## Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Lokal terhadap Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan-kawasan Cagar Alam Kabupaten Teluk Bintuni
Local community perception and participation on ecourism development and environmental services in the natural reserves area of Teluk Bintuni Regency
Nicolaus Y. Leftungun 1* , A.P.E.Widodo 2 , Ludia T. Wambrauw 2
1 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, 98364, Papua Barat, Indonesia
2 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Papua, Jl. Gunung Salju Amban Manokwari, 98314, Papua Barat, Indonesia
*Email: nickmay02139@gmail.com
ABSTRACT : This study aims to determine the level of perception and participation of the  community  around  the  Bintuni  Bay  Nature  Reserve  area  and  to  provide recommendations  with  active  community  involvement.  This  study  was  conducted  in Korano  Jaya  SP2  and  Banjar  Asoy  SP4  Villages,  Manimeri  District,  Teluk  Bintuni Regency. In this study, based on the excessive use of nature reserves, it requires the views of the community around the nature reserve area, the approach used to obtain information by means of interviews or Forum Group Discussion and analyzed using a Likert scale. The results of this study indicate that community participation in order to be involved in the management of the nature reserve area is very high, the lack of public knowledge of the nature reserve area makes people often use the area as a place to catch crabs, shellfish (The  Locals  called  as  Bia)  and  fish  for  sale,  sometimes  for  consumption  As  a recommendation  from  the  results  of  this  study  is  to  provide  an  understanding  for  the community about the preservation of nature reserves and formulate several strategies that can be used as a support for the community's economy and community involvement in the nature reserve area.
Keywords : participation and perception of the community in nature reserves

## PENDAHULUAN
Provinsi Papua Barat resmi mendekralasikan  diri  sebagai  Provinsi Konservasi  pertama  di  Indonesia  pada tanggal 19 Oktober 2015.
Pendeklarasian  Provinsi  Papua  Barat sebagai Provinsi Konservasi karena dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Papua Barat  merupakan  provinsi  dengan potensi  sumberdaya  alam  yang  masih tinggi, sepertihutan, pertambangan,
pertanian  dan  perkebunan.  HutanPulau
Papua (termasuk Papua Barat) merupakan  paru-paru  terakhir  dunia. Luas  kawasan  hutan  di  Provinsi  Papua Barat berdsarkan SK.783/Menhut- II/2014  tanggal  22  september  2014 tentang  Kaasan  Hutan  Provinsi  Papua Barta seluas ± 30.387.499 Hektar, yang terdiri  dari  (1)  Kawasan  Suaka  Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam ( KPA),  seluas  ±  2.640.258  hektar.
Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 1.631.589  hektar,  (3).  Kawasan  Hutan Produksi  Terbatas  (HPT),  seluas  ± 1.778.480  hektar,  (4).  Kawasan  Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 2.188.160 hektar.  Kawsan  Jutan  Produksi  yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.474.650  hektar  (BAPPEDA  Provinsi Papua  Barat,  2017).    Seiring  dengan penetapan  Kabupaten  Teluk  Bintuni sebagai kawasan konservasi keanekaragan hayati, pembangunan dan pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Teluk  Bintuni  juga terus meningkat.  Di bidang kehutanan,
beberapa HPH/IUPHHK  beroperasi  di  kawasan hutan  mangrove  Kabupaten  Teluk Bintuni.  Di  bidang  pertambangan, perusahaan LNG/BP tangguh beroperasi menambang  minyak  dan  gas  bumi  di perairan lautTeluk Bintuni. Keadaan ini tentu  menyebabkan  tekanan  yang  lebih tinggi
terhadap pemanfaatan sumberdaya alam.  Kepedulian terhadap lingkungan  kawasan  konservasi  hutan tidak hanya berada di pundak pemerintah untuk mengelola dan menata hutan akan tetapi juga dukungan berupa peran dan partsipasi masyarakat khususnya  masyarakat  yang  bermukim di  sekitar  hutan  cagar  alam.  Program- program pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari  untuk  kesejahteraan  masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dari kawasan konservasi. Salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan ekowisata  dan  jasa  lingkungan  berbasis masyarakat  adat  yang  tersedia  di  setiap wilayah,  termasuk  kawasan  konservasi Cagar Alam Kabupaten Teluk Bintuni.

## METODOLIGI PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada Distrik Manimeri Kampung Korano Jaya
SP2  dan  Kampung  Banjar  Asoy  SP4, yang merupakan salah satu tempat yang letaknya di sekitar kawasan Cagar Alam Kabupaten  Teluk  Bintuni,  Kabupaten Teluk  Bintuni-Papua  Barat.  Waktu penelitian  direncanakan  berlangsung selama kurang lebih 1(satu) bulan, yaitu dari tanggal 30 September 2020 sampai dengan – tanggal 31 Oktober 2020.

## Prosedur Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan teknik pengamatan langsung dan wawancara.  Subyek  penelitian  adalah masyarakat  asli  Bintuni  pemilik  hak ulayat dan masyarakat transmigasi yang tinggal di wilayah distrik Manimeri yang terlibat  dalam  kegiatan  ekowisata  dan jasa  lingkungan  di  kawasan  Cagar Biosfer  Kabupaten  Teluk  Bintuni, Kabupaten  Teluk  Bintuni,  Provinsi Papua Barat.

## Analisis Data
Data persepsi akan diolah menggunakan tabulasi sederhana dengan  bantuan software  Microsoft Excel . Analisis   yang digunakan untuk mengukur  persepsi  masyarakat  adalah Metode Skala Likert dan indeks persepsi masyarakat (IPM).  Metode Skala Likert, yaitu metode untuk mengukur luas/dalamnya  persepsi,  pendapat  dan dari  responden.  Sedangkan  untuk  data partisipasi dilihat dari beberpa dokumen kegiatan instansi terkait dan dokumnetasi  kegiatan-kegiatan  pada saat  peneliti  berada  dilapangan.  Dalam metode  ini  sebagian  besar  pertanyaan dikumpulkan, setiap pertanyaan disusun sedemikian  rupa  sehingga  bisa  dijawab dalam  lima  tingkatan  jawaban.  Urutan untuk  skala  Likert  menggunakan  lima angka  penilaian  dengan  bobot  nilai masing-masing  seperti  disajikan  pada Tabel 1

## Tabel 1. Tabel Scoring Scala Likert
No. Kriteria Skor 1 Sangat Tidak (Setuju/Penting/Bermanfaat/Baik/Tahu)
1 2
Kurang (Setuju/Penting/Bermanfaat/Baik/Tahu) 2 3
Netral
3 4 Cukup
(Setuju/Penting/Bermanfaat/Baik/Tahu) 4
5 Sangat (Setuju/Penting/Bermanfaat/Baik/Tahu) 5
Adapun  kategori  penilaian  responden sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel  2. Presentase Nilai
Data tingkat partisipasi akan
dianalisis dengan indeks partisipasi (IP), yaitu  ukuran  aggregatif  yang  disusun untuk  mengukur  suatu  variabel  tertentu dalam  hal  ini  partisipasi  masyarakat.
Indeks partisipasi masyarakat merupakan ukuran agregat untuk menilai persepsi masyarakat tentang isu tertentu dengan  rentang  nilai  0  hingga  100. Indeks partisipasi ini berusaha mengukur tingkat  partisipasi  masyarakat  dari derajat  keterlibatan  dalam  berbagai aktivitas  pemanfaatan  Cagar  Biosfer Kabupaten  Teluk  Bintuni.  Derajat keterlibatan  masyarakat  diukur  dengan instrumen  partisipasi  dari  Arnstein (1969)  yang  dikenal  dengan  tipologi delapan  tangga  partisipasi  masyarakat (eight  rungs  on  the  ladder  of  citizen participation).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Karakteristik  responden  berdasarkan jenis tingkat pendidikan pada Kampung
Banjar Asoy SP2 dan Kampung Korano Jaya SP4.
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan  Tabel  3  diatas  maka dapat dilihat bahwa Tingkat Pendidikan pada Kampung  Banjar  Asoy SP4 untuk SD 13%, SMP 10%, SMA 7%, D3 3%, S18%,  dan  S2  3%  sedangkan  pada Kampung  Korano  Jaya  SP2  memiliki tingkat  pendidikan  untuk  SD  0%,  SMP 3%, SMA 35%, D3 8%, S1 3% dan S2 0%. Karakteristik responden berdasarkan umur pada Kampung Banjar Asoy dan Kampung Korano Jaya Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni. Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Berdasarkan  Tabel  4  diatas  maka dapat  dilihat  bahwa  umur  responden pada  Kampung  Banjar  Asoy  SP4  53% Responden, memliki kisaran umur 15-64 Tahun.  Sedangkan  pada  Kampung Korano Jaya 48% Responden, memiliki kisaran umur 48%.

## Analisis Data Presepsi
Pesepsi masyarakat terhadap manfaat mangrove  pada  KCATB  dapat  dilihat pada tabel 14.
Tabel 5. Jawaban Pertayaan Nomor 1
(Satu) Mengenai pertayaan manfaat Kawasan Cagar Alam Kabupaten Teluk Bintuni  (KCATB)  apakah  bermanfaat bagi  kehidupan  masyarakat  sekitar, masyarakat  menjawab  sangat  setuju dengan  presentase    82.50%  yang mengatakan bahwa secara tidak langsung
kawasan cagar alam
Kabupaten  Teluk  Bintuni  telah  menjadi sumber  pangan  dan  tempat  mata pencarian  sehari-hari  masyarakat  yang tinggal  sekitar  kawasan  cagar  alam,  hal ini  dikarenakan  kehidupan  masyarakat sehari-hari sering masuk kedalam kawasan  cagar  alam  mencari  kerpitng, kerang,  dan  ikan  untuk  dikomsumsi sehari-hari  dan  ada  pula  yang  dijual untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga lainya.  Oleh  karena  itu  kehidupan masyarakat  sangat  bergantung  pada kawasan  cagar  alam  kabupaten  teluk bintuni,  ditambah  lagi  hampir  semua masyarakat yang tinggal sekitar
Kawasan  cagar  alam  pekerjaan  utama sebagai nelayan. Namun 15.00%
responden  menjawab  setuju  karna perkerjaan utama mereka bukan nelayan melainkan  guru  honorer,  PNS  dan  ada juga  sebagai  kontraktor,  maanfaat KCATB bermanfaat bagi mereka untuk, menahan erosi serta menjaga lingkungan agar  tetap  terlihat  alami,  kadang  kala juga  sebagai  tempat  penyalur  hobi
memancing  di  saat  hari-hari  libur.  Ada juga  2.50%  responden  menjawab  netral hal  ini  dikarnakan  kuranya  pemahaman yang cukup dan tingkat pendidikan yang kurang menyebabkan responden kurang memahami  pentingya  KCATB.  Dari total  skor  yang  diperoleh  dari  40 responden  pada  pertayaan  satu  adalah sebesar  192.  Dengan  angka  indeks persepsi  mengenai  pertanyaan  yaitu  19 2/  200  X  100%  =  96%,  sehingga  nilai indeks-nya  masuk  kategori  Sangat Tinggi karena masyarakat sangat tergantung  pada  KCATB.  Persepsi masyarakat terhadap kelestarian KCATB dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel  6.    Jawaban  Pertayaan  Nomor  2 (Dua) Persepsi masyarakat mengenai kelestarian KCATB perlu dijaga sebagian  besar  responden  menjawab 80.00% .mengenai  kelestarian KCATB, hinga saat ini masyarakat membutuhkan peran pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dalam hal ini dinas kehutanan  provinsi  papua  barat  agar membantu masyarakat khususnya masyarakat  lokal  yang  mempunyai  hak ulayat  membangun  pos-pos  jaga  agar fungsi kontrol atau monitoring kawasan dapat  dilakukan  maksimal.  KCATB menjadi Kawasan yang sering dimasuki nelayan untuk  mencari kepiting, kerang dan ikan. dari hasil monitoring
masyarakat  lokal  sekitar  KCATB  yang mempunyai  hak  ulayat  dalam  Kawasan cagar  alam,  sering  kali  menemukan nelayan  yang  mengunakan  obat  kimia atau obat tradisional  yang diracik untuk meracun ikan. dengan demikian membuat  spesies  hewan  dan  tumbuhan sekitar dapat mati akibat tercemar racun yang disebakan oleh obat kimia dan obat tradisional yang digunakan para nelayan untuk  mendapatkan  ikan  dengan  cara yang  cepat  tanpa  mau  menunggu. Namun  20.00%  responden  mempunyai pandangan  yang  berbeda,  responden mengangap  bahwa  kelestarian  KCATB harus  muncul  dari  masyarakat  itu sendiri,  apalagi  masyarakat  yang  sering memanfaatkan  KCATB  sebagai  tempat mata  pencarian  ikan,  kepiting  dan kerang.
Responden mengangap bahwa terkait kelestarian  lingkungkan  adalah  tangung jawab kita bersama dan saling menegur satu  sama  lain  jika  seorang  melakukan hal-hal  yang  diangap  merusak  sekitar kawasan  segera  dilaporkan  kepada pemilik hak ulayat agar dikenakan sangsi atau  denda  adat.  Dan  tetap  mematuhi aturan-aturan adat yang telah ditentukan oleh  pemilik  hak  ulayat  karna  dengan adanya  aturan-aturan  yang  telah  dibuat oleh  pemilik  hak  ulayat  sebenarnya sudah cukup.
Dari total skor yang diperoleh dari 40 responden  pada  pertayaan  dua  adalah sebesar  192.  Dengan  angka  indeks persepsi mengenai pertayaan yaitu 192 / 200  X  100%  =  96%,  sehingga  nilai indeks-nya masuk kategori sangat tinggi, karena  masyarakat  sangat  mengiginkan KCATB tetap lestari.
Tabel 7.  Jawaban Pertayaan Nomor 3
(Tiga) Persepsi mengenai pertayaan kerusakan hutan mangrove pada
KCATB,  akibat  pemanfaatan  yang kurang  bijak  dapat  merusak  kawasan cagar  alam  presentase  masyarakat  yang menjawab sangat setuju sebesar 27.50%. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan wasasan bagi masyarakat  lokal  maupun  masyarakat transmigrasi  yang  tinggal  disekitar KCATB,  disisi  lain  pemanfaatan  yang berlebihan
seperti penangkapan
kepiting,  kerang  dan  ikan  secara berlebihan  sacara  tidak  langsung  dapat merusak  ekosistem  sekitar  kawasan. Dengan demikian masyarakat mengiginkan adanya kegiatan pendampingan dan sosialisasi dari dinas perikanan  untuk  dapat  mengajarkan budidaya  kepiting.  Namun  42.50% Responden  menjawab  setuju  yang arahnya  responden  menyadari  bahwa berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk memberikan  arahan  bagi  masyarakat agar  mengambil  atau  mencari  kepiting, kerang  dan  ikan  sesuia  kebutuhan, namun faktor ekonomi membuat beberapa nelayan mencari hasil tangkapan  lebih  tanpa  memikirkan dampak yang akan terjadi salah satunya melangar  daerah-daerah  penangkpan yang telah ditentukan pemilik hak ulayat dan  berdampak  besar  jika  dilakukan terus-menerus dapat menguragi populasi
dan menghancurkan ekosistem sekitarnya. Selanjutnya ada pula 12.50% responden menjawab bahwa penangkapan  dilakukan  sudah  sudah sesuai  tempat  yang  telah  disetujui  oleh pemilik  hak  ulayat  namun  responden menyadari  bahwa  jika  kondisi  tidak memungkinkan untuk target
penangkapan  dalam  perhari  maka, responden  yang  profesinya  sebagai nelayan  kadang  mencari  tempat  baru. Yang potensi mendapatkan hasil tangkapan lebih untuk memenuhi kebutuhan target tangkapanya.
Ada juga prespsi masyarakat 17.50% menjawab  bahwa,  Ketika  masuk  dalam KCATB  untuk  mencari  kepiting,  ikan dan  kerang,  tidak  mengetahui  terkait dengan wilayah-wilayah mana yang bisa digunakan  sebagai  tempat  penangkapan yang mereka tahu bahwa mengambil  di semua Kawasan bisa dikarnakan responden  mengangap  bahwa  tempat menangkap adalah hak ulayat miliknya, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan  responden  terkait  dengan fungsi KCATB.
Dari total skor yang diperoleh dari 40 responden  pada  pertanyaan  tiga  adalah sebesar  152.  Dengan  angka  indeks persepsi mengenai pertayaan yaitu 152 / 200  X  100%  =  76%,  sehingga  nilai indeks-nya masuk kategori sangat tinggi, karena  masyarakat  menyadari  bahwa kerusakan  yang  terjadi  pada  KCATB akibat Persepsi masyarakat terhadap kerusakan hutan mangrove karna pemanfaatan yang kurang bijak/merusak dapat  dilihat  pada  Tabel  7  dari pemanfaatan  yang  berlebihan,  karna kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi KCATB. Persepsi masyarakat terkait pengelolaan/pelestarian  KCATB  yang melibatkan  peran  masyarakat  sekitar. Dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel    8.    Jawaban  Pertayaan  Nomor  4 (Empat)
Persepsi mengenai  pertayaan  terkait pengelolaan KCATB melibatkan
masyarakat  sekitar  78.00%  masyarakat menjawab  sangat  setuju  bahwa  untuk tahun  2020  ini  belum  ada  kegiatan  di KCATB  yang  melibatkan  masyarakat, namun  pada  tahun  2013-2019  ada beberapa kegiatan yang dijalankan, salah satunya  pemetaan  partisipatif  KCATB oleh  ( World  Wide  Fund  for  Nature ) WWF berkolaborasi bersama masyarakat  lokal  yang  mempunyai  hak ulayat dan ada juga kegiatan penanaman atau  reboisasi  oleh  dinas  kehutanan provinsi  papua,  polres  teluk  Bintuni, masyarakat lokal dan masyarakat transmigrasi.  ada  juga  yang  mengikuti sosialisasi  oleh  PEMDA  terkait  dengan fungsi KCATB. Kegiatan-kegiatan seperti  inilah  yang  diharapkan  oleh masyarakat.  terutama  masyarakat  lokal yang  mempunyai  hak  ulayat  sekitar KCATB.
Namun  persepsi responden  20.00% memberikan  jawaban  setuju,  terkait pengeloalan  dan  pelestarian  KCATB, tetapi harus melibatkan masyarakat lokal ketika  ada  kegiatan  atau  program  pada KCATB maka harus koordinasi bersama masyarakat pemilik hak ulayat terutama dalam  pemetaaan  wilayah  adat.  dan program-program  pelestarian  salah  satu contonya  kegiatan  reboisasi  dimana
masyarakat pemilik hak ulayat
dilibatkan  dalam  penyedian  bibit  dan penanaman  kembali  bukan  orang  luar yang  tidak  memiliki  hak  ulayat  yang dilibatkan.
Ada  pula  3%  responden  menjawab netral hal ini dikarnakan proses keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat  transmigrasi  yang  hidup sekitar  KCATB  mengatakan  sejauh  ini telah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang  di  adakan  oleh  pemerintah  dan LSM  berjalan  dengan  baik  sehingga masyarakat  sudah  mulai  tahu  batasan- batasan KCATB yang boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan  sesuia  dengan  batasan- batasan  wilayah  yang  telah  di  tentukan masyarakat lokal pemilik hak ulayat.
Dari total skor yang diperoleh dari 40 responden pada pertayaan empat adalah sebesar  190.  Dengan  angka  indeks persepsi mengenai pertayaan yaitu 190 / 200  X  100  %  =  95%,  sehingga  nila indeks-nya  inya  masuk  kategori  sangat tinggi, karena masyarakat sangat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat  lokal  maupun  masyarakat trasnmigrasi dilibatkan dalam pengelolaan KCATB. Persepsi masyarakat mengenai KCATB dijadikan sebagai tempat wisata dapat lihat pada Tabel 9. Tabel  9.  Jawaban  Pertayaan  Nomor  5 (Lima) Persepsi masyarakat mengenai KCATB dijadikan tempat wisata 37.50% menjawab Sangat Setuju dikarnakan  potensi  dan  keindahan KCATB  masih  alami,  tempat  wisata yang  diiginkan  oleh  masyarakat  adalah tempat  penjualan  makanan  tradisional serta tempat mancing. Kemudian 40.00%  menjawab  setuju  akan  tetapi tempat  wisata  bernuasa  kearifan  lokal serta  menjual  produk-produk  asesoris dan makanan khas tradisional yang akan di  kelola  oleh  masyarakat  lokal  sekitar KCATB agar menjadi sumber penghasilan  tambahan  bagi  masyarakat lokal  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi pada masyarakat.
10% responden menjawab Netral, hal ini menunjukan bahwa responden mengatakan  bisa  dilakukan  akan  tetapi tetap melihat pada kondisi KCATB agar tidak  merusak  lingkungan,  ada  pula 7.50%  respoden  menjawab  bahwa kurang  setuju  jika  KCATB  di  jadikan sebagai tempat wisata dikarnakan responden  menganggap  bahwa  SDM dalam mengelola KCATB belum memadai  atau  belum  siap,  5.00  % menjawab  sangat  tidak  setuju,  hal  ini menurut  responden  berbanding  terbalik dengan  fungsi  dan  manfaat  KCATB dimana  KCATB  sebagai  salah  satu penyangga kehidupan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, jika di jadikan tempat wisata berlahan-lahan pembukaan  tempat/lahan,  secara  besar- besaran  dapat  terjadi.  Secara  tidak langsung  dapat  merusak  KCATB  dan pada status Kawasan Cagar Alam sendiri menurut  perutukanya  bahwa  tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas apapun didalam KCATB.
Dari total skor yang diperoleh dari 40 responden  pada  pertayaan  lima  adalah sebesar  159.  Dengan  angka  indeks persepsi mengenai pertayaan yaitu 188 / 200  X  100  %  =  79.50%,  sehingga  nilai indeks-nya masuk kategori sangat tinggi,
hal  ini  menunjukan  bahwa  persepsi masyarakat  terkait  KCATB  dijadikan tempat  wisata  sangat  diiginkan  oleh masyarakat,  akan  tetapi  melihat  dari beberapa aspek antara lain pengetahuan masyarakat terkait batasan-batasan KCATB  kemudian  dilihat  kembali kawasan-kawasan  mana  saja  yang  bisa dijadikan  tempat  wisata  agar  tidak merusak  lingkungan.  Konsep  tempat wisata  yang  dimaksudkan  juga  ialah menjual  asesoris-asesoris  dari  kerajinan masyarakat lokal dan makanan tradisional.  Namun  harus  dikelola  oleh masyarakat lokal sendiri. Persepsi masyarakat
mengenai pengelolaan  hutan  mangrove  menjadi tangung jawab Bersama dapat lihat pada tabel 10.
Tabel  10.  Jawaban  Pertayaan  Nomor  6 (Enam)
Persepsi  masyarakat  mengenai pengelolan  hutan  mangrove  75.00% responden  menjawab  Sangat  setuju dikarnakan  kawasan  mangrove  sangat bermanfaat  bagi  masyarakat  terutama bagi  nelayan  dan  telah  menyediakan flora  dan  fauna  salah  satunya  kepiting bakau  yang  sering  diburu  para  nelayan. Sehingga  pengelolaan  hutan  mangrove menjadi tanggung jawab Bersama bukan hanya  masyarakat  sekitar  akan  tetapi peran pemerintah
juga
sangat dibutuhkan dalam pengeloaan mangrove yang  berada  di  KCATB.  Namun  20% responden  menjawab  setuju  dengan
menambahkan  alasan  bukan  melihat hutan  mangrove  sebagai  tempat  ladang mata pencarian saja dikarnakan kawasan mangrove  yang  masuk  dalam  KCATB mempunyai peran penting untuk mempengaruhi ekosistem pesisir pantai, laut  hingga  daratan.  Berbeda  dengan 5.00% respoden menjawab netral dimana mangrove sekitar KCATB perlu adanya pendampingan dalam
pengeloalan  secara  bersama-sama  agar perburuan  flora  dan  fauna  seperti kepiting  bakau  tidak  lagi  diburu  terus  - menerus  karna  dapat  mengagangu habitat aslinya juga mengangu ekosistem sekitarnya
Dari total skor yang diperoleh dari 40 responden  pada  pertayaan  enam  adalah sebesar  188.  Dengan  angka  indeks persepsi mengenai pertayaan yaitu 188 /
200  X  100  %  =  94%,  sehingga  nilai indeks-nya masuk kategori sangat tinggi hal  ini  menunjukan  bahwa  persepsi masyarakat  terkait  pengelolan  kawasan mangrove adalah tangung jawab bersama tangung jawab  bukan saja dari masyarakat  akan  tetapi  dari  pemerintah juga  ikut  serta.  Dalam  pengeloalan kawasan  mangrove  sekitar  KCATB masyarakat  inginkan  bahwa  dalam mengelola  hutan  mangrove  sekitar KCATB bukan saja mengelola Kawasan-nya  saja  melaikan  mengelola sumberdaya-nya  juga  seperti  kepiting bakau agar dapat dibudidayakan. Hal ini menjadi  perhatian  karna  secara  tidak langsung  penangkapan  kepiting  bakau secara berlebihan dapat merusak habitat- nya dan ekosistem sekitar kawasan dapat terganggu.
Persepsi masyarakat terkait penegakan hukum sekitar KCATB dapat diihat pada Tabel 11.
Tabel  11. Jawaban Pertayaan Nomor 7 (Tujuh)
Persepsi masyarakat
mengenai penegakan  hukuman  pada  KCATB, 12.50%  responden  menjawab  sangat setuju. Karna pada KCATB perlu adanya penegakan  hukum  dari  pemerintah maupun masyarakat lokal secara holistik tanpa  memandang  status.  Selama  ini masyarakat  menilai  masih  lemahnya aturan-aturan dalam mempertahan
KCATB  tetap  lestari,  tak  heran  jika beberapa  masyarakat  dapat  masuk memanfaatkan KCATB
secara berlebihan tanpa melihat batasan- batasan  mana  yang  perlu  dijadikan tempat  penangkapan  flora  dan  fauna sekitar Kawasan.
32.50%  responden  menjawab  setuju, responden  menilai  bahwa  selama  ini penegakan  hukum  sudah  memadai. Aturan-aturan  hukum  yang  berlaku adalah  aturan  hukum  masyarakat  adat pemilik hak ulayat secara turun temurun. hukum  yang  diperlakukan  jika  oleh masyarakat  adat  jika  dikenakan  denda sesuia  kesepakatan  pemilik  hak  ulayat bersama  nelayan  yang  sering  masuk menangkap kepiting bakau.
Responden sebanyak 22.50%.
mengatakan  bahwa  selama  ini  aturan hukum  adat  kurang  berjalan  maksimal, aturan  masyarakat  lokal  pemilik  hak ulayat  hanya  dijalankan  oleh  beberapa masyarakat  lokal  saja  yang  peduli  akan kelestarian  lingkungan  sekitar  hak ulayatnya. 32.50 responden mengatakan
terkait  aturan  yang  dijalankan  oleh masyarakat  lokal  pemilik  hak  ulayat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk  menjerat,  seseorang  jika  terbukti bersalah  telah  melakukan  perusakan lingkungan  sekitar  KCATB  sehingga aturan  harus  dibuat  secara  mengikat salah  dan  tertulis.  Sehingga  responden kurang setuju KCATB karna responden menilai itu belum cukup harus ditingkatkan lagi. Dari total skor yang diperoleh dari 40
responden  pada  pertayaan  tujuh  adalah sebesar  130.  Dengan  angka  indeks persepsi mengenai pertayaan yaitu 130 / 200 X 100 % = 65.00 %, sehingga nilai indeks-nya masuk kategori tinggi responden menilai perlu adanya peningkatan  dari  sisi  aturan,  selama  ini aturan  yang  digunakan  adalah  aturan masyarakat  adat  dan  dibuat  secara musyawarah  bersama  masyarakat  lokal (adat). Dengan adanya aturan adat inilah masyarakat lokal mengunakannya sebagai  dasar  hukum.  Jika  seseorang melangar  aturan  yang  telah  disepakati maka  orang  tersebut  dikenakan  denda. Dilain  sisi  masyarakat  menggangap bahwa aturan adat secara umum berlaku pada KCATB, namun itu tidak memliki dasar hukum yang kuat. Maka masyarakat  ingin  adanya  peningkatan aturan  dan  memiliki  dasar  hukum  yang kuat  dengan  menaikan  aturan  adat menjadi  Peraturan  Daerah  (PERDA) demi menjaga kelestarian KCATB tetap terjaga.
Persepsi masyarakat mengenai keterlibatan  dan  perencanaan  hutan mangrove  pada  KCATB  dapat  dilihat pada Tabel 12.
Tabel  12.  Presentase  nilai  Nomor  8
(Delapan) Persepsi  masyarakat  terkait  dengan keterlibatan 77.50% masyarakat menjawab  sangat  setuju  dengan  adanya keterlibatan masyarkat dalam pengelolaan hutan mangrove, masyarakat lokal dan masyarkat transmigrasi, karna selama ini
masyarakat khususnya pekerjaan
utamanya  sebagai  nelayan  pencari kepiting  bakau  tanpa  sengaja  masuk dalam  hak  ulayat  masyarakat  lokal,  hal ini bukan disengaja akan tetapi masyarakat  memang  tidak  mengetahui batasan-batasan  yang  telah  ditetapkan oleh pemilik hak ulayat, berdasarkan hal ini masyarakat mengiginkan keterlibatan dalam  pengelolaan  dan  perencanaan kawasan  mangrove  pada  KCATB  agar dapat  mengetahi  Batasan-batasan  yang bisa dimasuki sebagai area penangkapan kepiting  bakau.  15.00%  responden menjawab setuju dengan adanya keterlibatan masyarakat sekitar KCATB dalam pengelolaan, responden
mengatakan  bahwa  dalam  pengelolaan kawasan  harus  disosialisasikan  kepada semua  masyarakat  yang  berada  sekitar KCATB  tanpa  terkecuali,  akan  tetapi 7.50%  responden  menjawab  bahwa terkait  perencanan  dalam  pemetaan daerah yang bisa digunakan oleh nelayan kepiting bakau sudah tentukan, responden menilai bahwa masih kurangnya keterlibatan masyarakat
sekitar KCATB dalam mengelola
kawasan dikarnakan masyarakat mengetahui  bahwa  hak  ulayat  mereka masuk  dalam  KCATB  maka  untuk mengelola ataupun merencanakan harus berkoordinasi dengan Kementrian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan dalam hal ini UPT KLHK yang berada di daerah salah satunya BKSDA. Dari total skor yang diperoleh dari 40 responden  pada  pertayaan  delapan adalah  sebesar  188.  Dengan  angka indeks  persepsi  mengenai  pertayaan yaitu  188  /  200  X  100  %  =  94.00%  %, sehingga nilai indeks-nya masuk kategori  sangat  tinggi,  hasil  wawancara masyarakat  ingin  adanya  batas  patok- patok  sebagai  penunjuk.  Daerah  mana yang  bisa  jadikan  sebagai  tempat penangkapan  kepiting  bakau,  daerah mana  yang  bisa  digunakan  untuk mencari  ikan,  menurut  responden  yang mengetahui
Batasan-batasan atau daerah-daerahnya  hanya  masyarakat lokal  pemilik  hak  ulayat  sedangkan masyarakat  trasmigrasi  yang  profesinya sebagai  nelayan  tidak  tahu  akan  batas- batas setiap marga yang diclaim sebagai hak  ulayat  milik  marga  tersebut.  Maka perlu  adanya  pembahasan  perencanaan untuk membuat pemetaan agar masyarakat khususnya nelayan
mengetahui  setiap  marga-marga  yang mempunyai hak ulayat sekitar KCATB.
Persepsi  masyarakat  jika  KCATB melibatkan  partisipasi  pihak  swasta dalam pelestarian kawasan dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13.  Jawaban Pertayaan Nomor 9
(Sembilan) Persepsi masyarakat mengenai partisipasi pihak swasta dalam pelestarian  KCATB,  7.50%  responden menjawab  sangat  setuju.  Karna  dalam pelestarian  membutuhkan  kerjasama dari  semua  komponen  salah  satunya pihak  swasta  juga  memiliki  andil  besar dalam  fungsi  pelestarian  asalkan  tidak mengambil  keuntugan  pada  sektor tertentu  misalkan  pemanfaatn  potensi kawasan  secara  berlebihan  mengambil flora  dan  fauna  untuk  di  jual.  namun 25% responden menjawab setuju asalkan pihak  swasta  menjadi  donator  dan mefasilitasi pembangunan,
sekitar
KCATB salah satunya seperti pembangunan  pos  jaga  yang  digunakan untuk melakukan patroli atau monitoring kawasan.  10.%  responden  menjawab pihak
swasta yang
dilibatkan
mempunyai  visi  misi  yang  jelas  dan bergerak  dalam  isu  lingkungan  atau pemerhati lingkungan yang dapat memperdayakan masyarakat sekitar KCATB.  37.50%  responden  menjawab kurang  setuju  dikarnakan  jika  pihak swasta  dilibatkan  dalam  pelestarian maka
secara tidak langsung
pemberdayaan  SDM  sekitar  KCATB tidak  dimanfaatkan.  20%  responden menjawab  sangat  tidak  setuju  karna penyerapan keterlibatan masyarakat lokal  atau  masyarakat  sekitar  harus diutaman  dalam  pelesatrian  KCATB
masyarakat menilai bahwa terkait dengan  pelestarian  dan  pengeloaan kawasan harus orang asli yang mempunyai  hak  ulayat  di  dalam KCATB. Dari total skor yang diperoleh dari 40 responden  pada  pertayaan  sembilan adalah  sebesar  105  .  Dengan  angka indeks  persepsi  mengenai  pertayaan yaitu  105  /  200  X  100  %  =  52.50%, sehingga nilai indeks-nya masuk kategori  cukup,  hal  ini  menunjukan bahwa  keterlibatan  pihak  swasta  dalam pengeloalan KCATB belum bisa diterima  oleh  semua  kalangan  dengan beberapa  aspek  pertimbangan.  dimana masyarakat lebih mengutamakan pelestarian  berbasis  kearifan  lokal  yang telah  dijalakan  secara  turun  temurun. namun masyarakat menerima keterlibatan pihak swasta, yang memiliki visi dan misi demi pelestarian lingkungan  dan  tidak  memanfaatkan KCATB untuk kepentingan pribadi. Persepsi masyarakat
terhadap dukungan pemerintah daerah dan instasi terkait dalam pengelolan kawasan cagar alam  kabupaten  teluk  Bintuni  dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Jawaban Pertayaan Nomor 10 (Sempuluh)
Persepsi masyarakat mengenai
dukungan  pemerintah  daerah  Bersama istansi terkait dalam hal  ini Kementrian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK),  15%  responden  menjawab sangat  setuju  karna  dalam  menjaga  dan
melestarikan KCATB memerlukan kolaborasi  antar  komponen  masyarakat dan pemerintah terutama peran
memerintah  daerah  guna  mendukung daerahnya  agar  KCATB  tetap  terjaga dan  terlindung,  sekitar  20%  responden menjawab  bahwa  setuju  dengan  adanya dukungan  pemerintah  daerah  maupun KLHK  dalam  ini  unit  pelaksana  teknis daerah  BKSDA  sudah  menjalakan tangung  jawab  dan  tupoksinya  masing- masing akan tetapi kegitan atau program belum berdampak langsung bagi masyarakat yang hidup sekitar KCATB. Selanjutnya  25.%    responden  menilai bahwa  kegiatan  atau  program  yang  di jalankan Pemerintah Daerah dan BKSDA  sudah  baik  namun  kesadaran masyarakat  akan  pentinya  KCATB masih kurang. Selanjutnya 30% responden menjawab kurang setuju dengan
dukungan  pemerintah  daerah  masih minim  untuk  memperhatikan  KCATB responden menilai kegiatan yang dijalankan  pada  KCATB  masih  sama dari  tahun  ke  tahun  yaitu  kegitan reboisasi,  ada  pula  10.00%  responden sangat  tidak  setuju  dengan  dukungan selama ini pemerintah jarang melibatkan masayarakat  sekitar  kawasan  dalam kegiatan atau program-program.
Dari total skor yang diperoleh dari 40 responden  pada  pertayaan  sepuluh adalah  sebesar  120.  Dengan  angka indeks  persepsi  mengenai  pertayaan yaitu  120/  200  X  100  %  =  60  %, sehingga nilai indeks-nya masuk kategori  tinggi.  Berdasarkan    hasil wawancara  bersama  masyarakat  lokal maupun  masyarakat  transmigrasi  yang berada  sekitar  KCATB  mengatakan bahwa dukungan pemerintah juga sangat dibutuhkan, untuk bersama-sama
masyarakat berkolaborasi menjaga
KCATB dari kerusakan yang
ditimbulkan  akibat  perbutan  manusia secara berlebihan. Masyarakat selama ini
telah melakukan upaya-upaya pelestarian  demi  menjaga  KCATB, namun upaya-upaya yang telah
dilakukan  dirasakan  masih  kurang  dari aspek aturan sehingga masyarakat ingin adanya  upaya  dari  pemerintah  daerah untuk  memperkuat  sistem  penguatan masyarakat hukum adat melalui regulasi daerah  dalam  pengelolaan  sumber  daya alam sebagai peraturan daerah (PERDA), sehingga hak-hak dari masyarakat  adat  dapat  dihargai  dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelestarian,
pengelolaan dan pemanfaatan KCATB.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Persepsi Masyarakat Kampung Korano  Jaya  SP2  dan  Kampung  Banjar Asoy  SP4  terhadap  pemanfaatan  Dan Pengelolaan KCATB, dari 10 pertayaaan yang  diajukan  oleh  peneliti  responden sebagian besar, setuju asalkan pengembangan  ekowisata  melibatkan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat  sendiri  terutama  masyrakat pemilik hak ulayat, sedangkan keterkaitan pemanfaatan jasa lingkungan yang  bersifat  inventaris  potensi  serta penelitian sangat diharapkan oleh masyarakat agar menjadi icon kabupaten teluk bintuni.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi persepsi  dan  partisipasi  antar  lain partisipasi  masyarakat  tinggi  sampai dengan sangat tinggi dalam pengelolaan kawasan cagar alam pengetahuan masyarakat  terkait  kawasan  cagar  alam dan  kepedulian  masyarakat  dalam kegiatan reboisasi pada hutan mangrove yang  diadakan  oleh  dinas  kehutanan provinsi papua barat melibatkan masyarakat  secara  langsung  mengambil bagian untuk menyediakan bibit mangrove.  Serta  mengikuti  sosialisasi dampak kerusakan KCATB yang
diselengarakan  oleh  PEMDA  beserta LSM lokal.
Strategi tentang keterlibatan aktivitas masyarakat  dalam  kawasan  cagar  alam antara lain koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui  Kementrian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan (KLHK). Serta melakukan pendidikan lingkungan
( Capacity  Building )  dan  peningkatan kesadaran masyarakat sejak dini.

## Saran
Kepada  pemerintah  pusat  dalam  hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK)  dapat  melibatkan masyarakat  secara  langsung  dalam kegiatan  pengawasan  dan  monitoring KCATB.
Kepada  pemerintah  Provinsi  Papua Barat  dalam  hal  ini  Dinas  Kehutanan Provinsi  Papua  Barat  agar  dapat mengidentifikasi aktifitas ekonomi lokal dan sosial masyarakat sekitar KCATB Kepada  pemerintah  daerah  agar melakukan  musyawarah  adat  sekitar KCATB,  guna  menentukan  batas-batas wilayah masyarakat adat sekitar KCATB serta  membangun  model  ekonomi  lokal masyarakat berwawasan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiandra . (2009).  Kajian  partisipasi masyarakat yang melakukan pengelolaan  persampahan  3 r di kelurahan ngaliyan dan kalipancur kota semarang.
Akhyar.  (1994). Partisipasi  Anggota Kelompok Tani dalam Menerapkan Teknologi Baru Padi Sawah  (Studi  Kasus  di  WKKP
Indrapuri  Kabupaten  Aceh  Besar Daerah  Istimewa  Aceh) .  [tesis]. Bogor:  Program  Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Asngari  P.  (1984).  Persepsi  Direktur Penyuluh  di  Tingkat  Keresidenan dan  Kepala  Penyuluh  Pertanian
Terhadap  Peranan  dan  Fungsi Negara  Bagian  Texas  Amerika Serikat. Media Peternakan Fakultas Peternakan IPB. 9: 2. Candra, I. (2013). Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  (Study Kasus di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara). SOCIODEV-- Jurnal Mahasiswa  Prodi  Ilmu  Sosiatri, 1(1). Dirawan, D.G., (2006). Strategi Pengembangan  Ekowisata  pada Suaka Margasatwa Mampie Lampoko . Disertasi Sekolah Pasca
Sarjana IPB. Fauzi  A.  (2014). Valuasi  Ekonomi  dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya  Alam  dan  Lingkungan . Bogor (ID): IPB Press.
Fitriah, E. (2015). Analisis Persepsi dan
Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam  Pemanfaatan  Tumbuhan Mangrove Sebagai Pangan Alternatif untuk Menghadapi Ketahanan Pangan. Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains, 4. Idrus,  S.,  Ismail,  A.,  &  Ekayani,  M. (2016).  Potensi  Pembayaran  Jasa Lingkungan  Hutan  Mangrove  di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera  Barat. Jurnal  Ilmu Pertanian  Indonesia, 21(3),  195- 202.
Kumar, S. (2002). Methods for Community Participation . London: ITDG Publishing. Koentjaraningrat, (1991). Metode- Metode  Penelitian  Masyarakat . Jakarta, Gramedia.
Kusmana,  C.,  Wilarso,  S.,  Hilwan,  I.,
Pamoengkas,  P.,  Wibowo,  C.,
Tiryana, T., Triswanto, A., Yunasfi., Hamsah., (2005). Teknik
Rehabilitasi  Mangrove .  Institut Pertanian Bogor. 181 halaman.
Larasati, R., June, T., & Dewi, S. (2012).
Peran  Cagar  Biosfer  Cibodas Dalam  Penyerapan  Co  2. Jurnal penelitian  sosial  dan  ekonomi kehutanan, 9, 66-76.
Madrie. (1986). Beberapa Faktor Penentu Partisipasi Anggota Masyarakat  dalam  Pembangunan Pedesaan . [disertasi]. Bogor:
Program  Pascasarjana,  Institut Pertanian Bogor. Mamuko,  F.,  Walangitan,  H.,  &  Tilaar, W. (2016). Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi  hutan  dan  lahan  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow
Timur. Eugenia, 22.
Manurung  R.,  (2008).  Persepsi  dan partisipasi  siswa  sekolah  dasar dalam  pengelolaan  sampah  di lingkungan sekolah. Jurnal Pendidikan Penabur . 1(10):22-34. Mubyarto. (1984). Strategi Pembangunan Pedesaan: Pembangunan Pedesaan di Indonesia .  Yogyakarta  :  Liberty. Slamet Muhaerin, M. (2008). Kajian sumberdaya  ekosistem  mangrove untuk  pengelolaan  ekowisata  di Estuari Perancak, Jembrana, Bali . [Tesis].  Departemen  Manajemen Sumberdaya  Perairan  Fakultas Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan
Institut  Pertanian  Bogor.  Jawa Barat. Nane,  L.  (2019).  Studi  Keberlanjutan Perikanan Landak Laut Berdasarkan  Dimensi  Biologi, Ekologi, dan Teknologi di Sekitar Pulau Tolandono  dan Pulau Sawa Kawasan Konservasi Wakatobi. Nikijuluw, V. (2002). Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan . PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
Novianty,  R.,  Sastrawibawa,  S.,  & Prihadi,  D.J.  (2011).  Identifikasi
kerusakan  dan  upaya  rehabilitasi ekosistem  mangrove  di  Pantai Utara  Kabupaten  Subang. Jurnal Akuatika, 2(2).
Nugraha,  A.,  Sutjahjo,  S.H.,  &  Amin, A.A. (2018). Analisis Persepsi dan Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan. Journal of Natural Resources and Environmental Management, 8(1),
7-14.
Petocz,  R.G.  (1983). Usulan-usulan Suaka  di  Provinsi  Irian  Jaya (Bagian  1  :  Uraian),  Laporan. WWF Indonesia. Bogor. Phramesti,  R.,  &  Yuliastuti,  N.  (2013). Kajian  Keberlanjutan  Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebagai Kampus Konservasi (Studi Kasus:
Unnes Sekaran, Semarang). Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 2(1), 183-190.
Rachmawati,  (2012). Pengembangan
Ekowisata  Berbasis  Masyarakat Studi  Partisipasi  Kelompok  Tani Bintang Timur dalam Pengelolaan Mangrove di Wonorejo Kecamatan  Rungkut  Surabaya [Skripsi].  Jurusan  Pengembagan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah.  Institut  Agama  Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Rogers      EM.  (1969). Modernization Among  Peasant.  The   Impact   of Communication.  New York : Holt Rinehart and WinstonInc. Sarwono, SW. (1999). Psikologi Sosial,
Individu dan Teori-teori Psikologi
Sosial . Jakarta : Balai Pustaka.
Riyanto S. (2010). Dasar-dasar
Komunikasi : Bab 5. Persepsi dan Komunikasi. Bogor  :  Sains  KPM Institut Pertanian Bogor Press. Sastropoetro  S.  (1988). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam  Pembangunan  Nasional . Bandung: Alumni.
Satria, D. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis  Ekonomi  Lokal  Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten  Malang. Journal  Of
Indonesian  Applied  Economics ,
3(1), 37- 47. Siburian  R,  Haba  J.  (2015). Konservasi Mangrove dan Kesejahtraan Masyarakat. Jakarta (ID) : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Sinery, A., (2015). Strategi Pengelolaan Kuskus di Pulau Numfor . Deepublish: Yogyakarta. Soedjito H. (2004). Pedoman pengelolaan cagar biosfer Indonesia.  Panitia  Nasional  MAB Indonesia , LIPI. Jakarta.
Subadra, IN. (2008). Ekowisata sebagai
Wahana  Pelestarian  Alam.  Bali . [Online], http//Bali Tourism Watch Ekowisata sebagai Wahana
Pelestarian  Alam  «  Welcome  to Bali Tourism Watch.html [diakses tanggal 05 Oktober 2020]. Sudiarta,  M.,  (2006).  Ekowisata  Hutan Mangrove  :  Wahana  Pelestarian Alam dan Pendidikan Lingkungan. Jurnal  Manajemen  Pariwisata,
5(1):1-25.
Sudrajat  A.  (2003). Persepsi  Birokrasi Tentang Otonomi Bidang Kehutanan .  [disertasi].  Bogor  :
Program  Pasca  sarjana,  Institut
Pertanian Bogor. Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian
Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Sujarweni.
(2014). Metodologi Penelitian. Edisi 2014. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press. Taman  Nasional  Teluk  Cenderawasih (TNTC).  (2003).  Survei  Potensi Bakau  CagarAlamTeluk  Bintuni.
The  Nature  Conservacy  Papua Concervation Program. Palu.
Uphoff,  N.  (1988). Mengutamakan Manusia  Dalam  Pembangunan. DieditolehM . Cernea. Jakarta : UI Press. van den Ban AW, Hawkins HS. (1999). Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta: Kanisius. Walangitan,  H.  D.  (2012).  Analisis Keragaan  Sistem  Usaha  Tani Konservasi Pada Daerah Tangkapan  Air  Danau  Tondano. Disertasi Universitas Brawijaya. Wood, D. (1993). Sustainable development  in  the  third  world: paradox  or  panacea? The  Indian
Geographical Journal 68:6-20. Yuliastuti  I.A.N.,  I.N.M.  Yasa,  I.M. Jember, (2013). Partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan sampah  di  Kabupaten  Badung. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas  Udayana .  2(6):374-
393. Zuwendra, Erftmeijer, P., dan Allen, G.
(1991). Inventasrisasi Sumber
Daya  Alam  Teluk  Bintuni  dan Rekomendasi  untuk  Manajemen dan  Konservasi.  PHKA/AWB- Indonesia  (Forestry  Institute  and Asian Wetlands Bereau). Bogor.