negara, dan dasar dari  pembentukan  sistem  hukum  yang mengatur  jalannya  kehidupan  antar  warga negara.  Oleh  karena  itu,  Pancasila  adalah sesuatu yang penting dalam membuat suatu dasar pertimbangan pada proses pengaturan hukum,  yang  kemudian  sesuai  dengan kaidah  kehidupan  masyarakat  Indonesia
baik  dalam waktu  saat  ini  atau waktu  yang akan mendatang.
Nilai Pancasila digali dari pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yang merupakan  jiwa  dan  kepribadian  bangsa Indonesia sendiri. ( J. Hendy Tedjonagoro,tth,  hlm,  11)    Pancasila sebagai  dasar  negara  memuat  materi sifat/prilaku  nasionalitas  Indonesia  yang menjadi  kebanggan  bangsa.  Pancasila memiliki  kedudukan  tinggi,  tak  hanya sebagai dasar filosofi dan hukum Indonesia, akan  tetapi  juga  mencerminkan  cita-cita serta  pandangan  hidup  bangsa  negara Republik  Indonesia.  Kedudukan  Pancasila
sebagai  dasar  hukum,  dicantumkan  dalam pembukaan  UUD  1945  yang  dimana  di dalamnya  telah  membenarkan  bahwa  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila merupakan  sumber  dari  segala  sumber hukum nasional. Selanjutnya, sebagai salah satu  pilar  kebangsaan  yang  paling  utama, Pancasila  merupakan  dasar  penggerak UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945, NKRI,  serta  Bhinneka  Tunggal  Ika.Maka dari  itu,  pemahaman  akankeempat  nilai pilar  tersebut,  merupakan  hal  mutlak  yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan  dengan  baik  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada  penerapannya,  nilai  Pancasila yang  tertuang  dalam  konstitusi  nasional Indonesia  yang  berada  dalam  pembukaan UUD  1945  harus  menjamin  pengaturan hukum serta penjelasan yang benar dan adil bagi bangsa Indonesia. Penempatan Pancasila  sebagai  staats  fundamental  norm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. (Kurnisar, tth, tanpa hlm). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang  pemandu.  Posisi  ini  mengharuskan pembentukan  hukum  positif  adalah  untuk mencapai  ide-ide  dalam  Pancasila,  serta dapat  digunakan  untuk  menguji  hukum positif.  Dengan  ditetapkannya  Pancasila sebagai staats  fundamental  norm maka pembentukan  hukum,  penerapan,  dan pelaksanannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari nilai-nilai  Pancasila.  (Kurnisar,  tth,  tanpa hlm).      Pancasila  juga  sebagai  dasar instrumen  penegakan  hukum  yang  berlaku di  Indonesia.  Penegakan  hukum  sendiri tidak terlepas dari terminologi pengertiannya yaitu, keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan  hak  dan  kewajiban  warga masyarakat  sesuai  harkat  dan  martabat manusia serta pertanggungjawaban masing- masing sesuai dengan fungsinya secara adil
dan merata dengan aturan hukum, peraturan  hukum  dan  perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  (Kurnisar, tth, tanpa hlm).
Tindak  Pidana  narkotika  muncul akibat  adanya  prilaku  orang  yang  tidak bertanggung  jawab  dalam  pemanfaatan penggunaan narkotika sebagai bahan pengobatan secara medis,sertadalam penggunaan  disiplin  ilmu  medis  pada lingkup penelitiannya
maupun pengembangan pengobatannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak  pada  gaya  hidup  masyarakat, perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  bahkan  prilaku  menyimpang yang semakin beragam, mendukung berkembangnya  tindak  pidana  narkotika. Tindak  pidana  narkotika  merupakan  suatu kejahatan  yang  sangat  berbahaya  dan merugikan bagi kehiudpan manusia, masyarakat,  bangsa,  dan  ketahanan  dalam suatu  negara.  Seperti  yang  kita  ketahui bersama  bahwa  tindak  kejahatan  ini merupakan kejahatan yang harus diwaspadai  oleh  semua  pihak,mengingat dampaknya  yang  luar  biasa,  kejahatan narkotika ini juga termasuk dalam golongan “e x traordinary crime”.
Kejahatan  narkotika  yang  sampai saat  ini  masih  menjadi  musuh  bagi  orang yang  menentang  tindakan  ini,  masih berjalan  dan  berkembang  dalam  kegiatan produksinya  ke  masyarakat  luas  dengan berbagai modus operasional yang terorganisir.Bahkan  tak  jarang  setiap  hari kita  mendengar  berita  tentang  kejahatan narkotika  yang  terjadi  diberbagai  wilayah terutama di Indonesia.Hal tersebut membuktikan bahwa perlu adanya tindakan kerjasama  yang  ekstra  antara  aparat penegak  hukum  dan  masyarakat  dalam pengawasan  serta  penindakan  para  pelaku
kejahatan  narkotika  ini.  Di  Indonesia sendiri  sudah  mengatur  tentang  tindak pidana  narkotika,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009, penerbitan undang-undang ini bertujuan  untuk  menjamin  ketersediaa narkotika  untuk  pelayanan  kesehatan  dan pengembangan pengetahuan serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan  Indonesia  dari  tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut.
Banyaknya  kasus  tindak  pidana narkotika  di  Indonesia  yang  hampir  setiap hari  terjadi,  menimbulkan  adanya  slogan “Ind onesia  bebas  narkotika 2015” yang dimana kini menjadi “Indonesia DARURAT  kejahatan  narkotika ”.  Melihat hal  tersebut,  tentunya  harus  segera  dicari penyebab  mengapa masih banyaknya tindak  pidana  narkotika  di  era  ini,  dan  apa hal-hal  yang  harus  di  lakukan  dalam penindakan  terhadap  orang-orang  yang terlibat  tindak  pidana  narkotika.  Subjek yang  terlibat  dalam  kejahatan  narkotika  ini bisa  kita  klasifikasikan  yaitu  Bandar, Pengedar,  dan  Pengguna (bahkan  aparat negara  yang  terlibat  dalam  kejahatan  ini bisa  termasuk  dalam  kategori  tambahan yaitu  sebagai  pendukung  dari  subjek kejahatan tersebut) .Namun dalam pengaturan  penegakan  hukum  nya  tentu harus  melihat  dari  kondisi  serta  keadaan yang  ada,  seperti  dari  subjeknya,  yaitu siapa  yang  harus  mendapat  hukuman terberat.
Di  dalam  hukum  positif  Indonesia (KUHP)  memiliki  jenis  hukuman  yang diatur  dalam  pasal  10.  Namun  dalam pembahasan  ini,  merujuk  pada  hukuman terberat yang sesuai dengan aturan pasal 10 KUHP yang akan diberlakukan bagi pelaku yang  terlibat  dalam  kejahatan  ini  yaitu HUKUMAN  MATI.  Dari  subjek  yang terlibat  dalam  tindak  pidana  narkotika  ini,
Bandar dan Pengedar lah yang diatur dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009, dimana  dalam  UU  narkotika  tersebut mengatur  “bahwa  perbuatan  menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi    perantara  dalam  jual  beli, menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram, pelaku    dipidana  dengan  pidana  mati, pidana  penjara  seumur  hidup,  atau    pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan pidana  denda  maksimum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3 (sepertiga).
Hukuman  pidana  mati  merupakan penindakan  hukum  terberat  yang  masih diberlakukan dalam beberapa aturan negara terutama  pada  hukum  nasional  Indonesia, walaupun  tidak  ada  aturan  internasional secara  khusus  dalampelarangan  penerapan hukuman  mati,  tapi  dalam  pelaksanaannya menuai  banyak  pro  dan  kontra.  Padahal berdasarkan Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan padapertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab  itu  tujuan  dari  pemidanaan  adalah menghindarkan  (prevensi)  dilakukannya suatu  pelanggaran  hukum.  Sifat  prevensi dari  pemidanaan  adalah  prevensi  umum dan  prevensi  khusus,  Menurut  teori prevensi  umum,  tujuan  pokok  pemidanaan yang  hendak  dicapai  adalah  pencegahan yang  ditujukan  pada  khalayak  ramai, kepada  semua  orang  agar  supaya  tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.    (Syahruddin  Husein,  2003, tanpa hlm).
Melihat  dari  tujuan  dan  dampak pelaksanaan  hukuman  mati  sendiri,  dalam tujuan  penerapannya  mengikuti  tujuan „hukum‟  yaitu  untuk  membuat  efek  jera terhadap pelaku kajahatan sekaligus peringatan kepada masyarakat yang
kemungkinan  akan  melakukan  kejahatan yang  sama  agar  megurangi  niatnya  dalam melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Pada penerapan  hukuman  mati  pun  tidak  serta merta  memberi  vonis  kepada  seseorang yang  melakukan  kejahatan,  yang  terancam hukuman  tersebut  dengan  rentang  proses penyidikan sebentar. Aparat penegak hukum harus berfikir ekstra keras dan hati- hati  dalam  menentukan  berlakunya  vonis ini kepada penjahat yang terancam hukuman  mati,  agar  nantinya  ketika hukuman mati telah dilaksanakan tidak ada lagi  suatu  bukti-bukti  yang  menjadi  alasan pembenar setelah hukuman mati dilaksanakan.
Adapun
dalam proses pelaksanaannya yang dimana tidak berjalan sesuai  dengan  sistem  yang  ada,  tak  jarang tekanan  muncul dari berbagai pihak ketika proses eksekusi mendekti waktu pelaksanaannya.  Terlebih  lagi  jika  akan mengeksekusi  warga  negara  lain  yang melakukan  kejahatan  di  Indonesia  dan sudah  mendapat  vonis  hukuman  mati  dari pengadilan Indonesia. Intervensi dari negara lain untuk membela warga negaranya  yang  terancam  hukuman  mati, tentunya  akan  menggoyahkan  pelaksanaan serta  penegakan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Memang  tak  dipungkiri  hal tersebutmerupakan suatu hal wajar, mengingat kewajiban negara untuk melindungi  warga  negaranya  dimanapun dan  dalam  keadaan  apapun.  Hal  tersebut juga  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia dalam  membela  pekerjanya  di  luar  negeri yang  divonis  hukuman  mati  oleh  negara yang  menganut  hukuman  mati  dalam hukum  nasionalnya.Namun  disisi  lain, terkadang hal tersebut menyebabkan jalannya  proses  eksekusi  khususnya  di Indonesia sendiri tak sesuai dengan rencana awal, dilihat  dari  penundaan  waktu
eksekusi  yang  harusnya  dilakukan  sesuai rencana  awal,  membuat  upaya  penegakan hukum  di  Indonesia  tak  terlihat  adanya ketegasan dan keseriusan baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.Perlunya diketahui bagaimana penyesuaian  hukuman  mati  pada  tindak pidana narkotika terhadap nilai Pancasila?

## 2. PEMBAHASAN
Sebagai falsafah dan ideologi negara, pancasila  merupakan  cita  hukum  dan  cita negara yang didalamnya terdapat sekumpulan  nilai-nilai  yang  dianut  serta yang  menjadi  pedoman,  inspirasi  dan penerang  jalan  menuju  tujuan  negara. Adapun  karena  alasan  tersebut  pancasila memiliki  fungsi  kritis  terhadap  semua kebijakan  publik  yang  diambil,  baik  itu dalam  suatu  bentuk  peraturan  perundang- undangan  maupun  terhadap  program- program  sosial,  ekonomi,  dan  budaya dalam pencapaian tujuan NKRI.
Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan pencapaian  fungsi  kritis  Pancasila  itu sendiri adalah peraturan mengenai hukuman  mati,  yang  sebagaimana  tertuang di  dalam  hukum  nasional  indonesia  yaitu pasal 10 KUHP. Hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang diakui oleh sistem  hukum  indonesia.  Dimana  dalam eksistensinya pidana mati merupakan suatu sanksi  pidana  yang  telah  ada  di  dalam sistem hukum positif  Indonesia.
Pemberlakuan hukuman mati secara umum  memiliki  keterkaitan  dengan  salah satu permasalahan pokoknya, yaitu landasan  filosofis.  Keterkaitan  hukuman mati  dengan  landasan  filosofis  tersebut dapat  kita  lihat  di  dalam  penerapan  nilai- nilai  pancasila.Pada  Pasal  2  UU  No.  12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan Menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan
ideologi negara sertasekaligus dasar filosofis  negara  sehingga  setiap  materi muatanPeraturan Perundang-undangan tidak  boleh  bertentangan  dengannilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila.Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa masalah  hukum  yang  ada  di  Indonesia harus  diselesaikan  dengan  bersumber  dari nilai-nilai  pancasila,  tak  terkecuali  aturan hukum tentang sanksi pidana mati.
Dalam
pembahasan ini, menjelaskan  tentang  pidana  mati  untuk kejahatan narkotika. Narkotika dan psikotropika,  jika  dilihat  dari  kegiatan penyalahgunaannya tergolong dalam kategori  kejahatan  dalam  tingkat  yang  luar biasa/ extraordinary crime. Kejahatan tersebut perlu diperhatikan penanggulangan dan penindakannya secara khusus
mengingat  dampaknya  yang  besar  bagi masyarakat banyak antara lain menghancurkan masa depan bangsa, menghancurkan potensi yang bisa berkembang  dalam  diri  seseorang  yang harusnya  seseorang  tersebut  bisa  menjadi tenaga kerja yang berkarya secara produktif,  menghambat  dan  menurunkan efektifitas kinerja seseorang, hingga menyebabkan  hilangnya  nyawa  seseorang secara perlahan namun pasti, serta berdampak pula ke lingkup beban keuangan negara untuk mengeluarkan dana sosial  ekonomi  pemeliharaan  korban  serta dampak negatif lainnya.
Dalam nilai pancasila, yang tertuang  di  dalam  sila  pertama  yaitu “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  untuk menemukan  landasan  filosofis  berlakunya hukuman  mati  dalam  konteks  sila  pertama ini,  maka  terlebih  dahulu  hendaknya memahami  pengertian  tentang  Ketuhanan Yang Maha  Esa.  “Ketuhanan  Yang  Maha Esa”  dalam  uraian    yang  diberikan  oleh Mohammad Hatta dapat disimpulkan
bahwa  merupakan  penjiwaaan  cita-cita hukum  indonesia,  dengan  demikian  dalam pengaturan  hukum  di  Indonesia,  tidak terkecuali  masalah  pidana  mati  juga  harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Di  dalam  ajaran  Islam  dikenal adanya qishash ,  dimana  menurut  hukum Islam  pidana  mati  adalah  suatu  keharusan bagi  mereka  yang  telah  menghilangkan nyawa  orang  lain.  Hukum qishash secara tegas terlihat dalam Alquran :
Surat Al Baqarah ayat 178 : yang arti dalam  bahasa  Indonesianya  adalah  ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menuntut balas (kisas) sebab membunuh orang, merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan.. .”
ْنُكَّلَعَل  ِباَبْلَ ْلْا  يِلوُأ  اَي  ٌةاَيَح  ِصاَصِقْلا  يِف  ْنُكَلَو َىىُقَّتَت
“Dalam  hukum Qishash itu  ada (jaminan)  kelangsungan  hidup,  hai  orang- orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
(QS Al-Baqarah/2: 179)
Qishash dalam  hukum  Islam  adalah hukuman  bunuh  yang  harus  dilaksanakan terhadap  diri  seseorang  yang  telah melakukan  pembunuhan.  Tapi  hukum  ini tak  harus  dilaksanakan,  dengan  kata  lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang  membunuh  dengan  membayar  suatu diyat.  Diyat  adalah  hukuman  denda  yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan  oleh  hakim,  apabila  ahli  waris yang  terbunuh  memaafkan  si  pembunuh dari hukuman Qishash.
Makna  yang  bisa  kita  pahami  dari ayat  tersebut  bahwa  hukuman  mati  tak secara  mutlak  bisa  diberlakukan  walaupun tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang memang  sesuai  dengan  akibat  hukumnya untuk  dihukum  mati.  Dengan  persyaratan
tertentu  seperti  membayar  diyat  seperti yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia  terhadap  beberapa  TKI  yang divonis  hukuman  mati  di  Arab  Saudi  bisa menghapus  vonis mati  yang diberikan oleh pengadilan setempat.
Selain  yang  tersebut  diatas,  Al-

## Qur‟an  juga  menerangkan  tentang  masalah
Qishash  ini  dalam  ayat-ayat  lainnya,  yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 194
ٌصاَصِق  ُتاَهُرُحْلاَو  ِماَرَحْلا  ِرْهَّشلاِب  ُماَرَحْلا  ُرْهَّشلا
ْنُكْيَلَع  يَدَتْعا  اَه  ِلْثِوِب  ِهْيَلَع  اوُدَتْعاَف  ْنُكْيَلَع  يَدَتْعا  ِيَوَف َييِقَّتُوْلا َعَه َ َّاللَّ  َّىَأ اىُوَلْعاَو َ َّاللَّ اىُقَّتاَو “Bulan  haram  dengan  bulan  haram,
dan  pada  sesuatu  yang  patut  dihormati, berlaku  hukum Qishaash .  Oleh  sebab  itu barangsiapa  yang  menyerang  kamu,  maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya  terhadapmu.  Bertakwalah kepada  Allah  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah beserta  orang- orang  yang  bertakwa.”
(QS Al-Baqarah/2: 194)
Dari  penjelasan  ayat  tersebut  dapat diambil  penjelasan  bahwa  seseorang  yang terancam  kehidupan  nya,  jika  dalam keadaan  tertentu  yang  membahayakan nyawanya maka ia patut membela diri. Hal tersebut dapat dikonotasikan kepada kejahatan  narkotika  yang  sebagai  contoh dari  “keadaan  tertentu”  yang  membahaya kan  kehidupan  orang  banyak,  kemudian pembelaan  diri  yang  dilakukan  dapat menggunakan aturan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara dalam hal ini bisa dimasukkan hukuman mati terhadap  pihak  yang  dengan  sengaja melakukan  kejahatan  yang  menyebabkan hilangnya  nyawa  orang  lain.  Hukum sebagai  kaidah  yang  diberlakukan  untuk kepentingan  orang  banyak  akan  berfungsi dengan  baik  jika  penerapannya  tepat  pada suatu  tindakan  yang  melanggar  undang- undang.
Qishash ialah mengambil pem balasan  yang  sama.  Qishaash  itu  tidak dilakukan,  bila  yang  membunuh  mendapat kema’afan  dari  ahli  waris  yang  terbunuh yaitu  dengan  membayar  diat  (ganti  rugi) yang  wajar.Pembayaran  diat  diminta dengan  baik,  umpamanya  dengan  tidak mendesak  yang  membunuh,  dan  yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya.Bila ahli waris si  korban  sesudah  Tuhan  menjelaskan hukum-hukum  ini,  membunuh  yang  bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah  menerima  diat,  maka  terhadapnya di  dunia  diambil  qishaash  dan  di  akhirat dia mendapat siksa yang pedih.
(Https://Saripedia.Wordpress.Com/Tag/Isla m-Mengatur-Hukuman-Mati/).
Adapun Hukuman mati juga dibenarkan oleh ajaran agama Kristen. Para ulama Kristen setuju penerapan pidana mati karena  merujuk  pada  pandangan  Paulus, bahwa  negara  adalah  wakil  Tuhan  dalam menjalankan  kekuasaan  duniawi,  diberikan pedang yang dipergunakan untuk menjamin kelangsungan  hidup  negara.  Dan  di  dalam agama  Buddha  pun  mengenal  hubungan clausal, dimana apabila seseorang menyebabkan  kematian  terhadap  orang lain,  maka  orangtersebut  pula  dapat dikenakan  suatu  hukuman  yang  sama. Sebagaimana  tertuang  di  dalam  Samyutta Nikaya I : 227, Sang
Buddha  bersabda  sebagai  berikut:  Sesuai dengan benih yang ditabur, Begutulah buah yang akan dipetiknya,
Pembuat  kebaikan  akan  mendapat kebaikan,Pembuat  kejahatan  akan  memetik kejahatan  pula,Taburlah  biji-biji  benih  dan Engkau  pulalah  yang  akan  merasakan buah-buah dari padanya.
Kemudian dalam pengaturan hukum di Indonesia, yang terkait dengan permasalahan  hukuman  mati,selain  harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus bersumber dari nilai- nilai  Pancasila  lainnya  yang  meliputi, Pertama Nilai  kemanusiaan, Kedua Nilai Kebangsaan, Ketiga Kerakyatan, dan Keempat Keadilan Sosial. Ketika nilai-nilai pancasila tersebut talah terpenuhi dan telah sesuai  dengan  cita  hukum  dan  cita  negara itu  sendiri,  maka  hukuman  mati  dapat disesuaikan  dengan  nilai-nilai  pancasila terhadap  tindak  pidana  mati  kejahatan narkotika.
Upaya  penerapan  hukuman  mati yang  sudah  sesuai  dengan  nilai-nilai pancasila  dapat  diberlakukan  bagi  para pelaku  kejahatan  tindak  pindana  narkotika. Diberlakukannya  hukuman  mati  bagi  para pelaku  tindak  kejahatan  narkotika  masih banyak  menuai  pro  kontra  terhadap pelaksanaan  hukuman  ini.  Dalam  putusan MK  2-3  PUUV2007  tentang  pidana  mati memuat pendapat para ahli yang memberikan alasan masih perlu diberlakukannya hukuman mati antara lain:
Lombroso dan Garofalo (bapak kriminologi) (erepo.unud.ac.id/10315/3/97a3f3b5a497e0 8fca57420dde50d64d.pdf  hlm.2) ,  “pidana mati adalah alatyang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu  yang  tidak  mungkin dapat  diperbaiki  lagi.Dankarenanya  kedua sarjana  inipun  menjadi  pembela  pidana mati.Pidanamati  adalah  suatu  upaya  yang radikal untuk meniadakan orang-orangyang tak  terperbaiki  lagi,  dan  dengan  adanya pidana  mati  ini  makahilanglah  pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yangsedemikian besar biayanya.Begitu  pula  hilanglah  ketakutan- ketakutankita kalau-kalau orang-orang demikian  melarikan  diri  dari  penjara danmembikin kejahatan lagi dalam

## masyarakat”.
Melihat dari pendapat tersebut dapat ditarik  beberapa  penjelasan  salah  satunya, diberlakukannya  hukuman  mati  terhadap orang-orang  yang  digolongkan  sebagai manusia yang sudah tidak bisa memperbaiki dirinya lagi seperti contohnya,  sudah  pernah  dihukum  karena melakukan  tindakan  kejahatan  tertentu tetapi  perbuatannya  kembali  diulang  dan dampaknya  pun  sama  atau  lebih  dari tindakan sebelumnya, atau ketika ia sedang menjalankan masa hukumannya di penjara, ia  tetap  bisa  dengan  leluasa/sembunyi- sembunyi  melakukan  tindakan  kejahatan dalam hal ini penyalahgunaan dan peredaran  narkotika  yang  memanfaatkan perantara  orang  lain  tetapi  tetap  ia  sebagai dalang terjadinya kejahatan tersebut. Selanjutnya pendapat A. Muhammad Asrun. ( https://www . kompasiana.com/musri-nauli/.../hukuman- mati-dalam-polemik dikutip pada 12
Januari  2015).  dimana  menyatakan  bahwa Pemahaman yang benar terhadap pemberlakukan hokum an mati terkaitdengan  kejahatan  luar  biasa  seperti kejahatan  narkotika  harus  dilihatsebagai u paya  perlindungan  terhadap  “hak  hidup”
( the  right  to  life )banyak  orang.  Dalam proses  pelaksanaan  hukum,  timbul  dua variabel  penting,  yaitu  hak  dan  kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat  berlaku  secara  umum  kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional  dan  tidak  diskriminatif.  (Budi Rizki  H,  2014:  19).  Hukuman  mati sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika harus  dilihat  dalamkonteks  perlindungan hak  hidup  masyarakat  luas.Sesungguhnya para penjahat narkotika (pengedar, pemakai dan  sindikatinternasional  narkotika)  yang tertangkap aparat dan kemudian dijatuhihukuman  mati  oleh  pengadilan harus dilihat sebagai
orang yangmembahayakan “hak hidup” orang lain atau  masyarakat.  Hukum  harusmelindungi kepentingan  banyak  orang,  yang  menjadi target daritransaksi narkotika.
Selain  kedua  pendapat  di  atas Achmad  Ali  (Guru  Besar  Fakultas  Hukum Universitas  Hasanuddin)  juga  memberikan pendapatnya  tentang  hukuman  mati,  yang dimana  beliau  menyatakan  bahwa,  Jika hanya membaca Pasal 28I ayat (1) itu saja, maka  memang  kesandan  pesan  pertama yang  akan  kita  tangkap  adalah  seolah- olahkonstitusi  kita  “melarang  hukuman mati”,  tetapi  begitu  kita  membacasebagai satu  kesatuan  Pasal  28I  ayat  (1)  maupun Pasal  28J  ayat  (2),maka  dapatlah  ditarik suatu  kesimpulan  bahwa,  hak  untuk  hidup, hakuntuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani,  hakberagama,  hak untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadidi  hadapan  hukum,  dan  hak untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yangberlaku  surut,  adalah  hak  asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan  apapun,  tetapi  pelaksanaan  hak tersebut dapat dibatasidan bahkan dihilangkan pelaksanaannya asalkan :
a. sesuai dengan undang-undang;
b. sesuai dengan pertimbangan moral;
c. sesuai dengan nilai agama;
d.  sesuai  dengan  keamanan  dan ketertiban umum.
Dengan  kata  lain,  “dikecualikan nya” jaminan hak yang ada dalam Pasal28I
(1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,itu dimungkinkan  jika  berdasarkan  undang- undang,  per  timbangan  moral,nilai  agama, demi  keamanan  dan  ketertiban  umum. Lebih  penting  lagiadalah  hukuman  mati tetap  diperlukan  karena  tindakan  dari pelakusendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (Sila kedua dari Pancasila) dan kehidupan yangpenuh dengan berkeadilan  sosial (Sila  kelima dari Pancasila).
Penegakan  hukum yang  harus dilakukan oleh pemerintah terhadap hal-hal yang  melanggar  aturan  harus  dijalankan dengan  baik  demi  mempertegas  aturan yang  telah  dibuat  dan  mencapai  kepastian hukum  yang  tegas  .  Akan  tetapi,  tidak dipungkiri  semakin  berkembangnya  ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia, maka semakin  banyak  pula  pro  kontra  terhadap pemberlakuan  hukuman  mati.  Pro  dan kontra tersebut tak hanya terjadi dari pihak dalam  atau  luar  negeri  yang  menerapkan atau  tidak  hukuman  mati  pada  hukum positif negaranya. Hal tersebut terjadi pada Indonesia  yang  menerapkan  hukuman  mati pada  kasus  tindak  pidana  narkotika  dan psikotropika  terhadap  setiap  orang  yang melakukan kejahatan tersebut dalam wilayah kedaulatan hukum nasional
Indonesia.  “Setiap  orang”  yang  dimaksud, tak  hanya  warga  negara  Indonesia,  tetapi juga  diberlakukan  kepada  warga  negara asing yang berada di Indonesia.
Ketika  terdapat  WNA  yang  telah dijatuhi  vonis  mati  oleh Pengadilan  Negeri Indonesia,  tentunya  ada  intervensi  dari pemerintah  negara  terdakwanya  untuk berupaya  membebas  kan  warga  negaranya terebut  dari  hukuman  mati  yang  akan dijalankannya.  Hal  tersebut  wajar  saja, mengingat  negara  memiliki  kewajiban melindungi warga negaranya secara hukum dimanpun  warga  negaranya  berada.  Usaha tersebut juga sering dilakukan oleh Indonesia  yang  sering  dijumpai  dalam kasus  TKI  yang  tercancam  hukuman  mati di  luar  negeri,  dimana  Indonesia  berupaya keras  membebaskan  TKI  tersebut  dari hukuman mati negara lain dengan berbagai negoisasi kepada pemerintah negara bersangkutan,  walaupun  tak  jarang  upaya yang dilakukan gagal.
Dari  pembahasan  tersebut,  tentunya merujuk  kepada  konsistensi  penerapan
hukuman yang sudah diatur dalam aturan di Indonesia  sendiri.  Terdapat  fakta  bahwa masalah  narkotika,  bukanlah  semata-mata hanya  masalah  penegakan  hukum  ( law enforcement )  belaka,  namun  menyangkut berbagai masalah per tentangan kepentingan darikelompok-kelompok kepentingan ( interest groups ), dan masalah lainnya.    Hal  tersebut  berdampak  pada pelaksanaan  peradilannya  dimana  bisa dilihat secara langsung, terjadinya penundaan eksekusi terpidana dikarenankan  faktor-faktor  tertentu  yang menjadikan  alasan  penundaan  tersebut dilakukan.  Padahal  dengan  diadakannya penundaan itu, memperlihatkan
ketidaktegasan Indonesia
untuk membuktikan kedaulat an hukumnya.
Oleh karena itu, seharusnya Indonesia  tak  memperdulikan  berbagai kecaman  dari  pihak  negara  lain  yang mengingtervensi  upaya  penerapan  hukum nasional  Indonesia,  penegakan  hukum Indonesia  harus  menunjukkan  ketegasan hukum yang diberlakkukan dalam negaranya,  agar  pihak-pihak  dari  dalam maupun  luar  negeri  patuh  terhadap  aturan hukum yang diterapkan Indonesia, sehingga tujuan hukum  untuk  mewujudkan tatanan  kehidupan  antar  masyarakat  yang teratur  bisa  terwujud  dan  upaya  penerapan hukuman mati terhadap kasus tindak pidana narkotika  di  Indonesia  dapat  berjalan dengan baik, dengan tanpa adanya intervensi dari dalam maupun luar negeri.
3. PENUTUP
Berdasarkan pemaparan penulis terkait  isu  hukum  yang  dibahas,  maka dalam  penutup  ini  diuraikan  kesimpulan sebagai berikut:
Diaturnya  hukuman  mati  dalam sistem hukum positif Indonesia berlandaskan  nilai-nilai  yang  berasal  dari pancasila. Meskipun menuai pro dan kontra
akan  penerapannya,  namun  hukuman  mati tetap  diatur  baik  oleh  Indonesia  maupun beberapa negara lain, serta tak ada larangan dalam  kaidah  hukum  internasional  dan berjalan  sebagaimana  mestinya  untuk memberantas  kejahatan  tertentu  dengan maksud dan tujuan yang baik.
Kejahatan  tertentu  yang  dimaksud dalam  pembahasan  ini  adalah  tindakan penyalahgunaan dan peredaran secara ilegal terhadap  narkotika  yang  termasuk  kategori extraordinary crime . Dari kejahatan tersebut,  subjek  yang  diterapkan  hukuman mati adalah bandar dan pengedar. Diberlakukannya  hukuman  mati  dalam kejahatan  ini  sebagai  akibat  hukum  dari tindakan  yang  melanggar  aturan  undang- undang  dan  norma  sosial  yang  berlaku dalam masyarakat. Mengingat dampak dari kejahatan  ini  sangatlah  besar,  dimana antara  lain  menghancurkan  masa  depan bangsa,  menghancurkan  potensi  yang  bisa berkembang  dalam  diri  seseorang  yang harusnya  seseorang  tersebut  bisa  menjadi tenaga kerja yang berkarya secara produktif,  menghambat  dan  menurunkan efektifitas kinerja seseorang, hingga menyebabkan  hilangkan  nyawa  seseorang secara perlahan namun pasti, serta berdampak pula ke lingkup beban keuangan negara untuk mengeluarkan dana sosial  ekonomi  pemeliharaan  korban  serta dampak negatif lainnya.
Indonesia sebagai negara menjunjung kedudukan hukum yang berkedaulatan tinggi, patut untuk mewujudkan  sistem  peradilan  hukum nasionalnya  tanpa  ada  intervensi  dari pihak-pihak  yang  akan  memicu  dan menghambat serta menimbulkan pandangan  negatif  bahwa  hukum  yang diatur di Indonesia tidak tegas pelaksanaannya.  Hal  tersebut  mengingat dalam beberapa waktu lalu, ketika
Indonesia  akan  melaksanakan  eksekusi mati  terhadap  terpidana  narkotika  dan menjadi  sorotan  mata  dunia,  proses pelaksanannya dilakukan dengan menunda- nunda  pelaksanaan  nya  yang  membuat presepsi  bahwa  Indonesia  takut  akan kecaman  dari  pihak  pihak  tertentu  dan memunculkan  pendapat  bahwa  ketidak tegasan  penerapan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Maka  dari  itu,  Indonesia haruslah  fokus  terhadap  kaidah  hukum nasional  yang berlaku, bila seseorang telah divonis  hukuman  tertentu  dengan  proses penyidikan  yang  matang  dalam  hal  ini hukuman  mati,  maka  tindakan  pelaksanaan hukumannya  harus  segera  dilaksanakan demi  mencapai  kepastian  hukum  akan aturan yang diberlakukan.
Daftar Pustaka Literatur Arief Barda Nawawi,2008 Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan  Kejahatan ,  Jakarta, Kencana
H  Rizki  Budi,  dan  Rini  Fathonah. Studi Lembaga  Penegak  Hukum .  Bandar Lampung:  Justice  Publisher,  2014, hlm. 19.
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika

## Artikel Ilmiah/Jurnal
Pancasila  Sumber  Dari  Segala  Sumber Hukum  Di  Indonesia,  Kurnisar, Universitas Sriwijaya
Syahruddin Husein,2003, Pidana Mati Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia ,
Bagian  Hukum  Pidana  Universitas Sumatera Utara
Tedjonagoro  J.  Hendy, Pancasila  Sebagai Sumber  Dari  Segala  Sumber  Hukum,
Filsafat Hukum Dan Falsafah
Negara. .Republik Indonesia

## Website
Https://Saripedia.Wordpress.Com/Tag/Isla
m-Mengatur-Hukuman-Mati/ erepo.unud.ac.id/10315/3/97a3f3b5a497e0 8fca57420dde50d64d.pdf https://www.kompasiana.com/musri- nauli/.../hukuman-mati-dalam- polemik
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid