## PEMENUHAN HAM DETENI DI RUANG DETENSI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI
https://10.0.205.137/jikk.v7i1.566 Submitted: 06-12-2023    Reviewed: 18-02-2024   Published: 29-02-2024
Gusti Ayu Sri Wahyuni Ayu.sri026@student.unud.ac.id Universitas Udayana Putu Titah Kawitri Resen kawitriresen@unud.ac.id Universitas Udayana

## Abstract.
This  research  aims  to  look  at  the  dynamics  of  the  detainee  detention  process  regarding  the fulfillment, protection and respect for detainees' human rights in the Immigration Detention Room by taking a case study at the Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Researchers looked at the form of efforts to provide detainees' human rights using 5 indicators, such as fulfillment of the right to life to obtain food; fulfillment of the right to obtain clothing; fulfillment of the right to access  health  services;  fulfillment  of  the  right  to  obtain  access  to  visits,  communication,  and entertainment; and fulfillment of the right to worship. The research method used is a qualitative method combined with semi-structured interviews and literature review. In analyzing this issue, researchers use the concepts of human rights and human security. The results of the study stated that human rights for detainees in the Immigration Detention Room at the Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai have been well fulfilled  through the previous 5 indicators and are also supported by maintaining the human security aspects of detainees, such as food security, health security and personal security.
Keywords: Detainee, human rights, immigration detention rooms, human security

## Abstrak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  dinamika  dalam  proses  pendetensian  deteni  terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) deteni di Ruang Detensi Imigrasi dengan mengambil studi kasus di Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Peneliti melihat bentuk upaya pemenuhan hak asasi manusia deteni dengan menggunakan 5 indikator, yakni pemenuhan hak hidup untuk memperoleh makanan; pemenuhan hak memperoleh pakaian; pemenuhan  hak  memperoleh  akses  layanan  kesehatan;  pemenuhan  hak  memperoleh  akses kunjungan, komunikasi, dan hiburan; serta pemenuhan hak untuk menjalankan ibadah. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  yang  dikombinasikan  dengan  wawancara semi terstruktur dan studi pustaka. Dalam menganalisis isu ini, peneliti menggunakan konsep hak asasi manusia dan keamanan manusia. Hasil kajian menyatakan bahwa hak asasi manusia bagi deteni di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah terpenuhi dengan baik melalui pemenuhan 5 indikator sebelumnya dan didukung pula dengan terjaganya aspek  keamanan  manusia  deteni,  yakni  keamanan  pangan,  keamanan  kesehatan,  dan keamanan pribadi.
Kata Kunci : Deteni, hak asasi manusia, ruang detensi imigrasi, keamanan manusia

## 1. PENDAHULUAN
Tulisan ini akan mengangkat topik tentang pemenuhan hak asasi manusia deteni di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Pemilihan topik tersebut didasarkan pada deteni sebagai kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia atas penahanannya di dalam Rumah Detensi  Imigrasi  atau  Ruang  Detensi  Imigrasi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pada tahun 2012 Komnas HAM melalui media komunikasi dan informasinya yang bernama Wacana HAM , membeberkan fakta bahwa Rumah Detensi Imigrasi di Kalideres,  Jakarta  telah  mengalami overcapacity .  Rumah  Detensi  atau  Ruang Detensi  Imigrasi  yang  hanya  mampu  menampung  80  deteni  tetap  diisi  hingga melebihi kapasitas, yakni sebanyak 120 deteni. Hal ini membuat banyak deteni yang menderita gangguan mental dan memicu niat untuk bunuh diri. Selain itu, berdasarkan laporan yang dirilis Human Rights Watch pada tahun 2013, tentang kekerasan yang terjadi di Rudenim Indonesia. Dari sebanyak 82 responden yang merupakan  deteni  (penghuni  Rudenim),  11  deteni  menyatakan  mengalami kekerasan. Tiga di antara 11 deteni tersebut mengalami kekerasan secara fisik, seperti  ditendang,  ditinju,  ditampar,  dan  disengat  alat  kejut  listrik  oleh  para petugas Rudenim.
Menurut pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi disebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi atau  Ruang  Detensi  Imigrasi  memiliki  fungsi  untuk  melaksanakan  tugas penindakan,  pengisolasian,  pemulangan,  pengusiran,  atau  deportasi.  Dalam menjalankan  fungsi-fungsinya  tersebut,  Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang Detensi  Imigrasi  harus  mampu  mewujudkan  pemenuhan  dan  penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa mengenal identitas suku, agama, ras,  dan  antar  golongan  (SARA)  wajib  dijunjung  tinggi  nilai-nilai  hak  asasi manusianya.  Deteni  sebagai  manusia  yang  secara  kodrati  telah  memiliki  hak asasi manusia merupakan subjek yang tetap perlu dipenuhi dan dilindungi hak asasi manusia yang ia miliki.
Berdasarkan  laporan-laporan  kasus  di  atas mengenai  kurangnya  upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi deteni di Rudenim yang berkapasitas besar. Penulis  tertarik  untuk  meneliti  terkait  pemenuhan  HAM  terhadap  deteni  yang menempati  salah  satu  Ruang  Detensi  Imigrasi  di  Indonesia  yang  memiliki kapasitas lebih kecil untuk menilai kelayakan dan upaya pemenuhan hak asasi manusia  di  lingkup  kapasitas  tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  Ruang  Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas  I  Khusus TPI  Ngurah Rai akan menjadi studi kasus  yang  akan  diteliti  oleh  peneliti.  Pemilihan  Ruang  Detensi  Imigrasi  ini didasarkan  pada  kapasitasnya  yang  kecil  yakni  berkapasitas  6  orang  dengan membawa sebuah rumusan masalah, yakni bagaimana bentuk pemenuhan hak asasi  manusia  di  ruang  detensi  imigrasi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI Ngurah Rai guna menjamin perlindungan HAM para deteni?
Peneliti  telah  memperoleh  sejumlah  informasi  dari  literatur-literatur terdahulu  yang  mampu  memberikan  gambaran  awal  dan  dijadikan  tumpuan mengenai  topik  dalam  pembahasan  artikel  jurnal  ini.  Tulisan  pertama  berjudul
“Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Pengungsi  Lintas  Batas  di  Rumah  Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus: Rudenim Surabaya)” karya Apriadi dan Nur Rachmat Yuliantoro (2018), yang membahas upaya perlindungan dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan  oleh  Rumah  Detensi  Imigrasi Surabaya  terhadap  para  deteni  yang  berstatus  pengungsi  dan  pencari  suaka ( asylum seekers ) dengan menggunakan 7 indikator. Indikator-indikator tersebut terdiri dari, pemenuhan hak memperoleh makanan, hak mendapatkan pakaian, hak mengakses fasilitas kesehatan, hak melaksanakan ibadah, hak memperoleh pendidikan,  hak  melakukan  kegiatan  rekreasi,  serta  hak  bagi  deteni berkebutuhan khusus. Dalam upayanya memenuhi 7 indikator tersebut, Rumah Detensi  Imigrasi  Surabaya  turut  bekerja  sama  dengan  beberapa  organisasi internasional  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  seperti  UNHCR,  IOM (International  Organization  for  Migrations),  dan  JRS  (Jesuit  Refugee  Service) mengingat  pengungsi  dan  pencari  suaka  merupakan  kelompok  yang  rentan mengalami  pelanggaran  ham.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukan  bahwa Rumah Detensi Imigrasi Surabaya telah berhasil memenuhi 7 indikator hak asasi manusia meskipun dalam perjalanannya menemui berbagai tantangan.
Selanjutnya,  tulisan  kedua  yang  juga  memiliki  relevansi  dengan  artikel jurnal ini adalah tulisan berjudul " Human Security and Human Rights Interaction " karya  Wolfgang  Benedek  (2008).  Tulisan  tersebut  membahas  mengenai perkembangan  konsep human  security (keamanan  manusia),  pelembagaan keamanan manusia, serta membahas sifat saling keterkaitan dan ketergantungan antara keamanan manusia dan hak asasi manusia. Lebih lanjut dijelaskan  bahwa  keamanan  manusia  menjadi  paradigma  baru  dalam  studi hubungan  internasional  yang  mencoba  melampaui  konsep  tradisional  negara- bangsa  yang  permasalahannya  berhenti  sampai  di  perbatasan  negara  dan didasarkan  atas  keyakinan  bahwa  negara  memiliki  tanggung  jawab  terhadap kehidupan  individu  begitupun  dengan  individu  yang  juga  bertanggung  jawab terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  hukum  humaniter,  sehingga keamanan manusia dapat dipahami sebagai perlindungan semua aspek penting dari  kehidupan  manusia,  baik  dalam  aspek  lingkungan,  ekonomi,  makanan, kesehatan,  maupun  ancaman  politik.  Dengan  begitu,  keamanan  manusia  dan hak  asasi  manusia  menjadi  dua  konsep  yang  saling  berhubungan  secara multidimensi. Praktik keamanan manusia pun tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi  manusia  karena  menyangkal  proses  pelaksanaan  human  security  sama halnya  dengan  melanggar  hak  asasi  manusia  yang  hanya  akan  menciptakan ketidakamanan manusia ( human insecurity ).

## 2. METHOD
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan arah pembahasan berjenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam  memahami  gejala  sentral,  baik  itu  melalui wawancara  atau  mengajukan  pertanyaan  dengan  tujuan  mengumpulkan informasi secara kata atau teks terhadap partisipan dengan pertanyaan umum dan  luas  sehingga peneliti  mendapatkan  kumpulan  informasi  yang  selanjutnya dianalisis  dan  menghasilkan  sebuah  interpretasi  dari  informasi-informasi tersebut.  Interpretasi  tersebut  dijabarkan  dengan  penelitian-penelitian  lain sebelumnya sehingga menghasilkan hasil akhir yang dituangkan dalam bentuk laporan  tertulis  (Creswell,  2008).  Penelitian  dilangsungkan  di  Kantor  Imigrasi
Kelas  I  Khusus  TPI  Ngurah  Rai  dengan  periode  waktu  selama  empat  bulan sesuai  dengan  lama  periode  magang  peneliti.  Penelitian  ini  mengombinasikan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui  wawancara  semi  terstruktur  dengan  Rizki  Hari  Wibowo  selaku  Analis Keimigrasian  Pertama  yang  berasal  dari  seksi  Intelijen  dan  Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Sumber  data  selanjutnya  yang  bersifat  sekunder  diperoleh  dari  artikel-artikel ilmiah,  buku,  peraturan-peraturan,  dan  diperoleh  pula  dari  seksi  Intelijen  dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

## 3. KONSEP UMUM

## 3.1. Konsep Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  fundamental  yang  diperoleh  setiap individu bahkan sejak mereka baru dilahirkan dan tidak ada satupun yang bisa mencabut  hak  tersebut.  Hal  tersebut  dikarenakan,  hak  asasi  manusia  menjadi kebutuhan paling dasar yang harus dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, etnis,  suku,  agama,  maupun  jenis  kelamin  seseorang atau  sekelompok  orang. Pasal 2 Universal Declaration of Human Right 1948 (UDHR), menyatakan bahwa setiap  individu  berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan  tanpa  pengecualian apapun,  seperti  diskriminasi  karena  perbedaan  agama,  etnis,  ras,  warna  kulit, jenis kelamin, bahasa, politik atau ideologi tertentu, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan (Didu, 2008).
Tercantum dalam Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia, bahwasanya Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk  Tuhan  Yang    Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia menjadi hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan mendasar sebagai sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilindungi dan dihormati oleh seluruh individu, kelompok masyarakat, dan negara  tanpa  terkecuali.  Perlindungan  dan  penghormatan  hak  asasi  manusia merupakan  langkah  dalam  menjamin  keselamatan  keberadaan  manusia  yang disertai dengan tindakan seimbang, yakni seimbangnya hak dan kewajiban, serta kepentingan individu dan kepentingan kelompok.
Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab penuh  dalam  melindungi  hak  asasi  seluruh  masyarakat  Indonesia  bahkan termasuk WNA yang berada di wilayah NKRI. UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun  1999  sebagai  peraturan-peraturan  yang  menjamin  hak  asasi  manusia telah memberi mandat kepada negara dan terutama pemerintah agar senantiasa wajib  penuh  komitmen  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  hak  asasi manusia  dengan  cara  mengupayakan  pencabutan,  pembentukan,  perubahan, dan  pelaksaanaan  peraturan.  Tujuannya  untuk  semakin  memperkuat  dan merelisasikan  perlindungan  hak  asasi  manusia  karena  jika  negara  tidak melakukan  kewajiban  tersebut,  maka  bisa  dibilang  negara  telah  gagal  dan dianggap  melakukan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  baik  yang  dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, serta keteledoran yang melawan hukum.

## 3.2. Konsep Human Security
Hadirnya konsep human security (keamanan manusia) telah memberikan perspektif  baru  dalam  isu  keamanan.  Isu  keamanan  yang  biasanya  hanya berfokus  terhadap  keamanan  negara  dengan  wilayah  dan  pemerintahannya semata,  kini  telah  bergeser  dengan  menjadikan  manusia  sebagai  orientasi utamanya.  UNDP  (United  Nations  on  Development  Programme)  memaknai keamanan  manusia  melalui  dua  dimensi.  Dimensi  pertama  yakni  keamanan individu dari ancaman bahaya, seperti wabah penyakit, represi, dan kelaparan. Selanjutnya dimensi kedua, yaitu perlindungan individu terhadap gangguan tak terduga  yang  mampu  mengancam  kehidupan  sehari-hari  dimanapun  tempat mereka  berada.  Dengan  demikian,  keamanan  manusia  tidak  hanya  berbicara persoalan  manusia  dengan  seluk  beluk  persenjataan.  Melainkan,  membahas mengenai kehidupan, harkat dan martabat manusia secara menyeluruh (UNDP, 1994: 3 dan 22).
Lebih dalam lagi, UNDP (1994: 24) menambahkan terdapat dua elemen penting  dalam  konteks  keamanan  manusia,  berupa  “ freedom  from  want ” (kebebasan dari keinginan) dan “ freedom from fear ” (kebebasan dari rasa takut) yang  berasal  dari  pidato  Sekretaris  Negara  Amerika  Serikat  tahun  1945. “ Freedom  from  want ”  merujuk  pada  perlindungan  individu  agar  mereka  bisa memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  komponen-komponen  penghidupan  lainnya, seperti  ekonomi,  lingkungan,  sosial,  dan  sebagainya.  “ Freedom  from  fear ” merujuk pada perlindungan individu dari gangguan keamanan yang mencakup Integritas  fisik,  segala  bentuk  kekerasan  yang  berpotensi  timbul  dari  dalam maupun dari luar negara, serta antar individu atau kelompok. Selain dua elemen di  atas,  Inter-American  Institute  of  Human  Rights  (dalam  Kusuma,  2022) menambahkan bahwa keamanan manusia terdiri dari 3 elemen penting. Elemen ketiga  tersebut  adalah  “ freedom  from  indignity ”  yang  berarti  bahwa  individu memiliki kesempatan untuk membuat pilihan dan mengembangkan potensi diri mereka sendiri.
Kembali  mengacu  kepada  dokumen  UNDP  (1994:  24-33)  keamanan manusia  dibagi  menjadi  sejumlah  aspek.  Antara  lain:  (1)  Keamanan  Ekonomi ( Economic  Security ),  yakni  jaminan  penghasilan  agar  setiap  individu  mampu memenuhi  kebutuhan  minimum  mereka  dan  terbebas  dari  kemiskinan.  (2) Keamanan  Pangan  ( Food  Security ),  yakni  jaminan  akses  terhadap  pangan sebagai  kebutuhan  pokok.  (3)  Keamanan  Kesehatan  ( Health  Security ),  yakni jaminan perlindungan dari penyakit dan akses fasilitas kesehatan. (4) Keamanan Lingkungan ( Environmental Security ), yakni jaminan perlindungan dari polusi dan jenis kerusakan lingkungan atau alam lainnya. (5) Keamanan Personal ( Personal Security ), yakni jaminan perlindungan rakyat sebagai individu dari kekerasan fisik akibat  peperangan  atau  penyerangan  yang  berasal  dalam  atau  luar  negara, individu,  maupun  kelompok.  (6)  Keamanan  Kelompok  ( Community  Security ), yakni  jaminan  perlindungan  kelompok  atas  diskriminasi  etnis  atau  kelompok tertentu.  (7)  Keamanan  Politik  ( Political  Security ),  yakni  jaminan  perlindungan dari  represi  politik,  pemerintah  negara,  pelanggaran  sistematis  hak  asasi manusia, dan ancaman militer.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara atau pemerintah juga wajib  melindungi  orang  asing  yang  menjadi  penduduk  Indonesia  dengan  izin tinggal  tertentu  sebagai  bentuk  penghormatan  terhadap  kemanusiaan. Perlindungan  diberikan  secara  umum,  misalnya  dalam  hal  melindungi  aspek- aspek human  security (keamanan  manusia)  mereka.  Lebih  lanjut  lagi,  dalam
paragraf 138 2005 World Summit Outcome Document dijelaskan bahwa  setiap negara  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melindungi  penduduknya  dari genosida,  kejahatan  perang,  pembersihan  etnis,  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk melalui cara-cara yang tepat dan perlu. Sebagai bagian dari pemerintah  Indonesia,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Ngurah  Rai  turut memiliki  andil  penting  dalam  melindungi  penerapan human  security salah satunya terhadap para deteni yang mendiami Ruang Detensi Imigrasi di tempat. Dengan begitu, berdasarkan topik yang hendak penulis teliti, maka peneliti akan menggunakan  tiga  dari  tujuh  aspek human  security yg  telah  disebutkan  oleh UNDP  di  atas,  yaitu food  security,  health  security, dan personal  security .  Hal tersebut dikarenakan tiga aspek dari human security tersebut merupakan aspek yang  paling  berkemungkinan  mendapatkan  pelanggaran  atas  ditahannya  para deteni di dalam Ruang Detensi Imigrasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK): Pendetensian
Indonesia  merupakan  negara  yang  terbuka  terhadap  masyarakat internasional. Akses yang diberikan Indonesia terhadap perjalanan orang asing dari  suatu  negara  ke  negara  lain  termasuk  untuk  masuk  ke  wilayah  Indonesia sendiri,  telah  membuat  penerimaan  orang  asing  semakin  meningkat.  Terlebih lagi, Indonesia dengan potensi alam dan letaknya yang strategis mampu menarik perhatian  warga  dari  mancanegara  untuk  melakukan  perjalanan  ke  Indonesia dengan  berbagai  tujuan,  baik  itu  untuk  berlibur,  bekerja,  belajar,  hingga memutuskan menetap di Indonesia. Hal tersebut akan turut berdampak terhadap peningkatan arus migrasi antar negara. Namun, lalu lintas warga negara asing yang  keluar  dan  masuk  wilayah  Indonesia  berpotensi  menimbulkan permasalahan  keimigrasian  terhadap  kedatangan  dan  keberadaan  mereka  di Indonesia. Hal tersebut mendorong pemerintah dan khususnya petugas imigrasi untuk  wajib  bertindak  tegas  dalam  melakukan  pengawasan  dan  penegakan hukum  keimigrasian  karena  sebagai  garda  terdepan  dalam  menjaga  pintu gerbang Indonesia, petugas imigrasi bergerak dalam mengawasi, merencanakan, mengatur, dan merealisasikan program pengawasan keimigrasian terhadap WNA.
Tidak hanya pemerintah Indonesia, setiap WNA yang masuk ke wilayah Indonesia setidaknya turut mampu memahami substansi dari UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian Indonesia karena untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia terdapat sejumlah regulasi yang harus mereka taati. Dalam penjelasan umum  UU  Nomor  6  Tahun  2011,  secara  tersurat  disebutkan  sejumlah  kriteria WNA yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia:
a.  Hanya WNA yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia
b.  Hanya  WNA  yang  tidak  mengancam  dan  mengganggu  keamanan  serta ketertiban umum
c.  WNA yang mau tunduk dengan aturan hukum Indonesia
d.  WNA yang masuk wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas Bilamana WNA yang bersangkutan telah memenuhi kriteria di atas, maka ia harus  melanjutkan  proses  keimigrasian  berikutnya  berupa  pengurusan  izin tinggal yang akan menjadi dokumen sah bagi WNA ketika ia berada di Indonesia.
Izin  tinggal  tersebut  akan  diberikan  oleh  pejabat  imigrasi  di  wilayah  yang  ia kunjungi. Izin tinggal yang dimaksud,  seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), dan Izin Tinggal Kunjungan (ITK). Namun, apabila WNA tidak  mau  bertindak  kooperatif  terhadap  aturan  dan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia maka ia mampu dikenai sanksi, baik itu yang berupa Tindak Pidana Keimigrasian (TPK) atau Tindakan Adiminstratif Keimigrasian (TAK). TAK yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 75 ayat 2, yakni pencantuman nama dalam daftar pencegahan dan penangkalan, perubahan izin tinggal, pelarangan berada di wilayah tertentu di Indonesia, kewajiban bertempat tinggal di wilayah tertentu di Indonesia, dikenakan biaya beban, dan deportasi (Nurbaya & Zahidi, 2023).
Dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  75  huruf  d,  yang  dimaksud  dengan kewajiban bertempat tinggal di wilayah tertentu di Indonesia, yakni penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain yang telah ditentukan.  Secara  lumrah  tindakan  tersebut  dikenal  dengan  pendetensian. Dalam tulisan ini, peneliti hanya akan berfokus pada satu tempat pendetensian, yaitu  Ruang  Detensi  Imigrasi.  Ruang  Detensi  Imigrasi  merupakan  tempat penampungan  sementara  bagi  WNA  yang  mendapatkan  sanksi  Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). WNA yang menghuni Ruang  Detensi  Imigrasi  melalui  keputusan  pendetensian  dari  pejabat  imigrasi selanjutnya disebut sebagai deteni. Deteni akan berada di dalam Ruang Detensi Imigrasi selama maksimal 30 hari dan jika sudah melewati batas maksimal 30 hari  maka  deteni  akan  dipindahkan  ke  Rumah  Detensi  Imigrasi.  Begitu  juga dalam hal kapasitas,  jika Ruang Detensi Imigrasi mengalami overcapacity dan agar  lebih  efisien  serta  efektif  maka  deteni  akan  dibawa  ke  Rumah  Detensi Imigrasi.  Pendetensian  WNA  tidak  bisa  dilaksanakan  semena-mena  karena terdapat kriteria tertentu yang memberikan pejabat imigrasi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, antara lain:
a.  Keberadaan  WNA  di  wilayah  Indonesia  tanpa  disertai  dengan  izin  tinggal yang sah atau izin tinggal yang telah lewat masa berlaku
b.  Keberadaan  WNA  di  wilayah  Indonesia  tanpa  disertai  dengan  dokumen perjalanan yang sah
c.  Mendapatkan  sanksi  berupa  Tindak  Administratif  Keimigrasian  (TAK), seperti pencabutan izin tinggal akibat melakukan perbuatan yang melawan peraturan  perundang-undangan,  mengganggu  ketertiban  dan  keamanan umum
d.  Menunggu jadwal dideportasi
e.  Menunggu keberangkatan menuju  wilayah luar Indonesia akibat mendapat penolakan pemberian tanda masuk
Selanjutnya,  WNA  yang  telah  memenuhi  kriteria  di  atas  namun  sedang dalam keadaan sakit, hendak melahirkan, dan anak-anak maka atas dasar hak asasi  manusia  yang  bersangkutan  tidak  akan  ditempatkan  di  Ruang  Detensi Imigrasi  bahkan  Rumah  Detensi  Imigrasi  sekalipun.  Pendetensian  akan dilakukan  di  tempat  lain  yang  sesuai  dengan  kondisi  WNA  dengan  tetap berpedoman pada persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Ngurah  Rai  sebagai  lokasi  subjek penelitian merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab  mengurus masalah  keimigrasian penumpang  yang memasuki,  tinggal, dan meninggalkan wilayah  Bali  melalui  Bandara  Internasional  Ngurah  Rai.  Dalam  pelaksanaan tanggung  jawabnya,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Ngurah  Rai  sebagai
representasi  pejabat  imigrasi  memiliki  hak  untuk  menetapkan  Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada WNA di lingkungan wilayahnya sesuai Pasal  75  UU  Keimigrasian.  Sejak  Januari  2022  hingga  Oktober  2023,  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah menetapkan total sebanyak 182 TAK  di  Tahun  2022  dan  332  TAK  di  Tahun  2023  (hingga  Oktober).  Adapun rincian TAK dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Data TAK Berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) Tahun 2022 dan 2023
No. Pasal 75 Ayat (2) Jumlah Huruf Keterangan Tahun 2022 Tahun 2023 1 a Penangkalan 55 102 2 b Pembatalan Izin Tinggal 0 0 3 c Larangan Berada di Tempat Tertentu 0 0 4 d Keharusan Bertempat Tinggal di Tempat Tertentu di Wilayah Indonesia (Detensi) 58 94 5 e Pengenaan Biaya Beban 0 0 6 f Pendeportasian 69 136 Total 182 332 Sumber: Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
Penetapan  TAK  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Ngurah  Rai sebagai  pejabat  imigrasi  menghasilkan  58  tindak  pendetensian  dari  total  182 TAK di tahun 2022 dan 94 tindak pendetensian dari total 332 TAK di tahun 2023 (hingga Oktober). WNA yang telah dikenakan tindak pendetensian oleh  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai selanjutnya disebut sebagai deteni dan ditahan pada ruang detensi imigrasi di wilayah kantor imigrasi. Menurut Rizki Hari Wibowo selaku Analis Keimigrasian Pertama, kondisi awal deteni ketika tiba di kantor  imigrasi  ada  yang  terlihat  tenang,  namun  juga  ada  yang  merasa  tidak terima hal ini dikarenakan mereka sudah tahu akan konsekuensi yang dihadapi selama pendetensian. Rizki juga menuturkan bahwa tindak pendetensian yang dilakukan  oleh  pejabat  imigrasi  telah  sesuai  dengan  Pasal  83  ayat  (1)  UU Keimigrasian  (wawancara  pribadi,  24  Oktober,  2023).  Tindak  pendetensian  ini dilakukan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh WNA baik berupa tindak tidak menaati  peraturan  perundang-undangan  maupun  masa  tinggal  yang  melebihi masa berlaku izin tinggal ( overstay ).
Berdasarkan  keterangan  Rizki  Hari  Wibowo,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  TPI  Ngurah  Rai  memiliki  sebanyak  3  ruang  detensi  yang  tertutup  dan terpisah  antara  ruang  satu  dengan  ruang  lainnya.  Menurut  Rizki,  setiap  ruang detensi  tersebut  mampu  menampung  hingga  maksimal  2  deteni  di  dalamnya (wawancara pribadi, 24 Oktober, 2023). Fasilitas ruang detensi imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berdasarkan observasi peneliti meliputi kamar mandi dalam, air conditioner , kipas angin, matras tidur, bantal tidur, hingga selimut.  Seluruh  ruang  detensi  imigrasi  tersebut  dipantau  dan  diawasi menggunakan  kamera  CCTV  oleh  petugas  24  jam  setiap  harinya.  Kebersihan
ruang detensi juga diperhatikan oleh pihak kantor imigrasi dengan adanya piket petugas kebersihan setiap 2-3 hari sekali.
4.2.  Pemenuhan  HAM  Bagi  Deteni  di  Ruang  Detensi  Imigrasi  di  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
Mengakui,  menghormati,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia sejak lama. Berdasarkan Pasal 1 ayat 34  UU  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian,  Ruang  Detensi  Imigrasi merupakan  tempat  penampungan  sementara  bagi  Orang  Asing  yang  dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai merupakan salah satu Kantor Imigrasi yang memiliki Ruang Detensi Imigrasi di dalamnya. Dalam menjalankan fungsinya, Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berkomitmen untuk tetap melindungi dan menghormati hak  asasi  manusia  deteni  dengan  melakukan  pemenuhan  terhadap  sejumlah hak-hak  dasar  para  deteni.  Terdapat  sejumlah  bentuk  pemenuhan  hak  asasi manusia  bagi  deteni  yang  peneliti  temukan  di  Ruang  Detensi  Imigrasi  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
1.  Pemenuhan Hak Hidup untuk Memperoleh Makanan
Setiap deteni yang berada di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai berhak untuk mendapatkan makanan yang layak. Menu yang disediakan berbentuk makanan matang siap makan bukan bahan  mentah.  Setiap  deteni  akan  diberi  makan  sebanyak  3  kali  dalam sehari pada pagi, siang, dan malam hari dengan menu lokal Indonesia atau menyesuaikan  dengan  kantin  kantor.  Untuk  minum,  setiap  kamar  telah disediakan air galon dengan merk tertentu yang telah terjamin kualitasnya. Rizki Hari Wibowo menambahkan, apabila deteni ingin menu makanan lain atau  memiliki  kriteria  khusus  pada  makanan,  maka  petugas  imigrasi  akan memberikan  izin  untuk  deteni  menghubungi  keluarganya  agar  dikirimkan makanan atau memesan makanan secara online menggunakan ponsel dan dana pribadi.
2.  Pemenuhan Hak Memperoleh Pakaian (sandang)
Dalam hal pakaian, deteni diizinkan membawa pakaiannya sendiri ke dalam ruang detensi. Selain itu, petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  TPI  Ngurah  Rai  juga  menyediakan  pakaian,  handuk,  sandal,  dan pembalut  bagi  deteni  perempuan.  Menurut  penuturan  Rizki  Hari  Wibowo, biasanya  para  deteni  lebih  nyaman  menggunakan  pakaian    yang  telah mereka  bawa.  Petugas  imigrasi  juga  tidak  dapat  memaksa  deteni menggunakan  pakaian  yang  disediakan  petugas,  kecuali  deteni  meminta langsung.  Terkait laundry ,  jika deteni ingin mencuci pakaian maka mereka bisa mencuci pakaiannya secara manual di kamar mandi yang telah tersedia di dalam ruang detensi karena petugas imigrasi tidak menyediakan laundry ataupun mesin cuci.
3.  Pemenuhan Hak Memperoleh Akses Layanan Kesehatan Pelayanan  kesehatan  yang  bisa  diakses  deteni  adalah  pelayanan kesehatan  fisik  dan  psikis.  Akses  layanan  kesehatan  diberikan  sejak sebelum  dilakukannya  pendetensian.  Deteni  akan  diperiksa  kesehatannya terlebih  dahulu  oleh  petugas  kesehatan  guna  mengetahui  kondisinya.  Jika terdapat  deteni  yang  perlu  mengonsumsi  obat  secara  rutin  maka  obatnya akan diserahkan ke petugas imigrasi dan akan diantarkan ke dalam ruang detensi sesuai jadwal konsumsi obat. Deteni tidak diperbolehkan membawa
obat-obatan  ke  dalam  ruang  detensi  karena  dikhawatirkan  akan disalahgunakan.  Selain  itu,  apabila  deteni  merasa  kurang  sehat  atau  sakit maka  petugas  imigrasi  akan  memanggilkan  dokter.  Jika  dokter  yang memeriksa memberi rekomendasi bahwa deteni perlu berada di tempat lain selain di  ruang detensi  maka  akan  segera dipindahkan  ke  Rumah Detensi Imigrasi atau sesuai dengan keputusan.
4.  Pemenuhan Hak Memperoleh Akses Kunjungan, Komunikasi, dan Hiburan Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Ngurah Rai  memfasilitasi  kunjungan  keluarga,  penasehat  hukum,  rohaniawan, dokter,  perwakilan  negara  deteni,  instansi/organisasi/lembaga  nasional maupun  internasional  yang  berkaitan  dengan  penanganan  deteni  namun harus tetap memperhatikan dan mematuhi larangan yang tertera pada Pasal 17 Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Cara Pendetensian Orang Asing serta dengan waktu yang dibatasi. Dalam hal  komunikasi,  deteni  diberikan  kesempatan  untuk  menggunakan  alat komunikasi  ( handphone )  namun  intensitasnya  harus  dibatasi  dan  tetap dalam  pengawasan  Kepala  Seksi  Penindakan  Keimigrasian  bidang INTELDAKIM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Selanjutnya, terkait  kegiatan  hiburan,  Rizki  Hari  Wibowo  menyatakan  bahwa  sulit memberikan  izin  kepada  deteni  untuk  keluar  dari  ruang  detensi  ke  tempat yang  bersifat  rekreasi  karena  pada  konsepnya  deteni  adalah  orang-orang yang jelas melanggar izin tinggal keimigrasian dan melalui pendetensian ini maka  hak  kebebasan  untuk  bergeraknya  dicabut.  Salah  satu  kegiatan hiburan yang diperbolehkan adalah membaca buku. WNA umumnya memiliki minat baca yang tinggi sehingga ketika ditahan mereka telah membawa buku sendiri dan telah melalui pemeriksaan barang oleh petugas imigrasi.
5.  Pemenuhan Hak untuk Menjalankan Ibadah
Petugas  imigrasi  di  Ruang  Detensi  Imigrasi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  TPI  Ngurah  Rai  tidak  melarang  deteni  untuk  melakukan  ibadah. Namun, menurut Rizki Hari Wibowo tidak memungkinkan untuk memberikan izin  kepada  deteni  melakukan  kegiatan  ibadah  di  luar  ruang  detensi.  Bagi deteni yang beragama Islam, ibadah bisa dilakukan di dalam ruang detensi dan wudhu juga bisa dilakukan di dalam kamar mandi yang telah disediakan. Kemudian,  untuk  deteni  yang  beragama  Kristen/Katolik  juga  tidak  bisa diberikan izin untuk ibadah di gereja. Meskipun, kegiatan peribadatan hanya bisa dilakukan di dalam ruang detensi, belum pernah terdapat kendala terkait permohonan untuk deteni melakukan kegiatan ibadah di luar ruang detensi. Pembatasan yg diberikan tersebut semata-mata demi menjaga keamanan, menghindari kemungkinan kaburnya deteni, atau melakukan pemberontakan.
4.3. Penerapan  Aspek  Human  Security  Bagi  Deteni  di  Ruang  Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
Sama  halnya  dengan  hak  asasi  manusia, human  security juga menaruh  kepentingan  dan  kekhawatiran  pada  individu.  Hal  tersebut tercermin  pada  salah  satu  dari  7  aspek human  security ,  yakni political security yang mencakup kebebasan individu untuk memperoleh hak asasi mereka. Pada dasarnya, lingkungan yang aman menjadi syarat untuk bisa menikmati  hak  asasi  manusia  karena  dapat  dikatakan  bahwa  kondisi kehidupan  yang  melanggar  harkat  dan  martabat  manusia  hanya  akan
membuat  masyarakat  rentan  menerima  pelanggaran  hak  asasi.  Oleh karena  itu,  konsep human  security tidak  dapat  dilepaskan  kaitannya dengan  hak  asasi  manusia.  Pelaksanaan human  security dengan  hak asasi manusia harus berjalan seimbang untuk menjamin keamanan setiap manusia  dari  dilanggarnya  hak  mereka  dan security (keamanan)  juga merupakan hak asasi manusia. Selain  hak  asasi  manusia,  aspek human  security deteni  juga  perlu diperhatikan  karena  pendetensian  membuat  hak  kebebasan  bergerak  bagi deteni  menjadi  dibatasi.  Hal  tersebut  rentan  mengancam  keamanan  mereka, terutama  dalam  hal  keamanan  pangan,  keamanan  kesehatan,  dan  keamanan personal.  Pada  tulisan  ini,  peneliti  akan  mengkaji  3  aspek human  security menurut United Nations Development Programme (UNDP), yakni food security , health security , dan personal security terhadap deteni di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
1. Food Security
Makanan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia karena makanan menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas hidup setiap agar bisa  menjalani  hidup  yang  sehat  dan  produktif.  Kondisi food  security (keamanan  pangan)  bagi  deteni  akan  terlaksana  saat  mereka  diberikan makanan yang memadai, makanan yang aman dan layak, serta mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Keamanan pangan juga akan terwujud ketika deteni  diberikan  akses  untuk  memperoleh  makanan  sesuai  preferensi mereka. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Rizki Hari Wibowo,  deteni  diberikan  makanan  secara  rutin  3  kali  dalam  sehari  untuk mencukupi kebutuhan makan harian mereka. Makanan yang diberikan sudah tergolong  layak  karena  makanan  tersebut  berasal  dari  kantin  kantor  yang kelayakannya  telah  terjamin.  Terjamin  yang  dimaksud  oleh  peneliti,  yakni makanan tersebut juga dikonsumsi oleh petugas imigrasi lainnya. Makanan tersebut  dibiayai  secara  penuh  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI Ngurah  Rai.  Selain  itu,  ketika  deteni  menginginkan  makanan  lain,  mereka akan diberikan akses untuk memesan makanan secara online menggunakan dana  pribadi  dengan  pengawasan  petugas  imigrasi.  Hal-hal  tersebut menunjukan, bahwa aspek food security bagi deteni telah terpenuhi.
2. Health Security Health  security adalah  bentuk  keamanan  manusia  dari  ancaman penyakit,  akibat  lingkungan,  makanan,  maupun  air  bersih. Health  security juga  mencakup  keamanan  dari  kurangnya  akses  pelayanan  kesehatan. Menurut  Rizki  Hari  Wibowo,  ruangan  yang  ditempati  deteni  selalu  dijaga kebersihannya. Kebersihan ruang detensi dikelola oleh petugas kebersihan imigrasi melalui piket yang dilaksanakan setiap 2-3 hari sekali. Hal tersebut dilakukan guna  menciptakan  lingkungan  yang  sehat  bagi  deteni.  Makanan juga  menjadi  aspek  penting  dalam  mendukung  kesehatan  deteni.  Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai food security , deteni diberikan makanan yang layak guna mendukung kesehatan deteni selama masa pendetensian. Ruang Detensi di Kantor Imigrasi Kelas  I Khusus TPI Ngurah  Rai  juga  menyediakan  fasilitas  kamar  mandi  dengan  air  bersih sehingga  para  deteni  dapat  melakukan  kegiatan  mandi,  cuci,  dan  kakus sebagai  wujud  kebersihan  diri.  Deteni  yang  mengeluh  sakit  mendapatkan akses layanan kesehatan, baik berupa pemberian obat-obatan (legal) oleh petugas  imigrasi  maupun  mendapatkan  penganan  dokter  dalam  kondisi
khusus.  Hal-hal  meliputi  kebersihan  lingkungan,  makanan,  air  bersih,  dan akses  pelayanan  kesehatan  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas, pembiayaannya ditanggung oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sebagai wujud penerapan health security .
3. Personal Security Personal security (keamanan personal) bertujuan melindungi individu dari  ancaman  kekerasan  fisik,  baik  yang  dilakukan  oleh  aparatur  negara, sesama  individu/kelompok,  maupun  kekerasan  domestik  serta  kekerasan secara  struktural.  Personal  security  juga  menjadi  jaminan  bagi  setiap manusia untuk dapat hidup dalam lingkungan sosial yang menghargai hak asasi manusianya. Pelaksanaan personal security di dalam Kantor Imigrasi Kelas  I  Khusus  TPI  Ngurah  Rai  dapat  ditinjau  melalui  standar  operasional yang  telah  ditetapkan meliputi  mekanisme  penempatan  deteni  pada  ruang detensi imigrasi dan penanganan deteni oleh petugas imigrasi dalam setiap aktivitas.  Mekanisme  penempatan  deteni  pada  ruang  detensi  imigrasi dilakukan  dengan  memprioritaskan  deteni  berada  pada  ruang  detensi sendirian dengan tujuan untuk menghindari timbulnya ancaman kekerasan fisik  dari  deteni  lainnya  di  dalam  ruangan.  Berdasarkan  pengamatan  yang dilakukan,  penanganan deteni oleh petugas imigrasi dalam setiap aktivitas dilakukan  sesuai  prosedur  tanpa  melakukan  tindak  kekerasan  fisik  yang dapat  mengancam  deteni  selama  masa  pendetensian.  Hal-hal  tersebut menunjukan, bahwa aspek personal security bagi deteni telah terpenuhi.

## 5. KESIMPULAN
Mengetahui mengenai bagaimana hak asasi manusia bagi deteni dipenuhi dan  dilindungi  oleh  pemerintah  Indonesia,  khususnya  melalui  Kantor  Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai merupakan hal yang penting. Meskipun deteni merupakan orang yang telah melakukan pelanggaran administratif keimigrasian, berupa  tidak  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  atau overstay , namun dalam masa pendetensian seluruh hak-hak dasar deteni tetap harus  terpenuhi  sebagai  bentuk  dan  upaya  perlindungan  serta  penghormatan terhadap hak  asasi  mereka.  Terlebih  lagi, melalui  UU  No  39  tahun  1999  telah tercermin  komitmen  dan  cita-cita  mulia  bangsa  Indonesia  untuk  senantiasa terlibat dalam pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Deteni menjadi kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah  Rai  yang  penulis  teliti.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  obeservasi yang  telah  dilakukan,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pemenuhan  hak  asasi manusia bagi deteni di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI  Ngurah  Rai  telah  terpenuhi.  Hal  tersebut  dilihat  dari  5  indikator,  yakni pemenuhan  hak  hidup  untuk  memperoleh  makanan;  pemenuhan  hak memperoleh  pakaian;  pemenuhan hak memperoleh  akses  layanan  kesehatan; pemenuhan hak memperoleh akses kunjungan, komunikasi, dan hiburan; serta pemenuhan  hak  untuk  menjalankan  ibadah.  Secara  umum,  kelima  indikator tersebut  telah  terpenuhi  dengan  baik  meskipun  dalam  prosesnya  tetap  ada batasan  tertentu  yang  harus  diterapkan  guna  menjaga  keamanan  dan kondusifitas  di  tempat.  Selain  itu,  pemenuhan  hak  asasi  manusia  deteni  juga didukung  melalui  3  dari  7  aspek human  security ,  yakni food  security , health
security , dan personal security yang memiliki korelasi dengan hak asasi manusia. Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dengan baik telah menjaga kemanan manusia para deteni dari ancaman terhadap akses makanan, kesehatan, dan juga kekerasan fisik. Hadirnya sinergisitas hak asasi manusia  dan human  security bagi  deteni  telah  dengan  baik  memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J. (2008). Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson Prentice Hall.
Didu,  H.  S.,  &  Manusia,  H.  A.  (2008).  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Internasional. Iris, Bandung .
HAM, K. (2012). Wacana HAM Edisi 1 Tahun 2012. Retrieved from komnasham.go.id:
https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2012/07/21/53/wacan a-ham-edisi-1-tahun-2012.html .
Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.01.PR.07.04  Tahun  2004  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Rumah Detensi Imigrasi.
Kusuma, A.  S.  (2022). Human security  dalam hubungan internasional: sebuah pengantar. Dalam  Ayusia  Sabhita  Kusuma,  Human  security  dalam hubungan internasional. Jawa tengah: Universitas Jenderal Soedirman .
Nurbaya,  I.  R.,  &  Zahidi,  M.  S.  (2023).  Implementasi  Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia  Dalam  Penerapan  Deportasi  Orang  Asing  di  Wilayah  Kerja Kantor  Imigrasi  Kelas  III  Non  TPI  Pamekasan. Jurnal  Hukum Sasana , 9 (1), 69-80.
UNDP, Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security.
(1994). http://hdr.undp.org/reports/ global/1994/
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Watch, H. R. (2013). Barely Surviving Detention, Abuse, and Neglect of Migrant Children in Indonesia . Retrieved from hrw.org:
https://www.hrw.org/report/2013/06/23/barely-surviving/detention-abuse- and-neglect-migrant-children- indonesia#:~:text=Indonesian%20law%20permits%20immigration%20det ention,and%20lack%20of%20basic%20necessities