## Wewenang Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Saat Insolvensi Akibat Gagalnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

## Daniel Marihot Tambunan
Danielmtambnn@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The debtor's bankruptcy decision based on the failure of PKPU will immediately placed the separatist creditors within 2 months to execute the collateral during the insolvency period. This short period of time caused  conflict  in  practice  between  the  curator  and  the  separatist creditors over the authority of the separatist creditors to execute the collateral. This research discussed the legal remedies that could be  used  by  separatist  creditors  who  cannot  finish  executing  their collateral, but have started exercising their rights in two months. This doctrinal research uses a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of this research were that the legal remedies that could be taken by separatist creditors, which to take other legal remedies against curator.
Keywords: Bankruptcy; Suspension of Payment; Insolvency; Collateral Fore closure; Separatist creditors.

## Abstrak
Putusan pailitnya debitor yang berdasarkan gagalnya PKPU akan langsung menempatkan kreditor separatis dalam jangka waktu 2 bulan untuk mengeksekusi benda jaminannya saat masa insolvensi tersebut. Jangka  waktu  yang  singkat  ini  menyebabkan  konflik  dalam  praktik antara kurator dan kreditor separatis terhadap wewenang kreditor separatis dalam mengeksekusi benda agunan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat digunakan kreditor separatis yang sudah mulai namun belum selesai mengeksekusi agunannya dalam jangka waktu 2 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal research dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan juga pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, yakni upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor separatis yaitu melakukan perlawanan gugatan lain-lain terhadap kurator.
Kata Kunci: Kepailitan; PKPU; Insolvensi; Eksekusi Benda jaminan; Kreditor Separatis.

## Pendahuluan
Pelaku Usaha dalam melakukan suatu kegiatan usaha tentunya tidak terlepas dari risiko. Subekti mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2157-2172
How to cite: Daniel Marihot Tambunan, ‘Wewenang Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Saat Insolvensi Akibat Gagalnya PKPU’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40076 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2158 Daniel Marihot: Wewenang Kreditor Separatis...
kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. 1 Salah satu bentuk risiko tersebut adalah pelaku usaha selaku debitor tidak dapat dalam melunasi utang terhadap kreditor akibat akibat berkurangnya pendapatan pelaku usaha tersebut.
Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur ketentuan atau syarat suatu debitor dapat dinyatakan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu mempunyai dua atau lebih kredior, debitor tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam syarat ini dapat kita lihat bahwa seorang debitor dapat dengan mudahnya  dinyatakan pailit tidak dilihat dari mampu atau tidaknya dalam membayar piutangnya.
Akibat hukum Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan bagi debitor sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUKPKPU adalah Debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, Debitor sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi kekayaannya. Segala harta debitor pailit diambil alih dan diurus oleh kurator berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUKPKPU. Maka dari itu, para ahli sering berpendapat bahwa hukum kepailitan Indonesia merupakan hukum yang kejam ibarat racun, Jika hukum kepailitan dianggap racun maka PKPU dapat disebut sebagai madu. Debitor dapat menggunakan PKPU sebagai sarana untuk meresktrukturisasi kembali utang- utangnya kepada kreditor.
Dalam putusan pailit akibat gagalnya PKPU Sebagaimana yang diatur dalam pasal 292 UUKPKPU, yang berbunyi bahwa Pernyataan putusan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285, pasal 286, atau pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 292 UUKPKPU berarti putusan pernyataan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolven. Dapat kita simpulkan bahwa debitor menjadi langsung dalam keadaan Insolven
akibat gagalnya PKPU sebagaimana yang diatur pada pasal 292 UUKPKPU. Hal ini menimbulkan pertanyaan perihal kedudukan Kreditor separatis dalam keadaan debitor yang insolven dalam PKPU. Dikarenakan batas waktu bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminannya adalah 2 bulan saja.
Hal ini tentu menjadi permasalahan ketika kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi benda jaminannya dalam waktu 2 bulan tersebut dikarenakan besarnya aset agunan dan terhitung singkatnya masa 2 bulan tersebut. M a k a dari itu, Singkatnya waktu bagi Kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan dalam mengeksekusi haknya dalam masa insolvensi akibat gagalnya PKPU perlu diperhatikan. Selain itu, dalam praktiknya juga terdapat perbedaan penafsiran apakah dalam 2 bulan itu kreditor separatis sudah harus menyelesaikan eksekusinya atau dalam 2 bulan itu diartikan sudah dimulainya proses eksekusi oleh kreditor separatis.  Perbedaan  penafsiran  tersebut  yang  menyebabkan  banyaknya  konflik yang terjadi antara kreditor pemegang agunan dan kurator. Beranjak dari latar belakang tersebut, penelitian ini ditulis.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan ialah berupa dan Doctrinal Research. Adapun yang dimaksud dengan Doctrinal Research yaitu ” Research which provides a systematic eksposisition of the rules governing a particular legal category, analyses the  relationship  between  rules,  eplain  areas  of  difficulty  and  perhaps,  predicts future development “ (penelitian yang menghasilkan pemaparan/eksposisi secara sistematis mengenai aturan yang mengatur kategori atau aspel hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum, menjelaskan bidang , yang sulit , dan mungkin memprediksi perkembangan selanjutnya). 2
Pendekatan dalam penelitian ini ada 3 (Tiga) yaitu statute approach (pendekatan peraturan perundang – undangan) conceptual approach, comparative approach (pendekatan perbandingan), dan case approach . Adapun yang dimaksud
2 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law ( Lawbook Co 2002). [8] .

## 2160 Daniel Marihot: Wewenang Kreditor Separatis...
statute approach adalah dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 3 Statute approach dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan yang termuat dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Conceptual approach atau pendekatan secara konseptual, yang digunakan untuk membangun konsep – konsep yang belum jelas atau tidak diterangkan di dalam Undang – Undang. Pendekatan yang terakhir adalah case approach (Pendekatan kasus), yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 4

## Upaya Hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Dalam Putusan yang diputuskan oleh hakim sudah pasti tidak akan selalu menyenangkan dan memuaskan semua pihak. Hal ini berarti akan ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak terima akan putusan yang telah diberikan. Karena itu, Undang-Undang membuka suatu upaya bagi pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan dengan berupa upaya Hukum. Upaya Hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. 5
Upaya hukum terhadap putusan Kepailitan berbeda dengan Upaya hukum dalam hukum acara perdata secara umum dengan tidak adanya upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi. Upaya hukum kepailitan langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap putusan PKPU upaya hukum yang tersedia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 235 UUKPKPU adalah tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
Dalam UUKPKPU juga disediakan upaya hukum terhadap putusan atas hal- hal lain yang berkaitan dengan UUKPKPU . Upaya Hukum lain-lain diatur dalam
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).[133].
4 ibid .[134].
5 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Mandar Maju 2009).[142].
pasal 3 UUKPKPU yang dalam praktiknya dikenal dengan gugatan lain-lain. Dalam penjelasan Pasal 3 UUKPKPU menyebutkan bahwa yang termasuk dalam gugatan lain-lain adalah:
a)  Actio Pauliana;
b)  Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;
c)  Perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.
Hukum acara yang berlaku bagi gugatan lain-lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi permohonan pailit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UUKPKPU. Hal ini berarti terhadap putusan Gugatan lain-lain tersebut mengikuti ketentuan hukum acara kepailitan  yang masih terbuka jalan kasasi dan peninjauan kembali (PK) tidak seperti PKPU yang sudah tidak terbuka lagi upaya hukum apapun.

## Jenis-Jenis Kreditor dalam hukum Kepailitan
Kreditor dalam hukum kepailitan memiliki prinsip structured creditors . Prinsip structured creditors adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. 6 Prinsip ini tertuang dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam jenis kreditor antara lain:
1.  Kreditor Separatis
Kreditor separatis adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. 7 Contoh dari kreditor separatis yaitu Gadai, Jaminan Fidusia, Hak
6 Hadi Shubhan, Hukum Kepalitian Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[132].
7 Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (PT Tatanusa 2000).[100].

## Daniel Marihot: Wewenang Kreditor Separatis...
Tanggungan, Hipotek, dan Resi Gudang.
2.  Kreditor Konkuren
Kreditor konkuren diatur dalam pasal 1131 dan 1132 BW. Kreditor Konkuren adalah kreditor bersaing yang artinya bahwa kreditor konkuren tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. 8
3.  Kreditor Preferen
Kreditor Preferen adalah kreditor yang mempunyai hak untuk mendahului karena sifatnya yang diberi keistimewaan oleh Undang-Undang kecuali ditentukan dengan tegas sebaliknya oleh Undang-undang. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor Preferen Khusus (Pasal 1139 BW) dan Kreditor Preferen umum (Pasal 1149 BW).

## Hak Kreditor Separatis dalam mengeksekusi agunannya dalam UUKPKPU
Kreditor Separatis merupakan kreditor yang memiliki hak eksekusi atas jaminan atau agunan debitor yang telah diperjanjikan. Munir Fuady mengatakan bahwa separatis berkonotasi “perpisahan” hal tersebut dikarenakan kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti bahwa kreditor separatis dapat menjual serta mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah. 9 Dalam hal terjadinya putusan pailit berdasarkan pasal 55 ayat (1) UUKPKPU dijelaskan bahwa:
Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Hal ini berarti UUKPKPU memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya seola-olah tidak terjadi kepailitan. Hal ini juga sejalan dengan pasal 27 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa hak yang didahulukan dari penerima Fidusia tidak hapus
8 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni 2006).[127].
9 Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Citra Aditya Bakti 2000).[97].
karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Aturan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 21 UUHT yang menyebutkan Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.
Namun ketentuan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan oleh kreditor separatis dikarenakan batasan yang diberikan oleh UUKPKPU dalam pasal 56 (1) yang mengatur bahwa hak eksekusi kreditor separatis sebagaimana dalam pasal 55 ayat (1) ditangguhkan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Penangguhan 90 (sembilan puluh) tersebut bertujuan untuk memperbesar tercapainya perdamaian, memperbesar teroptimalkannya harta pailit, dan memungkinkan  kurator melaksanakan tugasnya secara  optimal.  Menurut  Hadi  Shubhan  filosofi  dari  ketentuan  ini  adalah  bahwa dalam praktik sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, di mana harga jual cepat adalah harga yang dibawah pasar. 10
Pembatasan terhadap wewenang eksekusi kreditor separatis juga diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) yang memberikan batasan waktu kepada kreditor separatis dalam mengeksekusi benda agunannya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolven debitor. Hal ini berarti kreditor separatis berwewenang mengeksekusi jaminannya dalam kurun waktu 2 bulan saja apabila dalam kurun 2 (dua) bulan tersebut kreditor tidak dapat mengeksekusi jaminannya maka kurator harus menuntut agar benda tersebut diserahkan kepada kurator untuk selanjutnya dijual oleh kurator. Wewenang kreditor separatis bukan hanya harus mengeksekusi dalam waktu kurun waktu 2 bulan saja, namun kreditor separatis juga mempunyai wewenang untuk memberikan agunan kepada kurator tanpa menunggu habisnya waktu 2 bulan tersebut dengan motif agar lebih cepat dan dilelang langsung oleh kurator. Hal ini dapat dilihat dari Pasal  59 (3) UUKPKPU yang berbunyi bahwa Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan

## 2164 Daniel Marihot: Wewenang Kreditor Separatis...
membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan. Frasa “setiap waktu” dalam pasal tersebut dapat berarti bahwa bahkan sebelum habisnya masa 2 bulan pasca debitor dalam keadaan insolvensi kurator dapat mengeksekusi agunannya apabila memang kreditor separatis berkehendak demikian dengan mengalihkan benda agunan tersebut kepada kurator untuk dibereskan.
Dalam praktiknya ketentuan 2 (dua) bulan ini terhitung singkat dan memberatkan kreditor yang memegang agunan dengan bentuk besar yang sangat susah dalam mengeksekusi jaminannya dalam waktu 2 bulan. Namun jika melihat dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik dalam praktik antara kurator dan kreditor separatis. Kurator beranggapan bahwa dalam jangka waktu 2 bulan tersebut kreditor separatis sudah harus selesai dalam menjual benda jaminannya, Sedangkan kreditor separatis beranggapan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut cukup sudah mulai dilaksanakannya eksekusi terhadap benda jaminan.
Debitor yang dinyatakan pailit akibat gagalnya PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 292 UUKPKPU mengakibatkan harta debitor langsung dalam keadaan Insolvensi. Hal ini berarti Kreditor separatis selaku kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya sudah masuk jangka waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi benda jaminannya. Kreditor separatis yang akan mengeksekusi jaminannya harus mengeksekusi lewat penjualan di muka umum menggunakan aturan lelang eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UUHT bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penjualan di muka umum ini dapat juga
memakai istilah lelang. Lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang- barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. 11
Dalam mengeksekusi agunannya Kreditor separatis dapat melelang benda agunan secara parate eksekusi atau fiat eksekusi . Salah satu ciri adanya jaminan kebendaan adanya parate eksekusi, yaitu kemudahan dalam melaksanakan eksekusi apabila kreditor wanprestasi. 12 Dalam parate eksekusi kreditor diberi wewenang untuk menjual benda jaminan di muka umum dengan memberhatikan kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku, tidak diperlukan titel eksekutorial, tanpa bantuan pengadilan, tidak diperlukan juru sita. 13 Menurut Subekti parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau menggambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang di tunjukan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut. 14
Sedangkan  dalam  fiat  eksekusi  harus  ada  fiat  eksekusi  dari  ketua  Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum agar Kantor Lelang Negara dapat melaksanakan putusan tersebut.
Kreditor separatis dalam mengeksekusi agunannya diberi kebebasan untuk melelang secara parate eksekusi dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  setempat atau  secara fiat eksekusi dengan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri (PN) untuk melaksanakan pelelangan.
Kreditor separatis dalam praktik hampir dapat dipastikan akan melelang secara parate eksekusi dengan mengajukan permohonan ke KPKNL. Hal ini dikarenakan waktu kreditor separatis yang terbatas berdasarkan pasal 59 ayat (1) UUKPKU yaitu hanya dua (2) bulan saja. Parate eksekusi adalah langkah
11 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , (Rajawali Pers 2011).[239].
12 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Hukum Jaminan (PT Revka Petra Media 2014).[134].
13 Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad, Hukum Perbankan (Kencana 2017).[216].
14 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (CV Aswaja Pressindo 2013).[196].

## 2166 Daniel Marihot: Wewenang Kreditor Separatis...
yang paling cepat dan efektif bagi kreditor separatis. Apabila kreditor separatis memakai  cara  fiat  eksekusi  yaitu  meminta  penetapan  ketua  PN  tentunya memakan waktu yang lebih lama dan melewati jangka waktu dua (2) bulan tersebut.
Dalam penjelasan berdasarkan pasal 59 ayat (1) UUKPKU disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya. Menurut James purba bila melihat penjelasan Pasal 59 UU Kepailitan, dua bulan itu tidak bisa diartikan harta pailit sudah selesai terjual. Yang dimaksudkan sebetulnya harus sudah dilakukan tindakan permulaan untuk eksekusi harta pailit. 15 Hal ini berarti kreditor sudah harus mulai melaksanakan haknya dengan cara mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bukannya harus sudah selesai melaksanakan hak eksekusinya.
Apabila Kreditor separatis tidak dapat melaksanakan haknya dalam jangka waktu 2 bulan sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) UUKPKPU maka kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 UUKPKPU yang berbunyi:
(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
Hal ini berarti semua benda tersebut dikembalikan kepada kurator untuk dijual di muka umum tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas agunan tersebut. Apabila benda tersebut tidak berhasil dijual di muka umum maka kurator dapat menjual di bawah tangan dengan izin dari hakim pengawas.
15 Hamalatul Qur’ani, ‘ MA Terbitkan Aturan Baru Penyelesaian Perkara Kepailitan ’, (Huku- monline 2020),  <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67921a0ac53/ma-terbitkan-atur- an-baru-penyelesaian-perkara-kepailitan?page=3 >, accessed 19 desember 2020.

## Upaya Hukum Gugatan lain-lain oleh Kreditor Separatis
Putusan yang menyatakan debitor pailit akibat gagalnya PKPU langsung menempatkan harta debitor pailit dan dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang telah disusun dalam bab sebelumnnya. Hal ini berarti kreditor separatis langsung masuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi benda jaminannya dan apabila dalam jangka waktu 2 bulan tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi jaminannya maka kurator harus menuntut agar diserahkannya benda yang menjadi jaminan agunan untuk selanjutnya dijual oleh kurator. Namun dalam penjelasan pasal 59 ayat (1) UUKPKPU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.  Dalam praktik seringkali terjadi perselisihan antara kreditor separatis dan kurator karena tidak ada tolak ukur dapat dikatakannya kreditor separatis tidak berhasil mengeksekusi benda agunannya.  Upaya Hukum yang dapat digunakan oleh kreditor dalam hal ini adalah melalui gugatan perlawanan lain-lain terhadap kurator menyangkut harta pailit sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) UUKPKPU namun perlu diperhatikan bahwa upaya hukum ini dapat dilakukan jika memang dalam waktu 2 bulan tersebut kreditor separatis sudah mulai mengeksekusi agunannya dan kurator tidak menganggap sah dan menerima tindakan eksekusi tersebut, Sebab jika kurator tidak keberatan dan tidak mengajukan perlawanan tentunya tidak diperlukan upaya hukum oleh kreditor separatis.
Dalam praktik perlawanan oleh kreditor separatis dilakukan karena tidak dibenarkannya oleh kurator tindakan kreditor seperatis yang selesai melelang eksekusi lebih dari 2 bulan meskipun telah memulai pelaksanaan lelang dalam waktu 2 bulan berdasarkan penjelasan pasal 59 ayat (1) UUKPKPU Sebagaimana yang terdapat dalam upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset selaku pemohon kasasi melawa kurator selaku termohon kasasi dalam putusan Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 juncto Putusan Nomor 43 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019 juncto Nomor 01/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2018/PN.Niaga. Sby juncto Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

## 2168 Daniel Marihot: Wewenang Kreditor Separatis...
Kasus ini bermula dari PT. Kertas Leces selaku debitor yang berada dalam keadaan PKPU berdasarkan Putusan No. 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby pada tanggal 8 Agustus 2014. Dalam proses PKPU telah ada kesepakatan antara PT. Kertas Leces dengan para kreditornya baik Kreditor Separatis, Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen, yang telah dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian. Perjanjian perdamaian tersebut juga telah dihomologasikan oleh pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan pasal 285 ayat (1) UUKPKPU dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga. Sby yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2015, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( in kracht van gewijsde ).
Namun  PT. Kertas Leces selaku debitor lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Homologasi Perjanjian perdamaian. Hal ini yang menyebabkan para debitor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian pada Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Nomor Register Perkara : 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Sby. tanggal 11 April 2018. Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dalam poin 1-4 putusannya pada Selasa, 25 September 2018 menyatakan:
1.  Mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian I dan Pemohon Pembatalan Perdamaian II untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah di sahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon PT KERTAS LECES dengan Kreditor- Kreditornya;
3.  Membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah di sahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon PT KERTAS LECES dengan Kreditor-Kreditornya;
4.  Menyatakan Termohon PT. KERTAS LECES (Persero) suatu perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara, yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dalam keadaan PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
Dapat disimpulkan akibat Putusan pembatalan perdamaian PKPU PN Niaga Surabaya tersebut menempatkan PT. Kertas Leces selaku debitor berada dalam keadaan pailit dan langsung berada dalam keadaan insolven sebagaimana yang
diatur dalam penjelasan pasal 292 UUKPKPU.
PT Perusahaan Pengelola Aset selaku kreditor separatis pemegang hak tanggungan dalam kasus ini langsung berada dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak diputuskan pailit dan insolvennya PT. Kertas Leces selaku debitor yaitu pada tanggal 25 september 2018. Hal ini berarti 2 bulan jangka waktu tersebut berlaku hingga tanggal 25 November 2018.
Kreditor separatis sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya harus melaksanakan eksekusinya melalui Penjualan di muka umum  atau lelang. Hal ini dilaksanakan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset dengan mengajukan permohonan lelang eksekusi atas objek lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta V) pada tanggal 8 November 2018 dan penjualan objek lelang tersebut oleh KPKNL Jakarta V dan baru terlaksana pada tanggal 11 Desember 2018. Dalam lelang tersebut agunan dimenangkan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset dengan nilai Rp11.495.000.000. Namun, dalam Daftar Pembagian Harta Pailit yang dirilis Tim Kurator pada 26 April 2019 menyatakan PT Perusahaan Pengelola Aset hanya diberikan Rp1.291.375.490 atas hasil lelang tersebut dikarenakan Kurator menilai eksekusi yang dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset telah melampaui batas waktu 2 (dua) bulan yang jatuh pada 25
November 2018.
Hal ini yang menyebabkan PT Perusahaan Pengelola Aset mengajukan perlawanan terhadap tim kurator ke Pengadilan Niaga dalam pengadilan negeri Surabaya pada 3 mei 2019. Namun, Pengadilan Negeri Niaga Surabaya selaku judex facti dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 juncto Nomor 01/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/ PN.Niaga.Sby juncto Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019 menyatakan bahwa perbuatan eksekusi jaminan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset telah melawati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana yang diatur pada pasal 59 ayat (1) UUKPKPU. Hal ini yang menyebabkan PT Perusahaan Pengelola Aset melakukan upaya hukum berupa kasasi ke MA dengan dalil bahwa Pengadilan Negeri Niaga Surabaya selaku judex facti telah salah dalam

## 2170 Daniel Marihot: Wewenang Kreditor Separatis...
memaknai pasal 59 (1) UUKPKPU. Mahkamah Agung dalam amar putusannya pada tanggal 24 februari 2020 menimbang bahwa:
Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena pelaksanaan hak untuk melakukan eksekusi sendiri selaku Kreditur Separatis telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana diatur bahwa “yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah Kreditur Separatis sudah mulai melaksanakan haknya,” sehingga berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan harus melaksanakan haknya adalah pada saat Kreditur Separatis mengajukan permohonan lelang, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Debitur dinyatakan dalam keadaan insolvensi, kreditur telah mulai melaksanakan haknya, bukan dimaknai sampai dengan terlaksananya penjualan terhadap objek lelang atau dengan kata lain Pemohon Kasasi selaku Kreditur Separatis sudah mulai melaksanakan haknya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut; Bahwa lagi pula terkait dengan jadwal pelaksanaan penjualan terhadap objek lelang tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari KPKNL Jakarta V dan bukan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Pemohon Lelang;
Mahkamah agung dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap mengabulkan permohonan pemohon kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 juncto Nomor 01/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby juncto Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019.  Hal ini menunjukkan kesalahan dari PN Surabaya dalam memaknai pasal 59 ayat (1) UUKPKPU. Hal ini menunjukkan kesalahan dari putusan PN Surabaya dalam memaknai pasal 59 ayat (1) UUKPKPU.
Dapat disimpulkan dalam putusan MA tersebut bahwa jangka waktu 2 (dua) bulan pada pasal 59 ayat (1) UUKPKPU tersebut harus dimaknai sesuai dengan penjelasan pasal 59 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa Kreditor separatis dalam jangka waktu 2 bulan sejak debitor dinyatakan pailit harus sudah memulai eksekusi terhadap jaminan bukannya sudah harus sudah selesai dalam menjual benda agunannya. Upaya Hukum yang dapat dilakukan debitor apabila haknya dilanggar karena belum selesai menjual agunannya namun sudah mulai melaksanakan eksekusinya adalah berupa mengajukan gugatan lain-lain. Apabila dalam putusan
gugatan lain-lain belum puas maka debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA dan Peninjauan kembali (PK) pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Sedangkan bagi kreditor separatis yang memang sama sekali tidak pernah memulai untuk mengeksekusi jaminannya harus menyerahkan agunan agar dieksekusi oleh kurator tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas agunan tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 59 ayat (1)  UUKPKPU dimaknai bahwa kreditor sudah harus mulai mengeksekusi jaminannya bukannya sudah selesai dalam mengeksekusi jaminannya.  Kreditor separatis wajib mengalihkan benda agunan ke tangan kurator apabila kreditor separatis sama sekali belum memulai pelaksanaan eksekusi terhadap benda agunan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pasca putusan pailit akibat gagalnya PKPU. Namun apabila kreditor separatis telah melaksanakan permulaan pelaksanaan eksekusi maka Kreditor separatis dapat menggunakan upaya hukum gugatan lain-lain untuk memohonkan perlawanan terhadap benda tersebut. Apabila Kreditor separatis tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri (PN), maka Kreditor Separatis dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka kreditor separatis juga terbuka untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali).

## Daftar Bacaan Buku
Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Citra Aditya Bakti 2000).
Hoff, Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia ( PT Tatanusa 2000).
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Rajawali Pers 2011).
Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).

## 2172 Daniel Marihot: Wewenang Kreditor Separatis...
Man S Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni 2006).
Hadi Shubhan, Hukum Kepalitian Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1979).
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Mandar Maju 2009)
Trisadini Usanti Prasastinah dan Abdul Somad, Hukum Perbankan (Kencana 2017).
Trisadini Usanti Prasastinah dan Leonora Bakarbessy, Hukum Jaminan (PT Revka Petra Media 2014).

## Laman
Qur’ani, Hamalatul,  “ MA Terbitkan Aturan Baru Penyelesaian Perkara Kepailitan ”,https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67921a0ac53/ ma-terbitkan-aturan-baru-penyelesaian-perkara-kepailitan?page=3, 11 maret 2020, dikunjungi pada tanggal 19 desember 2020.

## Perundang Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )(Stadsblat Tahun 1847 Nomor 23).
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stadsblat Tahun 1847 Nomor 23).
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.