## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Ivan Gathan
2 Roy Marthen Moonti
3 Yusrianto Kadir
Affiliation 1,2,3 Universitas Gorontalo
Email
1 ivangathan1985@gmail.com
2 Roymoonti16@gmail.com
3 yusrikadir@gmail.com

## Date Submission
15 Juli 2023

## Date Accepted
10 Agustus 2023
Date Published 11 September 2023
DOI 10.52249 ANALISIS

## KEWENANGAN
BAGIAN HUKUM SETDA BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM MENANGANI PERKARA

## BANTUAN HUKUM

## Abstract
The purpose of this research is to find out the authority of the legal section of the bolmut district setda in handling legal aid cases. To find  out  what  factors  cause  the  handling  of  legal  aid  cases  to  not run  optimally.  In  this  study  the  authors  used  Empirical  research methods.  The  data  sources  used  in  this  research  are  primary  and secondary  data.  The  author  uses  direct  observation  and  interview data  collection  techniques.  In  this  research,  the  author  analyzes data  using  quantitative  methods,  namely  analyzing  data  and providing  relevant  explanations,  the  problem  is  discussed  further research  and  analysis  is  carried  out  and  makes  it  a  conclusion. According to Patrianto, the formation of legal aid regulations can be used as an effort to improve and expand the provision of access to  justice  which  not  only  includes  groups  of  poor  people  but  also groups  that  are  prioritized  to  get  legal  aid  services.  Legal Effectiveness as stated by Soerjono Soekanto, namely the condition of  running  the  law  as  the  purpose  of  the  law  was  created.  with reference  to  the  research  results  obtained,  it  can  be  classified  and divided  into  3  factors,  namely,  legal  substance  factors  (legal substance),  legal  structure  (legal  structure),  and  legal  culture (legal culture).
Keywords: Legal  Aid,  Regional  Regulation,  Regional Secretariat

## Abstrak
Penelitan ini untuk mengetahui kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum.  Untuk  mengetahui  faktor  apa  yang  menyebabkan penanganan  perkara  bantuan  hukum  tidak  berjalan  secara maksimal.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode  penelitian  Empiris.  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder. Penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  secara Observasi  dan  Wawancara  secara  langsung.  Dalam penelitian  ini,  penulis  melakukan  analisis  data  dengan menggunakan  metode  kuantitatif,  yaitu  melakukan  analisis data  dan  memberikan  penjelasan  yang  relevan,  masalah dibahas  lebih  lanjut  penelitian  dan  analisis  dilakukan  dan menjadikannya  suatu  kesimpulan. Menurut  Patrianto pembentukan perda bantuan hukum dapat dijadikan upaya
penyempurnaan  dan  perluasan  pemberian  akses  keadilan yang  tidak  hanya  mencakup  kelompok  orang  miskin melainkan juga kelompok yang diprioritaskan mendapatkan layanan  bantuan  hukum. Efektifitas  Hukum  sebagaimana yang  telah  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  yakni kondisi  berjalannya  hukum  sebagaimana  tujuan  hukum  itu diciptakan.  dengan  mengacu  pada  hasil  penelitian  yang diperoleh,  dapat  diklasifikasi  dan  dibedakan  menjadi  3 faktor  yakni,  faktor  substansi  hukum  (legal  substance), struktur hukum  (legal structure), dan budaya hukum  (legal culture).
Kata  Kunci  :  Bantuan  Hukum,  Peraturan  Daerah,
Sekretaris Daerah

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum  (Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945). Prinsip  dasar  negara  hukum ada  tiga:  supremasi  hukum,  persamaan  dimuka  hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. (A. Patra M. Zen  Dan  Daniel  Hutagalung,  2009)  Persamaan  dihadapan  hukum  harus  diartikan  secara dinamis, dan tidak diartikan secara statis. Artinya kalau ada persamaan  dihadapan hukum bagi  semua  orang,  maka  harus  diimbangi  juga  dengan  persamaan  perlakuan  (equal treatment)  bagi  semua  orang.  Jika  ada  dua  orang  bersengketa  datang  ke  hadapan  hakim, maka  mereka  harus  diperlakukan  sama  oleh  hakim  tersebut  (audi  et  alteram  partem). Persamaan  dihadapan  hukum  yang  diartikan  secara  dinamis  ini  dipercayai,  akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan ( acces to justice ) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum  serta  harus  dihindarkan  adanya  diskriminasi  berdasarkan  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.
Persamaan  di  mata  hukum  diimplementasikan  oleh  pemerintah  melalui  Undang Undang  Nomor  16  tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Dengan  kehadiran  Undang Undang  ini diharapkan akan  mampu  menjamin  hak konstitusional  seluruh  warga Negara Indonesia  untuk  mendapatkan  perlindiungan  hukum  yang  pantas  sesuai  dengan  proporsi masing masing.
Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban  penerima  bantuan  hukuml,  syarat  dan  tata  cara  permohonan  bantuan  hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara dalam UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk  memenuhi  dan  sekaligus  sebagai implementasi  negara  hukum  yang  mengakui  dan melindungi  serta  menjamin  hak  asasi  warga  negara  akan  kebutuhan  akses  terhadap keadilan ( access to justice ) dan kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law ). Jaminan atas  hak konstitusional  tersebut  belum  mendapatkan  perhatian  secara  memadai,  sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk
menjamin  warga  negara  khususnya  bagi  orang  atau  kelompok  orang  miskin  untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab  negara  harus  diimplementasikan  melalui  pembentukan  Undang-Undang  tentang Bantuan Hukum yakni UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus di rekognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki  dan  hanya  ada  di  dalam  sistem  negara  hukum.  Adanya  prinsip  hukum  yang berdaulat  (supremacy  of  law)  dan  adanya  jaminan  terhadap  setiap  orang  yang  diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (fair trial) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum. (Evi Risnawat Dkk, 2021)
Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu bagian hukum setda serta lokasinya berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bagian hukum setda mempunyai fungsi yaitu :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang perundang undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
2. Penyiapan  bahan  pengoordinasian  perumusan  kebijakan  Daerah  di  bidang  perundang undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
3. Penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah  dibidang Perundang Undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
4. Penyiapan  bahan  pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  di  bidang  perundang undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
5. Pelaksaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas;
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  melalui  bagian  hukum setda  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  penyelenggaraan  bantuan  hukum  bagi orang  atau  kelompok  orang  miskin.  Pemerintah  daerah  sendiri  dapat  memperluas  akses keadilan melalui penganggaran bantuan hukum dai APBD dan turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga Negara dalam memperolah bantuan hukum dengan pembentukan Perda  tentang  bantuan  hukum.Pemberian  bantuan  hukum  yang  diberikan  kepada kelompok orang miskin harus sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional dan diinformasikan  secara  terbuka    kepada  masyarakat  agar  masyarakat  dapat  memperoleh informasi  secara  lengkap,  benar,  jujur  sesuai  dengan  iklim  transparansi  agar  masyarakat benar benar mendapatkan jaminan keadilan sebagai hak konstitusionalnya.
Akan tetapi dalam proses pelaksaan pemberian bantuan hukum Bagian  Hukum Setda Bolaang Mongondow Utara masih sering mengalamai berbagai macam kendala dilapangan yang  menyebabkan  pelaksanaan  pemberian  bantuian  hukum  belum  berjalan  secara maksimal.  Dari  latar  belakang  yang  diatas  maka  permasalahan  yang  diangkat  yaitu Bagaimana kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum dan Faktor  - faktor apa yang menyebabkan penanganan perkara bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ( research ) berarti pencarian kembali, pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap  pengetahuan  yang  benar  (ilmiah)  karena  hasil  dari  pencarian  ini  akan  dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu (Amiruddin, 2013).  Adapun jenis penelitian yang digunakan  oleh  penulis  dalam  proposal  skripsi  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris ( applied law reseach ) merupakan penelitian yang menggunakan  studi  kasus  hukum  normative-empiris  berupa  produk  perilaku  hukum. Kemudian  penelitian  ini  termasuk  kedalam  bentuk  penelitian  deskriptif,  yang  dimaksud dengan  penelitian  deskriptif  ialah  memberikan  data  yang  diteliti  seteliti  mungkin  tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dan merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  terus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah tertentu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kewenangan  Bagian  Hukum  Setda  Kabupaten  Bolmut  Dalam  Penanganan Perkara Bantuan Hukum
Amanah pemberian bantuan hukum di daerah pertama kali diberikan lewat Undang- Undang  Nomor 16 Tahun 2011  tentang Bantuan  Hukum. Dalam  undang-undang  tersebut bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara  cuma-cuma  kepada  penerima  bantuan  hukum.  Peraturan  ini  khusus  mengatur bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat,  sedangkan  pemerintah  daerah diperintahkan agar mengatur sendiri dengan peraturan daerah. Hanya saja bentuk bantuan hukum  yang  diberikan  berupa  penyelenggaraan.  Dengan  pengertian  bahwa  bantuan hukum tetap diberikan oleh lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, pemerintah sebagai penyelenggara  hanya  menyiapkan  anggaran  atas  pelaksanaannya  sedangkan  bantuan  itu sendiri hanya dapat ditujukan bagi masyarakat miskin.
Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri  dan  Pemerintahan  Daerah,  bantuan  hukum  tidak disebutkan  secara  eksplisit  sebagai  “bantuan  hukum”  tetapi  penyebutannya  “penanganan perkara” yang oleh penulis dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan secara substansi. Dalam  Permendagri  tersebut  “kewenangan”  penanganan  perkara  di  daerah  (Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota)  dapat  dilaksanakan  oleh  biro  hukum  provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota hanya kepada kepala daerah/wakil kepala daerah dan CPNS/PNS daerah sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan kewenangan dalam arti misalnya  penanganan  perkara  hukum  terhadap  Gubernur/Wakil  Gubernur  dan CPNS/PNS  Provinsi  dilaksanakan  oleh  biro  hukum  provinsi  sedangkan  untuk Bupati/Wakil  Bupati,  Walikota/Wakil  Walikota  dan  CPNS/PNS  Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
Jika dalam undang-undang penanganan perkara dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum justru dalam permendagri kewenangan tersebut diberikan kepada biro hukum dan bagian  hukum  untuk  melaksanakan  secara  langsung.  Penanganan  perkara  itu  diberikan
antara  lain  penanganan  perkara  pidana  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  tugas kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permendagri tesebut berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pendampingan hukum sendiri diberikan guna memberikan  pemahaman  hukum  antara  lain  mengenai  hak  dan  kewajiban  saksi  dalam setiap tahapan pemeriksaan, ketentuan hukum acara pidana, mengenai materi delik pidana yang disangkakan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bantuan hukum yang diberikan hanya sebatas  “pendampingan”  bukan  bertidak  sebagai  kuasa  hukum  bagi  klien  sehingga  biro hukum atau bagian hukum berwenang terbatas hanya pada memberikan pemahaman guna mempermudah proses penyelesaian perkara.
Menurut  Patrianto  Rio  H.  Usup.,  S.H  selaku  Perancang  Peraturan  Perundang- undangan  Bagian  Hukum  Setda  Bolaang  Mongondow  Utara  selain  perkara  pidana  juga dapat dilaksanakan terhadap penanganan perkara perdata, perkara tata usaha negara dan perkara di bidang lainnya, tetapi biro hukum atau bagian hukum dalam perkara ini berbeda kewenangan  dengan  perkara  pidana,  karena  dalam  perkara  perdata,  perkara  tata  usaha negara  dan  perkara  di  bidang  lainnya,  biro  hukum  atau  bagian  hukum  diberikan kewenangan  sama  halnya  seperti  kuasa  hukum.  Dalam  perkara  perdata  dan  perkara  di bidang  lainnya  terdapat  perbedaan  dengan  perkara  pidana  karena  dalam  perkara  pidana dijelaskan  bahwa  perkara  yang  ditangani  adalah  perkara  yang  menyangkut  terkait pelaksanaan  kedinasan  sedangkan  dalam  perkara  perdata  tidak  disebutkan  sehingga menimbulkan  pertanyaan  apakah  pemerintah  daerah  dapat  melaksanakan  kewenangan penanganan  perkara  perdata  dalam  urusan  pribadi  atau  tidak  terkait  dengan  tugas kedinasan.
Selanjutnya,  menurut  Patrianto  dalam  perkara  pidana  pun  terdapat  hal  yang  rancu mengenai  boleh  atau  tidaknya  pendampingan  perkara  yang  menyangkut  dugaan  tindak pidana korupsi karena jika diartikan maksud dari pelaksanaan tugas kedinasan bisa sangat umum  dan  luas.  Satu  sisi  tindak  pidana  korupsi  merupakan  bentuk  kejahatan penyelewengan  keuangan  negara/daerah,  namun  di  sisi  lain  banyak  kasus  pegawai menjadi tersangka korupsi akibat kesalahan administrasi. Dalam hal ini batasan pemerintah daerah  dapat  memberikan  bantuan  hukum  kepada  pegawai  belum  dirumuskan  dalam permendagri tersebut. Menurut penulis karena tidak diatur dengan jelas dan lengkap dalam peraturan  tersebut,  sembari  menunggu  kemungkinan  revisi  peraturannya  perlu  ada kebijakan  daerah  untuk  menerapkan  pelaksanaan  peraturan  tersebut  seobjektif  mungkin sehingga  pelaksanaan  bantuan  hukum  di  daerah  sesuai  dengan  rasa  keadilan.  Walaupun permendagri tersebut tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelesaikan perkara  litigasi  bagi  masyarakat  umum  tetapi  dalam  Pasal  19  permendagri  tersebut diberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam bentuk non  litigasi  yang  dapat  difasilitasi  oleh  biro  hukum  atau  bagian  hukum,  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10, perkara-perkara non litigasi sendiri meliputi pengaduan hukum, konsultasi hukum dan penanganan unjuk rasa.
Dalam pengertiannya pengaduan hukum merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui biro hukum atau bagian hukum. Konsultasi hukum merupakan permohonan masukan dan saran  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  dan/atau  pemerintah  daerah  untuk  dapat
difasilitasi  pemerintah  daerah  melalui  biro  hukum  atau  bagian  hukum.  Sedangkan penanganan  unjuk  rasa  merupakan  bentuk  penjelasan  hukum  oleh  pemerintah  daerah melalui biro hukum atau bagian hukum kepada pengunjuk rasa.
Uraian singkat terkait penanganan perkara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah  melalui  biro  hukum  atau  bagian  hukum  atau  lembaga  bantuan  hukum  sehingga diharapkan CPNS/PNS serta masyarakat dapat mengetahui peran pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam penanganan perkara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian pelaksanaan bantuan hukum di daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan walaupun telah diberikan kewenangan oleh undang-undang  dan  permendagri  karena  setiap  daerah  tentu  memiliki  sumber  daya manusia  dan  kemampuan  keuangan  daerah  yang  berbeda  sehingga  penerapannya  pun berbeda  pula  yang  mengakibatkan  belum  maksimalnya  bantuan  hukum  itu  sendiri  di daerah.
Menurut  Patrianto  pembentukan  perda  bantuan  hukum  dapat  dijadikan  upaya penyempurnaan  dan  perluasan  pemberian  akses  keadilan  yang  tidak  hanya  mencakup kelompok  orang  miskin  melainkan  juga  kelompok  yang  diprioritaskan  mendapatkan layanan  bantuan  hukum  yakni;  Individu/kelompok  dengan  keterbatasan  (fisik,  psikis, ekonomi,  sosial,  informasi,  Pendidikan,  Kesehatan)  Individu/kelompok  korban  kekerasan (fisik,  psikis,  seksual,  ekonomi)  dan  pelanggaran  HAM,  Individu/kelompok  minoritas, Individu/kelompok  dengan  keterbatasan  akses  untuk  memperoleh  identitas  layanan publik,  Individu/kelompok  rentan  mendapatkan  perlakuan  diskriminatif  (Pengamen, pemulung, pengemis, anak jalanan, dll), pencari suaka, korban penggusuran, korban PHK sepihak,  dan  individu/kelompok  yang  memiliki  penghasilan  di  bawah  UMR  atau  setara UMR dan tidak mampu mengakses bantuan hukum berbayar.

## Faktor  -  Faktor  Penyebab  Penanganan  Perkara  Bantuan  Hukum  Tidak  Berjalan Secara Maksimal
Perlindungan  dan  pengakuan  hak  asasi  manusia  dari  setiap  individu  atau  warga negara  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  negara  sebagai  konsekuensi  logis  dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan Negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak  asasi  manusia  dari  setiap  individu  atau  warga  negaranya.  Penetapan  tersebut  diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip equality before the law yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. (Muhamad Adystia Sunggara Dkk, 2021)
Konsekuensi  dari  prinsip  equality  before  the  law,  seseorang  berhak  untuk diperlakukan  sama  dihadapan  hukum,  termasuk  bagi  rakyat  miskin  yang  sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan  tetapi  kebutuhan  akan  akses  hukum  dan  keadilan,  dengan  kata  lain  prinsip equality before  the  law tidak  hanya  dimaknai  sebagai  persamaan  dimata  hukum  saja,  melainkan menurut  Rhode  dimaknai  sebagai  persamaan  akan  akses  terhadap  sistem  hukum  dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama access to law and justice (akses terhadap hukum dan keadilan).
Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan access to law and justice , Pemerintah Indonesia mengeluarkan  suatu  regulasi  untuk  merealisasikan  prinsip  dan  tujuan  tersebut  melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutanya disebut UU Bantuan Hukum).  Substansi  dari  regulasi  tersebut  mengharuskan  para  penegak  hukum  terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif  bagi  advokat  sebagai officium  nobile (profesi  mulia)  dan  amanat  dari  Undang- Undang  No.18  tahun  2003  tentang  Advokat  (selanjutnya  disebut  UU  Advokat)  untuk memberikan  pembelaan  bagi  setiap  orang  ketika  bermasalah  dengan  hukum  tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.  Berdasarkan  hal  tersebut,  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  bagi  rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari access to law and justice . (Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018)
Menurut Patrianto Rio H. Usup., S.H berbicara mengenai prinsip equality before the law, hak asasi manusia, dan access to law and justice merupakan suatu hal yang mudah dan menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat, hal itu semua akan  menjadi  tamparan  telak.  Realitas  dalam  masyarakat  mengenai equality before the law , hak  asasi  manusia  dan access  to  law  and  justice sama  sekali  tidak  seperti  apa  yang dibicarakan. Hal itu semua hampir tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang- terangan  baik  dari  pemerintah,  penegak  hukum atau  bahkan  sampai kepada  para  pencari keadilan.
Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 memberikan  penegasan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Hal  ini menjadikan  konsekuensi  bahwa  dalam  negara  hukum,  negara  mengakui  dan  melindungi hak-hak  asasi  manusia.  Pemberian  bantuan  hukum  merupakan  upaya  untuk  melindungi serta  menjamin  hak-hak  warga  negara akan  kebutuhan akses  terhadap  keadilan ( accsess to justice ) serta persamaan di hadapan hukum ( equality before  the  law ).  Pasal  16  dan  Pasal  26 International  Convenant  on  Civil  Rights (ICCPR) menyatakan  bahwa  semua  orang  berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  serta  harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Namun, penyelenggaraan bantuan hukum Kendal  masih  menghadapi  berbagai  problem,  baik  menyangkut  problem  non  yudisial maupun problem yudisial.
Keberadaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum sebagai norma  baru  dalam  pelaksaan  hukum  nasional  menyebabkan  perbedaan  tafsir  mengenai siapa  yang  paling  bertanggung  jawab  atas  upaya  penjaminan  dan  pelaksanaan  bantuan hukum.  Upaya  mengobarkan  semangat  bantuan  hukum  yang  dimuat  dalam  Undang- undang  Advokat  terkesan  memaksakan kehendak  negara  untuk  membebankan kewajiban bantuan  hukum  kepada  Advokat  maupun  Organisasi  Bantuan  Hukum  tanpa mempertimbangkan keberadaan lembaga lain yang layaknya turut bertanggung jawab atas upaya bantuan hukum.
Menurut  wawancara  peneliti  dengan  Patrianto  menurutnya  pemerintah  sebagai Lembaga Pembuat Peraturan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai ruang lingkup bantuan  hukum,  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  serta  definisi  masyarakat  tidak
mampu sebagai sasaran dari kebijakan ini. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat serta berbagai  pertentangan  di  kalangan  Organisasi  Bantuan  Hukum,  Lembaga  Peradilan maupun Advokat sebagai Lembaga Pemegang peran dalam melaksanakan bantuan hukum. di  sisi  lain  ketidak  tahuan  mengenai  keberadaan  layanan  bantuan  hukum  turut memperlambat pelaksanaan bantuan hukum dan penanganan perkara.
Faktor sosial dan personal amat mempengaruhi hal tersebut, faktor sosial dalam hal ini  adalah  keberadaan  pengantar  dan  mafia  peradilan  yang  berasal  dari  aparatur  tempat masyarakat  tidak  mampu  ini  bertempat  tinggal,  pihak-pihak  tidak  bertanggung  jawab  ini mengaburkan  informasi  bantuan  hukum  yang  disampaikan  dengan  niat  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi,  sedangkan  faktor  personal  dalam  hal  ini  adalah minimnya  pengetahuan  akan  hukum  dan  proses  peradilan,  hal  ini  disebabkan  rendahnya literasi dan sosialiasi hukum di tengah masyarakat.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan amatlah dibutuhkan dan bermanfaat bagi penanganan. Namun, definisi masyarakat tidak mampu yang muti tafsir serta budaya masyarakat  yang  rendah  terhadap  literasi  hukum  menjadikan  upaya  ini  masih  belum sepenuhnya efisien.
Efektifitas  Hukum  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto yakni  kondisi  berjalannya  hukum  sebagaimana  tujuan  hukum  itu  diciptakan.  dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

## 1. Faktor Substansi Hukum (Legal Substance)
Faktor  substansi  hukum  (legal  substance)  dalam  hal  ini  meliputi  Peraturan Perundang-undangan.  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang memuat  norma  hukum,  yang  meliputi  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Faktor substansi  hukum  (legal  substance),  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  Lawrence  M. Friedman  dapat  diketahui  bahwa,  substansi  hukum  (legal  substance)  tersusun  dari peraturan-peraturan  dan  ketentuan  mengenai  bagaimana  institusi-institusi  itu  harus berprilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor Undang-undangnya saja.
Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara harus tetap  berpedoman  pada  Peraturan  Perundang-undangan  yang  terkait  atau  mengatur mengenai  bantuan  hukum.  Aparat  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan bantuan  hukum  harus  selalu  berpedoman  pada  perundang-undangan  tersebut  dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan  responsif,  namun  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  bantuan hukum,  masih  mengandung  kelemahan  dan  kekurangan-kekurangan  yang  tentu  saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan bagi orang atau kelompok orang miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Patrianto Rio H. Usup (Perancang Peraturan Perundang-undangan  Bagian  Hukum  Setda  Bolaang  Mongondow  Utara),  faktor  substansi hukum (legal substance) yang berpengaruh pada pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum
di  Kalimantan  Barat  yaitu  masih  terdapat  kelemahan  pada  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelemahan tersebut antara lain:
a. Kewenangan  tanpa  batas  penyelenggara  bantuan  hukum.  Menurut  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011,  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Hukum  dan  HAM menjadi  satu-satunya  penyelenggara  bantuan  hukum  yang  memiliki  kewenangan membuat  kebijakan  (regulating),  melaksanakan  (implementing),  anggaran  (budgeting), dan pengawasan (controlling). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak  lazim dan tidak sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  (good  governance),  dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
b. Prosedur  mendapatkan  bantuan  hukum.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, tidak  selayaknya  hak  atas  bantuan  hukum  terkalahkan  oleh  persoalan  administratif. Seharusnya  Undang-undang  dan  peraturan  pelaksananya  memberikan  kemudahan- kemudahan  agar  seseorang  yang  betul-betul  memenuhi  kualifikasi  miskin  dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.
c. Dalam  Undang-undang  Nomor 16  Tahun  2011,  bantuan  hukum  baru  diberikan setelah adanya  permohonan  dari  masyarakat.  Menurut  penulis,  seharusnya  dalam  Undang- Undang  tersebut  dimasukkan  suatu  ketentuan  yang  mengharuskan  pemberi  bantuan hukum bersikap aktif mencari perkara. Apabila pemberi bantuan hukum yang bersikap aktif,  tentunya  akan  semakin  banyak  perkara  yang  diberikan  bantuan  hukum  cuma- cuma. Dengan demikian, kepentingan hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu, akan lebih terjamin. Selain itu pula baik Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 terdapat hal-hal yang cukup  menyulitkan  bagi  Organisasi  Bantuan  Hukum,  diantaranya  yaitu  banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pencairan dana bantuan hukum tersebut, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pencairan dana tidak dapat dilaksanakan. Padahal sistem pencairan dana bantuan hukum tersebut melalui reimbursement, hal ini berarti,  Organisasi  Bantuan  Hukum  tersebut  harus  melaksanakan  pemberian  bantuan hukum  terlebih  dahulu,  kemudian  baru  bisa  melaksanakan  pencairan  dana  bantuan hukum  terhadap  perkara  yang  telah  ditangani.  Jika  ternyata  kelengkapan  administrasi tidak  dapat  terpenuhi,  maka  dana  bantuan  hukum  tidak  dapat  dicairkan,  hal  ini  jelas akan  menghambat  kinerja  Organisasi  Bantuan  Hukum  dalam  memberikan  bantuan hukum  selanjutnya.  Pernyataan-pernyataan  tersebut  menunjukkan  adanya  kelemahan- kelemahan  dalam  substansi  hukum  (legal  substance)  yang  tentu  dapat  menghambat pelaksanaan  bantuan  hukum  bagi  orang  atau  kelompok  orang  miskin  di  Bolaang Mongondow Utara.
2. Faktor Struktur Hukum (Legal Structure)
Faktor  struktur  hukum  (legal  structure)  dalam  pembahasan  ini  meliputi  faktor penegak  hukum  dan  sarana  atau  fasilitas.  Faktor  penegak  hukum  dalam  pembahasan  ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum,  sebagaimana  yang  secara  langsung  berkecimpung  dalam  bidang  penegakan hukum.
Pembahasan mengenai struktur hukum (legal structure) akan dibedakan menjadi dua, yaitu :

## a. Faktor internal.
Faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  dalam  diri  penegak  hukum  sendiri. Secara  teknis,  permasalahan  utama  yang  menghambat  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum  di  Kalimantan  Barat  yaitu  tidak  adanya  persamaan  persepsi  dalam  konsep pemberian bantuan hukum khususnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukum baik dari  kepolisian,  kejaksaan  maupun  pengadilan.  Kesadaran  hukum  harusnya  tidak  hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum. selama ini, aparat penegak hukum justru menghalanghalangi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, dengan  dalih  apabila  yang  bersangkutan  menerima  bantuan  hukum, maka  proses  hukum akan menjadi lebih rumit dan hukuman yang diterima akan lebih berat. Masyarakat yang awam terhadap hukum, jelas akan takut menerima bantuan hukum.
Padahal  seharusnya  aparat  penegak  hukum  berperan  aktif  untuk  memberikan informasi  mengenai  bantuan  hukum  khususnya  kepada  masyarakat  miskin  yang merupakan  kelompok  rentan  dalam  memperoleh  hak  bantuan  hukum.  faktor  penegak hukum  dari  segi  internal,  yang  menghambat  dan  mempengaruhi  pelaksanaan  bantuan hukumdi  Kalimantan  Barat  adalah  kurangnya  integritas,  moralitas,  idealisme  dan profesionalitas  advokat,  lemahnya  kesadaran  akan  kewajiban  profesi  advokat  dalam pemberian  bantuan  hukum,  serta  lemahnya  kesadaran  moril  dan  sosial  advokat, kemampuan  penegak  hukum  (pemahaman  penegak  hukum  akan  hukum/Peraturan Perundang-undangan)  yang masih kurang,  yang menunjukkan  kurangnya  profesionalitas, integritas, moralitas, dan idealisme advokat.
b. Faktor eksternal
Faktor  eksternal  adalah  faktor  dari  luar  penegak  hukum,  selain  dari  luar  penegak hukum  juga  meliputi  faktor  sarana  atau  fasilitas.  Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut,  antara  lain,  mencakup  tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Dalam pelaksanan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh terdakwa yang berhak  mendapatkan  bantuan  hukum,  yakni  kendala  dalam  hal  persyaratan  administrasi yang menghambat terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum tentu  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## 3. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)
Faktor  budaya  hukum  (legal  culture)  dalam  pembahasan  ini  meliputi  faktor  budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat.
c. Faktor Budaya Hukum Atau Faktor Kebudayaan
Budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilainilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikapsikap yang terkait dengan tingkah laku yang  berhubungan  dengan  hukum  dan  aparat  penegak  hukum,  dan  juga  perilaku  dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial,  yang  mengacu  pada  bagian-bagian  yang  ada  pada  kultur  umum-adat  kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.
Pada  dasarnya  di  dalam  masyarakat  sudah  mulai  tumbuh  kesadaran  hukum  dan ketaatan  hukum. Namun, masih ada masyarakat  yang  belum  mengetahui  dan memahami mengenai  hak  atas  bantuan  hukum  tentu  dapat  menimbulkan  budaya  hukum  yang  tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat. Nilai-nilai dalam masyarakat  yang  mengacu  pada  ketidakpercayaan  terhadap  pelaksanaan  pemberian bantuan  hukum  ini  kemudian  dalam  prakteknya  dapat  menimbulkan  sikap  penolakan menggunakan  hak  bantuan  hukum  tentu  dapat  menghambat  pelaksanaan  pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara.
Tidak jarang pula dijumpai nilai-nilai, opini atau pandangan masyarakat, serta sikap masyarakat  yang  memandang  bantuan  hukum  sebagai  barang  mewah  sehingga  dengan ketidaktahuan  mereka,  masyarakat  pun  enggan  menggunakan  bantuan  hukum.  Hal  ini tentu  merupakan  penghambat  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Bolaang Mongondow Utara.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa,  faktor  budaya  hukum  atau kebudayaan  masyarakat,  yang  menghambat  dan  mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara adalah nilai-nilai, opini-opini, cara bertindak dan  berpikir  masyarakat  dengan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  hak  atas bantuan  hukum  mengacu  pada  ketidakpercayaan,  sikap  pesimisme,  serta  sikap  skeptis terhadap  pelaksanaan  bantuan  hukum,  serta  nilainilai,  opini  atau  pandangan  masyarakat yang mengganggap jasa hukum Advokat sebagai barang mewah dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan bantuan hukum, tentu menjadi penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bolaang Mongondow Utara.
a. Faktor Masyarakat
Masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian bantuan  hukum  di  Kalimantan  Barat.  Menurut  Soerjono  “Penegakan  Hukum  berasal  dari masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  mecapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh  karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat dipengaruhi penegakan hukum tersebut.”Pandangan  masyarakat,  anggapan-anggapan  atau  pendapat-pendapat  (opini) masyarakat  juga  bisa  mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Bolaang Mongondow Utara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  faktor  masyarakat  yang menghambat  dan  mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Bolaang Mongondow Utara yaitu pandangan masyarakat mengenai bantuan hukum yang berujung pada  sikap  pesimisme,  skeptis,  dan  kurang  percayanya  terhadap  pelaksanaan  pemberian bantuan  hukum.  selain  itu  belum  semua  Warga  Negara  Indonesia  mengetahui  hak  atas bantuan  hukum  yang  dimilikinya,  oleh  sebab  itu  menjadi  kewajiban  pihak-pihak  yang terkait  untuk  memberitahukan  hak  tersebut.  Secara  keseluruhan,  berdasarkan  hasil penelitian  dari  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  faktor  masyarakat  yang menghambat  dan  mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  di  Bolaang Mongondow  Utara  adalah  anggapan,  pendapat,  opini,  atau  pandangan  masyarakat  yang negatif  tentang  pelaksanaan  bantuan  hukum  serta  kekhawatiran  dalam  menggunakan bantuan hukum
.

## KESIMPULAN
Uraian  singkat  terkait  penanganan  perkara  yang  dapat  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah melalui biro hukum atau bagian hukum atau lembaga bantuan hukum sehingga diharapkan CPNS/PNS serta masyarakat dapat mengetahui peran pemerintah  daerah  baik  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten  kota  dalam penanganan  perkara  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Namun  demikian  pelaksanaan  bantuan  hukum  di  daerah  tidak  serta merta  dapat  dilaksanakan  walaupun  telah  diberikan  kewenangan  oleh  undang- undang  dan  permendagri  karena  setiap  daerah  tentu  memiliki  sumber  daya manusia  dan  kemampuan  keuangan  daerah  yang  berbeda  sehingga  penerapannya pun  berbeda  pula  yang  mengakibatkan  belum  maksimalnya  bantuan  hukum  itu sendiri di daerah.
Efektifitas Hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni  kondisi  berjalannya  hukum  sebagaimana  tujuan  hukum  itu  diciptakan. dengan  mengacu  pada  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  dapat  diklasifikasi  dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

## DAFTAR PUSTAKA
A. Patra M. Zen Dan Daniel Hutagalung, 2009, Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: Ylbhi & Pshk, Hlm. 34.
Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4 Amiroedin Syarif, Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.
Bambang  Sunggono  dan  Aries  Harianto,  Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 9
Damang,“PengertianKewenangan”,(Online),(Http://Www.Negarahukum.Com/Hokum/ Pengertian-Kewenangan.Html, Diakses 21 Desember 2022) Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan Dan Kewenangan”,(Online),( Http://Www.Kompasiana.Com/Epoooy19/Kekuasaan
- Dan - Kewenangan,Diakses 21 Desember 2022).
H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken Van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij Lemma Bv, 1988, Hlm. 56
Heinrich Triepel, Dalam Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara  Pemerintah,  Provinsi,  Dan  Kabupaten/  Kota.  Disertasi,  Pps  Fisip  Ui, Jakarta. 2002. Hlm. 104.
M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 334
Maria  Farida,  Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis  Fungsi  dan  Materi  Muatan,  Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm 323.
Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009),

## Hlaman 26
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 42 Tahun 2020 Philipus  M.  Hadjon,  Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, Hlm. 7.
Philipus  M.  Hadjon,  Penataan  Hukum  Administrasi,  Fakultas  Hukum  Unair,  Surabaya, 1998. Hlm.2.
Ridwan  Hr,  Hukum  Administrasi  Negara,  (Jakarta  :  Pt  Raja  Grafindo  Persada,  2013),
Halaman 71.
Ridwan, Hr, Hukum Administrasi Negara, Uii Pres, Yogyakarta, 2003, Hlm. 74-75. Soebono  Wirjosoegito,  Proses  dan  Perencanaan  Peraturan  Perundangan,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.
Sony  Pungus  “Teori  Kewenangan”,(Online),  (Http://Sonny  Tobelo.Blogspot.Com/2011/ 01/Teori-Kewenangan.Html, Diakses 21 Desember 2022).
Undang – Undang Dasar 1945 Undang Undang Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang undangan.
Undang-Undang Nomor 32Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.