## DEMOKRASI KOTAK KOSONG (Studi Kasus Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2017)
Oleh: Senalince Mara Prodi PPKn FKIP Universitas Cendrawasih ogespapua@gmail.com

## ABSTRAK
Kehidupan  berdemokrasi  di  Tanah  Air  terus  mengalami  perkembangan  yang  dinamis. Perbaikan demi perbaikan dilakukan dengan memetik pengalaman di masa lalu. Pun demikian dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah.  Kemandekan  hukum  yang  disebabkan  tidak diperbolehkannya calon tunggal dalam pilkada dipecahkan Mahkamah Konstitusi. Pilkada tetap bisa berlanjut meski hanya ada satu pasangan calon yang maju. Hal itu kemudian diatur dalam Undang-Undang  No  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada.  Seyogianya  proses  pencalonan  yang berujung  pada  calon  tunggal  merupakan  kondisi  kedaruratan.  Hal  demikian  pun  terjadi  pada pemilihan  Walikota  Jayapura  periode  2017-2022,  pada  saat  pendaftaran  calon  wali  kota-dan wakil  wali  kota  di  ikuti  oleh  tiga  pasangan  calon,  dan  ketika  verifikasi  berkas  satu  calon dinyatakan  gagal  alias  tidak  lulus  administrasi  oleh  KPUD  Kota  Jayapura,  dan  hanya  tersisa dua  calon,  namun  dalam  waktu  berjalan  satu  calon  lagi  dinyatakan  gagal  oleh  keputusan Mahkama Agung, dengan demikian maka pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2017 hanya  di  ikuti  oleh  satu  pasangan  calon.  Adapun  tujuan  dalam  adalah  untuk  mengetahui parisipasi  masayrakat  pada  pemilihan  Wali  kota  Jayapura  Tahun  2017  Hasil  penelitian menenjukan  KPU  Kota  Jayapura  secara  resmi  menetapkan  Paslon  Tunggal  dalam  Pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Jayapura,  tahun  2017,  yang  memenuhi  syarat  pasangan  calon atas nama  DR. Benhur Tomy Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, MM (BTM-Harus). Menurut Mukri,  Keputusan  KPU  Kota  Jayapura  Nomor  4    Kpts/Kpu-Kt-Jpr/I/  2017  tentang  penetapan Paslon  Tunggal  dalam  pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Jayapura  tahun  2017  pada tanggal  11  Januari  2017    yang  ditandatangani  Ketua  KPU  Kota    Jayapura  Yermis  Numberi. Akibatnya partisipasi pemilih di Kota Jayapura, dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota mengalami penurunan 30 hingga 40 persen karena kurang adanya sosialisis kepada masayrakat.
Kata Kunci : Demokrasi, Kotak Kosong, Pilkada

## PENDAHULUAN
Sejak  manusia  mengenal  demokrasi dan melaksanakan pemilihan sebuah kepala daerah, penyelenggara negara atau pemerintahan  yang  berdasarkan  pada prinsip  demokrasi  yaitu  “dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat”,  menjadi  impian selurah bangsa.
Momentum itu memperoleh  peluang  besar  ketika  tahun 2014,  Indonesia  masuk  era  reformasi, dimana masayarakat berhak memilih langsung  wakil  rakyatnya,  momentum 2014  dianggap  saat  yang  tepat  untuk mengawali  upaya  meluruskan  jalannya reformasih.pilihlah  calon  atau  partai  yang menjanjikan harapan itu sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik.
Kemunculan  UU  Nomor  32  Tahun 2004  sebagai  pengganti  UU  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah yang sekaligus menandakan lahirnya Pemilukada langsung di berbagai daerah di Indonesia  diharapkan  mampu  membawa perubahan  bagi  bangsa  ini  di  dalam merencanakan agenda reformasi yang lebih demokratis  (Irtanto,  2008:01),  kehadiran Undang-Undang tersebut merupakan peluang untuk mewujudkan aspirasi daerah yaitu  keinginan  untuk  memiliki  pemimpin lokal  yang  disepakati  oleh  rakyat  melalui Pemilukada langsung. Kumorotomo (2005:108)  mengemukakan  mekanisme pemilihan  seperti  yang  tertuang  dalam  UU Nomor  22  Tahun  1999  dinilai  belum mampu  menciptakan  pemimpin  daerah yang  lebih  akuntabel  terhadap  masyarakat setempat. Pilkada langsung yang kemudian mulai  dilaksanakan  pada  1  Juni  2005 (Amirudin  dan  Bisri,  2006:16)  merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintah pusat  serta  merupakan  proses  demokrasi masyarakat  di  tingkat  lokal.  Hal  baru  ini tentunya  tidak  ditemukan  oleh  masyarakat pada  masa  Orde  Baru  sebelumnya.  Jadi sekarang  ini,  Kepala  Daerah  tidak  lagi ditentukan    dan  diangkat  oleh  pemerintah pusat bahkan dipilih oleh anggota DPRD di setiap  daerah,  melainkan  dipilih  langsung oleh masyarakat setempat, sehingga proses
demokrasi yang berjalan di negara ini dapat dilakukan  secara  menyeluruh.  Kendati demikian,  perubahan sistem politik dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung  di  daerah  tidak  sepenuhnya memberikan  arti  perubahan  yang  positif. Pemilukada  langsung  pada  praktiknya ternyata  memunculkan serangkaian konflik dalam pelaksanaanya. Hal tersebut berbanding  terbalik  (Amirudin  dan  Bisri, 2006:12) dengan tujuan awal diterapkannya  sistem  pemilihan  langsung untuk  menciptakan  pemimpin  daerah  yang lebih berkualitas.
Berbagai  kecenderungan  proses  dan hasil  Pemilukada  tetap  merupakan  bahan kajian  yang  menarik.  Kecenderungan proses  pencalonan  dan  koalisi  antarpartai dalam mengajukan kandidat atau pasangan calon  adalah  salah  satu  fenomena  paling menarik di balik penyelenggaraan Pemilukada  di  Indonesia.  Daya  tarik  itu tidak  hanya  terletak  pada  kecenderungan yang  berbeda  dengan  yang  terjadi  di tingkat  nasional    melainkan  partai-partai yang  secara  ideologis  sering  dipandang sangat  berbeda  satu  sama  lain  bahkan  bisa saling berkoalisi dalam mangajukan pasangan kandidat dalam Pemilukada yang cenderung  berbeda  dengan  hasil  pemilu legislatif.
Sistem  kehidupan  berdemokrasi  di Tanah  Air  terus  mengalami  perkembangan yang  dinamis.  Perbaikan  demi  perbaikan dilakukan  dengan  memetik  pengalaman  di masa lalu. Pun demikian dalam pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah. Kemandekan hukum yang disebabkan tidak diperbolehkannya  calon  tunggal  dalam pilkada  dipecahkan  Mahkamah  Konstitusi. Pilkada  tetap  bisa  berlanjut  meski  hanya ada satu pasangan calon yang maju. Hal itu kemudian  diatur  dalam  Undang-Undang No  10  Tahun  2016  tentang  Pilkada. Seyogianya proses pencalonan yang berujung  pada  calon  tunggal  merupakan kondisi kedaruratan. Sebuah kondisi ketika sudah  benar-benar  tidak  ada  calon  lain yang  layak.  Namun,  ternyata  situasi  yang
sebetulnya  darurat  itu  cenderung  semakin banyak terjadi. Pada pilkada serentak 2015 tercatat  tiga  daerah  yang  memiliki  calon tunggal, dari 269 daerah yang menyelenggarakan  pilkada.  Di  pilkada berikutnya  yang  terselenggara  tahun  ini, jumlah  daerah  dengan  calon  tunggal meningkat  menjadi  enam  daerah.  Bahkan, calon tunggal nyaris terjadi di tujuh daerah bila  tidak  muncul  yang  tampil  merupakan sosok pemimpin  yang berintegritas dengan kinerja  yang  unggul,  tentu  tidak  terlau merisaukan.  Akan  tetapi,  terbuka  pula kemungkinan  bahwa  calon  itu  merupakan hasil  kongkalikong  disertai  politik  uang. Tujuannya  jelas,  demi  mengamankan kekuasaan.
Hal  demikian  pun  terjadi  pada pemilihan  Walikota  Jayapura  periode 2017-2022,  pada  saat  pendaftaran  calon wali kota-dan wakil wali kota di ikuti oleh tiga  pasangan  calon,  dan  ketika  verifikasi berkas  satu  calon  dinyatakan  gagal  alias tidak  lulus  administrasi  oleh  KPUD  Kota Jayapura,  dan  hanya  tersisa  dua  calon, namun  dalam  waktu  berjalan  satu  calon lagi  dinyatakan  gagal  oleh  keputusan Mahkama  Agung,  dengan  demikian  maka pemilihan  wali  kota  dan  wakil  wali  kota tahun  2017  hanya  di  ikuti  oleh  satu pasangan calon.
Patutkah  kita  berharap  kepala  daerah yang  didapatkan  dari  hasil  kolusi  tersebut bakal  mengelola  pemerintahan  dengan bersih?  Yang  sangat  mungkin  terjadi  ialah pemerintahan  akan  berjalan  seperti  di beberapa  kabupaten  di  Indonesia  yakni Setiap  jabatan  diberi  label  harga.  Tiap proyek  ada  tarifnya.  Hasilnya  masuk kantong  pribadi  atau  kelompok.  Namun Publik  cukup  bisa  bernapas  lega  saat Undang-Undang  Pilkada  mengatur  pilihan lain  bagi  warga  selaku  penentu  akhir pemilihan  kepala  daerah.  Calon  tunggal harus  mendapatkan  lebih  dari  50%  suara untuk  bisa  terpilih.  Pemegang  hak  suara boleh mencoblos kolom atau kotak kosong jika  tidak  ingin  calon  tunggal  itu  meraih kemenangan.Meski  ada  saluran  'kotak
kosong,  masyarakat  sesungguhnya  berada di posisi yang merugi. Ketika calon tunggal menang,  pemimpin  yang  didapat  belum tentu  yang  terbaik  karena  ketiadaan kompetisi.  Sebaliknya,  saat  'kotak  kosong' menang,  untuk  sementara  daerah  dipimpin pejabat yang memiliki kewenangan terbatas.
Pilkada ulang harus
diselenggarakan  hingga  terpilih  kepala daerah  definitif.  Lingkaran  setan  bisa tercipta  karena  calon  tunggal  yang  kalah tetap  boleh  maju  kembali  menjadi  calon. Satu  calon  pada  pemilihan  wali  kota jayapura menjadi sesuatu yang sangat baru bagi masyarakat kota Jayapura.

## TINJAUAN TEORITIS Pilkada
Pemilu  diselenggarakan    dengan tujuan  untuk  memilih  wakil  rakyat  dan wakil  daerah,  serta  untuk  membentuk pemerintahan  yang  demokratis,  kuat,  dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilihan  umum  (Pemilu)  menurut Haris  (1998:10)  merupakan  salah  satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat  langsung,  terbuka,  massal,  yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat  mengenai  demokrasi.  Dalam pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  22  Tahun  2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum.
Sejalan  dengan  pandangan  di  atas Hutington  (dalam  Rizkiyansyah,  2007:3) menyatakan  bahwa  “sebuah  negara  bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan  secara  berkala  atau  periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.
Sedangkan, Rizkiyansyah (2007:3)
“Pemilihan  Umum  adalah  salah  satu pranata  yang  paling  representatif  atas berjalannya  demokrasi,  tidak  pernah  ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.
Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya  demokrasi.  Pemilihan  umum adalah  suatu  alat  yang  penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi- sendi demokrasi dan bahkan  menimbulkan hal-hal  yang  menderitakan  rakyat,  tetapi harus  tetap  tegaknya  Pancasila  dan dipertahankannya  Undang-Undang  Dasar 1945.

## Teori-Teori Pemilihan Umum
Permana (dalam
Pradhanawati
(Peny),  2005:85)  kata  kunci  dari  pemilu langsung  oleh  rakyat  adalah  “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi  tidak  diragukan  lagi  adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan  rakyat  itu  sendiri.  Schumpeter (dalam  Sorensen,  2003:14)  merumuskan pengertian  demokrasi  secara  sederhana merupakan  sebuah  metode  politik,  sebuah mekanisme  untuk  memilih  pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan  untuk  memilih  salah  satu  di antara  pemimpin-pemimpin  politik  yang bersaing meraih suara.
Pengertian demokrasi menunjukan bahwa keikutsertaan  rakyat  merupakan  kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang
demokrasi.
Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara
langsung  oleh  rakyat  itu  sendiri  maupun melalui  perwakilan  hal  tersebut  dapat terwujud dengan
dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara Indonesia.
Henry  B.  Mayo  (dalam  Budiarjo, 2008:117)  memberikan  definisi  demokrasi sebagai  berikut:  Sistem  politik  yang demokratis  ialah  dimana  kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil  yang  diawasi  secara  efektif oleh  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip kesamaan  politik  dan  diselenggarakan dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan politik.  ( A democratic  political  system  is one in which public policies are made on a
majority  basis,  by  representatives  subject to  effective  popular  control  at  periodic elections  which  are  conducted  on  the principle  of  political  equality  and  under conditions of political freedom).
Pendapat Mayo tersebut oleh Budiarjo  (2000:118)  disimpulkan  “bahwa demokrasi  tidak  hanya  merupakan  suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moril.
Lary  Diamond,  Juan  J  Linz  dan Seymour  Martin  Lipset  (dalam  Sorensen, 2003:19)  memaknai  demokrasi  sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi  tiga  kondisi-kondisi  berikut:  a). Kompetisi  yang  luas  dan  bermakna  di antara  individu  dan  kelompok  organisasi (khususnya  partai-partai  politik)  pada seluruh  posisi  kekuasaan  pemerintah  yang efektif,  dalam  jangka  waktu  yang  teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan; b). Tingkat  partisipasi  politik  yang  inklusif dalam  pemilihan  pemimpin  dan  kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur,  dan  tidak  ada  kelompok  sosial (dewasa)  utama  yang  disingkirkan;  c). Tingkat  kebebasan  politik  dan  sipil,  yaitu kebebasan  berpendapat,  kebebasan  pers, kebebasan  untuk  mendirikan  dan  menjadi anggota  organisasi,  yang  cukup  untuk memastikan  integritas  partisipasi  dan kompetisi politik.
Dari  nilai-nilai  beserta  kondisi- kondisi  demokrasi  di  atas  maka  dalam pemilihan  umum  juga  terdapat  nilai-nilai dan  kondisi-kondisi  tersebut.  Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di negara Indonesia. Mencermati  praktik  Pemilu  dalam  sistem politik  modern,  Eef    Saefullah  Fatah (dalam  Rizkiyansyah,  2007:4)  menyatakan bahwa:  Pemilu  dapat  dibedakan  menjadi dua tipe. Pertama, Pemilu sebagai formalitas  politik,  yakni,  Pemilu  hanya dijadikan    alat  legalisasi  pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis; Kedua, yakni  Pemilu  sebagai  alat  demokrasi,
Pemilu  dijalankan  secara  jujur,  bebas, bersih,  kompetitif,  dan  adil.  Pemerintah yang  menyelenggarakan  Pemilu  bahkan kerap  kali  menerima  kenyataan  bahwa Pemilu yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.
Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan  pemilu  yang  ditempatkan  pada tipe  kedua  yaitu  pemilu  sebagai  alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan  yang  refresentatif  yang dijalankan  secara  jujur,  bebas,  bersih, kompetitif
Tinjauan  Tentang  Pemilihan  Umum Kepala Daerah Pengertian  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah
Proses demokratisasi kehidupan politik  di  Indonesia  telah  memasuki tahapan  lanjut  yakni  pemilihan    umum kepala daerah secara langsung (selanjutnya disingkat Pemilukada). Menyusul suksesnya pemilihan presiden secara langsung,  semakin  kuat  pula  keinginan rakyat  untuk  menentukan  sendiri  para pemimpin  di  daerah  mereka.  Menurut Samawi  (dalam  Afifi,  Loy,  DN  (Ed), 2005:59)  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  merupakan  hasil  penting  dari proses reformasi.
Hasil ini harus dimanfaatkan masyarakat  agar  dapat  ambil  bagian  aktif dalam  proses  pembentukkan  pemerintah daerah  dengan  memilih  langsung  calon kepala daerah yang di pandang mampu dan berintegrasi  pemilihan  umum  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  adalah Pemilu  rakyat  langsung  tertangani  oleh kepala  daerah  yang  terpilih,  karena pengalaman  untuk  memilih  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah  secara  langsung dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:
a. Memiliki  hubungan  yang  langsung  dan dekat dengan rakyat.
b. Mengerti dan memahami betul masalah- masalah  rakyat  dan  memiliki  antusiasme yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan rakyat  sesuai  dengan  kemampuannya. Melalui  pemilihan  umum  kepala  daerah diharapkan  aspirasi  dan  kesejahteraa. (Pasal  1  (4)  UU  No  22  Tahun  2007). Pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah  adalah  Gubernur  dan  Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati  untuk  Kabupaten,  serta  Walikota dan Wakil Kota untuk Kota. Amirudin dan Bisri  (2006:25)  menyatakan  bahwa:  “Ciri utama dari Pemilukada adalah terletak pada pergeseran  pola  pemilihan,  dari  elite  vote menjadi  model  popular  vote  yang  berarti menggeser  medan  permainan  politik  dari yang semula ada di ruang tertutup ke ruang terbuka,  yang  dulu  dipilih  di  ruang  DPRD menjadi  dipilih  di  ruang  publik.” Pemilukada  yang  sukses  harus  ditandai dengan  terpilihnya  kepala  daerah  yang benar-benar  sesuai  dengan  hati  nurani rakyat  yaitu  kepala  daerah  yang  terpilih secara adil, sehat, dan demokratis.

## Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan  yang  setiap  warga  negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan  keputusan  yang  menentukan hidup  mereka.  Demokrasi  juga  dapat diartikan  sebagai  bentuk  pemerintahan yang  dipegang  oleh  rakyat  atau  rakatlah yang  mempunya  kedaulatan  tertinggi. Demokrasi  mengisinkan  warga  negaranya untuk  berpartisipasi  baik  secara  langsung atau  dengan  perwakilan  dalam  perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum.
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani  dari  kata Demokratia yang  berarti “kekuasaan  rakyat”. Demokratia terdiri dari  dua  kata  yaitu demos yang  berarti rakyat  dan kratos yang  berarti  kekuatan atau  kekuasaan.  Demokrasi  mencakup kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang memungkin  dalam  terjadinya  praktik
kebebasan  politik  baik  secara  bebas  dan setara.
1. Macam-Macam Demokrasi
Demokrasi  banyak  dipakai  suatu negara  dengan  banyak  macam-macamnya. Jadi,  mengenai  macam-macam  demokrasi dapat  dikelompokkan  dalam  beberapa pembagian antara lain sebagai berikut.. a. Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat
Demokrasi Langsung (Direct Democracy): Pengertian demokrasi
langsung  adalah  demokrasi  yang  secara langsung  dalam  melibatkan  rakyat  untuk pengambilan  keputusan  terhadap  suatu negara. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung  berpartisipasi  dalam  pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.
b. Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy):  Pengertian  demokrasi tidak  langsung  adalah  demokrasi  yang tidak  secara  langsung  melibatkan  seluruh rakyat  suatu  negara  dalam  pengambilan keputusan.  Demokrasi  tidak  langsung, rakyat  menggunakan  wakil-wakil  yang telah  dipercaya  untuk  menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi  tidak  langsung  wakil  rakyat terlibat  secara  langsung  dengan  menajd perantara seluruh rakyat.

## Kotak Kosong
Menurut  Ketua  Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Provinsi  Bali, Dewa Wiarsa Raka  Sandi  dalam  (TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  )  bahwa  kotak  kosong  yang dimaksudnkan  ini  bukan  kotak  suara  yang tak  ada  pemilihnya  tetapi  yang  dilawan nanti  adalah  kotak  kosong  tanpa  paslon. begitupun“Di  Tasikmalaya  sudah  pernah ada  satu  paslon  tetapi  ada  foto  paslon tersebut  dibawahnya  setuju  atau  tidak setuju. Kalau sekarang buka surat suara ada foto  pasangan  calon  ada  juga  nanti  foto kosong (tanpa paslon) di sebelahnya (kalau nanti diputuskan satu paslon),” jelasnya. Ia pun menjelaskan bahwa masyarakat
Buleleng  tetap  bisa  memilih  ke  Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
Jadi  bukan  berarti  kotak  kosong  tersebut tidak  bisa  dipilih.“Prinsip  yang  kami tekankan,  hak  konstitusi  warga  negara. Memang  KPU  memutuskan  masyarakat masih  bisa  ke  TPS  untuk  mencoblos,” jelasnya.
Dipaparkannya juga bahwa
pemenang  dari  Pilkada  Buleleng  2017 nantinya  hanya  akan  ada  satu  paslon.  Hal itu  terjadi  ketika  calon  tersebut  mampu memperoleh  suara  50%  plus  satu.  “Kalau benar-benar  satu  paslon,  pasangan  calon menang  kalau  memperoleh  50%  plus  1. Kalau kotak kosong menang  maka Pilkada Buleleng ikut pilkada serentak 2018. PASS pun  masih  bisa  mengikuti  Pilkada  2018 jikalau  kalah  oleh  kotak  kosong  di  2017. Karena  di  aturan  tidak  ada  menyebutkan tidak  boleh  ikut  Pilkada  lagi  kalau  kalah, kecuali  sudah  menjabat  2  periode,” jelasnya.
Wacana  penerapan  bumbung  kosong atau kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah  (Pilkada)  serentak  Desember  2015 dinilai  tidak  rasional.  Sebab,  pasangan calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  yang  menang  melawan  bumbung kosong tidak akan mempunyai kebanggaan, jika  kalah  justru  memalukan.  Demikian dikemukakan pakar politik Ryaas Rasyid di Jakarta,  Sabtu  (1/8).  "Masak  lawan  kotak kosong.  Menang  enggak  bangga,  kalah malu.  Bumbung  kosong  tidak  rasional,” katanya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan  pada  rumusan  masalah dan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  maka bentuk  penelitian  ini  adalah  kualitatif dengan  strategi  pendekatan  deskriptif  yang dianggap  relevan  dengan  pokok  penelitian ini.  Penelitian  kualitatif  adalah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  pelaku  yang dapat  diamati    Taylor  dan  Maleong  dalam (Maman Rahman, 1993:145).
Alasan    peneliti  memilih  pendekatan ini, karena masalah yang diteliti tahun 2017
adalah tahun dimana terjadi pemilihan Walo Kota Jayapura, Dari penelitian ini diharapkan dapat dikumpulkan data sebanyak mungkin dari informasi- informasih  dan  data-data  yang  akurat. Alasan  lainnya  mengapa  peneliti  memilih penelitian  kualitatif    dengan  pendekatan deskritif    karena  data  yang  akan  diperoleh dari penelitian ini di lapangan lebih banyak menyangkut perbuatan dang ungkapan kata- kata  dari  responden  yang  sedapat  mungkin bersifat  alami,  tanpa  adanya  rekayasa  serta pengaruh  dari  luar.  Sebagaimana  Moleong (2003:3)  mengatakan  bahwa  “penelitian kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  kualitatif  berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati”.
Penelitian ini juga menggunakan studi kasus  atau  penelitian  kasus (case  study) , adalah  penelitian  tentang  status  penelitian yang  berkenan  dengan  suatu  fase  spesifik atau  kas  dari  keseluruhan  personalitas (Maxfield, 1930). Selanjutnya Nazir (2007:65),  menjelaskan  bahwa  studi  kasus atau case  study adalah:  Penelitian  yang subyek penelitiannya dapat berupa individu, kelompok,  lembaga  maupun  masyarakat. sehingga  dapat  memberikan  gambaran secara  mendetail  tentang  latar  belakang, sifat-sifat  serta  karakter-karakter  yang  khas diats akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.
Berdasarkan  metode  di  atas,  maka penulisan
dalam penelitian ini menggunakan  teknik-teknik  pengumpulan data sebagai berikut: Observasi /Pengamatan, Wawancara, Studi Dokumentasi

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Satu  Pasangan  Calon  Pada  Pemilihan Walikota Jayapura Tahun 2017
KPU  Kota  Jayapura  dan  Pemkot Jayapura  sebagai  pembina  politik  di  Kota Jayapura  terkait  Pilkada  Kota  Jayapura periode  2017-2022,  untuk  pertama  kalinya menyelenggarakan Pilkada dengan
Pasangan  Calon  (Paslon)  Tunggal,    dan demi  kelancaran  pesta  demokrasi  ini didesak  segera      melakukan  sosialisasi mekanisme      Paslon    tunggal,  tata  cara pencoblosan  dan    desain  surat  suara    dan lain-lain  yang  terkait  pelaksanaan  Pilkada Serentak  Kota    Jayapura  tanggal  15 Pebruari 2017 lalu, baik kepada penyelenggara  di  tingkat  PPD  (Distrik), TPS  (Kelurahan/Kampung  dan  KPPS (RT/RW).
KPU  Kota  Jayapura  secara  resmi menetapkan    Paslon  Tunggal    dalam Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Jayapura,  tahun  2017,  yang  memenuhi syarat  pasangan  calon  atas  nama    DR. Benhur  Tomy  Mano,  MM  dan  Ir.  H. Rustan  Saru,  MM  (BTM-Harus).  Menurut Mukri,  Keputusan  KPU  Kota  Jayapura Nomor 4  Kpts/Kpu-Kt-Jpr/I/ 2017 tentang penetapan
Paslon Tunggal dalam pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Jayapura      tahun  2017  pada    tanggal  11 Januari  2017    yang  ditandatangani  Ketua KPU Kota  Jayapura Yermis Numberi.
Kesatu, menetapkan Paslon Tunggal dalam Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Jayapura,  tahun  2017,  yang  memenuhi syarat  pasangan  calon  atas  nama  BTM- Harus.
Kedua ,  mengumumkan secara resmi hasil penetapan  Paslon  Tunggal  sebagaimana dimaksud dalam Diktum  kesatu.
Ketiga ,    Keputusan  ini  berlaku    sejak tanggal ditetapkan 11 Januari.
Sebelumnya,  KPU  Kota  Jayapura memutuskan  dan  menetapkan.  Kesatu, membatalkan  Surat  KPU    Kota  Jayapura Nomor 56 Kpts/Kpu/Kt-Jpr/X 2016 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Jayapura 2017  tangal  24  Oktober  2016  atas  nama DR.  Benhur  Tommy  Mano,  MM  –  Ir.  H. Rustan Saru, MM dan  Boy Markus Dawir, SP dan DR.  H. Nuralam, MSi, SE.  Kedua, Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal ditetapkan  11  Januari  2017.  Berdasarkan hal itu, ungkapnya, pihaknya telah menerima  SK  tersebut  dari  Ketua  KPU
Kota  Jayapura  Yermis  Numberi,  karena telah  menjalankan  Putusan  Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/TUN/PILKADA2016  Tanggal  5  Januari 2017.  “Sebagaimana  kita  ketahui  bersama Panwas  telah  menyerahkan  berkas  calon
BTM-Harus kepada Tim lain yang tak bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi konsumsi  pihak  lain  dan  tak  dibernarkan oleh  peraturan  yang  berlaku,”  katanya.
Keempat, pihaknya  juga  minta  Bawaslu Provisi  Papua  dan  Bawaslu  RI  untuk menindaktegas oknum Panwas Kota
Jayapura yang dengan sengaja
menyerahkan  berkas  calon  BTM-Harus kepada pihak lain.
Sementara  itu,    Ignasius  Hasyim menuturkan,terkait  KPU  Kota  Jayapura telah  menetapkan  satu  Paslon,  pihaknya akan  menggunakan  waktu  sebanyak  75 persen  untuk  sosialiasasi  dan  mengajak pemilih  untuk  menggunakan  hak  pilihnya. Pasalnya,  pada  Pilkada  Kota  Jayapura  tak ada  lagi  Paslon  lain,  tapi  yang  ada  hanya ada foto Calon Walikota BTM-harus tanpa Nomor  Urut  hanya  ada  foto  Paslon  BTM- Harus.  Lalu  disampingnya  ada  gambar kotak kosong.
Dikatakannya,  UU  memerintahkan pemenangan  Paslon  yakni  minimal  50 Persen + 1. Untuk itu, pihaknya mengantisiasi pemilih yang tak menggunakan  hak  pilihnya  alias  Golput pada  15  Pebruari  2017,  maka  pihaknya akan menggunakan 75 persen waktu untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat  bebondong-bondong  ke  TPS untuk  menggunakan  hak  pilihnya,  demi mensukseskan  pesta  demokrasi  di  Kota Jayapura.
Beberapa  pekan  lalu,  isu  calon tunggal  sempat  menjadi  buah  bibir  di masyarakat  Kota  Jayapura.  Ada  yang menilai jika calon tunggal maka demokrasi di  Pilkada  Kota  Jayapura  sudah  mati. Kendati demikian, ada juga yang mendukung adanya calon tunggal. Sementara  calon  tunggal  pun,  menjadi polemik di antara masing-masing
pendukung bakal calon. Terutama pendukung  dari  bakal  calon  Boy  Markus Dawir (BMD) dan Nur Alam  yang diusung dari  partai  Demokrat,  PPP,  dan  PKPI. Simpatisan Massa dari BMD beberapa kali sempat  melakukan  aksi  demo  damai  di halaman  kantor  KPU  Kota  Jayapura, menolak adanya calon tunggal.
Kubu  BMD  meminta  agar  KPU memverifikasi  ulang  berkas  bakal  calon, dan  pada  akhirnya  Panitia  Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Jayapura mengambil langkah tegas dan
memerintahkan  KPU  Kota  Jayapura  untuk lakukan  kembali  verifikasi  ulang  berkas pendaftaran  calon  kedua  pasangan  Calon Wali  Kota  dan  Wakil  Walikota  Jayapura. Langkah  tegas  yang  dilakukan  Panwas Kota  Jayapura  untuk  memverifikasi  ulang berkas  pendaftaran  calon  dikarenakan  dari kedua  pasangan  calon,    ada  beberapa Parpol  yang  menjadi  partai  pendukung yang diduga tidak memenuhi syarat. Untuk pasangan  BTM-Rustam  saru  diduga  ada lima  Parpol,  yakni  Hanura,  Gerindra, Nasdem,  PDI-Perjuangan,  PAN,  Golkar, dan  PKPI  sebagai  Partai  pengusung  yang terjadi kesalahan administrasi.
Sementara itu,
kesalahan Administrasi  berkas  pendaftaran  bakal calon  kedua,  BTM-Harus  dengan  BMD- Alam,  tentang  Parpol  pengusung  Partai PKPI  yang  menjadi  Partai  penentu  di Pilkada  Kota  Jayapura,  agar  terlaksananya Pilkada  pada  15  Februari  lalu,  Komisioner KPU  Provinsi  Papua,  Musa  Sombuk, beberapa  waktu  lalu  mengatakan  bahwa pihaknya telah membatalkan dukungan dari PKPI pada 11 calon. Karena itu, kalau ada calon  yang  kurang  dari  syarat  minimal dukungan Partai untuk pencalonan,
dinyatakan gugur.
Menurut  salah  seorang  pendukung Paslon  bahwa  KPU  Kota  Jayapura,  sejak penetapan  hingga  saat  ini  sangat  menutup diri  kepada  semua  pihak,  terutama  kepada media  yang  selalu  menanyakan  terkait semua  tahapan  dan  terutama  tentang  calon tunggal di Pilkada Kota Jayapura.
“Jangan  hanya  putusan  MA  itu berlaku  di  Papua  saja.  Sebab  putusan  MA menyebut  surat  dukungan  Partai  Politik yang  tak  ditandatangani  Ketua  Umum  dan Sekretaris  Jenderal  dianggap  cacat  hukum, lalu  yang  kedua  dari  berkas  pendaftaran calon  harus  melampirkan  bekas  SK  Partai yang dikeluarkan oleh  Menkumham.”
Hal tersebut ssejalan degam pendapat Budiarjo  (2000:118)  disimpulkan  “bahwa demokrasi  tidak  hanya  merupakan  suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu  juga  mengandung  unsur-unsur  moril. Ketua  KPU  RI,  Juri  Ardiantoro,  mengakui bahwa  polemik  Pilkada  yang  terjadi  di Kota  Jayapura,  pada  dasarnya  merupakan sebuah kesalahan administrasi yang dilakukan  oleh  lembaga  penyelenggara setempat.  Menurut  sekjen  pusat  PKIP bahwa "Kami melihat ada upaya dari KPU untuk menggolkan calon tunggal di Pilkada Jayapura. Kami punya bukti kuat,
contohnya banyak hal yang direkomendasikan Panwaslu Kota
Jayapura,  tidak  dilaksanakan  oleh  KPU," tuturnya.  Karena  itu,  Imam  bersikeras  jika proses  penyelenggaraan  Pilkada  Jayapura tak sesuai aturan perundang-undanga.
Hal  senada  juga  disampaiakn  oleh salah  satu  warga  kota  jayapura  Ariel  (30 Tahun) kurang seru karna hanya satu calon tunggal karena berpotensi pada politik yang tidak  sehat  dan  terjadi  pembodohan  pilitik bagi  masayrakat  khusus  masayrakat  kota jayapura

## Partisipasi  Masayrakat  pada  Pemilihan Walikota Jayapura Tahun 2017
Pilkada  Kota  Jayapura  hanya  diikuti satu  pasangan  calon  yaitu  Benhur  Tommy Mano-Rustam Saru dengan jumlah pemilih sebanyak  308.775  pemilih.  Jumlah  TPS tercatat  629  buah  yang  tersebar  di  39 kampung  di  lima  distrik.  Gubernur  Papua Lukas  Enembe  menilai  partisipasi  pemilih pada  pilkada  2017  di  Kota  Jayapura,  Ibu Kota  Provinsi  Papua  rendah  akibat  tidak maksimalnya  kerja  Komisi  Pemilihan
Umum  (KPU)  setempat.  Dari  pantauan lapangan  di  beberapa  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS)  diketahui  dari  total  jumlah Data Pemilih Tetap (DPT), tidak sampai 60 persen  yang  menggunakan  hak  suaranya. Lukas Enembe  yang mencoblos di TPS 23 menilai  masyarakat  pemilik  hak  suara banyak yang belum mengetahui mekanisme pilkada yang hanya diikuti oleh satu  pasangan  calon.  "Saya  pikir  KPU belum  maksimal  melakukan  sosialisasi, mungkin  waktu  kurang  atau  di  kota  ini terlalu  banyak  masalah.  Mungkin  juga karena  cuma  ada  satu  calon,  kalau  empat sampai  lima  calon  mungkin  banyak  yang pilih,"
Ketua  KPU  Papua  Adam  Arisoy mengatakan,  partisipasi  pemilih  di  Kota Jayapura,Papua  untuk  memilih  wali  kota dan  wakil  wali  kota mengalami  penurunan 30  hingga  40  persen.  Dia  mengaku penyebab  turunnya  partisipasi  pemilih  di Kota  Jayapura  belum  diketahui  secara pasti. Namun, turunnya partisipasi masyarakat  untuk  memilih  itu  terlihat  dari hasil  pantauan  di  TPS-TPS  di  sekitar  Kota Jayapura,  Rabu  (15/2).  Meski  demikian, Adam  mengatakan  penurunan  partisipasi saat pencoblosan tersebut tidak mempengaruhi  pelaksanaan  pemungutan suara.  Hingga  sehari  setelah  pilkada digelar,  dia  mengaku  belum  mengetahui hasil  sementara  karena  masih  perhitungan di distrik.
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan Sekretaris  Daerah  Provinsi  Papua  TEA Hery  Dosinanen,  yang  menganggap  KPU gagal  dalam  mengolah  DPT  sehingga banyak  wargat  yang  tidak  menerima undangan  untuk  mencoblos.  "Pilkada  di kota  sedang  berjalan,  sayangnya  banyak masyarakat yang tidak mendapat  undangan mencoblos,"  katanya.  Sebagai  contoh,  dari pantauan  lapangan  di  dua  TPS,  yaitu  di TPS  6  dari  398  DPT,  hanya  228  orang yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian  di  TPS  7  hanya  225  suara  sah yang  masuk  dan  tiga  suara  dianggap  tidak sah,  sementara  jumlah  DPT  368  jiwa.
Pilkada  Kota  Jayapura  dilakukan  di  629 TPS  dan  dengan  jumlah  DPT  308.775, serta hanya terdapat satu pasang calon yang mengikuti  Pilkada,  yaitu  Benhur  Tommy Mano  dan  H  Rustan  Saruh.  Hal  Ini  yang menjadi  perhatian  kita,  apakah  karena kurang  sosialisasi,  atau  masyarakat  yang memang  memilih  tidak  datang  ke  TPS,” ungkapnya saat meninjau salah satu TPS di Kelurahan  Numbay,  Distrik  Jayapura Selatan, Rabu (15/2) siang.
Lebih  lanjut  Menurut  salah  satu warga kota jayapura (John 30 Tahun)  saat diwawancara  bahwa  pemilihan  wali  kota jayapura  denga  satu  pasangan  calon..tidak demokrasi  karena  tidak  terdapat  nilai demokrasi  .  dan    KPUD  pusat  maupun propinsi  tidak  melihat  kebutuhan  daerah  . hal  ini  sangat  merugika  pasangan  calon yang lain. Dan juga masyarakat tidak dapat memberikan  pihan  sesuai  dengan  hati nurani

## KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
KPU  Kota  Jayapura  dan  Pemkot Jayapura  sebagai  pembina  politik  di  Kota Jayapura  terkait  Pilkada  Kota  Jayapura periode 2017-2022,  untuk pertama kalinya menyelenggarakan
Pilkada dengan Pasangan  Calon  (Paslon)  Tunggal,    dan demi  kelancaran  pesta  demokrasi  ini didesak  segera      melakukan  sosialisasi mekanisme   Paslon  .
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kota  Jayapura  memutuskan  hanya  satu pasangan  sah  yang  bisa  mengikuti  Pilkada Jayapura  pada  15  Februari  2017,  yakni pasangan  calon  wali  kota  dan  calon  wakil wali kota Benhur Tomi Mano-Rustam Saru (BTM-Harus). Pasangan BTM-Harus
dinilai  KPU  memenuhi  syarat  untuk mengikuti PILKADA KOTA JAYAPURA. Pilkada  Kota  Jayapura  hanya  diikuti  satu pasangan  calon  yaitu  Benhur  Tommy Mano-Rustam Saru dengan jumlah pemilih sebanyak  308.775  pemilih.  Jumlah  TPS tercatat  629  buah  yang  tersebar  di  39 kampung  di  lima  distrik.  Dari  pantauan lapangan  di  beberapa  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS)  diketahui  dari  total  jumlah Data Pemilih Tetap (DPT), tidak sampai 60 persen  yang  menggunakan  hak  suaranya Sebagai  contoh,  dari  pantauan  lapangan  di dua  TPS,  yaitu  di  TPS  6  dari  398  DPT, hanya  228  orang  yang  menggunakan  hak pilihnya.  Kemudian  di  TPS  7  hanya  225 suara  sah  yang  masuk  dan  tiga  suara dianggap tidak sah, sementara jumlah DPT 368  jiwa.      Pilkada  Kota  Jayapura dilakukan  di  629  TPS  dan  dengan  jumlah DPT 308.775. KPU belum maksimal dalam melaksanakan  sosialisasi  Paslon  Tnggal sehingga  mengakibatkan  pertipasi  pemilih rendah

## SARAN
1. Kepada  KPU  adalah  baro  meter  sukses dan  gagalnya  pilkada,  maka  itu  harus bebas dari kepentingan balon dan politik uang  serta  pentingnya  prinsip  Netralitas dan integritas oleh KPU  Kota Jayapura, sebab  konflik  pilkada  sering  muncul karena  ketidak  netralan  Komisioner KPU
2. KPU  dan  Panwas  harus  sejalan  dan saling  koordinasi  agar  pesta  demokrasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Masyarkat  harus  tetap  tenang  dan menerima  keputusan  KPU  dan  tidak boleh  mudah  terpancing  dengan  isu-isu yang tidak bertanggung jawab

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkarim,  Aim.  2010. Pendidikan  Kewarganegaraan:  Membangun  Warga  Negara  yang Demokratis" . Jakarta:  PT Grafindo Media Pratama.
A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak,  2008. Pendidikan  Kewarganegaraan Edisi  Ketiga (Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani).  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Aa  Nurdiaman, Pendidikan  Kewarganegaraan:  Kecakapan  Berbangsa  dan  Bernegara. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama Mochlisin. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP . Jakarta: Interplus.
Gunawan,  Markus.  2008. Buku  pintar  calon  anggota  dan  anggota  legislatif ,  DPR,  DPRD dan DPD. Tangerang: Visimedia.
St. Benn and R.s Peters. Principels of political thought (New york : Collier Books, 1964). h. 393.
Sugiyono, (2011), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D , Alfabeta Bandung. Sorensen, Georg. (2003). Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia  yang  Sedang  Berubah ). Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar. Soekanto,  Soerjono.   (1990).   Sosiologi  Suatu   Pengantar .  Jakarta  :   PT   Raja Grafindo Persada.  Publik (KOMPIP).
Sulastomo, (2014), Cita-Cita Negara Pancasila . Penerbit PT Kompas Media Nusantara Jln Palmerah Selatan 26-28, Jakarta10270
Pradhanawati,  Ari  (Peny).  (2005). Pilkada  Langsung  Tradisi  Baru  Demokrasi  Lokal. Jakarta: Konsorsium Monitoring dan Pemberdaya Institusi.
Prihatmoko,  Joko  J.  (2005), Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung:  Filosofi,  Sistem  dan Problema Penerapan di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Putra,  Febri  Purnama.  (2009). Meretas  Perdamaian  Dalam  Konflik  Pilkada  Langsung. Yogyakarta: Gava Media.
Rubin, Jeffrey Z. (2004). Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rais, Amien (Pengantar). (1986). Demokrasi dan Proses Politik . Jakarta: LP3ES Pendidikan Nasional.
Rizkiyansyah,  Ferry  Kurnia.  (2007). Mengawali  Pemilu  Menatap  Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004). Bandung: IDEA Publishing.
.