## COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting

## THE EFFECTIVENESS OF LOCAL TAX MANAGEMENT IN INCREASING LOCAL REVENUE: CASE STUDY OF RESTAURANT TAX REVENUE AT BUNGO REGENCY GOVERNMENT

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM

## MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI KASUS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
Hendra Saputra Sinaga 1 , Zarmaili 2 , Agus Santosa 3
Universitas Terbuka, Indonesia 1,2,3 syahputrahendra69@gmail.com 1 , zar1571@yahoo.com 2 , agusto@ecampus.ut.ac.id 3

## ABSTRACT
Restaurant  tax  is  a  potential  local  tax  source.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  management processes, inhibitory and supporting factors of management, as well as effective strategy of restaurant tax management. This type of research is qualitative using descriptive methods. The data collection techniques in this study are interviews, documentation and observations. The results of the research show that there is a problem of the effectiveness of restaurant tax management based on the results of analysis of indicators of Achievement of Objectives, Integration and Adaptation in the process of restoration tax management Bungo district. In the management of the restaurant tax researchers identified supporting and inhibiting factors, as well as strategies in the effective management of Restaurant Tax. The results of the Bungo district restaurant  tax  management  research  have  not  been  fully  effective.  There  are  several  supportive  and inhibitory factors that affect the efficiency of restaurant tax management. Restaurant tax management is on the WO (Weakness-Opportunity) quadrant using a turnarround strategy. The researchers suggested that BPPRD district Bungo to carry out the efficiency of restaurant tax management based on the appropriate strategy.
Keyword: Restaurant tax, effectiveness, strategy.

## ABSTRAK
Pajak  Restoran  merupakan  sumber  pajak  daerah  yang  potensial.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  proses  pengelolaan,  faktor  penghambat  dan  pendukung  pengelolaan,  serta  strategi  efektif pengelolaan Pajak Restoran. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan efektivitas pengelolaan pengelolaan pajak restoran berdasarkan hasil analisis indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi dalam proses pengelolaan pajak  restoran  Kabupaten  Bungo.  Dalam  pengelolaan  pajak  restoran  peneliti  mengidentifikasi  faktor pendukung dan penghambat, serta strategi dalam pengelolaan Pajak Restoran yang efektif. Hasil penelitian pengelolaan  pajak  restoran  Kabupaten  Bungo  belum  sepenuhnya  efektif.  Terdapat  beberapa  faktor pendukung  dan  penghambat  yang  mempengaruhi  efektivitas  pengelolaan  Pajak  Restoran.  Pengelolaan Pajak  Restoran  berada  pada  kuadran  WO  (Weakness-Opportunity)  menggunakan  strategi turnarround . Peneliti menyarankan BPPRD Kabupaten Bungo agar melakukan efektivitas pengelolaan pajak restoran berdasarkan strategi yang sesuai.
Kata Kunci: Pajak Restoran, Efektivitas, Strategi

## PENDAHULUAN
Ditetapkannya  otonomi  daerah baik  di  provinsi  dan  kabupaten/kota mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan keuangan
( money  supporting )  baik  dari  transfer pemerintah  pusat  serta  penerimaan  dari pendapatan  asli  daerah.  Pemerintah memberikan keleluasaan kepada
Pemerintah  Daerah  untuk  mandiri dengan menggali potensi-potensi sumber keuangan  di  daerahnya.  Keleluasaan pemerintah  daerah  untuk  menggali potensi sumber keuangan termuat dalam Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang termasuk  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah merupakan  subsistem  dari  sistem
pengelolaan  keuangan  Negara  dan merupakan  elemen  pokok  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah (Muindro, 2013). PAD adalah penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  Pendapatan Asli  Daerah  yang  sah  (Mardiasmo, 2013). PAD merupakan sumber keuangan daerah yang masih dapat terus digali  oleh  pemerintah  daerah  karena keleluasaan pengelolaanya sesuai dengan potensi daerahnya. Diantara sumber-sumber penerimaan  dalam  PAD,  Pajak  Daerah merupakan  sumber  penerimaan  yang besar  serta  masih  dapat  terus  digali sesuai dengan potensi daerah. (Waluyo, 2013)  mengungkapkan  bahwa  pajak daerah  merupakan  iuran  kepada  negara (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat  prestasi  kembali,  yang langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Lebih lanjut  (Damas,  2017)  mengemukakan pajak  daerah  adalah  pajak-pajak  yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan  daerah,  dan  para  pembayar pajak  (wajib  pajak)  tidak  menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
Pajak  Restoran  merupakan  salah satu sumber pajak daerah yang potensial artinya hasil pajak tersebut cukup besar sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan daerah dan potensinya masih dapat terus digali dengan pengelolaan pajak daerah yang  efektif.  Efektivitas  pengelolaan pajak  daerah  perlu  dilakukan  melalui berbagai  program  dan  kegiatan  yang terukur untuk meningkatkan PAD suatu
daerah.  Efektivitas  adalah  hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan  merupakan  ukuran  seberapa jauh  tingkat  output,  kebijakan  dan prosedur  dari  organisasi  (Beni,  2016). Terdapat tiga indikator dalam mengukur efektivitas,  yaitu  pencapaian  tujuan, integrasi  dan  adaptasi  (islamy  et  al, 2021)
Penyelenggaraan pengelolaan pajak  daerah  di  Kabupaten  Bungo dilaksanakan  oleh  Badan  Pengelola Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  (BPPRD). BPPRD  memiliki  tujuan  yang  ingin dicapai  yaitu  meningkatkan  PAD  dan meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran BPPRD. Dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan untuk  meningkatkan  PAD  diperlukan pengukuran efektivitas atas pengelolaan pajak  daerah  pada  BPPRD  Kabupaten Bungo,  analisis  faktor  penghambat  dan pendukung  pengelolaan  Pajak,  serta analisis  strategi  efektif  pengelolaan Pajak.
Berdasarkan paparan diatas, penulis  mengambil  judul  “Efektivitas pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah: Studi Kasus Penerimaan Pajak Restoran Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bungo”. Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk menganalisis  efektivitas  pengelolaan Pajak  Restoran,  faktor  penghambat  dan pendukung pengelolaan Pajak Restoran, serta  menganalisis  strategi  efektif pengelolaan  Pajak  Restoran  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bungo. Sebagai tambahan, penelitian ini memiliki manfaat praktis untuk memberikan  masukan  kepada  BPPRD Kabupaten  Bungo  dalam  pengelolaan Pajak Restoran.
METODE Jenis penelitian ini adalah kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif.  Penelitian  kualitatif  sebagai
metode  penelitian  yang  berlandaskan pada filsafat  postpositivisme, digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek alamiah,  dimana peneliti adalah sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dengan  triangulasi,  analisis  data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna  daripada  generalisasi  (Sugiono, 2017).  Metode  penelitian  deskriptif adalah  suatu  metode  yang  digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek  penelitian  pada  suatu  saat tertentu (Muchtar, 2013).
Mengingat  luasnya  permasalahan pokok penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada efektivitas pengelolaan  pajak  daerah  yaitu  Pajak Restoran  yang  dikelola  oleh  BPPRD Kabupaten  Bungo.  Penelitian  ini dilakukan di BPPRD Kabupaten Bungo, waktu  penelitian  dilakukan  pada  bulan Februari 2023. Informan dalam penelitian ini adalah unsur pegawai yang berkaitan  dengan  pengelolaan  pajak daerah  di  BPPRD  Kabupaten  Bungo, yaitu Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan, Kabid Pajak  Daerah,  Kepala  Subbidang
(Kasubbid)  Pendaftaran  dan  Pendataan, Kepala  Subbagian  (Kasubbag)  Umum dan Kepegawaian.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun  instrumen  dalam  penelitian  ini adalah  pedoman  wawancara  dan pedoman observasi. Analisis data dalam penelitian  ini  mencakup  pengumpulan data,  reduksi  data,  triangulasi  data  dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam pengukuran efektivitas  proses  pengelolaan  pajak restoran berdasarkan indikator efektivitas,  yaitu  pencapaian  tujuan, integrasi dan adaptasi. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 1. Efektivitas Pengelolaan Pajak

## Restoran di Kabupaten Bungo
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  di  lapangan  peneliti  dapat menggambarkan  dan  menganalisis proses  pengelolaan  pajak  restoran yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Bungo. Analisis efektivitas pengelolaan pajak restoran berdasarkan  pengukuran  terhadap indikator-indikator  efektivitas  yaitu pencapaian  tujuan,  integrasi  dan adaptasi  yang  dijabarkan  pada  aspek pengukuran masing-masing indikator. Hasil pengukuran indikator-indikator efektivitas tersebut dijelaskan sebagai berikut. a) Pencapaian Tujuan
Kinerja  keuangan  pemerintah daerah secara umum dapat dilihat dari  penetapan  anggaran  dan pencapaian realisasi atas anggaran yang  telah  ditetapkan  dalam APBD.  Berdasarkan  wawancara peneliti dengan Kabid Perencanaan  dan  Pengembangan menyebutkan  untuk  mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten  Bungo  diperlukan dukungan keuangan yang optimal, maka BPPRD menyatakan tujuannya  dalam  pengelolaan pajak  dan  retribusi  daerah  yaitu terwujudnya Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  Optimal  melalui  Pelayanan Prima dan Profesional. Pengukuran  indikator  pencapaian tujuan  dikategorikan  menjadi  dua aspek pengukuran, yaitu pencapaian  target  penerimaan pajak  restoran  dan  penetapan target pajak restoran sesuai potensi pajak.  Hal  tersebut  sesuai  dengan pendapat  Kabid  Perencanaan  dan Pengembangan  serta  Kabid  Pajak
Daerah yang menyebutkan perlunya  pengukuran  indikator pencapaian tujuan melalui penilaian persentase realisasi penerimaan terhadap target anggaran  baik  anggaran  awal maupun  perubahan,  selain  itu pentingnya pengukuran penetapan target  penerimaan  pajak  adalah berdasarkan  kajian  potensi  pajak dan mempertimbangkan perkiraan asumsi makro Kabupaten Bungo. 1) Pencapaian target penerimaan pajak Metode pengukuran pencapaian tujuan  aspek  pencapaian  target penerimaan pajak dapat dianalisis dengan rumus sebagai berikut: Gambar 1. Rumus
Pengukuran Pencapaian Target Penerimaan Pajak
Sumber: Pohan, 2021 Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disesuaikan dengan kriteria efektivitas berikut:
Gambar 2. Skala Kriteria Efektivitas Sumber: Pohan, 2021 Berdasarkan wawancara peneliti  dengan  Kabid  Pajak Daerah  menjelaskan  bahwa dalam  satu  tahun  anggaran seringkali terdapat penyesuaian anggaran  yang  mengakibatkan perubahan target capaian pajak restoran dalam penetapan
APBD  perubahan.  Sehingga parameter acuan berubah dengan membandingkan antara realisasi  dengan  target  pada anggaran  perubahan.  Untuk mendapatkan  data  pemantauan dan  evaluasi  yang  andal  maka analisis  perbandingan  dapat diperluas  dengan  modifikasi perbandingan  antara  realisasi penerimaan  pajak  restoran dengan  target  pada  penetapan anggaran  awal  dan  anggaran setelah  perubahan  di  APBD Kabupaten Bungo. Hasil pengukuran indikator pencapaian  tujuan  pada  tabel berikut. Tabel 1. Pengukuran indikator pencapaian tujuan atas target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran selama tiga tahun terakhir Dalam Juta Rupiah No Uraian Tahun Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2020 Anggara n Realisasi % Poin Anggaran Realisasi % P oi n Anggaran Realisasi % Poin 1 Anggaran Awal Sebelum Perubahan Pajak Daerah 56.604,8 6 42.661,30 75,37 43.417,53 44.859,99 103,3 2 46.084,55 35.331,49 76,67 Pajak Restoran 3.500,00 4.429,81 126,57 5 3.450,11 2.422,62 70,22 2 2.818,20 2.295,14 81,44 3 Rata-rata pembobotan poin sebesar 3,33 penilaian Cukup Efektif 2 Anggaran Setelah Perubahan Pajak Daerah 58.704,8 6 42.661,30 72,67 74.205,04 44.859,99 60,45 34.458,89 35.331,49 102,53 Pajak Restoran 3.950,00 4.429,81 112,15 5 1.703,73 2.422,62 142,2 0 5 1.900,00 2.295,14 120,80 5 Rata-rata pembobotan poin sebesar 5 penilaian Sangat Efektif Kesimpulan Efektivitas atas aspek pencapaian target penerimaan pajak sebesar 4,16 Sumber: data Riset
Tabel  diatas  menunjukkan bahwa  rata-rata  nilai  poin pembobotan  pencapaian  target penerimaan  Pajak  Restoran berdasarkan  acuan  perhitungan anggaran  awal  sebesar  3,33 (tiga koma tiga tiga) atau cukup efektif,  berdasarkan  acuan anggaran  setelah  perubahan sebesar  5  atau  sangat  efektif, sehingga  nilai  rata  rata  atas aspek pencapaian target
penerimaan  pajak  sebesar  4,16
(empat koma enam belas). Untuk  membandingkan  dua acuan  perhitungan  yaitu  pada
anggaran  awal  dan  anggaran setelah perubahan perlu dilakukan  analisis  lebih  lanjut sesuai  dengan  masing-masing hasil pengukuran skala pembobotan. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pajak Daerah  menyebutkan  bahwa untuk menyederhanakan pengukuran masing-masing acuan pengukuran, perbandingan  masing-masing perlu  dikategorikan  dalam  tiga tingkat  skala  yaitu  efektif,
belum  sepenuhnya  efektif  dan kurang efektif.
Kriteria  pengukuran  dapat dikategorikan  melalui  kategori berikut: 1) Efektif jika masing- masing acuan pengukuran bernilai  efektif  atau  sangat efektif,  2)  Belum  sepenuhnya efektif  jika  salah  satu  acuan perhitungan bernilai efektif atau sangat efektif, sedangkan acuan perhitungan  lainnya  cukup efektif atau kurang efektif, serta 3) dikategorikan kurang efektif jika masing-masing acuan pengukuran bernilai selain hasil pengukuran selain pada kategori  diatas.  Berdasarkan perbandingan dua acuan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kesimpulan  aspek  pencapaian Target Penerimaan Pajak Restoran  Kabupaten  Bungo adalah belum sepenuhnya efektif. 2) Penetapan Target Pajak Restoran Sesuai Potensi Pajak Pengukuran  indikator  pencapaian tujuan  aspek  penetapan  target pajak  restoran  yaitu  dengan menilai  penetapan  target  pajak melalui proses APBD berdasarkan
potensi pajak serta memperhatikan perkiraan  asumsi  makro,  seperti pertumbuhan  rasio  perpajakan daerah,  pertumbuhan  ekonomi, tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi  target  pendapatan pajak  daerah  serta  realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Berdasarkan  wawancara  peneliti dengan  Kabid  Perencanaan  dan Pengembangan BPPRD menyebutkan dalam penganggaran pendapatan  pajak  daerah  BPPRD menggunakan realisasi penerimaan  pajak  daerah  tahun sebelumnya, dengan menambahkan  persentase  tertentu dari  realisasi  pendapatan  pajak sebelumnya,  namun  penetapan besaran persentase tambahan untuk  masing-masing  jenis  pajak dilakukan  secara  random/acak tanpa  didukung  analisis  yang memadai. Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabid Pajak  Daerah  dan  Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan menyebutkan  bahwa  Pemkab Bungo  dalam  penetapan  target pajak  belum  melakukan  kajian potensi pajak dan belum mempertimbangkan perkiraan asumsi  makro.  Dengan  demikian kesimpulan aspek penetapan target pajak  restoran  belum  sepenuhnya efektif.
b) Integrasi Integrasi  yaitu  pengukuran terhadap  tingkat  kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan  konsensus  dan komunikasi  dengan  berbagai macam organisasi lainnya (islamy  et  al,  2021).  Indikator aspek integrasi untuk mengetahui sejauh mana
tingkat  efektivitas  integrasi BPPRD dalam mengelola pajak daerah.    Integrasi  terdiri  dari dua aspek yaitu sosialisasi serta prosedur dan kerjasama. Berdasarkan wawancara dengan  Kabid  Pajak  Daerah menyebutkan  bahwa  bidang Pajak Daerah melakukan sosialisasi  dengan  memberikan penjelasan mengenai kewajiban membayar  Pajak  Restoran kepada  WP  secara  lisan  pada saat  kegiatan  pendataan  dan pemungutan  Pajak  Restoran berlangsung.  Sosialisasi  terkait pembayaran  pajak  restoran kepada  masyarakat  mengenai kewajiban  membayar  Pajak Restoran  belum  dilakukan secara  tegas,  konsisten  dan berkelanjutan. Dengan demikian  pengukuran  aspek sosialisasi yaitu belum sepenuhnya efektif. Pengukuran efektivitas indikator integritas aspek prosedur dan kerjasama dengan menilai ketetapan prosedur dan mekanisme  yang  mutakhir, serta kerjasama yang melibatkan  berbagai  macam organisasi internal dan eksternal pemerintah daerah. Berdasarkan  dokumentasi  dan wawancara dengan Kabid Pajak Daerah  BPPRD  dan  Kabid Perencanaan dan Pengembangan diketahui bahwa  BPPRD  telah  memiliki prosedur dan mekanisme terkait tugas,  fungsi,  dan  tata  kerja organisasi. Prosedur dan mekanisme secara umum mengenai  pajak  daerah  diatur dalam  Perda  Nomor  7  Tahun 2019  tentang  Pajak  Daerah, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi  diatur  dalam  Perbup Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  serta  Bagan  Struktur Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  Kabupaten Bungo,  selain  itu  terdapat Perbup  Nomor  36  Tahun  2014 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pajak  Restoran  dan  PBB  P2.
Pemkab  Bungo  juga  telah menetapkan  Keputusan  Bupati Nomor  315/BPPRD  Tahun 2019 tentang Prosedur Tetap/Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pajak Daerah Kabupaten Bungo. Berdasarkan dokumentasi peraturan dan ketetapan mengenai prosedur pengelolaan pajak restoran diketahui bahwa terdapat  ketetapan  mekanisme yang belum mutakhir, diantaranya:  1)  Pada  Perbup Nomor 36 Tahun 2014 terdapat aturan  yang  tidak  bersesuaian dengan  peraturan  diatasnya yaitu  Perda  Nomor  7  Tahun 2019  tentang  pajak  daerah,  2) Pemkab Bungo belum memiliki regulasi  terkait  mekanisme pendataan wajib pajak restoran, serta  3)  Pemkab  Bungo  belum memiliki  regulasi  terkait  tata cara pemeriksaan pajak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabid Perencanaan dan Pengembangan  menunjukkan bahwa  kerjasama  pengelolaan pajak  restoran  telah  dilakukan oleh  BPPRD  dengan  Bank Jambi untuk kegiatan pembayaran  pajak  restoran melalui  penerapan e-Payment yang terintegrasi dengan aplikasi e-PAD milik  Pemkab Bungo dengan basis data Bank
Jambi  untuk  mempermudah proses  pembayaran.  Namun BPPRD  belum  melakukan kerjasama  dengan  organisasi lainnya seperti Satpol PP dalam penegakan aturan dan pemberian sanksi atas tunggakan pajak. Dengan ketetapan prosedur dan mekanisme  kerjasama  yang belum mutakhir, serta kerjasama  dengan  eksternal belum  melibatkan  berbagai macam organisasi secara komprehensif, maka pengukuran aspek prosedur dan kerjasama yaitu belum sepenuhnya efektif. c) Adaptasi Adaptasi  adalah  suatu  proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya (islamy  et  al,  2021).  Konsep pengukuran  aspek  adaptasi yaitu  semakin  tinggi  tingkat penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan organisasi terhadap perubahan- perubahan yang terjadi. Indikator adaptasi dalam penelitian ini terdiri dari aspek inovasi,  kemampuan  personel, serta sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kabid Perencanaan dan Pengembangan  serta  Kabid Pajak  Daerah  terkait  inovasi diketahui BPPRD telah melakukan inovasi dalam penerapan  sistem  informasi melalui  aplikasi e-PAD dan e- Payment serta adanya penggunaan  teknologi  tapping box, namun belum dirumuskan, dilaksanakan dan dikembangkan dengan memadai. Hasil  analisis  data  terkait kemampuan  personel  dalam daftar pegawai diketahui bahwa masih  terdapat  permasalahan dalam pengelolaan SDM antara lain  kurangnya  pemerataan jumlah dan kompetensi pegawai  pada  BPPRD.  Hasil wawancara dengan Kabid Pajak Daerah  serta  Kasubbag  Umum dan  Kepegawaian  BPPRD diketahui  penempatan  tenaga honor  administrasi  dikantor BPPRD  tidak  berdasarkan kompetensi personel melainkan berdasarkan anggaran yang ada, serta  terdapat  jumlah  personel yang tidak sesuai dengan beban kerja  dan  output  yang  harus dihasilkan.  Hasil  dokumentasi dan  wawancara  dengan  Kabid Perencanaan dan Pengembangan terkait kompetensi  pegawai  BPPRD diketahui  permasalahan  yaitu minimnya kegiatan pengembangan kompetensi, belum  ada  petugas  pemeriksa pajak. Pengukuran efektivitas indikator adaptasi aspek sarana dan prasarana dengan menganalisis sarana dan prasarana  berupa  fasilitas  dan dukungan  teknologi  dalam rangka  mempermudah  BPPRD dalam  mencapai  tujuannya meningkatkan PAD. Berdasarkan  dokumentasi  dan wawancara  dengan  Kasubbag Umum dan Kepegawaian terkait  sarana  dan  prasarana diketahui bahwa sarana prasarana yang dimiliki BPPRD belum  sepenuhnya  memadai,
antara lain ruangan penyimpanan  dokumen  yang terbatas,  kurangnya  dukungan teknologi informasi dan komunikasi  dalam  pengelolaan pajak  restoran  berupa tapping box . Dengan demikian berdasarkan analisis atas permasalahan  yang  ditemukan dalam  masing-masing  aspek dalam indikator adaptasi, maka pengukuran  indikator  adaptasi yaitu belum sepenuhnya efektif. 2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan  Pajak  Restoran  Di Kabupaten Bungo Faktor pendukung dan penghambat adalah elemen- elemen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam berbagai situasi atau proses. Faktor pendukung  dapat  didefinisikan sebagai elemen yang mempermudah,  mendorong,  atau mempercepat  pencapaian  tujuan atau  keberhasilan  dalam  suatu proses.  Faktor  ini  memberikan dukungan dan memfasilitasi kemajuan. Sedangkan, faktor penghambat  adalah  elemen  yang menyulitkan,  menghambat,  atau memperlambat  pencapaian  tujuan atau  keberhasilan.  Faktor  ini menciptakan rintangan atau masalah yang harus diatasi. Dalam analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats),  faktor  pendukung  dan penghambat  dapat  dikategorikan dalam  dua  bagian  utama  yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Rangkuti,  2013).  Pada  kategori faktor  internal  yang  dianggap sebagai  faktor  pendukung  yaitu kekuatan  (strength)  dan  yang dianggap sebagai faktor
penghambat  yaitu  kelemahan (Weakness), sedangkan pada kategori  faktor  eksternal  yang dianggap sebagai faktor pendukung yaitu peluang (Opportunity) yang dianggap sebagai  faktor  penghambat  yaitu ancaman  (Threats).  Berdasarkan dokumentasi dan wawancara bersama dengan Kabid Perencanaan  dan  Pengembangan serta  Kabid  Pajak  Daerah  dapat diidentifikasi  faktor  pendukung yang  menjadi  kekuatan  dan peluang  BPPRD  Bungo  dalam pengelolaan pajak Restoran, yaitu: 1. Pertumbuhan  ekonomi  yang dinamis pada kabupaten Bungo dinilai  dari  laju  pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo; 2. Tercukupinya Jumlah (Kuantitas) Sumber Daya Manusia di BPPRD Kabupaten Bungo; 3. Sudah tersedia fasilitas pelayanan dan dukungan teknologi pelayanan pajak; 4. Undang- Undang dan Peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum; 5. Adanya kejelasan hukum berupa  regulasi  pemerintah daerah berupa Perda (Peraturan Daerah),  Perbup  (Peraturan Bupati) dan Kepbup (Keputusan Bupati) yang mengatur  tata  kelola,  prosedur dan  mekanisme  pengelolaan pajak restoran;
6. Mudahnya  akses  koordinasi antar  pihak  terkait  dalam internal  Pemerintah  Daerah mulai  dari  tingkat  Kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan/desa; 7. Potensi  perkembangan  usaha restoran dan peningkatan penerimaan  pajak  restoran
melalui  pelaporan  pajak  yang transparan dan akuntabel; dan 8. Pemanfaatan perkembangan teknologi  dan  sistem  informasi dalam pengelolaan pajak restoran. Namun,  masih  terdapat  faktor penghambat  berupa  kelemahan  dan ancaman  BPPRD  Bungo  dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak Restoran, yaitu:
1. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi yang  konsisten,  intensif  dan berkelanjutan kepada masyarakat;
2. Kurangnya kerjasama dan sinergitas dengan pihak terkait; 3. Kurangnya  fasilitas  pendukung pengelolaan pajak restoran seperti tapping box;
4. Terbatasnya  kompetensi  personel pengelola  pajak  restoran  di BPPRD Kabupaten Bungo;
5. Kurangnya perumusan, pelaksanaan  dan  pengembangan inovasi BPPRD dalam pengelolaan pajak restoran; 6. Budaya masyarakat yang menolak membayar  pajak  restoran  atau menganggap pajak restoran sebagai beban usaha; 7. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan  dan  membayar  pajak sesuai ketentuan; 8. Pencapaian  realisasi  pemerintah yang  belum  sesuai  ekspektasi publik yang mengakibatkan persepsi buruk di masyarakat; dan 9. Adanya pembatasan sosial berskala  sosial  sebagai  akibat pandemi  atau  peristiwa  tak terduga.
3. Strategi  Efektif  pengelolaan  Pajak Restoran  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bungo dalam  meningkatkan  Pendapatan
Asli Daerah
Strategi  adalah  rencana  skala  besar yang  berorientasi  jangka  panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang  kompetitif  untuk  mencapai tujuan suatu organisasi atau lembaga (Pearce,  2014).  Secara  umum  tujuan BPPRD adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara lebih spesifik  dalam  penelitian  ini  yaitu pajak  restoran.  Secara  lebih  luas strategi  tidak  hanya  soal  pencapaian tujuan  saja,  namun  strategi  juga mengenai kegiatan operasional untuk mencapai  tujuan  tersebut.  Strategi yang  efektif  dapat  dianalisis  setelah diketahui  faktor  pendukung  dan penghambat dalam faktor internal dan faktor eksternal pada melalui analisis SWOT.  Analisis  SWOT  merupakan alat  untuk  mengidentifikasi  keadaan eksternal  dan  internal  dengan  tujuan perusahaan mampu membuat strategi yang tepat sesuai dengan visi dan misi perusahaan (Rangkuti, 2014). Dalam  analisis  strategi  pengelolaan pajak  restoran  perlu  dilihat  faktor eksternal dan internal analisis SWOT menggunakan model analisis dengan tahapan Internal  Factor  Analysis Summary (IFAS) dan External Factor Analysis  Summary (EFAS)  dalam pengelolaan pajak restoran. Tabel IFAS adalah alat dalam analisis SWOT  yang  digunakan  untuk mengevaluasi dan mengurutkan faktor-faktor  internal  perusahaan, baik  kekuatan  (Strengths)  maupun kelemahan  (Weaknesses).  Tabel  ini membantu  dalam  merangkum  dan menilai dampak faktor-faktor internal terhadap strategi perusahaan. Penentuan bobot dan peringkat IFAS (Internal  Factor  Analysis  Summary)
sebagai berikut.
Tabel 2. Penentuan bobot dan
peringkat IFAS
No. Faktor Internal Bobot Sko r Skor Tertimbang Kekuatan (S) 1 Pertumbuhan ekonomi yang dinamis pada kabupaten  Bungo dinilai  dari  laju pertumbuhan
PDRB  Kabupaten Bungo; 0,05 2 0,1 2 Tercukupinya Jumlah Sumber Daya Manusia
(SDM)  di  BPPRD Kabupaten Bungo; 0,12 3 0,36 3 Sudah tersedia fasilitas  pelayanan dan dukungan
teknologi pelayanan pajak; dan 0,16 3 0,48 4 Undang- Undang dan Peraturan pemerintah yang menjadi dasar
hukum. 0,1 2 0,2 Subtotal 1,14 Kelemahan (W) 1 Kurangnya pelaksanaan sosialisasi yang konsisten,  intensif dan  berkelanjutan kepada masyarakat; 0,14 3 0,42 2 Kurangnya kerjasama dan
sinergitas  dengan pihak terkait; 0,11 3 0,33 3 Kurangnya  fasilitas pendukung pengelolaan  pajak restoran seperti tapping box; 0,19 4 0,76 4 Terbatasnya kompetensi personel  pengelola pajak  restoran  di BPPRD  Kabupaten Bungo; dan 0,05 2 0,1 5 Kurangnya perumusan, pelaksanaan dan pengembangan inovasi BPPRD dalam  pengelolaan pajak restoran. 0,08 2 0,16 Subtotal 1,77 Total 1 Seli sih S  - W (1,1 4  - 1,7 7) -0,63
Kesimpulan = Kelemahan (W) lebih dominan sebesar (0,63) poin dibandingkan Kekuatan (S)
Sumber : data Riset Pada tabel diatas faktor kekuatan dan kelemahan tersebut diperoleh berdasarkan wawancara penulis dengan  informan  yaitu  Kabid Perencanaan dan Pengembangan dan
Kabid Pajak Daerah.  Masing-masing informan  mengatakan  bahwa  nilai skor dan bobot yang ditentukan dalam tabel  IFAS  dan  EFAS  merupakan
penilaian yang diberikan berdasarkan pertimbangan tingkat pentingnya dan lemahnya  faktor  tersebut  dalam mempengaruhi  pengelolaan  pajak restoran.  Kesimpulan  dari  matriks IFAS diatas yaitu Indikator Kelemahan  (W)  lebih  dominan sebesar  (0,63)  poin  dibandingkan Kekuatan (S).
Tabel  EFAS  adalah  alat  dalam analisis SWOT yang digunakan untuk mengevaluasi dan merangkum faktor- faktor  eksternal  yang  mempengaruhi perusahaan, baik peluang (Opportunities)  maupun  ancaman (Threats). Tabel ini membantu dalam menilai bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi  ancaman  dari  lingkungan eksternal. Tabel EFAS disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3. Penentuan bobot dan peringkat EFAS No. Faktor Eksternal Bobot Sko r Skor Tertimbang Peluang (O) 1 Adanya  dasar  hukum  berupa regulasi pemerintah daerah berupa Perda (Peraturan Daerah), Perbup
(Peraturan  Bupati)  dan  Kepbup (Keputusan Bupati) yang
mengatur tata kelola, prosedur dan mekanisme  pengelolaan  pajak restoran; 0,11 3 0,33 2 Mudahnya akses koordinasi  antar  pihak terkait  dalam  internal Pemerintah Daerah mulai dari  tingkat  Kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan/desa; 0,11 3 0,33 3 Potensi perkembangan usaha restoran dan peningkatan  penerimaan pajak  restoran  melalui pelaporan  pajak  yang transparan dan akuntabel; 0,15 4
0,6 4 Pemanfaatan perkembangan  teknologi dan  sistem  informasi dalam  pengelolaan  pajak restoran. 0,15 4 0,6 Subtotal 1,86 Ancaman (T) 1 Budaya masyarakat yang menolak membayar pajak restoran atau menganggap pajak  restoran  sebagai beban usaha;
0,14 3 0,42 2 Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar  pajak  sesuai ketentuan;
0,15 4 0,60
No. Faktor Eksternal Bobot Sko r Skor Tertimbang 3 Pencapaian realisasi pemerintah  yang  belum sesuai  ekspektasi  publik yang mengakibatkan persepsi buruk di
masyarakat. 0,07 2 0,14 4 Adanya pembatasan
sosial  berskala  sosial sebagai akibat pandemi 0,12 3 0,36 Subtotal 1,52 Total 1,00 Seli sih O  - T (1,8 6  - 1,5
2) 0,34
Kesimpulan = Peluang (O) lebih dominan sebesar (0,34) poin
dibandingkan Ancaman (T).

## Sumber : data diolah Tahun 2023
Faktor  peluang  dan  ancaman  dalam Tabel  EFAS  diperoleh  berdasarkan wawancara  penulis  dengan  informan yaitu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan  dan  Kepala  Bidang Pajak Daerah.  Penentuan bobot pada tabel EFAS untuk setiap faktor sama dengan penentuan bobot tabel IFAS.
Kesimpulan dari matriks EFAS diatas yaitu  Indikator  Peluang  (O)  lebih dominan sebesar (0,34) poin dibandingkan Ancaman (T). Hasil  penelitian  IFAS  dan  EFAS
kemudian dimasukkan dalam matriks dengan  empat  indikator  sebagai berikut :

## Gambar 3. Matriks Kuadrat SWOT pengelolaan pajak restoran BPPRD
Sumber: data Riset Posisi  faktor  internal  dan  eksternal pengelolaan pajak pada BPPRD pada gambar diatas menunjukkan kuadran tiga  yaitu  WO  (Weakness  - Opportunity), kuadran ini
memposisikan organisasi pada peluang  yang  besar  terhadap  pasar namun  disaat  yang  bersamaan organisasi juga mengalami kelemahan  internal.  Fokus  strategi pada  kuadran  ini  yaitu  strategi turnaround  dengan  meminimalkan masalah  dalam  internal  organisasi kemudian  merebut  kembali  pasar yang  lebih  baik  organisasi  pada peluang  yang  besar  terhadap  pasar namun  disaat  yang  bersamaan perusahaan juga mengalami kelemahan  internal.  Fokus  strategi pada  kuadran  ini  yaitu  strategi turnaround atau strategi WO (Weakness-Opportunity) dengan meminimalkan masalah dalam internal organisasi kemudian merebut kembali  pasar  yang  lebih  baik (Rangkuti, 2014).
Berdasarkan  analisis  internal  dan eksternal  faktor  strategi  diatas  dan hasil  wawancara  bersama  Kabid Perencanaan dan Pengembangan serta Kabid  Pajak  Daerah,  alternatif strategi  yang  dapat  diterapkan  oleh BPPRD dalam efektivitas pengelolaan  pajak  daerah  dalam peningkatan  PAD  Kabupaten  Bungo sesuai dengan analisis matriks SWOT diatas  adalah  strategi  WO  yaitu: Melaksanakan  sosialisasi  kepada masyarakat dengan koordinasi dengan  para  pihak  terkait  dalam internal Pemerintah Daerah, Meningkatkan kerjasama dan sinergitas  dengan  pihak  terkait dengan menegaskan kejelasan regulasi  yang  mengatur  tata  kelola, prosedur dan mekanisme perpajakan,
meningkatkan  fasilitas  pendukung pengelolaan pajak seperti tapping box dengan  menambah  anggaran  melalui akses  koordinasi  dalam  pemerintah daerah dan pemanfaatan perkembangan  teknologi  dan  sistem informasi, Meningkatkan kompetensi
SDM personel sesuai keahlianya dan kebutuhan organisasi melalui BIMTEK  dan  pelatihan  perpajakan, serta  Meningkatkan  Inovasi  Daerah melalui koordinasi antar pihak terkait dan  pemanfaatan  teknologi  dan sistem  informasi  pengelolaan  pajak restoran

## PENUTUP Kesimpulan
Kesimpulan  berdasarkan  paparan diatas  ialah  proses  pengelolaan  pajak restoran  Kabupaten  Bungo  belum sepenuhnya efektif. Penarikan kesimpulan tersebut berdasarkan pengukuran indikator-indikator efektivitas  yaitu  Pencapaian  Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Hasil pengukuran  efektivitas  masing-masing indikator  yaitu,  indikator  pencapaian tujuan  belum  sepenuhnya  efektif, indikator  Integrasi  belum  sepenuhnya efektif,  serta  indikator  Adaptasi  belum sepenuhnya efektif.
Terdapat beberapa faktor pendukung  dan  penghambat  yang mempengaruhi  efektivitas  pengelolaan pajak  restoran  dalam  meningkatkan PAD Kabupaten Bungo. Faktor pendukung efektivitas pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Bungo terdiri dari: 1)  Pertumbuhan  ekonomi  yang  dinamis pada  kabupaten  Bungo  dinilai  dari  laju pertumbuhan  PDRB  Kabupaten  Bungo, 2)Tercukupinya  Jumlah  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  di  BPPRD  Kabupaten Bungo,  3)  Sudah  tersedia  fasilitas pelayanan  dan  dukungan  teknologi perpajakan,  4)  Undang-  Undang  dan Peraturan  pemerintah  yang  menjadi dasar  hukum,  5)  Adanya  dasar  hukum yang  jelas  berupa  regulasi  pemerintah daerah berupa Perda (Peraturan Daerah), Perbup  (Peraturan  Bupati)  dan  Kepbup (Keputusan  Bupati)  yang  mengatur  tata kelola,  prosedur  dan  mekanisme
pengelolaan pajak restoran, 6) Mudahnya akses koordinasi antar pihak terkait  dalam  internal  Pemerintah Daerah  mulai  dari  tingkat  Kabupaten, kecamatan,  hingga  kelurahan/desa,  7) Potensi  perkembangan  usaha  restoran dan  peningkatan  penerimaan  pajak restoran  melalui  pelaporan  pajak  yang transparan  dan  akuntabel,  serta  8) Pemanfaatan  perkembangan  teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan pajak restoran.
Faktor  penghambat  efektivitas pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Bungo  terdiri  dari:  1)  Kurangnya pelaksanaan  sosialisasi  yang  konsisten, intensif  dan  berkelanjutan  kepada masyarakat,  2)  Kurangnya  kerjasama dan  sinergitas  dengan  pihak  terkait,  3) Kurangnya fasilitas pendukung pengelolaan  pajak  restoran  seperti tapping box, 4) Terbatasnya kompetensi personel  pengelola  pajak  restoran  di BPPRD Kabupaten Bungo, 5) Kurangnya perumusan, pelaksanaan dan pengembangan  inovasi  BPPRD  dalam pengelolaan  pajak  restoran,  6)  Budaya masyarakat  yang  menolak  membayar pajak  restoran  atau  menganggap  pajak restoran  sebagai  beban  usaha,  7) Rendahnya  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  dalam  melaporkan  dan membayar  pajak  sesuai  ketentuan,  8) Pencapaian  realisasi  pemerintah  yang belum  sesuai  ekspektasi  publik  yang mengakibatkan  persepsi  buruk  di masyarakat,  9)  Adanya  pembatasan sosial  berskala  sosial  sebagai  akibat pandemi atau peristiwa tak terduga.
Berdasarkan analisis SWOT strategi  efektif  pengelolaan  Pajak
Restoran berada pada kuadran tiga yaitu strategi  WO  ( Weakness-Opportunity ) menggunakan  strategi turnarround , Kuadran  ini  memposisikan  perusahaan pada peluang yang besar terhadap pasar namun disaat yang bersamaan perusahaan  juga  mengalami  kelemahan
internal. Fokus strategi WO yang dapat diterapkan  oleh  BPPRD  yaitu:  1) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat  dengan  koordinasi  dengan para  pihak  terkait  dalam  internal
Pemerintah  Daerah,  2)  Meningkatkan kerjasama  dan  sinergitas  dengan  pihak terkait  dengan  menegaskan  kejelasan regulasi  yang  mengatur  tata  kelola,
prosedur dan mekanisme perpajakan, 3) Meningkatkan fasilitas pendukung pengelolaan  pajak  seperti  tapping  box dengan  menambah  anggaran  melalui akses  koordinasi  dalam  pemerintah daerah  dan  pemanfaatan  perkembangan teknologi  dan  sistem  informasi,  4) Meningkatkan kompetensi SDM personel sesuai keahlianya dan
kebutuhan  organisasi  melalui  BIMTEK dan  pelatihan  perpajakan,  serta  5) Meningkatkan  Inovasi  Daerah  melalui koordinasi  antar  pihak  terkait  dan pemanfaatan  teknologi  dan  sistem informasi pengelolaan pajak restoran.
Saran  ditujukan  kepada  BPPRD Kabupaten  Bungo  agar  melakukan efektivitas  pengelolaan  pajak  restoran untuk  meningkatkan  PAD  Kabupaten
Bungo melalui indikator-indikator penilaian  efektivitas  yaitu,  pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Kemudian BPPRD perlu melakukan evaluasi secara lebih  komprehensif  dengan  melibatkan tenaga ahli atas faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan PAD Kabupaten  Bungo.  Hasil  evaluasi  yang komprehensif  dapat  dijadikan  dasar untuk kajian lebih dalam membuat grand design  tata  kelola  pajak  restoran  yang lebih  efektif.  BPPRD  hendaknya  dapat menerapkan  seluruh  strategi  yang  telah direncanakan untuk meningkatkan
efektivitas  pengelolaan  pajak  restoran.
Mengingat hasil analisis SWOT BPPRD dalam pengelolaan pajak restoran berada pada kuadran tiga yaitu WO (Weakness – Opportunity) maka strategi yang dapat
dilaksanakan oleh BPPRD yaitu strategi meminimalkan  masalah  dalam  internal perusahaan  kemudian  mendapatkan peluang yang besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bungo

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  Damas.  2017. Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah .  Malang: UB Press.
A.Pearce,  dkk,  2014. Manajemen Strategi. Jakarta: Salemba Empat. Beni  Pekei.  2016. Konsep  dan  Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah  di  Era  Otonomi .  Buku
1.Jakarta Pusat: Taushia. Chairil  Anwar  Pohan,  M.  2021. Kebijakan dan Administrasi Perpajakan  Daerah  di  Indonesia .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Islamy,  Fahmi  dkk.  2021. Efektivitas Organisasi  Berbasis  Manajemen Pengetahuan  Dalam  Perspektif Perilaku  Organisasi. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif. Muchtar.  2013. Metode  Penelitian Deskriptif  Kualitatif .  Jakarta:  GP Press Group. Muindro Renyowijoyo. 2013. Akuntansi
Sektor  Publik. Jakarta:  Mitra Wacana Media. Rangkuti, Freddy. 2013. Teknik Membedah  Kasus  Bisnis  Analisis SWOT  Cara  Perhitungan  Bobot,
Rating,  dan  OCAI .  Penerbit  PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Rangkuti,  Freddy . (2014). Analisis SWOT:  Teknik  Membedah  Kasus Bisnis.  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif ,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta, CV. Waluyo  dan  Wirawan  B  Ilyas.  2013.
Perpajakan  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.