Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i5.3940

## STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

## Mohammad Ainul Hakim
Program Studi Magister Al-ahwal Al-syakhsiyyah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang inung229@gmail.com Fathor Rozy
Program Studi Magister Al-ahwal Al-syakhsiyyah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang fathorrozy104@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini didorong oleh fakta bahwa dalam hukum waris Islam maupun hukum perdata memiliki cukup banyak perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum harta waris anak  sah  diluar  nikah  antara  hukum  waris  islam  dengan  hukum  perdata.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) yaitu menggunakan kitab-kitab,  jurnal,  makalah,  skripsi,  artikel,  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  terkait yang  bertujuan  untuk  mendasari  landasan  teori  mengenai  penulisan  jurnal  ini.  Hasil  dari  kesimpulan dalam  penelitian  ini,  didapatkan  bahwa  faktor  yang  pertama  dari  segi  kadar  pembagian  ahli  waris  dari anak  luar  nikah;  kemudian  faktor  yang  kedua  adalah  membahas  hak  warisan  apabila  anak  diluar  nikah tersebut  meninggal  dunia;  dan  faktor  yang  ketiga  pada  pasal  873  undang-undang,  anak  diluar  nikah berhak mewarisi seluruh warisan jika salah satu dari keluarga sedarah meninggal dunia.
Kata Kunci: hukum islam, hak waris, undang-undang perdata

## Abstract
This  research  is  driven  by  the  fact  that  in  Islamic  inheritance  law  and  civil  law  there  are  quite  a  lot  of differences. This study aims to find out how the law of inheritance of legal children out of wedlock between Islamic inheritance law and civil law. This research uses a qualitative approach with library research data collection  techniques,  namely  using  books,  journals,  papers,  theses,  articles,  and  literature  related  to related  problems  that  aim  to  underlie  the  theoretical  basis  of  writing  this  journal.  The  results  of  the conclusions in this study, it was found that the first factor in terms of the rate of distribution of heirs from extramarital  children;  Then  the  second  factor  is  to  discuss  inheritance  rights  if  the  child  out  of  wedlock dies; And the third factor in Article 873 of the Law, an out-of-wedlock child is entitled to inherit the entire inheritance if one of the blood relatives dies.
Keywords: Islamic law, inheritance rights, civil law
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Imam  al-ghozali  memaparkan  beberapa  tujuan  pernikahan  yakni  untuk  memperoleh keturunan  yang  sah  yang  akan  melangsungkan  serta  mengembangkan  keturunan  suku-suku bangsa  manusia,  menumbuhkan  kesungguhan  berusaha  untuk  mencari  rezeki  yang  halal  dan memperbesar rasa tanggung jawab, menyelamatkan harta terhadap keturunan dalam agama islam disebut dengan waris. 1
Harta waris merupakan suatu harta peninggalan yang diberikan oleh pewaris terhadap ahli waris  sahnya  menurut  ketentuan  perundang  undangan  yang  mengaturnya.  Pewarisan  harta terhadap  ahli  waris  tersebut  di  Indonesia  sendiri  terdiri  dari  beberapa  sistem  pewarisan.  Sistem pewarisan  tersebut  dianut  oleh  beberapa  kelompok  masyarakat  tergantung  pada  agama  maupun keyakinan  yang  dianut  oleh  masyarakat  tersebut.  bentuk  sistem  pewarisan  tersebut  adalah  dapat merujuk  pada  hukum islam  yang  bersumber  pada  Kitab  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  hukum perdata  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHP),  dan  Hukum  Adat yang sesuai dengan adat kebudayaan masing-masing suku di indonesia. ketentuan mengenai harta waris  ini  merupakan  hal  yang  terkadang  menimbulkan  permasalahan  dalam  pelaksanaan  baik pada proses pembagiannya terhadap ahli waris tersebut. Masyarakat yang secara umum terkadang kurang  mengetahui  terkait  pembagian  harta  waris  tersebut  dapat  menimbulkan  konflik  antar anggota keluarga. 2
Salah  satu  bentuk  konflik  atau  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat  adalah  terkait pembagian  harta  waris  apabila  pewaris  memiliki  anak  di  luar  nikah.  ketentuan  pembagian  harta waris apabila merujuk pada hukum islam, hukum perdata, maupun hukum adat ini tentunya akan berbeda tergantung bagaimana kedudukan anak di luar nikah tersebut diatur pada masing-masing sistem  hukum  tersebut.  bentuk  permasalahan  dari  adanya  anak  di  luar  nikah  tersebut  adalah dengan adanya beberapa gugatan yang diajukan kepada pengadilan terkait status dan hak anak di luar nikah. Seperti pada adanya gugatan dengan nomor putusan 746/Pdt.G/2021 terkait kedudukan anak di luar nikah agar nantinya anak tersebut dapat menerima hak-haknya sebagai anak kandung. terkait  hak-hak  anak  di  luar  nikah  dan  anak  kandung  ini  juga  berbeda  sebagaimana  ketentuan perundang-undangan  di  Indonesia.  maka  terkait  adanya  hak  anak  di  luar  nikah  terkait  harta warisan ini juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan.
Pengertian  terkait  anak  di  luar  nikah  menurut  ketentuan  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  disebutkan  bahwa  anak  diluar  nikah  adalah  anak  yang  lahir  dari pasangan  yang  belum  menikah.  Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  dinamika
1 Ahmad Alamuddin Yasin, “HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PESPEKTIF UNDANG - UNDANG DAN HUKUM ISLAM,” Tsaqafatuna , 2021, https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60.
2 Nabilla Tasya Shalsahbila et al., “Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan,” Hukum Perjuangan 1, no. 1 (2022): 53–65.
hukum  yang  mengatur  mengenai  pewarisan  diIndonesia  ini  berbeda-beda.  Dalam  sistem  hukum kewarisan di Indonesia yang objek pewarisan tersebut telah diatur dalam suatu kitab perundang- undangan  adalah  hukum  waris  dan  hukum  perdata.  Menurut  hukum  islam,  harta  warisan  atau pewarisan yang berikan kepada ahli waris mrupakan sejumlah harta benda serta segala hak yang diberikan  setelah  dikurangi  hutang  piutang  serta  pembayaran  kewajiban-kewajiban  setelah wafatnya  pewaris  dalam  hukum  islam  ini  ilmu  tentang  pembagian  hukum  waris  dikenal  dengan fiqih  mawaris.  sedangkan  menurut  hukum  perdata  disebutkan  bahwa  hukum  waris  merupakan hukum  yang  memuat  pengaturan  mengenai  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  seseorang  yang telah meninggal dunia bagi para ahli warisnya.
Permasalahan  terkait  hak  untuk  mewaris  bagi  anak  di  luar  nikah  ini  erat  hubungannya dengan adanya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam hak asasi manusia. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  “Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya,” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut putusan tersebut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  dan  akan  berdampak  pada kedudukan dan hak anak di luarperkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan sirri dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah. 3
Berdasarkan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tentunya  akan  membawa dampak  pada  pengaturan  hukum  pembagian  harta  warisan  terhadap  anak  diluar  nikah  apabila ditinjau menurut hukum perdata dan hukum islam di Indonesia. Pada penelitian ini akan berfokus pada  pengaturan  hukum  sebagaimana  ditinjau  dari  hukum  islam  dan  hukum  perdata  mengingat masyarakat  Indonesia  paling  banyak  mempergunakan  ketentuan  hukum  tersebut.  penelitian  ini bertujuan  untuk  meninjau  pengaturan  hukum  islam  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  pengaturan  hukumperdata  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) terkait pembagian warisan terhadap anak diluar nikah. 4

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  normatif  yang  berfungsi  untuk  menganalisis apakah  hukum  yang  berlaku  telah  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat.  Aspek-aspek  hukum  yang
3 Peniel  C.D.  Maiaweng,  “KONSTITUSI  TENTANG  PENGESAHAN  HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK Keywords :,” 2012.
4 Perdata  Dan  et  al.,  “TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PEMBAGIAN  HARTA  WARIS BEDA  AGAMA  MENURUT  KITAB  UNDANG  UNDANG  HUKUM  PERDATA  (KUH  PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Budi,” no. 02 (2020).
diperoleh dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni literatur atau buku hukum dan jurnal hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Menurut KUHPerdata
Artikel  dalam  Pasal  584  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  pewarisan  adalah  salah  satu teknik  terbatas  yang  digunakan  untuk  memanipulasi  hak  milik.  Karena  benda  (hak)  milik merupakan faktor penting dalam hubungan antara benda dan benda, maka hukum waris dilakukan dalam Buku II dengan cara yang sama seperti penelitian terhadap entitas-entitas tersebut. 5
Dalam  penjelasan  kitab  burgerlijk  wetboek  itu  sendiri  atau  hukum  waris  perdata  barat yang  merupakan  hukum  waris  tertulis  tertua  yang  diberlakukan  di  Indonesia,  dimana  kitab  bw diberlakukan  di  Indonesia  mulai  pada  tahun  1848  dengan  asas  Konkordasi  yaitu  adalah menggunakan  asas-asas  peraturan  yang  diberlakukan  di  negeri  Belanda  dan  diberlakukan  juga pada  negara  jajahan  Belanda  termasuk  Hindia  Belanda  atau  Indonesia  yang  sekarang  ini. Kemudian  pembagian  warisan  dalam  kitab  bw  lebih  menekankan  dalam  pemberian  hak  waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan seperti yang telah dipaparkan diatas. Problematika  ini  disebut  lebih  adil  dengan  adanya  kesederajatan  antara  hak  laki-laki  dan perempuan. 6
mengutip  Ibnu  Hazm,  ia  menegaskan  bahwa  anak  yang  lahir  akibat  perzinaan  secara otomatis terputus  nasabnya  dan  hanya  memiliki  hubungan mewarisi  dengan  ibu  kandungya  atau keluarga  ibu  kandungya  serta  bapak  dari  anak  perzinaan  tidak  punya  kewajiban  untuk  memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan dan tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinaannya. 7
Anak  luar  kawin tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang tua,  namun  dibawah  kekuasaan perwalian,  sehingga  hak  dan  bagian  mereka  di  dalam  warisan  pun  tidak  sama  besarnya  dan pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya. 8
Cara pembagian warisan dalam kitab ini bisa dilakukan dengan dua acara, yang pertama yaitu  menurut  cara  Ab  intestato  dalam  hal  ini  ahli  waris  tersebut  adalah  orang  yang  memiliki
5 Ananda  Achjar  Aditya,  Faldi  Nando  Aditiya,  and  Patricia  Sina  Iwi,  “Kedudukan  Ahli  Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal Syntax Fusion , 2023, https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242.
6 Muhammad Habibullah Khan and Muhsan Syarafudin, “Hak Waris Anak Diluar Nikah,” Jurnal Alwatzikhoebillah :  Kajian  Islam,  Pendidikan,  Ekonomi,  Humaniora 9,  no.  2  (2023):  443–49, https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899.
7 Muhammad Zul Figgar and Faisal Saidi, “Al-Mizan” 18, no. 2 (2022): 269–88.
8 Maria  Yosepin  Endah  Listyowati,  Ferry  Fauzi,  and  Teguh  Rahayu,  “Kedudukan  Anak  Luar Nikah Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata,” JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan , 2023, https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626.
hubungan  biologis  atau  sedarah  dengan  si  pewaris  atau  yang  mempunyai  hubungan  perkawinan secara  sah  menurut  Undang-undang  yang  berlaku.  Kemudian  yang  kedua  adalah  menggunakan cara  Testamentair  atau  dikenal  dengan  surat  wasiat,  dalam  hal  ini  ahli  waris  tersebut  sudah ditetapkan dalam surat wasiat oleh pewaris.
Sementara  dalam  hukum  perdata  yang  dipraktekkan  di  Pengadilan  Negeri  bahwa  syarat dari  pewarisan  diatur  dalam  buku  kedua  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) yaitu  :  1.  Ada  orang  yang  meninggal  dunia.  Pasal  830  Kitab  undang  –  undang  hukum  perdata (KUH  Perdata)  menyebutkan,  bahwa  pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian.  yang dimaksud  adalah  kematian  alamiah. 9 2.  untuk  memperoleh  harta  peninggalan  ahli  waris  harus hidup pada saat pewaris meninggal.
Keterangan  ini  ditambahi  lagi  dengan  cara  mendapatkan  warisan,  yaitu  :  a.  pewarisan secara Ab Intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang. menurut ketentuan undang-undang (ab  intestato  atau  wettelijeka  erfrecht)  ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian  warisan  karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan. 10
hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan  terjadi  terhadap  harta  kekayaan  sehingga  dalam  hal  ini  undangundang  akan  menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut. Yang termasuk dalam ab instetato terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku asas keutamaan golongan, maksudnya  apabila  golongan  teratas  tidak  ada,  maka  yang  berhak  mewarisi  adalah  golongan  di bawahnya,  antara lain :  Golongan  I,  Golongan  II,  Golongan  III,  dan  Golongan  IV.  b.  pewarisan secara testaamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen.
Dalam  surat  wasiat  dituliskan  keinginan  dari  si  pewaris  selama  diperkenankan  oleh undang-undang.  Dalam  hal  ini  surat  wasiat  harus  dilandasi  alasan  dari  pewaris  terhadap pembagian harta yang diwariskannya.
Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan  dengan  orang  tuanya  apabila  telah  diakui  secara  sah.  Dengan  demikian,  apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.
Namun,  menurut  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  kedudukan anak  luar  kawin  demi  hukum  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  43  ayat  1  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang
9 Ali  Uraidi,  “Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,” Jurnal Ilmiah FENOMENA XV, no. 2 (2017): 1675.
10 Dan  et  al.,  “TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PEMBAGIAN  HARTA  WARIS  BEDA AGAMA  MENURUT  KITAB  UNDANG  UNDANG  HUKUM  PERDATA  (KUH  PERDATA)  DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Budi.”
perkawinan. hanya saja, dalam ayat 2 disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan. 11
Dengan  demikian,  berdasarkan  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata. Dengan demikian kedudukan  anak  luar  kawin  secara  hukum  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  tetap  diperlukan  suatu  pengakuan  untuk  menciptakan  hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin,  dapat  dilakukan  dengan  :  a.  Pengakuan  sukarela adalah  suatu  pengakuan  yang  dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang  anak  yang  telah  dilahirkan  di  luar  perkawinan).  Dengan  adanya  pengakuan,  maka timbulah  hubungan  Perdata  antara  si  anak  dan  si  bapak  (ibu)  yang  telah  mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. b. Pengakuan Paksaan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan  cara  mengajukan  gugatan  terhadap  bapak  atau  ibunya  kepada  Pengadilan  Negeri,  agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur  dalam  Pasal  287-289  KUH  Perdata.  Anak  luar  kawin  yang  dapat  diakui  adalah  anak  luar kawin  dalam  arti  sempit,  yaitu  anak  yang  terlahir  dari  ibu  dan  bapak  yang  tidak  terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang). 12
Menurut  KUH  Perdata  ahli  waris  yang  berhak  mewaris  dapat  dibagi  menjadi  4  (empat) golongan,  yaitu  :  a.  Golongan  I  :  Anak,  atau  keturunannya  dan  janda/duda,  yang  jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUH Perdata. 13
b.  Golongan  II  :  Orang  tua  (bapak/ibu),  saudarasaudara  atau  keturunannya,  yang  jumlah bagiannya  ditetapkan  di  dalam  pasal  854,  855,  856,  dan  857  KUH  Perdata.  c.  Golongan  III  : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUH Perdata. d. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUH Perdata.

## Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam
Kedudukan anak dalam Islam sangat penting, bagaimana hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan
11 Maiaweng,  “KONSTITUSI  TENTANG  PENGESAHAN  HUBUNGAN  KEPERDATAAN ANAK Keywords :”
12 Shalsahbila et al., “Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan.”
13 Uraidi, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
keperdataan  yang  paling  kuat  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat  dan  dibatasi  oleh  apapun.  Oleh karena  itu  diperlukan  kejelasan  nasab  seorang  anak  karena  akan  membawa  akibat  hukum  pada anak  tersebut  yang  juga  menyangkut  hak  dan  kewajiban  yang  diperoleh  dan  harus  dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah. 14
Hukum  Nasab  seorang  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  dinisbatkan  kepada  ibunya,  dan mendapatkan  warisan  dari  pihak  ibunya.  Ketika  nasabnya  terputus  oleh  ayah  biologisnya  maka anak  tersebut  nasabnya  hanya  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja  tidak  kepada  ayah biologisnya dan dalam pembagian harta warisnya juga terputus. Namun ada sebuah solusi untuk menangani  hal tersebut  yaitu  berupa  hibah, karena  walaupun  dan bagaimanapun  anak itu  adalah anak  kandung  dari  seorang  ayah  tersebut,  dan  juga  dapat  mengikuti  peraturan  Hukum  Perdata serta  putusan  mahkamah  Kontitusi  di  Indonesia,  tetapi  hal  tersebut  hanya  sebuah  solusi  dalam memberikan  harta  waris  kepada  anak  luar  nikah,  memang  sudah  jelas  anak  luar  nikah  tidak  lah mendapatkan  waris  dari  ayah  biologisnya  karena  orang  yang  mendapatkan  harta  warisan  adalah orang-orang  yang  memiliki  kedudukan  dzawil  furudh,  dan  juga  dzawil  arham,  dan  menurut perspektif hukum Islam. 15
Anak dalam kandungan merupakan ahli waris yang sah dari orang tuanya menurut Fikih Syafi’i,  kedudukannya  sama  dengan  anak  yang  sudah  lahir.  Pendapat  mazhab  Syafi’i  dilandasi dengan  QS  Surat  al-Ahqaf  ayat  15  dan  Surat  al-Luqman  ayat  14  serta  Hadis  sahih  yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban. 16
Dalam  pendapat  fiqih  madzab  Hanafi  anak  yang  lahir  kurang  dari  enam  bulan  setelah akad  nikah,  maka  dia  dihukumi  dengan  anak  diluar  nikah,  dan  dalam  hukum  kewarisan  disebut sebagai anak mula’anah yaitu yang tidak mempunyai bapak dalam kewarisan. Disebutkan dalam sebuah  riwayat  hadits  Nabi  Muhammad  SAW.  disebutkan  bahwa  anak  mula’anah  dinisbatkan kepada  ibunya,  dan  dianggap  tidak  mempunyai  hubungan  kekerabatan  dengan  pihak  bapak, dengannya juga diartikan bahwa anak mula’anah tidak mendapatkan hak waris atau mewarisi dari pihak  bapak,  dan  hanya  mewarisi  atau  mendapatkan  warisan  dari  kerabat  ibunya  saja.  Nabi bersabda  yang  artinya:  “Sesungguhnya  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda:  “Manakala  seorang lelaki  berzina  dengan  seorang  wanita  merdeka,  atau  budak  wanita,  kemudian  melahirkan  anak hasil  zina,  maka  anak  tersebut  tidak  diwarisi  (dari  pihak  bapak)  atau  mewarisi  (kepada  pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak).” Dan diriwayatkan dari selainnya, Ibnu Luhai’ah hadist ini,
14 Muhadi Khalidi, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah,” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 2022, https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549.
15 Anto  Mutriadi,  “Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Nikah  Dalam  Perwarisan,” Juripol 5,  no.  2 (2022): 284–91, https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726.
16 Salman  Alfarisi,  “Hak  Waris  Anak  Dalam  Kandungan  Menurut  Fikih  Syafi’i  Dan  Kompilasi Hukum Islam,” Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) , 2020, https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10566.
dari Amru bin Syu’aib dan pengamalannya terhadap ilmu ini bagi ahlul ‘ilmi: Bahwasanya anak dai hasil zina (anak diluar nikah) tidak mendapatkan warisan dari ayahnya”.
Seorang  anak  yang  dilahirkan  tanpa  adanya  akad  nikah  tersebut  dapat  juga  disebut sebagai anak tidak sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai ketentuan terkait anak sah  dalam  Pasal  99  yang  menjelaskan  bahwa  "anak  sah  adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau akibat  perkawinan  yang  sah  serta  hasil  pembuahan  suami isteri  di  luar rahim  dandilahirkan  oleh istri  tersebut."  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  yang  menjadikan  indikator  suatu  anak disebut  sebagai  anak  di  luar  nikah  adalah  dengan  adanya  akad  perkawinanyang  sah  menurut agama  antara  kedua  orang  tua  anak  tersebut.  Apabila  suatu  anak  dilahirkan  tanpa  adanya  akad pernikahan maka anak dikelompokkan menjadi anak di luar nikah atau anak tidak sah.
Menurut  Hukum  Islam,  seorang  anak  dikategorikan  sebagai  anak  di  luar  kawin  adalah dikarenakan  oleh  beberapa  faktor  sebagai  berikut:  1.  Anak  perzinahan  merupakan  anak  yang dilahirkan dari hubungan zina antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum melaksanakan pernikahan baik keduanya tersebut telah terikat pernikahan dengan orang lain. Dengan kata lain, anak zina merupakan anak dari suatu hubungan yang diharamkan serta anak tersebut hanya dapat mewarisi  dari  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja.  2.  anak  li'an  merupakan  anak  yang  lahir  dari seseorang  perempuan  yang  telah  di  li'an  oleh  suaminya.  Kedudukan  anak  ini  tidak  dapat mengikuti  nasab  dari  ayahnya  akan  tetapi  mengikuti  nasab  dari  ibu  san  keluarga  ibunya. Ketentuan ini juga berlaku pada hal waris mewaris. 17
Sistem  pewarisan  dalam  Hukum  Islam  menyebutkan  terdapat  beberapa  pihak  yang terlibat  yakni  pewaris  dan  ahli  waris.  1.  Pewaris  adalah  orang  yang  meninggal  dunia,  baik  laki- laki  maupun  perempuan  yang  meninggalkan  sejumlah  harta  benda  maupun  hak  hak  yang diperoleh  semasa  hidupnya,  baik  dengan  surat  wasiat  maupun  tanpa  surat  wasiat.  pewaris  ini menurut Pasal 171 Huruf B Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Pewaris adalah orang yang pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan beragama Islam, meninggalkan  ahli  waris  dan  harta  peninggalan.  Pewaris  sejak  meninggal tidak berhak  menentukan  siapa  yang  akan  mendapat  harta  yang  ditingglkannya,  seberapa  besar  dan bagaimana  cara  perpindahan  hak,  karena  semua  telah  ditentukan  secara  pasti  dalam  Al-Qur’an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. 2. Ahli Waris Menurut Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan  pengertian  ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan bunyi pasal ini maka terdapat 3 (tiga) syarat
17 Shalsahbila et al., “Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan.”
seseorang dapat dijadikan ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  islam,  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi ahli waris.

## Perbandingan Hak Waris Anak luar Nikah perspektif Hukum Perdata  dan Hukum Waris Islam
Jika diperhatikan pada peraturan diatas tentang anak diluar nikah, ada beberapa perbedaan dalam  komparasinya  terhadap  hukum  waris  Islam;  yang  pertama  adalah  kadar  pembagian  ahli waris dari anak tersebut. Dalam Burgerlijk Wetboek tidak dibedakan bagian warisan antara anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam waris Islam anak lelaki dihukum dengan dua kali lebih banyak dibanding anak perempuan.
Perihal pembagian harta warisan terhadap anak di luar nikah menurut pengaturan hukum perdata  disebutkan  bahwa  anak  di luar  nikah  tersebut  harus memiliki  pengakuan  terlebih  dahulu dari  ayah  (biologis).  Kemudian  apabila  telah  mendapatkan  pengakuan  maka  anak  tersebut  dan sang  ayah  memiliki  hubungan  secara  hukum  atau  perdata,  dimana  diatur  dalam  Pasal  280  KUH Perdata  yang  dikatakan  bahwa  antara  ayah  dan  anak  hanya  terjadi  hubungan  perdata  karena pengakuan.  Maka  setelah  adanya  pengakuan  tersebut,  pertalian  kekeluargaan  akan  muncul termasuk  dengan  hak  mewaris  antara  anak  dengan  orang  tua  yang  mengakuinya.  Dari  adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU  VIII/2010  ini  juga  membuat  anak  di  luar pernikahan memiliki kedudukan hukum dalam hal pewarisan dipengadilan dan juga anak di luar pernikahan tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan dari sang ayah biologisnya dengan syarat  bisa  membuktikan  bahwa  terdapat  hubungan  darah  antara  keduanya  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. 18
Disebutkan  dalam  Pasal  863  KUH  Perdata  terkait  bahwa  pembagian  waris  bagi  anak  di luar nikah yaitu seperti berikut : a. anak di luar nikah mewaris bersama ahli waris dari golongan I, maka bagian yang didapatkan adalah sebesar ⅓ (sepertiga) seandainya ia anak sah. b. anak di luar nikah  mewaris  bersama  ahli  waris  golongan  II  dan  III,  maka  bagian  yang  didapatkan  sebesar ½(seperdua)  dari  warisan.  c.  anak  di  luar  nikah  mewaris  bersama ahli  waris  golongan  IV,  maka bagian yang didapatkan ¾ (tiga perempat)
Penjelasan untuk pasal 870-871 membahas hak warisan apabila anak diluar nikah tersebut meninggal  dunia.  Dalam  kasus  ini  anak  tersebut  tidak  memiliki  keturunan  atau  suami  atau  istri, maka hartanya akan diserahkan kepada bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan hak asuh  kepadanya.  Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  dalam  waris  Islam  bahwa  anak  tersebut
18 Maiaweng,  “KONSTITUSI  TENTANG  PENGESAHAN  HUBUNGAN  KEPERDATAAN ANAK Keywords :”
disebut  mula’anah  atau  dianggap  tidak  memilik  bapak,  maka  harta  tersebut  akan  diserahkan kepada  orang  tua  tunggal  nya  yaitu  ibu  atau  keluarga  dari  pihak  ibu  yang  masih  memiliki hubungan kekerabatan dengannya.
Menurut  pasal  872  Undang-undang,  anak  diluar  nikah  tidak  memiliki  hak  atas  harta keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal yang tercantum pada pasal 873, yaitu saat salah satu dari keluarga sedarah tersebut meninggal tanpa meninggalkan pasangan atau keluarga sedarah lain dalam derajat yang diperbolehkan mewarisi, maka anak diluar nikah berhak mewarisi seluruh warisan. Jika anak diluar nikah juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan, pasangan atau  keluarga  sedarah,  maka  harta  peninggalan  anak  diluar  nikah  menjadi  hak  keluarga  sedarah terdekat dari orangtua yang memberikan pengakuan hak asuh. Jika kedua orangtua mengakui anak diluar  nikah,  maka  separuh  harta  peninggalan  menjadi  hak  keluarga  sedarah  bapak  dan  separuh lainnya menjadi hak keluarga sedarah ibu.
Sedangkan  dalam  waris  Islam  keluarga  dari  pihak  bapak  tidak  berhak  menuntut  karena mereka  tidak  dianggap  sebagai  keluarga  sedarah,  dan  apabila  anak  diluar  nikah  tersebut  tidak memiliki  ahli  waris  yang  tersisa,  maka  harta  tersebut  akan  masuk  kedalam  baitul  maal  yang menjadikan harta tersebut dianggap tidak bertuan.

## KESIMPULAN
Ketentuan dalam hukum perdata menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan harus memiliki pengakuan terlebih dahulu dari ayah biologis dan setelah mendapatkan pengakuan tersebut maka anak tersebut dan sang ayah memiliki hubungan secara hukum termasuk dalam hal waris mewaris, hal tersebut diatur pada Pasal 280 KUH Perdata dan pada Pasal 863 KUH Perdata diatur terkait dengan pembagian harta warisan terhadap anak di luar pernikahan.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  ada,  disarankan  bahwa  agar  pemerintah  bisa  membuat  peraturan pemerintah  terkait  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  dengan  tujuan  untuk  membuat  peraturan yang  lebih  efektif  dan  efisien,  dikarenakan  perkara  dari  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan tersebut  banyak  terjadi  yang  nantinya  membuat  terjadi  kasus-kasus  seperti  masyarakat  yang kebingungan dan gelagapan terkait dengan bagaimana harta warisan yang ada diperhitungkan dan diwariskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achjar  Aditya,  Ananda,  Faldi  Nando  Aditiya,  and  Patricia  Sina  Iwi.  “Kedudukan  Ahli  Waris Perempuan  Dalam  Hukum  Waris  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.”
Jurnal Syntax Fusion , 2023. https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242.
Alfarisi,  Salman.  “Hak  Waris  Anak  Dalam  Kandungan  Menurut  Fikih  Syafi’i  Dan  Kompilasi Hukum  Islam.” Juripol  (Jurnal  Institusi  Politeknik  Ganesha  Medan) ,  2020. https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10566.
Dan,  Perdata,  Kompilasi  Hukum,  Islam  Khi,  Jl  Yos  Sudarso,  and  Jawa  Timur.  “TINJAUAN YURIDIS  TERHADAP  PEMBAGIAN  HARTA  WARIS  BEDA  AGAMA  MENURUT KITAB  UNDANG  UNDANG  HUKUM  PERDATA  (KUH  PERDATA)  DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Budi,” no. 02 (2020).
Figgar, Muhammad Zul, and Faisal Saidi. “Al-Mizan” 18, no. 2 (2022): 269–88.
Khalidi, Muhadi. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan
Sedarah.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 2022. https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549.
Khan, Muhammad Habibullah, and Muhsan Syarafudin. “Hak Waris Anak Diluar Nikah.” Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora 9, no. 2 (2023): 443– 49. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899.
Listyowati,  Maria  Yosepin  Endah,  Ferry  Fauzi,  and  Teguh  Rahayu.  “Kedudukan  Anak  Luar Nikah  Terhadap  Hak Waris  Tanah  Ditinjau Dari  Hukum  Perdata.” JIIP  -  Jurnal  Ilmiah Ilmu Pendidikan , 2023. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626.
Maiaweng,  Peniel  C.D.  “KONSTITUSI  TENTANG  PENGESAHAN  HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK Keywords :,” 2012.
Mutriadi,  Anto.  “Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Nikah  Dalam  Perwarisan.” Juripol 5,  no.  2 (2022): 284–91. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726.
Rahmi,  Diana.  “Ruang  Lingkup  Kewenangan  Peradilan  Agama  Dalam  Mengadili  Sengketa Ekonomi  Syariah.” Syariah  Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran 13,  no.  2  (2014). https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174.
Shalsahbila, Nabilla Tasya, Defi Rahmawati, Arifa Rosiana, Amini Sigit, Kota Surabaya, Article Info, Article History, and Hukum Islam. “Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan.” Hukum Perjuangan 1, no. 1 (2022): 53–65.
Uraidi,  Ali.  “Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.”
Jurnal Ilmiah FENOMENA XV, no. 2 (2017): 1675.
Yasin, Ahmad Alamuddin. “HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PESPEKTIF UNDANG -
UNDANG DAN HUKUM ISLAM.” Tsaqafatuna , 2021.
https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60.