BUDAYA PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON

## PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN
MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (ABAD KE -19 ) 1
La Ode Muhammad Syahartijan 2
La Ode Jumaidin 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  jaringan  pendidikan  Islam  di  Kesultanan Buton selama masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Selain itu, juga bertujuan untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mendukung  penerimaan  masyarakat  terhadap  penerapan ajaran Islam di Kesultanan Buton selama masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Metode penelitian ini  adalah  menggunakan  metode  sejarah  dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  studi  dokumentasi  melalui  naskah-naskah dan  studi  kepustakaan  serta  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  jaringan pendidikan  Islam  di  Kesultanan  Buton  pada  abad  ke-19  telah  menerapkan  sebuah  sistem pendidikan yang mengintegrasikan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang berbasis Tasawuf.  Sistem  pendidikan  ini  telah  mampu  memberikan  kemampuan  bagi  Kesultanan  untuk membangun  sistim  politik,  pemerintahan  dan  keamanan.  Pendidikan  Islam  pada  masa Kesultananan  masih  tampak  dengan  jelas  implementasinya  yakni  pada  sikap  keberagaman masyarakat Buton yang mampu  mengintegrasikan antara nilai-nilai luhur lokal dengan nilai-nilai luhur  Al-Qur'an  yang  bersifat  universal;  2)  proses  pembelajaran  yang  dimulai  dari  Ibu  Kota Kesultanan  (istana)  kemudian  menyebar  ke kadie-kadie dan  seterusnya  ke  wilayah barata, yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki struktur pemerintahan dan masyarakat sendiri, memakan waktu yang panjang dan proses penyebarannya cukup lama.
Kata Kunci: budaya pendidikan, Islam, Kesultanan, Buton

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  analyze  the  network  of  Islamic  education  in  the  Sultanate  of  Buton during  the  reign  of  Sultan  Muhammad  K.  Kaimuddin.  In  addition,  this  study  was  also  aimed  to determine the  factors  that  support  public  acceptance  of  the  teachings  application  of  Islam  in  the Sultanate of Buton during the reign of Sultan Muhammad K. Kaimuddin. The method used in this study was the historical method with a qualitative approach. Data collections techniques used were interviews,  the  study  documentation  through  texts,  literature  study  and  observation.  The  results showed  that:  1)  a  network  of  Islamic  education  in  the  Sultanate  of  Buton  on  19th  century  had implemented  an  education  system  that  integrates  the  local  culture  with  the  values  of  the  Qur'an based Sufism. The education system had been able to provide the ability for the Sultanate to build a political  system,  governance  and  security.  Islamic  education  during  the  Sultanate  still  clearly visible on the implementation of the attitudes diversity of Buton society capable in integrating the noble  values  of  local  with  the  noble  values  of  the  Qur'an  that  are  universal;  2)  learning  process that  starts  from  the  capital  city  of  the  Sultanate  (the  palace)  and  then  spread  to  Kadie-Kadie onwards to barata region, which was a small kingdoms that had a structure of government and the community itself, take a long time and the process of distribution was quite long.
Keywords: cultural education, Islam, Sultanate, Buton
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pendidik pada pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo,  Kampus  Hijau  Bumi  Tridharma,  Jl.  H.E.  Agus  Salim  Mokodompit,  Kendari  93232,  Pos-el: syahartijan01@outlook.com
3 Staf Pendidik pada pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo,  Kampus  Hijau  Bumi  Tridharma,  Jl.  H.E.  Agus  Salim  Mokodompit,  Kendari  93232,  Pos-el: ldjumaidin@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Pemahaman  terhadap  ajaran  Islam yang  ada  pada  masa  awal  sangat  berbeda dengan  pemahaman  terhadap  ajaran  Islam kemudian, yang telah mengalami pergumul- an  dengan  berbagai  budaya  dan  isme-isme lain  yang  ditemui  di  wilayah  baru.  Artinya bahwa  paham  keagamaan  yang  dimiliki umat  Islam  di  suatu  negara  atau  daerah dengan  pemahaman  keislaman  yang  ada  di pusat  penyebaran  pertama,  jauh  berbeda. Persepsi  ini  telah  mengalami  proses  dife- rensiasi  dan  akulturasi.  Tapi  tampaknya  ini hanya  sebuah  teori  yang  hanya  bisa  dilihat dari  aspek  teoritis  belaka.  Dalam  Kenya- taannya, dapat dilihat sendiri bahwa kondisi seperti  ini  juga  terjadi  di  pusat  penyebaran Islam seperti dunia Arab, Makkah dan Ma- dinah.
Kesultanan  Buton  sebagai  sebuah  ne- gara pernah eksis selama kurun waktu tujuh abad, diprediksi Islam telah masuk di Buton pada  abad  ke–16  M.  Hal  ini  dapat  dibagi atas dua periode. Pertama , Periode kerajaan yang  dimulai  semenjak  pembentukan  dela- pan bonto sebagai  cikal  bakal  berdirinya sebuah  Kesultanan  Buton. Kedua ,  periode kesultanan  yaitu  terbentuknya  konstitusi martabat  tujuh  dan  sifat  dua  puluh  kesul- tanan  Buton  yaitu  pada  masa  Sultan  Da- yanu Ikhsanuddin  (Sultan IV) yaitu menye- mpurnakan  ketatanegaraan  dan  menjadikan Kesultanan Buton sebagai negara yang ber- dasarkan atas hukum dan konstitusi tertulis. Periode  kesultanan  tersebut  dapat  bertahan kurang  lebih  4(empat)  abad  lamanya,  de- ngan  38  periodesasi  kepemimpinan  kesul- tanan. Kedua periode tersebut  bukan meru- pakan  sesuatu  yang  terpisah,  akan  tetapi merupakan  suatu  proses  penyempurnaan yang  diibaratkan  proses  kejadian  manusia dari  alam  roh  ke  alam  nyata  sebagai  diri manusia  yang  sempurna  sebagai  mana  Fir- man  Allah  dalam  Alquran  Surat  Az  Zumar ayat 6 yang artinya : “Dia menjadikan kamu di  dalam  perut  ibumu  kejadian  demi  ke- jadian dalam tiga kegelapan“.
Masyarakat  Islam  Arab  yang  meru- pakan  pelopor  dalam  perkembangan  Islam, juga terlena dengan kondisi seperti ini. Ke- hidupan mereka telah diwarnai dengan ber- bagai  perbuatan  bid’ah  dan  kufarat,  serta hal-hal kemusyrikan lainnya yang dianggap telah menyimpang dari  garis dan ketentuan ajaran murni.
Kehidupan  duniawi  yang  dinamis beserta  pengabdian  rohani,  seperti  yang  di- ajarkan  dan  dipraktikkan  Nabi  Muhammad Sallallaahu  Allaihi  Wassalam,  dan  para sahabat-sahabatnya  pada  akhir  abad  perte- ngahan  tersebut  telah  digantikan  dengan pesimisme  spritiualisme  yang  negatif  dari para  sufi  yang  terlalu  menekankan  sega- lanya  dalam  aspek  spiritual  dan  keakhi- ratan,  tanpa  banyak  mempertimbangkan apakah  hal  itu  layak  bila  diaplikasikan  da- lam  pola  pikir  dan  kehidupan  masyarakat Islam  awam.  Tampaknya  tradisi  pemaham- an ini juga melanda dunia Arab.
Negara  Arabia  yang  merupakan tempat  agama  Islam  lahir,  jatuh  merana  ke dalam  kondisi  yang  terabaikan  sejak  jatuh- nya kerajaan Abbasiyah. Orang-orang Arab kembali kepada tradisi lama mereka. Pergo- lakan  antar  etnis  sudah  menjadi  peman- dangan biasa. Hal ini berakibat negatif bagi kesatuan dan persatuan ummat, dan otoma- tis  melemahkan  sendi-sendi  keislaman  me- reka.
Para sejarawan menyebutkan bahwa Islamisasi  Nusantara  dimulai  dari  kawasan pesisir  Sumatra  Utara  (Melayu)  dengan  la- hirnya kerajaan Islam Perlak. Terus berlan- jut  ke  kawasan  timur,  Jawa,  Madura,  Bali, dan  Mataram  (Hamid,  1996).  Gerakan  Is- lamisasi Melayu dan Jawa ternyata tidaklah terputus  dengan  gerakan  islamisasi  diluar jawa,  seperti  dikawasan  Indonesia  timur (Soeratno,  2003,  Baried,  1989,  Al;  -  Attas, 1972).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan:  1) untuk mengetahui dan menganalisis budaya pendidikan islam  yang diterapkan di  kesul-
tanan  Buton  pada  masa  pemerintahan  Sul- tan Muhammad  Idrus Kaimuddin;  2) untuk mengetahui  penerimaan  masyarakat  terha- dap  penerapan  pendidikan  Islam  di  Kesul- tanan  Buton  pada  masa  pemerintahan  Sul- tan Muhammad Idrus Kaimuddin.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan  dengan me- nggunakan  studi  literatur,  dimana  Penulis mencari  referensi-referensi  dan  naskah- naskah, serta dokumen-dokumen  yang ber- hubungan  dengan  kebudayaan  masyarakat Buton  pada  Abad  Ke-19.  Selain  itu,  juga dilakukan  interview  (wawancara)  terhadap tokoh-tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  se- jarah  yang  mengetahui  seluk-beluk  sistem sosial masyarakat Buton.

## C. BUDAYA  PENDIDIKAN  ISLAM  DI KESULTANAN BUTON PADA ABAD KE - 19
1. Pendidikan

## a. Istana
Pada  periode  Kesultanan  Buton, istana  menjadi    pusat  pengkajian    agama Islam.  Pendidikannya  diatur  oleh  Sultan, artinya sudah diatur oleh pemerintah, dalam bentuk  aturan  tertulis  berdasarkan  ajaran Islam.  Pendidikan  di  istana  memiliki  ciri khas  yakni  hanya  diperuntukkan  golongan kaomu dan walaka saja,  maka  materi  yang diajarkan  dominan  berbasis  tasawuf  yang bersentuhan  dengan  Martabat  Tujuh  dan ditangani  langsung  oleh  Sultan  dan  Syekh Sumbal  Al-Mulki  dari  Mekkah  (Yunus, 2005).
Dalam  naskah Jauhara  Manikam menyebutkan  bahwa kai  rangoaku  iguruku mancuana (dan  aku  dengar  dari  guruku yang  mulia) mianna  Makkah  Muhammad siytu (orang  mekkah  Muhammad  itu). Allaihi  Rahmatullah  (semoga  dirahmati oleh  Allah).  Muhammad  yang  dimaksud disini adalah Muhammad bin Syais Sumbal Al –Makki.
Dalam wawancara dengan La Niampe  tanggal  4  April  2012  menjelaskan bahwa,  istana  sultan  merupakan  tempat pembelajaran para peserta didik yang peser- tanya dari golongan kaomu dan walaka. Hal tersebut  diperkuat  oleh  penelitian  Yunus (1995), bahwa golongan kaomu dan walaka memiliki  keistimewaan  dalam  mempelajari ilmu  agama  di  istana  terutama  yang  berhu- bungan  dengan  ilmu  tasawuf.  Hal  ini  men- cerminkan  bahwa  sangat  sakralnya  istana disebabkan  dari  istana  inilah  akan  melahir- kan pemimpin-pemimpin spiritual di bidang agama.
Intensitas  pembelajaran  di  bidang agama di era itu cukup tinggi, karena sejak periodesisi  kepemimpinan  Muhammad  Id- rus  Kaimuddin  paradigma  sistem  pemerin- tahan telah melahirkan fondasi  yang sangat kuat  bagi  masyarakat  Buton  berupa  terta- namnya  nilai-nilai  substansi  agama  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara melalui  penerapan  syariah  islam  dijalankan dengan  sungguh-sungguh  yang  diiplemen- tasikan  melalui  undang-undang  negara  ke- sultanan Martabat Tujuh . Ketaatan terhadap sultan  dengan  sebutan oputa  mokobaadhi- anna, telah  ditamzilkan  sebagai  dewa  atau wakil tuhan di muka bumi. Menurut Yunus sebutan-sebutan  yang  lazim  diberikan  Sul- tan  seperti, Oputa ,  keramat,  insan  kamil menandakan  bahwa  Sultan  memiliki  karis- ma  dimata  rakyatnya. Karisma  dalam  pan- dangan Yunus hanya bisa didapatkan mela- lui pendekatan sufistik  yang banyk ditemui melalui  model  pembelajaran  di  istana  yang kebanyakan diwariskan oleh golongan kao- mu dan walaka.
Pendidikan  formal  di  istana  kesul- tanan  dilihat  dari  segi  tujuannya  adalah, pertama  mencetak  calon-calon  ulama  atau ahli  agama.  Kedua  mencetak  calon-calon pemimpin  yang  kelak  memeliki  kemam- puan  yang  memadai  sebagai  calon-calon kepala negara atau Sultan serta jabatan pen- ting lainya seperti Sapati, Kenepulu, Kapita Lao/Kapita  Raja.  Sasaran  yang  ketiga  ada-
lah  untuk  mencetak  calon-calon  permaisuri Sultan.  Oleh  karena  itu,  gadis–gadis  dari keluarga  kesultanan  mendapatkan  pendidi- kan  khusus  untuk  mempersiapkan  mereka agar  memeliki  kompetensi  yang  memadai sebagai  calon  permaisuri  Sultan.  Mereka dibekali dengan kekuatan-kekuatan spiritual yang  mendalam  kesabaran  dan  ketabahan. Sebab  menurut  tradisi  yang  dipegang  oleh pemerintah  Kesultanan    ketika  itu,  adalah bahwa kesejahteraan rakyat  sangat ditentu- kan    oleh  permaisuri  sultan  (Alhadza  dkk, 2009).  Sehingga,  para  anak  gadis  tersebut selain dibekali  dengan pendidikan  tentang keterampilan  membina  keluarga  sakinah dalam  rumah  tangga  Sultan,  juga  menda- patkan  pendidikan  khusus  sebagai  calon permaisuri  Sultan sebagai  pemegang kunci kesejahteraan,  keamanan  serta  kemajuan kehidupan bermasyarakat  pada periode itu. Metode yang digunakan adalah diskusi, Ta- nya jawab kritis, hafalan dan ceramah.
b. Zawiyah
Fungsi  dari  balai  pendidikan Zawi- yah menurut Hafid (2009) yakni:
1. Zawiyah berfungsi  untuk  menyebarkan ilmu pengetahuan dalam wilayah kesul- tanan.
2. Komponen  pendidikan Zawiyah terdiri siswa,  tenaga  pengajar,  materi  penga- jaran dan metode.
3. Pengajar  dibalai  pendidikan Zawiyah adalah  Sultan.  Upah  atau  gaji  dari  pe- merintah  ataupun  dari  masyarakat  tidak ada.  Jadi  guru  mengajar  tanpa  imbalan. Tampaknya  langsung  atau  tidak  lang- sung  dalam  hal  ini,  ada  pengaruh  kon- sep  pendidikan  dari  imam  Al-Gazali yang  berpendapat  bahwa  guru  itu  hen- daknya  secara  tulus  dan  ikhlas  menga- jarkan ilmunya tanpa mengharapkan up- ah. Sistem pembelajaran seperti ini me- nunjukan pula betapa kuatnya tradisi su- fistik  yang  berlaku  pada  system  pen- didikan  ketika  sang  guru  tidak  meng- harapkan  apa–apa  dari  siapapun  dari kegiatan  mendidiknya  itu.  Ia  semata-
mata  hanya  mengharapkan    ridho  dari Allah  SWT.  Pola  hidup  yang  ditempah oleh seorang sufi warisan tradisi zaman klasik  Islam  yang  sangat  kental  pada masa kesultanan Buton khusunya  dika- langan ulamanya.
Pada  periode  kesultanan,  di  pusat pemerintahan  kesultanan  ada  dua  lembaga pendidikan  Islam Zawiyah ,  yaitu  pertama berlokasi  di  Badia,  tidak  jauh  dari  masjid Badia. Kedua yang berlokasi di dekat istana Sultan.  Peserta  didik  yang  belajar  pada Zawiyah ini  tidak  terbatas  pada  anak–anak saja tetapi juga orang tua. Untuk anak-anak nateri  yang  diajarkan  selain    mengaji  dan dasar–dasar  agama  yang  terutama  adalah tentang  ahlak.  Bagi  orang  dewasa  selain tauhid, fiqih, tasawuf, juga adalah adat yang berlaku di Kesultanan (Alhadza dkk, 2009).
Hasil  wawancara  dengan  Hasim Kudus, tanggal  16 Maret  2012 mengatakan bahwa, metode mengajar menggunakan me- tode  ceramah,  hafalan,  tanya-jawab,  de- montrasi,  pengulangan  dengan  sistem kha- lakah berlangsung  di  balai  pendidikan Za- wiyah dan  pengajaranya  disesuaikan  de- ngan  kondisi  murid.  Antara  murid  –  murid anak–anak  dan  dewasa  kegiatan  belajarnya dipisah  (tidak  bersamaan),  sehingga  meto- denya  disesuaikan  antara  bahan  ajar  de- ngan  tingkat  kemampuan  murid  untuk  me- nerima  materi  pelajaran  tersebut.  Khusus bagi  Sultan  dan  keluarganya  tidak  belajar pada Zawiyah akan tetapi mereka belajar di istana.  Jadi  pendidikan  di Zawiyah ini  mu- ridnya adalah kalangan   masyarakat  di  luar keluarga  Istana  Sultan.  Untuk  metode  pe- ngulangan  sebagai  contoh  yang  digunakan pada  pelajaran  membaca  Al-quran  dan pelajaran–pelajaran  dasar  agama  Islam  mi- salnya  shalat.  Metode  ceramah  meluas  ke- pada  ajaran–ajaran  kemasyarakatan  sesuai dengan  ajaran–ajaran  agama  Islam,  seperti menyangkut  nilai–nilai  kemanusian  dan norma–norma  kehidupan  kemasyarakatan. Metode  diskusi  lebih  bersifat  pendalaman, menguji  dan  mengembangkan  ilmu–ilmu
keagamaan  yang  dasar  keilmuanya  telah dimiliki sebelumnya.
Di Zawiyah ,  bagi  murid-murid yang  baru  datang  menuntut  ilmu    serta  be- lum mempunyai  dasar keilmuan  keagama- an  seperti  membaca  Al-quran  maka  materi yang  diberikan  adalah  pelajaran  membaca Al-quran  yang  sebelum  memulai  kegiatan pelajaran    maka  murid-murid  ditekankan terlebih dahulu  tentang pentingnya mensu- cikan  diri  sebelum  memegang  Al-quran. Dalam  menerapkan  metode  menghafal, sang  guru  menggunakan  berbagai  pende- katan  salah  satunya  adalah  dengan  mem- berikan perbandingan metafora huruf–huruf Al-quran  seperti  huruf  Alif  dipersamakan dengan huruf tegak lurus.

## c. Perpustakaan.
Perpustakaan dibangun pada periode pemerintahan  Sultan  La  Jampi  yang  berge- lar  Qaim  Addimn  yaitu  Sultan  ke-25  dan masih  digunakan  pada  masa  pemerintahan Muhammad  Idrus  Kaimuddin.  Perpustaka- an  ini  terletak  di  dekat  masjid    Badia.  Per- pustakaan  sebagai  tempat  menyimpan  ko- leksi  berbagai  kitab,  berfungsi  sebgai  lem- baga  pendidikan  pada  periode  itu,  sebab para pengunjungnya adalah untuk menuntut ilmu  yang  diminati,  juga  dimungkinkan adanya  diskusi  dikalangan  mereka  untuk saling  tukar  informasi  tentang  hasil-hasil bacaan.  Dalam  keadaan  seperti  itu  terjadi proses  pembelajaran  yang  efektif  antara guru  dan  murid  sebab  diskusi  yang  dilak- sanakan  itu  akan  dapat  mempertajam  pe- mahaman  terhadap  apa  yang  baru  saja  di- baca  atau  apa  yang  mereka  pernah  baca diperpustakaan.
Fenomena  tentang  adanya  perpusta- kaan  tersebut  menunjukan  bahwa  kegiatan pendidikan  Islam  yang  berlangsung  telah berkemabang  tahap  demi  tahap.  Berbare- ngan  dengan  itu  secara  kelembagaan  juga berkembang  terus  sampai  memasuki  akhir abad ke-20.
Pada  periode  kesultanan,  lembaga pendidikan di  istana kesultanan kalau tidak bisa dikatakan berbentuk pendidikan formal maka  minimal  sudah  dapat  dikatakan  ber- corak  formal.  Pendidikan  Islam  yang  dise- lenggarakan  di  istana  adalah  diatur  oleh Sultan,  artinya  sudah  diatur  oleh  peme- rintah.  Meskipun  pada  awalnya  bukan  da- lam  bentuk  aturan  tertulis  berdasarkan  aja- ran islam. Namun setelah lahirnya Undang- undang  martabat  tujuh,  maka  sudah  mulai ada aturan tertulis berdasarkan tasawuf. Ol- eh  karena  itu,  sultan  sebagai  pemerintah, maka  segala  kebijakannya  dalam  menye- lenggarakan  pemerintahan,  tentunya  meng- acu kepada undang-undang tersebut, terma- suk  penyelenggaraan  pendidikan  di  istana yang  langsung  ditangani  oleh  sultan.  Pola pendidikan formal di istana kesultanan pada periode  kemajuan  pendidikan  Islam  dilihat dari segi tujuannya, antara lain:
a. Mencetak  calon-calon  ulama  atau  ahli agama.  Sebagai  contoh  Sultan  Muham- mad  Aidrus  Qaimuddin  sendiri  yang bergelar Qa’im ad-Din I sebagai Sultan XXIX  yang berkuasa di abad 19, selain ia seorang Sultan, juga sekaligus  seba- gai  ulama  dan  pujangga    yang  banyak karya intelektualnya. Ia sejumlah tulisan yang  berisi  ajaran  Islam,  empat  di- antaranya  dapat  dikategorikan  sebagai ajaran  tasawuf.  Keempat  tulisanya  itu adalah :
1) Jauharana Manikamu.
2) Mu „nisah al–Qulub fi az–Zikr wa– Musya‟hadah alam al–Guyub.
3) Diya‟  al–Anwar  fi  Tasfiyah  al– Akdar.
4) Kasyf  al–hijab  fi  Muraqabah  al– Wahhab.
Dari keempat tulisannya, kita dapat me- mahami  corak  pemahaman  dan  penga- malan tasawufnya, yang merupakan co- rak ajaran tasawuf berpengaruh di nege- rinya pada abad ke–19.
b. Mencetak  calon-calon  pemimpin  yang kelak  memiliki  kemampuan  yang  me- madai sebagai calon-calon kepala Nega-
ra atau Sultan serta jabatan penting lain- nya  seperti  Sapati,  Kenepulu,  Kapita Lao/Kapita Raja, dan sebagainya.
Dalam  esensi  kepemimpinan  di Kesultanan  Buton,  cara–cara  kepemim- pinan  yang  dilakukan  pemimpin  di  wi- layah  Buton  dalam  mengelola  peme- rintahan  agar  tetap  eksis  dan  bertahan serta  tidak  mengalami  guncangan  yang serius,  yaitu  dengan  menerapkan  pola kepemimpinan  “ Bhinci-Bhinciki  Kuli” (Turi,  2007  ).  Secara  harfiah,  kalimat tersebut  mengandung  makna:  cubitlah kulit  sendiri,  jika  terasa  sakit,  maka demikian  pula  jika  kita  hendak  mencu- bit kulit orang lain.
Turi (2007) lebih mendalam me- ngembangkan  konsep  “ Bhinci–Bhinciki Kuli” yang  bersumber  dari sara  pata- anguna yang terdiri sara pataanguna ta- hap  pertama  dan sara  patanguna tahap kedua. Sara pataanguna tahap pertama, terdiri  dari:  (a) pomae-maeka (saling menghormati);  (b )  popia–piara (saling memelihara  atau  saling  mengabdi);  (c) pomaa–maasiaka (saling  mencintai);
(d) poangka–angkataaka (saling  meng- hargai, serta utama mengutamakan). Se- dangkan  yang  dinyatakan  sebagai sara pataanguna tahap  kedua  yaitu:  (a) yinda–yindamo  arataa  somanamo  karo (biar  tidak  memiliki  harta  asalkan  diri selamat); (b) yinda-yindamo karo soma- namo lipu (rela mengorbankan diri demi kepentingan  bangsa  dan  negara;  (c) yinda–yindamo  lipu  somanamo  sara (biarkan negeri terancam asalkan aturan tetap ditegakkan dan pemerintahan tetap selamat); (d) yinda-yindamo sara soma- namo  agama (biarkan  pemerintahan  te- rancam  asalkan  agama  tetap  abadi). Konsep ini secara internal telah dimulai sejak  berdirinya  kerajaan  Buton  sampai pada dimasa kesultan Buton 1960–an.
c. Mencetak  calon-calon  permaisuri  Sul- tan.
Kurikulum pendidikan kepemimpin- an adalah menonjolkan kompetensi spiritual yang  berbasis  tasawuf,  kemudian  dilan- jutkan dengan kompotensi sosial yang  ber- basis  pada  jiwa  persatuan.  Kompotensi  ini tampak  dalam  falsafah  hidup  kesultanan “ pobinci-binciki  kuli “  yang  berarti  bahwa semua  manusia  mempunyai  perasaan  yang sama,  harga  diri  yang  sama  dan  hak  asasi yang  sama.  Konsep  ini  dijabarkan  dalam makna sebagai berikut:
a. Pomae-maeka (saling  menghargai  an- tara  sesama  anggota  masyarakat).  Hal ini  berarti  bahwa  seluruh  anggota  ma- syarakat  harus  saling  takut  satu  dengan lainya.  Yang  muda  takut  kepada  yang tua dan yang kuat takut, takut pula sama yang  lemah.  Rasa  takut  yang  bersifat timbal  balik  ini  menunjukan  bahwa  se- tiap orang diakui hak-hak asasinya, har- ga  diri,  kehormatan,  perasaan,  harta benda  dan  keluarga  dan  lain-lain  yang wajib  dipelihara,  dipertahankan  dan  di- lindungi sehingga tercipta suasana aman dan  damai.  Untuk  itu  setiap  anggota masyarakat  wajib  merasa  takut  untuk berbuat  sesuatu  yang  merugikan  orang lain.
b. Pomaa-maasiaka (saling  menyayangi antar  sesama  anggota  masyrakat).  Arti- nya  bahwa  antara  sesama  anggota  ma- syarakat  harus  saling  sayang  menya- yangi secara timbal balik. Orang tua ha- rus  menyayangi  yang  muda  dan  yang muda  harus  pula  menyayangi  yang  tua, demikian  pula  yang  terjadi  antara  yang kaya dan yang miskin, antara yang kuat dan yang lemah. Dengan demikian akan tercipta  perilaku  tolong  menolong  dan gotong royong dalam hidup mereka.
c. Popia-piara (saling  memelihara  antar sesama  anggota  masyarakat).  Hal  ini berarti  bahwa  antara  anggota  masya- rakat  berkewajiban  saling  memelihara, saling  melindungi  baik  moril  maupun materil  termasuk  kedudukan  seseorang dalam masyarakat.
d. Poangka-angkataka (saling mengangkat derajat  antara  sesame  anggota  masya- rakat).  Hal  ini  bermakna  bahwa  setiap anggota masyarakat yang tekah membe- rikan  darma  baktinya  bagi  masyarakat umum  atau  suka  mendermakan  harta kekayaanya  bagi  kepentingan  umum, wajiblah  diberikan  penghargaan  yang sesuai dengan darma baktinya tersebut.
Dengan  adanya  falsafah  tersebut maka dikemaslah dalam bahasa menggugah jiwa dan semangat untuk berjuang dan ber- korban sebagai berikut:
a. Bolimo  arata  somanamo  Karo (jangan- lah harta yang penting diri).
b. Bolimo  Karo  somanamo  Lipu (jangan- lah diri, yang penting negeri).
c. Bolimo  Lipu  somamanamo  Sara (ja- nganlah  negeri  yang  penting  peme- rintah).
d. Bolimo  Sara  somanamo  Agama (ja- nganlah pemerintah yang penting
agama)
Keempat  hal  tersebut  mengandung makna sebagai berikut:
a. Bolimo  arataa  somanamo  karo ,  mak- sudnya  mendahulukan  kepentingan  diri dari  pada  harta.  Semua  harta  baik  pe- milikan  perorangan,  kelompok  maupun milik  negara  wajib  dijaga.  Namun  de- mikian,  harta  tersebut  dapat  saja  dikor- bankan demi untuk melindungi hal yang lebih  penting,  yaitu karo atau  diri  ma- nusia,  baik  sebagai  perorangan  maupun kelompok. Contoh pada saat pembangu- nan benteng keraton rakyat diminta me- ngorbankan  hartanya  untuk  keperluan pembangunan benteng tersebut.
b. Bolimo  Karo  Somanamo  Lipu ,  berarti bahwa  setiap  orang  siap  untuk  mengor- bankan  dirinya  demi  untuk  memper- tahankan  negara.  Di  sini  berarti  pula kepentingan  negara  di  atas  kepentingan pribadi.  Setiap orang wajib  mendahulu- kan  kepentingan  negara  diatas  kepen- tingan pribadinya. Contohnya setiap or-
ang  harus  berperang  bila  musuh  telah mengancam Negara.
c. Bolimo Lipu  somanamo  sara, maksud- nya  bila  musuh  terlalu  kuat,  dapat  saja bala  tentara  mundur  dan  wilayah-wila- yah  kesultanan  dikuasai  musuh,  tetapi yang  terpenting  pemerintah  harus  tetap ada  dan  dipertahankan.  Karena  dengan tetap  adanya  pemerintahan  berarti  ke- mungkinan  untuk  menyusun  kekuatan dan  menyerang  kembali  lawan  agar dapat  memperoleh  kemenangan,  masih tetap ada peluang.
d. Bolimo  Sara  somanamo  Agama ,  mak- sudnya  kalau  pemerintahan  tidak  bisa lagi  dipertahankan,  bolehlah  dikorban- kan  yang  penting  keyakinan  kita  pada agama  dalam  hal  ini  agama  islam  ha- ruslah  tetap  sampai  akhir  hayat.  Fal- safah  ini  secara  lebih  konkret  tertuang dalam ungkapan berikut “lahir bersama iman,  beramal  dengan  iman  dan  mati dengan  iman”.  Hal  ini  telah  membawa implikasi  pada  kriteria  persyaratan  un- tuk menduduki jabatan Sultan, yaitu:
1) Bersifat “Sidik“  yaitu berkata benar dan  jujur  dalam  segala  hal,  rela menjalankan  kebenaran  dan  tidak boleh berbohong.
2) Bersifat “tabligh” yaitu menyampai- kan  segala  perkataan  yang  memberi manfaat  terhadap  kepentingan  um- um,  tidak  boleh  menyembunyikan sesuatu maksud.
3) Bersifat “amanah“ yaitu mempunyai rasa  kepercayaan  terhadap  umum, tidak boleh mempertukarkan sesuatu hal  sehingga pendengar tidak sesuai dengan batin dan perasaan.
4) Bersifat  “fatonah”  yaitu  fasih  lidah dalam  berbbicara  artinya  ia  tidak boleh  kaku  dalam  berbicara  (wa- wancara dengan La Niampe, 4 April 2012).
Dalam  kondisi  masyarakat  sebagai- mana  yang  digambarkan  di  atas,  berla- ngsung  proses  pendidikan  Islam  didalam kesultanan  Buton  pada  era  itu.  Gambaran
tersebut dapat memperjelas jalannya proses pendidikan  Islam  serta  implikasinya  pada masyarakat Buton itu sendiri. Dengan man- tapnya  penanaman  nilai-nilai  Islam  melalui proses  pendidikan  akan  berimplikasi  pada semakin  stabil  dan  semakin  majunya  kon- disi  pemerintahan,  berimplikasi  pada  se- makin majunya sistem pendidikan Islam.
Dalam  perkembangan  Pendidikan Islam  di  Kesultanan  Buton  pada  periode Sultan  Qaimuddin  Muhammad  Aydrus, Sultan  XXIX  mencapai  puncak  kemajuan yang  cukup  pesat.  Pada  periode  ini,  pen- didikan  Islam  di  Kesultanan  Buton  sudah agak  mapan,  sehingga  berimplikasi  pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan agama bagi Sultan  dan para pejabat kesul- tanan  (Wawancara  dengan  La  Niampe,  21 Maret 2012).
Bahkan  pada  periode  puncak  kema- juannya,  Sultan  juga  sudah  menjadi  ulama atau ahli agama, yang ditunjukan oleh karya intelektulnya  berupa  buku  yang  ditulis,  se- perti buku jauhara manikam, Mu’nisah Al– Qulub,  Fi  az–Zikr,  wa-  musyahadah,  alam al–guyub,  Diya  Al–Anwar  Fi  Tasfiyah  al– Akdar,  Fi–Mura–Aqabah  al–wakhab,  baik dibidang  agama  maupun  dibidang  lainya. Perkembangan    pendidikan  tersebut,  Mulai dari  metode  pembelajaran  yang  lebih  ako- modatif  terhadap  kebutuhan  peserta  didik juga  materi-materinya  yang  lebih  meluas, bukan  hanya  membahas  materi  keagamaan namun  juga  membahas  materi-materi  pen- didikan umum seperti pemerintahan. Proses pendidikan  pun  tidak  hanya  dilakukan  di istana  Sultan  saja,  namun  sudah  diterapkan untuk  masyarakat  umum,  melalui  balai-ba- lai  pendidikan  seperti zawiyah dan  masjid atau langgar.
Zawiyah adalah lembaga pendidikan khusus  bagi  orang  yang  ingin  memper- dalam pengetahuan agama, khususnya tasa- wuf.  Lembaga  pendidikan  ini  disediakan bagi  warga  masyarakat  umum.  Sedangkan Sultan  beserta  kelurganya  diajar  oleh  se- orang  Ulama  dari  Mekkah  bernama  Syekh
Muhammad Ibn Syais Sumbul Al-Maki dan seluruh  pejabat  kesultanan  mendapatkan pendidikan  didalam  istana  kesultanan  (Ali- fuddin, wawancara, 3 April 2012).
Tenaga  pengajar  pada  saat  itu  se- orang  ulama  dari  Mekkah  bernama  Syekh Muhammad  Ibn  Syais  Sumbul  Al–Makki, sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Sarana Wolio.  Dalam  dokumen  itu  tertulis: kai rangoku  iguruku  mancuana (dan  aku  de- ngar  dari  guruku  yang  mulia) miana Makkah  Muhammad  Siytu (Orang  Mekkah Muhammad  itu), Allaihi  Rahmatullah (se- moga dirahmati oleh Allah).
Muhammad  yang  dimaksud  disini adalah  Muhammad  bin  Syais.  Hal  ini  di- pahami  dari  tulisannya  yang  lain  mengata- kan;  Lalu  aku  menuliskanya  sebagaimana yang diajarkan kepadaku dan diizinkan aku untuk  mengajarkanya  oleh  Syehku  dan  gu- ruku  Asy–Syekh  Muhammad  Ibn  Syais Sumbul Al–Makki.
Dalam proses pembelajaran, khusus- nya  yang  berkenaan  dengan  ilmu  tasawuf terdapat  perbedaan,  yakni: antara    hal  yang boleh  diajarkan  khusus  untuk  keluarga  is- tana dan hal yang tidak boleh diajarkan un- tuk  masyarakat  umum.  Perbedaan  tersebut dilatarbelakangi  adanya  stratifikasi  sosial dalam masyarakat Buton yang diberlakukan sejak zaman kesultanan yaitu: kaomu , wala- ka dan papara . Oleh karena itu, materi pen- didikan  di  istana  kesultanan  Buton  bersifat formal,  sehingga  alumni  dari  sekolah  ini dipersiapkan    untuk  menjadi  pemimpin  di kesultanan,  seperti:  jabatan  Sultan, sapati maupun kenepulu .  Mereka  berasal  dari  go- longan kaomu dan walaka ,  yang  umumnya mendiami  keraton  dan baadia .  Hal  ini  me- nyebabkan adanya pertimbangan politis ag- ar jabatan Sultan, sejak Dayanu Iksanuddin (La Elangi) Sultan ke–IV sampai pada masa Sultan  Muhammad  Idrus  Kaimuddin  ke XXIX  di  awal  abad  19,  tetap  dijabat  dari golongan kaomu  tanalandu dari  garis  ke- turunan  La  Elangi  (Dayanu  Iksannuddin), golongan kaomu  tapi–tapi dari  garis  ketu-
runan sapati La Singgah, dan dari golongan kaomu kombewaha dari garis keturunan ke- nepulu La  Bula.  Meski  demikian,  proses pengangkatanya tetap melalui pemilihan.
Dalam  perkembangan  selanjutnya, tenaga pendidikpun mulai berdatangan. Ada pula  yang  datang  karena  khusus  diundang oleh Sultan. Pada masa pemerintaha  Sultan Muhammad  Idrus  Qaimuddin,  telah  datang seorang ulama sekaligus sebagai guru spiri- tual sultan bernama  Syekh Muhammad  bin Syais  Sumbul  al-Makki.  Beliaulah  yang membantu  Sultan  Muhammad  Idrus  Qai- muddin  dalam  memberikan  pengajaran  di istana  kesultanan,  masjid  serta zaawiyah . Selain itu, dengan diterbitkanya undang-un- dang martabat tujuh , mengambarkan sema- kin  kuatnya  pemahaman  akan  nilai-nilai Islam. Undang-undang tersebut yang terdiri dari  12  Bab  dan  Bab  I  tentang  materi  pen- didikan.  Di  dalam  Bab  I  dan  pasal  1  UU Martabat  Tujuh,  terdapat  konsep  yang  ber- hubungan  dengan  pendidikan  yaitu, Binci- Binci  Kuli .  Untuk  menjamin  dasar  falsafah tersebut,  maka  dalam  hubungan  bermasya- rakat,  berbangsa  dan  bernegara  dimanifes- tasikan  ke  dalam  empat  pemahaman  dasar yaitu:
1. Pomae–maeka artinya  saling  takut  me- langgar  rasa  kemanusian  antara  sesame anggota masyarakat.
2. Pomaa–maasiaka artinya,  saling  me- nyayangi  antara  sesama  anggota  ma- syarakat.
3. Popia–piara artinya  saling  memelihara antara sesama anggota  masyarakat
Poangka–angkataka artinya  saling mengangkat  derajat  antara  sesama  anggota masyarakat, terutama yang telah berjasa ke- pada negara. Dengan undang-undang terse- but  yang  merupakan  implementasi  dari syari’ah  Islam,  maka  secara  otomatis  akan mengarahkan segala segi kehidupan berma- syarakat  dan  berbangsa  pada  masyarakat kesultanan  Buton  kepada  nilai-nilai  ajaran Islam  yang  dipadukan  dengan  adat  istiadat masyarakat, sehingga dapat mendukung ter-
jadinya  proses  perkembangan  pendidikan Islam  yang  lebih  dinamis.  Undang-undang martabat tujuh dapat  dikatakan  juga  seba- gai  pedoman  yang  mengatur  tentang  tata pergaulan  masyarakat  dalam  berbagai  bi- dang  kehidupan  termasuk  dalam  bidang pendidikan agama Islam terutama yang me- nyangkut, syariat Islam.
Perkembangan  pendidikan  Islam tampak  juga  dengan  lahirnya buri  wolio (tulisan Buton), yang merupakan karya sas- tra  monumental  masyarakat  Buton  ketika itu  dengan  menkombinaskan  aksara  Arab yang  disesuaikan  dengan  pelafalan  bahasa wolio  (Wawancara  dengan  La  Niampe,  3 April  2012).  Dengan  lahirnya buri  wolio tersebut,  maka  lahirlah  sejumlah  karya- karya  intelektual  yang  tercetak  dalam  ben- tuk buku-buku diperiode itu. Puncak pendi- dikan  Islam  ini  adalah  pada  periode  Sultan XXIX Sultan Qaiamuddin Muhammad Ay- drus . PAda saat  itu,  perpustakaan semakin maju dan menjadi gudang ilmu bagi masya- rakat serta sebagai pusat studi kajian-kajian ilmiah.
Pada  periode  itu  bidang  hukum Islam  menjadi  relatif  lebih  modern  dimana aplikasinya  berdasarkan  pada  ijtihad,  maka hukum  waris  antara  laki-laki  dan  perem- puan  sama  berdasarkan  kondisi  lokal  di Buton  ketika  itu  (wawancara  dengan  La Fariki, 6 April 2012).
Dalam perspektif  penulis, kemajuan pendidikan Islam dimasa pemerintahan Sul- tan  Idrus  Kaimuddin  merupakan  proses  re- generasi  intelektual,  yang  dibentuk  berda- sarkan teori Braudel pada tingkat peradaban suatu negara. Ia berhasil meletakkan dasar– dasar  pendidikan  di  Kesultanan  Buton  de- ngan  mengadopsi  pola  pendidikan  yang didapatkan  dari  Sultan  La  Jampi  yang  ber- gelar  Sultan  Qa’im  Addin  (XXIV)  di  abad ke-18.
Kemampuan  para  Sultan  untuk  me- miliki  sifat–sifat  luhur  yang  menjadi  cita- cita  adat  negeri  mereka,  yaitu  memperju-
angkan  terciptanya  ketentraman  dalam  ke- hidupan  mereka,  merupakan  salah  satu  un- sur  yang  menjadikan  Sultan  memiliki  wi- bawa  dimata  rakyatnya.  Kewibawan  atau kharisma  didapatkan  melalui  pendidikan tasawuf.  Artinya  seorang  Sultan  yang  me- mimpin  adalah  dipilih  oleh  seluruh  rakyat- nya  dan  rakyat  mengakui  bahwa  ia  punya kapasitas  yang  merupakan  cita-cita  orang banyak.
2. Pendidikan Non Formal
a. Masjid.
Masjid merupakan pusat pengkajian Islam  dalam  memperdalam  ilmu–ilmu agama, seperti fiqih, Alquran-hadits, bahasa Arab.  Metode  yang  ditempuh  adalah  me- lalui  hafalan,  diskusi,  dan  tanya  jawab.  Pe- serta dalam proses pembelajaran adalah ma- syarakat  umum,  mulai  usia  kanak–kanak, dewasa  hingga  orang  tua.  Masjid  Keraton merupakan  sentral  pendidikan  Islam  kala itu.  Konsentrasi  pengajian  agama  Islam terpusat  di  Masjid  Keraton.  Lulusan  dari pendidikan ini akan dikirim  ke kadie-kadie atau bharata-bharata untuk menjadi  tenaga pelajar.  Implikasi  dalam  bidang pendidikan non–formal  ini,  maka  dibangun  masjid– masjid  dan  langgar  di  daerah bharata– bharata dan kadie–kadie tersebut.  Pemba- ngunan  masjid  semakin  berkembang  de- ngan pesat seiring dengan kemajuan pendi- dikan  di  pusat  kesultanan.  Masjid  pada  pe- riode  kesultanan,  selain  berfungsi  sebagai tempat  ibadah,  juga  memiliki  fungsi  utama sebagai  kegiatan  pendidikan.  Metode  pe- ngajian ditempuh dengan mempelajari baca tulis Al-quran, aqidah ahlak, tauhid, ibadah, muamalat,  dan  tasawuf  serta  materi–materi lainya. Tenaga pengajarnya adalah Muham- mad  Idrus  kaimuddin  dan  Syeikh  Sumbal Al Makki dari Mekkah.
3. Pendidikan In Formal
a. Rumah
Rumah  merupakan  sarana  utama tempat  berlangsungnya  proses  pendidikan. Rumah-rumah  yang  dijadikan  sebagai  tem-
pat  pelaksanaan  pendidikan  tersebut  adalah rumah  guru  dan  pejabat  tinggi  kesultanan. Rumah  menjadi  sarana  sentral    pusat  pen- didikan Islam, sejalan dengan diwajibkanya oleh sultan  untuk pejabat–pejabat di daerah untuk  memeluk  agama  Islam.  Rumah- rumah  imam,  khatib, moji serta  sebahagian rumah penduduk yang sudah mantap pema- haman dan pengamalan keagamaanya.
Murid–murid  yang  belajar  tempat- tempat  tersebut  adalah  murid–murid  yang berada  di kadie-kadie dan bharata-bharata baik  di  usia  anak–anak,  dewasa,  naupun orang  tua.  Sementara  itu,  tenaga  pengajar- nya adalah pejabat–pejabat kesultanan yang ditunjuk  oleh  sultan  untuk  mengajar  di kadie-kadie yang  merupakan  wilayah  ke- kuasaan  kesultanan. Materi yang diberikan oleh  para  guru,  biasanya  hanya  sebatas  pe- mahaman pada tingkat keislaman bukan un- tuk  menjadi  ulama  atau  guru.  Oleh  karena itu,  kurikulum  yang  diajarkan    juga  masih sederhana.  Metode  yang  digunakan  juga sebatas ceramah atau nasehat-nasehat
Keluarga  atau  rumah  tangga  dalam Islam  merupakan  lembaga  pendidikan  Is- lam  yang  pertama.  Hal  ini  didasarkan  pada firman  Allah  dalam  Surat  Al-Tahrim,  66:6 yang berbunyi :
Artinya: “Hai  orang–orang  yang  beriman jagalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api neraka .
Pendidikan  Islam  pada  periode  ini, terkait  erat  dengan  proses  masuknya  Islam di  Buton  pada  periode  prakesultanan  dan periode  awal  kesultanan,  dimana  proses pendidikan Islam yang utama terjadi secara informal.  Namun  seiring  perjalanan  dan perkembangannya,  pendidikan  yang  infor- mal tersebut kemudian berkembang dengan munculnya  lembaga  pendidikan  nonformal dan selanjutnya pendidikan bercorak formal yang  berciri,  sistematis,  terstruktur,  tertib,
terencana dan bersifat klasikal, seperti pada istana Sultan dan zawiyah .
Pendidikan  informal  inilah  yang mulanya  terjadi  dan  berlangsung  sebelum terjadinya  proses  pendidikan  non  formal yang kemudian berkembang menjadi pendi- dikan bercorak formal. Pendidikan informal yang  terjadi  pada  dua  kelompok  lapisan masyarakat,  yaitu  dikalangan  masyarakat lapis bawah dan kelompok masyarakat lapis atas  (bangsawan/elit)  memIliki  materi  ber- beda.  Kedua  proses  pendidikan  informal tersebut  sebelumnya  terjadi  secara  terpisah dan  tidak  terjadi  hubungan  diantara  kedua- nya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  sistem pendidikan ketika itu sangat erat kaitaNnya dengan stabilitas politik dan pemerintahan.
Pendidikan informal yang terjadi di- kalangan  masyarakat  lapis  bawah  sebenar- nya sudah berlangsung cukup lama sebelum raja sendiri  memeluk  Islam.  Namun  karena proses  pendidikannya  berlangsung  secara pasif  dan  berlangsung  dengan  tidak  maksi- mal,  maka  corak  keislaman  masyarakat Buton  sebelum  periode  kesultanan  kurang nampak.  Hal  ini  berbeda  dengan  yang  ter- jadi  dikalangan  masyarakat  lapisan  atas (bangsawan/elit). Proses pendidikan dilaku- kan  awalnya  bersifat  informal,  namun  de- ngan  intensitas  dan  keseriusan  yang  tinggi terutama oleh Sultan, maka mulai dilakukan dengan  teratur  dan  terencana  sehingga  bisa berjalan  dengan  maksimal.  Proses  selanjut- nya,  pada  tingkatan  masyaraat  lpisan  atas, kegiatan  pendidikan  tersebut  selanjutnya berubah menjadi bersifat formal.
Lembaga pendidikan Islam di kesul- tanan  Buton  pada  masa  Sultan  Muhammad Idrus Qaimuddin dalam mengajarkan Islam di  istana dengan materi  dakwah  Islam  pen- didikan  Islam  adalah  para  pejabat  tinggi pemerintahan  kesultanan  Buton  mulai  dari Sultan, Sapati  Kenepulu,  Kapitalau dan Bhonto serta  para Bobato    (lalaki). Penge- tahuan,  pemahaman,  dan  penghayatan  ke- agamaan terutama oleh Sultan dan para pe- tinggi  istana  sudah  mapan  pada  periode
Sultan  Idrus  Qaimuddin  (La  Niampe, 2009).
Uraian  secara  lengkap  mengenai Sifat  Dua  Puluh  terungkap  dalam  teks Sarana  Wolio  (SW)  Muhammad  Idrus Kaimuddin  untuk  dijalankan  secara  murni dan  konsekuen  dalam  Negara  kesultanan Buton.

## D. IMPLIKASI  PENDIDIKAN  ISLAM PADA PERIODE PEMBINAAN DASAR-DASAR PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON
Implikasi  yang  bercorak  politik  pa- da periode ini, tampak pada adanya perintah sultan  untuk  mewajibkan  seluruh  masya- rakat  Buton  untuk  memeluk  agama  Islam. Sedangkan  implikasi  dalam  bidang  sosial dan  budaya  belum  begitu  tampak,  karena ajaran  Islam  baru  mulai  ditanamkan  pada lingkungan  terbatas,  baik  dari  segi  materi yang  diajarkan  maupun  dari  segi  jangkau- annya  terhadap  masyarakat  luas.  Artinya masih  terbatas  pada  tokoh-tokoh  masyara- kat baik di tingkat pusat, daerah, maupun di desa-desa, sedangkan di tingkat desa hanya diberikan  ajaran-ajaran  dasar  agama  dan akhlak dan adat-istiadat.
Implikasi di bidang pendidikan ada- lah  nampak  pada  mulai  tertanamnya  subs- tansi  ajaran  Islam  yang  berbasis  pada  tasa- wuf,  terutama  dikalangan  keluarga  kesulta- nan serta seluruh jajaran pembesar keluarga kesultanan. Implikasi di bidang  pendidikan dengan  pola  semacam  inilah  yang  memu- luskan  perkembangan  berikutnya,  yaitu  de- ngan diberlakukanya Undang-Undang Mar- tabat Tujuh  sejak masa kepemimpinan Sul- tan  Dayanu  Iksanuddin  sampai  pada  peri- ode  Sultan-Sultan  di  abad  ke-19  dan  abad ke-20. Martabat tujuah inilah yang menjadi pedoman  dalam  berperilaku  masyarakat Buton  karena  di  samping  sebagai  undang- undang  kesultanan  juga  dihayati  oleh  ma- syarakat  Buton  sebagai  roh  spiritual  dalam memandang  perjalanan  hidup  manusia  did unia sampai perjalanan kealam akhirat. Ka-
rena  bersentuhan  dengan  konsep  tasawuf teologis  dan  tarekat  yang  mengarah  pada perjalanan  manusia  secara  peripurna  dalam menciptakan manusia yang insan kamil.
Pada  tahap  ini  faktor  yang  menarik untuk dicermati yakni implikasi dari sistem pendidikan  yang  diberlakukan,  khususnya dikalangan  keluarga  istana  serta  seluruh pembesar-pembesar  dan  pejabat  pada  selu- ruh  jajaran  dan  perangkat  pemerintah  ke- sultanan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa meskipun Buton sebelum beralih dari status kerajaan menjadi kesultanan, kondisi peme- rintahan  yang  berlaku  sudah  menetapkan system demokrasi. Sistem ini masih berlan- jut  setelah  kerajaan  Buton  menjadi  Kesul- tanan.  Dalam  sistem  demokrasi  tersebut, pemberlakuan  suatu  undang-undang  adalah membutuhkan  persetujuan  rakyat  melalui wakil-wakil. Tradisi pemerintahan  yang di- kenal  pada  periode  itu,  sudah  tampak  ada- nya lembaga eksekutif  yakni sultan dan se- luruh  perangkat  dan  pejabat  dalam  jajaran- nya  seperti  Sapati,  Kenepulu,  Kapita  Lao/- Kapita  Raja.  Sementara  itu  ada  pula  lem- baga  yang  dikenal  dengan  istilah  “ Siolim- bona ”  yang  fungsinya  menjalankan  fungsi legislatif.
Dalam pemberlakuan Undang- Undang Martabat Tujuh , ketika Sultan me- ngajukan  kepada  lembaga  tersebut,  maka lembaga  tersebut  dapat    menyetujuinya  di- sebabkan  mereka    telah  memahami  dengan baik  substansi    ajaran  Islam  yang  berbasis spiritual  dan  moral  sebagaimana    yang  ter- cermin  dalam undang-undang martabat tu- juh. Pemahaman tersebut terjadi disebabkan antara  lain  oleh  faktor  adanya  transmisi nilai-nilai  Islam  melalui proses  pendidikan, baik  yang  diselenggarakan  oleh  Sultan  di Istana  kesultanan  maupun  oleh  masyarakat dibawah  ke  peloporan  murid  murid  Sultan Muhammad  Idrus  Qaimuddin  yang  sudah mampu  memahami  substansi  nilai-nilai  Is- lam  yang  diajarkan  Sultan  melalui  pende- katan tasawuf.

## E. PENUTUP
Pendidikan Islam di Kesultanan Bu- ton  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Muha- mmad  Idrus  Kaimuddin  telah  dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan  informal.  Pendidikan  formal  telah  me- letakkan  Istana  sebagai  pusat  pendidikan untuk  melahirkan  calon-calon  pemimpin yang berasal dari golongan Kaomu dan Wa- laka yang  proses  pendidikannya  langsung ditangani  oleh Sultan. Pendidikan  Islam te- rus  berkembang  dan  menyebar  di  wilayah- wilayah Kadie dan Bharata seiring  dengan antusiasnya  masyarakat  untuk  belajar  aga- ma  di  bidang  Ilmu  Fiqih,  Bahasa  Arab,  Al Qur’an  dan  Hadits  dan  pembelajarannya dipusatkan di masjid Keraton Buton.
Pendidikan non-formal telah mampu meletakkan  fondasi  yang  sangat  kuat  bagi masyarakat untuk diimplementasikan dalam kehidupan  sehari-hari  mreka.  Pendidikan Agama  Islam  semakin  kuat  dengan  keter- libatan  para  orang  tua,  untuk  menanamkan lebih  awal  tentang  nilai-nilai  Islam  yang bersentuhan dalam bidang Tahara (kesucian diri)  sebagai  implementasi  pendidikan  in- formal mereka. Semua ini merupakan rang- kaian  kurikulum  pendidikan  Islam  di  masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kai- mudin

## DAFTAR PUSTAKA
Addin,  Asnur,  dkk.  2011 . Struktur  Peme- rintahan  Kesultanan  Buthuni .  Yaya- san Fajar Al Buthuni – Bau – Bau
Addin, Asnur,dkk.2011. Undang – Undang Martabat  Tujuh  dan  sifat  Dua  Puluh. Yayasan  Fajar  Al  Buthuni  –  Bau  – Bau.
Addin,  Asnur,dkk.2011. Nilai  –  nilai  Aga- ma  Islam  dalam  Kehidupan  Berne- gara di Kesultanan Buthuuni.
Alhadza,  Abdullah,  2009. Sejarah  Per- kembangan  Pendidikan  Islam  Di  Su- lawesi  Tenggara. Makala,  Dalam  Se- minar Laporan Penelitian.
Abdullah  Muhammad  ,  2005. Naskah  Ke- agamaan  dan  Relevansinya  dengan Proses   Islammisasi Buton abad XIV sampai  Abad  XIX. Makala.  Simpo- sium  Internasional  Pernaskahan  Nu- santara  IX.  Baruga  Keraton  Buton,
Bau – Bau 5 – 8 Agustus 2005.
Al  Qurtubi,  1967. Al  –jami‟  Li  Ahkam  Al- Quran Kairo:  Dar Al-kitab Al  –Arabi Li Al –Tiba’ah Wa Al Nasyr H. 211
Abdul  Gani,  Ruslan,  1963. Penggunaan Ilmu Sejarah . Prapanca , Jakarta.
Ahmad,  1994. Tafsir  Ilmu  Pendidikan dalam  Perpektif  Islam . Cet  II, Bandung Rosda Karya. H. 147 -151.
Abdullah Taufik, 1992. Pemikiran Islam di
Nusantara  dalam  Perpektif Sejarah. Prisma,  Jakarta,  LP3ES.  Nomor  –  3
Tahun XX Maret hlm. 16 – 27.
Ali  Maulana,  Muhammad,  1980. Islamologi (Dinul  Islam ). Jakarta,  Ikhtiar  Baru Van Hoeva:H.2.
Ahmad  D  Marimba  1980. Pengantar Filsafat  Pendidikan  Islam . Bandun g . Al –Maarif H.45 – 46
Al  –  Asya’ari,  1952. Kitab  Al  –Luma Firadd,  Ala  Ahlal  –  Ziqwa  Al  –Bida . Beirut: Al Matba;ah Al Kasulikiyyah.
H.94 -95.
Rijanta,  R,  Dkk  (Ed.)  Geografi  Perdesaan, Sebuah  Antologi,  Program  Studi
Pembangunan Wilayah, Fakultas
Geografi, UGM, Yogyakarta.
Soetrisno,  Loekman.  1997. Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan .
Kanisius, Yogyakarta.
Soetrisno,  Loekman, Substansi  Permasa- lahan  Kemiskinan  dan  Kesenja-ngan di  Indonesia ,  Prospektif  Volume  5
Nomor  4,  Kajian  Masalah-Masalah
Nasional dan Internasional.
Steward,  H.  Julian.  1950. Area  Research , Theory  and  Practice .  Social  Science
Research Council, Park Avenue, New York.
Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Ma- syarakat  Memberdayakan  Rakyat .
Refika Aditama, Bandung.
Trijono, Lambang, Pasca Revolusi Hijau di Pedesaan  Jawa  Timur ,  Prisma    3
Maret Jakarta.
Wahono, Prancis, 1994. Dinamika Ekonomi Sosial  Desa  Sesudah  25  Tahun Revolusi  Hijauh ,  Prisma  3  Maret 1994, Jakarta.
Yerimias  T.  Kaban, Profil  Kemiskinan  di Nusa Tenggara Timur , Prisma No. 10 - 1995, LP3ES, Jakarta