## H. A. Malthuf Siroj

## EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN PROSPEKNYA DI INDONESIA
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Email: malthuf@gmail.com
Abstract: Indonesia  as  one  of  the  most  populated-by-Muslim  country  has  a long historical experience in implementing Islamic law. In each era, the practice of  Islamic  law  differs  one  another  due  to  the  legal  politics  which  influence  it. Prior to the Dutch colonialism, Islamic law was prevalent among Muslims with political support from the royal kingdom of Islam such as in Aceh, Palembang, Banjarmasin, Banten, Demak, Jepara, Tuban, Gersik, Ampel and Mataram. Islamic law grew and developed in the midst of society beside adat law. In the Dutch colonial era the policy of the colonial government against Islamic law had its ups and downs in line with the legal theory that emerged at the time. On the one hand, it tends to be accommodative, while confrontational on the other hand. In the era of independence the position of Islamic law became stronger with the enactment of the 1945 Constitution which guaranteed the right of every citizen to  embrace  religion  and  practise  religious  law.  In  the  New  Order  era,  several laws have been enacted, which strengthened the position of Islamic law, especially the  Islamic  civil  law.  This  tends  to  develop  in  the  Reform  era,  marked  by strengthening  Muslim  aspirations  and  regional  autonomy.  Consequently,  the Islamic law is increasingly practised, though still limited in the field of civil law and  Islamic  economics.  The  enforcement  of  Islamic  criminal  law  in  Indonesia still  encounter  many  obstacles  both  conceptually  and  legally.  This  article  will examine the existence and the prospect of Islamic law in Indonesia by observing its strengths, weaknesses, opportunities and challenges.
Keywords: Existence, Prospect, Islamic Law, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Challenges
Abstrak: Indonesia  sebagai  negara  yang  penduduknya  mayoritas  beragama Islam  mempunyai  pengalaman  sejarah  yang  panjang    dalam  pengamalan hukum  Islam.    Dalam  setiap  orde  pemerintahan  pengamalan  hukum  Islam berbeda satu sama lain karena perbedaan politik hukum yang dimainkannya. Sebelum  penjajahan  Belanda  hukum  Islam  telah  berlaku  di  kalangan  umat Islam  dengan    dukungan  politik  dari  kerajaaan  kerajaan  Islam  seperti  di Aceh,  Palembang,  Banjarmasin,  Banten,  Demak,  Jepara,  Tuban,  Gersik, Ampel  dan  Mataram.  Hukum  Islam  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah- tengah masyarakat di samping hukum Adat.   Dalam era penjajahan Belanda politik hukum pemerintah kolonial terhadap hukum Islam mengalami  pasang surut  sejalan  dengan  teori  hukum  yang  muncul  pada  saat  itu.  Di  satu  sisi bersikap  akomodatif  dan  disisi  lain  konfrontatif.  Dalam  era  kemerdekaan posisi  hukum  Islam  semakin  kuat  dengan  diberlakukannya  UUD.45  yang menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan mengamalkan hukum  agama.  Dalam  masa  Orde  Baru    telah  diundangkan  beberapa undang-undang  yang  memperkokoh  posisi  hukum  Islam  khususnya  hukum perdata Islam, dan kondisi ini semakin berkembang pada era reformasi yang ditandai dengan penguatan  aspirasi umat  Islam dan otonomi  daerah  sehingga undang-undang yang bernuansa Islam semakin mengkristal  sungguhpun masih terbatas  dalam  bidang  hukum  perdata  dan  ekonomi  Islam.  Pemberlakuan hukum  pidana  Islam  di  negara  kita  masih  menghadapi  banyak  hambatan baik  konseptual  maupun  politik  hukum.  Artikel  ini  akan  mengkaji eksistensi  dan  masa  depan  hukum  Islam  di  Indonesia  dengan  melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya .
Kata  Kunci: Eksistensi,  Prospek,  Hukum  Islam,  Kekuatan,  Kelemahan, Peluang, Tantangan

## Pendahuluan
Term  hukum  Islam  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  sinonim dari  term  fiqh  dalam  bahasa  Arab.    Fiqh  secara  etimologis  berarti memahami.    Secara  terminologis  berarti  studi  tentang  hukum- hukum  Allah  mengenai  perbuatan  subyek  hukum  (mukallaf)  yang digali dari Al-Qur’an dan Hadits dengan mengerahkan potensi akal (ijtihad)    dengan    metode  tertentu.  Jadi  pengertian  fiqh  secara terminologis  ini  tidak  terlepas  sama  sekali    dari  pengertian etimologisnya,  karena  fiqh  pada  prinsipnya  dikembangkan  melalui
proses memahami oleh  para  ulama  dalam  menggali  hukum  dari sumber pokoknya yaitu Al-Qur’an dan Hadits.
Dalam  kaitan  ini  terdapat  term  lain  yang  sering  dihubung- hubungkan dengan fiqh yaitu term syariah. Syari’ah ini  mempunyai konotasi  yang  berbeda  dari  fiqh.  Ia  memiliki  pengertian  yang bersifat umum dan khusus. Syari’ah dalam pengertian umum adalah keseluruhan  pranata  kehidupan  menurut  Islam,  termasuk didalamnya  tentang  akidah/kepercayaan  terhadap  Allah  SWT. Syari’ah  dalam  pengertian  ini  sering  disebut  dengan  fiqh  akbar. Sedangkan  syari’ah  dalam  pengertian  khusus  berkonotasi  fiqh  atau sering disebut dengan fiqh ashghar dengan pengertian sebagaimana tersebut di atas. Dari kata syari’ah selanjutnya terbentuk kata tasyri’ Islamy  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  disusun berdasarkan  Al-Qur’an  dan  Hadits  sebagai  sumber  pokok  ajaran Islam  yang  secara  global  substansinya  dapat  dibagi  ke  dalam  dua kategori  yaitu  ibadat  dan  muamalat.  Selain  tasyri’  Islamy  terdapat term tasyri wadl’i yaitu peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan  pemikiran  manusia  secara  murni  tentang  apa  yang dianggap penting bagi kehidupannya.
Hukum  Islam  berkembang  sejalan dengan perkembangan  dan perluasan  wilayah  kekuasaan  Islam  serta  persentuhannya  dengan budaya dan bangsa-bangsa lain.     Hukum Islam berkembang pesat pada saat Islam mengalami masa keemasannya pada zaman Dinasti Abbasiyah. Bersamaan dengan itu pula muncul tren-tren pemikiran (madzhab)  hukum  Islam  yang  memperkaya  wacana  hukum  Islam dan mempercepat dinamikanya. Hukum Islam di wilayah kekuasaan Islam  berlaku  sebagai  hukum  positif    yang  berlaku  bagi  seluruh rakyat. Setiap negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas beragama  Islam    mempunyai  pengalaman  yang  berbeda  dalam penerapan hukum  Islam termasuk   Indonesia   yang belakangan  ini telah  mencanangkan    reformasi  dalam  segala  aspek  kehidupan termasuk  aspek  hukum.  Dalam  konteks  ini  sangat  menarik  untuk dikaji  bagaimana  eksistensi  hukum  Islam  dan  prospeknya  di Indonesia  berdampingan  dengan  hukum-hukum  lain    baik  hukum adat maupun hukum yang berasal dari Barat. Dan Indonesia dalam hal  ini  mempunyai  pengalaman  tersendiri  dalam  perberlakuan hukum Islam yang berbeda dalam setiap orde pemerintahan karena perbedaan politik hukum yang dimainkannya.

## Eksistensi Hukum Islam di Indonesia
Sejarah  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  tidak  dapat dipisahkan  dari  sejarah  perkembangan  Islam  itu  sendiri.  Hukum Islam  merupakan  bagian  yang  penting,  jika  tidak  disebut  yang terpenting,  dalam  Islam.  Hukum  Islam  adalah  representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. 1
Hukum  Islam  masuk  di  Indonesia  bersamaan  dengan masuknya  agama  Islam  di  negara  ini.  Terdapat  tiga  teori  tentang masuknya  Islam  ke  Nusantara,  yaitu  teori  Gujarat  (India),  teori Mekkah  (Arab),  dan  teori  Persia.  Ketiga  teori  ini  mencoba memberikan  jawaban  tentang  permasalahan  masuknya  Islam  ke Nusantara  berkenaan  dengan  waktu  masuknya,  asal  negara  yang menjadi  perantara,  atau  sumber  pengambilan    ajaran  Islam  dan pelaku penyebarannya. 2
Teori  pertama 3 mengatakan  bahwa  awal  penyebaran  Islam  di Indonesia  pada  abad  ke-13  M.  Tempat  asalnya  Gujarat  dan pelakunya  adalah  para  pedagang  India  yang  telah  memeluk  agama Islam.  Teori  kedua 4 lebih  cenderung  mengatakan  bahwa penyebarannya  terjadi  pada  abad  ke-7  M.  Dalam  teori  ini  terdapat dua  pendapat  tentang  asal  negara  dari  mana  Islam  masuk.  Satu pendapat  mengatakan,  berasal  dari  Gujarat,  dan  yang  lain mengatakan,  berasal  dari  Timur  Tengah,  yaitu  Mesir  dan  Mekkah, dan  pelaku  penyebarannya  adalah  pedagang  Arab.  Teori  ketiga 5 berpendapat  bahwa  Islam  yang  masuk  ke  Nusantara  berasal  dari Persia, singgah di Gujarat, dan terjadi pada abad ke-13.
Pemaparan  teori-teori  masuknya  Islam  ke  Indonesia sebagaimana  tersebut  di  atas  tidak  dimaksudkan  untuk  mengulang polemik  tentang  persoalan  tersebut,  tetapi  sekadar  ingin
1 Joseph  Schacht, an  Introduction  to  Islamic  Law, terj.  Joko  Supomo, Islamika,Yogyakarta, 2003, 1 2 Ahmad  Mansur  Suryanegara, Menemukan  Sejarah  Wacana  Pergerakan  Islam  di Indonesia ,  Mizan, Bandung,1995, 74
3 Peletak teori ini adalah Snouck Hurgronje. Lihat, ibid ., 75
4 Yang  melahirkan  teori  ini  adalah  Hamka  sebagai  koreksi    terhadap  teori  pertama. Disampaikan  dalam  pidatonya  pada  Dies  Natalis  PTAIN  VIII  di  Yogyakarta  pada  tahun 1958. Lihat, ibid ., 81 5 Penggagas  teori  ini  adalah  PA  Hoesein  Djajadiningrat.  Fokus  pandangan  teori  ini lebih  kepada  tinjauannya  terhadap  kebudayaan  yang  hidup  di  kalangan  umat  Islam Indonesia  yang  mempunyai  kemiripan  dengan  kebudayaan  Persia,  seperti  peringatan  10 Muharram dan lain-lain. Lihat, ibid ., 90
menggambarkan  bahwa  hukum  Islam  yang  merupakan  bagian terpenting  dari  agama  Islam  telah  lama  dikenal  oleh  masyarakat Indonesia  dan  telah  menjadi  sebuah  norma  yang  mengatur kehidupan mereka.
Pada  masa  kesultanan  Islam,  hukum  Islam  menjadi  acuan penting  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  hukum  yang  timbul  di tengah-tengah  masyarakat.  Karya  Nuruddin  Ar-Raniri  yang  hidup pada  abad  ke-17  di  Aceh  dengan  judul Shirathul  Mustaqim ( Jalan Lurus ) merupakan kitab hukum Islam yang pertama yang disebarkan ke seluruh Indonesia untuk menjadi acuan hukum umat Islam. Oleh Syekh  Arsyad  Banjar  yang  menjadi mufti di  Banjarmasin,  kitab  ini diperluas  dan  diperpanjang  uraiannya  dan  dijadikan  acuan  dalam menyelesaikan  sengketa  antarorang  Islam  di  daerah  kesultanan Banjar.  Di  daerah  kesultanan  Palembang  dan  Banten  diterbitkan pula  beberapa  kitab  hukum  Islam  sebagai  acuan  normatif    dalam menyelesaikan  kasus-kasus  hukum  yang  terjadi.  Hukum  Islam  juga diberlakukan  di  kerajaan-kerajaan  Demak,  Jepara,  Tuban,  Gersik, Ampel, dan Mataram. Dengan demikian, dapatlah dipahami  bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam  telah  mempunyai  kedudukan  tersendiri  dalam  masyarakat. Sebagai  hukum  yang  berdiri  sendiri,  hukum  Islam  telah  ada  dan berlaku  di  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia,    tumbuh  dan berkembang  di  samping  hukum  adat. 6 Pada  masa  penjajahan Belanda,  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  dapat  dilihat dalam  dua  bentuk. Pertama ,  adanya  toleransi  pihak  Belanda  melalui VOC yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam;  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  VOC  turut  membantu menyusun suatu Compendium yang  memuat hukum  perkawinan  dan hukum kewarisan Islam dan berlaku di kalangan umat Islam. Kedua , adanya  upaya  intervensi  Belanda  terhadap  hukum  Islam  dengan menghadapkannya pada hukum adat. 7
Pernyataan di atas menggambarkan pasang surut politik hukum Belanda  terhadap  hukum  Islam  sebagai  pengaruh  teori-teori  yang muncul  saat  itu,  seperti  teori Receptie  in  Complexu .  Teori  ini  digagas oleh Solomon Keyzer yang kemudian dikuatkan oleh Christian Van
6 Muhamad  Daud  Ali,  “ Hukum  Islam,  Peradilan  dan  Masalahnya ”,  dalam Hukum Islam di Indonesia , Pemikiran dan Praktik , PT. Remaja Rosda Karya, Bandung,1991, 70 7 Ratno  Lukito, Pergumulan  Antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat  di  Indonesia , INIS, Jakarta, 1998), 28.
den  Berg  (1845-1927).  Menurut  teori  ini,  hukum  mengikuti  agama yang  dianut seseorang.  Jika  orang  itu  memeluk  agama  Islam, maka hukum  Islam-lah  yang  berlaku  baginya. 8 Dalam  bukunya Muhammadansch    Recht ,  Van  Den  Berg  menyatakan  bahwa  hukum Islam  diperlukan  bagi  orang-orang  Islam  bumiputra  walaupun dengan  sedikit  penyimpangan-penyimpangan.  Teori  inilah  yang mempengaruhi  sikap  akomodatif  VOC  terhadap  hukum  Islam sehingga  mereka  tidak  menganggapnya  sebagai  sebuah  ancaman yang  harus  ditakuti.  Dan  berdasarkan  teori  ini  pula  Van  den  Berg mengusulkan  agar  dibentuk  Pengadilan  Agama  di  Indonesia.  Usul ini  direspons  oleh  pemerintah  kolonial  dengan  dikeluarkannya Stbl.1882  No.152  yang  diberlakukan  di  Jawa  dan  Madura.  Hakim yang  bekerja  di  Pengadilan  Agama  direkrut  dari  penghulu  yang sekaligus  menjadi  penasihat  Landraad  dalam  menyelesaikan  suatu perkara. 9
Sikap  akomodatif  seperti  yang  tersebut  di  atas  tidak berlangsung  lama  karena  pemerintah  kolonial  Belanda  dipengaruhi oleh  teori Receptie yang  dikembangkan  oleh  Chrestian  Snouck Hurgronje  (1857-1936),  yang  selanjutnya  disistemisasikan  secara ilmiah  oleh  Van  Vollen  Hoven dan Ter  Harr.  Teori  ini didasarkan kepada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hurgronje  di  Aceh. Menurutnya,  yang  berlaku  dan  berpengaruh  bagi  orang  Aceh  yang mayoritas  beragama  Islam  bukanlah  hukum  Islam.  Dan  hukum Islam  baru  memiliki  kekuatan  hukum  apabila  telah  benar-benar diterima  oleh  hukum  adat.  Jadi,  hukum  adat-lah  yang  menentukan berlaku-tidak  berlakunya  hukum  Islam. 10 Sebagai  akibat  teori  ini, maka  perkembangan  hukum  Islam  mengalami  hambatan  karena pemerintah  kolonial  Belanda  mengeluarkan  kebijakan  baru  yang membatasi  kewenangan  Pengadilan  Agama  dengan  mengeluarkan Stbl. 1937 No. 116 dan 610. 11 Teori Receptie ini cukup berpengaruh di  Indonesia  sampai  kurun  waktu  tahun  1970.  Tetapi,  setelah Indonesia  merdeka  dan  UUD  45  berlaku  sebagai  dasar  negara, sekalipun  tanpa  memuat  tujuh  kata  dalam  Piagam  Jakarta,  maka
8 Ichtijanto,  “Pengembangan  Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia”,  dalam Tjun Suryaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan , Rosda Karya, Bandung,1991, 123.
9 Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  PT.RajaGrafindo  Persada, Jakarta,2006, 2.
10 Muhamad Daud Ali, Hukum Islam , 72 11 Abdul Mannan, Reformasi Hukum Islam , 2-3.
teori Receptie di  atas  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan  kehilangan dasar  hukumnya.  Selanjutnya,  hukum  Islam  berlaku  bagi  bangsa Indonesia  yang  beragama  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  29 UUD 45.
Dalam  hubungan  ini,  yang  perlu  dicatat  dari  perjuangan mempertahankan  eksistensi  hukum  Islam  pada  masa  pasca kemerdekaan  adalah  banyaknya  teori  yang  bermunculan  sebagai counter theory terhadap teori Receptie . Paling tidak, ada tiga teori  yang mncul    kemudian. Pertama ,  teori Receptie  Exit yang  dicetuskan  oleh Hazairin.  Teori  ini  menyatakan  bahwa  teori Receptie harus exit (keluar)  dari  teori  hukum  Islam  Indonesia  karena  bertentangan dengan  UUD  45,  Al-Qur’an,  dan  Hadits. Kedua ,  teori Receptio  a Contrario yang  dikemukakan  oleh  Sayuti  Thalib.  Teori  ini mengatakan  bahwa  hukum  yang  berlaku  bagi  rakyat  Indonesia adalah  hukum  agamanya.  Hukum  adat  hanya  berlaku  apabila  tidak bertentangan  dengan  hukum  agama. 12 Ketiga ,  teori  Eksistensi  yang dikemukakan oleh Ichtijanto. Secara substansial teori ini sebenarnya hanya lebih mempertegas teori-teori yang muncul sebelumnya, yakni teori Receptie Exit dan teori Receptio a Contrario tentang hubungan dan posisi  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional.  Menurut  teori Eksistensi, hukum  Islam “telah ada” dalam sistem  hukum nasional dan  menjadi  kenyataan  yang  tidak  dapat  dipungkiri  keberadaannya dalam sistem hukum naasional 13
Pengertian “telah ada” hukum Islam di atas adalah :
1. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional;
2. Dengan  kemandirian  dan  kekuatan  wibawanya,  hukum  Islam diakui  oleh  hukum  nasional  dan  diberi  status  sebagai  hukum nasional;
3. Norma  hukum  Islam  berfungsi  sebagai  penyaring  bahan  bahan hukum nasional  dan;
4. Hukum  Islam  sebagai  bahan  utama  dan  sumber  utama  hukum nasional. 14
12 Amiur  Nuruddin  dkk.., Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Prenada  Media, Jakarta,2004, 18.
13 Ichtijanto,  “Prospek  Peradilan  Agama  Sebagai  Peradilan  Negara  dalam  Sistem Politik Hukum di Indonesia”, dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional , Gema Insani Press, Jakarta,1996, 182-183.
14 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia , LKiS, Yogyakarta,2005, 56.
Teori-teori  berlakunya  hukum  Islam  di  atas  berpengaruh terhadap pemikiran politik hukum nasional yang memberikan ruang lebih  terbuka  bagi  pemberlakuan  hukum  Islam  sebagai  hukum positif  di  Indonesia.  Hal  ini  ditandai  dengan  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  10  ayat  (1)  dari Undang-Undang  ini  menyatakan  bahwa  badan  peradilan  dibagi  ke dalam  empat  lingkungan,  yaitu  peradilan  umum,  peradilan  agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 15
Selanjutnya,  hukum  yang  bernuansa  Islam  resmi  menjadi hukum  positif  ( lex  positiva / ius  constitutum )  sejak  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang kemudian  dijabarkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975.  Undang-Undang  ini  berlaku  bagi  seluruh    rakyat Indonesia  dari  berbagai  agama  tetapi  nuansa  keislamannya  sangat kental, sehingga tidak heran apabila dalam proses legislasinya terjadi pergumulan  politik  yang  ditandai  tarik-menarik  antara  kelompok yang pro dan yang kontra terhadap rumusan pasal-pasal yang dinilai krusial  dan  kontroversial  sebagai  pengaruh  dari  semangat deislamisasi hukum Islam di satu sisi, dan formalisasinya di sisi yang lain
Dalam  perkembangan  berikutnya,  diundangkanlah  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. 16 Sebenarnya,  usaha  untuk  memantapkan  kedudukan  Peradilan Agama  sudah  lama  dirintis  oleh  Departemen  Agama  (sekarang disebut  Kementerian  Agama).  Kegiatan  penyusunan  Rancangan Undang-Undang  tentang  Peradilan  Agama  sudah  dimulai  sejak tahun 1961, namun secara konkret baru terlaksana pada tahun 1971 berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  1970  Tentang Tata  Cara  Mempersiapkan  Rancangan  Undang-Undang  dan
15 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  selanjutnya  diubah  dengan  Undang- Undang   Nomor  35  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Taun 1970  tentang  Ketentuan  Ketentuan  Pokok    Kekuasaan  Kehakiman.  Kemudian  Undang- Undang  ini  diubah  kembali  dengan  Undang-Undang    Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  diubah  lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
16 Undang-Undang.  Nomor.7  Tahun  1989  selanjutnya  diubah  dengan  Undang- Undang.Nomor.3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang.Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama dan diubah  lagi  dengan Undang-Undang Nomor  50  Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Rancangan Peraturan Pemerintah. Setelah melalui pembahasan yang cukup  lama,  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Agama  tersebut baru dapat diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989.
Di  antara  pokok  pikiran  yang  terdapat  dalam  pertimbangan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  adalah untuk  menyeragamkan  kompetensi  atau  kewenangan  Pengadilan Agama  antara  Jawa-Madura  dan  luar  Jawa-Madura.  Dengan berlakunya  Undang-Undang  ini,  maka  kompetensi  absolut Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  menjadi  sama  dalam kerangka  sistem  dan  tata  hukum  nasional,  berdasarkan  Pancasila dan  UUD  45.    Kompetensi  atau  kewenangan  Pengadilan  Agama dinyatakan  dalam  pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989:  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  a). perkawinan  b).  kewarisan,  wasiat  dan  hibah  yang  dilakukan berdasarkan hukum Islam. c). wakaf dan shadaqah. Selanjutnya, ayat (2)  dari  UU  tersebut  di  atas  menyebutkan:  Bidang  perkawinan sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  ialah  hal-hal yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  undang-undang  mengenai perkawinan  yang  berlaku.  Bidang  kewarisan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b  ialah  penentuan  siapa-siapa  yang menjadi  ahli  waris,  penentuan  mengenai  harta  peninggalan, penentuan  bagian  masing-masing  ahli  waris  dan  melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
Agar  dapat  melaksanakan  kewenangan  yurisdiksi  di  atas, Pengadilan  Agama  memerlukan  perangkat  hukum  material  berupa hukum tertulis yang menjamin keseragaman putusan hukum. Secara materiil, memang  telah ditetapkan  13  macam kitab untuk dijadikan rujukan dalam memutus perkara yang semuanya bermazhab Syafi’i, berdasarkan  Surat  Edaran  Biro  Peradilan  Agama  Nomor  B/1/735 tanggal  18  Februari  1958  yang  merupakan  tindak  lanjut  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  tentang  Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. 17
17 Kitab-kitab  tersebut  adalah: Al-Bajuri , Fath  al  Mu’in , Syarqowi  ‘ala  al-Tahrir , Qalyubi/Mahalli , Fath  al-Wahhab dengan Syarah -nya, Tuhfah , Targhib  al-Musytaq , Qawanin  Syariyah  li  al-Sayyid  Utsman  ibn  Yahya , Qawanin  Syar’iyah  li  al-Sayyid Shadaqah  Dahlan , Syamsuri  fi  al-Faraidl , Bughyah  al-  Mustarsyidin , al-Fiqh  Ala  al
Tetapi,  penetapan  kitab  standar  tersebut  belum  dapat  menjamin keseragaman  putusan  hukum,  karena  kitab-kitab  tersebut  masih mengandung  bermacam  pendapat para ahli  hukum  Islam, sungguh pun  dari    kalangan  Syafi'iyah  sendiri.  Dalam  kaitan  ini,  Munawir Syadzali  mengatakan  bahwa  ada  keanehan  di  Indonesia  berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat  lama,  namun  hakimnya  tidak  memiliki  buku  standar  yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti KUHP. Ini berakibat, jika para  hakim  agama  menghadapi  kasus  yang  harus  diadili,  maka rujukannya adalah  berbagai  kitab  fiqh  tanpa suatu  standarisasi  atau keseragaman.  Akibat  lanjutannya,  praktis  dalam  kasus  yang  sama dapat  lahir  keputusan  yang  berbeda  jika  ditangani  hakim  yang berbeda. 18
Bertitik tolak dari realitas ini, keinginan untuk menyusun Kitab Hukum  Islam  dalam  bentuk  kompilasi  dirasakan  semakin mendesak. Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan  dua  setengah  tahun  Mahkamah  Agung  (MA)  membina bidang  teknis  yustisial  peradilan  agama.  Tugas  pembinaan  ini berdasarkan  UU.  No  14  Tahun  1970  yang  menentukan  bahwa pengaturan  personil,  keuangan,  dan  organisasi  pengadilan pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing, sedangkan  pengaturan  teknis  yustisial  ditangani  oleh  Mahkamah Agung.  Meskipun  Undang-Undang  tersebut  telah  ditetapkan  pada tahun  1970,  pelaksanaannya  di  lingkungan  peradilan  agama  baru dapat  dilakukan  pada  tahun  1983  setelah  penandatanganan  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  dan Menteri  Agama.  SKB  tersebut  merupakan  jalan  pintas  untuk  tidak menunggu  lahirnya  ketentuan  pelaksanaan  Undang-Undang  No  14 tahun  1970  bagi  peradilan  agama.  Selama  perjalanan  dua  setengah tahun  itu,  Mahkamah  Agung  menemukan  beberapa  hal  yang  perlu dibenahi.  Di  antaranya  berhubungan  dengan  hukum  yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, yakni hukum Islam. Ada beberapa hal yang masih menjadi masalah:
Madzahib  al-Arba’ah , Mughni  al-Muhtaj .  Lihat Kompilasi  Hukum  Islamdi  Indonesia , Pengadilan Tinggi Agama  Jawa Timur, 1995, 130.
18 Lihat Munawir Syadzali, “Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam Dadan Muttaqin (ed.), Peradilan Agama  dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , UII Press, Yogyakarta,1999, 2.
1. Hukum  Islam  (fiqh)  tersebar  dalam  sejumlah  kitab  karya  para ahli  fiqh  ( fuqaha’ )  beberapa  abad  yang  lalu.  Hampir  dapat dipastikan  bahwa  dalam  setiap  masalah  selalu  ditemukan  lebih dari  satu  pendapat  ( qaul ).  Adalah  wajar  apabila  seseorang bertanya  hukum  Islam  yang  mana?  Bagi  pribadi  ataupun kelompok  tertentu,  mungkin  hal  itu  tidak  perlu  dipertanyakan karena  telah  jelas,  mengingat  masing-masing  telah  menganut paham  tertentu.  Ini  adalah  kenyataan  tanpa  mengingkari  bahwa terjadinya perbedaan  pendapat adalah  rahmat bagi  umat. Tetapi yang ditekankan  di sini  adalah  bahwa untuk  dapat diberlakukan di  pengadilan,  suatu  peraturan,  termasuk  hukum  Islam,  harus jelas  dan  sama  bagi  semua  orang.  Dengan  kata  lain,  harus  ada kepastian hukum.
2. Bahwa  dasar  keputusan  Pengadilan  Agama  adalah  kitab-kitab fiqh. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan, atau  setidaknya  keluhan,  ketika  pihak  yang  kalah  perkara mempertanyakan  penggunaan  kitab/pendapat  yang  tidak menguntungkan  baginya  dengan  menunjuk  kitab/pendapat  lain yang  menawarkan  penyelesaian  yang  berbeda.  Bahkan  di  antara 13 kitab standar itu, ada yang telah jarang dipergunakan sebagai rujukan  dan  sering  pula  terjadi  para  hakim  berselisih  sesama mereka  tentang  pemilihan  kitab  rujukan  tersebut.  Hal  demikian tidak  terjadi  di  Pengadilan  Umum,  sebab  setiap  keputusan Pengadilan  selalu  dinyatakan  sebagai  pendapat  Pengadilan, sekalipun  mungkin  seorang  hakim  setuju  dengan  pendapat pengarang  sebuah  buku  yang  mungkin  pula  mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya.
3. Hal  lain  adalah  bahwa  fiqh  yang  digunakan  zaman  sekarang dibentuk  jauh  sebelum  lahirnya  paham  kebangsaan.  Ketika  itu praktik  ketatanegaraan  Islam  masih  memakai  konsep umat . Berbeda  dengan  paham  kebangsaan,  konsep umat menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan tali agama. Paham kebangsaan  baru  lahir  sesudah    Perang  Dunia  I  dan  negara- negara Islam pun menganutnya, termasuk negara-negara di dunia Arab. Dengan demikian, sejumlah produk dan peristilahan yang dihasilkan  sebelum  lahirnya  paham  kebangsaan  tidak  bisa digunakan lagi karena perbedaan konteks.
Kondisi hukum Islam sebagaimana digambarkan di atas inilah yang  kemudian  mendorong  Mahkamah  Agung  menggagas
pembentukan  Kompilasi  Hukum  Islam. 19 Maka  dibentuklah  Tim Pelaksana  Proyek  dengan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No 07/KMA/1985 dan No 25  Tahun  1985  Tanggal  25  Maret  1985. 20 Dengan  kerja  keras seluruh  anggota  tim,  para  ulama,  dan  cendekiawan  yang  terlibat  di dalamnya  maka  tersusunlah  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang terdiri dari Buku I tentang  perkawinan, Buku II tentang kewarisan, Buku III tentang perwakafan. Kemudian untuk memperoleh bentuk yuridisnya,  Menteri  Agama  menyampaikan  rumusan    Kompilasi Hukum Islam tersebut kepada Presiden RI melalui surat tanggal 14 Maret  1988  Nomor  MA/123/1988  Hal:  Kompilasi  Hukum  Islam, dengan maksud memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Pengadilan Agama. Untuk itu, dikeluarkanlah Instruksi  Presiden  Nomor  01  Tahun  1991  Tanggal  10  Juni  1991 yang  dalam  diktumnya  menyatakan:  menginstruksikan  kepada Menteri  Agama  untuk  menyebarluaskan  Kompilasi  Hukum  Islam yang  terdiri  dari  Buku  I  tentang  perkawinan,  Buku  II  tentang kewarisan,  dan  Buku  III  tentang  perwakafan  sebagaimana  telah diterima  baik  oleh  para  alim  ulama  Indonesia  dalam  lokakarya  di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1988 untuk digunakan oleh instansi pemerintahan  dan  oleh  masyarakat  yang  memerlukannya.  Dan untuk  melaksanakan  Instruksi  Presiden  tersebut,  Menteri  Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juni  1991. 21
Dari  beberapa  pokok  pikiran  yang  melatarbelakangi  lahirnya Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana  tersebut    di  atas,  dapatlah dipahami  bahwa  perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam  itu dimaksudkan  sebagai  upaya  pembaruan  hukum  Islam  di  Indonesia demi terwujudnya  kepastian   hukum Islam dan agar hukum  Islam itu  relevan  dengan  perkembangan  zaman  dalam  konteks keindonesiaan,  karena  kitab-kitab  fiqh  yang  disusun  para  ahli hukum Islam beberapa abad lalu yang menjadi rujukan para hakim di  Pengadilan  Agama  diyakini  tidak  dapat  menjamin  terwujudnya dua  hal  di  atas,  sebab,  sebagaimana  telah  disebutkan,  kitab-kitab Fiqh  itu  berbentuk  uraian-uraian  yang  mengandung  pendapat
19 Bustanul  Arifin ,  Gagasan  dan  Sasaran  Kompilasi  Hukum  Islam .  Makalah,  PTA  Jawa Timur,1995, 3-5.
20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , 137 21 Ibid ., 152-153.
pendapat  para  ahli  hukum  Islam  dengan  segala  perbedaannya,  dan pada  umumnya  kitab-kitab  tersebut  disusun  pada  zaman  di  mana hukum Islam sedang mengalami stagnasi karena lemahnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Begitu juga, ilmu pengetahuan  yang berpengaruh  besar  terhadap kehidupan  masyarakat masa  itu  belum semaju sekarang, sehingga relevansi kitab-kitab fiqh tersebut dengan kehidupan kontemporer masih perlu dipertanyakan.
Dalam  perkembangan  berikutnya,  sejalan  dengan  tuntutan reformasi  dan  otonomi  daerah,  politik  hukum  yang  dimainkan pemerintah  Orde  Reformasi  semakin  membuka  peluang  bagi legislasi hukum Islam baik di tingkat nasional maupun daerah yang tentu  akan  semakin  memperkuat  eksistensi  hukum  Islam  di Indonesia.  Dengan demikian hukum Islam di samping eksis sebagai ketentuan  perundang-undangan  juga  eksis  dalam  bentuk  norma yang  mengatur  prilaku  umat  Islam  Indonesia  dalam  kehidupan sehari-hari  baik   individual  maupun  sosial  sekaligus  sebagai  bentuk pengamalan  ajaran agama Islam yang diyakini kebenarannya.

## Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
Indonesia adalah  sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat  plural  dari  segi  etnik,  budaya,  dan  agama.  Mayoritas penduduknya  beragama  Islam.  Indonesia  pernah  dijajah  oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun, masa yang cukup lama. Di samping  itu  Indonesia  juga  pernah  dijajah  oleh  Spanyol,  Portugis, Inggris,  dan  Jepang  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama dibandingkan  dengan  masa  penjajahan  Belanda.  Dilihat  dari pluralitas  penduduk  dan  pengalaman  sejarahnya  sebagai  negara jajahan,  maka  amat  wajar  apabila  di  Indonesia  juga  terdapat pluralitas sistem hukum. Di negara kita terdapat tiga sistem hukum, yaitu    hukum  adat,  hukum  Islam,  dan  hukum  Barat.  Penyebutan secara berturut-turut ini adalah berdasarkan usia masa berlakunya di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang usianya paling tua di  negara  kita  dibandingkan  hukum-hukum  yang  lain.  Sejak  tahun 1927, hukum adat mulai dipelajari dan diperhatikan secara saksama dalam  rangka  pelaksanaan  politik  hukum  pemerintah  Belanda setelah  dikukuhkannya  teori receptie dalam  peraturan  yang  berlaku saat itu.
Hukum  Islam  baru  dikenal  di  Indonesia  sejak  agama  Islam disebarkan di negara ini. Sejalan dengan pesatnya penyebaran agama
Islam maka hukum Islampun  semakin dikenal dan mengakar dalam kehidupan  umat  Islam  Indonesia.  Sebagai  hukum  yang  bersumber dari  agama,    hukum  Islam  akan  mengalami  problem  politik  ketika diformalisasikan  pengamalannya  dalam  negara    Indonesia  yang sangat  pluralistik  ini,  karena    hukum  Islam  tidak  dapat  dilepaskan dari  agama  Islam  itu  sendiri.  Dan  apabila  masuk  dalam  tataran ideologi  negara    maka  akan  timbul  problem  politik.  Lebih-  lebih agama  Islam  dengan  ajarannya  yang  sangat  komprehensif    dapat dipahami  sebagai  agama  dan  negara/politik(al-  Islam  din  wa daulah).  Pengalaman  sejarah  menunjukkan  bahwa  tarik  menarik kepentingan antar kelompok agama telah mencapai titik klimaksnya dalam perdebatan perumusan dasar dan konstitusi negara Republik Indonesia  yang  pada  akhirnya  bermuara  kepada  suatu  kompromi politik  untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  Indonesia. 22 Indonesia secara konstitusional bukanlah negara Islam tetapi bukan juga  negara  sekuler  yang  memandang  agama  sebagai  persoalan pribadi dan sama sekali terlepas dari negara. Suatu jalan tengah telah dicapai  bangsa  Indonesia  untuk  mengatasi  kemelut  ideologis  dari gagasan menegenai suatu  negara yang  ingin mengakui  suatu agama tertentu dan bersikap positif dan akomodatif terhadap agama lain. 23 Jalan  tengah  itu  adalah  penerimaan  Pancasila  sebagai  dasar    dan ideologi negara yang dapat mempertemukan agama dan kepercayaan yang  pluralistik,  suku  dan  bahasa  yang  pluralistik  pula  dalam  suatu kebersamaan,  yang    menurut  Yunan  Nasution  merupakan  hidayah Tuhan  kepada  bangsa  Indonesia 24 Franz  Magnis  Suseno  dalam kaitan ini menulis bahwa Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi  kelestarian  bangsa  dan  negara  Indonesia  karena  merupakan wahana dimana pelbagai suku,  golongan,  agama, kelompok budaya dan  ras  dapat  hidup  dan  bekerjasama  dalam  usaha  membangun kehidupan  bersama  tanpa  adanya  alienasi  dari  identitas  mereka sendiri. 25
22 Ali  Haidar, Nahdatul  Ulama  dan  Islam  di  Indonesia ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1994, 254.
23 Ibid . 24 Yunan Nasution, Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, 193
25 Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, 113
Tentang  relasi  agama  dan  negara  para  teoretisi  fiqh  siyasi (politik  Islam)  merumuskan  beberapa  teori.  Teori  tersebut  dapat dibedakan dalam tiga paradigma :
1. Paradigma integralistik, menyatakan bahwa agama dan negara itu menyatu  (integral).  Wilayah  agama  meliputi  politik  atau  negara. Negara  merupakan  institusi  politik  dan  keagamaan  sekaligus, karenanya  seorang  kepala  negara  adalah  pemegang  kekuasaan politik  dan  agama  sekaligus.  Menurut  paradigma  ini pemerintahan  diselenggarakan  atas  dasar  kedaulatan  Tuhan karena  sesungguhnya  kedaulatan  itu  berasal  dari  Tuhan  itu sendiri.
2. Paradigma  Sekularistik,  paradigma  ini  menekankan  pemisahan antara  agama  dan  negara.    Keduanya  memiliki  wilayah  kerja masing masing  yang tidak perlu saling mengintervensi.  Agama adalah agama dan negara adalah negara.
3. Paradigma  Mutual  Simbiotik.  Menurut  paradigma  ini  relasi antara agama dan negara bersifat mutual simbiotik, artinya saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Dalam  hal  ini  agama membutuhkan  negara,  karena  dengan  kekuatan  negara  agama bisa  berkembang.  Demikian  juga  negara  membutuhkan  agama, karena  dengan  agama,  negara  dapat  berkembang  dengan bimbingan etika dan moral agama. 26
Paradigma  tentang  relasi  agama  dan  negara  yang  dianut  di Indonesia  adalah  yang  terakhir  yaitu  paradigma  mutual  simbiotik. Negara  memiliki  dasar  negara  Pancasila.  Sila  pertama  adalah Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Sila  ini  menunjukkan  bahwa  agama  di Indonesia mempunyai posisi strategis dan amat penting yang berarti bahwa  seluruh  warga  negara  Indonesia  haruslah  memeluk  suatu agama  tertentu  dan  dijamin  kebebasannya  dalam  memilih  dan mengamalkan ajaran agamanya.Kendatipun Indonesia bukan negara agama tapi posisi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi acuan moral yang sangat fundamental, dan bahkan sila yang pertama  dari  Pancasila  itu  melandasi  sila-sila  yang  lain  yaitu Kemanusian  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia, Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmah  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan  Perwakilan  dan  Keadilan  bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia.  Selanjutnya  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  45  tentang  Agama
26 Lihat Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara, Indonesia Tera, Magelang,2001, 129
menegaskan  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.  Hukum Islam merupakan bagian  yang  penting  dari  agama  Islam,  karenanya  pengamalan hukum  Islam  oleh  orang  Islam  merupakan  bentuk  pengamalan ajaran  agama    sekaligus  yang  juga  merupakan  hak-hak  rakyat  yang harus  memperoleh  perlindungan  dari  negara  sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 45.
Umat  Islam  di  Indonesia  secara  kuantitatif  adalah  mayoritas yang  berarti  bahwa  komposisi  penduduk  negara  ini    kebanyakan beragama  Islam.    Konsekuensi  logis  dari  realitas  sosial  ini  adalah bahwa aspirasi mayoritas penduduk Indonensia adalah menghendaki  berlakunya  hukum  Islam  dalam  kehidupan  mereka sebagai hukum yang bersumber dari agama yang kebenarannya tidak diragukan  lagi,  maka  wajar  apabila  hukum  Islam  menjadi  rujukan sebagai bahan hukum nasional yang sangat penting yang harus diacu dalam  legislasi  hukum  nasional,  karena  menurut  teori sosiological yurisprudence yang  dikemukakan  oleh  Eugen  Ehrlich  bahwa  hukum yang  baik  (ideal)  itu  adalah  hukum  yang  dasar  pembentukannya berasal  dari  dan  sesuai  dengan  kenyataan  hukum  dalam masyarakat. 27 Kenyataan hukum ini disebut dengan living law dan Just law yang merupakan kata kunci dalam teorinya. Suatu hukum dapat disebut  sebagai living  law (hukum  yang  hidup)  dalam  masyarakat apabila hukum itu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. 28
Sungguhpun  hukum  Islam  telah  menjadi  hukum  yang  hidup ( living law ) dalam masyarakat Indonesia tetapi formalisasinya sebagai sebuah  Undang-undang  membutuhkan  dukungan  politik  lebih lanjut.  Sejak bergulirnya  Orde  Reformasi,  konstelasi  politik  hukum pemerintah  telah  mengalami  perubahan  yang sangat  signifikan  dari sebelumnya  di  zaman  Orde  Baru  yang  cenderung  mengebiri  hak- hak  rakyat.    Momentum  baru  itu  memungkinkan  aspirasi  umat Islam  yang  menginginkan  formalisasi  hukum  Islam  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  semakin  mendapat  ruang terbuka.  Realitas ini tidak hanya terjadi di Indonesia dan dalam era kontemporer ini saja, tapi telah menjadi  sebuah realitas di berbagai
27 Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Dasar dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, 66.
28 Lihat  Soerjono  Soekanto&Mustafa  Abdullah, Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat, Rajawali,  Jakarta, 1987, 13-14
belahan  dunia  dan  telah  sejak  lama  terjadi.  Dalam  konteks  ini, Muhammad  Khalid  Masud  menyatakan  bahwa  tuntutan  untuk menerapkan  hukum  Islam  (syari’ah)  sebagai  hukum  negara  telah menjadi  subjek  perdebatan  selama  hampir  dua  abad.  Intensitas perdebatan  itu  meningkat  dalam  abad  kedua  puluh  selama  proses pembentukan  negara  di  dunia  Islam.  Lebih-lebih  belakangan  ini migrasi  masyarakat  muslim  telah  membawa perdebatan perdebatan ini ke benua Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan. 29
Politik  hukum  pemerintah  Orde  Reformasi  terlihat  lebih akomodatif terhadap  aspirasi  umat  Islam,  sejalan  dengan  semangat reformasi  yang  menuntut  kebebasan  dan  jaminan  hak-kak  rakyat secara  umum.    Indikator  yang  meunjukkan  bahwa  politik  hukum pemerintah  lebih  akomodatif    adalah  semakin  banyaknya  legislasi peraturan  perundang-undangan  yang  bernuansa  Islami  dalam  era reformasi, 30 misalnya  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,    Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999    tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah  Istimewa  Aceh, Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,    Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2008  tentang  Surat  Berharga  Syari'ah  Negara,  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari'ah,    Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan lain-lain.
Pemberlakuan  peraturan  perundang-undangan  yang bernuansa  Islam  di  atas  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  telah menjadi bagian integral dari hukum Nasional. Dengan kemandirian dan  kekuatan  wibawanya,  hukum  Islam  diakui  eksistensinya    oleh sistem  hukum  Nasional dan diberi  status  sebagai  hukum  Nasional. Norma  hukum  Islam  berfungsi  sebagai  penyaring  bahan  hukum Nasional  bahkan  hukum  Islam  diakui  sebagai  bahan  utama  dan sumber  utama  hukum  Nasional.  Dalam  era  reformasi  sekarang  ini eksistensi  hukum  Islam  diakui  memiliki  kekuatan  tersendiri  yang
29 Muhammad  Khalid  Masud,  Pencarian  Landasan  Normatif    Syariah  Para  Ahli  Hukum Islam dalam Dinamika  Kontemporer   Dalam    Masyarakat  Islam, dihimpun  oleh  Dick  van der Meij, terj. Soemardi,INIS, Jakarta, 2003, 3 30 Produk  legislasi  adalah  produk  politik,  hasil  tarik  menarik  berbagai  kepentingan  politik yang mengejawantah dalam bentuk produk hukum. Lihat Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet.I, LP3ES, Jakarta, 1998, 2
wujudnya bisa diaktualisasikan dalam bentuk legislasi, yurisprudensi dan  kesadaran  hukum  masyarakat  Indonesia  ( teori  eksistensi komprehensif ).
Selain sistem hukum adat dan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas, di Indonesia juga berlaku hukum Barat. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda dalam kurun waktu yang cukup lama wajar apabila sistem hukumnya juga dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda  ( civil  law ).  Hingga  sekarang,  masih  banyak  hukum  Belanda yang  berlaku  di  Indonesia.  Upaya  untuk  mewujudkan  hukum nasional yang meng-Indonesia sampai sekarang masih sangat minim hasilnya, dan masih lebih sebagai sebuah retorika politik. Ini berarti bahwa  bangsa  Indonesia  yang  sudah  merdeka  lebih  setengah  abad belum  mampu  membangun  jati  dirinya  dari  aspek  hukum.  Hal  ini menjadi tugas berat  para ahli hukum kita untuk dapat mereformasi hukum-hukum peninggalan penjajah yang tidak sesuai dengan nilai- nilai dan karakter serta budaya bangsa Indonesia.
Ketiga sistem hukum tersebut di atas yaitu sistem hukum adat, sistem    hukum  Islam  dan  sistem  hukum  Barat  sejak  awal keberadaannya  di  Indonesia  saling  bersaing  satu  sama  lain  dalam mempertahankan eksistensinya di negara kita dan momentum akhir dari  persaingan  itu  sangat  ditentukan  oleh  kepentingan  politik hukum pemerintah yang sedang berkuasa yang tentu berbeda dalam setiap  orde  pemerintahan,  dan  persaingan    tersebut  masih  terus berlansung  hingga  sekarang  dan  mungkin  sampai  akhir  zaman. Sungguhpun ketiga sistem hukum itu saling bersaing tetapi di antara ketiganya  terdapat  persinggungan,  terutama  hukum  Islam  yang mempunyai  karakter  inklusif  dan  akomodatif  misalnya  dengan doktrinnya  bahwa  adat/kebiasaan  dapat  dijadikan  sumber  hukum sepanjang    adat/  kebiasaan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 31

## Prospek Hukum Islam di Indonesia
Membaca  prospek  hukum  Islam  di  Indonesia  kita  dapat menggunakan    analisis  SWOT  dengan  melihat  secara  obyektif kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  tantangan/ancaman  hukum Islam.
31 Lihat Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, 238
Kekuatan hukum Islam di Indonesia antara lain berupa :
1. Dukungan  umat  Islam  yang  secara  kuantitatif  merupakan kelompok  mayoritas  dari  aspek  agama.  Dukungan  umat  Islam tersebut  akan  mengelaborasi  dalam  bentuk  kuatnya  aspirasi hukum umat Islam dalam  mempengaruhi proses legislasi secara signifikan.  Dan  aspirasi  hukum  mereka  itu  tentu  haruslah direspon  secara  serius  oleh  parlemen  atau  pemerintah.  Dalam era reformasi sekarang ini umat Islam sudah mulai merasa bebas menyuarakan aspirasinya untuk menuntut pemberlakuan hukum Islam,  atau  paling  tidak,  wacana-wacana  hukum  Islam  sudah semakin  sering  mengemuka  dalam  tataran  publik.  Bagi  umat Islam  tidak  ada  pilihan  selain  meyakini  bahwa  mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan keseharian mereka adalah berarti mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri secara total.
2. Hukum  Islam  secara  substansial  mempunyai  karakter  dinamis, elastis dan fleksibel yang didukung oleh prinsip-prinsip dan asas- asas  yang  dimilikinya.  Walaupun  hukum  Islam  bersumber  dari al-Qur’an dan al-Sunnah dan pertama kali diturunkan di  Jazirah Arab tetapi karena Islam sebagai agama universal maka hukum- hukum  yang  dikandungnya  diyakini  akan  selalu  relevan  dan sesuai  dengan  kebutuhan  umat  manusia  dimana  saja  berada  di belahan  bumi  ini.  Di  dalam  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  terdapat ketentuan-ketentuan  yang  sebagian  berlaku tetap dan  abadi dan sebagian  yang  lain  dimungkinkan  berubah  dan  dapat menyesuaikan  dengan  tuntutan  tempat,  zaman  dan  lingkungan yang kesemuanya dapat diketahui melalui aktivitas ijtihad. Dalam konteks Indonesia, sangat dimungkinkan didesain fiqh bercorak Indonesia.
3. Hukum  Islam  bersumber  dari  wahyu  Allah  yang  Maha Mengetahui  kebutuhan  umat  manusia.  Karena  itu  ketentuan hukum  Allah  itu  kita  yakini  sangat  sempurna  dan  efektif  serta lebih  dapat  menjamin  keadilan  yang  dibutuhkan  manusia dibanding  hukum  buatan  manusia.  Hukum  Islam  tidak  hanya diproyeksikan  untuk  kehidupan  di  dunia  saja  tapi  juga  untuk kehidupan  di  akhirat  kelak.  Bukti  empirik  menunjukkan  bahwa pemberlakuan hukum Islam (hukum pidana Islam) di Arab Saudi berjalan efektif dan dapat menekan angka kejahatan sampai pada titik  yang  sangat  rendah.  Freda  Adler,  seorang  profesor  dari negeri Paman Sam memasukkan negeri ini sebagai salah satu dari
sepuluh    negara  dengan  predikat  negara  negara  terkecil  angka kejahatannya  dibanding  negara-negara  lain  di  dunia.  Demikian juga hasil penelitian Souryal, seorang guru besar sistem peradilan pidana  dari  Sam  Houston  State  University,  Texas  Amerika Serikat  menunjukkan  fakta  empirik  yang  sama  bahwa    Arab Saudi  merupakan  negara  yang  terendah  angka  kejahatannya dibanding negara lain yang tidak menerapkan hukum Islam. 32
Hukum  Islam  disamping  mempunyai  kekuatan  sebagaimana tersebut  di  atas  juga  mempunyai  kelemahan  dalam  arti    non- substantif, antara lain meliputi :
1. Hukum  Islam,  sungguhpun  didukung  oleh  umat  Islam  yang merupakan  kelompok  terbesar  di  negara  kita  tapi  kebanyakan dari  mereka  masih  tergolong  awam  terhadap  hukum  Islam.
Sarjana-sarjana  hukum  di  negara  kita  sungguhpun  beragama Islam tidak banyak yang memahami substansi hukum Islam dan filsafatnya. Mereka lebih banyak mempelajari teori hukum Barat yang  memiliki  asas-asas  dan  prinsip-prinsip  serta  filosofi  yang tentu berbeda, lebih-lebih di kebanyakan fakultas hukum umum mata  kuliah  hukum  Islam  diajarkan  hanya  sebagai  pelengkap bukan  mata  kuliah  pokok.  Hal  ini merupakan  sebuah ironi  dari kebesaran kuantitatif umat Islam di Indonesia
2. Hukum Islam di Indonesia tersebar dalam kitab-kitab klasik yang kebanyakan  dikarang  oleh  ulama-ulama  Timur  Tengah.  Dan tidak jarang rumusan-rumusannya masih merupakan perdebatan- perdebatan atau madzhab-madzhab yang sangat variatif bahakan kontradiktif. Maka agar hukum Islam yang kondisinya seperti itu layak    menjadi    aturan  perundang-undangan,    diperlukan  kerja keras  dan  serius  dari  para  teoretisi  hukum  Islam  untuk  dapat menformulasikannya  sedemikian  rupa  agar  dapat  dihasilkan kepastian hukum sesuai rasa keadilan rakyat Indonesia.
Adapun peluang bagi hukum Islam untuk dapat eksis di negara kita dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Indonesia  memiliki  dasar  negara  Pancasila.  Sila  pertama Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Sila  ini  menjadi  landasan fundamental  bagi  eksistensi  agama  Islam  dan  hukum-hukum yang  menyertainya.  Dari  sila  pertama  ini  selanjutnya
32 Lihat  Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam, Gema  Insani,  Jakarta, 2003, 88-89
diderivasikan Pasal 29 ayat (2) UUD 45, tentang agama dan Pasal 28A  sampai  dengan  Pasal  28J  UUD  45  tentang  hak  asasi manusia.  Semua  ketentuan  ini  menjamin  pengamalan  ajaran agama  oleh  setiap  warga  negara  termasuk  penerapan  hukum agama dan bahwa  hal  tersebut merupakan  hak  asasi  yang harus mendapat perlindungan dari negara.
2. Pemberlakuan  otonomi  daerah  di  Indonesia  membuka  ruang bagi  penyaluran  aspirasi  hukum  masyarakat  di  tingkat  lokal secara bottom up sehingga dimungkinkan munculnya perda-perda yang bernuansa Islam sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Pada  perkembangan  terakhir  ini  muncul  dinamika  di  tengah masyarakat  yang  menunjukkan  bahwa  suatu  yang  berbasis syari’ah semakin marketable .  Sebagai  contoh,  perbankan syari’ah, asuransi  syari’ah,  gadai  syari’ah,  MLM  syari’ah,  rumah  sakit syari’ah,  swalayan  syari’ah  dan  lain  lain,  sehingga  tidak  heran apabila layanan syari’ah bermunculan di mana-mana dan bahkan dijadikan  muatan  iklan.  Fenomena  ini  tentu  memberi  peluang baik  bagi  hukum  Islam  untuk  dapat  eksis  dalam  kehidupan masyarakat.
Di  samping  peluang  sebagaimana  tersebut  di  atas,  hukum Islam  juga  dihadapkan  kepada  tantangan  atau  ancaman  yang  tidak ringan, antara lain:
1. Faham-faham atau ideologi-ideologi yang banyak mempengaruhi jalan  pikiran  sebagian  masyarakat  yang  menekankan  kebebasan dan  pembelaan  atas  hak-hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dasar filosofisnya  bertentangan  dengan  ajaran  agama.  Tantangan  atau ancaman  ini  akan  terasa  berat  apabila  berkenaan  dengan pemberlakuan hukum pidana Islam yang selama ini distigmakan tidak humanis, barbarian, sadis dan kolot.
2. Kecemburuan dari kelompok non Islam yang kurang memahami sistem  hukum  Nasional  dan  posisi  Islam  dalam  sistem kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  terutama  mereka  yang mengkhawatirkan  timbulnya  Islamisasi  dalam  semua  aspek kehidupan  dan  bergesernya  Indonesia  dari  negara  Pancasila  ke negara  Islam  yang  akan  membuat  mereka  menjadi  kelompok marginal di bumi Indonesia ini.

## Catatan Akhir
Memperhatikan  kekuatan  dan  peluang  hukum  Islam  di Indonesia  dengan  membandingkannya  terhadap  kelemahan  dan tantangan  atau  ancaman  yang  dihadapinya  maka  dapatlah  ditarik sebuah  kesimpulan  bahwa  hukum  Islam  mempunyai  prospek  yang memberikan  harapan  di  Indonesia,  sekalipun    dengan  sebuah catatan. Kesimpulan itu didukung oleh analisis sebagai berikut :
1. Kekuatan  hukum  Islam  dan  peluang  yang  dimilikinya  di Indonesia  sangat  signifikan  dalam  menentukan  prospek  hukum Islam karena kekuatan dan peluang itu berbasis dukungan umat Islam yang secara kuantitatif mayoritas, dan  landasan ideologis- konstitusional yang sangat fundamental.
2. Kelemahan dan tantangan/ancaman yang dihadapi hukum Islam di Indonesia hanyalah bersifat persepsional bukan fundamental. Persepsi    masyarakat  tentang  hukum  Islam  akan  selalu  dinamis sejalan  tingkat  pengetahuan,  kesadaran  beragama    dan perkembangan budaya bangsa.
Sungguhpun demikian, catatan yang perlu dikemukakan dalam konteks ini adalah bahwa apabila hukum Islam itu mengenai hukum pidana  Islam  maka  pemberlakuannya  di  Indonesia  masih membutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Ada beberapa kendala yang menghadang antara lain :
a. Kendala  kultural  atau  sosiologis,  yaitu  adanya  sebagian  umat Islam  yang  belum  bisa  menerima  pemberlakuan  hukum  pidana Islam karena kesenjangan nilai-nilai kultural dan sosiologis yang terjadi di Indonesia.
b. Kendala  ideologis,  yaitu  banyaknya  pandangan  negatif  terhadap hukum pidana Islam dan meragukan efektivitas penerapannya.
c. Kendala  filosofis,  berupa  tuduhan  bahwa  hukum  pidana  Islam tidak  adil,  bahkan  kejam,  ketinggalan  zaman  dan  bertentangan dengan cita hukum Nasional.
d. Kendala yuridis, tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana positif yang bersumber dari syariat Islam.
e. Kendala  akademik,  terlihat  dari belum meluasnya kajian hukum pidana Islam di sekolah atau di perguruan tinggi
f. Kendala  struktural  yang  terlihat  dari  belum  adanya  struktur hukum yang dapat mendukung penerapan hukum pidana Islam.
g. Kendala  referensi  ilmiah,  tercermin  dari  kurang  banyaknya literatur  ilmiah  yang  mengkaji  hukum  pidana  Islam  secara filosofis.
h. Kendala politis, terlihat dari belum memadainya kekuatan politik umat  Islam  untuk  meloloskan  pemberlakuan  hukum  pidana Islam melalui proses politik.
Kendala-kendala  diatas  menggambarkan  betapa  formalisasi hukum  pidana  Islam  di  Indonesia  masih  memerlukan  perjuangan yang amat berat dan aksi nyata yang terprogram dan sistematik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Muhamad  Daud.  (1991).  “ Hukum  Islam,  Peradilan  dan Masalahnya ”,  dalam Hukum  Islam  di  Indonesia  ,  Pemikiran dan Praktik . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Arifin, Bustanul . (1995). Gagasan dan Sasaran Kompilasi Hukum Islam . Makalah. PTA Jawa Timur.
Fuad, Mahsun. 2005). Hukum Islam Indonesia . Yogyakarta: LKiS. Haidar,  Ali.  (1994). Nahdatul  Ulama  dan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ichtijanto. (1991). “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di  Indonesia”,  dalam  Tjun  Suryaman  (ed.), Hukum  Islam  di Indonesia:  Perkembangan  dan  Pembentukan .  Bandung:  Rosda Karya.
------------.  (1996).  “Prospek  Peradilan  Agama  Sebagai  Peradilan Negara  dalam  Sistem  Politik  Hukum  di  Indonesia”,  dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Gema Insani Press.
Jazuni. (2005). Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Kamaruzzaman. (2001). Relasi Islam dan Negara. Magelang: Indonesia Tera.
Lukito,  Ratno.  (1998) Pergumulan  Antara  Hukum  Islam  dan  Hukum Adat di Indonesia . Jakarta: INIS. Manan,  Abdul.  (2006). Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
Masud, Muhammad Khalid, Pencarian Landasan Normatif  Syariah Para Ahli Hukum Islam dalam Dinamika Kontemporer  Dalam Masyarakat Islam, dihimpun oleh Dick van der Meij. (2003).
terj. Soemardi. Jakarta: INIS.
MD, Moh.Mahfud.  (1998). Politik  Hukum di Indonesia, Cet.I.  Jakarta: LP3ES.
Nasution, Yunan. (1988). Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan. Jakarta: Bulan Bintang. Nuruddin,  Amiur  dkk.  (2004). Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Prenada Media.
Rasyidi,  Lili  &  Rasyidi,  Ira.  (2001). Dasar  dasar  Filsafat  dan  Teori Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Santoso,  Topo.  (2003). Membumikan  Hukum  Pidana  Islam. Jakarta: Gema Insani.
Schacht,  Joseph.  (2003). an  Introduction  to  Islamic  Law, terj.  Joko Supomo. Yogyakarta: Islamika.
Soekanto,  Soerjono  &  Abdullah,  Mustafa.  (1987). Sosiologi  Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali. Suryanegara,  Ahmad  Mansur.  (1995). Menemukan  Sejarah  Wacana Pergerakan Islam di Indonesia . Bandung: Mizan.
Suseno,  Franz  Magnis.  (2000). Kuasa  dan  Moral. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Syadzali,  Munawir,  “Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum Islam”, dalam Dadan Muttaqin (ed.). (1999). Peradilan Agama dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang    Nomor  35  Tahun  1999  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14  Taun  1970 tentang  Ketentuan  Ketentuan  Pokok    Kekuasaan Kehakiman. Kemudian Undang-Undang ini diubah kembali dengan  Undang-Undang    Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  diubah  lagi  dengan  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1989 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang.Nomor.3  Tahun  2006  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang.Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  dan  diubah  lagi  dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Kitab-kitab tersebut adalah: Al-Bajuri , Fath al Mu’in , Syarqowi ‘ala al-
Tahrir , Qalyubi/Mahalli , Fath  al-Wahhab dengan Syarah -nya,
Tuhfah , Targhib  al-Musytaq , Qawanin  Syariyah  li  al-Sayyid Utsman  ibn  Yahya , Qawanin  Syar’iyah  li  al-Sayyid  Shadaqah
Dahlan , Syamsuri  fi al-Faraidl , Bughyah al-  Mustarsyidin , al-Fiqh Ala al Madzahib al-Arba’ah , Mughni al-Muhtaj . Lihat Kompilasi Hukum  Islamdi  Indonesia ,  Pengadilan  Tinggi  Agama    Jawa
Timur, 1995.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .