INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10419-10426 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif dan Islam
Muhammad Riyan
Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Al-Khairiyah Email: muhammad.riyan@unival.ac.id

## Abstrak
Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.  Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan.  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  yang  belum  dewasa  sampai  anak-anak  yang bersangkutan  dewasa  atau  dapat  berdiri  sendiri.  akan  tetapi,  banyak  fakta  dan  data  terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak, minimnya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak-anak,  serta  bagaimana  peran  agama  dalam  ikut  serta  melindugi  anak-anak  dari  kekerasan seksual.  Tujuan  Penelitian  adalah  untuk  Mengetahui  Pandangan  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual. Metode Penelitian yang digunakan Dalam tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian Analisis Deskriptif Kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini  adalah  dalam  hukum  positif  sebenarnya  sudah  banyak  regulasi  yang  mengatur  permasalahan kekerasan  seksual,  akan  tetapi  banyak  faktor  yang  membuat  regulasi  tersebut  tidak  maksimal. Sedangkan  dalam  Islam  perlindungan  kekerasan  seksual  anak  merupakan  sesuatu  yang  sangat penting,  akan  tetapi  banyak  nilai-nilai  keislaman  yang  mulai  luntur  sehingga  banyak  yang mengabaikan dan tidak peduli dengan hal tersebut.
Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Seksual

## Abstract
The state as a shelter for its citizens must provide regulations to guarantee protection for children. Maintaining  the  survival  of  children  is  the  responsibility  of  parents,  which  should  not  be  ignored. maintain and educate immature children until the children concerned are mature or able to stand on their  own.  However,  there  are  many  facts  and  data  on  the  occurrence  of  sexual  violence  against children, the lack of protection provided by the government to children, and the role of religion in participating in protecting children from sexual violence. The purpose of the research is to find out the  views  of  positive  law  and  Islamic  law  on  the  protection  of  children  against  sexual  violence. Research  Methods  Used  In  this  thesis,  the  researcher  uses  the  Qualitative  Descriptive  Analysis research  method.  The  conclusion  of  this  article  is  that  in  positive  law,  there  are  actually  many regulations that regulate the problem of sexual violence, but many factors make these regulations not optimal. Meanwhile, in Islam, the protection of child sexual violence is something very important, but many Islamic values are starting to fade so that many ignore and do not care about it.
Keywords: Children, Violence, Sexual

## PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  anak  merupakan  masalah  dan  menjadi  kekhawatiran  orang  di seluruh dunia, akibat dari kekerasan seksual tersebut menimbulkan konsekuensi medis dan psikologis  yang  bisa  bertahan  sampai  anak  tersebut  dewasa  (Jhonson,  2004).  Kekerasan seksual muncul dalam pergaulan sosial masyarakat (Magfirah, Kurniati, & Rahman, 2023). Anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  akan  mengalami  trauma  yang berkepanjangan  selama  hidupnya  (Agustini,Rachman  &  Haryandra,  2021).  Kekerasan seksual  anak  dibuktikan  dengan  kegiatan  seksual  antara  seorang  anak  dengan  orang dewasa  atau  anak  lain  yang  dimaksudkan  untuk  memuaskan  kebutuhan  orang  lain  ( Hanson & Wallis, 2018).
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh  diabaikan.  Pasal  45  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  pokok-pokok  perkawinan, menentukan  bahwa  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  yang  belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri (Usman, 2001). Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh  diabaikan.  Pasal  45  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  pokok-pokok  perkawinan, menentukan  bahwa  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  yang  belum dewasa  sampai  anak-anak  yang  bersangkutan  dewasa  atau  dapat  berdiri  sendiri.  Orang tua  merupakan  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan anak  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun  sosial  (Pasal  9  UU  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak) (Gultom, 2014). Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu
hal  yang  penting  didiskusikan.  Tak  hanya  disitu,  negara  sebagai  tempat  berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak (Djamil, 2013).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melalui Center for Tourism Research and Development Universitas Gajah Mada, mengenai berita tentang  Child  Abuse  yang  terjadi  tahun  1992-2002  di  tujuh  kota  besar,  yaitu  Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, dan Kupang ditemukan bahwa ada 3.969 kasus dengan perincian Sexual Abuse 65,8%; Physical Abuse 19,6%; Emotional Abuse  6,3%;  dan  Child  Neglect  8,3%  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Yayasan Kesejahteraan  Anak  Indonesia  melalui  Center  for  Tourism  Research  and  Development Universitas  Gajah  Mada,  mengenai  berita  tentang  Child  Abuse  yang  terjadi  tahun  1992- 2002  di  tujuh  kota  besar,  yaitu  Medan,  Palembang,  Jakarta,  Semarang,  Surabaya,  Ujung Pandang, dan Kupang ditemukan bahwa ada 3.969 kasus dengan perincian Sexual Abuse 65,8%; Physical Abuse 19,6%; Emotional Abuse 6,3%; dan Child Neglect 8,3% (Saraswati, 2015).
Perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat hal ini  dilihat  dari  data  yang  dikeluarkan  komisi  perlindungan  anak  setiap  harinya  4,2  kasus perlindungan anak, dan kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak yang usianya  lebih  muda  saja.  Remaja  putri  hingga  wanita  yang  menginjak  usia  dewasa  pun rawan  akan  bahaya  kekerasan  seksual  (Rahman,  2016).  Menurut  data  KPAI  menunjukkan bahwa  pihaknya  menemukan  218  kasus  kekerasan  seksual  anak  pada  2015.  Sementara pada  2016,  KPAI  mencatat  terdapat  120  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak-anak. Kemudian  di  2017,  tercatat  sebanyak  116  kasus.  Tiga  tahun  terakhir  nampaknya  menjadi tahun  yang  memperhatinkan  bagi  dunia  anak  Indonesia.  Pasalnya  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Dalam data KPAI menyatakan pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan teman korban sendiri (KPAI,2020).
Maka berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, dan banyaknya fakta dan data  terjadinya  banyak  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak-anak,  minimnya perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  anak-anak,  serta  bagaimana  peran agama  dalam  ikut  serta  melindugi  anak-anak  dari  kejahatan  kekerasan  seksual,  maka permaslahan diatas sangat perlu untuk diteliti.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Analisis  Deskriptif  Kualitatif.  Metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa deskripsi dari suatu permasalahan yang kemudian di analisis hasilnya berupa sebuah kesimpulan, bukan berupa angka-angka dari hasil perhitungan statistika. Penelitian ini berupa studi kepustakaan. Maksud dari penelitian ini  yaitu  melacak  literature-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  penulis teliti dan kemudian menganalisisnya dengan data-data yang ada sesuai dengan metode yang  penulis  pakai.  Mengingat  obyek  penelitian  ini  merupakan  kajian  Hukum  Keluarga Islam di Tarik dari sudut pandang Islam dan Perundang-undangan. maka pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan keIslaman dan Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial.  Perlindungan  anak merupakan  perwujudan    adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian perlindungan  anak  diusahakan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.  Kegiatan  perlindungan  anak  membawa  akibat  hukum,  baik  dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Gultom, 2014)
Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan “at- taharussy  al-jinsi”.  Secara  etimologi  at-taharussy  bermakna  menggelorakan  permusuhan (at-tahyiij),  berbuat  kerusakan  (al-ifsad),  dan  menimbulkan  kerusakan,  kebencian  dan permusuhan (al-igra). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual  yang  digunakan  untuk  menyerang  dan  mengganggu  pihak  lain.  Al-Qur‟an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik (Nakha‟i, 2020).
Perlindungan  anak  dalam  pandangan  Hukum  Islam  sangat  diperhatikan,  berbagai upaya dalam melindugi anak sebagai berikut : menyayangi anak meskipun anak hasil dari perbuatan zina, berlaku adil dalam pemberian, menjaga nama baik anak, segera mencari anak jika hilang, melindungi anak dari kekerasan, menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah (Zaki, 2014).
Sedangkan  dalam  Hukum  Positif  banyak  sekali  instrumen  yang  mengatur  hak-hak anak dalam upaya perlindungan terhadap anak, diantaranya:  konvensi PBB tentang hak- hak  anak,  kemudian  di  Indonesia  meratifikasinya  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun 1990, kemudian pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi  Manusia  yang  di  dalamnya  juga  mengatur  hak  anak,  ke  udian  sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak  (UUPA),  pada  tahun  2014  pemerintah  telah  mengadakan  perubahan  dan penambahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Saraswati, 2015)
Meskipun  Indonesia  sudah  memiliki  berbagai  peraturan  hukum  yang  mengatur tentang  anak  di  berbagai  bidang,  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  anak  masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang  masih  berprespektif  hak  anak  dalam  menghadapi  dan  menyelesaikan  persoalan. Selain  itu,  dukungan  masyarakat  atau  budaya  hukum  masyarakat  juga  masih  rendah, terutama  dalam  memposisikan  seorang  anak  dan  pengetahuan  tentang  hak-hak  anak. (Saraswati, 2015). Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1989,  telah  diratifikasi  oleh  lebih  191  negara,  termasuk  Indonesia  sebagai  anggota  PBB melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Dengan  demikian,  Konvensi  PBB tersebut  telah  menjadi  hukum  Indonesia  dan  mengikat  seluruh  warga  negara  Indonesia (Saraswati, 2015). Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak  melalui  beberapa  pasal.  Kemudian,  tiga  tahun  sesudahnya,  pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UUPA). UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (umbrella‟s  law) yang secara sui generis  mengatur  hak-hak  anak.  Namun,  dalam  konsideran  hukumnya  justru  tidak mencantumkan konvensi hak anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak  pada  landasan  hukum  ratifikasi  KHA  yang  menggunakan  instrumen  hukum keputusan  presiden  yang  secara  hierarki  lebih  rendah  derajatnya  daripada  undang- undang.  Meskipun  demikian,  substansi  KHA  dapat  diadopsi  sebagai  materi  undang- undang, seperti  penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada  dalam UUPA (Saraswati, 2015).
Dalam  kitab  Al-Muwafaqat  fi  Ushul  Asy-Syariah,  Imam  Abu  Ishaq  Asy-Syathibi menggariskan  apa  yang  beliau  sebut  sebagai  “tujuan-tujuan  syariah”  (maqasid  asy- syariah). Bagi Asy-Syathibi, setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia,  dan  syariah  sangat  erat  kaitannya  dengan perlindungan  atas  kebutuhan  manusia.  “perindungan”  (muhafadhah)  menjadi  kata  kunci tujuan syariat (al-maqasid asy-syariah) Menurut Asy-Syathibi, ada lima bentuk kebutuhan manusia  yang  sifatnya  dasar  (dharuriyat)  dan  menjadi  tujuan  utama  dari  syariat  Islam,
antara  lain:  1)  memelihara  agama  (al-muhafadhah  „ala  al-din);  2)  memelihara  jiwa  (al- muhafadhah  „ala  al-nafs);  3)  memelihara  akal  pikiran  (al-muhafadhah  „ala  al-„aql);  4) memelihara  keturunan  (al-muhafadhah  „ala  al-nasab);  dan  5)  memelihara  harta/properti (al-muhafadhah „ala al-mal). Kelimanya membangun satu kesatuan. (Umar, 2019). Ulama- ulama  kontemporer  menafsirkan  makna  syariah  dari  konteks  “perlindungan”  tersebut menjadi  luas.  Jasser  Auda,  dalam  kitab  komprehensifnya  yang  mendiskusikan    Maqasid Syariah, memperluas makna “Muhafadhah” tidak hanya dalam konteks diin yang bersifat ritual  (ubudiyah  mahdhah),  tetapi  juga  mencakup  hal-hal  yang  bersifat  sosial  (muamalat duniawiyat).  Konsekuensinya,  menurut  Auda,  maqasid  harus  bersifat  “terbuka”  terhadap perkembangan  keilmuan  terbaru,  interpretasi  filosofis  yang  berkesinambungan,  dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan kontemporer yang melampaui ruang dan waktu (Auda, 2022).
Dalam  pandangan  Islam  kejahatan  dan  kekerasan  seksual  terjadi  akibat  lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, yaitu nilai saling mencintai, mengasihi, melindungi, menghormati, dan  tolong  menolong.  Dalam  hukum  islam  ada  lima  bentuk  kebutuhan  manusia  yang sifatnya  sangat  dasar  dan  sangat  penting  sekali,  dan  menjadi  tujuan  utama  dari  syariat Islam,  yaitu:  1.  Memelihara  agama  (al-muhafadhah  „ala  al-din)  2.  Memelihara  jiwa  (al- muhafadhah „alaal-nafs) 3. Memelihara akal pikiran (al-muhafadhah „ala”aql) 4. Memelihara keturunan (al-muhafadhah „ala al-nasab) 5. memelihara harta/properti (al-muhafadhah „ala al-mal). Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual termasuk ke dalam kelima maqasid diatas  sebagai  satu  kesatuan,  anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  telah dilanggar  hak-hak  dasarnya  baik  itu  agama,  jiwa,  akal,  nasab  dan  bahkan  bisa  sampai kepada  harta/propertinya.    Dalam  aspek  kekerasan  seksual,  menurut  Madzhab  Hanafi kekerasan  seksual  masuk  dalam  klasifikasi  zina,  yang  menjadikan  hukuman  pelakunya Hadd, sedangkan madzhab maliki mengakomodasi pandangan bahwa masalah kekerasan seksual tidak hanya urusan moralitas yang diatur dalam Hadd namun juga urusan fisik dan properti (Syauqi, 2020).
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  melindungi  anak  dapat  melaksanakan  hak dan kewajibannya (Gosita,). Perlindungan kekerasan seksual anak belum dijalankan secara maksimal  dikarenakan  masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  penyebab  dan dampak  kekerasan  seksual  tersebut  terlebih  bagi  anak-anak,  dan  belum  maksimalnya layanan  perlindungan  korban  kekerasan  seksual  yang  difasilitasi  oleh  negara  (Surayda, 2017).  Dalam  Al-Qur‟an  Allah  SWT  menjelaskan  tentang  Perlindungan  Anak  pada  Q.S Annisa  Ayat  9  yang  artinya  :  “dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang seandainya  meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka
khawatir  terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka  mengucapkan  Perkataan  yang  benar.”  Kandungan ayat  tersebut  memerintahkan  agar  kita  memiliki  rasa  khawatir  meninggalkan  anak keturunan  yang  lemah.  Lemah  dalam  hal  fisik,  psikis,  ekonomi,  kesehatan,  intelektual, moral dan lain sebagainnya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita  bahkan  yang  belum  lahir  sekalipun  jauh-jauh  hari,  jangan  sampai  nanti  lahir  dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara (Zaki, 2014). Penanggulangan  tindak  kekerasan  seksual  dapat  dilakukan  dengan  2  cara  yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur  hukum  (non  penal).  Dalam  hal  penanggulangan  dengan  jalur  hukum,  maka  telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang  melakukan  tindak  kekerasan  seksual.  Dalam  KUHP,  beberapa  pasal  mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 298, pasal 292, serta pasal 294. (Moeljanto, 2021).

## SIMPULAN
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial.  Perlindungan  anak  dalam pandangan  Hukum  Islam  sangat  diperhatikan,  akan  tetapi  banyak  nilai-nilai  keislaman yang sudah mulai luntur sehingga perlindungan anak dari kekerasan seksual masih banyak terjadi .Sedangkan dalam Hukum Positif banyak sekali instrumen yang mengatur hak-hak anak  dalam  upaya  perlindungan  terhadap  anak,  akan  tetapi  banyak  faktor  yang membuatnya belum maksimal seperti penegak hukum, faktor sarana, fasilitas, masyarakat dan  lingkungan  yang  belum  menjalankan  perannya  masing-masing.  Meskipun  Indonesia sudah  memiliki  berbagai  peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang  anak  di  berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih  berprespektif hak anak dalam  menghadapi dan  menyelesaikan  persoalan.  Selain itu,  dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.
Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan  Seksual:  Kajian  Kebijakan  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana Islam. Rechtenstudent, 2(3), 342-355.
Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, https//:harian indoprogress.com 8 Februari 2019
Auda, J. (2022). Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
Gosita,  Arif,  1999,  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  Dan  Konveksi  Hak-Hak  Anak,  Era Hukum,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum.  No.4/Th.V/April  1999.  Fakultas  Hukum  Taruma Negara, Jakarta
Gultom,  Maidin,  2014,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung : Refika Aditama
Hanson, R. F., & Wallis, E. (2018). Treating victims of child sexual abuse. American Journal of Psychiatry, 175(11), 1064-1070.
https://www.kpai.go.id/berita/artikel/lindingi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual Imam Nakha‟I,  Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari https//: swararahima.com.//
17 Februari 2020
Johnson, C. F. (2004). Child sexual abuse. The lancet, 364(9432), 462-470.
Magfirah,  A.  C.,  Kurniati,  K.,  &  Rahman,  A.  (2023).  Kekerasan  Seksual  Dalam  Tinjauan Hukum Islam. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(6), 2581-2590.
Moeljatno, S. H. (2021). KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana). Bumi Aksara.
Rahman, Imam D, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah umur korban tindak pidana pelecehan seksual menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Tesis program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Saraswati,  Rika,  2015,  Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia,  Bandung  :    Citra  Aditya Bakti
Surayda,  H.  I.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constituendum, 2(1), 24-38.
Syauqi,  Muhammad  Iqbal,  Problem  Pembahasan  Kekerasan  Seksual  Dala  Fiqih  Islam, Https://Magdalene.Co/Story/Problem-Pembahasan-Kekerasan-Seksual-Dalam-Fikih- Islam 02 Juli 2020
Zaki, Muhammad, 2014, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, Asas, Vol. 6, No. 2, Juli