## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

## DERIS RISMAYADI
Deristry@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Jl. R.E Martadinata No. 150 Kabupaten Ciamis 46274

## ABSTRAK
Berdasarkan  penjajagan  awal  diketahui  bahwa  tingkat  akuntabilitas  dan  transparansi dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran  masih  rendah. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  fokus  penelitian  menggunakan  Kep  Men PAN  No.  26/KEP/M.PAN/2/2004  tentang  Petunjuk  Teknis  Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang informan yaitu pegawai dan masyarakat Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Analisis data dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  reduksi  data,  menyajikan  data,  serta  menarik  kesimpulan. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dapat  diketahui  bahwa:  1)  Tingkat akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat  ketelitian  pegawai  yang  masih  rendah, pegawai  kecamatan  kurang  tanggap  dan  kurang  responsif,  pertanggungjawaban  pemerintah terhadap  pemungutan  biaya  pelayanan  masih  rendah,  serta  persyaratan  teknis  dan  administrasi pelayanan  publik,  prosedur  dan  mekanisme  kerja,  standar  pelayanan,  serta  informasi  pelayanan lainnya tidak diinformasikan secara terperinci kepada masyarakat. 2) Adapun hambatannya yaitu: banyaknya  beban  pekerjaan,  terbatasnya  anggaran,  sarana  dan  prasarana  kurang  memadai, terbatasnya  sumber  daya  manusia,  tingkat  kepuasan,  pengetahuan  dan  pemahaman  setiap masyarakat  berbeda-beda,  kurangnya  budaya  membaca,  kurang  berfungsinya  website  Kecamatan Parigi,  adanya  sebagian  masyarakat  yang  ingin  didahulukan,  dibutuhkannya  waktu  yang  cukup lama  dalam  memberikan  pelayanan  dan  menyelesaikan  keluhan,  serta  ketidakmampuan  pegawai dalam  menyusun  maklumat  pelayanan  dengan  baik.  3)  Upayanya  antara  lain:  berusaha menyelesaikan  pekerjaan  dan  tidak  menunda-nunda  pekerjaan,  mengajukan  penambahan anggaran,  memberikan  pemahaman  dan  informasi  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  jelas, membuat  informasi  pelayanan  semenarik  mungkin,  memfungsikan  website  Kecamatan Pangandaran  dengan  lebih  optimal,  memberikan  pelayanan  dengan  adil  dan  cepat,  serta melakukan kegiatan studi banding ke kecamatan lain.
Kata Kunci: Akuntabilitas dan Transparansi

## A. PENDAHULUAN
Kepemerintahan  yang  baik  atau good governance merupakan  isu  sentral  paling mengemuka  dalam  pengelolaan  administrasi publik. Tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  sejalan  dengan  meningkatnya  tingkat pengetahuan  dan  pendidikan  masyarakat,  selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan  pemerintah,  kini  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  tatanan  masyarakat  yang  telat berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal  wajar  dan  sudah  seharusnya  direspon  oleh pemerintah  dengan  melakukan  perubahan  yang terarah  pada  terwujudnya  pemerintahan  yang baik.  Demikian  halnya  pemerintah  Kecamatan
Parigi  Kabupaten  Pangandaran  juga  dituntut untuk  menyelenggarakan  kepemerintahan  yang baik  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang dilakukan  penulis,  diketahui  bahwa  akuntabilitas dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah, hal ini terlihat dari:
1. Kurangnya tangggung jawab pegawai kecamatan, contohnya: apabila ada kesalahan  cetak  nama  pada  KTP  ataupun KK  dari  salah  seorang  masyarakat,  pegawai di  kecamatan  tidak  langsung  cepat  tanggap dan memperbaiki kesalahan tersebut.
2. Seringkali apabila ada masyarakat Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran yang  membutuhkan  pelayanan  dibiarkan begitu  saja  tanpa  dipedulikan.  Masyarakat harus  bertanya  terlebih  dahulu  untuk meminta pelayanan, tak jarang pula masyarakat  harus  pulang  karena  syarat- syarat untuk mendapatkan pelayanan kurang lengkap  karena  tidak  ada  papan  petunjuk yang menunjukkan dan menerangkan tentang  proses,  prosedur,  persyaratan  dan biaya pelayanan.
3. Banyak  masyarakat  yang  mengeluhkan bahwa  prosedur  dan  mekanisme  kerja pelayanan  di  Kantor  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran  kurang    informatif, kurang    akomodatif,    dan    terbatasnya fasilitas,    sarana,    dan  prasarana  sehingga tidak  menjamin  kepastian  (hukum,  waktu, dan  biaya),  serta  tindakan-tindakan  yang berindikasikan  penyimpangan  atau  Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
4. Kurangnya keramahan  pegawai  dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi menyebabkan masyarakat merasa  tidak  dilayani  dengan  baik.  Dimana saat melayani masyarakat seringkali ditemukan  pegawai  Kantor  Kecamatan Parigi  Kabupaten  Pangandaran  yang  hanya sibuk  dengan  kepentingan  pribadi  di  luar kantor daripada melakukan pengurusan yang diperlukan  oleh  masyarakat,  begitupun waktu  istirahat  yang  seharusnya  diatur dengan  baik  oleh  pegawai  karena  dapat dilihat  jam  kerja  seringkali  digunakan sebagai waktu istirahat.
Dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu
tanggung jawab
(accountability) terhadap  pelayanan  publik  yang mampu  merespons  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat. Selain belum diterapkan sepeneuhnya prinsip akuntabilitas dalam pelayanan  publik  di  Kantor  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran,  transparansi  pelayanan publik  di  Kantor  Kecamatan  Parigi  Kabupaten belum  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh aparatur  pemerintah  kecamatan.  Hal  ini  terlihat dari beberapa permasalahan berikut:
1. Belum  tersedianya  informasi  yang  memadai mengenai  proses  pelayanan  publik  yang dapat  diakses  oleh  masyarakat  dengan mudah  dan  cepat.  Contohnya:  tidak  ada pengumuman  atau  pemberitahuan  dalam papan  informasi  mengenai  tata  cara  dan persyaratan  yang  harus  dilengkapi.  Selain itu,  belum  optimalnya e-government di
Kecamatan  Parigi  yang  ditandai  belum optimalnya situs website pemerintah Kecamatan  Parigi  sehingga  masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat.
2. Durasi waktu yang diberikan dalam pengurusan  administrasi  pemerintah  di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak terbuka sehingga masyarakat  harus  bolak-balik  dan  banyak bertanya-tanya  kapan  akan  diselesaikan setiap pengurusan administrasi.
3. Timbulnya  ketidakadilan  dalam  pemberian pelayanan.  Misalnya:  apabila  pemohon adalah  pejabat,  keluarga  pejabat,  orang terpandang  atau  orang  berpengaruh  maka pelayanan  lebih  baik  daripada  masyarakat biasa.  Sedangkan,  apabila  pemohon  apa adanya  sesuai  ketentuan  pelayanan  justru lebih  lambat  dibanding  pemohon  lewat belakang.
Berdasarkan  dari  uraian  di  atas  maka peneliti  menganggap  penting  dan  tertarik  untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul: “ Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran”.
B. LANDASAN TEORITIS
Menurut Halim dan Iqbal (2012:83) mengemukakan  bahwa:  “Akuntabilitas  adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan  hukum  atau  pimpinan  suatu organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangan  untuk  meminta  keterangan  atau pertanggungjawaban”.
Menurut Webster dalam Waluyo (2007:190) mendefinisikan bahwa: Akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat  dipertanggungkan,  bertanggung jawab, dan ankuntabel. Arti kata ankuntabel adalah :pertama, dapat diperhitungkan,  dapat  menjawab  pada atasan,  sebagaimana  seorang  manusia bertanggung gugat kepada Tuhannya atas apa  yang  telah  dilakukan.  Kedua, memiliki kemampuan
untuk
dipertanggung  gugatkan  secara  eksplisit, dan  ketiga,  sesuatu  yang  biasa  di perhitungkan
atau dipertanggung gugatkan.
Selanjutnya  menurut  Adisasmita  (2011:89) menyatakan  bahwa:  “Akuntabilitas  adalah kewajiban
untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang, badan  hukum  dan  pimpinan  organisasi  kepada pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.
Dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang  Petunjuk  Teknis  Transparansi  dan Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik,
mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban  (akuntabillitas)  pelayanan publik  meliputi:  “(1)  Akuntabilitas  kinerja pelayanan  publik,  (2)  Akuntabilitas  biaya pelayanan  publik,  dan  (3)  Akuntabilitas  produk pelayanan publik”.
Sementara itu, Lalolo (2003:13)
mengemukakan  bahwa:  “Transparansi  adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  serta  hasil yang dicapai”.
Sedangkan  menurut  Dwiyanto  (2015:80) bahwa: “Transparansi adalah sebagai penyediaan informasi  tentang  pemerintahan  bagi  publik  dan dijaminnya  kemudahan  di  dalam  memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai”.
Dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang  Petunjuk  Teknis  Transparansi  dan Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik,  mengungkapkan  bahwa  transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:
1. Manajemen  dan  penyelenggaraan pelayanan publik
2. Prosedur pelayanan
3. Persyaratan  teknis  dan  administratif pelayanan
4. Rincian biaya pelayanan
5. Waktu penyelesaian pelayanan
6. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
7. Lokasi pelayanan
8. Janji pelayanan
9. Standar pelayanan publik
10. Informasi pelayanan

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  metode  penelitian  deskriftif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih selama 12 bulan, terhitung mulai dari bulan November  2017  sampai  dengan  Oktober  2018. Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berjumlah  5  orang  dan  masyarakat  Kecamatan Parigi  yang  berjumlah  5  orang.  Data  dalam penelitian  ini  terdiri  atas  data  primer  dan  data sekunder.  Fokus  penelitian  dalam  skripsi  ini, yaitu:
1. Akuntabilitas
a. Akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik, dengan indikator: (a) Tingkat ketelitian (akurasi) pegawai. (b) Adanya kompensasi kepada penerima pelayanan apabila terjadi penyimpangan terkait dengan akuntabilitas  kinerja  pelayanan publik. (c) Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan  secara  berkala  sesuai mekanisme yang berlaku. (d) Tersedianya mekanisme pertanggungjawaban  bila  terjadi kerugian dalam pelayanan publik.
b. Akuntabilitas  biaya  pelayanan  publik  ,
dengan indikator:
(a) Biaya  pelayanan  dipungut  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  telah ditetapkan. (b) Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya  pelayanan  publik,  ditangani oleh Petugas/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan  dari  Pejabat  yang berwenang.
c. Akuntabilitas produk pelayanan publik ,
dengan indikator: (a) Persyaratan teknis dan administratif sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan  dari  segi kualitas  dan  keabsahan  produk pelayanan.
(b) Prosedur  dan  mekanisme  kerja sudah  sederhana  dan  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Transparansi
a. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator: (a) Kegiatan
manajemen dan
penyelenggaraan  pelayanan  publik dapat  diinformasikan  dan  mudah diakses oleh masyarakat.
(b) Penyelenggaraan  pelayanan  publik diinformasikan  lewat  media online
seperti website atau home page dan diletakkan pada tempat pelayanan .
b. Prosedur pelayanan, dengan indikator: (a) Adanya  tahapan  pelayanan  secara jelas dan pasti
(b) Tahapan-tahapan pelayanan dicantumkan  pada  media  cetak (brosur, leaflet , booklet ) dan
diletakkan pada tempat pelayanan.
c. Persyaratan  teknis  dan  administratif pelayanan, dengan indikator:
(a) Persyaratan teknis dan administratif sesuai/relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan. (b) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan diinformasikan  secara  jelas  dan diletakkan di loket pelayanan.
d. Rincian biaya pelayanan, dengan
indikator:
(a) Segala  rincian  biaya  pelayanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang  serta  diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan.
(b) Setiap  pungutan  yang  ditarik  dari masyarakat  disertai  dengan  tanda bukti  resmi  sesuai  dengan  jumlah yang dibayarkan.
e. Waktu  penyelesaian  pelayanan,  dengan indikator:
(a) Unit pelayanan instansi pemerintah memberikan pelayanan berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan. (b) Waktu penyelesaian pelayanan paling  lambat  10  (sepuluh)  hari kerja sejak diterimanya permintaan pelayanan.
f. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, dengan indikator: (a) Pejabat/petugas  yang  berwenang dan bertanggung jawab memberikan  pelayanan  dan  atau menyelesaikan keluhan/persoalan/sengketa, diwajibkan memakai tanda pengenal  dan  papan  nama  di meja/tempat kerja petugas. (b) Pejabat/petugas  yang  memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan  harus  dapat  menciptakan citra positif terhadap semua penerima pelayanan.
g. Lokasi pelayanan, dengan indikator:
(a) Tempat  dan  lokasi  pelayanan sudah  tetap  dan  tidak  berpindah- pindah  dan  dilengkapi  dengan sarana dan prasarana yang memadai.
(b) Adanya  Unit  Pelayanan  Terpadu atau  pos-pos  pelayanan  di  Kantor Kecamatan.
h. Janji pelayanan, dengan indikator:
(a) Adanya  akta/janji  serta  motto pelayanan  yang  ditulis  dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak  pandang  minimum  3  (tiga) meter  atau  disesuaikan  dengan kondisi ruangan.
(b) Adanya  akta  atau  janji  pelayanan yang  tertulis  secara  jelas,  singkat dan mudah dimengerti yang menyangkut  hanya  hal-hal  yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk  didalamnya  mengenai standar  kualitas  pelayanan  atau motto pelayanan yang
diinformasikan melalui media cetak  (brosur, leaflet , booklet )  dan diletakkan pada tempat pelayanan. i. Standar pelayanan publik dengan indikator:
(a) Standar  pelayanan  yang  ditetapkan bersifat realistis dan mudah dimengerti oleh masyarakat. (b) Adanya publikasi kepada masyarakat mengenai standar
pelayanan  publik  setiap  masing- masing  unit  pelayanan  instansi pemerintah  melalui  media  cetak (brosur, leaflet , booklet )dan diletakkan di dekat loket pelayanan.
j. Informasi pelayanan, dengan indikator:
(a) Adanya publikasi dan atau sosialisasi mengenai informasi pelayanan  melalui:  media  cetak (brosur, leaflet , booklet ),  media elektronik  ( Website,  Home  Page , Situs  Internet,  Radio,  TV),  media gambar  yang  diletakkan  di  tempat pelayanan,  dan  atau  penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. (b) Adanya publikasi dan atau sosialisasi mengenai
pejabat/petugas  yang  berwenang dan  bertanggung  jawab  sesuai dengan  fungsinya  melalui:  media cetak  (brosur, leaflet , booklet ), media  elektronik  ( Website,  Home
Page ,  Situs  Internet,  Radio,  TV), media  gambar  yang  diletakkan  di tempat pelayanan, dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.
Dalam  penulisan  ini  maka  peneliti menggunakan  alat  pengumpul  data  untuk memperoleh  data-data  di  lapangan,  seperti: wawancara,  observasi,  studi  kepustakaan,  dan dokumentasi.  Aktivitas  dalam  analisis  data menurut  Miles  and  Huberman  (Sugiyono, 2012:334)  adalah  “ Data  reduction , data  display , dan conclusion drawing/verification ”.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tingkat  akuntabilitas  dan  transparansi dalam  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran  belum  optimal.  Hal  ini terlihat  dari  tingkat  ketelitian  pegawai  yang masih  rendah,  pegawai  kurang  tanggap  dan kurang responsif kepada masyarakat, pertanggungjawaban  terhadap  pemungutan  biaya pelayanan  masih  rendah,  tidak  ada  informasi secara terperinci mengenai persyaratan teknis dan administrasi,  prosedur  dan  mekanisme  kerja pelayanan belum sederhana dan tidak diinformasikan kepada masyarakat, kurang adanya keterbukaan manajemen dan penyelenggaraan  pelayanan  publik,  ada  beberapa tahapan  pelayanan  yang  belum  diinformasikan secara  jelas  dan  pasti,  tidak  adanya  jaminan waktu  penyelesaian  pelayanan,  sarana  dan prasarana kurang memadai, serta adanya beberapa  standar  pelayanan  yang  kurang  jelas. Maka  dari  itu,  diperlukan  beberapa  solusi  untuk meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi dalam  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran.
Hambatan-hambatan yang dialami pegawai  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran,  yaitu sebagai berikut:
1. Banyaknya  beban  pekerjaan  yang  harus diselesaikan  oleh  pegawai  sementara  itu sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Kantor Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran masih kurang.
2. Terbatasnya
anggaran
untuk menginformasikan  atau  mempublikasikan mengenai semua informasi pelayanan seperti:
persyaratan  pelayanan,  prosedur  pelayanan, mekanisme  pelayanan,  standar  pelayanan, biaya pelayanan, dan lain sebagainya.
3. Sarana  dan  prasarana  di  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran  kurang  memadai, seperti  tidak  disediakannya  kuitansi  sebagai tanda  bukti  resmi  adanya  pungutan  biaya, tidak  adanya  media  layanan  pengaduan masyarakat,  papan  informasi  yang  kurang besar,  kurang  adanya  media  informasi,  kursi tunggu  yang  sedikit,  dan  area  ruang  tunggu yang kurang luas.
4. Sulitnya  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat agar tidak memberikan uang atau membayar  biaya  pelayanan  di  luar  yang sudah ditetapkan, karena adanya budaya yang sudah melekat di masyarakat seperti memberikan  sejumlah  uang  kepada  pegawai sebagai  tanda  ucapan  terima  kasih  atas pelayanan yang diberikan.
5. Tingkat kepuasan, pengetahuan, dan pemahaman  setiap  masyarakat  berbeda-beda sehingga  sulit  untuk  memberikan  penjelasan mengenai informasi pelayanan.
6. Budaya  membaca  masyarakat  yang  masih kurang  sehingga  tidak  sedikit  masyarakat yang  menghiraukan  informasi  yang  tersedia dan telah dipublikasikan oleh pegawai.
7. Website Kecamatan  Pangandaran  kurang berfungsi  dengan  optimal  karena  tidak adanya  pegawai  yang  mengerti  mengenai Teknologi  Informasi  dan  terkadang website tersebut  tidak  bisa  diakses  oleh  masyarakat karena adanya kesalahan teknis.
8. Sulitnya  menyederhanakan  tahapan-tahapan pelayanan  dan  mencantumkannya  pada media  cetak  dengan  keterangan  yang  mudah dimengerti oleh masyarakat.
9. Adanya  sebagian  masyarakat  yang  ingin didahulukan  dan  tidak  mau  mengantri  lama dengan  alasan  dikejar  waktu.  Masyarakat tersebut biasanya adalah pejabat atau kerabat pejabat pemerintahan.
10. Dibutuhkannya  waktu  yang  cukup  lama dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan  keluhan  masyarakat  karena dokumen  atau  berkas  persyaratan  yang diminta dari masyarakat kurang lengkap.
11. Pegawai belum mampu menyusun maklumat pelayanan dengan baik. Maklumat pelayanan merupakan  pernyataan  tertulis  yang  berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat  dalam  standar  pelayanan.  Tingkat pemahaman  pegawai  mengenai  standar pelayananpun masih belum komprehensif.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dialami pegawai  dalam  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi dalam pelayanan publik di
Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran,  yaitu sebagai berikut:
1. Berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak menunda-nunda pekerjaan serta
menggunakan  sumber  daya  manusia  yang ada  di  Kantor  Kecamatan  Parigi  Kabupaten Pangandaran seoptimal mungkin.
2. Mengajukan  penambahan  anggaran  kepada pemerintah daerah agar dapat
menginformasikan  atau  mempublikasikan mengenai semua informasi pelayanan seperti: persyaratan  pelayanan,  prosedur  pelayanan, mekanisme  pelayanan,  standar  pelayanan, biaya pelayanan, dan lain sebagainya.
3. Membuat  proposal  pengajuan  pemerintahan penambahan  dana  untuk  melengkapi  sarana dan  prasarana  yang  ada  di  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran.
4. Memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat bahwa  tidak  ada  pungutan  biaya  apapun terkait  pelayanan  di  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran serta menolak dengan  halus  apabila  ada  masyarakat  yang memberikan sejumlah uang kepada pegawai.
5. Memberikan pemahaman dan informasi yang jelas  mengenai  informasi  pelayanan  dan selalu  memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat.
6. Membuat  informasi  pelayanan  semenarik mungkin dan ditulis dengan  huruf besar  agar dapat terbaca oleh masyarakat.
7. Memfungsikan website
Kecamatan
Pangandaran  dengan  lebih  optimal  dan meminta bantuan kepada pegawai pemerintah yang  lain  seperti  pegawai  dari  Kantor  Dinas untuk  mengajarkan  pegawai  kecamatan bagaimana  meng- upload informasi  atau  data kedalam website sehingga  masyarakat  dapat mengakses kegiatan manajemen dan penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan mudah.
8. Membuat informasi tahapan pelayanan dengan  semenarik  mungkin  seperti  membuat tanda-tanda  panah  sebagai  penunjuk  alur pelayanan  agar  mempermudah  masyarakat untuk memahami informasi mengenai tahapan-tahapan pelayanan di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
9. Memberikan pelayanan kepada semua masyarakat dengan adil dan sesuai berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan. 10. Bekerja secara optimal dengan
menyelesaikan  keluhan  masyarakat  secara teliti  dan  cepat  dan  menghimbau  kepada
masyarakat agar membawa berkas persyaratan yang lengkap.
11. Melakukan  kegiatan  studi  banding  ke kecamatan  lain  yang  ada  di  Kabupaten Pangandaran untuk melihat standar pelayanan yang ada di kantor kecamatan lain.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan hasil
penelitian, didapatkan beberapa simpulan, diantaranya sebagai berikut:
1. Tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan  publik  di  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran belum optimal. Hal ini  terlihat  dari  tingkat  ketelitian  pegawai yang  masih  rendah,  pegawai  kecamatan kurang  tanggap  dan  kurang  responsif, pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap pemungutan  biaya  pelayanan  masih  rendah, hal  ini  terlihat  dari  tidak  ada  tanda  bukti resmi,  persyaratan  teknis  dan  administrasi pelayanan  publik,  prosedur  dan  mekanisme kerja,  standar  pelayanan,  serta  informasi pelayanan  lainnya  tidak  diinformasikan secara terperinci kepada masyarakat,
keterbukaan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran belum sepenuhnya transparan dalam pelaksanaannya, ada beberapa oknum pegawai  yang  mengutamakan  beberapa masyarakat  lain  yang  notabene  seorang pejabat  atau  kerabat  atau  kenalan  pegawai, serta tidak ada ketentuan waktu penyelesaian pelayanan yang pasti.
2. Hambatan-hambatan  yang  dialami  pegawai dalam  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  pelayanan  publik  di Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran, yaitu diantaranya: banyaknya beban pekerjaan,  terbatasnya  anggaran,  sarana  dan prasarana  kurang  memadai,  terbatasnya sumber  daya  manusia,  sulitnya  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat,  tingkat kepuasan,  pengetahuan  dan  pemahaman setiap  masyarakat  berbeda-beda,  kurangnya budaya  membaca,  kurang  berfungsinya website Kecamatan Parigi, sulitnya menyederhanakan tahapan pelayanan, adanya  sebagian  masyarakat  yang  ingin didahulukan,  dibutuhkannya  waktu  yang cukup  lama  dalam  memberikan  pelayanan dan menyelesaikan keluhan, serta ketidakmampuan  pegawai  dalam  menyusun maklumat pelayanan dengan baik.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami pegawai  dalam  meningkatkan  akuntabilitas dan  transparansi  dalam  pelayanan  publik  di Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran, yaitu  diantaranya:  berusaha  menyelesaikan pekerjaan dan tidak menunda-nunda
pekerjaan, mengajukan penambahan anggaran,  memberikan  pemahaman  dan informasi  pelayanan  kepada  masyarakat secara  jelas,  membuat  informasi  pelayanan semenarik  mungkin,  memfungsikan website Kecamatan Pangandaran dengan lebih optimal, memberikan pelayanan dengan adil dan  cepat,  serta  melakukan  kegiatan  studi banding ke kecamatan lain.
Dari  simpulan  di  atas  dapat  dirumuskan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:
1. Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran  sebaiknya  lebih  teliti  dalam pengetikan  nama,  alamat,  dan  identitas lainnya agar masyarakat merasa puas dengan hasil  produk  pelayanan  yang  diberikan, memberikan  kejelasan  dalam  prosedur pelayanan  kepada  masyarakat,  memberikan sanksi  yang  jelas  bagi  para  oknum  pegawai yang  melakukan  pungutan  biaya  yang  tidak sesuai  dengan  ketetapan  yang  berlaku,  hal ini berguna untuk membuat efek jera oknum bersalah,  memberikan  kejelasan  dalam ketepatan waktu, dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, serta memberikan pendidikan  dan  pelatihan  kerja  bagi  semua pegawai  pemberi  pelayanan  di  Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi.
2. Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis sebaiknya meningkatkan transparansi publik dengan  memberikan  informasi  yang  jelas mengenai kegiatan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administratif pelayanan, rincian biaya pelayanan,  waktu  penyelesaian  pelayanan, standar  pelayanan  dan  informasi  yang lainnya kepada masyarakat. Informasi
tersebut  dipublikasikan  baik  dalam  bentuk media cetak  (brosur, leaflet , booklet ), media elektronik  ( Website,  Home  Page ,  Situs Internet,  Radio,  TV),  media  gambar  yang
diletakkan  di  tempat  pelayanan,  dan  atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.  Selain  itu,  Kantor  Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran perlu mengadakan  sosialisasi  minimal  satu  kali dalam sebulan mengenai program pelayanan baik lama maupun baru  seperti mengadakan pertemuan dengan menunjuk Lurah masing- masing  desa  guna  memberikan  informasi selengkap-lengkapnya  yang  nantinya  akan disampaikan kepada masyarakat secara  luas  sehingga  masyarakat  dapat mengetahui dengan jelas, pasti, dan terbuka  mengenai  prosedur  pelayanan  di Kantor Kecamatan Parigi serta
prinsip  efisiensi  dan  ketepatan  waktu  dapat terlaksana dengan baik.
3. Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis sebaiknya selalu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melayani  publik  atau  masyarakat  agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kantor Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Ciamis  dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu. Dwiyanto,  Agus.  2015. Reformasi  Birokrasi Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gajah
Mada University Press.
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Iqbal.  2012.
Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Yogyakarta: STIM YKPN. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang  Petunjuk  Teknis  Transparansi  dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Lalolo,  Liona.  2003. Indikator  dan  Alat  Ukur Prinsip  Akuntabilitas,Transparansi  dan Partisipasi . Jakarta: BAPPENAS. Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  CV. Alfabeta.
Waluyo.  2007. Manajemen  Publik:  Konsep, Aplikasi  dan  Implementasinya  dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Cetakan  1.
Bandung: Mandar Maju.