## KELOMPOK POST ISLAMISME PASCA REVOLUSI ISLAM IRAN 1979
Oleh : Gili Argenti
FISIP, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) Email : gili.argenti@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Negara  Islam  Iran  telah  menjadi  salah  satu  kiblat  dari  Islam  politik  global,  kemenangan  rakyat  Iran  melalui Revolusi  Islam  tahun  1979  telah  banyak  mengispirasi  kelompok  Islam  Suni  dan  Islam  Syi’ah  di  dunia  Islam sampai tahun 1990-an. Semangat Revolusi Iran dalam menghancurkan belenggu penindasan dari rezim tirani pro barat  seakan  menjadi  mitos  bagi  gerakan-gerakan  perlawanan  Islam  dipenjuru  dunia  sampai  sekarang.  Tetapi, perkembangan terkahir di Iran merubah peta Islam politik dunia, kemunculan kelompok reformis  yang berjarak dengan generasi 1970-an, membawa wajah baru panggung politik nasional di Iran sampai sekarang. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan  yang  mencoba  menjelaskan awal  mula kemunculan kelompok reformis  atau Post Islamisme di negara para Mullah Iran.
Kata kunci : Revolusi Islam, Islam Politik dan Post Islamisme

## Pendahuluan
Post Islamisme merupakan terminologi baru untuk menggambarkan sebuah fenomena dalam  gerakan  Islam  politik,  berupa  keikutsertaan  serta  berpartisipasinya  ke  dalam  sistem politik  modern,  yang  sebelumnya  mereka  anggap  sebagai  sistem  politik  yang  tidak  Islami. Partisipasi  politik  mereka  dalam  politik  modern  itu  berupa  peningkatan  hak  suara  dalam pemilu,  afiliansi  terhadap  partai  politik  tertentu,  bahkan  bisa  pula  membentuk  partai  politik baru.  Artinya  telah  terjadi  perubahan  paradigma  dan  gerakan  politik  Islam  dikalangan  umat Islam,  dari  garis  keras,  militan,  eksklusif,  dogmatis,  ke  arah  paradigma  dan  gerakan  yang menghargai inklusivitas, pluralitas dan toleransi.
Post  Islamisme  berbeda  dengan  Islamisme,  untuk  yang  kedua  senantiasa  mengaitkan kemunduran  dunia  Islam  saat  ini  dengan  kurangnya  komitmen  menjalankan  ajaran  Islam secara ketat, dalam hal ini kalangan Islamis melihat Islam sebagai sebuah ideologi dan basis gerakan  untuk  melakukan  reformasi  masyarakat  secara  menyeluruh,  dengan  menolak  nilai- nilai  dunia  barat,  serta  memperjuangkan  formalisasi  syari’at  Islam  dalam  kehidupan bernegara. 1
Sedangkan  menurut  Bassam  Tibi, 2 terdapat  isu-isu  mendasar  yang  selalu  diusung kelompok  Islamisme. Pertama ,  interpretasi  Islam  sebagai  sistem  tatanan  negara. Kedua , persepsi  akan  Yahudi  sebagai  musuh  utama  yang  berkonspirasi  melawan  Islam. Ketiga , evolusi  dari  jihad  klasik  ke  jihadisme  teroris. Keempat ,  kemurniaan  pandangan  Islam  akan penolakan atas sekulerisme.
Post  Islamisme  merupakan  antitesis  wacana  Islamisme,  paradigma  kelompok  moderat  ini memiliki prinsip melakukan reformasi bidang ekonomi dan demokrasi, tanpa mengubah dasar ideologi  negara,  dengan  tetap  mengakui  dan  menghormati  nilai-nilai  keragaman  bernegara.
1 Anthony  Bubalo,  Greg  Fealy,  Whit  Mason, PKS  dan  Kembarannya  :  Bergiat  jadi  Demokrat  di  Indonesia, Mesir dan Turki . (Jakarta : Komunitas Bambu, 2012) Hal 73-74.
2 Bassam Tibi, Islam dan Islamisme . (Bandung : Mizan, 2016) Hal 7
Isu  formalisasi  syari’at  Islam  nyaris  tidak  digaungkan  sebagai  prinsip  perjuangan  politik, kelompok  Post  Islamisme  menawarkan  isu  politik  yang  lebih  populis  seperti  perbaikan pelayanan publik, anti korupsi, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan gender.
Menurut  Asef  Bayat,  Post  Islamisme  bercirikan  serangkaian  gerakan  sosial  dan intelektual yang digerakan oleh generasi muda, mahasiswa, perempuan dan inteletual agama, dengan mengkompromikan iman dengan kebebasan, agama dan HAM, atau mentransendenkan  pemerintahan  Islam  dengan  mensyaratkan  adanya  kebebasan  atas  pilihan individu, pluralisme dan etika agama. 3
Bagi  Asef  Bayat, 4 gerakan  post  Islamisme  berawal  dari  gerakan  reformasi  di  negara Islam  Iran,  seiring  kemenangan  kelompok  reformasi  di  bawah  Presiden  Khatami.  Gerakan post Islamisme di Iran ditunjukan dengan trend terbukanya ruang publik kota yang bebas dan modern,  pembentukan  karakter  kota  ditunjukan  estetika  baru  dengan  konfigurasi  ruang, simbolisasi  komersialisme  yang  besar  dan  mall-mall  menyerupai  kota  Madrid  atau  Los Angeles.  Slogan-slogan  Revolusi  Islam  yang  sebelumnya  mendominasi  hiasan  kota, tergantikan  dengan  poster-poster  bersifat  komersil,  dipusat  kota  juga  didirikan  pusat-pusat budaya yang menyediakan kesenian-kesenian, musik dan teknologi modern.
Selain  terbukanya  ruang  publik  kota,  gerakan  Post  Islamisme  banyak  digerakan  oleh para  pemuda  dan  mahasiswa,  mereka  mengasosiasikan  diri  dengan  sifat  idealisme, individualisme dan spontanitas, dengan menciptakan model pemahaman keberagamaan yang komprehensif antara iman, kebebasan dan kesenangan. Dalam gerakan Post Islamisme kaum muda  ini  menuntut  kembalinya  spirit  kepemudaan  yang  dipadu  perjuangan  menegakkan agama Islam bersifat terbuka yang beriringan dengan cita-cita demokrasi. 5 Para pemuda Post Islamisme  menunjukan  keyakinan  agama  dan  rasa  keberagamaan  yang  kuat,  mereka  tidak meninggalkan  agama,  tetapi  mereka  menempa  diri  dengan  sub  kultur  keberagamaan  baru, menganut yang sakral dan sekuler, keimanan dan kesenangan, ketuhanan dan hiburan. 6
Gerakan  Post  Islamisme,  juga  banyak  didukung  kalangan  perempuan,  diantara  fokus aktifisme  kelompok  perempuan  ini  ialah  memenuhi  kebutuhan  finansial  dengan  mencari pekerjaan  dalam  bentuk  ekonomi cash ,  kebanyakan  mereka  memilih  bekerja  di  luar  rumah mengisi  ruang-ruang  publik,  beragam  profesi  yang  mereka  jalankan  dari  seniman  sampai penulis. 7
Terkhir,  Post  Islamisme  banyak  disuarakan  oleh  kelompok  intelektual  agama,  kelompok  ini banyak  menghidupkan  pemikiran  agama  dan  praktik  demokrasi,  dengan  menghormati  nalar  dan menghargai kebebasan, para intelektual agama mendukung orientasi-orientasi umum, mereka tidak lagi  menyalahkan  permasalahan  bangsa  kepada  kekuatan  asing  dan  imperialisme  barat. Keterbelakangan  bangsa,  bagi  mereka  yakini  berasal  dari  dalam  diri  sendiri,  fokus  gerakan  mereka pada cita-cita pelembagaan kebabasan dan demokrasi di masyarakat. 8
Menurut Asef Bayat dalam studi Post Islamismenya, pertanyaan apakah Islam sesuai dengan demokrasi  adalah  keliru  dan  tidak  relevan.  Baginya,  persoalan  bukan  terletak  pada  sesuai  tidaknya Islam dan demokrasi, tetapi bagaimana proses adaptasi yang dilakukan oleh umat Islam sehingga ide demokrasi bersesuaian dengan realitas umat yang ada, sehingga pandangan dunia kaum Islamis tidak serta-merta menolak demokrasi.
Dari paparan diatas tentang post Islamisme dapat disimpulkan beberapa point, diantaranya : Pertama, bersikap  pragmatis,  realistis,  serta  kesediaannya  untuk  berdamai  dengan  realitas  politik
3 Asef Bayat, Pos Islamisme . (Yogyakarta : LkiS, 2011) Hal 98.
4 Ibid Hal 98.
5 Ibid Hal 105
6 Ibid Hal 110.
7 Ibid Hal 135-138.
8 Ibid Hal 159.
yang ada saat ini, realitas yang tak sepenuhnya ideal dan sebangun dengan cita-cita ideologis. Post- Islamisme  sama  sekali  tidak  sekular,  bahkan  tetap  menunjukkan  sentimen  negatif  kepada  setiap bentuk sekularisme, tetapi dia juga menolak teokrasi dan penerapan platform ideologis-keagamaan. Kedua ,  kecenderungan  yang  kompromistik  dengan  kenyataan  politik.  Adanya  proses  adaptasi  yang mendorong  beberapa  gerakan  Islamis  mampu  menjadi  kekuatan  alternatif  bagi  permasalahan demokratisasi di negara-negara muslim.
Tulisan ini menjelaskan kemunculan kelompok baru di negara Islam Iran pasca kemenangan Revolusi  Islam  Iran.  Kemunculan  mereka  menjadi  kajian  menarik  sampai  saat  ini,  mengingat  spirit yang  mereka  bawa  menjadi  inspirasi  bagi  kelompok-kelompok  Islam  politik  di  negara  Islam  lain, kelompok  yang  menerima  demokrasi  liberalisme  dari  barat  sebagai  sistem  nilai  bisa  beriringan dengan  Islam,  mereka  tidak  menjauhi  bahkan  memusuhinya.  Dalam  peta  politik  Iran  kelompok  ini sering  disebut  sebagai  kelompok  reformis,  tetapi  dalam  teori  Islam  politik  mereka  dilabeli  sebagai kelompok  Post  Islamisme.  Tulisam  ini  membatasi  kajian  dari  mulai  Revolusi  Iran  1979  sampai munculnya figur Muhammad Khatami, salah satu tokoh panutan generasi Post Islamisme Iran.
Revolusi Islam Iran tahun 1979 telah mengguncang dunia, bahkan telah membongkar mitos teori-teori  sosial  Barat  yang  selama  ini  menempatkan  agama  sebagai  faktor  marginal  serta penghambat  perubahan  dan  kemajuan,  bahkan  pemikir  sekaliber  Karl  Marx  menempatkan kepercayaan  akan  Tuhan  ini,  sebagai  candu  yang  membius  kaum  buruh  untuk  bersifat  fantalis sehingga terasing dari eksistensi sosialnya. 9
Seorang Amien Rais melukiskan bahwa revolusi 1979 telah membuat iri hati para intelektual marxis, karena model revolusi Iran yang melibatkan jutaan rakyat turun ke jalan itu tidak terjadi di negara- negara mereka (komunis), yang pada umumnya model revolusi mereka hanya letupan-letupan kecil bahkan terkadang hanya melibatkan sekelompok elit partai komunis. 10
Revolusi  Iran  tidak  terjadi  secara  tiba-tiba,  tetapi  melalui  proses  panjang  penanaman ideologisasi  Islam  yang  disosialisasikan  kalangan  ulama  ( mullah )  secara  terus  menerus. Indoktrinasi  ideologis  tersebut  akhirnya  memetik  hasilnya  dengan  tumbangnya  rezim  Shah Reza  Pahlevi.  Bentuk  negara  berbentuk  republik  Islam  kemudian  muncul  sebagai  antitesis sistem yang menindas dan pro sekulerisme Barat, dengan konsep demokrasi Islamnya ( Vilayat I  Faqih ) 11 para  ideolog  revolusi  memformat  sistem  kenegaraan  baru  serta  unik,  yang sebelumnya tidak pernah diadopsi oleh negara manapun.
Vilayat  I  Faqih ialah  konsep  kepemimpinan  yang  diserahkan  pada  seorang  yang dianggap  menguasai  bidang  agama  dan  hukum  Islam,  sang  pemimpin  harus  adil  dalam menjalankan tugas wewenangnya, tugas  kepemimpinan ini hanya bisa diemban oleh seorang faqih yang terpilih, rakyat Iran harus taat kepada sang faqih seperti ketaatan mereka terhadap imam  keduabelas  yang  menurut  ajaran  Islam  Syi’ah  sebagai  ratu  adil  yang  akan  muncul diakhir  zaman  nanti. 12 Menurut  Ayatullah  Khomeini  ada  empat  prinsip  dasar  yang  harus ditegakan  dalam  konsep Vilayat  I  Faqih . Pertama ,  Allah  SWT  ialah  hakim  mutlak  seluruh alam semesta dan segala isinya, Allah penguasa tunggal bagi umat Islam dan Dia-lah pemilik kedaulatan yang sah.
Kedua , kepemimpinan manusia yang mewujudkan kepemimpinan Allah di muka bumi ialah kenabian dengan peraturan Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para Nabi,  jadi  para  Nabi  yang  menyebarkan  serta  melaksanakan  hukum  Tuhan  saja. Ketiga , Imamah menunjukan  garis  kelanjutan  dari  para  Nabi  dalam  memimpin  umat,  untuk melanjutkan  kepemimpinan Ilahiyah diperlukan  adanya  manusia-manusia  suci  yang faqih tentang  syariat  Islam. Keempat ,  pada  saat Imamah masih  dalam  keadaan  ghaib,  maka
9 John C. Raines (editor), Marx Tentang Agama. (Jakarta : Teraju, 2003).
10 Amien Rais (penerj), Dr. Ali Syar’ati, Tugas Intelektual Muslim. (Yogyakarta : Shalahudin Press, 1995)
11 Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran Dam Realisasi Vilayat I Faqih. (Yogakarta : Kreasi Wacana, 2004)
12 Ibid 88.
kepemimpinan  umat  dilajutkan  oleh  para faqih .  Fuqaha  adalah  pengganti  Imam,  maka  pada mereka dipercayakan kepemimpinan atas umat. 13
Sehingga  inti Vilayat  I  Faqih bahwa  umat  Islam  Syi’ah  (rakyat  Iran)  selama menunggu Imamah yang akan datang pada akhir zaman, maka harus ada seseorang yang akan menggantikan sementara posisi sang Imamah sebagai pemimpin  umat Islam, sang pengganti itu harus seseorang orang yang shaleh dan mengerti urusan keagamaan dan kenegaraan. Oleh Khomeini  konsep Vilayat  I  Faqih dilembagakan  dalam  hirarkis  kelembagaan  politik  Iran dalam wujud Pemimpin Tertinggi, sebuah institusi politik tertinggi yang mengawasi lembaga- lembaga politik lainya seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Seperti umumnya revolusi sosial yang terjadi dibelahan dunia lain harus ada institusi politik yang menjaga jalanya revolusi, di Iran institusi Pemimpin Tertinggi Revolusi bekerja untuk memenuhi fungsi  tersebut,  ia  menjadi  penentu  akhir  dari  setiap  keputusan  politik  yang  akan  diambil  oleh lembaga-lembaga politik lainnya, sehingga kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah nantinya tidak melenceng  dari  cita-cita  luhur  revolusi.  Imam  Khomeini  menjadi  orang  pertama  yang  menduduki posisi  sebagai  Pemimpin  Tertinggi  Revolusi  Islam  Iran, pada  masa  kepemimpinanya  negara  para mullah  ini  melakukan  perubahan  besar-besaran,  selain  melakukan  penangkapan  serta menghukum  mati  orang-orang  yang  dianggap  pendukung  rezim  masa  lalu,  Khomeini membentuk  lembaga-lembaga  politik  baru  seperti  Dewan  Pengawal  yang  terdiri  dari  enam orang mullah dan enam orang ahli hukum yang bertugas mengawasi proses legislasi di Majlis (legislatif),  sehingga  lembaga  ini  mempunyai  otoritas  mendukung  atau  menentang  setiap keputusan  di  Majlis.  Dewan  Pengawal  juga  berkuasa mendiskualifikasi calon-calon  presiden maupun calon-calon anggota Majelis yang dianggap tidak loyal terhadap revolusi 1979. 14 Kebijakan  Pemimpin  Tertinggi  Revolusi  serta  Dewan  Pengawal  ternyata  tidak selamanya  mendapat  dukungan  rakyat  Iran,  pada  dekade  tahun  1980-an  benih-benih ketidakpuasaan  atas  jalannya  roda  pemerintahan  bermunculan,  tokoh-tokoh  revolusi  yang sebelumnya berdiri dibelakang konsep Vilayat I Faqih mulai mempertanyakan dominasi yang terlalu  kuat  institusi  Pemimpin  Tertinggi  Revolusi  terhadap  lembaga-lembaga  politik  lain. Sehingga  proses  politik  yang  terjadi  tidak  sehat  terkesan  tertutup  dan  otoriter,  bahkan  bila diukur  menggunakan  teori  politik  Barat,  posisi  Pemimpin  Tertinggi  dengan  kekuasaan  yang mutlak  tersebut  sudah  tentu  bertentangan  dengan  logika  demokrasi  yang  sangat  menentang sentralisasi kekuasaan ada di tangan satu orang penguasa.
Salah  satu  tokoh  pertama  yang  menggungat  pemerintahan  revolusi  ialah  Ayatullah Kazem  Shari’atmadari,  ia  berpendapat  bahwa  revolusi  hanya  sebuah  alat  untuk menghancurkan  reziem  diktaktor  dan  menggantikannya  dengan  pemerintah  demokrasi  yang berasaskan  prinsip-prinsip  Islam,  Shari’atmadari  menekankan  pentingya  peran  rakyat  dalam demokrasi Islam,  karenanya menentang kekuasaan berlebihan tanpa batas  yang dimiliki oleh para mullah menjadi suatu keniscayaan.
Dalam pandangannya pemerintah demokratis seharusnya memberi kesempatan rakyat untuk  berpartisipasi  dalam  politik,  sedangkan  posisi  para  ulama  sebatas  pemberi  nasihat, arahan  dan  petunjuk  bukan  sebagai  penentu. 15 Tokoh  berikutnya  Ayatullah  Montazeri  yang berpendapat  reziem  mullah  terlalu  banyak  campur  tangan  dalam  urusan  masyarakat,  bahkan bertindak  brutal  terhadap  orang  atau  kelompok  yang  mereka  pandang  sebagai  musuh  Islam, yang sesungguhnya tidak lain dari sekedar kelompok yang kecewa yang menunjukkan oposisi mereka  terhadap  reziem  yang  semakin  represif. 16 Tentu  saja  pemerintah  para  mullah  tidak
13 Ibid 88-89.
14 Bambang Cipto, Dinamika Politik Iran : Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami. (Yogyakrta : Pustaka Pelajar, 2004) Hal 18.
15 Ibid Hal 3.
16 Ibid Hal 5
tinggal diam, dua tokoh oposisi ini mengalami tekanan-tekanan secara fisik dan psikis, bahkan Montazeri mengalami penahanan rumah selama bertahun-tahun.
Gerakan menuntut perubahan di dalam sistem pemerintahan Islam Iran tidak berhenti dengan  ditahannya  beberapa  tokoh  pembaharu,  pada  tahun  1990-an  gerakan  oposisi  ini semakin  menguat  keberadaanya,  terutama  di  beberapa  kota  besar  di  Iran,  gerakan pembaharuan yang mendapat dukungan penuh dari kaum muda (mahasiswa) semakin berani menyuarakan  tuntutannya,  tokoh  karismatik  Muhammad  Khatami  menjadi icon baru  dari kalangan  reformis,  sebagai  tokoh  pemerintah  yang  sangat  mendukung  adanya  proses demokratisasi  dan  reformasi.  Pertarungan  kaum  pembaharu  dengan  konservatif  mencapai puncaknya  pada  pemilihan  langsung  Presiden  Iran,  Muhammad  Khatami  bersaing  keras dengan Ali Akbar Nateq Nouri tokoh yang di dukung kalangan anti reformasi.
Pada  tanggal  23  Mei  1997  menjadi  saksi  kemenangan  Khatami  dalam  Pemilihan Umum  Presiden  Iran,  ratusan  ribu  kaum  muda  Iran  turun  ke  jalan  merayakan  kemenangan tokoh reformasi mereka, aksi kolosal kaum muda itu, mengingatkan dunia internasional pada peristiwa besar dua puluh tahun sebelumnya yaitu Revolusi Islam 1979, sehingga banyak para pengamat  politik  timur  tengah  menilai  sedang  terjadi  revolusi  jilid  kedua  di  negeri  para mullah tersebut. Slogan toleransi, modernisasi dan keterbukaan dalam kampanye Muhammad Khatami  mampu  menarik  pemilih  dari  kalangan  kaum  muda  Iran  yang  berjumlah  lebih  dari 70% dari populasi penduduk Iran untuk menyalurkan pilihannya pada Khatami.
Fenomena kemenangan Khatami menunjukan pada kita bahwa rakyat Iran sudah jenuh dengan  sistem  otoriter  yang  di  dominasi  oleh  kalangan  agamawan,  mereka  menginginkan demokratisasi dan keterbukaan.
Peristiwa  perubahan  politik  di  Iran  sangat  menarik  untuk  diangkat  dalam  tulisan  ini,  penulis ingin  mengetahui  sejauhmana  proses  demokratisasi  atau  keterbukaan  politik  di  Iran  pasca revolusi.  Sistem  politik  Iran  pasca  revolusi  1979  merupakan  jawaban  dari  permasalahan multidimensional  atas  diterapkannya  sistem  pemerintahan  yang  pro  barat,  sekuler  dan  tiran. Konsep  pemerintahan Vilayat  I  Faqih yang  dirumuskan  Ayatullah  Khomeini  merupakan koreksi total dari sistem pemerintahan sebelumnya.
Tetapi  dua  puluh  tahun  kemudian  sistem  politik  yang  dirumuskan  para  ideolog revolusi  Islam  ini  mengalami  degradasi  dan  dipertanyakan  relevansinya  dengan  situasi  Iran yang sudah berubah.
Dari narasi singkat tentang proses transformasi politik di Iran mulai dari revolusi tahun 1979 sampai  pasca  revolusi  dengan  banyaknya  gugatan  terhadap  sistem  demokrasi  Islam  yang dikembangkan  oleh  Imam  Khomaeni.  Penulis  merumuskan  masalah  sebagai  berikut  :  (1) Bagaimana  proses  awal  mulai  terjadinya  pergeseran  paradigma  rakyat  Iran  (khususnya generasi muda) terhadap sistem politik Islam yang dilembagakan dalam Vilayat I Faqih ? (2) Bagaimana  respon  kalangan  konservatif  terhadap  tuntutan  perubahan  liberalisasi  sistem politik  Iran?  (3)  Dan  bagaimana  kaum  pembaharu  (reformis)  meregulasikan  tuntutannya dalam kebijakan pemerintahan?

## Kerangka Teori
Studi-studi  tentang  perkembangan  politik  global  sekitar  satu  dekade  terakhir  menunjukan bahwa  arus  demokratisasi  atau  tuntutan  akan  liberalisasi  sistem  politik  saat  ini  merupakan sebuah trend global, secara global proses demokratisasi berlangsung di antara bangsa-bangsa di  dunia. 17 Menurut  Samuel  P.  Huntington  tuntutan  liberalisasi  politik  ini  bisa  berlangsung dalam empat skenario. Skenario pertama adalah transformasi , yakni proses liberalisasi sistem
17 Ibid Hal xxxvi.
politik yang diinisiatifi, dimotori dan dikendalikan dari atas, dari penguasa dalam skenario ini, keterbukaan  sistem  politik  terjadi  sebagai  konsekuensi  terjadinya  perubahan  dalam  rezim berupa pemihakan terhadap proses demokratisasi.
Skenario kedua adalah replacement, yakni liberalisasi politik terjadi melalui runtuhnya runtuhnya rezim lama dan digantikan oleh rezim baru yang pro demokrasi, dalam skenario ini demokratisasi sistem politik dimotori oleh kaum oposisi diluar sistem pemerintahan. Skenario ketiga adalah transplacement, yakni proses liberalisasi sistem politk sebagai kombinasi antara gerakan  sosial  diluar  rezim  yang  kuat  serta  adanya  faksi-faksi  prodemokrasi  dalam  negara. Skenario  keempat  adalah intervensi ,  yakni  proses  liberalisasi  politik  yang  dihasilkan  oleh intervensi pihak luar asing dengan menjatuhkan rezim lama yang otoritarian. 18

## Revolusi Islam Iran 1979
Untuk  memahami  revolusi  Iran  yang  dipelopori  Ayatullah  Khomeini,  kita  harus memahami bahwa revolusi Iran tidak sama dengan revolusi sosial yang terjadi sebelumnya di belahan  dunia  lain,  revolusi  Iran  tidak  bisa  dipahami  sebatas  adanya  pengalihan  kekuasaan politik secara paksa dari tangan aristokrasi kepada sebuah hirarki politik baru.
Revolusi  Islam  Iran  menurut  Roger  Garaudy, 19 merupakan  revolusi  ekonomi,  politik serta  agama  yang  diarahkan  untuk  melawan  semua  konsep  manusia  dan  peradaban  yang muncul  di  dunia  barat  selama  berabad-abad.  Revolusi  Iran  didasarkan  atas  prinsip-prinsip radikal  yang  berbeda,  untuk  melakukan  koreksi  habis-habisan  terhadap  konsepsi  sekuleris barat,  bagi  para  ideolog  revolusi  Iran,  bahwa  Islam  yang  diwahyukan  pada  seorang  manusia bernama  Muhammad  harus  dipahami  sebagai  konsep holistik yang  mengatur  segala  aspek kehidupan  umat  manusia,  Islam  tidak  bisa  dipahami  sebatas  konteks  keyakinan  akan transedensi ketuhanan Ilahiyah semata, tetapi harus dipahami sebagai sebuah ideologi  politik yang mengatur tata pemerintahan suatu negara.
Revolusi  Iran  telah  meruntuhkan  tesis  tentang  ketidakmampuan  kaum  agamawan  dalam mengatasi  problem-problem  sosial  politik,  agama  telah  menjadi  inspirasi  perlawanan  baru, 20 menggeser  konsep  perjuangan  kelas  marxian,  yang  selama  ini  mengklaim  diri  sebagai  satu- satunya penggerak gerakan revolusi.
Maka  setelah  revolusi  Iran  berhasil  mendongkel  kekuasaan  Reza  Pahlevi,  para  tokoh ulama  (mullah)  menetapkan  konstitusi  Islam  Syi’ah  sebagai  ideologi  yang  harus  ditetapkan dalam  kehidupan  sosial  politik  di  negeri  Iran.  Imam  Khomeini  segera  membentuk  lembaga politik tertinggi sebagai satu-satunya institusi yang paling dominan, yaitu Lembaga Pemimpin Tertinggi ( rahbah ) yang membawahi lembaga-lembaga politik lainya (eksekutif, legislatif dan yudikatif),  sehingga  akibat  dominasi  mutlak  tersebut  menjadikan  otoritas  politik  lembaga rahbah menjadi  penentu  utama  dalam  percaturan  politik  Iran,  kekuasaan  tersentralisasi  pada seorang  penguasa  agama  sekaligus  politik,  sistem  politik  ini  sangat  tidak  lazim  dalam kehidupan  politik  negara  lain,  terutama  negara  yang  mengadopsi  demokrasi  barat  sebagi sistem politiknya.
Kemudian  Imam  Khomeini  diangkat  menjadi  pemimpin  tertinggi  spiritual  pertama yang menjadikan dirinya sebagai penentu akhir dari setiap keputusan dan penyelesaian konflik politik  yang  muncul  dari  berbagai  lembaga  yang  berada  dibawahnya.  Sebagai  seorang the supreme  leader, Khomeini  menempati  posisi  yang  sangat  istimewa  karena  tidak  ada kekuataan lain yang dapat melampaui wewenangnya, bahkan konstitusi sekalipun.
18 Ibid Hal xxxvii-xxxviii.
19 Roger Garaudy, Demi Kaum Tertindas : Akar Revolusi Islam di Iran. (Jakarta : Penerbit Citra, 2000).
20 Eko Prasetyo, Islam Kiri : Jalan Menuju Revolusi Sosial. (Yogyakrta : Pustaka Pelajar, 2004).
Begitu kuatnya posisi pemimpin tertinggi, seorang Imam dapat mendorong seseorang ke  dalam  posisi  menentukan  atau  menjatuhkanya  tanpa  dapat  dicegah  oleh  hukum,  karena kata-kata sang Imam lebih kuat dari hukum manapun. Sebaliknya, jika Khomeini mendukung seseorang,  maka  nyaris  tidak  ada  seorangpun  diseluruh  pemerintahan  Iran  yang  berani menentangnya. 21

## Institusi-Institusi Politik Iran Pasca Revolusi
Selain pemimpin tertinggi revolusi, negara para mullah ini memiliki beberapa institusi politik yang memiliki kedudukan strategis, walaupun masih  dibawah pengawasan sang Imam, institusi-institusi  politik  ini  tetap  menjadi  primadona  rebutan  faksi-faksi  politik  yang  saling berebut, untuk bisa menancapkan pengaruh politiknya.
Institusi  pertama  ialah dewan  pengawal ,  dewan  yang  terdiri  dari  enam  mullah  dan enam  ahli  hukum  ini  dibentuk  langsung  oleh  pemimpin  tertinggi  revolusi,  dewan  pengawal berfungsi mendiskualifikasi para  calon  anggota  parlemen  dan  calon  presiden  yang  dianggap tidak loyal pada revolusi Islam, dari otoritas yang diberikan sang Imam pada dewan pengawal ini  memberikan  posisi  yang  kuat  bagi  dewan  pengawal  dalam  menentukan  siapa-siapa  saja yang berhak atau tidak untuk duduk dalam pemerintahan.
Selain  memiliki  wewenang  dalam  menetapkan  calon  anggota  legislatif  dan  presiden, dewan  pengawal  dapat  melakukan  intervensi  pada  tahap  perhitungan  suara  pada  pemilihan umum,  dengan  bantuan  pasukan  keamanan  mereka  dapat  memaksa  agar  hasil  pemilihan  di suatu daerah sesuai dengan kehendak mereka. 22 Tidak cukup sampai disitu, dewan pengawal diberi  hak  untuk  mengawasi  proses  legislatif  di  parlemen  (Majlis),  sehingga  mereka  berhak mendukung atau menentang setiap keputusan Dewan Majlis.
Institusi kedua ialah parlemen (Majlis Syuro), satu dari institusi utama republik Islam Iran,  dalam  sistem  politik  Iran  kedudukan  parlemen  sangat  penting,  secara  konstitusional parlemen diposisikan sebagai lembaga politik negara yang bersifat independent dan berfungsi mengawasi  jalannya  eksekutif  (Presiden),  tetapi  konstitusi  juga  menulis  bahwa  Dewan Pengawal dapat menganulir keputusan parlemen, praktis posisi legislatif sesungguhnya lemah dihadapan Dewan Pengawal yang selalu didominasi kalangan garis keras. 23
Sedangkan  institusi  lain  seperti  Kementrian  Kehakiman, Pasdaran (Pengawal Revolusi), Basij dan  aparat  keamanan  (termasuk  didalamnya  polisi  moral)  adalah  badan- badan  yang  menjalankan  tugas law  enforcement dan  umumnya  menjadi  pendukung  setia Pemimpin  Tertinggi  Revolusi  Islam,  bahkan  untuk  lembaga  yudikatif  rezim  para  mullah membentuk  badan  khusus  untuk  menangani  para  ulama  yang  melawan  setiap  kebijakan pemerintah.  Lembaga  yudikatif  ini  dengan  mudah  melemparkan  para  ulama  yang  kritis  ke dalam penjara, dengan proses pengadilan penuh rekayasa. 24

## Dinamika Politik Iran Pasca Revolusi
Setelah revolusi 1979 di Republik Islam Iran hanya mengenal satu sistem kepartaian, partai  penguasa  yang  bernama  PRI  (Partai  Republik  Islam)  menjadi  partai  terbesar  dalam sejarah politik negara para mullah tersebut, namun meskipun menganut sistem satu partai, PRI tidak terbebas dari perbedaam pendapat diantara kelompok-kelompok didalamnya.
21 Bambang Cipto Hal 12
22 Bambang Cipto Hal 16
23 Bambang Cipto Hal 17
24 Bambang Cipto Hal 20
Sebelum  kemunculan  kaum  reformis,  di Iran  hanya  ada  dua  kekuatan  yang  bertarung  dalam memperebutkan  posisi-posisi  jabatan  politik,  yaitu  antara  kelompok  kiri  Islam  dan  kaum konservatif, kedua kelompok inilah yang mendominasi pertarungan politik dalam tubuh PRI.
Kelompok  kiri  Islam  ialah  kelompok  yang  menggunakan  analisa  sosialis  dalam menjawab setiap problem  sosial politik, mereka mensintesakan teologi Islam dengan konsep perjuangan  kelas  marxian, 25 kelompok  kiri  Islam  sangat  dekat  dengan  Khomeini,  tokoh Muhammad Khatami yang kemudian hari menjadi simbol gerakan reformasi di Iran, awalnya berasal  dari  kelompok  ini.  Sedangkan  kelompok  konservatif  ialah  kelompok  politik  yang sangat  setia  dengan  doktrin Vilayat  I  Faqih, mereka  menjadi  sebuah  kelompok  yang  cukup ditakuti,  karena  tindakannya  selalu  di  dukung  penuh  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yang dikuasainya guna mengamankan jalannya revolusi.
Setelah meninggalnya  Khomeini kelompok konservatif berhasil menyingkirkan kaum kiri  Islam,  mereka  memandang  kiri  Islam  sebagai  kelompok  yang  kurang  Islami,  karena mengadopsi  keyakinan  sosialis  dalam  gerakannya.  Tersingkirnya  kiri  Islam  semakin mengkokohkan  kalangan  konservatif  sebagai  satu-satunya  pihak  yang  menguasai pemerintahan,  hampir  semua  pos-pos  penting  dipemerintahaan  dikuasai  kalangan  ini,  yang cukup menarik Muhammad Khatami yang saat itu menjabat sebagai Mentri Kebudayaan tidak tergeser  posisinya,  karena  Presiden  Rafsanjani  (berasal  dari  kelompok  pragmatis)  masih mempertahankan dirinya, sebagai penyeimbang dari menguatnya kalangan konservatif dimasa akhir kekuasaanya.

## Kebijakan Reformasi Muhammad Khatami
Sosok  Muhammad  Khatami  sangat  berbeda  dengan  para  mullah  yang  lain,  Khatami tidak terlibat langsung dengan pergolakan politik ketika revolusi Islam 1979, saat itu Khatami bermukim  di  Jerman  bekerja  sebagai  Direktur  Pusat  Studi  Islam  di  Hamburg.  Kehidupam demokratis  di  Jerman  memang  telah  membentuk  jalan  pikiran  intelektual  Khatami  yang moderat. 26 Pasca revolusi, pemimpin tertinggi Ayatullah Khomeini mengajak Khatami masuk ke  dalam  pemerintahan  revolusi,  jabatan  pertamanya  sebagai  editor  berita  harian Kayhan , sebuah  surat  kabar  yang  langsung  dibawah  kendali  Khomeini,  sejak  awal  Khomeini  sadar bahwa  pemerintahan  pasca  revolusi  memerlukan  beberapa  wajah  moderat,  karena  umumnya para mullah pendukung revolusi berhaluan konservatif.
Pada  tahun  1983  bersamaan  dengan  proses  Islamisasi  besar-besaran  oleh  pemerintah Iran,  Khatami  diangkat  sebagai  Mentri  Kebudayaan  dan  Pembinaan  Islam,  selama  Khatami menjabat  berbagai  kebijakan  pembaharuan  dihasilkan  oleh  departemen  yang  dipimpinnya. Muhammad  Khatami  secara  pelan-pelan  menebarkan  benih-benih  demokrasi  ditengah kehidupan  masyarakat  Islam  Iran  dengan  membuka  kran  impor  film-film  asing  serta mendorong penerbitan buku dan surat kabar. Sudah tentu kebijakan pintu terbuka ini membuat kalangan  konservatif  risau,  mereka  tidak  bisa  menerima  gagasan-gagasan  liberal  Khatami yang  dianggap  bisa  membahayakan  revolusi  Iran.  Namun,  dukungan  kuat  dari  Khomeini membuat  golongan  konservatif  tidak  bisa  berbuat  banyak,  kecuali  melontarkan  kritik-kritik yang pedas terhadap anak kesayangan pemimpin revolusi tersebut.
25 Muhidin M Dahlan, Sosialisme Religius : Suatu Jalan Keempat? (Yogyakrta : Kreasi Wacana 2001).
26 Bambang Cipto Hal 45
Akan tetapi, sejak Khomeini wafat, golongan konservatif mulai meningkatkan tekanan kepada  Presiden  Rafsanjani  untuk  memecat  Khatami,  pada  awalnya  Rafsanjani mempertahankan  Khatami  sebagi  menterinya,  tetapi  seiring  tekanan  kaum  konservatif  yang terus  meningkat  eskalasinya,  akhirnya  membuat  Khatami  terpental  dari  jabatan  Mentri Kebudayaan  dan  Pembinaan  Islam  yang  telah  dipeganya. 27 Setelah  melepas jabatan  Mentri, Muhammad  Khatami  bekerja  sebagai  Direktur  Pepustakaan  Nasional,  ide-ide  pembaharuan terus  ia  kampanyekan  melalui  beberapa  buku  yang  ditulisnya,  dalam  salah  satu  bukunya Khatami  berusaha  menyakinkan  kaum  muslimin  Iran  agar  meninggalkan  cara-cara  berpikir kuno  dan  mengajurkan  untuk  meningkatkan  logika  penalaran  dalam  menjawab  tantangan zaman.
Namun,  yang paling menarik  dalam bukunya,  ketika  Khatami mengkritik  pemerintah Iran,  ia  mendukung  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi  liberal,  menekankan  perlunya  sebuah konsensus  dan  perjanjian  antara  penguasa  dan  rakyat,  bagi  Khatami  pemerintah  Islam  yang baik  adalah  pemerintahan  yang  berbasis  pada  kedaulatan  rakyat,  Khatami  mengakui demokrasi  liberal  mempunyai  kelemahan,  namun  kelebihanya  tidak  sedikit  yang  bisa dimanfaatkan oleh umat Islam.   Khatami juga secara terbuka menyatakan bahwa rakyat Iran berhak untuk menterjemahkan Vilayat I Faqih sesuai dengan perkembangan zaman dan rakyat Iran hendaknya mengambil manfaat dari apa-apa yang berasal dari dunia barat. Berbekal pada pikiran  dasar  perlunya  perubahan  inilah  Khatami  memberanikan  diri  maju  dalam  kampanye presiden tahun 1997. 28

## Para Pendukung Reformasi
Pemilihan  umum  untuk  memilih  Presiden  di  Iran  yang  diselenggarakan  Jumat  23 Maret  1997  mengejutkan  dunia  internasional,  pemilu  yang  dimenangkan  oleh  kandidat  dari kubu reformis Muhammad Khatami, menjadi peristiwa fenomenal dalam sejarah politik  Iran, peristiwa ini hampir sama dengan kejadian kurang lebih dua dekade sebelumnya, ketika jutaan pemuda  pemudi  Iran  turun  ke  jalan  menyerukan  revolusi,  bedanya  pemuda  pemudi  yang mendukung  Khatami  tidak  lagi  menyerukan  pemberontakan  di  jalan-jalan  dalam mengartikulasi  tuntutanya,  mereka  menuntut  keterbukaan  sistem  dan  demokratisasi  lewat revolusi kertas suara di bilik-bilik suara.
Muhammad  Khatami  memperoleh  dukungan  yang  sangat  besar  dari  rakyat  Iran, sehingga memenangkan pemilihan umum pada tahun 1997 dan 2001, ia menjabat dua periode sebagai Presiden,  pertanyaanya kemudian siapakah para pendukung gerakan reformasi,  yang telah  mengantarkan    seorang  Muhammad  Khatami  ke  kursi  kepresidenan,  mengingat  rezim para  mullah  selama  kurang  lebih  delapan  belas  tahun  lamanya  menyuntikan  kesadaran revolusioner lewat media-media propaganda serta mimbar-mimbar khotbah jum’at pada setiap generasi yang baru lahir pasca revolusi 1979.
Menurut  Musthafa  Abd.  Rahman, 29 ada  dua  faktor  yang  mendukung  kemunculan generasi  baru  dalam  masyarakat  Iran  yang  menimbulkan  pergeseran  orientasi  dari  jargon revolusi  ke  orientasi  demokratisasi. Pertama, telah  terjadi  kesenjangan  antargenerasi  setelah revolusi Iran berusia hampir dua dekade, dalam cara hidup, berinteraksi dengan lingkunganya baik  regional  atau  internasional,  bahkan  dalam  menginterpretasi  revolusi  itu  sendiri  dengan segala  pilar-pilarnya. Kedua, pengaruh  imbas  perubahan  yang  berhembus  di  seluruh  dunia
27 Bambang Cipto Hal 47
28 Bambang Cipto Hal 48
29 Musthafa  Abd.  Rahman, Iran  Pasca  Revolusi  :  Fenomena  Pertarungan  Kubu  Reformis  dan  Konservatif. (Jakarta : Buku Kompas, 2003) Hal 36.
yang  ditandai  dengan  ambruknya  imperium  Uni  Soviet  dan  robohnya  tembok  Berlin, menggeliat menyentuh bagian dunia lain, termasuk timur tengah.
Negara  Iran  tentu  tidak  luput  dari  imbas  pergeseran  yang  terjadi  dilingkungan internasionalnya  tersebut.  Generasi  pendukung  reformasi  ini,  mereka  yang  lahir  pada  saat revolusi  berlangsung,  atau  mereka  yang  baru  berusia tiga  hingga  lima  tahun  di  saat  revolusi 1979.  Mereka  tumbuh  berkembang  dan  mencapai  usia  dewasa  di  era  kemenangan  revolusi, sebuah generasi yang tidak pernah mengalami penindasan politik rezim Reza Pahlevi,  mereka sebuah generasi yang mewarisi nilai-nilai revolusi yang sudah tertanam dalam masyarakat.
Akan  tetapi  generasi  ketiga  ini  tidak  serta  merta  menerima  nilai-nilai  revolusi  itu, mereka  selain  tidak  pernah  mengalami  penindasan  politik  rezim  Pahlevi,  mereka  juga  tidak pernah  berinteraksi  dengan  Pemimpin  Tertinggi  Ayatullah  Khomeini,  sehingga  daya  rekat doktrin  revolusi  terhadap  generasi  ini  tidak  sekuat  generasi  sebelumnya.  Pada  gilirannya, generasi  ini  jauh  lebih  kritis  serta  tidak  terlalu  terikat  dengan  doktrin  revolusi,  disinilah kesenjangan ideologis itu terjadi, mereka melakukan pemberontakan terhadap doktrin revolusi yang mereka anggap telah mengekang nilai-nilai kebebasan yang mereka anut.
Di  perkotaan  semakin  banyak  anak  muda  dari  generasi  ini  baik  laki-laki  dan perempuan  yang  memasuki  bangku  kuliah,  kalangan  muda  perkotaan  inilah  yang  menjadi motor penggerak perubahan demokrasi di Iran, mereka mengambil langkah-langkah moderat namun  tetap  kritis  terhadap  rezim  yang  berkuasa,  mereka  mengkritik  dominasi  politik  para mullah dalam politik Iran.30 Mereka menghendaki negara yang lebih toleran dan mendukung terbentuknya demokrasi Islam yang berwajah humanis dan egaliterian.

## Kebijakan Reformasi
Setelah  Muhammad  Khatami  menduduki  jabatan  Presiden,  segera  ia  mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro liberalisme sesuai dengan janji-janjinya pada saat kampanye. Slogan toleransi, modernisasi dan keterbukaan dijabarkan dengan program pembangunan politik dan ekonomi.  Dalam  setiap  pidatonya  Khatami  selalu  menyerukan  kembalinya  ke  sistem  multi partai,  membuka  kran  keterbukaan  seluas-luasnya  serta  membebaskan  aktifitas  budaya, penelitian dan publikasi dari pembatasan birokrasi dan undang-undang.31
Khatami  berusaha  memenuhi  janjinya  tersebut  dengan  membangun  pemerintahaan berbasis kalangan reformis, kabinet yang dibentuk Khatami mencerminkan kekuatan-kekuatan politik  yang  menjadi  pendukung  utama  dirinya  sebagai  presiden,  kabinet  tersebut  mewakili kalangan  reformis  dan  kalangan  kiri  Islam.  Keyakinan  Khatami  bahwa  Islam  sangat  sesuai dengan  demokrasi  barat,  mendorong  dirinya  membuka  perluasaan  penerbitan  media  massa, peningkatan  partisipasi  perempuan  dalam  politik  dengan  mengangkat  Massoumeh  Ebtekar sebagai salah satu wakil presiden dari perempuan.32
Khatami  juga  mendorong  debat  publik  diberbagai  forum  tentang  toleransi,  tertib hukum  dan  dampak  negatif  dari  penggunaan  kekerasan  dalam  membangun  kehidupan berpolitik,  ia  menekankan  bahwa  tidak  mungkin  tujuan  politik  dicapai  dengan  cara-cara kekerasan,  walaupun  di  negara  Islam  seperti  Iran.    Bahkan  kerap  kali  dalam  pidatonya Khatami  membedakan  antara  Islam  damai  dan  Islam  kekerasan,  dengan  penuh  simpati Kahatami  berusaha  menyakinkan  publik  Iran  bahwa  budaya  toleransi  adalah  sangat  penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam.33
30 Bambang Cipto Hal 38.
31 Musthafa Abd. Rahman Hal 21.
32 Bambang Cipto Hal 61.
33 Bambang Cipto Hal 62.
Di bawah pemerintahanya media memainkan peran ganda : sebagai sarana komunikasi publik  dan  media  pendidikan  politik  massal,  debat  tentang  berbagai  isu  publik  berkembang luas  dimasyarakat,  rakyat  Iran  dibawah  pemerintahan  Khatami  sangat  menikmati  belajar berdemokrasi, jumlah media massapun bertambah banyak.34
Pencapaian  pembangunan  politik  spektakuler  di  masa  Presiden  Khatami  adalah diselenggaraknya  pemilihan  umum  di  tingkat  daerah,  karena  sejak  tahun  1979  hingga  1998 Pemerintah  Republik  Islam  Iran  tidak  pernah  menyelenggarakan  pemilihan  di  tingkat daerah. 35 Walaupun  sesungguhnya  konstitusi  Iran  memuat  pasal  tentang  pemilihan  anggota dewan  perwakilan  daerah  dan  kabupaten.  Kubu  reformis  sangat  berharap  dengan diselenggarakan pemilihan parlemen di daerah akan membantu proses desentralisasi daerah di seluruh Iran.

## Reaksi Kaum Konservatif
Reaksi  keras  terhadap  kebijakan  baru  Khatami  bermunculan,  kaum  konservatif menyerang  Khatami  sebagai  kepanjangan  kapitalisme  barat,  menurut  mereka  kebebasan berbicara dan menerbitkan media massa sangat berlebihan serta mengancam ideologi revolusi Islam  Iran.  Kubu  konservatif  kemudian  mengarahkan  sasaran  terhadap  pilar  kekuataan andalan kaum reformis, yakni media massa, lewat Departemen Kehakiman Iran yang dikuasai kalangan  konservatif,  menuduh  media  massa  telah  menyalahgunakan  kebebasan  yang  telah diberikan  pemerintah,  oleh  karena  itu  tindakan  keras  dan  tegas  diperlukan  untuk membungkam media-media yang dianggap kontra revolusi.
Pemerintah  lewat  pasukan  khusus  (pengawal  revolusi)  dan  basij  (pasukan  khusus Departemen  Dalam  Negeri)  melakukan  tindakan  refresif  terhadap  beberapa  media  corong kaum  reformis  tersebut,  beberapa  koran  dan  media  yang  dianggap  terlalu  liberal  langsung ditutup  dengan  alasan  membahayakan  eksistensi  revolusi  Islam  Iran.  Bahkan  didalam parlemen pertarungan antara kaum reformis dan konservatif berlangsung lebih seru dan panas, walaupun mayoritas kursi di Majlis dikuasai oleh kubu reformis dengan 74% kursi dan kubu konservatif  hanya  menguasai  sekitar  26%  saja,  tapi  kalangan  garis  keras  ini  walaupun jumlahnya  minoritas,  kemenangan  selalu  ada  ditangannya,  karena  setiap  keputusan  yang dihasilkan oleh parlemen pasti akan dijegal oleh Dewan Pengawal bila dianggap bertentangan dengan revolusi.

## Kesimpulam
Peristiwa  perubahan  politik  di  Iran  pasca  kemenangan  gerakan  revolusi  Islam, memberikan  gambaran  pada  kita  bahwa  pembangunan  politik  pasca  revolusi  di  Iran, dikemudian  hari  menuai  kritik  dari  generasi  berikutnya,  sebuah  generasi  yang  tidak  terlibat secara langsung dengan penindasan rezim Pahlevi, mereka sebuah generasi yang  lahir ketika pemerintahan  Iran  sudah  dikuasai  oleh  kalangan  para  mullah.  Mereka  menilai  bahwa dominasi  yang  sangat  dominan  para  ulama  dalam  politik  telah  membelenggu  kebebasan mereka.
Gerakan  reformasi  di  Iran  tidak  terjadi  secara  tiba-tiba,  awalnya  gerakan  ini  dimulai oleh  Khatami,  seorang  pejabat  di  dalam  tubuh  pemerintah  Islam  Iran,  Khatami  melakukan pembaharuan  dengan  membuka  kran  kebebasaan  melalui  penerbitan  buku  dan  impor  film asing,  proses  transmisi  nilai-nilai  baru  inilah  yang  kemudian  mempengaruhi  pola  pikir
34 Bambang Cipto Hal 63
35 Bambang Cipto Hal 64
generasi  muda  Iran,  mereka  menemukan kesenjangan  antara  nilai  baru  yang  mereka  peroleh melalui  media  film  dan  buku,  dengan  situasi  politik  Iran  yang  mereka  rasakan,  dimana kebebasan serta demokratisasi tidak mereka temukan.
Proses liberalisme di Iran tidak mudah karena masih dominanya kelompok konservatif yang  berada  di  dalam  pemerintahan,  walaupun  mereka  tidak  sepenuhnya  memegang  kendali di lembaga eksekutif dan legislatif, peran pemimpin tertinggi revolusi dan lembaga-lembaga bentukannya  senantiasa  menjadi  penghambat  bagi  gerakan  reformasi,  setiap  kebijakan  yang dibuat  eksekutif  dan  legislatif  akan  mengalami  penolakan  jika  dinilai  tidak  selaras  dengan ideologi  revolusi  Islam  Iran.  Tangan-tangan  kekuasaan  para  mullah  akan  selalu  mengawasi setiap gerak-gerik tokoh-tokoh reformasi, kaum konservatif dengan mudah bisa menggerakan militer bila kelompok reformasi dinilai membahayakan ideologi revolusi Islam Iran.
Kendati  dibanyang-banyangi  oleh  tindakan  refresif  dari  kaum  konservatif,  gerakan reformasi  Iran  telah  berhasil  meletakan  fondasi-fondasi  dasar  bagi  kekuatan  civil  society, kemandirian  dalam  berpikir  serta  bersikap  berbeda  dengan  penguasa,  menjadi  harapan  baru proses liberalisme ke depan. Kaum konservatif capat atau lambat akan mengakui kesalahanya, karena proses perubahan itu tidak bisa dihambat apalagi dihentikan, perubahan sudah menjadi hukum  besi  sejarah  yang  akan  menggulung  habis  pihak-pihak  yang  tidak  bisa  beradaptasi denganya.
Sejarahlah yang kemudian akan menguji sejauh mana proses liberalisme di Iran akan berakhir ditengah-tengah  situasi  timur  tengah  yang  saat  ini  menunjukan  semakin  kuatnya  semangat akan perubahan dan keterbukaan sistem politik yang lebih demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayat, Asef, Pos Islamisme . (Yogyakarta : LkiS, 2011) Cipto,  Bambang,  “ Dinamika  Politik  Iran:  Puritanisme  Ulama,  Proses  Demokratisasi  dan Fenomena Khatami”. (Yogyakrta : Pustaka Pelajar, 2004). Dahlan,  Muhidin  M.,  “ Sosialisme  Religius  :  Suatu  Jalan  Keempat?” (Yogyakrta  :  Kreasi Wacana 2001). Fatah,  Eep  Saefulloh,  “ Zaman  Kesempatan:  Agenda-Agenda  Besar  Demokratisasi  Pasca Orde Baru”. (Bandung : Mizan, 2000). Garaudy, Roger, “ Demi Kaum Tertindas  : Akar Revolusi Islam di Iran”. (Jakarta :  Penerbit Citra, 2000).
Mason, Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit, PKS dan Kembarannya : Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki . (Jakarta : Komunitas Bambu, 2012) Maulana,  Noor  Arif,  “ Revolusi  Islam  Iran  Dam  Realisasi  Vilayat  I  Faqih”, (Yogakarta  : Kreasi Wacana, 2004). Musthafa  Abd.  Rahman, Iran  Pasca  Revolusi  :  Fenomena  Pertarungan  Kubu  Reformis  dan Konservatif. (Jakarta : Buku Kompas, 2003). O’Donell,  “ Transisi  Menuju  Demokrasi:  Rangkaian  Kemungkinan  dan  Ketidakpastian” (Jakarta : LP3ES, 1993).
Prasetyo,  Eko  “ Islam  Kiri  :  Jalan  Menuju  Revolusi  Sosial”, (Yogyakrta  :  Pustaka  Pelajar, 2004).
Raines, John C. (editor), “ Marx Tentang Agama”. (Jakarta : Teraju, 2003). Rais, Amien (penerj), Dr. Ali Syar’ati, “ Tugas Intelektual Muslim”. (Yogyakarta : Shalahudin Press, 1995) Tibi, Bassam, Islam dan Islamisme . (Bandung : Mizan, 2016)