Tinjauan Penerapan Klausula Baku Sepihak dalam Perjanjian Peer to peer lending
Oleh:
Wiliam 1 , Dr. Nynda Fatmawati Octarina., S.H., M.H 2 Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya wiliam.naharto@gmail.com 1 nynda_f@yahoo.com 2
Volume 22 Nomor 2 Agustus 2024: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri.2024 A rticle History Submission: 08-06-2024 Revised: 19-07-2024 Accepted: 31-07-2024 Published: 20-08-2024

## ABSTRACT
Peer-to-peer lending is a financial technology service in the field of unsecured cash loans that brings together  lenders  and  borrowers  through  an  internet-based  electronic  platform.  Peer-to-peer  lending greatly facilitates transactions for individuals without the need to queue or wait for loan disbursement decisions, unlike conventional banks that may appear complicated and have longer disbursement times. However,  in  practice,  peer-to-peer  lending  providers  often  utilize  standard  clauses  to  expedite  fund disbursement, which can potentially harm consumers. Standard clauses tend to place consumers in an imbalanced position, where peer-to-peer lending providers can unilaterally apply changes to the terms and conditions of the service without obtaining confirmation or consent from consumers. The aim of this research is to analyze whether the standard clauses used by  peer-to-peer lending platform, violate the principle of the freedom of contract. This research adopts a normative legal research methodology, utilizing legislative and conceptual approaches in the analysis. The results of this study indicate that the application of standard clauses in the peer-to-peer lending platform agreement violates the principle of freedom of contract and puts consumers in an imbalanced position when closing a peer-to-peer lending agreement.
Keywords: Standard clause; debt agreement; Peer to peer lending.

## ABSTRAK
Peer to peer lending merupakan layanan finansial teknologi jasa keuangan dalam bidang pinjaman tunai tanpa agunan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam suatu media elektronik berbasis internet. Peer to peer lending sangat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus mengantri atau menunggu keputusan pencairan dana pinjaman, seperti pada bank konvensional yang terkesan rumit dan waktu pencairannya lebih lama. Dalam pelaksanaanya, penyelenggara peer to peer lending tidak jarang menggunakan klausula baku guna mempercepat penyaluran dana yang berpotensi merugikan konsumen. Klausula baku cenderung menempatkan konsumen pada kedudukan yang tidak seimbang, dimana penyelenggara peer to peer lending dapat menerapkan perubahan aturan syarat dan ketentuan layanan sepihak tanpa konfirmasi persetujuan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah klausula baku penyelenggara peer to peer lending melanggar asas kebebasan berkontrak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dimana  menggunakan  pendekatan- pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual  dalam  pembahasannya.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  penerapan  klausula  baku  penyelenggara peer  to  peer  lending melanggar  asas
kebebasan berkontrak dan merugikan konsumen pada kedudukan yang tidak seimbang dalam menutup perjanjian peer to peer lending .
Kata kunci: Klausula Baku,;Perjanjian Utang Piutang; Peer to peer lending.

## PENDAHULUAN
Pada  era  digitalisasi  saat  ini  kehidupan  manusia  terus  berkembang.  Modal  usaha  menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan baik dalam sektor usaha mikro kecil menengah  (UMKM)  maupun  badan  usaha.  Saat  ini  muncul  berbagai  inovasi  bidang  keuangan (selanjutnya  disebut  sebagai  finansial  teknologi)  yang  timbul  dari  permintaan  dan  gaya  hidup masyarakat  yang  mengubah  sistem  ekonomi  dan  keuangan  (World  Bank,  2019).  Finansial  teknologi merupakan  hasil  gabungan  antara  jasa  keuangan  dengan  teknologi  sehingga  mengubah  model  bisnis dari  konvensional  menjadi  modern,  awalnya  dalam  membayar  harus  bertatap-muka  dan  membawa sejumlah  uang  kas,  kini  dapat  melakukan  transaksi  jarak  jauh  dengan  melakukan  pembayaran  yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2018)
Percepatan  dan  efisien  dalam  bidang  teknologi  saat  ini  telah  membawa  banyak  kemudahan masyarakat  untuk  dapat  membuka  peluang  usaha  baru.  Layanan peer  to  peer  lending merupakan kemajuan  positif  dari  percepatan  teknologi  finansial  dalam  sektor  pemberian  dana  atau  pinjaman  di Indonesia. Namun Layanan peer to peer lending tidak selalu memberi dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, juga terdapat dampak negatif dari adanya kemudahan yang ditimbulkan. Dimana pada dasarnya  dalam  hubungan  bisnis  kedudukan  konsumen  cenderung  lemah  bila  dibandingkan  dengan pelaku  usaha  karena  adanya  bentuk  kontrak  baku  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha (Nurhafni & Bintang, 2018, hal. 474).
Perjanjian  atau  kontrak  baku  sebenarnya  tidak  dilarang  oleh  Undang-Undang  sebab  dapat memudahkan  para  pihak  dalam  bertransaksi,  selama  isi  kontrak  tersebut  tidak  memberatkan  atau merugikan salah satu pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UUPK atau dapat disebut sebagai itikad  baik  (Sulastri,  2017,  hal.  14).  Namun  pada  penerapannya  sering  didapati  pelaku  usaha menerapkan  kontrak  baku  yang  memberatkan  konsumen  dan  bertentangan  dengan  ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 18 UUPK tentang batasan-batasan atau larangan pemberlakuan klausula baku (Pradnyani, Puspawati & Ida Bagus, 2018, hal. 5). Selain itu, konsumen terhadap kontrak baku pada dasarnya memiliki hak bebas berkontrak, dimana konsumen dapat menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang diberikan oleh pelaku usaha dalam suatu penawaran, atau dengan kata lain "take it or leave it" (Mahendar, 2019, Hal. 106). Selanjutnya, dalam suatu kontrak baik dalam tahap pra kontrak maupun saat pembuat kontrak diwajibkan memuat itikad baik dari kedua belah pihak, itikad
baik dalam perjanjian dapat dilihat dari isi kontrak tersebut dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak harus berimbang (Daeng, 2006, Hal. 265).
Berkaitan  dengan  isu  dan  norma  hukum  diatas,  ditemukan  suatu  permasalahan  hukum  yang dialami  oleh  “Y”  pada  3  November  2022  dengan  judul  “Skemi  Pinjaman Diputusin  Sepihak,  Tanpa Persetujuan  Nasabah”  (Media  Konsumen,  2022). Permasalahan  ini  dimulai  saat  timbul  hubungan hukum antara debitur “Y” dengan aplikasi jasa layanan pinjam meminjam berbasis finansial teknologi Indodana.  Debitor  “Y”  mengajukan  pinjaman  dana  tunai  dalam  aplikasi  layanan  pinjam  meminjam Indodana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor 9 bulan, angsuran per bulan kurang lebih Rp. 1.700.000 – Rp. 1.799.999 (tujuh juta rupiah sampai dengan tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Namun, pada faktanya nominal pinjaman tunai debitor “Y” justru diubah oleh Indodana menjadi Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan tenor 6 bulan, angsuran per bulan Rp. 2.077.000 (dua juta  tujuh puluh  tujuh ribu rupiah). Perubahan skema  pinjaman diatas  dilakukan secara sepihak oleh pihak Indodana tanpa konfirmasi kepada debitur “Y” untuk menyetujui perubahan skema  pinjaman  tunai  tersebut.  Dalil  aplikasi  jasa  layanan  pinjam  meminjam  Indodana  melakukan perubahan skema pinjaman yakni, didasarkan pada perhitungan tim analis keuangan layanan aplikasi pinjam meminjam Indodana. Atas perubahan skema pinjaman ini, debitor “Y” telah melakukan upaya negosiasi  melalui email kepada customer  service aplikasi  layanan  pinjam  meminjam  Indodana  yang pada pokoknya berusaha untuk mengembalikan nominal pinjaman tunai yang tidak sesuai dengan yang diajukan. Namun upaya yang dilakukan oleh debitur “Y” ini justru ditolak oleh aplikasi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi Indodana dikarenakan terdapat klausula baku pada syarat dan ketentuan aplikasi nomor tujuh bagian umum poin nomor dua menyatakan;
“Indodana  berhak  untuk  menutup  atau  mengubah  syarat  dan  ketentuan  ini  setiap  saat  tanpa pemberitahuan, dan berhak untuk membuat putusan akhir jika tidak ada ketidakcocokan. Indodana tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang timbul akibat perubahan pada syarat dan ketentuan”.
Sebagaimana kebijakan baku pada layanan pinjam meminjam indodana diatas, terhadap pinjaman tunai yang telah ditetapkan oleh tim analis tidak dapat dilakukan pembatalan, kecuali bila memenuhi dua syarat pembatalan pinjaman tunai berikut:
1.     Pinjaman yang disetujui memiliki nominal dibawah 50% (lima puluh persen) dari nominal pinjaman yang diminta; dan
2.     Pembatalan hanya dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pinjaman disetujui.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: Apakah penetapan nilai pinjaman tunai yang ditetapkan secara sepihak oleh kreditur dalam aplikasi finansial teknologi Indodana bertentangan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen juncto Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan?

## METODE PENELITIAN

## a. Tipe Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metodologi penelitian yang mengkaji pendekatan-pendekatan terhadap teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan hukum dan berhubungan atau berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini (Marzuki, 2013, hal. 55).

## b. Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang- undangan  merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dibahas  (Marzuki,  2013,  hal. 133). Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan  dasar  bagi  peneliti  dalam  membangun  argumentasi  hukum  guna  memecahkan  isu hukum yang dihadapi dalam penulisan ini (Marzuki, 2013, hal. 135).

## c. Bahan Hukum
Bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat sebagai berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik juncto Undang-Undang  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.07/2022  tentang  Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;
5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mencakup pendapat para sarjana dan literatur yang di dalam daftar pustaka.
c. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan-bahan  dan  tulisan-tulisan  yang  dapat  menunjang penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari artikel jurnal internet dan lainnya.

## d. Langkah Penelitian
Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Tahapan pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Diawali  dengan  iventarisasi  semua  bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan pembacaan dan penelitian. Langkah selanjutnya, analisis terhadap bahan  hukum  dengan  menggunakan  penalaran  yang  bersifat  deduktif.  Penalaran  deduktif merupakan  suatu  metode  yang  diawali  dengan  pengertian  yang  bersifat  umum  kemudian  akan ditarik ke pengertian yang bersifat khusus. Maksud diawali dengan pengertian bersifat umum yaitu bersumber  dari  pengetahuan  umum  yang  dikumpulkan  dari  literatur,  perundang-undangan  dan pendapat  para  ahli  hukum.  Sumber-sumber  tersebut  kemudian  diterapkan  dalam  topik  yang diangkat,  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diteliti  yang  bersifat  khusus  (Ibrahim, 2018).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peer to peer lending merupakan suatu layanan pinjaman yang memungkinkan bagi setiap individu untuk  meminjam  uang secara langsung dari sesama individu  lainnya tanpa melalui institusi  lembaga keuangan, sehingga memberikan opsi pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah diakses (Kagan, 2023, hal. 1). Secara yuridis, peer to peer lending di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 POJK 10/POJK.05/2022  Tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang menjelaskan bahwa:
“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  dana  dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”

## 295 Wiliam, Dr. Nynda Fatmawati Octarina Tinjauan Penerapan Klausula Baku Sepihak dalam Perjanjian Peer to peer lending
Berdasarkan definisi diatas, Indodana merupakan penyelenggara layanan peer to peer lending yang menyediakan wadah atau platform berbasis internet dalam berbentuk aplikasi, guna mempertemukan pemberi  dana (lender) dengan  penerima  dana (borrower) .  Dalam  hal  ini,  Indodana  sebagai penyelenggara jasa keuangan berhak mendapat keuntungan (service charge) pada setiap transaksi yang berhasil melalui layanan peer to peer lending dalam aplikasi Indodana (Hartanto & Ramli, 2018, hal. 332).
Terdapat 3 (tiga) subjek hukum dalam sistem peer to peer lending Indodana, yaitu Indodana sebagai penyelenggara  jasa  keuangan,  Pemberi  dana (lender) ,  dan  “Y”  sebagai  penerima  dana (borrower) . Berdasarkan  Pasal  Pasal  1  angka  2  POJK  6/POJK.07/2022  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:
“Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau  pihak  yang  melakukan  kegiatan  usaha  penghimpunan  dana,  penyaluran  dana,  dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan”
Berdasarkan  pengertian  PUJK  diatas,  Indodana  dalam  kasus  ini  merupakan  PUJK  sekaligus perwakilan  kreditur  yang  bertugas  menyalurkan  pemberian  dana  dari  lender  kepada  “Y”  selaku borrower . Penyaluran dana pada sistem peer to peer lending dilakukan berdasarkan pemberian kuasa oleh pemberi dana (lender) kepada Indodana. Kedudukan Indodana selaku PUJK memiliki kemandirian dalam  menerapkan  aturan-aturan  dalam  layanan  aplikasi peer  to  peer  lending ,  seperti  syarat  dan ketentuan baku aplikasi Indodana. Aturan-aturan baku yang berlaku pada aplikasi Indodana bertujuan untuk  memudahkan  setiap  transaksi  para  pihak,  serta  menjamin  keamanan  dan  kelancaran  transaksi yang bersifat massal dan kolektif.
Penerapan klausula baku Indodana di Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa batasan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 18 UUPK. Berikut beberapa aturan pada Pasal 18 UUPK yang berkaitan dengan kasus diatas, yakni:
(1) Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
g.   menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
(3)  Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4)  Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
Disisi lain secara khusus (lex specialis) , aturan di bidang jasa keuangan juga mengatur batasan-batasan klausula  baku  pada  syarat  dan  ketentuan  Indodana,  berdasarkan  Pasal  30  POJK  6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang menentukan:
(4) PUJK  dilarang  mencantumkan  klausula  dalam  perjanjian  baku  yang  memuat  klausula eksonerasi/eksemsi.
(5) Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
f.   menyatakan  bahwa  PUJK  dapat  menambah,  mengubah,  dan/atau  memberikan  aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
Tujuan dari pemberian batasan-batasan klausula baku diatas yaitu, memberikan kedudukan yang seimbang  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Hal  ini  didasarkan  pada  teori  keseimbangan  ( Due Care Theory ), artinya pelaku usaha wajib berhati-hati dalam memproduksi atau menyalurkan produk dan/atau  jasa  karena  kedudukan  pelaku  usaha  dengan  konsumen  tidak  saling  sejajar  ( equal ). Kepentingan konsumen sangat rentan untuk disalahgunakan guna memenuhi tujuan pelaku usaha yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih dibandingkan dengan konsumen terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang diperjual belikan, sehingga pengetahuan dan keahlian tersebut menempati pelaku usaha posisi yang menguntungkan (Shidarta, 2000. hal 64). Dengan demikian, Indodana selaku PUJK  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  kepentingan  konsumen  agar  tidak  disalahgunakan  dan menjalankan kewajibannya secara penuh.
Selain Batasan-batasan terhadap perjanjian baku diatas secara substansial perjanjian baku Indodana wajib memuat asas-asas pokok perjanjian, diantaranya: (Shabrina, 2020, hal. 296)
1.      Asas Kebebasan Berkontrak;
2.      Asas Konsensualisme;
3.      Asas Kekuatan Mengikat (pacta sunt servanda) ;
4.      Asas Itikad baik dan Kepatutan.
Asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan hak asasi manusia. Kebebasan  berkontrak  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  “Segala perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”. Artinya,  setiap  orang  bebas  untuk  membuat  perjanjian  apa  saja,  asalkan  tidak  melanggar  ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUH Perdata (Shabrina, 2020, hal. 300).  Kebebasan  berkontrak  menyangkut  kebebasan  para  pihak  untuk  memilih  subjek  perjanjian, menentukan  isi  kontrak,  dan  bentuk  kontrak  sesuai  dengan  keinginan  bebas  para  pihak  itu  sendiri (Khairandy, 2003, hal. 42). Kebebasan yang dimaksud bukan merupakan artinya luas tetapi memiliki batasan-batasannya  yaitu,  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Iqlima, 2015, hal. 25). Batasan ini sesuai dengan  ketentuan  Pasal  1339  KUH  Perdata  yang  mengatur  “Suatu  perjanjian  tidak  hanya  mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.
Apabila dikaitkan dengan kasus pada pendahuluan diatas, perjanjian baku Indodana pada dasarnya wajib memuat asas kebebasan berkontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku Indodana  dapat  diterapkan  dengan  adanya  prinsip take  it  or  leave  it (Mahendar,  2019,  Hal.  106) . Artinya, PUJK memberi kesempatan kepada konsumen “Y” untuk menyetujui (take it) atau menolak perubahan skema pinjaman tunai yang diberikan kepadanya (leave it) . Dalam kasus diatas, penerapan asas kebebasan berkontrak tidak ditemukan dalam perjanjian baku yang dibentuk oleh Indodana. Hal tersebut dikarenakan “Y” selaku konsumen telah meminta pembatalan atas perubahan skema pinjaman tunai  secara  sepihak  oleh  Indodana,  namun  pihak  Indodana  selaku  PUJK  justru  menolak  pengajuan pembatalan  perjanjian  “Y”  dengan  memberlakukan  syarat  baru  pembatalan  perjanjian  dan  tidak diketahui oleh konsumen “Y” sebelumnya. Adapun isi klausul tersebut yakni:
“Indodana  berhak  untuk  menutup  atau  mengubah  syarat  dan  ketentuan  ini  setiap  saat  tanpa pemberitahuan, dan berhak untuk membuat putusan akhir jika tidak ada ketidakcocokan. Indodana tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk  apapun yang timbul akibat perubahan pada syarat dan ketentuan”.
Maka  sebagaimana  isi  klausula  baku  tersebut,  Indodana  dapat  menerapkan  merubah/menambahkan aturan baru dalam perjanjian peer to peer lending , Adapun Indodana menerapkan aturan baku tambahan atau klausula eksenorasi sebagai berikut:
“Terhadap pinjaman tunai yang ditetapkan oleh tim analis tidak dapat dilakukan pembatalan, kecuali apabila memenuhi 2 (dua) syarat pembatalan pinjaman tunai berikut:
1.      Pinjaman yang disetujui memiliki nominal dibawah 50% (lima puluh persen) dari nominal pinjaman yang diminta; dan
2.      Pembatalan hanya dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pinjaman disetujui. Apabila Anda memenuhi kedua syarat di atas, maka Anda dapat melakukan pembatalan pinjaman yang disetujui melalui metode pembayaran yang telah disepakati dengan cara mentransfer kembali dana yang Anda terima dengan cara mentransfer kembali dana yang Anda terima ke Virtual Account yang tertera di Aplikasi Indodana”
Sebagai  wujud  kepastian  hukum,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  huruf  b  POJK 6/POJK.07/2022  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan  telah mengatur  kewajiban  pelaku  jasa  keuangan  dalam  hal  melakukan  perubahan  ketentuan  produk  kredit atau pembiayaan “Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen,  PUJK  wajib  mengkonfirmasi  persetujuan  atau  penolakan  Konsumen”.  Penjelasan  yang dimaksud  mengkonfirmasi  persetujuan  atau  penolakan  konsumen  adalah  perubahan  tersebut dikonfirmasikan secara pribadi kepada konsumen untuk mendapatkan persetujuan dari konsumen. Oleh karena itu, apabila ketentuan Pasal  32 POJK 6/POJK.07/2022  Tentang Perlindungan Konsumen  dan Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan  ini  dikesampingkan  oleh  Indodana  melalui  perjanjian  baku, termasuk dalam prinsip penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang menyebabkan adanya unsur cacat kehendak.
Prinsip penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) merupakan prinsip yang terjadi pada kontrak/perjanjian, khususnya satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi dalam tahap pra pelaksanaan  kontrak/perjanjian,  dimanfaatkan  oleh  pihak  lainnya  untuk  mendapatkan  keuntungan sepihak melalui perjanjian tersebut, sehingga pihak yang lemah tidak memiliki kebebasan berkehendak dalam  membuat  suatu  perjanjian  (Wardah,  2018,  hal.  49).  Adapun  prinsip  penyalahgunaan  keadaan dapat  terjadi  karena  2  (dua)  faktor  yaitu,  keunggulan  ekonomi  dan/atau  keunggulan  psikologis (Panggabean, 2010, hal. 75). Keunggulan secara ekonomi artinya, penyalahgunaan keadaan ketika salah satu pihak mempunyai dominasi secara ekonomis atau saat seseorang menggunakan kewenangan atau kedudukannya  untuk  membujuk  pihak  lain  agar  melakukan  transaksi,  sedangkan  keunggulan  secara psikologis  artinya,  penyalahgunaan  keadaan  ketika  salah  satu  pihak  menggunakan  posisi  psikologis
dominannya  secara  tidak  adil  menekan  pihak  yang  lemah  untuk  menyetujui  sebuah  perjanjian  yang sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya (Hazhin & Gaol, 2019, Vol. 41, hal. 102).
Dengan demikian, penerapan klausula baku dalam perjanjian peer to peer lending Indodana yang dapat  merubah  syarat  dan  ketentuan  secara  sepihak  tanpa  konfirmasi  persetujuan  atau  kesepakatan konsumen dan penerapan klausula baku tambahan yang membatasi konsumen untuk dapat memutuskan terikat atau tidak dalam perjanjian merupakan suatu klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat  (1)  huruf  g  UUPK juncto Pasal  30  ayat  (5)  huruf  f  dan  g  POJK  6/POJK.07/2022  Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa klausula baku  pada  syarat  dan  ketentuan  Indodana  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  juncto  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 6/POJK.07/2022  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Dan  Masyarakat  Di  Sektor  Jasa  Keuangan, sehingga konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum dikarenakan:
a. Klausula baku dalam syarat dan ketentuan Indodana yang menyatakan bahwa Indodana selaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat  merubah syarat  dan ketentuan  secara sepihak dan menyatakan tunduknya konsumen pada penerapan aturan baku tambahan, merupakan klausula baku yang melanggar Pasal  18 ayat  (1) huruf g  UUPK serta Pasal  30 ayat  (5) huruf f dan g POJK  6/POJK.07/2022  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Dan  Masyarakat  Di  Sektor  Jasa Keuangan.
b. Dengan adanya penerapan klausula baku Indodana yang ternyata bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK juncto Pasal 30 ayat (5) huruf f dan g POJK 6/POJK.07/2022
Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK mengatur bahwa perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dan mengembalikan keadaan pada kondisi semula seperti sebelum terjadinya perjanjian.

## b. Saran Tindak Lanjut
Berdasarkan  kesimpulan-kesimpulan  diatas,  maka  terdapat  saran  dalam  permasalahan hukum ini, sebagai berikut:
a. Pengguna jasa keuangan atau konsumen disarankan untuk lebih berhati-hati terhadap syarat dan ketentuan baku yang diberikan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), dengan membaca dan memahami  lebih  dalam  setiap  arti  atau  makna  dalam  klausula  baku  sebelum  menutup perjanjian.
b. Sebaiknya klausula baku Indodana yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf g UUPK  serta  Pasal  30  ayat  (5)  huruf  f  dan  g  POJK  6/POJK.07/2022  Tentang  Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dapat diubah menjadi berikut: “Indodana berhak untuk menutup atau mengubah syarat dan ketentuan ini setiap saat tanpa pemberitahuan. Anda  dianggap  telah  menyetujui  perubahan  ini  jika  Anda  terus  menggunakan  layanan Indodana. Apabila Anda memutuskan tidak lagi menggunakan layanan Indodana sebagai akibat perubahan  atau  Anda  menolak  perubahan  yang  kami  tetapkan,  maka  Anda  dapat  meminta penghentian penggunaan layanan Indodana”

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Daeng, H. R. N. (2006). Contract Drafting. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
Iqlima.  (2015).  Perjanjian  Hutang  Piutang  Berdasarkan  Buku  III  Kuhperdata.  Bandung:  Universitas Islam.
Ibrahim,  J  &  Joenadi,  E.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris  (edisi  2).  Depok:
Prenadamedia Group.
Khairandy, R. (2003). Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak . Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila Pancasila.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Pangabean, H. (2010). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian.
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
Jurnal:
Hartanto, R. & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. Hukum Ius Quia Iustum Faculty Law , 25 (2), 320–338. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6 Hazhin, U. M. & Gaol, H. S. L. (2019). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Dalam  Perjanjian  Asuransi  Melalui  Telemarketing. Ilmu  Hukum , 41 (2),  95–111. https://doi.org/10.24843/KP.2019.v14.i02.p02
Mahendar, F. & C. T. B. (2019). Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum Alethea , 2 (2), 97-114.
https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3568
Nurhafni  &  Sanusi,  B.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  dalam  Perjanjian  Baku  Elektronik.
Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3). https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969 Pradnyani,  I.  G.  A.  R.,  dkk  (2018).  PERJANJIAN  BAKU  DALAM  HUKUM  PERLINDUNGAN KONSUMEN.
Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum , Vol. 6 (2), 1–7. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24591/15852
Sulastri. (2017). Hukum Perikatan Perjanjian Baku. In Universitas Pembangunan Nasional (p. 17). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. https://www.academia.edu/33373763/_Hukum_Perikatan_Perjanjian_Baku
Shabrina,  L.  (2020).  Analisis  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Terhadap  Perjanjian  Pinjam  Meminjam
Bridging Financing. Law Development & Justice Review , 3 (2), 296–313.
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10144
Wardah,  W.  (2018).  Penyalahgunaan  Keadaan  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  dengan  Hak  Membeli Kembali  (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016). Literasi Hukum , 2 (2),
42–53. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1136 Internet:
Bank Indonesia. (2018). Mengenal Financial Teknologi, dikutip dari https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx diakses pada 15 November 2022, pukul 15.00 WIB.
Kagan, J. (2023). What Is Peer-to-Peer (P2P) Lending? Definition and How It Works . Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp ,  diakses  pada  25  April  2023, pukul 12.30 WIB.
Media Konsumen. (2022). Skema Pinjaman Diputus Sepihak, Tanpa Persetujuan Nasabah, dikutip Dari https://mediakonsumen.com/2022/11/03/surat-pembaca/skema-pinjaman diputuskan- sepihak-tanpa-persetujuan-nasabah diakses pada 15 November 2022, pukul 16.00 WIB.
World Bank. (2019). Perkembangan Financial Technology Di Indonesia, dikutip dari https://accounting.binus.ac.id/2020/07/02/perkembangan-financial-technology-di-indonesia/ , diakses pada 15 November 2022, pukul 15.00 WIB.