## Pengembangan Kapasitas Inspektorat
Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan di Kota Tual

## Rakhmat
Guru Besar Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

## Leopold P. Tethool
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka Kota Tual
Abstract :  In  order  to  improve  supervision  performance  process  in  the  local  area, Inspectorate  is  currently  faced  with  the  proportional  and  accountable  mechanisms problems and the development of  inadequate capacity.  This qualitative research  is using  a  case  study  approach  with  asserting  participant  involvement  of  informants drawn  from  the  structural  position,  functional,  technical  and  administrative  staff Inspectorate Tual scope. The results show that: (1) institutional development process based  on  three  aspects  of  development,  namely  the  development  of  human resources, institutional development and organizational aspects, (2) Various factors have  determined  the  quality  of  the  performance  results  of  the  implementation  of institutional development in the Inspectorate office of Tual City, including the human factor  is  still  relatively  weak,  the  issue  and  aspects  of  coordination  between  and across agencies, and problems of cooperation and leadership support. The study was expected to provide recommendations for performance improvement in Tual control through institutional development efforts Tual Inspectorate Office.
Keywords: Capacity building, Performance, Controlling
Abstrak: Dalam proses peningkatan kinerja pengawasan di daerah, Inspektorat Kota Tual  saat  ini  dihadapkan  pada  masalah  belum  terbangunnya  mekanisme  yang proporsional dan akuntabel serta pengembangan kemampuan kapasitas yang tidak memadai.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan studi kasus observasi partisipasi dengan informan penelitian diambil dari kelompok  jabatan  struktural,  fungsional,  staf  teknis  dan  administratif  lingkup Inspektorat  Kota  Tual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Proses pengembangan  kelembagaan  di  Inspektorat  Kota  Tual  mengacu  pada  tiga  aspek pengembangan,  yaitu  pengembangan  aspek  sumber  daya  manusia,  pengembangan kelembagaan organisasi dan pengembangan aspek kebijakan organisasi, (2) Berbagai faktor  yang  turut  menentukan  kualitas  capaian  hasil  pelaksanaan  pengembangan kelembagaan  pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual,  diantaranya  faktor  sumber  daya manusia yang relatif masih sangat lemah, persoalan dan aspek koordinasi antara dan lintas instansi terkait, serta permasalahan kerjasama dan dukungan kepemimpinan Kata Kunci: Pengembangan kapasitas, Kinerja, Pengawasan

## Pendahuluan
Pemerintah  merupakan  lembaga  yang  sumber  legitimasinya  berasal  dari rakyat,  oleh  karena  itu    kepercayaan  yang  diberikan  oleh  rakyat  kepada penyelenggara  pemerintahan  harus  diimbangi  dengan  adanya  pemerintahan  yang bersih.  Dalam  kenyataannya  pemerintah  sebagai  organisasi  publik  menghadapi masalah  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  inefisiensi  dan  sumber  pemborosan  keuangan negara.  Kondisi  ini  menurut  Rakhmat  (2009)  terkait  dengan  perilaku  dan
kompetensi  aparatur  dan  belum  optimalnya  pemberantasan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme dalam dunia birokrasi publik.
Data  terakhir  dari  Kantor  Inspektorat  Provinsi  Maluku  berdasarkan    Rapat Pemutahiran  Data  Hasil  Pengawasan  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah Daerah  (APIPDA)  se-Maluku  pada  bulan  Oktober  Tahun  2012  di  Ambon,  ternyata memberikan gambaran bahwa  penilaian atau  opini  BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Tual,  selain  mendapat  opini disclaimer juga    diketahui bahwa  angka inefisiensi  belanja daerah selama kurun waktu Tahun anggaran 2009 sampai  Tahun  2011  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  terutama  pada pos belanja perjalanan dinas  ke luar daerah, belanja modal (barang dan jasa) serta belanja rutin maupun pada pos belanja lainnya. Keterkaitan fenomena ini tentunya sangat  kontradiktif  bahkan  kontraproduktif  antara  penanganan  kasus-kasus  KKN melalui  penerapan  reformasi  birokrasi  dan  atau  penerapan  prinsip-prinsip  tata kelola pemerintahan yang baik.
Dari  sisi  penguatan  kelembagaan  pemerintah  daerah,  misalnya pengembangan  kapasitas  kelembagaan  pada  kantor  Inspektorat  kabupaten  dan kota  menjadi  sangat  strategis.  Hal  ini  disebabkan  karena  dengan  pengembangan kapasitas kelembagaan tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas dan kinerja pengawasan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah.
Badan  Pengawasan  Daerah  atau    Inspektorat  sesuai  dengan  sebutan  atau nomenklatur  saat  ini  menurut  Ikhsan dkk.  (2011) merupakan lembaga pengawasan internal  di  lingkungan  pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Sebagai lembaga  pengawasan  internal,  maka  lembaga  ini  berperan  membantu  kepala daerah  (Gubernur,  Bupati  dan  Walikota)  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap jalannya pemerintahan daerah untuk mencapai visi dan misi yang diamanatkan oleh seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan.
Tugas  pokok  dan  fungsi  Inspektorat    tidak  hanya  melakukan  pengawasan tetapi juga melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dengan memerankan fungsi sebagai quality  assurance dan  katalis  ( consulting  service ),  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  dan  menjamin  bahwa  suatu  kegiatan  dapat  berjalan secara  efisien dan efektif sesuai ketentuan. Selain itu lembaga ini juga merupakan provider informasi  utama  bagi  manajemen  pemerintahan  daerah  sebagai  dasar dalam pengambilan keputusan.
Keberhasilan  pelaksanan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  tidak  lagi  dinilai dari  banyak  atau  tidaknya  temuan  yang  dihasilkan  (represif),  tetapi  lebih  kepada mencegah terjadinya penyimpangan tersebut (preventif) dan berfungsi juga sebagai pemberi  peringatan  dini.  Pemahaman  manajemen  resiko  dalam  pengawasan  akan mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  terhadap  penilaian  opini  wajar  tanpa pengecualian  (WTP)  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  oleh  BPK-RI  serta pelaporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah  (LAKIP)  untuk  dinilai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam  kaitannya  dengan  peningkatan  kapasitas  organisasi  publik  yaitu Inspektorat  Kota  Tual  dalam  proses  peningkatan  kinerja  pengawasan  di  daerah maka masalah yang dihadapi saat ini adalah belum terbangunnya mekanisme yang proporsional dan akuntabel serta pengembangan kemampuan kapasitas yang tidak
memadai. Terkait dengan hal tersebut maka permasalahan yang muncul adalah: (1) Bagaimana  proses  pengembangan  kapasitas (capacity  building) pada  organisasi Inspektorat,  khususnya  dalam  peningkatan  kinerja    pengawasan  di  Kota  Tual?,  (2) Faktor-faktor  apakah  yang  menentukan  proses  pengembangan  kapasitas Inspektorat  sehingga  mampu  mendorong  terciptanya  peningkatan  kinerja pengawasan di Kota Tual?

## Kajian Literatur dan Teori Konsep Akuntabilitas Organisasi Publik
Pembangunan  sektor  publik  tentunya  diarahkan  untuk  mewujudkan birokrasi  pemerintahan  yang  mampu  mengelola  pemerintahan  negara  dan pembangunan bangsa  secara  efisien,  efektif  dan akuntabel  (Rakhmat,  2009).  Oleh karena  itu  setiap  aparatur  pemerintah  dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  harus  lebih mengedepankan  akuntabilitas  dan  responsibilitas  agar  hak  dan  kewajibannya, tindakannya, keahliannya, bahkan waktu yang dipergunakan di depan publik dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  akan  terwujud  pemerintah  yang  baik  “ good governance ” (Stoker, 2001).
Secara  internal,  akuntabilitas  menurut  Keban  (2008)  berkenaan  dengan pedoman  etika,  profesional,  dan  praktek  yang  mengatur  perilaku  individu administrator  menurut  standar  suatu  profesi.  Menurut  Prasojo  dkk.  (2010)  bahwa akuntabilitas  internal  perlu  ditunjang  dengan  instrumen  pendukung  berupa pedoman  tingkah  laku,  sistim  pemantauan  kinerja  dan  sistim  pengawasan  dengan sangsi yang jelas dan tegas.
Konsekwensi  dari  pemberian  tanggung  jawab  atau  otoritas  yang  diterima menurut  Prasojo  dkk.  (2010)  bahwa  seluruh  pembuat  kebijakan  pada  semua  level atau  tingkatan  pemerintahan  harus  mempertanggungjawabkan  hasil  kerjanya kepada  masyarakat,  indikator  kinerja  mereka  harus  jelas,  sistim  pengawasan  perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, bila ada kesalahan harus diberi sangsi tegas.  Instrumen  dasar  akuntabilitas  eksternal  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  mekanisme  pertanggungjawaban  serta  dukungan  atau komitmen politik.

## Konsep Pengembangan Kapasitas
Terkait pengembangan kapasitas, dipahami bersama bahwa pengembangan kapasitas (c apacity building ) pada dasarnya merupakan parameter bagi terwujudnya good  governance. Pengembangan  kapasitas  ( Capacity  building) menurut  Grindle (1997)  merupakan  serangkaian  strategi  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan efisiensi,  efektifitas,  dan  responsifitas  dalam  memperbaiki  kinerja  pemerintahan, dengan memusatkan perhatian pada tiga dimensi pokok yaitu: (1). Pengembangan sumber daya, (2). Penguatan organisasi, dan (3). Reformasi kebijakan kelembagaan.
Pengembangan  kapasitas  pemerintah  daerah  berdasarkan  Peraturan Presiden  No.  59  Tahun  2012  adalah  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk merencanakan,  mengorganisasikan,  melaksanakan,  mengawasi  dan  mengevaluasi penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  secara  efisien,  efektif  dan
berkesinambungan. Pada posisi inilah sangat dibutuhkan peran dan fungsi internal auditor atau pengawasan internal.
Pengembangan kapasitas Inspektorat di dalam penelitian ini adalah strategi pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  kelembagaan  Inspektorat  secara  efisien, efektif  dan  responsif  dalam  rangka  memperbaiki  serta  meningkatkan  kinerja pengawasan di Kota Tual dengan bertumpu pada pengembagan kapasitas sumber daya  manusia,  pengembangan  kapasitas  organisasi  dan  pengembangan  kapasitas kebijakan kelembagaan.

## Konsep Pengawasan
Pada  dasarnya  masalah  pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  organik manajemen,  yang  merupakan  proses  kegiatan  pimpinan  untuk  memastikan  dan menjamin  bahwa  tujuan  dan  sasaran  serta  tugas-tugas  organisasi  akan  dan  telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengawasan  menurut  LAN  RI  (2003),  adalah  suatu  kegiatan  untuk memperoleh  kepastian  apakah  pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan  telah  dilakukan sesuai dengan rencana semula
Sebagaimana  disebutkan  di  atas  bahwa  dalam  pengembangan  kapasitas pemerintah daerah dibutuhkan peran dan fungsi internal auditor atau pengawasan internal.  Pengawasan  internal  bukan  hanya  berfungsi  melakukan  pemeriksaan  dan pengujian  tetapi  juga  sebagai  mitra  manajemen  dalam  memperbaiki  kinerja organisasi.
Pada  dasarnya  kehadiran  pengawasan  internal  menurut  Ikhsan  dkk.  (2011) adalah untuk mengetahui apakah: (1).  informasi keuangan dan opreasi sudah tepat saji dan tepat lapor, (2). resiko organisasi dapat diidentifikasi dan diminimalisir, (3). Peraturan eksternal dan kebijakan/prosedure internal dapat diterima, ditaati/diikuti, (4).  standar  yang  memuaskan  dapat  dipenuhi,  (5)  sumberdaya  digunakan  secara efisien dan efektif, (6) apakah tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.
Pengawasan  sebagai  salah  satu  fungsi  manajemen  sepenuhnya  adalah tanggung  jawab  setiap  pimpinan  tingkat  manapun  karena  melalui  pengawasan dapat diawasi sejauh mana terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan,  penyelewengan,  yang  mungkin  terjadi  di  masa  kini  atau  di  masa datang (Rakhmat, 2009).
Kepemerintahan yang baik ( good governance ) tidak mungkin akan  terwujud apabila  siklus  manajemen  yang  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan  tidak  dijalankan  dengan  sepenuhnya.  Oleh  karena  itu  pengawasan menurut  Rakhmat  (2013)  dimaksudkan  untuk  membantu  manajemen  dalam  tiga aktifitas  yaitu:  (1)  meningkatkan  kinerja  organisasi,  (2)  memberikan  penilaian terhadap  kinerja  organisasi  dan,  (3)  mengarahkan  manajemen  untuk    melakukan koreksi  atas  sebuah  pencapaian  kinerja.  Kinerja  menurut  Keban  (2008)  yaitu  hasil kerja yang dijanjikan kepada publik setiap tahun anggaran, termasuk yang dijanjikan dalam pemilihan umum atau pengangkatan dalam jabatan.
Adapun  kinerja  Pengawasan  sebagai  salah  satu  variabel  di  dalam  penelitian ini didefinisikan sebagai sebuah gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan dibandingkan dengan tingkat capaian
program/kegiatannya  dalam  kurun  waktu  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran organisasi Inspektorat  Kota Tual, yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya di dalam visi dan misi organisasi.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  studi  kasus  observasi  partisipasi.  Informan  penelitian  diambil  dari kelompok  jabatan  struktural,  fungsional,  staf  teknis  dan  administratif  lingkup Inspektorat  Kota  Tual.  Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pedoman wawancara dan pedoman observasi. Penganalisaan data kualitatif dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  rancangan  analisis  data  menurut model  interaktif  Miles  dan  Huberman.  Model  ini  mencerminkan  adanya  tiga  sub proses  yang  berlangsung  secara  interaktif  seperti:  reduksi  data , penampilan  data, dan kesimpulan atau verifikasi.
Prinsip reduksi data adalah aktivitas seperti proses memilih, menyederhanakan,  mengabstraksi,  dan  mentransformasi  data  kasar  yang  baru diperoleh  dari  lapangan.  Reduksi  data  dan  penyajian  hasilnya  dilakukan  terus menerus  selama  pengumpulan  data  berlangsung,  kemudian  dari  hasil  itu  ditarik kesimpulan sementara.
Penarikan kesimpulan/verifikasi; sejak penarikan data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi sudah dilakukan, yakni disaat peneliti mulai memberikan arti terhadap suatu data yang diperoleh. Keputusan peneliti memberi arti terhadap suatu data ini pada  dasarnya  adalah  kesimpulan-kesimpulan  yang  masih  longgar,  tetap  terbuka, dan  skeptis.  Kesimpulan-kesimpulan  yang  belum  jelas,  diadakan  reduksi  dan verifikasi selama penelitian berlangsung.

## Proses Pengembangan Kapasitas  Kelembagaan pada Kantor Inspektorat Kota Tual
Proses  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  sesuai  dengan  fokus penelitian  ini  mengacu  pada  tiga  aspek  pengembangan  utama,  yaitu pengembangan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pengembangan  kapasitas kelembagaan/struktur  organisasi  dan  pengembangan  kapasitas  kebijakan kelembagaan.  Terkait  dengan  proses  pelaksanaan  pengembangan  kapasitas kelembagaan  pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual  responden  menegaskan  bahwa pelaksanaan    tugas  dan  fungsi  staf  selalu  dilaksanakan  berdasarkan  pedoman tertulis. Berbagai pedoman tertulis tersedia bahkan dimiliki oleh masing-masing staf dan    dipakai  sebagai  pedoman  kerja.  Permasalahan  utama  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  pengembangan  kelembagaan  pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual adalah  ketidaksesuaian  antara  kenyataan  dan  harapan  terhadap    kemampuan sumber  daya  manusia    serta  fasilitas  dan  sarana  yang  ada.    Ketidakkonsistenan seperti ini memberikan pengaruh  terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi.
Berdasarkan hasil pengamatan, untuk Jabatan Fungsional Auditor telah terisi lima  orang,  namun  tidak  ada  satupun  yang  memenuhi  persyaratan  teknis  dasar yakni  memiliki  kompetensi  akuntasi,  teknik  sipil,  dan  farmasi.  Sedangkan  untuk Jabatan  Fungsional  P2UPD  formasi  kebutuhan  pegawai  berdasarkan  Permenpan Nomor 15 Tahun 2009 sebanyak 48 orang, namun yang baru terisi 2 orang. Hal yang
berbeda  untuk  jabatan  struktural  yang  telah  terisi  oleh  PNS  yang  telah  memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan jabatan.
Pedoman  pelaksanaan  kegiatan  yang  ada  dalam  organisasi  Kantor Inspektorat  Kota  Tual  telah  ada  sejak  pembentukan  dan  pelaksanaan  organisasi. Dalam realitasnya pelaksanaan pedoman tersebut masih mengacu pada pola lama, sehingga  semua  unsur  staf  belum  memahami  secara  lebih  baik  dan  komprehensif terhadap    berbagai  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing.  Hal  ini  menjadi  bagian penting  dalam  proses  pembentukan  kultur  dan  pola  berpikir  bagi  pengembangan kelembagaan  lebih  lanjut.    Pengembangan  kapasitas  organisasi  Inspektorat  Kota Tual selama lima tahun terakhir terfokus pada aspek-aspek yang terkait dengan sisi pengembangan  SDM,  pengembangan  kelembagaan/struktur  organisasi  dan pengembangan kebijakan kelembagaan.
Proses pengembangan aspek sumber daya manusia pada kantor Inspektorat kota  Tual,  pelaksanaanya  lebih  awal  daripada  program-program  yang  lain.  Hal  ini dapat dipahami karena peningkatan cakupan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur pengawasan akan menjadi jalan keluar bagi pemecahan masalah organisasi yang  terus  berubah.  Fakta  lain  menunjukkan  bahwa  aspek  keterlibatan  staf  dalam proses pelaksanaan program pengembangan masih menjadi kendala umum.
Proses  pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  konteks pelaksanaan  pengembangan  kelembagaan  pada  kantor  Inspektorat  Kota  Tual didasarkan pada pertimbangan pentingnya kualitas SDM sebagai motor penggerak organisasi.  Lebih  dari  itu  bahwa  pengembangan  kelembagaan  dari  sisi pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari seberapa jauh keterlibatan mereka dalam melaksanakan program pengembangan sumber daya  manusia serta sejauhmana mereka dapat mengaplikasikan hasil kegiatan program pengembangan tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di dalam organisasi.
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  yang    menjadi  ukuran utama dalam proses pengembangan kapasitas organisasi ini adalah kualitas sumber daya aparatur pengawasan. Kualitas SDM ini dapat menjadi kekuatan dan sekaligus menjadi  karakteristik  unggulan  bagi  organisasi  kantor  Inspektorat  pada  saat  ini. Untuk itu dalam kurun waktu 2009-2012 telah diikutsertakan staf Kantor Inspektorat Kota Tual pada 25 jenis diklat terkait.
Dimensi  kedua  dari  proses  pengembangan  kelembagaan (capacity  building) yang diselenggarakan oleh organisasi Kantor Inspektorat Kota Tual  adalah dimensi pengembangan  kapasitas  kelembagaan/struktur  organisasi.  Pengembangan kapasitas kelembagaan/struktur organisasi baik pada tataran organisasi pemerintah pusat  dan  daerah  selalu  mengalami  perubahan  atau  penyesuaian  berdasarkan kondisi  obyektif  dan  rasional.  Perubahan  dan  atau  penyesuaian  kelembagaan/ struktur organisasi harus tepat ukuran dan tepat fungsi atau miskin struktur tetapi kaya akan fungsi.
Struktur  organisasi  pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual  yang  ditetapkan berdasarkan  peraturan  Walikota  Tual  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Struktur organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Lingkup Pemerintah  Kota Tual,  dinilai  sudah  tepat  ukuran  dan  tepat  fungsi  karena  besaran  organisasi  sudah dapat  menampung  berbagai  jabatan  struktural,  jabatan  fungsional  maupun  staf
teknis  dan  administratif  lainnya  di  dalam  lingkup  internal  organisasi  Inspektorat. Namun  demikian  aspek  positif  tersebut  tidak  didukung    oleh  faktor-faktor  lainnya seperti:  sarana  dan  prasarana  perkantoran  yang  memadai,  serta  dari  28 program/kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan hanya  baru  dibuat/disusun  4  buah  standar  operasional  prosedur  (SOP)  sebagai instrumen pengendalian tugas pokok dan fungsi kegiatan pengawasan.
Pada  dasarnya  persoalan  pengembangan  kelembagaan/struktur  organisasi Kantor  Inspektorat  Kota  Tual  telah  mampu  meningkatkan  kinerja  aparat  yang selama    ini  masih  menjadi  persoalan  mendasar  dalam  sistem  pemerintahan  di daerah.  Bahkan  terdapat  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  proses  pengembangan struktur organisasi sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  staf masing-masing dan  sudah  dilakukan  restrukturisasi  serta  penyederhanaan  dalam  jabatan  sesuai dengan tuntutan aturan dan perundangan yang berlaku.
Oleh  karena  itu  program  pengembangan  kapasitas  di  Kantor  Inspektorat Kota  Tual  dilakukan  dengan  asumsi  bahwa  pengembangan  aspek  kelembagaan/ struktur organisasi itu sendiri dan seterusnya dapat menciptakan peluang terhadap peningkatan  kualitas  tugas  pokok  dan  fungsi  kelembagaan/organisasi  Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tual.
Dimensi  ketiga  dari  proses  pengembangan  kelembagaan (capacity  building) adalah pengembangan kapasitas kebijakan kelembagaan. Pengembangan kapasitas kebijakan  kelembagaan  lebih  fokus  pada  upaya  untuk  merespon  berbagai permasalahan  krusial  yang  mungkin  dan  akan  terjadi  berkenaan  dengan  proses pelaksanaan  kegiatan  untuk  menciptakan  efesiensi  pelaksanaan  tugas  para  staf dalam meningkatkan kinerja pengawasan secara lebih profesional dan akuntabel.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  bahwa  sejak  tahun  2008-2012,  telah diterbitkan  dua  produk  hukum  daerah  yakni  satu  buah  Peraturan  Daerah  dan  satu buah  Peraturan  Walikota  Tual.  Selain  itu  terdapat  pula  duapuluh  dua  surat keputusan  Inspektur  Kota  Tual  sebagai  dasar  atau  pedoman  pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi pengawasan.
Program  pengembangan  kebijakan  organisasi  pada  kantor  Inspektorat menurut penilaian informan selama ini sudah sesuai sehingga mampu meningkatkan kualitas  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  dalam  melaksanakan  pengawasan terhadap  tata  kelola  pemerintahan  di  Kota  Tual.  Oleh  karena  itu  praktek penyelenggaraan  organisasi  perlu  dilaksanakan  secara  kontinyu  sehingga    dapat menjamin keberhasilan yang berkesinambungan terhadap program pengembangan yang lain.

## Faktor-faktor penentu proses pengembangan kapasitas Inspektorat Kota Tual
Permasalahan  utama  pengembangan  kapasitas  dalam  berbagai  bentuknya seringkali  dihadapkan  pada  permasalahan  krusial  dan  sangat  klasik  yaitu  pada tingkat  kemampuan  dan  kematangan  aparatur  yang  ingin  dikembangkan organisasinya. Dampak lebih lanjut dari kondisi keterbatasan sumber daya manusia tersebut  sangat  menentukan  kinerja  baik  dalam  level  individu  maupun  organisasi Kantor Inspektorat Kota Tual.
Faktor  lainnya  yang  menentukan  proses  pelaksanaan  pengembangan kapasitas  di  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual  adalah    faktor  biaya  atau  dana penyelenggaraan  program  dan  kegiatan  pengawasan.  Pada  tataran  praktis  faktor pendanaan  ini  bahkan  lebih  dominan  pengaruhnya  daripada  faktor  sumber  daya manusia  dalam  pelaksanaan  pengembangan  kapasitas  organisasi.  Pendanaan menjadi  jantung  pelaksanaan  kegiatan  dalam  menghasilkan  kinerja  Kantor Inspektorat Kota Tual yang sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya.
Faktor  di  luar  faktor  sumber  daya  manusia  dan  pendanaan  yang  turut menentukan  proses  pelaksanaan  pengembangan  kapasitas  di  Kantor  Inspektorat Kota  Tual  yaitu:  mekanisme  dan  prosedur  kerja,  masalah  koordinasi  lintas  intansi dan  pemangku  kepentingan  lainnya,  hubungan  komunikasi  antara  staf  dan pimpinan serta masalah kepemimpinan. Penerapan unsur kepemimpinan yang kaku, telah menyebabkan terjadinya gejolak dalam pengembangan  sumber daya aparatur pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual  yang  tidak  berjalan  sesuai  dengan  arahan organisasi .Jumlah dan kualitas SDM yang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan  beban  kerja  serta  bertambahnya  jumlah  dan  cakupan  obyek  pemeriksaan juga  turut  menentukan  proses  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  yang  ada pada kantor Inspektorat.
Permasalahan  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  berkaitan  dengan  berbagai faktor  yang  turut  menentukan  kualitas  proses  pelaksanaan  pengembangan kapasitas  pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual  adalah  masalah  waktu,  yang cenderung  tidak  memadai.  Masalah  waktu  yang  dimaksudkan  disini  adalah  waktu mulai  dari  saat  pemeriksaan  (audit) sampai  penyusunan dan  penyampaian laporan hasil  audit  kepada  obyek  pemeriksaan  sangat  terbatas.  Penyelenggaraan  program pengembangan menjadi tidak produktif, oleh karena masalah keterbatasan waktu.

## Simpulan
Proses  serta  indikasi  pengembangan  kapasitas  Inspektorat  dalam meningkatkan  kinerja  pengawasan  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan dan  pelayanan  kepada masyarakat  di  Kota  Tual    dapat disimpulkan dalam beberapa butir penting sebagai berikut:
Proses pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) pada Kantor  Inspektorat  Kota  Tual dilakukan  berdasarkan  aturan    formal  dengan penekanan  pada  dimensi  pengembangan  sumber  daya  manusia,  aspek kelembagaan/struktur organisasi, serta pengembangan aspek kebijakan kelembagaan.  Pengembangan  kapasitas  kelembagaan  tersebut  telah  berhasil merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pengawasan, yang diimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Kota  Tual.  Peranan  pengembangan  sumber  daya  manusia  masih  tetap  merupakan skala  prioritas,    karena  sifatnya  sangat  penting  dan  strategis.  Dimensi  inilah  yang menjadi pertimbangan utama, sehingga dalam pelaksanaannya lebih diprioritaskan, tanpa  menyampingkan  peran  dan  dukungan  aspek  pengembangan  struktur organisasi dan pengembangan kebijakan kelembagaan dalam rangka  meningkatkan kualitas dan kinerja pengawasan di Kota Tual.
Faktor-faktor  yang  turut  menentukan  kualitas  capaian  hasil  pelaksanaan pengembangan  kapasitas  kelembagaan  pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual,  yaitu: faktor  sumber  daya  manusia  yang  masih  terbatas,  sebagian  besar  formasi  jabatan fungsional  yang  belum  terisi.  Selain  itu    masalah  kerjasama  staf  dan  dukungan kepemimpinan,  masalah  koordinasi,  banyaknya  jumlah  obyek  pemeriksaan  dan beban  kerja  organisasi,  terbatasnya  alokasi  waktu    penyampaian  laporan  hasil pemeriksaan  serta  faktor  dukungan  dana  turut    menentukan  kualitas  capaian pengembangan  kapasitas  kelembagaan  pada  Kantor  Inspektorat  Kota  Tual. Keseluruhan  permasalahan  tersebut  memberikan  dampak  dan  efek  yang  kurang baik  terhadap    menurunnya  kualitas  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  pada Kantor Inspektorat dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan di Kota Tual.

## Saran
Program  pengembangan  kapasitas  kelembagaan (capacity  building) yang diselenggarakan  selama  beberapa  tahun  terakhir  pada  Kantor  Inspektorat  Kota Tual,  yang  didasarkan  pada  tiga  ranah:  sumber  daya  manusia  pelaksana,  aspek pengembangan  struktur  organisasi  dan  aspek  kebijakan  organisasi,  perlu dilaksanakan  secara  sinergis  diantara  ketiganya.  Hal  ini  dilakukan  mengingat pengembangan kapasitas kelembagaan seharusnya dilaksanakan secara bersamaan meskipun  masih  dimungkinkan  adanya  skala  prioritas  dalam  pengendalian  dan pelaksanaannya.
Pengembangan  kapasitas  kelembagaan  dengan  mendasarkan  diri  pada  faktor- faktor  yang  menentukan  kualitas  penyelenggaraannya,  seharusnya  dilaksanakan berdasarkan  prinsip-prinsip  organisasi  dan  jalur  komando  yang  jelas.  Hal  ini dilakukan  dengan  tujuan  agar  dapat  menghindari  terjadinya  konflik  internal khususnya terhadap siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dikerjakan dan bagaimana  melaksanakan  tanggung  jawab  pengembangan  kapasitas  kelembagaan yang ada.
Dalam upaya merencanakan dan menyusun program pengembangan kapasitas yang berkesinambungan  guna  mendukung  peningkatan  kinerja  pengawasan,  maka penyusunan  Kebijakan  Umum  Pengawasan,  Program  Kerja  Pemeriksaan  Tahunan (PKPT)    merupakan  bagian  penting  dari  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi pengawasan dalam lingkup organisasi Inspektorat Kota Tual. Dalam pelaksanaannya perlu  direncanakan  secara    transparan  dan  akuntabel  serta  melibatkan  staf  dan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja  bagi kepentingan Kantor Inspektorat secara khusus dan pemerintahan Kota Tual pada umumnya.
Diperlukan adanya jalinan hubungan pembinaan terhadap staf dalam bentuk diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan, termasuk rekrutmen pagawai guna mengisi kekurangan formasi pada kelompok  jabatan  fungsional  agar  mampu  menjembatani  permasalahan pengembangan organisasi yang lebih baik ke depan.
Perlu adanya perhatian khusus terhadap penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi  hasil  pemeriksaan.    Penyelesaian  tindak  lanjut  atas  temuan  dan rekomendasi  hasil  pemeriksaan  Aparat  Pengawasan  Internal  dan  Eksternal
Pemerintah/Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kinerja utama untuk mengukur  keberhasilan  dan  atau  kegagalan  capaian  kinerja  Inspektorat  sebagai institusi pengawasan internal di daerah.

## Daftar Pustaka
Denzin,  K.  N.,  &  Lincoln,  Y.  (1994). Handbook  of  qualitative  research ,    New  Delhi:
Sage Publication.
Ikhsan,  M.  S.,  Agus  &  Hermanti  (2011). Administrasi  keuangan  publik. Jakarta: Universitas Terbuka .
Inspektorat  Provinsi  Maluku  (2012). Laporan  hasil  rapat  pemutakhiran  data  hasil pemeriksaan  APIP  tingkat  Provinsi  Maluku,  bulan  Oktober  2012 .    Ambon: Inspektorat Provinsi Maluku.
Keban, Y. T. (2008). Administrasi publik . Yogyakarta: Gava Media.
Mardiasmo,  P.  (2003).  Pengawasan  keuangan  negara  pasca  perubahan  UUD  1945.
Makalah  disajikan  pada Seminar  Nasional  Pengawasan  Keuangan  Negara . Jakarta.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Angka Kreditnya (2009).
Peraturan  Daerah  Kota  Tual  No.  03  tentang  Struktur  Organisasi  Lembaga  Teknis Daerah (2008).
Peraturan  Presiden  No.  59  tentang  Kerangka  Nasional  Pengembangan  Kapasitas Pemerintah Daerah (2012).
Peraturan Walikota Tual No. 41 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (2009).
Prasojo, E., dkk. (2010). Pemerintahan daerah . Jakarta: Universitas Terbuka . Rakhmat (2009). Teori administrasi dan manajemen publik. Jakarta: Pustaka Arif. Rakhmat  (2013). Dimensi  strategis  manajemen  pembangunan. Yogyakarta:  Graha Ilmu. Stoker, G. (2001). Governance as theory: Five propositions, Swiss: UNESCO Publisher.