p ISSN 2338-168X – E ISSN 2686-5742

## KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTUL, PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
COMMUNITY RESILIENCE TO FLOOD DISASTERS IN BANTUL DISTRICT, D.I. YOGYAKARTA PROVINCE
Annisa Mu’awanah Sukmawati *1 , Puji Utomo 2
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota-Universitas Teknologi Yogyakarta 1 , Program Studi Teknik Sipil-Universitas Teknologi Yogyakarta 2
Jl. Glagahsari No. 63, Kota Yogyakarta 1,2
e-mail * : annisa.sukmawati@staff.uty.ac.id 1

## ABSTRAK
Kabupaten  Bantul,  sebuah  wilayah  di  Provinsi  D.I.  Yogyakarta,  rawan  banjir.  Data  DIBI  DIY  tahun  2021 menyebutkan bahwa jumlah kejadian banjir di Kabupaten Bantul berkontribusi tertinggi terhadap total kejadian banjir di Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu sebesar 31%. Banjir tidak hanya terjadi karena ulah manusia, tetapi juga faktor alam. Selain itu, Kabupaten Bantul yang juga berada di daerah hilir dari sungai-sungai di Provinsi D.I. Yogyakarta.  Banjir  tidak  hanya  berdampak  bagi  kerusakan  infrastruktur  namun  juga  ekonomi  dan  aktivitas masyarakat. Studi bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk ketahanan komunitas yang berfokus pada aspek sosial dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Bantul. Studi menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  secara purposive  sampling kepada  10  informan,  observasi lapangan, dan telaah dokumen. Analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif meliputi tahapan reduksi data, penyajian  data,  dan  verifikasi  dengan  metode  triangulasi  sumber  data.  Studi  menunjukkan  bahwa  bentuk ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir dicerminkan oleh adanya kapasitas individu dan organisasi dalam menghadapi bencana. Kapasitas individu meliputi pengetahuan tentang antisipasi bencana dan ikatan sosial untuk menghadapi  bencana.  Pengalaman  kebencanaan  meningkatkan  kapasitas  individu.  Sedangkan  kapasitas organisasi  terkait  dengan  adanya  organsisasi  atau  kelembagaan  untuk  penanggulangan  bencana  yang  menjadi wadah  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pembelajaran,  pelatihan,  dan  berbagi  informasi  mengenai  cara penanggulangan  bencana  banjir.  Peran  kolaboratif  antar  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah, masyarakat, dan pihak lain juga diperlukan untuk membangun ketahanan masyarakat.
Kata Kunci : banjir, kabupaten bantul, ketahanan masyarakat.

## ABSTRACT
Bantul District, a region in D.I. Yogyakarta Province, is prone to flooding. The data of DIBI DIY year of 2021 mentioned that the number of flood events in Bantul Regency is the highest contributing to the total flood events in D.I. Yogyakarta Province, i.e. 31%. Floods not only occur due to human activities but also natural factors. Furthermore, the position of Bantul Regency is also located in the downstream area of rivers in D.I. Yogyakarta Province. Floods not only damage infrastructure but also the economy and community activities. The study aims to find forms of community resilience that focus on the social aspects of facing flood disasters in Bantul Regency. The study used qualitative research methods. Data collection was carried out by purposive sampling interviews with 10 informants, field observations, and document review. The analysis uses qualitative descriptive techniques including  data  reduction,  data  presentation,  and  verification using  the data  source  triangulation  method.  The study  reveals  that  form  community  resilience  to  flood  disasters  is  reflected  in  the  capacity  of  individuals  and organizations to face disasters. Individual capacity includes knowledge about disaster anticipation and social ties to deal with disasters. The experience of disasters increases individual capacity. Meanwhile, organizational capacity is related to the existence of an organization or institution for disaster management as a forum for the community  to  receive  learning,  training,  and  information  sharing  related  to  coping  with  flood  disasters. Collaborative roles between stakeholders, including government, society, and other parties are also required to construct community resilience.
Keywords: flood, bantul district, community resilience.
1 Naskah diterima   : 26 Januari 2023 Naskah disetujui  : 17 November 2023 DOI : https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2023.015.02.5

## PENDAHULUAN
Banjir  adalah  jenis  bencana  yang  banyak terjadi  pada  berbagai  wilayah  di  Indonesia maupun  di  dunia.  Banjir  dapat  disebabkan  oleh kondisi  curah  hujan  tinggi  atau  di  atas  normal, terutama  pada  daerah  hulu  atau catchment  area yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan jumlah  air  di  daerah  hilir  (Nurlina  et  al.,  2014). Lebih lanjut, banjir dapat terjadi disebabkan oleh faktor  alamiah,  seperti  curah  hujan  yang  tinggi, kondisi topografi yang berada pada daerah rendah atau cekungan, perubahan penggunaan lahan, dan faktor  alami  lainnya  namun  juga  karena  faktor antropogenik  oleh  aktivitas  manusia,  seperti urbanisasi  dan  dinamika  aktivitas  penduduk (Egbinola et al., 2017). Kondisi meteorologis dan urbanisasi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap penyebab banjir (Mahmoud &  Gan,  2018;  Zhang  &  Wang,  2007).  Pada kawasan perkotaan atau kawasan  dengan penggunaan lahan yang masif, runoff permukaan yang  meningkat  dan  dapat  menyebabkan  banjir (Taubenböck  et  al.,  2011).  Hal  ini  menunjukkan bahwa penyebab banjir melibatkan banyak faktor.
Banjir  memiliki  dampak  luas.  Banjir  tidak hanya  berdampak  bagi  kerusakan  infrastruktur, seperti  bangunan,  jalan,  jembatan,  sarana  dan prasarana  lainnya  namun  juga  terganggunya aktivitas  perekonomian  sehari-hari.  Peluang kerusakan ekonomi akibat banjir dapat meningkat sejalan  dengan  risiko  banjir  (Merz  et  al.,  2010; Nkwunonwo  et  al.,  2015;  Stefanidis  &  Stathis, 2013; Taubenböck et al., 2011). Banjir juga dapat memicu terjadinya bencana lainnya, seperti tanah longsor. Dampak ini akan semakin meluas apabila tidak  disertai  upaya  mitigasi  atau  pengurangan risiko  bencana.  Hal  ini  dapat  diperparah  apabila masyarakat  berada  pada  kerentanan  yang  tinggi, kurangnya  infrastruktur  pendukung,  kurangnya edukasi  masyarakat  mengenai  mitigasi  banjir (Nkwunonwo et al., 2015).
Konsep  ketahanan  berawal  dari  sifatnya yang  alamiah.  Secara  sederhana  ketahanan memiliki  pengertian  untuk  bounce  back  atau “memantul  kembali“  ke  kondisi  semula  setelah terjadi shock. Ketahanan dalam konteks tradisional  merujuk  pada  kemampuan  kelompok rentan  untuk  bertahan  hidup  ( survive )  melalui pemulihan, bangkit kembali, dan bertahan setelah krisis  (Shaw,  2012).  Menurut  Holling  (1973) dalam  konsepnya  mengenai  ketahanan  pada sistem ekologi, ketahanan menggambarkan kemampuan  sebuah  sistem  untuk  kembali  ke kondisi  seimbang  atau  semula  setelah  terjadinya gangguan, seperti bencana. Ketahanan
direfleksikan oleh kecepatan sebuah sistem untuk kembali.  Semakin  cepat  sistem  untuk  pulih  atau kembali  maka  akan  semakin  tangguh.  Namun dalam perkembangannya, untuk mencapai ketahanan  bukan  berarti  tanpa  intervensi.  Dalam konteks  sosial,  intervensi  dalam  ketahanan  akan mempengaruhi  proses  yang  akan  mengurangi, mempertahankan  atau  meningkatkan  resiliensi. Ketahanan  merupakan  interaksi  yang  dinamis serta  mengandung  kemampuan  adaptasi  dan transformasi  (Davoudi,  2012).  Untuk  itu,  perlu ada pembaharuan dan transformasi agar ketahanan menjadi proses yang dinamis untuk bisa dimaknai sebagai  proses  “memantul  ke  depan“  melalui adaptasi  dan  inovasi terhadap  hal-hal  baru  untuk mencapai  kehidupan  baru  yang  akan  lebih berkelanjutan (Shaw, 2012).
Ketahanan  menggambarkan  kemampuan sebuah  sistem  atau  komunitas  yang  terpapar bahaya untuk menyerap, mengakomodir, beradaptasi,  bertransformasi,  dan  pulih  dari  efek bahaya.  Kondisi  ketahanan  dapat  berbeda tergantung dari kemampuan sebuah sistem untuk meningkatkan  kapasitasnya  dengan  belajar  dari kondisi  bahaya  di  masa  lalu  melalui  upaya pengurangan  risiko  bencana  (UNISDR,  2009). Ketahanan  muncul  karena  adanya  upaya  dari individu  atau  masyarakat  untuk  mengorganisir dirinya  dan  berkembang  di  tengah  kondisi  sulit atau terjadi bencana.
Beberapa  studi  menunjukkan  mengenai perlunya  ketahanan  dalam  menghadapi  bencana banjir.  Studi  Afriyanie  et  al.  (2022)  tentang ketahanan  terhadap  bencana  banjir  di  Kota Bandung  menunjukkan  bahwa  perencanaan spasial,  kaitannya  dengan  rencana  pola  dan struktur ruang serta peraturan zonasi, bermanfaat sebagai  informasi  risiko  banjir  dalam  ketahanan terhadap banjir.  Dalam New  Urban  Agenda juga dijelaskan bahwa pengembangan kualitas infrastruktur  serta  rencana  spasial  dengan pendekatan  inklusif  dan  berbasis  ekosistem bermanfaat  untuk  mengurangi  kerentanan  dan risiko  pada  wilayah  rawan  kaitannya  dengan konteks ketahanan kota dan permukiman (United Nation, 2017).
Ketahanan  terhadap  bencana  banjir  juga memerlukan  pendekatan  aspek  nonfisik,  seperti sosial dan institusional. Beberapa studi menunjukkan hal tersebut. Studi Nurwulandari & Rismana  (2021)  mengenai  ketahanan  komunitas terhadap  banjir  di  Desa  Baleendah,  Kabupaten Bandung  menunjukkan  bahwa  peran  pemimpin, edukasi  dan  pengetahuan  masyarakat  kaitannya dengan  banjir  serta  respon  terhadap  kondisi darurat  juga  berperan  penting.  Pemimpin,  baik
level  lokal  hingga  regional,  berperan  untuk mengkoordinasi dan menemukan tindakan proaktif  untuk  menyelesaikan  masalah  banjir melalui  komunikasi.  Pengalaman  praktis  karena kejadian banjir yang terjadi tiap tahun memunculkan  pengetahuan  komunitas  yang ditransfer  secara  verbal  dengan  interaksi  sosial. Lwin  et  al.  (2020)  dalam  studinya  di  Myanmar juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, trust ,  dan  transfer  atau sharing informasi  dan pengetahuan  merupakan  modal  ketahanan  sosial bagi  komunitas  rentan  terhadap  bencana  banjir. Sejalan dengan Indrasari & Rudiarto (2020) dalam studinya mengenai ketahanan banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menemukan bahwa dimensi sosial,  seperti  budaya  hidup  guyup  dan  gotong royong  serta  pengetahuan  berkontribusi  paling banyak bagi ketahanan terhadap banjir, di samping dimensi fisik, ekonomi, dan kesiapsiagaan. Studi Thoban  &  Hizbaron  (2020)  mengenai  ketahanan banjir di Kota Makassar juga menujukkan bahwa faktor  sosial,  seperti  partisipasi  masyarakat berperan  paling  besar  dalam  ketahanan  kota terhadap  banjir.  Meskipun  demikian,  ketahanan juga  perlu  dilihat  sebagai  sebuah  sistem  yang  di dalamnya  melibatkan  banyak  aspek,  yaitu institusional, ekonomi, sosial, dan fisik.
Ketahanan  secara  sosial  juga  dapat dimaknai  sebagai  ketahanan  adaptif  ( adaptive resilience )  yang  merujuk  pada  komunitas  yang mau  belajar  dari  pengalaman  bencana  dan menyusun strategi new normal dengan melibatkan modal  sosial,  partisipasi  masyarakat,  keberadaan organisasi lokal masyarakat, dan komitmen antar pelaku  (Tiernan  et  al.,  2019).  Dalam  hal  ini, masyarakat berpartisipasi dalam proses pemulihan dengan  adanya  kapasitas,  keterampilan,  dan pengetahuan  (Coles  &  Buckle,  2004).  Untuk memperkuat  ketahanan  komunitas  diperlukan keterlibatan peran masyarakat dan institusi lokal, pengetahuan  lokal,  pertimbangan  gender  dan keragaman budaya, dan peran efektif pemerintah dan pihak lain (Mohanty et al., 2019). Sementara itu, secara kapasitas institusional, Alexander et al. (2016)  menjelaskan  bahwa  ada  tiga  perspektif dalam  evaluasi  terhadap  ketahanan  banjir  terkait aspek  institusional,  yaitu capacity  to  resist yang merujuk  pada  kemampuan  untuk  keluar  dari gangguan, capacity  to  absorb  and  recover yang merujuk  pada  kemampuan  untuk  menyerap gangguan  tanpa  pergeseran  dan  masih  memiliki kapasitas untuk menyerap dan pulih, dan capacity to transform and adapt .
Berdasarkan data jumlah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) DIY  tahun  2021  disebutkan  bahwa  kejadian  dan bencana  banjir  tertinggi  berlokasi  di  Kabupaten Bantul dengan jumlah 4 kejadian. Jumlah kejadian tersebut  berkontribusi  31%  bagi  total  jumlah kejadian  banjir  di  Provinsi  D.I.  Yogyakarta. Kejadian tertinggi lainnya disusul oleh Kabupaten Kulon  Progo  sebanyak  3  kejadian,  Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3 kejadian, Kota Yogyakarta sebanyak 3 kejadian, dan Kabupaten Sleman  0  kejadian  (BPBD  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  2022).  Selain  itu,  data Indeks  Risiko  Bencana  Indonesia  (IRBI)  tahun 2021  juga  menyebutkan  bahwa  indeks  risiko bencana  banjir  di  Kabupaten  Bantul  juga tergolong tinggi dan menjadi yang tertinggi kedua setelah  Kabupaten  Kulon  Progo  (22,77)  dan disusul oleh Kota Yogyakarta (12,90). Sementara itu, Kabupaten Sleman dan Gunungkidul berisiko sedang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki kerawanan terhadap banjir.
Kerawanan  terhadap  banjir  di  Kabupaten Bantul disebabkan oleh posisinya yang berada di daerah muara karena berbatasan dengan laut atau menjadi  hilir  dari  sungai-sungai  di  Provinsi  D.I. Yogyakarta. Dalam dokumen Rencana Kontijensi Banjir  Kabupaten  Bantul  (BPBD  Kabupaten Bantul,  2019)  menyebutkan  bahwa  Kabupaten Bantul  dilalui  tiga  sungai  besar,  yaitu  Sungai Progo,  Opak,  dan  Oyo  serta  menjadi  muara sungai-sungai  kecil,  seperti  Sungai  Winongo, Code, dan Bedog. Kabupaten Bantul juga menjadi tempat  berkumpulnya  air  dari  bagian  hulu,  yaitu Kabupaten  Sleman  dan  Kota  Yogyakarta  yang notabene berlokasi  lebih  tinggi  dibandingkan Kabupaten Bantul.
Belum  ada  studi  yang  secara  spesifik menggali  mengenai  bentuk-bentuk  ketahanan komunitas  terhadap  banjir  di  Kabupaten  Bantul yang  menyoroti  dari  aspek  sosial.  Namun  ada studi  tentang  ketahanan  pada  level  kalurahan. Studi  dari  Apriyanto  &  Setyawan  (2020)  yang berlokasi  di  Kalurahan  Sriharjo,  Kapanewon Imogiri  menunjukkan  bahwa  pada  ketahanan aspek  psikologis,  masyarakat  Sriharjo  masih rendah pada variabel penerimaan yang positif dan interaksi  sosial  namun  bernilai  tinggi  untuk variabel  spiritual.  Berdasarkan  keterbatasan tersebut, maka studi bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk ketahanan komunitas yang berfokus  pada  aspek  sosial  dalam  menghadapi bencana banjir di Kabupaten Bantul.

## METODE
Penelitian  berlokasi  di  Kabupaten  Bantul. Secara administratif, Kabupaten Bantul memiliki luas  wilayah  506,85  km 2 dan  terdiri  dari  17 kapanewon (kecamatan), 75 kalurahan (desa), dan 933  dusun.  Secara  geografis,  Kabupaten  Bantul dilalui  tiga  sungai  besar  atau  utama  di  Provinsi D.I.  Yogyakarta,  yaitu  Sungai  Progo,  Oya,  dan Opak. Di sisi lain, Kabupaten Bantul juga menjadi muara  atau  hilir  dari  sungai-sungai  kecil  dan sedang, yaitu Kali Winongo, Gajah Wong, Bedog, dan  Celeng.  Kondisi  wilayah  studi  ditampilkan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Lokasi Studi di Kabupaten Bantul
Studi  dilakukan  dengan  metode  penelitian kualitatif.  Metode  ini  dipilih  karena  studi bertujuan  untuk  menggali  bentuk  ketahanan  atau resiliensi  masyarakat  terhadap  bencana  banjir  di Kabupaten  Bantul  secara  deskriptif.  Adapun variabel  yang  digali  dalam  penelitian  adalah mengenai  bentuk  kemampuan  masyarakat  dalam untuk menghadapi banjir yang meliputi kapasitas individu dan kapasitas institusional.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder. Metode  pengumpulan  data  primer  melalui wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  dan observasi lapangan.
Sedangkan metode
pengumpulan  data  sekunder  dengan  telaah dokumen.
Pada  metode  pengumpulan  data  primer, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi mengenai kejadian banjir, dampak, dan bentuk  adaptasi  saat  banjir  terjadi.  Wawancara dilakukan  kepada  10  informan  dengan  teknik purposive  sampling meliputi  pihak  BPBD Provinsi  D.I.  Yogyakarta  (1  orang),  BPBD Kabupaten Bantul (1 orang), pihak kapanewon (2 orang), pihak kalurahan (2 orang), dan masyarakat (4  orang).  Pihak  instansi  pemerintah  meliputi BPBD Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul dipilih karena instansi tersebut yang menangani kejadian banjir.  Sedangkan  pihak  kapanewon  difokuskan pada  dua  kapanewon  yang  mengalami  kejadian banjir  terbesar  dalam  beberapa  waktu  terakhir serta mengacu dari informasi yang diberikan oleh BPBD,  yaitu  Kapanewon  Imogiri  dan  Pleret.
Sementara  itu,  pihak  kalurahan  diambil  satu sampel kalurahan dari masing-masing kapanewon. Kapanewon Pleret mengambil sampel  di  Kalurahan  Pleret  dan  Kapanewon Imogiri mengambil sampel di Kalurahan Wukirsari.  Pengambilan  sampel  pada  dua kalurahan tersebut didasarkan kondisi di lapangan bahwa kalurahan tersebut dialiri oleh sungai yang rawan meluap dan menjadi penyebab banjir, yaitu Sungai  Opak  (Kalurahan  Pleret)  dan  Sungai Celeng  (Kalurahan  Wukirsari).  Di  Kalurahan Wukirsari  juga  terdapat  Embung  Imogiri  yang menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk menanggulangi banjir. Sedangkan untuk masyarakat  diambil  sampel  masing-masing  2 orang dari tiap kalurahan (Pleret  dan Wukirsari), dimana masyarakat yang dijadikan sampel adalah warga  yang  bertempat  tinggal  di  pinggir  sungai. Sementara  itu,  observasi  lapangan  dilakukan untuk melihat kondisi sungai-sungai dan permukiman  warga  terutama  yang  berlokasi  di bantaran sungai.
Pada  metode  pengumpulan  data  sekunder, telaah  dokumen  dilakukan  bersumber  dari dokumen-dokumen hasil survei instansional, yaitu Rencana  Kontijensi  Bencana  Banjir  yang didapatkan  dari  BPBD  Kabupaten  Bantul,  Data Informasi  Bencana  Indonesia  (DIBI)  DIY  tahun 2021  dari  BPBD  Provinsi  D.I.  Yogyakarta,  dan berbagai  informasi  tentang  banjir  di  Kabupaten Bantul  dari  berita online .  Pengumpulan  data sekunder  berguna  untuk  menemukan  data  dan informasi  kejadian  banjir  di  Kabupaten  Bantul, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dilakukan sesuai alur analisis kualitatif oleh Miles & Huberman (1994) meliputi  tahap  reduksi  data,  penyajian  data,  dan
verifikasi data. Adapun penjelasan langkah teknik analisis tersebut:
1) Reduksi  data  didahului  dengan  pembuatan transkrip  wawancara  untuk  menuangkan keseluruhan  hasil  wawancara.  Setelah  itu, dilakukan  pembacaan  ulang  terhadap  hasil transkripsi agar dapat ditemukan esensi hasil wawancara  yang  disesuaikan  dengan  tujuan penelitian.  Setelah  itu,  dilakukan  pelabelan kategori  untuk  melihat  kata  kunci  yang  ada dari  masing-masing  transkrip  wawancara serta  melakukan  pengkodean  untuk  masing- masing  transkrip  per  informan  dengan  kode: inisial  nama  informan,  status  informan, tanggal  wawancara.  Tahap  terakhir  dari reduksi data adalah membentuk tema dengan mengelompokkan  kategori  yang  sama  ke dalam  beberapa  tema.  Tema-tema  tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan penjabaran analisis.
2) Penyajian  data  dilakukan  dengan  teknik deskriptif kualitatif dan didukung oleh kutipan dari transkrip wawancara serta visualisasi dari foto lapangan dan pemetaan untuk menjelaskan deskripsi.
3) Penarikan  kesimpulan/  verifikasi  dilakukan dengan  metode  triangulasi  sumber  data. Peneliti mengkolaborasikan temuan dari hasil wawancara,  telaah  dokumen,  dan  observasi lapangan untuk verifikasi keabsahan informasi.  Selain  itu,  untuk  sumber  data/ informasi  yang  berasal  dari  wawancara, peneliti menggunakan sumber dari minimal 2 informan untuk menyimpulkan bahwa
informasi  yang  disampaikan  sesuai  kondisi yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  dari  BPBD  Kabupaten Bantul  dalam  kurun  waktu  tahun  2011-2019 jumlah kejadian banjir fluktuatif (BPBD Kabupaten Bantul, 2020). Ada beberapa wilayah yang terdampak banjir setiap tahunnya, seperti di Kapanewon Sanden, Kretek, Srandakan, Imogiri, dan  Pleret.  Kapanewon  Sanden,  Kretek,  dan Srandakan  merupakan  tiga  kapanewon  yang berbatasan dengan laut sehingga rentan banjir tiap tahun.
Data  kejadian  bencana  Kabupaten  Bantul menyebutkan  bahwa  dalam  kurun  waktu  tahun 2011-2019  terdapat  107  jumlah  kejadian  banjir yang  terjadi  di  17  kapanewon  (kecamatan) (BPBD  Kabupaten  Bantul,  2020).  Rincian  data kejadian  bencana  di  Kabupaten Tabel  1 menunjukkan  frekuensi  keterulangan  kejadian banjir dan jumlah kejadian banjir tiap kapanewon di  Kabupaten  Bantul  tahun  2011-2019.  Adapun lima  kapanewon  dengan  jumlah  kejadian terbanyak,  yaitu  Kapanewon  Kasihan  (19 kejadian),  Kretek  (11  kejadian),  Bambanglipuro (11 kejadian), Pleret (10 kejadian), dan Srandakan (8 kejadian). Selain itu, jika dilihat dari frekuensi kejadian banjir tiap tahunnya, beberapa kapanewon,  hampir  setiap  tahun,  mengalami keterulangan kejadian banjir, seperti di Kapanewon Kasihan dan Pleret yang terjadi 6 kali banjir dalam kurun waktu tahun 2011-2019.
Tabel 1 . Jumlah Frekuensi dan Kejadian Banjir per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2019
Kapanewon 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Frekuensi Total Kejadian per Kapanewon Srandakan 0 0 2 0 2 2 1 0 1 5 8 Sanden 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 Kretek 0 0 5 0 2 2 1 0 1 5 11 Pundong 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 Bambanglipuro 0 1 3 0 4 2 1 0 0 5 11 Pandak 0 0 1 0 0 3 1 0 0 3 5 Bantul 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 Jetis 1 0 2 0 2 1 1 0 0 5 7 Imogiri 1 1 0 0 0 0 2 0 1 4 5 Dlingo 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 4 Pleret 0 1 2 0 3 1 2 0 1 6 10 Piyungan 0 1 1 0 2 0 1 0 0 4 5 Banguntapan 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 Sewon 1 0 0 0 1 2 2 0 0 4 6 Kasihan 3 9 0 0 2 3 1 0 1 6 19 Pajangan 0 0 0 0 0 3 2 0 1 4 6 Sedayu 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Total kejadian per Tahun 6 13 18 0 20 22 20 0 8 107
Sumber: Dataset BPBD Kabupaten Bantul, 2020
Banjir  di  Kapanewon  Srandakan  terjadi karena wilayahnya yang merupakan muara dari Sungai  Progo.  Sementara  itu,  banjir  di Kapanewon  Sanden  berasal  dari  Sungai  Progo
dan  dari  sungai-sungai  kecil  yang  melalui kapanewon tersebut. Sedangkan di Kapanewon Kretek  banjir  terjadi  karena  wilayah  tersebut muara  dari  Sungai  Opak.  Di  Kapanewon
Imogiri  banjir  terjadi  karena  wilayah  tersebut menjadi pertemuan aliran dari Sungai Opak dan Oyo.  Kondisi  sungai-sungai  yang  mengaliri Kabupaten Bantul terlihat di Gambar 2 .
“Kalau  Bantul yang  paling  sering itu  di wilayah selatan. Wilayah selatan itu yang sering  itu  di  wilayah  Imogiri,  wilayah sering itu yang pernah mengalami banjir besar tho? Itu  wilayah  Imogiri,  Kretek, kalau  yang  paling  besar  kemarin  itu  di Imogiri,  Pleret.”  (DMR,  BPBD  Kab. Bantul, 24 Agustus 2022).
Gambar 2. Sungai-Sungai yang Melintasi Kabupaten Bantul
Banjir  di  Kabupaten  Bantul  memiliki karakteristik  yang  cepat  surut.  Namun  karena terletak  di  daerah  hilir  dari  wilayah  utara Provinsi  DIY  maka  apabila  hujan  deras  akan mengalir  ke  Kabupaten  Bantul.  Adapun kapanewon yang rawan terjadi banjir, meliputi Kapanewon  Imogiri,  Dlingo,  Bantul,  Kretek, Pundong,  dan  Kasihan.  Namun,  Kapanewon Imogiri merupakan kapanewon yang belakangan  ini  terdampak  banjir  paling  parah. Hal  ini  karena  di  beberapa  kalurahan  (desa), seperti  di  Kalurahan  Wukirsari,  Imogiri, Karangtengah, Girirejo, dan Sriharjo masyarakatnya tinggal di bantaran Sungai Oyo dan  Celeng  yang  rawan  meluap  jika  musim hujan (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2019).
Banjir menyebabkan terjadinya kejadian lain, seperti tanah longsor dan pohon tumbang. Pemetaan  daerah  rawan  banjir  di  Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa wilayah berpotensi banjir  mulai  dari  “pintu  masuk“  Kabupaten Bantul,  seperti  di  Kapanewon  Kasihan, Banguntapan, Pleret, dan Sewon dan berakhir di daerah  hilir,  seperti  di  Kalurahan  Sriharjo  dan Selopamioro di Kapanewon Imogiri dan Kretek (Republika, 2020).
Beberapa  wilayah  sering  mengalami banjir.  Namun  hasil  wawancara  menunjukkan bahwa banjir akibat Badai Cempaka tahun 2017 adalah  kejadian  banjir  terbesar  yang  dialami oleh  Kabupaten  Bantul.  Banjir  akibat  Badai Cempaka tahun 2017 tidak hanya menyebabkan kerusakan  bangunan  dan  menggenangi  area persawahan,  namun  juga  memicu  terjadinya bencana lain, seperti tanah longsor yang terjadi di  Kapanewon  Imogiri  yang  meruntuhkan Makam Raja-Raja Imogiri dan kerusakan besar pada infrastruktur terutama jalan dan menyebabkan jembatan roboh dan terputus. “Kalau dampaknya yang sangat terasa itu di  Karangtengah  dan  Wukirsari  yang kerugiannya  belum  dihitung  pastinya. Tapi  dampaknya  sangat  terasa.  Lahan persawahan,  ternak  juga  jadi  korban, kerusakan  infrastruktur  misal  rumah.” (SYT,  Kapanewon  Imogiri,  2  Agustus 2022)
“ Nek tiap  tahun  banjir  tapi  tidak  besar. Bisa  teratasi. Nek  sing  niku  nganti longsor.“  (WAR,  Warga  Kapanewon
Imogiri, 6 Agustus 2022)
“Ya yang 2017 itu sampai setinggi 1-1,5 meter orang  dewasa itu  di daerah  Karet. Itu mengambrolkan jembatan gantung di Padukahan  Karet  yang  menghubungkan Kalurahan  Pleret  ke  Segoroyoso  dan Sitimulyo.“  (PRAP,  Kalurahan  Pleret,  8 Agustus 2022)
“Nah kemarin itu yang di Sriharjo Imogiri itu  sampai  jalan  terputus,  jembatan hancur.  Itu  di  2017.  Pleret  itu  lebih  ke satu jembatan lenyap, jembatan gantung.“ (DMR,  BPBD  Kab.  Bantul,  24  Agustus 2022)
Dalam  dokumen  Rencana  Kontijensi Banjir  Kabupaten  Bantul  dijelaskan  bahwa Kabupaten Bantul merupakan bagian hulu dari Kabupaten  Sleman  dan  Kota  Yogyakarta. Daerah  rawan  banjir  adalah  daerah  yang berdekatan  dengan  sungai-sungai  besar  yang melintasi Kabupaten Bantul, seperti Kali Gajah Wong,  Code,  Oyo,  Opak.  Sungai-sungai tersebut  berhulu  di  bagian  utara  wilayah Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul, banjir terjadi  bukan  hanya  akibat  tingginya  curah hujan,  namun  juga  akibat  akumulasi  air  yang mengalir  dari  wilayah  hulu  atau  utara  Kota Jogja  dan  Bantul  wilayah  utara  seperti  dari Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan (BPBD Kabupaten Bantul, 2019). Hal tersebut menjadi  ancaman  tersendiri  bagi  permukiman
di bantaran sungai seperti pada Gambar 3 yang menunjukkan ancaman banjir pada permukiman yang terletak di bantaran sungai di Kapanewon Imogiri.
Gambar 3. Aliran Kali Celeng yang Hampir Meluap di Kapanewon Imogiri

## Sumber: Dokumentasi Informan WAL, Warga
Kalurahan Girirejo, Imogiri (2022)

## Bentuk  Ketahanan  Komunitas  terhadap Banjir di Kabupaten Bantul
Masyarakat  Kabupaten  Bantul  memiliki pengetahuan lokal tersendiri mengenai kejadian banjir.  Pengetahuan  lokal  ini  berguna  sebagai upaya  antisipasi  bencana.  Upaya  antisipasi  ini berguna  untuk  mengurangi  risiko  bencana melalui  penyadaran masyarakat  akan  ancaman bencana yang mungkin terjadi.
Masyarakat  Bantul  telah  memahami mengenai posisi geografis wilayah Bantul yang terletak  di  daerah  hilir,  terutama  wilayah Kabupaten  Bantul  bagian  selatan.  Masyarakat akan  secara  sadar  mengungsi  atau  pindah  ke tempat  aman  jika  terjadi  hujan  deras  sekitar  2 hingga 3 jam. Apalagi jika hujan tersebut terjadi di daerah hulu, seperti di Kabupaten Sleman dan Kota  Yogyakarta  maka  aliran  sungainya  akan bermuara  di  Kabupaten  Bantul.  Warga  yang terletak  pada  kawasan  rawan  sudah  terbiasa dengan  banjir  sehingga  memiliki  pengetahuan atau pemahaman lokal.
“Kalau hujannya deras lebih dari 2 jam di utara, itu kita harus bersiap mengungsi.” (SRI, BPBD Provinsi DIY, 21 Juli 2022)
“Disini  itu  masyarakatnya  sudah  sangat mengenal  banjir.  Jadi  misal  disini  itu radiusnya hujan kok lebat. Jadi masyarakat  sudah  bersiap-siap,  siap
siaga.  Jadi  adaptasinya  sudah  terbentuk. Jadi  bukan  serta  merta  ada  banjir  baru spontan,  tidak.  Jadi  kalau  sudah  ada tanda-tanda mau banjir mereka harus apa. Karena seringnya terkena banjir.“ (SYT, Kapanewon Imogiri, 2 Agustus 2022)
“… Jadi karena hujan lama, atau dari hulu itu.  Kalau  disini  karena  dari  Sungai Celeng  dan  Opak  kalau  keduanya  sudah mencapai  titik  tertentu  itu  perlu  bersiap. Jadi  melihat  curah  hujan  dan  kenaikan debit  dari  kedua  sungai  itu.”  (FER, Kalurahan Wukirsari, 3 Agustus 2022)
“Yang jelas kalau hujan lebih dari 2 jam yang  pasti  sudah  mau  mengungsi.  Tapi sebelum ngungsi ya menyelamatkan harta benda. Kalau orang sini kan sudah biasa tho mbak kalau hujan 3 jam pasti banjir. Kalau  air  sudah  sampai  penuh  kalinya orang-orang  sudah  siap  siaga.“  (WAL, Warga  Kapanewon  Imogiri,  6  Agustus 2022)
“Sini  sudah  biasa.  Jadi  sudah  adaptasi. Sudah  siap-siap.  Karena  sudah  terbiasa, jadi  siap-siap  kalau  meluap  mengungsi. Ini yang warga di bawah ini. Cuma naik ke  atas  dikit,  yang  penting  dah  naik.” (HAR,  Kalurahan  Pleret,  11  Agustus 2022)
Selain  pemahaman  masyarakat  terhadap ancaman banjir, masing-masing kalurahan juga terdapat  relawan.  Adanya  relawan  di  masing- masing  kalurahan  berperan  signifikan  untuk memberikan  informasi  dini  terkait  ancaman bencana  yang mungkin  terjadi.  Relawan  dapat dikatakan  sebagai  “yang  terdepan”  ketika terjadi  bencana.  Relawan  berperan  dalam memberikan  informasi  ketika  ancaman  banjir akan  datang  dan  terlibat  membantu  ketika bencana terjadi. Keberadaan relawan membantu kinerja pemerintah karena dapat bergerak cepat ketika  bencana  terjadi.  Hal  ini  juga  terkait dengan  kesadaran  dalam  diri  dan  empati beberapa  orang  untuk  terlibat  membantu  saat terjadi bencana.
“Ya  itu  relawan  masyarakat.  Jadi  disini banyak  relawan  yang  ikut  andil  atau partisipasi  terhadap  bencana.“  (SYT, Kapanewon Imogiri, 2 Agustus 2022)
“Ya biasa itu masyarakat kalau ada banjir ya  memantau  terus.  Jalannya  ketinggian air itu sudah seberapa. Jadi sudah siap. Oh ini  seberapa  ini  seberapa,  sudah  siap. Terus juga ada yang memfoto, semacam
piket  tidak  tertulis.”  (PRAP,  Kalurahan Pleret, 8 Agustus 2022)
“Ya nanti ini tinggal kebijaksanaan saya. Kalau  banjir  mulai  tinggi  ada  tim  SAR yang ngontrol air di sungai. Kalau bahaya diminta  ngungsi,  cari  tempat  aman.  Jadi menyesuaikan kondisi airnya bagaimana. Jadi  tidak  usah  disuruh  sudah  pergi sendiri  ke  tempat  aman.”  (YAT,  Warga Kalurahan Pleret, 11 Agustus 2022)
“Nah  peristiwa  yang  luar  biasa  itu  di Bantul  kalau  terjadi  bencana  maka relawan akan berduyun-duyun ke lokasi. Uhh  membawa  berbagai  yang  mereka miliki. Sayur, beras, obat, pakaian pantas pakai. Nah model di DIY dan Bantul yang tidak bisa di copy paste di tempat lain ini, misal  “ sedulur dari  Purworejo,  Wah sedulurku ning Bantul iki kebanjiran ayo- ayo mrono ”…..  Hebatnya  kedewasaan dari  relawan  DIY  ini  mereka  sudah mandiri, tidak lagi mengharapkan bantuan  dari  pemerintah.  Itu  memang kehendak  hati  nurani  mereka  sendiri.“ (DMR,  BPBD  Kab.  Bantul,  24  Agustus 2022)
Kabupaten  Bantul  juga  memiliki  Forum Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPRB)  yang bermanfaat  sebagai  wadah  bagi  masyarakat untuk  mendapatkan  pembelajaran,  pelatihan, dan sharing informasi mengenai cara penanggulangan  bencana,  dan  mendorong partisipasi pihak-pihak terkait dalam pengurangan
risiko bencana, serta kesiapsiagaan  masyarakat.  FPRB  berisikan perwakilan  dari  masyarakat  sendiri  yang bertugas membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, seperti dari relawan, organisasi perangkat daerah, dan lainnya. FPRB merefleksikan partisipasi dan kekuatan masyarakat  dalam penanggulangan  bencana  di wilayahnya. Hampir 75 kalurahan di Kabupaten Bantul telah memiliki FPRB yang didanai oleh dana desa.
“Kita  punya  FPRB  yang  membantu evakuasi  dampak  banjir.  Ya  terutama dapur  umum  dan  memberikan  bantuan terhadap  yang  terdampak  itu.”  (FER, Kalurahan Wukirsari, 3 Agustus 2022)
“.....  menyusun  kekuatan  masyarakat yang disebut Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). FPRB ini hampir di 75 desa. FPRB ini bisa hidup karena dibiayai oleh dana desa desa. FPRB ini kumpulan dari organisasi seperti forum komunikasi
asuhannya  polisi,  korari,  api,  kemudian orang-orang  ini  atau  di  grup-grup  WA misal di grup merapi, misal hujan deras di utara-Sleman,  maka  teman-teman  FPRB di Sleman itu akan memberikan informasi kepada kota dan Bantul isi pesan “Utara hujan  deras,  waspada  kota  dan  Bantul”. (DMR,  BPBD  Kab.  Bantul,  24  Agustus 2022)
Stakeholder pada  level  lokal  hingga regional  juga  berperan  dalam  penanggulangan bencana. Tidak hanya pada saat bencana terjadi, tetapi juga pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana,  dan  pasca  bencana  untuk  membantu memulihkan kondisi setelah bencana. Penanggulangan  bencana  untuk  menciptakan ketahanan  masyakat  tidak  bisa  dilakukan sendiri,  tetapi  perlu  integrasi  dan  komunikasi antar  pihak-pihak  yang  relevan,  baik  untuk berkoordinasi  maupun  turun  secara  langsung memberikan  bantuan.  Adapun  pihak  yang terlibat meliputi pemerintah kalurahan, pemerintah  kapanewon,  BPBD  Kabupaten Bantul,  BPBD  Provinsi  DIY  dan  dapat berkoordinasi  dengan  pihak  lain  seperti  PLN, PMI, Satpol PP, kepolisian, dan lainnya apabila diperlukan  untuk  membantu  mengendalikan kondisi  ketika  bencana  terjadi.  Keberadaan relawan dan Tim Reaksi Cepat (TRC) berperan untuk  menjadi  penghubung  antara  masyarakat dengan pemangku kebijakan.
”Kalau banjir kita bisa koordinasi dengan Basarnas  untuk  evakuasi,  lalu  ada Satlintas  Istimewa  DIY  itu  di  bawah Satpol  PP,  lalu  ada  SAR  DIY  yang berbasis  relawan.  Itu  ya  kita  yang koordinir  kalau  ada  kebencanaan.  Kalau yang  koordinir  itu  biasanya  ada  Tim Reaksi  Cepat  (TRC)  itu  mereka  biasa menilai dan menentukan kejadian inisiasi penanganan  bencana  harus  gimana.“ (SRI, BPBD Provinsi DIY, 21 Juli 2022)
“Kalau antisipasi dari warga itu sudah ada dari Kalurahan dari Jogoboyonya, Linmas,  relawan  itu  sudah  diantisipasi untuk  penanganan  itu.  Memberikan pengetahuan pada masyarakat dan mereka sudah bersiap-siap di pinggir kali, misal radius atau airnya meningkat sudah dipantau. Karena sudah sering mengalami.“ (SYT, Kapanewon Imogiri, 2 Agustus 2022)
“Dan kalau saya karena lahiran ini sudah tumpah darah dari sini. Jadi kalau banjir ya tidak masalah .... Malah yang banyak
itu dari LSM itu nanti kasih nasi bungkus. Relawan,  pemerintah  desa,  ngasih  nasi bungkus.“  (WAL,  Warga  Kapanewon Imogiri, 6 Agustus 2022)
“Temen-temen  waspada  bukan  hanya TRC  karena  kami  juga  masih  jadi  satu dengan  penolong  bahaya  kebakaran, saling terkoneksi juga misal dengan PMI, Kodim, dan Kepolisian. Lalu juga dengan PLN,  kalau  angin  hujan  deras,  pohon tumbang.  Itu  karena  kami  tidak  berani mengevakuasi apapun setelah hujan baru setelah  PLN  evakuasi.“  (DMR,  BPBD Kab. Bantul, 24 Agustus 2022)
Dalam  aspek  sosial,  kondisi  tersebut tidak  terlepas  dari  pengalaman  atau  sejarah kebencanaan yang dihadapi Kabupaten Bantul. Tidak  hanya  banjir  yang  sudah  menjadi kejadian tahunan, namun juga bencana gunung berapi  dan  gempa  bumi,  seperti  gempa  bumi 2006,  letusan  Gunung  Merapi  2010,  dan Gunung Kelud 2013 yang membentuk kesadaran  masyarakat  akan  ancaman  bencana yang  ada  di  Kabupaten  Bantul.  Kejadian bencana di masa lalu memperkuat ikatan sosial atau  kekerabatan,  membentuk  modal  sosial serta  kepedulian  antar  masyarakat,  dan memperdalam pengetahuan warga akan bahaya bencana.  Hal  ini  juga  masih  terkait  dengan kehidupan  guyub  rukun  yang  masih  menjadi ciri khas warga Bantul.
“Kalau  pribadi  ya  hukum  alam  mbak kalau hujan pasti banjir.“ (WAL, Warga Kapanewon Imogiri, 6 Agustus 2022)
“Jadi gotong royongnya tentang banjir itu sudah tinggi karena sudah terbiasa kan.” (PRAP,  Kalurahan  Pleret,  8  Agustus 2022)
“Kan  pengalaman  2006,  2013  Gunung Kelud,  2010  Gunung  Merapi.  Ini  semua diajari pengalaman, dari alam …. Nah ini yang guyub rukun luar biasa yang sampai saat  ini  kalau  terjadi  bencana iso  koyo Bantul.  Misal  se-RT  itu  masak  sendiri, kerja  bakti  sendiri,  membuat  posko sendiri,  menghidupi  dirinya  sendiri.“ (DMR,  BPBD  Kab.  Bantul,  24  Agustus 2022)
Bentuk  ketahanan  komunitas  terhadap bencana banjir di Kabupaten Bantul digambarkan dengan aspek pengetahuan, ikatan sosial, dan peran institusional. Jika dikelompokkan
menurut kapasitasnya, ketahanan  sosial  dalam  menghadapi  bencana
banjir  di  Kabupaten  Bantul  didukung  oleh adanya  kapasitas  individu  dan  organisasi. Kapasitas individu berkaitan dengan pengetahuan tentang antisipasi banjir dan ikatan sosial  untuk  antisipasi  dan  pulih  saat  terjadi bencana.  Sedangkan  kapasitas  organisasi dicerminkan oleh keberadaan FPRB pada level kalurahan untuk penanggulangan bencana.
Pengalaman praktis kejadian banjir yang terjadi  setiap  tahun  menjadikan  masyarakat telah  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman tersendiri  untuk  antisipasi  bencana,  seperti kapan  masyarakat  harus  mengungsi  ketika hujan terjadi. Kekuatan di masyarakat terbentuk karena  pengalaman  kebencanaan.  Kondisi tersebut yang oleh McEwen et al. (2017) disebut sebagai sustainable  flood  memories yang membentuk  memori,  pengetahuan  umum,  dan ketahanan masyarakat terhadap banjir. Temuan tersebut  juga  mengkonfirmasi  studi  dari Indrasari & Rudiarto (2020), Lwin et al. (2020), Nurwulandari & Rismana (2021), dan Mohanty et al. (2019) bahwa pengalaman praktis karena kejadian  banjir  yang  terjadi  tiap  tahun memunculkan pengetahuan komunitas mengenai fenomena banjir yang terjadi. Untuk menciptakan  ketahanan,  pengetahuan  tersebut perlu  dikomunikasikan  atau  ditransfer  kepada masyarakat  luas  dengan  interaksi  sosial. Pengetahuan  dan  pengalaman  terhadap  banjir yang  kerap  terjadi  memberikan  stimulus  bagi masyarakat tentang bagaimana cara masyarakat harus  menyelamatkan  diri  (Pattipeilohy  et  al., 2019).
Ikatan sosial terbentuk dan semakin kuat karena  adanya  pengalaman  kebencanaan  lain yang  menumbuhkan  empati  dan  keguyuban dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Pengalaman kebencanaan  lain  selain  banjir  yang  pernah dirasakan masyarakat membentuk keterampilan dan memperkuat pengetahuan masyarakat akan bersikap saat terjadi bencana. Kondisi ini yang oleh  Pattipeilohy  et  al.  (2019)  disebut  sebagai konektivitas yang berhubungan dengan keeratan  hubungan  antar  masyarakat  dalam menyikapi kejadian banjir. Kapasitas masyarakat  terbentuk  karena  adanya  rasa kebersamaan,  modal  sosial,  dan  komitmen untuk  bersama-sama  bertanggung  jawab  atas kejadian  bencana  yang  terjadi  melalui  upaya- upaya  yang  dapat  diusahakan  agar  menjadi lebih  baik  (Puspitasari  et  al.,  2019).  Modal sosial yang kuat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat  untuk  menciptakan  ketahanan (Usman  et  al.,  2023).  Rasa  kebersamaan  dan modal  sosial  dapat  dilihat  dari  adanya  upaya
masyarakat  untuk  berupaya  menghidupi  diri sendiri  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki setelah terjadi bencana.
Keberadaan kelompok, organisasi,
komunitas atau forum-forum kebencanaan lokal berkontribusi  bagi  ketahanan.  Praktis  dari Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kuatnya peran  relawan  yang  berasal  dari  masyarakat sendiri berkontribusi signifikan dalam membantu  masyarakat  saat  terjadi  bencana, tidak  hanya  memberikan  informasi  mengenai ancaman bencana tetapi juga berbagai bantuan setelah  bencana.  Keberadaan  relawan  tersebut menggambarkan adanya partisipasi dan ketersediaan sumberdaya di masyarakat.
Meskipun demikian, diperlukan integrasi peran stakeholder dari  level  lokal  hingga  regional, seperti pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan  pihak  lain,  seperti  PLN,  PMI,  Tim  SAR, dan lainnya. Hal ini sejalan dengan Mohanty et al.  (2019)  dan    Tiernan  et  al.  (2019)  bahwa ketahanan  sosial  yang  adaptif  memerlukan keterlibatan  masyarakat,  organsiasi  lokal,  dan pelaku  lainnya.  Keberadaan  FPRB  sebagai wadah  bagi  masyarakat  untuk  mendapat pengembangan  kapasitas  dan  keterampilan untuk penanggulangan
bencana juga meningkatkan ketahanan masyarakat. Ketahanan  masyarakat  dapat  dicapai  dengan adanya kolaborasi antar pihak untuk meningkatkan  ketahanan  masyarakat  melalui pendidikan  dan  penyampaian  informasi  yang menerus  mengenai  banjir  (Herawati  et  al., 2023).  Untuk  itu,  respon  terhadap  kondisi darurat  yang  melibatkan  peran  masyarakat maupun pihak-pihak terkait.

## KESIMPULAN
Ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir  di  Kabupaten  Bantul  dicerminkan  oleh adanya kapasitas individu dan organisasi dalam menghadapi  bencana.  Kapasitas  individu meliputi pengetahuan tentang antisipasi bencana  dan  ikatan  sosial  untuk  menghadapi bencana.  Pengetahuan  dan  ikatan  sosial terbentuk oleh adanya pengalaman kebencanaan yang terjadi setiap tahun sehingga memunculkan  memori,  menjadi  pengetahuan, mempererat  kebersamaan  dan  modal  sosial  di masyarakat  sehingga  menciptakan  ketahanan masyarakat.  Sedangkan  kapasitas  organisasi terkait dengan  adanya organsisasi atau kelembagaan  untuk  penanggulangan  bencana, yaitu  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana (FPRB).  Keberadaan  forum  tersebut  bukan hanya  memberikan  bantuan  saat  terjadi
bencana,  tetapi  juga  membantu  meningkatkan kapasitas  masyarakat  melalui  pelatihan  dan peningkatan  keterampilan  untuk  mitigasi bencana.
Penelitian diharapkan dapat memberikan  gambaran  praktis  dari  Kabupaten Bantul  mengenai  bentuk  ketahanan  komunitas dalam  menghadapi  bencana  banjir.  Adapun saran  yang  diberikan  untuk  studi  selanjutnya adalah mengenai penilaian ketahanan komunitas yang dilakukan secara komprehensif dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek, baik sosial, fisik, ekonomi, dan kelembagaan..

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Direktorat  Riset,  Teknologi,  dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Riset,  dan Teknologi  atas  dana  hibah  penelitian  tahun 2022 yang diberikan. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas  Teknologi  Yogyakarta  yang  telah memfasilitasi  pelaksanaan  penelitian  dan  tim asisten  yang  membantu  untuk  pengumpulan data.

## PUSTAKA
Afriyanie, D., Julian, M. M., & Nugraha, H. A. (2022).  Urban  Flood  Resilience  through Spatial Plan in Bandung City , Indonesia. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental  Science , 986 ,  012052. https://doi.org/10.1088/1755-
1315/986/1/012052
Alexander, M., Priest, S., & Mees, H. (2016). A
framework  for  evaluating  flood  risk governance. Environmental  Science  and Policy , 64 , 38–47. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.0
04
Apriyanto,  N.,  &  Setyawan,  D.  (2020). Gambaran Tingkat Resiliensi Masyarakat Desa  Sriharjo,  Imogiri  Pasca  Banjir. Journal  of  Holistic  Nursing  and  Health Science , 3 (2), 21–29. https://doi.org/10.14710/hnhs.3.2.2020.2 1-29 Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana
Indonesia.  (2022). IRBI  Indeks  Risiko
Bencana  Indonesia  Tahun  2021 .  Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. BPBD  Kabupaten  Bantul.  (2019). Rencana
Kontijensi  Banjir  Kabupaten  Bantul . BPBD Kabupaten Bantul.
BPBD  Kabupaten  Bantul.  (2020). Bencana Banjir .
https://data.bantulkab.go.id/tr/dataset/ben cana-banjir
BPBD  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.
(2022). Data  dan  Informasi  Bencana Indonesia  (DIBI)  2021 .  BPBD  Daerah Istimewa Yogyakarta.
Coles,  E.,  &  Buckle,  P.  (2004).  Developing community resilience as a foundation for effective disaster recovery. The Australian Journal  of  Emergency  Management , 19 (4), 6–15.
Davoudi,  S.  (2012).  Resilience:  A  Bridging Concept or a Dead End? Planning Theory
and Practice , 13 (2), 299–333. https://doi.org/10.1080/14649357.2012.6
77124
Egbinola, C. N., Olaniran, H. D., & Amanambu, A. C. (2017). Flood management in cities of  developing  countries:  the  example  of Ibadan,  Nigeria. Journal  of  Flood  Risk
Management , 10 (4), 546–554. https://doi.org/10.1111/jfr3.12157
Herawati,  H.,  Kartini,  Yulianto,  E.,  Utari,  R.
W.,  &  Ariva,  D.  (2023).  Community
Resilience  in  Adaptive  Flood  Mitigation Based  on  the  Local  Wisdom  of  Silat Village in the Kapuas Watershed Indonesia. Proceedings  of  The  2nd International  Conference  of  Science
Education  and  Science , 8 ,  46–59. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-232- 3_6
Holling,  C.  S. (1973).  Resilience  and  Stability of Ecological Systems. Annual Review of Ecology  and  Systematics , 4 ,  1–23. https://doi.org/10.12987/9780300188479- 023
Indrasari,  M., & Rudiarto, I. (2020).
Kemampuan  Kebertahanan  Masyarakat pada  Permukiman  Rawan  Banjir  di Kecamatan  Barabai,  Kabupaten  Hulu
Sungai  Tengah. Jurnal  Wilayah  Dan Lingkungan , 8 (2), 116–129. https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.116-129
Lwin, K. K., Pal, I., Shrestha, S., & Warnitchai,
P.  (2020).  Assessing  social  resilience  of flood-vulnerable communities in Ayeyarwady Delta, Myanmar. International  Journal  of  Disaster  Risk
Reduction , 51 , 101745. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.10174 5 Mahmoud,  S.  H.,  &  Gan,  T.  Y.  (2018). Urbanization and climate change implications  in  flood  risk  management: Developing  an  efficient  decision  support system  for  flood  susceptibility  mapping. Science  of  the  Total  Environment , 636 , 152–167. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.0
4.282
McEwen,  L.,  Garde-Hansen,  J.,  Holmes,  A., Jones,  O.,  &  Krause,  F.  (2017).
Sustainable flood memories, lay knowledges  and  the  development  of community resilience to future flood risk.
Transactions  of  the  Institute  of  British Geographers , 42 (1), 14–28. https://doi.org/10.1111/tran.12149
Merz,  B.,  Kreibich,  H.,  Schwarze,  R.,  & Thieken,  A.  (2010).  Assessment  of economic flood damage. Natural Hazards and  Earth  System  Science , 10 (8),  1697– 1724. https://doi.org/10.5194/nhess-10- 1697-2010
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  M.  (1994).
Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded Sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
Mohanty, A., Hussain, M., Mishra, M., Kattel, D.  B.,  &  Pal,  I.  (2019).  Exploring community  resilience  and  early  warning solution for flash floods, debris flow and landslides  in  conflict  prone  villages  of Badakhshan,  Afghanistan. International Journal of Disaster Risk Reduction , 33 , 5– 15.
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.07.01
2
Nkwunonwo,  U.,  Malcolm,  W.,  &  Brian,  B. (2015). Flooding and Flood Risk
Reduction  in  Nigeria:  Cardinal  Gaps. Journal  of  Geography  and  Natural Disasters , 05 (01), 1–12. https://doi.org/10.4172/2167- 0587.1000136
Nurlina, N., Ridwan, I., & Siregar, S. S. (2014). Analisis Tingkat Kerawanan dan Mitigasi Bencana  Banjir  di  Kecamatan  Astambul Kabupaten  Banjar. Jurnal  Fisika  FLUX , 11 (2), 100–107.
Nurwulandari, F. S., & Rismana, G. A. (2021). Community  resilience  to  face  flood
disaster  in  the  Baleendah  Village,
Bandung Regency, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental  Science , 737 ,  012051.
https://doi.org/10.1088/1755-
1315/737/1/012051
Pattipeilohy,  D.,  Pattiselanno,  A.  E.,  & Mardiatmoko,  G.  (2019).  Resiliensi Masyarakat Terhadap Banjir (Studi Kasus Desa  Batu  Merah  Kecamatan  Sirimau
Kota Ambon). Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan , 7 (1), 88–105. https://doi.org/10.30598/agrilan.v7i1.890 Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  (2019). Bupati
Bantul Tinjau Langsung Desa Terdampak Banjir . https://bantulkab.go.id/berita/detail/3883/ bupati-bantul-tinjau-langsung--desa- terdampak-banjir.html Puspitasari,  D.  C.,  Aini, M.  N.,  &  Satriani,  R. (2019). Penguatan Resiliensi dan Strategi Penghidupan Masyarakat Rawan Bencana. TALENTA  Conference  Series: Local Wisdom, Social, and Arts , 2 (3), 32– 40. https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.592
Republika.  (2020). BPBD  Petakan  Daerah Rawan  Banjir  dan  Longsor  di  Bantul . https://republika.co.id/berita/qj066h330/b pbd-petakan-daerah-raan-banjir-dan- longsor-di-bantul
Shaw,  K.  (2012).  “Reframing”  Resilience: Challenges  for  Planning  Theory  and Practice. Planning  Theory  and  Practice ,
13 (2), 308–312. https://doi.org/10.1080/14649357.2012.6 77124 Stefanidis, S., & Stathis, D. (2013). Assessment of  flood  hazard  based  on  natural  and anthropogenic  factors  using  analytic hierarchy process (AHP). Natural Hazards , 68 (2), 569–585. https://doi.org/10.1007/s11069-013- 0639-5
Taubenböck,  H.,  Wurm,  M.,  Netzband,  M., Zwenzner,  H.,  Roth,  A.,  Rahman,  A.,  & Dech, S. (2011). Flood risks in urbanized areas  -  Multi-sensoral  approaches  using remotely sensed data for risk assessment. Natural  Hazards  and  Earth  System Science , 11 (2), 431–444. https://doi.org/10.5194/nhess-11-431- 2011 Thoban, M. I., & Hizbaron, D. R. (2020). Urban resilience to  floods in  parts  of Makassar, Indonesia. E3S Web of Conferences , 200 ,
01007. https://doi.org/10.1051/e3sconf/2020200 01007
Tiernan,  A.,  Drennan,  L.,  Nalau,  J.,  Onyango, E., Morrissey, L., & Mackey, B. (2019). A review  of  themes  in  disaster  resilience literature  and  international  practice  since 2012. Policy  Design  and  Practice , 2 (1),
53–74. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1 507240
UNISDR.  (2009). Terminology  on  Disaster Risk Reduction . United Nation.
United Nation. (2017). New Urban Agenda. In Habitat III . United Nation.
Usman,  F.,  Hariyani,  S.,  Kurniawan,  E.  B.,  & Sari, I. C. (2023). Measuring Resilience of a  Tourism  Village  Against  Flash  Flood Disaster. Regional  and  Rural  Studies , 1 (1), 15–21. https://doi.org/10.21776/rrs.v1i1.4
Zhang, H., & Wang, X. rong. (2007). Land-use dynamics and flood risk in the hinterland of the  Pearl  River  Delta:  The  case  of  Foshan City. International  Journal  of  Sustainable Development  and  World  Ecology , 14 (5),
485–492.
https://doi.org/10.1080/135045007094697
47