## Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang
Fitria Firdiyani 1 , Faiz Fikri Al Fahmi 2 , Putri Utami Ramadhan 3 , Rosbandi 4 , Hasim 5 1,2,4,5 Universitas Islam Syekh Yusuf, 3 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, fitria.firdiyani@unis.ac.id 1 ; ffikri@unis.ac.id 2 ; putriutami@unusia.ac.id 3 ; rosbandi@unis.ac.id 4 ; hasim@unis.ac.id 5 Article Information Abstract
http://journal.unusia.a c.id/index.php/mozaic /
DOI: 10.47776/mozaic. v10i1.1163
Naskah  diterima:  21
Februari 2024
Naskah direvisi: 3 April
2024
Naskah  disetujui:  23 April 2024 Naskah  dipublish:  30 April 2024 This research is about the implementation of fulfilling the educational rights of inmates  at  the  Class  II  A  Youth  Prison  Life  Campus  in  Tangerang  City. Correctional Institutions, abbreviated as Lapas, have now received refreshments and changes in various aspects, including the correctional system is no longer seen as a place where prisoners are punished with frightening specters that are scary and seem haunted. Correctional Institutions are now a place that has transformed into  a  center  for  educational  development  and  coaching.  This  is  done  so  that inmates can regain their self-confidence so that they can be accepted in society and become  better  individuals  after  being  trained,  educated  and  trained  through programs in prison. One of the education and development programs in prisons is the life campus, this program is proof that education is a right for all citizens without exception to those serving sentences in prison. Through this program, it is hoped that students will grow their self-confidence and provide them with future preparations when they return to society. Through this program they will also get a bachelor's degree behind bars.
Abstrak Keywords
Implemntation, Education Rights, Prisioners, Youth Prisons

## Kata Kunci
Implementasi, Hak Pendidikan, Narapidana, Lapas Pemuda Penelitian  ini  tentang  implementasi  pemenuhan  hak  Pendidikan warga binaan di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat Lapas kini telah mendapatkan  penyegaran  dan  perubahan  diberbagai  aspek diantaranya  adalah  sistem  pemasyarakatan  tidak  lagi  dipandang sebagai  tempat  dihukumnya  para  narapidana  dengan  momok  yang menakutkan  menyeramkan  sekaligus  terkesan  angker.  Lembaga Pemasyarakatan  kini  menjadi  sebuah  tempat  yang  bertransformasi menjadi  pusat  pengembangan  Pendidikan  dan  pembinaan.  Hal  ini dilakukan agar warga binaan mendapatkan kembali kepercayaan diri agar kelak dapat diterima di tengah masyarakat dan menjadi pribadi yang  lebih  baik  setelah  dibina,  dididik  dan  dilatih  melalui  program yang ada di lapas. Salah satu program Pendidikan dan pembinaan di lapas  adalah  kampus  kehidupan,  program  ini  menjadi  bukti penyelenggaraan Pendidikan menjadi hak bagi semua warga negara tanpa  terkecuali  mereka  yang  menjalani  masa  hukuman  di  dalam lapas.  melalui  program  ini  diharapkan  menumbuhkan  rasa  percaya diri  mahasiswa  dan  menjadi  bekal  kelak  saat  mereka  Kembali  ke tengah-tengah  masyarakat.  Melalui  program  ini  juga  mereka  akan mendapatkan gelar sarjana di balik jeruji besi.

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  paling  sempurna  yang  telah  diciptakan  Tuhan  semesta alam  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  mengemban  amanah  sebagai khalifah  fil  ard . Manusia memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk melakukan sembah sujud kepada sang  pencipta,  karenanya  manusia  harus  memiliki  cukup  ilmu  untuk  mengenal  dan mengetahui siapa Tuhannya. Demikian manusia dibekali otak sebagai alat untuk memenuhi kewajibannya mengenal dan menyembah pada Tuhannya.
Pendidikan  menjadi  sebuah  tanggung  jawab  yang  besar  bagi  pemerintah  untuk memenuhi hak-hak manusia yang pokok salah satunya ialah pendidikan.  Dalam rangka memenuhi  amanah  UUD  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  pemerintah  dituntut bahu-membahu  dan  kerjasama  pada  semua  pihak  dalam  rangka  pemenuhan  hak pendidikan  bagi  warga  negara.  Hal  ini  ditujukan  agar  manusia  dapat  mengembangkan potensi  dalam  dirinya  sehingga  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  kecerdasan emosional, akhlak yang luhur, serta keterampilan bakat agar mampu menjadi manusia yang bermanfaat  bagi  bangsa  dan  negara  (Suwarno,  2017).  Pendidikan  memiliki  peran  yang signifikan dalam menumbuhkan kecerdasan siswa yang dapat membentuk generasi yang tidak  hanya  cerdas  secara  akademis  tetapi  juga  mampu  berkontribusi  positif  dalam masyarakat secara luas (Aziz & Ramadhan, 2024).
Hal itu juga terkonfirmasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti yang tertuang di dalam pasal 28 C ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yakni semua orang berhak melakukan pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.  Mereka  berhak  mendapatkan  hak  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) UUD RI 1945 ditentukan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali warga negara yang tersandung kasus hukum dan sedang menjalankan masa tahanannya.
Hak  pendidikan  masih  tetap  berlaku  walau  seseorang  masih  menjalani  masa pemindanaan yang sudah diputuskan pengadilan. Kebijakan itu dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dalam kaitannya pemenuhan hak pendidikan  dinyatak an  dalam  pasal  22  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa:  “anak  pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali  huruf  g”,  dan  salah  satu  hak  bagi  narapidana  adalah  hak  untuk  mendapatkan pendidikan dan pengajaran”.
Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan  Tata  Cara  atau  Ketentuan  Pelaksanaan  Pendidikan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Dimana pasal 1 ayat (3) berbunyi bahwa: “Pendidikan dan Pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa mendatang”. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga dilaskan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.
Inilah  yang  menjadi  landasan  sekaligus  acuan  dasar  bagi  pemangku  kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk wajib melaksanakan program pendidikan bagi setiap orang yang menghadapi masa hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dengan adanya landasan  tersebut  maka  pelaksanaan  pendidikan  dan  pembinaan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  menjadi  hal  yang  wajib  dilakukan  untuk  menunjang  kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas secara spiritual dan intelektual, sikap dan perilaku, professional, membina kesehatan jasmani dan rohani narapidana di Lapas.
Pembinaan narapidana di dalam Lapas merupakan sebuah sistem pembinaan yang memiliki beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan satu dengan yang lainnya guna mencapai tujuan (Harsono, 2005). Meski dalam prosesnya pendidikan di dalam Lapas tidak lepas  dari  dinamika,  pembinaan  dan  pendidikan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk memberikan banyak bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa tahanan atau bebas. Sehingga pada  akhir gilirannya  tercipta  reintegrasi sosial  yang pulih  dan  terjalin  hubungan  antara warga binaan pamasyarakatan dengan masyarakat.
Pendidikan adalah hal yang wajib ditempuh oleh setiap manusia di muka bumi ini, karena  dengan  pendidikan  manusia  dapat  memanusiakan  dirinya  sendiri.  Dan  melalui pendidikan manusia dapat mengerti banyak hal yang telah Allah sediakan di muka bumi ini
(Umar,  2005).  Menurut  Ahmad  Haromaini  (Haromaini,  2020),  Salah  satu  tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai pemakmur bumi yang memberikan makna bahwa tugas-tugas  pemakmuran  tersebut  begitu  besar  dan  membutuhkan  kemampuan  dan kecakapan  yang  baik  sehingga  manusia  manusia  harus  belajar  untuk  dapat  memahami fungsi dan tugasnya dalam menjalankan amanah tersebut.
Di  dalam  Lapas, para  narapidana  akan  mendapatkan  perlakuan  baik  dari  petugas lapas  guna  mengoptimalkan  proses  pembinaan  dan  pendidikan.  Karena  inti  dari pemidanaan ialah mengintegrasikan pelaku pidana menjadi manusia bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai luhur (Simongkir, 2010).
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan program pembinaan bagi narapidana, berupa penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lapas pemuda Tangerang. Program itu diberi nama Kampus Kehidupan. Program ini dilakukan melalui seleksi dan asassment yang sangat ketat. Hasil seleksi tersebut meluluskan 30 orang Narapidana dari berbagai penjuru Indonesia  mendapatkan  kesempatan  mengenyam  pendidikan  tinggi  di  Fakultas  Agama Islam  Universitas  Islam  Syekh  Yusuf  yang  diselenggarakan  di  dalam  Lapas  Pemuda Tangerang.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian guna mengetahui dan mempublikasi pelaksanaan hak-hak narapidana, khususnya hak mendapatkan pendidikan perguruan  tinggi  melalui  beasiswa  yang  dilakukan  kemenkumham  yang  bekerja  sama dengan  Universitas  Islam  Syekh  Yusuf  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Pemuda  Kota Tangerang  dengan  judul  “Implementasi  Hak  Pendidikan  Narapidana  di  Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kota Tangerang.” karena perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap narapidana dalam mendapatkan asupan pendidikan yang baik dan layak di dalam Lapas merupakan salah satu poin penting yang menarik untuk diangkat pada sebuah kajian dewasa ini.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Dimana  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  cara  peneliti  dalam  menggali  data  dan informasi  pada  lokasi  penelitian  yang  mendalam  dari  berbagai  sumber  informan  yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian ini.
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara mendalam sistematik, faktual dan akurat mengenai obyek yang diteliti.  Kemudian  dianalisis  dengan  membandingkan  antara  ketentuan-ketentuan  yang bersifat  normatif (das  sollen) dengan  kenyataan (das  sein) yang  terjadi  di  Masyarakat (Sanggono, 1998).
Sasaran utama penelitian ini adalah meneliti bagaimana pemenuhan hak pendidikan yang  diberikan  oleh  DitjenPAS  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lapas Pemuda Tangerang kepada peserta atau mahasiswa lapas. Wawancara merupakan proses pengambilan data maupun informasi dari informan atau narasumber dalam suatu rangkaian tanya jawab yang dilakukan. Peneliti melakukan kegiatan observasi di dalam lingkungan lapas  pemuda  Tangerang  dengan  mengamati  berbagai  keadaan  yang  ada  dari  hasil pengamatan di lapangan.
Adapun  lokasi  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  berlokasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi  tersebut  agar  mudah  dalam  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dan  berdasarkan pengamatan awal peneliti ingin mencoba melihat lebih dalam mengenai implementasi hak pendidikan bagi narapidana di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang yang ditunjuk sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan dalam program Kampus Kehidupan.
Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang akan diteliti dan mempunyai karakteristik  yang  sama.  Sedangkan  sampel  merupakan  sebagian  anggota  populasi  yang diambil  dengan  menggunakan  teknik  tertentu  yang  dikenal  dengan  teknik  sampling (Haryono, 2005). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu  metode  yang  digunakan  apabila  jumlah  sampel  yang  mewakili  dari populasi  telah lebih dulu ditetapkan dengan kriteria tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.
Berdasarkan hal  tersebut,  diharapkan  mampu  menjawab  pertanyaan  yang  peneliti ajukan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1 Populasi dan Sampel No Responden Sampel 1 Kepala Lapas Kelas II A Pemuda Tangerang 1 2 Kasi Binadik 1 3 Penanggung Jawab (Petugas Sipir) 3 4 Mahasiswa Kampus Kehidupan 30 Total 35
Dalam  rangka  memperoleh  data  yang  sebagaimana  diharapkan,  maka  alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Observasi  adalah  pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati  fenomena  suatu masyarakat  tertentu  dalam  waktu  tertentu  pula.  Peranan  yang  paling  penting  dalam menggunakan  metode  observasi  adalah  pengamat.  Pengamat  harus  teliti  dalam mengamat  kejadian,  gerak,  atau  proses  (Salim,  2019).  Dalam  observasi  ini  peneliti menggunakan banyak catatan, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.
2. Wawancara
Wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  peneliti  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  secara  langsung  kepada  responden. Wawancara juga dapat diartikan Tanya jawab peneliti dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada orang yang berwenang, mengetahui, dan menguasai apa yang dibahas yaitu wawancara dilakukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang.
3. Kuesioner
Kuesioner  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertulis, baik secara tertutup maupun terbuka kepada responden  sebagai  yang  mewakili,  dalam  hal  ini  kuesioner  dilakukan  terhadap narapidana peserta kampus kehidupan atau mahasiswa lapas. Adapun daftar pertanyaan harus sesuai dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisa  kualitatif.  Data  yang  diperoleh  dari responden baik tertulis maupun lisan dipelajari sebagai suatu yang utuh dan berkualitas, selanjutnya  disusun  secara  sistematis  agar  dapat  kejelasan  masalah  yang  akan  dibahas (Achmad, 2010).
Setelah data dianalisa, maka hasilnya diolah untuk kemudian disajikan dengan cara membandingkan  antara  data  lapangan  yang  ada  dengan  pendapat  ahli  juga  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  dijadikan  dasar  yuridis  dalam  pokok  masalah. Kemudian untuk menarik kesimpulan peneliti menggunakan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## HASIL PENELITIAN

## Konsep  Implementasi  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Narapidana  di  Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang
Pelaksanaan Pendidikan program Kampus Kehidupan berjalan dengan baik di dalam lapas.  antusias  warga  binaan  begitu  besar  untuk  melanjutkan  studi  dalam  kampus kehidupan,  hal  ini  terlihat  nampak  para napi  bersemangat  mendaftarkan  diri  mengikuti program kampus kehidupan ini.  Asep Cahyana salah satu mahasiswa kampus kehidupan menuturkan “Saya sangat bersyukur bisa terpilih menjadi sa lah satu mahasiswa Kampus Kehidupan,  pasalnya setelah  melewati  alur  pendaftaran  dan  mekanisme  yang ketat  dari mulai pendaftaran administrasi, tes wawancara dan sebagainya, dan alangkah bahagianya bisa mengikuti kuliah dan nantinya mendapatkan gelar sarjana di balik jeruji besi di dalam Lembaga pemasyarakatan untuk dibina dan diberikan Pendidikan layaknya kuliah seperti biasa pada umumnya”.
Sistem  pemasyarakatan  saat  ini  adalah  merupakan  suatu  proses  pembinaan narapidana  yang  didasarkan  atas  pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  Indonesia  dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota  masyarakat.  Dalam  pembinaannya,  dikembangkan  hidup  kejiwaan  jasmaniah, pribadi,  serta  kemasyarakatan.  Selain  itu  dalam  penyelenggaraannya  mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan Masyarakat (Gunakarya, 1998).
Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, Pendidikan dan pengarahan serta bimbingan ke arah yang lebih baik dan manusiawi. Pembinaan suatu metodologi dalam bidang “ Treatment of Offenders ”,  yang  multilateral  oriented,  dengan  pendekatan  yang  berpusat  pada  potensi - potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah- tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
Pembinaan  dan  Pendidikan  di  masyarakat  ditujukan  guna  merubah  image  buruk masyarakat di Lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma negatif dari masyarakat luas  yang  masih  diidentikkan  dengan  kepenjaraan,  bukan  saja  mengenai  ruang  lingkup kegiatannya, tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Selanjutnya, dua aspek yang sangat menonjol  dan  memiliki  peranan  penting  (Pradja  &  Atmasasmita,  1989)  dari  sistem pemasyarakatan dalam fungsinya adalah sebagai berikut:
a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana.
b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana.
Konsep  implementasi  pemenuhan  hak  Pendidikan  dalam  dunia  pemasyarakatan disempurnakan  dengan  memutuskan  bahwa  pelaksanaan  pidana  penjara  di  Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara  untuk  membimbing  dan  membina.  Adapun  prinsip-prinsip  untuk  bimbingan  dan pembinaan ialah:
a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
c. Rasa  tobat  tidaklah  dicapai  dengan  menyiksa  melainkan  dengan  bimbingan  dan pendampingan melalui Pendidikan
d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelu ia masuk Lembaga
e. Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  narapidana  harus  dikenalkan  kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi  waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
j. Sarana  fisik  bangunan  lembaga  dewasa  ini  merupakan  salah  satu  hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Hak  Pendidikan  dan  Pengajaran  Bagi Warga Binaan di Lapas Pemuda Tangerang
Dalam pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Faktor- faktor tersebut antara lain masih sedikitnya kouta untuk membuka kesempatan beasiswa perkuliahan  di  kampus  kehidupan  bagi  narapidana  lain  yang  jumlahnya  sangat  banyak bahkan  mencapai  angka  3.458  narapidana.  Sementara  mahasiswa  narapidana  yang mengikuti program ini hanya 30 orang.
Disamping itu, faktor lain yang menghambat pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan di lapas pemuda ialah kurangnya tenaga professional yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pembinaan, kurangnya motivasi untuk belajar dalam program lain di lapas pemuda menjadi permasalahan tersendiri. Dalam hal ini dapat terlihat dari kurangnya minat belajar warga binaan mengikuti PKBM program pesantren dan pembinaan lainnya.
Selanjutnya yang ikut menjadi faktor penghambat lainnya adalah sarana dan fasilitas tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, sarana belajar belum sepenuhnya mencukupi, perpustakaan  belum  sepenuhnya  menunjang  layaknya  kampus  dengan  system perpusatkaan  yang  mutakhir,  minimnya  komputer  atau  laptop  dan  printer  untuk menunjang  belajar  dan  memenuhi  tugas-tugas  kuliah  yang  dibebankan  peserta  menjadi masalah serius untuk kelancaran proses belajar dalam lapas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  judul  Implementasi  Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang, Pelaksanaan  Pendidikan  program  Kampus  Kehidupan  berjalan  dengan  baik  layaknya Pendidikan formal pada umumnya di dalam kampus hanya saja yang membedakan kegiatan belajar mengajar kampus kehidupan di laksanakan di dalam lapas. dosen datang ke lapas dengan pengawalan ketat petugas untuk sampai ke dalam kelas untuk memberikan kuliah. Walau  demikian  tidak  menyurutkan  semangat  warga  binaan  dalam  melaksanakan Pendidikan. System pemasyaraatan dipandang jauh lebih maju dari pada system penjara. Dalam  pemasyarakatan  diwujudkan  Pendidikan  pembinaan  dan  pengembangan  yang menjadi hak bagi seluruh warga negara tanpa melihat status sosialnya. Sistem ini bukan hanya  memberikan  pidana penjara,  melainkan suatu system  pembinaan  Pendidikan  dan pengarahan ke arah yang lebih baik.
Dalam  pelaksanaan  Pendidikan  di  dalam  lapas  ada  beberapa  kekurangan  yang menjadi  penghambat  terlaksananya  Pendidikan  di  dalam  lapas,  dianataranya  sedikitnya kouta  yang  diterima  menjadi  mahasiswa  kampus  kehidupan  hal  ini  diharapkan  warga binaan lain dapat merasakan juga perkuliahan di dalam lapas. selanjutnya sarana prasarana masih terdapat kekurangan fasilitas perpustakaan yang belum lengkap, sarana computer printer dan sebagainya tidak cukup jumlahnya dengan kapasitas mahasiswa yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, M. F. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Aziz, L. A., & Ramadhan, P. U. (2024). The Function of Pancasila Education in Elementary Schools  in  Promoting  Students’  Interpersonal  Intelligence. Pancasila  and  Civics Education Journal , Vol. 3, Pages 25-31.
Gunakarya, W. (1998). Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Bandung: CV. Armico.
Haromaini, A. (2020). Manusia Makhluk Pembelajar (Studi Tafsir Tarbawi). Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya , Vol. 12 No. 1 (2018): Januari-Juni.
Harsono, C. (2005). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan.
Haryono, A. H. (2005). Metodologi Statistik Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
Pradja,  R.  A.,  &  Atmasasmita,  R.  (1989). Sistem  Pemasyarakatan  Di  Indonesia. Bandung:
Binacipta.
Salim. (2019). Penelitian Pendidikan. Jakarta : Kencana.
Sanggono, B. (1998). Metodologi Penelitian Hukum (Cetakan Kedua). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Simongkir,  P.  d.  (2010). Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Suwarno, W. (2017). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jogjakarta: Ar Ruzz Media, ,Cet, Ke II.
Umar, T. (2005). Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.