## TANTANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI PELOSOK KALIMANTAN TIMUR
Margono 1 , Supian 2 , Iyan, 3
1 Dosen Prodi AN Fisip Unmul
2 Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul
3 Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul Alamat Korespondensi : margonjreng@gmail.com

## Abstract
This study describes the challenges of implementing the National Program for Community Empowerment (PNPM) Mandiri in East Kalimantan in the perspective  of  community  participation.  Qualitative  method  with descriptive  approach  used  in  this  study.  The  research  findings  show  that the challenges of implementing PNPM Mandiri are described from internal and  external  aspects.  Community  participation  in  planning  is  still  at  the level  of  consultation,  and  implementation  is  still  limited  to  physical participation not at the level of ideas, due to various limitations.
Keywords: challenges, PNPM, participation.

## Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan tantangan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Pelosok Kalimantan Timur dalam  perspektif  partisipasi  masyarakat.  Metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  tantangan  pelaksanaan  PNPM  Mandiri diuraikan dari aspek internal dan eksternal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan  masih  berada  pada  tingkat  konsultasi,  dan  pelaksanaan masih terbatas pada partisipasi yang bersifat fisik belum pada tataran ide, karena berbagai keterbatasan.
Kata Kunci : tantangan, PNPM, partisipasi.

## Pendahuluan
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri merupakan  bentuk  komitmen  pemerintah  dalam  penanggulangan kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Intruksi Presiden  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan.  PNPM  Mandiri  bukan  hanya  diperuntukkan  pada  aksesibilitas pembangunan infrastruktur tetapi juga diberikan dalam bentuk modal usaha yang mempunyai orientasi pada perbaikan dan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan  masyarakat.  Program  tersebut  selain  bertujuan  mengatasi kemiskinan  juga  untuk  mengurangi  tingkat  pengangguran,  baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan dalam bidang ekonomi.
PNPM Mandiri merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan  pengembangan  dari  program  kecamatan  (PPK)  yang  terdahulu. Visi  PNPM  Mandiri  Pedesaan  adalah  tercapainya  kesejahteraan  dengan
terpenuhi  kebututuhan  dasar  masyarakat  dan  kemandirian  masyarakat miskin  pedesaan  yaitu  mampu  mengorganisir  sumberdaya  yang  ada  di lingkungannya,  serta  mengelola  sumberdaya  tersebut  untuk  mengatasi kemiskinan. Sesuai dengan visi tersebut maka misi PNPM dijabarkan sebagai berikut:  a)  peningkatan  kapasitas  masyarakat  dan  kelembagaannya;  b) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; c) pengefektifan  fungsi dan peran  pemerintah  lokal;  d)  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; e) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Pada  prinsipnya,  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari  PNPM  Mandiri  Nasional.  Oleh  sebab  itu  pengelolaan  program  ini  juga merupakan  bagian  dari  pengelolaan  PNPM  Mandiri.  Organisasi  pelaksana PNPM Mandiri perdesaan mempunyai peranan yang sangat penting. Adapun organisasi  pelaksana  yang  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  PNPM  Mandiri perdesaan  ialah  Badan  Keswadayaan  Masyarakat.  Dalam  rangka  mencapai visi  dan  misi  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  strategi  yang  akan  dikembangkan PNPM  yaitu  mengembangkan  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM)  sebagai kelompok  sasaran,  menguatkan  sistem  pembangunan  partisipatif  serta mengembangkan  kelembagaan  kerjasama  antar  desa.  Berdasarkan  visi  dan misi  serta  strategi  yang  dikembangkan,  maka  PNPM  Mandiri  lebih menekankan  pentingnya  pemberdayaan  sebagai  pendekatan  yang  terpilih.
Melalui PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan  pemberdayaan  yaitu  tercapainya  kemandirian  yang  berkelanjutan.
Proses  pemberdayaan  masyarakat  tidak  dapat  dilakukan  secara  instan, namun  melalui  serangkaian  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang direncanakan,  dilaksanakan,  dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sendiri. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri menurut Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (2008:5)  dilakukan  melalui  komponen program  sebagai  berikut:  a)  pengembangan  masyarakat;  b)  bantuan langsung  masyarakat  (BLM);  c)  peningkatan  Kapasitas  Pemerintahan  dan Pelaku Lokal.
Selanjutnya,  tujuan  umum  PNPM  Mandiri  adalah  meningkatkan kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  di  pedesaan  yang mendorong  kemandirian  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengolahan pembangunan. Kemudian tujuan tersebut diuraikan secara lebih khusus lagi oleh  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (2008:6)  sebagai  berikut:  a) meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau  kelompok  perempuan,  dalam  pengambilan  keputusan  perencanaan,

## Tantangan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan ………(Margono, Supian, Iyan)
pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; b) melembagakan pengolahan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;  c)  mengembangkan  kapasitas  pemerintah  desa  dalam  memfasilitasi pengolahan  pembangunan;  d)  menyediakan  sarana  prasarana  sosial  dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat; e) melembagakan pengolahan dana  bergulir;  f)  mendorong  terbentuk  dan  berkembangnya  Badan  Kerja Sama  Antar  Desa;  g)  mengembangkan  kerjasama  antar  pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.
Seharusnya  pelaksanaan PNPM Mandiri mampu memunculkan agen- agen  perubahan,  selanjutnya  akan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat serta mengatasi berbagai faktor penghambat partisipasi. Pada akhirnya akan tercapai  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi,  sebagai  basis  dari  pelaksanaan program  pemberdayaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  tujuan  dari  program pemberdayaan  yaitu  PNPM  Mandiri  untuk  menghasilkan  masyarakat  yang partisipatif dan mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat yang ada di pedesaaan (perbatasan).
Namun  dalam  realitasnya  harus  diakui  untuk  pelaksanaan  PNPM Mandiri di desa yang merupakan daerah perbatasan dan pelosok Kalimantan Timur  bukanlah  hal  yang  mudah,  hal  ini  mengingat  banyaknya  tantangan yang  dihadapi  terutama  dari  faktor  topografi  dan  geografis  yakni  sulitnya untuk  menjangkau  daerah  perbatasan  karena  sebagian  besar  masih  berupa hutan, perbukitan, dan pegunungan dengan lembah yang sempit. Akibatnya, pelaksanaan PNPM Mandiri yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar dan waktu pengerjaan yang lebih lama. Disamping itu, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri dinilai masih sangat rendah dilihat dari kehadiran  masyarakat  dalam  perencanaan  kegiatan  musrenbangdes,  rapat LPM  dan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  memberikan  kontribusi  guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, atau informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
Mengacu  pada  realitas  awal  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  pedesaaan, maka tulisan sederhana ini hendak mengulas tentang tantangan pelaksanaan PNPM  Mandiri  pedesaan  di  Pelosok  Kalimantan  Timur  dalam  perspektif partisipasi masyarakat.

## Kerangka Teori
Partisipasi  berasal  dari  kata  Bahasa  Inggris,  ‘‘ participation’’, yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan  atau  ambil  bagian  dalam  kegiatan  suatu  organisasi.  Senada dengan  pendapat  Davis  (Nikmatullah,  1991:2)  yang  menyatakan  bahwa partisipasi  merupakan  keterlibatan  pikiran  dan  emosi  seseorang  dalam
situasi  kelompok  yang  memberikan  semangat  untuk  menyokong  kepada tujuan-tujuan  kelompok  dan  mengambil  bagian  tanggungjawab  untuk kelompok itu sendiri.
Pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah dikenal oleh  pemerintah  sejak  awal  tahun  1980-an  melalui  istilah  pemberdayaan masyarakat.  Masyarakat  diharapkan  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam membangun  serta  menjaga  lingkungan  dimana  mereka  berada.  Untuk mensukseskan  gerakan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  kemudian pemerintah  membentuk  beberapa  lembaga  akar  rumput,  LKMD,  PKK,  dan Karang  Taruna  sebagai  wadah  dalam  mendorong  komunitas  lokal  untuk berpartisipasi dan menunjang solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat  kebanyakan  adalah  staf  pemerintah  atau  yang  ditunjukan  oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan  dengan  apa  yang  harus  dilakukan  komunitas.  Partisipasi adalah  suatu  proses  dimana  sebagai  pelaku  dapat  mempengaruhi  serta membagi  wewenang  dalam  menentukan  inisiatif-inisiatif  pembangunan. Partisipasi  adalah  kerjasama  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dalam merencanakan,  melestarikan,  melaksanakan,  dan  mengembangkan  hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:214).
Istilah  partisipasi  sekarang  ini  menjadi  kata  kunci  dalam  setiap program pembangunan masyarakat, seolah-olah menjadi ‘‘modal baru” yang harus  melekat  pada  setiap  rumusan  kebijakan  dan  proposal  proyek.  Dalam perkembangannya  seringkali  diucapkan  dan  berulang-ulang  tetapi  kurang dipraktekan,  sehingga  cenderung  kehilangan  makna.  partisipasi  cenderung sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama  saling  memahami,  menganalisis,  merencanakan  dan  melakukan, tindakan oleh setiap anggota masyarakat.
Penghalang  partisipasi  itu  dilandasi  adanya  pengertian  bersama  dan adanya  pengertian  tersebut  adalah  karena  diantara  orang-orang  itu  saling berkomunikasi,  dan  saling  berinteraksi  (Asnigari,  2001:29).  Dalam menggalang  peran  serta  semua  pihak  itu    diperlukan,  terciptanya  suasana yang  bebas  atau  demokrasi,  dan  terbinanya  kebersamaan.  Menurut  Slamet (2003:8)  mengatakan  bahwa  partisipasi  mencatat  ada  tiga  konsep partisipasi,  yakni:  a)  partisipasi  politik, political  participation lebih berorientasi  ‘‘mempengaruhi”  dan  menduduki  wakil  rakyat  dalam  lembaga pemerintah  ketimbang  partisipasi  aktif  dalam  proses  pembangunan; partisipasi  sosial, social  participation ditempatkan  sebagai beneficiary atau pihak  di  luar  proses  pembangunan  dalam  konsultasi  atau  pengambilan keputusan  dalam  semua  tahapan  siklus  proyek  pembangunan  dari  evaluasi kebutuhan  sampai  penelitian,  implementasi,  pemantauan  dan  evaluasi;  b) partisipasi  sosial  sebenarnya  untuk  memperkuat  proses  pembelajaran  dan memobilisasi  sosial.  Dengan  kata  lain,  tujuan  utama  dari  proses  sosial

## Tantangan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan ………(Margono, Supian, Iyan)
sebenarnya  bukan  pada  kebijakan  publik  itu  sendiri  tetapi  keterlibatan komunitas  dalam  dunia  kebijakan  publik  lebih  diarahkan  sebagai pembelajaran  dan  memobilisasi  sosial;  c)  partisipasi  warga, citizen participation citizenship menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan  keputusan  pada  lembaga  dan  proses  pemerintah.  Partisipasi warga  telah  menggali  konsep  partisipasi  dari  sekedar  kepedulian  terhadap penerima  derma  menuju  suatu  kepedulian  dengan  berbagai  bentuk keikutsertaan  warga  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  pengambilan keputusan  gelanggang  kunci  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka,  maka berbeda  dengan  partisipasi  sosial,  partisipasi  warga  memang  berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  berarti  masyarakat sebagai pemeran utama mulai dari perencanaan, pengolahan sampai dengan pengawasan  dengan  evaluasi,  sehingga  pada  akhirnya  masyarakat  merasa memiliki terhadap berbagai program pembangunan yang dilakukan melalui pemberdayaan  masyarakat  (Hikmat,  2001:11).  Sebagaimana,  Pusic  dalam
Aristo (2004:296) mengemukakan bahwa perencanaan tanpa menghitungkan partisipasi masyarakat akan merupakan perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan  di desa dapat  dilihat dari dua  hal,  yaitu: a) partisipasi dalam  perencanaan:  konsep  dari  perencanaan  pembangunan  yang  berasal dari  bawah  ( bottom  up  planing) yang  telah  diterapkan  dalam  kegiatan musrenbangdes,  rapat  LPM  tingkat  kecamatan,  rakorbang  kini  belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya beberapa usulan  dari  desa  (dalam  Musrembangdes)  yang  hanya  dirumuskan  oleh beberapa  orang  saja,  dan  bahkan  masih  ada  ditemukan  usulan  yang diurmuskan  hanya  oleh  Kepala  Desa  LKMD  atau  seringkali  pula  dilakukan intervensi  dari  pemerintah  kecamatan.  Partisipasi  dalam  pelaksanaan pembangunan  ini  dapat  dilakukan  melalui  keikutsertaan  masyarakat  dalam memberikan  kontribusi  guna  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  yang berwujud  tenaga,  uang,  barang  material,  atau  informasi  yang  berguna  bagi pelaksanaan pembangunan.
Bintoro (1998:15) memberikan esensi partisipasi masyarakat sebagai berikut: a) keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah;  b)  keterlibatan  dalam memikul  beban  dan  tanggungjawab  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayan dalam  pembangunan,  kegiatan  produkif  yang  serasi  dan  pengawasan  sosial atas  jalannya  pembangunan;  c)  keterlibatan  dalam  memetik  hasil  dan
manfaat  pembangunan  secara  berkeadilan.  Bagian-bagian  daerah  ataupun golongan  masyarakat  tertentu  dapat  ditingkatkan  keterlibatannya  dalam bentuk kegiatan produktif mereka mulai perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.
Partisipasi bukan hanya diukur dari sekedar memenuhi suatu aturan dari  program  pembangunan,  namun  partisipasi  lebih  pada  kualitas  yang dihasilkan  oleh  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pembangunan.  Partisipasi bukan  dari  kuantitas,  yang  menekan  angka-angka  dan  jumlah  warga  yang berpartisipasi  akan  tetapi  lebih  pada  kualitas  wacana  partisipasi  yang dikembangkan  (Kleden  2004:35).  Sehingga  partisipasi  menjadi  lebih bermakna  ketika  argumen  untuk  berpartisipasi  dan  akuntabilitas institusional didasari oleh  konsepsi hak yang dalam  konteks pembangunan, akan  memperkuat  status  warga  negara.  Jika  sebelumnya  warga  negara dirumuskan sebagai pemanfaat ( beneficiares), sekarang ini harus diposisikan sebagai pihak yang berhak atas pembangunan.
Selain,  Gie  dalam  Nikmatullah,  1991:2  mengemukakan  bahwa partisipasi  adalah:  a)  suatu  aktivitas  untuk  membangkitkan  perasaan diikutsertakan  dalam  organisasi;  b)  ikutserta  bawahan  dalam  kegiatan organisasi.  Sedangkan  Ndraha  dalam  Nikmatullah,  1991:3  menyatakan makna  partisipasi  sebagai  berikut:  1)  titik  berat  partisipasi  adalah  pada keterlibatan mental dan emosional.  Kehadiran secara pribadi sama-sama di dalam  suatu  kelompok  tanpa  keterlibatannya  bukanlah  partisipasi;  2) kesediaan dan memberikan kontribusi di dalam pembangunan, seperti jasa, uang, buah pikiran, keterampilan, barang dan sebagainya; 3) kesediaan untuk bertanggungjawab terbangkitkan.
Santoso  dan  Iskandar  dalam  Nikamatullah,  1991:3  mengemukakan bahwa  partisipasi  adalah  sumbangan  yang  diberikan  orang  atau  kelompok, yaitu: a) partisipasi buah pikiran yang diberikan dalam berbagai pertemuan atau  rapat;  b)  partisipasi  tenaga  yang  diberikan  dalam  berbagai  kegiatan untuk  perbaikan  atau  pembangunan  desa;  c)  partisipasi  harta  benda;  d) partisipasi  kemahiran  dan  ketrampilan  yang  diberikan  dalam  berbagai kegiatan untuk  mendorong  aneka  usaha  dan  industri;  e)  partisipasi sebagai  tanda  keguyuban.  Sementara  Raharjo  dalam  Nikmatullah,  1991:3 memberikakan  pengertian  mengenai  partisipasi  secara  singkat,  yaitu keikutertaan  suatu  kelompok  masyarakat  dalam  program-program pemerintah.  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Simatupang  dalam Nikmatullah,  1991:4  mengemukakan  bahwa  partisipasi  adalah  kesadaran dalam arti bahwa apa yang mereka jalankan adalah bagian  dari usaha yang lebih  atau  merupakan  kepentingan  bersama  yang  dijalankan  dengan  bahu-
membahu,  dalam  arti  warga  negara  agar  tujuan  dari  bangsa  kita,  yaitu membangun  suatu  masyarakat  Indonesia  modern,  adil  dan  makmur,  dapat tercapai.
Dengan  demikian,  partisipasi  adalah  suatu  aktivitas  yang mengikutsertakan  perasaan  dan  emosional  seseorang  dalam  proses pembuatan  keputusan  dan  pelaksanaan  tanggungjawab  dalam  suatu organisasi  atau  kelompok  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan. Adapun cara atau metode menggerakkan partisipasi yang dikemukakan oleh
Ndraha dalam Suryono, (2001:57), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  1)  disesuaikan  dengan kebutuhan anggota masyarakat ( felt needs ); 2) dijadikan stimulasi terhadap penyadaran masyarakat untuk membangun dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong  timbulnya  tanggapan  ( response )  yang  dikehendaki  bersama;  3) dijadikan  langkah  motivasi  terhadap  masyarakat  yang  berfungsi  untuk membangkitkan  perubahan pengatahuan, sikap, perilaku, praktek kerja dan status  kehidupan  mereka  secara  berkelanjutan;  4)  proyek  pembangunan yang  dirancang  sedemikian  rupa  secara  sederhana,  mudah  dikelola  dan dilaksanakan  oleh  masyarakat;  5)  adanya  dukungan  organisasi  dan kelembagaan  masyarakat  yang  mampu  menggerakkan  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat secara terbuka dan independen. Partisipasi ini dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan; 6) adanya peningkatan peranan masyarakat dalam  pembangunan  secara  aktif;  7)  partisipasi  itu  harus  memberikan manfaat  langsung  kepada  masyarakat  yang  bersangkutan;  8)  dalam  proses partisipasi  itu  terjamin  adanya  pengawasaan  pembangunan  yang  dilakukan oleh  masyarakat  terutama  keterlibatan  mereka  dalam  proses monitoring, evaluasi  dan  pengambilan  keputusan  secara  perwakilan  (representasi);  9) perlu disadari bahwa dalam partisipasi masyarakat berlaku juga prinsip teori pertukaran  dasar  ( basic  exchange  theory )  yakni  semakin  banyak  manfaat yang  diduga  akan  diperoleh  satu  pihak  dari  pihak  lain  melalui  kegiatan tertentu, maka semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  partisipasi  dapat  memperlancar  proses pembangunan,  baik  menyangkut  kepentingan  masyarakat  secara  langsung maupun tidak langsung, yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Selanjutnya  disampaikan  oleh  Arnstein  (1995:31),  bahwa  untuk membedakan  satu  bentuk  dengan  lainnya,  partisipasi  dapat  dibagi  menjadi beberapa  tingkatan  yaitu:  1)  manipulasi;  2)  penyebaran  informasi;  3) konsultasi;  4)  membangun  kesepakatan;  5)  kemitraan;  6)  berperanserta dalam menikmati hasil; 7) berperan serta melaksanakan program.
Tingkat partisipasi masyarakat di suatu desa  dapat dikatakan sangat dipengaruhi  oleh  sejauhmana  kinerja  PNPM  Mandiri,  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya, dan juga harus tercipta hubungan yang harmonis antar stakeholders  (Ketua  PNPM,  Kepala  Desa,  dan  organisasi  kemasyarakatan lainnya  seperti:  PKK,  RT,  serta  tokoh  masyarakat).  Lebih  jauh  diuraikan bahwa  partisipasi  dan  pemberdayaan  merupakan  dua  konsep  yang  saling berkaitan.  Untuk  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  diperlukan  upaya berupa pemberdayaan. Masyarakat yang dikenal ‘‘tidak berdaya’’ perlu untuk dibuat  ‘berdaya’  dengan  menggunakan  berbagai  model  pemberdayaan.
Dengan  proses  pemberdayaan  ini  diharapkan  partisipasi  masyarakat  akan meningkat.  Partisipasi  yang  lemah  dapat  disebabkan  oleh  kekurangan kapasitas  perlu  dilakukan.  Pemberdayaan  yang  memiliki  arti  sangat  luas tersebut memberikan keluasan dalam pemahaman dan juga pemilihan model pelaksanaannya  sehingga  variasi  di  tingkat  lokalitas  sangat  memungkinkan terjadi.
Keikutsertaan  masyarakat  sangat  penting  dalam  keseluruhan  proses pembangunan.  Demikian  halnya  partisipasi  masyarakat  dalam  program pemberdayaan  selayaknya  mencakup  keseluruhan  proses  mulai  dari  awal sampai  akhir.  Sebagaimana  pendapat  Kaho  (1995:32),  bahwa  partisipasi masyarakat  dapat  terjadi  di  empat  jenjang  yakni:  1)  partisipasi  di  dalam proses  pembuatan  keputusan;  2)  partisipasi  dalam  pelaksanaan;  3) Partisipasi  dalam  memanfaatkan  hasil;  dan  4)  partisipasi  dalam  evaluasi. Konsep  ini  memberikan  makna  bahwa  masyarakat  akan  berpartisipasi apabila  mereka  dilibatkan  dari  awal  dalam  proses  pembangunan  melalui program  pemberdayaan  masyarakat.  Ketika  mereka  mendapatkan  manfaat dan  merasa  memiliki  program  pemberdayaan,  maka  dapat  dicapai  suatu berkelanjutan dari program pemberdayaan.
Namun,  menurut  Sutrisno  dalam  Suyatno  (2003:56)  bahwa  ada beberapa  hal  yang  menyebabkan  terhambatnya  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  yakni:  1)  belum  ada  satu  kesepahaman  konsep partisipasi  oleh  pihak  perencana  dan  pelaksana  pembangunan;  2)  reaksi yang  datang  dari  masyarakat.    Berkaitan  dengan  PNPM  Mandiri  berupaya memberikan  kontribusi  kepada  Pemerintah  Desa  dengan  mengoptimalkan tugas dan fungsi dengan menyalurkan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil penggalian  potensi  di  masyarakat  dan  diharapkan  dapat  digunakan  untuk melengkapi  bahan  penyusunan  Program  Kerja  Tahunan  Pemerintah  Desa dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan Keputusan Pemerintah Desa.

## Tantangan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan ………(Margono, Supian, Iyan)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif,  dimana  penelitian  ini  menggali  fakta,  data,  dan  informasi  yang bersifat  uraian.    Fokus  penelitian  ini  adalah  tantangan  pelaksanaan  PNPM Mandiri pedesaan di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan  data  dalam  bentuk  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Analisis  Data  Model  Interaktif  dari  Miles  dan  Hubberman  yang  digunakan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Mandiri Pedesaan
Proses  merupakan  cara  atau  metode  bagaimana  sesungguhnya sumber-sumber  yang  tersedia  atau  dapat  diubah  untuk  memperoleh  suatu hasil  yang  lebih  baik.  Selain  itu  juga  dengan  melalui  proses  akan  diperoleh cara  yang  sistematis  dalam  melaksanakan  PNPM  Mandiri.  Dalam  proses pelaksanaan  perencanaan  diperlukan  keputusan  yang  menentukan  kegitan- kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  PNPM  Mandiri  itu  sendiri  hal  ini  sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arsyad (1999:19) dimana rencana merupakan  kegiatan  yang  sebelumnya  melalui  berbagai  kegitan  mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu pemilihan secara sadar  mengenai  tujuan-tujuan  yang  kongkrit  yang  ingin  dicapai  dalam pelaksanaan  kegiatan  PNPM  Mandiri  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang bersangkutan  di  masyarakat,  dan  merupakan  pemilihan  secara  sadar berbagai  alternatif  yang  dianggap  efisien  secara  rasional  guna  mencapai tujuan, baik itu untuk penemuan tujuan sendiri maupun berbagai pemilihan cara-cara  tersebut  dengan  memerlukan  ukuran-ukuran  tertentu    terlebih dahulu pula.
Mengaji  tentang  proses  perencanaan  dalam  PNPM  Mandiri,  peneliti mengutip  perencanaan  menurut  Tjokroamidjojo  (1993:9)  dimana perencanaan  yang  dilihat  dari  segi  suatu  alat  atau  cara  pencapaian  tujuan yang  lebih  baik  mempunyai  alasan  yang  kuat  yakni:  a)  dengan  adanya perencanaan  diharapkan  terdapat  suatu  pengharapan  kegiatan,  adanya pedoman  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  ditujukan  pada  pencapaian tujuan  kegiatan pembangunan; b)  dengan penentuan maka dilakukan suatu perkiraan  terhadap  hak-hak  dalam  masa  pelaksanaan  yang  diakui;  c) perencanaan  memberikan  kesempatan  untuk  memilih  berbagai  alternatif dengan  cara  yang  terbaik  atas  kesempatan  untuk  memilih  kombinasi  cara yang terbaik;  d) dengan perencanaan  dilakukan  penyusunan skala  prioritas memilih  urutan  dari  segi  pentingnya  tujuan  atau  sasaran  usahanya;  e)
dengan perencanaan maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan.
Musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  adalah  sebuah  wujud dari  proses  perencanaan  PNPM  Mandir.  Hal  ini  dilaksanakan  agar pelaksanaan PNPM Mandiri lebih teratur dan terarah. Berhubungan dengan partispasi  masyarakat  dalam  perencanaan  PNPM  Mandiri  masyarakat diharapkan  dapat  ikut  berperan  aktif  dalam  mensukseskan  PNPM  Mandiri pelaksanaan Musrenbangdes adalah wujud dari perencanaan PNPM Mandiri dalam Musrenbangdes ada beberapa hal yang diharapkan antara lain: a) agar masyarakat  dapat  mengetahui  dan  mengerti  mengenai  tujuan  dan  sasaran dari PNPM Mandiri secara umum khususnya bagi mereka yang hadir dalam Musrenbangdes;  b)  pada  pelaksanaan  Musrenbang  diharapkan  masyarakat terlibat  dengan  baik  dengan  memberikan  usulan-usulan  pelaksanaan pembangunan  apa  yang  ingin  dilaksanakan  di  daerah  masing-masing;  c) masyarakat  dapat  memberi  masukan  serta  saran  yang  bermanfaaat  dalam pelaksanaan PNPM Mandiri antara lain menentukan pembangunan apa yang paling penting untuk dilaksanakan; d) dengan adanya Musrenbangdes maka masyarakat dapat mengetahui pembangunan apa yang akan dilakukan.
Kemudian  proses  penyampaian  usulan  masyarakat  adaah  sebuah tahapan  awal  untuk  mengetahui  sejauhmana  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  PNPM  Mandiri,  penyampaian  usulan  termasuk  sebuah  bentuk partisipasi  masyarakat  pada  proses  perencanaan  yang  pada  nantinya  dapat mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  PNPM Mandiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Syafie (2005:141) bahwa partisipasi adaalah penentuan dan keterlibatan individu dalam situasi dan kondisi dan organisasinya.  Sehingga  pada  ahkirnya  mendorong  individu  tersebut  untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap  pertanggungjawaban  bersama.  Pada  proses  ini  masyarakat  dapat membuat usulan maupun saran-saran pelaksanaan PNPM Mandiri yang pada akhirnya  usulan  tersebut  dibawa  dalam  Musrenbangdes,  diharapkan masyarakat  bisa  menentukan  pembangunan  yang  berskala  prioritas  di wilayah  mereka  masing-masing.  Setiap  proses  penyelenggaraan  dalam kehidupan  bermasyarakat,  pasti  melewati  tahap  penentuan  keputusan. Partisipasi  masyarakat  pada  saat  ini  sangat  mendasar  sekali  karena keputusan yang akan diambil menyangkut hidup mereka secara keseluruhan. Sebagaimana  pendapat  Moelyono  dalam  (Kaho,  2003:127)  bahwa  “dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat untuk membuat “politik mereka”  yang  menyangkut  nasib  mereka  adalah  ukuran  tingkat  partisipasi
masyarakat,  semakin  besar  kemampuan  untuk  menentukan  nasib  sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan”.
Pada  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  di  pelosok  Kalimantan  Timur, pembuatan  keputusan  akan  pembangunan  apa  yang  akan  dilakukan  masih ditentukan  oleh  pemerintah  kabupaten,  artinya  disini  masyarakat  masih kurang  berperan  dalam  penentuan  ke  arah  mana  pembangunan  di  wilayah mereka akan berjalan, yang pada akhirnya pelaksanaan PNPM Mandiri dapat terhambat  dikarenakan  masayarakat  merasa  bahwa  keputusan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten  bukan  sepenuhnya  keinginan  dari mereka.  Realitas  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  PNPM  Mandiri  bila  ditinjau  dari  teori  Arnstein  (1995:31) mengenai tangga partisipasi, maka partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat konsultasi dimana partisipasi yang memungkinkan adanya pendapat komunikasi  dua  arah  dan  pelaku  dapat  mengekpresikan  pendapat  namun tidak adanya jaminan bahwa masukan mereka akan digunakan.

## Tantangan  Internal  dan  Eksternal  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan
Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  adalah bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  sebuah  pembangunan. Pada  tahapan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan, Kaho  (2003:128)  menjelaskan  “partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan  ini  dapat  dilakukan  melalui  keikutsertaan  masyarakat  dalam memberi  kontribusi  guna  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  yang berwujud  tenaga,  uang,  barang,  atau  informasi  yang  berguna  bagi pelaksanaan  pembangunan.  Berdasarkan  uraian  tersebut  dalam  konteks partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  dapat  diartikan secara  umum  bahwa  keikutsertaan  masyarakat  dalam  memberikan  segala bentuk  partisipasi  pada  pelaksanaan  program  tersebut  dapat  memberikan nilai  tambah  bagi  hasil  pembangunan.  Pada  pelaksanaan  PNPM  Mandiri terdapat  berbagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  baik  tenaga,  material, maupun ide-ide yang mereka  harapkan agar pelaksanaan program tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan mereka dan sesuai dengan tujuan dari program tersebut.
Tantangan  internal  partisipasi  masyarakat  di  pelosok  Kalimantan Timur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri sesuai dengan data yang diperoleh penulis yaitu:
1) Masih  terbatasnya  sumberdaya  manusia  dan  pengetahuan  yang dimiliki  masyarakat  tentang  pembangunan.  Sumberdaya  manusia tidak dapat dipisahkan dari proses pelaksanaan pembangunan karena
sumberdaya manusia merupakan suatu modal pokok untuk mencapai suatau pembangunan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri.  Dengan  sumberdaya  manusia  yang  memadai  akan  didapat suatu  keputusan  yang  rasional  dan  tepat  dengan  pengetahuan  yang luas  akan  memberikan  kemampauan  untuk  mengartikulasikan kebutuhan  yang  diperlukan,  terutama  kebutuhan  yang  menyangkut kebutuhan-kebutuhan  umum.  Oleh  karena  keterbatasan  sumberdaya manusia  yang  tersedia  belum  memadai  sehingga  berimplikasi  pada kemampuan  masyarakat  untuk  memahami  PNPM  Mandiri  dalam pembangunan.
2) Tingkat  perekonomian  masyarakat  yang  masih  tergolong  rendah. Realitas  menunjukkan  bahwa  mayoritas  masyarakat  masih mengutamakan  kebutuhan  dasar  baik  pangan  maupun  sandang, sehingga  menyebabkan  masyarakat  kurang  berpartisipasi  dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri.
3) Kebiasaan  masyarakat  yang  lebih  mengutamakan  mencari  nafkah daripada  memikirkan  masalah  pembangunan.  Kepedulian  dan perhatian  masyarakat  akan  pentingnya  pelaksanaan  pembangunan yang masih rendah, menjadikan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati  juga  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  rendahnya  partisipasi mereka  akibat  lebih  mengutamakan  bekerja  daripada  terlibat  dalam proses pembangunan.
4) Aksesibilitas  masyarakat  terhadap  kebutuhan  untuk  program pembangunan  yang  sangat  terbatas  sehingga  berimplikasi  terhadap harga barang serta topografi wilayah juga tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.
Tantangan masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan PNPM Mandiri selain internal juga ada dari kondisi eksternal yang berasal dari luar masyarakat, antara lain:
1) Proses pencairan dana pembangunan yang seringkali terlambat tidak tepat  waktu.  Apabila  pendanaan  bagi  suatu  proses  pelaksanaan pembangunan  seringkali  ketersediaannya  tidak  tepat  waktu,  maka tentu  saja  hal  tersebut  dapat  menghambat  pelaksanaan  PNPM Mandiri.
2) Belum adanya pelimpahan kewenangan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Padahal dalam  ketentuan  uu  pemerintahan  daerah,  dinyatakan  bahwa  desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang un- tuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,

## Tantangan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan ………(Margono, Supian, Iyan)
berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  negara  kesatuan  Republik Indonesia.  Dalam  UU  tersebut  juga  ditegaskan  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pe- merintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  penelitian  yang  telah  dijelaskan,  maka tantangan  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  pedesaan  dalam  perspektif  partisipasi masyarakat  di  Pelosok  Kalimantan  Timur  diuraikan  dari  aspek  internal  dan aspek  eksternal.  Partisipasi  masyarakat    dalam  perencanaan  PNPM  Mandiri masih  berada  pada  tingkat  partisipasi  konsultasi,  masyarakat  dilibatkan namun keterlibatan melalui usulan-usulan belum ada jaminan akan digunakan.
Sedangkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  masih sangat terbatas dalam bentuk memberikan tenaga dan gotong royong.
Tantangan  internal  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  dalam  perspektif partisipasi masyarakat mencakup keterbatasan sumberdaya manusia, tingkat ekonomi masyarakat, kebiasaan masyarakat, dan aksesibilitas serta topografi wilayah.  Sementara  tantangan  eksternalnya  adalah  keterlambatan  pencairan dana  PNPM  Mandiri,  dan  belum  adanya  pelimpahan  kewenangan  mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri dari pemerintah  kabupaten kepada pemerintah desa.

## Daftar Pustaka
Adisasmita,  Raharjo,  2008. Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan . Yogyakarta : Graha ilmu.
Anonim. 2014. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .
________.  2005.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005,  tentang pembentukan desa
________.  2005.  Intruksi  Presiden  Nomor  54  Tahun  2005  tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Aristo,  D.A  2004. Peran  Perencanaan  dalam  Pembangunan  Menghadapi  Era Perencanaan  Partisipatif  “Sebuah  Tahapan  Awal  dalam  Pembentukan Kultur  Masyarakat  Partisipatif’’. Disampaikan  dalam  :  Seminar Tahunan  ASPI  (Asosiasi  Sekolah  Perencana  Indonesia)  Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004.
Asnigari,  P.S.  2001. Peran  Agen  Pembaharuan  /  Penyuluh  dalam  Usaha Memberdayakan  (Empowerment)  sumberdaya  Manusia  Pengelola Agribisnis. Orasi  Ilmiah  Guru  Besar  Tetap  Ilmu  Sosial  Ekonomi.
Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
Kaho,  2003. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Ekonomi. Refika Aditama: Bandung.
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualtiatif ; Buku  Sumber  tentang  Metode-metode  Baru. Universitas  Indonesia Press: Bandung.
Mulyadi,  Muhammad.  2009. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan Masyarakat Desa. Nadi Pustaka: Bandung. Nikmatullah,  Dewangga.  1991. Partisipasi  Pemimpin  Desa  dalam  Pembinaan Kelompok  Tani  di  Rawa  Sragi  Lampung  Selatan. Balai  Penelitian Universitas Lampung. Volume 2 Nomor 8.
Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. UM-Press: Jakarta . Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan. IPB Press: Bogor.
Soetrisno,  Loekman.  1995. Menuju  Masyarakat  Partisipatif .  Kanisius: Yogyakarta.
Syafiie, 2005. Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta: Bandung. Prijono,  OS  AMW  Pranarka.  1996. Pemberdayaan;  Konsep,  Kebijakan  dan Implementasi. Bayumedia Publishing: Bandung.