PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 9 (2) (2024): 415-422 DOI: 10.24114/ph.v9i2.62600

## PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph
ANALISIS FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1170/PID.SUS/2018/PN.MDN

## Gerald Elisa Munthe
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan, Indonesia
betellia968@gmail.com
Accepted: 17 Mei 2024              Published: 31 Mei 2024

## Abstract
Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sering terjadi pada perempuan dan sudah menjadi permasalahan  global.  Banyaknya  kekerasan  terhadap  perempuan  ini  telah  mendorong  negara  untuk mensahkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual. Terjadinya  kekerasan  seksual  dapat  mengakibatkan  korban  mengalami  penderitaan  fisik,  mental, seksual,  ekonomi  serta  sosial  yang  berkepanjangan.  Permasalahan  yang  dibahas  pada  tulisan  ini bagaimana formulasi hukum pidana memberikan jaminan yang konprenship terhadap penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan baik secara penal maupun secara non penal. Metode penelitian yang  digunaka  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekakan    deskriptif  analitis  menggunakan  data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan skunder berupa peraturan perundangan-undangan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa formulasi hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur melakui Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  ;  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak Pidana  Perdangangan  Orang,  yang  kemudian  kebijakan  terhadap  putusan  yang  diberikan  oleh  hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa dan korban  karena setelah mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan  dipersidangan dan tetap kepada  keyakinan  hakim  dalam  membuat  keputusan  dan  demi  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Key words: Formulasi Hukum; Kekerasan Seksual; Korban
How to Cite: Munthe. G. E. (2024). Analisis Formulasi Hukum Pidana Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/PID.SUS/2018/PN.MDN (415-422)
* Corresponding author: betellia968@gmail.com ISSN 2460-5786(Print) ISSN 2684-9607(Online)

## INTRODUCTION
Maraknya  kekerasan  seksual  telah membiawaperhatian masyarakat pada isu ini, karena siapa pun dapat menjadi korban dan pelaku  kekerasan  seksual,  dan  kekerasan seksual dapat terjadi kapan daja  dan dimana saja.  Pemerintah  mengesahkan  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Kejahatan Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022. Kejahatan kekerasan seksual merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan dalam  masyarakat  yang  perkembangannya semakin  beragam  baik  motif,  sifat,  bentuk, intensitas  maupun  modus  kejahatannya. Sebagai  suatu  kenyataan  sosial  masalah kriminalitas  ini  tidak  dapat  dihindari  dan memang  selalu  ada,  sehingga  menimbulkan keresahan  karena  kriminalitas  dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.  Kekerasan,  pelecehan,  dan eksploitasi  seksual  yang  merupakan  salah satu  bentuk  kejahatan  kekerasan  seksual bukan  hanya  menimpa  perempuan  dewasa, namun  juga  perempuan  yang  tergolong  di bawah umur (anak-anak).(Sari et al., 2022) Kekerasan  seksual  di  Indonesia merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. kekerasan seksual  sendiri  merupakan  suatu  tindakan seksual  secara  fisik  maupun  non  fisik  oleh seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  atas korban  dengan  tujuan  memenuhi  hasrat seksual  pelaku  yang  tidak  dikehendaki  oleh korban.(Kristiani, 2014)
Seperti  kasus  yang  terjadi  di  Medan berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan  Nomor  1170/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dimana  dalam  putusan  Terdakwa  M  yang berusia  20  tahun  telah  terbukti  secara  sah dan  menyakinkan  melakukan  tindak  pidana dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  cabul dengan  kekerasan  terhadap  korban  K  yang berusia  20  tahun  dan  hakim  menjatuhkan pasal 289 KUHPidana dengan pidana penjara
5 tahun terhadap terdakwa.(Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, n.d.) Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas  Perempuan  Republik  Indonesia mengatakan  kekerasan  seksual  terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es.  Artinya,  dalam  kondisi  yang  sebenarnya, perempuan di Indonesia
mengalami kehidupan  yang  tak  aman.  Apabila  setiap
tahun  kecenderungan  kekerasan  terhadap perempuan terus konsisten meningkat, maka hal  tersebut  menunjukkan  tak  adanya perlindungan  terhadap  perempuan.  "Bahkan telah menjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan,  kekerasan  terhadap  perempuan menjadi  budaya  yang  menguat  di  kalangan masyarakat.( Catatan  Komnas  Perempuan  RI ,
n.d.) Meningkatnya  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  karna  perempuan sasaran  yang  mudah  untuk  menjadi  korban kejahatan.
Bagi  perempuan  dewasa  atau  remaja lebih cenderung memperhatikan gaya busana yang  sedang hits  dan  modis yang  membuka aurat  sehingga  terkadang  menimbulkan  niat jahat  seseorang.  Catatan  Tahunan  (CATAHU) Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap Perempuan  (Komnas  Perempuan)  mencatat kasus-kasus  kekerasan  terhadap  perempuan yang  diterima  oleh  berbagai  lembaga masyarakat  maupun  institusi  pemerintah yang  tersebar  di  hampir  semua  Provinsi  di Indonesia,  serta  pengaduan  langsung  yang diterima  oleh  Komnas  Perempuan  melalui Unit  Pengaduan  Rujukan  (UPR)  maupun melalui  email  resmi  Komnas  Perempuan, dalam  kurun  waktu  satu  tahun  ke  belakang. Tahun 2023 Komnas perempuan mengirimkan  672  lembar  formulir  kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian  mencapai  35%,  yaitu  239 formulir.  Tingkat  respon  pengembalian bertambah  seiring  dengan  naiknya  jumlah kasus  yang  dilaporkan  pada  tahun  2019 jumlah  kasus  yang  dilaporkan  meningkat sebesar 6 %. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap  perempuan  2019  sebesar  431.471, jumlah  ini  meningkat  dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya  sebesar  406.178.( Catatan Komnas Perempuan RI , n.d.) Kurang  waktu  12  tahun  kekerasan seksual  terhadap  perempuan  meningkat sebanyak  792%  (hampir  800%)  artinya kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8  kali  lipat.  Sementara  angka  kekerasan seksual  terhadap  perempuan  berdasarkan Provinsi yang tertinggi berbeda dengan tahun 2019,  tahun  2020  Jawa  Barat  menjadi tertinggi (2.738) lalu Jawa Tengah (2.525) DKI Jakarta (2.222). Tahun 2019 angka kekerasan tertinggi  adalah  Jawa  Tengah  (2.913),  kedua DKI  Jakarta  (2.318)  dan  ketiga  Jawa  Timur (1.944), tetapi tingginya angka tersebut belum tentu  menunjukkan  banyaknya  kekerasan  di
Provinsi  tersebut.  Komnas  Perempuan melihat  tingginya  angka  berkaitan  dengan jumlah  tersedianya  Lembaga  Pengada Layanan  di  Provinsi  tersebut  serta  kualitas dan kapasitas pendokumentasian Lembaga. Kekerasan seksual terhadap perempuan  tercatat  3.602  kasus.  58% kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di Ranah Publik atau Komunitas yaitu: 1. Pencabulan sebanyak (531 kasus).
2. Perkosaan sebanyak (715 kasus).
3. Pelecehan Seksual sebanyak (520 kasus).
4. Persetubuhan sebanyak (176 kasus).
5. Percobaan perkosaan dan persetubuhan sebanyak (1660 kasus). Berdasarkan urain fakta dan kasus-kasus diasat  yang  terjadi  disetiap  tahunnya terhadap kekerasan seksual maka
dibutuhkan  penanganan  yang  konfrenship terhadap  kebijakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan,  Kemudian  Perlindungan  serta perhatian  terhadap  kepentingan  korban kekerasan  seksual  perempuan  baik  melalui proses  peradilan  maupun  melalui  sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak  yang  harus  di  pertimbangkan  dalam kebijakan  hukum  pidana  dan  kebijakan  - kebijakan sosial.

## METHODOLOGY
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif(Sukanto,  2009) dengan  menggunakan  data  skunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundangan-undangan  yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), RUU-KUHP  serta  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dan  bahan  hukum sekunder yang berupa buku-buku serta jurnal dan  artikel  tentang  kekerasan  seksual terhadap perempuan. Analisis data dilakukan secara  kualitatif,  dimana  analisis  data dilakukan  secara  mendalam  dan  bersifat keseluruhan,
baik peraturan dan kebijakannya.  Tujuan  yang  diharapkan,  agar dapat  memberikan  rekomendasi  bagi kebijakan  hukum  bagi  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  perempuan.(Mahmud, 2005)

## RESULT AND DISCUSSION
1. Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Kebijakan  Hukum  Pidana  atau  Politiik Hukum menurut Sudarto merupakan kebijakan  negara  melalui  badan-badan  yang berwenang  untuk  menetapkan  peraturan- peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat  dan  untuk  mencapai  apa  yang dicita-citakan.(Harahap  et  al.,  2023)  Jadi menurut beliau, melaksanakan Politik Hukum Pidana, berarti untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan  pidana  yang  sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Dapat  dikatakan  kebijakan  hukum pidana  merupakan  bagian  dari  penegakan hukum  atau  sebagai  sarana  yang  dapat digunakan  untuk  menanggulangi  kejahatan atau  merupakan  bekerjanya  hukum  pidana dalam kenyataan menyelesaikan kasus-kasus pidana.(Multiwijaya, Vience Widjajanti, Ermania Purwaningsih, 2022) Jika berdasarkan  peraturan  perundangan  maka dapat  kita  lihat  dalam  beberapa  aturan sebagai berikut: a) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Pengaturan  Kejahatan  atau  tindak pidana kekerasan seksual, didalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Penempatan  ini  memberikan  hal  yang membingungkan  sebab  kejahatan  seksual merupakan suatu pelanggaran terhadap diri manusia.  Selain  itu  kejahatan  kesusilaan diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang melanggar  norma-norma  kesusilaan.  Hal berbeda jika itu merupakan Tindak Pidana Kekerasan  seksual,  disini  mengandung makna  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai moralitas  yang  memandang  perempuan sebagai  pemuas  hasrat  seksual  laki-laki,, dan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keuatan  yang  sangat  dominan  terhadap perempuan yang dianggap sebagai kelompok yang lemah. Kekerasan terhadap wanita yang paling banyak  terjadi  adalah  perkosaan,  yang kontruksi  hukumnya  dapat  dilihat  dalam Buku  II  Bab  XIV  KUHP  tentang  Kejahatan Terhadap  Kesusilaan.  perumusan  Pasal 285,286,287, 297 KUHP tersebut .
b) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,  psikologis  dan/atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,(Rizkiani,  2023) pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah  tangga.  Kekerasan  dalam  lingkup rumah tangga ini jarang terungkap keluar. Hal  ini  dilatarbelakangi  karena  isteri  atau perempuan  dan  anak  berada  dalam kekuasaan  suami.  Oleh  sebab  itu  suami memiliki  hak  atau  kewenangan  untuk melakukan apapun dengan alasan memberikan pelajaran ataupun pendidikan kepada  isteri  atau  anak  yang  jelas  dapat merugikan  kaum  perempuan  atau  isteri dan  anak.  Selain  itu  pihak  keluarga berusaha  menutup  peristiwa  yang  terjadi dibalik  pintu  rumah  sebab  mereka menganggap  hal  itu  bila  terungkap merupakan  aib  atau  kejelekan  yang  harus ditutupi.  Sedangkan  tujuan  dibentuknya UU  No.  23  tahun  2004  oleh  pemerintah guna  mencegah  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga  khususnya  yang menjadi  korban  perempuan.  Pemerintah memandang  perlu  adanya  perlindungan terhadap  perempuan  agar  terhindar  dari kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusiaan. Berdasarkan  Pasal  5,  macam-macam kekerasan  dalam  UU  No,  23  tahun  2004 yaitu  :(UU  No  ,23  Tahun  2004  Tentang KDRT, n.d.) a. Kekerasan fisik b. Kekerasan psikis c. Kekerasan seksual d. Penelantaran rumah tangga Kekerasan  seksual  sebagaimana  dalam Pasal 5 huruf c tersebut meliputi: a. Pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan  terhadap  orang  yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah  tangganya  dengan  orang  lain
untuk  tujuan  komersial  dan/atau tujuan tertentu. Pelaku dari kekerasan seksual  dalam  UU  No.  23  tahun  2004 dikenakan  sanksi  pidana  sebagai berikut: Pasal  46  “Setiap  orang  yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  huruf  a  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  12  (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp  36.000.000,00  (tiga  puluh  enam juta rupiah).” Pasal 47 “Setiap orang yang memaksa orang  yang  menetap  dalam  rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  huruf  b  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat)  tahun  dan  pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua  belas  juta  rupiah)  atau  denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
Pasal  48  “Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47 mengakibatkan  korban  mendapat  luka  yang tidak  memberi  harapan  akan  sembuh  sama sekali,  mengalami  gangguan  daya  pikir  atau kejiwaan  sekurangkurangnya  selama  4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau matinya  janin  dalam  kandungan,  atau mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat reproduksi,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda  paling  sedikit  Rp  25.000.000,00  (dua puluh  lima  juta  rupiah)  dan  denda  paling banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).  Pasal  49  Dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3”
c) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kekerasan  seksual  merupakan  bentuk dari  tindakan  kekerasan  dan  perlakuan yang sangat merendahkan derajat manusia khususnya perempuan. Selain itu kekerasan seksual merupakan kejahatan atas pelanggaran  HAM.  Perempuan  yang mengalami kekerasan seksual akan
mengalami  dampak  yang  luas  seperti penderitaan  fisik,  mental,  ekonomi,  sosial bahkan  sangat  mempengaruhi  kehidupan korban dimasa datang. Oleh sebab itu perlu adanya  suatu  kebijakan  hukum  pidana yang  memberikan  perlindungan  pada perempuan  yang  mengalami  kekerasan seksual. Adapun  dengan  diundangkannya  UU No. 12 tahun 2022 merupakan pembaharuan  hukum  ini  memiliki  tujuan sebagai berikut : a. mencegah  segala  bentuk  kekerasan seksual b. menangani, melindungi dan memulihkan korban c. melaksanakan  penegakan  hukum  dan merehabilitasi pelaku d. mewujudkan llingkungan tanpa kekerasan seksual e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. d) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  Tentang  Tindak  Pidana
Perdangangan Orang
Pasal  12  berbunyi  : “Setiap  orang  yang menggunakan  atau  memanfaatkan korban  tindak  pidana  perdagangan orang  dengan  cara  melaksanakan persetubuhan atau pencabulan lainnya tindak  pidana  perdagangan  orang untuk  meneruskan  praktik  eksploitas, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak  pidana  perdagangan  orang dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

## 2. Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan
Berdasarkan  Deklarasi  Universal  Hak
Asasi Manusia Deklarasi Universal Hak Asasi manusia 1948, mengatur bahwa semua orang dilahirkan bebas dan memiliki martabat yang sama atau setara”. Tetapi pada kenyataannya kita jumpai adanya tindakan yang menunjukkan ketidaksetaraan antara martabat  manusia  yang  merupakan  cipta
Tuhan  yaitu  perempuan  dan  laki-laki.(M. Chaerul  Risal,  2022)  Bahkan  Deklarasi  tsb menguatkan lagi pada Pasal 2 bahwa “setiap manusia  memiliki  hak  dan  kebebasan  tanpa adanya dikriminasi”. Hal ini mengandung arti bahwa  perempuan  dan  laki-laki  memiliki
derajat dan hak yang sama. Pihak perempuan haruslah  mendapatkan  kesejahteraan  dan kehidupan  yang  aman  tanpa  ada  rasa  takut mengalami  kekerasan  atau  tindakan  yang menimbulkan  rasa  takut  dan  trauma  yang berkepanjangan.  Pada  kenyataannya  hal  itu belum  terwujud,  dimana  perempuan  masih banyak  yang  menjadi  korban  kekerasan khususnya kekerasan seksual.
Kekerasan  yang  dialami  perempuan dapat datang dari berbagai latar belakang. Hal ini  dapat  kita  lihat  berbagai  kekerasan perempuan  antara  lain  usia,  pendidikan, tingkat  sosial  ekonomi,  agama,  suku  bangsa dan  budaya,  relasi  dalam  pekerjaan,  lingkup keluarga dan lainnya.(Patra, 2022) Terjadinya  tingkat  kekerasan  terhadap perempuan  dapat  juga  dikarenakan  nilai budaya atau tata kehidupan dalam masyarakat  dimana  perempuan  merupakan kelas  kedua  dan  dianggap  merupakan kelompok  yang  lemah  atau  rentan  sebagai korban  kejahatan  khususnya  seksual.  Dalam pola kehidupan sehari-hari kaum perempuan harus selalu tunduk dan patuh kepada kaum lelaki.  Bahkan  tidak  jarang  bila  kaum perempuan  melakukan  perlawanan  maka mereka diintimidasi atau mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan,
penganiayaan.  Selain  itu  banyak  perempuan yang  dijadikan  sekedar  pemuas  nafsu  atau hasrat  seksual  pria,  dan  jika  tidak  dilakukan maka  tidak  segan  pihak  pria  melakukan kekerasan,  dan  banyak  pula  kasus  dimana perempuan  dijadikan  perdagangan  atau eksploitasi seksual guna memberikan keuntungan  pada  pelaku.  Perempuan  dalam hal ini harus tunduk jika tidak mau mengalami kekerasan.
Perempuan  sebagai  mahluk  ciptaan Tuhan juga berhak atas hak asasi yang dibawa sejak  manusia  dilahirkan  yaitu  bebas  dari penyiksaan.  Selain  itu  sesuai  dengan  kodrat sebagai  perempuan  yang  diciptakan  Tuhan untuk  kuat  dan  tangguh.  Bagaimana  hal  itu bisa  dilakukan  jika  kaum  perempuan  masih tetap  mendapat  penyiksaan  atau  kekerasan seksual.
Jika  kita  perhatikan  maka  munculnya kekerasan seksual terhadap perempuan :
a) Kurangnya  edukasi  mengenai  seks  dan etika  pergaulan.  Disini  sering  terjadi sebab  dalam  kehidupan  masyarakat masih  ada  rasa  tabu  untuk  melakukan pengenalan  tentang  seks  kepada  anak.
Pemberian  Pendidikan  seks  sejak  dini justru  dapat  mengurangi  kekerasan seksual.  Sebab  kepada  kita  diberikan Pendidikan hal apa saja yang dibolehkan dan  hal  yang  tidak  dibolehkan  untuk dapat  disentuh  pada  bagian  anggota tubuh.
b) Cara  berpikir  yang  tidak  seimbang  atau setara,  dimana  umumnya  perempuan dijadikan  obyek  seksual  dan  sebagai korban selalu disalahkan Selain itu posisi korban umumnya perempuan seringsekali  berada  dalam  ancaman pelaku. c) Kurang  perhatian  penanganan  dari pemerintah.  Selain  korban  kekerasan seksual  akan  mengalami  pula  dampak psikologis  seperti  mental  korban  akan mengalami  rasa  trauma,  hilangnya peraya diri dan bahkan ketidakmampuan mereka menjalani kehidupan. Perempuan  yang  menjadi  korban  ini perlu  mendapat  perlindungan  sebagai korban  kejahatan  kekerasan  seksual. Sedangkan  yang  diartikan  korban  menurut Arif  Gosita  ialah  mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan  orang  lain  yang  bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain  yang  mencari  pemenuhan  kepentingan diri  sendiri  atau  orang  lain  yang bertentangan  degan  kepentingan  hak  asasi yang menderita.

## 3. Analisis  Formulasi  Hukum  Terhadap
Korban  Sesksual  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor
1170/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Dalam  teori  perlindungan  hukum terhadap  kekerasan  seksual  disebutkan bahwa  harus  upaya  untuk  Melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang- wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan  manusia  untuk  menikmat martabatnya  sebagai  manusia,  berupa pembuatan aturan, perencanaan, pencegahan harus  merujuk  kepada  aturan  main  yang sudah  ditetapkan  oleh  undang-undang  agar tercipta  kepastian  hukum  kepada  sikorban atau  si  terdakwa,  sebab  kesalahan  atau kelemahan  kebijakan  legislatif  merupakan kesalahan  strategis  yang  dapat  menjadi
penghambat upaya pencegahan dan penanggulan  tindak  pidana  kekerasan sesksual  terhadap  perempuan  yang  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Bahwa  dalam  penerapan  hukum  yang diterapkan  oleh  hakim  dalam  putusannya yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  (M) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan sesksual terhadap  perempuan  bernama  (K)  “dengan sengaja  melakukan  perbuatan  cabul  dengan kekerasan”  sesuai  dengan  bukti-bukti  yang sudah  didaptkan  didalam  sidang  pengadilan yang disampaiakn oleh saksi korban dalam hal ini (K) dan sanksi lainnya.
Dengan  keyakinan  hakim  memutus perkara  tersebut  dengan  hukuman  5  tahun penjara, padahal didalam ketentuan KUHPidana  adalah  9  tahun,  tetapi  yang menjadi  keringanan  bagi  siterdakwa  adalah dia  koperatif  dalam  persidangan,  dan mengakui salah atas tindakan perbuatan nya dan mengaku menyesal atas perbuatan cabul, dan belum pernah dihukum, dengan kekrasan terhadap  perempuan  tersebut  bernama  (K), atas  dasar  itulah  hakim  memutus  perkara tersebut dengan pidana 5 tahun penjara.
Artinya bahwa putusan “Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” menurut pendapat penulis sudah benar dan memenuhi rasa  keadilan  baik  terhadap  si  saksi  korban dan  juga  siterdakwa  untuk  tidak  mengulangi perbuatannya,  sebab  dalam  hukum  pidana harus  memberikan  efek  jera  baik  kepada  si saksi  korban  maupun  siterdakwa  agar  tidak terjadi  dan  terulangi  perbuatan  yang  sama, dan  pelajaran  bagi  masyarakat  bahawa perbuatan  itu  adalah  perbuatan  yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
Sehingga  tahap  pelaksanaan  teori kebijakan  hukum  pidana  yang  tertuang didalam KUHP diterapkan oleh hakim dengan melihat  dan  mempertimbangkan  fakta-fakta di sidang pengadilan sehingga memenuhi rasa keadilan  bagi  semua  orang    dan  penerapan aturan-aturan  hukum  pidana  Indonesia dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislative dan dijalankan oleh eksekutif dan di awasi oleh lemabag peradilan (yudikatif).
Bahwa  dalam  perlindungan  hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa
terdakwa  (F)  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana kekerasan sesksual terhadap perempuan  bernama  (J)  “dengan  kekerasan atau  ancaman  kekraan  memaksa  seorang wanita  bersetubuh  dengan  dia  diluar pernikahan”  sesuai  dengan  bukti-bukti  yang sudah  didaptkan  didalam  sidang  pengadilan yang  disampaiakn  oleh  saksi  korban  dalam hal ini (J) dan sanksi lainnya.
Dengan  keyakinan  hakim  memutus perkara tersebut dengan hukuman 7 tahun penjara, padahal didalam ketenuan
KUHPidana  adalah  12  tahun,  tetapi  yang menjadi keringanan bagi siterdakwa adalah dia  bersikap  sopan,  mengakui  terus  terang dan  merasa  bersalah,  dan  berjanji  tidak mengulangi  perbuatannya  kepaada  si  (J) atas  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan.
Artinya  bahwa  putusan  “Demi
Keadilan  berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha Esa” menurut pendapat penulis sudah benar dan memenuhi rasa keadilan baik terhadap si  saksi  korban  dan  juga  siterdakwa  untuk tidak  mengulangi  perbuatannya,  sebab dalam  hukum  pidana  harus  memberikan efek  jera  baik  kepada  si  saksi  korban maupun  siterdakwa  agar  tidak  terjadi  dan terulangi  perbuatan  yang  sama,  dan pelajaran bagi masyarakat bahawa perbuatan  itu  adalah  perbuatan  yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sehingga  tahap  pelaksanaan  teori kebijakan  hukum  pidana  yang  tertuang didalam  KUHP  diterapkan  oleh  hakim dengan  melihat  dan  mempertimbangkan fakta-fakta  di  sidang  pengadilan  sehingga memenuhi  rasa  keadilan  bagi  semua  orang dan penerapan aturan-aturan hukum pidana Indonesia dilaksanakan dengan baik sesuai dengan  aturan  perundang-undangan  yang dibuat  oleh  legislative  dan  dijalankan  oleh eksekutif  dan  di  awasi  oleh  lemabag peradilan (yudikatif). Bahwa  penerapan  hukum  pidana yang diterapkan oleh hakim ketika memutus perkara Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2018/PN. Mdn sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  oleh lembaga  legislatif  dan  di  jalankan  oleh lembaga yudikatif sebagaimana diterapkan dalam teori kebijakan hukum pidana ( penal
policy ). Dan  mengenai  perbedaan  Putusan Nomor  1170/Pid.Sus/2018/PN.  Mdn  yang telah  dikeluarkan  oleh  hakim  tidak mengganggu  substansi  dari  isi  undang- undang yang tertuang di dalam KUHP yang pada dasarnya perkara pertama 5 tahun dan perkara kedua 7 tahun disini hakim melihat adanya  penyesalan  atas  pebuatan  yang sudah  dilakukan,  dan  adanya  bentuk pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh terdakwa seperti “ingin menikahi siperempuan”. Penarapan  hukum  yang  sudah diterapkan  baik  dalam  hukum  pidana Indonesia  adalah  sudah  memenuhi  dan sudah  dilaksanakan  sebagaimana  yang diamanatkan  tinggal  perbedaan  putusan itudalah  tergantung  kepada  keyakinan hakim  ketika  memutus  dan  mengadili perkara  tersebut  dengan  tujuan  untuk memberikan  rasa  keadilan,  kemanfaatan dan kepastian hukum.

## CONCLUSION
Bahwa  formulasi  pengaturan  hukum yang  mengatur  tentang  tindak  pidana kekerasan  seksual  terhadap  perempuan sudah  diatur  didalam  hukum  positif didasarkan  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP);  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga;  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  ;  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Tindak  Pidana  Perdangangan  Orang,  serta analisis terhadap putusan yang diberikan oleh hakim  terhadap  terdakwa  sudah  memenuhi rasa  keadilan  terhadap  terdakwa  dan korban  karena setelah mempertimbangkan alasan-alasan  dan  fakta-fakta  hukum  yang ditemukan  dipersidangan dan tetap kepada keyakinan hakim dalam membuat keputusan dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## REFERENCE LIST
Catatan  Komnas  Perempuan  RI .  (n.d.). www.nasional.kompas.com/read/20
20/03/06/15134051/catatan- komnas-perempuan-431471-kasus- kekerasan-
Harahap, M., Lubis, M. A., Lubis, H. F., & Rizky,
A.  (2023).  Refleksi  Politik  Hukum
Pidana.  In Eureka  Media  Aksara .
Eureka Media Aksara.
Kristiani,  N.  M.  D.  (2014).  Kejahatan
Kekerasan  Seksual  (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.
Tesis  Doctoral , 2014 (June),  1–2. https://repositories.lib.utexas.edu/ handle/2152/39127%0Ahttps://cr is.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/po rtal/4755978/Julius+Ojebode%27s
+Thesis.pdf%0Ausir.salford.ac.uk/2
9369/1/Angela_Darvill_thesis_esub mission.pdf%0Ahttps://dspace.lbor o.ac.uk/dspace-jspui/ha M.  Chaerul  Risal.  (2022).  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual  Pasca  Pengesahan  Undang-
Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas.
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 11 (1), 75–93. https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.3
4207 Mahmud,  P.  (2005). Penelitian  Hukum .
Kencara Prenada Media Group. Multiwijaya,  Vience  Widjajanti,  Ermania Purwaningsih,  R.  (2022).  Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Hukum  Pidana  Dan Pembangunan  Hukum , 4 ,  26–37. https://e- journal.trisakti.ac.id/index.php/hpp h/article/view/14774 Patra, R. (2022). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Hak Asasi Manusia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10 (3), 125–137. https://ejournal.undiksha.ac.id/ind ex.php/JJPP/article/view/51746% 0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/i ndex.php/JJPP/article/download/5 1746/22843 Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor
1170/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, 2018.
Rizkiani,  N.  (2023).  Analisis  Perlindungan Hukum  Dalam  Tindak  Pidana
Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak di  Indonesia. Jurnal  Bevinding , 01 (04), 1–9. http://www.journal.uniba.ac.id/ind ex.php/JB/article/view/842%0Ahtt
p://www.journal.uniba.ac.id/index. php/JB/article/download/842/622
Sari,  I.  P.,  Zaenudin,  S.,  &  Sy,  M.  H.  (2022).
Jurnal  Dialektika  Ilmu  Hukum Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Menurut Hukum Pidana Di IndonesiA. Jurnal  Dialektika  Ilmu Hukum , 2 (2022), xx–xx. https://ejournal.unsrat.ac.id/index. php/lexcrimen/ Sukanto, S. dan S. M. (2009). Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat . PT Raja Grafindo Persada.
UU No ,23 tahun 2004 tentang KDRT.