ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150

## IWADH KHULUK BERUPA JASA;
Studi Analisis Terhadap  Pendapat Imam Syaf i
Hasan Anwar
Universitas  Islam Nahdlatul  Ulama  (LJNISNU) Jepara Email: hasananwar@gmail.com
Keywords
Iwadh, khuluk, Services,
Imam Syaf  i, divorce.
Abstract This article was  compiled to assess the opinions and istinbat Shafi'i about 'khuluk  iwadh in the form of services. MoreoveS, it will also be assessed on the relevance  of the opinion of Imam Shafi'i with existing law in Indonesia, akni Compilation of Islamic  Law.  Results from the research literature shows  that  Iwadh does not have material  or goods, but services may  be based  on the agreement of both parties.  According to Imam  Shafi'i that the wife can pay by using the services  iwadh lactating result of the relationship with her husband  who had dikhuluk. Because breast-feeding the child is duty of the husband to pay for it, then she can make her rights as iwadh, of course,  with kesepakatan.Da\amsetsopinion,\mamshat{\usingq\yasmethod,\eby equating iwadh khuluk  form of services with a lease agreement. Illat or similarities between the two lies in the benefit that can be felt. While in the Compilation of Islamic  Law does not explicitly  mention the type  and magnitude  iwadh, but all based on the agreement  between  the parties litigant. If both parties agree with iwadh form of services,  then  there khuluk.

## Abstrak
Artikel ini disusun  guna mengkaji pendapat serla  istinbot  Imam  Syaf  i tentang'iwadh dalam khuluk yang  berupa jasa. Selain itu, akan juga dikaji mengenai relevansi  pendapat Imam Syaf i tersebut  dengan  hukum  yang ada di Indonesia, akni Kompilasi  Hukum  Islam. Hasil dari penelitian kepustakaan ini menunjukkanbahwa  lwodh tidak harus berupa materi atau barang,  akan tetapi boleh berupa jasa atas  dasar  kesepakatan  kedua  belah pihak. Menurut Imam  Syaf i bahwa istri dapat membayar iwadh dengan menggunakan jasa menyusui anak hasil hubungan  dengan  suaminya  yang telah dikhuluk.  Karena  menyusukan anak itu juga merupakan kewajiban suami untuk  membiayainya,  maka istri bisa  menjadikan  haknya sebagai iwodh, tentunya  dengan  kesepakatan.Dalam  menetapkan pendapatnya, Irnam Syaf i men ggunakan metode q iy a s, y ait:u dengan menyamakan iw a dh khuluk berupa j asa dengan  akad sewa menyewa. Illat atatpersamaan  arfiara keduanya terletak  pada adanya  kemanfaatan yang  dapat dirasakan. Sedangkan dalam Kompilasi  Hukum  Islam tidak menyebutkan secara eksplisit  mengenai jenis dan besarny a iwadh,  akan tetapi semua berdasarkan kesepakatan  antara  kedua belah pihak  yang berperkara. Jika kedua  belah pihak sepak at dengan iw adhberupa jasa, maka terj adilah khuluk.
Pendahuluan
Dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup  keluarga  yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih  sayang  dengan  cara y ang diridhai  oleh Allah SWT adalah  dengan jalan perkawinan.
Dalam  Islam  perkawinan  merupakan suatu  akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki  dan perempuan. Hal tersebut  sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri,  yang tercantum  di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun  7974, pasal I yaitu: "Bahwa perkawinan ialah ikatan  lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami istri dengan tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa". Begitu juga disebutkan  dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa: "Perkawinan  bertujuan untuk mewujudkan  kehidupan rumah tangga yang s akinah, maw addah, w ar ahmah " .
Berdasarkan kedua undang-undang  di atas, jelaslah bahwa  tujuan  perkawinan tersebut adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan  ajaran Islam, yang  tentunya pula semua orang  menginginkannya.
Perkawinan  merupakan  sesuatu yang disunnahkan  oleh Allah dan Rasul-Nya, sebab disamping tujuan  perkawinan yang  tersebut  di atas, perkawinan juga bertujuan memperoleh keturunan.  Setelah itu juga akan  menimbulkan rasa saling cinta mencintai  antara suami  istri, saling  kasih mengasihi  antara  orang tua dan anak- anaknya  dan  anggota  keluarga yang lain. Semua itu merupakan hikmah  perkawinan  yang diberikan Allah kepada kita, karena setelah  seseorang itu melaksanakan perkawinan rnaka Allah akan rnenjadikan  rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.
Dalam  rangka untuk  mencapai tujuan  dan hikmah  perkawinan tersebut antara suami  istri harus saling mempergauli menurut caru yang ma'ruf, yaitu saling mencintai,  berbuat baik dan setia  satu  dengan  yang lainnya serta saling tolong menolong  dengan tulus dan jujur.  Tapi tujuan tersebut tidak semuanya  terlaksana. Bisa saja karena keadaan atalu faktor tertentu yang menjadikan  ikatan perkawinan tidak sesuai  yang diharapkan. Ikatan  perkawinan menghendaki suatu keharmonisan  untuk  selamanya  dalam
membina  kasih sayang antara suami dan istri. Namun  karena  berbagai  faktor,  ikatan  iru dapat terjadi keretakan yang tidak dapat dipertahankan  keberlangsungannya.
Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan  bahwa  banyak  orang yang baru melaksanakan akad nikah, beberapa bulan atau tahun  dan bahkan mereka yang  sudah mempunyai anak atau cucu, terjadi perceraian. Dalam membina rumah  tangga, antara suami dan istri tidak selalu  dapat  menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka, sehingga terjadi adalah perceraian. Meskipun perceraian itu halal,  namun
sangat dibenci Allah.
Konflik yang terjadi dalam rumah tarngga yang menyebabkan  putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang  suami dengan  seorang istri bisa timbul  dari suami  yang memulai atau juga dari istri. Dalam  kondisi tertentu bila ikatan itu tidak bisa dipertahankan,  Islam  membolehkan untuk rnemutus  ikatannya  atas  dasar kemauan keduabelah pihak. Suami diberi hak untuk melaksanakan  suatu  perbuatan hukum yang akan menjadi  sebab pemutusannya. Perbuatan ini disebut dengan talak. Ilustrasi mengenai perbuatan hukum ini adalah seorang suami melontarkan ucapan kepadanya  dengan kata-kata talaq.
Berdasarkan ilustrasi tersebut  dikenali bahwa talak sebagai perbuatan hukum akan menimbulkan  akibat  hukurn yakni putusnya ikatan  perkawinan.Sehingga,  hak  yang diletakkan pada pihak  suami ini memerlukan kewaspadaan dalam arti suami tidak mudah  melontarkan kata dan niatnya. Hak  talak ini dapat  digunakan untuk menj adi j alan  keluar b agi kesulit an y ang dihadapi suami  dalam  melangsungkan  situasi rukun damai dalam  kehidupan  rumah tangga. Rumah tangga yang  dibangun melalui akad nikah  harus  dilandasi rasa cinta kasih antara duapihak, sehingga apabila rasa menjadi tidak ada diantara  mereka  dan sulit dipulihkan,  tetapi yang ada kemudian hanya benci-membenci,  terbukalah pintu untuk memberi haktalak  ini kepada suami.
Hukum Islam selain memberikan hak talak kepada  suami, juga memberikan peluang kepada istri untuk melakukan  suatu perbuatan yang akan menjadi sebab  putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan  hukum  tersebut disebut khuluk. Dalam khuluk, pihak istri meminta  agar
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150

## 49 | Hasan Anwar; Iwadh Khuluk Berupa Jasa
untuk menebus dirinya." (Qs. Al-
Baqarah:229)
Khuluk merupakan satu bentuk  dari sebab putusnya perkawinan. Namun berbeda dengan bentuk lain, dalam khuluk terdapat  uang tebusan, atau ganti rugi atau 'iwadh.  Untuk  maksud yang
sama dengan  kata khuluk  itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu:  Fidyah,  Shulh, Mubaraah.
Walaupun dalam makna yang sama, namun
dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau'iwadh yang  digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar
yang diberikan  waktu  nikah disebut khuluk. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut
s hu  I h, bila ganti rugi lebih banyak  dari mahar  yang diterima disebut .fidyoh dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut  mubaraah(Syarifuddin, 2006:
231\.
Ulama mazhab sepakat bahwa harta
tebusan (dalam khuluk) hendaknya  mempunyai
nilai, dan  bahwa jumlahnya boleh sarna, kurang atau lebih banyak  dari pada mahar (Mughniyah,
2001: 457\.  Umumnya bahwa ganti rugi itu sebaiknya tidak melebihi  maskawin yang telah diberikan oleh suami. Teniang 'iwadh sebagai  barang ganti rugi dalam khuluk hendaknya secara umum dapat dinilai dengan barang (uang) atau berupa  materi.
Namun  Imam Syafi'i berpendapat dengan membolehkan 'iwadh khuluk tersebut berupa nonmateri  atau daiam arti berbentuk jasa atau
manfaat,  seperti menyusukan anak atau merawat anak. Berkaitan dengan adanya'iwadh dalam
bentuk jasa, Imam Syaf i berpendapat  boleh menyusukan  anak dalam  masa tertentu atalutanpa masa tertentu.  Dalam masa penyusuan tersebut dijadikan 'iwadh dalam khuluk, dengan alasan bahwa 'iwadh  sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan  harta.  Seorang istri boleh menuntut khuluk kepada suaminya dengan ganti rugi menyusui anaknya  selama2  tahun dan memperbolehkan jika keduanya  bersepakat  tentang waktu tertentu saat menyusui, baik penyusuannya itu sebentar  atau lama  maka khuluk tersebut  tetap sah.
Dalam kitab Al-Umm  Imam Syaf i menjelaskan jika laki-laki mengkhuluk atau menjatuhkan khuluk kepada  wanita  bahwa atas
Hasan Anwar; Iwadh Khuluk Berupa Jasa I 50 wanita itu menyusui  anaknya dalam waktu yang  tertentu  niscaya hal itu boleh, karena sewa menyewa itu adalah sah dalam penyusuan waktu tertentu (Syaf i, t.th.: 125). Imam  Syaf i mengaitkan  penyusuan  tertsebut  dengan akad yang ada dalam ljaraft (sewa menyewa).Yaitu jika ada sesuatu yang patut untuk diperjualbelikan dan dipersewakan  maka khuluk dengannya itu boleh, seperti  halnya  menyusukan  anak yang bisa di jadikan sebagai iwadh  (tebusan)  dalam khuluk.
Mengenai  iwadh  dalam  bentuk  non materi atau dalam arti bentuk jasa atau sesuatu  yang mengandung unsur kemanfaatan seperti rnenyusukan anak  menjadi perbincangan  di kalangan ulama. Maka dari itu penulis  tertarik dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang memperbolehkan iwadh  khuluk berupa jasa, dan merasa perlu untuk menjadikannya dalam  sebuah tulisan.
Maka dari itu, dari paparan  latar belakang di atas,  permasalahan yang  akan dikaji di sini adalah mengenai  bagaimana pendapat  Imam Syaf i tentang 'iwadh dalam khuluk berupa jasa, bagaiman istinbathtktm yang dilakukan  Imam Syaf  i mengenai iwadh dalam khluk yang berupa jasa ini, serta  relevansinya jika dikaitkan dengan
Kornpilasi Hukum Islam.
Pengertian dan Landasan Hukum Khuluk 1. Pengertian Khuluk Pengertian khuluk  menurut bahasa berasal dari bentuk f  iI madhi  yakni lafaz etryurg artinya  rnenanggalkan, melepaskan (Yunus, 1983: 489). Kata khuluk juga mempunyai konotasi dengan katafidya,  shulh danmubara'ah.
Akan tetapi,  tentang definisi dari khuluk hampir semua mengacu pada satu makna, yaitu memberikan ganti rugi oleh seorang  perempuan atas talaq yang diperolehnya.  Hanya saj a masing-masing  kata tersebut mempunyai arti khusus yakni bahwa khuluk adalah pemberian oleh isteri kepada suaminya.  Jika pemberian sebagian harla saja disebut shulh, dan jika pemberian  iwadh khuluk tersebut lebih besar dari mahar maka pemberian tersebut  disebut fidyoh dan jika isteri bebas dari ganti rugi atau penghapusan oleh isteri atas suaminya dari hak-hak yang dimilikinya disebut mub ar a' ah(Rusyd, 1 9 90 :
51 | Hasan Anwar; Iwadh Khuluk Berupa Jasa
merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak  isteri, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinannya dengan jalan membayar  atau  menyerahkan  tebusan sebagai gantinya,  dengan persetujuan Suami atau kerelaan  atas keduanya.Terbukanya kemungkinan cerai dengal cara khuluk ini adalah untuk  mengimbangi  hak talak  sepihak  si suami. Dengan cara khuluk  inilah si isteri  dapat mengambil inisiatif dalam memutuskan hubungan perkawinan dengan cara  penebusan (iwadh).
Adapun definisi iwadh  adalah sesuatu yang digunakan sebagai  pengganti atau tebusan dalam khuluk. Sedangkan  mengenai jumlah tebusan para ulama madzhab  sepakat bahwa  tebusan dalam khuluk hendaknya  yang mempunyai nilai dan jumlah  boleh sama, kurang  atau lebih banyak daripada mahar. Dijelaskan  lagi yang menjadi ganti atau iwadh dalam khuluk harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yakni ukurannya jelas, dapat diserahkan hak miliknya. Sedangkan khuluk yangfasid atau rusak adalah khuluk yang tidak memenuhi syarat-syarat  tersebut (Idris, 1990: 22s).
2. LandasanHukumKhuluk
Khuluk dibenarkan oleh syara'. Dasar-dasar hukumnya  dapat kita temukan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an,  al-Hadist, serta berdasarkan pendapat para ulama. _ Tentang khulukAllah SWT berfirman : vt u+ Fr::ijir+ rrtiij oies.J+ v: L:*"ij i-i i{:i iti i,l-5ro u# vi riri ;3i -4r -crsil L^Js L^dl; -6r-ii >. -irr -. j.= :227i1;P-Jl1 "Tidak halal bagi kamu mengarnbil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan  kepada mereka, kecuali  kalau keduanya khawatir tidak akan  dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Jika kamu khawatir bagi keduanya lsuami  isteri;  tidak dapar menjalankan
_ hukum-hukumAllah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang  diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" 1QS. al-Baqarah: 2291.
Dari ayat di atas Abul A'la Maududi
HasanAnwar;  Iwadh Khuluk Berupa Jasa I 52 menyakiti  isteri  dan  tidak
melaksanakan hak isteri  atau kewajibannya sebagai seorang suami,  atau isteri itu takut kepada Allah bila menuruti suaminya.  Kalau tiada  sebab yang dituntut, maka khuluk dilarang
1Al-Jamal, 1991: 19y. Jadi  seorang isteri hanya boleh  meminta cerai dari suaminya karena adanya suatu  alasan yangjelas.
Syarat dan Rukun Khuluk Untuk menempuh  suatu upaya  hukum, subyek hukum  dalam hal ini isteri, harus  benar- benar mengerti  dan  menguasai  tentang materi hukum yang diperkarakan. Sebelum  menempuh upaya hukum,  maka isteri harus mengetahui syarat-syarat khuluk tersebut. Disamping  isteri, suami juga harus mengetahuinya sehingga dapat menempuh  upaya hukum khuluk tersebut  dengan cara  damai tanpa  adanya konflik pasca khuluk tersebut.
Untuk dapat terjadinya khuluk, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, diantaranya sebagai berikut :
l.
Kerelaan dan Persetujuan
Para fuqaha  telah  sepakat,  bahwa khuluk dapat  dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan  dari  suami isteri
asal  kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat  kerugian di pihak  yang lain (isteri). Apabila suami tidak  mengabulkan permintaan khuluk isterinya, sedang pihak isteri tetap merasa dirugikan haknya sebagai  seorang  isteri, rraka dapat rnengajukan  gugatan  untuk  meminta  cerai kepada pengadilan. Hakim hendaknya memberi  keputusan  perceraian.  Hakim hendaklah  memberikan keputusan perceraian  antara suami isteri itu, apabila ada alat-alat bukti, alasan-alasan  yang dapat dijadikan dasar  gugatan oletrpihak isteri (Mukhtar, 1 97 4 : I 85). Isteri yang Dapat
Fuqaha sepakat bahwa isteri yang dikhuluk  ialah  isteri  yang mukallaf
dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun isteri yang cakap boleh mengadakan khuluk untuk dirinya, sedangkan bagi hamba
perempuan tidak boleh mengadakan
minta ijin kepada tuannya.
Disepakati pula isteri yang bodoh (safihah) adalah  bersama walinya, yakni bagi fuqaha yang menetapkan adanya  pengampunan  atasnya. Jumhur juga berpendapat bahwa  wanita  (isteri) yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan khuluk. Akan tetapi al- Hasan  dan Ibn Sirin berbeda pendapat dengan  mengatakan  bahwa  ia tidak boleh mengadakan khuluk  kecuali dengan ijin penguasa.

## Iwadh
Iwadh atau tebusan  merupakan ciri khas dari perbuatan hukum khuluk.
Selama iw adh belum  diberikan  oleh pihak isteri kepada pihak  suami, maka selama itu pula perceraiannya belum terjadi.
Setelah iw adh  diserahkan oleh pihak isteri kepada  suami barulah terjadi  perceraian.
Dalam  hal ini yang pokok adalah adanya  persetujuan pihak-pihak suami dan isteri, apakah jumlah  yang  disetujui itu kurang, atau sama atau lebih dari jumlah mahar  yang pernah diberikan oleh pihak suami  kepada pihak  isteri, pada waktu terjadinya akad nikah, karena ketentuan jumlah ini tidak dinyatakan oleh al-Qur'an dan hadits, hanya disebutkan secara umum saj a.
Waktu Menj atuhkan Khuluk Fuqaha telah sepakat bahwa khuluk  boleh dijatuhkan pada  masa haid, nifas dan pada masa suci yang belum dicampur  atau  yang  telah dicampuri. Dengan dernikian khuluk dapat dijatuhkan  kapan saja dan di mana saja.
Pendapat  tersebut berdasarkan pengerlian urrurn dari ayat 229 surat al- Baqarah  atau hadits dari Ibnu Abas  yang tidak menyebutkan waktu-waktu khusus. Rasulullah tidak menetapkan  waktu khusus  sehubungan  dengan khuluk  isteri Tsabit bin Qais.  Rasulullah juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan isterinya. Maka dari itu khuluk pada waktu suci  dan haid diperbolehkan (Ahnan, t.th.:362).
Selain  syarat-syarat khuluk yang telah di
53 | Hasan Anwar; Iwadh Khuluk Berupa Jasa
sebutkan di atas, isteri  dan suami yang melakukan  upaya  hukum,  dalam hal ini adalah khuluk  disyaratkan bagi keduanya bahwa dalam keadaan baligh dan berakal.
Adapun rukun-rukun khuluk adalah sebagaiberikut:
a) Suami  yang menceraikan  isterinya dengan  tebusan (suami)
Suami  yang  menceraikan isterinya dalam bentuk khuluk sebagaimana  yang berlaku dalam talak adalah seseorang  yang ucapannya telah  dapat diperhitungkan secara syara' yaitu aqil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan  kesengajaan (Syarifuddin,  2006:
234).
b) Isteri yang meminta  cerai dari suaminya dengan uang tebusan (isteri yang di khuluk)
Maksudnya  adalah isteri masih berada dalam wilayah  si suami dalam arti isteri tersebut telah  diceraikan,  namun masih berada dalam iddah raj'i.
c) Uang tebusan atar lwadh
Uang tebusarr atat Iwqdh adalah  bagian yang  urgen  dan inti dari khuluk, karena tanpa  adanya iwadh  maka khuluk tidak akan  terjadi.  Sehingga mayoritas  ulama menempatkan iwadh tersebut sebagai rukun  yang  tidak  boleh ditinggalkan.
d) Sighat Ucapan cerai yang disampaikan  oleh suami  yar,g mengakibatkan  putusnya ikatan  perkawinan. Untuk melafazdkan shighat dalam khuluk disertai menyebutkan ganti rugi. Setelah itu khuluk berlaku  talak  ba'in, jika tanpa menyebutkan ganti  rugi maka  menjadi
talakbiasa.
e) Alasanuntukterjadinyakhuluk
Dalam al-Qur'an dan al-Hadits  terlihat adanya  alasan untuk terjadinya  khuluk yaitu isteri khawatir  tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai  isteri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.
Khuluk dalam Kompilasi  Hukum  Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal t hurufi  khuluk diartikan sebagai perceraian
yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan ata,u iwadh kepada  dan atas persetujuan  suaminya.  Selanjutnya  pada pasal  124 disebutkan  bahwa khuluk harus  sesuai dengan ketentuan  pasal  116 yang  menjelaskan tentang alasan diperbolehkarruya perceraian. Alasan tersebut yaifu: a) Salah satu pihak  berbuat zina atau menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi dan lain sebagainya  yang  sukar disembuhkan b) Salah  satu pihak  meninggalkan pihak  lain selama dua  tahun berturut-turut  tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang  sah atau karena hal lain di luar kemampuannya c) Salah  satu pihak  melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak  yang lain e) Salah satu pihak  mend  apat cacatbadan atau penyakit dengan akibat tidak dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami istri f) Antara suami  dan istri terus menerus terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  dan tidak ada  harapan akan hidup  rukun lagi dalam rumah  tangga g) Suami  melanggar taklik  talak h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam  rumah tangga. Khuluk  hanya diperbolehkan kalau alasan yang tepat  seperti suami  meninggalkan istrinya selama  dua  tahun berturut-turut tanpa ijin istrinya serta  alasan  yang  sah, atau  suami  seorang yang murtad  dan tidak memenuhi  kewajiban terhadap istrinya sedangkan istri khawatir akan melanggar hukumAllah. Dalam kondisi seperti ini istri tidak wajib  menggauli suami dengan  baik  dan ia berhak untuk khuluk. Alasan-alasan  yang  dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian  sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak (Nuruddin,  2004:233).
Mengenai  besarnya tebusan (iwadh) diatur  dalam pasal  148 ayat 4 dan 6: setelah  kedua belah pihak sepakat tentang besarnya uang atau tebusan,  maka  pengadilan  agama memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan  Agama.  Terhadap  penetapan itu, tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
Kemudian dalam hal tidak  tercapai kesepakatan tentang  besarnya  tebusan  atau iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai  perkara biasa. Jadi, intinya bahwa besarnya  khuluk ditentukan  berdasarkan  kesepakatan antara keduabelah pihak dan jika tidak  tercapai
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni20I5,ISSN  2356-0150
kesepakatan, maka Pengadilan  Agama memeriksa dan memutus sebagai perkarabiasa.
Pendapat  Para  Ulama tentang Khuluk Berupa

## Jasa
Jika suami  berlaku  kejam atau perbuatan- perbuatan lain yang sekiranya bisa mengakibatkan tidak adanya  keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, para ulama sepakat bahwa seorang isteri boleh menggunakan haknya untuk meminta cerai  (khuluk). Islam dengan mengijinkan adanya  gugat  cerai yang dituntut oleh istri telah menolong  banyak  keluarga  Muslim serta menghindarkan  kesengsaraan atas anak-anak yang disebabkan percekcokan dan pertikaian antara suami  dan istri.
Apabila khuluk berawal dari ketidaksukaan isteri terhadap suami. Dengan kesepakatan suami isteri menerima khuluk,
kemudian  isteri  menyerahkan  harta  agar suaminya mentalak dirinya. Sedangkan  keadaan mereka cukup senang dan akhlak mereka berdua  pun sesuai, maka  menurut empat mazhab khuluk tersebut sah dan berlakulah konsekuensi- konsekuensi dan akibat-akibat  hukum yang dilahirkannya.  Kendati  demikian, mereka menyatakan  bahwa khuluk seperti ifis makruh (tidak disukai)  hukumnya. Sedangkan menurut Imamiyah,  khuluk seperti itu tidak sah dan  suami yang menalak isterinya tidak berhak  memiliki harta yang  diserahkan isterinya itu.
Berbicara masalah khuluk, ulama berbeda  pendapat mengenai hal tersebut. Ulama Malikiyyah misalnya,  mereka  menetapkan khuluk atau  cerai dengan membayar (Rasyid, 2009: 409).Di sampirrg itu, menurut  hnam  Malik, seorang isteii boleh rnelakukan khuluk dengan memberikan harta yang  lebih  banyak dari mahar yang  diterimanya dari suaminya. Jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan  yang sebanding  dengan mahar atau lebih sedikit.
Imam Malik  juga membolehkan harta yang tidak  diketahui wujudnya  dan kadarnya dapat dijadikan sebagai iwadh  dalam khuluk, seperti hewan yang  lepas  atau lari, dan  buah yang belum matang. Jika harta  tersebut hilang atau rusak atau gugur, maka suami tidak dapat apa-apa, tetapi isteri tetap tertalak bain karena khuluk dihukum talak bain.
HasanAnwar;  Iwadh Khuluk Be Jasa
Ulama' Hanafi menerangkan  bahwa khuluk merupakan berakhirnya hubungan perkawinan yang diperkenankan, baik dengan mengucapkan  kata khuluk ataupun kata lain yang berarti sama. Khuluk tersebut  termasuk talak bain.
Karena  menurut Abu  Hanifah khuluk tersebut dihukumi talak bain (talak yang tidak diperbolehkan rujuk lagin  oleh suami). Selain itu khuluk disamakan  dengan talah dan fasak  secara bersama-sama.
Mengenai iwadh  atau harta Yar,g digunakan dalam khuluk, Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya  sifat dan wujud harta tersebut.  Sesuatu yang boleh atau  benda apa  saja yang dapat dijadikan mahar  dapat pula dijadikan iwadh dalam khuluk. Mengenai jumlahnya yang penting adanya kesepakatan  suami isteri  (Al- Jaziri,t.th.:359).
Menurut salah  satu riwayat dari Hambali bahwa khuluk itu bukan  talak  melainkan fasakh (Yunus,  1983:  132). Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syaf i dalam madzhab qadimnya. Kemudian tentang  iwadh,  Hambali tidak menyukai khuluk dengan jumlah yang  lebih  besar dari maskawin atau  mahar yang  pernah diberikan oleh  suami (Ash-Shiddiqie, 200 I : 27 7).
Ulama Syaf i berkata bahwa khuluk merupakan  cerai  yang dituntut pihak isteri dengan membayar  sesuatu dan dengan  mengucapkan  kata cerai atau khuluk. Sesuai dengan pendapat Hambali  dalam madzhab qadimnya, bahwa khuluk dihukumi fasakh. Namun dalam madzhab jadid Iman Syaf i berpendapat bahwa khuluk dihukum talak bain (talak yang tidak membolehkan rujuk lagi oleh suarni). Kernudian mengenai  pembayaran  dalarn khuluk disebabkan atas suatu  kesepakatan. Apa saja yang dibolehkan untuk  menjadi maskawin, baik sedikit, banyak, hutang,  barang,  harta dan manfaat,  boleh juga rnenjadi  ganti rugi  dalam khuluk..
Sedangkan mengenai pendapat para ulama  tentang  dapatkah iwadh khulukberupa jasa atau manfaat  seperti menyusukan  atau merawat anak menjadi  perbincangan di kalangan ulama. Imam Syafi'i misalnya  berpendapat boleh menyusukan  anak  dalam masa  tertentu  atau tanpa masa tertentu, dalam masa penyusuan tersebut dijadikan sebagai iwadh  dalam khuluk, dengan alasan bahwa iwadh itu sama  dengan ganti rugi lainnya,  boleh dalam  bentuk  suatuj asa yang dapat
ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni2}ls,IssN 2356-0150
55 | Hasan Anwar; Iwadh Khuluk Berupa Jasa
dinilai dengan  harta.
Dalam buku Fiqh Lima Madzhab dijelaskan kalau istri mengajukan khuluk kepada suaminya dengan  tebusan  berupa menyusui dan memberi  nafkah  kepada  anaknya untuk waktu tertentu, maka khuluk tersebut  sah  dan si wanita menurut kesepakatan ulama madzhab  wajib melaksanakan  penyusuan  dan pemberian nafkah tersebut.
Menurut Imam Khanafi, Imam Maliki dan Imam  Hanbali, menegaskan bahwasannya wanita  yang sedang hamil boleh mengajukan khuluk kepada suaminya dengan tebusan berupa menafkahi bayi  yarg berada dalam kandungannya. Hal ini sama  dengan  kebolehan wanita yang mengkhuluk  suaminya dengan tebusan berupa mena{kahi anak yang  telah lahir. Jadi  pada intinya ulama madzhab sepakat memperbolehkan iwadh  khuluk dalam bentuk jasa. seperti apa yang dipaparkan  di atas.
Pendapat Imam Syaf i Tentang  'Iwadh Khuluk Berupa Jasa Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229 dan hadits  Tsabit bin Qais, Islam hanya memberikan  hak  kepada  suami untuk menceraikan istrinya.  Namun  Islam  juga memberikan hak kepada isteri  untuk meminta cerai. Jika ada alasan tertentu, misalnya  isteri begitu benci dan tidak  suka ketika  suami sudah tidak bisa melakukan  kewajibannya dan dengan keadaan begitu dia khawatir tidak dapat menj alankan perinta!, Allah, maka isteri tersebut dipe  rbo  leh k un unto(^rminta cerai.
Khuluk sebagai  salah  satu jalan menuju perceraian di dalamnya ada lwadh atau tebusan yang dapat menyebabkan  sahnya upaya hukum (khuluk) tersebut.
Mengenai sesuatu yang boleh digunakan
s eb agai I w ct d h dalam k h u I u k Imam S yafi' i b erkat a : "Mengumpulkan apa yangboleh  dan  tidak boleh  dalam khuluk adalah dengan melihat kepada sesuatu yang menyebabkan sahnya khuluk. Jika sesuatu itu patut untuk diperjualbelikan, maka khuluk dengannya boleh. Dan jika sesuatu itu tidak patut untuk diperjualbelikan maka itu tidak boleh.  Demikian juga, sesuatu yang layak untuk dipersewakan hukumnya seperti benda yang diperjualbelikan" 1Al-Syaf i,
dipenuhi  oleh seorang  ibu untt( anaknya- Mengenai batas-batas antara\ak dan  ,/ kewajiban dalam menyusukan anaknyal-yang---/ berhubungan dengan upah, perceraian,  martabat dan kesehatan,  para ahli fiqh berbeda  pendapat.
Imam Malik berpendapat bahwa seorang  ibu wajib menyusukan  anakny a, tanpa satu alasan pun untuk  menolaknya, selama ia masih dalam  status istri dari ayah anaknya,  tanpa mendapat upah'
Kecuali jika ibu tersebut termasuk ke dalam golongan  wanita yang bermartabat tinggi, yang menurut adat istiadat setempat misalnya, ia tidak diperkenankan  menSrusukan  anaknya. Jadi harus diupayakan  mencari wanita lain yang sanggup menyusukan  anaknya dengan  mendapat upah. Namun demikian,  pengecualian ini juga batal dengan  sendirinya, jika ternyata  ada hal-hal tertentu yang  membuat  ibu tersebut  mau tidak  mau harus menyrsukan anaknYa sendiri.
Imam Abu Hanifah, Imam SYaf i dan Imam  Hambali  menyatakan bahwa seorang ibu tidak mutlak wajib menyusukan anaknya, sekalipun ibu itu masih  dalam  status sebagai istri dari  ayah  anaknya.  Lantaran menyrsukan anak itu sama dengan pemberian nafkah, sedang pemberian nafkah merupakan  kewajiban suaminya ata:u ayah si anak. Pendapat-pendapat tersebut menggambarkan bahwa kewajiban menyusukan  anak menjadi tanggungan suami, jika sudah bercerai ba'in dengan istrinya' Oleh karena itu istri boleh  rneminta upah dari hasil menyusui  anakmereka.
Permasalahan  yang kemudian muncul dan menjadi perdebatan  adalah jika si anak itu meninggal sebelum dua  tahun,  apakah  diberatkan istri metnbayar harga  (imbangan dari) menyusukan itu sebanyak yang telah  disyaratkan atautidak?
Imam  Syaf i sendiri berpendapat  bahwa tugas  menyusukan itu hilang dan tidak perlu digantikan  (menurut qaul jadid istri membayar mahar  mitsil).Dan dalam  pendapatnya yang lain, penyusuan itu tidak gugur,  akan  tetapi  dibawakan anak  lain  untuk  disusukan  guna menggenapkan dua tahun  (menurut qaul qadim hendaklah diperhatikan upah menyusukan itu) (Ash-
Shiddieqy,  1997 :217 -278)-
Menurut Abu Hanifah  dan Ahmad, hendaklah istri  membayat harga menyrsukan itu sebanyaktempo  yang disyaratkan.  Dan menurut

## 57 | HasanAnwar;  Iwadh Khuluk Berupa Jasa
Imam Malik, terdapat  dua riwayat  yaitu pertama si lelaki tidak mendapat (menerima) bayaran 1agi, kedua  serupa  dengan madzhab Abu HanifahdanAhmad.
Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil  kesimpulan, bahwa kewajiban  menyusui anak setelah  terjadinya  perceraian menjadi tanggungan  suami,  karena  menyusui anak merupakan bagian  dari  nafkah, dan yang  wajib memberi nafkah adalah suami.  Oleh karena itu istri boleh meminta hak atas jasanya  menyusui anak-anak dari suaminya. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa jasa menyusui dapat dijadikan  sebagai iwadhdalamkhuluk. Jika melihat  ketentuan-ketentuan  iwadh yang  dikemukakan para ahli fiqh sebelumnya, bahwa iwadhadalah tebusan dan merupakan sesuatu yang jelas ukurannya.  Jasa men5rusui merupakan  sesuatu yang jelas, karena dapat diperhitungkan  waktunya  sesuai dengan kesepakatan  antara  dua orang yang bertransaksi, serta manfaatnya  dapat  langsung  dirasakan oleh si penyewa. Menurut pendapat ulama-ulama madzhab, kalau  istri  mengajukan khuluk kepada suaminya dengan  tebusan berupa menlrrsui dan memberi nafkah  kepada  anaknya untuk waktu terlentu,  maka khuluk  tersebut sah (Mughniyah, 2001:458).
Istinbath Hukum  Imam  Syaf i tentang lwadh Khuluk Berupa Jasa Imam Syaf i adalah seorang  pendiri madzhab yang terkenal dalam sejarah Is.lam, seperti halnya  Imaryt madzhab lainnya. Secara historis Syaf i tilah membangun dasar-dasar ideologi moderat di bidang fiqh dan syari'ah. Sehingga ia dikenal  sebagai salah  satu pendiri moderatisme, yang oleh  banyak pihak dipandang sebagai karakteristik  terpenting  dari pengalaman Arab-Islanr dalam sejarah. Selanjutnya Syaf i menegaskan bahwa tidak seorangpun  berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu (min jihah al -ilm) yakni berupa  kabar  dari kitab sunnah, ijmak, dan  Qiyas. Dari penegasan ini diketahui bahwa  hanya  empat dalil inilah yang benar-benar sah sebagai  landasan hukum (Nasution,200l: 62).
Menurut Syaf i, sumber hukum Islam berpusat  pada empat sumber yaitu Al-eur'an, Al- Sunnah,  Ilma' , Qiyas.  Maka hirarki sumber hukum
tersebut menunjukan  urutan-urutan prioritas. Artinya, bahwa  yang muncul  belakangan senantiasa  bersandar pada  sumber hukum yang mendahuluinya. Keempat dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai  dasar-dasar  madzhab Imam Syaf  i.
Mengenai  istinbath  hukum  yang dipakai Imam Syaf i kaitannya dengan masalah  iwadh khuluk berupa  jasa, beliau tidak menggunakan al- Qur'an  maupun al-Hadist,  akan  tetapi hanya menggunakan qiyas. Hal tersebut dilakukan karena di dalam al-Qur'an  maupun al-Hadist tidak ditemukan  penjelasan  mengenai iwadh khuluk berupa j asa secara eksplisit.
Imam  Syafi'i meng qiyaskan permasalahan iwadh khuluk berupa jasa tersebut dengan suatu akad yang  berlaku dalam sewa menyewa" Yaitu sesuatu yang boleh untuk sewa- menyewa, maka begitu pula boleh dijadikan sebagai iwadh dalam khuluk. Kebolehan  tersebut menurut Imam Syaf i berdasarkan atas asumsi bahwajika sesuatu itu patut untuk diperjualbelikan, rnaka khuluk dengannya boleh. Dan jika sesuaru itu tidak  patut  untuk  diperjualbelikan maka itu tidak boleh. Demikian  juga, sesuatu yang layak untuk dipersewakan hukumnya seperti benda yang diperjualbelikan.
Untuk menganalisis  lebih jauh metode qiyas yang  digunakan  oleh Imam  Syaf i dalam masalah iwadh khuluk berupa jasa, ada beberapa hal tentang qiyas yang perlu penulis kemukakan.
Qiyas secara bahasa berarti  mentakdirkan atau mengukurkan, atau menyamakan, atau memperbandingkan  sesuafu  dengan yang lain. Menurut  istilah, q iy asber arti memperhubungkan hu\um sesuatu dengan  sesuatu yang lain, karena bersatu pula diantara  kedu  anyapada illat (Arullah, 1984:97).
IJnsur-unsur atau rukun qiyasdi antranya adalah  (Yahya,  1986:  78-79):
1)
Ashal lpokok;, yaitu suatu peristiwa  yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat  mengqiyaskan. Ashal itu juga disebut maqis alaih (yang dijadikan rempat mengqiyaskan;
2) Far'u lcabang;, yaitu peristiwa yang tidakada  nashnya dan peristiwa  itulah  yang diketahui untuk disamakan  hukumnya dengan  ashalnya, ia juga disebut  maqis ryang diqiyaskan; dan mushabbah.
3) Hukum Ashal, hukum yang  ada nashnya pada asl untuk menjadi  hukum pada al- far'u.
4) lllat, ialah suatu sifat yang terdapat pada peristiwa  yang ashal, yang  karena  adanya sifat itu maka  peristiwa ashal itu mempunyai suatu hukum dan oleh  karena sifat itu terdapat pula cabang untuk disamakan hukum cabang itu dengan
hukum peristiwa  yang Ashal.
Menurut Imam SYafiqiYas  adalah aPa yang dicari dengan dalil-dalil yang  sesuai dengan kabaryang terdahulu  dari al-Kitab dan al-Sunnah, karena  keduanya  adalah kebenaran (ilmu al-haq) yang harus dicari seperti  pencarian tentang arah kiblat, keadilan,  dan al-mitsl. Kesesuaiannya dicapai dari dua sisi: pertama,  harus ada nash bahwaAllah dan Rasul-Nya  telah mengharamkan karena  suatu makna. Maka apabila kita telah menemukan  makna itu di dalam  apayang secara konkrit  tidak dinashkan di dalam al-Qur'an  dan al- Sunnah, maka kita menghalalkan dan mengharamkannya,  karena ia berada di dalam halal dan  haram. Ata.u kedua, kita menemukan sesuatu yang menyerupai  satu unsur dari yang lainnya, sementara kita tidak menemukan  sesuatu yang lebih dekat  kemiripannya dengan sesuatu yang paling utama untuk dijadikan obyek kemiripan (musy ab ah b ib).
Dalarn hal iwadh  khuluk berupa jasa Imam al-Syaf i menggunakan metoed qiyas (analogi)  karena  dalam khuluk dan sewamenyewa mempunyai  kesamaan  atau kemiripan, maka akad sewa  menyewa digunakan juga dalam khuluk.
Dan hukum yangryygAltr dalam sewa menyewa juga digunakan  dalam  khuluk.  Walaupun dalarn sewa menyewa  dan khuluk  mempunyai landasarn hukum masing  dalam al-Qur'an maupun al- Sunnah,  namun untuk  mengatur  dan menghukurni permasalahan-permasalah  yang lebih lanjut dalam khuluk,  Imam al-Syaf i rnenggunakan metode qiyas, y akni  mempersamakan  (menganalogikan) antara  sewa menyewa dengan khuluk. Jadi  yang lxengatur dalam sewa menyewa digunakan sebagai  acuan  atau rujukan  hukum dalam khuluk,
ap abila terj adi permasalahan-permasalahan  yang tidak diterangkan secara langsung dan lebih lanjut dalamkhuluk.
Kebolehan  tersebut  menurut Imam Syaf i berdasarkan atas asumsi  bahwa sesuatu yang p atut
untuk diperjualbelikan,  maka khuluk dengannya boleh.  Dan sesuatu yang tidak  patut untuk diperjualbelikan, maka itu tidak boleh.
Demikian juga sesuatu yang layak untuk dipersewakan hukumnya  seperti  benda yang diperjualbelikan.
Dalam memPersamakan  iwadhkhul'tk berupa jasa dengan sewamenyewa, menurut penulis Imam Syafi'i menggunakan  pertalian (munasabah) dalam  satu makna hukum atau illatNaitt sesuatu yang dapat dijadikan sebagai obyek sewa menyewa  haruslah dapat memberikan manfaat bagi orang  yang menyewa,  demikian juga sesuatu yang dij adikan sebagai iw adh,  harus  dapat memberikan manfaat bagi suami yang menceraikan istrinya. Jadi persamaannya terletak pada  ada atau tidaknya kemanfaatan  pada  sesuatu yang dijadikan iwadh maupun obyek sewa lnenyewa.  Oleh  karena itu, jika sesuatu itu dinilai dapat memberikan manfaat,maka  dapat dijadikan iwadhdalamkhuluk.
Jasa menyusui  merupakan sesuatu yang bermanfaat  dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai obyek  sewa menyewa.
Dalam al-Qur'an  Surah  at-Tjalacl  ayat 6 disebutkan "Jika perempuan menyusui anak kamu, maka  hendaklah  kamu beri upah (sewa) mereka." Oleh karena itu jasa  rnenyusui dapat dijadikan sebagai iwadh dalam khuluk berdasarkan atas qiyas  pada kebolehan sewa menyewajasa.
Mengenai  kebolehaii iwadh khuluk berupa jasa, juga  diperkuat  oleh pendapat  ulama Syaf  iyah bahwa  apa saja yang dibolehkan untuk menjadi mas kawin,  baik sedikit  banyak, hutang, barang,  harta dan  manfaat  boleh pula rnenjadi galrti rugi (tebusan) dalam cerai khuluk.  Dalani al-
Qur'an disebutkan:
"Berkatalah dia  (Syuaib):  "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan  kamu dengan salah seorang dari kedua  anakku ini, atas dasar  bahwa kamu bekerja  dengan  ku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh  tahun,  maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapati  ku termasuk orang- orang yang  baik.  (QS. Al-Qashah:  27).
Ayat di atas menjelaskan bahwa Syuaib mengawinkan  salah seorang putrinya dengan Nabi
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150
59 | HasanAnwar;  Iwadh Khuluk Berupa Jasa
menggembalakan kambingnya selama delapan tahun. Kemudian hal tersebut  dipenuhi oleh Musa  dengan sebaik-baiknya sebagai  mas kawin (Ash-Siddieqy, 2000: 3060).Dengan demikian jelaslah  bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan artara Musa dengan  putri Syuaib adalah berupa jasa, yakni Musa menggembalakan kambing Syuaib selama delapantahun.
Dalam hadistjuga disebutkan : $c rJFillr6l dl dJ+ qrrel*Jl ! .",-'-+ cJr* Ctt $ kil nl cj-.:r-,_! elLii 6i_r,.1 d-l-!rl (e,.r) rii,t d_r*_,r dkl-I i UJ-i k-++ S cl;i, t-6; ; cll t"s--."i], -, iAr cl*i-,; te+> dll k-"n ,-' ,.{J r! Hl altl dJ*Jl+ dilEi \ ek:it .:lr_iiijlt3t dd_!i  J+Jti*-.tk ++J+ ,J-:--,;l; dl_ii Jh,J aLti ul;it te+> cll l( .,'ii,'.,,{3 ,,,,,il LL! .Y Llt-! ir+-i ir dhir & d-! ,k+i-.Sl iill : c]-ii ,$ j ,.rItA q1a-ri ', ' - 6 L^itr jJ,J.tlr dI- Ja cil-ii,JrJ-s gr WE Y3 l-i;-,i, d:' it_lL lS iJ q-,,3 lS i-.1 ^ -,r* : dl-! f '"+-i r,1l '-iil Up. .13;) rJlJ-ill g el,- t - ,l (<j.,--<jl r ii ., 'lll glt-I (tslLiill "Dari Sahal bin Sa'ad as-Sha'idi  katanya:
"Sesungguhnya saya berada  pada kaum di sisi Rasul Allah SWT tat akala ada seorang perempuan berdiri seraya berkata : "Wahai  Rasulullah SAW sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana  pendapatmu?" Beliau tidak menjawab  sedikitpun.  Wanita itu berdiri seraya berkata:  "Wahai Rasulullah sesungguhnya ia telah memberikan dirinya,  maka bagaimana pendapatmu?" Kemudian ada seorang laki-laki lagi berdiri lalu bereekata: "Wahai Rasulullah SAW,_kawinkanlah saya dengannya". Na.bf-bertanya: "Wahai engkau memiliki sesuatu?" Dia menjawab:  "Tidak".  Nabi berkata: "Pergilah, maka carilah meskipun  hanya sebuah cincin dari besi". Lalu  ia pergi  mencari  kemudian datang seraya berkata : "Saya tidaklah menemukan sesuatu  kendatipun hanya sebuah cincin dari besi". Nabi bertanya "Apakah engkau  menguasai  sesuatu dari al-Qur'an?". Ia menjawab "Saya mempunyai surat demikian  dan surat demikian".  Nabi berkata "Pergilah, maka sesungguhnya  saya telah memilikkannya kepadamu dengan  mas kawin sesuatu dari
t.th.:77-79).
Hadist di atas memberikan penjelasan bahwa  mahar tidak harus berupa barang atau materi, akan tetapi dapat  berupa sesuatu  yang tidak tampak  seperti kemampuan untuk membaca al-Qur'an. Kaitannya dengan  pendapat  Imam Syafi'i, dengan menggunakan  qiyas  dan dalam beristinbath,  yaitu  tentang iwadh khuluk berupa jasa adalah tepat  adanya sesuai dengan ayat di atas.Penulis juga sepakat dengan  metode qiyas yang digunakan oleh Imam Syaf i dalam  hal tersebut  (keb olehan iw adhkhuluk berupa  j asa).
Relevansi Pendapat Imam Syaf i tentang Iwadh Khuluk Berupa Jasa dengan Kompilasi Hukumlslam(KHI)
Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengaitkan persoalan iwadh khuluk berupa jasa dengan Kompilasi  Hukum Islam (KHD yang  merupakan acuan hukum  bagi  umat Islam di Indonesia,  khususnya masalah perkawinan dan perceraian.
Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun l974.Karena  itu, ia tidak dapat  lepas  dari misi yang diemban  oleh Undang- Undang  perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi  umat Islam. Kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam. Kompilasi Hukum Islam menenhrkan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan  atau segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  perkawinan,  yang antisipatif terhadap  perkembangan dan tuntunan zatnan (Rofiq,  1997:55-56).
Kaitannya dengan mas alah iwqdh khuluk, dalam Kompilasi Hukum  Islam Pasal  148  Ayat  4 disebutkan bahwa  "Setetah  kedua belah pihak sepakat  tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang  pengadilan agama.
Terhadap  penetapan itu tidak dilakukan tpaya banding  dan kasasi".  Kemudian dalam ayat 6 disebutkan dalam hal tidak tercapai  kesepakatan tentang  besarnya  tebusan  atau iwqdh, Pengadilan Agama  memeriksa dan memutus sebagai perkara
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Yol,.2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150
berperkara. Jika kedua belah pihak sepakat deng an iw a dh b erupa j asa, maka terj adilah khuluk.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ahmad, Idris, 1990, Fiqh Menurut Madzhab Syaf i, Jakarta:  WidjaYa.
Ahnan, Maftuh,  t.th., Fiqih Wanita, Surabaya: Terbit Terang.
Alhamdani, H.S.A, 1989,Risalah Nikah  Hukum P erkawinan  Islam, Diterjemahkan oleh:
Agus  Salim, J akatta:PustakaAmani. al-Jamal, Ibrahim Muhammad,  1991, Fiqh al- Mar'ah al-Muslimah, Doterjemahkan oieh: S. Ziqad'Abbas, "Fiqih Wanita Is I am ", Jakarta:  Pustaka Panj imas.
Al-Jazii,Abdur Rahman, t.th., Kitab al-Fiqh  Ala Madzhab al- Arbaah.  Juz IV Beirut:
DarulKitabilAlamiYah. AshShiddieqy,  Tengku  Muhammad Hasbi,
1973,Pokok-Pokok Pegangan Imam- Imam  Madzhab dalam Membina Hukum I slam, Jakarta:  Bulan Bintang.
AshShiddieqy, Tengku Muhammad  Hasbi, 1997, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
Azwar, Saefudin, 1998, Metode Penelitian,
Yogyakarta:  Pustaka Pelaj  ar.
Brata,  Sumadi Surya, t.th., Metode  Penelitian, Iakafta:  Raja  Grafindo  Persada. Depag RI, 1989, Al-Qur'an  Dan Teriemahannya, Semarang: CV.Alwaah.
Depag RI, lgg3,Ensiklopedi Islam Indonesia,
J akafia: Dep artemen A gama Pu sat. Halim, Abdul Abu Shiqoq, 1999, Kebebasan Wanita,Jakarla:  Gema  Insani Pustaka.
Hanafi, A., t.th.,  Pengantar  dan Sejarah Hukttm I s I am, Jakarta:  Bulan B intang.
Harun,  Nasroen,1996, Ushul Fiqh, Jakarta:
Logos. Himpunan  Peraturan  Perundang Undangan
Tentang KHI, 2005, KomPilasi Hukunt I s I am, Bandung:  Fokus Media. Idris, Abdul Fatah  dan Abu Ahmadi, 1990, Fiqh Islam  Lengkap,  Jakarta: Rineka  Cipta.
Khallaf, Abdul  Wahhab, 1994,Ilmu Ushail Fiqh, Semarang: DianaUtama.
Maududi, Abul A'la, Kawin dan Cerai Menurut Islam,lakarta: Gema Insani Press, 1996. Mubarrok,Ja1h,2002, Modifikasi  Hukum Islam, Jakarta:Raja Grafinda. Muchtar, Kamal,  t.th., Asas-asas Hukum Islam tentang  Perkawinan, Cet. l, Jakarta : BulanBintang. Mughniyah, Muhammad Jawad, 2007, Fiqh Lima Mazh ab, Cet. T,Jakarta : Lentera. Muhammad, Imart Abdulah, bin Ismail bin al-
6l  I HasanAnwar;  Iwadh Khuluk Berupa Jasa
t,th,,  Shahih al- Bukhari, Juz III, Beirut:  Dar al- fikr. Mukhtar, Kamal, 1974*4sas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta:.  Bulan Bintang. Nasif, Fatimah lJmar, 2003, Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam, Jakarta:
Cendikia. Nasution,  Lahmuddin, 2001, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syaf i, Bandung:
PT. RemajaRosdakarya. Noeh, Zaini Ahrrtad, 1991, Perceraian  Orang Jawa: Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang  Islam Jawa,  Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Nuruddin, Amiur, Azhai  Akmal  Taigan,2004, Hukum  Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana. Proyek pembinaan prasarana dan sarana, 1984, Ilmu Fiqh, Jakarta: Dirjen Pembangunan Kelembagaan  Agama Islam.
Qudamah, Ibnu,  t.th., Al Mughni, Beirut: Darul Kutub al llmiyah,  JuzVIII.
Rofiq,  Ahmad, 1997, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Rusyd, Ibnu, 1990, Bidayah al-Mujtahid, Diterjemahkan oleh:  Abdurrahmandan A. Haris Abdullah,  Semarang:  Asy-Syifa, Cet. Ke-1. Sabiq, Sayyid, t.th., Fiqh al-Sunnah, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr. Syariftiddin, Amir, 2006, Hukum Perkqwinqn Islam di Indonesia: Antqra Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.  I, Jakarta:  Kencana. Umam,Chairul,2000, Ushul Fiqh. Bandung:
Pustaka Setia. Yahya, Muhtar dan Fatkhur"rohman,  1986, Dasar- Dasar Pembinaan  Hukum Fiqh Islam, Bandung:  PT. al-Ma'arif. Yunus, Mahmud, 1983,Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: PT. Hidakarya Agung. Undang-undang  Perkawinan No. I tabtn 1974 dengan penjelasannya Peraturan Pemerintah  No79 tahun I 975, Semarang: Anekallmu:/