Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme

## KASUS NENEK MINAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM POSITIVISME

## GRAND MINAH'S CASE REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVISTIC LEGAL THEORY

## Fikrotul Jadidah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat fikrotuljadidah@iblam.ac.id
Submisson : 24 September 2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
Grandma Minah (55/farmer), took 3 cocoa beans belonging to PT Rumpun Sari Antan (RSA),  while  harvesting  soybeans  on  her  farm.  Minah's  grandmother's  actions  were known  to  the  plantation  foreman,  and  at  that  time  Minah's  grandmother  returned  the cocoa  beans  she  had  taken  and  apologized.  However,  the  company  still  reported  it  to the police. Finally, in the case file No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, Minah's grandmother had  to  undergo  trial  at  the  Purwokerto  District  Court.  There  is  a  clash  between  the values of justice in this case. The research question in this case is how the law views the case  from  the  perspective  of  legal  certainty  or  legal  positivism  and  humanitarian principles. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications.  From the results of  this  study, it was concluded  that the legal case  that  ensnared  Grandma  Minah  was  analyzed  using  the  Positivism  Paradigm,  the ontology is a reality (law). The law presented is Article 362 of the Criminal Code. The judge did  this by  presenting  witnesses and the existence of  evidence that was matched with Granny Minah's statement as a defendant. When all the elements of Article 362 are fulfilled, Granny Minah  is  found  guilty and must be punished. In short, the Positivism Paradigm  always  emphasizes  objectivity.  The  Positivism  paradigm  that  underlies  the Legal Positivism flow, explains that there is no law outside the law, the law is identical to the Law. However, the law must be enforced whose justice is justice according to the law.  Law  must  be  separated  from  human  and  moral  values  for  the  sake  of  legal certainty.  That  is  why  Granny  Minah  must  still  be  punished  regardless  of  how  much damage  PT  Rumpun  Sari  Antan  suffered,  because  it  was  legally  proven  to  have committed theft as formulated in Article 362 of the Criminal Code.
Keywords : Justice, Legal Theory, Minah's grandmother, Positivism

## Abstrak
Nenek Minah (55/petani), mengambil  3 biji  buah kakao milik PT Rumpun  Sari Antan (RSA),  ketika  sedang  memanen  kedelai  di  lahan  garapannya.  Perbuatan  nenek  Minah telah  diketahui  oleh  Mandor  perkebunan,  dan  pada  saat  itu  juga  nenek  Minah  telah mengembalikan  biji  kakao  yang  diambilnya  dan  meminta  maaf.  Namun  pihak perusahaan tetap melaporkan kepada Polisi. Akhirnya dalam berkas perkara Nomor No.
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
247/PID.B/2009/PN.Pwt,  nenek  Minah  harus  menjalani  persidangan  di  Pengadilan Negeri  (PN)  Purwokerto.  Adanya  perbenturan  antara  nilai-nilai  keadilan  pada  kasus tersebut.  Pertanyaan  penelitian  dalam  kasus  ini  yaitu  bagaimana  hukum  memandang kasus  tersebut  dalam  perspektif  kepastian  hukum  atau  positivisme  hukum  dan  prinsip kemanusiaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Dari  hasil  penelitian  ini  diperoleh  kesimpulan yaitu  Kasus  hukum  yang  menjerat  Nenek  Minah  ditelaah  dengan  menggunakan Paradigma  Positivisme,  ontologinya  adalah  sebuah  realitas  (hukum).  Hukum  yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi- saksi dan adanya alat bukti yang dicocokkan dengan keterangan Nenek Minah sebagai terdakwa. Ketika semua unsur Pasal 362 terpenuhi, maka Nenek Minah diputus bersalah dan  harus  dihukum.  Singkatnya,  Paradigma  Positivisme  selalu  menekankan objektivitas.  Paradigma  Positivisme  yang  memayungi  aliran  Legal  Positivisme, menjelaskan  tidak  ada  hukum  di  luar  undang-undang,  hukum  identik  dengan  Undang- Undang.  Bagaimana  pun  hukum  harus  ditegakkan  yang  keadilannya  adalah  keadilan menurut  Undang-Undang.  Hukum  harus  dipisahkan  dari  nilai  kemanusiaan  dan  moral demi kepastian hukum. Itulah sebabnya Nenek Minah tetap harus dihukum terlepas dari seberapa  besar  kerugian  yang  diderita  PT  Rumpun  Sari  Antan,  karena  terbukti  secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP.
Kata Kunci : Keadilan,Nenek Minah, Positivisme, Teori Hukum

## A. Pendahuluan
Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah  peradaban  manusia,  peran  sentral  hukumdalam  upaya  menciptakan  suasana yang  memungkinkan  manusia  merasa  terlindungi,  hidup  berdampingan  secara  damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum ( rechtaat ), hukum harus dijadikan  panglima  dalam  menjalankan  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat, sehingga  tujuan  hakiki  dari  hukum  bisa  tercapai  seperti  keadilan,  kepastian  dan ketertiban.  Secara  normatif  hukum  mempunyai  cita-cita  indah  namun  didalam implentasinya  hukum  selalu  menjadi  mimpi  buruk  dan  bahkan  bencana  bagi masyarakat. Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori ( law in a book ) dan hukum dilapangan  ( law  in  action )  menjadi  sebuah  perdebatan  yang  tidak  kunjung  hentinya.
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
Terkadang  untuk  menegakkan  sebuah  keadilan  menurut  hukum  harus  melalui  proses- proses  hukum  yang  tidak  adil.  Peraturan  perundang-undangan  merupakan  pedoman utama  dalam  menegakkan  hukum,  hakim  hanya  sebatas  alat  penegakan  hukum  dan hukum  harus  dibuat  dan  disahkan  oleh  lembaga  yang  berwenang.  Sistem  hukum  civil law dipengaruhi oleh Mazhab Filsafat Hukum Positivisme, menurut pandangan mazhab ini  bahwa  hukum  diciptakan  dan  diberlakukan  oleh  orang-orang  tertentu  di  dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. 1
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dalam  pemikiran  positivisme  akan mendapatkan  tantangan  yang  sangat  besar  dimana  dengan  munculnya  berbagai pemikiran-pemikiran  studi  hukum  yang  tidak  lagi  melihat  bahwa  hanya  peraturan perundang  undangan  saja  yang  menjadi  sebagai  acuan  dalam  penegakan  hukum,  akan tetapi  hukum  harus  melihat  secara  menyeluruh  dari  berbagai  aspek  pendekatan  ilmu- ilmu lain secara konfrehensif sebagai alat bantu dalam penegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam teori hukum inklusif.
Pemakaian  positivisme  hukum  ini  mengundang  banyak  permasalahan  di kemudian  hari,  ketika  masyarakat  yang  dinamis  selalu  berubah  dan  orang  yang berwenang untuk membuat hukum tidak mempunyai kepekaan melihat perubahan yang tejadi  dalam  masyarakat.  Hukum  itu  ada  untuk  masyarakat,  begitupun  tujuan  dari hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Menjadi sebuah  permasalahan  yang  besar  ketika  hukum  yang  seyogyanya  melayani  mayarakat tapi  malah  masyarakat  yang  dipaksa  mengikuti  kehendak  hukum,  dengan  beralasan menegakakkan kepastian hukum, masyarakat dipaksa mengikuti apa yang diperintahkan undang-undang,  para  hakim,  jaksa  dan  polisi  menerapkan  hukum  secara  harfiah  saja dari  muatan  undang-undang  tapi  tidak  mencoba  untuk  menginterpretasi  peraturan  itu dengan begitu rupa agar keadilan yang menjadi tujuan utama penegakan hukum.
Sebagain  besar  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  bekas  jajahan Belanda,  banyak  kaedah-kaedah  dalam  hukum  tersebut  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  tidak  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan. Hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia menganut ajaran Positivisme. Hukum menurut  aliran  ini  adalah  apa  yang  menurut  undang-  3  undang,  bukan  apa  yang seharusnya. Atas dasar itu, hukum harus pula dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak
1 Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernando  M.  Manullang, Pengantar  ke  Filsafat  Hukum ,  (Jakarta: Kencana, cet. II, 2008), hlm, 58.
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
yuridis  seperti  etis  (penilaian baik  dan buruk), politis (subjektif dan tidak bebas nilai), sosiologis (terlepas dari kenyataan sosial).

## Kasus
Nenek  Minah  (55/petani),  mengambil  3  biji  buah  kakao  milik  PT  Rumpun  Sari Antan (RSA), ketika sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa  Darmakradenan,  Kecamatan  Ajibarang,  Banyumas,  Jawa  Tengah.  Perbuatan nenek  Minah  telah  diketahui  oleh  Mandor  perkebunan,  dan  pada  saat  itu  juga  nenek Minah  telah  mengembalikan  biji  kakao  yang  diambilnya  dan  meminta  maaf.  Namun pihak  perusahaan  tetap  melaporkan  kepada  Polisi.  PT  RSA  IV  Darmakradenan menyampaikan bahwa pihaknya telah menderita kerugian Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).  Akhirnya  dalam  berkas  perkara  Nomor  No.  247/PID.B/2009/PN.Pwt,  nenek Minah harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.
Adanya perbenturan antara nilai-nilai keadilan pada kasus tersebut penulis tertarik menganalisa  melalui  aliran  hukum  Positivisme.  Dalam  kasus  ini  adalah  bagaimana hukum  memandang kasus  tersebut  dalam  perspektif kepastian hukum  atau positivisme hukum dan prinsip kemanusiaan ?.
Tujuan  penelitian  pada  prinsipnya  terbagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  tujuan  obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif dan tujuan subyektif yang hendak dicapai dalam penelitian untuk penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Obyektif
Untuk  mengetahui  bagaimana  hukum  memandang  kasus  nenek  minah  dalam perspektif kepastian hukum atau positivism hukum dan prinsip kemanusiaan.
2. Tujuan Subyektif
a) Untuk  mengaplikasikan  ilmu  dan  teori-teori  hukum  yang  telah  penulis peroleh  selama  kegiatan  perkuliahan  agar  dapat  memberi  manfaat  bagi penulis sendiri serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
b) Untuk  memperluas  pengetahuan  dan  pengalaman  serta  pemahaman  aspek hukum di dalam teori dan praktik penulis dalam bidang hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi.

## B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Positivisme: Pemisahan Antara Aturan Hukum dan Moral
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
Tidak diragukan H.L.A. Hart, Bentham dan Austin menekankan perbedaan antara hukum yang sekarang berlaku ( law as it is ) dan hukum yang sekarang berlaku ( law as is as to be ), mereka di dalam pikirannya menganggap hukum tertentu memiliki arti yang sudah jelas dan tidak diperselisihkan, dan mereka berdua menganggap hukum  tertentu memiliki  arti  yang  sudah  jelas  dan  tidak  diperselisihkan,  dan  mereka  berdua menganggap hukum yang semacam itu, walaupun jika secara moral memalukan, hal itu tetap dianggap sebagai hukum.
Hart  berpendapat  hubungan  esensial  antara  hukum  dan  moral  muncul  jika  kita mengamati  bagaimana  hukum,  yang  artinya  masih  diperselisihkan,  ditafsirkan  dan diterapkan  pada  kasus-kasus  yang  konkrit.  Hubungan  ini  muncul  lagi  jika  kita memperluas  pandangan  dan  bertanya,  bukan  apakah  tiap  aturan  hukum  tertentu  harus memenuhi  minimum  moral  dalam  usaha  untuk  dapat  disebut  hukum,  tetapi  apakah sistem  dari  aturan  yang  semuanya  gagal  melakukannya  yang  dapat  dikatakan  sebagai sistem hukum.
Sekarang  kita  akan  membicarakan  kritik  yang  berbeda  dari  Amerika  tentang pemisahan  apa  yang  menjadi  hukum  dari  apa  yang  seharusnya  menjadi  hukum.  Kritik ini datang dari penganut Realist tahun 1930-an. Aliran ini membuka mata kita tentang apa  sebenarnya  yang  terjadi  pada  saat  pengadilan  memutuskan  kasus,  dan  perbedaan yang  digambarkan  antara  fakta  actual  dari  keputusan  pengadilan  dan terminology tradisional untuk menerangkannya. Sebagai contoh, aturan hukum melarang kita untuk menggunakan kendaraan di  dalam taman umum. Jelas ini larangan untuk  mobil,  tetapi bagaimana  untuk  sepeda,  sepatu  roda  dan  mobil  mainan?  bagaimana  dengan  pesawat terbang? apakah semua ini dapat kita katakan “kendaraan”? yang dimaksud oleh aturan itu  atau  tidak.  Jika  kita  berkomunikasi  satu  dan  lainnya,  dalam  bentuk  hukum  yang paling  sederhana,  kita  menyatakan  bahwa  tingkah  laku  tertentu  harus  diatur  dengan aturan-aturan,  dan  dengan  demikian  kata  yang  umum  kita  pergunakan,  seperti kendaraan  dalam  kasus  yang  pertama  tadi,  harus  mempunyai  standar  yang  mudah dipahami di mana tidak ada keragu-raguan mengenai penerapannya.
Dalam  hubungan  antara  hukum  dan  moral,  setidak-tidaknya  ada  enam  bentuk klaim yang harus kita uraikan: 2
1. Kekuasaan dan Kewenangan
2 Erman  Rajagukguk, Filsafat  Hukum ,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia  Fakultas  Hukum Pascasarjana), hlm. 96-99.
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
Selalu dikatakan bahwa sistem hukum harus berdasarkan pada rasa kewajiban moral atau keyakinan nilai moral dalam sistem tersebut, karena ia tidak dapat dan  tidak  akan  dapat  semata-mata  berstandar  kepada  kekuasaan  manusia  atas manusia lain.
2. Pengaruh Moral atas Hukum
Hukum setiap negara yang modern memperlihatkan ribuan pengaruh baik dari moral sosial yang diterima dan ide moral. Pengaruh ini masuk kedalam hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislative atau secara  diam-diam  melalui  proses  peradilan.  Undang-undang  mungkin  hanya perisai  hukum  semata-mata  dan  harus  diisi  dengan  prinsip-prinsip  moral. Tingkat  pelaksanaan  kontrak  dapat  dibatasi  dengan  konsepsi  moralitas  dan keadilan.  Tanggung  jawab  dalam  pelanggaran  perdata  maupun  pidana  bisa disesuaikan berdasarkan tanggung jawab moral. Tidak ada kaum positivis yang dapat  menolak  fakta-fakta  bahwa  stabilitas  dari  sistem  hukum  dalam  bentuk- bentuk tertentu sebagian berhubungan pada moral.
3. Penafsiran
Hukum  memerlukan  penafsiran  jika  ia  hendak  diterapkan  kepada  kasus-kasus yang  kongkrit.  Baik  di  dalam  menafsirkan  undang-undang  atau  keputusan- keputusan  hakim  maupun  keputusan-keputusan  pengadilan,  hakim  tidak dibatasi  oleh  alternative-alternatif  buta,  pilihan  yang  sewenang-wenang  atau dedukasi  mekanikal  dari  aturan-aturan  yang  artinya  sebelumnya  telah ditetapkan.  Pilihan  mereka  selalu  dipandu  oleh  asumsi  bahwa  kegunaan  dari suatu  peratura  yang  ditafsirkannya  adalah  masuk  akal,  karenanya  peraturan tersebut  tidak  dimaksudkan  untuk  melahirkan  ketidakadilan  atau  melawan prinsip-prinsip moral yang berlaku.
4. Kritik atas Hukum
Kadang-kadang terdapat klaim bahwa ada hubungan yang perlu antara hukum dan  moral  datang  tidak  lebih  dari  bahwa  sistem  hukum  yang  baik  harus memenuhi  rasa  adil  dan  moralitas.  Tidak  ada  keragu-raguan  bahwa  sistem hukum  harus  memperlakukan  semua  makhluk  hidup  di  dalam  lingkup  yang berhak  atas  perlindungan  dasar  tertentu  dan  kebebasan,  sekarang  diterima secara umum sebagai pernyataan yang relevan di dalam kritik hukum.
5. Prinsip Legalitas dan Keadilan
Dikatakan  perbedaan  antara  sistem  hukum  yang  baik  adalah  yang  sesuai dengan hal-hal tertentu dari moral dan keadilan, dan sistem hukum yang tidak, hal ini salah, karena minimum keadilan perlu direalisasikan setiap saat tingkah laku  manusia  diawasi  oleh  aturan  umum  yang  dinyatakan  secara  terbuka  dan secara umum diterapkan.
6. Keabsahan Hukum dan Hambatan Terhadap Hukum
Hal  yang  menjadi  perhatian  dari  kaum  positivis  adalah  bahwa  eksistensi hukum adalah suatu hal tersendiri, sedangkan kegunaan atau ketidakgunaannya adalah  suatu  hal  yang  lain.  Hukum  negara  bukan  sesuatu  yang  ideal  tetapi sesuatu  yang  secara  actual  ada.  Ini  bukan  mengenai  apa  yang  seharusnya  ada tetapi apa yang ada sekarang. Norma-norma hukum dapat memiliki bermacam- macam isi. Pemikir-pemikir aliran positivis berkeinginan untuk mendorong apa yang  dimaksud  dengan  kejelasan  ( clarity )  dan  kejujuran  ( honesty )  dalam pembentukan  teoritis  dan  masalah-masalah  moral  yang  timbul  dari  adanya hukum-hukum tertentu yang secara moral tidak adil tetapi diundangkan dalam bentuk  yang  tepat,  jelas  dalam  artinya,  dan  memenuhi  semua  kriteria  yang diakui bagi  keabsahan suatu  sistem. Kita dapat  mengatakan ini adalah hukum tetapi terlalu terlalu tidak adil untuk diterapkan atau dipatuhi.

## 2. Analisis Kasus
Pada  kasus  Nenek  Minah,  pada  proses  pelimpahan  berkas  perkara  hingga menjalani  proses  persidangan,  prinsip-prinsip  kepastian  hukum  lebih  diutamakan. Menurut  hemat  saya,  hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  perbuatan  tindak  pidana  tidak kompromis  kepada  pelaku  atau  tersangka.  Sehingga  penegak  hukum  justru melimpahkan  kasus  ini  melalui  pendekatan judicial ketimbang  melalu  pendekatan kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat.
Hukum  Pidana  di  Indonesia  masih  menganut  aliran  Positivisme,  hal  ini  secara eksplisit  tertuang  didalam  pasal  1  ayat  (1)  KUHP,  bahwa  tidak  dapat  di  pidana seseorang  sebelum  ada  undang-undang  yang  mengaturnya,  ini  disebut  dengan  azas legalitas.  Dari  pernyataan  diatas  maka  pada  pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  menentukan  bahwa,  dapat  dipidana  atau  tidaknya  suatu  perbuatan tergantung  pada  undang-undang  yang  mengaturnya.  Jadi  perbuatan  pidana  yang  dapat
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
dipertanggung  jawabkan  ialah  yang  tertuang  didalam  hukum  positif, selama  perbuatan pidana  tidak  diatur  didalam  didalam  hukum  positif,  maka  perbuatan  tersebut  bukan perbuatan  pidana  dan  tidak  bisa  diminta  pertanggung  jawaban  hukumnya  menurut hukum pidana.
Meskipun  sebagaimana  prinsip  pada  Pasal  10  Ayat  (1)  UU  No.48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya.  Namun upaya-upaya  di  luar  persidangan  baik  melalui  diskresi,  jalur  perdamaian  atau  non litigasi akan lebih mengedukasi masyarakat, khususnya pada perkara, diatas ketimbang harus membawanya ke meja hijau.
Pasalnya,  berangkat  dari  pengaduan  oleh  PT  Rumpun  Sari  Antan  (RSA),  Nenek Minah didakwa telah mengambil 3 biji buah kakao milik PT RSA, diancam sanksi Pasal 362  KUHP,  dimana  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  denda  paling  banyak enam puluh rupiah.
Tanpa  didampingi  kuasa  hukum  pada  saat  persidangan,  Nenek  Minah  akhirnya ditahan di rumah tahanan sambil menunggu proses persidangan.
Berdasarkan  alat  bukti  yang  sah,  tiga  orang  saksi,  yakni  Mandor  Perkebunan diantaranya  Jawali,  Tarno  dan  Rajiwan,  menjelaskan  kepada  hakim  bahwa  benar melihat  dengan  jelas  Nenek  Minah  mengambil  3  biji  buah  kakao  dengan  pisau  dan dimasukkan dalam karung plastik.
Nenek  Minah  pun  dalam  persidangan  juga  mengakui  bahwa  mengambil  3  biji buah  kako  tersebut  untuk  ditanam  di  lahannya,  karena  tidak  punya  uang  untuk membelinya.  Terdakwa  juga  mengakui  perbuatan  tersebut  adalah  pertamakalinya  dan berjanji tidak akan mengulanginya.
Namun  persidangan  berlanjut  pada  tahap  tuntutan  yang  disampaikan  oleh penuntut  umum.  Dimana  penuntut  umum  mendakwanya  dengan  perbuatan  tindak pidana pencurian yang termasuk dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pencurian disebutkan sebagai berikut.
“Barang  siapa  mengambil  sesuatu  barang,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  milik orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimilikinya  sendiri  secara  melawan  hukum, diancam  karena  pencurian  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau denda paling banyak enam puluh rupiah”
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
Adapun  rumusan  unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  pencurian  apabila  diuraikan sebagai berikut.
1) Barangsiapa .  Dalam  kasus  ini,  subyek  hukum  yang  pada  hal  ini  disebut terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban, setelah mendengarkan saksi- saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
2) Mengambil  sesuatu  barang .  Terdakwa,  nenek  Minah,  telah  mengambil  3  biji buah  kakao  milik  perkebunan  PT  Rumpun  Sari  Antan  (RSA)  dan  tertangkap tangan oleh mandor perkebunan, yang dalam hal ini selaku saksi persidangan.
3) Yang  seluruhnya  atau  sebagian  milik  orang  lain. 3  biji  buah  kakao  adalah dengan sah milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA).
4) Dengan  maksud  untuk  dimilikinya  sendiri  secara  melawan  hukum . Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi, bahwa 3 biji kakao yang diambil tanpa seizing perusahaan diambil dengan maksud untuk ditanam di lahan milik terdakwa.  Akibat  perbuatan  tersebut  PT  RSA  IV  Darmakradenan  menderita kerugian Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
Oleh  karena  itu,  semua  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  pasal  362  KUHP telah  terpenuhi,  maka  terdakwa  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian.  Akhirnya  dalam  perkara  tersebut, penuntut umum kemudian membacakan tuntutannya. Diantaranya
1. Menyatakan  terdakwa  Minah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tidak  pidana  pencurian  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minah dengan pidana penjara selama 6 (enam)  bulan  dikurangi  selama  terdakwa  ditahan  dengan  perintah  agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan  barang  bukti:  3  (tiga)  kg  buah  coklat  atau  kakao  berikut  biji  dan kulitnya  dikembalikan  pada  pihak  PT  RSA  IV  Darmakradenan;  1  (satu)  buah kandi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan  supaya  terpidana  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  1.000,- (seribu rupiah)
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
Maka  atas  pertimbangan  tersebut,  hakim  ketua  memutuskan  dalam  perkara  No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, bahwa :
1. Menyatakan  Terdakwa:  Minah  alis  Ny.  Sanrudi  Binti  Sanatma  yang  lengkap dengan  segala  identitasnya  tersebut  di  atas,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu)  bulan  15  (lima  belas)  hari  dengan  ketentuan  pidana  tersebut  tidak  usah terdakwa  jalani  kecuali  apabila  dikemudian  hari  ada  putusan  Hakim  yang menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  karena  terdakwa  melakukan  tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan  supaya  barang  bukti  berupa  :  3  (tiga)  kg  buah  coklat  atau kakao  berikut  biji  dan  kulitnya  dikembalikan  pada  pihak  PT  RSA  IV Darmakradenan  melalui  saksi  Tarno  bin  Sumanto;  1  (satu)  buah  kandi dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan  kepada  terdakwa  biaya  perkara  sebesar  Rp  1.000,00  (seribu rupiah).

## 3. Pandangan Positivisme Hukum Pada Putusan Perkara
Menurut  paham  positivisme,  setiap  norma  hukum  harus  eksis  dalam  alamnya yang  obyektif  sebagai  norma-norma  yang  positif,  serta  ditegaskan  dalam  wujud kesepakatan  kontraktual  yang  konkret  antara  warga  masyarakat  atau  wakil-wakilnya. Disini  hukum  bukan  lagi  dikonsepsikan  sebagai  asas-asas  moral  metayuridis  yang abstrak  tentang  hakikat  keadilan,  melainkan  ius  yang  telah  mengalami  positivisasi sebagai lege atau lex ,  guna  menjamin  kepastian  mengenai  apa  yang  terbilang  hukum, dan  apa  pula  yang  sekalipun  normative  harus  dinyatakan  sebagai  hal-hal  yang  bukan terbilang hukum. 3
Dalam menjawab persoalan itu, sebagai negara yang menganut aliran positivisme, mau tidak mau cara berpikir aliran positivisme itulah yang harus diterapkan. Inilah yang disebut  dengan  tertib  berpikir.  Dengan  kata  lain,  terlepas  dari  serba  keburukan- keburukan  yang  melekat  pada  aliran  hukum  positivisme  ini,  cara  memandang persoalannya harus dengan kacamata positivisme. Bukan dengan dasar filosofis lainnya.
3 Soetandyo  Wignjosobroto, Hukum,  Paradigma,  metode  dan  Dinamika  Masalahnya ,  (Jakarta  : Elsam & Huma, 2002), hlm. 96
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
Dalam  perspektif  positivisme  hukum,  hukum  harus  secara  tegas  memisahkan antara  hukum  dan  moral.  Sehingga  hakim  harus  meletakkan  undang-undang  atau peraturan sebagai dasar utama penafsiran dalam putusan.
Dalam perkara diatas, hakim secara positif memberikan putusan bersalah kepada nenek  Minah  bahwa  terdakwa  terbukti  secara  bersalah  melakukan  tindak  pidana pencurian. Dimana secara logis yuridis, adanya kausalitas antara suatu perbuatan hukum dengan akibat hukum (kerugian yang diderita perusahaan).
Kasus nenek Minah menurut aliran positivis adalah sebuah perbuatan yang harus dihukum,  tanpa  menghiraukan  besar  kecil  yang  dicurinya.  Penegakan  hukum  terhadap nenek  Minah  harus  dilepaskan  dari  unsur-unsur  sosial  serta  moralitas,  karena  menurut kaca  mata  aliran  ini  tujuan  hukum  adalah  kepastian,  tanpa  adanya  kepastian  hukum tujuan hukum tidak akan tercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan.
Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik dan buruk.  Karena  itu,  ilmu  hukum  tugasnya  hanyalah  menganalisis  unsur-unsur  yang secara  nyata  ada  dalam  sistem  hukum  modern.  Ilmu  hukum  hanya  berurusan  dengan hukum  positif,  yaitu  hukum  yang  diterima  tanpa  memperhatikan  kebaikan  atau keburukannya.  Hukum  adalah  perintah  dari  kekuasaan  politik  yang  berdaulat  dalam suatu negara.
Dalam  proses  pembuktian  pada  persidangan  ini,  hakim  melakukan  penafsiran melalui  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  negatif  ( negatiief wettelijk ).  Dimana  didasarkan  pada  Pasal  184  KUHAP,  bahwa  Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seorang,  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Sistem  pembuktian  secara  negatif  harus  menjadi  pedoman  bagi  hakim,  karena selayaknya hakim harus ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan suatu  hukuman  pidana.  Model  pembuktian  ini  menurut  Wirjono  bermanfaat  jika  ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan 4 .
Apabila  hakim  menggunakan  kacamata  positivisme  saja,  jelas  bahwa  terdakwa nenek Minah telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian, dimana terbukti adanya
4 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1989,
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
kausalitas perbuatan melawan hukum dengan adanya akibat hukum, beserta keterangan saksi-saksi  yang  menguatkan  perbuatan  pidana  terdakwa.  Dalam  hal  ini  hakim menjalankan  kapasitasnya  sebagai  penjamin  kepastian  hukum.  Begitupula  justifikasi Hans  Kelsen  dalam  “ The  Pure  Theory  of  Law ”  bahwa  hukum  tidak  boleh terkontaminasi anasir non hukum 5 .
Namun apakah kepastian hukum telah memenuhi rasa keadilan (khususnya dalam persoalan  ini),  bagaimana  hubungan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan?mana  yang harus didahulukan? Karena disatu sisi apabila mengedepankan rasa keadilan saja maka hakim tentu telah menisbikan kepastian hukum.
Menurut hemat penulis hakim tetap harus berpegang teguh pada prinsip keadilan. Dalam  proses  pembuktian,  faktor  keyakinan  hakim  harus  tetap  dipertimbangkan. Sebagaimana  pembuktian  pada  prinsip  hukum  acara  pidana,  yakni  hakim  dituntut bersifat aktif untuk mendapatkan kebenaran materiil.
Oleh karena itu, dengan didorong kebebasan yudisial pada hakim untuk menggali dan mendapatkan kebenaran materiil, hakim harus tetap berpegang teguh pada keadilan substantif. Yakni keadilan yang memberikan sentuhan nurani dan kemaslahatan. (Moh. Fadli).

## 4. Prinsip Kemanusiaan dalam Amar Putusan
Di  sisi  yang  lain,  Ketua  Majelis  Hakim,  Muslih  Bambang  Luqmono  SH menunjukkan  sisi  kemanusiaan  dengan  memberikan  keringanan  putusan  atas  sanksi yang  dijatuhkan.  Hal  ini  hakim  menunjukkan  kapasitasnya  untuk  memenuhi  Pasal  5 Ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Putusan  hakim  dalam  perkara  Nenek  Minah  yang  menjatuhkan  pidana  penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, telah mencerminkan prinsip kemanusiaan.
Melalui perspektif kemanusiaan, hukum dipandang sebagai bangunan seperangkat aturan  yang  memanusiakan  manusia.  Hukum  dipahami  secara  implementatif  dan kontekstual.  Artinya  hakim  juga  menggunakan  nalar  silogisme  dalam  putusan  tersebut (metode deduktif), yang kemudian mencari dasar pembenar dan alasan pemaaf. Namun
5 Hans.  Kelsen,  teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara  Judul  Aslinya  (  Theory  Of    Law  and State)  Diterjemahkan  Rasul  Muttakin,  Bandung,  Cetakan  ke  IV,  Nusa  Media,  2010.  Bandingkan  Jimly Asshiddiqic, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Perss, 2009
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
ketika alasan pemaaf dan pembenar belum terpenuhi, maka hakim memperhatikan opini yang berkembang dalam masyarakat.
Hakim telah menaruh empati kepada nenek Minah. Beliau yang telah lanjut usia, yang  hanya  mengambil  3  biji  kakao,  tidak  sebanding  dengan  hukuman  yang  akan diterimanya.  Menurut  nenek  Minah,  kakao  ini  adalah  barang  yang  mewah  baginya untuk membiayai hidupnya seorang diri.
Hakim  ketika  memutuskan  perkara  ini  juga  terlihat  jiwanya,  bahkan  meneteskan air mata tanpa menyembunyikan perasaannya saat membacakan putusan.
Kasus  nenek  Minah  merupakan  secuil  kecil  masalah  ketidakadilan  ditengah- tengah  masyarakat.  Banyak  substansi  hukum  yang  ada  tidak  berihak  kepada kepentingan  masyarakat,  hukum  tidak  lagi  mencerminkan  perkembangan  masyarakat sehingga banyak masalah-masalah hukum terkini ditengah-tengah masyarakat tidak bisa dijawab  oleh  hukum,  karena  hukum  yang  berlaku  sudah  banyak  yang  usang  seperti hukum warisan kolonial yang masih bersifat positivis.
Secara  idealnya  perkembangan  masyarakat  harus  diikuti  oleh  perkembangan hukum. Dari kasus nenek Minah, penggunaan pranata hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  tidak  mencerminan  nilai-nilai  keadilan  ditengah masyarakat hanya membawa ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum yang masih berpola pikir konservatif dalam menegakkan hukum.  Hukum  adalah  hasil  ciptaan  masyarakat,  tapi  sekaligus  ia  juga  menciptakan masyarakat.  Sehingga  konsep  dalam  berhukum  seyogynya  adalah  sejalan  dengan perkembangan masyarakatnya.

## C. Penutup
Kasus  hukum  yang  menjerat  Nenek  Minah  ditelaah  dengan  menggunakan Paradigma  Positivisme,  ontologinya  adalah  sebuah  realitas  (hukum).  Hukum  yang dipaparkan adalah Pasal 362 KUHP. Epistemologi yang bersifat dualis-objektif, pihak- pihak  yang  independen,tidak  saling  memengaruhi  (antara  hakim  dengan  kasus  hukum yang  diperiksanya).  Tidak  ada  yang  melibatkan  nilai  di  sana  karena  hukum  atau realitasnya  berada  di  luar  diri  hakim.  Metodologinya,  selalu  adanya  verifikasi  atau  uji empiris. Hakim melakukannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan adanya alat bukti yang  dicocokkan  dengan  keterangan  Nenek  Minah  sebagai  terdakwa.  Ketika  semua
Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme
unsur  Pasal  362  terpenuhi,  maka  Nenek  Minah  diputus  bersalah  dan  harus  dihukum. Singkatnya, Paradigma Positivisme selalu menekankan objektivitas.
Paradigma  Positivisme  yang  memayungi  aliran  Legal  Positivisme,  menjelaskan tidak  ada  hukum  di  luar  undang-undang,  hukum  identik  dengan  Undang-Undang. Bagaimana  pun  hukum  harus  ditegakkan  yang  keadilannya  adalah  keadilan  menurut Undang-Undang.  Hukum  harus  dipisahkan  dari  nilai  kemanusiaan  dan  moral  demi kepastian  hukum.  Itulah  sebabnya  Nenek  Minah  tetap  harus  dihukum  terlepas  dari seberapa  besar  kerugian  yang  diderita  PT  Rumpun  Sari  Antan,  karena  terbukti  secara sah melakukan pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP.
Demi  kepastian  dan  penegakkan  hukum  Indonesia  di  masa  kini  dan  mendatang, sudah seyogyanya menjaga konsistensi putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa  yang telah diputuskan, apabila untuk kasus serupa  terjadi  perbedaan  yang  besar  antara  putusan  pengadilan  satu  dengan  lainnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan hukum  yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.  Inilah yang harus dihindari dalam upaya mempertahankan kepastian hukum.

## D. Daftar Pustaka
Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernando  M.  Manullang, Pengantar  ke  Filsafat  Hukum , Jakarta: Kencana, cet. II, 2008.
Erman  Rajagukguk, Filsafat  Hukum ,  Jakarta:  Universitas  Indonesia  Fakultas  Hukum Pascasarjana, 2017.
Soetandyo  Wignjosobroto, Hukum,  Paradigma,  metode  dan  Dinamika  Masalahnya ,
Jakarta : Elsam & Huma, 2002
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman , UU No 48 Tahun 2009.
Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt.