## PENANGGULANGAN PENYEBARAN RADIKALISME MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

## MANAGING THE SPREAD OF RADICALISM THROUGH SOCIAL MEDIA IN INDONESIAN CRIMINAL LAW
Kurniawan Tri Wibowo, Wahyu Hadingrat 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia 2 Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Kab.Sumedang
Email : one_agp@yahoo.com , lumbirkurniawan@gmail.com Submission : 3 Juli 2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
Social media is now an important factor in the spread of radicalism in Indonesia, this  is  supported  by  the  use  of  the  internet  which  shows  an  increasing  trend  in Indonesia. This study aims to examine the regulation of the spread of radicalism in  Indonesian  criminal  law,  analyze  policies  to  counter  radicalism  carried  out through  social  media  in  Indonesia.  In  addition,  it  also  builds  the  concept  of  a criminal  policy  to  combat  the  spread  of  radicalism  through  social  media  in Indonesia.  The  results  of  the  study  state  that  the  regulation  of  the  spread  of radicalism  carried  out  through  social  media  has  not  been  comprehensively regulated  in  Indonesian  positive  law.  Efforts  to  combat  radicalism  carried  out through  social  media  in  Indonesia  are  currently  focused  on  repressive  law enforcement.  The  concept  of  criminal  policy  to  combat  the  spread  of  radicalism carried out through social media in Indonesia is carried out through three points of  overcoming  radicalism  through  social  media,  namely  supervision,  action  and collaboration between platforms and the community. The action taken is of course not only limited to taking down content on social media but also an assessment to determine the level of radicalization of the perpetrators.

## Keywords: Countermeasures, Radicalism, Social media

## Abstrak
Media  sosial  kini  menjadi  faktor  penting    dalam  penyebaran  radikalisme  di Indonesia,  hal  ini  didukung  oleh  pemakaian  internet  yang  menunjukkan  tren peningkatan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengkaji  pengaturan penyebaran  radikalisme  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  menganalisis  kebijakan penanggulangan  radikalisme  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  di  Indonesia. Selain  itu  juga  membangun  konsep  kebijakan  kriminal  penanggulangan penyebaran  radikalisme  melalui  media  sosial  di  Indonesia.  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa,  pengaturan  penyebaran  radikalisme  yang  dilakukan  melalui
media  sosial  belum  diatur  secara  komprehensif  dalam  hukum  positif  Indonesia. Upaya  penanggulangan  radikalisme  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  di Indonesia  saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Konsep kebijakan kriminal  penanggulangan  penyebaran  radikalisme  yang  dilakukan  melalui  media sosial  di  Indonesia  dilakukan  melalui  tiga  poin  penanggulangan  radikalisme melalui  media  sosial  yaitu  pengawasan,  penindakan  dan  kerjasama  platform  dan masyarakat. Penindakan yang dilakukan tentunya bukan hanya sebatas take down conten di  media  sosial  namun  juga assasment untuk  menentukan  tingkat radikalisasi dari pelaku.
Kata Kunci: Media Sosial, Radikalisme, Penanggulangan

## A. Pendahuluan
Media sosial kini menjadi faktor penting  dalam penyebaran radikalisme di Indonesia,  Hal  ini  didukung  oleh  pemakaian  internet  di  Indonesia  yang menunjukkan  tren  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Data  menunjukkan  jika pemakai  internet  di  Indonesia  pada  2019  sebanyak    sekitar  170  juta,  kini  pada 2020  sebanyak  175,  2  juta.  Bahkan,  Indonesia  kini  sebagai  negara  terbesar  ke- empat di dunia yang paling banyak menggunakan aplikasi media sosial facebook . 1
Mudahnya  masyarakat  terpapar  oleh  faham  radikal  melalui  media  sosial tergambar dari hasil Penelitian yang dilakukan Lembaga Survei Universitas Islam Negeri  (UIN)  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta.  Penelitian  dengan  responden  sekitar 2.500  mahasiswa  tersebut  menunjukkan  bahwa  mahasiswa  lebih  mudah  terpapar isu  radikalisme  melalui  media  sosial.  Penelitian  ini  juga  memperoleh  fenomena para mahasiswa tidak tertarik dengan situs-situs atau website Islam moderat milik lembaga  keagamaan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah. 2 Ironisnya, banyak  orang  tidak  sadar  tengah  mengakses  situs  yang  menyebarkan  paham radikalisme  atau  terorisme  karena  konten-konten  dalam  situs  tersebut  dikemas dengan sangat bagus dan menyentuh. 3
Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dengan ancaman  hukuman  berat  hingga  hukuman  mati,  ternyata  tidak  membuat  jera pelaku,  faktanya  terorisme  dan  radikalisme  tetap  terjadi.  Gerakan  radikalisme merupakan embrio untuk menjadi gerakan terorisme. Peristiwa bom bunuh diri di
1 Lihat  https://gatra.com.,  “Pengguna  Facebook  Indonesia  Terbesar  ke-empat  di  Dunia.” Diakses 28 Juli 2021.
2 “Milenial  Mudah  Terpapar  Radikalisme  Karena  Situs  Organisasi  Islam  Moderat  Kalah Renyah”,  https://bbc.cpm/indonesia/ Diakses 28 Juli 2021
3 Kepala  Biro  Humas  Kominfo,  “Kominfo  Blokir  1.500  Situs  dan  Medsos  Konten Radikalisme-Terorisme”, https://antaranews.com/berita/1004072/. Diakses 28 Juli 2021.
gereja  Katedral  Makassar  pada  2021  misalnya  menunjukkan  bahwa  ancaman Undang-Undang  Terorisme  tidak  membuat  gentar  orang  melakukan  aksi terorisme. Demikian pula menyangkut tindakan-tindakan radikalisme.
Berbagai  regulasi  yang  disusun  untuk  mendukung  penanggulangan penyebaran  paham  radikal  sejatinya  sudah  banyak  dilakukan  baik  dengan melakukan  penguatan  kapasitas  dari  lembaga  yang  selama  ini  bertanggungjawab dalam  penanggulangan  terorisme  karena  disinyalir  terorisme  lahir  karena  pelaku sudah terpapar faham radikal maupun dengan pembentukan lembaga baru seperti keluarnya  Peraturan  Presiden  No.  46  Tahun  2010  tentang  pembentukan  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  yang  kemudian  diubah  melalui Keptusan Presiden No. 12 tahun 2012.
Keseluruhan  kerangka  hukum  mengenai  radikalisme  melalui  media  social, secara tidak langsung telah diatur, namun apakah benar dapat digunakan sebagai dasar  hukum.  Hal  ini  juga  merupakan  salah  satu  hipotesis  penulis,  apakah serangkaian  peraturan  tersebut  dapat  digunakan  dalam  melakukan  penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan radikalisme melalui media soisal. Oleh karena itu  penindakan-penindakan  terhadap  radikalisme  dengan  menggunakan  media social  perlu  untuk  dikaji,  sehingga  dapat  diketahui  hukum  existing  yang  saat  ini terjadi terhadap radikalisme melalui media social.
Lahirnya kebijakan yang bertujuan untuk menjadi instrumen penanggulangan penyebaran faham  radikal khususnya melalui media sosial  patut diapresiasi,  namun  demikian  masih  saja  ditemukan  berbagai  persoalan  pada tataran  implementasi  yang  mana  hal  ini  menjadi  kontra  produktif  bagi  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  penggunaan instrument digital guna mendukung pembangunan nasional, seperti muncul kesan bahwa  undang-undang  lebih  berorientasi  pada  pendekatan  represif  (penegakan hukum)  daripada  pencegahan  (preventif),  kebijakan  yang  dikeluarkan dikhawatirkan dapat menjadi sarana untuk membungkam kebebasan berpendapat, last  but  not  least ,  belum  kuatnya  sinergitas  di  antara  lembaga-lembaga  yang berperan dalam penanggulangan faham radikal.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  ( legal  research )  dengan pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif
Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia
digunakan  untuk  meneliti  asas-asas  hukum,  hukum in  abstracto , in  concreto , sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan  hukum,  serta  sejarah  hukum, 4 yang  mana  melalui  penelitian  ini  penulis  mengidentifikasi  berbagai  aturan (norma)  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penyebaran  radikalisme,  sedangkan penelitian  yuridis  empiris  bertitik  tolak  dari  upaya  penulis  untuk  menemukan berbagai  fenomena  yang  terjadi  di  tengah  masyarat  terkait  penyebaran  faham radikal  khususnya  dengan  menggunakan  media  sosial.  Kedua  pendekatan  ini dipilih  mengingat  aspek  yang  terkait  penyebaran  paham  radikal  dengan menggunakan  media  sosial  tidak  melulu  ada  dalam  lingkup  norma  hukum (yuridis) tetapi juga empiris  yang mana masyarakat menjadi sasaran penyebaran. Selain  itu,  pendekatan  yuridis  empiris  digunakan  untuk  mempertajam  analisis dengan  menggunakan  data-data  mengenai  penyebaran  radikalisme  yang dikeluarkan  secara  resmi  oleh  berbagai  lembaga  yang  ada  di  Indonesia,  seperti Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu  studi  kepustakaan dan  penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan  dilakukan  untuk  memperoleh  data primer    melalui  wawancara (interview) dengan  responden/naras  umber    aparat penegak  hukum,  pelaku  dan  korban    dalam  kasus  yang  memiliki  keterkaitan dengan  penyebaran  faham  radikal  serta  pakar  hukum  pidana  dan  kriminologi. Instrumen  yang  digunakan  dalam  wawancara  adalah  pedoman  wawancara (interview  guidelines) ,  yang  mana  instrumen  tersebut  disusun  dengan  mengacu pada  masalah  hukum  yang  akan  diteliti.  Penelitian  lapangan  dilakukan  di beberapa  daerah  kepolisian  dan  lembaga,  yaitu  Kepolisian  Daerah  (Polda) Sumatera  Utara,  Polda  Metro  Jaya,  Polda  Jawa  Timur,  Polda  Sulawesi  Selatan, Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  serta  Badan  Nasional  Penanggulan Terorisme (BNPT).
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan  Penyebaran  Radikalisme  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia
4 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, hlm. 51
Radikalisme dan Terorisme adalah sesuatu hal yang berdampingan sehingga tidak  dapat  lepas  satu  dengan  yang  lainnya.  Namun  demikian  pengaturan terorismelah  yang  hingga  saat  ini  menjadi  hukum  positif  di  Indonesia.  Sejumlah Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  terorisme mulai  dari  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  No.  1  Tahun  2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang 15 Tahun 2003 tidak mengatur mengnai  radikalisme, hanya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 lah yang mengatur sebagian aspek radikalisme.
Hukum mengenai terorisme di era Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang  15  Tahun  2003  saat  itu  masih  mengedepankan  adanya  suatu tindakan nyata. Menurut Sudikno Mertokusumo, isi kaidah hukum ditujukan pada sikap  lahir  manusia.  Kaedah  hukum  mengutamakan  perbuatan  lahiriah  yaitu perbuatan  yang tampak. Pada hakikatnya, kaidah hukum terdapat di dalam batin, bukan  pada  pikiran,  dan  yang  paling  utama,  secara  lahiriah  tidak  melanggar kaidah hukum. Orang tidak akan dihukum atau diberi sanksi hukum hanya karena apa yang dipikirkan atau apa yang terbersit di batinnya, artinya tidak seorang pun dapat  dihukum  karena  sesuatu  yang  dipikirkan  atau  terbersit  dalam  batinnya ( cogitationis poenam nemo patitur ). 5
Teorisme  pada  dasarnya  adalah  bukah  hanya  yang  tampak,  namun  juga  di dalammnya  yaitu  mengenai  ideologi  radikalis  yang  sebenarnya  perlu  diwaspadai dan  menjadi  warning  bagi  penegakan  hukum.  Hasil  wawancara  dengan    Wakil Kepala  Detasemen  Khusus  (Densus)  Anti  Teror  Brigjen.  Pol.  Drs.  Sentot Prasetyo, S.I.K menyatakan bahwa, kejadian Bom Bali I masih menggunakan PP 1/2002 karena UU No 15 tahun  2003 berlaku surut. Saat itu yang bemain adalah Satgas. Densus dibentuk sesuai peraturan per-UU tahun 2003. Tahun 2004 sudah ada Densus, namun kekuatannya masih di back up oleh Satgas. Kondisi ini terus berjalan, sampai 2018, kami pikir-pikir kok setelah kejadian teror baru ditangkap. Muncul ide merevisi UU, karena dari  aturan  yang lama muncul banyak  problem
5 Sudikno  Mertokusumo  dalam  Wawan  Muhwan  Hariri,  2012,  Pengantar  Ilmu  Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 32.
dimana kita tidak bisa menangkap orang yang mau merencanakan kekuatan. Kami tidak bisa lakukan law enforcement penegakan hukum. Akhirnya UU No 5  tahun 2018 direvisi.
Radikalisme  melalui  media  sosial  pada  dasarnya  hanya  merupakan  konsep bukanlah  merupakan  aturan  hukum  yang  memiliki  adresat,  apalagi  ancaman pemidanaannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  pendefinisian  yang  jelas mengenai radikalisme. Hasil wawancara dengan Kasatgaswil Jatim Densus 88 AT Polri  Kombes  (Pol)  Iwan  Ristiyanto  menyatakan  bahwa,  suatu  pemahaman mengenai akar yang cenderung menyatakan dirinya paling benar, berbeda dengan yang  lain  dan  itu  menjadi  landasan  melakukan  aktivitas  kekerasan  berdasarkan pendapatnya  tersebut. 6 Sedangkan  Hasil  wawancara  dengan    Wakil  Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K menyatakan  bahwa,  pada  pasal  1  di  UU  No  5/2018  sudah  jelas  tentang  teroris. Kalau  radikal  memang  belum  diatur,  namun  kita  lihat  secara  umum,  global  ada tahapannya, dai intoleran, terus punya pemahaman radikal, lalu mengimplementasikan  dirinya  sehingga  masuk  jarngan  teror.  Mesti  pakai  teori- teori  ilmu  sosial,  seperti  psikologi  dan  sosialogi.  Ada  beberapa  macam  teori dimana  orang  biasa  dapat  menjadi  teroris.  Maka  biasanya  Densus  88 menggunakan pendekatan-pendekatan ahli apakah hal tersebut masuk kategorisasi radikal atau tidak. 7
Secara  umum  UU  No.  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No  15  Tahun  2003  belum  mengatur  masalah  radikalisme  apalagi radikalisme  di  media  sosial.  Namun  demikian  Pasal  43B  ayat  (4)  UU  Terorisme terbaru, menyatakan sebagai berikut:
“Kesiapsiagaan  nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme”.
6 wawancara dengan Kasatgaswil Jatim Densus 88 AT Polri Kombes (Pol) Iwan Ristiyanto pada tanggal 30 Desember 2021
7 wawancara dengan  Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus)  Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K pada tanggal 4 November 2021.
Selain  itu  pada  tahun  2018,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusan dengan  nomor  register  No.  55/PUU-XVI/2018  mengenai  uji  materiil  terkait penambahan  frasa  “terorisme  bertentangan  dengan  Pancasila”  dan  penjelasan mengenai  definisi  radikal,  yang  diajukan  oleh  Zico  Leonard  Djagardo  dan William  Aditya  Sarana  yang  bertindak  sebagai  pemohon.  Objek  materiil pengujian tersebut adalah Pasal 1 angka 1, pasal 43A ayat (3) huruf b, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43G huruf a UU 15/2018.
Istilah  radikal  dalam  UU  5/2018  ini  menyasar  pada  upaya  kontra radikalisasi, deradikalisasi dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Persoalan  yang  kemudian  terjadi  adalah  bagaimana  radikal  dimaknai  dalam  UU 5/2018  ini,  selain  itu  bagaimana  standarisasi  radikal  dan  bagaimana  penetapan status radikal pada kelompok yang diidentikkan sebagai radikal.
Penggunaan  istilah  radikal  dalam  UU  5/2018  lebih  ditujukan  dalam  upaya untuk  kontra  radikalisasi,  deradikalisasi  dan  pemetaan  wilayah  paham  radikal yang terdapat pada Pasal 43A ayat (3) poin c, Pasal 43B ayat (4), Pasal 43C dan Pasal 43D. Tetapi batasan dalam hal definisi mengenai radikal ini tidak ditemukan dalam UU 5/2018 maupun UU 15/2003. Selain itu definisi dan makna mengenai radikal tersebut tidak pula ditemukan dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal  dalam  lampiran  UU  5/2018.  Sehingga  problematika  yang  timbul  adalah bagaimana  menafsirkan  konteks  radikal  yang  akan  ditujukan  kepada  kelompok- kelompok yang dianggap berpotensi melakukan tindak pidana terorisme. 8
Istilah  radikal  dalam  UU  5/2018  tersebut  sebelumnya  telah  diuji  di Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  No  55/PUU-XVI/2018  yang  salah  satu poinnya  menguji  frasa  „deradikalisasi‟  dan  kontra  deradikalisasi‟  yang  dianggap telah  membentuk  paradigma  di  masyarakat  dimana  orang  yang  radikal  dianggap teroris  yang  juga  terkait  dengan  radikal  dalam  hal  keimanan.  Hal  tersebut kemudian dianggap oleh pemohon telah menghambat dan menyebabkan kerugian konstitusional  dalam  upaya  untuk  menjalnkan  ibadah  secara  sungguh-sungguh dan  mendalam  sesuai  perintah  agamanya.  Pemohon  dalam  putusan  tersebut menganggap Pasal 43A hingga Pasal 43D UU 5/2018 yang memuat frasa radikal,
8 Aji,  Ahmad  Mukri.  2013.  “ Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Di  Indonesia .” Jurnal Cita Hukum 1, hlm. (1)
deradikalisasi,  kontra  deradikalisasi  dan  wilayah  paham  radikal  bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan kepastian hukum dalam hal hak atas beribadah menurut agama serta kepercayaannya.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: “Bahwa menafsirkan istilah „kontra radikalisasi‟ dan „deradikalisasi‟ dalam Undang-Undang a  quo tidak  cukup  hanya  dilakukan  secara  tekstual  melainkan harus  pula  dilakukan  secara  kontekstual.  Dengan  mengingat  judul  Undang- Undang a  quo ,  yaitu  “Undang-Undang  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Undang-UNdang  No  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang”  maka  secara  kontekstual  yang dimaksudkan  dengan  istilah  „kontra  radikalisasi‟  dan  „deradikalisasi‟  dalam Undang-Undang a quo adalah kontra radikalisasi dan deradikalisasi dalam tindak pidana  terorisme.  Dengan  demikian  tanpa  perlu  menambahkan  kata  „teroris‟  di belakang  kedua  istilah  tersebut  telah  dengan  sendirinya  mencakup  apa  yang dikehendaki  para    Pemohon,  sehingga  secara  teknik  perundang-undangan  jika ditambahkan  dengan  kata  „terorisme‟  rumusan  demikian  justru  menjadi  sangat berlebihan dan overbodig. ”
Frasa  radikal  yang  terdapat  dalam  UU  5/2018  berlaku  secara  otomatis dengan  tindak  pidana  terorisme  tanpa  harus  menambahkan  istilah  terorisme  di belakang  istilah  radikal  karena  akan  dianggap  berlebihan  dan overbodig .  Amar Putusan  No  55/PUU-XVI/2018  tersebut  menolak  permohonan  pemohon  dengan alasan  tidak  beralasan  menurut  hukum.  Tidak  adanya  penentuan  bagaimana konsep radikal itu dipandang merupakan suatu problem tersendiri. Penentuan dan kriteria  suatu  objek  dipandang  merupakan  hal  yang  vital.  Penentuan  bagaimana suatu hal dipandang serta penetapan boleh tidaknya suatu hal untuk dilakukan.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid 9 menyatakan bahwa, UU  5/2018  Antiterorisme  belum  mampu  menjangkau  paham  radikal  kecuali mereka  telah  masuk  jaringan  teror  dan  sudah  siap  beraksi  dengan  sejumlah indikator. “Misalnya berdasarkan hasil analisis surveillance dan  intelejen  mereka
9 Farouk Arnaz, BNPT: UU Antiterorisme 2018 Belum Mampu Sentuh Paham Radikalisme , https://www.beritasatu.com/nasional/681171/bnpt-uu-antiterorisme-2018-belum-mampu-sentuh- paham-radikalisme, diakses pada tanggal 25 April 2022.
Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia
sudah  punya  senjata  api,  bom,  atau iddad (latihan  paramiliter)  yang mengindikasikan  kuat  akan  melakukan  aksi  teror  maka  itu  baru  bisa  dilakukan tindakan (penangkapan) atau preventif strike. ” Orang-orang yang memiliki paham radikalis  yang  telah  dinyatakan  oleh  pemerintah  misalnya  seperti  HTI  dan  FPI tidak bisa dilakukan dengan pendekatan melalui UU 5/2018 Antiterorisme, hal ini karena  mereka  belum  masuk  kelompok  teror.  Berbicara  radikal  terorisme  tidak bisa  secara  parsial  tapi  harus  holistik  dari  hulu  dan  hilir.  Hilirnya  ya  jaringan terorisme,  hulunya  yang  perlu  pencegahan  dan  penindakan  radikalisme  baik secara nyata tertulis maupun media sosial.

## 2. Upaya Penanggulangan Radikalisme Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Di Indonesia
Penanggulangan terorisme di  Indonesia bertumpu pada dua lembaga,  yakni Kepolisian  dan  BNPT  (Badan  Nasional  Pemberantasan  Terorisme).    Pada kepolisian  badan  yang  menangani  adalah  Detasemen  Khusus  (Densus)  88  yang memiliki perwakilan yang tersebar pada sejumlah provinsi. Detasemen Khusus 88 pada awalnya merupakan Satuan anti teror yang dirintis  oleh Komisaris Jenderal Gregorius  Mere  dan  kemudian  diresmikan  Kepala  Polda  Jaya  Inspektur  Jenderal Polisi  Firman  Gani  pada  26  Agustus  2004  sebelum  akhirnya  kemudian berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Polri    Nomor  30/VI/2003  berubah  menjadi badan  tersendiri,  yakni  Densus  88  Anti  Teror.  Densus  88  memiliki  tugas melaksanakan penangkapan dan menyelenggarakan fungsi  penyelidikan terhadap tindak  pidana  teroris.  Visi  Densus  88  melindungi  masyarakat  Indonesia  dari ancaman terorisme misinya:
1. Melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme seara profesional.
2. Mengembangkan  kapasitas  dan  akuntabilitas  dalam  menanggulangi masalah terorisme
3. Membina  kerja  sama  dengan  phak  terkait  dalam  penanggulangan terorisme.
Sebagai  lembaga  khusus  pemberantasan  terorisme  struktur  Densus  88 langsung berada di bawah Kepala Polri.  Dengan fungsi seperti ini, maka Densus
Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia
akan  bergerak  cepat  bila  terjadi  aksi  terorisme  di  mana  pun. 10 Setelah terbentuknya  Densus  88  Anti  Teror,  semua  tindak  pidana  terorisme  penanganan dan  penyelidikannya  dilakukan  oleh    Densus  88.  Pengadilan  terhadap  tindak pidana  terorisme  juga  dlakukan  di  Jakarta.  Ini  misalnya  terjadi  pada  kasus  bom diri  pada  Kantor  Polisi  Surakarta  pada  5  Juli  2019,  kasus  bom  bunuh  diri Surabaya  pada  13  Mei  2018,  dan  kasus  bom  bunuh  diri  pada  Gereja  Katedral Makassar pada 28 Maret 2021.
Densus  88  Anti  Teror    menjadi  garda  terdepan  dalam  penggunaan  hard approach  melakukan  penegakan  hukum  pada  terorisme.  Namun  demikian sebagaimana  dua  keping  mata  uang  terorisme  dan  radikalisme  adalah  hal  yang saling bersamaan, namun radikalisme tersebut haruslah berujung betul betul pada suatu  aksi  terorisme,  barulah  ia  dapat  ditanggulangi  dengan  menggunakan undang-undang terorisme.
Media  sosial  dalam  hal  ini  digunakan  sebagai  sarana  dalam  merencanakan terorisme  baik  berkomunikasi,  mempertajam  radikalisme,  serta  mengumpulkan dana  terorisme  untuk  sampai  pada  amaliyah  yaitu  tindakan  teror  pemboman. Selain  itu  bentuk-bentuk platform media  sosial  yang  digunakan  antara  lain Facebook , Youtube , Whatsap, dan Telegram. Hal ini menunjukan bahwa, teorisme semakin  canggih  dan  mulai  mencari  media  yang  aman,  cepat  dan  efisien  dalam mewujudkan tujuannya yaitu  amaliyah  atau tindakan teror pemboman.
Hasil  wawancara  dengan  Kasatgaswil  Jatim  Densus  88  AT  Polri  Kombes (Pol)  Iwan  Ristiyanto  menyatakan  bahwa,  media  internet  sangat  berpengaruh dalam  menyebarkan  paham  radikalisme.  Saat  ini  banyak  menggunakan  media sosial sebagai modus operandi. Teroris selalu mudah mengubah modus operandi. Saat  ini  banyak  saluran  yang  banyak  digunakan  untuk  menyebarkan  paham
10 Dalam peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret  2021  dalam  beberapa  jam  sekitar  100  anggota  Densus  88  dari  Jakarta,  dengan  pesawat khusus,  tiba  di  Makassar  berkoordinasi  dengan  satgas  Densus  88  wilayah  Sulawesi  Selatan  dan langsung  melakukan  pengejaran  anggota  kelompok  pengebom.  Dalam  waktu  kurang  dari  24 jam sekitar  50-an  orang  yang  diduga  anggota  kelompok  ditangkap.  Operasi  pengejaran  dan penangkapan dilakukan Densus sendiri, secara rahasia dan sama sekali tidak melibatakan anggota kepolisian  Polda  Sulawesi  Selatan.  (Wawancara  pada  29  Desember  2021  dengan  narasumber anggota Densus yang meminta namanya tidak disebutkan).
mereka,  melakukan  rekruitmen  dan  merencanakan  suatu  aktivitas  teror  yaitu kekerasan/ pengeboman, sehingga peran media sosial sangat besar/ berperan. 11
Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai    yang ada secata drastis lewat  kekerasan ( violence ) dan  aksi-aksi  yang  ekstrem.  Rendy  Adiwilaga  &  Agus  Kurniawan  menyatakan bahwa, sebelum terbentuknya karakter individu  yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni; (1). Pra Radikalisasi, di mana seorang  individu  masih  menjalani  aktivitas  dan  rutinitas  sebagaimana  mestinya; (2).  Identifikasi  Diri,  individu  mulai  mengidentifikasi  diri  dan  berfikir  ke  arah radikal.  (3).  Indoktrinasi,  mulai  mengintensifkan  dan  memfokuskan  kepercayaan terhadap  gerakan  yang  akan  diambil;  (4).  Jihadisasi,  seorang  individu melaksanakan  aksi  atau  tindakan  atas  keyakinannya  yang  dianggap  sebagai bentuk jihad. 12
Artinya  pada  tahapan  pertama  yaitu  pra  radikalisasi  hingga  ketiga Indoktrinasi  belum  ada  penegakan  hukum  yang  dilakukan  baik  oleh  Densus  88 Anti  Teror  maupun  penegak  hukum  lainnya.  Hal  ini  tentunya  menjadi  suatu lubang  ( plot  hole )  dari  menyebarnya  radikalisme  di  meda  sosial.    Hasil wawancara  dengan    Wakil  Kepala  Detasemen  Khusus  (Densus)  Anti  Teror Brigjen.  Pol.  Drs.  Sentot  Prasetyo,  S.I.K  menyatakan  bahwa,  kebijakan  saat  ini, penegakan  hukum  tetap  berjalan.    Terdapat  dua  strategi  yaitu hard  approach , penegakan  hukum  dan soft  approach atau  pencegahan,  yang  mengampunya adalah  Direktorat  Cegah  yang  bermain  di  hulu,  hal  ini  karena  bibit-bibit  radikal itu ada di hulu. Pada hilir adalah saat dilakukan law enforcement , saat ditangkap itu  tidak  ada  lagi  kekerasan.  Ini  masuk  ke  kami  dengan  pendekatan  humanis, empati,  dengan  hati  dan  keluarganya  didekati.  Jadi  kami  bermain  di  hilir,  yang
11 Wawancara  dengan  Kombes  (Pol)  Iwan  Ristiyanto  Kasatgaswil  Jatim  Densus,  pada88 AT Polri, pada tanggal 30 Desember 2021.
12 Rendy Adiwilaga & Agus Kurniawan, Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham  Radikalisme  Agama  Di  Kabupaten  Bandung, Jurnal  JISIPOL  Ilmu  Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 5, Nomor 1, Januari 2021, hlm. 11
sudah terjadi. Ini aktivitas Direktorat Idensos. Namun demikian Densus 88 belum pernah menangkap kasus yang murni ia karena suatu status kemudian ditangkap. 13
Pada bidang siber pun ternyata hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang  dilakukan  atas  radikalisme  yang  dilakukan  melalui  media  sosial.  Wakil Direktur  Tindak  Pidana  Siber  Bareskrim  Polri  Kombes Himawan  Bayu Aji   menyatakan  bahwa,  pada  tahun  2020  terdapat  4.250 kejahatan  siber pada Januari  hingga  November  lalu.  Ia  mengatakan,  kejahatan  siber  yang  terjadi berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terbagi dua kategori, yakni penipuan dan akses ilegal. Terkait radikalisme teroris memang ada, namun kita tidak menanganinya. Terkait radikalisme itu sudah ranahnya Densus 88 Anti Teror dan BNPT, tidak di kami. DIrektorat Siber Mabes Polri dalam hal ini hanya menangani profailingnya itupun kalau dimintakan bantuan. 14
Baik melalui Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157 KUHP ataupun Pasal 27 ayat (3)  dan  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  yang  merupakan  perubahan  dari  UU No.  11  Tahun  2008  belum  ada  kasus  radikalisme  melalui  media  sosial  yang  di lakukan  penegakan  hukum.  Dengan  demikian  jelas  bahwa,  penegakan  hukum dengan  menggunakan  sarana  pidana  terhadap  radikalisme  melalui  media  sosial yang belum berujung pada tindakan terorisme belum pernah dilakukan.
Proses  penanggulangan  terorisme  dengan  suatu  tindakan  kelembagaan dimulai  dengan  adanya  patroli  siber  baik  yang  dilakukan  Densus  88  Anti  Teror ataupun  melalui  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Bareskrim  Polri.  Kemudian Densus  akan  melakukan  pendalaman  terhadap  radikalisme  yang  telah  berubah menjadi  tahapan  Jihadisasi.  Terhadap  konten  radikalisme  di  media  sosial  yang telah terindikasi kemudian dilakukan profailing dan analisis baik oleh Densus 88 Anti Teror ataupun melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk diserahkan ke Kominfo dan dilakukan take down .
13 wawancara dengan  Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror Brigjen. Pol. Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K, pada tanggal 4 November 2021, di  Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror, Jakarta.
14 Wawancara  dengan  Kombes Himawan  Bayu  Aji Wakil  Direktur  Tindak  Pidana  Siber Bareskrim Polri pada tanggal 9 desember 2021.
Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia
3. Konsep Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Di Indonesia
Urgensitas  pengaturan    radikalisme  di  indonesia  secara  umum  maupun secara khusus dalam media sosial juga semakin bertambah dengan tidak diaturnya dalam  level  peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat  para platform media sosial  dalam  penyebaran  radikalisme.  Walaupun  telah  terjadi  kerja  sama  dari platform baik  itu Facebook ,  Google, Youtube , Twitter ,  dan  Telegram  untuk turunkan  dan  hapuskan  konten  terorisme  dan  radikalisme  namun  hal  tersebut hanya  merupakan good  will atau  itikad  baik platform semata.  Sedangkan  media sosial  ibarat  pisau  bermata  dua  yang  bagian  sisinya  dapat  melukai  siapapun. Ketika media sosial digunakan pelaku teroris, platform hanya akan berkata bahwa pisau dapat digunakan siapapun untuk tujuan apapun. Penurunan konten hanyalah dapat  terjadi  secara post  factum (ketika  dilaporkan/  diadukan  barulah  di take down ), sehingga tidak ada jaminan paham tersebut belum menyebar.
Apalagi platform besar  tersebut  merupakan platform asing,  yang  tidak begitusaja  bisa  tunduk  oleh  kebijakan  di  Indonesia.  Akan  sangat  mungkin, platform tidak  mengikuti  kerjasama  yang  telah  digagas  Kementrian  Komunikasi dan  Informatika.  Misalnya  saja  media  sosial  seperti  whatsap  dan  telegram  yang tidak  bersifat  publik  seperti  tweeter, Facebook dan Youtube ,  maka  akan  sangat mungkin platform tersebut  tidak  melakukan  pengawasan  terhadap  transmisi konten-kontennya.
Direktur  Pencegahan  BNPT  Brigjen  Pol  R  Ahmad  Nurwakhid mengungkapkan urgensi Undang-Undang yang bisa menjerat aktor ideolog radikalisme dan  ekstremisme keagamaan. 15 Menurutnya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Terorisme  hanya  bisa menjerat  mereka  yang  sudah  melakukan  aksi  teror  dengan  indikator  indeks potensi radikalisme terorisme.  Hal  ini  sesuai  dengan  pemikiran  penulis  dimana, hal yang terjadi pada Dwi Atmoko, Tutin Sugiarti, Rio Priatna, Endang Alias Abu Rafli,  Maswandi,  dan  Mukhamad  Misbakhudin  para  pelaku  yang  menggunakan media  sosial  dapat  ditindak  karena  mereka  sudah  melakukan  aksi  teror  dengan
15 Gita Irawan, BNPT Ungkap Urgensi UU yang Bisa Jerat Aktor Ideolog Radikalisme dan Ekstremisme Keagamaan , https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/29/bnpt-ungkap- urgensi-uu-yang-bisa-jerat-aktor-ideolog-radikalisme-dan-ekstremisme-keagamaan.
indikator  indeks  potensi radikalisme terorisme  dan  mereka  yang  sudah  masuk  ke dalam  jaringan  teror  yang  ditandai  dengan  sumpah  baiat  dengan  melakukan latihan  perang.  Dengan  demikian  pelaku  bisa  ditangkap  dan  ditindak  sebelum melakukan aksi teror melalui dilakukan preventif strike .
Namun  demikian,  bagaimana  dengan  radikalisme  yang  belum  melakukan aksi teror namun sudah disebarkan melalui media sosial. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme belum melarang ideologi yang  menjiwainya  atau radikalismenya  di  antaranya  ideologi  khilafah,  daulah, atau ideologi radikal keagamaan lain yang belum ada larangannya di Indonesia.
Saat ini ideologi yang secara resmi dinyatakan terlarang di Indonesia hanya Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sedangkan ideologi radikal keagamaan yang  relevan  saat  ini  mengancam  eksistensi  ideologi  negara Pancasila  maupun  integrasi  NKRI  belum  ada. Sehingga,  kelompok  radikal  yang telah  dibubarkan  pemerintah  masih  bisa  mempopagandakan  atau  menggelorakan ideologi radikal keagamaan tersebut.
Brigjen  Pol  R  Ahmad  Nurwakhid  juga  mengungkapkan  bahwa,  bagi  para ideolog yang meradikalisasi yang membaiat ini tindakannya pakai apa? Pakai UU antiteror  tidak  bisa.  Paling  banter  nanti  kalau  ketemu  bukti  kita  terapkan  pasal makar, itu pun sangat tipis. Atau UU ITE, atau  kemungkinan nanti UU lambang negara,  termasuk  UU  tentang  bendera  dan  lambang  negara.  Belum  adanya regulasi  yang  melarang  ideologi  radikal keagamaan tersebut  menjadi  hambatan utama dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme di Indonesia. 16
Hambatan  utama  yaitu  penanggulangan  radikalisme  melalui  media  sosial adalah regulasi. Radikalisme dan terorisme adalah dua sisi yang harus sama sama diberantas.  Ibarat  pohon  dan  buah,  adalah radikalisme atau  ekstremisme  adalah pohonnya,  sedangkan  terorisme  adalah  buahnya,  maka  sampai  kapan  kira memetik  buah  terorisme  kalau  pohon radikalismenya  masih  dibiarkan  tumbuh subur dan berkembang.
Salah  satu  asas  hukum  yang  dikenal  sebagai  asas Cogitationis  Poenam Nemo  Patitur (baca: Kojitatsionis  Penam  Nemo  Patitur )  yang  secara  harfiah diartikan bahwa “tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan.
16 Ibid.
Orang  tidak  akan  dihukum  atau  diberi  sanksi  hukum  hanya  karena  apa  yang dipikirkan  atau  apa  yang  terbersit  di  batinnya,  artinya  tidak  seorang  pun  dapat dihukum  karena  sesuatu  yang  dipikirkan  atau  terbersit  dalam  batinnya ( cogitationis poenam nemo patitur ). 17
Hukum  pidana  berusaha  untuk  menghubungkan  perbuatan  jahat  dengan hasil  pembuktian  bahwa  ia  melakukan  perbuatan  tersebut  untuk  meletakkan criminal  responsibility .  Hukum  pidana  lebih  banyak  menyangkut  segi  praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.
Hambatan  utama  yaitu  penanggulangan  radikalisme  melalui  media  sosial adalah  regulasi.  Radikalisme  melalui  media  sosial  hanya  dilakukan  penindakan melalui take  down ,  hal  ini  tentunya  tidak  solutif,  karena  sifat  di  media  sosial, begitu  dilakukan take  down akan  muncul  lagi.  Oleh  karena  itu  menentukan mengatur radikalisme dalam suatu delik perlu dilakukan.
Melindungi  pikiran melalui asas Cogitationis  Poenam Nemo Patitur (baca: Kojitatsionis Penam Nemo Patitur ) memang penting, namun Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi'  atau Salus Populi Suprema Lex Esto menjadi lebih penting ketika berhadapan dengan radikalisme yang dapat mengganggu keamanan bahkan  mencerai  beraikan  suatu  negara.  Negara  tidak  boleh  kalah  dari radikalisme, oleh karena itu negara harus tegas melawan radikalisme.
Negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme.  Hal ini karena negaralah pelindung utama keselamatan rakyat. Oleh karena itu untuk melindungi keselamatan  masyarakat  dari  radikalisme  dan  terorisme  maka  negara  memiliki wewenang untuk membentuk suatu hukum yang dapat menanggulangi penyebaran radikalisme sebagai suatu hal yang masih kecil agar tidak membesar. Radikalisme tidak boleh dipandang enteng, karena hanya disebar melalui media sosial, bahaya laten  radikalisme  akan  muncul  apabila  stabilitas  politik  dan  sosial  terganggu apalagi  ada  ancaman  dari  negara  lain  yang  ikut  menyebkan  berkembangnya radikalisme dan terorisme.
17 Sudikno  Mertokusumo  dalam  Wawan  Muhwan  Hariri,  2012, Pengantar  Ilmu  Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 32
Radikalisme  tidak  diatur  secara  jelas  dalam  Undang  Undang  5  tahun  2018 tentang  Perubahan  Atas  UU  15  tahun  2003  tentang  Penetapan  Perppu  1  tahun 2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Pasal  12B  ayat  (3) Undang Undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juga menyatakan bahwa:
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  membuat,  mengumpulkan,  dan/atau menyebarluaskan  tulisan  atau  dokumen,  baik  elektronik  maupun  nonelektronik untuk  digunakan  dalam  pelatihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas) tahun.
Pasal  43A  Undang  Undang  5  tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  UU  15 tahun  2003  tentang  Penetapan  Perppu  1  tahun  2002  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU hanya menyatakan bahwa:
1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
2. Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
3. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. kesiapsiagaan nasional;
b. kontra radikalisasi; dan
c. deradikalisasi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  jelas  terdapat  kekosongan  hukum  dalam mengatur  radikalisme,  apalagi  radikalisme  melalui  media  sosial.  Selain  itu Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  dalam  pasal  Pasal  27  ayat  (3)  hanya  mengatur  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik  dan  Pasal  28  ayat  (2)  hanya  terhadap  suku, agama,  ras,  dan  antargolongan  (SARA).  Dengan  demikian  terdapat  kekosongan pengaturan  mengenai  radikalisme  melalui  media  sosial,  sedangkan  berdasarkan prinsip  negara  hukum  azas  legalitas  menjadi  pondasi  penting  agar  semua  orang (penduduk) harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan alat-
alat  perlengkapan  dari  negara  dapat  bekerja.  Dengan  tidak  diaturnya  radikalisme maka terjadi kemandegan hukum.
Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan  yang  adil,  sejahtera,  dan  membuat  manusia  bahagia.” 18 Berdasarkan 'hukum  untuk  manusia',  maka  hukum  tidak  hanya  untuk  dirinya  sendiri,  tetapi untuk  sesuatu  yang lebih besar dan lebih luas. Oleh karena  itu, jika ada  masalah dengan hukum, maka hukum tersebut dapat direvisi dan dikoreksi, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk dalam skema hukum. Dalam konteks pemikiran bahwa hukum  progresif  tidak  menerima  hukum  sebagai  institusi  yang  mutlak  dan  final, tetapi  ditentukan oleh kemampuannya untuk  melayani  masyarakat,  hukum  selalu berkembang.
Menurut  Satjipto  hukum  semestinya  institusi  yang  secara  nyata  terus menerus  membangun  dan  mengubah  dirinya  menuju  tingkat  kesempurnaan  yang lebih  baik.  Ada  pun  tingkat  kualitas  kesempurnaannya  dapat  diverifikasikan  ke dalam  faktor-faktor  keadilan,  kesejahteraan,  kepedulian  kepada  rakyat  dan  lain sebagainya.  Demikianlah  menurut  Satjipto  hakikat  “hukum  yag  selalu  dalam proses menjadi.”
Sebagaimana  masalah  yang  telah  diuraikan  penulis,  pot  hole  yang  terjadi dalam  penanggulangan  radikalisme  melalui  media  sosial  antara  lain,  belum diaturnya  radikalisme  dalam  beberapa  aturan  hukum,  dengan  tidak  diaturnya aturan  hukum  tersebut  maka  penanggulangan  radikalisme  melalui  media  sosial hanya akan berakhir pada take down content . Oleh karena itu perlu dilakukan tiga poin  penanggulangan  radikalisme  melalui  media  sosial  yaitu  pengawasan, penindakan dan kerjasama platform dan masyarakat.
Saat  ini  pengawasan  dilakukan  oleh  masing-masing  lembaga  baik  Densus 88  Anti  Teror,  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Bareskrim  Polri,  BNPT  dan Kominfo.  Pengawasan  tersebut  harus  dijadikan  satu,  dan  terpadu,  sehingga menghasilkan  hasil  yang  optimal.  Walaupun  masing-masing  masih  memiliki fungsi  pengawasan,  maka  pengawasan  yang  terintegrasi  harus  diperlukan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang cepat, tepat dan akurat.
18 Satjipto  Rahardjo,  2009, Hukum  Progresif.  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ,  Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

## Negara Hukum
Salus Populi Suprema Lex Esto Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Pengawasan Penindakan Kerjasama Platform dan Masyarakat  Patroli Siber  Profiling  Pemetaan Hard Approach
Soft Approach Sistem Peradilan Pidana Assasment Radikalisme Deradikalisasi Counter Terorisme Saksi Administratif dan sanksi pidana Pemidanaan Pesantren Deradikalisasi Pembinaan
Kerangka  berfikir  dalam  penanggulangan  penyebaran  radikalisme  melalui media sosial di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Fungsi  pengawasan  yang  diperlukan  antaralain  adalah  patrolli  siber, profiling, dan juga pemetaan. Patroli siber berfungsi untuk mendapatkan data-data diluaran  yang  bertebaran  cukup  banyak,  kemudia  hasil  tangkapan  tersebut dianalisis dan juga diprofailing baik kata per kata, siapa penulisnya, apakah akun tersebut palsu, dimana conten tersebut di tulis, apa ip adresnya, hingga tahap letak kordinat  pelaku.  Selain  profiling,  perlu  kuga  dilakukan  pemetaan,  kapan content di unggah, dimana conten biasanya diunggah, apa percakapannya, apa tujuan yang hendak  dilaksanakan  dan  lainnya,  sehingga  ketika  pemetaan  dapat  dilakukan, maka  aparat  penegak  hukum  dapat  mengenal  dan  menganalisis  potensi-potensi yang dapat terjadi.
Penindakan yang dilakukan tentunya bukan hanya sebatas take down conten di  media  sosial.  Hal  tersebut  tentunya  hanya  akan  menimbulkan  lahirnya  sejuta content radikalisme  serupa  di  media  sosial.  Oleh  karena  itu  sebagai  suatu  bahan pemetaan,  penindakan  yang  dilakukan  adalah  dengan  dua  pendekatan  yaitu hard
Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia
approach dan soft  approach sebagaimana  penanggulangan  tindak  pidana terorisme.
Pendekatan hard approach yang dimaksud disini tidak hanya mengenai atau melulu  tangkap,  sidik,  tuntut,  sidang  dan  penjara,  namun  dilakukan  terlebih dahulu assasment . Proses asassment bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat radikalisnya  seseorang,  apakah hardcore,  activist,  newcomer , supporters atau hanya symphathizer .  Dengan  adanya  analisa  tersebut  tentunya  akan  dapat menentukan  tindakan  deradikalisasi  yang  tepat  bagi  diri  para  pelaku.  Misalnya ada  seorang  pelaku  mengunggah  berbaiat  pada  ISIS,  menyalah-nyalahkan pemerintah  sebagai  pemerintahan  yang  kafir, thogut dan  lain-lain,  namun  ketika dilakukan konfirmasi  atau penangkapan, ia tidak memiliki kemampuan membuat bom,  tidak  memiliki  afiliasi,  dan  hanya  ikut-ikutan  saja,  serta  koperatif,  maka  ia tidak masuk proses peradilan, namun pesantren deradikalisasi.
Terus  menerus  menggunakan  pidana  yang  hanya  berujung  pada  penjara tentunya  merupakan  penindakan  yang  kurang  efektif  bagi  penganut  paham radikalis.  Menunjukan  bahwa,  pemerintah  adalah  organisasi  yang  bisa membahagiakan  ,masyarakatnya,  dapat  bersikap  adil,  menjunjung  tinggi  hukum, tidak korups dan hal positif lainnya adalah hal  yang sangat penting. Oleh karena itu  memenjarakan  isi  kepala  seseorang  menjadi  hal  yang  percuma  jika  tidak diikuti  dengan  pembinaan  yang  memperlihatkan  bahwa,  Pemerintah  ini  tidak kafir,  banyak  juga  individu  pemerintah  yang  seagama,  tidak  korup,  adil, bijaksana,  sehingga  dapat  mengkerdilkan  pemikiran  radikalisme  sehingga menerima NKRI dengan suka cita.
Pendekatan  pesantren  deradikalisme  pada  dasarnya  ditujukan  sebagai half soft approach , hal ini karena pelaku ujaran radikalisme yang di kumpulkan akan diajari  mengenai  hal  yang  benar,  sehingga  mengikis  dan  memusnahkan  paham radikalis yang sudah terpapar di dalamnya. Pendekatannya adalah dialogis, namun terpusat dan jauh dari kata penjara. Di dalam pesantren deradikalisme pelaku akan dibina secara langsung, dan tentunya akan dilakukan assasment penilaian apakah sudah boleh pulang atau harus belajar di pesantren tersebut.
Paska assasment ternyata  ada  pelaku  yang  memang  kategori hardcore ,  ia sudah melakukan rekruitmen, sudah bisa membuat bomb, memiliki afiliasi dengan
organisasi  teror  lain  dan  sudah  menjadwalkan  amaliyah,  maka  bisa  dilakukan proses  peradilan  pidana.  Dengan  demikian,  hukum  digunakan  dengan  jelas  yaitu membuat  jera  para  pelaku  radikalisme.  Dengan  memangkas  radikalisme,  maka buah  dari  radikalisme  yaitu  terorisme  juga  dapat  ditekan,  sehingga  stabilitas keamanan dapat tercipta.
Pelaku yang di tindak melalui proses peradilan pidana juga wajib dilakukan deradikalisasi, hal ini tentunya sebagai suatu proses pemasyarakatan, dimana para terpidana  juga  kembali  dicuci  pemikirannya  dengan  pemikiran  yang  benar. Sehingga  ketika  dibebaskan  kelak  tidak  melakukan  hal  yang  sama  untuk  kedua kalinnya. Soft  approach yang  dilakukan  juga  mengenai  counter  terorisme. Pemerintah  harus  senantiasa  menyebarkan  propaganda-propaganda  positif,  dan melawan propaganda teroris memelalui media sosial.
Kebijakan  hukum  pidana  penanggulangan  penyebaran  radikalisme  melalui media  yang  terakhir  adalah  kerjasama  platform  dan  masyarakat.  Platform  media sosial harus memiliki komitmen dalam pemberantasan radikalisme melalui media sosial.  Platform  media  sosial  dapat  dikenakan  sanksi  administratif    berupa pencabutan  izin  dan  sanksi  pidana  apabila  dengan  terang-terangan  mendukung radikalisme  di  media  sosial.    Masyarakat  juga  diharapkan  dapat  membantu memberikan informasi mengenai konten-konten radikalisme yang ada dengan cara pengaduan masyarakat.
Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai    yang ada secata drastis lewat  kekerasan ( violence ) dan  aksi-aksi  yang  ekstrem.  Ada  beberapa  ciri  yang  bisa  dkenal  dari  sikap  dan paham radikal.
1) Intoleren  (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain.
2) Fanatik (selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah.
3) Ekslusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya, dan
4) Revolusioner  (cenderung  menggunakan  cara-cara  kekerasan    untuk mencapai tujuan.
Terdapat  faktor  lain  yang  memotivasi  seseorang  bergabung  dalam  jaringan terorisme.  Motivasi  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  Faktor
domestik,  yakni  kondisi  dalam  negeri  yang  semisal  kemiskinan,  ketidakadilan atau  merasa  kecewa  dengan  pemerintah.  Kedua,  faktor    internasional,  yakni pengaruh  lingkungan  luar  negeri  yang  memberikan  daya  dorong  tumbuhnya sentiment  keagamaan  seperti  ketidakadilan  global,  politik  luar  negeri  yg  arogan, dan  imperialisme  modern  negara  adidaya.  Ketiga,  faktor  kultural  yang  sangat terkait  dengan  pemahaman  keagamaan  yang  dangkal  dan  penafsiran  kitab  suci yang  sempit  dan  leksikal  (harfiyah).  Sikap  dan  pemahaman  yang  radikal  dan dimotivasi  oleh berbagai faktor di  atas seringkali menjadikan seseorang  memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme. 19
Karakter  individu  yang  radikal,  seseorang  akan  mengalami  empat tahapan,yakni:
1) Praradikalisasi,  yang  seseorang  individu  masih  menjalani  aktivitas  dan rutinitas sebagaimana mestinya.
2) Identifikasi  diri,  di  mana  individu  mulai  mengidentifikasi  diri  dan berpikir ke arag radikal.
3) Indoktrinasi, yakni mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil,
4) Jihadtstasi,  seorang  individu  melaksanakan  aksi  atau  tindakan  atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad.
Radikalisme  pada  dasarnya  merupakan  fanatisme  (pemutlakan)  terhadap suatu  keyakinan  dan  sikap  yang  tidak  mau  kompromi  dalam  mempertahankan keyakinannya,  yang  dengan  keyakinannya  itu  mereka  melawan  keyakinan- keyakinan pihak lain. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagamaan  yang  menimbulkan  sentimen  berwujud  anti  budaya  dan  tafsir sempit  atas  doktrin,  ideologi  atau  pun  teologi.  Radikalisme  di  Indonesia  terjadi karena  banyak  kelompok  masyarakat  yang  gagal  mengintegrasikan  nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas.
Kelompok radikal dapat dilihat dari tiga pola, yaitu: 20
19 Bilqis  Rihadatul  Aisy  dkk, Penegakan  Kontra  Radikalisasi  Melalui  Media  Sosial  Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme , Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1 , hlm. 2
20 Ismail  Hasani  dan  Bonas  Tigor  Naipospos, Dari  Radikalisme  Menuju  Terorisme , Jakarrta: Setara Institute, 2012, hlm. 16,
1) Cara  penyampaian  dan  pembingkaian    gagasan  kepada  masyarakat ( framming );
2) Mobilisasi sumber gerakan ( mobilizing );
3) Taktik dan strategi ( making decision )
Komitment terhadap suatu gerakkan radikal sendiri dapat menunjuk kepada tataran seseorang dalam organisasi menurut Golose dibagi menjadi :
1) Pertama, Hardcore dijelaskan  sebagai  mereka  /  anggota  yang  memiliki komitmen yang paling tinggi atau paling  dalam, mereka telah berada di dalam  organisasi  untuk  periode  waktu  yang  lama  dan  biasanya  terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan kekerasan.
2) Kedua, Activist menunjuk  kepada para  anggota  yang  seringkali  terlibat dalam  kegiatan  kekerasan,  tetapi  mereka  bisa  saja  bukan  anggota  yang telah  lama  bergabung,  dan  tidak  setiap  aspek  kehidupan  mereka  terkait dengan kelompok.
3) Ketiga, Newcomer merupakan  golongan anggota  yang  baru  bergabung dengan  kelompok  untuk  periode  yang  singkat  sehingga  mereka cenderung  belum  memiliki    kedekatan  antara  lapisan  dan  golongan organisasi.
4) Keempat, Supporters adalah mereka  yang memiliki lebih sedikit  ikatan dengan organisasi. Mereka bukanlah anggota tetap, hanya kadang-kadang membantu  grup  yang  radikal,  misalnya,  dengan  melindungi  atau menampung anggota atau memberikan mereka dana.
5) Kelima, Symphathizer adalah menunjuk kepada mereka yang secara tidak aktif  terlibat  dengan  organisasi  radikal,  tetapi  mereka  mengidentifikasi tujuan  dan  idiologi  kelompok  dan  sehingga  bisa  saja  secara  pasif membantu  kelompok  tersebut,  misalnya,  dengan  tidak  memberitahukan informasi yang  mereka ketahui kepada aparat penegak hukum.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  yang  menjelaskan  tentang    Radikalisme sebagai  sebuah  konsep  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  Radikalisme merupakan  suatu  pemikiran  atau  sikap  yang  seringkali  bertentangan  dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat secara umum yang menyangkut toleransi
terhadap  kemajemukan  baik  budaya,  agama,  dan  latar  belakang  primodialisme dalam masyarakat.
Sebagaimana  telah  dibahas,  mengenai  makna  filosofis Azas  Cogitationis poenam nemo patitur menuju Salus Populi Suprema Lex Esto bahwa, hukum tidak bisa mengadili akar fikiran. Namun hukum mengadili suatu hal yang sudah nyata- nyata dilakukan atau diperbuat. Oleh karena itu makna radikalisme disini merujuk pada  suatu  hal  yang  telah  dilakukan  misalnya  ditulis  dan  di  upload  ke  media sosial.
Secara  tekstual  misalnya  ada  suatu  ujaran  baik  tulisan,  video  ataupun rekaman  yang  menunjukan    intoleren  (tidak  mau  menghargai  pendapat  dan keyakinan  orang  lain,  Fanatik  (selalu  merasa  benar  sendiri,  menganggap  orang lain  salah,  Ekslusif  (membedakan  diri  dari  umat  Islam  umumnya,  dan Revolusioner  (cenderung  menggunakan  cara-cara  kekerasan    untuk  mencapai tujuan)  maka  menjadi  suatu  delik  pidana.  Konteks  radikalisme  haruslah  konkrit yaitu  dengan  mengajak  dalam  menggunakan  kekerasan,  dengan  demikian radikalisme yang dimaksud penulis memiliki addresat yang jelas dan konkrit.

## C. Penutup
Pengaturan  penyebaran  radikalisme  yang  dilakukan  melalui  media  sosial belum  diatur  secara  komprehensif  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Undang Undang  5  tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  UU  15  tahun  2003  tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal  12B  ayat  (3)  hanya  berbicara  penyebarluasan  tulisan  atau  dokumen,  baik elektronik  maupun  nonelektronik  untuk  digunakan  dalam  pelatihan,  sedangkan Pasal  43A  Undang  Undang  5  tahun  2018  hanya  berbicara  deradikalisasi  dan kontra radikalisasi.
Upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia  saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Penegakan hukum yang  dilakukan  terhadap  pelaku  radikalisme  melalui  media  social  adalah  pelaku yang benar-benar telah melakukan tindak pidana terorisme. Densus 88 Anti Teror tidak  dapat  melakukan  penegakan  hukum  secara  efektif  terhadap  pelaku radikalisme  yang  belum  melakukan  tindak  pidana  terorisme.  Sedangkan  melalui sarana  non  penal  penanggulangan  terorisme  dimulai  dengan  adanya  patroli  siber
baik  yang  dilakukan  BNPT  ataupun  melalui  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber Bareskrim  Polri  bekerjasama  dengan  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika untuk melakukan take down terhadap konten radikalisme di media social.
Konsep  kebijakan  kriminal  penanggulangan  penyebaran  radikalisme  yang dilakukan  melalui  media  sosial  di  Indonesia  dilakukan  melalui  tiga  poin penanggulangan  radikalisme melalui media sosial  yaitu pengawasan, penindakan dan  kerjasama  platform  dan  masyarakat.  Fungsi  pengawasan  yang  diperlukan antaralain  adalah  patrolli  siber,  profiling,  dan  juga  pemetaan.  Penindakan  yang dilakukan  tentunya  bukan  hanya  sebatas take  down  conten di  media  sosial.  Hal tersebut  tentunya  hanya  akan  menimbulkan  lahirnya  sejuta content radikalisme serupa di media sosial. Oleh karena itu sebagai suatu bahan pemetaan, penindakan yang  dilakukan  adalah  dengan  dua  pendekatan  yaitu hard  approach dan soft approach sebagaimana penanggulangan tindak pidana terorisme. Pendekatan hard approach yang dimaksud disini tidak hanya mengenai atau melulu tangkap, sidik, tuntut,  sidang  dan  penjara,  namun  dilakukan  terlebih  dahulu assasment .
Pendekatan  pesantren  deradikalisme  pada  dasarnya  ditujukan  sebagai half  soft approach ,  hal  ini  karena  pelaku  ujaran  radikalisme  yang  di  kumpulkan  akan diajari  mengenai  hal  yang  benar,  sehingga  mengikis  dan  memusnahkan  paham radikalis  yang  sudah  terpapar  di  dalamnya.    Kebijakan  hukum  pidana penanggulangan  penyebaran  radikalisme  melalui  media  yang  terakhir  adalah kerjasama  platform  dan  masyarakat.  Platform  media  sosial  harus  memiliki komitmen  dalam  pemberantasan  radikalisme  melalui  media  sosial.  Platform media  sosial  dapat  dikenakan  sanksi  administratif    berupa  pencabutan  izin  dan sanksi  pidana  apabila  dengan  terang-terangan  mendukung  radikalisme  di  media sosial.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  sebaiknya  pemerintah  dan  DPR  melakukan revisi  terhadap Undang  Undang  5  tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  UU  15 tahun  2003  tentang  Terorisme  dengan  memasukan  definisi  radikalisme,  tindak pidana ujaran radikalisme dan proses penanggulangan radikalisme melalui media sosial. Pengawasan radikalisme di media sosial harus dijadikan terpadu, sehingga menghasilkan  hasil  yang  optimal.  Walaupun  masing-masing  masih  memiliki fungsi  pengawasan,  maka  pengawasan  yang  terintegrasi  harus  diperlukan,
sehingga  dapat  menghasilkan  keputusan  yang  cepat,  tepat  dan  akurat.  Selain  itu perlu  diatur  adanya  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana  bagi  platform  media sosial yang mendukung dan memfasilitasi penyebaran radikalisme di media sosial D. Daftar Pustaka
Adiwilaga,  Rendy  &  Agus  Kurniawan. Strategi  Pemerintah  Daerah  Terkait Pencegahan  Paham  Radikalisme  Agama  Di  Kabupaten  Bandung. Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 5. Nomor 1. Januari 2021.
Aisy, Bilqis Rihadatul dkk. Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme . Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2. Nomor 1 .
Arnaz,  Farouk. BNPT:  UU  Antiterorisme  2018  Belum  Mampu  Sentuh  Paham Radikalisme . https://www.beritasatu.com/nasional/681171/bnpt-uu- antiterorisme-2018-belum-mampu-sentuh-paham-radikalisme.  diakses  pada tanggal 25 April 2022.
Hariri, Wawan Muhwan. 2012. Pengantar Ilmu Hukum . Pustaka Setia. Bandung.
Hasani, Ismail dan Bonas Tigor Naipospos. Dari Radikalisme Menuju Terorisme . Jakarrta: Setara Institute. 2012.
Irawan,  Gita. BNPT  Ungkap  Urgensi  UU  yang  Bisa  Jerat  Aktor  Ideolog Radikalisme dan Ekstremisme Keagamaan . https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/29/bnpt- ungkap-urgensi-uu-yang-bisa-jerat-aktor-ideolog-radikalisme-dan- ekstremisme-keagamaan.
Kepala  Biro  Humas  Kominfo.  “ Kominfo  Blokir  1.500  Situs  dan  Medsos  Konten Radikalisme-Terorisme” .  https://antaranews.com/berita/1004072/.  Diakses 28 Juli 2021.
NN, “Pengguna  Facebook  Indonesia  Terbesar  ke-empat  di  Dunia.” https://gatra.com.. Diakses 28 Juli 2021.
NN, “Milenial  Mudah  Terpapar  Radikalisme  Karena  Situs  Organisasi  Islam Moderat Kalah Renyah” .  https://bbc.cpm/indonesia/ Diakses 28 Juli 2021 Rahardjo,  Satjipto.  2009. Hukum  Progresif.  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia . Genta Publishing. Yogyakarta.
Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Jakarta.