## JURNAL

## SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 8 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
LITERATURE REVIEW : ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Erlina Putri Agustina 1 , Satriya Wijaya 2
12 Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya erlinaputri008.km18@student.unusa.ac.id 1 , swijaya7@unusa.ac.id 2
Kata Kunci: KTR,
Pelaksanaan, Fasyankes
Keywords: KTR, Implementation, Health Facilities

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Jumlah  perokok  di  Indonesia  pada  tahun  2021  sebanyak  28,96%. Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian  Kesehatan  menekankan  pemberlakuan KTR  dalam  surat  bernomor  188/Menkes/PB/I/2011  dan  No.7  Tahun  2011  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Pelaksanaan  KTR  baik  di  puskesmas maupun rumah sakit masih memiliki berbagai permasalahan.
Tujuan: Menganalisis  pelaksanaan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di  fasilitas pelayanan kesehatan.
Metode : Metode yang digunakan pada penulisan literature review ini adalah traditional literature review. Sumber data  yang digunakan berasal dari google scholar dan portal garuda. Artikel yang telah diperoleh dari sumber data, selanjutnya dilakukan screening untuk  memperoleh  artikel  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian.  Setelah  dilakukan screening mendapatkan 15 artikel yang sesuai.
Hasil: .  Terdapat  6  artikel  terkait  fasilitas  tempat  khusus  untuk  merokok  yang menyatakan  pembangunan  tempat  khusus  untuk  merokok  terkendala  oleh  kurangnya anggaran  dana  dan  tidak  tersedia  ruangan  kosong.  Terdapat  12  artikel  terkait pemberian sanksi yang menyatakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan hanya  berupa  teguran  lisan.  Terdapat  4  artikel  terkait  pembentukan  satgas  yang menyatakan tidak adanya pembentukan satgas dalam pelaksanaan kebijakan terkendala oleh ketersedian jumlah petugas fasyankes.
Kesimpulan: Pembangunan  tempat  khusus  untuk  merokok,  pemberian  sanksi  yang tegas  dan  pembentukan  satgas  KTR  sangat  penting  dilakukan  dalam  pelaksanaan kebijakan  KTR.  Jika  hal  tersebut  tidak  dilakukan  maka  pelaksanaan  kebijakan  KTR tidak akan berjalan dengan baik.

## ABSTRACT
Background : The number of smokers in Indonesia in 2021 is 28.96%. The Ministry of Home Affairs and the Ministry of Health emphasize the application of KTR  in letters numbered  188/Menkes/PB/I/2011  and  No.7  of  2011  concerning  Guidelines  for  the Implementation of Non-Smoking Areas. The implementation of KTR in both puskesmas and hospitals still has various problems.
Objective : To analyze the implementation of a no-smoking area policy in health care facilities.
Method :  The  method  used  in  writing  this  literature  review  is  a  traditional  literature review.  The  data  sources  used  are  from  Google  Scholar  and  the  Garuda  Portal. Articles that have been obtained from data sources are then screened to obtain articles that  are  in  accordance  with  the  research  topic.  After  screening,  15  articles  were obtained that matched.
Results :. There are 6 articles related to special facilities for smoking which state that the  construction  of  special  places  for  smoking  is  constrained  by  the  lack  of  budget funds and the absence of vacant rooms. There are 12 articles related to the provision of  sanctions  which  state  that  the  sanctions  given  to  policy  violators  are  only  in  the form of verbal warnings. There are 4 articles related to the formation of the task force which state that the absence of the formation of a task force in implementing policies is constrained by the availability of the number of health facilities officers.
Conclusion : The construction of a special place for smoking, the imposition of strict sanctions  and  the  establishment  of  the  KTR  task  force  are  very  important  in implementing the KTR policy. If this is not done, then the implementation of the KTR policy will not run well.

## PENDAHULUAN
Rokok  menjadi  salah  satu  produk  yang  tingkat  konsumsinya  cenderung  tinggi pada  masyarakat  Indonesia.  Kawasan  Tanpa  Rokok  merupakan  kawasan  yang  menjadi prioritas  utama.  Saat  ini  pelaksanaan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Indonesia  masih  sangat minin  dilakukan  di  tempat  manapun.  Adanya  Kawasan  Tanpa  Rokok  dapat  membuat masyarakat menjadi hidup lebih sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit akibat rokok. Banyak  jumlah  perokok  menyebabkan  produksi  asap  rokok  meningkat  dan  dapat membahayakan kesehatan masyarakat (Siregar, 2021) .
Asap  rokok  merupakan  hasil  dari  pembakaran  rokok  menghasilkan  zat  yang berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif.  Semua asap rokok  yang dihasilkan terdiri dari asap utamanya yang mengandung 25%  bahan berbahaya dan asap sampingan  yang  mengandung  75%  bahan  berbahaya.  Seorang  perokok  pasif  dapat menghirup  75%  bahan  berbahaya  di  tambah  separuh  dari  asap  rokok  yang  telah  di hembuskan (Yulia  Susanti  &  Suraji,  2019) .  Bahaya  asap  rokok  yang  dihasilkan  oleh perokok  belum  banyak  disadari  dan  dimengerti  sehingga  angka  kematian  akibat  rokok meningkat.
Menurut  data WHO  (2020) di  Indonesia  pada  setiap  tahun  sebanyak  225.700 orang  meninggal  akibat  rokok  atau  penyakit  lain  yang  berkaitan  dengan  tembakau. Berdasarkan  data Badan  Pusat  Statistik  (2022) jumlah  perokok  di  Indonesia tahun  2019 sampai 2021 pada penduduk usia ≥ 15 tahun sebesar 29,03% pada tahun 2019; 28,69% di tahun  2020;  dan  28,96%  di  tahun  2021.  Perilaku  merokok  dapat  meningkatkan  risiko timbulnya  berbagai  penyakit,  yakni  kanker  alat  pernapasan,  penyakit  jantung  dan  dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perokok pasif yang menghirup asap rokok (Siregar,  2021) .  Angka  kematian  akibat  rokok  sudah  menjadi  masalah  nasional,  bahkan sampai menjadi masalah internasional sehingga mendapatkan respons dari pemerintah di berbagai  negara  untuk  melakukan  penanggulangan  terutama  di  Indonesia.  Untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia dari bahaya asap rokok, Kementerian Dalam Negeri  dan  Kementerian  Kesehatan  membuat  nota  kesepahaman  yang  menekankan pemberlakuan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR).  Peraturan  kedua  kementerian  tersebut tertulis  dalam  surat  bernomor  188/Menkes/PB/I/2011  dan  No.7  Tahun  2011  tentang
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Pedoman  Pelaksanaan  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Berdasarkan  Peraturan  Bersama Kemenkes  dan  Kemendagri  (2011) dalam  pasal  5  ayat  1  mengungkapkan  bahwa  pada pelaksanaan  kebijakan  KTR  pihak  instansi  dapat  menyediakan  fasilitas  atau  tempat khusus  untuk  merokok.  Pada  pasal  6  ayat  2  menunjukkan  bahwa  ketentuan  yang berkaitan  dengan  KTR  adalah  pengaturan  tentang  KTR,  peran  serta  masyarakat, pembentukan satuan tugas penegak KTR, larangan serta kewajiban, dan sanksi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 ada 7 tatanan ruang lingkup Kawasan  Tanpa  Rokok  meliputi  sekolah,  tempat  ibadah,  tempat  kerja,  fasilitas  umum, angkutan  umum,  tempat  anak  bermain,  dan  fasilitas  pelayanan  kesehatan (Perpres  RI, 2012) .
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  berada  di  Indonesia  termasuk  bagian  dari ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok. Seperti yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016 fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  berupa  promotif, preventif,  kuratif  maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah daerah  dan  masyarakat (Perpres  RI,  2016) .  Beberapa  instansi  yang  termasuk  dalam fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas. Kedua fasilitas tersebut menjadi ruang publik yang dapat di kunjungi oleh siapa saja baik untuk berobat atau yang berkunjung  pada  keluarga  yang  sakit  sehingga  penerapan  KTR  pada  tempat  tersebut penting untuk dilakukan.
Pemberlakuan  Kawasan  Tanpa  Rokok  yang  telah  diterapkan  di  puskesmas  atau rumah  sakit  memungkinkan  masyarakat  untuk  dapat  menikmati  udara  bersih  dan  sehat serta  terhindar  dari  berbagai  risiko  yang  dapat  merugikan  kesehatan  dan  kehidupan. Menurut  hasil  laporan  kinerja Kemenkes  RI  (2022) menunjukkan  bahwa  tren  capaian penerapan  kebijakan  KTR  di  Indonesia  pada  tahun  2021  tidak  mencapai  target  yang ditentukan. Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan KTR pada tahun 2021 sebanyak 319, sedangkan target yang ditentukan dalam penerapan kebijakan ini sebanyaknya 374. Hasil  penelitian Rahajeng  (2015) menunjukkan  bahwa  penerapan  kebijakan  KTR  dapat menurunkan  proporsi  perokok  setiap  hari  secara  konsisten  diwujudkan  dengan pembentukan tim khusus,  tindakan penegakan hukum yang  konsisten, pengawasan yang dilakukan  secara  rutin,  pembuatan  SOP,  kepatuhan  stakeholder  yang  terlibat  dalam penerapan kebijakan KTR yang ada.
Kebijakan  KTR  dalam  penerapannya  baik  di  puskesmas  maupun  rumah  sakit masih  memiliki  berbagai  permasalahan.  Hasil  penelitian Fernando  (2016) menunjukkan implementasi  kebijakan  KTR  di  puskesmas  kota  Semarang  sudah  cukup  baik,  namun masih terdapat bebarapa faktor yang menghambat berjalannya kebijakan tersebut, seperti kurangnya  pemahaman  mengenai  batasan  dalam  wilayah  KTR,  kurangnya  tenaga keamanan dan belum adanya penegakan hukum yang tegas untuk KTR. Hasil penelitian Muharawati (2020) juga menunjukkan bahwa implementasi KTR di kawasan rumah sakit telah  dilakukan,  namun  masih  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  kebijakan KTR belum terlaksana dengan baik, seperti belum ada tim khusus untuk mendukung dan mengontrol aktivitas merokok di lingkungan rumah sakit, belum membuat tempat khusus untuk  merokok,  kesiapan  pelaksan  belum  sepenuhnya  menunjukkan  sikap  yang mendukung  kebijakan  KTR  dan  pihak  rumah  sakit  belum  menyiapkan  pedoman  yang jelas terkait KTR. Faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan masih banyak orang  yang merokok di area KTR.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Andiva, et  al (2020) masih  banyak ditemukan keluarga pasien yang  merokok di area KTR, bahkan terdapat pegawai rumah sakit  yang  turut  merokok  juga.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Sufiani  (2018) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pengunjung yang merokok di area puskesmas,
bahkan  ditemukan  puntung  rokok  yang  telah  di  buang  sembarangan  di  lingkungan puskesmas. Hasil penelitian Primasari dan Listina (2021) juga menemukan masih terdapat karyawan  maupun  pengunjung  pasien  puskesmas  yang  merokok  di  lingkungan  KTR puskesmas, KTR di sebuah fasilitas merupakan suatu hal yang penting, dikarenakan jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik, maka kebijakan KTR tidak akan dapat berjalan dengan baik, maka akan sangat mudah menemukan masyarakat yang merokok di fasilitas kesehatan (Marchel, 2019) .
Oleh karena itu dilaksanakan Literature Review : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehingga peneliti dapat memahami  faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan.  Jika kebijakan ini berjalan dengan baik, maka pelanggaran yang akan terjadi di kawasan bebas rokok dapat dihindari.
.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode Traditional  Literature  Review .  Sumber artikel  berasal  dari database Google  Scholar dan  Portal  Garuda. Database Google Scholar mendapatkan 2.140 artikel dan database Portal Garuda mendapatkan 24 artikel. Terdapat  3  tahapan screening yang  dilakukan,  yaitu screening 1  memilih  jurnal  yang tidak berbayar, lalu pada screening 2 me- review judul dan abstrak, dan pada screening 3 me- review latar  belakang,  metode,  hasil  serta  pembahasan.  Maka  dari  beberapa  tahap tersebut, terkumpul 15 artikel yang akan dibahas pada penelitian ini.
Proses  pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  artikel  terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, melakukan analisis data dengan membandingkan hasil penelitian pada artikel yang dikaji dengan  rentang  waktu  2017-2021.  Setelah  dilakukan  analisis,  maka  dapat  diketahui terkait  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa rokok  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  selanjutnya  melakukan  pembahasan  dan simpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  dari  proses  pencarian  artikel,  telah  didapatkan  beberapa  hasil temuan  artikel  yang  telah  dilakukan  pemilihan  artikel  berdasarkan  kesesuaian  topik penelitian literature review. Berikut ini adalah beberapa hasil dari pencarian artikel:
Tabel 1.1 Hasil Pencarian Artikel No.  Nama Penulis Judul Metode Penelitian Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik 1. Adi Pukka Pardomuan Simamora (Simamora, 2019) Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di RSUD Dolok Sanggul Tahun 2018 a. Jenis penelitian: kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi d. Teknik analisis Hasil wawancara terhadap informan menyatakan tidak menyediakan ruangan khusus untuk merokok. Dalam pelaksanaan KTR tidak ada tindakan yang diberikan kepada pengunjung pelanggar KTR.
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
No.  Nama Penulis Judul Metode Penelitian Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik data: pengumpulan, kondensasi, dan penyajian 2. Rizqa Zulfia Rahmi, Norsita Agustina (Rahmi & Agustina, 2021) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Melati Kabupaten Kapuas Tahun 2021 a. Jenis penelitian: deskriptif dengan pendekatan kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan d. Teknik analisis data: pengumpulan, penyusunan dan penyimpulan Wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan mendapatkan hasil bahwa masih ada pengunjung yang merokok di lingkungan wilayah kerja puskesmas. Sanksi yang diberikan pihak puskesmas terhadap pelanggar KTR hanya sebatas teguran dan peringatan untuk tidak mengulanginya lagi. 3. Putra Apriadi Siregar (Siregar, 2021) Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Haji a. Jenis penelitian: kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: triangulasi metode (wawancara mendalam dan observasi) d. Teknik analisa data: mengumpulkan data yang di peroleh dari hasil wawancara Hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan kepada petugas, pengaman dan pengunjung rumah sakit mengatakan: 1. Tidak ada ruang khusus merokok di area kawasan tanpa rokok Rumah Sakit Haji Medan. 2. Petugas kesehatan yang menjadi pengawas dalam kebijakan KTR belum di bentuk menjadi satgas. 3. Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kebijakan KTR hanya berupa teguran.
No.  Nama Penulis Judul Metode Penelitian Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik 4. Iis Fitri Handayani, Usman, Makhrajani Majid (Handayani, Usman, & Majid, 2020) Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Andi Makkasau Parepare a. Jenis penelitian: kualitatif dengan pendekatan deskriptif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: wawancara terstruktur d. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi Hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan menyatakan tidak ada fasilitas (ruangan khusus merokok) yang disediakan oleh pihak rumah sakit. 5. Afrina Kuara (Kuara, 2017) Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Datu Beru Di Kabupaten Aceh Tengah a. Jenis penelitian: deskriptif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: wawancara, langsung d. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas rumah sakit mengatakan proses pelaksanaan KTR sudah dijalankan dengn baik namun belum efektif. Pihak rumah sakit memberi sanksi terhadap masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok namun sanksi tersebut belum sesuai dengan isi qanun. 6. Andi Febryan Ramadhani, Sukri Palutturi, dan Muhammad Yusran Amir (Ramadhani, Palutturi, Amir, Administrasi, Implementasi PERDA Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba a. Jenis penelitian: kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi
b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik Hasil wawancara mendalam dengan petugas rumah sakit menyatakan petugas pengawas hanya memberikan teguran lisan terhadap pihak yang melanggar aturan KTR dan belum menerapkan sanksi administratif lainnya secara tegas baik
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
No.  Nama Penulis Judul Metode Penelitian Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik & Hasanuddin, 2018) pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen d. Teknik analisis data: content analyze berupa teguran tertulis maupun denda dan kurungan. 7. Erik Mua, Sudirman, Abdul Kadri (Mua, Sudirman, & Kadri, 2018) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Kulawi a. Jenis penelitian: kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi d. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian dan verifikasi Hasil wawancara dengan kepala tata usaha, petugas PTM dan staf Puskesmas Kulawi mengatakan sejauh ini belum ada sanksi tegas yang diberikan kepada pelanggar, sanksi masih dalam bentuk teguran dan larangan merokok di lingkungan Puskesmas Kulawi. 8. Muhammad Ryman Napirah, Novi Inriyanny Suwendro, dan Hasanah (Napirah, Suwendro, & Hasanah, 2020) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu a. Jenis penelitian: kualitatif dengan pendekatan studi kasus b. Sumber data: data sekunder dan data primer c. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam observasi dan dokumentasi d. Teknik analisis data: menulis hasil wawancara, meringkas Dari hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan Implementasi kebijakan KTR DI RSUD Undata
Palu sudah baik, anggota satgas melakukan peneguran jika
mendapatkan orang yang merokok disekitar wilayah rumah sakit.
No.  Nama Penulis Judul Metode Penelitian Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik hasil, dan disusun dalam bahasa yang baku 9. Yulia Dwi Putri (Putri, 2020) Analisis Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Kebun Lada Binjai Tahun 2019 a. Jenis penelitian: kualitatif dengan pendekatan studi kasus b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: indepth interview d. Teknik analisis data: menulis, meringkas dan menyusun 1. Seluruh informan mengatakan tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok. 2. Dalam pelaksanaan KTR pihak pelaksana masih melakukan pelanggaran dikarenakan belum bisa menghentikan kebiasaan rokok, sehinggan tidak ada sanksi apapun yang diberikan kepada pelanggar KTR. 10. Muhammad Sayuti (Sayuti, 2018) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Puskesmas Lhok Beuringen Dan Puskesmas Tanah Jambo Aye Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 a. Jenis penelitian: deskriptif dengan metode kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi d. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil wawancara dengan pengelola promosi kesehatan mengatakan bahwa Puskesmas Tanah Jambo Aye belum menetapkan dan menerapkan sanksi yang tegas atas segala kegiatan yang melanggar KTR, sehingga masih ditemukan staf maupun pengunjung puskesmas yang merokok di lingkungan sekitar puskesmas. 11. M. Ridwan dan Andy Amir (Ridwan & Amir, 2017) Studi Kualitatif Perilaku Merokok Pada Karyawan Di Rumah Sakit a. Jenis penelitian: kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder Dalam beberapa wawancara mendalam di dapatkan hasil bahwa peran petugas rumah sakit dalam pelaksanaan kebijakan masih kurang,
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
No.  Nama Penulis Judul Metode Penelitian Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik Raden Mattaher Jambi c. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam dan FGD d. Teknik analisis data: triagulasi tidak semua petugas menegur orang yang merokok. Tidak ada kerja sama antar semua pihak atau petugas baik medis maupun non medis untuk ikut berperan dalam pelaksanaan KTR. 12. Seriusman H. Sitanggang, Juanita, Raden Kintoko Rochadi (Sitanggang, Juanita, & Rochadi, 2018) Implementasi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kebanjahe Tentang Kawasan Tanpa Rokok a. Jenis penelitian: kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi d. Teknik analisis data: analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial Dari hasil wawancara kepada informan RSU kebanjahe mengatakan: 1. Infrastruktur dalam bentuk fasilitas atau ruangan khusus untuk merokok belum tersedia. 2. Komite khusus atau satgas pengawasan kawasan tanpa rokok belum dibentuk, hanya ada tim keselamatan pasien di rumah sakit. 3. Pemberian sanksi belum dilakukan, hanya sekedar teguran saja. Petugas kebingungan dalam pemberian sanksi, karena pegawai rumah sakit sendiri masih banyak yang melanggar KTR. 13. Fachrizal David (David, 2018) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako a. Jenis penelitian: deskriptif dengan pendekatan kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi d. Teknik analisis Hasil wawancara dengan informan menjelaskan tidak ada pembentukan satgas, keamanan
lingkungan rumah sakit dilakukan oleh security .
Security yang berjumlah 2 orang ini yang akan berpatroli  untuk melihat sekeliling lingkungan rumah sakit.
No.  Nama Penulis Judul Metode Penelitian Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik data: pengumpulan, kondensasi dan penyajian. 14. Andriana Susanti (Susanti, 2018) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar a. Jenis penelitian: kualitatif b. Sumber data: data primer dan data sekunder c. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi d. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Dari hasil wawancara dengan informan ditemukan tidak ada pembentukan satgas pelaksana KTR secara khusus sehingga yang bertugas adalah satpam, sebagai orang yang selalu berkeliling dan melihat situasi jika ada yang merokok baik itu petugas rumah sakit, pasien ataupun lainnya dalam lingkungan rumah sakit. 15. Ruth Indah Sari Hasibuan (Hasibuan, 2019) Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin Medan a. Jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif . b. Sumber data: data primer dan data sekunder. c. Teknik pengumpulan data: wawancara dan observasi. d. Teknik analisis data: analisis domain Hasil wawancara dari seluruh informan menyatakan rumah sakit belum menyediakan tempat khusus untuk merokok. Beberapa informan juga menyatakan masih menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan KTR di rumah sakit. Pelanggaran tersebut di dapatkan dari laporan security dan informan dan sudah diberikan teguran.
Berdasarkan  dari  tabel  1  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  6  artikel  yang memiliki permasalahan pada fasilitas atau tempat khusus untuk merokok dalam pelaksaan kebijakan  KTR,  yaitu  artikel  milik Simamora  (2019),  Siregar  (2021),  Handayani, et  al (2020),  Sitanggang, et  al (2018),  Hasibuan  (2019),  Putri  (2020) .  Artikel  yang  memiliki permasalahan pada pemberian sanksi terhadap pelanggar dalam pelaksaan kebijakan KTR sebanyak  12  artikel,  yaitu  artikel  milik Simamora  (2019),  Rahmi  &  Agustina  (2021), Siregar (2021), Kuara (2017), Ramadhani, et al (2018), Mua, et al (2018), Napirah, et al (2020),  Putri  (2020),  Sayuti  (2018),  Ridwan  &  Amir  (2017),  Sitanggang, et  al (2018),
Hasibuan  (2019) .  Sebanyak  4  artikel  yang  memiliki  permasalahan  pada  pembentukan
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
satuan tugas (satgas) dalam pelaksaan kebijakan KTR, yaitu artikel milik Siregar (2021), Sitanggang, et al (2018), David (2018), Susanti (2018) .
A. Fasilitas tempat khusus merokok Tabel 1.1 Fasilitas Tempat Khusus Merokok No. Nama Penulis Tersedia Tidak Tersedia 1. Simamora (2019) -  2. Siregar (2021) -  3. Handayani, et al (2020) -  4. Sitanggang, et al (2018) -  5. Hasibuan (2019) -  6. Putri (2020) - 
Berdasarkan  dari  tabel  3.3  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  6  artikel  yang memiliki  permasalahan  pada  penyediaan  fasilitas  tempat  khusus  merokok.  Hal  ini dibuktikan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Simamora  (2019),  Siregar  (2021), Handayani, et  al (2020),  Sitanggang, et  al (2018),  Hasibuan  (2019),  Putri  (2020) yang menyatakan  bahwa  tidak  menyediakan  fasilitas  tempat  khusus  merokok  di  lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
Fasilitas  tempat  khusus  untuk  merokok  merupakan  salah  satu  tempat  sangat diperlukan  di  lingkungan  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Simamora  (2019)  menyatakan  bahwa  rumah  sakit  tidak  memiliki  prasarana  yang  cukup untuk  mendukung  pelaksanaan  kawasan  tanpa  rokok,  karena  tidak  memiliki  suatu ruangan  khusus  untuk  merokok.  Pembuatan  tempat  khusus  merokok  tidak  dilaksanakan sesuai  dengan  Peraturan  Bupati,  sehingga  pegawai  maupun  pengunjung  rumah  sakit masih  ada  yang  merokok  di  area  rumah  sakit.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siregar (2021)  menyatakan  bahwa  pihak  rumah  sakit  tidak  memiliki  tempat  khusus  untuk merokok.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  rumah  sakit  tidak  memiliki  ruangan  khusus  yang akan  digunakan  sebagai  ruangan  khusus  merokok  dan  juga  tidak  ada  anggaran  yang digunakan untuk pembangunan tempat khusus merokok.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Simamora (2019) menyatakan bahwa prasarana  dalam  mendukung  pelaksanaan  KTR  masih  kurang,  hal  dibuktikan  dengan tidak adanya fasilitas tempat khusus merokok di lingkungan rumah sakit. RSU Kabanjahe telah  menyediakan  sarana  prasarana  penunjang  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  baik  itu spanduk, poster dan mixcrofon . Akan tetapi sarana prasarana tersebut belum cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian yang dilakukan oleh Putri  (2020) menyatakan  bahwa  tidak  menyediakan  tempat  khusus  untuk  merokok sehingga  masih  ada  pegawai  dan  pengunjung  yang  merokok  sembarangan  padahal  di puskesmas sudah banyak dipasang stiker larangan merokok, poster dan spanduk. Namun masih saja ditemukan banyak pelanggar yang dengan sadar melanggar aturan ini.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, et al (2020) menyatakan bahwa  tidak  adanya  fasilitas  tempat  khusus  merokok  dikarenakan  anggaran  dana  yang kurang.  Anggaran  dana  hanya  dari  rumah  sakit  sendiri,  anggaran  dana  tersebut  hanya cukup digunakan untuk pembuatan spanduk, banner, leaflet dan sosialisasi sehingga tidak cukup  digunakan  sebagai  anggaran  pembangunan  tempat  khusus  merokok.  Penelitian yang  dilakukan  oleh Hasibuan  (2019) menyatakan  bahwa  pihak  rumah  sakit  belum menyediakan tempat khusus untuk merokok, hal ini disebabkan oleh anggaran dana yang dikeluarkan  untuk  pembangunan  tempat  tersebut  lumayan  besar.  Sehingga  pihak  rumah sakit  tidak  memiliki  biaya  untuk  pembangunan  tempat  khusus  untuk  merokok.  Hal  ini menyebabkan beberapa pengunjung rumah sakit merokok di tempat-tempat tersembunyi di sekitar lingkungan rumah sakit.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sumartha, et  al (2017) menunjukkan bahwa pembuatan tempat merokok sangat sulit untuk direalisasikan, hal ini dikarenakan  pendanaan  yang  kurang  dan  lahan  kosong  yang  digunakan  sebagai  tempat pembuatan  fasilitas  khusus  merokok  sangat  minim.  Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Herawati, et al (2021) menunjukkan bahwa sarana pendukung yang dibuat oleh  petugas  KTR  berupa  tanda  tulisan  dilarang  merokok,  poster,  banner,  dan  pamflet masih  diacuhkan  oleh  beberapa  pengunjung  yang  merokok.  Hal  ini  dikarenakan  tempat khusus  untuk  merokok  juga  belum  disediakan.  Sehingga  pengunjung  bisa  merokok disembarang tempat.
Fasilitas  tempat  khusus  merokok  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dapat meminimalisir  pengunjung  maupun  pegawai  merokok  di  sembarang  tempat.  Fasilitas pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  tempat  untuk  berobat  yang  sangat  perlu memiliki  fasilitas  tempat  khusus  merokok.  Dalam  penelitian  ini  pembangunan  fasilitas tempat  khusus  untuk  merokok  masih  terkendala  dengan  anggaran.  Anggaran  yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan tidak cukup jika digunakan sebagai pembangunan fasilitas  tempat  khusus  untuk  merokok.  Pembangunan  tempat  khusus  untuk  merokok membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar.  Anggaran  yang  ada  hanya  cukup  digunakan sebagai  pembuatan  poster,  banner,  pamflet,  sosialisasi  dan  stiker  larangan  merokok. Beberapa media tersebut tidak dapat membuat pelaksanaan kebijakan menjadi efektif. Hal tersebut  dikarenakan  masih  banyak  pengunjung  maupun  pegawai  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  tidak  menghiraukan  tanda-tanda  larangan  merokok  yang  ada.  Dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  membutuhkan fasilitas  tempat  khusus  untuk  merokok,  tanpa  adanya  fasilitas  tersebut  pelaksanaan kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik.  Jika  hanya  mengandalkan  sarana  berupa baner,  poster,  pamflet,  stiker  larangan  merokok  dan  sosialisasi  maka  pengunjung  atau pegawai yang merokok tidak dapat dicegah.

## B. Pemberian sanksi
Tabel 1.2 Pemberian Sanksi No. Nama Penulis Tidak Ada Teguran Tertulis Denda Pidana 1. Simamora (2019)  - - - - 2. Rahmi & Agustina (2021) -  - - - 3. Siregar (2021) -  - - - 4. Kuara (2017) -  - - - 5. Ramadhani, et al (2018) -  - - - 6. Mua, et al (2018) -  - - - 7. Napirah, et al (2020) -  - - - 8. Putri (2020) -  - - - 9. Sayuti (2018)  - - - - 10. Ridwan & Amir (2017) -  - - - 11. Sitanggang, et al (2018) -  - - - 12. Hasibuan (2019) -  - - -
Berdasarkan  dari  tabel  3.3  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  12  artikel  yang memiliki  permasalahan  pada  pemberian  sanksi  terhadap  pelanggar  kebijakan  kawasan tanpa rokok. Dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Agustina (2021),  Siregar  (2021),  Kuara  (2017),  Ramadhani, et  al (2018),  Mua, et  al (2018), Napirah, et al (2020), Ridwan & Amir (2017), Sitanggang, et al (2018), Hasibuan (2019), Putri  (2020) yang  menyatakan  bahwa  petugas  fasilitas  pelayanan  kesehatan  hanya
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
memberikan  tindakan  berupa  teguran  saja  terhadap  pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa rokok.  Hal  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Simamora  (2019)  dan Sayuti  (2018) yang  menyatakan  bahwa  petugas  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tidak memberikan  tindakan  atau  sanksi  apapun  terhadap  pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa rokok.
Pemberian  sanksi  yang  tidak  tegas  terhadap  pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa rokok  dapat  membuat  pengunjung  maupun  pegawai  fasilitas  pelayanan  kesehatan mengulangi  pelanggaran  tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahmi  &  Agustina (2021) menyatakan bahwa di Puskesmas Melati masih ada yang melakukan pelanggaran, sehingga  bagi  pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  belum  memberlakukan  sanksi yang tegas. Sanksi yang diberikan oleh pihak puskesmas hanya terbatas pada teguran dan peringatan  untuk  tidak  melakukannya  lagi.  Sanksi  tegas  seperti  yang  ada  pada  PERDA belum  diterapkan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Siregar  (2021) menyatakan  bahwa proses  pelaksanaan  pemberian  sanksi  administratif  terhadap  larangan  merokok  di kawasan  tanpa  rokok  RSUD  Abdul  Wahab  Sjahranie  Kota  Samarinda  masih  menjadi persoalan  serius  dikarenakan  sanksi  administratif  berupa  denda  hanya  berlaku  untuk pegawai  sementara  untuk  masyarakat  itu  sendiri  hanya  berupa  sanksi  teguran  lisan, sedangkan  yang  lebih  banyak  ditemukan  melanggar  kebanyakan  dari  kalangan masyarakat.  Hal  tersebut  membuat  masyarakat  semakin  leluasa  dalam  melakukan aktifitas  merokok  dikarenakan  sanksi  teguran  lisan  hanya  dianggap  sebagai  formalitas sehingga  sanksi  yang  diberlakukan  masih  dianggap  kurang  efektif  serta  kurang memberikan  efek  jera  kepada  masyarakat.  Penelitian yang  dilakukan  oleh Kuara  (2017) menyatakan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  rumah  sakit  adalah  dengan memberikan tindakan berupa lisan dan peringatan terkait adanya tanda larangan merokok di setiap lingkungan rumah sakit,  namum belum memberikan sanksi yang sesuai dengan isi  Qanun.  Hal  ini  membuat  pelanggar  tidak  patuh  terhadap  Qanun  karena  sanksi  yang diberikan  hanya  berupa  teguran  saja.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ramadhani, et  al (2018) menyatakan  bahwa  sanksi  administratif  yang  tidak  diberlakukan  ini  membuat petugas  kewalahan  dalam  menegur  dan  tetap  saja  masih  ada  masyarakat  yang  berani merokok  di  dalam  kawasan  rumah  sakit.  Alhasil,  tidak  ada  efek  jera  yang  diberikan kepada pelanggar. Penelitian yang dilakukan oleh Mua, et al (2018) menyatakan bahwa Puskesmas Kulawi dalam melaksanakan PERDA tidak memberikan sanksi lanjutan bagi pelanggar aturan terkait ketentuan pidana. Pemberian sanksi bagi pelanggar aturan hanya sebatas teguran saja, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan PERDA.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Napirah, et  al (2020) menyatakan bahwa satgas pelaksana kawasan tanpa rokok hanya memberikan tindakan berupa teguran terhadap pengunjung yang melakukan pelanggaran. Hanya saja, pengunjung rumah sakit masih melakukan aktivitas merokok di kawasan rumah sakit, hal ini menunjukkan bahwa pengunjung  tidak  menghirau  tindakan  yang  telah  diberikan  oleh  satgas  pelaksana. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Putri  (2020) menyatakan  bahwa  pihak  puskesmas memberikan sanksi berupa himbauan dan teguran bukan hukuman ataupun denda rupiah. Hal  inilah  yang  membuat  pegawai  dan  pengunjung  puskesmas  merokok  di  kawasan puskesmas.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ridwan  &  Amir  (2017) menyatakan  bahwa penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok belum efektif dalam pelaksanaan dilapangan. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  masih  ditemukannya  orang  yang  merokok  baik  petugas maupun pengunjung rumah sakit, selain itu belum ada pemberian sanksi yang tegas hanya sekedar  teguran  ringan  saja.  Surat  keputusan  yang  dikeluarkan  direktur  tidak  banyak diketahui  oleh  petugas  rumah  sakit,  petugas  tidak  mengetahui  isi  dari  surat  keputusan tersebut.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Sitanggang, et  al (2018) menyatakan  bahwa belum  ada  pemberian  sanksi  yang  memberi  efek  jera  pada  pelanggar  KTR,  ketidak
patuhan  pegawai  rumah  sakit  terhadap  kebijakan  KTR  ini  dibuktikan  dengan  masih banyaknya  pegawai  rumah  sakit  yang  masih  merokok.  Pemberian  sanksi  kepada  para pelanggar  kebijakan  KTR  baik  terhadap  pegawai  maupun  keluarga  pasien  atau pengunjung  rumah  sakit  hanya  sebatas  teguran.  Hal  ini  menjadi  tidak  efektif  atau  tidak membuat  jera  para  pelanggar  kebijakan  KTR.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Hasibuan (2019) menyatakan  bahwa  pemberian  sanksi  yang  tegas  belum  dapat  diberikan  kepada pelanggar  kebijakan  karena  belum  adanya  aturan  yang  tertulis.  Sanksi  yang  diberikan hanya  berupa  teguran  dari  security  dan  perawat  yang  bertugas.  Jika  hanya  dengan diberikannya  tidakan  berupa  teguran  dari  satpam  dan  perawat  yang  bertugas  tidak  akan memberikan  efek  jera  bagi  pelanggar,  sehingga  masih  ada  pelanggaran  yang  terjadi  di lingkungan rumah sakit.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Simamora  (2019) menyatakan bahwa terdapat pengunjung rumah sakit yang melakukan pelanggaran kebijakan kawasan tanpa  rokok,  namun  tidak  mendapatkan  teguran  sedikitpun  dari  petugas  walaupun  ada petugas rumah sakit yang mengetahui pelanggar tersebut. Ditemukan juga adanya lokasi yang  digunakan  sebagai  tempat  kebiasaan  merokok  bagi  para  pengunjung  rumah  sakit yang  terletak  dibagian  belakang  gedung  rumah  sakit.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Sayuti  (2018) menyatakan  bahwa  di  lingkungan  Puskesmas  Tanah  Jambo  Aye  masih banyak ditemukan putung dan bungkus rokok yang dibuang di sembarang tempat. Hal ini dikarenakan  belum  adanya  sanksi  yang  tegas  maupun  teguran  dari  staf  puskesmas. Banyak  ditemui  perokok  yang  merokok  di  Puskesmas  Tanah Jambo  Aye,  termasuk  staf puskesmas itu sendiri.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A'yuni & Nasrullah (2020) menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  sanksi  tegas  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang melanggar  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok.  Ringannya  hukuman  berdampak  pada semakin  besarnya  pelanggaran  karena  hukuman  yang  diberikan  tidak  memberikan  efek jera  bagi  seseorang  yang  melanggarnya.  Tanpa  adanya  sanksi  yang  tegas  dan  bersifat memaksa,  maka  perubahan  perilaku  sulit  diwujudkan.  Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh Sulistyawati  (2020) menunjukkan  bahwa  pemberian  sanksi  pidana terhadap  pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  belum  dilakukan,  sehingga  belum mampu memberikan efek jera bagi pelanggar.
Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar kebijakan kawasan tanpa rokok berupa  pidana  dan  denda  sangat  perlu  diterapkan.  Dengan  adanya  pemberian  sanksi tersebut  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelanggar  kebijakan.  Sehingga  pelanggar kebijakan tersebut dapat mengubah perilaku kebiasaan merokoknya. Dalam penelitian ini pemberian  sanksi  bagi  pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  hanya  sebatas  teguran  lisan  saja.  Pemberian  sanksi  teguran  lisan  ini  tidak dihiraukan  oleh  para  pengunjung  ataupun  pegawai  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Pengunjung  maupun  pegawai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tetap  melakukan  aktifitas merokok  di  lingkungan  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Adapun  beberapa  fasilitas  yang tidak  memberikan  sanksi  apapun  terhadap  pelanggar  kebijakan.  Pada  beberapa  fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memberikan sanksi apapun masih ditemui banyak sekali pengunjung  maupun  pegawai  yang  merokok  di  lingkungan  tersebut.  Tidak  hanya merokok saja, para pelanggar juga membuang puntung rokok disembarang tempat. Dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi tegas dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok  sangat  diperlukan.  Dengan  adanya  pemberian  sanksi  tersebut  dapat  membuat pengunjung  dan  pegawai  menjadi  jera  dan  tidak  akan  melakukan  aktivitas  merokok  di kawasan fasilitas pelayanan kesehatan.
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
C. Pembentukan satuan tugas (satgas) Tabel 1.3 Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) No. Nama Penulis Ada Tidak Ada 1. Siregar (2021) -  2. Sitanggang, et al (2018) -  3. David (2018) -  4. Susanti (2018) - 
Berdasarkan  dari  tabel  3.4  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  4  artikel  yang memiliki  permasalahan  pada  pembentukan  satuan  tugas  khusus  (satgas)  dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh David  (2018),  Susanti  (2018),  Siregar  (2021),  Sitanggang, et  al (2018) menyatakan bahwa pihak petugas fasilitas pelayanan kesehatan tidak membentuk satuan  tugas  khusus  (satgas)  untuk  melakukan  pengawasan  kebijakan  kawasan  tanpa rokok.
Pembentukan  satuan  tugas  ini  dapat  membuat  pelaksanaan  kebijakan  kawasan tanpa rokok menjadi optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2021) menyatakan bahwa petugas kesehatan yang menjadi satgas pengawas dalam kebijakan kawasan tanpa rokok  sampai  saat  ini  belum  dibentuk.  Tidak  ada  satgas  pengawas  akan  berdampak terhadap  kebebasan  perokok  untuk  merokok  dilingkungan  rumah  sakit  dan  tidak memperdulikan  adanya  tanda  larangan  merokok  yang  ada  di  sekitar  lingkungan  rumah sakit.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Susanti  (2018) menyatakan  bahwa  Rumah  Sakit Islam Faisal memiliki sistem pengaduan kawasan tanpa rokok yang membuat rumah sakit tersebut tidak melakukan pembentukan satuan tugas (satgas) pelaksana kebijakan. Pihak rumah sakit sudah merasa cukup dengan adanya sistem pengaduan pelanggaran merokok. Sehingga  masih  ditemui  pengunjung  yang  melanggar  kebijakan,  karena  ada  pengunjung melapor  yang  menggunakan  sistem  pengaduan  tersebut  dan  ada  juga  pengunjung  yang tidak melakukan pengaduan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang, et al (2018) menyatakan bahwa  kurangnya  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  mengakibatkan  belum terbentuknya  satuan  tugas  (satgas)  pelaksana  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok.  Tidak terbentuknya  satuan  tugas  (satgas)  ini  membuat  pelaksanaan  kawasan  tanpa  rokok  ini belum  efektif,  sehingga  belum  baik  dalam  menyampaikan  informasi,  mengawasi  dan mengevaluasi  kasus  terkait  kawasan  tanpa  rokok.  Permasalahan  ini  terletak  pada kurangnya komitmen direktur serta pegawai rumah sakit dalam membentuk satuan tugas (satgas).  Sejalan  dengam  Penelitian  yang  dilakukan  oleh David  (2018) menyatakan bahwa  tidak  adanya  pembentukan  satuan  tugas  khusus  ini  disebabkan jumlah  pelaksana kebijakan  di  rumah  sakit  masih  kurang.  Pelaksanaan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok dilaksanakan  oleh security dan  karyawan.  Namun security tidak  bisa  sepenuhnya mengawasi aktivitas merokok oleh pengunjung rumah sakit karena kekurangan pelaksana di lingkungan rumah sakit.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Maulana,  et  al  (2020) menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  tidak  memiliki satgas  (satuan  tugas).  Untuk  penanganan  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  oleh  satpam yang  berkewajiban  untuk  mengawasi  segala  bentuk  pelanggaran  tentang  kebijakan kawasan  tanpa  rokok.  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hidayat  (2017) menunjukkan bahwa tidak ada pembentukan satgas dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa  rokok.  Pengawasan  hanya  dilakukan  oleh  bagian  keamanan  dan  melalui  CCTV. Sehingga pihak security merasa kesulitan untuk mengawasi area yang lain.
Pembentukan  satuan  tugas  (satgas)  sangat  berperan  penting  dalam  pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Pembentukan satuan tugas ini dapat meringankan beban
pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  keamanan.  Dengan  adanya  pembentukan  satuan tugas  ini  dapat  menjangkau  seluruh  kawasan  yang  ada  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Dalam penelitian ini pembentukan satuan tugas yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan belum  dilakukan.  Pelaksanaan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  hanya  dilakukan  oleh bagian  keamanan.  Sehingga  membuat  bagian  keamanan  kesulitan  dalam  menjalankan tugasnya.  Selain  itu  kendala  dalam  pembentukan  satuan  tugas  ini  ada  di  kurangnya jumlah  petugas  fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Hal  ini  membuat  tidak  adanya pembentukan satgas di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan  satgas  sangat  penting  dilakukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  kawasan tanpa  rokok.  Dengan  adanya  satgas  yang  cukup  dapat  mengatasi  jumlah  perokok  yang ada di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

## D. Prespektif / Rekomendasi Penulis
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  oleh  penulis  dalam  penulisan literature review ini yaitu:
1. Hasil  penelitian  yang  menjelaskan  tentang  fasilitas  tempat  khusus  merokok  adalah terhambatnya  pembangunan  tempat  khusus  rokok  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan yang  memiliki  kendala  dalam  anggaran  dana  dan  tidak  tersedia  ruangan  kosong. Pihak pelaksana kebijakan perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat dalam pembangunan dan penyediaan ruang kosong di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Hasil  penelitian  yang  menjelaskan  tentang  pemberian  sanksi  adalah  tidak  adanya sanksi  tegas  yang  diberikan  kepada  pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Pihak  penyelenggara  kebijakan  perlu  memberikan sanksi tegas berupa tindakan  pidana  ataupun sanksi  adminitratif untuk  memberikan efek jera terhadap pelanggar merokok.
Hasil  penelitian  yang  menjelaskan  tentang  pembentukan  satuan  tugas  (satgas)  adalah tidak  adanya  pembentukan  satgas  dalam  pelaksanaan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok yang  terkendala  dengan  jumlah  ketersediaan  petugas  fasilitas  pelayanan  kesehatan sehingga kebijakan hanya dilaksanakan oleh bagian keamanan. Pihak fasilitas pelayanan kesehatan perlu membentuk satuan petugas khusus (satgas) dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  identifikasi  beberapa  artikel  penelitian  terkait  dengan pelaksanaan  kebijakan  Kawasan Tanpa  Rokok  (KTR)  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan, dapat  disimpulkan  bahwa;  Fasilitas  tempat  khusus  untuk  merokok  tidak  tersersedia sehingga belum ada pembangunan tempat khusus merokok yang dilakukan. Kendala yang didapatkan  dalam  pembuatan  tempat  khusus  merokok  adalah  kurangnya  anggaran  dana yang dimiliki oleh pihak fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak adanya ruangan kosong yang  akan  digunakan  sebagai  tempat  khusus  untuk  merokok.  Pihak  fasilitas  pelayanan kesehatan  hanya  memberikan  sanksi  berupa  teguran  lisan  dan  ada  juga  yang  tidak memberikan  sanksi  dalam  bentuk  apapun.  Pelanggar  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  di fasilitas  pelayanan  kesehatan  tidak  jera  sama  sekali,  dikarenakan  tidak  ada  pemberian sanksi  yang  tegas.  Pembentukan  satuan  tugas  khusus  (satgas)  dalam  pelaksanaan kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  belum  dilakukan.  Kendalanya  ada  pada  ketersediaan jumlah  petugas  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  minim,  sehingga  membuat  pelaksaan kebijakan ini hanya dilaksanakan oleh bagian keamanan.
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## BIBLIOGRAFI
A’yuni,  Rin  Agustina,  &  Nasrullah,  Nasrullah .  (2020).  Implementasi  Peraturan  Daerah Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta. Media  of Law and Sharia , 2 (2), 172–189. https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487 Andiva,  N .  (2020). … Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Pengunjung Pria Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit … .
BPS .  (2022).  Persentase  Merokok  Pada  Penduduk  Umur  ≥  15  Tahun  Menurut  Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2019-2021.
David,  Fachrizal .  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di Rumah Sakit Inco Soroako. Skripsi .
Fernando, R. dan Aufarul M . (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas  Pandanaran  Kota  Semarang. Journal  of  Public  and  Management , 5 (2), 1–13.
Handayani, Iis Fitri, Usman, & Majid, Makhrajani . (2020). Implementasi Perda Nomor 9 Tahun  2014  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Rsud  Andi  Makkasau  Parepare. Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan , 3 (3), 341–354. Hasibuan,  Ruth  Indah  Sari .  (2019). Analisis  Penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Medan Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Rumah  Sakit  Umum Bunda Thamrin Medan Tahun 2019 .
Herawati,  Cucu,  Kristanti,  Iin,  &  Jannah,  Siti  Rodatul .  (2021).  Penerapan  Fungsi Manajemen  Pada Kebijakan  Kawasan Tanpa  Rokok  Di  Kota  Cirebon. Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (1), 1. https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i1.7858 Hidayat, muhammad rahman . (2017). Efektivitas Implementasi Peraturan.
Ejournal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 405–418.
Kemendagri, Peraturan Bersama Kemenkes dan . (2011). PBM Menkes dan Mendagri No. 188 dan No 7 ttg Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok .pdf . Kuara,  Afrina .  (2017). Implementasi  Kebijakan  Qanun  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok Dalam Rangka Perlindungan Skripsi  Oleh :  Afrina  Kuara  Npm :  1303100123  Progam  Studi  Ilmu  Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan publik . Medan: UMSU.
Marchel,  Yoshef  Arieka .  (2019).  Implementasi  Kawasan  Tanpa  Rokok  Sebagai Pencegahan  Merokok  Pada  Remaja  Awal. Jurnal  PROMKES , 7 (2),  144. https://doi.org/10.20473/jpk.v7.i2.2019.144-155
Maulana, Irfan, As’ad, M. Uhaib, & Hamdie, Nikhrawi . (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi kasus pada Rumah Sakit Islam Banjarmasin ). Fisip Uniska .
Mua,  Erik,  Sudirman,  &  Kadri,  Abdul .  (2018).  Implementasi  Peraturan  DAERAH Kabupaten  Sigi  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  Di Puskesmas  Kulawi. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 1 (9),  1689– 1699.
Muharawati .  (2020).  Penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo. Pleno Jure , 9 (2), 91–106.
Napirah,  Muhammad  Ryman,  Suwendro,  Novi  Inriyanny,  &  Hasanah .  (2020). Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  ( Rsud ) Undata Palu . 11 (2), 146–160.
Perpres  RI. (2012). PP  RI  Nomor  109  Tahun  2012  Tentang  Pengamanan  Bahan  Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan . 262. Perpres  RI .  (2016). PP  Nomor  47  Tahun  2016  Tentang  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan .
(101), 1–2.
Primasari,  Sefria  Indah,  &  Febria,  Listina .  (2021). Faktor  Faktor  Yang  Berhubungan dengan  Kepatuhan  Dalam  Penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Lingkungan Puskesmas Candipuro Kabupaten Lampung Selatan . 2 (2), 87–97. Putri, Yulia D. W. I . (2020). Analisis Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun  2017  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Puskesmas  Kebun  Lada  Binjai Tahun 2019 .
Rahajeng,  Ekowati .  (2015).  Pengaruh  Penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  Terhadap Penurunan Proporsi Perokok Di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Bali. Ekologi Kesehatan , 14 (3), 238–249.
Ramadhani,  Andi  Febryan,  Palutturi,  Sukri,  Amir,  Muhammad  Yusran,  Administrasi, Departemen,  &  Hasanuddin,  F.  K.  M.  Universitas .  (2018).  Implementasi  Perda Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Rsud.  Sulthan  Daeng  Radja  Kabupaten  Bulukumba.
FKM Universitas Hasanuddin . RI,  Kementrian  Kesehatan .  (2022).  Laporan  Kinerja  Kementerian  Kesehatan. Infodatin Kemenkes RI , 71.
Ridwan, M., & Amir, Andy . (2017). Qualitative Study of Smoking Behavior in Employees at Raden Mattaher Hospital Jambi . 1 (1), 24–30. Sayuti, Muhammad . (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Pada Puskesmas Lhok Beuringen Dan Puskesmas Tanah Jambo Aye Di Kabupaten Aceh Utara Tahun . 4–16.
Simamora,  Adi  Pukka  Pardomuan .  (2019). Analisis  Implementasi  Kebijakan  Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD Dolok Sanggul Tahun 2018 . 1–102. Siregar, Putra Apriadi . (2021). Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji. Inovasi , 18 (2), 251–263. https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i2.370
Sitanggang, Seriusman H., Juanita, & Rochadi, Raden Kintoko . (2018). Implentasi Surat Keputusan  Direktur  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabanjahe  Tentang  Kawasan Tanpa Rokok. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 9 (1), 64–73.
https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.64-73 Sufiani .  (2018). Implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  pada  pusat  kesehatan masyarakat parigi kecamatan parigi kabupaten parigi moutong . 141–147. Sulistyawati,  Ni  Putu  Yunika .  (2020). Efektivitas  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Merokok Di Kawasan Lapangan Puputan . Denpasar: UNDWI.
Sumartha, Puta Dimas Bagoes, Wairocana, I. Gusti Ngurah, & Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah .  (2017).  Efektifitas  Pengaturan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Universitas Udayana. Kerthanegara , 5 (5), 1–13. Susanti, Adriani . (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar Tahun 2018 .
Susanti,  Yulia,  &  Suraji,  Cahyo .  (2019).  Hubungan  Antara  Perilaku  Merokok  Pelajar Dengan  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok. Jurnal  Ilmiah  Permas:  Jurnal  Ilmiah STIKES Kendal , 9 (3), 207–212. https://doi.org/10.32583/pskm.9.3.2019.207-212
WHO . (2020). Pernyataan: Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Zulfia  Rahmi,  Rizqa,  &  Agustina,  Norsita .  (2021). Implementasi  Kebijakan  Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Puskesmas Melati Kabupaten Kapuas Tahun 2021 . 1–11.
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.