## DOI: 10.46730/japs.v3i3.85

## Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis
Di Kota Tanjung Pinang
1 Qorina Salsabila, 2 Gabriela Purba, 3 Selvia Evayanti Saragih
1,2,3 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
Email: qorinasalsabila09@gmail.com Kata kunci Abstrak Gelandangan, pengemis, Dinas Sosial Gelandangan dan pengemis adalah akibat masalah social yang tidak bisa  dihindari.  Permasalahan  sosial  ini  merupakan  interaksi  dan akumulasi  dari  berbagai  permasalahan  seperti  kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja, lingkungan sosial budaya,  kesehatan,  dan  lain  sebagainya.  Dinas  Sosial  sebagai Instansi  yang  bertanggung  jawab  atas  permasalahan  sosial  apakah sudah maksimal atau belum. Adapaun metode yang digunakan pada penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  diambil  dari  hasil  publikasi  pemerintah  kota Tanjung  Pinang  sendiri.  Dari  hasil  yang  didapat  masih  terdapat banyak  gelandangan  dan  pengemis,  bahkan  ada  gologngan  yang bertambah. Sebenarnya perencanaan yang dibuat dari Dinas Sosial sudah  baik,  dari  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  strategi,  dan  program. Tetapi  pada  realisasinya  kinerja  belum  maksimal  bahkan  belum terealisasi sama sekali. Misalnya sarana dan prasana rehabilitasi di kota Tanjung Pinang masih belum ada. Keywords Abstract Homeless, Beggar, Social office Homeless and beggars are the result of social problems that cannot be avoided. This social problem is the interaction and accumulation of  various  problems  such  as  poverty,  low  education,  lack  of  work skills,  socio-cultural  environment,  health,  and  so  on.  Department  of Social Affairs as the agency responsible for social problems whether it  has  been  maximized  or  not.  The  method  used  in  this  study  uses qualitative  methods  with  data  collection  techniques  taken  from  the publications of the Tanjung Pinang city government itself. From the results  obtained,  there  are  still  many  homeless  people  and  beggars, there  are  even  increasing  groups.  Actually  the  plans  made  by  the Social  Service  are  good,  from  the  vision,  mission,  goals,  objectives, strategies,  and  programs.  However,  in  reality,  the  performance  has not  been  maximized  and  has  not  even  been  realized  at  all.  For example,  rehabilitation  facilities  and  infrastructure  in  the  city  of Tanjung Pinang still do not exist.
Volume 3, Nomor 3 Desember 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Masalah  sosial  yang  sulit  untuk  dihindarkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat adalah gelandangan dan pengemis, apalagi yang berada di perkotaan. Permasalahan ini merupakan  akibat  dari  akumulasi  dan  interaksi  dari  berbagai  macam  masalah  seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, keterampilan kerja yang kurang, lingkungan sosial dan  budaya,  kesehatan,  dan  lain  sebagainya.  Lalu  masalah  yang  timbul  akibat permasalahan ini antara lain, dengan adanya gelandangan dan pengemis yang berada di tempat umum akan menyebabkan masalah lingkungan, masalah kependudukan, masalah keamanan  dan  ketertiban,  dan  masalah  kriminalitas.  Di  kota  Tanjung  Pinang  sendiri terakhir jumlah pengemis dan gelandangan yang didapat dari data Dinas Sosial Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 menyebutkan dengan penjabaran bahwa anak balita terlantar 2  orang,  anak  terlantar  12  orang,  lanjut  usia  terlantar  94  orang,  anak  jalanan77  orang, pengemis 55 orang, dan gelandangan 3 orang.
Pemerintah  Indonesia  sendiri  telah  mengatur  mengenai  penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  1980  tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis.  Adapun  hal  yang menimbang dalam pembuatan PP ini antara lain gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan  norma  kehidupan  bangsa  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang Undang  Dasar  1945  karena  itu  perlu  diadakan  berbagai  usaha  penganggulangan,  dan bahwa  usaha  penganggulangan  tersebut  disamping  usaha  pencegahan  timbulnya gelandangan  dan  pengemis  bertujuan  pula  untuk  memberikan  rehabilitasi  kepada gelandangan  dan  pengemis,  agar  mampu  mencapai  taraf  hidup,  kehidupan,  dan penghidupan  yang  layak  sebagai  seorang  warga  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  1980 juga mengatur  usaha yang dilakukan yang tertuang pada Bab III mengenai usaha preventif, bab IV mengenai usaha  Represif,  bab  V  mengenai  usaha  Rehabilitatif,  dan  bab  VI  mengenai  partisipasi masyarakat.  Hal  itu  juga  diatur  oleh  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjung  Pinang  Nomor  7 Tahun  2018  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2015  tentang ketertiban  umum  paragraph  3  pasal  15  yang  berbunyi,  setiap  orang  dilarang  meminta sumbangan  diangkutan  umum,  rumah  tinggal,  kantor  dan  fasilitas  umum  tanpa  izin tertulis dari Instansi terkait, dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan  pengelap  mobil  di  fasilitas  umum,  dilarang  menyuruh  orang  lain  untuk  menjadi pengemis,  pengamen,  pedagang  asongan,  dan  pengelap  mobil  di  Fasilitas  Umum,  dan dilarang  memberikan  sejumlah  uang  atau  barang  kepada  pengemis  dan  pengamen sebagaimana dimaksud.
Dinas sosial sebagai badan yang bertanggung jawab pada proses penanggulangan yang  berada  pada  daerahnya  masing  masing.  Salah  satu  fungsi  dari  keberadaan  dinas sosial adalah mencakup kegiatan mensejahterakan masyarakat, dengan upaya yang dapat dilakukan atau bahkan sudah dilakukan oleh pihak dinas sosial yaitu sosialisasi larangan memberikan uang kepada pengemis melalui himbauan lewat tulisan yang dipajang, selain itu dinas sosial dapat berkolaborasi dengan pihak yang berkaitan dalam melakukan Razia terhadap  pengemis  dan  berkolaborasi  dengan  pihak  yang  berkaitan  dalam  melakukan
Razia  terhadap  pengemis  dan  selanjutnya  memulangkan  mereka  ke  tempat  asalnya. Karena  peran  dinas  sosial  dalam  penanggulangan  pengemis  dan  gelandangan  adalah sebuah  tugas  pokok  struktur  organisasi  yang  berkaitan  dengan  masalah  sosial  baik gelandangan, pengemis, dan masalah sosial lainnya. Dimana dalam penanganannya perlu berkeja sama dengan pihak yang terkait untuk merazia gelandangan dan pengemis. Lalu didalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Tahun 2018 -2023 salah satu  point  jenis  pelayanan  dasar  &  Sub  Kegiatan  yang  ada  pada  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  ialah  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  social  skala  kota  dan penyediaan  sarana  dan  prasarana  social  dinas  social  telah  melakukan  hal  hal  seperti penyediaan fasiitas rumah singgah untuk pengemis, gelandangan, anak/orang terlantar, penyediaan  fasilitas  untuk  orang  jompo  miskin  dan  terlantar,  pembinaan  anak  jalanan, rekomendasi untuk hak asuh anak dimana hal tersebut menjadi nilai pencapaian kinerja pelayanan  perangkat  daerah  kota  tanjung  pinang  dan  hal  itu  juga  didukung  dengan penyediaan anggaran oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk Dinas Sosial.
Menurut  Setiawan  (2020)  menganggap  gelandangan  dan  pengemis  merupakan perwujudan  dari  entitas  kelompok  masyarakat  yang  sangat  rentan  dari  segi  keadaan ekonomi karena berada dalam kondisi sub marginal. Hal ini karena kondisi gelandangan dan  pengemis  yang  memang  tidak  mempunyai  kapasitas  yang  baik  khususnya  dalam bersaing  terhadap  kelompok  formal  yang  diimplikasikan  oleh  kualitas  kemampuanya yang terbatas, level pendidikanya yang tidak mencukupi, dan kapasitasnya yang kurang begitu menggembirakan.. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  31  Tahun  1980  Tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup  mengembara di tempat umum. Sedangkan,  pengertian  pengemis  menurut  Kuntari  dan  Hikmawati  yang  mengutip Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1980  Tentang Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis  (2017)  adalah  orang  yang  mendapatkan penghasilan  dengan  meminta-minta  di  muka  umum  dengan  berbagai  cara  dan  alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
Pengertian peran menurut Soekanto (2012:212), peran merupakan aspek dinamis kedudukan  (status),  apabila  dalam  melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya,  berarti  seseorang  itu  sudah  menjalankan  suatu  peranan.  Peran  adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.
Apabila  seorang  sudah  melakukan  hak  serta  kewajibannya  didalam  kedudukan yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya  peran  berarti  kedudukan  sudah  mendasari  setiap  tindakan  atau  peran  yang
dihasilkan  sesuai  kesempatan  yang  diberikan  dalam  suatu  masyarakat  kepadanya. (Siagian, 2012: 212)
Dengan adanya usaha usaha yang dilalukan diharapkan akan adanya dampak positif yang dihasilkan. Dari usaha Preventif untuk mencegah dan timbulnya gelandangan dan pengemis  di  Masyarakat,  dari  usaha  represif  untuk  mengurangi  dan/atau  meniadakan gelandangan  dan  pengemis,  dari  usaha  Rehabilitatif  untuk  meneliti  atau  menseleksi gelandangan  dan  pengemis  yang  dimasukkan  dalam  Panti  Sosial,  untuk  menentukan kualifikasi  pelayanan  social  yang  akan  diberikan,  untuk  mengubah  sikap  mental gelandangan  dan  pengemis  dari  keadaan  yang  non  produktif  menjadi  keadaan  yang produktif. Sehingga pemerintah yang diwakili oleh Dinas Sosial mampu menyelesaikan permasalahan yang ada yang mengakibatkan adanya Gelandangan dan Pengemis di Kota Tanjung Pinang, dan dapat membuat masalah social dalam kehidupan masyarakat yang timbul akibat adanya gelandangan dan pengemis berkurang bahkan hilang, tetapi belum memberikan  solusi  terbaik.  Dari  berbagai  usaha  dan  penjelasan  diatas  maka  penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di kota Tanjung Pinang” apakah sudah maksimal atau belum.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  deskriptif  kualitatif  yang  didapat  dari  Peraturan Pemerintah dan daerah, penelitian terdahulu, dan data pemerintah yang dipublikasikan. Adapaun  teknik  pengumpulan  data  melalui  data  terbaru  yang  dipublikasikasikan  oleh Pemerintah Daerah.

## Hasil dan Pembahasan
A. Peran Dinas Sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang
Menurut Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:
a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
b. Harapan  peran,  yaitu  harapan  orang  lain  terhadap  seseorang  yang  menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu  posisi  tertentu.  Kalau  ketiga  komponen  tersebut  berlangsung  serasi,  maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Selain itu, ketiga komponen  tersebut  akan  menunjukkan  tingkat  kualitas  suatu  pelayanan  yang dilaksanakan oleh aparatur.
Sebagaimana diketahui bahwa Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai  misinya.  Untuk  organisasi  pelayanan  publik,  informasi  mengenai  kinerja tentu  sangat  berguna  untuk  menilai  seberapa  jauh  pelayanan  yang  diberikan  oleh organisasi  itu  memenuhi  harapan  dan  memuaskan  jasa  (Dwiyanto,  2006:50)  dalam (Prabawati,  2020) .  Jadi  jika  dilihat  dari  teori  peran  diatas  peran  Dinas  Sosial  bisa
dilihat  dari  visi  dan  misi,  tujuan  dan  sasarannya,  strategi  dan  arah  kebijakannya, rencana program dan kegiatan, dan pelaksanaan yang dilakukan.

## B. Jumlah  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  Kota  Tanjung Pinang
Dikutip dari Rencana Stratgis Dinas Sosial Pemerintah Kota Tanjung Pinang periode 2018 – 2023, adapun jumlahnya sebagai berikut:
Tabel 1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tanjung Pinang No. Jenis PMKS 2017 2018 1. Anak Balita Terlantar 1 2 2. Anak Terlantar 35 12 3. Lanjut Usia Terlantar 104 94 4. Anak Jalanan 117 77 5. Pengemis 24 55 6. Gelandangan 4 3 7. Pemulung 6 26
Sumber: Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang periode 2018-2023

## C. Visi dan Misi
Dikutip  dari  Rencana  Strategis  Dinas  Sosial  Kota  Tanjung  Pinang  periode  2018  - 2023,  adapun  Visi  pembangunan  kesejahteraan  sosial  yang  dirancang  oleh Kementerian  Sosial  yaitu,  Terwujudnya  Indonesia  yang  berdaulat,  mandiri,  dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong. Dan misinya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  kelembagaan  kesejahteraan sosial.

## D. Tujuan dan Sasaran
Dikutip  dari  Rencana  Strategis  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota  Tanjung  Pinang periode  2018-2023,  adapaun  tujuannya  yaitu  meningkatkan  penanganan  masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Dengan daerah dan target untuk kelompok sasaran yang dilayani maupun jenis-jenis permasalahan yang ditangani sebagai berikut:
1. Meningkatkan keberdayaan sosial dan masyarakat miskin dan rentan
2. Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial
3. Meningkatkan  perlindungan  dan  jaminan  sosial  bagi  masyarakat  miskin  dan rentan

## E. Strategi dan Arah Kebijakan
Dikutip  dari  Rencana  Strategis  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota  Tanjung  Pinang periode  2018-2023,  adapun  strategi  yang  digunakan  dalam  rangka  pencapaian sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  keberdayaan  sosial  dan  Fakir  Miskin  melalui  peningkatan keterlibatan kelembagaan sosial di masyarakat (PSKS),
2. Meningkatkan  keberdayaan  sosial  melalui  peningkatan  keterampilan, pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  dan  penguatan  kapasitas  pangan keluarga,
3. Meningkatkan  kualitas  rehabilitasi  sosial  melalui  perbaikan  sarana  pelayanan, peningkatan  kapasitas  pendamping,  memperkuat  sistem  pelaporan  dan pendampingan pasca rehabilitasi sosial,
4. Perluasan cakupan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui perbaikan sistem pendataan terpadu yang dikelola dengan aplikasi SIKS-NG Lalu,  kebijakan  yang  diambil  Dinas  Sosial  dalam  rangka  pelaksanaan  strategi adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan dan perluasan penyuluhan sosial dan keterampilan petugas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Pemberdayaan  sosial  dan  fakir  miskin  yang  difokuskan  pada  pendidikan  dan keterampilan berusaha, bantuan usaha melalui KUBe, bantuan usaha perorangan melalui UEP dan pembinaan terhadap usaha-usaha kelompok miskin yang sudah berjalan
3. Peningkatan  kualitas  rehabilitasi  sosial  yang  difokuskan  pada  upaya-upaya pendampingan korban,
4. Peningkatan  kualitas  rehabilitasi  sosial  yang  difokuskan  pada  upaya-upaya pendampingan korban pasca rehabilitasi sosial,
5. Perluasan  cakupan  perlindungan  dan  jaminan  sosial  yang  diprioritaskan  pada hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang belum terjaring melalui PBI APBN untuk masuk dalam PBI APBD Kota.

## F. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Dikutip  dari  Rencana  Strategis  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota  Tanjung  Pinang adalah sebagai berikut:
1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
a. Kegiatan  penunjang  operasional  bantuan  pangan  non  tunai  (BPNT)  untuk rumah tangga sasaran
b. Kegiatan verifikasi dan validasi data BDT Kota Tanjung Pinang
c. Kegiatan  menumbuhkan  kembangkan  kelompok  usia  bersama  melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)
d. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan pelaku usaha ekonomi produktif
e. Kegiatan  pelatihan  keterampilan  bagi  penyandang  masalah  kesejahteraan sosial
f. Kegiatan  pembinaan  dan  peningkatan  kapasitas  Potensi  Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
g. Kegiatan penunjang operasional bantuan uang duka kematian
h. Kegiatan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
i. Kegiatan bimtek pengelolaan usaha bagi pengelola e-Warung
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Suharto  (2014)  dalam  (Mayako,  2020)  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan  atau keberdayaan  kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk  individu-individu yang  mengalami  masalah  kemiskinan  atau  kekerasan,  sebagai  tujuan  yang menunjuk  pada  keadaan  atau  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan sosial  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat  fisik,  ekonomi  maupun  sosial  seperti  kepercayaan  diri,  mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian,  berpartisipasi  dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Prijono.  S.  Onny  dan  Pranarka  (1996)  dalam  (Mayako,  2020)  mengemukakan pemberdayaan  adalah  proses  kepada  masyarakat  agar  menjadi  berdaya, mendorong  atau  memotivasi  individu  agar  mempunyai  kemampuan  atau keberdayaan  untuk  menentukan  pilihan  hidupnya  dan  pemberdayaan  harus ditujukan  pada  kelompok  atau  lapisan  masyarakat  tertinggal.  Oleh  karenanya, pemberdayaan  dapat  disimpulkan  sebagai  proses  mengembangkan  potensi- potensi  yang  dimiliki  oleh  individu  atau  kelompok  untuk  berkembang  dan berdaya dalam upaya mengatasi permasalahan hidup yang dialami. Adapun  program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  dinas  sosial  kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan penunjang operasional Pusdalops TAGANA
b. Kegiatan pembinaan dan pendampingan Disabilitas
c. Kegiatan pemberdayaan penyandang Disabilitas
d. Kegiatan pemberdayaan lanjut usia
e. Kegiatan peningkatan peran pengurus lembaga kesejahteraan sosial (LK2S) Kota Tanjung Pinang
f. Kegiatan penunjang operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
g. Kegiatan  pembengkalan  manajemen  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  (LKS) bagi pengurus dan pengasuh LKSA
h. Kegiatan pembengkalan Standart Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bagi pengurus dan pengasuh LKSA
i. Kegiatan  pemantapan service  provider fasilitas  kesehatan  dan  fasilitas pendidikan bagi Program Keluarga Harapan (PKH)
j. Kegiatan  jambore  Karang  Taruna  Tingkat  Kota  dan  bulan  Bhakti  Karang Taruna
k. Kegiatan  pengembangan  dan  pemberdayaan  wahana  kesejahteraan  sosial berbasis masyarakat (WKSBM)
l. Kegiatan peningkatan kualitas SDM Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Kegiatan penanganan orang terlantar
b. Kegiatan  penyediaan  operasional  Shelter  lansia  terlantar  (Rumah  Bahagia Embung Fatimah)
c. Kegiatan  penanggulangan  permasalahan  orang  dengan  gangguan  jiwa, gelandangan, pengemis, dan tuna sosial di kota Tanjung Pinang
d. Kegiatan pelaksanaan bantuan sembako bagi keluarga miskin
e. Kegiatan  pelayanan  perlindungan  sosial,  psikososial  bagi  Penyandang Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  pada  Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Bina Sejahtera
f. Kegiatan pendataan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat
4. Program Pembinaan Anak Terlantar
a. Kegiatan pendampingan dan pembinaan anak jalanan
b. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
a. liharaan dan pengawasan TMP Kota Tanjung Pinang
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga
b. Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
7. Program  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Capaian  kinerja  dan Keuangan
a. Kegiatan  perencanaan,  monitoring,  dan  evaluasi  program  dan  kegiatan perangkat daerah

## G. Hambatan
Dikutip  dari  Rencana  Strategis  Dinas  Sosial  Kota  Tanjung  Pinang  yang menjadi faktor penghambat anatara lain, yaitu:
1. Kurangnya  kemauan  dan  kompetensi  PSKS  dalam  membantu  penanganan PMKS
2. Saranan  dan  prasarana  panti  rehabilitasi  sosial  yang  belum  ada  di  Tanjung Pinang
3. Tenaga pendamping yang mempunyai kompetensi sangat terbatas
4. Masih adanya ketidak sesuaian data penduduk miskin yang ada di BDT dengan kondisi sesungguhnya

## Simpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  yang  didapat  dapat  dilihat  jumlah  pengemis  dan gelandangan yang ada di kota Tanjung Pinang dengan jumlah permasalahan turun hanya sedikit  dan  bahkan  ada  beberapa  yang  naik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hambatan  yang
dipaparkan, walaupun visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, dan program sudah dibuat tetapi pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang tidak maksimal atau bahkan belum sama sekali  terealisasi.  Misalnya  sarana  dan  prasarana  yang  belum  ada  sama  sekali  untuk rehabilitasi.  Jadi  peran  dinas  sosial  Kota  Tanjung  Pinang  terhadap  pengemis  dan gelandangan dinilai sangat belum maksimal bahkan sangat minim sekali.

## Referensi
Agustiawarman. (2019). Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang . Tanjung
Pinang: Dinas Sosial.
Fadri,  Zainal.  (2019).  Upaya  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis  (Gepeng) Sebagai  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  di  Yogyakarta.
Komunitas : Jurnal Pengembangan Masyarakat islam , 10(1).
Isma  Riskawati,  Abdul  Syani.  (2013).  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Gelandangan  dan
Pengemis  (Studi  Pada  Gelandangan.  dan  Pengemis  Di  Kecamatan  Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung). Jurnal Sociologie , 1(1).
Kuntari,  Sri  &  Hikmawati,  Eni.  (2017).  Melacak  Akar  Permasalahan  Gelandangan Pengemis (Gepeng). Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 41(1).
Mardiyati, Ani. (2015). Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial
Budaya. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial , 39(1).
Mayako, P. A. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan  Kualitass  Hidup  Dan  Perlindungan  Perempuan  Di  Provinsi  Riau.
Jurnal JAPS .
Miftachul  Huda.  (2009). Pekerjaan  Sosial  dan  Kesejahteraan  Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Muhammad Suud. (2008). 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial . Surabaya: Presatsi Pustaka.
Pemerintah  Pusat.  (1980). Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Jakarta Pusat: Pemerintah Pusat.
Prabawati, N. P. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gianyar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal JAPS .
Sastraatmadja, E. (1987). Dampak Sosial Pembangunan . Bandung: Angkasa.
Setiawan, Hendy. (2020). Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas
Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal MODERAT, 6(2).
Tangdilintin,  Paulus.  (2000). Masalah-Masalah  Sosial  (Suatu  Pendekatan  Analisis Sosiologis). Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
Tursilarini,Teteki Yoga dkk. (2009). Kajian Model Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis . Yogyakarta: Citra Media.
Yusrizal  &  Romi  Asmara.  (2020).  Kebijakan  Penanggulangan  Gelandangan  dan Pengemis  (Studi  Penelitian  Di  Kabupaten  Aceh  Utara). Jurnal  Ilmu  Hukum Reusam, 8(1).