## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
1)
Bonita Almira Putri
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email: bonita.almira.putri-12@feb.unair.ac.id
Raditya Sukmana
Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email: raditya-s@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT
This  study  is  aimed  to  shows  and  identification  of  Amil  Zakah  Institution  responses about  management  of  zakah  rules  by  governance  in  strategic  responses  to  institutional processes views. The researcher also want to see the LAZ perspectives about the changes of the regulations which is being problem for the past a year in Indonesia. Research approch is qualitative  approach  explanatory.  Data  collection  interviews  with  the  informants  in  case study  object.  Object  of  this  research  is  LAZ  YDSF  Surabaya  because  they  are  the  oldest  in East  Java  Province  and  is  founded  in  Surabaya.  Technique  analysis  is  using  descriptive narrative and pairing pattern. This research shows that LAZ YDSF is not include in acquiesce response,  because  there  are  some  regulations  that  needed  to  be  compromised  with  the government.  Purpose  of  this  research  is  want  to  see  a  new  perspective  from  Amil  Zakah Institutions  in  Indonesia  in  order  to  make  the  best  coordination  and  sinergisity  with government to build a better country.
Key Words: Zakat, UU Zakat, LAZNAS, LAZ Strategic Responses, Institutional Theory
I. Pendahuluan
Zakat adalah ibadah yang memiliki  peranan  penting  dalam  segi ekonomi,  sosial,  budaya,  serta  agama yang  berguna  untuk  mensejahterakan masyarakat.  Dalam  penerapannya,  zakat telah banyak berkontribusi banyak terhadap  penerimaan  negara,  terutama pada  negara  Islam  dan  negara  yang memiliki  dominan  penduduk  Islam.  Ada beberapa negara Islam yang menggunakan  filantropi  tersebut  sebagai pajak. Berbeda dengan negara Indonesia yang  bukan  dari  latar  belakang  negara Islam.  UU  Zakat  yaitu  pada  tahun  1999 mengalami  perkembangan  yang  bagus, apalagi  setelah  reformasi.  Menurut  Fauzia (2013:200),  reformasi  Indonesia  menjadi
suatu  alasan  dibalik para  pejuang  Muslim melakukan  perubahan  kebijakan  dan praktek manajemen zakat di Indonesia ke arah yang lebih baik.
Menurut  penelitian  Rosyidah  dan Manzilati.  (2014:),  realitas  tanggapan  LAZ dan muzaki pasca perubahan UU tentang pengelolaan  zakat  adalah  menghambat kinerja  LAZ  karena  LAZ  tidak  diberi kesempatan  untuk  langsung  dengan mudah  melakukan  pendistribusian  seperti sebelumnya.  Hal  tersebut  dikhawatirkan memiliki  dampak  memperlambat  proses distribusi ke mustahik.
Dengan  hal  tersebut,  dapat disimpulkan  rumusan  masalah  yaitu bagaimana respon LAZ pasca adanya PP No  14  Tahun  2014  tentang  pengelolaan zakat?  Penelitian  ini  ditinjau  dari  teori
Putri, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: 135-143;

## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
kelembagaan yang diterbitkan oleh Oliver (1991) dengan memakai indikator organisasi  melakukan  pasif  menerima suatu  tekanan.  Penelitian  ini  dilakukan pada  LAZ  yang  tertua  di  Jawa  Timur  dan berpusat  di  Surabaya,  yaitu  Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF).
II. Landasan Teori
Disebutkan  oleh  Qardhawi  (2005:20-87), fungsi Zakat berperan sebagai pengentas kemiskinan.
Potensi Zakat
Menurut  survey  yang  dilakukan oleh Asia Pacific Philanthrophy Consortium (APPC) pada  2001,  Indonesia  sebagai negara  paling  tinggi  se-dunia  untuk mengeluarkan donasi dari harta kekayaannya  dengan  faktor  keagamaan (Fauzia,  2008:1).  Potensi  yang  sangat besar  apabila  segala  aspek  atau  pihak- pihak terkait bersama membangun sinergi dengan  baik  seperti  dengan  membuat dan  menjalankan  kebijakan  dengan bijaksana.  Menurut  Politik  ZISWAF  pada Huda  (2012:  107),  “Mengentas  100 keluarga  miskin  adalah  dengan CSR, namun  jika  mengentaskan  sejuta  orang miskin  itu  namanya  adalah  kebijakan.” Persoalan  di  Indonesia  masih  menjadi persoalan yang sangat kompleks dari segi sumber daya
manusia
maupun manajemennya. Pengembangan pelatihan-pelatihan  serta  riset-riset  di bidang  ekonomi  dan  keuangan  syariah merupakan hal yang perlu dilakukan saat ini.  Pada  intinya,  perlu  pemahaman mendalam,  kerja  keras,  serta  kerja  ikhlas
dalam  mengentas  kemiskinan  melalui filantropi  zakat  dengan  membangun sinergi  yang  baik  antar  pelakunya.  (Beik dan Arsyianti, 2016: 159)

## Peran BAZNAS dan LAZ
BAZNAS  diberikan  wewenang  sebagai pengelola  zakat  nasional,  sekaligus  yang berhak  memverifikasi    berdirinya  LAZ. Dengan  wewenang  BAZNAS  tersebut, pengumpulan  dana  zakat  diharapkan bisa terorganisir secara efektif, dan dapat terdistribusikan  secara  efisien.  Badan  Amil Zakat  menjadi  titik  paling  penting  dalam upaya pengentasan kemiskinan, manajemen yang baik dalam pengelolannya  dan  amilin  (sumber  daya manusia) yang ada dalam sebuah Badan Amil  Zakat  harus  menguasai  bidangnya masing dengan displin ilmu yang tepat.

## Teori Kelembagaan
Teori  kelembagaan  adalah  teori yang  membahas  soal  perilaku  maupun peraturan-peraturan  yang  ada  dalam suatu  sekumpulan  organisasi  dalam  satu kesatuan lembaga. Menurut Oliver (1991:146),  kelembagaan  adalah  teori yang  membahas  nilai,    norma,  dan perilaku  dalam  satu  kesatuan  lembaga atau  organisasi  atau  institusi.  Institusi  atau organisasi  menurut  Scott  dalam  Oliver (1991:147),  menjelaskan  bahwa  institusi yang dimaksud disini adalah seperti agen pemerintah,  hukum,  struktur  regulasi, profesi dan keadilan. Segala yang ada di masyarakat  pasti  memiliki  institusi  yang

## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
berbeda  aspek  namun  tetap  saling berkaitan.  Dengan  menggunakan  sudut
pandang kelembagaan dapat mengidentifikasikan  berbagai  tantangan dari  berbagai  aspek  juga,  yaitu  aspek sosial,  ekonomi,  politik,  hukum,  dan budaya.
Strategic Responses to Institutional Processes dan Indikatornya
Oliver  (1991:152)  menjelaskan  beberapa respon  stratejik  suatu  organisasi  dalam menanggapi  suatu  perubahan  atau proses kelembagaan yang ada.
Menurutnya, kelembagaan berfokus pada aspek sosial dan kultural pada lingkungan organisasi. Berikut ilustrasi gambar dari tipe respon  stratejik  suatu  organisasi  dalam menanggapi  tekanan  yang  ada  dalam kelembagaan:
Pasif  menerima  disini,  bukan  berarti tidak melakukan
apa-apa
yang menyebabkan  organisasi  akan  mati. Dalam Oliver (1991:145),
justru menjelaskan  bahwa  semua  tergantung pada  objek  dan  lingkungan  itu  sendiri. Sehingga saat melihat contoh kasus yang dialami oleh organisasi masyarakat LAZNAS, dimana tujuannya sama dengan pemerintah,  maka  pasif  menerima  suatu tekanan adalah pilihan yang bijak, karena
antar  keduanya  dibutuhkan  sinergi  dan dukungan satu sama lain.

## III. Metode Penelitian

## Pendekatan Penelitian
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  preposisi teoritisf,  karena  dalam  permasalahan yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini membutuhkan penjelasan mendalam soal hubungan manusia dalam suatu
organisasi. Oleh sebab itu juga, pendekakatan  studi  kasus  dipilih  dalam penelitian ini.

## Ruang Lingkup penelitian
Penelitian
ini memfokuskan pembahasan pada respon LAZ yang akan dikaji  berdasarkan  perspektif strategic responses  to  institutional  processes ,  yaitu melihat dari perizinan, mekanisme organisasi,  pelaporan  keuangan,  serta sanksi  yang  dilakukan  BAZNAS  pada  LAZ. Sehingga,  nantinya  akan  menunjukan suatu  LAZ  yang  diteliti  tersebut  apakah pasif menerima.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  didapat  dari  data  primer dan  sekunder.  Informan  yang  dipilih dalam  penelitian  ini  adalah  seperti dijelaskan  diatas  yaitu  kepala  cabang, kepala  divisi  keuangan  dan  operasional, dan  kepala  divisi  komunikasi  dan sumberdaya manusia.

## Pasif Menerima Suatu Perubahan
Legistimasi
Efisiensi  Keberagaman Organisasi Tinggi Tinggi Rendah Sumber: Strategic Responses to Institutional Processes , Oliver (1991, 160)
Putri, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: 135-143;

## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

## Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur  pengumpulan  data  dalam penelitian ini mengacu pada prinsip yang dimiliki  oleh  Yin  (2014:103)  yaitu  berfokus pada enam sumber bukti, sebagai berikut: Dokumentasi, Rekaman arsip, Wawancara

## Teknik Analisis
Strategi  umum  yang  disarankan  oleh Yin (2014:136) dan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal adalah  dengan  mendasarkan  pada preposisi  teoritis.  Strategi  yang  menuntun studi  kasus  dengan  akurat.  Teknik pemeriksaan adsalah penjodohan pola.
IV. Analisis
Analisis  Bab  VII,  terdapat  4  bagian,  yaitu persyaratan organisasi, mekanisme perizinan,  pembentukan  perwakilan  LAZ, dan  amil  zakat  atau  perkumpulan  orang dalam masyarakat
Walau  proses  perizinan  lama  dan  agak susah karena sempat ganti kepengurusan, namun  LAZ  tetap  bersikeras  mendapat pengakuan  hukum  agar  tetap  dipercaya oleh  masyarakat  dan  pemerintah  itu sendiri.
Persyaratan
organisasi dilaksanakan dengan baik, seperti membentuk YDSF Forum untuk memperkuat jalinan antar YDSF pusat dan wilayah.  Hal  tersebut  memang  harus dilakukan  dalam  suatu  kelembagaan demi  terciptanya  koordinasi  yang  baik sehingga  minim miss komunikasi.  YDSF
murni  dari  masyarakat  untuk  masyarakat, dimana  terdapat  struktur  organisasi  yang teratur.
Setelah pemaparan diatas, dapat menyimpulkan  bahwa  LAZ  YDSF  dalam penerapan Bab VII pada PP No 14 Tahun 2014  adalah  tinggi.  Maksudnya  adalah suatu  organisasi  dalam  kelembagaan yang  berhubungan  dengan  banyak pihak,  membuat  LAZ  membutuhkan dukungan moril maupun materil, termasuk pengakuan tertulis dari hukum pemerintah, demi terciptanya tujuan yang sama.
Analisis  Bab  IX,  yaitu  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan LAZ pada BAZNAS
Mematuhi  pelaporan  audit  syar  tiap 6bulan  atau  setaun  sekali,  walau  agak beban  untuk  mengumpulkan  target  50 Milyar  pertahun.  Pelaporan  data  muzaki agak  terasa  berat,  kurang  efisien,  karena data  muzaki  yang  tersebar  membuat jumlah  dana  tidak  sepenuhnya  masuk YDSF. Akad  harus  jelas  melihat  pekerjaan halal, sedangkan itu tidak bisa memaksimalkan waktu dan jumlah donatur  YDSF,  karena  banyak  donatur tanpa nama. Donatur harus bekerja halal, kurang  sopan  sehingga  tidak  maksimal menarik donatur, karena pekerjaan bukan laz yang mengatur.
Setelah pemaparan diatas, dapat menyimpulkan  bahwa  LAZ  YDSF  dalam penerapan  Bab  IX  pada  PP  No  14  Tahun
Putri, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: 135-143;

## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
2014 yaitu
rendah.
Hal
tersebut dikarenakan adanya sedikit pertimbangan yang menyulitkan LAZ YDSF
untuk 100% menerima peraturan pelaporan keuangan menurut BAZNAS.

## Analisis Bab X, yaitu sanksi administratif
Setelah pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan,  bahwa  LAZ  YDSF  dalam penerapan  Bab  X  pada  PP  No  14  Tahun 2014 yaitu tinggi. Hubungan dengan pihak lain saling ketergantungan karena banyaknya stakeholder, dan  hal tersebut membuat  YDSF  memiliki  banyak  pilihan keputusan  dalam  menghadapi  masalah agar  tidak  menimbulkan  ketidakadilan disatu  pihak.  Hal  tersebut  bukan  hal negatif, selama LAZ tetap dapat melayani masyarakat.
Analisis Strategic Responses to Institutional

## Processes
Setelah  pemaparan  ketiga  sub bab  diatas,  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  respon  yang  dimiliki  oleh  LAZ pasca  PP  No  14  Tahun  2014.  Organisasi yang mendapat intervensi dari pemerintah,
dalam
konteks kelembagaan,  termasuk  proses  yang wajar  karena  selama  memiliki  satu  tujuan yang sama, semua pihak terkait memang sudah  segaimana  mestinya  memiliki sinergi yang kuat.
Dalam  penelitian  ini,  respon  LAZ terhadap Undang-Undang pemerintah ini, memiliki jenis respon yang pasif menerima atau mengadopsi aturan, namun
memerlukan adanya kompromi.
Sehingga,  jika  dilihat  dari  kacamata strategic responses, peneliti
mengidentifikasi bahwa
LAZ tidak termasuk  dalam  kategori  pasif  menerima. Beberapa penjelasan dapat dilihat khususnya  dari  segi  pelaporan  keuangan yang terdapat adanya harapan LAZ untuk berkompromi menyangkut pelaporan data  muzaki  LAZ  dan  hubungan  yang terjalin  dan  ketergantungan  dengan banyak stakeholder .

## V. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  di  atas, terdapat beberapa kesimpulan mengenai penerapan  PP  No  14  tahun  2014  tentang pengelolaan  zakat  pada  LAZ  YDSF. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah :
1. Diantara beberapa peraturan yang  ada  didalam  PP  No  14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat,  LAZ  YDSF  tidak  ada masalah  signifikan  yang  dialami dan selama ini telah menjalankan sebaik mungkin. Perizinan menteri dan  mekanisme  pembentukan organisasi  yang  baik,  pelaporan yang amanah, serta tidak pernah melakukan  pelanggaran  atau sanksi.  Walau  tidak  ada  masalah dan  LAZ  YDSF  telah  menjalankan dengan  baik,  namun  LAZ  YDSF tidak  termasuk  organisasi  yang melakukan  100%  pasif  menerima suatu  tekanan  dan  termasuk
Putri, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: 135-143;

## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
yang  mengharapkan  adanya kompromi.
2. Terdapat beberapa indikator yang tidak  sesuai  dengan  keadaan
lapangan. Hal tersebut dikarenakan peneliti menemukan adanya respon dari para
informan  yang  sedikit  mengeluh terkait pelaporan data muzaki ke
BAZNAS.  Serta  peneliti  juga menemukan adanya ketergantungan yang tinggi dengan
para stakeholder, sehingga  LAZ  YDSF  akhirnya mempunyai  beragam  pilihan keputusan  agar  tetap  menjaga keterikatan  tersebut.  Alhasil,  LAZ YDSF  memiliki  tingkat  legistmasi yang tinggi, efisiensi yang rendah, dan  keberagaman  yang  tinggi. Dimana  syarat  tersebut  tidak
menunjukan respon pasif
menerima.
3. Peneliti  menemukan  fakta  di lapangan  bahwa  audit  syariah yang  terdapat  pada  PP  No  14 tahun  2014  belum  dipraktikan oleh BAZNAS pada LAZ. Ada juga peraturan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat yang
berhubungan dengan Dirjen Pajak,  yaitu  muzaki  mendapat kwitansi  telah  membayar  zakat,
yang nantinya dapat mengurangi beban pajak muzaki
tersebut.
Setelah menarik kesimpulan, peneliti dapat mengelompokan
beberapa saran, yaitu diantaranya:
1. Untuk Pemerintah
a. Melakukan kajian lebih mendalam  untuk  sistem penghimpunan agar semuapihak  merasa  adil.
Misalnya  saja  dalam  peng- input-an data muzaki sebaiknya  tidak  perlu.  Jika niatnya ingin mengarahkan muzaki agar terpusat pada satu LAZ saja, maka membuat peraturan bukan pada  LAZ,  namun  untuk masyarakat luas. Pemerintah dapat mensosialisasikan lewat
media,  lewat  seminar  ke lembaga  dan  perusahaan- perusahaan  yang  ada  di Indonesia.
b. Saat pergantian
Kementerian,  tidak  perlu menharuskan suatu lembaga untuk mengulang lagi persyaratan
izin
kelembagaan tersebut.
Lebih  baik  diverifikasi  ulang saja  dengan  menyebutkan nomor SK sebelumnya.
c. Untuk  pendistribusian  agar tidak  terjadi  Overlapping, diberikan  nomor  ID  atau
kartu
identitas data penerima  agar  otomatis
Putri, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: 135-143;

## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
dapat  terdeteksi  sudah
masuk  ranah  LAZ  yang mana.
2. Untuk LAZNAS
a. Tetap  menjaga  hubungan, koordinasi, dan kepercayaan  yang  baik dengan  BAZNAS  dan  pihak
terkait lain.
b. Saat melakukan rapat koordinasi  beberapa  bulan
sekali  dengan  YDSF  Forum, lebih baik mengajak
perwakilan koordinator dari
BAZNAS, sehingga rapatnya  bisa  terintegrasi dengan efisien. c. Adanya pemasangan target pribadi untuk pengumpulan pendapatan yang  melebihi  target  dari BAZNAS,  sehingga  dapat mempengaruhi alam
bawah  sadar  saat  bekerja
dengan tulus. d. Memaksimalkan  program bantuan
dan pemberdayaan  yang  ada untuk  masyarakat.  Karena pada dasarnya LAZ adalah untuk melakukan dua
program  tersebut,  dimana sesuai dengan Baznas.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya
a. Memakai
pendekatan
yang  sama  yaitu  kualitatif studi  kasus,  dan  strategi
wawancara, namun ditambah dengan triangulasi  sumber  yang membutuhkan adanya
respon BAZNAS juga.
b. Menjelaskan  lebih  spesifik terkait sudut pandang kelembagaan.
4. Untuk Praktisi Ekonomi Islam
a. Lebih
mempercayai
lembaga-lembaga
Keuangan  Syariah,  baik pemerintah  maupun  non- pemerintah.
b. Lebih  bersemangat  lagi dalam  menjadi  seorang yang  sanggup  membayar zakat, sehingga roda perekonomian  dapat  lebih cepat  berputar,  dan  pihak BAZNAS  dan  LAZNAS  juga dapat bekerja
lebih optimal. c. Berusaha selalu
sosialisasikan pentingnya
Keuangan  Syariah  pada masyarakat luas, salah satunya memprioritaskan lembaga-lembaga tersebut  dalam  transaksi dan  mengajak  relasi  untuk mempercayai  pentingnya berekonomi syariah.
d. Sebisa mungkin
berkontribusi, misal berkeinginan untuk membuat  kebijakan  yang
Putri, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: 135-143;

## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
nantinya dapat membantu terjalinnya  kerjasama  yang kuat dalam Keuangan
Syariah.
e. Menjaga  sinergi  dengan sebanyak-banyaknya manusia,  khususnya  yang se-visi  dan  misi  dalam bermanfaat bagi sesama.
5. Untuk Akademisi Ekonomi Islam
a. Mengkaji ilmu-ilmu  Ekonomi Islam  yang  lebih  luas,
mendalaminya, dan mensosialisasikan pendidikan  hal  tersebut  di tempat-tempat seluas mungkin. b. Mempraktekan ilmu
tersebut di kehidupan
nyata.
c. Menjaga  sinergi  dengan sebanyak-banyaknya manusia,  khususnya  yang se-visi  dan  misi  dalam bermanfaat bagi sesama.

## Daftar Pustaka
Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi. 2016. Ekonomi Pembangunan  Syariah. Edisi  Revisi. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Creswell,  John.  W.  2015. Research  Design
Second  Edition .  Terjemahan  oleh  Lintan
Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dawson,  Yelena.  2015.  The  Institutionalisation
of Private Sector Performance Masurement in an Australian Oot-forprofit
Organisation. epublications@scu.
Fakultas  Bisnis  Administrasi.  Southern Cross University.
Fauzia,  Amelia.  2008. Faith  and  a  State:  a History  of  Islamic  Philanthropy  in Indonesia. Disertasi  tidak  diterbitkan. Melbourne  Faculty  of  Arts  University  of Melbourne.
Hilmi, Hasbullah. 2012. Dinamika Pengelolaan Wakaf  Uang:  Studi  Sosio-Legal  Perilaku
Pengelolaan Wakaf Uang Pasca
Pemberlakuan  UU  No.  41  Tahun  2004
Tentang  Wakaf. Ijtihad,  Jurnal  Wacana Hukum  Islam  dan  Kemanusiaan ,  Vol.  12,
No. 2 (12).
Huda,  Nurul,  dkk.  2012. Kebijakan  Publik Islami .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group. Kamil, Syukron. 2016. Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan .  Depok:  PT  Rajagrafindo Persada.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  2010. Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam. Edisi  Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
Khairinisa,  Dini.  2012. Proses  Konstruksi Perkembangan  Organisasi  Zakat  (Studi pada Dompet Dhuafa Republika) .
Jakarta: UI Library.
LAZ YDSF,. Profil LAZ, (Online),
( www.ydsf.org 20 November 2016. (20.17) Muhammad, dan Abu Bakar. 2011.
Manajemen Organisasi Zakat. Malang :
Madani Wisma Kalimetro.
Modell,  S.  (2001).  Performance  Measurement and  Institutional  Processes:  A  Study  of Managerial  Responses  to  Public  Sector
Putri, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 5 No. 2 Februari 2018: 135-143;

## PROSES KELEMBAGAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
Reform . Management Accounting Research , 12: 439, 441. Nafik,  Muhammad  dan  Hazami  Bashlul. 2016.  Peran  dan  Implementasi  Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Inferensi  Junral  Penelitian Sosial dan Keagamaan. Vol 10 No.1:
Oates,  Grainne.  2013.  Exploring  the  Links between Stakeholder Type, and Strategic Response  to  Stakeholder  and  Institutional Demands  in  the  Public  Sector  Context.
International  Journal  of  Business  and Management ; Vol. 8, No. 21: 51-52.
Oliver,  C.  (1991).  Strategic  Responses  to
Institutional  Processes. Academy  of Management Review Journal , 16, 146-163. Qardhawi,  Yusuf.  1996. Hukum  Zakat.
Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa. Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.
Jakarta: Zaikrul Hakim.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No  38
Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat.
1999: Kementerian Agama.
---------------------------.  Undang-Undang  No  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.
2011: Diperbanyak oleh BAZNAS.
---------------------------.  PP  No  14  Tahun  2014 tentang Penjelasan UU  No  23 Tahun 2011 Pengelolaan  Zakat.  2014:  Diperbanyak oleh BAZNAS.
Romanelli,  Elaine.  The  New  Instituitonalism  in Organizational  Analysis  by  Powell  and
Dimaggio  Review. The  Academy  of Management Review Journal , Vol. 17, No.
3 (Jul., 1992), 612-614.
Rosyidah,  Trie  A  dan  Asfi  Manzilati.  2014 .
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan  Zakat  oleh  Lembaga  Amil
Zakat  (Studi  pada  Beberapa  LAZ  di  Kota Malang).  Malang:  Universitas  Brawijaya) . UB.
Sudarwati,  Yuni  dan  Nidya  Waras  Sayekti.
2011. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan  Publik , Vol. 2, No. 1, (Juli): 578-581
Wahyuni,  Ersa  Tri.  2013. The  Role  of Entrepreneur  in  IFRS  Diffusion:  The  Case Study of Convergence IFRS in Indonesia.
Yin,  Robert  K.  2014. Case  Study  Research:
Design  and  Method .  Terjemahan  oleh  M.
Djauzi  Mudzakir.  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Yustika, Ahmad Erani. 2013. Ekonomi
Kelembagaan.  Paradigma,  Teori,  dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit Airlangga.