## Volume 9 Issue 1 (2024) Pages 1095 - 1108 Jurnal Mirai Management
ISSN : 2598-8301 (Online)

## Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
Darmalion 1*, Alizar Hasan 2 1,2 Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi
Abstrak Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) berfungsi sebagai pembuat Peraturan Nagari yang dirumuskan berasama Walinagari. Pemerintahan Nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari Bamus, pembentukan Pemerintahan Nagari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.  Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sampel adalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus). Hasil penelitian berdasarkan peran dan faktor penghambat Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, terdapat beberapa  solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yaitu : adanya pertemuan atau koordinasi antara Walinagari atau perangkat nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sekali sebulan untuk membicarakan kelanjutan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) harus mengetahui wewenang, tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Memperbaiki komunikasi antara Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan Walinagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang belum berjalan dengan cukup baik sehingga terjalin komunikasi yang baik. Harus dilakukan binaan pada anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dari pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten. Meningkatkan dan lebih memperhatikan alokasi dana untuk Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), karena dana yang sekarang ini dirasakan kurang untuk melaksanakan berbagai kegiatan Bamus.
Kata Kunci: Peranan Bamus, Faktor Penghambat Bamus, Pemerintah Nagari
Copyright (c) 2024 Darmalion Corresponding author : Email Address : darmalion74@gmail.com
PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( Good Governance ) dan pemerintahan yang  bersih ( Clean Governance ) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang Desentralistik dan Demokratis (Faisal & Failin, 2019).
Nagari merupakan istilah desa di Sumatera Barat yang mengacu pada kesatuan masyarakat yang berpedoman dengan adat istiadatnya dimana batasan dan wewenang untuk mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan adat istiadat yang berlaku dari zaman nenek moyang dahulu di lingkup wilayah Nagari dan diakui oleh adat daerah tersebut. Nagari merupakan salah satu bentuk desa dengan penyebutan yang
berbeda. Pemerintahan nagari sebagai pihak yang menjalankan, mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Nagari (Evandri et al., 2023).
Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpatisipasi dalam melaksanakan pembangunan Nagari serta melaksanakan administrasi pembangunan Nagari. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi Nagari akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di  dalam pengawasan Pemerintahan Nagari memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan Nagari yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di Nagari. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Nagari itu.
Nagari memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Nagari terdiri atas Pemerintah Nagari yang meliputi Walinagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus). Walinagari merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus). Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Anggota Bamus adalah wakil dari penduduk Nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa kerja Bamus 6 tahun. Pimpinan dan anggota Bamus tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Walinagari dan Perangkat Nagari. Keputusan Walinagari. dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa Pengawasan Pemerintahan nagari adalah sesuatu yang sangat penting, Karena sudah menjadi kewajiban Badan Permusyawaratan (Bamus) dalam melaksanakan Pengawasan pemerintahan Nagari serta Aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam perencanaan pembangunan pada Pemerintahan Nagari tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (Junaidi, 2019). Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) yang merupakan sarana bagi Kantor Walinagari di Nagari dan masyarakat guna merencanakan pembangunan Nagarinya. Di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di Nagarinya sendiri. Berarti masyarakat dapat dikatakan harus berpartisipasi dan sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di Nagarinya. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat Nagari dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan Nagari demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Nagari sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.
Seperti kita ketahui bersama baik di media massa maupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan Nagari sering tertunda. Demikian halnya bagi keberadaan (Bamus) Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam menyangkut fungsi dan keberadaanya bagi kelangsungan pembangunan Nagari yang sedang dilaksanakan, Terlihat dari Badan Permusyawaratan Nagari yang belum mengawasi Pemerintahan Nagari seperti masih banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang keberadaan badan tersebut (Bamus) yang dalam hal ini saran masyarakat yang tidak diperhatikan pada saat musyawarah Nagari.
Berdasarkan hasil penelusuran survey awal penelitian, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan hasil kinerja Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) kurang optimal salah satu penyebabnya karena gaji yang diterima Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) kurang dari satu juta. Gaji yang diterima Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) ini belum mampu memberikan kesejahteraan kepada anggota Badan Permusyawaratan  Nagari
(Bamus), sehingga menjadi anggota Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) ini kurang diminati. Anggota Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) yang ada rata-rata merupakan bekerja dinas sehingga fokus mereka terbagi menjadi dua antara pekerjaan dinas dan sebagai anggota Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus).
Kurangnya kemampuan Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan sekali terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) dalam melakukan pegawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Pelatihan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) belum sepenuhnya membuat hasil kinerja mereka optimal karena motivasi yang ada dalam diri individu anggota Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus) masih rendah karena gaji yang diterima belum mampu memenuhi kebutuhan anggota Badan Permusyawaratan  Nagari (Bamus). Penelitian terdahulu yang dilakukan (Faisal & Failin, 2019)  memperoleh hasil pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi belum efektif karena BAMUS merupakan wakil masyarakat nagari. Kendala yang dihadapi secara umum adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah, khususnya bidang hukum dan pengawasan. Penelitian terdahulu yang dilakukan (Arif, 2020) memperoleh hasil Peran Bamus dalam melakukakn pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam telah melaksanakan suatu pengawasan sesuai dengan ketentuan, hal itu sesuai dengan Pasal 58 Perda Agam dan Penelitian terdahulu yang dilakukan (Yeni & Malau, 2021)  memperoleh hasil koordinasi bidang pengawasan antara Bamus dengan Walinagari Muara Sakai dilakukan melalui musyawarah nagari, rapat koordinasi, komunikasi secara lisan, Bamus turun langsung kelapangan, dan laporan pertanggungjawaban. Koordinasi belum berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan (Bamus) Dalam Pengawasan Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

## TINJAUAN LITERATUR
Peranan Teori peranan ( role theory ) mendefinisikan "peranan" atau " role " sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peranan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Relevansi suatu peranan itu akan bergantung pada penekanan peranan tersebut oleh para penilai dan pengamat  terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peranan dan persepsi peranan atau role perception Banton, 1965; Katz &Kahn, 1966, dalam (Laurie, 2016). Teori peranan ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peranan itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Selain itu, peranan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu Dougherty & Pritchard (1985) dalam (Laurie, 2016).
Peranan ( role ) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2019) .
Pengawasan Legislatif Pengawasan adalah seluruh proses penilain  terhadap obyek atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk memastikan apakah tugas dan fungsi obyek atau kegiatan tersbut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Legislatif adalah badan debeliratif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang
dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas- tugas umum pemerintah dan pembangunan (Soekanto, 2019).

## Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)
Bamus Nagari merupakan Badan Legislasi yang mengedepankan prinsip permusyawaratan dan permufakatan sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Bamus Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Bamus Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali  nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari (LDKA, 2007).
Keanggotaan Bamus Nagari merupakan Wakil Jorong yang dipilih secara demokratis. Demokratis dimaksud dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali nagari. Pembentukan Bamus Nagari dan Pengukuhan anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati. (Evandri et al., 2023) Anggota BAMUS Nagari terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo  kanduang, dan generasi muda. Jumlah anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari.
Bentuk-bentuk Pemerintahan Menurut (C.F Strong, 2018) telah mengemukakan beberapa kriteria dalam melihat bentuk Negara yaitu :
1. Melihat Negara dalam bagaimana bangunannya, apakah Negara Kesatuan atau Negara Serikat,
2. Melihat bagaimana konstitusinya.
3. Melihat badan eksekutif, apakah bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak, dan badan eksekutif yang telah ditentukan jangka waktunya,
4. Melihat badan perwakilannya, bagaimana penyusunannya dan siapa yang berhak duduk disitu, serta
5. Bagaimana hukum yang berlaku
Teori bentuk-bentuk Negara ini menjadi patokan dalam melihat bagaimana sebenarnya yang menjadi bentuk dari sistem Pemerintahan Nagari yang diterapkan diwilayah Minangkabau, khususnya pada Nagari Geragahan. Nagari Geragahan yang manyoritas menganut kelarasan Bodi Caniago dan sebagian kecil menganut kelarasan Koto Piliang telah mempengaruhi penerapan Sistem Pemerintahan Nagari, khususnya dalam hal pemilihan Walinagari dan ninik Mamak selaku kepala suku atau penghulu (Roza & S, 2020).
Pemerintahan Nagari
Secara historis pemerintahan nagari merupakan suatu pemerintahan tradisional yang di perintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan (hulubalang/keamanan) dubalang. Pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi  Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya (Roza & S, 2020). Dalam Otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Badan Perwakilan Anak
Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adar dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Walinagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari (LSN) Sementara itu Walinagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan beberapa staff yaitu Kaur Nagari Bidang Pemerintahan, dan Kaur Nagari Bidang Pembangunan. Dalam arti luas keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di nagari seperti: Walinagari, BPAN, Wali Jorong, Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari (BMASN) dan LAN. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan nagari berarti suatu badan pimpinan yang terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas nagari seperti Walinagari dan perangkat nagari, kepala urusan dan kepala jorong (desa).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel merupakan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.  Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai seluruh responden yang menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah : Walinagari, Sekretaris Nagari, Ketua Bamus, Anggota Bamus, Wali Jorong, dan Tokoh Masyarakat yang ada di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk basung.  Berikut distribusi informan penelitian:
Tabel 1. Distribusi Informan Penelitian No Informan Jumlah 1 Walinagari 1 orang 2 Ketua Bamus 1 orang 3 Anggota Bamus 8 orang 4 Sekretaris Bamus 1 orang 5 Wali Jorong 1 orang 6 Tokoh Masyarakat 3 orang Jumlah 15 orang Sumber : Laporan Peneliti, 2024
Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif. Analisa data dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang diteliti atau didapatkan dari lapangan baik data primer yang didapatkan dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder (Sugiyono, 2019).
Metoda Input proses Output Dalam konteks penelitian peran Bamus Nagari, metode "Input-Proses-Output" bisa diterapkan untuk memahami bagaimana Bamus Nagari beroperasi, bagaimana mereka memproses informasi dan keputusan, serta dampak atau output yang dihasilkan dari peran mereka dalam masyarakat. Berikut adalah contoh penggunaan metode Input-Proses-Output dalam penelitian peran Bamus Nagari :

## Input:
1. Anggota Bamus Nagari:
• Identifikasi dan dokumentasikan siapa saja anggota Bamus Nagari, termasuk struktur hierarki dan peran masing-masing.
• Data input dapat mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian anggota Bamus Nagari.
2. Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat:
• Lakukan wawancara dan survei untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.
• Identifikasi input dari masyarakat yang disampaikan kepada Bamus Nagari melalui berbagai saluran komunikasi.
3. Peraturan dan Kebijakan:
• Tinjau peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan desa dan kegiatan Bamus Nagari.
• Analisis input  dari peraturan dan kebijakan yang memengaruhi peran Bamus Nagari dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

## Proses:
1. Diskusi dan Pengambilan Keputusan:
• Amati bagaimana anggota Bamus Nagari berinteraksi dan berdiskusi untuk mengatasi berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat.
• Catat proses pengambilan keputusan di dalam Bamus Nagari, termasuk tahapan, kriteria, dan argumentasi yang digunakan.
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan:
• Analisis bagaimana Bamus Nagari melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
• Tinjau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diprakarsai oleh Bamus Nagari.

## Output:
1. Pengembangan Kebijakan dan Program:
• Evaluasi hasil dari keputusan yang diambil oleh Bamus Nagari dan dampaknya terhadap pembangunan lokal.
• Identifikasi keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Bamus Nagari.
2. Pemberdayaan Masyarakat:
• Tinjau dampak dari kegiatan Bamus Nagari terhadap pemberdayaan masyarakat setempat.
• Amati perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin terjadi sebagai hasil dari intervensi Bamus Nagari.
3. Hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Eksternal:
• Evaluasi hubungan dan kolaborasi antara Bamus Nagari dengan pemerintah daerah, lembaga pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil.
• Tinjau kontribusi Bamus Nagari dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat lokal dan nasional.
Melalui metode Input-Proses-Output, penelitian peran Bamus Nagari dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mereka beroperasi, memproses informasi, dan menghasilkan dampak dalam masyarakat setempat. Metode ini
dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerja Bamus Nagari serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan peran mereka dalam pembangunan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalarn Pengawasan Pemerintahan Nagari di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Hasil pengamatan penulis selaku Walinagari Kenagarian Garagahan mengenai struktur organisasi yang sudah tercermin itu sudah memiliki kapabilitas dan kemampuan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan merupakan perwakilan masyarakat menyatakan bahwa :
“Orang yang duduk di Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) adalah tokoh masyarakat yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas, namun karna koordinasi dan harmonisasi yang kurang baik karena diakibatkan memiliki waktu yang kurang tepat untuk melaksanakan musyawarah. (Senin, 22 April 2024, jam 08.30 WIB) Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Y, selaku Tokoh Masyarakat  yang menyatakan bahwa :
“Anggota Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) yang dipilih oleh tokoh masyarakat sudah memiliki kemampuan yang baik, namun karena latar belakang pekerjaan sebagian besar yang merupakan pegawai negeri, jadwal pertemuan untuk musyawarah harus disesuaikan dengan jadwal anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) tersebut” (Senin, 22 April 2024, jam 08.45 WIB)
Dari hasil wawancara di atas, mengenai struktur organisasi yang sudah tercermin itu sudah memiliki kapabilitas dan kemampuan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan merupakan perwakilan masyarakat. Rapat koordinasi yang dilakukan di Nagari Garagahan melibatkan pemerintah Nagari dan semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari termasuk unsur Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus). Dalam rapat koordinasi disampaikan mengenai laporan tentang program/kegiatan yang akan, sedang, atau sudah dilakukan dan selanjutnya dibahas atau didiskusikan secara bersama mengenai jadwal pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, dan juga kendala dalam pelaksanaan disertai dengan upaya untuk mengatasinya.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam rapat koordinasi yang dilakukan Bamus dapat menyampaikan pendapat dan usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan. Bamus mengawasi secara langsung perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh Walinagari beserta perangkat. Dengan begitu Bamus dapat melihat dan mengawasi secara langsung jika terjadi kesalahan dalam persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain untuk mengkomunikasikan mengenai kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan di Nagari Garagahan, rapat koordinasi juga dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara apabila terjadi masalah atau ketimpangan antara Walinagari dan Bamus sebagai dua unsur yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Hal ini dilakukan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada. Seluruh unsur yang hadir dalam rapat koordinasi ikut bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada agar masalah tidak berlarut-larut. Unsur yang ada saling bekerjasama untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi.
Secara teoritis, rapat koordinasi ini termasuk kedalam pengawasan langsung, hal ini berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016). BAMUS menghadiri langsung rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Walinagari untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut (Pramukti & Cahyaningsih, 2016), pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung ditempat kegiatan, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Hal serupa juga disampaikan oleh bapak T, selaku Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :
“Rapat koordinasi di Nagari Garagahan tidak dilakukan secara rutin. Rapat koordinasi hanya dilakukan saat dirasa ada hal penting yang perlu dibahas. Padahal rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin sangat membantu kelancaran jalannya pemerintahan. Dengan dilakukannya rapat koordinasi secara berkala, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam tiga bulan terakhir oleh Walinagari dapat dilaporkan kepada Bamus Nagari dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya dapat dipersiapkan secara matang dan dibahas lebih mendetail” (Senin, 22 April 2024, jam 09.00 WIB)   Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa pengawasan Bamus melalui rapat koordinasi belum berjalan dengan cukup baik karena rapat koordinasi yang dilakukan di Nagari Garagahan tidak rutin dan tidak berkala. Rapat koordinasi dilakukan menyesuaikan dengan jadwal yang dimiliki anggota Bamus. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak SS, Selaku Wali Jorong  tentang berjalan dengan baik Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari jorong sampai ke Walinagari dihadiri dengan baik dan menghasilkan program APB Nagari yang menyatakan :
“Anggota Bamus di Nagari Garagahan  aktif bersama Walinagari dan menghasilkan APB Nagari, dari APB tersebut ada anggaran rutin 30% seperi gaji dan anggaran pembangunan 70%, anggaran pembangunan ini seperti pembangunan rumah tahfiz.” (Senin, 22 April 2024, jam 09.15 WIB)
Hal serupa juga disampaikan oleh bapak E, selaku ketua Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) yang menyatakan bahwa : “Anggaran pelaksanaan pembangunan rumah tahfiz diawasi dengan sangat baik oleh Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus).” (Senin, 22 April 2024, jam 09.15 WIB) Bamus turun langsung ke lokasi kegiatan untuk memantau apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Sehingga apabila terjadi kesalahan atau terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, dapat segera diatasi secara bersama-sama agar kegiatan tetap berjalan dengan baik. Bamus mengawasi secara langsung kegiatan pembangunan Rumah Tahfi yang dilaksanakan Nagari Garagahan. Bamus langsung datang ke lokasi pembangunan tersebut untuk melihat keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sekaligus untuk mengawasi perkembangan pembangunan tersebut. Bamus melihat apakah pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya atau tidak, kemudian Bamus juga melihat apakah penggunaan anggaran oleh Walinagari sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang sudah dibuat atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka koordinasi pengawasan Bamus dengan Walinagari dengan cara Bamus turun langsung kelapangan termasuk kedalam pengawasan langsung.
Pramukti & Cahyaningsih (2016), mengemukakan bahwa pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung di empat kegiatan, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Dengan cara memeriksa beberapa hal yang menjadi poin penting dalam kegiatan tersebut seperti progres kegiatan, anggaran yang digunakan, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Dengan mengawasi secara langsung seperti ini, kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terstruktur sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Hal ini memungkinkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat tercapai dengan cukup baik.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Nagari wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Nagari terutama Bamus.
Hasil pengamatan penulis selaku Walinagari Kenagarian Garagahan mengenai pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) menyatakan bahwa : “Dalam hal melakukan pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) berperan sebagai pengawas kinerja dari pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
sebagai perpanjang tangan dari pemerintahan Kabupaten.” (Senin, 22 April 2024, jam 10.15 WIB)
Hal serupa juga disampaikan oleh bapak E, selaku ketua Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) yang menyatakan bahwa :
“Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah nagari yaitu mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari atau sebagai pembantu Pemerintahan Kabupaten dalam memantau pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Senin, 22 April 2024, jam 10.25 WIB) Dari hasil wawancara di atas, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam melakukan pengawasan seharusnya berjalan sesuai peraturan perundang Kabupaten Agam yang berlaku dan adanya keselarasan dan keharmonisan antara Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dengan Walinagari dalam menyelenggarakan pemerintahan  nagari. Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) merupakan perpanjangan tangan Walinagari dalam Pemerintahan Nagari agar dapat bekerja sama dalam merumuskan peraturan Nagari, Peraturan Pelaksanaan Nagari serta Peraturan Walinagari.
Hasil wawancara peneliti dengan Bapak RD, selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) tentang peranan Bamus dalam pengawasan penyelenggaraan Nagari yaitu sebagia berikut :
“Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Agam dan hanya tidak berjalan sesuai dengan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) tersebut.” (Senin, 22 April 2024, jam 11.15 WIB) Hal serupa juga disampaikan oleh Ibuk MG, selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) mengenai peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Nagari yaitu sebagia berikut : “Peran  Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sebagai lembaga di Nagari merupakan pendamping Walinagari dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan berjalan sebagai mana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Kabupaten Agam.”  (Senin, 22 April 2024, jam 11.30 WIB) Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak G, Selaku anggota 1 Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Bagian bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari mengenai peranan Bamus yang menyatakan sebagai berikut :
“Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari dan sebagai pendamping Walinagari, Bamus selalu menerima atau memeriksa laporan penyelenggaraan Nagari dan pertanggungjawaban Walinagari serta wajib menginformasikan pada masyarakat.” (Senin, 22 April 2024, jam 11.45 WIB) Hasil wawancara peneliti dengan Bapak RPS, Selaku anggota 2 Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Bagian bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari tentang peranan Bamus dalam pengawasan penyelenggaraan Nagari yang menyatakan : “Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam nagari sangat penting sebab suksesnya suatu nagari juga tergantung dari Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam nagari itu, sebab kalau Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) tidak mengerti dengan fungsinya tentu suatu nagari tidak akan maju dan dalam melaksanakan pengawasan harus sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.” (Selasa, 23 April 2024, jam 10.05 WIB) Dari hasil wawancara di atas, bahwa Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) adalah sebagai pendamping Walinagari dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan merumuskan bagaimana pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) juga berkewajiban untuk menerima dan memeriksa
laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan laporan pertanggungjawaban dari Walinagari dan wajib menginformasikan kepada masyarakat di Nagari.
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Kabupaten Agam dimana adanya organisasi atau lembaga legislatif seperti lembaga Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus).
Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak F, Selaku anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Bagian bidang pembinaan kemasyarakatan  tentang peranan Bamus dalam pengawasan penyelenggaraan Nagari menyatakan bahwa : “Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) berperan dalam pengawasan kinerja dari pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan Peraturan Nagari dan melakukan pengawasan pada kinerja Walinagari. Pengawasan yang dilakukan Bamus selama ini sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku di Kabupate Agam.” (Selasa, 23 April 2024, jam 10.20 WIB)
Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak NGR, Selaku anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Bagian bidang pembangunan nagari tentang peranan Bamus dalam pengawasan penyelenggaraan Nagari menyatakan bahwa : “Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sebagai pengawas dalam Pemerintahan Nagari, Bamus sebagai lembaga legislatif yang bertugas membahas Rancangan peraturan Nagari bersama Walinagari dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Walinagari sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku .” (Selasa, 23 April 2024, jam 10.40 WIB Hal yang sama juga disampaikan oleh ibuk NH, Selaku anggota  Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Bagian bidang pemberdayaan masyarakat  tentang peranan Bamus dalam pengawasan penyelenggaraan Nagari menyatakan bahwa : “Dalam melakukan pengawasan Pemerintahan Nagari Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) berperan sebagai lembaga legislatif daerah dalam merumuskan Peraturan Nagari bersama Walinagari dan dalam perumusan tersebut Bamus selalu melibatkan elemen masyarakat seperti Tokoh Masyarakat dan Pemuka-pemuka Nagari yang ada.” (Selasa, 23 April 2024, jam 11.00 WIB)
Dari hasil wawancara di atas, bahwa peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sebagai pengawas Pemerintahan Nagari, Bamus mempunyai tugas fungsional berupa membahas dan merancang Peraturan Nagari bersama Walinagari. Bamus merumuskan Peraturan Nagari bersama Walinagari, dalam perumusan tersebut Bamus melibatkan elemen masyarakat seperti Tokoh Masyarakat dan Pemuka-pemuka Nagari dalam pembentukan Peraturan Nagari, agar nantinya Peraturan Nagari tersebut tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat dan tidak bertentangan dengan unsur-unsur Demokrasi. Dalam melakukan perumusan Peraturan Nagari Bamus dan Walinagari merumuskan Peraturan Nagari dengan memuat seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat, dan harus memperhitungkan klausal-klausal yang terdapat di dalam Rancangan Peraturan Nagari.
2. Faktor-Faktor  penghambat Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
Hasil pengamatan penulis selaku Walinagari Kenagarian Garagahan mengenai faktor- faktor penghambat peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)  dalam pengawasan Nagari yang menyatakan bahwa :
“Disaat melakukan pertemuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari anggota Bamus belum bisa menyediakan waktu sesuai dengan jadwal yang Walinagari berikan, tetapi waktunya harus disesuaikan dengan waktu anggota Bamus.” (Rabu, 24 April 2024, jam 09.00 WIB)
Hasil wawancara peneliti dengan Bapak RD, selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) mengenai faktor-faktor penghambat peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam pengawasan Nagari yang menyatakan bahwa : “Masih kurangnya alokasi anggaran untuk biaya operasional, biaya operasional perjalanan yang cukup jauh ditempuh anggota Bamus disaat ada pertemuan dengan Walinagari, membutuhkan biaya untuk perjalanan, dan biaya ini dirasa belum cukup.” (Rabu, 24 April 2024, jam 90.20 WIB)
Hasil pengamatan penulis selaku Walinagari Kenagarian Garagahan mengenai faktor- faktor penghambat peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)  dalam pengawasan Nagari yang menyatakan bahwa :
“Di Nagari Garagahan ada salah satu warga nikah sesuku, namun pihak Bamus dan Walinagari tidak bisa menyelesaikan masalah ini karena yang menikah satu suku ini merupakan keluarga dari Rajo di Nagari Garagahan.” (Rabu, 24 April 2024, jam 90.30 WIB) Hasil pengamatan penulis selaku Walinagari Kenagarian Garagahan mengenai faktor- faktor penghambat peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)  dalam pengawasan Nagari yang menyatakan bahwa :
“Walinagari jarang melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari hal ini disebabkan adanya faktor konflik kesukuan yang sangat kuat, salah satunya Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) memilih keanggotaannya hanya dari satu suku atau orang terdekatnya, sehingga lebih mementingkan kepentingan kelompok meskipun hasil seleksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam yang berlaku.” (Rabu, 24 April 2024, jam 10.00 WIB)
Hal serupa juga disampaikan oleh bapak E, selaku ketua Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) mengenai faktor-faktor penghambat peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam pengawasan Nagari yang menyatakan bahwa : “Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) selalu tidak menyetujui program kerja yang diberikan oleh Walinagari, dikarenakan Walinagari memiliki suku yang tidak disukai Bamus.” (Rabu, 24 April 2024, jam 10.15 WIB)
Dari hasil wawancara di atas, faktor-faktor penghambat peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Nagari harus ada saling kerjasama dan koordinasi antara Bamus dan Walinagari tanpa memandang dari perbedaan suku antara ketua Bamus dan Walinagari walaupun itu suku yang tidak disukai oleh salah satu pihak. Keragaman yang terjadi di daerah Minangkabau pada umumnya dan di Nagari Garagahan pada khususnya terutama dalam hal kesukuan yang dapat memicu konflik internal pada sebuah Pemerintahan Nagari harus dapat dikendalikan oleh sebuah organisasi.
Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak F, Selaku anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Bagian bidang pembinaan kemasyarakatan  mengenai faktor-faktor penghambat peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)  dalam pengawasan Nagari yang menyatakan bahwa :
“Didalam pemerintahan nagari kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) merasa lebih tinggi dari pada kedudukan Walinagari, sehingga pada penyelenggaraan pemerintahan nagari terjadi tumpang tindih kepentingan, dimana disatu pihak Bamus merasa mempunyai  kepentingan terhadap suatu tindakan, di lain pihak Walinagari merasa mempunyai kepentingan yang sama, sehingga setiap tindakan dan program yang diambil oleh pemerintahan nagari sering menemui jalan buntu.” (Rabu, 24 April 2024, jam 11.40 WIB) Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak IT, Selaku wali jorong mengenai faktor-faktor penghambat peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam pengawasan Nagari yang menyatakan bahwa :
“Komunikasi antara Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan Walinagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang belum berjalan dengan cukup baik. Komunikasi
yang kurang baik ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan Nagari yang tidak dikomunikasikan oleh Walinagari kepada Bamus. Hal ini mengakibatkan kegiatan Nagari tersebut tidak terawasi secara keseluruhan oleh Bamus.” (Rabu, 24 April 2024, jam 11.50 WIB) Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini antara Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan Walinagari tidak memahami wewenang, tugas dan fungsi masing-masing aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, sehingga didalam menjalankan Pemerintahan Nagari selalu menemui jalan buntu. Jadi antara Bamus dan Walinagari harus melakukan koordinasi tentang wewenang, tugas dan fungsi masing- masing organisasi dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Mengingat tugas kedudukan dan fungsi Bamus memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terarah sesuai dengan kesejahteraan masyarakat Nagari yang berada dalam Negara Kesatuan Repoblik Indonesia. Pada prinsipnya Pembangunan Nagari diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh masyarakat. Salah satu alasan pembangunan Nagari dijadikan fokus Pembangunan Nasional adalah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan cara mempercepat pembangunan desa-desa mandiri.
Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan, Bamus di tuntut harus mempunyai gagasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari, dalam hal ini kurangya gagasan yang di munculkan anggota Bamus akan mempengaruhi terhadap bidang pengawasan yang di lakukan, kurangnya bimbingan teknis, khususnya di bidang pengawasan, berdasarkan penelitian dan pembahasan jelas faktor pembinaan pelatihan masih sangat kurang, tempat tinggal anggota Bamus menjadi kendala, pekerjaan lain anggota Bamus juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, karena anggota Bamus akan lebih mementingkan pekerjaan pokok mereka dari pada pekerjaan sebagai anggota Bamus nagari, dana operasional yang kurang mencukupi, dana kesejahteraan Bamus sangat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan pengawasanya secara maksimal.
3. Solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.
Hasil pengamatan penulis selaku Walinagari Kenagarian Garagahan mengenai solusi dalam mengatasi kendala atau faktor penghambat peranan Bamus dalam pengawasan Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa :
“Melakukan koordinasi bersama lembaga LPN, Bamus, KAN, dan Walinagari, mengadakan rapat bersama tokoh masyarakat sehingga dapat mendudukkan masalah yang terjadi di Nagari.” (Jumat, 26 April 2024, jam 90.00 WIB) Hasil wawancara peneliti dengan Bapak RD, selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) mengenai  solusi dalam mengatasi kendala atau faktor penghambat peranan Bamus dalam pengawasan Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa : “Supaya tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antara Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan Walinagari, Pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten harus melakukan pembinaan terhadap anggota Bamus dan perangkat nagari lainnya tentang wewenang, tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi yang mereka jalani.” (Jumat, 26 April 2024, jam 10.00 WIB) .
Hal serupa juga disampaikan oleh Ibuk MG, selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) mengenai solusi dalam mengatasi kendala atau faktor penghambat peranan Bamus dalam pengawasan Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa : “Untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus)  dalam melakukan kegiatan atau tindakan pengawasan, Pemerintahan Kabupaten lebih memperhatikan dan meningkatkan alokasi dana untuk Bamus karena dana dirasa masih kurang untuk melaksanakan kegiatan Bamus.” (Jumat, 26 April 2024, jam 10.15 WIB)
Langkah-langkah yang di tempuh oleh Bamus dan pemerintah nagari dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pengawasan selama ini meskipun sudah baik, tetapi belum menyentuh fasilitator. Bagaimanapun juga persoalan Pemerintah Nagari adalah persoalan hukum, ini mau tidak mau membutuhkan teknisi terampil, berkemampuan, memadai dan memiliki motivasi kerja yang tinggi sesuai dengan harapan masyarakat nagari yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya yang dilakukan adalah dilakukan pertemuan satu kali semimggu dengan membicarakan pengawasan-pengawasan apa saja yang akan di jalankan oleh anggota Bamus selain yang ada di dalam peraturan daerah Kabupaten Agam. Pengawasan oleh anggota Bamus terhadap Pemerintahan Nagari juga di sampaikan oleh masyarakat Nagari, melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota Bamus maupun Walinagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari, seorang anggota Bamus hendaknya bertempat tinggal dimana meraka mengemban tugas dari masayarakat nagari, anggota harus bisa memilih mana setiap pekerjaan sebagai anggota Bamus yang betul-betul diperlukan kehadiran anggota Bamus dalam sebuah pertemuan atau rapat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, dana operasional yang tidak mencukupi dengan cara menganggarkan dari dana pendapatan asli Nagari.
Dari hasil wawancara di atas, dengan adanya koordinasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan Walinagari dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahahan Nagari merupakan titik awal dalam mengatasi konflik internal dalam Pemerintahahan Nagari. Dengan memberikan pembinaan pada anggota Bamus dan perangkat Nagari maka aparatur nagari khususnya Bamus dan perangkat Nagari memahami kedudukan masing-masing baik dalam hal kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan Peraturan Daerah  Kabupaten Agam yang berlaku. Dengan adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Agam dalam alokasi dana untuk kegiatan Bamus maka Bamus akan lebih memahami wewenang, tugas dan fungsi sebagai lembaga legislatif kenagarian.
SIMPULAN Berdasarkan peran dan faktor penghambat Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, terdapat beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor- faktor penghambat yaitu : adanya pertemuan atau koordinasi antara Walinagari atau perangkat nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sekali sebulan untuk membicarakan kelanjutan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) harus mengetahui wewenang, tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Memperbaiki komunikasi antara Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan Walinagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang belum berjalan dengan cukup baik sehingga terjalin komunikasi yang baik. Harus dilakukan binaan pada anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dari pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten. Meningkatkan dan lebih memperhatikan alokasi dana untuk Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), karena dana yang sekarang ini dirasakan kurang untuk melaksanakan berbagai kegiatan Bamus.
Referensi : Arif, M. (2020). Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat . C.F Strong. (2018). Konstitusi Politik Modern . Nusa Media. Evandri, S., Muchtar, H., & Bakhtiar, Y. (2023). Peranan Badan Musyawarah Nagari dalam Penyaluran Aspirasi . 6 (2), 129–136. https://doi.org/10.24036/jce.v6i2.726 Faisal, & Failin. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam
Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh Dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam . 1 (2), 156–163. Junaidi, T. (2019). Peran Badan Musyawarah Nagari Sungai Sariak Sebagai Pengawas Penggunaan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Desa . 2 (2), 179–189. Laurie, B. (2016). Introducing liguistic Morphology . Einburg University Press.
Mangkunegara. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia . PT Remaja Rosdakarya.
Muslim, F. A., Haskar, E., & Gusman, E. (2023). Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan . 1 (2), 176–191. Prahara, S. (2021). Ewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam . January . https://doi.org/10.22202/jp.v6i1.284 Putra, Z. P. (2021). Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat .
Roza, D., & S, L. A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa . 4 (26), 606–624. Simamora, H. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Yogyakarta: STIEY . Soekanto, S. (2019). Pengantar penelitian hukum . Universitas Indonesia. Sugiyono. (2019). Bab iii metoda penelitian 3.1. 33–46. Usman, & Sobari. (2018). teknik analisis data (Issue 1). Salemba Empat.
Widodo. (2017). Metodologi Penelitian Populer & Praktis . Raja Wali Pers.
Yeni, N. A. A., & Malau, H. (2021). Koordinasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari Dengan Walinagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai . 3 (September), 203–214.