## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Arfina Lailatul Faizah
2 Syamsuddin
3 Baehaqi

## Affiliation
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum
Surakarta
Email 1 arfinalailatul@gamil.com
2 syamsuddin63.msi@gmail.com
3 baehaqi2904@gmail.com

## Date Submission
30 April 2023

## Date Accepted
15 Mei 2023

## Date Published
30 Mei 2023

## DOI
10.52249

## PELAKSANAAN  UNDANG-UNDANG  NO.

## 16  TAHUN  2019  DI  KANTOR  URUSAN AGAMA  (KUA)  KECAMATAN  NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

## Abstract
Implementation  of  Law  no.  16  of  2019  at  the  Office  of  Religious Affairs  (KUA)  of  Nogosari  District,  Boyolali  Regency.  Thesis. Ahwal  Al  Syakhsyiyah  Study  Program,  Faculty  of  Sharia  and Islamic  Economics,  Mamba`ul  Ulum  Islamic  Institute, Surakarta.This study aims 1) To find out how the implementation of  Law  no.  16  of  2019  Article  7  at  the  Nogosari  KUA,  2)
Supporting  and  inhibiting  factors  in  the  implementation  of  Law Number  16  of  2019  Article  7  at  the  Religious  Affairs  Office  of Nogosari District.The approach taken in this study is a qualitative approach, a type of normative empirical research or field research. This  means  that  the  data  comes  from  interviews,  observations, personal  documents  and  other  official  documents.  Data  analysis technique used is data collection is data collection, data reduction, data  presentation  and  drawing  conclusions.  Data  validity assurance  techniques  are  carried  out  by  checking  trust, transferability  and  dependency  checks.The  results  of  this  study found that the application of the age limit for marriage according to Law no. 16 of 2019 at the KUA in Nogosari District, it has been effective  with  a  decrease  in  the  number  of  early  marriages  every year. In its application there are inhibiting factors, namely: 1) level of  education;  2)  lack  of  legal  awareness;  3)  uncontrolled association; and 4) the decision on the PA's marriage dispensation.
The supporting factors are: 1) the level of community education; 2) socialization; 3) public awareness Keywords: Marriage  Age  Limit,  Law  Law  No.  16  of  2019, Religious Court

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  1)  Untuk  mengetahui  bagaimana Pelaksanaan  UU  No.  16  Tahun  2019  Pasal  7  di  KUA Nogosari,  2)  Faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari.  Pendekatan yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan Kualitaif  jenis  penelitian  normative  empiris  atau  penelitian lapangan  field  research.  Artinya  data  berasal  dari wawancara,  obeservasi,  dokumen  pribadi  dan  dokumen resmi  lainnya.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah pengumpulan data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dilakukan dengan pemeriksaaan kepercayaan,  pemeriksaan  keteralihan  dan  pemeriksaan ketergantungan.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
pelaksanaan  pembatasan  usia  menikah  menurut  Undang- undang  No.  16  Tahun  2019  di  KUA  Kecamatan  Nogosari sudah  efektif  dengan  menurunya  angka  pernikahan  dini setiap  tahunnya.  Dalam  pelaksanaannya  terdapat  faktor penghambat  yaitu:  1)  tingkat  pendidikan;  2)  kurangnya kesadaran  hukum;  3)  pergaulan  tidak  terkontrol;  dan  4) putusan dispensasi nikah PA. Adapun faktor pendukungnya yaitu:  1)  tingkat  pendidikan  masyarakat;  2)  sosialisasi;  3)
kesadaran masyarakat
Kata  Kunci  : Batas  Usia  Nikah,  Undang  –   Undang  No.  16 Tahun 2019, Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN
Pernikahan adalah  salah  satu  masalah  yang dibahas  dalam ajaran  islam.  Al-Qur’ an menjelaskan  akan adanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah bagi setiap pasangan yang secara  langsung  mengarungi  rumah  tangga.  Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang  baik  (Eka  Yuli  Handayani,2014).  Upaya  tersebut  merupakan  kunci  dari  ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaanya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah  tangga  (Rambe,  2017).  Berdasarkan  ilmu  Fiqih,  usia  perkawinan  salah  satu  faktor penting dalam persiapan perkawinan karena tolak ukur seseorang dapat dikatakan cukup dewasa. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.  Menurut  kamus  umum  bahasa  Indonesia,  dewasa  yaitu  sampai  umur  atau baligh . Usia dewasa dalam hukum islam dikenal dengan istilah baligh (Armiya, 2018).
Seorang laki-laki dianggap dewasa (akil baligh) jika ia telah bermimpi mengeluarkan air mani laki-laki (ihtilam) dan wanita tersebut mengalami haid (menstruasi). Sementara itu, usia kematangan seksual masing-masing laki-laki/wanita juga berbeda, ada yang cepat ada yang  lambat.  Kondisi  ini  tergantung  pada  kesehatan  fisik  seseorang,  pengaruh  biologis, kondisi  lingkungan,  kondisi  kehidupan  sosial  ekonomi  dan  kebiasaan.  Oleh  karena  itu, batas usia untuk menikah adalah keluarnya air mani pada laki-laki dan haid (menstruasi) pada perempuan. Namun karena masa ihtilam dan haid pada umumnya sekitar 12 atau 13 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Rachman, 2020).
Secara  tersurat,  dalam  Al-Qur`an  Tidak  akan  ada  ayat  yang  berhubungan  dengan batasan usia untuk menikah, namun jika ditelusuri lebih lanjut ada sebuah ayat  dalam Al Qur'an yang berhubungan dengan usia baligh yaitu ayat 6 Surat An-Nisa:
و ِّىلٱ ۟اىُغَلَب اَذِإ  َٰٰٓىَّتَح  َٰىَمََٰتَيْلٱ ۟اىُلَتْبٱ ََ ا ًراَدِب َو اًفا َرْسِإ ٰٓاَهىُلُكْأَت  َلَ َو ۖ ْمُهَل ََٰىْمَأ ْمِهْيَلِإ ۟ا ٰٓىُعَفْدٱَف اًدْشُر ْمُهْىِّم مُتْسَواَء  ْنِإَف َحاَك ۚ ۟او ُرَبْكَي نَأ
اًّيِىَغ  َناَك هَم َو َف ۚ  ِفو ُرْعَمْلٱِب ْلُكْأَيْلَف ا ًريِقَف َناَك هَم َو ۖ  ْفِفْعَتْسَيْلَف ِإ ْمُتْعَفَد اَذِإ اًبيِسَح ِ َّللَّٱِب  َٰىَفَك َو ۚ ْمِهْيَلَع ۟اوُدِهْشَأَف ْمُهَل ََٰىْمَأ ْمِهْيَل
Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  Maka  serahkanlah  kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka,  Maka  hendaklah  kamu  adakan  saksi-saksi  (tentang
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
penyerahan  itu)  bagi  mereka.  dan  cukuplah  Allah  sebagai  Pengawas  (atas  persaksian  itu) ( Kementerian Agama RI, 2020)
Di  Indonesia  sendiri  sejak  di  Undang-Undangkannya  Undang-Undang  Perkawinan Tahun  1974,  warga    sudah  menjadikan Undang-Undang  tersebut  sebagai  pedoman dalam setiap  melangsungkan  perkawinan.  Salah  satu  prinsip  yang  dianut  Undang-Undang perkawinan  di  Indonesia  artinya  bahwa  calon  suami  istri  wajib  sudah  matang  secara jasmani maupun rohani sesuai dengan yang tertera pada pengertian perkawinan itu sendiri perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang wanita dan laki-laki”(Summa, 2005). Memakai azas ini  tujuan perkawinan akan bisa lebih mudah dicapai Jika kedua mempelai telah  matang  jiwa  raganya  maka  standar  yang  dipergunakan  adalah  penetapan  usia  Gios Adhyaksa, dkk, (2021).
Islam  memang  telah  membuka  jalan  bagi  manusia  untuk  tidak  mempersulit  dirinya sendiri karena Allah SWT justru memberikan kesempatan bagi manusia tersebut yang ingin memperbaiki diri dengan ikhlas karena Allah SWT. Islam sangat bijak dan sempurna dalam membahas masalah kehidupan, tidak ada satu aspek pun yang tidak dibahas dalam hukum Allah,  termasuk  semua  aspek  kehidupan  mengatur  hubungan  dengan  Pencipta-Nya  serta mengatur hubungan dengan yang lain. (Ghazali, 2003). Usia Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019,  perkawinan  hanya  diperbolehkan  bagi  laki-laki  dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun. Pada dasarnya tujuan penetapan usia nikah adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan, terutama bagi calon mempelai. Undang-Undang No.  16  Tahun  2019  Nomor  4  hufuf  d  tentang  Perkawinan  menjelaskan  bahwa  prinsipnya adalah  calon  mempelai  harus  matang  lahir  dan  batin  agar  dapat  mencapai  tujuan perkawinan dengan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang  baik  dan  sehat.  Pembatasan  usia  perkawinan  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020:77).
Batas usia pada perkawinan sangatlah penting sebab dalam perkawinan menghendaki kematangan  psikologis.  Usia  perkawinan  yang  terlalu  muda  bisa  mengakibatkan meningkatnya  masalah  perceraian  sebab  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab pada  kehidupan  berumah  tangga  (Mustofa,  2019).Batasan  usia  minimal  perkawinan diperlukan  karena  perkawinan  merupakan  peristiwa  hukum  yang  mengubah  status,  hak, dan  kewajiban  seseorang.  Perubahan  tersebut  meliputi  perubahan  hak  dan  kewajiban seorang anak menjadi suami atau istri. Karena itulah pernikahan membutuhkan persiapan yang  sungguh  matang,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Termasuk  persiapan  keuangan untuk kehidupan keluarga (Mustofa, 2019).
Perubahan  batas  usia  calon  pasangan  tersebut  adalah  agar  pasangan  yang  ingin menikah  sudah  dewasa  dan  matang  dan  dapat  menjalani  pernikahan  dengan  baik,  tidak berakhir  dengan  perceraian  dan  memiliki  keturunan  yang  sehat.  Undang-Undang  ini tentang  pelaksanaan  ini  terutama  tentang  batas  usia  perkawinan,  ada  yang  mengikutinya ada  juga  yang  tetap  melanjutkan  perkawinan  dan  mengajukan  permohonan  dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
Keharmonisan dalam rumah tangga adalah harapan setiap pasangan suami istri yang melangsungkan  pernikahan.  keluarga  yang  serasi  terlihat  dari  keluarga  yang  rukun, bahagia,  penuh  cinta  kasih  dan  jarang  terjadi  konflik  dalam  keluarga  tersebut.  Keluarga yang  bahagia  akan  terwujud  bila  berasal  pasangan  suami  istri  telah  mengikuti  apa  yang

## 1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
diajarkan  oleh  agamanya,  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing,  saling menghormati,  saling  menghargai,  saling  mengasihi,  saling  bekerja  sama,  serta    menjaga komunikasi  (Djamilah  Reni  Kartikawati,2013)..  Salah  satu  penyebab  ketidakharmonisan pernikahan  di  usia  muda  adalah  kurangnya  kesiapan  pasangan  dalam  menghadapi kehidupan  pernikahan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  usia  pasangan  yang  masih  muda  saat menikah. (Mustofa, 2019).
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Kepala KUA memberi data yaitu ada 14 Pasangan yang menikah di bawah umur di dalam satu tahun yaitu tahun 2019,11 pasang pada tahun 2020, 8 pasangan di tahun 2021 sama halnya ada pasangan yang menikah dibawah umur dan tahun 2022 ada 6 pasangan yang menikah bawah umur. Walaupun Undang-undang tersebut sudah diterapkan di KUA Kecamatan  Nogosari,  tetapi  pernikahan  di  bawah  umur  masih  terjadi.  Terlebih  sebagian besar wilayah kecamatan Nogosari adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakat berprofesi  sebagai  petani,  dimana  proses  sosial,  pergaulan  yang  sangat  tinggi mengakibatkan  kehamilan  di  luar  nikah  dan  rendahnya  kesadaran  akan  pentingnya pendidikan  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  pernikahan  dini.  Orang  tua  juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, karena faktor ekonomi yang tidak stabil menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan normative empiris atau penelitian lapangan field research . Penelitian  lapangan  adalah  untuk  mempelajari  secara  intensif  tentang  latar  belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok,lembaga atau masyarakat (Narbuka&Ahmadi, 2009:46).  Selain itu, penelitian ini pula menggunakan penelitian  pustaka  ( library  research )  sebagai  pendukung  penelitian  lapangan  ( field  research ) dengan  mencari  surat  keterangan  terkait  dari  sumber  tertulis  baik  buku,  jurnal,  maupun artikel.  Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  artinya  suatu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data-data  bersifat  deskriptif  dalam  bentuk  istilah/kata  tertulis  atau  verbal dari orang-orang dan sikap yang diamati.
Penelitian  lapangan  artinya  suatu  inkuisi  empiris  yang  mempelajari  fenomena  di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena  dan konteks tidak nampak  tegas  dan  di  mana  multisumber  bukti  dimanfaatkan  (Bungian,  2003).  Adapun lokasi  penelitian  ini  akan  dilakukan  di  KUA  Kecamatan  Nogosari    Kabupaten  Boyolali Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Nogosari  Kabupaten  Boyolali  dan  wali  nikah pasangan pernikahan dini.
Untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  peneliti  dengan  metode  kualitatif  perlu melakukan  observasi  secara  langsung  Metode  ini  disusun  guna  memperoleh  informasi secara tertentu yaitu untuk memperoleh data dari subyek maka penulis memakai panduan wawancara  sebagai  penguat  hasil  observasi  serta  mencatat  secara  langsung  beberapa  hal yang  berkaitan  dengan  judul  kemudian  wawancara,  Wawancara  merupakan  salah  satu metode pengumpulan data yang ada pada penelitan kualitatif. Wawancara merupakan jalan untuk memperoleh data berupa informasi secara langsung dari obyek atau seseorang yang diteliti,  dalam  wawancara  mendalam  yang  diteliti  berhak  bebas  mengekspresikan

## 1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
pengalaman  yang  mereka  alami  tanpa  campur  tangan  atau  konstruksi  peneliti)  ditambah Dokumentasi dalam penelitian ini menyelidiki benda benda tertulis, seperti laporan bulana, foto,  buku,  arsip  komputer  dan  lainya  yang  diambil  dari  KUA  kecamatan  Nogosari. Sedangkan  waktu  penelitian  ini  dimulai  pada  bulan  Juni  2023  sampai  Agustus  2023  dari tahap pra survei hingga dilaksanakan tindakan.
Metode  pengolahan  data  adalah  metode  dalam  penelitian  setelah  semua  data-data terkumpul.  Metode  ini  ditujukan  untuk  menyusun  setiap  data  yang  diperoleh  dan menggabungkan  dengan  data-data  lainnya  agar  menjadi  data  penelitian  yang  valid.  Pada proses  pengolahan  data  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilewati  yaitu:  Reduksi  data adalah  proses  mencatat  data  dalam  jumlah  besar  sehingga  hanya  yang  penting  saja  yang diambil,  memusatkan  data  pada  hal-hal  yang  penting  dan  mencari  tema  dan  pola  sesuai dengan  format.  Setelah  data  direduksi,  langkah  selanjutnya  adalah  menyajikan  data. Penyajian data berarti mengolah data mentah atau setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan  dan  memiliki  alur  yang  cukup  jelas  sehingga  memudahkan  dalam  penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam konteks analisis data kuantitatif  pada dasarnya mencakup deskripsi dari semua kategori tema yang telah selesai bersama dengan data wawancara.
Setelah  melewati  tahap  pengolahan  data  langkah  selanjutnya  adalah  dengan menganalisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  cara  analisis  data  kualitatif,  dengan memakai  metode  berpikir  induktif  yaitu  suatu  cara  yang  digunakan  untuk  mendapatkan ilmu  pengetahuan  ilmiah  yang  bertolak  dari  pengalaman  hal-hal  atau  persoalan  yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum  (J. Meleong, 2002:248). Cara berfikir  ini,  peneliti  gunakan  untuk  menguraikan  atau  menjelaskan  pelaksanaan  Undang Undang  nomor    16  tahun  2019  pasal  7  ayat  1  tentang  batasan  usia  perkawinan  di  KUA Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

## HASIL PENELITIDAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Nogosari
Pembatasan usia nikah dalam pelaksanaan pernikahan pada dasarnya bertujuan agar kedua  calon  suami  dan  istri yang  sudah  dewasa  tersebut  dapat  memikul  tanggung  jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  akhirnya  mengalami  penyegaran.  Pasal  7  ayat  1  yang  semula menyatakan  bahwa  batas  usia  minimum  bagi  wanita  untuk  menikah  adalah  16  tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara sama laki-laki. Perubahan ini  mengakomodir  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  13522/PUU-XV/2017,  Regulasi Dispensasi  dalam  Penguatan  Aturan  Batas  Usia  Kawin  atas  permohonan  judicial  review terhadap Pasal 7 ayat 1 karena dianggap tidak konstitutional dan diskriminatif. Perubahan tersebut  secara  resmi  dituangkan  dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada  tanggal  15  Oktober  2019,  Pemerintah  berharap  perubahan  Undang-undang Perkawinan  tersebut  dapat  menekan  angka  perkawinan  anak  di  bawah  umur  (Wahyudi Setiawan, 2020).
Adanya larangan dari segi hukum mengenai pernikahan di bawah umur dikarenakan terdapat beberapa dampak psikologis yang bisa terjadi akibat pernikahan muda. dari segi psikologis,  seorang  anak  bisa  saja  memiliki  emosi  yang  tidak  berkembang.  Akhirnya

## 1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
menjadi  pribadi  yang  mudah  marah,  tertutup,  sampai  putus  harapan.  Hal  tersebut dikarenakan,  si  anak  masih  belum  siap  menjadi  suami  atau  istri  atau  orang  tua  dan pasangan  seksual.  Selain  itu,  pernikahan  muda  juga  bisa  mengakibatkan anak  mengalami gangguan  kognitif  seperti  sulit  untuk  memecahkan  maslaah,  tidak  berani  mengambil keputusan,  serta  gangguan  memori.  Pasangan  yang  mendominasi  akan  menyebabkan terjadinya KDRT, ketidakadilan, bahkan menyebabkan terjadinya perceraian diusia muda.
Pernikahan  di  bawah  umur  juga  lebih  mudah  untuk  terjadinya  gangguan  mental setelah  melahirkan,  contohnya  baby  blues  sampai  depresi  yang  dikarenakan  perubahan hormon,  tekanan  mental,  kelelahan,  sampai  merasa  kurangnya  bantuan  dari  orang  lain setelah  melahirkan.  Banyaknya  dampak  tersebut  juga  yang  membentuk  hukum-hukum dimana melarang pernikahan kurang dari 19 tahun agar dilaksanakan.
Mengutip  penelitian  yang  dilakukan  oleh  May  Minarmi,  dkk,  tentang  dampak biologis  dan  psikologis  remaja  yang  menikah  dini  ditemukan  bahwa  sebanyak  52%  dari sejumlah  responden  mengalami  dampak  biologis  serta  psikis  tinggi.  Diantara  dampaknya terhadap  biologis  adalah  terjadi  kurang  darah  karena  pada  umumnya  remaja  yang  hamil kurang  memperhatikan  pola  hidup  serta  nutrisi  bagi  dirinya  maupun  janinnya.  juga, kondisi rahim yang masih pada tahap perkembangan akan sangat lemah untuk melakukan pembuahan, sehingga pertumbuhan janin akan terhambat dan rentan terjadinya keguguran pada usia muda. Adapun akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap psikologis adalah  rasa  cemas,  depresi,  kemampuan  jiwa  serta  pikiran  yang  lemah  (kurang  dewasa) untuk  mendapatkan  permasalahan-pertarungan  dalam  keluarga,  dan    paling  fatal  ialah terjadinya perceraian dini (May Minarmi, 2014:98).
Setiap perubahan regulasi tentang suatu hal pasti juga akan mengubah pola pemikiran pada masyarakat. Pembaruan undang-undang perkawinan terkait batas usia menikah dari minimal  16  tahun  bagi  perempuan  dan  19  tahun  bagi  laki-laki  menurut  Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak kurang dari 19 tahun bagi wanita maupun laki-laki pasti akan memunculkan respon berbeda dari masyarakat yang akan menyegerakan pernikahan anaknya.  Maka  untuk  mengantisipasi  kesalahpahaman  masyarakat  terhadap  Undang- Undang, Bapak M.Muslih menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi menjadi suatu kepastian lembaga untuk mewujudkan pola pemikiran warga  supaya sinkron dengan tujuan undang- undang. juga sebagai ilmu pengetahuan dan  wawasan bagi warga  agar lebih mengetahui perundang-undangan  di  Indonesia  harus  dijunjung  tinggi  dilaksanakan,  sehingga terciptalah kehidupan yang sejahtera.
Proses  sosialisasi dilakukan kepada warga  melalui majlis taklim, pertemuan  warga, penyuluhan di balai desa serta kepada  calon pengantin bersama walinya terkait perubahan batas  minimal  usia  menikah  19  tahun  untuk  laki-laki  serta  perempuan.  Ketika  ada  calon pengantin  yang  mendaftarkan  pernikahan  di  KUA  namun  usia  belum  mencukupi,  maka keduaorang  tua  laki-laki  juga  perempuan  bisa  meminta  dispensasi  atas  ketentuan  umur pada  Pengadilan  Agama.  Pengajuan  dispensasi  tersebut  diajukan  ke  Pengadilan  sesuai daerah  tempat  tinggal  pemohon.  Adapun  syarat  pengajuan  dispensasi  nikah  untuk perkawinan  dibawah  umur  pada  pasal  5  ayat  1  Perma  nomor  5  Tahun  2019  mengatakan bahwa  terdapat  beberapa  syarat  nikah  dibawah  umur  yang  haru  dipenuhi  ketika  ingin mengajukan dispensasi nikah:
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
a. Akta  kelahiran  anak  (calon  pengantin)  atau  fotocopy  ijazah  terakhir  sebanyak1  lembar yang diberkan materai.
b. Fotocopy Kartu Keluarga.
c. Fotocopy KTP orang tua yang mengajukan dispensasi.
d. Surat  penolakan  dari  KUA.  Surat  ini  akan  berisi  mengenai  tidak  diberikannya  izin pernikahan anak dibawah umur atau kurang dari 19 tahun.
Selain  beberapa  syarat  nikah  di  bawah  umur  tersebut,  pada  sidang  nikah  di  bawah umur  juga diperlukan  bukti-bukti.  Bukti  tadi  seperti  surat  keterangan  bahwa  kedua  calon pengantin  masih  dibawah  umur.  Pengajuan  dispensasi  nikah  juga  membutukan  surat keterangan  dari  tenaga  kesehatan  setempat  sebagai  pendukung  agar  pernikahan  dibawah umur  tersebut  segera  dilaksanakan.  Hal ini  akan  menjadi  pertimbangan  dalam  pengajuan dispensasi  nikah.  Pemohon  dispensasi  juga  harus  membayar  biaya  sidang  nikah  dibawah umur  yang  diurus  sendiri  atau  melalui  kuasa  hukum.Apabila  keputusan  hakim mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah,  maka  calon  pengatin  dapat  melangsungkan pernikahan  di  KUA  dengan  menyertakan  putusan  hakim  tersebut  Rani  Dewi  Kurniawati, 2021).
Disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah pernikahan usia anak-anak atau pernikahan dini. Oleh karena itu, pasal 7 alinea pertama  mengatur  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  mencapai  umur  19  tahun boleh  menikah.  Artinya,  laki-laki  dan  perempuan  tidak  boleh  menikah  sampai  mereka berusia 19 tahun. Kecuali jika Pengadilan Agama memutuskan untuk mengizinkan pria dan wanita di bawah umur menikah dengan alasan dan bukti yang Kuat. Pelaksanaan Undang- Undang    No.  16  tahun  2019  efektif  dalam  mengatasi  pernikahan  dini  di  Kecamatan Nogosari.  Pelaksanaan  sosialisasi  secara  bertahap  dan adanya  surat  penolakan  nikah  bagi yang  belum  cukup  umur  setidaknya  dapat  memperdalam  wawasan  masyarakat  dan mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan atau menikahkan anaknya. Namun, jika surat  penolakan  nikah  dari  KUA  dibawa  ke  pengadilan  agama  dan  hakim  mengabulkan permohonan  nikah,  maka  KUA  tidak  berhak  menolak  menikahkan  pasangan  tersebut. Grafik  berikut  ini  membandingkan  jumlah  pernikahan  dini  di  KUA  Kecamatan  Nogosali berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undnag-Undnag No. 16 Tahun 2019.
Tabel 4.1
Jumlah Pernikahan Dini Sebelum dan Sesudah UU No. 16/2019
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  pernikahan  dini  di  KUA  Kecamatan Nogosari mengalami penurunan setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Berkurangnya
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Nogosari dikarenakan adanya perbedaan batas usia  minimal  pernikahan,  berdasarkan  statistik  data  pernikahan  tersebut  diatas,  diketahui bahwa  terjadi  penurunan  kasus  pernikahan  dini  yang  cukup  signifikan  di  Kecamatan Nogosari, yaitu sejumlah 11 kasus pada tahun 2020, 8 kasus pada tahun 2021, 6 kasus pada tahun 2022, pada tahun 2023 bulan Januari-Juli terdapat 3 kasus pernikahan dini.

## 2. Faktor  Penghambat  dan  Pendukung  Pelaksanaan  UU  No.  16  Tahun  2019  di  KUA kecamatan Nogosari
Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan cukup efektif untuk  menangani  perkara  pernikahan  dini  di  KUA  Kecamatan  Nogosari.  Tetapi,  dalam proses  pelaksanaannya  tidak  terlepas  dari  berbagai  macam  kendala.  Ada  beberapa  faktor yang  menghambat  pelakasnaan  undang-undang  perkawinan  terhadap  pernikahan  dini  di Kecamatan Nogosari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Retno Susilowat, faktor yang menyebabkan orang tua memilih menikahkan anaknya, terutama anak perempuan, di usia dini  adalah karena  orang  tua  memiliki  tingkat  pendidikan  yang rendah.  Ketika orang  tua memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  mereka  cenderung  tidak  mementingkan pendidikan.  Sehingga  pendidikan  anak  juga  akan  rendah,  dan  cara  berpikir  anak  akan menyerupai cara berpikir orang tuanya. Hal ini akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. (Sulistyowati, 2014).
Tingkat  pendidikan  menjadi  tolak  ukur  utama  kesejahteraan  suatu  rumah  tangga. Pasangan  yang  melakukan  pernikahan  dini  sebagian  besar  dilakukan  oleh  seorang  yang tidak  menyelesaikan  pendidikannya  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Sehingga,  pengetahuan serta  wawasan  juga  akan  terbatas  seperti  pengetahuan  tentang  membina  keluarga  yang harmonis, kesehatan reproduksi, ilmu tentang cara mengasuh anak dan mengelola ekonomi yang  sempurna.  Akhirnya,  pengetahuan  kerumahtanggaan  yang  terbatas  tersebut mengakibatkan problematika-problematika dalam keluarga tidak bisa teratasi dengan baik. Akibatnya, banyak terjadi perceraian diusia belia, anak-anak yang terlantar karena kurang perhatian orang tua, serta tindak kriminalitas berdalih kesulitan ekonomi (Eka Dwi, 2017). Faktor  lain  yang  menghambat  implementasi  efektif  dari  amandemen  Undang-Undang Perkawinan  adalah  isi  dari  undang-undang  tersebut  dalam  Pasal  7  ayat  2,  yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki dan atau orang tua pihak perempuan dengan bukti- bukti pendukung yang cukup, meminta kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi khusus dengan alasan-alasan yang sangat mendesak”
Dengan demikian, KUA sebagai pelaksana UU Perkawinan tidak memiliki hak untuk menolak  dan  harus  tetap  melanjutkan  proses  pernikahan  bagi  pasangan  di  bawah  umur yang  telah  mendapatkan  surat  dispensasi  nikah  dari  Pengadilan  Agama.  KUA  dan penyuluh  Agama  Islam,  sebagai  lembaga  penegak  hukum  di  masyarakat,  bertanggung jawab atas proses sosialisasi. Karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan, masyarakat tidak memahami hukum. Salah satu contohnya adalah pembaharuan UU Perkawinan yang menetapkan usia pengantin perempuan menjadi 19 tahun. terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pengaruh UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pembaharuan usia perkawinan di  KUA  Kecamatan  Nogosali.  Namun,  dibalik  kendala  tersebut  juga  terdapat  faktor  yang

## 1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
mendukung  terwujudnya  perubahan  UU  Perkawinan  tersebut,  M.  Muslih  dan  Ihsan menjelaskan  ada  beberapa  faktor.  Di  antara  faktor-faktor  yang  mendukung  efektivitas undang-undang tersebut adalah.:
1. Tingkat Pendidikan
M.  Muslih  berpendapat  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  Undang-Undang Perkawinan,  tingkat  pendidikan  juga  menjadi  faktor  yang  mendukung  efektifitas  hukum. Orang  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  akan  lebih  bijak  dalam memahami  maksud  dari  undang-undang  tersebut.  Mereka  tidak  akan  segera melangsungkan  pernikahan  sebelum  kehidupan  mereka  mapan.  Selain  itu,  dalam  hal memilih  pasangan,  tentu  saja  orang  yang  berpendidikan  tinggi  akan  memilih  pasangan yang  berpendidikan  tinggi  pula.  Dengan  demikian,  pernikahan  secara  tidak  langsung bukanlah suatu prioritas yang harus diburu-buru, melainkan sebuah perjalanan hidup yang dilandasi dengan persiapan mental dan materi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berarti wawasan yang lebih luas  terhadap  suatu  hal,  salah  satunya  adalah  wawasan  tentang  pekerjaan  rumah  tangga dan  kesehatan  wanita.  Perempuan  yang  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  ruang lingkup pekerjaan rumah tangga memiliki keterampilan untuk mengurus suami dan anak- anaknya  dengan  baik  dan  terhindar  dari  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  pertengkaran dalam  rumah  tangga.  Demikian  pula,  seorang  pria  dengan  wawasan  yang  baik  mampu bekerja  keras  untuk  menjaga  keharmonisan  dalam  rumah  tangga,  melindungi  istri  dan anak-anaknya, membimbing keluarga ke arah yang benar dan memperkaya rumah tangga. 2. Sosialisasi i
Sosialisasi  merupakan  media  yang  sangat  penting  untuk  mengkomunikasikan maksud  negara  melalui  legislasi.  UU  Perkawinan  yang  memperbarui  beberapa  pasal, khususnya ketentuan batas usia perkawinan, dikomunikasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi  yang  efektif  dan  berkelanjutan.  Sebaliknya,  tanpa  proses  sosialisasi,  pembaruan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi wacana dan tidak akan  berpengaruh  pada  kehidupan  masyarakat.  (Bintang  Puspayoga,  “ Menteri  PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan,” Kemenpppa , 7 Agustus 2020, diakses 9 Agustus 2023) Aparat  penegak  hukum  memainkan  peran  penting  dalam  proses  sosialisasi  ini. Kebijaksanaan  dan  kemampuan  mereka  dalam  memberikan  sosialisasi  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  tingkat  pemahaman  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  seperti  yang dinyatakan  dalam  teori  efektivitas  hukum  Soerjono  Soekanto,  para  penegak  hukum  harus dilengkapi  dengan  fasilitas  dan  peralatan  yang  memadai.  Memastikan  bahwa  sosialisasi batas usia pernikahan UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Nogosari berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  Sosialisasi  tidak  hanya  dilakukan  di  KUA,  tetapi  juga  di  instansi  lain  yang bertanggung  jawab  di  bidang  kesehatan,  kependudukan,  dan  masyarakat  secara  umum. Sosialisasi  di  ranah  yang  lebih  luas  diharapkan  dapat  mempermudah  akses  masyarakat terhadap  pengetahuan  dan  menumbuhkan  kesadaran  hukum  untuk  tidak  melakukan pernikahan dini.  Sosialisasi  dapat dilakukan  di  berbagai  tempat,  seperti  di  majelis  taklim, lembaga  pendidikan,  balai-balai  warga,  dan  melalui  media  massa,  serta  dapat  dilakukan oleh siapa saja.
3. Kesadaran masyarakat t
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
Setelah  proses  sosialisasi  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  meningkatkan kesadaran  masyarakat  juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  mengatasi  kasus pernikahan  dini.  Masyarakat  adalah  aktor  utama  dalam  undang-undang  perkawinan  ini. Masyarakat  yang  mengerti  hukum  akan  bijak  dalam  memahami  maksud  dari  undang- undang  tersebut.  Namun,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  mayoritas  masyarakat, terutama  di  daerah  pedesaan,  memiliki  ketertarikan  yang  rendah  terhadap  peraturan perundang-undangan:  mengutip  penelitian  Abdul  Kadir  (Abdul  Kadir,  2019),  tingkat kesadaran  hukum  masyarakat  umum  di  Kota  Batu  bersifat  instrumentalis  daripada fundamentalis, yaitu kesadaran hukum yang masih didasarkan pada adanya ancaman jika hukum  tidak  ditaati.  Oleh  karena  itu,  penting  adanya  korelasi  antara  penegak  hukum dengan  masyarakat,  sehingga  strategi  dan  program  yang  direncanakan  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  dan  Rencana  Strategis  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia dapat diimplementasikan dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan konsiliasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak hanya  harus  sadar  akan  hukum,  tetapi  juga  akan  konsekuensi  dari  pernikahan  di  bawah umur. Sebagian besar dampaknya lebih banyak negatif daripada positif. Biasanya, dampak negatif dialami oleh perempuan. Dalam berbagai kasus keluarga, sebagian besar perempuan menjadi  korban.  Mulai  dari  penelantaran  istri  dan  anak,  kekerasan  dalam  rumah  tangga, dan  hal-hal  lain  yang  berujung  pada  perceraian  (Abdul  Kadir,  2019).  Oleh  karena  itu, memprediksi dampak negatif dari hal-hal di atas sangatlah penting. Cara paling sederhana untuk melakukan hal ini adalah dengan menunda pernikahan karena belum cukup  umur. Hal  ini  akan  memberikan  manfaat  bagi  calon  pengantin  dan  keluarganya  di  masa  depan (Marmiati Mawardi,2012)..

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  hasil  temuan  penelitian  tentang  Pelaksanaan  pembatasan  usia perkawinan  dalam  Pasal  7  UU  No.  16  Tahun  2019  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Nogosari, maka dapat disimpulkan bahwa
a. Pelaksanaan pembatasan usia perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Nogosari  sudah  efektif.  Berdasarkan  data  statistik pernikahan,  kasus  pernikahan  dini  adalah  sebagai  berikut.  penurunan  pada  setiap tahunnya.  Sebelum  di  terapkan  Undang– Undang No. 16  tahun  2019  terdapat  12  kasus pernikahan  dini  (Januari– Oktober  2019),  Setelah  diterapkan  (Nopember– Desember 2019)  ada  2  peristiwa  pernikahan  dini.  Tahun  2020  ada  11  peristiwa  pernikahan  dini. Tahun 2021 8 peristiwa pernikahan dini, tahun 2022 terdapat 6 peristiwa pernikahan dini dan  tahun 2023 (Bulan Januari– Juli ) ada 3 peristiwa pernikahan dini.
b. Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di  Kecamatan  Nogosari  memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya antara lain: a)  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum, khususnya  pembaharuan  Undang-Undang  Perkawinan;  b)  kurangnya  kesadaran masyarakat  akan  dampak  pernikahan  dini;  c)  kebebasan  remaja  untuk  bergaul;  dan  d) keputusan Pengadilan Agama mengabulkan pernikahan dini. Ada juga beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019: a) tingkat pendidikan yang tinggi di sebagian masyarakat; b) sosialisasi yang tepat dan cermat terkait pembaruan batas usia
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
pernikahan dalam UU Perkawinan; c) kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA
Armiya. (2018). Fikih Munakahat. Medan: Manhaji.
Bungain,  Burhan.  (2003).  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif  Cet.Ke-1.  Jakarta:  Pt  Raja Grafindo Persada.
Djamilah  Reni  Kartikawati,(2013).  Dampak  Perkawinan  Anak  di  Indonesia  ,  (Jurnal  Studi Pemuda,Vol.3, No. 1,).
Eka Yuli Handayani, (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5,)
Fathurahman,(2013).  “Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Dalam  MenanganiPernikahan Dibawah  Umur  Di  Kecamatan  Widasar  Kab.  Indramayu  (Studi  Kasus  Di  Kua Kecamatan  Widasar  Kabupaten  Indramayu  Tahun  2011-  2012)”.  Skripsi.  Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Syekh Nur Jati Cirebon.
Ghazali, Abdul Rahman. (2003). Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Gios  Adhyaksa,  dkk,  (2021).  Fakultas  Hukum  Universitas  Kuningan,  Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang- Undang No.16  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1974    Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan), Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 6 Nomor 1 Juni).
Kemeterian Agama RI. (2020). Al-qur'an. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
Marmiati  Mawardi,  (2012).  Problematika  Perkawinan  di  Bawah  Umu  ,  (jurnal  Jurnal “Analisa” Volume 19 Nomor 02 Juli -Desember)
Mustofa, Syahrul. (2019). Hukum Perceraian Pernikahan Dini. Jakarta: Gramedia. Rachman, Anwar. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata,
Hukum Islam dan Hukum Administrasi. Jakarta: Prenadamedia Group. Rambe, Khairul Mufti. (2017). Psikology Keluarga Islam. Medan: Al-Hayat Rani  Dewi  Kurniawati,  (2021)  Efektifitas  Perubahan  Uu  No  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  atas  Uu  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Terhadap  Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia)
Retno  Sulistyowati.  (2014).  Faktor-Faktor  Penyebab  Orang  Tua  Menikahkan  Anak Perempuannya Pada Usia Dini. Undergraduate thesis, Universitas Jember.
Setiawan, Wahyudi, dkk.(2020) “ Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU NO. 16 Tahun 2019” , Hikmatina:Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam,Vol. 2, No. 3.
Summa,  Muhammad  Amin.  (2005).  Hukum  Keluarga Islam  di  Negara  Islam.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia.  (2020).  Kompilasi  Hukum  Islam,  cet.  Ke  8.  Bandung:  Cv. Nuansa Aulia.