## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 26 No. 1 Maret 2018
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Fungsi  Komisi  Informasi  dalam  Mendukung  Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar

## Budi Ashari, Aminuddin Ilmar, A. Suriyaman Mustari Pide
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail : budiashari63@gmail.com

## Abstrak:
Hak  atas  informasi  dan  berkomunikasi  diakui  sebagai  hak  asasi  manusia,  masyarakat  boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan  sangat  memerlukan  berfungsinya  keamanan  nasional  tersebut,  berkaitan  dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses  publik  untuk  mendapatkan  informasi  yang  serupa  itu  dengan  demikian  tertutup. Pembatasan  ini  dibenarkan  demi  perlindungan  keamanan  nasional,  namun  diseimbangkan dengan  hak  atas  kebebasan  memperoleh  informasi.  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  14 tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak  warga negara  dalam  memperoleh  hak  informasi  publik.  Fungsi  komisi  informasi  dalam  mendukung proses  informasi  pertanahan  di  kota  Makassar  telah  berjalan  namun  belum  sepenuhnya maksimal, dalam hal ini fungsi mediasi dan fungsi ajudikasi non-litigasi.  Keberadaan Komisi Informasi  yang  merupakan  perpanjangan  dari  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Indonesia  khususnya  di  Kota  Makassar  Sulawesi Selatan  memberikan  efek  positif  terhadap  minat  masyarakat  dalam  memperoleh  hak  atas informasi publik khususnya informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional.

## Kata Kunci: Fungsi; Komisi Informasi; Pertanahan

## 1.  Pendahuluan
Pemerintahan  Indonesia  yang  berada  di  era  reformasi  sekarang  ini  mencita-citakan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya keterbukaan dan transparansi dalam mengelola bidang  yang  menyangkut  kepentingan  umum.  Adanya  pemerintahan  yang  terbuka memerlukan suatu sistem pelayanan publik dengan sistem informasi yang menjamin hak  hak  masyarakat  dalam  memeroleh  akses  informasi  secara  mudah.    Mengingat pentingnya informasi, maka hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia menurut ketentuan  Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa :
“Setia p  orang  berhak  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan  mengolah  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia,"
Pasal 28F UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa masyarakat boleh  mencari segala macam  informasi  yang  di  butuhkan  tanpa  terkecuali.  Setiap  negara  sudah  dapat
dipastikan  sangat  memerlukan  berfungsinya  keamanan  nasional  tersebut,  berkaitan dengan  informasi,  negara  diberikan  kewenangan  menentukan  klasifikasi  mengenai informasi-informasi  apa  saja  yang  bersifat  rahasia,  yang  dapat  membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan  nasional,  namun  diseimbangkan  dengan  hak  atas  kebebasan  memperoleh informasi.
Tata kelola pemerintahan yang baik atau good government mensyaratkan pemerintahan yang  terbuka  sebagai  salah  satu  fondasinya,  dan  kebebasan  memperoleh  informasi ( public  access  to  information )  merupakan  salah  satu  prasyarat  untuk  menciptakan pemerintahan terbuka ( open government) Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan  pemerintahan  yang  akuntabel, terbuka,  dan  partisipatoris.  Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut  makin  dapat  dipertanggung  jawabkan,  artinya  pihak  pemerintah  memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak masyarakat atas informasi publik  atau  secara  substansial  /  materiil  dimaksudkan  agar  terciptanya  lembaga publik  yang  terbuka  dengan  kinerja  yang  berkualitas  dalam  pelayanan  informasi publik sebagai kewajiban dari negara dan standar  pelayanan oleh badan publik   itu sendiri.
Pada prinsipnya setiap informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali informasi yang dikecualikan artinya pada dasarnya informasi itu wajib disediakan dan diumumkan  kecuali  yang  tertutup.  Tertutup  artinya  informasi  yang  bersifat  rahasia sesuai  dengan  undang-undang,  nilai  kepatutan  dan  kepentingan  umum.  Umumnya setiap badan publik wajib mengumumkan setiap informasi publik baik secara berkala, serta  merta  dan  setiap  saat  (Pasal  9,  10,  11  Undang-undang  nomor  14  Tahun  2008) seperti  menyangkut  informasi  tentang  pendaftaran  tanah  oleh  pihak  BPN  sebagai Badan  Publik  terkait  biaya,  prosedur,  keakurasian  data  atas  tanah  yang  didaftarkan, warkah tanah serta pera lihan hak-hak dan hak-hak lain yang membebaninya. Hingga tahap  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat yang berkenaan dengan jangka waktu penerbitannya hingga publikasi hak atas tanah tersebut pada saat di terbitkan.
Sementara  informasi  atas  tanah  yang  tidak  dapat  di  akses  oleh  publik  atau  di kecualikan  seperti  mengungkap  akte  otentik  seseorang  yang  bersifat  pribadi  atas permintaan dari pihak yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya adalah bersifat tertutup  atau  di  kecualikan,  yaitu  setiap  Badan  Publik  wajib  membuka  akses  bagi setiap  pemohon  informasi  publik  untuk  mendapatkan  informasi  publik,  kecuali informasi  publik  yang  apabila  di  buka  dapat  mengungkapkan  isi  akta  otentik  yang bersifat  pribadi  dan  kemauan  terakhir  atau  wasiat  seseorang. 1 Secara  filosofis,  tanah cenderung diartikan sebagai land dan bukan soil , sehingga tanah dipandang dalam visi multidimensional. 2
kinerja  Badan  Publik  melalui  integritas  dan  kejujuran  dalam  mengemban  tugas pelayanan  informasi  pertanahan  secara  berkualitas  adalah  kunci  tercapainya  tujuan sistem  informasi  pertanahan  dengan  transparan  dan  akuntabel.  Namun  penyediaan informasi  tanah  secara  mudah  dalam  menunjang  tercapainya  tujuan  pendaftaran
1 Pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2 Agum Gumelar, 2002, Reformasi Pertanahan , Mandar Maju, Bandung, hal. 3
tersebut  memang  masih  sulit  di  dapatkan  oleh  setiap  orang.  Sulitnya  mendapatkan informasi  tentang  pertanahan,  seperti  warkah,  sertifikat  tanah  atau  salinannya  dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), membuat masyarakat sering mengadukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah  mulai  banyak  menangani  kasus  sengketa  informasi  pertanahan.  Kasus  yang muncul  adalah  para  pemilik  tanah  yang  sertifikatnya  ternyata overlap atau  tumpang tindih dengan kepemilikan pihak lain.
Persoalan  informasi  tanah  memang  kerap  menjadi  masalah  sensitif  para  pemilik. Apalagi informasi tersebut menyangkut batas-batas kepemilikan tanah seseorang yang tak jarang tumpang tindih. Kejelasan mengenai batas-batas kepemilikan tanah inilah, yang  antara  lain  dapat  diketahui  dari  surat-surat  keterangan  tanah  seperti  sertifikat tanah  yang  ada  di  BPN.  Oleh  karena  itu,  banyak  pemilik  tanah  kemudian  meminta informasi  tersebut  ke  BPN.  Namun  dengan  alasan  kehati-hatian  dan  bahkan kerahasian, kantor BPN kemudian menolak memberikan informasi yang dibutuhkan.
Persoalan  mendasar  yang  menjadi  pokok  sengketa  informasi  pertanahan  adalah apakah salinan sertifikat dan data pendukung, merupakan informasi terbuka yang bisa diakses  publik  atau  hanya  bisa  diakses  oleh  pemilik  tanah.  Misalnya,  pemilik  suatu bidang tanah ingin mengetahui batas tanah tetangganya yang diduga tumpang tindih dengan luasan tanah miliknya. Sementara BPN sendiri beranggapan bahwa informasi pertanahan seperti sertifikat tanah, dan dokumen pendukungnya seperti warkah yang juga memuat riwayat tanah merupakan informasi yang harus dilindungi, atau bahkan rahasia.
Sengketa  Informasi  pertanahan  di  KIP  dalam  sidang  ajudikasi  antara  Arifin  Nurdin selaku pihak pemohon dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar selaku pihak  termohon  merupakan  contoh  dimana  putusan  Majelis  Komisioner  KIP  nomor 174/V/KIP-PS-M-A/2012  mengabulkan  permohonan  informasi  pemohon  dan menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang terbuka hanya bagi pemohon dan dikecualikan kecuali bagi pemohon. 3 Hal ini membuktikan bahwa hak atas  informasi  tanah  telah  mulai  memeroleh  jaminan  hukum  dari  Negara.  Adanya berbagai  kasus  penyerobotan  tanah,  hilangnya  luas  tanah  dan  adanya  tindakan pemblokiran  sertifikat  tanah  oleh  pihak  BPN  atas  permohonan  pihak  tertentu menandakan sertifikat tersebut belum memberikan rasa aman bagi pihak pemiliknya. Ini  disebakan  karena  kurang  teliti  dan  cermatnya  oknum  aparatur  negara  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  pelayan  publik  yang  jujur  dan  dapat  dipercaya sebagai  pemerintahan  yang  akuntabel.  Olehnya  itu,  penulis  bermaksud  untuk melaksanakan  penelitian  terkait  fungsi  Komsi  Informasi  dalam  mendukung  proses informasi pertanahan di kota Makassar.

## 2.  Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ialah penelitian hukum empiris  yang  mana  pada  dasarnya  merupakan  sesuatu  atau  sifat  berdasarkan, berkaitan  dengan,atau  dapat  diverifikasi  dengan  pengamatan  atau  pengalaman daripada  teori  atau  logika  murni,  terkait  dengan  implementasi  ketentuan  hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
3 https://komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi-antara-arifin-nurdin- dengan-kantor-pertanahan-kabupaten-polewali-mandar, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018
terjadi dalam suatu masyarakat. Adapun sumber bahan hukum primer yaitu data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan  metode  wawancara  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam penelitian  ini  pada  lokasi  penelitian.  Data  hukum  sekunder  yaitu  dari  studi kepustakaan yaitu bahan-bahan dokumentasi dari instansi terkait, surat kabar, artikel dan  bahan tertulis  lainnya yang berhubungan dengan materi  penelitian ini termasuk perundang-undangan  yang  terkait.Data  yang  diperoleh  penulis  dituangkan menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif.

## 3.  Pelaksanaan Fungsi Komisi Informasi terhadap BPN di Kota Makassar
Pengembangan  dan  analisis  sistem  informasi  (SI)  pada  suatu  organisasi  bertujuan untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  informasi  yang  akan  dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan biaya perolehan informasi. 4 Kebijakan sistem informasi pendaftaran tanah yang merupakan bagian dari informasi publik  dalam  penerapannya  mengacu  pada  Peraturan  Komisi  Informasi  nomor  1 tahun  2010  tentang  Standar  Layanan  Informasi  Publik.    Hal  ini  tujuannya  adalah sebagaimana ditegaskan dalam peraturan ini yaitu untuk:
a.  Memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayananInformasi Publik;
b.  Untuk  meningkatkan      pelayanan Informasi    Publik       untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
c.  Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik;dan
d. Menjamin    terwujudnya    tujuan    penyelenggaraan    keterbukaan    informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Untuk mewujudkan harapan dari undang-undang tersebut maka dilimpahkan kepada suatu  badan  independen  yaitu  komisi  informasi  yang  kewenangannya  dapat menjamin terselenggaranya tujuan tersebut di atas.
Adapun  bagaimana  syarat/ketentuan  komisi  informasi  dalam  melakukan  fungsi kontrolnya terhadap perilaku pihak BPN tersebut dalam menjalankan peran publiknya berkenaan dengan standar layanan informasi publik adalah sebagai berikut:

## 3.1 Standar Layanan Informasi Publik bagi BPN
Tugas  terpenting  dari  setiap  instansi  pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan. Bahkan pada dasarnya pembentukan instansi - instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat  utama  dalam  memberikan  pelayanan.  Terkait  dengan  pelayanan  yang dimaksudkan,  dalam  menjalankan  fungsi  publiknya  pihak  BPN  wajib  menyediakan informasi  sistem  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  standar  layanan  informasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Penyusunan  Standar  Prosedur  Operasional  Layanan Informasi Publik, yakni:
4 Jogiyanto. HM, 2003, Sistem Teknologi Informasi , Andi, Yogyakarta, hal. 10
(1)  Badan  Publik  wajib  membuat peraturan  mengenai  standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai  bagian dari sistem  informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.  Dengan  ketentuan  sekurang – kurangnya  memuat  hal – hal  sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini.
(2)  Peraturan  mengenai  standar  prosedur  operasional sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
a.  Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
b.  Kejelasan    tentang    orang    yang    ditunjuk    sebagai    pejabat    fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
c.  Kejelasan pembagian tugas, tanggung  jawab,  dan  kewenangan PPID  dalam hal  terdapat lebih dari satu PPID;
d.  Kejelasan  tentang  pejabat  yang  menduduki  posisi  sebagai  atasan  PPID  yang bertanggung jawab mengeluarkan  tanggapan atas  keberatan  yang  diajukan oleh Pemohon  Informasi Publik;
e.  Standar  layanan  Informasi  Publik  serta  tata  cara  pengelolaan    keberatan  di lingkungan internal Badan Publik; dan
f.  Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik
Mengacu  pada  mekanisme  UU  Pers,  media  yang  tidak  mengikuti  dan  atau  tidak bersyarat  yakni  harus  berbadan  hukum  dan  dikelola  secara  profesional,  tidak dilindungi UU Pers. Dengan demikian, pada dasarnya, proses hukum bisa dilakukan di  luar  penanganan  sengketa  pemberitaan  Dewan  Pers.  Pertanggungjawaban,  bisa mengacu pada KUHP atau pun dengan menggunakan UU lainnya sesuai dengan tipe delik yang dilakukan pelakunya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara otomatis bisa diterapkan untuk menjerat pelaku penyebaran berita hoaks. Kehadiran UU ITE juga memang didasari perlunya pengaturan tentang serbuan situs berita yang tidak jarang merugikan pihak lain.
Proses  awal  pemohon  mengajukan  informasi  yang  dimohonkan  dengan  dilengkapi dokumen yang diperlukan yang mendukung permohonan yang dimaksud, setelah di terima  dan  diperiksa  oleh  seksi  pelayanan  kemudian  pemohon  melakukan pembayaran  atas  informasi  yang  dimohonkan,  selanjutnya  pihak  BPN  melakukan pencarian  serta  pengumpulan  data  terkait  informasi  yang  dimohon.  Informasi  yang dimohon kemudian dipersiapkan dan pada akhirnya diserahkan kepada pemohon. Selanjutnya, Hadi Natsir juga menambahkan bahwa untuk pengajuan keberatan dari pihak pemohon informasi atas layanan informasi yang kurang memuaskan oleh pihak pejabat  publik  di  lingkup  Badan  Pertanahan  Nasional  kota  Makassar  secara  eksplisit tidak  diatur,  karena  kurang  koordinasinya  antara  pihak  komisi  informasi  dan  BPN terkait  eksistensi  komisi  informasi  dalam  mewujudkan  keterbukaan  informasi pertanahan,  selain  itu  masih  minimnya  pemahaman  orang  terhadap  keberadaan komisi  informasi,  dibuktikan  dengan  kurangnya  kasus  tentang  sengketa  informasi pertanahan oleh pihak pemohon informasi terhadap pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar (Tabel 1).
Tabel 1. Data sengketa Informasi Pertanahan
Jenis Jumlah  Pemohon Informasi Masalah Penyelesaian Pengaduan 5 Keberatan 2 Yayasan Karya Dharma LVRI Kabupaten Gowa Alamat : Jl. A. Baso Erang No.4 Tlp.(0411) 861159 Permintaan Keterangan Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.20006/2000 SU.No.0001/2000 Luas 73.916 M2 An. Muhammad Said Nisar, SH, LLM KIP Yayasan Karya Dharma LVRI Kabupaten Gowa Alamat : Jl. A. Baso Erang No.4 Tlp.(0411) 861159 Permohonan Mendapatkan Salinan SK BPN No : 6/HGB/BPN/2004 Tanggal 20 Januari 2004. KIP

## Sumber : Komisi Informasi Publik Kota Makassar, 2017
Berdasarkan  kasus  tersebut  memang  menunjukkan  bahwa  tingkat  kesadaran masyarakat  dalam  mempergunakan  haknya  terhadap  akses  informasi  pertanahan sangat  kurang  sekali  dan  bagaimana  implementasi  standar  layanan  informasi pertanahan  kepada  pemohon  informasi  berdasarkan  Perkaban  nomor  1  tahun  2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.  Sedangkan dalam prosesnya menurut pihak – pihak dapat di gambarkan seperti di bawah ini :
Menurut penjelasan pihak BPN bahwa pihak Yayasan Karya Dharma LVRI Kabupaten Gowa  Alamat  :  Jl.  A.  Baso  Erang  No.  4  Telp.  (0411)  861159  sebagaimana  tahapan informasi  pertanahan  dalam  prosesnya  oleh  pihak  pemohon  informasi  yang  terjadi antara  LVRI  (Legium  Veteran  Republik  Indonesia)  sebagai  pihak  pengadu  dengan GMTD  sebagai  pihak  yang  di  adukan  dalam  pengaduan tertulisnya  pada  tanggal  15 juni  2014  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Makassar  nomor 020/YLVRI/BW/VI2014,  perihal  permohonan  pembatalan  sertifikat  HGB  No. 21264/2014 SU nomor 06673/2001 atas nama GMTD. Tbk.
Kemudian  surat  tersebut  di  terima  oleh  pihak  BPN  Kota  Makassar  untuk  ditindak lanjuti  sampai  2016.  Adapun  prosesnya  adalah  jawaban  surat  melalui  kepala  kantor pertanahan kota Makassar kemudian dilakukan disposisi untuk menunjuk seksi atau bidang  terkait.    Kemudian  oleh  seksi  tersebut  melakukan  penelitian  sesuai  petunjuk dan  arahannya.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  dibuat  konsep  surat  balasan  dan setelahnya melalui surat balasan yang final pada tanggal 8 juni 2018 nomor : 2093/13- 73-7 1/VI/2016  yang  isi  jawaban  suratnya  adalah  “Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Makassar tidak mempunyai kewenangan untuk menguji hak keperdataan, melainkan melalui lembaga peradilan .” 5
5 Arfianti, Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan Makassar, wawancara pada tanggal  12 Februari 2018.

## 3.2 Fungsi Mediasi
Pasal 26 ayat (3) Undang – undang nomor 14 tahun 2008 menegaskan bahwa Komisi Informasi  provinsi  dan/atau  Komisi  Informasi  kabupaten/kota  bertugas  menerima, memeriksa,  dan  memutus  Sengketa  Informasi  Publik  di  daerah  melalui  Mediasi dan/atau  Ajudikasi  nonlitigasi  kemudian  dalam  Pasal  1  Ayat  19  Peraturan  Komisi Iinformasi no. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menegaskan bahwa mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  informasi  publik  antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
Selanjutnya,  syarat  suatu  sengketa  informasi  yang  dapat  di  tempuh  dengan  jalan mediasi yaitu sesuai Pasal 5 mengatur bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi  Informasi dapat ditempuh apabila:
a.  Pemohon  tidak  puas  terhadap  tanggapan  atas  keberatan  yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b.  Pemohon  tidak  mendapatkan  tanggapan  atas  keberatan  yang  telah  diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
Selanjutnya  langkah – langkah  yang  dilakukan  oleh  komisi  informasi  dalam  upaya menindak  lanjuti  penanganan  sengketa  informasi  atas  adanya  pengaduan  sengketa informasi  pertanahan  oleh  Yayasan  Karya  Dharma  LVRI  Kabupaten  Gowa  sebagai pihak  pemohon  melawan  BPN  Makassar  sebagai  pihak  termohon  tergambar  dalam sub  pembahasan  berikut.    Syarat  suatu  sengketa  informasi  dapat  di  lakukan  proses ajudikasi apabila proses penyelesaian yang ditempuh melalui mediasi tersebut adalah gagal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peratuan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013, yakni:
(1)  Mediator    menyampaikan    pernyataan    mediasi    gagal    kepada    Ketua  Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi.
(2)  Terhadap   mediasi   yang   dinyatakan   gagal,   Majelis   Komisioner melanjutkan kembali proses ajudikasi.
(3)  Majelis  Komisioner  menetapkan  hari  sidang  ajudikasi  dengan pemberitahuan kepada para pihak.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dasar  di  ajukannya  penyelesaian  melalui  proses ajudikasi  ke  komisi  informasi  adalah  tidak  tercapainya  kesepahaman  atas  hak informasi  yang  di  perselisihkan  oleh  pihak  pemohon  informasi  terhadap  Badan pertanahan Kota Makassar berdasarkan surat permohonan tertulis dari LVRI sebagai pemohon nomor 12/YLVRI/GW/VIII/2015, perihal permohonan untuk mendapatkan keterangan atas penertiban sertifikat hak milik No : 20006/2000 SU. No. 0001/2000 SU. Luas  73.916  M2  An.  Muhammad  Said  Nisar,  SH,LLM.  Permohonan  LVRI  tersebut kemudian  ditolak  oleh  Badan  Pertanahan  Kota  Makassar    berdasarkan  surat  Nomor 1690/300.7-73.71/IX/2015  tanggal  4  september  2015  yang  isinya  bahwa  kantor Pertanahan  Kota  Makassar  belum  dapat  memberikan  informasi  kepada  pemohon, sebelum adanya persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Propinsi  Sulawesi  Selatan.  Sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Jo.  Peraturan  Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Pasal 192 Tahun 1997.
Akibat tidak ditemukannya kesepahaman tersebut maka masing masing pihak sepakat untuk membawa permasalahannya ke Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Selatan di mana prosesnya di awali dengan pengisian formulir oleh pemohon informasi yang di tanda  tangani  oleh  ketua  LVRI  yaitu  H.  Sirajuddin  Ardan,  SH  pada  tanggal  22 September  2015,  selanjutnya  penetapan agenda  jadwal  sidang  mediasi  di  mana  telah berlangsung  sidang  awal  pertama  pada  tanggal  12  januari  2016  yang  di  hadiri  oleh para  pihak  dan  mediator  bapak    Abdul  Kadir  Patwa  dan  Pahir  Halim  sebagai koordinator.  Adapun  hasil  dari  sidang  tersebut  yaitu  pihak  pemohon  dan  termohon bersedia  untuk  menempuh  proses  penyelesaian  sengketa  informasi  publik  melalui mediasi,  sebagaimana  tertuang  dalam  berita  acara  mediasi  penyelesaian  sengketa informasi nomor : 002/BA.MED-KIP/SS/I/2016 :
a) Sidang  mediasi  pertama  sudah  berlangsung  sesuai  kesepakatan  para  pihak pada sidang ajudikasi pertama;
b) Pihak  termohon  bersedia  memperlihatkan  dokumen  yang  di  minta  pihak pemohon  di  hadapan  mediator  dan  co-mediator  dan  mencatat  beberapa  poin penting  dengan  persetujuan  pihak  termohon  pada  waktu  sidang  mediasi kedua;
c) Pihak  pemohon  dan  termohon  sepakat  untuk  melanjutkan  sidang  mediasi kedua  untuk  membuka  dan  melihat  dokumen  yang  di  maksud  7  (tujuh)  hari kerja sejak sidang mediasi pertama di lakukan

## 3.3 Fungsi Adjukasi Non Litigasi
Sengketa  informasi  pertanahan  yang  terjadi  antara  LVRI  selaku  pihak  pemohon  dan BPN Kota Makassar selaku pihak termohon atas Permohonan mendapatkan salinan SK BPN  No  :  6/HGB/2004  tanggal  20  Januari  2004  berlanjut  ke  tahapan  pembuktian. Menurut  kesimpulan  majelis  komisioner  berdasarkan  hasil  sidang  pembuktian  di putuskan  bahwa  informasi  yang  disengketakan  tersebut  tergolong  informasi  publik yang dikecualikan yang dapat diberikan kepada pihak pemohon namun terbatas yaitu diberikan  kepada  pemohon  informasi  publik  sebatas  melihat  dan  mengetahui informasi publik tersebut (Pasal 4 Ayat 2 bagian a UU Nomor 14 Tahun 2008). Gambaran  tersebut  menunjukkan  bahwa  komisi  informasi  telah  menjalankan fungsinya  dalam  melindungi  setiap  orang  untuk  memeroleh  hak  atas  informasi sebagai  hak  konstitusi  dan  sebagai  lembaga  independen  dalam  menyelesaikan permasalahan atau kebuntuan informasi yang diistilahkan sebagai sengketa informasi publik

## 4. Pencapaian KIP terhadap Keterbukaan Informasi BPN di Kota Makassar
Selama periode pertama KIP tahun 2009-2013 sebanyak 818 kasus sengketa informasi yang  telah  diselesaikan  diantaranya  sejumlah  kasus  yang  menarik  perhatian  publik. Salah  satunya  adalah  sengketa  informasi  antara  ICW  melawan  9  Partai  Politik  yang berhasil menjadikan laporan keuangan Parpol sebagai informasi terbuka. Bahkan tidak semua  sengketa  informasi  ICW  dengan  Parpol  itu  diselesaikan  dengan  sidang ajudikasi,  namun  ada  yang  tuntas  diselesaikan  KIP  dengan  hanya  melalui  mediasi yaitu sebanyak 3 Parpol. Selain itu, KIP juga berhasil menyelesaikan sengketa antara LBH  Masyarakat  yang  membawa  BNN  ke  sidang  ajudikasi  setelah  menolak memberikan data informasi Peraturan Kepala BNN. KIP memutuskan bahwa 3 Perka BNN  dinyatakan  sebagai  informasi  terbuka  yang  merupakan  data  informasi  yang disengketakan oleh LBH.
Selama  periode  tersebut,  target  penyelesaian  sengketa  informasi  yang  ditangani  KIP hanya  60  persen  namun  mampu  menyelesaikan  64  persen  sengketa  informasi  atau sebanyak  523  sengketa,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Ketua  KIP  Abdul  Rahman Ma’mun  pada  acara  Rapat  Dengar Pendapat  (RDP)   dengan  Komisi  I  DPR  RI  di Gedung  DPR  Jakarta,  Senin  (4/3/2013)  bahwa  dari  523  sengketa  infromasi  yang berhasil  diselesaikan  itu  mulai  dari  mediasi,  sidang  ajudikasi  termasuk  permohonan yang ditolak dan yang dicabut. Dijelaskan pula bahwa masih ada 36 persen sengketa informasi  atau  sebanyak  295  kasus  masih  dalam  proses  penyelesaian.  Dalam  aturan penyelesaian  sengketa  informasi  publik  para  pihak  yang  tidak  puas  dengan  putusan Majelis  Komisioner  maka  dapat  mengajukan  keberatan  melalui  Pengadilan  Negeri untuk  Badan  Publik  non  Negara  dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  untuk Badan  Publik  Negara.  Terkait  dengan  sengketa  informasi  pertanahan,  berdasarkan sidang  ajudikasi  masyarakat  yang  melakukan  sengketa  informasi  dengan  BPN,  KIP berhasil  memutuskan  surat  riwayat  tanah  sebagai  informasi  yang  terbuka  guna melindungi  masyarakat  dari  penyerobotan  tanah.  KIP  juga  berhasil  membuka informasi  ranking  nilai  lulus  ujian  SNMPTN  yang  sebelumnya  tertutup  menjadi terbuka setelah seorang calon mahasiswa menggugat Kemendikbud untuk mengetahui nilainya, mengapa tidak lulus. 6
Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa Komisi Informasi telah menjalankan fungsinya  sesuai  dengan  amanat  undang-undang.  Komisi  informasi  telah berkontribusi  terhadap  keterbukaan  informasi  publik  yang  selama  ini  menjadi  hal yang  dipersengketakan.  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  pada  tahun 2008  di  Indonesia  memberikan  pengaruh  terhadap  minat  masyarakat  dalam memeroleh  hak  atas  informasi  publik  khususnya  informasi  pertanahan  di  lingkup Badan  Pertanahan  Nasional.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  penjabaran  singkat berikut: 7
1. Sengketa  Informasi  Antara  LSM  FWI  dengan  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI.
Putusan  Nomor  :  057/XII/KIP-PS-M-A/2015  Antara   LSM  FWI  dengan Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  RI  Dengan putusan  ajudikasi  adalah  :  Mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk seluruhnya.
2. Sengketa Informasi Pertanahan antara pemohon Padang Consumer Crisis dengan Termohon  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (BPN  RI)  Provinsi Sumatera Barat.
Dengan putusan ajudikasi sebagai berikut :
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
b. Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa: Informasi nama pemohon serta alasan pendukung penggantian SHM No. 474/sisa serta salinan laporan  polisi  dan  iklan  media  serta  berita  acara  sumpah  pemohon  di  BPN adalah informasi terbuka;
c. Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa: Informasi nama pemohon  perubahan  atau  pemecahan  SHM  1852  sehingga  muncul  SHM  1865 dan  nama  Pemohon  pemecahan  SHM  1865  sehingga  menjadi  kavlingan- kavlingan  perumahan  yang  luasnya  di  bawah  200  m 2, beserta  dokumen
6 ibid
7 https://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/index?Informasi_page=44,diakses pada tanggal 16 April 2018
pendukung  berupa  surat  permohonan  pemecahan  adalah  informasi  yang terbuka;
d. Menyatakan  bahwa  informasi  izin  prinsip  atau  izin  lokasi  perumahan  adalah informasi yang terbuka;
e. Menyatakan bahwa informasi data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan sertifikat 474/sisa adalah informasi yang dikecualikan, namun wajib  dibuka  apabila  ada  pesertujuan  tertulis  dari  pihak  yang  namanya diungkap;
f.  Memerintahkan  Termohon  untuk  memberikan  informasi  berupa  penjelasan tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam  paragraf  [6.2]  sampai  dengan  [6.4] kepada  Pemohon  dalam  waktu  selambat-lambatnya  10  (sepuluh)  hari  kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
g.  Memerintahkan  Termohon  untuk  memberikan  informasi  berupa  penjelasan tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam  paragraf  [6.5]  kepada Pemohon  dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) kerja selama pihak yang namanya diungkap memberikan izin tertulis kepada Pemohon;
h.  Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon;
3. Putusan  Sengketa  Informasi  antara  Sanjay  Sunnil  Nathani  dengan  Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nomor : 008/III/KIP-PS-A-M/2016 Memutuskan :
a. Mengabulkan  permohonan  pihak  pemohon  untuk  di  berikannya  surat keterangan ada tidaknya blokir dan sita eksekusi atas hak pemohon terhadap sertifikat  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  (SHMASRS)  No.  465/XX/C. berupa  Rusun  HUnian  Apartemen  OASIS  Mitra  Sarana  terletak  di  Jl.  Senen Raya No. C21-01.LT.21. Blok C Jakarta Pusat atas nama Sanjay Sunnil Nathani;
b. Dokumen  Berita  Acara  Pelaksanaan  Sita,  bukti  surat  keterangan,  data  dan bukti-bukti  hukum  lainnya  sebagai  dasar  yang  menyebabkan  terblokirnya Sertifikat  sebagaimana  tersebut  pada  poin  (1),  bila  terjadi  blokir  dan  sita eksekusi;
4. Putusan  Sengketa  Informasi  antara  Makmun  Murad  dengan  Kantor  Pertanahan Administrasi Jakarta Barat. Nomor 037/VII-KIP-PS-A-M/2016.
Memutuskan :
a) Menerima  permohonan  pemohon  untuk  di  berika  informasi  kepada  Bapak  Makmun Murad, apakah sertifikat tanah Hak Milik Nomor 5554 adalah benar dan terdaftar atas nama Marbun Kiswanto di kantor Pertanahan Jakarta barat;
b) Bahwa termohon menyatakan informasi yang di mintakan tersebut di kuasai dan tidak termasuk informasi yang di kecualikan untuk pemohon;
c) Bahwa termohon menyatakan benar sertifikat hak milik Nomor 5554/kapuk adalah milik Marbun Kiswanto;
d) Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa.
5. Putusan sengketa informasi antara Henry Astianto SH dengan BPN Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 175/V/KIP-PS-A/2012.
Memutuskan :
a. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian;
b. Menyatakan bahwa informasi yang di mohon terkait dengan proses Dasar Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 5861/ Sendangagung/1999, luas 381 meter persegi. NIB:  13.04.04.03.06453.  atas  nama  Sarju  adalah  informasi  yang  di  kecualikan  bagi Pemohon;
c. Menyatakan informasi dari warkah proses penerbitan sertifikat tersebut pada poin (b) adalah informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon;
d. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi secara tertulis  sebatas pada  informasi  Proses  Dasar  penerbitan  Sertifikat  tersebut  pada  pon  (b)  kepada Pemohon  adalah  :  surat  Penetapan  Waris  alm.  Rantiyan,  Surat  Penetapan  Waris Pawirodiharjo, dan Surat Pembagian Harta Waris Pawirodiharjo. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini di terima Termohon;
6. Putusan sengketa informasi antara Agoes Soeseno, SH,MM dengan Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur Nomor : 374/XI/KIP-PS-PS-M-A/2011.
Memutuskan :
a. Menyatakan bahwa informasi yang di mohon berupa Salinan Peta Tanah dan Warkah Dasar  Penerbitan  Sertifikat  tanah  Hak  Milik  No.  44  kelas  D.V  seluas  1870  M2 sebagaimana gambar situasi No. 5264/1989 tertanggal 12 Desember 1989;
b. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon;
c. Menyatakan informasi dan Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat tersebut pada poin (a) adalah informasi yang terbuka hanya bagi Pemohon;
d. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi secara tertulis sebatas pada informasi dari Warkah Dasar Penerbitan Sertifikat tersebut pada poin (a) kepada Pemohon  selambat-lambatnya  14 (empat belas)  hari kerja  sejak  putusan  ini  di terima Termohon;
7. Putusan  sengketa  informasi  LSM  Sarvodaya  dengan  kantor  Pertanahan  Kota Administrasi  Jakarta  Timur.  Selanjutnya  Jakarta  Barat,  Jakarta  Selatan,  Jakarta  Pusat, dan  Kota  Bekasi.  yang  cukup  di  wakilkan  oleh  Jakarta  Timur  dengan  Nomor  Putusan  : 232/VII/KIP-PS-M-A/2012.
Memutuskan :
a. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian;
b. Menyatakan  bahwa  dokumen  informasi  daftar  nama  dan  alamat  penerima  sertifikat gratis prona di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 dan 2011 merupakan informasi yang di kecualikan untuk pemohon;
c. Menyatakan  informasi  dokumen  informasi  daftar  wilayak  kecamatan,  kelurahan  dan RW  sertifikat  gratis  prona  di  Wilayah  Kota  Administrasi  Jakarta  Timur  Tahun Anggaran 2010 dan 2011merupakan informasi terbuka bagi Pemohon;
d. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi secara tertulis sebatas pada informasi daftar wilayah kecamatan, kelurahan dan RW sertifikat gratis prona di Wilayah  Kota  Administrasi  Jakarta  Timur  Tahun  Anggaran  2010  dan  2011  kepada Pemohon  selambat-lambatnya  14 (empat belas)  hari kerja  sejak  putusan  ini  di terima Termohon;
e. Membebankan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon;
8. Putusan Mediasi antara Syarial DT garang dengan Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) RI Nomor 273/IX/KIP-PS-M/2012.
Memutuskan :
a. Mengabulkan  permohonan  informasi  pemohon  yakni  informasi  /data  /dokumen pendukung  /  warkah  /  alas  terbitnya  sertifikat  Hak  Guna  Usaha  No.  5  Tahun  1993 yang terdiri dari 25 surat adalah berada di kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat;
b. Pemohon menyatakan menerima apa yang di nyatakan oleh Termohon dan para pihak menyepakati untuk mengakhiri sengketa informasi;
9. Putusan sengketa antara LSM FWI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015.
Memutuskan :
a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
b. Membatalkan  hasil  pengujian  konsekuensi  informasi  publik  Nomor  :  04/BA- 100/VI/2016;
c. Menyatakan  informasi  yang  di  mohon  Pemohon  berupa  daftar  Dokumen  Hak  Guna Usaha  (HGU)  perkebunan  kelapa  sawit  yang  masih  berlaku  sampai  Tahun  2016  di Kalimantan  tengah;  Kalimantan  Barat;  Kalimantan  Timur;  Kalimantan  Selatan;  dan Kalimantan Utara yang memuat rincian informasi meliputi :
a. Nama pemegang izin HGU;
b. Tempat, lokasi, dan Luas HGU yang di berikan;
c. Luas HGU yang di berikan;
d. Jenis komoditi;
e. Peta  Arial  HGU  yang  di  lengkapi  titik  koordinat,  sebagai  informasi  publik  yang bersifat terbuka.
d. Memerintahkan  Termohon  untuk  memberikan  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada poin  (c)  kepada  Pemohon  sejak  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap  (  inkracht  van gewijsde );
10. Putusan  sengketa  informasi  antara  Abu  Taram  dengan  kantor  pertanahan  kabupaten Madiun. Nomor  015/KIP-PS-A/2016. Memutuskan :
a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
b. Menyatakan  informasi  berupa  foto  copy  akta  jual  beli  Nomor  355/Mjn/VII/1990 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka hanya untuk Pemohon;
c. Memerintahkan Termohon untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaiamana di atur dalam KIP;
d. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin  (2)  kepada  Pemohon  sejak  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap  (  inkracht  van gewijsde );
11. Putusan sengketa informasi antara Arifin Nurdin dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012. Nomor : 174/V/KIP-PS-A/2012.
Memutuskan :
a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan  bahwa  :  informasi  yang  di  minta  pemohon  berupa  penjelasan  tertulis tentang  dasar  penerbitan  sertifikat  nomor  192  atas  nama  :  Siti  Aminah  Hapsah  oleh Kantor  Pertanahan  kabupaten  Polewali  Mandar  propinsi  Sulawesi  Barat  (  yang dulunya Sulawesi Selatan ) merupakan informasi terbuka untuk umum;
c. Memerintahkan  termohon  untuk  memberikan  informasi  berupa  penjelasan  tertulis sebagaimana di maksud dalam poin (2) pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan di terima oleh termohon;
Gambaran  tersebut  di  atas    menunjukkan  bahwa  lembaga  komisi  informasi  tersebut telah  memiliki  konstribusi  yang  cukup  signifikan  dalam  menjamin  hak  masyarakat atas  informasi  pertanahan.  khususnya  di  Kota  Makassar  kendatipun  untuk  sengketa informasi  pertanahan dari  masyarakat masih terbilang minim yang masuk ke komisi informasi    dibandingkan  sengketa  informasi  bidang  lainnya  seperti  informasi  politik atau  pemilu,  anggaran,  pendidikan,  kesehatan  dan  lain  lain.  Tapi  setidaknya keberadaan komisi informasi sedikit memberikan pencerahan terhadap hak informasi masyarakat yang selama ini menjadi kebutuhan akan terciptanya suatu pemerintahan yang  transparan  dan  akuntabel  baik  pada  lingkup  badan  publik  secara  umum  dan pada lingkup Badan pertanahan kota Makassar secara khusus.
Komisi informasi telah menghasilkan putusan yang dapat mengupayakan keterbukaan informasi  pertanahan  terkait  informasi  riwayat  atau  warkah  tanah  sebagai  ikhwal lahirnya  status  hak  atas  tanah  dalam  proses  pendaftaran  tanah,  kendatipun  dalam prosesnya menurut saya belum optimal seperti fungsi pengelola informasi publik yang di  sebut  dengan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  atau  PPID  tidak dimiliki oleh instansi BPN sehingga layanan informasi publik oleh Badan Pertanahan Kota Makassar menjadi tidak layak dan tidak berkualitas, sebagaimana tujuan dari UU No.  14  Tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik  (  Pasal  4  bagian  g  )  dan dalam Pasal 38.
Mencermati  hal  tersebut  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  keberhasilan  Komisi Informasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  informasi  khususnya  terkait  dengan informasi  pertanahan  tidak  menjadi tolak  ukur komisi  informasi  dalam menjalankan fungsinya  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang,  melainkan bagaimana  komisi  informasi  mampu  menekan  jumlah  pengaduan/permohonan sengketa  informasi.  Tentunya  diperlukan  sinergi  antara  Komisi  Informasi  Pusat dengan Komisi Informasi yang ada di daerah-daerah serta peran serta seluruh elemen negara  baik  itu  pemerintah  dalam  hal  ini  instansi  publik  maupun  masyarakat  itu sendiri.  Penyelesaian  sengketa  dalam  jumlah  gampang  untuk  dihitung,  yang  mana nantinya  dikhawatirkan  bahwa  citra  Komisi  Informasi  hanya  sebagai  tukang menyelesaikan sengketa sehingga melupakan fungsi-fungsi lain yang lebih besar dan strategis.

## 5.  Penutup
Fungsi  komisi  informasi  dalam  mendukung  proses  informasi  pertanahan  di  kota Makassar  telah  berjalan  namun  belum  sepenuhnya  maksimal,  dalam  hal  ini  fungsi mediasi  dan  fungsi  ajudikasi  non-  litigasi.  Fungsi  keterlibatan  dalam  menetapkan petunjuk  teknis  standar  layanan  informasi  publik  serta  menentukan  pejabat pelaksananya  yang  dijalankan  oleh  PPID  tidak  berjalan  sebagaimana  diamanatkan oleh  undang-undang.  Hal  ini  di  karenakan  kurang  terjalinnya  komunikasi  antara Komisi  Informasi  Propinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Badan  Pertanahan  Kota  Makassar dalam fungsinya untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan  menyelesaikan  Sengketa  Informasi  Publik  melalui  Mediasi  dan/atau  Ajudikasi nonlitigasi.
Keberadaan  Komisi  Informasi  yang  merupakan  perpanjangan  dari  Undang  undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia khususnya di  Kota  Makassar  Sulawesi  Selatan  memberikan  efek  positif  terhadap  minat masyarakat  dalam  memperoleh  hak  atas  informasi  publik  khususnya  informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional, indikatornya adalah pada putusan yang telah di hasilkan oleh Komisi Informasi telah memberikan putusan yang  dapat membuka  informasi  yang  sebelumnya  tertutup  atau  rahasia  menjadi  informasi  yang dapat dilihat dan dibuka bagi pihak pemohon informasi kendatipun belum maksimal terkait faktor masih minimnya infra struktur berupa sarana gedung yang representatif dan  tidak  independen  serta  komisi  informasi  yang  hanya  baru  terbentuk  di  tingkat Propinsi  Sulawesi  Selatan  sementara  di  tingkat kabupaten  belum  terbentuk  sehingga penyelesaian sengketa informasi berjalan lamban atau tidak tepat waktu.
Komisi informasi diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan sosialisasi bersama Badan  Pertanahan  Nasional  secara  mendalam  guna  mendapatkan  kesepahaman bersama  tentang  fungsi  komisi  informasi  dalam  mengupayakan  terciptanya  suatu pelayanan  informasi  pertanahan  yang  berkualitas  sesuai  amanah  Undang-  undang nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Untuk  itu  perlunya anggaran  dari  pemerintah  dalam  membiayai  program  sosialisasi  tersebut  agar keberadaan  badan  pertanahan  nasional  dan  komisi  informasi  dapat  berfungsi  secara optimal.

## Referensi
Jogiyanto. HM, (2005). Sistem Teknologi Informasi , Andi:Yogyakarta. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Badan Pertanahan Nasional
Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  Nasional  di  bidang Pertanahan
https://komisiinformasi.go.id/daftarputusan/view/putusan-sengketa-informasi- antara-arifin-nurdin-dengan-kantor-pertanahan-kabupaten-polewali-mandar, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018
https://www.komisiinformasi.go.id/daftarputusan/index?Informasi_page=44, diakses pada tanggal 16 April 2018