## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 7, No. 2, Desember 2022 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang Di Kota Surabaya

## Ersa Alfarizi
Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
Email: ersa.19051@mhs.unesa.ac.id

## Agus Machfud Fauzi
Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Email: agusmfauzi@unesa.ac.id

## Abstrak
Politik uang menjadi salah satu fenomena yang selalu terjadi di Indonesia menjelang pemilu. Target tim  sukses  adalah  masyarakat  miskin,  karena  masyarakat  miskin  terbuka  akan  politik  uang. Masyarakat miskin menyepelekan masalah politik uang, padahal hal tersebut dapat menjadi masalah besar dikemudian hari. Terdapat banyak faktor pendorong masyarakat mau menerima uang dari tim sukses. Oleh karena itu tujuan peneliti adalah mengetahui bagaimana rasionalitas masyarakat miskin menerima  politik  uang.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif,  dengan  analisis  teori Rasionalitas  dari  Max  Weber.  Hasil  penelitian  ini  adalah  terdapat  beberapa  kategori  dalam  teori rasionalitas, yaitu tindakan rasional tradisional, tindakan rasional nilai, tindakan rasional intrumental dan afeksi. Tindakan rasional tradisional yang ditemukan adalah masalah politik uang ini sering terjadi menjelang  pemilihan  umum.  Selain  itu  juga  ditemukan  tindakan  rasionalitas  nilai,  masyarakat menganggap hal itu adalah wajar, karena tidak boleh menolak rejeki.

## Kata Kunci: Rasionalitas, Masyarakat, Politik Uang

## Abstract
Money politics well known as a phenomenon that occurred in Indonesia ahead of political elections. The target of the political candidate teams were the poor, because they were more vulnerable as the target of money politics. The poor underestimated the problem of money politics, even though it can lead to another problem. There were many factors that drive the poor to accept money from political candidate  teams.  Therefore,  the  researcher's  goal  is  to  know  how  the  rationality  of  the  poor  in accepting the money for political reason. The method of this study was descriptive qualitative, with an analysis  of  The  Theory  of  Rationality  from  Max  Weber.  Results  indicated  that  there  were  several categories  in  the  theory  of  rationality,  namely  traditional  rational  actions,  value  rational  actions, instrumental rational actions and affections. The traditional rational action found that the issue of money politics often occurs in the political elections. In addition, there was also value rationality which the society considered money politic as a common culture and they should not reject it.
Keywords: Rationality, Poor Society, Money Politics

## PENDAHULUAN
Menjelang  pemilihan  umum,  tim  sukses  dari  masing-masing  partai  politik  gencar- gencarnya melakukan kampanye. Bentuk kampanye yang menyimpang adalah memberikan
uang kepada masyarakat atau yang dikenal dengan politik uang. Politik uang merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan oleh calon kandidat supaya mendapatkan dukungan suara. Relevansi  politik  uang  saat  pemilu  yaitu  aktor  sebagai  pemberi  uang  dengan  sasarannya adalah pemilih untuk tujuan memperoleh suara (Lampus dkk., 2022). Fenomena politik uang ini sering dijumpai pada detik-detik pemilihan umum. Padahal sistem demokrasi Indonesia menerapkan kebebasan berpendapat untuk memilih calon kandidat tanpa paksaan. Negara yang  menerapkan  sistem  demokrasi,  pemilu  sebagai  mekanisme  dan  syarat  yang  utama. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan yang menjalankan adalah wakil rakyat yang telah dipilih saat pemilu (Rifa, dkk, 2022).
Esensi  negara  demokrasi  adalah  memberikan  kebebasan  untuk  rakyatnya,  namun realitasnya  malah  sebaliknya.  Rakyat  diiming-imingi  dengan  pemberian  uang  atau  barang supaya luluh dan memilihnya. Hal ini dapat diketahui bahwa rakyat bisa diatur oleh orang yang  berkuasa  dan  kaya.  Jika,  demokrasi  dijalankan  dengan  baik  dan  tidak  ada  perilaku menyimpang,  pastinya  kehidupan  rakyat  akan  tentram  dan  menciptakan  kebahagiaan. Sebaliknya, demokrasi dijalankan dengan salah akan menimbulkan beragam permasalahan dan menguntungkan salah satu pihak saja. Permasalahan akan muncul dikemudian hari, jika terdapat hal yang menyimpang contohnya praktik politik uang ini. Seperti masalah korupsi, kebijakan yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Menurut Lampus dkk., (2022) masyarakat sebagai aktor sosial yang mempertimbangkan untung dan rugi yang diperoleh oleh adanya praktik  uang  ini.  Politik  uang  ini  sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  sebagai  prerefensi dalam memilih calon kandidat. Oleh karena itu, semakin tingginya ganjaran atau reward yang didapatkan  oleh  masyarakat,  maka  praktik  politik  uang  ini  semakin  dilanggengkan. Sebaliknya, semakin tingginya biaya atau hukuman yang didapatkan, maka kecil kemungkinan perilaku praktik uang tersebut.
Fenomena ini dapat ditemukan diseluruh kota yang akan melaksanakan pemilu, salah satunya di Kota Surabaya. Pada saat pemilu serentak pada tahun 2020, sebagian masyarakat menerima  transaksi  dari  calon  kandidat.  Transaksi  tersebut  tidak  hanya  uang  saja,  barang seperti  sembako  dan  janji  manisnya.  Salah  satu  janji  manisnya  yaitu  diiming-imingi mendapatkan beasiswa untuk masyarakat yang memilih calon kandidat tersebut. Sehingga masyarakat percaya yang merelakan hak suaranya demi mendapatkan keuntungan. Hal ini berkaitan dengan penelitian pertama yang dilakukan oleh Lampus dkk., (2022) yang berjudul “Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Wanea).
Hasil penelitian ini praktik politik uang merupakan sebuah kewajaran yang dilakukan pada saat menjelang pemilu. Pemberian tersebut sebagai acuan pemilihan masyarakat, semakin banyak yang didapatkan, makan akan dpilihnya. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rifa dkk., (2022) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan  Umum).  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  masyarakat  desa  tersebut  memiliki pandangan  yang  berbeda  dengan  hukum  yang  sudah  mengaturnya.  Masyarakat  penerima politik uang menganggap bahwa praktik politik uang dengan pemberian merupakan bentuk terimakasih  atas  hak  pilih  suara  pada  calon  kandidatnya.  Terdapat  beberapa  alasan masyarakat menerima politik uang, salah satunya masalah ekonomi.
Penelitian  ketiga  yang  dilakukan  oleh  Fahmi  dan  Sarip  (2022)  yang  berjudul “Fenomena Politik Uang pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ciamis”. Hasil penelitian ini bahwa praktik politik uang ini sulit untuk dihentikan dan sudah menjadi kebiasaan. Terdapat faktor-faktor yang bisa melanggengkan praktik politik uang ini yaitu faktor kemiskinan, faktor kebiasaan,  faktor  pengetahuan  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Penelitian  keempat  yang dilakukan oleh Harianto dkk., (2018) yang berjudul “Politik Uang dan Konflik Horisontal dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur”. Hasil penelitian ini bahwa politik uang  pada  saat  pemilu  merupakan  suatu  sumberdaya  yang  efektif  mempengaruhi  suara pemilih.  Pemilu  kepala  desa  rentan  menciptakan  konflik  antara  paslon  untuk  dapat mengungguli suara dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa cara dilakukan supaya bisa menang termasuk melakukan politik uang dan menebarkan informasi yang negatif. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Aip Syarifudin yang berjudul “Pilkada dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab dan Tantangan Penangannya”. Hasil dari penelitian ini bahwa tuntutan para calon  untuk  meraih  kemengan  tidak  seimbang  dengan  modal  sosialnya,  sehingga  jalan pintasnya  melakukan  praktik  politik  uang.  Semakin  banyak  uang  yang  diberikan,  maka semakin tinggi pula hak suara masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian terkait Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor dalam Moleong (2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif  dari  data-data  dan  tingkah  laku  yang  diamati.  Metode  ini  bertujuan  untuk memberikan  suatu  gambaran  terkait  dengan  masyarakat  atau  kelompok  dan  gejala  yang
tejadi  di  dalamnya.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  serta  menganalisis terkait dengan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, dan pemikiran individu maupun kelompok.  Penelitian  kualitatif  ini  mengutamakan  proses  memaknai  dalam  realitas  sosial (Sadewo,  2016).  Data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  suatu  pengamatan,  mencakup deskripsi  konteks  yang  runtut,  disertai  dengan  hasil  wawancara  yang  mendalam  dan  hasil analisis peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis  metode  deskripsi,  karena  tepat  dapat  menjelaskan  fenomena-fenomena  faktual  dan sistematis.  Peneliti  memperoleh  data  faktual  sesuai  dengan  data  di  lapangan  yang  dituju, menggambarkan fenomena yang apa adanya. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini mampu menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya dengan data-data yang sudah diperoleh peneliti.
Peneliti menggunakan teori Tindakan Rasional dari Weber yang menjelaskan bahwa fokusnya  adalah  individu,  pola-pola  dan  regularitas  tindakan  bukan  pada  kolektivitas. Terdapat  empat  tipe  dalam  menjelaskan  tindakan  rasional  yaitu:  tindakan  tradisional, tindakan  rasional  instrumental,  tindakan  rasional  berorientasi  nilai,  dan  tindakan  afektif (Ritzer, 2012).
Lokasi  penelitian  merupakan  tempat  peneliti  untuk  mendapatkan  data-data  yang akurat terkait dengan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokasi di Surabaya untuk mendapatkan data terkait dengan Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang.  Masyarakat  kota  Surabaya  masih  banyak  yang  melanggengkan  praktik  politik  uang. Oleh karena itu, penelitian ini sangat tepat dilakukan di kota Surabaya untuk memperoleh data  yang  relevan.  Subyek  penelitian  merupakan  orang-orang  yang  terlibat  langsung  dan paham akan fenomena yang sedang terjadi. Subyek penelitian ini penting bagi peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fenomena yang terjadi dan diharapkan bisa menjawab rumusan  masalah  yang  sudah  disusun  oleh  peneliti.  Menentukan  subyek  penelitian  harus sesuai dengan kondisi yang dilakukan peneliti, sehingga subyek penelitian mampu menjawab pertanyaan  dari  peneliti  dan  peneliti  memperoleh  data  yang  aktual.  Subyek  penelitian  ini yaitu seseorang yang mendapatkan pemberian dari calon kandidat di kota Surabaya.
Proses yang digambarkan oleh Miles dan Huberman merupakan langka-langkah yan tepat dalam analisis data. Pertama peneliti mengumpulkan data aktual dari informan, sumber data primer didapatkan dengan mencatat hasil observasi, wawancara kepada informan, dan
dukumentasi.  Selanjutnya,  reduksi  data  merupakan  suatu  aktivitas  yang  meringkas pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema. Reduksi data tidak dilakukan sekali namun berulang kali hingga menjadi hasil analisis yamg tepat. Kemudian, penyajian data merupakan aktivitas menggabungkan semua data ke dala bentuk yang mudah dipahami. Bentuk dari penyajian data ini berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Langkah terakhir yaitu  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Peneliti  mencari  makna  fenomena-fenomena, konfigurasi yang mungkin terjadi, dan keteraturan pola-pola. Hal ini peneliti memikirkan ulang penulisannya sudah tepat, meninjau ulang catatan di lapangan, dan bertukar pikiran dengan orang lain supaya dapat mengembangkan kesepakatan intersubjektif (Rijali, 2018).

## HASIL PENELITIAN
Fenomena ini sering terjadi menjelang pemilihan umum diberbagai daerah termasuk di  Surabaya.  Pada  saat  Pilkada  serentak  pada  tahun  2020,  ditemukan  kegiatan  kampanye menyimpang  yang  dilakukan  oleh  tim  sukses  dari  calon  kandidat.  Perilaku  menyimpang tersebut  adalah  politik  uang  untuk  memperoleh  suara  masyarakat.  Peneliti  memperoleh informan sebanyak lima yang tinggal di Surabaya Barat dan di Surabaya Utara. Hasil analisis ini  didapatkan  melalui  wawancara  dan  observasi  terhadap  lima  informan  dengan  kategori seorang yang mendapatkan politik uang.

## Persepsi Masyarakat Penerima Politik Uang
Peneliti  mendapatkan  lima  informan  sebagai  penerima  politik  uang  saat  Pilkada serentak tahun 2020 di Surabaya. Persepsi dari kelima informan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Informan R merupakan seseorang yang selalu merasakan politik uang dari pemilihan umum. Pilkada tahun 2020, ia mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 dari calon kandidatnya langsung. Informan R memandang bahwa politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat merupakan kegiatan yang tidak tabu, karena sudah menjadi tradisi dari waktu ke waktu. Informan R ini mempunyai relasi tim sukses dari calon kandidat, oleh karena itu selalu mendapatkan uang dari setiap kampanyenya.
Sama  halnya  dengan  informan  A,  ia  mewajarkan  adanya  politik  uang.  Informan  A memandang  bahwa  melakukan  kampanye  dengan  membagikan  uang  atau  sembako merupakan bentuk kepedulian calon kandidat terhadap masyarakat sekitar. Kepeduliannya menarik simpati masyarakat untuk memilih calon yang memahami keadaan rakyatnya, tidak yang  acuh  dengan  kondisi  rakyatnya.  Sehingga,  dengan  adanya  pembagian  uang  atau
sembako wajar dilakukan sebagai bentuk ucapan terimakasih telah ikut berpartisipasi dalam acara kampanye. Sedangkan informan B sadar akan tindakannya pada saat menerima uang atau  sembako  dari  tim  sukses  calon  pada  saat  itu.  Namun  demikian,  kesadarannya  tidak mengubah  pikirannya  untuk  tidak  menerima  bantuan  uang  atau  sembako  tersebut.  Ia menerima  karena  dianggap  rejeki  tidak  boleh  ditolak,  meskipun  hal  itu  termasuk  dalam perilaku  menyimpang  saat  menjelang  pemilu.  Menurutnya  diterima  saja  bantuan  yang diberikan oleh tim sukses, namun pada saat memilih itu haknya dalam mencoblos siapa yang pantas untuk dipilih menurut pribadinya.
Hal ini berbeda dengan informan P yang pernah mendapatkan uang dan iming-iming bantuan beasiswa untuk anak-anaknya. Katanya, jika memilih paslon nomer sekian, salah satu kebijakannya adalah membagikan beasiswa untuk anak-anak yang termasuk ke dalam daftar pemilihnya.  Hal  ini  membuat  informan  P  tergoda  akan  iming-iming  tersebut,  sehingga informan  P  menerima  bantuan  uang  dan  merekomendasikan  ke  sanak  keluarganya  untuk memilih  paslon  yang  memberikan  uang  tersebut.  Menurutnya  politik  uang  ini  merupakan kegiatan yang selalu ada dan dilanggeng oleh tim sukses masing-masing, meskipun termasuk ke dalam tindakan yang menyimpang, namun tetap dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Oleh  karena  itu,  informan  P  sudah  mewajarkan  kegiatan  politik  uang  yang  dilakukan  oleh pasangan calon.
Informan S merupakan salah satu warga yang juga mendapatkan uang dan semobako dari tim sukses. Pada saat kampanye dilakukan, informan S ini membantu jalannya kampanye dengan  mengajak  sanak  keluarga,  tetangga,  dan  teman-temannya.  Informan  S  ini  tergoda dengan bantuan yang akan diterima jika paslonnya menang. Bantuan tersebut yaitu bantuan sembako  selama  tiga  bulan  sekali  beserta  uang  Rp  100.000.  Iming-iming  tersebut  mampu menggoda informan S dan membantu jalannya kampanye. Menurutnya politik uang ini sudah tidak  lagi  menjadi  masalah,  karena  kepentingan  paslon  bermanfaat  bagi  mereka  yang memilihnya.  Mereka  mendapatkan  untung  jika  memenangkan  pemilu,  masyarakat  yang memilihnya pun juga mendapatkan untung dengan adanya bantuan sembako dan uang dari paslon tersebut. Informan S juga tidak enak jika menolak pemberiannya, karena takut tidak mendapatkan sesuatu atas hak suara yang diberikan. Ia berpikir, hak suaranya adalah sebuah benda tersendiri dalam mencapai keuntungan.

## PEMBAHASAN Analisis Tindakan Rasional Weber

## Tindakan Rasionalitas Tradisional
Dalam bukunya Ritzer (2012) membahas bahwa tindakan tradisional ditentukan oleh cara  berperilaku  individu  dalam  masyarakat  yang  selalu  berulang-ulang.  Bermakna  bahwa dalam  pengambilan  keputusan  didasarkan  oleh  tujuan,  serta  nilai  dan  norma  yang  dianut dalam suatu masyarakat tertentu. Keputusan inilah merupakan cerminan dan nilai kehidupan sehari-hari  (Islam  et  al,  2015).  Kesimpulannya  bahwa  kebiasaan  atau  budaya  memiliki peranan  penting  dalam  pemilihan  keputusan  dalam  tindakan  tradisional.  terkait  dengan fenomena  politik  uang,  mayoritas  informan  masih  tergolong  dalam  tindakan  rasionalitas tradisional karena politik uang sudah menjadi kebiasaan menjelang pemilu. Lima informan menjawab politik uang selalu menjadi tradisi saat menjelang pemilu, karena sebagai bentuk terimakasih kepada masyarakat telah membantu memberikan suaranya. Padahal politik uang sendiri  merupakan  tindakan  yang  menyimpang  dan  sudah  ada  Undang-Undang  telah melarang, namun para oknum malah menjadikannya sebuah kebiasaan dan sampai saat ini masih dilanggengkan.

## Tindakan Berorientasi Nilai
Tindakan ini ditentukan oleh kepercayaan individu secara sadar akan nilai tersendiri yang  merupakan  suatu  bentuk  perilaku  yang  etis,  estetis,  religius,  dan  lain  sebagainya (Ritzer,2012). Selain itu, tindakan ini memiliki tujuan yaang bersifat absolut dan menjadi dasar individu  sendiri  dan  tidak  dapat  diubah.  Pada  saat  pengambilan  keputusan  individu  tidak dapat  membedakan  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah  (Islam  et  al,.  2015).  Dapat disimpulkan  bahwa  individu  memilih  keputusan  sesuai  dengan  keinginannya  yang  sudah dipikirkan. Sesuai dengan informan B yang menganggap pemberian uang pada saat menjelang pemilu  merupakan  rejeki  yang  ia  dapatkan.  Tidak  semua  orang  mendapatkan  rejeki  itu, sehingga informan B mau menerima pemberian uang atau sembako karena rejeki dari Allah kepada dirinya. Padahal informan B sudah sadar akan dampak dan tindakannya jika menerima politik uang tersebut.

## Tindakan Rasional Instrumental
Tindakan ini ditentukan oleh pengharapan terkait dengan perilaku objek dan perilaku subjek. Pengaharapn ini digunakan sebagai kondisi-kondisi atau alat untuk mencapai tujuan
dan  diperhitungkan  secara  rasional  (Ritzer,  2012).  Makna  lainnya  bahwa  tindakan intsrumental  ini  selalu  mempertimbangkan  terkait  dengan  cara  baik  dalam  memilih  suatu keputusan.  Tidak  hanya  itu,  objek  juga  dapat  mempertimbangkan  manfaat  yang  akan diperolehnya. Tujuan yang akan dicapai dalam tindakan instrumental adalah tidak absolut (Islam et al., 2015). Kesimpulannya bahwa informan akan selalu mempertimbangkan dampak yang diperoleh dari keputusannya tersebut. Tindakan ini dapat ditemukan pada informan S yang  menerima  politik  uang  karena  menganggap  hak  suaranya  adalah  suatu  benda  yang dapat ditukarkan dan mendapat keuntungan. Hal ini yang menyebabkan ia menerima politik uang demi keuntungannya pribadi. Padahal mereka yang menerima politik uang tidak tahu ada maksud tertentu dikemudian hari.

## Tindakan Afeksi
Tindakan  ini  muncul  dari  keadaan  emosi  seseorang  (Ritzer,  2012).  Tindakan  ini didominasi perasaan atau emosi tanpa adanya refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afeksi biasanya bersifat spontan, tidak rasional dan ekspresi emosional dari setiap individu. Biasanya terjadi adanya rangsangan dari luar yang bersifat otomatis (Hastuti et al., 2018). Tindakan afeksi yang hampir ditemukan disemua informan, karena kelima informan mau  menerima  politik  uang  karena  adanya  rangsangan  dari  luar  yaitu  tim  sukses  masing- masing paslon. Tim sukses paslon berhasil membuat kelima informan tertarik dengan iming- imingnya.  Informan  P  sangat  tertarik  karena  ia  mendapatkan  uang  dan  iming-iming mendapatkan beasiswa untuk anak-anaknya jika palon memenangkan pemilu. Hal ini dapat diketahui  bahwa  Informan  P  sudah  mendapatkan  rangsangan  dari  luar  dan  menuruti emosionalnya tanpa memikirkan dampak kedepannya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Dari  hasil  penelitian,  bahwa  terdapat  empat  tindakan  rasional  sesuai  dengan  teori rasionalitas Weber. Tindakan rasional tersebut yaitu: tindakan rasional tradisional, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional afeksi. empat tindakan  tersebut  sesuai  dengan  keadaan  kelima  informan.  Tindakan  rasional  tradisional dapat ditemukan seluru informan, karena mereka sudah mewajarkan kegiatan politik uang dan  sudah  terjadi  berulang-ulang  dan  menjadi  suatu  kebiasaan  saat  menjelang  pemilu. Tindakan  rasional  berorientasi  nilai  dapat  ditemukan  pada  informan  B  yang  menganggap
pemberian  uang  pada  saat  menjelang  pemilu  merupakan  rejeki  yang  ia  dapatkan.  Tidak semua orang mendapatkan rejeki itu, sehingga informan B mau menerima pemberian uang atau sembako karena rejeki dari Allah kepada dirinya. Padahal informan B sudah sadar akan dampak dan tindakannya jika menerima politik uang tersebut. Tindakan rasional instrumental dapat  ditemukan  pada  informan  S  yang  menerima  politik  uang  karena  menganggap  hak suaranya adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dan mendapat keuntungan. Hal ini yang menyebabkan ia menerima politik uang demi keuntungannyay pribadi. Tindakan afeksi yang hampir ditemukan disemua informan, karena kelima informan mau menerima politik uang karena adanya rangsangan dari luar yaitu tim sukses masing-masing paslon. Tim sukses paslon berhasil  membuat  kelima  informan  tertarik  dengan  iming-imingnya.  Informan  P  sangat tertarik karena ia mendapatkan uang dan iming-iming mendapatkan beasiswa untuk anak- anaknya jika palon memenangkan pemilu. Hal ini dapat diketahui bahwa Informan P sudah mendapatkan rangsangan dari luar dan menuruti emosionalnya tanpa memikirkan dampak kedepannya.

## Saran
Fenomena  politik  uang  sering  terjadi  pada  saat  menjelang  pemilu.  Sebagian masyarakat  mewajarkan  fenomena  tersebut.  Padahal  politik  uang  sudah  diatur  Undang- Undang  yang  merupakan  kegiatan  menyimpang  dan  tidak  diperbolehkan  pada  saat kampanye.  Masyarakat  pun  harus  menolak  politik  uang  yang  diberikan  oleh  paslon. Pemerintah  harus  rajin  melakukan  sosialisasi  terkait  dengan  dampak  politik  uang  di  masa yang akan datang, supaya pikiran masyarakat terbuka dan tidak melanggengkan tradisi politik uang. Masyarakat sendiri pun harus dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik,  harus  punya  pendapat  sendiri  untuk  memilih  siapa  yang  pantas  untuk  menjadi pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA
Harianto,  H.,  Rahardjo,  M.,  &  Baru,  B.  M.  (2018,  September).  Politik  Uang  dan  Konflik Horisontal  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa,  di  Kabupaten  Magetan,  Jawa  Timur. In Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF) (Vol. 2, pp. 1593-1602).
Hastuti, D. R. D., Mardia, M., Nuryanti, D. M., Ali, M. S., Demmalino, E. B., & Rahmadanih, R. (2018).  Pendekatan  Perspektif  Weber  terhadap  Tindakan  Rasionalisme  Pembuatan Perahu Pinisi. Indonesian Journal of Fundamental Sciences, 4(2), 147-155.
Islam,  U.  et  al.  2015.  Rasionalitas  Masyarakat  Kepulauan  dalam  Memilih  Pemimpin.
Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.
Lampus, C. M., Lapian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. Jurnal Eksekutif, 2(3).
Moleong, L. J. (2006). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mustopa, F. F., & Sarip, S. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 6(1), 35-49.
Nabilah,  R.,  Afrizal,  S.,  &  Bahrudin,  F.  A.  (2022).  Persepsi  Masyarakat  Desa  terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. Jurnal Publisitas, 8(2).
Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.
Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Modern. Pustaka Pelajar Sadewo, F. S. (2016). Meneliti itu mudah.
Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. Jurnal Keadilan Pemilu, 1(2), 25-34.