Perencanaan Pengembangan Industri Penutuhan Kapal ( Ship Recycling ) di Kabupaten Tanggamus, Lampung

## Sanyoto Widagdo
Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
Abstract: This  study  aimed  to  analyze  the  preparation  of  maritime  industrian estate  at  Tanggamus,  Lampung  in  support  of  ships  recycling  industrial development,  and  then  to  arrange  the  planning  of  ship  recycling  industry development  with  substantive  planning  and  procedural  planning  analysis.
Substantive  planning  analysis  through  the  approach  of  PEST’s  Plus  (Political, Economic,  Social,  Technology,  and  Environment),  while  procedural  planning analysis  using  TAIDA  as  the  method  of  preparation  of  strategies  to  deal  with  any possible scenario. The method used in the form of qualitative descriptive. Based on cross-impact analysis and causal-loop analysis, it was found that the focal concern and  the  uncertainties  came  from  political  and  economic  variables. There  are  four scenarios  generated from  scenario-cross  diagram,  scenario  A  (Surge  Forward), scenario B (Yaw), scenario C (Sway), and scenario D (Heave Down). Then they are formed  new  vision  and  new  mission, also  the  implementation  of  appropriate strategies of that possible scenarios to achieve the goals.
Keywords: “Ship recycling, scenario planning”
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kesiapan  kawasan  industri maritim di Kabupaten Tanggamus, Lampung dalam mendukung pengembangan industri penutuhan kapal, serta menyusun perencanaan pengembangan industri penutuhan  kapal  tersebut  dengan  analisa substantive  planning dan procedural planning .  Analisa substantive  planning dilakukan  melalui  pendekatan  aspek PEST’s  Plus  (Politik,  Ekonomi,  Sosial,  Teknologi,  dan  Lingkungan),  sedangkan analisa procedural  planning dengan  menggunakan  pendekatan  TAIDA  sebagai metode  penyusunan  strategi  untuk  menghadapi  tiap  skenario  yang  mungkin terjadi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  berupa  deskriptif  kualitatif. Berdasarkan cross-impact analysis  dan causal-loop  analysis ,  didapatkan  aspek pengubah  yang  paling  berpengaruh  ( focal  concern )  dan  faktor  ketidakpastian (uncertainties) berasal dari variabel tren politik dan ekonomi. Didapatkan empat skenario, yaitu skenario A ( Surge Forward ), skenario B ( Yaw ), skenario C ( Sway ), dan  skenario  D  ( Heave  Down )  dari scenario-cross  diagram .  Selanjutnya  dibentuk visi  dan  misi  baru,  serta  penerapan  strategi  yang  tepat  sesuai  skenario  yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan.
Kata Kunci : "Penutuhan kapal, scenario planning”
Indonesia sebagai negara kepulauan ( archipelagic state ) dan negara maritim ( maritime state)  terbesar  di  dunia  terdiri  dari  kurang  lebih  17.500  pulau,  memiliki panjang  garis  pantai  80.000  km,  dan  2/3  luas  wilayahnya  merupakan  lautan  yang kaya  akan  sumber  daya  alam  (pertambangan,  gas,  minyak  bumi,  perikanan, pariwisata,  dll).  Dengan  jumlah  penduduk  yang  mencapai  237  juta  jiwa  (Data  BPS, 2010),  merupakan  potensi  yang  dimiliki  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  dan negara  maritim  yang  harus  mampu  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk mewujudkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  menjadi sebuah  landasan  yang  kuat  bagi  pembuat  kebijakan  negeri  ini  untuk  mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan potensi industri maritim.
Pemberdayaan potensi industri maritim sejalan dengan gagasan pemerintah dalam  mewujudkan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia.  Salah  satu  fokus pembangunan  poros  maritim  di  Indonesia  dilakukan  melalui  pengembangan kawasan  industri.  Peran  kawasan  industri  terhadap  perkembangan  sektor  industri nasional  dinilai  strategis  dan  signifikan.  Kawasan  industri  menyumbang  sekitar  40 persen  dari  nilai  total  ekspor  non-migas  dan  mampu  menarik  investasi  sebesar  60 persen  dari  total  investasi  sektor  industri  sehingga  memberikan  kontribusi  cukup signifikan  dalam  penerimaan  Negara  (Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian Perindustrian RI, 2014).
Melihat  pentingnya  perkembangan  sektor  industri  nasional  melalui  peran kawasan  industri,  maka  pemerintah  terus  mendorong  untuk  melakukan pembangunan  kawasan-kawasan  industri  baru  terutama  di  luar  Pulau  Jawa.  Pada tahun 2011 Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, Ditjen. Industri  Unggulan  Berbasis  Teknologi  Tinggi-Kementerian  Perindustrian  R.I. melakukan  kajian  terkait  pengembangan  kawasan  industri  maritim  di  Indonesia, dimana salah satu rekomendasinya membahas tentang potensi industri penutuhan kapal. Yang dimaksud dengan industri penutuhan kapal menurut pasal 241 ayat 1 UU Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  adalah  industri  yang  kegiatan  utamanya melakukan pemotongan dan penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi dengan aman dan  berwawasan  lingkungan  ( safe  and  environmentally  sound manner ). Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  “kapal  yang  tidak  digunakan  lagi”  adalah  kapal yang sudah rusak dikarenakan usia yang sudah tua atau kapal yang tidak produktif lagi jika dilihat dari skala ekonomi saat dioperasikan.
Dalam  konvensi  internasional  yang  dilaksanakan  di  Hong  Kong  pada  tahun 2009  menyebutkan  bahwa  perlu  adanya  antisipasi  puncak  penutuhan  kapal  ( ship recycling )  di  dunia  yang  terjadi  mulai  tahun  2010  ( Hong  Kong  International Convention - Sound  Recycling  of  Ships : 2009) .  Akan  tetapi  kondisi  tersebut  belum didukung  dengan  perkembangan  industri  penutuhan  kapal  di  dunia.  Beberapa negara  yang  menjadi  pusat  dalam  industri  penutuhan  kapal,  seperti  India, Bangladesh, Pakistan, dan China belum mampu mengakomodir kondisi tersebut. Hal ini  disebabkan  karena  banyaknya  jumlah  aramada  kapal  yang  berusia  tua  serta industri  penutuhan  kapal  sendiri  memiliki  regulasi  dan  pengawasan  yang  ketat dalam  operasionalnya,  karena  berkaitan  erat  dengan  keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan.
Sedangkan kondisi Indonesia saat ini pasca penerapan asas cabotage ( Inpres. No.  5  tahun  2005),  mengakibatkan  terjadi  peningkatan  jumlah  armada  kapal nasional.  Yang  dimaksud  dengan  asas cabotage adalah  kewajiban  bagi  perusahaan angkutan laut  nasional dalam  kegiatan angkutan  (pelayaran) dalam  negeri  dengan menggunakan  kapal  berbendera  Indonesia,  serta  dioperasikan  awak  kapal  yang berkewarganegaraan  Indonesia.  Penerapan  asas  ini  bertujuan  melindungi kedaulatan negara ( sovereignity ) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara, serta memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut  nasional.  Berikut  adalah  gambar  yang  menunjukkan  jumlah  armada  kapal nasional  pasca  pemberlakuan asas  cabotage serta  sebaran  tipe  dan  usia  kapal  di Indonesia:

## Sumber: Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian, diolah (2014)
Gambar 1  Pertumbuhan Armda Kapal Nasional dan Sebaran Tipe dan Usia Kapal
Pada  bulan  Maret  2005  terdapat  sejumlah  6.041  unit  kapal  dan  meningkat sejumlah 14.036 unit kapal pada bulan Juli 2014, sehingga dalam kurun tahun 2005- 2014  terjadi  peningkatan  sejumlah  7.995  unit  kapal  atau  sebesar  132,34%.  Faktor utama  peningkatan  jumlah  armada  kapal  tersebut  bukan  disebabkan  karena pembangunan  kapal  baru,  akan  tetapi  disebabkan  karena  volume  impor  kapal bukan baru (bekas) dari Negara lain. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki kapal berusia tua dalam jumlah yang besar. Menurut peraturan internasional terkait industri  penutuhan  kapal  menyebutkan  bahwa  kapal-kapal  yang  berakhir  masa operasinya  dengan  umur  antara  25–30  tahun  harus  digantikan  dengan  kapal  yang baru  agar  kelangsungan  usaha  tetap  terjaga  dan  memiliki  keuntungan  dari  sisi keselamatan,  lebih  bersahabat  dengan  lingkungan,  lebih  efisien,  dan  dapat mengurangi  resiko  yang  buruk  bagi  dunia  maritim  ( International  Maritime Organization (IMO) tahun 2009). Sedangkan menurut data Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) pada tahun 2014 tercatat sejumlah 62,45% dari jumlah total kapal di Indonesia berstatus  aktif  atau  setara  dengan  8.765  unit  kapal,  sedangkan  sisanya  sejumlah 37,55%  berstatus  tidak  aktif  atau  setara  dengan  5.271  unit  kapal.  Dengan  melihat kondisi  tersebut,  maka  material  dari  kapal  yang  sudah  tidak  aktif  perlu  dilakukan scrap. Dari hasil pengolahan scrap menjadikan material-material baru yang lebih kuat dan  mampu  digunakan untuk  beragam  kondisi.  Dengan  melihat  jumlah  kapal  yang tidak aktif serta peningkatan jumlah armada kapal nasional, dimana sebagaian besar merupakan kapal bukan baru (bekas), maka dinilai akan memberikan peluang besar bagi investor untuk mengembangkan industri penutuhan kapal.
Melalui  hasil  kajian  yang  dilakukan  Kementerian  Perindustrian  pada  tahun 2011,  telah  merekomendasikan  Kabupaten  Tanggamus  di  Provinsi  Lampung  untuk pengembangan  industri  penutuhan  kapal  ( Ship  Recycling ).  Dalam  penelitian tersebut,  Kabupaten  Tanggamus  dinilai  memiliki  potensi  untuk  mengembangkan industri penutuhan kapal. Kondisi ini didukung dengan lokasi yang sangat strategis (berada  di  dekat  industri  pengguna/pasar,  industri  penunjang),  memiliki  kondisi geografis  yang  baik,  dan  ketersediaan  infrastruktur  yang  mendukung.  Kawasan industri  maritim  di  Kabupaten  Tanggamus  juga  merupakan  salah  satu  dari  14 kawasan  industri  strategis  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  untuk  difasilitasi pembangunannya.  Hal  tersebut  tercantum  dalam  Renstra  Kementerian
Sebaran Tipe dan Usia
Kapal di Indonesia
Perindustrian tahun 2015-2019 pada arah kebijakan pengembangan kawasan industri di  luar  Pulau  Jawa.  Namun  dalam  perencanaan  yang  ada  saat  ini,  pengembangan industri  penutuhan kapal  pada kawasan  industri  maritim  di  Kabupaten Tanggamus belum  berjalan  dengan  baik.  Lokasi  kawasan  industri  masih  berupa  lahan  kosong yang  masih  dalam  tahap  pematangan  lahan.  Hal  ini  terjadi  karena  berbagai  aspek yang  menghambat  dalam  pengembangannya.  Saat  ini  pemerintah  juga  belum merumuskan  kebijakan  terkait  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  ( Ship Recycling ),  baik  dalam  hal  perizinan  maupun  kriteria  penentuan  lokasi  industri. Dengan melihat potensi serta permasalahan dalam usaha mengembangkan industri penutuhan  kapal  di  Kabupaten  Tanggamus,  maka  perlu  adanya  perencanaan  yang baik dan efektif.
Perencanaan dalam penelitiaan ini menerapkan teori perencanaan dari Faludi (1973) dimana penerapannya akan menyesuaikan dengan kondisi industri yang ada saat ini melalui analisa yang mendalam. Menurut Faludi (1973:7) teori perencanaan dikategorikan  dalam  2  tipe,  yaitu procedural  planning dan substantive  planning . Dalam  penelitian  ini  mengkolaborasikan substantive  planning dan procedural planning untuk  menghasilkan  perencanaan  yang  efektif.  Penelitian  ini  juga mempertimbangkan  perencanaan  pada  skala  nasional  serta  menyesuaikan perencanaan pada tingkat daerah.
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  upaya  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan  kesiapan  Kawasan  Industri  Maritim  di  Kabupaten  Tanggamus, Lampung  dalam  mendukung  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  kemudian menyusun perencanaan pengembangan industri penutuhan kapal tersebut dengan pendekatan substantive  planning dan procedural  planning .  Hasil  penelitian  ini sekiranya  dapat  dijadikan  salah  satu  referensi  bagi  pemerintah  maupun  industri untuk  membuat  kebijakan  atau  keputusan  dalam  mengembangkan  industri penutuhan  kapal,  baik  pada  kawasan  industri  maritim  di  Kabupaten  Tanggamus, maupun kedepannya secara nasional.

## Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsep  perencanaan  pembagunan  daerah  terbentuk  dalam  hubungannya dengan  suatu  daerah  sebagai  area  (wilayah)  pembangunan.  Menurut  Riyadi  dan Bratakusumah (2004:7) perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan dengan suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah  yang  lebih  baik  bagi  suatu  komunitas  masyarakat,  pemerintah  dan lingkungannya  dalam  wilayah/daerah  tertentu  dengan  memanfaatkan  atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memilki orientasi yang bersifat  menyeluruh,  lengkap,  tetapi  tetap  berpegang  pada azas  prioritas.  Dengan demikian  perencanaan  pembangunan  daerah  akan  membentuk  3  (tiga)  hal  pokok yang  meliputi:  perencanaan  komunitas,  menyangkut  suatu  area  (daerah),  dan sumber daya yang ada di dalamya.
Dikaitkan dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Faludi (1997:7), bahwa  teori  perencanaan  diketegorikan  menjadi  2  (dua),  yaitu:  Teori  Perencanaan ( theory  of  planning/procedural  planning )  dan  Teori  Dalam  Perencanaan  ( theory  in planning/substantive  planning ). Procedural  Planning diartikan  sebagai  suatu anggapan  untuk  dapat  menginterpretasikan  fakta  dan  pengalaman  menjadi  suatu
konsepsi dan rencana. Procedural Planning dianggap sebagai serangkaian prosedur untuk  mencapai  tujuan  dalam  perencanaan,  sehingga  terdapat  urutan  logis perencanaan  yang  harus  diikuti  untuk  menghasilkan  rencana.  Sedangkan substantive planning mengandung pengertian sebagai cara untuk menginterpretasikan  tujuan-tujuan  pada  masa  datang  dengan  cara  memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada serta memperhatikan limitasi dan kendala yang ada sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dicapai  suatu  hasil  yang  optimal. Substantive Planning membutuhkan kontribusi
disiplin ilmu lain sebagai modal observing sekaligus  media  penjelas,  seperti;  ilmu  sosial,  matematika, lingkungan, teknik sipil, arsitektur, dan lain-lain. Procedural planning dan substantive planning memiliki  konsep  yang  berbeda,  namun  dalam  praktek  serta perkembangannya, procedural planning dan s ubstantive planning tidak dapat berdiri sendiri dalam merespon masalah-masalah publik, namun diharapkan keduanya akan membentuk  suatu  kolaborasi  (dalam  satu  kotak)  yang  oleh  Faludi  (1973:7)  disebut sebagai perencanaan efektif.

## Scenario Planning
Menurut Lindgren dan Bandhold (2003:21) scenario planning merupakan alat perencanaan  strategis  yang  efektif  untuk  diterapkan  dalam  perencanaan  jangka menengah  maupun  jangka  panjang  pada  kondisi  yang  tidak  dapat  dipastikan. Sedangkan  metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan scenario  planning yang dikemukakan  oleh  Lindgren dan  Bandhold  (2003:38)  adalah  dengan  menggunakan metode  TAIDA  ( Tracking,  Analysing,  Imaging,  Deciding  and  Acting ),  yaitu  suatu kerangka  kerja  yang  dapat  digunakan  untuk  menyusun  proyek  perencanaan skenario untuk organisasi publik dan privat.
1. Tracking atau  pelacakan.  Tahap tracking dilakukan  dengan  menelusuri  dan mendeskripsikan  perubahan  serta  tanda-tanda  dari  ancaman  dan  keuntungan, selain  itu  juga  mengenali  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki.  Tujuan utamanya  adalah  untuk  melacak  dan  menggambarkan  tren  serta  perubahan yang  ada  di  seluruh  dunia  yang  mungkin  berdampak  pada  masalah  atau pertanyaan yang menjadi fokus atau inti permasalahan
2. Analysing atau  menganalisis,  yaitu  menganalisa  perubahan  dan  menyusun skenario serta menganalisis konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan tantangan  dan  peluang.  Pada  tahap  ini  pula  logika  skenario  mulai dikembangkan.
3. Imaging atau  penggambaran,  yaitu  mengidentifikasi  kemungkinan  dan membuat visi dari apa yang diharapkan ( visions of what is desired ).
4. Deciding atau memutuskan. Tahap memutuskan dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan informasi, serta mengidentifikasi terhadap pilihan- pilihan dan strategi. Pada tahap ini dilakukan pengenalan area pengembangan dan strategi dalam menghadapi ancaman guna mencapai visi dan tujuan.
5. Acting atau  bertindak.  Akting  adalah  tentang  mengambil  tindakan  dan menindaklanjutinya.  Proses  ini  merupakan  tahap  implementasi  strategi  yang telah  diintegrasikan  skenario,  sekaligus  sebagai  tahap  pembelajaran  organisasi untuk terus dapat menyesuaikan diri.
Sumber: Lindgren dan Bandhold (2003:93)

## Gambar 2  Proses Analisis Metode TAIDA

## Gambaran Umum Industri Penutuhan Kapal Nasional
Untuk dapat memahami bagaimana proses penutuhan kapal yang dilakukan selama ini, maka peneliti melakukan obeservasi dan tinjauan lapangan pada industri penutuhan  kapal  di  Kelurahan  Kalibaru,  Kecamatan  Cilincing,  Jakarta  Utara.  Dapat dikatakan  bahwa  lokasi  tersebut  merupakan  representasi  dari  industri  penutuhan kapal nasional saat ini. Berdasarkan hasil observasi awal pada industri pemotongan kapal  tersebut,  maka  peneliti  melihat  proses  pelaksanaan  penutuhan  kapal  masih jauh  dari  prosedur  aman  dan  berwawasan  lingkungan.  Hal  ini  terbukti  dengan kondisi  lingkungan  industri  yang  banyak  terjadi  pencemaran.  Tidak  hanya pencemaran  laut,  namun  juga  terjadi  pencemaran  pada  pantai  dan  tanah.  Lokasi kegiatan  juga  sangat  terbatas,  sehingga  tidak  ada  batas  pemisah  antara  satu kegiatan  dengan  kegiatan  yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan dalam proses pemotongan kapal yang aman dan berwawasan lingkungan.
Fasilitas dan sarana perlengkapan industri penutuhan kapal di lokasi tersebut kurang  sesuai  dengan  standar  perlindungan  kesehatan  pekerja  dan  standar pencegahan  pencemaran  lingkungan.  Hampir  semua  aktivitas  pemotongan  kapal dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  dan  metode  yang  sederhana.  Kondisi para pekerja tidak dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri, serta para pekerja tidak  menyadari  akan  material  berbahaya  disekelilingnya.  Kebiasaan  para  pekerja dalam pemotongan kapal juga sering membuang limbah baik ke tanah maupun ke laut.  Para  pekerja  hanya  bekerja  seadanya  tanpa  memperhatikan  pengaruh  jangka panjang  terhadap  kesehatan  maupun  pencemaran  lingkungan.  Dalam  proses pemotongan  kapal,  pelaku  industri  pemotongan  kapal  juga  tidak  memperhatikan penanganan material berbahaya.

## Kesiapan  Kawasan  Industri  Maritim  Dalam  Mendukung  Pengembangan  Industri Penutuhan Kapal
Penentuan  Kawasan  Industri  Maritim  di  Kabupaten  Tanggamus  semula didasarkan  pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Tanggamus  tahun  2011- 2031. Penentuan tersebut berbasis pada sumber daya alam dan pengolahan mineral,
dimana  lokasi  kawasan  industri  tersebut  ditinjau  secara  geografis.  Berdasarkan perijinannya  kawasan  industri  maritim  di  Kabupaten  Tanggamus  ditetapkan  ijin prinsipnya  seluas  ±3.000  Ha.  Namun  dalam  pengembangannya,  kawasan  industri tersebut  dibagi  menjadi  3  (tiga)  tahapan.  Fokus  tahap  pertama  adalah  kawasan industri dengan lahan seluas 400 Ha yang status lahannya dimiliki oleh PT Pertamina (100  Ha)  dan  milik  masyarakat  setempat  (300  Ha).  Dalam  tinjauan  peneliti  di lapangan, progress saat ini adalah pematangan lahan milik PT Pertamina seluas 100 Ha serta pembebasan lahan milik masyaratakat setempat seluas 28 Ha. Berdasarkan Master  Plan Pengembangan  Kawasan  Industri  di  Kabupaten  Tanggamus kedepannya tidak hanya untuk industri maritim, namun diperuntukkan bagi industri yang mendukung industri maritim, seperti: panel shop, sheet metal shop, fabrication shop, oil bunker, general industry, smelter, dan supporting area , dll. Sedangkan untuk industri penutuhan kapal dialokasikan lahan seluas 113,25 Ha.
Kawasan  industri  maritim  di  Kabuaten  Tanggamus  memiliki  lokasi  yang strategis  serta  kondisi  geografis  yang  mendukung  dalam  pengembangan  industri penutuhan  kapal.  Selain  itu  Kabupaten  Tanggamus  juga  memiliki  potensi  sumber daya alam lainnya yang sangat melimpah, antara lain: potensi perikanan, pertanian, perkebunan,  pariwisata,  dan  pertambangan.  Sedangkan  potensi  sumber  daya manusia  dapat  dilihat  dari  jumlah  angkatan  kerja  masyarakat  di  Kabupaten Tanggamus  yang  mendukung,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  guna memenuhi  kebutuhan  SDM  industri  penutuhan  kapal.  Terkait  rencana pengembangan  kawasan  industri  maritim  di  Kabupaen  Tanggamus,  masyarakat  di sekitar  kawasan  juga  telah  memberikan  dukungannya.  Sedangkan  dilihat perumbuhan ekonominya, maka nilai PDRB Kabupaten Tanggamus atas dasar harga konstan  pada  tahun  2015  mengalami  kenaikan  dibandingkan  tahun  sebelumnya. Dimana pada tahun 2014 hanya sebesar Rp. 8.362.244.490,- sedangkan pada tahun 2015  meningkat  sebesar  Rp.  8.782.599.720,-  atau  10,5%.  Pertumbuhan  ekonomi merupakan  salah  satu  ukuran  keberhasilan  pembangunan  dengan  cara  mengukur tingkat perkembangan riil dari perekonomian suatu wilayah.
Dilihat dari dukungan sarana dan prasarana, maka kawasan industri maritim di  Kabupaten  Tanggamus  telah  memiliki  fasilitas  berupa:  air  bersih,  sanitasi lingkungan,  pembangkit  listrik,  transportasi  darat,  transportasi  laut,  pembungan sampah  dan  drainase,  serta  telekomunikasi.  Akan  tetapi  fasilitas  tersebut  perlu untuk  ditingkatkan.  Untuk  dapat  meningkatkannya  perlu  adanya  dukungan  dari pemerintah,  baik  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Dukungan  dari pemerintah  daerah  berupa:  komitmen  dukungan  program  dan  anggaran; penyusunan  peraturan  daerah  yang  mendukung  yang  mendukung  pengembangan industri  pada  kawasan  industri  maritim  serta  kemudahaan  dalam  berinvestasi; fasilitasi  pembangunan pelabuhan/dermaga;  serta  pembentukan  Kantor  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Badan  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  (BKPRD)  guna memudahkan dalam proses perizinan industri serta pengurusan AMDAL. Sedangkan dukungan  dari  pemerintah  pusat  berupa:  komitmen  dukungan  program  dan anggaran;  fasilitasi  promosi  kawasan  industri  maritim;  fasilitasi  investor  industri penutuhan  kapal  yang  akan  menanamkan  modalnya  di  kawasan  industri  maritim guna  menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat;  melakukan  kajian  pengembangan
kawasan  industri  maritim;  fasilitasi  berupa  koordinasi  yang  efektif  antara  lembaga terkait, instansi pendidikan, industri, baik BUMN maupun swasta, serta masyarakat di  sekitar  kawasan  industri  maritim  guna  menyelesaikan  berbagai  permasalahan yang terjadi.

## Peluang Pengembangan Industri Penutuhan Kapal
Salah  satu  peluang  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  adalah meningkatnya  jumlah  armada  kapal  pasca  diberlakukannya  asas  cabotage  yang mengakibatkan peningkatan jumlah armada kapal dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun, mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 7.995 unit kapal atau sebesar  132,34%.  Akan  tetapi  peningkatan  jumlah  armada  kapal  tersebut  sebagian besar  merupakan  impor  kapal  bukan  baru  (bekas)  yang  berasal  dari  Negara  lain, sehingga  saat  ini  banyak  armada  kapal  di  Indonesia  berusia  tua.  Sedangkan mengacu  pada  peraturan  IMO  tahun  2009  telah  menyebutkan  bahwa  kapal-kapal yang berakhir masa operasinya dengan umur antara 25–30 tahun digantikan dengan kapal  yang  baru  agar  kelangsungan  usaha  tetap  terjaga  dan  memiliki  keuntungan dari sisi keselamatan, lebih bersahabat dengan lingkungan, lebih efisien, dan dapat mengurangi  resiko  yang  buruk  bagi  dunia  maritim.  Menurut  data  dari  BKI  (Biro Klasifikasi  Indonesia),  bahwa  jumlah  armada  kapal  di  Indonesia  yang  berusia  lebih dari  25  tahun  sejumlah  2.948  unit,  sehingga  jumlah  tersebut  merupakan  peluang yang nyata bagi pengembangan industri penutuhan kapal di Indonesia. Peluang lain dalam  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  pada  kawasan  industri  maritim  di Kabupaten  Tanggamus,  yaitu  adanya  komitmen  serta  dukungan  dari  pemerintah daerah  dan  pemerintah  pusat  dalam  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  di Kabupaten  Tanggamus,  baik  berupa  program  dan  anggaran,  penyusunan  regulasi, fasilitasi industri dalam hal perizinan dan kemudahan berinvestasi, serta koordinasi yang  efektif  antara  lembaga,  instansi  pendidikan,  industri,  dan  masyarakat.  Selain itu  terdapat  rencana  pengembangan  industri  dari  perusahaan  BUMN  dan  swasta nasional yang harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Disisi lain kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus akan dibangun berbagai  industri  dan  fasilitas  yang  mendukung  pengembangan  industri  maritim. Dengan demikian munculah peluang dengan semakin berkembangnya bisnis rantai pasok  untuk  mendukung  operasional  industri  penutuhan  kapal.  Beberapa  industri yang  akan  tumbuh,  antara  lain:  industri  pengolahan  besi-baja, industri  pendukung, dan  industri  pemasok.  Dalam  menjembatani  masuknya  berbagai  investasi  pada kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya pendanaan yang sangat besar. Dengan melihat kondisi tersebut, maka peluang adanya lembaga keuangan non-bank untuk pendanaan industri sangat memungkinkan terjadi. Dalam hal  ini  lembaga  keuangan  non-bank  dapat  berupa  perusahaan  asuransi,  pasar modal, dan perusahaan sewa guna usaha ( leasing ). Dari berbagai peluang yang ada dalam  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  pada  kawasan  industri  maritim  di Kabupaten  Tanggamus,  maka  dampak  positif  yang  dapat  diperoleh  dari pengembangan  industri  dalam  suatu  kawasan  industri  adalah:  1)  Meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  pada  suatu  daerah;  2)  Membuka  lapangan  kerja  dan meningkatnya  kualitas  SDM;  3)  Mempermudah  dalam  penyediaan  infrastruktur;  4) Meningkatnya pengelolaan lingkungan; dan 5) Mengurangi tingkat urbanisasi.

## Tantangan Pengembangan Industri Penutuhan Kapal
Salah  satu  tantangan  dalam  pengembangan  kawasan  industri  penutuhan kapal  pada  kawasan  industri  maritim  di  Kabupaten  Tanggamus  adalah  perlunya peningkatan  sinergi  dan  koordinasi  antar  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, lembaga  terkait,  masyarakat,  serta  industri  baik  BUMN  maupun  swasta.  Kordinasi yang efektif diharapkan mampu memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi. Tantangan  lain  yang  perlu  disiapkan  adalah  perlunya  regulasi  yang  mendukung pengembangan  industri  penutuhan  kapal.  Regulasi  tersebut  harus  tepat  sasaran, dalam  arti  dapat  melindungi  semua  kepentingan,  khususnya  bagi  masyarakat setempat  dan  para  investor.  Regulasi  tersebut  juga  harus  memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam operasional kerja, serta berwawasan lingkungan. Regulasi  dapat  difokuskan  pemerintah  dalam  peningkatan  iklim  investasi  yang sehat,  terutama  bagi  investor  lokal.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mempercepat perencanaan  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  pada  kawasan  industri maritim di Kabupaten Tanggamus.
Tantangan  lain  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dalam  pengembangan industri penutuhan kapal adalah perlunya pembentukan organisasi dan manajemen pengelola  kawasan  industri  maritim.  Metode  pengelolaan  organisasi  dan manajemen  dengan  menggunakan  prinsip  bisnis  modern  dan  profesional.  Dalam pelaksanaannya,  organisasi  pengelola  kawasan  industri  maritim  hendaknya  ikut menunjang  kebijaksanaan  dan  program  pemerintah di  bidang  ekonomi,  khususnya dalam  pengembangan  wilayah  pertumbuhan  ekonomi  baru  dimana  kawasan industri tersebut dibangun. Dengan melihat kondisi lokasi kawasan industri maritim saat ini, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan  industri  penutuhan  kapal.  Hal  ini  menjadi  tantangan  yang  harus dihadapi  pelbagai  pihak,  terutama  bagi  pemerintah  dan  industri.  Sarana  dan prasarana yang perlu ditingkatkan antara lain: penyediaan sumber energi (listrik dan air  bersih);  penyediaan  jaringan  telekomunikasi;  penyediaan  unit  pengelolaan limbah; dan penyediaan akses jalan.

## Perencanaan Substantif Pengembangan Industri Penutuhan Kapal
Dalam  perencanaan  substantif  akan  menganalisa  tentang  perencanaan pengembangan  industri  penutuhan  kapal  pada  kawasan  industri  maritim  di Kabupaten  Tanggamus  dengan  mempertimbangkan  5  (lima)  aspek,  yaitu:  Politik ( Politic ),  Ekonomi  ( Economic ),  Sosial  ( Social ),  Teknologi  ( Technology ),  dan Lingkungan  ( Environment )  atau  biasa  disebut  dengan  istilah PEST’s  Plus .  Analisa aspek PEST’s  Plus dapat  digunakan  untuk  mengindentifikasi  kondisi  lingkungan secara makro pada suatu organisasi atau industri.
1. Politic
Aspek  politik  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  pembangunan  suatu industri. Seperti kita ketahui dengan adanya campur tangan politik di pemerintahan, maka  akan  menghasilkan  suatu  kebijakan  yang  dapat  mendorong  atau  bahkan menghambat pembangunan bagi sebuah industri. Melalui pendekatan politik dalam rencana  pengembangan  industri  penutuhan  kapal,  maka  peneliti  melihat  visi  dari Rencana  Strategis  (Renstra)  Kementerian  Perindustrian  tahun  2015-2019,  dimana rencana  pengembangan  industri  tersebut  akan  mengakomodir  seluruh  visi  dalam
renstra.  Perencanaan  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  akan  memperkuat struktur industri nasional yang berwawasan lingkungan, meningkatkan nilai tambah dengan  penguasaan  teknologi,  membuka  kesempatan  kerja,  serta  memeratakan pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia.
2. Economic
Dengan  adanya  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  tentu  akan berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Tanggamus,  baik  bagi masyarakat  maupun  pemerintah  daerah.  Peningkatan  ini  akan  semakin  signifikan dengan munculnya berbagai industri pendukung. Dalam perencanaan pengembangan  industri  penutuhan  kapal  pada  kawasan  industri  maritim  di Kabupaten  Tanggamus  akan  menganalisa  kemampuan  industri  penutuhan  kapal dalam  mengembalikan  biaya  investasi,  serta  kemampuan  industri  ini  dalam memperoleh profit. Berikut tabel rekapitulasi dari biaya investasi industri penutuhan kapal di Kabupaten Tanggamus:

## Tabel 1 Rekap Investasi Industri Penutuhan Kapal
Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2016)
Sedangkan analisa income statement (pemasukan) yang dapat dihasilkan dari industri  penutuhan  kapal  ditentukan  oleh  banyaknya output material  yang  akan dijual  kembali.  Dengan  melihat  tren  dan  jumlah  kapal  yang  sudah  tidak  produktif, maka  perkiraan  jumlah  kapal  yang  akan  di recycle per  tahun  sebanyak  50  kapal dengan ukuran antara 20.000 DWT - 50.000 DWT. Perkiraan income statement dari proses recycle kapal rata-rata menghasilkan profit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar  rupiah)  per  kapal.  Sedangkan  kebutuhan  biaya  operasional  industri penutuhan  kapal  diperkirakan  sebesar  2,5%  dari  biaya  investasi/tahun.  Dengan demikian  industri  penutuhan  kapal  tersebut  diperkirankan  akan  BEP  ( Break  Even Point ) pada tahun ke-5 (4 tahun 9 bulan).
3. Social
Dalam pembangunan suatu industri, faktor utama yang berpengaruh dalam aspek  sosial  adalah  bangkitan lalu  lintas  dan juga  ketersediaan  tenaga  kerja  dalam kaitannya  dengan  kebutuhan  berbagai  fasilitas  sosial.  Salah  satu effect dari pengembangan  industri  penutuhan  kapal  ini  adalah  dapat  membuka  lapangan pekerjaan  dan  meningkatkan  kualitas  SDM,  khususnya  bagi  SDM  di  Kabupaten Tanggamus.  Analisa  penyerapan  tenaga  kerja  dengan  mengacu  standar  kawasan industri  adalah  90-110  Tenaga  Kerja/Ha,  sehingga  jumlah  tenaga  kerja  yang menempati lahan seluas 113,25 Ha sejumlah 10.193 sampai dengan 12.458 orang.
Dengan  bertambahnya  lapangan  pekerjaan,  maka  harus  diiringi  dengan peningkatan  kualitas  SDM.  Untuk  memenuhi  hal  tersebut,  maka  salah  satu  usaha
yang dapat dilakukan pemerintah dan industri adalah pelaksanaan program magang di industri yang dikhususkan kepada masyarakat di sekitar industri penutuhan kapal. Dengan adanya program tersebut diharapkan keahlian dan ketrampilan masyarakat dapat  meningkat,  sehingga  kedepannya  dapat  menghasilkan  tenaga  tenaga  kerja yang  siap  bekerja  di  industri.  Aspek  sosial  lain  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah berkaitan  dengan  kebutuhan  fasilitas  umum  dan  sosial  sebagai  akibat  dari bertambahnya  penduduk  karena  faktor  migrasi.  Kebutuhan  sarana  dan  prasarana tersebut,  antara  lain:  jalan,  listrik,  penerangan  jalan,  air  bersih,  telekomunikasi, sistem  transportasi,  sistem  drainase,  sistem  pengolahan  limbah,  ruang  terbuka hijau,  unit  pemadam  kebakaran,  sarana  pendidikan,  sarana  kesehatan,  sarana ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas komersil, dan pos keamanan.
4. Technology
Sentuhan  teknologi  mampu  memberikan  penambahan  nilai  yang  tinggi terhadap  produk  industri.  Dalam  analisa  aspek  teknologi  ini  akan  membahas tentang  teknologi  terbaik  dalam  rangka  peencanaan  pengembangan  industri penutuhan  kapal.  Teknologi  yang  dibutuhkan  dalam  pengembangan  industri penutuhan  kapal  adalah  teknologi  yang  aman  dan  berwawasan  lingkungan.  Salah satu  teknologi  yang  diperlukan  adalah  teknologi  penanganan  material  berbahaya ( hazardous material ). Penangan material berbahaya tersebut harus memperhatikan aspek  lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial.  Selanjutnya  teknologi  pada  industri penutuhan  kapal  yang  dapat  diterapkan  adalah Model  Ekonomis dimana  teknologi ini  memenuhi  unsur  keselamatan,  kesehatan,  dan  perlindungan  lingkungan,  yaitu: (1)  Teknologi Docking  System dengan  menggunakan  model Pier ;  (2)  Teknologi Cutting  System dengan  sistem Oxy-acetylene ;  (3)  Teknologi Decoating  System dengan  sistem Dry  Ice  Blasting;  (4)  T eknologi Containment  System dengan  sistem Floating  Barrier.  Dengan  penerapan  teknologi  tersebut,  maka perlu  adanya penyediaan  infrastruktur  dan  fasilitas  pendukung.  Teknologi  terkait  fasilitas pendukung,  antara  lain:  teknologi  jaringan  listrik,  teknologi  sistem  telekomunikasi, teknologi sistem pengolahan limbah, dll.
5. Environment
Pembangunan  industri  penutuhan  kapal  akan  memberikan  pengaruh  bagi lingkungan  sekitarnya,  baik  lingkungan  industri  maupun  lingkungan  sosial.  Dalam lingkungan industri beberapa pengaruh yang mungkin terjadi antara lain tumbuhnya industri  pendukung  baik  dalam  skala  kecil,  menengah,  maupun  industri  besar. Dalam  aspek  lingkungan  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  peningkatan pengelolaan lingkungan di sekitar industri. Pengelolaan lingkungan industri seperti limbah,  B3,  dan  air  kotor  harus  terintegrasi  dengan  lingkungan  di  sekitar  industri. Perencanaan  sistem  prasarana  lingkungan  pada  industri  penutuhan  kapal  terdiri dari: (1) Sistem pengelolaan persampahan; (2) Sistem pengelolaan limbah air kotor; (3) Sistem pengelolaan limbah cair, padat, dan B3; (4) Sistem wilayah sungai; dan (5) Sistem pengolahan air baku.
Selain itu perlu adanya  perencanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) industri  penutuhan kapal. Perencanaan  AMDAL  pada industri  penutuhan kapal ini adalah jenis AMDAL Regional atau AMDAL Kegiatan Kawasan, karena lokasi industri  penutuhan  kapal  berada  pada  kawasan  industri  maritim  di  Kabupaten
Tanggamus. Dengan adanya AMDAL Kegiatan Kawasan diharapkan seluruh kegiatan terkait  lingkungan,  seperti  perencanaan  sistem  sarana  dan  prasarana  lingkungan industri, sistem pengelolaan limbah, dll. akan terintegrasi ( integrated management ), sehingga akan mempermudah pada sistem kontrolnya

## Perencanaan Prosedural Pengembangan Industri Penutuhan Kapal
Perencanaan  prosedural  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  di Kabupaten  Tanggamus  dilakukan  dengan  pendekatan scenario  planning yang dikemukakan  oleh  Lindgren  dan  Bandhold  (2003:38),  yaitu  dengan  metode  TAIDA ( Tracking,  Analysing,  Imaging,  Deciding  and  Acting ).  Metode scenario  planning ini hanya sampai pada tahap Deciding atau tidak membahas pada tahap Acting , karena batasan dalam penelitian ini adalah perencanaan.
1. Tracking
Tracking dilakukan dengan menelusuri dan mendeskripsikan perubahan serta tanda-tanda  dari  peluang  dan  tantangan,  selain  itu  juga  mengenali  kekuatan  dan kelemahan  yang  dimiliki.  Tren  dalam  perencanaan  pengembangan  industri penutuhan  kapal  dapat  dikategorikan  menjadi  5  variabel,  yaitu:  politik,  ekonomi), sosial, teknologi, dan lingkungan. Dari tiap tren tersebut dijabarkan masing-masing kekuatan pendorongnya ( driving force ) sebagai berikut:
Tabel 2  Tren Pengembangan Industri Penutuhan Kapal
Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2016)
2. Analysing
Analysing merupakan  tahap  mengidentifikasi  pengubah  dan  dampaknya untuk  memahami  bagaimana  interaksi  atau  hubungan  antar  tren  yang  sudah
dilakukan  pada  tahap tracking .    Setelah  mengetahui  tren  kecenderungan  dalam perencanaan  pengembangan  industri  penutuhan  kapal,  maka  tahap  selanjutnya adalah  menganalisas  dengan  metode cross-impact  analysis .  Analisa  ini  bertujuan untuk  mengidentifikasi  hubungan  ( interrelationship )  dari  kekuatan  pendorong ( driving force ) dan membantu dalam mengidentifikasi faktor utama ketidakpastian ( uncertainties ).

## Tabel 3 Cross-impact Analysis
Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2016)
Dalam cross-impact  analysis tersebut  diperoleh  pengerak  terkuat  ( strongest driver)  adalah  variabel  tren Ekonomi dengan  nilai 7 sedangkan  untuk ketergantungan terbesar ( strongest dependent ) adalah variabel tren Politik dengan nilai 8 . Tahap selanjutnya untuk menganalisa keterkaitan variabel tren yang muncul dari  faktor  penggerak  ( driving  force )  akan  sangat  efektif  jika  digambarkan  dengan causal-loop diagram  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  di  Kabupaten Tanggamus. Dasar dari pembuatan causal-loop diagram adalah cross-impact analysis (Lindgrand dan Bandhold, 2003:156) .
Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2016)
Dari driving force dalam diagram causal loop tersebut dapat diketahui bahwa 2  penggerak  utama  yang  paling  berpengaruh  ( focal  concern ),  yaitu  variabel  Politik dan Ekonomi. Focal concern tersebut pada analisa berikutnya akan dijadikan sebagai faktor  utama  ketidakpastian  ( uncertainties )  dalam Scenario-cross pengembangan industri penutuhan kapal.
Sumber: Hasil Penelitian, diolah (2016) Gambar 4 Scenario-cross Diagram
Skenario  A  ( Surge  Forward ) merupakan  kondisi  dimana  aspek  politik  dan aspek ekonomi mendukung dalam upaya pengembangan industri penutuhan kapal pada  kawasan  industri  maritim  di  Kabupten  Tanggamus.  Hal  tersebut  terwujud dengan  penyusunan  program  dan  pengalokasi  anggaran  guna  mendukung pengembangan  industri  penutuhan  kapal.  Pemerintah  juga  melakukan  koordinasi yang  sangat  intensif.  Dengan  peningkatan  koordinasi  ini,  maka  beberapa permasalahan  terutama  dalam  pembebasan  lahan  di  kawasan  industri  maritim dapat  dengan  mudah  terselesaiakan.  Pemerintah  membentuk  organisasi  dan manajemen  pengelola  kawasan  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah.  Pemerintah telah  mengesahkan  regulasi  dan  kabijakan  yang  melindungi  industri  penutuhan kapal, seperti kebijakan pelaksanaan penutuhan kapal yang aman dan berwawasan lingkungan,  kemudahan  dalam  berinvestasi,  serta  percepatan  perijinan  usaha industri.  Regulasi  yang  mendukung  pada  kemudahan  investasi  akan  membuka lapangan  pekerjaan  baru,  sehingga  dengan  meningkatnya  jumlah  lapangan pekerjaan dapat mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Tentu saja kondisi tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada investor yang ingin menanamkan modalnya untuk pengembangan industri penutuhan kapal. Kondisi  ini  didukung  pula  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  baik. Pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  merupakan  dasar  yang  kuat  bagi  para  pemilik modal untuk mengembangkan usahanya, sehingga muncul bisnis rantai pasok yang dapat mendukung operasional industri penutuhan kapal. Kondisi yang ideal ini akan menarik minat lembaga keuangan, baik dari perbankan maupun lembaga non-bank untuk  turut  serta  dalam  pendanaan  industri  penutuhan  kapal  dan  industri
pendukung  lainnya. Surge  Forward  Scenario merupakan  skenario  terbaik  ( the  best scenario ) jika kondisi dan tren dari masing-masing uncertainties mendukung.
Skenario B ( Yaw ) merupakan kondisi dimana aspek politik tidak mendukung perencanaan  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  pada  kawasan  industri maritim  di  Kabupten  Tanggamus,  namun  aspek  ekonomi  memberikan  dukungan terhadap upaya tersebut. Skenario ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di  Indonesia  mengalami  peningkatan,  sehingga  diharapkan  aspek  lain  dapat  turut serta  tumbuh.  Dengan  melihat  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  para  investor tertarik  dalam  menanamkan  modal  usahanya.  Kondisi  ini  diperkirakan  akan membuka  lapangan pekerjaan serta  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  di  daerah sekitar  industri,  sehingga  akan  mengurangi  angka  pengangguran.  Akan  tetapi potensi  tersebut  tidak  didukung  oleh  aspek  politik,  yaitu  peran  serta  pemerintah dalam  pembangunan  industri  penutuhan  kapal.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena pemerintah memiliki prioritas yang lain dalam pengembangan industri. Ketersediaan anggaran  juga  terbatas  dan  tidak  memprioritaskan  untuk  pembangunan  industri penutuhan kapal.
Pemerintah  tidak  banyak  melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  terkait, instansi pemerintah, masyarakat, maupun industri, sehingga berbagai permasalahan yang  muncul  tidak  dapat  terselesaikan. Pemerintah  juga  belum  menyusun regulasi dalam  pengembangan  industri  penutuhan  kapal,  sehingga  tidak  ada  mekanisme yang  jelas  dalam  pengembangan  industri  penutuhan  kapal.  Terkait  pengurusan perinjinan industri, pemerintah juga tidak memperhatikan dalam prosesnya. Dengan tidak  adanya  regulasi,  maka  iklim  usaha  tidak  terbangun  dengan  baik,  sehingga mengurangi minat para pemiik modal untuk mengembangkan usahanya. Kondisi ini akan  lebih  buruk  lagi  pada  saat  pemerintah  belum  membentuk  organisasi  dan manajemen  pengelola  kawasan  industri  maritim,  sehingga  tidak  ada  kejelasan mekanisme  pengembangan  di  dalam  kawasan  industri  maritim.  Tidak  adanya dukungan  dari  pemerintah  serta  kurangnya  pemahaman  terkait  industri  ini menyebabkan lembaga keuangan, baik  dari perbankan maupun lembaga non-bank tidak  memberikan  respon  yang  baik  terhadap  peluang  pengembangan  industri penutuhan  kapal.  Hal  ini  menyebabkan  penyediaan  lapangan  kerja  industri  tidak maksimal,  sehingga  penurunan  angka  pengangguran  tidak  akan  sesuai  dengan jumlah yang diharapkan. Yaw Scenario menjelaskan, bahwa tanpa adanya dukungan dari aspek politik, maka dukungan yang telah dimiliki dari aspek ekonomi tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam perencanaan ini.
Skenario  C ( Sway ) merupakan  kondisi  dimana  aspek  politik  mendukung perencanaan  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  pada  kawasan  industri maritim  di  Kabupten  Tanggamus,  namun  aspek  ekonomi  tidak  mendukung  upaya tersebut.  Pada  kondisi  ini  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  memberikan komitmen yang kuat dalam pengembangan indstri penutuhan kapal. Oleh karena itu pemerintah  memberikan  porsi  yang  besar  dalam  penyusunan  program  dan anggaran  untuk  pengembangan  industri  penutuhan  kapal.  Pemerintah  untuk melakukan  koordinasi  yang  intensif  dengan  lembaga  terkait,  instansi  pendidikan, industri,  dan  masyarakat  dalam  upaya  pengembangan  industri  penutuhan  kapal. Dalam  koordinasi  tersebut  pemerintah  berperan  aktif  dalam  memberikan  solusi
berupa  kebijakan  yang  mengakomodir  seluruh  kepentingan,  khususnya  dalam menghadapi  permasalahan  pembebasan  lahan  industri,  regulasi,  serta  pendanaan industri. Pemerintah telah menyusun regulasi yang mendukung para investor yang berminat menanamkan modalnya.
Dalam  rangka  percepatan  pengambangan  industri  penutuhan  kapal, pemerintah  membentuk  organisasi  dan  manajemen  pengelola  kawasan  industri. Namun dukungan dari aspek politik tersebut tidak diimbangi dengan dukungan dari aspek ekonomi. Hal ini disebabakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung lambat  karena  pengaruh  eksternal,  seperti  krisis  global.  Kondisi  ini  akan  membuat para  investor  mempertimbangkan  rencananya  dalam  mengembangkan  atau membangun  industri  baru.  Menurunnya  jumlah  investasi  tidak  akan  terjadi  secara signifikan,  karena  dipengaruhi  oleh  kebijakan  pemerintah  yang  mendukung sepenuhnya  dalam  pengembangan  industri  penutuhan  kapal.  Dukungan  tersebut akan tetap menarik minat para investor, sehingga akan memberikan peluang dalam membuka  lapangan  kerja  industri  serta  mengurangi  angka  pengangguran. Sway Scenario menjelaskan,  bahwa  dukungan  dari  aspek  politik  sangat  berpengaruh dalam pengembangan industri penutuhan kapal meskipun dari aspek ekonomi tidak sepenuhnya  memberikan  dukungan.  Skenario  C  merupakan  kondisi  yang  paling mencerminkan  keadaan  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini,  sehingga  strategi  dalam menghadapi situasi ini merupakan prioritas yang harus dipertimbangkan.
Skenario D ( Heave Down ) merupakan kondisi dimana aspek politik dan aspek ekonomi sama-sama tidak mendukung dalam perencanaan pengembangan industri penutuhan  kapal.  Skenario  ini  merupakan  skenario  pesimis  ( the  worst  scenario ). Pada  skenario  ini,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  tidak  memberikan komitmen dalam pengembangan industri penutuhan kapal. Pemerintah tidak segera menyusun  regulasi  yang  mendukung  pengembangan  industri  penutuhan  kapal, sehingga  iklim  investasi  yang  sehat  tidak  terbentuk.  Pemerintah  tidak  aktif melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  terkait,  instansi  pendidikan,  industri,  dan masyarakat,  sehingga  kendala  tersebut  tidak  dapat  terselesaikan  dengan  baik. Pemerintah  belum  membentuk  organisasi  dan  manajemen  pengelola  kawasan industri. Hal tersebut menyebabkan proses masuknya investasi ke kawasan industri maritim  akan  terhambat.  Sulitnya  investasi  yang  masuk  dalam  kawasan  industri maritim  akan  menyebabkan  terbatasnya  lapangan  pekerjaan  bidang  industri, sehingga  berpotensi  meningkatkan  angka  pengangguran.  Dalam  skenario  ini  juga diperburuk dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berjalan lambat serta berbagai  permasalahan  ekonomi  lainnya.  Hal  ini  dapat  mengurangi  minat  para pemilik  modal  dalam  upaya  mengembangkan  industri  penutuhan  kapal.  Selain  itu lembaga pendanaan industri, baik dari perbankan maupun lembaga non-bank tidak memiliki  minat  dalam  memberikan  pinjaman  modal  industri.  Hal  ini  menyebabkan pertumbuhan  bisnis  rantai  pasok  yang  akan  mendukung  operasional  industri penutuhan  kapal  juga  akan  terhambat. Heave  Down  Scenario menjelaskan,  bahwa untuk  menyelesaikan  bebagai  kendala  dalam  upaya  pengembangan  industri penutuhan kapal ini harus mendapatkan dukungan dari kedua aspek.
3. Imaging
Imaging atau  penggambaran  merupakan  gambaran  mengenai  masa  depan yang  diinginkan  dengan  menciptakan  visi.  Visi  merupakan  suatu  gagasan  yang positif mengenai masa depan yang akan dicapai. Dalam tahapan ini penggambaran yang  diciptakan  melalui  visi  bukanlah  tujuan  jangka  pendek,  akan  tetapi  tujuan bersifat  jangka  panjang  yang  memerlukan  waktu  untuk  mencapainya.  Tahap imaging juga  merupakan  tahap  identifikasi  terhadap  suatu  kemungkinan  dan dampak yang akan terjadi dengan membuat visi dari apa yang diinginkan ( vision of what  desired ).  Visi  baru  dalam  dalam  rangka  perencanaan  pengembangan  industri penutuhan  kapal  di  Kabupaten  Tanggamus,  yaitu: “Tanggamus  Sebagai  Pusat Industri  Maritim  yang  Berdaya  Saing,  Unggul,  dan  Mandiri  dengan  Struktur  Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berwawasan Lingkungan”
4. Deciding Deciding merupakan  tahap  mengidentifikasi  pengembangan  dan  strategi menghadapi  tantangan  dalam  mewujudkan  visi  dan  tujuan  organisasi.  Untuk mewujudkan visi baru tersebut, selanjutnya peneliti merumuskan 5 misi baru dalam perencanaan  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  di  Kabupaten  Tanggamus, sebagai berikut:
1) Memperkuat dan memperdalam struktur industri penutuhan kapal di Kabupaten Tanggamus untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, unggul, mandiri, dan berwawasan lingkungan;
2) Meningkatkan  nilai  tambah  produk  industri  penutuhan  kapal  di  Kabupaten Tanggamus  melalui  pengelolaan  sumber  daya  industri  berkelanjutan  dengan penguasaan teknologi dan inovasi;
3) Membuka  kesempatan  berusaha  dan  perluasan  kesempatan  kerja  pada  industri penutuhan kapal di Kabupaten Tanggamus melalui peningkatan iklim investasi;
4) Mempercepat  pembangunan  infrastruktur  dan  pengelolaan  energi  terbarukan untuk  industri  penutuhan  kapal  pada  kawasan  industri  maritim  di  Kabupaten Tanggamus;
5) Meningkatkan tata kelola dan pelayanan pemerintahan melalui penerapan sistem informasi  dan  teknologi  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat di Kab. Tanggamus.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Kabupaten Tanggamus memiliki kawasan industri maritim yang berpotensi untuk dikembangkan industri penutuhan kapal.
2. Peluang  dalam  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  dapat  dioptimalkan melalui  dukungan  dan  komitmen  dari  pemerintah  untuk  menghadapi peningkatan  jumlah  kapal  yang  berusia  tua  dan  tidak  produktif;  adanya ketertarikan  dan  minat  dari  industri;  semakin  berkembangnya  bisinis  rantai pasok; serta adanya lembaga keuangan non-bank untuk pendanaan industri.
3. Tantangan  dalam  pengembangan  industri  penutuhan  kapal  harus  dijadikan sebagai  kekuatan  pendorong  melalui  peningkatan  sinergi  dan  koordinasi  antar
pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  lembaga  terkait,  masyarakat,  serta industri;  penyusunan  regulasi  yang  mendukung  pengembangan  industri penutuhan  kapal;  peningkatan  iklim  investasi  yang  sehat;  pembentukan organisasi  dan  manajemen  pengelola  kawasan  industri  maritim;  serta peningkatan sarana dan prasarana industri yang memadai.
4. Dalam  analisa  perencanaan  substantif  pengembangan  industri  penutuhan kapal mempertimbangkan  aspek:  Politik,  Ekonomi, Sosial, Teknologi,  dan  Lingkungan, selanjutnya  dikolaborasikan  dengan  analisa  perencanaan  prosedural  dengan pendekatan scenario  planning melalui  metode Tracking,  Analysing,  Imaging, dan Deciding .  Pada  analisa cross-impact dan causal-loop didapatkan  variabel  tren Politik  dan  Ekonomi  sebagai  penggerak  utama  yang  paling  berpengaruh  ( focal concern ). Selanjutnya dalam analisa scenario-cross dijadikan sebagai faktor utama ketidakpastian  ( uncertainties )  dalam  mendapatkan  4  skenario  perencanaan
( Surge  Forward,  Yaw,  Sway, dan Heave  Down  Scenario ).  Berdasarkan  dari  4 skenario  perencanaan  tersebut, Sway  Scenario merupakan  kondisi  paling  dekat untuk  merepresentasikan  situasi  di  Indonesia  saat  ini.  Selanjutnya  dari  skenario perencanaan  tersebut  disusun  visi,  misi,  dan  strategi  untuk  mencapai  tujuan perencanaan

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  ditindaklanjuti  berdasarkan  hasil  analisa perencanaan skenario, sebagai berikut:
1. Penyusunan  regulasi  yang  melindungi  dan  mendukung  pengembangan  industri penutuhan kapal, serta mengacu pada peraturan yang berlaku internasional.
2. Peningkatan kualitas perencanaan program dan penganggaran pemerintah yang mendukung pengembangan industri penutuhan kapal.
3. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan instansi terkait, lembaga penelitian dan pengembangan, instansi pendidikan, industri, baik BUMN maupun swasta, serta masyarakat guna menghapi kendala dalam pengembangan industri penutuhan kapal.
4. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui pemberian fasilitas insentif pajak bagi para investor.
5. Membentuk  dan  meningkatkan  peran  organisasi  dan  manajemen  pengelola kawasan  industri  maritim  di  Kabupaten  Tanggamus  yang  profesional  melalui penetapan Peraturan Daerah.
6. Pengelolaan  sumber  daya  industri  dengan  teknologi  yang  dilakukan  secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik.
7. Fasilitasi  pembangunan  infrastruktur  yang  mendukung  pengembangan  industri penutuhan kapal serta pengembangan sumber energi alternatif.
8. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bagi calon tenaga kerja serta penempatan  kerja  bagi  lulusan  pendidikan,  pelatihan,  dan  vokasi  industri  yang memiliki basis kompetensi.
9. Pelaksanaan  promosi  industri  penutuhan  kapal  pada event nasional  dan internasional untuk meningkatkan daya saing dan penguasaan pasar.
10. Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  melalui  pembentukan  PTSP  dan  BKPRD yang terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi.
11. Sosialisasi potensi industri penutuhan kapal ke beberapa lembaga keuangan, baik dari perbankan maupun lembaga non-bank.
12. Mendorong  tumbuhnya  pusat-pusat  inovasi  ( center  of  excellence )  dan pelaksanaan  transfer  teknologi  di  bidang  industri  penutuhan  kapal  dari perusahaan/ tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri.

## Daftar Pustaka
Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031 .
______, Peraturan  Menteri  Perindustrian  No.  31.1  Tahun  2015  tentang  Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019.
______,I nstruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran.
Badan  Pusat  Statistik,  2010.  “Penduduk  Indonesia  Menurut  Provinsi  2010”.  Melalui https://www.bps.go.id / [17/11/15].
Biro  Klasifikasi  Indonesia,  2014. Publikasi  Teknik  Biro  Klasifikasi  Indonesia .  Jakarta: BKI Pusat.
Direktorat  IMKAP,  Kementerian  Perindustrian  R.I,  2011. Kajian  Potensi Pengembangan Industri Ship recycle Yard di Indonesia .  Jakarta.
Faludi, Andreas, 1973. Planning Theory. Oxford: Pergamon Press Ltd.
Hong Kong  International  Convention ,  2009. Sound  Recycling  of  Ships . Hong  Kong: Hong Kong International Convention.
International  Maritime  Organization,  2004.  IMO Guidelines  on  Ship  Recycling,
Resolution A.962 (23) . London: IMO Reglation.
Lindgren,  Mats  dan  Hans  Bandhold,  2003. Scenario  Planning: The  Link  Between Future and Strategy . New York: Palgrave Macmillan.
Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian  Perindustrian  RI,  2014. Publikasi  Pusat  Data dan Informasi . Jakarta: Kementerian Perindustrian R.I.
Riyadi  dan  Deddy  Supriyadi  Bratakusumah,  2004. Perencanaan  Pembangunan Daerah:Strategi  Menggali  Potensi  dalam  Mewujudkan  Otonomi  Daerah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.