## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan
Pengembalian Barang Tegahan
Nadya Fairuz Ghassani, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : nadya.fairuzghassani@yahoo.co.id

## Abstract
Law enforcement is absolutely necessary in order to protect the rights of the people so as to create justice for legal protection. This article discusses the mechanism for returning imported goods and the obstacles faced by customs and excise officers at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya  Tanjung  Emas,  Semarang  City.  The  method  used  in  this  article  is  empirical  juridical  method, namely by conducting research in the field on the application of state administrative law, authority in the service of returned goods stored. The analysis of the research results was processed using the descriptive analysis  method.  In  the  discussion  of  this  article,  it  is  known  that  the  process  of  preventing  imported goods is carried out starting from inspection and enforcement. Furthermore, the goods are grouped into 2 types, namely goods that are auctioned off and destroyed. There are problems faced in the enforcement process,  namely  the  lack  of  adequate  supporting  facilities  and  facilities,  limited  storage  space  to accommodate the goods being intercepted, requires a long process and time, and the lack of knowledge of the owners of the goods being prevented about the types of goods that can be sent into abroad through POS Indonesia.

## Keywords: authority; customs and excise; tegahan goods

## Abstrak
Penegakan  hukum  mutlak  diperlukan  guna  melindungi  hak-hak  masyarakat  sehingga  tercipta  keadilan perlindungan  hukum.  Artikel  ini  membahas  tentang  mekanisme  pengembalian  barang  tegahan  barang import dan kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan atas penerapan hukum administrasi negara,  kewenangan  dalam  pelayanan  pengembalian  barang  tegahan.  Analisis  hasil  penelitian  diolah menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Pembahasan  artikel  ini  diketahui  bahwa  proses  penegahan barang  impor  dilakukaan  mulai  dari  pemeriksaan  dan  penegahan.  Selanjutnya  barang  dikelompokkan menjadi  2  jenis  yaitu  barang  yang  dilelang  dan  dimusnahkan.  Terdapat  persoalan  yang  dihadapi  dalam proses  penegahan  tersebut,  yaitu  kurangnya  sarana  dan  fasilitas  pendukung  yang  memadai,  terbatasnya tempat  penyimpanan  untuk  menampung  barang  yang  ditegah,  membutuhkan  proses  dan  waktu  cukup lama, dan minimnya pengetahuan pemilik barang yang ditegah tentang jenis barang yang dapat dikirim ke dalam/luar negeri melalui POS Indonesia.
Kata kunci: kewenangan; bea dan cukai; barang tegahan

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Penegakan  hukum  secara  kongkrit  menunjukkan  berlakunya  hukum  positif  yang  di  dalam praktiknya harus dipatuhi. Memberikan keadilan dalam putusan suatu perkara menunjukkan adanya in concreto dalam menjamin dan mempertahankan kepatuhan hukum materiil dengan menggunakan prosedur  hukum  formal.  Asas  bahwa  tindakan  pemerintah  harus  dilakukan  sesuai  dengan  hukum yang  biasa  disebut  dengan  istilah  asas  legalitas  ( wetmatigheid  van  het  bestuur ).  Menjadi  penting untuk  menilai  apakah  fiskus  yang  merupakan  organ  dalam  arti  sempit  atau  apparat  pemerintahan, benar-benar  memiliki  kewenangan  untuk  untuk  melaksanakan  tindakan  itu.  Manakala  tindakan yang  diambil  tidak  sesuai  dengan  peraturan  Perundang-undangan  maka  tindakan  fiskus  dianggap tidak  sah.  Dalam  batas-batas  yang  ditentukan  oleh  hukum,  kewenangan  yang  bersifat  memaksa yang  dimiliki  oleh  fiskus  untuk  penagihan  pajak  dianggap  benar  demi  mencapai  tujuan  bersama (doelmatigheid ),  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  umum.  Batasan  ruang  gerak  fiskus  berupa kebebasan  bertindak  ( freiess  ermessen )  diperlukan  untuk  menyelesaikan  tugas-tugas  dan kewenangannya dalam rangka untuk menegakkan hukum di bidang perpajakan (Adiyanta, 2017).
Penegahan  adalah  “suatu  tindakan  hukum  yang  mempunyai  konsekuensi  hukum,  sehingga sebelum  melakukan  penegahan  petugas  harus  memahami  dahulu  syarat  dapat  atau  tidaknya  suatu barang  yang  dapat  ditegah  barang  dan/atau  sarana  pengangkut  tersebut  patut  diduga  merupakan barang  hasil  atau  digunakan  sebagai  suatu  tindakan  pelanggaran  ketentuan  kepabeanan  dan  cukai, penegahan  barang  dan  atau  sarana  pengangkut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  petugas  dari  unit pengawasan” (Admin Bea dan Cukai, 2020).
“Penegahan  dilakukan  dengan  adanya  surat  perintah,  kecuali  terdapat  alasan  keadaan mendesak”  (Hamzah,  2001).  Menurut  Semedi,  ada  beberapa  kriteria  mengenai  barang  yang  dapat ditegah antara lain:
“Barang yang dapat ditegah meliputi barang impor yang berada di kawasan pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean. Barang impor yang dikeluarkan dari kawasan pabean, yang berdasarkan petunjuk yang cukup, belum memenuhi  sebagian  atau  seluruh  kewajiban  pabean.  Adanya  petunjuk  yang  cukup,  Pejabat Bea  dan  Cukai  berwenang  melakukan  penegahan  terhadap  barang  impor  yang  berada  di Kawasan  Pabean  yang  oleh  pemiliknya  akan  dikeluarkan  ke  penyebaran  bebas  tanpa memenuhi  kewajiban  Pabean  dan  memerintahkan  kepada  pemilik  barang/sarana  pengangkut atau kuasanya untuk menunda pemuatan, pengangkutan, dan pengeluaran barang. Penegahan tidak dapat  dilakukan terhadap paket  maupun barang yang disegel  oleh penegak hukum  lain atau dinas pos” (Semedi, 2010).
“Barang  yang  terkena  proses  penegahan  adalah  barang  yang  termasuk  dalam  barang  jenis

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
barang  larangan  dan  pembatasan  (Lartas).  Barang  yang  dikenai  aturan  lartas  adalah  barang  yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya” (Sutedi, 2012). Menurut pendapat dari Saadudin, Ibrahim dan Pranoto, disebutkan bahwa :
“Pejabat  Bea  dan  Cukai  berwenang  memastikan  apakah  terhadap  barang  kiriman  terkena ketentuan  perijinan  dari  instansi  teknis  terkait,  seperti:  Produk  makanan,  minuman,  obat- obatan  harus  memperoleh  persetujuan  dari  BPOM,  dalam  hal  kiriman  adalah  untuk  tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi,  tujuan  pameran  dan  penggunaan  sendiri/pribadi,  dapat  melalui mekanisme  jalur  khusus  yakni  dengan  mengajukan  ijin  SAS  ( Special  Access  Scheme )  ke BPOM,  produk  kosmetik  harus  memperoleh  persetujuan  dari  BPOM  berupa  SKI  (Surat Keterangan  Impor).  Impor  kiriman  telepon  seluler,  komputer  genggam  ( Handheld )  dan komputer tablet hanya diperbolehkan maksimal dua buah. Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina, dan produk senjata api, air softgun dan  peralatan  sejenis  harus  mendapatkan  ijin  dari  kepolisian”  (Saaduddin,  Ibrahim  dan Pranoto, 1984).
Seiring dengan meningkatnya volume arus lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia maka sudah  seharusnya  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  harus  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk penerapkan  dan  melaksanakan  prosedur  impor  yang  baik  dimulai  dari  kedatangan  barang, pembongkaran,  penimbunan  dan  pengeluaran  barang.  Upaya  pemeriksaan  dan  penegahan  menjadi salah  satu  cara  yang  efektif  untuk  melindungi  penerimaan  negara.  Melalui  pemeriksaan  dan penegahan  barang  bawaan  penumpang  maupun  bahan  baku  sebuah  perusahaan  yang  digunakan untuk  bahan  baku  keperluan  produksi  yang  dibawa  dari  luar  negeri.  Selain  itu  pemeriksaan, penegahan dapat pula dilakukan terhadap barang-barang kiriman, pesanan seseorang atau individu maupun  untuk  kepentingan-kepentingan  suatu  perusahaan.  Penegahan  barang  merupakan  tindakan untuk  menunda  pengeluaran,  pemuatan  dan  pengangkutan  barang  impor  atau  ekspor  sampai dipenuhinya  kewajiban  pabean.  Barang  yang  terkena  proses  penegahan  adalah  barang  yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan. Berdasarkan  uraian permasalahan di atas  maka  penulis  tertarik  untuk  menulis  artikel  mengenai  Kewenangan  Direktorat  Jenderal  Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan

## 2. Kerangka Teori
Teori-teori  dan  pendapat  para  ahli  sangat  dibutuhkan  dalam    menjawab  permsalahan  dalam penulisan ini. Teori-teori dan pendapat para ahli tersebut antara lain:
a. Teori Kepastian Hukum
Teori kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
dan  konsekuen  yang  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang sifatnya  subjektif.  Kepastian  dan  keadilan  bukanlah  sekedar  tuntutan  moral,  melainkan  secara faktual  mencirikan  hukum.  Suatu  hukum  yang  tidak  pasti  dan  tidak  mau  adil  bukan  sekedar hukum yang buruk.

## b. Teori Perlindungan Hukum
Teori  perlindungan  hukum  menunjuk  keberadaan  hukum  dalam  masyarakat  merupakan suatu  sarana  untuk  menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat,  sehingga  dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  pada  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat  dirumuskan  permasalahnya yaitu:
1. Bagaimana  prosedur  pengembalian  barang  tegahan  khususnya  pada  kiriman  impor  melalui  Pos Indonesia  oleh  petugas  Bea  dan  Cukai  Wilayah  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas?
2. Bagaimana  kendala  dan  solusi  dalam  pengembalian  barang  tegahan  oleh  petugas  Bea  Cukai Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas?

## 3. Orisinalitas Hasil Penelitian
Guna menguatkan hasil penelitian ini, maka dibutuhkan kajian pada penelitian terdahulu yang diharapkan  dapat  mengoptimalkan  penelitian  ini,  selanjutnya  dipakai  juga  pembedaan  faktor  dari yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  dan  penelitian  terdahulu  yang  jadi  acuan  dalam  penelitian  ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis:
a. Deddy  Maulana,  “Tinjauan  Yuridis  Peran  Bea  dan  Cukai  Dalam  Menangani  Tindak  Pidana Penyelundupan  (Studi  Kasus  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya Pabean  B  Pontianak)”.  Artikel  ini  membahas  tentang  tindak  pidana  penyelundupan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan  kegiatan  ekspor,  impor terhadap  barang  dengan  tidak  memenuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang melanggar hukum dan merugikan negara (Maulana, 2017).
b. Tio  Tegar  Wicaksono  dan  Miftah  Muhaimin,  “Implementasi  Pengawasan  dan  Pengendalian Minuman  Beralkhohol  Melalui  Cukai  Di  Kabupaten  Sleman”,  Jurnal  Universitas  PGRI Kanjuruhan Malang, 2019, Jurnal ini membahas tentang pengawasan dan pengendalian minuman

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
beralkhohol illegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta  atau  KPPBC  Yogyakarta  yang  melakukan  lengkah-langkah  pencegahan  dan penindakan (Muhaimin., Noor., dan Wibowo, 2019).
c. Bayu  Prakoso,  Syamsul  Arifin,  dan  Ridho  Mubarak,  “Peranan  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Belawan  dalam  Penanggulangan  Penyelundupan  Satwa  Dilindungi”. Artikel  ini  membahas  tentang  usaha  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dalam  pemberantasan kejahatan  penyelundupan  ekspor  satwa  liar  yang  dilindungi  dengan  melalui  peraturan perundang-undangan  kepabeanan  dan  cukai  serta  serta  pejabat  bea  dan  cukai  sebagai  penindak atau pelaksana tugas dari peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai (Prakoso, Arifin, & Mubarak, 2016).
Artikel yang dibuat ini berbeda dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Pada artikel ini  lebih  menyoroti  permasalahan  seputar  “prosedur,  kendala  dan  solusinya  terkait  pengembalian barang tegahan khususnya pada kiriman impor melalui Pos Indonesia oleh petugas Bea dan Cukai Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan  dengan  penelitian  lapangan  yang  ditunjukan  pada  penerapan hukum  administrasi  negara  dengan  konsentrasi  di  bidang  Bea  Cukai.  “Pendekatan  yuridis  empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan  tentang kewenangan Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  Tanjung  Emas  dalam  pelayanan pengembalian  barang  tegahan  (studi  kasus  pengembalian  barang  tegahan  kiriman  impor  melalui  Pos Indonesia)” (Soekanto, & Mamuji, 2001).
Metode  analisis  hasil  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  analitis.  Metode  analisis  yang bersifat  deskriptif  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  penjelasan  atau  deskripsi  apa  adanya  sesuai dengan  fakta  empiris  yang  diperoleh  dari  penelitian  di  lapangan  tentang  kewenangan  bea  cukai,  dan prosedur  pengembalian  barang  tegahan  khususnya  barang  tegahan  berupa  produk  kosmetik  kiriman impor melalui POS Indonesia.

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur  Pengembalian  Barang  Tegahan  Khususnya  Pada  Kiriman  Impor  Melalui  Pos Indonesia oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah unsur  pelaksana  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab langsung  kepada  Kepala  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  “Tipe  Madya  Pabean Tanjung Emas yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepabeanan dan cukai  pada  daerah  wewenangnya  “berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan” (Djauhari, 2007).
Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  Tanjung  Emas Menjadi salah satu dari 114 Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan perekonomian sekarang ini khususnya di Kota Semarang menjadikan Semarang sebagai kota yang menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah. Sebagai pusat kota Semarang tergolong sangat lengkap dengan  fasilitas  pendukungnya  antara  lain  “Kawasan  Bandara  Ahmad  Yani,  Kawasan  Pelabuhan Tanjung  Emas,  Kawasan  Pos  Lalu  Bea  Semarang  hingga  kegiatan  Cukai  terlayani  dengan  baik, khususnya industri  ekspor impor dan industri rokok juga minuman yang mengandung  etil  alkohol diwilayah  Semarang”.  Direktorat  Jenderal  Pajak  mempunyai  peran  yang  dangat  penting  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  “ Revenue  Collector,  Community  Protector,  Trade Facilitator ,  dan Industrial  Assistance”. Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe Madya  Pabean  Tanjung  Emas,  “berkomitmen  untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima  dan pengawasan  yang  efektif  kepada  pengguna  jasa  kepabeanan  dan  responsive  terhadap  kebutuhan pengguna jasa dengan dukungan instansi teknis terkait” (Surojo, 2010).
Dalam  mengoptimalkan  fungsi  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai,  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan Bea dan Cukai  Tipe Madya Pabean Tanjung  Emas mengemban amanah untuk  menjadi kantor  pelayanan  yang  bebas  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  yang  didukung  dengan  sarana  dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi, professional, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan (Burhanuddin, 2013).
Dasar kewenangan pengembalian “barang tegahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas” adalah sebagai berikut:

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
“a.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 40 (1) Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang berbunyi “Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci,  menyegel,  dan/atau  melekatkan  tanda  pengaman  yang  diperlukan  terhadap  bagian- bagian  dari  pabrik,  tempat  penyimpanan,  tempat  usaha  importir  barang  kena  cukai,  tempat usaha  penyalur,  tempat  penjualan  eceran,  tempat  lain,  atau  sarana  pengangkut  yang  di dalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamanan cukai.
b.  Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 77 (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1995  Tentang  Kepabeanan  yang    berbunyi  “Untuk  dipenuhinya Kewajibannya  Pabean  berdasarkan  Undang-undang  ini,  Pejabat  Bea  dan  Cukai  berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut”.
c.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 Pasal 19 (1) tentang Pengeluaran Barang Impor  untuk  Dipakai,  yang  berbunyi  “Barang  Impor  yang  dilarang  atau  dibatasi  hanya  dapat dikeluarkan  dari  Kawasan  Pabean  atau  tempat  lain  yang  diperlakukan  sama  dengan  TPS, setelah persyaratan yang diwajibkan oleh instansi terkait dipenuhi”.
d.    Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  PER-26/BC/2017  Pasal  10  erasa  norma hukum  maupun karakteristik  (2)  tentang  Pemeriksaan  Fisik  Barang  Impor  yang  berbunyi “Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditemukan jumlah dan atau jenis  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  dokumen  yang  digunakan  sebagai  dasar  pemeriksaan fisik” (Yuni, 2018)
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pengembalian barang tegahan kiriman pos kepada konsumen adalah sebagai beriku:
“1).  Barang  kiriman  wajib  diberitahukan  kepada  Pejabat  Bea  dan  Cukai  dan  hanya  dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
2).  Terhadap  barang  kiriman  dilakukan  penelitian  dokumen  dan  pemeriksaan  fisik  barang  oleh Pejabat Bea dan Cukai.
3). Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh petugas pos.
4). Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos.
5).  Penetapan  tarif  didasarkan  pada  tarif  bea  masuk  dan  jenis  barang  yang  bersangkutan,  apabila barang  impor  lebih  dari  tiga  jenis  barang,  pejabat  bea  dan  cukai  menetapkan  hanya  satu  tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
6).  Barang  kiriman  melalui  pos  yang  telah  ditetapkan  tarif  dan  nilai  pabean  oleh  Pejabat  Bea  dan Cukai,  diserahkan  kepada  penerima  barang  melalui  pos  setelah  bea  masuk  dan  pajak  dalam rangka impor dilunasi”  (Mohamad, 2015).
Dari  banyaknya  barang-barang  milik  negara  eks  Kepabeanan  dan  Cukai  KPPBC  Tanjung Emas,  yang  terbanyak  dimusnahkan  adalah  produk  rokok.  Pasalnya,  produk  tersebut  masuk  ke daerah ini tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo Nomor 39 Tahun 2007  tentang  Perubahan  UU  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai.  Jumlah  rokok  yang dimusnahkan  setidaknya  177.838  batang.  Sementara  barang  lainnya  yang  ikut  dimusnahkan diantaranya laptop sebanyak dua unit, pestisida (42 botol), bahan perangsang getah karet (43 botol), pupuk tanaman (285 pack ), mesin genset (1 unit), mesin chainsaw (1 unit), dan MMEA golongan

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
B,  empat  botol.  Barang  yang  diperoleh  dari  hasil  tegahan  dan  tidak  diselesaikan  kepengurusan dokumen atau ijinnya, maka akan disimpan sementara dalam TPS (Tempat Penimbunan Sementara) yang  berada  di  tempat  akses  masuk  barang,  baik  akses  darat  udara  maupun  laut.  Tempat penimbunan semantara adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu atau  kawasan  pabean  untuk  menimbun  barang,  sambal  sementara  menunggu  pemuatannya  atau pengeluarannya. Tempat penimbunan sementara dapat berupa:
1) Lapangan penimbunan;
2) Lapangan Penimbunan peti kemas;
3) Gudang penimbunan;
4) Tangki penimbunan (Sumedi, 2010).
Untuk  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  pada  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  agar terlaksana  dengan  sistematis,  sinergis,  dan  komprehensif  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsinya dalam rangka menunjang proses reformasi sistem dan prosedur pada DJBC, perlu dibuat peraturan mengenai  tatalaksana  pengawasan  oleh  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Bagan  alur  mekanisme barang hasil penegahan sampai proses Pelelangan dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:
Gambar 1. Alur Bagan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan
Sumber : Data dari hasil wawancara dengan Bapak Yuni,
Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas, Juli 2018

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
Barang  dari  hasil  penegahan  yang  kemudian  “statusnya  berubah  menjadi  barang  hak  milik negara” adalah barang yang kewajiban kepabeannya oleh pemiliknya tidak diurus dan diselesaikan dalam  kurun  waktu  selama  60  (enam  puluh  hari)  sejak  barang  barang  disimpan  di  tempat penimbuanan  pabean  yang  dalam  hal  ini  berada  pada  wewenang  seksi  penimbunan  hari  ”. Kemudian  untuk  “barang  yang  dinyatakan  tidak  dikuasai  negara”  adalah  berupa  barang  yang dilarang  untuk  diekspor  atau  diimpor,  kecuali  menurut  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku barang  tersebut  ditetapkan  lain/dikecualikan.  Selanjutnya  barang  dicacah  dan  dipilih  berdasarkan jenis  dan  karakteristiknya  kemudian  diproses  dan  ditindaklanjuti  untuk  menentukan  status  hukum barang penegahan tersebut (Pasaribu, 2015).
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  13/PMK.04/2006  tanggl  20 Februari  2006  tentang  Penyelesaian  Terhadap  Barang  Yang  Dinyatakan  Tidak  Dikuasai,  Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, dijelaskan oleh Pasaribu:
“a). Pelelangan dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang; b.  Untuk memudahkan pelaksanaan lelang barang yang telah dibukukan dalam buku catatan pabean barang  yang  dikuasai  Negara  dibuatkan  rencana  pelelangan  barang  dengan  memperhatikan urutan tahun, bulan, dan tanggal penyimpanan di Tempat Penimbunan Pabean;
c.  Kantor pabean menetapkan nilai pabean dari barang yang akan dilelang berdasarkan data yang tersedia pada kantor pabean yang bersangkutan;”
d.  Penetapan harga terendah untuk barang yang akan dilelang dilakukan oleh kepala kantor pabean;
e.  Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga yang di inginkan maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dilakukan pelelangan kedua.
f.    Apabila  pada  waktu  pelelangan  kedua  harga  terendah  lelang  tidak  tercapai,  Kepala  Kantor Pabean mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan barang, diserahkan kepada instansi pemerintah atau dihibahkan;
g. Terhadap barang yang peruntukannya diserahkan kepada instansi pemerintah, Direktur Jenderal Bea  dan  Cukai  menyampaikan  kepada  Menteri  Keuangan  untuk  mendapatkan  persetujuan” (Pasaribu, 2015) .

## 2. Kendala dan Solusi dalam Pengembalian Barang Tegahan
Prosedur dalam penyelesaian penanganan barang dari hasil penegahan yang dilaksanakan oleh Pejabat atau petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, ditemukan adanya berbagai hambatan yang timbul, baik yang yang berasal dari  pihak  pemilik  barang  atau  importir  sendiri  maupun  dari  Pihak  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai sendiri (Djauhari, 2007).
Pejabat atau petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, ketika melakukan penegahan sering mengalami persoalan antara lain

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
persoalan yang berasal dari pemilik barang atau konsumen, dan juga persoalan yang datangnya dari Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  Bapak  Yuni  selaku  Seksi Kepatuhan  Internal  KPPBC  TMP  Tanjung  Emas  diketahui  bahwa  kendala  yang  dihadapi  oleh Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  Tanjung  Emas  dalam melakukan pengahan adalah (Yuni, 2017):
a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seringkali membutuhkan proses dan waktu yang cukup  lama  untuk  memberikan  keputusan  dan  kepastian  bagi  tiap  Kantor  Wilayah  Bea  dan Cukai untuk menindak lanjuti apakah barang hasil penegahan akan dilelang atau dimusnahkan.
b.  Kurangnya  sarana  dan  fasilitas  pendukung  (terbatasnya  peralatan  informasi  teknologi)  yang diperlukan petugas guna mengawasi dan menindak setiap barang yang masuk ke wilayah negara republik  indonesia)  yang  memadai  bagi  petugas  seksi  P2  (Penindakan  dan  Penyidikan)  untuk mengawasi dan menindak barang masuk yang terkena proses penegahan.
c.  Terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang-barang yang ditegah.
d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas seringkali membutuhkan  proses  dan  waktu  yang  cukup  lama  (60  hari)  untuk  memberikan  keputusan  dan kepastian untuk menindak lanjuti barang hasil penegahan tersebut.
e. Minimnya pengertian dan pengetahuan bagi para pemilik barang yang ditegah tentang jenis- jenis barang yang dapat dikirim ke dalam negeri melalui POS Indonesia, seperti jenis dan karakteristik barang,  apakah  termasuk  barang  yang  diperbolehkan  untuk  masuk,  dan  batasan  jumlah  barang yang boleh dikirim.
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  77  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepabeanan Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  disebutkan  aturan  mengenai  pencegahan  dan kewenangan  dalam  pencegahan  barang  dan  sarana  pengangkut.  Terkait  mengenai  aturan  dan ketentuannya  masih  tetap  berlaku  dan  belum  diubah.  Menegah  barang  sebagai  tindakan administratif dalam rangka penundaan pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor dan ekspor  sehingga  telah  terpenuhinya  tanggung  jawab  dan  kewajiban  dalam  bidang  kepabeanannya. Pasal  tersebut  tidak  mengubah  aturan  sebelumnya  di  undang-undang  yang  lama.  Sebagai  bentuk tindakan penegahan salah satu diantaranya adalah tindakan penyegelan yang dilakukan oleh pejabat bea  dan  cukai  demi  untuk  melindungi  dan  pengamankan  hak-hak  keuangan  negara.  Segel  untuk barang-barang  yang  dalam  bentuk    kemasan  dapat  dilakukan  dengan  selembar  kertas  berlogo  bea dan  cukai  berwarna  merah  demi  untuk  lebih  memudahkan  pekerjaan  tersebut.  Kemudian  untuk barang-barang yang selain dalam bentuk kemasan dilakukan dengan kawat baja dengan segel timah. Untuk  penyegelan  dan  pembukaan  segel  harus  mematuhi  dan  menyesuaikan  dengan  ketuntuan perundang-undangan  yang  berlau  dan  dibuatkan  berita  acaranya.  Bagi  siapapun  yang  berupaya

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
untuk merusak segel sehingga tidak berfungsinya lagi, akan dikenakan hukuman berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penyegelan  atas  barang  hasil  penegahan  dilakukan  terhadap  barang-barang  import  yang belum diselesaikan tanggung jawab dan kewajiban kepabeanan dari pemiliknya dan barang eksport lain  yang  dalam  kategori  masuk  dalam  barang  yang  diawasi.  Sesuai  dengan  Pasal  78  Undang- Undang  No.17  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1995 disebutkan bahwa dalam pasal 78 ada perubahan menjadi:
“Pejabat  bea  dan  cukai  berwenang  untuk  mengunci,  menyegel,  dan/atau  melekatkan  tanda pengaman  yang  diperlukan  terhadap  barang  impor  yang  belum  diselesaikan  kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain”.
Usaha yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung  Emas  dalam  mengatasi  permasalahan  dalam  proses  pelaksanaan  penanganan  barang  dari hasil penegahan sampai proses lelang dan pemusnahan adalah:
“1). Mengkoordinasikan dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian pada tiap kantor pelayanan dari tiap kantor wilayah hingga ke kantor pusat agar bekerja lebih cepat dan efisien dalam mengurus penindak lanjutan barang hasil penegahan.
2).  Mengoptimalkan  segala  sarana  dan  fasilitas  yang  sudah  ada  pada  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
3).  Mengadakan  penyuluhan-penyuluhan  dan  memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  setiap penumpang,  awak  sarana  pengangkut,  pengusaha  dsb  agar  lebih  memperhatikan  dan mengetahui jenis-jenis barang apa saja yang dapat dan tidak boleh masuk ke Negara Indonesia yang keluar atau masuk  masuk ke Negara  Indonesia (kawasan pabean) baik  itu melalui darat, udara maupun laut.
4.  Melakukan  efisiensi  dan  penghematan  dana  operasional  kantor  secara  bijak  dengan  cara  para petugas  melakukan  dan  menyelesaikan  pengawasan,  penindakan  dan  penyidikan  barang  hasil penegahan dengan cepat dan tidak melalui proses yang terlalu lama.
5.  Dengan  terbatasnya  peralatan  IT  (Informasi  Teknologi)  yang  ada  di  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  Tanjung  Emas  maupun  yang  ada  di  bandara maka  para  petugas  yang  ada  terpaksa  menjalankan  tugas  mereka  dengan  dukungan  dan menggunakan bantuan IT (Informasi Teknologi ) yang ada dengan seoptimal mungkin”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  usaha  yang  dilakukan  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  Tanjung  Emas  untuk  mengatasi hambatan yang ditemukan adalah dengan cara mengkoordinasikan dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian  pada  tiap  kantor  pelayanan,  mengoptimalkan  segala  sarana  dan  fasilitas  yang  sudah  ada, mengadakan  penyuluhan-penyuluhan  dan  memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  setiap

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
penumpang,  melakukan  efisiensi  dan  penghematan  dana  operasional  kantor  secara  bijak,  dan dengan terbatasnya peralatan IT (Informasi Teknologi) pegawai mampu bekerja secara optimal.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  pembahasan  artikel  ini  maka  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme  penanganan  barang  tegahan  dimulai  dari  proses  awal  masuknya  barang  ke  Indonesia melalui jalur darat, laut  dan udara, selanjutnya barang diperiksa Kasi Penindakan dan Penyidikan, kemudian barang mulai ditegah. Barang yang sudah selesai ditegah disimpan di tempat penimbunan sementara kemudian dikirimkan ke Seksi Penimbunan untuk dilelang atau dimusnahkan.setelah 60 hari. Apabila pemiliknya tidak melakukan tanggung jawab kepabeanan tersebut maka barang akan beralih status menjadi barang milik negara. Selanjutnya barang tersebut dicacah dan dipisahkan ke dalam  2  golongan,  barang  yang  dilelang  dan  barang  yang  dimusnahkan.  Kemudian  barang  yang sudah  berstatus  milik  negara  dilakukan  pengusulan  dan  penetapan  mengenai  statusnya  apakah, dilelang, dihibahkan, dimusnahkan dana tau ditetapkan status penggunaanya.
2. Kendala yang dihadapi baik dipihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sendiri maupun pemilik barang yang kena tegah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut  cara mengkoordinasikan  dan mengefektifkan tiap-tiap sub bagian pada tiap kantor  pelayanan,  mengoptimalkan  segala  sarana  dan  fasilitas  yang  sudah  ada,  mengadakan penyuluhan-penyuluhan  dan  memberikan  informasi  yang  jelas  kepada  setiap  penumpang, melakukan efisiensi dan penghematan dana operasional kantor secara bijak, dan dengan terbatasnya peralatan IT (Informasi Teknologi) pegawai mampu bekerja secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku:
Burhanuddin. (2013). Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai . Jakarta:PT Buku Seru. Djauhari, A. (2007). Pedoman Transaksi Ekspor dan Impor. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Hamzah, A. (2001). Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia , edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Mohamad, J. (2015). Kepabeanan Ekspor-Impor; Terbitan Pertama . Jakarta: PT. Pro Insani Cendekia. Saaduddin, K., Ibrahim dan Pranoto. (1984). Ekspor . Jakarta: Jaya Persada.
Semedi, B. ((2010). Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai . Jakarta: STAN.

## NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021)
Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat ). Jakarta: Rajawali Press.
Sumedi, B. (2010). P enindakan dan Pengawasan di  Bidang Kepabeanan .  Jakarta:  Pusdiklat Bea dan Cukai.
Surojo, A. (2010). Modul I-IV Pengantar Pajak . Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sutedi, A. (2012). Aspek Hukum Kepabeanan, Cetakan Pertama . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

## 2. Artikel Jurnal:
Susila, F.C.A. (2017). "Konstruksi Yuridis Penggunaan Gizjeling Sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak". Masalah-Masalah Hukum ,  Jilid 46, (No.4, Oktober).
Maulana,  D.  (2017).  "Tinjauan  Yuridis  Peran  Bea  dan  Cukai  Dalam  Menangani  Tindak  Pidana Penyelundupan  (Studi  Kasus  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  Madya Pabean B Pontianak)". Gloria Yuris Jurnal Hukum , Vol.5,(No.3).
Muhaimin,  M.,  Noor, H.J.,  dan Wibowo, R.A. (2019).  "Implementasi  Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkhohol Melalui Cukai Di Kabupaten Sleman".
Pasaribu, P. (2015). "Direktorat Audit Setelah Sentralisasi". Warta Bea Cukai , Vol. 47,(No.5, Mei).
Prakoso,  B.,  Arifin,  M.,  dan  Muabarak,  R.  (2016).  "Peranan  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea dan  Cukai  Belawan  dalam  Penanggulangan  Penyelundupan  Satwa  Dilindungi". Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum , Vol.3, (No.2).

## 3. Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  13/PMK.04/2006  tentang  Penyelesaian  Terhadap  Barang  Yang Dinyatakan  Tidak  Dikuasai,  Barang  Yang  Dikuasai  Negara,  Dan  Barang  Yang  Menjadi  Milik Negara.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  168/PMK.01/2012  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  PER-7/BC/2012  Tentang  Standar  Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
Peraturan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  No:  PER-16/BC/2016  pasal  77  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-35/BC/2010 pasal 78 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

## 4. Sumber Online:
Admin Bea dan Cukai. (2010). Cukai . retrieved from http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html, acceses 21 th September 2020.

## 5. Wawancara:
Yuni.  (2018).  Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Yuni  Selaku  Seksi  Kepatuhan  Internal  KPPBC  TMP Tanjung Emas pada tanggal 7 Juli 2018.