## STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN MANGROVE DI DUSUN TANGKOLAK TIMUR KABUPATEN KARAWANG

## Mangrove Forest Management and Development Strategy in Tangkolak Timur Hamlet Karawang Regency
Mohamad Sam’un 1) , Mohamad Rom Ali Fikri 2) , Zeni Ayu Lestari, Triadi, Tasyah Dwi Rahmawati 3)
1,2) Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361
3) Mahasiswa  Program  Studi  Agribisnis  Fakultas  Pertanian  Universitas  Singaperbangsa  Karawang,  Jl.  HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361
Diterima: 30 Juli 2022 | Direvisi: 20 Agustus 2022 | Disetujui: 25 September 2022

## ABSTRACT
Mangrove  forest  management is  not  optimal  and  its  economic  use  is  still limited.  Mangrove areas can have a positive impact on the economic development of coastal communities. This study  aims  to  in  Tangkolak  Timur  Hamlet,  Karawang.  Sukakerta  Village,  Cilamaya  Wetan District, Karawang Regency. It is a qualitative research supported by quantitative data with a case  study  approach.  Data  were  obtained  by  in-depth  interviews,  participant  observation, documentation review and Focus Group Discussion. This study aims (a). Identify the existing condition  of  the  mangrove  forest  (b).  Identification  of  the  management  and  utilization  of mangrove forests by the surrounding community (c). Conducting strategic analysis of mangrove forest area management and development. Strategy formulation is done by SWOT analysis. A prominent weakness factor is that the government does not yet have a planning document for the  management  and  development  of  the  mangrove  forest  area,  even  though  the  area  is  a protected forest that has been officially listed in the RTRW document. Based on the results of the study, the main strategy is to support a diversified or competitive strategy including it can be concluded that the main strategy is to make a comprehensive and integrated development plan/development and management of mangrove areas by involving various cross-sectors from government, private and community elements. Then followed by making work programs and proposals for the development of mangrove areas as well as conducting a development network system between the government, the private sector and the community.

## Keywords : mangrove, network system, integrated planning

## ABSTRAK
Pengelolaan  hutan  mangrove  belum  optimal  dan  pemanfaatannya  secara  ekonomi  masih terbatas.  Kawasan  mangrove  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  tumbuh  kembangnya perekonomian  masyarakat  pesisir.    Penelitian  ini  dilakukan  di  Dusun  Tangkolak  Timur Karawang  Desa  Sukakerta  Kecamatan  Cilamaya  Wetan    Kabupaten  Karawang.    Merupakan penelitian kualitatif ditunjang data  kuantitatif dengan pendekatan studi kasus.   Data diperoleh dengan wawancara mendalam, observasi participant , telaahan dokumentasi dan Focus Group Discussion .    Penelitian  ini  bertujuan  (a).  Melakukan  identifikasi  kondisi  eksisting  hutan mangrove  (b).  Identifikasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  mangrove  oleh  masyarakat sekitar  (c).  Melakukan  analisis  strategi  pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan  hutan mangrove.  Perumusan  strategi  dilakukan  dengan  analisis  SWOT.    Faktor  kelemahan  yang menonjol  adalah  bahwa  pemerintah  belum  memiliki  dokumen  perencanaan  pengelolaan  dan
pengembangan kawasan hutan mangrove tersebut, meskipun kawasan tersebut merupakan hutan lindung yang telah resmi tercantum dalam dokumen RTRW.  Kawasan hutan mangrove sering mengalami abrasi/erosi, penumpukan sampah dan terkena banjir rob laut.   Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  strategi utama adalah mendukung strategi diversifikasi atau kompetitif  meliputi  perlu  dibuat  perencanaan  pembangunan/pengembangan  dan  pengelolaan kawasan  mangrove  secara  komprehensif  dan  terintegrasi  dengan  melibatkan  berbagai  lintas sektor  dari  unsur  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Kemudian  disusul  dengan  membuat program kerja dan usulan pembangunan kawasan mangrove serta melakukan jejaring kinerja ( network system) pembangunan  antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Kata kunci : mangrove, network system, perencanaan terintegrasi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.480 pulau yang terdiri dari sejumlah pulau besar dan lebih dari 1.000 pulau-pulau kecil yang tersebar  dari  Sabang  sampai  Merauke. Adapun  wilayah  laut  teritorial  seluas  5,8 juta km 2 atau sebesar 63% dari total wilayah teritorial  Indonesia,  dengan  luas  Zona Ekonomi  Eksklusif  2,7  juta  km 2 dan  garis pantai  sepanjang  95.181  km  .  Hal-hal tersebut  menjadikan  wilayah  pesisir Indonesia  memiliki  potensi  sumberdaya alam  yang  tinggi  seperti  mangrove, terumbu  karang  ( coral  reefs )  dan  padang lamun ( sea grass beds ).  Menurut Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- pulau Kecil yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut  yang  dipengaruhi  oleh  perubahan  di darat  dan  di  laut,  menurut,  wilayah  ini sangat  produktif  dengan  keberadaan estuaria,  hutan  bakau,  padang  lamun  serta terumbu  karang,  sehingga  sedemikian panjangnya  pantai  Indonesia  merupakan potensi sumberdaya alam yang besar untuk pembangunan  ekonomi.  Keanekaragaman sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir, mengakibatkan wilayah ini umumnya  merupakan  menjadi  pusat berbagai  kegiatan  pembangunan  seperti
pemukiman, pertambakan, tempat rekreasi, prasarana  penghubung  dan  sebagainya. Terdapat sebanyak 60% penduduk Indonesia diperkirakan tinggal dan hidup di wilayah pesisir. Sejalan dengan pertambahan  penduduk  di  Indonesia  yaitu sebanyak  272.229.372  jiwa,  tentunya memberikan  tekanan  yang  besar  kepada wilayah  ini  khususnya  akibat  aktivitas manusia.
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun  1999  yang  telah  diperbarui  dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah dengan UU No.
23  Tahun  2014,  maka  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  untuk  mengelola sumberdaya alamnya masing-masing,
termasuk  wilayah  pesisir  dan  laut.  Dalam UU  No.  23  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa pengelolaan wilayah pesisir dari tanah darat sampai  dengan  0  (nol)  km  di  garis  pantai adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.    Kewenangan  pemerintah provinsi  mencakup  mulai  0  (nol)  mil  dari garis pantai hingga 12 mil ke arah laut.   Hal ini  juga  termasuk  Pemerintah  Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu dari 26  (dua  puluh  enam)  kabupaten/kota  di Provinsi  Jawa  Barat  dengan  luas  wilayah kurang  lebih  1.753  km 2 .    Kabupaten Karawangyang  memiliki  garis  pantai sepanjang  84,23  km  yang  membentang sepanjang  pantai  utara  Laut  Jawa  antara Kabupaten  Bekasi – Kabupaten  Subang,
serta  terdapat  gugusan  terumbu  karang. Secara  geografis,  Kabupaten  Karawang berada pada posisi 107 0 02’– 107 0 40’ BT dan 05 0 56’– 06 0 34’ LS.
Sebagian  besar  permasalahan  yang bertalian dengan pengelolaan pembangunan wilayah  pesisir,  seperti  pencemaran, overfishing ,  erosi  dan  sedimentasi  pantai, kepunahan  jenis,  dan  konflik  penggunaan ruang,  merupakan  akibat  dari  terlampau tingginya  tekanan  lingkungan  yang ditimbulkan oleh penduduk beserta segenap kiprah  kehidupan  dan  pembangunannya terhadap  lingkungan  wilayah  pesisir  yang memiliki  kemampuan  terbatas  (Dahuri, 1996).
Ekosistem  hutan  mangrove  adalah hutan yang tumbuh di wilayah pesisir pantai pada lahan rawa air payau.  Letaknya pada garis  pantai  dan  dipengaruhi  oleh  air  laut dan  air  tawar,  atau  di  teluk-teluk  yang terlindung dari gempuran ombak, ekosistem ini  juga  bisa  terletak  di  sekitar  muara sungai.    Ekosistem  ini  mempunyai  fungsi ekologis  dan  ekonomis.  Fungsi  ekologis hutan  mangrove  antara  lain  :  pelindung garis  pantai  (abrasi,  erosi,  banjir  rob), mencegah  interusi  air  laut  ke  daratan, sebagai  habitat  (tempat  tinggal  biota), tempat  ikan  dan  biota  lainnya  mencari makan ( feeding ground ), tempat asuhan dan pembesaran  ( nursery  ground ),  tempat pemijahan  ( spawning  ground )  bagi  aneka biota perairan, serta dapat berfungsi sebagai penyerap  polutan.    Adapun    fungsi ekonominya  antara  lain  :  penghasil keperluan  rumah  tangga  dan  keperluan industri.
Hutan  mangrove  di  Kabupaten Karawang tersebar di sembilan kecamatan, yaitu  Kecamatan  Pakisjaya,  Batujaya,
Tirtajaya, Cibuaya, Pedes,
Cilebar,
Tempuran,  Cilamaya  Kulon  dan  Cilamaya Wetan.    Sedangkan  vegetasi  mangrove  di kecamatan-kecamatan lainnya hanya dalam
jumlah pohon beberapa batang saja.  Hasil penelitian  bahwa  kondisi  kawasan  hutan mangrove  di  Kabupaten  Karawang  secara umum  belum  dikelola  secara  optimal.    Di beberapa  tempat  terdapat  tumpukan sampah,  sering  terjadi  abrasi/erosi,  banjir rob  laut,  sebagian  fasilitas  fisik  rusak, ketersediaan  air  bersih  kurang  memadai dan sebagian lokasi masih tampak kumuh. Data Analisis Citra Landsat 2005/2006 Peta RBI  dan  wawancara  dengan  tokoh masyarakat  setempat  menyebutkan  bahwa kerusakan kawasan hutan mangrove terjadi di  beberapa  kecamatan  seperti  Kecamatan Cibuaya, Tirtajaya, Cilamaya dan Tempuran.  Tingkat  kerusakannya  terbagi menjadi rusak ringan, sedang dan berat.  Di dua  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Cibuaya dan Tempuran kondisinya mengalami rusak berat.    Tingkat  kerusakan  di  Kecamatan Cilamaya  tergolong  ringan  hingga  sedang. Kawasan  hutan  mangrove  di  Desa Sukakerta  Kecamatan  Cilamaya  Wetan tergolong  dalam  tingkat  kerusakan  ringan. Namun  kondisi  demikian  bila  dibiarkan terus  akan  mengalami  tingkat  kerusakan sedang hingga berat, mengingat abrasi yang terjadi  masih  terus  berlangsung.    Menurut data tersebut tingkat abrasinya antara 10 – 20 meter per tahun.
Sebagian  masyarakat  di  sekitar kawasan  pesisir  memenuhi  kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan intervensi terhadap  kawasan  ekosistem  mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan mangrove manjadi tambak, permukiman,  industri,  pemanfaatan  pantai untuk  wisata  dan  penebangan  pohon  oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.   Kini kondisi kawasan hutan mangrove di pesisir Kabupaten  Karawang  semakin  kritis. Hanya  terdapat  di  beberapa  lokasi  yang hutan  mangrovenya  masih  relatif  lebih terpelihara  seperti  di  Desa  Muara,    Muara Baru  dan  Sukakerta  Kecamatan  Cilamaya
Wetan  (Analisis  Cita  Landsat  2005/2006 Peta RBI dan Hasil Survey Lapang). Hasil wawancara  dengan  ketua  kelompok  Tani Hutan  Kreasi  Alam  Bahari  menuturkan bahwa dengan adanya sebagian masyarakat yang  mulai  peduli  mangrove  menjadikan kawasan  hutan  mangrove  di  desa  tersebut sedikit demi sedikit terpelihara.
Terkait  hal-hal  tersebut  di  atas tentunya  dibutuhkan  suatu  pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah,  dunia  usaha  dan  masyarakat, perencanaan  horizontal  dan  vertikal, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan  manajemen  sehingga  pengelolaan sumberdaya  tersebut  berkelanjutan  dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kegiatan pembangunan yang menyebabkan penyimpangan  dalam  pemanfaatan  ruang serta aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir,  tentu  memiliki  keterkaitan  dengan kebijakan  yang  ada  di  daerah  tersebut. Pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan tentu menjadi salah satu pi hak  yang bertanggung  jawab  atas  terjadinya penyimpangan ataupun kerusakan ini.  Menurut (Dye,  1978),  kebijakan  publik  adalah  apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukankonsep  tersebut  sangat  luas  karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan  oleh  pemerintah  di  samping  yang dilakukan  oleh  pemerintah  ketika  pemerintah menghadapi  suatu  masalah  publik.    Menurut pandangan  David  Easton  yang  dikutip  oleh (Dye,  1978),  ketika  pemerintah  membuat kebijakan  publik,  ketika  itu  pula  pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.  Menurut (Dye, 1978)  ,  terdapat  tiga  manfaat  penting  studi kebijakan  publik.  Manfaat  pertama  adalah pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu melalui studi  ini  dapat  ditemukan  variabel-variabel yang  dapat  mempengaruhi  isi  dari  sebuah
kebijakan  publik.  Manfaat  kedua  yaitu membantu  para  praktisi  dalam  memecahkan masalah,  yaitu  dengan  mempelajari  kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis mengenai  bagaimana  membuat  kebijakan publik  yang  baik  dan  memperkecil  kegagalan dari  suatu  kebijakan  publik.    Manfaat  yang terakhir  berguna  untuk  tujuan  politik  yaitu kebijakan  publik  yang  disusun  melalui  proses yang  benar  dengan  dukungan  teori  yang  kuat memiliki  posisi  yang  kuat  terhadap  kritik  dari lawan-lawan politik.
Berdasarkan  hasil  penelitan  awal diketahui  bahwa  kegiatan  pengelolaan wilayah  pesisir  di  Kabupaten  Karawang belum  efektif.    Beberapa  permasalahan yang  ada  dalam  pengelolaan  pesisir  di Karawang antara lain :
1.   Abrasi  /  erosi  pantai  dan  sedimentasi (tanah timbul);
2.   Pencemaran  pesisir  dan  laut  seperti limbah  industri  migas  (pencemaran crude oil dan industri lainnya); 3.   Degredasi (penurunan kuantitas) ekosistem mangrove dan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut;
4.   Konversi  /  alih  fungsi  lahan  kawasan lindung mangrove bagi peruntukan lain selain fungsi lindung;
5.   Kultur  dan  sosial  budaya  masyarakat pesisir  yang  belum  sepenuhnya mendukung  pengelolaan  kawasan hutan mangrove;
6.   Terbatasnya ketersediaan air bersih dan penurunan  kualitas  perairan  tambak (frekuensi kegagalan budidaya perikanan tambak); 7.   Konflik  pemanfaatan  ruang  wilayah pesisir dan laut serta penegakan hukum dan  pentaatan  hukum  yang  masih lemah  terhadap  peraturan  pengelolaan pesisir dan laut.
8.   Rob laut dan banjir.
Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, diperlukan  kajian  atau  penelitian    tentang strategi  pengelolaan  dan  pengembangan
kawasan  hutan  mangrove.    Dalam  hal  ini strategi  pengelolaan  dan  pengembangan kawasan  hutan  mangrove  di  Dusun Tangkolak Timur Desa Sukakerta Kecamatan  Cilamaya  Wetan  Kabupaten Karawang  mesti  dilakukan  sesuai  dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Oleh karena  itu  dilakukan  penelitian  yang berakitan dengan Strategi Pengelolaan dan Pengembangan  Kawasan  Hutan  Mangrove di  Dusun  Tangkolak  Timur  Kabupaten Karawang.
Penelitian ini dibatasi dengan fokus pada  kajian  masalah  strategi  pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan mangrove  di  Dusun  Tangkolak  Desa Sukakerta  Kecamatan  Cilamaya  Wetan Kabupaten  Karawang.    Dari  fokus  di  atas dapat diuraikan beberapa strategi
pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan hutan mangrove.  Strategi pengelolaan dan pengembangan  kawasan  hutan  mangrove dimaksud adalah sebagai upaya pelestarian dan  pemanfaatan  wilayah  pesisir  dan sekitarnya.
Perumusan  masalah  bisa  dalam bentuk  pernyataan  atau  pertanyaan, sedangkan  pertanyaan  penelitian  selalu dalam  bentuk  pertanyaan.  Terjadinya kegiatan pembangunan yang menyebabkan penyimpangan  dalam  pemanfaatan  ruang pesisir dan aktivitas manusia yang merusak ekosistem  wilayah  pesisir  tidaklah  lepas dari kebijakan-kebijakan publik yang ada di Kabupaten Karawang itu sendiri,  dalam hal ini  kebijakan  mengenai  pengelolaan wilayah  pesisir  terpadu.    Pemerintah Kabupaten  Karawang  sebagai  pembuat kebijakan  tentu  menjadi  salah  satu  pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan dan kerusakan yang terjadi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapatlah  dinilai bahwa  kebijakan  pengelolaan  wilayah pesisir  terpadu  di  Kabupaten  Karawang belum  dapat  memaksimalkan  kesesuaian
pemanfaatan wilayah pesisir dan menghentikan  aktivitas  manusia  yang merusak ekosistem di wilayah ini, sehingga timbul suatu pertanyaan : “S tartegi apa yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan mangrove di Kabupaten  Karawang  dikaitkan  dengan upaya  pelestarian  kawasan  wilayah  pesisir ?”,  untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut, beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan pendekatan dalam pemecahan permasalahan dengan melakukan identifikasi  masalahnya  adalah  sebagai berikut : 1. Strategi  apa  saja  yang  bisa  dilakukan untuk  pengelolaan  dan  pengembangan kawasan  hutan  mangrove  di  Dusun Tangkolak  Desa  Sukakerta  Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ?
2. Upaya  pengelolaan  seperti  apa  yang dapat  mendukung  pengembangan  dan pelestarian  kawasan  hutan  mangrove agar efektif ?

## Obyek Penelitian
Obyek  penelitian  adalah  kawasan pesisir  hutan  mangrove  di  Dusun Tangkolah Timur Desa Sukakerta Kecamatan  Cilamaya  Wetan  Kabupaten Karawang.    Pemilihan  obyek  penelitian didasarkan  atas  belum  adanya  penelitian tentang  pengelolaan  dan  pengembangan kawasan hutan mangrove di lokasi tersebut. Kawasan  tersebut  menarik  untuk  diteliti mengingat  potensinya  cukup  besar  untuk dikelola  dan  dikembangkan  baik  dari  segi konservasinya maupun agrowisatanya.

## Kerangka Berpikir
Kerangka  berpikir  penelitian  ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
Kajian analisis rumusan strategi pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan hutan  mangrove  Dusun  Tangkolak  Desa Sukakerta  Kecamatan  Cilamaya  Wetan
Kabupaten  Karawang  dilakukan  dengan pendekatan  metode  analisis
SWOT
( Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,
Threats ).
Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian strategi pengelolaan dan pengembangan  kawasan  hutan  mangrove menggunakan  metode  penelitian  deskriptif Dalam penelitian ini secara dominan untuk pengumpulan  data,  analisis  data  dan pembahasan  dilakukan  secara  kualitatif. Pengumpulan data lapangan dari masyarakat pesisir Desa Sukakerta Kecamatan  Cilamay  Wetan  Kabupaten Karawang. “Metode  kualitatif  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati”.    Di  sisi  lain  mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian  yang  menghasilkan  prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis  statistik  atau  cara  kuantitatif lainnya.    Penelitian  kualitatif  bertujuan
untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang dialami oleh subyek penelitian”.
Penulis  secara  utuh  ( holistic )
memandang  individu  dan  organisasi sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Dengan asumsi ini diharapkan dapat  memperoleh  data  yang  sebenarnya dan  mampu  mengkaji  masalah  penelitian yang  lebih  mendalam  dan  lebih  teliti terhadap  obyek  penelitian.    Dengan demikian data yang didapatkan adalah data yang akurat, dengan menggunakan metode kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif,  penulis  melihat  suatu  gejala- gejala  secara  khusus  dengan  cara mengumpulkan  data-data  yang  ada  untuk menemukan suatu kesimpulan. Kesimpulan  yang  diambil  bersifat  umum dan  dapat  mengetahui  secara  mendalam terhadap  pengelolaan  hutan  mangrove  di Dusun  Tangkolak  Timur  Kabupaten Karawang  melalui  penelitian  deskriptif yang akan menggambarkan dan menginformasikan strategi pengelolaan dan pengembangannya.    Disamping  itu  juga beberapa indikator strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Karawang akan dianalisis secara kualitatif.
Penggunaan metode kualitatif dengan  analisis    deskriptif,  dimaksudkan untuk  memberikan  penjelasan  dan  uraian berdasarkan  data  dan  informasi  yang diperoleh  selama  penelitian.  Pengkajian dengan  metode  kualitatif  dapat  juga diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan masalah  dengan  menggambarkan  subyek dan  atau  obyek  penelitian  berdasarkan fakta-fakta  yang  tampak  dan  berusaha mengemukakan  hubungan  yang  satu dengan  yang  lain  di  dalam  aspek-aspek yang diselidiki.  Dalam penelitian ini akan menggambarkan  rumusan  strategi  proses pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan  kasawan  hutan  mangrove serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi belum efektifnya pengelolaan tersebut.

## Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu : a.  Data  Primer  dan    b.  Data Dokumenter/Sekunder.
Penentuan informan  kunci  sebagai  sumber  data dilakukan  dengan  sengaja  ( purposive sampling )  atau  “sampel  bertujuan”,  yakni peneliti  memilih  informan  sebagai  sampel secara  khusus  terlebih  dahulu  berdasarkan tujuan penelitian (Moleong, 2007). Adapun yang dipilih menjadi informan  kunci ( key informant ) sebagai sumber informasi dalam penelitian  ini,  adalah  :    Ketua  Kelompok Tani  Hutan  Kreasi  Alam  Bahari.    Sebagai informan  tambahan  adalah  :  Kepala  Desa Sukakerta  Kecamatan  Cilamaya  Wetan, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pemerintah  Desa,  Badan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  Unsur masyarakat dan nelayan.

## Prosedur Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang diperlukan dalam penelitian ini mengguna- kan beberapa cara sebagai berikut :
a. Wawancara  semi  terstruktur  yang mendalam terhadap informan kunci dan informan tambahan;
b. Observasi participant ;
c. Studi kepustakaan/documenter.
Analisis Data
Secara  garis  besar  dalam  analisis dilakukan  pentahapan  kegiatan  sebagai berikut :
a. Reduksi data;
b. Penampilan data;
c. Metode Analisis dengan menggunakan SWOT untuk merumuskan strategi yang dipilih
d. Kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan  kecamatan  pemekaran  dari Kecamatan Cilamaya yang terbagi menjadi Cilamaya  Wetan  dan  Cilamaya  Kulon.
Secara administratif, Kecamatan Cilamaya Wetan  mempunyai  batas  batas  wilayah sebagai berikut:
• Sebelah  Utara  batas  alam,  yaitu  Laut Jawa
• Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang
• Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kecamatan Banyusari
• Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kecamatan Cilamaya Kulon
Luas wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan 69.66 km² atau sekitar 3,97% dari total luas wilayah Kabupaten Karawang.   Kecamatan ini  merupakan  salah  satu  wilayah  yang berada  di  sepanjang  pesisir  Laut  Jawa. Beberapa desa berbatasan langsung dengan laut di antaranya Desa Muara, Desa Muara Baru, Desa Rawagempol Kulon serta Desa Sukakerta. Wilayah desa yang terluas ialah Desa  Muara  yaitu  15,69  %  (22,62  %  dari total  luas  kecamatan  yang  mayoritas wilayahnya  merupakan  wilayah  pertanian dan perikanan). Untuk desa yang memiliki luas  wilayah   terkecil  ialah  Desa  Tegalsari yaitu  2,1  km²  (3,03  %  dari  luas  wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan).
Luas tambak yang tersedia di Desa Sukakerta  adalah  sekitar  2  hektar khususnya  di  wilayah  timur.  Tambak tersebut  diisi  dengan  ikan  bandeng. Beberapa  tambak  lainnya  dialihfungsikan menjadi  tanaman  padi.  Kemudian  untuk jenis-jenis  tanaman  mangrove  di  lokasi tersebut  terdapat  setidaknya  25  jenis
vegetasi.    Satu  koloni  vegetasi  mangrove bisa  terdiri  dari  2  jenis  pohon.  Kumpulan vegetasi  mangrove  dapat  dilihat  di  bawah ini :
Tabel 1. Daftar Nama Vegetasi Mangrove di Dusun Tangkolak No. Nama Vegetasi Mangrove 1.  Bako batang hitam 2.  Bako batang pendek 3.  Mangrove ikutan 4.  Mangrove galing 5.  Ketapang 6.  Jeruju 7.  Pendeka 8.  Kapidada merah 9.  Kapidada kuning
10.  Kapidada putih 11.  Api-api daun kuning 12.  Api-api daun hijau
Jumlah lahan yang sudah ditanami mangrove adalah sebesar 6 hektar. Rencana selanjutnya  berdasarkan  arahan  Dinas Pertanian  akan  dilanjutkan  kembali penanaman    bibit  mangrove  seluas  10 hektar.
Dusun  tangkolak  Timur  Desa Sukakerta  Kecamatan  Cilamaya  Wetan merupakan  wilayah  yang  berpotensi menjadi salah satu wilayah objek pariwisata air atau pantai untuk dikembangkan. Salah satunya adalah wisata hutan mangrove yang dapat dikembangkan oleh pemerintah agar dapat  maju  dan  berkembang.    Hutan mangrove  dapat  direvitalisasi  menjadi Kawasan konservasi dan objek wisata yang menarik.    Nilai  estetika  hutan  mangrove dapat  dimanfaatkan  dan  dikembangkan dengan  cara  menambahkan  spot-spot  foto yang  unik  dan  kekinian.  Hutan  Mangrove yang  indah  dan  tumbuh  dengan  subur sebagai  faktor  utama  keanekaragaman hayati yang mendorong sebagai keindahan dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Secara umum, hutan  bakau  atau  mangrove mempunyai  definisi  sebagai  hutan  yang tumbuh  di  atas  rawa-rawa  berair  payau
yang  terletak  di  garis  pantai  dan dipengaruhi  oleh  pasang-surut  air  laut, tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai  sehingga  tumbuhan  yang  hidup  di hutan  mangrove  bersifat  unik  karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut.
Berikut  merupakan  beberapa  manfaat  dan peranan Hutan Mangrove:
Mencegah Intrusi Air Laut
Intrusi  laut  merupakan  peristiwa perembesan  air  laut  ke  tanah  daratan. Intrusi  laut  dapat  menyebabkan  air  tanah menjadi  payau  sehingga  tidak  baik  untuk dikonsumsi.  Hutan  Mangrove  memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon  bakau  sehingga  dapat  mencegah terjadinya Intrusi Air laut ke daratan.
Mencegah Erosi dan Abrasi Pantai
Erosi merupakan pengikisan permukaan tanah oleh aliran air sedangkan abrasi  merupakan  pengikisan  permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. Hutan Mangrove  memiliki  akar  yang  efisien dalam melindungi tanah di wilayah pesisir, sehingga dapat menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air laut.
Sebagai Pencegah dan Penyaring Alami Hutan  mangrove  biasanya  yang dipenuhi akar pohon bakau dan berlumpur. Akar tersebut dapat mempercepat penguraian  limbah  organik  yang  terbawa ke wilayah pantai. Selain pengurai limbah organik,  hutan  mangrove  juga  dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan  kimia  yang  mencemari  laut  seperti minyak  dan  diterjen,  dan  merupakan enghalang  alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tertentu.
Sebagai  Tempat  Hidup  Dan  Sumber Makanan Bagi Beberapa Jenis Satwa
Hutan  Mangrove  juga  merupakan tempat  tinggal  yang  cocok  bagi  banyak hewan seperti biawak, kura-kura, monyet, burung,  ular,  dan  lain  sebagainya. Beberapa  jenis  hewan  laut  seperti  ikan, udang,  kepiting  dan  siput  juga  banyak tinggal  di  daerah  ini.  Akar  tongkat  pohon mangrove  memberi  zat  makanan  dan menjadi  daerah  nursery  bagi  hewan  ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya. Ikan dan udang yang ditangkap di laut dan di daerah terumbu karang sebelum dewasa memerlukan  perlindungan  dari  predator dan  suplai  nutrisi  yang  cukup  di  daerah mangrove  tersebut.  Berbagai  jenis  hewan darat  berlindung  atau  singgah  bertengger dan  mencari makan di habitat mangrove.
Berperan Dalam Pembentukan Sediment
Trap dan Menstabilkan Daerah Pesisir
Hutan mangrove seringkali dikatakan  pembentuk  daratan  karena adanya endapan dan tanah yang menumbuhkan perkembangan garis pantai dari  waktu  ke  waktu.  Pertumbuhan mangrove  memperluas  batas  pantai  dan memberikan  kesempatan  bagi  tumbuhan terestrial hidup dan berkembang di wilayah daratan. Sebagai contoh, Buah vivipar yang terbawa  air  akan  menetap  di  dasar  yang dangkal,  dapat  berkembang  dan  menjadi kumpulan mangrove di habitat yang baru. Dalam  kurun  waktu  yang  panjang  habitat baru  ini  dapat  meluas  menjadi  pulau sendiri.
Taman Wisata Hutan mangrove dapat direvitalisasi menjadi Kawasan konservasi dan  objek  wisata  yang  menarik.  Nilai estetika hutan mangrove dapat
dimanfaatkan  dan  dikembangkan  dengan cara  menambahkan  spot-spot  foto  yang unik dan kekinian. Karakteristik hutannya juga menjadi daya tarik wisatawan, karena
lokasinya  yang  berada  padakawasan peralihan  antara  daratan  dan  lautan.
Kegiatan wisata ini memberika penghasilan melalui tiket masuk dan parkir. Selain itu dapat menumbuhkan perekonomian  warga  sekitar  dengan membuka  lapangan  pekerjaan,  membuka usaha  ataupun  menjual  produk-produk olahan  khas  mangrove  ataupun  produk olahan khas laut.
Hasil penelitian menemukan bahwa  pengelolaan  dan  pengembangan kawasan  hutan  mangrove  di  Dusun Tangkolak Timur Desa Sukakerta Kecamatan  Cilamaya  Wetan  Kabupaten Karawang mencakup 3 hal yaitu : Kegiatan Konservasi,  Ekowisata  Bahari  Hutan Mangrove,  dan  Hutan  Mangrove  sebagai Kawasan Laboratorium Penelitian Lapangan.    Kini  pengelolaannya  masih belum efektif.  Masih sangat membutuhkan intervensi  pemerintah,  partisipasi  swasta dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kegiatan    Konservasi  meliputi pembibitan  pohon  mangrove,  penanaman bibit mangrove, pemeliharaan dan penyulaman  bibit  mangrove  yang  sudah ditanam, pemasangan bambu-bambu penguat  dan  pelindung  bibit  mangrove, pembersihan sampah yang menempel pada bibit  mangrove,  pemasangan  papan himbauan  melestarikan  hutan  mangrove, pemasangan  himbauan  kesadaran  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundangan tentang  hutan  mangrove,  pembuatan  dan implementasi  perdes  terkait  kasawan konservasi hutan mangrove.
Kegiatan Ekowisata Bahari Hutan Mangrove  meliputi  pembangunan  fasilitas wisata mangrove, jalan setapak, gazeeboo , saung  meeting,  ornament  dan  petunjuk jalan wisata mangrove, pengelolaan parker kendaraan pengunjung, pembangunan kios penjualan cinderamata, pemasangan lampu
penerangan  jalan,  pembangunan  gallery wisata mangrove. Hutan Mangrove sebagai Kawasan Laboratorium Penelitian Lapangan  meliputi  partisipasi  berbagai Kementerian Lembaga Pemerintah, lembaga  pendidikan  dan  perguruan  tinggi seperti  riset/penelitian,  pengabdian  kepada masyarakat, KKN. Faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh pada kegiatan pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan hutan  mangrove  pesisir  Tangkolak  Desa Sukakerta  Kecamatan  Cilamaya  Wetan Kabupaten Karawang adalahsebagai berikut : Faktor internal mencakup : a. Kekuatan, terdiri dari :
1) Kawasan  hutan  mangrove  sudah tercantum  dalam  dokumen  RTRW Kabupaten  karawang  sebagai  hutan lindung;
2) SDM  Pengelola  memiliki  semangat tinggi  terhadap  pengelolaan  dan pengembangan hutan mangrove;
3) Memiliki atraksi wisata sebagai daya tarik yang dapat dipromosikan
b. Kelemahan terdiri dari : 1) Belum memiliki dokumen perencanaan yang secara komprehensif dan terintegrasi 2) Manajemen  dan  dinamika  kelompok pengelola  hutan  mangrove  belum berjalan  baik
3) Sarana,  prasarana,  sanitasi  MCK kurang memadai Faktor eksternal mencakup :
a. Peluang, terdiri dari :
1) Persepsi masyarakat di luar kawasan hutan mangrove terhadap pentingnya manfaat hutan mangrove cukup baik 2) Banyaknya  pengunjung  kawasan hutan mangrove dari luar daerah 3) Interes beberapa lembaga pendidikan yang  menjadikan  kawasan  hutan mangrove sebagai lokasi riset b. Tantangan / ancaman terdiri dari :
1) Banjir Rob laut
2) Sampah yang belum terkendali 3) Erosi/abrasi  pantai  kerap  terjadi Erosi pantai kerap terjadi 4) Kehadiran  pemerintah  dan  swasta dalam pembangunan kawasan masih jauh dari harapan Hasil analisis SWOT Pengelolaan dan  Pengembangan  Kawasan  Hutan mangrove Tangkolak  seperti tampak pada Tabel 2 – Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 2. Matriks  Evaluasi  Faktor  Internal  Kekuatan Pengelolaan  dan  Pengembangan  Kawasan Hutan  Mangrove  Pesisir  Tangkolak  Desa Sukakerta Karawang. No Faktor Kekuatan (S) Bobot Rating Skor 1 Kawasan hutan mangrove sudah tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten karawang sebagai hutan lindung 0,5 4 2,00 2 SDM Pengelola memiliki semangat tinggi terhadap pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove 0,25 4 1,00 3 Memiliki atraksi wisata sebagai daya tarik yang dapat dipromosikan 0,25 2 0,5 Jumlah 1,00 3,50
Kekuatan  utama  pengelolaan  dan pengembangan  kawasan  hutan  mangrove adalah  menurut  dokumen  resmi  RTRW Kabupaten  Karawang merupakan  kawasan hutan  lindung.    Keberadaannya  dilindungi oleh peraturan daerah sehingga tidak dapat dihilangkan atau diganti fungsinya.
Kelemahan  utama  bahwa  guna pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan belum  tersedianya  dokumen  perencanaan yang  komprehensif  dan  terintegrasi berbagai  lintas  sektor  pembangunan.
Akibatnya untuk mengelola dan mengembangkannya  belum  ada  konsep yang  secara  pasti  sebaagai  pedoman  adan acuan.    Oleh  karena  itu  dibutuhkan
dokumen perencanaan yang matang secara menyeluruh.
Tabel 3. Matriks  Evalusi  Faktor  Internal  Kelemahan Pengelolaan  dan  Pengembangan  Kawasan Hutan  Mangrove  Pesisir  Tangkolak  Desa Sukakerta Karawang. No Faktor Kelemahan (W) Bobot Rating Skor 1 Belum memiliki dokumen perencanaan yang secara komprehensif dan terintegrasi 0,5 4 2,00 2 Manajemen dan dinamika kelompok pengelola hutan mangrove belum berjalan  baik 0,25 3 0,75 3 Sarana, prasarana, sanitasi MCK kurang memadai 0,25 2 0,5 Jumlah 1,00 3,25 Tabel 4. Matriks  Evalusi  Faktor  Eksternal  Peluang Pengelolaan  dan  Pengembangan  Kawasan Hutan  Mangrove  Pesisir  Tangkolak  Desa Sukakerta Karawang. No Faktor Peluang (O) Bobot Rating Skor 1 Persepsi masyarakat di luar kawasan hutan mangrove terhadap pentingnya manfaat hutan mangrove cukup baik 0,30 4 1,20 2 Banyaknya pengunjung kawasan hutan mangrove dari luar daerah 0,35 3 1,05 3 Interes beberapa lembaga pendidikan yang menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai lokasi riset 0,35 2 0,70 Jumlah 1,00 2,95 Peluang  yang  dapat  dimanfaatkan saat  ini  adalah  bahwa  masyarakat menganggap penting akan keberadaan dan kelestarian  kawasan  hutan  mangrove. Manfaat  hutan  mangrove  telah  dirasakan oleh  masyarakat  baik  sebagai  kawasan konservasi, agrowisata, fungsi ekonomi dan pengembangan edukasi atau penelitian.
Tabel 5. Matriks    Evalusi    Faktor    Eksternal Tantangan/Ancaman    Pengelolaan  dan Pengembangan  Kawasan  Hutan  Mangrove Pesisir Tangkolak Desa Sukakerta Karawang. No Faktor Tantangan / Ancaman (T) Bobot Rating Skor 1 Banjir rob laut 0,30 4 1,20 2 Sampah yang belum terkendali 0,30 4 1,20 3 Erosi pantai kerap terjadi 0,20 4 0,80 4. Kehadiran pemerintah dan swasta dalam pembangunan kawasan masih jauh dari harapan 0,2 4 0,8 Jumlah 1,00 4,00
Tantangannya  berupa  keberadaan sampah  terus-menerus  menumpuk  akibat terbawa ombak laut dan pemerintah belum berbuat  banyak  untuk  menjaga  kelestarian kawasan  hutan  mangrove.    Adapun ancaman  terbesar adalah terjadinya erosi/abrasi pantai dan banjir rob laut yang merusak  kawasan  hutan  mangrove  dan permukiman penduduk. Kedua faktor alam ini hingga kini belum dapat ditanggulangi, sehingga  cukup  mendiminasi  dan  dapat membahayakan  baik  terhadap  keberadaan hutan  mangrove  maupun  perumahan penduduk.
Gambar 1.   Peta  Posisi  Strategi  Pengelolaan  dan
Pengembangan Kawasan Hutan Mangrover  Tangkolak  Kec.  Cilamaya
Wetan Kab. Karawang
Berdasarkan  hasil  kajian  terhadap faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan  analisis      SWOT  diperoleh nilai  koordinat  sumbu  X  pada  diagram kartesius sebesar (S-W) = 3,50 – 3,25 = 0,25 dan sumbu Y sebesar (O-T) = 2,95 – 4,00 = -1,05.    Dengan  demikian  diperoleh  bahwa koordinat Peta Posisi Strategi Pengembangan  Kawasan  Hutan  Mangrove KUADRAN III
KUADRAN I -1.05 Mendukung Strategi Agresif W O Mendukung Strategi Defensif Mendukung Strategi Turn Around KUADRAN IV T S 0.4 0.5 0,1 KUADRAN II Mendukung Strategi Diversifikasi 0,25 ,  -1,05
di  Dusun  Tangkolak  Timur  Kecamatan Cilamaya  Wetan  Kabupaten  Karawang berada di Kadran II (titik koordinat 0,25 ,  - 1,05  ditunjukkan  pada  Gambar  1.  Artinya rumusan  strategi  yang  dilakukan  adalah Mendukung  Strategi  Diversifikasi  atau Kompetitif. Strategi diversifikasi merupakan  strategi  yang  memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan atau ancaman  (Mulyadi.,  2007).  Hasil  analisis tersebut menyatakan bahwa pihak pengelola  hutan  mangrove  memiliki kekuatan berupa semangat membangun dan mengembangkan kawasan hutan mangrove untuk menghadapi tantangan atau ancaman dari luar, walaupun tantangan atau ancaman tersebut  sangat  besar.    Tantangan  atau ancaman  yang  berasal  dari  kekuatan  alam yaitu banjir rob laut dan erosi/abrasi pantai mengakibatkan bobot dan ratingnya sangat tinggi.    Ditambah  lagi  adanya  ancaman berupa sampah kiriman yang terbawa oleh ombak air laut.  Sampah banyak berasal dari daerah  pantai  sebelah  timur  Desa Sukakerta. Keberdaan sampah yang banyak menumpuk  di  pinggir  pantai  tangkolak mengakibatkan  pemandangan  yang  tidak sedap.    Lebih  lagi  sampah-sampah  yang menempel  atau  menumpuk  di  atas  bibit tanaman  mangrove  dapat  mengakibatkan bibit mangrove yang ditanam tersebut akan mati.    Akar  nafasnya  tersumbat  dan  daun hijaunya tidak bisa melakukan fotosintesis. Ancaman yang berasal dari kejadian alam in sangat  sulit  dikendalikan.    Ditambah  lagi upaya pengendalian dan atau penanggulangan ketiga ancaman itu belum pernah  dilakukan  dengan  tepat.    Misalnya membangun  bangunan  fisik  penahan erosi/abrasi  pantai,  apalagi  pengendalian atau  penanggulangan  terhadap  banjir  rob laut.  Upaya menahan laju kerusakan akibat ketiganya  tidak  cukup  dilakukan  dengan penanaman bibit mangrove.  Kekuatan bibit atau  tanaman  mangrove  dalam  menahan
laju banjir rob laut dan proses erosi/abrasi pantai  sangat  tidak  efektif,  karena  pohon mangrove  bisa tumbang  ketika  terjadi  laju erosi/abrasi yang kuat.  Banjir rob juga tidak dapat  ditahan  oleh  tutupan  vegetasi  hutan mangrove.    Oleh  karena  itu  dibutuhkan upaya  serius  dari  pihak  pemerintah  untuk membangun  bangunan  fisik  penahan  laju erosi/abrasi  pantai.    Dan  untuk  hal  ini dibutuhkan  kajian  yang  mendalam  dan komprehensif sehingga berhasil guna.
Pada  gambar  1  di  atas  menjadi acuan  untuk  tahap  berikutnya  yaitu menyusun  matriks  analisis  startegi  SWOT seperti dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6.  Matriks Analisis Strategi SWOT

## ANALISS FAKTOR
INTERNAL
ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL KEKUATAN (S) KELEMAHAN(W) Kawasan hutan mangrove sudah tercantum dalam dokumen RTRW Kabupaten karawang sebagai hutan lindung Belum memiliki dokumen perencanaan yang secara komprehensif dan terintegrasi SDM Pengelola memiliki semangat tinggi terhadap pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove Manajemen dan dinamika kelompok pengelola hutan mangrove belum berjalan  baik Memiliki atraksi wisata sebagai daya tarik yang dapat dipromosikan Sarana, prasarana, sanitasi MCK kurang memadai PELUANG (O) STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) Persepsi masyarakat di luar kawasan hutan mangrove terhadap pentingnya manfaat hutan mangrove cukup baik Memanfaatkan dokumen RTRW untuk dijadikan dasar hukum pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan mangrove Membuat dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi Banyaknya pengunjung kawasan hutan mangrove dari luar daerah Meningkatkan promosi dan pelayanan terhadap pengunjung Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pengunjung dan pengelola Interes beberapa lembaga pendidikan yang menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai lokasi riset Memadukan potensi kawasan hutan mangrove untuk meraih dukungan berbagai pihak Membangun sarana prasarana dengan memanfaatkan program pemerintah
ANCAMAN / TANTANGAN (T) STRATEGI (S-T) STRATEGI (W-T) Banjir rob laut Melakukan perbaikan sanitasi lingkungan dan adaptasi  jika terjadi banjir rob laut Membuat dokumen perencanaan dan mengusulkan pembangunan penahan abrasi/erosi pantai Sampah yang belum terkendali Melakukan sosialisasi tertib buang sampah dan gerakan bersih pantai Penyediaan tempat pembuangan sampah yang representatif Erosi pantai kerap terjadi Mengusulkan pembangunan penahan abrasi/erosi pantai Mengusulkan pembangunan fasilitas fisik, informasi dan promosi kepada pemerintah atau swasta Kehadiran pemerintah dan swasta dalam pembangunan kawasan masih jauh dari harapan Membangun net work dengan pemerintah dan swasta Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok Penyusunan rumusan strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan mangrove dapat dilihat pada Table 7 di bawah ini.
Tabel 7.  Matriks Strategi
STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) Memanfaatkan dokumen RTRW untuk dijadikan dasar hukum pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan mangrove Membuat dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi Meningkatkan promosi dan pelayanan terhadap pengunjung Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pengunjung dan pengelola Memadukan potensi kawasan hutan mangrove untuk meraih dukungan berbagai pihak Membangun sarana prasarana dengan memanfaatkan program pemerintah STRATEGI (S-T) STRATEGI (W-T) Melakukan perbaikan sanitasi lingkungan dan adaptasi  jika terjadi banjir rob laut Membuat dokumen perencanaan dan mengusulkan pembangunan penahan abrasi/erosi pantai Melakukan sosialisasi tertib buang sampah dan  gerakan bersih pantai Penyediaan tempat pembuangan sampah yang representatif Mengusulkan pembangunan penahan abrasi/erosi pantai Mengusulkan pembangunan fasilitas fisik, informasi dan promosi kepada pemerintah atau swasta Membangun net work dengan pemerintah dan swasta Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok
Matrik  di  atas  menunjukkan strategi  utama  yang  perlu  dilakukan  untuk pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan hutan  mangrove  Tangkolak  meliputi  :  1) Memanfaatkan  dokumen  RTRW  untuk dijadikan  dasar  hukum  pengelolaan  dan pengembangan  kawasan  hutan  mangrove. 2) Membangun network dengan pemerintah dan  swasta  3).  Membuat  dokumen perencanaan  yang  komprehensif  dan terintegrasi 4). Membuat dokumen perencanaan  parsial  dan  mengusulkan pembangunan fasilitas fisik, informasi dan promosi kepada pemerintah atau swasta. Dokumen  RTRW Kabupaten
Karawang  seperti  yang  dimuat  pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 merupakan dasar hukum yang kuat guna melakukan berbagai aktivitas pengelolaan, pembangunan dan pengembangan suatu kawasan.  Oleh karena itu  dengan  adanya  dasar  hukum  ini penyusunan  strategi  pengelolaan  dan pengembangan   hutan mangrove mangrove di  Dusun  Tangkolak  Desa  Sukakerta Kecamatan  Cilamaya  Wetan  Kabupaten Karawang dapat diimplementasikan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan  dari  analisis  di  atas adalah  mendukung  Strategi  Diversifikasi atau Kompetitif meliputi:
1. Strategi    utama  yang  perlu  dilakukan untuk  pengelolaan  dan  pengembangan kawasan  hutan  mangrove  di  Dusun Tangkolak  Desa  Sukakerta  Kecamatan Cilamaya  Wetan  Kabupaten  Karawang meliputi  :  1)  Memanfaatkan  dokumen RTRW  Kabupaten  Karawang    untuk dijadikan dasar hukum pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan mangrove.  2)  Membangun network system dengan pemerintah dan swasta 3).
Membuat  dokumen  induk  perencanaan yang  komprehensif  dan  terintegrasi  4).
Membuat dokumen perencanaan parsial dengan mengacu kepada dokumen induk perencanaan dan mengusulkan pembangunan  fasilitas  fisik,  informasi dan  promosi  kepada  pemerintah  atau swasta
2. Upaya  pengelolaan  yang  komprehensif dan  terintegrasi  dengan  berpedoman pada  peraturan  yang  berlaku  dan dokumen induk perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan  hutan  mangrove  di  Dusun Tangkolak  Desa  Sukakerta  Kecamatan Cilamaya  Wetan  Kabupaten  Karawang yang harus dibuat.
Saran praktis dalam penelitian ini terdiri dari :
1. Meningkatkan kualitas SDM pengelola kawasan hutan mangrove mangrove di Dusun  Tangkolak  Desa  Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang 2. Pemerintah  seyogyanya  membuat dokumen  induk  dan  dokumen  parsial perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan mangrove  di  Dusun  Tangkolak  Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
3. Tahap  berikutnya  dibutuhkan  sikap komitmen, integritas, konsistensi pemerintah, swasta dan masyarakat.
4. Membangun network  system dan mengelola kearifan budaya lokal secara
bijak.

## REFERENSI
Dahuri,  R.  (1996). Pengelolaan  Sumber Daya  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan
Secara Terpadu . PT. Pradnya Paramita.
Dye,  T.  R.  (1978). Understanding  Policy
Analysis.  Third  Edition.  Englewood Cliffs .  Alabama :  Prentice  Hall,  Inc. Florida State University.
Moleong,  L..  (2007). Metode  Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Mulyadi. (2007). System Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard. Yogyakarta .  Unit  Penerbit  dan Percetakan  Sekolah  Tinggi  Ilmu
Manajemen YKPN.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor      6  Tahun  2011  Tentang Pengurusan Hutan Mangrove Dan Hutan Pantai.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2004 Tentang Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2007  Tentang
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah .