PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA DUE PROCES OF LAW

## THE IMPORTANCE OF THE LETTER OF NOTIFICATION OF THE COMMENCEMENT OF INVESTIGATION (SPDP) FOR THE PARTIES FOR THE CREATION OF DUE PROCESSES OF LAW
Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung Universitas Pelita Bangsa
Jl. Inspeksi Kalimalang, Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530
trias.saputra.pelitabangsa.ac.id Universitas Bhyangkara Jakarta Raya
Jl. Harsono RM No.67, RT.7/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta City,
Jakarta 12550 Jm.hutagalung@dsnubharajaya.ac.id Submisson : 30 Maret 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
The purpose of this research is to examine and describe the application of Article 109 paragraph  (1)  of  Law  Number  8  of  1981  concerning  the  Criminal  Procedure  Code (KUHAP)  related  to  the  Letter  of  Commencement  of  Investigation  (SPDP).  Through Decision  Number  130/PUU-XIII/2015 the  Court  stated  that the phrase “constitutional investigation  of this  matter to  the  Public Prosecutor” is conditionally  unconstitutional so  that  the  SPDP  becomes  mandatory  to  be  submitted  to  the  Public  Prosecutor,  the reported party and the victim/rapporteur no later than 7 (seven) days after the issuance of the warrant. investigation. In practice, the application of this article is still far from the expectations as stated in the Constitutional Court Decision. The method used in this research  is  juridical-normative  using  secondary  data  or  library  research  with  the statutory approach.
Keywords : SPDP, constitutional court decision Number 130/PUU-XIII/2015.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta menguraikan penerapan pasal 109 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) terkait  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP).  SPDP  tersebut disampaikan  oleh  penyidik  kepada  penuntut  umum  guna  menjamin  penerapan  fungsi pengawasan perkara yang dimiliki Penuntut Umum. Melalui Putusan Nomor 130/PUU- XIII/2015  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  frasa  “penyidik  memberitahukan  hal  itu kepada  Penuntut  Umum”  inskonstitusional  bersyarat  sehingga  SPDP  menjadi  wajib diserahkan  kepada  Penuntut  Umum,  terlapor  dan  korban/pelapor  paling  lambat  7
(tujuh)  hari  setelah  dikeluarkan  surat  perintah  penyidikan.  Dalam  praktiknya penerapan  pasal  ini  masih  jauh  dari  harapan  sebagaimana  yang  termuat  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ialah  Yuridis-Normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  atau  data  kepustakaan (library research) dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach).
Kata Kunci : SPDP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

## A. Pendahuluan
Moneat  Lex,  Plusquam  Feriat .  Suatu  adagium    yang  artinya,  Undang-Undang harus  memberikan  Peringatan  terlebih  dahulu  sebelum  merealisasikan  ancaman  yang terkandung didalamnya 1 . Adagium tersebut cocok bilamana dikaitkan dengan penerapan pasal  109  Ayat  (1)  tentang  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  yang telah  dinyatakan  Inskonstitusional  Bersyarat  Melalui  Putusan  Mahkamah  Nomor 130/PUU-XIII/2015.
Secara global sistem acara pidana itu terdiri dari 2 (dua) tahap, tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan sidang. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahap penyidikan  dan  penuntutan.  Antara  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  dan  pemeriksaan sidang  ada  tahap  yang  berbentuk pre  trial  justice (hakim  persidangan).  Di  belanda disebut rechter commisaris, diperancis namanya jus d’instructions .
Kejaksaan  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  yang  diberi  mandat  oleh Undang-undang  untuk  melaksanakan  kekuasaan  negara  dibidang  penuntutan  dan kewenangan  lainnya.  Secara  etimologi  Penuntut  Umum  berasa  dari  kata prosecution yang berasal dari bahasa latin prosecutus yang terdiri dari kata pro (sebelum) dan sequi (mengikuti).  Olehkarenya  menjelasan  tersebut,  secara  etimologis  penuntut  umum dimaknai  sebagai Dominus  Litis ( procuruer  die  de  procesvoering  vastselat )  yaitu pengendali  proses  perkara  dari  tahap  awal  penyidikan  sampai  dengan  pelaksanaan proses eksekusi putusan.
Pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan,  dilakukan  proses  penyelidikan  dan penyidikan oleh Lemaga Kepolisian. Tujuan penyelidikan bertujuan untuk menemukan pristiwa  pidananya  sedangkan  tujuan  dari  penyidikan  adalah  untuk  menunjuk  siapa yang  telah  melakukan  kejahatan  dan  memberikan  pembuktian-pembuktian  mengenai
1 Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat  Hukum, 2021, hlm 147.
masalah  yang  telah  dilakukannya 2 .  Untuk  mencapai  maksud  tersebut  maka  penyidik akan menghimpun keterangan  dan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu 3 .
Sebagai  lembaga  penegak  hukum,  Kepolisian  Republik  Indonesia  diberikan wewenang  untuk  melakukan Penyelidikan  dan  Penyidikan  guna membuat terang  suatu peristiwa pidana dan mencari siapa tersangkanya. Dalam pelaksanaan kewenangan Polri mendasari  pada  KUHAP  dan  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  tahun  2019  tentang Penyidikan  Tindak  Pidana.  Hal  ini  juga  didasari  bahwa  Indoensia  merupakan  negara Hukum  olehkarenanya,  segala  perbuatan  aparat  maupun  pejabat  harus  didasari  pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Rangkaian  proses  pemeriksaan  pendahuluan  (Penyelidikan,  Penyidikan  dan penuntutan)  merupakan  proses  pengawasan  horizontal  antara  Penuntut  Umum  dengan Penyidik.  Dalam  pasal  109  Ayat (1)  KUHAP menyebutkan : dalam hal penyidik telah mulai  melakukan  penyidikan  suatu  pristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  penyidik memberitahukan  hal  itu  kepada  Penuntut  Umum.  Dalam  praktiknya,  pemberitahuan tersebut  dalam  bentuk  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  atau  yang  biasa disebut dengan SPDP. Mekanisme ini merupakan aktualisasi prinsip Dominus Litis serta upaya  koordinasi  antara  Penuntut  Umum  dengan  Penyidik.  Selain  itu,  juga  sebagai sarana  kontrol  terhadap  suatu  perkara  untuk  menjamin  nilai-nilai Due  Process  of  Law dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran/kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.
Mulanya,  SPDP  hanya  diberikan  oleh  Penyidik  kepada  Penuntut  Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  yang  menyatakan  Pasal  109  Ayat  (1)  KUHAP pada frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inskonstitusional bersyarat  tidak  dimaknai  “penyidik  wajib  memberitahukan  dan  menyerahkan  surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.
2 Jony  Fauzur  Rohmad,  Sjaifurrachman,  Slamet  Suhartono,  Problematika  Penyidikan  Tindak Pidana  dalam  Penerbitan  SPDP  Untuk  Menetapkan    Seseorang  Sebagai  Tersangka, ADIL  :  Jurnal Hukum . Vol. 12. No 2 Des 2021 hlm. 2.
3 M. Husein Harun, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana , (Jakarta: PT rineka cipta, 1991), hlm 58.
Sebagai konsekuensinya, SPDP yang semula hanya diperuntukan kepada Penuntut Umum  menjadi  wajib  diberikan  juga  kepada  para  pihak  yaitu  terlapor  dan korban/pelapor.  Putusan  MK  tersebut  dianggap  suatu  terobosan  untuk  memperkuat posisi  Penuntut  Umum  sebagai  pengendali  suatu  perkara  pidana  serta  memberikan ruang  kepada  terlapor  untuk  mempersiapkan  pembelaan  serta  sebagai  informasi  bagi pelapor/korban bahwa kasusnya telah naik ketahap selanjutnya.
Pelaksanaan  SPDP  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dirasa  masih belum  optimal,  terdapat  masalah-masalah  yang  sering  dijumpai  seperti  tidak diserahkannya  SPDP  maupun  SPDP  yang  diserahkan  secara  terlambat  kepada  para pihak.  Olehkarenanya  melalui  artikel  ini  penulis  ingin  memaparkan  pentingnya  SPDP serta  akibat  hukum  bilamana  SPDP  tidak  diberikan  kepada  para  pihak  sebagaimana yang  diatur  dalam  pasal  109  Ayat  (1)  KUHAP  dan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekantan  Yuridis-Normatif  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  (data  kepustakaan)  atau  data sekunder.oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat  dinamakan  sebagai  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitan  hukum kepustakaan 4 .
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  ( The  Statute Approach ).  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  Undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Pendekatan Perundang-undangan  ini  akan  membuka  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar 5 .
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  cara pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan ( library research ). Teknik pengumpulan  data  kepustakaan  sudah  didokumentasikan  sehingga  tidak  perlu  digali secara  langsung  dari  masyarakat  (lapangan)  akan  tetapi  dilakukan  dimana  data kepustakaan itu berada.
4 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  P enelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 15.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 155.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. SPDP sebagai Mekanisme Kontrol Suatu Perkara Pidana
Sebelum  lebih  jauh  membahas  terkait  SPDP  sebagaimmana  yang  diatur  dalam pasal  109  Ayat  (1)  KUHAP jo Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU- XIII/2015. Terlebih dahulu dijelaskan terkait Kedudukan Penuntut Umum dalam proses Penyidikan. Dalam pasal 110 Ayat (1) KUHAP menyebutkan “dalam hal penyidik telah selesai  melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  segera  menyerahkan  berkas  perkara  itu kepada  Penuntut  Umum,  lebih  lanjut  dalam  Ayat  (1)  dalam  hal  Penuntut  Umum berpendapat bahwa hasil  penyidikan tersebut ternyata  masih kurang lengkap, Penuntut Umum  segera  mengembalikan  berkas  perkara  itu  kepada  penyidik  disertai  petunjuk untuk dilengkapi”.
Frasa  “petunjuk untuk  dilengkapi” sebagaimana tersebut diatas, memberikan arti bahwa  Penuntut  Umum  baru  bisa  melakukan  perannya  sebagai  Pengendali  perkara bilamana Penyidik sudah memberikan berkas penyidikannya. Tanpa adanya penyerahan hasil  berkas  penyidikan,  Penuntut  Umum  tidak  dapat  menjalankan  perannya  sebagai pengendali  perkara.  Berkas  penyidikan  tersebut  juga  akan  dipelajari,  diteliti  kemudian diberi masukan kepada penyidik. Dalam frasa tersebut juga Penuntut Umum tidak bisa secara  aktif  mengontrol  penggunaan  wewenangan  penyidik  dalam  melakukan penyidikan  baik  secara  substansi  ataupun  prosedural.  Penuntut  Umum  sepatutnya memiliki  kewajiban  untuk    berperan  aktif  dalam  penyidikan  dalam  bentuk  memberi petunjuk  atau  arahan  kepada  penyidik  sejak  awal  tahap  penyidikan,  karena  pada dasarnya  setiap  upaya  penyidikan  dilakukan  dengan  tujuan  melakukan  penuntutan. Olehkarena  itu,  Penuntut  Umum  berkepentingan  untuk  terlibat  aktif  dalam  tahap penyidikan, bukan sekedar menyempurnakan hasil kerja penyidik saja.
Mekanisme  kontrol  yang  dilakukan  Penuntut  Umum  terhadap  suatu  perkara diharapakan  dapat  terciptanya check  and  Balances terhadap  penggunaan  kewenangan yang  digunakan  oleh  Penyidik  dalam  melaksanakan  Penyidikan.  Koordinasi  antara Penuntut  Umum  dan  Penyidik  dimulai  saat  diserahkannya  Surat  Pemberitahuan Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  109  Ayat  (1) KUHAP.  Dengan  demikian  Penuntut  Umum  dapat  melakukan  penelitian  dan pemantauan atas jalannya suatu penyidikan.
Selain sebagai mekanisme kontrol atau pengendalian perkara yang dilakukan oleh Penuntut  Umum,  penyidikan  juga  bertujuan  untuk  menunjuk  siapa  yang  telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah  dilakukannya.  Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  tersebut  maka  penyidik  akan menghimpun  keterangan  dengan  fakta  atau  peristiwa-peristiwa  tertentu.  Dalam melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut harus memperhatikan beberapa asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia menurut antara lain :
a. Asas  praduga  tak  bersalah,  yaitu  setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap, ditahan,  dituntut,  dan  atau  diadili  disidang  pengadilan  wajib  dianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Persamaan  dimuka  hukum,  yaitu  perlakuan  yang  sama  atas  setiap  orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
c. Hak  memberi  bantuan  dan  penasehat  hukum,  yaitu  setiap  orang  yang tersangkut  perkara  pidana  wajib  diberikan  kesempatan  memperoleh  bantuan hukum  yang  semata-mata  untuk  melaksanakan  kepentingan  pembelaan  atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan  kepada  tersangka  wajib  memberitahukan  tentang  apa  yang disangkakan  kepadanya  dan  haknya  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
d. Peradilan  harus  dilakukan  dengan  cepat,  sederhana,  terbuka,  jujur  dan  tidak memihak.
e. Penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan  penyitaan  hanya  dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi  wewenang oleh Undang- Undang dan hanya dalam cara yang ditentukan oleh Undang-undang.
f. Tersangka  yang  telah  ditangkap  berhak  untuk  mendapatkan  pemeriksaan dengan  memberikan  keterangan  secara  bebas  dan  selanjtunya  untuk  segera diajukan ke Penuntut Umum.
g. Seseorang  yang  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan  diadili  disidang  pengadilan tanpa  alasan  berdasarkan  Undang-undang  atau  kekeliruan  mengenai  orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi 6 .
Ketujuh  asas  tersebut  diatas,  sebagaimana  ditekankan  pada  KUHAP    menjadi sangat penting jika diperhatikan pemenuhannya tidak hanya dilakukan pada suatu tahap proses pidana melainkan mulai dari tahap awal penyelidikan hingga proses pemeriksaan dipengadilan.
Putusan  Mahakamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  yang  amar putusannya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  (lembaran  negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981 Nomor  76,  tambahan  lembara  Negara  Nomor  3209)  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara bersyarat  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  frasa “ penyidik  memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut  umum ”  tidak  dimaknai “ penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan ”.
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Putusan mahkamah konstitusi tersebut memberikan implikasi  dalam pelaksanaan pemberian  SPDP  yang  semula  penyidik  hanya  perlu  memberikan  SPDP  kepada Penuntut  Umum  menjadi  wajib  meberikan  kepada  terlapor  dan  pelapor/korban  serta diberikan limitatif waktu paling lambat 7 (tujuh)  hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penguatan prinsip pada sistem peradilan  pidana  ( criminal  Justice  System )  atau  sistem  peradilan  pidana  terpadu. Yangmana  dalam  penerapannya  dikenal  dengan  prinsip Due  Proses  of  Law .  Prinsip
6 Laden Marpaung, Proses Penegakan Perkara Pidana , (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm 43.
tersebut dapat diartikan sebagai peradilan  yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan  profesinya  tidak  membeda-bedakan  orang.  Yang  mengandung  makna bahwa,  hakim  harus  selalu  ,menjamin  pemenuhan  perlakuan  sesuai  dengan  hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa 7 .
Surat  perintah  dimulainya  penyidikan  (SPDP)  merupakan  bagian  penting  dalam perkara  pidana,  khususnya  dalam  dalam  proses  pra  penuntutuan.  Penyidik  dalam menjalankan  fungsi  dan  kewenangannya  dalam  melaksanakan  penyidikan  untuk memberikan  informasi  kepada  Penuntut  Umum  tentang  dimulainya  suatu  proses penyidikan  tidak  terlepas  dari  pentingnya  mekanisme  pelaksanaan  proses  peradilan pidana terpadu yang melibatkan Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian.
Mulanya,  kedudukan  SPDP  sebagai  informasi  atau  arahan  bukan  sesuatu  yang menjadi wajib dilakukan oleh penyidik. Dalam praktiknya penerapan pasal 109 ayat (1) KUHAP.  SPDP  diberikan  oleh  penyidik  berbarengansetelah  berkas  penyidikan dilimpahkan  ke  Penuntut  umum  sehingga  Penuntut  Umum  baru  mengetahui  adanya suatu proses penyidikan perkara pidana. Hal ini menggambarkan adanya garis pemisah antara penyidik  dan  penuntut umum dalam  proses penyidikan sehingga berakibat pada perbedaan  persepsi/pandangan  antar  kedua  penegak  hukum  tersebut.  Hal  yang  lebih penting  ialah  kedudukan  penuntut  umum  sebagai Dominus  Litis yang  terabaikan  serta tidak bisa melakukan kontol terhadap perkara pidana yang sedang disidik oleh penyidik padahal  hal  tersebut  merupakan  tugas  dan  fungsi  dari  penuntut  umum  sebagai koordinator  perkara  yang  belum  dilimpahkan  ke  pengadilan.  Pemantauan  yang dilakukan  Penuntut  umum  hanya  bersifat  pengetahuan  dan  koordinasi  akan  adanya perkara  pidana  yang  melibatkan  tersangka  dengan  identitas  tertentu  dan  barang  bukti yang ada, terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat tersangka.
SPDP  selain  untuk  menjalankan  fungsi  Penuntut  umum  sebagai Dominus  Litis, juga  bertujuan  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  para  pihak,  yaitu pelapor  dan  terlapor.  Gunarto  menjelaskan  bahwa  secara  filosofis  lahirnya  KUHAP mendasarkan  pada  prinsip  keseimbangan  Hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  Hak  asasi manusia  sehingga  dalam  KUHAP  negara  sebagai  pembentuk  Undang-undang
7 Heri  Tahir, Proses  Hukum  yang  Adil  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia , Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2010. Hlm 30.
memelihara  dan  mempertimbangkan  keseimbangan  kekuasaan  alat-alat  kekuasaan Negara dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menjalankan Sistem Peradilan  Pidana 8 .  Cita  hukum  pembentukan  KUHAP  setidaknya  mengacu  pada  sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusaiaan yang adil dan beradap 9 .
Berdasarkan  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  permohonan  uji konstitusionl  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  setidaknya  terdapat    3  (tiga)  pertimbangan utama yaitu :
1. Pemenuhan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dalam  SPDP sehingga Pra Penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor.
2. Kedua  Fakta  keterlambatan  pengiriman  SPDP  berimplikasi  pada dilanggarnya prinsip due process of law .
pertimbangan  tersebut  masing-masing  dijadikan  pertimbangan  oleh  Mahkamah Konstitusi  dengan  tetap  mendasarkan  diri  pada  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  sehingga diperoleh putusan, sebagai berikut :
1. SPDP  tidak  hanya  diwajibkan  terhadap  Penuntut  Umum  akan  tetapi  pada terlapor  dan  korban/pelapor.  Alasan  pelapor  sudah  mendapatkan  SPDP sehingga  dapat  mempersiapkan  bahan  pembekalan  dan  menunjuk  penasihat hukumnya,  sedangkan  bagi  pelapor  dapat  mempersiapkan  diri  untuk memberikan keterangan atau alat bukti pada proses penyidikan.
2. Penyampaian SPDP kepada 3 (tiga) pihak, Penuntut umum, Tersangka/terlapor dan Pelapor bersifat WAJIB dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.
Oleh  karenanya,   SPDP bukan sesuatu  yang bersifat  prosedural melainkan  untuk memperkuat  peran  dari  Penuntut  Umum,  menjalankan  prinsip due  Proces  of  law dan menjamin perlindungan Hak Asasi.
2. Upaya Hukum bila SPDP tidak diserahkannya kepada para pihak
8 Marcus Priyo Gunarto, Faktor Historis, Sosiologis, Politis dan Yuridis dalam Penyusunan  RUU HAP , Jurnal Mimbar Hukum, Vol 25. No 1(Februari). hlm 16
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Jilid I , Jakarta : Pustaka Kartini, 1988, hlm 16.
Ubi societas ibi ius 10 yang berarti dimana ada masyarkat, disitu ada Hukum. Suatu ungkapan  dari  seorang  filsuf  pada  jaman  romawi  Marcus  Tullius  Cicero  yang menjelaskan  bahwa  dari  setiap  pergaulan  hidup  manusia  tentunya  tidak  pernah  lepas dari  suatu  aturan  yang  saling  memberikan  hak  dan  kewajiban.  Hal  lain  yang  dapat dimaknai tentang ungkapan terebut diatas ialah bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.
Konsekuensi  dari  pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Hukum, bukan yang berlandaskan Kekuasaan  ( machstaate ).  Sehebat  apapun  peguasa,  sekuat  apapun  pemerintahan  yang berdaulat, tetap harus tunduk pada Hukum yang telah dibuat dan disepakati.
Sebagai  negara  hukum,  maka  Indonesia  mempunyai  kewajiban  melindungi seluruh warga negaranya menurut tata kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi  norma-norma  hukum.  Kewajiban  negara  ini  dijalankan  oleh  pemerintah  dalam arti  luas  (eksekutif,  legislatif  dan  Yudisial).  Hukum  adalah  sarana  untuk  mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik dilembagakan melalui gagasan  negara  demokrasi  ( democracy )  maupun  diwujudkan  melalui  gagasan  negara hukum  ( nomocracy )  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  Kesejahteraan  Umum 11 dan Keadilan sosial terutama Perlindungan kepada setiap masyarakatnya.
Dalam literatur  yang ada, terdapat beberapa  yang menjadi sumber Hukum dalam menerapkan Negara Hukum ( Rechtstaat ). Sumber hukum normal dapat juga dikatakan sebagai sumber hukum Formil terdiri dari :
a. Undang-Undang
Sumber  hukum  yang  utama  adalah  Undang-undang.  Ialah  segala  bentuk  yang bersifat  mengatur  dibentuk  oleh  yang  berwenang  dan  keberlakuannya  dapat dipaksakan serta mengikat setiap orang secara umum.
b. Kebiasaan
10 Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia , Bandung: PT Alumni, 2012 hlm 1.
11 Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Jakarta:Lembaga Saksi dan Korban, 2011, hlm 1.
Dapat  diartikan  bahwa  kebiasaan  atau custom adalah  suatu  perbuatan  yang dilakukan  berulang-ulang  dalam  suatu  kehidupan  masyarakat  pada  waktu  dan tempat yang sama.
c. Traktat
Diartikan  sebagai  persetujuan  dua  negara  atau  lebih  untuk  mengadakan hubungan antar mereka menurut ketentuan hukum internasional.
d. Yurisprudensi
Secara umum diartikan sebagai setiap putusan pengadilan.
e. Perjanjian
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat ibarat Undang-undang
f. Doktrin
Doktrin  berasal  dari  bahasa  latin doctrina yang  berarti  kesatuan  ajaran.
Doktrin juga dapat diartikan sebagai ajaran para ahli 12 .
Penjelasan diatas menunjukan bahwa Hukum bukan hanya berasal pada Undang- undang semata hukum dapat juga lahir dari kebiasaan, traktat, yurisprudensi, perjanjian maupun doktrin.
Pemenuhan  pelaksanaan  SPDP  yang  diatur  dalam  pasal  109  ayat  (1)  KUHAP merupakan dasar hukum utama (sumber hukum Undang-undang) yang melalui putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  mewajibkan  penyidik  menyerahkan SPDP kepada Penuntut umum, terlapor dan pelapor/korban dalam waktu paling lama 7 hari.
Dalam  pertimbangan  mahkamah  di  kasus aquo mahkamah  mempertimbangkan sebagai berikut :
a. Prapenuntutan  sebagai  mekanisme  koordinasi  penyidik    dan  jaksa  penuntut umum  yang  diwajibkan  oleh  KUHAP  memang  seringkali    mengalami  kendala khususnya  terkait  dengan  seringnya  penyidik  tidak  memberikan  surat  perintah dimulainya  penyidikan  (SPDP)  maupun  mengembalikan  berkas  secara  tepat waktu.  Hal  tersebut  jelas  berimplikasi  terhadap  kerugian  bagi  terlapor  dan korban/pelapor.  Hak-hak  korban  /pelapor  dan  terlapor  menjadi  tidak  pasti dikarenakan  mekanisme  mekanisme  yang  tidak  tegas  dan  jelas.  Hal  tersebut
12 Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, Op.Cit , hlm 90.
berimbas  pada  tidak  adanya  kepastian  hukum  terhadap  sebuah  perkara  tindak pidana  yang  merugikan  terlapor  dan  korban/pelapor  dalam  mencari  kepastian hukum  serta  tidak  sesuai  dengan  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya ringan yang ada dalam KUHAP.
b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP  dari penyidik kepada jaksa penuntut umum  dan  tidak  adanya  batasan  yang  jelas  kapan  pemberitahuan  tentang dimulainya  penyidikan  itu  harus  disampaikan  kepada  jaksa  penuntut  umum menyebabkan  tidak  adanya  kepastian  hukum  terkait  penanganan  perkara tersebut. Menurut mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah  kewajiban  penyidik    untuk  menyampaikannya  sejak  dimulainya  proses penyidikan,  sehingga  proses  penyidikan  tersebut  adalah  berada  dalam pengendalian  penuntut  umum  dan  dalam  pemantauan  terlapor  dan korban/pelapor. Fakta yang sering terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah  kadangkala  SPDP  baru  disampaikan  setelah  penyidikan  berlangsung lama.  Adanya  alasan  bahwa  tertundanya  penyampaian  SPDP  karena  terkait dengan  kendala  teknis,  menurut  mahkamah  hal  tersebut  justru    dapat menyebabkan terlanggarnya asas due proces of law sebagaimana dijamin dalam pasa 28D ayat (1) UUD 1945.
c. Tertundanya  penyampaian  SPDP  oleh  penyidik  kepada  jaksa  penuntut  umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional  terlapor  dan  korban/pelapor.  Oleh  karena  itu  penting  bagi mahkamah  untuk  menyatakan  bahwa  pemberian  SPDP  tidak  hanya  diwajibkan terhadap  jaksa  penuntut  umum  akan  tetapi  juga  terhadap  terlapor  dan korban/pelapor.  Alasan  mahkamah  tersebut  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  terhadap  terlapor  yang  telah  mendapatkan  SPDP,  maka  yang bersangkutan  dapat  mempersiapkan  bahan-bahan  pembelaan  dan  juga  dapat menunjuk  penasihat  hukum  yang  akan  mendampinginya,  sedangkan  bagi korban/pelapor  dapat  dijadikan  momentum  untuk  mempersiapkan  keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidik atas laporannya 13 .
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, hlm 146-147.
Dari  penjelasan  diatas  Nampak  jelas  bahwa  kedudukan  SPDP  menjadi  semakin kuat  yang  mana  sebelumnya  ketentuan  SPDP  hanya  diatur  dalam  pasal  109  ayat  (1) KUHAP  yang  hanya  mewajibkan  penyidik  menyerahkan  kepada  penuntut  umum  saja berubah menjadi wajib diserahkan ke terlapor dan korban/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari  setelah  dimulainya  penyidikan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  putusam Mahkamah Konstitusi.
Pelaksanaan  SPDP  yang  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  yang  diatur  dalam KUHAP  maupun  putusan  Mahkamah  Konstitusi  berarti  melanggar  Hukum  setidaknya melanggar  hukum  yang  bersumber  pada yurisprudensi  (putusan  MK  Nomor 130/PUU-XIII/2015) dan  juga  melanggar  hukum  yang  bersumber  pada Doktrin ( prinsip  due  process  of  law ). Oleh  karenanya  pelaksanaan  penyampaian  SPDP  yang tidak  berlandaskan  pasal  109  ayat  (1)  KUHAP jo putusan  MK  Nomor  130/PUU- XIII/2015 merupakan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
Bilamana terjadi pelaksanaan proses perkara pidana dalam tahap penyidikan yang mengabaikan  ketentuan  sebagaimana  tersebut  diatas  tentunya  dapat  dilakukan  suatu upaya  hukum  Praperadilan.  Praperadilan  sendiri  diatur  dalam  pasal  77  huruf  a  yang berbunyi Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan
b. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seseorang  yang  perkara  pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan 14
Dalam ketentuan pasal 77 huruf a telah dilakukan juga pengujian pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan menjadi berhak untuk memeriksa :
a. Sah atau tidaknya penetapan tersangka
b. Sah atau tidaknya penggeledahan
c. Sah atau tidaknya penyitaan
d. Sah atau tidaknya penangkapan
e. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau
14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
f. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
Putusan  MK  21/PUU-XII/2014  memberikan  arti  bahwa  dalam  proses pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan yang tujuannya untuk mencari  alat bukti  serta  menemukan  tersangkanya  atau  jika  penyidik  sudah  melaukan  penetapan tersangka.  Penetapan  tersangka  status  tersagka  merupakan  hasil  akhir  dari  kegiatan penyidikan. Proses penyidikan sediri adalah yang paling depan dari mata rantai system peradilan  pidana 15 maka,  penetapan  tersangka  yang  dilakukan  oleh  peyidik  tersebut dapat  dilakukan  upaya  hukum  Praperadilan  bila  mana  terdapat  pelanggaran  hukum formil dalam proses penyidikan tersebut.
SPDP  merupakan  rangkaian  atau  bagian  proses  yang  masih  dalam  tahap penyidikan.  oleh karenanya bila mana terjadi penetapan tersangka yang tidak didahului penyampaian  SPDP  kepada  para  pihak  (penuntut  umum,  terlapor  dan  korban/pelapor) menurut  penulis  merupakan  suatu  Tindakan  cacat  prosedur/cacat  formil  dalam menerapkan hukum.
Praperadilan pasca putusan MK 21/PUU-XII/2014 merupakan jalan kerluar yang dapat ditempuh bila mana terjadi kondisi sebagaiman tersbut diatas, karena Praperadilan merupakan  mekanisme  untuk  menguji  pelaksanaan/penerapan  Prosedur/formil  dalam istem peradilan pidana.
Hal tersebut merupakan jaminan terhadap hak-hak  yang terlibat dalam rangkaian proses  peradilan  pidana,  buka  hanya  melindungi  kepentingan  penuntut  umum  sebagai koordinator  suatu  perkara  pidana,  melainkan  melindungi  hak  terlapor  serta korban/pelapor. Jika SPDP dilakukan dengan benar sebagaimana KUHAP dan Putusan MK,  penuntut  umum  dapat  melakukan  kontrol  terhadap  perkara,  terlapor  dapat menyiapkan  diri  serta  penasihat  hukum  demi  kepentingan  pembelaan  serta korban/pelapor  dapat  menyiapkan  diri  pula  untuk  kepentingan  pemeriksaan  sebagai saksi. Oleh karenanya bilamana SPDP tidak diserahkan kepada para pihak sebagaimana penjelasan tersebut diatas maka dalam proses penyidikan trsebut terjadi cacat prosedur dan pelanggaran hukum dan mekanisme yang bisa ditempu ialah pengajuan gugatan ke Praperadilan.
15 Nikolas  Simanjuntak, Acara  Pidana  Dalam  Siklus  Hukum  Indonesia ,  Gahlia  Indonesia, 2009, hlm 194.

## C. Penutup
Penuntut  Umum  merupakan Dominus  Litis yang  memegang  kendali  atas  suatu perkara  pidana  berkoordinasi  dengan  Penyidik.  SPDP  merupakan  pintu  untuk terjalinnya  koordinasi  tersebut.  Selain  itu,  SPDP  juga  penting  untuk    terlapor  guna mempersiapkan  pembelaan  dan  kepada  pelapor/korban  sebagai  informasi  bahwa laporannya ditindak lanjuti. Dengan penampaian SPDP kepada para pihak prinsip yang terkandung  dalam due  process  of  law dapat  terwujud  serta  melindungi  kepentingan Penuntut Umum, Penyidik, Terlapor dan Korba/pelapor.

## D. Daftar Pustaka
Boy  Nurdin, Kedudukan  dan  Fungsi  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , Bandung: PT Alumni, 2012 hlm 1.
Heri  Tahir, Proses  Hukum  yang  Adil  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia , Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2010. Hlm 30.
Hwian Christianto, Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/-XIII/2015, Jurnal Konstitusi 16 No. 1, Maret 2019.
Jony  Fauzur  Rohmad,  Sjaifurrachman,  Slamet  Suhartono,  Problematika  Penyidikan Tindak  Pidana  dalam  Penerbitan  SPDP  Untuk  Menetapkan    Seseorang  Sebagai Tersangka, ADIL : Jurnal Hukum . Vol. 12. No 2 Des 2021 hlm. 2.
Laden  Marpaung, Proses  Penegakan  Perkara  Pidana ,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika,  1992), hlm 43.
Luh  Mia  Ayu  Pratiwi,  Anak  Agung  Ngurah  Wirasila,  Penegakan  Hukum  Terhadap Pencurian  Benda  Sakral  Dibali  (studi  kasus  tingkat  Penyidik),  Jurnal  Kertha Semaya 10. No 2, Tahun 2022.
Marcus  Priyo  Gunarto, Faktor  Historis,  Sosiologis,  Politis  dan  Yuridis  dalam Penyusunan  RUU HAP , Jurnal Mimbar Hukum, Vol 25. No 1(Februari). hlm 16
M.  Husein  Harun, Penyidik  dan  Penuntut  Dalam  Proses  Pidana ,  (Jakarta:  PT  rineka cipta, 1991), hlm 58
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  dan  Penerapan  KUHAP  Jilid  I ,  Jakarta  :  Pustaka Kartini, 1988, hlm 16
Nabila  Thasia  Kamba,  Dinda  Putri  Anindya,  Indah  Fermatasari,  Urgensi  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  :  Kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi 130/PUU-VIII/2015, Lex Suprema 3. No 2, 2021.
Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Dalam Siklus Hukum Indonesia , Gahlia Indonesia,
2009, hlm 194
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 155.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/-XIII/2015.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  P enelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 15.
Tajudin I, Urgensi Pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek  Prapradilan  Dalam  Upaya  Perlidungan  Hak  Asasi  Manusia, Padjadjaran Law Review Vol.3, 2015.
Tim  Fakultas  Hukum  Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya, Mewujudkan Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia , Jakarta:Lembaga Saksi dan Korban, 2011, hlm 1.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 3209)
Zainal  Arifin  Mochtar  &  Eddy  O.S  Hiariej, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  :  Memaha m i Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat  Hukum, 2021, hlm 147.