## Study on the References of Architectural Heritage Adaptive Reuse
A Laretna T. Adishakti 1 , Dimas Wihardyanto 2* , Ikaputra 3 , Dwita Hadi Rahmi 4 , Dyah Titisari Widyastuti 5 , Alyas Abibawa Widita 6
1,2,3,4,5,6 Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Jalan l. Grafika No.2, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284 *Penulis Korespondensi: dimas@ugm.ac.id
Abstract: Heritage Architectural Design or Olah Desain Arsitektur Pusaka (ODAP) in Bahasa Indonesia, has several names  including  adaptation  architecture,  filler  architecture  or  infill  design.  ODAP  is  a  method  of  architectural preservation that is carried out by grafting in new activities, and/or adding buildings either in part or in whole by first carrying out an in-depth study. As a method of preserving heritage, ODAP cannot separate itself from utilization strategies. This is because the preservation of architectural heritage will be meaningless if it is not able to provide benefits from a social, cultural and or economic perspective. Even further, it can become a source of new creativity in the field of architecture, arts and culture and its economic value. In order to achieve this, heritage conservation actors and related parties are required to have good sensitivity, taste, and creativity and have the desire to always develop. In this article, we will examine this ODAP, and how its role is to provide guidelines and considerations in design decisions for a heritage architecture so that it can be useful again in the future.
Keywords : design process; heritage architecture; preservation; method; circular economy; sustainable development

## Kajian Pustaka Olah Desain Arsitektur Pusaka
Abstrak: Olah Desain  Arsitektur  Pusaka  (ODAP)  memiliki  beberapa  penyebutan diantaranya adalah  arsitektur  adaptasi,  arsitektur  pengisi  atau  infill  design.  ODAP  mewakili  satu  dari beragam metoda pelestarian arsitektur yang dilaksanakan dengan menencangkokkan kegiatan baru, dan atau melakukan penambahan bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dengan terlebih  dahulu  melakukan  pengkajian  mendalam.  Sebagai  suatu  metoda  pelestarian  pusaka, ODAP tidak terlepas dari strategi dan upaya pemanfaatan. Hal tersebut terkait dengan hubungan erat antara  pelestarian  pusaka  arsitektur dengan  upaya  memberikan  manfaat  lebih  luas  yang mancakup aspek  sosial,  budaya, dan  atau  ekonomi. Bahkan  lebih  jauh dapat menjadi  sumber kreatifitas baru dalam bidang arsitektur, seni budaya maupun nilai ekonominya. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan metode kajian literatur serta studi kasus untuk  mendeskripsikan  bagaimana  ODAP  dapat  berperan  positif  dalam  meningkatkan  nilai kemanfaatan dan juga nilai ekonomi dari suatu bagunan maupun kawasan disekitarnya sehingga mendapatkan vitalitasnya kembali. Adapun salah satu hasil dari kajian literatur kali ini adalah pentingnya pelaku desain untuk memiliki sikap kehati-hatian serta ketelitian dalam melakukan kajian pemanfaatan. Selain itu juga diperlukan adanya sebuah pedoman dan pertimbangan yang komprehensif  sebagai  paying  desain  untuk  dapat  dimanfaatkan  pada  olah  desain  suatu arsitektur pusaka agar dapat bangunan tersebut dapat kembali bermanfaat di masa yang akan datang.
Kata Kunci : olah desain; arsitektur pusaka; pelestarian; metoda; ekonomi sirkular; pembangunan berkelanjutan
Artikel diterima
Artikel diperiksa
:
: 30 September 2022
06 Desember 2022 Artikel disetujui :  10 Januari 2023 Artikel dipublikasikan  :  12 Januari 2023

## 1. Pendahuluan
Pelestarian pusaka ( heritage conservation ) dapat dilakukan dengan beragam metode  diantaranya  revitalisasi,  penguatan, pemugaran,  rehabilitasi,  restorasi, rekonstruksi,  Olah  Desain  Arsitektur  Pusaka  (ODAP),  dan  mitigasi  bencana. Berbagai metode tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu menyelamatkan dan memelihara  pusaka  arsitektur  dari  keterlantaran,  kerusakan,  kehancuran, kehilangan,  atau  kepunahan.  Di  sisi  lain,  dalam  melakukan  ODAP,  manusia perlu  juga  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupannya  saat  ini.  Hal  tersebut dikarenakan manusia juga harus dapat menghasilkan pusaka-pusaka arsitektur untuk masa mendatang yang juga bernilai tinggi.
Pada  penelitian  kali  ini,  peneliti  akan  mengkaji  berbagai  pustaka  tekstual maupun kontekstual dengan menitik beratkan pada strategi dalam melakukan ODAP. Adapun hal-hal yang mendasari penelitian ini, adalah:
1) Prinsip Pelestarian Pusaka di Indonesia
2) Perkembangan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia
3) Olah  Desain  Arsitektur  Pusaka  sebuah  Metoda  Keberlanjutan  Aset Pusaka
4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5) Sirkular Ekonomi

## 1.1. Prinsip Pelestarian Pusaka di Indonesia
Pusaka atau Patrimoine (French), Erfgoed (Dutch), Erbschaft (Germany), atau Heritage (English)  memiliki  beragam  bentuk.  Bentuk-bentuk  pusaka  dapat berwujud (tangible) atau tidak berwujud ( intangible ). Adapun beberapa hal yang sering bersinggungan dengan kepentingan manusia adalah pusaka alam, budaya, maupun  pusaka  saujana  ( cultural  landscape )  –  suatu  ruang  sejauh  mata memandang  yang  memiliki  kekentalan  beragam  pusaka.  Pusaka-pusaka tersebut pada dasarnya memiliki konsepsi pembangunan yang berkelanjutan.
Tahun 2003, Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) menjalin kerjasama dengan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia serta didukung oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI menyelenggarakan Tahun  Pusaka  Indonesia  2003  dengan  tema  “Merayakan  Keanekaragaman”. Adapun salah satu hasil utama dari kegiatan tersebut adalah deklarasi Piagam Pelestarian  Pusaka  Indonesia  2003  yang  menyepakati  tentang  pentingnya cakupan  Pusaka  Indonesia  (i.e.,  pusaka  alam,  pusaka  budaya,  dan  pusaka saujana)  berikut  pengertiannya  serta  penekanan  terhadap  pentingnya keberlanjutan  pusaka  “sebagai  landasan  dan  modal  awal  pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan” (JPPI & ICOMOS, 2003, p.2).
Dari Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 (JPPI & ICOMOS, 2003) di atas, kita dapat memahami bahwa usaha pelestarian arsitektur pusaka bukanlah mengenai romantisme masa lalu, namun justru merupakan usaha membangun masa  depan  yang  berkesinambungan.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa perlunya  suatu  usaha  pengkajian dan  pemilahan  terhadap  sumber  daya  yang perlu  dilakukan  aksi  pelestarian  dengan  melakukan  pengawetan  (preservasi) tanpa  perubahan  sama  sekali  dan  perubahan  (penambahan  maupun penggantian) demi kelangsungan hidup pusaka itu sendiri.

## Gambar 1. Pengelolaan Pusaka Sumber: peneliti (2022)
Selanjutnya secara lebih spesifik pengertian pelestarian yang mengacu pada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 (JPPI & ICOMOS, 2003) meliputi:
a. Upaya  pengelolaan  pusaka  yang  dikejawantahkan  dalam  inisiatif- inisiatif seperti riset dan penelitian, perencanaan, proteksi, maintenance , pemanfaatan,  pengawasan,  dan/atau  upaya  pengembangan  yang dilaksanakan  secara  selektif demi membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.
b. Kontinuitas atau kesinambungan yang memberikan rekognisi terhadap perubahan  sebagai  basis  penting  pelestarian  menawarkan  sebuah pemahaman yang tidak kemudian ekuivalen dengan preservasi.
c. Pelestarian dengan paradigma utama manajemen perubahan.
d. Pelestarian dalam konteks perkotaan mengedepankan aspek upaya yang sinergis  antara  mengawetkan  bagian  tertentu  pusaka  dan keberlanuutannya  dengan  tetap  memberikan  ruang  guna  melahirkan manfaat untuk masa mendatang (Burke, 1976 dalam Asworth, 1991)
e. Kelestarian yang menerima perubahan adalah konsep dasar pelestarian yang berbeda dengan preservasi. Perubahan yang ada diolah sedemikian rupa untuk tidak berubah secara drastis.  Pelestarian  pusaka  merupakan pengelolaan perubahan ( management of change ).

## 1.2. Perkembangan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia
Sebagaimana elaborasi dalam Adishakti (2014, p.16), upaya pelestarian Kota Pusaka  di  Indonesia  bermula  pada  tahun  2008,  khususnya  melalui  tonggak inisiatif Walikota Solo yang didukung oleh beberapa walikota lainnya. Melalui tonggak  tersebut,  terdorong  langkah  baru  hingga  akhirnya  menghasilkan kesepakatan  Jaringan  Kota  Pusaka  Indonesia  (JKPI)  melalui  upaya  kolektif Badan  Pelestarian  Pusaka  Indonesia  (BPPI),  Pemerintah  Kota  Bukittingi  dan Sawahlunto.  Dalam  prosesnya,  “kesepakatan  tersebut  didukung  juga  oleh Walikota  Solo  dan  Yogyakarta,  serta  Kementerian  PU  dan  Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata” (Adishakti, 2014, p.16).
Dengan beranggotakan para walikota serta bupati dari berbagai kota pusaka di  Indonesia,  terselenggara  kongres  yang  pertama  di  Sawahlunto  pada  saat ulang  tahun  pendirian  JKPI  yang  pertama  (Adishakti,  2014).  Upaya  tersebut terus berprogres dari yang awalnya 12 anggota, yang tersusun dari walikota dan bupati  kota-kota  pusaka  di  Indonesia,  saat  ini  telah  terdiri  dari  50  anggota (Adishakti, 2014).
Lebih  lanjut,  Kishore  Rao  yang  merupakan  Direktur  UNESCO  World Heritage  Center  pada  tahun  2012  menegaskan  pentingnya  pengelolaan perubahan dalam manajemen kota pusaka meliputi:
• Pengelolaan monumen dan situs arkeologi kota
• Pengelolaan  restorasi  ke  regenerasi  serta  panduan  perencanaan  dan desain perkotaan.
• Perlunya integrasi dan perencanaan partisipatori.
• Perubahan-perubahan yang terus terjadi perlu dikelola dan menerus agar pusaka- pusaka yang ada terlindungi dan termuliakan.
• Pengelolaan kota mampu menghasilkan pusaka-pusaka baru,
Proses  demi  proses  tersebut  kemudian  mewujud  pada  upaya  untuk menghasilan Rencana Aksi Pengelolaan Kota Pusaka (RAKP), sesuai penjelasan Adishakti (2014). RAKP tersebut menjadi basis mewujudnya Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) melalui skema multi-years yang didukung oleh  Direktorat  Penataan  Ruang,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Sebagaimana diutarakan Adishakti (2014,  p.17),  “melalui  RAKP  berbagai  upaya  dilakukan  agar  keunggulan  nilai pusaka  kota  yang  dimiliki  terlindungi,  dikembangkan  dan  termanfaatkan dengan benar.”
Selanjutnya, pada tahun 2013 diluncurkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2013 yang menyatakan ada 8 instrumen yang perlu diperhatikan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kota pusaka, yaitu:
a. Kelembagaan dan tata kelola pusaka
b. Identifikasi dan dokumentasi pusaka yang menyeluruh
c. Informasi, edukasi dan promosi nilai pusaka
d. Ekonomi pusaka
e. Pengelolaan resiko bencana untuk pusaka
f. Pengembangan kehidupan budaya masyarakat
g. Penataan ruang dan sarana prasarana yang tepat
h. Olah desain bentuk
Sebelum  menerapkan  kedelapan  poin  diatas,  perlu  dibentuk  suatu  tim independent yang akan melakukan Analisis Mengenai Dampak Pusaka ( Heritage Impact  Assessment ).  Analisis  tersebut  akan  menjadi  landasan  rencana  aksi  baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

## 1.3. Olah  Desain  Arsitektur  Pusaka  sebuah  Metoda  Pembangunan Berkelanjutan
Pada  tahun  2016,  Kota  Surabaya  menjadi  tuan  rumah  penyelenggaraan PrepCom3  Habitat  III . Agenda  ini  merupakan  persiapan  Konferensi  Habitat  III tahun  2016  yang  diselenggarakan  di  Quito,  Ecuador  dengan  tema sustainable urbanization . Konferensi tersebut membahas tantangan perkotaan secara global serta mencari solusi pengelolaan urbanisasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan tercapai pembaharuan komitmen politik  tentang  pembangunan  perkotaan  berkelanjutan,  dan  penanggulangan kemiskinan.
Dalam  Side  Events  PrepCom3  Habitat  III,  di  Surabaya  pada  tahun  2016, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) memaparkan berbagai upaya yang telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  peran  dan  mensinergikan  antara pemerintah dan masyarakat pada kurun waktu tahun 1990-an hingga 2016. Pada kesempatan itu pula dibahas mengenai ODAP yang merupakan metoda dalam keberlanjutan  pusaka  dan  penguatan  nilai-nilai  istimewa  yang  dimiliki  suatu kota. Hal tersebut selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 oleh PBB  dengan  rencana  aksi  bertema  “manusia,  bumi,  dan  kemakmuran  yang berusaha  untuk  memperkuat  perdamaian  universal  melalui  kemitraan  semua negara.”
Sebagai  turunan  dari  agenda  pembangunan  diatas,  PBB  menyusun  17 Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau  Sustainable  Development  Goals (SDGs), dan menyerukan kepada dunia untuk mengambil langkah berani dan transformatif  dalam  merawat  dan  melanjutkan  bumi.  Terutama  dalam menghadapi  tantangan  krisis  perubahan  iklim,  hilangnya  keanekaragaman hayati, serta kesenjangan sosial ekonomi dan kesehatan.
Untuk  mendukung  tercapainya  SDGs  di  atas,  sebuah  buku  pegangan “Ilustratif  Agenda  Perkotaan  Baru”  diluncurkan  oleh  United  Nations  Human Settlements  Programme  (UN-Habitat),  pada  tahun  2020.  Menurut  Executive Director  UN-Habitat,  H.E.  Maimunah  Mohd  Sharif,  buku  ini  menawarkan definisi  yang  jelas  dan  aplikasi  praktis  untuk  membuat  kerangka  kerja  global lebih mudah diaplikasikan oleh para penyusun kebijakan dan praktisi perkotaan.
Lebih lanjut  pada bulan  Maret  2021,  International  Council  on  Monuments and  Sites  (ICOMOS)  meluncurkan  pedoman  kebijakan  “Heritage  dan Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors”  untuk  merespon  17  SDGs  tersebut.  ICOMOS  percaya  bahwa  pusaka akan memainkan peran kunci dalam memenuhi SDGs terutama untuk menjawab tantangan nomor 11 mengenai keberlanjutan kota dan masyarakat, termasuk di dalamnya  tentang  keberlanjutan  Arsitektur  beserta  ODAP.  ICOMOS
menekankan  perlunya stakeholders duduk  bersama  untuk  merumuskan pemahaman lintas sektoral dalam rangka mengatasi kesenjangan antara potensi dan tantangan pemanfaatan pusaka.
Gambar 2 . Salah satu grafik promosi yang digunakan ICOMOS, dengan slogan “Heritage: Driver and Enabler of Sustainability” dan ikon khusus untuk pusaka, menampilkan elemen yang mewakili budaya, alam dan manusia.
Sumber: ICOMOS (2021)
Gambar 3 . Target Resmi PBB untuk SDGs 11.4. Sumber: ICOMOS (2021)
Gambar 4 . Pernyataan Kebijakan tujuan no. 11 Sumber: ICOMOS (2021)

## 1.4. Ekonomi Sirkular
Sebagaimana  penjelasan  oleh  JPPI  dan  ICOMOS  (2003),  upaya pengembangan  ekonomi  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  inisiatif  pelestarian pusaka. Terkait dengan hal tersebut, ODAP berperan agar asset-aset bangunan pusaka  memiliki  kapasitas self-sufficiency dengan  basis  pemanfaatan  yang menginkorporasi  aspek-aspek  ekonomi.  Rypkema  (2005)  memberikan  ilustrasi bahwa pelestarian pusaka adalah upaya ’economic sense’.
Navrud  &  Ready  (2002)  memberikan  pemahaman  terkait  nilai-nilai public good dari  pusaka.  Mempertimbangkan  hal  tersebut,  perlu  dipahami  terkait dengan perolehan nilai yang diperoleh melalui proses menikmati barang pusaka budaya tersebut dapat dipahami sebagai hal yang sepadan dengan uang yang dengan dibayarkan, atau konsep willingness-to-pay (WTP).
Lebih  lanjut,  dalam  koridor  terminologi  ekonomi,  pusaka  yang  tersedia perlu  digunakan  secara  efisien  guna  memberikan  potensi  keuntungan,  sesuai dengan pemahanan terkait self-sufficiency di atas. Lebih lanjut menurut Navrud & Ready (2002), perlu ditelaah dengan teliti mengenai bagaimana sumber daya terkait dapat dilestarikan sembari memberikan keuntungan.
Lebih terperinci, Thorsby (1997) menjelaskan bahwasanya nilai pusaka dapat dipahami sebagai basis asset budaya yang dapat menjadi katalis yang penting sesuai dengan interests banyak pemangku kebijakan. Dalam pemanfaatan pusaka, tentunya  didapatkan  keuntungan  ekonomis,  oleh  karena  itu  Thorsby  (1997) menekankan  perlunya  identifikasi  penerima  keuntungan  pelestarian  dan peningkatan  pusaka  dari  2  aspek  yaitu distribusi  pendanaan  yang  tepat, serta lokus pengambilan keputusan yang tepat.
Sejalan  dengan  Thorsby  (1997),  Foster  (2020)  menyampaikan  bahwasanya strategi ekonomi sirkular berusaha untuk mengurangi total sumber daya yang diambil dari lingkungan dan mengurangi limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karenyanya Foster (2020) menegaskan  bahwa  konsep  ekonomi  sirkular  sangat  cocok  untuk  sektor bangunan  dan  konstruksi di  kota-kota,  terutama  dalam  hal  memperbarui dan secara adaptif penggunaan kembali bangunan yang kurang dimanfaatkan atau terbengkalai agar memiliki vitalitas dan mencapai manfaat lingkungan kembali . Terlebih  secara  historis,  pusaka  budaya  dalam  bentuk  bangunan  memiliki potensi  unik  dalam  lanskap  perkotaan  karena  telah  mampu  mewujudkan budaya lokal dan karakteristik bersejarah sebagai identitas suatu komunitas.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Cara Penelitian
Cara penelitian merupakan uraian terpadu dan sistematis mengenai bahan, alat, prosedur pelaksanaan penelitian, dan data yang akan dikumpulkan serta cara menganalisis hasil.

## 1) Bahan atau materi penelitian
Pustaka  baik  dari  buku,  maupun  jurnal  penelitian  dari  berbagai  pihak mengenai ODAP dan hal-hal yang terkait.

## 2) Alat
Alat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  peralatan umum  tulis  serta  komputer  untuk  mendokumentasikan  hasil  kajian pustakan dalam bentuk narasi, foto, gambar, diagram dan bagan.

## 2.2. Prosedur penelitian
Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap:
1) Tahap Pertama
- Persiapan
- Pengumpulan pustaka
2) Tahap Kedua
- Membaca dan strukturisasi pustaka
3) Tahap Ketiga
- Melakukan kajian pustaka
- Menegaskan konsep ODAP
- Menyusun strategi penerapan ODAP

## 3. Hasil dan Pembahasan Olah Desain Arsitektur Pusaka (ODAP)

## 3.1. Pemuliaan Keunggulan Nilai Arsitektur Pusaka
ODAP merupakan langkah kreatif untuk memuliakan keunggulan nilai atau signifikansi suatu arsitektur pusaka, baik yang sudah dilindungi hukum sebagai cagar  budaya  maupun  belum  (diduga  sebagai  cagar budaya).  Oleh karena  itu ketika akan dilestarikan, dimanfaatkan serta dikembangkan perlu digali terlebih dahulu apa keunggulan nilai arsitektur dari pusaka tersebut. Hal ini dikarenakan keunggulan  nilai  tersebut  seyogyanya  menjadi  dasar  konsep  dalam memuliakannya  (melestarikan,  memanfaatkan,  dan  mengembangkannya). Dengan  demikian  maka  penetapan  pemanfaatan  baru menjadi  salah  satu langkah  yang  perlu  dipertimbangkan  dengan  cermat  agar  pemulian  tersebut tetap melestarikan keunggulan nilai arsitektur pusaka yang ada.

## 3.2. Mempertahankan Keunggulan Nilai Arsitektur Pusaka dengan Menerima Perubahan
Langkah  memuliakan  pusaka  arsitektur,  selain  mempertahankan keunggulan  nilainya  juga  perlu  dipersiapkan  untuk  menerima  perubahan apakah  secara  fisik  atau  non  fisik.  Byard  (1998)  dalam  bukunya  “The Architecture  of  Additions:  Design  and  Regulations”  menggambarkan bahwasanya  ada  kemungkinan  untuk  melakukan  proses  penambahan  baru dalam proses adaptasi. Penambahan tersebut dapat berupa fungsi, massa, fasade, dan  elemen-elemen  arsitektur  baru  lainnya.  Dengan  demikian  maka  dalam penggunaan  kembali  bangunan  lama  ada  bagian-bagian  yang  harus dipertahankan atau dilindungi, namun juga ada penambahan sesuai jaman dan penggunaannya.
Selanjutnya Byard (1998) menyatakan bahwa usaha perlindungan terhadap pusaka  perlu  secara  cermat  memperhatikan  hal-hal  berikut.  Yang  pertama adalah  perlindungan  identitas  lama  dalam  bentuk  baru.  Kedua  adalah penguatan identitas setempat, dan ketiga adalah perlindungan sumber-sumber identitas  tersebut.  Byard  (1998)  menyatakan  pula  bahwa  ketika  merancang
tambahan  bangunan  pada  arsitektur  pusaka,  arsitek  perlu  memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Secara spesifik menurut Byard (1998), proporsi, material  dan  warna,  komposisi  fasad,  serta  hubungan  dengan  jalan  adalah elemen-elemen perancangan yang perlu dikaitkan dengan struktur yang sudah ada pada jalan atau lingkungan tersebut. Dengan demikian maka pada akhirnya suatu  panduan  / guidelines perancangan  suatu  jalan  atau  kawasan  pusaka, bahkan  suatu  komplek  pusaka  perlu  disiapkan  termasuk  pula  bagaimana perawatannya jika dirasa perlu.
Gambar 5 . Roadside Building Style
Sumber: Byard (1998)
Selanjutnya  dari  gambar  di  atas  (Gambar  5)  yang  merupakan  salah  satu contoh Sandydowntowndesignguidelines kita  mendapatkan  contoh  bahwasanya dalam  merancang  fasad  bagian  depan  suatu  bangunan,  arsitek  perlu mempelajari  karakteristik  fasad-fasad  yang  ada  pada  jalan  tersebut  sehingga pada hasil perancangannya, fasad tersebut dipengaruhi oleh lingkungan namun tidak harus mirip dengan yang ada di sekitarnya.
Dari  beberapa  uraian  pada  paragraf-paragraf  di  atas,  dan  didukung  oleh pengamatan  terhadap  banyak  upaya  praktek  professional  ODAP  di  berbagai penjuru dunia maka penulis menggolongkan ODAP menjadi beberapa kategori sebagai berikut:
- Olah Desain Bangunan
Penambahan  bangunan  baru  yang  menjadi  kesatuan  dengan  arsitektur pusaka.
- Olah Desain Interior Penambahan interior dengan perubahan minor, fasad luar maupun tata ruang relatif tetap.
- Olah Desain Interior Konstruktif Merubah secara total interior termasuk konstruksinya, namun fasad luar tetap dipertahankan.
- Olah Desain Atap Pengisian dan penambahan ruang pada atap.
- Olah Desain Atap Konstruktif Secara konstruktif mengolah atap menjadi ruang baru.
- Olah Desain Lantai Dasar Merubah lantai dasar termasuk fasad untuk memenuhi kebutuhan baru namun tetap mempertahankan fasad dan lantai-lantai di atasnya.
- Olah tumpuk lama dan baru Melalui pengkajian yang mendalam penambahan baru dilakukan di atas arsitektur pusaka.
Gambar 6. Olah desain tumpuk lama & baru: Museum Kolumba, Koln, Jerman karya Peter Zumthor Sumber: L.T. Adishakti. 2005

## 3.3. Analisis Mengenai Dampak Pusaka
Secara  konseptual,  upaya  ODAP  perlu  dikontrol  oleh  beberapa  pihak, terutama  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  mengawal  pusaka-pusaka budaya  dunia.  Analisis  Mengenai  Dampak  Pusaka  (AMDAP)  atau Heritage Impact  Assessment merupakan  alat  perencanaan  pembangunan  dengan  konsep yang berasal dari ilmu lingkungan yang sudah menjadi bagian dari perdebatan tentang pembangunan berkelanjutan sejak 1970-an. International Association of Impact Assessment IAIA mengatakan bahwa Heritage Impact Assessment , adalah proses  identifikasi,  prediksi,  evaluasi  dan  komunikasi  kemungkinan  dampak pada  kebijakan  pembangunan  saat  ini  atau  yang  diusulkan  atau  aksi  dalam kehidupan  budaya,  institusi  dan  sumber  komunitas,  kemudian  integrasikan temuan dan kesimpulan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan, dengan  pandangan  yang  mampu  mengatasi  dampak  dan  meningkatan  hasil positif.
Hanya sedikit negara di Asia Pasifik yang mensyaratkan AMDAP sebagai bagian  dari  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  termasuk  Indonesia. Mekanisme  ini  perlu  dibangun  di  Indonesia  agar  upaya  ODAP  dapat dikendalikan  dengan  benar.  Mengenai  AMDAP  dapat  dipelajari  dari  Asia Heritage Academy http://asian-academy.org/hia-online-manual.
Gambar 7 . HIA dari Screening ke Monitoring
Sumber: Michael Kloos (2017)

## 4. Strategi Penerapan Olah Desain Arsitektur Pusaka
Pada  Penerapan  ODAP  diperlukan  strategi yang  komprehensif.  Konsepnya tidak  dapat  dipisahkan  dengan  dinamika  perkembangan  yang  tengah  terjadi. Hal  inilah  yang  kemudian  akan  menumbuhkan  paradigma-paradigma  baru dalam  pelestarian  pusaka  sehingga  ODAP  menjadi  kreatif.  Berikut ini  strategi penerapan ODAP yang perlu dipersiapkan.

## Table 1. Keterkaitan Perkembangan
Pelestarian Pusaka, Konsep & Strategi ODAP
Isu berkembang KONSEP ODAP STRATEGI ODAP Memuliakan Keunggulan Nilai Menerima Perubahan Analisis Mengenai Dampak Pusaka 1) Prinsip Pelestarian Pusaka di Indonesia Setiap pusaka memiliki keunggulan nilai masing- masing. Tidak bisa disamakan. Aturan yang terkait dengan adaptif Mekanisme AMDAP perlu dikembangkan di Indonesia. Hal ini masih merupakan hal yang baru. 1. Memerlukan kelembagaan, mekanisme dan aspek legal ODAP.
2) - Perkembangan Penataan  dan Pelestarian Kota  Pusaka  di Indonesia Setiap kota pusaka memiliki keunggulan dan potensi masing- masing. Identifikasi sejarah, ekologi budaya & teknis mutlak dilakukan Kota ada wahana kehidupan yang pasti akan terus berkembang dan berubah, namun harus mampu memuliakan pusaka- pusakanya Setiap Kota Pusaka di Indonesia perlu memiliki dan melaksanakan AMDAP 2. Prosedur Pelaksanaan ODAP yang sistimatik, jelas dan tepat perlu disusun dan dibakukan 3) - Olah Desain Arsitektur Pusaka sebuah Metoda Keberlanjutan Aset Pusaka Keberlanjutan suatu Aset pusaka bisa dilakukan bila memahami apa yang wajib dilestarikan dari pusaka tersebut Pemahaman atas selera, kreasi, teknologi dalam perubahan perlu membumi dan mendunia. Mekanisme yang ada hendaknya mampu mendorong kreatifitas desain hingga penciptaan pusaka- pusaka masa datang 3. Rencana bisnis yang inklusif perlu dipersiapkan 4) - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs Upaya  ODAP bertujuan untuk berperan  serta merawat bumi. Perubahan yang dirancang bisa fisik atau/dan non fisik namun tidak merusak lingkungan Mekanisme pengawasan melalui AMDAP bertujuan untuk mencapai SDGs 4.Berperan serta  dalam mencapai SDGs 5) - Sirkular Ekonomi Tidak menciptakan limbah  baru, menguatkan keunggulan nilai pusaka Perubahan yang terjadi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya sekelompok saja. Pertimbangan AMDAP meneguhkan dampak yang luas bagi masyarakat 5. - Memerlukan kelembagaan, mekanisme dan aspek legal AMDAP

## 4.1. ODAP memerlukan kelembagaan, mekanisme dan aspek legal
Saat ini kelembagaan, mekanisme dan aspek legal untuk penerapan ODAP masih  sangat  terbatas.  Oleh  karena  itu  maka  salah  satu  yang  harus  segera dilakukan  adalah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  untuk  Undang  Undang Cagar Budaya, agar penerapan ODAP dapat dilaksanakan dengan jelas dan tepat.
Setelah peraturan pemerintah tersebut dapat terwujud, maka selanjutnya perlu kemudian diturunkan ke tingkat daerah provinsi hingga kota dan kabupaten.

## 4.2. Prosedur  teknis  pelaksanaan  ODAP  yang  sistimatik  dan  jelas  perlu disusun dan dibakukan
Agar  mendapatkan  hasil  yang  baik  dan  komprehensif  maka  sebelum dilakukan ODAP, para stakeholder perlu melakukan tahapan-tahapan persiapan sebagai berikut:
a. Sosialisasi
Pemberitahuan  adanya  program  pelestarian  arsitektur  pusaka  kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
b. Pembentukan Tim
Pertemuan  antara  pemilik  bangunan  pusaka  dan  tim  pelaksana menyepakati  pembentukan  tim  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan kegiatan.

## c. Pelatihan atau Penguatan SDM
Jika  diperlukan,  tim  ini  dapat  mendatangkan  narasumber  yang  handal dari maupun untuk kepentingan alih teknologi.
d. Tahap Survai Identifikasi dan Dokumentasi
Merupakan  suatu  kewajiban dalam  upaya  pelestarian  pusaka.  Sebelum dilakukan intervensi desain terhadap arsitektur pusaka perlu dilakukan identifikasi dan dokumentasi arsitektur tersebut secara lengkap, termasuk mempelajari sejarah dan kondisi formasi awal bangunan tersebut. Tingkat kedalaman  survei  disesuaikan  dengan  arahan  pemanfaatan  yang  telah disepakati saat pembentukan tim. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan oleh unit surveyor dengan didampingi oleh pengelola arsitektur pusaka dalam mendapatkan data.
Khusus  pada  tahapan  survei  identifikasi  dan  dokumentasi,  terlebih  dulu perlu disusun format survai, perhitungan kebutuhan tenaga, peralatan dan on site  office serta  proses  perijinan.  Pada  dasarnya,  tahapan  ini  meliputi  kegiatan pengukuran  bangunan  pusaka  secara  detil  sesuai  standar  meliputi  denah, tampak,  potongan,  hingga  detil-detil  pintu,  jendela,  ornamen,  serta penghimpungan  informasi  konteks  melalui  kajian  sejarah.  Adapun  secara terperinci tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

## 1) Kajian Sejarah
Penelusuran  sejarah  arsitektur  dilakukan  mengetahui  pelaksanaan konstruksi, pengelolaan sejak pendirian hingga kondisi kini yang bukti- bukti fisiknya masih dapat dilihat sekarang. Pekerjaan ini berfungsi untuk mendapatkan  perkembangan  bentuk  dan  komponen-komponen  untuk dikaitkan  dengan  pengembangan  yang  terjadi  selama  ini  juga  evaluasi terhadap pemanfaatan dan pelestarian yang telah dan akan dilakukan.
2) Kajian Teknis: Identifikasi dan Dokumentasi Kondisi Bangunan Identifikasi  dan  dokumentasi  lapangan  dilaksanakan  dengan  survai intensif untuk mendapatkan dokumentasi bangunan secara detail seluruh bagian  bangunan,  baik  interior  maupun  eksterior  bangunan,  lengkap
dengan  detail  elemen-elemen  bangunannya.  Metode  yang  dapat dilakukan  diantaranya  adalah  dengan  pemetaan  3D laser  scanning atau pengukuran  manual.  Sebagai  contoh  dari  kajian  teknis,  berikut  adalah proses pemetaan 3D laser scanning dibantu dengan pengukuran manual untuk bagian detail arsitektur dalam rangka ODAP Museum Pelabuhan, PT  Pelindo  II  Tanjungpriok  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Kerjasama Fakultas Teknik UGM dengan arsitek Adishakti & Adishakti pada kurun waktu kegiatan 2014-2016.
• Pemotretan Menyeluruh Kondisi Eksisting
• Pengambilan Data
• Didapatkan titik-titik / pointcloud hasil 3D scanning yang kemudian akan diregistrasi menggunakan software
• Modelling berdasarkan hasil registrasi pointcloud
• Modelling  lanjutan  untuk  eksterior  dan  interior  untuk  mengetahui susunan dan lapisan ruang.
• Pengolahan gambar 3D menjadi 2D
Seperti yang telah disampaikan di atas, pengukuran manual terhadap bagian detail  arsitektur  tetap  perlu  dilakukan  untuk  melengkapi  pemetaan  3D laser scanning, hal  ini  dikarenakan  dalam  perjalannya  bangunan  pasti  mengalami
pasang  surut  kondisi  serta  ada  penambahan  dan  pengurangan.  Identifikasi manual merupakan metode yang memiliki keakuratan yang tinggi sebagai alat bantu  untuk  menentukan  bagian  bangunan yang  asli  maupun  tambahan  atau telah  mengalami  kerusakan.  Adapun  dalam  melakukan  pengukuran  manual terdapat beberapa hal yang perlu diperhatian, yaitu:
• Notasi Pemberian  notasi  yang  lengkap  pada  tiap  bagian  gambar  beserta lokasinya  gambar  denah.  Pemberian  notasi  yang  baik  akan mempermudah  kerja  dalam  mengklasifikasikan  tiap  elemen  dan posisinya pada gambar denah.
• Pengukuran Detil
Semua  bagian  dan  elemen  bangunan  wajib  diukur  menggunakan  alat ukur  yang  sesuai.  Untuk  bagian-bagian  yang  lokasinya  terlalu  tinggi, maka  perlu  bantuan  scaffolding,  atau  tim  pengukur  perlu  memanjat menggunakan safety climbing tools .
• Verifikasi
Setelah  semua  bagian  dan  elemen  bangunan  diukur,  digambar  sesuai dengan  kondisi  yang  sebenarnya,  serta  didokumentasikan  perlu dilakukan  proses  verifikasi  sebelum dimasukkan  dalam bendel gambar utama. Apabila masih terdapat data atau ukuran yang masih belum tepat, maka  perlu  pengecekan  ulang  dan  diukur  ulang  sampai  benar-benar sesuai.
Setelah tahap kajian sejarah dan teknis selesai dilakukan, maka selanjutnya perlu  diadakan  diskusi  intensif  bersama  semua  stakeholder  terkait  guna merencanakan pemanfaatan dan pengelolaan kedepan agar tercapai keuntungan ekonomi yang diharapkan. Hasil dari diskusi ini akan menentukan kebutuhan ruang beserta fasilitas dan utilitas pendukungnya pada proses desain yang akan dikerjakan.

## 4.3. Rencana  Bisnis  Yang  Inklusif  Perlu  Dipersiapkan  Dalam  Rangka Berperan Serta Dalam Mencapai SDGs.
Kondisi lapangan menunjukkan upaya pelestarian pusaka masih dibedakan dengan  perencanaan  ekonomi.  Sudah  saatnya  setiap  upaya  ODAP  perlu diperhitungkan  rencana  bisnis  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam ODAP dan AMDAP. Hal ini seperti dinyatakan oleh ICOMOS tahun 2021 dalam pedoman kebijakan “Heritage and Sustainable Development Goals” bahwa pusaka akan  memainkan  peran  kunci  dalam  menangani  SDGs.  Namun  demikian penerapan ODAP sangat memerlukan AMDAP. Oleh karena itu maka itu perlu dibangun  mekanisme  legal  AMDAP  di  tingkat  nasional  dan  diturunkan  ke tingkat daerah provinsi hingga kota dan kabupaten.
5. Kesimpulan
Kenyataan menunjukkan dari hari ke hari, masih terdengar kabar arsitektur pusaka di Indonesia ( Indonesian heritage buildings ), baik yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya ataupun yang belum dihancurkan. Hal ini menjadi satu keraguan  yang  besar  karena  tonggak  perjalanan  kehidupan  suatu  kota  dan
kenangan kolektif masyarakat ikut dihancurkan.
Arsitektur  yang  terusik  dan  terusak  tersebut  akan  disertai  pula  dengan memudarnya berbagai kearifan lokal dan karakter budaya masyarakat setempat. Akibatnya wajah kota kehilangan identitasnya. Hal ini mendorong munculnya persoalan baru tentang lingkungan yang tumbuh bebas tidak terkendali hingga terjadi bencana-bencana sosial maupun alam.
Disisi  lain  arsitek  dituntut  untuk  memiliki  kompetensi  dan  keberpihakan yang kuat dalam pelestarian arsitektur pusaka namun tetap memiliki kepekaan yang  kuat, kreatif dan  memiliki  selera  yang tepat  dalam  menghasilkan  karya- karya baru sebagai pusaka arsitektur masa mendatang. Olah Desain Arsitektur Pusaka  (ODAP)  merupakan  salah  satu  strategi  pemuliaan  arsitektur  pusaka dengan  tetap  mempertahankan  tanpa  menolak  perubahan.  Pemuliaan dengan strategi ini dilakukan untuk mempertahankan keunggulan nilai pusaka yang ada agar tetap lestari terlindungi, termanfaatkan dan berkembang sesuai kebutuhan masa  kini  dan  mendatang.  Secara  teknis,  ODAP  dapat  dilakukan  dengan beberapa  kemungkinan  seperti  pencangkokan  kegiatan  baru,  penambahan bangunan, interior, interior konstruktif, pemanfaatan atap, atap konstruktif, olah lantai dasar dan atau olah tumpuk lama dan baru.
Sebagai suatu metoda pelestarian pusaka, ODAP tidak terlepas dari strategi perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan. Suatu ODAP tidak akan berarti bila tidak mampu dimanfaatkan secara sosial, budaya, dan atau ekonomi oleh masyarakat. Bahkan ODAP dapat menjadi sumber dan ajang loncatan kreatifitas dalam konteks arsitektur, seni budaya maupun nilai ekonominya.
Di sisi lain dalam rangka mengawal praktek profesional ODAP agar menjadi sebuah  proses  yang  baik,  perlu  mekanisme  Analisis  Mengenai  Dampak Pusaka/AMDAP  ( Heritage  Impact  Assesment ).  Di  Indonesia,  hal  ini  menjadi persoalan dikarenakan AMDAP belum menjadi sebuah mekanisme formal dan legal dalam pengendalian pelestarian arsitektur pusaka. Akhir kata, upaya Olah Desain Arsitektur Pusaka akan berhasil bila strategi penerapan hasil kajian ini dilaksanakan secara komprehensif.

## 6. Daftar Pustaka
Adishakti,  L.T.  (1997).  A  Study  on  the  Conservation  Planning  of  Yogyakarta Historic-tourist  City  Based  on  Urban  Space  Heritage  Conception. Unpublished Dissertation, Kyoto University.
Adishakti,  L.T.  dan  Hadiwinoto,  S.  (2010).  Pendidikan  Pusaka  Indonesia: Panduan  untuk  Guru  Sekolah  Dasar  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jakarta: Badan Pelestarian Pusaka Indonesia - Erfgoed Nederland.
Adishakti, L. T. (2011). Arahan Rekayasa Olah Desain Arsitektur Pusaka Studi Kasus di Yogyakarta. Penelitian Departemen Arsitektur dan Perencanaan FT- UGM Yogyakarta.
Adishakti,  L.  T.  (2014).  Kota  Pusaka  sebagai  Pembangkit  Ekonomi  Kreatif  di Indonesia.
https://chc.ft.ugm.ac.id/wp- content/uploads/sites/397/2020/04/2014-Adishakti-Kota-Pusaka-Buku- Putih-.pdf
Ashworth,  G.J.  (1991).  Heritage  Planning:  Conservation  As  Management  of
Change. The Netherlands: Geo Press. Byard,  Paul  Spencer.  (1998).  The  Architecture  of  Additions:  Design  And Regulations. New York: W. W. Norton & Company.
Foster,  Gillian.  (2020).  Circular  Economy  Strategies  For  Adaptive  Reuse  of Cultural Heritage Buildings To Reduce Environmental Impacts. University of Economics and Business, Austria.
ICOMOS. (2021). Heritage dan Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors. Paris.
JPPI  &  ICOMOS.  (2003).  Indonesia  Charter  for  Heritage  Conservation— "Merayakan
Keanekaragaman". https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/indonesia- charter.pdf
Kloos, Michael. (2017). Heritage Impact Assessment Some Cases and Examples.
Meeting on Heritage and Environmental Impact Assessments (HIA) (EIA) I State of the art HIA and EIA practices, UNESCO Room VI.
Navrud, Ståle. dan Ready, Richard. (2002). Valuing Cultural Heritage Applying Environmental  Valuation  Techniques  to  Historic  Buildings,  Monuments and Artefacts. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Ltd.
Rypkema,  Donovan.  (2005).  The  Economics  of  Historic  Preservation:  A Community Leader’s Guide (2 nd edition). Washington DC: National Trust for Historic Preservation.
Throsby, David. (1997). Seven Questions in the Economics of Cultural Heritage in Economic Perspectives on Cultural Heritage. Springer Link.
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 2020. New Urban Agenda Illustrated. Kenya.