Analisis  Hukum  Pengelolaan  Investasi  Pada  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan

## Muhamad Hasan Muaziz
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email: hasanmuaziz@unusia.ac.id

## ABSTRAK
Program  jaminan  sosial  sebagai  amanat  dari  UUD  1945  menjadi tanggung  jawab  dasar  bagi  pemerintah  dalam  hal  memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya, dengan harapan masyarakat Indonesia  mampu  meraih  kehidupan  yang  sejahtera.  Adapun  tujuan yang  hendak  dicapai  oleh  pemerintah  dengan  pembentukan  sistem jaminan  sosial  yaitu  untuk  memberikan  kepastian  perlindungan  dan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menjadikan aturan-aturan  hukum  sebagai  suatu  norma.  Hasil  yang  diperoleh  dari penelitian  ini  yaitu  sistem  investasi  keuangan  pada  BPJS Ketenagakerjaan berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  yang  secara  garis  besar terdapat tiga sumber investasi pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu modal awal  dari  Pemerintah,  yang  merupakan  kekayaan  negara  yang dipisahkan dan tidak    terbagi atas saham, hasil pengalihan aset Badan Usaha  Milik  Negara  yang  menyelenggarakan  program  jaminan  sosial, hasil  pengembangan  aset  BPJS.  Serta  hingga  saat  ini  BPJS Ketenagakerjaan  juga  belum  memiliki  instrumen  hukum  yang  jelas untuk menjadikan dasar dalam pengambilan kebijakan cut loss.

## Keywords:
Investasi, Jaminan Sosial, Cut Loss
Corresponding    Author: Muhamad Hasan Muaziz Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Email: hasanmuaziz@unusia.ac.id
© The Author(s) 2022 DOI : 10.47776/alwasath.v3i1.330
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in  any  medium  or  format,  so  long  as  attribution  is  given  to  the creator. The license allows for commercial use.

## JA

## 13

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 2 April 2022 Accepted: 22 April 2022 Online: 22 April 2022
JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.1: 13-24 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya melimpah, yang terdiri dari Sumber Daya  Manusia  (SDM)  serta  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  kondisi,  selain  itu  dengan  luas  wilayah negara yang mencapai 5.193.250 Km2 serta jumlah penduduk yang mencapai 270,20 juta jiwa 1 , selain itu laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun terhitung dari tahun 2010 sampai 2020 mencapai 1,25 persen. 2 Jumlah tersebut tentu memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ketahanan ekonomi serta tugas dan tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan sosial.
Tidak hanya sampai disitu, dengan human capital yang dimiliki oleh Indonesia tersebut tentu berpengaruh terhadap aspek ekonomi serta pola hidup masyarakat Indonesia. Merujuk pada data Badan  Pusat  Statistik  (selanjutnya  disebut  BPS)  diketahui  jumlah  penduduk  miskin  pada  bulan Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau sekitar 27,54 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang  cukup  besar  hal  tersebut  belum  termasuk  masyarakat  yang  rawan  miskin  sebagai  dampak dari perubahan ekonomi serta kondisi Indonesia yang masih berjuang melawan pandemi covid-19.
Oleh karena itu pemerintah melalui berbagai program serta kebijakan berupaya memberikan jaminan  bagi  masyarakat  sebagai  upaya  mengentaskan  kemiskinan,  salah  satu  upaya  yang dilakukan yaitu dengan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Program jaminan sosial pada hakikatnya bukanlah merupakan hal baru di Indonesia, jaminan sosial sendiri merupakan amanat dari  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  28H  Ayat  (3)  dan Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi:
Pasal  28H  Ayat  (3),  “Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
Pasal  34  Ayat  (2)  ,  “Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan martabat kemanusiaan”.
Program jaminan sosial sebagai amanat dari UUD 1945 menjadi tanggung jawab dasar bagi pemerintah  dalam  hal  memberikan  perlindungan  sosial  kepada  masyarakatnya,  dengan  harapan masyarakat  Indonesia  mampu  meraih  kehidupan  yang  sejahtera.  Apabila  ditelaah  lebih  dalam istilah jaminan sosial pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, apabila merujuk pada The Social  Security  Act tahun  1935  di  Amerika,  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan tingginya angka pengangguran, rendahnya kesehatan, serta persoalan-persoalan  sosial  lain  sebagai  akibat  dari  tekanan  ekonomi.  Merujuk  pada  pandangan yang  dikemukakan  oleh  Cheyne,  O’Brein  dan  Belgrave  (1998:176)  sebagaimana  dirujuk  oleh Mudiyono 3 yang menyebutkan:
Jaminan sosial merupakan, “ as a system of state financial support that is paid to those peson who are not provided for adequately by the market. As a system of state financial support paid to those  persons  who  are  unable  to  secure  adequately ”. 4 Hal  tersebut  secara  terang  menjelaskan bahwa  jaminan  sosial  merupakan  penerapan  dari  fungsi  negara  untuk  melindungi  serta memberikan jaminan kesejahteraan (sosial) bagi rakyatnya.
Apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 28H Ayat (3) Jo Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 di atas jelas bahwa negara (melalui program jaminan sosial) berupaya untuk menjalankan fungsi perlindungan kepada seluruh rakyatnya serta berupaya melakukan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah martabat manusia.
1 Berdasarkan  data  yang  dipublikasi  oleh  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2021  dengan  berpijak  pada  data  sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan 32,56 juta jiwa jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010. Lihat Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id .
2 ibid.
3 Lihat: Mudiyono, Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal , (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 6 Nomor 1 Juli 2002), hlm. 68.
4 Cheyne,  Christine,  Mike  O’Brien  dan  Machael  Bergrave,  S ocial  Policy  In  Aotearoa  New  Zealand:  a  Critical Introduction, (Duckland: Oxford University Press, 1998), Ibid .
Tidak  hanya  diatur  dalam  UUD  1945,  bahwa  jaminan  sosial  pada  dasarnya  merupakan kaidah  dasar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  secara  jelas  tercantum  di  dalam Universal Declaration of Human Rights pada Pasal 25 yang menyebutkan:

## Article 25
1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. 5
Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi deklarasi HAM tersebut juga membuat kebijakan  terkait  dengan  sistem  jaminan  sosial  yang  diimplementasikan  di  dalam  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Hal  tersebut  juga  merupakan  amanat  dari  UUD  1945. Secara  garis  besar  sistem  jaminan  sosial  memiliki  tiga  sistem  kerja/mekanisme  yaitu,  pertama, apakah sistem jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah akan diterapkan secara menyeluruh atau  untuk  golongan/kelompok  tertentu  saja.  Kedua,  dalam  bentuk  apa  jaminan  sosial  tersebut akan  diberikan.  Ketiga,  apakah  sistem  jaminan  sosial  tersebut  diselenggarakan  sepenuhnya  oleh pemerintah (kewajiban negara) atau merupakan kewajiban masyarakat. 6 Ketiga pertanyaan dasar tersebut  akan  memberikan  gambaran  secara  nyata  bagimana  sistem  jaminan  sosial  di  Indonesia diterapkan, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan dan menyelamatkan masyarakat dari tekanan-tekanan keadaan sosial yang menjadi beban hidup masyarakt.
5 Secara  universal  negara  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  jaminan  sosial  kepada  seluruh  rakyatnya  serta memberikan  perlindungan-perlindungan  terhadap  berbagai  kondisi  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  jiwa rahyatnya. Hal tersebut secara garis besar tercermin di dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia: Pasal 25
(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk keseha tan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak  atas  jaminan  pada  saat  menganggur,  menderita  sakit,  cacat,  menjadi  janda/duda,  mencapai  usia  lanjut  atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
6 Ibid , hlm. 69.
Analisis Hukum Pengelolaan Investasi    pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Ditinjau  dari  aspek  hukum  pendirian  BPJS,  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya ditulis UU 24/2011) yang merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional.  Jika  dilihat  dari  dua  aturan  hukum  tersebut  pada  dasarnya  pemerintah  telah melakukan  upaya-upaya  dalam  hal  memberikan  jaminan  sosial  kepada  rakyat,  meski  demikian untuk  meningkatkan  pelayanan  sistem  jaminan  sosial  maka  dibentuk  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU 24/2011.
Dalam  penelitianini  peneliti  akan  berfokus  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  serta  bisnis proses  dalam  BPJS  Ketenagakerjaan  sebagai  salah  satu  penyelenggara  jaminan  sosial  yang dikhususkan bagi tenaga kerja dan menyelenggarakan program jaminan sosial yang terdiri dari 4 hal yaitu: 7
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun, dan
d. jaminan kematian
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  pemerintah  dengan  pembentukan  sistem  jaminan sosial  (dalam  hal  ini  peneliti  akan  secara  khusus  meneliti  tentang  BPJS  Ketenagakerjaan)  yaitu untuk  memberikan  kepastian  perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berpijak  pada  latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas,  mendorong  peneliti  untuk melakukan  penelitian  terkait  dengan  analisas  hukum  pengelolaan  investasi  pada  sistem  jaminan sosial  di  Indonesia  dengan  berfokus  pada  sistem  jaminan  sosial  yang  tersedia  di  dalam  BPJS Ketenagakerjaan serta aspek-aspek kebijakan yang diambil dalam pengelolaan bisnis prosesnya, serta dikaitkan dengan prinsip Good Corporate Governanc e (GCG) ditinjau dari sudut pandang hukum bisnis. Dari latar belakang di atas peneliti mengemukakan permasalahan penelitian yang akan  diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  sistem  pengelolaan investasi pada BPJS Ketenagakerjaan? 2) Bagaimana pengaturan sistem cut loss dari aspek hukum bisnis?

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  yang  secara  umum  digunakan  oleh  seorang  peneliti sehingga  penelitian  tersebut  dilakukan  secara  ilmiah  dan  mendapatkan  hasil  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Selain  itu  metode  penelitian  juga  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu indikator dalam penelitian ilmiah sehingga mampu untuk mendapatkan kebenaran. 8
Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  normatif  yaitu penelitian  hukum  sebagai  norma. 9 Metode  penelitian  normatif  merupakan  metode  yang menjadikan  aturan-aturan  hukum  menjadi  suatu  kaidah  yang  dapat  dipaksakan  oleh  kekuasaan negara. 10 Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ini,  peneliti  berusaha  untuk melakukan  kajian-kajian  hukum  dalam  pengelolaan  investasi  pada  BPJS  Ketenagakerjaan,  hal tersebut dikaji dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena berkaitan dengan regulasi-regulasi hukum yang diambil oleh pemangku kebijakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
7 Sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) UU 24/2011.
8 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 20.
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 2
10 Bernard  Arief  Sidharta, Penelitian  Hukum  Normatif:  Analisis  Penelitian  Filosofikal  dan  Dogmatikal .  Dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 143
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  tiga  unsur  yaitu  data  primer, data sekunder, dan data tersier. Bahan hukum primer terdiri dari aturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  jaminan  sosial  di  indonesia,  serta  badan  pengelola  jaminan  sosial  tersebut. Bahan  hukum  Sekunder  berkaitan  dengan  data-data,  laporan  hasil  pengawasan,  laporan  tahunan serta  sistematika  investasi  pada  sistem  jaminan  sosial  di  Indonesia.  Sedangkan  bahan  hukum tersier,  peneliti  peroleh  dari  berita-berita,  jurnal  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dan  relevan dengan  objek  penelitian  yang  dilakukan.  Adanya  pembedaan  tersebut  juga  bertujuan  untuk memperkuat hasil penelitian, dimana penelitian merupakan suatu proses untuk mencari, mencatat, merumuskan serta menyusun suatu laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 11

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Pengelolaan Investasi Pada BPJS Ketenagakerjaan
Sistem  jaminan  sosial  di  Indonesia  pada  dasarnya  telah  berlangsung  cukup  lama,  bahkan BPJS  yang  saat  ini  ada  bukanlah  merupakan  suatu  badan/lembaga  jaminan  sosial  yang  baru melainkan  sebagai  pengembangan  dari  PT  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek).  Berpijak pada  UU  24/2011  sebagaimana  telah  duraikan  di  atas  Jamsostek  dirubah  menjadi  BPJS  yang dibagi  kedalam  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan  dengan  tujuan  utama  yang  hendak dicapai  dari  perubahan  tersebut  yaitu  untuk  memberikan  jaminna  kesejahteraan  kepada masyarakat.
Sebelum  masuk  pada  sistem  pengelolaan  investasi  pada  BPJS  Kesehatan  perlu  dipahami bersama bahwa dalam
hukubungan ketenagakerjaan terdapat berbagai kemungkinan-kemungkinan (kecelakaan kerja) yang dapat menimpa tenaga kerja, selain itu dalam menjaga  kelangsungan  kehidupanya  tidak  jarang  pekerja  akan  masuk  pada  garis  kemiskinan apabila “mereka” sudah tidak lagi pada usia produktif. Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan struktural yang ada di dalam masyarakat.
Oleh  karena  itu  melalui  BPJS  Ketenagakerjaan,  pemerintah  berupaya  memberikan  jaminan sosial  kepada  masyarakat  terutama  bagi  para  pekerja  agar  dapat  meraih  kesejahteraan  serta memiliki  jaminan  apabila  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  kecelakaan  kerja, pemutusan hubungan kerja, serta telah memasuki usia pensiun/hari tua.
Merujuk  pada  pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Zaeni  Asyhadie,  dikemukakan  bahwa terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat terkait dengan sistem  jaminan  sosial  agar  mampu  memberikan  manfaat  dan  dampak  yang  cukup  baik  bagi masyarakat, yang terdiri dari:
a. usaha  berupa  pencegahan  yang  dapat  dikelompokkan  kedalam  pelayanan  sosial  ( social service );
b. usaha  berupa  pemulihan  dan  penyembuhan  yang  dapat  dimasukkan  ke  dalam  kategori bantuan sosial ( social assistance );
c. usaha berupa pembinaan, yang merupakan program yang dibuat untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat guna meningkatkan taraf hidupnya, hal tersebut sebagai usaha sarana sosial ( social infra structure ); serta
d. usaha-usaha  di  bidang  perlindungan  terhadap  ketenagakerjaan  yang  merupakan  suatu kebijakan/usaha  yang  dilakukan  dengan  target  khusus  untuk  tenaga  kerja,  usaha  tersebut dapat dikategorikan ke dalam asuransi sosial ( social insurance ). 12
Empat aspek tersebut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat. Apabila ditinjau dari segi regulasi, pada
11 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta, Bumi Pustaka, 1997), hlm. 1
12 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008), hlm. 26-27.
dasarnya  UU  24/2011  telah  berusaha  mengadobsi  berbagai  upaya  dalam  memberikan  jaminan kesejahteraan  kepada  masyarakat,  namun  hal  lain  yang  perlu  dilakukan  kajian  lebih  mendalam yaitu terkait bisnis proses dari sistem jaminan sosial tersebut.
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  di  atas,  bahwa  penelitian  ini  akan  secara  khusus membahas  bisnis  proses  yang  terdapat  di  dalam  BPJS  Ketenagakerjaan  ditinjau  dari  sistem regulasi  serta  hukum  bisnis,  sehingga  akan  banyak  menyoroti  tidak  hanya  kaidah  serta  manfaat jaminan sosial saja, melainkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pengelola BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  memberikan  jaminan sosial kepada masyarakat.
Meskipun  BPJS  Ketenagakerjaan  merupakan  transformasi  dari  PT  Jamsostek  namun  UU 24/2011  Pasal  41,  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan  sebagai  salah  satu lembaga penyelenggara sistem jaminan sosial yang memiliki aset yang bersumber dari:
a) modal  awal  dari  Pemerintah,  yang  merupakan  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  dan  tidak terbagi atas saham;
b) hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
c) hasil pengembangan aset BPJS;
d) dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau
e) sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terhadap modal awal tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 42 UU 24/2011 bahwa jumlah  besaran  modal  awal  pada  BPJS  Ketenagakerjaan  yaitu  sebesar  Rp.  2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah). Modal tersebut bersumber dari kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Selain  aset  yang  dimiliki  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  sebagaimana  disebutkan  di  atas, BPJS Ketenagarakerjaan juga memiliki aset jaminan sosial yang bersumber dari:
a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;
b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
c. hasil  pengalihan  aset  program  jaminan  sosial  yang  menjadi  hak  Peserta  dari  Badan  Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain  empat  hal  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  program  pelayanan  jaminan  sosial  BPJS Ketenagakerjaan  juga  mendapatkan  dana  operasional/modal  yang  diambil  dari  dana  jaminan sosial  untuk  setiap  bulanya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  218/PMK.02/2021  Tentang  Dana  Operasional  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  tahun  2022  (selanjutnya  ditulis  PMK  218/2021),  yang  terdiri dari: 13
13 Lebih jauh dijelaskan bahwa dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan dana operasional merupakan dana hasil  pengembangan  setelah  dikurangi  beban  pengemangan  yang  akan  didistribusikan  sebagai  hak  masing-masing peserta (Pasal 1 Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2021 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2022). dari ketentuan pasa tersebut di atasm jelas bahwa dana yang  masuk  di  dalam  sistem  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat  digunakan  sebagai  modal  investasi  dimana  hasil  dari investasi tersebut dapat digunakan untuk membiayai program serta pengembangan layanan yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan demikian bisnis proses yang terdapat di dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan. Hal tersebut sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, jika kita melihat bisnis proses yang dilakukan oleh usaha asuransi baik yang merupakan lembaga pemerintah seperti yang dilakukan oleh Asabri, Jiwasraya, maupun lembaga yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat lain yang juga sama-sama melakukan investasi pada sektor yang lain untuk mendapatkan tambahan modal usaha dari proses investasi.
a. iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima, dalam hal ini besaran potongan untuk  operasional  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  sebelum  dikurangi  rekomposisi  iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
b. iuran  program  Jaminan  Kematian  yang  telah  diterima,  adapun  besaran  potongan  untuk operasional  yaitu  10%  (sepuluh  persen)  sebelum  dikurangi  rekomposisi  iuran  Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
c. iuran program Jaminan Hari Tua yang telah diterima, besaran prosentase yang diambil untuk operasional yaitu sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen);
d. iurang  program  jaminan  Pensiun  yang  telah  diterima,  sedangkan  besaran  prosentase  yang diambil untuk operasional yaitu sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen);
e. dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua, besaran prosentase yang diambil untuk operasional  yaitu  sebesar  3,36%  (tiga  koma  tiga  enam  persen)  setelah  dikurangi  beban pengembangan;
f. dana  hasil  pengembangan  program  Jaminan  Pensiun,  dimana  besaran  prosentase  yang diambil  untuk  operasional  yaitu  sebesar  3,36%  (tiga  koma  tiga  enam  persen)  setelah dikurangi beban pengembangan;
Selain  itu  ketentuan  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  PMK  218/2021  menyebutkan  besaran  nomial dana  operasional  yang  diperoleh  dari  persentase  tertentu  paling  banyak  Rp.  4.520.000.000.000 (empat triliun lima ratus dua puluh miliar rupiah) 14
Berdasarkan  payung  hukum  yang  ada  BPJS  Ketenagakerjaan  menjalankan  usahanya  untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan bisnis proses BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamnatkan di dalam UU 24/2011, yaitu:
a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial;
b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan
c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pengaturan Sistem Cut Loss Dari Aspek Hukum Bisnis
Investasi  merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk  mendapatkan keuntungan  dari  “modal”  yang  dimiliki  dan  digunakan  untuk  suatu  porese  bisnis  tertentu,  oleh karena  itu  di  dalam  investasi,  seorang  investor  memiliki  dua  kemungkinan  utama  yaitu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian dari investasi yang dilakukan tersebut.
Cut loss merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam melakukan investasi (biasanya digunakan  utnuk  investasi  trading  atau  saham)  dimana  dalam  mengambil  keputusan  dari  jenis investasi tersebut memerlukan suatu pemikiran logis, hal tersebut dikarenakan sistem cut loss ini merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  investor  sebagai  upaya  agar  tidak  mengalami kerugian yang lebih besar.
Sistem cut loss merujuk pada kondisi dimana seorang investor menjual saham dengan harga rendah  dibandingkan  dengan  harga  pada  saat  membeli  saham  tersebut. 15 Bagi  seorang  investor saham  strategi cut  loss merupakan  strategi  dasar  yang  harus  dikuasai  agar  dalam  melakukan investasi saham tidak terjerumus dalam kerugian sebagai akibat dari penurunan harga jual saham yang  dimiliki  tersebut.  Lebih  jauh  dalam  materi  yang  disampaikan  oleh  OCBC  NISP  bahwa kebijakan cut  loss merupakan  kebijakan  yang  berguna  untuk  mempertahankan  modal  pada  saat
14 Lihat pula: Astrak Peraturan Dana Operasional – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Ketenagakerjaan 2021 Permenkeu Ri Nomor 218/PMK.02/2021 Tanggal 31 Desember 2021 (BN Tahun 2021 No. 1516) Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Tentang  Dana  Operasional  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022. www.jdih.kemenkeu.go.id .
15 Redaksi  ICBS  NISP, Pahami  Cut  Loss,  Strategi  Menghindari  Kerugian  Dalam  Saham, 2021,  diakses  dari https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/09/cut-loss-adalah
krisis  finansial  atau  masalah  lain  yang  terkait  dengan  penurunan  harga  saham,  pada  kondisi tersebut kebijakan cut loss dapat dianggap sebagai upaya protective stop strategy . 16
Dalam  mengambil  kebijakan cut  loss diperlukan  berbagai  pertimbangan  dengan  melihat keadaan  pasar  dimana  kebijakan cut  loss yang  diambil  dapat  berjalan  secara  maksimal  dan meminimalisir  kerugian  pada  perusahaan,  setidaknya  terdapat  empat  aspek  yang  perlu diperhatikan yaitu:
a) kerugian  telah  mencapai  batas,  yaitu  kondisi  dimana  saham  yang  dimiliki  mengalami kerugian  pada  maksimal  yang  telah  ditentukan.  Merujuk  pada  sumber  yang  dirujuk  dari CNBC  Indonesia, cut  loss merupakan  titik  penentu  bagi  seorang  investor  untuk  melepas sahamnya,  setidaknya  terdapat  dua  tipe  investor  saham  yaitu  investor  konservatif  (pada umumnya)  memberikan  toleransi  titik  support  (batas  bawah) cut  loss sebesar  3-5%, sedangkan investor dengan tipe agresif yaitu memberikan batas bawah sebesar 15-20%. 17
b) harga saham terus menurun, yaitu apabila nilai saham yang dibeli atau dimiliki oleh investor mengalami  penurunan  di  atas  batas  toleransi  serta  terjadi  kondisi  pasar  yang  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya  baik  itu  karena  pengaruh  internal  maupun  eksternal  sehingga menyebabkan harga saham terus mengalami penurunan maka kebijakan cut loss merupakan kebijakan paling strategis untuk diambil.
c) kesalahan  ketika  membeli  saham,  dalam  membeli  saham  tentu  tidak  semua  dapat  berjalan sebagaimana  yang  investor  inginkan  melainkan  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  menjadi potensi kerugian diantaranya kesalahan pada saat membeli saham, kondisi demikian bisa saja terjadi ketika investor membeli saham namun tidak dibarengi dengan analisis yang mendalam sehingga menyebabkan saham yang dibeli tersebut “salah” dan mengalami kerugian.
d) adanya  koreksi  IHSG  yaitu  kondisi  dimana  IHSG  terkoreksi  sehingga  menyebakan  harga saham  menurun  sampai  pada  batas  bawah  yang  telah  ditentukan  di  atas,  perlu  diperhatikan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan IHSG terkoreksi diantaranya karena adanya krisis,  kerusuhan,  kebijakan-kebijakan  pemerintah  (dalam  negeri),  maupun  kebijakan  dari luar negeri yang berpengaruh terhadap keuangan Indonesia.
Cut loss pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang baru bagi perusahaan yang melakukan aksi korporasi pada lantai Bursa Efek Indonesia, namun kebijakan tersebut memiliki beberapa resiko yang  perlu  dipertimbangkan  yaitu  ketika  saham  yang  dibeli  (investasi)  mengalami  penurunan sehingga menyebabkan potensi kerugian terhadap investasi tersebut.
Pada  dasarnya  BPJS  Ketenagakerjaan  pernah  mengalami  kondisi  dimana  dana  yang  di investasikan pada bursa saham mengalami penurunan. Berdasarkan data laporan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  pada  tahun  2016  dan  2017  diketahui  bahwa  terdapat  12  saham  yang  dimiliki BPJS  Ketenagakerjaan  di  bursa  efek  yang  mengalami  penurunan  nilai  perolehan  melebihi  10% selama tahun 2016 dan 2017 namun kebijakan cut loss belum diberlakukan untuk saham-saham tersebut. 18
Kebijakan  investasi  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  terhadap  sejumlah  saham tersebut  menunjukkan  adany  akerugian  yang  belum  terealisasi  ( unrealized  loss )  dengan  jumlah yang  cukup  besar  yaitu  Rp.  801.229.138.937,-  dan  Rp.  1.331.026.330.561,-.  Adapun  yang menjadi dasar dari adanya kerugian tersebut yaitu dikarenakan adanya penurunan nilai perolehan rata-rata saham pada perusahaan tersebut.
Kondisi pasar saham pada emiten saham tersebut di atas menyebabkan keuntungan maupun
16 Ibid
17 Emir  Yanwardhana, Cut  Loss  Saham  Yang  Bisa  Ditolelir,  Idealnya  Berapa? ,  2021,  diakses  dari https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210203113129-21-220682/cut-loss-saham-yang-bisa-ditolerir-idealnya -berapa
18 BPK  RI, Ringkasan  &  Telaahan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  Semester  II  Tahun  2018 ,  (Jakarta:  Pusat  Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BPK RI, 2019), hlm. 58.
kerugian  pada  setiap  aksi  korporasi  yang  dilakukan  menjadi  sukar  untuk  diprediksi,  meskipun dalam beberapa hal dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pergerakan suatu saham. Kondisi kurang menguntungkan terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan berlanjut hingga tahun 2017 dimana unrealized loss pada saham 12 perusahaan yang  investasi  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  mengalami  penurunan  sehingga unrealized  loss mencapai Rp. 529.797.191.624,- atau mencapai 66,12% dari posisi saham di akhir tahun 2016. 19
Kondisi demikian pada akhirnya menjadikan kas yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan secara  otomatis  akan  berkurang  atau  terkoreksi,  meski  demikian  terhadap  kondisi  sebagaimana dijelaskan di atas dari pihak BPJS Ketenagakerjaan tetap saja belum mengambil langkah-langkah untuk melakukan cut loss terhadap 12 saham tersebut.
Terdapat  beberapa  parameter  yang  perlu  dilakukan  untuk  mengkaji  kondisi  sebagaimana digambarkan di atas apakah unrealized loss pada suatu investasi saham merupakan hal yang wajar, atau  merupakan  kerugian  sehingga  perlu  dilakukan  tindakan-tindakan  secara  spesifik  untuk meminimalisir  adanya  potensi  kerugian  pada  aksi  korporasi.  Kondisi  tersebut  tentu  sangat bergantung  pada  kondisi  dan  iklim  investasi  pada  pasar  saham  di  Indonesia,  apabila  dilakukan pencermatan  saham  yang  mengalami  koreksi  terdapat  beberapa  kriteria  penempatan  investasi saham  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  yaitu  berada  pada  saham  dengan  kategori LQ-45  yaitu  saham  yang  berada  di  peringkat  atas  berdasarkan  kapitalisasi  pasar  di  tahun tersebut--dalam hal ini yaitu tahun 2016 dan 2017--.
Selain itu kondisi saham yang dibeli oleh BJS Ketenagakerjaan juga mengalami naik turun nilai unrealized  loss, pada  tahun  yang  berbeda  (tahun  2020  dan  2021)  pergerakan  saham  yang dimiliki  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  mengalami  pergeseran  terkait  dengan unrealized  loss tersebut  pada  saat  IHSG  berada  di  level  5.979  (31  Desember  2020)  nilai unrealized  loss yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp. 22,308 triliun, namun ketika IHSG Berada di level  6.429  (20  Januari  2021)  nilai unrealized  loss yang  dimiliki  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 14,417 triliun atau sekitar 2,91% jika dibandingkan dengan nilai total portofolio yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 495 triliun. 20 Kondisi  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  penurunan  pada  kinerja  emiten  BUMN,  sedangkan dalam pasar saham naik dan turun harga saham merupakan suatu hal yang dapat dikatakan sebagai “kewajaran”.
Meski  demikian,  apabila  berpijak  pada  data  temuan  BPK  RI  serta  rekomendasi  yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan terhadap aksi korporasi yang dilakukan di pasar saham, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. BPJS  Ketenagakerjaan  perlu  melaksanakan  analisis  yang  memadai  secara  periodik  atas keseluruhan saham yang mengalami penundaan pelaksanaan kebijakan cut loss; serta
b. melakukan  kajian  ulang  dan  merevisi  Peraturan  Direksi  tentang  Pedoman  Pengelolaan Investasi terkait pelaksanaan kebijakan cut loss yang lebih detail sehingga dapat diterapkan. 21 Rekomendasi  yang  dilakukan  oleh  BPK  RI  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  menemukan bahwa aksi korporasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap pasar saham ternyata memiliki  prosentase  yang  cukup  rendah  jika  dibandingkan  dengan  rata-rata  tingkat  suku  bunga counter deposito bank (tahun 2016 dan 2017). Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
a. terdapat  penempatan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  pada  instrumen  investasi  pada  tahun 2016 dan 2017, yang memiliki prosentase tingkat pengembalian rata-rata masih rendah jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga deposito pemerintah;
19 Ibid.
20 Roy  Sembel,  kasus  saham  BPJS-TK: unrealized  loss,  Bagian  risiko  investasi  wajar,  detiknews,  diakses dari:https://news.detik.com/kolom/d-5490496/kasus-saham-bpjs-tk-unrealized-loss-bagian-risiko-investasi-wajar.
21 Op Cit, BPK RI, hlm. 58-59.
b. terdapat  penempatan  aset  dana  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  instrumen  investasi  yang memiliki  tingkat  pengembalian  di  bawah  presentase  tingkat  pengembalian  investasi  dana jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2016 dan 2017. 22
Kondisi  tersebut  menyebabkan  investasi  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  pada beberapa  instrumen  investasi  menjadi  kurang  optimal  untuk  menambah  kas,  sehingga  perlu adanya  koreksi  dan  evaluasi  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  akan  diambil.  Meski  demikian terhadap  instrumen  investasi  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  harus  mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  Non-Bank,  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  e  menjelaskan  bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Paling  rendah  50%  (lima  puluh  persen)  dari  seluruh  jumlah  investasi  Dana  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan  tersebut  tentu  berdampak  pada  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK terhadap kebijakan investasi yang diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan OJK tersebut di atas  menjadi  catatan  tersendiri  sekaligus  tantangan  yang  harus  diselesaikan  oleh  BPJS Ketenagakerjaan, karena nilai investasi yang dilakukan pada SBN tergoilong sangat besar sehingg berpotensi mempengaruhi arus kas yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Selain  itu,  hingga  saat  ini  BPJS  Ketenagakerjaan  juga  belum  memiliki  instrumen  hukum yang jelas untuk menjadikan dasar dalam pengambilan kebijakan cut loss terhadap aksi korporasi pada saham, sehingga sejauh ini manajemen BPJS Ketenagakerjaan belum pernah melakukan aksi cut loss , hal ini didasari oleh ketakutan bahwa kebijakan cut loss tersebut justru dianggap sebagai kebijakan yang merugikan keuangan negara. 23 Oleh karena itu manajemen BPJS Ketenagakerjaan perlu  melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  terkait  dengan  kebijakan  fiskal  yang  akan  diambil terutama pada aksi korporasi yang berkaitan dengan saham pada BEI.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Aksi  korposari  yang  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  pasar  saham  perlu mendapatkan  perhatian  secara  khusus  hal  ini  dikarenakan  pergerakan  saham  yang  “dapat dikatakan”  fluktuatif  (naik-turun)  sehingga  berdampak  pada  nilai  keuntungan  dan  kerugian (potensial)  yang  dapat  diperoleh  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan.  Bahwa  selain  itu  dasar  hukum terkait dengan kebijakan cut loss pada penurunan saham menjadi hal yang penting sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada manajemen BPJS Ketenagakerjaan agar aksi korporasi yang dilakukan tidak menjadi abu-abu dimana apabila manajemen tidak mengambil kebijakan cut loss hal  tersebut  dianggap  sebagai unrealized  loss ,  sedangkan  apabila  manajemen  mengambil
22 Ibid, BPK RI, hlm. 59-60.
23 Aksi korporasi berupa cut loss pada dasarnya merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi pada lantai bursa efek, hal itu bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar jika terus menerus mempertahankan investasi pada suatu saham yang terus mengalami penurunan bahkan cut loss diangap sebagai kebijakan paling realistis yang dapat  diambil  sehingga  perusahaan  tidak  mengalami  kerugian  yang  semakin  dalam.  Pada  dasarnya  terdapat  bagi investor memiliki batas toleransi maksimal terhadap penurunan harga saham baik itu pada angka penuruan 3%, 4%, 5%  atau  bahkan  10%  dari  penurunan  untuk  mengambil  langkah cut  loss ,  namun  terhadap  ketentuan  yang  terdapat pada  BPJS  Ketenagakerjaan  ini  menjadi  sangat  menarik  yaitu  dimana  terdapat  ketakutan  jika  kebijakan cut  loss tersebut diambil justru dianggap sebagai kerugian negara. Disatu sisi apabila manajemen tidak menerapkan cut loss pada  saham-saham  yang  mengalami  penuruan,  kondisi  tersebut  oleh  BPK  RI  dianggap  sebagai  temuan  berupa unrealized loss. Baca: Ronald Yusuf, et al, Tata Kelola Investasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) Dan Jaminan Pensiun (JP) Pada Bpjs Ketenagakerjaan, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020), diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/01/07/101351531740146-tata-kelola-investasi-program-jaminan-hari-tua-jh t-dan-jaminan-pensiun-jp-pada-bpjs-ketenagakerjaan
kebijakan cut loss , hal tersebut dianggap sebagai temuan kerugian negara.
Pada perinsipnya dalam investasi (saham) kenaikan dan penurunan harga saham merupakan suatu yang wajar terjadi namun, akan menjadi persoalan apabila konsidi tersebut belum memiliki aturan  hukum  yang  jelas,  sehingga  keadaan-keadaan  pasar  yang  relatif  fluktuatif  justru menjasilkan sisi abu-abu bagi manajemen BPJS Ketenagakerjaan, yang berdampak pada kerugian baik kas, aset, maupun kebijakan manajemen.

## Saran
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  bagaimana  kebijakan cut  loss dalam  suatu  aksi korporasi  pada  bursa  saham  sangat  bergantung  pada  kebijakan  yang  diambil  oleh  manajemen. Oleh karena itu pada lembaga keuangan non bank yang menggunakan uang negara terutama BPJS Ketenagakerjaan  dalam  melakukan  aksi  korporasinya  perlu  dibentuk  regulasi  yang  mengatur tingkat  prosentasi  nilai  penurunan  maksimal  terhadap  saham  yang  dimiliki,  agar  fluktuasi  pasar tidak menghasilkan sisi abu-abu (tidak jelas) bagi manajemen untuk mengambil suatu kebijakan.

## REFERENSI Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Universal Declaration of Human Rights.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  218/PMK.02/2021  Tentang  Dana  Operasional  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.02/2021 Tanggal 31 Desember 2021 (BN Tahun 2021 No. 1516).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.05/2016  Tentang  Investasi  Surat  Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Bernard  Arief  Sidharta, Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  Dan  Refleksi ,  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
BPJS  Ketenagakerjaan,  Pertumbuhan  Agresif  Untuk  Perlindungan  Berkelanjutan,  Laporan Tahunan Terintegrasi 2019.
BPK  RI, Ringkasan  &  Telaahan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  Semester  II  Tahun  2018 ,  Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BPK RI, 2019.
Cheyne, Christine, Mike O’Brien dan Machael Bergrave, S ocial Policy In Aotearoa New Zealand: a Critical Introduction, Duckland: Oxford University Press, 1998
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997. Emir  Yanwardhana, Cut  Loss  Saham  Yang  Bisa  Ditolelir,  Idealnya  Berapa? ,  2021, https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210203113129-21-220682/cut-loss-saham-yan g-bisa-ditolerir-idealnya-berapa
Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019. Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020. Mudiyono, Jaminan  Sosial  Di  Indonesia:  Relevansi  Pendekatan  Informal ,  Yogyakarta:  Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 6 Nomor 1 Juli 2002.
Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2013. Redaksi  ICBS  NISP, Pahami  Cut  Loss,  Strategi  Menghindari  Kerugian  Dalam  Saham, 2021,
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/09/cut-loss-adalah Ronald  Yusuf,  et  al, Tata  Kelola  Investasi  Program  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  Dan  Jaminan Pensiun  (JP)  Pada  Bpjs  Ketenagakerjaan, (Jakarta:  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia, 2020), diakses dari
https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/01/07/101351531740146-tata-kelola-investasi-prog ram-jaminan-hari-tua-jht-dan-jaminan-pensiun-jp-pada-bpjs-ketenagakerjaan Roy  Sembel, Kasus  Saham  BPJS-TK:  Unrealized  Loss,  Bagian  Risiko  Investasi  Wajar, detiknews,https://news.detik.com/kolom/d-5490496/kasus-saham-
bpjs-tk-unrealized-loss-bagian-risiko-investasi-wajar.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Normatif, Jakarta: Rajawali Press, 1995. Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, cet.4 , Bandung: Alfabeta, 2020. www.bps.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id. Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008.

## Competing interests
No conflict interest.
Funding.
None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The author is a lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia