## Model Pengembangan Kampung  sebagai Desa Inovatif (Studi Kasus Kota Palembang)
Dedi Rianto Rahadi Email : dedi1968@yahoo.com Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis, Universitas Presiden

## ABSTRAK
Desa inovatif adalah desa yang warga masyarakatnya mampu mengenali dan mengatasi serta memanfaatkan  teknologi  canggih  atau  cara-cara  baru  untuk  mengatasi  masalah  dan meningkatkan  perekonomiannya  dengan  cara  menggunakan  teknologi  yang  ada  di  sekitar lingkungannya  secara  mandiri.  Penelitian  ini  bertujuan  mengembangkan  model  kampung sebagai  sebagai  desa  inovatif.  Obyek  penelitian  di  kota  Palembang  dan  metode  penelitian yang  digunakan  dengan  pendekatan  kualititif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan dibutuhkan  model  pengembangan  desa  inovatif  dengan  pendekatan  keunggulan  kompetitif masing-masing  disetiap  desa  yang  ada  di  kota  Palembang.  Kemiskinan  sulit  untuk dihilangkan tetapi dengan mengedapankan keunggulan masing-masing setiap kepala keluarga diharapkan  masyarakat  menjadi  mandiri.  Desa  inovatif  di  kota  Palembang  dikembangkan pada  desa-desa  dengan  tingkat  kemiskinan  paling  tinggi  yaitu  Kecamatan  Seberang  Ulu  I dengan model keterlibatan semua unsur terkait antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
Kata Kunci : Desa Inovatif, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

## Abstract
The village is a village resident innovative society able to recognize and address as well as the use of advanced technology or new ways to tackle the problem and improve the economy by way of using existing technology around his environment independently. This study aims to develop a model village as a village innovative. The research object in Palembang and the research  methods  used  by  kualititif  descriptive  approach.  The  results  showed  an  innovative rural development model is needed to approach the competitive advantage of each in  every village  in  Palembang.  Poverty  is  difficult  to  remove,  but  with  the  advantages  of  each mengedapankan each household expected by society to be independent. Innovative village in Palembang developed in villages with the highest poverty levels the District Seberang Ulu I model with the involvement of all relevant elements between the government, employers and society.
Keywords : Innovative Rural Poverty, Empowerment

## 1. Latar Belakang
Provinsi Sumsel akan lebih fokus menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 12,75 persen pada tahun 2016 (Babbeda, 2016). Hal ini didasari informasi kemiskinan tahun 2014 angka  kemiskinan  di  Sumsel  tercatat  sebesar  13,62  persen.  Angka  tersebut  dinilai  masih
tinggi.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas), Sumsel berada di peringkat enam secara nasional untuk tingkat kemiskinan penduduk. Pada 2015 tingkat kemiskinan menjadi 14,25 persen, kenaikan angka kemiskinan sebagai dampak dari merosotnya harga komoditas-komoditas unggulan Sumatera Selatan. Berdasarkan jumlah penduduk  miskin  terbanyak,  ditetapkan  6  kabupaten/kota  menjadi  prioritas  dalam penanggulangan  kemiskinan  secara  bersama-sama.  Yakni,  Palembang  (205.988  jiwa),  Ogan Komering ilir (121.424 jiwa), Muara Enim (108.199 jiwa), Musi Banyuasin (107.175 jiwa), Musi  Rawas  (98.782  jiwa)  dan  Banyuasin  (97.138  jiwa).  Penggulangan  kemiskinan  harus melibatkan semua komponen pemerintah daerah dan sektor swasta serta masyarakat sehingga solusi  yang  akan  diterapkan  dapat  berjalan  secara  optimal  dengan  mengedepankan  kearifan lokal  yang  dimiliki  masyarakat  tersebut.  Membangun  suatu  masyarakat  yang  mandiri  dan unggul  dari  semua  aspeknya:  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Dari  uraian diatas  tujuan  penelitian  adalah  mengembangkan  model  kampung  sebagai  sebagai  desa inovatif ?

## 2. Landasan Teori Indikator Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  masalah  kompleks  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang saling  berkaitan,  antara  lain:  tingkat  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan,  akses  terhadap barang  dan  jasa,  lokasi,  geografis,  gender,  dan  kondisi  lingkungan.  Mengacu  pada  strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi  di  mana seseorang atau  sekelompok  orang,  laki-laki  dan  perempuan,  tidak  terpenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat.  Definisi  ini  beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar  yang  sama  dengan  anggota  masyarakat  lainnya.  Hak-hak  dasar  yang  diakui  secara umum  meliputi  terpenuhinya  kebutuhan  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan, perumahan, air bersih,  pertanahan, sumberdaya  alam, dan lingkungan hidup,  rasa aman dari perlakukan  atau  ancaman  tindak  kekerasan  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Indikator kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan,  terbatasnya  akses  dan  rendahnya  mutu  layanan  kesehatan,  terbatasnya  akses  dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses  layanan  perumahan  dan  sanitasi,  terbatasnya  akses  terhadap  air  bersih,  lemahnya kepastian  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah,  memburuknya  kondisi  lingkungan  hidup  dan sumberdaya  alam,  lemahnya  jaminan  rasa  aman,  lemahnya  partisipasi,  dan  besarnya  beban kependudukan  yang  disebabkan  oleh  besarnya  tanggungan  keluarga.  Berdasarkan  berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiskinan adalah (1) terbatasnya kecukupan dan  mutu  pangan;  (2)  terbatasnya  akses  dan  rendahnya  mutu  layanan  kesehatan;  (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan  berusaha;  (5)  lemahnya  perlindungan  terhadap  aset  usaha  dan  perbedaan  upah;  (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8)  lemahnya  kepastian  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah;  (9)  memburuknya  kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan  yang  disebabkan  oleh  besarnya  tanggungan  keluarga;  (13)  tata  kelola pemerintahan  yang  buruk  yang  menyebabkan  inefisiensi  dan  inefektivitas  dalam  pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Dari uraian di atas ruang lingkup kemiskinan dapat diperjelas pada gambar 1 dibawah ini :
KEMISKINAN MINIMNYA • Pendapatan • Kepemilikan • Konsumsi • Keterampilan • Rasa aman KETIDAKLAYAKAN • Tempat Tinggal • Lingkungan • Fasilitas publik KETERBATASAN • Akses layanan publik (pendidikan, kesehatan, dll) • Akses modal • Akses lapangan kerja • Akses teknologi & informasi • Pemerintah memenuhi pelayanan publik Ruang Lingkup Kemiskinan

## Gambar 1  Ruang Lingkup Kemiskinan (Bappenas 2016)

## 3. Metode Penelitian
Penelitian    termasuk  dalam  penelitian  exploratory  karena  pengetahuan  topik  tersebut yang terakumulasi melalui riset-riset sebelumnya. Menurut Singarimbun dan Effendy (1995 : 4)  penelitian  eksplanatori  (explanatory  research)  merupakan  penelitian  penjelasan  yang menyoroti  hubungan  kausal  antara  variable-variabel  penelitian  dan  menguji  hipotesis  yang telah  dirumuskan  sebelumnya  Dengan  mempertimbangkan  kompleksitas  dan  obyek penelitian, dengan aspek-aspek keperilakuan memegang peran vital dalam proses pertukaran antar  partner,  maka  penelitian  ini  mengunakan  strategi  riset  case  study.    Yin  (1994) menyatakan  bahwa  case  study  adalah  satu-satunya  metode  yang  sesuai  untuk  menangkap subyek yang kompleks.
Adapun  obyek  penelitian  di  kota  Palembang  dikarena  tingkat  kemiskinan  paling  tinggi diantara  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Sumatera  Selatan  (Bappeda  Sumsel,  2016). Metodelogi  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan dukungan informan yaitu ketua Rukun Tetangga (RT), Lurah dan Camat.  Jumlah responden yang  akan  sebanyak  10  orang  kepala  keluarga  dengan  kriteria,  memiliki  usaha  dan  atau memiliki  ketrampilan.  Data  primer  berupa  transkrip in-depth  interview dan focus  group discussion dengan  berbagai  partisipan,  data  observasi  lapangan  tentang  potensi  desa  dan aspirasi  masyarakat.  Pertanyaan  yang  diajukan  terkait  kemiskinan  yang  ada  dilingkungan wilayah serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

## 4. Pembahasan

## Profil Kota Palembang
Pada  tabel  1  menunjukkan  jumlah  penduduk  mengalami  peningkatan  seiring  dengan peningkatan jumlah kemiskinan.
Tabel 1 Jumlah, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan dan Garis Kemiskinan Kota Palembang Tahun 2008-2014
Sumber : BPS Kota Palembang, 2015
Pada Tabel 2 juga menunjukkan jumlah penduduk kota sebayak 1.535.000 dan terbanyak pada kecamatan Seberang Ulu I dan didaerah tersebut juga tingkat kemiskinan cukup tinggi
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2010-2014
Sumber : BPS Kota Palembang, 2015

## Solusi Kemiskinan
Hasil analisis SWOT, memperlihatkan salah satu kekuatan yang dimiliki kota Palembang diantaranya,  sebagai  ibu  kota  provinsi  Sumatera  selatan,  dukungan  pemerintah  dan infrastruktur yang lengkap, dukungan pengusaha. Salah satu kelemahan diantaranya memiliki jumlah penduduk yang besar dan  tingkat kemiskinan yang tinggi, potensi masyarakat belum dikelola secara optimal Peluang yang dimiliki masuknya masyarakan ekonomi asean (MEA), peluang  untuk  menjadi entrepreneur relatif  besar  dan  sebagai  ibu  kota  provinsi  Sumatera selatan. Ancaman, diantaranya tingkat urbanisasi yang cukup tinggi.
Dari  hasil  Focus  Group  Discussion  (FGD)  dengan  perangkat  pemerintah,  mulai  dari Rukun Tetangga (RT), kelurahan, kecamatan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan masyarakat desa serta didukung dari analisis SWOT dapat disimpulkan, bahwa pengentasan kemiskinan  diawali  dengan  pembangunan  ekonomi  berbasis  kearifan  lokal  yang  akan diimplementasikan  melalui cluster  project pada  daerah-daerah  yang  menjadi  prioritas,
misalnya  Kota  Palembang    sebagai  daerah  yang  memiliki  angka  kemiskinan  yang  cukup tinggi. Kota Palembang memiliki potensi ekonomi dan karakteristik yang bisa dikembangkan lebih jauh, sehingga  akan memperkaya konsep pengembangan ekonomi lokal  yang berbasis klaster  yang  dimulai  dari  sektor  UKM.  Salah  satu  upaya  untuk  lebih  mendorong perekonomian  lokal  adalah  mendorong  pengembangan  diawali  dari  tingkat  kelurahan/desa dengan berbasis pada kearifan lokal, potensi sumber daya dan keunikannya.  Kelurahan/desa yang  mampu  mendayagunakan  sumber  dayanya  dengan  cara  yang  berbeda  dikembangkan menjadi “kampung/desa inovatif”. Hal ini bertujuan agar proses inovasi yang dilakukan itu mampu  diterima  dan  diaplikasi  dengan  mudah  oleh  warga  setempat.  Profil  yang  hendak dicapai  dari  kota  Palembang  adalah  menjadikan  sebuah  kampung/desa  sebagai  desa percontohan, yaitu kemandirian ekonomi dan keunggulan komoditi lokal melalui inovasi dan penerapan  teknologi;  keunggulan  dalam  taraf  pendidikan  masyarakat; eco-village dan zero waste technology ; kemandirian energi berbasis sumber daya lokal ( Green Energy ); green and healthy living serta sentra tanaman herbal; dan eco-tourism .
Kekuatan  utama  yang  harus  ditekankan  adalah  ciri  khas  lokal  yang  tidak  akan  pernah ditemukan sama di daerah lain. Dengan mengerti tentang ciri khas  yang dimiliki, perguruan tinggi atau pemerintah akan lebih mudah mengimplementasikan karyanya karena masyarakat yang  resisten  relatif  sedikit.  Adapun  ketersediaan  informasi  sangat  dibutuhkan  ketika masyarakat  ingin  mengembangkan  inovasi  baru  yang  mereka  terima.Pengembangan  potensi desa  harus  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  mandiri, dengan meniscayakan adanya  peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, penguatan tata kelola lembaga di desa lebih efesien dan efektif, pemberdayaan masyarakat dan potensi desa, pemanfaatan teknologi, dan jejaring kerjasama secara terus menerus dan   berkesinambungan.  Salah  satu  diantara  upaya  tersebut  adalah  melalui  program  inovasi sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  cara,  proses,  dan  produk baru  yang  memberikan  nilai  tambah  bagi  kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa dengan mendorong perekonomian lokal melalui pengembangan tingkat desa dengan berbasis pada  kearifan  lokal,  potensi  sumber  daya  dan  keunikannya.  Desa-desa  yang  mampu mendayagunakan  sumber  dayanya  dengan  cara  yang  berbeda  menuju  desa  inovatif  dengan cara  yang  baru  berdasarkan  Ipteks  serta  kearifan  lokal  untuk  kesejahteraan  masyarakat. Kemajuan  desa  dan   peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  pada  desa  inovasi  ini  melibatkan segenap unsur desa pada empat pilar.
1) Pelayanan Publik, pelayanan dasar administrasi, pendidikandan kesehatan,
2) Pertanian,  perkebunan,  peternakan,   perikanan  menjadi  sektor  terpadu  dengan sentuhan IPTEKS,
3) UMKM sesuai potensi desa dan
4) Sarana dan Prasarana, pembangunan dengan memanfaatkan berbagai program secara terpadu.
Dengan  empat  pilar  ini,  desa  diharapkan  mampu  menciptakan  cara,   proses  dan  produk baru  yang  memberikan  nilai  tambah  bagi  kehidupan  masyarakat  dan  kemanusiaan  secara keseluruhan melalui kekuatan Inovasi. Dari sinilah akan muncul potensi dan produk unggulan desa  yang  mampu  diandalkan.  Dengan  ditopang  pengembangan  dan  penerapan Iptek   berbasis  pada  kebutuhan  pengembangan  desa,  maka  potensi  unggulan  tersebut  dapat ditransformasikan  dan  menjadi  salah  satu  komponen  kemandirian  dan  kesejahteraan  desa yang  jika  dikelola  dengan  baik  dan  terjalin  kerjasama  antar   pihak  terkait,  maka  desa  dapat mencapai tingkat kemajuan yang dicita-citakan. Karena potensi dan kemajuan pembangunan desa  tidak  sama,  maka  diperlukan  diinvetarisasi  desa-desa  yang  potensial  untuk dikembangkan menjadi kampung/desa inovatif.
Desa inovatif adalah desa yang warga masyarakatnya mampu mengenali dan mengatasi serta  memanfaatkan  teknologi  canggih  atau  cara-cara  baru  untuk  mengatasi  masalah  dan meningkatkan  perekonomiannya  dengan  cara  menggunakan  teknologi  yang  ada  di  sekitar lingkungannya  secara  mandiri.  Program  ini  bertujuan  agar  masyarakat  dapat  menuju kehidupan  yang  mandiri  dan  sejahtera.  Hal  itu  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  72/ 2005  tentang  Desa.  Karenanya,  dukungan  pemerintah  maupun  stakeholder  diperlukan  guna mengantarkan masyarakat desa pada perikehidupan layak, makmur, dan sejahtera. Dalam hal ini,  diperlukan  adanya  inovasi-inovasi  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat desa.
Inovasi yang  dimaksud  adalah  upaya  menciptakan  cara,  proses,  dan  produk  baru  yang memberikan  nilai  tambah  bagi  kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Inovasi  menjadi kunci  pengembangan  desa,  tanpa  inovasi  pengelolaan  potensi  dengan  cara  biasa  akan menghasilkan sesuatu yang biasa pula.
Beberapa  contoh  model  desa/kampung  inovasi  yang  dapat  dilakukan,  diantaranya: Inovasi Pendidikan Untuk si Miskin; Inovasi Pemanfaatan Lahan Kosong;  Inovasi Penataan Pasar  Tradisional;  Inovasi  Berbasis  Desa/Kampung  :    Kampung/Desa  Wisata-Budaya; Kampung/Desa  Sadar  Hukum;  Kampung/Desa  Sadar  &  Terampil;    Kampung/Desa  Sehat; Kampung/Desa  Sahabat  Anak;    Kampung/Desa  Ramah  Lingkungan  Alam;  Kampung/Desa Wirausaha; Kampung/Desa Aman Bencana; Kampung/Desa KB; Kampung/Desa Gaul.
Teknis  model  kampung/desa  inovasi  diawali  dengan  skala  prioritas  permasalahan  yang ada  di  daerah  tersebut.  Misalnya  untuk  sektor  pendidikan.  Berikutnya  uraikan  kondisi permalahan yang ada, misalnya angka putus sekolah anak relatif cukup tinggi, masih banyak anak  yang  bekerja  disektor  informal  yang  terlihat  semakin  banyaknya  anak  jalanan  (anjal), partisipasi keluarha terdaf keperdulian pendidikan sangat minim dan sebagainya. Dari uraian permasalah yang ada, solusi inovasi apa yang diinginkan, misalnya konsep pendidikan diluar jam sekolah sehingga masih bisa untuk memperoleh “pendapatan” untuk membantu keluarga, mencanangkan kampung/desa pendidikan, mengembangkan home scholling dan sebagainya. Setelah  memilih  solusi  inovasi  sesuai  dengan  kebutuhan  “mereka”,  maka  output  yang diharapkan  diantaranya  pendidikan  bagi  rakyat  miskin  dapat  terpenuhi,  proses  pendidikan dapat  berlangsung  diwilayah  tersebut  secara  berkesimbungan  dengan  pendampingan  oleh pemerintah  maupun  sukarelawan,  terwujudnya  “kampung/desa  cerdas  segera  terpenuhi”. Uraian diatas dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :
Obyek Inovasi Pendidikan Bagi
Rakyat Miskin
MASALAH • Angka Partisipasi rendah; • Angka Putus Sekolah tinggi; • Anjal & pekerja anak meningkat; • Bagian dari generation lost; • Rantai kemiskinan tidak terputus Konsep inovasi • “Sekolah” diluar (gedung & jam)  sekolah; • Mencanangkan program “Desa/  Kec Pendidikan”; • Village-Schooling (pengembangan Home-schooling) Ouput/outcomes • Hak pendidikan si miskin & si “bodoh” terpenuhi; • Proses belajar bisa terjadi di rumah Tokoh masyarakat, Balai Desa,  masjid, atau ruang terbuka; • “Guru” bisa melibatkan mahasiswa, voluntir, profesional (Kelas Inspirasi); • Sasaran: terwujudnya “Desa Cerdas”

## CONTOH MODEL INOVASI SEKTOR PENDIDIKAN

## Gambar 2  Contoh Model Inovasi  sektor Pendidikan
Model inovasi akan berhasil dijalankan apabila ada peran serta serta koordinasi yang baik  dari  semua  pemangku  kepentingan,  misalnya  pihak  ,  rukun  tetangga  (RT),  kelurahan, kecamatan,  SKPD  terkait  hal  dilakukan  untuk  menyamakan  persepsi  bahwa  pengentasan kepentingan  adalah  salah  bentuk  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat.  Peran  serta pemerintah dapat dilaksanakan dengan mengandeng pihak ketiga, misalnya perguruan tinggi (PT),  organisasi  kemasyarakatan,  UKM  maupun  stakeholder  lainnya.  Pihak  ketiga  bertugas untuk  melakukan analisis  guna menentukan dan  memetakan kondisi  sosial  masyarakat  serta UKM yang ada dilingkungan masyarakat. Dari hasil kegiatan pemetaan tersebut akan dibuat skala prioritas dan kesekapatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat  guna menentukan konsep inovasi yang diinginkan dan sesuai dengan kerifan lokal daerah masing- masing. Setelah dipahami dan disepakati potensi dan produk unggulan yang sangat berpotensi untuk  mendorong  pembangunan  di  desa  tersebut,  maka  kemudian  para  pemuda,  perangkat desa  dan  pihak-pihak  yang  terkait  membicarakan  hal  ini  dengan  warga  di  desa  tersebut Dalam perkumpulan atau rembug desa tersebut disusunlah program-program pengembangan desa,  \dengan  menggunakan  asset  lokal  yang  sudah  ada.  Kegiatan  difokuskan  pada  potensi lokal yang ada dan pemberdayaan masyarakat setempat. Program-program disusun mulai dari program  hulu  (sarana  dan  prasarana,  perbaikan  budidaya  dll)  sampai  hilir  (pengolahan, pemasaran dll). Bentuk pemasaran juga perlu didiskusikan dalam rembug desa tersebut.
Hasil kesepakatan tersebut digunakan untuk membuat perencanaan perencanaan inovasi. Peran  serta  masyarakat  sangat  dibutuhkan  sekali  gunaka  mendukung  keberhasilan  konsep inovasi yang telah disepakati.
Perencanaan,  kesiapan  infrastruktur  serta  dukungan  sumber  daya  manusia  yang    baik akan  memberikan  hasil  yang  optimal  dalam  mewujudkan  “kampung/desa  inovatif”. Implementasi  kegiatan  akan  didampingi  PT,  organisasi  kemasyrakatan  agar  “kampung/desa inovatif”  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  direncanakan.    Pada  akhirnya  selam  proses berjalannya  “kampung/desa  inovatif”  dilakukan  evaluasi  dan  monitoring  oleh  pemerintah
yang diharapkan akan menjadi contoh bagi daerah lain guna menerapkan model inovasi bagi daerahnya masing-masing.
Untuk  mempercepat  pertumbuhan  desa  inovatif,  diperlukan  peran  lembaga  kolaboratif dengan  konsep  triple  helix,  yaitu  Akademisi,  Bisnis  dan  Government  (ABG).  Kemajuan sebuah  kegiatan  ekonomi  (bisnis),  tidak  terkecuali  bisnis  yang  melibatkan  masyarakat pedesaan, akan sangat tergantug dari sinergi para aktor ABG tersebut (Endan S dkk, 2015)
Selanjutnya  menurut  Wilopo  (2015)  ada  tiga  faktor  yang  dapat  mempercepat pembangunan di sebuah desa yaitu inovasi, jiwa wirausaha dan teknologi baru. Inovasi tidak serta  merta  berbicara  tentang  produk  baru,  tetapi  bisa  juga  dengan  melakukan  hal  lama dengan  cara-cara  yang  baru.  Amerika  dan  Tiongkok  adalah  contoh  negara  yang  berhasil mengembangkan inovasi di desa-desa  yaitu dengan menggelar acara  Young Entrepreneur in Village. Ada beberapa strategi yang dapat dipraktikkan dalam mengembangkan desa inovatif, di antaranya:
1.  Membangun  kapasitas  warga  dan  organisasi  masyarakat  sipil  di  desa  yang  kritis  dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  yang  mengancam  hak  publik.  Meski  demikian, keduanya  adalah  modal  penting  bagi  desa  untuk  membangun  kedaulatan  dan  titik  awal terciptanya  komunitas  warga  desa  yang  nantinya  akan  menjadi  kekuatan  penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat.
2.  Memperkuat  kapasitas  pemerintahan  dan  interaksi  dinamis  antara  organisasi  warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3.   Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :
Model Gambar 3  Model Pengembangan Kampung  sebagai Desa Inovatif
KOORDINASI  PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH (KELURAHAN, KECAMATAN, SKPD TERKAIT)
KOORDINASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, UKM, PERGURUAN TINGGI
ANALIS KONDISI  SOSIAL MASYARAKAT DAN UNIT USAHA KESEPAKATAN & SKALA PRIORITAS PERENCANAAN PARTISIPASIF
IMPLEMENTASI
PROGRAM “KAMPUNG INOVASI” PENDAMPINGAN PROGRAM KERJA “KAMPUNG INOVASI EVALUASI DAN MONITORING

## 5. Kesimpulan dan Saran
Kota Palembang memiliki peluang untuk menjadi kota innovatif, dikarenakan kreatifitas masyarakatnya  cukup  tinggi  serta  dukungan  pekerja  disektor  non  formal  serta  heterogen masyarakatnya.  Masalah-masalah  sosial    harus  menjadi  perhatian  perangkat  pemerintah daerah,  apabila  tingkat  kemiskinan  tidak  dapat  dikurangi.  Untuk  membangun  kemandirian dalam  mewujudkan  kampung/desa  inovatitif,  pemerintah  tidak  dapat  melakukannya  sendiri perlu melibatkan semua stakeholder yang terkait.  Membangun di mulai dari masyarakat itu sendiri  secara  mandiri  dengan  dukungan  pemerintah  dan  harus  dilakukan  melalui  langkah- langkah  kecil  yang  dapat  memberikan  dampak  besar  dan  ber-“efek  bola  salju”  dalam memunculkan  gerakan-gerakan  dengan  semangat  yang  sama:  Mewujudkan  Kemandirian masyarakat  dengan  peningkatan  daya  saing  pedesaan  dalam  menghadapi  berbagai  dinamika global  melalui  pemberdayaan  masyarakat  guna  meningkatkan  kesejahteraannya.  Perlu dibangun Capasity  Building untuk  sumberdaya  manusia  pendukung  dan  pengarahan  untuk keluar dari pola hidup subsisten

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat Statistik Kota Palembang. 2015
Endan S dkk, 2015,  Kajian Penguatan Lembaga Kolaboratif dalam Penguatan Desa Inovatif di Provinsi Banten , Peneliti Badan Litbang Daerah Provinsi Banten, KP3B Serang Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan    Presiden  Nomor  15  Tahun  2010  tentang Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2016
Singarimbun,Masri dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia
Undang-Undang Nomor 72/ 2005 tentang Desa. Wilopo, (2015). (http://prasetya.ub.ac.id/berita/Local-Wisdom-Jadi-Kekuatan-Utama- PengembanganDesa-17491-id.html).
www.bappeda.sumselprov.go.id/ www.bappenas.go.id