## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  di  Kabupaten  Bekasi Provinsi Jawa Barat

## Iqbal Jamalulail
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: lukmanul151hakim@gmail.com

## H. Lukmanul Hakim
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: lukmanul151hakim@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di kabupaten Bekasi adalah sebagai pilot project untuk wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keberhasilan Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dua  dimensi  Implementasi  Kebijakan  yaitu  Isi  Kebijakan  dan  Lingkungan  Implementasi. Peneliti mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  triangulasi.  Jumlah informan  yang  diwawancarai  sebanyak  6  orang  yang  ditentukan.  Lokasi  penelitian  di  Desa Pantai  Bakti,  Kecamatan  Muara  Gembong,  Kabupaten  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat.  Hasil penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Perhutanan  Sosial  di  Desa Pantai,  Bakti  Kecamatan  Muara  Gembong,  Kabupaten  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat  masih kurang  baik.  Karena  dari  beberapa  dimensi  tersebut  masih  membutuhkan  pembenahan dalam  pengimplementasian  yang  yang  dilaksanakan  guna  meningkatkan  keberhasilan Perhutanan Sosial Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Kata Kunci: Isi Kebijakan, Implementasi dan Perhutanan Sosial.

## Abstract
The Social Forestry Policy in Bekasi District is a pilot project for the West Java Province. The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  success  of  the  Implementation  of  the  Social Forestry Policy of the Indonesian Ministry of Environment and Forestry (KLHK RI) in Bekasi District, West Java Province by using two dimensions of Policy Implementation namely the Contents of Policy and Implementation Environment. The researcher used descriptive method with  a  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  using  observation,  interview, documentation and triangulation techniques. The number of informants interviewed was 6 people determined. The research location is Pantai Bakti Village, Muara Gembong Regency,
Bekasi  District,  West  Java  Province.  The  results  of  this  study  can  be  seen  that  the Implementation of Social Forestry Policy in Pantai Bakti Village, Muara Gembong Regency, Bekasi District, West Java Province is still not good. Because of these several dimensions it still needs  improvement  in  the  implementation  carried  out  to  improve  the  success  of  Social Forestry in Pantai Bakti Village, Muara Gembong Regency, Bekasi District, West Java Province.
Keywords : Contents of Policy, Implementation, Social Forestry.

## PENDAHULUAN
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Indonesia dari pinggiran, didefinisikan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  salah  satunya melalui  program  Perhutanan  Sosial,  sebuah  program  nasional  yang  bertujuan  untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda  legal  untuk  masyarakat  disekitar  kawasan  hutan  untuk  mengelola  kawasan  hutan negara seluas 12,7 juta hektar.
Akses  legal  pengelolaan  kawasan  hutan  ini,  dibuat  dalam  lima  skema  pengelolaan, yaitu  skema  Hutan  Desa  (HD)  hutan  negara  yang  hak  pengelolaannya  diberikan  kepada Lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman  pada  hutan  produksi  yang  dibangun  oleh  kelompok  masyarakat  untuk meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan  produksi  dengan  menerapkan  silvikultur  dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
Hutan  Adat  (HA),  dimana  hutan  ini  adalah  hutan  yang  berada  di  dalam  wilayah masyarakat  hutan  adat.  Skema  terakhir  adalah  Kemitraan  Kehutanan,  dimana  adanya kerjasama  antara  masyarakat  setempat  dengan  pengelola  hutan,  pemegang  Izin  Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari Warga  Negara  Republik  Indonesia,  yang tinggal di  kawasan  hutan,  atau  di  dalam  kawasan hutan  Negara,  yang  keabsahannya  dibuktikan  lewat  Kartu  Tanda  Penduduk,  dan  memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan  bentuk  nyata  dari  kehadiran  negara  dalam  melindungi  segenap  bangsa Indonesia,  dan  memberi  kesejahteraan  bagi  masyarakat  daerah  terdepan  Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat.   Ini juga menggambarkan  implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat Internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara di tingkat ASEAN lainnya.  Mewujudkan  masyarakat  yang  mandiri  secara  ekonomi  melalui  sektor-sektor ekonomi  strategis  domestik,  juga  menjadi  landasan  dari  program  Perhutanan  Sosial  ini dilaksanakan.
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan  hutan  negara  atau  hutan  hak/hutan  adat  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat setempat  atau  masyarakat  hukum  adat  sebagai  pelaku  utama  untuk  meningkatkan kesejahteraannya,  keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosial  budaya  dalam  bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan  Kehutanan  Peneliti  merasa  bahwa  program  Perhutanan  Sosial  dapat  menjadi terobosan yang sanggup meningkatkan perekonomian masyarakat dengan signifikan. Akan tetapi  Pemerintah  harus  dapat  mengawal  jalannya  program  Perhutanan  Sosial,  pasalnya Pemerintah  Pusat  kurang  memahami  kondisi  dilapangan  saat  pelaksanaan  program berlangsung.
Kabupaten  Bekasi  ditunjuk  untuk  menjadi Pilot  Project di  Provinsi  Jawa  Barat  pada tahun  2017.  Pengimplementasian  Perhutanan  Sosial  di  kabupaten  tersebut  berupa  Hutan Kemasyarakatan  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  HKm,  adalah  hutan  negara  yang pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  dengan  melihat potensi yang ada, seperti lahan kosong, tanaman besar yang bisa ditanami tanaman tumpang sari,  dan  juga  beberapa  jenis wilayah seperti  perairan  berupa  tambak.  Dilihat  dari  potensi lahan yang ada kabupaten Bekasi, selain menjadi kota industri, masih memiliki banyak tambak yang perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD dimiliki oleh masyarakat  setempat  dengan  legalitas  dari  pemerintah  Desa.  Kabupaten  Bekasi  dalam pengimplementasian perhutanan sosial dalam bentuk Pertambakan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan luasan areal kemitraan kehutanan di areal
kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga dan/atau luasan areal  kemitraan  kehutanan  di  areal  kerja  pemegang  izin  paling  luas  5  (lima)  hektar  untuk setiap keluarga. Hal tersebut tentunya menjadi terobosan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika selama ini pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa persatu orang dapat memegang  izin  yang  banyak,  maka  pemerataan  lahan  untuk  masyarakat  dapat  teratasi. Mengingat banyak instansi yang terlibat langsung dalam program Perhutanan Sosial seperti Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenaga Kerjaan, serta Kementerian Pertanian.
Kabupaten  Bekasi  ditargetkan  total  pengelolaan  lahan  seluas  830,55  Hektar.  Jika mengacu  pada  Peraturan  Menteri  No.  83  tahun  2016,  maka  lahan  seluas  830,55  dapat mensejahterakan  sebanyak  415  KK.  Dengan  luas  lahan  tersebut,  kelompok  yang memanajerial program Perhutanan Sosial adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa Pantai  Bakti  Kecamatan  Muaragembong.  Akan  tetapi  sampai  saat  ini,  Pilot  Project  di Muaragembong  masih  pada  tahap  I,  itupun  baru  terealisasikan  baru  seluas  10  Hektar. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasian Perhutanan Sosial di wilayah tersebut.
Diantara  lain  yaitu,  sasaran  kebijakan  yang  kurang  tepat,  terdapat  nepotisme  dari pihak pengelola, banyak bukan warga sekitar yang dimasukkan ke dalam daftar pemegang Hak  Pengelolaan,  banyak  warga  yang  enggan  memberikan  lahan  garapannya,  sedikitnya pemahaman  dimasyarakat  akan  keuntungan  program  Perhutanan  Sosial,  tidak  adanya pemerhatian  khusus  dari  Pemerintah  Daerah  dan  sistem  yang  tertutup  dari  pengelola setempat.
Kebijakan  publik  merupakan  suatu  ilmu  multidisipliner  karena  melibatkan  banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Menurut Budi Winarno, secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku tertentu. (Winarno, 2001:14- 15). Sementara siagian (dalam Rian Nugroho 1985:42) mengemukakan pengertian kebijakan sebagai:  “Serangkaian  keputusan  yang  sifatnya  mendasar  digunakan  seba gai  landasan bertindak dalam usaha mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat pula dikatakan bahwa kebijakan merupakan peta jalan yang memberikan petunjuk tentang arah yang seyogyanya ditemput sehingga perjalanan yang dilakukan berlangsung dengan aman, efisien, dan efektif” (Siagian, 1985:49).
Kebijakan  dapat  pula  dikatakan  sebagai  sistem.  Bila  kebijakan  dipandang  sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye  (dalam  Dunn  2000:110)  terdapat  tiga  elemen  kebijakan  yang  membentuk  sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Ketiga elemen ini saling memiliki andil dan saling mempengaruhi. Sebagai contohnya, pelaku kebijakan dapat memiliki andil dalam kebijakan namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.
Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan  kebijakan  publik  itu  sendiri.  Dunn  (2000:  111) menyatakan  “oleh  karena  itu,  sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya”. Thomas R. Dye (dalam Winarno 1989:2) menyatakan bahwa “kebijakan pu blik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” .
Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation” , berasal dari kata  kerja “to  implement” .  Sehubungan  dengan  kata  implementasi  ini,  Pressman  dan Wildavsky (1973: xxi) mengemukakan bahwa: “implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete” . Maksudnya implementasi yaitu untuk membawa, menyelesaikan, mengisi,  menghasilkan,  dan  melengkapi.  Jadi  secara  etimologis  implementasi  itu  dapat dimaksudkan  sebagai  suatu  aktivitas  yang  bertalian  dengan  penyelesaian  suatu  pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  tahapan  yang  krusial,  sebagaimana pendapat  Asep  Kartiwa yang  menyatakan  bahwa:  “Implementasi  kebijakan  merupakan tahapan yang sering dianggap paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika suatu policy sudah diputus, policy tersebut tidak berhasil dan terwujud kalau tidak dilaksanakan.
Pejabat politik harus memikirkan bagaimana memilih dan membuat policy .
Mengenai bagaimana policy itu dilaksanakan bukan lagi menjadi pemikirannya.Usaha untuk  melaksanakan policy itu  membutuhkan  keahlian  dan  keterampilan  menguasai persoalan  yang  dikerjakan.  Itulah  sebabnya  kedudukan  birokrasi  dalam  hal  ini  sangat strategis.  Jadi  keberhasilan  suatu  kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh  keberhasilan implementasi  kebijakan  itu  sendiri.  Sementara  itu  pihak  yang  paling  menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah aparatur birokrasi di samping sistem yang melingkupinya.” (Kartiwa, 2012: 119 -120).
Selanjutnya Anderson (1978:25) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, bahwa: “Policy  implementation  is  the  application  of  the  policy  by  the  government’s administrative machinery to the problem”. Mengacu pada pendapat Van Meter dan Van Horn, Wibawa mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut: “Implementasi kebijakan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  swasta  baik  secara individual  maupun  kelompok  yang  23  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan” (Wibawa, 1994:15).
Jones  (1996:  166)  mengemukakan  mengenai  implementasi  kebijakan,  yaitu: “ implementation  is  that  set  of  activities  directed  to ward  putting  a  program  into  effect” (implementasi  adalah  serangkaian  aktivitas  atau  kegiatan  untuk  melaksanakan  sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu) Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab sebagai berikut:
“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take important executive ordess or court decision. Ideally that  decision  identifies  the  problem  to  be  addressed,  stipulates  the  objective  to  be pursued, and in a variety ways, “tructures” the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of basic statute, followed by the policy outputs (decision) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, and finally,  important  revision  (or  attempted  revisions  in  the  basic  statute). ”  (Wahab, 2002:65).

## METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono (2011:3) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat  empat  kata  kunci  yang  perlu  diperhatikan  yaitu,  cara  ilmiah,  data,  tujuan  dan kegunaan.  Cara  ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian  didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan,  yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Empiris artinya, kegiatan yang melakukan  penelitian  dan  observasi  kenyataan  yang  ada  yang  kebenarannya  dapat dibuktikan.  Sistematis  artinya,  proses  yang  digunakan  dalam  penelitian  menggunakan langkah-langkah  tertentu  yang  bersifat  logis.  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif
dipilih  oleh  peneliti  sebab  nantinya  dapat  memberikan  gambaran  atau  uraian  atas  suatu keadaan dengan jernih dan objektif karena menekankan pada pencairan data yang mendalam yang dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, dan melukiskan suatu fenomena yang ada untuk   menyusun data tersebut. Lebih jauh penelitian deskriptif yang dijelaskan.

## HASIL PENELITIAN
Peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang menggabungkan data hasil temuan di lapangan  dengan  konsep  yang  menjadi tools  of  analysis penelitian  ini.  Penelitian  ini menggunakan teori Implementasi Meriee S. Grindle yang memiliki dua dimensi teori yaitu, Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi sebagai tools of analysis dari program Perhutanan Sosial  di  Kabupaten  Bekasi.  Pelaksanaan  kebijakan  Perhutanan  Sosial  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  di  desa  Pantai  Bakti  yang  berada  di  kecamatan Muaragembong  Kabupaten  Bekasi,  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  reforma agraria. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  Republik Indonesia Nomor P.83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial.
Dalam program Perhutanan Sosial skala Naional ingin terciptanya pemanfaatan tanah atau hutan negara yang teratur yang artinya adanya aturan yang jelas dalam pemanfaatan tanah negara oleh setiap Warga Negara Indonesia, terstruktur yang artinya disetiap Warga Negara Indonesia yang menginkan memiliki tanah garapan melalui mekanisme yang baik dan juga  legal  langsung  dari  pemerintah  Pusat  tanpa  ada  gangguan  dari  pihak-pihak  yang mencoba merugikan, dan mengedepankan nilai keadilan yang artinya jika selama ini tanah negara yang dimiliki segelintir orang maka dapat dimiliki bersama masing-masing dua hektar setiap Kepala Keluarga.
Perjalanannya  program  tersebut,  khususnya  di  kabupaten  Bekasi,  bukan  tidak mungkin adanya masalah-masalah yang terjadi disaat pengeksekusian program di lapangan, dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial di Kabupaten Bekasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Pusat. Terdapat beberapa persoalan yang menghambat jalannya implementasi kebijakan Perhutanan Sosial. Penelitian menggunakan teori Merilee S. Grindle,  Ia  menyatakan  ada  dua  dimensi  penting  dalam  proses  implementasi  kebijakan Perhutanan  Sosial  yaitu  dimensi  Isi  Kebijakan  ( Content  of  Policy )  dan  Lingkungan Implementasi ( Context of Implementation ).
Pertama, dimensi Isi Kebijakan (Content of Policy) merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 yang  menyebutkan  bahwa  “bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  ter kandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  depergunakan  untuk  kemakmuran  rakyat”.  Hal  tersebut  sudah sangat  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  LHK  P.83.  Pada  peraturan  tersebut  disebutkan bahwa  tanah  Negara  yang  selama  ini  digunakan  oleh  segelintir  orang  akan  reinventarisir kepada  rakyat  yang  luasnya  masing-masing  Kepala  Keluarga  memiliki  dua  hektar  tanah sebagai Hak Guna Garap dengan konsep Perhutanan Sosial.
Dalam  Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor  P.83  tahun  2016  Tentang  Perhutanan  Sosial  yang  seharusnya  menjadi motor penggerak perekonomian yang berbasiskan keadilan, justeru menimbulkan beberapa masalah  baru  di  lapangan.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurang  optimalnya  penyuluhan  akan kebaikan yang akan diterima masyarakat dalam program Perhutanan Sosial ini, jadi asumsi publik menjadi takut lahan garapan mereka yang notabene milik negara akan diambil alih oleh negara.
Pilot Project di Muaragembong masih pada tahap I, itu pun baru terealisasikan seluas 10 Hektar, padahal di SK.3736/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017P Tanggal 3 Juli 2017 sudah dicantumkan sebanyak 38 orang pemegang hak Perhutanan Sosial dengan luas 80.9 Hektar, akan  tetapi  kenyataannya  baru  hanya  10  hektar  yang  baru  terealisasikan  di  peta  14.B, sedangkan  masyarakat  yang  tercantum  dalam  daftar  SK  banyak  yang  di  peta  9.A. Kepentingan-kepentingan  yang  masih  mengedepankan  egosentrisnya  masing-masing. Sebagaimana  yang telah  disinggung  pada  pembahasan  sebelumnya,  para  pemegang lahan garapan sebelumnya tidak mau memberikan lahan garapannya secara cuma-cuma. Padahal, jika  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  sudah  jelas  dicantumkan  adanya Kebijakan Perhutanan Sosial merupakan bagian penting dalam program reforma agraria.

## PEMBAHASAN
Tipe manfaat yang diberikan dengan adanya kebijakan Perhutanan Sosial yaitu untuk kemaslahatan  masyarakat  banyak,  salah  satunya  mendistribusikan  lahan  produktif  Negara akan  dikelola  oleh  masyarakat  dan  didampingi  elemen-elemen  pemerintahan  dan  non pemerintahan.  Akan  tetapi  baru  hanya  sedikit  masyarakat  Bekasi  yang  dapat  merasakan manfaat langsung adanya kebijakan Perhutanan Sosial, itu pun hanya masyarakat yang sudah tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Minabakti yang sudah memiliki
lahan garapan atas program tersebut. Derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan  Perhutanan  Sosial  di  desa  Pantai  Bakti  kecamatan  Muaragembong  kabupaten Bekasi adalah keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup kepada masyarakat dan  instansi  lokal  di  wilayah  kebijakan.  Akan  tetapi  derajat  perubahan  yang  dirasakan langsung  oleh  masyarakat  dan  instansi  Desa  tidaklah  ada.  Hal  tersebut  terjadi  karena minimnya partisipasi dari pemegang hak garapan lahan yang sebelumnya sehingga kebijakan Perhutanan  Sosial  tidak  berkembang  dengan  baik  yang  mengakibatkan  tidak  adanya perubahan yang signifikan ditengah masyarakat.
Letak pengambilan keputusan yang kurang jelas mendapatkan perhatian khusus untuk keberhasilan  kebijakan  Perhutanan  Sosial,  masyarakat  merasa  terombang-ambing  oleh peraturan  yang  tidak  tegas  dalam  pelaksanaannya  yang  menyebabkan  asumsi  masyarakat para pengambil keputusan tidak tegas dalam mengambil keputusan untuk mereinventarisir lahan  yang  akan  dibagikan  ke  masyarakat  dengan  status  Hak  Guna  Garap.  Para  pelaksana program kebijakan Perhutanan Sosial masih banyak yang mengedepankan egonya masing- masing,  sebagai  mana  yang  dijelaskan  oleh  narasumber  dari  pemangku  kebijakan  yaitu Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan. Maslah tersebut tentunya akan berdampak buruk pada pengimplementasian kebijakan di lapangan.
Sumber-sumber  daya  yang  digunakan  dalam  pengiplementasian  kebijakan Perhutanan  Sosial  cukup  banyak,  seperti  sumber  daya  manusia  sebagai  ahli  dalam pertambakkan dan juga teknologi yang mutakhir, selain itu sumberdaya alam yang dipakai ialah  berbasi  hewan  air  seperti  udang  dan  ikan  bandeng. Kedua, dimensi  Lingkungan Implementasi ( Context  of  Implementation )  dalam  Kebijakan  Perhutanan  Sosial  cukup kompleks,  dalam  dimensi  ini  menyinggung  beberapa  aspek  diantara  lain  yaitu  kekuasaan, kepentingan-kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang  berkuasa,  tingkat  kepatuhan  dan  adanya  respon  dari  pelaksana.  Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan  dalam  kebijakan  Perhutanan  Sosial  cukup  baik,  dari  pemerintah  pusat  sampai kepada lembaga-lembaga yang terkait. Mereka memakai kekuasaan hanya sebagai jembatan agar  dapat  memberikan  pelayanan  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  khususnya kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten Bekasi. Strategi aktor dalam kebijakan Perhutanan Sosial yang lebih baik adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan baru melaksanakan kebijakan dengan semaksimal mungkin.
Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa dalam kebijakan Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten Bekasi kurang baik, pada poin ini peneliti menemukan bahwa antar lembaga yang terlibat kurang keharmonisan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan di lapangan  yang  saling  bersinggungan  antara  lembaga  satu  dengan  yang  lainnya  seperi Perhutani  dengan  Kementerian  LHK.  Sementara  rezim  dinilai  kurang  baik  karena  belum menggunakan  kekuasaannya  untuk  penegasan  dan  penanganan  konflik  yang  terjadi  di lapangan seperti antara pemegang hak garapan lama dengan yang baru.
Tingkat  kepatuhan  dan  adanya  respon  dari  pelaksana  dalam  kebijakan  Perhutanan Sosial  yang  ada  di  Kabupaten  Bekasi  bisa  dibilang  tidak  seimbang,  pasalnya  ditingkat masyarakat biasa kepatuhan  terhadap kebijakan yang dikeluarkan sangat baik, akan tetapi ditingkat masyarakat yang memiliki lahan garapan sebelumnya kurang diterima dengan baik karena adanya asumsi bahwa negara akan merampas lahan garapan yang sudah lama mereka miliki. Respon dari pelaksana dengan adanya berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan juga  bisa  dibilang  kurang  mengakomodir,  peneliti  menemukan  bahwa  respon  pelaksana dalam  permasalahan  antara  pemegang  hak  garapan  yang  lama  dengan  yang  baru  belum menemukan titik temu sampai saat ini.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bagian  sebelumnya  dan  berdasarkan  kedua dimensi,  Implementasi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan baik sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle, yaitu:
1. Isi Kebijakan (Content of Policy) : Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang  Perhutanan  Sosial  yang  seharusnya  menjadi  motor  penggerak  perekonomian yang berbasiskan keadilan, justeru menimbulkan beberapa masalah baru di lapangan. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya penyuluhan akan kebaikan yang akan diterima masyarakat dalam program Perhutanan Sosial ini, jadi asumsi publik menjadi takut lahan garapan mereka yang notabene milik negara akan diambil alih oleh negara. Pilot Project di Muaragembong masih pada tahap I, itu pun baru terealisasikan seluas 10 Hektar, padahal
di  SK.3736/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017P  Tanggal  3  Juli  2017  sudah    dicantumkan sebanyak 38 orang pemegang hak Perhutanan Sosial dengan luas 80.9 Hektar, akan tetapi kenyataannya  baru  hanya  10  hektar  yang  baru  terealisasikan  di  peta  14.B,  sedangkan masyarakat yang tercantum dalam daftar SK banyak yang di peta 9.A.
2. Lingkungan  Implementasi (Context  of  Implementation) :  Dalam  Pelaksanaan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, Lingkungan Implementasi di sasaran kebijakan masih banyak kepentingan yang cukup mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

## Saran
Lingkungan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di kabupaten Bekasi terdapat beberapa persoalan yang muncul antara lain yaitu pengaruh yang masih sangat kuat antara pemerintah  yang  menghendaki  adanya  perhutanan  Sosial  akan  tetapi  masyarakat  yang memegang hak garapan atas tanah yang dijadikan sasaran program tidak ingin memberikan lahan  garapannya.  Hal  tersebut  seharusnya  menjadi  tugas  pemerintah  dan  para  lembaga terkait  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada,  ditambah  para  pemegang  SK kementerian  sudah  disiapkan  akan  tetapi  masih  belum  bisa  mengeksekusinya,  dengan permasalahan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadinya  surat  keputusan  yang  masih tumpang tindih yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan oleh pihak mana pun.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alpabeta.
Dunn, N. W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
Grindle, S. M. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. University Press: United Kingdom.
Jones, O. C. (1991). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali.
Purwanto,  A.  E.  dan  Sulistyastuti  R.  D.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Nugroho, R. (2018). Public Policy. Jakarta: Gramedia.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/Menhut-II/2012.
Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P. 11/PSKL- SETDIT/2015.
Sugiyono. (2010). Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: Alfabeta.
________. (2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
________. (2013). Metode Peneltian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Surat  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor SK.3736/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017P.
Wahab,  S.  A.  (2001). Analisis  Kebijakan dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijakan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Pressindo.
Creswell, J. W. (2009). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixwd. Edisi Ketiga. Terjemahan Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Internet:
https://kominfo.go.id (diakses 14 September 2018)
http://pskl.menlhk.go.id (diakses 20 September 2018)
http://www.forda-mof.org (diakses 25 September 2018