PENERAPAN  RESTORATIVE  JUSTICE  TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA NARKOTIKA  PADA  TAHAP  PENYIDIKAN  (STUDI  PADA  SATUAN  RESERSE NARKOBA POLRES SERANG)
Andre Scondery Universitas Pamulang, Indonesia Email: scondery09@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan Narkotika di Indonesia memang sering kali marak terjadi. Hal ini dikarenakan faktor  pergaulan  bebas  yang  sudah  menjadi  masalah  umum  di  Indonesia.  Dalam  urusan tersebut masih tergolong tidak sedikit pengguna narkoba yang berkeliaran diluar sana, hal ini sangat  meresahkan  bagi  masyarakat.  Karena  narkoba  sangat  menjadi  faktor  utama  dari kehancuran  masa  depan  baik  generasi  muda  bangsa  maupun  masyarakat  yang  ada  di dalamnya. Hal ini perlu disadari oleh masyarakat karena dengan adanya pengguna narkotika ini  berkeliaran  dilingkungan  masyarakat  dapat  merusak  segala  hal  terdapat    di  sekitar  social nya,  maka  dari  itu  hal  ini  para  pelaku  pengguna  narkotika  dapat  dikategorikan  melakukan perbuatan pidana, yang  dalam hal  ini bias memenuhi  unsur-unsur dalam  penyidikan perkara penggunaan  narkotika.  Dalam  hal  penggunaan  narkotika  ini  karena  semakin  banyaknya sehingga  dalam  penyelesaian  permasalahan  pidana  ini  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan  Restorative  Justice  (RJ)  yang  dalam  hal  ini  nantinya  para  pengguna  narkoba dalam sistem Restorative Justice (RJ) dapat diarahkan untuk melakukan pemulihan atau biasa disebut rehabilitasi. Kemudian dalam hal ini tujuannya adalah agar dapat membantu individu yang  pengguna  narkotika  baik  dalam  hal  ini  sebagai  pelaku  ataupun  korban  yang  tujuannya tidak saja sembuh, akan tetapi harapan besarnya dapat bersosialisasi lagi dengan masyarakat dan  tidak  memakai  barang  haram  itu  lagi.  Maka  dari  itu  diharapkan  adanya  keadilan restorative bagi semua pelaku yang memakai narkotika tersebut. Hal ini lebih difokuskan pada pembahasan  di  aspek  filosofisnya  dengan  jalan  rehabilitasi  untuk  wujud  negara  membantu mensuport para pelaku atas Tindakan dan sikapnya. Kemudian research ini mempunyai tujuan agar  dapat  mengetahui  keefektifan    penerapan  Restorative  Justice  (RJ)  oleh  Satuan  Reserse Narkoba  Polres  Serang  pada  tindak  pidana  narkotika  serta  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaanya.  Metode  yang  dipakai  dalam  research  ini  yaitu  menggunakan  normative empiris,  yang  hakikatnya  adalah  yuridis  empiris  dengan  melihat  hukum  yang  ada  di  dalam undang-undang. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Narkotika

## Abstract
The  problem  of  narcotics  in  Indonesia  is  indeed  often  rampant.  This  is  due  to  the  factor  of free association which has become a common problem in Indonesia. In this matter, there are still  quite  a  few  drug  users  roaming  around  out  there,  this  is  very  disturbing  for  the community.  Because  drugs  are  the  main  factor  in  the  destruction  of  the  future  of  both  the young  generation  of  the  nation  and  the  community  in  it.  This  needs  to  be  realized  by  the
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 08, Agustus 2024
community  because  with  the  presence  of  these  drug  users  roaming  around  the  community environment  can  damage  everything  in  the  community  environment  itself,  therefore  in  this case the perpetrators of  drug users can be categorized as committing a crime, which in this case  can  meet  the  elements  in  the  investigation  of  drug  use  cases.  In  terms  of  drug  use, because  it  is  increasing,  so  that  in  resolving  this  criminal  problem  it  can  be  resolved  using Restorative  Justice  (RJ)  which  in  this  case  later  drug  users  in  the  Restorative  Justice  (RJ) system can be directed to carry out recovery or commonly called rehabilitation. Then in this case  the  goal  is  to  be  able  to  help  individuals  who  use  narcotics,  both  in  this  case  as perpetrators or victims, whose goal is not only to recover, but the great hope is to be able to socialize again with the community and not use the illicit goods again. Therefore, restorative justice  is  expected  for  all  perpetrators  who  use  narcotics.  This  is  more  focused  on  the discussion in the philosophical aspect by means of rehabilitation for the form of the state to help  support  the  perpetrators  for  their  own  actions  and  attitudes.  This  study  aims  to determine the effectiveness of the application of Restorative Justice (RJ) by the Serang Police Narcotics Investigation Unit on narcotics crimes and the obstacles in its implementation. The method  used in  this  study is  normative empirical,  which is  essentially empirical  juridical by looking  at  the  laws  in  the  law.  Data  collection  uses  interviews,  observations  and documentation.
Keywords : Restorative Justice, Criminal Acts, Narcotics

## PENDAHULUAN
Satuan Reserse Narkoba memiliki peran penting dalam upayapemberantasan peredaran Narkotika  dan  penyalahgunaan  Narkotika,  sertadalam  menjaga  keamanan  dan  kesejahteraan Masyarakat  (Flora,  2017).  Tugas  mereka  sangat  krusial  dalam  menstabilkan  kondisi  yang aman di lingkungan umum (Prasetyo, 2013).
Negara  Indonesia  mempunyai  total  manusia  kurang  lebih  265  jiwa,  Indonesia mempunyai peluang tinggi dalam penyebaran narkotika. Hal ini relevan dengan pendapat ahli yaitu  Oktaviani  &  Yumitro,  (2022),  menjelaskan  dalam  tulisannya  sudah  terdapat  48  triliun penyebaran  illegal  narkotika.  Sudah  menjadi  rahasia  umum  adanya  kasus  narkotika  ini,  dari pemerintah  sampai  di  kalangan  masyarakat  umum  yang  ikut  membicarakn  bahaya penyalahgunaan narkotika tersebut (Winarni, 2013).
Terakhir  adanya  laporan  bahwa  Indonesia  menjadi  negara  yang  paling  perlu  perhatian luar  biasa  di  penyalahgunaan  narkotika  ini,  karena  narkotika  tidak  hanya  menyebar  di perkotaan dengan individunya berpenghasilan tinggi,  akan tetapi  sudah menyebar sampai ke daerah pelososk pedesaan dengan penghasilan di Bawah rata-rata dan mirisnya lagi pelakunya adalah anak-anak, remaja, bukan lagi orang yang tergolong dewasa.Tindak Pidana Narkotika merupakan  perbuatan  pidana  seseorang  atau  bahkan  sekelompok  orang  yang  melakukan peredaran,  pengguna,  atau  pengedar  narkotika.  Narkotika  merupakan  zat  yang  tidak  dapat digunakan  secara  sembarangan  karena  dapat  menimbulkan  sesuatu  yang  buruk.  Undang- Berdasarkan  undang-undang  pada  Nomor  35  dan  tahun  2009  tepatnya,  di  dalamnya menjelaskan  terkait  dengan  narkotika  3  yangbmengatur  terkait  dengan  pembuatan, penyebaran,  penjualan  (Lasmadi,  2010),  pendistribusian,  hak  yang  memiliki,  menerima, menyerahkan,  perdagangan  dalam  dan  luar  negeri,  penimbunan,  pembawaan,  mengolah, melaporkan,  packing,  membungkus,  mengiklankan,  menghilangkan  dan  lain  sebagainya. Sehingga  berdasarkan  undang-undang  yang  ada  akan  semakin  tertib  penyelesaian  kasus narkotika  yang  semakin  marak  luas,  hal  ini  dengan  tujuan  melindungi  masyarakat  ari keresahan.  Indonesia  mempunyai  kompetensi  untuk  berkembang  dan  mempunyai  kualitas
yang baik, maka dari itu dengan adanya aturan tersebut kita sama-sama memperhatikan kasus penyalahgunaan  narkotika  yang  semakin  meresahkan.  Satuan  Reserse  Narkoba  Kepolisian selalu  berusaha  untuk  mencegah  masyarakat  agar  tidak  menggunakan  narkotika  tersebut. Dalam  hal  ini  Satuan  Reserse  Narkotika  (biasa  disebut  Satgas  Narkotika)  di  Kepolisian merupakan  satuan  khusus  yang  bertugas  dalam  menjalankan  penyelidikan,  pencegahan,  dan penuntutan  terhadap  kasus  penyalahgunaan  dan  penyebaran  illegal  narkotika  tersebut (Hutauruk, 2014).
Dalam  hal  ini  penanganan  masalah  penggunaan  Narkoba  dalam  proses  pidananya terdapat  proses  Restorative  Justice  yang  mana  dalam  hal  ini  tujuannya  tersebut  lebih diarahkan  agar  dapat  meningkatkan  kesembuhan  ari  pelaku  dan  korban  narkotika,  sehingga dapat hidup kembali di tengah masyarakat dan diterima kehadirannya Kembali. Hal ini sangat penting, karena akan membantu untuk mendekati dan memakai narkotika itu Kembali. Maka dari  itu  restorative  justice  untuk  para  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  lebih  difokuskan  di komponen  filosofinya  dengan  jalan  rehabilitasi  sebagai  bentuk  kewajiban  dari  negara  dalam membantu pelaku keluar dari ketergantungannya engan narkotika itu sendiri (Samekto, 2022).
Sesuai  dengan  penjelasan  tersebut,  ada  beberpa  komponen  permasalahan  yang  perlu diperhatikan,  sehingga  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  yaitu  untuk  mengetahui  seberapa besar keefektifitasan penerapan Restorative Justice (RJ) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Serang  di  persoalan  tindak  pidana  narkotika  dan  hambatan-hambatan  yang  dialami  dalam praktiknya  (Perdana,  2020).  Aturan  tersebut  terkait  dengan  Restorative  Justice  (RJ)  sudah tercantum  jelas  pada  Nomor  15  Tahun  2020  dan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 (Loi,  2023). pada dasarnya pendekatan Restorative Justice (RJ)  adalah  cara  diskusi  antara  pelaku  dan  pengguna  untuk  membahas  soal  terkait  dengan ganti  rugi  dan  cara  mengembalikan  keadaan  awal.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  akan  berlaku dikarenakan  tindak  pidana  Restorative  Justice  (RJ)  pengguna  narkotika  itu  sendiri  adalah victimless  crime.  Pernah  permasalahan  victimless  crime  ini  dibahas  dalam  forum  group discussion (FGD) di dalamnya diikuti oleh para ahli hukum tindak pidana di fakultas Hukum Universitas  Airlangga  yang  mengirimkan  perwakilan  ari  Lembaga  pusat  penelitian  dan pengembangan  hukum  dan  peradilan  hukum  pada  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. FGD ini dilakukan tepatnya pada hari kamis di tanggal 21 Juli tahun 2022.  Diksusi tersebut di  hadiri  oleh  beberapa  ahli  hukum  diantaranya  yaitu,  S.H.,  M.S.,  Dr.  Astutik,  S.H.,  M.H., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, dan Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. Dalam kesempatan tersebut,  Dr.  Astutik,  S.H.,  M.H.  selaku  pakar  hukum  pidana  beliau-beliau  memaparkan terkait dengan keadilan restorative yang ditemukan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini relevan atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan ahli Dr. Sarwirini, S.H.,  M.S.,  Keadilan  restorative  beliau  menjelaskan  bahwa  salah  satu  solusi  dalam menyelesaikan  masalah  tersebut  yaitu  dnegan  cara  memberikan  pemahaman  kepada  para pelaku bahwa Tindakan tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan, hal ini untuk memberikan pemahaman dan tetap menghargai para pelaku.
Konsep Penggunaan Narkotika dan Praktik Rehabilitasi Dalam diskusi kali ini, Astutik yang  juga  pakar  hukum  kesehatan  ini  memaparkan  gagasan  mendasar  di  balik  penggunaan narkotika.  Pasal  1  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (UU Narkotika)  menyatakan  bahwa  barangsiapa  menggunakan  Narkotika  tanpa  izin  atau melanggar  hukum,  dikenakan  penyalah  guna  Narkotika.  Penyalah  guna  narkotika  sendiri mempunyai  tiga  arti  yang  berbeda:  penyalah  guna  bagi  diri,  korban  merujuk  narkotika,  dan non-lapor  narkotika.  Orang  yang  menggunakan  narkotika  secara  hak  atau  melawan  hukum dan dikonsumsi sendiri tidak bisa dijual seuai ketentuan Pasal 127 UU Narkotika adalah guna bagi diri sendiri. sama yang tidak sengaja menggunakan Narkotika adalah seseorangan yang
tidak  sengaja  dan/atau  diancam  untuk  menggunakan  Narkotika  sebagaimana  tertuang  dalam penjelasan  Pasal  54  UUNarkotika.  Salah  satu  kelompok  pengguna  Narkotika  non-laporan adalah  mereka  yang  menggunakan  Narkotika  atau  merujuk  pada  seseorang  yang menggunakan Narkotika dan mengalami dampak negatif darinya, baik secara psikis maupun fisik,  sesuai  dengan  Pasal  1  sd  134  UU  Narkotika.  Astutik  menegaskan,  rehabilitasi  hanya bisa  dilakukan  bagi  mereka  yang  sakit  sebagai  pasien  dan  tenaga  penunjang  narkotika. Sebaliknya bagi yang memiliki dan memelihara, tidak menutup kemungkinan untuk memulai rehabilitasi.  Ironinya  mereka  yang  menyalahgunakan  narkotika  pasti  juga  memiliki  dan menguasai. Hal ini mempersulit aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum yang tepat.
Beliau  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  dari  perspektif  ontologis,  pendukung  keadilan restoratif  mendukung  tindakan  modifikasi  kondisi  yang  meningkatkan  kesehatan  sebelum timbulnya  penyakit,  sementara  pendukung  mitigasi  mendukung  kebijakan  retributif  dan sosial.  Berdasarkan  teori  keadilan  restoratif,  yang  membahas  tiga  bidang  utama.  Pertama, menerapkan  hukum  waris  sebagai  jalan  terakhir  (last  resort  remedy)  jika  hukum  dan mekanisme  pewarisan  lain  tidak  memuaskan.  Kedua,  menyatakan  dukungan  diam-diam kepada  para  pelaku  pencurian  dengan  menunjukkan  tanggung  jawab  mereka.  Ketiga, menekankan  pentingnya  menjaga  integritas  dan  keselamatan  korban.  Pertama,  menciptakan hubungan  yang  harmonis  antara  polisi  dan  pelaku  kejahatan.  Berdasarkan  prinsip epistemologis,  keadilan  restoratif  menekankan  pentingnya  pertimbangan  yang  matang  dan partisipasi  yang komprehensif sebagai  sarana untuk  menemukan solusi  terbaik  bagi  masalah yang muncul, seperti mengungkapkan rasa sakit akibat kejahatan, menyoroti biaya kejahatan, dan memperkuat ikatan antara pelaku kejahatan dan korban.
Sesuai  ketentuan  Pasal  54  KUH  Perdata,  KUH  Perdata  dan  KUHAP  Penyalahgunaan Narkotika  mewajibkan  pelaksanaan  rehabilitasi  medis  dan  sosial  (Firdaus,  2021).  Namun rehabilitasi yang dimaksud bukanlah bentuk keadilan restoratif. “Sampai saat ini rehabilitasi fundamental  merupakan  bagian  integral  dari  pendidikan,”  jelas  Astutik.  Pasal  103  UU Narkotika  tetapi  membuka  ruang  bagi  hakim  untuk  memutus  atau  memerintahkan  untuk diperintahkan  menjalani  rehabilitasi.  Seperti  Pasal  134  UU  Narkotika,  juga  bisa  memuat untuk  menjalani  pidana  kurungan  (Yoslan,  2017).  Terlebih  lagi,  awal  rehabilitasi  dipandang sebagai  awal  dari  sebuah  perjalanan.  Hal  yang  menjadikan  rehabilitasi  mandiri  adalah  salah satu  aspek  intervensi.    "Kita  masih  menganutkan  sebagai  sistem  jalur  ganda,  di  mana  ada rehabilitasi  dan  tindakan  pidana,"  kata  pembicara.  Rehabilitasi  dengan  demikian  merupakan cara  untuk  mengatasi  masalah  kesehatan  pengguna  narkotika.  Secara  filosofis,  keadilan restoratif dan rehabilitasi memiliki tujuan bersama untuk memberdayakan korban dan pelaku agar tidak hanya menyembuhkan diri sendiri tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak lagi menggunakan narkotika.
Oleh  karena  itu,  keadilan  restoratif  bagi  mereka  yang  menggunakan  bentuk-bentuk persalinan non-tradisional dapat dipahami dengan lebih tepat dari perspektif filosofis melalui inisiatif rehabilitasi sebagai kewajiban nasional untuk memperbaiki kondisi pasien, yang juga berfungsi  sebagai  perlindungan  terhadap  tindakan  menyakiti  diri  sendiri.  Berdasarkan informasi  di  atas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  Restorative Justice (RJ) yang diterapkan oleh Satpol PP Daerah Tindak Pidana Provinsi Narkotika. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Daerah Tindak Pidana Provinsi Narkotika dalam penerapan Restorative Justice (RJ) di Tindak Pidana Provinsi Narkotika.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif  dengan menggunakan  desain  studi  kasus.  Intinya,  ini  berarti  menarik  kesimpulan  berdasarkan  data
yang dikumpulkan dari lapangan dan menarik kesimpulan langsung dari proyek penelitian itu sendiri.  Informasi  yang  disampaikan  subyek  sangat  ditekankan  disini,  karena  semua informasinya harus sesuai  dengan kenyataan an  fenomena yang dialami  dan diketahuinya di lapangan,  tanpa  adanya  rekayasa  dari  subyek.  Jenis  study  kasus  dipilih  oleh  peneliti  karena dalam  hal  ini  peristiwanya  sudah  terjadi  dan  diterapkan,  kemudian  hanya  terdapat  beberapa pelaku  yang  sesuai  dengan  karakteristik  subyek  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian  ini. Penelitian ini difokuskan pada penerapan keadilan restoratif pada kasus kenakalan remaja di Satuan Reserse Narkoba Polres Serang. Selanjutnya, proses pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan analisis korelasi terkait variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan Satuan Reserse Narkoba Polres Serang Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif
Hal  Utama  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kapolres  Satuan  Reserse  Narkotika  Polres Serang,  adalah  pemberitahuan  an  pelatihan  untuk  upaya  pencegahan  serta  rehabilitasi  pada pemakai  narkotika,  Sehingga  dalam  praktiknya  mempunyai  beberapa  fungsi  yaitu diantaranya:
1. Penyelidikan/penyidikan  tindak  pidana  pemakai  narkoba;  Menganalisis  kasus  terkait dnegan  narkotika  dan  negosiasinya  dan  praktik  tugas  Satuan  Reserse  Narkoba  secara efisien;
2. Pelaksanaan penindakan tindak pidana narkoba di wilayah Serang;
3. Kerjasama  dan  adaptasi  dalam  upaya  pencegahan  dan  rehabilitasi  korban  konservasi narkoba  “Pengguna  narkotika  harus  menjalani  tahap  rehabilitasi  secara  medis  ataupun sosial,  dengan  memperhatikan  putusan  hakim  pada  ketentuan  di  Pasal  127  Ayat  (2)  dan Ayat (3)”.
Definisi  keadilan  restoratif  adalah  "proses  mediasi  dalam  sistem  hukum  yang menekankan  hak-hak  korban  dan  pelaku  serta  bentuk-bentuk  mediasi  alternatif,  seperti pekerjaan sosial dan layanan lainnya." Menurut Bagir Manan, komponen-komponen keadilan restoratif adalah sebagai  berikut: menciptakan upaya kolaboratif antara masyarakat, penegak hukum,  dan  pihak-pihak  yang  terdampak  untuk  mengatasi  masalah  atau  krisis  tertentu; menunjuk masyarakat, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terdampak sebagai "Pemangku kepentingan"  yang  bekerja  sama  dan  dengan  tekun  mencari  solusi  yang  menguntungkan semua pihak yang terlibat (win-win solution) (Nugroho, Wahyulina, & Rahayu, 2020).
Menurut  Rufinus  Hutauruk,  "Keadilan  restoratif  berkaitan  dengan  proses pertanggungjawaban  pidana,  yang  dilakukan  secara  diam-diam  dari  pelaku  kepada masyarakat  dan  polisi."  Penyelenggaraan  peradilan  dapat  dihindari  jika  pelaku  dan  korban serta  masyarakat  yang  dilanggar  hak-haknya  mengalami  suatu  keadilan  serta  usaha musyawarah  bersama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  korban  bukanlah  sasaran  utama pendekatan  Keadilan  Restoratif,  melainkan  konflik  itu  sendiri  dan  penyelesaiannya  sebagai tujuan  akhirnya.22  Karena  cara  penerapan  hukum  pidana  yang  sangat  formalistik,  risa keadilan  masyarakat  seringkali  berkelanjutan.  Alasannya,  dalam  praktik  penerapan  hukum, prosedur  dianggap  sebagai  dasar  hukum  untuk  menegakkan  hukum,  meskipun  hukum  itu
sendiri  masih  lebih  penting.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  kini  berpendapat,  agar  aparat penegak hukum mulai melakukan penegakan hukum terhadap harta benda dengan melakukan penyeleksian terhadap perkara-perkara yang menyangkut  tindak pidana ringan, perkara  anak dan  orang  dewasa  yang  bersengketa  hukum,  dan  perkara  penyalahgunaan  narkotika  yang seringkali menimbulkan reaksi yang tidak semestinya dari masyarakat.

## Penerapan  Restorative  Justice  (RJ)  oleh  Satuan  Reserse  Narkoba  PolresSerang  dalam tindak pidana Narkotika
Dalam  hal  ini  prosedur  untuk  melakukan  RJ  (Restorative  Justice)  terhadap  pelaku pengguna  narkotika  yaitu  pelaku  positif  sebagai  pengguna  narkotika  dan  bukan  sebagai pengedar  narkotika.  tujuan  RJ  ini  dilakukan  untuk  win-win  solution  dimana  hal  ini  berlaku untuk  seorang  yang  pertama  kali  menggunakan  narkotika  tersebut  dan  pengguna  yang pertama  kali  mencoba  ini  masih  dapat  dikatakan  sebagai  korban  yang  terjerumus  sehingga korban tersebut menggunakan narkotika.
Syarat  untuk  pelaksanaan  Restorative  Justice  ini  adalah  pelaku  pengguna  narkotika yaitu pelaku positif sebagai  pengguna narkotika  dan bukan sebagai  pengedar narkotika  (Leo & Sinaga, 2023). lalu barang bukti (narkotika) harus dibawah 1 gram, dan seorang yang akan melakukan  RJ  harus  bukan  seorang  residivis  atau  orang  yang  pernah  melakukan  kejahatan sebelumnya. inilah syarat yang bisa digunakan untuk melakukan RJ (Restorative Justice) dan dalam pelaksanaan RJ ini yang membuat permohonan untuk mengajukan RJ adalah dari pihak keluarga kepada kasat narkoba atau kepada kapolres serang.
Dalam  hal  pelaksanaan  restorative  justice  ini  pelaku  biasanya  merasakan  efek  jera karena dalam hal ini biasanya pelaku tersebut merasakan adanya ancaman yang bisa membuat dia bisa di pidana. oleh sebab itulah hal ini yang membuat para pelaku menjadi jera dalam hal yang  telah  di  perbuatnya  dan  dari  hasil  akhir  dari  RJ  ini  pihak  polres  serang bekerjasamadengan  BNNP  (Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi)  dan  bekerjasama  dengan rehab Bani Syifa yang berada di pamarayan. jadi selama proses rehab yang dilakukan oleh si pengguna  narkotika  tersebut  akan  dilakukan  di  Bani  Syifa  dan  dia  di  sana  akan  mendapat arahan  juga  pencerahan  dan  itu  di  dokumentasikan.  setelah  itu  menunggu  hasil  assessment terpadu  dari  BNNP  yang  mana  hasil  asesmen  terpadu  ini  benar-benar  dilakukan  terhadap sipelaku tersebut sehingga membuat jera sipelaku tersebut. jadi dalam hal ini akhir dari RJ ini adalah  rehabilitasi  dan  pemberkasan.  pelaksanaan  rehabilitasi  ini  biasanya  berjalan  selama tiga sampai enam bulan (Pakpahan, 2023).

## Kendala  Penanganan  Tindak  Pidana  Narkotika  Berdasarkan  Restorative  Justice  di Satuan Reserse Narkoba Polres Serang
Adapun  kendala  yang  dihadapi  dalam  hal  ini,  biasanya  keluarga  sudah  tidak  bisa mendampinggi  atau bisa disebut  keluarga sudah  capek dengan pelaku tersebut  sehingga jika ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku untuk melaksanakan RJ keluarga sulit  untuk  dimintai  syarat-syarat  tersebut  sehingga  dari  pihak  kepolisianlah  yang  harus menghampiri keluarga pelaku untuk kasih arahan kepada keluarga pelaku untuk mau bekerja sama terhadap pihak kepolisian (Bagus, 2023) .

## KESIMPULAN
Pertama,  Satuan  Reserse  Narkoba  Polres  Serang  menjalankan  tindakan  restorative justice  dalam  kejahatan  Narkotika  sangat  perlu  adanya  penilaian  yang  dalam  hal  ni  adalah evaluasi  khususnya  bagi  pelaku  yang  diharuskan  untuk  menjalankan  rehabilitasi  apa  sudah benar-benar  sembuh  atau  kembali  kambuh  memakai  Narkotika,  yang  kemudian  diharuskan dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Serang mempunyai database terkait para pelaku tersebut. Apabila mengulangi kembali tentunya syarat melaksanakan restorative justice tidak sesuai dan tidak memenuhi.
Kedua,  sangat  perlu  adanya  penambahan  jumlah  anggota  penyidik  dan  peningkatan tugas  dalam  berperan  dan  pemahaman  penyidik  terkait  dengan  restorative  justice.  Selain  itu perlu adanya tindakan pencegahan dibandingkan dengan penanganan terkait kasus Narkotika.

## BIBLIOGRAFI
Bagus, Irianto. (2023). Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang . Undaris. Firdaus,  Insan.  (2021).  Harmonisasi  Undang-Undang  Narkotika  Dengan  Undang-Undang Pemasyarakatan  Terkait  Rehabilitasi  Narkotika  Bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 21 (1), 141–159.
Flora,  Henny  Saida.  (2017).  Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Law Pro Justitia , 2 (2).
Hutauruk,  Rufinus  Hotmaulana.  (2014). Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum .
Lasmadi,  Sahuri.  (2010).  Tumpang  Tindih  Kewenangan  Penyidikan  Pada  Tindak  Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum , 2 (3). Leo,  Topan  Naga,  &  Sinaga,  Rika  Destiny.  (2023).  Pelaksanaan  Restorative  Justice  Di Kejaksaan Negeri Palembang. Law Dewantara , 3 (1), 44–57.
Loi,  Ellora  Angelina.  (2023). Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian Berdasarkan  Restorative  Justice  Sesuai  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020 (Studi  Kasus  Perkara:  Nomor  29/M.  1.12/Eoh.  2/10/2022) .  Universitas  Kristen Indonesia.
Nugroho,  Bastianto,  Wahyulina,  Diah,  &  Rahayu,  Siti.  (2020).  Implementasi  Kebijakan Restorative  Justice  System  Pada  Penyalahgunaan  Narkotika  Dan  Psikotropika. Jurnal Maksigama , 14 (1), 39–48.
Oktaviani, Sukma, & Yumitro, Gonda. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi. Jurnal Education And Development , 10 (2), 137–143.
Pakpahan,  Daniel  Ferbriandi.  (2023). Penerapan  Restorative  Justice  Oleh  Penyidik  Polri Dalam Kasus  Penyalahgunaan  Narkotika Oleh Anak Di  Wilayah Hukum  Polda Metro Jaya . Universitas Kristen Indonesia.
Perdana,  Almavico  Putra.  (2020).  Pelaksanaan  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Dan  Barang Rampasan  Negara  Di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  (Rupbasan)  Kelas  I Jakarta Selatan. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 7 (1), 222–228. Prasetyo, Teguh. (2013). Hukum Pidana, Cet. 4. Rajawali Pers, Jakarta . Samekto,  F.  X.  (2022). Ilmu  Hukum  Dalam  Perkembangan  Pemikiran  Menuju  Post- Modernisme .
Winarni,  Andi.  (2013).  Tinjauan  Viktimologis  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Anak Di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin, Kota Makassar .
Yoslan, N. P. M. (2017). Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Wajib Menjalani Rehabilitasi  Medis  Dan  Sosial  Bagi  Pecandu  Narkotika  Menurut  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Indonesia . Unpas.
Copyright holder: Andre Scondery (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: