TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDARI
Ahsan Kadir 1 , Asni 2 , Siti Nurul Fatimah Tarimana 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : ahsankadier123@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari. Maka dari itu akhirnya penulis menelusuri bagaimana  peran  mediator  melalui  tugas  dan  wewenang  terhadap  penyelesaian  perkara perceraian  melalui  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kendari.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mana sumber utama penelitian ini adalah melalui data- data di lapangan seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan penyelesaian perkara perceraian terhadap mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan  Agama  Kendari  bahwa  upaya  Pengadilan  Agama  Kendari  dalam  menyelesaikan perkara  perceraian  memiliki  tahap  dalam  penyelesaian  sebagaimana  kewajiban  yang  telah tertera tentang kewajiban daripada perkara tingkat pertama di pengadilan agama agar melalui tahap  mediasi  dalam  mencari  kemaslahatan  atau  kesepakatan  dalam  merundingkan penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  oleh  para  pihak.  Suatu  penyelesaian  perkara  perceraian melalui proses  dan upaya mediasi  yang di  tengahi  oleh mediator atau pihak ketiga dari para pihak  dalam  membantu  memberikan  solusi,  nasehat,  dan  berupa  masukan  membantu memberikan  dan  menyampaikan  hingga  menyadarkan  para  pihak  akan  kesalahan  yang  telah dilakukan. medisi menjadi upaya dalam mencegah pertikaian dan permasalahan melalui upaya dan proses yang telah diatur dalam prosedur peraturan hukum yang menjadi landasan dalam pencegahan putus dan rusaknya hubungan dari para pihak.
Kata Kunci: Mediator, Hukum Islam, Perceraian .

## Abstract
This study discusses the review of Islamic law on mediators in resolving divorce cases at the Kendari Religious Court. Therefore, finally the author explores the role of the mediator through the duties and authority of the settlement of divorce cases through mediation at the Kendari Religious Court. The type of research used is empirical legal research, in which the main source of this research is through data in the field such as observations and interviews. The results of this study reveal that the settlement of divorce cases against the mediator in resolving divorce cases at the Kendari Religious Court that the efforts of the Kendari Religious Court in resolving divorce  cases  have  a  stage  of  completion  as  stated  in  the  obligations  stated  regarding  the obligations  of  first-level  cases  in  the  religious  court  to  go  through  the  mediation  stage  in seeking benefit or agreement in negotiating the settlement of problems faced by the parties. A settlement of divorce cases through mediation processes and efforts mediated by a mediator or a third party from the parties in helping to provide solutions, advice, and in the form of input. Mediation is an effort to prevent disputes and problems through efforts and processes that have
Tinjauan Hukum Islam terhadap Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
been regulated in legal regulatory procedures which form the basis for preventing breakup and damage to the relationship of the parties.
Keywords: Mediator, Islamic Law, Divorce.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat sakral bagi kehidupan manusia dalam menjalaninya dan tujuan perkawinan di antaranya membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis  sehingga  menciptakan  kebahagiaan  yang  mewujudkan  ketenangan, kenyamanan,  bagi  suami  dan  istri  serta  anggota  keluarga 1 .  Islam  memandang  dengan segala  kesempurnaan  keimanan  seseorang  akan  terpenuhi  dengan  cara  menikah. 2 Perkawinan  yang  ditunaikan  oleh  insan  merupakan  ibadah  terlama  dan  terpanjang  dan peluang untuk membuka hikmah dan hidayah sehingga apapun yang dikerjakan setelah perkawinan dapat melipat gandakan kebaikan dan banyak membuka peluang rezeki yang tidak  disadari  kehadirannya,  namun  di  balik  itupula  banyak  ujian  yang  datang  menguji antara pasangan suami dan istri yang memicu perpisahan 3 .
Kehidupan  berkeluarga  apabila  diibaratkan  sebagai  suatu  bangunan,  maka  untuk memelihara  bangunan  tersebut  dari  suatu  hantaman  badai  dan  guncangan  maka  harus didirikan pondasi yang kuat 4 . Sama halnya dengan rumah tangga membutuhkan pondasi kekeluargaan sesuai dengan ajaran Islam yang disertai dengan kesiapan mental dan fisik bagi  keduanya.  Sebuah  pernikahan  pasti  akan  ada  dampak  yang  didapat  oleh  pasangan suami dan istri entah positif maupun negatif 5 . Pernikahan merupakan keluarga kecil yang
1 Ririn Aprinda. dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Al-Qadau 9 no, 3 (2020), h. 31.
2 Fandi dan Kurniati. “Efektiftitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian”, Jurnal Shautuna 1,no, 3 (2020), h. 279.
3 Maloko,  M.  Tahir  dan  Arif  Rahman.  “Mengatasi  Kejenuhan  Suami-Isteri  Perspektif  Ulama  Mazhab”, Mazahibuna 2, no. 2 (2020): h.1112.
4 Assidik,  Ahmad  dan  A.  Qadir  Gassing.  “Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap  Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Al-Qadauna 1, no. 1 (2019): h. 4-5.
5 Fattah, Abdul dan Zulfahmi Alwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)”, Qadauna 2, no, 1 (2020), h. 7.
harus dibina agar tercapainya sakinah, mawaddah, warahmah dan bukan hal yang mudah untuk dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang guna mencapai tujuan perkawinan yang sejati dalam berumah tangga 6 .
Permasalahan yang timbul dari perkawinan merupakan salah satu alasan antara suami dan istri jika dalam memutus tali pernikahan. Perceraian dalam hukum Islam bukanlah suatu larangan, namun Allah membenci adanya suatu perceraian tanpa adanya sebab yang kuat untuk  melakukannya  dan  hukum  perceraian  dalam  Islam  diputuskan  bahwa  hukumnya ialah  makruh.  Apabila  telah  melihat  dari  banyak  hal  maka  tidaklah  semua  keputusan dalam  perceraian  itu  makruh  karena  hakikat  daripada  makruh  yang  ditetapkan  agar menjadi  pilihan  terakhir  dari  bermacam  pilihan  dan  menjadi  jalan  terbaik  untuk menyelesaikan  suatu  permasalahan 7 .  Pada  dasarnya  mediasi  merupakan  pengingat  bagi manusia  bahwa  adanya  sistematika  segala  aturan  dan  ketertiban  yang  telah  ditetapkan menjadi  kesepakatan  dan  tidak  lain  daripada  menjadikan  kehidupan  dalam  berkeluarga dan bermasyarakat menjadi adil, tentram, dan makmur 8 .
Mediasi  dalam  hukum  Islam  juga  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  memecahkan masalah  atau  konflik  dan  suatu  jalan  menjadi  penengah  yang  adil.  Sebuah  keadilan menjadi  kebutuhan  dalam  melakukan  segala  hal,  entah  dari  sosial,  bermasyarakat, kesepakatan, dan lain-lain untuk mencapai suatu kenyamanan dan kesejahteraan hingga tersampaikanlah  tujuan  daripada  nilai-nilai  persaudaraan 9 .  Hukum  Islam  menjunjung tinggi  nilai-nilai  daripada  persaudaraan  sehingga  segala  yang  bersangkutan  dengan kemanusiaan adalah hal yang sangat sensitif sebagaimana salah satu sabda Rasulullah saw terhadap  penekanan  persaudaraan  adalah  cerminan  diri.  Mediasi  pula  dalam  kaidah
6 Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, Al-Qadau 1, no.2 (2014): h. 89.
7 Assidik,  Ahmad  dan  A.  Qadir  Gassing.  “Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  terhadap  Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Al-Qadauna 1, no. 1 (2019).h.8
8 Dewi, Nurul Aulia dan Abdul Halim Talli, “Analisis perbandingan Mahzab tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi”, Jurnal Mazahibuna , No. 2 (2020): h.198.
9 Patimah,  “Hubungan  Antara  Maqasaid  Al-Syariah  dengan  beberapa  metode  Penetapan  Hukum  (Qiyas  dan Saad/Fath Al-Zariah)”, Hunafa : Jurnal Studia Islamika , No 2 (2010) h.123
Tinjauan Hukum Islam terhadap Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
apapun yang tidak bertentangan itu diperbolehkan 10 . Suatu ungkapan dalam hukum Islam bahwa  perdamaian  adalah  suatu  tujuan  untuk  diutamakan  demi  menetapkan  suatu kemaslahatan  bersama  dalam  mengambil  keputusan  sehingga  melihat  kepada  faktor, sebab, akibat, dan dampak. Hukum Islam mempunyai pula batasan dalam suatu hubungan hingga dianggap tidak lagi selaras dalam menjalankan rumah tangga.
Keadilan  salah  satu  kebutuhan  dalam  hidup  manusia  yang  umumnya  diakui  di  semua tempat  di  dunia  ini.  Apabila  keadilan  kemudian  dikukuhkan  ke  dalam  sebuah  institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat  diselenggarakan  secara  seksama  di  tengah  masyarakat.  Adapun  mediasi  menurut hukum Islam sebagaimana dijelaskan tentang mendamaikan kedua belah pihak yang diatur dalam QS. Al-Hujurat/ 18:9 yaitu 11 :
ْ نِاَو ْْ ْ اَط ْ ى ِْٰتَف ْ َْنِم ْْ َْ يِنِم ؤُم لا ْْ ا وُلَ تَ ت  قا ْْ ا وُحِل صَاَف ْْ ْ اَمُهَ ن  يَ ب ْْ ْ نِاَف ْْ ْ تَغَ ب ْْ ْٰد حِا اَمُهى ْْ ىَلَع ْْ ْٰر خُ لْا ى ْْ اوُلِتاَقَ ف ْْ ْ ِتَّلا ْْ ْ يِغ بَ ت ْْ ّْٰتَح ْ ْ  يِفَت َْءْْ ْٰٓلِا ْْ ِْر مَا ْْ ِّْٰللا ْۖ ْ نِاَف ْْْ اَف ْ تَء ْْ ا وُحِل صَاَف ْْ اَمُهَ ن  يَ ب ْْ ِْل دَع لِبِ ْْ ا وُطِس قَاَو ْۗ َّْنِا ْْ َّْٰللا ْْ ْ بُِيُ ْْ َْ يِطِس قُم لا ْ
Terjemahnya:
“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang  berbuat  aniaya  itu,  sehingga  golongan  itu  kembali  kepada  perintah  Allah.  Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”
Penjelasan  ayat  di  atas  menggambarkan  dalam  Islam  suatu  penyelesaian  terhadap pertikaian antara kedua belah pihak. Melihat pada ayat di atas pula mencerminkan bahwa mediasi  dalam  hukum  Islam  biasa  disebut  dengan  tahkim  yang  merupakan  salah  satu bentuk  perdamaian  melalui  musyawarah  yang  ditengahi  oleh  seorang  hakam.  Hal  ini membuktikan kesesuaian hukum Islam dalam menjunjung tingga nilai-nilai persaudaraan dan  kebersamaan  yang  diwujudkan  dalam  kesadaran  hukum  untuk  menjamin  keadilan
10 Nur,  A.  Muhammad  dan  Abdi  Wijaya.  “Problematika  Mediasi  dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)”, Jurnal Shautuna 1, no, 2 (2020), h. 138
11 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan . Bandung: Cardoba Internasional Indonesia. 2020.
dan menjamin eksistensinya itulah dibutuhkan regulasi yang jelas tentang tahkim sebagai lembaga mediasi dalam sistem hukum.
Peraturan yang telah menjadi ketetapan dalam menemukan keadilan merupakan hal yang sangat penting dari segala aspek yang menjadi pertimbangan dan putusan suatu perlakuan hingga  menentukan  takar  dari  keadilan.  peraturan  yang  dibangun  dalam  kehidupan menjadi landasan keadilan hingga gerak-gerik dan sistematika pola kehidupan dibangun dengan  berbagai  landasan  hukum  agar  mencegah  timbulnya  masalah  yang  lain  dan mengobati permasalahan yang terjadi melalui pengaturan. Mediasi diatur dalam PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  mediasi  di  Pengadilan.  Melihat  kepada  aspek pengaturan dan sistematika pengadilan dalam mencegah adanya timbul kerusakan dalam ikatan dan mengobati kesalahan dengan menyadarkan kepada para pihak terkait perbuatan yang dilakukan 12 .
Melihat segala aspek antara hukum penerapan di pengadilan agama dalam mediasi dan hukum Islam yang mengatur tentang perdamaian menjadi pelengkap daripada mencapai kesempurnaan pencegahan dari kesalahpahaman dan kehilangan arah tujuan perkawinan sehingga  timbulnya  banyak  permsalahan  kecil  yang  menjadi  besar  akibat  terhalangnya oleh ego dan emosional para pihak untuk menyadari perbuatan dan pertimbangan dalam putusan  yang  mereka  ambil.  Mulai  dari  tingginya  ego  dan  emosional  yang  tidak terkendali, hilangnya rasa kasih sayang dalam membangun rumah tangga, dan berakibat besar dari kerusakan dan putusnya harapan untuk  menjalin kebersamaan kekeluargaan. Pondasi  yang  kurang  dipahami  menjadi  letak  hilangnya  kekuatan  dalam  mengingat kembali apa yang telah dibangun sejak dahulu. 13
Peraturan yang ditetapkan melalui penerapan dan penetapan hukum  menjadikan segala aspek  pola  kehidupan  tertata  dengan  terpenuhinya  asas  keadilan  yang  menjadi  tujuan melalui  pertimbangan  dan  upaya  dalam  menyelesaikan  segala  permasalahan  yang berakibat  besar  apabila  dibiarkan.  Sebagaimana  mengakibatkan  adanya  pertumpahan
12 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
13 Nur,  A.  Muhammad  dan  Abdi  Wijaya.“Problematika  Mediasi  dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)”, Jurnal Shautuna 1, no, 2 (2020), h. 138
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
darah, putusnya ikatan dalam bermasyarakat yang memicu rusaknya sosial, dan timbulnya permasalahan  yang  tidak  berujung  pada  perbaikan.  Begitu  pula  cerminan  yang  diatur pencegahan antara hubungan manusia kepada manusia yang lainnya.
Mediator  hanya  menjadi  sarana  dalam  mewujudkan  perdamaian  sehingga  menjalin keluarga yang harmonis guna menghindarkan dari dampak buruk perceraian yang terjadi kepada  pasangan,  oleh  karena  itu  mediasi  dilakukan  untuk  mencapai  kesepakatan perdamaian  antara  para  pihak  dengan  memberikan  wawasan  bagi  pasangan  untuk mengingat  kembali  tujuan  dari  pernikahan  serta  pasangan  harus  mampu  dan  berusaha mendengar dengan seksama mengenai masalah dan keluhan yang dialami agar mencegah konflik yang berkepanjangan dalam hubungan keluarga 14 .
Upaya dan proses yang dilakukan dalam melakukan mediasi terhadap perceraian memiliki langkah dan tahapan dalam  membangun komunikasi  dengan para  pihak sehingga tidak berujung dengan saling menyalahkan satu sama lain, saling memojokkan akan kesalahan yang diperbuat,  dan menolak terbangunnya perbaikan akibat permasalahan. Proses dan upaya mediasi melakukan pendalaman masalah para pihak guna membangun komunikasi dan hubungan yang menjadikan mediator adalah orang kepercayaan dari para pihak untuk membangun  kembali  hubungan  tanpa  adanya  saling  menyalahkan  dan  menimbulkan kesadaran  sehingga  dapat  menggambarkan  perdamaian  terhadap  penyelesaian  dari kesepakatan  para  pihak  berdasarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi dalam pasal 23 ayat 3 yaitu 15 :
a) Sesuai dengan kesepakatan para pihak;
b) Tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  telah  mengikat  guna  tidak  merugikan pihak ketiga
c) Dapat dieksekusi dan
d) Dengan itikad yang baik.
14 Jamil, Muhammad Jamal. “Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama”. Jurnal Al- Qadau. Volume 2 Nomor 1 (2015).h.10
15 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
Apabila terdapat kesepakatan perdamaian dari para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan  secara  tertulis  mengenai  hasil  dari  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak dengan membuat akta perdamaian 16 .
Beberapa informasi yang penulis dapatkan bahwa di Pengadilan Agama Kendari ini masih sering dan banyak terjadi perceraian yang tidak dapat ditangani oleh masyarakat sehingga melihat banyak pertimbangan yang menjadikan sebab dan akibat terjadinya permasalahan yang tidak dipahami oleh para pihak dalam menyelesaiakan masalah yang timbul dalam rumah  tangga  dan  menjadikan  putusnya  ikatan  adalah  solusi  bagi  pihak  dalam menentukan  sikap  dari  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  rumah  tangga  tanpa memikirkan tujuan perkawinan yang telah dibangun. Pencegahan yang dilakukan dalam mengambil tindakan oleh Pengadilan Agama Kendari salah satunya mewajibkan perkara tingkat  pertama  untuk  mengikuti  tahap  mediasi  guna  mencegah  dan  mengembalikan kembali kepada tujuan dan harapan yang dibangun oleh para pihak dengan perdamaian 17 . Melihat  kepada  permasalahan  para  pihak  ialah  menghilangkan  ikatan  menjadi  solusi dalam  menghilangkan  permasalahan.  Hal  ini  yang  membuat  penulis  tertarik  untuk meneliti secara mendalam terkait peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di  Pengadilan  Agama  Kendari  dan  meninjau  hukum  Islam  dalam  wewenang  mediator terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kendari.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di  Pengadilan  Agama  Kendari,  yaitu  mencari  fakta-fakta  yang  berkaitan  dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam artian penelitian ini langsung terjun ke lapangan atau biasa yang dikenal dengan Field Research Kualitatif Deskriptif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan melihat keadaan lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah
16 Ririn Aprinda. dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Al-Qadau 9 no, 3 (2020), h. 31.
17 Pengadilan Agama  Kendari, Situs Resmi Pengadilan Agama Kendari, https://www.pa-kendari.go.id/layanan- hukum/pos-bantuan-hukum-2
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
metode  penelitian  kualitatif  mana  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  datanya dikumpulkan  melalui  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  hasil  dari wawancara, dokumen, dan fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Kendari. Jenis data  penelitian  primer  dan  sekunder  dengan  sumber  penelitian  ialah  Para  Hakim, Advokat/Pengacara, Mediator dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kendari. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat-alat yang penulis gunakan guna mendukung penelitian ini berupa pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Peran Mediator dalam Melakukan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari
Pada  dasarnya  penyeleasaian  permasalahan  perkara  perceraian  sudah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ditujukan khusus bagi yang beragama  Islam.  Segala upaya peradilan dalam mencegah suatu kepentingan menjadi tujuan akan hadirnya peradilan melalui upaya dan metode perdamaian yang diatur dalam peraturan, kebijakan, dan putusan yang berlaku sebagaimana penjelasan wawancara pak Kadir selaku Hakim di Pengadilan Agama Kendari bahwa “Mediasi merupakan  penyelesaian  suatu  masalah  para  pihak  yang  dibantu  oleh  mediator sebagaimana melalui tahap dan upaya prosedur yang telah tertera dalam penyelesaian mediasi  yang  mengikuti  kebijakan  dan  putusan  yang  telah  ditetapkan 18 ”.  Adapun upaya dalam mengatasi perkara perceraian di Kendari yaitu:
a. Melakukan Mediasi
Melakukan  mediasi  dalam  menangani  perkara  perdata  yang  dapat  dicegah melalui  upaya  perdamaian  sebagaimana  diatur  dan  ditetapkan  dalam  PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga mediasi bermanfaat dan menjadi kepentingan utama dalam penanganan masalah perdata dan berdampak utama dalam mencegah rusaknya suatu ikatan sehingga mediasi
18 Kadir, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
sebagai  penunjang  inti  keberhasilan  dalam  pencegahan 19 .  Melakukan  mediasi memiliki  tahap  dan  metode  yang  dilakukan  oleh  mediator  pada  saat  proses mediasi yaitu:
1) Menanyakan Kabar
2) Memperkenalkan Diri
3) Menjelaskan Tugas Mediator
4) Menanyakan Permasalahan
5) Memberikan Solusi
6) Kesimpulan
b. Memberikan Nasehat tentang Perceraian
Memberikan nasehat adalah salah satu upaya yang digunakan pada tahap mediasi menjadikan  faktor  besar  perdamaian  para  pihak  sehingga  perkawinan  yang ditunaikan  oleh  insan  merupakan  ibadah  terlama  dan  terpanjang  yang  mana  di dalamnya terdapat banyak peluang untuk membuka hikmah dan hidayah melalui berbagai macam cobaan. Sebagaimana penjelasan salah satu mediator yakni pak Ma’ruf di Pengadilan Agama Kendari bahwa” memberikan nasehat kepada para pihak mediasi merupakan salah satu upaya perdamaian dalam memberikan saran guna merubah tindakan  para pihak terhadap keputusan cerainya. Nasehat  yang diberikan kepada para pihak yang ingin bercerai menjadi salah satu metode dan upaya  dalam  mempertahankan  rumah  tangganya,  memberitahukan  akibat  dan dampak yang timbul dan terjadi terhadap perceraian sehingga berpengaruh besar terhadap  keluarga  dan  lingkungan  sosial  yang  berdampak  buruk  bagi  masing- masing pasangan”. 20
Kebanyakan  para  pihak  yang  datang  ke  pengadilan  agam  untuk  mengurus perceraian  dan  sudah  memiliki  tekad  yang  kuat  untuk  bercerai  dengan pasangannya. perkara pasangan keluhkan masalah hati, perasaan, martabat, serta
19 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1) dan (4) tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
20 Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Indonesia . Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2 2015. Pekan Baru, 2015. h.12
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
kehormatan  sehingga  sangat  sulit  unntuk  dilakukan  upaya  mediasi.  Upaya mediasi  dalam  mendamaikan  para  pihak  karena  mengalami  keretakan  dalam rumah  tangga,  tetapi  ketika  proses  mediasi  tidak  berhasil  dan  pasangan  tetap ingin melakukan perceraian setidaknya mediator sudah berupaya sebaik mungkin dan  kesimpulan  mediasinya  hilangnya  rasa  amarah  dan  dendam  karena  proses dan upaya mediasi  menguntungkan kedua belah  pihak sehingga tidak ada kata menang dan kalah karena keputusan itu dibuat secara bersama-sama.
Pada  dasarnya  aspek  dalam  proses  mendamaikan  guna  mencari  keadilan  dan menjadikan  kehidupan  yang  membawa  kedamaian.  Suatu  penyelesaian perdamaian  melalui  mediasi  terhadap  suatu  permasalahan  timbul  karena hilangnya kenyamanan yang didambakan terutama dalam berumah tangga yang melihat segala kekurangan dan menghadapi suatu permasalahan secara bersama dan menyatukan hati yang berbeda dalam menanggapi merupakan suatu kondisi mencari kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga.
c. Memberikan Pemahaman tentang Dampak Perceraian
Permasalahan hubungan rumah tangga adalah hal yang sangat sensitif sehingga perdamaian perceraian melalui mediasi tidak hanya menyelesaikan masalah yang dimiliki para pihak, namun menyadarkan sikap melawan ego dan emosional para pihak  untuk  berdamai  dari  permasalahan  yang  dilakukan  melalui  memberikan pemahaman  tentang  dampak  dan  akibat  dari  perceraian 21 .  Memberikan pemahaman  tentang  dampak  perceraian  dapat  menyadarkan  para  pihak  bahwa perjuangan yang telah diusahakan dalam membangun rumah tangga bukanlah hal yang  mudah  dan  memperkuat  hubungan  rumah  tangga  melalui  permasalahan yang telah dilewati bersama dan memahami satu sama lain dengan menurunkan ego  dan  emosional  yang  tidak  terkendali.  Sehingga  penulis  mengambil kesimpulan bahwa mediator dapat menjadi faktor keberhasilan dalam mencegah putusnya  ikatan  perceraian  para  pihak  melalui  upaya  dan  proses  mediasi  yang dibantu oleh mediator.
21 Fandi dan Kurniati. “Efektiftitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian”, Jurnal Shautuna 1, no, 3 (2020), h. 279.
Sikap  mediator  dalam  mempengaruhi  para  pihak  dengan  memberikan  arahan kepada  perbaikan  dan  tidak  menunjang  melihat  kesalahan  para  pihak  yang mengakibatkan  permasalahan  yang  tidak  berujung  perbaikan.  Mediator mengarahkan para pihak kepada proses dan upaya dalam membantu para pihak untuk saling memahami dan memperbaiki diri melalui kesadaran yang dibangun saat mediasi.
Salah  satu  kelebihan  yang  dibangun  pada  upaya  mediasi  ini  bahwa  dengan adanya  mediasi  untuk  mencegah  kemudahan  perceraian,  padahal  menghadapi kesalahpahaman  sering  kali  menutup  komunikasi  diantara  masing-masing, namun adanya mediasi ini sebagai sarana dalam membangun sekaligus mencegah terjadinya  kesalahpahaman  dan  menjadi  pengkoreksian  antara  pasangan  dalam menjalin dan menjaga keutuhan dalam rumah tangganya 22 .

## 2. Tinjauan  Hukum  Islam  dalam  Melakukan  Mediasi  terhadap  Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari.
Hukum Islam yang menjadi syariat dalam mengatur pola kehidupan bagi pemeluknya dan menjadi pedoman dalam tuntunannya sehingga diatur dengan segala aturan yang menjadikan batasan dalam perbuatan. Hukum menjadi penting dalam melihat segala aspek batas membedakan antara kesalahan dan kebenaran, yang hak dan bathil, yang makruh  dan  haram. 23 Segala  aspek  dalam  mengatur  pola  kehidupan  manusia membutuhkan  batasan  yang  memberikan  kenyamanan,  kedamaian,  dan  keadilan dalam  kehidupan  sosial  sehingga  timbulnya  batasan  dalam  menggapai  tujuan bersama.  Pada  dasarnya  aspek  dalam  proses  mendamaikan  guna  mencari  keadilan dan  menjadikan  kehidupan  yang  membawa  kedamaian.  Suatu  penyelesaian perdamaian melalui mediasi terhadap suatu permasalahan timbul karena hilangnya kenyamanan yang didambakan terutama dalam berumah tangga yang melihat segala
22 Assidik,  Ahmad  dan  A.  Qadir  Gassing.  “Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  terhadap  Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Al-Qadauna 1, no. 1 (2019)
23 Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, Al-Qadau 1, no.2 (2014): h. 89.
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
kekurangan  dan  menghadapi  suatu  permasalahan  secara  bersama  dan  menyatukan hati yang berbeda dalam menanggapi merupakan suatu kondisi mencari kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga 24 .
Mediasi  dalam  kaidah  apapun  yang  tidak  bertentangan  itu  diperbolehkan.  Suatu ungkapan  dalam  hukum  Islam  bahwa  perdamaian  adalah  suatu  tujuan  untuk diutamakan  demi  menetapkan  suatu  kemaslahatan  bersama  dalam  mengambil keputusan  sehingga  melihat  kepada  faktor,  sebab,  akibat,  dan  dampak. 25 Hukum Islam  mempunyai  pula  batasan  dalam  suatu  hubungan  hingga  dianggap  tidak  lagi selaras dalam menjalankan rumah tangga. Suatu perselisihan dalam Islam memiliki sistem  mendamaikan  pihak  yang  bermasalah  hingga  tidak  ingin  bersama  dalam kehidupan satu atap. Sebagaimana dalam Islam menjelaskan metode mediasi seperti Islah  dan  hakam  yang  mana  penyelesaian  terhadap  suatu  perselisihan  yang  timbul diantara manusia dengan penyelesaian perdamaian, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujurat/18:9 yaitu 26 :
َْوْ نِا ْْ ْ اَط ْ ى ِْٰتَف ْ َْنِم ْْ َْ يِنِم ؤُم لا ْْ ا وُلَ تَ ت  قا ْْ ا وُحِل صَاَف ْْ ْ اَمُهَ ن  يَ ب ْْ ْ نِاَف ْْ ْ تَغَ ب ْْ ْٰد حِا اَمُهى ْْ ىَلَع ْْ ْٰر خُ لْا ى ْْ اوُلِتاَقَ ف ْْ ْ ِتَّلا ْْ ْ يِغ بَ ت ْ ّْٰتَح ْْ ْ  يِفَت َْءْْ ْٰٓلِا ْْ ِْر مَا ْْ ِّْٰللا ْۖ ْ نِاَف ْْْ اَف ْ تَء ْْ ا وُحِل صَاَف ْْ اَمُهَ ن  يَ ب ْْ ِْل دَع لِبِ ْْ ا وُطِس قَاَو ْۗ َّْنِا ْْ َّْٰللا ْ ْ بُِيُ ْْ َْ يِطِس قُم لا
Terjemahnya:
“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin  bertikai,  damaikanlah keduanya. Jika  salah  satu  dari  keduanya  berbuat  aniaya  terhadap  (golongan)  yang  lain, perangilah  (golongan)  yang  berbuat  aniaya  itu,  sehingga  golongan  itu  kembali kepada  Allah,  jika  golongan  itu  telah  kembali  (kepada  perintah  Allah) damaikanlah  keduanya  dengan  adil.  Bersikaplah  adil,  sesungguhnya  Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.
Telah  banyak  gambaran  mediasi  yang  sering  digunakan  dalam  penerapan  hukum Islam  sehingga  menjadi  efektif  dalam  menghadapi  suatu  permasalahan,  adapun tahapan yang digunakan dalam Islam ialah as-sulh dan tahkim sebagaimana berikut:
1. As-Sulh
24 Abbas,  Syahrizal.  Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional,  Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2009. h.35
25 Fandi dan Kurniati. “Efektiftitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian”, Jurnal Shautuna 1, no, 3 (2020), h. 279.
26 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan . Bandung: Cardoba Internasional Indonesia. 2020.
Menurut prespektif Al-Qur’an terhadap as-sulh yang berasal dari bahasa arab yang artinya perdamaian, perdamaian dalam Islam terjalin dengan segala aspek kehidupan dan hubungan kemanusiaan yang melihat kepada sejarah Islam pada awal mula hingga kebangkitan dan besarnya sampai hari ini tidak terlepas dari komunikasi yang baik melihat kepada bagaimana ia kisah para nabi dan rasul yang  menjadi  sejarah  dalam  kehidupan  yang  bercermin  kepada  bagaimana memperlakukan  orang  lain  dengan  baik  sehingga  pandangan  kebaikan tersampaikan  melalui  cerminan  perilaku  kepada  siapapun  yang  memandang dan merasakan. Hal ini dalam QS. Al-Hujurat/49:10 yaitu 27 :
ِْا َْن وَُحَ رُ تْ مُكَّلَعَلَّْٰللاْاوُقَّ تاَوْ مُك يَوَخَاَْ يَبْا وُحِل صَاَفٌْةَو خِاَْن وُ نِم ؤُم لاْاََّنَّ Terjemahnya:
“Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  adalah  bersaudara  karena  itu damaikanlah  antara  kedua  saudaramu  dan  bertakwalah  kepada  Allah supaya kamu mendapat rahmat”.
Ayat ini menjelaskan terkait perintah untuk mendamaikan perselisihan yang berlaku di kalangan kaum muslimin agar senantiasa berusaha mencapai kata sepakat  atau  bermufakat  dan  menjaga  perpaduan  terhadap  suatu  hubungan yang  mengikat.  As-sulh  dibagi  menjadi  beberapa  jenis  dengan  tujuan  dapat lebih mudah untuk mudah dipahami pembahasannya, sebagaimana para ulama mengatakan as-sulh dibagi menjadi 5 jenis yaitu:
a. As-Sulh di antara kaum muslimin dan golongan orang kafir, sebagaimana perbincangan  melalui  para fuqaha ’ dalam mencari peluang perdamaian tanpa  adanya  pertumpahan  darah,  maka  Islam  menyampaikan sebagaimana  cara as-sulh menjadi  rujukan  dalam  menemukan perdamaian.
b. As-Sulh di antara pemerintah yang adil dengan golongan pemberontak,
c. As-Sulh di antara pasangan suami istri yang memiliki perselisihan
d. As-Sulh di antara golongan yang berselisih dalam urusan harta
27 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan . Bandung: Cardoba Internasional Indonesia. 2020.
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
e. As-Sulh di antara golongan yang berselisih selain daripada urusan harta,
Sebagaimana  penjelasan as-sulh dalam  penyelesaian  permasalahan  dan melihat  kepada  peraturan  akan  hal  di  atas  sama  seperti  penyelesaian  di pengadilan Indonesia yang mengurus dan mengatur hal itu namun, pengaturan hukum  peradilan  dibagi  dan  dibedakan  antara  tindakan  pidana,  perdata, militer,  dan  lain-lain  sehingga  tidak  menjadikan  satu  peraturan  dalam penyelesaian  sebagaimana  pengaturan  As-Sulh,  akan  tetapi  pengaturan peradilan  diatur  melalui  Undang-Undang  No.3  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  Pengawasan  Kewenangan  Melalui  Mahkamah Agung. 28
Mencapai kata perdamaian bukan menjadi hal yang mudah karena hilangnya keinginan dalam kebersamaan dan timbulnya perselisihan yang berkepanjangan  dan  tiada  penyelesaian  dengan  kesalahpahaman.  Hukum Islam  mengatur  segala  sistematika  dan  pola  kehidupan  melalui  pedoman dalam kehidupan sehingga telah tertata dan terdapat pola dalam penyelesaian segala  permasalahan  yang  menjadi  keresahan  masyarakat  Islam  dalam menanganinya.
2. Tahkim
Lembaga  tahkim  merupakan  suatu  majelis  yang  mengatur  penyelesaian terhadap  sengketa  rumah  tangga  sebagaimana  yang  diatur  dalam  prespektif hukum Islam dan dijadikan metode dalam penyelesaian permasalahan terhadap perselisihan  rumah  tangga  yang  memiliki  metode  dan  sistematika  dalam mencapai  perdamaian  agar  mencegah  dan  menjaga  suatu  hubungan  antara suami dan istri dalam hal mencontoh cerminan yang dilakukan dan perlakuan Rasulullah saw kepada istri nya. Praktek perdamaian sengketa hakam meliputi mekanisme  dalam  mengatur  perselisihan  yang  terjadi  sehingga  menemukan titik  tumpu  dari  masalah  dan  memberikan  solusi  untuk  mencegah  rusaknya hubungan  rumah  tangga.  Lembaga  tahkim  banyak  mencontoh  dari  sumber
28 Rahmadi, Takdir. Mendiasi Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ,2011.
pedoman  (al-Qur’an)  dan  menjadi  rujukan  pada  penyelesaian  permasalahan. Sebagaimana  teori  tahkim  dalam  mengatur  permasalahan  sehingga  meliputi majelis tahkim, dasar hakam, dan penyelesaian tahkim
Keberadaan hakam sebagaimana diisyaratkan dalam firmannya QS. An-Nisa’: 4:35 yaitu:
َْو ْْاَمِهِن يَ بَْقاَقِشْ مُت فِخْ نِا هِل هَاْ نِّمْاًمَكَحْا وُ ثَع  باَف ٖ ْْ
ْ ِقِّفَو  يْاًح َلَ صِاْآَد يِر يْ نِاْ ْاَهِل هَاْ نِّمْاًمَكَحَو
اً يِْبَخْاًم يِلَعَْناَكَّْٰللاَّْنِاْْۗاَمُهَ ن  يَ بُّْٰللا
Terjemahnya:
“Dan jika khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. jika kedua orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan  niscaya  Allah  swt memberikan  taufik  kepada  suami  istri,  Allah  swt  maha  mengetahui  lagi maha mengenal”.
Ayat  di  atas  menjelaskan  pentingnya  tahkim  dalam  perselisihan  yang memberikan  dukungan  dalam  membantu  menyelesaikan  perselisihan  dengan membangun  lembaga  yang  membantu  upaya  mendamaikan  yang  memiliki mekanisme dalam mendamaikan para pihak melalui kaidah-kaidah hakam.
Sebagaimana  lembaga  tahkim  berjalan  dengan  mestinya  yang  berlandaskan dengan kaidah hukum dalam mendamaikan dan memiliki syarat karakteristik tertentu dalam melakukan pendamaian terhadap suatu masalah seperti halnya baligh, Islam, fuqaha , dan lain-lain.

## D. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada  uraian  pembahasan  maka  peneliti  dapat membuat  kesimpulan  bahwa  peran  mediator  sebagai  pihak  ketiga  dalam  membantu melakukan mediasi kepada tahap perdamaian dalam mencegah rusaknya suatu ikatan yang sudah  dibangun  sehingga  dalam  melalui  tahap  mediasi  memiliki  pertimbangan  dalam membantu  proses  dan  upaya  dalam  penyelesaian  dan  pencegahan  yang  diupayakan mediator mempunyai tahapan dalam melaksanakan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mempengaruhi putusan dari permasalahan para pihak sehingga segala putusan yang
Tinjauan Hukum Islam terhadap Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
menjadi  keinginan  kedua  belah  pihak  dalam  mempertimbangkan  keinginan  untuk melanjutkan dan memperbaiki hubungan rumah tangga. mediator hanya sebagai penasehat dan  pemberi  solusi  sebagai  pembantu  dari  para  pihak  untuk  membantu  menyelesaikan permasalahan dengan cara membantu dari tahap upaya dan proses mediasi yang dijalankan para pihak.

## Saran
Adapun  saran  yang  bisa  peneliti  sampaiakan  yaitu  upaya  mediator  dalam  menjalankan proses  dan  upaya  mediasi  harus  lebih  mendalami  lagi  terkait  permsalahan  para  pihak sehingga mediaotr mudah dalam membangun kepercayaan para pihak, memberikan solusi dan nasehat yang dapat menimbulkan perbaikan hingga menjalin kembali hubungan para pihak dengan baik tanpa adanya salah paham. Meskipun keputusan mediasi dipegang oleh para  pihak,  namun  perubahan  atas  tindakan  yang  dilakukan  dalam  mengupayakan  dan mengoptimalkan mediasi menjadi faktor besar dari sebuah perubahan keputusan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abbas,  Syahrizal.  Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2009.
Rahmadi, Takdir. Mendiasi Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, , 2011.
M.  Yahya  Harapan,  Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika , 2006.
Abdullah,  Abdul  Gani.Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia. Jakarta: Gama Insani Press;2010

## Websites
Pengadilan  Agama  Kendari,  Situs  Resmi  Pengadilan  Agama  Kendari,  https://www.pa- kendari.go.id/layanan-hukum/pos-bantuan-hukum-2
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  01  Tahun  2016  tentang  prosedur  pelaksanaan  mediasi  di pengadilan.

## Jurnal
Nur, A. Muhammad dan Abdi Wijaya. “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Periode  Januari-Desember 2018)”, Jurnal Shautuna 1, no, 2 (2020).
Patimah, “Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)”, Hunafa : Jurnal Studia Islamika , No 2 (2010).
Dewi,  Nurul  Aulia  dan  Abdul  Halim  Talli,  “Analisis  perbandingan  Mahzab  tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi”, Jurnal Mazahibuna , No. 2 (2020).
Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Di  luar Pengadilan di Indonesia . Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 NO. 2 2015. Pekan Baru, 2015.
Hidayat, Fahmi Putra dan Asni. “Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. QadauNa Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020).
Jamil,  Muhammad  Jamal.  “Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  di  Lingkungan  Peradilan Agama”. Jurnal Al-Qadau. Volume 2 Nomor 1 (2015).
Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Al-Qadauna 1, no. 1 (2019).
Maloko,  M.  Tahir  dan  Arif  Rahman.  “Mengatasi  Kejenuhan  Suami-Isteri  Perspektif  Ulama Mazhab”, Mazahibuna 2, no. 2 (2020).
Fandi dan Kurniati. “Efektiftitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian”,
Jurnal Shautuna 1, no, 3 (2020).
Ririn  Aprinda.  dkk.  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Bimbingan  Perkawinan  Dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Al-Qadau 9 no, 3 (2020).
Tinjauan Hukum Islam terhadap Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari
Ahsan Kadir, Asni, Siti Nurul Fatimah Tarimana
Fattah, Abdul dan Zulfahmi Alwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)”, Qadauna 2, no, 1 (2020).
Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”, Al-Qadau 1, no.2 (2014)