## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3 , 2023

## Authors
1 Mochamad Adli Wafi
2 Ajoenda Zelsadila
3 Alyca Azka Nariswari
Affiliation 1,2,3 Universitas Gadjah Mada
Email
1 mochamad.adli.wafi@mail.ugm. ac.id 2 ajoendazelsadila@mail.ugm.ac.id 3 alyca.azka.nariswari@mail.ugm.a c.id
Date Submission 23 Agustus 2023

## Date Accepted
30 Agustus 2023
Date Published 26 September 2023
DOI 10.52249 REWARD BASED CROWDFUNDING SEBAGAI SKEMA PENDANAAN WIRAUSAHA SOSIAL: TANTANGAN DAN

## PELUANG  MENCAPAI  INKLUSIVITAS EKONOMI DI INDONESIA

## Abstract
The development of financial technology (fintech) has brought many benefits to the entrepreneurial world. However, access to fintech is not friendly to social entrepreneurs. In this respect, the growth of social  entrepreneurship  in  Indonesia  has  challenges  related  to financing.  Based  on  these  problems,  the  author  tries  to  find  a solution. The acquisition of this research data is based on the results of regulations of laws or other written legal sources using methods of  normative  jurisprudence  research.  The  author  also  uses  a conceptual  approach  by  deepening  the  theories  in  related discussions.Subsequently, the results of this research were compiled using qualitative descriptive methods, namely analysis to classify, compare,  and  link  the  obstacles  to  the  development  of  social entrepreneurship in Indonesia with financial technology as a source of funding. Based on the method, the author found that the main challenge of social enterprise lies on the side of financing, and the survey results showed that crowdfunding, which is reward-based, became a medium to accommodate the needs of social businessmen so that inclusive economic justice can be achieved in Indonesia. Keywords: Crowdfunding, Financial Technology, Social Entrepreneur

## Abstrak
Perkembangan financial  technology ( fintech )  memiki  banyak manfaat bagi penyediaan jasa keuangan. Namun, fintech saat ini  belum  menjadi  akses  pendanaan  yang  memadai  bagi kegiatan wirausaha sosial. Padahal, wirausaha sosial menjadi salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Dalam hal ini, pertumbuhan wirausaha sosial  di  Indonesia  masih  menghadapi  kendala  pendanaan dan permodalan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba  untuk  menemukan  solusi.  Perolehan  data penelitian  ini  berdasarkan  hasil  peraturan  perundang- undangan  maupun  sumber  hukum  tertulis  lainnya  dengan menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penulis juga  menggunakan  pendekatan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  dengan  mendalami  teori-teori  dalam pembahasan  terkait.  Kemudian,  hasil  dari  penelitian  ini disusun  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  yakni  analisis untuk mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan  antara  kendala  perkembangan  wirausaha sosial di Indonesia dengan financial technology sebagai sumber pendanaan. Berdasarkan metode tersebut penulis
menemukan  bahwa  tantangan  utama  wirausaha  sosial terletak  pada  sisi  pendanaan  dan  pemodalan  dan  hasil penilitian  menunjukkan  bahwa reward  based crowdfunding menjadi media untuk mengakomodasi kebutuhan wirausaha sosial  sehingga  bisa  tercapai  keadilan  ekonomi  inklusif  di Indonesia.
Kata  Kunci: Crowdfunding , Financial  Technology Wirausaha Sosial

## PENDAHULUAN
Perkembangan financial  technology ( fintech )  telah  membawa  berbagai  manfaat  bagi penyediaan  jasa  keuangan  di  Indonesia.  Kondisi  tersebut  juga  didukung  oleh  pemerintah yang  belum  lama  ini  mengundangkan  Undang  –  Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang P engembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) . Dalam hal ini, salah satu ruang lingkup manfaat yang ditawarkan oleh kehadiran fintech ialah akses bagi para pelaku usaha kepada  pendanaan  kegiatan  usaha .  Fintech dapat  bertindak  sebagai  alternatif  akses pendanaan ketika tidak dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat oleh industri keuangan tradisional seperti perbankan, modal ventura, atau investor lainnya. Hal tersebut dikarenakan industri keuangan tradisional pada umumnya mewajibkan persyaratan yang cukup ketat dan rumit (Avisha, 2018). Salah satu layanan fintech yang digunakan sebagai alternatif pendanaan adalah layanan urun dana atau biasa dikenal sebagai crowdfunding.
Kendati perkembangannya yang progresif di Indonesia, manfaat fintech belum dapat menjangkau  semua  jenis  sektor  wirausaha,  utamanya  pada  wirausaha  sosial.  Wirausaha sosial  merupakan  merupakan  usaha  yang  memiliki  andil  dalam  sektor  publik  khususnya terhadap  persepsi  isu-isu  sosial    (Waddock  &  Post,  1991)  .  Wirausaha  Sosial  didefinisikan sebagai  seseorang  yang  fokus  mengatasi  melalui  skill  kewirausahaan  untuk  melakukan perubahan sosial ( social change ) (Cukier et al., 2011). Menurut Monika ada lima tujuan yang ingin  dicapai  oleh  wirausaha  sosial,  diantaranya  1)  menciptakan  manfaat  bagi  sosial  dan ekonomi; 2) menciptakan pekerjaan; 3) melakukan terobosan jasa dan barang baru; 4) modal sosial; 5) promosi ekuitas  (Dhewanto, 2013).  Wirausaha sosial memiliki empat elemen utama yakni,  1) Social value sebagai karakteristik utama wirausaha sosial yaitu memiliki dampak sosial  yang  nyata  bagi  masyarakat;  2) Civil  society yaitu  inisiatif  masyarakat  sipil  untuk mengoptimalkan  modal  sosial  yang  ada;  3) Innovation yaitu  dapat  memecahkan  masalah sosial secara kreatif dan inovatif serta dengan memegang teguh kearifan lokal; 4) Economic activity yaitu wirausaha sosial dapat menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis guna menjaga keberlanjutan misi sosial organisasi.
Wirausaha  sosial  di  Indonesia  berkembang  dengan  baik,  terbukti  dengan  adanya Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) yang berdiri sejak 2009 (Tenrinippi, 2019). Terlebih  juga  beberapa  wirausaha  sosial  tersebut  telah  memiliki  dampak  yang  baik  bagi lingkungan  sekitar,  salah  satunya  adalah  Klinik  Asuransi  Sampah  (KAS).  Namun perkembangan  tersebut  kerap  terhalang  dengan  kesulitan  dalam  menghadapi  akses pendanaan tradisional layaknya perbankan dan modal ventura akibat beberapa faktor antara lain. Pertama, sekitar 70% dari 342.000 wirausaha sosial di Indonesia masih berada pada tahap early-stage business yang belum siap serta layak untuk investasi dan belum memiliki sistem pelaporan  yang  memadai  atas  kegiatan  bisnis  dan  keuangan  mereka.  sehingga  mayoritas wirausaha sosial sulit untuk memenuhi persyaratan 5C utamanya terkait Capacity, Collateral, dan Condition  of  Economy dan legal  due  diligence. Lima  poin  tersebut  diperlukan  dalam
peminjaman  kredit. Kedua ,  wirausaha  sosial  di  Indonesia  saat  ini  cenderung  memiliki skalabilitas yang terbatas dan potensi profit yang rendah. Ketiga , 48% wirausaha sosial di Indonesia  belum  terdaftar  secara  hukum,  sedangkan  pendanaan  modal  khususnya  yang berbasis penyertaan saham dan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi mewajibkan pasangan usaha harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas  (British Council, 2018).
Berdasarkan  hasil  survei,  sebanyak  47%  wirausaha  sosial  memiliki  kesulitan  untuk mendapatkan  permodalan  baik  dalam  bentuk  ekuitas  maupun  utang  dan  sebanyak  31% wirausaha sosial merasa kesulitan dalam mendapatkan pendanaan yang berasal dari hibah. Lebih  lanjut,  sebanyak  51%  pelaku  wirausaha  sosial  menggunakan  dana  pribadi  mereka untuk  menggerakkan  usahanya  dan  sekitar  31%  pelaku  wirausaha  sosial  lainnya menggunakan dana pinjaman yang didapat dari teman/keluarga. Kedua pendanaan tersebut bukan merupakan pendanaan yang dapat terus diandalkan oleh wirausaha sosial, terlebih ketika wirausaha sosial memiliki rencana untuk melakukan scalling up. Dalam mengakses pendanaan  yang  berasal  dari  hibah,  hambatan  yang  dihadapi  adalah  terbatasnya ketersediaan dana yang berasal dari hibah sehingga pemberiannya menjadi sangat kompetitif dan  selektif.  Sementara  itu,  wirausaha  sosial  juga  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses pendanaan yang berasal dari pinjaman atau kredit bank. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta yang menunjukkan bahwa sekitar lebih dari 70% wirausaha sosial di Indonesia masih berada pada tahap early-stage business yang belum siap serta layak untuk investasi 1 , bahkan belum memiliki  sistem  pelaporan  yang  memadai  atas  kegiatan  bisnis  dan  keuangan  mereka sehingga kebanyakan wirausaha sosial sulit untuk memenuhi persyaratan 5C.
Hambatan lain juga dihadapi oleh wirausaha sosial dalam mengakses pendanaan yang berasal dari angel investor dan impact investor. Terbatasnya jumlah angel investor dan impact investor di Indonesia 2 menyebabkan proses untuk mendapatkan pendanaan menjadi sangat kompetitif  dan  selektif.  Lebih  lanjut,  para angel  investor dan impact  investor juga  memiliki kriteria-kriteria yang cukup ketat dalam memilih wirausaha sosial yang akan didanai, seperti usaha minimal telah beroperasi selama dua tahun, harus merupakan badan hukum, dan telah menghasilkan  profit  selama  minimal  dua  tahun.  Kriteria-kriteria  tersebut  menyebabkan pendanaan yang berasal dari angel investor dan impact investor menjadi sulit untuk diakses oleh  wirausaha  sosial  mengingat  berdasarkan  fakta  yang  terjadi,  wirausaha  sosial  di Indonesia  cenderung  memiliki  skalabilitas  yang  terbatas  dan  potensi  profit  yang  rendah. 3 Terakhir hambatan juga dijumpai oleh wirausaha sosial dalam mengakses pendanaan yang bersumber dari modal ventura.
Oleh  karena  alasan-alasan  tersebut, fintech menjadi  salah  satu  alternatif  permodalan yang lebih feasible untuk dapat diakses oleh wirausaha sosial, mengingat fintech merupakan sumber  kredit  dan  pendanaan  yang  lebih  inklusif  sehingga  dapat  diakses  oleh  wirausaha sosial    (PWC,  2019).    Salah  satu  produk  fintech  yang  dapat  diakses  oleh  wirausaha  sosial sebagai sumber permodalan ialah crowdfunding yaitu suatu jenis pendanaan yang bersumber dari offline dan online melalui proses penukaran yang disediakan oleh pemohon dana, baik berupa produk atau jasa (Soukhasing et al., 2017). Crowdfunding menjadi media yang lebih inklusif  karena  dapat  meminimalisir  hambatan  pendanaan  yang  dihadapi  oleh  wirausaha sosial sekaligus masyarakat luas bisa berkontribusi dengan mudah. Crowdfunding juga sejalan dengan  program  pemerintah  Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif  (SNKI).  SNKI  adalah program  pemerintah  dalam  mencapai  target  keuangan  inklusif  guna  mempercepat
pertumbuhan  ekonomi,  mengurangi  kesenjangan  antardaerah  sekaligus  sebagai  landasan konsep untuk para pembuat kebijakan sektoral.
Crowdfunding terbagi menjadi beberapa tipologi antara lain donation based crowdfunding, reward  based  crowdfunding,  equity  based  crowdfunding, dan debt  based  crowdfunding. Namun demikian,  saat  ini  baru  dua  jenis crowdfunding saja  yang  diregulasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) yaitu equity-based crowdfunding dan debt-based crowdfunding, sedangkan untuk donation-based crowdfunding dan reward-based crowdfunding belum diatur dalam suatu regulasi khusus, kendati dalam praktiknya donation-based crowdfunding berada di bawah pengaturan dan  pengawasan  oleh  Kementerian  Sosial  melalui  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1961 tentang  Pengumpulan  Uang  dan  Barang.  Penulis  menemukan  beberapa  hambatan  dalam penyelenggaraan crowdfunding utamanya ketika menjadi alternatif pendanaan bagi kegiatan wirausaha sosial. Oleh karena itu, Penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu; Pertama, bagaimana problematika  penyelenggaraan crowdfunding untuk  pendanaan  wirausaha sosial  di  Indonesia. Rumusan  ini  akan  menganalisis  permasalahan  penyelenggaraan crowdfunding status quo sebagai sumber pendanaan terhadap wirausaha sosial di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan crowdfunding berbasis imbalan sebagai sumber pendanaan wirausaha sosial demi mencapai keadilan ekonomi yang inklusif di Indonesia . Rumusan ini  akan  menjelaskan  potensi,  mekanisme,  dan  regulasi  penerapan crowdfunding berbasis imbalan sebagai solusi bagi sumber pendanaan wirausaha sosial di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  sumber  data sekunder (Soekanto, 1981). Diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  potensi  pendanaan  wirausaha  sosial  melalui mekanisme crowdfunding. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  studi kepustakaan ( library research ) dengan membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed,  2008).  Penulis  juga  melakukan  wawancara  dengan  para  ahli  dan  praktisi  hukum, khususnya  yang  mendalami  bidang financial  technology untuk  mendukung  berbagai  data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya.
Teknik  analisis  data  dalam  tulisan  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisis dilakukan dengan mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan antara kendala perkembangan  wirausaha  sosial  di  Indonesia  dengan financial  technology sebagai  sumber pendanaan (Soerjono & Sri, 2007). Hal ini berimplikasi pada digambarkannya korelasi antara pengaturan  mengenai  penyelenggaraan financial  technology dengan  potensi crowdfunding berbasis  hadiah  sebagai  sumber  pendanaan  bagi  perkembangan  wirausaha  sosial  di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tantangan Penyelenggaraan Crowdfunding sebagai Sumber Pendanaan Wirausaha Sosial di Indonesia
Peran strategis crowdfunding sebagai sarana intermediasi tidak terlepas dari sejumlah hambatan serta permasalahan. Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan beberapa tantangan  penyelenggaraan crowdfunding sebagai  sumber  pendanaan  terhadap  kegiatan wirausaha  sosial.  Terdapat  disharmonisasi  antara  ketentuan  dan  praktik  penyelenggaraan crowdfunding pada status quo dengan tipikal dasar wirausaha sosial yang menaruh perhatian
tinggi pada tujuan sosial ( social oriented ) disamping tujuan ekonomi ( profit oriented ) (Silviana, 2021). Adapun, dalam penyelenggaraan crowdfunding status quo , terdapat sejumlah tipologi crowdfunding sebagai  berikut  1) equity  based  crowdfunding ;  2) lending  based  crowdfunding ;  3) donation  based  crowdfunding dan;  4) reward  based  crowdfunding . Selanjutnya,  analisis  setiap tantangan dari masing-masing tipologi crowdfunding a quo akan dibahas sebagai berikut.
Tantangan Equity  based  crowdfunding Sebagai  Sumber  Pendanaan  Wirausaha  Sosial  di Indonesia
Equity based crowdfunding merupakan jenis crowdfunding yang mendanai kegiatan usaha pada tahap early-stage business sampai development dengan menawarkan penerbitan saham, obligasi, atau sekuritas lainnya kepada kelompok investor yang luas (Soonpeel Edgar, 2018). Pemberian dana oleh crowd investor akan menjadi ekuitas (saham) sebagai kepemilikan atas kegiatan  usaha  yang  diprogramkan  oleh  penerbit  ekuitas  tersebut.  Dalam  hal  ini, crowd investor akan  mendapat  imbalan  keuntungan  dari  unit  usaha  tersebut  sesuai  persentase penyetoran dana.
Pengaturan mengenai layanan pendanaan equity based crowdfunding di Indonesia saat ini terdapat dalam POJK No 57 /POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan a quo sebenarnya merupakan bentuk revisi dari POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ( Equity Crowdfunding ). Revisi tersebut ditujukan untuk memperluas  cakupan  penawaran  efek  dalam  layanan  urun  dana  kepada  pelaku  usaha lainnya. Dengan demikian, layanan pendanaan yang sebelumnya hanya ditujukan kepada pelaku UMKM dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) saja, sekarang dapat juga ditujukan kepada CV dan Firma (Aanisah, 2022). Salah satu contoh equity based crowdfunding yang saat ini eksis di Indonesia adalah Santara.id.
Walaupun pengaturan equity based crowdfunding telah memperluas cakupan penawaran efeknya, crowdfunding tipologi ini belum dapat mengakomodasi layanan pendanaan terhadap kegiatan wirausaha sosial. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama , Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) POJK No 57 /POJK.04/2020, layanan pendanaan yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana hanya berupa dalam efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang; atau sukuk. Skema  ini  membuat  investor  akan  memperoleh  keuntungan  dari  dana  yang  mereka tanamkan berupa dividen. Hal tersebut kurang prospektif terhadap pendanaan wirausaha sosial yang memiliki skalabilitas terbatas dengan potensi profit yang rendah. Sebab, kegiatan wirausaha sosial yang menaruh perhatian tinggi pada aspek sosial ( social oriented ) disamping aspek ekonomis ( profit oriented ).
Kedua , penerbit dalam equity based crowdfunding merupakan badan hukum. Sekalipun pada  tataran  normatifnya,  POJK  No  57  /POJK.04/2020  telah  memperluas  penerbit  dana kepada selain PT, tetapi pada praktiknya hampir tidak pernah ditemukan adanya penerbit dana selain PT. Hal tersebut setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama , adanya atensi dari pihak  penyelenggara  platform  agar  penerbit  dapat  berbentuk  PT. Kedua , pertanggungjawaban  hukum  yang  bias  antara  harta  pelaku  usaha  dan  usahanya. Ketiga , adanya mekanisme pasar sekunder terhadap sekuritas usaha yang mana hal tersebut tidak dimungkinkan  apabila  dilakukan  oleh  usaha  selain  PT.  Padahal  menurut  Tan  wirausaha sosial  adalah  bentuk  organisasi  kewirausahaan  yang  tidak  terbatas  pada  bentuk  badan hukum manapun dalam menjalankan tujuan altruistiknya (Tan et al., 2005).
Tantangan Lending  Based  Crowdfunding Sumber  Pendanaan  Wirausaha  Sosial  di Indonesia
Lending based crowdfunding merupakan jenis Crowdfunding yang meminta pinjaman dari orang banyak secara luas. Nama lain dari skema ini ialah peer to peer lending ( P2P lending ) (Soonpeel  Edgar,  2018).  Melalui  skema  ini,  pelaku  usaha  sebagai  penerima  pinjaman  bisa mendapatkan modal dalam waktu yang relatif lebih singkat dan prosedur yang lebih mudah daripada meminjam di Bank.
Pengaturan mengenai lending based crowdfunding di Indonesia saat ini terdapat dalam POJK  Nomor  10  /POJK.05/2022  tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi Informasi  (LPMUBTI).  Pengaturan a  quo sebenarnya  pun  merupakan  revisi  dari  POJK sebelumnya,  yaitu  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPBBTI).  Perubahan  pengaturan a  quo merubah  istilah  “layanan  pinjam  meminjam  uang”  menjadi  “layanan  pendanaan”.  Hal demikian  bertujuan  untuk  mengakomodasi  kegiatan  usaha  dengan  prinsip  syariah  yang kurang tepat apabila dipadankan dengan istilah pinjam meminjam. Oleh karena itu, mesti dilakukan pencocokan dengan istilah yang lebih umum untuk memperluas cakupan kegiatan layanan pendanaan bagi pelaku usaha. Contoh lending based crowdfunding di Indonesia yang sudah ada saat ini adalah GandengTangan.org (Handoko & Rostiani, 2017).
Namun,  walaupun  cakupan  pendanaan lending  based  crowdfunding telah  berupaya diperluas, penyelenggaraan lending based crowdfunding belum dapat mengakomodasi layanan pendanaan  terhadap  kegiatan  wirausaha  sosial.  Hal  itu  disebabkan  oleh  beberapa  hal. Pertama , terdapat konsep bunga dalam setiap pendanaan yang diajukan dan diterima dalam lending based crowdfunding . Tingkat bunga bagi lending based crowdfunding tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat. Implikasinya, suku bunga pinjaman seringkali menjadi tinggi dan memberatkan peminjam. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK menyatakan bahwa besarnya  bunga  (biaya  pinjaman)  merupakan  kesepakatan  perdata  antara  masing-masing pihak  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2022a).  Dengan  demikian,  keputusan  untuk  mengadakan transaksi dikembalikan kepada masing-masing masing pihak beserta segala risikonya.
Kedua ,  berdasarkan  Pasal  25  Ayat  (1)  POJK  No  10  /POJK.05/2022,  penyelenggara LPBBTI  ditujukan  untuk  pendanaan  produktif  dan  pendanaan  multiguna.  Dalam  hal  ini, pendanaan produktif ialah pendanaan terhadap usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan pendapatan bagi penerima dana. Fokus pendanaan ini ditujukan untuk  mendanai  usaha  produktif  yaitu  UMKM.  Sementara  itu,  pendanaan  multiguna merupakan  pendanaan  untuk  pemakaian/konsumsi  dan  bukan  untuk  keperluan  usaha produksi.  Pada  taraf  ini  terdapat  perbedaan  konsep  tujuan  pendanaan  dalam  layanan pendanaan  tersebut    dengan  karakteristik  wirausaha  sosial.  Sekalipun  wirausaha  secara umum  mengelola  usaha  produktif  untuk  menghasilkan  barang/jasa,  tetapi  secara  khusus dasar usahanya ialah untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan orientasi pendanaan produktif memandang produksi barang dan/atau jasa untuk  meningkatkan  pendapatan  bagi  penerima  dana  tanpa  memperhatikan  aspek  sosial. Perbedaan  mendasar  orientasi  tersebut  berimplikasi  pada  implementasi  penyelenggaraan lending based crowdfunding pada status quo yang tidak condong memperhatikan aspek sosial. Ketiga ,  maraknya  aplikasi  pinjaman online yang  beredar  tanpa  izin.  Sehubungan dengan itu, berdasarkan penelusuran pada website OJK, terdapat 5.512 platform P2P lending yang dinyatakan illegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b). Di satu pihak, jumlah penyelenggara
P2P Lending yang telah mendapatkan izin OJK sampai dengan 2 Maret 2022 hanya terdapat sebanyak  102 platform .  Kondisi  tersebut  belum  mendukung  iklim  akses  pendanaan  bagi wirausaha sosial sebab salah satu faktor utama keberhasilan penyelenggaraan reward based crowdfunding adalah kepercayaan (Nia Utami et al., 2014).
Tantangan Donation  Based  Crowdfunding Sumber  Pendanaan  Wirausaha  Sosial  di Indonesia
Donation  based  crowdfunding merupakan  jenis crowdfunding yang  bertujuan  untuk menghimpun  dana  dari crowd  investor dengan  maksud  untuk  mendanai  suatu  kegiatan kemanusiaan tanpa mengharapkan pengembalian investasi. Kegiatan kemanusiaan tersebut dikampanyekan  di platform crowdfunding untuk  menampung  keinginan  pemberian  donasi, zakat dan wakaf dari orang banyak.
Penyelenggaraan donation  based  crowdfunding di  Indonesia  saat  ini  berada  dalam naungan pengaturan kementerian sosial. Dalam hal ini, donation based crowdfunding berada dalam  pengaturan  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1961  tentang  Pengumpulan  Uang  atau Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kedua pengaturan a  quo sama-sama  telah  dibentuk  sebelum  inovasi  teknologi  sektor  keuangan berkembang. Dengan demikian, donation based crowdfunding baru diatur secara umum dalam pengaturan status  quo dan  belum  diatur  secara  spesifik  mengenai  aspek  digital  dalam penggalangan dana yang melekat padanya.
Contoh penyelenggaraan donation based crowdfunding saat ini di Indonesia ialah platform kitabisa.com. Platform kitabisa berdiri berdasarkan SK Menteri No 478/HUK-PS/2017 tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapatkan izin Penggalangan Uang Dan  Barang  dari  Kementerian  Sosial.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  organisasi  penggalang dana yang memilih untuk memiliki situs web crowdfunding nya sendiri, seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Donation based crowdfunding memiliki orientasi sosial untuk memberikan donasi kepada komunitas atau individu melalui dana yang telah terkumpul dari masyarakat secara online . Walaupun  begitu,  penyelenggaraan donation  based  crowdfunding  status  quo belum  dapat menjadi  layanan  pendanaan  terhadap  kegiatan  wirausaha  sosial.  Hal  tersebut  disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama , pendanaan donation based crowdfunding status quo merupakan bentuk  pendanaan  non  produksi  dan  bukan  bertipe  untuk  pendanaan  produksi.  Tujuan pengumpulan dana dalam konteks ini ditujukan untuk mendanai kegiatan sosial, kesehatan, kebudayaan,  pendidikan,  olahraga,  agama,  dan  bidang  kesejahteraan  sosial  lainnya.  Pada konteks ini, Implementasi donation based crowdfunding seperti Kitabisa.com dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) lebih condong untuk mendanai kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang bersifat sedekah dan amal. Donasi tersebut tidak condong ditujukan untuk mendanai usaha-usaha sosial yang bersifat berkelanjutan ( sustainable ) . Dengan demikian, donation based crowdfunding masih belum prospektif terhadap pendanaan produksi pada wirausaha sosial.
Kedua, minimnya  pengawasan  pemerintah  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap dana kolektif masyarakat. Pasal 20 PP No 29/1980 mengatur adanya pengawasan preventif dan  represif  terhadap  penggalangan  dana  secara  umum.  Dalam  hal  ini,  lembaga  yang berwenang melakukan pengawasan preventif dan melakukan penertiban ialah Kementerian Sosial sebagai pejabat fungsional. Selanjutnya, lembaga yang melakukan pengawasan represif ialah kepolisian dengan berkoordinasi bersama Kementerian Sosial. Sementara itu, Otoritas
Jasa  Keuangan  (OJK)  belum  mengatur  dan  mengawasi donation  based  crowdfunding secara intensif karena sifatnya donasi (sumbangan sukarela) (Hariyani, 2017). Sehubungan dengan itu,  aspek  perlindungan  terhadap  konsumen  dapat  terganggu.  Tidak  ada  kewajiban penyelenggara donation based crowdfunding untuk menyampaikan informasi terkini mengenai layanan crowdfunding yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Pada kondisi tersebut, tingkat transparansi aliran dana pada donation based crowdfunding akan sangat ditentukan dari niat  baik  masing-masing  penyelenggara  saja.  Minimnya  ketentuan  yang  melindungi  dana kolektif  masyarakat  dapat  memicu  penyelewengan  dana  seperti  yang  terjadi  pada  ACT (Guritno,  2022).  Hal  tersebut  dapat  merusak  kepercayaan  masyarakat  pada  penggalangan dana.  Padahal,  kepercayaan  merupakan  salah  satu  modal  utama  dalam  penyelenggaraan crowdfunding .
Tantangan Reward Based Crowdfunding Sumber Pendanaan Wirausaha Sosial di Indonesia Reward based crowdfunding merupakan jenis crowdfunding yang lazim digunakan untuk mendanai proyek kreatif sosial dan ekonomi. Crowdfunding jenis ini memberikan penawaran berupa barang, jasa atau sebuah hak sebagai imbalan atas pemberian dana dari crowd investor (Arief,  2019) . Dalam hal  ini, reward  based  crowdfunding dapat  menjadi  jembatan  bagi  para individu yang senang dengan suatu program kreatif serta berpeluang menjadi inkubator bagi para kreator inovatif untuk memasarkan karyanya.
Reward  based  crowdfunding di  Indonesia  pertama  kali  muncul  pada  tahun  2012  yakni platform wujudkan.com (Rama, 2022). Wujudkan.com merupakan penggalangan dana yang bergerak pada sektor industri kreatif. Pada perjalanannya, wujudkan.com berhasil menggelar beberapa  projek  besar,  seperti  album  musik  untuk  anak-anak  dari  Popzzle  dengan  judul Tribute to Ibu Soed dan sebuah film layar lebar dari Riri Riza dan Mira Lesmana berjudul Atambua  39  derajat  celcius  (Deliusno,  2017)  . Platform ini  tunduk  pada  Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas dan Ketentuan Umum Perpajakan sebab bentuknya yang berbentuk PT. Setelah eksis selama 5 tahun, akhirnya wujudkan.com bankrut karena banyak  projeknya  yang  gagal  dan  tidak  ada  monetisasi  lanjutan.  Contoh  lain  dalam penyelenggaraan reward  based  crowdfunding adalah  patungan.net  yang  berbentuk  yayasan. Dengan  demikian,  patungan.net  juga  tunduk  pada  Undang-Undang  No  28  Tahun  2004 tentang  Yayasan.  Kedua  contoh  penyelenggara crowdfunding tersebut  memiliki  masing- masing bentuk hukum yang berbeda.
Berefleksi terhadap kondisi penyelenggaraan reward based crowdfunding yang pernah ada,  terdapat  sejumlah  permasalahan  yang  menghambat  penyelenggaraan reward  based crowdfunding berkembang. Pertama ,  kebankrutan  wujudkan.com  disebabkan  oleh  jumlah kampanye  yang  sukses  menggalang  dana  tidak  pernah  lebih  dari  12  persen  (Panji,  2022) Menilik  kegagalan  tersebut,  hampir  sebagian  besar  proyek  yang  didanai  dalam  platform tersebut merupakan proyek usaha yang berorientasi profit. Padahal menurut Belleflamme, organisasi  yang  berorientasi  laba  tidak  memiliki  kredibilitas  yang  tinggi  dalam  menerima crowdfunding (Belleflamme  et  al.,  2013)  Di  satu  pihak,  Ia  menyampaikan  perus ahaan  atau  proyek  dengan  latar  belakang  berorientasi  sosial  atau  nirlaba  memiliki kemungkinan  lebih  tinggi  untuk  menerima crowdfunding .  Hal  tersebut  telah  terkonfirmasi secara empiris maupun teoritis. Dengan demikian, Lehner menyarankan bahwa crowdfunding dan kewirausahaan sosial harus diselaraskan (Lehner, 2013).
Kedua ,  tidak  adanya  suatu  pengaturan  khusus  terhadap  skema reward  based crowdfunding . Penyelenggaraan wujudkan.com dan patungan.net tunduk pada UU PT dan UU  Yayasan  tergantung  masing-masing  bentuk  hukumnya.  Selain  itu,  dasar  hukum  yang dipergunakan  penyelenggara reward  based  crowdfunding tersebut  hanya  berlandaskan perjanjian  antara  pihak  saja  (Indriasaria,  2017).  Lebih  lanjut,  ketentuan  yang  ditetapkan pengelola  situs  patungan.net  mengenai  mekanisme  pengajuan  proyek  dan  panduan  bagi suporter  yang  ingin  memberikan  donasi  hanya  dimuat  dalam  suatu  forum  tanya  jawab ( Frequently Asked Questions ). Padahal, hubungan hukum antara penerima dana dan pemberi dana dalam skema crowdfunding tidak seyogyanya hanya didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak sebagai hubungan privat saja. Melainkan seharusnya, terdapat suatu pengaturan khusus sebab dalam skema crowdfunding terdapat kegiatan mobilisasi dana masyarakat yang juga harus diatur dalam aspek publik.
Peluang Penyelenggaraan Crowdfunding sebagai Sumber Pendanaan Wirausaha Sosial di Indonesia.
Dalam  bagian  pembahasan  ini  penulis  akan  menjawab  permasalahan  pada  tipologi- tipologi crowdfunding yang memberatkan wirausaha sosial sebab layanan pendanaan yang disediakan  belum  berorientasi  pada  sektor  sosial.  Berdasarkan  karakteristik  jenis  tipologi crowdfunding yang  telah  dipaparkan  pada  pembahasan  satu,  penulis  mencoba membandingkan keempatnya untuk analisis lebih lanjut sebagai berikut.
Tabel 1. Matriks Perbandingan Tipologi crowdfunding
Dari tabel tersebut, tertera masing-masing tantangan dari setiap tipologi crowdfunding secara jelas. Penulis melihat terdapat peluang bahwa reward based crowdfunding untuk menjadi sumber  pendanaan  bagi  kegiatan  yang  lebih  kompatibel  dengan  karakteristik  wirausaha sosial.  Hal  tersebut  disebabkan  karakteristiknya  yang  minim  profit,  berorientasi  proyek sosial, dan bentuk pengembalian hasil investasi yang tidak besar yaitu hanya berupa produk atau  layanan.  Konsep  ini  cocok  diakulturasikan  dengan  wirausaha  sosial.  Meskipun  dari ketiga  tipologi  lainnya  juga  memungkinkan  untuk  berorientasi  bagi  proyek  sosial,  namun ketiga  lainnya  mengharuskan  adanya  sisi  timbal  balik  komersil  yang  lebih  besar.  Hal demikian  bertalian  dengan  yang  disampaikan  oleh  Zheng  dalam  penelitiannya  yang menyebutkan  bahwa reward  based  crowdfunding banyak  diadopsi  oleh  perusahaan  sosial
dengan misi untuk mengejar kepentingan yang terkait dengan komunitas lokal, kelompok sosial, atau Masyarakat (Zheng et al., 2017).
Peluang penerapan reward based crowdfunding bagi wirausaha sosial di Indonesia lebih lanjut  akan  ditinjau  berdasarkan  praktik  empiris  yang  terjadi,  landasan  sosiologis  yang mengkomparasikan  praktik  penerapan reward  based  crowdfunding di  negara  lain  untuk kemudian dapat diadopsi di Indonesia dan landasan filosofis yang meninjau kemanfaatan penerapan reward  based  crowdfunding bagi  wirausaha  sosial  di  Indonesia  utamanya  guna menciptakan inklusivitas ekonomi serta secara normatif berdasakrna tataran hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Peluang  Penerapan Reward  Based  Crowdfunding bagi  Wirausaha  Sosial  di  Indonesia Berdasarkan Praktik Empiris dan Landasan Sosiologis.
Salah satu situs reward based crowdfunding yang menjadi kiblat dunia adalah Kickstarter. Kickstarter  merupakan reward  based  crowdfunding terbesar  di  dunia  (Nugroho  & Rachmaniyah, 2019). Dalam hal ini penulis melakukan studi komparasi dengan Kickstarter. Kickstarter  menjadi  objek  komparasi  disebabkan  oleh  dua  alasan.  Pertama,  Kickstarter memiliki mekanisme salah satu situs reward based crowdfunding yang eksis dan teruji. Kedua, adanya  persamaan  penduduk  Amerika  dan  Indonesia  yang  berada  pada  daftar  sepuluh negara pengguna internet terbanyak (Adiansah et al., 2016). Berdasarkan inc.com, kickstarter merupakan  situs crowdfunding terbesar  di  dunia.  Hal  ini  tampak  dari  dana  yang  berhasil dihimpun dan banyaknya proyek yang telah terselenggara (Lanisy, 2020). Tidak hanya itu, potensi  berkembangnya crowdfunding reward di  Indonesia  melalui  wirausaha  sosial  juga diperkuat oleh data World Giving Index Charities Aid Foundation pada tahun 2018 dimana Indonesia  sebagai  negara  nomor  satu  yang  memiliki  penduduk  dengan  tingkat kedermawanan paling tinggi sedunia (Charities Aid Foundation, 2018). Hal ini merupakan landasan  yang  tepat  bagi  pertumbuhan  platform reward  based  crowdfunding sebagai pendanaan  wirausaha  sosial  (Adila  Iskandar  et  al.,  2020).  Kemudian,  kesuksesan  platform kitabisa.com juga menjadi pijakan utama untuk mengukur potensi reward based crowdfunding di  Indonesia.  Kitabisa.com  telah  berdiri  selama  sembilan  tahun  dan  eksistensinya  tetap terjaga. Padahal basisnya hanya donasi yang mana donatur tidak akan mendapatkan imbalan. Melalui  komparasi  dengan  kitabisa.com  yang  tanpa  memberikan  imbal  balik  baik  berupa moneter  maupun  non-meneter,  namun  tetap  bisa  menjalankan  usahanya  dengan  baik sehingga berkaca dari hal tersrbut, konsep reward based crowdfunding juga memiliki peluang penerapan yang baik.
Peluang Reward Based Crowdfunding Dalam Mendorong Keuangan Inklusif Jika ditinjau dari perspektif filosofis, konsep reward based crowdfunding ditujukan dalam rangka  untuk  mencapai  ekonomi  inklusif,  yakni  memberikan    pendanaan  bagi  seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara adil guna meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok. Dengan adanya situs crowdfunding , masyarakat dapat turut serta menyumbangkan dananya kapanpun dan dimanapun serta ,mobilisasi pendanaan menjadi lebih  luas  khususnya  bagi  sektor  wirausaha  sosial.  Oleh  karena  itu,  agar  kemanfaatan crowdfunding semakin masif, penulis mendekatkan konsep reward based crowdfunding dengan wirausaha  sosial  yang  itamanya  memiliki  masalah  pendanaan  dan  permodalan  sehingga dapat mengakses pendanaan yang lebih baik dan adil dengan menggunakan skema reward based  crowdfunding.  S kema  tersebut  merupakan  solusi  yang  dapa  mengakomodasi karakteristik  khusus  dari  wirausaha  sosial  guna  mendapatkan  pendanaan  yang  nantinya akan digunakan untuk mendanai proyek sosial dari berbagai sektor.
Peluang Penerapan Reward Based Crowdfunding Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dalam  tataran  hukum  positif  di  Indonesia  terdapat  beberapa  peraturan  yang  secara spesifik  mengatur  beberapa  tipologi crowdfunding diantaranya  seperti  POJK  No  57 /POJK.04/2020  tentang  Penawaran  Efek  Melalui  Layanan  Urun  Dana  Berbasis  Teknologi Informasi yang mengatur equity based crowdfunding .  Dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPMUBTI)  yang mengatur c rowdfunding berbasis pinjaman. Kendati belum terdapatnya produk hukum yang mengatur secara spesifik adanya reward based crowdfunding . Selain itu, juga terapat Undang- undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang sejatinya memberikan peluang untuk dapat dikembangkannya reward based crowdfunding di Indonesia khususnya bagi wirausaha sosial. Undang-undang tersebut secara umum dibentuk untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia.
Lebih  lanjut,  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2023  diatur  mengenai  Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yaitu inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Dalam Pasal 213  undang-undang a  quo mengatur  beberapa  ruang  lingkup  ITSK  yang  mana  salah  dua diantaranya adalah kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana serta penghimpunan modal  yang  mencakup  skema crowdfunding .  Pasal  tersebut  membuka  peluang  untuk menerapkan reward based crowdfunding di Indonesia khususnya guna mendukung penguatan akses pembiayaan yang inklusif bagi wirausaha sosial.
Meskipun undang-undang yang ada telah mengafirmasi posibilitas penerapan reward based crowdfunding di Indonesia, guna memitigasi risiko dari adanya mobilisasi dana yang dilakukan dalam skema reward based crowdfunding , maka tetap diperlukannya pengaturan dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  lembaga  khusus  yakni  OJK  sesuai dengan  yang  diamanatkan  pada  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2023  Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan utamanya untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam skema reward based crowdfunding ini serta mitigasi risiko yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
Mekanisme  Penerapan Reward  Based  Crowdfunding Sebagai  Sumber  Pendanaan Wirausaha Sosial
Melihat  peluang reward  based  crowdfunding di  Indonesia  dan  konsepnya  yang  sesuai untuk  mendukung  ekonomi  yang  lebih  inklusif,  dalam  hal  ini  penulis  mencoba mengkonstruksikan  mekanisme reward  based  crowdfunding yang  tepat  guna  menjawab permasalahan  serta  hambatan  yang  dihadapi  oleh  wirausaha  sosial  di  Indonesia.  Dalam penerapan reward  based  crowdfunding ,  nantinya  akan  melibatkan  tiga  pihak.  Pertama,  ialah penyelenggara  layanan  urun  dana.  Penyelenggara  ialah  pihak  yang  memberikan  fasilitas, melakukan  pengelolaan,  dan  melaksanakan  pengoperasian  terhadap  layanan reward  based crowdfunding .  Kedua,  ialah  pemilik  proyek  atau  bisnis  sosial  yang  merupakan  wirausaha sosial.  Ketiga,  ialah crowd-investor yang  dikenal  sebagai  backer  atau  dapat  disebut  juga sebagai  pengguna  layanan reward  based  crowdfunding .  Dalam  hal  ini,  backer  berkontribusi untuk memberikan pendanaan dengan imbal balik berupa imbalan material (selain uang atau pendapatan) ataupun kompensasi immaterial. Imbalan yang ada bisa bervariasi, bahkan bisa merupakan produk benda yang wirausaha sosial tersebut produksi/jual.
Imbal  balik  yang  bersifat non-monetary tersebut  memiliki  peran  yang  penting  untuk menjadi  solusi  salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  wirausaha  sosial  yaitu kebanyakan bisnis wirausaha usaha sosial yang masih berada pada tahap early-stage dengan skalabilitas yang terbatas dan potensi profit yang rendah sehingga tidak mampu memberikan imbal  imbal  hasil  berupa  dividen  atau  suku  bunga  kepada  para  crowd-investor  mereka. Imbalan  yang  bersifat  non-monetary  ini  juga  sesuai  untuk  diterapkan  mengingat  pada praktiknya sejumlah 68% dari wirausaha sosial memiliki tujuan objektif utama untuk menjual produk atau jasa mereka (British Council, 2018).
Pelaksanaan skema urun dana berbasis reward akan dilakukan melalui web/platform digital yang difasilitasi oleh penyelenggara layanan reward based crowdfunding . Nantinya, para wirausaha sosial akan meregistrasikan badan usaha mereka pada platform digital layanan reward based crowdfunding . Penyelenggara layanan reward based crowdfunding kemudian akan memverifikasi  wirausaha  sosial.  Setelah  dinyatakan  lolos  verifikasi,  maka  para  wirausaha sosial  akan  memiliki  profil  tersendiri  yang  didalamnya  memuat  deskripsi  mengenai  latar belakang bisnis sosial mereka.
Setelah terdaftar, wirausaha sosial yang telah memiliki profil dapat mulai menawarkan proyek  atau  usaha  sosial  mereka  dengan  terlebih  dahulu  mencantumkan  deskripsi  yang memuat  produk  atau  proyek  yang  akan  ditawarkan,  target  pendanaan  yang diinginkan/jumlah pendanaan yang dibutuhkan, jangka waktu pemenuhan pendanaan, dan imbalan yang disediakan bagi backer. Tahap selanjutnya adalah penyelenggara urun dana akan melakukan verifikasi terhadap rencana produk atau proyek yang akan ditawarkan. Jika lolos verifikasi, penyelenggara layanan urun dana akan menampilkan proyek atau produk bisnis sosial tersebut di halaman platform layanan urun dana.
Setelahnya,  para  backer  dapat  memilih  proyek  atau  bisnis  sosial  yang  telah  tersedia pada  platform  digital,  nantinya  mereka  akan  ditawarkan  opsi  pembayaran  untuk berkontribusi  pada  proyek  atau  bisnis  sosial  tersebut  beserta  dengan  imbalan  yang  bisa didapat  dari  wirausaha  sosial  selaku  pemilik  proyek  atau  bisnis  sosial.  Nantinya,  ketika proyek  atau  produk  yang  ditawarkan  telah  mencapai  target  pendanaan,  maka  wirausaha sosial memiliki hak untuk uang pendanaan yang telah terkumpul di pihak penyelenggara
dan memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada para backer sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya.
Mekanisme  Regulasi  Guna  Mendukung Reward  Based  Crowdfunding Sebagai  Sumber Pendanaan Wirausaha Sosial
Dalam  jangka  panjang  guna  mendorong  optimalisasi  pelaksanaannya,    penulis menyarankan  beberapa  rumusan  penting  yang  perlu  dimuat  dalam  regulasi  terkait.  Hal tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan yang masih terdapat dalam penyelenggaran reward  based  crowdfunding yaitu  tidak  adanya  suatu  pengaturan  khusus,  kendati  dalam praktiknya reward based crowdfunding terdapat risiko yang perlu diantisipasi akibat adanya kegiatan  mobilisasi  dana  dari  masyarakat.  Adapun,  beberapa  pokok-pokok  regulasi  yang diatur  nantinya  sebaiknya  meliputi  kewenangan  pengaturan  dan  pengawasan,  perizinan penyelenggaraan layanan reward based crowdfunding , persyaratan bagi para pihak yang terlibat dalam layanan reward based crowdfunding , dan  implikasi dari dibentuknya kebijakan tersebut.
Menentukan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Reward Based Crowdfunding Lembaga  yang  berwenang  untuk  merumuskan  regulasi  sekaligus  melakukan pengawasan  terhadap  praktik reward  based  crowdfunding nantinya  adalah  OJK.  Hal  ini didasarkan pada dua alasan, pertama layanan reward based crowdfunding merupakan wujud inovasi teknologi sektor keuangan dan termasuk ke dalam model bisnis yang menjalankan fungsi  intermediasi  keuangan.  Hal  tersebut  disebabkan  layanan reward  based  crowdfunding menghimpun  pendanaan  yang  berasal  dari  masyarakat  banyak  dan  kemudian menyerahkannya  kepada  pihak  lain  yang  membutuhkan  pendanaan,  Adanya  fungsi intermediasi  dalam  skema reward  based  crowdfunding menjadikannya  dapat  dikategorikan sebagai lembaga jasa keuangan yang akan diatur dan diawasi oleh OJK.
Kedua,  jika  merujuk  pada  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2023  Tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan,  undang-undang  tersebut  mengatur perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011 dan mengubah Pasal 6 sehingga memperluas kewenangan pengaturan dan pengawasan dari OJK.    Melalui  perubahan  tersebut  kegiatan  pada  sektor  ITSK  (didalamnya  termasuk crowdfunding sebagai  salah  satu  kegiatan  penghimpunan  dan/atau  penyaluran  dana) berdasarkan menjadi kewenangan pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Dengan demikian, berdasarkan kedua alasan tersebut, maka OJK menjadi lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap reward based crowdfunding dengan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Menentukan Perizinan Penyelenggaraan Layanan Reward Based Crowdfunding Setelah  menentukan  kewenangan  pengaturan  dan  pengawasan,  selanjutnya  pokok pembahasan  yang  perlu  untuk  ditata  ialah  terkait  tahapan  perizinan  penyelenggaraan layanan reward based crowdfunding . Penentuan tahapan perizinan penyelenggaraan layanan urun  dana  merupakan  hal  yang  krusial  karena  layanan reward  based  crowdfunding akan dikonstruksikan dalam platform digital yang memiliki potensi risiko seperti cybersecurity atau pencurian data dan penipuan bagi masyarakat sebagai pemberi dana dan wirausaha sosial selaku pemilik proyek atau bisnis sosial.
Dalam  hal  untuk  memastikan reward  based  crowdfunding diselenggarakan  oleh  pihak yang mumpuni, penyelenggara layanan reward based crowdfunding harus memenuhi beberapa persyaratan Pertama, ialah penyelenggara layanan urun dana harus wajib merupakan suatu badan  hukum.  Kedua,  penyelenggara  yang  akan  melakukan  layanan reward  based crowdfunding wajib  sudah  terdaftar  sebagai  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  pada Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dan  sudah  terdaftar  sebagai  anggota  Asosiasi Layanan Urun Dana dan mempunyai izin usaha yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga,  penyelenggara  layanan  urun  dana  harus  memiliki  sumber  daya  manusia  dengan pengalaman  kerja  di  bidang  teknologi  informasi.  Keempat  penyelenggara  layanan reward based  crowdfunding wajib  menunjukkan  bukti  layak  operasional  dalam  menyelenggarakan kegiatan teknologi finansial khususnya perihal perlindungan konsumen serta data pribadi konsumen.  Kelima  telah  lulus  proses  uji  coba/pengembangan  inovasi  ( sandbox )  dan mendapatkan perizinan dari OJK.
Menentukan  Persyaratan  Bagi  Para  Pihak  yang  Terlibat  dalam  Layanan Reward  Based Crowdfunding
Pokok pembahasan selanjutnya yang perlu ditata ialah terkait persyaratan bagi para pihak  yang  nantinya  ikut  terlibat  dalam  kegiatan  memberikan  fasilitas,  melakukan pengelolaan, dan melaksanakan pengoperasian. Terdapat 3 (tiga) pihak yang akan terlibat dalam layanan reward based crowdfunding . Pertama adalah penyelenggara layanan reward based crowdfunding .  Penyelenggara  merupakan  pihak  yang  memberikan  fasilitas,  melakukan pengelolaan,  dan  melaksanakan  pengoperasian  platform reward  based  crowdfunding . Penyelenggara layanan reward based crowdfunding dalam hal ini diwajibkan merupakan badan hukum.
Kedua adalah pemilik proyek atau bisnis sosial atau wirausaha sosial. Bagi wirausaha sosial  yang  akan  terlibat  dalam  layanan reward  based  crowdfunding dapat  berbentuk  badan usaha baik yang berbentuk hukum seperti koperasi dan perseroan terbatas maupun badan usaha  lain.  Hal  tersebut  ditujukan  untuk  mendukung  inklusi  keuangan  dan  kemudahan pendanaan  utamanya  bagi  wirausaha  sosial  yang  sebagian  besar  saat  ini  belum  memiliki bentuk  badan  hukum.  Ketiga  ialah crowd-investor yang  dikenal  sebagai  backer  atau  dapat disebut juga sebagai pengguna layanan urun dana. Crowd-investor ini bisa merupakan orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum.

## Menentukan Pengaturan mengenai Mitigasi Risiko dan Perlindungan Konsumen
Dalam hal ini perlu diatur mengenai kewajiban dari penyelenggara layanan urun dana untuk  melaksanakan  perlindungan  data  bagi  pengguna  platform  seperti  backer  dan wirausaha  sosial  melalui  sistem  perizinan  atau  persetujuan  terhadap  penggunaan  data pribadi serta sistem pengamanan dan penanggulangan terhadap ancaman ataupun gangguan terhadap data pribadi.

## KESIMPULAN
Terdapat  sejumlah  hambatan  secara  teknis  maupun  regulasi  dari  masing-masing penyelenggaraan crowdfunding  status  quo untuk  pendanaan  kegiatan  wirausaha  sosial  di Indonesia.masing-masing  penyelenggaraan crowdfunding tersebut  sehingga reward  based crowdfunding merupakan tipologi crowdfunding yang paling tepat untuk dipadukan dengan
konsep  wirausaha  sosial.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  konsep  wirausaha  sosial  yang memiliki  skalabilitas  profit  minim  sebagai  konsekuensi  prioritas  sosialnya  dapat terakomodasi dengan skema imbalan pada reward based crowdfunding . Kondisi tersebut tidak seberat  apabila  imbal  hasilnya  berupa  dividen  atau  suku  bunga.  Selain  itu,  Penulis  juga menemukan bahwa reward based crowdfunding untuk pendanaan wirausaha sosial memiliki prospek yang bagus di Indonesia dengan dasar tingginya tingkat kedermawanan dan tingkat penggunaan internet masyarakat Indonesia. Hal tersebut secara paralel dapat mendukung pencapaian  inklusivitas  ekonomi  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  penulis  telah  merumuskan mekanisme teknis maupun regulasi yang perlu dipersiapkan agar optimalisasi crowdfunding berbasis imbalan sebagai pendanaan kegiatan wirausaha sosial dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aanisah,  J.  R.  (2022). Crowdfunding:  Optimalisasi  Pemberdayaan  UMKM  yang  Demokratis . https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3943-crowdfunding- optimalisasi-pemberdayaan-umkm-yang-demokratis.html
Adiansah, W., Mulyana, N., & Ferdryansah, M. (2016). ). Potensi Crowdfunding Di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2). https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13655
Adila Iskandar, D., A.A., S., Clementius Salim, R., Kenardi, N., & Wibisono, A. (2020). Faktor- Faktor  yang  Memengaruhi  Intensi  Masyarakat  Indonesia  untuk  Berdonasi  pada Kegiatan Crowdfunding. Indonesian Business Review , 3 (2), 165–179.
https://doi.org/10.21632/ibr.3.2.165-179 Avisha, A. (2018). Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital pada Kegiatan Pertanian (Studi Kasus di PT Crowde Membangun Bangsa) . 5 (1), 1–22.
Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2013). Individual crowdfunding practices.
Venture Capital . https://doi.org/10.1080/13691066.2013.785151 British Council. (2018). Developing an Inclusive and Creative Economy The State of Social Enterprise in Indonesia . https://www.unescap.org/sites/default/files/4.%20PLUS_The%20State%20of%20So cial%20Enterprise%20Final%20-%201512.pdf Charities Aid Foundation. (2018). WORLD GIVING INDEX 2011: A global view of giving trends . World Giving Index. www.cafonline.org
Cukier,  W.,  Trenholm,  S.,  &  Gekas,  G.  (2011).  Social  entrepreneurship:  A  content  analysis. Journal  of  Strategic  Innovation  and  Sustainability. Journal  of  Strategic  Innovation  and Sustainability , 7 (1), 99–119.
Deliusno.
(2017). Situs Urun Dana “Wujudkan.com” Berhenti Beroperasi,” . https://tekno.kompas.com/read/2017/02/02/13160007/situs.urun.dana.wujudkan.c om.berhenti.beroperasi
Guritno,  T.  (2022). Berbagai  Dugaan  Penyelewengan  Dana  ACT  yang  diungkap  oleh  Polri  dan PPATK . https://nasional.kompas.com/read/2022/07/10/07081431/berbagai-dugaan- penyelewengan-dana-act-yang-diungkap-ppatk-dan-polri
Handoko, H., & Rostiani, R. (2017). The Social Entrepreneurship. In Kasus-Kasus Manajemen Indonesia (p. 237).
Hariyani, I. (2017). Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. Jurnal Legislasi Indonesia , 345–358.
Indriasaria,  A.  (2017).  Pembiayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Melalui  Situs Crowdfunding “Patungan.Net” Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Acta Jurnal , 1 .
Lanisy, N. A. (2020). Motivasi Pendonor Crowdfunding: Studi Kasus di Jono Terbakar. Jurnal Tata Kelola Seni , 6 (2), 115–128. https://doi.org/10.24821/jtks.v6i2.4693
Lehner, O. M. (2013). Crowdfunding social ventures: A model and research agenda. Venture Capital , 15 (4), 289–311.
Nugroho,  A.  Y.,  &  Rachmaniyah,  F.  (2019).  Fenomena  Perkembangan  Crowfunding  di Indonesia.
Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri , 4 (1), 34–46.
https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2022a). Frequently  Asked  Question  Fintech  Lending . https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2022b). Penyelenggara  Fintech  Berizin  di  OJK  Per  22  April  2022 . https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara- Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx
Panji,  A.  (2022,  September  26). Situs  Galang  Dana  Wujudkan.com  Bakal  Ditutup . https://kumparan.com/kumparantech/situs-galang-dana-wujudkan-com-bakal- ditutup/full
PWC. (2019). Indonesia ’ s Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion . https://www.pwc.com/id/en/industry-sectors/financial-services/fintech- lending.html
Rama, A. (2022). Fenomena dan Potensi Crowdfunding . https://www.uinjkt.ac.id/233746-2/ Silviana, P. (2021). Literasi Digital: Strategi Social Enterprise Sebagai Crowdfunding Platform Dalam Memberdayakan Masyarakat Berdonasi Secara Online (studi kasus kitabisa.com) . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Soekanto, S. (1981). Pengantar Penelitian Hukum . Soerjono, S., & Sri, M. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum . RajaGrafindo Persada.
Soonpeel  Edgar,  C.  (2018).  REGULATION  OF  CROWDFUNDING  IN  INDONESIA. Law Review , 41 (18(1)). https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.1159
Soukhasing, D., Dea, V., & Ruslim, C. (2017). Social Finance and Social Enterprises: A New Frontier for Development in Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 1 (3), 240–255.
Tan, W., William, J. N., & Meng, T. (2005). Defining the “Social” in ’Social Entrepreneurship Altruism and Entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal 1 , 353–365.
Tenrinippi, A. (2019). Kewirausahaan Sosial di Indonesia (Apa, Mengapa, Kapan, Siapa Dan Bagaimana). Meraja Journal , 2 (3), 24–40.
Waddock,  S.  A.,  &  Post,  J.  E.  (1991).  Social  Entrepreneurs  and  Catalytic  Change. Public Administration Review , 51 (5), 393–401. JSTOR. https://doi.org/10.2307/976408
Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.