## THE ROLE OF THE OMBUDSMAN OF THE JAMBI PROVINCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN DOING SUPERVISION OF THE PUBLIC SERVICE INSTITUTION IN THE JAMBI PRATAMA TAX SERVICE OFFICE BASED ON
LAW NUMBER 37 OF 2008

## A Yuli Tauvani
Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Ahsanta Jambi Email: ivantauvani@ahsanta.ac.id
Abstrak:  artikel  ini  berusaha  menjawab  peran  Ombudsman  republik  Indonesia perwakilan  Provinsi  Jambi  dalam  upaya  pencegahan  mal  administrasi  di  Provinsi Jambi.  Untuk  mengetahui  peran  ombudsman  republik  Indonesia  perwakilan Provinsi  Jambi  dalam  upaya  pencegahan  mal  administrasi  di  Provinsi  Jambi  dan Untuk  mengetahui  faktor  apa  sajakah  yang  menjadi  hambatan  Ombudsman Republik  Indonesia  perwakilan  Provinsi  Jambi  dalam  upaya  pencegahan  mal daministrasi di Provinsi Jambi. Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan  ini  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  berbeda  dengan penelitian ilmu hukum normative, penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui  sejauhmana  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini menemukan  bahwa pelayanan  di  kantor  pajak  pratama  Jambi  masih  banyak dijumpai  pelanggaran-pelanggaran  mal  administrasi  dalam  pembuatan  nomor pokok wajib pajak. Pelanggaran ini terjadi dikarenakan kerumitan dari persyaratan- persyaratan  yang  diberikan  oleh  kantor  pelayanan  Pajak  Pratama  Jambi  kepada wajib pajak. Dari temuan tersebut penelitian ini menyimpulkan  banyak hambatan yang  dialami  oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia  perwakilan  Jambi  saat melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di Kantor Pajak Pratama Abadi; pertama ,  kesadaran  masyarakat  tidak  memadai  atau  kurang  mengenai  pelanggaran mal  administrasi  tersebut; kedua ,  kurang  sarana  dan  prasarana  dalam  melakukan pengawasan  pelayanan  publik; ketiga ,  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh Ombudsman  Republik  Indonesia  dianggap  sebelah  mata  dikarenakan  tidak mempunyai akibat hukum.
Kata Kunci : Ombudsman RI, Pengawasan, Pelayanan Publik, UU No 37 Tahun 2008.

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 22. No. 1 January - June 2020
Abstract:  preliminary;  To  determine  the  role  of  the  ombudsman  of  the  Jambi  province  of  the republic of Indonesia in efforts to prevent administrative malls in Jambi Province. The results of this study are expected to enrich the references and literature in the world of literature about the role  of  the  Indonesian  Ombudsman  institution.  Aim;  To  find  out  the  role  of  the  Indonesian republican ombudsman in Jambi Province representation in  conducting the administration mall prevention efforts in Jambi Province and to find out what factors that becomes the obstacles to the Republic of Indonesia Ombudsman representing Jambi Province in the prevention efforts of the administrative mall in Jambi Province Method; The type of research that the author uses in this writing  is  empirical  juridical.  Empirical  juridical  research  is  different  from  normative  legal research, empirical legal research aims to find out how far the law works in society. Results; At the Pratama Jambi tax service office there were still many administrative malls violations in the making of the taxpayer's principal number. This violation occurred due to the complexity of the requirements provided by the Pratama Jambi tax service office to taxpayers. Conclusion; There are many obstacles experienced by the Jambi Republic's Ombudsman when Jambi oversees public services  at  the  Pratama  Abadi  Tax  Office,  the  first  is  the  lack  of  public  awareness  of  the administrative mall violations, the second is the lack of facilities and infrastructure in overseeing public  services,  the  third  is  that  recommendations  issued  by  the  Republic  of  Indonesia Ombudsman are considered lightly because they have no legal consequences.
Keyword : ombudsman , Supervision, Public Services, Law No. 37 of 2008.

## Pendahuluan
Dalam  konstitusi  Republik  Indonesia  pada  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan,  negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Sebagai  negara  hukum,  setiap  penyelenggaraan  urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku ( wetmatigheid van bestuur ). Negara hukum juga didefiniskan sebagai Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak  menrut  kemauan  orang-orang  yang  memegang  kekuasaan,  melainkan  aturan tertulis  yang  dibuat  oleh  badan-badan  perwakilan  rakyat  yang  terbentuk  secara  sah, sesuai dengan asas “the laws and not menshall govern” . 1
Dapat  dipahami  bahwa  ide  dasar  Negara  hukum  Indonesia,  tidak  terlepas  dari ide dasar tentang rechtsstaat dimana syarat-syarat utamanya terdiri dari:
1) Asas  legalitas,  yaitu  setiap  tindakan  pemerintah  harus  didasarkan  atas  dasar peraturan perundang-undangan.
2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3) Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
4) Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah. 2
Berdasarkan  pengamatan  dan  bertitik  tolak  pada  kondisi  sampai  saat  ini tantangan  terbesar  yang  dihadapi  lingkungan  hukum  dan  ketatanegaraan  di  Indonesia sebagai dampak globalisasi yang dapat diterawang ialah mewujudkan keadilan. Keadilan adalah  kebutuhan  universal  manusia,  tetapi  keadilan  tidak  datang  begitu  saja  dari  atas langit  melainkan  harus  diperjuangkan  dan  harus  diciptakan  oleh  pemerintah  bersama- sama  dengan  anggota  masyarakat  itu  sendiri.  Walaupun  secara  konstitusional  masalah keadilan,  khususnya  keadilan  sosial  telah  tercantum  di  dalam  konstitusi  dan  sekaligus merupakan instruksi kepada para penyelenggara Negara, kenyataan menunjukan bahwa masih  terjadi  kesenjangan.  Pemerintah  memang  memegang  peranan  yang  dominan dalam  upaya  perwujudan  keadilan  di  masyarakat.  Untuk  itu  perlu  mewujudkan prakondisi  melalui  perubahan  orientasi  berpikir  dan  bertindak.  Keadilan  tidak  bisa diwujudkan di dalam pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu perlu meninggalkan kebiasaan  menggunakan  kekuasaan (power  approach) menjadi  penerapan  hukum  yang konsisten (legal  approach) . 3 Usaha  penegakan  hukum  tidak  hanya  dilakukan  melalui pengadilan dan diluar pengadilan seperti arbitrase, tetapi melalui Ombudsman Republik Indonesia.

## Landasan Teori
Tugas  Ombudsman  berdasarkan  Pasal  7  huruf  g  Undung-undang  Nomor  37 Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  mengatur  bahwa  Ombudsman bertugas  Melakukan  upaya  pencegahan  Maladministrasi  dalam  penyelenggaraan pelayanan  public  Wewenang  Ombudsman  berdasarkan  Pasal  8  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengatur bahwa:
1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang
a) Meminta  keterangan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  dari  Pelapor,  Terlapor, atau  pihak  lain  yang  terkait  mengenai  Laporan  yang  disampaikan  kepada Ombudsman.
b) Memeriksa  keputusan,  surat-menyurat,  atau  dokumen  lain  yang  ada  pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan.
A Yuli Tauvani: The Role Of The Ombudsman Of The Jambi Province

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 22. No. 1 January - June 2020
c) Meminta  klarifikasi  dan/atau  salinan  atau  fotokopi  dokumen  yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor.
d) Melakukan  pemanggilan  terhadap  Pelapor,  Terlapor,  dan  pihak  lain  yang terkait dengan Laporan.
e) Menyelesaikan  laporan  melalui  mediasi  dan  konsiliasi  atas  permintaan  para pihak.
f) Membuat  Rekomendasi  mengenai  penyelesaian  Laporan,  termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
g) Demi  kepentingan  umum  mengumumkan  hasil  temuan,  kesimpulan,  dan Rekomendasi.
2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:
a) Menyampaikan  saran  kepada  Presiden,  kepala  daerah,  atau  pimpinan Penyelenggara  Negara  lainnya  guna  perbaikan  dan  penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.
b) Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan/atau  kepala  daerah  agar  terhadap undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.
Dalam kedudukannya Ombudsman Republik Indonesia menghadapi tantangan, tidak saja dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni menangani pengaduan, tetapi lebih dari  pada  itu  mendorong  perbaikan  kepatuhan  pemerintah  dan  pemerintah  daerah dalam  mematuhi  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Kepatuhan ini adalah syarat bagi Negara dalam menghadapi perkembangan paradigma terkini pelayanan publik.
Mengenai  perwujudan  yang  mendasar  di  bentuklah  Ombudsman  Republik Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Jambi.  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan Provinsi  Jambi  berfungsi  sebagai  Lembaga  pengawasan  masyarakat  yang  bersifat indenpenden  yang  diberi  kewenangan  untuk  klarifikasi,  investigasi  dan  rekomendasi terhadap  laporan  atau  pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  penyelenggara  pelayanan publik  terhadap  dugaan  maladministrasi  kususnya  di  daerah.  Dalam  tugasnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan termuat dalam Pasal 6 Huruf G Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan,  Susunan,  dan  Tata  Kerja

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 22. No. 1 January - June 2020
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah yang salah satu kewenangannya yaitu  melakukan  upaya  pencegahan  maladministrasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  di  wilayah  kerjanya.  “Maladministrasi  merupakan  suatu  praktek  yang menyimpang dari suatu praktek adminitrasi, atau suatu praktek yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi”. 4
Orde  reformasi  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah  bertujuan meningkatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Pemerintah  provinsi,  kabupaten dan  kota  dipandang  paling  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  sekaligus  paling  dekat untuk  melayani  rakyat.   Namun  dibalik  semangat  otonomi  daerah,  kinerja  pemerintah daerah masih jauh dari melayani rakyat. Tidak terkecuali di provinsi Jambi, banyaknya keluhan pelayanan publik yang diberitakan media massa, seperti jalan maupun jembatan yang  bertahun-tahun  rusak,  sekolah  rusak,  hingga  pungli  dan  warga  miskin  tidak mendapat Raskin, menjadi salah satu indikator nyata. 5
Aparatur  pemerintah  yang  seharusnya  menjadi  pelayan,  dipandang  lebih menempatkan  diri  sebagai  “pejabat”  dan  penguasa.  Hal  ini  ditujukan  belum membaiknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana visi misi kepala daerah. Wajah pelayanan publik di Provinsi Jambi bisa disebut wajah pelayanan setengah  hati.  Misalnya  saja,  dari  hasil  kepatuhan  Standar  Pelayanan  Publik  sesuai Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yang  dilakukan Ombudsman  Republik  Indonesia  Tahun  2016  masih  jauh  dari  harapan.  Pemerintah Kota Jambi dengan 45 jenis pelayanan administrasi yang diteliti, bernasib sama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci dengan 47 jenis pelayanan yang masih berada pada zona merah.
Dapat  kita  perhatikan  Pemerintah  Kota  Jambi  dengan  45  jenis  pelayanan administrasi.  Pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi  dengan  41  jenis  pelayanan administrasi  dan  pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dengan  60  jenis pelayanan  administrasi  juga  belum  memiliki  pelayanan  publik  yang  standar,  masih berada  zona  kuning. Belum  ada  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan pemerintah  di Provinsi  Jambi  salah  satunya  Kota  Jambi  yang  berada  di  zona  hijau  menunjukan, pelayanan  publik  di  kota  Jambi  belum  ada  yang  berstandar  sesuai  dengan  Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Hasil  itu  sejalan  dengan  banyaknya  jumlah  pengaduan  pelayanan  publik  ke Ombudsman  Republik  Indonesia  secara  nasional  ada  10.476  pengaduan.  Dari  jumlah tersebut  40  persen  lembaga  yang  diadukan  tertinggi  adalah  pemerintah  daerah,  dan disusul kepolisian, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
A Yuli Tauvani: The Role Of The Ombudsman Of The Jambi Province

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 22. No. 1 January - June 2020
Pertanahan  Nasional.  Fenomena  yang  sama  juga  terjadi  di  Provinsi  Jambi  dan  daerah lainnya. Ini bisa disimpulkan Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat.
Salah  satu  permasalahan  yang  ingin  dibahas  dalam  penulisan  ini  mengenai pelayanan publik di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Kota Jambi. Masih ada kekurangan  terhadap  pelayanan  publik  di  lingkungan  kantor  pelayanan  pajak  pratama Kota  Jambi  saat  ini,  salah  satunya  dalam  pembuatan  nomor  pokok  wajib  pajak  bagi wajib pajak. Masih ditemukan ketidak jelasan atau kurangnya transparansi oleh pegawai wajib pajak kepada wajib pajak.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  penulis  pergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis empiris. “Penelitian yuridis empiris berbeda dengan penelitian ilmu hukum normative, penelitian  ilmu  hukum  empiris  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana  bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat” 6 .  Adapun  lokasi  penelitian  yang  penulis  pilih  yaitu Ombudsman  Provinsi  Jambi    dalam  menjalankan  tugasnya  melakukan  pengawasan terhadap  perbuatan  mal  administrasi  bagi  penyelenggara  pelayanan  publik.  Sesuai dengan masalah yang di teliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan  menggambarkan  peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kota Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap  penyelenggara  pelayanan  publik  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Jambi  dan  Kantor  pelayanan pajak pratama Jambi. sedangkan Informan diambil untuk:
a) Perangkat Obudsman Republik Indonesia Perwakilam Provinsi Jambi. Penarikan sampel  berdasarkan Purposive  Sampling yaitu  dengan  menentukan  terlebih  dahulu kriteria-kriteria  bagi  responden  yang  dianggap  paling  mengetahui  masalah  yang diteliti.
b) Pegawai pada kantor pelayanan pajak pratama Jambi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.
c) Analisis Data. 7
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer  maupun  data  sekunder  yang  dikumpulkan.  Hasil  yang  diperoleh  ini  disajikan dalam  bentuk  deskriptif  menggambarkan  sesuatu  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 22. No. 1 January - June 2020
dalam pengawasan Ombudsman Repulik Indonesia terhadap penyelenggara pelayanan publik. 8

## Hasil Penelitian
Faktor Yang Menjadi Hambatan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Upaya Melakukan  Pengawasan  Mal  Administrasi  Di  KPP  Jambi  Bergulirnya  orde  reformasi dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah  bertujuan  meningkatkan  pelayanan  publik kepada  masyarakat.  Pemerintah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  dipandang  paling mengetahui  kebutuhan  masyarakat  sekaligus  paling  dekat  untuk  melayani rakyat.   Namun  dibalik  semangat  otonomi  daerah,  kinerja  pemerintah  daerah  masih jauh  dari  melayani  rakyat.  Tidak  terkecuali  di  provinsi  Jambi,  banyaknya  keluhan pelayanan publik yang diberitakan media massa, seperti yang dibahas pada penulisan ini buruknya terhadap pelayanan publik di Kantor Pajak Pratama Abadi. 9
Dalam  melakukan  fungsi  pengawasan,  khususnya  pada  pelayanan  publik  di Kantor Pajak Pratama Abadi Kota Jambi, Ombudsman Republik Indonesia Jambi tidak mengahadapi  kendala  yang  berarti.  Namun  efektivitas  pengawasan  dirasakan  kurang atau  dapat  dikatakan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Jambi  tidak  dapat  segera menanggapi laporan-laporan yang ada. Meskipun laporan atau aduan dari pihak pelapor terkait  pelayanan  publik  di  Kota  Jambi  dapat  segera  diterima  oleh  Ombudsman Republik Indonesia Jambi tetapi dalam prosesnya dibutuhkan waktu untuk melakukan pengawasan dan investigasi. 10
Kendala lain yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Jambi dalam pengawasan  mal  administrasi  di  kantor  Pajak  Pratama  Abadi  berdasarkan  hasil wawancara penulis bahwa kurangnya kesadaran masyarakat khususnya untuk berperan aktif  melaporkan  adanya  mal  administrasi  didalam  sebuah  instansi  salah  satunya  pada Kantor  Pajak  Pratama  Abadi,  kebanyakan  informasi  diperoleh  dari  inisiatif  media. Selain itu, kendala lain berkaitan dengan website/link Ombudsman Republik Indonesia Jambi  yang  belum  sepenuhnya  dapat  dipergunakan,  hal  ini  berkaitan  pada  minimnya kurangnya  pengetahuan  masyarakat,  kurang  tentang  informasi  adanya  website/link ombudsman  Republik  Indonesia  Jambi  tersebut.  Selanjutnya  dalam  melaksanakan perannya sebagai lembaga Awal mula ombudsman sebenarnya berasal dari Swedia yang mempunyai  beberapa  definisi.  Kata  ombudsman  bisa  diartikan  dengan representative, agent, delegate, lawyer, guardian or any other person who is authorized by others to act on their behalf and serve their interest , yang berarti “perwakilan, agen, delegasi, pengacara, pelindung atau orang-orang  yang  diminta  oleh  orang  lainnya  untuk  melakukan  mewakili  kepentingan
A Yuli Tauvani: The Role Of The Ombudsman Of The Jambi Province

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 22. No. 1 January - June 2020
mereka  dan  melayani  keuntungan  mereka.  Cita-cita  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  negara  yang  bersih  merupakan  cikal  bakal  didirikannya  komisi ombudsman, hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun  2000  tentang  Komisi  Ombudsman  Nasional  yang  menyatakan  Pemberdayaan masyarakat  melalui  peran  serta  mereka  untuk  melakukan  pengawasan  akan  lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Lebih  dari  itu,  ketetapan  Majelis  Permusyawarat  Rakyat  Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  telah  memerintahkan  penyelenggara  negara  agar  segera membentuk  undang-undang  beserta  peraturan  pelaksanaannya  untuk  pencegahan korupsi  yang  muatannya  meliputi  salah  satu  diantaranya  adalah  komisi  ombudsman. Dengan  demikian  posisi  komisi  ombudsman  nasional  dalam  pemberantasan  korupsi sesuai  dengan  TAP  Majelis  Permusyawarat  Rakyat  Nomor  VIII/MPR/2001  berada pada wilayah prevensi. 11
Pada  dasarnya  ombudsman  sangat  erat  hubungannnya  dengan  keluhan masyarakat terhadap suatu tindakan dan keputusan dari pejabat administrasi publik yang dinilai merugikan masyarakat. Pemilihan anggota ombudsman dilakukan melalui suatu pemilihan oleh parlemen dan diangkat oleh kepala negara dalam hal ini presiden setelah berkonsultasi  dengan  pihak  parlemen.  Peranan  ombudsman  adalah  untuk  melindungi masyarakat terhadap pelanggaran hak, penyalahgunaan wewenang, kesalahan, kelalaian, keputusan  yang  tidak  fair  dan  mal  administrasi  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas administrasi  publik  dan  membuat  tindakan-tindakan  pemerintah  lebih  terbuka  dan pemerintah serta pegawainya lebih akuntabel terhadap anggota masyarakat 12 .
Institusi  pengawasan  bernama  Ombudsman  pertama  kali  lahir  di  Swedia. Meskipun demikian pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan Ombudsman. Ombudsman pertama dibentuk oleh raja Charles XII di  Swedia  pada  tahun  1700an  dengan  nama  King,s Highest  Ombudsman .  Selama  satu setengah  abad  berlalu,  institusi  ombudsman  baru  dikenal  di  Swedia.  Setengah  abad setelahnya barulah sistem Ombudsman ini menyebar ke berbagai penjuru dunia. Setelah raja Charles XII di Swedia membentuk Office Of The Kings Highest Ombudsman , Parlement Swedia juga mengukuhkanya dengan membentuk Ombudsman Parlementer pada tahun 1809.  Meskipun  keberadaanya  saat  itu  mewakili  kehadiran  Raja,  tetapi Highest Ombudsman tidak memiliki otoritas politik. Ia hanya bertugas untuk memastikan bahwa hukum  tetap  dipatuhi,  dan  para  pejabat  negara  tetap  melaksanakan  tugasnya  dengan
baik. Untuk menjamin kepatuhan tersebut Highest Ombudsman diberikan hak menuntut para  pejabat  negara  yang  melanggar  hukum  dan  menjalankan  tugasnya  dengan  baik. Pembentukan Office  Of  The  King’s  Highest  Ombudsman oleh  Raja  Charles  XII  di  Swedia dapat  dilihat  sebagai  bentuk  komitmen  seorang  penguasa  yang  membuka  ruang pengawasan oleh masyarakat terhadap jalanya roda pemerintahan. Tentu membutuhkan kebesaran  jiwa  bagi  Raja  Charles  XII,  karena  sebagai  seorang  raja  dengan  segala kekuasaan dan hak-hak istemewa yang dimilikinya, ia beserta jajaran orang-orang sekitar kerajaan  dengan  rela  hati  membuka  diri  terhadap  pengawasan  yang  dilakukan masyarakat melalui Highest Ombudsman . 13

## Pembahasan
pengawas,  Perwakilan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Provinsi  Jambi  tentu menemukan  hambatan,  hambatan  tersebut  yaitu  kurangnya  Sarana  dan  Prasarana Dalam  bidang  sarana  dan  prasarana,  pihak  Ombudsman  masih  keterbatasan  fasilitas berupa  alat-alat  pengawasan  seperti  alat  perekam  dan  kamera  tersembunyi  untuk menemukan bukti dalam pengawasan. 14
Permasalahan tersebut bukan hanya itu saja, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  memberikan  kewenangan  pengawasan penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada  Ombudsman  sebagai  lembaga  negara independen.  Di  samping  itu,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  ini  juga  memberikan  mekanisme  penyelesaian permasalahan  (sengketa)  yang  terjadi  akibat  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  yang berlandaskan prinsip  alternative  dispute  resolution  (ADR) dan  dengan  pendekatan  yang persuasif,  yang  mengedepankan  pembinaan  kepada  penyelenggara  pelayanan  publik yang  telah  melakukan  maladministrasi.  Salah  satu  produk  hukum  penyelesaian maladministrasinya  adalah  rekomendasi.  Banyak  para  pihak  yang  menganggap rekomendasi  ombudsman  tersebut  dengan  sebelah  mata,  karena  rekomendasi Ombudsman  Repiblik  Indonesia  tersebut  hanya  merupakan  saran  bagi  penyelenggara pelayanan publik yang meakukan mal administrasi dan tidak mempunyai akibat hukum yang dapat membuat jera. 15
Melihat  keadaan  tersebut,  perlunya  perubahan  mengenai  aturan  tentang mekanisme  penyelesaian  sengketa  Ombudsman  Republik  Indonesia  tersebut,  karena rekomendasi  dari  Ombudsman  Republik  Indonesia  tersebut  merupakan  satu-satunya senjata  Ombudsman  Republik  Indonesia  untuk  melakukan  pengawasan  dan
A Yuli Tauvani: The Role Of The Ombudsman Of The Jambi Province

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 22. No. 1 January - June 2020
pencegahan  mal  administrasi  di  Pelayanan  Publik  salah  satunya  di  Kantor  Pajak Pratama Abadi Jambi.
dibanjirin  dengan  keluhan-keluhan  seperti  laporan  adanya  mal  administrasi  di Kantor Pajak Pratama Abadi. Ombudsman Republik Indonesia bukan merupakan Perlu digaris  bawahi  lembaga  Ombudsman  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  yang akan  lembaga  sementara,  tetapi  sudah  menjadi  lembaga  permanen  di  Indonesia,  jadi perlunya  perubahan  terhadap  lembaga  tersebut  agar  pelanggaran-pelanggaran  mal administrasi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut tidak terjadi lagi. Cara kerja  Ombudsman  meliputi  bagaimana  dan  dengan  cara  apa  Ombudsman  menerima laporan  masyarakat,  proses  penelitian  administrasi,  proses  penyusunan  resume, penyusunan permintaan klarifikasi sampai dengan keluarnya rekomendasi Ombudsman. Rekomendasi  adalah  kesimpulan,  pendapat  dan  saran  yang  disusun  berdasarkan  hasil investigasi  Ombudsman,  kepada  atasan  terlapor  untuk  dilaksanakan  dan/atau ditindaklanjuti  dalam  rangka  peningkatan  mutu  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan yang baik.
Rekomendasi  juga  diartikan  sebagai  saran (suggestion), namun  kadangkala  dapat juga berarti nasihat. Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Ombudsman maka rekomendasi  Ombudsman  adalah  lebih  dari  sekadar  saran  atau  nasihat  biasa  kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki  pelayanan  yang  dikeluhkan  masyarakat,  baik  itu  yang  sifatnya  kasus- perkasus  maupun  yang  sifatnya  sistemik.  Sebab  rekomendasi  dari  Ombudsman berkaitan  dengan  tugasnya  sebagai  pengawas  pelayanan  publik  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik (good  governance) serta  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif untuk  pelayanan  (hukum  yang  adil,  termasuk  pemberantasan  dan  mencegah  perilaku KKN).

## Kesimpulan
Di kantor pelayanan pajak pratama Jambi masih banyak dijumpai pelanggaran- pelanggaran mal administrasi dalam pembuatan nomor pokok wajib pajak. Pelanggaran ini  terjadi  dikarenakan  kerumitan  dari  persyaratan-persyaratan  yang  diberikan  oleh kantor  pelayanan  pajak  pratama  Jambi  kepada  wajib  pajak.  Dalam  hal  ini  dapat dikatakan  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  pengawasan  terhadap pelayanan  publik  di  kantor  pajak  pratama  jambi  masih  belum  sesuai  dengan  harapan, dan pengawasan terhadap kantor Pajak Pratama Abadi sangat diperlukan, karena kantor
pajak  pratama  jambi  merupakan  pelayanan  publik  yang  dananya  bersumber  dari keuangan Negara.
Banyak  sekali  hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh  Ombudsman  Republik Indonesia perwakilan Jambi saat melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di Kantor Pajak Pratama Abadi, yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pelanggaran mal administrasi tersebut, yang kedua hambatanya yaitu kurangnya sarana dan  prasarana  dalam  melakukan  pengawasan  pelayanan  publik,  yang  ketiga  yaitu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia dianggap sebelah mata dikarenakan tidak mempunyai akibat hukum.
Berdasarkan  pada  uraian-uraian  pada  Kkesimpulan  terhadap  permasalahan  yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Melihat dari  permaslahan  tersebut  yaitu  kurangnya  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia Perwakilan Jambi, perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia, karena Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga yang di  bawah  Presiden  secara  lagsung  dibentuk  dan  diberi  tugas  untuk  melakukan pengawasan pelayanan publik.
Serta  melihat  dari  hambatan-hambatan  yang  dialami  Ombudsman  Republik Indonesia  perwakilan  Jambi  dalam  melakukan  pengawasan  di  Kantor  Pajak  Pratama Abadi tersebut perlunya reformasi birokrasi di dalam Ombudsman Republik Indonesia tersebut,  agar  terciptanya  cita-cita  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  37  Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tersebut.
Asas kesamaan Banyak para pihak yang menganggap rekomendasi ombudsman tersebut  dengan  sebelah  mata,  karena  rekomendasi  Ombudsman  Repiblik  Indonesia tersebut  hanya  merupakan  saran  bagi  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  meakukan mal administrasi dan tidak mempunyai akibat hukum yang dapat membuat jera.
Melihat  keadaan  tersebut,  perlunya  perubahan  mengenai  aturan  tentang mekanisme  penyelesaian  sengketa  Ombudsman  Republik  Indonesia  tersebut,  karena rekomendasi  dari  Ombudsman  Republik  Indonesia  tersebut  merupakan  satu-satunya senjata  Ombudsman  Republik  Indonesia  untuk  melakukan  pengawasan  dan pencegahan  mal  administrasi  di  Pelayanan  Publik  salah  satunya  di  Kantor  Pajak Pratama Abadi Jambi.
Mengingat  bahwa  tugas  Ombudsman  Republik  Indonesia  adalah  mengawal keberlangsungan pemerintahan supaya tetap pada koridor yang benar. Pemerintah yang baik harus taat pada hukum dan norma yang ada sehingga pemerintahan yang ada akan memenuhi  cita  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
A Yuli Tauvani: The Role Of The Ombudsman Of The Jambi Province

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 22. No. 1 January - June 2020
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN tersebut disebutkan beberapa norma pemerintah yang baik, yaitu: 1). Asas kepastian hokum; 2). Asas keseimbangan; 3) Asas kecermatan; 4) Asas motivasi; 5) Asas  tidak  melampaui  dan  atau  mencampuradukan  kewenangan;  6)  Asas nondiskriminasi;  7).  Asas  keadilan;  8).  Asas  kewajaran  dan  kepatutan;  9).  Asas menanggapi  pengharapan  yang  wajar;  10).  Asas  meniadakan  akibat-akibat  suatu keputusan  yang  batal;  11).  Asas-asas  perlindungan  atas  pandangan  hidup  pribadi;  12). Asas  tertib  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan;  13).  Asas  keterbukaan;  14). Asas  proposionalitas;  15).  Asas  profesionalisme;  16).  Asas  akuntabilitas;  17).  Asas kepentingan umum; 18). Asas efesiensi, dan; 19). Asas efektifitas.

## Endnotes
1 Bahder  Johan  Nasution, Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  (Cetakan  ke  3; Bandung: Mandar Maju, 2014).
2 Sudikno  Mertokusumo, Mengenak  Hukum  Suatu  Pengantar  Edisi  Revisi (Cetakan  5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016), h. 74.
3 M.  Dimyati  Hartono, Lima  Langkah  Membangun  Pemerintahan  Yang  Baik ,  (Cetakan pertama, Ind, Hill-Co: Jakarta Selatan, 1997), h. 63.
4 Widodo,  Joko, Good  Governance,  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah , (Insan Cendekia, Surabaya, 2001), h. 259.
5 H.M Galang Asmara, Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , (Cetakan ke 2; Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).
6 H.  Salim  HS, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Disertasi  dan  Tesis  Buku  Tiga , (Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016), h. 123.
7 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
8 Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
9 M.  Dimyati  Hartono, Lima  Langkah  Membangun  Pemerintahan  Yang  Baik ,  (Cetakan pertama; Jakarta Selatan: Ind, Hill-Co, 1997).
10 Sedarmayanti, Good  Governance  Kepemerintahan  Yang  Baik ,  (Cetakan  kedua,  Bandung: Minadar Maju, 2012).
11 Padmo  Wahyono  dalam  Zainal  Arifin  Hosein, Kekuasaa  Kehakiman  Di  Indonesia , (Cetakan pertama; Malang: Setara Pers, 2016).
12 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik , (Cetakan kedua; Bandung: Mnadar Maju, 2012).
13 M.  Makhfudz, Hukum  Administrasi  Negara ,  Edisi  Pertama,  Graha  Ilmu,  Yogyakarta, 2013, Hal. 132-133.
14 Anggota Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, Shopian Hadi, tanggal 15 Agustus 2018.
15 Munir  Fuady, Teori  Negara  Hukum  Modern ,  (Cetakan  Pertama;  Bandung:  Rafika Aditama, 2009).

## Daftar Pustaka
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia , Cetakan ke-3; Bandung: Mandar Maju, 2014.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  CV.  Mandar  Maju, 2008.
H. Salim HS, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Tiga , Cetakan pertama; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
H.M  Galang  Asmara, Hukum  Kelembagaan  Negara  Kedudukan  Ombudsman  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ,  Cetakan  ke  2;  Yogyakarta:  Laksbang  Pressindo, 2016.
M.  Dimyati  Hartono, Lima  Langkah  Membangun  Pemerintahan  Yang  Baik ,  Cetakan pertama; Jakarta Selatan: Ind, Hill-Co, 1997.
Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern , Cetakan Pertama; Bandung: Rafika Aditama, 2009.
Padmo Wahyono dalam Zainal Arifin Hosein, Kekuasaa Kehakiman Di Indonesia , Cetakan pertama; Malang: Setara Pers, 2016.
Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Sudikno Mertokusumo, Mengenak Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi , Cetakan 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
Sedarmayanti, Good  Governance  Kepemerintahan  Yang  Baik ,  Cetakan  kedua,  Bandung: Minadar Maju, 2012.
Widodo,  Joko, Good  Governance,  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah , Surabaya: Insan Cendekia, 2001\.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan,  Susunan,  Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah