## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA BALIKPAPAN
Arfiansyah 1 1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com
Abstract
This study aims to find out, analyze, and explain the accuracy of the target group  and  affordability  of  the  MBR  in  Balikpapan  City  flat  and  the influence  of  factors  in  the  implementation  of  the  rusunawa  development program,  which  causes  a  high  coverage  of  residential  apartments  in Balikpapan City. This research method uses a quantitative method with a formative  evaluation  approach  and  descriptive  statistical  data  analysis which  is  presented  in  the  form  of  ordinary  tables  and  frequency distribution tables. Test the validity and reliability using the SPSS 16.0 for Windows  application.  The  results  of  the  study  showed  that  the implementation of a flat building development program in Balikpapan City was not as targeted as the target group, namely the MBR because it was inhabited by capable citizens or not the MBR of 38.09%.
Keyword: Evaluation, Development, Rusunawa
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan ketepatan  kelompok  sasaran  (target  group)  dan  keterjangkauan  bagi MBR  di  rusunawa  Kota  Balikpapan  dan  pengaruh  faktor-faktor  dalam pelaksanaan  program  pembangunan  rusunawa  sehingga  menyebabkan tingginya  cakupan  penghunian  rusunawa  di  Kota  Balikpapan.  Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan evaluasi  formatif  dan  analisis  data  secara  statistik  deskriptif  yang disajikan  dalam  bentuk  tabel  biasa  dan  tabel  distribusi  frekuensi.  Uji validitas  dan  reliabilitas  menggunakan  aplikasi  program  SPSS  16.0  for Windows.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program pembangunan  rusunawa  di  Kota  Balikpapan  belum  tepat  sasaran sebagaimana  kelompok  sasaran  (target  group)  yaitu  MBR  karena  dihuni oleh warga mampu atau bukan MBR sebesar 38,09%.
Kata Kunci : Evaluasi, Pembangunan, Rusunawa
Pendahuluan
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  warga  negara  (Undang- Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2014).  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  28  H  ayat  (1)  menegaskan  bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Hak  untuk  bertempat tinggal  tersebut  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk  bertempat  tinggal  serta  berkehidupan  yang  layak.  Sedangkan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, pada

## Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan……..………………………………. (Arfiansyah)
pasal  129  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  menempati,  menikmati, dan/atau  memiliki/memperoleh  rumah  yang  layak  dalam  lingkungan  yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Salah satu upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam memenuhi angka backlog sebagaimana  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  :  7  Tahun 2011  tentang  Rumah  Susun  adalah  melalui  pembangunan  rumah  susun sederhana  sewa  (rusunawa)  dengan  kelompok  sasaran  ( target  group )  bagi MBR.  Hingga  akhir  tahun  2015,  Pemerintah  Kota  Balikpapan  telah mengoperasikan  4 Twin  Block (TB)  yang  pengelolaannya  dilaksanakan  oleh Dinas  Tata  Kota  dan  Perumahan  Kota  Balikpapan  melalui  Unit  Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Kota Balikpapan.
Suksesnya pelaksanaan program pembangunan rusunawa membutuhkan  keterlibatan  yang  intens  antara  seluruh  pemangku kepentingan  sejak  perencanaan  hingga  pengelolaan.  Dibeberapa  daerah pengelolaan rusunawa cukup mendapatkan kendala,  antara lain :
1. Rusunawa  Tipar  Cakung  Jakarta  Timur  sebagian  dihuni  oleh  warga mampu,  karena  terlihat  deretan  puluhan  mobil  yang  terparkir  di halaman  rusun  antara  lain,  Toyota  Avanza,  Nissan  Grand  Livina,  Honda Jazz, Toyota Innova, hingga Nissan March. Di sejumlah unit juga terlihat sebagian  para  penghuni  memasang air  conditioner (AC).  Tak  hanya  itu, tembok  unit  yang  sebelumnya  hanya  berupa  batako  telah  diubah  oleh penghuni dengan keramik hingga batu alam (sp.beritasatu.com, 2014).
2. Direktur  Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum melaporkan  bahwa    pengelolaan  rusunawa  oleh  Pemerintah  Daerah masih  rendah,  dimana  sampai  akhir  tahun  2013  masih  ada  30% rusunawa  milik  pemerintah  yang  belum  dihuni  dikarenakan  belum tersedianya sambungan air minum dan listrik (finance.detik.com, 2014). Kondisi tersebut diatas berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kota Balikpapan.  Rusunawa  Kota  Balikpapan  sangat  diminati  oleh  masyarakat, dimana tingkat hunian rata-rata mencapai 98% dengan daftar tunggu antara 10%-15%.  Hal  tersebut  mencerminkan  keberhasilan  Pemerintah  Kota Balikpapan  dalam  mengelola  rusunawa  pasca  pembangunan  rusunawa sebagaimana  ketentuan  dalam  perjanjian  kerjasama  hibah  kepada pemerintah.
Tingkat hunian rusunawa yang tinggi tersebut tentu tidak semata-mata karena  faktor  fasilitas  rusunawa  yang  telah  menyediakan  air  dan  listrik, namun  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  lainnya  antara  lain  :  lokasi,  harga sewa  atau  kemampuan  penghuni.  Hasil  observasi  awal  menunjukkan kesesuaian  kelompok  sasaran  ( target  group )  patut  dipertanyakan,  karena disejumlah unit terpasang AC dan terlihat beberapa  mobil yang terparkir di halaman  Rusunawa  Manggar,  Rusunawa  Sepinggan  dan  Rusunawa  Km.  7. Ketidaktepatan  kelompok  sasaran  berarti  telah  mensubsidi  penghuni  yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi dan mengindikasikan bahwa ketiga rusunawa tersebut telah terjadi permasalahan dalam pengelolaan rusunawa.
Untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  ( public  service )  atau  kinerja organisasi  sebagai  salah  satu  e ntry  point menuju  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  ( good  governance )  khususnya  yang  berkaitan  dengan  aspek transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Kota  Balikpapan sebagaimana  amanat  kebijakan  reformasi  birokrasi  yang  ditetapkan  dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010  tentang Grand Design Reformasi Birokrasi  2010-2025  maka  peneliti  mencoba  melakukan  evaluasi pelaksanaan program pembangunan rusunawa di Kota Balikpapan.

## Kerangka Dasar Teori Teori Evaluasi Kebijakan
Evaluasi  adalah  suatu  aktivitas  yang  dirancang  untuk  menimbang manfaat program dan semua proses pemerintahan. Evaluasi bervariasi dalam spesifikasi  kriteria,  teknik  pengukuran,  metode  analisis,  dan  bentuk rekomendasi.  Spesifikasi  kriteria  mengacu  pada  identifikasi  tujuan-tujuan serta kriteria yang harus dievaluasi. Pengukuran mengacu pada pengumpulan informasi  yang  relevan  dengan  tujuan  dan  analisis  adalah  penerapan  dan penggunaan  informasi  yang  dikumpulkan  guna  membuat  kesimpulan, sedangkan  rekomendasi  adalah  suatu  penentuan  mengenai  apa  yang  akan dilakukan selanjutnya (O. Jones, 1994:357).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  39  Tahun  2006  tentang  Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : Evaluasi pada tahap perencanaan ( ex- ante ), Evaluasi pada tahap pelaksanaan ( on-going ), Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan  ( ex-post ).  Program  merupakan  suatu  instrumen  kebijakan,  yang berarti  evaluasi  program  adalah  bagian  dari  evaluasi  kebijakan.  Evaluasi kebijakan  dibagi  dalam  2  (dua)  jenis,  yaitu  evaluasi  formatif  dan  evaluasi sumatif.
Evaluasi formatif dilakukan ketika kebijakan sedang
diimplementasikan  yang merupakan  analisis  tentang  seberapa jauh  program diimplementasikan  dan  apa  kondisi  yang  bisa  meningkatkan  keberhasilan implementasi  (Parson,  2005:549).  Sedangkan  evaluasi  sumatif  berusaha mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada problem yang ditangani (Parson, 2005:552).
Berdasarkan  teori  tersebut  diatas,  penelitian  ini  menggunakan pendekatan evaluasi pada tahap pelaksanaan ( on-going ) atau evaluasi formatif, karena  program  pembangunan  rusunawa  di  Kota  Balikpapan  masih  terus dikembangkan  sehingga  diperlukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program yang sedang diimplementasikan.

## Pembangunan Rusunawa
Proses  lahirnya  kebijakan  untuk  melaksanakan  pembangunan  rumah susun  di  kota-kota  besar  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh pengalaman  negara  lain  seperti  Singapura,  Hongkong  dan  lain-lain  dalam mengatasi masalah perkotaan yang diakibatkan urbanisasi, khususnya dalam bidang  perumahan  kota.  Konsep  pembangunan  rumah  susun  pada

## Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan……..………………………………. (Arfiansyah)
hakekatnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah kualitas lingkungan yang semakin  menurun  maupun  untuk  mengatasi  masalah  keterbatasan  lahan dalam  kota.  Diperkirakan  sekitar  50%  penduduk  Indonesia  dalam  tahun 2020  akan  bertempat  tinggal  di  perkotaan  atau  kurang  lebih  120  juta  jiwa (Parlindungan, 2001:91).
Salah  satu  jawaban  atas  permasalahan  dan  tantangan  perumahan  dan kawasan  permukiman  di  perkotaan  yaitu  mendekatkan  kembali  MBR  ke pusat aktivitas kesehariannya dengan mengedepankan efisiensi lahan/tanah diperkotaan dan menata kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui pembangunan  hunian  secara  vertikal  berupa  rumah  rusun  (Santosa, 2015:17).
Penyelenggaraan  rumah  susun  antara  lain  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya  kebutuhan  rumah  susun  yang  layak  dan  terjangkau  terutama bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  dalam  lingkungan  yang sehat,  aman,  harmonis,  dan  berkelanjutan  dalam  suatu  sistem  tata  kelola perumahan dan permukiman yang terpadu. Penguasaan rumah susun dapat dilakukan  dengan  cara  dimiliki  atau  disewa  sebagaimana  ketentuan  pasal 45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun. Ketentuan  tersebut  dipertegas  lagi  pada  pasal  54  ayat  (1)  bahwa  untuk sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh MBR. Kelompok sasaran penghuni rusunawa adalah warga  negara  Indonesia  yang  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil,  TNI/Polri, pekerja/buruh  dan  masyarakat  umum  yang  dikategorikan  sebagai  MBR, serta mahasiswa/pelajar.

## Faktor-Faktor Pembangunan Rusunawa
1. Lokasi. Pembangunan rumah sewa perlu  memperhatikan aspek ekonomi yaitu  rumah  susun  sewa  yang  berdekatan  dengan  tempat  kerja,  tempat usaha  atau  tempat  berbelanja  untuk  keperluan  sehari-hari  akan  sangat membantu menyelesaikan masalah perkotaan, terutama yang menyangkut masalah  transportasi  dan  lalu  lintas  kota.  Letak  keberhasilan pembangunan  dan  penghunian  rumah  susun  tergantung  pada  lokasinya (Yudhohusodo,  1991:347).  Menurut  Perda  Kota  Balikpapan  Nomor  :  7 Tahun 2011 Pasal 6, lokasi pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan  antara  lain  mudah  dicapai  sarana  transportasi  pada  waktu pembangunan maupun penghunian.
2. Harga Sewa. Untuk menjamin keterjangkauan sewa rumah bagi MBR, telah dibuat    Permenoera  Nomor  :  18/Permen/M/2007  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Perhitungan  Tarif  Sewa  Rumah  Susun  Sederhana  Yang Dibiayai APBN dan APBD bahwa kriteria penetapan tarif rusunawa harus terjangkau  oleh  masyarakat  menengah  bawah  khususnya  MBR  dengan batasan  tarif  tidak  lebih  besar  1/3  dari  penghasilan,  sedangkan  kriteria besaran  tarif  ditetapkan  dengan  diferensiasi  dan  subsidi  silang  antar kelompok  tarif penghuni (Perda Kota  Balikpapan Nomor : 7 Tahun 2011 Pasal 50).
3. Prasarana dan Sarana. Untuk menilai kesuksesan program perumahan dan permukiman  perlu  mempertimbangkan  aspek  kualitas  lingkungan kehidupan  yang  diciptakannya  (Budihardjo,  2004:202).  Salah  satu diantaranya adalah layanan sarana dan prasarana kawasan rumah susun skala  besar,  dilihat  dari  intensitas  akses  ke  fasilitas  :  niaga,  rekreasi  dan olahraga,  serta  kondisi  layanan  infrastruktur  kawasan  seperti  air  bersih, listrik  dan  persampahan  (Gold  dalam  Damayanti,  1996:21).  Perda  Kota Balikpapan Nomor : 7 Tahun 2011 Pasal 31-33 juga mengatur ketentuan prasarana dan sarana utilitas bagi rusun.
4. Keamanan. Ada tiga fungsi utama rumah yaitu sebagai tempat bermukim, yaitu  :  rumah  sebagai  penunjang  identitas  keluarga  ( identity ),  rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga ( opportunity ), dan rumah sebagai penunjang rasa aman ( security ) (Turner, 1976: 212-213). Menurut Perda Kota  Balikpapan  Nomor  :  7  Tahun  2011  Pasal  6,    pembangunan  rumah susun  harus  memperhatikan  keamanan,  ketertiban  dan  ganguan  pada lokasi sekitarnya.

## Metode Penelitian
Penelitian    ini    dilakukan    pada    Rusunawa  Manggar,  Rusunawa Sepinggan, dan Rusunawa Korpri Km. 7 Kota Balikpapan dengan jumlah  240 penghuni.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  survei  dengan pengambilan  sampel  menggunakan  teknik simple  random  sampling dengan pendekatan  evaluasi  formatif.  Jumlah    sampel    yang    digunakan    84 responden. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner berupa skala likert, dimana skor 5 = sangat setuju, 4 = setuju, 3 = Ragu-Ragu/Netral, 2 = tidak  setuju,  1  =  sangat  tidak  setuju.  Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian adalah penghasilan dan pengeluaran, lokasi, harga sewa, fasilitas, dan keamanan.  Analisis data secara statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk  tabel  biasa  dan  tabel  distribusi  frekuensi.  Uji  validitas  dan  uji reliabilitas  menggunakan  bantuan  aplikasi  program Statistical  Package  for Social Sciences (SPSS).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Program Rusunawa Kota Balikpapan
Pembangunan rusunawa di Kota Balikpapan sangat pesat, dimana telah tercapai  pembangunan  7  unit  (TB)  dari  3  unit  yang  ditargetkan  atau  233% dari  target  RPJMD  Tahun  2011-2016  yang  merupakan  bagian  dari perwujudan visi Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yaitu “Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman”.
Pengelolaan  rusunawa  dilaksanakan  oleh  Dinas  Tata  Kota  dan Perumahan Kota Balikpapan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Kota  Balikpapan  sebagimana  Peraturan  Walikota  Balikpapan  Nomor  15 Tahun  2010,  sedangkan  penghunian  dan  besarnya  tarif  sewa  telah ditetapkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2010.

## Karakteristik Identitas Responden
Karakteristik  identitas  responden  terdiri  dari  :  (i)  umur,  umumnya antara  30-38  tahun  (55,95%)  terdiri  dari  laki-laki  54,76%  dan  perempuan 1,19%; (ii) jenis kelamin, umumnya laki-laki (84,52%); (iii) status, semuanya telah menikah; (iv) pendidikan, umumnya SMA (72,62%) terdiri dari laki-laki 65,48%  dan  perempuan  7,14%;  (v)  pekerjaan,  umumnya  swasta  (61,91%) terdiri  dari  laki-laki  54,76%  dan  perempuan  7,14%;  (vi)  lama  tinggal, umumnya  lebih dari  25 bulan  atau lebih dari 2 (dua) tahun (48,81%); (vii) jumlah  penghuni  dalam  sarusun,  umumnya  3  orang  (48,81%);  (viii) penghasilan  keluarga  sebulan,  sebagian  besar  yang  berpenghasilan  sampai dengan  Rp.  2,5  juta  (61,91%)  dan  yang  berpenghasilan  diatas  Rp.  2,5  Juta (38,09%);  dan  (ix)    pengeluaran  sebulan,  umumnya  antara  Rp.  400.000- 500.000,- (48,81%).

## Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Dalam  Pelaksanaan  Program Pembangunan Rusunawa Di Kota Balikpapan
1. Variabel  lokasi  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  lokasi  memiliki  skor rata-rata  sebesar  3,96  dengan  pertanyaan  atau  indikator  ke  3  yang mempunyai  skor  rata-rata  tertinggi  sebesar  4,40  berarti  responden menilai bahwa lokasi rusunawa dekat dengan fasilitas sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan.
2. Variabel  harga  sewa  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  harga  sewa memiliki skor rata-rata sebesar 4,16 dengan pertanyaan atau indikator ke 1 yang mempunyai skor rata-rata tertinggi sebesar 4,26 berarti responden menilai  bahwa  harga  sewa  rusunawa  telah  sesuai  dengan  kemampuan penyewa.
3. Variabel fasilitas dapat disimpulkan bahwa variabel fasilitas memiliki skor rata-rata sebesar 4,05 dengan pertanyaan atau indikator ke 1 dan 2 yang mempunyai  skor  rata-rata  tertinggi  sebesar  4,12  berarti  responden menilai  bahwa  fasilitas  rusunawa  telah  sesuai  dengan  yang  ditawarkan pengelola dan kebutuhan penyewa.
4. Variabel keamanan dapat disimpulkan bahwa variabel keamanan memiliki skor  rata-rata  sebesar  4,02  dengan  pertanyaan  atau  indikator  ke  1  yang mempunyai  skor  rata-rata  tertinggi  sebesar  4,10  berarti  responden menilai  bahwa  keamanan  dari  segi  masalah  hukum  menjadi  prioritas karena  lokasi  rusunawa  telah  sesuai  dengan  tata  ruang  kota  sehingga terhindar dari masalah seperti penggusuran rumah.

## Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Dengan menggunakan aplikasi program SPSS nilai Pearson Correlation atau  korelasi  (r)  masing-masing  variabel  adalah  positif  dan  besarnya  lebih dari  0,3  sehingga  penelitian  ini    memiliki  validitas  konstruksi  yang  baik. Sedangkan  nilai Alpha  Cronbach adalah  0,928  (atau  >  0,6)  sehingga instrumen penelitian ini memiliki reliabilitas konstruksi yang baik.

## Pembahasan
Berdasarkan  karakteristik  identitas  responden,  dapat  dijelaskan mengenai  kelompok  sasaran  (target  group)  dan  keterjangkauan  rusunawa bagi MBR sebagai berikut :
a. Kelompok sasaran.
Kelompok sasaran penghuni rusunawa adalah warga negara Indonesia yang  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil,  TNI/Polri,  pekerja/buruh  dan masyarakat umum yang dikategorikan sebagai MBR, serta mahasiswa/pelajar.  Karakteristik  responden  berdasarkan  penghasilan keluarga  sampai  dengan  Rp.  2,5  Juta/bulan  sebanyak  52  orang  (61,91%) terdiri dari : sampai dengan Rp. 1,5 Juta sebanyak 14,29% dan Rp. 1,6  – 2,5 Juta sebanyak 47,62%. Sedangkan penghasilan lebih dari Rp. 2,5 Juta/bulan atau  yang  bukan  MBR  sebanyak  32  orang  (38,09%).  Dengan  demikian pelaksanaan  program  pembangunan  rusunawa  di  Kota  Balikpapan  belum tepat  sasaran  sebagaimana  kelompok  sasaran  (target  group)  yaitu  MBR karena dihuni oleh warga mampu atau bukan MBR sebesar 38,09%. Hasil ini menjawab  atau  memperkuat  penilaian  pada  observasi  awal  yang menunjukkan  kesesuaian  kelompok  sasaran  (target  group)  patut dipertanyakan,  karena  disejumlah  unit  terpasang  AC  dan  terlihat  beberapa mobil  pribadi  yang  terparkir  di  halaman  Rusunawa  Manggar,  Rusunawa Sepinggan dan Rusunawa Km. 7.
Ketidaktepatan  kelompok  sasaran  berarti  telah  mensubsidi  penghuni yang  tidak  berhak  untuk  mendapatkan  subsidi.  Dengan  demikian  kinerja organisasi pelayanan publik (public service) perlu ditingkatkan  karena tidak sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  :  7 Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun  dan  Peraturan  Walikota  Balikpapan Nomor : 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Tarif Sewa Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Balikpapan.
Dengan 38,09% penghuni rusunawa yang non MBR, berarti masyarakat yang  bukan  tergolong  MBR  juga  membutuhkan  tempat  tinggal  di  rumah susun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang bagi setiap orang atau pihak swasta untuk menyediakan rumah susun komersial bagi non MBR yang lokasinya berdekatan atau dalam satu kawasan rusunawa tersebut sehingga terjadi  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang  berdampak  pada peningkatan  kesejahteraan  rakyat.Sesuai  dengan  tujuan  penyelenggaraan rumah  susun,  antara  lain  mengurangi  luasan  dan  mencegah  timbulnya perumahan dan permukiman kumuh,  maka upaya lain untuk meningkatkan penyediaan  rumah  susun  guna  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan adalah melalui peningkatan peran serta  pihak  swasta  untuk  membangun  rumah  susun  umum  yang pelaksanannya mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah. Hal tersebut sangat dimungkinkan sekali mengingat beberapa pihak swasta telah banyak  berinvestasi  membangun  rumah  susun  komersial  (apartemen)  di Kota Balikpapan, dimana salah satu kewajibannya adalah membangun rumah

## Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan……..………………………………. (Arfiansyah)
susun  umum  sebagaimana  ketentuan  pasal  11  Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun  yang  mewajibkan kepada  pelaku  pembangunan  rumah  susun  komersial  untuk  menyediakan rumah  susun  umum  sekurang-kurangnya  20%  dari  total  luas  lantai  rumah susun komersial yang dibangun, dimana lokasinya dapat dilakukan didalam maupun  diluar  lokasi  kawasan  rumah  susun  komersial  dalam  wilayah  Kota Balikpapan.
b. Keterjangkauan.
Keterjangkauan  MBR  dibatasi  dengan  harga/tarif  sewa  tidak  lebih besar 1/3 dari penghasilan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun.  Harga/tarif  sewa  rusunawa maksimum  (1/3  penghasilan  MBR)  adalah  Rp.  1,2  Juta/bulan.  Sementara harga/tarif  sewa  rusunawa  di  Kota  Balikpapan  tertinggi  sebesar  Rp. 400.000,-/bulan  atau  setara  dengan  53,33%  terhadap  ketentuan  tarif  sewa maksimum.  Dengan  demikian  harga  sewa  tersebut  masih  terjangkau  bagi MBR  sebagaimana  Peraturan  Walikota  Balikpapan  Nomor  18  Tahun  2010 tentang  Tata  Cara  Sewa  dan  Tarif  Sewa  Rumah  Susun  Sederhana  Milik Pemerintah Kota Balikpapan.
Berdasarkan  analisis  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam pelaksanaan  program  pembangunan  rusunawa  sehingga  menyebabkan tingginya  cakupan  penghunian  rusunawa  di  Kota  Balikpapan,  dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Rata-rata  skor  variabel  lokasi  sebesar  3,96,  harga  sewa  sebesar  4,16, fasilitas  sebesar  4,05,  dan  keamanan  sebesar  4,02.  Berdasarkan  tabel interprestasi  skor,  semua  skor  pada  variabel  tersebut  berada  pada interval  3,4  –  4,4  sehingga  mempunyai  tingkat  hubungan  penting. Dengan  demikian  ke  empat  variabel  tersebut  menjadi  faktor  yang berpengaruh  penting  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan rusunawa di Kota Balikpapan sehingga menyebabkan tingginya cakupan penghunian  rusunawa  di  Kota  Balikpapan.  Hal  tersebut  telah  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  7  Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
b. Hasil  analisis  tersebut  diatas  sangat  obyektif  karena  didukung  oleh kekuatan karakteristik responden yaitu :
1. Responden  semuanya  telah  menikah,  tentu  membutuhkan  rumah dengan  mempertimbangkan  4  (empat)  variabel  tersebut  yang  sudah menjadi  hal  umum  di  masyarakat  untuk  memilih  tempat  tinggal, walaupun masih ada faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
2. Sebagian  besar  responden  memiliki  pola  pikir  dewasa  (55,95% berumur  antara  30  –  38  tahun)  didukung  oleh  pendidikan    SMA (71,43%), bekerja di swasta (63,10%), dan  responden telah tinggal di rusunawa  lebih  dari  1,5  tahun  (59,52%)  sehingga  penilaian
responden  tersebut  merupakan  refleksi  dari  apa  yang  mereka rasakan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahsan  sebagaimana  yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program pembangunan rusunawa di Kota Balikpapan belum tepat  sasaran  sebagaimana  kelompok  sasaran  (target  group)  yaitu  MBR karena  dihuni  oleh  warga  mampu  atau  bukan  MBR  sebesar  38,09%. Namun  harga  sewa  yang  ditetapkan  Pemerintah  Kota  Balikpapan  masih terjangkau  bagi  MBR  yaitu  sebesar  53,33%  terhadap  ketentuan  tarif sewa.
2. Faktor  –  faktor  seperti  lokasi,  harga  sewa,  fasilitas,  dan  keamanan berpengaruh  penting  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan rusunawa  di  Kota  Balikpapan  yang  menyebabkan  tingginya  cakupan penghunian rusunawa di Kota Balikpapan.

## Saran-saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :
Untuk  meningkatkan  penghunian  rusunawa  bagi  kelompok  sasaran (target  group)  yaitu  MBR  hingga  100%,  maka  Pemerintah  Kota  Balikpapan melalui  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Rusunawa  Kota  Balikpapan  perlu meningkatkan kinerja organisasi terhadap pelayanan publik (publik service) dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi kemampuan ekonomi para penghuni  secara  berkala.  Untuk  calon  penghuni  rusunawa  diperlukan persyaratan yang ketat terhadap kemampuan ekonomi.
Untuk  melaksanakan  program  pembangunan  rusunawa  di  Kota Balikpapan kedepan, maka ke 4 (empat) faktor penting : lokasi, harga sewa, fasilitas,  dan  keamanan  dapat  dijadikan  model  atau  persyaratan  mutlak (tanpa  mengesampingkan  faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  penelitian ini)  dalam  membangunan  rusunawa,  sehingga  pasca  pembangunan rusunawa  yaitu  penghunian  dapat  segera  terealisasi  dengan  cakupan penghunian yang tinggi seperti saat ini.
Dengan 38,09% penghuni rusunawa yang non MBR, berarti masyarakat yang  bukan  tergolong  MBR  juga  membutuhkan  tempat  tinggal  di  rumah susun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang bagi setiap orang atau pihak swasta untuk menyediakan rumah susun komersial bagi non MBR yang lokasinya berdekatan atau dalam satu kawasan rusunawa tersebut sehingga terjadi  interaksi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  yang  berdampak  pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sesuai  dengan  tujuan  penyelenggaraan  rumah  susun,  antara  lain mengurangi  luasan  dan  mencegah  timbulnya  perumahan  dan  permukiman kumuh, maka upaya lain untuk meningkatkan penyediaan rumah susun guna

## Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan……..………………………………. (Arfiansyah)
menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama  bagi  MBR  dalam  lingkungan  yang  sehat,  aman,  harmonis,  dan berkelanjutan  adalah  melalui  peningkatan  peran  serta  pihak  swasta  untuk membangun  rumah  susun  umum  yang  pelaksanannya  mendapatkan kemudahan  dan/atau  bantuan  pemerintah.  Hal  tersebut  sangat dimungkinkan  sekali  mengingat  beberapa  pihak  swasta  telah  banyak berinvestasi  membangun  rumah  susun  komersial  (apartemen)  di  Kota Balikpapan,  dimana  salah  satu  kewajibannya  adalah  membangun  rumah susun  umum  sebagaimana  ketentuan  pasal  11  Peraturan  Daerah  Kota Balikpapan  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Rumah  Susun  yang  mewajibkan kepada  pelaku  pembangunan  rumah  susun  komersial  untuk  menyediakan rumah  susun  umum  sekurang-kurangnya  20%  dari  total  luas  lantai  rumah susun komersial yang dibangun, dimana lokasinya dapat dilakukan didalam maupun  diluar  lokasi  kawasan  rumah  susun  komersial  dalam  wilayah  Kota Balikpapan.

## Daftar Pustaka
Budihardjo,  Eko.  2004. Sejumlah  Masalah  Permukiman  Kota .  Alumni:
Bandung.
Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu . Gaya Media: Yogyakarta. Jones,  Charles,  O.  1994. Pengantar  Kebijakan  Publik .  PT.  Radja  Grafindo Persada: Jakarta.
Pamudji, S. 1985. Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Membina Wilayah. Suatu  Tinjauan  Dari  Administrasi  Negara .  Institut  Ilmu  Pemerintahan Dalam: Jakarta.
Pandji  Santosa,  Deddy.  2015. Jurnal  Penanganan  Permukiman  Kumuh Perkotaan  Melalui  Penyediaan  Perumahan  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) . PU: Jakarta. Parlindungan,  A.P.  2001. Komentar  Atas  Undang-Undang  Perumahan  dan Permukiman  dan  Undang-Undang  Rumah  Susun .  Mandar  Maju: Bandung.
Parson, Wayne. 2005. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Kebijakan Publik . Perenada Media: Jakarta. Turner,  John  F.  1976. Housing  By  People  –  Towards  Autonomy  In  Building Environments . Marion Boyars Publishers Ltd: London.
Yudohusodo, Siswono. 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Yayasan Padamu Negeri: Jakarta.