## EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING SANCTIONS BASED ON ARTICLE 38 OF LAW NUMBER 16 OF 2009 FOR TAXPAYERS

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI BERDASARKAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK

## Putri Esta Napitu
Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia
putri.esta@yahoo.com

## Rony Andre Christian Naldo
Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia
ronyandre87@gmail.com
Muldri P.J. Pasaribu
Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia muldripasaribu73@gmail.com

## ABSTRACT
Taxes are an important source of revenue for the Government, which are collected from taxpayers. PPh is a type of tax levied on taxpayers in Pematang Siantar City and Simalungun Regency. For this reason, it is hoped that every taxpayer will have legal awareness to carry out legal obligations in the form  of  mandatory  reporting  of  SPT.  The  legal fact  is  that  every  year  taxpayers'  legal  awareness decreases, because taxpayers neglect to carry out their legal obligations. Regarding these legal facts, of course it is necessary to make the application of sanctions more effective based on the provisions of Article 38 of Law Number 16 of 2009. This research discusses the effectiveness of the application of  tax  sanctions.  In  this  regard,  this  research  is  focused  on  examining  the  effectiveness  of implementing sanctions based on the provisions of Article 38 of Law Number 16 of 2009 for taxpayers in Pematang Siantar City and Simalungun Regency who fail to report their SPT. This research is prescriptive  in  nature,  using  normative  juridical  methods,  using  a  statutory  approach  and  a conceptual approach. The type of data used is secondary data. The results of the research concluded that the application of sanctions based on the provisions of Article 38 of Law Number 16 of 2009 has not been effective. This ineffectiveness is related to the application of the ultimum remedium principle. Apart from that, there are also 6 (six) factors that can influence the effectiveness of implementing sanctions based on the provisions of Article 38 of Law Number 16 of 2009.

## Keywords: Effectiveness, Sanctions, Taxpayers

## ABTSRAK
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  penting  bagi  Pemerintah,  yang  dipungut  dari  Wajib  Pajak (WP).  Pajak  Penghasilan  (PPh)  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  dipungut bagi  WP  di  Kota Pematang  Siantar  dan  Kabupaten  Simalungun.  Untuk  itu  diharapkan  kesadaran  hukum  setiap  WP untuk  melaksanakan  kewajiban  hukum  berupa  wajib  lapor  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT). Fakta hukumnya, untuk setiap tahunnya semakin berkurang kesadaran hukum WP, sebab WP lalai melaksanakan  kewajiban  hukum.  Terhadap  fakta  hukum  tersebut,  tentunya  perlu  diefektifkan penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan sanksi perpajakan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal
38  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  bagi  WP  di  Kota  Pematang  Siantar  dan  Kabupaten Simalungun  yang  lalai  wajib  lapor  SPT.  Penelitian  ini  bersifat  preskriptif,  menggunakan  metode juridis  normatif,  dengan  menggunakan  jenis  pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan konsep.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Hasil  penelitian  mensimpulkan  bahwa belum efektif penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ketidakefektifan tersebut terkait dengan penerapan asas ultimum remedium. Selain itu juga ada 6 (enam) faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

## Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi, Wajib Pajak

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum. Penegasan  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Salah  satu  unsur  negara  hukum  adalah legalitas.    Legalitas  merupakan  asas,  yang dapat  diartikan  bahwa  perbuatan/tindakan Pemerintah  harus  berdasarkan  dan  sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.  Dengan  demikian,  asas  legalitas berfungsi  untuk  melindungi  setiap  subjek hukum (manusia ataupun badan hukum/korporasi)  dari  tindakan  sewenang- wenang  Pemerintah  dan  dari  tindakan Pemerintah yang tanpa batas.
Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan
melaksanakan pembangunan  di  seluruh  wilayah  Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum, tentunya Pemerintah membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana penerimaan bagi Pemerintah  adalah  bersumber  dari  sektor pajak. Penerimaan bagi Pemerintah dari sektor pajak, dipungut Pemerintah dari setiap subjek hukum  pajak  (manusia  ataupun  badan).
Berdasarkan UUD 1945, legalitas Pemerintah melakukan  pemungutan  pajak  adalah  Pasal 23A.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan
Pasal 23A UUD 1945, Pemerintah menerbitkan  peraturan  perundang-undangan pada  sektor  perpajakan.  Salah  satunya  adalah Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (UU Nomor 16 Tahun 2009).
Subjek  hukum  pajak  merupakan  Wajib Pajak  (WP).  Sesuai  ketentuan  Pasal  1  angka (2)  UU  Nomor  16  Tahun  2009,  WP  adalah manusia  ataupun  badan,  meliputi  pembayar pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan.  Salah  satu jenis pajak yang dipungut Pemerintah dari WP adalah Pajak Penghasilan (PPh).
Legalitas  Pemerintah  memungut  PPh adalah  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU Nomor 36  Tahun  2008)  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan  pada  sektor  perpajakan terkait  lainnya.  Pemungutan  PPh  bagi  Wajib
Pajak,  dilakukan  Pemerintah  di  seluruh wilayah Indonesia.
Demikian  pula  halnya  bagi  WP  di  Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yang pemungutannya dilakukan oleh pegawai yang  berwenang  dan  berkompeten  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pematang Siantar  (KPP  Pratama  Pematang  Siantar) dan/atau  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak  Sumatera  Utara  II  (Kanwil  DJP  Sumut II).
Dalam  hal  dilakukannya  pemungutan  PPh bagi  WP  di  Kota  Pematang  Siantar  dan Kabupaten  Simalungun,  tentunya  diharapkan kesadaran  hukum  setiap  WP  melaksanakan kewajiban  hukumnya  untuk  membayar  PPh yang terutang. Dengan dilakukannya kewajiban  hukum  membayar  PPh  yang terutang, maka dapat ditegaskan bahwa setiap WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun,  memiliki  kesadaran  hukum,  dan tidak ada potensi kerugian keuangan negara.
Dalam  hal  WP  di  Kota  Pematang  Siantar dan  Kabupaten  Simalungun  melaksanakan kewajiban  hukum  membayar  PPh  yang terutang, ada rangkaian mekanisme yang harus dilakukan.  Salah  satunya  adalah  terkait menghitung jumlah PPh yang perlu dilaporkan,  dengan  cara  mengisi  Surat
1 Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  16  Tahun  2009, menentukan bahwa: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat  Pemberitahuan  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan menggunakan  huruf  Latin,  angka  Arab,  satuan  mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan”.
Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  di  KPP Pratama Pematang Siantar.
Pengisian  SPT  merupakan  kewajiban hukum  bagi  setiap  WP  di  Kota  Pematang Siantar  dan  Kabupaten  Simalungun.  Hal  ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009. 1
Terkait  kewajiban  hukum  pengisian  SPT yang  merupakan salah  satu rangkaian mekanisme  dan  wujud  kesadaran  hukum  WP di  Kota  Pematang  Siantar  dan  Kabupaten Simalungun  untuk  membayar  PPh  yang terutang,  berdasarkan  data  Tahun  2020,  WP yang wajib mengisi/lapor SPT adalah sejumlah 92.838 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan).
Fakta  hukumnya,  dari  keseluruhan  jumlah WP  yang  wajib  lapor  SPT  tersebut,  hanya sejumlah  61.689  (enam  puluh  satu  ribu enam ratus delapan puluh sembilan) yang melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor  SPT. 2 Lebih  lanjut,  pada  Tahun  2021, jumlah  WP  yang  melaksanakan  kewajiban hukum  semakin  menurun.  Target  WP  wajib lapor  SPT  adalah  sejumlah  92.794  (sembilan puluh  dua  ribu  tujuh  ratus  sembilan  puluh empat),  akan  tetapi  WP  yang  melaksanakan kewajiban  hukum  hanya  sejumlah  60.039 (enam puluh ribu tiga puluh sembilan). 3
2 Napitu,  Putri  Esta.  2023. Efektivitas  Penerapan Sanksi  Perpajakan  Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  38 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  (Studi  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Pematang  Siantar) . Pematang  Siantar:  Tesis,  Sekolah  Pascasarjana, Universitas Simalungun, Hal. 4.
3 Ibid , Hal. 5.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
Berdasarkan  data  dan  fakta  hukum  Tahun 2020  sampai  dengan  Tahun  2021,  ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya, semakin banyak WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yang lalai melaksanakan kewajiban  hukumnya,  sebagaimana  yang ditentukan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  16 Tahun  2009.  Dengan  demikian  dapat  pula ditegaskan  bahwa  untuk  setiap  tahunnya, semakin menurun/berkurang kesadaran hukum WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun  untuk  melaksanakan  kewajiban hukum  berupa  wajib  lapor  SPT,  yang berpotensi  menimbulkan  kerugian  keuangan negara.
Mengenai kewajiban hukum, menurut Hans Kelsen:  “ The  concept  of  duty  is  originally  a specific  concept  of  morals  and  denotes  the moral norm in its relation to the individual to whom  certain  conduct  is  prescribed  on forbidden  by  the  norm (Konsep  kewajiban awalnya  adalah  suatu  konsep  moral  yang spesifik  dan  merupakan  pengertian  norma moral dalam hubungannya dengan orang yang tindakannya diperintahkan atau dilarang)”. 4
Konsep kewajiban hukum juga merupakan pasangan  dari  konsep  norma  hukum,  bahkan pada awal karyanya Hans Kelsen menegaskan norma  hukum  sebagai  kewajiban  hukum, karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu. 5
4 Kelsen,  Hans.  1949. General  Theory  of  Law  and State .  Cambridge  Massachusetts:  Harvard  University Press,  Hal.  58.  Sebagaimana  dikutip  dari  Naldo, Rony Andre  Christian,  et.al.  2022. Perlunya  Penerapan Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap  Korporasi
Menurut Hans
Kelsen: “Konsep pertanggungjawaban  hukum  pada  dasarnya terkait,  namun  tidak  identik,  dengan  konsep kewajiban  hukum.  Seseorang  individu  secara hukum  diwajibkan  untuk  berperilaku  dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan  syarat  diberlakukannya  tindakan paksa”. 6 Tindakan paksa yang dimaksud dalam hal  ini  adalah  berupa  penerapan  sanksi,  yang tentunya harus berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan  pada  sektor perpajakan.
Terkait fakta hukum semakin berkurangnya kesadaran hukum WP di Kota Kota Pematang Siantar  dan  Kabupaten  Simalungun  untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, maka sesuai dengan pendapat Hans Kelsen,  terhadap  WP  dapat  dikenakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dikenakan melalui penerapan sanksi bagi WP yang lalai.
Dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2009,  telah ditentukan  mengenai  pertanggungjawaban hukum  bagi  WP  yang  lalai  melaksanakan kewajiban  hukum  berupa  wajib  lapor  SPT, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini ditegaskan dengan adanya ketentuan Pasal 38.
Dengan  demikian,  terhadap  WP  yang kurang memiliki kesadaran hukum sebab lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib
Sebab  Perbuatan  Melawan  Hukum  Menimbulkan Ancaman Serius . Medan: Enam Media, Hal. 19.
5 Ibid .
6 Ibid , Hal. 20-21.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
lapor  SPT,  sesuai  dengan  pendapat  Hans Kelsen, tentunya harus dikenakan
pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009. Untuk itu, KPP Pratama  Pematang  Siantar  dan  Kanwil  DJP Sumut  II,  perlu  mengefektifkan  penerapan sanksi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  38  UU Nomor  16  Tahun  2009  bagi  WP  yang  lalai melaksanakan kewajiban hukumnya.
Dengan adanya pengenaan
pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38  UU  Nomor  16  Tahun  2009,  diharapkan pada masa yang akan datang, dapat berkurang jumlah WP yang lalai melaksanakan kewajiban  hukum  sebagaimana  ditentukan Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  16  Tahun  2009. Dengan  kalimat  lain,  pada  masa  yang  akan datang  dapat  ditumbuhkan  kesadaran  hukum WP  untuk  melaksanakan  kewajiban  hukum berupa wajib lapor SPT untuk setiap tahunnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat preskriptif,
menggunakan  metode  juridis  normatif, 7 yang mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan. 8 Penelitian  ini  menggunakan  jenis
7 Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji.  2004. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, Hal. 10.
8 Saragih,  Rajaingat,  dan  Rony  Andre  Christian Naldo.  2023. Pertanggungjawaban  Hukum  Direksi Sebab  Tidak  Menerapkan  Asas  Kehati-hatian  Dalam Menyalurkan  Mudharabah/Liability  of  The  Directors Cause Not  Implementing The Principle of Prudence in Distributing  Mudharabah .  Labuhanbatu:  Jurnal  Ilmiah
pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yang digunakan adalah  data  sekunder. 9 Teori  yang  digunakan adalah  Teori  Pertanggungjawaban  Hukum, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen  kepustakaan  ( library  research ), yaitu  pengumpulan  data  dokumen,  literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  akan  dijawab  dalam penelitian  ini.  Seluruh  data  yang  sudah diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan, selanjutnya  dipilah-pilah  guna  memperoleh berbagai  pasal  kaedah-kaedah  hukum  yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga  menghasilkan  klasifikasi  yang selaras  dengan  permasalahan  penelitian. 10
Data  yang  telah  diperoleh,  dianalisis  secara deduktif kualitatif untuk sampai  pada kesimpulan,  sehingga  pokok  permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dijawab. 11

## III. PEMBAHASAN
Menurut  N.J.  Feldman:  ”Pajak  adalah prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan terutang  kepada  penguasa  (menurut  norma- norma  yang  ditetapkan  secara  umum),  tanpa adanya  kontra  prestasi,  dan  semata-mata
Advokasi,  Volume  11,  Nomor  2,  Fakultas  Hukum, Universitas Labuhanbatu, Hal. 294.
9 Sunggono,  Bambang.  2002. Penelitian  Hukum (Suatu Pengantar) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 194-195.
10 Saragih,  Rajaingat,  dan  Rony  Andre  Christian Naldo. Op . cit , Hal. 294-295.
11 Sunggono, Bambang. Op . cit , Hal. 196.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
digunakan  untuk  pengeluaran-pengeluaran umum”. 12
Menurut  Rony  Andre  Christian  Naldo: ”Pajak  adalah  pungutan  dari  masyarakat kepada  Pemerintah  (Pusat  maupun  Daerah), berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, yang  bersifat  dapat  dipaksakan,  dan  terutang oleh  yang  wajib  membayarnya  dengan  tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas  jasa)  secara  langsung  yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan  dan  melaksanakan  berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan, di pusat maupun di daerah”. 13
Berdasarkan  ke  2  (dua)  pendapat  di  atas, ditegaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber  penerimaan  yang  penting  dan  utama bagi  Pemerintah.  Penerimaan  dari  sektor pajak, digunakan Pemerintah untuk menyelenggarakan  roda  pemerintahan  dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum. Legalitas
Pemerintah melakukan pemungutan pajak adalah ketentuan Pasal 23 A UUD  1945.  Sebagai  tindak  lanjut  dari ketentuan  Pasal  23  A  UUD  1945  tersebut, Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-
12 Burton,  Richard,  dan  Wirawan  B.  Ilyas.  2004. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat, Hal. 4.
13 Siregar, Mardona. 2024. Rekontruksi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah . Yogyakarta: Disertasi, Program Studi
undangan  pada  sektor  perpajakan,  yang  salah satunya adalah UU Nomor 16 Tahun 2009.
Dalam peraturan perundang-undangan pada sektor  perpajakan,  tentunya  telah  ditentukan antara  lain  mengenai  jenis  pajak  yang dipungut,  dan  subjek  hukum  yang  dipungut pajak,  dan  sanksi  perpajakan.  Terkait  subjek hukum, menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.:  “Setiap  subjek  hukum  merupakan penyandang  hak  dan  kewajiban  hukum”. 14
Demikian  pula  halnya  dengan  subjek  hukum dalam  Hukum  Pajak,  yang  lazim  dikenal dengan  istilah  “WP”,  yang  lebih  lanjut dibedakan  menjadi  WP  manusia  dan  WP badan.
Salah  satu  jenis  pajak  yang  dipungut Pemerintah  dari  WP  adalah  PPh.  Legalitas Pemerintah memungut PPh adalah UU Nomor 36  Tahun  2008  dan  berbagai  peraturan perundang-undangan  terkait  lainnya  pada sektor perpajakan.
Pemungutan  PPh  bagi  WP,  dilakukan Pemerintah  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Demikian  pula  halnya  bagi  WP  di  Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yang pemungutannya dilakukan oleh pegawai yang  berwenang  dan  berkompeten  pada  KPP Pratama  Pematang  Siantar  dan/atau  Kanwil DJP Sumut II.
Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Hal. 36.
14 Naldo,  Rony  Andre  Christian,  et.al. Perlunya Penerapan  Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius . Op . cit , Hal. 4.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
Dalam  hal  dilakukannya  pemungutan  PPh bagi  WP  di  Kota  Pematang  Siantar  dan Kabupaten  Simalungun,  tentunya  diharapkan kesadaran  hukum  setiap  WP  melaksanakan kewajiban  hukumnya  untuk  membayar  PPh yang  terutang.  Dalam  hal  WP  melaksanakan kewajiban  hukum  membayar  PPh  yang terutang, ada rangkaian mekanisme yang harus dilakukan,  yang  salah  satunya  adalah  terkait menghitung jumlah PPh yang perlu dilaporkan, dengan cara mengisi SPT di KPP Pratama  Pematang  Siantar.  Sesuai  ketentuan Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  16  Tahun  2009, pengisian  SPT  merupakan  kewajiban  hukum bagi setiap WP.
Berdasarkan  data  dan  fakta  hukum  Tahun 2020  sampai  dengan  Tahun  2021,  ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya, semakin banyak WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, yang lalai melaksanakan kewajiban  hukum.  Dengan  demikian  dapat pula ditegaskan bahwa untuk setiap tahunnya, semakin  berkurang  kesadaran  hukum  WP  di Kota  Pematang  Siantar  dan  Kabupaten Simalungun  untuk  melaksanakan  kewajiban hukum  berupa  wajib  lapor  SPT,  yang
15 Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun  2003),  menentukan  bahwa:  “Keuangan  negara adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut”.
16 Mertokusumo,  Soedikno,  1981. Meningkatkan Kesadaran  Hukum  Masyarakat .  Yogyakarta:  Liberty, Hal.  2.  Sebagaimana  dikutip  dari  Naldo,  Rony  Andre Christian.  2021. Konsep  Pertanggungjawaban  Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum
berpotensi  menimbulkan  kerugian  keuangan negara. 15 Mengenai kesadaran hukum WP melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, menurut Paul Scholten: “Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia  tentang  apa  itu  hukum  atau  apa  itu seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari  hidup  kejiwaan  dengan  mana  dibedakan antara  hukum  dan  tidak  hukum,  antara  yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan”. 16
Sesuai  dengan  pendapat  Paul  Scholten, maka  kewajiban  hukum  berupa  wajib  lapor SPT merupakan kewajiban WP yang didasarkan  pada  ketentuan  hukum  (Pasal  3 ayat {1} UU Nomor 16 Tahun 2009). Dengan demikian,  maka  sudah  seyogyanya  sebagai subjek  hukum,  setiap  WP  tidak  lalai melaksanakan kewajiban hukum tersebut.
Menurut  Alvi  Syahrin:  “Kewajiban merupakan suatu peranan yang harus dilaksanakan,  dan  setiap  orang  dapat  dipaksa untuk melaksanakan kewajiban”. 17 Kewajiban hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. 18 Teori
Pertanggungjawaban Hukum, dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen.  Menurut
Menimbulkan  Ancaman  Serius .  Medan:  Enam  Media, Hal. 225.
17 Syahrin,  Alvi.  2002. Asas-asas  dan  Penegakan Hukum  Lingkungan  Kepidanaan .  Medan:  Pustaka Bangsa Press, Hal. 62.
18 Naldo, Rony Andre Christian. 2021. Pertanggungjawaban  Mutlak  Korporasi  Terhadap Kerugian  Lingkungan  Hidup  (Studi  Kasus  Kebakaran Lahan  Perkebunan  di  Pulau  Sumatera) .  Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  Universitas  Sumatera  Utara, Hal.  17. Sebagaimana dikutip dari Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. Op . cit , Hal. 299.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
Hans  Kelsen:  “ That  a  person  is  legally responsible  for  certain  behavior  or  that  he bears  the  legal  responsibility  therefor  means that  he  is  liable  to  a  sanction  in  case  of contrary  behavior.  Normally,  that  is,  in  case the sanctions is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual  is  responsible.  In  this  case  the subject  of  the  legal  responsibility  and  the subject  of  the  legal  duty  coincide (Bahwa orang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas suatu  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  orang tersebut  memikul  tanggung  jawab  hukum karena  itu  berarti  bahwa  ia  dapat  dikenakan sanksi jika terjadi perbuatan yang bertentangan. Umumnya, jika sanksi didasarkan  terhadap  perbuatan  seseorang, maka  perbuatannya  dipertanggungjawabkan. Dalam  hal  ini  subjek  tanggung  jawab  hukum dan  subjek  kewajiban  hukum  itu  adalah sama)”. 19
Telah  ditegaskan  bahwa  untuk  setiap tahunnya,  semakin  berkurang  kesadaran hukum  WP  di  Kota  Pematang  Siantar  dan Kabupaten  Simalungun  untuk  melaksanakan kewajiban  hukum  berupa  wajib  lapor  SPT. Menurut  Ellya  Rosana:  “Kesadaran  hukum sering  dikaitkan  dengan  penataan  hukum,
19 Naldo,  Rony  Andre  Christian,  dan  Mesdiana Purba.  2021. Pertanggungjawaban  Mutlak  Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman  Serius .  Medan:  Jurnal  Hukum  Fiat  Iustitia, Volume  2,  Nomor  1,  Fakultas  Hukum,  Universitas Katolik Santo Thomas, Hal. 84.
20 Rosana, Ellya. 2014. Kepatuhan  Hukum Sebagai Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat .  Lampung:
pembentukan hukum, dan efektivitas hukum”. 20
Menurut  Soerjono  Soekanto:  “Tinggi rendahnya derajat kepatuhan terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran  hukum  yang  didasarkan  pada  4 (empat) faktor:
1. Pengetahuan tentang peraturan;
2. Pengetahuan tentang isi peraturan;
3. Sikap terhadap peraturan;
4. Perikelakuan yang sesuai dengan peraturan”. 21
Terkait fakta hukum semakin berkurangnya kesadaran hukum WP di Kota Kota Pematang Siantar  dan  Kabupaten  Simalungun  untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, maka sesuai dengan pendapat Hans Kelsen,  terhadap  WP  dapat  dikenakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dikenakan melalui  penerapan  sanksi  bagi  WP  sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan pada sektor perpajakan.
Dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2009,  telah ditentukan  mengenai  pertanggungjawaban hukum  bagi  WP  yang  lalai  melaksanakan kewajiban  hukum  berupa  wajib  lapor  SPT, sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini ditegaskan
Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam,  Volume  10, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Hal. 4.
21 Naldo, Rony Andre Christian. Konsep Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap  Korporasi Sebab  Perbuatan  Melawan  Hukum  Menimbulkan Ancaman Serius . Loc . cit , Hal. 225.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
dengan adanya ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009. 22
Dengan  demikian,  terhadap  WP  yang kurang memiliki kesadaran hukum sebab lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor  SPT,  sesuai  dengan  pendapat  Hans Kelsen, tentunya harus dikenakan pertanggungjawaban hukum. Pengenaan pertanggungjawaban  hukum  terhadap  WP yang  lalai  melaksanakan  kewajiban  hukum, dilakukan melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009.
Sesuai  dengan  pendapat  Ellya  Rosana, kesadaran  hukum  sering  dikaitkan  dengan salah satunya adalah efektivitas hukum. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, efektivitas  penegak  hukum  tentunya  sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum  (peraturan  perundang-undangan  pada sektor  perpajakan)  dapat  efektif,  maka tentunya diperlukan penegak hukum (pegawai yang  berwenang  dan  berkompeten  pada  KPP Pratama Pematang Siantar) untuk menegakkan sanksi.  Dengan  demikian,  tentunya  KPP Pratama  Pematang  Siantar  dan  Kanwil  DJP Sumut  II  perlu  mengefektifkan  penerapan sanksi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  38  UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP yang kurang
22 Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009, menentukan bahwa:  “Barang  siapa  karena  kealpaannya:  a.  Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar;,  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada negara,  dipidana  dengan  pidana  kurungan  selama-
memiliki  kesadaran  hukum  sebab  lalai melaksanakan kewajiban hukumnya.
Dengan adanya pengenaan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan  sanksi  sebagaimana  ditentukan pada  Pasal  38  UU  Nomor  16  Tahun  2009, diharapkan pada masa yang akan datang, dapat berkurang jumlah WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana ditentukan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  16 Tahun 2009. Dengan kalimat lain, pada masa yang akan datang dapat ditumbuhkan kesadaran  hukum  WP  untuk  melaksanakan kewajiban  hukum  berupa  wajib  lapor  SPT untuk setiap tahunnya.
Penerapan  sanksi  terhadap  WP  yang  lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor  SPT,  merupakan  wujud  penegakan hukum  oleh  KPP  Pratama  Pematang  Siantar dan/atau  Kanwil  DJP  Sumut  II  melalui  para pegawainya yang berwenang dan berkompeten. Menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Victor S. Hamonangan Manurung: “Hukum  harus  ditegakkan  dengan  tidak melanggar  hukum  guna  tercapainya  tujuan hukum”. 23
Sesuai  dengan  pendapat  Rony  Andre Christian  Naldo,  dan  Victor  S.  Hamonangan Manurung,  maka  penerapan  sanksi  terhadap WP yang lalai (berdasarkan ketentuan Pasal 38
lamanya  satu  tahun  dan/atau  denda  setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terutang”.
23 Hutasoit, Arianto Suhardhiman. 2023. Perlindungan  Hukum  Dalam  Proses  Penyidikan  Bagi Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencabulan  dan/atau Persetubuhan .  Pematang  Siantar:  Tesis,  Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Hal. 31.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
UU  Nomor  16  Tahun  2009),  harus  melalui berbagai  proses  tahapan  hukum.  Dengan demikian,  penegakan  hukum  yang  dilakukan guna  pengenaan  pertanggungjawaban  hukum dengan penerapan sanksi bagi WP yang kurang memiliki  kesadaran  hukum  sebab  lalai melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, tidak melanggar hukum.
Tahapan  awal,  diadakan  Rapat  Koordinasi Bersama (RKB) antara KPP Pratama Pematang  Siantar  dan  Kanwil  DJP  Sumut  II. Dalam pelaksanaan RKB, Kepala Kanwil DJP Sumut  II  menyampaikan  Nota  Dinas  kepada Kepala KPP Pratama Pematang Siantar. Hasil RKB, lebih lanjut dibahas dalam Rapat Kerja Bersama Penegakan Hukum (RKBPH). Pembahasan  RKBPH  akan  menjadi  bahan usulan  Daftar  Sasaran  Prioritas  Penegakan Hukum (DSPPH).
Lebih  lanjut,  dilakukan  pengembangan pada  Seksi  Intelijen  Kanwil  DJP  Sumut  II, guna ditindaklanjuti dengan melakukan
Pemeriksaan
Bukti Permulaan dan menggunakan bahan untuk dilakukan kolaborasi  antara  Seksi  Pengawasan  dengan Account Representative (AR) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP  Sumut  II,  yang  akan  dikonsultasikan dengan WP yang lalai, untuk pembetulan SPT dan/atau  pembayaran  ataupun  sebagai  bahan yang  diusulkan  untuk  dilakukan  pemeriksaan di KPP Pratama Pematang Siantar, sebagai uji kepatuhan.
Hasil  RKBPH  dipresentasikan  oleh  para AR.  Dalam  pelaksanaan  presentasi,  para  AR
menyampaikan usulan, dan juga menyampaikan mengenai WP yang lalai telah atau  tidak  memenuhi  unsur  Pasal  38  UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam hal penyampaian  usulan  dan  pemenuhan  unsur pasal  terpenuhi  disetujui,  maka  diterima Kanwil  DJP  Sumut  II,  guna  diproses  lebih lanjut oleh Seksi Intelijen Kanwil DJP Sumut II.
Lebih  lanjut,  dilakukan  penyidikan  oleh PPNS Kanwil DJP Sumut II. Saat berlangsungnya  penyidikan,  Kepala  Kanwil DJP  Sumut  II  mengirimkan  Surat  Perintah Penyidikan  (Sprindik)  guna  menyampaikan Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan (SPDP)  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan juga kepada WP yang disidik.
Fakta  dalam  penegakan  hukum  terhadap WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang lalai melaksanakan kewajiban  hukum  berupa  wajib  lapor  SPT, belum pernah dilakukan pengenaan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38  UU  Nomor  16  Tahun  2009.  Hingga  saat sekarang  ini,  usulan  Pemeriksaan  Bukti Permulaan  yang diterima PPNS hanya terkait pengenaan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 16 Tahun 2009, yakni bagi WP yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
Berdasarkan  fakta  penegakan  hukum tersebut,  ditegaskan  bahwa  belum  efektif penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang  lalai  melaksanakan  kewajiban  hukum berupa  wajib  lapor  SPT.  Ketidakefektifan tersebut  juga  terkait  dengan  penerapan  asas ultimum  remedium berdasarkan  Hukum Pidana.
Selain  itu  juga,  ada  berbagai  faktor  yang dapat  mempengaruhi  efektivitas  penerapan sanksi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  38  UU Nomor  16  Tahun  2009  bagi  WP  di  Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang lalai wajib lapor SPT, sebagai berikut: 1. Sebagian  besar  WP  yang  lalai  kurang memahami  peraturan  perundang-undangan perpajakan,  dan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  dianggap  rumit.  Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pelaporan  PPh  dan  proses  penerbitan  hasil pelaporan PPh;
2. Sebagian WP yang lalai kurang memahami dan  menyadari  manfaat  dari  pembayaran PPh,  seperti  pelayanan  publik  pada  sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya;
24 Sosialiasi  hukum  merupakan  wujud  pengabdian dari para Akademisi pada bidang hukum.
Pengabdian merupakan kewajiban hukum bagi para Akademisi.  Lihat  juga  Nasution,  Shulhan  Iqbal,  et.al. 2024. Kebijakan  Kriminal  Eigen  Richting  Massa .
Klaten: Nas Media Indonesia, Hal. 159.
3. Perbedaan  pendapat  dan  pemahaman  dari KPP  Pratama  Pematang  Siantar,  Kanwil DJP Sumut II, dan PPNS;
4. Kesukaran PPNS guna menentukan pelanggaran WP dari sisi tahun pajak;
5. Kesukaran AR guna membuktikan kesalahan WP berupa lalai ataupun sengaja tidak  melaksanakan  kewajiban  hukum berupa wajib lapor SPT;
6. Penghindaran  pembayaran  utang  PPh  oleh oknum  WP,  yang  dilakukan  dengan  cara transfer  harga,  penciptaan  perusahaan semu, dan sebagainya.
Dengan demikian, guna efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang  lalai  wajib  lapor  SPT,  perlu  dilakukan berbagai  hal.  Adapun  berbagai  hal  tersebut, sebagai berikut:
1. KPP  Pratama  Pematang  Siantar  dan/atau Kanwil DPJ Sumut II bekerja sama dengan Dosen/Akademisi yang berkompeten, guna melakukan sosialisasi hukum bagi WP; 24
2. KPP  Pratama  Pematang  Siantar  dan/atau Kanwil DPJ Sumut II bekerja sama dengan Akademisi yang berkompeten untuk melakukan sosialisasi hukum dan pelatihan guna meningkatkan wawasan dan
Pasal 60 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  Tentang  Guru  dan  Dosen  (UU  Nomor  14  Tahun 2005), menentukan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,  Dosen  berkewajiban  melaksanakan pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat”.
pemahaman  (khususnya  dari  segi  hukum) bagi para pegawai;
3. KPP  Pratama  Pematang  Siantar  dan/atau Kanwil  DPJ  Sumut  II  meningkatkan rutinitas  kontrol  oleh  para  pegawai  bagi para WP;
4. KPP  Pratama  Pematang  Siantar  dan/atau Kanwil  DPJ  Sumut  II,  (melalui  para pegawai yang berwenang dan berkompeten)  menerapkan  dengan  baik sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum.

## IV. KESIMPULAN
PPh  merupakan  salah  satu  jenis  pajak yang  dipungut  Pemerintah  dari  WP  di  Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Terkait pemungutan PPh, setiap WP diharapkan  memiliki  kesadaran  hukum  untuk melaksanakan kewajiban hukum berupa wajib lapor SPT, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009.
Fakta  hukumnya,  untuk  setiap  tahunnya semakin  banyak  WP  yang  lalai  untuk melaksanakan  kewajiban  hukum.  Dengan demikian,  ditegaskan  bahwa  untuk  setiap
tahunnya semakin berkurang kesadaran hukum WP  melaksanakan  kewajiban  hukum  berupa wajib lapor SPT, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Terhadap  fakta  hukum  tersebut,  sesuai dengan  pendapat  Hans  Kelsen,  terhadap  WP dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan  demikian,  tentunya  KPP  Pratama Pematang Siantar dan/atau Kanwil DJP Sumut II  perlu  mengefektifkan  penerapan  sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009.
Fakta  penegakan  hukum,  terhadap  WP
belum pernah dilakukan pengenaan pertanggungjawaban hukum melalui penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38  UU  Nomor  16  Tahun  2009.  Dengan demikian,  ditegaskan  bahwa  belum  efektif penerapan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009.
Ketidakefektifan  tersebut  terkait  dengan penerapan  asas ultimum  remedium .  Selain  itu juga  ada  6  (enam)  faktor  yang  dapat mempengaruhi  efektivitas  penerapan  sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2009 bagi WP yang lalai melaksanakan kewajiban hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Book
Burton, Richard, dan Wirawan B. Ilyas. 2004.
Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat. Hutasoit, Arianto Suhardhiman. 2023.
Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan  Bagi  Anak  Pelaku  Tindak Pidana Pencabulan dan/atau Persetubuhan .  Pematang  Siantar:  Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas
Simalungun.
Kelsen,  Hans,  1949. General  Theory  of  Law and  State .  Cambridge  Massachusetts: Harvard University Press.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 02, June 2024
Mertokusumo, Soedikno, 1981. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat . Yogyakarta: Liberty. Naldo,  Rony  Andre  Christian,  et.al.  2021. Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan
Usaha  Mikro  dan  Kecil  Pada  Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah . Medan: Enam Media. .......,  2021. Konsep  Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab
Perbuatan  Melawan  Hukum  Menimbulkan Ancaman Serius . Medan: Enam Media.
.......,  2021. Pertanggungjawaban  Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup  (Studi  Kasus  Kebakaran  Lahan Perkebunan  di  Pulau  Sumatera) .  Medan:
Disertasi,  Program  Studi  Doktor  Ilmu Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas Sumatera Utara.
......, dan Mesdiana Purba. 2021. Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan  Ancaman  Serius .  Medan:
Jurnal  Hukum  Fiat  Iustitia,  Volume  2,
Nomor  1,  Fakultas  Hukum,  Universitas Katolik Santo Thomas.
......,  et.al.  2022. Eigen  Richting  Massa . Sumedang: Mega Press Nusantara.
......, et.al.  2022, Perlunya  Penerapan Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap
Korporasi  Sebab  Perbuatan  Melawan Hukum  Menimbulkan  Ancaman  Serius .
Medan: Enam Media.
Napitu, Putri Esta. 2023. Efektivitas
Penerapan Sanksi Perpajakan Berdasarkan
Ketentuan  Pasal  38  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009  (Studi  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Pematang Siantar) . Pematang Siantar: Tesis, Sekolah
Pascasarjana, Universitas Simalungun.
Nasution, Shulhan Iqbal, et.al. 2024. Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa .
Klaten: Nas Media Indonesia.
Rosana,  Ellya.  2014. Kepatuhan  Hukum Sebagai Wujud
Kesadaran Hukum
Masyarakat .  Lampung:  Jurnal  Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 10, Nomor
1, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. Pertanggungjawaban Hukum Direksi  Sebab  Tidak  Menerapkan  Asas
Kehati-hatian Dalam
Menyalurkan
Mudharabah/Liability  of  The  Directors Cause  Not  Implementing  The  Principle  of Prudence  in  Distributing  Mudharabah .
Labuhanbatu:  Jurnal  Ilmiah  Advokasi,
Volume  11,  Nomor  2,  Fakultas  Hukum,
Universitas Labuhanbatu.
Siregar, Mardona. 2024. Rekontruksi Pembentukan  Peraturan  Daerah  Tentang Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penguatan Otonomi
Daerah .  Yogyakarta:  Disertasi,  Program Studi  Hukum,  Program  Doktor,  Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji.  2004. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sunggono, Bambang. 2002. Penelitian Hukum (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Syahrin, Alvi. 2002. Asas-asas dan Penegakan Hukum  Lingkungan  Kepidanaan .  Medan: Pustaka Bangsa Press.

## Regulasi
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003
Tentang Keuangan Negara .
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005
Tentang Guru dan Dosen . Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang Pajak Penghasilan .
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan .