## Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
Asmah* dan Andi Istiana Inayah Dwi Putri Faculty of Law, Sawerigading University Makassar, Indonesia. *Email: unsaasmah@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine and analyze the implementation of the provision of land dowry in marriage according to  national  defense law, as  well as the legal protection status of ownership  of land  rights in marriage dowry in Tanralili District, Maros Regency. In addition, it also aims to find out and analyze legal protection for women who receive dowry land in marriage in Tanralili District, Maros Regency. In addition to field research, namely open interviews  with a number of local government officials such as the Head of BPN Maros Regency, Tanralili Sub- District, Head of KUA Tanralili District, as well as questions and answers with several residents who married with land  as  their  dowry,  a  literature  study  was  also  conducted  (Library  Research)  by  studying  related  laws  and regulations,  books,  journals,  and  articles  obtained  through  the  internet.  Data  analysis  is  carried  out  using qualitative  and  normative  analysis  techniques.  The  result  of  this  study  is  that  the  implementation  of  dowry  in marriage of national land law is valid or permissible as long as legal certainty in terms of certificates is submitted at the time of marriage contract if and according to national land law if registered with the national land office by first proving by a deed of grant made by the Land Deed Making Officer (PPAT). And Legal protection for women who receive land, the provision of dowry in marriage in Tanralili District, Maros Regency, which is the strongest on land, is a certificate made by the local land office, further suggestion that the granting of dowry in marriage can be recognized for its implementation according to national land law.
Keywords: legal position, mahar " sunreng" , makassar bugis marriage .
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Published: 14/08/2024
How To Cite:
Asmah,  A.,  Putri,  A,  I,  I,  D. ( 2021).  Kedudukan  Hukum  Mahar  “Sunreng”  dalam  Perkawinan  Bugis  Makassar . KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  18(1).  Pp  9-18. https:// doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.9-18

## I.  PENDAHULUAN
Sejak  zaman  Hindia-Belanda,  Indonesia dikenal  salah  satu  negara  agraris  dengan  luas daratan  1.919.440  km 2 ,  dimana  sebagian  besar masyarakatnya  menggantungkan  hidup  dalam bidang  pertanian.  Dan  juga  merupakan  unsur penting  bagi  rakyat  Indonesia  terutama  dalam mencari  nafkah  sebagai  tempat  tinggal  serta menjadi fungsi sosial.
Arti  penting  tanah  bagi  masyarakat  Indonesia dapat  lebih  besar  dari  maknanya  apabila membahas  tentang  masyarakat  hukum  adat  yang memiliki  ikatan  yang  kuat  dengan  tanah, khususnya  dengan  tanah  dimana  mereka  lahir, besar,  dan  menjalani  kehidupannya.  Masyarakat hukum  adat  menganggap  tanahnya  sebagai warisan leluhur yang semestinya harus dijaga dan dipelihara.
Dalam  hukum  adat,  terdapat  beberapa  cara untuk memperoleh tanah hak milik adat , yaitu:
Melalui warisan, hibah atau pembelian, dan Membuka  dan  mengusahakan  tanah  di  dalam wilayah adat.
Setelah  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  terbentuk  pada  tanggal  24  September 1960,  Indonesia  memiliki  sistem  hukum  dalam bidang  pertanahan  yang  telah  diunifikasi,  UUPA menegaskan  bahwa  hukum  agraria  nasional berdasarkan  atas  hukum  adat  tentang  tanah, menjamin  kepastian  hukum  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  dengan  tidak  mengabaikan  unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama.
Sebagai  peraturan  dasar,  UUPA  mengatur pokok-pokok penguasaan, pemilikan, penggunaan,  peralihan,  dan  pemanfaatan  tanah yang  pelaksanaannya  diatur  lebih  lanjut  dengan
peraturan perundang-undangan.
Dalam  UUPA  ditegaskan  bahwa  hak  milik adalah  hak  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  (Pasal  20). Lebih lanjut, pada Pasal 23 dijelaskan bahwa hak milik,  demikian  pula  setiap  peralihan,  hapusnya dan  pembebanannya  dengan  hak-hak  lain  harus didaftarkan  menurut  ketentuan  yang  dimaksud dalam  Pasal  19.  Kewajiban  mendaftarkan dimaksudkan  agar  pemegang  hak  mendapat kepastian  hak  atas  tanahnya.  Oleh  karena  itu, peralihan  hak  atas  tanah  dalam  perkawinan dengan pemberian mahar tanah sebaiknya tunduk pada  UUPA  dengan  mendaftarkan  tanah  yang akan  dialihkan  kepemiliknya  sesuai  dengan peraturan yang ada.
Segala  macam  peralihan  hak  atas  tanah, menurut  UUPA  hendaknya  didaftarkan,  hal  ini dimaksudkan agar  tertib administrasi tanah dapat terjadi.  Berbagai  macam  jenis  peralihan  hak  atas tanah yang diakui oleh UUPA diantaranya :
Jual  beli,  Tukar-menukar,  Hibah,  Pemberian menurut adat
Pemasukan  dalam  perusahaan  atau  “ inbreng ” dan
Hibah wasiat atau “ legaat ”
Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan sewaktu  pemegang  haknya  masih  hidup  dan merupakan  perbuatan  hukum  pemindahan  hak yang bersifat tunei, kecuali hibah wasiat. Artinya, bahwa  dengan  dilakukannya  perbuatan  hukum tersebut,  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan berpindah kepada pihak lain.
Jual-beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemberian menurut  adat  dan  pemasukan  dalam  perusahaan, demikian juga pelaksanaan hibah-wasiat, dilakukan  oleh  para  pihak  di  hadapan  Pejabat Pembuat    Akta  Tanah  (PPAT),  yang  bertugas membuat  aktanya.  Dilakukannya  perbuatan hukum  tersebut  di  hadapan  PPAT  maka dipenuhilah  syarat  terang  (bukan  perbuatan hukum  yang "gelap", yang  dilakukan  secara sembunyi-sembunyi).  Akta  yang  ditandatangani oleh  para  pihak  menunjukkan  secara  nyata  atau rill  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  yang dilakukan.  Dengan  demikian  ketiga  sifat peralihan  hak,  yaitu  tunai,  terang  dan  rill, dipenuhi.  Akta  tersebut  membuktikan,  bahwa benar  telah  dilakukan  perbuatan  hukum  yang dimaksud.
Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat
dan  lebih  luas  daya  pembuktiannya,  pemindahan hak sebaiknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan  Kota/Kotamadya,  untuk  dicatat  pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. Dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat haknya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat.
Pemberian dalam pernikahan, lebih khususnya bagi  pemberian  tanah  objek  mahar  menurut Peraturan  Pemerintah  No.  37  Tahun  1998 dibuatkan  akta  peralihan  hak  oleh  dan/atau  di hadapan  PPAT ” .  Hal  ini  dimaksudkan  agar  akta peralihan  hak  tanah  tersebut  dapat  dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa tentang kepemilikan  tanah  tersebut  dikemudian  hari. Pasal  37  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pemindahan hak atas  tanah,  hanya  dapat  didaftarkan  pada  Kantor Pertanahan  Kota/Kota  jika  dibuktikan  dengan akta  PPAT.  Jadi  akta,  PPAT  selanjutnya  dapat didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan  Kota/ Kota untuk kemudian diberikan sertifikat sebagai alas hak atas tanah yang telah dialihkan tersebut.
Kecamatan Tanralili  Kabupaten  Maros merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang masih  kuat  mengikuti  tradisi.  Suku  Bugis-Maros dalam  lingkungan  hukum  adat  yang  telah  dibagi oleh  van  Vollenhoven  untuk  mempermudah mempelajari  hukum  adat  di  Indonesia  secara sistematis.  Bahwa  dalam  hukum  adat  di  setiap lingkungan  hukum,  terdapat  suatu  ciri  yang memberi  pelaksanaan  pada  hukum  adat  yang bersangkutan, sehingga mempermudah menentukan identitasnya.
Layaknya masyarakat hukum adat pada daerah lainnya,  masyarakat  Kecamatan  Tanralili  yang terdiri  dari  suku  adat  Bugis-Maros  juga  sangat menghargai  tanah  sebagai  warisan  dari  leluhur yang  harus  dijaga  dan  dilestarikan.  Oleh  karena itu, tanah kerap dijadikan sebagai salah satu objek mahar  atau  mas  kawin  dalam  sistem  pernikahan masyarakat Kecamatan Tanralili.
Bagi Masyarakat Kecamatan Tanralili,
pernikahan  dianggap  sebagai  perjanjian  yang sakral  dan  suci  antara  suami  dan  isteri.  Mas kawin  atau mahar dalam  masyarakat  bugis  biasa disebut sompa  dalam  Bahasa  Bugis dan sunrang dalam  Bahasa  Makassar .  Tanah sompa merupakan  tanah  yang  diberikan  dalam  sebuah pernikahan  sebagai  sebuah  mahar.  Pengertian sompa dan  tanah sompa akan  dijelaskan  dalam bab selanjutnya.
Halaman 10 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
Tanah  sebagai  salah  satu  objek  mahar  dalam sistem  pernikahan  di  Kecamatan  Tanralili, mempunyai  beberapa  segi  positif  dan  negatif. Salah  satu  hal  positif  tanah  sebagai  objek  mahar yaitu:  kemapanan  setelah  pernikahan  dapat  lebih terjamin  karena  telah  memiliki  tanah  yang  dapat dipergunakan  sebagai  tempat  bernaung  bagi keluarga  baru  yang  akan  segera  terbentuk,  selain itu  juga  dapat  diperuntukkan  sebagai  salah  satu sumber  penghasilan  bagi  keluarga  apabila dipergunakan  dengan  tepat.  Sedangkan  segi negatif  tanah  sebagai  salah  satu  objek  mahar, yang  dalam  hal  ini  disebut  tanah sompa yaitu apabila  peralihan  kepemilikan  tanah  tersebut tidak  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia atau status hukum kepemilikan hak atas tanah sompa yang  tidak  jelas  antara  suami  atau isteri . Pada kenyataannya, pemberian tanah dilakukan  hanya  secara  lisan  saja,  yaitu diisyaratkan  akan  memberikan  sebidang  tanah sebagai objek mahar dalam perkawinan dan tidak disertai  dengan  akta  otentik  peralihan  hak  atas tanah  yang  dibuat  oleh  PPAT.  Walaupun peralihan  tersebut  dilakukan  di  hadapan  banyak orang  yang  dapat  disebut  sebagai  saksi  yang menyaksikan  peralihan  tersebut  terjadi,  tetapi tetap  saja  peralihan  itu  hanya  dilakukan  secara lisan  saja,  yang  pembuktiannya  tidaklah  sekuat apabila  dilakukan  secara  tertulis,  sehingga  tidak jarang terjadi konflik akibat lemahnya pembuktian.  Terkadang  pula  tanah  yang  akan dialihkan  kepemilikannya  tidak  juga  memiliki sertifikat  hak  atas  tanah,  sehingga  menambah kerancuan  dalam  membuktikan  kepemilikan tanah nantinya. (Muchtar Wahid,2008)
Penyerahan  hak  atas  tanah  dengan  cara  hibah menurut  hukum  adat  harus  bersifat  terang  dan tunai, tetapi dalam hal penyerahan hak milik atas tanah dalam perkawinan dengan pemberian tanah, biasanya  dilakukan  dengan  berdasarkan  pada syarat-syarat  yang  telah  disepakati  sebelumnya antara  pihak  mempelai  pria  dan  pihak  mempelai wanita. (Soekanto,1994)
Pembicaraan  mengenai  penyerahan  tanah  ini, kadang kala dilakukan pada waktu pengantin pria datang  untuk  melamar,  yaitu  pemberian  sebagai syarat  yang  diinginkan  oleh  pihak  mempelai wanita, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang  berkemampuan  ekonomi  tinggi  serta memiliki  status  sosial  yang  dihormati  dalam masyarakat.  Apabila  syarat  yang  ditentukan  oleh pihak mempelai wanita tidak dapat dipenuhi oleh
pihak  mempelai  pria,  maka  tidak  jarang perkawinan pun kurang dilaksanakan.
Oleh  sebab  itulah  maka  musyawarah  penting untuk dilakukan, sebab musyawarah antara kedua keluarga  yang  akan  melangsungkan  pernikahan akan  dapat  mempertemukan  keinginan  masing- masing  keluarga,  sehingga  perkawinan  dapat dilaksanakan.
Pada beberapa kasus, tanah yang dimaksudkan sebagai  objek  mahar  bukan  merupakan  tanah yang  diberikan  kepada  mempelai  wanita  setelah perkawinan dilangsungkan, atau tidak jarang pula mempelai  pria  ingkar  dalam  memberikan  tanah sompa ini  sebagai  kewajibannya  dalam memenuhi  syarat  perkawinan.  Kemudian  ada kalanya  pula  mempelai  wanita  meminta  tanah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan apa telah yang  disepakati  sebelumnya.  Berbagai  macam masalah  dan  konflik  yang  terjadi  adalah  akibat tidak  didaftarkannya  tanah  tersebut  pada  saat dilakukannya  peralihan  tanah,  atau  tanah  yang dialihkan kepemilikannya tidak memiliki sertifikat sebagai alat bukti yang kuat.
Oleh  karena  itu  tidak  jarang  peralihan  tanah dalam perkawinan ini menimbulkan sengketa dan konflik, maka penulis menganggap penting untuk meneliti  dan  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai "Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kepemilikan  Hak Atas  Tanah  Pemberian  Mahar  dalam  Pernikahan di  Kecamatan  Tanralili  Kabupaten  Maros"  agar tercipta  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas tanah dalam kasus tanah pemberian mahar dalam pernikahan,  utamanya  di  Kecamatan  Tanralili, Kabupaten Maros.

## II.  METODE
This  research  is  a  normative  and  emperical research,  namely  legal  research  that  puts  the  law as a system of norms. The study was conducted in Tanralili District, Maros Regency, for one month, to  obtain  accurate  data,  the  research  was conducted  by  interviewing  the  Head  of  BPN Maros  Regency,  Head  of  Tanralili  District,  Head of  Borong  Village,  Head  of  KUA  (Tanralili Religious  Affairs  Office).  In  addition,  questions and  answers  were  also  carried  out  with questionnaire  /  question  techniques  in  the community  with  an  emphasis  on  women  who received dowry land in marriage.

## III.PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pemberian  Mahar  Tanah  Dalam Pernikahan Menurut Hukum Pertanahan Nasional

## Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 11
Aturan  mengenai  sistem  pertanahan  di Indonesia  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok  Agraria  atau  lebih  dikenal  dengan  nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Setelah berlakunya  undang-undang  ini,  maka  segala macam  hukum  dan  aturan  tentang  tanah  tunduk pada UUPA, termasuk hukum adat, tetapi hukum adat ini masih diakui sepanjang dalam kenyataan di  masyarakat  masih  ada,  dan  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  jiwa  dan  ketentuan  UUPA (Pasal 56).
Dalam  UUPA,  terdapat  beberapa  aturan mengenai  peralihan  hak  milik  atas  tanah  yang tidak  dijelaskan  secara  terperinci.  Salah  satu diantara  aturan  tersebut  adalah  aturan  mengenai peralihan  tanah  secara hibah,  utamanya pemberian mahar tanah dalam pernikahan.
Dalam  bab  sebelumnya,  dijelaskan  bahwa mahar  adalah  harta  yang  diberikan  pihak  calon suami  kepada  calon  istrinya  untuk  dimiliki sebagai  penghalal  hubungan  mereka.  Mahar  ini menjadi  hak  istri  sepenuhnya,  sehingga  bentuk dan  nilai  mahar  ini  pun  sangat  ditentukan  oleh kehendak  istri.  Bisa  saja  mahar  itu  berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak  istri.  Hanya  saja  dalam  pemberian  mahar, sebaiknya  memberikan  barang  atau  benda  yang bernilai investasi, tinggi seperti emas, rumah, dan tanah  agar  dapat  dimanfaatkan  kelak  oleh  isteri. Pemberian  tanah  sebagai  mahar,  hendaknya tunduk  pada  aturan-aturan  yang  berlaku  tentang peralihan tanah.
UUPA  menegaskan  bahwa  segala  macam bentuk  peralihan  hak  atas  tanah,  yaitu  jual-beli, hibah,  tukar-menukar,  dan  pemasukan  dalam perusahaan  haruslah  didaftarkan  peralihannya  di Kantor  Pertanahan  setempat,  dan  segala  macam peralihan  hak  atas  tanah  hanya  dapat  didaftarkan jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh
PPAT yang berwenang. Dengan demikian berarti setiap  peralihan  hak  milik  atas  tanah,  yang dilakukan  dalam  bentuk  jual-beli  tukar-menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT.
Dengan  demikian,  agar  peralihan  hak  atas tanah,  tersebut  dapat  terselenggara  dengan  baik, maka  seorang  PPAT  yang  akan  membuat peralihan  hak  atas  tanah  harus  memastikan kebenaran  mengenai  hak  atas  tanah  tersebut termasuk  hak  milik  atas  tanah  yang  akan dialihkan tersebut.
Setiap  kegiatan  peralihan  tanah,  terutama dalam bentuk pengalihan atas tanah beserta segala aspek  hukumnya  harus  didasarkan  kepada kesepakatan antara pihak yang ingin mengalihkan tanahnya  kepada  pihak  yang  menerima  tanah. Kesepakatan  dilakukan  atas  dasar  persesuaian kehendak antara  kedua belah pihak tanpa  adanya unsur  paksaan,  kekhilafan,  dan    penipuan  serta dilakukan dengan itikad baik.
Hal  ini  dilakukan  karena  hubungan  antara kedua  belah  pihak  adalah  hubungan  keperdataan yang  berasal  dari  perjanjian  diatur  dalam  Pasal 1320  KUH  Perdata.  Untuk  lebih  mempertegas kesepakatan  antara  masing-masing  pihak  yang tertibat  dalam  peralihan  tanah  pada  pernikahan tersebut,  maka  kesepakatan  dan  peralihan dilakukan dalam bentuk tertulis yang dibuat  oleh dan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang    untuk itu.
Pemberian  mahar  tanah  dalam  peranikahan umumnya  dibicarakan  dan  dimusyawarahkan terlebih  dahulu  antara  pihak  keluarga  yang  akan melaksanakan pernikahan. Tanah tersebut umumnya diberikan dalam salah satu prosesi adat yang  telah  disepakati  bersama.  Berdasarkan temuan  pada  saat  melakukan  penelitian,  mahar tanah  diberikan  dalam  salah  satu  prosesi  adat dengan perincian sebagai berikut:
Halaman 12
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
Tabel 1. Distribusi Responden ber dasarkan Saat Pember ian Tanah
No. Prosesi Adat Jumlah Persentase 1 Pembicaraan Uang Belanja 1 7,7 2 Akad Nikah 12 92,3 Jumlah 13 100%

## Sumber : Data Primer, 2022
Berdasarkan  tabel  1  diperoleh  hasil  bahwa pembicaraan  atau  pemberian  mahar  tanah  telah ada  pada  saat-saat  awal  pernikahan,  yaitu  pada saat  pembicaraan  uang  belanja,  seorang responden  mengaku  telah  terdapat  penyerahan tanah  secara  langsung  sebagai  mahar  pada  saat
pembicaraan uang belanja kemudian sebanyak 12 orang  atau  92,  3  %  responden  mengaku  bahwa mahar  tanah  diserahkan  pada  saat  akad  nikah dilangsungkan. Adapun prosesi adat lainnya yang juga diperkirakan sebagai saat penyerahan mahar tanah yaitu penyerahan uang belanja ( doe belanja )
Dalam  tabel  2  terlihat  bahwa  seluruh responden,  yaitu  13  orang  responden  yang mendapatkan  tanah  dalam  pernikahan  tidak satupun  yang  mendaftarkan  peralihan  tanahnya ke  kantor  pertanahan  setempat,  hal  ini  berarti sampai saat ini belum seorang pun yang memiliki sertifikat  hak  milik  atas  tanah  yang  diberikan dalam  pernikahan  dengan  nama  sendiri  (atas nama responden).
Salah  seorang  responden,  Nurjannah  (41 tahun)  mengungkapkan  alasan  mengapa  tanah yang  dimilikinya  tidak  didaftarkan  pada  kantor pertanahan  untuk  mendapatkan  sertifikat,  yaitu karena  pada  jaman  dulu  (saat  responden menikah)  orang-orang  tua  masing-masing  pihak yang  menikahkan  mereka  dapat  dipegang  dan dipercaya  janjinya.  Oleh  karena  hal  itu berhubungan  langsung  dengan  harga  diri  dan kehormatan  dalam  masyarakat,  jadi  tidak dibutuhkan adanya tanda bukti peralihan tersebut, hanya  mengisyaratkan  menyerahkan  sebidang tanah dan penyerahan akan dilakukan tanpa tanda bukti apapun.
Telah dijelaskan dalam sub-bab peralihan atas tanah sompa, mengenai  dasar  hukum  peralihan hak  atas  tanah  dalam  pernikahan,  Effendi Perangin juga menjelaskan bahwa :
“Segala  macam  perbuatan  hukum  yang
mengakibatkan  beralihnya  hak  milik  atas  tanah menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997  wajib  didaftarkan  dan  dibuktikan  oleh  akta yang dibuat oleh PPAT, demikian halnya dengan hibah  tanah.  Jadi  dapat  disimpulkan  pula  bahwa hibah tanah dalam pernikahan yang mengakibatkan  beralihnya  hak  milik  atas  tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan dengan dibuktikan  oleh  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT”. (Effendi Perangin,1994)
Peralihan  tanah  dalam  pernikahan  di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, berdasarkan  tabel-tabel  dan  penjelasan  di  atas diperoleh  gambaran  bahwa  peralihan  dilakukan hanya  berdasarkan  hukum  adat  dengan  syarat terang  dan  tunai.  Terang  berarti  dilakukan  di hadapan  kepala  adat  (dalam  hal  ini  di  hadapan imam  kampong,  penghulu,  orang  yang  dituakan atau  Kepala  Kelurahan)  yang  berperan  sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan  pemindahan  hak  tersebut,  sehingga perbuatan  tersebut  diketahui  oleh  umum.  Serta tunai,  yaitu  penyerahan  tanah  dilakukan  dalam salah  satu  prosesi  adat,  utamanya  pada  saat  akad nikah  (tabel  1),  sebagai  pembayaran  langsung yang  dilakukan  secara  serentak.  Jadi  dapatlah disimpulkan  bahwa  peralihan  tanah  dalam pernikahan  di  Kecamatan  Tanralili,  Kabupaten Maros dilakukan  hanya berdasarkan  hukum  adat,
Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
Tabel 2. Per alihan Tanah dalam Per nikahan yang Didaftarkan Pada Kantor Per tanahan Setempat
Sumber : Data Primer, 2022
No.
Peralihan Tanah yang Didaftarkan pada Kantor Pertanahan Jumlah Persentase 1. Didaftarkan pada kantor pertanahan - - 2. Tidak didaftarkan 13 100 Jumlah 13 100% dan  penjemputan  mempelai  wanita  ke  tempat mempelai pria ( maparola/nilekka) tidak dipergunakan  sebagai  saat  penyerahan  mahar tanah dari penelitian yang dilakukan penulis.
Pemberian  tanah  yang  dilakukan  pada  saat akad nikah, dimaksudkan agar pihak keluarga dan tamu  undangan  dapat  menyaksikan  peralihan tanah  dilakukan,  sehingga  terpenuhi  salah  satu syarat  dalam  peralihan  tanah  dalam  pernikahan ini,  yaitu  saksi  yang  menyaksikan  peralihan dilangsungkan.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan 4  (empat)  syarat  sahnya  suatu  perjanjian kemudian untuk mempertegas kesepakatan antara
masing-masing  pihak  yang  terlibat  dalam peralihan  tanah  dalam  pernikahan,  maka sebaiknya  kesepakatan  dan  peralihan  dilakukan dalam  bentuk  tertulis  yang  dibuat  oleh  dan  di hadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu. Syarat  ini  (tertulis)  merupakan  hal  yang  mutlak dilakukan  demi  menjamin  kepastian  hukum  bagi pemilik  tanah  nantinya.  Kemudian  selain peralihan  dan  penyerahan  tanah  dalam  bentuk tertulis.
Untuk mendapatkan sertifikat sebagai alas hak yang  terkuat  atas  tanah,  maka  haruslah didaftarkan  pada  Kantor  pertanahan  setempat. Tabel  6  menggambarkan  peralihan  tanah  dalam pernikahan  yang  didaftarkan  pada  kantor pertanahan setempat:
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
tidak  sesuai  dengan  UUPA  sebagai  aturan  dasar sistem pertanahan di Indonesia.
Mahar  tanah  dalam  pernikahan  bertujuan sebagai  simbol  bagi  pihak  mempelai  wanita bahwa  mempelai  pria  yang  nantinya  akan  jadi pemimpin  dalam  keluarga  dapat  menghidupi  dan menanggung hidup sekeluarga. Hal ini merupakan  penegasan  dari  kemampuan  ekonomi dan  kemauan  untuk  bertanggung  jawab  akan hidup anak dan isterinya kelak.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  jenis tanah  yang  diberikan  sebagai  mahar  beragam, sesuai  dengan  tingkat  ekonomi  dan  kemampuan mempelai  pria,  tanah-tanah  yang  diberikan umumnya  berupa  sawah,  empang,  kebun,  tanah perumahan,  dan  jenis  tanah  lainnya.  Untuk  lebih jelas mengenai jenis tanah yang diberikan sebagai mahar di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel 3:
Tabel 3. J enis Tanah Pember ian Mahar dalam Per nikahan No. Jenis Tanah Jumlah Persentase 1. Sawah 9 69,2 2. Tanah Perumahan 3 23,1 3. Tanah Kering 1 7,7 Jumlah 13 100% Sumber: Data Primer, 2022
Pada  tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa  tanah  yang diperuntukkan  sebagai  mahar  dalam  pernikahan sebagian  besarnya  merupakan  tanah  persawahan, Sebanyak  69,  2  %  atau  9  orang  responden mengaku bahwa tanah yang diberikan kepadanya sebagai  mahar  berupa  tanah  persawahan.  Salah satu responden, Muslimin, S.Ag,. MM, mengungkapkan bahwa:
“Sawah  Seluas  57  are  diberikan  kepadanya sebagai  mahar  pada  waktu  menikah  dengan harapan  agar  hasil  tanah  dapat  digunakan  untuk menghidupi  keluarga  yang  akan  terbentuk. Dengan manfaat yang sangat vital tersebut, maka tidaklah  mengherankan  apabila  sawah  sering digunakan sebagai objek mahar dalam pernikahan.  Kemudian  jenis  tanah  lainnya,  yang sering  juga  digunakan  sebagai  mahar  dalam pernikahan yaitu tanah kering (tanah yang belum dimanfaatkan oleh pemilik tanah, dalam beberapa
kasus  berupa  tanah  yang  menyerupai  kebun, tetapi tidak terawat)”.
Adapun  tanah  yang  diberikan  sebagai  mahar tidak selamanya merupakan milik mempelai pria, ada  kalanya  merupakan  milik  orang  tua  dari mempelai  pria,  milik  keluarga  mempelai  pria, atau  pun  milik  orang  lain.  Untuk  mempermudah pengurusan  pembuatan  sertifikat  dan  balik  nama sertifikat  hak  atas  tanah,  sebaiknya  tanah  yang diberikan  sebagai  mahar  haruslah  merupakan milik  pribadi  dari  mempelai  pria,  hal  ini  agar pengurusannya  tidak  berbelit-belit,  dan  tidak menimbulkan  konflik  dikemudian  hari  akibat tidak  jelasnya  kepemilikan  tanah  yang  diberikan sebagai  mahar  tersebut.  Untuk  mengetahui  lebih jelas  mengenai  jenis  tanah  dan  kepemilikan mahar  tanah  di  Kecamatan  Tanralili,  Kecamatan Maros dapat dilihat pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Kepemilikan Hak Atas Tanah Pember ian Mahar dalam Per nikahan No. Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemberian Mahar dalam Pernikahan Jumlah Persentase 1. 2. 3. Milik Suami Milik orang tua suami Lainnya 2 10 1 15,3 77 7,7 Jumlah 13 100% Sumber: Data Primer, 2022 Pada  tabel  4  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa sebagian besar tanah yang dialihkan kepemilikannya sebagai mahar dalam pernikahan bukanlah  milik  suami,  tetapi  milik  orang  tua suami  (dengan  perincian  mertua  laki-laki sebanyak  6  orang  atau  46,2  %  dan  mertua perempuan sebanyak 4 orang atau 30,8%).
Akibat  tanah  yang  diberikan  sebagai  mahar bukan  merupakan  milik  suami,  maka  sering  kali menimbulkan konflik, utamanya apabila peralihannya  dilakukan  tidak  secara  tertulis,  atau tidak  terdapat  saksi  yang  menyaksikan  peralihan tersebut dilangsungkan, terlebih lagi apabila tanah mahar  belum  memiliki  sertifikat,  sehingga  akan
Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
lebih  menyulitkan  pembuktian  akan  kepemilikan tanah nantinya.
Pembuktian terhadap kepemilikan mahar tanah sangat penting untuk mencegah timbulnya konflik di  kemudian  hari  karena  tidak  jelasnya kepemilikan  mahar  tanah  di  hadapan  hukum pertanahan  nasional,  maka  menyebabkan  fungsi sertifikat  yang  penting  artinya.  Peralihan  tanah dalam  pernikahan  di  Kecamatan  Tanralili sebagian  besar  tidak  disertai  dengan  sertifikat kepemilikan  hak  atas  tanah,  terlebih  lagi  kontrol dan penguasaan isteri terhadap tanah mahar yang diberikan  kepadanya  sangat  lemah.  Hal  ini
berkaitan dengan kedudukan isteri dalam keluarga yang  seringkali  berada  di  bawah  penguasaan suami.  masyarakat  Sulawesi  Selatan  adalah masyarakat  yang  menganut  budaya  patriarki, yaitu  sistem  yang  menempatkan  laki-laki  atau ayah  sebagai  penguasa  dalam  keluarga.  Tabel  3 menjelaskan  tentang  sertifikat  tanah  yang diserahkan pada waktu menikah, dan kontrol serta penguasaan isteri terhadap tanah mahar.
Sehubungan dengan hal tersebut, tabel 5 dan 6 akan  menjabarkan  mengenai  kontrol  penguasaan dan  pemanfaatan  isteri  atas  tanah  pemberian dalam pernikahan.
Tabel 5. Pemanfaatan Tanah dalam Per nikahan yang dikuasai oleh Responden No. Diserahkan dengan sertifikat hak atas tanah Jumlah Persentase 1. 2. Dikuasai responden Tanpa sertifikat 10 3 77 23 Jumlah 13 100% Sumber: Data Primer, 2022 Dalam tabel 10, dapat dilihat bahwa hanya 10 orang responden atau 77% yang mengaku bahwa tanah mahar dikontrol dan dikuasai pemanfaatannya.  sisanya  sebanyak  3  orang  atau 23  %  mengaku  tidak  mengantrot  pemanfaatan tanah  yang  diberikan  kepadanya.  Seorang responden,  Muslimin,  S.Ag,.  MM,  mengatakan
bahwa  tanah  mahar  yang  pada  saat  diberikan merupakan  tanah  perumahan  saat  ini  dijadikan kebun  atas  keinginan  mertua  perempuan,  hal  ini dikarenakan  responden  yang  memang  tidak memiliki  keinginan  untuk  menguasai  tanah  yang merupakan haknya.
Tabel 6. Penguasaan Pemanfaatan Hasil Tanah Pember ian dalam Per nikahan oleh Responden
Sumber: Data Primer, 2022 No. Penguasaan Hasil Tanah yang
Dikuasai oleh Responden Jumlah Persentase 1. 2. Dikuasai responden Tidak dikuasai respoden 9 4 69,2 30,8 Jumlah 13 100%
Dalam  tabel  6,  dari  10  orang  yang  mengaku mengontrol  tanah  mahar,  terdapat  9  orang responden atau 69,2% yang mengakui mendapatkan  hasil  dari  pemanfaatan  tanah tersebut,  hal  ini  terdapat  dalam  tabel  9  di  atas. Menurut  Hj.  Nurlia  (Wawancara,  04-05-2021) bahwa : tanah mahar yang diserahkan kepadanya saat menikah dipercayakan pada suami pemanfaatannya  (suami  kemudian  menyerahkan penggarapannya  kepada  saudara  suami  untuk membantu kehidupannya), adapun hasil pemanfaan tanah (berupa padi) yang tidak terlalu memuaskan,  maka  tanah  tersebut  kemudian diserakhan kontrol penguasaan dan pemanfaatannya kepada mertua.
Muslimin, S.Ag,. MM, mengutarakan pendapatnya  mengenai  mahar  tanah  yang  tidak dikontrol dan dikuasai pemanfatannya oleh isteri:
“…  Mahar  tanah  tidak  boleh  dikuasai  oleh pihak  suami  atau  keluarganya,  tidak    bias  sama sekali  mengintervensi  karena  ini  adalah  hak sepenuhnya  isteri.  Tetapi  saya  kira  kalau  yang namanya hubungan suami-isteri tetap ada campur tangan  suami,  tetapi  dalam  hal  ini  kewenangan sepenuhnyha  itu  tetap  di  tangan  isteri,  jadi  kalau namanya  suami-isteri  kan  tetap  ada  yang namanya koordinasi, tapi suami itu sifatnya hanya sebatas  koordinasi  saja,  yang  punya  hak sepenuhnya  itu  untuk  memutuskan  itu  isteri, karena  memang  pada  dasarnya  itu  merupakan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
harta yang diberikan kepada isteri…”
Menurut  pendapat  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  walaupun  pada  saat  pernikahan  isteri diberi  tanah  sebagai  mahar,  tetapi  tetap  saja segala  hal  sehubungan  dengan  Pemanfaatan  dan penguasaan  terhadap  tanah  mahar  sebaiknya didiskusikan  dan  dimusyawarahkan  terlebih dahulu  bersama  suami.  Hal  ini  bertujuan  agar antara  suami  dan  isteri  terdapat  saling  percaya dan    tercipta  rasa  kebersamaan  terhadap  harta yang dimiliki, baik oleh suami maupun oleh isteri tanpa memandang siapakah pemilik harta tersebut sebelumnya,  yang  ada  hanyalah  milik  keluarga. Namun  tetap  saja  diperlukan  adanya  pembuktian yang  jelas  dan  kuat  terhadap  siapakah  pemilik tanah,  dalam  hal  ini  oleh  isteri,  dengan  sertifikat hak milik atas tanah.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  yang Menerima  Tanah  Pemberian  Mahar  dalam Pernikahan  di  Kecamatan  Tanralili  Kabupaten Maros
UUPA  merupakan  peraturan  dasar  yang mengatur  penguasaan,  pemilikan,  peruntukan, penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah yang bertujuan agar terselenggaranya pengelolaan dan  pemanfaatan  tanah  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  aspek  yang dibutuhkan  untuk  tujuan  tersebut  adalah mengenai kepastian hak atas tanah, yang menjadi dasar  utama  dalam  rangka  kepastian  hukum pemilikan tanah.(Boedi Harsono,2003)
Salah satu  tujuan  pendaftaran tanah, sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  19  ayat
(1)  UUPA  serta  menurut  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  tanah  ialah  memberikan  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah.  Dari penjelasan  tersebut  dapatlah  disimpulkan  bahwa keterlibatan rakyat diwajibkan agar mendaftarkan tanahnya,  walau  tidak  ditetapkan  adanya konsekuensi  bagi  pemilik  tanah  yang  tidak mendaftarkan tanahnya. Dari hal tersebut jelaslah nampak  bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  hak  atas  tanah,  dimana keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah  yang peraturan  dasarnya  ditetapkan  dalam  Pasal  19 UUPA,  sangat  tergantung  pada  peranan masyarakat.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa atas  hak  yang  paling  kuat  atas  tanah  menurut hukum  pertanahan  di  lndonesia  adalah  sertifikat yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional.  Peralihan  tanah  dalam  pernikahan  di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, berdasarkan  tabel  9  hanya  seorang  responden yang  mendapatkan  mahar  tanah  beserta  sertifikat hak  atas  tanah,  hal  ini  menunjukkan  peralihan tanah  yang  terjadi  kebanyakan  tidak  sesuai dengan  hukum  pertanahan  nasional,  kemudian penulis  mencoba  menggali  lebih  dalam  lagi mengenai  jenis  tanda  bukti  hak  atas  tanah  lain selain  sertifikat  yang  diserahkan,  mengingat hanya  seorang  yang  mendapatkan  sertifikat  pada saat menerima tanah. Hasilnya terlihat pada tabel 7:
Tabel 7. J enis Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Pember ian Mahar dalam Per nikahan No. Jenis Tanda Bukti Hak Atas Tanah Jumlah Persentase 1. 2. 3. 4. 5 Sertifikat
Rincik SPPT PBB
Surat Keterangan Hak Atas Tanah Tanpa tanda bukti 2 6 2 2 1 15,4 46,1 15,4 15,4 7,7 Jumlah 13 100% Sumber: Data Primer, 2022 Salah satu responden
Ambotang, mengungkapkan  bahwa  :  pada  saat  pernikahan, tanah  diserahkan  padanya  disertai    dengan sertifikat  hak  atas  tanah,  yaitu  tanah  yang sekarang sebagai tempat tinggal bagi keluarga.
Dalam  tabel  6  dijelaskan  bahwa  sampai  saat wawancara  belum  ada  seorangpun  responden yang  mendaftarkan  peralihan  tanah  maharnya  ke kantor  pertanahan  setempat,  ini  berarti  belum
seorangpun  yang  memiliki  sertifikat  atas  tanah mahar  atas  nama  sendiri  (atas  nama  responden), yang  ada  hanyalah  sertifikat  yang  pada  saat diberikan sampai saat wawancara masih tetap atas nama  suami  atau  orang  tua  suami,  maka perlindungan  hukum  bagi  perempuan  yang menerima  tanah  pemberian  dalam  pernikahan masih sangat minim.
Seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  bahwa  tujuan
Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
pendaftaran  tanah  adalah  untuk  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  hak  atas tanah,  dimana  keberhasilannya  sangat  tergantung pada  peranan  masyarakat  untuk  mendaftarkan setiap  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan. Dalam  kasus  tanah  mahar  seperti  yang  terjadi  di Kecamatan  Tanralili,  Kabupaten  Maros,  peranan masyarakat  dalam  hal  ini  oleh  isteri  yang menerima  tanah  mahar  sangat  penting  untuk mendaftarkan  peralihan  tanah  yang  diberikan
kepadanya,  agar  kepastian  dan  perlindungan hukum yang diharapkan dapat tercapai.
Akan  tetapi,  dari  semua  responden  yang sempat penulis wawancara, tidak terdapat satupun responden yang mendaftarkan peralihan tanahnya. Tabel 13 akan menjelaskan tentang ada atau tidak adanya  keinginan  responden  sendiri  (isteri  yang menerima  mahar  tanah)  untuk  mendaftarkan peralihan tanahnya.
Tabel 8. Tanggapan Responden Untuk Mendaftarkan Per alihan Tanah Pember ian Mahar dalam Per nikahan
No. Tanggapan Responden Jumlah Persentase 1. 2. Ingin mendaftarkan tanah Tidak Ingin 6 5 54,6 45,4 Jumlah 13 100% Sumber: Data Primer, 2022
Jelaslah sesuai dengan  yang ditunjukkan pada tabel  8,  bahwa  memang  terdapat  sebagian responden  yang  tidak  memiliki  keinginan  untuk mendaftarkan  tanahnya,  sehingga  perlindungan hukum  bagi  isteri  yang  menerima  pemberian tanah  dalam  pernikahan  sangat  lemah,  sebab keinginan  responden  sendiri.  Sebagian  lainnya, tidak  memiliki  pengetahuan  dan  pengertian  akan pentingnya  mendaftarkan  tanah,  maka  di  sini peran  pemerintah  sangat  penting  artinya  dalam memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan  segala  macam  peralihan  dan kepemilikan  hak  atas  tanah  sesuai  dengan  yang dimaksud  dalam  Pasal  19  UUPA  dan  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Adapun  perlindungan  hukum  bagi  isteri  yang tidak  memiliki  tanda  bukti  hak  atas  tanah, walaupun  pada  saat  peralihan  terdapat  beberapa orang saksi yang menyaksikan peralihan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungannya sangat lemah,  oleh  karena  tidak  terdapat  tanda  bukti yang  menyatakan  tanah  tersebut  berada  dalam penguasaan  isteri.  Sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  Pasal  3 menyatakan  bahwa  pendaftaran  tanah  bertujuan untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak- hak lain  yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  Adapun  perlindungan  hukum  bagi isteri  yang  menerima  mahar  dalam  bentuk  tanah dan  penguasaan  tanah  tersebut  berada  ditangan orang  lain  maka  selama  tidak  ada  sertifikat pengalihan  hak  milik  dari  suami  ke  isteri  maka
tanah  tersebut  tetap  milik  suami  sehingga  jika terjadi  perceraian  atau  sengketa,  pertanggung jawabannya  berada  ditangan  suami  karena  tidak ada  bukti  otentik  yang  menyatakan  bahwa  tanah tersebut  adalah  milik  isteri  sekaiipun  sudah diserahkan dalam bentuk mahar.

## IV. SIMPULAN
Bahwa  pelaksanaan  pemberian  mahar  dalam pernikahan  hukum  pertanahan  nasional  adalah sah, boleh saja untuk  menjamin kepastian hukum sehingga  sertifikat  diserahkan  pada  saat  akad nikah  dan  menurut  hukum  pertanahan  nasional apabila  didaftarkan  pada  kantor  pertanahan nasional  dengan  terlebih  dahulu  dibuktikan dengan  akta  hibah  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Peralihan  tanah dalam  pernikahan  di  Kecamatan  Tanralili Kabupaten  Maros  sebagian  besarnya  masih dilakukan  dengan  hukum  adat,  akibatnya pembuktian  dan  jaminan  kepastian  hukum  yang dimiliki sangat lemah.
Bahwa  Perlindungan  hukum  bagi  perempuan yang  menerima  tanah  pemberian  mahar  dalam pernikahan  di  Kecamatan  Tanralili  Kabupaten Maros  yaitu    yang  terkuat  atas  tanah  adalah sertifikat  yang  dibuat  oleh  kantor  pertanahan setempat.  Peralihan  tanah  dalam  pernikahan  di Kecamatan  Tanralili  Kabupaten  Maros  sebagian besarnya  tidak  disertai  dengan  sertifikat  hak  atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi  Harsono,  (2003).  Hukum  Agraria  Indonesia  : Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jakarta: Djambatan. Hal. 18.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 17
Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar
Effendi Perangin, (1993). Hukum Agraria di lndonesia: Suatu  Telaah  dari  Sudut  Pandang  Praktisi Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 1. Muchtar Wahid. (2008). Memaknai Kepastian Hukum Hak  milik  Atas  Tanah . Jakarta:  Republika. H.45.
Soekanto  dan  Taneko.  (1994). Hukum  Adat  di lndonesia. Jakarta: Penerbit Rajawali, Hal.47
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal.6
Undang-Undang Republik lndonesia No. 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan Jonto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  lndonesia  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal.40 Peraturan  Pemerintah  Republik  lndonesia  No.  37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal.25