## JURNAL TARBIYAH
Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari  - Juni dan Juli - Desember. Berisi tulisan atau artikel ilmiah  ilmu-ilmu  ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil  penelitian,  telaah buku dan biografi  tokoh

## Penanggung jawab
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

## Ketua Penyunting
Mesiono

## Penyunting Pelaksana
Junaidi  Arsyad Sakholid  Nasution Eka Susanti Sholihatul  Hamidah  Daulay

## Penyunting Ahli
Firman (Universitas Negeri Padang, Padang) Naf’an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin,  Banten) Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu)
Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan) Khairil  Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan) Saiful  Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

## Desain Grafis
Suendri

## Sekretariat
Maryati Salmiah Reflina Nurlaili Ahmad Syukri Sitorus

## MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA PENGALAMAN NAHDLATUL  ULAMA
Muhammedi Dosen  Sekolah Tinggi Ar Raudhoh Tanjung Pura Email: muham_medi@yahoo.com
Abstrak: Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menyajikan  dan  mendeskripsikan  modernisasi pendidikan  Islam  Indonesia:  Pengalaman  Nahdlatul  Ulama  dari  aspek  filosofis,  tujuan, kurikulum,  metode,  sumber  daya  manusia,  kelembagaan,  dan  pengaruh  dan kontribusinya.  Modernisasi  pendidikan  NU  tidak  bisa  dilepaskan  dari  LP.  Ma’arif  NU yang  berfungsi  sebagai  pelaksana  kebijakan  NU  dibidang  pendidikan  dan  pengajaran, baik  formal  maupun  non  formal.  Sementara  itu  RMI  ( Rabitha  Ma’ahid  Al-Islamiyah ) yang bertugas  melaksanakan kebijakan  NU dibidang  pengembangan sistem  pendidikan dan  pondok  pesantren.  Sehingga  pelaksanaan  pendidikan  di  kalangan  NU  benar-benar terkoordinir dengan baik.
Katakunci: Modernisasi, Pendidikan,  Nahdlatul  Ulama
Abstrak: This  paper  aims  to  present  and  describe  the  modernization  of  Islamic education: the experience of Indonesia Nahdlatul Ulama from the philosophical aspect, objectives,  curriculum,  methods,  human  resources,  institutional,  and  influence  and contributions. The modernization of education NU can not be released from the LP. NU Ma'arif which serve as executors of policies in the field of education and teaching of NU, both formal and non formal. Meanwhile the RMI (Rabitha Ma'ahid Al-Islamiyah) who is in charge of implementing the policy in the field of educational system development of  NU  and  boarding  schools.  So  the  implementation  of  education  among  NU terkoordinir really well.
Keywords :  Modernization,  Education, Nahdlatul Ulama

## Pendahuluan
Nahdlatul Ulama  (NU) sebagai  salah satu  organisasi Islam  terbesar di  Indonesia (Sobary,  2010:  107),  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  dalam  proses  modernisasi pendidikan di Indonesia terutama pendidikan Islam. Karena pada dasarnya pergerakan NU  yang  diprakarsai  oleh  para  Ulama  (Syaukani,  1997:  133)  merupakan  gerakan pendidikan  yang  diselenggarakan  di  seluruh  Indonesia.  (Turmudi,  2004:  125).  Hal  ini bisa  dilihat  dari  keberadaan  berbagai  lembaga  pendidikan  NU  (Hasbullah,  2015:  113) yang menjadi basis pendidikan NU (Zahro, 2004: 25) seperti pesantren yang merupakan cikal  bakal  sistem  pendidikan  Islam  di  Indonesia  (Arif,  2008:  166).  Makalah  ini  akan mendeskripsikan  modernisasi  pendidikan  Islam  Indonesia:  Pengalaman  Nahdlatul Ulama  dari  aspek  filosofis,  tujuan,  kurikulum,  metode,  sumber  daya  manusia, kelembagaan, dan pengaruh dan kontribusinya.

## Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama 1. Filosofi Pembaharuan
Pendidikan NU  mempunyai dua  ciri filosofis  yang esensial;  1). Al-I’timad  ala  al- nafsi (berdikari),  dan  2). Fi  al-Ijtimaâiyah (memasyarakat),  artinya  dihidupi  oleh masyarakat. Madrasah atau pesantren dalam NU didirikan oleh masyarakat dan dibiayai sendiri  oleh  masyarakat.  Ketika  masyarakat  mau  belajar  atau  mau  menyekolahkan anaknya di pesantren atau  madrasah, mereka hanya  ditunjukkan tempatnya oleh  kyai, kemudian mereka membangun kamar sendiri. Kalau wali santri menitipkan anaknya ke pesantren  maka  bangunan  pesantren  menjadi  tanggung  jawab  wali  santri  (Arif,  2008: 166).  Filosofi  di  atas  merupakan  pendorong  pembaharuan  pendidikan  di  kalangan  NU, sehingga  semangat  masyarakat  nahdliyyin  memicu  pembaharuan  pendidikan  di  segala bidang,  seperti  aspek  institusi  pendidikan,  kurikulum,  metodologi  dan  aspek  fungsi kelembagaan.  Pembaharuan  tersebut  dilakukan  agar  pendidikan  pesantren  dan madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  Indonesia  mampu  menjawab  tantangan perubahan zaman.

## 2. Aspek-aspek Modernisasi Pendidikan
a. Tujuan
Pada awal berdirianya, tujuan pendidikan  NU adalah untuk:
1) Membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa  kepada Allah swt.
2) Membangun dan  mengembangkan insan  dan  masyarakat yang  cerdas,  terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil, dan sejahtera.
3) Mewujudkan cita-cita melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas NU.
4) Menjadikan  pendidikan  agama  sebagai  wadah  perjuangan  para  ulama mencerdaskan para pengikutnya (Muzadi, 2007: 24-25).
Berdasarkan  hasil  rapat  kerja  Ma’arif  yang  diselenggarakan  pada  tahun  1978, tujuan pendidikan  NU berubah menjadi:
1) Menumbuhkan  jiwa  pemikiran  dan  gagasan-gagasan  yang  dapat  membentuk pandangan  hidup bagi anak didik sesuai dengan ajaran Ahlussunnah  Waljam’ah.
2) Menanamkan  sikap  terbuka,  watak  mandiri,  kemampuan  bekerja  sama  dengan berbagai  pihak  untuk  lebih  baik,  keterampilan  menggunkan  ilmu  dan  teknologi, yang kesemuanya adalah perwujudan pengabdian  diri kepada Allah.
3) Menciptakan  sikap  hidup  yang  berorientasi  kepada  kehidupan  duniawi  dan ukhrawi sebagai sebuah kesatuan.
4) Menankan  penghayatan  terhadap  nilai-nilai  ajaran  agama  Islam  sebagai  ajaran yang dinamis (Muzadi,  2007: 110-112).
Pelaksanaan  pendidikan  di  lingkungan  NU  diharapkan  mampu  mengantisipasi perubahan  orientasi  masyarakat.  Pendidikan  NU  bertujuan  untuk  mengembangkan wawasan  yang  lebih  luas  lagi  tidak  hanya  semata-mata  berorientasi  agama  ( religious oriented )  saja,  melainkan  perlu  menambah  orientasi  pasar  ( marketing  oriented )  agar pendidikan  di  NU  tidak  ditinggalkan  masyarakat,  dengan  jalan  membuka  sekolah- sekolah  kejuruan  yang  siap  pakai  misalnya  bidang-bidang  keperawatan,  kedokteran, pertanian,  tekonologi,  ekonomi,  hukum.  Berikut  matriks  perubahan  tujuan  pendidikan NU:

## Modernisasi Tujuan Pendidikan Nahdlatul Ulama
N0 Keadaan Sebelum Keadaan Sesudah 1 Membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt. Menumbuhkan jiwa pemikiran dan gagasan-gagasan yang dapat membentuk pandangan  hidup bagi anak didik sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Waljam’ah.
2 Membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera.
Menanamkan sikap terbuka, watak mandiri,  kemampuan bekerja sama dengan pihak untuk lebih  baik, keterampilan menggunkan ilmu  dan teknologi,  yang kesemuanya adalah perwujudan pengabdian  diri kepada Allah.
3 Mewujudkan cita-cita melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar paham keagamaan yang membentuk kepribadian khas NU. Menciptakan sikap hidup yang berorientasi kepada kehidupan duniawi  dan ukhrawi sebagai sebuah kesatuan 4 Menjadikan  pendidikan  agama sebagai wadah perjuangan para ulama mencerdaskan para pengikutnya. Menekankan penghayatan terhadap nilai- nilai  ajaran agama Islam sebagai ajaran yang dinamis.

## b. Kurikulum
Jika  ditelusuri  agak  jauh  ke  belakang,  paradigma  kurikulum  pendidikan  NU terjebak  pada  “dikotomi  pendidikan”  yal  ini  diakibatkan  oleh  terlembaganya  format struktural  birokrasi  pendidikan  ini  sehingga  akhirnya  berpengaruh  pula  pada terpeliharanya  persepsi  dan  tradisi  pendidikan  yang  dikotomis  agama-umum  di Indonesia. Fakta ini pula  yang berkontribusi besar  pada terciptanya setting  pendidikan NU  hingga  pada  awal  kemunculannya  kurikulum  NU  cenderung  berkonsentrasi  pada kurikulum keagamaan dengan hanya mempelajarai kitab-kitab kuning atau kitab klasik berbahasa Arab.
Seiring  terjadinya  modernisasi  di  dunia  Islam  (Aboebakar,  1957:  85),  NU mengkritik  keras  faham  dualisme  ilmu  tersebut  dengan  menyelenggarakan  kurikulum campuran,  yang    memberikan  pengajaran  pengetahuan  umum,  di  samping  ilmu-ilmu agama  yang  sudah  ada,  mencakup  bahasa  Indonesia  (Melayu),  matematika,  dan  ilmu bumi, yang kesemuanya ditulis dengan huruf Latin (Aboebakar, 1957: 89). Pada 1926 hal yang sama juga dilakukan dengan penambahan pengajaran bahasa Belanda dan sejarah, menyusul masuknya Kyai Ilyas, santri dan keponakan KH. Hasyim Asy'ari sendiri, yang alumni  HIS Surabaya, menjadi tenaga pengajar (Dhofier,  1985: 104).
NU  memasukan  buku-buku  umum  serta  surat-surat  kabar  dan  majalah  dari berbagai penerbitan ke dalam madrasah. Dengan jalan ini, para santri dan orang tuanya serta  para  pendidik  lain  (ulama)  yang  datang  ke  pesantren  ini  dapat  memperoleh informasi  sebanyak  mungkin  tentang  berbagai  bidang  umum  dari  dalam  maupun  luar negeri. Ini menunjukkan bahwa usaha pembaruan, dalam hal ini pendidikan Islam, tidak bisa  dilakukan  secara  sepihak,  institusi  yang  bersangkutan  saja,  tetapi  tak  kalah pentingnya adalah masyarakat pengguna serta pihak-pihak terkait yang secara langsung menjadi stakeholder nya.  Singkatnya,  transformasi  ide-ide  harus  melibatkan  secara intens  dengan  audiens.  Proses  seperti  ini  di  pesantren  Tebuireng  semakin  meningkat sejak Wahid Hasyim, putra tertua KH.  Hasyim, yang dikenal agak liberal dan  progresif,
menjadi tenaga pengajar dan  membuka perpustakaan di  dalamnya pada 1934  (Dhofier, 1985: 106).
Kesediaan  NU  mengadakan  perombakan  kurikulum  madrasahnya  dengan memasukkan  pengetahuan  umum  ke  dalamnya,  bukan  karena  mengikuti trend, yang ketika  itu  dunia  pendidikan  Islam  di  tanah  air  memang  tengah  menyaksikan  gelora pembaruan. Tanpa  perlu  menabuh  genderang  pembaruan  keras-keras,  NU  menyadari betul  akan  pentingnya  reformasi  kurikulum  dengan  mengembalikan  ilmu-ilmu  umum (duniawi)  yang  selama  ini  dianggap  bukan  bagian  dari  ilmu  agama  ke  dalam  wadah tunggal  (Rahman,  1995:  56-78),  melengkapi  ilmu-ilmu  agama  yang  telah  ada,  karena Islam  sesungguhnya  tidak  mengenal  konsep  pemisahan  ilmu  seperti  itu.  Islam  hanya mengenal  satu  jenis  ilmu  yang  kemudian  berkembang  biak  menghasilkan  berbagai cabang,  sesuai  dengan  misi  sucinya  membantu  manusia  menjalankan  peran kekhlaifahannya di bumi (Asy'ari, 1992: 12).
Pada tahun 1934, KH. A. Wahid Hasyim menggagas kurikulum madrasah dengan komposisi  70%  agama  dan  30%  umum.  Ketika  itu,  gagasan  ini  bertentangan  secara diametral dengan kultur akademik pesantren yang didominasi ‘ulûm dîniyyah alias  100 % agama.  kurikulum  tersebut menuntut  terjadinya  perubahan mendasar  pada  sarana- prasarana, metodologi pengajarannya dan rombongan belajarnya yang bercorak klasikal.
Pada  tahun  1962,  LP  Ma’arif  mengadakan  Musyawarah  Tingkat  Wilayah  di Bandung,  Jawa  Barat  akhirnya  ide  kurikulum  campuran  diresmikan  dengan  komposisi 70 % agama dan 30 % umum. Dalam perkembangannya, komposisi kurikulum tersebut menjadi  inspirasi  bagi  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan madrasah, yakni dengan keluarnya SKB 3  Menteri  –yaitu: Menteri Agama No.  6/1975, Menteri P dan K No. 037/U/1975, dan Mendagri No. 36/1975 tentang kurikulum nasional madrasah.
Karena  kurikulum  madrasah  bersifat  nasional,  maka  ia  sangat  responsif  dan antisipatif  terhadap  berbagai  perubahan  dan  perkembangan,  karenanya  kurikum madrasah selalu bersifat dinamik dan terbuka terhadap kritik, revisi dan inovasi. Namun pada  prinsipnya  kurikulum  madrasah  berorentasi  kepada  standar  global/regional, berwawasan nasional,  dan dilaksanakan secara lokal.
Lewat  pembaruan  kurikulum  ini,  seraya  mengingatkan  kalangan  pendidikan Islam  umumnya,  khususnya  pesantren,  mengenai  pentingnya  menghimpun  kembali ilmu-ilmu  tersebut  dalam  satu  kurikulum  yang  padu  dalam  kelembagaan  pesantren untuk  membendung  pengaruh  dikotomi  ilmu  yang  tengah  dipromosikan  pemerintah
kolonial dengan sekolah-sekolah yang mereka kembangkan. Kalau kemudian kandungan isinya  terjadi  perluasan,  konsekwensinya,  seperti  sudah  dilakukan,  perlu  diadakan penyesuaian pada aspek kelembagaannya.
Namun  pada  prinsipnya  kurikulum  NU  berorentasi  kepada  standar global/regional,  berwawasan  nasional,  dan  dilaksanakan  secara  lokal.  Kurikulum  yang dipakai  oleh  Ma’arif  adalah  kurikulum  nasional  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah dengan  tambahan  mata  pelajaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah/madrasah, khsusnya  mata  pelajaran  studi  ke-NU-an  dan Ahlussunnah  wal  Jama’ah (Aswaja). Berikut matriks perubahan kurikulum nasional yang juga mempengaruhi kurikulum NU:

## Modernisasi Kurikulum Nahdlatul Ulama
N0 Keadaan Sebelum Keadaan Sesudah Proses Modernisasi 1 Kurikulum NU cenderung berkonsentrasi pada kurikulum keagamaan (pesantren) dengan hanya mempelajarai kitab-kitab kuning atau kitab klasik berbahasa Arab yang mempelajari Fiqih, Alquran, Ilmu Tasawuf, dan kajian keagamaan lainnya
Menyelenggarakan kurikulum campuran, yang  memberikan pengajaran pengetahuan umum, di samping ilmu-ilmu agama yang sudah ada, mencakup bahasa Indonesia (Melayu), matematika, dan ilmu bumi, yang kesemuanya ditulis  dengan huruf Latin.
Melakukan penambahan pengajaran bahasa Belanda dan sejarah dan menghadirkan para tenaga pengajar yang ahli  dibidang tersebutseperti Kyai Ilyas, santri dan keponakan KH. Hasyim Asy'ari sendiri, yang alumni  HIS Surabaya 2 Pada tahun 1962, saat PBNU bagian Ma’arif mengadakan Musyawarah Tingkat Wilayah di Bandung,  Jawa Barat akhirnya ide kurikulum campuran diresmikan penggunaanya dengan komposisi 70 % agama dan 30
% umum.
Kurikulum  yang dipakai oleh Ma’arif adalah kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tambahan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah, khsusnya mata pelajaran studi ke-NU- an dan Ahlussunnah  wal Jama’ah (Aswaja). dengan komposisi  100 % agama dan 100 % umum.
Untuk sekolah umum,
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU menggunakan  kurikulum yang diberlakukan secara nasional  yang bersumber dari Depdiknas,  yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi yang mulai  diaplikasikan  pada tahun 2004 ini.  Maksud sekolah umum adalah SD, SLTP, SMU, SMK dan lembaga Pendidikan umum yang sejenis
c. Metode
Beberapa  metode  yang  dulu  pernah  digunakan  dalam  pendidikan  Nahdlatul Ulama di pesantren adalah:

## 1) Metode Sorogan atau Bandongan
Adalah  cara  pengajaran  yang  banyak  dipakai  oleh  para  ulama  pada  masa  dulu untuk  mengajarkan  ilmu  agama  kepada  santri  (Yusuf,  1983:  73)  menerangkan  bahwa metode  ini  disebut  sorogan  karena  santri/peserta  didik  menghadap  kiai  atau  ustadz pengajarnya seorang demi seorang dan menyodorkan kitab untuk dibaca dan atau dikaji bersama dengan kiai atau ustadz tersebut (Steenbrink, 1992: 63).

## 2) Metode Wetonan
Wetonan  adalah  sebuah  kegiatan  pembelajaran  dalam  rangka  melatih  berfikir secara  kritis,  cermat  dan  akurat  demi  keputusan  bersama  dengan  kualitas  kebenaran yang  bisa  dipertanggung  jawabkan.  Metode  ini  efektif  dalam  menghasilkan  santri berpikir maju dan handal  berperan serta dalam masyarakat (Steenbrink, 1992: 63).
Modernisasi  metode  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  NU  adalah  dengan memperkenalkan metode aktif di madrasahnya. Selain kepandaian membaca kitab-kitab berbahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah (Jawa), seperti selama ini ditekankan (Saridjo, 1979: 97). Metode pembelajaran bahasa secara aktif pada saat itu memang belum lazim berlaku di  lingkungan pesantren (Saifullah, 1985: 134-154).  Yang dipakai,  disesuaikan  kepentingannya,  adalah  model  pembelajaran  bahasa  Arab,  istilah teknisnya, grammar  translation  method (metode  nahwu-tarjamah),  yang  tekanannya pada  penguasaan  kaidah-kaidah  kebahasaan,  lewat  mana  santri  harus  menghafalkan sekian banyak aturan-aturan kebahasaan, sebagai bekal menerjemahkan teks-teks Arab.
Pola pembelajaran di Pesantren NU secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua model: ‘ām dan nidhām (Aboebakar, 1957: 95).  Pembelajaran model ‘am berbentuk pengajian  pondok,  diselenggarakan  tanpa  mengenal  pembatasan  segi  waktu  dan  jenis keilmuan,  biasanya  bertempat  di  pendopo  masjid.  Sedangkan,  pembelajaran  model nidhām diselenggarakan  dalam  bentuk  lembaga  pendidikan  formal  (sekolah  dan madrasah)  dengan  mengikuti  sejumlah  aturan  tertentu,  baik  dari  pesantren  sendiri maupun pemerintah, terkait batasan waktu dan jenis keilmuan, syarat-syarat mengikuti dan  penamatan  program  pembelajarannya,  serta  cara  bergedung.  Namun,  keduanya tetap  dalam  satu  sistem  pendidikan  yang  berinduk  pada  Pesantren  Tebuireng (Aboebakar, 1957: 95).
Model  Pendidikan  Islam  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  pondok  pesantren merupakan dua  institusi yang  berbeda, tetapi  keduanya nyaris  tidak dapat  dipisahkan. NU adalah organisasi sosial-keagamaan,  bahkan pada perkembangan berikutnya  terjun dalam kancah politik. Sementara pesantren adalah lembaga pendidikan yang menjadikan Islam  sebagai  sumber  nilai,  dan  materi  dalam  proses  belajar-mengajarnya.  Walaupun dua  lembaga  keagamaan  ini  berbeda,  namun  tak  dapat  dipisahkan,  karena  masing- masing saling  mendukung satu  sama lain.  Pesantren memiliki  model-model  pengajaran yang bersifat  non klasikal  yaitu dengan  metode  wetonan dan  sorogan, pun  pada  waktu itu  di  pesantren  tidak  atau  belum  diajarkan  ilmu-ilmu  umum.  Dari  uraian  di  atas dapatlah dipahami bahwa model pendidikan Nahdlatul Ulama (NU) bersifat tradisionalis yakni  mengembangakan  system  pendidikan  pesantren.  Meskipun  pada  perkembangan berikutnya  NU-  pun  menyelenggarakan  pendidikan  modern,  seperti  sekolah  atau madrasah  yang  dalam  pola  belajar-mengajarnya  dilakukan  system  klasikal  (Marijan, 1992: 63).
Upaya NU untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren dan madrasah telah dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  pendidikan  NU,  antara  lain  kita  bisa  bercermin  pada pembaharuan  metode  pendidikan  di  lingkungan  Nahdlatul  ‘Ulama  yang  dilakukan  oleh K.H.A.  Wahid  Hasyim  ketika  menjabat  sebagai  Menteri  Agama  dan  ketua  Lembaga Pendidikan  Ma’arif  Nahdlatul  'Ulama  telah  melakukan  beberapa  upaya  pembaharuan pendidikan  pesantren  dan  madrasah  melalui  beberapa  metode  pengembangan,  antara lain:
1) Metode tranformasi teosentris ke anthroposentris dengan merekonstruksi tujuan pembelajaran  di  pesantren,  yang  semula  santri  diarahkan  untuk  mencetak  ahli agam  (ulama),  dengan  menyarankan  agar  tidak  semua  santri  menjadi  ulama, namun  tetap  memahami  ajaran  agama  sebagaimana    di  pelajari  di  pesantren. Santri harus memperkuat diri dengan berbagai macam keahlian yang dalam dunia pendidikan  sekarang dikenal dengan life skill education.
2) Metode tranformasi dikotomik kepada non-dikotomik antara ilmu agama dan non agama. Menurut  Wahid  Hasyim,  bahwa  materi yang  diajarkan  di  pesantren  dan madrasah  haruslah  merupakan  ilmu-ilmu  yang  komprehensif  yang  tidak  hanya mempelajari ilmu-ilmu  agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik saja.
3) Metode  tranformasi teoritik ke praktis .  Dalam  konsep  ini  Wahid  Hasyim menekankan pentingnya pengamalan ilmu yang dipelajari di pesantren. Orientasi dari paradigma ini adalah terciptanya insane yang berakhlakul karimah dan tujuan
pendidikan  bukan  semata-mata transfer  of  knowledge namun  juga transfer  of values (Basori,  2006:  101-143) . Berikut  adalah  matriks  modernisasi  metode pembelajaran NU:
Modernisasi Metode Pembelajaran Nahdlatul Ulama N0 Keadaan Sebelum Keadaan Sesudah Proses Modernisasi 1 Metode pembelajaran yang diterapkan di antaranya adalah sorogan,  bandongan, dan musyawarah untuk mengajarkan ilmu agama dengan santri/peserta didik menghadap kiai atau ustadz pengajarnya seorang demi seorang dan menyodorkan kitab untuk dibaca dan atau dikaji bersama dengan kiai atau ustadz tersebut.
Kemudian melakukan Tanya jawab. Metode demokratis dengan memberikan kesempatan kepada para santri untuk memperkuat diri dengan berbagai macam keahlian yang dalam dunia pendidikan sekarang dikenal dengan life skill education denganmemanfaat kan berbagai macam sumber ilmu dan tidak terbatas hanya pada kyai.
Pembaharuan metode pendidikan  di lingkungan Nahdlatul  Ulama dilakukan melalui  mrtode transformasi teosentris ke anthroposentris, dikotomik kepada non- dikotomik,  dan teoritik ke praktis untuk menekankan pentingnya pengamalan  ilmu yang dipelajari.

## d. Sumber Daya Manusia
Dalam  rangka  peningkatan  sumberdaya  manusia  NU,  dibentuklah  sebuah lembaga  yang  bernama  Lakpesdam  yang  merupakan  upaya  implementasi  gagasan kembali ke Khittah  yang diamanahkan  mukatamar ke-27 NU  di Situbondo.  Munculnya Lakpesdam  merupakan  upaya  meminimalisir  NU  yang  terlalu  politis  sehingga  agenda sosial-keagamaan NU terabaikan.
Pada Munas Alim Ulama Situbondo itu memberikan pesan untuk mengembalikan peran NU  pada  Khittah  1926,  yakni  mengarahkan peran  dan  program  NU  pada  usaha pengembangan masyarakat, khususnya warga NU.
Pada  muktamar  NU  di  Situbondo  tersebut  KH  Abdurahman  Wahid  (Gus  Dur) terpilih sebagai  Ketua  Umum  PBNU.  Ia langsung  menyiapkan  tim  untuk  merumuskan konsep pengembangan  sumberdaya manusia (PSDM).
Konsep PSDM itu merupakan perpanjangan dari konsep atau ajaran Ahlusunnah wal Jamaah, Khittah NU dan Mabadi Khaira Ummah . Ketiga ajaran itu adalah pilar NU dan  diharapkan  konsep  PSDM  itu  adalah  pilar  lanjutannya,  atau  pilar  ke-4,  yakni mencakup adanya acuan  ikhtiar aktualisasi terhadap  muatan-muatan yang  terkandung dalam ketiga pilar sebelumnya dalam hubungannya dengan program PSDM NU.
Perombakan  sumber  daya  manusia  sudah  diantisipasi  sebelumnya  dengan dimasukkannya  guru-guru  muda,  seperti  Kyai  Ma'shum  yang  berlatar  belakang pendidikan  Mekkah  dan  Kyai  Ilyas  yang  berlatar  belakang  HIS,  untuk  menjadi  guru sekaligus pimpinan administratifnya. Tindakan seperti ini dapat diartikan sebagai kritik internal  atas  praktek  pendidikan  di  pesantren/madrasah  yang  selama  ini  hanya menggeluti  ilmu-ilmu  keagamaan  saja,  melenjutkan  tradisi  madrasah  di  masa  lampau, yang  tentu  saja  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  pendidikan modern (Amin, 1991: 72-76).
Pendekatan  pembaruan  pendidikan  yang  dikembangkan  Kyai  Hasyim, sesungguhnya  ingin  membawa  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional,  dalam  hal  ini pesantren Tebuirengnya, senantiasa mampu beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan dalam  arti  luas,  dalam  rangka  menjalankan  peran  utamanya  memberikan  peluang pendidikan  yang  sama  kepada  seluruh  partisipannya,  tanpa  harus  memberikan  sekat- sekat  yang  sifatnya  formal.  Semua  ini  pada  gilirannya  mampu  mengantarkan  para alumninya  tanpa  perasaan  canggung  dalam  memasuki  kehidupan  real  di  masyarakat. Bahkan  tidak  sedikit  dari  mereka  berhasil  menjalankan  berbagai  peran  penting  di pemerintahan,  dan  turut  andil  dalam  perjuangan  menentukan  corak  kehidupan berbangsa dan bernegara kita seperti sekarang ini (Aboebakar, 1957: 98).
Tokoh-tokoh  NU  yang  berjasa  di  bidang  pendidikan  antara  lain  :  KH.  Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim (mantan Menteri Agama), KH. Zainul Arising (mantan ketua DPR - GR), KH.  Zainal Mustafa (tokoh pejuang  terhadap Belanda di Tasikmalaya),  KH. Saifuddin  Zuhri,  KH.  Dr.  Idham  Chalid  (mantan  ketua  DPR/MPR  RI)  bahkan  KH. Abdurrahman  Wahid  (mantan  Presaiden  RI  ke-4)  yang  disebut  oleh  pemerintah  RI diakui sebagai pahlawan nasional  (Aboebakar, 1957: 72-76).
Format  pendidikan  di  lingkungan  NU,  disamping  menyiapkan  kader-kader  di bidang agama (moralitas) juga menyiapkan tenaga-tenaga siap pakai di berbagai bidang untuk menjawab tuntutan zaman yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga pendidikan NU tidak ditinggalkan masyarakat tetapi malah dicari masyarakat karena kontribusinya yang besar terhadap masyarakat. Berikut matriks modernisasi sumberdaya manusia NU:
Matriks 4 Modernisasi Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama
N0 Keadaan Sebelum Keadaan Sesudah Proses Modernisasi 1 Pesantren sebagi basis atau sumber daya manusia NU menyediakan tenaga-tenaga yang mahir di bidang agama saja. Beberapa ulama direkrut dari pesantren untuk kepengurusan NU di tingkat lokal maupun
pusat.
Perombakan sumber daya manusia dengan memasukkan guru-guru muda, yang berlatar belakang pendidikan Mekkah dan alumni  sekolah umum yang menjadi  guru
sekaligus pimpinan administratifnya agar dapat beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan zaman Pesantrena selain mengajarkan pendidikan  model lama, juga mendirikan sekolah-sekolah agama, misalnya: Madrasah Ibtidaiyah, MTs dan MA serta sekolah-sekolah umum yang didirkan  NU, yang berfungsi menjadi  bentenag furifikasi ajaran Ahlussunnah Waljam’ah praktis hanya la mata pelajaran agama. 2 Alumni sekolah/madrasa h Maarif pada umumnya jadi agamawan, pekerja sosial ( social worker s) atau politisi. Sementara alumni  yang ahli dalam bidang- bidang umum, termasuk sains dan teknologi atau kaum profesional,
jumlahnya sedikit.
Pendidikan  NU, disamping menyiapkan kader-kader di bidang agama (moralitas) juga menyiapkan tenaga-tenaga siap pakai di berbagai bidang untuk menjawab tuntutan zaman yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam  rangka peningkatan sumberdaya manusia NU, dibentuklah sebuah lembaga yang bernama Lakpesdam yang merupakan upaya implementasi  gagasan kembali ke Khittah yang diamanahkan mukatamar ke-27 NU di Situbondo. Munculnya Lakpesdam merupakan upaya meminimalisir  NU yang terlalu politis  sehingga agenda sosial- keagamaan NU terabaikan.

## e. Kelembagaan
Pada  awalnya,  lembaga  pendidikan  di  lingkungan  NU  masih  tergolong  lemah karena belum dikelola secara professional, baik dalam ketenagaan, maupun managemen. Antara  lembaga  pendidikan  satu  dengan  yang  lainnya  belum  ada  kesamaan  visi  yang jelas.
Sebagian besar  lembaga  pendidikan  di NU  dalam  melakukan  pengembangannya berjalan tanpa arah yang  jelas, belum ada  sistem dan kurikulum  yang baku, belum  ada persamaan orientasi dan visi. Karena pengelolaan pendidikan di lingkungan NU biasanya dikelola dari bawah. Karena itu  sudah saatnya penanganan managemen pendidikan  NU dikelola  secara profesional,  dan peningkatan mutu serta sarana fasilitas yang memadai.
Sebagai  usaha  modernisasi  pendidikan  NU,  maka  dibentuklah    Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama yang disingkat LP Maarif  NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif  Nahdlatul  Ulama  (LP  Ma'arif  NU)  merupakan  aparat  departentasi  Nahdlatul Ulama  (NU)  yang  berfungsi  sebagai  pelaksana  kebijakan-kebijakan  pendidikan Nahdlatul  Ulama,  yang  ada  di  tingkat  Pengurus  Besar,  Pengurus  Wilayah,  Pengurus Cabang, dan  Pengurus  Majelis  Wakil  Cabang. LP  Ma'arif  NU  dalam  perjalannya  secara aktif  melibatkan  diri  dalam  proses-proses  pengembangan  pendidikan  di  Indonesia. Secara  institusional,  LP  Ma'arif  NU  juga  mendirikan  satuan-satuan  pendidikan  mulai dari tingkat dasar, menangah hingga perguruan tinggi; sekolah yang bernaung di bawah Departemen  Nasional  RI  (dulu  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI)  maupun madrasah; maupun Departemen Agama  RI) yang tersebar di  seluruh pelosok tanah  air bernaung di bawahnya, mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi (Karim, 1995: 84).
Pembentukan  lembaga  ini  disamping  untuk  mengembangkan  sumber  daya manusia  juga  sebagai  upaya  untuk  mngembangkan  sekaligus  meneguhkan  komitmen pada prinsip  keagamaan ahlu  sunnah wa  al-jama’ah (Siddiq, 2005:  87). Hal  ini  adalah sesuatu yang wajar karena dalam konteks pendidikan, lembaga pendidikan  mempunyai peran yang besar dalam menyampaikan misi-misi politik dan ideologi. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi dan misi dakwah (Sirozi, 2005: 4).
Di  antara  usaha  modernisasi  pendidikan  NU  yang  dilakukan  oleh  LP  Maarif adalah:
1) Melakukan Pendataan Pendidikan
Program  pendataan  telah  berlangsung  hampir  tiga  tahun,  mulai  tahun  2000 sampai  akhir  tahun  2003.  Ada  kendala  teknis  pendataan  itu  sendiri  dan  kendala komunikasi/hubungan  pusat-wilayah  yang  menyebabkan  hasilnya  tertunda-tunda. Secara  nasional,  hingga  kini  baru  11  wilayah  yang  tergarap,  dan  ini  pun  dalam  tahap finishing pengerjaannya. Sebagian besar wilayah lainnya masih dalam data mentah. Data
yang  lengkap  diharapkan  dapat  membantu  lembaga  pendidikan  Ma’arif  untuk memperoleh dana dengan cara mensosialisasikanya.
2) Penguatan  Bahasa  Inggris  dan  Menjalin  Kerjasama  dengan  Universitas  di  Luar Negeri
Penguatan  bahasa  asing  untuk  pertama  kalinya  memilih  bahasa.  Untuk gelombang  I,  program  telah  berakhir  2003,  selama  6  bulan.  Rancangan  pelaksanaan program  telah  selesai,  dan  kini  sedang  mensosialisasi  program  ini  ke  wilayah  seluruh Indonesia. Bertujuan  untuk menunjang  program pengiriman  mahasiswa ke  luar  negeri. Direncanakan biaya ditanggung oleh Ma’arif/PBNU dan biaya konsumsi ditanggung oleh peserta. Pelaksanaan seleksi dan pembelajaran akan disentralkan di Unisma, Malang.
3) Penulisan  Buku/Bahan  Ajar  Ahlussunnah  wal  Jama’ah  (Aswaja)  dan  Ke-NU-an dan Revisi Kurikulum Ma’arif Tahun 1983
Materi pembelajaran  Aswaja  dan Ke-NU-an  telah  ditulis oleh  beberapa  wilayah, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Lampung, berdasarkan kurikulum tahun 1983. Sudah saatnya substansi materi mengalami pembaruan, dan diharapkan ada buku/bahan  ajar  berstandar  nasional.  Kini  sudah  disusun  tim  kerja  dan  rancangan kerjanya yang akan bekerja mulai bulan Mei. Selain Aswaja dan Ke-NU-an, juga saatnya dilaksanakan  revisi  kurikulum  (semua  mata  pelajaran)  untuk  sekolah/marasah  di lingkungan  Nahdlatul Ulama.
4) Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Peningkatan  Mutu Pendidikan
Salah  satu  pedoman  organisasi  yang  dihasilkan  oleh  Rakernas  di  Malang  tahun 2002  adalah  pedoman  MBS  dan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan.  Pedoman  ini  belum diimplementasikan  sama  sekali,  antara  lain  karena  kendala  pembiayaan  yang  besar, yakni menyangkut pembiayaan untuk pelatihan MBS dan pembiayaan untuk membantu kelengkapan sarana-prasana sekolah/Madrasah Ma’arif.
5) Konsolidasi  Organisasi melalui  Silaturrahim, Jurnal Cetak dan Website
Pola  relasi  keoganisasian  di  lingkungan  Ma’arif  –dan  NU  pada  umumnya— dirasakan  belum  efektif.  Hanya  kekuatan  kultural  yang  “mengefektifkan”  hubungan nahdliyyin dengan organisasinya. Untuk itu, sistem organisasi yang ada (dan perangkat - perangkat yang sebetulnya sudah cukup baik) perlu diberdayakan. Atau perlu “dibina”. Tahun  ini,  Ma’arif  telah  melaksanakan  program  kunjungan  kerja  untuk  konsolidasi pengurus wilayah dan seluruh lembaga penyelenggara pendidikan. Selain itu, konsolidasi organisasi juga  telah  ditempuh melalui  penerbitan  media  cetak dan  digital.  Ma’arif  kini
mempunyai  jurnal  6  bulanan  dan  website  yang  akan  difungsikan  sebagai  “portal” informasi  pendidikan  di lingkungan  NU.

## 6) Pembenahan Manajemen Pendidikan
Fokus pembenahan manajenemn Pendidikan Ma’arif yang bisa dilakukan setidak- tidaknya  pada  dua  kegiatan  penting.  Pertama,  penataan  manajemen  kantor  Ma’arif  – artinya  kantor  pengurus  Ma’arif  yang  idealnya  menjadi  sentra  manajemen  pendidikan sekolah/madrasah  dan  perguruan  tinggi  NU,  berikut    dengan  segala  hal  teknis- operasional  yang  terkait;  Kedua,  perbaikan  mutu  manajamen  Pendidikan  di  tingkat sekolah/madrasah  atau  perguruan  tinggi  yang  kini  tengah  dalam  penyesuaian  dengan perubahan-perubahan kebijakan baik di pusat maupun daerah.

## 7) Olimpiade  Mutu Guru dan Siswa
Selain meningkatkan mutu guru dan siswa yang dilakukan secara regular melalui proses  pembelajaran  di  kelas,  pendidikan  keahlian  dan  pelatihan-pelatihan,  Ma’arif melakukan juga olimpiade yang bersifat kompetitif antarguru dan siswa secara  nasional untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pendidikan  yang berlangsung selama ini.

## 8) Penataan Aset Pendidikan NU
Sebagai organisasi pendidikan yang telah bergerak lebih dari 40 tahun, Lembaga Pendidikan Ma’arif NU memiliki banyak aset dalam berbagai bentuk, terutama tanah dan bangunan.  Seiring  dengan  penataan  organisasi  pada  setiap  tingkatan,  sekarang  aset organisasi tersebut sedang didata dengan baik. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari  sikap  amanah  organisasi  terhadap  wakaf  yang  telah  diterima,    dan  sebagai  upaya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan aset  tersebut sebesar-besarnya bagi  kepentingan umat Islam (nahdliyyîn).
9) Aktif dalam Perumusan Kebijakan  Pendidikan
Lembaga Pendidikan Ma’arif NU di berbagai tingkatan telah dihimbau oleh PBNU melalui PP LP Ma’arif NU untuk bersikap proaktif terhadap proses penyusunan bentuk- bentuk peraturan yang berada di pusat (UU atau PP, dan turunannya) maupun di daerah (Perda dan sejenisnya) khususnya yang menyangkut bidang Pendidikan.

## 10) Pengembangan Perguruan Tinggi
Sebuah asosiasi perguruan  tinggi bernama ‘APTINU’  (Asosiasi Perguruan  Tinggi Nahdlatul  Ulama)  –sebagai  perangkat  organisasi  Ma’arif  di  bidang  perguruan  tinggi- telah mulai diberdayakan. Pusatnya di Unisma Malang, Jawa Timur, dengan anggota dari berbagai wilayah yang terbagi dalam 6 koordinator wilayah. Diharapkan perguruan tingi dapat membantu dalam hal penyediaan tenaga terdidik bagi sekolah/madrasah Ma’arif, juga bagi pemberdayaan NU secara umum.
Usaha  NU  dalam  bidang  pendidikan  telah  tampak  hasilnya  dimana  banyak sekolah-sekolah NU didrikan,  bahkan pada  tahun 2004  LP. Ma’arif  yang bekerja  sama dengan  Ikatan  Pelajar  Nahdatul  Ulama  (IPNU)  mendapat  penghargaan  dari  Musium Rekor  Indonesia  (MURI)  sebagai  Lembaga  Pendidikan  dengan  jumlah  lembaga pendidikan  terbanyak  mulai  dari  tingkat  dasar  hingga  tingkat  menengah  atas  yang berjumlah 12.092 dengan rincian  sebagai berikut:

## Data Lembaga Pendidikan NU berdasarkan Provinsi Tahun 2013
N0 Provinsi MI  MT s MA  PT  SD  SMP  SMA  SMK 1 Bali 41 15 10 2 0 0 0 0 2 Bangka Belitung 2 5 2 0 0 0 0 0 3 Banten 0 22 3 0 0 0 0 0 4 Bengkulu 7 9 6 0 0 0 0 0 5 DKI Jakarta 374  103  33 0 0 0 0 0 6 Jambi 10 27 3 0 0 0 0 0 7 Jawa Barat  351  235  67 13  4 69 12 11 8 Jawa Tengah 144 5 458  142  13  5 11 1 44 9 Jawa Timur 441
2 122 8 530  35  58  67 30 39 10 Kalimanta n Selatan 69 27 22 1 0 0 0 0 11 Kalimanta n Tengah 4 3 1 1 1 3 0 1 12 Kalimanta n Timur 19 40 17 1 0 0 0 0 13 Lampung 65 115 39 1 1 37 20 22 14 NAD 127  87 49 0 0 0 0 0 15 NTB 31 60 27 1 0 0 0 0 16 NTT 14 9 2 1 0 0 0 0
17 PAPUA 1 7 2 0 0 0 0 0 18 Riau 0 0 17 0 0 0 0 0 19 Sulsel 30 24 17 3 0 2 0 0 20 Sulut 2 8 4 1 0 0 0 0 21 Sumatera Selatan 30 8 3 0 5 5 3 0 22 Sumatera Utara 313  489  0 1 1 1 0 0 23 Yogyakarta  105  12 6 0 0 15 5 18 Total 745 2 299 1 100 2 81  80  278 71 137
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  secara  kuantitas,  lembaga pendidikan NU terbanyak adalah Madrasah Ibtidaiyah yakni sebanyak 7452 sedangkan yang paling sedikit  jumlahnya adalah SMA  yakni 71 sekolah.  Selanjutnya Propinsi  yang terbanyak jumlah  lembaga pendidikan  NUnya adalah  Provinsi Jawa  Timur yaitu  6.399 dan  yang  paling  sedikit  jumlahnya  adalah  Propinsi  Papua  yakni  hanya  10  Madrasah. Lembaga Pendidikan NU dominan  berada di Pulau Jawa.
Dari segi kualitas, di antara sekolah dalam lembaga pendidikan NU yang menonjol telah meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) NU ISO 9001 -2000 yakni SMK Ma’arif NU  Kebumen  pada  tanggal 31  Janusri  2007  dan SMK  NU  Ma’arif  Kudus  pada tanggal 31 Juli 2007 (Hasan, 2010: 26). Selanjutnya, advokasi dan penguatan perguruan tinggi NU yang pada tahun 2009 berjumlah 81 perguruan tinggi sebagaimana data pada tabel di atas merupakan tanggungjawab Asosiasi pergurun tinggi NU (APTINU) di bawa LP.  Ma’arif.  Perguruan  tinggi  NU  yang  telah  banyak  diminati  masyarakat  antara  lain Universitas Islam Malang (UNIMA), Universitas Islam Bandung (UNISBA), Universitas Jember  (UIJ),  Universitas  Islam  Madura  (UIM),  Universitas  Darul  Ulum  (UNDAR) Jombang, Universitas Islam Sumatra Utara (UISU), Universitas Islam Jakarta (UNISJA), Universitas NU Jokyakarta, dan Universitas Islam Madura (Hasan, 2010: 26).
Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, tampak bahwa NU dengan LP. Ma’arifnya  telah  benar-benar  mempunyai  nilai  kontribusi  yang  amat  besar  dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia untuk mengisi alam kemerdekaan ini dengan mendirikan lembaga pendidikan yang sesuai dengan kemajuan zaman mulai dari jenjang pendidikan  dasar sampai pada pendidikan  tinggi.
Dalam  pengelolaa  lembaga  pesantren,  NU  memiliki  lembaga  tersendiri  yang bernama Rabithah Ma’ahid  al Islamiyah (RMI)  yang bertugas melaksanakan  kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan (Bruinessen, 1994: 105).
Di antara usaha modernisasi pendidikan pesantren NU yang dilakukan oleh  RMI adalah:
1) Membudayakan serta  mendorong  kyai  dan  santri untuk  kreatif  di  bidang  karya tulis.  Dengan  mengadakan  lomba  karya  tulis  antar  Pesantren,  Lomba  karangan bahasa arab, memberikan ruang media  kepada santri, dan memberikan  bantuan madding ke  Pesantren, dll.  Membantu  para kyai  yang  kreatif dan  punya  karya- karya pilihan. Dengan menjadi mediator untuk mempertemukan kyai dengan para penerbit  buku  agar  karyanya  dapat  dicetak,  tersebar  dan  menghasilkan  uang. Tentunya setelah adanya penyeleksian secara ilmiah.
2) Mensosialisasikan perlunya Materi Pendidikan Pesantren yang berprinsip kepada tiga materi dasar:  Materi Pasif: bersifat tatsqif/ pengembangan wawasan (perlu penjabaran). Materi aktif: lebih bersifat pendalaman takhasshus/ kejuruan. (perlu penjabaran).  Materi  produktif:  lebih  mengarah  kepada  skill  ketrampilan  serta pembentukan karakter.  (perlu penjabaran).  Dengan menjabarkan,  menerangkan dan mensosialisasikan baik lewat bulletin, media, temu diskusi, atau cara lainnya. Niat  kita  bukan  untuk  menggurui  Pesantren,  tapi  lebih  bersifat  memberikan informasi  sebanyak banyaknya
3) Membantu  Pesantren  dalam  mengadakan  studi  banding  dengan  Pesantren lainnya di bidang kurikulum. Menjembatani pesantren-pesantren dalam menjalin kerjasama  di  bidang  kurikulum  dengan  pesantren  atau  lembaga  lain.  Dengan belum  Membumikan  motto  NU,  yaitu: Almuhafadzoh  ala  Qadimi  Assholih  wal Akhdzu  bil Jadidi Al-ashlah . Mengupayakan untuk penyetaraan    untuk   ijazah pesantren   pengenalan  dan   penyosialisaian tentang IPTEK (Bruinessen, 1994: 117).
Jumlah pesantren  yang berafiliasi  dengan  NU mencapai  23.000 buah  di  seluruh Indonesia (Ridwan, 2008: 116).  Ciri khas dari  pesantren-pesantren yang berkultur  NU (Nahdlatul  Ulama)    adalah  adanya  ritual  tahlilan  biasanya  pada  malam  Jum'at,  shalat subuh  dan  paruh  kedua  tarawih  memakai  qunut,  salat  tarawih  20  rakaat  dan  mengaji kitab  kuning.  Dalam  segi  sistem  pendidikan,  ada  dua  model  pesantren  NU  yaitu Pesantren Salaf dan Modern  (Kholaf). Pondok pesantren  Salaf atau salafiyah  menganut sistem pendidikan  tradisional  ala  pesantren.  Yaitu,  sistem  pengajian  kitab  sorogan  dan
wetonan  atau  bandongan.  Di  sebagian  pesantren  salaf  saat  ini  sudah  ditambah  dengan semi-modern dengan  sistem  klasikal  atau  sistem kelas  yang  disebut  madrasah  diniyah (madin) yang murni mengajarkan ilmu agama dan kitab kuning. Contoh Pesantren salaf murni yang besar dan tua seperti Ponpes Sidogiri Pasuruan, Pesantren Langitan, Pondok Lirboyo Kediri.
Pesantren  kholaf  (modern)  memiliki  Ciri  khas:  Penekanan  pada  bahasa  Arab percakapan, Memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer (bukan klasik/kitab kuning),  Memiliki  sekolah  formal  di  bawah  kurikulum  Diknas  dan/atau  Kemenag  dari SD/MI  MTS/SMP  MA/SMA  maupun  sekolah  tinggi  dan  Tidak  lagi  memakai  sistem pengajian tradisional seperti sorogan,  wetonan, dan bandongan  atau minimal kalau  ada, tidak wajib diikuti. Walaupun demikian, secara kultural tetap mempertahankan ke-NU- annya seperti tahlilan, qunut, yasinan, dan lainnya (Nor, 1990: 93).
Pendidikan pesantren  menyebar  terutama  di  pedesaan,  dimana  pada  umumnya terdapat tradisi kegamaan yang sangat kuat. Hampir  semua pesantren besar di Indonesia adalah  milik  NU.  Misalnya  Pondok  Pesantren  Tebuireng,  Tambak  beras,  Denanyar, Peterongan di  Jombang,  Lirboyo  Kediri,  Kajen Pati,  Futuhiyyah  Mranggen  Demak,  Al- Asy’ariyyah  Wonosobo,  Tegalrejo  Magelang,  Al-Hidayah  Purwokerto,  Krapyak Jogjakarta,  Buntet  Corebon,  Cipasung  Tasikmalaya,  Al-Masturiyah  Sukabumi,  As- Shidiqiyah  Jakarta, Mustafa Purba Tapanuli dan lian-lain  (Nor, 1990: 93).
Di Pesantren-pesantren disamping menggunakan sistem pengajaran sebagaimana berlangsung  selama  ini-menggunakan  metode sorogan dan wetonan ,  juga  beberapa pesantren membuka lembaga pendidikan formal bidang agama, misalnya MI, MTs, MA. Juga  membuka  pendidikan  formal  bidang  umum:  SD,  SLTP,  SMU,  SMK  dan  lain-lain. Bahkan sampai perguruan tinggi dengan berbagai macam disiplin ilmu, seperti Tarbiyah, Dakwah,  Syariah,  Ushuluddin,  Ekonomi,  Hukum,  Pertanian,  Teknik,  dan  lain-lain (Muzadi, 2009: 73). Berikut matriks modernisasi kelembagaan pendidikan  NU:
Matriks 6 Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Nahdlatul Ulama
N0 Keadaan Sebelum Keadaan Sesudah Proses Modernisasi 1 Lembaga pendidikan NU belum dikelola secara professional, baik dalam ketenagaan, maupun Modernisasi  atau pembaharuan yang dilaksanakan  di sekolah umum
mencakup
Lembaga Pendidikan Ma’arif
Nahdlatul  Ulama (LP Ma’arif
NU). didirikan  untuk meneguhkan komitmen pada prinsip keagamaan ahlu
managemen. Antara lembaga pendidikan satu dengan yang lainnya belum ada kesamaan visi yang jelas. Sebagian besar lembaga pendidikan  di NU dalam melakukan pengembangannya berjalan tanpa arah yang jelas,  belum ada sistem dan kurikulum yang baku, belum ada persamaan orientasi.
berbagai aspek, seperti: managemen, kurikulum, metode pengajaran, ketenagakerjaan dan lain-lain dengan mempertimbangka n kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
sunnah wa al-jama’ah dan
berperan besar dalam menyampaikan misi-misi pendidikan  dan ideologi. 2 Dahulu  kala, Sebagian besar ulama mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan.  Oleh karena pendidikan pesantren, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan, khususnya fiqih- hukum-yurisprudensi; dan karena kitab fiqih itu kebanyakan berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan ilmu  alat berupa nahwuâ sharaf, jadi pesantren mesti memiliki  perangkat
Beberapa pesantren membuka lembaga pendidikan  formal bidang agama, misalnya MI, MTs, MA.Selain itu, juga membuka pendidikan  formal bidang umum : SD, SLTP, SMU, SMK dan lain-lain.
Bahkan sampai perguruan tinggi dengan berbagai disiplin  ilmu, seperti Tarbiyah, Dakwah, Syariah, Ekonomi,  Hukum,
Memberdayakan  RMI ( Rabithah Ma’ahid Al- lslamiyah )  sebagai motor penggerak pembaharuan, dimana tugas RMI adalah melaksanakan kebijakan NU di bidang sistem pengembangan pondok pesantren sehingga memiliki  daya saing dan tidak ditinggalkan  oleh  masyarakat
keilmuan nahwu-
sharaf .
, Teknik, dan lain-
lain.

## 3. Pengaruh dan Kontribusi
Uraian  di  atas  membuktikan  bahwa  peran  dan  sumbangan  NU  tidaklah  kecil terhadap hajat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumbangan ini tampak lebih besar lagi, jika melihat  betapa lembaga  pendidikan  NU seperti  pesantren, madrasah,  sekolah,  dan perguruan  tinggi  NU  yang  didirikan  secara  tradisional  atas  prakarsa  dan  partisipasi masyarakat  melalui  semangat lillahi  ta’ala sekarang  dapat  berkembang  dengan  pesat bahkan  menjadi  pilihan  umat.  Lembaga  pamdidikan  NU  mampu  melayani  kebutuhan pendidikan masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang belum berhasil dijangkau oleh sekolah umum lainnya melalui sistem sekolah konvensional atau  sekolah inpres (Muzadi,  2009: 48-49).
Pengaruh dan kontribusi pendidikan  NU dapat dilihat  dari 2 hal, yaitu:
1) Sistem  pendidikan  yang  dikembangkan  NU  berwatak  mandiri  misalnya  dalam pengelolaannya,  sehingga  jiwa  kemandirian  tersebut  menjadi  sumbangan  positif bagi perkembangan pendidikan  nasional.
2) Perpaduan  antara  jiwa  penggerakan  dan  keharusan  mengorganisi  diri  (Muzadi, 2009: 48-49).
NU menciptakan konsistensi dan keutuhan langkah perjuangannya dalam bidang pendidikan  dengan  menegaskan  arah  dan  landasan  dasar  kebijakan  pengembangan program  pendidikan  di  lingkungan  NU.  Modal  pendidikan  yang  dimiliki  NU dikembangkan sehingga dapat memainkan peranan khusus dan memberikan sumbangan berharga  untuk  upaya  penataan  kembali  sistem  pendidikan  nasional  dengan menyediakan berbagai lembaga pendidikan.
Dengan  demikian,  sekarang  yang  perlu  dilakukan  adalah  bagaimana mensinergikan  antara  semangat  pembaharuan  pendidikan  NU  dengan  dukungan pemerintah  yang  nyata.  Sehingga  pendidikan  di  Indonesia  benar-benar  mengalami perbaikan dengan kerja sama antara swasta dan pemerintah.

## Penutup
Secara  keseluruhan  modernisasi  pendidikan  NU  dilakukan  dalam  segala  aspek pendidikan,  seperti:  tujuan,  kurikulum,  metode,  sumberdaya  manusia,  dan kelembagaannya.  Fakta  yang  dapat  dilihat  adalah  semakin  berkembangnya  lembaga- lembaga pendidikan  NU dari TK sampai perguruan Tinggi yang berkualitas.
Modernisasi  pendidikan  NU  tidak  bisa  dilepaskan  dari  LP.  Ma’arif  NU  yang berfungsi  sebagai  pelaksana  kebijakan  NU  dibidang  pendidikan  dan  pengajaran,  baik formal  maupun  non  formal.  Sementara  itu  RMI  ( Rabitha  Ma’ahid  Al-Islamiyah )  yang bertugas  melaksanakan  kebijakan  NU  dibidang  pengembangan  sistem  pendidikan  dan pondok pesantren.
Sehingga  pelaksanaan  pendidikan  di  kalangan  NU  benar-benar  terkoordinir dengan  baik.  Hal  ini  membuat  pengorganisasian  pendidikan  menjadi  sangat  sistematis, baik  dari  segi  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  evaluasinya.  Semuanya  itu  dapat terlaksana karena filosofi berdikari dan kemasyarakatan NU yang mendorong nahdliyyin untuk bekerja sama dalam segala hal, termasuk modernisasi pendidikan.

## Daftar Pustaka
A, Ali Saifullah  H, Darrussalam  Pondok Modern Gontor (Jakarta: LP3ES, 1985).
Aboebakar, Sedjarah  Hidup  KHA  Wahid  Hasjim  dan  Karangan  Tersiar (Djakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. KHA Wahid  Hasjim,  1957).
Amin, Samsul Munir, NU dan Perjuangan Nasional (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1991).
Arif, Mahmud, Pendidikan  Islam Transformatif (Yogyakarta: LKiS, 2008)
Asy'ari, Muhammad  Hasyim, Adāb al-‘Ālim  wa  al-Muta'alim (Jombang:  Maktabah  al- Turats al Islami, 1415 H/1992).
Azra,  Azyumardi, Esei-esei  Intelektual  Muslim  dan  Pendidikan  Islam (Ciputat:  Logos Wacana Ilmu, 1999).
Basori,  Ruchman, The  Founding  Father  Pesantren  Modern  Indonesia,  Jejak  Langkah K.H.A.  Wahid Hasyim (Banten: iNCeis, 2006).
Bruinessen,  Martin  van, NU  Tradisi,  Relasi-  Relasi  Kuasa,  Pencarian  Wacana  Baru (Yogyakarta: LkiS, 1994)
Dawam,  Ainurrafiq  dan  Ahmad  Ta’arifin, Manajemen  Madrasah  Berbasis  Pesantren (t.k: Listafariska Putra, 2005)

## Dhofier,  Zamakhsyari, Tradisi  Pesantren  Studi  tentang  Pandangan  Hidup  Kyai
(Jakarta, LP3ES, 1985)
Hasan, Tholha dkk, Konfigurasi Nalar Nahdlatul Ulama (Malang: Jawa Timur: Pustaka lqtishad, Maret 2010, Cet. I).
Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
Karim.  A.  Gafar, Metamorfosis  NU  dan  Politisasi  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar LkiS, 1995)
Marijan,  Kacung, Quo Vadis NU (Jakarta : Erlangga, 1992)
Muzadi, Abdul Muchith, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Surabaya: Khalista, 2007).
Muzadi, Achmad Hasyim, dkk, Profil dan Direktori Nahlatul Ulama dari masa ke masa (Jakarta: Yellow Multi Media, 2009)
Nor, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indoneia (Jakarta: LP3ES, 1990)
Rahman,  Fazlur, Islam  dan  Modernitas  tentang  Tansformasi  Intelektual, terjemahan Ahsin Muhammad (Bandung:  Pustaka, 1995).
Ridwan , M. Nasikh, “ Pendidikan di NU antara Cita dan Fakta ” , dalam Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 2/201Edisi no. 5, Juli-Agustus, 1993.
Ridwan,  Nur Kholik, NU dan Neoliberalisme (Yogyakarta : LKis, 2008)
Rofangi,  H.M.,  “Lembaga  Pendidikan  Nahdlatul  Ulama  (Analisis  Kritis  Terhadap Sekolahan NU di DIY)” dalam AN-NUR Vol. II No. 4, Februari 2006
Saridjo, Marwan, dkk., Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979)
Siddiq,  Achmad, Khittah Nahdiyyah (Surabaya: Khalista, 2006, Cet. IV).
Sirozi,  Muhammad, Politik Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
Sobary,   Mohammad, NU  dan  Keindonesiaan (Malang:  Jawa  Timur:  Pustaka  lqtishad,
2010, Cet. I).
Steenbrink, Karel A., Pesantren Madrasah Sekolah (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
Suwito et.al.(ed.), Sejarah Sosial Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2005).
Syaukani,  Ahmad, Perkembangan  Pemikiran  Modern  dalam  Dunia  Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1997, Cet. 1).
Turmudi,  Endang,  (Ed.), Nahdlatul  ’Ulama;,  Ideology  Politics  and  The  Formation  of Khaira Ummah, The  Central Board of  The Ma’arif Education  Institution of  NU (Yogyakarta: LkiS, 2003).
______,  Endang  (ed), Nahdlatul  Ulama:  Ideology,  Politics  and  The  Formulation  of Khaira Ummah (Jakarta: PP Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, 2004).
Yusuf, Slamet Efendi,  M. Ikhwan  Sam, Masdar  Farid Mas’udi, Dinamika Kaum  Santri, Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU (Jakarta : Rajawali, 1983).