## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan: Studi pada Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah di Makassar

## Muhammad Faisal
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 45363, Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Korespondensi: faisalmile69@ipdn.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Faisal, M. (2020). Empowerment Model for the Poor Communities in Urban Areas: A Study on Low- Income Households in Makassar. Society, 8(2), 517-528
DOI: 10.33019/society.v8i2.180
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 7 Mei, 2020;
Diterima: 31 Agustus, 2020;
Dipublikasi: 16 Desember, 2020;
Upaya  pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  perkotaan  masih sangat mendesak saat ini. Meski jumlah masyarakat miskin di perkotaan  menurun,  angka  tersebut  tidak  signifikan. Pemberdayaan  perlu  menempatkan  masyarakat  miskin perkotaan  sebagai  aktor  utama  dan  pemerintah  sebagai fasilitator  dan  motivator.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  ilmiah  tentang  penyebab  kemiskinan dan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di kota Makassar,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  strategi naratif.  Partisipan  penelitian  adalah  sebanyak  lima  rumah tangga  berpenghasilan  rendah  di  wilayah  perkotaan.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam dengan  partisipan.  Pengamatan  lapangan  juga  dilakukan terkait  kehidupan  sosial  partisipan  dan  studi  literatur  untuk memperkuat  data  wawancara  dan  observasi.  Analisis  data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan  verifikasi  /  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  tiga  faktor  penyebab  kemiskinan  perkotaan: alamiah,  budaya,  dan  struktural.  Model  pemberdayaan dilaksanakan dengan memahami permasalahan yang dihadapi, menyusun strategi pemecahan masalah, memahami pentingnya melakukan  perubahan  yang  terencana,  dan  memperkuat kapasitas masyarakat miskin perkotaan.
Kata Kunci: Kemiskinan  Perkotaan;  Model  Pemberdayaan; Pembangunan Ekonomi;
Pembangunan
Manusia; Penghasilan Rendah

## Society, 8 (2), 544-556, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:

## 1. Pendahuluan
Tantangan  bangsa  Indonesia  di  era  otonomi  daerah  tidaklah  mudah.  Negara  lain  saling bersaing  dalam  meningkatkan  daya  saingnya.  Namun  bangsa  Indonesia  gagal  dalam membenahi masalah ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri. Di balik itu, ada masalah yang paling  mendesak  untuk  diselesaikan,  yaitu  kemiskinan.  Kondisi  kemiskinan  masyarakat Indonesia masih mencapai 9,41 persen pada Maret 2019. Jumlah penduduk miskin di perkotaan 9,99 juta orang, dan di perdesaan 15,15 juta orang pada Maret 2019 ( Badan Pusat Statistik, 2019 ). Sedangkan jumlah penduduk miskin di kota Makassar sebanyak 66.224 jiwa pada Juli 2019 ( Badan  Pusat  Statistik  Kota  Makassar,  2019 ).  Meskipun  jumlah  penduduk  miskin  perkotaan lebih kecil dari jumlah penduduk miskin pedesaan, menarik untuk diteliti bahwa rumah tangga berpendapatan  rendah  perkotaan  masih  dapat  bertahan.  Mereka  tidak  merasakan  kondisi keterbatasan, dan perilaku kesehariannya terus berlanjut, dan mereka menjalani hidup seperti biasa.
Kondisi  ini  memprihatinkan,  mengingat  kemiskinan  bukanlah  masalah  yang  mudah diatasi.  Pencegahan  tersebut  mencakup  banyak  aspek  dan  proses  yang  harus  dilalui  dan dijalankan  ( Hendrayani  et  al.,  2020, p. 101 ).  Kepemilikan  sumber  daya  yang  tidak  setara, kapasitas  masyarakat  yang  minim,  dan  ketimpangan  akses  dalam  produksi  menyebabkan partisipasi  dalam  pembangunan  yang  lamban.  Semua  ini,  pada  gilirannya,  menyebabkan perolehan  pendapatan  yang  tidak  seimbang  dan,  pada  gilirannya,  menciptakan  struktur komunitas  yang  tidak  seimbang.  Ketimpangan  ekonomi  ini  dapat  merusak  kesejahteraan pribadi dan sosial dan berpotensi merusak keamanan masyarakat ( Ginting & Yusnaini, 2020, p. 4 ).
Secara  umum  ada  dua  faktor  utama  penyebab  kemiskinan  dan  ketidakberdayaan  yang saling  terkait:  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  berkaitan  dengan  masalah dan hambatan yang berasal dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti motivasi berprestasi yang rendah, kurangnya modal, penguasaan manajemen yang lemah, dan aspek teknologi. Selanjutnya faktor eksternal terkait dengan kondisi kelembagaan yang belum kondusif.  Selain itu,  minimnya infrastruktur  dan  daya  dukung  lainnya  menyebabkan  potensi masyarakat kurang berkembang.
Berdasarkan logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat, maka strategi pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan harus menyentuh permasalahan masyarakat, baik  dari  sisi  internal  maupun  eksternal.  Konsep  pemberdayaan  adalah  meningkatkan  peran aktif masyarakat ( Mustikarini & Santi, 2020, p. 27 ). Pemberdayaan adalah proses dimana setiap orang  menjadi  cukup  kuat  untuk  berpartisipasi  dalam berbagai  kontrol,  pengaruh,  peristiwa, dan  lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupannya  ( Kartasasmita,  1996 ; Sumodiningrat,  2007 ; Mardikanto  &  Soebiato,  2013 ; Soleh,  2014 ).  Inti  dari  pemberdayaan  adalah  membahas bagaimana  individu,  kelompok,  dan  komunitas  berusaha  mengendalikan  kehidupan  dan pekerjaannya  sendiri  untuk  membentuk  masa  depan  sesuai  dengan  keinginannya.  Pelaku pembangunan  dituntut  untuk  secara  konsisten  dan  berkesinambungan  menciptakan  dan membina kebersamaan sehingga dampaknya tidak hanya pada pemberdayaan di tingkat akar rumput tetapi juga pada penguatan perekonomiannya.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  memberdayakan  masyarakat  untuk mengentaskan  kemiskinan  secara  terintegrasi  dan  berkelanjutan.  Salah  satu  indikator  untuk memberikan  posisi  kinerja  pembangunan  ( development  output )  yang  dicapai  suatu  daerah adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Semakin  tinggi  nilai  IPM  suatu  daerah,  maka semakin  tinggi  pula  tingkat  kinerja  pembangunan  daerah  tersebut.  Untuk  kota  Makassar,

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
indeks  pembangunan  manusia  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  sebagai berikut:
Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar Tahun 2014 - 2018
Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,35 79,94 80,53 81,13 81,73

## Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2019)
Berdasarkan kriteria United Nations Development Program (UNDP), nilai IPM kurang dari 60 (IPM < 60) diklasifikasikan sebagai IPM rendah, nilai IPM 60 - kurang dari 70 (60 ≤ IPM < 70) diklasifikasikan  sebagai  IPM  sedang,  nilai  IPM  70  -  kurang  dari  80  (70  ≤  IPM  <  80) diklasifikasikan sebagai tinggi, dan nilai IPM di atas 80 (IPM > 80) diklasifikasikan sebagai IPM sangat  tinggi.  Berdasarkan  kriteria  tersebut,  IPM  kota  Makassar  sejak  tahun  2016 diklasifikasikan sebagai IPM sangat tinggi.
Pencapaian  IPM  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  secara  umum  telah banyak  diterapkan  di  Kota  Makassar.  Namun  di  sisi  lain,  fakta  menunjukkan  bahwa  masih terdapat beberapa rumah tangga berpenghasilan rendah, terutama yang tinggal di  gang-gang dan bantaran kanal kota Makassar. Meski telah dilakukan implementasi pemberdayaan melalui berbagai  program,  namun  masyarakat  gang  tersebut  masih  terlihat  terbelakang  dan  miskin. Misalnya,  masih  banyak  permukiman  kumuh.  Selain  itu,  masih  adanya  masyarakat  miskin yang  bekerja  sebagai  tukang  becak/ojek,  pembantu  rumah  tangga,  pemulung,  dan  pedagang kaki lima. Pekerjaan itu telah berlangsung lama dan dari generasi ke generasi.
Selain itu, mereka juga memiliki banyak anak dan tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  sehingga  sulit  bagi  anaknya  untuk  mendapatkan  jenis pekerjaan  yang  lebih  baik.  Kondisi  tersebut  yang  memaksa  anak-anaknya  untuk  tetap melanjutkan  pekerjaan  orang  tuanya dan  membawa  konsekuensi  lebih  lanjut,  sulitnya  keluar dari  siklus  kemiskinan.  Mereka  bahkan  tidak  merasa  miskin dan  mengarah  pada  kemiskinan struktural  dan  kemiskinan  budaya  ( Hakim,  2019, p. 165 ).  Selain  itu,  masyarakat  gang  juga identik dengan kondisi kumuh, temperamen tinggi, sering  bekerja sebagai pelayan/wiraniaga/buruh  karena  tidak  mau  mengambil  resiko  kerja,  dan  pemahaman  nilai- nilai agama yang rendah sehingga berujung pada tindak pidana.
Di sisi lain, dari pra-kunjungan lapangan juga ditemukan bahwa sikap dan perilaku malas mereka  menjadi  penyebab  kondisi  kemiskinan  mereka.  Penelitian  pendahuluan  memperoleh informasi  tentang  banyaknya  pusat  bisnis  yang  ada  di  kota  Makassar,  seperti  Mal  Makassar, Pasar  Butung  yang  dikenal  sebagai  pusat  perbelanjaan  grosir,  Karebosi  Link,  Condotel Karebosi,  dan  lain-lain.  Kemiskinan  perkotaan  bersifat  paradoks.  Masyarakat  kini  semakin terinformasi dan kritis serta dapat menyaring dunia usaha yang berkembang ( Kurniasari, 2015, p .  99 ).  Padahal,  dalam  situasi  yang  terinformasi  dan  dunia  bisnis  yang  berkembang  ini, masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  jenis  pekerjaan  dan  kemudian  mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Semakin banyak  bisnis  komunitas  berkembang,  semakin  banyak  pendapatan  yang  mereka  hasilkan ( Layyinaturrobaniyah, 2019, p. 141 ).
Di  sisi  lain,  secara  struktural,  berbagai  pemberdayaan  masyarakat  telah  dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Makassar dan perusahaan melalui program Corporate Social

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
Responsibility (CSR),  termasuk  pemberdayaan  masyarakat  oleh  lembaga  sosial.  Namun demikian,  kegiatan  pendampingan,  terutama  yang  berasal  dari  lembaga  sosial,  tidak berkelanjutan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Begitu pula dengan program bantuan perusahaan yang mengutamakan kepentingan citra perusahaan. Sedangkan hasil kegiatan pemberdayaan dari Pemerintah Kota Makassar  masih belum optimal. Program bantuan sosial tidak hanya sekedar donasi tetapi juga harus mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat  miskin  untuk  mencapai  kemandirian  masyarakat  ( Lestari  et  al.,  2019, p. 290 ). Berbagai  kegiatan  pemberdayaan  mengakibatkan  ketergantungan  masyarakat  pada  program pemberdayaan.  Pemberdayaan  tidak  mencakup  hal-hal  yang  mendasar,  misalnya  nilai-nilai masyarakat, seperti cepat puas dengan keadaan atau tidak memiliki motivasi untuk sukses.
Menurut McClelland  (1987, p. 13) ,  kemajuan  bisnis  di  bidang  ekonomi  tidak  terjadi  di negara  berkembang  karena  masyarakat  di  negara  tersebut  belum  memiliki  mentalitas  yang sesuai  untuk  pembangunan.  Menurut McClelland  (1987, p. 13) ,  masyarakat  di  negara berkembang tidak memiliki apa yang disebut n-Ach ( Need For Achievement ). Salah satu alasan kurangnya  n-Ach  adalah  karena  mereka  cenderung  menyelesaikan  masalah  mereka  hingga takdirnya. Teori ini menjelaskan perlunya pemberdayaan yang dilakukan di tingkat eksternal, dan yang signifikan adalah penyediaan kekuatan dengan mengubah faktor internal masyarakat miskin perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan dan penyebab kemiskinan mereka.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Inti esensi konseptualisasi pemberdayaan adalah pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia, dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif,  struktural, dan substansial. Pemberdayaan  tersirat  memberikan  tekanan  pada  otonomi  pengambilan  keputusan  dari kelompok masyarakat berdasarkan aspek demokrasi, dengan fokus pada lokalitas. Orang akan merasa  siap  diberdayakan  melalui  isu-isu  lokal  ( Bebbington,  2000, p. 8 ).  Pemberdayaan masyarakat  dapat  dilihat  dari  tiga  sisi:  Pertama,  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan masyarakat berkembang. Jadi intinya adalah setiap manusia memiliki potensi untuk  berkembang.  Tidak  ada  manusia  yang  lengkap  tanpa  kekuatan.  Pemberdayaan  adalah upaya  membangun  kekuatan  itu  dengan  mendorong,  memotivasi,  dan  meningkatkan kesadaran akan potensinya serta berupaya mengembangkannya untuk mencapai tujuan akhir, yaitu masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
Kedua, memperkuat potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat (pemberdayaan). Selain menciptakan iklim dan atmosfir, ada kebutuhan untuk mengambil langkah konkret. Ini melibatkan  pemberian  berbagai  masukan  dan  pembukaan  akses  ke  peluang  yang  akan membuat masyarakat berdaya. Oleh karena itu, upaya terpenting adalah meningkatkan status pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap sumber kemajuan ekonomi seperti permodalan, teknologi,  informasi,  lapangan  kerja,  dan  pasar. Input berupa  pemberdayaan,  terkait  dengan pembangunan  prasarana  dan  sarana  fisik  yang  diperlukan,  seperti  irigasi,  jalan,  listrik,  dan pelayanan sosial (pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan), untuk menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah, sebagai serta ketersediaan dana, pelatihan, dan lembaga pemasaran, di mana  populasi  terkonsentrasi  kurang  dalam  pemberdayaan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya program khusus bagi masyarakat kurang mampu karena program umum yang berlaku tidak selalu dapat menjangkau lapisan masyarakat.
Ketiga,  memberdayakan  berarti  melindungi.  Proses  pemberdayaan  bertujuan  agar masyarakat tidak menjadi lemah dan tidak berdaya. Perlindungan dan keberpihakan terhadap

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
yang  lemah  merupakan  hal  mendasar  dalam  konsep  pemberdayaan  masyarakat.  Melindungi tidak  berarti  mengisolasi  atau  menutupi  interaksi.  Melindungi  harus  dilihat  sebagai  upaya untuk  mencegah  persaingan  yang  tidak  seimbang.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  melindungi dapat berarti mengadvokasi masyarakat yang relatif kurang beruntung.

## 2.2. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Ukuran  kemiskinan  secara  umum  terdiri dari  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif. Kemiskinan  absolut  terkait  dengan  ketidakmampuan  individu  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  minimum  untuk  kehidupan  yang  layak.  Konsep  yang  berkembang  di  Indonesia  ini mengacu pada “ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar” ( Mawartahadi, 2005, p. 97 ).  Definisi ini  mengacu  pada  standar  kemampuan  minimum  tertentu,  yang  artinya orang  yang  tidak  dapat  melebihi  kemampuan  minimum  dianggap  sebagai  orang  miskin. Penyebab  kemiskinan  adalah  hubungan  sebab  akibat  yang  kompleks  dan  saling  terkait  dari ketidakberdayaan,  kerapuhan,  kelemahan  fisik,  kemiskinan,  dan  keterasingan.  Pengentasan kemiskinan  merupakan  upaya  pemberdayaan  masyarakat  agar  mandiri  dalam  bidang ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, semakin tinggi akses ekonomi, semakin besar peluang mereka untuk mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinan ( Chambers, 1995 ).
Sedangkan jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari (1) kemiskinan alamiah, (2) kemiskinan budaya, dan (3) kemiskinan struktural ( Sumodiningrat, 1998, p. 27 ). Kemiskinan alamiah  merupakan  kondisi  kemiskinan  yang  terjadi  karena  sedari  awal  merupakan  orang miskin.  Kelompok  masyarakat  tersebut  menjadi  miskin  karena  tidak  memiliki  sumberdaya, sumberdaya  alam,  sumberdaya  manusia,  atau  sumberdaya  pembangunan  yang  memadai. Kalaupun  berpartisipasi  dalam  pembangunan,  mereka  hanya  mendapat  kompensasi pendapatan rendah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam seperti kecacatan, penyakit, usia tua, atau bencana alam. Menurut Kartasasmita (1996, p. 235) , kondisi  kemiskinan  seperti  ini  adalah  "Kemiskinan  Persisten"; kemiskinan yang  sudah  kronis atau turun-temurun.
Kemiskinan budaya merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena budaya, atau adat  istiadat  yang  dianut  oleh  sekelompok  masyarakat.  Kemiskinan  budaya  mengacu  pada sikap  hidup  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  disebabkan  oleh  gaya  hidup,  kebiasaan hidup,  dan  budaya  dimana  mereka  merasa  sudah  cukup  dan  tidak  merasa  dirugikan. Kelompok masyarakat seperti itu tidak mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan tidak ingin memperbaiki dan mengubah hidup mereka. Akibatnya, tingkat pendapatan mereka rendah  sesuai  standar  yang  biasa  digunakan.  Penyebab  kemiskinan  disebabkan  oleh  faktor budaya seperti kemalasan, tidak disiplin, boros, dan lain-lain.
Kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi  dan  kolusi,  serta  tatanan  ekonomi  dunia  yang  cenderung  menguntungkan  kelompok tertentu.  Upaya  penanggulangan  kemiskinan  alam  dengan  merencanakan  berbagai  program dan  kebijakan  menyebabkan  munculnya  kemiskinan  struktural.  Namun  karena  implementasi yang  tidak  merata,  kepemilikan  sumberdaya  yang  tidak  merata,  peluang  yang  tidak  merata menyebabkan  partisipasi  masyarakat  menjadi  tidak  merata  dan  mengakibatkan  timpangnya struktur masyarakat.
Faktor  penyebab  kemiskinan  masyarakat,  menurut Remi  &  Tjiptoherijanto  (2002, p. 1) adalah  melebarnya  ketimpangan  pendapatan.  Pengeluaran  keluarga  yang  besar,  pekerjaan yang tidak layak dan tidak memadai, serta tingkat pendidikan yang rendah merupakan ciri-ciri rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  yang  terkait  dengan  kemiskinan  masyarakat.  Rumah

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
tangga berpenghasilan rendah cenderung memiliki anggota keluarga dalam jumlah besar dan cenderung  memiliki  angka  kelahiran  yang  tinggi.  Angka  kematian  anak  pada  rumah  tangga berpenghasilan  rendah  juga  relatif  tinggi  karena  kurangnya  pendapatan  dan  akses  terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi anak mereka. Dengan demikian, banyaknya anggota keluarga dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia di masa depan, khususnya anak-anak. Anak  dalam  kondisi  ini  akan  sulit  keluar  dari  kemiskinan  dan  cenderung  menjadi  pewaris kemiskinan dari orang tuanya.
Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan di  berbagai  sektor  penanggulangan  kemiskinan.  Menurut Sumodiningrat  (1998, p. 38) , kebijakan pengentasan kemiskinan dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi 1) upaya menciptakan perdamaian dan  stabilitas  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  2)  pengendalian  penduduk,  dan  3)  pelestarian lingkungan  dan  penyiapan  kegiatan  pelatihan  bagi  masyarakat  miskin.  Sedangkan  kebijakan langsung  meliputi  1)  pengembangan  data  primer  dalam  penetapan  kelompok  sasaran.  2) menyediakan  kebutuhan  dasar  (pangan,  sandang,  papan,  kesehatan,  dan  pendidikan).  3) penciptaan lapangan kerja. 4) program pembangunan daerah, dan 5) pelayanan kredit.
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  harus  menjadi  pilihan  strategi  untuk  memperkuat peran  dan  posisi  ekonomi  masyarakat  dalam  perekonomian  nasional.  Perubahan  struktural meliputi  pengalokasian  sumber  daya,  penguatan  kelembagaan,  dan  pemberdayaan  sumber daya  manusia  ( Sumodiningrat,  1998, p. 43 ).  Program  yang  dipilih  harus  berpihak  dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomiannya. Pelaksanaan langkah-langkah strategis dalam program ini bertujuan untuk memperluas  akses  masyarakat  miskin  terhadap  sumber  daya  pembangunan  dan  membuka peluang  bagi  masyarakat  miskin  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  untuk mengatasi  keterbelakangan  mereka.  Selain  itu,  upaya  penanggulangan  kemiskinan  harus bertumpu  pada  penentuan  garis  kemiskinan  yang  tepat  dan  pemahaman  yang  jelas  tentang penyebab masalahnya.
Ada  tiga  pendekatan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  miskin:  Pertama,  pendekatan terarah  artinya  pemberdayaan  masyarakat  harus  diarahkan,  yaitu  berpihak  pada  masyarakat miskin.  Kedua,  pendekatan  kelompok,  artinya  bersama-sama  memfasilitasi  pemecahan masalah  yang  dihadapi.  Ketiga,  pendekatan  pendampingan,  artinya  dalam  proses pembentukan  dan  pengorganisasian  masyarakat  miskin  perlu  didampingi  oleh  fasilitator profesional  sebagai  fasilitator,  komunikator,  dan  dinamisator  terhadap  kelompok  untuk mempercepat  pencapaian  kemandirian  ( Soegijoko  &  Kusbiantoro,  1997 ; Sumodiningrat,  2009 ; Mardikanto & Soebiato, 2013 ). Selain itu, Fadilah et al. (2019) mengemukakan tahapan-tahapan pemberdayaan  sosial  masyarakat,  yaitu:  tahapan  pembinaan  mental,  tahapan  kegiatan kelompok,  dan  tahapan  kegiatan  peningkatan  kapasitas.  Terwujudnya  strategi  pembangunan baru  berupa  1)  keberpihakan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  2)  penguatan  otonomi  dan desentralisasi, dan 3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat ( Sumodiningrat, 2007, p. 110 ). Untuk merealisasikan arah pembangunan yang baru, pemerintah  perlu  mempertajam  strategi  pembangunan  dengan  memperkuat  kelembagaan pengembangan  masyarakat  dan  birokrasi.  Penguatan  kelembagaan  melalui  model pembangunan  partisipatif  bertujuan  untuk  mengembangkan  kapasitas  masyarakat  dan kemampuan  aparatur  birokrasi  dalam  menjalankan  fungsi  kelembagaan  pemerintah  yang berorientasi pada kepentingan rakyat ( good governance ), bukan kepentingan otoritas.
Beberapa  alternatif  strategi  pemberdayaan  masyarakat  miskin  antara lain  1)  strategi  yang ditujukan langsung untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat, seperti mengatasi masalah

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
kekurangan  pangan  dan  gizi  pada  balita  dan  ibu  menyusui  dengan  menyediakan  sembako yang  sesuai  atau  murah  gratis.  2)  mengarahkan  untuk  memproduksi  bahan  makanannya seperti beras atau jagung. 3) strategi peningkatan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal di  suatu  daerah.  4)  strategi  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki  kondisi  agroekosistem  yang rusak  dan  tidak  sehat.  5)  strategi  untuk  memperbaiki  tatanan  masyarakat  berpenghasilan rendah, khususnya dan masyarakat, secara luas dalam pengertian yang lebih umum ( Pranadji, 2003 ; Mardikanto  &  Soebiato,  2013 ; Hikmat,  2013 ).  Strategi  pemberdayaan  perlu  mengambil langkah-langkah  yang  melibatkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dengan menggunakan  pendekatan  komunikasi  yang  memungkinkan  masyarakat  memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya, memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengekspresikan diri secara terbuka satu sama lain ( Nugroho et al., 2016, p. 255 ).

## 3. Metodologi Penelitian

## 3.1. Strategi Penelitian
Ada  lima  strategi  penelitian  kualitatif  yang  dikemukakan  oleh Creswell  (2010, pp. 20-21) , etnografi,  teori  dasar,  studi  kasus,  fenomenologi,  dan  naratif.  Penelitian  ini  menggunakan strategi  naratif.  Menurut Creswell  (2010, p. 21) ,  naratif  adalah  strategi  penelitian  untuk menyelidiki  kehidupan  individu  dan  meminta  seseorang  atau  sekelompok  individu  untuk menceritakan  kehidupannya.  Strategi  naratif  dirasa  cocok  untuk  digunakan  karena  peneliti menyelidiki  kehidupan  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah  di  perkotaan  dan  meminta mereka  untuk  menceritakan  kehidupan  mereka.  Kemudian  peneliti  menggabungkan pandangan tentang kehidupan partisipan dengan pandangan tentang kehidupan peneliti.

## 3.2. Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka dan dokumen. Lokasi  penelitian  di  Kota  Makassar,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Indonesia,  dengan  subjek penelitian adalah 5 rumah tangga berpenghasilan rendah perkotaan. Partisipan dipilih dengan sengaja dan penuh pertimbangan, terdiri dari DG, usia 64 tahun, penyandang disabilitas (kaki lemah),  dan  tidak  bisa  berjalan.  HS,  40  tahun,  dan  MF,  45  tahun,  bekerja  sebagai  pekerja konstruksi  dengan  pendapatan  rendah.  MS,  30  tahun,  dan  HG,  50  tahun,  bekerja  di  sektor informal  sebagai  pedagang  kaki  lima  dan  dikategorikan  sebagai  masyarakat  miskin.  Peneliti terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  mengamati  perilaku  dan  aktivitas  partisipan  di  lokasi penelitian. Dalam observasi ini peneliti mencatat aktivitas para partisipan di lokasi penelitian. Selain itu, studi literatur dan dokumen juga dipelajari untuk memperkuat data dari wawancara dan observasi.

## 3.3. Teknik Analisis Data
Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang  sedang  berlangsung,  berulang,  dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara bersamaan. Prosesnya bersifat siklis, bukan linier. Oleh  karena  itu,  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  interaktif  yang  dikenal  dengan teknik  tiga  arah,  yaitu  reduksi  data  ( data  reduction ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan verifikasi/penarikan kesimpulan ( conclusion drawing & verification ) ( Miles & Huberman, 1992, p. 20 ; Bungin, 2015, p. 69 ), sebagai berikut:

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:

## Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Masyarakat  miskin  yang  tinggal  di  gang-gang  dan  bantaran  kanal  kota  Makassar cenderung  memiliki  sifat  pemalas.  Mereka  tidak  memiliki  dorongan  untuk  sukses.  Bantuan masyarakat  miskin,  baik  dari  pemerintah  kota  maupun  perusahaan  yang  merupakan  bagian dari program tanggung jawab sosialnya, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Pelaksanaan program  pemberdayaan  masyarakat  dari  tahun  1995  sampai  dengan  1999  meliputi  Program Pembangunan  Daerah,  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan,  Pemberdayaan Daerah  dalam  Mengatasi  Dampak  Krisis  Ekonomi,  Program  Pengembangan  Masyarakat Pemerintah Daerah, dan Kelompok Usaha Bersama. Demikian pula, mulai tahun 2007, Program Pemberdayaan  Masyarakat  Nasional  (PNPM)  Mandiri  Nasional  terdiri  dari  dua  program utama:  Program  Pembangunan  Kabupaten  dan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan.
Periode 2014-2019, Walikota Makassar Ir. Ramdan Pamanto, dan Wakil Walikota Makassar, Dr. Syamsu Risal, M.Sc., membuat berbagai kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat yang disebut Badan Usaha Lorong (BULO) dengan mengadopsi sistem koperasi. Tujuan utama program  ini  adalah  mendorong  pembangunan  dan  produktivitas  sekitar  7.520  gang  di  kota Makassar  untuk  melanjutkan  masterplan  restorasi  gang  di  kota  Makassar.  Selain  itu  ada bantuan dari Pemerintah Kota, antara lain Program Beras Sejahtera (Program Beras Bersubsidi), Bantuan  Langsung  Tunai  (Program  Bantuan  Tunai),  Program  Keluarga  Harapan  (Program Keluarga  Harapan),  bantuan  bergulir  dan  modal  berkelanjutan,  dan  pembentukan  Bank Sampah  di  berbagai  desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin  perkotaan.  Pada  model Bank  Sampah,  lembaga  simpan  pinjam  juga  secara  eksplisit  dibentuk  untuk  nasabah  Bank Sampah.  Tujuan  akhir  dari  program  ini  adalah  menjadikan  masyarakat  miskin  mandiri. Sekalipun program tersebut tidak lagi berkelanjutan atau berakhir, masyarakat sasaran dapat melanjutkan usahanya.
Program  pemberdayaan  masyarakat  miskin  perkotaan  bersumber  langsung  dari pemerintah  kota  dan  Bank  Indonesia  melalui  program  keuangan  mikro  dengan  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dan  BPR  bekerjasama  dengan  Lembaga  Keuangan  Pembangunan Masyarakat  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Perubahan  struktur  secara  alamiah merepresentasikan  keberhasilan  program  pemberdayaan  masyarakat.  Perubahan  struktural dapat  terjadi  jika  kapasitas  lokal  meningkat  secara  signifikan,  dan  kesejahteraan  meningkat secara  bertahap  dan  berkelanjutan.  Pada  kenyataannya,  jumlah  penduduk  miskin  tidak

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
berkurang  dan  jenis  pekerjaannya  juga  tidak  berubah.  Perubahan  struktur  dan  peningkatan kapasitas lokal yang signifikan merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat.
Wawancara  dengan  partisipan  menunjukkan  bahwa  mereka  pernah  mendapat  bantuan dari  Pemerintah  Kota  yang  berupa  dana  modal  atau  beras  namun  masih  dalam  kemiskinan. Upaya  kesejahteraan  sosial  ini  hanya  memberikan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendeknya. Jika program ini terus berlanjut, maka akan  menciptakan  ketergantungan  pada  kelompok  sasaran.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting untuk  mengintegrasikan  program  pendampingan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  melalui berbagai intervensi seperti peningkatan keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, motivasi, kemandirian, menjalin hubungan sosial, dan membangun jejaring.
Selain  itu,  perlu  dibentuk  organisasi  lokal  atau  kelompok  sejenis  untuk  melakukan perubahan,  baik  secara  legal  maupun  formal,  dan  peningkatan  kesadaran,  kapasitas, pengelolaan pelayanan sosial, dan pendidikan nonformal. Hasil wawancara mendalam dengan partisipan menunjukkan bahwa partisipan tidak tergabung dalam organisasi manapun. Tidak ada  transfer  pengetahuan.  Mereka  masih  memandang  program  bantuan  pemerintah  kota sebagai  program  bantuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  mendesak.  Sedangkan  tingkat pendidikan dan keterampilan mereka rendah. Kondisi ini mencerminkan perlunya pergeseran peran  pemerintah  kota  yang  signifikan,  dari  penyedia  layanan  sosial  menjadi  fasilitator, mediator, koordinator, penggerak, dan pendidik. Tujuannya agar masyarakat miskin perkotaan sebagai  kelompok  sasaran  dapat  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilannya secara  signifikan.  Sementara  itu,  diperlukan  pembinaan  kepada  organisasi  lokal  seperti lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya untuk bertindak sebagai agen perubahan bagi kelompok miskin atau rentan.
Jenis  kemiskinan  pada  lima  partisipan  penelitian  yaitu  kemiskinan  alam,  kemiskinan budaya,  dan  kemiskinan  struktural.  Penyebab  kemiskinan  alami  bagi  salah  satu  partisipan adalah ketidakmampuan memperoleh kehidupan yang layak karena disabilitas dan kelemahan fisik. Salah satu partisipan, DG, 64 tahun, menjadi pengemis karena cacat dan lemah fisik. DG selalu  menerima  bantuan  dari  pemerintah  kota  melalui  Program Beras  Sejahtera (Rastra)  dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Strategi pemberdayaan ini sangat cocok bagi mereka yang hanya mengandalkan program bantuan untuk bertahan hidup.
Dua partisipan lainnya termasuk dalam kategori kemiskinan budaya. Dilihat dari kondisi fisik, HS, 40 tahun, dan MF, 45 tahun yang berprofesi sebagai kuli bangunan, partisipan harus rajin  bekerja  dan  bertingkah  laku  hemat.  Budaya  malas  mereka  membuat  sumber  daya  di lingkungan mereka tidak dapat digunakan. Mereka belum dapat menggunakan waktu secara baik selama bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka hanya bekerja empat hari dalam seminggu sehingga  penghasilannya  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar,  dan  tidak  ada  yang ditabung  untuk  masa  depan  mereka.  Mereka  puas  dan  senang  dengan  penghasilan  yang mereka terima.
Partisipan  lainnya  adalah  MS,  30  tahun,  dan  HG,  50  tahun.  Kedua  partisipan  bekerja  di sektor informal dengan tingkat pendidikan rendah dan menjalankan usaha sebagai  pedagang kaki lima. Status pendidikan mereka yang rendah menyebabkan mereka memiliki lebih sedikit kesempatan dan dikategorikan dalam kemiskinan struktural. Akses ke sumber modal minim. Mereka mengaku mendapat bantuan modal dari bank tapi kesulitan mengembalikan pinjaman karena  kalah  bersaing  dengan  pemilik  modal  yang  lebih  besar.  Selain  itu,  mereka  memiliki keterampilan  yang  rendah  dalam  mengelola  suatu  usaha  yang  berakibat  pada  rendahnya pendapatan  mereka.  Setiap  jenis  kemiskinan  tentunya  membutuhkan  model  atau  strategi pemberdayaan yang sesuai dengan situasi yang dialami kelompok sasaran.

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
Model  atau  strategi  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  memberikan kesadaran  akan  keadaan  yang  dialami.  Tanpa  melalui  proses  penyadaran,  sulit  bagi  mereka untuk  mengenali  masalahnya,  termasuk  kesulitan  mencari  solusi.  Wawancara  dengan partisipan  memperoleh  informasi  bahwa  mereka  pernah  mendapatkan  kegiatan  peningkatan kesadaran  tetapi  terbatas  pada  penyuluhan.  Namun,  proses  penyadaran  bisa  juga  melalui pendidikan dan pelatihan.
Tahap selanjutnya adalah memahami kelompok sasaran. Telah terjadi kesenjangan antara kondisi  yang  ada  (kenyataan)  dengan  kondisi  yang  diharapkan.  Pada  tahap  ini  dilakukan pemahaman tentang berbagai faktor penyebab masalah, yang terdiri dari kondisi sumber daya alam,  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  kelembagaan  dan  aksesibilitas,  serta lingkungan  sosial  budaya  dan  politik,  termasuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan serta  peluang  dan  tantangan  yang  mereka  hadapi.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis kedua faktor tersebut.
Tugas pemerintah kota sebagai fasilitator adalah membantu mereka menganalisis kekuatan dan  kelemahan  mereka,  menganalisis  peluang  dan  tantangan,  serta  merumuskan  alternatif yang  tepat  untuk  menyelesaikan  masalah  mereka.  Sebagai  fasilitator,  pemerintah  kota membantu  masyarakat  miskin  menyelesaikan  permasalahan  dan  memberikan  berbagai pertimbangan  risiko  yang  akan  dihadapi.  Hidup  adalah  perubahan.  Oleh  karena itu,  penting untuk  menunjukkan  kepada  kelompok  sasaran  pentingnya  perubahan.  Disadari  atau  tidak, perubahan selalu terjadi setiap saat baik itu perubahan lingkungan alam maupun lingkungan sosial  ekonomi,  budaya,  dan  politik,  baik  di  tingkat  lokal,  regional,  nasional,  bahkan  global. Oleh  karena  itu  kepada  masyarakat  miskin  perlu  ditunjukkan  pentingnya  melakukan perubahan  yang  direncanakan  dan  mempersiapkan  diri  untuk  mengantisipasi  setiap perubahan.
Sedangkan perencanaan untuk perubahan membutuhkan pengujian agar perubahan yang dilakukan  dapat  menjadi  solusi  dari  permasalahan.  Perubahan  harus  mengikuti  kondisi masyarakat  saat  ini.  Hasil  uji  coba  perubahan  merupakan  informasi  penting  bagi  kelompok sasaran. Langkah selanjutnya adalah memperkuat kapasitas dengan memberikan kesempatan yang  lebih  luas  kepada  kelompok  sasaran  untuk  menyampaikan  ide-ide  kreatif  terkait aksesibilitas  informasi,  permodalan,  dan  pemenuhan  kebutuhan  seluruh  proses  perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pertanggungjawaban suatu kegiatan.

## 4.2. Penentu Kemiskinan Perkotaaan
Hasil observasi dan wawancara dengan partisipan diperoleh informasi bahwa selain faktor alam  yaitu  ketidakmampuan  memperoleh  kehidupan  yang  layak  akibat  disabilitas  dan kelemahan fisik, terdapat dua faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan perkotaan yaitu faktor  budaya  dan  faktor  struktural.  Faktor  budaya  yang  paling  dominan  adalah  kemalasan bekerja  dan  kurangnya  motivasi  berprestasi  (n-Ach).  Kepuasan  atas  pencapaian  dan kebahagiaan  dengan  keadaan  atau  status  mereka  saat  ini  membuat  mereka  tetap  dalam kemiskinan.  Individu  yang  memiliki  n-Ach  tinggi  akan  berkinerja  baik  jika  berada  dalam situasi  kerja.  Dengan  memiliki  motivasi  berprestasi  (n-Ach)  maka  terbuka  lebar  untuk  keluar dari  kemiskinan.  Ciri  lain  partisipan  tidak  bekerja  maksimal.  Kesempatan  bekerja  tujuh  hari dalam seminggu tetapi hanya bekerja empat hari dalam seminggu menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja secara maksimal. Pendapatan yang diperoleh hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak memperhitungkan menabung untuk masa depan.

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
Selain  itu,  tingkat  pendidikan  partisipan  penelitian  juga  rendah.  Rendahnya  tingkat pendidikan  mengakibatkan  rendahnya  tingkat  keterampilan  yang  berakibat  pada  terbatasnya pilihan  pekerjaan.  Pilihan  pekerjaan  mereka  hanya  di  sektor  informal,  seperti  pedagang  kaki lima  dan  pedagang  asongan.  Di  sisi  lain,  modal  usaha  mereka  berasal  dari  pinjaman  bank. Persaingan  usaha  yang  ketat,  keterampilan  manajemen  usaha  yang  rendah,  dan  kewajiban membayar  pinjaman  modal  juga  menjadi  faktor  penyebab  mereka  tetap  berada  dalam kemiskinan.

## 5. Kesimpulan
Model  pemberdayaan  masyarakat  miskin  perkotaan  meliputi  penyadaran  kepada masyarakat  miskin  dalam  penyuluhan,  mempertegas  kesenjangan  antara  kondisi  ideal  dan kondisi  nyata  serta  faktor  penyebabnya,  menganalisis  kekuatan  dan  kelemahan,  memahami pentingnya  perubahan,  dan  memperkuat  kapasitas  kelompok  sasaran.  Sebagian  masyarakat yang tinggal di gang-gang dan di bantaran kanal kota Makassar tetap miskin meski pemerintah memberikan beberapa program pemberdayaan karena malas bekerja dan cenderung menyerah. Selain  itu,  mereka  juga  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  keterampilan  yang kurang  sehingga  sulit  untuk  mencari  pekerjaan  yang  dapat  menunjang  mereka.  Oleh  karena itu,  penelitian  ini  menjadi  dasar  awal  penelitian  selanjutnya  untuk  mengkaji  penyebab masyarakat  miskin  tidak  mampu  mandiri  dan  keluar  dari  kemiskinan  serta  mengkaji  peran pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan perkotaan.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Bebbington, A. (2000). Development is more than just growth. Development Outreach , 2 (3), 7-10. Badan  Pusat  Statistik.  (2019,  July  15).  Persentase  Penduduk  Miskin  Maret  2019  Sebesar  9,41
Persen. Retrieved from
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin- maret-2019-sebesar-9-41-persen.html
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Makassar.  (2019). Kota  Makassar  Dalam  Angka  2019 (Catalog:
1102001.7371). Retrieved from
https://makassarkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/4ca03301b8e2b8414e33f6a3/k ota-makassar-dalam-angka-2019.html
Bungin, B. (2015). Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi . Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Perkasa.
Chambers,  R.  (1995).  Poverty  and  livelihoods:  whose  reality  counts? Environment  and Urbanization , 7 (1), 173–204. https://doi.org/10.1177/095624789500700106
Creswell, J.W., (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community Social Empowerment in Zakat Community Development (ZCD). MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 35 (2), 460–
470. https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.5127
Ginting,  E.,  &  Yusnaini,  Y.  (2020).  Social  Inequality  among  the  Female  Merchants  of  Ethnic Malay and Chinese. Society , 8 (1), 1–12. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.126 Hakim,  M.  (2019).  Fatalism  and  Poverty  in  Fishing  Communities. Society , 7 (2),  150–158. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.118
Hendrayani, Y., Maryam, S., & Uljanatunnisa, U. (2020). CSR Partnership Model for Sustainable MSMEs  Development:  A  Case  Study  of  the  Partnership  Program  at  PT  Jasa  Marga (Persero) Tbk. Society , 8 (1), 94–108. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.134 Hikmat,  H.  (2013). Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  ( Revisi  ed.).  Bandung,  Indonesia:  PT Humaniora Utama Press.
Kartasasmita,  G.  (1996). Pembangunan  Untuk  Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan  dan  Pemerataan , Jakarta, Indonesia: PT Pustaka Cidesindo.
Kurniasari,  N.  D.  (2015).  Program  CSR  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  (untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil menengah di Madura). Neo-Bis , 9 (1), 98- 109. Retrieved from https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/685 Layyinaturrobaniyah,  L.  (2019).  Lembaga  Keuangan  Mikro  dan  Pemberdayaan  Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Sosiohumaniora , 21 (2), 140–143. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.19516
Lestari,  W.,  Kartono,  D.  T.,  Demartoto,  A.,  &  Setiyawan,  K.  B.  (2019).  The  Empowerment  of Households  towards  Independence  through  Social  Capital  in  Program  Keluarga Harapan (PKH). Society , 7 (2), 268–280. https://doi.org/10.33019/society.v7i2.124 Mardikanto,  T.,  &  Soebiato,  P.  (2013).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan Publik. Bandung, Indonesia: CV Alfabeta.
Mawartahadi.  (2005). Evaluasi  atas  kebijakan  Program  Beras  Bagi  Keluarga  Miskin  dalam  rangka peningkatan  kesejahteraan  keluarga  di  Kabupaten  Gunungkidul  ::  Di  Kecamatan  Wonosari (Master’s dissertation). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/29070
McClelland. D. C. (1987). Memacu Masyarakat Berprestasi: Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Motif Berprestasi . Jakarta, Indonesia: CV Intermedia. Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1992). Analisis Data Kualitatif . Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia Press.
Mustikarini, E. D., & Santi, R. (2020). The Empowerment Strategy of Newly Irrigated Rice Field Farmers through LEISA. Society , 8 (1), 23–36. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.143 Nugroho, D. R., Hubeis, A. V. S., Saleh, A., & Priatna, W. B. (2016). Model of Communication :
Corporate Social Responsibility (CSR) to Empower Communities. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 32 (2), 254–266. https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1845 Pranadji,  T.  (2003).  Penajaman  Analisis  Kelembagaan  Dalam  Perspektif  Penelitian  Sosiologi Pertanian  dan  Pedesaan. Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi , 21 (1),  12–25. https://doi.org/10.21082/fae.v21n1.2003.12-25
Remi,  S.  S.,  &  Tjiptoherijanto,  P.    (2002). Kemiskinan  dan  Ketidakmerataan  di  Indonesia:  Suatu Analisis Awal. Jakarta, Indonesia: PT Rineka Cipta.
Soleh,  C.  (2014). Dialektika  Pembangunan  dengan  Pemberdayaan. Bandung,  Indonesia:  CV Fokusmedia.

## Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan:
Soegijoko, B. T. S., & Kusbiantoro, B. S. (Eds.). (1997). Bunga Rampai: Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Mengenang  Prof.  Dr.  Sugijanto  Soegijoko  ed.).  Jakarta,  Indonesia:  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sumodiningrat, G. (1998). Membangun Perekonomian Rakyat . Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
Sumodiningrat,  G.  (2007). Pemberdayaan  Sosial  Kajian  Ringkas  tentang  Pembangunan  Manusia Indonesia . Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.
Sumodiningrat,  G.  (2009). Mewujudkan  Kesejahteraan  Bangsa:  Menanggulangi  Kemiskinan  dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputindo.
__________________________

## Tentang Penulis
Muhammad  Faisal ,  memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Negeri  Makassar,  Indonesia, pada  tahun  2012.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Pembangunan  Ekonomi  dan Pemberdayaan  Masyarakat,  Fakultas  Politik  Pemerintahan,  Institut  Pemerintahan  Dalam Negeri, Indonesia.
E-Mail: faisalmile69@ipdn.ac.id