Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022

## KETETAPAN MPRS NO. XXV TAHUN 1966 DITINJAU DARI POSITIVISME HUKUM
Oleh:
Alvin Reinardus
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
reinardusalvin@yahoo.com

## ABSTRAK
Komunisme adalah salah satu ideologi politik yang berkembang pada abad 19 oleh Karl Marx dan Frederich Engels. Setelah Revolusi Oktober 1917 paham Komunisme menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk salah satunya Indonesia hingga akhirnya akibat Gerakan 30S keluar  KETETAPAN  MPRS  Nomor  XXV/MPRS/1966  yang  berisi  Pembubaran  Partai Komunis  Indonesia,  Pernyataan  sebagai  Organisasi  terlarang  diseluruh  wilayah  Negara Republik  Indonesia  bagi  Partai  Komunis  Indonesia  dan  Larangan  Setiap  Kegiatan  Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dari kacamata Positivisme Hukum.
Kata Kunci : Komunisme, TAP MPR, Positivisme

## A. PENDAHULUAN
Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban  manusia,  peran  sentral  hukum  dalam  upaya  menciptakan  suasana  yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui. 1
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Negara  Hukum  yang  dimaksud  adalah  Negara  yang  menegakkan  Supremasi  Hukum  untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel) 2 . Penggunaan istilah Negara Hukum tersebut mempunyai perbedaan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia  adalah  Negara  Hukum  dalam  amandemen  UUD  1945  untuk  memperteguh  paham
1 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm.
1
2 https://www.limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-1-uud-1945-4/ diakses tanggal 14 Desember 2019
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  baik  dalam  penyelenggaraan  negara  maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Komunisme merupakan salah satu contoh dari bermacam-macam jenis ideologi politik yang  berkembang  diberbagai  negara.  Akar  pemikiran  ideologi  komunis  berasal  dari  konsep yang  diusung  oleh  Karl  Marx  dan  Frederich  Engels  yang  menjelaskan  mengenai  salah  satu bentuk dari perjuangan kelas proletar terhadap kelas borjuis di Eropa terutama dalam konteks masyarakat  industri.  Dengan  kata  lain,  ideologi  komunis  merupakan  reaksi  terhadap masyarakat kapitalis yang telah berkembang sebelumnya yaitu pada abad 19 yang merupakan produk dari masyarakat liberal.
Di  Indonesia  paham  mengenai  Komunisme/Marxisme-Leninisme  dilarang  berikut dengan  pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia  yang  juga  dinyatakan  sebagai  Organisasi Terlarang yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966. Tetapi untuk sebatas kepentingan studi akademis, kajian- kajian ilmiah tentang Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak dilarang.
Tulisan  ini  hendak  mendiskusikan  mengenai  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Sementara Republik Indonesia Nomor  XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis  Indonesia,  Pernyataan  Sebagai  Organisasi  Terlarang  Diseluruh  Wilayah  Negara Republik  Indonesia  Bagi  Partai  Komunis  Indonesia  dan  Larangan  Setiap  Kegiatan  Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dari kacamata Positivisme Hukum dan apakah hal tersebut masih relevan pada masa kini?

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengertian Komunisme/Marxisme-Leninisme
Ideologi  Komunisme  lahir  sebagai  lawan  dari  kapitalisme.  Bila  kapitalisme menggunakan  sistem  ekonomi,  dimana  perdagangan,  industri  dan  alat-alat  produksi diserahkan  pada  pihak  swasta  dengan  tujuan  mencapai  keuntungan  melalui  mekanisme ekonomi pasar. Maka komunisme berlaku sebaliknya, paham ini menginginkan semua aset dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara merata, tidak ada kelas sosial, tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada sektor swasta dll. Rakyat harus berdiri sama rata sama rasa.
Secara  sederhana,  ketika  sebuah  negara  menganut  paham  komunisme,  maka  semua aset yang ada dalam negara tersebut, seperti tanah, perusahaan dsb, tidak bisa dimiliki secara pribadi, semuanya adalah milik negara dan keuntungan (kerugian) dibagi rata pada rakyatnya. Dalam  ideologi  komunisme,  rakyat  diatur  dan  dibentuk  sedemikian  rupa  dengan  ideologi-
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
ideologi  yang  bersifat  doktriner  dan  eskatologis,  rakyat  dididik  melalui  sekolah-sekolah, media  massa  dan  lembaga  dengan  ideologi  yang  telah  dirumuskan,  yang  tentunya mengesampingkan nilai dari ajaran-ajaran agama atau ketuhanan.
Marxisme adalah paham atau ajaran Karl Heinrich Marx. Dia lahir di Tier, Kerajaan Prussia, pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883 dalam usia 64 tahun. Pada  mulanya.  Dia  beragama  Protestan,  tapi  kemudian  menjadi  atheis  (tidak  bertuhan  dan antiagama). Dengan kata lain, dia menganut atheisme (paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan). Karya pentingnya adalah The Communist Manifesto (1848) dan Das Kapital (1864). Teman dekat  dan mitra  Karl Marx  adalah Friedrich Engels  (1820-1895),  keduanya dikenal sebagai  pendiri  dan  peletak  dasar  komunisme  modern.  Teori  Marx  berkisar  pada  masalah sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan politik.
Sebagai  seorang  atheis,  Karl  Marx  berpendapat  bahwa  agama  adalah  candu  bagi masyarakat (Religion is the opium of the people; Die Religion ist das opium des Volkes) . Inilah pendapat  kontroversial  Marx  yang  sangat  tidak  enak  didengar  di  telinga  orang-orang beragama.  Marx  mengatakan,  agama  hanya  sebagai  pelipur  lara  bagi  orang-orang  yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Untuk meraih kebahagiaan yang  digambarkan  oleh  agama.  Agama  harus  diberantas  karena  merupakan  candu  bagi masyarakat.
Mengenai  masalah  sosial  kemasyarakatan,  Marx  berteori  bahwa  dalam  kehidupan masyarakat  terjadi  dialektika  perjuangan  kelas,  yaitu  konflik  antara  kelas  pemilik  modal dengan  kelas  lebih  rendah  yang  bekerja  untuk  memproduksi  barang.  Marx  sangat  kritis terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang ia sebut “Kediktatoran Burjois” yang dikelola oleh kelas orang-orang kaya  yang orientasi dan tujuan utamanya adalah memenuhi  kepentingan dan  keuntungan  mereka.  Marx  meramalkan  kapitalisme  akan  mengalami  pengeroposan internal  yang  pada  akhirnya  akan  hancur  dan  akan  digantikan  oleh  sistem  baru  yaitu sosialisme.
Karl Marx berargumen, dibawah payung sosialisme, masyarakat akan diperintah oleh kelas pekerja (working class), yaitu kelas yang dia namakan kediktatoran proletariat, negara kaum  pekerja  (buruh),  atau  demokrasi  kaum  pekerja.  Marx  yakin,  bahwa  sosialisme  pada gilirannya  akan  digantikan  oleh  masyarakat  tanpa  kelas  yang  ia  namakan  “Komunisme”. Masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis, atau masyarakat yang sama rasa dan sama rata inilah yang menjadi obsesi dan cita-cita besar Karl Marx.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
Pembicaraan mengenai Karl Marx tidak bisa dilepaskan juga dari nama Lenin. Lenin (nama aslinya Vladimir Ilyich Ulyanov ) lahir di Simbirsk, Kekaisaran Rusia, pada tanggal 10 April  1870,  dan  meninggal  dunia  pada  21  Januari  1924.  Lenin  terkenal  sebagai  tokoh komunis,  politikus,  dan  pencipta  teori  politik.  Lenin  sangat  mengagumi  sosok  Karl  Marx karena itu haluan politik Lenin  bertumpu pada politik Marxis. Lenin ikut menyumbangkan gagasan  politiknya  dalam  mengembangkan  pemikiran  Marxis  yang  disebut  Leninisme. Gabungan  dan  kombinasi  gagasan  Lenin  dengan  teori  ekonomi  Marx  disebut  Marxisme- Leninisme.
Lenin pada tahun 1893 hijrah ke Saint Petersburg. Disini kiprah politik Lenin semakin menanjak dan naik daun. Ia menempati posisi sebagai tokoh senior dalam Liga Perjuangan Kesetaraan  Kelas  Buruh.  Dituduh  telah  menghasut  orang  banyak,  Lenin  ditangkap  dan diasingkan  selama  tiga  tahun  ke  Siberia  dimana  ia  menikah  dengan  Nadezhda  Krupskaya. Kemudian  Lenin  tinggal  di  London  pada  Mei  1908  dan  memanfaatkan  British  Museum Reading  Room  untuk  menulis  “Materialisme  dan  Empirio  Kritisme”  yang  berisi  serangan terhadap “Kepalsuan reaksioner borjuis” dari relativisme Bogdanov.
Karena persoalan politik yang membelit dirinya didalam negeri, Lenin mengasingkan diri ke  Jerman, Inggris, dan Swiss.  Pasca Revolusi  Februari 1917, Lenin  kembali  ke Rusia bersamaan  dengan  turunnya  Tsar  (Sebutan  untuk  Raja/Pemimpin  Rusia  pada  saat  itu)  dan berkuasanya  pemerintahan  sementara.  Dalam  kapasitasnya  sebagai  pemimpin  Fraksi Bolshevik  dari  Partai  Buruh  menggerakkan  Revolusi  Oktober  1917  yang  berhasil menumbangkan  pemerintahan  sementara  Rusia  dan  mendirikan  Republik  Sosialis  Federasi Soviet Rusia.
Setelah  Lenin  meninggal  pada  Tahun  1924  Komunisme/Marxisme-Leninisme mengalami  perkembangan  berupa    pemikiran  baru,  seperti  Stalinisme,  Trotskyisme,  dan Maoisme.  Komunisme/Marxisme-Leninisme  pernah  mengalami  masa-masa  kejayaan terutama di Uni Soviet dan Yugoslavia, dua negara yang menganut dan menerapkan paham tersebut.  Tetapi  akhirnya,  kejayaan  Komunisme/Marxisme-Leninisme  ambruk  bersamaan dengan  ambruknya  Uni  Soviet  pada  tahun  1991  dan  disusul  kemudian  Yugoslavia.  Kedua negara komunis ini buabr karena pergolakan politik internal. Negara-negara yang sebelumnya tergabung  dalam  Negara  Federasi  Uni  Soviet  dan  Yugoslavia  memisahkan  diri  dan mendeklarasikan sebagai negara-negara independen.

## b. Komunisme di Indonesia
Komunisme  masuk  ke  Indonesia  dipelopori  oleh  Hendricus  Josephus  Fransiscus Marie Sneevliet. Hendricus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913.  Bersama  Adolf  Baars,  Hendricus  mendirikan Indische  Sociaal  Democratische Vereeniging (ISDV).  Awalnya  organisasi  ini  tidak  mempropagandakan  Komunis,  namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan Komunis. Setelah keberhasilan Revolusi Oktober di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini, salah satunya Sarekat Islam (SI) pimpinan Semaun.
Sarekat  Islam  kemudian  terbelah  menjadi  Sarekat  Islam  Merah  dan  Sarekat  Islam Putih. Sarekat Islam Merah inilah yang menjadi Partai Komunis Indonesia serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948, hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Rezim Pemerintahan  Orde  Lama.  Sebelum  mendirikan  PKI,  Semaun  dan  Darsono  pernah mengenyam pendidikan tentang komunis dari Sneevlit di Indische Social Demoratische Partij (ISDP). Sneevlit sendiri diketahui merupakan sayap kiri didalam ISDP. Dari sana, keduanya sering berdiskusi dengan Sneevlit.
“Syarikat Islam yang kurang memperhatikan nasib buruh, telah merupakan lowongan baik  bagi  ide-ide  radikal  yang  dimasukkan  oleh  Semaun  dan  Darsono  yang  tadinya diinspirasikan  oleh  Sneevlit,”  kata  Mohammad  Hatta  dikutip  dari  buku  “Bung  Hatta Menjawab”.
Dalam sejarahnya di Indonesia, PKI melakukan tiga pemberontakan. Pemberontakan pertama  adalah  tahun  1926.  Pemberontakan  itu  gagal  dan  PKI  dilibas  oleh  pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjara, sejumlah  1.308  orang,  umumnya  kader  parta-partai  diasingkan,  dan  823  dikirim  ke  Boven Digul,  sebuah  kamo  tahanan  di  Papua 3 .  Pada  1927  PKI  dinyatakan  terlarang  oleh pemerintahan Belanda. Karena itu PKI kemudian bergerak di bawah tanah.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena  banyak  dari  pemimpinnya  yang  dipenjarakan.  Pada  1935  pemimpin  PKI  Musso kembali  dari  pengasingan  di  Moskwa,  Uni  Soviet,  untuk  menata  kembali  PKI  dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kemudian PKI  bergerak  di  berbagai  front,  seperti  misalnya  Gerindo  dan  serikat-serikat  buruh.  Di
3 Independent-Bangladesh.com, diakses 15 Desember 2019
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
Belanda,  PKI  mulai  bergerak  di  antara  mahasiswa-mahasiswa  Indonesia  di  kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia, yang tak lama kemudian berpihak pada PKI 4 . PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, dan secara aktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Banyak unit bersenjata  berada  di  bawah  kontrol  atau  pengaruh  PKI.  Meskipun  milisi  PKI  memainkan peran  penting  dalam  memerangi  Belanda,  Presiden  Soekarno  khawatir  bahwa  semakin kuatnya  pengaruh  PKI  akhirnya  akan  mengancam  posisinya.  Selain  itu,  pertumbuhan  PKI bermasalah  sektor  sayap  kanan  lebih  dari  pemerintahan  Indonesia  serta  beberapa  kekuatan asing,  khususnya  semangat  penuh  anti-komunis  dari  Amerika  Serikat.  Dengan  demikian hubungan  antara  PKI  dan  kekuatan  lain  yang  juga  berjuang  untuk  kemerdekaan  pada umumnya berjalan sengit.
Pada  Februari  1948  PKI  dan  Partai  Sosialis  membentuk  front  bersama,  yaitu  Front Demokrasi Rakyat. Front ini tidak bertahan lama, tetapi Partai Sosialis kemudian bergabung dengan  PKI.  Pada  saat  itu  milisi  Pesindo  berada  di  bawah  kendali  PKI.  Pada  tanggal  11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah dua belas tahun di Uni Soviet. Politibiro PKI direkonstruksi, termasuk D.N. Aidit, M.H. Lukman dan Njoto. Pada 5 September 1948 dia memberikan  pidato  anjuran  agar  Indonesia  merapat  kepada  Uni  Soviet.  Dan  anjuran  itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI kedua di Madiun, Jawa Timur.
Setelah  penandatanganan  Perjanjian  Renville  pada  tahun  1948,  hasil  kesepakatan perundingan  Renville  dianggap  menguntungkan  posisi  Belanda.  Sebaliknya,  Indonesia menjadi  pihak  yang  dirugikan  dengan  semakin  sempit  wilayah  yang  dimiliki.  Banyak  unit bersenjata  dari  Parta  Republik  kembali  dari  zona  konflik.  Hal  ini  memberikan  beberapa keyakinan sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Unit  gerilya  dan  milisidi  bawah  pengaruh  PKI  menolak  untuk  pergi  bersama  dengan perlucutan  senajta  para  anggot  yang  dibunuh  pada  bulan  September  tahun  yang  sama. Pembunuhan  itu  memicu  pemberontakan  kekerasan.  Hal  ini  memberikan  alasan  untuk menekan PKI. Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi “Republik Soviet Indonesia” pada tanggal 18 September dengan menyebut Musso sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Pada saat yang sama PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang. Pada 30 September Madiun diambil alih oleh TNI  dari  Divisi  Siliwangi.  Ribuan  kader  partai  terbunuh  dan  36.000  dipenjara.  Diantara beberapa  pemimpin  yang  dieksekusi  termasuk  Musso  yang  dibunuh  pada  31  Oktober  saat
4 Marxist.org, diakses 15 Desember 2019
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
tertangkap  di  Desa  Niten  Kecamatan  Sumorejo,  Ponorogo.  Diduga  ketika  Musso  mencoba melarikan  diri  dari  penjara.  Aidit  dan  Lukman  pergi  ke  pengasingan  di  Republik  Rakyat Tiongkok. Namun PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Rekonstruksi partai dimulai pada tahun 1949.
Sebelum  pemilihan  1955,  PKI  disukai  Soekarno  untuk  rencana  “Demokrasi Terpimpin” dan merupakan pendukung aktif Soekarno 5 . Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat  ke empat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai  ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 kursi dari 514 kursi di Konstituante. Hingga berujung pada tahun 1960 dimana Soekarno mencetuskan konsep politik NASAKOM yang merupakan singkatan  dari  Nasionalisme,  Agama,  dan  Komunisme,  serta  merupakan  ciri  khas  dari Demokrasi Terpimpin 6 . Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan.  PKI  membalasnya  dengan  menanggapi  konsep  Nasakom  secara  positif,  dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas dan multi-golongan.
Pada  era  Demokrasi  Terpimpin  kolaborasi  antara  kepemimpinan  PKI  dan  kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Soetandyo dalam bukunya  mengatakan  bahwa  orang-orang  komunis  mencoba  memaksakan  berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, dan mendayagunakan undang-undang ini  sebagai  sarana  untuk  merealisasi  distribusi  milik  tanah  sebagaimana  dijanjikan  oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, demi kepentingan kelas petani tak bertanah, yang dalam  konsep  mereka  harus  dilihat  sebagai  kelas  tertindas.  Namun,  di  kalangan  mayoritas penduduk  pedesaan  yang  dalam  kerangka  konfiguratif  hukum  adatnya  bukan  saja  tak mengenal asas-asas pemerolehan dan pemilikan tanah menurut hukum perundang-undangan modern akan tetapi juga tak mengenal konsep kelas dan pertentangan kelas. 7
PKI  dirasakan  oleh  kalangan  politik,  beberapa  bulan  menjelang  Peristiwa  G30S, makin kuat. Pada Desember 1964, Chaerul Saleh dari Partai Murba menyatakan bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. Hingga akhirnya pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi baru telah
5 Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional Issues by Harold F. Gosnell. In Midwest Journal of Political Science May, 1958.p.189
6 Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia . Cambridge University Press. Hlm. 146
7 Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1995) hlm.  214
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
merebut  kekuasaan, yang menyebut  diri mereka  “Gerakan 30 September  (G30S)”.  Dengan banyaknya jenderal tentara senior yang mati atau hilang, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal pada 2 Oktober. Tentara dengan cepat  menyalahkan  upaya  kudeta  PKI  dan  menghasut  dengan  kampanye  propaganda  anti- Komunis di seluruh Indonesia.
Pada  tanggal  11  Maret  1966  Soekarno  memberi  Soeharto  kekuasaan  tak  terbatas melalui  Surat  Perintah  Sebelas  Maret.  Ia  memerintahkan  Soeharto  untuk  mengambil “langkah-langkah  yang  sesuai”  untuk  mengembalikan  ketenangan  dan  untuk  melindungi keamanan  pribadi  dan  wibawanya.  Kekuatan  tak  terbatas  ini  pertama  kali  digunakan  oleh Soeharto  untuk  melarang  PKI  yang  akhirnya  ditetapkan  dengan  Ketetapan  MPRS  Nomor XXV  Tahun  1966  tentang  Pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia,  Pernyataan  sebagai Organisasi  Terlarang  di  Seluruh  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  Pernyataan  sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
c. Pandangan Positivisme Hukum terhadap Ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966
Positivisme  Hukum  (Aliran  Hukum  Positif)  memandang  perlu  memisahkan  secara tegas  antara  hukum  dan  moral  (antara  hukum  yang  berlaku  dan  hukum  yang  seharusnya, antara das Sein dan das Sollen ). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa  ( law  is  a  command  of  the  lawgivers ).  Bahkan,  bagian  dari  Aliran  Hukum  Positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang 8 .
Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri, menurut John Austin, terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis,  dan  tertutup.  Dalam  bukunya The  Province  of  Jurisprudence  Determined ,  Austin menyatakan  “ A  law  is  a  command  which  obliges  a  person  or  persons....Laws  and  other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors. 9 ”.
Hukum  dalam  arti  sebenarnya  menurut  Austin  meliputi  hukum  yang  dibuat  oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak- hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu:
(1) Perintah ( command)
8 Darmodiharjo Darji dan Sidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm. 113
9 Ibid, hlm. 114
(2) Sanksi ( sanction )
(3) Kewajiban ( duty )
(4) Kedaulatan ( sovereignty ).
Lebih  lanjut  Austin  menjelaskan,  pihak  superior  itulah  yang  menentukan  apa  yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat  saja  bijaksana dan  adil, atau sebaliknya.
Sedangkan menurut Hans Kelsen, hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis,  seperti  unsur  sosiologis,  politis,  historis,  bahkan  etis.  Baginya,  hukum  adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai mahluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” ( what the law ought to be ), tetapi “apa hukumnya” ( what the law is) . Dengan demikian, walaupun hukum itu Sollenskategorie (suatu kategori keharusan/ideal), yang dipakai adalah hukum positif ( ius constitutum ), bukan yang dicita-citakan ( ius constituendum) 10 .
Kelsen mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang di atur sudah tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya.
Pemerintah  Republik  Indonesia  menggunakan  dua  dasar  hukum  utama  untuk melarang, memberangus, dan mencegah komunisme di Indonesia. Satu keluaran yang menjadi senjata  pemerintahan  Orde  Baru  ialah  Ketetapan  MPRS  Nomor  XXV  Tahun  1966  tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  bagi  PKI,  dan  Larangan  Menyebarkan  atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxis-Leninisme.
Dalam pertimbangan Tap MPRS yang ditandatangani oleh Ketua MPRS saat itu yaitu Jenderal TNI A.H. Nasution tersebut memiliki empat pasal. Pasal 1 berbunyi, “Menerima baik dan  menguatkan  kebijakan  Presiden/Panglima  Tertinggi  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia/Pemimpin  Besar  Revolusi/Mandataris  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Sementara,  berupa  pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia,  termasuk  semua  bagian organisasinya  dari  tingkat  pusat  sampai  ke  daerah,  beserta  semua  organisasi  yang
10 Ibid, hlm. 115
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
seazas/berlindung/bernaung  dibawahnya  dan  pernyataan  sebagai  organisasi  terlarang  di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia.”
Pasal  2  berbunyi,  “Setiap  kegiatan  di  Indonesia  untuk  menyebarkan  atau mengembangkan faham  atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta Media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.” Pasal 3 berbunyi, “Khususnya mengenai kegiatan  mempelajari  secara  ilmiah,  seperti  pada  Universitas-universitas,  faham Komunisme/Marxisme-Leninisme  dalam  rangka  mengamankan  Pancasila,  dapat  dilakukan secara  terpimpin,  dengan  ketentuan,  bahwa  Pemerintah  dan  DPR-GR,  diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.”
Terakhir Pasal 4 berbunyi, “Ketentuan-ketentuan di atas tidak mempengaruhi landasan dan sikap bebas  aktif politik luar negeri Republik  Indonesia.” Dalam  sejarah nya sebelum Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengalami  amandemen Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  merupakan  Lembaga  Tertinggi  di  Republik  Indonesia sehingga  Peraturan  yang  dibuat  oleh  MPR  harus  dipatuhi.  Dilihat  dari  sudut  pandang Positivisme Hukum Tap MPRS tersebut dipatuhi karena itu berupa hukum, mengapa dapat dikatakan sebagai hukum, karena Tap MPRS tersebut dibuat oleh pihak penguasa/pihak yang superior  sehingga  MPRS  lah  yang  menentukan  apa  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak diperbolehkan.
Banyak  pihak  yang  menganggap  bahwa  ketentuan  dalam  Tap  MPRS  tersebut seharusnya  tidak  berlaku  karena  bertentangan  dengan  Konstitusi  Republik  Indonesia  yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  khususnya  Pasal  28  yang menjamin “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya”. Dalam Hal ini TAP MPRS Nomor XXV masih tetap berlaku karena sampai  sekarang  TAP  MPRS  tersebut  masih  belum  dicabut.  Di  dalam  Positivisme  Hukum yang  dipakai  adalah  Hukum  Positif  ( ius  constitutum ),  bukan  yang  dicita-citakan  ( ius constituendum ).

## C. PENUTUP
Ideologi  Komunis  pada  dasarnya  bertentangan  dengan  Ideologi  Pancasila  salah  satu contoh  nya  adalah  Sila  Pertama  Pancasila  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Keberadaan  dan kedudukannya sebagai sila yang menjadi asas dari sila-sila lainnya menjadi amat sangat penting bagaimana Pancasila melihat agama dan Tuhan. Hal tersebut berbeda dengan paham dan ajaran Komunis dimana menganut paham Atheisme. Sehingga sepatutnya seluruh Bangsa Indonesia
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 20 No 1 April 2022
menerima,  mendukung,  dan  mempertahankan  ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 yang melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan  paham  atau  ajaran  Komunisme/Marxisme-Leninisme  dalam  segala  bentuk dan  manifestasinya,  dan  menggunakan  segala  macam  aparatur  serta  media  bagi  penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Darmodiharjo  Darji  dan  Sidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2006).
Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1995).
Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia . Cambridge University Press
Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional Issues by Harold F.
Gosnell. In Midwest Journal of Political Science May, 1958.
Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia,  Surabaya, 2005.

## Website
Independent-Bangladesh.com
Marxist.org
https://www.limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-1-uud-1945-4/