PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA KALANGAN REMAJA DI KOTA JAYAPURA
Susilawaty 1 , Agus Sofyan 2
1. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Yapis Papua
2. Program Studi Administrasi Negara. Institut Pahlawan 12 Koresponding Email : agusgober59@yahoo.com

## ABSTRAK
Kajian ini merupakan suatu kajian deskriptif kualitatif, dengan instrument utama wawancara dengan sejumlah infoman, tujuan penelitian untuk mengetahui tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Dalam Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja di Kota Jayapura sehingga mampu peneliti gambarkan fenomena terkini berkaitan dengan topik yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pelaksanaan koordinasi, dalam upaya sinkronisasi dengan semua stakeholders dalam menyusun rencana aksi P4GN di Provinsi Papua, koordinasi sudah berjalan baik, terbuktinya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penanggulangan Narkoba di Provinsi Papua. Pelaksanaan kebijakan teknis, berjalan dengan baik dan sinkron sesuai dengan Tupoksi masing-masing unit kerja yang ada. hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sinergitas antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Pada Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise, dimana Pelaksanaan pembinaan teknis dan Supervisi P4GN sudah rutin terlaksana setiap tahunnya sesuai dengan standar aktivitas yang diberikan oleh BNN Pusat, sedangkan mekanisme program rehabilitasi bagi pengguna, sebelumnya akan dilakukan Assesment oleh Tim Terpadu (TAT), setelah itu diputuskan bahwa orang tersebut hanya pengguna (korban penyalahgunaan narkoba) maka akan direhabilitasi. Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya penanganan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan supervise kadang terkendala dengan banyaknya kelompok sasaran berada diluar kota dalam hal perjalanan dinas, sehingga hasil assessment terkadang terlambat dalam memberikan keputusan final apakah pengguna atau korban perlu rawat jalan atau rawat inap.
Pada Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi berkaitan dengan penetapan sanksi bagi pelaku atau pecandu narkoba, dengan melihat sejauhmana kerjasama atau koordinasi yang dilakukan dalam hal penentuan sanksi, khususnya bagi pengguna narkoba di kota Jayapura yaitu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
Kata Kunci: Penanggulangan 1 , Narkoba 2 , Remaja 3 .
THE ROLE OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF PAPUA PROVINCE IN COMMANDING DRUGS AMONG YOUTH IN JAYAPURA CITY

## ABSTRACT
This study is a qualitative descriptive study with the main instrument being interviews with a number of informants, the aim of the research is to find out about the role of the National Narcotics Agency of Papua Province in controlling drugs among teenagers in Jayapura City so that researchers can describe the current phenomena related to the topic under study.
The research results show that in the implementation of coordination, in efforts to synchronize with all stakeholders in preparing the P4GN action plan in Papua Province, coordination has gone well, as proven by the existence of Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Drug Control in Papua Province. Implementation of technical policies runs well and in sync with the main duties and functions of each existing work unit. things that need special attention are the synergy between the central government, provincial government and district/city governments, in the implementation of technical guidance and supervision, where the implementation of technical guidance and P4GN supervision has been routinely carried out every year in accordance with the activity standards provided by the Central BNN, while rehabilitation program mechanism for users, previously an assessment will be carried out by the Integrated Team (TAT), after which it is decided that the person is only a user (victim of drug abuse) and will be rehabilitated. One of the guidance carried out is providing outreach and information to the community and government about the importance of handling rehabilitation for victims of drug abuse. The implementation of supervision is sometimes hampered by the fact that many target groups are outside the city on business trips, so that the assessment results are sometimes late in providing a final decision on whether users or victims need outpatient or inpatient treatment.
In the implementation of legal services and cooperation within the province relating to the determination of sanctions for drug perpetrators or addicts, by looking at the extent of cooperation or coordination carried out in terms of determining sanctions, especially for drug users in the city of Jayapura, which is clearly regulated in Law Number 35 2009 concerning Narcotics.
Keywords: Prevention, Drugs, Teenagers.

## PENDAHULUAN
Kasus pidana umum dan penyalahgunaan narkoba di Kota Jayapura, Papua, melonjak lebih dari 10 persen pada tahun ini bila dibandingkan dengan tahun 2021. Total terjadi 3.636 kasus pidana dan 74 kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2022 di ibu kota Provinsi Papua ini.
Hal ini disampaikan Kepala Polresta Jayapura Kota Komisaris Besar Victor Mackbon dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2022 pada Jumat (23/12/2022) di Jayapura. Jumlah kasus pidana pada 2021 mencapai 3.244 kasus dan tahun 2022 sebanyak 3.636 kasus yang pada umumnya pada tingkat remaja di kota Jayapura, terjadi peningkatan hingga 392 kasus pidana pada 2022.
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan yaitu bagaimana Peran BNN Provinsi Papua dalam penanggulangan Narkoba di Kota Jayapura? dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan mengetahui mengenai Peran BNN Provinsi Papua dalam penanggulangan Narkoba di Kota Jayapura, hal tersebut ditetapkan sehubungan mayoritas pengguna narkoba didominasi oleh kalangan remaja dan paling banyak di Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi dengan strata sosial paling bervariatif dibandingkan daerah lainnya di wilayah Provinsi Papua.
Dalam upaya menjawab rumusan masalah dan pencapaian tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini akan memfokuskan pada peran BNN Provinsi Papua dengan mengacu pada 4 dari 7 peran utamanya yaitu mengenai:
1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi dan
4. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi

## METODE
Dalam penelitian ini tipe dasar penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam menjelaskan mengenai instrument penelitian yang digunakan dalam pengambilan data,terlebih dahulu peneliti menyebutkan dan menjelaskan jenis dan sumber data dimaksud,yang dari data tersebut kemudian nantinya akan dipilih sebagai perhitungan dalam proses analisa yang kemudian dijadikan sebagai kesimpulan dari penelitian tersebut. Adapun
data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer dan Data sekunder
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data ( Data Display) dan Conclusion Drawing/Verification

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan koordinasi
Hal ini menyangkut koordinasi dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, merupakan penyusunan rencana aksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BNN Provinsi Papua, Sekretaris BNN Provinsi Papua dan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan.
Menurut Kepala BNN Provinsi Papua “ Perlunya dilakukan koordinas dalam upaya sinkronisasi dari semua stakeholders dalam menyusun rencana aksi P4GN di Provinsi Papua, saat ini koordinasi sudah berjalan baik, terbuktinya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penanggulangan Narkoba di Provinsi Papua sebagai bukti komitment dari hasil koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dari semua tingkatan pemerintahan ”. Selanjutnya Sekretaris BNN Provinsi Papua mengatakan bahwa “ Hal yang utama dalam koordinasi adalah membangun sinergitas antara semua pihak baik BNNP, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN) ”. Informasi lebih lanjut diperoleh dari Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan BNN Provinsi Papua, yang mengatakan bahwa “ Dengan adanya koordinasi antar semua pihak, maka rencana kerja tahunan dapat tersusun dengan baik sebagai standar aktivitas yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan pula kesiapan atau ketersediaan anggaran yang ada untuk aktivitas tersebut ”.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, merupakan penyusunan rencana aksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain supaya tercapainya tujuan Bersama, koordinasi juga merupakan suatu proses saling mengerti dan memahami antara 2 pihak atau lebih dalam menjalankan suatu hal.
Berikut ini merupakan 2 macam jenis koordonasi, yakni ; Koordinasi Interen dan Koordinasi Eksternal. Koordinasi intern dibagi kedalam beberapa kategori yakni : 1).
Koordinasi vertical, Koordinasi Vertikal yakni merupakan antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara structural yang memiliki hubungan hierarkis sebab satu dengan yang lainnya terdapat pada satu garis perintah atau komando. 2). Koordinasi horizontal, Koordinasi horizontal yakni adalah koordinasi fungsional artinya yang mengkoordinasi mempunyai tingkat eselon yang sama. 3). Koordinasi diagonal, Koordinasi diagonal yakni ialah koordinasi fungsional maksudnya yang mengkoordinasi memiliki kedudukan lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan
yang dikoordinasikan, akan tetapi satu dengan yang lainnya tidak terdapat dalam satu garis perintah atau komando.
Koordinasi eksternal yakni merupakan koordinasi koordinasi fungsional, berdasarkan koordinasi eksternal yang bersifat fungsional, koordinasi tersebut hanya bersifat horizontal dan koordinasi eksternal yang bersifat diagonal. Adapun koordinasi Eksternal ini di bagi menjadi 2 kategori yakni : 1). Koordinasi vertical, Koordinasi vertikal yakni adalah koordinasi yang dilakukan seorang kepala daerah yang mengadakan kegiatan pembangunan antar dinas atau antar pimpinan dinas-dinas lain, contoh seperti rapat kerja, rapat staf, dan rapat pimpinan. 2). Koordinasi horizontal, Koordinasi horizontal yakni dimana seorang kepala maupun pimpinan selalu berhubungan dengan dinas-dinas lain yang dianggap ada kaitannya atau hubungannya dengan masalah-masalah pembangunan yang dilaksanakan di dalam wilayah kerjanya.

## 2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis
Pelaksanaan kebijakan teknis yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan, yang merupakan penyusunan program tindak lanjut apabila terjadi atau ditemukan kasus peredaran narkoba.
Berdasarkan hal tersebut, Kepala BNN Provinsi Papua mengatakan bahwa “ Saat ini secara umum, dalam tindak lanjut rencana kerja terhadap proses pelaksanaannya pada semua bidang berjalan dengan baik dan sinkron sesuai dengan Tupoksi masing-masing unit kerja yang ada, sebagai contoh pada saat Tim berantas mendapat tangkapan kasus, maka akan di assessment bersama oleh tim medis, sehingga keputusan yang ditetapkan jelas, apakah langkah rehabilitasi yang ditempuh atau sanksi pidana berupa kurungan penjara ”. Selanjutnya menurut Sekretaris BNN Provinsi Papua “ Pelaksanaan kebijakan sebagai kebijakan teknis akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan OPD lain yang terkait, sejauh ini hal tersebut yang perlu menjadi perhatian khusus karena adanya beberapa factor yang menjadi kendala, salah satunya sinergitas antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota” . Lebih lanjut Staff BNN Provinsi Papua mengatakan bahwa “ Rencana aksi dalam hal pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan, masih perlunya peningkatan dalam hal tindakan persuasive dalam penanganan kasus, agar lebih disesuaikan dengan pasal dalam aturan teknis yang telah diberlakukan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan ”.
Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Adalah penyusunan program tindak lanjut apabila terjadi atau ditemukan kasus peredaran narkoba
Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, &
Hamdan, 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006)
Kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang
Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (intended) atau dampak yang tidak diharapkan (spillover negative effect). Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu.

## 3. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Dan Supervisi
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi. Adalah mekanisme program rehabilitasi bagi pengguna Narkoba.
Berdasarkan hal tersebut, maka Kepala BNN Provinsi Papua mengatakan bahwa “ Pelaksanaan pembinaan teknis dan Supervisi P4GN sudah rutin terlaksana setiap tahunnya sesuai dengan standar aktivitas yang diberikan oleh BNN Pusat, sedangkan mekanisme program rehabilitasi bagi pengguna, maka sebelumnya akan dilakukan Assesment oleh Tim Terpadu (TAT), setelah itu diputuskan bahwa orang tersebut hanya pengguna (korban penyalahgunaan narkoba) maka akan direhabilitasi. Proses rehabilitasi ada yang rawat jalan da nada yang rawat inap tergantung parah atau tidaknya, kalau parah akan dikirim ke Balai Rehabilitasi Baddoka di Makassar, setelah itu mereka akan menjalani proses pasca rehabilitasi untuk pemulihan kembali bagi pengguna narkoba” . Selanjutnya Sekretaris BNN Provinsi Papua mengatakan bahwa “ Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya penanganan rehabilitasi pada
korban penyalahgunaan narkoba ”. Informasi berikutnya diperoleh dari Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan BNN Provinsi Papua, yaitu “ Pelaksanaan supervise kadang terkendala dengan banyaknya kelompok sasaran berada diluar kota dalam hal perjalanan dinas, sehingga hasil assessment terkadang terlambat dalam memberikan keputusan final apakah pengguna atau korban perlu rawat jalan atau rawat inap ”. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.
Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain: a. Pendekatan informative ( informative approach ), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
b. Pendekatan partisipatif ( participative approach ), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. Pendekatan eksperiansial ( experienciel approach ), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolahan dan lingkungan sekitar
4. Pelaksanaan Layanan Hukum Dan Kerja Sama Dalam Wilayah Provinsi.
Adalah penetapan sanksi bagi pelaku atau pecandu Narkoba, dengan melihat sejauhmana kerjasama atau koordinasi yang dilakukan dalam hal penentuan sanksi, khususnya bagi pengguna narkoba di kota Jayapura.
Berdasarkan hal tersebut, maka Kepala BNN Provinsi Papua mengatakan bahwa “ Penetapan sanksi bagi pengedar atau pengguna narkoba, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk penentuan apakah seseorang dinyatakan sebagai Pengedar atau Pecandu, maka akan dijalankan proses Assesment oleh Tim, sehingga keputusan resminya dapat ditetapkan ”. Selanjutnya Sekretaris BNN Provinsi Papua mengatakan bahwa “ Layanan hukum dalam hal penanganan pengedaran narkoba di wilayah kota Jayapura khususnya, sejauh ini berjalan baik sesuai ketentuan yang ada, dimana kerjasama antara BNNP/BNNK, dinas kesehatan dan kepolisian dapat dilakukan pada setiap penanganan kasus yang terjadi ”. Lebih lanjut Kepala Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan BNN Provinsi Papua
mengatakan bahwa “ Penatapan sanksi bagi pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 setelah melewati proses penyelidikan, dalam penetapan hokum memiliki persepsi yang sama antara aparat dan penegak hokum, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dimana dasar lain yang melandasinya yaitu adanya Inpres No.2 tahun 2020 sebagai pedoman penerapan bagi seluruh perangkat di daerah” .
Bahwa untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang akan dikerjakan oleh satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam mewujudkan good governance diperlukan suatu proses pelaksanaan tugas fungsi yang sistematis dan terukur untuk mencapai kinerja yang optimal dari setiap satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional; bahwa salah satu mekanisme dalam mewujudkan pelaksanaan tugas fungsi yang sistematis dan terukur diperlukan standar operasional prosedur pada tiap pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
Penyusunan SOP bertujuan untuk menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administrasi, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada satker yang bersangkutan. Maksud dari SOP adalaha :
a. untuk menjadi pedoman bagi satker dalam melaksanakan tugas fungsi melalui tahap-tahap yang telah ditentukan;
b. untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pelaksana dalam melaksanakan tugas;
c. untuk menjamin ketepatan waktu dan hasil pekerjaan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan
d. untuk menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dan stake holders dari aspek kualitas, integritas dan prosedur.
Ruang lingkup Penyusunan SOP adalah seluruh proses penyelenggaraan pelaksanaan P4GN termasuk pemberian layanan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Satker BNN. Prinsip penyusunan SOP adalah sebagai berikut :
a. mudah dan jelas, yaitu prosedur yang distandarkan harus mudah dimengerti dan diterapkan oleh pelaksana;
b. efisien yaitu prosedur yang distandarkan dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdaya guna;
c. efektif yaitu prosedur yang distandarkan dapat mencapai tujuan dengan tepat dan berhasil guna;
d. selaras yaitu prosedur yang distandarkan harus sesuai dengan prosedur standar lain yang terkait;
e. terukur, yaitu output dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
f. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan secara cepat;
g. berorientasi pada pengguna, yaitu prosedur yang distandarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan;
h. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku; dan
i. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan koordinasi, Perlunya dilakukan koordinas dalam upaya sinkronisasi dari semua stakeholders dalam menyusun rencana aksi P4GN di Provinsi Papua, saat ini koordinasi sudah berjalan baik, terbuktinya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penanggulangan Narkoba di Provinsi Papua sebagai bukti komitmen dari hasil koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dari semua tingkatan pemerintahan. Hal yang utama dalam koordinasi adalah membangun sinergitas antara semua pihak baik BNNP, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN), maka rencana kerja tahunan dapat tersusun dengan baik sebagai standar aktivitas yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan pula kesiapan atau ketersediaan anggaran yang ada untuk aktivitas tersebut.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, dalam tindak lanjut rencana kerja terhadap proses pelaksanaannya pada semua bidang berjalan dengan baik dan sinkron sesuai dengan Tupoksi masing-masing unit kerja yang ada. sejauh ini hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sinergitas antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam hal tindakan persuasive dalam penanganan kasus, agar lebih disesuaikan dengan pasal dalam aturan teknis yang telah diberlakukan
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise, mekanisme program rehabilitasi bagi pengguna Narkoba dimana Pelaksanaan pembinaan teknis dan Supervisi P4GN sudah rutin terlaksana setiap tahunnya sesuai dengan standar aktivitas yang diberikan oleh BNN Pusat, sedangkan mekanisme program rehabilitasi bagi pengguna, maka sebelumnya akan dilakukan Assesment oleh Tim Terpadu (TAT), setelah itu diputuskan bahwa orang tersebut hanya pengguna (korban penyalahgunaan narkoba) maka akan direhabilitasi. Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya penanganan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan supervise kadang terkendala dengan banyaknya kelompok sasaran berada diluar kota dalam hal perjalanan dinas, sehingga hasil assessment terkadang terlambat dalam memberikan keputusan final apakah pengguna atau korban perlu rawat jalan atau rawat inap.
4. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi berkaitan dengan penetapan sanksi bagi pelaku atau pecandu Narkoba, dengan melihat sejauhmana kerjasama atau koordinasi yang dilakukan dalam hal penentuan sanksi, khususnya bagi pengguna narkoba di kota Jayapura yaitu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk penentuan apakah seseorang dinyatakan sebagai Pengedar atau Pecandu, maka akan dijalankan proses Assesment oleh Tim, sehingga keputusan resminya dapat ditetapkan, sejauh ini berjalan baik sesuai ketentuan yang ada, dimana kerjasama antara BNNP/BNNK, dinas kesehatan dan kepolisian dapat dilakukan pada setiap penanganan kasus yang terjadi, dimana dasar lain yang melandasinya yaitu adanya Inpres No.2 tahun 2020 sebagai pedoman penerapan bagi seluruh perangkat di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Amirudin, Asikin, Z. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ashsofa, B. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta. Bungin, Burhan. 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali.
Badan Narkotika Nasional. 2009. Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
Heldy Chandra, dkk, Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan, artikel.
Joyo Nur Suryanto Gono, Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya, artikel. Kadarmanta, A. Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa. Jakarta: PT. Forum Media Utama.
Muhammad Al Imran. 2014. Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
Muhajir, H.N. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi II, Yogyakarta: Rake Sarasin.
Moleong, J. Lexy 2009. Meteodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Rosdakarya.

## Dokumen
Peraturan Perundang-undangaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.