## PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK INDONESIA YANG TERLIBAT DALAM KASUS PANAMA PAPER

## Citra Agustine Putri Rumpaidus
citcitagustineputri@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia is one of the Developing Countries, where in its development Indonesia cannot escape from foreign debt. In addition, Indonesia is one of the countries that has carried out tax amnesty three times, namely in 1964, 1984, and 2008. With the existence of taxes, foreign debt will be slightly suppressed. Tax has a very important role in a country, because without the life tax the state cannot run well. Infrastructure development, education costs, and the construction of public facilities are all financed by taxes. Therefore, in an effort to increase tax revenues, the Government implements a tax amnesty program in accordance with Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. Tax amnesty is a problem that has a major impact on economic behavior where economic actors such as companies get large repatriation funds so that business people easily get large repatriation funds so that business people can easily get a fresh injection of funds. At present, the taxation conditions in Indonesia are experiencing small obstacles, one of them being the presence of tax officers caught by the Corruption Protection Commission because of the Panama Papers case. The Panama Papers is a collection of 11.5 million classified documents created by a service provider from Panama, Mossack Foncesa. This document contains detailed information about more than 214,000 foreign companies, including the identity of shareholders and directors.
Keywords : Tax; Tax Amnesty; Panama Papers.

## Abstrak
Indonesia merupakan salah satu Negara Berkembang, dimana di dalam perkembangannya Indonesia tidak dapat lepas dari hutang luar negeri. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang pernah melakukan pengampunan pajak sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1964, 1984, dan 2008. Dengan adanya pajak, maka hutang luar negeri akan dapat sedikit ditekan. Pajak memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara, karena tanpa pajak kehidupan negara tidak dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, dan pembangunan fasilitas publik itu semua dibiayai oleh pajak. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatan penerimaan pajak, Pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak merupakan suatu permasalahan yang berdampak besar terhadap perilaku ekonomi dimana para pelaku ekonomi seperti perusahaan mendapatkan dana repatriasi yang besar sehingga, para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan dana repatriasi yang besar sehingga, para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan suntikan dana yang segar. Saat ini, kondisi perpajakan di Indonesia sedang mengalami hambatan kecil, salah satunya seperti masih adanya oknum pajak yang tertangkap oleh Komisi Perlindungan Korupsi karena terkena kasus Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Foncesa. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.
Kata Kunci: Pajak; Pengampunan Pajak; Panama Paper.

## Citra Agustine: Tanggung Gugat Label

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 1, Januari 2019
Article history: Submitted 2 December 2018;  Accepted 6 January 2019; Available online 27 January 2019

## Pendahuluan
Seiring berkembangnya zaman, banyak pihak melakukan kegiatan bisnis, namun terkait adanya kegiatan bisnis tersebut banyak kewajiban yang dihindari oleh para pelaku bisnis salah satunya adalah pembayaran pajak. Untuk hal tersebut, salah satu strategi untuk menghindari kewajiban membayar pajak adalah dengan cara membuat perusahaan di negara tax heaven 1 melalui perusahaan cangkang.
Mekanisme tersebut berupa adanya sejumlah uang yang “dititipkan” di perusahaan cangkang yang kemudian bisa diambil lagi tanpa diketahui asal usulnya.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, telah dijelaskan bahwa mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Negara Indonesia memberlakukan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pengaturan tentang perpajakan harus berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah dijelaskan bahwa kebijaksanaan di dalam bidang perpajakan merupakan salah satu sarana penting untuk meratakan penyebaran hasil-hasil pembangunan. 2 Pajak merupakan penyerahan pembayaran dari sektor swasta kepada Negara, berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. 3 Sehingga hal ini dapat mengakibatkan dimana pajak akan mengurangi pendapatan uang di dalam masyarakat dan membuat pemerintah secara tidak sadar akan mengurangi daya beli masyarakat di dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tingkat
1 Digilib.uin.suka.ac.id
2 Departemen Penerangan Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, Jilid I, Bab.IV huruf D.
3 R.Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Eresco N.V. Bandung 197).[116- 118.].
pendapatan nasional yang dianggap layak. 4 Tidak hanya itu, daya beli yang diambil dari sektor swasta yang berupa beban pajak akan menimbulkan rintangan, karena pengambilan ini secara tidak langsung akan menimbulkan akibat yang sangat berdampak di bidang ekonomi khususnya. Misalnya, apabila pajak melampui kemampuan produsen, baik produsen yang kecil, menengah, maupun yang besar, bisa saja mereka menghentikan usahanya dikarenakan mereka tidak mampu lagi untuk membayar pajak sehingga mereka memutuskan untuk menjual beberapa aset mereka ke perusahaan lain yang ternama atau terkenal di kalangan masyarakat.
Tekanan pajak yang sangat besar membuat perusahaan kecil tidak mampu bersaing lagi dengan perusahaan yang besar, terkenal, dan ternama di kalangan masyarakat.
Hal ini merupakan masalah yang serius di dalam sistem ekonomi, apabila kebijakan fiskal tersebut tidak disikapi dengan bijak oleh pemerintah maka dapat berdampak buruk pada pengusaha kecil yang hanya mempunyai margin keuntungan yang sangat kecil.
Indonesia merupakan salah satu Negara Berkembang, dimana di dalam perkembangannya Indonesia tidak dapat lepas dari hutang luar negeri. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang pernah melakukan pengampunan pajak sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1964, 1984, dan 2008. 5 Dengan adanya pajak, maka hutang luar negeri akan dapat sedikit ditekan. Pajak memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara, karena tanpa pajak kehidupan negara tidak dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, dan pembangunan fasilitas publik itu semua dibiayai oleh pajak. Jika banyak pajak yang dipungut maka akan semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak merupakan hal yang sangat penting di dalam pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan kewajiban negara dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional.
Melihat betapa pentingnya sektor pajak, peranan pajak harus lebih
4 Nurjaman, Pajak Sebagai Alat Kebijaksanaan Negara (Berita Pajak, No.042 Tahun 1975).[13].
5 https://www.researchgate.net.

## Citra Agustine: Tanggung Gugat Label
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
ditingkatkan pengawasannya mengingat semakin kompleksnya upaya penggelapan dan penghindaran pajak, salah satunya dengan berinvestasi melalui kepemilikan saham di perusahaan cangkang atau offshore company untuk tujuan khusus yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik orang perseorangan maupun perusahaan nasional dan multinasional yang memanfaatkan negara-negara suaka pajak atau tax heaven countries dan celah hukum di instrumen keuangan oleh pusat keuangan global. 6
Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty merupakan suatu permasalahan yang berdampak besar terhadap perilaku ekonomi dimana para pelaku ekonomi seperti perusahaan mendapatkan dana repatriasi yang besar sehingga, para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan suntikan dana yang segar. Saat ini, kondisi perpajakan di Indonesia sedang mengalami hambatan kecil, salah satunya seperti masih adanya oknum pajak yang tertangkap oleh Komisi Perlindungan Korupsi (KPK) dan kasus tax avoidance yang besar seperti Panama Papers yang terjadi di Tahun 2016. Berdasarkan hasil investigasi dari Tempo dan wawancara yang dilakukan oleh Media Tempo kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dokumen The Panama Papers pertama kali diperoleh koran Jerman Suddeutsche Zeitung pada awal Tahun 2015. 7
Data  yang  dikirimkan  bertahap  sampai  mencapai  11,5  juta  files  ini  mencakup nama lebih dari 200 ribu perusahaan cangkang di 21 kawasan suaka pajak. Ada hampir 900 individu dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia dalam daftar itu.Dalam kasus Panama Papers, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) telah berhasil mengungkap dokumen tentang identitas warga yang menaruh dananya di luar negeri untuk menghindari pajak sehingga hal ini memberikan momentum bagi Pemerintah Jokowi untuk segera mencari solusinya
6 Kemenkeu.go.id.
7 Investigasi.tempo.com.
dan membentuk agenda tentang pengampunan pajak. 8 Menurut fakta yang ada, banyak pengusaha kaya atau orang kaya memilih untuk berinvestasi dan memindahkan kekayaan mereka di negara suaka pajak (tax heaven country) atau surga pajak (tax heaven) dengan cara menyerahkan pengelolaan asetnya kepada manajer investasi dan menggunakan perusahaan cangkang (company shell), hanya untuk mengelabuhi pihak otoritas negaranya. 9 Mereka memindahkan semua asetnya ke tempat yang lebih aman dengan maksud untuk melakukan pengecilan terutang aset dan pencucian uang bagi koruptor.
Panama Paper sendiri merupakan firma hukum dan penyedia jasa pengelolaan aset perusahaan yang berlokasi di Panama yang didirikan pada Tahun 1977 oleh Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca. Firma hukum ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa-jasa perserikatan dan perwakilan aset dari suatu perusahaan dan sudah memiliki kantor cabang di Hongkong, Zurich, Miami, dan 35 (tiga puluh lima) kota lain di seluruh dunia. 10
Beberapa waktu yang lalu dokumen finansial dari firma hukum asal Panama ini mengalami kebocoran. Dokumen yang kemudian disebut “Panama Papers” berukuran 2,6 terabyte ini diberikan oleh seorang sumber anonim kepada sebuah koran dari Jerman Suddeutsche Zeitung pada bulan Agustus 2015 yang kemudian diteruskan ke International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Dokumen sangat rahasia bernama “Panama Papers” atau “Dokumen Panama” berisi 11,5 juta dokumen rahasia dari 214.000 perusahaan luar negeri. Jumlah perusahaan aktif yang dikelola mencapai puncaknya pada tahun 2009, yaitu sebanyak 80.000 perusahaan. Lebih dari separuhnya didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan sisanya di Panama, Bahama, Seychelles, Niue, dan Samoa. Tercatat ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320.000 dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya. 11
8 Majalah Aktual, Pembocoran Data Berbuah Pengampunan (AKTUAL Edisi 53 / April- Mei 2016 27).[34].
9 Majalah Aktual, Menakar Nyali Jokowi Ungkap Pengemplang Pajak Di Skandal “Panama Papers” , (AKTUAL Edisi 53 / April - Mei 2016 27).[29]. 10 Katadata.co.id.

## Citra Agustine: Tanggung Gugat Label
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kewajiban yang diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan apapun secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan yang berpengaruh dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, oleh karena itu di masa yang akan datang ada prospek yang harus ditingkatkan karena potensinya belum dikelola secara optimal. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya yang nyata dan harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan Pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan adalah berupa intensifikasi pajak, yaitu dengan cara melakukan peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) atau penerimaan pajak itu sendiri dan ekstensifikasi pajak, yaitu berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum dikerjakan. Untuk melakukan penerimaan pajak, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik yang seimbang sebagai pendukungnya dengan demikian, masyarakat akan secara sukarela membayar pajak. Selain itu, Pemerintah juga harus mempertimbangkan kebijakan perpajakan agar dapat menarik masyarakat untuk menjadi wajib pajak seperti sunset policy . Pengertian sunset policy diatur dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu, kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang berupa bunga.
Terkait adanya kasus Panama Papers yang dimana dianggap sangat berpotensi adanya pencucian uang dan pengamanan uang di luar negeri dan adanya upaya penghindaran pembayaran pajak maka, salah satu kebijakan Pemerintah yang perlu dipertimbangkan adalah tax amnesty atau pengampunan pajak, karena kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan pajak dalam negeri. Jika dilihat dari sisi subjek pajak, maka dana yang berada di luar negeri akan dapat kembali dan jika dilihat
dari sisi objek pajak maka, jumlah wajib pajak akan bertambah. Pada Tahun 1984, Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak tetapi, karena pelaksanaannya tidak efektif dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan maka, wajib pajak banyak yang tidak memberikan respon yang baik. Selain itu, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sektor perpajakan hanya berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga, membuat Pemerintah tidak melakukan upaya dengan baik. Saat itu penerimaan negara berasal dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. 12
Pada tahun 2016, Pemerintah kembali menerapkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dengan tujuan agar Tax Amensty memberikan dampak yang baik bagi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, khususnya dalam hal penerimaan negara. Kebijakan Tax Amnesty diharapkan dapat memajukan peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary compliance) di masa yang akan datang sesuai dengan sistem perpajakan yang adil dan tegas.

## Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan salah satu tipe penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, maksud dari secara yuridis adalah bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas.
Sedang tipe penelitian secara normatif maksudnya adalah menguraikan norma pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli. Dengan kata lain penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini menganalisa pengampunan pajak bagi wajib pajak Indonesia yang terlibat dalam kasus panama paper yang dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## Citra Agustine: Tanggung Gugat Labell

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019

## Keabsahan Pengampunan Pajak Dalam Kasus Panama Paper di Indonesia
Amnesti pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan Pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, tetapi membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam. Dalam melaksanakan amnesti pajak dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai amnesti pajak dan ditandatangani oleh Lembaga Legislatif langsung. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengertian sampai dengan proses pembayaran pajaknya.
Pengampunan pajak adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 13
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pengertian harta disini adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis yang berupa seluruh kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha atau tidak untuk usaha, yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian uang tebusan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. 14
Jika kebijakan tentang tax amnesty diwujudkan maka, akan dapat mendorong masuknya dana yang berasal dari luar negeri dengan jangka panjang yang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan perekonomian Nasional. Tetapi, dalam mewujudkan kebijakan tax amnesty tentu saja akan ada kelemahannya yaitu, tax amnesty belum tentu menjamin peningkatan
13 Repository.umy.ac.id.
14 Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia (Kompas Media Nusantara 2016).[5].
kinerja setoran pajak ke kas negara dan hal ini dapat menyebabkan terjadinya manipulasi atau tindakan moral yang tidak baik, seperti penyewelengan.
Dasar Hukum Pengampunan Pajak telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Namun ada 7 peraturan yang terkait dengan pengampunan pajak (tax amnesty) , yaitu:
I.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak; II.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
III.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;
IV.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.03/2016 Tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak SebagaiPenerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;
V.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;
VI.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
VII.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak. 15
Pengampunan Pajak telah dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 9 September 1964 dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak, kemudian pada tanggal 18 April 1984 Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. 16 Kebijakan ini dijalankan oleh Pemerintah karena efektifitas tentang pelaksanaan pengampunan pajak masih di anggap rendah dan partisipasi wajib pajak terhadap pengampunan pajak masih sangat sedikit. Setelah Pemerintah menetapakn Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984  Tentang Pengampunan Pajak, keputusan ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
15 Grace Maria Y.Sitorus, Himpunan Peraturan Tax Amnesty (Antara Publishing 2016).[51].
16 Zainal Muttaqin, Tax Amnesty Di Indonesia (Refika Aditama 2013).[123].

## Citra Agustine: Tanggung Gugat Label
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada satu peraturan Kementerian Keuangan yang telah diterbitkan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Kemudian ada 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan yang tengah dalam proses penyelesaian administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya tentang pendelegasian pemberian kewenangan pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang, pemberian pengampunan pajak ada di Kementerian Keuangan, nanti dari Kementerian Keuangan didelegasikan ke Direktorat Jenderal Pajak, setelah itu baru ke Kanwil (Kantor Wilayah). Sehingga, pemberian pengampunan pajak bisa langsung di KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
Subjek pajak dalam pengampunan pajak diatur dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 meliputi :
a.  Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahuan Pajak Penghasilan memiliki hak untuk mendapatkan pengampunan pajak;
b.  Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak;
c.  Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempuyai penghasilan dari Indonesia merupakan subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.
Objek pengampunan pajak adalah pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir dengan jangka waktu dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 bagi yang belum atau sepenuhnya belum diselesaikan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengampunan pajak ini diajukan ke kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat Pernyataan Harta. Nilai harta yang dijelaskan dala Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi:
a.  Nilai harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir;
b.  Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
Surat Keterangan Pengampunan Pajak adalah Surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Surat keterangan ini berisi tentang identitas orang atau badan hukum yang akan diberikan pengampunan pajak. Melalui surat keterangan ini wajib pajak diberikan keringanan untuk pembayaran pajak yang masih terutang. Surat keterangan ini bersifat menguntungkan bagi wajib pajak karena membebaskan wajib pajak dari denda atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat disimpulkan baha Surat Keterangan Pengampunan Pajak adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Surat keterangan tersebut dibuat oleh Menteri sebagai pejabat tata usaha negara yang berwenang, bersifat konkrit atau tertulis, mempunyai akibat hukum terhadap individu yang ditunjuk, dan bersifat final.

## Perlindungan Hukum Wajib Pajak yang Terlibat Dalam Kasus Panama Paper di Indonesia
Perlindungan hukum bagi rakyat menganut prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang didasarkan juga pada Pancasila. Ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  definitif.  Tujuan  perlindungan  hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Sehingga, putusannya merupakan putusan akhir dan
memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Tetapi, dalam hal-hal bersifat khusus, dapat dilakukan upaya hukum lain yaitu dengan melakukan peninjauan kembali (PK).
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Administrasi. Di dalam Hukum Administrasi terdapat 3 (tiga) pendekatan, yaitu :
a.  Pendekatan Terhadap Kekuasaan Pemerintah;
b.  Pendekatan Hak Asasi;
c.  Pendekatan Fungsionaris.
Menurut Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, keberatan merupakan proses penyelesaian perselisihan pajak antara Wajib Pajak dan fiskus (aparat pajak). Pengertian keberatan yang lain adalah suatu cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Pengertian Surat Keputusan Keberatan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Perpajakan, yaitu surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pengertian banding diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang artinya adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya banding merupakan upaya yang ditempuh sebagai kelanjutan dari upaya keberatan. Jadi, jika Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Wajib Pajak atas keberatan yang telah diajukannya, maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya selanjutnya yaitu mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Pajak. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

## Kesimpulan
Secara Hukum Administrasi, pengampunan pajak dalam kasus Panama Paper adalah sah karena, telah memenuhi aspek-aspek keabsahan dalam tindakan Pemerintah. Dalam Hukum Pajak terdapat 2 (dua) fungsi yaitu, fungsi penerimaan dan fungsi mengatur, pengampunan pajak masuk ke dalam fungsi mengatur karena, pengampunan pajak dapat mendorong masuknya dana yang berasal dari luar negeri dengan jangka panjang yang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan perekonomian Nasional. Selain itu, Keabsahan dan legalitas tindakan Pemerintah meliputi kewenangan, substansi, dan prosedur. Surat Keterangan Penetapan Pengampunan Pajak (SKP3) dianggap sah apabila memenuhi aspek kewenangan, substansi, dan prosedur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Surat Keterangan Penetapan Pengampunan Pajak (SKP3) harus diterbitkan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu, Menteri Keuangan. Isi dari surat keterangan tersebut harus mengatur siapa yang diberi ketetapan dan berisi tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan pengampunan pajak.
Terdapat  2 (dua) perlindungan hukum di dalam Hukum Pajak, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Akan tetapi, pengampunan pajak bukan merupakan perlindungan hukum karena, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1, Januari 2019
perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty tidak diberikan perlakuan eksklusif karena, ini adalah insentif yang lazim yang diberikan bagi yang secara sukarela ingin membayar pajak. Perlindungan hukum yang didapat oleh wajib pajak dalam pengampunan pajak ini adalah sesuatu yang wajar sebab, tidak ada persoalan yang harus dikhawatirkan dalam kebijakan tax amnesty ini. Karena, tax amnesty bukan merupakan perlindungan hukum maka wajib pajak dapat mengajukan upaya keberatan dan upaya banding dalam mengatasi permasalahan tax amnesty.

## Daftar Bacaan

## Buku
Brotodihardjo, R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Eresco N.V 1971).
Majalah Aktual, Menakar  Nyali Jokowi Ungkap Pengemplang Pajak Di Skandal Panama Papers (Edisi 53, April-Mei, 2016).
-------------------, Pembocoran Data Berbuah Pengampunan (Edisi 53, April-Mei, 2016).
Muttaqin, Zainal, Tax Amnesty Di Indonesia (Refika Aditama 2013)
Nurjaman, Pajak  Sebagai  Alat  Kebijaksanaan  Negara-Berita  Pajak (No.042, 1975).
Sitorus, Grace Maria Y., Himpunan Peraturan Tax Amnesty (Antara Publishing 2016).
Suharno, Panduan  Praktis  Amnesti  Pajak  Indonesia (Kompas Media Nusantara 2016).

## Laman
Digilib.uin-suka.ac.id. https://www.researchgate.net diakses pada Tanggal 8 Januari 2019 pukul 14.39  WIB.
www.kemenkeu.go.id diakses pada Tanggal 8 Januari 2019 pukul 21.37 WIB.
https://www.pajak2000.com/news.print.php?id.307 diakses pada Tanggal 10 Januari 2019 pukul 08.30 WIB.
Citra Agustine: Tanggung Gugat Label
Ghoida Rahmah ‘Investigasi Panama Paper Raih Penghargaan Pullitzer 2017’ https://www.tempo.co diakses pada Tanggal 10 Januari 2019 pukul 12.00 WIB.
‘ICIJ Rilis Nama-Nama Orang Indonesia Dalam Panama Papers’ https://www. rappler.com/.../132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers- perusahaan-offshore diakses pada Tanggal 10 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi; (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 730).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932; (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 2705).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak; (Lembaran Negara Nomor 4189).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
HOW TO CITE: Citra Agustine Putri Rumpaidus, ‘Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Indonesia yang Terlibat Dalam Kasus Panama Paper’ (2019) Vol. 2 No. 1 Jurist-Diction.