## JURNAL
SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOL 2 NO 4 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X

## PERSPEKTIF HUKUM: PENJAMINAN SIMPANAN PADA PERBANKAN SYARIAH
Anindya Nabillah 1 , Nun Harrieti 2 dan Helza Nova Lita 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia Corresponding Author : Anindya Nabillah Email : anindya18001@mail.unpad.ac.id, nun.harrieti@unpad.ac.id,
helza.nova@unpad.ac.id Info Artikel : Diterima : 29 Maret 2022 Disetujui : 07 April 2022 Dipublikasikan : 15 April 2022 Kata Kunci: Bank Syariah, Jaminan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Prinsip kafalah Keywords: Sharia Bank, Guarantee, Deposit Insurance Corporation (LPS), Kafalah Principle

## ABSTRAK
Latar Belakang: Likuidasi yang terjadi pada 16 bank di Indonesia berdampak terhadap tingkat  kepercayaan  masyarakat  sebagai  nasabah.  Peristiwa  ini  menjadi  alasan pemerintah  mengeluarkan kebijakan baru  dalam  perbankan  yaitu  dengan  memberikan jaminan  atas  simpanan  setiap  nasabah. Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk mewujudkan  usaha  yang  dapat  mendukung  pembangunan  ekonomi  pada  industri perbankan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menyimpan dana dan LPS  untuk  menjamin  simpanan  nasabah. Metode : Metode  penelitian  yang  dipakai dalam  tulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti permasalahan  dan  mengaitkan  dengan  hukum  positif  dan  metode  analisisnya  adalah metode  deskriptif. Hasil: Hasil  penelitian  menunjukkan  pemberian  jaminan  kepada nasabah  dilakukan  dengan  cara membuka  fasilitas  yang  ditentukan  bank  yang terlebih dahulu menganalisa dan melakukan evaluasi nasabah yang akad diberi jaminan. Secara terperinci  LPS  syariah  memang  belum  memiliki  aturan  tersendiri,  namun  dalam melaksanakan  penjaminan  LPS  sudah  menerapkan  sejalan  dengan  ajaran  syariah. Kesimpulan: Keberadaan  perbankan  yang  sudah  lama  menjadi  pusat  industri perputaran ekonomi suatu   negara, harus mempertahankan kepercayaan seluruh nasabah yang mempercayai industri perbankan dalam menyimpan aset dan harta kekayaannya.

## ABSTRACT
Background: The liquidation that occurred at 16 banks in Indonesia had an impact on the level of public trust as customers. This incident is the reason for the government to issue  a  new  policy  in  banking,  namely  by  providing  guarantees  for  each  cust omer's deposits . Purpose: This  study  aims  to  create  a  business  that  can  support  economic development in the banking industry which is trusted by the public as an institution to save funds and LPS to guarantee customer deposits. Method: The research method used in  this  paper  is  normative  juridical  which  is  carried  out  by  researching  problems  and relating it to positive law and the method of analysis is descriptive method. Results: The results of the study show that the provision of guarantees to customers is carried out by opening  a  facility  determined  by  the  bank  which  first  analyzes  and  evaluates  the customer whose contract is guaranteed. In detail, the Sharia IDIC does not yet have its own rules, but in implementing the guarantee, the IDIC has implemented it in line with sharia teachings. Conclusion: The existence of banking, which has long been the center of  a  country's  economic  cycle  industry,  must  maintain  the  trust  of  all  customers  who
trust the banking industry in storing their assets and assets .

## PENDAHULUAN
Krisis  moneter  yang  terjadi  di  tahun  1998  diawali  rendahnya  nilai  tukar  rupiah terhadap dollar AS yang menyebabkan depresiasi rupiah yang sangat memengaruhi industri perbankan, hal ini ditandai dengan likuidasi terhadap 16 bank dan mengakibatkan dampak buruk  terhadap  industri  perbankan  (Julitawaty,  2021).  Selain  itu,  dampak  besar  yang dialami akibat kejadian krisis ini ditandai dengan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan  mengakibatkan  bank  dalam  posisi  sulit,  hal  ini  mengakibatkan  masyarakat  cemas sehingga kepercayaan terhadap industri perbankan sangat menurun (Suleman et al., 2021).
Kepercayaan yang menurut mengakibatkan penarikan dana yang dilakukan nasabah kepada  bank  secara  besar-besaran  menimbulkan  kesulitan  likuiditas  pada  seluruh  sistem perbankan dan hal ini membuat sistem pembayaran sulit dan juga kelangsungan ekonomi nasional  yang  terancam  (Pratiwi,  2018).  Peristiwa  tersebut  menjadi  alasan  lahirnya kebijakan pemerintah berupa Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap  Kewajiban  Pembayaran  Bank  Umum  yang  dikenal  dengan  sebutan  blanket guarantee  (Ramelan,  2020).  Dengan  adanya  program  penjaminan  yang  dibuat  oleh pemerintah  dapat  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri  perbankan, namun  kebijakan  penjaminan  ini  tidak  bertahan  lama  karena  membuat  anggaran  negara menjadi tinggi dan menimbulkan moral hazard oleh kedua belah pihak, baik pihak bank dan nasabah.
Jaminan  berupa  blanket  guarantee  tidak  bertahan  lama,  karena  dianggap  kurang efektif pemerintah membangun lembaga khusus yang memberikan jaminan atas simpanan nasabah  yaitu  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (selanjutnya  disebut  LPS)  (Syafril,  2020). Latar belakang dibangunnya LPS memiliki maksud dan tujuan  yaitu untuk mewujudkan usaha  yang  dapat  mendukung  pembangunan  ekonomi  pada  industri  perbankan  yang dipercaya  oleh  masyarakat  sebagai  lembaga  untuk  menyimpan  dana  dan  LPS  untuk menjamin simpanan nasabah. Selain memberikan jaminan, LPS juga memiliki peran aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Peran aktif yang dilakukan yaitu menindak lanjuti  penanganan  dan  penyelamatan  terhadap  bank  gagal,  baik  dalam  perkara  tidak berdampak sistemik dan berdampak sistemik (Alfian & Rahayu, 2019).
Indonesia menjalankan sistem perbankan yang terbagi menjadi dua yaitu perbankan syariah dan konvensional (Umardani & Muchlish, 2016). Sistem yang membedakan antara dua jenis bank tersebut terletak pada pembagian keuntungan dan pengembalian titipan dana nasabah (Roziq & Diptyanti, 2013). Dalam perbankan syariah tidak menggunakan bunga sebagai cara  untuk  memperoleh keuntungan,  bank  syariah  menerapkan  sistem  bagi  hasil kepada nasabah, dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin nasabah penyimpan, LPS memiliki  tugas,  antara  lain  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Selain berfungsi  sebagai pemelihara  stabilitas  sistem  perbankan,  LPS  juga  menjalankan  tugasnya,  antara  lain: merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  dalam  rangka  turut  aktif  memelihara  stabilitas sistem  perbankan,  merumuskan,  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  penyelesaian bank  gagal  yang  tidak  berdampak  sistemik,  dan  melaksanakan  penanganan  bank  gagal yang berdampak sistemik.
LPS  tidak  hanya  memberikan  jaminan  kepada  nasabah  bank  konvensional,  tetapi menjamin seluruh simpanan nasabah bank yang beroperasi di wilayah Indonesia, dalam hal ini berarti LPS juga memberikan jaminan kebada nasabah bank syariah (Lubis, 2019). LPS
Volume 2, Nomor 4, April 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
memiliki  fungsi  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  di  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2004 tentang LPS yang menyatakan bahwa lembaga ini berfungsi untuk  menjamin simpanan  nasabah  penyimpan  dan  sebagai  lembaga  yang  turut  aktif  dalam  memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Rauf, 2021).
Industri  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  salah  satu  segmen pertumbuhan  yang  tercepat  di  industri  keuangan  dengan  pertumbuhan  10-15%,  secara global aset perbankan syariah diperkirakan semakin meningkat (Mujib, 2016). Hal tersebut merupakan  indikator  bahwa  perbankan  syariah  mulai  diminati  akan  perannya  dalam keuangan global secara keseluruhan.
Kegiatan perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun, menyalurkan dana dan  menyimpan  aset  seluruh  nasabah  terdapat  lembaga  yang  mendampingi  untuk memberikan  jaminan  atas  kekayaan  nasabah  yang  disimpan  pada  bank,  yaitu  LPS (Maulinda,  Maani,  &  Mubyarto,  2021).  LPS  adalah  lembaga  independen  yang  hadir bersama  dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2005  tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, selain itu LPS memiliki aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN).
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  Nomor  1  Tahun  2020 disebutkan  bahwa  penjaminan  simpanan  yang  diberikan  oleh  LPS kepada  nasabah  bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip kafalah . Prinsip kafalah yaitu prinsip penjaminan yang  diberikan  oleh  LPS  ( kafiil )  kepada  nasabah  penyimpan  ( ashil )  (Anawati,  2022). Prinsip ini adalah salah satu bagian dari prinsip Islam dalam memberikan jaminan (Fauzia, 2014). Namun, dalam melaksanakan prinsip kafalah belum terbentuk regulasi pasti yang secara jelas mengatur tentang prosedur penerapan prinsip kafalah pada LPS yang menjamin simpanan bank syariah, peraturan tentang kafalah sangat penting karena prinsip ini yang membedakan  pemberian  jaminan  oleh  LPS  yang  diberikan  kepada  nasabah  bank konvensional dan nasabah bank syariah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan,  maka  akan dibahas  lebih lanjut menganai  Bagaimana  pelaksanaan  pemberian  jaminan  oleh  LPS  kepada  nasabah  bank syariah  berdasarkan  prinsip  kafalah  yang  dikaikan  denga  PLPS  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang Pelaksanaan Penjaminan dan resolusi Bank Syariah. P enelitian ini bertujuan untuk mewujudkan  usaha  yang  dapat  mendukung  pembangunan  ekonomi  pada  industri perbankan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menyimpan dana dan LPS untuk menjamin simpanan nasabah.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berlaku dalam perlindungan  hukum  terhadap  norma  atau  peraturan  hukum  lainnya  dengan  kaitannya dalam  penerapan  peraturan-peraturan  hukum  pada  praktik  di lapangan  (Benuf  & Azhar, 2020). Peraturan yang dimuat untuk melaksanakan penelitian  yaitu bahan hukum primer seperti  PLPS  Nomor  1  Tahun  2020,    Fatwa  No.  11/DSN-MUI/IV/2000,  Fatwa  No. 118/DSN-MUI/II/2018,  Fatwa  No.  130/DSN-MUI/X/2019,  KUH  Perdata  dan  hukum positif lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain bahan hukum primer, penelitian ini  memuat  sumber  yang  berasal  dari  buku  hukum,  tulisan  ilmiah,  jurnal  hukum  dan memuat  bahan  hukum  tersier  yaitu  penjabaran  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  hukum positif  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari  laman  website  yang  terdapat  di  internet (Desmayanti, 2018). Seluruh bahan hukum yang memuat dalam tulisan ini akan dianalisis dengan merode deskriptif atas permasalahan yang terdapat pada identifikasi masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbankan syariah lahir di Indonesia karena keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam dan memilki pandangan bahwa bunga bank yang terdapat dalam  perbankan  konvensional  adalah  kegiatan  yang  riba  dan  diharamkan  oleh Islam(Syafii & Harahap, 2020). Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah sudah dikenal  secara  luas.  Dalam  operasionalnya,  perbankan  syariah  mengutamakan  konsep pembagian hasil atas usaha yang dijalankan oleh pemilik modal dengan pihak pengelola modal.
Pada  masa  krisis  moneter,  bank  syariah  terbukti  mampu  bertahan  ditengah guncangan pasar keuangan yang terimbas akibat krisis finansial. Terjadinya krisis global tidak  terlalu  berdampak  pada  industri  perbankan  syariah,  karena  pembiayaan  yang bermasalah  pada  bank  syariah  relatif  rendah.  Kegiatan  perekonomian  memiliki  prinsip untuk menciptakan dan melahirkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi Islam selama ini berjalan dengan keinginan dan cita-cita bangsa untuk mencapai keadilan dan  kemakmuran  bagi  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  mempercayai  industri perbankan  khususnya  syariah.  Perbankan  syariah  dinilai  memiliki  potensi  untuk menggerakkan  roda  perekonomian  karena  terlah  diakui  secara  global  bahwa  Indonesia berhasil meraih peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) 2021 dan dinilai sebagai negara yang mampu memimpin dengan baik industri jasa keuangan syariah global. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan  dalam  kegiatan  operasionalnya  perbankan  syariah  mengacu  kepada  ketentuan  yang terdapat pada al-Qur’an dan Hadits. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang menyangkut tata cara bermuamalah, yaitu kegiatan yang tidak lepas dari  hubungan  manusia  dengan  sesama  dalam  aspek  sosial,  ekonomi, politik dan budaya. Pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat dikelola dan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki ketertarikan atas perbankan syariah, dan tidak terbatas pada masyarakat Islam saja.
Bank  syariah  berkedudukan  sebagai  suatu  lembaga  intemediasi  ( intermediary institution ) yaitu mengarahkan dana dari masyakat dan menyalurkan kembali dana terdebut kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya  dalam  bentuk  jasa  pembiayaan  bank.    Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berada di bawah Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Operasi  perbankan  dengan  prinsip syariah  sepenuhnya  diakomodasi  oleh  Undang-Undang.  Bank  syariah  di  Indonesia melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa dan prinsip lain yang diperbolehkan syariah.
Prinsip  dasar  perbankan  syariah  dalam  aktivitas  serta  produknya  harus  mendapat persetujuan  dari  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Pembiayaan  yang  diberikan  kepada nasabah  hanya  untuk  aktivitas  yang  bersifat  halal,  dan  sumber  pendapatan  yang dibagihasilkan kepada  nasabah  hanya  pendapatan  yang  diperoleh dari  pembiayaan  yang disalurkan  kepada  nasabah  debitur.  Dalam  menjalankan  tugasnya  industri  perbankan sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat  guna  menunjang  pelaksanaan pembangunan  nasional,  perbankan  harus  mampu  membangun  kepercayaan  kepada masyarakat khususnya  nasabah  yang  menyimpan  asetnya  pada  bank.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan melalui pendirian lembaga yang dapat menjamin simpanan nasabah. Di tahun 2004  pemerintah  mendirikan  lembaga  untuk  menjamin  simpanan  setiap  nasabah  pada Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS).
Program  penjaminan  simpanan  melalui  LPS  dikenal  sebagai deposit  insurance , istilah ini digunakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1933 pada saat pemerintah
Volume 2, Nomor 4, April 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
mendirikan Federal  Deposit  Insurance  Corporation (FDIC).  Keberadaan deposit insurance merupakan  bagian  dari  usaha  pemerintah  untuk  mengembalikan  kestabilan ekonomi  pada  awal  tahun  1930.  Sejak  saat  itu  hadirnya  lembaga deposit  insurance digunakan  hampir  di  setiap  negara.  Melihat  tingginya  manfaat  dari  hadinya deposit insurance, kalangan perbankan Intenasional ingin mendirikan lembaga deposit insurance yang berskala dunia.
Istilah deposit  insurance di  Indonesia  diartikan  dengan  asuransi  deposito. Pentingnya asuransi deposito ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomoe 34 Tahun 197 tentang  Jaminan  Simpanan  Uang  pada  Bank.  Namun,  pada  praktiknya  pelaksanaan program  penjaminan  ini  tidak  berjalan  dengan  efektif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pembentukan  LPS  untuk  memberi  rasa  aman  dan  mengembalikan  kepercayaan  kepada masyarakat.  Hadirnya  LPS  yang  berperan  untuk  menjamin  simpanan  harta  kekayaan nasabah  yang  disimpan  di  bank,  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  untuk melakukan kegiatan ekonomi secara luas melalui perbankan karena mendapat jaminan dari pemerintah.  Setelah  terjadinya  krisis  moneter  yang  berdampak  buruk  pada  kepercayaan masyarakat  terhadap  pihak  bank,  pendirian  LPS  bertujuan  untuk  mengembalikan kepercayaan  para  nasabah  bank  untuk  tetap  melakukan  kegiatan  ekonomi  melalui perbankan.  Selain  itu,  LPS  dapat  memberikan  perlindungan  dua  risiko  yang  mungkin terjadi pada kegiatan operasional perbankan, yaitu :
a. Irrational run yaitu dimana kondisi bank tidak dapat memenuhi permintaan kepada nasaabah atas simpanan nasabah dalam jumlah yang besar, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa bank memiliki keterbatasan dalam penyediaan cash pada pihak bank,  dan  hal  ini  tentunya  akan  menyebabkan  masyarakat  untuk  mengambil simpananannya dan menutup rekening di bank.
b. Systemic Risk, adalah kebangkrutan bank yang berimbas buruk kepada bank lain, sehingga dalam kejadian ini dapat menghancurkan bagian dari sistem perbankan, karena systemic risk ini berkaitan dengan perubahan drastic yang terjadi di pasar secara keseluruhan.
Dasar hukum LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank syariah terdapat pada Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas mengenai kafalah. Dalam aturan tersebut menghimbau  mengenai kegiatan prinsip  kafalah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman pada  operasional  LKS  termasuk  LPS  yang  menjamin  kegiatan  syariah.  Kafalah  terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :
a. Kafalah bil mal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang
b. Kafalah bin Nafs adalah jaminan diri dari si penjamin
c. Kafalah bin Taslim adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir
d. Kafalah al Munjazah adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan bertujuan untuk kepentingan tertentu, dan
e. Kafalah  al  Muallaqah adalah  bentuk kafalah yang  sederhana  dari kafalah  al Munjazah, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan tertentu.
Setelah  disahkannya  DSN-MUI  yang  membahas  kafalah  secara  umum,  DSN  juga menerbitkan dua aturan mengenai fungsi pokok LPS dalam perbankan syariah, yaitu Fatwa No.  118/DSN-MUI/II/2018  tentang  Penjaminan  Simpanan  Nasabah  Bank  Syariah  dan Fatwa  No.  130/DSN-MUI/X/2019  tentang  Resolusi  Bank  Syariah.  Kriteria  penjaminan yang  diberikan  oleh  LPS  kepada  nasabah  bank  syariah  berdasarkan  Pasal  3  Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, terdiri dari :
a. Giro berdasarkan prinsip wadiah
b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah
c. Tabungan  berdasarkan  berdasarkan  prinsip mudharabah  muhlawah, atau  prinsip mudharabah muqayyadah , bentuk simpanan tersebut risikonya ditangggung oleh pihak bank
d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthalaqah atau prinsip mudharabah muwayyadah yang risikonya ditanggung pihak bank.
Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sebesar 2 Milyar per nasabah, dan apabila nasabah  memiliki  beberapa  rekening  simpanan  pada  satu  bank,  maka  untuk  menghitung simpanan  yang  dijamin  adalah  saldo  seluruh  rekening  tersebut  diakumulasikan.  Agar mendapatkan  jaminan  dari  LPS,  maka  setiap  bank  peserta  diwajibkan  untuk  membayar sejumlah premi yang disetor ke LPS. besaran premi penjaminan uuntuk setiap bank peserta adalah 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan di setiap periode.
Dalam memberikan jaminan kepada nasabah bank syariah, disebutkan dalam Pasal 2 PLPS Nomor 1 Tahun 2020 bahwa pemberian jaminan dilaksanakan berdasarkan prinsip kafalah. Penerapan  prinsip  kafalah  merupakan  bagian dari aturan  DSN-MUI  disebabkan status LPS merupakan pelaksana program penjaminan simpanan yang menjalankan peran pemerintah sebagai mandat dari Peraturan LPS.
Mekanisme  sistem  perbankan  berdasarkan  prinsip kafalah diaplikasikan  dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan langkah pertama yaitu pembukaan fasilitas yang ditentukan  bank  atas  dasar  hasil  analisa  dan  evaluasi  dari  nasabah  yang  akan  diberikan jaminan. Fungsi dari kafalah adalah memberikan jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara aman dan memiliki kepastian, sehingga terdapat  keamanan dalam  berusaha  atau  bertransaksi.  Dalam  hal  lain  terdapat  ketentuan khusus  antara  lain  kontribusi  kepesertaan  dan  premi  dari  bank  syariah  yan  dikelola berdasarkan  prinsip  syariah,  serta kegiatan  investasi  atas  kekayaan LPS  yang  bersumber dari kontribusi, premi dan hasil pengelolaannya yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.
Kafalah adalah salah satu yang termasuk dalam perjanjian borgtocht atau guarantee, baik berupa personal guarantee mapupun corporate guarantee, yang dikenal dalam industri perbankan konvensional dan sesuai dengan KUH Perdata. Dalam skema LPS, ta’awun atau yang  dikenal dengan  kerja  sama dapat diwujudkan  guna  melindungi dari  peristiwa  yang membawa  kerugian.  Dalam  penjaminan  atau  guarantee  yang  diterbitkan  oleh  Bank berdasarkan  prinsip  syariah,  menggunakan  akad  skema  yang  sama  dalam  LPS  yaitu menerapkan Kafalah bil Ujrah yaitu akad yang diadopsi langsung dari sistem penjaminan simpanan, akad ini menjelaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk membayar kepada pihak  penerima  jaminan  atau  nasabah  jika  terjadi  wanprestasi  atau  ada  kewajiban pembayaran  dari  pihak  yang dijamin.  Namun dalam  menjamin  simpanan  LPS  diusulkan untuk  menerapkan  akad  kafalah,  yaitu  akad  yang  dilaksanakan  pada  sistem  penjaminan simpanan yang saat ini berlaku. Akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena merupakan otoritas pemerintah demi mencapai cita-cita pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dengan diselaraskan bersama ajaran Islam.
LPS  merupakan  lembaga  yang  menjalankan  tugasnya  untuk  membantu  industri perbankan  yang  bermasalah,  serta  dapat  mejadi  pengaman  sistem  perbankan  agar mewujudkan  iklim  perbankan  yang  sehat,  peraturan  bank  yang  melindungi  dan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat mengurangi terjadinya moral hazard dan
Volume 2, Nomor 4, April 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
mengurangi risiko kejahatan dalam operasional perbankan, karena perbankan merupakan pusat paling penting dalam perputaran ekonomi suatu negara.
Penjaminan yang diberikan oleh LPS menerapkan prinsip kafalah, hal ini dilakukan sesuai  dengan  ketetapan  syariah.  dalam  Pasal  1694  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa penyimpanan dana para nasabah yang disimpan di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito pada awalnya adalah suatu titipan, dan bahwa jika titipan tersebut digunakan dan keuntunguannya  dirasakan  oleh  pihak  yang  dititipi  maka  pihak  yang  dititipi  harus menanggung hasil yang telah disepakati. Dalam ketetapan Islam yang terikat dengan syarat yang  ditetapkan,  LPS  selaku  lembaga  yang  memiliki  wewenang  dalam  melakukan perbuatan hukum dalam menjamin simpanan nasabah dianggap sah untuk menjadi pihak yang menjamin. Prinsip kafalah dalam mekanisme pemberian jaminan dari LPS berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Prinsip ini berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum.
Sesuai dengan PLPS Nomot 1 Tahun 2020 yang membahas mengenai pelaksanaan penjaminan dan resolusi bank syariah, mengatur mengenai pemberian jaminan berdasarkan prinsip  kafalah  dimana  prinsip  tersebut  sebelumnya  sudah  diatur  oleh  Fatwa  DSN-MUI No.  11/DSN-MUI/IV/2000.  Namun,  hingga  saat  ini  belum  ada  regulasi  khusus  yang mengatur mengenai LPS syariah, peraturan yang ada hanya mengatur tentang pelaksanaan jaminan  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  harus  sejalan  berdasarkan  ajaran  syariah  dan beberapa peraturan yang hanya mengatur mengenai prinsip kafalah. Jika regulasi mengenai prinsip kafalah belum dibentuk akan memicu rasa khawatir masyarakat terhadap perbankan syariah, karena dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional sangat jauh berbeda dalam melakukan operasionalnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  maka  penulis  menarik  kesimpulan Keberadaan perbankan yang sudah lama menjadi pusat industri perputaran ekonomi suatu negara, harus mempertahankan kepercayaan seluruh nasabah yang mempercayai industri perbankan dalam  menyimpan  aset  dan  harta kekayaannya. Terutama  industri  perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan atas asetnya. Kegiatan operasional industri  perbankan  sangat  membutuhkan  pembentukan  suatu  lembaga  untuk  menjamin simpanan  nasabah  atau  dana  piha  ketiga  yang  dikenal  sebagai  LPS  untuk  mengurangi kemudlaratan yang dikhawatirkan berdampak pada nasabah bank dan dapat memberikan keamanan serta mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap operasional dan lembaga keuangan. Namun, dalam peraturannya LPS Syariah masih belum diatur secara jelas dan belum memiliki regulasi yang pasti.
Berjalannya  kegiatan  perbankan  syariah  yang  juga  turut  serta  dijamin  oleh  LPS, harus  memberikan  jaminan  tersebut  berdasarkan  prinsip  Islam.  Oleh  karena  itu,  LPS menerapkan  prinsip  kafalah  dalam  memberikan  jaminan  kepada  nasabah  bank  syariah, prinsip  ini  diiringi  oleh  Fatwa  DSN-MUI  No.11/DSN-MUI/IV/2000  yang  mengatur tentang kafalah dan juga PLPS Nomor 1 tahun 2020. Prinsip kafalah yang merupakan asas dari  ajaran  Islam  yang  dilakukan  oleh  LPS  untuk  memberikan  jaminan  kepada  nasabah bank syariah diberikan dalam bentuk pemberian jaminan dari bank dengan langkah pertama dengan  cara  bank  menganalisa  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  nasabah.  Ketetapan peraturan yang membahas mengenai prinsip kafalah sudah dibentuk melalui PLPS dan juga DSN-MUI, namun dalam mekanisme pemberian jaminannya belum dibentuk aturan yang jelas mengenai LPS syariah, karena dalam pemberian jaminan kepada nasabah bank syariah dan  bank konvensional  pasti terdapat  beberapa  perbedaan dalam  pengelolaan  premi  dan mekanismenya.  Oleh  karena  itu  perlu  dibentuk  regulasi  mengenai  LPS  syariah  yang
memuat prinsip kafalah didalamnya untuk memberikan jaminan kepada seluruh nasabah bank syariah.

## BIBLIOGRAFI
Alfian, Nurul, & Rahayu, Runik Puji. (2019). Peran Audit Internal Dalam Upaya Preventif Fraud (Study Kasus Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei). Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 4 (1), 45–59. Anawati, Vetri. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Mojoagung .
Benuf,  Kornelius,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai instrumen  mengurai  permasalahan  hukum  kontemporer. Gema  Keadilan , 7 (1), 20– 33.
Desmayanti,  Rakhmita.  (2018).  Tinjauan  Umum  Perlindungan  Merek  Terkenal  Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan , 6 (1), 1–21.
Fauzia, Ika Yunia. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah . Kencana.
Julitawaty, Wily. (2021). Manajemen Perbankan . Yayasan Kita Menulis. Lubis, Indah Lanniari. (2019). Pengaruh persepsi nasabah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan  terhadap  kepercayaan nasabah  menabung  di  PT  Bank  Syariah  Mandiri Tbk cabang Padangsidimpuan . IAIN Padangsidimpuan. Maulinda,  Indah,  Maani,  Bahrul,  &  Mubyarto,  Novi.  (2021). Pengaruh  Pengetahuan Produk  Perbankan  Syariah  Dan  Motivasi  Menghindari  Riba  Terhadap  Keputusan Menjadi  Nasabah  Bri  Syariah  Cabang  Jelutung  Kota  Jambi .  UIN  Sulthan  Thaha Saifuddin Jambi.
Mujib,  Abdul.  (2016).  Manajemen  Strategi  Promosi  Produk  Pembiayaan  Perbankan Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 1 (1). Pratiwi, Widya Sari. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penggesekan Ganda (Double Swipe) Kartu Kredit Pada Transaksi Non Tunai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perba.
Ramelan, Yudha. (2020). Perlindungan Terhadap Simpanan Pernah Tercatat Pada Bank, Bukan Suatu Keniscayaan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (4), 789–804.
Rauf, Hamzah. (2021). Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2004  Sebagaimana  Telah  Diubah Menjadi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2009  Tentang  Lembaga  Penjamin Simpanan. Lex Privatum , 9 (6).
Roziq,  Ahmad,  &  Diptyanti,  Rinanda  Fitri.  (2013).  Variabel  penentu  dalam  keputusan memilih  tabungan  mudharabah  pada  bank  syariah  mandiri  cabang  Jember. Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen , 12 (1).
Suleman,  Abdul  Rahman,  Simarmata,  Hengki  Mangiring  Parulian,  Panjaitan,  Pawer Darasa, Basmar, Edwin, Damanik, Darwin, Nainggolan, Pinondang, Arfandi, S. N., Hidayatulloh,  A.  Nururrochman,  Purba,  Bonaraja,  &  Nainggolan,  Lora  Ekana. (2021). Perekonomian Ind
Syafii,  Indra,  &  Harahap,  Isnaini.  (2020).  Peluang  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) , 1 (1), 666–669. Syafril, S. E. (2020). Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya . Prenada Media. Umardani, Dwi, & Muchlish, Abraham. (2016). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank  syariah  dan  bank  konvensional  di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  Dan
Volume 2, Nomor 4, April 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Pemasaran Jasa , 9 (1), 129–156.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.