## I. PENDAHULUAN I.1.  Latar Belakang
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa disamping pembangunan sumber daya alam dan teknologi. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu sektor strate- gis yang perlu menjadi fokus perhatian. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu sa- rana untuk meningkatkan kecerdasan dan ket- erampilan manusia (Ahmad Ali Riyadi, 2006). Dengan demikian kualitas sumber daya manu- sia tergantung dari kualitas pendidikannya, oleh karena itu berbagai inovasi harus perlu terus
dilakukan pemerintah agar kualitas pendidikan semakin meningkat.
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaima- na diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemu- dian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir menjadi Undang-Undang No. 23 Ta- hun 2014 tentang Pemerintah Daerah bermakna pengakuan adanya daerah otonom dan sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, dan ke- wajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu dari Pemerintah kepada Daerah. Termasuk pula di dalamnya berbagai kemungk-

## OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN
(Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto)
Novendra Hidayat, S.IP., M.Si.

## Abstract
This study aimed to describe and analyze the implementation of decentralization in educational man- agement in Sawahlunto, specifically in School Based Management (SBM) at the level of second - ary education. It uses the concept of decentralization, Educational Management, and School-Based Management (SBM). This study applies a qualitative approach  design  of descriptive analysis case study and collecting the data by interviewing and documentation. Informants were selected by purpo- sive sampling. The study shows the implementation of decentralization in educational management particularly in the implementation  at the level of secondary education must be completed so it can be more  optimal. In its implementation efforts, carried out the stages to improve the performance of school management organizations, the management of human resources, teaching-learning pro- cess, administrative resources, Educational Services School-Based Management, and Quality Im- provement of Education and Manpower Education. The local government is currently implementing the three pillars of educational development. In accordance with the Local Government Work Plan (RKPD), School-Based Management Improvement Program is one of the Educational Department programs. It is one form of decentralization in educational management, the  implementation is ex- pected to improve the quality of education in Sawahlunto at every level of education.
Keywords: Decentralization, Education Management, School-BasedManagement (SBM)
inan pengelolaan dan pengembangan bidang pen- didikan, dimana terdapat perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.
Penyelenggaraan otonomi pendidikan ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan tentang pergeseran paradigma pen- didikan nasional, dari education for all (pendi- dikan untuk semua) menjadi education from all, by all, and for all (pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua) (Sirozi, 2005). Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pe- merintah daerah sebagai pemilik otoritas tert- inggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pen- gawasan. Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlu- kan. Pemerintah daerah diharapkan menciptakan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan desentral- isasi pendidikan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.
Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kota Sawahlunto, sesuai dengan amanat Un- dang-Undang Dasar yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana se- jak tahun 2001 telah melaksanakan desentralisasi pendidikan.
Sejauh ini, Kota Sawahlunto dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi pen- didikan. Hal ini terlihat dari Rencana Strategis Kota Sawahlunto di bidang pendidikan, yang meliputi tiga hal diantaranya: perluasan dan pe- merataan akses pendidikan; peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing pendidikan; dan pen- guatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra pub- lik pendidikan (pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat ban- yak). Dukungan pemerintah kota juga terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang diberikan untuk  pendidikan  pada  tahun  2008,  yaitu  24% dari dana APBD Kota Sawahlunto yakni sebesar 76.411.046.867. Dana yang diberikan sebesar itu tentunya merupakan suatu bentuk motivasi yang tinggi agar penyelenggaraan pendidikan di kota ini bisa menjadi lebih baik lagi.
Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan yang mempersiapkan tenaga-tena- ga yang kompetitif, yang dipersiapkan untuk menghadapi persaingan global. Sekaitan den- gan pendidikan menengah di Kota Sawahlunto saat ini Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto terus melakukan pembenahan agar meningkatnya kual- itas pendidikan. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pada pendidikan menengah di Kota Sawahlunto. Diantara kegiatan itu diantaranya magang guru di sekolah favorit SMA 1 dan SMK 2 Yogyakarta, pembangunan Iptek ce nter , dan orientasi kepala sekolah dan pengawas serta tenaga kependidikan ke sekolah menengah Kebangsaan Malaysia.
Meskipun di masing-masing daerah standar pendidikan berbeda-beda, untuk Kota Sawahlun- to dari segi partisipasi pendidikan tergolong ting- gi karena boleh dikatakan tidak ada penduduk Kota Sawahlunto yang tidak bersekolah. Angka partisipasi pendidikan Kota Sawahlunto dapat di- lihat pada tabel berikut:

## TABEL 1. 1 ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN DI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN PELAJARAN 2007/2008 No Keca- matan
APK APM Ter- masuk Paket C
Tdk. ter- masuk Paket C Ter- masuk Paket C Tdk. ter- masuk Paket C 1 Silung- kang 35,65 29,03 26,66 23,43 2 Lembah Segar 85,79 85,79 80,13 80,13 3 Barangin 75,92 75,92 52,62 52,62 4 Talawi 97,50 93,96 81,79 80,44 Rata-rata 77,39 75,02 63,57 62,52
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Ta- hun 2007
Pada Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMA/SMK/MA Kota Sawahlunto Tahun Pelajaran 2007/2008,  dapat dilihat angka parti - sipasi pendidikan tingkat SMA/SMK/MA berada pada angka 77,39 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan partisipasi pendidikan pada pen- didikan dasar (SD/MI), maupun pendidikan me- nengah pertama (SMP/MTs) yang rata-rata berk- isar antara 104,10 persen sampai 111,93 persen.
Dari output yang diperoleh, dalam hal per- ingkat kelulusan pada ujian nasional SMA/MA/ SMK di tingkat Sumbar, Kota Sawahlunto pada tahun 2007 untuk SMK berada pada peringkat 6 di Sumatera Barat. Sedangkan SMA berada di peringkat 9 jurusan IPA, dan peringkat 6 jurusan IPS dari 19 daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bahkan untuk SMK, pada hasil ujian nasional tahun 2007, dengan ra- ta-rata nilai 8,12; Kota Sawahlunto pernah mene - mpati urutan 1 secara nasional bersama Kabupat- en Probolinggo.
Manajemen atau pengelolaan pendidikan
dalam hal ini adalah suatu proses kerjasama yang sistematik, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan diperlukan suatu manajemen pendidikan yang baik. Pelaksa- naan manajemen pendidikan di Kota Sawahlunto saat ini terlihat masih jauh dari kata menggembi- rakan. Manajemen pendidikan yang dilaksanakan saat ini masih menunjukkan beberapa kelemahan yang signifikan dan perlu diperbaiki.
Dari pengamatan awal peneliti, konsep ma- najemen pendidikan masih belum dilaksanakan secara maksimal. Ini ditandai oleh masih ditemu- kannya di lapangan minimnya pelayanan yang diberikan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan manajemen pendidikan. Hal ini dimungkinkan oleh masih adanya beber- apa pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap kon- sep manajemen pendidikan tersebut.
Dalam hal pelaksanaan Manajemen Berba- sis Sekolah (MBS) sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan terlihat juga belum dilaksanakan dengan baik. Ini ditandai dengan masih belum optimalnya pelayanan pen- didikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Minim- nya pelayanan yang diberikan sekolah, salah satu contohnya: ketika beruurusan dengan sekolah, adakalanya urusan yang seharusnya dapat disele- saikan dengan segera, terkadang harus menunggu lama untuk proses penyelesaiannya.
Penyelenggaraan otonomi daerah dalam hal desentralisasi pengelolaan pendidikan ini mengh- endaki pelayanan kepada masyarakat dapat men- jadi lebih baik, dan pembangunan daerah juga dapat lebih terarah dengan semakin baiknya sum- ber daya daerah yang ada. Semua itu tentu saja tidak terlepas dari kontribusi sektor pendidikan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti ter- tarik untuk melihat Pelaksanaan Desentralisasi
dalam Pengelolaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah khususnya pelaksanaan Manajemen Ber- basis Sekolah (MBS) pada jenjang Pendidikan Menengah di Kota Sawahlunto.

## I.2.  Rumusan Masalah
Diperlukan pengelolaan pendidikan yang baik dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Terdapat  beberapa  kelemahan  yang  signifikan dalam pengelolaan pendidikan di Kota Sawah- lunto dan karena itu perlu terus disempurnakan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi pendidikan terlihat belum dilaksanakan dengan sebagaima- namestinya, ini ditandai dengan belum optimal- nya pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah. Mengingat hal demikian pening- katan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kebutuhan yang mendesak dan perlu segera dilaksanakan. Dari permasalahan tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan di Kota Sawahlunto (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah)?”

## I.3.  Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendes krip- sikan dan menganalisis pelaksanaan otonomi dae rah dan desentralisasi pendidikan di Kota Sawahlunto khususnya pelaksanaan pengelolaan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Seko- lah (MBS) pada Jenjang Pendidikan Menengah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Untuk membantu peneliti dalam menganali- sis temuan penelitian, ada beberapa konsep yang akan dipakai peneliti, yaitu :

## II.1. Konsep Otonomi Daerah
Otonomi dalam bahasa Inggris yaitu outon-
omy berasal dari bahasa Yunani otonomia, outo berarti sendiri, nomos berarti hukum atau pera- turan. Dalam kamus bahasa Indonesia, otonomi diartikan ”Pemerintahan Sendiri”. Sedangkan Desentralisasi secara etimologi istilah ini berasal dari bahasa latin, de berarti lepas dan contium be- rarti pusat. Oleh karena itu desentralisasi diarti- kan melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi be- rangkat dari pengakuan atas otoritas pusat yang diserahkan ke daerah.
Oleh karena itu, Otonomi Daerah merupakan kewenangan dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi/ keinginan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah tidak saja memaparkan mengenai hak-hak daerah, akan tetapi juga memunculkan berbagai kewajiban bagi pemerintah daerah. Pada UU No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ditetapkan urusan pemerintahan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan pemerintah- an yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan yang berskala kabupaten/kota, yaitu:
1.   Perencanaan dan pengendalian pembangu- nan
2.   Perencanaan, pengawasan, dan pemenfaatan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4.   Penyediaan sarana dan prasaranan umum
5.   Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi SDM potensial
7.   Penanggulangan masalah sosial
8.   Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9.   Pasilitasi pengembangan koperasi, usaha ke- cil, dan menengah
10.   Pengendalian lingkungan hidup
11.   Pelayanan pertanahan
12.   Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13.   Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14.   Pelayanan administrasi penanaman modal 15.   Penyelengaraan pelayanan dasar lainnya, dan 16.  Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Adapun urusan yang bersifat pilihan meli- puti urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahter- aan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

## II.2.Desentralisasi dan Desentralisasi Pendi- dikan
Menurut Hasbullah (2006), desentralisa- si adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi leb- ih baik, disamping pembangunan daerah dapat lebih terarah dan optimal. Desentralisasi pen- didikan merupakan satu aktivitas politik, yakni proses transfer otoritas dalam bidang pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah ke masyarakat (Sirozi, 2005). Desentralisasi pendidikan disini berarti pelimpa- han kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam menga- tasi permasalahan yang dihadapi di bidang pen- didikan.
Desentralisasi pendidikan tentu saja menja- di perhatian para pemimpin politik dan pembuat kebijakan ( policy makers) , karena desentralisasi pendidikan sangat politis ( intensely political ): yaitu merupakan satu isu yang mempengaruhi masa depan sebagian masyarakat. Dampak dari desentralisasi pendidikan ini yaitu pemerintah daerah harus lebih bersungguh-sungguh dalam memikirkan apa-apa yang dibutuhkan untuk
pengembangan pendidikan di daerahnya, serta sekolah juga harus lebih aktif dan kreatif sehing- ga tidak hanya menunggu petunjuk dari atas.
Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pelayanan pendidikan yaitu manaje- men yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemu- kan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan ber- pengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan.
Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemer- intah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemer- intahan Daerah Kabupaten/Kota telah dijelaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bagi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, diantaranya memiliki kewenan- gan/urusan untuk:
1) Menetapkan kebijakan operasional, peren- canaan operasional pendidikan,
2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pen- didikan berbasis keunggulan lokal pada pen- didikan dasar dan menengah,
3) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menen- gah dan pendidikan nonformal,
4) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan eval- uasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabu- paten/Kota,
Kewenangan-kewenangan yang dimi- liki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terse- but dilimpahkan ke Dinas Pendidikan di mas-
ing-masing Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 PP No. 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pen- galihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Dengan adanya pembagian urusan yang jelas di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan bisa membuat program kerja sebagai acuan kerja in- stansinya sehingga bisa dilihat dengan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan terse- but, desentralisasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.
Desentralisasi pendidikan mencakup dua hal (Direktorat PLP Depdiknas, 2002) yaitu:
a)  Manajemen berbasis lokasi/ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
b)   Inovasi kurikulum
Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengu- rangan administrasi pusat adalah konsekuensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan  pada pembaharuan ku- rikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan ke- butuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Hal ini sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  38  ayat  2 yang menyatakan bahwa ”Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai den- gan relevansinya oleh setiap kelompok atau sat- uan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah”. Keputusan Menteri No- mor 22/2006, dan 23/2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar
pengembangan kurikulum sekolah yang disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).
Dalam pengembangan kurikulum, daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sila- bus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat kaitannya dengan program-program pemba- ngunan daerah. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada te- naga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota ma- syarakat dalam pembuatan keputusan.

## II.3.Manajemen Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen (Pengelolaan) Pendidikan ada- lah suatu proses kerjasama yang sistamatik, siste- mik dan komprehensif dalam rangka mewujud- kan tujuan pendidikan (SIEN Consultant, 2009). Selain itu, manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mana- jemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Karena tanpa ma- najemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud  secara optimal, efektif, dan efisien.
Dalam kerangka inilah akan tumbuh kes- adaran akan arti pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pihak sekolah un- tuk mengelola berbagai sumber daya pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat se- bagai lingkungan pendukung. Melalui pelak- sanaan MBS diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan ini sebagai solusi alternat- if dari sistem manajemen terpusat yang dianggap
kurang kondusif dalam melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu MBS merupakan upaya demokratisasi dan penghormatan terhadap bu- daya lokal.
Secara umum pelaksanaan Manajemen Ber- basis Sekolah (MBS) dapat dilihat pada 4 (Empat) tahap, yakni: Planning (perencanaan), Organiz- ing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), dan Controlling (pengawasan). Pada penelitian ini, akan dilihat pelaksanaan Manajemen Berba- sis Sekolah (MBS) pada ke empat tahap tersebut. Berikut ini definisinya secara singkat :
1) Planning (perencanaan);
Planning (perencanaan) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan pe- nentuan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, anggaran dan standar yang dibu- tuhkan untuk mencapai tujuan.
2) Organizing (pengorganisasian);
Organizing (pengorganisasian) adalah tin- dakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien,  dan  memperoleh  kepuasan  pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
3) Actuating (pelaksanaan); dan Actuating (pelaksanaan) adalah usaha meng- gerakkan anggota-anggota kelompok sede- mikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran peru- sahaan dan sasaran anggota-anggota perusa- haan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran terse- but.
4) Controlling (pengawasan);
Controlling (pengawasan) adalah suatu ke- giatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai den-
gan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.
Perkembangan manajemen pendidikan di Indonesia pada orde baru sangat diwarnai den- gan manajemen yang sentralistik, kemudian pada era reformasi berkembang menjadi desentralisasi atau dikenal dengan Manajemen Berbasis Seko- lah (MBS) yang intinya sekolah diberi wewenang untuk mengatur semua kegiatan sekolah. Ini sei- ring dengan pemberian wewenang pemerintah pusat pada pemerintah daerah (otonomi daerah).
Dasar pelaksanaan Manajemen Berbasis Se- kolah (MBS) adalah Pasal 51 UU Sistem Pendi- dikan Nasional No. 20/2003. Dimana pada  pasal tersebut menyatakan bahwa  pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip ma- najemen berbasis sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Direktorat PLP Departemen Pendidikan Nasi- onal (2002) menyebutkan pelaksanaan Manaje- men Berbasis Sekolah (MBS) dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yakni: (1) Aspek Manajemen Pe- layanan Pendidikan yang Berbasis Sekolah, dan (2) Aspek Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
Secara konseptual ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di antaranya School Based Management atau School Based Decision Making and Man- agement . Konsep dasar MBS adalah mengalih- kan pengambilan keputusan dari pusat, kanwil, kandep, dinas ke level sekolah (Samani, 1999: 6). Mulyasa (2004: 11) mengutip pendapat Bank Dunia (1999) memberi pengertian bahwa MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam pro- gram desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah,
partisipasi masyarakat, dan dalam kerangka ke- bijakan pendidikan nasional.
Definisi  yang  lebih  luas  tentang  MBS dikemukakan oleh Wohlstetter dan Mohrman (1996), yaitu sebuah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan pada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna me- majukan sekolahnya. Partisipan lokal tak lain adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengem- bang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa.
Secara umum MBS bertujuan untuk menja- dikan agar sekolah lebih mandiri atau member- dayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi); fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya; dan men- dorong partisipasi warga sekolah  dalam men- gelola sumber daya; dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkat- kan mutu pendidikan. (Hadiyanto, 2004: 70).
Selanjutnya, ciri-ciri MBS bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat men- goptimalkan  kinerja organisasi sekolah, pen- gelolaan sumber daya manusia (SDM), proses belajar-mengajar dan sumber daya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

## Tabel 2. 1 Indikator Sekolah Yang Melaksanakan MBS
Organisasi Sekolah Proses Belajar mengajar Sumber Daya Ma- nusia Sumber Daya danAdminis- trasi Menyusun rencana sekolah dan meru- muskan
kebijakan untuk sekolahnya sendiri
Mengembang- kan
kurikulum yang cocok dan
tanggap terh- adap kebutuhan siswa dan masyarakat Memiliki staf dengan w a w a s a n MBS Mengelola dana sekolah secara
efektif dan
efisien Menjamin adanya
komunikasi yang
efektif antara sekolah
dan mas- yarakat Menyelengga- rakan pembelajaran yang efektif Menyediakan kegiatan untuk pengemban- gan profesi pada semua staf
Menyediakan dukungan administratif Mengger- akkan
partisipasi
masyarakat Menyediakan program
pengembangan yang diperlukan siswa Menjamin kesejahter- aan staf
dan siswa
Mengelola dan memelihara gedung dan sarana Menjamin terpeliha- ranya sekolah yang bertanggu- ng jawab kepada masyarakat dan pemer- intah Berperanserta dalam memo- tivasi
siswa Menyeleng- garakan forum /di- skusi untuk membahas kemajuan kinerja seko- lah
Sumber: Modul MBS yang dikutip dari Focus on School; The Fu- ture Organization of
Education Service for Student, Department of Education, Queensland, Australia.
MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam pro- gram desentralisasi bidang pendidikan, yang ditan- dai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi namun masih da- lam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar sehingga hasil belajarpun meningkat.

## II.4.Relasi Desentralisasi Pendidikan dan Ma- najemen Berbasis Sekolah
Pada dasarnya MBS merupakan inti dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Rondi- nelli  dan  Chema  (1983)  mengemukakan  bahwa konsep desentralisasi pendidikan adalah trans- fer atau pengalihan kewenangan kepada seko- lah tentang planning, manajemen, pengelolaan potensi sumber daya, dan pengalokasian angga- ran. Sedangkan, desentralisasi pendidikan adalah kewenangan dalam hal penanganan isu-isu ma- najemen pendidikan di daerah dan pengambilan keputusan dengan melibatkan stakeholders tanpa keluar atau menyimpang dari peraturan pemerin- tah pusat (Unesco, 1999).
Konsep MBS dikembangkan atas dasar ha- sil pengkajian dan penelitian yang didasarkan adanya kecenderungan desentralisasi pendidikan. Konsep MBS ternyata memberikan hasil pendi- dikan yang lebih baik daripada sistem sentralisasi atau terpusat  (Caldwell dan Spinks, 1992). Ter- dapat hubungan yang signifikan antara kewenan - gan pengambilan keputusan dengan pengaloka- sian dan pengaturan sumber daya pendidikan di sekolah, seperti material, teknologi, waktu, keuangan, dan lain-lain.
Dalam hubungannnya dengan desentralisasi pendidikan ini, MBS menurut Hallinger, Mur- phy, dan Hausman (1992) adalah pemberian ke- wenangan kepada sekolah untuk kebebsan mena- ta organisasi sekolah, manajemen persekolahan,
pengelolaan kelas, optimalisasi kerjasama(kepala sekolah, orang tua, dan guru), dan pemberian ke- sempatan  yang kreatif dan inovatif kepada se- kolah.
Sementara itu, Caldwell dan Spinks (1992) berpandangan bahwa desentralisasi dalam hal sekolah membuat kerangka kerja untuk tingkat lokal sekolah dan disesuaikan dengan peraturan yang ada di pusat, termasuk di dalamnya ada- lah tentang  (1) pengetahuan ( knowledge ) yaitu desentralisasi yang berhubungan dengan kuri- kulum, dikaitkan dengan tujuan kurikuler dan sekolah; (2) teknologi, yaitu desentralisasi yang berhubungan dengan teknik belajar mengajar, (3) kekuatan (power), yakni desentralisasi ten- tang kewenangan  membuat keputusan; (4) bah- an ( materials ), desentralisasi yang terkait dengan penggunaan fasilitas, pengadaan, dan peralatan; (5) masyarakat (people), desentralisasi yang ter- kait denga sumber daya manusia, pengembangan kemampuan proses pembelajaran (PBM) guru, dan dukungan dalam PBM; (6) waktu (time), yaitu desentralisasi yang berkaitan dengan pen- galokasian waktu, dan (7) keuangan ( finance ), yakni desentralisasi yang berhubungan dengan pengalokasian anggaran.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah subjek dari mana data yang diper- oleh. Responden dan informan dalam peneli- tian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sawah- lunto, Waka Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Sawahlunto.   Pengumpulan data adalah mer- upakan suatu proses sistematis untuk memper- oleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data atau bukti yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan multi sumber bukti (Robert K.
Yin, 2005). Adapun sumber-sumber data yang di- gunakan untuk memperoleh informasi dan bukti dalam penelitian terdiri atas 2 (dua) sumber data, yaitu : Wawancara dan Dokumentasi.

## IV. PEMBAHASAN
Desentralisasi adalah pelimpahan kewenan- gan dari Pusat ke Daerah. Adapun dasar pelaksa- naan desentralisasi  pendidikan adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pada Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan urusan pemerintahan pemerin- tah kabupaten/kota yang bersifat wajib dan pi- lihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan yang berskala kabu- paten/kota yang diantaranya adalah penyeleng- garaan bidang pendidikan dan alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) potensial. Dari situ jelas terdapat pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah dalam hal penyelenggaraan desentralisasi pendidikan.
Sasaran pelimpahan kewenangan tersebut tercakup dalam sebuah kesatuan hukum yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Oleh sebab itu komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan pendidikan akan memberikan war- na dan corak pendidikan tersendiri bagi pening- katan kualitas pendidikan. Demikian halnya di Kota Sawahlunto, otonomi daerah mengisyarat- kan kemungkinan adanya pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang kondusif termasuk pengelolaan dan pengembangan bidang pendi- dikan, dimana UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya perubah- an pengelolaan pendidikan dari sentralistik men- jadi desentralistik.
Salah satu desentralisasi yang dilaksanakan di Kota Sawahlunto adalah desentralisasi dalam hal pengelolaan pendidikan. Pada pelaksanaann-
ya, desentralisasi sesuai dengan UU No. 32 Ta- hun 2004 Pasal 14 yang telah menetapkan urusan pemerintahan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan ber- skala Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah “Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi SDM potensial.”
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerin- tah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uru - san Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin- tahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga telah dijelaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang pen- didikan. Sebagaimana PP tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto selaku Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten memiliki urusan dan kewenan- gan sebagai berikut:
1) Menetapkan kebijakan operasional, peren- canaan operasional pendidikan,
2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pen- didikan berbasis keunggulan lokal pada pen- didikan dasar dan menengah,
3) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menen- gah dan pendidikan nonformal,
4) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan eval- uasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabu- paten/Kota,
Urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota tersebut dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kota. Sebagaimana yang ter- cantum  pada  Pasal  3  PP  No.  38  Tahun  2007, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pen- galihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Setelah dilimpahkannya kewenangan dari Pe-
merintah Kota ke Dinas Pendidikan Kota, maka selanjutnya Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto selanjutnya mem- punyai tugas pokok mempersiapkan, menyusun, dan merumuskan kebijakan dan melaksanakan kewenangan dibidang pendidikan. Sedangkan fungsi Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto se- bagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No.  2  tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto adalah:
a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan,  pemuda dan olahraga,
b. Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga,
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dengan adanya pembagian urusan yang jelas di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan bisa membuat program kerja sebagai acuan kerja instansinya sehingga bisa dilihat dengan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan terse- but, desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sini selan- jutnya diketahui mekanisme penyerahan urusan dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Dimana adanya pembagian urusan pe- merintahan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota men- genai pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Dari urusan dan kewenangan ini selanjutnya Pemerintah Kota Sawahlunto melimpahkannya ke Dinas Pendidikan. Pada tahapan berikutnya Dinas Pendidikan dapat membuat program ker-
ja sebagai acuan kerja instansinya sehingga bisa dilihat dengan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan tersebut, desentralisasi dalam pegelolaan pendidikan dapat dilaksanakan den- gan baik.
Adapun Program kerja Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto adalah:
1. Peningkatan daya tampung peserta didik pada setiap tingkat pendidikan,
2. Pengurangan angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa bagi anak yang berasal dari keluarga miskin, pelaksanaan program BOS, pemberian subsidi wajib belajar,
3. Pelaksanaan pendidikan luar sekolah,
4. Peningkatan  kompetensi,  kualifikasi,  dan sertifikasi guru,
5. Peningkatan kualitas Proses Belajar Menga- jar (PBM),
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sekolah,
7.  Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
8. Peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya, adat dan agama,
9. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan,
10. Peningkatan peran serta kepemudaan,
11. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga,
12. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Dari program Dinas Pendidikan ini selanjut- nya dilaksanakan berbagai kegiatan. Seperti hal- nya pelaksanaan ujian standar kota dilaksanakan pada program peningkatan kualitas proses bela- jar mengajar. Sedangkan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan operasional pendi- dikan melalui program dan inovasi pendidikan
yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto secara keseluruhan.
Di masa otonomi daerah dengan adanya desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan, maka Pemerintah Kota Sawahlun- to melaksanakan manajemen, pengarahan, dan monitoring terhadap seluruh aparatur pendidikan sehingga mampu memberikan layanan pendi- dikan yang optimal, dan meningkatkan efisiensi melalui penataan pelaksanaan pendidikan yang sehat dan akuntabel. Hal ini karena Pemerintah Kota Sawahlunto sangat mendorong tumbuh dan berkembangnya otonomi satuan pendidikan un- tuk dapat meningkatkan pembelajaran yang ber- mutu, dalam kapasitas ini melalui program pen- ingkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Dalam penelitian ini, pelaksanaan Manaje- men Berbasis Sekolah (MBS) akan dilihat pada jenjang pendidikan menengah, yakni pada SMA Negeri 1 Sawahlunto. Untuk melihat pelaksa- naan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tentu semua aspek pendidikan yang dianalisis dengan tahapan-tahapan atau proses manajemen atau juga dapat dikatakan fungsi manajemen. Se- bagaimana konsep Manajemen Berbasis Seko- lah (MBS), berikut ini dilihat pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan/proses manajemen:
Tahap pertama adalah pereencanaan . Peren- canaan merupakan pemilihan atau penetapan tu- juan organisasi dan penentuan strategi, kebijak- sanaan, program, prosedur, dan anggaran untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Sebagai suatu organi- sasi, SMA Negeri 1 Sawahlunto telah menetap- kan tujuan situasional sekolah, yaitu diantaranya: (1) Memperoleh rata-rata nilai pada Surat Tanda Kelulusan mencapai nilai 8.00; (2) Menjadi mod - el inovasi dan perubahan proses pembelajaran dan manajemen peningkatan mutu sekolah, (3) Menjadi sekolah yang mengintegrasikan Pening-
katan Kualitas Pendidikan Bernuansa Surau (PK- PBS) dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL), (4) Menjadi sekolah yang seluruh kom- ponen sekolah memahami dan terampil meng- gunakan program-program aplikasi komputer sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, (5) Memiliki sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.
Untuk mencapai semua tujuan tersebut dibutuhkan kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan anggaran agar tujuan yang diharap- kan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun kesemua itu (kebijaksanaan, program, prosedur, metode, dan anggaran) telah dirumuskan melalui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SMA Negeri 1 Sawahlunto di setiap tahun anggaran. RAPBS selanjutnya merupa- kan kebijaksanaan yang diambil Kepala Sekolah beserta jajarannya untuk memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegia- tan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif  mungkin.
Selnjutnya adalah tahap pengorganisasian (organizing) . Hal yang penting untuk diperhati- kan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, ka- pan dikerjakan, dan apa targetnya. Di SMA Negeri 1 Sawahlunto, pengorganisasian juga dilakukan untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat seperti tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) hingga kemudian disyahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto menjadi Anggaran Pendapatan Be- lanja Sekolah (APBS). Setelah menjadi APBS kemudian menjadi suatu program kerja tahunan sekolah. Pada  program kerja tahunan sekolah ini diketahui dengan jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Seperti pada program kerja tahunan SMA Negeri 1 Sawahlun- to terdapat komponen, sub komponen, uraian ke-
giatan, tanggal dan waktu pelaksanaan, harga/an- ggaran, penanggung jawab, sumber pembiayaan, dan indikator keberhasilannya.
Dari seluruh rangkaian fungsi manajemen, pelaksanaan (Actuating) merupakan fungsi ma- najemen yang paling utama. Dalam fungsi pe- rencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan jus- tru lebih menekankan pada kegiatan yang ber- hubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. SMA Negeri 1 Sawahlunto melak- sanakan fungsi pelaksanaan ini dengan melalui mekanisme dimana Kepala Sekolah memberikan pengarahan dan motivasi kepada seluruh jajaran- nya pada suatu rapat konsolidasi mingguan dan rapat konsolidasi bulanan hingga rapat evaluasi yang dilaksanakan satu kali satu tahun. Melalui mekanisme ini jajaran sekolah diharapkan dapat melaksanakan program kerja tahunan yang telah disusun dengan optimal sesuai dengan peran, tu- gas, dan tanggung jawabnya masing-masing.
Pengawasan dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisa- si tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dima- na letak penyimpangannya itu, dan selanjutnya bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Rapat konsolidasi sekolah baik dalam rapat konsolidasi mingguan, rapat kon- solidasi bulanan, maupun rapat evaluasi tahunan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi penga- wasan di SMA Negeri 1 Sawahlunto.” Dengan dilaksanakannya rapat konsolidasi sekolah ini dapat melihat sejauh mana suatu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Selain itu, dari rapat konsolidasi yang dilak- sanakan secara kontinyu ini akan diketahui juga
pencapaian tujuan sekolah yang telah ditetapkan pada tataran perencanaan sebagaimana yang tel- ah dipaparkan di atas. Selanjutnya apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegia- tan, dapat diambil tindakan yang diperlukan un- tuk mengatasinya.
Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan sal- ing berinteraksi dan saling kait-mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses inter- aksi antara berbagai fungsi manajemen tersebut. Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pen- didikan di sekolah dapat tercapai secara efek- tif  dan  efisien,  maka  proses  manajemen  pendi - dikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimanapun sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai kom- ponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemrawutan laju organisa- si, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun ti- dak akan pernah tercapai sebagaimana mestinya. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien,  pengerahan  dan  pemotivasian  seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkat- kan kualitas kinerjanya, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Sebagaimana konsep Focus on School; The Future Organization of Education Service for Student, Department of Education, Queensland, Australia, indikator terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengopti- malkan (1) kinerja organisasi sekolah, (2) penge- lolaan sumber daya manusia (SDM), (3) proses belajar-mengajar, dan (4) sumber daya adminis-
trasi. Dalam hal ini SMA Negeri 1 Sawahlunto mengusahakan pelaksanaan keempat indikator ini dalam pelaksanaan MBS.
Dalam program peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SMA Negeri 1 Sawah- lunto sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto sendiri melak- sanakan: (1) Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Berbasis Sekolah, dan (2) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependi- dikan. Meskipun sudah ada upaya dalam pelak- sanaan MBS di SMA Negeri 1 Sawahlunto masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:
a. Tidak Berminat Untuk Terlibat.
Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat un- tuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota Komite Sekolah harus lebih banyak meng- gunakan waktunya dalam hal-hal yang men- yangkut perencanaan dan anggaran. Akibat- nya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk me- mikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka.
b. Tidak Efisien
Pengambilan keputusan yang dilakukan se- cara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lamban diband- ingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota Komite Sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu.
c. Memerlukan Pelatihan
Pihak-pihak yang berkepentingan kemungk- inan besar sama sekali tidak atau belum ber- pengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan ket-
erampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya.
d. Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab Baru
Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan be- sar telah sangat terkondisi dengan iklim ker- ja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubah- an yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan seh- ingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan.
e. Kesulitan Koordinasi
Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengha- ruskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien.  Tanpa  itu,  kegiatan  yang  beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya mas- ing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah.
Penerapan MBS yang efektif seyogyanya dapat mendorong kinerja kepala sekolah dan guru yang pada gilirannya akan meningkatkan presta- si siswa. Oleh sebab itu, harus ada keyakinan bahwa MBS memang benar-benar akan berkon- tribusi bagi peningkatan prestasi siswa. Ukuran prestasi harus ditetapkan multidimensional, jadi bukan hanya pada dimensi prestasi akademik. Dengan taruhan seperti itu, daerah-daerah yang hanya menerapkan MBS sebagai “mode” akan memiliki peluang yang kecil untuk berhasil. Dari pelaksanaan MBS di SMA Negeri 1 Sawahlunto diperoleh kekuatan dari pelaksanaan MBS:
a. Memungkinkan orang-orang yang kompe- ten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
b. Memberi peluang bagi seluruh anggota se-
kolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di sekolah.
e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan se- kolah, batasan pengeluaran, dan biaya pro- gram-program sekolah.
f. Meningkatkan motivasi guru dan mengem- bangkan kepemimpinan.
Dengan  diidentifikasinya  kendala  dan kekuatan dalam pelaksanaan MBS, selanjutnya dibutuhkan strategi pelaksanaan MBS agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Adapun strategi pelaksanaan MBS di SMA 1 Sawahlunto khusus- nya dan Kota Sawahlunto pada umunya ke depan adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yakni pen- ingkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orangtua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebija- kan yang mengiringi penerapan kebijakan MBS. ” An essential point is that schools and teachers will need capacity building if school-based management is to work” . De- mikian De grouwe menegaskan.
2. Membangun budaya sekolah (school cul- ture) yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawa- ban kepada masyarakat. Model memajang- kan RAPBS di papan pengumuman sekolah yang dilakukan merupakan salah satu tahap
awal yang sangat positif. Juga membuat laporan secara insidental berupa booklet, leaflet,  atau  poster  tentang  rencana  kegia - tan sekolah. Alangkah serasinya jika kepa- la sekolah dan ketua Komite Sekolah dapat tampil bersama dalam media tersebut.
3. Pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah.
4. Mengembangkan model program pember- dayaan sekolah. Model pemberdayaan se- kolah berupa pendampingan atau fasilitasi dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran MBS.

## V. KESIMPULAN
1.  Pemerintah Kota Sawahlunto saat ini masih mengupayakan pelaksanakan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan sendiri dalam hal ini merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kota Sawah- lunto  Tahun  2008-2013.  Pemerintah  Kota Sawahlunto pada saat ini melaksanakan “tiga pilar pembangunan pendidikan.”
2.  Pelaksanaan desentralisasi dalam hal pen- gelolaan pendidikan khususnya pelaksa- naan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto saat ini masih memiliki kelema- han-kelemahan antara lain masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah.
3.  Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Program Peningkatan Ma- najemen Berbasis Sekolah (MBS) merupa- kan salah satu program Dinas Pendidikan
Kota Sawahlunto dalam rangka pelaksanaan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan ci- tra publik pendidikan.
4. Dalam upaya peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SMA Negeri 1 Sawahlunto sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto melaksanakan: (1) Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Berbasis Sekolah, dan (2) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Ahmad, Ali Riyadi. Politik Pendidikan, Menggu- gat Birokrasi Pendidikan Nasional, Ar-Ru- zz. Yogyakarta, 2006.
Afriani. Kinerja Program Dinas Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Kasus Pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi), Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Unand. 2008.
Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kual- itatif , Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
Chan, Sam M. dan Tuti T Sam. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daer-
ah , Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
Cresswell, John W. Research Design, qualitative and Quantitative Approaches , Jakarta, KIK
Press.
Fadila. Identifikasi  Pelaksanaan  Program  Ker - ja Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Desentralisa- si Pendidikan (Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Menengah Di Kota Sawahlun- to Periode 2006) . Skripsi pada Jurusan lmu Politik Unand  Padang. 2007.
Hasbullah. Otonomi Pendidikan , Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada, 2006.
Kabullah, M. Ichsan . Bias Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Provinsi Jambi. Tesis pada Program Studi
Magister Administrasi Publik UGM. 2009. Moleong, Lexy. Metodelogi Penelitian Kualitat- if , Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002. Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintah- an dan Otonomi Daerah. Jakarta, Grasindo,
2005.
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01 tahun  2008  tentang  Susunan  Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.
PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uru - san Pemerintahan Antara Pemerintah, Pe- merintahan Daerah Provinsi, dan Pemerin- tahan Daerah Kabupaten/Kota.
Rencana Strategis 2005-2009. Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto. 2007.
Sirozi, M. Politik Pendidikan , Jakarta, RajaGraf- indo Persada, 2005.
Syaukani. Titik Temu dalam Dunia Pendidikan , Jakarta, Nuansa Madani, 2002.
Triguno. 1999. Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan Yang Kondusive Untuk Mening- katkan Produktivitas Kerja . Jakarta: Golden Terayon Press.
Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Band- ung, Citra Umbara, 2004.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yin, Robert K. Studi Kasus Desain dan Metode ,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.