## MITIGASI SHARIA  NON-COMPLIANCE RISK PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH
DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
Ahmad Hafid Afandi Mahasiswa Progam Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email: ahmad.hafid-13@feb.unair.ac.id
Noven Suprayogi Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Email: noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT:
This  research  aims  to  analyze  risk  mitigation  of  Sharia  Non-Compliance  on  the financial  product  development  in  the  sharia  financing  bank.  Risk  mitigation  of  sharia  non- compliance  was  including  analization  of  product  development  proposal,  analization  of product study by director, analization of product study by commissioner,  analization of study by  sharia  supervisor  council  (DPS).  The  method  thatbused  in  this  study  was  qualitative descriptive  approach  using  study  case  on  PT.  Sharia  Financing  Bank  (BPRS)  Mandiri  Mitra Sukses.  The  validation  technic  done  using  triangulation  technic  of  source  and  technic.  The analysis technic in this study was analysis technic of Miles and Huberman.
The result of this study according to the steps of product development risk mitigation of  sharia  non-compliance  that  presented  the  process  of  publishing  product  conducted  by company  management.  Based  on  analysis  that  has  been  done  by  researcher,  PT.  BPRS Mandiri Mitra Sukses already capable to perform risk mitigation.
Keywords: Process of Publishing Product, Risk Mitigation, Sharia Non-Compliance

## I. PENDAHULUAN
Undang  –  undang  pasal  1  No.  21 tahun  2008,  menyebutkan  bank  syariah menurut  jenisnya  terdiri  atas  bank  umum syariah  dan  bank  pembiayaan  rakyat syariah  (BPRS)  dan  pengertian  BPRS adalah  bank  syariah  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Bank pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS)  dalam menjalankan fungsinya akan menghadapi risiko  yang  tidak  dapat  dipastikan  waktu kejadiannya, sehingga BPRS perlu melakukan  strategi  menghadapi  risiko yang akan terjadi kedepan.
Kejadian  risiko  dapat  berdampak secara  langsung  maupun  tidak  langsung.
Hartono  (1995:62)  menyatakan  bahwa “Risiko  adalah  suatu  ketidakpastian dimasa  yang  akan  datang  tentang kerugian”.  Terdapat  tipe  risiko  yang dihadapi  bank  syariah  diantaranya  yaitu pada Pasal
5
ayat (1) PBI
No.13/23/PBI/2011  yaitu  risiko  kredit  (risiko pembiayaan),  risiko  pasar,  risiko  likuiditas, risiko  operasional,  risiko  hukum,  risiko stratejik, risiko kepatuhan.
Terdapat  permasalahan  berkaitan dengan ketidakpatuhan lembaga keuangan  syariah  terhadap  standar syariah di Indonesia yang dapat mengakibatkan  terjadinya  risiko  hukum dan kepercayaan. Bisnis.com
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
memberitakan pada
tanggal
03
november  2015  jam  19:18  wib  di  Malang,
Kepala  Departemen  Pemeriksaan  Khusus dan  Investigasi  Perbankan  Otoritas  Jasa
Keuangan (OJK) Tutty Kustiati memaparkan  kegiatan  operasional  bank memiliki  kompleksitas  yang  cukup  tinggi yang memungkinkan oknum bank melakukan penyimpangan, baik administratif  maupun  pidana.  “Untuk mengurangi potensi penyimpangan tersebut, bank wajib menjalankan operasionalnya  dengan  memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga bukan saja bank  akan  terhindar  dari  masalah,  tetapi yang jauh lebih penting adalah
kepercayaan
masyarakat
yang menyimpan  dananya  di  bank  dapat tetap terpelihara,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2015). Maka penting untuk dilakukan pencegahan risiko ketidakpatuhan syariah di  bank  pembiayaan  rakyat  (BPRS). Pengelolaan  bank  pembiayaan  rakyat syariah  (BPRS)  erat  kaitannya  dengan kegiatan pemberian pembiayaan yang di kenal  sebagai  aktivitas  perkreditan, aktivitas  ini  memerlukan  pengawalan, karena  dikhawatirkan  mendekati  praktik riba. Maka penelitian ini fokus pada bank pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS).  Bank pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS)  yang diteliti adalah PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses yang  kantor  pusatnya  berada  di  daerah Kabupaten  Gresik.  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  diteliti,  karena memiliki  produk  yang  mampu  menarik minat  nasasah,  hal  ini  terlihat  dari  jumlah
nasabah  per  bulan  mei  2017  mencapai 16.000 nasabah sesuai dengan pernyataan  Bapak  Agus  selaku  direktur utama  dan  selama  pengembangan produk perusahaan belum memiliki catatan
penyimpangan kepatuhan syariah. Berdasarkan laporan
kinerja Pemerintah  Kabupaten  Gresik  tahun  2015 jumlah  usaha  mikro  kecil  mengalami peningkatan.  Hal  ini  merupakan  peluang pasar  yang  besar  bagi  PT.  BPRS  Mandiri Mitra Sukses untuk meningkatkan kegiatan usaha perusahaan dengan menghadirkan produk  unggulan  yang  sesuai  kepatuhan syariah.
Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2015
Gambar 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Gresik Unsur dalam perencanaan
menghadapi risiko kedepan dapat dilakukan  dengan  langkah  mitigasi  risiko. Berdasarkan UU No.24 tahun 2007 mitigasi
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
adalah serangkaian upaya untuk mengurangi  risiko  bencana  baik  melalui pembangunan  fisik  maupun  penyadaran
dan peningkatan
kemampuan menghadapi anacaman bencana.
Langkah  mitigasi  risiko  dapat  dilakukan ketika lembaga keuangan syariah menciptakan produk dan produk tersebut terhindar dari risiko ketidakpatuhan syariah ( sharia non-compliance) .
Mengingat peluang pasar yang tinggi, maka  PT.  BPRS  Mandiri  Mitra  Sukses  akan membuat  produk  yang  sesuai  kebutuhan pasar  dan  sesuai  kaidah  syariah.  Maka produk yang akan diterbitkan harus sesuai sesuai  dengan  ketentuan  kaidah yang berlaku . Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan pencegahan  risiko  untuk  meminimalisir dampak  risiko  yang  akan  dihadapi  bank pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS)  dalam aspek shariah  non-compliance pada produk.
Berdasarkan  paparan  latar  belakang, rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:  bagaimana  manajemen  mitigasi sharia non compliance risk pada pengembangan  produk  keuangan  bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) ?
Berdasarkan  pada  rumusan  masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses  manajemen  mitigasi shariah  non compliance  risk pada  pengembangan produk  keuangan  bank  pembiayaan rakyat  syariah  (BPRS)  di  PT.  BPRS  Mandiri Mitra Sukses.

## II. LANDASAN TEORI
Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai fasilitas penunjang kemaslahatan ekonomi masyarakat.  Peran  BPRS  membantu  sendi perekonomian masyarakat golongan bawah. Keberadaan BPRS adalah bagian dari bank syariah, namun dalam kegiatan operasionalnya memiliki perbedaan.
Berdasarkan UU  No.  21 tahun 2008 tentang  perbankan  syariah  bab  IV  pasal 21  kegiatan  usaha  bank  pembiayaan rakyat syariah meliputi:
a.  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk:
1.  simpanan  berupa  tabungan  atau yang  dipersamakan  dengan  itu berdasakan  akad wadi‟ah atau akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah; dan
2.  investasi  berupa  deposito  atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan
itu berdasarkan  akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertantangan
dengan prinsip
syariah
b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
1.  pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau
musyarakah
2.  pembiayaan  berdasarkan  akad murabahah, salam, atau istishna
3.  pembiayaan  berdasarkan  akad qardh
4.  pembiayaan  penyewaan  barang bergerak  atau  tidak  bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik ; dan
5. pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah
c.  menempatkan  dana  pada  bank syariah  lain  dalam  bentuk  titpan berdasarkan  akad wadi‟ah atau
investasi berdasarkan
akad
mudharabah dan/atau akad lain yang tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah
d.  memindahkan  uang,  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada  di  bank  umum  syariah,  bank umum konvensional, dan UUS; dan
e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya berdasarkan persetujuan Bank
Indonesia.
Menurut Rivai dan Ismail (2013:56) risiko dalam ranah investasi didefinisikan
sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.  Islam  memandang  bahwa risiko  merupakan  sebuah  sunnatulloh dalam sebuah bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Luqman ayat 34:
اَهَو  ِِۖماَح ۡرَ ۡلۡٱ  يِف  اَه  ُنَل ۡعَيَو  َث ۡيَغۡلٱ  ُلِّزَنُيَو  ِةَعاَّسلٱ  ُنۡلِع  ۥُهَدنِع  َ َّللَّٱ  َّىِإ
ۡدَت َ َّللَّٱ  َّىِإ  ُُۚتوُوَت  ٖض ۡرَأ ِّيَأِب  ُُۢسۡفَن يِر ۡدَت اَهَو ِۖا ٗدَغ  ُبِس ۡكَت اَذاَّه  ٞسۡفَن يِر ُُۢريِبَخ ٌنيِلَع ٤٣
Inna  al-Lāha  „indahu  „ilmu  „ssā‟ati wayunazilu alghaytsa waya‟lamu mā fī al- arhāmi  wamā  tadrī  nafsun  mātsā  taksibu ghadan  wamaa  tadrii  nafsun  bi-ayyi ardhin  tamūtu  inna  al-Lāha  „alīmun khabīrun
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat;  dan  Dialah  Yang  menurunkan hujan,  dan  mengetahui  apa  yang  ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat  mengetahui  (dengan  pasti)  apa yang  akan  diusahakannya  besok.  Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui lagi  Maha  Mengenal”. (Q.S  Kementrian Agama RI, 2014)
Menurut Antonio (2001) kepatuhan syariah  adalah  ketaatan  bank  syariah terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah.  Fungsi  kepatuhan  syariah  adalah sebagai  pengawasan  yang  bersifat preventif  dan  menjadi  elemen  penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah,  pasar  modal  syariah,  asuransi syariah, pegadaiaan syariah serta
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
lembaga  keuangan  syariah  non  bank (Ilham, 2009:477).
Menurut  Lahsasna  (2014)  standar kepatuhan  syariah  dijadikan  sebagai panduan  oleh  seluruh  pegawai  lembaga keuangan  syariah,  berikut  standart  yang digunakan:
1.  Standar  kepatuhan  syariah  yang  tinggi akan  memberikan  reputasi  yang  baik, yang  mana  akan  menarik  fungsi  bisnis dan nasabah
2.Menjamin penerapan hukum, peraturan, peraturan syariah, asas syariah, kebijakan  internal,  dan  sesuai  dengan pelatihan.
3. Ketaatan terhadap standart kepatuhan menjadi sebuah syarat dan
kesempurnaan  di  lembaga  keuangan syariah,  hal  ini  berkaitan  dengan persaingan  antar  setiap  lembaga keuangan syariah
4.  Mengidentifikasi  dan  menaksir  potensi persoalan,
memandu dan mengedukasi  pegawai  dalam  hukum kepatuhan,  peraturan,  standart,  dan melakukan
pengawasan
dan
pelaporan.
Sharia  non-compliance istilah  lain  dari ketidakpatuhan terhadap ketetapan syariah pada lembaga keuangan syariah. IFSB  (2005)  mendefinisikan Shari‟ah  non- compliance  risk merupakan  risiko  yang ditimbulkan atas kegagalan menerapakan  prinsip  dan  peraturan syariah  yang  sesuai  dengan  ketetapan hukum  dalam  operasional  bank  syariah.
Kegagalan  penerapan  prinsip  syariah bagian yang harus dipertanggung jawabkan  terutama  terhadap  Allah  SWT dan reputasi bank syariah.
Berikut  langkah  mitigasi sharia  non- compliance risk menurut Lahsasna (2014:102):
Pre – Shariah compliance proses – risk mitigation

## Post – shari‟ah compliance process – risk identification and ratification
Sumber: Lahsasna, Ahcene. 2014. Shari‟ah Non-Compliance  Risk  Management  and Legal  Documentation  Islamic  Finance . Singapore: Wiley Finance Series.
Gambar 1 Langkah dan Koridor Shari’ah Non- Compliance di Bank Syariah
1 st Produck owner Produck design and development 2 nd CEO/managemen t IFI management 3 rd Shari’ah risk management Risk management 4 th 5 th 6 th 7 th
Shari’ah management Shari’ah mangement Shari’ah committe Approval and supervision/institution level Board of directors management SAC BNM &SAC SC
Approval and supervision (national
8 th 9 th Shari’ah review Shari’ah audit Examination and assesment/interna l Examination and assessment/internal 10 th Public Public perception and judment
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
Produk  Bank  Pembiayaan  Rakyat
(BPRS) syariah menjadi tolak ukur keberlangsungan  aktivitas  keuangan  dan operasional.  Pendirian  bank  syariah semata untuk menciptakan kemaslahatan umat.
Produk perbankan syariah berkembang seiring  dengan  kebutuhan  nasabah  yang dinamis.  Menurut  Lewis  dan  Lativa (2007:215) “pengembangan inovasi produk  keuangan  syariah  perbankan syariah harus dirancang instrumennya dan sesuai  dengan  standar  internasional”. “Inovasi  produk  yang  dikembangkan harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas  layanan  dan  teknologi  serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)” (Makhijani, 2010).
Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya yang  terkait  dengan  penelitian  ini,  yaitu oleh  Zurina  Shafii,  Supiah  Salleh,  dan Syahidawati  Hj  Shahwan  dengan  judul “ Management of Shari‟ah Non- Compliance  Audit  Risk  in  the  Islamic Financial  Institution  via  the  Development Of Shari‟ah Compliance Audit Frame Work and Shari‟ah Audit Progamme”. Penelitian dipublikasikan  pada  bulan  maret  tahun 2010.  Penelitian  Zurina  Shafii  dkk  memiliki persamaan  dengan  penelitian  ini  yaitu objek penelitianya pada risiko shari‟a non- compliance pada  lembaga  keuangan
syariah  dan  melihat shari‟ah  compliance untuk mempermudah dalam penelitian.
Namun,  memiliki  perbedaan  tujuan penelitian,  penelitian  Zurina  dkk  fokus penelitian  pada  audit  atas  risiko  yang dihadapi  produk  yang  sudah  ada. Kesimpulan  penelitian  ini  yaitu  risko ketidakpatuhan dapat di mitigasi dengan Shariah Compliance Audit.
Penelitian  lain  yang  terkait  dengan shari‟ah  non-compliance yaitu  penelitiian yang  dilakukan  oleh  Ahcene  Lahsasna, dengan  judul  penelitian  “ Shari‟ah  non- compliance  risk  Management  and  Legal Documenttation  in  Islamic  Finance” . Penelitian  ini  dalam  bentuk  buku  yang terbit  pada  tahun  2014.  Penelitian Lahsasna  memiliki  persamaan  dengan penelitian  ini  yaitu  meneliti  pada  produk lembaga keuangan syariah dalam mengahadapi risiko shari‟ah non- compliance dan  memiliki  perbedaan pada  fokus  penelitian,  yaitu  penelitian yang dilakukan Ahcene Lahsasna meneliti seluruh  aspek  dalam shariah  non- compliance risk dan melakukan audit atas risiko  yang  dihadapi  lembaga  keuangan syariah. Kesimpulannya
terdapat beberapa  indikator  dan  klasifikasi  dalam audit shari‟ah  non-compliance  risk mulai dari  risiko  yang  tinggi,  medium,  dan lemah.
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh Budi  Sukardi  dengan  judul  “Kepatuhan Syariah (Shari‟ah Compliance) dan Inovasi Produk  Bank  Syariah  Di  Indonesia”. Penelitian Budi Sukardi di publikasikan oleh IAIN  Surakarta.  Persamaannya  dalam
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
penelitian  ini  yaitu  melakukan  penelitian pada  produk  lembaga  Bank  Syariah dengan melihat aspek kepatuhan syariah. Namun, perbedaannya yaitu fokus penelitian  yang  berbeda,  penelitian  lebih fokus  pada  kepatuhan  syariah  dan  tidak meneliti risiko Bank Syariah. Kesimpulannya inovasi  harus  unik  dan  sesuai  prinsip kepatuhan syariah.

## III. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.  Menurut  Yin  (2003:4)  penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang biasanya digunakan untuk meneliti persoalan  –  persoalan  sosial,  pendidikan, maupun  komunikasi,  penelitian  ini  melihat permasalahan  dari  berbagai  disiplin  ilmu, ranah, subyek permasalahan. Oleh karena itu,  pendekatan  kualitatif  menekankan makna bukan generalisasi.
Jenis  penelitian  yang  digunakan merupakan  penelitian  studi  kasus.  Yin (2003:5)  mengatakan  bahwa  penelitian studi  kasus  adalah  suatu  metode  yang secara khusus menyelidiki fenomena yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang  dilakukan  ketika  batasan  –  batasan antara  fenomena  dan  konteksnya  belum jelas dan memanfaatkan berbagai sumber.  Studi  kasus  yang  menjadi  obyek penelitian  adalah  di  BPRS  Mandiri  Mitra Sukses, dengan tujuan mengetahui
bagaimana mitigasi shari‟ah non- compliance risk pada produk keuangan.
Berdasarkan sumbernya  terdapat dua jenis  sumber  data  yang  dapat  dijadikan sebagai  bahan  penelitian  oleh  peneliti, diantaranya adalah:
1. Data primer merupakan data yang dapat  diperoleh  dari  sumber primer  yaitu  informan  dari  pihak BPRS  Mandiri  Mitra  Sukses  dengan melakukan  wawancara  secara langsung kepada pihak-pihak yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian. Pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses  yang  menjadi  informan sejumlah
empat informan diantaranya adalah Direktur Umum, Direktur, Manajer Marketing and collection dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Data  sekunder  merupakan  data yang bersifat non-manusia sebagai data  pendukung  penelitian.  Data yang diperoleh dari data pendukung  berupa  dokumen  dan data  pendukung  lainnya  seperti foto,  jurnal,  peraturan  perbankan secara tertulis.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini adalah proses mitigasi risiko sharia non- compliance  pada  pengembangan produk  keuangan  di  PT.  BPRS  Mandiri Mitra Sukses.
Penelitian  ini  menggunakan  metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Wawancara
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
Menurut Yin (2003:108-109) wawancara tipe
open-ended merupakan  proses  tanya  jawab yang  dilakukan  kepada  informan terkait  dengan  fenomena  yang menjadi  kasus  penelitian  agar diperoleh data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi
Menurut
Yin (2003:104) “penggunaan  dokumen  paling
penting  adalah  mendukung  dan menambah  bukti  dari  sumber- sumber lain”.
Validitas  adalah  derajat  ketepatan  yang terjadi  antara  data  dengan  daya  yang dapat  dilaporkan  pada  objek  penelitian oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang sama dengan data yang dilaporkan oleh  peneliti  berdasarkan  keadaan  yang benar-benar terjadi. Penelitian ini menggunakan  teknik  validasi  triangulasi sumber  dan  teknik.  Setelah  dilakukan pengumpulan data penelitian, maka data tersebut  dianalisis  untuk  mendapatkan kesimpulan.  Data-data  yang  diperoleh dari  proses  wawancara,  dan  studi dokumen  kemudian  di  analisis  dan  diolah berdasarkan  landasan  teori  dan  literatur yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Analisis  data  dilakukan  agar  hasil  yang diperoleh  dapat  dibaca  dengan  mudah dan  dipahami.  Teknik  analisis  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  teori  Miles  dan  Huberman (1992) dalam buku Yin, berikut tiga proses teknik analisis:
1. Data Reduction (Reduksi Data)
2. Data Display (Penyajian Data)
3. Conclusion Drawing/Verification
(Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendirian PT BPRS Mandiri Mitra Sukses di  inisiasi  oleh  beberapa  investor  yang banyak berkecimpung di berbagai bidang  usaha,  dan  beberapa  tokoh masyarakat yang aktif dalam pengembangan  Masyarakat  Ekonomi Syariah dan Majelis
ekonomi Muhammadiyah  (MEM)  Jawa  Timur  yang terinspirasi  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan usaha mikro dengan sistem syariah.  Tujuan  pendirian  BPRS  ini  untuk membebaskan  usaha  mikro  masyarakat dari jeratan praktik penelolaan keuangan yang tidak sesuai
syariah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian mikro.
BPRS  ini  didirikan  dalam  bentuk ketetapan hukum badan usaha perseroan terbatas  (PT)  dengan  nama  PT.  BPR Syariah  Mandiri  Mitra  Sukses    yang disahkan  Badan  Hukum  Perseroan  dari Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik
Indonesia
No:
AHU-
17513.AH.01.01 tahun 2008.
Salah  satu  cara  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teknik wawancara terhadap  informan  yang  sesuai  dengan fokus  penelitian  ini.  Terdapat  empat informan  yang  dijadikan  sumber  data, informasi  dari  informan  merupakan  data
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
primer.  Diantara  informan  tersebut  yaitu pertama  Bapak  Agus  Lukmanul  Hidayat selaku  Direktur  Utama,  kedua  ketiga Bapak  Samsun  Arif  selaku  Direktur,  ketiga Bapak  Cahyo  selaku manajer  marketing dan collection ,  dan  keempat  Bapak Raditya  Sukmana  selaku  DPS  (Dewan Pengawas  Syariah)  PT  BPRS  Mandiri  Mitra Sukses.

## Pembahasan
Proses  mitigasi  risiko sharia  non- compliance  di  PT.  BPRS  Mandiri  Mitra Sukses melalui beberapa proses diantaranya adalah:
A. Kajian usulan penyusunan draft produk yang dikaji oleh manajer.
Penerbitan  produk  lahir  atas  dasar pencetusan ide pengusulan produk. Pihak manajemen perusahaan
dalam pengusulan produk memberikan keterbukaan  terhadap  lini  manajemen. Produk  dapat  diusulkan  oleh  manajer, direktur,  direktur  utama,  dan  intruksi komisaris. Usulan produk tersebut diajukan karena  beberapa  faktor  yaitu  faktor kebutuhan target pasar, hasil evaluasi dari produk yang sudah berjalan, dan keluhan dari  nasabah.  Kemampuan  manajemen memanfaatkan  setiap  peluang  bisnis diperlukan  untuk  menciptakan  produk- produk unggulan.
Proses mitigasi yang dilaksanakan di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses sejalan ketika proses  penerbitan  produk,  dimulai  pada saat  ada  pengusulan  produk.  Pada  saat ada  pengusulan  produk,  pihak  manajer
marketing    akan  membuat  rancangan gambaran  umum  draft  penyusunan produk dengan menentukan target pasar yang  dibidik.  Produk  yang  sesuai  dengan target  pasar  dan  kebutuhan  nasabah akan  mendatangkan  keutungan  bagi keuangan  perusahaan.  Sehingga  pihak manajemen  perusahaan  mengupayakan dalam  penerbitan  produk  sesuai  dengan permintaan pasar.
Lahsasna, yang menyebutkan dalam penerbitan produk dimulai dengan pemilihan  target  pasar.  Teori  tersebut menyatakan “the development process in product compliance start by seleceting an aprroriate  product  for  a  niche  market”. Kesesuaian  dengan  teori  ini  karena melihat  pentingnya  penentuan  target pasar,  sehingga  produk  yang  diterbitkan terarah.
Untuk  menegetahui  target  pasar dan  permintaan  pasar  PT.  BPRS  Mandiri Mitra Sukses melakukan survey dilapangan.  Hasil  dari  survey  nantinya akan menjadi bahan kajian dan pengambilan keputusan dalam penerbitan produk. Survey dikerjakan oleh manajer  dan  bawahannya  seperti  AO ( account  oficcer ).  Terdapat  beberapa aspek  yang  dilihat  pada  saat  dilakukan survey, yaitu melihat peluang dan potensi bisnis kedepannya, apakah produk tersebut  mampu  mengatasi  kebutuhan target  pasar.  Kemudian  risiko  yang  akan akan  dihadapi  ketika  penerbitan  produk, seperti  risiko  pasar  dan  risiko  kepatuhan
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
syariah.  Apabila  produk  tersebut  produk pembiayaan, maka akan melihat kemampuan  nasabah  mengembalikan pembiayaan  yang  diberikan.  Selanjutnya aspek  legalitas  atas  produk  yang  akad diterbitkan.
Berdasarkan  hasil  survey  tersebut maka dirancang draft penyusunan produk oleh  manajer  marketing  yang  akan  di diskusikan  dengan  direksi.  Rancangan produk  yang  disusun  isinya  berupa  jenis produk, karakteristik produk, jangka waktu pelaksanaan produk, syarat dan ketentuan  yang  berlaku,  segmentasi pasar,  rancangan  akad  yang  digunakan, dan  risiko  yang  kemungkinan  dihadapi. Sistem  penyusunan  draft  diawal  yang dibuat  manajer  tidak  ada  kebijakan format  penulisan  yang  tetap,  hanya berupa catatan tidak resmi. Di perusahaan belum ada standar operasional  prosedur  (SOP)  penyusunan usulan  draft  produk  baru,  sehingga  tidak ada format penyusunannya.
Bagian yang menarik untuk dibahas yaitu  berdasarkan  hasil  penelitian  oleh peneliti PT.BPRS Mandiri Mitra Sukses belum memiliki  standar  operasional  prosedur (SOP) usulan produk baru.
Terlepas dari belum adanya standar operasional prosedur (SOP), pihak manajemen  perusahaan  memiliki  prinsip dalam  pengusulan  produk,  apabila produk yang diusulkan memiliki risiko yang tinggi  termasuk  risiko  ketidakpatuhan syariah  ( sharia  non-compliance )  maka produk  tersebut  tidak  diterbitkan  dahulu,
meskipun dari segi aspek bisnis menguntungkan  bagi  perusahaan.  Prinsip ini  menjadi  sebuah  langkah  mitigasi  risiko ketidakpatuhan  syariah  yang  menjadi pedoman  perusahaan.  Prinsip  yang diterapkan sejalan dengan visi perusahaan  yang  menjadi  menjadi  bank yang  sehat,  tumbuh  berkembang  dan dipercaya oleh masyarakat serta menjadi bank yang rahmatan lil’alamin.
B. Melakukan  kajian  produk  oleh  tim direksi  dalam  penentuan  instrumen produk yang lebih mendalam.
Hasil  dari  catatan  draft  penyusunan produk  yang  dibuat  manajer  akan didiskusikan  bersama  komite  direksi.  Pihak yang  terlibat  dalam  kajian  komite  direksi yaitu  direktur  utama,  direktur,  dan manajer.
Terdapat  beberapa  aspek  yang diperhatikan  dalam  pengkajian  draft produk di forum komite direksi. Kajian yang dilakukan  secara  detail  mulai  dari penetuan akad produk tersebut.
Penggunaan  akad  ini  penting  ditentukan sejak  awal.  Salah  satu  ciri  khas  dari lembaga  keuangan  syariah  yaitu  akad yang  digunakan.  Akad  sebagai  bentuk pengikatan  diawal  transaksi.  Selanjutnya Komite  direksi  melihat  aspek  bisnis  untuk menjaga  ksatabilan  kegiatan  usaha perusahaan,  dari  produk  yang  akan diterbitkan
apakah mampu
mendatangkan
keuntungan bagi
perusahaan dan mampu bertahan dipasaran berapa lama. Selain penentuan penggunaan akad dan aspek bisnis direksi akan  mengkaji  risiko  yang  kemungkinan
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
terjadi. Sebagai bentuk meminimalisir risiko akan  melihat  kemampuan  sumber  daya insani  (pegawai)  dalam  mengoperasikan produk  yang  diterbitkan.  Kajian  analisis risiko  dilakukan  secara  detail,  karena apabila  dalam  kajiannya  kurang  tepat akan  berdampak  pada  keberlangsungan produk  tersebut  dan  operasi  keuangan perusahaan.  Kajian  risiko  yang  berkaitan dengan  risiko  ketidakpatuhan  syariah diperhatikan oleh perusahaan. Kepatuhan terhadap  pedoman  syariah  yang  harus dipenuhi  sebagai  lembaga  keuangan syariah.  Pemenuhan  kaidah  syariah  pada produk  akan  selalu  meminta  masukan dewan  pengawas  syariah  (DPS)  selaku kepanjanganan  tangan  dewan  syariah nasional  majelis  ulama’  Indonesia  (DSN- MUI).
Sumber: Salinan Surat Edaran
Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 37/SEOJK.03/2015  Tentang  Produk dan  Aktivitas  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2015
Gambar 2

## Rencana Penerbitan Produk atau
Pelaksanaan Aktivitas Baru
Selain mengkaji dan finalisasi penyusunan  draft  produk  di  forum  rapat komite,  direksi  akan    membuat  SOP  yang berisi  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk teknis  untuk  produk  baru  bukan  produk turunan. Hasil final dari rapat direksi maka langkah  selanjutnya  akan  di  ajukan  ke komisaris, dewan pengawas syariah (DPS), dan  pengajuan  otoritas  jasa  keuangan (OJK).  Produk  yang  diajukan  ke  otoritas jasa  keuangan  (OJK)  merupakan  produk yang  masuk  dalam  kategori  produk  baru bukan  produk  turunan  dari  produk  yang sudah  berjalan.  Apabila  produk  tersebut produk  turunan  dari  produk  yang  sudah berjalan,  maka  pihak  direksi  hanya membuat surat edaran (SE) bukan standar operasional prosedur (SOP).
Dewan  direksi  memiliki  wewenang mengevaluasi produk yang telah diterbitkan.  Hasil  evaluasi  akan  menjadi rujukan  apakah  produk  tersebut  tetap layak  dioperasikan  atau  perlu  adanya penambahan atau pengurangan karakteristik  produk.  Produk  yang  perlu tambahan  atau  pengurangan  akan didiskusikan  kembali  untuk  diterbitkan kembali  dengan  mengeluarkan  surat edaran  (SE).  Proses  evaluasi  merupakan salah  satu  langkah  untuk  memitigasi terjadinya  risiko  ketidakpatuhan  syariah pada produk.
Proses  evaluasi  produk  menurut
Lahsasna (2014:109) bahwa fungsi
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
pengendalian  manajemen  risiko  syariah sebagai bagian mengacu pada identifikasi,  penilaian,  pemantauan,  dan pengendalian melalui pendekatan sistematis untuk mengurangi kemungkinan kejadian ketidakpatuhan.
Proses evaluasi produk dilakukan PT. BPRS  Mandiri  Mitra  Sukses  sebagai  bentuk pemantauan.  Jangka  waktu  evaluasi biasa  dilakukan  enam  bulan  sekali,  tetapi evaluasi  juga  bisa  dilakukan  sewaktu- waktu sesuai kebutuhan dan berdasarkan adanya keluhan dari nasabah.
C. melakukan  kajian  produk  melalui rapat komite bersama komisaris. Pihak direksi  mengadakan  rapat  komite bersama komisaris yang akan membahas produk yang diusulkan. Komisaris akan memberikan pandaganannya  yang  berkaitan  dengan aspek  bisnis  jangka  panjang,  sehingga dari  produk  yang  diusulkan  apakah mampu bersaing dengan produk lembaga  keuangan  lainnya.  Dalam memberikan pandangannya pihak komisaris  akan  memperhatikan  ulasan direksi, bagaimana urgensitas dari penerbitan  tersebut.  Pihak  komisaris mengharapkan dari produk yang diterbitkan  mendatangkan  keuntungan bagi  perusahaan  dan  tidak  memiliki  risiko terutama risiko kepatuhan. Karena keuntungan  yang  didapat  perusahaan akan  berdampak  pada  bagi  hasil  yang diperoleh  pemegang  saham.  Hasil  dari rapat komite dengan komisaris selanjutnya kan diusulkan ke pihak DPS.
D. melakukan  kajian  produk  oleh  dewan pengawas syariah (DPS) dalam pemenuhan kaidah syariah.
Ketika  ada  usulan  produk  yang diajukan  pihak  dewan  pengawas  syariah (DPS)  akan  melihat  dan  mengkaji dokumen  yang  diajukan  manajemen perusahaan.  Pihak  yang  menghubungi DPS  selama  ini  adalah  direktur  utama. Pihak  direktur  utama  akan  menghubungi DPS  secara  langsung  dan  mengirimkan dokumen pengusulan penerbitan produk.
Pihak  dewan  pengawas  syariah (DPS) akan melihat beberapa aspek pada saat  ada  pengsulan  produk  terutama aspek  pemenuhan  kaidah  syariah  yang berlaku  sesuai  dengan  DSN-MUI.  Diantara aspek  yang  dilihat  dewan  pengawas syariah  (DPS)  yaitu  jenis  produk  yang  di usulkan,  kesesuaian  fatwa  DSN-MUI  yang digunakan  pada  produk  tersebut,  konsep akad  yang  digunakan,  formulir  aplikasi produk,  obyek  transaksi  dan  tujuan penggunaan, penetapan biaya administrasi,  penetapan  potongan  dan perlakuan  terhadap  agunan  sebagai aspek legalitas syariah.
Sesuai  dengan  surat  edaran  OJK No.  37/SEOJK.03/2015  pada  romawi  VII poin  tujuh,  terdapat  beberapa  aspek yang  akan  dikaji  oleh  dewan  pengawas syariah  (DPS)  dan  dijadikan  sebagai  opini yaitu,
a.  Produk  dan/atau  Aktivitas  baru mendasarkan  pada  fatwa  Dewan
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama Indonesia (DSN – MUI);
b.  Kesesuaian  Produk  dan/atau  Aktivitas baru  dengan  fatwa  DSN-MUI  paling sedikit mencakup:
1) Akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam
akad yang digunakan;
2) Obyek transaksi dan tujuan penggunaan;
3) Kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi  hasil/margin/ ujrah / fee dengan akad  yang  digunakan,  termasuk dalam  hal  diperlukan  kaji  ulang ( review )  terhadap  nisbah  bagi hasil/margin/ ujrah (untuk  produk penyaluran dana);
4) Penetapan biaya administrasi; dan
5)  Penetapan  hadiah,  denda/sanksi dan/atau  ganti  rugi,  potongan,
pelunasan dipercepat, dan
perlakuan
terhadap
agunan,
apabila ada.
c.  Standar  operasional  prosedur  Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
d.  Hasil  kaji  ulang  terhadap  konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan
pemenuhan Prinsip Syariah,
Dewan  pengawas  syariah  memiliki langkah untuk memastikan bahwa produk yang  diusulkan  sudah  sesuai  dengan kaidah  syariah.  Dewan  pengawas  syariah
akan  meminta  masukan  ke  dewan pengawas syariah lain sebagai rekomendasi  opini.  Langkah  ini  sebagai bentuk  memperkuat  opini  yang  akan menjadi  rujukan  keputusan  penerbitan produk.  Selain  itu,  dewan  pengawas syariah  akan  mencocokan  dengan ketetapan fatwa DSN-MUI. Apabila produk tersebut  sudah  sesuai  maka  produk tersebut  layak  diterbitkan  dan  tidak menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah.
Hasil  dari  analisis  dewan  pengawas syariah  (DPS)  akan  dijadikan  opini  produk tersebut  yang  selanjutkan  akan  diajukan ke  pihak  otoritas  jasa  keuangan.  Opini yang  dikeluarkan  dewan  pengawas syariah  (DPS),  sebagai  bentuk  kekuatan kepatuhan  syariah  dan  akan  menjadi pertimbangan  otoritas  jasa  keuangan (OJK).  Format  opini  yang  disampaikan dewan pengawas syariah seperti gambar dibawah ini.
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
Sumber: Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015
Tentang  Produk  dan  Aktivitas  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2015

## Gambar 3

## Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah
Produk  yang  diajukan  ke  OJK merupakan  produk  yang  sudah melalui proses kajian dan perhitungan mitigasi  risiko.  Terdapat  beberapa dokumen  yang  perlu  dilampirkan dalam pengajuan produk yang sesuai dengan  panduan  penerbitan  produk dari  otoritas  jasa  keuangan  syariah (OJK).
Pihak  OJK  selaku  regulator lembaga  keuangan  akan  memeriksa usulan  penerbitan  produk.  Hasil pemeriksaan  otoritas  jasa  keuangan (OJK)  akan  memberitahukan  kepada
perusahaan  atas  usulan  produk tersebut.  Hasil  dari  pemberitahuan otoritas  jasa  keuangan  (OJK)  akan menjadi  kekuatan  legalitas  produk tersebut.  Produk  yang  diajukan  ke OJK  adalah  produk  yang  bukan turunan produk yang sudah berjalan.

## V. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  PT. Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) melakukan proses mitigasi risiko sharia non- compliance
dalam pengembangan produk sebagai berikut: 1. Proses  mitigasi  risiko sharia non- compliance di  awali  dengan  kajian usulan penyusunan draft produk yang dikaji  oleh  manajer.  Pada  saat  ada usulan  penyusunan  produk  manajer akan  membuat  rancangan  draft produk  dengan  menentukan  target pasar yang dibidik. Untuk menegetahui  target  pasar  dan permintaan  pasar  manajer  dengan dibantu bawahannya seperti ( account  officer) melakukan  survey dilapangan. Terdapat beberapa aspek  yang  dilihat  pada  saat dilakukan survey, yaitu melihat peluang
dan potensi bisnis kedepannya, risiko yang kemungkinan  terjadi.  Berdasarkan hasil  survey  tersebut  maka  dirancang draft penyusunan produk oleh manajer  marketing  yang  akan  di diskusikan dengan direksi. Rancangan
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
produk  yang  disusun  isinya  berupa jenis  produk,  karakteristik  produk, jangka  waktu  pelaksanaan  produk, syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku, segmentasi  pasar,  rancangan  akad yang  digunakan,  dan  risiko  yang kemungkinan dihadapi.
2. Kajian  produk  oleh  tim  direksi  dalam penentuan  instrumen  produk  yang detail. Berdasarkan  hasil survey tersebut maka dirancang draft penyusunan  produk  oleh  manajer marketing  yang  akan  di  diskusikan dengan direksi. Kajian yang dilakukan secara  detail  mulai  dari  penetuan akad  produk  tersebut.  Penggunaan akad  ini  penting  ditentukan  sejak awal,  sebagai  pengikat  transaksi. Kajian  selamjutnya  aspek  bisnis  dan legalitas produk tersebut. Penyusunan produk disesuaikan dengan pedoman  yang  telah  ditetapkan otoritas  jasa  keuangan  (OJK)  dan merujuk  pada  fatwa  DSN-MUI,  hal  ini sebagai bentuk mitigasi risiko ketidakpatuhan.  Hasil  kajian  yang dilakukan  direksi  akan  menghasilkan standar  operasional  prosedur  (SOP) atau surat edaran (SE).
3. Kajian  produk  melalui  rapat  komite bersama komisaris
Pihak  direksi  mengadakan  rapat komite  bersama  komisaris  yang  akan membahas  produk  yang  diusulkan.
Komisaris akan
memberikan pandaganannya yang berkaitan dengan aspek bisnis jangka panjang.
Sehingga  dari  produk  yang  diusulkan
apakah  mampu  bersaing  dengan produk  lembaga  keuangan  lainnya. Dalam  memberikan  pandangannya pihak  komisaris  akan  memperhatikan ulasan  direksi,  bagaimana urgensitas dari penerbitan tersebut.
4. Kajian produk oleh dewan pengawas syariah  (DPS)  dalam  pemenuhan kaidah  syariah.  Ketika  ada  usulan produk  yang  diajukan  pihak  dewan pengawas syariah (DPS) akan melihat dan mengkaji dokumen yang diajukan  manajemen  perusahaan. Pihak dewan pengawas syariah (DPS) akan  melihat  beberapa  aspek  pada saat ada pengsulan produk terutama aspek  pemenuhan  kaidah  syariah yang berlaku sesuai dengan DSN-MUI. Diantara  aspek  yang  dilihat  dewan pengawas  syariah  (DPS)  yaitu  jenis produk  yang  di  usulkan,  kesesuaian fatwa DSN-MUI yang digunakan pada produk  tersebut,  konsep  akad  yang digunakan,  formulir  aplikasi  produk, obyek transaksi dan tujuan penggunaan, penetapan biaya administrasi,  penetapan  potongan dan  perlakuan  terhadap  agunan sebagai aspek legalitas syariah.
Saran yang direkomendasikan setelah  melakukan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagi  Institusi  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah
Proses  mitigasi  risiko Sharia  Non-
Compliance perlu diterapkan
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)
secara  tersistematis  bagi  setiap lembaga keuangan syariah, Seharusnya proses mitigasi lakukan tidak berdasarkan kebiasaan yang telah dijalankan manajemen perusahaan. Perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) penyusunan produk. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Mitigasi risiko Sharia Non- Compliance merupakan  sesuatu hal  menarik  di  teliti,  karena
mengingat  pentingnya  analisis mitigasi risiko Sharia Non- Compliance. Kepatuhan terhadap pedoman kaidah syariah merupakan  ciri  khas  yang  dimiliki lembaga keuangan
syariah.
Penelitian selanjutnya baiknya dapat  lebih  mendalami  instrumen penyusunan  produk  dan  model penyusunan  produk  yang  secara kaidah syariah tidak dapat diragukan
lagi.
Afandi,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  11  November  2018:  921-936; MITIGASI  SHARIA   NON-COMPLIANCE  RISK PENGEMBANGAN  PRODUK  KEUANGAN  SYARIAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Kasus : PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses)

## Daftar Refrensi
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta:  Gema  Insani Press Bank  Indonesia.2011. Peraturan  Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang  Penerapan  Manajemen
Risiko  Bagi  Bank  Umum  Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Jakarta
Hartono,  Sri  Redjeki.  1995. Hukum  Asuransi dan Perusahaan Asuransi .Jakarta: Sinar Grafika, hlm.62
IFSB,  Islamic  Financial  Service  Board.2005.
Guiding Principles of Risk Management for Institution (Other Than Insurance Institution),
offering  only  Islamic  Financial Service, hlm. 26
Ilhami, Haniah.2009. Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas  Pengawas  Kepatauhan Syariah  Bagi  Bank  Syariah ,  Jurnal Mimbar  Hukum,  Volume  21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm..477
Kementrian  Agama  RI.  2014.  Mushaf  At-
Tammam Al-Qur’an dan Terjemahnya.  Solo :  PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
Lahsasna, Ahcene.2014. Shari‟ah Non-
Compliance  Risk  Management
and  Legal  Documentation  in Islamic  Finance. Singapore:  Wiley Finance Series.
Lewis,  Mervyn  K  dan  Lativa  M.Algaoud. 2007. Perbankan  Syariah:  Prinsip,
Praktik  dan  Prospek. Jakarta:  PT.
Serambi Ilmu Semesta. halm 215
Otoritas  Jasa  Keuangan.2015. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
37/Seojk.03/2015  Tentang  Produk dan  Aktivitas  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta Yin. Robert K. 2003. Studi Kasus: Desain dan Metode,  Terjemahan .  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada
Rivai dan Ismail.2013. Islamic Risk
Management  For  Islamic  Bank:
Jakarta
http://www.bi.go.id/peraturan/arsipperatr an/perbankan2003/pbi-5-8-2003.pdf. Diakses pada tanggal 09/02/2017
http://finansial.bisnis.com/read/20151103/ 90/488554/peyelewengan-pemberian- kredit-dominasi-kasus-perbankan.
Dimuat pada 03 november 2015 jam 19:18 wib  di  Malang,  diakses  pada  tanggal  20 april 2017 jam 06.29 WIB.