IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)

## ANALISIS YURIDIS PENYITAAN OBJEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJEK TANAH YANG DIDASARKAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642
PK/Pdt/2015)
JURISDICTIONAL ANALYSIS OF APPROPRIATE OBJECTIVES OF LIABILITY ON LAND OBJECTS BASED ON FIDUCIARY GUARANTEE AGREEMENTS (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642
PK/Pdt/2015)

## Ficky Khasanati Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat,
Vicky.khasanaty12@gmail.com
Submisson : 21 Juni  2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abtract
In  the  Law  of  Collateral,  it  is  known  that  there  is  an  agreement  regarding  movable objects  through  fiduciary  guarantees  as  regulated  in  Law  Number  42  of  1999 concerning  Fiduciary,  and  immovable  objects  through  mortgage  agreements  through Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. In practice, there is often a mix of objects  in  fiduciary  agreements,  as  well  as  mortgages,  where  the  phenomenon  can  be seen in the Supreme Court Review Decision Number 642 PK/Pdt/2015. In this case PT Bank  Negara  Indonesia  (PERSERO)  Tbk.,  pledged  certificates  on  land  that  had  been opened  9  pieces  of  Property  Rights  Certificate  with  Fiduciary  Agreement  Number 2006.001.FID,  which  is  contrary  to  Article  1  Number  4  of  Law  Number  42  of  1999 concerning Fiduciary . In this study, the problem to be discussed is regarding the legal settlement of confiscation of land carried out on the basis of a fiduciary agreement and the legal consequences if an object of confiscation of land is carried out on the basis of a  fiduciary  agreement.  The  normative  juridical  research  method  is  a  library  research on secondary data. The conclusion of this study is  if an agreement in a fiduciary deed stipulates that the land burden is in the category of mortgage rights, such as land based on a Certificate of Ownership, of course the fiduciary agreement must be declared null and  void,  if  it  is  sued  in  court.  This  is  based  on  the  provisions  contained  in  Article  1 Number  4  Juncto  Article  3  of  Law  Number  42  of  1999  concerning  Fiduciary Guarantees.
Keywords: Confiscation , Fiduciary, Guarantee Law, Mortgage

## Abstrak
Dalam Hukum Jaminan, diketahui terdapat pembagian mengenai perikatan yang diatur mengenai  benda  bergerak  melalui  jaminan  fidusia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Fidusia,  dan  benda  tak  bergerak  melalui perjanjian  hak tanggungan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.  Dalam  praktiknya  diketahui  seringkali  terjadi  pencampuran  objek  dalam
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
perjanjian  fidusia,  maupun  hak  tanggungan  dimana  fenomena  yang  ada  dapat  dilihat dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015. Dalam perkara ini PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk., menjaminkan sertifikat atas  tanah  yang  berjumlah  9  buah  Sertifikat  Hak  Milik  dengan  Perjanjian  Fidusia Nomor  2006.001.FID,  dimana  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  1  Angka  4 Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Fidusia.  Pada  penelitian  ini permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  mengenai  Penyelesaian  hukum  penyitaan  atas tanah yang dilakukan atas dasar perjanjian Fidusia dan akibat hukum Bila suatu obyek penyitaan atas tanah yang di lakukan atas dasar perjanjian Fidusia Dalam penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah apabila terdapat suatu perjanjian dalam akta fidusia yang  menetapkan  bahwa tanah  dalam  kategori  hak  yang  di  bebankan  hak  tanggungan,  semisalnya  tanah  yang berlandaskan Sertifikat Hak Milik, tentunya perjanjian fidusia tersebut harus dinyatakan batal  demi  hukum,  apabila  digugat  ke  pengadilan.  Hal  ini  didasarkan  penulis berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  1  Angka  4  Juncto  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kata Kunci : Fidusia, Hak Tanggungan, Hukum Jaminan, dan Penyitaan

## A. Pendahuluan
Tanah memiliki arti  yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain  memiliki  nilai  ekonomis  yang  dapat  dicadangkan  sebagai  sumber  pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah 1 .
Pertanahan  adalah  aspek  yang  mempengaruhi  seluruh  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  sehingga  permasalahan  apapun  yang  muncul  terkait  pertanahan  akan berimplikasi  terhadap  seluruh  aspek  yang  ada  dinegara  ini.  Karena  Tanah  tidak  saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum. Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional.  Dari  sisi  ekonomi,  tanah  merupakan  sarana  produksi  yang  dapat mendatangkan  kesejahteraan.  Secara  politis  tanah  dapat  menentukan  posisi  seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya 2 .
Sedemikian pentingnya arti tanah bagi manusia, Indonesia sebagai negara agraris
1 Achmad Chulaemi, Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan, (Semarang: Majalah Masalah- Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992), hlm 9.
2 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah , Yogyakarta : Total Media, 2009, hlm. 83.
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
memandang  perlu  mengatur  politik  hukum  di  bidang  pertanahannya  (konsepsi  agraria dalam arti sempit) dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Konstitusi kita  mengamanatkan  agar  sumber  daya alam  termasuk  tanah  dikuasai  oleh  negara  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 3 .
Jaminan hak atas  tanah berdasarkan Pasal  1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah hak atas tanah beserta benda-benda  yang berkaitan dengan tanah yang selanjunya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  yang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,  yang  memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu  terhadap  kreditor-kreditor  lainnya 4 Sedangkan  fidusia  adalah  jaminan kebendaan  atas  benda bergerak  yang didasarkan atas kepercayaan sebagaimana diatur pada Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Fidusia 5 .
Dalam karya tulis ini juga ditemukan hak serupa dengan contoh fenomena diatas, yaitu  pada  Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor  642  PK/Pdt/2015, dimana  Mulyadi  dan  Feny  Apriningtyas  selaku  penggugat  melawan  Bank  Negara Indonesia  dan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  CQ.  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Negara  CQ.  Kepala  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang Surakarta  dan  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Jawa  Tengah  CQ  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  selaku  tergugat.  Pada  Perkara  ini  Bank Negara  Indonesia  selaku  pemberi  jaminan  fidusia  dan  hak  tanggungan  mengikatkan tanah milik para penggugat dengan perjanjian terhadap 9 buah sertifikat hak milik yang dimiliki  penggugat  yang  didasarkan  perjanjian  hutang  piutang,  dimana  objek  yang dimaksud  adalah  berupa  sertifikat  atas  tanah  yang  berjumlah  9  buah  Sertifikat  Hak Milik, yang terdaftar atas nama Mulyadi dan Feny Apriningtyas, dimana pencampuran objek  yang  dimaksud  penulis  berupa  pembuatan  Perjanjian  Fidusia  Nomor 2006.001.FID,  terhadap  objek  9  buah  Sertifikat  Hak  Milik,  yang  terdaftar  atas  nama Mulyadi  dan Feny Apriningtyas,  dimana hal  ini  menurut  penulis bertentangan dengan
3 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta : STPN Press, 2014, hlm. 3
4 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, Yogyakarta : Garudhawaca, 2015, hlm. 9-10
5 Rahmat Hendra, Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 278
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
ketentuan Pasal 1 angka (4)  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yakni  benda.  Benda  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dimilki  dan  dialihkan,  yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
Dalam  karya  tulis  ini  juga  ditemukan  pada  Putusan  Peninjauan  Kembali Mahkamah  Agung  Nomor  642  PK/Pdt/2015,  dimana  Mulyadi  dan  Feny  Apriningtyas selaku  penggugat  melawan  Bank  Negara  Indonesia  dan  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia  CQ.  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  CQ.  Kepala  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang  Surakarta  dan  Kepala  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah CQ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo selaku  tergugat.  Pada  Perkara  ini  Bank  Negara  Indonesia  selaku  pemberi  jaminan fidusia dan hak tanggungan mengikatkan tanah milik para penggugat dengan perjanjian terhadap  9  buah  sertifikat  hak  milik  yang  dimiliki  penggugat  yang  didasarkan perjanjian  hutang  piutang,  dimana  objek  yang  dimaksud  adalah  berupa  sertifikat  atas tanah  yang  berjumlah  9  buah  Sertifikat  Hak  Milik,  yang  terdaftar  atas  nama  Mulyadi dan  Feny  Apriningtyas,  dimana  pencampuran  objek  yang  dimaksud  penulis  berupa pembuatan  Perjanjian  Fidusia  Nomor  2006.001.FID,  terhadap  objek  9  buah  Sertifikat Hak  Milik,  yang  terdaftar  atas  nama  Mulyadi  dan  Feny  Apriningtyas,  dimana  hal  ini menurut  penulis  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  (4)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat  dimilki  dan  dialihkan,  yang  terdaftar  maupun  tidak  terdaftar,  yang  bergerak maupun  yang  tidak  bergerak,  dan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  atau hipotik.
Kesembilan sertifikat hak milik tersebut oleh para penggugat dijaminkan ke Bank Negara  Indonesia  sebagai  jaminan  hutang  mereka  sejumlah  Rp531.536.104,00  (lima ratus  tiga  puluh  satu  juta  lima  ratus  tiga  puluh  enam  ribu  seratus  empat  rupiah),  yang dijaminkan  dengan  perjanjian  hak  tanggungan  dan  fidusia.  Namun  karena  para penggugat  mengalami  hambatan  dalam  melakukan  pembayaran,  objek  milik  para penggugat dilelang oleh tergugat Bank Negara Indonesia dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah CQ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, tanpa sepengetahuan penggugat.  Dalam  perkara  ini  pada  intinya majelis hakim tidak mengabulkan  gugatan
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
penggugat  baik  ditingkat  pengadilan  negeri  Sukoharjo  pada  Putusan  Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh,  kemudian  pada  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Semarang  Nomor 427/PDT/2013/PT.SMG juga  menguatkan Putusan  Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh.,  dan pada  tingkat  kasasi  mahkamah  agung,  pada  Putusan  Nomor  1308  K/Pdt/2014  juga menolak  permohonan  kasasi  penggugat,  dan  begitu  juga  pada  Putusan  Pengadilan Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor  Nomor  642  PK/Pdt/2015  yang  juga menolak  permohonan  Peninjauan  Kembali  para  penggugat.  Sedangkan  dalam  perkara tersebut menurut penulis terdapat kejanggalan yang nyata pada objek sengketa, yaitu di ikatnya  objek  tanah  dengan  perjanjian  hak  tanggungan  yang  disertai  oleh  jaminan fidusia,  sedangkan  berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang–Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Fidusia, dinyatakan bahwa fidusia adalah jaminan atas kepercayaan  yang dikenakan  hanya  kepada  benda  bergerak  yang  tidak  termasuk  dalam  objek  hak tanggungan. Sedangkan tanah adalah objek hak tanggungan dan termasuk dalam bentuk benda tak bergerak.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  penulis  hendak  melakukan  penelitian  yang berjudul,  “Penyitaaan  Terhadap  Objek  Tanah  yangn  Didasarkan  Perjanjian  Jaminan Fidusia    (Studi  Kasus  Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor  642 PK/Pdt/2015).”
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  dikemukakan  sebelumnya  ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana  akibat  hukum  Bila  suatu  obyek  penyitaan  atas  tanah  yang  di  lakukan  atas dasar  perjanjian Fidusia  dan  Bagaimanakah  Penyelesaian  hukum  penyitaan  atas  tanah yang  dilakukan  atas  dasar  perjanjian  Fidusia  pada  Putusan  Peninjauan  Kembali Mahkamah Agung nomor 642 PK/Pdt/2015
Metode  ini  menggunaka  metode  penelitian  yuridis  normatif  meliputi  berbagai aktifitas intelektual sebagai berikut :memaparkan hukum yang berlaku, menginterprestasi  hukum  yang  berlaku,  menganalisis  hukum  yang  berlaku  dan mensistematisasi hukum yang berlaku 6 .
Sebagai penelitian Hukum, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis  normatif  dimana dalam metode  yuridis normatif dilakukan dengan cara
6 Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
penelitian  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap  data  primer  dan  data  sekunder  .  Data sekunder  adalah  yang  sudah  siap  pakai,  contoh  data  sekunder  antara  lain  peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.
Data  yang  digunakan  dalam  Penelitian  hukum  bertujuan  untuk  mengumpulkan bahan-bahan  hukum  dengan  maksud  untuk  menjawab  masalah  hukum  yang  sudah diidentifikasi  sebelumnya.  Bahan-bahan  hukum  adalah  bahan-bahan  yang  mempunyai kekuatan  mengikat  dari  sudut  pandang  hukum.15  Data penelitian  hukum  adalah  data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif (undang- undang) yang ditetapkan  dan  ditegakkan  oleh  negara  dengan  kekuasaan  untuk  memaksakan  tentang pemberlakuan  norma-norma  hukum  itu.  UUD  1945,  UU  atau  Peraturan  Perudangan, Peraturan  Pemerintah,  Putusan  Mahkamah  Agung,  dan  lain-  lain.16  Bahan  hukum sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  meliputi  buku-buku  ilmiah  dalam  bidang  hukum yang mengandung suatu doktrin-doktrin.
Sebagai  penelitian  hukum  dengan  objek  kaidah-kaidah  hukum,  pemahaman terhadap  kaidah  hukum  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  sarana  penafsiran. Misalnya,  buku  dan  jurnal  ilmiah  yang  berisi  pendapat  para  pakar  hukum.17  Bahan hukum  tersier adalah suatu  bahan hukum  yang  memiliki kekuatan mengikat  atas dasar kesepakatan sekelompok masyarakat secara bersama-sama yang berkaitan dengan suatu hal-hal

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Mengenai perbedaan fidusia dan hak tanggungan intinya terletak pada jaminan yg dijaminkan  oleh  kreditur 7 .  Dimana  jaminan  atas  Hak  tanggungan  yang  dijaminkan adalah  sertifikat  dari  benda  tidak  bergerak,  sedangkan  Fidusia  yg  dijaminkan  adalah surat tanda kepemilikan benda bergerak.
Sehingga  berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  maka  dapat  dipahami,  bahwa perjanjian  fidusia  tidak  berlaku  terhadap  objek  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan bangunan,  karena  dalam  hal  perjanjian  kredit  dan  atau  pinjaman  atas  tanah  dan bangunan  hanya  bisa  di  ikatkan  dengan  Akta  Hak  Tanggungan  sebagaimana  di  atur dalam  Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan.  Ketentuan
7 Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993, hlm.112
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
yang  sama  juga  berlaku  bagi  Hipotek  atas  kapal  yang  terdaftar  dengan  isi  kotor berukuran  20  (dua  puluh)  Meter  Kubik,  Hipotek  atas  pesawat  terbang,  dan  gadai, sebagaimana diatur dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum Dagang, dan  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Sehingga  berdasarkan  penjelasan  diatas  apabila  terdapat  suatu  perjanjian  dalam akta  fidusia  yang  menetapkan  bahwa  tanah  dalam  kategori  hak  yang  di  bebankan  hak tanggungan,  semisalnya  tanah  yang  berlandaskan  Sertifikat  Hak  Milik,  tentunya perjanjian  fidusia  tersebut  harus  dinyatakan  batal  demi  hukum,  apabila  digugat  ke pengadilan. Hal ini didasarkan penulis berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dalam  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  telah  memberikan  Putusan  Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh,
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor
427/PDT/2013/PT.SMG,  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1308  K/Pdt/2014, maupun  dalam  Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor  642 PK/Pdt/2015, majelis hakim baik dalam amar putusan maupun pertimbangan hukumnya sama  sekali  tidak  mempertimbangkan  fakta  hukum  yang  terjadi  perihal  adanya kejanggalan dalam hal adanya klausul Perjanjian Fidusia Nomor 2006.001.FID, tanggal 3 Januari 2006, yang menjadi dasar penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II  dan  Tergugat  III.  Menurut  hemat  penulis,  seharusnya  majelis hakim  mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena selain melakukan penyitaan tanpa adanya Surat  Peringatan  terlebih  dahulu  kepada  Penggugat  I  dan  Penggugat  II,  para  tergugat juga  menurut  hemat  penulis  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Fidusia,  karena  klausul  Perjanjian Fidusia  Nomor  2006.001.FID,  tidak  dapat  dipergunakan  untuk  mengikat  tanah  yang berupa  sertifikat  hak  milik,  karena  perjanjian  yang  demikian  menurut  hemat  penulis seharusnya  batal  demi  hukum  karena  objek  sertifikat  hak  milik  seharusnya menggunakan  klausul  perjanjian  Hak  Tanggungan,  karena  melibatkan  benda  tak bergerak yang merupakan termasuk objek hak tanggungan.
Pendapat  tersebut  di  atas  penulis  dasarkan  pada  doktrin  Adrian  Sutedi  yang menyatakan  bahwa  Hak  Tanggungan  adalah  identik  dengan  hak  jaminan,  yang bilamana dibebankan atas  tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Bangunan  dan/atau tanah Hak  Guna  Usaha.  Pendapat  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  Ayat  1  Undang-
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan,  yang  menyatakan Hak  atas tanah  yang  dapat  dibebani  Hak  Tanggungan  adalah  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  dan Hak  Guna  Bangunan.  Sedangkan  jaminan  fidusia  menurut  Munir  Fuady  adalah perjanjian  jaminan  hutang  lainnya,  seperti  perjanjian  gadai,  hipotek  atau  hak tanggungan,  maka  perjanjian  fidusia  juga  merupakan  suatu  perjanjian  yang assessoir (perjanjian  buntutan).  Maksudnya  adalah  perjanjian  assecoir  itu  tidak  mungkin  berdiri sendiri, tetapi  mengikuti/membuntuti  perjanjian  lainnya  yang  merupakan  perjanjian pokok.  Dalam  hal  ini  yang  merupakan  objek  dari  jaminan  fidusia  adalah  benda bergerak.
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Fidusia di atas, objek Jaminan Fidusia ini meliputi benda bergerak dan  benda  tidak  bergerak  tertentu  yang  tidak  dapat  dibebani  dengan  Hak  Tanggungan atau Hipotek, dengan syarat  bahwa kebendaan tersebut  “dapat  dimiliki dan dialihkan”, sehingga dengan demikian objek Jaminan Fidusia meliputi :
a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
b. Benda atas benda berwujud;
c. Benda atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
d. Dapat atas benda yang terdaftar;
e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
f. Benda bergerak;
g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan

## C. Penutup
Kesimpulan  pada  penelitian  ini  adalah  apabila  terdapat  suatu  perjanjian  dalam akta  fidusia  yang  menetapkan  bahwa  tanah  dalam  kategori  hak  yang  di  bebankan  hak tanggungan,  semisalnya  tanah  yang  berlandaskan  Sertifikat  Hak  Milik,  tentunya perjanjian  fidusia  tersebut  harus  dinyatakan  batal  demi  hukum,  apabila  digugat  ke pengadilan. Hal ini didasarkan penulis berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dalam  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo  telah  memberikan  Putusan  Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh, Putusan
Pengadilan
Tinggi Semarang Nomor
427/PDT/2013/PT.SMG,  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1308  K/Pdt/2014, maupun  dalam  Putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  Nomor  642
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 143-152 Analisis Yuridis Penyitaan Objek Hak Tanggungan Tehadap Objek Tanah Yang Didasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
PK/Pdt/2015, majelis hakim baik dalam amar putusan maupun pertimbangan hukumnya seharusnya  menyatakan  klausul  Perjanjian  Fidusia  Nomor  2006.001.FID,  tidak  dapat dipergunakan untuk mengikat tanah yang berupa sertifikat hak milik, karena perjanjian yang  demikian  menurut  hemat  penulis  seharusnya  batal  demi  hukum  karena  objek sertifikat  hak  milik  seharusnya  menggunakan  klausul  perjanjian  Hak  Tanggungan, karena melibatkan benda tak bergerak yang merupakan termasuk objek hak tanggungan, hal  ini  didasarkan  penulis  pada  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam Perjanjian  Fidusia  Nomor  2006.001.FID  seharusnya  tidak  dapat  dilaksanakan  atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.
Kedepannya  diharapkan  oleh  penulis,  dalam  pembuatan  klausul  yang berhubungan dengan objek jaminan atas benda tak bergerak, pihak kreditur lebih hati- hati  dalam  memilah  Klausul  Perjanjian  Fidusia  atau  Hak  Tanggungan  yang dipergunakan,  guna  menghindari  adanya  sengketa  yang  menyebabkan  klausul perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Kedepannya diharapkan oleh penulis, majelis  hakim  baik  dari  tingkat  peradilan  pertama  sampai  dengan  Mahkamah  Agung, dalam memeriksa klausul perjanjian fidusia dengan objek sengketa benda tak bergerak berupa tanah dan  atau bangunan lebih hati-hati  demi menjamin kepastian hukum  para pihak yang berpekara.

## D. Daftar Pustaka
Arizona, Yance, Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta : STPN Press, 2014.
Chulaemi,  Achmad,  Pengadaan  Tanah  Untuk  Keperluan  Tertentu  Dalam  Rangka Pembangunan,  Semarang:  Majalah  Masalah-Masalah  Hukum  Nomor  1  FH UNDIP, 1992.
Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta : Total Media, 2009.
Hendra, Rahmat, Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Khairandy, Ridwan, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Satrio, J., Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2015.
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Seimbang  bagi  Para
(Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015)
Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  di  Indonesia.  Jakarta:  Institut  Bankir  Indonesia. 1993.
Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, Yogyakarta : Garudhawaca, 2015.
Sutedi, Adrian, Hukum Hak Tanggungan Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2016. Yustisia ,  Tim  Visi,  Kitab Undang-  Undang  Hukum  Perdata  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Jakarta : Tim Visi Yustisia, 2015
Undang- Undang Dasar 1945 Tentang Kepastian Hukum Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.