## Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat

## Endang Hartini

## Abstrak
Pengawasan  fungsional  yang  dilakukan  Inspektorat  Kabupaten  Kutai Barat  yang  diukur  melalui  metode  pengawasan,  baik  dengan  cara pengawasan  langsung  maupun  tidak  langsung,  dan  melalui  sifat pengawasan,  baik  dengan  cara  preventif  maupun  represif  telah membawa  perubahan  yang  berarti,  untuk  perbaikan  kinerja  aparatur pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Kutai Barat .
Kata Kunci: Pengawasan, Fungsional, Optimalisasi

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  rangkaian  pertumbuhan  dan  perubahan  secara berencana  yang  dilakukan  oleh  suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintahan  secara sadar  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa.  Pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  Bangsa    Indonesia  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  bangsa dan  negara,  yaitu  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  agama  dan  hankam yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat  yang   adil  dan  makmur  merata material   dan    spiritual  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan  manusia   Indonesia seutuhnya  dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam  rangka  mewujudkan  keberhasilan  pembangunan  harus  didukung dengan  suatu  manajemen  yang  baik  terdiri  beberapa  unsur  menurut  Manullang dalam dasar-dasar manajemen yaitu ; selain unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga unsur pengawasan. Keempat unsur tersebut saling bersinergi untuk menuju tercapainya cita-cita atau tujuan suatu Institusi.
Pegawansan erat kaitannya dengan perencanaan, karena pengawasan akan bisa  berjalan  apabila  ada    program/kegiatan.  Pada  umumnya  pengawasan  terdiri dari 3 (tiga ) lagkah  yaitu : a) menentukan standar, b) mengukur hasil atas dasar standar,  dan  c)  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan. . Pengawasan intern  pemerintah  merupakan  fungsi  manajemen  yang  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  melalui  pengawasan  intern  dapat  diketahui apakah  suatu  instansi  pemerintah  telah  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan tugas  dan  fungsinya  secara  efektif  dan  efisien,  serta  sesuai  dengan  rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan.
Selain  itu,  pengawasan  intern  atas  penyelenggaraan  pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif,  efisien,  transparan, akuntabel  serta  bersih  dan  bebas  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah) .
Berbicara tentang pengawasan tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor yang  mempengaruhi,  dan  salah  satunya  faktor  sumber  daya  manusia. Menempatkan  faktor  sumber  daya  manusia  sebagai  determinan  penting,  karena kedudukannya bukan hanya  sebagai faktor produksi yang hanya dapat digerakkan tetapi  faktor  manusia  memiliki  keunggulan  yaitu  mampu  menggerakkan  semua potensi sumber daya organisasi.
Meskipun  pemerintah  telah  melakukan  penataan  dan  penyempurnaan melalui  berbagai  kebijakan  seper  1)  penataan  organisasi,  2)  penyempurnaan ketatalaksanaan,  3)  pemantapan  sistem  informasi,  4)  perbaikan  sarana  dan prasarana,  dan  5)  peningkatan  kesejahteraan  pegawai,  tetapi    dalam  kenyataan belum menunjukkan perubahan dan masih menyisakan persoalan bagi kehidupan masyarakat.
Faktor  lain  yang  cukup  esensial  untuk  mengiringi  pelaksanaan  otonomi daerah adalah faktor sumber daya aparatur, karena dari berbagai pandangan analis mengatakan bahwa faktor manusia merupakan pilihan strategik untuk mengiringi perjalanan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance.
Oleh  karena  itu  Mustopadijaja  (2001  :  1)  menganjurkan  setiap  aparatur harus    memiliki  5  (lima)  kompetensi  profesional,  diantaranya  :  1)  Kemampuan professional  dalam  bidang  pekerjaannya,  2)  Kemampuan  untuk  inovasi  dan kreatifitas  dalam  melakukan  pekerjaan  sehingga  dapat  meningkatkan  citra  dan kinerja  instansi  masing-masing,  3)  Memiliki  kesungguhan  dan  tanggung  jawab terhadap pekerjaannya (committed to work), 4) Mampu menunjukkan motivsi dan komitmen  pelayanan  yang  tinggi  sehingga  meningkatkan  kepercayaan  dan kepuasan  masyarakat,  serta  5)  Memegang  teguh  etika  professional.  Jurnal  STIA LAN Jakarta, 2001.
Mencermati  pemikiran  di  atas  cukup  beralasan  jika  di  era  otonomi, dukungan sumber daya aparatur  yang profesional sangat diperlukan agar mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sementara issue yang berkembang tentang kinerja aparatur diberbagai instansi pemerintah terindikasi kurang optimal bahkan terkesan buruk.
Buruknya  kinerja  aparatur  disebabkan  lebih  dominannya  dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  “pengatur”  daripada  sebagai  “pelayan”.  Atau lebih  sering  meposisikan  diri  sebagai  “pemerintah”  dibandingkan  sebagai  “abdi negara”.  Hal  tersebut  sebagai  akibat  dari  kurangnya  pengetahuan  dalam memahami eksistensinya sebagai abdi negara dan masyarakat.
Karena itu profesionalisme aparatur merupakan pendekatan startegis untuk meningkatkan  kinerja  aparatur.  Meski  demikian  pemerintah  bukan  berarti  tidak melakukan suatu upaya melalui rencana strategis sebagai berikut :
1. Menyusun  klasifikasi  jabatan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  adanya  norma standar  jabatan  yang  memuat  standar  kompetensi,  sertifikasi,  dan  kode  etik jabatan;
2. Menyusun  dan  mengembangkan  sistem  perencanaan  aparatur,  baik  secara nasional maupun organisasional;
3. Menyusun  sistem  dan  mengembangkan  budaya  aparatur (corporate  culture) dalam rangka pembentukan disiplin, etika dan moral aparatur guna meningkatkan kinerja;
4. Menyusun dan mengembangkan sistem pembinaan karir yang dititikberatkan pada prestasi kerja.
5. Menyempurnakan sistem penilaian kinerja  aparatur.
6. Meningkatkan  kesejahteraan  aparatur  melalui  upaya  penyempurnaan  sistem remunerasi yang mengakomodasikan Pegawai negeri sipil agar dapat hidup layak dan terpacu meningkatkan kinerja
Inspektorat Kabupaten Kutai Barat sebagai satuan kerja pemerintah daerah sejalan  dengan  tujuan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja  lembaga pegawasan intern pemerintah kabupaten, tentunya harus didukung dengan tenaga pengawas  (auditor)  yang  profesional.  Perkembangan  yang  terjadi  justru  untuk optimalisasi kinerja aparatur sebagai lembaga pengawas kurang didukung dengan beberapan penunjang kinerja.
Dari  hasil  observasi  sementara  menunjukkan  bahwa  ;  1)  belum  semua aparatur  yang  terlibat  sebagai  Aparat  Pengawas  Internal  Fungsional  Pemerintah (APIP) /Auditor memiliki sertifikasi  yang ditentukan oleh pemerintah, 2) hingga kini  baru  13/tiga  belas  orang  personil  Auditor  yang  disahkan  oleh  Bupati  Kutai Barat dan hanya baru 4/empat Auditor yang memiliki Sertifikasi dari BPKP, maka dengan  banyak  dan  luasnya  kewajiban  kewenangan  pemeriksaan/audit  tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, 3) permasalahan setiap  tahun  terus  berkembang  dan  dengan  cakupan    kegiatan  Pemeriksaan  yang luas,  aparat  pengawas  intern  pemerintah  (APIP)  Inspektorat  dalam  fungsinya selain dituntut untuk melakukan pengawasan dan juga harus melakukan pembiaan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  terhadap  seluruh  SKPD,  dan  juga  melakukan audit  khusus    kasus  yang  bersifat  pengaduan  masyarakat,    maka  tidak  mungkin hanya  mengandalkan  tenaga  Auditor  yang  ada,  dan  4)  kurangnya  penunjang peningkatan  mutu  SDM  pengawasan  (diklat,  bimtek  dan  tambahan  wawasan pengawasan  lainnya  )  sehingga  berdampak  kurang  optimalnya  dalam  melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal.
Mencermati fenomena di atas perlu ditindaklanjuti mengingat pemerintah telah  mencanangkan  untuk  terciptanya  pemerintahan  yang  bersih  ( Clean Governmant) maka  sejalan  dengan  upaya  pemerintah,  tindakan  yang  dilakukan Inspektorat  Kabupaten  Kutai  Barat  adalah  mengintensifkan  pengawasan fungsional,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dan  atau    secara preventif maupun represif.
Dalam  rangka  optimalisasi  kinerja  organisasi  maka  pengawasan  harus dilaksanakan  secara  efektif,  mengingat  faktor  tersebut  merupakan  determinan penting  untuk  mengantisipasi  terhadap  permasalahan  yang  terkait  dengan  semua bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  satuan  kerja  pemerintah  daerah.  Pengawasan intern  yang  ada  pada  Inspektorat  Daerah  adalah  merupakan  seluruh  proses kegiatan  audit,  reviu,  pemantauan,  evaluasi,  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya berupa  asistensi,  sosialisasi  dan  konsultansi  terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan fungsi  organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan  pimpinan  dalam  mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Berdasarkan  pendekatan  normatif  bahwa  pengawasan  dilakukan  bukan untuk  mencari  kesalahan  tetapi  sebagai  bentuk  pembinaan  agar  pegawai  dalam melakukan kegiatan lebih terarah dan terkendali sehingga tepat sasaran. Demikian halnya  pentingnya  pengawasan  dilakukan  di  lingkungan  kerja  Inspektorat Kabupaten  Kutai  Barat,  mengingat  adanya  beberapa  indikasi  antara  lain  :  1) beragamnya  kinerja  aparatur,  2)    masih  adanya  aparatur  pada  jam  kerja  justru digunakan  untuk  kepentingan  pribadi,  3)  kurang  efektifnya  dalam  melakukan kontrol  secara  internal,  4)  kurang  intensif  dalam  melakukan  kontrol  secara represif  dan  5)  beragamnya  kemampuan  kerja  aparatur  dalam  menyelesaikan pekerjaan.
Dalam  rangka  optimalisasi  kinerja  sebagaimana  yang  diharapkan, pengawasan fungsional harus dilaksanakan dan ditingkatkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan. Sebagai tenaga pengawas fungsional hendaknya  dapat  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut  :  (1)  harus  berorientasi pada  tujuan  organisasi,  (2)  harus  obyektif  jujur  dan  mengutamakan  kepentingan umum    dari  pada  kepentingan  pribadi,  (3)  harus  menjamin  daya  dan  hasil  guna pekerjaan,  (4)  harus  bersifat  terus  menerus,  dan  (5)  harus  dapat  memberikan umpan timbal balik (Feed Back) terhadap perbaikan, dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan masa mendatang.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  dalam  penelitian  ini  penulis mengambil bahasan mengenai pengawasan intern pemerintah dan tindaklanjutnya serta  faktor-faktor  yang  menunjang  kinerja  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah pada  Inspektorat  Kabupaten    Kutai  Barat  dengan  harapan  bisa  menjadi  bahan referensi dalam kerja khususnya Pengawasan. Sehingga dalam hal ini mengambil judul  penelitian  tentang  “  Pelaksanaan  Pengawasan  Fungsional  dalam  Rangka Optimalisasi Kerja  di Inspektorat Kabupaten Kutai Barat ”.

## Pendekatan Teori Administrasi Negara
Sebagai  Grand  Theory  dalam  pene-litian  ini  adalah  ilmu-ilmu  sosial  yang difokuskan  pada  teori  administrasi  negara.  Menempatkan  teori  tersebut  dengan alasan,  administrasi  negara  secara  implementatif  banyak  mengkaji  aspek-aspek yang  berkenaan  dengan  tugas-tugas  negara/pemerintah  dalam  rangka  untuk mencapai tujuan negara.
Termasuk  didalamnya  perilaku  birokrasi,  mana-jemen  sumber  daya manusia,  tata  laksana  pemerintahan,  dan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan implementasi kebijakan pemerintah dan kesemuanya itu merupa-kan suatu fungsi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan negara dan bangsa. Negara  merupakan  organisasi  pemerintah  dalam  proses  pencapaian  tujuan  selalu diwarnai  oleh  berbagai  kegiatan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tidak terlepas dari fungsi administrasi negara.
Dalam perkembangannya adminis-trasi negara merupakan disiplin ilmu baru yaitu pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970-an (Thoha, 1990 : 1). Walaupun pemunculannya  banyak  mengalami  perubahan  dan  kritik,  namun  administrasi negara  mempunyai  bentuk  dan  misi  yang  harus  dijunjung  tinggi  dan  konsep- konsep  yang  diajukan  selalu  memberikan  koreksi  yang  sesuai  dengan  kemajuan dan  perkembangan  ilmu.  Dalam  lingkup  ilmu-ilmu  sosial,  adminsitrasi  negara
sebagai  disiplin ilmu mampu menjawab persoalan-persoalan masya-rakat (public affairs) dan  manajemen  dari  usaha-usaha  masyarakat (public  Business) (Caiden, 1982 : 1).
Oleh  karena  itu  yang  melandasi  kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini, sebagai  Grand  theory  adalah  administrasi  negara,  sedangkan  untuk Midle  range theory adalah teori birokrasi, dan mana-jemen kepegawaian. Administsrasi negara diperguna-kan sebagai landasan teori mengingat kemam-puan adminsitrasi negara sangat  menentukan  terhadap  kelancaran  dan  keberhasilan  pelak-sanaan  tugas- tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan.  Dalam  melaksanakan  fungsinya, administrasi negara meng-gunakan pendekatan manajemen, baik untuk organisasi publik  maupun  swasta.  Pendekatan  menejemen  pada  sektor  publik  digunakan sebagai  strategi  untuk  memadukan berbagai  aspek sumber daya organisasi  untuk menghasilkan  keluaran  yang  lebih  optimal  dan  cara  ini  dapat  ditransformasi melalui  fungsi  pengawasan    Dengan  melalui  pendekatan  administsrasi  negara maka lembaga akan mempermu-dah didalam menerapkan fungsi peng-awasan.

## Manajemen Kepegawaian
Manajemen  Kepegawaian  merupakan  bagian  dari  Manajemen  Umum, karena  itu  perlu  terlebih  dahulu  mengemukakan  tentang  pengertian  manajemen secara umum.  Beberapa  ahli dalam bidang manajemen mengemukakan pendapat tentang pengertian manajemen. Menurut Terry (dalam Winardi,   1990  : 4) bahwa Manajemen  merupakan  sebuah  proses  yang  khas,  yang  terdiri  dari  tindakan- tindakan  perencanaan,  pengor-ganisasian,  menggerakkan  dan  peng-awasan  yang dilakukan  untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.
Koontz  dan  Weihrich  (1990  :  4)  menyatakan  : management  is  process  of designing  and  maintaining  an  environ-ment  in  which  individuals,  working together  in  groups,  efficiently  accomplish  selected  aims. Manajemen  adalah proses  merencanakan,  menciptakan  dan  meme-lihara  kondisi  dimana  individu- individu bekerjasama dalam suatu kelompok secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah diseleksi.
Dalam  hubungannya  dengan  tenaga  kerja  atau  pegawai  maka  Moekijat (1998 : 7) menggunakan istilah manajemen kepegawaian sebagai terjemahan dari Personnal  Management  dan  memberikan  artinya  dengan  mengutip  pendapat Edwin  B  Flippo  sebagai  berikut  : Personel  management  is    the  planning, organizing, directing, and controlling of procurement, development, compensation,  integration  and  maintenance  of  people  for  the  purpose  of contributing to organizational, individual and societal goals.
Manajemen  kepegawaian  merupa-kan  perencanaan,  pengorganisasian, penga-rahan  dan  pengawasan  terhadap  penga-daan,  pengembangan,  kompensasi, integrasi  dan  pemeliharaan  orang-orang  dengan  tujuan  membantu  mencapai tujuan organisasi, individu dan masyarakat. Sedangkan pengawasan dalam mana- jemen  kepegawai  merupakan  salah  satu  fungsi  untuk  mendukung  terlaksananya kegiatan organisasi. Dalam hal peng-awasan yang dilakukan di lembaga ter-sebut sebagai  upaya  secara  sistemaatis  untuk  menetapkan  standar  kinerja  pega-wai,
sekaligus    untuk  menentukan  arah  kebijakan  agar  tidak  terjadi  penyim-pangan/ penyalahgunaan wewenang.
Pentingnya  pengawasan  adalah  untuk  mengetahui  secara  jelas  mengenai hasil  pelaksanaan  kerja  sekaligus  untuk  memastikan  umpan  balik  tentang  nilai yang dikorbankan dengan hasil yang dicapai. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari-cari  kesalahan  akan  tetapi  untuk  mengkon-firmasikan  antara  hasil  dan rencana, dan pengawasan dilakukan lebih bersifat pembinaan.

## Pengawasan
Pengawasan dapat diartikan suatu upaya yang sistemaatis untuk menetapkan standar  prestasi  pada sasaran perencaan-an, merancang sistem umpan balik infor masi, membandingkan prestasi sesung-guhnya dengan standar yag terlebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signi-fikansi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin  bahwa  semua  sumber  daya  perusahaan  telah  digunakan dengan  cara yang  paling  efektif  dan  efisien  guna  tercapainya  sasaran  perusahaan.  Menurut pendapat Prajudi Admosudirdjo, menyatakan pengawasan adalah keseluruhan dari pada  aktivitas-aktivitas  dan  tindakan-tindakan  untuk  menjamin  agar  semua pelaksanaan dan penyelenggaraan berlangsung secara berhasil sesuai dengan yang direncanakan diputuskan dan diperintahkan. Prajudi (1988 : 124).
Pengawasan merupakan  suatu peng-amatan  yang dilakukan oleh  pimpinan agar aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan yang  berhubungan  dengan tu-juan organisasi  dapat  berjalan  sesuai  de-ngan  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebe- lumnya.  Pengawasan  menurut  McFarland    (dalam  Handayaningrat,  1991  :  124) adalah  suatu  proses  dimana  pimpinan  mungkin  mengetahui  apakah  hasil pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  bawahan  sesuai  dengan    rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah  ditentukan.
Berdasarkan    pendapat    disimpulkan  bahwa    pengawasan  adalah  suatu kegiat-an/aktivitas  yang  dilakukan  oleh  bawahan  sesuai  dengan    rencana    yang telah    dite-tapkan    dan    dirinci,    aktivitas    atau    kegiat  an  pengawasan  tersebut bersifat meng-analisa dan menafsirkan arah jalannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawah an. Untuk menjadi seorang pengawas tidaklah mudah  sebab seorang pengawas    dituntut  memiliki  sifat-sifat    tertentu  agar  mampu  melaksanakan pengawasan  seperti  dijelaskan  oleh  Siagian,  (1998  :  52)    bahwa  untuk  menjadi seorang   pengawas  yang  sukses  diperlukan sifat-sifat terten-tu  yakni tahan uji dalam  waktu  berat    ataupun    dalam  masa  buruk  harus  ada  keseimbangan  yang sepadan  dan  layak dalam  perkembangan. Kecermatan (tho-roughness ) keadilan (fairness), daya  upaya (initiative), kebijak-sanaan (policy) antusias  ( enthusiasm ) dan pengendalian perasaan (emotional) control (Hasley, 1978 : 21).  Lebih lanjut dikata-kan bahwa  ada beberapa sifat yang paling utama  dari  pengawasan  ialah kesehatan,  kejujuran,  kecerdasan,  kerajinan,  pengalaman  praktis,  hasrat menyelidiki,  pertimbangan,  kesang-gupan  mengatur  dan    mengkoordinasi pengetahuan dan bakat seseorang dan keberanian melaksanakan semua kepu-tusan yang telah diambil (Siagian, 1998  : 16).

## Metode Pengawasan
Di  dalam  melaksanakan  pengawasan    terdapat    beberapa  metode pengawasan  yang  dapat  dilaksanakan,  seperti  yang  disampaikan  oleh Handayaningrat,    (1992  :  147)  dapat  dibedakan  menjadi  dua  bagian  yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung, ialah melakukan pemeriksaan  langsung  pada  tempat  pelaksanaan  pekerjaan  atau  dapat  pula dikatakan apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri penga-wasan terhadap kegiatan  yang  sedang  dijalankan.  Pengawasan  langsung  ini  dapat  berbentuk    1) inspeksi langsung, 2) on the spot observation, 3) on the spot report yang sekaligus berarti  pengambilan  keputusan on  the  spot pula  jika  diperlu-kan.    Akan  tetapi karena  banyaknya  dan  kompleknya  tugas-tugas  seorang  pimpin-an,  terutama dalam  organisasi  yang  besar,  seorang  pimpinan  tidak  mungkin  dapat  selalu menjalankan  pengawasan  langsung  itu.  Karena  itu    seringkali  pula  ia  harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
Menurut Sujamto (1996:32), peng-awasan langsung adalah suatu pengawas an yang dilakukan dengan mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat ( on the spot ) terhadap proyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan dengan  pemeriksaan  ditempat  atau  pemeriksaan  setempat  itu  dapat  berupa pemeriksaan  administratif  atau  pemerik  saan  fisik  di  lapangan.  Sedangkan pengawasan  tidak langsung itu dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelak sanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi. Atau tegasnya dari tempat jauh, yaitu “dari  belakang  meja”.  Caranya  dialah  mempelajari  dan    menganalisis  segala dokumen  yang  menyangkut  obyek  yang  diawasi.  Dokumen-dokumen  itu  dapat berupa :
1. Laporan  dari  pelaksanaan  pekerjaan,  baik  laporan  berkala  ataupun  laporan isidentil;
2. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari perangkat pengawasan langsung;
3. Surat-surat pengaduan;
4. Berita atau artikel di  media masa;
5. Dokumen-dokumen lainnya.
Sedangkan  yang  dimaksud  pengawasan  tidak  langsung  ialah  pengawasan dari  jarak  jauh.  Pengawasan  ini  disampaikan  oleh  para  bawahan.  Laporan  ini dapat berbentuk : Lisan dan tertulis.
Pengawasan  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  baik,  apabila  hanya bergantung pada laporan saja. Karena itu pengawasan tidak langsung tidak cukup. Adalah  bijaksana  jika  pimpinan  organisasi  menggabungkan  teknik  pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan ini. Disamping itu  di  dalam  melaksanakan    pengawasan  harus  melalui  prosedur  tertentu  yang harus  dilakukan    yaitu  observasi,  pemberian  contoh,  catatan  dan  laporan, pembatasan wewenang, menen-tukan peraturan-peraturan, pemerintah-pemerintah dan prosedur, anggaran, sensor dan tindakan disiplin (Soewarno H, 1992 : 156).

## Sifat Pengawasan
Menurut  sifatnya  bahwa  peng-awasan,  dapat    dilakukan  melalui  du  cara yaitu Pengawasan preventif  dan Peng-awasan refresif.
1. Pengawasan  preventif  dimaksudkan  adalah  pengawasan  yang  dilakukan terhadap  suatu  kegiatan  sebelum  kegiatan  itu  dilaksanakan  sehingga  dapat mencegah terjadinya  penyim-pangan.
2. Pegawasan  refresif  dimaksudkan    pengawasan    yang    dilakukan      terha-dap suatu  kegiatan  setelah    kegiatan  itu  dilaksanakan.  Agar  fungsi  pengawasan mendatangkan  hasil  yang  diharapkan,  pimpinan  suatu  organisasi  harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan, dan yang lebih penting lagi, dan berusaha  memenuhi  sebanyak  mungkin  ciri-ciri  itu  dalam  pelaksa-naannya (Siagian,1992:49).
Ciri-ciri dimaksud antara lain  :
1. Pengawasan  harus  bersifat fact  finding dalam  arti  bahwa  pelaksanaan  fungsi pengawasan  harus  menemukan  fakta-fakta  tentang  bagaimana  tugas-tugas dijalankan  dalam  organisasi.Terpaut  dengan  tugas  tentunya  dan  factor-faktor lain, seperti factor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karir dan sebagainya,
2. Pengawasan  harus  bersifat  preventif  yang  berarti  bahwa  prosse  pengawasan itu dijalankan untuk  mencegah timbulnya penyimpangan-penyim-pangan dan penyelewengan-penyele-wengan dari rencana yang telah ditentukan;
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya  dapat  ditujukan  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  kini  sedang dilaksanakan,
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, peng-awasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan;
5. Karena  pengawasan  hanya  sekedar  alat  administrasi  dan    manajemen,  maka pelak-sanaan pengawasan itu harus mempermu-dah tercapainya tujuan;
6. Proses  pelaksanaan  harus  efisien,  jangan  sampai  terjadi  pengawasan  malah menghambat usaha peningkat-an efisiensi;
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, akan tetapi untuk  menemukan apa yang tidak betul;
8. Pengawasan  harus  bersifat  membim-bing  agar  supaya  para  pelaksana meningkatkan  kemampuannya  untuk    melakukan  tugas  yang  ditentukan baginya.
Dalam    hubungannya    dengan    peng-  awasan    Nitisemito,    (1998    :  143) menya-takan,    bahwa    tanpa    adanya    peng-awasan  atau  pengawasan  yang dilakukan dengan cara yang   kurang   baik,  maka  kemungkinan  besar   rencana- rencana,  instruksi-instruksi,    saran-saran  dan    seba-gainya    meskipun  dibuat sebaik    mungkin  hanya  akan  tinggal    diatas    kertas,  oleh    karena  itulah pengawasan  yang baik  mutlak  diperlukan bagi  setiap perusahaan / instansi  yang menginginkan  tercapai-nya efektivitas dan efisiensi kerja..
Sedangkan    Simbolon,  (2003  :  62)  mengtakan  bahwa  pengawasan  menurut sifatnya dapat dilakukan melalui berbagai macam, antara lain :
1.    Pengawasan  dari  dalam  organisasi  ( Internal  Contol )  :    pengawasan  yang dilakukan  oleh  aparat/unit  peng-awasan  yang  dibentuk  dalam  organi-sasi  itu
sendiri.  Aparat/  unit  peng-awasan  ini  bertindak  atas  nama  pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengum-pulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data- data dan informasi yang diperlukan  oleh  pimpinan  untuk  menilai  kemajuan  dan  kemunduran  dalam pelaksanaan  pekerjaan.  Hasil  pengawasan  ini  dapat  pula  digunakan  dalam nilai  kebijaksanaan  pimpinan.  Untuk  itu  kadang-kadang  pimpinan  perlu meninjau  kembalikebijksanaan/keputusan-keputusan  yang  telah  dikeluarkan. Sebaliknya  pimpinan  dapat  pula  melakukan  tindakan-tindakan  perbaik-an (korektif)  terhadap  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  bawah  annya internal  control,  misalnya    :  Inspektorat  Jenderal  adalah  aparat  pengawasan didalam suatu depar-temen.
2.  Pengawasan  dari  Luar  Organisasi  (  External  Control)  :  pengawasan  yang dilakukan oleh aparat/ unit peng-awasan dari luar organisasi  itu. Apa-rat/unit pengawasan  dari  luar  organi-sasi  itu  adalah  pengawasan  yang  bertindak  atas nama  atasan  pimpinan  organisasi  itu,atau  bertindak  atas  nama  pimpinan organisasi  itu  karena  permintaannya,  misalnya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Direktorat  Jende-ral  Pengawasan  Keuangan  Negara.  Terhadap  suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui  menteri  keuangan.  Sedangkan  peng-awasan  yang  dilakukan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemerik-saan / pengawasan yang bertindak atas nama negara  Republik  Indonesia. Di sam-ping aparat  pengawasan  yang dila-kukan  atas  nama  atasan  dari  pimpinan  organisasi  tersebut,  dapat  pula pim-pinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan ban- tuan  pemeriksaan/  pengawasan  dari  pihak  luar  organisasi,  misalnya  per0- usahaan  konsultan,  akuntan  swasta,  dan  sebagainya.  Permintaan  bantuan pemeriksaan/  pengawasan  dari  pihak  luar  ini  biasanya  dilakukan  pada  suatu perusahaan  dengan  maksud-  maksud  tertentu,  misalnya  untuk  mengetahui efisiensi  kerjanya,  untuk  mengetahui  jumlah  keuntungan  untuk  mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.
3.  Pengawasan  Preventif  :  pengawasan  yang  dilakukan  sebelum  rencana  itu dilaksanakan.  Maksud  dari  peng-awasan  preventif  ini  ialah  untuk  mencegah terjadinya  kekeliruan/  kesa-lahan  dalam  pelaksanaan.  Dalam  sis-tem pemeriksaan  anggaran  peng-awasan  preventif  ini  disebut  preaudit.  Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:
a. Menentukan  peraturan-peraturan  yang  berhubungan  dengan  sistem prosedur, hubungan, dan tata kerjanya;
b. Membuat pedoman/ manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
c. Menentukan kedudukan, tugas, wewe-nang, dan tanggung jawab nya;
d. Mengorganisasikan  segala  macam  kegiatan,  penempata  pegawai  dan pembagian pekerjaannya;
e. Menentukan sistem koordinasi, pela-poran, dan pemeriksaan;
f. Menetapkan sanksi-sanksi terha-dap pejabat  yang menyimpang dari pera- turan yang telah ditetap-kan.
4.  Pengawasan  Represif  :  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  adanya  pelak- sanaan  pekerjaan.  Maksud  diadakan  nya  pengawas-an  represif  ialah  untuk
menjamin  kelangsungan  pelaksanaan  pekerjaan  agar  hasilnya  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  sistem  pemeriksaan  anggaran, pengawasan represif ini disebut post-audit.

## Tujuan Pengawasan
Pengawasan  dilakukan  tentunya  mempunyai  tujuan  tertentu.  Menurut Suganda (1999 : 86)  tujuan dilaksanakan pengawasan sebagai berikut :
1. Pengawasan yang dilakukan mempu-nyai maksud dan tujuan tertentu.
2. Untuk  mengetahui  jalannya  peker-jaan,  apakah   lancar ataupun tidak
3. Untuk  memperbaiki  kesalahan-kesalahan  yang  dibuat  oleh  pegawai  dan mengusa-hakan pencegahan agar  supaya  terulang  kembali   kesalahan yang sama  atau  timbulnya kesalahan yang lain.
4. Untuk  mengetahui  apakah  peng-gunaan  budget  (anggaran),  yang    telah ditetapkan dalam perencanaan terarah  kepada sasaran dan sesuai dengan yang direncanakan.
5. Mengetahui  apakah  pelaksanaan  peke-rjaan    sesuai    dengan  program  (acara) seperti yang telah  ditentukan  dalam  perencanaan atau tidak.
6. Untuk mengetahui  apakah hasil peker-jaan  dilihat  dari kualitas  (mutu) dan jumlah  sesuai  dengan  mutu    dan  jumlah (standart) yang  telah  ditentukan dalam rencana.
7. Untuk mengetahui apakah biaya, waktu, tenaga kerja dan bahan dipergunakan secara efektif atau tidak.
Dalam setiap pengawasan yang dila- kukan  senantiasa  mempunyai  sasaran atau  obyek  yang  akan  diawasi,  hal    ini  antara  lain  meliputi  produksi,  keuangan, waktu  dan  orang (Soekarno, 2000 : 106 ). Agar fakta-fakta tentang pengawasan dapat  terkumpul,  Manullang,  (1996  :  136  )  memberikan  petunjuk  tentang  cara pengawasan  yang  dilakukan  yaitu  meliputi  peninjauan  pribadi,  interview  atau laporan    lisan,    laporan    tertulis      serta  laporan  dan  pengawasan  kepada  hal-hal yang    bersifat      istimewa.  Sedangkan  dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  116  Tahun  1981  tentang  Pedoman  Pengawan  Umum  di  Lingkungan Departemen  Dalam  Negeri,  norma  umum  pengawasan  diatur  sebagai  berikut (Sujamto,1986:32):
1. Pengawasan  tidak  mencari-cari  kesa-lahan,  yaitu  tidak  mengutamakan mencari siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyim-pangan dari  hambatan  supaya  dilapor-kan  sebab-sebab  dan  bagaimana  terjadinya, ssrta menentukan cara bagaimana memperbaikinya;
2. Pengawasan  merupakan  proses  yang  berlanjut,  yaitu  dilaksanakan  terus menerus,  sehingga  dapat  memperoleh  hasil  pengawasan  yang  berkesinam- bungan;
3. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan  yang ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan;
4. Pengawasan  bersifat  mendidik  dan  dinamis,  yaitu  dapat  menimbulkan  kegai- rahan  untuk    memperbaiki,  mengurangi  atau  meniadakan    penyimpangan disam-ping  menjadi  pendorong  dan  perangsang  untuk    menerbitkan menyempurnakan kondisi obyek pengawasan.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  yang  dikemukakan  pada interprestasi  data  menunjukkan  adanya  indikasi  pengawasan  yang  dilakukan tenaga  fungsional  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  melalui  beberapa instrument  pengawasan  terinikasi  cukup  baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari metode pengawasan, dan sifat pengawas-an dapat berfungsi cukup efektif. Meski demikian  secara  aplikatif  masih  meng-hadapi  permasalahan  seperti  terbatasnya tenaga  auditor,  dan  fasilitas  penunjang  yang  masih  terbatas.  Untuk  mengetahui lebih  lanjut  mengenai  pegawasan  fungsional  oleh  tenaga  auditor  Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka secara substantive  dapat dikemukakan pada bahasan di bawah ini.

## 1. Metode pengawasan
Sesuai  metode  pegawasa  ,  bahwa  pengawasan  fungsional  yang  dilakukan Inspektorat  Kabupaten  Kutai  Barat  secara  apalikatif  menghadapi  berbagai persoalan  tidak  hanya  menyangkut  kompetenti  petugas  pengawas,  tetapi  juga tidak adanya keseimbanagan atara petugas pegawai dengan ruang lingkup yang di awasi.  Menurut    Metode  Sistem  Kerja  pengawas  sebagaimana  yang  diatur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 28 dijelaskan bahwa jenis Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional meliputi :
a. Pemeriksaan dalam rangka akhir masa jabatan
b.  Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu c.   Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu unit/satuan kerja d.   Pengusutan atas kebenaran laporan adanya  indikasi terjadinya penyim-pangan dan KKN
e.  Penilaian  atas  manfaat  dan  keberhasilan  kebijakan  pelaksanaan  program  & kegiatan
f.  Monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah  dan pemerintahan desa
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  158  Tahun  1996,
tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawasan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri Pasal 3 menyatakan “Dalam melakukan pemerik saan harus dilakukan kegiatan” sebagai berikut :
a .  Sebelum  melakukan  pemeriksaan  dilapangan,  tim  pemeriksa  harus  membuat Program  Kerja  Pemeriksaan  (PKP),  mengumpulkan  informasi  umum, membuat daftar pertanyaan mengenai data obyek/sasaran yang akan diperiksa dan  mempelajari  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berkaitan  dengan obyek/sasaran yang akan diperiksa;
b.  Dalam  melaksanakan  Pemeriksaan  dilapangan  terlebih  dahulu  dilakukan pembicaraan  pendahuluan  dengan  pimpinan  Satuan  Kerja/Obyek  yang  akan diperiksa untuk menjelaskan tujuan, maksud dan sasaran pemerik-saan;
c. Setelah Tim melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut pada huruf b diatas, selanjutnya  melakukan  pengu-jian  terhadap  pengendalian  maneje-men  yang meliputi  organisasi,  kebijaksanaan,  prosedur,  perencanaan,  akutansi,
pelaporan,  pengawasan  intern  pada  unit  kerja/obyek  yang  diperiksa  dan peninjauan fisik dilapangan bila diperlukan;
d.Para  pemeriksa  dalam  melakukan  pemeriksaan,  wajib  membuat  Kertas  Kerja Pemeriksaan  (KKP),  dan  melakukan  pembahasan  temuan-temuan  hasil pemeriksaan dengan Atasan/penjabat yang diperiksa;
e.  Setelah  seluruh  kegiatan  pemeriksaan  selesai,  Tim  wajib  membuat  Naskah Hasil  Pemeriksaan  (NHP)  yang  diserahkan  kepada  Pimpinan/Kepala  Satuan Kerja / obyek yang diperiksa;
f.  Setelah  seluruh  kegiatan  pemeriksaan  selesai,  Tim  wajib  menyusun  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara lengkap dan disampaikan segera kepada yang berkepentingan tepat pada waktunya.
Dalam kaitannya dengan peng-awasan fungsional dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Metode ini cukup efektif  untuk  melakukan  moni-toring,  baik  secara  internal  maupun  eks-ternal. Secara aplikatif metode peng-awasan yang dilakukan oleh petugas pegawas, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung    dapat  mengungkap  berbagai  persoalan, baik  yang  menyang  kut  penggunaan  anggaran  belanja  maupun  perilaku  pegawai yang  menyimpang  dari  etika  profesi.  Untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai pengawasan  fungsional,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat dideskripsikan sebagai berikut : . :
a. Pengawasan Langsung
Pengawasan  langsung  yang  dimak  sud  dalam  penelitian  ini  adalah  mela kukan pengawasan secara langsung oleh petugas pengawas  kepada semua obyek pengawasan, baik secara internal maupun ekternal. Dari hasil penelitian menunjuk kan bahwa  pengawasan langsung sebagai mana disebutkan di atas sudah berjalan sesuai  kewenangan  yang  telah  diberikan.  Secara  langsung  petugas  pengawasan telah  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  aktivitas  rutin,  baik  yang berada  pada  lingkungan  kerja  Inspektorat  Kabupaten  Kutai  Barat  maupun  pada lembaga/instansi  lain  yang  merupakan  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD Kabupaten Kutai Barat. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa secara aplikatif pengawasan langsung yang dilakukan oleh pegawas fungsional; terindikasi cukup baik, Hal tersebut tercermin oleh tindakan petugas dalam memeriksa secara fisik mengenai  kegiatan  yang  telah  buat  dalam  rencana  kerja.  Nampaknya  petugas pengawas lebih proaktif untuk melakukan monitoring terhadap anggaran belanja, baik  yang  dialokasikan  terhadap  biaya  rutin  maupun  pembangunan  yang diperuntukan  pada  semua  lembaga/instansi  di  wilayah  Pemerintah  Kabupaten Kutai Barat.
Berdasarkan  pendapat  informan  tersebut  memperlihatkan  bahwa  peng- awasan  secara  langsung  oleh  petugas  pengawas  terhadap  obyek  yang  diawasi telah  menunjukkan  indikasi  cukup  baik.  Hal  tersebut  tercermin  oleh  sikap  dan perilaku  serta  konsistensi  dalam  mela  kukan  pengawasan  sehingga  pihak  yang terpriksa  merasa  simpatis.  Peng-awasan  secara  langsung  oleh  pengawas  auditor Inspektorat  Kabupaten Kutai Barat  telah dilaksaakan sesuai aturan  yang berlaku. Pengawasan  langsung  oleh  petugas  pengawas  sebagai  bentuk  tindakan  untuk memastikan adanya keselarasan atau tidak mengenai realitas  yang terjadi dengan program  yang ditetapkan. Secara prosedural pengawasan yang dilakukan petugas
pengawas  secara  langsung  sudah  sesuai  tahapan-tahapan  yang  telah  ditentukan, meski  demikian  kebenaran  atas  laporan  dengan  keadaan  fisik  masih  terjadi penyimpangan, dan setiap temuan selalu dilaporkan kepada atasan langsung.. Dari hasil  pengawasan  lang-sung  telah  diperoleh  beberapa  temuan  Yaitu  terdapat  299 temuan  atau  persentase  target  terealisasi  119,60  %  (Realisasi  ≥  target  )  Jumlah Realisasi  Temuan  yang  ada  di  atas  adalah  Jumlah  Realisasi  Temuan  dari  LHP yang  sudah  selesai  pada  saat  penyusunan  Lakip  ini,  karena  sampai  dengan penyusunan  Lakip  LHP  dari  Irban-Irban  belum  semua  masuk  ke  Sub  Bagian Perencanaan dan Program sebagai pengelola data. Pada tabel di atas, Realisasi ≥ Target  hal  ini  mengin-dikasikan  bahwa  masih  lemahnya  sumber  daya  manusia Pengelolaan  Administrasi  dan  Keuangan  SKPD  yang  bersangkutan.  Kemudian dari  hasil  temuan  tersebut  yang  ditindaklanjuti  sebanyak  78  kasus  atau  hanya 39,00% dari target. Hasil temuan lain adalah mengenai terdapat 117 LHP atau 78 % dari target. Jumlah realisasi LHP yang ada diatas berdasarkan LHP yang telah selesai, karena sampai dengan penyusunan Lakip ini LHP dari Irban-Irban belum semua  masuk  ke  Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Program  sebagai  penge-lola  data. Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  respon  dari  Obrik  dalam  memberikan  tanggapan sehingga  pembuatan  LHP  menjadi  terhambat  .Dari  hasil  observasi  di  lapangan menunjukan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  petugas  pegawas  fungsional dapat  mengorek  informasi  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan  di  tingkat  kabupaten.  Dengan  demikian  esensi  pengawasan  secara langsung mampu mengungkap persoalan yang yang dilakukan oleh para pengelola keuangan daerah, baik untuk biaya rutin maupun pembangunan. Dengan demikian metode  pegawasan  yang  dilakukan  secara  lansung  cukup  efektif  dalam  rangka mengurangi  atau  memperkecil  tingkat  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  aparatur. Disisi  lain    justru  dengan  cara  tersebut  ternyata  dapat  menumbuhkan  kesadaran pegawai untuk bertindak lebih produktif.
b.  Pengawasan Tidak Langsung
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tidak langsung  yang dilakukan, baik  secara internal  maupun eksternal  oleh tenaga auditor  Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat secara implementatif termasuk cukup efektif. Hal tersebut tercermin pada hasil pemeriksaan  yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah telah menghasilkan beberapa temuan, dianta-ranya penyerapan anggaran  dan  biaya  perjalanan  dinas  yang  tidak  sesuai  dengan  realitas.. Kemudian dari hasil temuan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evlauasi untuk menentukan  langkah  selanjutnya.  Perlu  diketahui  bahwa  pengawasan  yang dilakukan  oleh  peng-awas  auditor  bukan  mencari  kesalahan  tetapi  lebih  bersifat pembinaan.  Oleh  karena  itu  tidak  semua  hasil  temuan  yang  mengindikasikan adanya penyimpangan atau  mengadung unsur pidana maka pegawai tersebut akan diproses  sesuai  aturan  yang  berlaku.    Secara  aplikatif  pengawasan  oleh  petugas auditor  yang dilakukan secara tidak langsung dapat  memberikan kontribusi  yang berarti  dalam  proses  pertanggung  jawaban  atas  pelaksanaan  program  yang dilakukan  oleh  masing-masing  instansi.Kurang  optimal-nya  pengawasan  tidak langsung  oleh  petugas  auditor  disebabkan  oleh  ketidak-seimbang  antara  jumlah petugas auditor dengan ruang lingkup / obyek yang diawasi.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  pengawasan  tidak  langsung  yang  dilaku- kan  auditor  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  menunjukkan kesungguhan  dalam  memberantas  praktek-praktek  yang  melanggar  etika adminsitrasi  (mal  administration)  Kenyataan  ini  tercermin  dalam  menangani setiap  kasus  penyim-pangan  di  satuan  kerja  perangkat  daerah  pada  pemerintah Kabupaten  kutai  Barat  dilakukan  tidak  pandang  bulu  terhadap  siapapun  yang merugikan  keuangan  negara  maupun  daerah,  maka  akan  diproses    berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

## 2. Sifat Pengawasan
Sesuai  fokus  penelitian  yang  ditetapkan  mengenai  sifat  pengawas  dapat dilakukan  melalui  secara  preventif  dan  represif.  Dari  hasil  penelitian  menun- jukkan bahwa pengawasan  preventif dan  represif yang dilakukan tenaga auditor Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  menunjukkan  indikasi  cukup  baik. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengawasan preventif dan represif  sesuai hasil penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut :

## a.  Pengawasan Preventif
Pengawasan  preventif  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu pengawasan  yang  dilakukan  oleh  petugas  pengawas  /  auditor  sebelum  terjadinya suatu  peristiwa  atau  kegiatan  sebelum  berlangsung..  Pengawasan  pre-ventif merupakan  determinan    penting  untuk  mencegah  terjadinya  penyalah-gunaan wewenang  oleh  oknum-oknum  yang  ingin  memanfaatkan  kesempatan  untuk mendapatkan  keuntungan  demi  kepentingan  pribadi,  Berkenaan  dengan pengawasan  preventif  yang  dilakukan  tenaga  auditor,  baik  secara  internal  mau- pun eksternal terhadap SKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat termasuk cukup baik.  Hal  tersebut  tercermin  oleh  pencegahan  yang  dilakukan  pada  para  tenaga auditor  cukup  efektif  sehingga  dapat  memperkecil  tingkat  pelanggaran.  Secara preventif pengewasan yang dilakukan adalah melalui menyebarlu-askan informasi kepada  semua  jajaran  /  unsur  pelaksana  di  lingkungan  lembaga  publik  yang berada  dibawah  Pemerintahn  Kabupaten  Kutai  Barat  terhadap  kebijakan  yang berkenaan  mekanisme  pemanfaatan/pendayagunaan  aset-aset  negara  dan  daerah, antara  lain  :  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4741);    Keputusan Presiden  Nomor  87  Tahun  1999  tentang  Rumpun  Jabatan  Fungsional  Pegawai Negeri Sipil,  . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ER/04/ M.PAN/03/2008 tentang  Kode Eteik Aparat Pengawas Negara. Reprublik Indonesia. Jakarta,  dan  Peraturan  Men-teri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Ouditor dan Angka Kredit Reprublik Indonesia. Jakarta.
Dalam  hal  pengawasan  yang  dilakukan  secara  preventif  oleh  auditor Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  tidak  terlepas  dari  upaya  untuk mencegah  agar  jangan  sampai  terjadi  pelanggaran  yang  dapat  merugikan  negara maupun  daerah.  Secara  empirik  pengawasan  yang  dilakukan  auditor  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  belum  semuanya  tepat  sasaran.    Hal  tersebut disebabkan terbatasnya oleh desparitas tenaga auditor, karena tidak semua tenaga
auditor  memiliki  sertifikasi,  dan  disamping  itu  junmlah  tenaga  auditor  tidak sebanding dengan luasnya obyek pengawasan.
Kemudian  dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  pengawasan  yang dilakukan  auditor  inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  secara  preventif terindikasi  cukup  baik,  Hal  tersebut  tercermin  oleh  kinerja  auditor  dalam melakukan  pemeriksaan  lebih  menge-depankan  pada  arahan  dan  pembinaa  yang baik  dan  benar  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  petunjuik  untuk  melaksanakan tugasnya.  Dengan  demikian  pengawasan  preventif  yang  dilakukan  auditor Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  bukan  sekedar  untuk  melakukan koreksi  terhadap  pelaksanaan  program,  tetapi  juga  memberikan  petunjuk  dan bimbingan agar para pelaksana program dapat bekerja secara profesional.
b. Pengawasan Represif
Pengawasan  represif  adalah  suatu  pengawasan  yang  dilakukan  setelah kegiatan  berlangsung  dan  atau  dapat  juga  dilakukan  setelah  terjadinya pelanggaran.  Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  menunjukkan bahwa secara represif, tentang   pengawasan yang dila-kukan auditor Inspektorat Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  diberbagai  lembaga  pada  satuan  kerja  perangkat daerah Kabupaten  Kutai Barat  sudah berjalan sebagaimana  mestinya, hal terebut didukung  oleh  beberapa  pendapat  informan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan auditor  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  diperoleh  bebe-rapa  temuan yang  mengindikasikan  adanya  pelanggaran.  Semua  hasil  temuan  telah diidentifikasi  dan  diproses    berdasar-kan  aturan  yang  berlaku  dan  disi  lain  juga melakukan  pembinaan  dalam  rangka  perbaikan  kerja  sehingga  tidak  terjadi pengulangan  kesalahan  yang  sama.  Sebagai  petugas  auditor  dalam  menjalan-kan fungsinya  tidak  hanya  mengorek  kesalahan  aparatur  tetapi  mengupayakan  agar tidak  terjadi  kasus  yang  sama  dalam  situasi  yang  berbeda.  Pengawasan  yang dilakukan auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat secara represif di di lingkungan  kerja  pemerintahan  kabupaten  lebih  mengarah  pada  pende-katan persuasif dan terkesan parternalistik sehingga hubungan antara pengawas (auditor) dengan  aparatur  yang  diawasi  terjalin  dengan  baik.  Dengan  memper-hatikan berbagai  kasus  maka  langkah-langkah  yang  dilakukan  inspektorat  Daerah Kabupaten  Kutai  Barat  secara  represif  adalah  memberikan  pembinaan  secara simultan  sehingga  dapat  mawas  diri  dalam  melaksanakan  tugas  di  lingkungan kerjanya.  Pengawasan  secara  represif  yang  dilaku-kan  oleh  auditor  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  ternyata  telah    menghasilkan  299  temuan  yang mengidikasikan  terhadap  penyalahgunaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah, kemudian yang ditindaklanjuti  sebanyak 78 kasus.
3. Kuantitas dan Kualitas Aparat Pengawasan Fungsional.
Dalam  rangka    optimalisasi  kerja  pengawasan  fungsional  perlu  ditunjang dengan  tenaga  auditor  yang  memadai,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas. Ironisnya  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  tenaga  auditor  ternyata  kurang didukung sesuai kualifikasi  yang diharapkan Hal tersebut tercermin oleh  jumlah tenaga  auditor  yang  ditugasnya  sebagai  tenaga  pengawas  belum  semua-nya memiliki  sertifikasi  auditor.  Dari  13  orang  tenaga  pengawas  ternyata  hanya  4 orang  yang  telah  memiliki  sertifikasi  auditor.  Jika  dibandingkan  dengan  luasnya
obyek  pengawasan  maka  jumlah  tersebut  tidak  sebanding  sehingga  fungsí pegawasan efektiif.
Dalam rangka optimalisasi kerja petugas pengawas/auditor terhadap obyek pengawasan (SKJPD) perlu penataan ulang, bukan hanya menyangkut legiti-masi tenaga  auditor  tetapi  perlunya  peningkatan  kapasitas  dan  kompetensi  tenaga auditor,  sehingga  mampu  menja-lankan  tugasnya  dengan  baik  dan  efektif. Sedangkan  ditinjau  dari  kapasitas  dan  kompetensi,  ternyata    belum  semuanya memiliki  tingkat  pendidikan  menengah  ke  atas,  Iornisnya  masih  adanya  tenaga auditor  yang  berpendidikan  menengah  ke  bawah.  Dengan  terbatasnya  tenaga auditor yang terbatas maka tidak mungkin mampu menjalankan tugas dan fungsi secara  baik  dan  efektif,  apalagi  dengan  memperhatikan  luasnya  wilayah  kewe- nangan  tidak  memungkin  dapat  melakukan  pengawasan  ke  seluruh  obyek pengawasan.  Dalam  upaya  optimalisasi  kerja  sebagai  lembaga  pengawasan fungsional  maka  Kepala  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  telah memberikan  kesempatan  sebanyak  3  orang  untuk  mengikuti  pendidikan  tingkat Sarjana dan 4  orang mengikuti Program Pascasarjana yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Mulawarman Samarinda.

## 4.  Penyediaan Fasilitas Kerja
Fasilitas  kerja  merupakan  sarana  operasional    mempunyai  peranan  penting untuk  menunjang  kelancaran  tugas,    apalagi    melihat  beban  kerja  yang  terus meiningkat,  maka  untuk  optimalisasi  karja  petugas  fungsional  tidak  hanya didukung  dengan  sumber  daya  aparatur  tetatapi  harus  dibarengsi  dengan penyediaan  fasilitas  /sarana  operasional  yang  memadai.  Dengan  tersedianya fasilitas/sarana  operasional  yang  memadai  niscara  petugas  auditor  akan  mampu meningkatkan  kualitas  kerja.  Dari  hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  sarana operasional  yang  tersedia  untuk  mendukung  kinerj  petugas  auditor  belum semuanya  memadai,  bahkan  sarana  operasional  yang  dianggap  penting  untuk menunjang  kelancaran  tugas  justru  belum  dipersiapkan  sesuai  kualifikasi  yang dibutuhkan.  Terutama  kendaraan  trans-porttasi  untuk  kepentingan  operasional, baik  untuk  pemantauan  maupun  untuk  urusan  kedinasan  hingga  kini  masih terbatas  sehingga    tugasnya  sebagai  control  publik  belum  dapat  dioptimalkan. Sedangkan  sarana  operasional  penunjang  lainnya  seperi  komputer  dan  perangkat lainnya  secara  kualitas  masih  terbatas,  karena  perangkat  komputer  yang digunakan  selama  ini  memiliki  spesifikasi  pentium  IV.  Melihat  perkembangan teknologi  sarana  informasi  justru  sudah  bergesar  ke  pentium  dua  cord  pro  duo, selain mempiliki kapasitas yang lebih besar juga dalam akses data dapat dilakukan dengan  cepat.  Dari  hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  sarana  operasional  yang disediakan  Inspektorat  Daerah  kabupaten  kutai  barat    belum  sepenuhnya  dapat menunjang  kelancaran  tugas  auditor.  Terutama  sarana  operasio-nal  seperti perangkat  komputer,  dan  prasarana  lainnya  yang  dinilai  sangat  urgen  hendaknya perlu  mendapat  perhatian  yanag  lebih  besar  baik  secara  kuantitas  maupun kualitasnya. Demikian halnya sarana operasional lainnya seperti kendaraan sepeda motor yang jumlahnya hanya 3 unit, itupun hanya dapat digunakan untuk kegiatan di dalam kota pemerintah kabupaten, sementara untuk daerah obyek pengawasan lainnya  belum  terfasilitasi.  Demikian  halnya  sarana  operasional  lainnya  seperti
speed  boat  mempunyai  peranan  penting  untuk  melalukan  pemantauan  ke  obyek pengawasan  ternyata  belum  terfasilitasi.  Dengan  memperhatikan  sarana operasional  yang  disediakan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  maka cukup beralasan jika optimalisasi kerja auditor belum dapat dioptimalkan. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi  kerja pada  Inspektorat  Kabupaten Kutai Barat,  khususnya  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan fungsional, dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  baik  secara internal maupun eksternal, berikut ini :
a. Faktor Pendukung dari internal adalah
1. Adanya sarana dan prasarana gedung Inspektorat Kabupaten Kutai Barat
2. Tersedianya dana/anggaran
3. Adanya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia/personil    yang  memadai  dan berpengalaman
4. Adanya program kerja yang terencana (PKPT)
5. Adanya tugas dan fungsi serta uraian tugas yang jelas
6. Adanya pedoman operasional pengawasan yang baku.
7. Adanya Surat Penugasan (SPT)
Faktor pendukung dari eksternal adalah :
1. Adanya keinginan yang baik (goodwill) Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat
2. Adanya dukungan Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  Nomor  22  Tahun  2010  tentang tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  06  Tahun  2008  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat,  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  dan  Lembaga  Tekhnis  Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);
b. Faktor penghambat Internal adalah :
1. Kualitas dan Kuantitas SDM kurang memadai
2. Disiplin kerja masih rendah
3. Kurangnya ketersediaan Anggaran Pengawasan /Pemeriksaan.
4. Lemahnya pengelolaan dokumen pengawasan
5. Motivasi kerja yang rendah
6. Fasilitas kerja kurang memadai.
7. Penerbitan LHP yang tidak tepat waktu / keterlambatan Pelaksanaan tugas. Faktor Penghambat  dari eksternal adalah
1. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Penyampaian data Tindak Lanjut yang kurang akurat dan sering terlambat.
3. Masih adanya pelanggaran – pelanggaran administrasi dan bidang pegawaian.
4. Masih  adanya  pelanggaran  –  pelanggaran  yang  mengakibatkan  kerugian Negara / Daerah.

## PENUTUP
1. Pengawasan  fungsional  yang  dilakukan  Auditor  Inspektorat  Kabupaten Kutai  Barat  yang  diukur  melalui  metode  pengawasan,  baik  dengan  cara pengawasan langsung maupun tidak langsung telah membawa perubahan yang
berarti,  terutama  perubahan  terhadap  kinerja  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD)  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dan  menpunyai  indikasi cukup baik meski belum maksimal. Dalam pelaksanaannya mampu mengorek segala  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  aparatur,  hal  tersebut  dapat diketahui  dari  temuan  hasil  pemeriksaan  diberbagai  instansi,  kemudian  dari hasil temuan tersebut diproses atau ditandaklanjuti berdasarkan prosedur yang berlaku.
2. Demikian pula terhadap pengawasan yang dilakukan secara preventif maupun represif,  meskipun  tindakan  yang  dilakukan  kurang  efektif  tetapi  secara aplikatif telah menunjukkan hasil cukup baik meski belum maksimal.  Karena pengawasan  yang  dilakukan  dapat  menekan  jumlah  pelanggaran  yang  ada pada  masing-masing  instansi  di  lingkungana  kerja  pemerintah  Kabupaten Kutai Barat. Realitas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara preventif maupun represif telah memberikan inspirasi bagi pelaksana program untuk mawas diri sebelum melakukan tindakan.
3. Kinerja auditor dalam melaksanakan pengawasan  meskipun telah menghasil- kan  beberapa  temuan  tetapi  secara  aplikatif  belum  menunjukkan  hasil  yang optimal karena terbatasnya Aparat  Pengawas  (Auditor), baik  secara kuantitas maupun  kualitas,  sehingga  merfleksi  terhadap  kinerja  auditor.  Atau  bisa diperjelas  bahwa  dalam  rangka  optimalisasi  kerja  auditor  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kutai  Barat    kurang  didukung  dengan  Auditor  yang  kompeten, karena  dari  13  auditor  yang  bertindak  sebagai  pengawas  fungsional,  ternyata hanya  4  orang  yang  memiliki  sertifikasi,  sedangkan  9  auditor  lainnya  tidak memiliki skill untuk mendukung tugasnya.
4. Luasnya kewenangan dan bertambahnya beban kerja ternyata tidak dibarengi dengan  fasilitas  kerja  yang  memadai,  terutama  sarana  transportasi, ketersediaan  anggaran  pengawasan  yang  cukup,  perangkat  komputer  dan sarana  pendukung  lainnya,  sehingga  upaya  untuk  optimalisasi  kerja  auditor belum belum dicapai.
5. Kurang  optimalnya  pengawasan  fungsional  yang  dilakukan  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Kutai  Barat  tidak  terlepas  dari  faktor  yang  menghambat. Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat  meliputi  baik  dari  segi  internal lingkungan  maupun  ekternal.  Faktor  pengahambat  dari  Internal  berupa  : kualitas  dan  kuantitas  SDM  kurang  memadai,  disiplin  kerja  masih  rendah, terbatasnya anggaran kegiatan pengawasan/pemeriksaan, lemahnya pengelolaan dokumen pengawasan, motivasi kerja yang rendah, fasilitas kerja kurang  memadai,  dan  penerbitan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  yang tidak tepat waktu / keterlambatan pelaksanaan tugas. Adapun faktor eksternal yang  menghambat  adalah  ;  Lemahnya  fungsi  pengawasan  terhadap  jalannya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, penyampaian  data  tindak  lanjut  yang  kurang  akurat  dan  sering  terlambat, masih adanya pelanggaran – pelanggaran administrasi dan bidang pegawaian, dan  masih  adanya  pelanggaran  –  pelanggaran  yang  mengakibatkan  kerugian Negara / Daerah.

## Saran-Saran
Dari    hasil    kesimpulan sebagaimana    yang    diuraikan  di  atas,    saran-saran yang dapat disampaikan adalah  sebagai  berikut :
1. Perlunya  mengintesifkan  pengawasan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  cara  meningkatan  pembinaan  dan  korektif  atas  laporan kegiatan  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD),  agar  dalam  pelaksanaannya tidak ada tindak penyimpangan dari ketentuan  yang berlaku. Dan melakukan monitoring  terhadap  tindak  lanjut  hasil  pengawasan  untuk  memastikan  agar tindakan koreksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Menumbuhkan  kesadaran  pegawai/aparatur  agar  berperilaku  baik  lebih bertanggung  jawab  dan  tidak  berperilaku  menyimpang,  dengan  cara melakukan pembinaan secara intensif dan meningkatkan intensitas pertemuan secara formal maupun non formal dalam rangka sosialisasi peraturan sehingga diperoleh  komunikasi  dua  arah  untuk  menumbuhkan  hubungan  kerja  yang kondusif.  Dan  meningkatkan  pelaksanaan  pengawasan  ke  seluruh  wilayah (objek  pengawasan  ),  agar  tindak  penyelewengan  bisa  segera  terdeteksi  dan dapat ditindaklajuti sesuai ketentuan.
3.  Menambah  kapasitas  jumlah  tenaga  Aparat  Pengawas  Fungsional  yang berkopeten  sesuai  ketentuan,  dan  meningkatkan  mutu  kualitas  maupun kuantitas Aparat Pengawas dengan mengikutsertakan Aparat Pengawas dalam kegiatan diklat maupun bimtek pengawasan, baik secara regular/rutin maupun diklat/bimtek penunjang lainnya sesuai ketentuan.
4. Menyediakan  fasilitas  kerja  yang  cukup  bagi  pelaksanaan  kegiatan pegawasan, dengan dukungan anggaran/dana pengawasan  yang memadai dan adanya  sarana  dan  prasarana  pendukung  pelaksanaan  pengawasan  lainnya berupa  ;  sarana  transportasi  (kendaraan  dinas),  sarana  pelaporan  (computer dan  alat  tulis  kantor/ATK),  dan  sarana  dokumentasi  (handycam  dan  camera) sesuai kebutuhan.
5.  Perlunya  mengintesifkan  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan  sesuai  dengan fungsi  dan  tugasnya  sebagai  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP) melalui  pembinaan  secara  simultan  bagi  Aparat  Pengawas/Auditor,  baik dalam  profesionalisme  kerja  agar  tidak  berperilaku  menyimpang  dan berorientasi  pada  tugas  dan  bertanggung  jawab  yang  diembannya,  dengan memperhatikan  dan  terpenuhinya  beberapa  faktor  penunjang  pelaksanaan pengawasan, berupa :
- Tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai;
- Adanya tugas dan fungsi serta uraian tugas yang jelas;
- Dukungan anggaran/dana pengawasan yang memadai
- Adanya  sistem  peningkatan  kemampuan  teknis  (Peningkatan  Mutu  Auditor) yang berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan;
- Adanya pedoman operasional yang baku;
- Adanya good will dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- Terciptanya Ciptakan iklim kerja yang kondusif dan menyenangkan sehingga dengan  sendirinya  mendorong  dedikasi  dan  loyalitas  pegawai  yang  tinggi kepada Unit Kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- Memberikan  motivasi  kerja  pada  Aparat  Pengawas  yang  berpretasi  dan meningkatkan disiplin kerja yang tinggi
- Adanya dukungan Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan
- Program kerja yang terencana dan penyelesain tugas tepat waktu.
- Penyelesaian pengembalian kerugian Negara/Daerah berjalan optimal.

## Daftar Pustaka
Anonim,Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19 Tahun 1990,
Tentang Kerangka  Acuan  Program  Pemacu    Pendayagunaan  Aparatur Negara Republik Indonesia.
_______,1999.  Undang-Undang Nomor  43  tahun  1999 ,  Pengganti  Undang- Undang Nomor 18 tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian. Indonesia. Jakarta.
_______,Peraturan  Pemerintah    No.  101  Tahun  2000 tentang  Pendidikan  dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil . Republik Indonesia.Jakarta.
_______,Peraturan  Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010 , (Perubahan  PP  30  Tahun 1980), tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil.
_______,(Kepmenpan,  No.  19  Tahun  2004),  Tentang Kerangka  Acuan  Program Pemacu  Pendayagunaan Aparatur Negara ).
_______,Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor ER/04/  M.PAN/03/2008  tentang Kode  Eteik  Aparat  Pengawas Negara. Reprublik Indonesia. Jakarta.
_______,Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    Nomor: PER/220/ M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Ouditor dan Angka Kredit Reprublik Indonesia. Jakarta.
Admosudirdjo,  Prayudi,  1992. Pengambilan  Keputusan ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
______,1986. Dasar-Dasar  Administrasi    Management  dan  Office Management , Jakarta.
Brannen,  Julia.  1997. Memandu  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif .  Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda.
Flipo,  B.  Edwin.  1998. Menajemen  Personalia. Diterjemahkan  Moh.  Masud. Edisi keenam. Erlangga. Jakarta.
Gie, The Liang. 1991. Efesiensi Kerja Bagi  Pembangunan  Negara , Gajah Mada University Press, Yogyakarta
Gibson,  dan  Ivancevich  Donnelly.  1990. terjemahan  Djoerban  Wahid. Organisasi  dan  Manajemen,  Perilaku,    Struktur,    Proses ,  "Erlangga" Jakarta.
Handayaningrat,  S,  1990. Study  Ilmu  Administrasi  Dan  Manajemen ,  Haji  Mas Agung, Jakarta.
Hasibuan, Malayu S.P. 2003. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah . Edisi Revisi Cetakan Kedua. Haji Masagung, Jakarta.
Hasley,D. George. 1998. Bagaimana Memimpin dan Mengawasi  Pegawai Anda , Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
Hicks,  Herbert  and    Ray  Gullet.  1997. terjemahan  G.  Kartasapoetra,    A.G. Kartasapoetra;    Organisasi,    Teori  dan    Tingkah  Laku ,  "Bina  Aksara", Jakarta.
Kertonegoro.  Sentanoe.1993. Prinsip    dan    Tehnik      Management ,    Kerjasama, "Penerbit Ananda dan Lembaga  Pendidikan Tinggi  Akutansi  Swasta Se Indonesia,  Yogyakarta.
Manullang,1996. Dasar-Dasar  Management, Ghalia  Indonesia,  Jakarta. Miles,  Matthew  B.  dan    A.  Michel  Huberman.  2005. Analisis  Data  Kualitatif . Cetakan I. UI-Press. Jakarta.
Moekijat, 1995. Latihan dan Pengembangan Pegawai , Alumni Bandung. Moleong.,  J.  Lexy.  2004. Metode  Penelitian  Kualitatif. Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Mukiyat. 1995. Manajemen Kepegawaian. Penerbit Alumni. Bandung.
Mustopadidjaja. 2001. Seminar Nasional : Penguatan Administrasi Publik Dalam Rangka Good Governmace . STIA LAN. Jakarta. Poerwadarminta,   1986. Kamus   Umum   Bahasa   Indonesia , Penerbit Pustaka, Jakarta,
Sarwoto.  1996. Dasar-Dasar  Organisasi  Dan  Manajemen ,  Ghalia    Indonesia, Jakarta.
_____,  1993. Organisasi   Kepemimpinan   dan    Prilaku Administrasi , Gunung Agung, Jakarta.
Singarimbun,  Masri  dan    Sofian  Effendi,  1993. Metode    Penelitian    Survey , LP3ES, Jakarta.
Siagian, P. Sondang,  1991. Filsafat Administrasi ,  Penerbit  PT. Gunung Agung, Jakarta.
Steers  M.  Richard,  1987. Organizational  Effectiveness,  A  Bechavioral  View, Goodyear  Publishing  Company,  Inc ,  Santa  Monica,  California, Terjemahan M. Yamin. 1980, Seri Manajemen No. 47, Jakarta.
Winardi, 1998 Management  Perkantoran  dan  Pengawasan ,  Alumni  Bandung _____,2001. . Azas-Azas Manajemen , Diterjemahkan Winardi. Alumni. Bandung