## IPTEKS SISTEM INFORMASI SEDERHANA ATAS MANAJEMEN PERSEDIAAN PEDAGANG RITEL MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Winston Pontoh * , Novi Swandari Budiarso Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado Jl. Kampus Bahu, Manado 95115, Indonesia
* Email: winstonpontoh@unsrat.ac.id

## Abstrak
Penggunaan  teknologi  informasi  telah  banyak  digunakan  pada  organisasi  profit  dan organisasi non profit. Teknologi informasi sangat berperan penting dalam penyusunan sistem informasi  yang  bertujuan  untuk  menyediakan  informasi  yang  tepat  waktu  dan  akurat.  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  tonggak  dalam  pembangunan ekonomi Indonesia akan tetapi dalam pengelolaannya masih memiliki kelemahan dimana salah satunya  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Salah  satu  dampak  akan  kurangnya  pemanfaatan teknologi  informasi  adalah  kurangnya  pengendalian  dan  pengawasan  persediaan  khususnya pada pedagang ritel berskala kecil. Sistem informasi yang bersifat manual menyebabkan para pedagang ritel memiliki kelemahan dalam pengelolaan persediaan yang menyebabkan kurang cepatnya  informasi  atas  identifikasi  laba  kotor  yang  diperoleh  dari  hasil  penjualan. Penyusunan sistem informasi sederhana yang bersifat terbuka dan dapat dikembangkan sangat diperlukan  oleh  pedagang  ritel  berskala  kecil  dalam  mengendalikan  dan  mengawasi persediaan dalam operasional usaha.
Kata kunci: sistem informasi; persediaan; UMKM; Microsoft Access

## PENDAHULUAN
Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  saat  ini berkembang cukup pesat dalam mendukung pilar perekonomian Negara. Suci (2017) menunjukkan bahwa  UMKM  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  melalui  kontribusinya  terhadap  tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kurniawan dan Fauziah (2014) menunjukkan bahwa UMKM memiliki  peranan  yang  sangat  signifikan  dalam  membantu  pemerintah  dalam  mengentaskan kemiskinan.  Guna  mendukung  perkembangan  ini,  maka  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah menerbitkan  berbagai  regulasi  bagi  UMKM  yang  bertujuan  untuk  menjamin  keberlanjutan  dari UMKM  itu  sendiri.  Berbagai  regulasi  yang  pada  umumnya  mendukung  pengembangan  UMKM adalah:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil.
2. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Izin Usaha Mikro dan Kecil.
3. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  tahun  2018  tentang  pajak  penghasilan  atas  penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
4. Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat seperti yang diubah dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Walaupun  UMKM  memiliki  perkembangan  yang  baik  serta  memperoleh  dukungan  dari pemerintah  Republik  Indonesia,  akan  tetapi  UMKM  masih  memiliki  beberapa  kendala  yang memerlukan perbaikan signifikan. Martini (2017) menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia masih belum memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal ini  didukung  oleh  Suci  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa  UMKM  masih  memiliki  beberapa kelemahan dimana salah satunya adalah kemampuan manajerial dalam menjalankan usaha. Saerang dan  Pontoh  (2019)  juga  menunjukkan  bahwa  adanya  kelemahan  UMKM  dalam  manajemen persediaan menyebabkan sulitnya pengelola UMKM melakukan pengelolaan laba. Secara spesifik, salah  satu  kelemahan  dalam  pengelolaan  UMKM  adalah  penggunaan  teknologi  (Ananda  dan Susilowati,  2017;  Rokhayati,  2015).  Jauhari  (2010)  menunjukkan  bahwa  penggunaan  teknologi
informasi  berupa E-Commerce mampu  meningkatkan  kinerja  usaha  dari  UMKM.  Sagirani  dan Diradinata  (2017),  Prasetio  et  al.  (2018),  dan  Prasetyaningrum  (2019)  membuktikan  bahwa penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  meningkatkan  produktivitas  usaha  dari UMKM.  Rerung  (2018),  Sani  dan  Wiliani  (2019),  dan  Marfuah  dan  Adam  (2019)  menegaskan bahwa  penggunaan  teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  faktor  utama  dalam  meningkatkan daya  saing  UMKM.  Lubis  dan  Hardi  (2018)  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  persediaan khususnya  bahan  baku  dengan  menggunakan  Economic  Order  Quantity  (EOQ)  dapat meningkatkan  efisiensi  dari  UMKM  dalam  mengelola  bisnisnya.  Budiarso  dan  Pontoh  (2019) menunjukkan bahwa penentuan arus biaya persediaan akan memiliki dampak pada penentuan harga jual.
Weygandt  et  al.  (2014:223)  menyatakan  bahwa  perusahaan  dagang  melaporkan  persediaan barang  sebagai  aset  lancar  dalam  laporan  posisi  keuangan.  Heizer  et  al.  (2017:528)  menyatakan bahwa persediaan memiliki 4 (empat) fungsi dalam operasional perusahaan, yaitu:
1.  Persediaan  berfungsi  untuk  menyediakan  berbagai  pilihan  produk  untuk  mengantisipasi permintaan konsumen dan mmenghindarkan perusahaan dari permintaan yang fluktuatif. Jenis persediaan ini banyak terdapat dalam perusahaan dagang.
2.  Persediaan berfungsi untuk pelengkap bagian tertentu dalam proses produksi.
3.  Persediaan  berfungsi  untuk  memberikan  keuntungan  dari  segi  potongan  harga  karena pembelian dalam jumlah yang cukup besar memungkinkan untuk mendapatkan potongan harga atau pengurangan biaya pengiriman yang akan mengurangi harga pokok barang tersebut.
4.  Persediaan berfungsi untuk melindungi perusahaan dari risiko inflasi atau kenaikan harga yang fluktuatif.
Menurut Weygandt et al. (2014:280), dalam perusahaan dagang, persediaan memiliki 2 (dua) karakteristik,  yaitu:  (1)  persediaan  dimiliki  oleh  perusahaan;  dan  (2)  persediaan  berada  dalam kondisi  siap  dijual  kepada  konsumen.  Sedangkan  dalam  perusahaan  manufaktur,  Weygandt  et  al. (2014:280)  dan  Heizer  et  al.  (2017:528)  menjelaskan  bahwa  beberapa  jenis  persediaan  mungkin tidak secara langsung dapat dijual kepada konsumen, sehingga perusahaan manufaktur memiliki 3 (tiga) jenis persediaan, yaitu barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Persediaan barang jadi merupakan barang hasil produksi yang lengkap dan siap untuk dijual. Persediaan barang dalam proses adalah barang yang masih belum lengkap dan masih berada dalam proses produksi. Bahan baku  adalah  bahan  dasar  dari  sebuah  produk  yang  akan  digunakan  dalam  proses  produksi  akan tetapi  belum  digunakan.  Menurut  Warren  et  al.  (2018:346),  guna  mengamankan  persediaan  yang dimiliki  oleh  perusahaan  maka  diperlukan  kontrol  atas  persediaan  tersebut  yang  bertujuan  untuk: (1)  melindungi  persediaan  dari  kerusakan  atau  pencurian;  dan  (2)  pelaporkan  persediaan  dalam laporan keuangan.
Permasalahan  umum  yang  sering  terjadi  terkait  dengan  persediaan  adalah  pencatatan  dan dampaknya  atas  laporan  keuangan.  Menurut  Pontoh  (2013:315),  perusahaan  wajib  menjamin bahwa  nilai  persediaan  yang  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  adalah  akurat  dan  wajar  sesuai dengan metode pencatatan yang diterapkan berdasarkan  kebijakan manajemen yang sah. Menurut Pontoh (2013:315), pentingnya  kewajiban perusahaan  menjamin nilai persediaan yang dilaporkan dalam  laporan  keuangan  adalah  untuk  menghindari  salah  saji  dan  kesalahan  interpretasi  dari pengguna informasi keuangan.
Lebih  lanjut,  Pontoh  (2013:316)  menunjukkan  bahwa  pelaporan  persediaan  akhir  yang terlalu  tinggi  menyebabkan  beban  pokok  penjualan  yang  dihasilkan  menjadi  terlalu  rendah sehingga  menyebabkan  laba  kotor  yang  dilaporkan  menjadi  terlalu  tinggi.  Sebaliknya,  Pontoh (2013:316)  menunjukkan  bahwa  nilai  persediaan  akhir  yang  dilaporkan  terlalu  rendah menyebabkan  beban  pokok  penjualan  yang  dilaporkan  menjadi  terlalu  tinggi  sehingga menyebabkan  laba  kotor  yang  dilaporkan  menjadi  terlalu  rendah.  Dalam  konteks  perpajakan, Pontoh  (2013:316)  menjelaskan  bahwa  rekayasa  atas  nilai  persediaan  yang  dilaporkan memungkinkan jumlah pajak penghasilan yang dibayar dapat menjadi terlalu tinggi atau sebaliknya dapat menyebabkan jumlah pajak penghasilan yang dibayar menjadi terlalu rendah.
Warren et al. (2018:348) menjelaskan bahwa arus biaya terdiri atas 3 (tiga) asumsi, yaitu: (1) arus  biaya  diasumsikan  sesuai  dengan  urutan  waktu  biaya  tersebut  terjadi;  (2)  arus  biaya diasumsikan terbalik dengan urutan dimana biaya terjadi; dan (3) arus  biaya diasumsikan sebagai rata-rata  dari  biaya  yang  terjadi.  Warren  et  al.  (2018:348)  menginterpretasikan  bahwa  asumsi
pertama  atas  arus  biaya  sebaiknya  menggunakan  metode  masuk  pertama  keluar  pertama  ( first  in first  out ),  sebaliknya  asumsi  arus  biaya  kedua  sebaiknya  menggunakan  metode  masuk  terakhir keluar  pertama  ( last  in  first  out ),  sedangkan  asumsi  arus  biaya  ketiga  sebaiknya  menggunakan metode rata-rata tertimbang ( weighted average ).
Warren et al. (2018:348) menjelaskan bahwa dengan menggunakan  metode  masuk pertama keluar  pertama  ( first  in  first  out )  maka  secara  teknis  unit  persediaan  yang  pertama  dibeli  akan menjadi  urutan  pertama  dalam  penjualan  sehingga  nilai  persediaan  yang  dilaporkan  adalah  harga beli dari unit persediaan yang dibeli terakhir. Selain itu, Warren et al. (2018:348) juga menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama ( last in first out ) secara teknis unit  persediaan  yang  terakhir  dibeli  akan  menjadi  urutan  pertama  dalam  penjualan  sehingga  nilai persediaan yang dilaporkan adalah harga beli dari unit persediaan yang dibeli pertama. Warren et al.  (2018:348)  juga  menjelaskan  bahwa  dengan  menggunakan  metode  rata-rata  tertimbang ( weighted average ) atau metode arus biaya rata-rata maka secara teknis biaya adalah rata-rata dari seluruh nilai beli persediaan yang dibeli.
Menurut  Budiarso  (2018:1-3),  dalam  teknologi  informasi  khususnya  dalam  pembuatan sistem informasi dengan pendekatan Microsoft Access (MS Access), terdapat 3 dasar utama, yaitu : (1)  tabel  ( table );  (2)  formulir  ( form );  (3)  formulasi  ( Query );  dan  (4)  pelaporan  ( report ).  Secara teknis, Budiarso (2018:1-3) menjelaskan bahwa: 1.  Tabel  ( table )  adalah  merupakan  komponen  sistem  informasi  yang  digunakan  untuk  mengisi data  yang  dibutuhkan  yang  akan  diolah  untuk  menjadi  informasi  sesuai  dengan  kebutuhan pengguna.
2.  Formulasi  ( query )  adalah  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dalam  sistem  informasi khususnya  dalam  pengolahan  data  yang  dimasukkan  dalam  table  ( table )  atau  hasil  dari formulasi  ( query )  lainnya  untuk  menjadi  informasi  yang  dibutuhkan.  Formulasi  ( query ) umumnya  mengandung  operasional  matematika  misalnya  penjumlahan,  pengurangan, perkalian, dan pembagian atau operasional lain misalnya operasi logika.
3.  Formulir ( form ) adalah komponen yang dapat digunakan untuk mengubah tampilan tabel yang bertujuan  untuk  memudahkan  para  pengguna  dalam  melakukan  pengisian  data  atau mempermudah para pengguna untuk melihat sebuah informasi.
4.  Pelaporan ( report ) adalah komponen yang berfungsi menampilkan informasi dan dapat dicetak.

## METODE
Penerapan  ipteks  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  khususnya  metode masuk pertama keluar pertama ( first in first out ) dimana teknik penerapan ipteks dilakukan sebagai berikut:
1. Identifikasi  permasalahan  UMKM  khususnya  pedagang  ritel  atas  pengelolaan  persediaan barang dagang.
2. Penjelasan secara teoritis atas penggunaan metode masuk pertama keluar pertama ( first in first out ).
3. Penjelasan  pembuatan  sistem  informasi  sederhana  yang  aplikatif  atas  persediaan  dengan menggunakan Microsoft Access bagi UMKM khususnya para pedagang ritel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi permasalahan pedagang ritel
Permasalahan  umum  yang  sering  terjadi  dalam  pengelolaan  UMKM  khususnya  pedagang ritel  adalah  sulitnya  mengendalikan  dan  mengawasi  persediaan  barang  dagang.  Secara  teoritis, pengelolaan pada pedagang ritel berskala kecil tidak berbeda dengan pedagang ritel berskala besar khususnya  dalam  pengendalian  dan  pengawasan  atas  persediaan  barang  dagang.  Secara  spesifik, permasalahan  dalam  pengendalian  dan  pengawasan  atas  persediaan  barang  dagang  adalah penentuan  harga  pokok  penjualan  yang  berdampak  pada  penentuan  laba  kotor  atas  penjualan barang dagang.
Permasalahan dalam penentuan harga pokok pada pedagang ritel yang berklasifikasi UMKM umumnya  terjadi  karena  pengelola  sering  tidak  mengetahui  manfaat  atas  klasifikasi  pembelian persediaan menurut urutan waktu. Dampak yang umumnya terjadi akibat ketidaktepatan klasifikasi urutan  waktu  pembelian  persediaan  adalah  para  pedagang  ritel  seringkali  tidak  dapat
mengidentifikasi  laba  yang  dihasilkan  dari  penjualan  persediaan  berdasarkan  waktu  pembelian. Dalam  konteks  perpajakan,  apabila  diasumsikan  bahwa  pedagang  ritel  berskala  kecil  diharapkan tumbuh  menjadi  Wajib  Pajak  yang  menggunakan  pencatatan  akuntansi  (pedagang  ritel  berskala besar)  maka  penilaian  atas  persediaan  wajib  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  pasal  10  ayat 3 seperti  yang  telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2008  menyebutkan  bahwa: “penilaian persediaan hanya diperbolehakan menggunakan harga perolehan, yang didasarkan atas pemakaian  persediaan  untuk  penghitungan  harga  pokok  yang  dilakukan  secara  rata-rata  ataupun yang dilakukan dengan mendahulukan persediaan yang dapat pertama”.
Metode masuk pertama keluar pertama ( first in first out )
Metode  masuk  pertama  keluar  pertama  menyarankan  bahwa  unit  persediaan  yang  pertama dibeli  akan  menjadi  urutan  pertama  dalam  penjualan  sehingga  nilai  persediaan  yang  dilaporkan adalah harga beli dari unit persediaan yang dibeli terakhir (Warren et al., 2018:348). Berdasarkan metode  ini,  maka  diharapkan  laba  kotor  yang  dihasilkan  dari  hasil  penjualan  persediaan  berada pada tingkat yang normal atau wajar. Ilustrasi singkat atas metode ini dapat digambarkan berikut:
Data pembelian:
10 Januari 2020 dibeli 10 unit barang A dengan harga per unit Rp. 100. 11 Januari 2020 dibeli 12 unit barang A dengan harga per unit Rp. 150. 13 Januari 2020 dibeli 10 unit barang A dengan harga per unit Rp. 200.
Data penjualan:
12 Januari 2020 dijual 20 unit barang A dengan harga per unit Rp. 300.
Tabel 1 . Menunjukkan Penghitungan Laba Kotor Berdasarkan Penentuan Harga Pokok Penjualan jika diasumsikan bahwa perusahaan tidak memiliki persediaan barang dagang awal.
Tanggal Pembelian Beban Pokok Penjualan Nilai Persediaan Akhir Unit Harga Total Unit Harga Total Unit Harga Total 10/1/2020 1 0 1 00 1 .000 - - - 1 0 1 00 1 .000 11/1/2020 12 150 1.800 - - - 10 100 1.000 12 150 1.800 22 2.800 12/1/2020 - - - 10 100 1.000 - - - 10 150 1.500 2 150 300 2.500 2 300 13/1/2020 10 200 2.000 - - - 2 150 300 10 200 2.000 Total 32 4.800 20 2.500 12 2.300
Berdasarkan informasi diatas, maka Tabel 2 menyajikan penghitungan laba kotor kotor per pembelian sesuai urutan waktu.
Tabel 2. Penghitungan laba belum direalisasi atas persediaan Waktu Pembelian Jumlah Pembelian Jumlah Penjualan Target Laba Laba Direalisasi Laba Belum Direalisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) 10/1/2020 1.000 3.000 2.000 2.000 - 11/1/2020 1.800 3.000 1.800 1.500 300 13/1/2020 2.000 - 1.000 - 1.000 4.800 6.000 4.800 3.500 1.300
(3) = Jumlah unit yang terjual x Harga jual per unit
(4) = (Harga jual per unit-Harga beli per unit) x Jumlah unit dibeli (5) = (Harga jual per unit-Harga beli per unit) x Jumlah unit terjual (6) = (4)-(5)
Apabila dilakukan pengujian dengan menggunakan tata susunan laporan laba rugi kotor yang formal, maka penghitungan laba rugi kotor adalah:
Penjualan 6.000 Beban Pokok Penjualan: Persediaan awal - Pembelian 4.800 Barang tersedia dijual 4.800 Persediaan akhir 2.300 Beban Pokok Penjualan 2.500 Laba kotor 3.500
Hasil penghitungan dengan menggunakan tata susunan laporan laba rugi kotor yang formal menunjukkan bahwa nilai laba kotor adalah sama dengan nilai laba yang direalisasi.

## Sistem informasi persediaan
Berdasarkan kasus yang disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2, maka dilakukan penyusunan sistem  informasi  sederhana  bagi  UMKM  khususnya  pedagang  ritel.  Secara  teknis,  penyusunan sistem  informasi  dengan  menggunakan  Microsoft  Access  akan  menggunakan  3  (tiga)  komponen yang  diperlukan,  yaitu  Tabel  ( Table ),  Formulasi  ( Query ),  dan  Formulir  ( Form ).  Secara  teknis, dalam  penyusunan  tabel,  formulasi,  dan  formulir  dalam  MS  Access  perlu  memperhatikan penggunaan menu “ View ” dan “ Design View ” yang terletak pada pojok kiri atas menu MS Access. Gambar 1 menunjukkan simbol kedua menu tersebut.

## Gambar 1. Simbol View dan Design View
Operasional pedagang ritel secara umum diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian operasi, yaitu pembelian  barang  dagang,  penyimpanan  barang  dagang,  dan  penjualan  barang  dagang.  Hal  ini menyebabkan  proses  penyusunan  sistem  informasi  bagi  UMKM  pedagang  ritel  juga  akan mengikuti operasional tersebut.

## A. Tabel
Tahap  penyusunan  tabel  merupakan  hal  paling  penting  dalam  penyusunan  sistem  informasi. Dalam  kasus  ini,  tabel  akan  mengandung  data-data  yang  diperlukan  untuk  diolah  menjadi informasi.  Pada  menu  Microsoft  Access,  pilih Create ,  dan  kemudian  pilih Table seperti  yang ditampilkan pada Gambar 2
Gambar 2. Menu Table pada MS Access
Apabila menu Table telah dipilih maka secara otomatis MS Access akan menyediakan tabel kosong.  Tahap  selanjutnya  adalah  menentukan  tipe-tipe  dari cell yang  akan  digunakan  untuk pengisian data. Gambar 3 menunjukkan pengaturan ( setting ) dari cell table .
Gambar 3. Pengaturan tipe cell table
Tabel  yang  telah  disusun  harus  disimpan  ( save )  terlebih  dahulu  sebelum  melakukan pengisian  data,  misalnya  disimpan  dengan  menggunakan  nama  “Tabel  Pembelian”  yang menunjukkan proses operasional pembelian barang dagang. Gambar 4 menunjukkan kondisi tabel setelah dilakukan pengisian data.

## Gambar 4. Tabel pembelian
Tabel  pembelian  pada  Gambar  4  menunjukkan  penggunaan  menggunakan  metode  masuk pertama keluar pertama dimana jenis barang akan diurutkan berdasarkan waktu pembelian dengan menggunakan  “Nomor  Register  Barang”.  Tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  penyusunan  tabel
penjualan  yang  merupakan  proses  operasional  penjualan  barang  dagang.  Gambar  5  menunjukkan penyusunan tabel penjualan adalah sama seperti penyusunan tabel pembelian.
Gambar 5. Penentuan ( setting ) tabel penjualan
Gambar  6  menunjukkan  hasil  pengisian  data  pada  tabel  penjualan  barang  dagang.  Perlu dicatat  bahwa, cell “Nomor  Register  Barang”  penting  untuk  digunakan  guna  menunjukkan penerapan atas metode masuk pertama keluar pertama ( first in first out ).

## Gambar 6. Tabel penjualan
Bagian akhir yang diperlukan adalah penyusunan tabel kontrol yang akan digunakan untuk menyajikan  informasi  yang  diperlukan.  Gambar  7  menunjukkan  contoh  tabel  kontrol  yang menggunakan data “Nomor Register Barang”.

## B. Formulasi
Pembahasan tentang formulasi ( query ) atas penyusunan sistem informasi pedagang ritel akan menitikberatkan  pada  beberapa  formulasi  yang  merupakan  titik  utama,  yaitu  total  pembelian  per barang  menurut  waktu  pembelian,  total  penjualan  per  waktu  penjualan,  dan  penentuan  laba  yang belum  direalisasi  atas  pembelian  per  waktu  pembelian.  Gambar  8  menunjukkan  pengaturan  area ( field )  dari  formulasi  tabel  pembelian  dimana  pengaturan  area  dapat  menggunakan  teknik  yang disebut “ drag ”.

## Gambar 8. Pengaturan formulasi pada tabel pembelian
Gambar  9  menunjukkan  hasil  penghitungan  total  pembelian  per  waktu  pembelian  dimana formulasi yang digunakan adalah “Total Pembelian: [Kuantitas]*[Harga per Unit]”.
Gambar 9. Hasil penghitungan pada tabel pembelian
Tahap  selanjutnya  adalah  membuat  formulasi  atas  total  penjualan  per  waktu  penjualan dengan  proses  yang  sama  atas  formulasi  penghitungan  total  pembelian  per  waktu  pembelian. Gambar 10 menunjukkan hasil formulasi atas total penjualan per waktu penjualan.

## Gambar 10. Hasil penghitungan pada tabel penjualan
Setelah  menentukan  pembelian  dan  penjualan,  maka  tahap  akhir  yang  perlu  dilakukan adalah penentuan laba yang belum direalisasi atas setiap unit barang dagang berdasarkan per waktu pembelian dan per waktu penjualan. Formulasi atas penentuan laba yang belum direalisasi sedikit lebih kompleks karena akan menggunakan teknik dalam MS Access yang disebut “ relationship ”. Teknik  ini  akan  menggunakan  teknik  yang  disebut  “ drag ”  guna  menghubungkan  setiap field yang diperlukan. Perlu diperhatikan bahwa penyusunan formulasi laba yang belum direalisasi akan didukung oleh formulasi lainnya yang tidak dibahas tetapi terlampir pada file MS Access.

## Gambar 11. Formulasi laba yang belum direalisasi
Gambar 11 menyajikan penyusunan formulasi laba yang belum direalisasi yang didukung dengan hubungan antar variabel data ( relationship ). Dalam penyusunan formulasi ini, data “Nomor Register  Barang”  dan  tabel  kontrol  (lihat  Gambar  7)  menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan informasi  yang  dibutuhkan  dan  merupakan  implementasi  metode  masuk  pertama  keluar  pertama dalam  pengelolaan  persediaan.  Gambar  12  menampilkan  hasil  formulasi  laba  yang  belum direalisasi atas persediaan akhir yang belum terjual.

## Gambar 12. Hasil penghitungan laba yang belum direalisasi

## C. Formulir
Pembahasan  pembuatan  formulir  akan  dititikberatkan  pada  pembuatan  menu  utama pengelola  yang  disebut  “panel  manajer”.  Panel  manajer  sebenarnya  adalah  merupakan  gabungan tabel-tabel  yang  telah  dibuat,  yaitu  tabel  pembelian,  tabel  penjualan,  dan  tabel  kontrol.  Tujuan pembuatan  panel  manajer  adalah  untuk  memudahkan  para  pedagang  ritel  untuk  mengelola persediaan  yang  dimiliki.  Tahap  pembuatan  formulir  pada  penerapan  ipteks  ini  menggunakan “ Blank Form ” dengan cara memilih menu “ Create ” seperti yang ditampilkan pada Gambar 13.

## Gambar 13. Pembuatan formulir
Dalam  mode  “ Design  View ”,  teknik  selanjutnya  yang  digunakan  adalah  “ drag ”  yang berfungsi  memasukkan  tabel-tabel  yang  dibutuhkan  serta  menu  “button”  yang  berfungsi  untuk melakukan operasi formulir yang dibutuhkan, misalnya tombol “Tutup”. Gambar 14 menampilkan mode “ Design View ” dari panel manajer.
Gambar 14. Mode “ Design View ” dari panel manajer
Gambar  15  menunjukkan  hasil  pembuatan  formulir  berdasarkan  tahapan  yang  ditunjukkan oleh Gambar 15.

## Gambar 15. Panel manajer

## KESIMPULAN
Metode  masuk  pertama  keluar  pertama  merupakan  metode  arus  biaya  yang  secara  umum sangat disarankan dalam kebijakan akuntansi khususnya dalam pengelolaan persediaan. Selain itu, metode ini juga sangat diwajibkan dari sudut peraturan perundang-undangan khususnya bagi para pedagang ritel pada skala yang lebih besar. Dalam penerapan ipteks ini, pemahaman atas metode masuk  pertama  keluar  pertama  diawali  dengan  contoh  kasus  sederhana  atas  pencatatan  transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan penghitungan laba kotor serta identifikasi atas laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir.
Pengelolaan  persediaan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  berbentuk  sistem informasi  persediaan  dapat  membantu  UMKM  khususnya  pedagang  ritel  berskala  kecil  dalam menentukan jumlah laba yang belum direalisasi atas persediaan dari unit barang yang dibeli sesuai dengan  urutan  waktunya.  Dalam  hal  pemanfaatan  teknologi  informasi,  maka  UMKM  khususnya pedagang ritel berskala kecil secara langsung dapat mengimplementasikan metode masuk pertama keluar  pertama.  Sistem  informasi  persediaan  bagi  pedagang  ritel  yang  disusun  masih  memiliki banyak  kekurangan  oleh  sebab  itu  sangat  disarankan  agar  sistem  informasi  yang  ada  dapat dikembangkan  lebih  lanjut  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna,  dalam  hal  ini  pedagang  ritel berskala kecil.
Penulis melampirkan file MS Access dari artikel ini untuk tujuan pembelajaran. File tersebut dapat dikembangkan oleh penulis lainnya dengan tujuan tidak diperjualbelikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2017). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis  industri  kreatif  di  Kota  Malang. Jurnal  Ilmu  Ekonomi,  1 (1),  120-142. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6072/0
Budiarso, N. S. (2018). Akuntansi berbasis komputer: Pendekatan aplikasi Microsoft Access. Nusa Litera Inspirasi. Cirebon: Indonesia.
Budiarso,  N.  S.,  &  Pontoh,  W.  (2019).  Ipteks  penghitungan  harga  transfer  dan  harga  jual  pada Rumah Makan Khopinos. Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 3 (1). https://doi.org/10.32400/jiam.3.1.2019.23305
Heizer, J., Jones, J. H., Render, B., & Munson, C. (2017). Principles of Operations Management: Sustainability  and  Supply  Chain  Management,  10 th Edition.  England:  Pearson  Education Limited.
Jauhari,  J.  (2010).  Upaya  pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  dengan memanfaatkan E-Commerce. Jurnal Sistem Informasi (JSI), 2 (1), 159-168. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/article/view/718
Kurniawan, F., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2 (2), 165-176. http://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.436
Lubis, N., & Hardi. (2018). Pengendalian persediaan bahan baku terhadap perkembangan UMKM di Kota
Pekanbaru Riau.
Jurnal Daya Saing, 4 (2), 1-10.
https://doi.org/10.35446/dayasaing.v4i2.233
Marfuah,  M.,  &  Adam,  S.  (2019).  Model  analisis  implikasi  sistem  pemerataan  pemberdayaan UMKM berbasis teknologi informasi. SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi, 8 (3), 458-464. http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article/view/544
Martini, T. (2017). Kompetensi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Kota Bandung dalam mengahadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jurnal Penelitian Pendidikan, 17 (3), 220-235. https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/9616
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan  Menko  Perekonomian  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kredit Usaha  Rakyat  seperti  yang  diubah  dalam  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  tahun  2018  Pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Pontoh, W. (2013). Akuntansi: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Halaman Moeka. Prasetio,  R.  T.,  Mubarok,  A.,  Ramdhani,  Y.,  Junianto,  E.,  Rismayadi,  A.  A.,  Anshori,  I.  F.,
Hidayatulloh,  S.,  &  Topiq,  S.  (2018).  Upaya  peningkatan  produktivitas  UMKM  melalui implementasi  ICT  pada  Look  At  Hijab  Bandung. Jurnal  Abdimas  BSI:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat, 1 (1), 104-111. https://ejournal.bsi.ac.id/ ejurnal/index.php/ abdimas/article/view/3160
Prasetyaningrum,  E.  (2019).  Pengaruh  Sumber  Daya  Teknologi  Informasi  Terhadap  Knowledge Management  dan  Keunggulan  Kompetitif  UMKM  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur. INFORM  :  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi,  4 (2),  1-8. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/inform/article/view/1783 Rerung,  R.  R.  (2018).  Analysis  and  Design  of  MSMEs  Support  System  Based  on  Information Technology  (Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Pendukung  UMKM  Berbasis  Teknologi Informasi). Jurnal Pekommas, 3 (1), 19-30. http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030103 Rokhayati, I. (2015). Pengukuran kinerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Suatu telaah  pustaka. Monex:  Journal  Research  Accounting  Politeknik  Tegal,  4 (2),  94-100. https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/273
Saerang,  D.,  &  Pontoh,  W.  (2019).  Ipteks  sistem  persediaan  dalam  penentuan  harga  pokok penjualan  bagi  usaha  kecil  menengah  di  Kecamatan  Malalayang  I  Barat  Kota  Manado.
Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 3 (2), 35-39.
https://doi.org/10.32400/jiam.3.2.2019.24005 Sagirani, T., & Diradinata, M. E. (2017). Perancangan sistem informasi bagi usaha mikro kecil dan menengah  dalam  meningkatkan  layanan  pada  pelanggan. Jurnal  Komunikasi,  Media  dan Informatika, 7 (1), 18-29. http://dx.doi.org/10.31504/komunika.v7i1.1363
Sani,  A.,  &  Wiliani,  N.  (2019).  Faktor  kesiapan  dan  adopsi  teknologi  informasi  dalam  konteks teknologi  serta  lingkungan  pada  UMKM  di  Jakarta. JITK  (Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi Komputer), 5 (1), 49-56. https://doi.org/10.33480/jitk.v5i1.616 Suci,  Y.  R.  (2017).  Perkembangan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah)  di  Indonesia.
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6 (1), 51-58. http://e-
journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1239 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Warren,  C.  S.,  Reeve,  J.  M.,  &  Duchac,  J.  E.  (2018),  Financial  Accounting,  15 th Edition.  United States: Cengage Learning.
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2014). Financial Accounting, 9 th Edition. United States: John Wiley & Sons, Inc.