IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) PADA KELOMPOK WANITA TANI DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA

## Ariyadi Saputra Alam 1
1 Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the acceleration of food consumption diversification (P2KP) program on the Women Farmers Group in Lempake Village, to identify and describe the supporting and inhibiting factors. This type of research is descriptive with a  qualitative  approach.  The  research  location  is  in  Lempake  Sub-District, North Samarinda District. Data derived from interviews, observations and documents owned  by  farmer  women's groups.  Conclusions based on  data processed using interactive model data analysis. Based on the results of the study,  it  was  concluded  that  the  implementation  of  the  acceleration program of food consumption diversification (P2KP) on the women farmer groups in Lempake Village had been going well, although there were still things that needed improvement.
Keywords : Implementation, Diversification,  Food Consumption
Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  implementasi  program  percepatan  penganekaragaman konsumsi  pangan  (P2KP)  pada  Kelompok  Wanita  Tani  di  Kelurahan Lempake,  mengindentifikasi  dan  mendeskripsikan  faktor  pendukung  dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.  Data  berasal  dari  wawancara,  pengamatan  dan  dokumen  yang dimiliki  oleh  kelompok  wanita  tani.  Penarikan  kesimpulan  berdasarkan data  yang  diolah  dengan  menggunakan  analisis  data  model  interaktif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  implementasi  program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) pada kelompok wanita tani di Kelurahan Lempake sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada yang harus diperbaiki.
Kata Kunci : Implementasi, Penganekaragaman, Konsumsi Pangan
Pendahuluan
Pangan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  mendasar  serta strategis  bagi  keberlangsungan  hidup  umat  manusia.  Kebutuhan  manusia akan  pangan  adalah  hal  yang  sangat  mendasar,  sebab  konsumsi  pangan merupakan  salah  satu  syarat  utama  penunjang  kehidupan.  Pada  konferensi tingkat  tinggi  (KTT)  Pangan  Sedunia  tahun  1996  di  Roma  -  Italia,  para pemimpin  negara  dan  pemerintah  telah  berikrar  komitmen  bersama  untuk mencapai  ketahanan  pangan  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  melawan kelaparan.  Saat  ini  pangan  telah  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia yang penyelenggaraannya wajib dijamin oleh Negara.

## Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman ………………. (Ariyadi Saputra Alam)
Di  Indonesia,  penyelenggaraan  urusan  pangan  diatur  melalui  Undang- Undang  Pangan  Nomor  18  Tahun  2012  pengganti  Undang-Undang  Pangan Nomor  7  Tahun  1996,  yang  dibangun  berlandaskan  kedaulatan  dan kemandirian  pangan.  Dalam  hal  ini  menggambarkan  bahwa  apabila  suatu negara  tidak  mandiri  dalam  pemenuhan  pangan,  maka  kedaulatan  negara bisa terancam. Pada Undang-Undang Pangan sangat jelas menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat serta arif dan bijaksana.
Pelaksanaan  kegiatan  Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi Pangan  (P2KP)  ini  merupakan  implementasi  dari  Rencana  Strategis Kementerian  Pertanian  yaitu  Empat  Sukses  Pertanian,  yang  salah  satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak  kerja  antara  Menteri  Pertanian  dengan  Presiden  RI  pada  tahun 2009-2014,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  keanekaragaman  pangan sesuai  dengan  karakteristik  wilayah.  Kontrak  kerja  ini  merupakan  tindak lanjut  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Kebijakan Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  Berbasis  Sumberdaya Lokal,  yang  ditindak  lanjuti  oleh  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Peraturan tersebut  kini  menjadi  acuan  untuk  mendorong  upaya  penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegerasi  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat.  Di tingkat  Provinsi,  kebijakan  tersebut  telah  ditindak  lanjuti  melalui  surat edaran  atau  Peraturan  Gubernur  (Pergub),  dan  di  tingkat  Kabupaten/Kota ditindak  lanjuti  dengan  surat  edaran  atau  Peraturan  Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).
Sebagai bentuk keberlanjutan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi  Pangan  (P2KP)  Berbasis  Sumberdaya  Lokal,  program  P2KP diimplementasikan  melalui  kegiatan:  (1)  Optimalisasi  Pemanfaatan Pekarangan  melalui  konsep  Kawasan  Rumah  Pangan  Lestari  (KRPL),  (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi  P2KP.  Melalui  tiga  kegiatan  besar  ini  diharapkan  dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik.
Gerakan P2KP sangat jelas di lapangan, terutama pada tingkat provinsi dan  kabupaten/kota,  baik  itu  melalui  integrasi  berbagai  kegiatan  dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, maupun dari segi pelaksanaan dan  pembiayaannya.  Selain  itu,  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  sebagai integrator  utama  memiliki  peranan  penting  dalam  mengoordinasikan gerakan  P2KP,  khususnya  terhadap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) sebagai agen pembawa perubahan ( agent of change ). Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan  aman  ditingkat  keluarga  ditentukan  oleh  seorang  Ibu  yang  berperan
sebagai Center  of  Life dan  salah  satu  pembuat  kebijakan  dalam  rumah tangganya.  Dengan  demikian,  penyuluhan  dan  edukasi  yang  efektif  bagi masyarakat  khususnya  perempuan  dan  ibu-ibu  diharapkan  dapat  membuat perubahan  pola  makan  yang  lebih  sehat  bagi  keluarganya  untuk menghasilkan generasi yang tangguh dan unggul  serta siap bersaing dengan bangsa  lain  dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean  yang  akan datang.
Pemerintah  Kota  Samarinda  melalui  Badan  Ketahanan  Pangan  dan Pelaksana  Penyuluhan  Daerah  Kota  Samarinda telah  dan  sedang melaksanakan  program  tersebut  di  beberapa  tempat,  khusus  untuk  di Kecamatan  Samarinda  Utara,  Program  Percepatan  Penganekaragaman Konsumsi  Pangan  (P2KP)  dilaksanakan  di  Kelurahan  Lempake  dengan jumlah  kelompok  tani  sebanyak  5  (lima)  kelompok  tani,  yaitu:  Kelompok Dasawisma  Sawo  Manila,  Kelompok  Wanita  Tani  Karya  Mandiri,  Kelompok Wanita Tani Sri Rezeki, Kelompok Wanita Tani Lestari, dan Kelompok Wanita Tani Berkat Usaha Bersama.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan serta untuk memahami penerapan pelaksanaan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara maka penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih jauh permasalahan terkait dengan pelaksanaan program tersebut.

## Kerangka Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  ( implementation) menurut  kamus  ilmiah  popular mempunyai  arti  pelaksanaan  atau  penerapan  implemetasi  kebijakan  publik sebagai “getting the job done and doing it “dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksanaa, uang  dan  kemampuan  organisasi.  Implementasi  dalam  hal  ini  merupakan proses  mendapatkan  sumber  daya  tambahan,  sehingga  dapat  menghitung apa  yang  harus  dikerjakan.  Apa  yang  dikemukakan  diatas  paling  tidak kebijakan  memerlukan  dua  macam  tindakan  yang  akan  dilakukan;  dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.
Menurut  pendapat  Nugroho  (2003),  Implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003) mengemukakan bahwa  perencanaan  atau  sebuah  kebijakan  yang  baik  akan  berperan menentukan  hasil  yang  baik.  Konsep  (yang  didukung  data  dan  informasi masa  depan)  kontribusinya  mencapai  proporsi  sekitar  60  persen  terhadap keberhasilan  kebijakan  tersebut  dan  proporsi  sekitar  40  persen  terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.
Dalam  impelementasi  kebijakan  publik,  terdapat  dua  pilihan  langkah yang  dapat  dilakukan,  yakni  langsung  mengimpelmentasikan  dalam  bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan  publik  tersebut  formulasi  kebijakan  devirat  atau  turunan  dari

## Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman ………………. (Ariyadi Saputra Alam)
kebijakan  publik  tersebut.  Pada  prinsipnya,  kebijakan  bertujuan  untuk melakukan  intervensi.  Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  pada hakekatnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

## Metode Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif yaitu  suatu  penelitian  bertujuan  untuk  menggambarkan  fenomena  melalui lensa-lensa dan mencari pola-pola hubungan konsep yang sebelumnya tidak ditentukan.  Fokus  penelitian  yaitu  terciptanya  penganekaragaman  pangan, beranekaragamnya  konsumsi  pangan  masyarakat  dan  nilai  ekonomis.  Data diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi,  dan  dianalisis dengan  model  interaktif  Miles,  Huberman,  dan  Saldana,  (2014  :  33)  yaitu dengan melalui tahapan-tahapan yaitu tahap pertama melakukan kondensasi data  merujuk  pada  proses  memilih,  memfokuskan,  menyederhanakan, mengabstrakkan,  dan/atau  mentransformasikan  data  yang  mendekati keseluruhan  bagian  dari  catatan-catatan  lapangan  secara  tertulis,  melalui kondensasi, penulis membuat data lebih kuat.

## Hasil dan Pembahasan
Kelompok  Wanita  Tani  atau  yang  sering  disebut  KWT  adalah sekelompok  orang  yang  terdiri  dari  beberapa  ibu-ibu  rumah  tangga  yang memiliki  kesamaan  visi  serta  misi  yaitu  dalam  rangka  mendukung  upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan  keluarga  di  tingkat  Kelurahan  pada  umumnya  dan  pada tingkat  rukun  tetangga  (RT)  pada  khususnya.  Dalam  melaksanakan pemberdayaan  kesejahteraan  keluarga,  salah  satu  program  yang  telah  dan sedang  berjalan  yaitu  program  percepatan  penganekaragaman  konsumsi pangan (P2KP).

## Terciptanya Penganekaragaman Pangan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan khususnya yang berkaitan dengan terciptanya penganekaragaman pangan, di kelurahan lempake sudah terwujud,  ini  dapat  dilihat  dengan  para  anggota  kelompok  wanita  tani  dan dasawisma  didalam  pola  konsumsi  pangan  rumah  tangganya  sudah mengkonsumsi  bermacam  jenis  sayuran  yang  mereka  dapat  dari  hasil pemanfaatan  pekarangan  rumah  tangga,  sehingga  pola  pangan  beragam dapat  terwujud.  Semakin  beragam  pola  konsumsi  pangan  rumah  tangga maka dengan sendirinya akan terciptanya / terwujudnya penganekaragaman pangan. Begitu pula sebaliknya apabila pola konsumsi pangan tidak beragam maka  terciptanya  /  terwujudnya  penganekaragaman  pangan  tidak  dapat tercapai.

## Beranekaragamnya Konsumsi Pangan Masyarakat
Setelah  hasil  penelitian  yang  sebelumnya  menunjukkan  bahwa terciptanya  penganekaragaman  pangan  sudah  terwujud,  maka,  hasil selanjutnya  yaitu  tentang  beranekragamnya  konsumsi  pangan  masyarakat, temuan  di  objek  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program penganekaragaman pangan khususnya yang berkaitan dengan beranekaragamnya  konsumsi  pangan  masyarakat  ,  di  kelurahan  lempake sudah  terlihat  hal  ini  terbukti  dengan  adanya  tanaman  pengganti  bahan pokok utama beras yang sudah dilakukan, yaitu seperti berbagai macam jenis ubi-ubian,  jagung,  kedelai,  singkong  dan  beberapa  jenis  tanaman  lainnya. Penganekaragaman  pangan  merupakan  jalan  keluar  yang  saat  ini  dianggap sangat  baik  untuk  memecahkan  masalah  dalam  pemenuhan  kebutuhan pangan. Melalui penataan pola makan yang tidak hanya bergantung pada satu sumber  pangan  memungkinkan  masyarakat  dapat  menetapkan  pangan pilihan sendiri, sehingga  dapat membangkitkan  ketahanan pangan keluarga masing - masing yang berujung pada peningkatan ketahanan pangan secara nasional  dalam  hal  konsumsi  pangan.  Permasalahan  yang  dihadapi  tidak hanya  mencakup  ketidak  seimbangan  komposisi  pangan  yang  dikonsumsi penduduk,  tetapi  juga  masalah  masih  belum  terpenuhinya  kecukupan  gizi. Keanekaragaman  konsumsi  pangan  selama  ini  sering  diartikan  terlalu sederhana  berupan  penganekaragaman  konsumsi  pangan  pokok  terutama pangan  non  beras.  Penganekaragaman  konsumsi  pangan  seharusnya mengkonsumsi  aneka  pangan  dari  berbagai  kelompok  pangan,  baik  pangan pokok,  lauk  pauk,  sayur,  maupun  buah  dalam  jumlah  yang  cukup  sehingga pemenuhan gizi dapat terpenuhi.

## Nilai Ekonomis
Selanjutnya  yaitu  tentang  adanya  nilai  ekonomis,    temuan  di  objek penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  program  penganekaragaman pangan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  nilai  ekonomis,  di  kelurahan lempake  sudah  ada  kelompok  wanita  tani  yang  berhasil  membuat  dan mengolah    serta  memanfaatkan  program  tersebut  menjadi  sesuatu  yang bernilai  ekonomis,  dibuktikan  dengan  adanya  produk-produk  kelompok wanita  tani  sudah  masuk  di  pasar  modern  seperti  pasar  swalayan.
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) tidak mempermasalahkan apabila disaat berjalannya kegiatan boleh menjadi nilai ekonomis  bagi  kelompok  umumnya  dan  bagi  anggota  kelompok  pada khususnya.  Tujuan  utama  program  ini  adalah  mengharapkan  beragamnya pola  konsumsi  pangan  rumah  tangga,  pemenuhan  pola  konsumsi  pangan rumah  tangga  lebih  diutamakan  sekedar  pemenuhan  nilai  ekonomis.  Nilai ekonomis dapat dilakukan apabila pemenuhan pola konsumsi rumah tangga yang  beragam  bergizi  seimbang  dan  aman  telah  terpenuhi,  banyaknya komoditi sayuran yang ditanam dapat dijual baik berupa bibit tanaman dan hasil  panen  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  nilai  tambah  bagi  kelompok wanita tani dan para anggota kelompok lainnya.

## Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman ………………. (Ariyadi Saputra Alam)
Faktor  -  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Program Percepatan  Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  (P2KP)  Pada Kelompok  Wanita  Tani  Di  Kelurahan  Lempake  Kecamatan  Samarinda Utara
Faktor Pendukung Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Pada Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan  Lempake  Kecamatan  Samarinda  Utara,  yaitu:  (1)  Adanya pendampingan  terus  menerus  dari  petugas  penyuluh  lapangan  mengenai program  tersebut  baik  secara  terknis  maupun  pendampingan  berupa penyampaian  informasi;  (2)  Tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  semakin meningkat  mengenai  program  penganekargaman  konsumsi  pangan  (P2KP); (3)  Peran  pemerintah  dalam  melakukan  pembinaan  kelompok  wanita  dan dasawisma.
Faktor  Penghambat  Pendukung  Implementasi  Program  Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Pada Kelompok Wanita Tani Di Kelurahan  Lempake  Kecamatan  Samarinda  Utara,  yaitu:  (1).  Sulitnya  para kelompok wanita tani menyelesaikan pengadministrasian baik saat sebelum pencairan  dana  bantuan  maupun  setelah  pencairan  dana.  (2).  Kurangnya kekompakkan  para  anggota  kelompok  wanita  tani  sehingga  pelaksanaan program menjadi terhambat.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  program  percepatan  penganekaragaman  pangan  (P2KP) pada  kelompok  wanita  tani  di  Kelurahan  Lempake  sudah  berjalan dengan  baik  meskipun  masih  ada  beberapa  kendala  administrasi kelompok  baik  sebelum  pencairan  dana  maupun  sesudah  pencairan dana,  hal  ini  disebabkan  para  penyuluh  hanya  fokus  kepada  pertanian sehingga terabaikan tentang pengadministrasian kelompok.
2. Kekompakkan  suatu  kelompok  sangatlah  penting  sebagai  penunjang program pemerintah agar dapat berjalan dengan baik. Kelompok wanita tani di Kelurahan Lempake masih terlihat kurangnya kekompakkan dan kerjasama sehingga pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) tidak berjalan dengan baik. Hal  ini  terlihat  pada  kebun  bibit,  demplot,  pekarangan  anggota  yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Program  percepatan  penganekaragaman  konsumsi  pangan  (P2KP)  di Kelurahan Lempake ini dimanfaatkan oleh para ibu  – ibu rumah tangga yang  selama  ini  hanya  memiliki  sedikit  aktifitas  dirumah  selain mengurus  rumah  tangga,  sehingga  banyak  waktu  yang  kosong  hanya dipergunakan  untuk  bermain handphone dan  ngobrol  dengan  tetangga lainnya  tanpa  ada  menghasilkan  sesuatu  yang  bermanfaat.  Program  ini
diharapkan mampu merubah kebiasaan ibu-ibu tersebut menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat seperti menanam sayuran.

## Saran-saran
Sesuai  dengan  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis  memberikan  saran- saran sebagai berikut :
1. Perlunya  melakukan  evaluasi  terhadap  implementasi  program penganekargaman konsumsi pangan (P2KP) untuk Kota Samarinda.
2. Hendaknya  semua  pihak,  baik  pemerintah,  kelompok  wanita  tani  dan masyarakat memiliki komitmen dalam mensukseskan program tersebut.
3. Hendaknya  dilakukan  sistem  rekruitmen  pegawai  yang  lebih  baik, sehingga mendapatkan sumberdaya manusia mempunyai latar belakang yang  lebih  mendukung  program  percepatan  penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
4. Hendaknya  terhadap  program  implementasi  program  kelompok  wanita tani penganekargaman konsumsi pangan (P2KP) di Kelurahan Lempake terus  diinformasikan  secara  utuh  kepada  masyarakat,  sehingga diharapkan muncul kelompok-kelompok wanita yang lebih banyak lagi.
5. Peranan  dari  masyarakat  juga  dibutuhkan  agar  program  percepatan penganekaragaman  konsumsi  pangan    dapat  berjalan  dengan  lancar. Maka  dari itu, masyarakat diharapkan  agar bisa membantu pemerintah dalam mengurangi konsumsi terhadap beras dan gandum dan mencoba untuk  mengkonsumsi  bahan  baku  non  beras  seperti  sagu,  jagung,  ubi kayu, ubi jalar dan lain sebagainya.
6. Meningkatkan kerjasama dan kekompakkan kelompok wanita tani.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2009. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
______.  2009.  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal . Badan  Ketahanan  Pangan.  2013. Pedoman  Pelaksanaan  Gerakan  Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2013 . Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook , Edition 3. Sage Publications: USA. Moleong,  L.  2009. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  PT  Remaja  Rosdakarya: Bandung.
Nugroho,  2003. Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi .  PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
Nugroho,  2008. Public  Policy:  Teori  Kebijakan  –  Analisis  Kebijakan  –  Proses. Elex Media Komputindo: Jakarta.