## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan

## Gilang Izzuddin Amrullah
gil.amrullah@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
This writing is titled criminal liability of corporations in mining crimes. This thesis was written based on normative juridical research, the writing of this thesis was motivated by the large number of mining business people who were not in accordance with the rules. Mining is a business sector that is very profitable for its business actors, so that many business people are involved in these fields as individuals and legal entities. Many mining business people carry out mining activities carelessly. So the rules for carrying out mining business licenses are applied by the government to overcome environmental damage. Criminal sanctions are also faced by mining businesses. The rules and regulations in Law No. 4 of 2009 in article 153 to article 162, wherein the criminal rule covers many obligations based on mining permits. Rules are made not only for individuals (natuurlijk person) but also legal entities (rechts persoon). Corporations are legal entities that have different legal entities in the form of accountability, but there are many theories that support that corporate accountability can be borne by corporations, even there are rules that regulate corporations as legal subjects, but in practice rare corporations are designated as suspects.
Keywords: Criminal Liability; Corporation; Mining.

## Abstrak
Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan. Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian yuridis normatif, penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena banyaknya para peaku usaha pertambangan yang tidak sesuai aturan. Pertambangan merupakan sektor usaha yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usahanya, sehingga banyak pelaku usaha yang mengeluti bidang tersebut perseorangan maupun badan hukum. Banyak pelaku usaha pertambangan yang sembarangan melakukan kegiatan pertambangan. Sehingga aturan untuk melakukan ijin usaha pertambangan diterapkan oleh pemerintah guna menangulangi adanya kerusakan lingkungan. Sanksi pidana juga dihadapkan bagi para pelaku usaha pertambangan. Aturan pidadan tirapkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 pada pasal 153 hingga pasal 162, dimana aturan pidana tersebut banyak meliputi getiatan yang berdasarkan pada izin pertambangan. Aturan dibuat tidak hanya untuk perseorangan (natuurlijk person) tapi juga badan hukum (rechts persoon). Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki entitas hukum yang berbeda dalam bentuk pertangungjawabanya, namun sudah banyak teori yang mendukung bahwa pertangungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, bahkan sudah ada aturan yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi dalam praktiknya jarang korporasi ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Tindak Pidana Pertambangan.

## Pendahuluan
Pertambangan merupakan sektor yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara. dalam perkembangannya tidak hanya individu antar individu yang melakukan kegiatan pertambangan melaikan korporasi juga turut serta dalam
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 4, Juli 2019 1275

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 4, Juli 2019
Histori artikel: Submit 11 Juni 2019; Diterima 20 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

## 1276 Gilang Izzuddin: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
melakukan kegiatan pertambangan. Sebelum krisis moneter tahun 1997, korporasi terlihat semakin berkembang kearah yang lebih baik dalam kualitas dan kuantitas serta berbagai macam macam bidang yang digeluti oleh korporasi korporasi tersebut.
Sektor usaha korporasi di Indonesia salah satunya adalah pertambangan. Pertambangan di Indonesia memiliki banyak sekali manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Sektor pertambangan di Indonesia telah membantu perekonomian Indonesia dan masyarakat lokal yang berada pada daerah pertambangan.
Sebagaimana ditegaskan  Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945)  bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, sehingga jelas sekali bahwa penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dapat dimanfaatkan sebesar besar oleh rakyat. Namun untuk memanfaatkan kekayaan alam harus memperhatikan kelestarian alam dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Sehingga dalam pemanfaaaan sumber daya alam Indonesia perlu diperhatikan primsip-prinsip yang harus dipatuhi, yaitu : 1. Prinsip kebersamaan, 2. efisiensi, 3. berkeadilan, 4. berkelanjutan, 5. berwawasan lingkungan, dan 6. kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional.
Zaman sekarang ini meningkatnya proses modernisasi meningkat pula tuntutan atas nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan nasional antar bangsa. Bidang Ekonomi adalah pendorong utama globalisasi, dimana meningkatnya arus informasi, uang dan perusahaan multinasional yang bergerak cepat melalui pasasr bebas, arus modal dan penanaman modal luar negeri. yang jelas dapat dikatakan bahwa globalisasi atau modernisasi tidak bersifat fakultatis ( change is not optional) . 1 Tidak hanya melihat pada sektor ekonomi, sektor lingkungan juga perlu diperhatikan.
Ketersediaan sumber daya alam mendorong pelaku usaha pertambangan memperhatikan juga aspek ekologi bagi lingkungan dan juga masyarakat disekitar lingkungan tersebut. Bagaimana dampak tambang tersebut bagi lingkungan disekitar
1 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia , (The Habibie Centre  2002).[15].
dan apakah pertambangan tersebut memiliki dampak negatif bagi masyarakat disekitar. para pelaku usaha pertambangan haruslah memikirkan juga keuntungan yang didapat masyarakat disekitar dengan adanya pertambangan tersebut.
Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang pertambangan, khususnya pada mineral dan batubara namun masih banyak para pelaku pertambangan yang tidak mematuhi aturan tersebut. Menurut Undang-undang Minerba, usaha penambangan tanpa IUP, IUPR atau IUPK adalah sebuah kategori tindakan pidana. Sebagai suatu tindakan pidana maka tidakan-tindakan tersebut bisa diancam dengan berbagai sanksi pidana yang terdapat dalam UU Minerba serta Undang-Undang lannya yang berkaitan.
Pelaku tindak pidana pertambangan mayoritas adalah perseorangan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa badah hukum atau perusahaan tidak lepas dari pidana tersebut, namun kenyataannya badan hukum jarang sekali diputus bersalah. Dalam tulisan ini menjelaskan siapa saja subyek hukum tindak pidana pada Undang- Undang No.4 Tahun 2009, penerapan sanksi dan pertanggun jawaban pidana korporasi dari perbuatan akan di uraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

## Karakteristik Hukum Pertambangan.
Hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu mining law . Menurut ensiklopedia Indonesia hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang pengalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Namun berbeda dalam Blacklaws Dictionary, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan aturan yang ditetapkan.
Berbeda dengan H. Salim HS dalam bukunya yang berjudul hukum pertambangan di Indonesia. Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan  mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan

## Gilang Izzuddin: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
pemanfaatan bahan galian (tambang) 2
Undang-Undang No.4 Tahun 2009 sebagai salah satu objek formil dalam hukum pertambangan guna menjaga kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. sebagai representasi dari UUDNRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).  Undang–Undang Minerba memiliki tujuan yang dituangkan dalam Pasal 2, bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:
1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Untuk menjmin tujuan pengelolaan mineral dan batubara terpenuhi dengan baik haruslah dibuat aturan yang dapat meelindungi dan mencakup seluruh tujuan dari pengelolaan mineral dan batubara, sehingga terdapat singgungan antara hukum pertambangan dan hukum- hukum yang lain. Adapun keterkaitan hukum pertambangan dengan bidang hukum lain yaitu:  dengan hukum agraria; hukum lingkungan;  hukum administrasi; hukum kehutanan; dan hukum pidana.

## Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-undang No.4 Tahun 2009
Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar ( good mining practice) . Kembali kepada prinsip kejahatan, dalam KUHP, kejahatan diatur dalam Buku II. Jika kita membahas tentang kejahatan tidak akan lepas dari asas keadilan. Asas keadilan dalam Undang-undang No.4 Tahun 2009 asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dimana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak.
Ketentuan pidana dalam Undang-undang Minerba diatur tersendiri dalam bab XXIII. Dalam bab tersebut dimulai dari Pasal 158 hingga Pasal 165, bunyi Pasal 158 adalah: Yang terkandung dari pasal 158 adalah tindakan usaha pertambangan
2 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia (Rajagrafindo Persada 2004).[8].
yang tanpa disertai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 37 untuk siapa saja yang dapat mengeluarkan IUP. Namun dikarenakan IUP hanya diberikan untuk 1 jenis mineral dan batubara maka dalam Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang pengusahaan mineral lain yang ditemukan dalam WIUP yang diberikan prioritas pengelolaannya.
Subtansi Pasal 48, Pasal 67ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sama seperti pada Pasal 37 yaitu siapa saja yg berwenang mengeluarkan izin. Namun izin yang dikeluarkan dari setiap pasal berbeda. Pasal 48 sendiri membahas soal siapa yang berwenang mengeluarkan IUP Oprasi Produksi apabila lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada daerah kabupaten/kota,  Pasal 67 ayat (1) berisi siapa saja yg dapat menerbitkan IUPR dan ada kehususan kepada penduduk setempat. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) juga masi membahas soal siapa saja yg berwenang mengeluarkan izin tentang IUPK.
Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin-izin yang di keluarkan oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenag tersebut maka seharusny pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahaan yang dilakukan yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
Pasal selanjutnya adalah Pasal 159 peruntukan untuk pemegang IUP, IUPR atau IUPK . Penjelasan dari Pasal 159 cukup jelas. Dengan substansi yang sama yaitu tentang kewajiban melaporkan kegiatan kepada pemberi izin, maka dalam pasal 43 ayat (1) untuk kegiatan eksplorasi dan kegiatan study kelayakan maka pemilik IUP ekplorasi wajib melaporkan kepada pemberi IUP jaka mendapat mineral atau batubara yang tergali. Dalam Pasal 70 huruf e adalah kewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha penambanganrakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Dalam Pasal 81 ayat (1) berisi tentang kewajiban pemegan IUPK untuk melapor kepada mentri jika menmukan mineral loga atau batubara pada kegiatan ekplorasinya.
Pasal 105 ayat (4) adalah diperuntukan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang sudah memiliki IUP oprasi produksi untuk penjualan wajib melaporkan hasil penjualan tersebut kepada menteri.

## 1280 Gilang Izzuddin: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Pasal 110 dan 111 ayat (1) adalah kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menyerakhan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan oprasi produksi kepada mentri (Pasal 110) dan pemilik IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan mineral dan batubara (Pasal 111 ayat (1)
Pelaku usaha pertambangan akan menjadi pelaku tindak pidana jika laporan tersebut disampaikan oleh para pelaku usaha dengan tidak benar atau secara memalsukan dan dapapat dijatuhi sanksi 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
Pasal selanjut nya adalah Pasal 160 dimana pasal ini dibagi menjadi 2 ayat yang mana ayat pertama menjelaskan tentang sebelum proses kegiatan pertambangan yaitu ekplorasi, Yang dimana setiap orang yang sudah melakukan kegitan eksplorasi namun tidak memiliki IUP yang diterbitkan oleh pihak yang bewenang sesuai pada Pasal 37 atau tidak memiliki IUPK yang sesuai dengan pasal 74 ayat (1) maka dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan spaling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan dalam Pasal 160 ayat (2) adalah untuk kegitan oprasi produksinya, jika pelaku usaha memiliki IUP ekplorasi saja namun sudah melakukan kegiatan oprasi produksi maka kegiatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
Pasal 161 adalah pasal tentang perbuatan dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK. Pasal  81 ayat (2) mengatur tentang pemegang IUPK ekplorasi yang ingin menjual mineral dan batubara yang di dapat saat melakukan ekplorasi wajib mengajukan ijin sementara untuk pengankutan dan penjualan tersebut. Dalam Pasal 103 ayat (2)  dimana unsur perbuatan yang terkandung adalah tentang mengelola dan memurnikan hasl pertambangan yang didapat. Dalam Pasal 104 ayat (3) adalah sebuah larangan untuk melakukan pemurnian dan pengolahan dari hasil yang tidak memiliki izin dan Pasal 105 ayat (1) ditujukan untuk pelaku usaha yang
didak bergerak dibidang pertambangan namun menjual hasil pertambangan wajib memiliki IUP Oprasi Produksi untuk Penjualan.
Pasal selanjut nya adalah pasal terakhir yang memuat ketentuan pidana yang dapat dilakukan kepada subyek hukum badan hukum yaitu Pasal 162 Pasal ini berbicara tentang penyelesaian hak atas tanah yang akan diadakan sebgai pertambangan. Pasal ini membahas tentang ganti rugi untuk kegiatan usaha pertambangan. Merintangi atau menganggu pemilik IUP atau IUPK adalah suatu tindak pidana, dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 tahun atau dendan sebesar 100 juta rupiah
Pasal 163 adalah pasal yang menjadi kunci untuk diakuinya subjek hukum korporasi dalam undang undang tersebut. Dalam pasal 163 dijelaskan bahwa jika tindak pidana yang dimaksud dalam bab XXIII dilakukan oleh badan hukum maka selain pengurus yang dipidana penjara dan denda, badan hukum juga dapat dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

## Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan
Secara etimologi tentang kata korporasi berasal dari kata “ corporatio” dalam bahasa latin. Sebagai mana kata-kata latin yang berakhir dengan “tio”, maka corporatio brasal dari kata benda (substantivun), berasal dari kata kerja corporare yang berasal dari kata “corpus” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan.3. Menurut Utrech sendiri korporasi ialah gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama – sama sebagai subyek hukum tersendiri (suatu personifikasi). Korporasi merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak – hak sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.
Korporasi merupakan subjek hukum baru bagi hukum pidana di Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini jelas sekali menimbulkan kerugian yang
3 Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Kencana Prenada Media Group 2007).[13].

## 1282 Gilang Izzuddin: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
lebih besar dibandingkan dengan kejahatan pidana yang dilakukan oleh perseorangan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sendiri tidak diatur bahwa korporasi merupakan subyek hukum. Dalam Pasal 59 KUHP tegas mengatakan bahwa dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut capur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Jadi hanyalah pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang dapat ditarik dalam pertanggung jawaban pidana.
Pasal dalam KUHP tersebut kita dapat melihat bahwa pembatasan dalam menentukan subyek hukum pidana hanyalah pada orang perseorangan ( natuurlijk person) . Ini merupakan dampak dari asas konkordasi yang diberlakukan Indonesia terhadap KUHP belanda (wetboek van strafrecht) yang di lakukan pada tahun 1918.
Hal itu dapat diketahui dari frassa “hij die” yang digunakan sebagai rumusan berbagai strafbaar feit (tindak pidana atau delik) dalam wetboek van strafrecht.4
Rumusan frasa tersebut dalam baha Indonesia diartikan sebagai barangsiapa sehingga dimaknai sebagai siapa saja atau siapapun yang eksistensinya mengarah kepada manusia atau jasmaniah bukan terhadap korporasi.
Jika belajar segi ilmu hukum pidana tidak akan lepas dari adegium actus reus dan mens rea. Mengenai actus reus, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa actus reus terdiri atas ” act and omission” atau “ commission and omission ”, dimana dalam kedua frasa tersebut, act sama dengan commission”.5 Dimana dapat diartikan frasa act or commission adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana, sedangkan omission adalah kebalikan dari melakukan yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang di wajibkan oleh undang-undang.
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut menurut moeljatno. 6 Kejahatan merupakan prilaku atau perbuatan yang dianggap tercela dan tidak boleh dilakukan
4 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT. Grafiti Pers 2007).[27].
5 ibid. [35].
6 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).[59].
oleh masyarakat, dimana subyek hukum yang melakukan kejahatan akan dikenakan hukuman berupa sanksi (pidana).
Indonesia sendiri telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan membuat Peraturan Mahkamah agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dengan adanya aturan tersebut bisa dipastikan bahwa subyek hukum korporasi sudah diakui dalam subyek hukum pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.
Korporasi sendiri dapat dimintai pertangungjawapan pidana bilamana undang- undang tersebut mengatur bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, hal tersebut dituliskan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturah Mahkama Agung No. 13 Tahun 2016 tenang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Hal ini menjadi syarat utama bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 mengatur jelas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Pasal 163 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara adalah pasal yang mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana pada Undang-Undang No.4 tahun 2009 ini. Dalam hal ini hakim dapat menilai kesalahan korporasi dari:
1.  Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2.  Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3.  Korporasi tidak melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjainya tindak pidana.

## 1284 Gilang Izzuddin: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Hal tersebut tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana membawa konsekuensi dapat dibebaninya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi itu sendiri.Oleh karena tidak terdapatnya aturan yang mengatur pertanggungjawaban korporasi secara umum, maka menurut Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016, pembebanan pertanggungjawaban korporasi dikaitkan dengan aturan khusus yang mengatur korporasi tersebut. Semisal pembahasan korporasi di bidang pertambangan akan dikaitkan dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009.  Untuk mengatasi kesulitan dalam mempertanggungjawabkan korporasi, beroikut ini dijabarkan beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenal saat ini, yaitu:
Doktrin strict liability adalah suatu ajaran atau doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. 7 Doktrin ini tidak menitik beratkan pada kesalahan, dimana menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. 8 Dapat diartikan jika suatu korporasi melakukan perbuatan yang melanggar undang- undang maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa perlu di buktikan lagi apakah korporasi terssebut memenuhi unsur kesalahannya.
Sedangkan dengan terori vicarious liability adalah doktrin dimana pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. 9 Sebagaimana telah disampaikan, dapat diartikan bahwa bila seorang agen atau pekerja korporasi bertidak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi tersebut maka korporasi tersebut juga dapat dibebankan pertanggungjawabannya.
7 Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana korporasi dan Seluk-Beluknya (Kencana 2017).[151].
8 ibid. [151].
9 ibid .[156].
Doctrine of Delegation adalah ajaran teori ini merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin ini alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seorang kepada orang lain untuk mejalankan kewenangan yang dimiikinya. 10 Korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban ketika korporasi tersebut mendelegadikan kewenanganya kepada pegawai korporasi tersebut. Sehingga korporasi tersebut juga harus bertanggungjawab atas apa yg diperbuat oleh pegawai korporai tersebut.
Doctrine  of  Identification adalah ajaran ini merupakan ajaran  yang mengidentifikasikan  perbuatan  agen  atau  pegawai  korporasi  adalah  perbuatan korporasi. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertangung jawaban pidana kepada korporasi, penuntut umum harus mampu mengidentifikasi bahwa yang melakukan actus reus adalah personil pengendali korporasi. 11 Personil pengendali yang dimaksud dala doktrin ini seperti direktur/pengurus yang berwenang atau bertindak atas nama korporasi. Sehingga dapat di identifikasi bahwa perbuatan mereka yang menyangkut tentang korporasi adalah perbutan korporasi juga. Menurut teori ini perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” diidentifikasi sebagi perbuatan kesalahan korporasi. Disebut teori organ, sebab orang korporasi tertinggi, bisa pejabat senior atau Direktur, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## Kesimpulan
Hukum pertambangan merupakan hukum yang banyak bersingungan dengan hukum lain. Dalam hukum pertambangan juga mengatur soal perizinan dan sanksi yang diberikan (administrasi dan pidana). Dalam sanksi pidana perbuatan yang diatur dalam pasal juga mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana tersebut. Dalam Undang-undang No.4 Tahun 2009 perbuatana pidana didasari oleh masalah perizinan yang di atur dalam pasal 158 hingga 156.
10 ibid .[170].
11 ibid . [174].

## 1286 Gilang Izzuddin: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Terdapat beberapa teori yang melandasi bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang pertama adalah:1. ajaran pertanggung jawaban mutlak 2. Ajaran pertanggungjawaban vikarius 3.pertanggungjawaban identivikasi. hakim dalam hal memeriksa terdakwa korporasi mengacu pada teori idendifikasi dimana hakim  mengaangap  bahwa  perbuatan  perseorangan  tersebut  didentifikasikan sebagai perbuatan korporasi. Yang dimana hampir tidak pernah ditemukan terdakwa korporasi dalam putusan hakim mengenai kasus pertambangan atau tindak pidana di bidang pertambangan yang dakwaannya menggunakan UU Minerba Dan penuntut umum jarang dan mungkin hampir tidak pernah menetapkan terdakwa korporasi yang diwakilkan oleh pengurus korporasi sebagai tersangka, meskipun ada teori yang melandasi bahwa korporasi dapat dijadikan tersangka dan dimintai pertanggung jawaban atas kesalahannya. Karena jika terdakwa sebagai perorangan yang dipidana maka korporasi tersebumasih dapat melakukan kegitannya dan rasa keadilan yang dicari tidak akan terpenuhi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia (The Habibie Centre 2002).
Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Kencana Prenada Media Group 2007).
Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia (Rajagrafindo Persada 2004).
Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT.  Grafiti  Pers 2007).
Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana korporasi dan Seluk- Beluknya (Kencana 2017).
HOW TO CITE : Gilang Izzuddin Amrullah, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan’ (2019) Vol. 2 No. 4 Jurist-Diction.