## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 3, 2023
Authors 1 Muhaemin
2 Siti Hasanah
3 Firzhal Arzhi Jiwantara

## Affiliation
1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Email 1 muhaeminworo1@gmail.com
2 magaparang1@gmail.com
3 firzhal.arzhi@ummat.ac.id

## Date Submission
28 August 2023

## Date Accepted
15 September 2023
Date Published 30 September 2023
DOI 10.52249 KAJIAN YURIDIS MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS  APARATUR  SIPIL  NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN

## PEMILIHAN  UMUM    DI  KOTA  BIMA TAHUN 2019

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  and  analyze  the  mechanism for resolving alleged violations of the neutrality of the State Civil Apparatus in holding general elections and to find out and  analyze  the  follow-up  to  handling  violations  of  the neutrality of the State Civil Apparatus in holding the general elections  in  Bima  City  in  2019;  The  method  used  in  this research  is  normative-empirical  legal  research  with  a statutory approach, conceptual approach, case approach and sociological  approach.  Based  on  the  results  of  research  on the  mechanism  for  handling  violations  of  the  Neutrality  of the State Civil Apparatus in holding the general election in Bima City in 2019 involving three state institutions, namely the Regency/City Bawaslu as the entry point for reports or findings  of  alleged  violations  of  the  Neutrality  of  the  State Civil  Apparatus,  the  results  of  handling  violations  by  the Regency/City  Bawaslu  then  forwarded  to  the  State  Civil Service Commission for recommendations. The Regency/City  Bawaslu  recommendations  are  followed  up by  the  State  Civil  Service  Commission  in  the  form  of sanctions  and  recommended  to  the  Regional  Civil  Service Development  Officer  for  implementation.  Regarding  the imposition of sanctions and recommendations from the State Civil  Apparatus  Commission,  Bima  City  Regional  Civil Service  Supervisory  Officers  were  not  implemented  in accordance  with  the  recommendations,  they  were implemented according to the recommendations of the State Civil Apparatus Commission.
Keywords:  Mechanisms,  Neurtrality  of  General Elections, Solutions, Violations

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme  penyelesaian  dugaan  pelanggaran  netralitas Aparatur  Sipil  Negara  dalam  penyelenggaraan  pemilihan umum  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  tindak lanjut  penanganan  pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil Negara  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  Kota BimaTahun 2019; metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris  dengan pendekatan  undang-undang,  pendekatan  konseptual,

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
pendekatan  kasus  dan  pendekatan  sosiologis.  Berdasarkan hasil  penelitian  mekanisme  penanganan  pelanggaran Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  penyelenggaraan pemilihan umum  di Kota Bima Tahun 2019 melibatkan tiga lembaga  negara  yaitu  Bawaslu  Kabupaten/kota  sebagai pintu  masuk  laporan  atau  temuan  dugaan  pelanggaran Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara,  hasil  penanganan pelanggaran  oleh  Bawaslu  kabupaten/kota  kemudian diteruskan  kepada  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  beruapa rekomendasi. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota  tersebut  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara menindaklanjutinya dalam bentuk sanksi dan direkomendasikan  kepada  Pejabat  Pembina  Kepegawaian Daerah  untuk  dilaksanakan.  Terhadap  pemberian  sanksi dan  rekomendasi  komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Pejabat Pembina  Kepegawai  daerah  Kota  Bima  tidak  dilaksanakan sesuai  dengan  rekomendasi  melaksanakanya  sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Kata  Kunci: Mekanisme,  Netralitas  Pemilihan Umum, Pelanggaran, Penyelesaian

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, bukan negara kekuasaan”( Asshiddiqie , J,2011).  Paham  Negara  Hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  paham  kedaulatan  rakyat (demokrasi) (Huda, N,2013). Oleh karena itu, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  bahwa“ kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  yang dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar ( contitutional  democracy )”.  dengan  diimbangi penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis  dan  sekaligus  adalah  Negara  Demokrasi  yang  berdasarkan  atas  hukum ( constitutional democracy ).
Keberadaan  negara  hukum  diharuskan  untuk  menunjang  nilai-nilaiatau  asas-asas yang  menjadi  pedoman  penyelenggaraan  pemerintah  dan  penegakan  hukumnya.  Salah satunya  adalah  asas  demokrasi,  asas  demokrasi  adalah  pemerintahan  dari  rakyat  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat.  Asas  ini  menuntut  setiap  orang  atau  warga  negara  untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan.
Demokrasi  menjelaskan  prinsip  bahwa  setiap  manusia  memiliki  hak  dan  kewajiban yang sama di dalam hukum pemerintahan. Setiap individu berperan sangat penting dalam sistem demokrasi sehingga konsep hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi.  Demokrasi  diyakini  sebagai  suatu  sistem  yang  mencerminkan  mekanisme politik dan dianggap mampu menjamin adanya suatu pemerintahan yang tanggap terhadap keinginan warga negaranya (Saebani, B.A,2016).
Sebagai  syarat  utama  terciptanya  sebuah  tatanan  demokrasi  secara  universal  ialah pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang  merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan  rakyat  dalam  rangka  mengisi  jabatan-jabatan  pada  suatu  pemerintahan  yang berasaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. “Dengan demikian  dalam

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
konsep  demokrasi  pemerintahan  suatu negara merupakan  pemerintahan dari  rakyat,  oleh rakyat dan untuk rakyat”( Asshiddiqie , J,2011).
Pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  instrument  penting  dalam  negara  demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilihan Umum  (Pemilu)  adalah  pemilihan  yang  dilakukan  secara  serentak  untuk  mendelegasikan ataupun menyerahkan mandat tertentu dari pemegang kedaulatan tertinggi (rakyat) kepada orang atau partai yang dipercayai sebagai wakilnya untuk menjalankan kedaulatan tersebut (Huda, N,2013).
Pemerintah  telah  mengatur  perihal  pelaksanaan  pemilu  yang  termaktub  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  22E  ayat(1)  sampai dengan  ayat  (6).Pasal  22  ayat  (2)  UUD  1945  tentang  pemilihan  umum  yang  berbunyi “ Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah ”.Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6109),  yang dimaksud  dengan  pemilihan  umum  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakansecara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim  pemilu  adalah  pemilihan  anggota  Dewan  Perwaklian  Rakyat  (DPR),  Dewa Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD, dan  DPRD  ditempatkan  secara  terpisah  dengan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden dalam  rezim  pemilu  legislatif.  Sedangkan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden ditempatkan  dan  diselenggarakan  secara  tersendiri  dalam  rezim  pemilihan  presiden  dan wakil presiden (Simamora, J,2014).
Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan  Nomor  14/PUUXI/2013  Perihal Pengujian Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  Presiden  yang  memiliki  konsekuensi  pemilu  serentak  pada  Pemilu  2019.  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  14/PUU-  XI/2013  yang  mengabulkan  sebagian permohonan  uji  materi  ( judicial  review )  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diajukan  Effendi  Gazali  dkk, Mahkamah  Konstitusi  menegaskan,  pemilihan  umum  presiden  dan  wakil  presiden  harus dilaksanakan  serentak  dengan  pemilihan  umum  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota.
Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 17 April 2019 merupakan sejarah pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Dalam pemilu serentak rakyat bukan hanya memilih calon presiden  dan  wakil  presiden  akan  tetapi  rakyat  juga  harus  memilih  calon  anggota  DPR, DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  sekaligus  dalam  satu waktu.Penyelenggaraan  pemilihan  umum  ialah  wujud  dari  demokrasi  dan  kedaulatan

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
rakyat. Pemilihan umum pada setiap daerah diharapkan mampu terlaksana dengan lancar dan  sesuai  yang  dikehendaki,  namun  pada  kenyataannya  pelaksanaan  pemilihan  umum ditingkat  daerah  menimbulkan  berbagai  polemik  dimasyarakat  atas  keterlibatan  birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan-tahapan pemilihan umum.
Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, serta tidak memihak, sedangkan menurut menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara  adalah setiap pegawai  Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pada dasarnya, seorang  Aparatur Sipil Negara memiliki hak untuk memilih  pemimpin  yang  diinginkannya  secara  bebas,  selama  ia  tidak  terlibat  dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pasangan calon, baik itu kegiatan kampanye politik, maupun tindakan-tindakan lainnya yang mengarah pada keberpihakan atau ketidak netralan.
Aparatur  Sipil  Negara  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  tahapan-tahapan pemilihan  umum  dituntut  untuk  tunduk,  taat,  dan konsisten    terhadap  sumpah/janji  dan kode etik yang berlaku. Konsistensi merupakan amanat yang harus dijalankan dan ditaati Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah Ayat 67  dan 68 yang berbunyi:
ِضْعَت  ْه ِم ْمُهُضْعَت  ُتاَقِفاَىُمْنا َو  َهُِْقِفاَىُمنا ۚ ْمُهََِدََْأ  َن ْىُضِثْقََ َو  ِف ْو ُزْعَمْنا  ِهَع  َن ْىَهْىََ َو  ِزَكْىُمْناِت  َن ْو ُزُمْأََ ۚ ْمُهَُِسَىَف َالله ا ْىُسَو ۚ َهُِْقِفاَىُمْنا  َّنِإ
. َن ْىُقِساَفْنا ُمُه
Al-munāfiq ụ na  wal-munāfiqātu  ba' ḍ uhum  mim  ba' ḍ ,  ya`mur ụ na  bil-mungkari  wa  yan- hauna  'anil-ma'r ụ fi  wa  yaqbi ḍụ na  aidiyahum,  nasullāha  fa  nasiyahum,  innal-munāfiqīna humul-fāsiq ụ n
Artinya:  Orang-orang  munafiklaki-laki  dan  perempuan.  Sebagian  dengan  sebagian  yang lain  adalah  sama,  mereka  menyuruh  membuat  yang  munkar  dan  melarangberbuat  yang ma'ruf  dan  mereka  menggenggamkan  tangannya.  Mereka  telah  lupa  kepada  Allah,  maka Allah  melupakan  mereka.  Sesungguhnya  orang-orang  munafikn  itua  dalah  orang-orang yang fasik.
اَهُِْف َهَِْدِناَخ َمَّىَهَج  َراَو  ُراَّفُكنْا َو ُتاَقِفاَىُمْنا َو َهُِْقِفاَىُمْنا ُالله َدَع َو ۚ ْمُهُثْسَح ٍَِه ۚ ُالله ُمُهَىَعَن َو ۚ .ٌمُِْقُم  ٌباَذَع ْمُهَن َو wa‟adallāhul-munāfiqīna  wal-munāfiqāti  wal-kuffāra  nāra  jahannama  khālidīna  fīhā,  hiya ḥ asbuhum, wa la‟anahumullāh, wa lahum „ażābum muqīm
Artinya: Allah mengancam orang-orang munafiklaki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir denganneraka Jahannam, merekakekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.
Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT mengigatkan kepada orang-orang munafik dan fasik  yang  telah  ingkar  terhadap  sumpah  dan  janji  mereka  untuk  bertaubat  karena  azab Allah SWT yang kekal, dan sesungguhnya mereka harus berlaku adil dan jujur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur, sebagaimana hadits berikut ini:

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
َّزنا  ُلا َزََ اَم َو ِةَّىَجْنا ًَنِإ ٌِدْهََ  َّزِثْنا  َّنِإ َو  ِّزِثْنا ًَنِإ ٌِدْهََ َقْد ِّصنا  َّنِإَف ِقْد ِّصناِت ْمُكَُْهَع َدْىِع  َةَتْكَُ ًَّتَح  َقْد ِّصنا ي َّزَحَتََ َو  ُقُدْصََ  ُمُج
َنِإ ٌِدْهََ  َبِذَكْنا  َّنِإَف  َبِذَكْنا َو  ْمُكاََِّا َو اًقَِّْد ِص ِالله
َبِذَكْنا ي َّزَحَتََ َو  ُبِذْكََ  ُمُج َّزنا  ُلا َزََ اَم َو  ِراَّىنا ًَنِإ  ٌِْدْهََ  َر ْىُجُفْنا  َّنِإ َو  ِر ْىُجُفْنا ً
.ًاتاَّذَك ِالله َدْىِع  ُةَتْكَُ ًَّتَح
Artinya:  “Hendaklah  kalian  selalu  berlaku  jujur,  karena  kejujuran  membawa  kepada kebaikan,  dan  kebaikan  mengantarkan  seseorang  keSurga.  Dan  apabila  seorang  selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.” (HR Bukhari).
Pelaksanakan  tugas  dan  fungsi  dari  Pejabat  Pemerintahan  harus  ada  pedoman  yang akan dipergunakan sebagai bintang pemandu agar tidak tersesat jalan dalam pelaksanaan tugas  dan  fungsinya,  sesat  jalan  bisa  bermuara  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  atau penyalahgunaan kekuasaan yang harus diakui dalam hukum administrasi, hukum perdata dan pidana. Bintang pemandunya adalah Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerihan  yang  Baik.  Setiap  pemberian  Wewenang  kepada  Pejabat  Pemerintahan  selalu dengan maksud dan tujuan tertentu (asas spesialitas/ spesiliteit beginsel ), a contrario tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu (Jiwantara, F.A. DKK,2022).

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  adalah  suatu  cara  atau  jalan  untuk  mendapatkan  kembali pemecahan  terhadap  segala  permasalahan  yang  diajukan.  Menurut Priyono Metode Penelitian  adalah  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan  pikiran  secara  seksama untuk  mencapai  suatu  tujuan  (Priyono,  M,2016).  Metodologi  penelitian  adalah  suatu  cara atau  teknik  untuk  mendapatkan  informasi  dan  sumber  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian.  Informasi  atau  data  ini  bisa  dalam  bentuk  apa  saja,  literatur,  seperti  jurnal, artikel,  tesis,  buku,  koran,  dan  sebagainya. Penelitian  yang  termasuk  kegiatan  ilmiah harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  sistematis,  rasional  atau  masuk  akal,  dan data-data yang valid atau sesuai dengan fakta. Oleh  karena itu, dalam melakukan penelitian  tidak  boleh  dilakukan  secara  asal-asalan  karena  bisa  menghasilkan penelitian yang sulit dipahami oleh pembaca

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme  Penyelesaian  Dugaan  Pelanggaran  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Peran  Aparatur  Sipil  Negara  yang  strategis  dalam  menyelenggarakan  kebijakan pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan. Prasyarat untuk  mencapai  hal  tersebut  adalah  keberadaan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  profesional. Adapun professional menurut S.Tarmudji adalah “ A  vacation or occupation requiring advanced training  in  some  liberal  art  or  science  and  usually  involving  mental  rather  than  normal  work,  as teaching, engineering, writing ” (S. Tarmudji, 1994). Guna mewujudkan profesionalisme kerja dalam  aspek  kepegawaian,  maka  dibentuk  landasan  normatif  dengan  menciptakan  daya ikat berupa sistem merit dan asas netralitas Aparatur Sipil Negara melalui Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pelaksanaan  Pemilu  Tahun  2019,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  merupakan  dasar  hukum  bagi  Bawaslu  Republik  Indonesia  dan jajarannya  dalam  melaksanakan  kewenangannya  sebagai  Pengawas  Pemilu  yakni melakukan  pengawasan  pelaksanan  semua  tahapan  Pemilihan  Umum  di  seluruh  wilayah

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Republik  Indonesia.  Pelaksanaan  Pemilu  yang  demokratis  tidak  hanya  ditentukan  oleh peran  Penyelenggara  Pemilihan  Umum saja,  namun  harus  melibatkan  peran  semua  pihak yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum salah satu diantaranya adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara.
Persoalan Aparatur Sipil Negara menjadi isu krusial karena netralitas Aparatur Sipil Negara  merupakan  salah  satu  asas  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 huruf f Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  sipil  Negara  yang  menyebutkan “ Penyelenggaraan  kebijakan  dan  manajemen  Aparatur  sipil  Negara  berdasarkan  pada  asas netralitas ”.  Dalam  asas  ini  setiap  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dituntut  untuk  tetap professional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada prinsipnya termasuk dalam  rezim  administrasi  pemerintahan  dengan  adanya  pengaturan  khusus  ( lex  specialis ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Pasal 2 huruf f juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menggariskan prinsip/asas netralitas.
Ada larangan, sanksi moral dan sanksi adminstrasi berupa hukuman disiplin sedang dan berat serta ancaman sanksi pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak netral, namun demikian pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 pelanggaran terhadap asas netralitas oleh pegawai Aparatur Sipil Negara terus terjadi. Menurut ketua komisi Aparatur Sipil Negara, pada Pemilu tahun 2019 terdapat 299 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (Fritz Edward Siregar, 2020).
Pada  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  terdapat  beberapa  tugas  dan wewenang yang diamanatkan kepada Bawaslu kabupaten/Kota, yakni menjalankan fungsi eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1, Pasal 101 huruf d dan huruf e angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:  Bawaslu  kabupaten/kota  bertugas  “melakukan  pencegahan  dan  penindakan di kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang  ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye,  dan  mengawasi  pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
Kewenangan  Bawaslu  kabupaten/kota  dalam  menindak  pelanggaran  Pemilu  yang dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  ditegaskan  pada  ketentuan  Pasal  101  huruf  d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:  mengawasi  netralitas  semua  pihak  yang  dilarang  ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ”. Kemudian dalam pasal 102 Ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum “ Dalam melakukan penindatran  pelanggaran  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  101  huruf  a,  Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas: (d) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan  (e)  merekomendasikan  tindak  lanjut  pengawasan  atas  pelanggaran  Pemilu  di  wilayah kabupaten/kota kepada Bawash.r melalui Bawaslu Provinsi ”
Dalam  menangani  pelangaran  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara, Bawaslu  Kabupaten/Kota  sebagaimana  ketentuan  Pasal  101  dan  102  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tersebut,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berwenang  untuk:  1)  menerima

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  terhadap  pemilu;  2) memeriksa  dan  mengkaji  pelanggaran  Pemilu  di  wilayah  Kabupaten/Kota  serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam  Undang-Undang    Pemilu;  3)  merekomendasikan  hasil  pengawasan  di  wilayah Kabupaten/Kota  terhadap  pelanggaran  Aparatur  sipil  Negara  yang  ikut  serta  dalam kegiatan  kampanye  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu;  dan  4)  meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
Kewenangan  Bawaslu  Kabupaten/Kota dalam  menangani  pelanggaran  Pemilu  yang dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  pada  rumusan  Pasal  101  dan  102  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017    tentang  Pemilihan  Umum  tidak  dijabarkan  secara  terperinci bagaimana  mekanisme  penegakan  hukumnya,  Sehingga  Fritz  Edward  Siregar mengemukakan  bahwa  sejatinya kewenangan  penegakan  hukum  merupakan  domain dari hukum acara (hukum formil). Oleh karena itu pengaturan mengenai kewenangan tersebut diatur  kembali  oleh  lembaga  yang  menjalaninya.  Dalam  hal  ini,  peraturan  mengenai penegakan hukum tentang netralitas Aparatur Sipil Negara yang menjadi domain Bawaslu diatur  melalui  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Perbawaslu  (Fritz  Edward Siregar, 2020).
Pengaturan  mengenai  Pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  netralitas Aparatur  Sipil  Negara  diatur  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Perbawaslu)  Nomor  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pengawasan  Netralitas  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara,  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian Republik  Indonesia  (Berita  Negara  Republik  Indoesia  Tahun  2018  Nomor  254),  sementara peraturan  yang  mengatur  tentang  menanganan  pelanggaran  diatur  dengan  Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (Berita Negara  Republik  Indoesia  Tahun  2018  Nomor  324).  Hal  ini  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  7  ayat  (2)  Perbawaslu  6  Tahun  2018  tentang  Pengawasan  Netralitas  Aparatur  Sipil Negara,  Anggota  TNI,  dan  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan penanganan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Bawaslu  mengenai  penanganan  Temuan dan  Laporan  pelanggaran,  yakni  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Penanganan  Temuan  dan  Laporan  dugaan  pelanggaran  yang  dimaksud  dalam Perbawaslu  7  Tahun  2018  tentang  Penanganan  Temuan  Dan  Laporan  Pelanggaran Pemilihan  Umum  dapat  pula  disebut  sebagai  penindakan.  Penindakan  merupakan serangkaian  proses  penanganan  pelanggaran  yang  berasal  dari  Temuan/Laporan  untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang yang meliputi: Temuan/penerimaan Laporan; Pengumpulan  alat  bukti;  klarifikasi;  Pengkajian,  penerusan  hasil  kajian  atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang dan pemberian rekomendasi.
Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Aparatur sipil Negara di wilayah Bawaslu Kabupaten/Kota  dapat  dilaporkan  kepada  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dan  dapat  pula dilaporkan  kepada  jajaran  pengawas  Pemilu  di  seluruh  wilayah  Kabupaten/Kota    sesuai dengan  tempat  terjadinya  dugaan  pelanggaran  Pemilu.  Kewenangan  Bawaslu kabupaten/kota  dalam  penanganan  pelanggaran  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  pegawai

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Aparatur Sipil Negara ditegaskan pada beberapa rumusan pasal dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 antara lain: 1) rumusan Pasal 2 ayat (2); 2) rumusan Pasal 16; 3) rumusan Pasal 18;  4)  rumusan  Pasal  25  ayat  (1);    5)  rumusan  Pasal  27;  6)  rumusan  Pasal  29  ayat  (1);  7) rumusan Pasal 31 ayat (1); 8) rumusan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), dan rumusan Pasal 44 ayat (2).
Dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  “ Penindakan  merupakan serangkaian  proses  penanganan  pelanggaran  yang  berasal  dari  Temuan/Laporan  untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang ”. Kemudian  Pasal 3 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun  2018  “ Proses  penanganan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  a. Temuan/penerimaan  Laporan;  b.  pengumpulan  alat  bukti;  c.  klarifikasi;  d.  serta  penerusan  hasil kajian  atas  Temuan/Laporankepada  instansi  yang  berwenang;  e.  pengkajian;  dan/atau  f.  pemberian rekomendasi ”.
Rumusan  Pasal  2  ayat  (2)  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  menegaskan  tentang kewajiban  jajaran  pengawas  Pemilu  mulai  dari  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi  dan/atau Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Kelurahan/  Desa,  Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.  Pasal  16  Ayat  (1)  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  (Berita  Negara  Republik Indoesia  Tahun  2018  Nomor  324)  “ Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  atau Panwaslu  Kecamatan,  melakukan  penanganan  atas  Temuan  atau  Laporan  Dugaan  Pelanggaran Pemilu ”.  Rumusan  Pasal  16  tersebut  menegaskan  bahwa  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas temuan atau  laporan  dugaan  pelanggaran  Pemilu  dan  dapat  menunjuk  bagian/petugas  yang menangani/mengkaji  dugaan  pelanggaran  Pemilu  yang  ditetapakan  dalam  surat  tugas ketua pengawas Pemilihan Umum pada masing-masing tingkatan.
Terhadap  laporan  atau  temuan  pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  yang dapat  ditangani  oleh  Bawaslu  Kabupaten/Kota  adalah  laporan  atau  temuan  yang  telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 . Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  meliputi:  a).  identitas  Pelapor/pihak  yang  berhak  melaporkan;  b).  pihak  terlapor;  c). waktu  pelaporan  tidak  melebihi  ketentuan  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan d). kesesuaian tanda tangan  dalam  formulir  Laporan  Dugaan  Pelanggaran  dengan  kartu  tanda  penduduk elektronik  dan/atau  kartu  identitas  lain.  Syarat  materil  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)  meliputi:  a).  peristiwa  dan  uraian  kejadian;  b).  tempat  peristiwa  terjadi;  c).  saksi  yang mengetahui peristiwa tersebut; dan d). bukti.
Laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara telah memenuhi syarat formil dan materil maka akan diregistrasi untuk dilakukan penaganan pelanggaran, dalam Pasal 18  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Penanganan  Temuan  Dan  Laporan Pelanggaran  Pemilihan  Umum  menegaskan  bahwa  Bawaslu  kabupaten/kota  dapat melakukan  klarifikasi  terhadap  Pelapor,  terlapor,  pihak  yang  diduga  sebagai  pelaku pelanggaran,  saksi,  atau  ahli  untuk  didengar  keterangannya  dalam  proses  pengkajian temuan  atau  laporan  dugaan  Pelanggaran  Pemilu.  Permintaan  keterangan/klarifikasi dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota (Ketua dan anggota) dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk. Sebelum proses klarfikasi dilaksanakan, para pihak yang dimintai keterangan atau

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
klarifikasi  diambil  sumpah/janji  terlebih  dahulu  sesuai  dengan  agama  dan  keyakinan masing-masing  oleh  petugas  yang  ditunjuk  dan  setelah  proses  klarifikasi  dilakukan,  para pihak  yang  dimintai  keterangan/klarifikasi  menandatangani  berita  acara  di  bawah sumpah/janji.
Pasal  25  (1)  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  2018  “ Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  dan  Panwaslu  LN  dan  dapat  dibantu  oleh  petugas  yang ditunjuk ”.  Pasal  25  (2)  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  2018  “ Kajian  dugaan  pelanggaran menggunakan  sistematika  kajian  yang  paling  sedikit  memuat:  a.  kasus  posisi;  b.  data;  c.  kajian;  d. kesimpulan;  dan  e.  rekomendasi ”.    Pada  rumusan  Pasal  25  ayat  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun 2018  ditegaskan  bahwa  Bawaslu  kabupaten/kota  membuat  kajian  dugaan  Pelanggaran Pemilu dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
Pasal  26  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018    Hasil  kajian  terhadap  Temuan  atau Laporan  Dugaan  “ Pelanggaran  yang  diatur  dalam  Peraturan  Badan  ini  digunakan  untuk menentukan  sebagai  berikut:  a.  Pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara  Pemilu;  b.  Tindak  Pidana Pemilu;  c.  Pelanggaran  Administratif  Pemilu;  d.  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan lainnya;  atau  e.  bukan  pelanggaran ”.  Sebelum  melakukan  penerusan  pelanggaran  kepada instansi yang berwenang, Bawaslu kabupaten/kota melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan  temuan  atau  laporan  dugaan  pelanggaran  yang  paling  sedikit  terdiri  dari laporan/temuan dan dokumen hasil kajian sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pasal 27  Perbawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Penanganan  Temuan  Dan  Laporan Pelanggaran Pemilihan.
Dugaan  pelanggaran  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  pada penyelenggaran  Pemilu  Tahun  2019  dikategorikan  ke  dalam  dua  kategori  yakni: pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yaitu  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2004  tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana  Pemilu,  sehingga  penerusan  pelanggaran  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  pegawai Aparatur  Sipil  Negara  hanya  diteruskan  kepada  Penyidik  Kepolisian  untuk  pelanggaran Tindak  Pidana  Pemilu  dan  diteruskan  kepada  Komisi  Aratur  Sipil  Negara  untuk pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Bawaslu  kabupaten/kota  melakukan  penerusan  kepada  instansi  atau  pihak  yang berwenang  terhadap  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  lain  yaitu    Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2004  tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai dengan  kewenangan  masing-masing.  Pengaturan  kewenangan  Bawaslu  Kabupaten/Kota dalam  merekomendasikan  Pelanggaran  Aparatur  sipil  Negara  kepada  pihak  yang berwenang  diatur  dalam  rumusan  Pasal  Pasal  103  huruf  d  Undang-Undang  Nomor    7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang: merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayatr kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dadam kegiatan kampanye sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini ”.

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Kewenangan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dalam  ketentuan  103  huruf  d  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  diatur  kembali  secara  terperinci dalam  ketentuan  Pasal  9  ayat  (3)  dan  ayat  (5)  Perbawaslu  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pengawasan  Netralitas  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  Anggota  Tentara  Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan Pasal 9 ayat (3)  Perbawaslu  Nomor  6  tahun  2018  tersebut,  maka  kajian  Bawaslu  Kabupaten/Kota terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dituangkan dalam rekomendasi.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  9  ayat  (5),  maka  Bawaslu  Kabupaten/Kota  meneruskan rekomendasi  kepada  Komisi  Aparatur  sipil  Negara  dengan  melampirkan  kronologis laporan/temuan dugaan pelanggaran dan hasil kajian. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5)  Perbawaslu  Nomor    6  Tahun  2018  dipertegas  kembali  pada  ketentuan  Pasal  31 Perbawaslu  Nomor  7 Tahun 2018  tentang  Penanganan  Temuan  dan Laporan  Pelanggaran Pemilu.  Berdasarkan  rumusan  Pasal  31  tersebut,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  melakukan penerusan  kepada  instansi  atau  pihak  yang  berwenang  terhadap  pelanggaran  peraturan perundang-undangan  lain  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing,  yang  diputuskan melalui rapat pleno.
Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  kegiatan  politik  tidak  dapat  terlepas  dari paradigma  yang  mendikotomikan  antara  administrasi  dan  politik.  Menurut  Wilson, administrasi negara atau  Aparatur Aparatur Sipil Negara Negara berfungsi melaksanakan kebijaksanaan politik bahwa administrasi atau  Aparatur Sipil Negara berada di luar kajian politik, dan persoalan-persoalan administrasi bukanlah dalam ranah politik.  Konsep Wilson tersebut  dikuatkan  oleh  Frank  Goodnow  yang  mengajarkan  bahwa  terdapat  dua  fungsi pokok  pemerintah  yang  sangat  berbeda  satu  sama  lain,  yaitu  politik  dan  administrasi. Politik  adalah  pihak  yang  berkewajiban  membuat  dan  merumuskan  kebijakan,  sementara administrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut (Warsito Utomo, 2006).
Berdasarkan makna di atas, maka seharusnya yang dimaksud dengan definisi netral adalah  suatu  kondisi  seseorang  yang  tidak  memihak  dan  tidak  memiliki  sikap  tertentu kepada  orang  lain  atau  pihak  tertentu,  atau  dapat  disebut  juga  dengan  suatu  kondisi seseorang yang tidak mendapatkan pengaruh dari pihak manapun di luar dirinya. Mengacu pada  esensi  netralitas,  dapat  dinyatakan  bahwa  dalam  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara hanya  diarahkan  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  tanpa  ikut  serta  dalam kegiatan  politik  ( apolitic ).  Hal  ini  berarti  bahwa  netralitas  tidaklah  berdiri  dalam  ruang hampa,  namun  berkorelasi  dengan  esensi  obyektivitas,  karena  hakikat  akan  obyektivitas selalu  bermuara  pada  kondisi  netral,  maka  jelas  bahwa  substansi  netral  adalah  tidak memihak. Sejatinya, kondisi tidak memihak akan terpenuhi jika berada di luar sistem dan tidak  memberikan  ruang  akan  intervensi  kepentingan  (Tedi  Sudrajat  and  Agus  Mulya Karsona,2016).
Mencermati  makna  netralitas,  maka  maksud  dari  pembentukan  pola  penanganan pelanggaran  netralitas  yang  terintegrasi  adalah  untuk  merancang  pola  yang  sistematis terhadap  penanganan  pelanggaran  netralitas  Aparatur  sipil  Negara  yang  wajar  dan proporsional,  sesuai  dengan  wewenangnya.  Di  dalam  perancangan  pola  tersebut, Pemerintah harus mampu membangun keseimbangan ( homeostasis ) kepentingan para pihak

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
yang  menjadi  tujuan  dibuatnya  kebijakan  tersebut.  Keseimbangan  sangat  penting,  karena menyangkut  2  (dua)  sifat  dasar  manusia  yaitu  manusia  sebagai homo  economicus dan manusia  sebagai homo  juridicus .  Sebagai homo  economicus ,  manusia  dalam  hidupnya  selalu menggunakan  prinsip-prinsip  ekonomi.  Sebagai homo  juridicus ,  manusia  dalam  hidupnya selalu  menggunakan  prinsip-prinsip  hukum.  Manusia  ingin  mendapatkan  ketenteraman, ketenangan  dan  kepastian  terhadap  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara.  Oleh karena  itu,  pada  saat  negara  mengatur,  haruslah  dapat  menciptakan  keseimbangan kedudukan manusia sebagai homo economicus dan juridicus ( Zudan Arif Fakrulloh,2000). Pola penegakan hukum seharusnya membedakan antara subyek yang homogen dan yang  majemuk  (bhinneka).  Pada  masyarakat  majemuk,  politik  hukum  penegakan  hukum yang  serba  menyamakan  ( uniformitas )  dapat  menimbulkan  masalah  politik,  ekonomi maupun sosial. Karena itu politik hukum seperti unifikasi harus dipertimbangkan dengan matang  kemanfaatannya  pada masyarakat  majemuk  (heterogen)  (Abrar  Saleng,2004).  Pola penegakan hukum yang didasarkan pada kasus yang heterogen memerlukan penanganan kasus  yang  berbasis  pada  fakta.  Atas  dasar  itu,  maka  pemerintah  harus  dapat mengakomodasi  keseimbangan  kepentingan  melalui  penguatan  terhadap  alat  bukti pelanggaran  netralitas  yang  cukup  dan cover  both  side .  Implikasinya  adalah  pembentukan mekanisme  baru  dengan  cara  melakukan  koordinasi  antar  lembaga  yang  terkait  dengan penegakan  hukuman  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dengan  mengikutsertakan  BKD, Inspektorat, KPUD, Bawaslu/Pawaslu dan Masyarakat. Sinergisme dalam pola penegakan hukum akan menciptakan efektivitas penegakan hukumannya.

## Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bima Tahun 2019
Pada  pemilihan  umum  tahun  2019  Bawaslu  Kota  Bima  melakukan  penanganan  10 (sepuluh)  dugaan  pelanggaran  yang  terdiri  dari 6  temuan  dan  4  laporan.  Dari 10  dugaan pelanggaran  terdapat  6  (enam  dugaan  pelanggaran  Pidana  dan  4  dugaan  Pelanggaran terhadap Undang-Undang lainya salah satunya adalah pelanggaran netralitas Aparatur sipil Negara  yang  dilakukan  oleh  pegawai  pemerintah  Kota  Bima,  berikut  adalah  rangkaian penanganan  dan  tindaklanjut  yang  dilakukan  oleh  bawaslu  Kota  Bima.  Bahwa  temuan Nomor:05/TM/PP/Kota/18.02/X/2018  tentang  Dugaan  pelanggaran  netralitas  Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum yang dilakukan saudara Nazamuddin, S.Sos pada saat kampanye calon Wakil Presiden Nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno pada hari Rabu, 13  Maret  2018,  pukul  10.00  Wita  sampai  dengan  13.00  Wita  di  Lapangan  Serasuba Kecamatan  Rasanae  Barat  Kota  Bima.  Bahwa  berdasarkan  Surat  Tanda  Terimah Pemberitauan Kampanye Nomor: STTP/07/II/YAN.2.1/2019/Dit Intelkam  Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul  11.00 wita bertempat di Bandara Salahuddin Bima telah tiba Calon Wakil Presiden RI Nomor urut 2 (dua) Sandiaga Salahuddin Uno beserta rombongan menggunakan  Pesawat  Wings  Air  yang  di  sambut  oleh  Tim  Pemenangan  Prabowo-Sandi Kota, Kabupaten Bima dan Kab. Dompu.
Selanjutnya Pukul 12.05 wita Calon Wakil Presiden RI Nomor urut 2 (dua) Sandiaga Salahuddin  Uno  melaksanakan  Shalat  Dzuhur  di  Masjid  Salahuddin  Kota  Bima  Jln. Soekarno Hatta Kel. Paruga Kecamatan. Rasanae Barat Kota Bima.bahwa pada saat halaman masjid Salhuddin Bima ada simpatisan yang membawah bendera Partai Politik Pengusung Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Prabowo  Subianto-Sandiago  Salahudin  Uno,  Bawaslu

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Kota Bima menegur dan mengingatkan simpatisan tersebut agar bendera partai tidak boleh berada  di  halaman  Masjid  simpatisan  mengindahkan  atas  teguran  dan  himbauan  dari Bawaslu  Kota  Bima  dan  membawah  keluar  bendera  dari  lingkungan  halaman  Masjid, kemudian  pukul  12.50  wita  Calon  Wakil  Presiden  RI  Nomor  urut  2  (dua)  Sandiaga Salahuddin  Uno  menuju  Lapangan  Serasuba  Kota  Bima  dan  disambut  oleh  massa simpatisan sekitar 2000 orang dengan menggunakan Roda 4 sebanyak lebih kurang 150 dan Roda  2  sebanyak  lebih  kurang  500,  diantara  simpatisan  tersebut  terdapat  saudara Nazamuddin,  S.Sos  juga  yang  turut  menghadiri  dan  ikut  duduk  di  atas  panggung kampanye tersebut serta ikut memandu pelaksaan acara kampaye tersebut.
Temuan tersebut ditangani oleh bawaslu Kota Bima berdasarkan peraturan Bawaslu nomor    7  tahun  2018  tentang  penanganan  temuan  dan  laporan  pelanggaran  pemilihan umum  dengan  dilakukan  klarifikasi  dan  disusun  kajian  akhir, Sehingga tindakan/perbuatan  yang  dilakukan  oleh  saudara  Nazamuddin,  S.Sos  telah  memenuhi unsur Pasal 2 huruf b dan f, Undang-undang Nomor  5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara,  Pasal  4  angka  13  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, Pasal 6 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan  Kode  Etik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Terhadap  temuan dengan  nomor  05/TM/PP/Kota/18.02/III/2019  Bawaslu  Kota  Bima  merekomendasikan kepada  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  Republik  Indonesia  melalui  surat  nomor: 69/Bawaslu-Kobi/18.02/II/2019  untuk  diproses  dan  ditindak  lanjuti  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku,  karena  temuan  telah  memenuhi  unsur pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  sipil  Negara  merupakan dasar  hukum  dibentuknya  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  sebagai  lembaga  non struktural  pemerintah  yang  mandiri  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  manapun. Dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari latar belakang kekhawatiran negara  terhadap  internalisasi  kode  etik  dan  kode  perilaku  yang  belum  sepenuhnya dijalankan  oleh  para  Aparatur  Sipil  Negara.  Etika  mengajarkan  agar  sikap  batin  manusia berada  dalam  kehendak  batiniah  yang  baik.  Disini  yang dituju  bukan  terpenuhinya  sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur (Ciptono, 2019).
Secara kelembagaan, Sebagai lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi ( derivatif ) maksudnya mengenai sifat, tujuan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta mengenai  struktur  organisasi  Komisi  Aparatur  Sipil Negara  diatur  oleh  Undang-  Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Dan  merupakan  organ  pendukung atau  penunjang  ( state  auxiliary  organs  /  auxiliary  institutions )  karena  dikenal  dengan  nama komisi-komisi,  lembaga-lembaga  negara  atau  sejenisnya  (Andrie,  2018).  Komisi  Aparatur Sipil Negara terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap  anggota,  dan  5  (lima)  orang  anggota.Pemerintah  dalam  hal  ini  DPR  bersama Presiden membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk:
a. Menjamin  terwujudnya  Sistem  Merit  dalam  kebijakan  dan  Manajemen  Aparatur  Sipil Negara;
b. Mewujudkan  Aparatur  sipil  negarayang  profesional,  berkinerja  tinggi,sejahtera,  dan berfungsi sebagai perekat NegaraKesatuan Republik Indonesia;

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
c. Mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  negarayang  efektif,  efisien  dan  terbuka, serta bebas daripraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
d. Mewujudkan  Pegawai  Aparatur  sipil  negarayang  netral  dan  tidak  membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
e. Menjamin terbentuknya profesi Aparatur sipil negarayang dihormati;
f. Pegawainya dan masyarakat;
g. Mewujudkan Aparatur sipil negarayang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. Dari  beberapa  tujuan  pembentukan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  yang  terdapat dalam Pasal 28 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat dilihat bahwa indikator netralitas Aparatur Sipil Negara masih menjadi bahasan utama dari tujuan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara. Terdapat 3 (tiga) aspek terkait netralitas Aparatur  Sipil  Negara  yang  harus  dijaga  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  sebagai lembaga  yang  memiliki  tugas  dalam  hal  itu,  diantaranya  adalah  netralitas  dalam  aspek politik,  netralitas  dalam  aspek  pelayanan  publik,  netralitas  dalam  aspek  pengambilan keputusan  (Septiana  Dwiputrianti,  2019).  Dilihat  dari  apa  yang  diatur  dalam  Undang- undang Aparatur Sipil Negara, maka peran dari lembaga Komisi Aparatur sipil Negara kini diharapkan  menjadi  harapan  baru  dalam  mewujudkan  reformasi  birokrasi,  disamping  itu juga diharapkan dapat menepis pandangan skeptis dari masyarakat tentang profesionalitas aparatur    pemerintahan  atau  birokrasi  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  (Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2016).
Sementara  itu,  fungsi  Komisi  Aparatur Sipil  Negara  adalah mengawasi  pelaksanaan norma  dasar,  kode  etik  dan  kode  perilaku  Aparatur  Sipil  Negara,  serta  penerapan  Sistem Merit  dalam  kebijakan  dan  Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Instansi  Pemerintah. Berkaitan dengan fungsinya, Komisi Aparatur Sipil Negara berperan sebagai lembaga yang mengawasi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  hal  penerapan  kode  etik  dan  kode  perilaku sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  5  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara    yang  pada  tujuannya  adalah  untuk  menjaga  martabat  dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. Berfungsi untuk melaksanakan penerapan sistem merit merupakan  fungsi  lain  dari  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  yang  juga  harus  dilaksanakan, dalam  hal  ini  Komisi Aparatur  Sipil  Negara  harus  berupaya agar  terlaksananya  kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,agama,  asal  usul,  jenis  kelamin,  status  pernikahan,  umur,  atau  kondisi  kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Mengawasi  setiap  tahapan  proses  pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  mulai  dari pembentukan  panitia  seleksi  instansi,  pengumuman  lowongan,  pelaksanaan seleksi,pengusulan nama calon, penetapan, danpelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
b. Mengawasi  dan  mengevaluasi  penerapan  asas,  nilai  dasar  serta  kode  etik  dan  kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
c. Meminta  informasi  dari  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dan  masyarakat  mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan  laporan  atas  pelanggaran  norma  dasar  serta  kode  etik  dan  kode  perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  di  atas, pengawasan langsung dan secara meyeluruh terhadap  Aparatur Sipil Negara untuk selalu mengedepankan  integritas  dan  netralitas    Aparatur  Sipil  Negara  sebagaimana  tertuang dalam  kode  etik  dan  kode  perilaku  Aparatur  Sipil  Negara  menjadi  konsentrasi  kerja Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  mewujudkan  hal  itu. Secara  khusus  wewenang  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  hal  mengawasi  dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara juga diiringi dengan wewenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan  kode  perilaku  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara.  Hasil  dari  pengawasan  Aparatur  Sipil Negara  dan  penentuan  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara akan  disampaikan  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  kepada  Pejabat  Pembina Kepegawaian untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi pemberian sanksi yang disampaikan oleh Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  kepada  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  Pejabat  yang berwenang  harus  segera  ditindaklanjuti.  Apabila  rekomendasi  Komisi  Aparatur  Sipil Negara  tersebut  tidak  segera  ditindaklanjuti  maka  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang tersebut.
Salah  satu  hak  asasi  adalah  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dan  pikiran  melalui kebebasan  berserikat  dan  berkumpul.  Dalam  tataran  implementasi,  masalah  dasar  yang timbul  dalam  hak  asasi  manusia  adalah  keberadaan  dari  pembatasan  kebebasan  warga negara  dalam  turut  serta  berperan  aktif  dalam  pemerintahan(Sri  Hartini,  2008).  Aparatur Sipil Negara sebagai warga Negara tentu memiliki hak asasi manusia yang berlaku secara umum. Namun perlu diingat bahwa, Aparatur Sipil Negara bukanlah warga negara biasa, oleh  karenanya  asas  universalitas  dalam  hak  asasi  manusia  tidak  dapat  sepenuhnya terlaksana.  Menanggapi  hal  tersebut,  terhadap  universalitas  hak  asasi  disampaikan  oleh Philipus M. Hadjon bahwa (Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona, 2014):
“Ide  negara  hukum  (rechstaat)  cenderung  ke  arah  positivisme  hukum,  yang  membawa konsekuensi  bahwa  hukum  harus  dibentuk  secara  sadar  oleh  badan  pembentuk  undang-undang. Selanjutnya  dikatakan  bahwa  pembentukan  undang-undang  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan  untuk  melindungi  hak-hak  dasar.  Di  samping  itu,  usaha  pembatasan  hak-hak  dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang-undang. Karena instrumen utama di dalam negara hukum adalah undang-undang.
Netralitas  dan  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  dua  istilah  yang  tidak  bisa dipisahkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Netralitas  yang  ada  kemudian  diikat  dengan nilai  dasar,  kode  etik  dan  kode  perilaku,  integritas  moral,  dan  tanggung  jawab  pada pelayanan publik. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan suatu langkah yang dapat menjamin bahwa  Aparatur Sipil Negara dapat memberikan pelayanan terbaik pada publik. Lebih lanjut, pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas Aparatur Sipil Negara ataupun demi menjaga kehormatannya adalah untuk menjaga agar

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
tidak  terjadi  konflik  kepentingan  pada  Aparatur  Sipil  Negara.  Maka  dari  itu,  untuk memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara dapat menjadi abdi negara yang profesional dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas Aparatur Sipil negaraya, Undang-Undang Aparatur  sipil  Negara  membentuk  suatu  lembaga  nonstruktural  yang  mandiri  dan  bebas dari  intervensi  politik  yang  disebut  sebagai  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai  Negeri  Sipil  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa    Aparatur  Sipil  Negara  wajib menghindari  konflik  kepentingan  pribadi,  kelompok  ataupun  golongan.  Maka  dari  itu Aparatur Sipil Negara dilarang  melakukan  perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah  satu  calon  atau  perbuatan  yang  mengindikasikan  terlibat  dalam  politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
Upaya  menghindari  Aparatur  Sipil  Negara  dari  konflik  kepentingan  yang  mungkin terjadi  salah  satunya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Larangan  Pegawai  Negeri  Sipil  Menjadi  Anggota  Partai  Politik.  Peraturan  tersebut menegaskan mengenai pengaturan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik. Aparatur Sipil Negara yang menjadi pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai  Negeri  Sipil.  Dan,  Aparatur  sipil  Negara  yang  akan  menjadi  anggota  dan  atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara.
a. Selain upaya melarang Aparatur sipil negarauntuk jauh terlibat dalam dunia perpolitikan dengan  masuk  kedalam  suatu  partai  politik,  upaya  lain  pun  dilakukan  dalam  hal menjaga  etik  dan  pola  perilaku  Aparatur  sipil  negaradalam  mengahadapi  Pemilu. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan batasan-batasan perilaku Aparatur Sipil Negara yang salah  satunya  mengatur  dalam  hal  perilaku  Aparatur  Sipil  Negara  saat  menghadapi Pemilu.  Pasal  4  PP  Nomor  53  Tahun  2010  menjelaskan  batasan-batasannya  yang  pada angka  12-15  khusus  menerangkan  hal  yang  berkaitan  dengan  Pemilu.  Aparatur  Sipil Negara dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi  peserta  kampanye  denganmenggunakan  atribut  partai  atau  atribut  Aparatur Sipil Negara;
c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Bagi setiap Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan sebagaimana diatas dapat dijatuhi hukuman berupa hukuman disiplin diantaranya:
a. Hukuman disiplin ringan, dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
b. Hukuman disiplin sedang, diantaranya dapat berupa, penundaan kenaikan gaji berkala selama  1  (satu)  tahun;  penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu)  tahun;  dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
c. Hukuman disiplin berat diantaranya, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3  (tiga)  tahun;  pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah; pembebasan  dari  jabatan;  pemberhentian  dengan  hormat tidak  atas  permintaan sendiri sebagai  Aparatur  Sipil  Negara;  dan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram

## Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Asrul  Sani,  SE  Koordinator  Divisi Penanganan  Pelanggaran dan  Penyelesaian  Sengketa Bawaslu  Kota  Bima  bahwa terhadap rekomendasi Bawasu Kota Bima, Komisi Aparatur sipil Negara (KASN) Republik Indonesia menindaklanjutinya  dengan  mengeluarkan  surat  nomor:  1414/KASN/5/2019  Perihal Rekomendasi  atas  Pelanggaran  Netralitas  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Bima  a.n Nazamuddin,  S.Sos  yang  ditujukan  kepada  Walikota  Bima  (Sebagai  Pejabat  Pembina Kepegawaian).  Adapun  isi  rekomendasi  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN) memerintahkan Walikota Bima selaku Pejabat Pembina Kepegawaian  untuk:
1. Memberikan  sanksi  hukuman  disiplin  sedang  kepada  Sdr.  Nazamuddin,  S.Sos  NIP: 19740307 200604 1 017 bertugas sebagai Aparatur sipil negaradi lingkungan Pemerintah Kota  Bima,  yang  pelaksanaanya  mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;
2. Menyampaikan  hasil  tindak  lanjut  penjatuhan  sanksi  disiplin  terhadap  Sdr. Nazamuddin, S.Sos kepada Aparatur Sipil Negara dalam waktu paling lampat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat ini;
3. Memperhatikan  dan  melaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  Surat  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/71/M.SM.00.00/2017  Tanggal  27  Desember  2017  Hal  Pelaksanaan  Netralitas  bagi Aparatur  Sipil  Negara  pada  penyelenggaraan  Pemilihan  Legislatif  Tahun  2019,  dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
4. Memberikan  tindakan  tegas  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan pelanggaran  kode  etik  dan  kode  perilaku  serta  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  yang proses pelaksanaanya mengacu kepada ketentuan perturan perundang-undangan.
Rekomendasi  Aparatur  Sipil  Negara  tersebut  Bawaslu  Kabupaten/Kota  memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi tersebut, sebagaimana dalam  rumusan  Pengaturan  terhadap  pengawasan  tindak  lanjut  rekomendasi  tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 101  huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
“ Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:  1.  putusan  DKPP;  2.  putusan  pengadilan  mengenai  pelanggaran  dan  sengketa  Pemilu;  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danr Bawaslu Kabupaten/ Kota; 4. keputusan KPU, KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota;  dan  5.  keputusan  pejabat  yang  berwenang  atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini ”.
Pengawasan  adalah  langkah  sekaligus  salah  satu  fungsi  organik  manajemen  yang sangat  penting,  dikatakan  demikian  karena  melalui  pengawasan  diteliti  apakah  hal  yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak (Abdul Wahid, 2018). Pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran sangat penting dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota  dalam  rangka  untuk  memastikan  dan  memberikan  kepastian  hukum terkait dengan hasil akhir penanganan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor atau yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pengaturan  tugas  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sebagaiman  disebutkan  pada  ketentuan Pasal  101    huruf  e  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tersebut  kemudian  diatur  lebih lanjut pada ketentuan Pasal 46  Ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yaitu “Bawaslu,

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,    Panwaslu  Kecamatan,  dan  Panwaslu  LN mengawasi  pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang”. Berdasarkan rumusan Pasal 46 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tersebut,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  mengawasi  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.
Hasil wawancara dengan komisioner Bawaslu Kota Bima Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan,  Hubungan  Antar  Lebaga  dan  Partisipasi  Masyarakat  bapak  Idhar,  S.Sos, berdasarkan  hasil  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  Kota  Bima  bahwa terhadap  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN) Republik  Indonesia  nomor:  1414/KASN/5/2019  Perihal  Rekomendasi  atas  Pelanggaran Netralitas  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Bima  a.n  Nazamuddin,  S.Sos  yang  ditujukan kepada Walikota Bima (Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian) tidak dilaksanakan, bahkan yang bersangkutan malah diangkat menjadi kabid pada dinas BPBD Kota Bima.
Pembangkangan terhadap rekomendasi ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum  di pemerintahan Kota Bima karena tidak sesuai dengan Asas Umum pemerintahan yang  baik  dan  tidak  mencerminkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  entah  apa  yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasai yang  telah  dikeluarkan  oleh  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  tersebut.    Berbicara  tentang kendala dalam penjatuhan sanksi kepada pegawai  Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran  Pemilu  tahun  2019  hanya  terjadi  dalam  penjatuhan  sanksi  terhadap pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Pengaturan  tentang  lembaga  yang berwenang  menjatuhkan  sanksi  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan pelanggaran terhadap asas netralitas, disiplin Pegawai Sipil Negara dan kode etik Aparatur sipil Negara diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara yang  menyebutkan  bahwa  dalam melakukan  pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  “mengawasi  dan  mengevaluasi  penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara”, Komisi Aparatur  Sipil  Negara  berwenang  untuk  memutuskan  adanya  pelanggaran kode  etik  dan kode perilaku Pegawai  Aparatur Sipil Negara dan hasil pengawasan disampaikan kepada Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  dan  Pejabat  yang  berwenang  untuk  wajib ditindaklanjuti.
Berdasarakan rumusan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara  yang  merupakan  mitra  dari  Bawaslu  dalam  menangani  pelanggaran  Pemilu  yang dilakukan  Aparatur  Sipil  Negara  hanya  berwenang  untuk  memutuskan  adanya pelanggaran  kode  etik  dan  kode  perilaku  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  sampai  dengan menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat Pembina kepegawaian, namun Komisi Aparatur Sipil Negara bukan eksekutor/pelaksana dalam penjatuhan sanksi.
Pelaksana dalam menjatuhan sanksi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan rekomendasi  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  adalah  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK) masing-masing pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tingkatannya.  Bidang kajian dan pengembangan sistem Komisi Aparatur Sipil Negara  meluncurkan hasil survey yang menghasilkan  pemetaan  terjadinya  pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara dibeberapa daerah, dua diantaranya adalah:
a. Motif  mendapatkan/mempertahankan  jabatan.  Patronasi  politik  terjadi  karena  kepala

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
daerah adalah pejabat politik sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang  memeiliki  kewenangan  dan  kekuasaan  dalam  dalam  mempromosikan,  memutasi dan mendemosi pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. Adanya  hubungan  primordial.  Pelanggaran  Aparatur  Sipil  Negara  terhadap  Asas netralitas  juga  dipicu  oleh  hubungan  kekeluargaan,  kesamaan  pejabat  politik  baik hubungan  di  dalam  organisasi  maupun  di  luar  organisasi  yang  mengganggu profesionalisme  dalam  menjalankan  tugas.  Dampak  dari  promordialisme  adalah lemahnya  penegakan  asas  netralitas,  PPK  tidak  menindaklanjuti  dan  memberi  sanksi terhadap  pelanggaran  netralitas  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  sipil  negaratermasuk tidak  melaksanakan  rekomendasi  yang  sudah  diberikan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara (Fritz Edward Siregar, 2020).
Dari  beberapa  pelanggran  yang  ditangani  oleh  Bawaslu  kabuapten/kota  terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara tersebut melakukan pelanggran Netralitas Aparatur Sipil Negara diantaranya:
a. Banyak  Aparatur  Sipil  Negara  tidak  memahami  prinsip-prinsip  netralitas  dan  tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melanggar ketentuan yang berlaku.
b. Kesadaran pegawai Aparatur Sipil Negara yang masih rendah akan pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahanan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan sesuatu yang lumrah.
c. Sikap  sebagian  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  lebih  mengutamakan  cara mudah dalam  mencapai  karier  yang  lebih  tinggi  dengan menunjukkan  loyalitas  kepada atasan dari pada menunjukkan profesionalitas dan kinerja.
d. Hubungan  Kekeluargaan  antara  Aparatur  Sipil  Negara  dengan  calon  anggota DPR/DPRD  sangat  mempengaruhi  netralitas.  Hal  ini  sangat  berpengaruh  dalam penentuan sikap politik Aparatur Sipil Negara. Jika Aparatur Sipil Negara mempunyai saudara  yang  terlibat  dalam  pencalonan  anggota  DPRD,  tentunya  mereka  tidak  akan membiarkan  sudaranya  berjuang  sendiri  dalam  mencapai  cita-citanya  untuk  terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD.
Aparatur Sipil Negara tetap diharapkan mampu berlaku independen dan profesional dalam  menjalankan  fungsinya.  Di  samping  itu  Aparatur  Sipil  Negara  yang  netral  dan profesional  merupakan  prasyarat  penting  bagi  terselenggaranya  proses  politik  yang demokratis  (Mat  Zudi,  DKK.  2012).  Menuju  sistem  politik  demokratis  perlu  dukungan banyak pihak, dan Aparatur Sipil Negara yang netral menjadi salah satu pilarnya. Tatanan kehidupan politik yang demokratis di daerah  saat ini akan diuji melalui penyelenggaraan pilkada,  yang  salah  satu  indikatornya  adalah  netralitas  aparatur  birokrasi  pemerintah. Hanya  dengan  sosok  aparatur  negara  yang  netral  inilah  bangunan  demokrasi  akan terwujud  dengan  kokoh.  Karena  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melayani  publik  dengan sepenuh hati, akan mempercepat tercapainya kesejahteraan (Tatang Sudrajat,2015).
Faktor-faktor  penghambat  Efektivitas  penegakan  hukum  netralitas  Aparatur  sipil Negara  Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Friedman,  bahwa  sistem  hukum meliputi  substansi,  struktur,  dan  budaya  hukum,  berikut  uraian  masing-masing  elemen, yaitu pertama , Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola tingkah laku manusia yang berada  dalam  sistem  itu.  Pengertian  substansi  tidak  hanya  terbatas  pada  hukum  tertulis, tetapi  juga  hukum  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat; kedua ,  struktur  hukum

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
adalah  yang  merupakan  institusional  kedalam  lintas  hukum  seperti  pengadilan  tingkat pertama,  banding  dan  kasasi,  serta integrated  criminal  justice  system; ketiga ,  budaya  hukum adalah  sikap-sikap  dan  nilainilai  yang  berhubungan  dengan  hukum,  yang  terkait  dengan tingkah laku yang berhubungan hukum dengan lembaganya, baik positif maupun negative (Suharso Agung Basuki,2010.
Rekomendasi  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  terkadang  diabaikan  oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian  (PPK).  Akibatnya  pemberian  sanksi  kepada Aparatur  Sipil  Negara yang melakukan pelanggaran menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Sistem pengawasan  terhadap  pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  yang  belum  optimal juga  disebabkan  oleh  keterbatasan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  yang  tidak  mempunyai perwakilan di daerah dan hanya didukung oleh pegawai dan anggaran dalam jumlah yang terbatas.  Penguatan  pengawasan  pada  internal  instansi  melalui  peningkatan  peran inspektorat dalam membina dan mengawasi pegawai Aparatur Sipil Negara masih sangat lemah  mengakibatkan  pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  tidak  ditindak  secara tegas. Law Enforcement harus ditegakkan secara tegas dan tidak main-main.
Budaya  hukum  masyarakat  yang  enggan  melaporkan  kasus  pelanggaran  Netralitas Aparatur Sipil Negara diakibatkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi, yaitu:
a. Kultur  masyarakat  Indonesia  yang  “merasa  tidak  enak”  kepada  sesama  rekan kerja/tetangga/kerabat,  dianggapnya  jika  melaporkan  pelanggaran  netralitas  yang terjadi  di  lingkungan  terdekatnya  akan  merusak  hubungan  yang  selama  ini  terjalin, ataupun  alasan  emosional  lainnya.  Banyak  kasus  pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil Negara  tidak  terungkap karena kultur  ini  dan  membuat  pengawasan masyarakat  tidak berfungsi secara efektif.
b. Pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  dianggap  sebagai  hal  lumrah.  Masih banyak  masyarakat  Indonesia  yang  menganggap  kasus  pelanggaran  netralitas  yang terjadi  di  lingkungan  sekitarnya  sebagai  hal  biasa  dan  tidak  perlu  dibesar  besarkan termasuk tidak perlu dilaporkan kepada lembaga terkait.
c. Masyarakat  cenderung  melakukan  pembiaran  jika  ada  pelanggaran  netralitas  Aparatur Sipil Negara, hal  ini disebabkan karena kekhawatiran/ ketakutan dari masyarakat atau karena  adanya  rasa  sungkan  jika  harus  melaporkan  pelanggaran  kepada  pengawas pemilu  sebab  biasanya  melibatkan  pimpinan  di  instansi  tersebut  (Asbudi  Dwi  Saputra, 2020).
Oleh  karena  demikian  partipasi  masyarakat  dalam  pemantauan  pemilu  merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pesta demokrasi di Indonesia. Sehingga rakyat tidak  hanya  sekedar  menggunakan  hak  pilihnya,  namun  rakyat  juga  berhak  untuk mendambakan pemilu yang berintegritas. Maka dari itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat luas untuk memantau jalannya proses pemilu dari awal hingga akhir.

## KESIMPULAN
Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum  melibatkan tiga instansi yaitu Bawaslu, Komisi Aparatur  Sipil  Negara  dan  Pejabat  pembina  Kepegawai  darah  Kabupaten/Kota. Alur  Penangananya  di  Bawaslu  Kab/Kota  Terdiri  atas  meregistrasi

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
temuan/laporan, pengumpulkan alat bukti, melakukan klarifikasi para pihak-pihak terkait,  Menyusun  kajian  hukum,  kemudian  merekomendasikan  kepada  Komisi Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  untuk  ditindaklanjuti  sebagaimana  yang  diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 6 Tahun 2018 tentang  Pengawasan  Netralitas  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,  Anggota  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan  Perbawaslu Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Penanganan  Temuan  dan  Laporan  Pelanggaran Pemilu.  Berdasarkan  rekomendasi  Bawaslu  Kota  Bima,  Komisi  Aparatur  Sipil Negara menindaklanjutinya dengan menggunakan peraturan Komisi aparatur Sipil Negara  nomor  6  tahun  2022  tentang  pedoman  penanganan  dan  penyelesaian laporan  pelanggaran  nilai  dasar,  kode  etik,  kode  perilaku  dan  netralitas  Aparatur sipil  Negara.  Hasil  penanganan  Komisi  Aparataur  Sipil  Negara  selanjutnya  di sampaikan  kepada  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah  dalam  bentuk Rekomendasi.  Berdasarkan  rekomendasi  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  tersebut, maka  tindakan  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  darah  akan  mendindaklanjutinya dengan  menggunakan  peraturan  BKN  Nomor  6  Tahun  2022  tentang  peraturan pelaksana    Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  tahun  2021  tentang  disiplin  Pegawai Negeri Sipil.
Rekomendasi  Pelanggaran  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara    Dalam Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  di  Kota  Bima  Tahun  2019  ditindaklanjuti  oleh Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  Republik  Indoensia,  tetapi  tidak  dijalankan oleh  Pejabat  Pembina  Kepagawaian  (PPK)  Kota  Bima  sesuai  dengan  rekomendasi Komisi  Aparatir  Sipil  Negara.  Kepada  pembuat  peraturan  dan  perundang- undangan, agar membuat peraturan dan perundang-undangan tentang mekanisme penanganan  pelanggaran  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  yang  lebih  efektif  dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraaan Pemilihan umum sehingga lebih  mudah  dilksanakan.  Kepada  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Kota  Bima  agar melaksanakan  setiap  Rekomendaasi  dari  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  tentang pemberian  sanksi  kepada  setiap  Aparatur  Sipil  Negara  yang  melakukan pelanggaran Netralitas dalam pelaksanaan Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hamid  Tome,(2022). Reformasi  Birokrasi  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Good Governane  Ditinjau  dari  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010” , Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XX, No. 3. Abdullah, F. (2012). Hukum Kepegawaian Indonesia . Yogyakarta: Rangkang Education, PuKAP-Indonesia.
Abrar  Saleng,  (2004). “Penegakan  Hukum  dalam  Era  Reformasi”, Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum, Vol. 11 No. 25.
Akhmad Aulawi, (2016). Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN  dari  Unsur  Politik  Dalam  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara, jurnal_online.

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Ali,  A.  (2002). Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) .  Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. Alwi, H. (2013). Kamus Besar Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Amirudin,  I.  (2008). Kedudukan  KPU  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 . Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Andrie,  (2018). Kedudukan  Dan  Kewenangan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN) PadaPenyelenggaraan  PemerintahanDalam  Perspektif  Hukum  Kepegawaian. Jurnal Yustitia. Volume 12, No. 2.
Andriyan,  D.N.  (2018). Hukum  Tata  Negara  dan  Sistem  Politik:  Kombinasi Presidensialdengan  Multi  Partai  di  Indonesia. Yogyakarta:  deepublish  CV  Budi Utama.
Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia .Bandung: CV Pustaka Setia. Arikunto, S. (2010). Metode Peneltian . Jakarta: Rineka Cipta.
Asbudi  Dwi  Saputra,  (2020). Pencegahan  Dan  Penindakan  Pelanggaran  Netralitas Aparatur  Sipil    (ASN)  Oleh  Bawaslu  Kota  Palopo  Pada  Pemilu  2019. Jurnal  I  La Galigo, Volume 3, No. 2.
Asshiddiqie,  J.  (2011). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Rajawali Pers.
Asshidqie, J. (2015). Konstitusi Bernegara; praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis.
Malang: Setara press.
Astomo, P. (2014). Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek .Yogyakarta: Thafa Media. Basiang,  M.  (2016). Law  Dictionary  second  Edition. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ciptono, (2019). Kajian Optimalisasi Bermartabat Komisi ASN Menuju Good Governance . Jurnal AdilIndonesia. Volume 2,No. 1. Data  Daring  Bawaslu  RI https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tangani- ribuan-pelanggaran-net ralitas-asn-saat-pemilu-2019). Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2000. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta:Balai Pustaka.
Djuyandi, Y. (2018). Pengantar Ilmu Politik. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Eki Furqon, (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur  Sipil  Negara  pada  Pemilihan  Umum  2019  Ditinjau  dari  Undang- UndangNomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum. JurnalIlmu  Hukum, Volume 4 Nomor 1.
Fajar, M. danAchmad, M. Y. (2019). Dualisme Penelitian  Hukum Normatif Dan Empiris (Cetakan V ).Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fritz  Edward  Siregar,  (2020). Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Perebutan  Kekuasaan  Di Pilkada . Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press. Hadiwijoyo, Suryo, S. (2012), Negara, Demokrasi dan Civil Society . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hakim,  L.  (2012). Filosofi  Kewenangan  Organ  dan  Lembaga  Daerah .  Malang:  Setara Press.
Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Hariyanto.  (2020). Hubungan  Kewenangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3:2 .
Hariyanto.  (2022). Implications  of  State  Policy  Through  Village  Funds  Towards  the Cultural  Values  of  Mutual  Cooperation  in  the  Village, De  Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu Hukum, 7:34
Hartuti,  S.  dan  Sudrajat,  T.  (2017). Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia  Edisi  Kedua . Jakarta: Sinar Grafika.
Hasanah,  S.  (2018). Sistem  Pemilu  dan  Kualitas  Produk  Legislasi  di  Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing.
Hasanah,  S.  (2021). Wewenang  Badan  Pengawas  Pemilu  Terhadap  Pelanggaran  Pemilu oleh  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilu  Kepala  Daerah. Jurnal  Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. 9:2
Hayat,  (2014). Konsep  kepemimpinan  Dalam  Reformasi  Birokrasi:  Aktualisasi  Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju  Good Governance . Jurnal Borneo Administrator, Vol. 10, No. 1.
https://kominfo.go.id/content/detail/17679/inilah-edaran-soal-netralitas-asn- dalam-pemilu-serentak-2019/0/berita.
Huda,  H.    DKK.  (2020). Laporan  Penelitian  Rekonstruksi  Kedudukan  dan  Kewenangan Dewan  Etik  Hakim  Konstitusi  sebagai  Upaya  Memperkuat  Integritas  Hakim Konstitusi  (Kerjasama  Antara  Mahkamah  Konstitusi  dengan  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Indonesia,  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah Konstitusi ). Jakarta: Mahkamah Konstitusi. Huda,  H.  (2018). Hukum  Partai  Politik  dan  PEMILU  di Indonesia. Bandung:Fokusmedia.
Huda, N. (2013). Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Rajawail Pers. Ilmar, A. (2014). Membangun Negara Hukum Indonesia , Makassar: Phinatama Media.
Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum  (Pilihan  metode  dan  Praktik  Penilisan  Artikel). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Jimly  Asshiddiqie,  (2019). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara.Jakarta :  Rajawali  Pers, hlm. 31.
Jiwantara, F.A. dkk. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3:2. Jurdi, F DKK. (2020). Menjaga Martabat Hakim Konstitusi , Yogyakarta: Litera. Jurdi, F. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Prenada media Group. Kansil, Cst. DKK. (2009). Kamus Istilah Aneka Hukum . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kenedi,  J.  (2017). Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy)  Dalam  Sistem  Penengakan Hukum Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka pelajar. Komalig,  K.R.  (2017). Hak  Politik  Aparatur  Sipil  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Jurnal Online, 4:151.
Mahfud. (1999). Pergulatan Politik dan Hukum di Indoensia , Yogyakarta: Gama Media. Mahmud Marzuki, (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: kencana prenada media. Marzuki, P.M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis . Jurnal Hukum 15, .3:399.

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Mat Zudi, (2012). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 4.
Moenta,  P.  (2017). Permusyawaratan  dan  DPRD  Analisis  Aspek  Hukum  dan  Produk Permusyawaratan . Malang: Intelegensia Media. Muhammad  Yamin,  (1982). Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Indonseia ,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Muhammad Ja‟far. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu , Jurnal Madani Legal Review, 1:65-66. Muhammad,  E.  (2011). Pendidikan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Bandung  PT Refika: Aditama.
Nurmalita  Ayuningtyas  Harahap,  (2016). Penguatan  Kedudukan  Dan  Peran  Komisi Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Mewujudkan  Reformasi  Birokrasi, Jurnal  Panorama Hukum, Volume1, No. 2.
Padmo Wahyono, (1984). Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  nomor  6  tahun  2022  tentang  pertauran Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Badan  PengawasPemilihan  Umum  (Perbawaslu)  NomorNomor 6  Tahun 2018  tentang  Pengawasan  Netralitas  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara, AnggotaTentara  Nasional  Indonesia  dan  Anggota  Kepolisian  Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2018 Nomor 254)
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan. (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324)
Peraturan  Ketua  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  Nomor  6  tahun  2022  tentang pedoman  penangan  dan  penyelesaian  laporan  pelanggaran  Nilai  dasar,  kode etik, kode perilaku  dan netralitas aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  tentang  Pembinaan  Jiwa  Korps  dan Kode  EtikPegawai  Negeri  Sipil,  (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 142)
Perturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
Philipus  M.Hadjon,  (1993). Perlindungan  Hukum. Yogyakarta:Gadjah  Mada University Press.
Priyono, M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif . Sidoarjo: Zifatama Publishing.
Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas Hukum Pidana . Bandung: Refika Aditama.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.  2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga . Jakarta: Balai Pustaka. Rabanjar,  J.  (2016). Pengantar  Ilmu  Politik;  Dari  Ilmu  Politik  sampai  Politik  di  Era Globalisasi . Bandung: Alfabeta. Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Ridwan HR. (2011). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi . Jakarta: Rajawali Pers.

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Rini,  N.  S.  (2018). Penyalahgunaan  Kewenangan  Administrasi  Dalam  Undang  Undang Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18:2. S.  Tarmudji,  (1994). Profesionalitas  Aparatur  Negara  Dalam  Meningkatkan PelayananPublik , Jakarta: Bina Aksara.
Saebani, B.A. (2016). Perspektif Perubahan Sosia l. Bandung: Pustaka Setia. Saebani, S. (2015). Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi . Semarang: Andi. Said, M. (2019). Asas-Asas Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Thafa Media. Septiana Dwi Putrianti, (2019). Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara 2019 , Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Simamora, J. (2014). Menyongsong Rezim Pemilu Serentak . Jurnal Rechtsvinding, 3:1 Singarimbun, M. dan Efendi, S. (2006). Metode Penelitian Survai . Jakarta: LP3ES. Soehino. (2000). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty. Soekanto, S. (2015). pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Sri  Hartini,  (2008).  Setiajeng  Kadarsih,  and  Tedi  Sudrajat, Hukum  Kepegawaian  Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Sri  Hartini,  (2014). Kebijakan  Netralitas  Politik  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Pemilukada (Studi di Jawa Tengah), Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3. Sugiyono.  (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Klualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suharso Agung Basuki. (2010). Tindak PidanaPemilu Legislatif Di Kabupaten Banyumas Dan  Purbalingga  (Studi  Tentang  Kebijakan  Formulasi  Dan  Penerapan  Undang- UndangNo.  10  Tahun  2008  Tentang  PemilihanUmum). Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol. 10 No.2.
Sulaiman, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia , Jurnal Ash-shababah,
1:2.
Supriyanto, D. (2007). Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Perludem. Tatang  Sudrajat.  (2015). Netralitas  PNS  dan  Masa  Depan  Demokrasi  dalam  Pilkada Serentak, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 12, No. 3. Tedi  Sudrajat  and  Agus  Mulya  Karsona.  (2016). Menyoal  Makna  Netralitas  Pegawai Negeri  Sipil  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara.” Jurnal Media Hukum, No. 1. Tri Wahyuni dan Ricky Noor Permadi, (2018). Penggunaan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 2. Triwulan,  Y.  Widodo,  I.G.  (2011). Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Undang-Undang    Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan Atribusi(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1986 Nomor 77)
Undang-Undang  Nomor    7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  (Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6109).
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan

## 1,2,3 Universitas Muhammdiyah Mataram
Gubernur,  Bupati,  Dan  Wali  Kota  Menjadi  Undang-Undang  (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
Undang-Undang  Nomor.  15  Tahun  2011  tentang  penyelenggara  pemilihan  umum (Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
UU  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4924)
Widjaja, A.W. (2006). Administrasi Kepegawaian . Rajawali: Jakarta.
Wijayanti, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas  Pemilu  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  dalam  Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia , Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 1:32.
Woodrow  Wilson  dalam  Warsito  Utomo,  (2006). Administrasi  Publik  Baru  Indonesia: Perubahan  Paradigma  dari  Administrasi  Negara  ke  Administrasi  Publik . Yogayakarta: Pustaka Pelajar.
Wulandari, W. (2015). Netralitas Aparatur Sipil  Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala  Daerah  Serentak  Kabupaten  Bantul  Tahun  2015 .  Jurnal  Ilmiah  oleh Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2:5.
Yamin,  M.  (2013). Strategi  dan  Metode  dalam  Model  Pembelajaran .  Jakarta:  GP  Press Group.
Yuswalina dan Budianto, K. (2015). Hukum Tata Negara . Malang: Setara Press. Yuswalina. (2015). Hukum Tata Negara di Indonesia. Malang, Setara Press. Zudan  Arif  Fakrulloh,  (2000). “Kedudukan  Peraturan  Daerah  Dalam  Pelaksanaan Otonomi  Daerah  dan  Pembangunan  Substansi  Hukum  di  Daerah” , Majalah Hukum Nasional.