## 1
UPAYA MENGANTISIPASI PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU MENURUT ANTI- TRAFFICKING IN PERSONS ACT , 2007 DAN HUKUM ISLAM
Hajah Makiah Tussaripah binti Jamil Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban 3, Negeri Sembilan, Malaysia
e-mail : makiah@uitm.edu.my

## ABSTRACT
We often hear and read about reports of a growing number of trafficking crime cases that are worrisome in almost every corner of the country. Studies show that trafficking crimes make women a target not only of individuals but also a form of conspiracy and malicious co-operation of various parties that form the network internationally. Most trafficked women are victims of fraudulent frauds that lead to them being forced to work without pay and paid as maids and so on. The discussion of this paper will focus on the Anti-Trafficking in Persons Act 2007 (Act 670) which provides for trafficking offenses and protection of victims. Also exemplified is the Islamic view of trafficking crimes which is seen to be at odds with Shariah maqasid and humanitarian values.  The  proposed  proposal  then  takes  into  account  a  more  just  and  equitable  approach  to  Islamic jurisprudence, taking into account the concept of ta'zir that emphasizes the various forms of punishment such as whipping, killing, diyyat and so on which are expected to deal with crime more effectively.
Keywords : Human beings, Islam, Ta'zir , Trade

## ABSTRAK
Kita  sering  mendengar  dan  membaca  tentang  laporan  meningkatnya  kejahatan  perdagangan  manusia  dan kecemasan  di  hampir  setiap  sudut  negara.  Studi  menunjukkan  bahwa  kejahatan  perdagangan  membuat perempuan menjadi target tidak hanya dari individu tetapi juga bentuk konspirasi dan kerjasama jahat dari berbagai  pihak  yang  membentuk  jaringan  internasional.  Sebagian  besar  perempuan  yang  diperdagangkan adalah  korban  penipuan  yang  menyebabkan  mereka  dipaksa  bekerja  tanpa  dibayar  dan  dibayar  sebagai pembantu rumah tangga dan sebagainya. Pembahasan makalah ini akan fokus pada Anti-Trafficking in Persons Act  2007  (Act  670)  ( UU  Anti-Perdagangan  Orang  2007  (UU  670))  yang  mengatur  tentang  pelanggaran perdagangan  dan  perlindungan  korban.  Juga  dicontohkan  adalah  pandangan  Islam  tentang  kejahatan perdagangan  manusia  yang  dipandang  bertentangan  dengan  maqasid  Syariah  dan  nilai-nilai  kemanusiaan. Usulan  yang  diajukan  kemudian  mempertimbangkan  pendekatan  yurisprudensi  Islam  yang  lebih  adil  dan merata,  dengan  mempertimbangkan  konsep  ta'zir  yang  menekankan  berbagai  bentuk  hukuman  seperti mencambuk, membunuh, diyyat dan sebagainya yang diharapkan dapat menangani kejahatan dengan lebih efektif.
Kata Kunci: Hukum Islam, Manusia, Perdagangan, Ta’zir.
FIRST RECEIVED:
21 January 2020 REVISED: 10 January 2021 ACCEPTED: 06 March 2021 PUBLISHED: 15 April 2021
PENDAHULUAN

## 2
Sejarah  berlalu  dan  waktu  berubah. Tetapi  tradisi  perbudakan  manusia  tetap merupakan kanker yang hampir tidak mungkin disembuhkan. Meskipun 'perbudakan modern' ini lahir dalam berbagai bentuk dan versi, ini mengandung semua fitur dan sifat perbudakan. Era modern menyaksikan kejahatan perdagangan manusia sebagai bentuk perbudakan  modern  yang  dialami  hampir  di setiap negara di dunia.
Perempuan adalah target utama karena kecenderungan  digunakan  sebagai  simbol ketertarikan  seksual.  Selain  diperdagangkan secara  seksual  dengan  dipaksa  menjadi pelacur, perempuan juga sangat berharga dan bernilai tinggi karena mereka dianggap identik dengan pekerjaan rumah tangga dan cenderung dipaksa menjadi pembantu rumah tangga.
Tindakan  drastis  harus  diambil  oleh semua  pihak  karena  kejahatan  perdagangan perempuan bukan hanya satu pihak. Faktanya, ini  adalah  jaringan  kriminal  yang  sangat  luas dan  terorganisir  yang  melibatkan  korban, rekrutmen lokal, petugas dan pejabat penegak hukum,  pedagang  yang  tertarik,  pemerintah dan sindikat internasional (Vidyamali Samarasinghe, 2008).
Anti-Trafficking  in  Persons  Act  2007 merupakan  satu  undang-undang  di  Malaysia bertujuan mengatur pelanggaran perdagangan, perlindungan  dan  bantuan  orang-orang  yang diperdagangkan. Undang-undang ini disahkan di  Parlemen  pada  Mei  2007  yang  disahkan pada 1 Oktober 2007, di Bagian I, II, ss. 66 dan 67  (lihat  P.U  (B)  338/2007)  dan  pada  28 Februari 2008, untuk Bagian III, IV, V dan VI (lihat  P.U.  (B)  86/2008).  Undang-undang  ini terdiri  dari  67  bagian  dan  dibagi  menjadi  6 bagian  utama  (Dimulainya,  Dewan  Anti-
Trafficking, Pelanggaran Perdagangan Orang,
Penegakan,  Perlindungan  dan  Perlindungan Trafiking dan
Lain-lain) diharapkan memberikan mekanisme perbaikan yang lebih efektif untuk menangani masalah ini.
Islam  adalah  agama  yang  sempurna dan adil yang memberikan pedoman dan jalan untuk  menangani  masalah  ini.  Apa  bentuk hukuman dan hukum Islam yang berlaku untuk penjahat  perdagangan  perempuan?  Apakah hukuman  yang  ada  dan  yang  dipraktikkan  di sebagian  besar  negara  cukup  dan  dapat mengendalikan situasi ini? Semua pertanyaan ini  akan  dibahas  dan  dibahas  sehingga  kami dapat mengusulkan dan menghasilkan bentuk resolusi dan metode yang lebih baik dan lebih adil sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dan memperoleh data berupa literatur serta  jurnal  yang  membahas  tentang  masalah perdagangan manusia. Fokus pembahasannya adalah  pada  UU  Anti-Trafficking  in  Persons 2007 (UU 670) yang mengatur tentang tindak pidana  trafiking  dan  perlindungan  korban. Peneliti  kemudian  melihat  perdebatan  dan pandangan
Islam tentang kejahatan
perdagangan  manusia  yang  dinilai  sejalan dengan  tuntutan  syariah  dan  nilai-nilai kemanusiaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini kemudian diterjemahkan  menjadi  beberapa  debat  dan perbahasan di bawah sub judul berikut:

## Definisi Perdagangan Manusia

## 3
Kamus  Fajar  (Hornby  &  Asmah,  tt) memberikan  definisi  'perdagangan'  sebagai bentuk perdagangan ilegal dan tidak bermoral. Ini  berarti  bahwa  setiap  orang  yang  terlibat dalam  kejahatan  perdagangan  ini  dianggap bersalah  atas  beberapa  bentuk  pelanggaran hukum  dan  moral  dan  dapat  dikenakan hukuman perdata dan pidana oleh pemerintah.
Konferensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  (No.  49/166)  memberikan  definisi perdagangan  sebagai  gerakan  ilegal  dan rahasia  orang  untuk  melintasi  perbatasan  di dalam atau di luar negara terutama dari negara- negara  berkembang  dan  negara-negara  yang sedang dalam transisi (Chairul Bariah Mozasa, 2005).  Tujuan  utamanya  adalah  untuk memaksa perempuan dan anak-anak ke dalam penindasan  dan  eksploitasi  seksual  dan ekonomi  untuk  kepentingan  perekrut  (agen), pedagang  manusia  dan  sindikat  kriminal. Situasi ini mirip dengan kegiatan ilegal lainnya yang  terkait  dengan  perdagangan  manusia seperti  gadis-gadis  yang  dipaksa,  pernikahan palsu, tenaga kerja ilegal dan adopsi yang tidak sah.

## Jenis Dan Tujuan Perdagangan Manusia
Perdagangan  dapat  terjadi  karena alasan  dan  tujuan  tertentu.  Fenomena 'trafiking' menunjukkan bahwa hampir semua perempuan  yang  diperdagangkan  dipaksa untuk bekerja secara paksa. Di banyak negara seperti  Arab  Saudi,  Iran  dan  Indonesia, perempuan dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga, di pabrik dan pertanian. Energi mereka akan terbuang sia-sia dan tidak dibayar seperti  yang  dijanjikan.  Kerja  paksa  terjadi ketika  energi  seseorang  dipaksakan  oleh intimidasi,  kekerasan,  tekanan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  dan  posisi  dan
beban  atau  beban  hutang  (Ronald,  2014). Sering  kali,  dokumen  penting  seperti  paspor akan  disimpan  dan  disembunyikan  oleh majikan  untuk  tujuan  perempuan  tidak  dapat melarikan diri atau mencari bantuan.
Pelacuran dan perdagangan seks adalah agenda  dan  tujuan  utama  ketika  seorang perempuan diperdagangkan. Pelacuran adalah suatu bentuk aktivitas seksual yang berada di luar praktik pernikahan yang menjadikan seks atau  aktivitas  seksual  lainnya  sebagai  motif dan  tujuan.  Seseorang  yang  bersedia  menjadi pelacur  menjadikan  pembayaran  dan  faktor uang  sebagai  tujuan  utama  mereka  dalam kegiatan  tersebut.  Dalam  kasus  seperti  itu mereka sering mengabaikan emosi dan naluri yang sebenarnya. Berbeda dengan perempuan yang  terjebak,  ditipu  dan  diperdagangkan untuk tujuan pelacuran. Mereka dipaksa untuk melacurkan  diri  dan  melayani  pelanggan mereka  hanya  karena  mereka  diancam  atau diancam dengan sesuatu yang lebih besar.
Sindikat perdagangan juga
mengekspos  perempuan  yang  telah  menjadi korban perdagangan narkoba. Biasanya wanita ini  digunakan  sebagai  perantara  yang membawa  atau  mendistribusikan  obat-obatan dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.  Kita  sering mendengar wanita atau gadis muda ditangkap oleh  pihak  berwenang  karena  membawa  atau mendistribusikan  narkoba.  Mereka  sering menjadi  korban  dan  diperas  oleh  penjahat sungguhan untuk membebaskan diri dari pihak berwenang.  Wanita  miskin  yang  menjadi korban  itu  akhirnya  dihukum  mati  karena kejahatan yang terpaksa mereka lakukan.
Perdagangan juga biasanya tersembunyi  di  balik  agen  perjodohan  yang tumbuh  seperti  jamur.  Konsep  populer 'mempelai  pesanan  melalui  pos'  di  kalangan

## 4
gadis-gadis muda sebenarnya telah membawa mereka ke kehidupan yang lebih menyedihkan. Ketika  mereka  dikirim  sebagai  pengantin, mereka  sering  dipaksa  bekerja  sebagai pembantu  rumah  tangga  tanpa  upah  dan diperlakukan  sebagai  budak.  Misalnya, dilaporkan  bahwa  dari  tahun  1987  hingga 1997, 41% orang Filipina yang beremigrasi ke Amerika dianggap sebagai 'mempelai wanita'. Meskipun  beberapa  wanita  berhasil  membuat hidup mereka lebih baik, sebagian besar hidup mereka akhirnya menjadi pelacur atau pekerja paksa.
Di  banyak  negara  berkembang, misalnya Malaysia, telah menjadi 'tren' bahwa kita  dapat  melihat  semakin  banyak  pusat pendidikan  tinggi  swasta  di  hampir  setiap negara  bagian.  Dari  sudut  pandang  positif, sangat baik dalam mempromosikan kelanjutan dari tuntutan pengetahuan. Di sisi lain, sindikat perdagangan  perempuan  juga  dapat  terjadi dengan  menggunakan  tempat  studi  ini  untuk menyembunyikan  identitas  mereka  yang sebenarnya. Wanita yang direkrut atau dikirim ke  sini  terkadang  menggunakan  visa  sebagai pelajar asing untuk memasuki negara tersebut. Setelah tiba di negara itu, mereka akan dipaksa untuk melakukan pelacuran dan terlibat dalam perdagangan seks tanpa persetujuan.

## Fakta dan Data
Definisi  'perdagangan  manusia'  yang diberikan  oleh  Konferensi  PBB  menyatakan bahwa kejahatan ini berasal dari negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Kejahatan  ini  memberikan  indikasi  bahwa resesi  dan  kemiskinan  adalah  faktor  utama dalam  perdagangan  manusia  (Laczko  & Gozdiak,  2005).  Resesi  ekonomi  dunia  dan
inflasi  yang  tinggi  telah  menjadi  pendorong meningkatnya  angka  kemiskinan  di  banyak negara terbelakang dan berkembang. Menurut data  Statistik  Pusat  Indonesia  (CPS),  tingkat kemiskinan  pada  tahun  1996  meningkat sebesar 11,3% menjadi 23,4% pada tahun 1999 (Chairul, 2006).
Kondisi kehidupan yang sangat buruk menghalangi pendidikan lebih lanjut. Penemuan  perdagangan  seks  telah  menjadi cara  termudah  dan  tercepat  untuk  mencari nafkah.  Kemiskinan  juga  menyebabkan banyak  perempuan  dan  ibu  keluar  dari  jalan mereka  untuk  mencari  pekerjaan  dan meninggalkan anak-anak terlantar dan berisiko tinggi  menjadi  korban  sindikat  perdagangan manusia.  Mayoritas  dari  mereka  datang  ke Malaysia  untuk  mencari  peluang  ekonomi yang  lebih  besar  daripada  di  negara  asalnya dan  situasi  ini  memudahkan  mereka  untuk terlibat dengan masalah perdagangan manusia (Norcikeyonn & Nor-Ina, 2013).
Studi tersebut juga menemukan bahwa masalah  perdagangan  manusia  juga  terjadi  di kawasan Asia Tenggara, terutama di sebagian besar  negara  berkembang.  Tuntutan  hidup akibat  kerawanan  ekonomi,  perkembangan sosial,  politik  nasional  yang  tidak  stabil,  dan minimnya paparan pendidikan telah mengakibatkan  banyak  daerah  pedesaan  di negara-negara  berisiko  tinggi  ini  menjadi sasaran  fenomena  perdagangan  manusia (Firdaus & Zarina, 2015).
Ketika  kemiskinan  terlalu  ketat  untuk kehidupan,  ia  memaksa  seseorang  untuk meminjam  sehingga  hutang  tidak  dapat diselesaikan
.  Ketika  ini  terjadi,  kreditor  yang sebenarnya adalah agen perekrutan yang akan memaksa  orang  tua  atau  keluarga  untuk

## 5
menyerahkan  anak  perempuan  mereka  untuk bekerja  untuk  membayar  hutang.  Keluarga mungkin  tidak  mengharapkan  anak  mereka dilecehkan  atau  dipaksa  menjadi  pekerja. Untuk orang Filipina, biaya migrasi mereka ke suatu negara menggunakan dokumen perjalanan atau izin kerja palsu sangat tinggi. Akibatnya,  mereka  dipaksa  bekerja  selama beberapa  tahun  di  industri  seks  untuk membayar  hutang  mereka  kepada  perekrut yang membawa mereka ke negara itu.
Upaya untuk mencegah dan memberantas  tidak  akan  ada  artinya  tanpa dukungan  sistem  penegakan  yang  bersih  dan dapat dipercaya. Pihak berwenang terutama di antara  polisi  harus  benar-benar  berusaha memberantas kejahatan ini dan tidak menjadi dalang di balik penjahat. Misalnya, ada laporan bahwa  perempuan  Bengal  atau  Burma  yang diperdagangkan  di  Pakistan  bernilai  antara US1.500  hingga  2.500  per  orang  tergantung pada  usia,  penampilan,  dan  keperawanan mereka  (perawan).  Untuk  setiap  wanita  yang dijual, polisi yang tidak jujur yang menerima suap menuntut komisi 15 hingga 20 persen.
Oleh karena itu, selain masalah korupsi di kalangan penegak hukum, kelemahan dalam sistem  hukum  juga  merupakan  faktor  dalam kriminalisasi perdagangan perempuan.

## Angka Perdagangan Wanita di Malaysia
Menurut
direktur Departemen Investigasi  Kriminal  Datuk  Christopher  Wan Wan,  setidaknya  20  negara  di  dunia  telah diidentifikasi  sebagai  "negara  sumber"  dari para tersangka pekerja seks yang ditangkap di Malaysia. Menurut dia, tingkat kenaikan rata- rata  20  hingga  25  persen  per  tahun,  jumlah penahanan  tertinggi  antara  2000  dan  2007 adalah  warga  negara  dari  Indonesia  diikuti oleh China, Thailand dan Filipina. Warga dari
Rusia,  India,  Myanmar  dan  Uzbekistan menunjukkan  penurunan  pada  tahun  yang sama (Arul, 2007).
Korban sindikat perdagangan manusia di  Malaysia  sering  kali  ditipu  dengan  janji bekerja  sebagai  pembantu  rumah  tangga  atau pekerja di sektor makanan atau pabrik. Mereka dijanjikan  gaji  yang  layak  dan  tempat  yang nyaman.  Di  sisi  lain,  ketika  mereka  tiba  di Malaysia,  mereka  akan  dijemput  oleh  agen atau  agen  yang  menjanjikan  pekerjaan  dan dibawa ke pusat prostitusi untuk diperdagangkan.  Seringkali  paspor  mereka dirahasiakan atau disembunyikan dan diancam dengan  kekerasan  atau  tindakan  oleh  pihak berwenang. Namun, ada kasus-kasus perempuan  Malaysia  diselundupkan  ke  luar negeri  untuk  tujuan  eksploitasi  seksual  tetapi jumlahnya terlalu kecil.
Menurut  Datuk  Christopher  Wan,  di Malaysia, sulit untuk menentukan jumlah pasti atau  perkiraan  orang  yang  diselundupkan keluar  atau  masuk  ke  Malaysia.  Ini  karena jumlah  imigran  ilegal  hampir  mencapai  4% dari populasi Malaysia. Sindikat penyelundupan hanya menghadapi risiko kecil dan menuai manfaat besar dengan memanfaatkan  sejumlah  besar  imigran potensial. Perempuan yang diselundupkan dari satu  negara  sekarang  dibandingkan  dengan perempuan dari negara lain di dunia.
Di  banyak  negara  termasuk  Malaysia, sebagian  besar  wanita  yang  ditangkap  akan dianggap  penjahat  dan  dipenjara  karena prostitusi  atau  imigran  ilegal.  Pejuang  hak asasi  manusia  sering  membuat  masalah  ini yang  perlu  diperbaiki  karena  kelompok- kelompok  ini  tidak  boleh  diperlakukan  atau diperlakukan  sebagai  penjahat,  tetapi  harus

## 6
diperlakukan  dan  dilindungi  sebagai  korban (Heli, 2007).
Atas  dasar  itu,  pemerintah  Malaysia yang  bersangkutan  telah  menyetujui  tindakan khusus  yang  diharapkan  dapat  mengatasi masalah  perdagangan  perempuan  dan  anak- anak sembari menyediakan media perlindungan yang memadai bagi para korban.

## Peraturan  Perundang-undangan  Tentang Perdagangan Manusia di Malaysia
Di  antara  ketentuan  hukum  yang melindungi  perempuan  dan  anak-anak  dari kejahatan  perdagangan  orang  adalah  Pasal  6, Konstitusi  (Perlembagaan  Persekutuan)  yang menetapkan larangan semua bentuk dan jenis yang  memaksakan  kerja  paksa.  Selain  itu, pasal 366, 367, 370, dan 371 Kanun Keseksaan (UU 574) mengatur hukuman bagi penculikan perempuan untuk tujuan pelacuran.
Bagian 366 dan 367 mengatur tentang larangan  dan  hukuman  atas  pelanggaran memperkosa  atau  menculik  wanita  dengan maksud  untuk  memaksa  mereka  melakukan hubungan  seks  pranikah  atau  dipaksa  untuk hidup sebagai pelacur harus dihukum penjara untuk jangka waktu hingga 10 tahun dan juga dapat dihukum dengan denda.
Selain  itu,  Bagian  370  dan  371  juga menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran mengimpor, mengekspor,  mentransfer,  membeli,  menjual, menerima  dan  menahan  siapa  pun  sebagai budak  di  mana  bertentangan  dengan kehendaknya hukuman maksimum 7 tahun dan denda.  Jika  orang  tersebut  melakukan pelanggaran,  ia  dapat  dihukum  maksimal  20 tahun  penjara  dan  denda.  Dalam  situasi  ini, jelas  terlihat  bahwa  perbudakan  dan  kerja paksa  merupakan  bentuk  perdagangan
manusia  yang  dilarang  keras,  termasuk  di Malaysia (Zuraini dan Khairul Azmin, 2013).
Anti-Trafficking  in  Persons  Act  2007 (Act  670),  Bagian  12  menetapkan  hukuman untuk  perdagangan  anak-anak  non-kecil dengan tujuan dan tujuan eksploitasi, hukuman penjara tidak lebih dari 15 tahun dan juga dapat dihukum  dengan  denda.  Jika  pelanggaran dilakukan  dengan  unsur-unsur  ancaman, kekerasan,  penyimpangan,  penyalahgunaan kekuasaan  serta  unsur-unsur  memberi  atau menerima  tunjangan  dan  pembayaran  kepada orang-orang yang mengendalikan orang-orang yang diperdagangkan, maka hukuman maksimumnya  adalah  20  tahun  penjara  dan denda.
Yang  menarik  adalah  bahwa  undang- undang  tersebut  juga  memberikan  hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda antara RM50.000 dan RM500.000 bagi mereka yang mendapat  manfaat  dari  perdagangan  orang. Bagian  V  dari  Undang-Undang  ini  mengatur tentang perlindungan dan perlindungan orang- orang yang diperdagangkan. Menurut ayat 44 (2)  kekuasaan  Hakim  untuk  mengeluarkan perintah  penahanan  sementara  (IPO)  untuk seseorang yang ditempatkan di penampungan selama 14 hari untuk tujuan penyelidikan.
Setelah  penerbitan  perintah  IPO, seorang  petugas  penegak  hukum  akan menyelidiki kasus ini dan jika orang tersebut adalah korban perdagangan orang berdasarkan undang-undang  ini,  Hakim  berwenang  untuk membuat Perintah Perlindungan PO
berdasarkan  ayat  51  (3).  Jika  orang  tersebut adalah  warga  negara  atau  penduduk  tetap Malaysia,  jangka  waktu  perlindungan  tidak lebih  dari  2  tahun.  Sedangkan  untuk  warga negara  asing,  periode  adalah  3  bulan  dan setelah itu akan dirilis ke imigrasi dan tindakan

## 7
yang diambil berdasarkan ketentuan Undang- Undang  Imigrasi  1959/63.  Melalui  ketentuan Undang-Undang ini, perempuan yang diperdagangkan  tidak  lagi  dianggap  penjahat tetapi  diperlakukan  dan  dilindungi  sebagai korban.

## Perdagangan  Manusia  Dalam  Tinjauan Hukum Islam
Di  dunia  jahiliyah  Arab,  perempuan menjadi  alat  pertukaran  dan  perdagangan. Bahkan,  ada  banyak  jenis  pernikahan  pada masa  itu  yang  menggambarkan  posisi perempuan  sebagai  sesuatu  yang  bisa dipertukarkan  sesuka  hati  (Ashgar,  1992). Islam datang dengan memberi orang hak dan standar  yang  sama.  Manusia  yang  diciptakan Tuhan  terdiri  dari  pria  dan  wanita.  Wanita telah  diciptakan  oleh  Tuhan  dalam  bentuk yang  unik  dengan  karakteristik  khusus  yang berbeda  dari  pria,  baik  di  dalam  maupun  di dalam,  secara  fisik,  mental  atau  emosional (Wan Ali, 2007).
Islam  juga  menekankan  konsep keselamatan  pribadi  ( haqq  al-amn )  untuk setiap manusia. Ini berarti hak seseorang untuk hidup  dalam  damai  tanpa  rasa  takut  akan kekerasan,  penahanan  dan  penindasan  yang melanggar  hukum.  Hak  ini  tidak  hanya  fisik, tetapi  termasuk  properti  dan  kehormatan (Muhammad Abdel Halem, 2003).
Perempuan yang diperdagangkan adalah  sesuatu  yang  sangat  bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini karena Islam menempatkan  manusia  pada  posisi  sebagai makhluk  yang  sangat  mulia.  Firman  Allah SWT "Kami  telah  menciptakan  umat  manusia dengan cara sebaik mungkin (dan dilengkapi
sesuai  dengan  keadaan  mereka)" (al-Qur’an, At-Tiin 95:4)
Manusia  adalah  ciptaan  yang  paling sempurna. Tidak benar bagi satu orang untuk menindas  dan  menindas  orang  lain  demi kepentingan  mereka  sendiri  (Mohammad Hashim Kamali, 1999).
Firman Tuhan "...  dan  jangan  melanggar  (dengan  memulai perang);  karena  Allah  tidak  menyukai  orang- orang yang melampaui batas atau melampaui batas” (al-Qur’an, al-Baqarah 2:190).
Yurisprudensi  syariah  dan  Islam diuraikan dan ditetapkan oleh Allah atas dasar mempertahankan 5 keutamaan dalam kehidupan  manusia.  5  keutamaan  ini  juga dikenal  sebagai dhoruriyatul  khomsah atau maqasid al-syar’iyyah yaitu untuk melindungi kepentingan agama, kehidupan, martabat atau garis  keturunan,  properti,  dan  kecerdasan manusia (Wan Ali, 2005).
Misalnya,  kehormatan  pribadi  dan keluarga  harus  dijaga.  Seseorang  dilarang melukai diri sendiri dan keluarga. Tidak hanya itu,  harga  diri  seseorang  juga  perlu dipertahankan  baik  atas  kehendak  individu atau sebaliknya (Norraiha, 2016).
Secara  umum,  dapat  dikatakan  bahwa kejahatan perdagangan manusia tidak dicakup oleh  kejahatan  hudud  atau  qisas.  Tidak  ada bukti  spesifik  yang  menyatakan  bentuk hukumannya  dalam  Islam.  Hukuman  untuk kesalahan ini termasuk dalam kategori ta’zir.
Terminologi  bahasa  berarti  penolakan dan pencegahan, atau bantuan. Hukuman tidak secara  khusus  ditugaskan.  Hakim  atau pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk menentukan  jenis-jenis  hukuman  yang  dapat dipilih berdasarkan kejahatan yang dilakukan, sesuai  dengan  keadaan  pelaku,  catatan

## 8
kriminalnya,  dan  keadaan  psikologisnya (Jamila,  1999).  Namun,  Islam  memberikan dasar  untuk  mendefinisikan  hal-hal  yang menjadi  kepentingan  umum  dan  semua tindakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip- prinsip umum hukum Islam.
Berbagai  jenis  hukuman  ta'zir  dalam Islam datang dalam berbagai bentuk. Beberapa dari  mereka  adalah  tentang  tubuh,  seperti hukuman  mati  atau  cambuk,  beberapa  dalam bentuk pembatasan kebebasan seperti penjara atau  deportasi  negara  atau  wilayah,  dan beberapa  dalam  bentuk  properti  dan sebagainya (Paizah, 1996).
Jenis hukuman berikutnya untuk ta'zir adalah  jenis  hukuman  yang  merupakan properti.  Misalnya  dengan  denda  atau kerusakan  dan  penyitaan  properti.  Utusan Allah  (semoga  damai  besertanya)  berkata, "Siapa  pun  yang  mengambil  sesuatu  wajib membayar ganti rugi dan hukuman."
Untuk  jenis  hukuman  berikutnya,  ini termasuk  mencambuk,  mati,  diasingkan  atau diperingatkan. Beberapa hukuman ini mungkin  separah  hudud  dan  qisas,  dan pemerintah  diberdayakan  untuk  menentukan hukuman  berdasarkan  faktor-faktor  tertentu. Juga  perlu  untuk  menjatuhkan  hukuman bahkan  di  luar  tingkat  hudud  dan  qisas  jika dianggap perlu dan tidak dapat dihindari untuk menjaga  kesejahteraan  rakyat.  Sebaliknya, jenis hukuman ini dapat dikategorikan sebagai hukuman untuk kejahatan ta'zir.
Namun, dalam kasus-kasus tertentu di mana  para  penjahat  ini  tidak  hanya memperdagangkan  perempuan,  tetapi  juga terlibat  dalam  kasus  perzinaan,  pembunuhan atau  cedera,  hukumannya  akan  berbeda. Menurut  hukum  syariah,  mereka  tidak
bertanggung  jawab  untuk  dihukum  karena 'perdagangan  orang',  tetapi  dapat  dikenakan hadd atau qisas berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

## SIMPULAN
Perdagangan manusia adalah kejahatan yang  tidak  hanya  melanggar  keselamatan publik  tetapi  juga  melanggar  hak  individu. Sebagian  besar  ketentuan  hukum  yang  ada seperti  yang  ada  di  Malaysia  menjatuhkan hukuman  penjara  dan  hukuman  untuk kejahatan  ini.  Dapat  disimpulkan  bahwa, meskipun  tidak  ada  hukuman  khusus  yang ditentukan  oleh  Islam,  hukuman  yang digariskan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan hukum Islam tetapi dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'azir.
Namun,  hukuman  mati  berdasarkan syariah  Islam  adalah  berkah  terbesar  bagi pemerintah untuk menetapkan langkah hukum yang paling cocok untuk mengekang kejahatan yang  sedang  berlangsung  ini.  Ini  karena fleksibel  dan  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan dan keadaan manusia.
Sebagai  contoh,  penulis  menganggap bahwa  harus  ada  hukuman  berat  seperti hukuman mati, terutama untuk penjahat berat atau  kepala  sindikat  karena  mereka  merasa hukuman penjara tidak menjamin penghentian kejahatan karena dapat dilakukan oleh banyak pengikut  mereka.  Selain  denda  yang dikenakan,  manfaatnya  mungkin  terbatas hanya  untuk  pemerintah  dan  negara.  Tentu saja,  hukuman  juga  harus  diberikan  kepada para korban untuk mengkompensasi penderitaan  yang  telah  mereka  derita  begitu lama.
Meskipun  beberapa  orang  merasa bahwa  kompensasi  atau  ganti  rugi  dapat

## 9
diajukan oleh korban jika kasusnya dibawa ke tindakan sipil, agak sulit untuk dilakukan. Ini karena  sebagian  besar  wanita  yang  menjadi korban ini sebagian besar tidak berpendidikan dan sebagian lagi buta huruf. Untuk mencegah hal  ini  terjadi,  penulis  menyarankan  bahwa akan  lebih  baik  jika  ketentuan  untuk kompensasi  ditempatkan  langsung  dalam tindakan  yang  ada.  Ini  membuatnya  lebih mudah  dan  menjamin  kesejahteraan  para korban.
Selain  itu,  hukuman  tidak  hanya terbatas  pada  mereka  yang  melakukan kejahatan  'perdagangan  manusia'  ini,  tetapi mereka yang berlangganan atau mendapatkan layanan  juga  harus  dikenakan  tindakan. Misalnya, mereka yang berlangganan pelacur yang  diperdagangkan  ini  harus  didakwa dengan  perzinahan  jika  terbukti  bersalah. Untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga, korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga bertanggung  jawab  atas  qisas  untuk  tingkat cedera.  Secara  tidak  langsung  itu  akan menciptakan  ketakutan  dan  kemarahan  di antara  mereka  yang  mengambil  keuntungan dan mengambil manfaat dari kejahatan ini.
Kesimpulannya,  tidak  ada  yang mustahil  untuk  dilakukan  dalam  menangani dan  menyelesaikan  masalah  perdagangan manusia  dan  perempuan  khususnya.  Yang lebih  penting  adalah  komitmen  dan  upaya bersama dari setiap pihak untuk menyelesaikan kejahatan ini. Semua pihak, termasuk individu, orang tua, keluarga, komunitas, media massa, penegak  hukum,  pemimpin  dan  jaringan internasional  harus  sadar  dan  bekerja  sama dengan  cara  yang  memanfaatkan  mereka sendiri.
Apa yang dilakukan Nabi Muhammad juga  harus  menjadi  panduan.  Ada  beberapa
upaya  yang  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad untuk  memerangi  perdagangan  manusia  atau lebih dikenal dengan perbudakan di masa awal Islam  dengan  mengangkat  darjat  dan  status mereka  sebagaimana  orang  normal  dan memperlakukan  mereka  dengan  baik.  Nabi turut  memotivasi  sahabat  untuk  berlomba memerdekakan  hamba,  mengancam  mereka yang  melakukan  penjualan  orang  dan mensyaratkan  untuk  merdekakan  hamba sebagai  mekanisme  bagi  menebus  dosa  (Niki Alma Febriana Fauzi, 2017).
Masalah  perdagangan  manusia  tidak bisa diabaikan di Malaysia dan seluruh dunia karena  akan  memiliki  banyak  efek  negatif, terutama  mengganggu  perkembangan  politik, ekonomi dan sosial negara (Amirah, Nooraini & Aishah, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA
Ab  Hamid,  Z.,  &  Mokhtar,  K.  A.  (2013). Human  trafficking:  The  international, Malaysian legal framework and shariah perspectives. IIUM Law Journal, 21 (2).
Abdel Haleem, M., Sherif, A.O. & Daniels, K. (2003). Criminal  justice  in  Islam, judicial  procedure  in  the  shari’a .
London: I.B Tauris.
Akta Anti Pemerdagangan Orang (2007) (Akta
670)  ( Anti-trafficking  in  Person  Act 2007)
Ali, A. (1992). The rights of women in Islam . Kuala Lumpur: IBS Buku Sdn Bhd.
Askola,  H.  (2007). Legal  responses  to trafficking  in  women  for  sexual exploitation  in  the  European  Union.
North America: Hart Publishing.
Fauzi,  N.A.F.  (2017).  Islam  dan  human trafficking (Upaya nabi dalam melawan

## 10
praktik  human  trafficking  pada  masa awal  Islam). Muwazah:  Jurnal  Kajian Gender, 9 (2), 88-105.
Gozdziak,  E.  M.,  &  Collett,  E.  A.  (2005).
Research on human trafficking in North America: A review of literature. International
Migration , 43 (1‐2), 99-128.
Hamzah,  N.A.,  Othman,  N.  &  Musa,  W.A. (2018).  Pemerdagangan  manusia  di
Malaysia:  Isu  dan  pandangan  Islam. Jurnal Penyelidikan Islam dan Kontemporari (JOIRC), 2(2), 13-25. Hornby, A.S., & Omar, A. (t.t). Oxford Fajar,
Advanced  Learner’s  English-Malay Dictionary.  Kuala  Lumpur:  Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.
Hussain, J. (1999). Islamic law and society – An introduction. The Federation Press.
Ismail,  P.  (1996).  Undang-undang  jenayah Islam.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa dan Pustaka.
Kamali, M.H. (1999) The dignity of man, the Islamic  perspective.  Malaysia:  Ilmiah Publishers,  United  Kingdom:  The Islamic Foundation.
Misran, F., & Othman, Z. (2015). Migrasi dan keselamatan insan: Kajian kes pemerdagangan kanak-kanak di Thailand.  KRITIS:  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(1), 1-23. Mohamad  Eusof,  N.  (2016).  Jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di Malaysia: Pandangan undang- undang  dan  Islam.  (Tesis  Sarjana). Akademi  Pengajian  Islam,  Universiti Malaya.
Mozasa,  C.B.  (2005).  Aturan-aturan  hukum trafiking  (Perdagangan  perempuan  dan anak). USU Press.
Rajoo, D.A. (2007, Oktober 16), Pekerja seks dari  20  negara  ditahan  di  Malaysia. Bernama.com. Report  of  the  Human  Rights  Commission  of Malaysia (SUHAKAM). (2004) Trafficking  in  women  and  children. Malaysia: SUHAKAM. Samarasinghe,  V.  (2008).  Female  sex trafficking  in  Asia,  the  resilience  of patriarchy  in  a  changing  world.  New York:  Routledge  Taylor  and  Franchise Group.
Samuni,  N.,  &  Kanyo,  N.  I.  (2013).  Usaha Malaysia  dalam  membanteras  jenayah pemerdagangan  orang:  Satu  tinjauan. International  Journal  of  Environment, Society and Space (IJESS), 1(1), 62-74.
Wan  Jusoh,  W.L.,  Rashid,  M.H.,  &  Yusof, M.F.  (2005).  Institusi-institusi  Islam. Kuala Lumpur: Syarikat Meza.
Wan Jusoh, W.L., Rashid, M.H., Ismail, M.Z.,
Mustaffa,  Z.  &  Nasri,  Z.  (2007).
Tasawwur  Islam.  Kuala  Lumpur:  UTM City campus.
Weitzer, R. (2014). New directions in research on human trafficking. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 653(1), 6-24.