## Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat
Amri Rahayu Suprayitno Putri dan Enny Narwati amrirahayuu@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Konflik  bersenjata  non-internasional  di  Suriah  adalah  salah  satu konflik  yang  menarik  perhatian  masyarakat  internasional.  Negara- negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut, seperti pemberian dukungan politik maupun membantu menyediakan persediaan peralatan perang. Salah satu negara yang ikut teribat dalam konflik di Suriah adalah Amerika Serikat. Pada 4 April 2017 dan 7 April 2018 Amerika Serikat meluncurkan serangan rudal terhadap Pemerintah Suriah. Sebelumnya, sejak 2015 Amerika Serikat  juga  memberikan  bantuan  pelatihan  militer  kepada  pihak oposisi.  Dalam  Hukum  Humaniter  Internasional,  konflik  bersenjata dibagi  menjadi  dua,  yaitu  konflik  bersenjata  internasional  dan  non- internasional. Hingga saat ini Hukum Humaniter Internasional belum memberikan  ketentuan  yang  spesifik  untuk  konflik  bersenjata  non- internasional  yang  mendapat  intervensi  pihak  asing.  Pembagian konflik  bersenjata  hanya  dilakukan  berdasarkan  status  hukum  dari para pihak yang berperang. Sehingga perlu dilakukan tinjauan hukum untuk menentukan apakah serangan rudal Amerika Serikat terhadap Suriah  memiliki  implikasi  terhadap  keberlakuan  Hukum  Humaniter Internasional  di  Suriah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  Hukum  Humaniter Internasional mengenai jenis konflik bersenjata dan perkembangannya, serta Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di Suriah pasca serangan  rudal  Amerika  Serikat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa serangan rudal Amerika Serikat tidak memiliki implikasi pada keberlakuan aturan konflik bersenjata non-internasional antara Suriah dan pihak oposisi, melainkan telah memunculkan konflik bersenjata internasional antara Amerika Serikat dan Suriah. Kata Kunci :  Perkembangan  Jenis  Konflik  Bersenjata;  Serangan
Rudal; Amerika Serikat.

## Pendahuluan
Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab ( Arab Spring ). Arab Spring merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang berakhir dengan

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 4, Juli 2020
How to cite: Amri Rahayu Suprayitno Putri dan Enny Narwati, ‘Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat’ (2020) Vol. 3 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i4.20210

## Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
jatuhnya rezim berkuasa di negara-negara kawasan tersebut. 1 Pemerintah Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada 1971 cenderung menggunakan kekerasan untuk  meredam  demonstrasi.  Sampai  dengan  rezim  Presiden  Bashal  al-Assad, masyarakat masih mengalami penindasan. Puncaknya, Maret 2011 pada demonstrasi yang berjalan damai 15 orang anak laki-laki ditahan setelah mereka menulis graffiti yang mendukung Arab Spring . Salah satu dari anak-anak tersebut, terbunuh setelah sebelumnya mengalami penyiksaan brutal. 2
Pada  protes-protes  damai  selanjutnya,  Pemerintah  Assad  merespon  hal tersebut  dengan  kekerasan,  Juli  2011  muncul  kelompok  pemberontak  dari kalangan yang menamai diri mereka Free Syrian Army (selanjutnya disebut FSA).
Tujuan  dari  kelompok  ini  yakni  untuk  menggulingkan  Pemerintah Assad,  yang kemudian menjadi penanda mulainya perang saudara di Suriah. 3 Konflik internal di Suriah, yang bermula dari masalah non-sektarian, mengalami perkembangan- perkembangan yang semakin menambah suram perjalanan konflik ini. Mayoritas masyarakat Suriah menganut ajaran Sunni. Sementara pihak Pemerintah menganut ajaran  Alawi.  Pasukan  Keamanan  Suriah,  yang  menganut  ajaran  Alawi,  sering melakukan kekerasan terhadap mayoritas Sunni. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh masyarakat dan intensitasnya semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun kekuatan. Merespon hal tersebut, pemerintah Suriah mengambil tindakan-tindakan keras dengan menurunkan Pasukan Keamanan yang lebih berat.
Hal tersebut akhirnya membuat masyarakat internasional mengambil sikap,
beberapa dari negara-negara ada yang pro-Assad dan anti-Assad. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang anti Assad. Pada Agustus 2011, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan beberapa pemimpin negara Eropa meminta Presiden Assad untuk turun dari pemerintah.
1 Gondra Yumitro, Kudeta Mesir dan Konflik Palestina (Gre Publishing 2017).[13].
2 Joe Sterling, ‘Daraa: The spark that lit the Syrian flame’ (CNN, 2012), <https://edition.cnn. com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html>. accessed 24 Januari 2020.
3 NN, ‘Syria’s civil war explained from the beginning’, (Al Jazeera 2018) <https://www. aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html>. accesed 26 Agus- tus 2018.
Berbeda  dengan  Amerika  Serikat,  Rusia  dan  Iran  termasuk  negara  yang pro-Assad. Sejak awal mula konflik pecah, Rusia memberi dukungan diplomatis kepada  Pemerintah  Suriah  serta  membantu  menyediakan  pasokan  perlengkapan militer Suriah. Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat DK  PBB)  telah  beberapa  kali  mencoba  mengeluarkan resolusi  untuk  membantu meredakan situasi konflik di Suriah, hanya saja Rusia sebagai salah satu anggota tetap  DK  PBB  setidaknya  telah  dua  kali  menggunakan  hak  vetonya.  Di  antara resolusi yang diveto oleh Rusia adalah resolusi DK PBB pada 4 Oktober 2011 dan Januari 2012 yang mengutuk kekerasan di Suriah dan mendukung rencana Liga Arab untuk meminta Presiden Assad turun dari jabatannya. 4 Rusia juga didapati menyediakan  pasokan  amunisi,  sistem  pertahanan  udara,  senjata  anti  tank,  dan pesawat  pelatihan  militer. 5 Pada  September  2015,  Rusia  teribat  secara  langsung dalam konflik di Suriah dengan menyerang kelompok-kelompok oposisi. 6
Iran, sebagai negara tetangga Suriah, turut ikut serta dalam konflik Suriah dengan alasan situasi di Suriah dapat mempengaruhi situasi di negara-negara tetangga Suriah. Iran telah memberi dukungan kepada Pemerintah Suriah melalui pengiriman bantuan logistik, teknikal dan keuangan. 7 Selain itu, Iran juga menurunkan pasukan elitnya, yakni the Islamic Revolutionary Guard Corps , di wilayah Suriah untuk bertempur melawan OAG. 8 Dengan banyaknya intervensi dari pihak asing dalam konflik Suriah, situasi di Suriah menjadi sangat rumit. Untuk itu, penulis hanya akan berfokus pada keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Sejak itu, Amerika Serikat mulai memberi pernyataan-pernyataan politik yang mengutuk Presiden Assad dan menberi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Suriah. 9
4 R, Galphin, ‘Russia Arms Shipment Bolster Syria’s Embattled Assad’  (BBC News, 2012) <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-1679781>. accessed 24 Januari 2020.
5 ibid .
6 NN, ‘Rusia Joins the War in Syria: Five Key Points’ (BBC News, 2015) <https://www.bbc. co.us/news/world-middle-east-34416519>. accessed 24 Januari 2020.
7 Alexander  Pearson,  ‘Syria  conflict:  What  do  the  US,  Rusia,  Turkey,  and  Iran  want?’
(DW, 2019) <https://www.dw.com/en/syria-conflict-what-do-the-us-russia-turkey-and-iran- want/a-41211604>. accessed 24 Januari 2020.
8 ibid .
9 ibid.

## 1352 Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
Pada  Juli  2012,  Suriah  secara  terbuka  mengakui  kepemilikannya  terhadap senjata kimia. Menanggapi hal itu, Amerika Serikat  mengultimatum Pemerintah Assad untuk tidak menggunakan senjata kimia. Jika Assad tidak mengindahkan hal tersebut Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya dapat melakukan intervensi militer  di  Suriah. Tahun  berikutnya, Agustus  2013, Assad  menggunakan  senjata kimia  pada  konflik  bersenjata  yang  mengakibatkan  terbunuhnya  ratusan  orang di  Damaskus.  Meskipun  Amerika  Serikat  telah  mengultimatum  Suriah,  namun intervensi militer yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena usulan Presiden Barack Obama kurang mendapat dukungan dari anggota kongres Amerika Serikat. Selain  itu,  untuk  menghindari  adanya  intervensi  militer  Rusia  menyarankan Pemerintah Assad untuk melucuti senjata kimia yang dimiliki sehingga Amerika Serikat tidak dapat meluncurkan serangan.
Konflik yang terjadi di Suriah kemudian sering disebut sebagai perselisihan kekuasaan besar ( the great power dispute) , dengan Rusia sebagai pendukung Assad dan Amerika Serikat sebagai pendukung pemberontak. Presiden Obama kemudian memerintahkan  badan  intelijen  Amerika  Serikat Central  Intelligence  Agency (selanjutnya  disebut  CIA)  untuk  memberi  pelatihan  militer  kepada  kelompok pemberontak  di  Suriah.  Pelatihan  ini  ditujukan  untuk  membantu  pemberontak melawan  Pemerintah  Assad.  Sejak  saat  inilah  Amerika  Serikat  bisa  dikatakan sebagai pihak yang terlibat dalam konflik.
Pada 2014, kelompok terorisme ISIS mulai menunjukkan eksistensinya secara masif  di  Iraq  dan  Suriah.  Semenjak  tragedi  11  September  2001 Amerika  Serikat berkomitmen untuk memerangi terorisme, dan salah satu bentuk komitmen tersebut dilakukan dengan meluncurkan kampanye kontra ISIS. Melalui kampanye ini Amerika Serikat bertekad untuk menghancurkan ISIS melalui strategi kontra-terorisme yang komprehensif  dan  berkelanjutan. 10 Amerika  Serikat  kemudian,  melalui Syrian Democratic Forces , mulai berfokus melawan ISIS, dan bukan Pemerintah Suriah.
10 Paul. D. Shinkman, ‘Obama Unveils New Islamic State Strategy’ (U.S News & World Report,  2014)  <https://www.usnews.com/news/articles/2014/09/10/obama-unveils-new-islam- ic-state-strategy>. accessed 5 November 2019.
Pada 2016, Presiden Donald Trump terpilih menggantikan Presiden Obama. Trump membuat pernyataan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam konflik Suriah serta mengatakan bahwa Presiden Assad berhak untuk memerintah di  Suriah.  Pernyataan  ini  jelas  berbanding  terbalik  dengan  pernyataan  Presiden Obama. Namun kemudian pernyataan tersebut ditarik kembali oleh Trump karena pada April 2017 Pemerintah Suriah kembali meluncurkan serangan senjata kimia terhadap kaum pemberontak yang membunuh 90 orang, termasuk 31 anak-anak. 11
Amerika Serikat pun meluncurkan serangan udara yang menargetkan pangkalan udara Suriah. Serangan militer ini menjadi tanda dimulainya perkembangan konflik bersenjata  di  Suriah  karena  ini  merupakan  kali  pertama Amerika  Serikat  secara langsung memberikan intervensi militer kepada Pemerintah Suriah.
Serangan  Amerika  Serikat  ini  juga  disebut  sebagai limited  strike ,  yakni serangan yang dimaksudkan untuk diluncurkan terbatas pada target terkait dengan isu senjata kimia. Limited strike ini ditujukan sebagai sebuah tindakan satu-kali, dan tidak ada rencana serangan lanjutan kecuali Presiden Assad kembali melakukan serangan dengan senjata kimia. Pada April 2018, serangan serupa juga diluncurkan dengan alasan dan tujuan yang sama.
Pelatihan  militer  dan  serangan  langsung  yang  dilakukan  Amerika  Serikat menimbulkan pertanyaan tentang kondisi dan jenis konflik bersenjata yang sedang terjadi di Suriah. Pada dasarnya dalam Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disingkat  HHI)  terdapat  dua  jenis  konflik  bersenjata,  yakni  Konflik  Bersenjata Internasional/ International Armed Conflict (selanjutnya disingkat IAC) dan Konflik Bersenjata  Non-Internasional/ Non-International  Armed  Conflict (selanjutnya disingkat NIAC). Berdasarkan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, IAC dibagi menjadi dua jenis, yaitu IAC murni yang terjadi antara dua atau lebih negara dan IAC semu yang pihaknya adalah bukan negara ( non-state party) . 12 Sementara
11 Associated Press, ‘A look at US involvement in Syria’ (The National, 2018) <https://www. thenational.ae/world/mena/a-look-at-us-involvement-in-syria-1.721352>. accessed 26 Agustus 2018.
12 Asep  Darmawan ,  Prinsip  Pertanggungjawaban  Pidana  Komandan  dalam  Hukum  Hu - maniter: Kumpulan Tulisan (Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2005).[51].

## 1354 Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
untuk NIAC pihak dalam konflik adalah angkatan bersenjata pemerintah yang sah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir ( organized armed groups ). Untuk tiap-tiap jenis konflik ini diatur dengan aturan hukum yang berbeda. Aturan hukum yang berlaku untuk IAC adalah seluruh ketentuan HHI, seperti Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi-konvensi Den Haag, dan untuk NIAC pada prinsipnya aturan  hukum  yang  berlaku  adalah  Pasal  3  Ketentuan  Umum  Konvensi  Jenewa 1949  dan  Protokol  Tambahan  II  untuk  Konvensi-konvensi  Jenewa  12  Agustus 1949, mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-internasional. Dalam  kenyataannya,  situasi  peperangan  adalah  situasi  yang  dinamis.
Sehingga bukan tidak mungkin suatu konflik berubah statusnya menjadi jenis konflik yang lain. Salah satu contoh, terdapat terminologi internationalized internal armed conflict atau konflik bersenjata non-internasional yang diinternasionalisasikan yang ditujukan  untuk  NIAC  yang  mendapat  intervensi  dari  negara  lain  sebagai  pihak ketiga.  Ketika  sebuah  NIAC  berubah  menjadi  IAC,  maka  rezim  hukum  yang berlaku adalah rezim IAC sepenuhnya.
Terminologi  ini  dirasa  tidak  cocok  karena  iterminologi internationalized internal armed conflict memberikan kesan bahwa hukum yang berlaku untuk setiap situasi dalam konflik tersebut adalah rezim IAC. Banyak pertanyaan muncul tentang apakah  dikotomi  IHL  saat  ini,  dimana  konflik  bersenjata  digolongkan  sebagai internasional atau non-internasional, cukup untuk menangani skenario faktual baru, dan apakah klasifikasi konflik baru diperlukan.
Dewasa  ini International  Committee  Red  Cross  Committee (selanjutnya disingkat ICRC) mengeluarkan pendekatan baru mengenai NIAC dan IAC. Kedua hukum  tersebut  dapat  berlaku  secara  parallel. 13 Misalnya  untuk  situasi  ketika pihak ketiga mengintervensi konflik NIAC dengan memberikan dukungan kepada pihakpihak bukan negara, dimana pihak ketiga itu tidak mempunyai overall control terhadap pihakpihak bukan negara , maka situasi ini dapat diklasifikasikan sebagai
13 Tristan Ferraro, The ICRC’s Legal Position on the Notion of Armed Conflict Involving Foreign Intervention and on Determining the IHL Applicable to This Type of Conflict (International Review of the Red Cross 2016).[1251].
konflik bersenjata dengan spesifikasi hukum ganda ( armed conflict with a double legal classification) karena hukum IAC dan NIAC berlaku secara parallel sesuai dengan  pendekatan  terfragmentasi  yang  dianjurkan  oleh  ICRC.  Namun  apabila pihak ketiga memiliki effective control terhadap pihakpihak bukan negara, maka konflik  tersebut  akan  diklasifikasikan  sebagai  IAC  dan  hukum  yang  berlaku terhadap semua situasi yang terjadi adalah hukum IAC.

## Jenis  Konflik  Bersenjata  dalam  Hukum  Humaniter  Internasional  dan Perkembangannya
HHI,  disebut  juga  sebagai  Hukum  Konflik  Bersenjata  atau jus  in  bello , mengatur tentang sarana dan metode berperang serta perlindungan korban perang.
HHI harus dibedakan dari jus ad bellum atau jus contra bellum yang membicarakan tentang  situasi  dimana  negara  diperbolehkan  menggunakan  kekuatan  militernya terhadap negara lain atau dengan kata lain tentang keabsahan dari suatu konflik bersenjata.  Sementara  itu, jus  in  bello membicarakan  tentang  apa-apa  saja  yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh para pihak dalam  konflik.  Oleh  karenanya,  tujuan  dari  HHI  bukanlah  untuk  mencapai kedamaian,  melainkan  lebih  bertujuan  untuk  mengatur  konflik  bersenjata  ketika konflik  telah  dimulai,  terlepas  dari  sah  atau  tidaknya  konflik  tersebut.  HHI memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang masuk dalam kelompok orang yang dilindungi selama berlangsungnya perang serta membatasi sarana dan cara berperang yang boleh digunakan. 14
Konflik  bersenjata sendiri  dalam  HHI  dibagi  menjadi dua,  yakni  IAC  dan NIAC. Pengelompokan konflik ini diperlukan karena rezim hukum IAC dan NIAC berbeda dan ditujukan.
14 Jean-Marie  Henckaerts  dan  Louise  Doswald-Beck,  ‘Study  on  Customary  International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict’, (2005) Volume 87 Nomor 857 International Review of the Red Cross.[3].

## Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter

## Pengelompokan Konflik Bersenjata

## 1. International Armed Conflict
IAC adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. Selain  itu  yang  termasuk  juga  dalam  IAC  peristiwa  pendudukan  sebagian maupun keseluruhan wilayah suatu negara oleh negara lain, sekalipun tidak ada perlawanan bersenjata dalam pendudukan tersebut.

## 2. Non-International Armed Conflict
NIAC adalah konflik bersenjata yang terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir.

## Perkembangan dalam Pengelompokan Jenis Konflik Bersenjata
Pada perkembangannya, terdapat dua jenis konflik baru yang akan dijelaskan, yakni internationalized  internal  armed  conflict atau  konflik  bersenjata  internal yang diinternasionalisasi 15 dan armed conflict with double legal classification atau konflik bersenjata dengan spesifikasi hukum ganda. 16

## 1. Internationalized Internal Armed Conflict
Konvensi  Jenewa  1949  maupun  Protokol  I  dan  Protokol  II  1977  tidak mengandung ketentuan khusus untuk IIAC. Sehingga untuk menentukan hukum apa yang berlaku dalam IIAC diserahkan kepada praktik negara dan doktrin hukum. Hingga saat ini belum ada kesimpulan yang disepakati bersama, mengingat dalam IIAC penuh dengan kompleksitas hukum. 17
suatu NIAC yang mendapat intervensi internasional akan berubah sifatnya menjadi  internasional,  yang  kemudian  disebut  sebagai  IIAC.  Intervensi  yang dimaksud dalam hal ini haruslah intervensi langsung, artinya negara pihak ketiga terlibat secara langsung dengan cara penurunan angkatan bersenjatanya ke medan
15 NN  ‘International  Humanitarian  Law  and  the  challenges  of  contemporary  armed  con- flicts’, (2011) Report document prepared by the ICRC in the 31st International Conference of the Red Cross and red Crescent.[8].
16 Dr. Tristan Ferraro, op. cit.
17 Dietrich  Schindler, ‘International  Humanitarian  Law  And  Internationalized  Internal Armed Conflicts’ (University of Basel Library 2017).[255].
pertempuran.  Negara  pihak  ketiga  tersebut  juga  harus  bertindak  atas  nama  atau membantu  pihak  dalam  konflik.  Rezim  hukum  yang  berlaku  dalam  IIAC  akan otomatis menjadi IAC dan berlaku bagi semua pihak dalam koflik.
2. Armed Conflict with Double Legal Classification
Menurut  ICRC  istilah  IIAC  bukan  suatu  terminologi  hukum  dan  tidak berujung  pada  adanya  suatu  kategori  ketiga  dalam  jenis  konflik  bersenjata.
Istilah IIAC hanya mendeskripsikan situasi NIAC dengan dimensi internasional.
Dimensi ini dapat berbentuk:
1. Satu  atau  lebih  negara  ketiga  atau  organisasi  internasional  campur  tangan dalam  mendukung  negara  yang  terlibat  dalam  konflik  bersenjata  melawan kelompok bersenjata terorganisir;
2.  Satu  atau  lebih  negara  ketiga  atau  organisasi  internasional  campur  tangan dalam  mendukung  kelompok  bersenjata  terorganisir  yang  terlibat  dalam konflik bersenjata melawan suatu negara;
3. Kemungkinan kombinasi lain antara situasi poin pertama dan poin kedua. 18
Dari  sudut  pandang  HHI,  situasi  tersebut  dapat  diterjemahkan  dalam  tiga spesifik kasus:
1. Beberapa di antaranya tetap dalam NIAC;
2.  Beberapa lainnya menjadi IAC;
3. Dan beberapa lainnya juga dapat menjadi konflik ‘campuran’, dimana rezim NIAC  dan  IAC  dapat  berlaku  bersamaan  tergantung  pada  sifat  dasar  dari masing-masing pihak dalam konflik.
Oleh  karenanya,  pendekatan  yang  dilakukan  ICRC  ditujukan  untuk menemukan suatu istilah yang konsisten dengan keberlakuan HHI dalam berbagai situasi yang melibatkan intervensi asing dalam suatu konflik bersenjata. Berdasarkan hal ini konflik bersenjata yang melibatkan intervensi asing dilihat hanya sebagai manifestasi, dalam konteks tertentu, dari IAC, NIAC, atau dari keduanya secara paralel, tergantung pada keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang menentukan jenis

## 1358 Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
konflik bersenjata dalam konteks ini adalah jenis-jenis keterlibatan yang dilakukan oleh pihak asing.

## Jenis Konflik Suriah Pasca Limited Strike Amerika Serikat
Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyebut suatu situasi kekerasan bersenjata telah mencapai ambang batas NIAC, yakni (i) level organisasi dari para pihak dalam konflik dan (ii) level intensitas tertentu dari konflik yang terjadi, berikut merupakan gambaran NIAC yang terjadi di Suriah.
a Level Intensitas Konflik Bersenjata Suriah
Konflik bersenjata Suriah dimulai pada tahun 2011 sebagai NIAC, yang dipicu  oleh  demonstrasi Arab Spring . Arab Spring merupakan  sebutan  yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika  Utara,  yang  bertujuan  untuk  menjatuhkan  rezim  berkuasa  di  negara- negara  kawasan  tersebut. 19 Masyarakat  Suriah  memulai  protesnya  terhadap pemerintahan Presiden Assad pada Maret 2011 di Kota Daara. Dalam demonstrasi yang  berjalan  damai  tersebut  masyarakat  menyebutkan  beberapa  isu,  di antaranya mengenai korupsi yang terjadi dalam Pemerintahan Presiden Assad, terbatasnya kebebasan politik, dan tingginya angka pengangguran. Masyarakat juga meminta Presiden Assad untuk turun dari jabatannya mengingat keluarga Assad telah memerintah Suriah sejak Hafez al-Assad menjadi Presiden Suriah pada tahun 1971 dan mendirikan pemerintahan otoriter di Suriah.  Masyarakat menyebut  demonstrasi  yang  dilakukan  sebagai  revolusi  menjatuhkan  tiran.
Sebaliknya  Pemerintah  Suriah  menganggap  itu  sebagai  pembangkangan  dan pengkhianatan.
Akhirnya setelah demonstrasi pada Maret 2011, pemerintahan Presiden Assad mengerahkan pasukan bersenjata, termasuk unit-unit mekanik dan lapis baja untuk pertama kalinya pada April 2011. Situasi semakin memanas ketika Pemerintah mencoba meredam perbedaan pendapat yang ada dengan kekerasan.
Penurunan  pasukan  bersenjata  ini  mengakibatkan  demontrasi  dan  protes- protes menyebar ke wilayah lain di Suriah. Pemerintah juga mulai mendapat perlawanan  bersenjata  ketika  sekelompok  desertir  dari  Angkatan  bersenjata suriah  membentuk  suatu  kelompok  bersenjata  yang  menamakan  diri  mereka sebagai Free Syrian Army (selanjutnya  disebut  FSA)  dan  bertujuan  untuk menggulingkan Presiden Assad dari tampuk kekuasaannya. Pada tahun-tahun selanjutnya,  banyak  bermunculan  kelompok  bersenjata  lain  yang  ikut  serta dalam NIAC Suriah, yakni Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), United National Army (UNA), Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), The Syrian Democratic Forces (SDF), dan Ahrar al-Sham.
Pertempuran sporadis pertama antara angkatan bersenjata Suriah dan FSA dilaporkan  terjadi  pada  September  dan  Oktober  2011. 20 Selanjutnya  strategi utama  pemerintah  dalam  menghadapi  demonstrasi-demonstrasi  yang  terjadi yakni dengan melakukan pengepungan terhadap kota-kota, dengan harapan agar demonstrasi tidak semakin meluas. Operasi pembubaran massa yang dilakukan juga selalu menggunakan senjata berat, seperti tank dan artileri. 21 Kekerasan yang semakin intensif menyebabkan peningkatan pesat jumlah pengungsi Suriah dan puluhan ribu orang menjadi Pengungsi Internal atau Internally Displaced People. 22 Pada Februari 2012, United Nations
Independent Commission of Inquiry dalam laporannya mendokumentasikan bahwa pemboman dan penembakan dengan senjata berat yang dilakukan oleh pemerintah  berakibat  pada  kehancuran  masif  rumah-rumah  dan  infrastuktur di  Suriah.  Setelah  kegagalan  rencana  perdamaian  dan  genjatan  senjata  yang diperantai oleh PBB pada Juni 2012, konflik menyebar ke daerah-daerah lain di sekitar Damaskus dan Aleppo serta terjadi secara terus-menerus.
20 Associated Press, ‘Cracks in the Army’ (The Economist, 2011) <https://www.economist. com/middle-east-and-africa/2011/10/29/cracks-in-the-army>. accessed 14 Agustus 2019.
21 Lt Col S. Edward Boxx, USAF, ‘Observations on the Air War in Syria’, (2013) Air & Space Power Journal .[115].
22 Erika Solomon, ‘As Syria bleeds, neighbors brace for refugees’ (The Reuters) <https:// www.reuters.com/article/us-syria-refugees-idUSTRE81919W20120210>.  accessed  14  Agustus 2019.

## Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
b Level Organisasi Pihak dalam Konflik Bersenjata Suriah
Serangkaian  faktor  indikatif  digunakan  untuk  menilai  apakah  suatu kelompok bersenjata telah memenuhi ambang level organisasi yang ditentukan, seperti keberadaan struktur komando dan aturan serta makanisme pendisiplinan, kemampuan  untuk  mendapatkan,  mengangkut  dan  mendistribusikan  senjata, kemampuan untuk merancanakan, mengkoordinasikan dan melakukan operasi militer, serta kemampuan untuk bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan.
Sementara itu otoritas pemerintah dianggap telah memiliki Angkatan bersenjata yang memenuhi level organinasi yang ditentukan.
Kelompok bersenjata yang pertama kali muncul dalam konflik bersenjata Suriah  adalah  FSA,  yang  dibentuk  pada  Juli  2011  oleh  sekelompok  desertir angkatan bersenjata Suriah. Pada 2012, FSA membuat kode etiknya. FSA juga mengeluarkan beberapa pernyataan dan deklarasi unilateral, salah satunya yaitu pernyataan zona demilitarisasi untuk wilayah sekolah dan rumah sakit. Pada 2017 para pemimpin dari empat brigade FSA menandatangani Geneve Call’s Deeds  of  Commitment  protecting  children  in  armed  conflict yang melarang penggunaan Tentara Anak, kekerasan seksual, dan diskriminasi gender.
Dalam usahanya untuk membentuk struktur komando di antara brigade FSA,  pada  2012  FSA  membentuk The  Supreme  Military  Council .  FSA  juga memiliki kemampuan untuk dapat menjalankan operasi militer, terbukti dengan berhasilnya FSA merebut kota Bosra al-Sham dari pasukan pemerintah Suriah pada Maret 2015 setelah pertempuran intens selama 4 hari.
Dengan pertempuran yang semakin intensif, ICRC mengumumkan pada Juli  2012  bahwa  situasi  di  Suriah  telah  mencapai  ambang  NIAC 23 sehingga pertempuran yang terjadi antara Angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok- kelompok  bersenjata  harus  diatur  dengan  Hukum  Humaniter  Internasional. Hingga  saat  ini,  muncul  banyak  kelompok  bersenjata  lainnya  yang  juga bertempur  malawan  otoritas  pemerintah.  Konflik  yang  terjadi  cenderung
23 ICRC, ‘Syria: ICRC and Syrian Arab Red Crescent maintain aid effort amid increased fighting’ (Operational Update, 2012).
regional.  Sebagian  besar  kelompok  bersenjata  beroperasi  di  berbagai  daerah dengan  tingkat  intensitas  yang  berbeda-beda,  terkadang  di  antara  kelompok tersebut saling bekerja sama dan terkadang pun saling melawan satu sama lain. Aliansi antara kelompok bersenjata yang terbentuk sangat dinamis dan sering berubah,  berkontribusi  terhadap  hilang  dan  timbulnya  kelompok  bersenjata maupun terhadap penggabungan antara kelompok tersebut.
Sehingga terdapat beberapa NIAC yang tumpah tindih terjadi di Suriah. Pasukan  pemerintah  dan  aliansinya  terlibat  dalam  NIAC  melawan  beragam kelompok-kelompok bersenjata. Terdapat juga NIAC paralel antara kelompok- kelompok bersenjata berbeda, misalnya antara Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), United National Army (UNA), Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), Ahrar al- Sham, dan The Syrian Democratic Forces (SDF). 24

## Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata Suriah
Perang Saudara di Suriah yang terjadi sejak 2011 menarik banyak perhatian dunia internasional. Penggunaan kekuatan bersenjata antara Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisir mengakibatkan banyaknya korban, baik bagi pihak yang berperang maupun bagi penduduk sipil. Intensitas peperangan yang semakin naik, dilihat dengan tingginya jumlah korban jiwa dan jumlah pengungsi Suriah,  juga  meningkatkan  kesadaran  dunia  internasional  akan  apa  yang  sedang terjadi di Suriah. Khususnya dalam hal ini, negara-negara besar, baik yang mempunyai kepentingan  politik  maunpun  tidak,  juga  menunjukkan  antusiasme  tinggi  dalam Konflik Suriah. Salah satu dari negara-negara tersebut ialah Amerika Serikat.
1. Keterlibatan tidak langsung Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata Suriah Ketertarikan Amerika Serikat terhadap Konflik Suriah dapat dilihat bahkan sejak awal mula konflik pecah antara pemerintah dan kelompok bersenjata. Agustus 2011  merupakan  pertama  kalinya  Presiden  Barack  Obama  meminta  Presiden
24 NN, ‘Non-International Armed Conflicts in Syria’ (Geneve Academy) <http://www.ru- lac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-syria#collapse1accord>,  accessed 19 September 2019.

## 1362 Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
Suriah Bashar al-Assad untuk mengundurkan diri. Tidak hanya Presiden Obama, pemimpin negara-negara Uni Eropa juga menyatakan bahwa Assad harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah ditolak mentah-mentah sebagai seorang pemimpin dari Rakyat Suriah. Di antaranya yaitu Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis dan Kanselir Jerman. Selain meminta Assad untuk mundur, Presiden Obama juga mengeluarkan Perintah Eksekutif yang membekukan segala aset Pemerintah Suriah di Amerika Serikat dan melarang penduduk Amerika Serikat untuk terlibat dalam transaksi apapun yang melibatkan Pemerintah Suriah. 25 segala upaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah ditujukan untuk mempersempit ruang gerak Assad.
Aktivitas  Amerika  Serikat  di  Suriah  pada  awalnya  untuk  berfokus  pada perang  melawan  terorisme  yakni  melawan  ISIS 26 yang  pada  saat  itu  sedang berkembang  massif  di  kawasan  Iraq  dan  Suriah.  Pada  bulan  September  2014, Amerika Serikat memulai serangan udara di Suriah, dengan tujuan untuk mencegah ISIS menggunakan Suriah sebagai basis operasinya dan mempersempit ruang gerak ISIS. Amerika Serikat juga mulai memberikan bantuan dan pelatihan kepada pihak oposisi. Sejak 2015, lebih dari 2.000 personel Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengadakan  program-program  penyediaan  logistik  dan  pelatihan,  salah  satunya yakni  operasi  “ advise  and  assist ”  untuk  pasukan  mitra  Amerika  Serikat  dalam melawan  ISIS. 27 Operasi  tersebut  dilakukan  terhadap  SDF  untuk  wilayah  utara dan timur Suriah, sementara untuk wilayah barat daya operasi tersebut dilakukan terhadap kelompok militant Maghawir al Thawra. 28 Segala kegiatan-kegiatan ini dilakukan Amerika Serikat dengan tujuan untuk melawan terorisme, melindungi Amerika Serikat dan mitra-mitranya dari ancaman teroris yang berbasis di Suriah, dan untuk mengusahakan adanya situasi kondusif agar dapat menyelesaikan konflik
25 Jason Ukman, ‘Obama: Syrian President Assad must step down’ (The Washington Post, 2011), <www.washingtonpost.com/obama-syrian-president-assad-must-step-down/2011/08/18/. html>. accessed 1 Oktober 2019.
26 Carla E. Humud, Christopher M. Blanchard, dan Mary Beth D. Nikitin, ‘ Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response’ (Congressional Research Service 2019).[5].
27 ibid.
yang terjadi di Suriah. 29 Amerika Serikat mengklaim bahwa pasukannya tidak akan terlibat dalam konfrontasi militer secara langsung kecuali hal itu diperlukan untuk perlindungan diri ( self-defence ).
2.  Keterlibatan secara langsung Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata Suriah Sejak  awal  bermulanya  konflik  di  Suriah  hingga  awal  tahun  2017,  belum pernah  terjadi  konfrontasi  secara  langsung  antara  Amerika  Serikat  dan  Suriah. Amerika  Serikat,  melalui  Presiden  Obama,  hanya  mengeluarkan  pernyataan- pernyataan  politik  bahwa Amerika  Serikat  mengutuk  tindakan  Suriah  di  bawah kepemimpinan Presiden Assad. Amerika Serikat juga memberikan bantuan kepada warga sipil korban terdampak perang berupa bahan pokok seperti makanan serta memberikan  dukungan  terhadap  aktivis-aktivis  HAM  di  Suriah.  Namun  tetap saja bantuan-bantuan itu hanyalah sebatas bantuan politik. Sementara, penurunan pasukan dan peluncuran serangan udara di Suriah dilakukan Amerika Serikat hanya dalam tujuannya untuk memberantas terorisme, yang dalam hal ini ISIS, dan bukan untuk melawan Pemerintah Suriah.
Serangan rudal yang dilakukan oleh Amerika Serikat menandai keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di Konflik Suriah. Amerika Serikat mengklaim bahwa  serangan  yang  dilakukan  bertujuan  tidak  lain  dan  tidak  bukan  untuk menghukum  Pemerintah  Suriah  atas  tindakannya  menggunakan  senjata  kimia. Namun terlepas dari alasan Amerika Serikat mengambil keputusan untuk menyerang Suriah,  fakta  bahwa  terdapat  penggunaan  kekuatan  bersenjata  oleh  Angkatan Bersenjata Amerika Serikat terhadap Angkatan Bersenjata Suriah tidak terelakkan.
Status Konflik Bersenjata di Suriah setelah Limited Strike Amerika Serikat
1. Karakteristik Limited Strike
Limited  Strike dapat  diartikan  sebagai  sebuah  serangan  terbatas  yang diluncurkan  hanya  untuk  suatu  tujuan  tertentu.  Terbatas  yang  dimaksud  dalam hal ini adalah serangan tersebut tidak ditujukan untuk dilaksanakan secara terus

## 1364 Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
menerus,  hanya  dilakukan dalam batasan-batasan yang  sudah  ditentukan. Untuk kasus Amerika Serikat dan Suriah, limited strike yang diluncurkan pada April 2017 dan April 2018 hanya dilakukan untuk menanggapi penggunaan senjata kimia yang berulang-ulang kali dilakukan oleh Presiden Assad di Idlib serta Douma. President Trump  sendiri  mengklaim  bahwa limited  strike yang  diluncurkan  merupakan  ‘ a strong deterent ’  atau  sebagai  sebuah  tindakan  yang  tepat  untuk  mencegah  dan menghalangi Suriah untuk tidak menggunakan senjata kimia. Jika di kemudian hari Suriah  kembali  menggunakan  senjata  kimia, limited  strike serupa  akan  kembali dilakukan untuk memastikan Suriah benar-benar jera.
2.  Kontrol Keseluruhan Amerika Serikat terhadap OAG di Konflik Suriah
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bisa dilihat sebagai suatu keterlibatan Amerika Serikat dalam NIAC yang pada saat itu tengah terjadi di Suriah. Namun tidak semua keterlibatan pihak asing dalam suatu NIAC dapat berimplikasi  pada  keberlakuan  HHI  dalam  konflik  yang  dimaksud.  Secara  garis besar,  keterlibatan  tersebut  haruslah  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap  salah satu pihak dalam NIAC atau sebagai bentuk dari kontrol keseluruhan pihak asing terhadap salah satu pihak NIAC.  Ada tidaknya kontrol keseluruhan dapat dilihat dengan  adanya  kemampuan  dari  pihak  asing  untuk  mengkoordinasi  ataupun membantu dalam perencanaan umum dari aktivitas militer OAG yang didukung, dan tidak hanya dengan membantu secara finansial maupun politik. Ketika suatu OAG  ternyata  berada  di  bawah  kontrol  keseluruhan  dari  negara  asing,  maka negara asing tersebut memiliki tanggung jawab negara dalam aktivitas militer yang dilakukan oleh OAG.
Dalam kasus Amerika Serikat, pernyataan-pernyataan politik yang mengutuk tindakan  Presiden Assad  maupun  pemberian  bantuan  terhadap  warga  sipil  serta aktivis-aktivis  HAM  di  Suriah  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  bentuk  dukungan politik Amerika Serikat untuk melengserkan Presiden Assad. Sementara beberapa tindakan lainnya, seperti operasi “ advise and assist ” yang dilaksanakan terhadap SDF bisa dikatakan sebagai dukungan militer dalam bentuk pemberian pelatihan kepada  OAG.  Amerika  telah  menyatakan  bahwa  operasi  ini  dilakukan  untuk
melawan ISIS yang semakin berkembang di Suriah. Dan hal ini merupakan agenda Amerika dalam perangnya melawan terorisme.
Dari fakta-fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa Amerika Suriah memegang kontrol keseluruhan terhadap SDF. Sebagai rujukan, dalam kasus Tadic, Yugoslavia dikatakan  memiliki  kontrol  keseluruhan  terhadap  Pasukan  Serbia  Bosnia  dalam bentuk pemberian bantuan dan dukungan finansial, logistik, dan partisipasi dalam memberikan arahan umum, koordinasi dan pengawasan dari aktivitas serta operasi yang dilakukan oleh Pasukan Serbia Bosnia. Hal ini cukup untuk membuktikan adanya kontrol keseluruhan. Negara asing tidak diharuskan memberikan perintah langsung secara spesifik, kemampuan memberikan arahan secara umum saja sudah cukup. Melihat fakta-fakta yang ada dalam hubungan antara Amerika Serikat dan SDF, program pelatihan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap rekrutmen SDF  serta  keikutsertaan  Amerika  Serikat  dalam  aktivitas  SDF  dapat  dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan dan pengawasan operasi militer SDF. Amerika Serikat sebagai pihak yang memberi pelatihan dan saran kepada SDF memiliki andil dalam memberikan arahan umum kepada SDF. Amerika Serikat juga memberikan bantuan finansial dan logistik kepada SDF. Hanya saja, pemberian bantuan ini diberikan oleh Amerika Serikat dalam agendanya melawan ISIS dan bukan untuk melawan Pemerintah Suriah.
Dengan  demikian,  pada  akhirnya Amerika  Serikat  tidak  memiliki  kontrol keseluruhan terhadap OAG dalam NIAC Suriah karena dukungan yang diberikan tidak berada dalam konteks NIAC yang tengah terjadi. Untuk itu, dukungan Amerika Serikat terhadap OAG tidak dapat berimplikasi pada keberlakuan HHI di Suriah. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.
3. HHI yang berlaku dalam Konflik Suriah
Terlepas  dari  keabsahan  dari limited  strike ,  terdapat  fakta  yang  tidak terelakkan  bahwa  Amerika  Serikat  telah  menggunakan  kekuatan  bersenjata terhadap Suriah. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, IAC yang dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 2 adalah situasi dimana terdapat perbedaan apa pun yang

## Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
timbul antara dua negara dan mengarah pada intervensi angkatan bersenjata. 30 H.P Gasser juga mengatakan bahwa ketentunan IAC akan tetap berlaku walaupun tidak terdapat perlawanan dari negara yang diserang. Meskipun kedua maupun salah satu negara tidak menyadari pihaknya sedang dalam situasi peperangan, hal ini tidak menghentikan para pihak untuk memberlakukan ketentuan IAC. Durasi maupun intensitas  peperangan  tidak  termasuk  dalam  faktor  indikatif  untuk  menentukan adanya  IAC.  Selama  terdapat  tindakan  peperangan,  maupun  hanya  sekali,  dan terdapat korban atau kerugian dari salah satu pihak, hubungan antara kedua negara akan diatur dengan ketentuan IAC.
Mengingat  sifat  dari limited  strike adalah  serangan  yang  ditujukan  untuk diluncurkan secara terbatas, hal tersebut tetap tidak membuat Amerika Serikat dapat mengelak dari memberlakukan ketentuan IAC dalam hubungannya dengan Suriah. Natur  dari limited  strike tidak  relevan  dalam  hal  ini.  Situasi  perang  merupakan situasi yang dinamis. Sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan terhadap Suriah.
Berhubungan  dengan  NIAC  yang  tengah  terjadi  di  Suriah, limited  strike tidak  membuat  Amerika  Serikat  menjadi  pihak  dalam  NIAC  tersebut  ataupun menginternasionalisasikan  NIAC  hingga  berubah  statusnya  menjadi  IAC. Adalah dua hal yang berbeda konteks antara limited strike dan NIAC di Suriah.
Amerika Serikat sebelumnya menyatakan bahwa serangan rudal atas Suriah tidak dimaksudkan  untuk  memulai  peperangan  dengan  Suriah  maupun  pasukan  pro Suriah. Limited  strike tersebut  dilakukan  untuk  ‘menghukum’  tindakan  Suriah menggunakan senjata kimia dan dengan harapan agar Suriah jera untuk kembali menggunakan senjata kimia. Amerika Serikat tidak akan menjadi pihak baru dalam NIAC yang tengah terjadi di Suriah. Hanya saja, jika di kemudian hari Amerika Serikat  memutuskan  untuk  menggunakan  program  semacam  program advice and assist, dimana  program  ini  dapat  dimanifestasikan  sebagai  bentuk  kontrol keseluruhan Amerika Serikat tergadap OAG dalam NIAC, untuk secara langsung
30 J. Pictet , Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (ICRC 1952).[32].
melawan Pemerintah Suriah, maka Amerika Serikat bisa dikatakan sebagai pihak baru dalam NIAC. Aturan hukum yang akan berlaku antara Amerika Serikat dan Suriah akan diatur dengan ketentuan IAC, namun untuk hubungan antara Suriah dengan OAG akan tetap diatur dengan ketentuan NIAC. Namun hingga saat ini Amerika Serikat masih belum dapat dikatakan sebagai pihak baru dalam NIAC.
Limited strike oleh Amerika Serikat pada April 2017 menandai munculnya sebuah konflik IAC baru yang muncul antara Amerika Serikat dan Suriah sekaligus sebagai penanda keberlakuan HHI di antara keduanya. Limited strike pada April 2018 merupakan serangan lanjutan dalam konflik tersebut. Sehingga akan berlaku ketentuan  IAC  dan  ketentuan  lain  yang  berhubungan  dengan  IAC  dalam  situasi antara kedua negara.
Setidaknya akan ada dua jenis konflik yang terjadi di Suriah secara bursamaan, yakni konflik NIAC antara Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok OAG dan konflik IAC antara Suriah dengan Amerika Serikat. Antara Pemerintah Suriah dan OAG, pihak-pihak dalam NIAC tersebut harus taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ketentuan Umum Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol II 1977, serta pada hukum kebiasaan dalam HHI. Sementara itu, antara Suriah dan Amerika Serikat akan taat pada seluruh ketentuan HHI. Walaupun Suriah ataupun Amerika Serikat membantah situasi konflik di antara keduanya, keberlakuan HHI khususnya  ketentuan  IAC  perlu  untuk  ditegakkan.  Hal  ini  untuk  menghindari adanya  tindakan  semena-mena  dari  kedua  belah  pihak  dalam  menggunakan kekuatan militernya. Tindakan peperangan yang dilakukan oleh keduanya di masa yang akan datang harus sesuai dengan ketentuan sarana dan metode berperang yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I 1977.

## Kesimpulan
Jenis  konflik  bersenjata  dalam  HHI  dikelompokkan  berdasarkan  sifat internasional maupun non-internasional dari konflik yang terjadi. Konvensi Jenewa 1949 telah membagi konflik bersenjata menjadi dua, yaitu IAC dan NIAC. Pada perkembangannya, dua jenis konflik dirasa tidak cukup untuk menjawab konflik

## 1368 Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
bersenjata kontemporer, dimana sering kali terdapat campur tangan negara asing dalam NIAC yang tengah terjadi di suatu negara. Menyimpulkan konflik semacam itu  menjadi  IAC  sepenuhnya  juga  bukan  merupakan  sebuah  penyelesaian  yang tepat. Untuk itu, perlu diperkenalkan sebuah pendekatan baru untuk menentukan HHI yang berlaku dalam hal terdapat keterlibatan pihak asing dalam suatu NIAC. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan terfragmentasi, yang dilakukan dengan menelaah hubungan bilateral antara tiap-tiap pihak dalam konflik.
Berdasarkan  pendekatan  terfragmentasi  yang  telah  dilakukan,  setidaknya terdapat dua jenis konflik yang terjadi di Suriah. NIAC antara Pemerintah Suriah dan  kelompok  OAG  akan  tetap  berlangsung.  Campur  tangan  Amerika  Serikat dalam  pemberian  dukungan  terhadap  OAG  tidak  dapat  menjadikan  Amerika Serikat sebagai pihak baru dalam NIAC yang tengah terjadi karena dukungan yang diberikan tidak dalam konteks NIAC antara Suriah dan OAG. Namun, serangan rudal  yang  diluncurkan  oleh  Amerika  Serikat  pada  April  2017  dapat  dianggap sebagai  suatu  tindakan  permusuhan  dari Amerika  Serikat  kepada  Suriah.  Segala penggunaan kekuatan militer dari suatu negara terhadap negara lain cukup untuk memberlakukan  ketentuan  IAC  antara  kedua  negara  tersebut.  Sehingga  dimulai pada April 2017, terdapat IAC antara Amerika Serikat dan Suriah.

## Daftar Bacaan

## Buku
Asep Darmawan , Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan dalam Hukum Humaniter:  Kumpulan  Tulisan (Pusat  Studi  Hukum  Humaniter  dan  HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2005).
Dietrich Schindler, International Humanitarian Law And Internationalized Internal Armed Conflicts (University of Basel Library 2017).
Douglas Lovelace Jr., Terrorism: Commentary on Security Documents Volume 143: The Evolution of the Islamic State (Oxford University Press 2016).
Gondra Yumitro, Kudeta Mesir dan Konflik Palestina (Gre Publishing 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).
H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford University Press 1972).
H.P. Gasser, International Humanitarian Law: an Introduction, in: Humanity for All: the International Red Cross and Red Crescent Movement, H. Haug (ed.) (Paul Haupt Publishers 1993).
I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media 2016).
J.  Pictet, Commentary  on  the  Geneva  Convention  for  the  Amelioration  of  the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (ICRC 1952).
Marthias Herdegen, Volkerrecht (Beck 2013).
Michel Voelckel, Faut-il encore déclarer la guerre? (Annuaire français de droit international Vol. 37 1991).
Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict (ICRC 1992).
Robert  Kolb  dan  Sylvain  Vite, The  Application  of  International  Humanitarian Law and Human Rights to International Organizations: Peace Forces and Transitional Civilian Administrations (Bruylant 2005).
Setyo Widagdo et al, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional (Universitas Brawijaya Press 2019).
Tristan  Ferraro, The  ICRC’s  Legal  Position  on  the  Notion  of  Armed  Conflict Involving Foreign Intervention and on Determining the IHL Applicable to This Type of Conflict (International Review of the Red Cross 2016).
Yoram  Dinstein, War,  Aggression  and  Self-Defence,  5th  edition (Cambridge University Press).

## Jurnal
D. Schindler, “The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols”, (1979) RCADI Vol. 163.
Christopher  Greenwood,  ‘The  Concept  of  War  in  Modern  International  Law’,
(1987) International and Comparative Law Quarterly Vol. 36 No. 2.
Jean-Marie  Henckaerts  dan  Louise  Doswald-Beck,  “Study  on  Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict ” (2005) International Review of the Red Cross Volume 87 Nomor 857.

## 1370 Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
Lt Col S. Edward Boxx, USAF, “Observations on the Air War in Syria”, (2013) Air & Space Power Journal.
Noelle Higgins, “The Application of International Humanitarian Law to Wars of National Liberation” , (2004) Journal of Humanitarian Assistance.
Sanath Wijesinghe, “The Dichotomy of International and Non-international Armed Conflicts  in  International  Humanitarian  Law:  Contemporary Application”, (2016) ’Manurawa’ Human Rights Law Journal.
T. Meron, “Humanization of Humanitarian Law”, (2000) The American Journal of International Law Vol.94 No.2.

## Laporan
Eritrea-Ethiopia  Claims  Commission, Jus Ad  Bellum,  Ethiopia’s  Claims (Partial Award 2005).
Carla  E.  Humud,  Christopher  M.  Blanchard,  dan  Mary  Beth  D.  Nikitin, Armed Conflict  in  Syria:  Overview  and  U.S.  Response (Congressional  Research Service 2019).
NN, Report  on  the  Alleged  Use  of  Chemical  Weapons  in  the  Ghouta  Area  of Damascus on 21 August 2013 (United Nations 2013).
Dietrich Schindler, International Humanitarian Law and Internationalized Internal Armed Conflicts (International Review of the Red Cross 1982).
NN, Note  by  The  Director-General:  Progress  in  the  elimination  of  the  Syrian chemical weapons programme (OPCW 2017).

## Artikel
Niklas Nováky, The US-led missile strikes in Syria (Wilfried Martens Centre for European Studies 2018).
Thomas Daffern, Why We Need a Peace Policy for Syria (IIPSGP 2013).

## Laman
Al Jazeera News, ‘Syria’s civil war explained from the beginning’ <https://www. aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966. html> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.
Associated Press, ‘A look at US involvement in Syria’ <https://www.thenational.
ae/world/mena/a-look-at-us-involvement-in-syria-1.721352>  diakses  pada tanggal 26 Agustus 2018.
Associated Press, ‘Cracks in the Army’ <https://www.economist.com/middle-east- and-africa/2011/10/29/cracks-in-the-army> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.
Erika  Solomon,  ‘As  Syria  bleeds,  neighbors  brace  for  refugees’  <https://www. reuters.com/article/us-syria-refugees-idUSTRE81919W20120210>  diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.
Jason  Ukman,  ‘Obama:  Syrian  President  Assad  must  step  down’  <www. washingtonpost.com/obama-syrian-president-assad-must-step- down/2011/08/18/.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
Michael Gordon, ‘Dozens of U.S. Missiles Hit Air Base in Syria’ <https://www. nytimes.com/2017/04/06/world/middleeast/us-said-to-weigh-military- responses-to-syrian-chemical-attack.html>  diakses  pada  tanggal  20 November 2019.
Nadia Khomami dan Jamie Grierson, ‘Key details about Donald Trump’s decision to launch missile strike on airbase allegedly linked to deadly civilian gas attack’ <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/07/us-airstrikes-on-syria- donald-trump-what-we-know-so-far>  diakses  pada  tanggal  26  November 2019.
Paul. D. Shinkman, ‘Obama Unveils New Islamic State Strategy’ <https://www. usnews.com/news/articles/2014/09/10/obama-unveils-new-islamic-state- strategy> diakses pada tanggal 5 November 2019.
Spencer Ackerman,  ‘US  military  special  forces  pictured  aiding  Kurdish  fighters in  Syria’  <https://www.theguardian.com/world/2016/may/26/us-military- photos-syria-soldiers-fighting-isis> diakses pada tanggal 28 November 2019.
Tim Eaton, ‘Six decisive points that changed Syria’s <https://www.bbc.com/news/ world-middle-east-39233357> diakses pada tanggal 26 November 2019.
Geneve  Academy,  ‘Non-International  Armed  Conflicts  in  Syria’,  <http:// www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in- syria#collapse1accord> diakses pada tanggal 19 September 2019.
OPCW,  ‘Syria’s  Accession  to  the  Chemical  Weapons  Convention  Enters  into Force’ <https://www.opcw.org/media-centre/news/2013/10/syrias-accession- chemical-weapons-convention-enters-force> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

## Amri Rahayu: Keberlakuan Hukum Humaniter
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--