Journal of Mandalika Literature, Vol. 5, No. 3, 2024, e-ISSN: 2745-5963 Accredited Sinta 5, https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/12219
Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml

## Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Terwujudnya
Putusan Hakim yang Berkeadilan
La Ode Faiki 1
1 STAI Ibnu Sina Batam Email: olaodefaiki@gmail.com
Article History
Received: 30-7-2024 2 Revised: 13-8-2024
Published: 26-8-2024

## Keywords:
The  urgency  of  the sentencing  guidelines, their realization Abstract:  Judge's  decision,  which  is  fair  Abstract:  In  order  to  create  a  good  and fair judiciary, the most important thing is to build the law as an instrument of legal institutions in order to carry out its duties as a law enforcement institution. Good law  is  law  that  supports  justice  and  equality  without  discrimination.  One  of  the mechanisms used by law enforcement institutions is a system of providing sanctions for those who violate legal norms. If it is related to criminal law enforcement, what must  be  developed  is  the  construction  and  formulation  of  statutory  regulations regarding criminal impositions, or in other words, the formulation of sentences in addition  to  reducing  the  scope  for  subjectivity  in  judges'  judgments.  One  of  the judge's  decisions  that  caused  concern  for  most  of  the  public  was  when  the  judge tried  a  murder  case  committed  by  Inspector  General  Ferdy  Sambo  and  his subordinates.  They  were  all  charged  with  violating  Article  340  of  the  Criminal Code,  but  the  judge  who  tried  their  case  imposed  varying  sentences.  This  is because: The formulation of punishment in the Criminal Code Article 340 does not explicitly  determine  it  basic  punishment  for  each  role.  Criminal  impositions  vary only  based  on  the  judge's  subjective  judgment  and  beliefs.  The  formulation  of Article 340 in the Criminal Code is: "Whoever deliberately and with premeditation takes  the  life  of  another person,  is  threatened  with  premeditated  murder,  with  the death  penalty  or  life  imprisonment  or  for  a  certain  period,  a  maximum  of  twenty years." The amount of authority given to judges by the State through Law No. 48 of 2009  concerning  Judicial  Power.  In  Article  1  "Judicial  Power  is  the  power  of  an independent  state  to  administer  justice  to  uphold  law  and  justice  based  on Pancasila  and  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  for  the  sake  of the  implementation  of  the  Rule  of  Law  of  the  Republic  of  Indonesia.  This  verse clearly states that judicial power is "independent" power. The word independence means that in adjudicating, assessing and deciding to impose a crime on someone, no  intervention  is  permitted,  unless  their  independence  is  put  forward  and  firmly upheld.  If  we  analyze  the  two  statements  above,  what  makes  the  judge's  decision seem  discriminatory  or  does  not  fulfill  the  elements  of  justice  is  due  to  the law/sentencing  formula  which  provides  an  opportunity  for  the  judge  to  make  an unfair  sentencing  decision.  Second, the judge has too  much authority in assessing and deciding criminal cases in accordance with his considerations and beliefs. Kata Kunci: Urgensi pedoman pemidanaan, terwujudnya Putusan hakim, yang berkeadilan Abstrak :  Dalam  rangka  menciptakan  peradilan  yang  baik  dan    berkeadilan  maka yang  terpenting  adalah  membangun  hukumnya  sebagai  intrumen  institusi  hukum dalam  rangka  melaksanakan  tugasnya  sebagai  institusi  penegak  hukum.  Hukum yang baik adalah hukum berpihak pada keadilan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Salah satu mekanisme yang digunakan para institusi penegak hukum adalah dengan sisitim  pemberian  sanksi  bagi  yang  melanggar  norm  hukum.  Bila  yabg  berkaitan dengan penegakan hukum pidana maka yang harus dibangun adalah konstruksi dan rumusan peraturan perundang-undangan mengenai penjatuhan pidana, atau dengan kata  lain  rumusan  pemidanaan  disamping  memperkecil  ruang  masuknya subyektifitas  penilaian  hakim.  Salah  satu  putusan  hakim  yang  menjadi  keresahan sebahagian  besar  masyarakat  adalah  ketika  hakim  mengadili  kasus  pembunuhan yang  dilakukan  Irjen  Ferdy  Sambo  dan  bawahannya.  Mereka  semua  didakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHP  tetapi  hakim  yang mengadili  perkara mereka menjatuhkan  pidana  secara  bervariasi.  Hal  ini  disebabkan  karena:  Rumusan
Pemidanaan dalam KUHP Pasal 340 tidak secara Eksplisit menentukan hukuman  pokok  bagi  tiapi-tiap  Peran.  Penjatuhan  Pidana  yang  bervariasi  hanya berdasarkan  subyektifitas  penilaian  dan  keyakinan  Hakim.  Rumusan  Pasal  340 dalam  KUHP  yaitu: “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling  lama  dua  puluh  tahun”.  Besarnya  kewenangan  hakim  yang  diberikan  oleh Negara  melalui  Undang-Undang  No  48.  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Pada  Pasal  1  “Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada ayat ini  sangat  jelas  mengatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  yang “Merdeka” Kata merdeka bermakna bahwa dalam mengadili, menilai dan memutus menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  tidak  boleh  diintervensi,  kecuali kemndiriaanya  sangat  dikedepankan  dan  dipegang  teguh.  Jika  dianalisah  kedua pernyataan di atas, maka yang menjadikan putusan hakim seolah diskriminatif atau tidak  terpenuhi  unsur  keadilannya  disebabkan  karena  faktor  Undang- Undang/Rumusan  pemidanaan  yang  memberi  peluang  bagi  hakim  untuk  berbuat putusan  pemidanaan  tidak  berkeadilan.  Kedua,  kewenangan  hakim  yang  terlalu besar  dalam  menilai  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  sesuai  dengan pertimbangannya dan keyakinannya.

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1 ayat  3  Undang-Undang  Dasar    Negara  Rupublik  Indonesia  (UUD  NRI  1945).    Norma tersebut    bermakna    bahwa  di  dalam  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia    (NKRI) hukum merupakan dasar seluruh aspek kehidupan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai  tujuan  Bangsa,  yakni  untuk  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesi  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  Bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Untuk  mewujudkan tujuan  Negara  itu  diperlukan  norma  hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan,  serta aparatur penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin (Widyo Pramono, 2017).
Hukum  dijadikan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  Bangsa,  yakni  untuk melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesi  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  Bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Untuk  mewujudkan  tujuan  Negara  itu  diperlukan  norma  hukum,  dan peraturan  perundang-undangan,  serta  aparatur  penegak  hukum  yang  profesional, berintegrasi, dan disiplin. Oleh karena itu di Negara hukum, segala perbuatan, perilaku dan  tindakan  pemerintah  maupun  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  diatur  berdasarkan  hukum,  tidak  berdasarkan  atas  kemauan  penguasa.  (Kif Aminanto, 2017)
Demikian  juga  halnya    dengan  penjatuhan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak pidana,  baik  tindak  pidana  umum  maupun  tindak  pidana  khusus.  Dimana  rumusan pasal-pasalnya telah diformulasikan sesuai dengan  jenis tindak pidana. Tujuanya adalah untuk  menghindari  diskriminasi  hukum  oleh    putusan    hakim  terhadap  Penjatuhan Pidana,  sehingga    dapat  tercapai  tujuan  hukum  yaitu  memberikan  keadilan  tanpa diskirimikasi.

## Metodologi Penelitian
Dalam    Penelitian  ini,  Peneliti  menggunakan  penelitiab  Hukum  Normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  system  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas- asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian  serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukumnormatif adalah: suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip  prinsip  hukum,  maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapai  (Sigit Sapta Nugroho dkk. 2020). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat bahwa  penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  kepustakaan  (data  sekunder)  yang  mencakup:  penelitian  asas-asas hukum,  sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum  secara  horizontal  dan  vertikal, perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum  (Sigit  Sapta  Nudroho  dkk.  2020).  Setelah peneliti menganalisah dari kedua pendapat diatas, kiranya relefan dengan penelitian ini, karena peneliti   mengangkat tema  “Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Terwujudnya Putusan Hakim Yang Berkeadian”

## Pembahasan

## 1. Pedoman Pemidanaan
Pedoman  pemidanaan  adalah  acuan  atau  dasar  pengaturan  tentang  pemidanaan secara umum, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Sehingga dengan demikian, bahwa pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi adalah    acuan  atau  dasar  pengaturan  yang  harus  menjadi  pegangan  bagi  Hakim  dalam menjatuhkan  pidana    terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  terhindar    dari putusan  Hakim  yang  disparitas,  serta  jauh dari  diskriminasi hukum.  Keyakinan Hakim merupakan  resultan  dari  fakta  dan  bukti  yang  diuji  dan  dinilai  berdasarkan  prosedur yang diatur dalam undang-undang.
“Keyakinan  Hakim”  tersebut  harus  dapat  dijelaskan  dalam    putusan    sehingga masyarakat  dapat  memahami  rasionalitas  keadilan  yang  diyakini  oleh  Hakim.  Dengan demikian, walaupun terjadi disparitas dalam pemidanaan tidak akan menjadi persoalan, karena  tersedia  argumentasi  logis  yang  menjadi  justifikasi  pemidanaan.  (Rasamala Aritonang,  2020).  Kegagalan  dalam  menjelaskan  rasionalitas  keadilan  dalam  berbagai putusan  pengadilan  oleh  hakim,  sehingga  Pemerintah  harus    memaksa  diri  untuk merumuskan  Pedoman  Pemidanaan  terutama  pedoman  pemidanaan  tindak  pidana umum. (Pendapat Penulis)
Pedoman  Pemidanaan  tidak  lantas  meniadakan  kemandirian  Hakim  dalam mengadili,  melainkan  justru  memudahkan  Hakim  dalam  mengadili  dan  dapat menghindarkan  terjadinya  penyimpangan  keadilan  pemidanaan  untuk  perkara  yang karakteristiknya  sama.  Pada  akhirnya,  pedoman  pemidanaan  akan  menuntun  Hakim dalam  mengadili  perkara,  agar  putusan  yang  dijatuhkan  lebih  mengutamakan  aspek keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan proporsionalitas, sehingga dapat mewujudkan tujuan  pemidanaan  yang  berupa  perlindungan  masyarakat  dan  kesejahteraan masyarakat. (Pendapat Penulis)
Adanya  asas  legalitas  yang  formil  sebetulnya  memiliki  fungsi  ganda.  Bahwa aturan  perundang-undangan  tidak  hanya  untuk  membatasi  perilaku  manusia  agar  tidak
berbuat  yang  menyalahi  norma,  tetapi  sekaligus  juga  membatasi  aparat  dalam menegakkan  aturan,  agar  jangan  sampai  bertindak  melebihi  batas  dan  cenderung  pada aksi main hakim sendiri. (Muhammad  Syarifuddin,  2020) Timbulnya  putusan Hakim yang diskriminatif disebabkan salah satunya belum adanya pedoman pemidanaan yang digunakan  Hakim  dalam  mengadili  perkara  tindak  pidana.  Sehingga,  pedoman pemidanaan  menjadi  sangat  urgan  dan  dapat  dijadikan  atau  berfungsi  sebagai  gidance bagi seluruh hakim mulai  dari tingkat Pengadilan Negeri sampai pada hakim di tingkat Peninjauan  Kembali  (PK).  Tujuanya  adalah  untuk  memberikan  putusan  yang berkeadilan  sehingga    menghindari  putusan  Hakim  yang  diskriminatif  yang  jauh  dari rasa ketidak adilan hukum. Sebagaimana ditulis oleh Barda Nawawi mengenai Pedoman Penjatuhan Pidana: “Pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan kepada keadaan- keadaan sebagai berikut, antara lain: (Barda  Nawawi Arief,  2014)
2. Terdakawa berusia di bawah 18  (delapan  belas)  tahun dan  di atas  70  tahun. 2.   Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.
3.   Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
4. Terdakwa  tidak  mengetahui  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  akan  menimbulkan kerugian yang besar
5. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain
6. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga, atau terjadi karena kealpaan.
Pertimbangan  seorang  Hakim  dalam  memutus  perkara  memang  sudah seharusnya  selalu  mengedepankan  aspek  keadilan,  kemanfaatan,  kemanusiaan,  dan proporsionalitas  antara  perbuatan  dengan  akibat  dan  atau  pula  dengan  kondisi  setelah terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  Akan  tetapi,  kondisi  peraturan  pidana  di  Indonesia belum mengakomodir pedoman-pedoman yang harus dipertimbangkan Hakim sebelum menjatuhkan  putusan,  demi  menghasilkan  putusan  yang  berorientasi  pada  tujuan pemidanaan.  Kondisi  ini  menyebabkan  banyak  Hakim  dalam  putusannya  terkungkung pada  kekakuan  norma  yang  ada,  dan  pada  akhirnya  jauh  dari  tujuan  pemidanaan  itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  menjadi  sangat    urgen  perumusan  pedoman  pemidanaan  dan tujuan  pemidanaan  dalam  peraturan  peundang-undangan  pidana.  (.Muhammad Syarifuddin)
Pedoman pemidanaan sangat penting karena menjadi dasar sekaligus alat control diri  bagi  Hakim  dalam  penjatuhan  putusan  pemidanaan  terhadap  seseorang  yang dianggap  bersalah.  Agar  pemahaman  tidak  menjadi  bias  dalam  memaknai  pedoman pemidanaan  dan  tujuan  pemidanaan  sebaiknya  melihat  definisi  keduanya  sebagai berikut:
a. Pedoman Pemidanaan
Sebelum  menyampaikan  definisi  dari  pedoman  pemidanaan  terlebih  dahulu harus  difahami  arti    pedoman  itu  sendiri.  Pedoman    dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia  diartikan  sebagai  kumpulan  atau  ketentuan  dasar  yang  memberi  arah bagaimana  sesuatu  harus  dilaksanakan,  pedoman  juga  diartikan  hal  (pokok)  yang menjadi  dasar  (pegangan,  petunjuk,  dan  sebagainya)  untuk  menentukan  atau melaksanakan sesuatu.
Berkaitan  dengan  pemidanaan,  maka  pedoman  pemidanaan  dapat  diartikan sebagai ketentuan dasar yang memberi arah/melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada  terlebih  dahulu  sebelum  penjatuhan  pidana  atau  dapat  diartikan  bahwa  ketentuan dasar  untuk  pemidanaan  tertuang  secara  ekplisit  dalam  sistem  pemidanaan,  sedangkan sistem  pemidanaan  dilihat  dari  sudut  normatif-substantif  (hanya  dilihat  dari  norma
hukum    pidana  substantif)  diartikan  sebagai  keseluruhan  aturan/norma  hukum  pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan  dan  pelaksanaan  pidana.  Jadi  ketentuan  dasar  yang  dijadikan arah,  pegangan,  petunjuk  untuk  melaksanakan  pemidanaan/pemberian  pidana  menjadi bagian dari keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.
b. Tujuan Pemidanaan
Tujuan  dalam  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  “arah,  haluan (jurusan),  maksud,  tuntutan  (yang  dituntut)”.  Tujuan  pemidanaan  berarti  arah  yang “seharusnya”  ingin  dicapai  dari  penjatuhan  pidana  atau  dapat  diartikan  juga  maksud yang  hendak  didapatkan  dari  pemberian  pidana/pemidanaan.  Tujuan  pemidanaan mengemban  fungsi  pendukung  dari  fungsi  hukum  pidana  secara  umum  yang  ingin dicapai  sebagai  tujuan  akhir  adalah  terwujudnya  kesejahteraan  dan  perlindungan masyarakat ( Social defence dan social welfare ).
Tujuan  pemidanaan  secara  khusus  dapat  dilihat  dari  pendapat  Roeslan  Saleh mengenai  alasan  masih  diperlukan  hukum  pidana  dan  pidana  khususnya.  alasan  itu adalah:  “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi  juga  untuk  mempengaruhi  orang  yang  tidak  jahat  yaitu  warga  masyarakat  yang mentaati  norma-norma  masyarakat”.  Dari  pendapat  di  atas  sangat  jelas  terlihat  bahwa tujuan hukuman/pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar taat terhadap norma hukum. Ditetapkan tujuan pemidanaan  terkandung  maksud  agar  pidana  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  keadaan terpidana sehingga dapat mencapai tujuan. ( D Ahmad , 2016) Satu-satunya  Pedoman  Pemidanaan  sampai  saat  ini  di  Indonesia  hanya  tindak pidana  korupsi,  itupun  belum  maksimal.  Pedoman  yang    dimaksud  adalah  Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA)  No  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pemidanaan  Tindak Pidana  Korupsi,  inipun  hanya  yang    berkaitan  dengan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang- Undang  No  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Secara filosofis  rumusan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No  1  Tahun  2020  tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3  UU    No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  untuk  menciptakan  keadilan  (Hasil  Analisah  Penulis).    Pada bagian  Menimbang hurf a dan b, sebagai berikut:
a. Bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas  pemidanaan  untuk  mewujudkan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa  untuk  mengindari  disparitas  perkara  yang  memiliki  karakter  serupa  diperlukan pedoman pemidanaan.
Menurut  Penulis,  Rumusan  Pedoman  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  ini dapat  menjadi  acuan  bagi  Pemwerintah  untuk  kemudian  merumuskan  juga  Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Umum. Sebenarnya ada satu metode pendekatan yang harus dilakukan  hakim  dalam  mengadili  perkara  tindak  pidana,  yaitu  pendekatan  Heuristik. Pendekatan  heuristika  hukum  adalah  metode  pendekatan    yang  dilakukan  penegak hukum  terutama  Hakim    untuk  menemukan  data  sosial    hukum,    kemudian  menjadi pertimbangan  Hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan  pemidanaan.  Dalam  Heuristika hukum, Hakim tidak tekungkung pada aturan normatif hukum semata-mata, tetapi lebih mengedepankan    aspek  sosial  yang  berkeadilan  sehingga    terhindar  dari  putusan pemidanaan yang tidan berkeadilan. (Pendapat Penulis)

## 3. Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan
Pengertian pemidanaan adalah  tahap  penetapan  sanksi  dan  juga  tahap pemberian sanksi.  “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Artinya, pemidanaan dikenakan  kepada  seseorang  yang  telah  terbukti  melakukan  tindaak  pidana. Pemidanaan atau atau penjatuhan pidana, atau pemberian hukuman dapat diartikan juga sebagai    suatu  sanksi  yang  menderitakan    yang  sengaja  ditimpakan  kepada  seseorang. Sedangkan tujuaan pemidanaan secara teori maupun praktiknya  adalah untuk membuat jerah  seseorang  sehingga  tidak  mengulangi  lagi  perbuatan  yang  dapat  dipidana,  serta merubah  pribadi  seserang  menjadi  lebih  baik  sehingga  penting  adanya  suatu  kebijakn pidana dari Negara.
Kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy )  pada  hakekatnya  merupakan  kebijakan penegakan hukum ( penal law enforcement policy ). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan  serangkaian  proses  yag  terdiri  dari  tiga  tahap  kebijakan.  Pertama,  tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif. yaitu tahap penerapak hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/adminitrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum  pidana.  M.  Cherif  Bassiouni,  meenyebut  tiga  tahab  ini    dengan  istilah:  tafap formulasi  (proses  legislatif),  tahap  aplikasi  (proses  peradilan  dan  judicial)  dan  tahab eksekusi (proses adminitrasi) (Barda Nawawi Arief, 2016)
Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif  yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan  aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan  kekuasaan  kewenangan  mengeksekusi  atau  melaksanakan  hukum  secara  konkrit oleh  aparat/badan  yang  berwenang.  Proses  legislasi/formulasi    merupakan  tahap perencanaan  awal  yang  sangat  strategis  dari  proses  penegakan  hukum  “ in  concreto ”. Ruslan  Saleh  perna  menyatakan  bahwa  undang-undang  merupakan  bagian  dari  suatu kebijaksanaan tertentu,  ia  tidak hanya   alat untuk  melaksanaakan  kebijaksanaan,  tetapi juga menentukan, menggariskan atau “merencanakan” suatu kebijaksanaan.
Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijaksanaan legislasi/formulasi merupakan  kesalahan  strategis  yang  dapat  menjadi  penghambat  upaya  penegakan hukum  ( in  concreto ).  Dikatakan  kebijakan  strategi  karena  memberikan  landasan, arah,subtansi  dan  batasan  kewenangan  dalam  penegakan  hukum  yang  akan  dilakukan oleh  pengemban  kewenangan  yudikatif  maupun  yudikatif.  Posisi  strategis  tersebut membawa  konsekuensi  bahwa  kelemahan  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  kan berpengaruh  pada  kebijakan  penegakan  hukum  pidana  dan  kebijakan  penanggulangan kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2016)

## Teori Pemidanaan
Teori  pemidanaan  berkembang  mengikuti  kehidupan  masyarakat  sebagai  reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat  dari  masa  ke  masa.  Dalam  dunia  ilmu  hukum  pidana  ada  beberapa  teori pemidanaan yaitu:
1. Teori Retributif
Teori  ini  berfokus  pada  hukuman/pemidanaan  sebagai  suatu  tuntutan  mutlak  untuk mengadakan  pembalasan  ( vergelding )  terhadap  orang-orang  yang  telah  melakukan perbuatan  jahat.  Teori  ini  ada  dua  corak,  yaitu  corak  subjektif  ( subjectif  vergelding ) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak
objektif,  yaitu  pembalasan  ditujukan  sekedar  pada  perbuatan  apa  yang  telah  dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
2. Theory Deterrence (Teori Pencegahan)
Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum ( general  deterrence )  dan  penjeraan  khusus  ( individual  or  special  deterrence ), sebagaimana yang dikemukan oleh Bentham bahwa:
“Determent  is  equally  applicable  to  the  situation  of  the  already-punished  delinquent and  that  of  other  persons  at  large,  distinguishes  particular  prevention”. Tujuan pemidanaan  untuk  prevensi  umum  diharapkan  memberikan  peringatan  kepada masyarakat  supaya  tidak  melakukan  kejahatan,  sedangkan  untuk  prevensi  khusus dimaksudkan  bahwa  dengan  pidana  yang  dijatuhkan  memberikan deterrence  effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.
3. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan) Treatment sebagai  tujuan  pemidanaan  dikemukakan  oleh  aliran  positif  yang berpendapat  bahwa  pemidanaan  sangat  pantas  diarahkan  kepada  pelaku  kejahatan, bukan pada  perbuatannya.Namun  pemidanaan  yang  dimaksudkan oleh aliran  ini untuk memberi  tindakan  perawatan  ( treatment )  dan  perbaikan  ( rehabilitation )  kepada  pelaku kejahatan  sebagai  pengganti dari  penghukuman.Argumen aliran positif  ini  dilandaskan pada  alasan  bahwa  pelaku  kejahatan  adalah  orang  yang  sakit  sehingga  membutuhkan tindakan perawatan ( treatment ) dan perbaikan ( rehabilitation ).
4. Theory Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)
Teori  ini  berkambang  dari  teori “bio-sosiologis” oleh  Ferri.  Pandangan  ini  juga diterima  dan  digunakan  oleh Union-Internationale  de  Droit  Penal atau Internationale
Kriminalistische Verenigung(IKU) https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=Teori+Pemidanaan+Teori+Dari ) Secara umumn bahwa teori pemidanaan/hukuman terdiri dari 3 teori yaitu:
a. Teori imbalan ( absolute )
Menurut  teori  ini,  dasar  hukuman  harus  dicari  dari  kejahatan  itu  sendiri.  Karena kejahatan  itu  telah  menimbulkan  penderitaan  bagi  orang  lain  sebagai imbalanya.( vergelding ) si pelaku harus diberi penderitaan. Penganut teori ini adalah Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ. Rousseau.
b. Teori maksud atau tujuan ( relatieve /doeltheorie )
Berdasarkan teori ini hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari  hukuman  itu,  yaitu  memperbaiki  ketidak  puasan  masyarakat  sebagai  akibat kejahatan  itu.Tujuan  hukuman  harus  dipandang  secara  ideal.Selain  itu,  tujuan hukuman adalah untuk mencegah ( prevenci ) kejahatan.
c. Teori gabungan.( verenigingstheorie )
Pada  dasarnya  teori  gabungan  adalah  gabungan  dua  teori  di  atas.Gabungan  kedua teori  itu  mengajarkan  bahwa  penjatuhan  hukuman  adalah  untuk  mempertahankan tata tertip hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat. Dengan  menelaa  teori-teori  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  pemidanaan adalah;
a. Menjerahkan penjahat
b. Membinasakan atau membuat tidak berdaya lagi si penjahat.
c. Memperbaiki pribadi si penjahat. (Leden Marpaung, 2014)
2.Teori Tujuan Huk
Teori Tujuan Hukum, sebagai berikut:
1.  Teori  keadilan,  menurut  teori  ini  tujuan  hukum  adalah  keadilan.  teori  ini merupakan tujuan utama tujuan hukum. Perhatian terhadap keadilan telah ada sejak  zaman  dahulu  kala.  Bangsa  yunani  kuno  misalnya  telah  memiliki  dewi yang  menangani  khusus  keadilan,  yaitu  Dewi Themis. Themis  digambarkan sebagai  wanita  yang  memegang  timbangan  di  tangan  yang  satu  dan  suatu untaian barang di tangan yang lain. Ia adalah dewi keadilam alamiah ( natural justice ).
Aristoteles  membedakan  2  (dua)  macam  teori  keadilan,  yaitu  keadilan distributif dan keadilan komunitatif.
a. Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  bersifat  menyalurkan,  yaitu keadilan  memberikan  kepada  setiap  orang  menurut  jasa  ( according  to merid ).  Keadilan  ini  bersifat  proporsional,  dimana  proporsiona  berarti persamaan rasio ( for proportion is equality of ratios ). Keadilan distributif yang  dirinci  oleh  menurut  John  Rawls  dimulai  dengan  keadilan  yang alamiah. Dalam keadaan seperti atas ini orang-orang selayaknya sepakat 2 (dua)  asas,  yaitu  asas  kebebasan  dan  asas  perbedaan.  Asas  kebebasan ( liberty principle ) adalah setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan  dasar  yang  paling  luas.  Asas  ini  selayaknya  membutuhkan kesetaraan  dalam  penerapan  hak  dan  kewajiban  dasar.  Sedangkan  asas perbedaan  ( difference  principle )  adalah  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi bahwa semua posisi dan jabatan  terbuka  bagi  semua  orang  menurut  syarat-syarat  ketentuan  yang fair (fair equality of opportunity) ( Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis,2014)
Jonh Kaplan membagi teory retribution menjadi 2 (duan) teori, yaitu :
1. Teori pembalasan
2. Teori penebusan
Menurut  John  Kalpan,  kedua  teori  ini  sebenarnya  tidak  berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia    berhutang  sesuatu  kepada  kita”.  Pembalsan  mengandung  arti  bahwa  hutang sipenjahat  “telah  dibayarkan  kembali”  ( the  criminal  is  paid  back ).  Sedangkan penebusan  mengandung  arti  bahwa  si  penjahat  “membayar  kembali  hutangnya” ( the criminal pays back )
Dalam  teori  pemalasan  misalnaya  kamu  telah  melukai  X,  maka  kami akan  melukai  kamu.  Dalam  teori  penebusan  misalnya,  kamu  telah  mengambil sesuatu  dari  X  maka  kamu  harus  memberikan  sesuatu  yang  nilainya seimbang.(Muladi dan Barda Nawawi A, 1984)
b. Keadilan komutatif. Keadilan komutatif  adalah keadilan yang memberikan kepada  setiap  orang  yang  sama  banyaknya  dengan  tidak  mengingat  jasa- jasa perseorangan.
2.  Teori  utilitas  (Kemanfaatan)  yaitu  teori  yang  berusaha  memberikan  manfaat kepada  semua  orang.  Semua  tindakan  manusia  diarahkan    pada  upaya  untuk memaksimalkan  kesenangan  ( pleasure )  dan  meminimalkan  kesusahan  ( pain ). Sehubungan  dengan  itu,  Jeremy  Bentham  mengemukakan  asas  manfaat (principle  of utility ),  yaitu  semua  hal  harus  bermanfaat  untuk  memenuhi kecenderungan  manusia  menghasikan  kesenangan  ( pleasure,  happiness )  dan mencegah kesusahan ( pain, unhappiness )
3. Teori gabungan, Meurut L.J.Van Apeldoorn bahwa kedua wujud hukum  yang terpenting adalah keadilan dan kemanfaatan.
4. Teori ketertiban. Masyarakat pada umumnya cenderung berpandangan bahwa tujuan  hukum  adalah  untuk  menjaga  ketertiban  dan  ketentraman  dalam masyarakat. (Muladi dan Barda Nawawi A, 1984)

## Penanggulangan Kejahatan
Penanggulangan  kejahatan  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penegak hukum  terutama Lembaga Kepolisian, untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Ada dua cara lazimnya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan,  yaitu dengan cara  prefentif  dan  cara  represif.  Cara  prefentif  dapat  dipersamakan  dengan  sistem pencegahan  terhadap  suatu  kejahatan,  sedangkan  cara  represif  adalah  dengan mengedepankan  pemberian/penjatuhan  sanksi  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak pidana
Menurut  Prof.  Ruslan  saleh  ada  tiga  alasan  yang  cukup  mengenai  masih  perlunya pidana dan hukuman pidana yaitu; (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984)
1. Perlu  tidaknya  hukum  pidana  tidak  terletak  pada  persoalan  tujuan-tujuan  yang hendak  dicapai,  tetapi  terletak  pada  persoalan  seberapa  jauh  untuk  mencapai  tujuan itu boleh menggunakan paksaan.
2. Pada usaha-usaha perbaikan atau perawatan  yang tidak  mempunyai arti sama sekali bagi  siterhukum,  dan  disarming  itu  harus  tetap  ada  suatu  reaksi  atas  pelanggaran- pelanggaran norma  yang  telah  dilakukannya  itu  dan  tidaklah  dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukan pada sipenjahat, tetapi  juga  untuk  mempengaruhi  orang  tidak  jahat  yaitu  warga  masyarakat  yang mentaati norma-norma masyarakat.

## Kesimpulan
Dalam  konstitusi  negara  sangat  jelas  dikatakan  bahwa  Indonesia  adalah  Negara Hukum,  Bukan  Negara  kekuasaan.  Kosekwensi  Sebagai  Negara  hukum  adalah  segala bentuk  perbuatan  baik  itu  pemerintah  maupun masyarakat dalam  kehidupan berbangsa dan  bernegara,  diatur  berdasarkan  hukum,  tidak  berdasarkan  atas  kemauan  penguasa atau kelompok penguasa. Hukum salah satu sifatnya adalah menciptakan keadilan tanpa memandang Suku, Agama. Ras dan Antargolongan. Terkesan selama ini masih banyak msysrakat  yang mempertanyakan kinerja penegak hukum terutama putusan  pengadilan yang dianggap sering mencitakan perbedaan atau kesenjangan penjatuhan pidana ketika memutus  perkara  tindak  pidana.  Tentu  tidak  bisa  disangkal  bahwa  terjadinya kesenjangan penghukuman terhadap kasus yang serupa dsebabkan karena belum adanya Pedoman  Pemidanan.  Maka  untuk  menciptakan  peradilan  yang  baik  dan  berkeadilan adalah  harus  ada  Pedoman  Pemidanaan  agar  hakim  ketika  mengadili  kasus  tindak pidana  dapat  terarah  dan  menyatukan  presepsi  hakim,  karena  pedoman  pemidanaan dapat  menyadi  “Gidance”  bagi  seluruh  hakim  di  Indonesia.  Selam  ini  belum  ada pedoman  pemidanaan  tindak  pidana  umum,  yang  ada  baru  sebatas  Tindak  Pidana Korupsi, itupun hanya sebatas mengatur pelanggaran Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Undang-Undang  ini juga terkesan belum maksimal penerapnnya. Difahami memang ada dua cara lazimnya yang  digunakan  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan,  yaitu  dengan  cara  prefentif  dan cara  represif.  Cara  prefentif  dapat  dipersamakan  dengan  sistem  pencegahan  terhadap suatu kejahatan, sedangkan cara represif adalah dengan mengedepankan
pemberian/penjatuhan  sanksi  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Penerapan kedua sistim ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada masysrakat.

## Daftar Pustaka
Barda    Nawawi  Arief,    2014, Tujuan  Dan  Pedoman  Pemidanaan    Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana, Semarang:  Pustaka Magister Barda Nawawi Arief, 2016, Kebijakan Formulasi Ketentuan  Pidana Dalam Peraturan Perundang-undandangan , Semarang, Pustaka Magister Semarang D  Ahmad ,  2016, Sistim  Pemidanaan,  Tujuan  Dan  Pedoman  Pmidanaan,  Serta Pendekatan sistim  Restorative Justice Dan Retributive Justice, Serta Disparitas Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2014, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, Kif    Aminanto,  2017, Politik  Hukum  Pidana    Disparitas  Putusan    Hakim  Dalam Tindak Pidana Korupsi , Jember: Jember kata media Leden Marpaung, 2014, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana ,  Jakarta: Sinar Grafika Muhammad    Syarifuddin,    2020, Urgensi    Pedoman    Pemidanaan  Demi    Mencapai Pemidanaan Yang Adil, Transparan, Proporsional Dan Mengiliminir Disparitas Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1984, teori-teori  dan  kebijakan  pidana ,    Bandung, Ikatan Alumni Sigit  Sapta  Nudroho  dkk, Metodologi  Riset  Hukum ,  Oase  Pustaka,  Madiun Surakarta,2020 Widyo  Pramono,    2017, Pemberantasan    Korupsi  Dan  Pidana    Lainya  Sebuah Perspektif  Jaksa dan guru  besar , Jakarta: buku Kompas. Rasamala  Aritonang,  2020 ,  Pedoman  Pemidanaan:  Kepastian  atau  Keadilan ? https://www .hukumonline.com/berita/baca/lt5f471f5737d9b/pedoman-pemidanaan--kepastian-atau- keadilan-oleh--rasamala-aritonang?page=2 Https://Kajian teori mengenai sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dengan di Belanda dalammencapaitujuanpemidanaan ..https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q =Teori+Pemidanaan+Teori+Dari