https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU

## IMPLEMENTATION OF TEACHER CERTIFICATION IN FRAMEWORK TO IMPROVE TEACHER'S PROFESSIONALITY
Mirza Ghulam Ahmad* , Sujianto Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru *Koresponden email: mirza.ga@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesio-nalitas guru. Penelitian ini bersifat kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang diguna-kan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional guru (studi kasus mengenai guru SMP di Kecamatan Bukit Kapur meliputi beberapa hal: (a) mengenai persiapan dan perencanaan, proses  dan  evaluasi  pembelajaran.  Persiapan  dari  pihak  guru,  siswa  dan  sekolah  belum  optimal.  (b)  Metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu metode ceramah, diskusi, out class dan bermain. (c) Evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi proses dan hasil. (2) Dampak sertifikasi guru bagi siswa, guru dan sekolah yaitu: (a) Dampak Positif, meliputi: Motivasi mengajar guru meningkat, Guru lebih variatif dan kreatif dalam metode mengajar, Meningkatkan kesejahteraan  guru,  Meningkatkan  profesionalisme  guru.  (b)  Dampak  Negatif,  meliputi:  Guru  yang  belum tersertifikasi jam mengajar berkurang dan kecemburuan sosial dikalangan lingkungan masyarakat. (3) Kendala yang dihadapi  dan  usaha  yang  dilakukan  dalam  implementasi  sertifikasi  guru  yaitu:  (a)  Kendala-kendala  yaitu:  Sarana prasarana  sekolah  yang  masih  terbatas,  Keaktifan  siswa  kurang,  Guru  tersertifikasi  kekurangan  jam  mengajar.  (b) Usaha-usaha  yaitu:  Adanya  komunikasi  pihak  guru  dan  kepala  sekolah  mengenai  mata  pelajaran  yang  diajarkan, Menambah ruang kelas, dan melengkapi sarana prasarana sekolah.
Kata kunci : implementasi, sertifikasi guru, profesionalitas guru

## ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of teacher certification in order to improve teacher professionalism. This research is qualitative, the method used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The data analysis technique used is a case study approach. Based on the results of the study, it can be concluded that: (1) the implementation of teacher certification in improving teacher professionalism (a case study on junior high school teachers in Bukit Kapur District includes several things: (a) regarding preparation and planning, learning process and evaluation. Preparation from the teacher, students and schools are not optimal (b) The learning methods used by teachers are lecture, discussion, out class and play methods (c) Learning evaluation includes evaluation of processes and results (2) The impact of teacher certification on students, teachers and schools, namely: ( a) Positive impacts,  including:  increased  teacher  teaching  motivation,  teachers  are  more  varied  and  creative  in  teaching methods, improved teacher welfare, increased teacher professionalism (b) Negative impacts, include: teachers who have not been certified teaching hours are reduced and social jealousy among the community (3) The obstacles faced and the efforts made in the implementation of teacher certification are: (a) Obstacles namely: School infrastructure is  still  limited,  student  activity  is  lacking,  certified  teachers  lack  teaching  hours.  (b)  Efforts,  namely:  There  is communication between teachers and school principals regarding the subjects being taught, Adding classrooms, and completing school infrastructure.
Keywords: implementation, teacher certification, teacher professionalism

## PENDAHULUAN
Upaya Pemerintah dalam rangka meningkat- kan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas guru melalui program sertifikasi guru yang telah  dimulai  tahun  2006  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen.  Sertifikasi  adalah  proses  pem-berian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang di-berikan kepada
guru  atau  dosen  sebagai  tenaga  profesional. Sertifikat  pendidik  adalah  sebuah  ser-tifikat  yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara  sertifikasi  sebagai  bukti  formal pengakuan  profesionalitas  guru  yang  diberikan kepada  guru  sebagai  tenaga  profesional.  Pasal  8 UU  Nomor  14  Tahun  2005  disebutkan  bahwa “Guru  wajib  memiliki  kualifikasi  akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  me- wujudkan  tujuan  pendidikan  nasional”  namun faktanya  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Dumai  masih banyak Guru yang belum disertifikasi.
Untuk jenjang SD di Kecamatan Dumai Barat menjadi Kecamatan yang paling tinggi persentase Guru  yang  sudah  tersertifikasi  yaitu  78.88%  dari total 161 orang Guru sudah 127 orang yang sudah sertifikasi,  sedangkan  Kecamatan  Sei  Sembilan menjadi  Kecamatan  yang  paling  rendah  tingkat sertifikasi Guru yaitu 60.87% dari 184 orang Guru baru  112  orang  yang  tersertifikasi.  Pada  jenjang SMP Di Kec. Dumai Kota menjadi kecamatan yang paling  tinggi  persentase  Guru  yang  sudah sertifikasi  dengan  tingkat  persentase  86,05%  dari total  43  orang  sudah  37  orang  yang  sudah tersertifikasi.  Sedangkan  di  Kecamatan  Bukit Kapur menjadi kecamatan yang tingkat persentase paling  rendah  Guru  yang  sudah  tersertifikasi dengan  tingkat  persentase  53,09%.  Dari  total  81 orang  Guru  baru  43  orang  yang  tersertifikasi. Secara  keseluruhan  total  Guru  SD  yang  sudah tersertifkasi  73.23%,  sedangkan  Guru  SMP  yang sudah tersertifkasi 70.22%.
Sampai saat ini sambutan para guru terhadap kebijakan pemerintah ini memang luar biasa. Para guru sangat antusias untuk mengikuti serangkaian kegiatan  seleksi  untuk  dapat  lulus  program  ini. Namun  nyatanya,  masih  terdapat  ketidak  seraga- man  tujuan  sertifikasi  pendidik,  baik  dalam  pa- yung hukum, versi penyelenggara dan penerapan- nya  di  lapangan,  sehingga  mengakibatkan  ter- jadinya  berbagai  kerancuan  dalam  implemen- tasinya.  Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi adalah  terkait  dengan  beban  mengajar  yang  harus dijalankan.
Sebenarnya  banyak  hal  yang  diungkapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen, salah satunya adalah pasal 35 ayat 2 yang menyatakan bahwa beban mengajar guru adalah minimal 24 jam tatap muka perminggu dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Pada ayat  3  selanjutnya  disebutkan  bahwa  ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Guna menindaklanjuti  hal  tersebut,  maka  diterbitkanlah Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pada salah satu pasalnya yaitu pasal 52 ayat 2  menegaskan  kembali  UU  nomor  14  tahun  2005 pasal 35 ayat 2 yang mewajibkan beban kerja guru minimal  24  jam  tatap  muka  perminggu  dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Pasal 62 ayat  2  menyebutkan  bahwa  guru  yang  tidak  bisa me-menuhi kewajiban beban mengajar minimal 24 jam  tatap  muka  perminggu  dihilangkan  haknya
untuk  memperoleh  tunjangan  profesi,  tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan mas- lahat tambahan.
Sertifikasi  guru  merupakan  salah  satu  isu sentral dalam dunia pendidikan di mana guru yang telah  lulus  ujian  kompetensi  guru  dan  telah mengukuti diklat sertifikasi guru berhak mendapat tunjangan  sertifikasi  guru  sebesar  1  kali  lipat  gaji pokok setiap bulannya. Tidak semua guru bisa lulus ujian  kompetensi  guru  karena  perbedaan  kualitas SDM guru. Tidak semua guru yang telah lulus ujian kompetensi  guru  bisa  mengikuti  diklat  sertifikasi guru  dengan  baik  dan  berhasil  lulus  diklat.  Dan ternyata  tidak  semua  guru  yang  telah  lulus sertifikasi  guru  bisa  mendapatkan  tunjangan sertifikasi  guru.  Kewajiban  24  jam  mengajar  per- minggu  tingkat  pemenuhannya  memiliki  banyak parameter, di antaranya yang utama adalah jumlah murid dan jumlah guru mata pelajaran sejenis. Bila jumlah  murid  mencukupi  maka  kewajiban  beban mengajar  minimal  24  jam  perminggu  bu-kanlah masalah  dengan  catatan  perbandingan  murid  dan perbandingan jumlah guru mata pela-jaran sejenis memiliki  komposisi  yang  memu-ngkinkan  untuk membagi jam pelajaran sehingga kewajiban beban mengajar  minimal  24  jam  per-minggu  bisa terpenuhi. Akan tetapi masalah muncul bila jumlah murid  tidak  terpenuhi  akibat  fluktuasi  jumlah murid pertahun yang tidak stabil.
Untuk  melihat  lebih  jauh  proses  imple- mentasi  kebijakan  sertifikasi  guru,  maka  perlu untuk  melakukan  kajian  yang  mendalam  dalam rangka menelaah lebih jauh pelaksanaan kebijakan sertifikasi  guru  dan  faktor-faktor  yang  mempe- ngaruhi  implementasi.  Sejauhmana  kebijakan sertifikasi  berdampak  pada  profesionalitas  guru. Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru ini,  difokuskan  pada  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  di  Kota  Dumai.  Alasan  kenapa  satuan pendidikan  SMP  dipilih  selain  untuk  fokus  juga karena  guru  pada  pendidikan  SMP  dinilai  paling tidak  siap  di  dalam  menjalankan  kebijakan sertifikasi  guru  sesuai  dengan  Tabel  data  diatas, guru SMP yang sudah tersertifikasi sebesar 70.22% dibandingkan  dengan  data  guru  SD  se-besar 73.23%. Untuk lebih jelasnya penelitian ini, berikut adalah Data Guru SMP yang sudah ter-sertifikasi di Kecamatan Bukit Kapur sebagai Kecamatan yang paling rendah persentase Guru yang tersertifikasi.
Terdapat 5 Kelurahan yang berada di Keca- matan Bukit Kapur. Di Kel. Bukit Nenas menjadi kelurahan yang paling tinggi persentase Guru yang sudah  tersertifikasi  dengan  tingkat  persentase 74,07% dari total 27 orang guru yang PNS sudah 20  orang  guru  yang  sudah  bersertifikasi.  Se-
dangkan  di  Kelurahan  Kampung  Baru  menjadi Kelurahan  yang  tingkat  persentase  terendah  guru SMP  yang  sudah  sertifikasi  dengan  tingkat persentase 27,27% dari 11 orang guru PNS hanya sebanyak  3  orang  guru  yang  baru  bersertifikasi. Penyebab  rendahnya  tingkat  partisipasi  dalam implementasi  kebijakan  tunjangan  profesi  guru, yaitu:  (1)  Tingkat  Pendidikan  Guru  yang  belum Sarjana  masih  cukup  tinggi,  (2)  Kesadaran  PNS tentang pentingnya sertifikasi guru masih rendah.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  dengan  jenis  pene- litian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  memiliki tahapan  penelitian  yang  melampaui  berbagai tahapan  berfikir  kritis  ilmiah,  yang  mana  seorang peneliti  mulai  berfikir  secara  induktif  yaitu menangkap  berbagai  fakta  atau  fenomena- fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melaku- kan  teorisasi  berdasarkan  apa  yang  diamati  itu. Dimana  peneliti  diarahkan  oleh  produk  berfikir induktif untuk menemukan jawaban logis terhadap apa  yang  sedang  menjadi  pusat  perhatian  dalam penelitian  dan  akhirnya  produk  berfikir  induktif menjadi  jawaban  sementara  terhadap  apa  yang dipertanyakan dalam penelitian dan yang menjadi perhatian itu (Bungin, 2011).
Penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fun- damental  bergantung  pada  pengamatan  terhadap manusia  dalam  kawasannya  sendiri  dan  berhu- bungan  dengan  orang-orang  tersebut  dalam  ba- hasanya  dan  dalam  peristilahannya.  Penelitian kualitatif  dimaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  ber- bagai metode ilmiah (Moleong, 2007).
Pendekatan  penelitian  kualitatif  yang  dipilih adalah  pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan  studi kasus  merupakan  suatu  penelitian  kualitatif  yang berusaha  menemukan  makna,  menyelidiki  proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu atau kelompok atau situasi. Untuk memulai sebuah studi kasus, peneliti harus mengidentifikasi  masalah  atau  pertanyaan  yang akan  diteliti,  dimana  masalah  atau  pertanyaan disusun  melalui  pengalaman,  observasi  dan tinjauan penelitian yang relevan. Setelah pertanyaan  penelitian  jelas,  peneliti  menetapkan prosedur sampling  purposive mana  yang  dapat digunakan  untuk  mengindentifikasi  orang-orang yang  akan  diobservasi  atau  diwawan-carai.
Pemilihan  partisipan  harus  didasarkan  pada kemampuan  mereka  memberikan  kontribusi  pada pemahaman  tentang  fenomena  yang  diteliti. (Emzir, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sertifikasi  guru  sebagai  sertifikat  pendidik memang cukup penting dalam profesi guru. Karena lewat  sertifikat  tersebut  guru  disebut  guru  yang profesional  ketika  tersertifikasi.  Sertifikasi  guru bertujuan untuk membentuk guru yang profesional, bukti  profesional  tersebut  ketika  telah  memiliki sertifikat mengajar. Sertifikat tersebut juga berarti penghargaan yang diberikan kepada seorang guru. Sertifikasi  adalah  sebuah  penghar-gaan  yang diberikan  pada  seorang  guru  untuk  meningkatkan kinerjanya  menjadi  guru  yang  profesional. Profesional  disini  diartikan  bahwa  guru  tersebut mampu  mengemban  dan  men-jalankan  tugas sebagai  pendidik  dengan  penuh  tanggung  jawab. Bahwa guru yang profesional harus meningkatkan kinerjanya.  Sertifikasi  guru  adalah  proses  uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan  pemberian  sertifikat  pendidik  untuk meningkatkan profesional guru. Sertifikat pendidik tersebut  bukanlah  satu-satunya  jaminan  seorang guru dikatakan guru yang profesional. Namun, bagi pemerintah melalui test dan syarat-syarat tertentu, guru yang telah ter-sertifikasi dapat dikatakan guru tersebut telah profesional.
Fokus  penelitian  ini  adalah  implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP yang dapat dilihat dari  4  (empat)  aspek,  yaitu  komunikasi,  sumber daya,  sikap  pelaksana  dan  struktur  birokrasi  serta faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  ser- tifikasi guru SMP di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.  Data  hasil  penelitian  terhadap  keempat aspek  tersebut  diperoleh  melalui  wawancara mendalam  dengan  informan  penelitian,  observasi dan dokumentasi.

## Komunikasi
Komunikasi  adalah  suatu  proses  penyam- paian  pesan  dari  satu  sumber  berita  kepada penerima  melalui  media  tertentu  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  tanggapan  dari  penerima. Komunikasi  merupakan  sarana  untuk  menyebar- luaskan  informasi.  Untuk  menghindari  terjadinya gangguan  pada  komunikasi,  perlu  adanya  kete- tapan  waktu  dalam penyampaian  informasi,  harus jelas informasi yang disampaikan dan memerlukan ketelitian  dan  konsistensi  dalam  menyampaikan informasi.  Komunikasi  sangat menentukan  keber- hasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa yang harus dilakukan.
Dalam  sertifikasi  guru,  komunikasi  merupa- kan  penyampaian  informasi  dari  pihak  pembuat kebijakan  kepada  pelaksana  keijakan  dan  diterus- kan  kepada  peserta  sertifikasi.  Penyampaian  in- formasi  dari  pihak  pembuat  kebijakan  kepada pelaksana  kebijakan  dinamakan  instruksi  atau petunjuk.  Komunikasi  ini  bersifat  satu  arah  yaitu hanya  dari  pembuat  kebijakan  kepada  pelaksana kebijakan.  Umpan  balik  dari  pelaksana  kebijakan kepada  pembuat  kebijakan  sangat  kecil.  Se- dangkan  penerusan  penyampaian  informasi  dari pelaksana  kebijakan  kepada  peserta  berupa sosialisasi. Komunikasi ini berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan kepada peserta sertifikasi maupun  dari  peserta  sertifikasi  kepada  pelaksana kebijakan.  Komunikasi  dari  pelaksana  kebijakan kepada  peserta  sertifikasi  dapat  berupa  petunjuk teknis.  Sedangkan  komunikasi  dari  peserta  serti- fikasi  kepada  pelaksana  kebijakan  berupa  perta- nyaan dan saran.
Proses  komunikasi  yang  terjadi  dalam  ser- tifikasi guru terdiri dari komunikasi satu arah dan dua  arah.  Yang  satu  arah  itu  berupa  instruksi, petunjuk  dan  aturan  dan  dua  arah  berupa  komu- nikasi  dari  Kementerian  Pendidikan  Nasional kepada LPMP. Tidak ada proses komunikasi lang- sung  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Pendidi- kan  Nasional  kepada  guru-guru.  Berdasarkan  wa- wancara  diatas  Kementerian  Pendidikan  Nasional hanya  melakukan  sosialisasi  kepada  perwakilan LPMP.  LPMP  itu  lalu  meneruskan  komunikasi kepada  dinas  kabupaten/kota.  Dari  dinas  kabu- paten/kota lalu disosialisasikan lagi kepada kepala sekolah.  Dalam  hal  sosialisasi  sertifikasi,  komu- nikasi  dua  arah  terjadi  apabila  ada  masukan  dari LPMP  tentang  cara  sosialisasi  di  daerah  masing- masing karena setiap daerah itu berbeda. Saran dan masukan  juga  didengarkan  untuk  melaksana-kan sertifikasi guru sebaik mungkin.
Proses  penyaluran  informasi  yang  terjadi dalam  sosialisasi  adalah  dari  narasumber  sebagai pengirim  pesan  melalui  media  (sound  system) kepada guru-guru calon peserta sertifikasi sebagai penerima  pesan.  Pesan  yang  disampaikan  oleh narasumber  mengenai  informasi  tentang  pelaksa- naan sertifikasi guru. Terdapat beberapa gangguan yang  masih  bisa  diatasi  dan  tidak  mengganggu proses  komunikasi  secara  keseluruhan.  Sehingga tidak  mengubah  isi  informasi  yang  diterima  oleh peserta  sertifikasi.  Dengan  kuota  satu  sesi  seba- nyak 200 orang guru, sesi sosialisasi dilaksanakan sebanyak 4 atau 5 kali. Hal ini dimaksudkan agar
para peserta sertifikasi tidak terlalu banyak berada dalam  satu  ruangan  sehingga  dapat  mengganggu proses penyampaian informasi.
Persyaratan-persyaratan  umum  yang  harus dipenuhi  oleh  guru  untuk  mendapatkan  sertifikat pendidik meliputi guru umum sekolah baik negeri maupun swasta kecuali guru pendidikan agama dan guru  madrasah,  memiliki  kualifikasi  akademik sarjana atau diploma IV, atau sudah golongan IV/a dan memenuhi angka kredit setara golongan IV/a, mempunyai  SK  dari  kepala  yayasan  pendidikan bagi  guru  bukan  PNS,  belum  memasuki  umur  60 tahun  pada  1  Januari  2022,  sehat  jasmani  dan rohani serta memiliki NUPTK.
Dalam  sosialisasi  sertifikasi  guru,  kejelasan komunikasi  dipengaruhi  oleh  kemampuan  nara- sumber  menyampaikan  informasi  kepada  pene- rima  pesan.  Narasumber  yang  baik  adalah  nara- sumber  yang  dapat  menyampaikan  informasi  ke- pada  penerima  informasi  tanpa  merubah  atau mengurangi  informasi  yang  disampaikan.  Se- hingga dapat membingungkan penerima informasi. Narasumber  dalam  sosialisasi  sertifikasi  sudah bagus  karena  telah  menyampaikan  informasi dengan jelas dan sangat mendalami sertifikasi guru. Namun narasumber masih kurang sistematis dalam menyampaikan  informasi  yang  ada.  Dalam menyampaikan  informasi,  narasumber  menjelas- kan  dengan  sistematis  secara  berurutan  sehingga tidak membingungkan penerima informasi. Meski- pun  tidak  menjelaskan  secara  sistematis,  nara- sumber  tetap  menyampaikan  informasi  dengan jelas karena sudah mendalami sertifikasi guru.
Komunikasi  yang  terjadi  dua  arah  baik  dari narasumber ke penerima informasi dan sebaliknya. Proses  penyampaian  informasi  dari  narasumber kepada  penerima  informasi  berupa  ceramah  atau kuliah, sedangkan dari penerima informasi kepada narasumber  berupa  pertanyaan  dan  saran.  Calon peserta  sertifikasi  guru  aktif  dalam  forum  diskusi yang dibuka pada sosialisasi sertifikasi guru. hal ini dibuktikan dengan banyaknya guru yang ber-tanya pada  saat  dibuka  sesi  pertanyaan  sehingga menghabiskan waktu selama satu atau dua jam.
Tingkat  keaktifan  forum  diskusi  yang  juga ditegaskan  oleh  salah  satu  informan.  Informan pernah  bertanya  pada  narasumber  tentang  berkas yang  harus  dikumpulkan.  Informan  bertanya karena  beliau  sedang  tidak  fokus  mendengarkan narasumber.  Terdapat  forum  diskusi  dalam  sosia- lisasi sertifikasi guru. Pertanyaan yang ditanyakan oleh  peserta  sertifikasi  guru  dijawab  oleh  nara- sumber dengan jelas. Setelah pertanyaan informan dijawab  oleh  narasumber,  beliau  merasa  puas dengan  jawaban  yang  diberikan  oleh  narasumber.
Informan merasa puas karena pertanyaannya sudah dijawab  oleh  narasumber  dengan  jelas.  Informan mengetahui berkas apa saja yang harus dikumpulkan  dan  batas  waktu  penyerahan  doku- men.  Narasumber  telah  menyampaikan  informasi dan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dengan jelas.

## Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  suatu  hal  yang diperlukan  dalam  melaksanakan  suatu  maksud tertentu  yang  telah  ditetapkan.  Sumber  daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan.  Tanpa  adanya  sumber  daya  yang men- cukupi  dan  memadai,  implementasi  sebuah  ke- bijakan  akan  terganggu.  Sumber  daya  yang  ada pada  pihak  pembuat  dan  pelaksana  kebijakan haruslah  memadai  dan  mencukupi  sesuai  dengan apa  yang  tertera  dalam  peraturan.  Pihak  pembuat dan  pelaksana  kebijakan  haruslah  menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang  tertulis  dalam  peraturan.  Pada  bagian  se- lanjutnya  akan  dibahas  mengenai  sumber  daya yang  terbagi  menjadi  3  bagian  yaitu  staf,  infor- masi, kewenangan dan fasilitas.
Staf termasuk kedalam sumber daya manusia. Sumber  daya  manusia  adalah  hal  yan  harus  ada dalam  setiap  organisasi.  Apabila  staf  yang  ada dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, maka  kegiatan  organisasi  akan  terganggu.  Begitu pula  yang  terjadi  apabila  staf  dalam  sebuah organisasi tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam  melaksanakan  kegiatan  organisasi  maka pelaksanaan  kegiatan  juga  tidak  akan  maksimal. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal, diperlukan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas staf yang dimiliki.
Sumber  daya  manusia  dalam  implementasi kebijakan  sertifikasi  guru  terdapat  pada  staf  yang melakukan  sertifikasi  guru.  Dalam  konteks  pene- litian ini, staf yang dimaksud adalah staf dari Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Dumai  bagian Pengawas sekolah jenjang SMP. Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Dumai  bagian  Pengawas sekolah  jenjang  SMP  bertanggung  ja-wab  akan keberhasilan  pelaksanaan  sertifikasi  gu-ru.  Dalam melaksanakan  implementasi  kebijakan  sertifikasi guru, staf Pengawas sekolah jenjang SMP dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari tenaga honorer.
Pola  perekrutan  staf  tendik  belum  sesuai dengan  kompetensi  staf  dalam  melaksanakan implementasi  kebijakan  sertifikasi  guru.  hal  ini dapat terjadi karena staf Pengawas sekolah jenjang SMP  sudah  ada  sebelum  sertifikasi  guru  dica- nangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Dumai  tidak  merekrut  staf  yang  mempunyai keahlian  khusus  dalam  melaksanakan  sertifikasi guru.  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai  melakukan  pemberdayaan  staf  yang  ada untuk  melaksanakan  sertifikasi  guru.  Untuk  me- nyesuaikan  kompetensi  staf  agar  sesuai  dengan kualifikasi  dalam  melaksanakan  sertifikasi  guru, staf yang ada diberi pelatihan. Pegawai di Bidang SMP  tidak  memiliki  keahlian  khusus  dalam melaksanakan sertifikasi guru karena semua tugas dapat  dipelajari.  Ada  beberapa  hal  yang  mem- butuhkan  keahlian  khusus  misalnya  mengedit laman resmi tendik dan mengoperasikan komputer. Tenaga honorer merupakan staf lepas yang hanya dibutuhkan  pada  saat-saat  tertentu, misalnya  pada saat  tenggat  waktu  penyerahan  berkas,  mengedit laman resmi tendik dan operator komputer.
Tenaga  honorer  mempunyai  tugas  untuk membantu  staf  tendik  yang  mengalami  kesulitan dalam  melaksanakan  sertifikasi  guru.  ketika  ada kesulitan, tendik tidak dapat meminta bantuan dari bagian lain. Hal ini dikarenakan setiap bagian telah mempunyai  tugasnya  masing-masing.  Te-naga honorer yang membantu sertifikasi tidak tergabung dalam  bagian  pegawai  Dinas  Pendidi-kan  dan Kebudayaan Kota Dumai, namun tergabung dalam sebuah  sekretariat  yang  sifatnya  insidentil  saja. Sekretariat tersebut bertugas untuk membantu staf bidang  SMP  yang  sedang  meng-alami  kesulitan dalam  melaksanakan  implementasi  kebijakan sertifikasi guru.
Informasi  yang  ada  dalam  implementasi  ke- bijakan  sertifikasi  guru  berupa  petunjuk  tata  cara pelaksanaan  sertifikasi  guru,  dan  pengumuman kelulusan  pada  akhir  proses  sertifikasi  guru.  Para calon  peserta  sertifikasi  guru  dapat  memperoleh informasi  tentang  sertifikasi  guru  pada  saat  so- sialisasi  sertifikasi  guru.  Selain  itu  para  calon peserta  sertifikasi  guru  dapat  memperoleh  infor- masi  tentang  sertifikasi  guru  bisa  mendatangi langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.  Guru  juga  dapat  memperoleh  informasi tentang  sertifikasi  guru  melalui  kepala  sekolah. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Dumai melakukan  rapat  koordinasi  yang  diperuntukkan untuk kepala sekolah. Partisipan yang hadir terdiri dari  kepala  sekolah-kepala  sekolah,  perwakilan dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai,  Kementerian  Pendidikan  Nasional  dan pihak-pihak  terkait  dalam  sertifikasi  guru.  Sosia- lisasi  ini  diadakan  untuk  memberikan  informasi tentang  sertifikasi  guru  yang  nantinya  akan diteruskan kepada guru yang bersangkutan. Selain itu sosialisasi sertifikasi guru untuk kepala sekolah ini  bertujuan  untuk  menghimbau  kepala  sekolah
agar  membantu  calon  peserta  sertifikasi  guru. Sosialisasi  ini  biasanya  dilakukan  pada  bulan Januari tahun sertifikasi.
Koordinasi  dilakukan  antara  badan  penye- lenggara sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebuda- yaan  Kota  Dumai,  Kementerian  Pendidikan  Na- sional,  LPMP,  Universitas  rekanan  dan  semua pihak  yang  terlibat  dengan  sertifikasi  guru. Koordinasi dilakukan melalui internet, telepon dan rapat. Koordinasi antar badan pelaksana kebijakan sertifikasi  guru  dilakukan  dengan  memanfaatkan bantuan  teknologi.  Koordinasi  dengan  meman- faatkan  teknologi  terkini  seperti blogspot , email , video  conference dilakukan  untuk  menekan  biaya dan  mengefektifkan  waktu  yang  ada.  Meskipun telah  menggunakan  bantuan  teknologi  dalam  me- lakukan  koordinasi,  mekanisme  rapat  tetap  me- megang  peranan  penting  dalam  melaksanakan implementasi sertifikasi guru.

## Disposisi
Disposisi  adalah  kepribadian  atau  pandanan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan berperan  penting  dalam  sukses  tidaknya  pelak- sanaan suatu kebijakan. Sikap dan pandangan tiap orang  berbeda  akan  suatu  hal.  Oleh  karena  itu, penempatan  staf  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan  didasarkan  pada  sikap  dan  pandangan yang  dimiliki.  Staf-staf  dalam  pelaksanaan  ke- bijakan  dipilih  karena  memiliki  sikap  dan  pan- dangan  yang  relatif  sama  dengan  pemimpin  dan berkeahlian  cukup.  Sikap  positif  ditunjukkan  de- ngan  adanya  kesanggupan  dalam  melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kesungguhan dalam melaksanakan  tugasnya  dan  patuh  terhadap  pe- rintah  atasannya  dalam  menjalankan  tugas.  Se- dangkan  sifat  negatif  yang  tampak  adalah  malas- malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan terhadap  tugas  dari  atasan  dan  lain-lain.  Jika pelaksana  implementasi  kebijakan  mempunyai kecenderungan  sikap  positif  terhadap  suatu  ke- bijakan,  maka  besar  kemungkinan  kebijakan  ter- sebut  akan  berhasil.  Namun  apabila  sikap  pe- laksana kebijakan cenderung bernilai negatif maka pelaksanaan  implementasi  kebijakan  akan  ter- hambat bahkan gagal.
Pembuat kebijakan harus menyusun dan me- nempatkan  staf-stafnya  dengan  tepat  dan  selektif dalam organisasi. Penempatan staf yang tepat akan menjamin  terlaksananya  kebijakan  dengan  baik. Manusia  akan  bekerja  secara  optimal  apabila  di- tempatkan  pada  bagian  spesialisasinya.  Agar pelaksanaan  kebijakan  berjalan  dengan  optimal, staf  yang  ada  pada  badan  implementor  harus
ditempatkan  pada  bagian  keahliannya  masing- masing.  Pandangan  staf  dalam  melihat  sisi  suatu implementasi  sebuah  kebijakan  harus  selaras dengan pandangan pimpinan dan staf lain agar staf tersebut  dapat  termotivasi  dan  melakukan  hal terbaik untuk melaksanakan tugasnya.
Dalam  pelaksanaan  sertifikasi  guru,  penem- patan  staf  yang  dimaksud  adalah  pegawai  bidang SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Menurut salah satu informan, penempatan pegawai  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Dumai  belum  sesuai  dengan  keahlian.  Pe- nempatan  pegawai  belum  sesuai  dengan  keahlian masing-masing  karena  tidak  ada  keahlian  khusus yang  diperlukan  dalam  menangani  sertifikasi. Keahlian  yang  diperlukan  masih  bisa  dipelajari melalui pelatihan dan diklat yang diselenggarakan oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Dumai.  Pegawai  sudah  terbentuk  sejak  lama sebelum  sertifikasi  guru  dicanangkan,  jadi  telah timbul  satu  pemahaman  tentang  sertifikasi  guru diantara  pegawai  dan  pimpinan  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada saat sertifikasi guru  dicanangkan.  Penempatan  staf  dalam  serti- fikasi  guru  diserahkan  kepada  pimpinan  masing- masing  bagian  untuk  melihat  potensi  dari  anak buahnya.  Lalu  pegawai  yang  terpilih  akan  diberi surat  tugas  tentang  sertifikasi  guru  dan  diberikan pelatihan tentang sertifikasi guru.
Pemberian  insentif  dalam  pelaksanaan  serti- fikasi guru disebut dengan tunjangan profesi. Tun- jangan  profesi  didapatkan  oleh  guru  yang  telah mendapatkan sertifikat pendidik. Setiap orang guru yang  telah  lulus  sertifikasi  mendapat  serti-fikat pendidik.  Guru  yang  telah  mendapatkan  sertifikat pendidik  diberi  tunjangan  untuk  me-ningkatkan kesejahteraan  guru.  Pemberian  tunja-ngan  ini dimaksudkan  agar  guru  termotivasi  dan  dapat berkonsentrasi dalam mengajar.  Tunjangan profesi adalah  tunjangan  sertifikasi  yang  diberikan  oleh pemerintah yang jumlahnya sama dengan satu kali gaji pokok dan dibayarkan setiap 3-6 bulan sekali. Besarnya tunjangan bervariasi ter-gantung pangkat atau  golongan  guru  yang  ber-sangkutan.  Pada pelaksanaan  dilapangan,  tunja-ngan  profesi  ini sering  terlambat  cair  dan  bahkan  pada  beberapa kasus  ada  guru  yang  belum  menerima  tunjangan sama sekali.
Tunjangan  profesi  sering  terlambat  cair  se- hingga  membuat  guru-guru  yang  telah  mendapat sertifikat pendidik tidak berkonsentrasi dalam me- ngajar.  Terlambatnya  pencairan  tunjangan  profesi diduga  karena  terjadi  penyimpangan  wewenang oleh  oknum-oknum  tertentu.  Adanya  penyimpa- ngan  wewenang  pada  proses  pelaksanaan  serti-
fikasi  yang  mengakibatkan  terlambatnya  pen- cairan tunjangan profesi.  Terlambatnya pencairan tunjangan  profesi,  dikarenakan  pencairan  tunja- ngan  dilakukan  setelah  pihak  tendik  melakukan verifikasi  terhadap  guru  yang  telah  mendapatkan sertifikat pendidik.

## Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi menurut Edward III dibagi menjadi SOP (Standard Operating Prochedure) dan adanya  fragmentation.  SOP  mempunyai  fung-si menyamakan  kegiatan  yang  ada  dalam  struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan  konsisten,  efektif,  efisien  sehingga  tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Struktur  birokrasi  dibagi  menjadi  2  bagian  lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab.
SOP  merupakan  tata  laksana  dalam  melaku- kan  suatu  hal  yang  berisi  tentang  petunjuk  dan aturan-aturan  yang  ada  dalam  organisasi.  Pelak- sana  implementasi  kebijakan  harus  melaksanakan kegiatannya  berdasarkan  SOP  yang  ada  agar berjalan  dengan  konsisten,  efektif  dan  efisien. Dalam konteks implementasi kebijakan sertifikasi guru,  SOP  diganti  dengan  Petunjuk  Teknis. Petunjuk  Teknis  hampir  sama  dengan  SOP  yaitu sebagai  rambu-rambu  yang  mengatur  sertifikasi guru agar terlaksana dengan baik. Dalam Petunjuk Teknis juga terdapat aturan yang membolehkan dan melarang  apa-apa  saja  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan  sertifikasi  guru.  Peneliti  tidak  me- nemukan  adanya  SOP  dalam  sertifikasi  guru. Peneliti  hanya  diberikan  petunjuk  teknis  tentang sertifikasi  guru.  Petunjuk  teknis  merupakan  turu- nan dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan instruksi menteri yang berisi tentang tata cara pelaksanaan sertifikasi guru.
Proses  pelaksanaan  sertifikasi  telah  sesuai dengan  urutan  yang  ada  dalam  juknis.  Mulai  dari pengumpulan  berkas  sampai  dengan  verifikasi sertifikat  pendidik.  Informan  mengatakan  bahwa pelaksanaan  sertifikasi  guru  telah  sesuai  dengan informasi  yang  diberikan  pada  saat  sosialisasi sertifikasi  guru.  Dalam  pelaksanaan  sertifikasi guru,  tanggung  jawab  disebarkan  pada  Kemen- terian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Dinas  Pen- didikan  Provinsi  Riau,  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kota  Dumai,  guru  peserta  sertifikasi dan  masyarakat.  Tanggung  jawab  pelaksanaan sertifikasi guru  dilimpahkan  kepada Menteri  Pen- didikan  beserta  Jajarannya  karena  Menteri Pendidikan  yang  mengusulkan  adanya  sertifikasi guru.  Sedangkan  peneliti  berpendapat  bahwa sertifikasi  guru  tidak  hanya  menjadi  tanggung
jawab  Menteri  Pendidikan  juga  merupakan  tang- gung  jawab  semua  pihak.  Para  peserta  bertang- gung  jawab  mengawasi  pelaksanaan  sertifikasi karena para peserta yang mengikuti langsung ser- tifikasi  guru,  tanggung  jawab  pelaksanan  serti- fikasi  guru  karena  pelaksana  merupakan  ujung tombak berjalannya suatu kebijakan dan tanggung jawab masyarakat umum karena masyarakat yang menikmati  pendidikan  karena  tujuan  akhir  serti- fikasi  yaitu  untuk  meningkatkan  kualitas  pen- didikan nasional.
Peneliti  melihat  bahwa  tanggung  jawab pelaksanaan  sertifikasi  guru  merupakan  tanggung jawab  semua  pihak.  Mulai  dari  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  sampai  dengan mas- yarakat  umum.  Untuk  pengawasan  penyaluran dana,  implementasi  kebijakan  sertifikasi  guru diawasi  oleh  BPKP  namun  untuk  pelaksanaannya belum diawasi oleh instansi independen. Sehingga ketika  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  we- wenang,  tidak  ada  badan  independen  yang  dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar wewenang.

## SIMPULAN
Proses  pelaksanaan  implementasi  kebijakan sertifikasi  guru  di  Kota  Dumai  sudah  berjalan dengan  baik.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara di lapangan terindikasi bahwa persepsi terhadap  program  sertifikasi  guru  cenderung  ku- rang memuaskan. Program sertifikasi guru cende- rung  lebih  merupakan  alat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  guru.  Realitas  sosial  program  ser- tifikasi  guru  belum  memberi  perubahan yang sig- nifikan  terhadap  performance  guru  dalam  meng- ajar,  karena  rata-rata  yang  lulus  uji  kompetensi sertifikasi  adalah  berdasarkan  prioritas  usia, masa pengabdian, serta jabatan.
Kompetensi  bukan  hanya  ada  dalam  tatanan pengetahuan akan tetapi sebuah kompetensi harus tergambarkan  dalam  pola  perilaku.  Artinya  se- seorang  dikatakan  memiliki  kompetensi  tertentu, akan tetapi bagaimana implikasi dan implementasi pengetahuan itu dalam pola perilaku atau tindakan yang  ia  lakukan.  Dengan  demikian,  kompetensi pada  dasarnya  merupakan  perpaduan  dari  penge- tahuan,  keterampilan,  nilai,  dan  sikap  yang  diref- leksikan  dalam  kebiasaan  berpikir  dan  bertindak. Uji  kompetensi  yang  baik  harus  dilaksanakan berlandaskan  nilai  dan  semangat  kecermatan  atau validitas,  bijak  serta  adil. Cermat atau  valid mak- sudnya  instrument  uji  kompetensi  mampu  me- nentukan  guru  yang  memang  benar-benar  layak untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagau guru profesional. Dikatakan demikian karena me-mang
yang  bersangkutan  cakap  atau  kompeten  sebagai pendidik.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, L. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Arifin,  R,  K.  2019.  Implementasi  Kebijakan Program  Sertifikasi  Guru. Jurnal  Ilmu Politik , Vol.1, No.2.
Alfani,  U,  F.  2018. Implementasi  Kebijakan Sertifikasi  Guru  pada  Sekolah  Menengah Kejuruan  Negeri  10  Medan. Repositori Institusi  Universitas  Sumatera  Utara  (RI- USU) Adlim.  2017. Implementasi  Kebijakan  Sertifikasi Guru  (Studi  Kasus  pada  SMA  Negeri  1 Kulisusu). Repository.ut.ac.id Azwar,  Saifuddin.  2016. Metode  Penelitian .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bafadal, Ibrahim.
2008. Peningkatan
Profesionalisme  Guru  Sekolah  dasar  dalam Kerangka  Manajemen  Penigkatan  Mutu Berbasis Sekolah , Jakarta: Bumi Aksara Bahri  Djamarah,  Syaiful.  2006. Guru  dan  Anak Didik  dalam  Interaksi  Edukatif .  Jakarta:
Rineka Cipta Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian  Kualitatif . Jakarta: Kencana Predana Media Group
Emzir.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif Analisis  Data .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Hapsari,  F,  A.  2018.  Implementasi  Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama (Studi pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo) Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu
Administrasi, Vol. X, No. 1. Hawi,  Akmal.  2010. Kompetensi  Guru  PAI , Palembang: Rafah Press
Moleong,  Lexy.  2007. Metodologi  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muchlis, Masnur. 2009. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pembelajaran Berebasis
Kompetensi dan Konstekstual. Jakarta: Bumi Aksara.
Nata,    A.  2004. Sejarah  Pendidikan  Islam  pada
Periode  Klasik  dan  Pertengahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nugroho  D,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik,
Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi . Jakarta: Gramedia Sardiman,  A.  M.  1993. Interaksi  dan  Motivasi
Belajar Mengajar , Jakarta: Rajawali Solihin  A.  W.  2008. Analisis  Kebijakan  Publik:
Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
Subarsono A.G. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep  Teori  dan  Aplikasi .  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, Indonesia. Sudjana, Nana. 2000. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar , Bandung: Remaja Rosdakarya Semiawan,  Conny,  dkk.  1990. Pendekatan Keterampilan Proses , Jakarta: Gramedia Sugiyono.  2012 .  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta. Wahab,  S.A,  2015, Analisis  Kebijakan:  Dari Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik ,  Jakarta: Bumi Aksara Wahyudi,  Imam.  2012. Panduan  Lengkap  Uji Sertifikasi Guru , Jakarta: Prestasi Pustakatya Winarno,  B.  2008. Kebijakan  Publik, Jakarta: Buku Kita
Yin,  Robert  K.  2014. Studi  Kasus  Desain  dan Metode . Jakarta: Rajawali Pers.
Yustina. 2020. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru  Sekolah  Menengah  Pertama  Di Kabupaten  Mamasa .  Jurnal  Pendidikan  dan Profesi Keguruan.