Potensi Dan Eksistensi Kelembagaan Zakat, Infak, Dan Sedekah

## (Studi Eksploratif pada BAZNAS Kabupaten Jombang)
M. Chamim, Dimyati, Sokhi Huda, Syai’in Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang
Email : Sokhihuda81@gmail.com , chamimsupaat@gmail.com , adhim@gmail.com , syaiin@gmail.com
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk  mengeksplorasi potensi  zakat, infak, dan sedekah (ZIS)  dan  mendeskripsikan  eksistensi  kelembagaan  BAZNAS  Kabupaten  Jombang.  Untuk mencapai  tujuan  ini  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif lapangan, jenis expose facto, eksploratif,  dan  teknik  “ descriptive  analysis ”  Miles  dan  Huberman.  Ada  tiga  pokok kesimpulan.  Pertama, potensi dana ZIS di Kabupaten Jombang sebesar Rp.  561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jumlah ini bersumber dari dua instansi, yaitu Badan  Kepegawaian  Daerah  dan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Jombang.  Potensi  dana ZIS  dapat  dieksplorasi  lebih  jauh  dari  26  instansi  dan  perusahaan  lainnya  di  Kabupaten Jombang. Kedua, Eksistensi BAZNAS Kabupaten Jombang memperoleh dukungan yuridis nasional berupa peraturan perundang-undangan tentang zakat tetapi belum berbekal Perda Zakat.  Perannya  sampai  saat  ini  terbatas  pada  rapat  koordinasi  internal,  konsultasi eksternal, pelatihan UPZ, sosialisasi UU Zakat, dan pengumpulan  infak dari PNS muslim pada  Kantor  Pemerintah  Kabupaten  Jombang.  Ketiga,  faktor-faktor  pendukung:  (1) landasan  normatif  dari  al-Qur'an  dan  Hadis  Nabi;  (2)  landasan  yuridis  berupa  UU  Zakat; (3)  dukungan  struktural;  (4)  jaminan  dana  operasinal;  (5)  sistem  manajemen  organisasi yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya;  (6)  jaringan  kerjasama  dengan  instansi-instansi  dan  perusahaan-perusahaan sesuai  dengan  kebutuhan  program  penghimpunan  dana  ZIS.  Faktor-faktor  penghambat: (1) belum  ada  Perda  Zakat  atau  bekal  yuridis  lainnya  untuk  penghimpunan  ZIS  di  Kabupaten Jombang; (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan sesuai kebutuhan pengembangan distribusi;  (3)  belum  tersedia  pengembangan  media-media  informasi  untuk  memudahkan komunikasi  program  penghimpunan  dana  ZIS;  (4)  belum  optimal  fungsi  manajemen pengurus dan pelaksana organisasi sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya agar lebih intensif  dan  optimal  tentang  potensi  dana  ZIS,  khususnya  pada  BAZNAS  Kabupaten Jombang dan umumnya Lembaga-Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jombang.
Kata Kunci : Potensi, Eksistensi Kelembagaan, Zakat, Infak, Sedekah.
Abstract :  This  study  aims  to  explore  the  potential  of  zakat,  infak,  and  alms  (ZIA)  and describe the institutional existence of  the National Zakat Management Agency  (popularly called BAZNAS) of Jombang Regency. To achieve this goal, the study used a qualitative field  approach,  expose  facto,  explorative,  and  descriptive  analysis  techniques  Miles  and Huberman.  There  are  three  points  of  conclusion.  First,  the  potential  of  ZIA  funds  in Jombang  is  Rp.  561.943.512,-  per  month  or  Rp.  6,743,322,145,-  per  year.  This  amount comes  from  two  agencies,  namely  the  Regional  Personnel  Agency  and  the  Ministry  of Religious Jombang Regency. Potential ZIA funds can be explored further from 26 agencies and  other  companies  in  Jombang.  Second,  the  existence  of  BAZNAS  Jombang  gets national  juridical  support  in  the  form  of  legislation  about  zakat  but  not  yet  armed  with Local  Regulation  of  Zakat.  Its  role  recently  has  been  limited  to  internal  coordination meetings, external consultations, unit for collecting zakat (UCZ) training, socialization of Zakat  Law,  and  the  collection  of  infak  from  Muslim  government  employees  at  the Government Office of Jombang Regency. Third, the supporting factors: (1) the normative basis  of  the  Qur'an  and the  Hadith  of  the  Prophet; (2) juridical  foundation  in  the  form  of Zakat  Law;  (3)  structural  support;  (4)  operational  fund  guarantee;  (5)  organizational management  system  supported  by  the  availability  of  building,  space,  and  representative work  facilities,  and  its  human  resources;  (6)  cooperation  network  with  agencies  and
companies in accordance with the needs of ZIS fund raising program. Inhibiting factors: (1) there  is  no  Zakat  Regulation  or  other  juridical  provision  for  the  collection  of  ZIS  in Jombang  Regency;  (2)  not  yet  available  part  of  human  resources  needed  according  to requirement of distribution development; (3) there is no development of information media available to facilitate the communication of ZIS fund raising program; (4) not yet optimal management  function  and  organizational  management  as  the  main  strength  of  ZIS distribution programs. This research recommends the development of further research to be more  intensive  and  optimal  about  the  potential  of  ZIS  fund,  especially  in  BAZNAS  of Jombang  Regency  and  generally  the  Zakat  Management  Institutions  (popularly  called LAZ) in Jombang Regency.
Keywords : Potential, Institutional Existence, Zakat, Infak, Alms.

## A. Pendahuluan

## 1. Konteks Penelitian
Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai  ketuhanan saja namun  berkaitan juga dengan hubungan kemanusian  yang bernilai  sosial  ( ma > li > yah  ijtimah‘i > yah ).  ZIS  memiliki  manfaat  yang  sangat  penting  dan strategis  dilihat  dari  sudut  pandang  ajaran  Islam  maupun  dari  aspek  pembangunan kesejahteraan  umat.  Hal  ini  telah  dibuktikan  dalam  sejarah  perkembangan  Islam  yang diawali  sejak  masa  kepemimpinan  Rasulullah  saw.  Zakat  telah  menjadi  sumber pendapatan  keuangan  negara  yang  memiliki  peran  yang  sangat  penting,  antara  lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan,  pengembangan  infrastruktur,  dan  penyediaan  layanan  bantuan  untuk kepentingan kesejahteraan sosial  masyarakat  yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.
Zakat dan sedekah, meskipun sudah diwajibkan sejak tahun kedua Hijriyah, tetapi baru dapat dipungut sebatas zakat fitrah  yang ditunaikan  pada setiap bulan Ramadhan, sedang  kewajiban  zakat  harta  masih  bersifat  sukarela.  Keefektifan  pelaksanaan  zakat harta  baru  terwujud  pada  tahun  kesembilan  Hijriyah.  Ketika  Islam  kokoh,  wilayah negaranya  meluas  secara  cepat,  banyak  orang  masuk  Islam.  Untuk  keperluan  hal  ini dibuat  sejumlah  peraturan  yang  meliputi  sistem  pengumpulan  zakat,  batas-batas  zakat, dan  tingkat  persentase  zakat  untuk  barang  yang  berbeda-beda  serta  sistem  penentuan pengggajian (hak-hak) amil zakat. 1
Menurut  Gusfahmi,  pada  masa  pemerintahan  Rasulullah  saw,  zakat  dikenakan pada objek sebagai berikut:
1 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 60.
a. Benda  logam  yang  terbuat  dari  emas  seperti  koin,  perkakas,  ornamen  atau bentuk lainnya.
b. Benda  logam  yang  terbuat  dari  perak,  seperti  koin,  perkakas,  ornamen  atau bentuk lainnya.
c. Binatang ternak onta, sapi, domba dan kambing.
d. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
e. Hasil pertanian termasu buah-buahan ( ushr ).
f. Luqat } ah , harta benda yang ditinggalkan musuh.
g. Barang temuan. 2
Selanjutnya  zakat  emas  dan  perak  sebagai  objek  zakat  ditentukan  berdasarkan beratnya.  Binatang  ternak  yang  digembalakan  secara  bebas  ditentukan  berdasarkan jumlahnya.  Barang  dagangan,  barang  tambang,  dan luqat } ah ditentukan  berdasarkan nilai  jualnya,  hasil  pertanian  dan  buah-buahan  ditentukan  berdasarkan  kuantitasnya. Sekaitan  dengan  hal  ini,  Rasulullah  saw  telah  menetapkan  nisab,  yakni  batas  terendah dari kuantitas atau nilai dari suatu barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak. 3
Pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah saw setelah berhijrah bersama sahabatnya  di  Madinah  mengundang-undangkan  zakat  secara  formal  kepada  rakyat. Harta-harta  diberi  kategori  tertentu  sehingga  dikenakan  kewajiban  zakat. 4 Penerapan undang-undang  zakat  ini  berlanjut  pada  masa  pemerintahan al-Khulafa > ’  al-Ra > shidu > n , pemerintahan  kedimastian,  dan  seterusnya  dengan  ijtihad  operasional  sesuai  dengan kondisi dan pola kebijakan pada masa yang bersangkutan.
Di  Indonesia,  sejak  tahun  1990-an  zakat  sebagai  salah  satu  instrumental  Islam yang  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  semakin  populer.  Indikasi  ini  didorong oleh  kesadaran  relijius  umat  Islam  yang  semakin  meningkat.  Bahkan  dorongan membayar  zakat  didukung  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  UU  Nomor  38  Tahun 1999  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Undang-undang  ini  melahirkan  paradigma  baru pegelolaan  zakat  yang  antara  lain  mengatur  pengelolaan  zakat  dilakukan  oleh Badan Amil  Zakat  (BAZ)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  bersama  masyarakat  dan  Lembaga Amil  Zakat  (LAZ)  yang  sepenuhnya  dibentuk  oleh  masyarakat  yang  terhimpun  dalam ormas maupun yayasan-yayasan.
2 Ibid.
3 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2008), 47.
4 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 63.
Paradigma  baru  tersebut  memposisikan  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  untuk  segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sedangkan untuk wilayah desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan, dan lain-lain dibentuk unit pengumpul  zakat  (UPZ).  Selanjutnya  kapasitas  sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ), sesuai  amanat  undang-undang  tersebut,  diharuskan  memperoleh  pengukuhan  dari pemerintah  sebagai  wujud  pembinaan,  perlindungan  dan  pengawasan  yang  diberikan oleh pemerintah. Oleh karenanya Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas  Islam,  Yayasan  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dapat  mengajukan permohonan  pengukuhan  kepada  pemerintah  setelah  memenuhi  sejumlah  persyaratan yang ditentukan.
Secara  normatif,  kedudukan  zakat  sejajar  dengan  kedudukan  shalat.  Dalam  al- Qur`an,  tidak  kurang  dari  28  ayat  Allah  menyebutkan  perintah  shalat  dengan  perintah zakat  dalam  satu  ayat  sekaligus.  Di  antaranya  dalam  Q,S,  al-Baqarah  [2]:  43,  yang artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta ruku` -lah bersama orang-orang yang ruku`”.
Lembaga  pengelola  zakat  merupakan  lembaga  non-profit  yang  bertujuan  untuk membantu  umat  Islam  menyalurkan  zakat,  infak  dan  sedekah  kepada  yang  berhak. Aktivitas  tersebut  melibatkan  beberapa  pihak  yang  saling  berkait  pemberi  zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau  institusi  yang  benar-benar  dikenal  oleh  pemberi  dana.  Lembaga  pengelola menginginkan adanya kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana.
Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  menggantikan  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999.  Dalam  UU  RI  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat  pasal  15  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  “Dalam  rangka  pelaksanaan pengelolaan  zakat  pada  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  dibentuk  BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS,  BAZNAS  provinsi,  dan  BAZNAS  kabupaten/kota  dapat  membentuk  UPZ pada  instansi  pemerintah,  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik  daerah,
perusahaan  swasta,  dan  perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  serta  dapat membentuk  UPZ  pada  tingkat  kecamatan,  kelurahan  atau  nama  lainnya,  dan  tempat lainnya”.  Sedangkan dalam  Pasal  17 menyatakan bahwa  “Untuk membantu BAZNAS dalam  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.
Potensi  zakat  di  Indonesia  sangatlah  besar.  Berdasarkan  survey  IDB  tahun  2010 bahwa  potensi  penghimpunan  zakat  umat  muslim  Indonesia  mencapai  Rp.  217  triliun per tahun. Sedangkan dalam konteks Jawa Timur, menurut Ketua Forum Zakat Wilayah Jawa  Timur  bahwa  potensi  zakat,  infak,  sedekah  di  provinsi  Jawa  Timur,  dalam hitungan kasar, mencapai Rp. 5 Trilyun per tahun. Bagaimana dengan potensi zakat di Kabupaten  Jombang?  Pertanyaan  inilah  yang  harus  dijawab  melalui  penelitian  yang komprehensif.  Dalam  konteks  inilah  penelitian  tentang  potensi  zakat  di  Kabupaten Jombang menemukan urgensinya.
Kabupaten  Jombang  merupakan  salah  satu  daerah  yang  telah  menindaklanjuti keputusan  Menteri  Agama  Nomor  373  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,  yaitu  dengan  Surat Keputusan  Bupati  Jombang  Nomor:  Nomor:  188.4.45./202/415.10.10/2015  tertanggal 26 Juni 2015 tentang “Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang”.  Akan  tetapi  karena  lembaga  ini  masih  baru  dibentuk,  maka  diperlukan adanya penataan organisasi lembaga dan tata laksana tugas pokok dan fungsi lembaga. Oleh karena itu, dalam konteks tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Jombang ini,  maka  diperlukan  penelitian  dan  kajian  yang  mendalam  tentang  potensi  zakat  di Kabupaten  Jombang  untuk  kemudian  hasilnya  diimplementasikan  dalam  bentuk program kerja BAZNAS Kabupaten Jombang.
BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan salah  satu  BAZDA tingkat  kabupaten dari  sejumlah  BAZNAS  yang  ada  di  Indonesia.  Sejumlah  BAZNAS  ini  menghadapi tantangan  berupa  pengelolaan  secara  baik  dan  profesional  dengan  bekal  landasan normatif  agama  dan  dukungan  yuridis  yang  mantap  dari  pemerintah.  Landasan  dan dukungan  ini  menjadikan  BAZNAS  memiliki  posisi  yang  mantap  sebagai  lembaga pengelola  dana  umat  masyarakat  dengan  sumber  utama  zakat  yang  dikembangkan  ke infak dan sedekah.
Zakat  berposisi  sama  dengan  zakat  dalam  status  dana  yang  bersumber  dari masyarakat, meskipun memang ada perbedaan dalam sebagian hal antara keduanya. Dari segi pengelolaan, zakat dan pajak mempunyai pengelolaan yang berbeda. Akan tetapi hal yang  menjadi  catatan  penting  adalah  pengelolaan  zakat  dapat  mengikuti  keberhasilan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak di Indonesia terbilang sukses. Faktor yang menunjang keberhasilan  tersebut  adalah  administrasi  pajak  yang  tentunya  harus  efisien  dan  efektif. Menurut  Ciptoherijanto  dan  Abidin,  administrasi  pajak  yang  baik  harus  meliputi  tiga aspek, yaitu:
1. Fungsi,  administrasi  pajak  sebagai  fungsi  meliputi  fungsi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Sistem, administrasi pajak sebagai suatu sistem adalah merupakan seperangkat unsur  yang  saling  berkaitan,  yang  berfungsi  bersama-sama  untuk  mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proses tertentu.
3. Lembaga, sebagai suatu lembaga administrasi pajak meliputi badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan. 5
Beda halnya dengan pengelolaan zakat di Indonesia yang terbilang masih rendah kinerjanya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Rendahnya  penghimpunan  dana  zakat  melalui  Lembaga  Amil  Zakat, karena  perilaku  wajib  zakat (muzakki) yang  masih  karikatif,  yaitu berorientasi jangka pendek.
2. Masih rendahnya efesien dan efektivitas tasharuf (pendayagunaan) dana zakat  terkait masih  besarnya jumlah Organisasi  Pengelola  Zakat  dengan skala usaha yang kecil.
3. Lemahnya zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat.
4. Lemahnya  kapasitas  kelembagaan  dan  Sumber  Daya  Manusia  bidang zakat. 6
5 Ciptoherijanto  dan  Abidin  dalam  Taufiq  Umar  Abdalla,  “Analisis  Kesiapan  Administrasi  Pemungutan Pajak  Bumi  dan  bangunan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  tahun  2009”, Tesis (Depok:  Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2010), 8-9.
6 Ida Anida, “Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat”, Tesis (Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, 2010), 2-3.
Sedangkan  menurut  Nuruddin,  rendahnya  kinerja  pengelolaan  zakat  disebabkan pengelolaan  zakat  belum  digarap  secara  serius  dan  profesional  oleh  pemerintah  dengan perangkat aturan sesuai kecenderungan dan tuntutan daerah. 7
Narasi  di  atas  mendeskripsikan  adanya  persoaalan  yang  urgen  bagi  BANAS dalam  hal-hal:  (1)  penataan  sistem  dan  struktur  kelembagaan  BAZ  dibentuk  oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola zakat  yang dibentuk oleh pihak wasta, (2) tuntutan  pengelolaan  yang  efektif  dan  efifien,  dan  (3)  keterlibatan  publik  sebagai pengawas dan sumber kepercayaan bagi sirkulasi dana zakat, juga infak dan sedekah.
Tiga  persoalan  tersebut  dapat  menjadi  inspirasi  bagi  pentingnya  penelitian  atas potensi dan eksistensi kelembagaan BAZNAS, demikian juga peta dan strategi program distribusi  dan  pendayagunaan  dana  zakat  infak,  dan  sedekah.  Inspirasi  ini  menjadi starting point yang melatarbelakangi penelitian ini dengan penentuan ladang penelitian pada  BAZNAS  Kabupaten  Jombang,  khususnya  tentang  “potensi  dan  eksistensi kelembagaan zakat, infak, dan sedekah secara eksploratif”.

## 2. Rumusan Masalah
Atas dasar paparan konteks penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  potensi  sumber  penerimaan  Zakat,  Infak,  dan  Sedekah  (ZIS)  di Kabupaten Jombang?
b. Bagaimana eksistensi kelembagaan ZIS di Kabupaten Jombang?
c. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang?

## 3. Fokus Penelitian
Penelitian ini menentukan fokus sebagai berikut:
a. Masalah  potensi  sumber  penerimaan  zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  di  Kabupaten Jombang  difokuskan  pada  para  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  BUMD  di Kabupaten  Jombang  yang  gajinya  dipandang  memenuhi  syarat  untuk  pengeluaran zakat.
b. Masalah  eksistensi  kelembagaan  ZIS  di  Kabupaten  Jombang  difokuskan  pada kelembagaan  BAZNAS  Kabupaten  Jombang  selaku  lembaga  pengelola  zakat  yang melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011.
7 Amiur Nuruddin, Dari Mana Sumber Hartamu: Renungan tentang Bisnis Islami dan Ekonomi Syariah (Jakarta: Erlangga, 2010), 133.

## 4. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
a. mengetahui dan menganalisis potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Jombang;
b. mengetahui  dan  mendeskripsikan  eksistensi  kelembagaan  ZIS  di  Kabupaten Jombang;
c. menganalisis  dan  mendeskripsikan  kemungkinan  apa  saja  faktor-faktor  pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang.
5. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoretis
Hasil  penelitian  ini  dapat  memberkan  kegunaan  sebagai  masukan  dan pengembangan wawasan teoretis (keilmuan) tentang potensi dan kelembagaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

## b. Kegunaan Praktis
Hasil  penelitian  ini  dimaksudkan  dapat  memberikan  kegunaan  sesuai  dengan aspek-aspek keperluan pihak-pihak sebagai berikut:
1) bagi  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Jombang,  hasil penelitian  ini  dapat  berguna  sebagai  informasi  dan  masukan  tentang  potensi sumber  ZIS  di  Kabupaten  Jombang,  sekaligus  sebagai  masukan  untuk peningkatan kualitas dan kuantitas peran kelembagaan BAZNAS;
2) bagi kaum akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal yang  penting  untuk  penelitian-penelitian  lanjutan  tentang  potensi  zakat,  peran kelembagaan  zakat,  dan  strategi  pengembangan  distribusi  zakat  khususnya  di Kabupaten Jombang.
3) bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jombang,  hasil  penelitian  ini  dapat  berguna sebagai  masukan  untuk  produk  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  zakat  di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang.
4) bagi masyarakat  luas,  hasil  penelitian ini dapat digunakan sebagai  informasi  dan pertimbangan  partisipasi  sebagai  sumber  zakat  maupun  pertimbangan  untuk beperan sebagai LAZ yang membantu BAZNAS di wilayah Kabupaten Jombang khususnya.
6. Metode Penelitian
a. Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian
Sesuai  dengan  kebutuhan,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  gabungan kuantitatif  dan  kualitatif  lapangan.  Sedang  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian expost facto 8 , yakni penelitian tarhadap fakt-fakta yang sudah ada dan tidak bermaksud memberikan  perlakuan  tertentu,  dan  oleh  karenanya  penelitian  ini  bukan  penelitian eksperimen/perlakuan.  Selanjutnya  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode eksploratif.  Metode  ini  digunakan  untuk  menggali  potensi  sumber-sumber penerimaan  dana  zakat,  infak,  sedekah,  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat dalam  penghimpunan  dana  zakat,  infak  dan  sedekah  pada  BAZNAS  Kabupaten Jombang, dan eksistensi kelembagaan BAZNAS.
Dalam  pemetaan  metodologis,  penggunaan  pendekatan-pendekatan  tersebut dipetakan demikian:
1) Pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk  meneliti  data-data  tentang:  (1)  data statistik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang dan (2) data demografi Kabupaten Jombang.
2) Penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  meneliti  data-data  tentang:  (1)  profil  dan peran  kelembagaan  zakat  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Jombang dan (2) profil Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang.

## b. Jenis Data
Data-data  yang  dihimpun  dalam  penelitian  ini  diklasifikasikan  menjadi  dua jenis data sebagai berikut:
1) Data Primer
a) Data Statistik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang yang gajinya memenuhi syarat pengeluaran zakat.
b) Peran  kelembagaan  zakat  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Jombang
2) Data Sekunder
a) Data demografi Kabupaten Jombang
8 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (Bandung: Alfabeta,  2009),  7.  Menurut  Sugiyono,  penelitian expost  facto merupakan  salah  satu  di  antara  sembilan  jenis penelitian  menurut  klasifikasi  metode.  Klasifikasi  metode  ini  merupakan  salah  satu  di  antara  lima  klasifikasi yang dibuat oleh Sugiyono. Keempat klasifikasi lainnya adalah (1) bidang, (2) tujuan, (3) tingkat eksplanasi, dan (4) waktu.
b) Data Statistik Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang.
c) Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang
d) Profil Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jombang
c. Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  klasifikasi sebagai berikut.
1) Sumber  data  primer  meliputi  para  pihak  yang  terkait  secara  langsung  dengan potensi  dan  pengelolaan  zakat,  infak,  dan  sedekah,  yakni  pengurus  BAZNAS Kabupaten  Jombang  dan  data  calon  muzakki  dari  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten Jombang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.
2) Sumber  data  sekunder  meliputi  para  pihak  yang  terkait  secara  tidak  langsung dengan  potensi  dan  pengelolaan  zakat  pengelolaan  zakat,  yakni  pengurus BAZNAS Kabupaten Jombang dan data calon muzakki dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.

## d. Teknik Pengumpulan Data
Teknik-teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah interview , observasi, dan dokumenter.
e. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Informan
Dalam  penerapan  pendekatan  kuantitatif,  penelitian  ini  sengaja  menggunakan teknik  pengumpulan  data  berbasis  sampel  yang  berdasarkan  kluster.  Kluster  yang dipilih untuk penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Daerah, Badan Usaha Milik Daerah,  dan  Badan  Statistik  Kabupaten  Jombang.  Selanjutnya  dalam  penerapan pendekatan  kualitatif,  pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik purposive  sampling (penentuan  sampel/informan  sesuai  dengan  tujuan  dan kebutuhan  data  penelitian).  Dalam  operasionalisasinya,  penelitian  ini  menghimpun informasi dan data yang relevan dan urgen melalui wawancara dan observasi dengan teknik “ snowball sampling ”. 9
f. Tehnik Analisis Data
Teknik analisis data penelitian ini dikategorikan ke dalam dua kategori sebagai berikut:
9 Lihat Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 53.
1) Teknik analisis data kuantitatif dengan langkah-langkah: (a) menetapkan standar gaji pada  golongan  kepegawaian  yang  memenuhi  syarat  pengeluaran  zakat,  (b) melakukan  penyaringan  data  pegawai  yang  gaji  memenuhi  syarat  pengeluaran zakat,(c) melakukan analisis statistik deskriptif.
2) Teknik analisis data kualitatif menggunakan model descriptive analysis milik Mile &  Huberman  dengan  tiga  langkah  analisis:  (1)  reduksi  data,  (2)  penyajian  data, dan (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan. 10

## g. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dari  tujuh  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  sebagaimana  disebutkan  oleh Sugiyono 11 ,  peneliti  menentukan  enam  teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, yaitu teknik-teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, menggunakan bahan referensi, dan melakukan member check .

## B. Pembahasan
1. Deskripsi Data Statistik Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten

## Jombang
Pada subbahasan ini dideskripsikan data statistik potensi zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Jombang dengan dua kategori sumber data, yaitu (1) Badan Kepegawaian Daerah  (BKD)  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Jombang  dan  (2)  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Jombang.  Meskipun  sebenarnya  sudah  dilakukan penghimpunan  data  dari  berbagai  sumber  instansional  dan  perusahaan  di  Kabupaten Jombang, tetapi pada akhirnya data-data berikut ini yang dapat disajikan dalam laporan penelitian  ini.  Hal  ini  terkait  dengan  masih  adanya  kendala  yang  menyangkut kewenangan  struktural  kelembagaan  yang  memerlukan  penanganan  khusus  dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

## a. Potensi ZIS dari PNS Muslim Kabupaten Jombang
Potensi  ini  dilacak  dari  jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Kabupaten Jombang dengan dua kriteria,  yaitu: (1) PNS Muslim dan (2) standar gaji per bulan
10 Matthew  B.  Miles  dan  Michael  A.  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif (Jakarta:  Universitas  Indonesia Press.1992), h. 16-19.
11 Sugiyono ,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010), 368-375.  Sugiyono menyebutkan tujuh teknik pemeriksaan keabsahan data, khususnya untuk uji validitas  internal  ( credibility ):  (1)  perpanjangan  pengamatan,  (2)  meningkatkan  ketekunan,  (3)  triangulasi,  (4) diskusi  dengan  teman,  (5)  analisis  kasus  negatif,  (6)  menggunakan  bahan  referensi,  dan  (7)  melakukan member check .
yang memenuhi nisab zakat profesi, yaitu Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah). Sebagai langkah awal untuk keperluan ini berikut disajikan jumlah PNS Kabupaten Jombang sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 1. Potensi Zakat PNS Kabupaten Jombang
No. Golongan /Ruang Jumlah PNS Muslim Jumlah Gaji (dalam Rupiah) Potensi Zakat (2,5%) Per Bulan Potensi Zakat (2,5%) Per Tahun 1 III/b 743 2.291.252.180 57.281.305 57.281.305 2 III/c 808 2.595.870.250 64.896.756 64.896.756 3 III/d 938 3.141.690.090 78.542.252 78.542.252 4 IV/a 1027 3.586.520.180 89.663.005 89.663.005 5 IV/b 2263 8.237.182.290 205.929.557 205.929.557 6 IV/c 86 324.395.550 8.109.889 8.109.889 7 IV/d 2 7.513.740 187.844 187.844 Jumlah 5.865  20.184.424.280 504.610.607 6.055.327.284 Rerata 838   2.883.489.183 72.087.230 865.046.755
Atas dasar data pada tabel di atas dan kelengkapan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang diperoleh deskripsi sebagai berikut:
1) Jumlah  PNS  Kabupaten  Jombang  adalah 9.940 orang,  terdiri  dari 4.799 laki-laki (48%)  dan 5.141 perempuan  (52%).  Data  ini  memperlihatkan  bahwa  PNS perempuan lebih banyak dari pada jumlah PNS laki-laki dengan selisih 342 orang (4%).  Dominasi  jumlah  PNS  perempuan  terdapat  pada  instansi  yang  menempati peringkat jumlah tertinggi PNS Kabupaten Jombang, yaitu Dinas Pendidikan dengan jumlah  PNS  sebanyak  6.071  orang  (61%  dari  total  PNS  Kabupaten  Jombang). Jumlah 6.071 orang ini terdiri dari 2.706 laki-laki (44,57%) dan 3.365 perempuan (55,43%) dengan selisih 659 orang (10,85%).
2) Jumlah PNS Kabupaten Jombang pada golongan I sebanyak 173 orang, golongan II  sebanyak  2.362  orang,  golongan  III  sebanyak  3.686  orang,  dan  golongan  IV sebanyak 3.719 orang.
3) PNS  yang  memenuhi  syarat nisab zakat  profesi  adalah  PNS  Muslim  yang bergolongan/ruang  III/b  dengan  masa  kerja  minimal  12  tahun  dan  di  atasnya. Dasarnya  adalah  penetapan  gaji  PNS  oleh  pemerintah,  bahwa  gaji  PNS golongan/ruang dan masa kerja tersebut adalah sebesar Rp. 3,084,200,-.
4) Potensi  zakat  bersumber  dari  PNS  Muslim  yang  memenuhi  syarat nisab zakat profesi  sebanyak  5.865  orang.  Potensi  zakat  perbulan  dari  PNS  Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp 504.610.607,- atau Rp. 6.055.327.284 per tahun yang terkumpul dari 5.865 orang PNS Muslim.
5) Selain  5.865  PNS  memenuhi  syarat nisab zakat  profesi,  terdapat  3.578  PNS Muslim Kabupaten Jombang  yang berpotensi sebagai sumber infak dan sedekah. Sebagai  contoh,  jika  setiap  PNS  non- muzakki ini  memberikan  infak  dan sedekahnya  sebanyak  Rp.  10.000,-  maka  potensi  infak  dan  sedekah  sebesar  Rp. 35.780.000  per  bulan  atau  Rp.  429.360.000  per  tahun.  Dengan  demikian,  total potensi  ZIS  dari  PNS  Muslim  Kabupaten  Jombang  adalah  sebesar  Rp. 540.390.607 per bulan atau Rp. 6.484.687.284 per tahun.
Atas dasar rincian deskripsi di atas dapat dilakukan rekapitulasi potensi zakat, infak,  dan  sedekah  PNS  Muslim  Kabupaten  Jombang  sebagaimana  disajikan  pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Rekapitulasi Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah
PNS Muslim Kabupaten Jombang No. Kategori Potensi Jumlah PNS Potensi Per Bulan Potensi Per Tahun 1 Zakat 5.865 504.610.607 6.055.327.284 2 Infak dan Sedekah 3.578 35.780.000 429.360.000 Jumlah 9.443 540.390.607 6.484.687.284 Rerata 4.722 57.227 686.719
Potensi ZIS pada tabel di atas bukan jumlah keseluruhan potensi ZIS yang ada di  Kabupaten  Jombang,  karena  masih  ada  potensi  dari  sumber-sumber  lainnya,  di antaranya  adalah  dari  PNS  Muslim  pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Jombang sebagaimana pembahasan selanjutnya.
b. Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah dari PNS Muslim pada Kementerian Agama Kabupaten Jombang
Penelitian  ini  memperoleh  data  bahwa  potensi  zakat,  infak,  dan  sedekah  dari PNS Muslim pada Kementerian Agama Kabupaten Jombang sebagai berikut:
1) Potensi  zakat  PNS  Muslim  Kemenag  Jombang  adalah  sebesar  Rp.  18.722.905,- per bulan atau Rp. 224.674.861,- per tahun.
2) Potensi  infak  dan  sedekah  PNS  Muslim  Kemenag  Jombang  adalah  sebesar  Rp. 2.830.000,-  per  bulan  atau  Rp.  33.960.000,-  per  tahun.  Total  potensi  ZIS  PNS Muslim  Kemenag  Jombang  adalah  Rp.  21.552.905,-  per  bulan  atau  Rp. 258.634.861,- per tahun.
Dari  dua  instansi  sumber  potensi  ZIS  di  atas  diperoleh  deskripsi  total  potensi zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Jombang sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 3. Total Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten Jombang No. Sumber Potensi Potensi Zakat Potensi Infak dan Sedekah (IS) Total Potensi ZIS (Rp) Per Bulan Per Tahun Per Bulan Per Tahun Per Bulan Per Tahun 1 PNS Muslim Kabupaten Jombang 504.610.607 6.055.327.284 35.780.000 429.360.000 540.390.607 6.484.687.284 2 PNS Muslim Kemenag Jombang 18.722.905 224.674.861 2.830.000 33.960.000 21.552.905 258.634.861 Jumlah 523.333.512 6.280.002.145 38.610.000 463.320.000 561.943.512 6.743.322.145 Rerata Per PNS 74.751 897.015 10.000 120.000 51.735 620.818
Tabel  2  di  atas  memberikan  infformasi  bahwa  total  potensi  zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun.
2. Deskripsi  Data  tentang  Profil  dan  Peran  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten Jombang
a. Legalitas dan Organisasi BAZNAS Kabupaten Jombang
BAZNAZ  Kabupaten  Jombang  terbentuk  pada  tahun  2015
berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Jombang
Nomor:
188.4.45./202/415.10.10/2015 tertanggal 26 Juni 2015 tentang “Pengangkatan  Pimpinan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten Jombang”  (salinan  SK  ini  terlampir  dalam  lampiran  laporan  penelitian ini). 12 Dalam  SK  ini  diangkat  lima  orang  sebagai  pimpinan  BAZNAS Jombang, yaitu:
1) Drs. H. Mastur Baidlowi beralamat di Jombatan Kec. Jombang,
2) H.M. Maftuh Makki  beralamat di  Kelurahan  Wringinpitu  Kecamatan Mojowarno,
3) H.  Aidil  Musthofa,  SE,  MM  beralamat  di  Kelurahan  Tambakrejo Kecamatan Jombang,
4) Mu’izzuddin beralamat di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Jogoroto,
5) H.  Rachmad  Hadi  Santosa  beralamat  di  Kelurahan  Jombatan Kecamatan Jombang.
Pengangkatan lima orang tersebut tanpa disebutkan jabatan strukturalnya dalam  organisasi  BAZNAS  Kabupaten  Jombang.  Dalam  praktiknya, ketua  BAZNAZ  ini  adalah  Drs.  H.  Mastur  Baidlowi.  Sedangkan  untuk operasional  harian,  Ketua  BAZNAS  dibzntu  oleh  staf  tata  usaha,  yaitu Luqman Hakim.
12 Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAZ Kabupaten Jombang (Drs. H. Mastur Baidlowi) pada Kamis, 25 Januari 2018, sekitar pukul 09.15 s.d. 10.15 WIB di kantor kerjanya.

## b. Alamat Kantor BAZNAS Kabupaten Jombang
BASNAS  Kabupaten  Jombang  sudah  memiliki  kantor  dan  ruang kerja  yang representatif,  beralamat  di  lingkungan Masjid  Agung “Baitul Mukminin”  di  Kelurahan  Jombatan, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, 61419.
c. Peran BAZNAS Kabupaten Jombang
Sejak  tahun  2015  BAZNAS  Kabupaten  Jombang  melaksanakan perannya  dengan  pelaksanaan  sejumlah  kegiatan  menurut  kondisi objektif organisasinya sebagai berikut:
1) melaksanakan rapat-rapat koordinasi internal untuk menyusun agenda kerja dan strategi pelaksanannya,
2) menjalin relasi struktural dengan Pemerintah Kabupaten Jombang,
3) menjalin  relasi  instansional  dengan  instansi-instansi  di  Kabupaten Jombang  untuk  agenda  penggalian  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah (ZIS),  di  antaranya  adalah  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  dan Kementerian Agama (Kemenag).
4) mengusahakan  dan  memperjuangkan  penerbitan  Perda  Zakat Kabupaten  Jombang  sebagai  alat  utama  untuk  penggalian  dana  ZIS dan agenda program distribusinya.
5) melaksanakan  sosialisasi  Undang-Undang  Zakat  se-Kabupaten Jombang  pada  tanggal  12  Desember  2017  di  Kantor  Islamic  Center Kabupaten Jombang (foto dokumen kegitan terlampir).
6) menyelenggarakan  pelatihan  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  se- Kabupaten  Jombang  pada  tanggal  13  Desember  2017  di  Kantor Islamic Center Kabupaten Jombang (foto dokumen kegitan terlampir).
7) membangun  relasi  kesepahaman  tentang  kelembagaan  zakat  dengan Lembaga-Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  dan  Unit-Unit  Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Jombang.
8) mengumpulkan dana ZIS sesuai dengan kondisi objektif kelembagaan BAZNAS Jombang,
9) mendistribusikan  dana  ZIS  sesuai  dengan  kondisi  objektif kelembagaan BAZNAS Jombang.
10) melaksanakan  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi  (khususnya dengan  Fakultas  Syari’ah  UNHASY  Terbuireng  Jombang)  untuk realisasi program-program penelitian yang diarahkan pada penelitian eksploratif  potensi  ZIS  dan  penelitian  developmental  peta  distribusi ZIS di Kabupaten Jombang. 13
Sejauh  penelitian  ini,  program  BAZNAS  belum  progresif  sesuai dengan fungsinya sebagaimana amanat Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dan Undang-Undang RI Nomor  23  Tahun  2011   tentang  Pengelolaan  Zakat.  Faktor  utama penyebab  kenyataan  ini  adalah  karena  BAZNAS  Jombang  belum memiliki  alat  utama  operasionalisasi  kinerjanya,  yaitu  Perda  Zakat  atau bentuk  dukungan  yuridis  lainnya  yang  memungkinkan  BAZNAS Jombang  untuk  melakukan  pengumpulan  dana  zakat  secara  mantap. Meskipun  pimpinan  BAZNAS  Jombang  sudah  melakukan  usaha  keras untuk meraih dukungan yuridis tersebut sebagaimana penjelasan di atas, tetapi sampai sekarang hal itu belum tercapai.
Dari  wawancara  dan  observasi  lapangan  penelitian  ini  diperoleh data  naskah  “Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jombang  Nomor ...  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Zakat,  Infaq,  dan  Shodaqoh”. Rancangan  ini  sudah  dibahas  di  DPRD  Kabupaten  Jombang  dan dimintakan  persetujuan  ke  DPRD  Provinsi  jawa  Timur.  Akan  tetapi sampai  sekarang  (Januari  2018)  rancangan  tersebut  belum  final pengesahannya. 14
13 Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAZ Kabupaten Jombang (Drs. H. Mastur Baidlowi) dan staf tata usaha (Luqman Hakim) pada Selasa, 16 Januari 2018, sekitar pukul 10.15 s.d. 11.10 WIB  dan  Kamis,  25  Januari  2018,  sekitar  pukul  09.15  s.d.  10.15  WIB  di  kantor  kerjanya. Dokumen  foto  diterima  dari  Luqman  Hakim  pada  22  Januari  2018,  pukul  14.00  via  Medsos WhatsApp (WA), dilengkapi oleh peneliti dari sumber-sumber informasi lainnya. Salinan naskah kerjasama  BAZNAS  Jombang  dengan  Fakultas  Syari’ah  UNHASY  Terbuireng  Jombang terlampir.
14 Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAZ Kabupaten Jombang Kamis, 25 Januari 2018, sekitar  pukul  09.15  s.d.  10.15  WIB  di  kantor  kerjanya.  Kepada  tim  peneliti  sempat  ditunjukkan

## d. Dukungan Normatif dan Yuridis Kelembagaan BAZNAS Kabupaten Jombang
BAZNAS  Jombang  merupakan  sub  struktural  BAZNAS  Pusat. Eksistensinya  didukung  secara  mantap  oleh  peraturan  perundang- undangan nasional sebagai berikut:
1) Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat
a) Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2011 dan Penjelasan  UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
b) Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  14  Tahun  2014  tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 ,
c) Instruksi  Presiden  RI  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional,
d) Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  01  Tahun  2014 Pedoman.  Tata  cara  Pengajuan  Pertimbangan  Pengangkatan/ Pemberhentian  Pimpinan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten/
Kota,
e) Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  02  Tahun  2014 tentang.  Pedoman  Tata  Cara  Pemberian  Rekomendasi.  Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
f) Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  01  Tahun  2016 tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Kerua  dan  Anggaran Tahunan Badan  Amil  Zakat  Nasional,  Badan  Amil  Zakat  Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,
g) Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  02  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
naskah  rancangan  Perda  tersebut  oleh  Ketua  BAZNAS.  Naskah  ini  belum  bernomor,  belum bertanggal,  dan  niscaya  belum  ditandatangani  dan  distempel.  Naskah  ini  bukan  naskah  yang sesungguhnya  yang  dimaksud  oleh  Ketua  BAZNAS.  Naskah  yang  sesungguhnya  sudah ditandatangani oleh Bupati Jombang tetapi belum disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Timur.
2) Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan BAZNAS
a) Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional,
b) Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  118  Tahun  2014  tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi,
c) Keputusan Direktur Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014,
d) Peraturan  BAZNAS  No.  01  Tahun  2014  tentang  Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS,
e) Peraturan  BAZNAS  No.  02  Tahun  2014  tentang  Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ
f) Peraturan  BAZNAS  No.  03  Tahun  2014  tentang  Organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota,
g) Peraturan  BAZNAS  No.  04  Tahun  2014  tentang  Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS,
h) Surat  Keputusan  No.  66  Tahun  2015  tentang  Pengangkatan Anggota BAZNAS 2015 - 2020.
3) Peraturan Perundang-undangan Zakat Pengurang PKP
a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan  Keagamaan  yang  Sifatnya  Wajib  yang  Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga  yang  Dibentuk  atau  Disahkan  oleh  Pemerintah yang  Ditetapkan  sebagai  Penerima  Zakat  atau  Sumbangan Keagamaan  yang  Sifatnya  Wajib  yang  dapat  Dikurangkan  dari Penghasilan Bruto. 15
Jauh sebelum adanya dukungan  yiridis tersebut, BAZNAS Jombang, sebagaimana  BAZNAS-BAZNAS  lainnya,  sudah  memiliki  dukungan normatif  dari  basis  ajaran  Islam,  yaitu  status  zakat  sebagai  rukun  Islam
15 http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/
ketiga,  perintah  pengelolaan  zakat  dalam  al-Qur’an,  dan  sunnah  Nabi Muhammad saw tentang pengelolaan zakat.
3. Analisis Data
a. Analisis Data Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten

## Jombang
Sebagaimana  hasil  penelitian  di  muka,  potensi  dana  ZIS  di Kabupaten Jombang yang dapat dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sebesar Rp. 561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jumlah  ini  bersumber  dari  dua  instansi,  yaitu  Badan  Kepegawaian Daerah  (BKD)  dan  Kementerian  Agama  (Kemenag)  Kabupaten Jombang.  Potensi  ZIS  dari  BKD  sebesar  Rp.  540.390.607,-  per  bulan atau  Rp.  6.484.687.284,-  per  tahun  (96%)  dari  9.443  penawai,  sedang potensi  ZIS  dari  Kemenag  sebesar  Rp.  21.552.905,-  per  bulan  atau  Rp.
258.634.861,- per tahun (4%) dari 1.419 pegawai.
Sesungguhnya  masih  ada  sumber-sumber  lain  ZIS  di  Kabupaten Jombang  selain  dua  instansi  tersebut  yang  dapat  dieksplorasi  lebih  jauh. Hal  ini  berkaitan  dengan  dua  hal,  yaitu  regulasi  kebijakan  pemerintah daerah  dan  pola-pola  pendekatan  yang  dibangun  oleh  pengurus  dan pelaksana  BAZNAS  dengan  sumber-sumber  tersebut.  Pada  sisi  lain, kemampuan  untuk  meraih  berbagai  sumber  ZIS  terkait  juga  dengan kemampuan  membangun  dan  menjaga  reputasi  BAZNAS  di  ruang publik.
Penelitian  ini,  dengan  surat  resmi  dari  BAZNAS  Jombang,  sudah melakukan  penelusuran  data  potensi  ZIS  di  Kabupaten  Jombang  ke banyak  instansi  dan  perusahaan:  dari  28  instansi  dan  perusahaan  yang terdaftar  sebagai  sasaran  pengumpulan  data,  18  instansi  dan  perusahaan sudah dikunjungi oleh tim peneliti, yaitu:
1) Kodim 0814 Jombang
2) Polres Jombang
3) Badan Kepegawaian Daerah
4) Bank BTPN Jombang
5) Apotek Seger Jombang
6) Bank Jombang
7) Pabrik Gula Jombang Baru
8) Pabrik Gula Cukir Diwek
9) PDAM Jombang
10) Bank BTN Syariah Jombang
11) Bank Jatim Jombang
12) Bank BRI Jombang
13) Bank BRI Syariah Jombang
14) Bank BTN Jombang
15) Bank BNI Jombang
16) Ranting PLN Jombang
17) Kejaksaan Kabupaten Jombang
18) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jombang
19) Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Jombang
Sedangkan  sejumlah  instansi  dan  perusahaan  belum  dikunjungi  oleh  tim peneliti adalah sebagai berikut:
1) Komando Satuan Radar 222 Kabuh Kabupaten Jombang
2) Bank Mandiri Syariah Jombang
3) Bank Mandiri Jombang
4) Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang
5) PJKA Jombang Jombang
6) Kantor Pajak Kabupaten Jombang
7) PD Pangklungan Wonosalam Jombang
8) Badan Pertanahan Kabupaten Jombang
9) Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
Dari  18  instansi  dan  perusahaan  yang  telah  dikunjungi  oleh  tim peneliti, hanya dua instansi  yang memberikan data real potensi ZIS dari pegawai  muslim  di  Kabupaten  Jombang,  yaitu  BKD  dan  Kemenag.  16 instansi  dan  perusahaan  lainnya,  selain  dua  instansi  ini,  belumberhasil dicapai  datanya  dalam  penelitian  ini  karena  masih  terhalang  oleh  dua
persoalan,  yaitu  (1)  keterkaitan  BUMN  dengan  kebijakan  dan kewenangan  struktural  lembaganya  dan  (2)  regulasi  kebijakan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jombang.  Dua  persoalan  ini,  secara eksploratif, memerlukan  upaya  BAZNAS  untuk  melakukan pendekatan- pendekatan  struktural  dan  non-struktural  (misalnya  silaturrahim  dan membangun kesepahaman moral) dengan Kepala Pemerintah Daerah dan kepala-kepala instansi dan perusahaan tersebut di atas.
Dalam  perspektif  teori  zakat,  potensi  zakat  di  atas  masih  terbatas pada  zakat  profesi  sebagai  betuk  ijtihad  hukum  Islam  dengan qiya > s shabah (analogi  dengan  indikator  sejenis)  pada  zakat  pertanian  serta zakat emas dan perak. 16 Sesungguhnya masih banyak potensi zakat yang dapat  dieksplorasi  (dihimpun),  yaitu:  zakat  fitrah 17 dan  zakat  harta. 18
Zakat  harta,  selain  profesi,  yang  dapat  dieksplorasi  adalah  (1)  binatang ternak,  (2)  emas  dan  perak,  (3)  barang  tambang  ( ma’din )  dan  barang temuan  ( rikaz ),  (4)  harta  perdagangan,  (5)  tanam-tanaman  dan  buah- buahan.  Lima  jenis  potensi  zakat  harta  ini  merupakan  potensi  utama zakat harta sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik yang masyhur.
b. Analisis  Data  Eksistensi  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten Jombang
Dalam  hemat  peneliti,  terdapat  tiga  hal  pokok  yang  penting dianalisis  Eksistensi  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Jombang, yaitu:  (1)  struktur  organisasi,  (2)  manajemen  organisasi,  dan  (3)  peran organisasi.  Pertama,  struktur  organisasi  BAZNAS  Jombang  belum dilengkapi susunan organisasi pengelola zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999.  Dalam  undang-undang  ini
16 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), 97.
17 H.R. Bukhari, hadis nomor 1503; H.R. Muslim, hadis nomor 984; Muhammad Daud Ali & Habibah Daud Ali , Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 244;  Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil (Yogyakarta:  UII  Press,  2004), 197; Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash’as al-Sijistani. Sunan Abi Dawud ( Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmi>yah, 1996 ), hadis nomor 1609.
18 Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi  Islam (Jakarta:  PT.  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, 1993), 224; Q.S. al-Baqarah  [ 2 ] : 267.
disebutkan  bahwa  susunan  organisasi  BAZNAS  terdiri  atas  Dewan Pertimbangan,  Komisi  Pengawas,  Badan  Pelaksana.  Setiap  bagian organisasi ini minimal terdiri dari  unsur ketua,  sekretaris,  dan anggota. Sedangkan  BAZNAS  Jombang  hanya  terdiri  dari  Badan  Pelaksana, belum memiliki Dewan  Pertimbangan dan  Komisi Pengawas.
Kedua,  manajemen  organisasi  BAZNAS  Jombang,  sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Jombang Nomor: 188.4.45./202/415.10.10/2015 tertanggal 26 Juni 2015 tentang “Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional  Kabupaten  Jombang”,  tidak  jelas  manajemen  organisasinya, hanya  diberi  nomor  urut  nama-nama  orang  yang  diangkat  sebagai pimpinan  BAZNAS  Jombang  dengan  kelengkapan  data  personal  berupa tempat-tanggal lahir dan alamat lengkapnya.
Ketiga, peran BAZNAS Jombang sampai saat ini terbatas pada rapat koordinasi  internal,  konsultasi  eksternal,  pelatihan  UPZ,  sosialisasi  UU Zakat, dan pengumpulan infak dari PNS muslim pada Kantor Pemerintah Kabupaten  Jombang.  Jika  ditinjau  dari  fungsi  lembaga  zakat,  apalagi lembaga bentukan pemerintah, sesungguhnya BAZNAS memiliki fungsi dan  peran  sebagai  lembaga  perantara  dana  umat  (antara  si  kaya  dan  si miskin), penjamin kesejahteraan kaum fakir miskin dan komponen lainnya dalam asnaf , dan pemberdaya ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran ini memperoleh jaminan normatif agama dan garansi yuridis dari negara.
BAZNAS  Jombang  sesungguhnya  berkemungkinan  untuk  dapat berperan  lebih  optimal  jika  didikung  oleh  Perda  Zakat.  Hal  ini  dapat dikonfirmasikan  pada  potensi  dana  ZIS  di  Kabupaten  Jombang sebagaimana  dijelaskan  di  muka,  yaitu  sebesar  Rp.  561.943.512,-  per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Betapa banyak hal yang dapat dilakukan  oleh  BAZNAS  Jombang  dengan  dana  sebesar  ini  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang.
c. Analisis  Data  tentang  Faktor-Faktor  Pendukung  dan  Penghambat dalam Penghimpunan Dana ZIS di Kabupaten Jombang
Sejauh penelitian ini, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam  penghimpunan  dana  ZIS  di  Kabupaten  Jombang  sebagaimana penjelasan di bawah ini.
1) Faktor-Faktor Pendukung Penghimpunan Dana ZIS di

## Kabupaten Jombang
Faktor-faktor  pendukung  dalam  penghimpunan  dana ZIS  di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
a) adanya landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW;
b) adanya  landasan  yuridis  berupa  peraturan  perundang-undangan tentang Zakat;
c) adanya dukungan struktural dari Bupati Jombang;
d) adanya jaminan dana operasinal dari APBD Jombang;
e) adanya  sistem  manajemen  organisasi  BAZNAS  Jombang  yang didukung  oleh  ketersediaan  gedung,  ruang,  dan  fasilitas  kerja  yang representatif, serta SDM-nya;
f) adanya  jaringan  kerjasama  dengan  instansi-instansi,  dan  perusahaan- perusahaan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan penghimpunan dana ZIS.
2) Faktor-Faktor Penghambat Penghimpunan Dana ZIS di

## Kabupaten Jombang
Faktor-faktor  penghambat  dalam  penghimpunan  dana ZIS  di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
a) Belum  tersedia  pengembangan  media-media  informasi offline dan online untuk memudahkan komunikasi program penghimpunan dana ZIS sebagai informasi dan motivasi kepada masyarakat luas.
b) Belum  tersedia  sebagian  SDM  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan program distribusi ZIS sebagaimana analisis pengembangan di atas, khususnya  akuntan,  tenaga  IT  berbasis web ,  jurnalis,  dan  tenaga layanan publik.
c) Belum  optimal  fungsi  manajemen  pengurus  dan  pelaksana BAZNAS  Jombang  sebagai  kekuatan  utama  program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

## C. Penutup
Dari hasil dan analisis penelitian ini diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:
1. Potensi  dana  ZIS  di  Kabupaten  Jombang  adalah  sebesar  Rp.  561.943.512,- per bulan atau Rp. 6.743.322.145,- per tahun. Jumlah ini bersumber dari dua instansi,  yaitu  Badan  Kepegawaian  Daerah  dan  Kementerian  Agama Kabupaten Jombang. Potensi dana ZIS dapat dieksplorasi lebih jauh dari 26 instansi dan perusahaan lainnya di Kabupaten Jombang.
2. Eksistensi  BAZNAS  Kabupaten  Jombang  memperoleh  dukungan  yuridis nasional  berupa  peraturan  perundang-undangan  tentang  zakat  tetapi  belum berbekal  Perda  Zakat.  Perannya  sampai  saat  ini  terbatas  pada  rapat koordinasi  internal,  konsultasi  eksternal,  pelatihan  UPZ,  sosialisasi  UU Zakat,  dan  pengumpulan  infak  dari  PNS  muslim  pada  Kantor  Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Jombang:
a. Faktor-Faktor Pendukung:
1) adanya landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi;
2) adanya landasan yuridis berupa peraturan perundng-undangan tentang zakat;
3) adanya dukungan struktural dari Bupati Jombang;
4) adanya jaminan dana operasinal dari APBD Jombang;
5) adanya  sistem  manajemen  organisasi  BAZNAS  Jombang  yang didukung  oleh  ketersediaan  gedung,  ruang,  dan  fasilitas  kerja  yang representatif, serta SDM-nya;
6) adanya  jaringan  kerjasama  dengan  instansi-instansi  dan  perusahaan- perusahaan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan penghimpunan dana ZIS.
b. Faktor-Faktor Penghambat:
1) Belum  tersedia  pengembangan  media-media  informasi offline dan online untuk  memudahkan  komunikasi  program  penghimpunan  dana
ZIS sebagai informasi dan motivasi kepada masyarakat luas.
2) Belum  tersedia  sebagian  SDM  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan program pengumpulan dana ZIS secara progresif.
3) Belum  optimal  fungsi  manajemen  pengurus  dan  pelaksana  BAZNAS Jombang  sebagai  kekuatan  utama  program-program  pengumpulan dana ZIS di Kabupaten Jombang.
Sejak  awal  penelitian  ini  berusaha  untuk  mencapai  hasilnya  yang maksimal,  tetapi  kemunculan  beberapa  hal  yang  menyangkut  keterbatasan studi penelitian ini diterima sebagai kenyataan alamiah. Keterbatasan studi ini adalah sebagai berikut:
1. Informasi  yang  diperoleh  terbatas  pada  sumber-sumber  utama  pada BAZNAS Jombang, belum dilakukan optimalisasi crosscheck data terhadap sasaran distribusi ZIS yang sudah dilakukan oleh BAZNAS tersebut.
2. Untuk sementara ini penelusuran data  yang  menyangkut finansial berhadapan dengan  aspek-aspek  sekuritas  data  pada  sumber-sumber  informasi  yang merupakan wilayah hak para informan dan lembaganya.
Atas  dasar  kesimpulan  dan  keterbatasan  studi  di  atas,  peneliti  dapat memberikan saran-saran penelitian sebagai berikut:
1. Bagi  para  peneliti,  kiranya  dapat  dikembangkan  penelitian-penelitian selanjutnya  yang  lebih  intensif  dan  optimal  tentang  potensi  dan  eksistensi kelembagaan  zakat,  infak,  dan  sedekah  di  Kabupaten  Jombang,  khususnya pada  BAZNAS  Kabupaten  Jombang  dan  umumnya  Lembaga-Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Jombang.
2. Bagi  BAZNAS  Kabupaten  Jombang,  kiranya  hasil  penelitian  ini  dapat digunakan sebagai informasi objektif untuk pengembangan dalam pengumpulan dana  dan  penguatan  kelembagaan  zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  di Kabupaten  Jombang  sehingga  potensi  ZIS  lebih  besar  dan  dapat  lebih berkembang kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat Jombang.
3. Bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jombang,  kiranya  hasil  penelitian  ini dapat  dijadikan  sebagai  informasi  objektif  untuk  memberikan  dukungan yuridis,  struktural,  dan  finansial  agar  BAZNAS  Jombang  lebih  optimal dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Jombang.
4. Bagi  masyarakat  luas,  khususnya  masyarakat  Jombang,  kiranya  hasil penelitian  ini  dijadikan  sebagai  informasi  objektif  untuk  partisipasinya terhadap program-program pengumpulan dana dan penguatan kelembagaan ZIS di Kabupaten Jombang.

## Bibliografi
Ahmadi,  Rulam. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta  Ar-Ruzz  Media,
2014.
Ali,  Muhammad  Daud  dan  Ali , Habibah  Daud. Lembaga-lembaga  Islam  di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Ash-Shiddiq, Hasbi. Pedoman Zakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
Asnaini, Zakat  Produkif  dalam  Perspektif  Hukum  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Azizi, A. Qodri Membangun Fondasi Ekonomi Umat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Bakri, Masykuri (ed.). Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis . Malang: Visi Press, 2013.
} Bukha > ri (al-), Muh } ammad ibn Isma > `i > l al-Bukha > ri > , S } ah } ihShahih al-Bukhari. Beirut:
Dar al-Kutub, 1992.
Departemen  Agama  RI, Al-Quran  dan  Terjemahannya. Jakarta:  PT  Bumi  Restu , 1976.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, Pedoman Zakat , 2003.
Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah . Jakarta: Gema Insani, 1998.
Hafidhuddin,  Didin.. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern. Jakarta:  Gema  Insani, 2002.
Hasan,  M.  Ali. Zakat  dan  Infak:  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial  di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
Inoed,  Amiruddin,  dkk. Anatomi  Fiqh  Zakat:  Potret  &  Pemahaman  Badan  Amil Zakat Sumatera Selatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Jaziri (al-), `Abd al-Rahman. Fiqh’ ala Madhahib al-Arba’ah, Juz 1. Beirut: Dar al- Fikr, 1972.
Karim,  Adiwarman  Azwar. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2008.
Kholiq,  Abdul  “Pendayagunaan  Zakat,  Infak  dan  Sedekah  untuk  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskindi Kota Semarang”. Jurnal Riptek, Vol.6, No.1, 2012.
Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G. Naturalistic Inquiry. Beverly Hill, California: SAGE Publications, Inc., 1985.
Mughniyah,  M.  Jawad. Al-Fiqh  ‘ala  Madhahib  al-Khamsah ,  terj.  Masykur  AB, Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera, 1996.
Muhamad, Metodologi  Penelitian:  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Yogyakarta: Ekonisia, Cet. II, 2004.
Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
Munawir,  Ahmad  Warson. Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia  Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
Nasution,  Mustafa  Edwin  dkk. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Nasution, Lahmudin. Fiqh I. Jakarta: Logos, 1995.
Nofaturrahmah, Fif. “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah”.
Jurnal Zakat dan Wakaf , Jurnal ZISWAF , Vol.2 No.2, Desember 2015.
Permono,  Sjechul  Hadi. Formula  Zakat  Menuju  Kesejahteraan  Sosial. Surabaya: Aulia, 2005.
Permono,  Sjechul  Hadi.  Pemerintah  Republik  Indonesia  sebagai  Pengelola  Zakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
Permono,  Sjechul  Hadi. Sumber-Sumber  Penggalian  Zakat. Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1993 .
Qardhawi, Yusuf. Fiqh Zakat , terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
Qardhawi,  Yusuf. Hukum  Zakat ,  alih  bahasa  Didin  Hafidhuddin  dan  Hasanuddin. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
Qardhawi, Yusuf. Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan ,  terj. Sari Narulita dan Fauzi Fauzan. Jakarta: Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
Qordhawi, Yusuf. Fiqh Zakat , terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6, 2002.
Rahman, Fazlur. Doktrin Ekonomi Islam, terj Suroyo Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
Rais, Amin. Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta. Bandung: Mizan, 1987.
Ramulyo , M.  Idris. Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan  Hukum  Acara Peradilan  Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Rianse.  Usman  dan  Abdi, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi:  Teori  dan Aplikasi . Bandung: Alfabeta, Ed. I, Cet. III, 2012.
Ridha, Muhammad Rashid Tafsir al-Manar. Beirut: Dar al-Ma’rifat, t.th.
Ridwan ,  Muhammad . Manajemen  Baitul  Maal  wat-Tamwil  (BMT). Yogyakarta: UII Press, Cet 2 , 2005 .
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunah , Juz III. Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
Sari,  Elsi  Kartika. Pengantar  Hukum  Zakat  dan  Wakaf. Jakarta:  PT.  Grasindo, 2006.
Shawka > ni > (al-),  Muh } ammad  bin  `Ali > . Nayl  al-Awt } a > r  Sharah } Muntaqal  Akhba > r .Mesir: Must } afa > al-Ba > bi > al-H{alabi > wa Awla > duh, t.th.
Shiddieqy (Ash-), Tgk. M. Hasby. Pedoman Zakat . Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
Sholehuddin, Wawan  Shofwan. Risalah  Zakat  Infak  dan  Sedekah. Bandung: Tafakur, 2011.
Shuja’, Abu. Fath al-Qarib. Bandung: al-Maarif, t.th.
Sihab, Qurraish. Membumikan al-Qur’an. Bandung: Mizan, 1994.
Sijistani (al-). Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash’as. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmi > yah, 1996.
Sudirman, Zakat  dalam  Pusaran  Arus  Modernitas .  Malang:  UIN  Malang  Press, 2007.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2013.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
Syaifudin,  Ahmad  M. Ekonomi  dan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Islam. Jakarta: Rajawali, 1987.
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat UU Nomor 38 Tahun 1999.
Yohani  dan Yusuf,  M. “Pengaruh  Zakat,  Infaq dan Shodaqoh terhadap  Laba pada Perbankan Syariah Indonesia”. Majalah Neraca, Vol. 10 No.2 (2014). Zuhayli (al-), Wahbah Fiqh al-Islam wa Adillatuh. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Zuhayliy  (al-),  Wahbah. Zakat  Kajian  berbagai  Mazhab .  Bandung  Remaja Rosdakarya, 2000.