Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai Salah Satu Sistem Pebayaran Di Indonesia

## Nandya Savira nandyasav@gmail.com
Univesitas Airlangga

## Abstract
Along with the development of the world of commerce, humans are looking for an innovation to facilitate everything related to the continuity of buying and selling activities. One of them is by facilitating trade transactions in Indonesia using GPN cards where GPN cards have more practical and safe properties. With the GPN card, payment transactions in Indonesia are easier and more efficient. Based on the background some problems statement was drawn regarding the characteristics possessed by the GPN card, and what legal protection GPN cardholders would get. To get answers to those problems, law enforcement and conceptual approaches are used, which can be concluded with the approach that the GPN has two characteristics that are highly highlighted, namely interconnection and interoperability. There are two legal protections obtained by cardholders, namely, Preventive and Repressive legal protection based on Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords: Tradin; Transaction; GPN Card; Interconnection; Interoperability.

## Abstrak
Seiring dengan berkembangnya jaman didunia perdagangan, manusia mencari sebuah inovasi guna untuk mempermudah segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan kegiatan jual-beli. Salah satunya adalah dengan cara mempermudah transaksi perdagangan yang ada di Indonesia dengan menggunakan kartu GPN dimana kartu GPN yang memiliki sifat yang lebih praktis dan aman. Dengan adanya kartu GPN, transaksi pembayaran yang ada di Indonesia lebih mudah dan efisien. Berdasarkan latar belakang ditarik rumusan masalah mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kartu GPN, dan perlindungan hukum apa yang akan didapatkan oleh cardholder kartu GPN. Untuk mendapat jawaban atas permasalahan tersebut digunakan pendektan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dengan pendekatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa GPN memiliki dua karakteristik yang sangat ditonjolkan yaitu interkoneksi dan interoperabilitas. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh cardholder ada dua yaitu, perlindungan hukum secara Preventif dan Represif berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.
Kata Kunci: Perdagangan; Transaksi; Kartu GPN; Interkoneksi; Interoperabilitas.

## Pendahuluan
Seiring dengan berkembangnya jaman, di dunia perdagangan para pelaku usaha tentunya akan selalu mencari sebuah inovasi untuk mempermudah transaksi yang akan dilakukan. Perkembangan pengetahuan yang besar membawa dampak banyaknya ditemukan alat-alat teknologi maupun teori-teori yang memudahkan manusia dalam memecahkan berbagai masalah yang ada dalam kehidupannya.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019 1067

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## 1068 Nandya Savira: Gerbang Pembayaran Nasional
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  manusia  mendapatkan  pemikiran  untuk membuat suatu media yang lebih praktis untuk mempermudah transaksi pembayaran yang lebih efisien dan memiliki sifat yang lebih aman. Hal ini dapat mendorong munculnya surat berharga. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,  Surat  Berharga  adalah  “Surat  pengakuan  hutang,  wesel,  saham  dan obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.
Surat berharga sendiri ini muncul karena keinginan manusia untuk memperlancar  lalu  lintas  perdagangan,  yang  aman,  lancar  serta  efisien.  Dengan adanya surat berharga maka pembayaran dapat dilakukan tanpa harus membawa uang tunai yang jumlahnya banyak dan sekiranya dapat menarik perhatian. 1
Bagi dunia perbankan penggunaan Surat berharga sangatlah penting karena sebagai sarana pengganti dari penggunaan uang tunai pada masyarakat. Melalui penggunaan surat berharga, masyarakat dijamin pembayarannya oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut sesuai dengan klausula yang tercantum pada suarat berharga tersebut. Dengan begitu Surat Berharga menjadi suatu pilihan untuk membantu kelancaran bertransaksi dalam dunia bisnis, sehingga penggunaan dan perkembangang surat berharga sangat terpengaruh oleh perkembangan dunia bisnis itu sendiri. 2
Berkaitan dengan sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia mengatur dan memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara, aman dan efisien. Perkembangan dari penggunaan alat pembayaran non tunai mendapat perhatian yang khusus dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran non tunai diharapkan mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian pada
1 Jhoffina Detasary, ‘Keabsahan Resi Gudang Sebagai Surat Berharga’ (2008) Skripsi.[2].
2 James Julianto Irawan, Surat Berharga : Suatu Tinjauan Yuridis dan Prakti s (Kencana 2014).[2].
masyarakat.  Dalam rangka mengurangi penggunaan uang Kartal di masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Kartu Debet dan Kartu Kredit di Indonesia, sehingga mempermudah masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi dengan tidak membawa uang tunai.
Berbagai  langkah  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  memperlancar  sebuah proses transaksi keuangan dan mempermudah laju lalu lintas perdagangan. Selalu munculnya inovasi-inovasi baru sebagai wujud instrumen pembayaran non tunai. Sebagai wujud pengaplikasian pembayaran non tunai dengan melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debet, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutkan disebut dengan  PBI  APMK.  Alat  Pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  selanjutnya disingkat  APMK  dalam  peraturan  Bank  Indonesia  tersebut  terdapat  instrumen pembayaran yang digunakan menggunakan kartu, anatara lain kartu kredit ( credit card ) dan kartu debet ( debet card ) . 3
Keberadaan kartu kredit maupun kartu debet sebagai alat pembayaran non tunai dan juga sebagai inovasi dalam dunia perdagangan dalam rangka memperlancar proses transaksi serta meningkatkan keamanan. Transaksi pembayaran dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan kartu, selain mengurangi beban penggunaan uang tunai, transaksi yang dilakukan tetap dan nyaman.
Beberapa kelebihan yang bisa didapat oleh pemegang kartu kredit tersebut antara lain adalah yang pertama memudahkan proses transaksi, dapat fitur cicilan didalamnya, terdapat fitur pinjaman dana dengan proses mudah, bisa mendapatkan promo atau diskon-diskon yang menarik lainnya. Pengertian dari Kartu Debet dalam PBI APMK diatur dalam Pasal 1 angka (6) sendiri adalah, “Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana
3 Geigiansyah Aulia Putra, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Kartu Kredit, Kartu Debet dan Produk Uang Elektonik Dalam Perspektif Hukum Surat Berharga’ (2017) Skripsi.[4].

## 1070 Nandya Savira: Gerbang Pembayaran Nasional
kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku”.
Seperti halnya kartu kredit, dalam kartu debet juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pengguna kartu debet antara lain tidak dikenai denda ataupun bunga, lebih praktis, lebih aman, bebas cicilan dan lain-lain. Kekurangan kartu debet antara lain, harus menjadi nasabah di dalam bank atau lembaga keuangan tertentu, sulit belanja melebihi batas karena uang yang tersimpan dalam rekening tabungan yang akan digunakan.
Kartu Debit dan Kredit yang ada di Indonesia dari masa ke masa selalu berkembang. Pada awalnya hanya melalui jaringan domestik yang ada di Indonesia, seiring berkembangnya jaman kartu Kredit dan Debit yang di Indonesia menggunakan logo Visa dan Mastercard yang lebih memudahkan masyarakat pengguna  kartu  debit  dan  kredit  ke  seluruh ATM  bukan  hanya ATM  Bersama, Prima, Alto dan Link saja.
Seiring dengan banyaknya transaksi non tunai yang terjadi, pemerintah Indonesia memiliki ide untuk mengeluarkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia untuk pembayaran domestik atau lokal. Gerbang Pembayaran Nasional  (GPN)  sendiri  adalah  suatu  sistem  yang  menghubungkan  berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran.
Penggunaan kartu berlogo GPN memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan kartu ATM/debet dengan logo GPN di seluruh ATM dan terminal pembayaran dalam negeri. Selain itu, dengan GPN keamanan data lebih terjaga karena seluruh proses dilakukan di dalam negeri. Bahkan masyarakat juga dapat menikmati biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh pemrosesan dilakukan di domestik dan bank tidak dikenakan biaya lisensi logo.
Selanjutnya, masyarakat dapat bertransaksi menggunakan kartu berlogo
GPN  dengan  biaya  lebih  rendah.  Bagi  bank,  kehadiran  GPN  dapat  memperluas akseptasi nasabah melalui kemudahan akses terhadap seluruh kanal pembayaran.
Bank tidak perlu berkompetisi dalam menyediakan infrastruktur kanal pembayaran, sehingga dapat lebih leluasa dan fokus dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya. Semua proses transaksi antar bank tersebut nantinya adalah sebuah kartu yang berlogo GPN yaitu sebuah kartu dengan gambar burung garuda berwarna silver yang disematkan tiap kartu debet dan kartu uang elektronik. Prinsip yang dimiliki kartu ini sama seperti dengan kartu internasional, dimana ada logo Visa maupun MasterCard, yang membedakan logo GPN hanya untuk transaksi yang berada di dalam negeri saja.

## Karakteristik GPN sebagai Salah Satu Alat Pembayaran Di Indonesia
Seiring dengan kemajuan teknologi yang demikian pesat maka tak dapat dihindari lagi teknologi juga merambah dalam dunia perdagangan. Khususnya dalam hal transaksi keuangan, jika beberapa tahun lalu pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama, kini masyarakat mulai melakukan transaksi secara non- tunai dengan alasan kecepatan dan kepraktisan.
Salah satu hasil dari kemajuan teknologi ini sendiri adalah Kartu Debit. Pemrosesan transaksi non-tunai dengan kartu debit di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, dan sudah dapat dilakukan secara internasional. Ini dikarenakan selama ini penggunaan kartu debit masih menggunakan jasa dari sistem transaksi atau pembayaran milik asing seperti Visa, MasterCard, JCB, UnionPay, dan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena mayoritas orang yang menginginkan segala kemudahan menyangkut urusan perdagangan maupun urusan lainnya yang dapat bersifat praktis, aman serta dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi digital adalah kecepatan. 4
Kini Indonesia telah memiliki National Payment Gateway atau biasa disebut GPN  (Gerbang  Pembayaran  Nasional).  Artinya,  semua  transaksi  dari  berbagai bank penerbit kartu debit sudah terintegrasi dengan pengunaan jasa dalam negeri sendiri. Gerbang Pembayaran Nasional adalah sistem yang memadukan berbagai
4 Irma Ike Wardani, Kartu Debet Sebagai Sarana Transaksi (2000) Skripsi.[12].

## 1072 Nandya Savira: Gerbang Pembayaran Nasional
kanal sistem pembayaran atau transaksi perbankan yang menjadi satu karena saling terhubung. Artinya, jika selama ini membayar dengan kartu debit harus menggunakan mesin EDC dari bank yang sama, dengan adanya GPN ini, maka jenis kartu debit apapun bisa digesekkan pada semua mesin EDC dari berbagai macam bank, 5 untuk proses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu GPN tersebut.
Kartu berlogo GPN diterbitkan dengan cara, calon pemegang kartu berlogo GPN harus membuka rekening dan menyimpan sejumlah dana terlebih dahulu di salah satu bank yang telah mendapatkan izin untuk menggunakan kartu berlogo GPN barulah bisa terbit kartu debit yang menggunakan logo GPN. Beberapa bank yang sudah mendapatkan izin untuk menerbitkan kartu berlogo GPN ini, antara lain:
a. B ank Mandiri;
b. Bank Negara Indonesia atau BNI;
c. Bank Central Asia atau BCA;
d. Bank Rakyat Indonesia atau BRI;
e. Bank Mega;
f. Bank Maybank;
g. Bank CIMB Niaga;
h. Bank Tabungan Negara atau BTN;
Sejauh ini ada juga bank yang belum menerapkan GPN karena masih meminta persetujuan prinsipal. Diataranya adalah:
1. Bank Citibank;
2. Bank ICBC;
3. Bank Of China;
Pada dasarnya untuk melakukan transaksi menggunakan kartu GPN, cardholder harus memiliki jumlah uang dalam rekening kartu tersebut cukup dan melakukan transaksi pembayaran pada EDC yang tersedia tanpa harus memikirkan besarnya biaya yang harus dibayarkan kartu debit atau ATM apabila berbeda bank. Pengertian pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 1 angka (6) dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan,
5 Lany, ‘Indonesia Punya GPN untuk Transaksi kartu Debit Murah, Apa Itu?’ (cermati, 2018) < www.cermati.com> , accessed 23 Oktober 2018.
lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Dalam pembayaran pada umumnya diperlukannya perjanjian yang didalamnya mengandung sebuah persetujuan karena terdapat pihak-pihak yang setuju untuk melakukan sebuah perbuatan. Dalam Pasal 1313 BW (Burgelijk Wetboek) menjelaskan  bahwa  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dimana satu orang atau lebih mengingkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 6 Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain dimana dua orang atau lebih saling berjanji melaksanakan suatu hal. 7
Perjanjian yang terjadi didalam proses pembayaran menggunakan kartu berlogo GPN ini adalah perjanjian yang jual beli. Pengertian jual beli menurut Burgerlijk Wetboek Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dilanjutkan oleh proses pembayaran menggunakan kartu GPN melalui mesin EDC dan akan mengurangi saldo yang dimiliki oleh pemegang kartu.

## Fungsi Kartu Gerbang Pembayaran Nasioanal (GPN)
Hadirnya  kartu  GPN  dalam  masyarakat  Indonesia  adalah  hal  yang  baru dan asing. Kurangnya pemahaman terhadap kegunaan dan berbagai manfaat yang ada  dalam  kartu  GPN  yang  diterbitkan  membuat  BI  melakukan  sosialisasi  dan penyuluhan ke masyarakat yang menjadi nasabah pada bank yang memiliki izin penerbitan kartu GPN tentang berbagai manfaat yang dimiliki kartu GPN ini. BI juga mendorong nasabah bank menggunakan kartu debit atau ATM berlogo GPN dengan cara melakukan penukaran kartu ATM atau debit yang dimilikinya.
6 Desita  Rahma  Diyanti,  ‘Urgensi  Penggunaan  Uang  Elektronik  dan  E-toll  Sebagai Alat Transaksi Pembayaran’ (2017) Skripsi.[14].
7 Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1998).[1].

## 1074 Nandya Savira: Gerbang Pembayaran Nasional
Kegunaan kartu GPN yang ada di Indonesia juga dikatakan nyaman, aman, praktis dan efisien. Selama ini, transaksi menggunakan kartu debit yang dilakukan di mesin EDC (Electronic Data Capture) dari bank lain, akan dikenakan sekitar 2-3% dari transaksi. Ini disebabkan karena kartu-kartu debit yang ada masih menggunakan jasa pemrosesan transaksi non-tunai secara internasional seperti Visa, MasterCard, dan lain-lain selanjutnya tentu saja akan ada biaya tambahan yang harus dibayarkan.
Adanya GPN ini, artinya proses transaksi non-tunai itu dari dalam negeri tak lagi menggunakan jasa internasional. Maka otomatis juga akan mengurangi biaya transaksi yang disebut Merchat Discount Rate atau selanjutnya disebut MDR hingga menjadi sekitar 1%. 8
Untuk transaksi atas biaya pendidikan dikenai biaya 0,75%. Bahkan transaksi nontunai dengan kartu GPN ini bisa gratis atau 0% apabila untuk transaksi terkait dengan pemerintah menggunakan mesin EDC dari bank yang berbeda. 9 MDR juga tidak akan dikenakan kepada konsumen melainkan hanya dibebankan kepada merchant saja.
Merchant atau pedagang yang akan mendapatkan keuntungan lebih karena sebenarnya MDR dibebankan kepada merchant pada setiap transaksi kartu debit menggunakan EDC. Pada penerapan MDR yang baru ini dipastikan akan lebih bermanfaat bagi pedagang. Begitu juga dengan nasabah yang melakukan transaksi antar bank juga akan diuntungkan. Selain itu, masyarakat juga dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman, karena kartu ATM atau kartu debit GPN telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang terstandarisasi. Seluruh proses transaksi yang dilakukan di dalam negeri juga melalui jaringan domestik, sehingga biaya administrasi akan menjadi lebih murah dan lebih efisien.
Dengan adanya kartu GPN ini diharapkan agar dapat mengefektifkan biaya transaksi yang tentunya lebih murah, serta keamanan transaksi perbankan di Indonesia lebih terjamin dan anti-skimming. Hal tersebut juga dapat memproses
8 Fadhly Fauzi Rachman, ‘Pakai Kartu Berlogo GPN, Biaya Transaksi Hanya 1%’, (Detik. com, 2018) <www.finance.detik.com >, accessed 12 November 2018.
9 ibid.
seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan).

## Hubungan Hukum Pemegang Kartu GPN Dengan Penerbit
Penerbitan Kartu GPN sangat didukung oleh pemerintah, kartu GPN diterbitkan oleh pihak perbankan atas izin dan persetujuan dari Bank Indonesia. Data  Bank  Indonesia  mencatat  per  Mei  2018  sudah  ada  98  bank  yang  telah menerbitkan Kartu berlogo GPN. 10 Peraturan tentang GPN diatur dalam Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  19/8/PBI/2017  Tentang  Gerbang  Pembayaran  Nasional. Masyarakat Indonesia diwajibkan setidaknya untuk memiliki satu kartu yang berlogo GPN.
Dalam penerbitan kartu berlogo GPN oleh bank yang telah memiliki perizinan untuk mencetak kartu berlogo GPN dari Bank Indonesia adalah dengan cara membuka rekening dan mengisi persyaratan yang harus dipenuhi pada bank tersebut dan menjadi nasabah, barulah nasabah mendapatkan kartu ATM atau kartu debit berlogo burung garuda berwarna silver. Dan apabila ada nasabah bank yang telah memiliki kartu debit atau ATM telah memiliki ATM atau kartu debit yang sudah berlogo Visa atau Mastercard, nasabah dapat mengganti kartu ATM yang dimilikinya dengan yang berlogo GPN pada customer service bank.
Pada proses penerbitan kartu GPN bank berperan penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Selain untuk menyalurkan dan penerbitan kartu berlogo GPN kepada masyarakat, berdasarkan dua fungsi utama dari bank menurut Pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan adalah:
1. Penghimpun dana masyarakat;
2. Penyalur dana masyarakat.
Dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat, baik dalam bentuk deposito maupun tabungan tidak dibuat secara jelas maupun rinci. Didalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang selanjutnya disingkat UUP,
10 Andri Donnal Putera, ‘98 Bank Sudah Terbitkan Kartu Berlogo GPN.’ (kompas.com, 2018) <www.kompas.com>, accessed 15 November 2018

## 1076 Nandya Savira: Gerbang Pembayaran Nasional
tidak ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dan nasabahnya. Namun dari beberapa ketentuan dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah diatur dalam suatu perjanjian. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1 angka (5) UUP yang berbunyi, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Serifikat Deposito, Tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Penerbitan kartu debit GPN termasuk dalam simpanan masyarakat di bank yang memiliki arti yaitu masyarakat menitipkan sejumlah uang kepada bank untuk disimpan. Dalam Pasal 1 angka 14 UUP menjelaskan pengertian penitipan adalah, simpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Jadi dari ketentuan diatas, terlihat bahwa hubungan antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian.
Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan kontrak antara 2 pihak atau lebih yang terlibat kerjasama. Hubungan ini terjadi pada saat nasabah melakukan hubungan hukum seperti nasabah mengisi dan penandatanganan formulir permohonan telah menyebut angka, besar atau jumalah dana yang akan disimpan, jangka waktu dan tingkat suku bunga dan demikian juga dalam tabungan seperti dana awal minimal yang harus disetor dalam pembukuan rekening bank.
Aplikasi atau permohonan yang dimaksud, harus diakhiri dengan suatu klausul yang menyatakan kesediaan calon nasabah menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh bank, baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan. Klausula yang bunyinya mengikatkan diri pada serangkaian ketentuan, pada hakikatnya menimbulkan akibat yang sama dengan suatu perjanjian. Hal tersebut terbukti dengan kenyataan bahwa kemudian bank menyerahkan buku tabungan kepada nasabah sebagai suatu tanda persetujuan atas permohonan yang diajukan, dalam hal ini dapat dikatakan terjadi sutu persetujuan secara diam-diam. Dalam buku tabungan tercantum pula beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat dalam menabung uang pada bank.

## Karakteristik Kartu GPN
Pemerintah Indonesia menerbitkan kartu debit berlogo GPN demi proses transaksi domestik yang lebih optimal, efisien dan aman. Penggunaan logo GPN dengan tidak mengikutsertakan logo prinsipal internasional juga berpeluang mengurangi fee yang harus dibayarkan kepada prinsipal asing. Kartu GPN diterbitkan dengan 2 karakteristik yang berbeda, yaitu:

## 1. Interkoneksi
11
Artinya GPN sudah saling terkoneksi dengan seluruh kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Sehingga tidak perlu deretan mesin ATM disatu tempat atau mesin EDC dikasir-kasir toko yang menyebabkan inefisiensi. Dengan begitu mesin ATM maupun EDC yang sudah ada, dapat direlokasi dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki infrastruktur 2.  Interoperabilitas 12
Artinya yang saling dapat diwujudkan, dimana instrumen pembayaran dapat digunakan dan berfungsi pada produk atau infrastruktur lain tanpa batasan akses. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua karakteristik yang dimiliki oleh kartu GPN sudah saling terkoneksi dengan seluruh kanal pembayaran yang ada di Indonesia sehingga transaksi dapat menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)  dan  perangkat  EDC  dari  bank  mana  saja.  Kartu  berlogo  GPN  memiliki beberapa manfaat yang lebih menguntungkan untuk masyarakat pengguna kartu debit di Indonsia, diantaranya: 13
1. Masyarakat dapat menggunakan kartu ATM atau debit berlogo GPN untuk melakukan transaksi di semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia.
2. Masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman karena kartu ATM atau debit GPN telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang terstrandarisasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen dengan pengamanan data transaksi nasabah serta seluruh proses dilakukan di dalam negeri melalui jaringan domestik.
3. Masyarakat tidak dikenakan biaya oleh merchant dikarenakan penetapan
11 Mutiara Auliya, ‘Apa itu GPN?’ (domainesia, 2018) < www.domainesia.com,> accessed 2 Desember 2018
12 ibid 13 Arthur Gideon, ‘5 Manfaat Gunakan Kartu Debit GPN’ (Liputan 6, 2018) < www.liputan6. com> accessed 20 November 2018.

## 1078 Nandya Savira: Gerbang Pembayaran Nasional
Merchant Discount Rate (MDR).
4. Masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar karena seluruh kanal pembayaran sudah saling terkoneksi dan dapat saling digunakan.
5. Biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh pemrosesan dilakukan di domestik sehingga lebih efisien.

## Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu GPN
Pada dasarnya penerbitan Kartu GPN belum terdapat secara terperinci yang menyatakan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan transaksi kartu GPN. Penerbitan kartu GPN merupakan salah satu bentuk perjanjian penitipan uang antara nasabah dengan bank. Adanya perjanjian antara kedua belah pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang terjadi karena perikatan yang lahir dari perjanjian sah dan harus memenuhi syarat yang sah, yaitu kata “sepakat”. Di dalam kata “sepakat” terdapat tanggung jawab para pihak yang saling berkaitan. Tanggung jawab ini berarti juga menjaga perjanjian agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diharapkan oleh para pihak.
Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan,
pengamanan dan penggunaan kartu GPN. Cardholder harus mematuhi prosedur, instruksi,  panduan  dan/atau  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  Bank  dari  waktu  ke waktu. Pemegang kartu GPN bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada  Bank  apabila  terjadi  penggandaan  dan  penggunaan  oleh  pihak  yang tidak berwenang untuk transaksi. Pemegang Kartu bertanggungjawab penuh atas semua transaksi belanja dan atau penarikan tunai dengan kartu (dengan atau tanpa sepengetahuan atau seizin Pemegang Kartu). Rekening tabungan Pemegang Kartu akan secara otomatis terdebet sejumlah transaksi belanja dan atau penarikan tunai yang sesuai dengan catatan transaksi Bank. 14
Penggunaan atau pemanfaatan Kartu Debit di dalam masyarakat mempunyai pengaruh dengan cakupan yang relatif cukup luas karena pemegang kartu debit menunjukan kecenderungan makin bertambah. Dalam perjanjian yang terjadi
antara pemegang kartu sebagai konsumen dan bank sebagai jasa penyedia layanan maka pemegang kartu atau cardholder dapat disebut sebagai konsumen.
Konsumen sendiri menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya disingkat UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Kartu GPN sebagai salah satu alat bertransaksi di Indonesia disamping memberikan manfaat dan kemudahan bagi cardholder, telah dijelaskan bahwa Kartu GPN dapat menjaga data lebih aman karena seluruh pemrosesan dilakukan di domestik tetapi tidak menutup kemungkinan adanya potensi risiko keamanan yang terjadi. Potensi keamanan yang dapat terjadi dan dapat merugikan cardholder adalah risiko penggandaan atau duplikasi kartu, pembobolan ATM dan pemalsuan kartu dengan pemasangan skimmer di mesin-mesin ATM yang bertujuan untuk merekam dan mengambil data kartu debit yang tertera pada pita magnetic stripe yaitu  permukaan  berwarna  hitam  pada  setiap  kartu  debit  yang  ada.  Banyaknya kejahatan pembobolan ATM dan tidak sedikit nasabah yang merasa dirugikan karena saldo yang ada dalam ATM berkurang melebihi jumlah penarikan, hal tersebut dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan para nasabah perbankan.
Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat terjadi tersebut,
penyelenggaraan kartu GPN harus diatur dalam mewujudkan kerangka hukum yang kuat dan transparan serta mampu memberikan jaminan perlindungan pada nasabah. Penerbit GPN wajib menerapkankan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatannya dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada calon pemegang kartu. Adanya Know Your Customer Principles atau Prinsip Mengenal Nasabah juga penting untuk mengetahui idientitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, sesuai yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tentang perubahan  kedua  atas  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  tentang Penerapan prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Princples) . Hal ini

## 1080 Nandya Savira: Gerbang Pembayaran Nasional
telah diimplementasikan dengan adanya syarat dan ketentuan yang harus disepakati oleh nasabah sebelum diterbitkannya kartu GPN. Dengan adanya Syarat dan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemegang kartu terhadap karakteristik kartu GPN untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu GPN sehingga cardholder akibat kelalaian penggunaan kartu dapat dihindari. Dapat ditarik garik besar, dari kasus diatas cardholder akan mendapatkan perlindungan hukum berupa perlindungan secara preventif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa dengan tujuan agar lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. 15
Bentuk dari perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik bank sebagai penerbit maupun nasabah sebagai pemegang kartu. Perlindungan represif oleh bank yang diberikan kepada pemegang kartu seperti contoh kasus yang ada di sub-bab sebelumnya, cardholder atau nasabah dirugikan dengan adanya dana yang dimiliki oleh nasabah tiba-tiba berkurang tanpa sepengatahuan nasabah atau adanya pembobolan rekening nasabah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab adalah dengan melakukan investigasi atau penyelidikan apabila sudah terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
Setalah adanya investigasi dan penyelidikan pihak bank mendapat kesimpulan  bahwa  memang  benar  rekening  nasabah  dibobol  maka  pihak  Bank Indonesia mewajibkan bank mengganti uang tersebut tanpa tawar menawar setelah dilakukannya penelusuran bagaimana dana nasabah bisa berkurang karena suatu hal yang tidak diketahui.
Upaya pencegahan pelanggaran atas penyelenggaraan kegiatan transaksi menggunakana Kartu GPN dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan kartu  GPN  dengan  objek  pengawasan  Bank  Indonesia  adalah  kepada  pihak penyelenggara GPN yaitu lembaga standar, lembaga switching dan lembaga services dapat dilakukan secara efisien, cepat, aman dan saling terhubung sesuai dengan yang
15 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (PT. Bina Ilmu 2009).[3].
diatur pada Pasal 39 ayat (2) PBI nomor 19/8/2017 Tentang Gerbang pembayaran Nasional dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah pemegang kartu GPN hal ini dijelaskan pada Peraturan Surat Edaran No. 10/7/DASP perihal Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia.  Pengawasan  penyelenggaraan kegiatan Kartu GPN difokuskan pada penerapan aspek menejemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketetapan penyampaian informasi dan laporan, dan penerapan aspek perlindungan nasabah. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lungkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini. 16

## Kesimpulan
Karakteristik Kartu GPN dapat ditinjau dari perjanjian dalam penerbitan GPN dan hubungan hukum antara pihak. Perjanjian dalam penerbitan kartu GPN bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada hukum perdata. Perjanjian pada penerbitan kartu GPN dalam prakteknya sering disebut perjanjian penyimpanan dana oleh nasabah kepada bank dan terdapat perjanjian kerjasama antara para pihak seperti penerbit, merchant dan cardholder. Karakteristik Kartu GPN dapat ditinjau dari kegunaan dan fungsi dari kartu GPN yaitu interkoneksi dan interoperabilitas yang GPN sudah saling terkoneksi dengan seluruh kanal pembayaran yang ada di Indonesia sehingga transaksi dapat menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan perangkat EDC dari bank mana saja.
Perlindungan hukum pengguna kartu GPN diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-
Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan nasabah sebagai konsumen yang menjelaskan mengenai hak konsumen serta tanggung jawab terhadap bank sebagai penerbit. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh cardholder ada 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.
16 Nurwahjuni, ‘Four Eyes Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit pada Bank.’ (2016) 31 Yuridika.[2].
Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan kepada pihak bank selaku penerbit dari kartu GPN jika ada keadaan yang tidak diharapkan oleh cardholder karena pada dasarnya cardholder memiliki hak-hak sebagai konsumen. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh cardholder selanjutnya adalah perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan dengan melakukan penyelesaian sengketa.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ja mes Julianti Irawan, Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis (Kencana 2014).
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (PT. Bina Ilmu 2009).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1998).

## Jurnal
N urwahjuni, ‘Four Eyes Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank’ (2016) 31 Yuridika.

## Skripsi
Geigi Aulia Putra, ‘Tinjauan Y uridis Kartu Kredit, Kartu Debet dan Produk Uang Elektronik Dalam Perspekti f Hukum Surat Berharga’ Skripsi (2017).
Jhoffina Detasary, ‘Keabsahan Resi Gudang Sebagai Surat Berharga’ Skripsi (2008).

## Laman
Arth ur Gideon, ‘5 manfaat Gunakan Kartu Debit GPN.’ (Liputan6, 2018) < www. liputan6.com> accessed 20 November 2018
Fadhly  fauzi  rachman,  ‘Pakai  Kartu  berlogo  GPN,  biaya  Transaksi  hanya  1%’, (Finance, 2018) <www.finance.detik.com >, accessed 12 November 2018
Lany,  ‘Indonesia  Punya  GPN  untuk  Transaksi  kartu  Debit  Murah,  Apa  Itu?’ (Cermati, 2018) < www.cermati.com> , accessed 23 Oktober 2018.
Mutiara  Auliya,  ‘Apa  itu  GPN?’  (Domensia,  2018)  <www.domainesia.com.> ,accessed 2 Desember 2018
1082

## Nandya Savira: Gerbang Pembayaran Nasional
HOW TO CITE :Nandya Savira , ‘Gerbang Pembayaran Nasioanal (GPN) sebagai Salah Satu Sistem Pebayaran Di Indonesia’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.