eISSN: 2721-5717; pISSN: 2747-2124

## ZONA LAUT

## JURNAL INOVASI SAINS DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
-spasi -Times New Roman 11 Italic- -spasi -Times New Roman 11 Italic-

## KAJIAN TARIF ANGKUTAN LAUT TRAYEK KOTA MAKASSAR – PULAU BARRANG LOMPO PADA SAAT PANDEMI COVID-19
-spasi-Times New Roman 11 Italic- -spasi-Times New Roman 11 Italic- Welsy Kristianto 1) , *Wihdat Djafar 1) , Andi Sitti Chairunnisa 1) , Misliah Idrus 1) , Abdul Haris Djalante 1) , Rifkah Fitriah 2)
1) Departemen Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin
2) Program Studi Transportasi Laut Politeknik Maritim *Wihdat.djafar@unhas.ac.id
-spasi-Times New Roman 11 Italic-
-spasi-Times New Roman 11 Italic-

## Abstrak
Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah Indonesia membatasi pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran Virus  Corona.  Pembatasan  ini  mempengaruhi  ekonomi  masyarakat  terutama  kegiatan  usaha  yang  terkait  dengan pergerakan  penduduk  termasuk  angkutan  laut  di  Kota  Makassar,  khususnya  Trayek  Kota  Makassar–Barrang  Lompo. Pembatasan  kapasitas  angkut  penumpang  menjadi  50%  dari  kapasitas  angkut  kapal  maksimum  serta  pembatasan  jam kerja  menyebabkan  menurunnya  produktivitas  angkutan  laut  pada  trayek  ini.  Selain  itu,  pergerakan  penduduk  pada Trayek Kota Makassar– Barrang Lompo berkurang menekan demand angkutan laut sehingga jumlah frekuensi pelayanan menurun. Hal ini secara langsung berdampak pada pendapatan angkutan laut. Dengan tarif yang diberlakukan pada masa pandemi yakni RP. 25.000, penelitian ini bertujuan menentukan tarif minimum kapal-kapal yang beroperasi pada rute ini sehingga dapat diketahui dengan produktivitas dan jumlah frekuensi kapal yang menurun, apakah tarif yang diberlakukan dapat menutupi biaya operasional kapal. Penentuan tarif minimum menggunakan metode Required Freight Rates (RFR). RFR adalah tarif minimum yang dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan operasional kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif minimun dari enam kapal yang beroperasi pada masa Pandemi Covid-19 adalah sebesar  Rp.  11.582  –  Rp.  32.486.  Tarif  minimum  beberapa  kapal  yang  beroperasi  masih  lebih  tinggi  dari  tarif  yang berlaku.  Oleh  karenanya,  perlu  dilakukan  peninjauan  ulang  untuk  tarif  kapal  yang  dikenakan  bagi  penumpang  pada Trayek Kota Makassar–Barrang Lompo jika kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat diberlakukan lagi.
-spasi-Times New Roman 11 Italic- Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Tarif , Required Freight Rates (RFR). -spasi-Times New Roman 11 Italic- -spasi-Times New Roman 11 Italic-

## Abstract
The Covid-19 pandemic has caused the Indonesian government to restrict the movement of communities to prevent the spread  of  the  Corona  Virus.  The  restriction  affects  the  community's  economy,  mostly  business  activities  related  to population movemen which impacts the sea transportation in Makassar City as well, particularly the Makassar-Barrang Lompo route. The limitation of the passenger-carrying capacity to 50% of the maximum ship carrying capacity and the limitation of working hours have caused a decrease in the productivity of sea transportation on this route. In addition, the  population  movement  on  the  Makassar  –  Barrang  Lompo  route  has  declined,  causing  the  demand  for  sea transportation  to  decrease  as  the  number  of  service  frequencies  decreases.  It  directly  affects  the  revenue  of  sea transportation. As the tariff applied during the pandemic RP. 25,000, this study aims to determine the minimum tariff for operating ships so that it can be seen with the decreasing productivity and number of ships frequency, whether the applied tariff can cover the operational costs of the ships. Determination of  the minimum tariff using the Required Freight Rates (RFR) method. RFR is the minimum rate that can cover the expenditures related to ship operational activities. The result shows that the minimum tariffs for the six ships operating during the Covid-19 pandemic were Rp. 11582 – Rp. 32,486. This indicates that the minimum tariffs of some operating ships are still higher than the applied tariff. Therefore, the ship fares  on  the  Makassar-Barrang  Lompo  route  need  to  be  reviewed  if  the  policy  of  restricting  people's  movements  is reenforced.
-spasi-Times New Roman 11 Italic- Keyword: Covid-19 Pandemic, Tariff, Required Freight Rates (RFR).
-spasi-Times New Roman 11 Italic-

## 1. PENDAHULAN
Sulawesi  Selatan  memiliki  wilayah  gugus  Kepulauan  Spermode  di  bagian  barat  yang  membentang  dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan dibagian utara hingga Kabupaten Selayar dibagian selatan. Terdapat sekitar 120 gugusan pulau di Kepulauan Spermode dan 12 di antaranya termasuk wilayah administratif Kota Makassar yang  merupakan  1  wilayah  Kecamatan  yaitu  Kecamatan  Kepulauan  Sangkarrang.  Konektivitas  wilayah  di wilayah kepulauan ini didukung oleh sarana dan prasarana pelayaran rakyat. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Makassar dan Kepulauan per tahun 2020 sebesar 1,27%, dimana berdasarkan penelitian [1], pertumbuhan jumlah  penduduk  ini  berpengaruh  terhadap  pergerakan  penduduk  dan  barang  sehingga  membutuhkan pengembangan transportasi antar Kota Makassar dan pulau-pulau sekitarnya.
Untuk mendukung konektivitas di wilayah Kota Makassar dan kepulauan, Kota Makassar memiliki lintasan antar  pulau  untuk  menghubungkan  pulau  yang  satu  dengan  pulau  yang  lainya  atau  menghubungkan  Kota Makassar  dengan  gugus  pulau  di  Kecamatan  Sangkarrang.  Dari  Kota  Makassar,  terdapat  akses  menuju Kecamatan  Kepulauan  Sangkarrang,  yaitu  Dermaga  Kayu  Bangkoa,  Dermaga  Popsa,  Terminal  Paotere, Dermaga Galangan Kapal, dan Dermaga Barombong. Selain itu, terdapat pula Dermaga Kayu Bangkoa dan Terminal  Paotere  yang  melayani  angkutan  reguler  Menuju  Kecamatan  Kepulauan  Sangkarrang.  Dermaga Kayu  Bangkoa  adalah  salah  satu  dermaga  kapal  tradisional  yang  masih  aktif  hingga  saat  ini.  Dermaga  ini terletak  tak  jauh  dari  pantai  losari  tepatnya  di  daerah  Bulogading,  Kec.  Ujung  Pandang  Kota  Makassar, Sulawesi Selatan. Dermaga Kayu Bangkoa juga dapat digunakan oleh kapal kayu yang berukuran sedikit besar untuk mengangkut penumpang atau wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau-pulau yang jaraknya agak jauh dari kota seperti Pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi, dan Pulau Kodingareng dengan jarak tempuh 30 menit hingga 1 jam dari dermaga.
Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar dan Kepulauan Sangkarrang [2]
Pandemi Covid-19 menyebabkan  pemerintah  Indonesia  memberlakukan  peraturan  pembatasan  pergerakan masyarakat  untuk  mencegah  penyebaran  Virus  Corona.  Peraturan  ini  berlaku  di  hampir  seluruh  wilayah Indonesia,  termasuk  wilayah  Kota  Makassar.  Pembatasan  ini  tentunya  berpengaruh  langsung  terhadap ekonomi masyarakat terutama kegiatan usaha yang terkait dengan pergerakan penduduk. Demikian pula yang terjadi  pada  angkutan laut di  Kota Makassar,  khususnya  trayek  Kota  Makassar–Barrang  Lompo.  Peraturan Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  [3]  membatasi  kapasitas  maksimum  angkutan  penumpang  yang dapat digunakan sebesar 50% dan membatasi pula jam kerja. Sebagai konsekuensinya, produktivitas angkutan laut  pada  trayek  Makassar  –  Barrang  Lompo  menurun.  Selain  itu,  pergerakan  penduduk  pada  rute  Kota Makassar–  Barrang  Lompo  berkurang  menyebabkan  demand  angkutan  laut  menurun  sehingga  jumlah frekuensi  pelayanan menurun.  Hal  ini  secara  langsung  berdampak  pada  pendapatan  angkutan  laut.  Dengan tarif yang diberlakukan pada masa pandemi yakni RP. 25.000, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah tarif tersebut menutupi biaya operasional angkutan laut.

## 2. METODE
Secara garis besar, analisis penelitian ini terdiri dari dua tahap  yakni analisis biaya operasional dan analisis tarif minimum.

## 2.1. Analisis Biaya Operasional
Biaya  operasional  kapal  dihitung  berdasarkan  formula  yang  ditetapkan  dalam  [4]  tentang  Mekanisme Penetapan  dan  Formulasi  Perhitungan  Tarif  Angkutan  Penyeberangan,  selain  itu  biaya  operasional  kapal ditentukan  berdasarkan  hasil  wawancara  operator  kapal.  Adapun  komponen  Biaya  Operasional  Kendaraan (BOK)  terdiri  dari biaya  penyusutan,  biaya  asuransi,  biaya  kru  kapal,  biaya  bahan  bakar  minyak,  biaya pelumas, biaya air tawar, biaya reparasi, perawatan dan suplai serta biaya pelabuhan.

## 2.2. Analisis Tarif Minimum
Setelah  mengetahui  total  biaya  dan  kapasitas  kapal  selanjutnya  adalah  menentukan  tarif  angkutan penyeberangan lintas Makassar-Barrang Lompo dengan metode Required Freigh Rate (RFR).
𝑅𝐹𝑅 = 𝐴𝐴𝐶 𝐶 (1) 𝐴𝐴𝐶 = 𝑌 +   (𝐶𝑅𝐹 ⨯ 𝐼) (2) 𝐶𝑅𝐹 = 𝑖  ⨯ (1 + 𝑖)𝑛 [(1 + 𝑖)𝑛 − 1] (3)
RFR [5, 6] merupakan tarif minimum yang disyaratkan untuk dapat menutupi biaya operasional kapal, RFR pada Persamaan 1 diperoleh dengan menghitung biaya rata-rata tahunan untuk menjalankan kapal termasuk biaya modal ( AAC ) dan membaginya dengan muatan kapal pertahun (C). C adalah muatan kapal pertahun yang merupakan fungsi dari muatan penumpang per kapal dan frekuensi kapal dalam satu tahun [7]. AAC menurut [5, 6] adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk pengoperasian kapal pertahun ( Y ) ditambah dengan biaya pengembalian modal. Biaya penegembalian modal dihitung dengan mempertimbangkan faktor pemulihan  modal  atau Capital  Recovery  Factor (CRF )  dan  biaya  pengembalian  modal. CRF dihitung berdasarkan tingkat suku bunga ( i ) dan umur ekonomis kapal ( n ).
Data  biaya  operasional  kapal  diperoleh  dari  hasil  wawancara  setiap  operator  dari  6  kapal  yang  beroperasi. Untuk memperoleh data yang lebih akurat maka BOK diidentifikasi berdasarkan biaya per trip, biaya persatuan unit  kegiatan,  biaya  per  periode  (hari/bulan/tahun).  Biaya-biaya  tersebut  kemudian  diperhitungkan  dan dibandingkan  untuk  setiap  kapal  dengan  mempertimbangkan  jumlah  kru  kapal,  ukuran  kapal,  jenis  dan kapasitas mesin kapal yang digunakan, waktu operasi kapal, serta umur kapal.
Frekuensi pelayaran kapal dalam satu tahun dihitung berdasarkan waktu berlayar, waktu di dermaga dan waktu reparasi dan perawatan [7]. Pada kondisi pandemi perhitungan frekuensi pelayaran dan kapasitas mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid- 19 [3].
Tarif  minimum  untuk  kapal  yang  beroperasi  kemudian  dibandingkan  dengan  tarif  yang  berlaku  baik  pada kondisi nosrmal maupun pada kondisi dimana diberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat (pandemi).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
.

## 3.1. Gambaran Umum
Pulau Barrang Lompo merupakan salah satu Pulau yang terletak di kawasan Makassar dengan luas ± 49 Ha. Secara  administratif  Pulau  Barrang  Lompo  berada  di  kecamatan  Kepulauan  Sangkarrang  Kota  Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini memiliki luas 49 ha yang terdiri dari 21 rukun tetangga (RT) dan 4 rukun warga (RW),  sedangkan  jumlah  penduduk  sebanyak  4.793  jiwa  yang  terdiri  dari  1000  kepala  keluarga  (KK). Mobilitas penduduk wilayah ini menggunakan trayek Kayu Bangkoa – Barrang Lompo dan trayek Paotere – Barrang Lompo (lihat Gambar 2).
Terdapat enam kapal yang beroperasi melayani kedua trayek tersebut. Trayek Kayu Bangkoa – Barrang Lompo dilayani  oleh  empat  kapal  dan  Trayek  Paoterre  –  Barrang  lompo  dilayani  oleh  dua  kapal.  Keenam  kapal tersebut beroperasi secara reguler 1 round trip per hari pada masa sebelum pandemi atau kondisi normal.
Gambar 2. Peta Trayek Kota Makassar – Barrang Lompo  [8]
Tabel 1. Data Kapasitas dan tarif Kapal untuk trayek Kota Makassar - Barrang Lompo [9] Kapal Kapasitas (Penumpang) Tarif Trayek Tahun Pembuatan Normal Pandemi Kapal 1 200 15.000 25.000 Kayu bangkoa - Barrang lompo 2020 Kapal 2 150 15.000 25.000 Kayu bangkoa - Barrang lompo 2008 Kapal 3 120 15.000 25.000 Kayu bangkoa - Barrang lompo 2008 Kapal 4 100 15.000 25.000 Kayu bangkoa - Barrang lompo 2020 Kapal 5 40 15.000 25.000 Paotere - Barrang Lompo 2008 Kapal 6 45 15.000 25.000 Paotere - Barrang Lompo 2009

## 3.2. Biaya Operasional
Pada  kondisi  pandemi  diberlakukan  pembatasan  pergerakan masayarat,  pembatasan  kapasitas  angkut  kapal dan  pengurangan  jam  kerja.  Karena  jumlah demand atau  penumpang  berkurang,  maka  terjadi  perubahan frekuensi pelayanan trayek. Pada kondisi normal kapal beroperasi dengan frekuensi 15 hingga 30 roundtrip per  bulan  dan  pada  masa  pandemi  frekuensi  pelayanan  kapal  menjadi  8  hingga  15  roundtrip  per  bulan. Besarnya biaya operasional sangat dipengaruhi dengan waktu operasional kapal.

## Tabel 2. Biaya Operasional Kapal
Kapal  Kondisi Biaya (Rp. 1.000) Penyusutan  Asusransi ABK BBM Minyak Pelumas RMS Kapal di Dermaga Total 1 Normal 31.667 7.500  168.000 82.080 13.543  10.000 3.600  316.390 Pandemi 31.667 7.500 84.000 21.888 3.612  10.000 960  159.626 2 Normal 31.667 7.500 60.000 82.080 13.543  20.000 3.600  218.390 Pandemi 31.667 7.500 45.000 21.888 3.612  20.000 960  130.626 3 Normal 25.333 6.000 72.000 82.080 13.543  12.000 3.600  214.557 Pandemi 25.333 6.000 54.000 21.888 3.612  12.000 960  123.793 4 Normal 25.333 6.000 60.000 34.560 5.702  15.000 3.600  150.196 Pandemi 25.333 6.000 45.000 9.216 1.521  15.000 960  103.030 5 Normal 12.667 3.000 21.600 6.480 1.069 7.000 2.700 54.516 Pandemi 12.667 3.000 14.400 6.480 1.069 7.000 2.700 47.316 6 Normal 12.667 3.000 21.600 6.480 1.069 8.000 2.700 55.516 Pandemi 12.667 3.000 14.400 6.480 1.069 8.000 2.700 48.316
Perhitungan biaya operasional kapal menggunakan hasil wawancara operator kapal dan menggunakan panduan perhitungan berdasarkan PM 66 Tahun 2019. Total biaya operasional menggunakan persamaan 1. Adapun hasil perhitungan komponen biaya operasi kapal dapat dilihat pada Tabel 2. Biaya operasional pada kondisi normal dan  pandemi  dibedakan  berdasarkan  jumlah  frekuensi  pelayanan  tiap  kapal.  Dari  hasil  perhitungan  biaya operasional diketahui bahwa komponen biaya terbesar adalah biaya ABK yakni 22% - 52% dari total biaya operasional, sedangkan komponen biaya terkecil adalah biaya kapal di dermaga yakni sebesar 1% - 2%  dari total biaya operasional kapal. Secara keseluruhan total biaya operasional kapal berkurang sebesar 9% hingga 51%.

## Tabel 3. Perhitungan Tarif Minimum (RFR)
Kapal Kondisi Muatan kapal pertahun Biaya Operasional perbulan (Rp. 1000) Investasi Kapal (Rp. 1000) Capital Recovery Factor (CRF) Total 1 Normal 72.000 316.390 500.000 0,131 5.307 Pandemi 9.600 159.626 500.000 0,131 23.475 2 Normal 54.000 218.390 500.000 0,131 5.262 Pandemi 7.126 130.626 500.000 0,131 27.556 3 Normal 43.200 214.557 400.000 0,131 6.184 Pandemi 5.760 123.793 400.000 0,131 30.622 4 Normal 36.000 150.196 400.000 0,131 5.633 Pandemi 4.800 103.030 400.000 0,131 32.421 5 Normal 7.200 54.516 200.000 0,131 11.224 Pandemi 3.600 47.316 200.000 0,131 20.447 6 Normal 8.100 55.516 200.000 0,131 10.100 Pandemi 4.140 48.316 200.000 0,131 18.022

## 3.3. Tarif
Kapasitas maksimum kapal yang beroperasi pada kondisi normal 40 hingga 200 penumpang menjadi 20 hingga 100 penumpang pada kondisi pandemi. Tarif yang berlaku pada kondisi normal Rp. 15.000 dan pada kondisi pandemi  sebesar  Rp.  25.000.  Pemberlakuan  besaran  tarif  yang  sama  bagi  setiap  kapal  tentunya  sangat berpengaruh terhdap jumlah pendapatan yang dapat menutupi biaya operasional kapal tersebut. Keenam kapal yang  beroperasi  memiliki  kapasitas  angkut  penumpang  dan  biaya  operasional  yang  berbeda  sehingga  tarif minimum tiap kapal perlu diketahui.
Hasil perhitungan tarif minimum pada kondisi normal dan pandemi dapat dilihat pada tabel 3. Pada kondisi normal nilai tarif minimum kapal (RFR) yang beroperasi sebesar Rp. 5.262 – Rp. 11.224 masih dibawah tarif
yang  berlaku  yakni  Rp.15.000.  Sedangkan  pada  kondisi  pandemi  nilai  tarif  minimum  kapal  (RFR)  yang beroperasi sebesar Rp. 18.022– Rp. 32.421. Dibandingkan dengan tarif yang berlaku pada saat pandemi Rp. 25.000, terdapat tiga kapal yang tidak dapat menutupi biaya operasionalnya karena memiliki tarif minimum diatas tarif yang berlaku.

## 4. KESIMPULAN
Pembatasan  pergerakan  masyarakat  untuk  mencegah  penyebaran  Virus  Corona  dimasa  Pandemi  Covid-19 berdampak pada kegiatan transportasi termasuk usaha angkutan laut Trayek Kota Makassar – Pulau Barrang Lompo.  Penelitian  ini  bertujuan  menentukan  tarif  minimum  sebagai  akibat  dari  pembatasan  pergerakan tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tarif  minimun  dari  enam  kapal  yang  beroperasi  pada  masa Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 11.582 – Rp. 32.486. Terdapat tiga kapal yang memiliki tarif minimum lebih  tinggi  dari  tarif  yang  berlakukan  oleh  pemerintah  setempat  yakni  RP.  25.000.  Tarif  yang  berlaku merupakan tarif seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik teknis dan operasi kapal yang berbeda.   Oleh karenanya,  pemerintah  membutuhkan  peninjauan  ulang  untuk  tarif  kapal  yang  dikenakan  bagi  penumpang pada Trayek Kota Makassar–Barrang Lompo jika terjadi hal yang sama di kemudian hari. Selain itu, penetapan tarif  minimum  pada  penelitian  ini  tidak  mempertimbangkan  kemampuan  masyarakat  sehingga  penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam penentuan tarif.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sulastriani,  2022.  Strategi  Pengembangan  Transportasi  Laut  di  Wilayah  Kepulauan  Kota  Makassar, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
[2] Website Resmi Pemerintah Kota Makassar. Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar. Diakses pada 1 Maret 2023 dari https://makassarkota.go.id/peta-wilayah-administrasi-kota-makassar/.
[3] Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  No  18  Tahun  2020  Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
[4] Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  66  Tahun  2019  Tentang  Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan
[5] Stopford, M. 2009. Maritime Economics. Routledge. New York.
[6] Misra, S. C. 2016. Design Principles of Ships and Marine Structures. CRC Press Taylor & Francis Group. US.
[7] Nasution, H.M.N., 2008. Manajemen Transportasi. Ghalia indonesia. Jakarta.
[8] GoogleMaps.(n.d.).[Makassar].Diperoleh2Juni2022, dari https://www.google.com/maps/place/Makassar
[9] Kristianto, W. 2021. Kajian Tarif Angkutan Laut Antar Pulau Trayek Kota Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar.