Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.
kembali objek pajak hotel yang telah ada, melakukan  pendataan  secara  intensif tentang subjek dan objek pajak dan pajak hotel  yang  baru,  memberi  masukan kepada  pihak  legislatif  tentang  usulan perda  mengenai  objek  pajak  hotel  yang potensial  yang  belum  digali  oleh pemerintah daerah, memperbaiki
bangunan  perkantoran  sehingga  lebih memadai.
DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Mardiasmo. Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur APBD dalam Era Otonomi Daerah . FE UGM. Yogyakarta. 2001. Mardiasmo, Perpajakan , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002. Kunarjo, Hukum Perpajakan Indonesia . Rineka Cipta. Jakarta. 2004.
R.  Santoso  Brotodihardjo. Pengantar
Ilmu  Hukum  Pajak. Refika Aditama. Bandung.2003. Siti  Resmi. Perpajakan:  Teori  dan Kasus .  Edisi  Pertama.  Salemba Empat, Jakarta , 2003. Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu. Perpajakan:  Konsep,  Teori,  dan Isu. Kencana, Jakarta 2006. Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas. Perpajakan  Indonesia .  Salemba Empat, Jakarta, 2003. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
UUD 1945
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentnang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah
Peraturan daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak
Daerah SUMBER LAIN Direktorat  Jenderal  Pajak. Masalah Pajak di Indonesia. Jakarta. 2005.

## KEBIJAKAN LEGISLASI PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI
Dwi Putri Melati email : Dwiputri.melati@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Telp. (0721) 265734-257838 dan Langkapura, Bandar Lampung

## ABSTRACT
The legislation policy as an important element of national criminal law in the reform era  that  is  interesting  to  note  is  the  enactment  and  enactment  of  specific  criminal legislation, namely the Corruption Eradication Act. This law requires enlightenment in legal reform in the country of Indonesia from the national criminal law at the time of this  reformation.  From  the  above  background  should  be  reviewed  how  the  policy  of Legislation  Application  of  Corruption  Sanctions.  The  result  of  the  research  is  the legislation policy on the criminal sanction is the sanction in the act of corruption in the form of corruption and the assessment in the sanction of corruption act is the existing sanction in Corruption Act that does not cause deterrent effect to the perpetrator thus now  start  in  review  of  revision  in  sanctions  for  the  perpetrators  of  corruption  by reviewing  the  death  penalty  and  There  should  be  social  embarrassment  as  well  as sanction of confinement.
Keywords: Legislation Policy, Criminal Sanction, Corruption
I. PENDAHULUAN
Kebijakan legislasi sebagai elemen penting tata hukum pidana nasional-pada era reformasi yang menarik untuk dicatat ialah  pengesahan  dan  pemberlakuan perundangundangan  pidana  khusus, yakni  Undang-Undang  Pemberantas  an Korupsi. Undang-undang ini merupakan membutuhkan pencerahan dalam pembaharuan hukum di negara Indonesia dari  tata  hukum  pidana  nasional  pada masa reformasi ini. Pengkajian mengenai tindak pidana korupsi menjadi sangat penting  jika  dikaitkan  dengan  upaya menemukan kaitannya dalam pencegahan atau penanggulangan korupsi  itu  sendiri    dengan  perundang- undangan  pidana  nasional  di  atas.  Di samping  itu,  agar  hukum  pidana Indonesia senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan per kembangan keadaan maka membuka diri dan  menerima  unsur-unsur  luar  yang jelas  dan  masuk  akal    merupakan  suatu keharusan,  termasuk  perihal  penyerapan hukum  pidana  Islam  (sebagai  hukum agama),  hukum  perdata  maupun  bidang yang lainnya.
Pengkajian  dalam  hubungannya terhadap  Tindak  pidana  korupsi  dengan perundang  undangan  pidana  khusus  di Indonesia  juga  harus  diletakkan  dalam perspektif  usaha  pembaharuan  hukum pidana  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  perlu
dikaji  sejauhmana  hal  mengenai  sanksi tindak pidana korupsi ter implementasikan dalam berbagai ketentuan  perundang-undangan  pidana nasional  tersebut,  terutama  menyangkut aspek tindak pidana korupsi.
Pengkajian  tersebut  tentu  sangat penting  untuk  pembaharuan  tata  hukum pidana  nasional,  yakni  apakah  ia  sudah menyerap  hukum  pidana  melalui  tata hukum  pidana  nasional,  yang  sebagian disadur dan di masuk an dalam substansi oleh perundang-undangan pidana nasional  berupa  UU  Pemberantasan Korupsi.  pengkajian  tentang  hubungan dan  kaitannya  tindak  pidana  korupsi dengan  perundang-undangan  pidana nasional memiliki nilai yang jelas dalam kontennya  bagi  upaya  implementasi hukum  pidana    dalam  konteks keindonesiaan  sekaligus  kemodernan, yang  secara  substantif  juga  bermakna sebagai penegakan Sanksi.
Sepuluh tahun belakangan ini yang masih  perdebatan  yang  panjang,  dan permasalahan  negara  yang  sulit  untuk diatasi  adalah  permasalahan  korupsi  itu sendiri dari tahun ketahun bahkan sudah mengalami  perubahan  dua  kali  undang- undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  ternyata  masih  sangat banyak  koruptor  yang  meraja  lela  di negara Indonesia ini.
Ancaman  dan  pemberian  sanksi dalam  Undang-undan  pemberantasan Tindak  pidana  korupsi  tersebut  ternyata tidak serta merta membuat efek jera pada pelakunya,  yang  ternyata  apabila  kita lihat  berita  nasional  sampai  saat  ini disetiap daerah masih banyak saja pelaku tindak pidana korupsi yang bertebaran.
Korupsi  di  negara  Indonesia  yang banyak  terjadi,  menjadikan  Korupsi sebagai  kebiasaan  yang  sangat  buruk, ternyata  peraturan  yang  berlaku  tidak membuat  efek  jera,  maka  dengan kebiasaan  buruk  tentang  korupsi  yang banyak  terjadi,  Dari  latar  belakang  di atas  perlu  dikaji  bagaimana  kebijakan legislasi penerapan sanksi tindak pidana korupsi  dan  bagaimanakah  seharusnya kebijakan  legislasi  sanksi  pidana korupsi?

## II.PEMBAHASAN
Pengertian Legislasi Pidana Menurut  Roscoe  Pound  (Barda Nawawi Arief, 1993, 173) salah seorang tokoh
Sosiological Jurisprudence , hukum  adalah as  a  tool  of  social engineering disamping as  a  tool  of social  Control Politik  Hukum  Pidana (Kebijakan  Hukum  Pidana)  sebagai salah  satu  dalam  menanggulangi kejahatan,  mengeja  wantah  dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan  hukum  pidana  yang  rasional tersebut  terdiri  dari  tiga  tahap,  yaitu tahap formulasi,tahap aplikasi dan tahap eksekusi yaitu :
a. Tahap  Formulasi  adalah  tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh  badan  pembentuk  undang- undang.  Dalam  tahap  ini  pembentuk undang-undang  melakukan  kegiatan memilih  nilai-nilai  yang  sesuai dengan keadaan dan situasi  masa kini dan  masa  yang  akan  datang, kemudian  merumuskannya  dalam bentuk peraturan perundang-
undangan  pidana  untuk  mencapai hasil  perundang-undangan  pidana yang  paling  baik,  dalam  arti memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya
dikaji  sejauhmana  hal  mengenai  sanksi tindak pidana korupsi
ter
implementasikan dalam berbagai ketentuan  perundang-undangan  pidana nasional  tersebut,  terutama  menyangkut aspek tindak pidana korupsi.
Pengkajian  tersebut  tentu  sangat penting  untuk  pembaharuan  tata  hukum pidana  nasional,  yakni  apakah  ia  sudah menyerap  hukum  pidana  melalui  tata hukum  pidana  nasional,  yang  sebagian disadur dan di masuk an dalam substansi oleh perundang-undangan pidana nasional  berupa  UU  Pemberantasan Korupsi.  pengkajian  tentang  hubungan dan  kaitannya  tindak  pidana  korupsi dengan  perundang-undangan  pidana nasional memiliki nilai yang jelas dalam kontennya  bagi  upaya  implementasi hukum  pidana    dalam  konteks keindonesiaan  sekaligus  kemodernan, yang  secara  substantif  juga  bermakna sebagai penegakan Sanksi.
Sepuluh tahun belakangan ini yang masih  perdebatan  yang  panjang,  dan permasalahan  negara  yang  sulit  untuk diatasi  adalah  permasalahan  korupsi  itu sendiri dari tahun ketahun bahkan sudah mengalami  perubahan  dua  kali  undang- undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  ternyata  masih  sangat banyak  koruptor  yang  meraja  lela  di negara Indonesia ini.
Ancaman  dan  pemberian  sanksi dalam  Undang-undan  pemberantasan Tindak  pidana  korupsi  tersebut  ternyata tidak serta merta membuat efek jera pada pelakunya,  yang  ternyata  apabila  kita lihat  berita  nasional  sampai  saat  ini disetiap daerah masih banyak saja pelaku tindak pidana korupsi yang bertebaran.
Korupsi  di  negara  Indonesia  yang banyak  terjadi,  menjadikan  Korupsi sebagai  kebiasaan  yang  sangat  buruk, ternyata  peraturan  yang  berlaku  tidak membuat  efek  jera,  maka  dengan kebiasaan  buruk  tentang  korupsi  yang banyak  terjadi,  Dari  latar  belakang  di atas  perlu  dikaji  bagaimana  kebijakan legislasi penerapan sanksi tindak pidana korupsi  dan  bagaimanakah  seharusnya kebijakan  legislasi  sanksi  pidana korupsi?

## II.PEMBAHASAN
Pengertian Legislasi Pidana Menurut  Roscoe  Pound  (Barda Nawawi Arief, 1993, 173) salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence , hukum  adalah as  a  tool  of  social engineering disamping as  a  tool  of social  Control Politik  Hukum  Pidana (Kebijakan  Hukum  Pidana)  sebagai salah  satu  dalam  menanggulangi kejahatan,  mengeja  wantah  dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan  hukum  pidana  yang  rasional tersebut  terdiri  dari  tiga  tahap,  yaitu tahap formulasi,tahap aplikasi dan tahap eksekusi yaitu :
a. Tahap  Formulasi  adalah  tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh  badan  pembentuk  undang- undang.  Dalam  tahap  ini  pembentuk undang-undang  melakukan  kegiatan memilih  nilai-nilai  yang  sesuai dengan keadaan dan situasi  masa kini dan  masa  yang  akan  datang, kemudian  merumuskannya  dalam bentuk peraturan perundang- undangan  pidana  untuk  mencapai hasil  perundang-undangan  pidana yang  paling  baik,  dalam  arti memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya
guna.  Tahap  ini  dapat  juga  disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap  Aplikasi  adalah  tahap penegakan  hukum  pidana  (tahap penerapan  hukum  pidana)  oleh aparat-aparat  penegak  hukum  mulai dari  kepolisian,  kejaksaan  hingga pengadilan.  Dalam  tahap  ini  aparat penegak  hukum  menegakkan  serta menerapkan  peraturan  perundang- undangan  pidana  yang  telah  dibuat oleh  badan  pembentuk  undang- undang.  Dalam  melaksanakan  tugas ini,  aparat  penegak  hukum  harus memegang  teguh  nilai-nilai  keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga  disebut  tahap  kebijakan yudikatif.
c. Tahap  Eksekusi  adalah  tahap penegakan  (pelaksanaan)  hukum pidana  secara  konkret  oleh  aparat pelaksana  pidana.  Dalam  tahap  ini aparat  pelaksana  pidana  bertugas menegakkan  peraturan  pidana  yang telah dibuat oleh pembentuk undang- undang  melalui  penerapan  pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.  Aparat  pelaksana  dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan  pidana  yang telah dibuat oleh pembentuk undang- undangan  (legislatur)  dan  nilai-nilai keadilan serta daya guna.
Ketiga  tahap  penegakan  hukum pidana  tersebut,  dilihat  sebagai  suatu usaha  atau  proses  yang  rasional  yang sengaja  direncanakan  untuk  mencapai tujuan  tertentu,  jelas  harus  merupakan suatu  jalinan  mata  rantai  aktivitas  yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-
nilai  dan  bermuara  pada  pidana  dan pemidanaan.
Pengertian Tindak Pidana Korupsi Ideologi  corruption,  ialah  jenis korupsi  ilegal  maupun  discretionery yangdimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.Contoh: Kasus skandal Watergate  adalah  contoh  ideological corruption,  dimana  sejumlah  individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden  Nixon  ketimbang  kepada undang-undang  atau  hukum.  Penjualan aset-aset  BUMN  untuk  mendukung pemenangan
pemilihan umum. (Ermansyah Djaja, 2003, 23) Tindak  pidana  korupsi  atau  yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  suatu golongan  merupakan  suatu  tindakan yang  sangat  merugikan  orang  lain, bangsa  dannegara.  Adapun  unsur-unsur tindak  pidana  korupsi  bila  dilihat  pada ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  undang- undang  No.31  tahun  1999  selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  “setiap orang  yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian Negara Pengertian Hukum Pidana Notohamidjojo  mendefinisikan hokum  adalah    sebagai    keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang  biasanya  bersifat  memaksa,  untuk kelakuan  manusia  dalam  masyarakat negara  (serta  antar  negara),  yang mengarah  kepada  keadilan,  demi terwujudnya  tata  damai,  dengan  tujuan
memanusiakan manusia dalam
masyarakat.  (Ranidar Darwis, 2003, 6).
Sedangkan  menurut  Soedarto pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja di  bebankan  kepada  orang  yang melakukan  perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat tertentu. (O. Notohamidjojo, 2011, 121).
W.L.G  Lemaire  memberikan pengertian  mengenai  hukum  pidana  itu terdiri  dari  norma-norma  yang  berisi keharusan-keharusan  dan  larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang- undang)  telah  dikaitkan  dengan  suatu sanksi  berupa  hukuman,  yakni  suatu penderitaan  yang  bersifat  khusus. Dengan  demikian  dapat  juga  dikatakan, bahwa  hukum  pidana  itu  merupakan suatu  sistem  norma-norma  yang menentukan  terhadap  tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu      (Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief, 2005, 2).
Kebijakan  legislasi  Sanksi  Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia Undang-Undang No 31 Tahun1999  yang  menarik  untuk  di  kaji mengenai pidana pokok dalam UU TPK adalah  sistem  penjatuhan  pidananya yang terdiri dari  sistem  minimal khusus dan maksimal khusus. Dianutnya sistem demikian  ini,  karena  tindak  pidana korupsi  merupakan  tindak  pidana  yang merugikan keuangan negara .
Tujuan  negara  indonesia  akan tercapai  apabila  keuangan  negara Indonesai  dapat  berjalan  dengan  baik. Dalam  penjelasan  Umum  dalam
UUPTPK mengatakan Pengertian
Keuangan  Negara  adalah  Seluruh kekayaan  negara, dalam bentuk apapun,
yang  dipisahkan  atau  yang  tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak dan kewajiban yang timbul karena:
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan petanggung jawaban badan  usaha  milik  negara/badan usaha  milik  daerah,  yayasan,  badan hukum,  dan  perusahaan  yang menyertakan  modal  pihak  ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan Pasal 1 angka 1 UUKN mengandung pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan  milik  negara  berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.
Pengertian  tersebut  dalam  Pasal  1 angka  1  UUKN  memiliki  dua  makna yaitu  dalam  arti  luas  dan  dalam  arti sempit.
Dalam arti Luas. Keuangan negara dalam  arti  luas  adalah  Hak  dan Kewajiban    yang  dapat  dinilai  dengan uang termasuk barang negara yang tidak masuk dalam anggaran negara.
Maka,  dari  uraian  di  atas  jelaslah keuangan  negara  indonesia  harus  dijaga dengan baik, karena mempengaruhi hajat hidp  orang  banyak,  jika  kita  kaji menenai  sanksi  yang  sudah  ada  dalam peraturan Tindak Pidana Korupsi yaitu: Berdasarkan  ketentuan  yang  ada dalam Undang-undang korupsi ini maka
memanusiakan manusia
dalam masyarakat.  (Ranidar Darwis, 2003, 6). Sedangkan  menurut  Soedarto pidana  adalah  penderitaan  yang  sengaja di  bebankan  kepada  orang  yang melakukan  perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat tertentu. (O. Notohamidjojo, 2011, 121). W.L.G  Lemaire  memberikan pengertian  mengenai  hukum  pidana  itu terdiri  dari  norma-norma  yang  berisi keharusan-keharusan  dan  larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang- undang)  telah  dikaitkan  dengan  suatu sanksi  berupa  hukuman,  yakni  suatu penderitaan  yang  bersifat  khusus. Dengan  demikian  dapat  juga  dikatakan, bahwa  hukum  pidana  itu  merupakan suatu  sistem  norma-norma  yang menentukan  terhadap  tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu      (Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief, 2005, 2). Kebijakan  legislasi  Sanksi  Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia Undang-Undang No 31 Tahun1999  yang  menarik  untuk  di  kaji mengenai pidana pokok dalam UU TPK adalah  sistem  penjatuhan  pidananya yang terdiri dari  sistem  minimal khusus dan maksimal khusus. Dianutnya sistem demikian  ini,  karena  tindak  pidana korupsi  merupakan  tindak  pidana  yang merugikan keuangan negara . Tujuan  negara  indonesia  akan tercapai  apabila  keuangan  negara Indonesai  dapat  berjalan  dengan  baik. Dalam  penjelasan  Umum  dalam
UUPTPK mengatakan Pengertian Keuangan  Negara  adalah  Seluruh kekayaan  negara, dalam bentuk apapun,
yang  dipisahkan  atau  yang  tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak dan kewajiban yang timbul karena:
1. Berada dalam
penguasaan,
pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2. Berada dalam
penguasaan,
pengurusan, dan petanggung jawaban badan  usaha  milik  negara/badan usaha  milik  daerah,  yayasan,  badan hukum,  dan  perusahaan  yang menyertakan  modal  pihak  ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan Pasal 1 angka 1 UUKN mengandung pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan  milik  negara  berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.
Pengertian  tersebut  dalam  Pasal  1 angka  1  UUKN  memiliki  dua  makna yaitu  dalam  arti  luas  dan  dalam  arti sempit.
Dalam arti Luas. Keuangan negara dalam  arti  luas  adalah  Hak  dan Kewajiban    yang  dapat  dinilai  dengan uang termasuk barang negara yang tidak masuk dalam anggaran negara.
Maka,  dari  uraian  di  atas  jelaslah keuangan  negara  indonesia  harus  dijaga dengan baik, karena mempengaruhi hajat hidp  orang  banyak,  jika  kita  kaji menenai  sanksi  yang  sudah  ada  dalam peraturan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
Berdasarkan  ketentuan  yang  ada dalam Undang-undang korupsi ini maka
hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya, misalnya  dalam  pidana  penjara  harus bergerak  dalam  batas-batas  minimal  4 tahun  sampai  20  Tahun,  dan  sedangkan dalam  pidana  denda  harus  bergerak diantara Rp. 200.000.000 sampai dengan 1.000.000.000.  Hal  tersebut  diungkap kan dalam sanksi pidana dalam uu tindak pidana korupsi: “ Tindak pidana korupsi diancam  dengan  pidana  penjara  paling sedikit  Rp  200.000.000,00  (minimal) dan  paling  banyak  (maksimal)  Rp. 1000.000.000,00,-
Berdasarkan  contoh  di  atas  maka penjabaran  sanksi  dalam  tindak  pidana korupsi adalah: 1. Pidana Mati Dapat  dipidana  mati  karena  kepada setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian  Negara  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo  Undang-undang  nomor  20  tahun 2001  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu. 2. Pidana Penjara 1. Pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi  setiap  orang  yang  secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi
yang  dapat  merugikan  keuangan Negara  atau  perkonomian  Negara. (Pasal 2 ayat 1)
2. Pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  satu  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  Negara  atau  perekonomian Negara (Pasal 3) 3. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.150.000.000,00  (seratus  lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi  setiap  orang  yang  dengan sengaja  mencegah,  merintangi  atau menggagalkan  secara  langsung  atau tidak langsung penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di siding  pengadilan  terhadap  tersangka atau  terdakwa  ataupun  para  saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.  150.000.000,00  (seratus  lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.  600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36. Kemudian untuk Pidana Tambahan :
1. Perampasan  barang  bergerak  yang berwujud  atau  yang  tidak  berwujud atau  barang  tidak  bergerak  yang digunakan untuk atau  yang diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk perusahaan  milik  terpidana  dimana tindak  pidana  korupsi  dilakukan, begitu  pula  dari  barang  yang menggantikan
barang-barang tersebut. 2. Pembayaran  uang  pengganti  yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan  harta  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan  seluruh  atau  sebagian perusahaan  untuk  waktu  paling  lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan tertentu  yang  telah  atau  dapat diberikan  oleh  pemerintah  kepada terpidana.
5. Jika  terpidana  tidak  membayar  uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)  bulan  sesudah  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  maka  harta bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti  maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya  tidak  memenuhi  ancaman maksimum  dari  pidana  pokoknya sesuai  ketentuan  undang-undang nomor  31  tahun  1999  jo  undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi
dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Terhadap  Tindak  Pidana  yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi  Pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan  adalah  pidana  denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat  (1)-(5)  undang-undang  31  tahun 1999  tentang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  adalah  sebagai berikut:
1. Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu korporasi,  maka  tuntutan  dan penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang  baik berdasarkan  hubungan  kerja  maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam  lingkungan  korporasi  tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam  hal  ini  tuntutan  pidana dilakukan  terhadap  suatu  korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut  dapat  diwakilkan  kepada orang lain. 4. Hakim  dapat  memerintahkan  supaya pengurus korporasi menghadap sendiri  di  pengadilan  dan  dapat  pula memerintahkan  supaya  penguruh tersebut dibawa ke siding pengadilan.
5. Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan terhadap korporasi, maka panggilanuntuk  menghadap  dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan  kepada  pengurus  di
1. Perampasan  barang  bergerak  yang berwujud  atau  yang  tidak  berwujud atau  barang  tidak  bergerak  yang digunakan untuk atau  yang diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk perusahaan  milik  terpidana  dimana tindak  pidana  korupsi  dilakukan, begitu  pula  dari  barang  yang menggantikan
barang-barang tersebut. 2. Pembayaran  uang  pengganti  yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan  harta  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan  seluruh  atau  sebagian perusahaan  untuk  waktu  paling  lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan tertentu  yang  telah  atau  dapat diberikan  oleh  pemerintah  kepada terpidana.
5. Jika  terpidana  tidak  membayar  uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)  bulan  sesudah  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  maka  harta bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti  maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya  tidak  memenuhi  ancaman maksimum  dari  pidana  pokoknya sesuai  ketentuan  undang-undang nomor  31  tahun  1999  jo  undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi
dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Terhadap  Tindak  Pidana  yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi  Pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan  adalah  pidana  denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat  (1)-(5)  undang-undang  31  tahun
1999  tentang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  adalah  sebagai berikut:
1. Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu korporasi,  maka  tuntutan  dan penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang  baik berdasarkan  hubungan  kerja  maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam  lingkungan  korporasi  tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam  hal  ini  tuntutan  pidana dilakukan  terhadap  suatu  korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh
pengurus, kemudian pengurus tersebut  dapat  diwakilkan  kepada orang lain. 4. Hakim  dapat  memerintahkan  supaya pengurus korporasi
menghadap sendiri  di  pengadilan  dan  dapat  pula memerintahkan  supaya  penguruh tersebut dibawa ke siding pengadilan.
5. Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan terhadap korporasi, maka panggilanuntuk  menghadap  dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan  kepada  pengurus  di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor. Unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi adalah 1. Melakukan  perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan  atas  sarana  yang  ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain. Sanksi  dalam  Undang-undang
Tindak pidana korupsi berupa:
Dalam  pidana  pokok  yaitu  pidana mati,  pidana  penjara  dan  denda  dan diatur        pula  dalam  pidana  tambahan pada  Pasal  18  UU  No  31  Tahun  1999 yaitu:  perampasan  barang  bergerak berwujud dan tidak berwujudatau barang bergerak  dan  tidak  bergerak  yang diperoleh dari hasil korupsi, pembayaran uang  penggantian  sesuai  dengan  harta yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi,  penutupan  seluruh  atau sejbagian perusahaan untuk paling lama satu  tahun,  pencabutan  seluruh  atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan  seluruh  atau  sebagian keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, dan dalam hal terpidana tidak membayar  uang  pengganti  paling  lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh
kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta bendanya  dapat  di  sitaoleh  jaksa  dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Pengkajian  sanksi  pidana  korupsi melalui kebijakan legislasi Korupsi  disetiap  negara  sudah tidak bisa dipungkiri lagi, banyak tindak pidana  korupsi  yang  sudah  bertaburan disetiap  negara,  begitu  pula  dengan negara  Indonesia,  banyaknya  pelaku tindak  pidana  korupsi  di  negara indonesia  sudah  menjadi  tanda  bahwa banyak  pula  pelaku  tindak  pidana  yang bertaburan di negara Indonesia.
Indonesia  merupakan  negara  yang sedang  berkembang,  sehingga  tidak dapat  di  pungkiri,  apabila  perlu  banyak pembenahan  dari  berbagai  sisi,  baik pemerintahan maupun sistem kenegaraan dan  peraturan  yang  mengatur  di dalamnya,  akan  lebih  baik  kiranya pembenahan yang terjadi akan mengubah  negara  indonesia  menjadi akan lebih baik.
Pada  dasarnya  pidana  tindak pidana  korupsi  adalah  suatu  tindakan yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang akan membuat menderita orang banyak, mengapa  dikatakan  demikian,  orang banyak  disini  adalah  semua  masyarakat di  Indonesia,  negara  sangat  menjamin kesejahtera  an  masyarakatnya  di  dalam UUD 1945 dan pancasila.
Tindak pidana Korupsi bukan lagi merugikan  keuangan  pribadi  seseorang tetapi  merugikan  keuangan  negara, dimana  keuangan  negara  adalah  ujung tombak  negara  untuk  mensejahterakan kehidupan masyarakat nya.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya terhadap  orang  yang  telah  merugikan
keuangan  negara  tersebut    yang Kemudian  dalam    hal  terjadinya perbuatan  korupsi,  para  pelaku  tindak pidana  korupsi  dapat  dijatuhi  hukuman pidana mati sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2)  UU  No.31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Hanya pelaksanaan dari ketentuan  pidana  ini  tidak  bersifat mengikat  secara  hukum,  karena  adanya kata "dapat". Kata tersebut
memberikan pengertian  kepada  kita  bahwa  pelaku pidana  korupsi  dapat  dijatuhi  hukuman mati,  bukan  pelaku  pidana  dijatuhi hukuman  mati.  Pelaksanaan  hukuman mati pada hakikatnya memberikan faktor jera  bagi  pelaku  serta  memberikan pendidikan bagi pihak lain untuk berbuat hal  yang  sama.  Jika  pasal  tersebut memberikan kata "dapat", maka putusan diserahkan  kepada  hakim  untuk menjatuhkan  pilihan  pidana  terhadap pelaku pidana korupsi.
Penjatuhan  pidana  mati  akan  sulit dilaksanakan,  karena  apapun  itu berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia, Kerugian  yang  merugikan  Keuangan negara  tersebut  walaupun  merugikan keuangan  negara,  namun  tidak  secara langsung  terlihat,  maka  akan  sebaiknya apabila  kerugian  keuangan  negara  lebih dominan  harus  dilaksanakan  juga penggantian  kerugian  terhadap  kerugian keuangan negara dengan sanksi efek jera pemisikinan  tersebut,  dan  ditambah hukuman  kurungan  yang  sebenar- benarnya,  dan  hal  yang  sama  pula apabila  ada  oknum  penegakan  hukum yang membantu tindak pidana tersebut.
Selain  mengenai  sanksi  tindak pidana  mati  kini  sudah  mulai  tersiar
tentang  hal  mengenai  sanksi  dalam pemberian  efek  jera  terhadap  tindak pidana  korupsi.  Selama  ini,  dengan hukuman  pidana  penjara  saja,  banyak koruptor  yang  malahan  menikmati 'kemewahan'  di  sel.  Hal  tersebut  tidak membuat koruptor jera. Harus ada upaya memalukan secara sosial.
Menganalisis  tentang  hukuman sosial apabila  berjalan secara sempurna sesungguhnya  akan  dapat  berjalan  lebih efektif,  karena  banyak  sekali  orang- orang yang bergaya hidup mewah tanpa memikirkan  orang  yang  lainnya, sedangkan uang yang dimaksud tersebut adalah  uang  negara,  padahal  mereka sendiri  sebenarnya  masih  dapat  hidup dengan  kapasitas  sederhana,  karena kehidupan seeorang masih tetap berjalan walaupun tanpa kemewahan.
Mengingat  efek  jera  dalam undang-undang  sebelumya  tidak  terlihat perubahan  dengan  jelas,  mengenai peraturan  perundang-undangan  yang masih  di  nilai  tidak  terlampau melampaui Hak Asasi Manusia, efek jera bagi  sanksi  mengenai  tindak  pidana Korupsi  akan  lebih  baik  juga  kiranya mencoba sanksi pemiskinan bagi orang- orang  yang  melakukan  tindak  pidana Korupsi, siapa pun itu.

## III.PENUTUP
Dari  pembahasan  di  atas  maka  di ambil kesimpulan bahwa:
a. Kebijakan  legislasi  terhadap  sanksi pidana adalah Sanksi dalam Undang- undang  Tindak  pidana  korupsi berupa:
Dalam  pidana  pokok  yaitu  pidana mati,  pidana  penjara  dan  denda  dan diatur  pula  dalam  pidana  tambahan pada Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999
keuangan  negara  tersebut    yang Kemudian  dalam    hal  terjadinya perbuatan  korupsi,  para  pelaku  tindak pidana  korupsi  dapat  dijatuhi  hukuman pidana mati sesuai ketentuan pasal 2 ayat
(2)  UU  No.31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Hanya pelaksanaan dari ketentuan  pidana  ini  tidak  bersifat mengikat  secara  hukum,  karena  adanya kata "dapat". Kata tersebut
memberikan pengertian  kepada  kita  bahwa  pelaku pidana  korupsi  dapat  dijatuhi  hukuman mati,  bukan  pelaku  pidana  dijatuhi hukuman  mati.  Pelaksanaan  hukuman mati pada hakikatnya memberikan faktor jera  bagi  pelaku  serta  memberikan pendidikan bagi pihak lain untuk berbuat hal  yang  sama.  Jika  pasal  tersebut memberikan kata "dapat", maka putusan diserahkan  kepada  hakim  untuk menjatuhkan  pilihan  pidana  terhadap pelaku pidana korupsi.
Penjatuhan  pidana  mati  akan  sulit dilaksanakan,  karena  apapun  itu berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia, Kerugian  yang  merugikan  Keuangan negara  tersebut  walaupun  merugikan keuangan  negara,  namun  tidak  secara langsung  terlihat,  maka  akan  sebaiknya apabila  kerugian  keuangan  negara  lebih dominan  harus  dilaksanakan  juga penggantian  kerugian  terhadap  kerugian keuangan negara dengan sanksi efek jera pemisikinan  tersebut,  dan  ditambah hukuman  kurungan  yang  sebenar- benarnya,  dan  hal  yang  sama  pula apabila  ada  oknum  penegakan  hukum yang membantu tindak pidana tersebut. Selain  mengenai  sanksi  tindak pidana  mati  kini  sudah  mulai  tersiar
tentang  hal  mengenai  sanksi  dalam pemberian  efek  jera  terhadap  tindak pidana  korupsi.  Selama  ini,  dengan hukuman  pidana  penjara  saja,  banyak koruptor  yang  malahan  menikmati 'kemewahan'  di  sel.  Hal  tersebut  tidak membuat koruptor jera. Harus ada upaya memalukan secara sosial.
Menganalisis  tentang  hukuman sosial apabila  berjalan secara sempurna sesungguhnya  akan  dapat  berjalan  lebih efektif,  karena  banyak  sekali  orang- orang yang bergaya hidup mewah tanpa memikirkan  orang  yang  lainnya, sedangkan uang yang dimaksud tersebut adalah  uang  negara,  padahal  mereka sendiri  sebenarnya  masih  dapat  hidup dengan  kapasitas  sederhana,  karena kehidupan seeorang masih tetap berjalan walaupun tanpa kemewahan.
Mengingat  efek  jera  dalam undang-undang  sebelumya  tidak  terlihat perubahan  dengan  jelas,  mengenai peraturan  perundang-undangan  yang masih  di  nilai  tidak  terlampau melampaui Hak Asasi Manusia, efek jera bagi  sanksi  mengenai  tindak  pidana Korupsi  akan  lebih  baik  juga  kiranya mencoba sanksi pemiskinan bagi orang- orang  yang  melakukan  tindak  pidana Korupsi, siapa pun itu.

## III.PENUTUP
Dari  pembahasan  di  atas  maka  di ambil kesimpulan bahwa:
a. Kebijakan  legislasi  terhadap  sanksi pidana adalah Sanksi dalam Undang- undang  Tindak  pidana  korupsi berupa:
Dalam  pidana  pokok  yaitu  pidana mati,  pidana  penjara  dan  denda  dan diatur  pula  dalam  pidana  tambahan pada Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999
yaitu:  perampasan  barang  bergerak berwujud  dan  tidak  berwujudatau barang  bergerak  dan  tidak  bergerak yang  diperoleh  dari  hasil  korupsi, pembayaran  uang  penggantian  sesuai dengan  harta  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  korupsi,  penutupan seluruh  atau  sebagian  perusahaan untuk  paling  lama  satu  tahun, pencabutan  seluruh  atau  sebagian hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan tertentu,  yang  telah  atau  dapat diberikan  oleh  pemerintah  kepada terpidana,  dan  dalam  hal  terpidana tidak  membayar  uang  pengganti paling  lama  dalam  waktu  satu  bulan sesudah  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,  maka  harta  bendanya  dapat  di sitaoleh  jaksa  dan  dilelang  untuk menutupi uang pengganti tersebut.
b. Pengkajian dalam sanksi tindak pidan
Korupsi adalah sansi yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang ada tidak  menimbulakan  efek  jera  pada pelakunya  dengan  demikian  saat  ini mulai  di  tinjauu  pembenahan  dalam sanksi  untuk  pelaku  tindak  pidana korupsi  dengan  meninjau  dari hukuman  mati  dan  Harus  ada  upaya memalukan  secara  sosial  ditambah juga dengan sanksi kurungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK ,Sinar Grafika, Jakarta. 2003. Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi . Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Leden, Marpaung, Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan
Pemecahannya Bagian kedua . Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana . Alumni, Bandung, 1993. Simanjuntak, B, Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial . Tarsino,
Bandung,1981.
Ranidar  Darwis, Pendidikan  Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan  Kesadaran  Hukum Warga Negara, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung,  2003.
O.  Notohamidjojo, Soal-Soal  Pokok Filsafat  Hukum, Griya  Media,
Salatiga, 2011.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,  2005.

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi