## PENENTUAN ALTERNATIF LOKASI IBUKOTA KABUPATEN MOJOKERTO BERDASARKAN STAKEHOLDER
Iman Tunas Pratama, Soesilo Zauhar, Mochamad Rozikin
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah Universitas Brawijaya Jalan Mayjen Haryono 163 Malang 65145 -Telp (0341) 553737 dhiemaz_plano@yahoo.com

## ABSTRAK
Penataan daerah melalui tata pemerintahan yang baik merupakan misi setiap daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  dan  Permendagri  Nomor  30  Tahun  2012  dihasilkan  keputusan  bahwa  perlu  adanya pemindahan Ibukota Kabupaten Mojokerto yang saat ini berada di Kota Mojokerto dan dituangkan dalam Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Mojokerto.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengidentifikasi prioritas kriteria dalam penentuan lokasi ibukota dan menetapkan lokasi yang terpilih berdasarkan kriteria ibukota Kabupaten Mojokerto. Analisis yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP) menggunakan analisis Expert Choice dengan memilih 8 ahli untuk melakukan penilaian terhadap kriteria dan alternatif lokasi ibukota Kabupaten  Mojokerto.  Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  hasil  bahwa  urutan  prioritas  kriteria  adalah ketersediaan lahan (1), aksesibilitas (2), ketersediaan sarana prasarana (3), kondisi fisik (4), politik dan keamanan (5),  kebijakan  (6),  kependudukan  (7),  letak  geografis  (8)  dan  historis  (().  Sedangkan  alternatif  Lokasi  terpilih Ibukota Kabupaten Mojokerto yang dipertimbangkan dari urutan 9 kriteria berdasarkan ahli maka urutan lokasi yang terpilih adalah Kecamatan Mojosari (1), Kecamatan Sooko (2), Kecamatan Trowulan (3), Kecamatan Jetis (4) dan Kecamatan Bangsal (5)
Kata Kunci : pemilihan-alternatif-lokasi, stakeholder , ibukota-kabupaten

## ABSTRACT
Structuring the region through good governance is the mission of every region. Based on Law Number 23 Year 2014 and Permendagri Number 30 Year 2012, he decision is made that there is a need to move the Capital of Mojokerto Regency which is currently located in Mojokerto City and set forth in the Regional Spatial Plan (RTRW) of Mojokerto Regency. This research aims to identify priority criteria in determining the location of the capital and determine the location selected based on the criteria of the capital of Mojokerto regency. The analysis used is  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  using  Expert  Choice  by  selecting  8  experts  to  conduct  assessment  on criteria and alternative location of capital of Mojokerto regency. The analysis result is the priority of criteria are land availability (1), accessibility (2), availability of infrastructure (3), physical condition (4), politics and security (5),  policy  (6),  population  (7),  geographical  (8)  and  historical  (9).  While  the  alternative  Capital  location  of Mojokerto Regency that considered from the order of 9 criterion in sequence is Mojosari district (1), Sooko district (2), Trowulan District (3), Jetis district (4) and Bangsal district (5)
Keywords: alternative location, stakeholder, capital regency

## PENDAHULUAN
Mulai  diterbitkannya  dan  diberlakukannya Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  menjadikan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  memiliki  kewenangan dalam  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  yang seluas-luasnya.  Tata  pemerintahan  yang  baik merupakan  misi  setiap  daerah,  yang  sangat didambakan  oleh  para stakeholder pada  suatu daerah.
Terkait penataan daerah, untuk menertibkan  administrasi  tata  kepemerintahan, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  dan  Permendagri  Nomor  30  Tahun  2012, serta surat dari Menteri Dalam Negeri RI tanggal
1  Mei  2013,  dihasilkan  beberapa  keputusan diantaranya adalah perlunya pemindahan Ibukota Kabupaten Mojokerto yang saat ini berada di Kota Mojokerto,  dan  dituangkan  ke  dalam  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten Mojokerto.  Pemindahan  lokasi  Ibu  Kota Mojokerto  harus  mempertimbangkan  berbagai macam aspek, baik aspek fisik, sosial maupun dari aspek  kebijakan.  Sehingga  pemilihan  lokasi  ibu Kota  Kabupaten  Mojokerto  nantinya  sesuai dengan  arahan  pengembangan  Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.
Ibukota  merupakan  pusat  pemerintahan yang  memiliki  status  utama  dalam  suatu  roda pemerintahan  yang  diatur  oleh  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Dalam  perannya sebagai pusat pemerintahan, ibukota secara umum
memiliki beberapa fungsi diantara sebagai fungsi politik  dan  ekonomi,  oleh  karena  itu  ibukota memiliki peranan penting dalam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ibukota secara  umum  memiliki  karakteristik  sebagai wilayah yang memiliki misi pusat pemerintahan, pusat  ekonomi  dan  sebagai  wilayah  dalam melakukan  berbagai  diplomasi  dengan  wilayah lain.
Pada  saat  lampau,  berbagai  teori  dan penelitian  tentang  ibukota  menempatkan  ibukota dengan titik berat lokasi geografis yang berada di tengah  (sentral)  dalam  penetuan  lokasi  yang paling  tepat  untuk  perkembangan  ekonomi wilayah.  Teori  teresebut  telah  tertinggal  karena berbagai  kekurangan  yang  terlalu  berfokus  pada faktor  geografi,  tanpa  mempertimbangkan  fakor politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  sejarah (Wolfel, 2002).
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojoketo, merupakan  salah  satu  Pemerintah  Daerah  di Provinsi Jawa Timur yang sampai saat ini masih berpusat  pada  wilayah  Kota  Mojokerto.  Dengan diterimanya surat dari  Menteri  Dalam  Negeri  RI tanggal 1 Mei 2013, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto  diharapkan  segera  memiliki  ibukota yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Kabupaten  Mojokerto  terdiri  dari  18 Kecamatan dan 304 desa/kelurahan, dimana setiap wilayah  memiliki  potensi  dan  karakteristik  yang berbeda  dengan  potensi  ungggulan  berupa pertanian,  industri,  pariwisata  dan  perdagangan jasa.  Kabupaten  Mojokerto  merupakan  bagian dari pusat kegiatan nasional“Gerbangkertosusila” dengan  Surabaya  sebagai  inti.  Adapun  potensi Kabupaten  Mojokerto  di  bidang  industri,  lebih menitikberatkan  pada  industri  hasil  pengolahan pertanian, meski pada perkembangannya kegiatan industri  cenderung  berkembang  kearah  kegiatan industri pengolahan hasil tambang dan manufaktur, yang terdiri dari industri kecil, besar dan menengah.
Pada Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012- 2032, telah diajukan Kecamatan Mojosari sebagai pusat pemerintahan, akan tetapi hingga saat ini hal tersebut belum terlaksana, oleh karena itu peneliti tertarik  untuk  mengidentifikasi  prioritas  kriteria dalam  penentuan  lokasi  ibukota  di  Kabupaten Mojokerto  dan  menetapkan  lokasi  yang  terpilih berdasarkan kriteria ibukota Kabupaten Mojokerto.

## METODE PENELITIAN Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini terdiri atas 8 (delapan)  variabel,  yaitu  letak  geografis,  kondisi fisik,  ketersediaan  lahan,  historis,  kebijakan, politik  dan  keamanan,  aksesibilitas,  ketersediaan sarana dan prasarana dan kependudukan.  Variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Variabel Penelitian Tujuan Penelitian Variabel Indikator 1. Mengidentifik asi prioritas kriteria dalam penentuan lokasi ibukota di Kabupaten Mojokerto Letak geografis Jarak terhadap pusat pemerintahan lama Jarak terhadap kota sekitar Kondisi Fisik Kemiringan lereng Ketersediaan air bersih
Kerentanan bencana Ketersedia an Lahan Status lahan Luas lahan Harga Lahan Penggunaan lahan Historis Sejarah pembentukan kota
Sejarah karisidenan/kasult anan/kerajaan
Kebijakan Rencana Tata Ruang
Prosedur perizinan
Politik dan keamanan Kesepakatan masyarakat Visi Misi Kepala Daerah Aksesibilit as Sarana dan prasarana transportasi
Jaringan jalan Ketersedia an Sarana Prasarana Fasilitas kesehatan Fasilitas ekonomi Fasilitas sosial Jaringan utilitas Kependud ukan Jumlah penduduk Tingkat pertumbuhan penduduk
Angkatan kerja Mata pencaharian penduduk Heterogenitas suku, agama, dan etnis
Tujuan Penelitian Variabel Indikator 2. Menetapkan lokasi yang terpilih berdasarkan kriteria ibukota Kabupaten Mojokerto Prioritas Kriteria Lokasi Ibukota Kecamatan Terpilih

## METODE ANALISIS
Analisis  yang  digunakan  pada  penelitian ini  adalah   Analytical  Hierarchy Process  (AHP). Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  merupakan model  yang  memungkinkan  kita  mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis.
Penyusunan  strategi  tersebut  dilakukan oleh ahli-ahli yang kompeten dan mewakili yang berkaitan  dengan  alternatif  yang  akan  disusun prioritasnya (Saaty, 1993). Ahli-ahli yang dipilih dalam    mengidentifikasi  prioritas  kriteria  dalam penentuan lokasi ibukota di Kabupaten Mojokerto terdiri dari:
1. Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
2. Kepala  Sub  Bidang  Perencanaan  Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
3. Kepala  Bagian  Pemerintahan  Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto
5. Dosen  Jurusan  Perencanaan  Wilayah  dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
6. Konsultan  Ahli  Perencanaan  Wilayah  dan Kota  (Perwakilan  Ikatan  Ahli  Perencana Provinsi Jawa Timur)
7. Anggota Dewan/DPRD Kabupaten Mojokerto 8. Wakil Masyarakat Adapun  langkah-langkah  dalam  metode AHP adalah sebagai berikut:
1) Mengindentifikasi  masalah  dan  menentukan solusi  yang  diinginkan,  melalui  diskusi dengan pakar yang mengetahui permasalahan serta  dengan  kajian  referensi  hingga diperoleh  konsep  yang  relevan  dengan permasalahan yang dihadapi.
2) Menyusun struktur hirarki yang dimulai dari tujuan  umum,  sub-tujuan,  kriteria  hingga penentuan  sejumlah  alternatif,  berdasarkan permasalahan  yang  dihadapi,  sedangkan penentuan  kriteria  dan  alternatif  diperoleh dari hasil observasi dan diskusi dengan pakar.
3) Menyebarkan kuesioner kepada pakar untuk penentuan  pengaruh  masing-masing  elemen
terhadap  masing-masing  aspek  atau  kriteria dengan  membuat  matriks  perbandingan berpasangan
(pairwise comparison). Pengisian matriks perbandingan berpasangan dengan  menggunakan  bilangan/skala  yang mengambarkan  kepentingan  suatu  elemen dibanding elemen yang lain.
4) Menyusun  matrik  pendapat  individu  dan gabungan dari hasil rata-rata yang diperoleh responden kemudian diolah dengan bantuan expert  choice  versi  9.0.  Jika  nilai konsistensinya  >  0,1  maka  hasil  jawaban tidak konsisten dan jika nilai konsistensinya < 0,1 maka hasil jawaban konsisten.
5) Langkah selanjutnya adalah prioritas kriteria dan alternatif yang telah didapatkan tersebut digunakan  untuk  menyusun  strategi.  Skala kepentingan  yang  digunakan  dalam  metode AHP adalah sebagai berikut.
1
:  Kedua elemen sama pentingnya
(pengaruhnya sama besar) 3 :  Elemen yang satu sedikit lebih penting  daripada  elemen  yang lainnya 5 :  Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya 7 :  Satu elemen jelas lebih mutlak penting dariapada elemen lainnya
9
:  Satu  elemen  mutlak  penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8  :  Nilai-nilai  antara  dua  nilai pertimbangan-pertimbangan yang  berdekatan,  nilai  ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan
Pengolahan data dalam metode AHP pada penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan software  Expert  Choice  2000  2nd  edition. Pada metode  AHP  terdapat  perhitungan  rasio konsistensi  dengan  melihat  index  konsistensi. Konsistensi  yang  diharapkan  adalah  yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid.
Menurut Saaty (1993) indikator terhadap konsistensi diukur melalui Consistensy Index (CI) yang dirumuskan sebagai berikut :
CI = (  maks -n)/(n-1).
maks = eigen value maksimum n = ukuran matriks.
AHP  mengukur  seluruh  konsistensi penilaiaan  dengan  menggunakan Consistency Ratio (CR), yang perumusannya: CR =
  ex istencyInd RandomCons CI
Nilai CR semestinya tidak boleh lebih dari 10 %. Jika tidak, berarti penilaian yang telah di buat mungkin  dilakukan  secara  random  dan  perlu direvisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto
Kabupaten  Mojokerto  merupakan  salah satu  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Timur  yang terdiri  dari  18  Kecamatan  diantaranya  adalah Kecamatan  Jatirejo,  Gondang,  Pacet,  Trawas, Ngoro,  Pungging,  Kutorejo,  Mojosari,  Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Puri, Trowulan, Kecamatan Sooko,  Gedeg,  Jetis,  Kemlagi,  dan  Dawar Blandong.
Pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto sebelumnya  berada  di  Kota  Mojokerto.  Namun, seiring  dengan  perkembangan  ekonomi  serta pembangunan  daerah  Kabupaten  Mojokerto, sehingga  diperlukan  adanya  penentuan  alternatif lokasi  ibu  kota    kecamatan  di  Kabupaten Mojokerto.  Adapun  beberapa  kecamatan  yang menjadi  alternatif  yaitu  Kecamatan  Mojosari, Kecamatan  Jetis,  Kecamatan  Sooko,  Kecamatan Trowulan  dan  Kecamatan  Bangsal.  Berikut penjelasan dari masing-masing kecamatan.
A. Kondisi Letak Geografis Kabupaten  Mojokerto  terdiri  dari  18 Kecamatan  diantaranya  adalah  Kecamatan Jatirejo,  Gondang,  Pacet,  Trawas,  Ngoro,
Pungging, Kutorejo, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Puri, Trowulan, Kecamatan
Sooko,  Gedeg,  Jetis,  Kemlagi,  dan  Dawar
Blandong. Adapun batas-batas
wilayah
Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: Sebelah utara  :Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik Sebelah timur  :Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan Sebelah barat  : Kabupaten Jombang Sebelah selatan : Kabupaten Malang Salah satu kriteria yang dapat
menjelaskan  kondisi  geografis  wilayah  studi adalah  jarak  antara  lokasi  alternatif  ibu  Kota Kabupaten
Mojokerto
terhadap pusat pemerintahan  lama.  Adapun  jarak  antara  lokasi alternatif ibu kota Kabupaten Mojokerto terhadap pusat pemerintahan yang lama sebagai berikut:
1. Kecamatan  Mojosari  memiliki  jarak sejauh 15 km terhadap Kota Mojokerto
2. Kecamatan Jetis memiliki jarak sejauh 14 km terhadap Kota Mojokerto
3. Kecamatan  Sooko  memiliki  jarak  sejauh 5,2 km terhadap Kota Mojokerto
4. Kecamatan  Trowulan  memiliki  jarak sejauh 12 km terhadap Kota Mojokerto
5. Kecamatan Bangsal memiliki jarak sejauh
10 km terhadap Kota Mojokerto
B. Kondisi Fisik
Kondisi  fisik  suatu  wilayah  penentuan lokasi  alternatif  ibu  kota  Kabupaten  Mojokerto dapat  dijelaskan  berdasarkan  kemiringan  lereng, ketersediaan  air  bersih  dan  kerentanan  bencana setiap daerah. Kemiringan Lereng
1. Kecamatan  Mojosari  memiliki  tingkat kemiringan lereng 0-2 derajat dengan luas wilayah pada tingkat kemiringan tersebut seluas 3044,88 Ha.
2. Kecamatan Jetis memiliki tiga klasifikasi tingkat  kemiringan  lereng  yaitu  0-2 derajat,  2-15  derajat  dan  15-40  derajat. Adapun  luas  wilayah  yang  berada  pada tingkat  kemiringan  lereng  0-2  derajat seluas 5008,33 Ha; kemiringan lereng 2- 15  derajat  seluas  48  Ha  dan  kemiringan lereng 15-40 derajat seluas 32 Ha.
3. Kecatamatan  Sooko  memiliki  tingkat kemiringan lereng 0-2 derajat dengan luas wilayah pada tingkat kemiringan tersebut seluas 2497,32 Ha
4. Kecamatan  Trowulan  memiliki  tingkat kemiringan lereng yaitu 0-2 derajat, 2-15 derajat  dan  15-40  derajat.  Adapun  luas wilayah  yang  berada  pada  tingkat kemiringan  lereng  0-2  derajat  seluas 4402,14  Ha;  kemiringan  lereng  2-15 derajat  seluas  180  Ha  dan  kemiringan lereng 15-40 derajat seluas 65 Ha.
5. Kecamatan  Bangsal  memiliki  tingkat kemiringan lereng 0-2 derajat  dengan luas wilayah pada tingkat kemiringan tersebut seluas 2373,70 Ha.
Ketersediaan Air Bersih Berikut merupakan ketersediaan air bersih di  setiap  lokasi  alternatif  pemilihan  ibu  kota Kabupaten Mojokerto.
1. Sebagian  besar  wilayah  Kecamatan Mojosari memiliki kualitas air tanah yang baik  dan  sebagian  besar  masyarakat menggunakan  sumur  bor  sebagai  akses untuk  mendapatkan  air  bersih.  Selain  itu juga  terdapat  lokasi  sumber  air  baku PDAM di Kecamatan Mojosari berada di Desa Awang-awang dan Desa Candirejo.
2. Sebagian besar wilayah kecamatan Sooko memiliki kualitas air tanah yang baik dan sebagian besar masyarakat menggunakan sumur bor sebagai akses untuk mendapat kan air bersih. Adapun lokasi sumber air baku PDAM di Kecamatan Jetis berada di Desa Jetis.
3. Wilayah  Kecamatan  Sooko  memiliki kualitas  air  yang  baik  dengan  keriteria tidak  bewarna,  berbau  dan  tidak  berasa. Sebagian  besar  masyarakat  Kecamatan Sooko menggunakan sumur sebagai akses mendapatkan air bersih.
4. Wilayah  Kecamatan  Trowulan  memiliki kualitas  air  yang  baik.  Sebagian  besar masyarakat  juga  menggunakan  sumur sebagai  akses  mendapatkan  air  bersih. Adapun lokasi sumber air baku PDAM di Kecamatan  Trowulan  berada  di  Desa Domas
5. Wilayah  Kecamatan  Bangsal  memiliki kualitas air yang baik dengan kriteria tidak bewarna,  berbau  dan  tidak  berasa. Sebagian  besar  masyarakat  Kecamatan Sooko menggunakan sumur sebagai akses mendapatkan air bersih.

## Kerentanan Bencana
Kerentanan  bencana  yang  terjadi  di Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah kekeringan, tanah longsor dan banjir (Kementrian Bappenas, 2017).
1. Resiko Kekeringan Resiko  kekeringan  tertinggi  berada  pada tengah wilayah punggung gunung di bagian selatan  dan  dataran  rendah  bagian  utara Mojokerto.
Lima kecamatan yang merupakan  alternative  lokasi  Ibukoa Kabupaten,  semuanya  bukan  merupakan Kawasan yang rawan resiko kekeringan.
2. Banjir Berdasarkan RTRW Kabupaten Mojokerto, Kecamatan  Bangsal,  Mojosari  dan  Sooko merupakan  wilayah  yang  merupakan Kawasan rawan bencana banjir
3. Longsor Lima kecamatan yang merupakan alternative  lokasi  Ibukoa  Kabupaten, semuanya bukan merupakan Kawasan yang rawan resiko longsor

## C. Ketersediaan Lahan
Ketersediaan  lahan  dapat  dijelaskan melalui beberapa aspek diantaranya luas lahan dan penggunaan  lahan.  Berikut  penjelasan  dari masing-masing ketersediaan lahan.

## Luas Lahan
Lima  kecamatan  yang  terpilih  sebagai alternative ibukota Kabupaten Mojokerto rata-rata memiliki  luas  mulai  23,46  sampai  57,17  Km 2 . Daerah terluas adalah Kecamatan Jetis  dan yang terkecil  adalah  Kecamatan  Sooko.  Luas  daerah tidak  terkait  langsung  dengan  potensi  suatu kecamatan sebagai Ibukota Kabupaten, hanya saja
terkait dengan ketersediaan lahan  yang dibutuhkan  dalam  pengembangan  fisik  suatu Ibukota Kabupaten. Rincian luas daerah pada lima kecamatan terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2. Tinggi  Rata-Rata  dari  Permukaan  Air  Laut dan Luas Daerah masing-masing Kecamatan
Kecamatan Tinggi rata-rata dari permukaan air laut (m) Luas Daerah (Km2) Mojosari 100 26,65 Bangsal 60 24,06 Trowulan 60 39,20 Sooko 64 23,46 Jetis 60 57,17 Penggunaan Lahan Lima  kecamatan  yang  terpilih  sebagai alternatif ibukota Kabupaten Mojokerto, penggunaan  lahan  rata-rata  didominasi  oleh penggunaan lahan sawah dengan proporsi hampir 50%  dari  total  luas  daerah.  Proporsi  Luas  lahan sawah terbesar ada di Kecamatan Mojosari (62%) sedangkan terkecil ada di Kecamatan Jetis (38%). Diasumsikan  bahwa  semakin  besar  luas  lahan sawah pada suatu kecamatan maka semakin kecil pula  potensi  lahan  yang  dapat  mendukung pembangunan pada wilayah tersebut dikarenakan guna  lahan  sawah  khususnya  berupa  sawah beririgasi teknis merupakan lahan produktif yang masih harus dipertahankan keberadaannya apabila memungkinkan. Namun secara fungsi perwilayahan, kelima kecamatan diatas memiliki fungsi  sebagai  pusat  pelayanan/perkembangan kota sehingga perubahan alih fungsi lahan sawah sangat memungkinkan untuk terjadi.

## D. Historis
Dari 5 kecamatan yang menjadi alternatif lokasi,  Kecamatan  yang  mempunyai  sejarah terkait  dengan  identitas  Kabupaten  Mojokerto adalah  Kecamatan  Trowulan.  Kecamatan Trowulan  memiliki  Situs  Trowulan yaitu kawasan kepurbakalaan dari periode klasik sejarah  Indonesia.  Situs  Trowulan  telah didaftarkan  untuk  menjadi Situs  Warisan  Dunia UNESCO sejak  tahun  2009.  RTRW  Kabupaten Mojokerto  tahun  2012-2032  telah  menetapkan Kecamatan Trowulan sebagai Kawasan Strategis Cagar Budaya Nasional.

## E. Kebijakan
Dalam  rencana  RTRW  Kabupaten Mojokerto  tahun  2012-2032,  berdasarkan rencana  pengembangan  system  perkotaan,  lima kecamatan  yang  merupakan  lokasi  alternatif Ibukota, diarahkan menjadi 3 jenis 3 (tiga) Pusat Kegiatan yaitu
1. Pusat  Kegiatan  Lokal  “Promosi”  (PKL
Promosi)
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Berdasarkan kebijakan system
perwilayahan, 2 kecamatan yaitu Kecamatan Jetis dan  Sooko  memiliki  fungsi/hierarki  pelayanan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  Kecamatan Bangsal dan Trowulan. Namun secara keseluruhan  fungsi,  semua  kecamatan  memiliki potensi  cepat  tumbuh  karena  merupakan  lokasi yang  secara  kebijakan  merupakan  wilayah  yang punya fungsi sebagai pusat pelayanan baik skala local, Kawasan maupun regional.

## Penentuan Prioritas Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Prioritas Kriteria oleh Para Pakar
Kriteria lokasi Ibukota Kabupaten adalah Letak  geografis,  Kondisi  fisik,  Ketersediaan lahan, Historis, Kebijakan, Politik dan keamanan, Aksesibilitas,  Ketersediaan  sarana  prasarana  dan Kependudukan. Antar kriteria tersebut dibandingkan oleh para pakar. Hasil perbandingan
tersebut  diperoleh  dari  kuesioner  yang  diberikan kepada  para  pakar  dan  diubah  dalam  bentuk matriks perbandingan berpasangan setiap kriteria lokasi Ibukota Kabupaten. Seluruh pendapat pakar digunakan untuk menentukan bobot kriteria.
Setelah  diperoleh  matriks  perbandingan berpasangan setiap kriteria, selanjutnya ditentukan  vektor  bobot  masing-masing  yang dapat  dilihat  pada  Tabel  3  yang  menunjukkan hasil  perhitungan consistency  ratio diperoleh ukuran  kekonsistensian  pendapat  pakar  dalam mengisi  kuesioner.  Tabel  3  menunjukkan pendapat  para  pakar  dalam  membandingkan kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten telah konsisten. Nilai CR <0.1 yang berarti tingkat konsistensinya ≥90%,  sehingga pernyataan pakar dapat  menjadi acuan  memprioritaskan  langkah  penentuan Alternatif  Lokasi  Ibukota  Kabupaten  Mojokerto. Setelah  diperoleh  nilai    CR<0.1  untuk  masing- masing  penilaian  pakar,  maka  selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata geometrik vektor bobot  pakar  untuk  mengetahui  urutan  prioritas kriteria.  Hasil  perhitungan  rata-rata  geometrik vektor bobot pakar terdapat pada Tabel 4.

## Tabel 3. Vektor Bobot dan Consistensi Ratio Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto
Keterangan Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Pakar 4 Pakar 5 Pakar 6 Pakar 7 Pakar 8 Vektor Bobot Letak Geografis 0,047 0,058 0,224 0,070 0,029 0,134 0,05 0,035 Kondisi Fisik 0,200 0,237 0,128 0,092 0,084 0,040 0,142 0,080 Ketersediaan Lahan 0,371 0,343 0,109 0,261 0,099 0,160 0,240 0,087 Historis 0,022 0,026 0,034 0,034 0,228 0,023 0,025 0,049 Kebijakan 0,031 0,037 0,080 0,038 0,056 0,204 0,237 0,090 Politik Dan Keamanan 0,026 0,035 0,087 0,046 0,065 0,173 0,088 0,280 Aksesibilitas 0,041 0,044 0,180 0,237 0,152 0,102 0,175 0,166 Ketersediaan Sarana Prasarana 0,134 0,097 0,112 0,192 0,203 0,100 0,041 0,126 Kependudukan 0,129 0,123 0,046 0,030 0,085 0,064 0,038 0,087 Consistency Ratio 0,07 0,09 0,07 0,09 0,08 0,09 0,099 0,099
Tabel  4  merupakan  hasil  perhitungan  prioritas Kriteria  penentuan  Lokasi  Ibukota  Kabupaten Mojokerto  dengan  temuan  bahwa  berdasarkan urutan  kriteria  dari  yang  paling  utama  yang diperlukan  oleh  suatu  Ibukota  Kabupaten Mojokerto  berdasarkan  stakeholder  adalah Ketersediaan  lahan  (1),  aksesibilitas  (2), ketersediaan  sarana  prasarana  (3),  kondisi  fisik (4),  politik  dan  keamanan  (5),  Kebijakan  (6), kependudukan (7), letak geografis (8) dan historis (9). Ketersediaan lahan merupakan kriteria utama yang  menentukan  apakah  suatu  wilayah  sesuai difungsikan  sebagai  Ibukota  Kabupaten  karena keberadaan  lahan  diperlukan  dalam  rangka
mendukung  pembangunan  zona  perkantoran terkait  dengan  fungsi  pelayanan  ibukota,  juga diperlukan  dalam  mendukung  perkembangan zona-zona  lain  yang  tumbuh  akibat  keberadaan fungsi pelayanan tersebut.
Tabel 4. Bobot  Final  dan  Urutan  Prioritas  Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto
Kriteria Rata-Rata Geometrik Vektor Bobot Para Pakar Urutan Prioritas Letak Geografis 0,076 8 Kondisi Fisik 0,126 4
Kriteria Rata-Rata Geometrik Vektor Bobot Para Pakar Urutan Prioritas Ketersediaan Lahan 0,213 1 Historis 0,045 9 Kebijakan 0,088 6 Politik Dan Keamanan 0,091 5 Aksesibilitas 0,144 2 Ketersediaan Sarana Prasarana 0,139 3 Kependudukan 0,077 7 Tabel 5. Urutan  Prioitas  Kriteria  Lokasi  Ibukota Kabupaten Mojokerto Urutan Prioritas Kriteria 1 Ketersediaan Lahan 2 Aksesibilitas 3 Ketersediaan Sarana Prasarana 4 Kondisi Fisik
5 Politik Dan Keamanan
Urutan Prioritas Kriteria 6 Kebijakan 7 Kependudukan 8 Letak Geografis
9 Historis

## Hasil pemrioritasan Kriteria dan Alternatif
Melalui  AHP  telah  diketahui  bobot kriteria  dan  alternatif  Lokasi  Ibukota  Kabupaten Mojokerto. Konsistensi pendapat para pakar telah memenuhi  kriteria  syarat  ketidakkonsistenan  di bawah  10%  yang  ditunjukkan  oleh  nilai consistency  ratio ≤  0,1.    Oleh  karena  itu,  hasil pebobotan  layak  digunakan  sebagai  penentu alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto.
Hasil  dari  lokasi  terpilih  ditunjukkan  pada Tabel 5 dan Tabel 6 dengan prirotas lokasi terpilih berdasarkan  prioritas  kriteria  adalah  Kecamatan Mojosari  (1),  Kecamatan  Sooko  (2),  Kecamatan Trowulan (3), Kecamatan Jetis (4) dan Kecamatan Bangsal (5).
Tabel 6. Bobot Final dan Urutan Prioritas Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto Berdasarkan 8 pakar
Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Pakar 4 Pakar 5 Pakar 6 Pakar 7 Pakar 8 Nilai Bobot Final Prio ritas Vektor Bobot Kec. Mojosari 0,285 0,247 0,302 0,314 0,484 0,353 0,356 0,557 0,351 1 Kec. Jetis 0,233 0,327 0,198 0,288 0,109 0,101 0,089 0,042 0,157 4 Kec. Sooko 0,232 0,180 0,267 0,203 0,120 0,196 0,234 0,158 0,195 2 Kec. Bangsal 0,120 0,108 0,110 0,093 0,123 0,250 0,143 0,106 0,137 5 Kec. Trowulan 0,130 0,139 0,123 0,103 0,163 0,101 0,178 0,138 0,161 3 λ Maksimal Consistency Index 0,08 0,08 0,06 0,08 0,07 0,09 0,09 0,10 Consistency Ratio
Tabel 7. Bobot Final dan Urutan Prioritas Kriteria dan Aalternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto
Kriteria Kecamatan Mojosari Kecamatan Sooko Kecamatan Trowulan Kecamatan Jetis Kecamatan Bangsal Bobot Final Urutan Prioritas Bobot Final Urutan Prioritas Bobot Final Urutan Prioritas Bobot Final Urutan Prioritas Bobot Final Urutan Prioritas Letak Geografis 0,373 4 0,222 3 0,153 5 0,143 4 0,109 4 Kondisi Fisik 0,347 6 0,179 7 0,167 3 0,152 2 0,155 3 Ketersedia an Lahan 0,249 7 0,140 9 0,196 2 0,229 1 0,186 1 Historis 0,212 9 0,157 8 0,406 1 0,150 3 0,075 8 Kebijakan 0,477 1 0,212 5 0,078 8 0,133 6 0,099 5 Politik Dan Keamanan 0,423 8 0,186 6 0,155 4 0,141 5 0,094 6 Aksesibilit as 0,373 5 0,219 4 0,141 6 0,103 8 0,164 2 Ketersedia an Sarana Prasarana 0,455 3 0,297 1 0,077 9 0,108 7 0,063 9 Kependud ukan 0,471 2 0,250 2 0,107 7 0,083 9 0,089 7
Penentuan Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto (0,076) Letak Geografis (0,213) Ketersediaan Lahan (0,139) Ketersediaan Sarana Prasarana Kriteria Alternatif Keterangan: (0,144) Aksesibilitas (0,091) Politik dan Keamanan (0,088) Kebijakan (0,077) Kependudukan (0,126) Kondisi Fisik (0,351) Kecamatan Mojosari (0,157) Kecamatan Jetis (0,197) Kecamatan Sooko (0,137) Kecamatan Bangsal (0,161) Kecamatan Trowulan (0,045) Historis

## Gambar 1. Hierarki dan Bobot Prioritas Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto
Pada  Kecamatan  Mojosari  menurut informasi  Tabel  6,  Kecamatan  Mojosari  aspek yang  diprioritaskan  adalah  kriteria  kebijakan, Kecamatan  Sooko  aspek  yang  diprioritaskan adalah  kriteria  Ketersediaan  Sarana  Prasarana, Kecamatan  Trowulan  aspek  yang  diprioritaskan adalah  Kriteria  Historis,  Kecamatan  Jetis  aspek yang  diprioritaskan  adalah  Ketersediaan  Lahan dan Kecamatan Bangsal aspek yang diprioritaskan adalah Ketersediaan lahan.
Berdasarkan prioritas kriteria di Kecamatan  Mojosari,  aspek  kebijakan  memang dianggap  paling  mempengaruhi  dikarenakan sangat  penting  memperhatikan  acuan  ketentuan pengembangan  wilayah  yang  telah  ditetapkan sehingga  pada  umumnya  pakar  sepakat  bahwa aspek  kebijakan  untuk  di  Kecamatan  Mojosari menjadi  aspek  utama.  Peraturan  Daerah Kabupaten  Mojokerto  Nomor  9  Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032 telah menetapkan/merencanakan Kecamatan Mojosari sebagai Pusat Pemerintahan sejak tahun 2012.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap penetuan  alternatif  lokasi  Ibukota  Kabupaten Mojokerto  berdasarkan  stakeholder,  diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil identifikasi kriteria dalam menentukan lokasi  Ibukota,  urutan  kriteria  yang diperlukan  oleh  suatu  Ibukota  Kabupaten Mojokerto  berdasarkan stakeholder adalah Ketersediaan  lahan  (1),  aksesibilitas  (2), ketersediaan  sarana  prasarana  (3),  kondisi
fisik (4), politik dan keamanan (5), Kebijakan (6),  kependudukan  (7),  letak  geografis  (8) dan  historis  (9).  Ketersediaan  lahan merupakan kriteria utama  yang menentukan apakah  suatu  wilayah  sesuai  difungsikan sebagai Ibukota Kabupaten
karena keberadaan  lahan  diperlukan  dalam  rangka mendukung pembangunan zona perkantoran terkait dengan fungsi pelayanan ibukota, juga diperlukan dalam mendukung perkembangan zona-zona  lain  yang  tumbuh  akibat keberadaan fungsi pelayanan tersebut.
2. Alternatif Lokasi Terpilih Ibukota Kabupaten Mojokerto yang dipertimbangkan dari setiap kriteria,  berdasarkan  urutan  9  kriteria berdasarkan  stakeholder  maka  lokasi  yang terpilih  berdasarkan  prioritasnya  adalah Kecamatan  Mojosari  (1),  Kecamatan  Sooko (2),  Kecamatan  Jetis  (3),  Kecamatan Trowulan (4) dan Kecamatan Bangsal (5).
3. Pada  Kecamatan  Mojosari,  aspek  yang diprioritaskan  adalah  kriteria  kebijakan,
Kecamatan Sooko aspek yang diprioritaskan adalah kriteria Ketersediaan Sarana
Prasarana, Kecamatan Trowulan aspek yang diprioritaskan  adalah  Kriteria  Historis, Kecamatan  Jetis  aspek  yang  diprioritaskan adalah  Ketersediaan  Lahan  dan  Kecamatan Bangsal  aspek  yang  diprioritaskan  adalah Ketersediaan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten

## Mojokerto tahun 2012 – 2032
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang  Pedoman  Pemberian Nama  Daerah,  Pemberian  Nama  Ibu Kota,  Perubahan  Nama  Daerah, Perubahan  Nama  Ibu  Kota,  Dan Pemindahan Ibu Kota
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007 tentang  Tata  Cara  Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan
Daerah
Saaty,  Thomas.  (1986). Pengambilan  Keputusan Bagi Para Pemimpin . Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.
Undang - Undang  No.  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah.