Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Penerapan Standard Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie

## INFO PENULIS
Rozaili
Universitas Jabal Ghafur. Ilmu administrasi Negara rozaili@unigha.ac.id
Zulkifli Universitas Jabal Ghafur. Ilmu administrasi Negara
zulkifli_fia@unigha.ac.id
Zulfikar
Universitas Jabal Ghafur. Ilmu administrasi Negara
zulfikar@unigha.ac.id

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Rozaili, Zulkifli, & Zulfikar. (2024). Penerapan Standard Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 904-914.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  bagaimana  Standar  Operasional  Prosedur Pelayanan  Administrasi  diterapkan  di  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie.  Standar Operasional  Prosedur  menawarkan  pedoman  untuk  mengelola  administrasi perkantoran  dengan  tujuan  meningkatkan  layanan.  Metodologi  deskriptif  adalah  jenis penelitian  yang  mencari  fakta  melalui  penafsiran  yang  tepat.  Standar  Operasional Prosedur  adalah  aturan  tertulis  yang  digunakan  untuk  memotivasi  seseorang  atau kelompok  untuk  mencapai  tujuan.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  tingkat transparansi yang cukup tinggi dalam  penerapan  Standar Operasional Prosedur (SOP) pada  layanan  administrasi  Kantor  Camat.  Namun,  karena  kurangnya  sosialisasi  dari Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie,  masyarakat  masih  kurang  memahami  prosedur, persyaratan,  biaya,  dan  waktu  pelayanan.  dan  kemampuan  untuk  menyelesaikan administrasi Kantor Camat melalui penerapan proses penyelesaian administrasi Kantor Camat, yang merupakan satu hari proses kerja di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie, menunjukkan  ketelitian,  kedisiplinan,  dan  kecepatan  layanan  yang  ditunjukkan  oleh penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pada  layanan  administrasi  Kantor Camat dan juga meberikan rekomendasi tentang cara menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelayanan administrasi Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie. SOP, seperti yang ada di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie, harus disosialisasikan dengan cara  yang  jelas,  tepat,  dan  akurat  agar  masyarakat  dapat  memahami  tata  cara kepengurusan administrasi Kantor Camat.
Kata Kunci :  Standar, Operasional, Prosedur, Pelayanan, Administrasi

## Abstract
This study aims to determine how the Standard Operating Procedure for Administrative Services is  implemented at  the Mila District Office,  Pidie Regency.  Standard  Operating Procedures  offer  guidelines  for  managing  office  administration  with  the  aim  of improving  services.  Descriptive  methodology  is  a  type  of  research  that  seeks  facts through proper interpretation. Standard Operating Procedures are written rules used to motivate an individual or group to achieve goals. The results of the study indicate that there is a fairly high level of transparency in the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in the administrative services of the District Office. However, due to the lack of socialization from the Mila District Office, Pidie Regency, the public still does not understand the procedures, requirements, costs, and service times. and the ability to complete  the  administration  of  the  District  Office  through  the  implementation  of  the administrative  completion  process  of  the  District  Office,  which  is  a  one-day  work process  at  the  Mila  District  Office,  Pidie  Regency,  shows  the  accuracy,  discipline,  and speed of service shown by the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in the administrative services of the District Office and also provides recommendations on  how  to  implement  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  in  the  administrative services of the Mila District Office, Pidie Regency. SOPs, such as those at the Mila Sub- district  Office,  Pidie  Regency,  must  be  disseminated  in  a  clear,  precise  and  accurate manner so that the public can understand the administrative procedures for managing the Sub-district Office.
Keywords : Standards, Operations, Procedures, Services, Administration

## A. Pendahuluan
Reformasi  birokrasi  dalam  pemerintah  dapat  melakukan  dan  berusaha  memperbaharui hal-hal dasar yang berkaitan dengan operasi pemerintahan, terutama perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya. Ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan perubahan yang  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintahan.  Kegiatan  yang  dilakukan  dan direncanakan oleh karyawan atau aparat yang ada dalam organisasi dikenal sebagai reformasi administrasi.  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  memadai  dan  mempunyai  keahlian  di bidangnya  untuk  melakukan  pekerjaan  sesuai  bidang  kemampuannya  dan  upaya  dalam mengatur  pekerjaan  adalah  bukti  nyata  bahwa  komponen  yang  sangat  penting  untuk keberhasilan suatu organisasi. Salah satu cara pemerintah mencanangkan prinsip-prinsip untuk mencapai  Good  Governance  adalah  dengan  membuat  Standar.  Ini  akan  memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan penyelenggara pemerintah (Nurhidayat, 2023) Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  memberikan  pedoman  tentang  cara  menjalankan administrasi perkantoran untuk meningkatkan pelayanan. SOP juga dapat didefinisikan sebagai aturan  tertulis  yang  digunakan  untuk  mendorong  dan  mendorong  seseorang  atau  kelompok untuk  mencapai  suatu  tujuan.    SOP  pada  dasarnya  adalah  pedoman  yang  berisi  prosedur operasional  standar  yang  ada  di  dalam  suatu  organisasi  yang  digunakan  untuk  memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang  yang  termasuk  dalam  organisasi,  berjalan  efektif  dan  efisien,  konsisten,  standar, dan sistematis (Sakinah, 2019).
Untuk meningkatkan  produktivitas,  pemerintah  sebagai  pemberi  layanan harus membuat pedoman pelayanan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah pedoman tertulis yang terdiri dari tahapan yang dibakukan yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu proses tertentu.  Suatu  prosedur  yang  baik  adalah  prosedur  yang  informasi  dan  langkah-langkahnya mudah  dipahami  secara  akurat  karena  prosedur  tersebut  dapat  didefinisikan  sebagai  strategi untuk menggambarkan tugas rutin atau tugas yang berulang.
Pelayanan  publik  agar  berjalan  efektif  danuefisien,  diperlukan  panduan  dengan memperbaiki  Administrasi  Pemerintahan  dengan  menyusun  dan  menerapkan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dengan  baik,  pemerintah  telah  menyediakan  acuan  bagi  seluruh instansi  agar  tidak  terjadinya  variasi  dalam  proses  pelaksanaan  kegitatan,  melalui  peraturan Menteri  Pendayagunaan  &  Reformasi  Birokrasi  tentang  pedoman  penyusunan  Standar Operasional  Prosedur  Administrasi  pemerintahan  (SOP  AP)  (Sri  Marini  &  Jessica  Tisnadjaya,
2020) Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal. Hal ini karena SOP dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja organisasi publik dan  bagaimana  masyarakat  melihatnya.  Oleh  karena  itu,  prosedur  operasi  standar  (SOP) berfungsi  sebagai  pedoman  atau  referensi  untuk  menilai  pelaksanaan  kinerja  lembaga pemerintah  berdasarkan  indikator  teknis,  administratif,  dan  prosedural  sesuai  dengan  tata hubungan  kerja  dalam  organisasi  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  peraturan  yang  dibuat untuk membantu aparatur penyelenggara negara melakukan tugas sehari-hari mereka dianggap sangat penting dan sangat diperlukan. (Sakinah, 2019).
Dengan menggunakan pedoman ini, sangat mudah untuk menilai kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian pemerintah. Rantai birokrasi yang Panjang dan berbelit-belit dapat disederhanakan  setelah  evaluasi  dan  pengembangan  proses  kerja.  Dengan  membuat  Standar Prosedur Operasi (SOP), setiap kegiatan dapat digambarkan dengan jelas langkah-langkahnya, dan  personel  dan  pejabat  yang  melakukan  tugas  pada  tahap  tersebut  dapat  diidentifikasi.  Ini adalah solusi untuk masalah tersebut. Selain itu, prosedur standar operasional (SOP) mencatat input,  waktu,  proses,  dan  output.  SOP  memungkinkan  birokrasi  yang  efisien,  efisien,  dan ekonomis.
Beberapa  hal  utama  yang  termasuk  dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah konsistensi, yaitu ketepatan dan kemantapan dalam melaksanakan atau menindaklanjuti suatu pekerjaan; efisiensi, yaitu pelaksanaan tugas harus tepat, cepat, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan; dan penyelesaian masalah, yaitu ketika ada masalah antara belah pihak yang terkait dalam  menyelesaikan  masalah  standar  operasi  prosedur  SOP,  pedoman  yang  tertulis  dalam Dalam  pelaksanaannya,  standar  operasi  prosedur digunakan  oleh  pelaksana  pelayanan  publik sebagai  standar  untuk  melaksanakan  pelayanan.  Dengan  memiliki  Standar  Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh seluruh hierarki pemerintahan (Rismayanti, 2018).
Prosedur  harus  diatur  untuk  memastikan  bahwa  pelayanan  tertulis  kepada  masyarakat dapat  dilakukan  dengan  baik.  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokasi Nomor 15 Tahun 2014 menetapkan standar umum untuk penyelenggaraan pelayanan  publik,  termasuk  prosedur  pelayanan,  persyaratan  pelayanan,  kemampuan  petugas dalam  memberikan  pelayanan,  kecepatan  dan  ketepatan  pelayanan,  keadilan  dalam memberikan  pelayanan,  dan  kepastian  jadwal  pelayanan.  Untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik,  pemerintah  diharapkan  untuk  mengeluarkan  pedoman  seperti  Standar Operasional  Pr  Setiap  instansi  pemerintah  diharapkan  memberikan  layanan  publik  dengan kualitas  yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  saat  menjalankan  tanggung  jawabnya  untuk menyediakan  layanan  publik.  Namun,  pelayanan  publik  yang  tidak  sesuai  dengan  standar pelayanan  Indonesia  masih  perlu  diperbaiki  di  beberapa  instansi  pemerintah,  terutama  di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie.
Sebagai  pengguna  layanan,  masyarakat  pasti  mengharapkan  layanan  yang  baik.  Dalam memberikan  layanan,  organisasi  harus  memiliki  karakteristik  berikut:  (a)  Prosedur  untuk memberikan  layanan  harus  mudah  dipahami  dan  dilaksanakan,  menghindari  prosedur  yang berbelit-belit.  (b)  Prosedur  untuk  memberikan  layanan  harus  jelas  dan  pasti  bagi  pengguna layanan.  (c)  Pemberian  layanan  harus  diperhatikan  agar  efektif  dan  efisien.  (d)  Pemberian layanan harus cepat dan tepat sesuai waktu. (e) Pengguna layanan harus mudah memperoleh informasi tentang layanan.
Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mengatur alur kerja administrasi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan ukuran keberhasilan suatu pemerintahan, tetapi ada organisasi atau instansi pemerintahan yang gagal menerapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Misalnya,  di  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten Pidie, masyarakat mengeluhkan pelayanan karena belum maksimal.
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  di  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie  mencakup. pelayanan administrasi seperti perizinan, layanan umum, dan administrasi kependudukan. SOP juga  menetapkan  bahwa  layanan  PBB  harus  menyelesaikan  beberapa  tahap  yang  tercantum dalam  SOP.  Namun,  masalah  yang  terjadi  di  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie  adalah  ada pegawai  yang  bekerja  tidak  konsensif.  Demikian  halnya  dengan  pengguna  layanan  yang  tidak mengetahui  alur/langkah-langkah  pekerjaan/  layanan  sehingga  terkesan  pelayanan  kurang maksimal  dan alur  yang terkesan berbelit-belit serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)  di  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie  menerapkan  waktu  proses  penyelesaian Administrasi yaitu 1 (satu) Hari jam kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  menjamin  hak  seorang  atau  kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak
administrasi  kependudukan  seperti  pencantuman  kepercayaan  dalam  KTP,  akta  kelahiran, perkawinan,  dan  dokumen  kematian  yang  dijamin  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil merupakan payung hukum tambahan. Selain itu, ada Qanun Otonomi Daerah Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggara administrasi penduduk.
Semua kebijakan dan program pembangunan pemerintah berfokus pada penduduk; dimensi penduduk  sangat  penting  untuk  perkembangan  dan  kemajuan  sebuah  wilayah.  Akibatnya, pelaksanaan  urusan  kependudukan  dan  catatan  sipil  memiliki  nilai  strategis  dalam perencanaan, pengembangan, dan penanganan masalah yang berkaitan dengan pembangunan. Idealnya, kebijakan kependudukan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan  pembangunan.  Ini  lebih  dikenal  sebagai  konsep  Pembangunan  berwawasan kependudukan.  Memulai  pembangunan  di  bidang  administrasi  kependudukan  adalah  langkah pertama menuju penerapan konsep ini.
Sebagaimana  diketahui,  kinerja  pelayanan  masyarakat  di  bidang  administrasi kependudukan  saat  ini  belum  memuaskan.  Ini  terutama  berlaku  untuk  layanan  yang  sangat penting  bagi  masyarakat,  seperti  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  surat  keterangan keluarga,  akte  kelahiran,  dan  lainnya.  Kurangnya  pelayanan  masyarakat  memiliki  efek  yang signifikan  terutama  pada  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Pada  era  reformasi  saat  ini,  masyarakat semakin  kritis  dan  menyadari  hak-haknya  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  baik.  Namun, pemerintah  yang bertanggung jawab untuk melakukannya belum mampu memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.
Dari  uraian  diatas  Peneliti  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul  "Penerapan  Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie" 1.1. Rumusan Masalah:
Bagaimana  penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pelayanan  administrasi  di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie?
1.2. Tujuan Penelitian: Untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pelayanan administrasi di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie

## B. Metodologi
Menurut  Satori  (2011:  25),  penelitian  kualitatif  adalah  cara  penelitian  yang  mengungkap situasi  sosial  tertentu  dengan  mendeskripsikan  kenyataan  dengan  kata-kata.  Penelitian  ini mempelajari  masalah  masyarakat  dan  tata  cara  yang  berlaku  dalam  situasi  tertentu.  Ini mencakup hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang berlangsung dan berdampak pada  suatu  fenomena.  Jika  data  kualitatif  digunakan,  terutama  dalam  penelitian  yang membutuhkan  informasi  yang  menerangkan,  itu  harus  dalam  bentuk  penjelasan  yang menjelaskan kejadian dan kedaan tertentu daripada angka-angka (Awaluddin & Zulfikar, 2020). Metode  penelitian  ini  adalah  serangkaian  penelitian  yang  menggunakan  observasi  dan wawancara  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Analisis  data  adalah  proses  mengelompokkan, membuat  urutan,  mengubah,  dan  meningkatkan  data  sehingga  membuat  penjelasan  tentang gejala yang diteliti menjadi mudah. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah  analisis  kualitatif.  Ini  berarti  bahwa  data  disajikan  secara  keseluruhan  dari  berbagai sumber  data  yang  dikumpulkan,  dipelajari,  diteliti,  disusun  menjadi  satuan,  dan  kemudian dikategorikan. Selain itu, untuk memverifikasi keabsahan data, peneliti menganalisis data sesuai dengan  kemampuan  mereka  untuk  membuat  kesimpulan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Camat Mila di Kabupaten Pidie.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Informan Penelitian
No Nama Jumlah 1 Sekretaris Camat 1 Orang 2 Pegawai Kantor Camat 4 Orang 3 Masyarakat 15 Orang Jumlah 20 orang

## C. Hasil dan Pembahasan
Salah  satu  komponen  penting  dalam  proses  pelayanan  administrasi  adalah  standar operasional  prosedur  (SOP),  yang  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  semua  tugas  yang terkait  dengan  pelayanan  administrasi  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie  dapat  berjalan dengan  baik.  SOP  juga  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  berjalan  secara  konsisten,  sehingga  terjadi  keseragaman dalam  satu  pekerjaan.  Pelayanan  pemerintah  harus  dirasakan  oleh  masyarakat,  seperti  tepat waktu, tidak berbelit-belit, biaya rendah, dan persyaratan yang jelas. Tidak mengikuti prosedur tidak akan memungkinkan seseorang mencapai tujuan. Pemerintah harus mendidik orang jika mereka merasa bahwa layanan pemerintah tidak bagus.
Adapun menurut Bhatta dalam (Rismayanti, 2018) mengemukakan Sistem dan prosedur kerja  berkaitan  dengan  prinsip  pemerintahan  yang  baik  yang  menekankan  transparansi, akuntabilitas,  dan  aturan  hukum  (rule  of  law).  Dalam  situasi  seperti  ini,  pelayanan  yang berkualitas  tinggi  mungkin  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  membangun  tata  kelola pemerintahan yang baik.
Dalam  penelitian  lapangan  tentang  pelaksanaan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Pelayanan Administrasi Kantor Camat, ditemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum adalah sebagai berikut:

## 1) Transparansi
Konsep  transparansi  adalah  konsep  pertama  yang  menjadi  salah  satu  ukuran  penting kualitas  pemerintahan  yang  baik.  Transparansi  sangat  penting  untuk  pelayanan,  dan pelayanan  akan  terlihat  baik  dan  buruk  dari  adanya  transparansi  dalam  pemerintahannya (Sri  Marini  &  Jessica  Tisnadjaya,  2020).  Untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai,  pelayanan publik  harus  lebih  dekat  dengan  masyarakat.  Transparansi  menghasilkan  kejelasan mekanisme,  prosedur,  program,  atau  tindakan  serta  kesempatan  bagi  orang-orang  untuk memberikan  kritik,  tanggapan,  atau  saran.  Dalam  kasus  ini,  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  menjamin  transparansi  karena  masyarakat  mengetahui  mekanisme  alur  pelayanan publik.  SOP  juga  memungkinkan  masyarakat  untuk  menyampaikan  keluhan  dan mendapatkan  informasi  tentang  bagaimana  pelayanan  diperlakukan  melalui  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pelayanan publik seharusnya memenuhi kebutuhan pelanggan dan  masyarakat.  Kualitas  layanan  harus  memenuhi  harapan  masyarakat  untuk  mencapai tujuan ini, terutama di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie.
Proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  transparan,  yang  mencakup  kejelasan prosedur,  persyaratan  pelayanan,  dan  waktu,  harus  dipublikasikan  secara  terbuka  agar menjadi  jelas  bagi  masyarakat.  Proses  yang  digunakan  untuk  memberikan  layanan  kepada
pelanggan  disebut  prosedur  pelayanan.  Prosedur  ini  mencakup  rangkaian  tindakan  yang harus  dilakukan  oleh  pelanggan  untuk  memenuhi  persyaratan  untuk  memiliki  Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP-el),  Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Setiap pelanggan yang menerima layanan diharapkan dapat melewati prosedur ini.
Dalam  hal  ini,  prosedur  dan  persyaratan  pelayanan  mengacu  pada  keadaan  di  mana proses  mendapatkan  layanan  menjadi  jelas  sehingga  pengguna  layanan  dapat  memahami berbagai  prosedur  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  selama  proses  pelayanan.  Dalam keadaan  seperti  ini,  pengguna  layanan  akan  mampu  mematuhi  berbagai  prosedur  dan persyaratan
pelayanan yang ditentukan.
Salah satu layanan administratif yang ditawarkan oleh Kantor Camat Mila di Kabupaten Pidie adalah pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Akta Kelahiran, dan Akta  Kematian.  Sebagai  berikut,  penulis  akan  membahas  prosedur  dan  persyaratan pengurusan administrasi Kantor Camat:

## Persyaratan yang diperlukan untuk mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) Baru
Setiap keluarga di Gampong/ Desa harus memiliki kartu keluarga. Semua nama anggota keluarga  ditunjukkan  di  kartu,  termasuk  jenis  kelamin,  hubungan  keluarga,  umur,  dan pekerjaan.  Kartu  Keluarga  (KK)  adalah  bukti  yang  sah  dan  kuat  atas  status  identitas  dan identitas  anggota  keluarga.  Kartu  Keluarga  (KK)  tetap  berlaku  selama  tidak  terjadi perubahan kepala keluarga. Kartu keluarga dapat dikeluarkan dengan ketentuan berikut:
1. Pemohon  mengisi  dan  menandatangani  Formulir  Permohonan  KK  WNI  (F-1.01)  yang baru dibuat.
2. Petugas registrasi memverifikasi dan memverifikasi data penduduk.
3. Petugas registrasi kelurahan memaraf dan membuat surat pengantar.
4. Lurah menandatangani Formulir Permohonan KK WNI (F-1.01) yang baru dibuat.
5. Selanjutnya,  petugas  dari  kecamatan  memberikan  formulir  tersebut  kepada  kepala kecamatan untuk ditandatangani.
6. Petugas registrasi dinas memasukkan data ke database dan mengeluarkan KK baru.
7. Petugas registrasi di kantor menyerahkan salinan KK  baru  untuk ditandatangani  oleh kepala kantor.
8. KK baru ditandatangani oleh kepala dinas
9. KK baru diberikan kepada pemohon.
Persyaratan  untuk mendapatkan  Kartu  Keluarga adalah  sebagai  berikut: fotokopi  Akta Nikah  atau  Akta  Perkawinan,  surat  keterangan  pindah  datang  bagi  penduduk  yang meninggalkan wilayah NKRI, dan surat pengantar dari Desa atau Kelurahan yang diketahui Camat (Formulir KK F1.01).
Prosedur  dan  persyaratan  yang  diperlukan  untuk  mengganti  Kartu  Keluarga  (KK) adalah sebagai berikut:
1. Pemohon  mengisi  dan  menandatangani  formulir  Permohonan  KK  yang  hilang  atau rusak.
2. Pemohon  memberikan  laporan  tentang  surat  keterangan  hilang  yang  dibuatkan  dan disahkan oleh petugas kepolisian.
3. Petugas registrasi kelurahan menulis surat pengantar
4. Kelurahan menandatangani formulir permohonan KK yang hilang atau rusak, dan lurah memaraf.
5. Kepala  kecamatan  diberikan  formulir  permohonan  KK  baru  oleh  petugas  kecamatan untuk ditandatangani.
6. Kepala  dinas  menerima  salinan  KK  dari  petugas  registrasi  di  kantor  untuk ditandatangani.
7. Pemohon menerima KK sebagai pengganti barang yang hilang atau rusak.
Untuk mengubah Kartu Keluarga, Anda harus melengkapi surat keterangan yang hilang dari kepala desa atau lurah yang mengetahui camat dan KK yang rusak.

## Persyaratan dan prosedur perubahan Kartu Keluarga:
Penerbitan  Kartu  Keluarga  (KK)  dilakukan  ketika  data  dan/atau  biodata  keluarga mengalami perubahan karena kelahiran, pindah, pengurangan anggota keluarga, perubahan status kependudukan, atau perubahan biodata penduduk. Perubahan KK yang akan dibahas di  sini  adalah  penambahan  yang  disebabkan  oleh  kelahiran,  dan  perubahan  KK  ini  dapat terjadi dalam situasi berikut:
1. Pemohon ke Desa atau kelurahan melaporkan penambahan nama,
2. Petugas registrasi kelurahan membuat surat pengantar, dan
3. Petugas registrasi di Dinas merekam data ke dalam database.
4. KK perubahan diterbitkan oleh petugas registrasi dinas.
5. Kepala Dinas menandatangani printout KK perubahan oleh petugas registrasi di kantor.
6. Keputusan Perubahan ditandatangani oleh Kepala Dinas
7. KK perubahan diterima oleh pemohon.
Untuk  mengubah  kartu  keluarga  karena  ada  penambahan  atau  pengurangan  anggota keluarga serta perubahan data penduduk, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:  kartu  keluarga  lama  (kartu  keluarga  asli),  surat  keterangan  pindah  dari  Desa  atau Lurah  (jika  salah  satu  anggota  keluarga  meninggal),  surat  keterangan  kelahiran  (jika  ada anggota keluarga baru) dan surat keterangan penerimaan.
Prosedur dan persyaratan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah kartu pengenal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Kartu ini memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  serta  domisili  pemilik  KTP.  Penerbitan  KTP-el  dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Pemohon ke petugas dinas menyerahkan persyaratan
2. Petugas  registrasi  kantor  mencatat  dalam  Buku  Harian  Peristiwa  Kependudukan  dan Peristiwa Penting (BHPKPP)
3. Petugas registrasi kantor merekam data penduduk, pas foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan pemohon.
4. Petugas registrasi mencetak KTP
5. Pemohon menerima KTP-el
Untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), seseorang harus memenuhi dua persyaratan: telah berusia 17 tahun ke atas, kawin atau pernah kawin, dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru.
Prosedur  dan  persyaratan  pergantian  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  karena hilang atau rusak
Pergantian  Kartu  Tanda  penduduk  (KTP-el))  dapat  disebabkan  dari  faktor  hilang  atau rusaknya KTP, dapat ditentukan dengan ketentuan yang berlaku, ialah sebagai berikut: Pemohon  melaporkan  dan  dibuatkan  surat  keterangan  hilang  serta  disahkan oleh petugas kepolisian
1. Petugas registrasi dinas melakukan validasi dan verifikasi data dengan persyaratan yang telah dilampirkan (sudah tidak melakukan perekaman ulang).
2. Petugas registrasi dinas mencetak KTP
3. Pemohon menerima KTP
Persyaratan untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang hilang atau rusak adalah sebagai berikut: surat keterangan hilang dari kepolisian, KTP-el yang rusak (jika ada) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).

## Prosedur dan persyaratan penerbitan Akte Kelahiran
Akta  Kelahiran,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, merupakan  bukti  sah  mengenai  status  dan  peristiwa  kelahiran  seseorang.  Bayi  yang dilaporkan  kelahirannya  akan  terdaftar  dalam  kartu  keluarga  (KK)  dan  menerima  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  untuk  mendapatkan  layanan  masyarakat  lainnya.  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  menetapkan  dasar  untuk  akta kelahiran.  Untuk  mengurus  Akta  Kelahiran  di  Kantor  Kantor  Kecamatan  Mila  Kabupaten Pidie, persyaratan berikut harus dipenuhi.
1. Pemohon menyerahkan berkas yang sudah lengkap ke petugas registrasi dinas.
2. Petugas  registrasi  dinas  memverifikasi,  memverifikasi,  dan  merekam  data  kelahiran  ke dalam database.
3. Petugas  registrasi  dinas  mencatat  dalam  register  Akta  Kelahiran  dan  Buku  Daftar Kelahiran WNI (Bk-2.01) serta mencetak Kutipan Akta Kelahiran.
4. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran.
Sebagai  bagian  dari  prosedur  penerbitan  Akta  Kelahiran,  dokumen  berikut  harus dilengkapi:  fotocopy  surat  keterangan  kelahiran  dari  bidan,  dokter,  atau  rumah  sakit; fotocopy Kartu Keluarga; fotocopy KTP-el orang tua pelapor; fotocopy buku Nikah atau Akta Perkawinan  orang  tua;  dan,  jika  orang  tua  tidak  memiliki  buku  tersebut,  mengisi  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM).

## Prosedur dan persyaratan Penerbitan Akta Kematian
Akta  kematian  ialah  dokumen  yang  menunjukkan  hari,  tanggal,  dan  tempat  kematian seseorang. Salah satu manfaat dari Akta Kematian adalah bahwa itu mewajibkan janda atau duda-terutama mereka yang bekerja sebagai ASN untuk menikah lagi dan mengurus pensiun
bagi ahli waris. Pemohon dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan Akta Kematian:
1. pemohon  ke  Desa/kelurahan  melaporkan  kematian  yang  bersangkutan  dengan melampirkan persyaratan.
2. petugas registrasi desa/kelurahan membuat surat keterangan kematian
3. Petugas registrasi dinas melakukan verifikasi dan validasi data permohonan
4. Petugas registrasi melakukan pencatatan ke dalam register akta kematian
5. Petugas registrasi melakukan perekaman data kematian ke dalam database
6. Kepala Dinas menerbitkan register Akta dan Kutipan Akta Kematian
7. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan  prosedur  penerbitan  Akta  Kematian,  dengan  ini  persyaratan  yang  harus dilengkapi  yaitu  surat  keterangan  kematian  dari  Desa/Kelurahan,  fotocopy  Kartu Keluarga(KK) dan fotocopy KTP-el Pelapor.
Dengan  prosedur  dan  persyaratan  Administrasi  Kantor  Camat  yang  jelas  dan  dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, dan disediakan secara memadai dan mudah dipahami,  transparansi  penyelenggaraan  pelayanan  Administrasi  Kantor  Camat  yaitu  jelas. Dalam kasus ini, SOP dan persyaratan pelayanan administrasi Kantor Camat yang berlaku di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie jelas dikomunikasikan secara berjenjang melalui kantor Desa/Kelurahan  hingga  kecamatan,  serta  melalui  papan  pengumuman  dan  website  resmi. Petugas pelayanan juga memberikan petunjuk kepada Masyarakat.
Melalui  pengamatan  dan  wawancara  yang  di  lakukan  selama  penelitian  dapat  di simpulkan  menerapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  di  Kantor  Kecamatan  Mila Kabupaten  Pidie,  informasi  tentang  pelayanan  telah  dibuka.  Syarat-syarat  dan  prosedur pembuatan  Administrasi  Kantor  Camat,  termasuk  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, disampaikan secara berjenjang melalui aparat desa/kelurahan hingga ke kecamatan. Informasi ini juga tersedia melalui pajangan poster di Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie,  walaupun  website  tersebut  berisi  informasi  tentang persyaratan dan alur proses, sebagian masyarakat masih kurang mengenal internet, sehingga tidak  dapat  membantu  sebagian  masyarakat  dalam  mendapatkan  informasi.  Masyarakat  di daerah  pedesaan  yang  jauh  dari  lingkup  kantor  harus  langsung  ke  DISDUKCAPIL  untuk mendapatkan  informasi  ini.  Sebagian  orang  masih  belum  tahu  cara  mengakses  internet, terutama website yang lebih tua, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari  lingkup  kantor.  Jika mereka  tidak  diberitahu oleh  tetangga  yang  lebih berpengalaman, mereka harus langsung mengambil informasi yang perlu mereka ketahui dan harus kembali ke mana dulu dalam pengurusan, yang memerlukan waktu yang lama dan bolak-balik.
Standar  Operasional  Prosedur  pelayanan  administrasi  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten Pidie  mencakup  kejelasan  mekanisme,  prosedur,  dan  aktivitas,  dalam  hal  ini,  informasi diberikan secara terbuka melalui aparat Desa, Kelurahan, dan Kecamatan yang memberikan instruksi, poster yang tersedia di kantor Dinas, dan situs web resmi Kantor Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Selain itu, masyarakat masih belum cukup diinformasikan tentang Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pelayanan  Administrasi  Kantor  Camat,  seperti  penerbitan  KK, KTP-el,  Akta  Kelahiran,  dan  Akta  Kematian.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  beberapa orang  tiba  di  kantor  camat  tanpa  mempelajari  SOP  dengan  baik  dan  tidak  tahu  di  mana mereka harus mengurus dan melengkapi beberapa persyaratan.

## 2) Akuntabilitas
Setiap lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti yang terlihat di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie, pegawai memiliki tanggung  jawab  yang  besar  untuk  memberikan  layanan  kepada  masyarakat,  baik  dari  segi keramahan  maupun  profesionalitas.  Salah  satu  ukuran  yang  paling  penting  dari  akuntabilitas kinerja  pelayanan  publik  adalah  tingkat  ketelitian  petugas  pelayanan  dalam  menyelesaikan tugas, yang dimaksud dengan ketelitian pegawai bekerja secara profesional sesuai tugas masing- masing.  Dengan  ketelitian  pegawai,  setiap  pegawai  dapat  mencurahkan  pemikiran,  perhatian, dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.
Menurut  hasil  penelitian  dapat  dilapangan  ketelitian  menyatakan  para  pegawai  pemberi layanan terhadap produk layanan yang dihasilkan tentunya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat.  Dalam  kasus  ini,  pemberi  layanan  belum  teliti  karena  tingkat  ketelitian  petugas layanan  masih  kurang,  yang  mengakibatkan  kekeliruan  dalam  memberikan  informasi  tentang prosedur dan persyaratan, yang menyebabkan pelayanan tidak berjalan secara optimal dan juga kedisiplinan sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotivasi aparat untuk mendisiplinkan diri dalam melakukan pekerjaan baik secara individu maupun kelompok.
Kedisiplinan juga dapat membantu mendidik aparat untuk mematuhi peraturan, prosedur, dan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  untuk  memberikan  layanan  yang  lebih  baik.  Setiap  aparat diharapkan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, dan mereka diharapkan selalu melakukan pekerjaan dengan baik.
Kedisiplinan yang konsisten tidak dapat dicapai tanpa kedisiplinan yang tinggi. Dalam hal ini,  penelitian  penulis  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  jam  pelayanan  di  Kantor  Camat  Mila Kabupaten Pidie adalah dari senin hingga kamis dari jam 8:00 WIB hingga 15:00 WIB, dan pada hari Jumat dari  jam 8:00 WIB hingga 16.30 WIB. Dari temuan penelitian, bahwa kedisiplinan pemohon  menunjukkan  bahwa  jam  pelayanan  sudah  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan. Tingkat  kedisiplinan  ini  merupakan  bagian  dari  konsistensi  agar  penerapan  Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor Kecamatan Mila Kabupaten Pidie tercapai dengan baik.
Disiplin berarti menjaga tata tertib di setiap aspek kehidupan, termasuk pergaulan, agama, budaya,  dan  aspek  lainnya.  Oleh  karena  itu,  kedisiplinan  dapat  didefinisikan  sebagai  ketaatan seseorang  terhadap  diri  mereka  sendiri  yang  dibentuk  melalui  serangkaian  tindakan  yang menunjukkan nilai ketaatan. Kedisiplinan melibatkan upaya yang gigih, pemenuhan target, dan pemenuhannya  pada  waktu  yang  tepat.  Jika  seseorang  benar-benar  tidak  ingin  melakukan sesuatu  atau  berperilaku  dengan  cara  tertentu,  itu  disebut  disiplin  diri.  (Humayra  &  Zulfikar, 2023).
Penyelesaian  waktu  pelayanan  di  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie  adalah  indikator tambahan untuk mengukur akuntabilitas produk pelayanan publik. Masyarakat merasa bahwa layanan  diberikan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditetapkan  selama  tidak  ada  gangguan  teknis. Tabel berikut menunjukkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pelayanan:
Tabel: 1 Jenis pelayanan dan waktu Kantar Camat Mila
No. Jenis Pelayanan Waktu penyelesaian 1 Kartu Keluarga (KK) - Penerbitan KK baru - Pergantian KK - Perubahan KK 1 hari kerja 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) - Penerbitan KTP-el - Pergantian KTP-el 1 hari kerja 3. Akta Kematian 1 hari kerja 4. Akta Kelahiran 1 hari kerja
Dilihat  dari  tabel  di  atas,  akuntabilitas  di  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie  melalui pelayanan  Administrasi  Kantor  Camat  menunjukkan  bahwa  administrasi  telah  menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tepat waktu. Dengan asumsi tidak ada masalah teknis, prosedur ini dapat dianggap berjalan cukup baik.
Menurut  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  waktu  penyelesaian  adalah  satu  hari proses  kerja  selama  persyaratan  terpenuhi.  Setiap  pekerja  bertanggung  jawab  atas  kecepatan pelayanan yang diberikan di Kantor Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, yang akan menghasilkan kemauan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka akan dipaksa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan hasil yang baik. Akan tetapi, jika pejabat penanda tangan tidak ada atau kendala teknis lainnya, proses akan tertunda.
Jika Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi Kantor Camat diterapkan dengan  baik  di  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie,  penyelenggara  pelayanan  dapat bertanggung  jawab  atas  segala  aktivitas  pelayanan.  Tingkat  ketelitian  dalam  menyampaikan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, kedisiplinan pegawai, dan kecepatan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku adalah semua indikator yang menunjukkan bahwa penyelenggara mampu bertanggung jawab atas segala aktivitas pelayanan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) pada  pelayanan  Administrasi  Kantor  Camat  Mila  Kabupaten  Pidie,  maka  pada  garis  besar Kesimpulan pada penelitian ini ialah:
Kesimpulan
1. Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa  prosedur,  persyaratan,  biaya,  dan  waktu pelayanan  diinformasikan  secara  terbuka,  transparansi  dalam  penerapan  Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelayanan administrasi Kantor Camat berjalan cukup baik. Namun,  karena  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Camat  Mila Kabupaten Pidie,  masyarakat  masih  kurang  memahami  prosedur,  persyaratan,  biaya,  dan  waktu pelayanan.
2. Ketelitian,  kedisiplinan,  dan  kecepatan  layanan  yang  ditunjukkan  oleh  penerapan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pada  layanan  Administrasi  Kantor  Camat  dapat  dilihat  dari kemampuan  untuk  menyelesaikan  administrasi  Kantor  Camat  dengan  menerapkan  proses penyelesaian  administrasi  Kantor  Camat,  yang  merupakan  satu  hari  proses  kerja  di Kantor Camat Mila Kabupaten Pidie.

## Saran
Penelitian  lapangan  menunjukkan  bahwa  penulis  ingin  membuat  beberapa  rekomendasi tentang  penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  pada  pelayanan  administrasi  Kantor Camat  Mila  Kabupaten  Pidie.  SOP,  seperti  yang  ada  di  Kantor  Camat  harus  disosialisasikan dengan cara yang  jelas, tepat, dan akurat agar masyarakat dapat memahami dengan baik tata cara kepengurusan Administrasi Kantor Camat

## E. Referensi
Adam, A., & Batubara, B. M. (2024). Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Simalungun. Jurnal  Pemerintahan  dan Politik , 9 (2), 142-148.
Afrijal,  A.,  Helmi,  H.,  Latif,  I.  R.,  &  Usman,  B.  (2023).  Penguatan  Etika  Pemerintahan  Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan. Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 8 (4),
269-275.
Awaluddin, A., & Zulfikar, Z. (2020). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerjapegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Jurnal Sains Riset , 10 (2), 94–104. https://doi.org/10.47647/jsr.v10i2.274 Humayra,  N.,  &  Zulfikar,  Z.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Penerapan  Disiplin  Aparatur  Sipil Negara  Pada  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (Bkpsdm)
Kabupaten Pidie. Jurnal Administrasi dan Sosial Sains , 2 (1), 21–28. https://journal.unigha.ac.id/index.php/JASS/index
Moleong,  L.  J.,  &  Surjaman,  T.  (1989). Metodologi  penelitian  kualitatif .  Remadja  Karya. https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ
Nurhidayat,  I.  (2023).  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Di  Indonesia. Journal  E-Gov  Wiyata: Education and Government , 1 (1), 40–52. https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e- govHalaman40 P,  Arnina.  2016. Langkah-langkah  efektif  menyusun  SOP  (Standard  Operating  Procedures) . Depok: Huta Publisher.
Peraturan   Presiden    Republik    Indonesia   Nomor   25   Tahun    2008    Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    Nomor    15    Tahun    2014  tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
Purnamasari,    P    evita.   2015. Panduan    Menyusun   SOP    (standard    Operating  Procedure). Kobis: Yogyakarta.
Ramadhan,  R.,  Isabella,  I.,  &  Kencana,  N.  (2024).  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam Pelayanan  Pembuatan  e-KTP  di  Zona  VIII  Kecamatan  Sematang  Borang. Jurnal Pemerintahan dan Politik , 9 (1), 63-70. Rismayanti,  N.  (2018). Penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (Sop)  Pelayanan  Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa .
Sakinah. (2019). No TitleΕΛΕΝΗ. Αγαη , 8 (5), 55.
Sri Marini, & Jessica Tisnadjaya. (2020). Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Check In Di Kantor  Depan  Hotel  De  Paviljoen  Bandung. Jurnal  E-Bis  (Ekonomi-Bisnis) , 4 (2),  212–225. https://doi.org/10.37339/e-bis.v4i2.282 Siswosoediro,  S.  Henry.  2008. Mengurus  Surat  Kependudukan .  Jakata:  Trans Media Pustaka Siyoto,    Sandu    dkk.    2015. Dasar    Metodology    Penelitian. Yogyakarta:    Literasi  Media Publishing.
Srijayanti.  2006. Etika  Berwarga  Negara:  pendidikan  kewarganegaraan  di  perguruan  tinggi . Yogyakarta: Salemba empat
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Yusriadi.2024. Reformasi Birokrasi dalam pelayanan publik . Sleman: Deepublish Yusuf,  Muri.  2016. Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  penelitian  gabungan. Jakarta: Prenada Media.
Zulfikar,  Z.,  Rozaili,  R.,  &  Hansyar,  R.  M.  (2022).  Kebijakan  dan  Implementasi  Administrasi Kependudukan di Indonesia.
Zulfikar,  Z.  (2021).  Peranan  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam  Jabatan  Fungsional  (Studi  Di Puskesmas Simpang Tiga Kabupaten Pidie). JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI , 11 (2), 119-129.