## PEMERINTAH DI HADAPAN KORPORATISME MULTINASIONAL : KASUS EKSPLORASI DI FREEPORT, KPC (KALTIM PRIMA COAL) DAN BLOK CEPU
Mohammad Taufik*

## Abstract
The  main  purpose  of  this  article  is  to  explain  the  bargaining  position  of Indonesian  government  vis  a  vis  Multinational  Corporations  particularly concerning  with  exploration  of  natural  resources  by  Freeport,  KPC  and Cepu. In order to obtain the best understanding about the central issue of this article, the  using  of  global  economic  and  sovereignty  concept  are  necessary.  The analysis  of  this  issue  shows  that  foreign  investment  (MNCs)  did  not  bring  any advantages for increasing the quality of social life in Indonesia.

## Keywords: Multinational Corporations, Government, Sovereignty

## Pendahuluan
Fokus  tulisan  ini  adalah  ingin mengkaji  tentang  penguasaan  aset  negara oleh kapitalis asing (multinasional korporat) melalui proses privatisasi ataupun kebijakan pemerintah terhadap investasi asing. Kemudian  peran  elit  nasional/  pengusaha nasional  dalam  memanfaatkan  situasi  yang lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi tanpa mempedulikan kedaulatan hukum dan negara.
Perubahan-perubahan  di  Indonesia setelah  jatuhnya  Soeharto  tahun  1998  yang kemudian  berlanjut  pasca  reformasi  masih belum banyak menunjukkan perubahan yang berarti  dalam  kebijakan  penanaman  modal asing  yang  lebih  banyak  menguntungkan pihak  investor  swasta  tanpa  memberikan keuntungan  yang  besar  bagi  kesejahteraan masyarakat.
Kapitalisme  global  hanya  dapat ditandingi  oleh  Komunisme  dan  Islam, dalam  perjalanan  sejarah  komunisme  telah gagal  menghambat  laju  kapitalisme  di Indonesia,  sementara  dari  golongan  Islam seperti  Abu  Bakar  Baasyir  berusaha  untuk dibungkam dengan isu terorisme internasional.
Apakah  pemerintah  baik  di  pusat maupun  di  derah  selaku steakholder punya peranan?  kalau  kepentingan  mereka  punya. Tapi  kebanyakan  bersifat  opurtunistik. Kelompok  kepentingan  seperti  Lembaga Swadaya  Masyarakat juga bagian dari aktor pemerintah.  Bagaimana  sekarang  dengan masyarakat,  apakah  mereka  masuk  dalam konflik  kepentingan?  Ternyata  masyarakat tidak  tahu  dan  menganggap  bahwa  hal tersebut bukan urusan mereka.

## Kerangka Teori
Hirst,  P  dan  Thompson,  G,  (1999) mengatakan bahwa ekonomi global mengklaim bahwa strategi ekonomi nasional tidak  lagi  relevan,  yang  dijustifikasikan melalui  perusahaan  multinasional.  Ekonomi global    menciptakan  suatu  interaksi  dengan kekuatan baru. Kemudian Kebijakan domestik  yang  diambil  baik  itu  yang menyangkut ekonomi umum maupun swasta dipaksa  untuk  tunduk  dalam  lingkaran ekonomi  global.  Sebagai  aktor  ekonomi dunia,  perusahaan  transnasional  akan  bebas menanamkan  modalnya  dimana  saja  tanpa dihadapkan  pada  masalah-masalah  nasional suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya.
Sklair (2001) mengatakan bahwa hal itu  terjadi  karena  transnasional  korporasi adalah  satu  institusi  global  yang  paling penting  dan  kuat  dalam  menguasai  sistem global  dunia,  sehingga  Strange  (1996), Wade (1990) dan Evans (1995) seperti yang dikutip  dalam  Sklair  berpendapat  bahwa sistem  global  tersebut  membatasi  kekuatan suatu  negara.  Namun  Marxist  klasik menolak  hipotesis  ini  baik  secara  teori maupun  empirik  berpendapat  bahwa  negara adalah suatu kekuatan terbesar dalam sistem global  tersebut.  Menurut  mereka global system is the capitalist global system, in the most  important  actor  are  member  of  the capitalist  class  in  the  most  of  state. Munculnya  kontradiksi  antara  negara  dan kepentingan  kelas  kapitalis  dapat  dilihat melalu  suatu  perjuangan  kompetisi  fraksi dari borjuis dan birokrasi dengan kepentingan  kelompok  yang  mementingkan masyarakat.

## Kasus Freeport
Pada  tahun  1967  sebuah  perusahaan tambang internasional PT. Freeport
Indonesia  menandatangani  kontrak  setelah kepemimpinan
Presiden
Soekarno dijatuhkan  oleh  Soeharto.  Freeport  Mc- MoRan  Cooper  and  Gold  melalui  anak perusahaannya  PT  Freeport  Indonesia, datang  untuk  melakukan  eksplorasi  salah satu tambang  emas  terbesar  di  dunia di daerah  pedalaman  Papua  Barat.  Secara ekonomi  dan  politik,  hal  ini  merupakan dukungan  yang  kuat  di  awal  pemerintahan Soeharto.  Perusahaan  Amerika  menjadi salah  satu  perusahaan  yang  menguasai developer  dan  administrator  di  Freeport, sedangkan  pemerintah  Amerika  menjadi aktor utama politik untuk melobby pemerintah Indonesia.
Soeharto  menganggap  PT  Freeport Indonesia  sebagai  perusahaan  yang  mampu memberikan dukungan bagi kekuatan ekonomi nasional, karena perusahaan tersebut merupakan pembayar pajak terbesar,  mampu  membuka  lapangan  kerja
yang  besar,  dan  sebagai  salah  satu  institusi sosioekonomi  dalam  negara  Indonesia. Kepentingan  Freeport  mendorong  adanya suatu bentuk kerjasama dalam hal pembagian  keuntungan,  serta  membina hubungan  yang  erat  antara  perusahaan dengan  Soeharto,  militer  dan  elite  politik nasional.  Hasilnya  kepentingan  Freeport selalu dilindungi secara politik dan psikologis  oleh  rejim  tersebut.  Padahal kerjasama  dan  keuangan  antara  Freeport dengan  rejim  pemerintah  pusat  telah melanggar The  United  States’  Foreign Corrupt Practice Act.
Pada  saat  negosiasi  terjadi  antara Freeport dengan rejim militer Soeharto pada tahun 1967, perusahaan multinasional Amerika  ini  memiliki  posisi  politik  yang cukup  kuat,  mengingat  keadaan  Indonesia pada  saat  itu,  Freeport  Indonesia  mampu mendikte  kontrak  karya  yang  ditanda tangani oleh kedua belah pihak supaya lebih menguntungkan perusahaan tersebut. Namun,  setelah  kepemimpinan  Soeharto menjadi  lebih  kuat,  Freeport  Indonesia merelakan  sebagian  keuntungannya  untuk kepentingan Soeharto. Konsekuensinya, Freeport  Indonesia  menjadi  salah  satu sumber keuangan bagi Soeharto.
Booming tambang di tahun 1960-an, merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi daya  tarik  masuknya  modal  internasional. Pada  awal  tahun  1965,  ada  2  orang  pejabat penting  dari  Texaco,  mendekati  Freeport Indonesia dan mengatakan bahwa ini adalah saat  yang  tepat  untuk  melakukan  negosiasi dengan  Jenderal  Jenderal  Militer  di  Jakarta. Salah  satu  dari  kedua  orang  tersebut  adalah Augustus  Long  yang  menduduki  jabatan penting di Freeport Indonesia, yang kemudian  mengeluarkan  dana  lebih  dari $100  juta  sebagai  tahap  awal  untuk membiayai proyek tersebut.
Respon positif ini sebagai tanda dari kalangan pejabat tingkat tinggi di Washington yang berkeinginan untuk memperluas  pengaruh  militer  Amerika  di Indonesia demi kepentingan dan keuntungan
mereka.  Indonesia  yang  masih  rapuh  dan lembaga  legislatif  yang  baru  pada  tahun 1967,  undang-undang  investasi  asing  pada jaman Soekarno dinyatakan tidak sah secara sepihak, sehingga pemerintah pusat meminta  Freeport  untuk  membuat  kontrak karya  sendiri.  Pada  April  1967,  Freeport menjadi  perusahaan  asing  pertama  yang menandatangani kontrak dengan pemerintah pusat  dibawah  fasilitas  istimewa.  Seperti yang  dikutip  oleh  salah  seorang  anggota negosiasi    Freeport,  menunjukkan  bukti bahwa  Indonesia  tidak  berdaulat  pada  saat itu  “ the  legal  basis  for  an  agreement  was vague”.
Kontrak  tidak  ditanda  tangani  oleh presiden,  tetapi  yang  melakukannya  adalah Letnan  Jenderal  Soeharto  sebagai  Menteri Pertahanan  dan  Keamanan  sekaligus  Ketua Presidium  Kabinet  Ampera.  Forbes  Wilson seperti  yang  dikutip  oleh  Leith  (2002) mengatakan  bahwa  Jakarta  pada  waktu  itu kemungkinan  berada  dalam  satu  tekanan Amerika  Serikat  sehingga  harus  mematuhi kontrak  yang  dibuat.  Namun,  pada  tahun 1998,  Prof  Muhammad  Sadli  berpendapat bahwa  penandatanganan  kontrak  tersebut didasarkan  pada  keputusan  politik  dimana Indonesia  berkeinginan  untuk  mendapat dukungan internasional dan menarik investor  asing  masuk  ke  Indonesia.  Dengan menandatangani  kontrak  tersebut,  para Jenderal  percaya  bahwa  Indonesia  akan memiliki hubungan khusus dengan Amerika selaku negara adikuasa.
Di bawah kontrak yang telah ditanda tangani, Freeport diberi hak untuk melakukan  eksplorasi  selama  30  tahun dengan  luas  areal  250.000  hektar  dengan tiga  tahun  “corporate  tax  holiday”.  Selain itu,  Freeport  tidak  mempunyai  kewajiban- kewajiban serta tanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap masyarakat  setempat,  yaitu  masyarakat Amungmae  dan  Komoro.  Kewajiban  yang dimaksud adalah kewajiban untuk membangun  Papua  baik  untuk  tingkat  lokal maupun  propinsi.  Kemudian  ditambah  lagi
dengan  fasilitas  istimewa  bagi  perusahaan Freeport  Indonesia  untuk  tidak  terikat terhadap  aturan-  aturan  hukum  lingkungan yang berlaku.
Freeport  menandatangani  2  kontrak baru  pada  tahun  1991  dan  1994  karena beberapa  perusahaan  tidak  memiliki  dana operasional yang cukup untuk mengeksplorasi tambang-tambang yang lain. Sekali  lagi,  kontrak  ditanda  tangani  tanpa ada  tekanan  untuk  mematuhi  undang- undang  lingkungan  dan  tidak  memberikan kompensasi bagi masyarakat adat. Pembagian keuntungan dari kontrak pertama 8,9%  untuk  pemerintah  pusat  pun  berubah setelah  penandatanganan  kontrak  baru  pada tahun 1991, pemerintah  mendapat  10% dari keuntungan.  Menurut  laporan  tahunan Freeport  McMoran  1991,  pada  tanggal  31 Desember 1991, Freeport McMoran kembali memberikan  lagi  10%  saham  dari  Freeport Indonesia kepada Perusahaan Bakrie Bersaudara , dengan catatan bahwa perusahaan  Bakrie  harus  menyetor  dana sebesar  US$  212,5  juta  kepada  Freeport McMoran sebagai  perusahaan induk. Tetapi perusahaan Bakrie hanya mampu memberikan US$ 40 juta, sisanya merupakan  pinjaman  perusahaan  Bakrie terhadap  Freeport  McMoran  sendiri  atas nama  koneksi  dari  kumpulan  pebisnis Indonesia. Pembayaran pinjaman perusahaan  Bakrie  jatuh  tepat  satu  tahun berikutnya,  pada  Desember  1992,  namun tidak bisa dipenuhi. Konsekuensinya, Bakrie menjual kembali sahamnya kepada Freeport McMoran sebesar US$ 211.9, yang kemudian  menimbulkan  masalah-masalah lain.
Dari  stimulasi  20%  keuntungan untuk  pihak  Indonesia,  Freeport  McMoran tidak  bisa  membeli  saham  dari  Perusahaan Bakrie  karena  menurut  kontrak  baru, Freeport  McMoran  bisa  menguasai  80% keuntungan.  Akhirnya  perusahaan  Bakrie melepas saham Freeport di Jakarta Exchange  melalui  salah  satu  perusahaannya sendiri,  yaitu  PT  Indocopper  Investama.
Kemudian,  Freeport  McMoran  kembali membeli  4,5%  saham  dari  10%  yang dimiliki  oleh  perusahaan  Bakrie,  sehingga keuntungan  Freeport  McMoran  menjadi 85%,  bertentangan  dengan  kontrak  baru tahun  1991  yang  telah  dengan  jelas menyatakan  keuntungan  Freeport  McMoran tidak lebih dari 80%.
Jeffrey Winters pengamat dari Amerika,  mengatakan  perlu  dilakukan investigasi  terhadap  Ginanjar  Kartasasmita yang terlibat  dalam proses  negosiasi  selama dia menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan  Energi.  Selain  itu,  ada  indikasi  bahwa anak Ginanjar Kartasasmita,
Agus Gumiwang
Kartasasmita, diberikan “ disposal  contract ”  oleh  Freeport  dimana “ severage treatment system ” akan diprivatisasikan  kepada  perusahaan  PT Agumar Rust Indonesia yang 30% sahamnya dimiliki oleh anak Ginanjar.
Dari  tahun  1975-86,  Freeport  telah memberikan  rata-rata  $  28.2  juta  per  tahun dan  pada  tahun  1988-89  perusahaan Freeport  menjadi  pemasok  pajak  terbesar. Pada  tahun  1995  dengan  naiknya  harga tembaga  di  pasaran  internasional,  Freeport membayar $295 juta dalam bentuk “ dividen ”,  pajak,  royalti,  diluar  dari  total “ revenue ”  sebesar  $  1.4  Miliar.  Pada  tahun yang  sama,  perusahaan  mengatakan  bahwa total  pendapatan  lainnya  adalah  $  997  juta. Tetapi,  pada  tahun  1999  dengan  turunnya harga  dunia,  maka  pembayaran  langsung kepada  pemerintah  pusat  pun  mengalami penurunan  ke  US$  173  Juta  dalam  bentuk pajak  dan  royalti  dan  pembayaran  terhadap pemerintah  daerah  sebesar  $  29  juta. Totalnya,  dalam  tahun  1999  sampai  2000 Freeport membayar sekitar US$ 1.6 miliar.
Namun, Keuntungan langsung “ were always  outstripped ”  oleh  keuntungan  tidak langsung,  dengan  total  keuntungan  US$  7 miliar.  Jadi,  sejak  perusahaan  Freeport mulai beroperasi di Indonesia, dikalkulasikan  sampai  pada  akhir  tahun 1999,  Freeport  telah  membayar  langsung dan  tidak  langsung  kepada  pemerintah
Indonesia  sebesar  $  10.2  miliar.  Freeport Indonesia  memberikan  dukungan  finansial kepada para politisi Amerika demi kepentingan  Freeport  sendiri.  Salah  satu politisi  Amerika  adalah  Senator  Bennett Johnston  yang  berhasil  mempromosikan Indonesian  di  Amerika  dan  dianggap sebagai  “ the  most  Pro  Indonesian  members of  the  US  Congress ”  dan  juga  merupakan tokoh  yang  mendukung  penjualan  senjata militer ke Indonesia. Freeport juga merupakan  anggota  dari  US-Indonesia Society  yang  dibentuk  pada  tahun  1994, grup  yang  bekerja  untuk  meningkatkan hubungan  Jakarta-Washington.  Terdapat banyak  anggota  komunitas  bisnis  dari organisasi  US-Indonesian  Society,  seperti Freeport McMoran, Texaco General Electric, Mobil, Chevron, American
Express,  Edison  Misson  Energy,  semuanya mempunya hubungan bisnis dengan keluarga  dam  kroni  Soeharto  atau  para  elit di  rejim  Soeharto.  Terdapat  beberapa individu  yang  merupakan  anggota  dari asosiasi  bisnis  tersebut  seperti  :  Paul Wolfowitz, Edward Master, George  Benson dll.
Pertanyaannya, seberapa besar rakyat  Indonesia,  khususnya  rakyat  Papua menikmati  keuntungan  yang  diberikan  oleh Freeport?

## Kasus Kaltim Prima Coal
PT  Kaltim  Prima  Coal  merupakan gabungan 2 perusahaan dari British Petroleum  sebesar  50%,  sementara  Rio Tinto (Sangata Holdings Inc) memiliki 50%. Kontrak  kerja  ditanda  tangani  pada  tahun Juli 1982 selama 30 tahun. Pemerintah pusat mendapatkan “revenue” 68% yang didistribusikan melalui pajak, royalti, kontraktor,  gaji  buruh,  dan  supplier.  Dalam kontrak  kerja,  KPC  menguasai  790.900 hektar pada awalnya dan kemudian berkembang menjadi 140.436.000 di Sangata,  Kabupaten  Kutai  Timur,  Propinsi Kalimantan  Timur.  Kontruksi  dimulai  pada tahun  1989  dengan  anggaran  $  570  juta.
Setiap  tahunnya,  total  produksi  batu  bara adalah  15  juta  ton  dengan  kualitas  tinggi, tetapi  dengan  harga  buruh  kerja  yang rendah.  Hasil  batu  bara  yang  diproduksi,  di ekspor  ke  Amerika,  Malaysia,  Taiwan, Hong  Kong,  Jepang,  Belanda  dan  Slovania. KPC  menandatangani  perjanjian  kontrak (PKP2B)  No.  J2/JidU/16/82  dengan  PN Tambang  Batu  Bara,  sebuah  BUMN batubara  Indonesia.  Berdasarkan  keputusan Presiden  No.  49/1981,  PKP2B  ini,  KPC harus  memberikan  saham  kepada  pihak Indonesia setiap tahunnya, yang diantaranya pemerintah Indonesia (pemerintah RI, Departemen  Kementerian  terkait,  instansi pemerintah  terkait,  pemerintah  propinsi, pemerintah  kabupaten  dll),  warga  negara Indonesia, perusahaan nasional Indonesia.
Setiap  tahun,  KPC  diperkirakan mendapat keuntungan rata rata mencapai Rp 2.5  triliun.  Pemerintah  Indonesia  mendapat 18%  royalti,  British  Petroleum  dan  Rio Tinto  mendapatkan  51%.    Juli  2001, Pemerinta daerah Kalimantan Timur
melaporkan  KPC  ke  Kepolisian  Daerah dengan tuduhan korupsi “ in connection with failing  to  divest ”.  Pemerintah  lokal  pun melaporkan  5  executif  KPC  bersama-sama dengan pengacara KPC. Walaupun perusahaan  tengah  diterpa  masalah,  KPC tetap memproduksi 45.000-50.000 ton sehari yang diekspor ke 33 negara dengan $ 32 per ton.
Pemerintah propinsi Kalimatan Timur bahwa Pemda merugi sekitar US 144 juta  karena  masalah  yang  dihadapi  oleh KPC  “ in  Delaying  the  divestment ”  antara tahun  1999-2000.  Kerugian  juga  akan dirasakan  karena  kehilangan  keuntugan untuk  tahun  2001-2010  sebesar  $  627  juta. Pemerintah daerah Kalimantan Timur dikritik atas ketidakjujurannya untuk menjelaskan  siapa  saja  yang  menjadi pembeli atau pemilik modal dari pihak KPC. Kecurigaan  muncul  karena  David  Salim, Keponakan  dari  Soedono  Salim,  pemilik Salim  Group,  terlibat  dalam  negosiasi dengan  Pemda  Kalimantan  Timur  melalui
perusahaan  mereka  PT  Intan  Bumi  Inti Pradana, yang Presiden Komisarisnya adalah  Letnan  Jenderal  Muhtojib,  mantan kepala  Bakin  dan  juga  mantan  Pangdam  di Kalimantan  Timur.  Namun,  pemilik  KPC tidak  ingin  menjual  mayoritas  sahamnya kepada  Pemda  Kalimantan  Timur  dan patnernya  karena  pemilik  baru  KPC  ingin merombak sistem manajemen dalam perusahaan  tersebut.  KPC  khawatir  jika perjanjian  dengan  Pemda  terlaksana,  akan menurunkan keuntungan.
Pada  saat  yang  lain,  Menteri  Energi dan  Mineral  mengindikasikan  posisi  yang mendukung  dijualnya  saham  KPC  melalui tender  terbuka.  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya  peminat  baru,  Prabowo  Subianto, mantan  Kepala  Kostrad.  Peminat  lainnya adalah  PT  Bumi  Resources  yang  dimiliki oleh  Abu  Rizal  Bakrie  yang  juga  menjabat ketua  Kadin  pada  saat  itu.  Selain  itu, peminat  lainnya  adalah  Batu  Bara  Borneo Batuah yang diketuai oleh Reinaldo Thamrin.
Kemudian,  terjadi  perjanjian  lainnya antara para pejabat kementrian dengan KPC yang  tidak  melibatkan  Pemda  Kalimantan Timur.  Menurut  Asisten  Sekretaris  Pemda Kaltim,  Teteng  bahwa  perjanjian  tersebut kemngkinan  bisa  dinilai  sebagai  suatu bentuk  kolusi  antara  mereka  karena  KPC dibiarkan  untuk  “postpone  the  divestment” beberapa  kali  tanpa  dikenakan  denda maupun sanksi.
Kunanyagam  dan  Young,  seperti yang dikutip dalam Kemp (2001) mengatakan  bahwa  penduduk  lokal  tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan  di  PT  Kaltim  Prima  Coal  yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan dan kegiatan masyarakat setempat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pendekatan  yang  ditempuh  oleh  perusahaan tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  lokal.  Salah satu faktor penyebabnya adalah pihak terkait yang  melakukan  negosiasi  tidak  selalu berada  bersama  penduduk  setempat,  berada
di pusat pemerintahan atau perusahaan lebih memilih  untuk melakukan negosiasi  dengan beberapa  perwakilan  lokal  saja.  Sehingga, keputusan  yang  diambil  tidak  mewakili kepentingan  masyarakat  lokal.  Bahkan  ada bukti  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  PT Kaltim  Prima  Coal  memberikan  bantuan berupa  fasilitas  dan  kendaraan  pada  polisi setempat.
KPC  memiliki  masalah  sengketa tanah  dengan  masyarakat  setempat,  dimana telah  ada  KPC  berjanji  untuk  memberikan kompensasi  terhadap  7273.5  hektar  sekitar pertambangan  KPC.  Perusahaan  berjanji untuk  membayar  Rp  10  miliar  untuk mengahiri  sengketa  dengan  masyarakat Bengalon pada tahun Februari 2001, namum perusahaan  menolak  untuk  menyelesaikan masalah lain dengan 600 petani sebesar Rp. 3.3 miliar dimana tanah petani seluan 3,000 hetar yang diambil oleh perusahaan.
Selain  itu,  petani  di  Kabojaya  yang berada dekat dengan Sanggata juga menyuarakan  keberatannya  terhadap  KPC karena masalah polusi sampah buangan dari KPC menyebabkan gagal panen. Masyarakat  pun  tidak  bisa  mengakses  air bersih  dari  sungai  Murung  untuk  kegiatan sehari-hari  seperti  mencuci  dan  mandi. Masyarakat menginginkan kompensasi sebesar  Rp  1  miliar,  namun  KPC  hanya membuat irigasi air dengan dana sebesar Rp 700 juta.

## Kasus Blok Cepu
Blok  Cepu  adalah  salah  satu  blok minyak  yang  memberikan  masukan  yang besar  bagi  Negara  Indonesia.  Menurut hitungan  kasarnya  saja,  dari  perhitungan kasar,  nilai  produksi  yang  dapat  diperoleh dalam sepuluh tahun pertama bisa mencapai Rp 200-300 triliun, atau sekitar Rp 25 triliun per tahun. Berapa sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik yang dapat dibangun dengan duit  sebanyak  itu  setiap  tahun?  (Freedom Institute, 2006).
Menurut,  Arifin,  pada  1990  PT Humpuss  Patragas,  milik  Hutomo  Mandala
Putra,  mengambil  alih  kontrak  bantuan teknis Cepu dari Pertamina dengan pembagian  25  persen  dan  10  persen.
Selanjutnya,  tahun  2000,  25  persen  saham Humpuss
Patragas dijual kepada ExxonMobil  melalui  anak  perusahaannya Mobil  Cepu  Ltd  dan  melakukan  explorasi tanpa  izin.  Setahun  kemudian  Exxon menemukan dan mempublikasikan kandungan  minyak  di  sana  sekira  250  juta barel. Pada 2003 lalu, Baihaki Hakim (Dirut Pertamina  saat  itu)  sudah  mengatakan, Pertamina  sanggup  mengelola  Blok  Cepu sendirian  jika  pemerintah  menghendaki. Namun, Pertamina akan menghormati kontrak  Exxon  yang  berlaku  hingga  2010. Seperti dikutip oleh Arifin, Seorang anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina,  Kwik  Kian  Gie  juga  menolak kontrak Exxon diperpanjang. Exxon saat itu telah "menekan" pemerintah agar memperpanjang  kontrak  mereka  sampai 2030. Akan tetapi, pemerintah kelewat takut kehilangan  pendapatan  senilai  300-400  juta dolar  AS  jika  tak  memperpanjang  kontrak Exxon.  Exxon  mendapatkan  kemauannya, sehingga  pada 13 Maret  2006, mereka  akan memimpin  eksplorasi  Blok  Cepu.  Dalam kerangka  B  to  B,  tak  ada  yang  dirugikan tentu  saja.  Karena,  kepemilikan  saham Pertamina  dan  Exxon  di  perusahaan patungan  yang  dibentuk  mereka  sama,  45 persen.  Selebihnya  10  persen  milik  Pemda Bojonegoro,  Blora,  Jawa  Timur,  dan  Jawa Tengah.

## Kontrak Kerja
Menurut  Moentadhim  (2007),  dasar hukum  bagi  hasil  minyak  dan  gas  ialah Pasal  11  Ayat  (3)  Undang-Undang  (UU) 33/2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pusat  dan  Daerah  dan  Pasal  34 Peraturan  Pemerintah  (PP)  35/2004  tentang Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas. Dengan  ketentuan  itu,  bagi  hasil  yang didapat  kira-kira:  Pemerintah  Pusat  di Jakarta 85% dan kontraktor 15%. Dari 15% itu,  kontraktor  90%  (Exxon  45%  dan
Pertamina  45%),  sedangkan  daerah  10%, yang  dibagi  menjadi  Kabupaten  Blora 2,18%,  Provinsi  Jawa  Tengah  1,09%, Kabupaten Bojonegoro 4,48%, dan Provinsi Jawa Timur 2,24%.
Hadinoto  (2006)  berpendapat  bahwa pemerintah  lebih  tampak  sebagai  boneka yang tak memiliki kuasa terhadap operasional  perusahaan  asing  di  Indonesia, dan  apakah  pemerintah  mampu  mengatur mereka  sedemikian  rupa  agar  hasil  yang diperoleh benar-benar untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  Indonesia, serta disitulah seharusnya makna nasionalisme  ditempatkan.  Sinyalemen  itu rupanya ada pembenarannya, semisal bahwa penandatanganan Joint Operating Agreement  (JOA)  tanggal  15  Maret  2006 dilakukan  di  Jakarta,  ibukota  Republik Indonesia,  namun  kenapa  digunakan  model kontraktual  JOA  yang  dikembangkan  oleh Association  of  International  Petroleum Negotiators  (AIPN)  yang  justru  dikenali sebagai  US  or  Texas-based  oil  and  gas lawyers  and  negotiators  dan  bukannya model kontraktual berdasarkan Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPer) yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Untuk  diketahui  saja,  Dikenali  mendunia memang  bukan  berarti  lalu  serta  merta diakui setara paham hukum kontrak internasional, bahkan hukum bisnis internasional  saja  diakui  tunduk  kepada hukum  bisnis  nasional  dimana  bisnis  itu dioperasikan.
Mengapa  pada  JOA  hanya  disebut- sebut  potensi  cadangan  terbukti  600  jutaan barrel  minyak  dan  potensi  cadangan gasbumi  1,7  trilunan  kaki  kubik,  padahal berdasarkan kajian isi perut blok  Cepu oleh Lemigas (potensi minyak 1.478,8 juta barrel dan  potensi  gas  bumi  8.772,9  milyar  kaki kubik,  produksi  minyak  31  %  dan  produksi gasbumi  72,1  %)  sedangkan  ExxonMobil sendiri  (potensi  minyak  2.210,0  juta  barrel dan  potensi  gasbumi  11.767,8  milyar  kaki kubik,  produksi  minyak  33  %  dan  produksi gas  bumi  77  %).  Artinya,  kekuatiran  dan
kecemasan itu memperoleh pembenarannya, yaitu  bahwa  model  kontraktual  JOA  dari Texas  yang  berbuah  Cepu  Organization Agreement  (COA)  itu  tidaklah  cukup memberikan  rasa  aman  atas  tatacara perolehan  hitungan  bagi  hasil  berupa  uang nyata  kelak  memperhatikan  pilihan  model tatakerja  Komite  Operasi  Bersama  yang bukan Badan Hukum sebagaimana dimaksudkan  oleh  UU  No.  1/1995  tentang Perseroan Terbatas. Hadinoto melihat bahwa  kekuatiran  dan  kecemasan  itu memperoleh  pembenarannya,  yaitu  bahwa model  kontraktual  JOA  dari  Texas  yang berbuah  Cepu  Organization  Agreement (COA)  itu  tidaklah  cukup  memberikan  rasa aman  atas  tatacara  perolehan  hitungan  bagi hasil berupa uang nyata kelak memperhatikan  pilihan  model  tatakerja Komite Operasi Bersama yang bukan Badan Hukum sebagaimana dimaksudkan oleh UU No.  1/1995  tentang  Perseroan  Terbatas bahkan  bukan  Badan  Usaha  sesuai  amanat UU  No.  22/2001  tentang  Minyak  dan Gasbumi, kecuali didalam Plan of Development  (POD)  kelak  juga  termasuk ikhwal  bentukan  joint  venture  sebagaimana memang  direkomendasikan  oleh  banyak praktisi  hukum  mancanegara  termasuk AIPN.

## Kedaulatan Negara
Tanggal  13  Maret  2006,  Menteri Luar  Negeri  AS  Condoleezza  Rice  tiba  di Bandara  Soekarno  Hatta,  Cengkareng. Beberapa  jam  sebelum  itu,  Pertamina  dan Exxon  Mobil  Oil  menggelar  jumpa  pers. Isinya,  Direktur  Utama  Pertamina,  Ari  H. Soemarno  mengumumkan  bahwa  kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi tentang pembentukan Perusahaan Patungan Pertamina-Exxon.  Posisi  General  Manager diambil  Exxon.  Pertamina  sudah  tentu  tak memperoleh  posisi  strategis  di  perusahaan patungan  yang  akan  mengelola  Blok  Cepu di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebuah  pertanyaan  layak  dikemukakan  atas peristiwa  tadi,  apakah  dua  peristiwa  itu
berdiri  sendiri  atau  memiliki  hubungan  satu sama lain. Dengan bahasa  yang lebih lugas, adakah  "faktor  Amerika"  ikut  serta  di  balik ditunjuknya  Exxon  untuk  mengelola  blok kaya minyak tersebut? (Arifin 2006).
Arifin mengatakan bahwa pemerintah  waktu  itu  mendorong  agar negosiasi  itu  segera  diselesaikan,  karena lambatnya  operasi  Blok  Cepu  hanya  akan membuat  pemerintah  merugi  atau  tidak  ada pendapatan  yang  bisa  disetor  ke  kas pemerintah.  Namun,  SBY  tak  memberikan tenggat  waktu  kapan  negosiasi  itu  akan diambil alih pemerintah. SBY memercayakan urusan pemimpin perusahaan  pengelola  Blok  Cepu  lewat mekanisme business  to  business  (B  to  B) . Bersamaan  dengan  rapat  kabinet  itu. Christopher  Hill,  perwakilan  AS  di  Asia Pasifik  menggelar  konferensi  pers  di Kedutaan  Amerika  Serikat.  Jarak  antara Istana  Negara  dan  Kedutaan  Amerika  yang terletak  di  Jalan  Medan  Merdeka  Selatan, Jakarta,  jarak  yang  dekat  antara  kedua tempat  tersebut.  Hill  mengumumkan  bahwa Condoleezza Rice akan melawat ke Indonesia pada 14-15 Maret yang, kemungkinan  akan  membicarakan  Blok Cepu  atau  bahkan  PT  Freeport  Indonesia yang  juga  dipersoalkan  banyak  kalangan  di tanah  air.  Apakah  itu  kebetulan  belaka?. Amerika  Serikat  memiliki  kepentingan terhadap Blok Cepu, juga Freeport. Seorang anggota parlemen dari Fraksi Partai Amanat Nasional  mengabarkan,  tahun  lalu  ketika Presiden SBY berkunjung ke Amerika, SBY sudah  ditanya  oleh  Dick  Cheney  mengenai Blok  Cepu.  Jika  orang  kedua  George Walker  Bush  sudah  bertanya  langsung kepada  SBY,  tentu  saja  itu  semacam "tekanan"  kepada  Indonesia.  Exxon  sudah memecundangi  Pertamina  di  negerinya sendiri.  Karena  itu,  lumrah  jika  kita  tidak mendapatkan  pernyataan  Condoleezza  Rice dan  juga  SBY  soal  Blok  Cepu  dalam  dua hari lawatannya di Indonesia.

## Keuntungan Daerah
Namun,  Seperti  yang  diketahui, konsekuensi  dari  Participating  Interest  (PI) 10%  dalam  pengelolaan  Blok  Cepu  adalah penyediaan  dana  oleh  BUMD  milik  empat daerah yaitu Pemprov Jateng 11%, Pemprov Jatim 22%, Pemkab Blora 22%, dan Pemkab Bojonegoro  45%,  yang  jumlahnya  sekitar 2,6  Triliun.  Dari  jumlah  tersebut  Pemprov Jatim  harus  menyediakan  dana  sebesar  Rp. 572  Milyar,  sehingga  memberatkan  APBD. Berdasarkan  aturan  yang  ada,  tidak  ada larangan  bagi  Pemprov  untuk  bekerja  sama dengan pihak lain. Namun yang dikhawatirkan bahwa semangat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat setempat  tidak  bisa  tercapai  karena  pihak lain yang akan menikmati sebagai penyandang  dana  (Departemen  Energi  dan Sumber Daya Manusia, 2007)

## Pembahasan
Pengelolaan  Blok  Cepu  dipimpin Exxon  karena  ada  faktor state .  Yang pertama,  Amerika  terlalu  lugu  untuk  tidak campur  tangan  agar  perusahaan  asal  negeri itu  dapat  mengelola  Blok  Cepu.  Kedua,  ini yang  paling  dicemaskan  banyak  kalangan. Pemerintahan SBY-JK tak memiliki komitmen  untuk  memberikan  Blok  Cepu untuk  dikelola  sendiri  oleh  BUMN  migas seperti  PT  Pertamina  (Persero).  SBY  tidak percaya  dengan  kemampuan  anak  negeri, baik itu sumber daya manusia dan kapasitas finansial  dari  Pertamina  (Arifin,  2006). Sebenarnya  blok  Cepu  yang  menyimpan cadangan  minyak  sangat  besar  merupakan peluang besar pemerintah untuk menghidupkan kembali Pertamina. Besarnya cadangan minyak yang diprediksikan mencapai  170-200  ribu  barel  per  harinya jelas  akan  mampu  membangkitkan  kondisi finansial  dan  penguasaan  teknologi  bagi kebangkitan  Pertamina.  Dengan  kondisi ladang on  shore ,  jajaran  Pertamina  bahkan optimis  mampu  mengelola  blok  Cepu. Secara  finansial  Pertamina  menjanjikan banyaknya  bank  yang  siap  mendanai
produksi di blok Cepu ini. Artinya, tidak ada alasan  yang  bisa  diterima  akal  sehat  jika Cepu  justru  dikelola  oleh  pihak  asing (Yuliarto, 2007) . Negara-bangsa (nation  state) ini menyerahkan  pengelolaan  sumber  daya yang  terkandung  di  bumi  Indonesia  kepada bangsa  sendiri.  Hal  itu  tercantumkan  dalam Pasal  33  UUD  1945.  Pemerintah  boleh berganti  setiap  lima  tahun,  tapi  jiwa  dan spirit dari  konstitusi  harus  menjadi  roh negara  bangsa  ini.  Presiden  SBY,  yang memiliki power untuk  menunjuk  Pertamina memimpin pengelolaan Blok Cepu mengabaikan  amanat  konstitusi  tersebut. SBY  dan  JK  mencoba  lepas  tangan  dengan menyerahkan  keputusan  soal  Blok  Cepu yang  menentukan  ekonomi  bangsa  hingga 30  tahun  mendatang  menjadi  sekadar hubungan  bisnis  antara  Pertamina  dan Exxon  (Ada  ”State”  di  Balik  Blok  Cepu).
Memang, sepak terjang AS tidak terlalu sulit dibaca. Penentuan operator Blok Cepu tidak terlepas dari muatan politis. Secara langsung atau  tidak,  Indonesia  tengah  berada  dalam posisi under  pressure .  Kepentingan  global AS  terhadap  lahan-lahan  strategis  di berbagai belahan dunia, semakin menggiring  arah  kebijakan  negara  adikuasa ini pada neoimperialisme (Santoso, 2006).
Selain faktor penyebab dari pengaruh  internasional.  Menurut  Rachbini, diantara kerapuhan kebijakan sektor pertambangan  adalah  kisruh  dan  salah kaprah  di  Blok  Cepu.  Hak  penguasaan kawasan  migas  blok  ini  adalah  Pertamina, yang  kemudian  beralih  ke  tangan  Humpuss Patra  Gas  dalam  kerja  sama  TAC  sampai tahun 2010.
Seharusnya Humpuss
mengelola  secara  profesional  hak  tersebut dan  kemudian  mengembalikannya  kepada Pertamina  kembali,  jika  sudah  selesai  masa kontrak.  Akan  tetapi  perusahaan  pemburu rente yang umumnya adalah kroni kekuasaan  hanya  modal  dengkul  dan  modal kekuasaan  dari  kroninya.  Lisensi  yang diambil  dalam  perburuan  rente  tersebut tidak untuk dikembangkan secara
profesional,  tetapi  untuk  dijual  kembali kepada pihak lain. Jadi, Humpuss dalam hal ini  pada  dasarnya  hanya  perusahaan pemburu  rente  yang  menjualbelikan  lisensi dari  negara.  Dari  praktik  perburuan  rente ekonomi  seperti  inilah  kekayaan  negara dijual  dengan  murah  sehingga  manfaatnya tidak  maksimal  untuk  rakyat.  Praktik  ini pada  dasarnya  merupakan  praktik  korupsi, yang  menjual  bukan  haknya  kepada  pihak lain. Hak untuk mengelola lapangan minyak tidak  dilakukan,  karena  tidak  memiliki modal  yang  memadai  sehingga  untuk menutupi  kelemahan  praktik  bisnis  dengan modal  dengkul  tersebut  lalu  lisensi  tersebut dijual  secara tidak legal.  Lisensi  Blok Cepu kemudian  hilang  menjadi  barang  tadahan, yang  kini  diambil  oleh  Exxon.  Jadi,  pihak Exxon posisinya sekarang sebagai perusahaan  yang  menadah  hak  yang  tidak jelas  keabsahannya.  Humpuss  tidak  berhak menjual  kembali  kepada  pihak  lain,  karena kerja  sama  teknis  tersebut  adalah  untuk mengelola lapangan itu secara maksimal.
Rachbini  (2006)  menjelaskan  bahwa praktik  jual-beli  lisensi  dalam  rezim  yang lama  pada  dasarnya  memang  berbau  KKN, terutama  berjalan  dalam  ciri  alamiah  pada perusahaan  yang  bersifat  kroni.  Karena  itu, biaya transaksi dari praktik kronisme seperti ini menjadi sangat mahal, sebab perusahaan yang  terlibat  dalam  transaksi  tersebut mengambil  bukan  dari  usaha  yang  bernilai tambah, melainkan dari jual beli kekuasaan. Kasus  Blok  Cepu  adalah  bentuk  praktik kekuasaan  yang  memperjualbelikan  lisensi dengan  pengorbanan  pendapatan  negara yang hilang.

## Kesimpulan
Bahwa  pemerintah  lebih  tampak sebagai  boneka  yang  tak  memiliki  kuasa terhadap  operasional  perusahaan  asing  di Indonesia,  dan  apakah  pemerintah  mampu mengatur mereka sedemikian rupa agar hasil yang  diperoleh  benar-benar  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  Indonesia,
disitulah  seharusnya  makna  nasionalisme ditempatkan
Freeport  Indonesia,  Kaltim  Prima Coal  dan  Blok  Cepu  memang  menjanjikan keuntungan  yang  besar  bagi  setiap  pihak yang  terlibat  di  dalamnya.  Dalam  konteks pengelolaan ketiga
peruisahaan multinasional  korporatis di  atas sangat sarat dengan intervensi asing, sehingga tampaknya pemerintah telah gagal mengintegrasikan  fakta  keadilan  distribusi ekonomi  dan  politik  ke  dalam  prinsip keadilan, kepatutan, dan kemandirian sebagai  sebuah  bangsa  yang  merdeka, bersatu  dan  berdaulat.  Hal  ini  dapat berdampak  pada  kegagalan  setiap  rejim pemerintah dalam memenuhi hak-hak sosial warganya  terutama  untuk  memeproleh kemakmuran  seperti  yang  tercantum  dalam UUD 1945.
Jika  itu  terjadi,  secara  normatif, pemerintah  akan  kehilangan  integritas, status,  dan  posisi  hukumnya  sebagai pengemban amanah rakyat (pelayan kepentingan masyarakat). Akibat lebih jauh, ketiadaan kepercayaan ini dapat mengganggu  kualitas  hubungan  antara pemerintah  selaku  pemegang  mandat  dari rakyat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  khususnya  dalam  pengelolaan kekayaan  alam.  Oleh  karena  itu,  segala kekuasaan yang bertahta di atas ketundukan dan  ketaatan  kita  padanya,  sepanjang  dia tidak  dapat  memberikan  kontribusi  yang patut,  harus  ditantang  dan  dipertanyakan. Dari  pada  sekadar  mengikuti  tekanan  dan kepentingan  pihak  asing,  konsekuensi  ini juga patut dipertimbangkan pemerintah guna memelihara  sustainabilitas  hubungannya dengan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Arifin,  MS,  2006, Ada “state”  dibalik  blok Cepu , Pikiran Rakyat, Bandung
Departemen  Enegi  dan  Sumber  Daya Manusia 2007, Tanyakan
participating  interest  blok  Cepu, DPRD Jatim kunjungi Ditjen Migas .
Hadinoto  PR  2006, Menyoal  hukum  JOA blok Cepu , LAPHI, Malang.
Hirst,  P.  and  Thompson,  G.  (1999)  2 nd edition, Globalisation  In  Question: The  International  Economy  and  The Possibilities of Governance , Cambridge, Polity Press, pp.1-18.
JATAM, From  Persia  to  Papua:  Tracking the perils of BP’s mining, oil and gas operations around the world , Mining Advocacy Network, 2003
Kemp, M, Corporate social responsibility in Indonesia: quixotic dream or confident  expectation ,  Technology, Business and Society Program Paper,  United  Nations  Research Institute  for  Social  Development, Geneva, 2001.
Leith,  D, Freeport  and  the  Suharto  game 1965-1998 , The Contemporary
Pacific,  vol  14  (1),  hal  69-100, University Hawaii Press, 2002.
Moentadhim,  M  2007, Memakmurkan masyarakat  Cepu ,  Suara  Merdeka,
Jakarta.
Rachbini,  DJ  2006, Blok  Cepu:  Kasus
Hukum  dan  Politik ,  Suara  Merdeka, Jakarta.
Santoso  A  2006,  Dari  Freeport  ke  blok Cepu , Pikiran Rakyat, Bandung.
Sklair,  L.  (2002)  Globalisation  ;  Capitalism and  its  Alternative,  Oxford,  Oxford University Press, pp. 1-28
The  Freedom  Institute,  2006, Blok  Cepu, Mission Accomplished , Jakarta.
Yuliarto  B  2006, Menyoal  kemandirian industri  migas  nasional  (2) ,  Beritan Iptek Online, Jakarta