## Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan Yunita Hikmia
yunita.hikmia-2015@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
Trademark rights as an intangible asset have the prospect of being used as collateral objects. Although in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications it is not yet explicitly stipulated that trademark rights can be used as a collateral objects, but in practice, BNI accepts trademark rights as an object of fiduciary guarantee, while Muamalat Bank accepts trademark rights as an object of pledge. Both BNI and Muamalat Bank accept trademark rights not as a primary guarantee, but only as an additional guarantee. Additional guarantees for banks are either collateral or personal guarantees which are related or not directly related to goods, projects or claim rights financed by credit or financing provided by the bank. Trademark rights that banks may accept as a promising guarantee are trademark rights that have met juridical and economic terms based on the bank's assessment to be bound by a guarantee institution in accordance with the applicable laws and regulations.
Keywords: Trademark Rights; Additional Guarantee; Fiduciary; Pledge.

## Abstrak
Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki prospek untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum diatur secara tegas bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan, namun pada praktiknya, Bank BNI menerima hak merek sebagai objek jaminan fidusia, sedangkan Bank Muamalat menerima hak merek sebagai objek jaminan gadai. Baik Bank BNI maupun Bank Muamalat menerima hak merek tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Jaminan tambahan pada perbankan ialah agunan maupun jaminan perorangan yang berkaitan atau tidak berkaitan langsung dengan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Hak merek yang dapat diterima bank sebagai jaminan yang baik ialah hak merek yang telah memenuhi syarat yuridis dan syarat ekonomis berdasarkan penilaian bank untuk diikat dengan lembaga jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Hak Merek; Jaminan Tambahan; Fidusia; Gadai.

## Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berguna sebagai sarana perlindungan semata, melainkan juga berkembang bahwa HKI dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan tambahan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha bisnis. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya seringkali menemui kendala ketika daya dukung keadaan finansial mereka terbatas, sehingga
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 1497

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 3 Juni 2019; Diterima 17 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1498 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
dilakukan pengajuan permohonan penambahan modal melalui jalur peminjaman kepada pihak bank. 1
Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud mempunyai kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan apabila dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan asas spesialitas, hak merek yang dijaminkan harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai tanda telah didaftarkannya Merek tersebut.2 Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit mengenai lembaga jaminan apa yang dapat membebani Hak Merek. Berbeda halnya dengan Hak Cipta, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa lembaga jaminan yang dapat membebani Hak Cipta adalah fidusia.
Namun pada prakteknya, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012 di PT. BNI (Persero) Tbk, merek dapat diterima sebagai obyek jaminan fidusia. Bank BNI dalam memberikan kredit dengan merek sebagai objek jaminannya didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan dibuat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). 3
Sedangkan, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti pada tahun 2017 di PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta, merek diterima sebagai objek jaminan gadai atas pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, berbeda halnya dengan PT.

## BNI yang membebani hak merek dengan jaminan fidusia.4
Dari kedua hasil penelitian tersebut dan sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan
1 Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan (Deepublish 2015).[2].
2 Rahmi Jened, Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi  dan  Integrasi Ekonomi (Kencana 2015).[215].
3 Sri Mulyani, ‘Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia’ (2014) 11 Hukum dan Dinamika Masyarakat.[139]. ⁴   Trisadini Prasastinah Usanti, ‘Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah’ (2017) 29 Mimbar Hukum.[418].

## 1499
Fidusia) yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia ialah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1150 BW, yaitu objek jaminan gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud, mengingat merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka hak atas merek dimungkinkan untuk dibebani lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai.
Meskipun demikian, pada prakteknya Bank BNI maupun Bank Muamalat keduanya menerima merek tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Pertimbangan Bank BNI dan Bank Muamalat dalam menerima merek sebagai jaminan tambahan dikarenakan nilai hak merek tersebut tidak terjamin seterusnya. 5 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah karakteristik jaminan tambahan pada perbankan dan persyaratan serta eksekusi Hak Merek sebagai jaminan tambahan.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian hukum normatif, yang berpegang pada prinsip yang melandasi norma yaitu pedoman tingkah laku. 6 Adapun penelitian hukum (legal research) ialah penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yakni apakah ada aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah ada norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan ( act ) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. 7 Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) yakni pendekatan masalah yang dilakukan atas dasar analisis dan tafsiran pada peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) yaitu pendekatan yang dilakukan
5 Ibid.[423].
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2016).[54].
7 Ibid.[47].

## 1500 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
dengan beranjak dari pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.

## Karakteristik Jaminan Tambahan pada Perbankan
Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah mengandung risiko, sehingga Bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya yang didapat berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospeknya tersebut merupakan makna jaminan pemberian kredit dan pembiayaan dalam perspektif perbankan sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan.
Menurut Djuhaendah Hasan, penilaian atas unsur-unsur watak, modal, kemampuan, kondisi ekonomi debitur tanpa memberi penekanan pada collateral (agunan) sesungguhnya dapat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan prospek usaha yang baik dan kondisi perusahaan yang sehat serta berjalan dengan baik, namun akan menimbulkan suatu masalah bagi bank, bila perusahaan debitur tersebut tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya yang semula telah dilakukan penilaian oleh pihak bank. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan jaminan, selain mensyaratkan calon debitur untuk menyerahkan suatu jaminan pokok, pihak bank pula dapat mensyaratkan calon debitur untuk menyerahkan suatu jaminan tambahan kepadanya. 8
Jaminan  tambahan  dalam  UU  Perbankan  merupakan  definisi  dari  agunan sebagaimana Pasal 1 angka 23 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa agunan ialah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka
8 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2001).[284].
pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Makna agunan sebagai jaminan tambahan tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (UU Perbankan Syariah) bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
Dari kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa makna jaminan tambahan tersebut sama dengan makna agunan. Namun, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, makna agunan sebagai jaminan tambahan tersebut terbagi lagi menjadi 2 macam yaitu agunan pokok (agunan yang berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan) dan agunan tambahan (agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai). Sehingga, konsep agunan sebagai jaminan tambahan dalam UU Perbankan menjadi tidak konsisten.
Collateral atau agunan menurut Sutarno berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan utang jika di kemudian hari debitur tidak melunasi utangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda (materiil) yang bergerak atau benda yang tidak bergerak dan jaminan yang bersifat inmateriil merupakan  jaminan  yang  secara  fisik  tidak  dapat  dikuasai  langsung  oleh  Bank misalnya jaminan pribadi (Borgtocht) , Garansi Bank. 9
Menurut Wangsawidjaja secara a contrario , apabila ada jaminan tambahan, maka bank dalam memberikan suatu fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah juga terdapat jaminan pokok. 10 Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa jaminan pokok dalam pemberian kredit ialah jaminan yang berupa sesuatu (proyek atau prospek usaha debitur yang dibiayai dengan kredit yang dimohon) atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon (benda yang
⁹   Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Alfabeta 2004).[94].

## 1502 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon). Sedangkan, jaminan tambahan yang dimaksud ialah jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya benda milik debitur maupun jaminan perorangan yang berupa kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. 11
Sedangkan, menurut Sutan Remy S. dalam dunia perbankan konvensional terdapat 2 (dua) sumber pelunasan bagi kredit bank, yakni yang pertama disebut first way out dan yang kedua disebut second way out . First way out ialah pendapatan (revenue) bisnis nasabah yang dibiayai dengan kredit bank itu. Sedangkan second way out ialah sumber pelunasan yang berasal dari agunan atau penjaminan tersebut. Bank mengandalkan pelunasan dari hasil penjualan agunan kredit atau dari eksekusi penjaminan (guarantee) yang diberikan oleh penjamin (guarantor ), baik berupa personal guarantee maupun corporate guarantee , apabila ternyata bisnis nasabah mengalami kegagalan yang menyebabkan nasabah tidak mungkin melunasi kredit dari pendapatan usahanya yang dibiayai oleh bank dengan kredit itu. 12
Jadi, dapat disimpulkan bahwa jaminan pokok atau first way out yaitu sumber pengembalian utama yang diperoleh dari pendapatan usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut. Sedangkan, jaminan tambahannya atau second way out yaitu berasal dari agunan yang berupa jaminan kebendaan yang objeknya benda milik debitur maupun jaminan perorangan yang berupa kesanggupan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban debitur yang berkaitan atau tidak berkaitan langsung dengan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank.
Dalam hal ini, hak merek hanya sebagai jaminan tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan sesuatu (proyek atau prospek usaha) atau benda yang dibiayai dengan kredit yang telah dimohonkan dan tidak memungkinkan
11 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat  pada  Tanah  dalam  Konsepsi  Penerapan  Asas  Pemisahan  Horisontal (Nuansa Madani 2011).[157].
12 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia (Pustaka Utama Grafiti 1999).[173].
untuk dijadikan sebagai jaminan pokok. Sebagai contoh, Nasabah mengajukan permohonan penambahan modal guna mengembangkan usaha pabrik sepatu merek ‘Y’. Hak merek sepatu ‘Y’ tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai jaminan pokok, sebab jika mengacu pada konsep UU Perbankan dan mengingat orientasi bank dalam UU Perbankan bukan collateral oriented melainkan lebih mengutamakan feasibility dari proyek atau usaha nasabah, serta seperti yang dikemukakan Sutan Remy S., maka first  way  out atau jaminan pokoknya yakni sumber pengembalian yang diperoleh dari pendapatan usaha pabrik sepatu merek ‘Y’ yang dibiayai dengan kredit tersebut. Sedangkan, hak merek sepatu ‘Y’ yang telah  didaftarkan  dan  dibuktikan  dengan  sertifikat  hak  merek  dapat  diserahkan kepada bank sebagai jaminan tambahan untuk diikat dengan suatu lembaga jaminan agar bank mempunyai hak kebendaan dan mempunyai hak preferensi. Hak merek yang dijadikan jaminan tambahan atau second way out tersebut sebagai sumber pengembalian apabila first way out mengalami kegagalan. Sumber pengembalian tersebut diperoleh dari hasil penjualan agunan, yang dalam hal ini hak merek.

## Persyaratan dan Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan
Terhadap permohonan pemberian kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada pihak bank, calon debitur disyaratkan oleh bank untuk melakukan penyerahan suatu jaminan kepadanya dan bahkan seringkali disyaratkan untuk memberikan suatu jaminan tambahan kredit karena sebab tertentu. Apabila merek hendak dijadikan jaminan, maka seharusnya merek termasuk dalam jaminan yang bersifat kebendaan. Hal ini karena merek memiliki sifat-sifat yang terdapat dalam hak jaminan kebendaan seperti: 13
1)  merek merupakan kepunyaan atau hak milik pribadi pemilik merek;
2)  mempunyai nilai ekonomis;
3)  dapat dialihkan atau dipindah tangankan; 4)  memiliki sifat droit de suite yakni mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada.
13 Bekartini  Caroline,  ‘Pengkualifikasian  Merek  Sebagai  Benda  Untuk  Dapat  Dijadikan Objek Jaminan’ (2016) 34 Jurnal Wawasan Hukum.[110].

## 1504 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
Sehubungan dengan penerimaan hak merek sebagai objek jaminan, perlu dilakukannya penilaian terhadap hak merek oleh bank mengenai kelayakan sebagai jaminan yang baik dan berharga serta kecukupan nilainya dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui bank, karena tidak semua merek dapat diterima bank. Penilaian yang lazim terjadi pada bidang perbankan meliputi penilaian segi hukum dan penilaian dari segi ekonomi. 14 Dengan demikian, agar merek dinilai layak sebagai jaminan yang baik dan dapat diterima bank sebagai objek jaminan kredit, maka merek tersebut haruslah telah memenuhi syarat yuridis dan syarat ekonomis berdasarkan penilaian bank.
Penilaian dari segi hukum atas jaminan kredit adalah penilaian untuk mengetahui apakah merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat yuridis dan sejauh mana merek tersebut layak atau tidak layak dari segi hukum agar dapat diterima sebagai objek jaminan kredit dengan merujuk ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar suatu merek memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai objek jaminan utang yang baik, yaitu antara lain:
Pertama , suatu merek dapat dijaminkan apabila merek tersebut telah mempunyai hak. Pada sistem konstitutif yang dianut UU Merek dan Indikasi Geografis, hak baru akan lahir bila telah dilakukannya pendaftaran oleh si pemegang, sebab apabila suatu merek tidak dilakukan pendaftaran dan tidak diumumkan maka tidak akan lahir apa yang disebut dengan hak kebendaan. Sehingga, merek tersebut tidak dapat dipertahankan terhadap setiap orang, tidak lahirnya asas droit de suite , tidak adanya hak preference . 15 Hak atas merek dapat diperoleh dengan syarat dan tata cara berdasarkan ketentuan Pasal 4 hingga 8 UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (RajaGrafindo Persada 2008).[111].
15 OK. Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) (Rajagrafindo Persada 2007).[375].
(Kemenkumham) secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia yang mencantumkan:
a)  tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
b)  nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c)  nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
d)  warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
e)  nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
f)  kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
Sesuai dengan asas spesialitas, adanya sertifikat merek sebagai bukti bahwa merek tersebut telah dilakukan pendaftaran oleh pemiliknya dan sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sertifikat hak merek tersebut menunjukkan legalitas suatu merek yang akan dijadikan objek jaminan kredit.
Kedua , Hak Merek tersebut merupakan milik debitur sendiri. Apabila hak merek tersebut milik debitur sendiri tentunya akan lebih mudah dipertimbangkan oleh Bank. Untuk mengetahui apakah hak merek tersebut milik calon debitur atau pihak lain dapat dilihat dari sertifikat merek yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis sertifikat merek yang diterbitkan oleh Kemenkumham memuat antara lain:
a)  nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
b)  nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
c)  Tanggal Penerimaan;
d)  nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
e)  label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
f)  nomor dan tanggal pendaftaran;
g)  kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
h)  jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
Ketiga , merek yang akan dijaminkan haruslah masih dalam jangka waktu perlindungan selama masa pemberian kredit tersebut, sehingga bank perlu memerhatikan kapan jangka waktu perlindungan merek yang bersangkutan berakhir,
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## 1506 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
walaupun hak merek yang terdaftar tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan sebagaimana Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis. Mengingat perpanjangan hanya dapat disetujui jika merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam sertifikat merek yang bersangkutan dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 36 UU Merek dan Indikasi Geografis). Permohonan perpanjangan dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dan masih dapat diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut namun dikenai denda sebesar biaya perpanjangan. Jika bank mengabaikan kapan jangka waktu perlindungan merek tersebut berakhir, maka tentu akan menimbulkan risiko bagi pihak Bank, sebab jika dalam masa kredit atau pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur belum jatuh tempo, sedangkan jangka waktu perlindungan merek yang bersangkutan telah berakhir dan tidak dilakukan atau telah lewat waktunya untuk dilakukan perpanjangan oleh pemiliknya atau bahkan tidak dapat dilakukan perpanjangan dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 UU Merek dan Indikasi Geografis, maka hak merek yang bersangkutan menjadi berakhir, sehingga berakibat hukum perjanjian jaminannya turut berakhir dan Bank yang semula berkedudukan sebagai kreditor preferen dapat berubah menjadi kreditor konkuren. 16
Keempat , suatu objek jaminan kredit sering pula mempunyai keadaan yang berpotensi sengketa. Secara umum sengketa yang dapat melekat pada suatu jaminan kredit dapat berupa telah adanya pembebanan utang lain atas objek jaminan kredit dan objek jaminan kredit mungkin pula terkait dengan suatu sengketa yang mempunyai segi hukum yang dapat mengakibatkan kesulitan bagi bank di kemudian hari dalam mencairkannya pada saat debitur cedera janji. 17 Mengingat hak merek dapat dibatalkan sewaktu-waktu sebagaimana Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi
16 Trisadini Prasastinah Usanti, Op.Cit. [423]. 17 M. Bahsan, Op.Cit. [116].
Geografis, pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Dengan demikian, hak merek yang akan dijaminkan haruslah hak merek yang bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lain dan tidak sedang dalam persengketaan dengan pihak ketiga.
Menurut pendapat Agus Sardjono yang dikutip oleh Novianti bahwa HKI yang identik dengan komersialisasi karya intelektual merupakan “hak” yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. HKI sebagai aset yang bernilai ekonomi, secara tidak langsung memberikan keuntungan ekonomis bagi pemegang hak atau pemilik hak (right  owner/right  holder , yang dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang didapat dari penggunaan sendiri HKI, atau dari penggunaan HKI oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Kenyataan adanya nilai ekonomi menunjukkan bahwa HKI merupakan salah satu objek perdagangan. 18
Namun, tidak semua hak atas merek memiliki nilai ekonomi dan bernilai uang yang dapat diperjualbelikan ( marketable). 19 Dengan demikian, perlu adanya penilaian dari segi ekonomi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana merek tersebut memenuhi syarat-syarat ekonomis sebagai obyek jaminan kredit dan memiliki nilai atau harga berdasarkan perhitungan ekonomi. Agar merek memenuhi syarat-syarat ekonomis sebagai jaminan utang yang baik, maka aspek yang perlu diperhatikan yaitu antara lain : 20
Pertama , suatu obyek jaminan kredit akan mempunyai nilai ekonomi yang relatif baik apabila dapat dengan mudah dialihkan atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak merek yang telah didaftarkan dapat beralih maupun dialihkan karena
18 Novianti,[ et.,al.], Perlindungan Merek (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017).[66].
19 Sri Mulyani, ‘Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia’ (2014) 43 MMH.[217].
20 M. Bahsan, Op.Cit .[125].

## 1508 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kedua , suatu objek jaminan kredit harus memiliki tingkat harga yang jelas dan sejauh mana harga tersebut merupakan harga yang stabil atau bahkan meningkat dalam kurun waktu yang akan datang adalah hal yang berkaitan dengan nilai ekonominya. Dengan demikian, nilai ekonomi pada hak merek haruslah stabil dan akan lebih baik jika dapat meningkat di kemudian hari.
Ketiga , penggunaan atau pemanfaatan obyek jaminan kredit. Penggunaan atau pemanfaatan hak merek dapat memengaruhi tingkat harga atau nilai ekonominya karena nilai sebuah merek sangat ditentukan oleh kekuatan reputasi dan daya tariknya mengundang pembeli. Reputasi merek biasanya dibangun melalui promosi intensif dan terus menerus, dan dalam kegiatan perdagangan, merek berperan membentuk pangsa pasar ‘brand image’ yang diciptakan. 21 Sri Mulyani pula berpendapat bahwa merek yang mempunyai peluang dijadikan agunan kredit perbankan ialah hanya merek yang mempunyai reputasi baik, yakni merek yang memiliki pangsa pasar. 22
Dengan demikian, hak merek yang akan dijadikan sebagai objek jaminan haruslah hak merek yang memiliki reputasi baik dan yang memiliki pangsa pasar.
Keempat , untuk mengetahui hak merek yang akan dijadikan jaminan tersebut mempunyai nilai ekonomi atau tidak, maka harus adanya laporan keuangan perusahaan pemilik Hak Atas Merek. Adapun dalam praktik yang dilakukan Bank BNI berdasarkan penelitian Sri Mulyani pada tahun 2012, Bank mensyaratkan debitur untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perusahaan pemilik hak atas merek guna mengetahui hak merek yang bersangkutan memiliki nilai atau tidak dengan menerapkan suatu metode yang dikenal dengan sebutan CEV ( Cash Equivalen Value ) diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan untuk menilai obyek jaminan. Penilaian merek “X” didasarkan pada metode pendekatan “ cost” yang dibuat oleh Akuntan Publik Perusahaan merek “X”, yang bisa dianalisis dari Laporan Keuangan, sehingga BNI mengabulkan permohonan
21 Rahayu Hartini, Hukum Komersial (UMM Press 2016) .[336]. 22 Sri Mulyani, ‘Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia’. Op.Cit .[218].
kredit yang diajukan perusahaan “X” dalam rangka modal kerja. 23 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1. Syarat Yuridis dan Syarat Ekonomis Merek Sebagai Jaminan Tambahan Syarat Yuridis Syarat Ekonomis 1. Suatu merek dapat dijaminkan apabila mer- ek tersebut telah mempunyai hak. 1. Hak merek tersebut haruslah mudah dipindahtangankan ataupun dialihkan kepemilikannya pada pihak lain. 2. Hak merek yang bersangkutan merupakan milik debitur sendiri. 2. Nilai ekonomi pada hak merek haruslah stabil dan akan lebih baik jika dapat meningkat di kemudian hari. 3. Hak merek yang akan dijaminkan haruslah masih dalam jangka waktu perlindungan se- lama masa pemberian kredit tersebut. 3. Hak merek yang bersangkutan haruslah yang memiliki reputasi baik dan memi- liki pangsa pasar. 4. Hak merek yang akan dijaminkan haruslah hak merek yang bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lain. 4. Adanya laporan keuangan perusahaan pemilik hak merek guna mengetahui hak merek yang akan dijadikan jaminan tersebut mempunyai nilai ekonomi atau tidak.
5. Hak merek tersebut tidak sedang dalam persengketaan dengan pihak ketiga.
Apabila merek yang diserahkan oleh debitur telah memenuhi syarat yuridis maupun syarat ekonomis sebagai objek jaminan kredit dan telah disetujui oleh bank, maka merek tersebut haruslah segera dilakukan pengikatan sebagai jaminan kredit. Guna mengamankan kepentingan bank, pengikatan suatu objek jaminan kredit haruslah dilakukan dengan cara melalui suatu lembaga jaminan. Bank dalam melakukan pengikatan secara sempurna melalui suatu lembaga jaminan akan memiliki keuntungan sebagai berikut: 24
1)  Bank memiliki hak kebendaan atas objek jaminan kredit;
2)  Bank memiliki hak preferensi atau kedudukan yang diutamakan dari kreditur lainnya guna mendapat pelunasan kredit dari hasil penjualan atau pencairan objek jaminan kredit apabila debitur cedera janji;
3)  Bank akan memiliki kepastian hukum atas pengikatan objek jaminan kredit;
4)  Bank memiliki kemudahan dalam melakukan pencairan objek jaminan kredit.
Mengingat hak merek merupakan benda bergerak yang tak berwujud dan mengingat objek jaminan fidusia maupun gadai, serta dalam prakteknya yang pernah
23 Sri Mulyani, ‘Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia’. Op.Cit .[142].
24 M. Bahsan, Op.Cit .[134].

## 1510 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
menerima merek sebagai jaminan tambahan yaitu Bank BNI yang menerima merek sebagai objek jaminan fidusia dan Bank Muamalat yang menerima merek sebagai objek jaminan gadai, maka hak atas merek memiliki kemungkinan untuk dilakukan pembebanan dengan lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai.
Apabila  merek  tersebut  dibebani  dengan  lembaga  jaminan  fidusia,  maka ketentuan yang berkenaan dengan tata cara pengikatan objek jaminan utang haruslah mengikuti UU Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.  Lahirnya  jaminan  fidusia  tersebut  menimbulkan  adanya  pengalihan  hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan melalui penyerahannya yang secara constitutum possessorium, artinya hak atas merek yang dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur. Namun, kepemilikan dalam jaminan  fidusia  bukan  dalam  arti  pengalihan  “kepemilikan”  yang  sesungguhnya sebagaimana makna “ levering ” pada Pasal 528 BW, akan tetapi yang dimaksud para pihak ialah benda yang bersangkutan dijadikan sebagai objek jaminan, tidak bermaksud untuk melakukan pengalihan benda seperti perjanjian jual beli. 25 Dengan demikian, hak merek yang dijaminkan tersebut tetap dalam penguasaan debitur dan dapat digunakan oleh debitur dalam rangka menjalankan usahanya, yang dalam hal ini sebagai pemilik hak atas merek.
Sedangkan, apabila merek tersebut dibebani dengan lembaga jaminan gadai, maka ketentuan yang berkenaan dengan tata cara pengikatan objek jaminan utang haruslah mengikuti ketentuan pada Bab XX tentang Gadai, Buku Kedua BW. Sebagai syarat sahnya gadai, benda bergerak yang dijadikan objek jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, yang caranya dilakukan menurut wujud dari masing-masing benda bergerak tersebut Pasal 1152 ayat (1) BW, Pasal 1152 bis BW, dan Pasal 1153 BW. Mengingat hak merek merupakan benda bergerak yang tak berwujud, maka yang diserahkan kepada kreditur atau penerima gadai ialah bukti kepemilikan hak atas merek yakni Sertifikat Hak atas Merek yang bersangkutan. penyerahan sertifikat tersebut sebagai prinsip kehati-
25 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan : Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2016).[117].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
hatian bank serta menjamin posisi kreditur dari risiko kerugian, karena dengan penyerahan sertifikat hak atas merek tersebut pemilik hak atas merek tidak bisa dengan mudah mengalihkan merek tersebut kepada pihak lain mengingat Pasal 41 ayat (4) UU Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya menyebutkan bahwa permohonan pengalihan hak atas merek harus disertai dengan dokumen pendukung  yakni  sertifikat  hak  atas  merek  dan  bukti  lain  yang  mendukung kepemilikan hak tersebut.
Tata cara mengenai eksekusi atas objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Adapun 3 (tiga) cara eksekusi atas hak merek yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia atau debitur cedera janji sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yakni:
1)  Pelaksanaan titel eksekutorial
Adanya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  MAHA  ESA”  dalam  sertifikat  Jaminan  Fidusia  memiliki  kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Tentunya, yang demikian itu dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena pelaksanaan dari suatu grosse akta atau titel eksekutorial Sertfikat Jaminan Fidusia sama dengan cara pelaksanaan suatu perkara perdata dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pihak kreditur tidak perlu melakukan pengajuan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa. 26
Apabila pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia didasarkan atas Pasal 29 ayat (1) huruf a yakni berdasarkan titel eksekutorial atau grosse Sertifikat Jaminan Fidusia, maka prosedur pelaksanannya harus melalui suatu keputusan pengadilan yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), kreditur harus melakukan pengajuan permohonan pada Ketua Pengadilan Negeri supaya dilaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pemberi
26 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Sinar Grafika 2009).[234].

## 1512 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
fidusia  atau  debitur  dan  memerintah  supaya  pemberi  fidusia  atau  debitur  segera memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Apabila waktu yang ditentukan Ketua Pengadilan Negeri tersebut telah lampau dan pemberi fidusia atau debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 197 HIR, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memberikan perintah pada juru sita untuk melakukan sita atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi dilaksanakan melalui penjualan benda jaminan di muka umum (secara lelang) atau melalui cara yang dianggap baik oleh Ketua Pengadilan (Pasal 200 HIR). 27
2)  Pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum
Sebagaimana Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri jika debitur cidera janji. Penjualan atas kekuasaan sendiri tersebut sama halnya dengan menjual berdasarkan parate eksekusi dan tidak berdasarkan atas titel eksekutorial. 28 Ini berarti, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa meminta bantuan juru sita atau Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, melainkan melalui bantuan Kantor Lelang dengan menjual secara lelang atau umum terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia guna mengambil pelunasan piutang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut.
3)  Pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan di bawah tangan
Selain  eksekusi  terhadap  benda  yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia berdasarkan parate eksekusi yang melalui pelangan umum, dimungkinkan pula melakukan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yaitu:
a.  Pelaksanaann ya  didasarkan  atas  kesepakatan  antara  pemberi  fidusia  dan penerima fidusia;
b.  melalui cara tersebut dapat diperoleh harga yang tertinggi atau harga yang lebih menguntungkan para pihak;
27 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (Citra Aditya Bakti 2005). [320].
28 Ibid .[322].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
c.  pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilaksanakan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia pada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
d.  pengumuman dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
Sedangkan, tata cara eksekusi terhadap hak merek yang dibebani lembaga jaminan gadai dapat dilakukan menurut cara dan ketentuan sebagai berikut:
1)  Pelaksanaan eksekusi melalui penjualan atas barang gadai berdasarkan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) berdasarkan Pasal 1155 BW.
Ketentuan Pasal 1155 ayat (1) BW tersebut memberikan wewenang pada kreditur atau penerima gadai untuk melakukan penjualan atas benda yang digadaikan di depan umum melalui pelelangan umum menurut kebiasaan setempat dan syarat-syarat yang lazim berlaku apabila debitur atau pemberi gadai benar-benar telah cidera janji, setelah lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan atau setelah diberikannya peringatan (somasi) untuk melunasi utangnya apabila perjanjian tersebut tidak ditentukan mengenai tenggang waktunya. Hak untuk melakukan penjualan atas barang gadai berdasarkan kekuasaan sendiri ( parate eksekusi) tersebut diberikan oleh undang-undang, tanpa adanya titel eksekutorial. Pemegang gadai menjual barang gadai seakan-akan seperti menjual barangnya sendiri dalam rangka mengambil pelunasan piutangnya. Penjualan yang dilakukan penerima gadai tersebut tanpa perantaraan Pengadilan, tanpa memerlukan bantuan juru sita dan tanpa adanya penyitaan.
Selain itu, terdapat pengecualian apabila barang gadai tersebut berupa barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, dimana berdasarkan Pasal 1155 ayat (2) BW cara eksekusinya dengan dilakukan penjualan di pasar atau di bursa efek ditempat dimana penerima gadai tinggal dan dengan syarat perantaraan 2 (dua) orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut.
2)  Pelaksanaan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan Menurut Yahya Harahap, apabila berpedoman secara analog dengan

## 1514 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai
Pasal 20 UU Hak Tanggungan, maka dimungkinkan penjualan objek barang gadai melalui penjualan di bawah tangan, asalkan telah terdapat kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai yang dibuat setelah terjadinya wanprestasi, karena yang dilarang dalam Pasal 1155 BW adalah kesepakatan penjualan di bawah tangan yang dituangkan dalam perjanjian gadai. Oleh karena itu, apabila kesepakatan tersebut dibuat setelah terjadi wanprestasi, dapat dibenarkan dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan. 29
3)  Pelaksanaan eksekusi dengan melalui izin Hakim berdasarkan Pasal 1156 BW.
Di samping hak untuk menjual sendiri yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1155 BW, dalam hal debitur atau pemberi gadai wanprestasi, penerima gadai masih dapat menempuh jalan penyelesaian yang lain sebagaimana Pasal 1156 yaitu: 30
a.  Memohon supaya Hakim menentukan cara penjualan benda yang menjadi objek jaminan gadai. Hal ini diperlukan guna menjaga agar barang gadai menghasilkan uang sebanyak mungkin, sebab kreditur atau penerima gadai mempunyai kepentingan agar harga jual paling tidak dapat menutup jumlah piutangnya; atau
b.  Memohon supaya Hakim memberikan izin pada penerima gadai untuk membeli sendiri barang gadai dengan harga yang ditetapkan oleh Hakim jika hal tersebut lebih terasa bermanfaat dalam hal barang gadai turun sekali nilainya, sehingga apabila dilakukan melalui penjualan di muka umum malah akan dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap kecurangan penerima gadai, karena Hakim yang memberikan keputusan, baik mengenai dikabulkan atau tidaknya maupun harganya.
29 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Sinar Grafika 2009).[223].
30 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Citra Aditya Bakti 1991).[140].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019

## Kesimpulan
Karakteristik jaminan tambahan pada perbankan ialah agunan yang berupa jaminan kebendaan yang objeknya benda milik debitur maupun jaminan perorangan yang berupa kesanggupan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban debitur yang berkaitan atau tidak berkaitan langsung dengan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank.
Suatu hak merek dinilai layak sebagai jaminan yang baik dan dapat diterima bank sebagai objek jaminan kredit, apabila merek tersebut telah memenuhi syarat yuridis dan syarat ekonomis. Syarat yuridis yaitu antara lain merek tersebut telah didaftarkan haknya ke Kemenkumham untuk memperoleh sertifikat hak atas merek sebagai bukti kepemilikan; hak merek tersebut masih dalam jangka waktu perlindungan selama masa pemberian kredit; hak merek tersebut merupakan milik debitur sendiri; tidak sedang dalam persengketaan dengan pihak ketiga; dan bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lain. Syarat ekonomis yaitu antara lain merek tersebut haruslah mudah dipindahtangankan ataupun dialihkan kepemilikannya pada pihak lain; nilai ekonomi pada hak merek haruslah stabil dan akan lebih baik jika dapat meningkat di kemudian hari; merek yang bersangkutan memiliki reputasi baik dan memiliki pangsa pasar; adanya laporan keuangan perusahaan pemilik hak atas merek untuk mengetahui mempunyai nilai ekonomi atau tidak.
Tata cara eksekusi merek sebagai jaminan tambahan yang dibebani dengan lembaga jaminan fidusia dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia dan tata cara eksekusi merek sebagai jaminan tambahan yang dibebani dengan lembaga jaminan gadai dapat mengikuti ketentuan dalam Pasal 1155 dan 1156 BW. Hal tersebut dapat dilakukan selama hak merek yang dijaminkan tersebut diikat secara sempurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bank mempunyai hak kebendaan dan mempunyai hak yang didahulukan dari kreditur lain untuk memperoleh pelunasan kredit dari hasil penjualan (pencairan) objek jaminan kredit apabila debitur cidera janji.

## 1516 Yunita Hikmia: Hak Merek Sebagai

## Daftar Bacaan

## Buku
A. Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah (Gramedia Pustaka Utama 2012).
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang  Melekat  pada  Tanah  dalam  Konsepsi  Penerapan  Asas  Pemisahan Horisontal (Nuansa Madani 2011).
Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan (Deepublish 2015).
J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (Citra Aditya Bakti 2005).
______, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Citra Aditya Bakti 1991).
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (RajaGrafindo Persada 2008).
M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Sinar Grafika 2009).
Novianti,[ et.,al. ], Perlindungan Merek (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017).
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Rajagrafindo Persada 2007).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2016).
Rahayu Hartini, Hukum Komersial (UMM Press 2016).
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2001).
_______________, Hukum Jaminan Keperdataan (Sinar Grafika 2009).
Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi (Kencana 2015)
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Pustaka Utama Grafiti 1999).
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Alfabeta 2004).
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019
Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan : Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2016).

## Jurnal
Bek artini  Caroline,  ‘Pengkualifikasian  Merek  Sebagai  Benda  Untuk  Dapat Dijadikan Objek Jaminan’ (2016) 34 Jurnal Wawasan Hukum.
Sri Mulyani, ‘Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia’ (2014) 11 Hukum dan Dinamika Masyarakat.
__________, ‘Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia’ (2014) 43 MMH .
Trisadini Prasastinah Usanti, ‘Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah’ (2017) 29 Mimbar Hukum.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
HOW TO CITE : Yunita Hikmia, ‘Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--