Jurnal Pendidikan Humaniora Vol. 4 No. 4, Hal 177-186, Desember 2016
Tersedia Online di http://journal.um.ac.id/index.php/jph pISSN: 2338-8110/eISSN: 2442-3890
Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan Dalam Komunitas Bandung Berkebun

## Wibowo Heru Prasetiyo, Dasim Budimansyah
Pendidikan Kewarganegaraan-Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudi 229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. E-mail: budimansyah@upi.edu
Abstract: This  research  aims  to  describe  of  the  development  concerns  of  citizens  towards  the environment in Bandung Gardening community who has run a series of pro-environment program. The research method uses a qualitative approach with case study method. The informants are Bandung Berkebun’s members and data collection techniques such as interviews, observation, and study the document.  The results  show that  the  Bandung Berkebun  community  with programs  such as  urban farming, urban farming school, street urban farming and urban campus has succeeded in intensifying agriculture farming town (urban agriculture) as an environmentally conscious lifestyle in Bandung. The success from  the standpoint  of Citizenship/Civic  Education (PKn) is a development virtue of citizens (civic virtue), which became the estuary of learning objectives Civics. The virtue citizen like as participation in environmental conservation is achieved by development of knowledge, skills, ethics, and participation in the environmental field.
Key Words: citizens, urban farming, urban farming school, campus urban farming, bandung berkebun
Abstrak: Penelitian ini bertujuan memberi gambaran tentang pengembangan kepedulian warga negara terhadap lingkungan dalam komunitas Bandung Berkebun yang telah menjalankan serangkaian program pro lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian yaitu anggota komunitas Bandung Berkebun dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Bandung Berkebun dengan program-program seperti urban farming, school  urban farming, street urban farming, dan campus urban farming telah berhasil memasyarakatkan pertanian kota ( urban agriculture )  sebagai  gaya  hidup  peduli  lingkungan  di  Kota  Bandung.  Keberhasilan  tersebut  dari sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pengembangan kebajikan warga negara ( civic virtue) yang menjadi muara dari tujuan pembelajaran PKn. Kebajikan warga negara dalam bentuk partisipasi  pelestarian lingkungan  dicapai berkat pengembangan pengetahuan,  keterampilan,  etika, dan partisipasi di bidang lingkungan.
Kata kunci: warga negara, urban farming, school urban farming, campus urban farming, bandung berkebun
Warga negara memiliki hak ekologi yang diatur oleh hukum untuk berperan serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pasal 5 ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa,  “ Setiap  orang mempunyai  hak  untuk  berperan  dalam  rangka pengelolaan  lingkungan  hidup ”.  Kaitan  antara
perilaku  warga  negara  dengan  krisis  ekologi  di perkotaan digambarkan oleh Sudarmadi dkk (2011) sebagai  penyebab  kerusakan  lingkungan  karena didominasi oleh kurangnya kesadaran warga dalam pengelolaan  lingkungan.  Artinya,  pengelolaan lingkungan selain sebagai hak yang dijamin undang- undang juga memperlihatkan ironi tersendiri sebab aktor  utama  perusak  ekologi  juga  berasal  dari
perilaku warga negara.  Bukti-bukti yang tersebar luas  di  kehidupan  kita  berupa  perilaku  merusak lingkungan  seperti  pembuangan  sampah sembarangan, illegal logging, sampai pembangunan  antara  sektor  fisik  dan  upaya pelestarian lingkungan masih menunjukkan kondisi yang  timpang.  Nagra  (2010)  bahkan  menganggap kerusakan  lingkungan  di  abad  sekarang  adalah bencana  gobal  ( global  catastrope )  dilihat  dari luasnya  dampak  yang  ditimbulkan  yang  melewati sekat-sekat territorial. Dalam konteks ini, program- program pro lingkungan perlu diisi oleh penguatan moralitas  peduli  lingkungan  sebagai  pencegahan kejahatan ekologi (Budimansyah, 2015).
Kota  Bandung  turut  mengalami  problem pengelolaan lingkungan hidup. Data dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2014-2018 tercatat persoalan lingkungan di Kota Bandung terutama pada pengelolaan sampah, distribusi  air  bersih,  dan  pencemaran  sungai. Timbunan sampah di Kota Bandung hingga tahun 2012 baru sekitar 1.000 sampai 1.100 ton atau hanya 69%  yang  terangkut.  Sisa  sampah  tersebut diperkirakan diolah oleh masyarakat sendiri, dibuang ke sungai, dibuang ke lahan kosong, atau dibiarkan di pinggir jalan. Akses sumber air bersih juga menjadi permasalahan  mengingat  Perusahaan  Daerah Air Minum  (PDAM)  Kota  Bandung  belum  mampu mencukupi  kapasitas  yang  diperlukan  warga  kota yang semakin bertambah.
Pada tahun 2012 saja, dari total 423.696,481 liter air untuk 564.928 kepala rumah tangga hanya dapat dipenuhi sekitar 141.094 liter. Artinya, hanya sekitar 25% dari total keseluruhan kapasitas ideal yang dapat dipenuhi oleh PDAM Kota Bandung. Selebihnya atau sekitar 75% rumah tangga memenuhi kebutuhan air bersih dari sumur dangkal dan sumur-sumur bor ilegal sehingga  mengakibatkan  terjadinya  penurunan kuantitas  air  tanah.  Pada  tahun  2008,  terdapat  48 sungai yang hampir seluruhnya tercemar limbah. Dari 48 sungai tersebut terdapat 6 sungai dengan kategori pencemaran  berat,  yaitu  sungai  Cikiley, Ciparungpung,  Citepus,  Cikapundung  Kolot, Cikapundung Hilir, dan Cidurian. Limbah-limbah yang mencemari kualitas air sungai sekitar 70% dihasilkan dari  limbah  rumah  tangga  dan  30%  dari  limbah industri seperti tekstil, hotel, restoran, dan rumah sakit (RMPJD  Kota  Bandung,  Tanpa  tahun).  Kondisi tersebut mendeksripsikan kualitas air sungai dan air tanah di Kota Bandung banyak yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi.
Certoma dan Notteboom (2015) menjelaskan program pelestarian lingkungan oleh pemerintah ( top- down ) hanya bisa berjalan optimal jika didukung oleh pendekatan dari bawah ( bottom-up ) dalam bentuk gerakan sosial. Pendekatan dari gerakan akar rumput ( grass root ) seperti dikemukakan oleh Knap (2013) sebagai proyek kebun masyarakat ( the community gardens ) dan kebun kewirausahaan ( entrepreneurial gardens ) di Eropa memanfaatkan dukungan  pemerintah  lokal  dalam  proyek-proyek urban  agriculture .  Stephan  Barthel,  John  Parker, dan  Henrik  Ernstson  (2015)  juga  menjelaskan keberadaan  komunitas  berkebun  di  kota  sebagai proses penguatan kelompok sosial dalam politisasi atas  lahan  di  perkotaan.  Gerakan  ini  menjadi penyeimbang bagi kelompok-kelompok kepentingan lain sebagai upaya menjaga ruang terbuka hijau milik publik  sebagai  wujud  dari  keadilan  sosial  yang biasanya berada di balik setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hasil penelitian terhadap kegiatan urban domestic gardens yang dilakukan Loram dkk. (2011) di Kota Edinburg, Belfast,  Cardiff, Leicester, dan Oxford  pada  267  kebun  menunjukkan  kegunaan gerakan ini sebagai wahana relaksasi warga, tempat rekreasi, mencukupi logistik pangan, cadangan air tanah, dan tempat bersosialisasi warga.  Penelitian dari Specht dkk. (2014) menyebut urban agriculture mampu mengurangi dampak emisi karbon, membantu upa peningkatan daur ulang dari sumber daya air dan sampah. Urban  agriculture juga  menjadi  tempat pembelajaran  dan  membantu  menjaga  ketahanan pangan  serta  bermanfaat  bagi  pengembangan ekonomi lokal dari produk-produk yang dihasilkan dari kebun.
Berbeda  dengan  beberapa  penelitian  di  atas, penelitian ini mengungkapkan kehadiran Bandung Berkebun yang memberi inisiatif bagi Pemerintah Kota  Bandung  untuk  mengupayakan  gerakan pelestarian lingkungan dari peran aktif masyarakat. Bandung  Berkebun  memang  berasal  dari  gerakan dengan pendekatan dari bawah  ( bottom-up )  tetapi tidak  pernah  menjalankan  politisasi  lahan  lewat gerakan  menentang  kebijakan  Pemerintah  Kota. Kedua  pihak  tersebut  justru  menjalin  kerja  sama melalui program-program pro lingkungan bersama- sama.  Hal  tersebut  didasari  oleh  kesepahaman bahwa tugas pemulihan kondisi lingkungan di Kota Bandung memerlukan kesadaran yang dilaksanakan bersama-sama oleh segenap komponen masyarakat melalui  upaya  pelestarian  lingkungan.  Kebutuhan akan peran serta masyarakat sebagai gerakan akar rumput  membuat  komunitas  Bandung  Berkebun
Prasetiyo,  Budimansyah-Warga  Negara  dan  Ekologi:  Pengembangan  Warga ..... 179
mencoba  mengambil  peran  tersebut  dengan menyelenggarakan  program-program  kepedulian lingkungan  sejak  tahun  2011.  Komunitas  ini menerapkan konsep 3E, yaitu edukasi, ekologi, dan ekonomi  untuk  menjadikan  kegiatan  berkebun  di tengah kota sebagai alternatif gaya hidup yang sehat. Program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk memberi kemanfaatan bagi pengelolaan lahan Kota Bandung  sehingga  dapat  dimanfaatkan  secara optimal untuk memenuhi kebutuhan warga sehingga mendukung  daya  tahan  logistik  (pangan)  mereka. Pemanfaatan  tersebut  tidak  sebatas  pemenuhan kebutuhan pokok berupa sayur tetapi juga penciptaan ruang-ruang  publik.  Masyarakat  Kota  Bandung merespon  positif  program-program  dari  Bandung Berkebun  dan  bahkan  salah  satu  program  mereka yaitu urban farming diadopsi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk program Bandung Kampung Urban Farming (BKUF).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memaknai interaksi  antara  penggerak  Bandung  Berkebun dengan  realitas  pengembangan  kepedulian  warga negara di bidang lingkungan. Kebun Tubagus Ismail dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kebun milik komunitas Bandung Berkebun yang di dalamnya sering diselenggarakan berbagai program- program pro lingkungan. Penelitian ini mengambil 9 anggota  komunitas  Bandung  Berkebun  sebagai informan dalam proses pengumpulan data. Selama 4  bulan  penelitian,  peneliti  melakukan  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  terhadap  informan dalam  semua  program-program  pro  lingkungan terutama yang dilaksanakan di Kebun Tubagus Ismail. Hasil pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman. Teknis  analisis  tersebut  terdiri  dari  reduksi  data, penyajian  data,  dan  verifikasi  data  (Milles  dan Haberman,  2012).  Data  yang  berhasil  diperoleh kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

## HASIL

## Komunitas  Bandung  Berkebun
Komunitas Bandung Berkebun terbentuk pada tahun  2011  sebagai  bagian  dari  komunitas  serupa yang memiliki lingkup lebih luas, yaitu Indonesia Berkebun. Kehadiran Indonesia Berkebun sejak 2011 berawal dari ide Ridwan Kamil yang melihat banyak
lahan  tidak  produktif  di  kota-kota  di  Indonesia. Ridwan Kamil mengajak beberapa rekannya untuk mendirikan komunitas bernama Jakarta Berkebun. Pendirian  komunitas Jakarta  Berkebun pada  2011 inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi munculnya komunitas serupa di berbagai kota, termasuk di Kota Bandung. Berawal dari Kota Jakarta dan Bandung, jejaring Indonesia Berkebun telah ada di 30 kota dan 9 kampus di seluruh Indonesia (Indonesia Berkebun, 2015). Bandung Berkebun memulai tanam perdana di satu kebun sederhana di daerah Sukamulya pada 21 Mei 2011. Tanam perdana ini sekaligus menjadi awal  kehadiran  komunitas  ini  kepada  masyarakat Kota  Bandung.  Pada  tanam  perdana  ini  mereka mengajak masyarakat sekitar Sukamulya terutama para  siswa  untuk  mencoba  berkebun  di  kota. Keikutsertaan lembaga pendidikan secara langsung dalam  kegiatan  ini  kemudian  menginspirasi pembentukan program school urban farming . Dari Kebun  Sukamulya,  Bandung  Berkebun  memiliki beberapa  kebun  sendiri  atau homebase yaitu  di Sekolah Alam Bandung dan Kebun Tubagus Ismail yang  berdekatan  dengan  Rumah  Sakit  Ginjal  dan Asrama Pocut Baren. Selama menjalankan kegiatan berkebun, komunitas ini membuat instalasi berkebun dari barang-barang bekas, pembuatan kompos, hingga panen raya yang bisa diikuti oleh masyarakat umum (FAQ BdgBerkebun, 2014).
Komunitas Bandung Berkebun sebagaimana Indonesia  Berkebun  fokus  pada  upaya  mengajak masyarakat  guna  menjalani  hidup  sehat.  Dengan prinsip back  to  nature  dan  grow  your  own  food , komunitas  ini  meluncurkan  program-program  pro lingkungan. Prinsip berkebun yang sederhana tertuang ke  dalam  aktivitas  menanam  tanaman  yang  biasa dikonsumsi  sehari-hari  seperti  sayuran  dan  buah (Indonesia  Berkebun,  2015).  Pendekatan  yang sederhana, mudah dipahami, terbuka buat kalangan manapun  (inklusif),  dan  sosialisasi  kegiatan  yang memanfaatkan berbagai jejaring sosial serta aktivitas masyarakat Kota Bandung membuat komunitas ini dengan  mudah  dikenal  oleh  masyarakat  luas. Komunitas Bandung Berkebun memiliki tujuan utama yaitu memanfaatkan lahan-lahan terbengkalai di Kota Bandung  untuk  menjadi  lahan-lahan  yang  lebih produktif.  Dengan  kegiatan  berkebun  yang  rutin dilaksanakan  setiap  akhir  pekan  bertujuan mengenalkan  masyarakat  Kota  Bandung  kepada gaya  hidup  sehat  melalui  aktivitas  yang menyenangkan,  mudah  dilakukan,  aman,  dan bermanfaat.  Manfaat  dari  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan selalu bermuara tidak hanya bagi diri
peserta,  tetapi  bagi  warga  dan  lingkungan  Kota Bandung  (FAQ  BdgBerkebun,  2014).  Sasaran kegiatan-kegiatan  Bandung  Berkebun  ialah masyarakat Kota Bandung. Komunitas ini bercita- cita  mengajak  warga  se-Bandung  untuk  bersama- sama  melaksanakan  aktivitas  berkebun  dari lingkungan  terdekat,  yakni  rumah  dan  kelurahan masing-masing. Semua kegiatan terfokus pada upaya mengajak  sebanyak-banyaknya  warga  Kota Bandung  untuk  berkebun.  Dalam  prakteknya, kegiatan komunitas ini selalu diikuti oleh beragam kalangan  baik  dari  lintas  usia,  ekonomi,  bidang keilmuan, agama, ras, dan asal daerah. Komunitas ini  menjadi  rumah  bagi  beraneka  ragam  warga Bandung yang heterogen dengan kepedulian yang sama, yakni menciptakan lingkungan Kota Bandung yang  lebih  hijau  dan  sehat  (FAQ  BdgBerkebun, 2014).

## Program Pro Lingkungan
Sejak  tahun  2011  Bandung  Berkebun  telah menyelenggarakan berbagai kegiatan di level lokal maupun  internasional.  Program  utama  dalam komunitas  ini  yaitu  program urban  farming . Program tersebut diikuti tidak hanya oleh anggota komunitas Bandung Berkebun tetapi juga masyarakat secara luas. Program tersebut dilatarbelakangi oleh upaya mencari solusi penanaman kreatif pada lahan di  Kota  Bandung  yang terbatas,  sempit,  dan  sulit untuk ditanam secara konvensional. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti vertical garden, hidroponik, aquaponik,  maupun  penanaman  di  lahan-lahan kosong  yang  terbengkalai  secara  tradisional menginspirasi khalayak umum bahwa berkebun itu mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Program ini kemudian menarik perhatian Pemerintah Kota Bandung melalui  Dinas Pertanian  dan Ketahanan Pangan (Dispertapa) untuk mengadopsinya ke dalam program  Bandung  Kampung  Urban  Farming (BKUF).  Program  BKUF  pertama  dilaksanakan pada  2014  di  seluruh  wilayah  Kota  Bandung. Program tersebut juga mengikutsertakan Bandung Berkebun  sebagai  fasilitator  sekaligus  relawan kegiatan.  Beberapa  daerah  yang  berhasil menerapkan BKUF seperti Kampung Baladewa dan Kampung Kacapiring. Kampung Baladewa dikenal sebagai wilayah yang menerapkan urban farming dengan  memanfaatkan  tutupan  Sungai  Citepus, sedangkan Kampung Kacapirng telah menggubah gang-gang  di  wilayahnya  yang  semula  gersang menjadi lebih hijau oleh tanaman-tanaman.
Bandung Berkebun juga menjalankan program pro  lingungan  bernama School  Urban  Farming . Program ini merupakan gerakan edukasi berkebun kepada  kalangan  pelajar  baik  melalui  kegiatan workshop (dalam bentuk My School Goes Farming, SMACreatiFarming),  pemanfaatan  lahan  tidak produktif di lingkungan sekolah (BdgBerkebun Goes to  School),  atau  di  kebun  laboratorium  Bandung Berkebun  (eksplorasi  kebun  Bandung  Berkebun). Dalam  dokumen  FAQ  BdgBerkebun  (2014) menyebutkan sekolah-sekolah yang pernah bekerja sama  dengan  Bandung  Berkebun  diantaranya  TK Bintang  Ceria,  TK  Irhamna,  SD  Semi  Palar,  SD Pardomuan, SD IT Rabbani, dan SDN Raya Barat. Bandung Berkebun juga kerap mengajak para pelajar di  Kota  Bandung  untuk  hadir  dalam  pelatihan berkebun seperti SMACreatiFarming yang ditujukan untuk  menambah  keterampilan  berkebun  mereka sekaligus  mendekatkan  kepada  alam.  Bandung Berkebun berkeyakinan bahwa saluran pendidikan merupakan jalan efektif guna mengenalkan perilaku peduli lingkungan kepada masyarakat.
Bandung Berkebun juga mengadakan program street  urban  farming kepada  masyarakat  Kota Bandung.  Gagasan  dalam  program  ini  yaitu memanfaatkan  antusiasnya  warga  yang  mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) setiap Minggu di Jalan Dago. Street Urban Farming dilaksanakan dengan membuat stand dan membagikan pamflet kegiatan- kegiatan  yang  telah  dilakukan  beserta  program- program lanjutan dalam Bandung Berkebun. Program ini sangat diapresiasi oleh pengunjung sekaligus oleh Walikota  Bandung  M.  Ridwan  Kamil.  Jalanan  di sekitar  daerah  Tamansari  dan  Siliwangi  pernah menjadi lokasi berkebun di pinggir jalan raya yang diselenggarakan Bandung Berkebun bersama warga. Mereka serentak mengadakan penanaman tanaman di pinggir-pinggir jalan untuk menambah area hijau sekaligus menambah nilai keindahan (estetika) kota. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dampak pelaksanaan program pro lingkungan oleh komunitas Bandung Berkebun disajikan pada Tabel 1.

## PEMBAHASAN
Program-program  pro  lingkungan  dalam komunitas  sosial  seperti  Bandung  Berkebun  telah banyak dilaksanakan  di  berbagai tempat. Program ini  dimaknai  sebagai  sebagai  praktek  budidaya, pengolahan,  dan  pendistribusian  bahan  pangan  di sekitar  desa  atau  kota  yang  dapat  melibatkan aktivitas peternakan, budidaya tanaman pangan, dan hortikultura (Widyawati, 2013). Spiker dan Poulsen
Tabel  1. Program  Pro  Lingkungan  dalam Komunitas  Bandung Berkebun
Program Sasaran Deskripsi 1. Urban Farming  Anggota Bandung Berkebun  W arga Kota Bandung  Urban farming difokuskan di Kebun Tubagus Ismail tetapi juga merambah ke wilayah lain seperti daerah
Sukamulya, Tamansari, Baladewa, dan Kacapiring
 Program ini dapat diikuti oleh siapa saja dan dari kelompok umur berapapun
 Program ini dapat menjadi model alternatif pendidikan lingkungan hidup
 Beragam latar belakang pegiat menjadikan program ini sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan keterampilan
 Sosialisasi program berkebun di kota ( urban
agriculture ) mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga guna menciptakan model urban farming sesuai karakteristik wilayah 2. School Urban Farming 
Pelajar di Kota Bandung  School Urban Farming menargetkan para pelajar dari tingkat TK hingga SMA
 Bandung Berkebun bertindak selaku pemateri dalam kegiatan berkebun yang dilaksanakan di sekolah- sekolah
 Bandung Berkebun juga mengadakan pelatihan berkebun kepada para pelajar di luar aktivitas sekolah 3. Street Urban Farming  Anggota Bandung Berkebun  W arga Kota Bandung
 Street Urban Farming dilaksanakan setiap Minggu
 Program ini berbarengan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) yang diikuti masyarakat Kota Bandung
 Bandung Berkebun membuat stand di Jalan Dago yang menjadi pusat pelaksanaan CFD
 Warga yang antusias ingin ikut serta dalam kegiatan berkebun dipersilakan datang langsung ke Kebun Tubagus Ismail 4. Campus Urban Farming  M ahasiswa di Kota Bandung  Campus Urban Farming dijalankan di kampus-kampus di Kota Bandung
 Peserta dari kalangan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan dari Bandung Berkebun
 Beberapa kampus seperti Unpas, Polban, Unpad, dan UPI telah membentuk komunitas berkebun di kampusnya masing-masing
(2014) menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk urban agriculture yang bertujuan untuk memperoleh profit dari aktivitas berkebun di wilayah urban. Kegiatan urban farming dilakukan dengan memanfaatkan ruang-ruang publik sehingga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas publik yang  positif.  Meskipun  pada  awalnya  merupakan gerakan  kolektif,  namun  pada  perkembangan berikutnya dapat pula dilakukan oleh pribadi-pribadi di lingkungan rumah mereka atau yang biasa disebut urban  gardening .  Perbedaan  yang  nampak  dari urban  farming dengan  istilah  serupa  yakni  urban gardening ialah pada kegiatan urban gardening akan sulit  didapatkan  kemanfaatan  seperti  penguatan interaksi sosial  (Amirtamahsebi, 2008). Beberapa negara  yang  telah  menerapkan  program  ini  yaitu Jepang,  Kanada, Australia, Amerika  Serikat,  dan Kuba.
Di  Kota  Adelaide  terdapat  Urban  Ecology Australia Inc (UEA) yang berdiri pada 1991 sebagai komunitas  non  profit  di  bidang lingkungan. UEA memiliki  beberapa  kegiatan  dan  tujuan  seperti
memberikan informasi dan fasilitas tentang ekologi bersama warga, dosen, wartawan, dan partisipan dari berbagai bidang, menumbuhkan minat terhadap studi dan  penelitian  tentang  evolusi  ekologi,  dan menyediakan komunitas independen yang berbasis komunitas lokal untuk mengkoordinasi dan melakukan advokasi warga yang berhubungan langsung dengan ekologi,  kesehatan,  dan  aspek  sosial  yang  vital (Downtown,  2009). Urban  farming di  Jepang mengambil fokus pengembangan berkebun di kantor- kantor  sehingga  disebut  sebagai office  garden sedangkan di Kota Vancouver (Kanada) program ini sangat  berkembang  dan  maju  (Widyawati,  2013). Kota San Farncisco (Amerika Serikat) dan Havana (Kuba)  turut  menyelenggarakan  perkebunan  kota dengan  hasil  produksi  yang  dapat  menopang ketahanan  pangan  di  kedua  negara  (SPUR,  2012; FAO, 2014). Kondisi tersebut belum dapat dicapai oleh urban  farming di beberapa kota di  Indonesia termasuk  di  Kota  Bandung.  Salah  satu  penyebab adalah teknik bertanam yang masih didominasi oleh cara bertanam tradisional (Setiawan dan Rami, 2014).
Persoalan tersebut mulai diatasi dengan penggunaan teknik bertanam yang lebih modern seperti vertical garden, hidroponik,  dan  aquaponik  yang  dapat mengoptimalkan  pemakaian  lahan  di  perkotaan. Bandung  Berkebun  juga  menerapkan  program street  urban  farming untuk  mengkampanyekan kegiatan berkebun di tengah kota sebagai gaya hidup yang  sehat  dan  bermanfaat.  Program  ini  terbukti berhasil  mengenalkan urban  farming sekaligus mebedakan  dengan  program urban  agriculture atau urban gardening di tempat-tempat lain. Program school  urban  farming juga diterapkan oleh komunitas berkebun di luar negeri dengan  menjadikan  lembaga  pendidikan  formal sebagai mitra kegiatan mereka (Nagra, 2010). Hal tersebut sangat penting mengingat belajar melalui praktek seperti  dalam program ini  dapat menjadi saluran internalisasi nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada peserta didik (Sulastri, Budimansyah, dan Sopandi, 2015). Sekolah memang memiliki tugas untuk  menciptakan  budaya  sekolah  yang menguatkan  karakter  peduli  lingkungan  dengan mengikutsertakan guru, orang tua, dan komunitas dalam  masyarakat  (Samong,  Suryadi,  dan Budimansyah, 2015). Oleh sebab itu, program ini sangat tepat jika dianggap sebagai salah satu bentuk pendidikan  lingkungan  hidup  yang  terjalin  dari interaksi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan komunitas  peduli  lingkungan  seperti  Bandung Berkebun.  Luaran yang diharapkan dari program semacam ini tidak saja bagi pembentukan karakter peduli lingkungan terati juga nilai-nilai mulai seperti kerja sama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Hal serupa  yang  juga  telah  diterapkan  oleh  Bandung Berkebun  dengan  bekerja  sama  dengan  kampus- kampus di Kota Bandung. Program campus urban farming yang menyasar kalangan mahasiswa dapat memberi andil bagi penciptaan komunitas positif yang  mewadahi  aspirasi  dan  kreatifitas  generasi muda.
Penguatan  moral  peduli  lingkungan  dapat dikaitkan dengan status sebagai warga negara untuk mengupayakan keberlangsungan ekosistem di alam (Dobson,  2007).  Penguatan  moral  tersebut  ialah dengan  penyadaran  seseorang  atas  peran  sentral yang  dimiliki  warga  negara  tentang  kesadaran lingkungan. Peran warga negara tersebut kemudian yang  diterjemahkan  ke  dalam  kebiasaan  ( habits ) dan  perilaku  ( behaviours ).  McCarney  (2012) menjelaskan  bahwa  kesadaran  tersebut  berupa partisipasi  positif  dan  kemampuan  mengakses informasi tentang kegiatan peduli lingkungan guna
mengupayakan kembalinya daya dukung ekologis bagi kehidupan.  Dobson  (Tanpa  tahun)  menawarkan penyelesaian  kondisi  ekologi  yang  semakin  rusak dengan  satu  perspektif  baru  untuk  memandang persoalan  lingkungan  dari  posisi  sebagai  anggota warga negara ( citizen ). Perspektif baru oleh Dobson dinamakan  kewarganegaraan  ekologi  ( ecological citizenship ),  yaitu  pandangan  setiap  warga  negara bersamaan dengan statusnya sebagai anggota suatu entitas politik bernama negara yang memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sehat dan kewajiban ikut mewujudkannya. Pandangan tersebut merupakan nilai kebajikan berdasar kewarganegaran yang lebih dari sekedar  pandangan  yang  dibatasi  teritorial  suatu negara. Dobson beranggapan bahwa kewarganegaraan  ekologi  turut  menjadi  satu pandangan  yang  memicu  gerakan  kepedulian lingkungan secara privat individu maupun publik. Cara pandang ini juga melebihi pandangan enviromental citizenship yang  hanya  fokus  pada  persoalan lingkungan tanpa menghitung dampak sosial politik dan ekonomi dari krisis ekologi (Escrihuela, 2008). Hal tersebut disebabkan karena kewarganegaraan ekologi merupakan derivasi dari politik ekologi, atau di sisi lain menganggap kewarganegaraan ekologi sebagai teori tentang kewarganegaraan tersendiri. Pada dua sisi tersebut, perancang dari teori kewarganegaraan melihat  adanya  perubahan  dari  relasi  antara kewarganegaraan  global  dan  lokal  dalam  konteks ekologi, dengan menggunakan tanggung jawab sosial dalam  wilayah  kewarganegaraan  sehingga  dapat berjalan (Saiz, 2005).
Turner  (2001)  menjelaskan  kewarganegaraan ekologi sebagai ekspresi dari kewajiban warga negara untuk mengembalikan keaslian lingkungan. Dobson sepakat  dengan  pendapat  dari  Mark  Smith  bahwa sudah saatnya ada pandangan tentang ‘ a new politics of  obligation ’  atau  pandangan  politik  yang  mulai memberikan  perhatian  pada  kewajiban  manusia kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, dan semua  anggota  dalam  komunitas.  Dobson  (2007) mengingatkan bahwa realisasi dari kewarganegaraan ekologi dimulai dari lingkungan rumah sebagai praktek habituasi  kepedulian  lingkungan  bagi  internalisasi kebajikan ( virtue ) seperti peduli ( care ) dan keharuan ( compassion ). Pandangan tersebut jika ditinjau dari sudut  Pendidikan  Kewarganegaraan  ( Civic Education )  sesuai  ke  dalam  muara  utama pembelajaran PKn. Dalam tinjauan Civic Education , partisipasi warga negara dibentuk oleh elemen-elemen civic  knowledge,  civic  virtue,  civic  skill,  civic disposition ,  dan civic  commitment (Branson  dan
Prasetiyo,  Budimansyah-Warga  Negara  dan  Ekologi:  Pengembangan  Warga ..... 183
Quigley, 1998). Budimansyah dan Suryadi (2008) juga menyebutkan bahwa paradigma Civic Education ala civitas internasional dan sejumlah center for Civic Education juga menitikberatkan pada pengembangan civic  virtue dan civic  culture . Kebajikan  kewarganegaraan  atau civic  virtue di bidang lingkungan yang mengalami kemerosotoan moral  ditandai  dengan  semakin  meluasnya pengerusakan  hutan  melalui illegal  logging , pembuangan  sampah  dan  limbah  industri  secara sembarangan,  penurunan  kualitas  udara  dan  air. Kondisi  ini  membutuhkan  alternatif  solusi  yang mengikutsertakan  semua  komponen  masyarakat. Program-program  pro  lingkungan  oleh  komunitas Bandung  Berkebun  merupakan  contoh  sederhana bagaimana  warga  negara  semestinya  memberikan partisipasinya  dalam  bentuk  kepedulian  terhadap lingkungan. Untuk membuat lebih efektif diperlukan kolaborasi antara pengerak kepedulian lingkungan dengan pemilik otoritas atau pemangku kebijakan melalui tindak lanjut gerakan kepedulian lingkungan ke dalam fungsi institusional di bawah pemerintah (Rajkobal, 2013). Kolaborasi tersebut sepenuhnya telah dilaksanakan lewat penyelenggaraan program BKUF  antara  Bandung  Berkebun  dengan Pemerintah Kota Bandung.
Kewarganegaraan ekologi dalam program pro lingkungan oleh Bandung Berkebun dijalankan dalam beberapa  tahapan. Pertama, adanya  pemberian pengetahuan  kepada  anggota  dan  peserta. Pengetahuan  lingkungan  atau environmental knowledge yait  ekspresi  dari  pengalaman  dan pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  interaksi alam  serta  pemahaman  yang  dibutuhkan  untuk menciptakan  dan  melakukan  perbaikan  bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Kemelekan ekologi ini dapat dilihat dari pengetahuan peserta program  pro  lingkungan  yang  telah  mengetahui berbagai  varietas  tanaman  yang  sesuai  untuk program ini. Warga juga dapat menciptakan kebun- kebun pribadi di kediaman masing-masing sehingga berpotensi mengubah wajah kewilayahannya menjadi lebih  hijau.  Lautenschlager  dan  Smith  (2007) menjelaskan  keberadaan  komunitas  berkebun memang bermanfaat mendidik warga untuk memiliki pengetahuan  lingkungan  termasuk  pentingnya pengadaan bahan pangan yang sehat dari hasil kebun mereka  sendiri Kedua, rutinitas  kegiatan  yang terjadwal  secara  rutin  turut  mengembangan keterampilan warga dalam menjalankan kegiatan pro lingkungan  secara  mandiri. Environmental  skills
adalah  keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk mengidentifikasi,  mengantisipasi,  mencegah,  dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Keterampilan dalam pengelolaan lingkungan nampak dijalankan oleh warga di Kampung Baladewa yang mampu mengidentifikasi persoalan limbah di Sungai Citepus yang menimbulkan polusi udara sehingga kebun-kebun urban farming saat  ini telah  mampu meminimalisasikan  dampak  buruk  dari  kondisi tersebut.  Problem-problem  lingkungan  seperti pembuangan  sampah  sembarangan  ke  sungai  dan keterbatasan  lahan  dapat  diatasi  melalui  upaya persuasif kepada warga. Tindakan pengerusakan dan pengotoran kondisi sungai tidak lagi terjadi karena warga  telah  dapat  dibina  sehingga  muncul  rasa memiliki yang membuat mereka segan untuk merusak kebun-kebun urban  farming .  Keterbatasan  lahan juga tidak lagi menjadi permasalahan sebab warga telah terampil mengupayakan kebun urban farming dengan  menutup  bagian  atas  Sungai  Citepus menggunakan papan kayu dan besi.
Ketiga, pengetahuan  dan  keterampilan  yang diperoleh  menjadi  modal  pembentukan  etika lingkungan.  Etika  lingkungan  ( environmental attitudes ) merupakan seperangkat nilai dan feelings terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik  secara  individu,  kelompok  atau  organisasi (WWF-Malaysia,  2008).  Nilai  motivasi  dalam program ini berhasil dilembagakan oleh komunitas Bandung  Berkebun  melalui  program-program unggulannya seperti urban farming, school urban farming, street urban farming , dan campus urban farming .  Rolston  (dalam  Sadler-Smith,  2015) mengartikan  etika  lingkungan  sebagai  kewajiban manusia  untuk  menghormati  alam,  menerima tanggung jawab atas alam melalui optimalisasi peran manusia  di  bumi.  Etika  lingkungan  adalah  kritik terhadap  etika  manusia  yang  selama  ini  hanya terbatas pada komunitas sosial saja. Menurut Keraf (2010), kritik etika lingkungan adalah cara pandang manusia sebagai pusat segala nilai (antroposentrisme) menjadi penyebab berbagai perilaku ketidakberadaban  manusia  kepada  alam.  Oleh karena itu, lingkungan perlu dimasukkan ke dalam bagian dari komunitas moral. Persoalan lingkungan di Kota Bandung yang diwacanakan oleh Bandung Berkebun  merupakan  penerapan  isu  moral  dan perilaku manusia terhadap lingkungan harus ditujukan kepada keyakinan moral dan pemeliharaan kebaikan seseorang  serta  tanggung  jawabnya  kepada
Gambar  1.  Skema  Pengembangan  Kepedulian  Lingkungan  dalam  Berkebun Persoalan ekologi di K ota Bandung Program pro lingkungan K omunitas Bandung Berkebun P erspektif  baru  kewarganegaraan  ekologi: P engembangan  kepedulian  warga  negara dalam persoalan ekologi lewat internalisasi nilai pengetahuan, keterampilan, etika, dan partisipasi di bidang lingkungan.
lingkungan. Etika lingkungan dalam beragam gerakan pro lingkungan inilah yang kemudian menjadi definisi dari  sebuah  watak  atau  karakter  utama  manusia yang menghargai interaksi dan hubungannya dengan lingkungan (Sandler dalam Sadler-Smith, 2015).
Tahapan keempat, warga negara pada akhirnya akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan  berupaya  menerapkan  kepedulian  lingkungan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan. Respon warga negara terhadap persoalan lingkungan akan menghadirkan partisipasi penyelamatan lingkungan ( environmental  participation ).  Partisipasi  atas kondisi  lingkungan  ini  sering  diartikan  sebagai environmental  participation ,  yaitu  motivasi  dan berbagai  tindakan  aplikatif  ( actions )  di  berbagai tingkatan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, baik secara individu, kelompok,
atau  organisasi  (WWF-Malaysia,  2008).  Hal  ini menjadi upaya penting bagi pengembangan peran aktif warga negara baik secara individu, kelompok dan organisasinya untuk melakukan tindakan proteksi kepada lingkungan. Tindakan pertama yang dapat diperoleh dari etika lingkungan ini adalah keenganan untuk  melakukan  tindakan  pengerusakan  dan pengotoran  lingkungan. Tindakan  ini  bisa  berupa perilaku  membuang  sampah  di  tempatnya, melakukan penghijauan dari lingkungan terkecil yaitu rumah, pembuatan lubang biopori dan sumur resapan sebagai penjagaan cadangan air, dan pengurangan serta pemanfaatan barang daur ulang seperti plastik. Berikut skema pengembangan kepedulian lingkungan melalui program-program pro lingkungan di dalam Bandung Berkebun.
Pengetahuan,  keterampilan,  dan  etika ditunjukkan dalam partisipasi warga negara berupa aktivitas pro lingkungan adalah perwujudan watak peduli lingkungan. Program-program pro lingkungan dalam Bandung Berkebun terbukti mengembangkan komitmen, kepercayaan diri, dan kompetensi warga negara  yang  bermuara  kepada  kebajikan kewarganegaraan ( civic virtue ) yang diaktualisasikan lewat serangkaian upaya menjaga kelestarian  ekologi  (Winataputra,  2012;  Quigley, Buchanan, dan Bahmueller, 1991). Dapat disimpulkan bahwa kebajikan kewarganegaraan diperoleh karena program ini membangun intelektualitas, keterampilan, dan kecerdasan afektif pegiatnya lewat partisipasi pelestarian lingkungan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Komunitas Bandung Berkebun  hadir sebagai respon warga negara terhadap persoalan ekologi di Kota Bandung. Komunitas ini menerapkan beberapa program  pro  l i ngkungan  yai tu urban  farming, school  urban  farming,  street  urban  farming, dan campus  urban  farming dengan  tujuan  mengajak warga Kota Bandung guna menerapkan kepedulian ekologi  lewat  aktivitas  berkebun  di  tengah  kota ( urban  agriculture ).  Program-program  tersebut telah  berhasil  mengembangkan  kepedulian  warga negara  terhadap  krisis  ekologi  di  wilayahnya
Prasetiyo,  Budimansyah-Warga  Negara  dan  Ekologi:  Pengembangan  Warga ..... 185
sekaligus  menjadi  penerapan  pendidikan  karakter peduli  lingkungan  melalui  pemberian  bekal pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat sehingga  meningkatkan  kecerdasan  ekologisnya. Kedua kompetensi warga negara tersebut kemudian membentuk etika peduli lingkungan yang selanjutnya membantu  warga  negara  dalam  mengupayakan tindakan  partisipatif  untuk  menghijaukan lingkungannya.  Kepedulian  yang  telah  terbentuk mencerminkan  keberhasilan  pengembangan kebajikan  kewarganegaraan  ( civic  virtue )  yang menjadi  muara  dari  pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  di  masyarakat.  Upaya tersebut  mulai  mengarah  pada  sektor  pendidikan formal  dalam  bentuk school  urban  farming dan campus  urban  farming yang  sekaligus  menjadi model alternatif pendidikan lingkungan hidup.

## Saran
Pertama ,  kepada  masyarakat  Kota  Bandung agar terus berkontribusi bersama Bandung Berkebun dan  Pemerintah  Kota  Bandung  dengan  menjadi pegiat di setiap wilayah. Hal tersebut demi mencapai manfaat  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat. Kedua , penelitian  pada  topik  ini  masih  terbuka  untuk dikembangkan pada masa yang akan datang dengan mengambil salah  satu fokus persoalan yang dapat dikaji sesuai dengan disiplin keilmuan yang digeluti. Karena  pembentukan  komunitas  berkebun  dan pelaksanaan berbagai  programnya terus mendapat tantangan berbeda guna mengurangi ketergantungan penduduk perkotaan terhadap pasokan bahan pangan dari wilayah-wilayah pinggiran.

## DAFTAR RUJUKAN
Amirtahmasebi,  R.  2008. Food  urbanism:  Urban agriculture  as  a  strategy  to  facilitate  social mobility  in  informal  settlement .  Tesis  tidak diterbitkan.  Massachusetts:  Massachusetts Institute of Technology.
Bandung  Berkebun.  2014. Frequently  asked  question BdgBerkebun (FAQ).  Bandung:  Dokumen  tidak diterbitkan.
Barthel, S., Parker, J. dan Ernstson, H. 2015. Food and green space in cities: A resilience lens on gardens and  urban  environmental  movements. Urban Studies , 52 (7):1321—1338.
Branson, M. S. dan Quigley, C. N. 1998. The role of civic education . Washinton: Center for Civic Education.
Budimansyah,  D.  2015. Fundamental  sociological
symptoms as a source of occurrence of turbulence in  Indonesian  society  during  the  post-reform . Makalah  disajikan  dalam 1st  UPI  International Conference on Sociology Education , Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 12 Oktober 2015. Budimansyah,  D.  &  Suryadi,  K.  2008. PKn  dan masyarakat  multikultural .  Bandung:  Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
Certoma, C. & Notteboom, B. 2015. Informal planning in a transactive governmentality: Re-reading planning practices  through  Ghent’s  community  gardens. Planning Theory :1—24.
Dobson,  A.  Tanpa  Tahun. Ecological  citizenship:  A disruptive  influence? ,  (Online),  (http:// www.vedegylet.hu/okopolitika/Dobson%20- %20Ecological%20Citizenship.pdf),  diakses  25 September 2015.
Dobson, A.  2007.  Environmental  citizenship:  towards
sustainable development. Sustainable Development, 15:276—285.
Downtown, P. F. 2002. Ecopolis: Architecture and cities for  a  changing  climate .  Collingwood:  CSIRO Publishing.
Escrihuela, C. M. 2008. Promoting ecological citizenship:
Rights,  duties  and  political  agency. ACME:  An International E-Journal for Critical
Geographies , 7 (2):113—134.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).  2014. Growing  greener  cities  in  Latin America and the Caribbean. Roma: FAO. Indonesia Berkebun. 2015. Urban farming ala indonesia berkebun . Jakarta: PT Agro Media Pustaka.
Keraf, A.  S.  2010. Etika  lingkungan  hidup .  Jakarta:
Kompas.
Knapp,  L.  2013. Implementing  urban  agriculture  in Europe:  A  case  study  of  urban  agriculture projects in the Netherlands and Switzerland . Tesis tidak  diterbitkan.  Wageningen:  Wageningen University and Research Centre.
Lautenschlager, L., dan Smith, C. 2007. Beliefs, knowledge, and  values  held  by  inner-city  youth  about gardening, nutrition, and cooking. Agriculture and Human Values , 24:245—258.
Loram, A., dkk. 2011. Urban domestic gardens: The effects of  human  interventions  on  garden  composition. Environmental Management , 48:808—824.
McCarney, P. L. 2012. City indicators on climate change implications  for  governance. Environment  and Urbanization ASIA, 3 (1 ) :1—39.
Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 2012. Analisis data kualitatif:  Buku  sumber  tentang  metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Nagra,  V.  2010.  Environmental  education  awareness among school teachers. Enviromentalist , 30:153— 162.
Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung.  Tanpa  tahun.
Rancangan  pembangunan  daerah  jangka menengah  2014-2018 .  Bandung:  Pemerintah Daerah Kota Bandung.
Quigley, C. N., Buchanan, Jr. J. H., dan Bahmueller, C. F.
1991. Civitas: A framework for civic education . Calabas: Center for Civic Education.
Rajkobal, P. 2013. Ecological modernisation and citizen engagement. International Journal  of  Sociology and Social Policy , 34 (5/6):302—316.
Saiz, A.  V.  2005.  Globalisation,  cosmopolitanism  and ecological citizenship. Environmental Politics , 14 (2):163—178.
Sadler-Smith, E. 2015. Communicating climate change risk and enabling pro-environmental behavioral change through human resource development, Advances in Developing Human Resources , 17 (4):442—459. Samong, F., Suryadi, A. & Budimansyah, D. 2015. The development  of  character  education  in  primary schools  through  the  enhancement  of  school culture .  Makalah  disajikan  dalam 1st  UPI International  Conference  on  Sociology Education ,  Universitas  Pendidikan  Indonesia, Bandung, 12 Oktober 2015.
Setiawan, B. dan Dwita H. R. 2004. Ketahanan pangan, lapangan  kerja,  dan  keberlanjutan  kota:  Studi pertanian  kota  di  enam  kota  Indonesia . Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. Specht, K., dkk. 2014. Urban agriculture of the future: an overview  of  sustainability  aspects  of  food production in and on buildings. Agric Hum Values , 31:33—51.
Spiker, M.L., dan Poulsen, M. N. 2014. Integrating urban farms into the social landscape of cities . Baltimore:
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
SPUR. 2012. Public harvest, expanding the use of public land for urban agriculture in San Francisco . San Francisco: SPUR.
Sudarmadi,  S.,  dkk.  2001.  A  survey  of  perception, knowledge,  awareness,  and  attitude  in  regard  to enviromental problems in a sample of two different social  groups  in  Jakarta  Indonesia .    Journal  of Environment,  Development  and  Sustainability ,
Kluwer Academic Publishers, 3:169—183.
Sulastri, B.D. & Sopandi, W. 2015. Implementing value clarification technique to improve environmental awareness among pre-service chemistry teacher . Makalah  disajikan  dalam 1st  UPI  International Conference on Sociology Education , Universitas Pendidikan  Indonesia,  Bandung,  12  Oktober 2015.Turner, B.S. 2001. The erosion of citizenship.
British Journal of Sociology , 52:189—209.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Sekretariat Negara: Jakarta.
Widyawati,  N.  2013. Urban  Farming:  Gaya  Bertani Spesifik Kota . Yogyakarta: ANDI OFFSET. Winataputra, U.S. 2012. Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa:  gagasan, instrumentasi,  dan  praksis .  Bandung:  Widya Aksara Press.
World Wide Fund and Nature (WWF) Malaysia. 2008.
Environmental citizenship: Emerging perspectives  in  Malaysia ,  (Online),  (http:// a w s a s s e t s . w w f . o r g . m y / d o w n l o a d s / environmental_citizenship_study_report_170510.pdf, diakses 25 September 2015).