Hutan Adat dan Kelas Menengah: Titik Balik Reforma Agraria di Indonesia?
Iskandar Zulkarnain
Dosen Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

## ABSTRACT
The  turning  point  of  the  agrarian  reform  of  the  customary  forest  arena  after  the  Constitutional Court's Decision 35/PUU-X/2012 can not be based on state domination (government) through the agenda of territorialization of the forest and not on AMAN as representation of indigenous struggle from  the  paradox  of  interest.  Bringing  the  alternative  of  a  critical  new  middle  class,  as  well  as running  a  deliberation  democracy  through  representational  politics  that  combine  extra parliamentary and intra-parliamentary struggles simultaneously in organizational form, capable of realizing sustainable agrarian reform. The new middle class struggle is a synthesis of the dialectic of forest recognition and the existence of indigenous peoples undergoing involution.
Keywords: customary forest, domination, agrarian reform, new middle class, deliberation

## A. Pendahuluan
Praktek  teritorialisasi  penguasaan negara atas tanah masyarakat adat Indonesia  sejak  kekuasaan  Orde  Baru hingga era reformasi menyisakan persoalan  kompleks  yang  berdimensi sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, teritorialisasi negara menyebabkan penderitaan akibat dimasukkannya seluruh atau  sebagian  dari  wilayah  adat  dalam kawasan  hutan  negara  yang  berdampak terhadap praktik eksklusi sosial, diskriminasi  dan  berujung  pada  konflik tenurial  yang  berkepanjangan  (Rachman, 2014).  Secara  ekonomi,  aparatur  negara mengeluarkan  berbagai  lisensi  usaha kehutanan  yang  menguasai  luasan  tanah dan  mengusahakan  hutan  dalam  skala sangat  besar,  mengakibatkan  masyarakat adat  terpinggirkan  dari    arena  perebutan sumber  daya  alam.  Akibatnya,  pengakuan keberadaan  masyarakat  adat  secara  politik terganjal  oleh  kebijakan  institusionalisasi hutan politik.
Perjuangan  masyarakat  adat di Indonesia  untuk  mendapatkan  kedaulatan atas  hutan  adat  mulai  menemukan  titik terang  pasca  dikeluarkannya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU- X/2012  (selanjutnya  disebut  Putusan  MK 35)  yang  intinya  menyangkut  dua  hal, yaitu  mengenai  konstitusionalitas  hutan adat  dan  pengakuan  bersyarat  terhadap
keberadaan  masyarakat  adat.  Akan  tetapi, terbitnya Putusan MK 35 tidak serta merta mengubah  keadaan  ke  arah  yang  lebih baik.  Masalahnya,  realisasi  Putusan  MK 35    masih  tersandera  oleh  ―proses lanjutan‖  agar  keputusan  hukum  ini operasional. ―Proses lanjutan‖ ini memungkinkan  terbukanya  peluang  bagi arena politik lain yang harus dihadapi oleh gerakan  masyarakat  adat  (Savitri,  2014). Arena  politik  lain  memiliki  kemampuan memutarbalikkan  politik  rekognisi  dan redistribusi menjadi kekuatan yang mengeksklusi  atau  membatasi  akses  dan menyediakan jalan bagi perluasan hegemoni budaya korporasi yang berpeluang mereproduksi ketidakadilan.
Gejala  munculnya  arena  politik  lain mulai  terasa  pasca  Putusan  MK  35  yang tetap  terganjal  oleh  adanya  pasal  67  ayat (2)  yang  mengharuskan  terpenuhinya sejumlah  syarat  sebelum  ―hutan  adat‖ tersebut  diakui.  Sejumlah  persyaratan  itu selaras  dengan  rumusan  UUD  1945  pasal 18B  ayat  (2)  dengan  frasa  ―sepanjang masih  hidup  dan  diakui  keberadaannya‖. Merujuk pada kesamaan frasa yang intinya ―hutan  adat‖  dapat  diakui  setelah persyaratan  pengakuan  itu  diatur  lebih lanjut dalam peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan  oleh  DPRD  setempat.  Arena kelembagaan mulai  memainkan politiknya dengan  disahkannya  UU  Nomor  6  tahun
2014  tentang  Desa  yang  memberi  ruang bagi  kelembagaan  desa  adat  dan  terbitnya Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat Hukum  Adat.  Di  sisi  lain,  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN) yang memperjuangkan ―konsep pengakuan yang  dicita-citakan‖  yang  intinya  tidak menghendaki adanya sejumlah persyaratan pengakuan.  AMAN  terus  berjuang  untuk pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat hukum  adat  dengan  mengajukan  Naskah Akademik  Rancangan  Undang-undang Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat Hukum  Adat  (RUU  PPMHA)  sebagai tandingan ke DPR RI.
Di tengah perdebatan struktur agraria yang sangat dinamis pasca Putusan MK 35 terutama  menyangkut  siapa  yang  berhak ( tenurial institution ) dan untuk kepentingan apa hutan adat itu diperuntukkan di masa mendatang menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut.
Pertanyaan  yang  dapat  dikemukakan adalah  kelembagaan  mana  yang  berperan mengisi  kekosongan  ruang  politik  di tengah ancaman kepentingan ―politik lain‖ dan terjadinya arena mengambang ( floating  field )?  Sejauhmana  kelembagaan baru dapat mengisi ruang politik itu untuk kemudian  bergerak  menuju  tercapainya pembaruan agraria dari arena hutan adat?

## B. Kerangka Teoretis
Fenomena  hutan  adat  dan  jalannya mainstream  konservatif  negara  dapat dianalisa menggunakan terminologi Antonio Gramsci tentang hegemoni. Konsep hegemoni Gramsci (lihat Arief dan Patria,  2009)  menyatakan  bahwa  agar kekuasaan  dapat  langgeng  membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, perangkat  kerja  yang  mampu  melakukan tindak  kekerasan  yang  bersifat  memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law enforcemant . Kedua, perangkat  kerja  yang  mampu  membujuk masyarakat  beserta  pranata-pranata  untuk taat  pada  mereka  yang  berkuasa  melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga.
Dalam penjelasan yang lebih mendalam,  kekuasaan  bekerja  melampaui cara-cara  hegemonik,  yang  mana  hal  ini dikonsepsikan
Foucault
sebagai governmentality (Merlingen, 2006).
Foucault  melihat  bahwa  pemerintahan sejatinya  tidak  dilihat  hanya  sebagai institusi  politico-birokratik  yang  mengatur masyarakat,  tetapi  perlu  dilihat  dalam dimensinya  sebagai  ‗cara  mengoperasikan kekuasaan‘.
Terkait  kemunculan  kelembagaan ―politik‖  kelas  menengah  yang  digadang-
gadang sebagai agen pengubah, digunakan konsep tindakan komunikatif Jurgen Habermas, yaitu komunikasi lewat argumentasi  (bahasa)  berupa  diskursus maupun kritik (Hardiman, 2009). Tindakan komunikatif mengharuskan seseorang memperoleh kompetensi komunikatif yang mendisposisikan segenap  komunikasi  yang  mengacu  pada dunia  kehidupan  dan  sistem  (Suseno, 2004). Dunia kehidupan merepresentasikan  ia  hidup  dalam  sebuah alam  bermakna  yang  dimiliki  bersama dengan  komunitasnya  yang  terdiri  atas pandangan  dunia,  keyakinan-keyakinan moral  dan  nilai-nilai  bersama.  Disisi  lain, masyarakat  juga  merupakan  sistem.  Ia adalah segala macam institusi dan peraturan yang menata kehidupan masyarakat.  Tujuan  sistemisasi  adalah meringankan beban komunikasi yang salah satunya  melalui  hukum  dan  politik.  Agar hukum dapat menjalankan fungsi politisnya, diperlukan demokrasi deliberatif di  mana  legitimitas  hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Menurut Habermas, dalam demokrasi deliberatif perundangan dipengaruhi  oleh  diskursus-diskurus  ―liar‖ yang terjadi dalam masyarakat dipicu oleh kekuasaan  administratif  (negara)  dan kekuasaan ekonomi (uang).

## C. Pembahasan dan Analisis

## Retorika Konservatif
Hambatan  pada  ―proses  lanjutan‖ pasca Putusan MK 35 yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebelum  hutan  adat  dapat  diakui  secara konstitusional  menunjukkan  bahwa  terjadi pemusatan kontrol negara dengan menggunakan retorika populis yang sekedar kamuflase ke pelanggengan mainstream konservatif dari rezim sebelumnya  (White,  2006).  Mainstream konservatif  lanjut  Ben  White  tidak mempunyai  basis  sosial  atau  komitmen yang  kuat  bagi  berlangsungnya  perubahan sosial yang  mendasar  di  pedesaan. Akibatnya, mainstream konservatif sebagai  pemegang  kekuasaan  akan  selalu berhadapan  dengan  komunitas  intelektual yang  memiliki  pengetahuan  langsung tentang kondisi lapangan dan pengetahuan komparatif  tentang  fenomena  di  negara lain,  sehingga  mereka  hadir  sebagai pengkritik  kebijakan  agraria  yang  sedang dijalankan beserta dampaknya.
Pelanggengan mainstream konservatif  atas  kebijakan  agraria  salah satunya  terkait  hutan  adat  dan  rekognisi masyarakat  adat  dijalankan  atas  dasar hegemoni  kekuasaan.  Menurut  Siscawati (2014)  terdapat  empat  faktor  kuasa  yang memberikan  kontribusi  penting  dalam
proses  mengeksklusi  pihak  lain  dari  akses terhadap tanah, yaitu: regulasi, pemaksaan dengan  kekerasan,  pasar,  dan  legitimasi. Dedi Gustian (Gustian, tt) dalam tulisannya  ―Teritorialisasi  dan  Perubahan
Ruang Kehidupan
Rakyat‖, ingin
menunjukkan  bahwa  praktek  penguasaan ruang  komunitas  di  sekitar  hutan  tidak dapat dipisahkan dari agenda ―pembangunan‖  kawasan  melalui  proses pengaturan,  koreksi  perencanaan  ruang, dan  mereproduksi  ruang  dengan  aturan yang selalu berubah-ubah. Proses pengaturan  ini  dianggap  sebagai  ―upaya membatasi  akses  sekaligus  memutus (sejarah)  hubungan  tradisional  penduduk terhadap  sumber-sumber  agraria  yang menjadi  sumber  penghidupan  utama‖. Penelitian Yusriadi (2010) tentang industrialisasi  dan perubahan fungsi  sosial hak  milik  atas  tanah,  menyatakan  bahwa pembebasan tanah atas nama industrialisasi telah menyebabkan munculnya  berbagai  konflik  sosial  yang terjadi  secara  sistematis.  Berawal  dari penggunaan  kekuasaan  dan  kewenangan lembaga oleh aparatur, selanjutnya diaktualisasikan untuk kepentingan pengusaha (korporasi).
Dalam
perkembangannya  melahirkan  orientasi baru  dalam  strategi  kebijakan  pengadaan tanah,  yakni  ―pembentukan  pasar  tanah yang efisien dengan mempersatukan
aliansi  antara state  bureaucrats,  client businessman, foreigh investors , dan professionals ‖.  Aliansi  sekutu  yang  telah terbentuk  dan  bekerja  dalam  sistem, berdampak  pada  terabainya  ide-ide  kritis dan romantis tentang hak-hak ―komunitas‖  seperti  masyarakat  adat (White, 2006).
Apa  yang  terjadi  pada  proses pengakuan  hutan  adat  di  Indonesia  yang melalui proses transisi yang begitu panjang mengutip  Budi  Baik  Siregar  (Siregar, 2001)  dan  Maria  Rita  Roewiastoeti (Roewiastoeti,  2014)  sebagai bentuk respons  politik  ketakutan  pemerintah  dan legislator yang berlebihan. Politik ketakutan  pemerintah  dijalankan  dengan mengandalkan  politik  masa  mengambang ( floating  mass )  yang  bekerja  di  bawah patron politik pembangunan dengan menempatkan lembaga-lembaga pemerintahan  yang  berdigdaya  untuk menjalankan  politik  lokal  terutama  di pedesaan. Tujuan utamanya adalah menghambat  munculnya  institusi  sosial lain  yang  lebih  progresif  dan  kritis  yang akan  mengancam  kepentingan  dominasi kekuasaan  beserta  kroninya.  Organisasi Karang  Taruna,  PKK,  Kelompok  Tani, Kelompok  Nelayan  dijadikan  alat  untuk mengisi  ruang  politik  desa.  Di  tingkat legislatif, menurut Roewiastoeti merumuskan beberapa persyaratan dengan
menempatkan  frasa  ―sepanjang  masih hidup  dan  diakui  keberadaannya‖  dalam UU  nomor  5  Tahun  1960  Pasal  3,  UU Nomor  41  Tahun  1999  Pasal  4  ayat  (3), dan  UUD  1945  Pasal  18B  ayat  (2)  hasil amandemen, berdampak pada terhambatnya  pengakuan  hutan  adat  dan eksistensi masyarakat adat, karena kelompok  ini  harus  diatur  lebih  lanjut dalam  peraturan  daerah  yang  ditetapkan oleh DPRD setempat.
Gejala politik ketakutan ini menandai terjadinya kesenjangan struktural dari peluang politik yang dibuka oleh  Putusan  MK  35  dimungkinkan kemunculannya  dari  keharusan  gerakan masyarakat  adat  untuk  menghadapi  ragam arena politik lain sebagai ―proses lanjutan‖ dari  Putusan  MK  35.  Dari  arena  politik lain itu akan mengarah pada pembentukan arena  dan  struktur  baru  yang  tidak diprediksi,  namun  sangat  mungkin  terjadi. Menurut  Savitri  (2014),  terdapat  tiga struktur  baru  yang  terbentuk.  Struktur pertama,  teknikalisasi  melalui  regulasi. Melalui regulasi akan memaksa masyarakat  adat  untuk  mengukuhkan keberadaannya  sebagai  subjek  hukum melalui  Perda  dan  setelahnya  mekanisme privatisasi  hak  atas  properti  (tanah) mengalami  pengalihan:  dari  tanggung jawab  negara  menjadi  tanggung  jawab individu, kelompok komunitas, atau
bahkan korporasi. Inilah yang disebut oleh Li  sebagai  ―privatisasi  tanggung  jawab‖ (Li,  2000);  menurut  Yusriyadi  (2010) sebagai state  bureaucrats; dan menurut Ben White (White, 2006) sebagai mekanisme  halus  perampasan  hak-hak ―komunitas‖.
Kedua,  pengaturan  pemilikan  dan penguasaan  ―hutan  adat‖  akan  jatuh  pada korporasi akibat keterbelahan antara kepengaturan  dalam  bentuk  komunalisasi atau  privatisasi.  Masyarakat  adat  atau rakyat pedesaan setiap hari akan berhadapan  dengan  paksaan  pasar  yang memerasnya habis-habisan. Ketiga, kepengaturan  hutan  adat  oleh  korporasi membuka  kesempatan  akan  hadirnya elitisisme  dan  ketidakadilan  yang  sifatnya inheren dalam kepengaturan neoliberal.
Berjalannya  struktur  agraria  yang timpang  serta  pelanggengan  mainstream konservatif  mengutip  Gunawan  Wiradi (Wiradi, 2000), telah menyebabkan negara gagal melakukan reforma agraria. Kegagalan  reforma  agraria  itu  lebih disebabkan  oleh  tidak  adanya  keinginan politik ( political will ) dari penguasa untuk menuntaskan  problem  keagrariaan  yang berpihak  pada  kepentingan  rakyat  dan sebagian  besar  elit  nasional  merupakan ―businessman‖  yang  tentu  berkepentingan terhadap  kepentingan  agraria  dengan  cara berkompromi  terhadap  pemilik  modal
yang mengendalikan industri dan mekanisme  komodifikasi  tanah.  Merujuk pandangan  Wiradi,  dalam  konteks  hutan adat ini proses jalannya reforma agraria by gress (dari  negara  melalui  kebijakan)  dan by levridge (organisasi mandiri masyarakat) tidak menemukan titik temu.
Fenomena  hutan  adat  dan  jalannya mainstream  konservatif  negara  menandai terjadinya praktik-praktik hegemoni negara  melalui  perangkat  kerja law enforcemant seperti  hukum  (peraturan, regulasi, kebijakan) yang mampu melakukan tindakan kekerasan yang bersifat  memaksa.  Kebijakan  pemberian izin  prinsip,  izin  lokasi,  dan  hak  guna usaha (HGU) kepada korporasi besar yang beroperasi  di  sektor  pertambangan  dan perkebunan semakin mempercepat terlaksananya  program  perampasan  tanah ulayat  dan  hutan  adat  dari  penguasaan komunal masyarakat adat. Menurut Furnivall, peraturan-peraturan yang berlaku  sebenarnya  bukanlah  peraturan baru,  tetapi  peraturan-peraturan  yang diturunkan  dari  Agrarischewet, turut membantu percepatan terlaksananya program enclosure di  negeri  jajahan (Furnivall,  2009).  Selain  itu,  perangkat kerja  di  tingkat  daerah,  mulai  dari bupati/walikota  hingga  perangkat  terkecil di tingkat desa/dusun memainkan perannya  sebagai  agen  ―pembujuk‖  dan
agen  perantara  dengan  menempatkan perangkat  kerja  di  lini-lini  strategis  guna memuluskan  agenda  sosialisasi,  lobi-lobi, mediasi  serta  negosiasi  dan  renegosiasi terkait  pembebasan  tanah/hutan  untuk kepentingan korporasi. Terkadang kumpulan  preman  dijadikan  sebagai  agen pembujuk  sekaligus  pemaksa  terhadap warga  adat  yang  tidak  ingin  menjual, menerima  ganti  rugi  tanam  tumbuh (GRTT)  atau  menyerahkan  tanah/lahan untuk kepentingan korporasi.
Fenomena intimidasi dengan memakai govermentality ala  Foucault, menunjukkan  ketaatan  paksa  kepada mereka yang berkuasa dengan mengatasnamakan kesejahteraan dan kemakmuran di balik penguasaaan korporasi  besar  atas  tanah  ulayat/hutan adat  yang  sebelumnya  dalam  penguasaan masyarakat  adat.  Sementara  masyarakat adat  ternormalisasi  dalam  kehidupan sehari-hari,  merasa  nyaman,  tak  ada  yang aneh, tanpa ada perlawanan atau penolakan.  Padahal  sesungguhnya,    tanpa disadari  bahwa  ia  sedang  dipaksa  dan dikendalikan.

## Titik Balik Kebangkitan Adat
Reproduksi  mainstream  konservatif negara  terhadap  pengakuan  bersyarat  atas hutan dan masyarakat adat yang menegasikan  subjek  hukum,  menjadi  titik balik  kebangkitan  adat.  Menurut  Jamie  S.
Davidson,  David  Henley,  dan  Sandra Moniaga  (Davidson,  Henley,  Moniaga,
2010) dalam pengantar buku ―Adat Dalam Politik
Indonesia‖ menyebutkan kebangkitan  adat  tidak  pernah  diprediksi sebelumnya  oleh  para  peneliti  tentang Indonesia  dan  masih  kurang  mendapat perhatian  ilmiah.  Menurut  Yance  Arizona (Arizona,  2011)  terdapat  empat  faktor utama  kebangkitan  adat  di  Indonesia. Pertama,  kebangkitan  adat  merupakan kontribusi dari perkembangan wacana dan dorongan dari organisasi-organisasi internasional.  Serangkaian  perkembangan ini  menunjukan  bahwa  kebangkitan  adat adalah  sesuatu  yang  nyata  dan  mendunia. Organisasi masyarakat adat seperti AMAN terlibat menjadi bagian organisasi advokasi hak-hak masyarakat adat internasional  seperti  IWGIA  dan  AIPP ( Asian Indigenous People Pact ) yang tidak saja terlibat dalam kegiatan level internasional  tetapi  juga  menjadi  ―tuan rumah‖  bagi  para  sarjana  dan  aktivis  luar negeri  yang  membahas  soal  masyarakat adat.
Kedua , faktor tekanan dan penindasan  di  bawah  Orde  Baru.  Gerakan masyarakat adat yang bangkit di Indonesia beranjak  dari  satu  asumsi  kesadaran bersama bahwa mereka adalah korban dari program-program  pembangunan  selama Orde  Baru  berkuasa.  Ketiga,  faktor
keterbukaan  pasca  Orde  Baru.  Runtuhnya Orde  Baru  membuka  ruang  keterlibatan massa yang massif di Indonesia. Keempat , warisan ideologis dari pemikir hukum adat pada masa kolonial. Warisan ideologis dari kolonial  dalam  kajian  adat  salah  satunya adalah  sumbangsih  dari  Cornelis  Van Vollenhoven,  profesor  di  Universitas Leiden  sejak  tahun  1909  dan  bapak  dari
‗ Leiden  School ‘  yang  melahirkan  konsep- konsep  kunci  dalam  wacana  adat  sampai saat  ini.  Konsep-konsep  tersebut  seperti hukum  adat  ( adatrecht ), beschickingrecht yang  dipadankan  dengan  hak  ulayat  dan juga masyarakat hukum adat ( adatrechtgemeenschap ) yang masih melekat  kuat  dalam  diskursus  adat  di Indonesia.
Peluang-peluang  yang  terbuka  pasca Orde  Baru  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh aktivis  masyarakat  adat  untuk  mendirikan AMAN  pada  tahun  1999  yang  menjadi simbol  perubahan  radikal  yang  sedang terjadi.  Dalam  kongres  pertamanya  tahun 1999  menggema  tuntutan  ‗ bila  negara tidak  mengakui  kami,  maka  kami  tidak akan  mengakui  negara.‟ Tuntutan  itu sebenarnya  mencerminkan  karakter  khas dari gerakan masyarakat adat kontemporer yang  ingin  dihargai  sebagai  bagian  dari negara, bukan malah bertujuan memisahkan diri ( separation ) dari negara.
Seiring perjalanan waktu, perjuangan AMAN  kian  diperhitungkan  dalam  arena ruang  politik  di  era  reformasi.  Salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan  bersama  dua  anggota  AMAN yakni  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  Kasepuhan Cisitu.  Mereka  memohon  MK  menguji konstitusionalitas  Pasal  1  angka  6  dan beberapa  pasal  lainnya  dalam  UU  No.  41 Tahun  1999 yang berakhir  dengan dikabulkanya  sebagian  gugatan  oleh  MK yang  tertera  dalam  Putusan  MK  35  yang dibacakan  pada  16  Mei  2013.  Sejak tanggal  dibacakan  itu,  hutan  adat  bukan lagi  bagian  dari  hutan  negara  yang  berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan (Rachman, 2014).
Pasca Putusan MK 35 yang menandai  adanya  pengakuan  bersyarat sebelum  hutan  adat  dan  amsyarakat  adat diakui  oleh  konstitusi  seperti  tertera  pada Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat  adat,  menyatakan  pengakuan secara  deklaratif  bahwa  negara  mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat  adat. Pasal  18B ayat  (2) UUD 1945  berbunyi:  Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan
sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang.  Namun  rumusan  pengakuan dalam  ketentuan  tersebut  memberikan batasan-batasan  atau  persyaratan  agar suatu  komunitas  dapat  diakui  keberadaan sebagai  masyarakat  adat.  Ada  empat persyaratan  keberadaan  masyarakat  adat menurut  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 antara lain: (a) sepanjang masih hidup; (b) sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat; (c)  Prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;  (d)  Diatur  dalam  undang- undang.
Terkait persyaratan pengakuan tersebut,  AMAN  beserta  jejaring  kerjanya mengajukan  Naskah  Akademik  RUU PPMHA yang secara substansi mencantumkan  antara  lain: Pertama, penolakan  terhadap  hak  yang  bersifat berian  (hak  berian)  oleh  negara,  karena esensi masyarakat adat adalah terlekat hak bawaan.  Kedua,  melakukan  oto-kritik terhadap  pengakuan  bersyarat.  Ketiga, masyarakat  adat  memang  sejak  semula sudah  menerapkan  teori  otonomi.  Dan penerapan  teori  otonom  ini  semakin  nyata ketika komunitas masyarakat adat mempergunakan hak-hak komunitas dalam pengelolaan  berbagai  sumber  daya  alam seperti  hak  ulayat.  Dengan  demikian,  jika otonomi  daerah  kemudian  diterjemahkan
dalam  pengertian  kemandirian,  maka  bagi masyarakat  adat  kemandirian  ini  telah tertanam  dalam  kearifan-kearifan  lokal yang telah mereka miliki selama bertahun- tahun.
Gerakan  AMAN  dalam  bentuk artikulasi kepentingan perjuangan masyarakat  adat  terus  digaungkan.  Akan tetapi,  dalam  setiap  gerakan  tentu  tidak terlepas  dari  adanya  paradoks-paradoks dalam  isu  perjuangan  adat  kontemporer. Paradoks  itu  antara  lain:  pertama,  gerakan AMAN  beserta  jejaring  kerjanya  dalam spektrum  politik  adat  saat  ini  mengambil bentuk yang paradoksal sebagai konservatisme  radikal yang vis-a-vis dengan  negara  sehingga  dianggap  sebagai penentang  ideologi  pembangunan  agraria. Kedua,  terkait  orientasi  gerakan,  konteks apa  dan  siapa  yang  sebenarnya  sedang diperjuangkan  serta  apa  dan  siapa  yang seharusnya  tidak  diperjuangkan,  menjadi paradoks  yang  sampai  saat  ini  belum dirumuskan  secara  transparan  terutama Ornop  yang  dianggap project  minded .
Dalam  hal  ini  masih  terdapat  asumsi bahwa  masyarakat  adat  sering  dijadikan instrumen program oleh Ornop. Selain itu, terdapat kecenderungan memanfaatkan isu masyarakat adat untuk melegitimasi kembalinya  feodalisme  serta  kemana orientasi  ornop  apakah  uang,  lembaganya sendiri  atau  masyarakat  adat.  Ketiga,
AMAN  dan  ornop  terjebak  dalam  politik aliran  yang  mengedepankan  isu  etnisitas sebagai  basis  perjuangan,  bukan  dari  isu kelas.  Menurut  Sangaji  (2010)  gerakan masyarakat  adat    hendaknya  menjadikan identitas  etnik  sebagai  titik  tolak,  tetapi mengartikulasikannya tidak dengan semangat  etnosentrik.  Keempat,  terkait organisasi  gerakan,  AMAN  dipandang sebagai  ―penyelamat‖  bagi  masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketergantungan yang besar terhadap perjuangan adat. Selain itu, belum berkembangnya  hubungan  yang  sinergis secara  berkelanjutan  antara  masyarakat adat dan ornop (Kedai, 2001).
Paradoks-paradoks  tersebut  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  AMAN  untuk memperbaiki  relasi  dengan  negara.  Dalam sambutan 17 Tahun Kebangkitan
Masyarakat Adat Sekretaris Jendral AMAN,  Abdon  Nababan,  menyampaikan sambutan yang menyatakan bahwa saat ini AMAN selalu dilibatkan dalam merencanakan  sesuatu  berkaitan  dengan adat.  AMAN  sudah  mulai  didengar.  Tapi apakah didengar dan kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan? Apakah perjuangan  AMAN  akan  mulus  dalam mengawal isu politik ini?
Peran Kelas Menengah Baru?
Situasi paradoksal gerakan masyarakat  adat  yang  direpresentasikan
oleh  AMAN  beserta  jejaring  kerjanya menjadi lingkaran setan yang memperlambat  gerak  langkah  pergerakan ornop.  Di  tengah  melambatnya  gerakan sangat  dimungkinkan  arena  kelembagaan negara  yang  konservatif  mengeluarkan kebijakan  monopoli  untuk  menerapkan politisasi hutan adat atas nama pembangunan berkelanjutan. Berbekal Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum Adat  dapat  terjadi  pembelokan  politik (deviasi)  dengan  memanipulasi  keabsahan suatu  komunitas  atau  masyarakat  adat sebagai  subjek  hukum  adat  berdasarkan empat  persyaratan  UUD  1945  Pasal  18B ayat  2.  Jika  ini  terjadi  dan  identitas penyandang  subjek  hukum  adat  dilucuti, siapa  yang  berhak  atas  kepemilikan  hutan adat?
Antisipasi  terjadinya  gejala  deviasi politik  terhadap  Putusan  MK  35  sudah saatnya diperlukan sebuah kekuatan politik kelas  menengah  sebagai  penyeimbang kekuatan  Ornop  seperti  AMAN  dan jejaring kerjanya. Penggunaan istilah kelas menengah memang berbeda-beda.
Menurut  Farchan  Bulkin  (Dalam  Aziz, 2016) golongan menengah adalah kelompok  sosial  dalam  masyarakat  yang terdiri  dari  kaum  intelektual,  mahasiswa, pemimpin  surat  kabar,  kaum  pengusaha,
pedagang  pribumi,  ahli  hukum  dan kelompok-kelompok profesional. Perspektif yang digunakan adalah perspektif  ketergantungan.  Menurut  Alavi (Dalam  Jati,  2015)  kelas  menengah sebenarnya  berwujud  kelas  politik  ekstra parlementer yang memainkan peran mediasi terhadap kelas penguasa
(governing elite) dengan kelas masyarakat lainnya (non-governing  elite) .  Pengertian ini selaras dengan teorema no bourgeoisie no  democracy yang  disampaikan  oleh Barrington  Moore  (Moore,  1956)  di  mana proses  pertumbuhan  dan  perkembangan ekonomi  masif  akan  berimplikasi  simetris pada pertumbuhan politik juga . Pengertian lain  muncul  dari  perspektif  Max  Weber (dalam  Seda,  2012)  berpendapat  bahwa ukuran  kelas  menengah  dapat  dilihat  dari segi  pendapatan,  pendidikan,  status  sosial, dan hal-hal lain yang dapat dikuantifikasi.
Merujuk  pengertian  kelas  menengah yang  disampaikan  Alavi  dan  Moore, membincangkan  peran  legislator  di  era demokrasi  serta  mengkaitkannya  dengan perjuangan hutan adat dan masyarakat adat pasca  Putusan  MK  35  tentu  menemukan relevansinya.  Relevansinya  berkait  erat dengan  beberapa  premis  berikut:  pertama, persoalan  legislasi  (pembuatan  undang- undang)  merupakan  pokok  masalah  yang mengakibatkan sengkarut yang berkepanjangan  pasca  Putusan  MK  35.
Quantum  legislation harus  menjembatani kedua  kelembagaan  (negara  dan  Ornop) melalui  percepatan  pembahasan  undang- undang  tersendiri  yang  menyerap  aspirasi publik. Kedua, parlemen merupakan representasi  dari  rakyat  seharusnya  berani melakukan tekanan politik terhadap legislator  yang  memiliki  ketakutan  yang berlebihan  dan  berkepentingan  terhadap kapitalisasi hutan adat. Ketiga, konsolidasi legislator  dari  kelas  menengah  yang terdidik, peduli, dan kritis ( non- businessman )  menjadi  kekuatan  baru sebagai  agen  pengawal  legislasi  serta melawan  kapitalisme  agraria  (hutan  adat). Keempat,  kekosongan  produk  legislasi dalam  waktu  yang  tidak  menentu  akan berimplikasi  secara  sosial  politik  yang mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian  di  tingkat  daerah  dan  di internal komunitas adat. Bagaimana legislator  di  tingkat  pusat  dan  di  daerah memainkan peran kelas menengahnya?
Mengacu pada tindakan komunikatif Jurgen Habermas  yang dielaborasi dengan demokrasi deliberatif , mewacanakan legislator sebagai agen pengubah kekuasaan  sekaligus  perlawanan  yang sistemik  dan terorganisir merupakan suatu terobosan  progresif.    Peran  legislator sebagai mediator yang kritis terhadap kelas penguasa (governing  elite) dengan  kelas masyarakat  lainnya (non-governing  elite) ,
dalam  konteks  ini  menjembatani  kaum intelektual,  profesional,  Ornop  (AMAN beserta jejaring kerja) dan masyarakat adat merupakan  suatu  keniscayaan.  Peran mediator  sekaligus  menjalankan  fungsi agregasi  dan  artikulasi  kepentingan  serta penekan  perlu  dilakukan  dalam  mengawal perumusan  dan  penetapan  perundang- undangan  terkait  hutan  dan  masyarakat adat  sejak  awal  hingga  tuntas.  Dengan mengintegrasikan  peran  dan  fungsi  kelas menengah  yang  peduli  dan  kritis  tersebut serta  terkonsolidasi  ke  dalam  jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil dengan sendiri akan membentuk kekuasaan komunikatif. Kekuasaan komunikatif  ini  akan  dimainkan  melalui media, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi-organisasi lain yang seakan-akan  mengepung  sistem  politik sehingga  responsif  terhadap  diskursus- diskursus  hutan  dan  masyarakat  adat. Disisi  lain,  masyarakat  sipil  di  tingkat lokal  dapat  mengembangkan  kekuasaan komunikatifnya  melalui  hak  menyatakan pendapat  secara  terbuka  ( public  opinion ).
Kekuasaan  komunikatif  masyarakat  sipil tidak  dapat  menguasai  sistem  politik, namun  dapat  mengarahkan  keputusan- keputusannya. Sedangkan kekuasaan komunikatif legislator memungkinkan untuk  menguasai  sistem  politik  dalam bentuk  penguasaan  arena  dan  tekanan-
tekanan  terhadap  partai  politik  serta  lobi- lobi politik yang berpihak kepada kepentingan  masyarakat  adat.  Tekanan- tekanan yang terakumulasi dari jalur ‗atas‘ dan jalur ‗bawah‘ yang memusatkan energi pada upaya meruntuhkan dominasi negara, akan  melahirkan  akumulasi  tekanan  yang berbasis  pada  tekanan-tekanan  secara kolektif  pada  waktu,  ruang,  cara  dan tujuan yang sama.
Belajar  dari  pengalaman  perjuangan masyarakat  adat  di  Canada,  mengutip  Jeff Corntassel    dari  University  of  Victoria Canada  (Corntassel,  2012),  di  mana masyarakat adat berupaya keluar dari jerat kolonisasi  negara  dengan  perjuangan melalui upaya meninjau ulang pemahaman dan  kebijakan  terhadap  masyarakt  adat melalui  dua  jalur,  yaitu  dekolonisasi  dan membangkitkan kembali teknologi material  khazanah  kearifan  masyarakat adat  melalui  perjuangan  politik  parlemen dan  restrukturisasi  pendidikan.  Locus utama  perjuangan  menitikberatkan  pada oto-kritik  kebijakan  negara  menyangkut pemahaman  hak,  rekonsiliasi,  dan  sumber daya alam ( politic of distraction ).
Perjuangan  politik  di  parlemen  menjadi babak  baru  bagi  diakuinya  identitas kultural  masyarakat  adat  beserta  wilayah geografisnya  sehingga  mengakhiri  transisi menuju  transformasi  dekolonisasi  dan kebangkitan adat.

## D. Penutup
Pengalaman di Canada dapat dijadikan  diskursus  baru  bagi  perjuangan masyarakat  adat  di  Indonesia  yang  tengah berjuang  mencapai  otonominya  yang terpasung. Pada satu sisi, berharap banyak kepada  negara/pemerintah  dan  AMAN yang merepresentasikan perjuangan masyarakat  adat  tidak  dapat  dikatakan terwakili secara politis mengingat berbagai paradoksal  yang mengemuka. Di sisi yang lain,  munculnya  ruang  politik  pasca Putusan  MK  35  memberi  peluang  bagi kelas  menengah  baru  untuk  menjalankan deliberasi nilai-nilai baru seperti egalitarian  dan  partisipatoris.  Deliberasi dijalankan  melalui  politik  representasi dengan membentuk kekuasaan komunikatif  dan  akumulasi  tekanan  yang terkonsolidasi dan bertransformasi menjadi kelas politik  yang memadukan perjuangan ekstra  parlementer  dan  intra  parlementer secara bersamaan dalam bentuk organisatoris, sehingga mampu menampilkan diri sebagai kelompok penekan  demi  kepentingan  masyarakat adat.
Data AMAN per Maret 2015 tercatat 2.244  komunitas  adat  yang  tersebar  di pelosok  tanah  air  dengan  total  populasi sekitar  17  juta  orang  yang  menguasai sekitar  10  juta  hektar  hutan  adat  dan
penelitian Epistema Institute menunjukkan luas  wilayah  adat  yang  diakui  negara semakin  bertambah  dari  15.199,16  hektar sebelum Putusan MK 35 menjadi
213.541,01 hektar (Arizona, Malik,
Ishimora, 2017). Artinya, harapan terbukanya  pembaruan  agraria  melalui devolusi  hutan  adat  kepada  pemiliknya yang  sah  selaku  subjek  hukum  melalui peran kelas menengah baru dapat terwujud dan  mereka  akan  merasakan  resonansi kebangkitan adat di abad ke-21.
Peluang  menuju  kebangkitan  adat dengan  menempatkan  masyarakat  adat sebagai  subjek  hukum  atas  hutan  adatnya menjadi momentum negara untuk melakukan  pembaruan  agraria  seutuhnya. Sebab  masyarakat  adat  merupakan  petani yang  dalam  istilah  van  der  Ploeg  (Ploeg, 2008) disebut sebagai petani yang berkarakter peasant.  Peasant adalah  yang menggerakkan pertanian. Karakter peasant memenuhi  prinsip-prinsip  dasar  petani kecil,  yaitu  kelekatan  antarelemen  yakni menguasai  sumber  daya  alam  sendiri, memproduksi secara bersama, berinteraksi antara  manusia  dan  alam,  hubungan  kerja sama  yang  memungkinkan  petani  kecil untuk  menjauhkan  diri  dari  hubungan moneter  dan  pertukaran  pasar,  perjuangan untuk  mencapai  otonomi  bertujuan  untuk mengurangi  ketergantungan  dan  aliansi pertanian  yang  lebih  menguntungkan
kepentingan produsen kapitalis. Jika upaya mendorong masyarakat adat menuju repeasantization atas  hutan  adatnya  tidak menemukan  titik  terang,  bandul  reforma agraria  sedang  bergerak  menuju  involusi agraria berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
AMAN, 2011. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat  Hukum  Adat .  Jakarta: AMAN.
Arief,  A  dan  Patria  N,  2009. Antonio Gramsci  Negara  dan  Hegemoni . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Arizona, Y. Mempertanyakan Kebangkitan Adat . Jurnal Jentera, Edisi 21 Tahun IV Januari-April 2011, hal. 96-102.
Arizona, Y, Malik, Ishimora LI.
Pengakuan Hukum
Terhadap
Masyarakat  Adat:  Tren  Produk
Hukum  Daerah  dan  Nasional  Pasca
Putusan MK 35/PUU-X/2012 .
Outlook  Epistema  2017.  Jakarta: Epistema Institue.
Aziz,  UA. Masyarakat  Kelas  Menengah Indonesia: Terkurung Dalam Paradigma  Kapitalisme  Pinggiran . Makalah  diakses  8  Oktober  2017 pukul 19.45 WIB.
Corntassel, J. 2012. Re-envisioning
Resurgence: Indigenous Pathways to
Batin  Pengambang  Jambi).  Dalam Politik  Ruang  dan  Perlawanan: Kisah Konflik atas Ruang di Tingkat
Lokal . Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
Hardiman, B.F, 2009. Menuju Masyarakat Komunikatif . Yogyakarta: Kanisius
Jati, R.W. Mendefinisikan Kelas Menengah . Jurnal Online LIPI
www.lipi.go.id Edisi Februari 2015. Kedai (Kelompok Diskusi Adat Indonesia). Refleksi Gerakan Masyarakat  Adat .  Hasil  Diskusi Bersama AMAN, ELSAM,
JAPHAMA,  KPSHK  dan  ICRAF,
Bogor 2001.
Li,  T.M.  2000.  Articulating  Indigenous Identity  in  Indonesia:  Resource Politics and the Tribal Slot.
Comparative  Studies  in  Society  and History 42 (1): 149-179.
Merlingen,  M,  2006.  Foucault  and  World Politics: Promises and Challenges of Extending  Governmentality  Theory to  the  European  and  Beyond. Millennium:  Journal  of  International Studies, 2006. ISSN 0305-8298. Vol 35 No 1, pp. 181-196.
Moore  J.B,  1973. “Social  Origins  of Dictatorship  and  Democracy:  Lord and  Peasent  in  the  Making  of  the Modern  World”. Penguin  University Books.
Ploeg,  van  der  DJ,  2008. The  New Peasantries  Struggle  for  Autonomy and  Sustainability  in  an  Era  of Empire and Globalization . London – Sterling VA.
Rachman,  F.N, Masyarakat  Hukum  Adat adalah  Penyandang  Hak,  Subjek Hukum,  dan  Pemilik  Wilayah  Adat . Jurnal  Wacana  Nomor  33,  Tahun XVI, 2014, hal.25-48.
Sangaji,  A.  2010.  Kritik  terhadap  gerakan masyarakat adat di Indonesia. Dalam buku Adat  Dalam  Politik  Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.
Savitri, L.A, Rentang Batas dari Rekognisi Hutan  Adat  Dalam  Kepengaturan Neoliberal. Jurnal  Wacana  Nomor 33, Tahun XVI, 2014, hal.61-98. Seda,  F. Kelas  Menengah  Indonesia:
Gambaran Umum Konseptual . Dimuat dalam Jurnal Prisma Vol 31,
No 1, Tahun 2012.
Siscawati,  M. Pertarungan  Penguasaan Hutan  dan  Perjuangan  Perempuan Adat .  Jurnal  Wacana  Nomor  33, Tahun XVI, 2014, hal.159-197. Siregar,  B.B,  2001. Politik  Ketakutan Menelusuri  Jejak  Ketertinggalan Merajut Kerukunan Melintasi Krisis . Bogor: Penerbit P3R-YAE.
Suseno, M.F, 75 Tahun Jurgen Habermas . Majalah  Basis  No.11-12,  Tahun  ke-
53,  November-Desember  2004,  hal.
4-13.
Wiradi,  G,  2000. Reforma  Agraria:
Perjalanan  yang  Belum  Berakhir .
Yogyakarta: Insist Press.
White,  B,  2006.  Di  Antara  Apologia Diskursus  Kritis:  Transisi  Agraria dan  Pelibatan  Dunia  Ilmiah  di Indonesia.  Dalam  Buku Ilmu  Sosial
dan Kekuasaan di Indonesia .
Jakarta:  PT  Equinox  Publishing
Indonesia.
Yusriyadi, 2010. Industrialisasi dan Perubahan  Fungsi  Sosial  Hak  Milik
Atas  Tanah .  Yogyakarta:  Genta
Publishing.