ISSN : 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)

## KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PASCA PPKM DICABUT DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN
Tyara Ayu Syaharani 1 , Sigid Suseno 2 , Erika Magdalena Chandra 3 1,2,3) Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.
Info Artikel Abstrak Diterima : 04/01/2024 Disetujui : 10/03/2024 Pemberlakuan kebijakan relaksasi asimilasi saat pandemi Covid-19 menjadi solusi dalam rangka melindungi  WBP  dan  petugas  pemasyarakatan  dari  bahaya  penularan  virus  dan/atau  penyakit menular serta alternatif masalah overcrowding di Lapas. Pasca PPKM dicabut, kebijakan asimilasi pada masa normal kembali diterapkan dan kebijakan relaksasi asimilasi berlaku hingga pandemi berakhir. Padahal, terdapat hal-hal baik dari pelaksanaan kebijakan relaksasi asimilasi, sehingga hal ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Riset ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan pemberian asimilasi bagi narapidana pasca PPKM dicabut berdasarkan sistem pemasyarakatan di Indonesia dan implementasi pemberian asimilasi bagi narapidana pasca PPKM dicabut dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi  penelitian  yang  dilakukan  secara  deskriptif-analitis.  Hasil  penelitian  menunjukan meskipun terdapat beberapa catatan, pengaturan kebijakan pemberian asimilasi pasca PPKM dicabut telah sesuai dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan diterapkannya pola reintegrasi sosial dan resosialisasi dengan membaurkan narapidana secara langsung bersama  masyarakat. Tujuan pemasyarakatan dari implementasi kebijakan ini pun telah tercapai dengan diberikannya asimilasi bagi narapidana dan rendahnya tingkat residivis bagi narapidana penerima program.
Kata Kunci :
Asimilasi; Narapidana; PPKM Dicabut; Sistem Pemasyarakatan.
This is an open access article under the CC BY license.

## Corresponding Author:
Tyara Ayu Syaharani Email: tyara19001@mail.unpad.ac.id

## I. PENDAHULUAN
Tingkat penularan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) yang begitu cepat dan tinggi di berbagai negara di dunia, membuat World Health Organization ( WHO ) menetapkannya sebagai  pandemi  global  pada  11  Maret  2020  (Valerisha  &  Putra,  2020).  Merespon  hal  tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi permasalahan Covid-19 hampir di setiap sektor dalam rangka mengatasi dan meminimalisir segala bentuk kegiatan yang  dapat  menjadi  sarana  penyebaran  virus,  diantaranya  yaitu  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat  ( PPKM ) , berdiam  diri  di rumah,  menerapkan  protokol  kesehatan,  hingga  pemberlakuan karantina wilayah ( lockdown ) (Kennedy et al., 2020).
Kondisi  lembaga  pemasyarakatan  ( Lapas )  di  Indonesia  yang overcrowding membuat  Lapas termasuk ke dalam tempat yang paling rentan menjadi cluster penyebaran serta penularan virus dan/atau penyakit menular  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan ( WBP )  karena  rendahnya tingkat  ketersediaan alat-alat sanitasi dan fasilitas kesehatan di dalam Lapas. Adapun penyakit yang paling banyak diderita
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
oleh  WBP  diantaranya  yaitu  gangguan pernafasan,  penyakit  kulit,  gangguan  pencernaan, serta  HIV- AIDS (Soebing, 2022). Dalam hal ini, pembaruan Lapas perlu diperhatikan agar tercipta kondisi ideal, yaitu dengan terpenuhinya hak narapidana dan solusi terkait overcrowding . Keduanya secara konstan harus  dapat  mengacu  pada  beberapa  hal,  diantaranya  yaitu  pemindahan  WBP  ke  Lapas  yang  tidak overcrowding dan/atau diberikan hak yang berkaitan dengan dunia luar, seperti asimilasi (Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan, 2009).
Kondisi overcrowding yang  terjadi  di  Lapas  kemudian  menjadi  diperburuk  dengan  kondisi munculnya Covid-19. Kondisi ini menyebabkan kesehatan para WBP, petugas, dan masyarakat menjadi beresiko.  Mengingat  kondisi  Lapas  yang  tidak  memungkinkan  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  terkait  penyebaran  Covid-19,  salah  satunya  yaitu social distancing , maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengeluarkan suatu kebijakan  publik  di  bidang  pemasyarakatan  terkait  percepatan  pengeluaran  WBP  dalam  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ( Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 ) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  ( Permenkumham 10/2020 ).
Syarat dan tata cara pemberian asimilasi dalam Permenkumham 10/2020 dilakukan perbaikan dan telah direvisi sebanyak 3 (tiga) kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  ( Permenkumham 43/2021 ) pada 28 Desember 2021. Dalam konsiderannya, disebutkan bahwa tingkat hunian Lapas yang tinggi  menjadi  penyebab  rentannya  penyebaran  dan  penularan  Covid-19,  sehingga  perlu  dilakukan langkah  cepat  dalam  rangka  penyelamatan  narapidana  dan  anak  yang  berada  di  Lapas,  Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ), serta Rumah Tahanan. Lebih lanjut, durasi kebijakan yang diatur dalam Permenkumham tersebut kemudian disesuaikan, yaitu melalui: (1) Keputusan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.HH-73.PK.05.09  Tahun  2022  tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19  ( Kepmenkumham  Nomor  M.HH-73.PK.05.09/2022 )  yang  pada  pokoknya memperpanjang  waktu  kebijakan  asimilasi  hingga  31  Desember  2022;  dan  (2)  Keputusan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 tentang
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran  Covid-19 ( Kepmenkumham  Nomor  M.HH-186.PK.05.09/2022 )  yang  memperpanjang waktu program asimilasi hingga 30 Juni 2023.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  kewajiban  dalam  melindungi  serta  menegakkan Hak  Asasi  Manusia  ( HAM )  setiap  warga  negaranya  tanpa  terkecuali.  Meskipun  kemerdekaan narapidana terampas selama menjalani hukuman, narapidana tetap berhak mendapatkan HAM selama masa pembinaannya. Terlebih, salah satu hal penting dalam proses pembinaan yaitu pemenuhan hak- hak narapidana.
Dikaitkan dengan kebijakan percepatan pengeluaran narapidana melalui asimilasi, maka selain karena kondisi Covid-19 dan overcrowding Lapas, hal ini sejalan dengan hak narapidana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ( UU Pemasyarakatan 2022 ) yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga,  cuti  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  pembebasan  bersyarat,  dan  hak  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asimilasi  merupakan  bagian  dari  hak  narapidana  sebagaimana  termaktub  dalam  UU Pemasyarakatan 2022 dan menjadi bagian dari program pembinaan di Lapas yang merupakan salah satu bentuk  pengintegrasian  narapidana  dengan  masyarakat  (Trisnawati,  2020).  Program  asimilasi narapidana  penting  dalam  menunjang  proses  reintegrasi  narapidana  ke  masyarakat.  Dalam  hal  ini, asimilasi  termasuk  pembinaan  tahap  lanjutan  karena  diperuntukkan  membantu  narapidana  terkait dengan  pendampingan  dalam  rangka  berintegrasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  (UU Pemasyarakatan,  2022).  Lapas  sendiri  merupakan  bagian  penting  dari  sistem  pemasyarakatan  yang bertanggung  jawab  dalam hal  pembinaan  narapidana.  Proses  pembinaan ini merupakan  bagian  yang sangat penting dalam perwujudan tujuan sistem pemasyarakatan mengingat bahwa Lapas adalah tahap terakhir atau ujung tombak dari pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu ( SPPT ).
Agar  Sistem  Pemasyarakatan  dapat  berhasil  diselenggarakan,  dibutuhkan  usaha  timbal  balik dari Petugas Pemasyarakatan, WBP, dan masyarakat. Dibutuhkan suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan  pemasyarakatan,  karena  penyelenggaraannya  ditujukan  untuk  kepentingan  WBP  dan masyarakat. Sehingga, diharapkan masyarakat dapat mengerti, membantu, dan ikut serta bertanggung jawab  dalam  penyelenggaraan  pembinaan  WBP.  Hal  tersebut  dikarenakan  selain  melihat  sikap  dan perbuatan seorang pelanggar hukum, suatu perbuatan pelanggaran hukum pun dapat dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya (UU Pemasyarakatan, 2022).
Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
Adanya  Permenkumham  10/2020  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  merupakan  salah  satu upaya  pemerintah  yang  merupakan  langkah  awal  di  bidang  pemasyarakatan  untuk  mencegah  dan menanggulangi  Covid-19  di  Indonesia.  Sehingga  kondisi  Covid-19, overcrowding Lapas,  serta pemenuhan  hak-hak  narapidana  menjadi  urgensi  dikeluarkannya  kebijakan  percepatan  pengeluaran narapidana.
Kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia dalam kurun waktu 2020-2022 telah terjadi perbaikan yang signifikan. Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril, dalam konferensi pers pada 2 Desember 2022 menyatakan bahwa mengacu pada data ketiga indikator Covid-19, yaitu kasus, rawat inap, dan kematian hingga 1 Desember 2022, rata-rata kasus konfirmasi harian positif Covid-19 adalah 5.025 kasus yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 21.02%. Sedangkan untuk kematian, rata-rata  sebanyak  46  orang.  Lebih lanjut,  persentase pasien  Covid-19  yang  menjalani  rawat inap  di Rumah Sakit rata-rata sebanyak 11.60% (Syahrir, 2022). Dengan demikian, Indonesia menduduki level 1 transmisi komunitas menurut standar WHO. Mengacu pada data diatas, pemerintah kemudian secara resmi  mencabut  kebijakan  PPKM  setelah  Presiden  Republik  Indonesia  mengumumkannya  melalui konferensi  pers  pada  Jumat,  30  Desember  2022.  Pada  konferensi  tersebut,  Presiden  Joko  Widodo menyampaikan  bahwa  pandemi  Covid-19  kian  terkendali.  Per  27  Desember  2022,  hanya  1,7  kasus harian per satu juta penduduk dengan persentase proporsi orang positif dari keseluruhan orang  yang dites  mingguan  sebanyak  3,35%,  perawatan  rumah  sakit  sebanyak  4,79%,  serta  kematian  sebanyak 2,39% (Widodo, 2022).
Status PPKM yang telah dicabut tidak serta merta menghentikan kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana. Fakta di lapangan menunjukan bahwa program tersebut masih dijalankan oleh instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) , terlebih jenis relaksasi asimilasi. Pro dan kontra di masyarakat pun hadir sejak kebijakan ini diberlakukan.  Melalui Surat Keterangan Pers Nomor  9/Humas/KH/III/2020,  Komisi  Nasional  HAM  mengapresiasi  kebijakan  pemberian  relaksasi asimilasi bagi narapidana yang dinilai sudah sejalan dengan perspektif perlindungan dan pemenuhan HAM (Sulhin, 2020). Namun di sisi lain, sikap kontra terhadap kebijakan relaksasi asimilasi dilakukan oleh tiga Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum, dan Yayasan Mega Bintang melalui Perkara Gugatan Nomor  102/PDT.G/2020/PN  Skt.  Para  penggugat  menilai  bahwa  kebijakan  tersebut  melahirkan keresahan  di  masyarakat  dengan  adanya  narapidana  yang  “dirumahkan”  kembali  melakukan pengulangan  tindak  pidana  (Gugatan  PMH  terhadap  Kemenkumham  RI  terkait  Permenkumham 10/2020, 2020).
Merujuk pada Kepmenkumham Nomor M.HH-186.PK.05.09/2022, maka kebijakan pemberian relaksasi  asimilasi  bagi  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  masih  diberlakukan  dengan berpedoman pada Permenkumham 43/2021. Namun setelah status endemi Covid-19 diberlakukan dan
Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
tidak  dilakukan  perpanjangan  terkait  kebijakan  pemberian  relaksasi  asimilasi  bagi  narapidana, maka ketentuan terkait asimilasi kembali berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  ( Permenkumham  7/2022 ).  Selanjutnya  saat dicabutnya  status  PPKM,  kebijakan  pemberian  relaksasi  asimilasi  menjadi  hal  yang  menarik  untuk didiskusikan mengingat hal baik yang didapat dari pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga diperlukan penelitian  lebih  lanjut  terkait  kebijakan  pemberian  asimilasi  pasca  PPKM  dicabut  dengan memperhatikan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka riset ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan terkait pemberian asimilasi bagi narapidana pasca PPKM dicabut berdasarkan sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  serta  implementasi  pemberian  asimilasi  bagi  narapidana  pasca PPKM dicabut dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  normatif-empiris.  Pendekatan  normatif- empiris  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menganalisis  atau  mengetahui  terkait implementasi dari  produk hukum  dan  hukum yang  berjalan  secara efektif  (Soemitro,  1990). Metode pendekatan ini berfungsi sebagai pemantau hukum secara langsung agar  perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat dapat terlihat. Penelitian dilakukan terhadap fakta di masyarakat dengan tujuan menghubungkan fakta dan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang telah dijabarkan dalam  rumusan  masalah.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  deskriptif-analitis  untuk  kemudian diambil sebuah kesimpulan teori, asas-asas, dan norma hukum terkait permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan  Pemberian  Asimilasi  bagi  Narapidana  Pasca  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dicabut dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan di Indonesia
Asimilasi merupakan salah  satu hak  narapidana  sebagaimana  diamanatkan  Pasal 10  ayat  (1) UU Pemasyarakatan 2022. Kebijakan tersebut sebenarnya telah diberikan sejak berlakunya Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  ( UU  Pemasyarakatan  1995 ).  Asimilasi sendiri termasuk dalam program reintegrasi narapidana dengan dibaurkannya narapidana di kehidupan masyarakat (UU Pemasyarakatan, 2022) Dengan kata lain, asimilasi merupakan proses resosialisasi antara narapidana dengan kelompok sosial tertentu yang bertujuan agar secara individu dapat melebur
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
dan  menyesuaikan  diri  dengan  budaya  kelompoknya  sehingga  dapat  bergabung  kembali  dalam kehidupan masyarakat dengan baik.
Kebijakan  pemberian  asimilasi  yang  termuat  dalam  Kepmenkumham  No.  M.HH- 19.PK.01.04.04/2020 adalah skema percepatan Pengeluaran narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan Lapas. Menindaklanjuti peraturan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Permenkumham 10/2020 yang kemudian dicabut dan dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19 ( Permenkumham 32/2020 ) yang ditetapkan pada 18 Desember 2020 dan berlaku hingga 30 Juni 2021; (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham 32/2020 ( Permenkumham 24/2021 ) yang ditetapkan pada 30 Juni 2021 dan berlaku hingga 31 Desember 2021; dan (3) Permenkumham 43/2021 yang ditetapkan pada 28 Desember 2021 dan berlaku hingga 30 Juni 2022.
Pembaharuan  dari  Permenkumham  tersebut  di  atas  yaitu  terkait  klasifikasi  narapidana  yang berhak  mendapatkan  asimilasi  serta  penyesuaian  terhadap  jangka  waktu.  Berdasarkan  perubahan terakhir,  warga  negara  asing  dapat  mengajukan  program  relaksasi  asimilasi.  Kemudian,  perluasan klasifikasi narapidana yang dikecualikan dalam program ini yaitu narapidana yang melakukan tindak pidana: (a) narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika lebih dari 5 (lima) tahun; (b) terorisme; (c)  korupsi;  (d)  kejahatan  terhadap  keamanan  negara;  (e)  kejahatan  HAM  berat;  (f)  kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; (g) pembunuhan (Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP); (h) pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); (i) kesusilaan (Pasal 290 KUHP); (j) kesusilaan terhadap anak sebagai korban; dan (k) residivis. Untuk jangka waktu pemberlakuan kebijakan tersebut, selain diatur dalam  beberapa  Permenkumham  di  atas,  diatur  pula  dalam  Kepmenkumham  Nomor  M.HH- 73.PK.05.09/2022 serta Kepmenkumham Nomor M.HH-186.PK.05.09/2022.
Pasca status PPKM dicabut pada 30 Desember 2022 oleh Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan kondisi penyebaran Covid-19 yang kian terkendali, kebijakan asimilasi bagi narapidana masih  tetap  berpedoman  pada  Permenkumham  7/2022,  Permenkumham  43/2021,  dan  UU Pemasyarakatan 2022 dikarenakan Kepmenkumham Nomor M.HH-186.PK.05.09/2022 menyatakan bahwa kebijakan pemberian relaksasi asimilasi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat diberikan hingga 30 Juni 2023. Kemudian setelah status endemi Covid-19 diberlakukan pada 21 Juni 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan terkait kebijakan pemberian relaksasi asimilasi bagi narapidana, maka ketentuan  terkait  asimilasi  kembali  berpedoman  pada  Permenkumham  7/2022  dan  UU Pemasyarakatan 2022.
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
Skema kebijakan relaksasi asimilasi yang diatur dalam Permenkumham 43/2021 telah sesuai dengan  UU  Pemasyarakatan  2022  dan  Permenkumham  7/2022.  Syarat  dan  tata  cara  pemberian relaksasi asimilasi bagi narapidana pun lebih diperketat apabila dibandingkan dengan ketentuan pada Permenkumham  7/2022.  Terlebih,  aturan  terkait  kebijakan  ini  pun  masih  berpedoman  pada Permenkumham  43/2021  meskipun  status  PPKM  telah  dicabut.  Lebih  lanjut,  berikut  tabel perbandingan kebijakan asimilasi berdasarkan Permenkumham 7/2022 dan Permenkumham 43/2021:
Tabel 1.1: Perbandingan Permenkumham 7/2022 dan Permenkumham 43/2021
Permenkumham 7/2022 Permenkumham 43/2021 Konsideran Pemberian  motivasi  serta  kesempatan kepada  narapidana  dan  anak  untuk mendapatkan  kesejahteraan  sosial, pendidikan, keterampilan untuk mempersiapkan diri di tengah masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat agar dapat aktif mendukung  penyelenggaraan  sistem pemasyarakatan. Upaya penyelamatan terhadap narapidana  dan  anak  yang  berada  di Lapas  dan  LPKA  guna  pencegahan serta penanggulangan Covid-19.. Klasifikasi Tindak Pidana Berlaku untuk semua narapidana. Tidak  berlaku  untuk  narapidana  yang melakukan tindak pidana: (1) narkotika,
prekursor  narkotika,  dan  psikotropika lebih dari 5 (lima) tahun; (2) terorisme; (3)  korupsi;  (4)  kejahatan  terhadap keamanan  negara;  (5)  kejahatan  HAM yang berat; (6) kejahatan transnasional terorganisasi  lainnya;  (7)  pembunuhan (Pasal  339  dan  Pasal  340  KUHP);  (8) pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);  (9)  kesusilaan  (Pasal  290
KUHP); (10) kesusilaan terhadap Anak sebagai korban; dan (11) residivis. Masa Pidana Sudah  menjalani  2/3  (dua  per  tiga) masa pidana Sudah  menjalani  1/2  (satu  per  dua) masa pidana
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
Berkelakuan Baik 6  (enam)  atau  9  (sembilan)  bulan terakhir 9 (sembilan) bulan terakhir
Berdasarkan tabel di atas, Permenkumham 7/2022 mengatur pemberian asimilasi secara umum dengan  tujuan  memberi  motivasi  serta  kesempatan  untuk  narapidana  dalam  rangka  resosialisasi  di dalam  dan  di  luar  lapas,  sedangkan  Permenkumham  43/2021  mengatur  pemberian  asimilasi  secara khusus  dengan  tujuan  menyelamatkan  narapidana  dalam  rangka  mencegah  dan  menanggulangi penyebaran Covid-19 dan dilaksanakan di rumah. Lebih lanjut, berikut perbedaan dari kedua aturan tersebut: (1) klasifikasi narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi: semua narapidana menurut Permenkumham  7/2022  berhak  mendapatkan  asimilasi,  sedangkan  dalam  Permenkumham  43/2021 ada  beberapa  tindak  pidana  yang  dikecualikan  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya;  (2)  sisa durasi masa pidana narapidana: Permenkumham 7/2022 memberlakukan asimilasi untuk narapidana yang telah menjalankan 1/2 (satu per dua) atau 2/3 (dua per tiga) masa pidananya tergantung tindak pidana yang dilakukan, sedangkan Permenkumham 43/2021 berlaku untuk narapidana yang 2/3 masa pidananya pada 30 Juni 2022 atau waktu lain yang telah ditentukan dalam Kepmenkumham; dan (3) pembuktian  berkelakuan  baik  dengan  tidak  menjalani  hukuman  disiplin:  Permenkumham  7/2022 mensyaratkan dalam waktu 6 (enam) atau 9 (sembilan) bulan terakhir tergantung tindak pidana yang dilakukan, sedangkan Permenkumham 43/2021 mensyaratkan dalam waktu 6 bulan.
Dalam KUHAP, peradilan pidana di Indonesia terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu: (1) praajudikasi, yaitu  tahap  penyelidikan  dan/atau  penyidikan;  (2)  ajudikasi,  yaitu  tahap  pemeriksaan  hakim  di pengadilan;  dan  (3)  pascaajudikasi,  yaitu  tahap  pemasyarakatan  seorang  hukuman  (Pangaribuan, 2013).  Dikaitkan  dengan  tugas  pemasyarakatan,  Lapas  dan  Badan  Pemasyarakatan  ( Bapas) berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana pada tahap pasca ajudikasi dalam rangka sistem pemasyarakatan. Salah satu bentuk kewenangannya dalam rangka pembinaan pada tahap pasca ajudikasi yaitu diberikannya hak asimilasi untuk narapidana yang telah memenuhi syarat.
Sejalan dengan kebijakan kriminal yang merupakan usaha rasional serta terorganisasi dari suatu masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, peran pemasyarakatan dalam SPPT sangat diperlukan dan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  sistem  pemidanaan  (Sudarto,  1981).  Kebijakan  kriminal  terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) penerapan hukum pidana; (2) preventif tanpa pidana; serta (3) memengaruhi pandangan masyarakat terkait kejahatan serta pemidanaan melalui media masa (Arief, 2002). Selain mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan,  kebijakan  kriminal  pun  berfokus  pada  kebijakan  sistem pemidanaan  yang  berorientasi  pemasyarakatan.  Dalam  hal  ini,  pemberian  asimilasi  pasca  PPKM dicabut termasuk kebijakan kriminal yang dilakukan secara represif melalui upaya non penal untuk
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
mengatasi permasalahan overcrowding Lapas karena WBP dan Petugas Pemasyarakatan yang rentan terserang virus atau penyakit menular, termasuk Covid-19.
Sistem  Pemasyarakatan  merupakan  proses  pembinaan  bagi  narapidana  untuk  rentang  waktu tertentu dengan tujuan menyadari kesalahan serta berubah untuk menjadi lebih baik dengan mengalami proses  pembinaan  (Situmorang,  2019).  Retributif,  penjeraan,  dan  resosialisasi  sudah  ditinggalkan dalam filosofi pemasyarakatan dengan dianutnya pola reintegrasi dan resosialisasi yang beranggapan bahwa kejahatan merupakan konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, maka pemulihan konflik  atau  kembali  membaurkan  terpidana  dengan  masyarakatnya  (reintegrasi)  menjadi  tujuan pemidanaan dewasa ini (Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan, 2009). Disahkannya UU  Pemasyarakatan  2022  menunjukkan  bahwa  Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia  telah  sejalan dengan filosofi pemasyarakatan, terlihat dari penguatan posisi pemasyarakatan dalam SPPT, perluasan tujuan pemasyarakatan, dan pengaturan terkait peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Selanjutnya, peraturan terkait kebijakan pemberian asimilasi pasca PPKM  dicabut apabila dikaitkan dengan Sistem Pemasyarakatan pun dapat dikatakan telah sesuai, meskipun terdapat beberapa  catatan  dalam  kebijakan  permberian  relaksasi  asimilasi.  Secara  garis  besar,  kebijakan tersebut  telah  menerapkan  pola  reintegrasi  sosial  dan  resosialisasi  dengan  membaurkan  narapidana secara langsung dalam kehidupan masyarakat.
Perluasan  tujuan  pemasyarakatan  dari  UU  Pemasyarakatan  1995  dalam  hal  peningkatan kualitas dan jaminan perlindungan hak WBP dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf a dan c UU Pemasyarakatan 2022. Pasal 2 UU Pemasyarakatan 2022 mengamanatkan tujuan dibentuknya  sistem  pemasyarakatan,  yaitu: (a)  menjamin perlindungan  hak  Tahanan  dan  Anak;  (b) meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian WBP supaya menyadari kesalahan, perbaikan diri,  serta  tidak  residivis,  agar  kemudian  kembali  diterima  di  lingkungan  masyarakat,  dapat  hidup secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik,  taat  hukum,  bertanggung  jawab,  serta  berperan  aktif  dalam pembangunan; serta (c) perlindungan kepada masyarakat dari residivis.
Ditinjau  dari  sisi  tujuan  pemasyarakatan,  syarat  serta  tata  cara  pemberian  asimilasi  dalam Permenkumham  43/2021  dapat  dikatakan  telah  sejalan.  Konsideran  dari  kebijakan  tersebut  telah memenuhi  tujuan  pemasyarakatan  dalam  Pasal  2  huruf  a  UU  Pemasyarakatan  2022  dimana  negara telah  memberikan  perlindungan  untuk  hak  kesehatan  dan  hak  asimilasi.  Lebih  lanjut,  kebijakan tersebut  memenuhi  tujuan  pemasyarakatan  dalam  Pasal  2  huruf  b  dan  c  UU  Pemasyarakatan  2022 karena  secara  langsung  ikut  menunjang  narapidana  untuk  memenuhi  syarat-syarat  pemberian asimilasi, diantaranya yaitu berkelakuan baik serta berperan aktif dalam program pembinaan dengan baik.  Namun  terkait  pembinaan  setelah  narapidana  mendapatan  program  tersebut  masih  perlu dievaluasi lebih dalam, dikarenakan tidak adanya program pembinaan lebih lanjut yang diberikan oleh
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
Bapas sehingga tujuan pemasyarakatan sebagaimana Pasal 2 huruf b dan c UU Pemasyarakatan 2022 berpotensi tidak tercapai.

## 3.2. Implementasi  Pemberian  Asimilasi  bagi  Narapidana  Pasca  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dicabut dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemasyarakatan
Menteri  Hukum  dan  HAM  mengungkapkan  kebijakan  pemberian  asimilasi  bagi  narapidana dalam  Permenkumham  terkait  dianggap  efektif,  walaupun  ditemukan  penyalahgunaan  kebijakan tersebut  dengan  kurang  dari  1%  narapidana  melakukan  residivis  saat  menjalankan  program  (Biro Humas,  Hukum,  dan  HAM,  2021).  Berdasarkan  data  dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementarian  Hukum  dan  HAM,  total  penghuni  Lapas  per  Maret  2020  berjumlah  270.466  orang dengan  kapasitas  135.675  orang,  sehingga  tingkat overcrowding mencapai  99%.  Sedangkan  per Desember  2023,  total  penghuni  Lapas  berjumlah  268.533  orang  dengan  kapasitas  136.971  orang, sehingga  tingkat overcrowding berada  pada  angka  96%  (Kemenkumham  RI,  n.d.).  Data  tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka overcrowding di Lapas. Meskipun angka keluar-masuk Lapas  masih  tinggi,  pemberian  asimilasi  ikut  menekan  jumlah  tahanan  agar  tidak  terus  bertambah, terlebih program relaksasi asimilasi sebagai percepatan pengeluaran WBP.
Kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana pasca PPKM dicabut terbagi menjadi 2 (dua) waktu, yaitu: (1) termin 1 (bulan Januari – Juni 2023): Meskipun status PPKM telah dicabut, standar operasional  prosedur  ( SOP )  yang  diterapkan  untuk  pemberian  asimilasi  pada  termin  1  masih berpedoman  pada  Kepmenkumham  Nomor  M.HH-186.PK.05.09/2022,  Permenkumham  43/2021, serta Permenkumham 7/2022. Dengan demikian, program relaksasi asimilasi masih dapat diberikan kepada narapidana selain jenis asimilasi yang telah diberlakukan sebelumnya sesuai kebijakan masing- masing  Lapas;  dan  (2)  termin  2  (bulan  Juli  2023  dan  seterusnya):  Setelah  status  endemi  Covid-19 diberlakukan dan tidak dilakukan perpanjangan terkait kebijakan pemberian relaksasi asimilasi bagi narapidana,  SOP  yang  diterapkan  untuk  pemberian  asimilasi  pada  termin  2  berpedoman  pada Permenkumham 7/2022 dengan beberapa jenis program asimilasi yang diberikan yaitu asimilasi kerja sosial, asimilasi pelaku industri, asimilasi lingkungan Lapas, dan asimilasi pihak ketiga.
Unit satuan kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat menduduki peringkat ketiga se- Indonesia dalam hal jumlah WBP terbanyak, yaitu sebesar 24.769 penghuni (Kemenkumham RI, n.d.). Lebih lanjut, wilayah Bandung merupakan cakupan wilayah terluas dengan WBP terbanyak di Jawa Barat, yaitu 4.717 orang dari total 7 unit pelaksana teknis (Kanwil Kemenkumham Jabar, 2023).  Pada termin  1,  533  narapidana  mendapatkan  program  asimilasi  dimana  532  orang  mendapat  program relaksasi asimilasi dan 1 orang mendapat program asimilasi pelaku industri. Kemudian pada termin 2,
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
sebanyak 16 orang mendapat program asimilasi kerja sosial/pihak ketiga. Angka tersebut cukup jauh dengan penerima asimilasi pada tahun 2022 yang berjumlah 1261 orang (Supriadi, 2023).
Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana berjalan cukup efektif. Untuk  memudahkan  administrasi,  Bapas  Kelas  I  Bandung  membuat  inovasi  dengan  mekanisme penerimaan program yang dapat dilakukan secara daring. Pada termin 1, meskipun peraturan pelaksana mempersempit  reintegrasi  para  narapidana  dengan  mengamanatkan  narapidana  yang  mendapatkan program relaksasi asimilasi untuk tetap berada di rumah dengan bimbingan serta pengawasan yang dilakukan  secara  daring,  namun  pada  implementasinya  para  narapidana  tetap  dapat  menjalankan reintegrasi  bersama  masyarakat.  Hal  tersebut  dikarenakan  meluasnya  ruang  lingkup  pergerakan narapidana yang sudah tidak lagi dibatasi dengan dicabutnya status PPKM, sehingga tujuan dan fungsi awal  sistem  pemasyarakatan  pun  dapat  terpenuhi.  Dicabutnya  status  PPKM  pun  berdampak  pada petugas  dengan  memberikan  jalan  untuk  dapat  mengawasi  para  WBP  penerima  asimilasi  secara langsung dengan melakukan kunjungan rumah secara berkala.
Pada  termin  2,  jenis  program  yang  dapat  diberikan  kepada  narapidana  memberikan  peluang lebih besar agar mereka dapat bersatu kembali dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan mulai diberlakukannya jenis asimilasi ke luar secara luas. Jenis asimilasi pihak ketiga merupakan inovasi yang cukup berbeda dengan asimilasi kerja sosial. Pada asimilasi pihak ketiga, para narapidana bekerja di salah satu perusahaan tujuan dengan sistem gaji bagi dua dengan Lapas yang kemudian menjadi pemasukan kas Lapas. Sedangkan pada asimilasi kerja sosial, para narapidana bekerja secara sukarela.
Kendati demikian, pelaksanaan program  relaksasi asimilasi tidak terlepas dari hambatannya. Berikut  beberapa  hambatan  dalam  pemberian  asimilasi  bagi  narapidana  pasca  PPKM  dicabut:  (1) kurangnya sumber daya manusia untuk mengawasi klien yang banyak, namun tidak diimbangi dengan jumlah  petugas  pemasyarakatan;  (2)  perlu  pengawasan  ekstra  terhadap  beberapa  klien  yang  hilang kontak  dengan  alasan  beragam,  seperti  menghilang,  meninggal,  atau  residivis;  dan  (3)  persebaran domisili  klien  membuat  petugas  pemasyarakatan  cukup  kesulitan  untuk  menjangkau  klien  apabila pembagian kegiatan dengan pihak ketiga atau saat klien menghilang.
Dikaitkan  dengan  tujuan  pemasyarakatan  dalam  UU  Pemasyarakatan  1995  maupun  UU Pemasyarakatan  2022  sebagaimana  telah  disampaikan  sebelumnya,  kebijakan  pemberian  asimilasi pasca  PPKM  dicabut  telah  tercapai.  Hal  tersebut  terlihat  dari  implementasi  dari  kebijakan  tersebut yang kemudian dianalisis bersama tujuan pemasyarakatan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan 2022 sebagai berikut: (1) Pasal 2 huruf a UU Pemasyarakatan 2022: Pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana, yaitu hak kesehatan dalam Pasal 9 huruf d UU Pemasyarakatan 2022 dan Pasal 14 huruf d UU Pemasyarakatan 1995 serta hak asimilasi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemasyarakatan 2022 serta Pasal 14 ayat (1) huruf j UU Pemasyarakatan 1995; (2) Pasal 2 huruf
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
b UU Pemasyarakatan 2022: Adanya persyaratan bahwa program asimilasi berlaku bagi narapidana yang telah berkelakuan baik dalam kurun waktu tertentu dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin membuat narapidana yang sudah merasa memenuhi syarat jadi lebih rajin untuk ikut pembinaan (Citra, 2022). Kemudian pada termin 2, dapat dilihat dari kegiatan asimilasi yang memberikan peluang untuk meningkatkan  kualitas  secara  langsung  di  lingkungan  masyarakat;  dan  (3)  Pasal  2  huruf  c  UU Pemasyarakatan  2022:  Mengacu  pada  data  residivis,  tidak  ada  data  untuk  residivis  pada  termin  1, sedangkan  untuk termin  2 sebanyak  177 orang  dengan  53  orang  diantaranya  dilakukan  pencabutan program asimilasi sejak program tersebut diberikan kepada klien. Meskipun diperlukan evaluasi lebih lanjut karena angka residivis masih ada, namun angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah  penerima  program  asimilasi.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  adanya  perlindungan  kepada masyarakat dari residivis.
Sebagaimana  pembahasan  sebelumnya,  kebijakan  pemberian  asimilasi  pasca  PPKM  dicabut yang dikeluarkan oleh Kemenkumham termasuk dalam kebijakan kriminal di bidang pemasyarakatan. Dalam hal ini, kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat tetap diperhatikan sehingga memiliki dampak positif bagi keberlangsungan kegiatan pemasyarakatan pada tahap ajudikasi. Selain itu, permasalahan terkait overcrowding Lapas di Indonesia pun cukup terjawab dengan adanya kebijakan  relaksasi  asimilasi  meskipun  jumlah  WBP  yang  masuk  sama  dengan  jumlah  WBP  yang keluar Lapas dimana hal tersebut pun berdampak pada anggaran Lapas yang menjadi cukup longgar karena narapidana yang dikeluarkan dan dibebaskan (Saputra et al., 2021). Namun mengingat terdapat beberapa klien yang hilang kontak dengan beberapa diantaranya menjadi residivis, menjadi catatan dan diperlukan evaluasi lebih lanjut bagi petugas pemasyarakatan terkait tujuan perbaikan diri WBP dan perlindungan masyarakat dari residivis.

## IV. KESIMPULAN
Pemberian  kebijakan  asimilasi  bagi  narapidana  pasca  PPKM  dicabut  berpedoman  pada Kepmenkumham  Nomor  M.HH-186.PK.05.09/2022,  Permenkumham  43/2021,  Permenkumham 7/2022,  dan  UU  Pemasyarakatan  2022.  Meskipun  terdapat  beberapa  catatan,  kebijakan  pemberian asimilasi pasca PPKM dicabut telah sesuai dengan sistem pemasyarakatan.
Implementasi  dari  pemberian  kebijakan  asimilasi  pasca  PPKM  dicabut  menunjukan  bahwa tidak terdapat perubahan dalam pemberian program ini, mengingat aturan yang digunakan masih sama dengan sebelumnya. Dicabutnya status PPKM pun menjadi sebuah kelonggaran yang dapat menunjang tercapainya tujuan pemasyarakatan dan tetap sejalan dengan Sistem Pemasyarakatan dalam pemberian asimilasi.  Terlebih  dengan  diberlakukannya  jenis  asimilasi  kerja  sosial,  pelaku  industri,  lingkungan Lapas,  dan  pihak  ketiga  semakin  memperkuat  konsep  reintegrasi  sosial  dan  resosialisasi.  Meskipun
masih  terdapat  beberapa  hambatan  yang  dialami,  petugas  pemasyarakatan  masih  dapat  melakukan bimbingan kepada narapidana dengan efektif.
Kebijakan  pemberian  asimilasi  bagi  narapidana  Pasca  PPKM  dicabut  merupakan  salah  satu inovasi  terbaru  di  bidang  pemasyarakatan  dalam  rangka pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19. Merujuk  pada  hukum  positif  di  Indonesia,  implementasi  yang  telah  dilakukan  di  Wilayah  Bandung, serta  terbatasnya  jumlah  Lapas  terbuka,  kebijakan  asimilasi  di  rumah  perlu  dipertimbangkan  untuk menjadi salah satu pilihan dari bentuk asimilasi di luar Lapas dengan catatan perlunya evaluasi lebih lanjut  terkait  dengan  pengawasan  dari  pihak  Bapas,  diantaranya  yaitu  peningkatan  kerjasama  antara Bapas dengan pihak ketiga yang berperan di bidang pengawasan dan pembinaan. Kemudian, pengadaan barang  berupa  fasilitas  yang  memadai  pun  perlu  dipertimbangkan  dalam  rangka  kelancaran  proses pengawasan serta pembinaan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Arief, B. N. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pangaribuan, L. M.P. (2013). Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
Sulaiman, B. S., & Abdullah, M. A. (2017). Sisi Lain Ulayat Laut, Pespektif Hukum Pengelolaan Pesisir Berbasis Hukum Adat Laut. Banda Aceh: Bandar Publishing.
Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.

## 2. Artikel Jurnal
Kennedy, P. S. J., Harya, T. W., Tampubolon, E. Fakhriansyah, M. (2020). Analisis Strategi Lockdown atau Pembatasan Sosial dalam Menghambat Penyebaran Covid-19. Journal IMAGE, 9 (1).
Saputra,  A.  O.,  Mahardika,  S.  E.,  Pujiyono.  (2021).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19. USM Law Review, 4 (1).
Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1).
Sulhin,  I.  (2020).  Covid-19,  Pemenjaraan  Berlebihan,  dan  Potensi  Katastrofe  Kemanusiaan.  Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50 (2).
Trisnawati,  N.  A.  (2020).  Pemberian  Asimilasi  dan  Integrasi  terhadap  Narapidana  dan  Anak  dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  (Studi  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Malang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(14).
Valerisha,  A.,  Putra,  M.  A.  (2020).  Pandemi  Global  Covid-19  dan  Problematika  Negara-Bangsa: Transparansi  Data  sebagai  Vaksin  Socio-digital.  Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional,  edisi khusus.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat  Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti  Bersyarat  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui  Asimilasi  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.HH-73.PK.05.09 Tahun  2022  tentang  Penyesuaian  Jangka  Waktu  Pemberlakuan  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun  2022  tentang  Penyesuaian  Jangka  Waktu  Pemberlakuan  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

## 4. Putusan Pengadilan
Perkara Gugatan No. 102/Pdt.G/2020/PN. Skt. tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  terkait  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

## 5. Hasil Penelitian
Suseno, S.  (2022). Model Relaksasi Asimilasi Pasca Pandemi Covid-19 di Lapas dan Rutan:
Evaluasi Kebijakan Asimilasi . Laporan Penelitian. Bandung: Unpad.

## 6. Wawancara
Soebing, F. J. (2022, September 14) Model Relaksasi Asimilasi Pasca Pandemi Covid-19 di Lapas dan Rutan:  Evaluasi  Kebijakan  Asimilasi.  Penelitian.  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Kerobokan, Badung.
Syiah Kuala Law Journal : Vol.8(1) April 2024 Tyara Ayu Syaharani, Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra
Citra,  C.  (2022,  Agustus  31).  Model  Relaksasi  Asimilasi  Pasca  Pandemi  COVID-19  di  Lapas  dan Rutan: Evaluasi Kebijakan Asimilasi. Penelitian. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Semarang, Semarang.
Supriadi,  P.  (2023,  Desember  1).  Kebijakan  Pemberian  Asimilasi  bagi  Narapidana  Pasca  PPKM Dicabut  dalam  Perspektif  Sistem  Pemasyarakatan.  Penelitian.  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Bandung, Bandung.

## 7. Pidato
Syahrir, Mohammad. (2022, December 2). Temu Media: Update COVID-19 dan Capaian BIAN. Pidato dalam Konferensi Pers Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam Jaringan melalui Aplikasi Zoom.
Widodo, Joko, (2022, Desember 30). Pencabutan Kebijakan PPKM. Pidato dalam Konferensi Pers yang dibacakan di hadapan media, Jakarta Pusat.

## 8. Website
Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM. (tanpa tahun). Sistem Database
Pemasyarakatan Publik. Retrieved December 1, 2023:
https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas/
Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021, March 10). Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19
Lapas-Rutan di Indonesia. Retrieved June 4, 2023:
https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham- bagikan-pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia/
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. (2023, 30 November). Data Warga Binaan Pemasyarakatan  di  Lingkungan  Kanwil  Kemenkumham  Jawa  Barat.  Retrieved December  1, 2023: https://kabayanpasti.kemenkumham.go.id/inyaprawara/topics/data-warga-binaan- pemasyarakatan-di-lingkungan-kanwil-kemenkumham-jawa-barat /