(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49

## PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM)

## Robiatul Awwaliyah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo robiatulawwaliyah04@gmail.com

## Hasan Baharun
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo ha54nbaharun@gmail.com

## Abstract
This  paper  presents  about  Islamic  Education  in  the  National  Education  System.  Islamic education  is  the  process  of  human  formation  in  the  direction  aspired  to  Islam,  including Indonesia,  which  is  the  majority  of  the  population  of  Muslims.  Indonesia  with  a  variety  of diversity  and  potential  to  improve  the  quality  of  education,  but  can  not  be  denied  also  can drift  in  the  atmosphere  with  the  diversity,  not  infrequently  it  becomes  a  source  of  conflict between  people.  Seeing  the  reality  at  the  present  time,  that  is  increasingly  slackening  of Islamic values and the actual Eastern adat becomes the identity of our country, is a concrete proof  of  the failure  of  Islamic  Education  as  a  national  education  system.  If  examined  more deeply  there  are  some  problems  that  are  very  necessary  to  be  overcome.  To  overcome  this problematic  the  State  then  gives  space  to  Islamic  Education  by  stipulating  in  the  Law  of National  Education  System  that  Islamic  Education  has  wider  authority  to  contribute  in directing human towards the aspired.
Keywords: Islamic Education, UUSPN, Islamic Education Problematic

## Abstrak
Tulisan  ini  menyajikan  tentang  Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan Islam, termasuk Indonesia yang  merupakan  mayoritas  penduduknya  penganut  agama  Islam.  Indonesia  dengan  berbagai keragaman  yang  dimiliki  serta  berbagai  potensi  bisa  meningkatkan  kualitas  pendidikan,  namun  tak bisa dipungkiri juga bisa hanyut dalam suasana dengan  keragaman tersebut, tak jarang hal tersebut menjadi sumber konflik antara sesama. Melihat realita pada saat sekarang, yakni semakin kendurnya nilai-nilai  keIslaman  dan  adat  ketimuran  yang  sebenarnya  menjadi  jati  diri  dari  Negara  kita ini,merupakan  sebuah  bukti  konkrit  gagalnya  Pendidikan  Islam  sebagai  sistem  pendidikan  nasional. Jika  ditelaah  lebih  dalam  lagi  terdapat  beberapa  problematika  yang  sangat  perlu  kiranya  untuk ditanggulangi. Untuk menanggulangi problematika tersebut Negara kemudian memberi ruang kepada Pendidikan  Islam  dengan  menetapkan  didalam  Undang  Undang  Sitem  Pendidikan  Nasional bahwasannya  Pendidikan  Islam  memiliki  wewenang  yang  lebih  luas  untuk  berkontribusi  dalam mengarahkan manusia kearah yang dicita-citakan.
Kata Kunci  : Pendidikan Islam, UUSPN, Problematika Pendidikan Islam
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang  tercatat  sebagai  salah  satu  Negara  yang  tengah mengalami  kemerosotan.  Adapun  penyebabnya  ialah  Indonesia  tak  jarang  menempatkan pendidikan pada urutan terakhir bidang yang harus diperbaiki, bahkan terkadang tanpa sadar bahwasannya  pendidikan  merupakan  kunci  utama  dalam  upaya  membangkitkan  Indoneisa yang tengah terpuruk. 1
Pendidikan  merupakan  keindahan  proses  belajar  mengajar  dengan  pendekatan manusia  ( man  centered ),  dan  bukan  sekedar  memindahkan  otak  dari  kepala-kepala  atau mengalihakn  mesin  ke  tangan,  dan  sebaliknya.  Pendidikan  lebih  dari  itu,  yakni  menjadikan manusia  mampu  menaklukkan  masa  depan  dan  menaklukkan  dirinya  sendiri  dengan  daya pikir, daya dzikir, dan daya ciptanya. 2
Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. 3 Mengingat pentingnya pendidikan  bagi  kehidupan  manusia,  maka  Islam  sebagai  agama  yang  rahmatan  lil  alamin, memberikan  perhatian  serius  terhadap  perkembangan  pendidikan  bagi  kelangsungan  hidup manusia.  Pendidikan  sebagai  sebuah  proses  akan  melahirkan  banyak  manfaat  dan  hikmah besar bagi keberlangsungan hidup manusia. 4
Pendidikan  memberikan  kemampuan  kepada  suatu  komunitas  untuk  melihat kemungkinan-kemungkinan  yang  terbuka  dimasa  depan. 5 Masyarakat  masa  depan  adalah masyarakat  yang  berbasis  ilmu  pengetahuan.  Artinya,  apabila  kekuatan  ilmu  pengetahuan tidak  digunakan  sebagaimana  mestinya  maka  suatu  komunitas  akan  terjepit  di  antara kekuatan-kekuatan  yang  ada  sehingga  mengakibatkan  kehancuran  komunikasi.  Itu  sebabnya mengapa pendidikan merupakan modal utama dalam menghadapi masa depan. 6
Pendidikan  Islam  didefinisikan  sebagai  proses  transformasi  dan  internalisasi  ilmu pengetahuan  dan  nila-nilai  pada  diri  anak  didik  melalui  penumbuhan  dan  pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. 7 Dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  problem  yang  menyebabkan  gagalnya  sebuah capaian dari Pendidikan  Islam. Problem tersebut terbagi dua  macam,  yakni problem  internal dan  problem  eksternal.  Untuk  menanggulangi  berbagai  problem  dalam  pelaksanaan Pendidikan  Islam  tersebut,  salah  satu  jalan  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  ialah  dengan
1 Titi Kadi, Robiatul Awwaliyah, Inovasi Pendidikan : Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan Di Indonesia dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 01 No. 02 Juli – Desember, 2017, 152
2 Suyatno,  Dekonstruksi  Pendidikan  Islam  Sebagai  Subsistem  Pendidikan  Nasional,  Jurnal  Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015, 73
3 Ahmad Fauzi, ‘Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual : Suatu Telaah Diskursif’, Journal Empirisma, STAIN Kediri , Vol. 24.No 2, 2015, 155–67.
4 Hasan Baharun, ‘Pemikiran Pendidikan Perspektif Filsuf Muslim (Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal)’, At-Turas , 3.1, 2016. 57
5 Ahmad Fauzi, ‘Model Manajemen Pendidikan Islam ; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial’, At-Ta’lim INZAH Genggong Probolinggo , 4.Pendidikan Islam, 2017, 1–16.
6 Hasan  Baharun  and  Robiatul  Awwaliyah,  ‘Pendidikan  Multikultural  Dalam  Menanggulangi  Narasi Islamisme  Di  Indonesia’, Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam  (Journal  of  Islamic  Education  Studies) ,  5.2,  2017, 224–43.
7 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010, hal. 29
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
memberikan peluang  yang  cukup  luas terhadap Pendidikan  Islam  melalui penetapan urgensi perannya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Sebelum  penetapan  itu  masih  dikenal  dengan  dualism  sistem  pendidikan  nasional, yang  mana  hal  ini  merupakan  sebuah kesinambungan sejarah,  baik  sejarah pada umat  Islam pada  khususnya  maupun  sejarah  bangsa  Indonesia  pada  umumnya.  Di  samping  itu,  wacana dualisme  sistem  pendidikan  kembali  menguat  akibat  gejolak  politik  nasional  yang  berisi sebuah  ideologi  tertentu.  Apapun  alasannya,  dualisme  banyak  berdampak  negatif  terhadap lembaga pendidikan di Indonesia terlebih lembaga pendidikan Islam.
Oleh karena  itu  sudah saatnya pendidikan di Indonesia  berada di  bawah  satu payung kementerian sehingga menjadi sistem pendidikan satu atap  Dualisme sistem pendidikan telah membelah wajah pendidikan nasional menjadi dua, pertama, pendidikan umum yang memiliki karakter  khas  dan  berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kedua,  pendidikan  agama  yang  juga  memiliki  karakter  khas  dan  berada  di  bawah  naungan Kementerian  Agama.  Dua  wajah  pendidikan  inilah  yang  telah  mewarnai  pendidikan  di Indonesia  sejak  zaman  kalonial  hingga  saat  ini.  Dikotomi  sistem  pendidikan  merupakan kesinambungan  sejarah,  baik  sejarah  umat  Islam  pada  khususnya  maupun  sejarah  bangsa Indonesia pada umumnya.
Di  samping  itu,  wacana  dikotomi  pendidikan  juga  menguat  kembali  akibat  gejolak politik nasional  yang bermuatan  ideologi tertentu. Dari zaman sebelum kemerdekaan  hingga kini  telah  terjadi  perseteruan  politik  antara  kelompok  nasionalis  sekuler  dan  nasionalis religious (Islam). Kedua kelompok yang bersebrangan visi ini saling berebut pengaruh untuk menaklukkan  dan  sekaligus  menguasai  sistem  konstitusi  Negara.  Akibatnya  masing-masing berusaha  melegitimasi  ideologi  tertentu,  malah  kalau  perlu  secara  konfrontatif  dengan melakukan proses pelembagaan  formal. Dari proses  inilah  lahir dualisme sistem pendidikan, di satu sisi pendidikan Islam berada di bawah payung Kementerian Agama, di sisi yang lain pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8
8 Suyatno, Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional, hal. 122
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49

## PEMBAHASAN

## Pendidikan Islam
Pendidikan  Islam  adalah  proses  mengubah  tingkah  laku  individu  pada  kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. 9
Pendidikan  Islam  adalah    adalah  pembentukan  kepribadian    muslim,  atau  perubahan sikap  dan  tingkah  laku  sesuai  dengan  petunjuk    ajaran  Islam. 10 Pendidikan  Islam  pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya (kaffah) ,  mengembangkan  seluruh  potensi  manusia  baik  yang  berbentuk  jasmani  maupun rohani. 11
Pendidikan  Islam  merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  terencana  dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam.    Pendidikan  Islam  adalah  pendidikan  yang  bertujuan  untuk  mencapai  keseimbangan pertumbuhan  pribadi  manusia  secara  menyeluruh  melalui    latihan-latihan  kejiwaan,  akal pikiran,  kecerdasan,  perasaan  serta  panca  indera  yang  dimilikinya.  Dan  adapun  tujuan  akhir pendidikan  adalah  pembentukkan  tingkah  laku  Islami  (akhlak  mulia)    dan  kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadis). 12 Kehadiran  Pendidikan  Agama  Islam  yang  dipijakkan  kepada  aqidah  dan  keyakinan tauhid  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  yang  telah  tertanam  aqidah  dan  keyakinan Pagaganisme, Majusianisme, Nashranianisme dan Yahudianisme  ini  menarik untuk ditelaah, tidak  saja  karena  Pendidikan  Agama  Islam  telah  mampu  mengeluarkan  masyarakat  dari keterpurukannya  selama  beratus-ratus  tahun,  tetapi  yang  lebih  penting  untuk  digali,  adalah bagaimana  eksistensi  pendidikan  agama  Islam  yang  tauhidian  itu  sendiri,  baik  secara institusional, materi, metodologis, kurikulum maupun epistemologisnya. 13
Pendidikan  Islam  adalah    suatu    proses  mempersiapkan  generasi  penerus  untuk mengisi  peranan,  memindahkan  pengetahuan  dan  nilai-nilai  Islam  yang  diselaraskan  dengan fungsi  manusia  untuk  beramal  di  dunia  dan  memetik  hasilnya  di  akhirat.  Pendidikan    Islam dalam  pengertian  di  atas  merupakan  suatu  proses  pembentukan  individu  berdasarkan  ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses  dimana individu dibentuk agar  dapat  mencapai  derajat  yang  tinggi,  sehingga  mampu  menunaikan  tugasnya  sebagai kholifah  di  bumi  yang  dalam  kerangka  lebih  lanjut  mewujudkan  kebahagiaan  di  dunia  dan akhirat. 14
9 Omar Mohammad At-toumy, Falsafah Pendidikan Islam, Jakarta : Bulan Bintang 1979, hal. 399
10 Zakiah Dradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hal. 28 11 Hasan Baharun, Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI), Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017, hal. 88
12 Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol. 13. No. 2, Desember 2013, 164
13 M.  Hasyim  Syamhudi,  Pendidikan  Agama  Islam  Zaman  Mekah  Awal  (Di  antara  Dua  Peradaban Jahiliyah Dan Romawi/Persi), Jurnal at-turas Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016, 91
14 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam , Bandung: Al-Ma’arif, 1980, hal. 94.
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
Beberapa konsep pendidikan Islam diantaranya ialah tarbiyah, ta’lim, ta’dib. menurut kamus  bahasa  arab  lafadz At-Tarbiyah berasal  dari  tiga  kata  yaitu  yang pertama raba-yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh, kedua rabiya-yarba kata ini mengikuti wazan khafiya- yakhfa  yang  berarti  menjadi  besar, ketiga rabba-yarubbu  merupakan  kata  yang  mengikuti wazan madda-yamuddu yang  artinya  memperbaiki,  menguasai  urusan,  menuntun,  menjaga, dan  memelihara.  Kata tarbiyah merupakan  mashdar  dari rabba-yurabbiy-tarbiyatan dengan mengikuti  wazan fa’ala-yaf’ilu-taf’ilan .  Kata  ini  ditemukan  dalam  Al-qur’an  surah  al-isra’ ayat  24  yang  artinya  “ dan  rendahkanlah  dirimu  terhadap  mereka  berdua  dengan  penuh kesayangan  dan  ucapkanlah  :  wahai  tuhanku,  kasihilah  mereka  keduanya,  sebagaimana mereka  berdua  telah  mendidikku  waktu  kecil”. Dari  ketiga  asal  kata  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa tarbiyah memiliki  empat  unsur  yaitu  :  menjaga  dan  memelihara  fitrah anak  menjelang  baligh,  mengembangkan  seluruh  potensi  dan  kesiapan  yang  bermacam- macam,  mengarahkan  seluruh  fitrah  dan  potensi  anak  menuju  kepada  kebaikan  dan kesempurnaan yang layak baginya, proses ini dilaksanakn secara bertahap. 15
Ta’lim merupakan  sebuah  proses  pemberian  pengetahuan,  pemahaman,  pengertian, tanggung  jawab,  dan  penanaman  amanah,  sehingga  terjadi  penyucian  atau  pembersihan  diri manusia  dari  segala  kotoran  yang  menjadikan  diri  manusia  itu  berada  dalam  suatu  kondisi yang  bisa  memungkinkan  untuk  menerima al-hikmah serta  mempelajari  segala  yang bermanfaat dan yang tidak diketahuinya. 16
Pada zaman klasik orang  hanya  mengenal  istilah ta’dib untuk  mrnunjukkan kegiatan pendidikan. Pengertian  ini terus dipakai sepanjang  masa kejayaan  Islam,  hingga semua  ilmu pengetahuan  yang  dihasilkan  oleh  akal  manusia  pada  masa  itu  disebut adab ,  baik  yang berhubungan  langsung dengan  Islam maupun tidak. Seorang pendidik pada  masa  itu disebut mu’addib . Ta’dib merupakan  sebuah  pengenalan  dan  pengakuan  yang  terjadi  secara berangsur-angsur  ditanamkan  kepada  manusia  tentang  tempat-tempat  yang  tepat  dari  segala sesuatu  di  dalam  tatanan  penciptaan  sedemikian  rupa,  sehingga  membimbing  ke  arah pengenalan  dan  pengakuan  kekuasaan  dan  keagungan  tuhan  di  dalam  tatanan  wujud  dan keberadaannya. 17
Setiap  sesuatu  pasti  memiliki  tujuan,  begitu  juga  dengan  pendidikan  Islam  ini. Menurut ibnu taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Majid ‘Irsan Al-kaylani tujuan pendidikan Islam  ada  empat  yaitu  tercapainya  pendidikan  tauhid  dengan  cara  mempelajari  ayat  Allah dalam wayu-Nya dan ayat-ayat fisik (afaq) dan psikis (anfus), mengetahui ilmu Allah melalui pemahaman terhadap kebenaran  makhluk-Nya,  mengetahui kekuatan (qudrah)  Allah  melalui pemahaman  jenis,  kuantitas,  dan  kreativitas  makhluk-Nya,  mengetahui  apa  yang  diperbuat Allah (sunnah Allah) tentang realitas (alam) dan jenis-jenis perilakunya. 18
Sumber  dari  sistem  Islami  adalah  Quran  dan  Sunah  Rasul  saw.  Maka  Pendidikan Islam  pun  harus  bersumber  pada  Al-Quran  dan  Sunah  Rasul  saw.  Kedudukan  Al-Quran sebagai  sumber  pokok  pendidikan  Islam  dapat  dipahami  dari  ayat  Al-Qur’an  itu  sendiri.
15 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, hal. 23
16 Abdul  Fatah  Jalal, Min  Al-ushul  At-tarbawiyyah  fi  Al-Islam ,  Mesir:  Dar  Al-kutub  Al-Mishriyyah, 1977, hal. 17.
17 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, hal. 26
18 Majid  ‘Irsan  Al-kaylani, Al-fikr  At-Tarbawi  ‘Inda  Ibn  Taymiyah, Al-Madinah  Al-Munawwarah  : Maktabah Dar At-Tarats 1986, hal. 177-178
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
Sumber  yang kedua,  yaitu  As-Sunnah. Amalan  yang dikerjakan oleh  Rasulullah  saw  dalam proses  perubahan  hidup  sehari-hari,  menjadi  sumber  utama  pula  dalam  pendidikan  Islam karena Allah telah menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. 19
Ada  beberapa  nilai  fundamental  dalam  sumber  pokok  ajaran  Islam  yang  harus dijadikan dasar bagi pendidikan Islam, yaitu: (1)  Aqidah (2) Akhlak (3) Penghargaan kepada akal    (4)  Kemanusiaan  (5)  Keseimbangan  (6)  Rahmat  bagi  seluruh  alam  (Rahmatan lil’alamin).    Pendidikan  Islam    dalam    perencanaan,    perumusan,  dan  pelaksanaannya  pada pembentukan  pribadi  yang  berakidah  Islam,  berakhlak  mulia,  berpikiran  bebas,  untuk mengarahkan  dan  mengembangkan  potensi  manusia  secara  terpadu  tanpa  ada  pemisahan. Seperti  aspek  jasmani  dan  rohani,  akal  dan  hati,  individu  dan  sosial,  duniawiah  dan ukhrawiah,  dan  seterusnya.  Karena  pendidikan  Islam  mengarah  pada  pembentukan    insan paripurna (insan kamil), yakni yang dapat menjadi  rahmatan lil’alamin,  mampu memerankan fungsinya sebagi Abdullah dan kholifatullah. 20
Hakikat  tujuan  pendidikan  Islam  adalah  untuk  menjadikan  manusia  sebagai  ‘abdi Allah  atau  hamba  Allah.  Pendidikan  seharusnya    bertujuan  menciptakan  pertumbuhan  yang seimbang dari kepribadian total  manusia yakni dengan berbagai latihan spiritual, intelektual, rasional, perasan  bahkan kepekaan tubuh  manusia.  Oleh karena  itu, pendidikan semacam  ini memerlukan suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita- citanya. 21 Karenanya,  pendidikan  seharusnya  menyediakan  jalan  bagi    pertumbuhan  potensi manusia  dalam  segala  aspek;  spiritual,  intelektual,  imajinatif,  fisikal,  ilmiah,  linguistik,  dan lain-lain.) baik secara individual, masyarakat dan manusia pada umumnya. 22

## Landasan Yuridis Pendidikan Islam
Setiap  bangsa  memliki  system  pendidikan  nasional,  pendidikan  nasional  masing- masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut sarat dengan  nilai-nilai  yang tumbuh dan  berkembang  melalui sejarah  sehingga  mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Demikian halnya bangsa Indonesia yang memiliki falsafah Negara, yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945,  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  No.  20 tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Sebagai  dasar  Negara  dan  pandangan  hidup  bangsa,  maka  Pancasila  merupakan pedoman yang menujukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila menjadi dasar system pendidikan  nasonal  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  sebagaimana  termaktub dalam  pembukaan  UUD  1945  dan  Pancasila  sehingga  pendidikan  nasional  Indonesia  adalah pendidikan  Pancasila.  Selain  berdasarkan  Pancasila,  pendidikan  nasional  juga  bercita-cita untuk  membentuk  manusia  Pancasilais,  yaitu  manusia  Indonesia  yang  menghayati  dan mengamalkan  Pancasila  dalam  sikap  perbuatan  dan  tingkah  lakunya,  baik  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila  tercermin dalam  45  butir  nilai  pedoman  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila.  Oleh  karena  itu,
19 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, hal. 55.
20 Abidin Ibn Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 132-133
21 Hasan  Baharun,  ‘Pendidikan  Anak  Dalam  Keluarga;  Telaah  Epistemologis’, Pedagogik ,  3.2,  2016, 96–107.
22 Ali Ashrof, Horison Baru Pendidikan Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 2.
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
melalui  system  pendidikan  nasional  yang  berdasar  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai  pegangan  hidup,  terutama  dalam  mempertahankan  hidupnya,  mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, sehingga menjadi  bangsa yang bermartabat dimata dunia. Bermartabat mengandung makna, memiliki harga diri, jati diri dan integritas sebagai bangsa. 23
Dapat  dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari  pelbagai  Pasal  menerangkan  bahwa  pendidikan  agama  sebagai  sumber  nilai  dan  bagian dari  pendidikan  nasional.    Pendidikan  agama  memiliki  peran  cukup  urgen  dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  No.  20  tahun  2003  Tentang  Sistem  pendidikan nasional pada Bab. I, pasal 1 ayat ( 1, 2 ) dijelaskan : (1) Pendidikan  nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat  bangsa  dan  Negara  (2)  Pendidikan  nasional  adalah pendidikan  yang  berpedomkan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kubudayaan nsional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 24
Tujuan  pendidikan  nasional  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  No.  20  tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab. 25
Untuk  kepentingan  penataan  pendidikan  nasional  yang  benar-benar  merefleksi kehidupan  bangsa,  maka  sangat  penting  pendidikan  nasional  memiliki  beberapa  landasan yaitu;  landasan  filosopis, sosilogis,  yuridis dengan penajaman  landasan tersebut secara kritis dan  fungsional.  Landasan  Filosopis,  Filsafat  pendidikan  nasional  Indonesia  berakar  pada nilai-nilai  budaya  yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila  yang telah tersebut harus ditanamkan pada tiap-tiap peserta didik  melalui penyelenggaraan pendidikan  nasional dalam semua  level  dan  tingkat  dan  jenis  pendidikan.  Nilai-nilai  tersebut  bukan  hanya  mewarnai muatan  pelajaran  dalam  kurikulum  tetapi  juga  dalam  corak  pelaksanaan.  Lebih  jauh  lagi pencapaian  suatu  nilai  budaya  sebagai  landasan  filosofis  bertujuan  mengembangkan  bakat serta minat dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin. 26
Dua  hal  yang  dipertimbangkan  dalam  menentukan  landasan  filosopis  dalam pendidikan  nasional  Indonesia.  Pertama,  adalah  pandangan  tentang  manusia  Indonesia
23 Hamzah Junaid, Sumber, Azas  Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional), Sulesana Vol. 7 No. 2, 2012, 88
24 Ibid
25 Hamzah Junaid, Sumber, Azas  Dan Landasan Pendidikan, hal. 88
26 Rubino Rubiyanto, dkk, Landasan Pendidikan , Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003, hal. 17.
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
sebagai:  (1)  Makhluk Tuhan Yang  Maha Esa dengan segala  fitrahnya (2) Makhluk  individu dengan segala hak dan kewajibannya (3) Makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup  di  dalam  masyarakat  yang  pluralistik  baik  dari  segi  lingkungan  sosial  budaya, lingkungan  hidup  dan  segi  kemajuan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  di  tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. 27
Landasan Sosiologis, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu  bahkan  dua  generasi,  yang  memungkinkan  dari  generasi  kegenerasi  berikutnya mengembangkan  diri  searah  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  masyarakat  pada zamannya. 28 Pendidikan  merupakan  wahana  penting  dan  media  yang  efektif  untuk mengajarkan  norma,  mensosialisasikan  nilai, dan  menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarkat. 29
Landasan  Kultural,  landasan  Pendidikan  yang  ketiga  adalah  Landasan  Kultural. Pendidikan selalu terkait dengan  manusia, sedangkan setiap  manusia selalu  menjadi  anggota masyarakat  dan  pendukung  kebudayaan  tertentu.  Oleh  karena  itu  dalam  Undang-undang  RI no.  20  Tahun  2003  Pasal  1  ayat  2  telah  ditegaskan  bahwa,  pendidikan  nasional  adalah pendidikan  yang  berdasar  Pancasila  dan  undang-undang  Dasar  Negara  republik  Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan  mempunyai  hubungan timbal  balik, kebudayaan  dapat  diwariskan  dengan  jalan  meneruskan  kepada  generasi  penerus  melalui pendidikan. Sebaliknya pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebuadayaan masyarakat dimana proses pendidikan berlangsung. 30
Landasan Psikologis,  landasan Pendidikan  yang keempat adalah  landasan Psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Sebagai implikasinya pendidikan tidak mungkin  memperlakukan  sama  kepada  peserta  didik.  Penyusunan  kurikulum  harus  berhati- hati  dalam  menentukan  jenjang  pengalaman  belajar  yang  akan  dijadikan  garis-garis  besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan. 31
Landasan  Ilmiah  dan  Teknologi,  landasan  Pendidikan  yang  kelima  adalah  Landasan Ilmiah  dan  Teknologi.  Pendidikan  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  mempunyai  kaitan yang erat. Seperti diketahui IPTEK  menjadi  isi kajian di dalam pendidikan dengan kata  lain pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dari sisi lain setiap  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  harus  segera  diimplementasikan  oleh sistem pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar. 32
27 Ibid 28 Umar Tirtarahardja dan  S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008, hal. 96
29 Hasan  Baharun  and  Robiatul  Awwaliyah,  ‘Pendidikan  Inklusi  Bagi  Anak  Berkebutuhan  Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam’, MODELING: Jurnal Program Studi PGMI , 5.1, 2018, 57–71.
30 Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
31 Hamzah Junaid, Sumber, Azas  Dan Landasan Pendidikan, hal. 93
32 Umar Tirtarahardja dan  S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, hal. 113
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
Landasan  Yuridis,  landasan  Pendidikan  yang  terakhir  adalah  Landasan  Yuridis. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dikatakan sangat urgen karena hakikatnya pendidikan nasional adalah  perwujudan  dari  kehendak  UUD  1945  utamanya  pasal  31  tentang  Pendidikan  dan Kebudayaan. 33
Asas  pendidikan  merupakan  sesuatu  kebenaran  yang  menjadi  dasar  atau  tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat  beberapa  asas  pendidikan  yang  memberi  arah  dalam  merancang  dan  melaksanakan pendidikan  nasional,  yaitu  :  Asas  Tut  Wuri  Handayani,  Asas  Belajar  Sepanjang  Hayat,  dan Asas  Kemandirian  dalam  Belajar.  Ketiga  asas  itu  dianggap  sangat  relevan  dengan  upaya pembinaan  dan  pengembangan  pendidikan  nasional,  baik  masa  kini  maupun  masa  datang, dalam  rangka  mewujudkan  pendidikan  yang  bermutu. 34 Oleh  karena  itu,  setiap  tenaga kependidikan  harus  memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat  menerapkannya dengan semestinya dalam penyeleenggaraan pendidikan sehari-hari. 35
Dalam  konteks  pendidikan  nasional  Indonesia,  Pendidikan  Agama  Islamdi  sekolah mempunyai  posisi  yang  cukup  kuat.  Dikatakan  cukup  kuat  karena  kedudukan  pendidikan agama  Islam  mempunyai  landasan  secara  yuridis  formal  dalam  sistem  bernegara  dan berbangsa.  Ada  beberapa  landasan  yuridis  yang  dapat  dijadikan  rujukan  bahwa  pendidikan agama Islam merupakan subsistem pendidikan nasional.
Pertama,  Pancasila  sebagai  dasar  ideal  bangsa  dan  negara,  sekaligus  sebagai  dasar ideal  pendidikan  nasional  Indonesia.  Pancasila  sebagai  falsafah  Negara  dan  dasar  ideal Bangsa  Indonesia,  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  nilai.  Nilai-nilai  dasar  yang  termaktub dalam Pancasila yaitu sebagai berikut ini (1) Nilai Ketuhanan (2) Nilai kemanusiaan yang adil dan  beradab  (3)  Persatuan  Indonesia  (4)  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan;  dan  (5)  Keadilan  sosial  untuk  seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima nilai dasar tersebut terutama nilai Ketuhanan merupakan  nilai yang  paling  mendasar  dan  pertama  dibandingkan  dengan  nilai-nilai  yang  lain.  Ini  berarti bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat penting dan  strategis dalam konteks pendidikan  nasional  di Indonesia.  Di  sinilah, pendidikan agama Islam mempunyai peranan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik di sekolah.  Selain  itu,  keempat  nilai  dasar  lainnya  merupakan  nilai-nilai  dasar  yang  dijunjung tingi dalam ajaran Pendidikan Agama Islam. 36
Kedua,  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  (UUD’45)  merupakan  landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 ayat (2) Negara menjamin dan melindungi setiap warga  negara Indonesia  berhak  memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia mengakui eksistensi lima agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054  tertanggal  18  November  1978).  Pemerintah  Indonesia  memberikan  ruang  gerak
33 Ibid
34 Zamroni  Hasan  Baharun, Manajemen  Mutu  Pendidikan :  Ikhtiar  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017, hal. iii
35 Umar Tirtarahardja dan  S,L.La Solo, Pengantar Pendidikan, hal. 117
36 Moh.  Muslih  &  Wan  Hasmah  Wan  Mamat,  Pendekatan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam Secara Komprehensif, dalam FORUM TARBIYAH Vol. 7, No. 1, Juni 2009, 14
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
yang jelas dan bebas untuk menumbuhsuburkan keyakinan dari agama yang dipeluknya. Hal ini  berarti  bahwa konstitusi  secara resmi  dan pasti  mengakui  dan  mengapresiasi  serta penuh tanggungjawab  untuk  mengembangkan  nilai-nilai  moral  agama  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional. 37
Ketiga,  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  Nomor  20  tahun  2003  sebagai landasan  operasional  penyelenggaraan  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia.  Dengan  landasan ini, status dan peranan Pendidikan Agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat.  Pada  pasal  12  bagian  (1)  undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  memberikan penekanan  hak  pengajaran  Pendidikan  Agama  kepada  peserta  didik  dan  diajarkan  oleh  guru dan diajarkan oleh guru agama yang sesuai degan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan  agama  peserta  didik  maka  pada  pasal  37  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  ’kurikulum pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat  pendidikan  agama,  pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan / kejuruaan dan muatan lokal. Ini berarti bahwa para guru Pendidikan  Agama  Islam  mempunyai  landasan  yang  kuat  untuk  mengembangkan  proses pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. 38

## Kedudukan  Pendidikan  Islam  Dalam  Sistem  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional
Adapun  kedudukan  Pendidikan  Agama  Islam    dalam  UU  Sisdiknas  2003  adalah:  (a) Pasal  1  ayat  (1),  pendidikan  adalah:  Usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki    kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa dan Negara. (b) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupaka Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai  tujuan pendidikan  (agar peserta  didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. (c) Pasal 4 ayat  (1)  Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta    tidak  bersifat diskriminatif  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai kultural, dan kemajemukkan bangsa. 39
(d)  Pasal  12  ayat  (1)  Setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan    pendidikan  berhak mendapatkan  pendidikan  agamasesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh pendidik  yang  seagama.    Peserta  didik  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama  yang  sesuai dengan  agamanya  masing-masing  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama.  Tiap  sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif. (e) Pasal 15 adapun Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,  vokasi,keagamaan, dan khusus. (f) Pasal  17
37 Moh.  Muslih  &  Wan  Hasmah  Wan  Mamat,  Pendekatan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam Secara Komprehensif, hal. 14
38 Ibid, hal. 15
39 Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu, 167
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
ayat (2) Pendidikan dasar  berbentuk sekolah dasar (SD) dan   madrasah  ibtidaiyah(MI)  atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan  madrasah tsanawiyah (MTs),  atau bentuk lain yang sederajat. (g) Pasal 18 ayat (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah  menengah  atas  (SMA),  madrasahaliyah  (MA),  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain  yang sederajat. (h) Pasal 28 ayat (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul  athfal(RA),  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Salah  satu  jenis  pendidikan  nasional adalah  pendidikan    agama.  Setingkat  dengan  taman  kanak-kanak  (TK)  diberi  nama  raudatul athfal  (RA),  sekolah  dasar  (SD)  dinamakan    madrasah  ibtidaiyah    (MI),    sekolah  menengah pertama  (SMP)  dinamakan  madrasah  tsanawiyah  (MTs),  sekolah  menengah  atas  (SMA) dinamakan    madrasah  aliyah  (MA),  dan  sekolah  menengah  kejuruan  (SMK)  dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK). 40
(i)  Pada  Pasal  30  disebutkan  tentang  pendidikan  keagamaan    pendidikan  keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari  pemeluk agama, sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (2)  Pendidikan  keagamaan    berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadianggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama  (3)  Pendidikan  keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera,dan bentuk lain  yang  sejenis.    Dalam  hal  ini  pendidikan  agama  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN,  MTsN,  maupun  MAN,  masyarakat  dapat  juga  menyelenggarakan  pendidikan  agama, baik    formal  (pesantren,  madrasah),  nonformal  (taman  pendidikan  Al-Qur’an  (TPA),  majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah). 41
(j)  Kemudian  pada  Pasal  36  ayat  (3)  disebutkan  bahwasannya  kurikulum  disusun sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik    Indonesia dengan  memperhatikan  pada  Peningkatan  iman  dan  takwa,    Peningkatan  akhlak  mulia  dan seterusnya.  (k)  Pasal  37    (1)    Kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib  memuat pendidikan  agama,   pendidikan kewarganegaraan dan seterusnya (2) Kurikulum  pendidikan tinggi wajib memuat,pendidikan  agama,   pendidikan kewarganegaraan danbahasa. (l) Pasal 55  ayat  (1)  terkait  pendidikan  yang  berbasis  masyarakat,  semua  masyarakat  berhak menyelenggarakan  pendidikan  berbasis    masyarakat  pada  pendidikan  formal  dan  nonformal sesuai  dengan  kekhasan  agama,  lingkungan  sosial,  dan  budaya  untuk  kepentingan masyarakat.  Pasal-pasal  tersebut    merupakan    penempatan  posisi  pendidikan  Islam  sebagai bagian  dalam  kerangka  sistem  pendidikan  Nasional,  bahwa  pendidikan  Islam  merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional.  Dalam  penjelasan pasal 15 UU  Sisdiknas No.  20 Tahun  2003  menyebutkan  bahwasannya  pendidikan  keagamaan  merupakan  sebuah pendidikan  dasar,  menengah  dan  tinggi  yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat
40 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional, Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 12-16
41 Ibid
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
menjalankan  peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang    ajaran  agama  atau menjadi ahli ilmu agama. 42

## Problematika Pendidikan Islam
Perjalanan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  senantiasa  dihadapkan  pada  berbagai persoalan  yang  multi  komplek,  mulai  dari  konseptual-teoritis  sampai  dengan  operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif,  sehingga  pendidikan  Islam  terkesan  sebagai pendidikan  “kelas  dua”.  Sesungguhnya  sangat  ironis,  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan umat yang lainnya. 43
Pendidikan  Islam  diakui  keberadaannya  dalam  sistem  pendidikan  yang  terbagi menjadi  tiga  hal.  Pertama,  Pendidikan  Islam  sebagai  lembaga  yang  diakui  keberadaannya secara  Eksplisit.  Kedua,    Pendidikan  Islam  sebagai  Mata  Pelajaran  diakuinya  pendidikan agama  sebagai  salah  satu  pelajaran  yang  itu  wajib  diberikan  pada  tingkat  dasar  sampai perguruan tinggi.  Ketiga,  Pendidikan Islam sebagai nilai (value) yakni ketika ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari  problematika  yang  muncul  di  era  global  ini.  Terdapat  dua  faktor  dalam  problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 44
Adapun  factor  internal  ialah  :  (1)  Relasi  Kekuasaan  dan  Orientasi  Pendidikan  Islam. Orientasi  pendidikan,  sebagaimana  yang  dicita-citakan  secara  nasional,  barangkali  dalam konteks  era  sekarang  ini  menjadi  tidak  menentu, atau  kabur  kehilangan  orientasi  mengingat adalah  tuntutan  pola  kehidupan  pragmatis  dalam  masyarakat  Indonesia.  Pendidikan  lebih cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh  pendidikan  Islam  digunakan  sebagai  pondasi  budaya,  moralitas,  dan social  movement (gerakan sosial) menjadi hilang.
(2)  Masalah  Kurikulum  (a)  perubahan  dari  tekanan  pada  hafalan  dan  daya  ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran  agama  Islam,  serta disiplin  mental  spiritual  sebagaimana pengaruh dari timur tengah, kepada pemahaman tujuan makna dan motivasi beragama  Islam untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran  Pendidikan  Islam.  (b)  perubahan  dari  cara  berfikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berfikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami  dan  menjelaskan  ajaran-ajaran  dan  nilai-nilai  Islam.(c)  perubahan  dari  tekanan dari  produk  pemikiran  keagamaan  Islam  dari  para  pendahulunya  pada  sebuah  proses  atau metodologinya  sehingga  menghasilkan  produk  tersebut.  (d)  perubahan  dari  pola pengembangan  kurikulum  pendidikan  Islam  yang  hanya  mengandalkan  pada  para  pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum pendidikan  Islam ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk mengidenti-fikasikan tujuan Pendidikan Islam dan cara-cara mencapainya.
42 Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Dinamika Ilmu, hal. 169
43 Suyatno, Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional, Jurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015, 77
44 Mujahid  Damopolii,  Problematika  Pendidikan  Islam  Dan   Upaya-Upaya  Pemecahannya,  Volume  3 Nomor 1  Februari  2015  TADBIR  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 77
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
(3)  Pendekatan/Metode  Pembelajaran.  Hingga  saat  ini  siswa  masih  banyak  yang senang  diajar  dengan  metode  yang  konservatif,  seperti  ceramah,  didikte,  karena  lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berfikir.
(4)  Profesionalitas  dan  Kualitas  SDM.  Merupakan  salah  satu  masalah  besar  yang tengah  dihadapi  oleh  dunia  pendidikan  di  Indonesia  sejak  masa  Orde  Baru  adalah profesionalisme  guru  dan  tenaga  pendidik  yang  masih  saja  belum  memadai.  Secara kuantitatif,  jumlah  guru  dan  tenaga  kependidikan  lainnya  agaknya  sudah  cukup  memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan.
(5)  Biaya  Pendidikan.  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional  yang    memerintahkan  negara  mengalo-kasikan  dana  minimal  20%  dari  APBN  dan APBD di masing-masing daerah, namun hingga sekarang belum terpenuhi. 45
Faktor  Eksternal  :  (1) Dichotomic .  Masalah  besar  yang  dihadapi  dunia  pendidikan Islam adalah  dichotomy dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, antara  Wahyu  dengan  Akal  setara  antara  Wahyu  dengan  Alam.  Watak  dari  sebuah  ilmu pengetahuan  Islam  zaman  pertengahan  menyatakan  bahwa,  muncul  persaingan  yang  tak berhenti antara  hukum dan teologi  untuk mendapat julukan sebagai mahkota semua ilmu.
(2)  To General  Knowledge .  Kelemahan  dunia  pendidikan  Islam  berikutnya  adalah sifat  ilmu  pengetahuannya  yang  masih  terlalu  general/umum  dan  kurang  memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (problem solving) . (3) Lack of Spirit of Inquiry . Persoalan besar  lainnya  yang  tengah  menjadi  sebuah  penghambat  kemajuan  dalam  dunia  pendidikan Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan.
(4)  Memorisasi.  kemerosotan  secara  gradual  dari  standar-standar  akademis  yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa, karena jumlah buku- buku  yang  tertera  dalam  kurikulum  sedikit  sekali,  maka  waktu  yang  diperlukan  untuk menempuh  proses  belajar  juga  terlalu  singkat  bagi  pelajar  untuk  dapat  menguasai  materi- materi  yang  seringkali  sulit  untuk  dimengerti,  tentang  aspek-aspek  tinggi  ilmu  keagamaan pada  usia  yang  relatif  muda  dan  belum  matang.  Hal  ini  pada  gilirannya  menjadikan  belajar lebih banyak bersifat  studi tekstual daripada  pemahaman  pelajaran yang bersangkutan. Hal ini  menimbulkan  dorongan  untuk  belajar  dengan  sistem  hafalan  (memorizing)  daripada pemahaman  yang  sebenarnya.  (5) Certificate  Oriented. pola  yang  ada  pada  masa  sekarang dalam  mencari  ilmu  telah  menunjukkan  sebuah  kecenderungan  tentang  adanya  pergeseran dari  knowledge oriented menuju  certificate oriented  semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya. 46

## Solusi Terhadap Problematika Pendidikan Islam
Untuk  menanggulangi  problematika  tersebut  berikut  akan  dikemukakan  beberapa solusi  yaitu  :  (1)  Pendidikan  harus  dirancang  sedemikian  rupa  yang  memungkinkan  para peserta didik  mengembangkan potensi  yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh  kebebasan,  kebersamaan,  dan  tanggung  jawab.  Disamping  itu,  pendidikan  harus
46 Musthofa  Rembangy, Pendidikan  Transformatif  :  Pergulatan  Kritis  Merumuskan  Pendidikan  di Tengah Pusaran Arus Globalisasi , Yogyakarta: Teras, 2010, hal. 28
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung  mencapai  sukses  ataupun  penghalang  yang  menyebabkan  kegagalan  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Salah  satu  cara  yakni  alternatif  yang  dapat  dilakukan  adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. 47
Program  pendidikan  harus  diperbaharui,  dibangun  kembali  atau  dimoderenisasi sehingga  dapat  memenuhi  harapan  dan  fungsi  yang  dipikulkan  kepadanya.  pengembangan wawasan  intelektual  yang  kreatif  dan  dinamis  dalam  sinaran  dan  terintegrasi  dengan  Islam harus segera dipercepat prosesnyasolusi pokoknya adalah secularization ,  yaitu industrialisasi sebuah  masyarakat  yang  berarti  diferensiasi  fungsional  dari  struktur  sosial  dan  sistem keagamaannya. 48
Melakukan sebuah nazhar dapat berarti ber at-taammul wa al’fahsh , yakni melakukan perenungan  atau  tengah  menguji  dan  memeriksa  secara  cermat  dan  mendalam,  dan  bisa berarti taqlib  al-bashar  wa  al-bashirah  li  idrak  al-syai’  wa  ru’yatihi ,  yakni  melakukan perubahan pandangan (cara pandang) dan cara penalaran (kerangka pikir) untuk  menangkap dan melihat sesuatu, termasuk di dalamnya adalah berpikir dan berpandangan alternatif serta mengkaji  ide-ide  dan  rencana  kerja  yang  telah  dibuat  dari  berbagai  perspektif  guna mengantisipasi masa depan yang lebih baik. 49

## SIMPULAN
Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan  Islam adalah proses  mengubah  tingkah  laku  individu  pada  kehidupan  pribadi,  masyarakat,  dan  alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi  asasi  dalam  masyarakat.  Pendidkan  Islam  berada  pada  posisi  yang  sangat strategis,  baik  itu  dalam  UUSPN  No.  2  tahun  1989  maupun  dalam  UUSPN  No.  20  tahun 2003.  Pendidikan  Islam  yaitu  sebagai  :      Lembaga  Pendidikan  Formal,  Sebagai  Mata Pelajaran,  Nilai-nilai  Islam  dalam  UU  No.  20  tahun  2003.  Telah  dikemukakan  solusi  dari beberapa problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam seperti yang telah tersebut diatas membutuhkan  perhatian  serta  kerja  sama  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  proses pendidikan untuk memperbaiki proses pendidikan Islam yang ada agar menjadi lebih baik.
47 Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan , Yogyakarta : Gigraf Publishing, 2000, hal. 90
48 Abdul Wahid, Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam ,  Semarang : Need’s Press, 2008, hal. I27
49 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam : mengurai benang kusut dunia pendidikan , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 86
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49

## DAFTAR PUSTAKA
Al-kaylani,  Majid  ‘Irsan. Al-fikr  At-Tarbawi  ‘Inda  Ibn  Taymiyah. Al-Madinah  Al- Munawwarah : Maktabah Dar At-Tarats, 1986.
Ashrof, Ali. Horison Baru Pendidikan Islam . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
At-toumy, Omar Mohammad. Falsafah pendidikan Islam. Jakarta : Bulan bintang, 1979.
Baharun,  Hasan.  “Pemikiran  Pendidikan  Perspektif  Filsuf  Muslim  (Kajian  Kritis  Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Iqbal).” At-Turas , vol. 3, no. 1, 2016.
Baharun, Hasan. “Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis.” Pedagogik , vol. 3, no. 2, 2016, pp. 96–107.
Baharun,  Hasan. Pengembangan  Kurikulum :  Teori  Dan  Praktik  (Konsep,  Prinsip,  Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI) . Cantrik Pustaka, 2017.
Baharun,  Hasan,  and  Robiatul  Awwaliyah.  “Pendidikan  Inklusi  Bagi  Anak  Berkebutuhan Khusus  Dalam  Perspektif  Epistemologi  Islam.” MODELING:  Jurnal  Program  Studi PGMI , vol. 5, no. 1, 2018, pp. 57–71.
Baharun, Hasan, and Robiatul Awwaliyah. “Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) , vol. 5, no. 2, 2017, pp. 224–43.
Damopolii,  Mujahid.  “Problematika  Pendidikan  Islam  Dan    Upaya-Upaya  Pemecahannya”
TADBIR  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 3  Nomor 1  Februari 2015.
Daulay,  Haidar  Putra. Pendidikan  Islam  Dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional. Jakarta  : Kencana Prenada Media Group, 2012.
Dradjat, Zakiah. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
Fauzi,  Ahmad.  “Membangun  Epistemologi  Pendidikan  Islam  Melalui  Kepemimpinan Spiritual :  Suatu  Telaah  Diskursif.” Journal  Empirisma,  STAIN  Kediri ,  vol.  Vol.  24, no. No 2, 2015, pp. 155–67.
Fauzi, Ahmad. “Model Manajemen Pendidikan Islam ; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial.” At-Ta’lim INZAH Genggong Probolinggo , vol. 4, no. Pendidikan Islam, 2017, pp. 1–16.
Hasan Baharun, Zamroni. Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan  Madrasah  Melalui  Pendekatan  Balanced  Scorecard .  Akademia  Pustaka, 2017.
Ibn  Rusn,  Abidin. Pemikiran  Al-Ghazali  Tentang  Pendidikan .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1998.
(Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA VOL. 19, NO. 1, Agustus 2018 VOL. 19, NO. 1, 34-49
Jalal,  Abdul  Fatah. Min  Al-ushul  At-tarbawiyyah  fi  Al-Islam .  Mesir:  Dar  Al-kutub  Al- Mishriyyah, 1977.
Jannah, Fathul. “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional” Jurnal Dinamika Ilmu Vol. 13. No. 2, Desember 2013.
Junaid,  Hamzah.  “Sumber,  Azas    Dan  Landasan  Pendidikan  (Kajian  Fungsionalisasi  secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)” Jurnal Sulesana Volume 7 Nomor 2 2012.
Kadi, Titi, and Robiatul Awwaliyah. “Inovasi Pendidikan : Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan Di Indonesia.” Jurnal ISlam , vol. 1, no. 2, 2017, pp. 144–55.
Langgulung,  Hasan. Beberapa  Pemikiran  Tentang  Pendidikan  Islam .  Bandung:  Al-Ma’arif, 1980.
Muhaimin. Nuansa  Baru  Pendidikan  Islam  :  mengurai  benang  kusut  dunia  pendidikan . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Muslih,  Moh.  &  Wan  Hasmah  Wan  Mamat.  “Pendekatan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama Islam Secara Komprehensif” Jurnal Forum Tarbiyah Vol. 7, No. 1, Juni 2009.
Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
Rembangy, Musthofa. Pendidikan Transformatif : Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi . Yogyakarta: Teras, 2010.
Rubiyanto, Rubino dkk. Landasan Pendidikan . Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003.
Suyatno.  “Dekonstruksi  Pendidikan  Islam  Sebagai  Subsistem  Pendidikan  Nasional” Jurnal Pendidikan Islam Volume IV, Nomor 1, Juni 2015, 77
Syamhudi,  M.  Hasyim.  “  Pendidikan  Agama  Islam  Zaman  Mekah  Awal  (Di  antara  Dua Peradaban  Jahiliyah  Dan  Romawi/Persi)” Jurnal  at-turas Vol.  3  No.  1  Januari-Juni 2016, 91
Tirtarahardja, Umar & S,L.La Solo. Pengantar Pendidikan , Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.
Umar, Bukhari. Ilmu pendidikan Islam. Jakarta : sinar grafika offset, 2010.
Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
Wahid,  Abdul. Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam . Semarang : Need’s Press, 2008.
Zamroni. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Jogjakarta : Gigraf Publishing, 2000.