Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi

## Shabrina Puspasari
shabrina.puspasari@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Berkembangnya  teknologi  finansial  mengeluarkan  banyak  inovasi khususnya pada produk inovasi investasi yaitu crypto asset. Perdagangan berjangka komoditi adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfa’atkan agar masyarakat terhindar dari resiko cryptocurrency yang  fluktuatif  dan  dapat  menyebabkan  penggelembungan  harga. Namun dalam praktiknya, transaksi aset kripto tidak terlepas oleh resiko kerugian yang bisa dialami oleh Investor yang melakukan jual beli aset kripto dalam Bursa Berjangka. Resiko terkait tidak adanya underlying asset yang mendasari penerbitan aset dan dasar harga, serta tindak kriminal dalam internet seperti hacking dan scam yang bisa menyerang akun nasabah (investor) dimana hal tersebut sudah diluar tanggung jawab badan usaha aset kripto. Peraturan Bappebti yang baru dinilai masih kurang terhadap perlindungan hukum bagi para Investor terkait kerugian yang disebabkan oleh nasabah atau Investor lain secara individu. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencari solusi bagi masalah yang dihadapi Investor dalam kegiatan perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka.
Kata Kunci: Transaksi Aset Kripto; Aset Digital; Bursa Berjangka; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Suatu hal yang memudahkan orang dalam transaksi online pada zaman sekarang ini adalah alat pembayaran virtual atau cryptocurrency.  Cryptocurrency (mata uang kripto) adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar.  Secara  singkat, Cryptocurrency adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020 303

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Shabrina Puspasari, ‘Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17638

## Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
atas transaksi bisnis yang terjadi. 1 Bitcoin adalah produk cryptocurrency pertama yang diperkenalkan di pasar online sebelum produk Altcoins atau alternative coin seperti Ethereum, Ripple, LiteCoin, dan cryptocurrency lainnya bermunculan.
Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital, dan merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer terdesentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara, dan menggunakan sistem rantai blok atau Blockchain sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. 2 Di Indonesia, mata uang kripto sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan cryptocurrency. Peraturan tersebut antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI  19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang melarang penggunaan virtual currency dimana pengertian virtual currency ini mencakup uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, Ven, dan lain-lain. Tidak hanya itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, dimana mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah. 3
Pada dasarnya cryptocurrency memiliki dua sisi penggunaan. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan
1 Nurfia Oktaviani Syamsiah, ‘ Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia’ (2017) Vol. 6 Indonesian Journal On Networking And Security.[54].
2 Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, ‘Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Ad - vanced Encryption Standard’ (2015) Vol. 10 Jurnal Informatika Mulawarman.[20].
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang  Mata Uang.
pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau Crypto Asset. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfa’atkan teknologi pada cryptocurrency yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain. 4 Maka dari pengertian ini, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka. Peraturan dari Kementerian Perdagangan tersebut lalu diikuti oleh diundangkannya empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka.
Bursa berjangka komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfa’atkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada Cryptocurrency. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor. Semenjak adanya peraturan dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti tersebut, para pelaku usaha perdagangan koin Crypto mulai berani untuk membuka usaha di bidang aset digital salah satunya adalah PT. Indodax ( Indonesia Digital Asset Exchange ) yang sebelumnya bernama PT. Bitcoin Indonesia. PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka yakni diantaranya adalah modal
4 Medium.com,, ‘The  Difference  Between  Cryptocurrency And  Digital Assets, And  Why Should Holders Care?’, (20 Maret 2018) Diakses dari https://medium.com/@xaurumofficial/the- difference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9 diakses pada 7 Mei 2019.

## 306 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
perusahaan berjangka sebanyak Rp 1.500.000.000 dan sertifikasi ISO (International Organization for Standardization). 5 Saat ini PT. Indodax masih berbentuk sebuah perusahaan umum biasa, hal itu dikarenakan pada pasal 23 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kewajiban  untuk mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset  Kripto mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan tersebut. 6
Bursa Berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidak pahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Pesatnya perkembangan berbagai jenis produk investasi tanpa dipadukan dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat menimbulkan kekhawatiran karena rentan akan penipuan. Contoh penipuan ini adalah pelaku yakni sekelompok penipu di dunia maya atau yang biasa disebut sebagai scammer yang menggunakan profil LinkedIn palsu dengan gambar Instagram pengguna lain dan berhasil mencuri lebih dari 2 juta USD atau setara dengan IDR 22 miliar, dimana penipuan ini adalah melalui proyek palsu penawaran koin baru atau Initial Coin Offering (ICO) bernama Giza. 7 Selain penipuan, cyber crime lain seperti peretasan atau hacking juga dapat terjadi, seperti yang dialami perusahaan exchange Bitcoin yaitu Mt. Gox dimana hacker berhasil mendapatkan private keys dari perusahaan tersebut dan mencuri 850.000 Bitcoin yang tersimpan dalam hot wallet (wallet yang tersambung internet). 8 Dari contoh kasus tersebut, transaksi aset kripto pada praktiknya tidak lepas oleh kerugian yang bisa dialami oleh para Investor yang melakukan investasi aset kripto dalam Bursa Berjangka.
5 Corry Anestia, ‘Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin’
( Daily Social.id 2019) https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappeb- ti-demi-kantongi-izin diakses pada 7 Mei 2019.
6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ten- tang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset.)
7 Roy Franedya, ‘Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin’ , (CNBC Indonesia 2018) https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180312174519-37-6993/kisah-pe - nipuan-investor-uang-digital-melalui-penawaran-koin/1 diakses pada 7 Mei 2019.
8 Sudhir Khatwani, ‘ Top 6 Biggest Bitcoin Hacks Ever’ (Coinsutra 2019) dari https://coin- sutra.com/biggest-bitcoin-hacks/ diakses pada 7 Mei 2019.
Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu di atur dalam peraturan Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau cyber crime. Pedagang Fisik Aset Kripto seperti PT. Indodax dalam website -nya tidak bertanggung jawab atas kepemilikan dan resiko dari transaksi perdagangan aset kripto serta penggunaannya menjadi tanggung jawab pengguna masing-masing. 9 Tidak hanya itu, masalah lain seperti pemberitahuan akan resiko atas tidak adanya underlying asset yang mendasari penerbitan transaksi aset kripto oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tidak serta merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan Aset Kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima setiap resiko yang akan muncul dimasa yang akan datang. Perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang seringkali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti oleh pelanggan. Dalam kegiatannya, perdagangan aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan anggota Bursa Berjangka yakni Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. 10 Maka dari itu, Bappebti sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, pengaturan, pengembangan dan pembinaan terhadap kegiatan bursa berjangka komoditi harus dapat menjalankan salah satu tujuan yang dimilikinya, yaitu melindungi para pihak dalam Bursa Berjangka, terutama para Investor. Berdasarkan isu-isu hukum yang telah dipaparkan di atas, perlu memperhatikan keabsahan transaksi jual beli antara pelanggan dan pedagang aset kripto serta perlindungan hukum bagi pelanggan yang melakukan investasi melalui
9 Indodax.com, ‘Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM’ , (Indodax In- formation 2016) https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/ Diakses pada 7 Mei 2019.
10 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ten- tang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset.)

## 308 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
fasilitas yang disediakan oleh Pedagang Aset Kripto, yaitu perlindungan hukum bagi peserta (investor) dalam bursa berjangka ketika terjadi sengketa dalam melakukan transaksi jual beli aset digital kripto.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada karakteristik transaksi aset kripto dan menganalisa keabsahan transaksi serta perlindungan hukum bagi Investor pada transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka komoditi.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah legal research yakni menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan ( act ) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. 11 Selain itu penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ) . Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. 12 Terkait mekanisme transaksi dan perdagangan aset kripto dalam Bursa Berjangka, menelaah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, serta mengkaji perlindungan hukum yang didapat oleh Investor aset kripto dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, penulis mencari asas-asas, dan  sumber  hukum  dalam  arti  filosofis  yuridis  untuk  memahami  perkembangan dan penerapan asas perjanjian dalam hukum perdata terhadap kontrak berjangka.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2009).[47].
Asas-Asas tersebut antara lain adalah Asas Kebebasan Berkontrak, asas Pacta Sunt Servanda, Asas Konsensualisme, dan Asas Itikad Baik.

## Aset Kripto Sebagai Subjek Perdagangan Berjangka Komoditi
Regulator perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah membentuk sebuah kerangka hukum untuk mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (Crypto Asset) dan aset emas digital pada tahun 2019 ini. Pada tahun sebelumnya Kementerian Perdagangan mengundangkan peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Peraturan tersebut lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Berdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selain itu, Bappebti menambahkan aset kripto sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
Tabel 1. Perbandingan Aset Kripto Dengan Komoditi Lain 13 Keterangan Aset Kripto (Crypto Asset) Komoditi Lain Bentuk / Wujud Aset terdigitalisasi Memiliki wujud riil/fisik Sistem Pencatatan Buku besar terdistribusi Blockchain Database tersimpan dalam sistem komputer terpusat Dasar Penerbitan Aset Tidak ada Underlying Asset Memiliki Underlying Asset
Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, sistem pembukuan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan database atau spreadsheet yang
13 Shelley Goldberg, ‘How Blockchain Could Revolutionize Commodity Markets’ , (Bloomberg 2017) https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolution- ize-commodity-markets diakses pada 7 Mei 2019.

## 310 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Lalu berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa setiap pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik.  Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan  karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi Blockchain memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan. 14 Hal ini berbeda dengan komoditas pada umumnya pada sektor selain aset kripto yakni pertanian, pertambangan, industri dan keuangan, dimana sistem pencatatan dipusatkan pada komputer otoritas pusat yakni Bappebti yang mengatur dan memeriksa semua transaksi yang ada dalam bursa berjangka.
Perbedaan lain yang dimiliki aset kripto dengan komoditas lain dalam kontrak berjangka adalah tidak adanya aset acuan (underlying asset) yang mendasari penerbitan sukuk dimana dalam sistem ekonomi Islam persyaratan jaminan aset dibutuhkan untuk setiap nilai penerbitannya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil dan bertentangan dengan prinsip syariah karena transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk, yaitu pada penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan salah satunya yakni jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir). Underlying asset adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif dimana kontrak derivatif adalah
14 Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, ‘Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk In- vestasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam’ (2018) Vol. 17 Jurnal SosioTeknologi.[74].
instrumen keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda. 15
Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komoditas lain pada kontrak berjangka derivatif memiliki underlying asset sebagai dasar harganya.
Sebagai contoh, underlying asset dari rupiah dalam kegiatan perdagangan dapat menggunakan Purchase Order atau invoice sebagai underlying transaksinya, dan pada komoditas minyak mentah menggunakan satuan barel sebagai acuannya. Sedangkan transaksi aset kripto tidak memiliki underlying asset karena aset kripto yakni adalah cryptocurrency yang berdasarkan suatu kepercayaan dimana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai. 16 Aset Kripto tidak memiliki underlying asset sebagai dasar harganya dikarenakan kemampuan teknologi seperti basis kode (codebase) dan jaringan yang mendukungnya. 17 Ini adalah salah satu alasan mengapa Bappebti bersama Kementerian Perdagangan memasukkan transaksi aset kripto ke dalam bursa berjangka, adalah untuk menghindari resiko fluktuasi harga akibat tidak adanya underlying asset.

## Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Aset Kripto
Hubungan hukum atau Rechtsbetrekkingen menurut pengertian Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 18 Sedangkan hubungan hukum menurut Muhammad Abdulkadir adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat, dan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. 19 Pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan atas perjanjian, sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW.
15 James Chen, ‘Underlying Asset Definition’ (Investopedia 2019) https://www.investopedia. com/terms/u/underlying-asset.asp diakses pada 8 Mei 2019.
16 Ramis Jamali, Sherwin Li, Rodrigo Pantoja, ‘Cryptocurrency : digital asset class of the future - bitcoin vs ethereum?’ (2018) The Economist: Kraken Bitcoin Exchange, Ivey Business School.[10].
17 ibid .[11].
18 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2011).[269].
19 Abdulkadir Muhammad., Hukum Perdata Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 2010).[2].

## 312 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
Dalam transaksi aset kripto ( Crypto Asset ) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapa terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) , mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain 20 Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.
Sebagai contoh, PT. Indodax yang merupakan exchanger aset kripto yang memfasilitasi para member atau nasabahnya untuk dapat saling menjual belikan aset  mereka  dalam  pasar  fisik  aset  kripto  yang  terletak  pada  bursa  berjangka komoditi.  Maka hubungan hukum para pihak dalam jual beli aset kripto pada situs Indodax.com yang merupakan platform dari PT. Indodax, adalah hubungan antara penjual (buyer) dan pembeli (seller) melakukan yang melakukan trade sejumlah aset kripto Bitcoin dalam situs tersebut. Baik penjual dan pembeli keduanya harus sebagai nasabah atau member dalam Indodax.com. Peran Indodax disini adalah sebagai pedagang fisik aset kripto dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset kripto . Objek  Bitcoin  disini  adalah  sebagai  aset  digital  yang diperjualbelikan bagi para member Indodax.com.
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), bahwa nasabah (investor) yang menjualkan aset kriptonya kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan
20 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ten- tang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset).
Konsumen. 21 Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah yang berperan sebagai penjual aset kripto dalam Bursa Berjangka dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dikatakan sebagai konsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing mereka yang berkontrak.

## Analisa Keabsahan Transaksi Aset Kripto Berdasarkan Hukum di Indonesia
Analisa keabsahan transaksi aset kripto menurut Pasal 1320 BW: 22
1. Kesepakatan
Kesepakatan artinya yakni bertemunya kesesuaian antara pernyataan kehendak masing-masing pihak dalam membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1321 BW mengatur bahwa perjanjian terbentuk setelah adanya kesepakatan kepada mereka yang mengikatkan diri. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun cukup dengan tingkah laku atau hal lain yang dapat mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak. 23
Dalam transaksi crypto asset, konfirmasi penerima merupakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat tersimpan dalam wadah Blockchain. Transaksi ini juga memerlukan tanda tangan digital menggunakan private key agar dapat diverifikasi oleh pemilik aset dengan menggunakan kunci publik pengirim. 24 Maka dengan adanya tanda tangan private key ini maka pihak sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto sehingga transaksi dapat diproses ke dalam Blockchain.
2. Kecakapan
Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Sebelumnya,
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kon- sumen. 22 Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan pasal 1320 BW. 23 Salim H.S., Op. Cit. [141].
24 Dimaz,  ‘Verifikasi  Pembayaran  Bitcoin’, (Kriptologi 2017) https://kriptologi. com/2017/06/28/verifikasi-pembayaran-bitcoin/ diakses pada 5 April 2019.

## 314 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
kecakapan dalam BW diatur dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 dimana kedewasaan seseorang adalah bila sudah genap berumur 21 tahun. Namun, persyaratan kecakapan sekarang merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) berdasarkan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dimana asas hukum tersebut menyatakan bahwa undang-undang yang baru melumpuhkan undang-undang yang lama, dan apabila undang-undang yang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama dan mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah undang- undang yang baru. 25 Dalam UU Perkawinan tersebut menyatakan bahwa kriteria seseorang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah mereka yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau wali. 26 Dalam platform jual beli kripto seperti Indodax.com dan Triv.co.id memiliki peraturan Know Your Customer (KYC) yang menjadi syarat agar seseorang dapat menjadi member dalam platform tersebut. 27 Ketentuan ini dibuat untuk mengikuti peraturan pemerintahan agar terhindar dari sengketa hukum seperti pihak yang belum cakap umur yang dapat mengakibatkan perjanjian dibatalkan. Maka dari alasan tersebut badan usaha exchange aset kripto menjamin untuk memberikan informasi yang benar tentang identitas para nasabah. Apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat meminta agar perjanjian dibatalkan. 28

## 3. Suatu Hal Tertentu
Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga biasa
25 Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Liberty 2009).[121].
26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
27 Jeremy  Lawlor,  ‘How  Old  Do You  Have To  Be To  Buy  Bitcoin? A  Guide To  Buying Bitcoin Underage’ (Cryptoguidepro.com 2018) https://cryptoguidepro.com/buy-bitcoin-underage/ diakses pada 5 April 2019.
28 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2008).[136].
disebut dengan Prestasi. 29 Pasal 1332 dan Pasal 1333 BW menyatakan bahwa objek dalam perjanjian haruslah jelas jenisnya dan bisa untuk diperdagangkan. Dalam transaksi crypto asset, objek yang diperjualbelikan adalah sudah pasti mata uang virtual atau mata uang kripto seperti Bitcoin, Ripple, Ethereum, dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai aset investasi dalam bursa berjangka komoditi.
4. Suatu Sebab Yang Halal
Di dalam Pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu transaksi tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum. Transaksi crypto asset tidak melanggar undang-undang karena sudah ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan 7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan cryptocurrency diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.
Dalam penelitian ini, transaksi kripto juga ditinjau berdasarkan empat asas antara lain:
a.  Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak atau Freedom of Contract merupakan asas yang menduduki posisi sentral atau pusat. 30 Asas ini merupakan dasar yang menjamin kebebasan seseorang dalam melakukan sebuah kontrak atau perjanjian. Hukum sebuah perjanjian ditandai oleh adanya kebebasan dalam berkontrak, yakni kewenangan menurut hasil pemikiran sendiri dalam mengadakan hubungan hukum. 31
29 Dr. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (PT Raja Grafindo Persada 2007).[69].
30 Agus Yudha Hermoko, Hukum Perijinan: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komer- sial (Laksbang Mediatama 2008).[93]. 31 Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Universitas Airlangga 1985).[83].

## 316 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
Berdasarkan Pasal 1338 BW menurut Agus Yuhda Hermoko, kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (baik tertulis, lisan, scriptless, paperless, otentik, non-otentik, sepihak, adhesi, standar baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang disetujui para pihak. 32 Maka berdasarkan pengertian dari asas ini, transaksi crypto asset adalah sah karena tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW.
b.  Asas Konsensualisme
Asas Konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa lahirnya perjanjian pada saat terjadinya suatu kesepakatan. Maka dari kesepakatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian itu. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Angka 1 BW yang mengatur kesepakatan, dimana menurut asas ini perjanjian lahir cukup setelah adanya kata sepakat/setuju. Namun perlu diketahui bahwa ada perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sebenarnya, yaitu adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dalam BW ada empat, yakni: 33
1. Kesesatan/ Dwaling; 2. Penipuan/ Bedrog;
3. Paksaan/ Dwang.
4. Penyalahgunaan Keadaan / Misbruik Van Omstandigheden
Dalam transaksi aset kripto, kesepakatan antar pihak merupakan persyaratan yang penting agar transaksi dapat diproses dan dicatat dalam sistem Blockchain.

## c.  Asas Pacta Sunt Servanda
Asas Pacta Sunt Servanda atau asas daya mengikat kontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi
32 Agus Yudha Hermoko, Op. Cit. [95].
33 Cacat kehendak menurut Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Pasal 1321 – Pasal 1328.
para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. 34 Maka apa yang telah diperjanjikan harus dipenuhi bagi yang memiliki kewajiban. Pemenuhan ini bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Hanya perjanjian- perjanjian yang betul-betul timbul secara sah, klausul halal, dan tidak mengandung cacat kehendak, yang memiliki kekuatan mengikat.
Maka berdasarkan pengertian dari asas ini, perjanjian aset kripto merupakan undang-undang bagi pihak yang akan bertransaksi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka tuntutan dapat dilakukan karena kekuatan mengikat yang dimiliki dalam kontrak tersebut.
d.  Asas Itikad Baik
Asas Itikad Baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW yang mengatakan bahwa,
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Arti dari pasal tersebut adalah, perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan kepatutan dan keadilan. Menurut Pasal 1338 ayat 3 jo. Pasal 1339 BW bahwa suatu persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.
Dalam melaksanakan perjanjian dalam pasar fisik aset kripto, harus berdasarkan kejujuran yang dikehendaki oleh para pihak. Sehingga dari pengertian itu Pasal 1338 Ayat 3 BW bersifat dinamis, yaitu hubungan para pihak pada pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak harus dilandasi dengan itikad baik dimana sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut sebagai fungsi dari itikad baik. 35
Transaksi dengan aset kripto (crypto asset) dalam bursa berjangka komoditi dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli yang menggunakan sarana elektronika berupa komputer atau media elektronik, karena sebagaimana Pasal 17 Ayat 1 UU ITE, bahwa “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun  privat..” . Maka dari itu, berdasarkan UU ITE, transaksi aset kripto termasuk ke dalam transaksi online yang disahkan berdasarkan undang- undang tersebut sehingga perjanjian tersebut memiliki suatu hubungan dan akibat hukum bagi mereka yang membuatnya.
34 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit .[110]. 35 Salim H. S, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika 2004).[7].

## 318 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi

## Kerugian Dalam Transaksi Aset Kripto
Jenis kerugian dalam transaksi aset kripto dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kerugian secara pidana akibat cyber crime dan kerugian secara perdata akibat perbuatan melawan hukum (PMH):

## 1. Kerugian Secara Pidana Akibat Cyber Crime
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur jenis tindak kejahatan yang dapat merugikan pelanggan dalam perdagangan aset kripto ( crypto exchange ) dan Pasar
Fisik Aset Kripto, serta sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:
a. Hacking
Pelaku tindak pidana mengakses sistem elektronik korban dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE.

## b. Penipuan Online
Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE Ketentuan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang (bedrog) terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Maka penipuan dalam transaksi aset kripto yang menggunakan identitas palsu agar seseorang menyerahkan dana aset kripto mereka pada wallet yang salah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan KUHP dan UU ITE.
2. Kerugian Secara Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum
Berdasarkan Pasal 1365 BW, apabila seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Akibat kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut BW, penggugat dapat meminta kepada si tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata
telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). 36 Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kerugian dalam transaksi aset kripto secara perdata yang disebabkan oleh PMH yakni penipuan atau bedrog yang bertentangan dengan Pasal 1321 BW yang berbunyi “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” , dimana bedrog atau penipuan adalah seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. 37 Menurut Subekti, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya, dan pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. 38 Maka dari itu, apabila ada pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan ( voidable ) , dan tidak batal dengan sendirinya
(null and void) sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar).

## Dasar Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Secara Preventif
Perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara ex-ante adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan- batasan dalam melakukan sutu kewajiban . 39
36 ibid. 37 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Keno- tariatan (Citra Aditya 2010).[99].
38 Subekti, Op. Cit. [24].
39 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003).[1421].

## 320 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:
1. Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto.
2. Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian resikonya termasuk resiko money laundering dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
Selain itu, demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau money laundering ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan mengeluarkan Beleid Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip Know Your Customer (KYC). 40 Maka dari peraturan tersebut para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) terhadap nasabah (investor) sesuai dengan prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
Selain Peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum secara ex-ante yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam BW mengenai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum agar pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam BW.
40 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, www.bappebti.go.id , diakses pada 9 Mei 2019.
Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur perlindungan hukum secara ex-ante atau perlindungan hukum secara preventif bagi Pelanggan Aset Kripto dan Pedagang Aset Kripto sehingga para pihak dapat terjamin keselamatan dan kepastian hukum dari kontrak yang dibuat.

## Dasar Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Aset Kripto Secara Represif
Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan hukum ex-post yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 41 Upaya hukum yang dapat ditempuh bila tidak terbentuk penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi:

## 1. Litigasi
Dalam upaya hukum melalui jalur pengadilan terkait penipuan yang terjadi pada transaksi aset kripto, sengketa dapat diproses secara pidana maupun perdata. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam Cyber Crime y ang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset kripto atau Investor dalam pasar fisik aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari wallet seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat wallet pelaku penipuan.
Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara dan denda. 42 Tindak kriminal dalam transaksi aset kripto terdapat dua jenis yaitu:
a. Hacking
41 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 1984).[20].
42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## 322 Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
Hacking atau peretasan bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target dan ada pula peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital. 43
Pelaku tindak pidana hacking dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE.
b. Scam
Penipuan online atau scam berarti menggunakan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas. 44 Berdasarkan UU ITE, penipuan online yakni pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi  Elektronik. Maka dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE serta pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan atau bedrog  yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1328 BW, penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (kunstgrepen). 45 Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal apabila diproses
43 Tony Hendra, ‘Pengenalan Ethical Hacking’ , (Medium.com 2017) https://medium.com/@ tonyhendrap/pengenalan-ethical-hacking-c06c616f6234 Diakses pada 9 Mei 2019.
44 Danur Osda, ‘Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK’, (Good News From Indonesia 2019) https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepa- da-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk diakses pada 9 Mei 2019.
45 J.M. Van Dunne dan Gr. Van Der Burght, ‘Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Per- ikatan- Bagian III’, (Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia – Proyek Hukum Perdata Yogyakarta1987).[2].
dalam pengadilan pidana, dari pada melalui pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (Affirmanti Incumbit Probate), sebagaimana diatur  dalam Pasal 1865 BW.
2. Non-Litigasi
J alur penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan biasa disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). 46 Dalam jalur hukum non-litigasi dikenal adanya arbitrase yakni penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menta’ati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. 47 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 48
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset) Di Bursa Berjangka mengatur upaya hukum melalui jalur non-litigasi yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum ini  adalah dengan cara menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan  Arbitrase  Perdagangan  Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/ atau transaksi-transaksi lain yang diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
46 Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina , ‘Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia’ (2014) 1 & 2 Privat Law.[7].
47 Subekti, Arbitrase Perdagangan (Binacipta 1992).[1].
48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Shabrina Puspasari: Perlindungan Hukum bagi
Komoditi (Bappebti) . 49 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa BAKTI adalah pengadilan swasta khusus untuk bidang komoditi. 50 Selain itu, proses penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimana berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. 51 Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen (Investor) dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan pelaku usaha yang menjual aset kripto dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat. 52

## Kesimpulan
Berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), aset kripto merupakan subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Perbedaan komoditas aset kripto dengan komoditas lainnya adalah dari segi bentuk aset kripto yang merupakan aset terdigitalisasi  dan  tidak  memiliki  wujud  riil/fisik  seperti  komoditas  lain.  Karena aset kripto menggunakan cryptocurrency, maka sistem pencatatannya melalui teknologi Blockchain yang merupakan buku besar terdistribusi sehingga unggul dalam soal transparansi dan keamanan, berbeda dengan komoditas lain yang sistem pencatatannya tersentralisasi pada komputer otoritas pusat. Selain itu, aset kripto tidak memiliki underlying asset yang menjadi fundamental nilai dasarnya.
49 Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Ten- tang Peraturan Dan Cara Arbitrase.
50 Bakti-arb.org, “Tentang BAKTI”. Diakses dari situs resmi Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi http://www.bakti-arb.org/about.html pada 6 April 2019.
51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
52 Danur Osda, ‘Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK’ , (Good News From Indonesia 2019) https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepa- da-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk diakses pada 9 Mei 2019.
Mekanisme perdagangan aset kripto diatur dalam  Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset).
Keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) adalah sah karena tidak menyimpangi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik.
Selain itu transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara online melalui jaringan internet.
Dari keabsahan transaksi tersebut para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana yakni kerugian yang disebabkan oleh cyber crime dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan (bedrog).
Maka atas pemaparan diatas, saran yang bisa diberikan adalah Karena Peraturan  Bappebti  yang  mengatur  teknis  penyelenggaraan  pasar  fisik  aset kripto dalam bursa berjangka kurang dalam segi perlindungan bagi nasabah (Investor) yang dirugikan oleh nasabah lainnya yang bertindak sebagai pelaku usaha dimana kerugian tersebut berada diluar tanggung jawab Pedagang Fisik Aset Kripto, maka investor yang dirugikan akibat penipuan online oleh investor lain pada transaksi jual beli aset kripto tersebut dapat mencari perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan hukum perikatan Indonesia yang mengatur penipuan (bedrog), serta nasabah yang menjual asetnya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dengan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Karena aset kripto tidak memiliki underlying asset sebagai dasar penerbitan aset maka diharapkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bersama dengan Kementerian

## 326 RR. Ayu Maulida Putri: Pelayanan Izin Lingkungan
Perdagangan memberikan pertimbangan untuk menentukan apa underlying asset yang bisa diberikan bagi penerbitan aset kripto dalam pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka.

## Daftar Bacaan Buku
Agustina Rosa, Perbuatan  Melawan  Hukum (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia 2003).
Bimar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum (Fakultas Hukum USU 2003).
Dr. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (PT Raja Grafindo Persada 2007).
H. S Salim, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika 2004).
Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan ( Citra Aditya 2010).
J.M. Van Dunne dan Gr. Van Der Burght, Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan- Bagian III (Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia – Proyek Hukum Perdata 1987).
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003).
Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 2010).
Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Surabaya 1985).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2009).
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2000).
Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Liberty 2009).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Indonesia Press 1984).
Soeroso R, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2011).
Subekti, Arbitrase Perdagangan (Binacipta 1992).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2004).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2008).
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Institut Bankir Indonesia 1993).

## Jurnal
Asep Za enal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, ‘Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam’ (2018) 17 Jurnal SosioTeknologi.
Nurfia Oktaviani Syamsiah, ‘Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia’, (2017) 6 Indonesian Journal On Networking And Security.
Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, ‘Implementasi  Kriptografi  Pengamanan  Data  Pada  Pesan  Teks,  Isi  File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard’, (2015) 10 Jurnal Informatika Mulawarman.
Ramis Jamali, Sherwin Li, Rodrigo Pantoja, ‘Cryptocurrency : digital asset class of the future - bitcoin vs ethereum?’ (2018) The Economist : Kraken Bitcoin Exchange, Ivey Business School.

## Laman
Corry Anestia, ‘Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin’ (Daily Social.id 2019) <https://dailysocial.id/post/indodax-bakal- penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin> diakses pada 7 Mei 2019.
Roy Franedya, ‘Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin’,
(2018)  <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180312174519-37-6993/ kisah-penipuan-investor-uang-digital-melalui-penawaran-koin/1> diakses pada 7 Mei 2019.
Sudhir Khatwani, ‘Top 6 Biggest Bitcoin Hacks Ever’ (Coinsutra 2019), <https:// coinsutra.com/biggest-bitcoin-hacks/>diakses pada 7 Mei 2019.

## 328 RR. Ayu Maulida Putri: Pelayanan Izin Lingkungan
Indodax.com, ‘Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM’, (Indodax Information 2016) < https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak- bekerjasama-dengan-website-mmm/> Diakses pada 7 Mei 2019.
Shelley Goldberg, ‘How Blockchain Could Revolutionize Commodity Markets’, (Bloomberg 2017) <https://www.bloomberg.com/opinion/ articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolutionize-commodity- markets> diakses pada 7 Mei 2019.
James  Chen,  ‘Underlying  Asset  Definition’,  (Investopedia  2019)<https://www. investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp>diakses pada 8 Mei 2019.
Dimaz,  ‘Verifikasi  Pembayaran  Bitcoin’,  (Kriptologi  2017)  <https://kriptologi. com/2017/06/28/verifikasi-pembayaran-bitcoin/> diakses pada 5 April 2019.
Jeremy Lawlor, ‘How Old Do You Have To Be To Buy Bitcoin? A Guide To Buying Bitcoin Underage’ (Cryptoguidepro.com 2018) <https://cryptoguidepro.com/ buy-bitcoin-underage/> diakses pada 5 April 2019.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi,< www.bappebti.go.id>, diakses pada 9 Mei 2019.
Tony Hendra, ‘Pengenalan Ethical Hacking’, (Medium.com 2017)  <https:// medium.com/@tonyhendrap/pengenalan-ethical-hacking-c06c616f6234> Diakses pada 9 Mei 2019.
Danur Osda, ‘Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK’, (2019) <https://www. goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa- kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk> diakses pada 9 Mei 2019.
Bakti-arb.org, “Tentang BAKTI”. Diakses dari situs resmi Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi <http://www.bakti-arb.org/about.html> pada 6 April 2019.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3720).
Peraturan Badan Pengawas Berdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
Peraturan Badan Pengawas Berdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berangka Aset Kripto (Crypto Asset), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.04/2015  tentang  Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5758).
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 763).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--