Corak Neo-Sufisme Ulama Tarekat Syatariyah:

## Studi Jaringan Ulama Nusantara Abad ke-17 Roni Faslah
Assessing the Relation between Majority and Minority Groups: A Critical Study on the Spirit of Domination in A Heterogeneous Society Miftahul Huda
Nalar Kritis terhadap Konsep Nafsu Al-Ghazali

## Muhammad Fahmi

## INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO – JAWA TIMUR
at-turā ṡ vol. III
hlm. 143-237 no. 2 Probolinggo, Juli-September 2016 p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
Volume III, Number 2, Juli - September 2016                 ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Editorial Team
Editor in Chief Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## Editorial Board
Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Managing Editor Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Editorial Assistant Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
at-turā ṡ , published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of Islam in Indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of
particular theme and interdisciplinary studies.
Mailing address: at-turā ṡ │ LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291 telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com; website: http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas
Volume III, Number 2, Juli - September 2016                 ISSN: 2355-567X (p); 2460-1063 (e)

## Table of Contents

## 143 Roni Faslah
CORAK NEO-SUFISMEULAMA TAREKAT SYATARIYAH: STUDI JARINGAN ULAMA NUSANTARA ABAD KE-17

## 161 Miftahul Huda
ASSESSING THE RELATION BETWEEN MAJORITY AND MINORITY GROUPS: A CRITICAL STUDY ON THE SPIRIT
OF DOMINATION IN A HETEROGENEOUS SOCIETY

## 175 Muhammad Fahmi
NALAR KRITIS TERHADAP KONSEP NAFSU AL-GHAZALI

## 189 Siti Mahmudah Noorhayati
OKSIDENTALISME:KONSEP PERLAWANAN TERHADAP BARAT 199

## Musolli
PENCIPTAAN PEREMPUAN: ANTARA MITOS DAN FAKTA

## 209 Bakir
K.H. ABDUL WAHID HASYIM: DEMOKRATISASI

## MAZHABIYAH HINGGA REKONSILIASI POLITIK

## 227 Faizin
URGENSI ASBÂB AL-WURÛD DALAM DISKURSUS ILMU HADITS
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016

## Bakir

## K.H. ABDUL WAHID HASYIM: DEMOKRATISASI MAZHABIYAH HINGGA REKONSILIASI POLITIK
Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo email: bakir.muzanni@gmail.com
Abstrak: Persoalan madzhabiyah seringkali dipahami sebagai akar perpecahan di kalangan umat Islam, sehingga kehidupan tanpa madzhab dipilih oleh sebagian umat islam sebagai solusi pemersatu. Bagi KH. Abdul Hahid Hasyim, kehidupan madzhabiyah justru sebagai sarana untuk saling mengenal dan membina kedamaian. Sikap keagamaan ini pula yang mendasarinya perjuangannya menjaga persatuan bangsa Indonesia dalam kebhinnekaan. Artikel ini berusaha menelusuri pemikiran agama dan politik K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam kontribusinya bagi penegakan Islam di Indonesia dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterlibatan Wahid Hasyim sejak masa penjajahan Belanda, pendudukan tentara Jepang, sampai masa kemerdekaan, menunjukkan jiwa kebangsaan seorang santri dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Katakunci: Demokratisasi, rekonsiliasi, madzhabiyah, politik
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
Abstract: The mazhabiyah (school of  thought differentiation) issue is conceived as the ultimate problem of  Muslims, since a life without mazhab, without ideological point, will be chosen as a the central determinant of  social unity. For Abdul Wahid Hasyim, the madzhabiyah is important due to its function as a way of  mutual understanding and peace building. He made it as a religious stance in the battle for maintaining the nation unity in diversity. This study attempts to portray religious and political contribution of Abdul Wahid Hasyim in upholding the Indonesian Islam and contructing NKRI. His contribution during Dutch colonialism, Japanese occupation, until independence periods had figured out his spirit as santri in the nation building.
Keywords: Democratization, reconciliation, madzhabiyah, politics.
Pendahuluan
Lebih dari 8 windu bangsa ini merasakan kemerdekaannya. Kemerdekaan tersebut tidaklah didapat dengan mudah. Hampir semua elemen bangsa memberikan perjuangan terbaiknya untuk mewujudkan kemerdekaan itu, tak terkecuali para ulama, kiai, dan santri. Mereka merupakan bagian dari elemen bangsa yang turut merasakan betapa tak mudahnya meraih kemerdekaan yang diimpikan. Sayangnya, ketika bangsa ini merasakan kemerdekaannya, peran mereka  secara  perlahan-lahan  mulai  terlupakan.  Sedikit  sekali  historiografi Indonesia yang menempatkan kontribusi ulama, kiai, dan santri bagi terwujudnya bangsa ini sebagai nation-state . Jika pun ada, mereka seringkali ditempatkan  sebagai  pelengkap  semata  yang  “seolah-olah”  perannya  jauh lebih kecil daripada peran-peran pejuang veteran yang bersenjata. 1
Ketika nasionalisme menjadi topik aktual yang sedang gencar-gencarnya dibahas pasca-1945, banyak sarjana Barat, seperti Wetheim, Mintz, dan Dahm mengasumsikan bahwa faktor yang paling dominan dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa di Indonesia adalah adanya pendidikan model Barat yang disediakan oleh pemerintah Belanda bagi sebagian masyarakat Indonesia sejak awal abad ke-20. 2 Asumsi ini—dalam beberapa hal—memang ada benarnya, tetapi secara tak langsung ia justru mengabaikan jiwa kebangsaan yang tumbuh di kalangan para ulama, kiai, dan santri yang jarang sekali— bahkan mungkin tidak pernah—merasakan pendidikan model Barat itu. Jiwa kebangsaan mereka justru tumbuh di lingkungan pendidikan pesantren; sebuah lingkungan yang menjadikan agama Islam dan nilai-nilai keluhurannya
1   Abdul Qadir Djaelani, Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 1.
2   Achmad Zaini, “Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: Pembaharu Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan,” dalam Dody S. Taruna dan Ismatu Rofi (eds.), Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan , (Jakarta: Logos Wacana Islam, 2002), 312—313.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
sebagai materi utama. Kebanyakan dari mereka pergi ke tanah Arab dengan tujuan menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Sekembalinya dari tanah suci inilah, mereka acapkali berperan sebagai agen perubahan dan pembaharuan bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3
Tulisan ini akan menelusuri pemikiran agama dan politik K.H. Abdul Wahid Hasyim, seorang ulama dari pesantren Tebuireng, dalam kontribusinya bagi penegakan Islam di Indonesia dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterlibatan Wahid Hasyim sejak masa penjajahan Belanda, pendudukan tentara Jepang, sampai masa kemerdekaan, menunjukkan jiwa kebangsaan seorang santri dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Track Record dan Jejak Intelektual Dilahirkan pada 5 Robiul Awwal 1333 H, bertepatan dengan 1 Juni 1914 M, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, sebagai putra laki-laki tertua Hadratus Syaikh (Hasyim Asy’ari), Abdul Wahid Hasyim memerankan peranan penting bagi modernisasi Tebuireng. Di bawah bimbingan ayahnya, Wahid Hasyim belajar bahasa Arab dan dasar-dasar pengetahuan fiqih dan tauhid pada malam hari, sedangkan di pagi hari, ia belajar di Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebuireng. 4 Wahid Hasyim tumbuh sebagai pribadi yang cerdas. Pada usia 13 tahun, ia sudah diminta untuk mengajar para santri junior. Uniknya, Wahid Hasyim tidak hanya fokus mempelajari materi-materi agama dari kitab-kitab Islam klasik.  Pada tahun 1929, ia mulai belajar bahasa Belanda dan Inggris serta berlangganan berbagai majalah, seperti Penyebar Semangat, Daulat Rakyat, Kullu Syaiin wal Dunya, al-Itsnain, Pandji Pustaka, Ummul Qura, Sautul Hijaz al-Lata’if  al-Musyawarah, dan sebagainya yang sebagian besar diterbitkan oleh kelompok nasionalis ataupun yang diterbitkan di Timur Tengah. 5 Artinya, sejak masa muda, Wahid Hasyim sudah terlibat dalam pergolakan pemikiran dari kelompok-kelompok masyarakat dan golongan yang lebih luas.
Pada tahun 1932-1933, Wahid Hasyim pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah, sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan agama. Sekembalinya dari tanah suci, ia mengusulkan kepada ayahnya suatu perubahan radikal dalam sistem pengajaran di pesantren Tebuireng. Hadratus Syaikh tidak menyetujui usul Wahid Hasyim karena ia berpandangan bahwa perubahan radikal itu
3   H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , (Jakarta: LP3ES, 1985), 3.
4 Muhammad Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia , (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1926), 365. Lihat pula “Kilas Balik K.H. Abdul Wahid Hasyim,” dalam www.nu.or.id (Diakses pada 10 Maret 2011).
5    Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai , (Jakarta: LP3ES, 1985), 105.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
hanya akan menciptakan kekacauan di antara sesama pimpinan pesantren. Di lain pihak, Hadratus Syaikh menyetujui usul Wahid Hasyim yang lain, yaitu pendirian Madrasah Nidhaniyah. Pendirian madrasah ini pun dilaksanakan pada tahun 1934  yang pengajaran pengetahuan umumnya meliputi 70% dari keseluruhan kurikulum. Pada tahun yang sama, Wahid Hasyim mendirikan perpustakaan dengan 500 judul buku yang sebagian besar tentang keagamaan. Perpustakaan ini juga berlangganan berbagai majalah dan surat kabar yang diterbitkan tahun 1930-an, baik oleh organisasi Islam modernis maupun tradisionalis, bahkan yang diterbitkan oleh kelompok nasionalis. Kesediaan Wahid Hasyim untuk berlangganan majalah dan surat kabar dari berbagai golongan ini menunjukkan pribadinya yang progresif  dan sikapnya yang toleran dalam persoalan-persoalan ideologi, sosial, dan politik. 6
Pada tahun 1938, Wahid Hasyim mulai aktif  di organisasi NU (Nahdhatul Ulama). Keterlibatannya di NU dirasakan menambah kekuatan tersendiri bagi organisasi ini. Wahid Hasyim merintis perjuangannya di organisasi ini mulai dari paling bawah, yakni sebagai sekretaris NU ranting Cukir, sebuah jabatan yang berada di urutan terbawah dalam struktur organisasi NU. Tidak lama setelah itu, ia dipercaya menjadi ketua NU Cabang Jombang. Sejak saat itulah, Wahid Hasyim lebih memilih menjadi seorang “politikus”—daripada sebagai pimpinan pesantren—untuk memperjuangkan agama Islam dan kemerdekaan di Indonesia. 7
Pada tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan kantor Shumubu (Kantor Urusan Agama) di Jakarta dan tahun 1944, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi pimpinan Shumubu mewakili ayahnya sebagai pimpinan resmi, sampai Jepang meninggalkan Indonesia tahun 1945. Sebelum Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPKI), dan Wahid Hasyim menjadi salah satu anggotanya. Dalam BPKI, Wahid Hasyim merupakan orang yang sangat berpengaruh. Kapasitas intelektualnya mampu menjembatani perbedaan- perbedaan antara penganut Islam tradisional, Islam modern, dan nasionalis sekuler sehingga ia pun terpilih sebagai salah seorang dari 9 anggota Sub- Komite BPKI yang bertugas merumuskan rancangan preambul UUD Negara Republik Indonesia.
Pada saat Presiden Soekarno membentuk kabinet pertama pada September 1945, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara, 8 demikian juga dalam kabinet Syahrir tahun 1946. Pada tahun 1946, saat kiai Mahfudz
6 Ibid. , 106. 7 Ibid., 104—105. 8   Ia dipilih sebagai Menteri Negara pada kabinet pertama Republik Indonesia antara tanggal 31 Agustus 1945 dan 14 November 1945. Lihat George Mc, Turner Kahim, Nationalism and Revolution in Indonesia , (Ithaca: Cornell University Press, 1952), 139.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
Siddiq meninggal dunia, Wahid Hasyim menggantikan kedudukannya sebagai ketua Tanfidziyah NU. Selanjutnya, tahun 1947, ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai direktur Tebuireng. 9 Setelah terjadi penyerahan kedaulatan dan berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS), Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama dalam kabinet Hatta tahun 1950. Jabatan menteri agama ini terus dipercayakan kepadanya selama tiga kali kabinet, yaitu kabinet Hatta, kabinet Natsir, dan kabinet Sukiman. 10
Wahid Hasyim adalah seorang santri sekaligus tokoh nasional. Ia gemar menulis karangan pendek yang dimuat di berbagai surat kabar dan majalah. Bahkan, ia lebih dikenal sebagai wartawan. 11 Ia menulis tentang berbagai hal, baik tentang agama, politik, pendidikan, mistik, sosial, budaya, dan sebagainya. Karangan-karangan itu tersebar di berbagai harian lokal dan nasional sejak zaman Belanda, Jepang, revolusi, dan zaman pembangunan. Terkadang, karangan itu hanya ditulis sebagai kata pendahuluan untuk sebuah buku/kitab yang akan diterbitkan, terkadang pula dalam bentuk sebuah pidato yang akan ia sampaikan dalam suatu pertemuan yang dipandang penting bagi perjuangan umat Islam. Ia juga sering membuat khutbah-khutbah panjang yang di dalamnya berisi imbauan bagi umat Islam untuk terus berjuang di jalan-Nya. Seperti apapun bentuk tulisan yang dikarang oleh Wahid Hasyim, selalu ada semangat perjuangan Islam di dalamnya yang menjadi cermin pemikirannya selama ini.
Khusus dalam konteks agama dan politik, ada yang menarik dari pemikiran Wahid Hasyim. Tulisan-tulisannya tentang kedua aspek ini secara dominan mencerminkan upaya Wahid Hasyim untuk 1) mendemokratisasi mazhab Islam yang berbeda-beda dan 2) mendamaikan pemikiran-pemikiran politik yang sekiranya dapat mencerai-beraikan kesatuan umat Islam, negara dan bangsa Indonesia.

## Demokratisasi Mazhabiyah
Bagi Wahid Hasyim, Islam yang murni adalah Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan yang dibentuk oleh para ulama atau penyiarnya. Satu-satunya cara untuk menilai kebenaran suatu agama adalah
9   Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 107. 10   Saefullah Ma’sum (ed.), Menapak Jejak, Mengenal Watak: Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdhotul
Ulama, (Jakarta: Yayasan Saefudin Zuhri, 1994), 326. Kabinet Hatta berlangsung mulai 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950, Kabinet Natsir antara 6 September 1950 sampai 27 April 1952, dan Kabinet Sukiman antara 27 April 1951 sampai 27 April 1952.
Lihat Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 40.
11   Aboebakar Atjeh, Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasyim, 1954), 192.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
dengan melihat apakah agama itu sesuai dengan fitrah manusia atau tidak. Jika sesuai, berarti agama itu benar. Namun, jika agama itu bertentangan dengan  fitrah  manusia  dan  hukum-hukum  alam  yang  berlaku  di  dalamnya serta menghambat manusia untuk berkembang dan berpikir, berarti agama itu tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, agama diperuntukkan bagi kerberlangsungan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Allah telah menciptakan manusia dan memberikan petunjuk-Nya melalui al- Qur’an dan al-Sunnah. Petunjuk Allah ini,  menurut Wahid Hasyim, akan selalu sesuai dengan fitrah manusia dan hukum-hukum alam.
Sayangnya, umat muslim Indonesia seringkali mengalami perpecahaan yang—ditengarai oleh Wahid Hasyim—muncul karena adanya fanatisme yang berlebihan dari kalangan umat muslim pada satu corak pemikiran (mazhab) tertentu. 12 Fanatisme inilah yang seringkali mengabaikan—bahkan menolak secara radikal—pemikiran-pemikiran lain yang tidak sejalan dan dianggap berbeda. Ada dua golongan yang umumnya lahir dari perpecahan ini. Golongan pertama adalah mereka (golongan tradisional) yang secara ekstrim berpegang teguh pada hukum-hukum Islam, sedangkan golongan kedua adalah mereka (golongan modern) yang mengikuti pemikiran-pemikiran Barat dengan pendirian yang teguh pula. Wahid Hasyim membagi kedua golongan ini sebagai 1) kelompok yang mempertahankan sistem bermazab dan 2) kelompok yang menolaknya (anti-mazhab).
Dalam Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani , Fahmi Huwaydi pernah menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan mazhab dan orang-orang yang berpegang teguh padanya. Yang perlu dikhawatirkan justru sikap dan respons mereka terhadap mazhab itu sendiri. Sikap fanatik yang berlebihan pada mazhab tertentu seringkali menimbulkan konflik dan perpecahan. 13 Hal ini akan membuat prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di negeri ini tidak akan terwujud secara maksimal. Yang terjadi adalah kemunduran dan keterbelakangan karena perpecahan itu justru muncul di antara sesama umat muslim Indonesia.
Bahkan, menurut Huwaydi, orang-orang yang berpegang teguh pada “Islam  tanpa  mazhab”-lah  yang  seringkali  membuat  diagnosis  yang  keliru. Mereka lebih banyak berbuat hal-hal yang destruktif  daripada hal-hal yang konstruktif.  Kemunculan  golongan  Islam  “tanpa  mazhab”  ini  acapkali menganggu aktivitas ibadah umat muslim lain yang “bermazhab”. Padahal, keberadaan mazhab merupakan suatu keniscayaan dan dapat menjadi lahan
12 K.H.A. Wahid Hasyim, “Fanatisme dan Fanatisme,” Gempita. Th. I, No. 1, 15 Maret 1955, dalam Buntaran Sanusi, dkk. (eds.), K.H.A. Wahid Hasyim Mengapa Memilih NU: Konsepsi tentang Agama, Pendidikan, dan Politik, (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985), 43. 13  Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam, (Bandung: Mizan, tt), 74.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
subur bagi pembaruan ijtihad dan pengembangan pemikiran. Meskipun mazhab itu terkadang diterima dengan cara-cara yang tidak baik (misalnya, mazhab  itu  cenderung  diperlakukan  sebagai  “agama”  bagi  sebagian penganutnya atau seringkali menimbulkan perselisihan atau kontroversi), tetapi bukan berarti umat muslim harus dilarang dari kegiatan yang mengarah pada pembekalan dan pencerahan pemikiran. Pertumbuhan mazhab-mazhab itu harus dibiarkan berkembang secara alamiah karena ia merupakan pemikiran islami yang memberikan manfaat, tetapi tidak pantas menjadi sesuatu yang dituhankan. Jarak yang memisahkan antara para pengikut mazhab-mazhab sebaiknya semakin didekatkan dan diluruskan. Begitu pula rintangan yang seringkali menimbulkan perpecahan antarsesama umat muslim harus segera dihilangkan.
Wahid Hasyim menjadi salah seorang ulama/santri/kiai yang berusaha memperjuangkan cita-cita di atas. Dalam beberapa tulisannya, sangat tampak bagaimana Wahid Hasyim berusaha mendemokratisasi perbedaan-perbedaan mazhabiyah yang seringkali memunculkan konflik dan perpecahaan di antara sesama umat muslim. Menurut Wahid Hasyim, keberadaan beberapa mazhab adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Jika antarmazhab satu dengan mazhab yang lain terdapat perbedaan, hal ini wajar mengingat setiap pengembang mazhab, seperti Imam Syafi’ie, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, memiliki hasil ijtihad yang juga berbeda-beda meskipun semuanya dibuat untuk satu tujuan: memberi petunjuk dan kemudahan ubudiyah dan syar’iyah bagi umat Islam agar tetap tekun dan giat beribadah kepada Allah SWT. Yang harus dilakukan adalah bagaimana umat muslim, yang bermazhab maupun yang tidak, sama-sama menyerukan persatuan, bukan malah berselisih; saling pengertian dan toleran antarsatu sama lain. Mereka seharusnya bersatu dan menghindari perpecahan. Tentu saja, hal ini—menurut Wahid Hasyim—hanya bisa dicapai jika semua umat muslim saling memahami dan mengerti akan perbedaan-perbedaan mazhabiyah ini, bukan justru menyalahkan atau menolak secara ekstrim sesama muslim lain yang bermazhab berbeda atau yang tidak bermazhab. 14
Akhir-akhir ini, di beberapa negara yang di dalamnya umat muslim dan non-muslim tinggal berdampingan, kaum muslim hampir selalu terlihat tertinggal jauh dalam segala hal dibandingkan dengan kaum non-muslim. Padahal, pada masa awal Islam, kaum muslim mengalami kejayaan yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa kejayaan ini muncul karena mereka selalu bertumpu dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang murni. Saat itu, Islam berhasil mempersatukan ras-ras dan suku-suku Arab yang bercerai berai,
14 Zuhrotul Latifah dan T. Ibrahim Alfian, “Religion and Political View of  K.H. Abdul Wahid Hasyim During 1941-1952,” dalam Jurnal Humanika, 18(4), Oktober 2005, 517.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
mengangkat mereka dari kebiadaban menuju peradaban, mengubah sikap keras kepala mereka dengan sikap cinta kasih dan pemaaf, serta menghapus tradisi penyembahan berhala dan menggantikannya dengan sikap pengabdian total kepada Allah SWT. Pada masa lalu, kaum muslim mendapat kepercayaan, baik sebagai pemimpin di Timur maupun di Barat selama kurang lebih 8 atau 9 abad, tetapi karena adanya perpecahan yang tidak menguntungkan yang mengangkat kembali sikap keras kepala mereka terhadap khalifah Usman dan selama khalifah Ali, maka tidak ada satu pun kegiatan di dunia yang dapat mencegah mereka dari kemunduran. 15
Umat Islam pernah mengalami kejayaannya, tetapi dewasa ini mereka malah tertinggal oleh umat yang lain. Hal ini, menurut Wahid Hasyim, karena mereka mulai meninggalkan ajaran Islam yang hakiki. 16 Menurutnya, resep untuk mengangkat kembali derajat umat Islam di mata dunia adalah dengan kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah yang mengandung makna membersihkan Islam dari khurafat, takhayul, dan bid’ah, mengejar ketinggalan dalam berbagai bidang, dan mengatur usaha perjuangan yang sistematis.
Jika kaum muslim mau berusaha dengan giat dan berjuang dengan mengambil inspirasi dari al-Qur’an, mereka dapat menduduki tingkat yang sama seperti bangsa-bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang, baik dalam pendidikannya, ilmunya, maupun kemajuannya. Lebih dari itu, mereka dapat mempertahankan agama mereka sendiri. Kaum muslim masa kini tidak berarti harus menyamai penemuan para sarjana Islam masa lampau dari al- Kindi hingga penemu batu hitam tak berkarat di India, tetapi mereka dituntut untuk menerapkan dan menafsirkan kembali penemuna-penemuan itu sesuai dengan kebutuhan umat manusia sekarang. Mereka juga tidak dituntut mendirikan aliran-aliran hukum Islam seperti mazhab fiqih yang empat dan aliran Teologi Islam seperti tauhid al-Asy’ari, al-Maturidi, ataupun al-Ghazali, tetapi mereka dituntut menerapkan secara kreatif  ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam semua mazhab itu ke dalam situasi kehidupan yang baru sama sekali, sebuah proses penafsiran kembali yang jauh lebih sulit daripada mendirikan mazhab itu sendiri. Singkatnya, kaum muslim masa kini dituntut untuk merumuskan kembali arti Islam dalam kehidupan yang selalu berubah- ubah dengan berbagai kemungkinan yang kadang tak bisa diprediksi. 17 Jika
15 Amir Syahib Arsalan, “Kemunduran Kita dan Sebab-Sebabnya,” dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah , (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 97.
16 K.H.A. Wahid Hasyim, “Kebangkitan Dunia Islam,” dalam Mimbar Agama, tahun II,
No. 3-4 Maret 1951, dalam Buntaran Sanusi, dkk (eds.), 60.
17 Abdurrahman  Wahid,  “Kebangkitan  Kembali  Peradaban  Islam:  Adakah  Ia?”  dalam Buntaran Sanusi, dkk (eds.), xiii.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
tuntutan-tuntutan ini mampu dipenuhi, kebangkitan umat muslim di masa mendatang akan tercapai.
Wahid Hasyim percaya bahwa perbedaan mazhab bukanlah rintangan bagi umat muslim untuk bersatu. Justru dengan perbedaan-perbedaan itulah, setiap umat muslim harus mampu membuat dan merumuskan satu konsep besar yang dapat digunakan untuk menatap masa depan Islam. Seperti kata Ziauddin Sardar, sang futorolog muslim dan arsitek masa depan kelahiran Pakistan, bahwa “intelektual muslim kontemporer harus berkembang menjadi tokoh-tokoh yang menguasai berbagai bidang dan mampu melahirkan sintesis yang dibutuhkan.” 18 Mentalitas pasif  dan fatalistik yang selama ini diwarisi dari paham determinisme dalam teologi skolastik harus segera dihapuskan. Umat muslim harus sepenuhnya menyadari bahwa mereka memiliki kebebasan mutlak untuk mewujudkan cita-cita dan harapan mereka. Kebebasan ini tentu saja bukanlah kebebasan tiranik yang tidak mengenal batas, melainkan kebebasan yang produktif  dan memungkinkan umat Islam menciptakan peluang-peluang di masa depan yang bahkan tidak terbayangkan di masa kini.
Pada masa kini, ketekunan dan kesetiaan kaum muslim terhadap agama mulai musnah. Islam tidak cukup hanya dengan shalat, puasa, dan berdzikir. Agar kaum muslim mampu bangkit dari keterpurukan menuju kemajuan sebagaimana yang pernah dicapainya pada masa-masa lampau, maka mereka wajib melaksanakan jihad , yakni berjuang melasanakan kehendak Allah dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk kepentingan negara dan bangsanya seperti yang terjadi pada bangsa-bangsa Eropa selama Perang Dunia I. Akan tetapi, jihad di sini tidak bisa diartikan secara eksklusif, yang seolah-olah semuanya harus diselesaikan dalam bentuk perang dan perusakan membabi-buta. Apa yang terjadi akhir-akhir ini di kalangan umat muslim, seperti terorisme dan penghancuran tempat-tempat ibadah agama lain, sebenarnya lebih merupakan bentuk “kecemasan purba” ( Angst ) yang selama ini mereka bantengi dengan ilusi dan romantisme akan kejayaan masa silam. Jihad harus dimaknai secara konstruktif  sebagai usaha sungguh-sungguh untuk merancang antisipasi-antisipasi masa depan yang selalu menawarkan berbagai ketakmungkinan.
Bagi Wahid Hasyim, problem mazhabiyah yang sudah lama menjadi sumber perbedaan antarsesama umat muslim harus segera diredam. Ada banyak pekerjaan yang harus diperhatikan lebih dari sekadar sibuk menyalahkan pendapat, aliran, teologi, atau mazhab yang diyakini oleh sesama muslim. Pekerjaan-pekerjaan itu tak lain adalah kebodohan, kemiskinan,
18 Muhammad  al-Fayyadl,  “Menjemput  Islam  Masa  Depan,”  Pengantar  untuk  buku Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah, (penerjemah: R. Cecep Lukman Yasin & Helmi Mustofa), (Jakarta: Serambi, 2003), 22.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
dan misionaris-misionaris Kristen yang secara perlahan-lahan justru mulai menghancurkan akidah umat muslim dari dalam.
Rekonsiliasi Politik
Islam anti-kekerasan, kekejaman, dan penindasan. Bagi Wahid Hasyim, faktor inilah yang membuat Islam seharusnya tidak perlu menjauhkan diri dari politik. Justru melalui politik ini, umat muslim harus memperjuangkan semangat dan cita-cita Islam untuk memberdayakan umat dan menentang kekafiran. 19 Karena alasan ini pula, mengapa Wahid Hasyim memilih untuk lebih banyak bergelut di dunia politik daripada sekadar berdiam diri terus di lingkungan pesantren. Ada usaha dan ikhtiar yang dicita-citakan Wahid Hasyim untuk memperjuangkan Islam di Indonesia melalui arena politik, dan usaha ini sudah ia lakukan sejak Belanda menjajah negeri ini.
Ketika Belanda memperluas genggamannya di Nusantara, maka bangkitlah perlawanan terhadap Belanda. Menurut Clifford Geertz, dari sekian banyak perlawanan terhadap penjajah Balanda, empat di antaranya dilakukan oleh kaum santri: Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banten, dan Perang Aceh. 20 Semua ini berlangsung pada abad ke-19, pada saat umat muslim Indonesia hanya mengenal nasionalisme dari semboyan Hubbul Wathan Min al-Iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). 21 Menurut Hamka, pejuang- pejuang seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Teungku Chik Ditiro pantas diletakkan di barisan pertama sebagai pahlawan tanah air. Bahkan, perjuangan mereka disebut sebagai pangkal dari nasionalisme Indonesia. 22 Sementara  itu,  menurut  Taufik  Abdullah,  pengalaman  dan peranan historis Islam sebenarnya sudah diawali dari zaman kesultanan sebagai lembaga yang pertama tampil melawan gerak maju kolonialisme Belanda, dilanjutkan dengan perlawanan rakyat yang dipimpin para ulama SI (Sarikat Islam), sampai pada pembentukan laskar-laskar rakyat selama masa revolusi. 23 Degan demikian, wajah Islam sebagai penentang kolonialisme di Indonesia sudah muncul jauh sebelum abad ke-19.
Sayangnya, ketika SI menjadi salah satu simbol dan pergerakan politik Islam pada masa itu, tidak sedikit umat muslim terpecah belah, lagi-lagi hal ini berasal dari dalam diri mereka sendiri. Perpecahan itu muncul justru ketika
19 K.H.A. Wahid Hasyim, “Kedudukan Islam di Indonesia,” Nota tentang Penerangan Agama. Kata sambutan dalam Konferensi sekitar tahun 1949. 20   Lihat penjelasannya dalam Marwan Saridjo, Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia , (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979), 48.
21   Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), 15. 22   Hamka, Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 31.
23 Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1987),
27.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
Indonesia berada di ambang kemerdekaan. Pada 7 Desember 1944, tepatnya ketika BPUPKI yang merupakan kelanjutan dari BPKI dibentuk, para anggota di dalamnya—termasuk Wahid Hasyim—terlibat dalam perdebatan sengit yang terjadi dalam dua kali sidang, 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945. Perdebatan ini dimotori oleh dua kelompok, nasionalis dan islamis, yang sama-sama bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Meskipun Wahid Hasyim merupakan anggota termuda dalam panitia tersebut, ia yang berada dalam kelompok islamis mampu menyangkal argumentasi yang diusung oleh kelompok nasionalis.
Perdebatan yang tak kunjung usai ini akhirnya membuat mereka merasa perlu untuk membentuk panitia sembilan, sebuah panitia kecil yang terdiri dari empat wakil Islam (termasuk Wahid Hasyim) dan lima kalangan nasionalis dan non-muslim. Ketika mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang sila pertamanya berisi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam  bagi  Pemeluk-Pemeluknya”  pada  22  Juni  1945,  namun  tak  lama setelah itu, pada bulan Agustus  (tepatnya tanggal 18 Agustus 1945) sila tersebut memunculkan kontroversi. BPUPKI pun akhirnya diganti dengan PPKI yang khusus membicarakan kontroversi dan rencana penggantian ini. Sayangnya, hanya dua wakil Islam yang duduk di sana, Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo. Dengan berbagai pertimbangan pun, akhirnya sila pertama Piagam Jakarta itu dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada saat itu, menurut Hatta, Wahid Hasyim hadir pada acara penghapusan itu—meskipun hal ini masih kontroversi. 24 Akan tetapi, saat Wahid Hasyim ditanya tentang perubahan sila tersebut, ia berkomentar bahwa “Kata Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tauhid dalam Islam, dan pergantian kalimat tersebut akan memuaskan kalangan Islam. Hanya Islam yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Sebenarnya, apa yang diungkapkan Wahid Hasyim ini tak lain adalah refleksi  ikhtiarnya  agar  umat  muslim  Indonesia  tidak  lagi  terpecah-pecah hanya karena persoalan politik. Dalam sebuah pidatonya pada 4-6 November 1951 di Jakarta, Wahid Hasyim menyatakan bahwa perjuangan umat Islam melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan memang sangat besar. Akan tetapi, bukan berarti setelah Indonesia berubah dari kolonial menuju nasional, maka berubah pula ia menjadi negara Islam. 25 Kekeliruan paham ini, menurut
24  Kehadiran Wahid Hasyim dalam pertemuan tersebut masih kontroversial. Menurut Hatta, Wahid Hasyim hadir dalam pertemuan tersebut, begitu pula menurut Kasman Singodimedjo. Akan tetapi, menurut Prawoto Mangkusasmita, Wahid Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Hal yang sama diungkapkan oleh K.H. Isa Ansyari di depan Konstituante 1957.
25 K.H.A. Wahid Hasyim, “Tugas Pemerintah terhadap Agama” (pidato disampaikan pada
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
Wahid Hasyim, muncul dari teori penyatuan negara dan agama yang dipegang oleh sebagian masyarakat yang ingin menghidupkan syari’at Islam di Indonesia. Negara Republik Indonesia bukanlah negara Islam. Bahkan, menurut Wahid Hasyim, pemerintah Indonesia pada dasarnya menyetujui pemisahan antara agama dan negara dalam arti bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam urusan suatu agama, tetapi pemerintah sekadar melayani keperluan agama rakyat sesuai dengan dasar Pancasila.
Selanjutnya, Wahid Hasyim berpendapat bahwa sebenarnya pemisahan antara agama dengan negara hanya bersifat teori saja dan tidak pernah berlaku di mana pun kecuali agama atheis. 26 Sebagian rakyat Indonesia berkeinginan menghidupkan syari’at Islam dengan mewujudkan negara Indonesia sebagai negara Islam. Akan tetapi, dengan lahirnya Republik Indonesia, semua warga negara, termasuk umat muslim, harus menerima. Yang terpenting di dalamnya, kaum muslim dapat menjalankan ajaran agamanya secara nyata. Dicantumkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan dasar demokrasi (kedaulatan rakyat) dalam Pancasila memberikan pegangan kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan suatu golongan kepada golongan lain. Pertemuan dua prinsip ini, menurut Wahid Hasyim, melahirkan sejenis kompromi; keinginan kaum muslim untuk menghidupkan syariat agamanya diberi jalan, namun prinsip demokrasi tetap dipertahankan agar keinginan tadi tidak mendesak dan merugikan golongan lain. 27
Dari sikap-sikap ini tercermin bahwa Wahid Hasyim sebenarnya tengah melakukan rekonsiliasi politik untuk mendamaikan persoalan-persoalan agama di Indonesia. Sejak BPKI hingga PPKI dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang nantinya dapat menjadi prinsip kokoh bagi semua masyarakat di Indonesia, Wahid Hasyim menjadi salah satu orang yang berusaha memperjuangkan terwujudnya harmoni antarsesama pemeluk agama. Melalui arena politik, Wahid Hasyim tidak sekadar berkompromi dengan mereka yang non-muslim, tapi juga berkompromi dengan dirinya sendiri untuk selalu bersedia dan membuka diri pada pandangan yang berbeda dan kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Singkatnya, politik dijadikan sarana oleh Wahid Hasyim untuk merekonsilitasi perbedaan-perbedaan yang terjadi, tidak hanya bagi sistem pemerintahan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rekonsiliasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Perjuangan Wahid Hasyim di arena politik demi kepentingan masyarakat luas (bukan
Konferensi antara Kementerian Agama dengan Pengurus Besar Organisasi Non-Politik di Jakarta, 4-6 November 1951), dalam Buntaran Sanusi, dkk. (eds.), 148.
26  Tim Kementerian Agama, Kementerian Agama dan Parlemen , (Jakarta: Kementerian Agama, 1951), 41.
27 K.H.A. Wahid Hasyim, “Tugas Pemerintah terhadap Agama”, 148
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
hanya untuk umat muslim saja) juga tercermin dari kebijakan-kebijakannya saat ia menjabat sebagai Menteri Agama. Meskipun Wahid Hasyim beragama Islam, tetapi jika dihadapkan pada persoalan yang menyangkut kepentingan umum, ia tidak pernah membedakan mana yang Islam dan mana yang non- Islam. Bagi Wahid Hasyim, keterlibatannya di dunia politik tidak sekadar dimaksudkan untuk mendamaikan perselihan dan perpecahan antarsesama umat Islam, tetapi juga untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat yang bertugas melayani semua kepentingan masyarakat yang non-muslim sekalipun. Hal ini tercermin, misalnya, saat Wahid Hasyim memberikan kepada sekolah-sekolah Islam subsidi sebesar Rp.1 untuk setiap anak, sedangkan kepada sekolah-sekolah non-Islam ia memberikan subsidi Rp.4 untuk setiap anak. Jika memang volume kerja Kemeterian Agama bagi umat Islam lebih banyak dibandingkan dengan umat non-Islam, hal ini lebih disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. 28
Menurut Wahid Hasyim, Kementerian Agama dibentuk untuk melindungi kebebasan beragama dan menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda. 29
Urusan dan persengkataan politik mungkin sulit untuk direkonsiliasi, tetapi urusan agama tetap menjadi perhatian utama bagi Wahid Hasyim. Menurut  Wahid Hasyim, jika terwujud kesejahteraan dan keharmonisan di antara masyarakat Indonesia yang berbeda agama, maka perpecahan politik di Indonesia pun kemungkinan akan lebih mudah diatasi. Di dunia politik, Wahid Hasyim fokus pada persoalan-persoalan agama yang bersifat kemasyarakatan. 30 Setiap komponen pemerintahan ataupun masyarakat Indonesia tidak boleh mencampuri urusan-urusan agama lain yang bersifat pribadi, seperti ibadah, rumah tangga, paham politik, adat istiadat, dan sebagainya. Semuanya memiliki sistem kepercayaan dan keyakinan tersendiri yang berhak mendapatkan kebebasannya selama menjadi warga negara Indonesia dan tidak menganggu kebebasan sistem kepercayaan dan keyakinan umat agama lain. Pemerintah juga tidak boleh campur tangan dalam urusan- urusan yang menjadi hak bagi setiap umat beragama, seperti membangun masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya.
Penutup Perjuangan memperoleh kemerdekaan bukanlah tugas mudah. Wahid Hasyim telah menunjukkan hal itu sepanjang hidupnya. Jejak intelektualnya yang ia rintis sejak menimba ilmu di Pesantren Tebuireng hingga menjabat
28  Tim Kementerian Agama, Kementerian Agama, 40—41. 29   Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam (Bagian ke-3), (Jakarta: Rajawali Press, 2000),
340.
30 K.H.A. Wahid Hasyim, “Tugas Pemerintah terhadap Agama,” 148
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
sebagai Menteri Agama telah membuat dirinya sadar bahwa ada banyak urusan masyarakat yang belum terselesaikan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus menerus mengabdikan diri di pesantren dan hanya fokus pada pengajaran agama Islam di lingkungan sekitarnya, sementara di daerah-daerah lain ada banyak masyarakat yang membutuhkan jihad dan pengorbanannya. Karir intelektualnya pun mulai ia bangun sejak menjadi sekretaris NU Ranting Cukir hingga menjabat sebagai salah satu panitia sembilan BPUPKI yang bertugas merumuskan UUD 1945 (baca: Piagam Jakarta). Berkali-kali Wahid Hasyim mendapat tantangan, tidak hanya dari kalangan non-muslim, tapi juga dari kalangan muslim itu sendiri, selama ia berjuang untuk negara dan bangsanya. Tetapi, berkali-kali itu pula ia terus teguh dengan pendiriannya hingga pada saatnya ia merasa perlu untuk angkat bicara soal perpecahan dan persengketaan yang terjadi saat itu.
Salah satu isu yang mendapat perhatian utama Wahid Hasyim adalah perpecahan antarsesama umat muslim Indonesia disebabkan adanya mazhab yang berbeda-beda. Sebagian umat muslim menolak meyakini mazhab tertentu, sementara sebagian yang lain justru berpegang teguh pada mazhab itu sendiri. Dari persoalan ini, Wahid Hasyim berusaha mendemokratisasi pemahaman-pemahaman yang berbeda ini dengan menyatakan bahwa salah satu kelemahan umat muslim Indonesia adalah karena mereka terlalu mudah untuk memandang negatif  orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Padahal, menurut Wahid Hasyim, jika mereka mau memahami bahwa mereka disatukan oleh satu agama, yakni Islam, maka perpecahan pun tidak akan terjadi. Tidak hanya itu, fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab tertentu acapkali juga memporak-porandakan kesatuan antarsesama umat muslim. Mazhab memang menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, tetapi bukan berarti mereka harus menganggap mazhab ini sebagai tuhan. Begitu pula dengan mereka yang tanpa mazhab, juga tidak boleh melihat orang lain yang bermazhab sebagai gangguan karena mereka pun sama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya sebagai umat muslim.
Selain demokratisasi mazhabiyah , Wahid Hasyim juga berjuang merekonsiliasi urusan-urusan politik yang sekiranya menentukan relasi umat muslim dan non-muslim di Indonesia. Rekonsiliasi itu ia tunjukkan, misalnya, saat ia menyetujui diubahnya sila pertama Piagam Jakarta, “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”, dengan kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Bagi Wahid Hasyim, kata Ketuhanan Yang Maha Esa lebih pluralis dan tidak akan merugikan umat muslim karena menurutnya, kata-kata ini—selain pluralis—juga mencerminkan prinsip tauhid yang dipegang teguh dalam Islam. Tidak hanya itu, rekonsiliasi ini ia tunjukkan saat ia menjabat sebagai Menteri Agama RI dengan memberikan
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
subsidi lebih banyak kepada siswa-siswa non-muslim daripada kepada siswa- siswa muslim meskipun Wahid Hasyim sendiri beragama Islam. Perjuangan di atas tentu hanyalah sebagian kecil cucuran keringat dari putra kelima Hadratus Syaikh ini yang tanpa kenal lelah memperjuangkan Islam dan kepentingan masyarakat luas di Indonesia, tidak hanya melalui pesantren, tetapi juga melalui politik. Perjuangan ini terpaksa harus berakhir sejak insiden Cimindi (daerah Cimahi-Bandung) pada 19 April 1953 di mana kecelakaan mobil membuat Wahid Hasyim harus dirawat di Rumah Sakit Boromeus di Bandung. Pada hari itu pula, tepatnya pukul 10.30 WIB, Wahid Hasyim dipanggil oleh Allah SWT dalam usia 39 tahun.
Sejak saat itulah, ia didaulat sebagai Pahlawan Nasional RI. Kini, sudah 1 abad berlalu Wahid Hasyim meninggalkan kita. Tugas kita, tentu saja, bukan sekadar mengenang perjuangannya, tetapi juga harus melanjutkan apa yang ia cita-citakan selama ini. Membaca Wahid Hasyim membuat kita semakin yakin bahwa intelektual sejati adalah mereka yang mampu menawarkan sintesis- sintesis akbar, mentransendensi segala bentuk keterbatasan, dan merakcipta sebuah pemikiran yang menghampar seluas mungkin kemungkinan- kemungkinan yang tak terbatas di masa depan, dan Wahid Hasyim telah menunjukkan hal ini dalam usaha demokratisasi mazhabiyah dan rekonsiliasi politiknya.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, T. (1987). Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia . Jakarta: LP3ES. Al-Fayyadl, M. (2003). “Menjemput Islam Masa Depan,” pengantar untuk buku Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah, (penerjemah: R. Cecep Lukman Yasin & Helmi Mustofa). Jakarta: Serambi.
Arsalan, A.S. (1984). “Kemunduran Kita dan Sebab-Sebabnya,” dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan:
Ensiklopedi Masalah-Masalah . Jakarta: CV. Rajawali.
Atjeh, A. (1954). Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar . Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasyim.
Dhofier, Z. (1985). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai .
Jakarta: LP3ES.
Djaelani, A.Q. (1994). Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Hamka, (1994). Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial . Jakarta: Pustaka Panjimas.
Hasyim, KH.A.W. (1985). “Fanatisme dan Fanatisme,” Gempita. Th. I, No. 1, 15 Maret 1955. dalam Buntaran Sanusi, dkk. (eds.), K.H.A. Wahid Hasyim Mengapa Memilih NU: Konsepsi tentang Agama, Pendidikan, dan
Politik . Jakarta: Inti Sarana Aksara.
__________. (1949). “Kedudukan Islam di Indonesia,” Nota tentang Penerangan Agama. Kata sambutan dalam Konferensi sekitar tahun.
__________. (1951). “Tugas Pemerintah terhadap Agama” (pidato disampaikan pada Konferensi antara Kementerian Agama dengan Pengurus Besar Organisasi Non-Politik di Jakarta, 4-6 November. Buntaran Sanusi, dkk. (eds.)
__________. (1952).  “Kebangkitan Dunia Islam,” dalam Mimbar Agama, tahun II, No. 3-4 Maret.
Huwaydi, F. (t.t.) Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam . Bandung: Mizan.
Kuntowijoyo. (1997).
Identitas Politik Umat Islam . Bandung: Mizan.
Lapidus, I.M. (2000). Sejarah Sosial Umat Islam (Bagian ke-3). Jakarta: Rajawali Press.
Latifah, Z. dan Alfian, T.I. (2005). “Religion and Political View of  K.H. Abdul Wahid Hasyim During 1941-1952,” dalam Jurnal Humanika, 18(4), Oktober.
At-Turā ṡ , Vol. 3 N0. 2 Juli - September 2016
Ma’sum (ed.), S. (1994). Menapak Jejak, Mengenal Watak: Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdhotul Ulama . Jakarta: Yayasan Saefudin Zuhri. Maarif, A.S. (1996). Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965. Jakarta: Gema Insani Press. Mc, G. dan Kahim, T. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia . Ithaca: Cornell University Press. Saridjo, M. (1979). Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia . Jakarta: Dharma Bhakti. Suminto, H.A. (1985). Politik Islam Hindia Belanda . Jakarta: LP3ES. Tim Kementerian Agama. (1951). Kementerian Agama dan Parlemen , (Jakarta:
Kementerian Agama. Yunus, M. (1926). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia . Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
_________. (2011). “Kilas Balik K.H. Abdul Wahid Hasyim,” dalam www.nu.or.id .diakses pada 10 Maret.
Zaini, A. (2002). “Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: Pembaharu Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan,” dalam Dody S. Taruna dan Ismatu Rofi (eds.), Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan . Jakarta: Logos Wacana Islam.

## Author Guidelines
Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:
 Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
 Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
 Papers’ length is about 6,000-10,000 words;
 All submission must include a 150-200 word abstract;
 Full  name(s)  of  the  author(s)  must  be  stated,  along  with  his/her/their institution and complete address;
 All  submission  should  be  in  OpenOffice,  Microsoft  Word,  RTF,  or WordPerfect document file format;
 Arabic words should be transliterated according to the style of at-turā ṡ ;
 Bibliographical  reference  must  be  noted  in  footnote  and  bibliography according to at-turā ṡ style.
 When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s)  of  author(s),  title  of  the  source  in  italic,  place  of  publication, publishing company, date of publication, and the precise page that is cited. For the following citations of the same source, list the author’s last name, two or three words of the title, and the specific page number(s). The word ibid. may be used, but op.cit. , and loc.cit. are not.
 Examples of footnote style:
1 Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
2 Ibid. , 20.
3 Wahbah  az-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuhu ,  (Beirut:  Dār  al- Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
4 Ibid. , 5.
5 Nuruddin, Ijtihad , 50.
 Example of Bibliography:
1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa . Surabaya: Karya Ilmu
2. Zulkifli.  (1994).  “Sufism  in  Java:  The  Role  of  the  Pesantren  in  the Maintenance  of  Sufism  in  Java,” Master  Thesis .  Singapore:  Australian National University.
3. Nur,  I.  M.  (2001).  “Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation and  Exegesis:  The  Holy  Qur’an  in  Egypt  and  Indonesia,” Journal  of Archipel , 62(1), 143-161.
Please consider the following creteria:
 The title of the article submittd to at-turā ṡ should reflect a specific focus of study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus  the  author  can  have  a  general  statement  and  sub-title  specifically confining the scope of study
 The  article  submitted  should  be  based  on  research--be  it  library  or fieldwork or other kinds of researches
 The  article  should  present  bibliography  which  entails  primary  sources-- books,  manuscripts,  interviews,  or  observation--and  updated  secondary sources from books or peer reviewed journals
 The  article  should  contain  an  argument/thesis/finding  which  contribute to  scholarly  discussion  in  a  field  of  study  which  should  clearly  be mentioned  and  systematically  presented  in  abstract,  content,  and conclusion
 The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy  editor  of  at-turā ṡ is  responsible  only  for  minor  typos  and understandable grammatical erros
 The  style  and  format,  including  the  structure  of  article,  footnotes, bibliography, should follow those of at-turā ṡ .
NOTE: It is suggested the use of a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of American Psychological Association (APA) style.
The  PDF  version  of  this  guideline  and  the  Arabic  transliteration  guideline  used International Journal of Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf

## Copyright Notice
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the  work  simultaneously  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution  License  that  allows  others  to  share  the  work  with  an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
 Authors  are  able  to  enter  into  separate,  additional  contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in  a  book),  with  an  acknowledgement  of  its  initial  publication  in  this journal.
 Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional  repositories  or  on  their  website)  prior  to  and  during  the submission  process,  as  it  can  lead  to  productive  exchanges,  as  well  as earlier and greater citation of published work.

## Privacy Statement
 The  names  and  email  addresses  entered  in  this  journal  site  will  be  used exclusively  for  the  stated  purposes  of  this  journal  and  will  not  be  made available for any other purpose or to any other party.