Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i5.3648

## REFORMULASI MAKNA FAKIR MISKIN DALAM REGULASI BAZNAS

## Muhammad Nafi
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Marabahan, Indonesia nawafi82@gmail.com
H.M. Fahmi al-Amruzi
Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia fahmialamruzi@gmail.com
Budi Rahmat Hakim
Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia budi_rh@uin-antasari.ac.id
Husin
Dosen STIQ Amuntai, Indonesia hafizhihusinsungkar@gmail.com
Samsul Fajeri
Dosen STIQ Amuntai, Indonesia assyams87@yahoo.com

## Abstrak
Alquran  adalah  kitab  suci  yang  memberikan  kesempatan  kepada  umatnya  untuk  mempelajari  dan mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam teksnya. Tetapi pada  kenyataannya ada sikap yang tidak akademis terjadi di masyarakat dengan tidak menerima perbedaan pendapat manakala mengeluarkan hukum yang  berkaitan  dengan  zakat  dari  nash-nash  Alquran  tersebut.  Implementasi  dari  penafsiran  nash-nash tersebut  tidak  hanya  berimplikasi  secara  personal  umat  Islam  namun  juga  pada  negara  dan  lembaga. Penolakan terhadap regulasi yang mengatur zakat karena dianggap sebagai pembaruan hukum zakat yang ekstrim,  tidak  sesuai  dengan  pakem  syariat  yang  dipahami  selama  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mendeskripsikan  reformulasi  makna  fakir  dan  miskin  dalam  tafsir  kontemporer  dan  implementasi pembaruannya  pada  regulasi  Baznas.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yang  peneliti mendeskripsikan  makna  fakir  dan  miskin  dalam  regulasi  Baznas  yang  kemudian  dibandingkan  dengan menyajikan tafsir tentang fakir dan miskin dalam tafsir kontemporer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, terjadi perbedaan ulama tentang definisi dan kriteria fakir dan miskin yang memberikan peluang penafsiran  ulang,  Kedua  Baznas  mengimplementasikan  pembaruan  hukum  pada  subjek  fakir  dan  miskin (quasi makna). Ketiga, penerapan regulasi ini harus ditaati oleh masyarakat namun harus dibuka pintu kritik demi penyempurnaan regulasi dan living law.
Kata Kunci: Reformulasi; Fakir; Miskin; Tafsir Kontemporer; Regulasi Baznas.

## Abstract
The Qur'an is a holy book that provides an opportunity for its people to study and issue laws contained in its text. But in reality there is an unacademic attitude in society by not accepting differences of opinion when issuing laws related to zakat from the texts of the Qur'an. The implementation of the interpretation of these texts  not  only  has  personal  implications  for  Muslims  but  also  for  the  state  and  institutions.  Rejection  of regulations governing zakat because it is considered an extreme renewal of zakat law, not in accordance with the  sharia  standards  that  have  been  understood  so  far.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the reformulation of the meaning of poor and needy in contemporary interpretations and the implementation of its  renewal  in  Baznas  regulations.  The  method  used  is  descriptive  analytical,  in  which  the  researcher describes  the  meaning  of  poor  and  needy  in  Baznas  regulations  which  are  then  compared  by  presenting
interpretations of poor and needy in contemporary interpretations. The results of this study indicate: First, there  are  differences  in  scholars  regarding  the  definition  and  criteria  of  poor  and  needy  which  provide opportunities for reinterpretation, Second, Baznas implements legal reforms on the subject of poor and needy (quasi meaning). Third, the implementation of this regulation must be obeyed by the community but the door to criticism must be opened for the sake of improving the regulation and living law.
Keywords: Reformulation; Fakir; Poor; Contemporary Interpretation; Baznas Regulation.
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  menjadi  salah  satu  problematika  yang  harus  dihadapi  oleh  negara.  Undang- Undang  Dasar  1945  dalam  pasal  34  ayat  1 dinyatakan  bahwa fakir  miskin  dan  anak  terlantar dipelihara oleh negara . Mengacu pada bunyi pasal UUD 1945 tersebut, seharusnya tidak ada lagi rakyat di atas bumi pertiwi ini yang masih dalam taraf kehidupan tidak layak, atau berada di garis kemiskinan. Namun pada kenyataannya kemiskinan masih saja terjadi dan menjadi problem besar dari tahun ketahun.
Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam dan terus berusaha memerangi kemiskinan yang terjadi. Langkah dan strategi telah dilakukan untuk menangani kemiskinan dan kesenjangan. Strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: integrasi program kemiskinan dan perluasan  bantuan  sosial  non-tunai,  serta  program  padat  karya  tunai  untuk  masyarakat  kurang mampu.  Sementara  itu,  untuk  mengatasi  kesenjangan,  pemerintah  melakukan  upaya  pemerataan distribusi  pendapatan  masyarakat  dan  program  perlindungan  sosial.  Pemerintah  juga  dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya. 1 Selain hal itu, tentu ada instrumen lain yang menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat ini, yaitu zakat. Zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun bangsa  Indonesia. 2 Negara  telah  memberikan  mandat  kepada  Baznas  untuk  ikut  membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Dari data Kominfo bahwa ada fluktuasi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, di tahun 2018 ada sekitar 25,95 juta jiwa (9,82%), tahun 2019, turun menjadi 25,14 juta jiwa (9,41%),
1 Mohammad Mulyadi,  "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Dan  Kesenjangan," Info Singkat Vol. 10, No. 9 (2018).
2 Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di  Indonesia," JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) Vol.  14,  No.  1  (2015).  Lihat  juga  Adel  Sarea,  "Zakat  as  a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach," International Journal of Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 18 (2012). Lihat juga Siti Mujiatun, “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan” (Disertasi, UIN Sumatera Utara Medan, 2016). Lihat juga Zulkipli Lessy, “Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia’s Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat” (Disertasi, Indiana University, 2013).
kemudian naik lagi pada tahun 2020 menjadi 26,42 juta jiwa (9,78%), dan kembali merangkak naik pada tahun 2021 menjaddi 27,54 juta jiwa (10,14%), dan data akhir Maret 2022 ditemukan menurun menjadi 26,16 juta jiwa (9,54%). 3 Hal ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan menjadi hal yang  penting  untuk  ditangani  oleh  negara,  lebih-lebih  dimasa  disrupsi  ini.  Tentu  negara  harus menggandeng pihak-pihak lain, yang fokus menangani kemiskinan tersebut, seperti Baznas.
Dalam  menjalankan  mandat  tersebut  tentu  Baznas  sebagai  lembaga  resmi  yang bertanggung  jawab  kepada  negara,  harus  mengelola  zakat  dengan  profesional  dan  modern. Profesional  dan  modern  dalam  pengelolaan  ini,  tidak  bisa  lepas  dari  pembaruan  dan  pembacaan ulang terhadap teks nash. Oleh karena itu konsep dan teori zakat yang ada perlu dibaca ulang dengan pendekatan dan pemaknaan sosial yang tidak melanggar kaidah ijtihad dalam mengeluarkan hukum.
Kritisi Ramli terhadap politik hukum zakat di Indonesia menyatakan bahwa politik hukum pengelolaan  zakat  melalui  undang-undang  pengelolaan  zakat  gagal  mendukung  struktur  zakat nasional  yang  mendorong  akselerasi  pengentasan  kemiskinan  untuk  merubah  mustahik  menjadi muzakki dan kegagalan yang kedua adalah negara telah memiliki dasar hukum namun tidak bisa menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara. 4
Dalam  menentukan  fakir  dan  miskin,  menjadi  permasalahan  serius,  seperti  yang  diteliti oleh Kuntarno Noor Aflah, terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan fakir dan miskin baik dari sisi fikih maupun sementara regulasi yang ada. 5 Azman dkk, meneliti tentang perluasan tafsiran asnaf fakir dan miskin dalam konteks pandemik di Malaysia, dengan mendasarkan bahwa penularan wabah  Covid-19  mengharuskan  institusi  zakat  harus  pandai  mengelola  uang  dana  zakat  tersebut untuk  membantu  korban  wabah  Covid-19.  Dalam  penelitian  ini,  pembaruan  dengan  perluasan tafsiran asnaf fakir dan miskin menimbulkan polemik. Menurut Azman dkk, bahwa dalam kondisi pandemik  –  dengan  menganalisa  pendapat  dari  ulama  4  mazhab  dan  tafsir  kontemporer  –  dapat diperluas menjadi mereka yang kehilangan puncak pendapatan, hilang pekerjaan, dan pendapatan bulanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. 6
Perbedaan  pengertian  fakir  miskin  menyebabkan  ketidakseragaman  pemahaman  para pemangku  kewenangan  bahkan  dapat  saja  berimplikasi  terhadap  penyaluran  zakat  kepada  fakir miskin oleh lembaga zakat di Indonesia. Seyogyanya ada regulasi yang mengatur tentang kategori miskin  tersebut.  Oleh  karena  itu  pembacaan  ulang  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  tafsir-tafsir kontemporer yang tentu sudah respon dengan persoalan-persoalan kontemporer, juga pada fikih-
3 Info Grafis Kominfo dan Indonesia baik.id, diakses tanggal 23 November 2022.
4 Muhammad Ramli, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia," Lex Renaissan Vol. 2, No. 6 (2021).
5 Kuntarno  Noor  Aflah,  "Urgensi  Penetapan  Kriteria  Fakir  Miskin  Bagi  Penyaluran  Zakat  Di Indonesia," ZISWAF Vol. 4, No. 1 (2017).
6 Azman Ab Rahman et al., "Perluasan Tafsiran Asnaf Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Pandemik Di Malaysia," Journal of Fatawa Management and Research Vol. 27, No. 4 (2022).
fikih  perbandingan  mazhab,  sehingga  didapatkan  formulasi  untuk  mengeluarkan  konsep  baru tentang zakat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research), dengan pendekatan filsafat dan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach). Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah regulasi yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah tentang Zakat, dan Keputusan Baznas Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, sedangkan  sebagai  pembanding  adalah  tafsir  kontemporer,  yaitu Tafsir  al-Misbah,  al-Azhar,  al- Maraghi, al-Mannar, dan al-Munir li az-Zuhaili .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Zakat menurut bahasa  didefinisikan bertambah. 7 Menurut istilah, zakat diartikan sebagai ungkapan  dari  kewajiban  bagi  kelompok  harta  tertentu  atas  kepemilikan  yang  tertentu  juga. 8 Definisi zakat secara bahasa dan istilah yang penulis dapatkan dari berbagai literatur fikih. Secara bahasa,  zakat  dapat  diartikan  sebagai  kesucian,  kebaikan,  pujian.  Secara  istilah  zakat  dapat  pula diartikan sebagai sebuah ungkapan atas sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan syarat  dan  ketentuan  tertentu.  Dari  pengertian  yang  dikemukan  ar-Ramli  tersebut  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh pribadi maupun lembaga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian zakat tersebut akan berfungsi sebagai pembersih, penambah harta yang dimiliki oleh si muzakki tersebut.
Selain persoalan subjek zakat (Muzakki), juga ada permasalahan tentang mustahik zakat. Ulama sepakat bahwa mustahik zakat terbagi dalam 8 golongan (asnaf), hal ini didasarkan dengan dalil Alquran dalam surah al-Taubah ayat 60:
ِباَقِ رلٱ  ِفَِو ۡمُُبُوُلُ ق ِةَفملَؤُم ۡلٱ َو اَه ۡ يَلَع َينِلِمََٰعۡلٱَو ِينِكََٰسَمۡلٱَو ِءٓاَرَقُفۡلِل ُتََٰقَدمصلٱ اَمنَِّإ۞ ِليِبَس  ِفَِو َينِمِرََٰغ ۡلٱ َو ةَضيِرَف ِِۖليِبمسلٱ ِنۡبٱَو ِمللَّٱ ٗ ميِكَح ٌميِلَع ُمللَّٱَو ِِۗمللَّٱ َنِ م ٗ ٦٠
7 as-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjâni, Kitâb Al-Ta’rifât (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2012), h. 130. Lihat Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), h. 34.. As-Sayyid Sabiq, Fiqh as- Sunnah (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h. 2. Lihat juga Faristha G. de Zayas, The Law and Philosophy of Zakat: The Islamic Social Welfare System (Damascus: al-Jadidah Printing Press, 1989). Juga Mahmoud Abu Saud, Fiqh Zakat Al-Mu'asir (East Burnham: Oxford Publishing, 1989).
8 Lihat al-Jurjâni. Lihat juga Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
60.    Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,  para  amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang  dalam  perjalanan  (yang  memerlukan  pertolongan),  sebagai  kewajiban  dari  Allah.  Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
Namun  dalil  quran  tersebut  didefinisikan  dan  dipahami  berbeda  oleh  para  ulama-ulama. Sehingga  dalam  mengadopsi  pendapat  para  ulama  tersebut,  harus  diperlukan  kejelian  melihat maslahah  yang  terbaik  di  Indonesia.  Ulama  fikih  berbeda  pendapat,  dan  juga  ulama  tafsir  juga berbeda  pendapat.  Dikarenakan  dalil  mengenai  mustahik  tersebut  adalah  dari  Alquran,  maka penulis  mengajukan  beberapa  tafsir  kontemporer  yang  dalam  pertimbangan  penulis  mampu mewakili  definisi  dan  kriteria  fakir  miskin  dalam  bahasan  tafsir  Alquran,  sebagai  pembanding, apakah terjadi reformulasi makna fakir dalam regulasi baznas atau tidak.
Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tidak ditemukan definisi tentang fakir miskin. Namun pada Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, tanpa  memberikan  penjelasan  definisi  masing-masing  mustahik  tersebut  baik  dalam  pasal berikutnya  maupun  dalam  penjelasan  undang-undang  tersebut.  Menurut  penulis,  ketidakadaan penjelasan  tentang  definisi  fakir  dan  menyerahkan  pemahaman  mustahik  sesuai  dengan  syariat membuat penafsiran menjadi melebar dan tidak sepaham antara pelaksana undang-undang tersebut.
Namun  demikian  di  beberapa  peraturan  daerah,  seperti  Peraturan  Daerah  Kota  Ternate Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 1 angka (15) huruf (a) dan (b), fakir dan miskin diberikan definisi dalam penjelasan mustahik.
a. Fakir  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  harta  dan  tidak  mempunyai  penghasilan  layak  yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
b. Miskin  ialah  orang  yang  memiliki  harta  dan  mempunyai  usaha  yang  layak  baginya,  tetapi penghasilannya  belum  cukup  untuk  keperluan  minimum  bagi  dirinya  dan  keluarganya  yang menjadi tanggungan.
Demikian  juga  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Nomor  12  Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, definisi fakir dan miskin disebutkan dalam Pasal 4 huruf (a) dan (b). Definisi yang diberikan adalah:
a. Fuqara  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  harta  dan  tidak  memiliki  penghasilan  layak  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
b. Masakin, adalah orang yang harta dan penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya.
Pada peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, definisi para mustahik disebutkan dalam pasal 1 angka (16) sampai dengan angka (22).  Fakir adalah  orang  yang  tidak  mempunyai  barang  yang  berharga  dan  tidak  mempunyai  kekayaan  dan usaha  sehingga  sangat  perlu  ditolong  keperluannya,  dan  miskin  adalah  orang  yang  mempunyai barang  yang  berharga  atau  pekerjaan  yang  dapat  menutup  sebagian  hajatnya  akan  tetapi  tidak mencukupinya.
Pada peraturan daerah yang lain, ada yang mendefinisikan fakir miskin dan mustahik secara keseluruhan,  namun  ada  juga  yang  tidak  mendefinisikannya.  Dalam  penelitian  penulis,  sebagian besar peraturan daerah mendefinisikan fakir dan miskin tersebut. Meskipun tidak sama, tetapi esensi dari definisi tersebut satu tujuan.
Kementerian Sosial merupakan instansi pemerintah pusat yang salah satu tugasnya untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34 yang  berbunyi  " Fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara "  adalah  memberikan bantuan  sosial  kepada  fakir  miskin.  Lalu  bagaimana  kriteria  miskin  menurut  negara,  yang  dapat dijadikan patokan untuk memberikan zakat kepada mereka.
Dalam penelusuran penulis ada beberapa peraturan yang memberikan dan mengatur tentang indikator seseorang dapat dikatakan miskin. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dalam aturan ini, fakir dan miskin tidak sebutkan secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan yang  menurut  aturan  ini  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  fakir  miskin  yang  teregister  dan  fakir  miskin yang tidak teregister. Dalam aturan ini pula ditentukan 11 indikator bahwa seseorang tersebut dapat dikategorikan  miskin.  Selain  Kepmensos  tersebut,  ternyata  di  daerah  lain  memiliki  kriteria  dan indikator  kemiskinan  sendiri,  seperti  yang  diatur  oleh  Peraturan  Bupati  Malinau  Nomor  8  tahun 2017 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Malinau. Perbup ini membaginya menjadi 5 aspek,  yaitu:  penghasilan,  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi  dan  perumahan.  Di  Kabupaten Banyuwangi  di  tahun  2013,  juga  menerbitkan  Peraturan  Bupati  Nomor  28  Tahun  2013  tentang Indikator  Keluarga  Miskin  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Dalam  Perbup  ini,  kriteria  miskin dikelompokan menjadi: papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan pendukung. Di Kota Ciamis,  Peraturan  Bupati  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Indikator  Lokal  Keluarga  Miskin  di Kabupaten  Ciamis,  yang  menyebutkan  ada  20  indikator  dalam  menilai  keluarga  masuk  dalam kategori miskin atau tidak.
Dalam analisa penulis, bahwa konsep fakir dan miskin ini tidak sepakat dalam satu kata. Negara  melalui  Kemensos  sudah  memberikan  indikator  kemiskinan,  namun  di  sebagian  daerah membuat indikator kemiskinan yang tidak sama dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun tidak jauh berbeda, adanya penambangan kategori dan indikator, merupakan salah satu
bentuk ketidaksamaan konsep indikator miskin. Lebih lanjut lagi, BKKBN memiliki 23 indikator kemiskinan, hal ini menambah yakin analisa penulis bahwa terjadi pluralisme indikator kemiskinan.
Dalam  penyaluran  zakat  kepada  fakir  dan  miskin,  sudah  diatur secara  zohir  dalam  nash. Namun indikator miskin tidak ditetapkan dalam nash, dan ini memiliki potensi untuk ditafsirkan sesuai kondisi zamannya. Tentu dengan indikator yang telah dibahas secara komprehensif oleh ahli di  bidangnya.  Had  kifayah  merupakan  batas  kecukupan  atau  standar  dasar  kebutuhan seseorang/keluarga  ditambah  dengan  kecukupan  tanggungan  yang  ada  sebagai  upaya  untuk menetapkan  kelayakan  penerima  zakat  mustahik  fakir  miskin  sesuai  kondisi  wilayah  dan  sosio- ekonomi setempat. 9
Baznas sendiri telah melakukan kajian tentang had kifayah sebagai dasar untuk menentukan apakah calon mustahik memenuhi kriteria untuk menerima harta zakat. Had Kifayah berbeda satu daerah dengan daerah yang lainya, hal ini disebabkan karena pendapatan daerah yang berbeda. 10 Penentuan  had  kifayah  harus  diputuskan  oleh  pemerintah  melalui  survei  kebutuhan  dasar  yang tercakup di masing-masing daerah untuk membangun pengelolaan zakat yang lebih baik. 11
Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  penyusunan  indikator  kemiskinan  yang  tidak seragam di berbagai wilayah. 12
9 Gustani, and Siti Rohmah, "Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah ," IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 10, No. 1 (2021).
10 Badan Amil Zakat Nasional, Kajian Had Kifayah 2018 (Jakarta: Puskas Baznas, 2018).
11 Nurizal Ismail, and Siti Aisyah, "The Concept of Had Kifayah in Zakat Management," al-Tijarah Vol. 5, No. 1 (2019).
12 Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetepan Kriteria  dan  Pendataan  Fakir  Miskin  dan  Orang  Tidak  Mampu,  disebutkan  bahwa  ada  11  indikator  fakir miskin. Indikator-indikator ini juga berbeda dengan aturan lainnya, seperti The SMERU Research Institute menyebutkan menurut BKKBN ada 23 indikator, tentu hal ini menunjukan bahwa tidak seiramanya indikator kemiskinan  di  Indonesia.  Bandingkan  dengan  Perbup  Pacitan  Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan yang membagi tingkat kemiskinan menjadi 4, yaitu: 1) sangat miskin (13-14 indikator), miskin (11-12 indikator), hampir miskin (9-10 indikator) dan tidak miskin (kurang dari 9 indikator).  Dengan  14  (empat  belas)  indikator  kemiskinan  yang  menjadi  patokan  untuk  menentukan kemiskinan tersebut. Lihat Perbup Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki 18 indikator kemiskinan, yang memiliki garis kemiskinan sebesar 2,10769.  Artinya  hanya  memiliki  2  kategori  miskin  dan  tidak  miskin.  Penggunaan  koefesien  untuk menghitung indikator, merupakan satu kelebihan dari Perbub ini. Lihat juga Perbup Ciamis Nomor 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis, dalam Pasal 1 angka (5), disebutkan bahwa  kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  kehidupan  yang  serba  kekurangan  yang  dialami  seseorang  yang mempunyai  pengeluaran  perkapita  selama  sebulan  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  standar minimum.  Ciamis  memberikan  15  Indikator  kemiskinan  (Pasal  5  angka  (1))  dan  membagi  kategori kemiskinan menjadi 4, yaitu sangat miskin (20-30), miskin (31-40), hampir miskin (41-50), dan rentan miskin (51-60), yang didasarkan kepada instrumen penilaian indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari 20 indikator pertanyaan. Lihat juga di Perbup Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Magetan, dalam Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa Kemiskinan adalah kondisi  sosial  ekonomi  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  tidak  terpenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat.  Dalam  perbup  ini  disebutkan  ada  19 indikator  yang  harus  dijadikan  kriteria  untuk  menentukan  kelayakan  keluarga  tersebut  diajukan  sebagai keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu. Dalam perbup ini dibedakan antara fakir miskin dan orang tidak mampu, namun keduanya masih layak untuk diusulkan ke dalam Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang  Tidak  Mampu.  Pada  Perbup  Situbondo  Nomor  7  Tahun  2022  tentang  Pedoman  Pendataan,
Reformulasi  Makna  Fakir  Miskin  Dalam  Regulasi  Baznas  dan  Implikasinya  Terhadap Politik Hukum Zakat di Indonesia
Dalam  Keputusan  Baznas  Nomor  64  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, pengertian dan kriteria fakir mengalami perluasan. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber  mata  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar.  Masuk  dalam  kategori  fakir  antara lain: orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja, anak yang belum baligh, orang yang sakit atau cacat fisik/mental, orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran, dan/atau, korban bencana alam  atau  bencana  sosial.  Sedangkan  miskin,  adalah  orang  yang  mempunyai  sumber  mata pencaharian  tetapi  tidak  mempunyai  kemampuan  kebutuhan  dasar  yang  layak  bagi  kehidupan dirinya  dan/atau  keluarga  yang  menjadi  tanggungannya.  Baznas  memberikan  kategori  miskin, sebagai berikut: 1) orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan, 2) orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha, 3) orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar, 4) orang  yang  tidak/kurang  memiliki  akses  terhadap  pendidikan  dan  kesehatan;  dan/atau,  5)  orang yang tidak memiliki akses untuk beribadah, dengan tetap memperhatikan ketentuan kebutuhan yang diukur dengan had kifayah.
Baznas memberikan keterangan bahwa dalam hal korban bencana alam atau bencana sosial yang dimaksud tersebut tidak memandang korbannya beragama Islam atau non-Islam. Hal ini bisa ditelisik  dari  konsep  yang  ditawarkan  oleh  Abu  Hanifah  dalam  fikihnya.  Bila  diperhatikan  dalil tersebut, bahwa hanya terbatas kepada zakat fitrah saja, zakat tersebut boleh diberikan kepada non- muslim. Al-Thabari 13 menyampaikan  dalam  tafsirnya  bahwa  fakir  adalah  orang-orang  muslim, yang  berkekurangan  dalam  kebutuhan  sehari-hari  dan  berhajat  untuk  dibantu  dalam  pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Sedangkan miskin adalah orang-orang non-muslim yang perlu dibantu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Al-Maraghi menyebutkan bahwa fakir adalah orang yang tidak didapati sesuatu harta yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan kondisinya saat ini. Sedangkan miskin adalah lebih buruk
Pemutakhiran, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Situbondo, pada Pasal 1 angka (6), disebutkan bahwa kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan ( lack of capabilities ) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan  kehidupan  yang  bermartarbat,  berdasarkan  indikator  kemiskinan  daerah  yang  telah disesuaikan  dengan  standar  kriteria  penilaian  kemiskinan  dari  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K).    Di  dalam  Perbup  ini  disebutkan  adala  12  indikator  dan  parameter  kemiskinan. Selanjutnya  pada  Perbup  Nomor  96  Tahun  2022,  tentang  Rencana  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2026, pada Pasal 1 ayat (5) kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan ( lack of capabilities), seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13 Muhammad Ibnu Jarir, Jami’ U Al-Bayan Fi Ayy Ta’wil Al-Quran Tafsir Ibnu Jarir at-Thobari (Mesir: Muasasah ar-Risalah, 2000), Jilid 14, h. 308.
keadaannya dari fakir. 14 Sedangkan Quraish Shihab selanjutnya menyebutkan bahwa ulama bahasa demikian juga fiqh berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin. Ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu di antaranya ialah; fakir adalah yang butuh  dari  kaum  muslimin  dan  miskin  adalah  orang  yang  butuh  dari  Ahl  al-Kitab  (Yahudi  dan Nasrani).  Betapapun  ditemukan  aneka  pendapat,  namun  yang  jelas,  fakir  dan  miskin  keduanya membutuhkan  bantuan  karena  penghasilan  mereka  —  baik  ada  maupun  tidak,  baik  meminta sehingga  menghilangkan  air  mukanya  maupun  menyembunyikan  kebutuhan  —  keduanya  tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
HAMKA  menyebutkan  bahwa  tidaklah  ada  salahnya  kalau  sekiranya  ada  orang berpendapat bahwa Fakir dan Miskin itu adalah satu jenis. Inilah dua jenis pertama atau satu jenis pertama yang berhak menerima zakat. 15 Jumhur ulama sepakat bahwa fakir dan miskin merupakan dua  golongan  yang  menjadi  mustahik  zakat.  Tetapi  ulama  berbeda  pendapat,  apakah  fakir  lebih buruk  dari  miskin  atau  sebaliknya.  Dua  pendapat  inilah  yang  menjadikan  taqlid  kepada  mazhab yang sesuai dengan pendapat tersebut. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua bagian tetapi satu golongan, yang hanya berbeda sifat tetapi sama jenisnya. 16 Mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa orang fakir keadaannya lebih buruk daripada orang miskin,  yaitu  ketiadaan  dan  tidak  memiliki  sesuatu  harta  dan  pekerjaan  yang  dapat  memenuhi kebutuhannya sehari-hari ( had kifayah ). Sedangkan definisi miskin, orang yang memiliki sesuatu harta  atau  pekerjaan  yang  tidak  mencukupi  kebutuhannya  sehari-hari  ( had  kifayah ).  Sebaliknya Mazhab  Hanafiah  dan  Malikiah,  berpendapat  sebaliknya,  bahwa  miskin  lebih  parah  keadaannya daripada fakir. 17
Ketika menjelaskan tentang salah satu syarat mustahik zakat adalah muslim, az-Zuhaili 18 menjelaskan  bahwa  mazhab  Maliki  dan  Hanbali  berpendirian  bahwa  tidak  diperbolehkan menyerahkan  zakat  kepada  orang  non-muslim  tanpa  ada  perbedaan  pendapat  (menurut  mereka). Berdasarkan hadis dari Muadz yang menyatakan bahwa perintah mengambil zakat dari orang-orang kaya  di  kalangan  mereka  dan  dikembalikan  kepada  orang-orang  fakir  di  kalangan  mereka,  yang dimaksud mereka disini dimaknai sebagai umat Islam itu sendiri. Penulis cenderung yang dimaksud dengan zakat dalam penjelasan tersebut di atas adalah zakat mal/harta.
14 Ahmad  Musthofa  al-Maraghi, Tafsir  Al-Maraghi (Mesir:  Syirkah  Maktabah  wa  Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1946), Jilid 10, h. 43.
15 Haji  Abdul  Malik  Abdul  Karim  Amrullah, Tafsir  Al-Azhar (Singapura:  Pustaka  Nasional  PTE LTD, 1965), Jilid 4, h. 3000-02.
16 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar (Kairo: Dar al-Manar, 1973), Jilid 10. h. 423.
17 Wahbah bin Musthafâ az-Zuhailî, At-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-Aqîdah Wa as-Syarîah Wa Al-Manhâj (Dimasyq: Dâr al-Fikr al-Muâshir, 1418), Jilid 10, h. 264-67.
18 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), Jilid 3, h. 1967.
Menurut  penulis,  pendekatan  yang  berbeda  menyebabkan  berbedanya  jumlah  angka kemiskinan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  perlu  definisi  dan  kategori  yang  tetap  dari  pemerintah bukan instansi. Sehingga kategori miskin dapat dihitung dengan benar, dan menghasilkan data yang tepat, selanjutnya penanganan terhadap kemiskinan juga tepat sasaran.
Dari  definisi  yang  berbeda,  negara  harus  mengambil  satu  pendapat  yang  sudah  disaring dalam  musyarawah  dengan  pihak-pihak  yang  kompeten  untuk  dijadikan  regulasi.  Penyusunan regulasi tentang fakir miskin sangat diperlukan sebagaimana legal maxim yang ada, yaitu:

## ِةَحَلإصَمإلِبِ ٌطوُنَم ِةميِعمرلا ىَلَع ِماَمِإلْا ُفُّرَصَت 19
Syeikh Yasin al-Padani, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-Imam dalam kaidah di atas adalah sultan, raja, khalifah, demikian juga kepala negara/presiden. 20 Atau yang diberikan delegasi wewenang oleh al-imam tersebut untuk membuat sebuah kebijakan atau regulasi.
Dalam al-Mausuah  al-Fiqiah  al-Kuwaitiyyah ,  disebutkan  bahwa  kebijakan  atau  regulasi yang dibuat atau akan dibuat oleh al-Imam (khalifah, sultan, raja, presiden, perdana menteri, atau yang  mendapatkan  delegasi  wewenang  untuk  hal  tersebut,  seperti  Menteri,  kepala  daerah  dan lainnya),  wajib  berdasarkan  tujuan  kemaslahatan  umum,  apabila  tidak  terbukti  atau  tidak  ada kemaslahatan  umum  yang  tercipta  atas  kebijakan  tersebut  maka  kebijakan  atau  regulasi  tersebut tidak benar secara Syariah. 21
Menurut  penulis,  bahwa  dalam  keadaan  yang  rentan  seperti  bencana  alam  atau  bencana sosial di sebuah negara, tentu pemaknaan dan perluasan makna fakir miskin diperlukan dalam hal ini.  Namun  tentunya  dengan  kaidah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  terukur.  Kebijakan pemerintah/negara dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kemiskinan di negaranya adalah salah satu  hal  yang  memberikan  kesempatan  untuk  mengambil  langkah-langkah  strategis  termasuk menetapkan  hukum  yang  berasal  dari  konsep talfiq atau takhayur sekalipun  demi  terciptanya kemaslahatan yang nyata untuk penduduk negeri. Al-Jauziyah menyatakan:
19 Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân al-Suyuthi, Al-Asybâh Wa Al-Nazhâ’ir Fî Qawâ’id Wa Furû’ Fiqh Al-Syar’îyyah (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), Jilid 1, h. 121.
20 Abû  al-Faidh  Muhammad  Yâsîn  Îsâ  al-Fâdânî  al-Makkî, Al-Fawâid  Al-Jiniah  Hâsyiah  Al- Mawâhib  Al-Saniah  Syarh  Al-Fawâid  Al-Bahiah  Fî  Nizham  Al-Qawâ’id  Al-Fiqiah  (Fî  Al-Asybâh  Wa  an- Nazhâir ‘Alâ Mazhab Al-Syâfîah) (Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmiah, 1996), Jilid 2, h. 123.
21 Tim  Penyusun, Al-Mausû’ah  Al-Fiqhiyyah  Al-Kuwaitîyyah (Kuwait:  Wizarat  al-Awqâf  al- Kuwaitiyyah,  1427),  Jilid  2,  h.  307.  Abd  al-Muhsin  bin  Abdillâh  bin  Abd  al-Karîm  al-Zâmil, Syarh  Al- Qawâid Al-Sa’diah (Riyâdh: Dâr Athlâs al-Khudhrâ li al-Nasyr wa al-Tauzî’, 2001), Jilid 1, h. 206.

## ِئاَوَعإلاَو  ِتاميِ نلاَو ِلاَوإحَإلْاَو ِةَنِكإمَإلْاَو ِةَنِمإزَإلْا ُِّيرَغَ ت  ِبَسَِبِ اَهِف َلَِتإخاَو ،ىَوإ تَفإلا يرِيغت ِد 22
Artinya: Perubahan  dan  perbedaan  fatwa  berdasarkan  perubahan  waktu,  tempat,  kondisi,  niat serta adat.
Dalam  konsep  pembaruannya,  hukum  Islam  apabila  bersinggungan  dengan  politik  dan undang-undang sebuah negara, maka akan terjadi pembaruan hukum Islam. Penulis mengemukakan legal maxim, sebagai berikut:
حلصلْا ديدلجا راكتبا فِ لالمجا حسفت
Jika  hukum  syara'  bertentangan  dengan  hukum  positif  maka  ruang  kreasi  dalam menemukan formulasi hukum baru yang lebih membawa maslahat menjadi lebih dinamis, luas dan luwes.  Konsep  persinggungannya  adalah  manakala  hukum  Islam  diinginkan  masuk  menjadi undang-undang  atau  hukum  positif,  maka  harus  harus  diharmonisasikan  dengan  undang-undang lainnya, maka potensi besar akan terjadi pembaruan hukum Islam yang ada dan akan diberlakukan di masyarakat.
Ketentuan  bahwa  regulasi  dan  kebajikan  yang  diambil  oleh  pemerintah  harus memperhatikan kemaslahatan umum bagi rakyat yang dipimpinnya. Kebijakan dan regulasi yang dibuat  oleh  siapapun  yang  memangku  kepentingan  rakyat  harus  dibangun  di  atas  kepentingan rakyat. Termasuk ketika membuat kriteria miskin dalam sebuah regulasi. Karena hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat yang terimbas. Kriteria yang dibuat harus dibuat dan disimpulkan dari kerangka metodologis dan epistemologis yang diambil dari pendapat ulama-ulama terdahulu dan juga ulama kontemporer, serta tidak mengesampingkan pendapat para ahli ekonomi dan pembangunan yang ada di negeri tersebut.
Apabila definisi tentang fakir dan miskin dalam tafsir kontemporer tidak seragam, dalam pembahasan  fikih  tidak  seragam,  maka  negara  atau  otoritas  dapat  mengambil  pengertian  yang disepakati  dan  dinilai  mencapai  kemaslahatan  umum.  Bila  mengacu  pada  pendapat  dari  Quraish Shihab dalam tafsirnya, yang menyebutkan bahwa ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu di antaranya ialah; fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin  dan  miskin  adalah  orang  yang  butuh  dari  Ahl  al-Kitab  (Yahudi  dan  Nasrani).  Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sejak dahulu ada konsep yang juga out of the box, seperti pendapat tersebut di atas, sehingga apabila diterapkan dalam kehidupan sekarang ini dapat dibaca bahwa ahlu kitab dapat mendapatkan bagian dari harta zakat karena masuk dalam kategori miskin sebagaimana pendapat yang dikutip oleh Quraish Shihab tersebut.
22 Ibn Qayyim Al-Jauziyah, I’lâm Al-Muwaqi’in Rabb Al-‘Alamîn (Beirut: Dâr al-Jayl 1975), Jilid 3,  h.  11.  Lihat  juga  Abdullah  bin  Abdul  Muhsin, Ushûl  Al-Mazhab  Al-Imȃm  Aħmad (Beirut:  Dar  al-Fikr 1980),  h.  164.  Juga  Musthafa  Ahmad  al-Zarqa, Syarh  Al-Qawȃ’id  Al-Fiqhiyah (Damaskus:  Dar  al-Qalam 1989), h. 924.
Sehingga, perluasan makna yang digunakan Baznas dalam menafsirkan fakir dan miskin tidak  sepenuhnya  terlampau  luas,  tetapi  masih  memiliki  acuan  dari  pendapat  ulama  terdahulu. Namun dalam membuat kategori yang dimasukan terhadap golongan fakir dan miskin mengalami pembaruan epistemologi yang cukup menantang.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin pasal 1 ayat 1 menyatakan, “fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata  pencaharian  dan/atau  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya”.
Perluasan  makna  fakir  dan  miskin  oleh  Baznas  dapat  saja  memiliki  potensi  terlalu  luas, dalam kategori fakir, Baznas memasukan anak yang belum baligh, sebagai fakir, apabila anak yang belum  baligh  dimasukan  dalam  kategori  fakir,  hal  tersebut  berpotensi  banyak  anak-anak  bahkan anak orang kaya yang belum baligh akan menagih haknya sebagai fakir yang berhak mendapatkan harta  zakat.  Orang  yang  berjuang  di  jalan  Allah  yang  tidak  mendapatkan  upah  dari  perjuangan tersebut,  semestinya  tidak  diambilkan  dari  bagian  fakir  miskin,  tetapi  diambilkan  dari  bagian fi sabilillah .  Demikian  juga  dengan  orang  yang  sakit  atau  cacat  fisik,  setidaknya  mesti  diberikan kategori yang jelas dan berkaitan dengan definisi fakir dan miskin yang telah diatur oleh regulasi. Juga  apabila  orang  yang  tidak/kurang  memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan,  tidak/kurang memiliki modal usaha, tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar, tidak/kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dan tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah, merupakan perluasan makna miskin yang menurut penulis memiliki potensi untuk penafsiran yang melebar dari pembaca dan pelaksana regulasi tersebut.
Penulis  sepakat  dengan  definisi  yang  ada  pada  Undang-Undang  Fakir  Miskin  tersebut, artinya, 1) penggabungan antara fakir dan miskin dalam definisinya ini tidak menyalahi pendapat dari ulama terdahulu, dan tidak memiliki implikasi signifikan terhadap pendistribusian harta zakat, 2)  definisi  tersebut  sudah  mencakup  dua  definisi fakir  dan  miskin,  namun  seyogyanya  ditambah dengan  kalimat had  kifayah yang  ditentukan  di  wilayah tersebut. Menurut  penulis,  definisi fakir miskin  adalah seseorang  yang  tidak  memiliki  harta  dan  pekerjaan  yang  dapat  digunakan memenuhi  kebutuhannya  dan  orang  yang  menjadi  tanggungannya  sesuai  ketentuan  had kifayah pada waktu tertentu di wilayah tersebut .

## KESIMPULAN
Mustahik  zakat  adalah  bagian  tidak  terpisahkan  dari  pengelolaan  zakat.  Sebagaimana tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, menjelaskan siapa yang masuk kategori fakir miskin menjadi tanggung jawab akademis yang akan diadopsi menjadi definisi normatif dalam peraturan perundang-undangan. Definisi definisi tentang fakir miskin yang terserak di berbagai literatur tafsir,
fikih dan lainnya memiliki perbedaan, dan perbedaan ini berimplikasi terhadap pengelolaan zakat. Penyatuan  perbedaan  itu  adalah  tugas  negara,  dengan  memberikan  definisi  yang  satu,  sehingga semua pihak pengelola zakat hanya boleh memegangi definisi tersebut, sehingga dengan demikian dapat terjadi kesepahaman dalam pengelolaan zakat utamanya terkait dengan fakir dan miskin.
Dalam  beberapa  tafsir  kontemperer  tersebut,  disimpulkan  bahwa  fakir  adalah  seseorang yang  tidak  memiliki  penghasilan  untuk  mencukupi  kebutuhan  dalam  waktu  tertentu,  sedangkan miskin  adalah  orang  yang  memiliki  harta  atau  penghasilan  yang  tidak  mencukupi  kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungnya. Sedangkan dalam regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, dalam  Undang-undang  Nomor  38/1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tidak ditemukan definisi fakir miskin yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi regulasi di bawahnya. Hal ini menyebabkan terjadi quasi pendefinisian fakir dan  miskin  dalam  regulasi  di  bawahnya  terutama  dalam  regulasi  yang  dibuat  Baznas.  Sebagian kecil, mengikuti Undang-undang Pengelolaan Zakat dengan tidak memberikan definisi dan batasan tentang fakir dan miskin tersebut, sedangan sebagian besar lainnya memberikan definisi yang tidak seragam, namun esensinya sama. Meskipun di dalam regulasi yang lain, seperti Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2011  tentang  Fakir  Miskin,  dijelaskan  bahwa  fakir  miskin  adalah orang  yang sama  sekali  tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan/atau  mempunyai  sumber  mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya .
Penulis menyarankan bahwa perlu ditambahkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir  Miskin,  atau  di  dalam  penjelasan  atas  Pasal  25,  Pasal  26  dan  Pasal  27  pada  UU  23/2011 tersebut.  Kemudian saran  penulis  kepada  pemerintah,  dibuat  Kompilasi  Hukum  Zakat  Indonesia (KHZI), untuk menjadi pedoman penyelenggaraan zakat oleh Baznas, LAZ, mediator, dan lembaga peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflah,  Kuntarno  Noor.  "Urgensi  Penetapan  Kriteria  Fakir  Miskin  Bagi  Penyaluran  Zakat  Di Indonesia." ZISWAF Vol. 4, No. 1 (2017): 26.
Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. I’lâm Al-Muwaqi’in Rabb Al-‘Alamîn . Beirut: Dâr al-Jayl, 1975. al-Jurjâni, as-Syarif ‘Ali bin Muhammad. Kitâb Al-Ta’rifât . Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2012.
al-Makkî,  Abû  al-Faidh  Muhammad  Yâsîn  Îsâ  al-Fâdânî. Al-Fawâid  Al-Jiniah  Hâsyiah  Al- Mawâhib Al-Saniah Syarh Al-Fawâid Al-Bahiah Fî Nizham Al-Qawâ’id Al-Fiqiah (Fî Al- Asybâh Wa an-Nazhâir ‘Alâ Mazhab Al-Syâfîah) . Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmiah, 1996. al-Maraghi,  Ahmad  Musthofa. Tafsir  Al-Maraghi .  Mesir:  Syirkah  Maktabah  wa  Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1946.
al-Suyuthi, Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân. Al-Asybâh Wa Al-Nazhâ’ir Fî Qawâ’id Wa Furû’ Fiqh Al-Syar’îyyah . Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
al-Zâmil,  Abd  al-Muhsin  bin  Abdillâh  bin Abd  al-Karîm. Syarh Al-Qawâid  Al-Sa’diah .  Riyâdh: Dâr Athlâs al-Khudhrâ li al-Nasyr wa al-Tauzî’, 2001.
al-Zarqa, Musthafa Ahmad. Syarh Al-Qawȃ’id Al-Fiqhiyah . Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
Amrullah,  Haji  Abdul  Malik  Abdul  Karim. Tafsir  Al-Azhar .  Singapura:  Pustaka  Nasional  PTE LTD, 1965.
az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh . Beirut: Dâr al-Fikr, 1989. az-Zuhailî, Wahbah bin Musthafâ. At-Tafsîr Al-Munîr Fî Al-Aqîdah Wa as-Syarîah Wa Al-Manhâj . Dimasyq: Dâr al-Fikr al-Muâshir, 1418.
Elfadhli. "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol. 14, No. 1 (2015): 14.
Gustani, and Siti Rohmah. "Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah ." IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 10, No. 1 (2021): 14. Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah . Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
Ismail, Nurizal, and Siti Aisyah. "The Concept of Had Kifayah in Zakat Management." al-Tijarah Vol. 5, No. 1 (2019): 9.
Jarir, Muhammad Ibnu. Jami’ U Al-Bayan Fi Ayy Ta’wil Al-Quran Tafsir Ibnu Jarir at-Thobari . Mesir: Muasasah ar-Risalah, 2000.
Lessy, Zulkipli. "Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia’s Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat." Disertasi, Indiana University, 2013.
Muhsin, Abdullah bin Abdul. Ushûl Al-Mazhab Al-Imȃm Aħmad . Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
Mujiatun,  Siti.  "Analisis  Pelaksanaan  Zakat  Profesi:  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Kota Medan." Disertasi, UIN Sumatera Utara Medan, 2016.
Mulyadi,  Mohammad.  "Strategi  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Kemiskinan  Dan  Kesenjangan."
Info Singkat Vol. 10, No. 9 (2018): 6.
Nasional, Badan Amil Zakat. Kajian Had Kifayah 2018 . Jakarta: Puskas Baznas, 2018.
Penyusun,  Tim. Al-Mausû’ah  Al-Fiqhiyyah  Al-Kuwaitîyyah .  Kuwait:  Wizarat  al-Awqâf  al- Kuwaitiyyah, 1427.
Qardhawi,  Yusuf. Hukum  Zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  Dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis . Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004.
Rahman, Azman Ab, Nur Wahida Lokman, Md Yunus Abd Aziz, Muhammad Firdaus Ab Rahman, and Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi. "Perluasan Tafsiran Asnaf Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Pandemik Di Malaysia." Journal of Fatawa Management and Research Vol. 27, No. 4 (2022): 17.
Ramli, Muhammad. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia." Lex Renaissan Vol. 2, No. 6 (2021): 16.
Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir Al-Manar . Kairo: Dar al-Manar, 1973.
Sabiq, As-Sayyid. Fiqh as-Sunnah . Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
Sarea,  Adel.  "Zakat  as  a  Benchmark  to  Evaluate  Economic  Growth:  An  Alternative  Approach." International Journal of Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 18 (2012): 4.
Saud, Mahmoud Abu. Fiqh Zakat Al-Mu'asir . East Burnham: Oxford Publishing, 1989.
Zayas,  Faristha  G.  de. The  Law  and  Philosophy  of  Zakat:  The  Islamic  Social  Welfare  System . Damascus: al-Jadidah Printing Press, 1989.