## Tradisi Politik Melayu: Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam
Mohammad Syawaludin 1, *  , M. Sirajudin Fikri 2 , and Yulion Zalpa 2 1 Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 30126 Palembang, Indonesia
2 Program Studi Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 30126 Palembang, Indonesia
* Korespondensi: mohammadsyawaludin_uin@radenfatah.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Studi Pustaka
Sitasi Cantuman: Syawaludin, M., Fikri, M. S., & Zalpa, Y. (2019). Malay Political Tradition: The Appointment and Succession Analysis of The Sultanate of Palembang Darussalam. Society, 7(2), 213- 232.
DOI : 10.33019/society.v7i2.108
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 31 Oktober, 2019;
Diterima: 26 Desember, 2019; Dipublikasi: 31 Desember, 2019;
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana  Islam  dan  Melayu  sebagai  entitas  yang  saling terkait  mempengaruhi  pembentukan  lembaga-lembaga  politik di  Kesultanan  Palembang,  terutama  yang  mempengaruhi pengangkatan  dan  suksesi  Sultan.  Penelitian  ini  adalah  hasil penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan literatur menggunakan  teknik  analisis  interpretatif.  Dalam  praktik Islam di Indonesia, nilai-nilai budaya agama-agama non-Islam dipertahankan  dan  dipraktikkan  oleh  entitas  Islam  seperti praktik-praktik  pergantian  Raja  dan  Sultan.  Melalui pendekatan teoretis tentang masyarakat sosial dengan melihat evolusi raja-raja yang dijadikan pendekatan untuk menjelaskan sejarah  ketatanegaraan  dan  peralihan  kekuasaan,  dipadukan dengan  Elite;  Political  Culture,  dan  Cultural  Politics.  Hasil penelitian  ini  menemukan  bahwa  sistem  pengangkatan  dan pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang, yaitu adanya karakteristik  yang  terkait  dengan  perpaduan  budaya  Melayu dan  Jawa.  Perbedaan  budaya  politik  sangat  mempengaruhi proses  suksesi  yang  terjadi.  Budaya  Melayu  yang  lebih menekankan pada perekonomian di bidang maritim dan simbol- simbol  Arab  akan  berbeda  dengan  budaya  Jawa  yang  lebih agraris dan sinkretis.
Kata Kunci: Budaya Melayu; Islam; Kesultanan; Palembang; Suksesi

## Society, 7 (2), 231-251, 2019
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108

## 1. Pendahuluan
Pesatnya  perkembangan  kajian  tentang  Islam,  Melayu  dan  tradisi  lokal  sering  dilihat sebagai dua hal yang saling memberi warna didalam terbentuknya formasi sosial khususnya di Indonesia.  Islam  sebagai  agama  yang  didalamnya  mengajarkan  berbagai  aspek  normatif  dan humanis tentunya mengalami proses penerimaan dan penolakan dalam masyarakat, sebaliknya Melayu  dan  tradisi  sebagai  suatu  identitas  masyarakat  tertentu  juga  mengalami  proses dialektik dalam membangun penyesuaiaan dengan ajaran keislaman.
Tidak  berlebihan  bila  antara  Islam,  Melayu  dan  tradisi  lokal  selalu  dikaji  dengan pendekatan-pendekatan  keilmuan  yang  umumnya  berbasis  ideografik.  Ini  membuktikan perjumpaan  Islam,  Melayu  dan  tradisi  lokal  tidak  saja  dipahami  sebagai  suatu  proses  ajaran tapi  mampu  menciptakan  intitusi  sosial,  budaya,  ekonomi  bahkan  intitusi  kekuasaan  politik yang  mentolerir  nilai-nilai  lokal.  Dalam  lingkaran  tersebut  Islam,  Melayu,  dan  tradisi  lokal menjadi magnetum yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perubahan yang terjadi. Lebih jauh membentuk formasi sosial lebih luas dan dominan.
Bila  dikaitkan  dengan  “Melayu”,  maka  tidaklah  identik  dengan  komunitas  etnik  atau suku bangsa tertentu. Melayu sesungguhnya entitas yang bersifat fleksibel dan semirip bangsa bahkan kumpulan etnik-etnik serumpun yang menganut agama yang sama dan menggunakan bahasa yang sama. Didalamnya ikut melebur penduduk keturunan asing seperti Arab, Persia, Cina dan India, disamping keturunan dari etnik Nusantara lain. Adaptasi dan diikuti dengan proses  defusi  bisa  terjadi  karena  ada  faktor  migrasi  dan  proses  mukim  yang  menjadikan mereka  hidup lama  bersama  orang  Melayu dan  suku  lokal,  sisi lain  adanya  memeluk  agama yang sama serta menggunakan bahasa Melayu dalam penuturan sehari-hari.
Inilah yang menyebabkan orang Melayu memiliki kekhasannya tersendiri, tidak seperti budaya yang berasal dari orang Jawa, Sunda, atau Betawi. Orang Melayu tinggal di beberapa wilayah  yang  terpisah,  baik  di  daratan  maupun  perairan,  bahkan  di  antaranya  saling berjauhan.  Namun  demikian  di  mana  pun  berada,  bahasa  dan  agama  mereka  sama  justru menjadi core culture identitas utama Melayu. Ada beberapa faktor mengapa proses tersebut bisa membentuk struktur dan fungsional “Melayu” khas dari suku Indonesia lainnya antara lain:
1) Perdagangan  dan  Pelabuhan  yang  menjadi  pintu  masuk  berbagai  aktivitas  baik  terkait dengan perniagaan maupun relasi kekuasaan.
2) Perkawinan  antara  antara  pendatang  Muslim  dengan  wanita  pribumi  yang  kemudian membetuk kekerabatan baru di antara keluarga.
3) Ekspansi  kekuasaan  Politik  dan  mulai  berkurangnya  pengaruh  kerajaan  Hindu  dan Buddha.
4) Mulai  diterimanya  ajaran  Islam  ortodoksi  maupun  hetordoksi  yang  ditandai  dengan hadirnya ulama sufi dan fiqh.
5) Terjadinya proses pengislaman raja-raja pribumi oleh para ulama sufi atau ahli tasawuf.
6) Bahasa  Melayu  sebagai  bahasa  penyebaran  Islam  dan  bahasa  pengantar  di  lembaga- lembaga pendidikan Islam baik secara lisan maupun tulisan (Arab Melayu dengan berbagai jenisnya).
7) Entitas sufi dan ulama mulai membangun tradisi intelektual baru di lingkungan kerajaan- kerajaan bahkan ada yang menjadi penasehat Raja atau sultan.
Semua  faktor  tersebut  menjadi  sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Meskipun  sulit  untuk  mengatakan  bahwa  tradisi lokal  tidak  identik  dengan  Islam atau  sebaliknya  Islam  adalah  yang  membentuk  wujud  tradisi  lokal  kekuasaan.  Karena  itu, dalam praktik Islam di Indonesia bisa ditemukan nilai budaya dari agama bukan Islam yang
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
dipelihara  dan  dipraktikan  oleh  entitas  Islam  seperti  praktik-praktik  dalam  pergantian kekuasaan Raja dan Sultan.
Dalam  mengkaji  sistem  pengangkatan  dan  pemberhentian  raja  atau  sultan  tidak  dapat dipisahkan  dari  persoalan  intitusi  sosial  dan  politik  yang  hadir  di  tengah  tengah  kekuasaan seperti  keturunan,  kepercayaan,  istana  dan  lain  sebagainya.  Kehadiran  wujud  kekuasaan tradisional  dengan  sejumlah  konsep  yang  ada  dalam  kekuasaaan  itu  sendiri,  sesuai  dengan kebudayaan politik yang dianut dan menentukan suatu proses suksesi raja atau sultan terjadi di masa itu. Titik peleburannya adalah bertemu dua tradisi besar Hindu Budha dan Melayu dalam proses penciptaan tradis raja-raja dan sultan.

## 2. Tinjauan Pustaka
Hasil penelitian  Horikoshi & Wahid (1986: 76-78), menegaskan bahwa sifat kepemimpinan sesungguhnya  dapat  dibangun  melalui  proses  sosial,  yaitu  interaksi  ketauladanan  dan ketokohan  yang  terjadi  antara  tokoh-tokoh  agama  mempengaruhi  pengikut  di  bawahnya, selanjutnya  respon  pengikut  terhadap  kualitas-kualitas  yang  diinginkannya.  Fenomena kharismatik  ini  hanya  terjadi  pada  suatu  interaksi  sosial  yang  diprakarsai  oleh  penampilan tokoh yang mempunyai kemampuan inheren, terpelajar dan disiplin.
Hasil  penelitian  Syamsudin (2001:  56-58),  berpandangan  bahwa  hubungan  Islam  dan Kepemimpinan  merupakan  wacana  klasik  yang  terus  berkembang.  Pertengahan  abad  20 negara-negara  Islam  mengalami  kesulitan  didalam  mengembangkan  sintesis  yang memungkinkan  antara  Islam  dan  Kepemimpinan,  kenyataan  menjelaskan  memang  dibanyak negara  Islam  belum  mampu  menunjukkan  hubungan  yang  harmonis  antar  Islam  dan Kepemimpinan  modern.  Dalam  penelitiannya,  Syamsudin  juga  mengelaborasi  secara  tajam berbagai paradigma pemikiran kepemimpinan Islam dan politik di Indonesia.
Hasil penelitian al-Attas (1999: 77-79), datangnya Islam menyebabkan kebangkitan rasional dan  intelektual  yang  bercorak  religius  di  Nusantara  yang  tidak  pernah  dialami  sebelumnya. Kecuali itu, Islam juga mendorong terjadinya perubahan besar dalam jiwa bangsa Melayu dan kebudayaannya. Islam menyuburkan kegiatan ilmu dan intelektual serta membebaskan mereka dari  belenggu  mitologi  yang  menguasai  jiwa  mereka  sebelumnya.  Hadirnya  Islam  membuka lembaran baru dan menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial, ekonomi dan politik yang sangat  mendasar.  Lebih  jauh  lagi  dalam  masyarakat  terjadi  proses  pembentukan  Islam  ke dalam wajah institusi kekuasaan di seputar kerajaan yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh peradaban  Melayu  dan  lokal.  Dari  Pasai  dan  Aceh,  Islam  kemudian  tersebar  ke  wilayah- wilayah  lain  di  kepulauan  Nusantara.  Kerajaan-kerajaan  Islam  pun  bermunculan  di  pulau- pulau  lain  sejak  abad  ke-16  Masehi  setelah  penguasa  setempat  memeluk  agama  Islam  dan kerajaannya terlibat dalam kegiatan perdagangan regional.
Hasil  penelitian  Ambary (1998:  33-35)  di  Jawa  muncul  kerajaan  Demak,  Banten,  Pajang, Mataram, Cirebon  dan  Madura pada  abad  ke-16 dan  17  Masehi; di  Maluku  muncul  kerajaan Ternate dan Tidore pada abad ke-16 Masehi; di Sulawesi muncul kerajaan di Buton, Selayar dan Gowa, di Nusatenggara muncul kerajaan di Bima dan Lombok, di Kalimantan muncul kerajaan di Banjarmasin dan Pontianak, dan seterusnya pada abad ke-17 dan 18 Masehi. Melayu sendiri pusat-pusat  kekuasan  dan  peradaban  Islam  yang  lain  juga  muncul  menyusul  kemunduran Aceh  Darussalam  sejak  awal  abad  ke-18  Masehi,  misalnya  Palembang,  Johor,  Riau, Banjarmasin, Minangkabau, dan lain-lain.
Abdullah (2002: 7-8) Faktor penting lain yang menyebabkan Islam berkembang pesat ialah penempatan pusat-pusat  lingkaran  peradaban di  tiga  titik  yang tepat,  yaitu  Istana,  Pesantren dan  Pasar  (Abdullah,  1988,  dalam  Fadil,  1991).  Istana  sebagai  pusat  kekuasaan  berperan  di
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan.
Kitab  sejarah  ditulis  sebagai  landasan  legitimasi  bagi  penguasa  Muslim.  Pesantren berperan di bidang pendidikan, dan merupakan pusat kebudayaan kedua setelah istana. Proses pergantian  raja  di  Palembang  baru  ditemukan  rujukannya  pada  salah  satu  naskah  kuna “Hikayat Palembang” (Teks UBL 7) yang sekarang tersimpan di Museum Leiden, Belanda.
Leur (1955: 97-99) dalam pernyataan laporan hasil disertasinya yang membahas pengaruh Hindu dan Islam serta Barat dalam sejarah Asia Tenggara, khususnya Indonesia lama. Masih menurut  Leur  bahwa  penyebaran  dan  perkembangan  Islam  berkaitan  langsung  dengan pelayaran internasional, karena para pedagang Islam juga pendakwah, Akan tetapi penerimaan Islam tidak terjadi dengan paksaan dari luar atau karena adanya daya tarik dari sistem budaya yang lebih tinggi yang masuk ke dalam sistem kekuasaan local.
Berdasarkan berbagai temuan dan kajian di atas, dapat dikatakan bahwa pengaruh Islam, Melayu dan tradisi lokal, sesungguhnya turut membentuk proses konversi suksesi raja-raja dan sultan-sultan di Nusantara, termasuk kesultanan Palembang. Hanya saja perlu memilah dalam hal pelembagaan kekuasaan terkait dengan pergantian sultan, pemberian gelar yang dikaitkan dengan  agama  umpamanya  yang  digunakan  oleh  raja-raja  Mataram  memakai  gelar Panembahan , Susuhunan ( susuhunan ) atau Sultan dan pemakaian gelar Sayidin Panatagama seperti tampak  pada  rentetan  gelar  yang  dipakai  oleh Susuhunan ,  raja-raja  Surakarta,  demikian  pula oleh  sultan,  raja-raja  Yogyakarta,  menunjukkan  bahwa  raja-raja  tersebut  dianggap  sebagai pemuka  agama.  Penggunaan  gelar khalifatullah seperti  terlihat  pada  rentetan  gelar  sultan Yogyakarta menunjukkan pula unsur keagamaan dari kedudukan raja.
Berbagai konstruksi teori dan hasil penelitian terdahulu terhadap sistem pengangkatan dan pergantian  Raja  atau  Sultan  di  Nusantara  selalu  menyangkut  masalah  budaya  dan pelembagaan  kekuasaan  yang  dipengaruhi  oleh  Islam,  Melayu  dan  tradisi  lokal.  Karenanya analisis sosiologis melalui teori patron client dan kharismatik  dipakai untuk mengupas sistem politik,  yang  mencakup  otoritas  kharismatis  atau  tradisional,  patrionalisme,  feodalisme, birokrasi  tradisional,  dan  lain  sebagainya,  sebab  ranah  Raja  dan  Sultan  masuk  dalam  kajian sejarah  klasik  yang  bercirikan  nilai-nilai  simbolis  dalam  masyarakat  yang  memeiliki  tipe kepemimpinan berbasis genealogic-hereditically (keturunan) dan kharismatik.
Untuk  itu,  penelitian  ini  berupaya  untuk  mengeksplorasi  lebih  lanjut  hal-hal  lain  yang belum menjadi fokus peneliti sebelumnya dalam legitimasi pemimpin atau raja, yang terletak pada nilai-nilai tradisi, yang membentuk pemimpin karismatik baik dari keturunan atau simbol yang ada.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  kajian  pustaka. Penelitian  ini  berusaha  menyibakkan  dinamika  perubahan  sosial,  politik,  budaya  dari  proses Islamisasi  dan  proses  institusional  serta  proses  sosiokultural  Islam  dan  Melayu  pada  masa Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Untuk  mempertajam  studi  ini,  maka  akan  dilakukan pengambilan  tema  tertentu  dari  sejarah  Kesultanan  Palembang  Darussam  diantaranya  proses terbentuknya  Kerajaan  Palembang  dan  mulai  digunakannya  kata Kesultanan, Tradisi  Politik Suksesi Kesultanan Palembang, Ulama Kesultanan, pola terbentuknya entitas Muslim Arab dan Muslim  Melayu,  munculnya  strategi  penyesuaian  Arab  dan  Pribumi,  serta  terbentuknya institusi politik dari kerajaan ke kesultanan.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
Pemahaman sosiologis dan sejarah terkait semua pengalaman sejarah maupun historiografi menjadi  sangat  penting.  Sebab  ekspresi  dari  ide,  gagasan,  pemikiran,  kepercayaan,  sistem organisasi,  sistem  sosial  dan  sistem  budaya  yang  menggerakkan  pengalaman  sejarah  yang lainnya,  terutama  proses  islamisasi  yang  berlangsung  bersamaan  dengan  perluasan  aktivitas perdagangan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  munculnya  pusat  perekonomian  baru  di kerajaan lokal yang memiliki ciri keislaman yang kuat. Keberadaan jaringan sosial keagamaan dan  ekonomi  ini  sangat  penting  bagi  kelangsungan  peran  dan  fungsi  kaum  Muslim  dalam aktivitas perdagangan dan hubungan dengan peran kerajaan lokal.
Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui dua sumber yakni:
1) Sumber-sumber kepustakaan dan dokumenter sebagai data primer.
2) Sumber-sumber  lapangan  sebagai  data  sekunder  digunakan  sebagai  sumber  informasi komplementer.
Sumber  data  kepustakaan  dan  dokumenter  dicari  melalui  teknik  observasi  dan  kajian dokumentasi. baik buku maupun literasi lainnya yakni; Islamisasi, wong Arab dan pribumisasi, Sejarah Palembang, Sejarah Kesultanan Palembang  dan terbentuknya pola pergantian Sultan di Kesultanan  Palembang  Darussalam,  seperti  (1)  Rahim  (1998),  “ Sistem  Otoritas  &  Administrasi Islam Studi Tentang pejabat Agama Masa kesultanan dan Kolonial di Palembang”; (2) Resink (1987), “ Raja  dan  Kerajaan  yang  merdeka  di  Indonesia,  1850-1910” ;  (3)  Riklefs  (1990),  “Sejarah  Indonesia Modern”.  (4)  Saleh  (1999),  “ Mitos  dan  Legenda  dalam  Konsep  Kerajaan  dan  Kenegaraan  Melayu Tradisional ”, dalam Hashim & Perret (1999); (5) Wolders (1975), “ Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825 “; (6) Azra (2002), “ Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal”; (7) Berg (1989), “ Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara” , terjemahan Rahayu Hidayat; (8) Hanafiah (1987), “ Kuto Gawang Pergolakan  dan  Permainan  Politik  dalam  Kelahiran  Kesultanan  Palembang  Darussalam”; (9) Sevenhoven  (1971),  “ Lukisan  tentang  Ibukota  Palembang ”,  diterjemahkan  oleh  Sugarda Purbakawatja; (10) Zuhdi (1996), “ Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton”; (11) Ali  (1986), “Refleksi „ Paham  Kekuasaan  Jawa ‟ Dalam  Indonesia  Modern”. (12) Hasymy ( 1993), “ Sejarah  Masuk  dan  Berkembangnya  Islam  di  Indonesia ”;  (13)  Leornard  (1987),  “ Persekutuan  Aneh Pemukim Cina, Peranakan dan Belanda di Batavia VOC ” (diterjemahkan); (14) Budi (2005), “ A Study on the History and Development of the Javanese Mosque : Part 2: The Historical Setting and Role of the Javanese Mosque under the Sultanates” .
Sementara  data  sekunder  dari  lapangan  digali  melalui    teknik  wawancara  dengan informan. Teknik ini digunakan untuk lebih memahami interpretasi kohensi terhadap berbagai data  sejarah  yang  ditemukan.  Hasilnya  berupa  gambaran  kronologi,  rekonstruksi  dan kesimpulan yang kuat terhadap subjek penelitian.
Dalam  memahami  berbagai  keadaan  yang  mengendap  pada  hubungan-hubungan  sosial, konflik  dan  dinamika  formasi  kekuasaan  seperti  status,  peran,  nilai,  norma,  pengetahuan, gagasan,  serta  simbol,  yang  mendeskripsikan  peristiwa,  maka  akan  digunakan  analisis interpretasi . A nalisis ini merupakan metode dalam cultural science untuk menghasilkan scientific knowledge  of  an  objectifity .  Penelitian  ini  mencoba  mengetengahkan  dimensi-dimensi  yang terabaikan ke dalam analisis sosiologi yakni analisis aspek-aspek sosial, budaya,  dan material dengan  memahami  makna  sesuai  situasi  historis  atau  sosial  yang  melihat social  cultur  world (lingkungan sosial kultur) sebagai suatu fenomena yang dibentuk oleh manusia. Fokus analisis ini terletak pada apa yang disebut shared meaning (pemaknaan berbagai hal) dalam suatu proses sosial.  Hal  ini  diharapkan  dapat  menjelaskan  kebermaknaan  berbagai  kondisi  dan  hubungan yang ada dan secara implisit menciptakan konflik dan akan diperoleh makna sebenarnya ( the deepest insights ) tentang tindakan-tindakan yang terjadi pada relasi sosial.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi.  Menurut  Sutopo (2002:  7-8)  triangulasi  merupakan  cara  yang  paling  umum  digunakan  bagi  peningkatan validitas  dalam  penelitian  kualitatif.  Dalam  kaitan  ini  Patton  (dalam  Sutopo,  2002:78) menyatakan  bahwa  ada  empat  macam  teknik  triangulasi,  yaitu  (1)  trianggulasi  data  ( data triangulation ) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data  yang  berbeda,  (2)  triangulasi  metode  ( methodological  triangulation )  yaitu  cara  peneliti menguji  keabsahan  data  dengan  mengumpulkan  data  sejenis  tetapi  dengan  menggunakan teknik  atau  metode  pengumpulan  data  yang  berbeda,  (3)  triangulasi  peneliti  ( investigator triangulation ) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya  bisa  diuji  validitasnya  dari  beberapa  peneliti,  dan  (4)  triangulasi  teori  yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan  yang  dikaji,  sehingga  dapat  dianalisis  dan  ditarik  kesimpulan yang  lebih  utuh  dan  menyeluruh.  Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik triangulasi  teori.  Teknik  triangulasi  teori  dilakukan  dalam  menguji  keabsahan  data menggunakan  perspektif  lebih  dari  satu  dalam  membahas  permasalahan-permasalahan  yang dikaji,  sehingga  dapat  dianalisis  dan  ditarik  kesimpulan  yang  lebih  utuh  dan  menyeluruh. Dalam konteks, penelitian ini mengumpulkan data yang relevan terkait budaya politik melayu kemudian  mengelompokkan  berdasarkan  metode  yang  digunakan,  menginventarisasi kesimpulan  terkait  literatur  yang  ada  yang  pada  akhirnya  diuji  dengan  teori  yang  relevan untuk menarik kesimpulan yang utuh.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Suksesi Raja dan Sultan Palembang Darussalam
Sistem pergantian raja-raja yang ada di Indonesia tampaknya sudah dibakukan sedemikian rupa dalam bentuk tradisi dan adat masing-masing. Meskipun demikian, sejarah juga mencatat seringnya terjadi konflik di antara para elit kerajaan pada saat proses pergantian raja. Apalagi jika  raja  yang  memerintah  sebelumnya  tidak  menunjuk  calon  penggantinya  atau  belum mengangkat  putra  mahkota.  Intrik  di  antara  para  pangeran  seringkali  mewarnai  proses pergantian raja, yang tidak jarang berbuntut pada kematian salah satu diantaranya. Hal seperti itu  juga  berlaku  untuk  kerajaan  atau  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Proses  pergantian raja-raja dan sultan di Palembang dapat dilihat dalam buku “Het Sultanaat Palembang” yang disusun  oleh  Woelders  berdasarkan  beberapa  naskah  yang  disimpan  di  Leiden,  Belanda. Naskah tersebut diberi Kode Teks UBL 4 - 7, TR-1,  TR-3 dan Teks KI-4 (Woelders, 1975).
Susunan raja-raja dan para sultan yang memerintah di Palembang juga termuat pada tabel 1 yang disusun oleh Husni Rahim dengan mengacu pada berbagai sumber (Rahim, 1998). Dari susunan  tersebut  terlihat  adanya  perbedaan,  karena  tabel  yang  dibuat  oleh  Husni  Rahim dirunut mulai dari Aria Dilah, sementara yang lainnya dimulai dari Ki Gede Ing Suro. Namun dari  naskah-naskah  lama  yang  disusun  oleh  Woelders  tampak  juga  adanya  perbedaan, utamanya dalam masa kekuasaan para raja dan sultan saat memerintah. Meskipun demikian, naskah-naskah  itu  semuanya  mencantumkan  nama  Ki  Gede  Ing  Suro  sebagai  penguasa pertama di Palembang. Meskipun sebagai cikal bakal genealogi tidak selalu sama. Teks UBL - 6 ( Kitab Toeroenan Radja-radja di dalam negeri Palembang ), misalnya menyebutkan bahwa genealogi raja-raja Palembang dimulai dari Sayyidina Husin.
Perbedaan  lama  kekuasaan  atau  tahun  masa  kekuasaan  para  raja  dan  sultan  yang memerintah,  tentunya  dapat  dikaitkan  dengan  masa  penulisan  naskah-naskah  tersebut  yang semuanya berasal dari setelah Kesultanan Palembang dihapuskan. Teks UBL 4 – 6 ditulis pada tahun 1851; sementara teks UBL - 7 ditulis antara tahun 1863-1880 (Woelders, 1975).  Mengenai
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
proses  pergantian  kekuasaan  di  Palembang  sejak  masa  pemerintahan  Ki  Gede  Ing  Suro  Tua sampai  dihapuskannya  Kesultanan  Palembang  Darussalam  oleh  pemerintahan  Kolonial Belanda pada tahun 1823. Dalam naskah-naskah kuna Palembang yang terangkum dalam buku “Het  Sultanaat  Palembang”  dan  tradisi  lisan  masyarakat  Palembang  diketahui  bahwa  yang berkuasa  di  Palembang  pertama  kali  ialah  Ki  Gede  Ing  Suro  Tua.  Menurut  kajian  Graff  & Pigeaud, Ki Gede Ing Suro Tua dianggap sebagai raja pertama dan berkuasa sejak tahun 1547 sampai 1552. Ki Gede Ing Suro Tua merupakan salah satu pelarian dari Jipang yang kemudian memegang pemerintahan di Palembang pada tahun 1541.
Angka tahun ini diperoleh Graff & Pigeaud berdasarkan catatan de Kock (Graff & Pigeaud, 2001:  337).  Hal  ini  berbeda  dengan  catatan  Sturler  yang  menyebut  angka  tahun  1549  sebagai angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Suro Tua di Palembang (Sturler, 1843). Angka tahun ini ternyata  disetujui  oleh  Graff  &  Pigeaud,  karena  pada  tahun  1541  Sultan  Trenggono  masih berkuasa  di  Demak.  Terlepas  dari  perbedaan  angka  tahun  kedatangan  Ki  Gede  Ing  Suro tersebut,  yang  jelas  tokoh  ini  tidak  pernah  dimakamkan  di  Palembang,  karena  ia  meninggal saat  dalam  pelayaran  kembali  ke  Jawa.  Menurut  Husni  Rahim  masa  kekuasaan  Ki  Gede  Ing Suro  selama  21  tahun.  Husni  Rahim  juga  menyebutkan  bahwa  sebelum  Ki  Gede  Ing  Suro pernah  berkuasa  Pangeran  Sido  Ing  Lautan  yang  masa  kekuasaannya  berlangsung  selama  5 tahun. Sementara menurut teks TR-1 masa kekuasaannya adalah 22 tahun.
Jika melihat masa kekuasaannya yang lama, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa itu kondisi  Palembang  stabil.  Dengan  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  jika  sebelum kembali  ke  Jawa,  dia  sudah  memberi  mandat  kepada  saudaranya,  Ki  Gede  Ing  Suro  Muda untuk  melaksanakan    pemerintahan  di  Palembang.  Tokoh  ini  memerintah  Palembang  sejak tahun  1572-1589  atau  selama  17  tahun.    Angka  tahun  yang  disebutkan  oleh  Husni  Rahim  ini ternyata  berbeda  dengan  yang  terdapat  dalam  teks  TR-1,  karena  menyebutkan  masa kekuasaannya hanya satu tahun, yaitu mulai tahun 968 Hijriah. Ki Gede Ing Suro Muda inilah yang kemungkinan membangun kompleks pemakaman di Gedingsuro. Tokoh ini juga dikenal dengan sebutan Ki Gede Ing Suro Ilir atau Kiai Mas Anom Adipati Ing Suro. Jika Ki Gede Ing Suro Ilir baru diganti pada tahun 977 Hijriah, maka seharusnya masa kekuasaannya sekitar 9 tahun,  bukannya  satu  tahun.  Perbedaan  lama  kekuasaan  Kemas  Depati  yang  disusun  oleh Husni Rahim dan TR-1 adalah 7 tahun.
Masa kekuasaan antara 9-17 tahun tidak dapat dikatakan singkat, karenanya  Ki Gede Ing Suro  Ilir  kemudian  menyerahkan  kekuasaan  kepada  anaknya  yaitu  Pangeran  Kemas  Dipati (1589-1594),  sehingga  lama  kekuasaannya  hanya  lima  tahun.  Angka  tahun  ini  ternyata  juga mengalami  perbedaan  dengan  yang  tercantum  pada  teks  TR-1  karena  menyebutkan  angka tahun 977 Hijriah sebagai awal masa pemerintahannya dan baru diganti tahun 989 Hijriah atau berkuasa selama 12 tahun. Terlepas dari perbedaan masa kekuasaan  tersebut, yang jelas pada tahun  1595  kekuasaan  berpindah  tangan  kepada  saudaranya  yaitu  Pangeran  Madi  Angsoka (anak  Ki  Gede  Ing  Suro  Muda)  yang  memerintah  sekitar  tahun  1594-1627  atau  sekitar  34–35 tahun. Meskipun pada masa Pangeran Madi Angsoka ini terjadi perang “kafir” dengan Bantam. Lamanya  masa  pemerintahan  Madi  Angsoka  (34-35  tahun)  menunjukkan  kondisi perekonomian dan perpolitikan pada masa itu relatif stabil dan aman.
Ketika  Pangeran  Madi  Angsoka  wafat  terjadi  perebutan  kekuasaan  antara  menantu (Pangeran  Jambi)  dengan  dua  paman  istrinya  (saudara  Pangeran  Madi  Angsoka)  dan kemenangan  di  pihak  paman.  Meskipun  demikian  yang  menjadi  raja  adalah  Pangeran  Madi Alit (anak Ki Gede Ing Suro Muda) yang disebut Raja Depati (1629-1630). Pangeran Madi Alit hanya  berkuasa  selama  satu  tahun  dan  beliau  mati  terbunuh  karena  perkara  wanita  (De  La Faille,  1971:  14).  Pangeran  Madi  Alit  kemudian  digantikan  oleh  saudaranya  Pangeran  Seding
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
Puro  atau  juga  disebut  Pangeran  Made  Sokan  yang  dikenal  dengan  Raden  Aria  yang merupakan anak Kiai Mas Adipati dan memerintah sekitar tahun 1629-1636. Masa kekuasaan Raden  Aria  yang  hanya  tujuh  tahun  terhitung  singkat,  tapi  mengingat   sebutannya  Pangeran Seding  Puro  (artinya  meninggal  di  Pura  atau  Kraton),  maka  kematiannya  kemungkinan disebabkan karena sakit yang telah lama  diderita selama  masa pemerintahannya. Oleh karena itu  ada  kemungkinan  sebelum  wafat  Raden  Aria  masih  sempat  meninggalkan  wasiat  dan menunjuk seseorang untuk pengganti dirinya sebagai penguasa di kerajaan Palembang.
Raden  Aria  kemudian  diganti  oleh  saudaranya  Pangeran  Seding  Kenayan  yang memerintah  sekitar  1636-1652.  Istri  Pangeran  Seding  Kenayan  adalah  Ratu  Sinuhun  yang sangat  terkenal  di  masyarakat  Palembang ( Ibid .,  hlm.  21).  Pada  masa  pemerintahan  Pangeran Seding  Kenayan  ini  sempat  terjadi  ketegangan  dengan  pihak  Belanda  di  Batavia  berkaitan dengan  pelanggaran  kontrak  yang  dilakukannya  pada  tanggal  20  Oktober  1642  yang menguntungkan pihak Belanda. Pangeran Sedo Ing Kenayan tidak memenuhi isi kontrak dan menaikkan harga lada pada tahun 1647, sehingga Belanda tidak memperoleh keuntungan dari monopolinya  (Rahim,  1998:  73).  Meskipun  terjadi  “ketegangan”  dengan  Belanda  tampaknya kondisi keamanan dan politik waktu itu tidak berpengaruh banyak dan relatif stabil, sehingga dapat  memerintah  selama  kurun  waktu  16  tahun.  Pada  masa  pemerintahan  inilah  “lahir” Undang-Undang  Simbur  Cahaya ,  yang  oleh  masyarakat  Palembang  diyakini  merupakan  hasil karya Ratu Sinuhun (istri Pangeran Sido Ing Kenayan). Kestabilan masa pemerintahan Seding Kenayan juga didukung  fakta bahwa dia diganti setelah meninggal.
Setelah Pangeran Seding Kenayan wafat ia digantikan oleh kemenakan Ratu Sinuhun yaitu Pangeran  Seding  Pesariyan  (1652-1653)  yang  kemudian  digantikan  oleh  anaknya  Pangeran Seding  Rajak  (1653-1660).  Jika  melihat  dari  julukannya  Pangeran  Seding  Pesariyan  (artinya Pengeran yang meninggal di Pesariyan atau tempat tidur), maka masa kekuasaan yang singkat tersebut  diduga  disebabkan  karena  raja  ini  meninggal  secara  mendadak.  Langkah  Pangeran Sedo Ing Kenayan yang berani melawan Belanda ternyata juga diikuti oleh penerusnya yaitu Pangeran Seding Rajak yang pada tahun 1657 menangkap dua buah kapal Belanda di perairan Sungai Musi ( Ibid ., hlm. 74). Karena sikap Palembang yang melawan itulah, akhirnya Belanda menyerang dan membakar kraton Kuto Gawang pada tahun 1659, sehingga  Pangeran Seding Rajak mengundurkan diri ke Inderalaya dan meninggal dunia di sana. Pangeran Seding Rajak dimakamkan di dusun Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir. Kedudukannya digantikan oleh Raden Tumenggung  atau  Ki  Mas  Endi  Ario  Kesumo  yang  kemudian  dikenal  dengan  Sultan Abdurrahman  atau  Sultan  Abdul  Hamal/Jamal  dan  lebih  dikenal  dengan  Susuhunan  Cinde Walang.
Di masa ini pula Palembang melepaskan diri dari Mataram dan menyatakan berdiri sendiri. Ki  Mas  Endi    menggunakan  gelar  sultan  yang  lengkapnya  menjadi  Sultan  Abdurrahman ( Khalifatul  Mukminin  Sayidul  Imam ) . Sebagai  sultan  pertama  Palembang  ia  telah  mendirikan kraton  baru  di  Beringinjanggut  dan  kompleks  pemakaman  Cinde  Walang.  Pengangkatan  ini disertai  dengan  penandatanganan  kontrak  perjanjian  antara  Palembang  dan  Belanda  pada tahun  1662.  Salah  satu  isi  perjanjian  tersebut  adalah  Belanda  diizinkan  kembali  untuk mendirikan  loji  dan  gudang  di  tempat  yang  strategis  dan  dekat  sungai.  Loji  tersebut  dikenal dengan Loji Sungai Aur dan letaknya berhadapan dengan Istana Beringinjanggut ( Ibid .). Setelah Sultan Abdurrahman, yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam adalah Sultan  Muhammad  Mansyur  Jayo  Ing  Lago  yang  memerintah  pada  tahun  1706–1714.  Pada tahun  1709  ia  menobatkan  putera  sulungnya  yaitu  Raden  Abubakar  sebagai  putera  mahkota dengan  gelar  Pangeran  Ratu  Purboyo.  Meskipun  demikian,  putera  mahkota  ini  tidak  sempat menjadi  raja  karena  wafat.  Oleh  karena  itu  kemudian  adiknya,  Raden  Uju  ditunjuk  sebagai
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
penggantinya dan dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu. Raden Uju kemudian  dinobatkan  sebagai  sultan  ketiga  di  Palembang  dengan  gelar  Sultan  Agung Komaruddin Sri Teruno yang memerintah antara tahun 1714 sampai tahun 1724 (10 tahun).
Tampaknya  proses  pergantian  ini  tidak  bisa  diterima  oleh  para  elit  kraton  lainnya,  yang ditandai  dengan  adanya  perselisihan  antara  Pangeran  Mangkubumi  Muhammad  Ali  dengan adiknya Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo tentang siapa yang lebih berhak menjadi sultan. Atas permintaan Sultan Komaruddin, Belanda mengirimkan suatu ekspedisi ke Palembang  di  bawah  pimpinan  Willem  Daams.  Ekspedisi  ini  berhasil  mengusir  pangeran Mangkubumi dan memperkuat kedudukan Raden Lambu sebagai calon pengganti sultan.
Dua  tahun  setelah  penandatanganan  kontrak  tersebut,  Raden  Lambu  Pangeran Mangkubumi Jayowikramo diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo  atau  Sultan  Mahmud  Badaruddin  I.  Masa  pemerintahannya  berlangsung  mulai tahun 1724 sampai tahun 1758. Pada tanggal 10 September 1755 terjadi pembaharuan kontrak untuk  kontrak  terdahulu  (2  Juni  1722),  yang  ditandatangani  oleh  Paravicini  dan  Sultan Mahmud  Badaruddin  Jayowikramo.  Dengan  terjadinya  perjanjian  tersebut  berimbas  pada kestabilan  politik  pada  masa  pemerintahannya  sehingga  dapat  mencapai  34  tahun.  Hal  ini ditandai dengan dibangunnya kraton Kuto Batu (Kraton Kuto Lamo).
Pada  tahun  1758,  kekuasaan  berpindah  kepada  anak  sulungnya  yaitu  Pangeran  Adi Kesumo,  setelah  menjadi  sultan  bergelar  Sultan  Ahmad  Najamuddin  Adi  Kesumo  yang berkuasa  dari  tahun  1758–1776.  Seperti  pendahulunya,  pada  masa  inipun  terjadi  pembaruan kontrak  dengan  Belanda  yang  ditandatangani  pada  tanggal  15  Juni  1763.  Sultan  Ahmad Najamuddin  Adi  Kesumo  kemudian  digantikan  oleh  putra  sulungnya  dengan  gelar  Sultan Muhammad  Bahauddin  (1776-1803).  Pada  masa  pemerintahannya,  putra  sulungnya,  Raden Hasan  dinobatkan  sebagai  putra  mahkota,  pewaris  tahta  kesultanan,  bergelar  Raden  Hasan Pangeran  Ratu.  Sultan  Muhammad  Bahauddin  membangun  Kuto  Besar  yang  dilengkapi dengan  taman  dan  rumah  dan  kemudian  menempatinya  pada  hari  Senin  tanggal  23  bulan Sya‟ban  tahun  1211  Hijriah  (21  Februari  1797  Masehi).  Pangeran  Ratu  kemudian  menempati Kuto Lamo yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.
Menurut  buku  yang  disusun  oleh  Badan  Pengembangan  Pariwisata  Daerah  Kotamadya Palembang  pada  tahun  1984,  yang  berjudul  “Sultan  Mahmud  Badaruddin  II”  disebutkan bahwa  menurut  ketentuan  yang  berlaku  maka  putra  sulung  dari  seorang  raja  adalah  putra mahkota dan merupakan pewaris tahta yang sah. Meskipun demikian, penetapannya sebagai sultan  tetap  harus  mendapat  persetujuan  dari  hasil  musyawarah  yang  terdiri  dari  para pembesar  istana  dan  para  alim  ulama.  Berdasarkan  musyawarah  tersebut  pada  April  tahun 1804  Raden  Hasan  Pangeran  Ratu  dinobatkan  menjadi  sultan  dengan  gelar  Sultan  Mahmud Badaruddin  II;  sementara  Sultan  Muhammad  Bahauddin  bergelar  Susuhunan  Muhammad Bahauddin.  Dari  naskah  kuna  diketahui  bahwa  Sultan  berkedudukan  di  Kraton  Lama  atau Kraton Kuto Batu, sementara Susuhunan berkedudukan di Benteng Kuta Anyar atau Benteng Kuto Besar.
Pada saat yang bersamaan adik Raden Hasan Pangeran Ratu, yakni Raden Husin Pangeran Adi  Menggalo  diangkat  menjadi  Pangeran  Adipati  Negara  sebagai  pelaksana  harian pemerintahan.  Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  terjadi pembumihangusan loji Belanda di Sungai Aur pada tanggal 14 September 1811, yang dikenal dengan Peristiwa Sungai Aur . Peristiwa ini menandai kemerdekaan Palembang yang telah lama di bawah kekuasaan Belanda. Namun tidak lama setelah itu, yakni pada tanggal 20 Maret 1812 Gubernur  Jenderal  Raffles  mengirim  ekspedisi  militer  ke  Palembang,  kemudian  menyerang Palembang  dan  berhasil  mendudukinya,  sehingga  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
mengundurkan  diri  ke  Muara  Rawas  setelah  menyerahkan  pimpinan  pemerintahan  kepada adiknya Pangeran Adipati Menggalo Husin Diauddin dan memerintahkan untuk tetap berada di  Palembang  (Anonim,  1984:  29-30).  Raden  Muhammad  Husin  Diauddin  diangkat  menjadi sultan oleh Inggris dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II (1912-1813) (Rahim, 1998: 80). Pengangkatan itu dimaksudkan untuk mengadu domba antara kakak dan adik.
Belanda mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan pada tanggal 13 Juli 1813 sampai 14 Agustus 1813 (sekitar satu bulan).  Pada tanggal 14 Agustus 1813 sampai 23  Juni  1818  Inggris  menurunkan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  dan  mengangkat  Sultan Ahmad  Najamuddin  II  sebagai  penguasa  Palembang.  Di  sisi  lain  pernah  juga  terjadi  kedua kakak beradik ini memerintah bersama-sama, yaitu antara 23 Juni 1818 sampai 30 Oktober 1818. Sultan Ahmad Najamuddin II berkuasa di Kraton Kuto Lamo sebagai Sultan Mudo; sementara Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di Benteng Kuto Besar sebagai Sultan Tuo.
Pada  masa  kekuasaannya  kali  ini,  yaitu  pada  tahun  1819  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II menobatkan  anaknya  Pangeran  Ratu  sebagai  sultan  dengan  gelar  Sultan  Ahmad  Najamuddin Pangeran  Ratu  (Sultan  Ahmad  Najamuddin  III).  Pada  saat  yang  bersamaan  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  bergelar  Susuhunan  Mahmud  Badaruddin.  Pada  tanggal  1  Juli  1821  keraton diduduki  oleh  Belanda  dan  tanggal  3  Juli  1821  Susuhunan  Mahmud  Badaruddin  dan  Sultan Ahmad  Najamuddin  Pangeran  Ratu  ditangkap  dan  dibuang  ke  Ternate.  Tanggal  26  November 1852  Susuhunan  Mahmud  Badaruddin  wafat,  sedangkan  Sultan  Ahmad  Najamuddin  Pangeran Ratu wafat tahun 1860.
Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Palembang, Belanda memanggil kembali Sultan Ahmad Najamuddin II dan anaknya dari pengasingannya di Cianjur. Pada tanggal 16 Juli 1821– 19 September 1825, Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, anak Sultan Ahmad Najamuddin II diangkat menjadi sultan Palembang oleh Belanda, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin II bergelar  Susuhunan  Husin  Diauddin.  Pada  tanggal  22  November  1824,  Sultan  Ahmad Najamuddin  Prabu  Anom  dengan  sepengetahuan  ayahnya  memberontak  terhadap  Belanda, yang  menyebabkan  ditangkapnya  Susuhunan  Husin  Diauddin  dan  dibuang  ke  Batavia  dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1825. Sementara Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom baru  berhasil  ditangkap  oleh  Belanda  pada  tanggal  15  Oktober  1825  dan  tanggal  19  Oktober 1825 dibuang ke Banda dan lalu ke Manado dan wafat di sana pada tahun 1844 ( Ibid . Hlm. 287- 289).  Kesultanan  Palembang  berakhir  ditandai  dengan  dihapuskannya  kesultanan  dan diserahkannya pemerintahan atas Negeri Palembang dan rakyat Palembang ke tangan Belanda.
Menurut Rahim (1998: 81-82), penghapusan  Kesultanan Palembang terjadi sekitar tanggal 18 Agustus 1823, yaitu tanggal penandatanganan maklumat perjanjian penyerahan kekuasaan sekaligus  penghapusan  Kesultanan  Palembang  ( Ibid .)  Di  Nusantara  umumnya  entitas  atau masyarakat  politik  ( political  entity )  disebut  kerajaan.  Milner  (1982)  menyebutnya  sebagai "kondisi memiliki seorang raja". Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa pra-Islam, di mana raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sering dipandang sebagai bodhisattva alias  pribadi yang tercerahkan.
Kedatangan  Islam  tampaknya  tidak  mengubah  esensi  entitas  politik  tersebut,  khususnya mengenai  raja  dan  kerajaan,  karena  konsepsi  konsepsi  di  sekitar  soal  ini  tidak  dianggap bertentangan  dengan  ajaran  Islam,  bahkan  telah  mendapatkan  legitimasi  dari  para  ulama sendiri.  Penyerahan kekuasaan tersebut dapat dibaca dalam maklumat penyerahan kekuasaan Sultan Palembang kepada Belanda sebagai berikut :
Bahwa  inilah  surat  berita  undang-undang.  Bahwa  Sri  Paduka  Ratu  Ahmad  Najamuddin, Sultan  dari  negeri  Palembang  kasih  selamat  kepada  siapa  yang  melihat  atau  mendengar bacanya.  Bahwa  seperti  perjanjian  yang  terbuat  dari  segala  keridaan  dari  kedua  pihak,
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
yaitu  antara  Gubernemen  Nederland  dan  antara  kita  Sri  Paduka  Tuan  Sultan  supaya membaiki nasibnya rakyat-rakyat kita, maka demikian yang dari waktu ini segala titah dan pemerintahan atas negeri Palembang dan atas rakyat-rakyat sekaliannya dipeganglah oleh gantinya Gubernemen adanya. Adapun kita Sri paduka Tuan Sultan akan duduk di dalam bicara yang menimbang hukuman kesalahan dan … (tidak terbaca) dunianya. Dan dari hal agama itulah akan diputuskan oleh pangeran penghulu menurut hukum di dalam Alquran; dan apabila tiada menerima putusan penghulu itu, bolehlah … (tidak terbaca) bicara pada kita. Bahwa segala pemerintahan dari juga-juga dan dari… (tidak terbaca) atau hasil-hasil itulah  dipegang  oleh  gantinya  gebernemen  adanya.  Bahwa  kita  Sri  Paduka  Tuan  Sultan akan memakai kemuliaan dan hormat kita… (tidak terbaca) senantiasa ada mengerjakan itu dengan  segala  rajin,  istimewa  supaya  menolong  pada  menjalankan  segala  aturan  dari pemerintahan  gubernemen  adanya.  Bahwa  kita  berjanji  dengan  sesungguhnya  akan menolong pada menjalankan ketentuan itu demikian adalah menitahkan yang segala priayi dan mantra-mantra dan rakyat dari negeri, menjunjung titah dan perintah yang akan diberi oleh  gantinya,  gubernemen  adanya;  Bahwa  Gubernemen  Nederland  telah  tetapkan  dari pada  kita  punya  kehidupan  dan  bagi  kehidupan  priayi-priayi  dan  mantra-mantra  maka demikian kami tidak dapat lagi pungut hasil dan tidak lagi …(tidak terbaca) seperti dahulu adanya;  Bahwa  haruslah  yang  segala  orang  yang  memegang  piagam  penyerahan  dia kepada gantinya gubernemen yang itu segala piagam yang terberi oleh kita atau oleh raja- raja  Palembang  zaman  dahulu  adanya.  Maka  hendaklah  diserahkan  piagam  itu  dengan selekas  dan  yang  segala  kepala  pasirah  dan  kepala-kepala  dusun  dan  yang  lain-lainnya dengan  segeranya  sampai  kehadapan  gantinya  Gubernemen.  Supaya  mendengarkan titahnya dari hal piagam-piagam dan dari yang menjadi… (tidak terbaca) pada kemudian adanya.  Supaya  mengetahuilah  di  dalam  seluruh  negeri,  maka  dibaca  dan  dilekatkan  ini surat berita dan disalin dia supaya tertunjuk di tanah uluan dan uluan adanya. Dan terberi oleh  kita  Sri  Paduka  Tuan  dari  Negeri  Palembang  kepada  hari  Isnen  sebelas  hari  bulan Zulhijah tahun seribu dua ratus tiga puluh delapan adanya”. (Rahim, 1998: 81-82).
Dari  paparan  tersebut  dan  data  sejarah  mengenai  para  raja  dan  sultan  yang  pernah memerintah  di  Palembang  Darussalam  dapat  diketahui  bahwa  tidak  ada  aturan  atau  hukum yang  baku  tentang  proses  pergantian  atau  pewarisan  tahta  pada  masa  Kerajaan  Palembang. Dengan  kondisi  seperti  ini  rawan  terjadinya  konflik  karena  masing-masing  tokoh  merasa berhak  atas  tahta  kerajaan.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  terlihat  adanya ketidakteraturan  garis keturunan  dalam  hal pewarisan  kekuasaan,  sehingga  muncul  saudara- saudara  muda  atau  bahkan  adik  dari  pihak  permaisuri  bisa  menduduki  tahta  kerajaan  atau kesultanan. Hal ini terlihat dari proses suksesi dari masa pemerintahan Ki Gede Ing Sura Tua sampai  Pangeran  Sedo  Ing  Kenayan,  yaitu  sejak  tahun  1552  –  1652.  Selama  kurun  waktu  100 tahun  telah  terjadi  pergantian  kekuasaan  di  Palembang  sebanyak  10  kali.  Dari  sepuluh  raja tersebut,  hanya  empat  orang  raja  yang  berkuasa  lebih dari  sepuluh  tahun,  yaitu  Ki  Gede  Ing Sura Tua 26 tahun;  Ki Gede Ing Sura Muda 17 tahun; Pangeran Madi Ing Angsoka 34 tahun dan Pangeran Sedo Ing Kenayan 11 tahun, selebihnya berkuasa kurang dari sepuluh tahun.
Bahkan ada dua orang raja yang berkuasa hanya sekitar satu tahun, yaitu Pangeran Madi Alit  dan  Pangeran  Sedo  Ing  Kenayan.  Selain  raja-raja  tersebut,  Kiai  Mas  Adipati    hanya berkuasa  selama  5  tahun;  Pangeran  Sido  Ing  Puro  9  tahun;  dan  Pangeran  Sedo  Ing  Rajek  7 tahun.  Konflik  intern  para  elit  kesultanan  Palembang  ini  juga  dipicu  oleh  persaingan  antara saudara seayah lain ibu untuk memperebutkan kekuasaan. Istri para raja yang lebih dari satu
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
merupakan  salah  satu  pemicu  timbulnya  konflik  intern  di  kalangan  keluarga  raja  Palembang (Purwanti, 2004: 34).
Keadaan  ini  baru  dapat  teratasi  sejak  Kiai  Mas  Hindi  atau  Pangeran  Ario  Kesumo Abdurrohim  memplokamirkan  pembentukan  Kesultanan  Palembang  dan  terlepas  dari Mataram.  Hal  ini  tampak  dari  penunjukkan  putra  mahkota,  yang  tidak  lain  adalah  anak pertama sultan dengan permaisuri. Putra mahkota ini diberi  gelar Pangeran Ratu. Meskipun aturan  tertulis  mengenai  hak  pewarisan  tahta  sebelum  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II belum diketahui  sumber  tekstualnya,  namun  dari  naskah-naskah  lama  Palembang  dapat  diketahui bahwa  sebelum  sultan  yang  berkuasa  meninggal  atau  turun  tahta,  dia  telah  mengangkat seorang  putra  mahkota  dengan  gelar  Pangeran  Ratu.  Penobatan  sebagai  putera  mahkota tersebut, bahkan sering juga dilanjutkan dengan penobatan yang bersangkutan sebagai sultan baru lengkap dengan gelarnya.
Sementara  itu,  sultan  yang  lama  masih  tetap  memerintah,  tetapi  kemudian  mengambil gelar  “Susuhunan”.  Walaupun  sultan  baru  sudah  diangkat,  tidak  berarti  “sultan  lama”  yang bergelar  susuhunan  langsung  “lengser  keprabon”  atau  turun  dari  tahta,  sehingga  tidak memegang  kendali  pemerintahan  lagi.  Berdasarkan  sumber  tekstual,  ternyata  yang  terjadi justru  sebaliknya,  Susuhunan  tetap  berkuasa  penuh  berdampingan  dengan  sultan  yang  baru saja dinobatkan.
Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  stempel  kesultanan  Palembang  peninggalan  Sultan Mahmud Badaruddin II yang berangka tahun 1819 Masehi (1234 H). Pada saat mengeluarkan stempel,  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  sudah  meletakkan  tahtanya  dan  menobatkan anaknya  Pangeran  Ratu  sebagai  sultan  dengan  gelar  sultan  Ahmad  Najamuddin  Pangeran Ratu.  Setelah  menobatkan  anaknya,  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  kemudian  mengambil gelar Susuhunan , seperti yang tertera pada stempel (Purwanti, 2002: 119).
Di  sini  justru  tampak  adanya  proses  “pembelajaran”  bagi  sultan  baru  dalam  soal kepemimpinan  ataupun  pemerintahan,  sebelum susuhunan melepaskan  diri  secara  penuh sebagai  penguasa  kesultanan  (kaderisasi).  Kemudian,  dari  sumber  tekstual  juga  diperoleh informasi, bahwa sejak digunakannya Benteng Kuto Besak, maka Putera Mahkota menempati Benteng  Kuto  Lama,  sementara  sultan  lama  atau susuhunan tinggal  di  Benteng  Kuto  Besak. Ternyata,  perbedaan  lokasi  bermukim  dan  masih  tetap  berkuasanya  susuhunan,  pada  masa kemudian  justru  dimanfaatkan  oleh  pihak  Belanda  dan  Inggris  untuk  lebih  memperkeruh proses  pengambilalihan  kekuasaaan  (suksesi)  di  lingkungan  kraton  Kesultanan  Palembang dengan cara mengadu domba di antara keduanya. Usaha ini berhasil baik sehingga dalam masa sebelas  tahun,  Inggris  dan  Belanda  berhasil mengangkat  dan  menurunkan  kedua  adik  kakak tersebut sebanyak 6 kali sampai dengan dihapuskannya Kesultanan Palembang.
Proses  pergantian  raja  di  Palembang baru ditemukan  rujukannya  pada  salah  satu  naskah kuna  “Hikayat  Palembang”  (Teks  UBL  7)  yang  sekarang  tersimpan  di  Museum  Leiden, Belanda, menyebutkan tentang proses pengangkatan seorang raja sebagai berikut:
Adapun  cerita  dari  segala  raja-raja  yang  memerintah  di  atas  tahta  kerajaan  negeri Palembang  itu,  terlalu  banyak  fasal  ia  berganti-ganti  menjadi  raja  di  atas  tahta  kerajaan memerintah di dalam negeri Palembang. Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja dan adakalanya dengan sebab perang dan adakalanya daripada sebab wasiat, yakni  pesan.  Tatkala  masanya  raja  lagi  hidup,  berwasiat  kepada  sekalian  punggawa menterinya dan orang besar-besar sekalian dengan sumpah: “Jikalau aku mati, sianu yang akan mengganti aku; tiada aku sukai anakku mengganti akan menjadi raja”. Demikianlah yang  dikerjakan  oleh  segala  punggawa  menteri  dan  sekalian  orang  di  dalam  negeri Palembang  sepertimana  yang  wasiat  itu  juga.  Dan  adakalanya  dengan  sebab  berperang
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
dengan  orang  putih,  yaitu  Holanda.  Dan  apabila  kalah  daripada  perang  itu,  Raja Palembang undur di hulu, tiada lagi mau ilir di Palembang, menyuruh saudaranya menjadi ganti  jadi  raja  di  atas  tahta  di  dalam  negeri  Palembang  menahan  bicara  orang  Putih”. (Woelders, 1921: 74).
Berdasarkan  naskah  yang  ditulis  antara  tahun  1863  –  1880  ( Ibid.,  hlm. 49)  tersebut  dapat diketahui  bahwa  proses  pergantian  raja  di  kerajaan  Palembang  Darussalam  bisa  bermacam- macam,  namun  satu  hal  yang  harus  dicatat  adalah  kalimat  “ Adakalanya  dengan  aturan  betul diganti anaknya menjadi raja …”. Kalimat ini menegaskan adanya semacam aturan baku tentang proses pergantian raja yang dianggap sah dan mempunyai legitimasi yang kuat, yaitu bahwa penggantinya  adalah  anak  raja  yang  memerintah  sebelumnya.  Meskipun  dalam  kalimat tersebut tidak menyebutkan anak raja yang mana yang berhak menggantikan raja sebelumnya. Namun  dari  naskah  itu  juga  dapat  diketahui  bahwa  sebelum  raja  yang  berkuasa  turun  tahta atau meninggal dunia, terlebih dahulu mengangkat putra mahkota dan diberi gelar Pangeran Ratu.  Gelar  putra  mahkota  ini  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Muhammad  Husin  Diauddin bergelar Prabu Anom, karena gelar Pangeran Ratu sudah digunakan oleh putra mahkota yang diangkat oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Di sisi lain, dari penggalan kalimat dalam naskah tersebut  dapat  dipastikan  bahwa  raja  yang  berkuasa  sebelumnya  punya  otoritas  yang  tinggi untuk menetapkan penggantinya, meskipun lewat pesan atau surat yang berbentuk wasiat.
Hasil  musyawarah  adat  yang  dilaksanakan pada  tanggal  24  Februari  2003  di  Auditorium IAIN  Raden  Fatah  Palembang,  yang  menginginkan  tidak  terjadi  kesimpangsiuran  dalam penetapan  syarat  Kesultanan  Palembang  Darussalam  untuk  kepentingan  sejarah,  maka musyawarah  adat  kemudian  menyusun  suatu  rancangan  yang  berisi  pedoman  atau  syarat- syarat  menjadi  sultan.  Adapun  isi  pedoman  atau  persyaratan-persyaratan  sebagai  sultan Palembang adalah sebagai berikut (Siregar, 2004: 73-74):
1) Beragama Islam, termasuk keluarganya.
2) Dari  zuriat  Kesultanan  Palembang  Darussalam  (diutamakan  dari  zuriat  Sultan  Mahmud Badaruddin II).
3) Mempunyai  bukti  Amanah  (berupa  benda-benda  peninggalan  dari  sultan-sultan Palembang Darussalam).
4) Dikenal oleh masyarakat Palembang dan kesultanan lainnya.
5) Dapat mendorong semangat kesatuan dan persatuan masyarakat Palembang Darussalam.
6) Peduli terhadap peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.
7) Tidak  terlibat,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  terhadap  pengrusakan  atau penjualan aset-aset peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.
8) Berani berkorban untuk kemajuan dan kebanggaan zuriat.
9) Bertempat tinggal di Palembang, mengenal negeri Palembang.
10) Berpendidikan yang tinggi minimal SMA.
11) Berpengalaman dalam berorganisasi.
Djohan Hanafiah, salah satu tokoh Sejarah dan Budayawan Palembang, justru memberikan persyaratan yang berbeda. Ia mengemukakan bahwa kriteria menjadi sultan adalah genealogi, geografis, simbol-simbol kerajaan dan pengakuan dari masyarakat (Siregar, 2004: 69). Dengan mengacu  pada  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Mustofa  Al-Azhari,  seorang  ulama Palembang,  Rahmawati  Siregar  menyebutkan  bahwa  untuk  menentukan  seseorang  berhak menjadi sultan, tidak hanya dilihat dari faktor genealogi, wilayah, kekuasaan dan pengakuan masyarakat saja, melainkan juga harus dilihat dari segi kepemilikan pesan-pesan khusus dari
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
para leluhur. Artinya, yang menjadi sultan adalah orang pilihan dari leluhu, dan juga didukung oleh  legitimasi  informal  diperoleh  seseorang  karena  kapasitasnya  dalam  sesuatu  bidang dianggap mumpuni oleh masyarakat, misalnya “kiai” untuk ulama. Legitimasi informal ini bisa dilihat  dari  penerimaan  masyarakat  sekitar  kepada  yang  bersangkutan  secara  luas  dan  tanpa pamrih.
Berdasarkan  paparan  mengenai  konsep  negara  dan  kedudukan  raja  di  atas  kaitannya dengan proses pergantian kekuasaan, maka dapat dijelaskan bahwa secara garis besar, ada tiga unsur  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  sultan  agar  kekuasaannya  mempunyai legitimasi  dan  kredibilitas,  yaitu  genealogis,  geografis  dan  simbol-simbol  atau  tanda-tanda kebesaran  kerajaan  (Regalia)  yang  biasanya  merupakan  warisan  dari  para  pendahulunya. Tanpa  ketiga  unsur  tersebut,  legitimasi  kedudukan  seorang  raja  menjadi  lemah  dan  rawan pemberontakan.  Memang  dalam  salah  satu  persyaratan  pengangkatan  seseorang  menjadi sultan adalah kepemilikan benda-benda pusaka, umpamanya:
 Tongkat Sultan Mahmud Badaruddin II yang dipakai jika sultan berperang.
 Stempel kesultanan Palembang Darussalam.
 Istambul (kalung yang berisikan Alquran kecil) dari tembaga.
 Baju berupa jubah Sultan Mahmud Badaruddin II.
 Naskah kuna yang ditulis Sultan Mahmud Badaruddin II.
 Naskah kuna zuriat kesultanan.
Menurut tradisi, yang disebut benda pusaka kesultanan (regalia) adalah benda-benda yang dimiliki  oleh  suatu  kerajaan  sejak  awal  berdirinya  (raja/sultan  pertama),  dan  benda  tersebut diwariskan  secara  turun  temurun,  dari  generasi  ke  generasi.  Lebih  dari  itu,  benda-benda pusaka  tersebut  menjadi  simbol  legitimasi  raja  yang  dinobatkan  dan  lambang  kedaulatan kerajaannya.  Bahkan,  benda-benda  regalia  ini  menjadi  bagian  terpenting  dari  ritual pengangkatan  seorang  raja.  Benda  pusaka  (regalia)  ini  umum  ditemukan  pada  kerajaan- kerajaan di Asia Tenggara (Geldern, 1982).

## B. Analisis Sosiologis terhadap Pergantian Sultan
Setelah  kejatuhan  kerajaan  Sriwijaya,  wilayah  Palembang  mengalami  kekosongan pemerintahan selama kurang lebih seratus tahun. Pemerintahan baru muncul pada abad ke-16. Ki Gede Ing Suro dianggap sebagai pendiri Kerajaan palembang yang berkuasa pada abad ke- 16. Menurut Wolders (1975), Ki Gede Ing Suro menduduki jabatan sebagai Raja di Palembang yang  kemudian  disusul  dengan  Gending  Ilir.  Ki  Gede  Ing  Suro  memerintah  di  Kerajaan Palembang  selama  2  tahun.  Raja  Ki  Gede  Ing  Suro  kemudian  digantikan  oleh  saudaranya, Gending Ilir, yang berkuasa selama 1 Tahun.
Gelar sultan yang digunakan oleh penguasa menandakan bahwa rajanya beragama Islam. Pada  awal  abad  ke-16,  ketika  bangsa  Eropa  hadir  di  wilayah  palembang,  mereka  berusaha keras  untuk  mendapatkan  komoditi  perdagangan  secara  langsung  dengan  maksud  untuk memperoleh  keuntungan  ekonomi  yang  besar.  Disinilah  Pengaruh  bangsa  Eropa  terhadap eksistensi  seorang  Raja,  Ki  Gede,  atau  Sultan  yang  tidak  saja  pengakuan  dari  kulturnya  saja tetapi  juga  dari  kultur  keyakinannya.  Bangsa  Eropa  telah  berhasil  menjadikan  Raja  yang beragama  Islam  menambah  gelar  Sultan.  Ini  dilakukan  untuk  penguatan  kekuasaan  dan hukum  terhadap  penguasa  pribumi.  Mereka  dianugrahi  bermacam-macam  tanda  kebesaran sebagai  suatu  simbol  kekuasaan.  Akibatnya,  di  dalam  kesultanan  Palembang  sendiri  timbul persaingan antar anggota keluarga raja dan sultan yang ingin berkuasa.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
Dari sini dapat dilihat bahwa pergantian kekuasaan pada saat Kerajaan Palembang berjalan seperti  umumnya  terjadi  di  beberapa  Kerajaan  di  Jawa  yang  beraliran  Hindu-Buddha  yakni geneologi dan martabat. Hal ini juga berlaku dalam membaca proses suksesi kepemimpinan di masa  lalu,  saat  kesatuan  politik  masih  berbentuk  kerajaan  atau  kesultanan,  yang di  beberapa daerah  di  nusantara  masih  terus  belanjut  sampai  saat  ini.  Apalagi  jika  dilihat  bahwa pengangkatan seorang raja (sultan) tidak terlepas dari konsep  negara (kekuasaan), yang tentu saja berbeda dengan konsep negara modern yang diperkenalkan oleh Barat.
Raja  atau  Sultan  merupakan  tipe  kepemimpinan  yang  menduduki  lokasi  sosial-historis dengan  orientasi  nilai  yang  berbeda-beda,  sehingga  berbeda  pula  reaksinya  terhadap eksistensinya,  apakah  berupa  penolakan,  adaptasi,  dan  atau  asimilasi.  Tidak  jarang  hal  ini menghadirkan  konflik  politik  yang  disebabkan  oleh  faktor  sosiokultural  dengan  kepentingan ideologi atau nilai tertentu. Tidak kalah pentingnnya, analisis struktural yang membahas status dan peranan berbagai elite, hubungan dan perbandingan kekuasaan antara mereka, semuanya dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal.
Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat  sentral  fungsinya.  Dalam  hubungan  ini  sangatlah  relevan  menelaah  kehidupan  sosial antara  golongan  sosial,  terutama  dalam  konteks  kepentingan,  status  sosial,  ideologi,  serta sistem  nilai-nilainya.  Tidak  dapat  diabaikan  kenyataan  bahwa  tindakan  dan  interaksi  politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik ( political culture ).
Di  sini,  tindakan,  kelakukan,  serta  sikap  perlu  dilembagakan.  Misalnya  peranan  seorang tokoh  ditentukan  oleh  struktur  masyarakat,  atau  paling  tidak  peranannya  dijalankan  dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas yang demikian.
Dalam  kerangka  teoritik  sosiologi,  tipe  kepemimpinan  menurut  teori  Weberian  ada  tiga yaitu:  (1)  otoritas  tradisional  yang  dimiliki  berdasarkan  pewarisan  atau  turun  temurun;  (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional  yang  dimiliki  berdasarkan  jabatan  serta  kemampuannya.  Pemimpin  tipe  formal memperoleh  kekuasaan  dari  jabatan  atau  pemimpin  formal,  sedangkan  tipe  informal  adalah pemimpin informal, dan ada kekuasaan karismatik. Dalam konteks Indonesia, tipe formal pada umumnya  juga  memiliki  otoritas  tradisional,  ialah  golongan  aristokrasi  yang  masih mempunyai hak mewariskan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja.
Meminjam teori Bendix (1960), power dan authority , masyarakat feodal di Eropa, kemudian Weber pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga menjelaskan hubungan patront-client melalui teorinya yaitu: (1) teori yang tradisional, (2) karismatik, dan (3) rasional. Pada hubungan yang tradisional,  seorang patront memperoleh  kedudukannya  melalui  secara  turun  temurun. Kekuasaan  yang  diperoleh  secara  turun  temurun  ini  dibahas  oleh  Bendix  tetapi  kurang membahas  tentang patront-client pada  kepemimpinan  rasional.  Bendix  sedikit  menyinggung karismatik  seorang  penguasa.  Pada  hubungan  karismatik,  seorang patront mempunyai client yang  banyak,  diikuti  oleh  rakyat  banyak  karena  kharismanya,  misalnya  tokoh-tokoh keagamaan, pendeta, pastor, dan kiai.
Sistem  pergantian  kekuasaan  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam  merupakan  suatu pertemuan berbagai nilai, kepentingan dan kultur, dimana konsep kepemimpinan didasarkan pada  otoritas  tradisional  yang  didasarkan  pada  pengakuan  kultural.  Tipe  ini  memudahkan dalam mempengaruhi masyarakat, karenanya kepemimpinan tradisional tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan berbasis genealogic-hereditically (keturunan) dan karismatik.
Namun, diantara dua tipologi basis kepemimpinan ini, kepemimpinan berbasis karismatik merupakan  peletak  dasar  setiap  kepemimpinan  tradisional  diberbagai  entitas  sosial.  Konsep
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
Weber  tentang  karismatik  ini  merupakan  pembahasan  argumentatif-komparatif  yaitu pengalaman masyarakat keagamaan di dunia. Pada abad Tengah di Eropa Barat yang dimulai pada abad ke-13, hingga menjelang revolusi industri, ternyata para pendeta sangat mempunyai kewibawaan  dalam  agama,  sosial,  politik,  ekonomi,  sehingga  membentuk  nilai  kharisma (Weber, 2009).
Di  Indonesia  pada  abad  ke-19,  tokoh-tokoh  Islam  yaitu  para  kiai  menduduki kepemimpinan  yang  karismatik.  Terlepas  dari  latar  belakang  apapun  yang  mendasari penetapan syarat sebagai sultan adalah keturunan ( zuriat ) Kesultanan Palembang, secara tradisi ini  dapat  dibenarkan.  Bagaimanapun,  faktor  keturunan  atau  genealogis  menjadi  salah  satu penentu legalitas dan kedaulatan suatu kesatuan politik di masa lalu. Raja dipandang sebagai pusat  Kosmos  dan  dari  raja  terpancar  kekuatan  yang  berpengaruh  pada  alam  maupun masyarakat.  Penempatan  raja  sebagai  keturunan  nabi-nabi  dan  dewa-dewa  dimaksudkan untuk  memperkokoh  keabsahan  ( legitimacy )  sebagai  raja.  Anggapan  ini  dikaitkan  dengan kepercayaan  magis  dari  wahyu  raja  ( pulung  ratu )  dan  konsep  tentang  garis  keturunan  darah raja ( trahing kusuma rembesing madu ). Di kalangan masyarakat Jawa terdapat anggapan, bahwa hanya orang yang masih mempunyai darah raja yang dapat menjadi raja.
Konsep  seperti  ini  bukan  merupakan  sesuatu  hal  yang  baru,  karena  dalam  konsep kekuasaan raja di Jawa, misalnya (dan Asia Tenggara umumnya), kedudukan raja paling sering diabsahkan  (juga)  dengan  membuktikan  kesinambungan.  Hubungan  darah  atau  pengalaman yang  serupa  dengan  seorang  tokoh  pendahulu  yang  agung  memungkinkan  seseorang  ikut tersinari  oleh aura (sinar)  keagungan.  Bukan  itu  saja,  justru  hal  terpenting  dari  penelusuran genealogi  ini  adalah  bisa  menjadikannya  mata  rantai  kesinambungan.  Dalam  konsep  Jawa t rahing  kusuma,  rembesing  madu,  wijining  tapa,  tedaking  andana  warih (turunan  bunga,  tirisan madu,  benih  pertapa,  turunan  mulia)  adalah  ciri-ciri  turunan  leluhur  yang  agung  dan  tak bernoda.
Karena itu, menelusuri silsilah seseorang, bila mungkin menelusuri asal usul seseorang raja yang  berkuasa  atau  raja  bawahan  yang  besar,  merupakan  sesuatu  yang  diusahakan  dengan banyak  makan  waktu  dan  kesungguhan  yang  tiada  hentinya.  Datangnya  agama  Islam  tidak menghilangkan  kebiasaan  membuktikan  kesinambungan  melalui  kekerabatan  (Berg,  1989:  96 vide Leirissa, 1996: 62) dan ini diperkuat oleh kebiasaan Arab, yang biasanya diikuti oleh orang berpangkat di Jawa, untuk menggabungkan nama salah satu leluhur dengan namanya sendiri. Tuntutan akan kesinambungan juga dinyatakan dalam ketentuan Islam mengenai isnad 1 . Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa proses pengangkatan raja-raja atau sultan-sultan  yang  pernah  memerintah  di  Palembang  tidaklah  berbeda  dengan  yang  ada  di kesultanan-kesultanan lain yang pernah ada di bumi nusantara ini. Meskipun kesatuan politik
1 Pada  masa  kesultanan  Palembang  Darussalam,  penguasa  terakhir  adalah  Sultan  Ahmad  Najamuddin  Prabu Anom, anak  Sultan Ahmad Najamuddin II  atau Susuhunan Husin Diauddin. Jadi, menurut tradisi dan adat yang berlaku  di  Kesultanan  Palembang  dahulu,  sebenarnya  yang  berhak  menjadi  sultan  berikutnya  di  Palembang adalah  anak  keturunan  Sultan  Ahmad  Najamuddin  Prabu  Anom  ini,  yang  merupakan  keponakan  Sultan Mahmud  Badaruddin  II.  Sejak  kalah  perang  dengan  Inggris  dan  ditangkap  oleh  Belanda,  Sultan  Mahmud Badaruddin II tidak pernah berhasil merebut kekuasaannya kembali sampai meninggal di tempat pengasingannya di  Ternate.  Tentu  saja,  seseorang  yang  kalah  perang  tidak  bisa  menentukan  nasibnya  sendiri,  termasuk  dalam pembuatan suatu perjanjian. Meskipun saat di pengasingan mendapat perlakuan seperti layaknya sultan, namun itu  bukan  sesuatu  hal  yang  istimewa,  karena  Sunan  Banguntapa  (Sunan  Pakubuwono  VI)  dari  Kasunanan Surakarta  juga  mendapat  perlakuan  yang  sama.  Bahkan  dalam  pengasingannya  di  Ambon  Paku  Buwana  VI dibuatkan istana dengan segala kelengkapannya oleh Belanda (Day, 1989: 32-88).
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
ini bernafaskan Islam, namun sesungguhnya masih meneruskan apa yang telah ada pada masa sebelumnya,  yaitu  Konsep  Hindu-Buddha,  sementara  Islam  terkadang  muncul  dalam  aspek sosiologis  dan  politik.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  untuk  aspek-aspek  legalitasnya.  Selain kedua  aspek  di  atas,  yaitu  legalitas  dan  simbolisasi,  yang  paling  penting  adalah  struktur organisasi  yang  “dipimpin”  oleh  seorang  Sultan.  Hal  ini  mengingat  gelar  “sultan”  bisa mengacu  kepada  seseorang  yang  menyatukan  pelaksanaan  kekuasaan  tertinggi  dan  berbagai lambing yang bersifat magis dan mistis, yang meyatukan kualitas perlengkapan-perlengkapan kekuasaan itu (Kartodirdjo, 1969: 13).
Jadi  munculnya  dua  sultan  di  kesultanan  Palembang  merupakan  fenomena  yang  tidak biasa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai status, powershift dan legitimasi. Meskipun baik Sultan  Prabu  Diraja,  maupun  sultan  iskandar  badaruddin  dijadikan  sebagai  sultan  hanya sebatas simbolisasi kebudayaan dan kedigdayaan kesultanan Palembang Darussalam. Namun tetap saja posisi sultan pada level simbol kebudayaan memiliki pengaruh yang kuat khususnya bagi  masyarakat  asli  Palembang.  Sebagai  simbol  kebudayaan,  maka  seorang  sultan  mampu memainkan  beberapa  peranan  strategis  yakni  sebagai  actor  dari  sistem  kebudayaan,  sistem sosial  dan  sistem  personal.  Seorang  sultan  memiliki  kemampuan leadership sebab  sultan berperan sebagai pusat sosialisasi dan sekaligus evaluasi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya.
Masyarakat  menurut  Parsons  merupakan  jalinan  dari  sistem  didalamnya  berbagai  fungsi berkerja seperti norma-norma, nilai-nilai, konsensus dan bentuk-bentuk kohensi sosial lainnya. Berjalannya fungsi yang berbeda-beda disebut spesialisasi, dimana setiap fungsi bersifat saling menopang  atau  sinergis.  Satu  organ  dapat  dikomandoi  organ  lainya,  tetapi  pihak  yang memberi  perintah  tidak  memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi.  Artinya,  terjadi  hubungan timbal-balik  antara  pemberi  perintah  dengan  yang  diperintah.  Kesemuanya  itu  membangun suatu bentuk koordinasi antar sistem sosial. Inilah yang disebut dengan para pendukung sultan baik  Sultan  Iskandar  maupun  Sultan  Prabu  Diraja  terlepas  keduanya  mempunyai  hubungan geneologi dengan sultan Badaruddin II.
Karenanya,  eksistensi  masyarakat  yang  didalamnya  terdiri  dari  sistem  sosial,  sistem budaya  dan  sistem  materi,  selalu  membutuhkan  suatu  kondisi-kondisi  yang  menciptakan keberadaan  ( condition  of  existence ).  Menurut  Parsons,  kondisi-kondisi  yang  menyatakan keberadaan sistem sosial itu, agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, ada empat fungsi penting p yaitu  AGIL  (A)  Adaptation,  (G)  Goal  Attainment,  (I)  Integration,  dan  (L)  Latensi. A daptation (adaptasi),  sebuah  sistem  harus  menanggulangi  situasi  eksternal  yg  gawat,  sistem arus menyesuaikan dengan lingkungannya. Goal Attainment (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus  mendefinisikan  dan  mencapai  tujuan  utamanya. Integration (integrasi),  sebuah  sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengatur  antar  hubungan  fungsi  lain  (A,G,L). Latency (pemeliharaan  pola),  sistem  harus melengkapi,  memelihara  dan  memperbaiki,  baik  motivasi  individual  maupun  pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi 2 .
2 Berdasar konsep Parsons (1951), setiap sistem sosial diperlukan persyaratan fungsional. Di antara persyaratan itu dijelaskan  bahwa  sistem  sosial  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  dan  dengan  tuntutan transformasi  pada  setiap  kondisi  tindakan  warga  ( adaptation ).  Berikutnya,  tindakan  warga  diarahkan  untuk mencapai tujuan bersama ( goal attainment ). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidaknya  harus  ada  suatu  tingkat  solidaritas,  agar  struktur  dan  sistem  sosial  berfungsi  ( integration ).  Berbicara tentang  fungsi  ternyata  tidak  hanya  sekedar  berkait  dengan  hal  peran.  Relasi  fungsi  tidak  selalu  terpadu (integratif) karena dapat saja relasi yang saling konflik, lebih-lebih kalau di dalamnya ada cukup banyak fraksi.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
Ini bisa dibaca melalu teori Talcott Parson melalui AGIL.
Gambar 1 Teori AGIL Pertemuan AGIL dan Sistem

## Source: (Parsons, 1951 in Soekanto 1986)

## 5. Kesimpulan
Palembang,  pada  masa  kesultanan  Palembang  Darussalam  berfungsi  sebagai  pusat kerajaan, dalam kehidupan masyarakatnya upacara-upacara yang bersifat keagamaan dan yang bersifat  umum  serta  berhubungan  dengan  kerajaan,  telah  menjadi  adat  kebiasaan.  Dalam babad-babad,  hikayat-hikayat,  dan  berita-berita  asing  disebutkan    bahwa  upacara  dan  pesta- pesta  dihubungkan  dengan  kerajaan,  seperti  penobatan  raja  atau  putra  mahkota,  khitanan, pernikahan  putra-putri  raja,  kelahiran  putra-putri  raja,  dan lain-lain,  yang  berkenaan  dengan kehidupan  raja  dengan  keluarga;  upacara  dan  pesta  dengan  penerimaan  utusan-utusan
Dalam  fungsi  terdapat  struktur,  dalam  fakta  sosial  terdapat  struktur  dan  fungsi  yang  saling  terkait  erat  (kalau tanpa kaitan berarti bukan struktur). Teori fungsi tidak dirancang dalam kaitannya dengan perubahan, sehingga antara keduanya agak sulit untuk dikaitkan. Sering teori ini hanya terbatas menyangkut hubungan-hubungan yang serasi atau seimbang (equilibrium) saja. Lihat Poloma (2005). Contemporary sociological theory , diterjemahkan oleh tim Yasogama. Lihat  juga  Hamilton  (1990). Reading  From  Talcott  Parsons ,  diterjemahkan  oleh  Hartono  Hadikusumo.  Lihat  juga Ritzer & Goodman (2005). Teori Sosiologi Modern , diterjemahkan oleh Alimandan.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
kerajaan asing, upacara Maulud Nabi, hari raya, dan hari-hari besar lainnya. Upacara-upacara dan  pesta-pesta  tersebut  biasanya  dimeriahkan  oleh  bermacam-macam  keramaian  yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Salah  satu  tugas  sultan  menjadi  seorang umaro ,  artinya  beliau  menjadi  penasehat  agama pada  pemerintahan.  Keberadaan  Kesultanan  Palembang  bukan  hanya  bidang  budaya  saja melainkan  juga  ada  unsur  politik.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  bahwa  proses pengangkatan  raja-raja  atau  sultan-sultan  yang  pernah  memerintah  di  Palembang  tidaklah berbeda dengan yang ada di kesultanan-kesultanan lain yang pernah ada di bumi nusantara. Meskipun kesatuan politik ini bernafaskan Islam, namun sesungguhnya masih meneruskan apa yang  telah  ada  pada  masa  sebelumnya,  yaitu  Konsep  Hindu-Budha,  sementara  Islam  hanya sebagai baju luarnya saja. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek-aspek legalitasnya.
Sebagai  kesultanan  yang  bersifat  maritim  dan  absolut,  tampaknya  rujukan  yang  bisa diarahkan satu-satunya monarki absolut yang masih ada di Asia Tenggara adalah Kesultanan Brunei  Darussalam.  Namun,  asal  kesultanan  ini  bukan  dari  kerajaan  agraris  seperti  yang melahirkan peradaban keraton, tetapi dari suatu kesultanan di muara sungai dan laut seperti, kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain (Onghokham, 2003: 59).
Berlainan  dengan  di  kesultanan  laut,  di  kerajaan  agraris  kesatuan  politik  (sacral)  masih tetap ada selagi pusaka-pusaka masih ada, dan sitihinggil (tahta) masih berada di tempat suci. Singkat  kata,  selama  ada  keraton  maka  kerajaan  masih  ada  dan  raja  masih  diakui  oleh masyarakatnya. Bahkan kerajaan yang fungsi politiknya telah dihapuskan ratusan tahun lalu, seperti  keraton-keraton  di  Cirebon,  fungsi  budaya  dan  sakralnya  tetap  bertahan.  Hal  ini berbeda  dengan  kerajaan-kerajaan  maritim,  karena  meskipun  raja  (sultan)  dan  keratonnya masih ada, namun keberadaannya tidak diakui lagi oleh masyarakatnya. Beberapa contoh bisa dikemukakan  di  sini  ialah  Kesultanan  Deli  di  Sumatera  Utara,  yang  sultannya  juga  seorang perwira; kesultanan Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada  Masyarakat  atau  LP2M,  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Fatah  Palembang,  atas dukungan  dana  dan  fasilitas  untuk  membuat  penelitian  ini  berhasil  melalui  Skema  Hibah Penelitian  Dasar  Interdisipliner  (ID  Registrasi  191160000020844,  Surat  Keputusan  Nomor  852 Tahun 2019).

## Daftar Pustaka
Abdullah,  T.  (2002).  Pemikiran  Islam  di  Nusantara  dalam  Perspektif  Sejarah:  Sebuah  Sketsa.
Jakarta: Prisma.
Al-Attas,  S.  M.  N.  (1999).  The  Concept  of  Education  in  Islam:  A  Framework  for  An  Islamic Philosophy  of  Education.  Kuala  Lumpur:  International  Institute  of  Islamic  Thought  and Civilization.
Ambary, H. M. (1998). Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia.
Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Anonymous.  (1984).  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II.  Palembang:  Badan  Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Madya Palembang.
Azra, A. (2002). Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal. Bandung: Mizan. Bendix, R. (1960). Max Webber, An Intellectual Portrait . New York: Doubleday.
Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.108
Budi, B. S. (2005). A Study on the History and Development of the Javanese Mosque: Part 2: The Historical Setting and Role of the Javanese Mosque under the Sultanates. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 4(1), 1-8.
Day,  A.  (1989).  Drama  pengasingan  Bangun  Tapa  di  Ambon,  Puisi  Kedudukan  Raja  di Surakarta.  In  Gesick,  L.  (1989).  Pusat,  Simbol  dan  Hirarki  Kekuasaan:  Esai-esai  Tentang Negara-negara Klasik di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
De  Graaf,  H.  J.,  &  Pigeaud,  T.  H.  (2001).  Kerajaan  Islam  Pertama  di  Jawa.  Terjemahan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
De la Faille, P. D. R. (1971). Dari zaman kesultanan Palembang (Vol. 8). Jakarta: Bhratara. Fadil,  S.  (1991).  Pengislaman  Dunia  Melayu:  Transformasi  Kemanusiaan  dan  Revolusi Kebudayaan. Dalam Dewan Budaya, 12.
Hamilton,  P.  (1990).  Reading  From  Talcott  Parsons.  Translation  by  Hartono  Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Hanafiah,  D.  (1988).  Kuto  gawang:  Pergolakan  dan  permainan  politik  dalam  kelahiran kesultanan Palembang Darussalam. Palembang: Parawisata Jasa Utama.
Hasymy, A. (1993). Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Bandung: Alam'arif. Heine-Geldern,  R.,  (1982).  Konsepsi  Tentang  Negara  dan  Kedudukan  Raja  Di  Asia  Tenggara. Translation by D. Noer. Jakarta: Rajawali.
Horikoshi,  H.,  &  Wahid,  A.  (1987).  Kyai  dan  perubahan  sosial.  Jakarta:  Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
Kartodirdjo, A. S. (1969). Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Leirissa, R. Z. (1996). Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan sekitar Laut Seram awal abad 19. Jakarta: Balai Pustaka.
Leonard,  B.  (1988).  Persekutuan  Aneh  Pemukim  Cina,  Wanita  Peranakan  dan  Belanda  di Batavia VOC (Translated). Jakarta: Pustazet Perkasa.
Leur, J.  V.  (1955).  Indonesian  trade  and  society:  Essays  in  Asian  social  and  economic  history.
Bandung: W. Van Hoeve.
Milner, A. C. (1982). Kerajaan: Malay political culture on the eve of colonial rule (No. 40). University of Arizona Press.
Onghokham.  (2003).  The  Thugs,  the  Curtain  Thief,  and  the  Sugar  Lord.  Power,  Politics  and Culture in Colonial Java. Jakarta: Metaphor Publishing.
Poloma, M. M. (2005). Contemporary sociological theory.  Translation by the Yasogama Team. 5th Edition. Jakarta: Rajagrafindo Persada .
Purwanti,  R.  (2002).  Penguburan  Masa  Prasejarah  Situs  Muara  Betung,  Kecamatan  Ulu  Musi,
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Berita Penelitian Arkeologi, (7).
Purwanti,  R.  (2004).  Perubahan  Pola  Permukiman  Masyarakat  Palembang  dalam  Persepektif Arkeo-Ekologi. Jurnal Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 1(1).
Rahim, H. H. (1998). Sistem otoritas dan administrasi Islam di Palembeng: studi tentang pejabat agama masa kesultanan dan kolonial di Palembang. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Resink,  G.  J.  (1987).  Raja  dan  kerajaan  yang  merdeka  di  Indonesia,  1850-1910:  enam  tulisan terilih. Djambatan.
Ricklefs,  M.  C.  (1990).  Sejarah  Indonesia  Moderen.  Translation  by  D.  Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). Teori sosiologi modern. Jakarta: Prenada Media, 121.
Saleh (1999). Mitos dan Legenda dalam Konsep Kerajaan dan Kenegaraan Melayu Tradisional. In  Hashim,  H.  W.  T.,  &  Perret,  D.  (1999).  Di  sekitar  konsep  negeri.  Kuala  Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia.
Sevenhoven, J. V. (1971). Lukisan Tentang Ibukota Palembang. Jakarta: Bhratara. Siregar,  Rahmawaty.  (2004).  Menelusuri  pewaris  tahta  Kesultanan  Palembang  Darussalam.
Skripsi. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, IAIN Raden Fatah Palembang. Soekanto, S. (1986). Talcott Parsons: Fungsionalisme Imperatif . Jakarta: Rajawali.
Sturler, W. L. (1943). Proeve eener beschrijving van het gebied van Palembang, (Zuid-Oostelijk gedeelte van Sumatra. Groningen: Oohmens.
Sutopo, H. B. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University. Syamsudin, M. D. (2001). Islam dan Politik Era Orde Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Van den Berg, L. W. C. (1989). Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara  (Vol. 3). Translation by Rahayu Hidayat. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
Weber, M. (2009). The theory of social and economic organization . Simon and Schuster. Woelders, M. O. (1975). Het Sultanaat Palembang 1811-1825. 's-Gravenhage: Nijhoff. Zuhdi,  S.,  Leisrissa,  R.,  Said,  M.  D.,  &  Ohorella,  G.  (1996).  Kerajaan  tradisional  Sulawesi Tenggara:  Kesultanan  Buton.  Jakarta:  Proyek  Inventarisasi  dan  Dokumentasi  Sejarah Nasional.

## __________________________________

## Tentang Penulis
1. Mohammad  Syawaludin, memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia, pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam,  Fakultas  Adab  dan Humaniora,  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Fatah  Palembang, Indonesia.
E-Mail: mohammadsyawaludin_uin@radenfatah.ac.id .
2. Muhammad  Sirajudin  Fikri, memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Islam  Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Program Studi Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
E-Mail: muhsirajuddinfikri_uin@radenfatah.ac.id .
3. Yulion Zalpa, memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun  2016.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Politik  Islam,  Fakultas  Adab  dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.
E-Mail: yulionzalpa_uin@radenfatah.ac.id .