## KINERJA PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Samsiah Nelly
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya (email : snelly203@gmail.com)
Nouvellin Angelina Putri, Jane Anita Margaretha, Susan Anggelia, Belki, Imelda

## Charolina
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Palangka Raya

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  Desa atau  disebut  dengan  nama  lain,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memilik  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat  setempat yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional.  Salah  satu  tugas  dari Pemerintah Desa adalah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.  Untuk  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kinerja  pemerintah  Desa  Rantau  Asem.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  kualitiatif  deskriftif.  Dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  teori: produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas yang disesuaikan dengan PERMENPANRB  No  :  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Pedoman Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan Publik  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintah  Desa Rantau  Asem  dalam  pelayanan  kependudukan  dikategorikan  cukup  baik, meskipun belum maksimal dan masih perlu dilakukan pembenahan.

## Keyword :  Kinerja, Pemerintah Desa, Rantau Asem

## Pendahuluan
Pemerintahan  Desa  adalah  bagian dari sistem pemerintahan nasional. Kehadiran pemerintah desa dinilai memegang peranan penting karena memberikan  sumbangan  besar  dalam menciptakan  stabilitas  nasional.  Hal  ini diperkuat  karena  pembangunan  desa
bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat  desa.  Selain  itu  masyarakat desa  menjadi  potensi  sumber  daya manusia  yang  dapat  nermamfaat  baik sebagai  objek  pembangunan  maupun sebagai  subjek  pembangunan.  Sebagai ujung  tombak  pelaksanaan  pemerintahan,
maka  pemerintah  desa  memilki  tugas  dan peran  yang  strategis  dalam  pembangunan mayarakat desa. Tugas ini tercermin ketika diberlakukan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1974  tentang  Pemerintah  Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa., dan Undang-undang Nomor 6  Tahun  2014  juga  tentang  Desa.  Tugas tersbut adalah : menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan,  melaksanakan  pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan msyarakat.  Melihat  tugas  dan  peran tersebut  pemerintah  desa  sesunggunya mengembang  amanah  yang  cukup  berat. Sementara pada saat yang sama pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  ( good  Governance )  yang berfokus  pada  transparansi,  akuntabilitas, dan partisifatif. Hal itu menyebabkan desa memiliki  arti  penting  sebagai  basis penyelenggara  pelayanan  publik  dan memfasilitasi  pemenuhan  hak-hak  publik rakyat  lokal.  Oleh  karena  itu  pemerintah desa  harus  memilki  komitmen  yang  kuat untuk  meningkatkan  kinerja  terutama dalam setiap melakukan pelayanan kepada masyarakat,  termasuk  pada  pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
Menurut  Ivancevich  (2006:99), kinerja  adalah  penampilan  hasil  kerja personil  maupun  dalam  suatu  organisasi. Penampilan  hasil  karya  tidak  terbatas kepada  personil  yang  memangku  jabatan fungsional  maupun  struktural  tetapi  juga kepada  keseluruhan  jajaran  personil  di dalam organisasi.
Menurut Wibowo (2007: 7) bahwa kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan  hanya  kinerja  adalah  hasil  kerja, tetapi  juga  bagaimana  proses  pekerjannya berlangsung.  Kinerja  adalah  hasil  yang diperoleh  oleh  suatu  organisasi  baik organisasi  tersebut  bersifat  propit  oriented
dan  nono  profit  oriened  yang  dihasilkan selama  satu  periode  waktu  (Irham  Fahmi: 2015).  Dari  pengertian  tersebut,  maka dapat  diikatakan  bahwa  kinerja  adalah refleksi  dari  sikap  pribadi  seseorang individu atau sekelompok tentang pekerjaan  atau  kerjasama,  seperti  sikap pegawai  dalam  bekerja  dan  kinerja pegawai  yang  dipengaruhi  oleh  kebijakan yang dibuat oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan.
Malayu,  SP  (2009)  menyatakan beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  guna meningkatkan serta membina kinerja, yaitu: 1) Pembinaan disiplin kerja 2) Pengembangan kepribadian 3) Pengikutsertaan  pegawai  dalam  proses pengambilan  karir  dan  masa  depannya  4) Memberikan  penghargaan  yang            wajar 5)  Mengelola  konflik  dan  kompetisi  6) Menciptakan  suasana  saling  menghormati di antara pegawai 7) Kesempatan promosi dan  pengembangan  karir  8)  Pengertian pimpinan terhadap pegawai yang mengalami  masalah  pribadi  9)  Jaminan perlakuan  yang  adil  dan  objektif  10) Memberikan  pekerjaan  yang  menarik  dan penuh  tantangan  11)  Adanya  pengakuan 12)  Imbalan  pengakuan  dan  13)  Imbalan keuangan atau financial rewards
Agus  Dwiyanto  (2006  :  50), berpendapat  bahwa  untuk  mengukurt tingkat  kinerja,  dapat  digunakan  indikator kinerja  yaitu  :  Produktivitas  ,  Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas.
a. Produktivitas
Swastha  dan  Sukotjo  (2002), berpendapat  bahwa  produktivitas  adalah sebuah  konsepsi  yang  menggambarkan hubungan  antara  hasil  jumlah  barang  dan jasa  yang  diproduksi)  dengan  sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi dan  sebagainya)  yang  dipakai  untuk menghasilkan  hasil  tersebut.  Selanjunya menurut  Handoko  (2003)  produktivitas
didefinisikan  sebagai  hubungan  masukan- masukan  dan  keluaran-keluaran  suatu sistem  produksi  Dengan  demikian  maka dapat  disimpulkan  bahwa  produktivitas adalah  perbandingan  antara  hasil  yang dicapai  dengan  keseluruhan  sumber  daya yang  ada  agar  lebih  efektif  dan  efisien. Untuk mengukur produktifitas kerja aparat Desa  digunakan  beberapa  indikator  yaitu:
1. Sikap Mental Perilaku Aparat Pemerintah Desa Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk  berusaha  mencapai  potensi  kerja secara  maksimal.  Sikap  mental  bersumber dari  persepsi  aparat  terkait  perasaan terhadap tugas yang dijalankan 2. Kemampuan  Aparat  Pemerintah  Desa Kemampuan  aparat  pemerintah  desa dituntut  secara  optimal  dalam  menjalan tugas  dan  tanggung  jawabnya  khususnya dalam  memberikan  pelayanan  yang  dapat memuaskan  masyarakat.  3.  Semangat Kerja  Semangat  kerja  adalah  suatu dorongan  untuk  melakukan  pekerjaan dengan giat dan antusias, yang mendorong setiap tugas yang diembang dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. cepat dan baik.
b. Kualitas Layanan
Berdasarkan  Keputusan  MENPAN No.  63  Tahun  2003,  standar  pelayanan, sekurang-kurangnya  meliputi  :  Prosedur Pelayanan;  Prosedur  pelayanan  yang dibakukan  bagi  pemberi  dan  penerima pelayanan  termasuk  pengaduan.  Waktu Penyelesaian;  waktu  penyelesaian  yang ditetapkan  sejak  pengajuan  permohonan sampai  dengan  penyelesaian  pelayanan termasuk  pengaduan.  Biaya  Pelayanan; Biaya/tarif  pelayanan termasuk  rinciannya yang  ditetapkan  dalam  proses  pemberian pelayanan. Produk Pelayanan; hasil pelayanan  yang  diterima  sesuai  dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Saranan dan  Prasarana;  penyediaan  saran  dan
prasarana  pelayanan  yang  memadai  oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetensi  Petugas  Pemberi  Pelayanan; kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  terus digalakan  dengan  tujuan  menghadirkan pelayanan birokrasi yang berkualitas.
c. Akuntabilitas
Pengertian  akuntabilitas  menurut Astuti  Dan  Yulianto,  (2016)  adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja  dan  tindakan  seseorang  badan hukum  pimpinan  suatu  organisasi  kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau  pertanggung  jawaban.  Kemudian Miriam (2012) mendefinisikan akuntabilitas  sebagai  pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa atau mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.
Akuntabilitas
ber-makna pertanggungjawaban  dengan  menciptakan pengawasan  melalui  distribusi  kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan  sekaligus  menciptakan  kondisi saling mengawasi Dalam konteks pemerintahan  Desa,  salah  satu  tugas  dan tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan adalah  menyelenggarakan  administrasi kependudukan.  Dalam  menjalankan  tugas tersebut.  diharapkan  memegang  prinsip keterbukaan,  ketanggapan,  kreatifitas  dan akuntabilitas dalam pelayanan dari segenap  jajaran  aparatur  pemerintah  desa. Salah  satu  perwujudan  pelaksanaan  dari akuntabilitas  pemerintahan  desa  adalah menyelenggarakan  pelayanan  administrasi kependudukan.
d. Administrasi Kependudukan
Sesuai  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data  kependudukan  melalui  pendaftaran penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan publik  dan  pembangunan  sektor  lain. kemudian  di  dalam  penjelasan  Undang Undang Administrasi Kependudukan tersebut  dijelaskan  bahwa  :  administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan  dapat  diselenggarakan  sebagai bagian  dari  penyelenggaraan  administrasi negera.  dari  segi  kepentingan  penduduk, administrasi  kependudukan  memberikan pemenuhan  hak-hak  administratif,  seperti pelayanan  publik  serta  perlindungan  yang berkenaan
dengan dokumen kependudukan,  tanpa  adanya  perlakuan yang diskriminatif Pelaksanaan administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan berperan strategis dalam  pembangunan.  Faktor  penyebabnya karena melalui pelaksanaan sistem administrasi  kependudukan  tersebut  dapat diketahui tentang jumlah penduduk,
karakteristk  penduduk  dan informasi  yang sesuai dengan
keadaan penduduksertakondisi daerah tempat tinggal  penduduk.  selain  itu  melalui administrasi kependudukan, dapat memudahkan
pemerintah dalam
menerapkan  kebijakan  pemerintah  terkait program, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan  nasional.  Selain  itu,  juga sangat  bermamfaat  sebagai  sumber  data dalam pelaksanaan Pileg,
Pilpres, Pemilukada, dan Pilkades. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasannya karena  pendekatan  kualitatif  mempunyai fleksibilitas  yang  tinggi  bagi  peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian.  Pendekatan  kualitatif  dapat memberi  kesempatan  kepada  peneliti dalam berekspresi untuk membuat penjelasan  yang  lebih  luas  dalam  bentuk penafsiran berdasarkan kepastian intuitif.
Sumber data primer dalam penelitian  ini  adalah  dari  Informan sedangkan  data  skunder  adalah  data kepustakaan,  artikel  dan  jurnal  ilmiah. Dalam  penelitian  yang  menjadi  informan berjumlah lebih dari 6 orang, terdiri dari : Kepala Desa, Staf dan Masyarakat umum. Untuk teknik pengumpulan data digunakan beberapa jenis, yaitu Observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi kepustakaan.
Kemudian  untuk  menguji  validitas data,  menggunakan  metode  triangulasi  di mana  untuk  mendapatkan  data  diambil dari  beberapa  sumber.  Menurut  N. Narayanasamy (2009 : 32) bahwa triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu  yang  lain  di  luar  data  untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Patton (dalam  Sutopo,  2002:  78)  menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu: triangulasi data, triangulasi  metode,  triangulasi  peneliti, triangulasi  teori.  Jenis  triangulasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah triangulasi  sumber  data  dan  metode. Kemudian  teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  teknik  analisis  data model  Interaktif  (Interactive  Model  Of Analysis)  yang  dikembangkan  oleh  Miles dan  Huberman  (Sugiyono  :  2015). Aktivitas  dalam  teknik  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas,  sehingga  datanya  jenuh.  Adapun aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu
Collection  Data,  Reduction  Data,  Display Data, dan Conclusion Drawing/Verifyng.
Selanjutnya fokus dalam penelitian ini  adalah  membahas  pencapaian  kinerja pemerintah  desa  Rantau  Asem  Kabupaten Katingan. Untuk mengkaji kinerja pemerintah  desa  tersebut,  menggunakan indikator  kinerja  sesuai  pendapat  yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006 : 50),  yaitu  :  Produktivitas,  Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan di  Kantor  Desa  Rantau  Asem  dan  di Rumah Masyarakat
Sekitar yang berlangsung selama kurang lebih dua hari.
Peneliti  melakukan  wawancara  langsung dengan  informan  untuk  mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara  yang  mendalam,  akhirnya diperoleh  jawaban  sesuai  yang  dinginkan yang didasarkan pada teori Agus Dwiyanto (2006: 50), yaitu:
1. Produktivitas Dalam penelitian ini untuk mengukur  produktifitas  kerja  aparat  desa digunakan  beberapa  indikator  yaitu:  a. Sikap  Mental  Perilaku  Aparat  Pemerintah Desa  Sikap  mental  merupakan  kondisi mental  yang  mendorong  seseorang  untuk berusaha  mencapai  potensi  kerja  secara maksimal.  Dari  hasil  wawancara  dengan informan  diperoleh  jawaban  bahwa  sikap mental  aparat  cukup  bagus  baik  ketika bertugas  dalam  melayani  maupun  ketika dalam  tempat  dan  situasi  yang  lain.  b. Kemampuan  Aparat  Pemerintah  Desa Kemampuan  aparat  pemerintah  desa adalah  kesanggupan  melaksanakan  tugas dan  tanggungjawab  yang  tercermin  dalam penguasaan ilmu, pengalaman dan keterampilan. Dalam konteks ini berdasarkan  jawaban  informan  bahwa pada dasarnya kemampuan aparat Pemerintah  Desa  sudah  cukup  baik
meskipun  belum  optimal  sebagaimana mestinya.
2. Kualitas Layanan
Ciri utama pelayanan yang berkualitas  adalah  adanya  kepuasan  dari penerima  layanan.  Oleh  karena  itu  dalam mengukur  kualitas  layanan  pemerintah desa
disesuaikan dengan PERMENPANRB  No:  Nomor  14  Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan  Publik  yang  meliputi  unsur  - unsur  yaitu  :  a.  Persyaratan  b.  Sistem, mekanisme  dan  prosedur  c.  Waktu penyelesaian  d.  Biaya/tarif  e.  Produk spesifikasi  jenis  pelayanan  f.  Kompetensi pelaksana  g.  Perilaku  pelaksana  h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan i. Sarana dan prasarana Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui bahwa  dari  9  unsur  tersebut telah  berjalan cukup baik. Hanya pada aspek penanganan pengaduan,  sarana  dan  dan  prasarana belum  optimal.  Kemudian  dari  aspek sarana  dan  prasarana  diketahui  bahwa sarana  dan  prasarana  belum  lengkap, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan  dan  ekonomi  seperti  jalanan yang rusak, posko banjir, pos kamling dan posyandu yang belum optimal.
3. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung  jawaban  aparat  pemerintah terhadap tugas yang dijalankan.
Akuntabilitas  juga  merupakan  ukuran yang menunjukan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang disesuaikan  dengan  norma  dan  nilai-nilai yang  dianut  oleh  rakyat  serta  mampu mengakomodir  kebutuhan  masyarakat. Unsur - unsur yang terkait norma dan etika pelayanan di antaranya meliputi transparansi  pelayanan,  prinsip  keadilan, jaminan  penegakan  hukum,  hak  asasi manusia,  dan  orentasi  pelayanan  yang dikembangkan terhadap masyarakat. Dalam  bahagian  ini  diperoleh  jawaban bahwa akuntabilitas pelayanan yang
ditunjukkan oleh aparat desa telah berjalan cukup  baik  tetapi  masih  banyak  yang harus  diperhatikan  dan  diperbaiki  seperti transparansi keuangan, kurang komunikasi dan melibatkan warga setempat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  kemudian  dilakukan analisis  mendalam,  maka  dari  penelitian ini dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian  secara  keseluruhan  bahwa meskipun  belum  maksimal,  tetapi  kinerja Pemerintah  Desa  Rantau  Asem  dapat dikategorikan  cukup  baik.  Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa  pada  prinsipnya  Pemerintah  Desa Rantau  Asem  telah  menunjukkan  kinerja cukup baik.
Namun  demikian  masih  perlu diadakan  beberapa  perbaikan.  Hal  ini dipandang  penting  karena  melalui  aduan masyarakat Pemerintah Desa akan mengetahui  lebih  detil  apa  yang  menjadi aspirasi  dan  kebutuhan  warga  desa.  Dari aduan  masyarakat  dapat  dijadikan  sebagai bahan  kajian  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan selanjutnya. Kurangnya sarana  dan  prasarana  mempengaruhi kualitas
pelayanan
aparat
desa.

## Referensi
Dwiyanto,  Agus,dkk,  (2002), Reformasi Birokrasi  di  Indonesia,  Yogyakarta,
Pusat  Studi  Kependudukan  dan  dan
Kebijakan , UGM.
Fahmi, Irham, (2013), Manajemen Kinerja, CV.Alpabeta, Bandung Hasibuan, Malayu, S. (2009), Manajemen ,
Bumi Aksara, Bandung
Handoko,  T.  Hani,  (2003), Manajemen Sumber  Daya  Manusia, Liberty, Yogyakarta John  Ivancevich,  (2006). Perilaku  dan Manajemen  Organisasi, Erlangga:
Surabaya Miriam.  (2012). Penerapan  Otonomi Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah  Desa  dan  Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecematan Grabag Kabupaten Purwerejo . Yogyakarta: UNY.
Narayanasamy,  N.  (2009).  Participatory
Rural  Appraisal  Principles,  Methods and Application. Second Edition. First Published.  ISBN:  978-81-7829-885-6 (PB) h. 32 Sutopo,  HB.  (2002). Metode  Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian Kombinasi. Cetakan Ke 7 .  Bandung : Alfabeta.
Swastha,  Basu  dan  Sukotjo,  Ibnu,  (2002),
Pengantar  Bisnis  Modern,  Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta. Wibowo  (2007) Menejemen  Kinerja. Yogjakarta. Raja Grafindo Persada