## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMUDA MELALUI PROGRAM JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) DALAM PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Fachriza Ariyadi 1
1 Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com
Abstract
This research  is an  analysis of  the  implementation  of  public  policies that specifically focuses and leads to a portrait of the implementation of youth empowerment  policies  through  the  Indonesian  Youth  Jamboree  (JPI)
Program  in  youth  development  in  East  Kalimantan  Province.  This  study uses  a  descriptive  qualitative  methodology.  The  results  showed  that  the implementation  of  youth  empowerment  policies through  the  JPI  program in  youth  development  in  East  Kalimantan  province  has  generally  been going well. Key Word: Policy, Implementation, Indonesian Youth Jamboree (JPI)
Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  kajian  analisis  implementasi  kebijakan  publik yang  berfokus  pada  potret  penerapan  kebijakan  pemberdayaan  pemuda melalui  program  Jambore  Pemuda  Indonesia  (JPI)  dalam  pembangunan kepemudaan  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan metodologi  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI dalam  pembangunan  kepemudaan  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  secara umum sudah berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Jambore Pemuda Indonesia (JPI )

## Pendahuluan
Berdasarkan  proyeksi  BPS  pada  tahun  2035  mendatang  bonus demografi  pemuda  Indonesia  berjumlah  305,6  juta  jiwa.  Jumlah  ini meningkat  28,14  %  dari  tahun  2010  yang  sebesar  238,5  juta  jiwa.  Bonus demografi  pemuda  Indonesia  sebenarnya  adalah  peluang  dan  sekaligus tantangan  yang  krusial  bagi  keberlanjutan  bangsa  Indonesia  ke  depan.  Hal yang  terpenting  adalah  mempersiapkan  bonus  demografi  tersebut  menjadi sumberdaya  pemuda  yang  memiliki  daya  saing,  bermanfaat  dan  menjadi “tonik”  bagi  pembangunan  kepemudaan  dengan  menciptakan  pemuda sebagai agent  of  change, kontrol  sosial,  pelopor  perubahan,  teladan  dan pemimpin di masa depan.
Program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) adalah salah satu dari sekian banyak program yang diamanatkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) kepada instansi daerah yang menangani urusan  kepemudaan  baik  di  tingkat  Provinsi  maupun  di  tingkat Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia  dalam  memberikan  pelayanan kepemudaan  berdasarakan  UU  No.  40  Tahun  2009  tentang  kepemudaan. Pada Provinsi Kalimantan Timur, program JPI bisa dikatakan sebagai “tonik” yang  bisa  mengarahkan  pemuda  untuk  menjauhi  segala  bentuk  sumber
masalah  yang  menyebabkan  pembangunan  kepemudaan  di  Kalimantan Timur  menjadi  terhambat.  Program  yang  mendukung  timbulnya  interaksi antar  pemuda  ini,  dengan  cara  berdialog,  berdiskusi,  bertukar  pengalaman dan  pemikiran  antar  pemuda  yang  diharapkan  menimbulkan  toleransi  dan membuka potensi posistif di kalangan pemuda Kaltim, sehingga kegiatan ini bisa menjadi solusi untuk memperkuat solidaritas antar pemuda dan dapat mengembangkan  kreativitas  dan  kemandirian  pemuda  Kaltim  dalam menciptakan  jaringan  informasi,  komunikasi  dan  bisnis  dimasa  yang  akan datang  sehingga  secara  tidak  langsung  berdampak  pada  pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur.
Berdasarakan  penelusuran  awal,  selama  pelaksanaan  program  JPI  di Provinsi Kalimantan Timur berjalan hingga tahun 2018 belum ada penelitian dan kajian terkait program ini, baik tentang substansi programnya maupun kebijakan  pemberdayaan  pemudanya  dalam  upanya  mendukung pembangunan  kepemudaan.  Kegiatan  JPI  di  Kalimantan  Timur  dirasakan hanya  berdampak  pada  tingkat  individu  saja,  kecil  pada  kelompok masyarakat  luas.  Mengingat  sudah  lamanya  program  ini  dilaksanakan, namun  keberadaan  program  JPI  ini  masih  belum  terasa  cukup  signifikan dampaknya  dalam  pembangunan  kepemudaan  khususnya  di  provinsi Kalimantan  Timur.  Padahal  pelaksanaan  program  JPI  ini  selalu  diupayakan digelar  oleh  Kemenpora  setiap  tahunnya  melalui  instansi  daerah  yang menangani  urusan  kepemudaan  baik  di  tingkat  Provinsi  Kalimantan  Timur maupun di tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Selain itu, program ini  masih  belum  banyak  menyentuh  pemuda  yang  ada  di  seluruh  penjuru Kalimantan  Timur,  hanya  sedikit  jumlah  pemuda  yang  berkesempatan mengikuti  program  JPI  ini.  Berangkat  dari  fenomena  yang  dikemukakan  di atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  mendalam  untuk  mengetahui bagaimana  penerapan  program  tersebut  sehingga  akan  terlihat  potret pelaksanaan dari  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI dalam pembangunan kepemudaan khususnya di provinsi Kalimantan Timur.

## Kerangka Konsep dan Teori

## Implementasi Kebijakan Publik
Dalam  Indiahono  (2017:143)  menjelaskan  bahwa  implementasi kebijakan  menunjuk  aktivitas  dalam  menjalankan  kebijakan  dalam  ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang  telah  ditentukan  dalam  kebijakan.  Implementasi  juga  dapat  diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara  lainnya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  dituangkan  dalam kebijakan  tersebut.  Apabila  proses  implementasi  telah  berjalan,  maka diharapkan akan muncul suatu keluaran langsung dari kebijakan yaitu hasil segera ( output) dan dampak (outcomes ). Hasil segera adalah pengaruh atau akibat  jangka  pendek  yang  dihasilkan  oleh  suatu  implementasi  kebijakan, sedangkan  dampak  kebijakan  adalah  sejumlah  akibat  yang  dihasilkan  oleh
implementasi kebijakan yang timbul setelah keluarnya output kebijakan yang melalui  proses  jangka  panjang.  Hasil  segera  dan  dampak  yang  ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implemantasi kebijakan  dalam  model  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Wahab  (2014:165) adalah sebagai berikut:
1. Standar  (ukuran)  dan  sasaran  kebijakan. Implementasi  kebijakan  dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan secara jelas. Ketika suatu kebijakan tidak memiliki standar dan sasaran yang jelas maka  akan  menimbulkan  kesalahpahaman  dan  konflik  dalam pelaksanaannya.
2. Sumber  daya  kebijakan. Perlunya  dukungan  dan  memanfaatkan  sumber daya  yang  tersedia,  baik  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan sumber daya finansial.
3. Karakteristik  badan  pelaksana. Mencakup  struktur  birokrasi,  norma- norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, karena akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan.
4. Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  aktivitas  kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  aktivitas  kegiatan- kegiatan  pelaksanaan  agar  kebijakan  publik  bisa  dilaksanakan  dengan efektif,  apa  yang  menjadi  standar  tujuan  harus  dipahami  oleh  para implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan,  karena  itu  komunikasikan  dan  kordinasikan  merupakan  hal yang penting agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.
5. Sikap  para  pelaksana .  Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  pelaksana kebijakan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi  gagal  karena  tidak  sepenuhnya  menyadari  standar  dan  tujuan kebijakan  dan  mungkin  dikarenakan  mereka  menolak  apa  yang  menjadi tujuan  suatu  kebijakan.  Sebaliknya  apabila  sikap  para  pelaksana bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut  maka implementasi kebijakan akan berhasil.
6. Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik. Kondisi  sosial  ekonomi  sebuah masyarakat  yang  maju,  sistem  politik  yang  stabil  dan  demokratis, dukungan  baik  dari  konstituen  maupun  elit  penguasa  dan  budaya keseharian  masyarakat  yang  mendukung  akan  mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

## Pembangunan Kepemudaan
Pembangunan kepemudaan (Pasal 1 Ayat 3 UU 40 Tahun 2009) adalah proses memfasilitasi segala hal berkaitan dengan kepemudaan. Berbagai hal yang  berkaitan  dengan  potensi,  tanggung  jawab,  hak,  karakter,  kapasitas, aktualisasi  diri  dan  cita-cita  pemuda  adalah  poin  penting  dalam pembangunan  kepemudaan.  Tujuan  pembangunan  kepemudaan  yaitu
terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  cerdas,  kreatif,  inovatif,  mandiri,  demokrayis, bertanggung  jawab,  berdaya  saing  serta  memiliki  jiwa  kepemimpinan, kewirausahaan,  kepeloporan  dan  kebangsaan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 3 UU 40 Tahun 2009).
Pembangunan  kepemudaan  secara  nasional;  Pertama,  arah  dan landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2009  tentang  Kepemudaan.  Kedua,  komponen  yang  perlu  disiapkan antara  lain;  pemantapan  strategi  pelayanan  kepemudaan,  penetapan  tugas, fungsi, wewenang  dan tanggung jawab pemerintah  dan pemerintah daerah, penetapan  peran,  tanggung  jawab  dan  hak  pemuda.  Ketiga,  inti  pelayanan kepemudaan,  yakni  penyadaran,  pemberdayaan  dan  pengembangan; Keempat, Faktor pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kepemudaan, antara lain; melakukan koordinasi dan kemitraan; menyiapkan sarana dan prasarana, menguatkan organisasi kepemudaan, penguatan peran serta masyarakat, memberikan penghargaan dan menyiapkan pendanaan.
Dalam  Indeks  Pembangunan  Pemuda  (IPP)  Indonesia,  pembangunan kepemudaan  dapat  ditelisik  melalui  tiga  lapisan,  yakni  pengembangan individu,  pengembangan  penghidupan,  serta  pengembangan  partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lapisan pengembangan individu, IPP menyertakan  ‘pendidikan’  serta  ‘kesehatan  dan  kesejahteraan’  sebagai domainnya.  Sementara  itu,  dalam  lapisan  pengembangan  penghidupan,  IPP memasukkan  ‘lapangan  dan  kesempatan  kerja’  sebagai  domain  berikutnya. Selanjutnya  adalah  pengembangan  partisipasi,  yang  di  dalamnya  IPP mempertimbangkan  ‘partisipasi  dan  kepemimpinan’  serta  ‘gender  dan diskriminasi’ sebagai dua domain terakhir.

## Pemberdayaan Pemuda
Pemberdayaan  pemuda  adalah  kegiatan  membangkitkan  potensi  dan peran aktif pemuda (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 40 Tahun 2009). Pemberdayaaan pemuda  pada  hakekatnya  merupakan  pembangunan  kapasitas  pemuda melalui  upaya  sistematis  yang  dilakukan  untuk  memindahkan  kondisi pemuda saat ini kepada kondisi lain yang lebih baik. Pemberdayan pemuda dilaksanakan  secara  terencana,  sistematis  dan  berkelanjutan  untuk meningkatkan  potensi  dan  kuallitas  jasmani,  mental  spiritual,  pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dalam pasal  25  UU  No.40  Tahun  2009  tentang  kepemudaan,  dijelaskan  bahwa pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya:
1. Peningkatan iman dan takwa
2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Penyelenggaraan Pendidikan bela negara dan ketahanan nasional
4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
5. Peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda
6. Peningkatan kemampuan hubungan internasional
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan Lembaga kepemudaan
8. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan Berbagai  program  pemberdayaan  pemuda,  paling  tidak  memiliki  dua fungsi  utama:  pertama,  program  pemberdayaan  pemuda  berfokus  untuk merubah dalam level individu, khususnya dalam hal pemberdayaan psikologi dalam pembangunan kapasitas pribadi ( capacity-building) , mengintegrasikan persepsi-persepsi  kontrol  dan  kendalinya,  pendekatan  yang  proaktif  dalam kehidupan,  dan  pemahaman  yang  kritikal  dalam  lingkungan  sosial  dan politik. Sedangkan pemberdayaan pemuda dalam level kolektif berlaku atau terjadi  di  dalam  keluarga,  organisasi,  dan  komunitas,  dimana  melibatkan proses  dan  sistem  yang  dapat  meningkatkan  keahlian  atau  kemampuan anggota-anggotanya,  memfasilitasi  pemuda  dalam  upaya-upaya  perubahan, meningkatkan  kesejahteraan  kolektif  pemuda,  dan  memperkuat  jaringan intra  serta  ekstra-  organisasi  untuk  memperkuat  kualitas  dari  intregrasi kolektif  tersebut.  Pemberdayaan  pemuda  yang  dapat  menciptakan lingkungan yang ramah dan aman dengan melibatkan peran dan partisipasi aktif  dari  pemuda  di  segala  level  baik  individu  maupun  kolektif  di masyarakat adalah tanda keberhasilan dari suatu pemberdayaan pemuda

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  berlangsung  di  Provinsi  Kalimantan Timur. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner ( online ) yang kemudian dianalisis melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian
Program Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
Program  Jambore  Pemuda  Indonesia  (JPI)  merupakan  program  yang dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga  (Kemenpora)  yang telah  diselenggarakan  sejak  tahun  1994,  dimana  pada  era  tahun  1990an tersebut,  program  JPI  lebih  dikenal  dengan  program  Kemah  Kesatuan Pemuda (KKP). Perubahan nama kegiatan tersebut berdampak pada muatan substansi  kegiatannya.  Di  awal  tahun  2000an  hingga  sekarang,  kegiatan  JPI bukan hanya sekedar dimaksudkan untuk menyatukan pemuda-pemuda se- Nusantara  dalam  bentuk  perkemahan  saja,  melainkan  juga  untuk memberikan  peran  terhadap  pemuda  dalam  arti  yang  lebih  luas  dengan memanfaatkan  kegiatan  JPI  sebagai  wadah  untuk  mempersiapkan  para pemimpin masa depan bangsa Indonesia.
JPI  adalah  pertemuan  akbar  para  pemuda  Indonesia  (terdiri  dari  34 provinsi)  yang  dilaksanakan  tiap  satu  kali  dalam  satu  tahun.  Rangkaian kegiatan JPI dilaksanakan selama kurang lebih tujuh hari (satu minggu) yang terdiri  dari  kegiatan  kemah  pemuda  Indonesia,  pawai  budaya  pemuda Indonesia,  pentas  seni  dan  budaya,  pameran  produk  kreatif,  olahraga bersama,  olahraga  tradisional,  lomba  senam  kreatif  daerah,  workshop  dan
dialog  nasional  pemuda  serta  bakti  sosial.  Puncak  acara  JPI  biasanya dirangkai  dengan  peringatan  Hari  Sumpah  Pemuda  tanggal  28  Oktober. Secara  khusus  tujuan  dari  JPI  adalah  untuk  meningkatkan  partisipasi  dan peran aktif pemuda di berbagai bidang, meningkatkan daya saing kompetitif pemuda  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  pemuda  melalui penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Program  JPI  ditujukan  untuk mendukung timbulnya interaksi antar pemuda, berdialog, berdiskusi (isu-isu regional  dan  nasional  yang  sedang  berkembang),  mempelajari  budaya, bertukar  pengalaman  dan  pemikiran  yang  menimbulkan  pengertian, penghormatan  dan  toleransi  di  kalangan  pemuda.  Beberapa  tanggapan posistif  dari  kegiatan  ini  bisa  menjadi  solusi  untuk  memperkuat  solidaritas antar  pemuda dalam rangka merajut semangat  kesatuan NKRI. Program ini diikuti oleh peserta dari seluruh Provinsi di Indonesia. Dengan mengirimkan peserta sebagai delegasi dari setiap Provinsi. Sebelumnya  dilakukan seleksi dari tingkatan Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi untuk mendapatkan wakil terbaik dari setiap daerah. Proses seleksi dilakukan oleh dinas terkait kepemudaan  dengan  melakukan  berbagai  tahapan  seleksi  untuk  menyaring pemuda-pemuda terbaik yang berhak mewakili nama daerah.

## Standar (ukuran) dan Sasaran Kebijakan/Program JPI
Dalam implementasinya, Dispora Kaltim melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda  melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  petunjuk  teknis  dan  panduan pelaksanaan  JPI  yang  telah  disepakati  dan  diberikan  oleh  Kemenpora  RI setiap  tahunnya.  Sejalan  dengan  model  Van  Meter  dan  Van  Horn  yang menyebutkan  bahwa  implementasi  kebijakan  dapat  diukur  tingkat keberhasilannya  dari  standar  (ukuran)  dan  sasaran  kebijakan.  Dengan ketentuan  standar  dan  sasaran  kebijakan  yang  jelas  tersebut  maka  tujuan dari  implementasi  kebijakan  dapat  tercapai.  Rangkaian  kegiatan  dalam penyelenggaraan program JPI secara nasional dilaksanakan oleh Kemenpora RI  bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah  provinsi  sebagai  tuan  rumah penyelenggaran  JPI  dan  stakeholder  mitra  pembangunan  kepemudaan (PPMI) pada setiap tahunnya. Untuk di tingkat daerah provinsi, proses awal dilaksanakan  penyeleksian  peserta  dan  selanjutnya  pembekalan  peserta daerah  yang  akan  mewakili  ditingkat  nasional.  Untuk  Provinsi  Kalimantan Timur  melalui  Bidang  Pemberdayaan  Pemuda  Dispora  Kaltim menyelenggarakan  proses  penyeleksian  dan  pembekalan  peserta  yang terpilih  dari  seluruh  perwakilan  pemuda  asal  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Kalimantan  Timur.  Untuk  sasaran  dari  program  JPI  ini  adalah  pemuda- pemudi terbaik dari provinsi Kalimantan Timur yang telah melewati proses seleksi  berjenjang  di  tingkat  daerah  hingga  provinsi  yang  berhak  mewakili provinsi Kalimantan Timur di JPI tingkat nasional dengan muatan wawasan kebangsaan  dan  rasa  cinta  kepaada  tanah  air,  serta  memahami keanekaragaman  seni  dan  budaya  dalam  memupuk  rasa  kesatuan  dan persatuan bangsa.

## Sumber Daya Kebijakan
Sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn, keberhasilan proses implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan  dalam memanfaatkan  sumber  daya  kebijakan  yang  tersedia.  Ketersediaan  sumber daya kebijakan dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor  yang  harus  selalu  di  perhatikan.Perlunya  dukungan  dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya finansial adalah kunci keberhasilan selanjutnya dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur. SDM yang terlibat  dalam  implementasi  program  JPI  sudah  cukup  memadai  dengan dibantu  secara  keseluruhan  baik  dari  internal  Dispora  Kaltim  sendiri, beberapa tim seleksi dan tim pembekalan peserta serta dukungan penuh dari DPD PPMI Kaltim sebagai mitra pembangunan kepemudaan melalui Program JPI  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  selain  itu,  dukungan  sumber  pendanaan yang cukup dari anggaran yang setiap tahunnya dialokasikan melalui APBD Dispora  Kaltim  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam  implementasi program JPI di provinsi Kalimantan Timur.

## Karakteristik Badan Pelaksana
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Wahab  (2014:165),  dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, karakteristik badan pelaksana harus tepat dengan kebijakannya yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi,  karena  akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan. Karakteristik badan pelaksana  kebijakan  yang  mencakup  struktur  birokrasi,  norma-norma  dan pola-pola  hubungan  yang  terjadi  dalam  birokrasi  akan  mempengaruhi implementasi  suatu  program  kebijakan.  Dalam  implementasi  kebijakan pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  dalam  pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur, telah melaksanakan program JPI berdasarakan  petunjuk  teknis  dan  pedoman  pelaksanaan  yang  memiliki ketegasan  peran  pada  masing-masing    implementator  dalam  melaksanakan program  JPI  yang  dimuat  dalam  bentuk  Surat  Keputusan  (SK)  dan didalamnya  terdapat  pengorganisasian  pelaksanaan  kegiatan  (struktur birokrasi),  dan  telah  terjalin  dengan  baik  pola  hubungan  kerja  birokrasi antara pusat dan daerah yang berfokus pada pengawasan dan koordinasinya, baik  antara  Kemenpora  dengan  Dispora  Kaltim  maupun  antara  Dispora Kaltim dengan Dispora Kabupaten/Kota, serta DPD PPMI Kaltim yang terlibat dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI di Provinsi Kalimantan Timur.

## Komunikasi  Antar  Organisasi  Terkait  dan  Aktivitas  Kegiatan Pelaksanaan
Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  aktivitas  kegiatan-kegiatan yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  program  JPI  dimaksudkan  agar  kebijakan
dan program yang ada bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai alur yang  sudah  ditetapkan  bersama,  apa  yang  menjadi  standar  tujuan  harus dipahami  oleh  para  implementor  yang  bertanggung  jawab  atas  pencapaian standar dan tujuan kebijakan dan program JPI, karena itu komunikasikan dan kordinasikan  merupakan  hal  yang  penting  agar  tujuan  dan  sasaran  dapat tercapai. Dalam implementasinya, bisa dikatakan bahwa Dispora Kaltim telah melaksanakan proses komunikasi dan koordinasi dengan baik melalui rapat koordinasi  (menggunakan  saluran  komunikasi  formal  maupun  nonformal). Komunikasi  yang  telah  terbentuk  dimanfaatkan  dalam  aktivitas  kegiatan pelaksanaan mulai dari persiapan, hingga monitoring pelaksanaan. Selain itu, dalam  proses  komunikasi  dan  koordinasi  antar  implementator  yang  terkait digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  berdasarkan  alur  yang  sudah  ditetapkan untuk  memastikan  standar  dan  tujuan  yang  ada  telah  tercapai.  Hal  ini  jika dilihat dari kesesuaian dengan model Van meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:165), maka bisa dikatakan bahwa Dispora Kaltim telah melaksanakan proses  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  baik  sesuai  dengan  model  yang digunakan  melalui  rapat  koordinasi  mulai  dari  persiapan,  monitoring pelaksanaan  dan  evaluasi  sesuai  alur  yang  sudah  ditetapkan  baik  secara formal maupun non formal agar untuk memastikan standar dan tujuan dari implementasi program JPI di Kalimantan Timur telah tercapai sesuai standar dan tujuan yang diharapkan.

## Sikap Para Pelaksana dalam Implementasi
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  pelaksana  kebijakan  sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Respon  yang  dapat  mempengaruhi  kemampuan  dan  kemauan  dalam melaksanakan  suatu  kebijakan,  antara  lain  terdiri  dari  pengetahuan, pemahaman  dan  pendalaman  terhadap  kebijakan.  Dalam  implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI dalam pembangunan kepemudaan  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Sikap  dan  pemahaman  petugas pelaksana  terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan  pemberdayaan  melalui program JPI ini bisa dikatakan baik, karena sudah menerima dan memahami apa saja yang menjadi standar dan tujuan dari program JPI, baik dari pihak Dispora  Kaltim  sendiri  maupun  DPD  PPMI  Kaltim  sebagai  mitra  Dispora Kaltim  dalam  pelaksanaan  program  JPI,  mulai  dari  proses  seleksi  sampai proses  pembekalan  peserta  di  tingkat  provinsi  Kalimantan  Timur,  serta sampai dengan pelaksanaan JPI ditingkat nasional. Sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:165), bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  publik.  Dari  hasil  penelitian  dapat dilihat bahwa sikap penerimaan mengenai program JPI dalam pembangunan kepemudaan  di  provinsi  Kalimantan  Timur  ini  merupakan  salah  satu  hal positif  dari  program  JPI  yang  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Point  terakhir  yang  juga  perlu  untuk  diperhatikan  agar  dapat  melihat sejauh  mana  capaian  kinerja  dalam  implementasi  kebijakan  publik  dalam perspektif  yang  ditawarkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  adalah  kondisi lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  dimana  implementasi  program dilakukan.  Kebijakan  yang  berkualitas  tidak  akan  berhasil  ketika implementasi  dalam  situasi  dan  kondisi  lingkungan  yang  tidak  kondusif. Maka dari itulah, upaya dalam mengimplementassikan suatu kebijakan harus pula  memperhatikan  kondusifitas  lingkungan  sekitar  dimana  kebijakan publik di implementasikan. Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju,  sistem  politik  yang  stabil  dan  demokratis,  dukungan  baik  dari pemerintah maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung  akan  mempermudah  implementasi  sebuah  kebijakan.  Kondisi lingkungan ekonomi, masyarakat Kalimantan Timur bisa dikatakan baik serta sistem politik dan pemerintahan yang  stabil dan kondusif yang mendukung kegiatan JPI ini berjalan dengan lancar dan sukses.
Pengaruh  dan  dukungan  publik  dalam  kondisi  lingkungan  ekonomi, sosial dan politik dalam kebijakan pemberdayaan pemuda melalui  program JPI  ini  juga  terlihat  pada  stand  pameran  yang  ditampilkan  para  peserta  JPI perwakilan Kalimanatan Timur yang menampilkan hasil kerajinan dan segala kreatifitas  pemuda  di  setiap  daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Dampak ekonomi  dan  sosial  melalui  kegiatan  ini  dilihat  sangat  membantu  bagi peserta  JPI  perwakilan  Kalimantan  Timur  sendiri  dalam  menghidupkan perekonomian menegah kebawah melalui hasil penjualan produk kerajinan, selain  itu  peserta    perakilan  Kalimantan  Timur  juga  bisa  saling  bertukar informasi  dan  komunikasi  antar  peserta  baik  sesama  provinsi  Kalimantan Timur  sendiri  maupun  peserta  dari  provinsi  lain,  sehingga  kehidupan bersosial  sangat  terbuka  dan  sangat  membantu  menambah  jaringan komukasi bagi peserta yang diharapkan akan bermanfaat di masa yang akan datang.
Berdasarkah hasil penelitian dapat diartikan bahwa pengaruh politik tentunya  berpengaruh  dalam  kegiatan  JPI  dengan  melibatkan  jajaran kementerian  dan  dinas  dinas  kepemudaan  yang  terkait  disetiap  daerah. Dispora  Kaltim  dituntut  untuk  menjalin  hubungan  baik  dengan  Kemenpora RI  sebagai leading sektor  pelaksana  kegiatan,  maupun  dengan  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri untuk mengawal anggaran kegiatan agar terpenuhi  serta  selain  itu  hubungan  baik  dengan  Dispora  Kabupaten/Kota juga  diperlukan  dalam  persamaan  persepsi  dan  pandangan  dalam  upaya pemberdayaan  pemuda  di  daerah  masing-masing  untuk  sinergisitas pembangunan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur.
Sejalan  dengan  pendapat  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Wahab (2014:165),  kondisi  sosial  ekonomi  sebuah  masyarakat  yang  maju,  sistem politik  yang  stabil  dan  demokratis,  dukungan  baik  dari  konstituen  maupun elit  penguasa  dan  budaya  keseharian  masyarakat  yang  mendukung  akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan. Hal inilah yang menjadikan
implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  dalam pembangunan  kepemudaan  di  provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  berjalan dengan baik, lancar dan sukses karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ekonomi,  sosial  dan  politik  yang  mendukung  dalam  implementasi  program JPI di provinsi Kalimantan Timur.
Selain itu kondisi sosial yang sangat terbuka dan sangat membantu bagi peserta  program  JPI  dalam  menambah  jaringan  komunikasi  yang  akan bermanfaat  untuk  masa  yang  akan  datang.  Selanjutnta,  program  JPI dirasakan  berdampak  pada  pembangunan  kepemudaan  di  Provinsi Kalimantan Timur dengan bentuk nyatanya dapat meningkatkan kehidupan para  alumni/purna  program  JPI  baik  dalam  partisipasi  di  berbagai  bidang kehidupan,  kepemimpinan  dan  kesetaraan  gender,  maupun  dalam  bidang pendidikan  dan  kesehatan  sebagai  pengembangan  individu  bagi  para alumni/purna program JPI serta dalam mengembangkan potensi dan peluang ekonomi,  sehingga  menciptakan  lapangan  dan  kesempatan  kerja  baik  bagi diri sendiri maupun pemuda lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  dalam  implementasi  kebijakan pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  dalam  pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur
Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  sangat  menentukan  dalam pencapaian  keberhasilan  ataupun  kegagalan  pada  implementasi  suatu kebijakan,  tak  terkecuali  dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan pemuda  melalui  Program  JPI  dalam  pembangunan  kepemudaan  di  Provinsi Kalimantan Timur.
Faktor  pendukung  dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan pemuda  melalui  program  JPI  dalam  pembangunan  kepemudaan  di Kalimantan Timur ini adalah:
a. Ketersedian  anggaran,  peluang  keberhasilan  implementasi  kebijakan pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  ini  sangat  ditentukan  besar atau  kecilnya  anggaran  yang  disiapkan  melalui  APBD  Dispora  Kaltim. Sebab  semua  rangkaian  kegiatan  program  JPI  mulai  dari  tahapan  seleksi peserta,  pembekalan  dan  sampai  persiapan  keberangkatan  peserta  ke tingkat  nasional  pun  memerlukan  biaya.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa ukuran  keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan melalui program JPI dilihat dari kecukupan anggaran yang diperlukan.
b. Petunjuk  teknis,  standar  dan  sasaran  kebijakan  yang  jelas  melalui petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program JPI sangat diperlukan setiap  tahunnya  untuk  mengetahui  ukuran  standar  yang  ditetapkan  dan untuk  memudahkan  dalam  merancang  persiapan  peserta  program  JPI demi keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan.
c. Koordinasi  dan  komitmen  pelaksana,  koordinasi  dibutuhkan  sebagai bahan  sarana  komunikasi  guna  memonitoring,  mengevaluasi  dan pelaporan  untuk  memastikan  pencapaian  standar  dan  tujuan  kebijakan pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  sesuai  dengan  standar  dan
tujuan  yang  diharapakan  oleh  pelaksana  kegiatan.  Sedangkan  komitmen pelaksana  diperlukan  untuk  melihat  sejauh  mana  sikap  dan  respon penerimaan  para  pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut  agar  mencapai standar dan tujuan yang diharapkan.
d. Dukungan  penuh  dari  PPMI  Kaltim,  sebagai  salah  satu  SDM  dan  mitra pembangunan  kepemudaan melalui program JPI di Provinsi Kalimanatan Timur,  Dispora  Kaltim  membutuhkan  peran  serta  dukungan  penuh  dari DPD  PPMI  Kaltim  dalam  bersama-sama  turut  mengimplementasikan program  JPI  ini  tiap  tahunnya.  Karena  apabila  SDM  yang  terlibat  dalam implementasi  kebijakan  yang  tidak  didukung  oleh  sumber  daya  manusia yang  tepat  akan  sulit  merealisasikan  tujuan-tujuan  dan  keberhasilan dalam implementasi kebijakan
Faktor  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan pemuda  melalui  program  JPI  dalam  pembangunan  kepemudaan  di Kalimantan Timur adalah:
a. Waktu  persiapan  yang  sedikit,  proses  rangkaian  kegiatan  JPI  yang tergolong  panjang  dan  membutuh  waktu  yang  lebih  banyak  mulai  dari persiapan  kegiatan,  seleksi  peserta,  pembekalan  sampai  keberangkatan peserta ke tingkat nasional sangat membutuhkan waktu yang cukup dalam mempersiapkan tim agar bisa maksimal menjalani program JPI di tingkat nasional.  Kendala  ini  yang  pernah  dialami  Dispora  Kaltim  dalam implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  ini dalam  pembangunan  kepemudaan  di  provinsi  Kalimantan  Timur,  yaitu keterbatasan  waktu  dalam  persiapan  peserta,  mulai  dari  tahap  seleksi sampai  pembekalan  yang  waktunya  berdekatan  dengan  jadwal keberangkatan  peserta  ke  tingkat  nasional,  sehingga  target  dan  tujuan yang diharapkan agar tercapai melalui program JPI ini di tingkat nasional, karena  keterbatasan  waktu  persiapan  yang  kurang  menyebabkan  hasil yang di dapat kurang maksimal.
b. Tuan  rumah  penyelenggara  program  JPI  yang  tidak  siap,  Faktor  ini menjadi pemicu kegagalan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda melalui program JPI, baik ditingkat nasional sekalipun maupun di tingkat daerah provinsi. Ketidaksiapan tuan rumah sangat ditentukan oleh komitmen implementator dalam melaksanakan  program JPI berdasarkan standar (ukuran) dan tujuan yang sudah ditetapkan. Kesiapan tuan rumah harus dimatangkan dari seluruh aspek yang menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan  Program JPI agar standar (ukuran)  dan tujuan bisa tercapai sebagaimana yang sudah ditetapkan.
c. Komunikasi  dan  koordinasi  pelaksana  yang  tidak  berjalan  dengan  baik. Hal  ini  menjadi  pemicu  terhambatnya  proses  implementasi  kebijakan pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  dalam  pembangunan kepemudaan  di  provinsi  Kalimantan  Timur.  Komunikasi  dan  koordinasi yang  tidak  terbuka  dan  tidak  dilakukan  monitoring  secara  berkelanjutan mengakibatkan  terhambatnya  pencapaian  standar  dan  tujuan  kebijakan
pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  sesuai  dengan  yang diharapakan oleh pelaksana kegiatan
d. Serta  kurangnya  dukungan  pemerintah  daerah  dalam  memberikan kegiatan setelah program JPI selesai dilaksanakan. Walapun secara umum pemerintah  sudah  melibatkan  para  alumni/purna  program  JPI  melalui DPD PPMI, namun kondisi di lapangan tidak semua daerah khususnya di Kab/Kota  yang  melibatkan  para  alumni/purna  program  JPI  dalam implementasinya.  Dalam  mendukung  pembangunan  kepemudaan  di provinsi  Kalimantan  Timur,  pemerintah  bertanggung  jawab  memeberi pelayanan  kepemudaan  salah  satunya  pemberdayaan  pemuda  dan pengembangan  pemuda  dalam  bentuk  melibatkan  para  alumni/purna program  JPI  untuk  berpartisipasi  dalam  implementasi  program  JPI ataupun berbagai bidang kegiatan kepemudaan lainnya
Kesimpulan dan Saran
1. Implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program Jambore  Pemuda  Indonesia  (JPI)  dalam  pembangunan  kepemudaan  di Provinsi  Kalimantan  Timur  secara  umum  sudah  berjalan  dengan  baik, terlihat dari beberapa capaian indikatornya antara lain:
a) Standar  (ukuran)  dan  sasaran  kebijakan/program  JPI  dalam implementasi  yang  dilaksanakan  setiap  tahunnya  ini  telah  sesuai dilaksanakan  berdasarkan  petunjuk  teknis  dan  pedoman  pelaksanaa dari  program  JPI  serta  tujuan  dan  sasaran  yang  diharapakan  sesuai dengan hasil yang dicapai.
b) Dukungan  sumber  daya  kebijakan,  seperti  SDM  yang  terlibat  dalam implementasi  program  JPI  sudah  cukup  memadai  dengan  dibantu secara  keseluruhan  baik  dari  internal  Dispora  Kaltim  sendiri, beberapa  tim  seleksi  dan  tim  pembekalan  peserta  serta  dukungan penuh  dari  DPD  PPMI  Kaltim  sebagai  mitra  pembangunan kepemudaan melalui Program JPI di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu,  dukungan  sumber  pendanaan  yang  cukup  dari  anggaran  yang setiap  tahunnya  dialokasikan  melalui  APBD  Dispora  Kaltim  sangat menentukan  keberhasilan  dalam  implementasi  program  JPI  di provinsi Kalimantan Timur.
c) Untuk karakteristik badan pelaksana, dapat disimpulkan bahwa sudah terlihat ketegasan peran Dispora Kaltim sebagai implementator dalam implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI di  provinsi  Kalimantan  Timur  yang  dimuat  dalam  sebuah  Surat Keputusan  (SK)  yang  didalamnya  terdapat  pengorganisasian pelaksanaan  kegiatan  berdasarkan  struktur  birokrasi  yang  ada  yang bertugas dan bertanggung jawab dalam implementasi program JPI di lapangan.
d) Proses  komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  aktivitas  kegiatan pelaksanaan  dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda melalui  program  JPI  di  Kalimantan  Timur  sudah  tergolong  baik
dengan  memanfaatkan  saluran  komunikasi  formal  melalui  rapat koordinasi  maupun  nonformal  melalui  saluran  komunikasi  lainnya. Komunikasi utama yang telah terbentuk dimanfaatkan dalam aktivitas kegiatan pelaksanaan sebagai bahan monitoring dan pelaporan dalam implementasi  program  JPI  di  lapangan.  Selain  itu,  dalam  proses komunikasi  dan  koordinasi  antar  implementator  yang  terkait digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  memastikan  pencapaian standar  dan  tujuan  kebijakan  sesuai  dengan  yang  diharapakan  oleh pelaksana kegiatan.
e) Selanjutnya  sikap  para  pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  dalam  pembangunan kepemudaan  di  Kalimantan  Timur  sudah  menerima  dan  memahami apa saja yang menjadi standar dan tujuan dari program JPI agar dapat berjalan dengan baik.
f) Kondisi  lingkungan  ekonomi,  masyarakat  Kaltim  bisa  dikatakan  baik serta sistem politik dan  pemerintahan yang stabil dan kondusif yang mendukung kegiatan JPI ini berjalan dengan lancar dan sukses. Selain itu  kondisi  sosial  yang  sangat  terbuka  dan  sangat  membantu  bagi peserta program JPI dalam menambah jaringan komunikasi yang akan bermanfaat  untuk  masa  yang  akan  datang.  Selain  itu,  program  JPI dirasakan  berdampak  pada  pembangunan  kepemudaan  di  Provinsi Kalimantan  Timur  dengan  bentuk  nyatanya  dapat  meningkatkan kehidupan  para  alumni/purna  program  JPI  baik  dalam  partisipasi  di berbagai  bidang  kehidupan,  kepemimpinan  dan  kesetaraan  gender, maupun  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  sebagai pengembangan  individu  bagi  para  alumni/purna  program  JPI  serta dalam  mengembangkan  potensi  dan  peluang  ekonomi,  sehingga menciptakan  lapangan  dan  kesempatan  kerja  baik  bagi  diri  sendiri maupun pemuda lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam  rangka  meningkatkan  keberhasilan  implementasi  kebijakan pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  dalam  pembangunan kepemudaan  di  provinsi  Kalimantan  Timur,  beberapa  saran  dan  masukan yang  dapat  diberikan  dan  penting  untuk  diperhatikan,  adalah  sebagai berikut:
1. Bagi  pemerintah  provinsi  Kalimantan  Timur  dan  seluruh  stakeholder terkait  dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui program  JPI  dalam  pembangunan  kepemudaan  di  provinsi  Kalimantan Timur,  perlu  adanya  penanganan  yang  serius  terutama  dengan memberikan  perhatian  lebih  terhadap  kecukupan  pendanaan  melalui alokasi  anggaran  yang  memadai  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan rangkaian  pelaksanaan  program  JPI  setiap  tahunnya,  karena  hal  ini sangat  menentukan  keberhasilan  dan  optimalisasi  dalam  implementasi kebijakan  pemberdayaan  pemuda  melalui  program  JPI  di  provinsi Kalimantan Timur.
2. Bagi Dispora Kaltim dan seluruh stakeholder terkait agar meningkatkan dan  mengoptimalkan  peran  dan  persiapan  di  seluruh  aspek  kebutuhan pelaksanaan  program  JPI  dengan  cara  berkoordinasi  dan  berkomitmen secara  berkelanjutan  dan  terfokus  dalam  pencapaian  standar  (ukuran) dan  tujuan  dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  pemuda melalui  program  JPI  dalam  pembangunan  kepemudaan  di  provinsi Kalimantan  Timur  sehingga  dapat  berjalan  sebagaimana  taget  yang sudah  ditetapkan.  Selain  itu,  perlu  ditingkatkan  lagi  dukungan pemerintah melalui Dispora Kaltim dan stakeholder terkait yang berada di  daerah  (Kab/Kota)  dalam  memberikan  kegiatan  setelah  program  JPI selesai  dilaksanakan  agar  dapat  memacu  peran  aktif  dan  partisipasi pemuda alumni program JPI dalam membantu pemerintah mewujudkan pembangunan kepemudaan di provinsi Kalimantan Timur.
3. Bagi  DPD  PPMI  Kaltim  sebagai  mitra  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur  melalui  Dispora  Kaltim  untuk  lebih  meningkatkan  peran  serta dalam  membantu  dan  bekerja  sama  untuk  pengembangan  dan pembinaan  pemuda  dalam  pembangunan  kepemudaan  di  Provinsi Kalimantan  Timur  melalui  program  JPI  secara  berkelanjutan  dan meningkatkan  kesadaran  dan  pengabdian  dalam  rangka  untuk membangun sumber daya pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing serta juga handal dalam segala bidang.

## Daftar Pustaka
Anonim.  2009.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2009 tentang Kepemudaan . Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Pemuda Indonesia 2017 . BPS: Jakarta.
Indiahono,  Dwiyanto.  2017. Kebijakan  Publik  Berbasis Dynamic  Policy Analysis . Edisi Ke-2 Revisi. Gava Media: Yogyakarta. Bappenas.  2017. Indeks  Pembangunan  Pemuda  Indonesia  2017 .  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
Kemenpora.  2017. Rencana  Strategis  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga Tahun 2016-2019 . Kementerian Pemuda da Olaharaga RI: Jakarta. Nugroho,  Riant.  2017. Public  Policy .  Edisi  Keenam.  PT  Elex  Media Komputindo: Jakarta
Prastowo,  Andi.  2011. Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif Rancangan Penelitian . Ar-Ruzz Media: Yogyakarta. Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti.  2012. Implementasi Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasinya  di  Indonesia .  Gava  Media: Yogyakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2014. Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara . Edisi Kedua. Bumi Aksara: Jakarta. Wibawa,  Samodra.  1994. Kebijakan  Publik  Proses  dan  Analisis .  Intermedia:
Jakarta.