## TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI KOTA BOGOR DARI ASPEK LINGKUNGAN
Oleh: Dr. Drs. A. Widanarto.,M.Si Email: a_widanarto@ yahoo.com

## A B S T R A K
Judul dari penelitian ini adalah “Transformasi Manajemen Pemerintahan di Kota Bogor dari aspek Lingkungan”. Penelitian  ini  dilakukan          oleh    karena  masyarakat  Kota  Bogor  belum  paham  mengenai  kondisi  dan permasalahan  di  Kota  Bogor  pada  bidang  geografis,  kependudukan,  pemerintahan,  ekonomi,  serta  lingkungan sosial.
Penelitian  ini  didisain  untuk  mengetahui  bagaimana  transformasi  manajemen  pemerintahan  berperan  dalam dimensi reframing, restrukturisasi, revilatisasi, dan pembaharuan di Kota Bogor.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Informan  yang  terlibat dipilih  berdasarkan  teknik  purposif,    yaitu:  Wali  Kota  Bogor,  Ketua  DPRD,  Kepala  Bappeda,  Ketua  Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  perubahan  di  dalam  dimensi  reframing;  yaitu adanya  peningkatan  dalam  hal  visi  daerah.  Dimensi  yang  kedua  adalah  restrukturisasi  yang  berubah  secara dinamik, merujuk ke arah banyaknya pembangunan di Kota Bogor. Pada dimensi yang ketiga, revitalisasi tidak mengalami  banyak  perubahan  namun  perubahan  tersebut  bukan  akibat  dari  transformasi  regulasi  daerah.  Pada dimensi keempat yaitu pembaharuan, berfokus pada kondisi fisik yang menyeluruh.
Simpulan dari penelitian ini adalah dimensi dari tranformasi manajemen  pemerintahan yang terdiri dari reframing, restrukturisasi, revitalisasi, dan pembaharuan terjadi di Kota Bogor, namun belum maksimal terutama pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan.  Pada  aspek  sekolah,  visi  dan  misi  pemerintah  belum  dipahami  secara menyeluruh  baik  oleh  kepala  sekolah  maupun  pihak  lain  yang  terlibat  termasuk  dinas  pendidikan  itu  sendiri. Sistem  pelayanan  kesehatan  belum  berjalan  secara  efektif  dan  efisien,  serta  lebih  mengarah  pada  hal  kuratif dibandingkan preventif.
Kata kunci: Transformasi, Manajemen Pemerintahan, Lingkungan.

## ABSTRACT
The title of this study is “Government Management Transformation in Bogor City.”  This study is set by community  having  been  not  conceiving  conditions  and  problems  facing  Bogor  City  in  terms  of  geographic, population, governmen, economic, and social condition.
This  study  is  designed  to  know  how  government  management  transformation  in  light  of  reframing, restructuring, revitalization, and renewal dimensions in Bogor City.
This  study  was  conducted  by  using  descriptive  method  along  with  qualitative  approach.  Informants involved in this study is using purposive technique, consisting of Mayor of Bogor, Chairman of DPRD, Head of Bappeda,  Chairman  of  Milieu  Management  Agency,  Head  of  Legal  Department,  Head  of  Educational Department, Head of Health Department, Bogor City.
The results of the study showed that there are changes in reframing dimension; it is true of increase in local  vision.  If  the  old  vision  is  to  increase,  the  current  one  is  to  more  stabilize  as  a  decision  was  made.  The second dimension is restructuring going on rather dynamic conform to the current development of Bogor City. In the third dimension, revitalization was little made but it is not accompanied by exactly regulation transformation. While the fourth dimension, renewal, is concerned with physical conditions that is, wholly, not proper.
The  conclusion  of  this  study  is  management  transformation  in  terms  of  reframing,  restructuring, revitalization, and renewal in Bogor City was made, but it is not as maximal as possible, especially educational and  health  sectors.  In  the  aspect  of  schooling,  the  vision  and  mission  have  been  not  conceived  completely  by either principal and apparatus or educational department itself. Health service systems are not  yet effective and efficient, even oriented to curative than preventive.
Keywords: Transformation, Governmen Management.

## 1. PENDAHULUAN
Demokratisasi telah membawa perubahan ke dalam sistem politik yang makin terbuka, tapi perubahan-perubahan ini belum mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Reformasi telah  memunculkan  pemimpin-pemimpin  baru  dan  aturan-aturan  baru,  tapi  perubahan- perubahan  tersebut  belum  memberikan  kesejahteraan  pada  masyarakat.  Transformasi manajemen pemerintahan merupakan salah satu prasyarat tersebut, karena melalui proses ini manajemen  pemerintahan  yang  serba  tertutup  diubah  menjadi  terbuka,    sehingga  lebih akuntabel.
Transformasi  merupakan  proses  peralihan  dari  suatu  masa  tertentu  ke  masa selanjutnya  yang  terjadi  karena  adanya  inovasi  atau  perubahan-perubahan  baik  struktural maupun  prosedural,  terencana  maupun  tidak  terencana.  “Transformasi  pada  dasarnya merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Transformasi ini meliputi mengkerangka- ulang/ reframing, menstruktur-ulang /  restructuring, menyusun-ulang prioritas pembangunan/ revitalization dan pembaharuan/ renewal” (Gouilart:1995).
Pemerintah  bukan  lagi  penentu  kualitas  pelayanan,  seperti  dikemukakan  Couper (dalam Osborne dan Gaebler, 1992:166), bahwa “ Quality is determined only by costumers” . Dalam  kaitan  itu,  Couper  (dalam  Osborne  dan  Gaebler,  1992:  169,172),  mengatakan pemerintah perlu: Getting close to the costumer, because the costumer are the most important people for an organization”.
Dengan  demikian  baik  buruknya  produk  layanan  masyarakat  yang  diberikan,  lebih banyak  bergantung  pada  sejauh  mana  tanggapan  atau  kepuasan  penerima  pelayanan.  Hal  ini adalah sangat wajar karena sesuai dengan visi dan misi Kota Bogor2016 – 2019 yaitu : “Kota Bogor  yang  nyaman,  beriman,  dan  transparan” .  Visi  tersebut  kemudian  akan  dicapai melalui misi yang diuraikan sebagai berikut:
1. Menjadikan  Bogor  kota  yang  cerdas  dan  berwawasan  teknologi  informasi  dan komunikasi
2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur
3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan
4. Menjadikan  Bogor  sebagai  kota  jasa  yang  berorentasi  pada  kepariwisataan  dan ekonomi kreatif
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan
6. Mengokohkan  peran  moral  agama  dan  kemanusiaan  untuk  mewujudkan  masyarakat madani.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk mulai dari penyediaan air bersih baik secara kuantitas maupun  kualitas,  menyediakan  sarana  dan  prasarana  lingkungan  yang  memenuhi  standar teknis/Standar Pelayanan Minimal (SPM), meningkatkan kualitas udara, penataan ruang kota yang  berkualitas,  mengembangkan  sistem  transportasi  yang  dapat  menjamin  keselamatan, efisien, nyaman dan ramah lingkungan.
Wilayah Kota Bogor dilihat dari berbagai aspek merupakan wilayah yang mempunyai letak  strategis,  baik  untuk  tempat  tinggal,  untuk  mengembangkan  usaha  maupun  untuk pendidikan.  Akan  tetapi,  letak  yang  strategis  ini  dapat  memberikan  dampak  yang  negatif terhadap  pemerintah  Kota  Bogor  selain  karena  letaknya  berdekatan  dengan  ibu  kota  negara, penambahan  jumlah  penduduk  yang  tidak  terkontrol  dan  tertata  rapi,  yang  berdampak  pada kurang  berkualitasnya  pelayanan  masyarakat.  Transformasi  manajemen  dan  strategi pemerintahan yang tepat yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan warga Kota Bogor.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
Organisasi  sebagai  organ  hidup  layaknya  manusia  yang  mempunyai  kebutuhan  yang kompleks.  Organisasi  berada  dalam  lingkungan  yang  terbuka  dapat  mempengaruhi  dan dipengaruhi  oleh  lingkungannya.  Oleh  karena  itu  organisasi  harus  selalu  melakukan transformasi  sesuai  dengan  perubahan  lingkungan.  Konsep-konsep  dari  transformasi organisasi  dipandang  relevan  untuk  dapat  diterapkan  dalam  penataan  organisasi  pemerintah daerah dengan penyesuaian pada kebutuhan dan kondisi daerah.
Transformasi  manajemen  pemerintahan  pada  dasarnya  merupakan  inovasi-inovasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  guna  mengadakan  perubahan  di  bidang  struktural  dan prosedural.  Inovasi  struktural  berhubungan  dengan  perubahan  yang  menyangkut kelembagaan,  sementara  inovasi  prosedural  berhubungan  dengan  berbagai  perubahan  di bidang  mekanisme  kepemerintahan.  Inovasi  struktural  dan  prosedural  ini  dimaksudkan  agar kepemerintahan dapat berlangsung sesuai tuntutan rakyat.
Inovasi-inovasi  dalam  transformasi  tersebut,  meliputi re-framing,  re-structuring,  re- vitalizaton dan re-newal (Gouillart  dan  Kenny,  1995  :  1-14).  sebagai  suatu  proses  yang mendahului berbagai perubahan-perubahan tersebut.
Reframing (pengubahan  kerangka  berpikir)  yaitu  suatu  dimensi  transforming organisasi  dalam  peningkatan  konsepsi  perusahaan  ( company )  tentang  sesuatu  masalah  yang dihadapi dan bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasinya.
Retructuring (pengubahan struktur)  yaitu suatu dimensi transformasi organisasi pada suatu  organisasi  menghadapi  persaingan  kinerja  ( performance )  dengan  cara  mengubah besaran agar organisasi dapat berjalan dengan lincah.
Revitalization (memberdayakan  kembali)  merupakan  suatu  dimensi  transformasi organisasi  dimana  organisasi  memelihara  pertumbuhannya  dengan  cara  mengaitkan  besaran organisasi terhadap lingkungan organisasi.
Renewal (pembaharuan) yaitu suatu dimensi transformasi organisasi yang beroriensasi pada  transformasi  orang  ( people )  dan  jiwa  dari  perusahaan  ( company ),  dengan  cara membangun keahlian dan tujuan baru, sehingga perusahaan dapat mengatasi dirinya sendiri.

## 3. METODE PENELITIAN
Peneliti  memilih  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif dikarenakan  fokus  penelitian  ini  adalah  ingin  melihat  bagaimana  proses  manajemen pemerintahan  di  Kota  Bogor  dalam  upaya  menciptakan good  governance. Pemilihan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual, akurat  dan  valid  mengenai  penyusunan road  map manajemen  pemerintahan  dalam  upaya mewujudkan good governance di pemerintah Kota Bogor.
Dalam  studi  pustaka,  peneliti    berupaya  mengumpulkan  data  berupa  bahan-bahan dalam  tulisan,  buku,  dokumen  atau  penjaringan  data  hasil  penelitian  yang  relevan.  Kajian pustaka ini dilakukan untuk mencari data sekunder sejak langkah awal penelitian .
Studi  Lapangan.    Dalam  hal  ini  peneliti mengamati  dan  terjun  langsung  ke  lapangan untuk  mengetahui  bagaimana  penyusunan road  map manajemen  pemerintahan  dalam  upaya mewujudkan good governance di Kota Bogor yang menjadi objek penelitian ini. Wawancara mendalam ( in-depth interview ). Wawancara dalam penelitian ini memiliki tujuan  mengumpulkan  keterangan-keterangan  lisan,  dengan  cara  bertanya  langsung  kepada informan  untuk  mengetahui  apa  yang  terkandung  dalam  pikiran  dan  hati  informan  serta mampu  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  hal-hal  yang  diamati  peneliti.  Wawancara
dilakukan  dengan  cara  mendalam  kepada  informan,  yaitu  kepada:  Walikota  Bogor,  Ketua DPRD,  Kepala  Bappeda,  Kepala  Bagian  Hukum,  Kepala  Dinas  Pendidikan,  Kapala  Dinas Kesehatan  Kota  Bogor.  Dokumentasi.  Peneliti  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  konsep berupa  catatan  buku,  majalah  dan  sebagainya  yang  terkait  dengan  penyusunan road  map manajemen pemerintahan dalam upaya mewujudkan good governance di Kota Bogor.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1.1. Reframing
Reframing membahas  tentang  pikiran    organisasi.  Organisasi  seringkali  terjebak  dalam  pola pikir  tertentu,  dan  kehilangan  kemampuan  untuk  mengembangkan  model  mental  baru mengenai  jati  diri  mereka  dan  apa  yang  mereka  capai.  (Gouillart  dan  Kelly,  1995:  7), Reframing membuka pikiran organisasi dan memasukkan visi-visi baru dan ketetapan baru. Untuk  memahami  tentang  visi  dan  misi  Kota  Bogor,  kami  melakukan  analisis  dan studi  dokumentasi  RPJMD  Pemerintahan  Kota  Bogor,  sehingga  diperoleh  gambaran  umum tentang  visi  dan  misi  sebagai  tujuan  yang  akan  dicapai  pemerintah  Kota  Bogor.  Visi  misi tersebut yaitu :“Kota Bogor yang nyaman, beriman, dan transparan”. Misi :
1. Menjadikan  Bogor  kota  yang  cerdas  dan  berwawasan  teknologi  informasi  dan komunikasi
2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur
3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan
4. Menjadikan  Bogor  sebagai  kota  jasa  yang  berorentasi  pada  kepariwisataan  dan ekonomi kreatif
5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan
6. Mengokohkan  peran  moral  agama  dan  kemanusiaan  untuk  mewujudkan  masyarakat madani
Visi dan misi Kota Bogor 2015  - 2019 sebagaimana tersebut di atas bersumber dari visi dan misi  Walikota  dan  Wakil  Walikota  terpilih  pada  saat  masa  kampanye.  Mengiringi  visi  dan misi tersebut, disampaikan pula janji  -janji politik yang rumusannya lebih teknis operasional dibanding visi- misi dan tentunya menjadi bagian dari target yang harus dipenuhi selama lima tahun ke depan.
Strategi pemerintahan yang digunakan untuk mencapai visi misi tersebut adalah: 1.Seluruh  SKPD  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bogor,  masyarakat,  serta  dunia  usaha berkewajiban  melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  RKPD Tahunan secara sinergis dan terintegrasi 2.Pemerintah Kota Bogor berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan  dan  penganggaran.  Sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  APBD  Kota  Bogor, RKPD  Kota  Bogor  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  dokumen  Kebijakan  Umum  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (KUA  –  APBD)  dan  Plafon  Prioritas  Anggaran  Sementara (PPAS).
3.Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang  pendanaannya  bersumber  dari  APBD  Kota,  APBD  Provinsi,  APBN/BLN/PHLN  dan sumber-  sumber  lainnya  yang  sah,  maka  setiap  SKPD  harus  menyusun  dan  membuat  Renja SKPD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan.
4.Pemerintah  Kota  Bogor  memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  tahapan  rencana pembangunan.
5.Menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksana program, yaitu setiap Kepala SKPD melakukan pengendalian  pelaksanaan  rencana  pembangunan/kegiatan  melalui  upaya  koreksi  dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
Program  prioritas  pembangunan  Kota  Bogor  yaitu  program  yang  berorientasi  pada pemenuhan  hak-hak  dasar  masyarakat  dan  pencapaian  keadilan  yang  berkelanjutan  sebagai penjabaran  dari  RPJMD  pada  tahun  yang  direncanakan.  Program  prioritas  ini  disusun berdasarkan  evaluasi  pembangunan  tahunan,  kedudukan  tahun  rencana,  dan  capaian  kinerja yang  direncanakan  dalam  RPJMD,  serta  aspirasi  masyarakat  yang  disepakati  dalam Musrenbang Tahunan.
Pemerintah  Kota  Bogor  dalam  menghadapi  perubahan  global  di  atas,  sehubungan dengan  naiknya  kemiskinan  dan  pengangguran  maka  akan  diatasi  dengan  program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi pangan melalui perbaikan  melalui  intensifikasi,  pengembangan  sumber  energi  alternatif,  kemudian peningkatan  daya  saing  produk  Kota  Bogor,  pemacuan  inovasi  untuk  pembangunan, penciptaan keterkaitan industri pengolahan dengan sumber daya lokal.
Dalam  menghadapi  perubahan  global  di  Kota  Bogor  dalam  menghadapi  perubahan masa  depan  di  semua  bidang,  misalnya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  dengan    antisipasi melalui visi meningkatkan daya saing agar tercipta perekonomian yang kokoh. Menciptakan regulasi yang punya keberpihakan kepada rakyat kecil dan menciptakan iklim perekonomian  yang  baik;  Penyederhanaan  perizinan  dan public  service lainnya;  Penciptaan wirausaha baru; Penciptaan lapangan pekerjaan; dan kendalikan inflasi.

## 4.1.2. Restructuring
Struktur  pemerintahan  mengacu  kepada  aturan  PP  No.18  Tahun  2016. Penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kota  Bogor  mendorong  masyarakat  untuk    terlibat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  seperti  di  sini  ada  kumpulan  beberapa  komunitas  dan diberikan  space  ruangan,  seperti  komunitas  jalan  kaki,  komunitas  daerah  lansia  dan  lain sebagainya.  Akuntabilitas  pemerintah  secara  transparan  diketahui  oleh  masyarakat,  karena masyarakat  berfungsi  sebagai  kontrol  sosial  terhadap  kinerja  pemerintah.  Organisasi masyarakat yang terlibat cukup banyak seperti BPD, LSM, kelompok masyarakat, organisasi profesi  dan  media  massa.  Demikian  keterlibatan  masyarakat  dalam  menjalankan  program. Contoh  :salah  satu  tujuan  memberdayakan  masyarakat,    di  dalam  Lingkungan  Hidup  ada kemitraan  ada  hubungannya  nanti  dengan  anak-anak  sekolah  selain  itu  disitu  ada  program nasional  adiwiyata,  pembinaan  terhadap  sekolah,    kemitraan  terhadap  LSM  atau  kelompok masyarakat. Dimulai dari perencanaan sudah melibatkan masyarakat contohnya seperti dalam kegiatan  Musrenbang,  membutuhkan  keterlibatan  masyarakat,  mengetahui  jumlah  anggaran yang  dibutuhkan  melalui  RT,  RW,  kelurahan,  kecamatan,  sampai  OPD,  semuanya disinkronkan dengan OPD-OPD. Kemudian keseluruhan ini menjadi bahan dalam penyusunan ABPD selanjutnya.
Kemudian  masih  ada  yang  saling  tumpang  tindih  dan  mungkin  harus  dipisahkan, sebagai contoh misalnya di bidang Lingkungan Hidup ada bidang tata lingkungan dan bidang pengawasan,    pembagian  tugasnya    di  bidang  tata  lingkungan  ada  bidang  AMDAL  yang terkait  ijin  lingkungan  dsb.  lalu  disitu  masih  ada  bagian  pengawasan  dan  pembinaan sedangkan  bidang  pengawasan  saat  ini  merupakan  bagian  tersendiri  dan  merupakan  bidang baru,  yang  dimulai  tahun  2017,  sebelumnya  tidak  ada.  Pengawasan  berasal  dari    seksi kemitraan  dan  seksi  penegakan  hukum.  Permasalahannya  adalah  di  satu  sisi  melakukan pembinaan  kemitraan  di  sisi  lain  dia  harus  mengawasi.  Sehingga  pada  tahun  2017  diubah menjadi  bidang  pengawasan,  karena  kalau  dilihat  di  perkotaan  yang  lemah  itu  pengawasan dengan semakin meningkatnya aktivitas kota, perijinan juga semakin banyak, dan pengawasan kepada mereka masih kurang sehingga dibentuklah bidang sendiri, sekarang permasalahannya di dalam tupoksi itu masih ada tumpang tindih tanggung jawab , sehingga  perlu  disisir dan diubah lagi. Mungkin nanti ada UPTD perbengkelan dan peralatan dan TPA Galuga. Ternyata setelah di lapangan banyak masalah yang muncul itu yang perlu diselesaikan lagi.
Kekuatan politik juga dapat menekan, hanya  kekuatan politik Mengenai ada atau tidaknya  tumpang
tindih  kewenangan  antar  lembaga-lembaga  yang ada  di  Kota  Bogor,  dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  apabila  dipresentasekan kemungkinan  adanya  tumpang  tindih  kewenangan  antar  lembaga  itu  sangat  kecil. Tetapi itu mungkin saja ada karena penyusun kelembagaan adalah produk manusia yang tidak luput  dari  ketidak  sempurnaan.  Biasanya  yang  dapat  terjadi  kondisi  tumpang  tindih  yaitu menyangkut  lembaga  perizinan.  Pemerintah  Kota  Bogor  saat  ini  dalam  membuat  lembaga selalu berpedoman dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Organisasi  Perangkat  Daerah  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian organisasi yang ada saat ini  apakah  perlu  digabung  atau  ditambah  bergantung  kepada  aturan  pedoman  yang  berlaku. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan  diganti  seiring  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  maka  Pemerintah  Kota  Bogor  akan  menunggu  Peraturan  Pemerintah penggantinya.

## 4.2.3. Revitalization
Setiap  orang  berkeinginan  untuk  tumbuh,  namun  sumber  pertumbuhan  seringkali sukar  dipahami,  sehingga  membuat  proses  pencapaian  pertumbuhan  lebih  menantang  dan berkepanjangan  dibandingkan restructuring. Dari  ke  empat  R, revitalizazion merupakan faktor tunggal terbesar yang secara jelas membedakan transformasi dari sekedar perampingan organisasi.
Kota  Bogor  memiliki  potensi  alam  yang  sejuk  dan  nyaman,  letak  geografis  yang strategis  dekat  dengan  ibu  kota.  Sumber  daya  buatan  adanya  Pedestrian  (tempat  wisata) menjadi  salah  satu  daya  tarik  wisata,  Pemerintah  Kota    menciptakan  kondisi  yang  aman, nyaman karena Kota Bogor adalah kota jasa. Ruang publik taman yang banyak dibuat untuk kenyamanan masyarakat. Pembangunan fisik, infrastuktur sedang dikembangkan, jalan bypas, membangun  gedung  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah),  kelurahan,  Gedung  Dewan. Pembanguanan non fisik yaitu, membuat program seperti hari selasa subuh berjamaah keliling ke  setiap  mesjid  bersama  Pak  Walikota,  membuat  sekolah  Ibu  bekerjasama  dengan  IPB diakhir  tahun  2017,  yang  sedang  dirumuskan  bentuk  program  sekolah  ibu  dan  rancangan anggaran perkelurahan 60 juta untuk sekolah Ibu dengan tujuan meningkatkan SDM Ibu-ibu. Ada kampung KB, dan kampung- kampung tematik lainnya. Kota Bogor sedang menuju kota layak  anak,  membuka  ruang  pubik  yang  ramah  terhadap  anak.  Jadi  dapat  dikatakan Pembangunan sudah mengalami perkembangan yang baik. Angka kemiskinan menurun, PAD bertambah, dan banyak target capaian yang sudah diraih.
Kegiatan  evaluasi  dilakukan  dua  minggu  sekali  yaitu  melakukan  breafing  staff, Walikota  melakukan breafing mengundang  pimpinan  OPD  sampai  tingkat  kelurahan melakukan breafing staff , menjadi sarana komunkasi, dan evaluasi dalam setiap menjalankan program-program.  Ada  evaluasi  yang  bersifat  insidental,  dimana  walikota  memanggil  OPD terkait jika dibutuhkan mengenai hal-hal yang bersifat insidental, bisa dalam satu hari  2  – 3 kali pertemuan  dengan Walikota.
Walikota  mengadakan  program  mengantor  di  kelurahan  setiap  2  minggu  sekali,  dari pagi hari sampai sore hari. Melakukan kegiatan bermalam di kampung - kampung, salah satu cara  untuk  melakukan  evaluasi  secara  langsung  kepada  masyarakat  tentang  kinerja pemerintah,  sehingga  diharapkan  akan  meningkatnya  partisipasi,  penegakan  hukum, transparansi,  kesetaraan,  daya  tanggap,  wawasan  kedepan,  akuntabilitas,  pengawasan, efisiensi dan profesionalisme. Kota  Bogor  adakalanya  mengalami  banjir,  padahal merupakan  daerah  dataran  tinggi.  Diupayakan  menggunakan  tenaga  ahli  dalam  mengatasi masalah  tersebut.  Kebun  Raya  merupakan  potensi  daerah  yang  sangat  baik,  sehingga  perlu
pemeliharaan  ekstra  karena  kondisinya  saat  ini  masih  kumuh.  Pembanguann  nonfisik  yaitu: dalam  keagamaan  sudah  bagus,  guru  ngaji  sudah  mendapat  gaji  yang  diberikan  oleh pemerintah kota.
Prioritas utama yang perlu dilakukan oleh lembaga DPRD adalah membuat Perda kota ramah  anak,  yang  dibuat  inisiatif  dari  DPRD.  Hasil  wawancara  peneliti  dengan  DPRD diperoleh informasi dan solusi sebagai berikut:
Untuk kemajuan anak, maka difokuskan membuat kebijakan yang mengacu pada Perda ramah anak.  PAD  tahun  2014  itu  400  milyar,  tahun  2017  ini  sudah  700  milyar,  tahun  depan  akan ditargetkan  1  trilyun.  Karena  banyak  kebocoran  yang  dilakukan  pemerintah,  pembangunan yang  dilakukan  selama  ini  menunjukkan  keterlambatan  dalam  mengatasi  kemacetan,  lambat untuk  memindahkan  stasiun.  Seharusnya  angkutan  kota  (angkot)  sudah  tidak  ada  di  pusat kota.
Seharusnya  walikota  mengundang  ahli  transportasi  dan  tatakota  untuk  mengatasi persoalan  di  kota  Bogor. Roadmap walikota  untuk  mengatasi  persoalan  tersebut  belum  ada. Hanya mengalihkan rute jalan saja.  Dari  hasil  wawancara  dengan  DPRD,  maka  diperoleh pandangan  sebagai  berikut;  Walikota  bukan  hanya  pintar  saja,  tetapi  hendaknya  ahli  dalam berstrategi,  yang  pintar  seharusnya  bawahannya  atau  profesional,  walikota  tinggal  meminta orang  profesional,  akademisi,  untuk  menelurkan  starteginya  mengatasi  suatu  persoalan tertentu.  DPRD  menginginkan  walikota  berkemampuan  untuk  mengundang  akademisi  dan profesional, untuk membantu dalam membuat rumusan dan solusi  terhadap  kebijakan dalam mengatasi  persoalan.  Walaupun  elektronik government sudah  diterapkan,  tetapi  masih  jauh dari  capaian,  belum  terlihat  keberhasilannya.  Untuk  kota  sekelas  Bogor  seharusnya  bisa bergerak cepat.
Menurutnya  terlihat  bahwa  aktivitas  walikota  kebanyakan  bersifat  ceremonial, walikota  memang  pekerja  keras  tetapi  hasilnya  belum  maksimal.Diharapkan  seorang pemimpinin  itu  harus  bisa  menggerakkan  bawahannya,  ahli  startegis,  sehingga  bisa  berjalan organ  daerahnya.  Walikota  sekarang  berhasil  membangun  komunikasi  yang  baik  dengan masyarakat,  dan  masyarakat  suka  dengan  hal  itu,  walaupun  mengetahui  SD  di  daerahnya sudah tidak layak dan rusak, SD –SD di Kota Bogor tidak ada yang bagus bangunannya. SD di kabupaten lebih bagus dari pada di kota Bogor. Masih banyak SD yang gurunya hanya lima orang, tenaga honornya digaji 300 ribu. Masih banyak anak yang putus sekolah, lebih dari 17 ribu  anak  putus  sekolah  di  Kota  Bogor.  Walikota  sekarang  secara  pribadi  bagus,  tetapi  cara mengelola pemerintahan masih belum maksimal, belum terlihat hasil yang nyata bagi rakyat.
Penjajah  saja  memiliki  peninggalan  gedung  jalan  dan  lain  sebagainya  yang monumental,  seperti  Raflesia  Arnoldi  masih  dikenang  kalau  kita  ke  kebun  raya,  pemimpin sekarang belum mencapai pembangunan yang akan menjadi monumental di Kota Bogor. Jika walikota ingin berhasil, bekerjasama dengan DPRD dengan perangkat yang lain, jangan sibuk dengan  pikirannya  sendiri.  Pemerintah  jika  tidak  mampu  melakukan  program,  pelayanan, bekerjasama dengan DPRD, SKPD, Profesional atau akademisi. Membuat kebijakan diundang ahlinya  dari  profesional,  lalu  terapkan  dan  posisikan  bawahannya  sesuai  dengan kompetensinya.  Walikota  harus  mampu  menggerakkan  bawahannya,  setelah  itu  baru  bisa melakukan  pembangunan  secara  baik.  Evaluasi  pembangunan  ada  dan    DPRD  sering memberikan evaluasi, hasil laporan masyarakat, sidak ke SKPD, tetapi walikota tetap berjalan dengan pikirannya sendiri. Kinerja birokrat Pemerintah Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas rutin sehari-hari tidak memiliki etos kerja  yang maksimal, yang  sebenarnya bisa  di gerakkan oleh  pimpinan.  SKPD  perlu  diseleksi,  penempatannya  yang  tepat  dalam  satu  bidang,  dan jangan  dipindah-pindah.  Jangan  sampai  orang  yang  pandai  dalam  suatu  bidang  contohnya pariwisata,  sudah  pakar  di  pariwisata,  dipindah  ke  koperasi,  lalu  dipindah  lagi,  sehingga birokratnya tidak ada yang kompeten dalam suatu bidang.
Terdapat enam bidang prioritas yang menjadi agenda terdepan pembangunan di Kota Bogor dalam periode 2015 – 2019. Keenam bidang prioritas tersebut adalah:

## 1. Penataan transportasi dan angkutan umum
Terdapat stigma negatif yang melekat untuk Kota Bogor selama ini yaitu “kota sejuta angkot“. Stigma  ini  melekat  bersamaan  dengan  berbagai  permasalahan  transportasi  yang  muncul lainnya  seperti  kemacetan  dan  isu  lainnya  seperti  transportasi  ramah  lingkungan.  Bidang prioritas  ini  akan  memuat  program-program  untuk  mengatasi  segala  permasalahan  tersebut sekaligus  membangun  fondasi  bagi  pengembangan  transportasi  kota  yang  berkelanjutan  di masa  mendatang.  Strategi-strategi  yang  digunakan  diantaranya  adalah  rasionalisasi  jumlah dan ukuran angkutan kota, memaknai transportasi sebagai “pergerakan, bukan perpindahan“ orang  melalui  jalur  sepeda  dan  pedestrian,  serta  minimalisasi  pergerakan  kendaraan  melalui penyediaan  fasilitas  parkir  yang  tersentralisasi.  Penataan  transportasi  dan  angkutan  umum akan  diwujudkan  dengan  lima  program  yang  akan  dilaksanakan  pada  kurun  waktu  RPJMD 2015-2019, sebagai berikut:
a. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
b. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;
c. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
d. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi;
e. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan.

## 2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota
Menjaga  karakter  Kota  Bogor  sebagai  kota  yang  hijau  dan  penuh  dengan  taman  menjadi tantangan tersendiri ketika menghadapi permasalahan soal sampah. Kompleksitas pengelolaan sampah  selalu  berkorelasi  positif  dengan  jumlah  penduduk,  dan  dengan  jumlah  penduduk yang  sudah  menembus  angka  satu  juta  jiwa  (dan  ini  yang  menjadi  definisi  kawasan metropolitan),  maka  kompleksitasnya  membutuhkan  penanganan  yang  tidak  hanya  sekadar business  as  usual .  Bidang  prioritas  ini  menyasar  pengelolaan  sampah  secara  holistik,  mulai dari  level  bangkitan  timbulan  (penghasil  sampah  baik  rumah  tangga  maupun  non  rumah tangga),  pengangkutan,  penampungan,  pengolahan,  hingga  pembuangan.  Pengelolaan  ini dimulai  dari level  pertama,  sekaligus  menjadi  tantangan  terbesar,  yaitu  bagaimana  timbunan sampah dikurangi sejak dari tingkat rumah tangga. Terwujudnya pelayanan persampahan dan kebersihan kota didukung oleh empat program yakni:
a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan  Persampahan;
b. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA;
c. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R;
d. Pengembangan Lingkungan Sehat.

## 3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Sejarah krisis moneter di Indonesia menunjukkan bahwa sektor non formal seperti pedagang kaki lima adalah sektor dengan daya tahan  yang tangguh terhadap segala macam guncangan ekonomi.  Sektor  ini  dapat  bertahan  dan  mampu  menjadi  penyelamat  bagi  ratusan  ribu, mungkin  jutaan,  orang  yang  menggelutinya  sebagai  profesi  dan  jauh  lebih  banyak  lagi  dari sisi keluarga yang dihidupi.
Di sisi lain, muncul banyak ekses negatif dari aktivitas Pedagang Kaki Lima yang tidak tertata seperti  kemacetan,  kekumuhan,  terampasnya  ruang  publik,  hingga  premanisme.  Oleh karenanya,  penataan  Pedagang  Kaki  Lima  mutlak  dilakukan  sehingga  sebagai  aktivitas ekonomi,  Pedagang  Kaki  Lima  dapat  dipertahankan  namun  dengan  ekses  negatif  yang  tetap diminimalkan.
Beberapa  strategi  yang  diambil  adalah  penyediaan  lokasi  pengganti  (melalui  relokasi berdasar zoning  regulation dan  revitalisasi  pasar),  menguatkan  kelembagaan  Pedagang  Kaki Lima sehingga anggotanya yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima itu jelas dan terdata, kemudian kampanye hingga strategi terakhir adalah penindakan, baik oleh Satpol PP maupun dukungan bantuan dari TNI/Polri. Dua program yang mendukung penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain:
a. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
b. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
.
4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Bogor adalah kota dengan karakter hijau, sebuah kota di dalam taman. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau lainnya menjadi  penguat  akan  karakter  tersebut,  dan  dapat  menjadi  pembeda  dengan  kota-kota lainnya. Ruang  yang disasar khususnya adalah ruang sepanjang sungai (bantaran), sepanjang jalan,  aset-aset  (baik  milik  daerah  maupun  pihak  lainnya)  yang  bisa  dioptimalisasi  menjadi Ruang  Terbuka  Hijau,  dan  ruang  privat  (pekarangan  rumah).  Selain  itu,  mekanisme  insentif dan  disinsentif  juga  perlu  dikembangkan  baik  bagi  individu  maupun  institusi  yang memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  pelaksanaan  prioritas  ini.  Program  yang mendukung terwujudnya penataan ruang publik, pedestrian, taman dan RTH adalah:
a. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda;
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

## 5.  Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi telah menjadi agenda nasional untuk sekian lamanya namun tak  kunjung juga  memperlihatkan  hasil  nyatanya.  Salah  satu  penyebab  utama  dari  lambatnya  reformasi birokrasi  bergulir  adalah  bahwa  segala  permasalahan  di  dalam  birokrasi  yang  hendak direformasi  ini  bukanlah  sekadar  permasalahan  struktural  semata,  melainkan  sudah  menjadi permasalahan budaya/ kultur.
Soal struktural akan lebih mudah untuk ditangani karena cukup diselesaikan di level kebijakan saja,  akan  tetapi  soal  kultural,  dengan  praktek  dan  kebiasaan  yang  telah  menurun  selama puluhan tahun lamanya, menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, bidang prioritas kelima dari  Walikota  Kota  Bogor  adalah  “Transformasi  budaya  dan  reformasi  birokrasi”,  karena birokrasi yang berubah tidak dapat dipisahkan dengan budaya yang bertransformasi.
Pada  akhirnya,  mengubah  budaya  ini  harus  diawali  dengan  menerapkan  sistem  yang baik  dan  mampu  memaksa  anggota  sistemnya  untuk  berperilaku  sebagaimana  digariskan. Mengawali  pembentukan  kebiasaan  baru  adalah  dengan  pemaksaan,  dan  pemaksaan  yang elegan (bukan arogan), adalah pemaksaan melalui sebuah sistem.
Pada tataran sistem, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan dengan sedemikian  lengkapnya  mencakup Grand  Design,  Road  Map dan  berbagai  pedoman  bagi daerah  untuk  melaksanakan  reformasi  birokrasi.  Kota  Bogor  bertekad  mendukung  kebijakan nasional ini dengan tidak hanya melaksanakannya saja, tetapi juga melakukan percepatan.
Sebagai salah satu katalisator untuk percepatan ini, hendak digagas kerja sama antara Kota  Bogor  dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Selain  itu,  kebijakan-kebijakan  lainnya yang  akan  diambil  adalah  penempatan  jabatan  secara  terbuka  dengan  kualifikasi  yang terstandarisasi, pengembangan mekanisme insentif sebagai motivasi ekstra bagi aparatur sipil negara,  meningkatkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  memungkinkan kontrol  sosial,  serta  penerapan e-government untuk  meningkatkan  pelayanan  publik, transparansi, dan kepastian.
Sebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi  ini,  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan dengan  senantiasa  mengedepankan  prinsip  efisiensi  dan  realokasi  anggaran.  Efisiensi anggaran ialah penghematan anggaran pada pos-pos yang anggarannya masih memungkinkan untuk  dikurangi  tanpa  mengorbankan output atau outcomes ,  dan  dana  hasil  efisiensi  itu kemudian  direalokasikan  untuk  pos-pos  lain  yang  dibutuhkan  bagi  peningkatan  pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Program-programnya adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
b. Penataan Tata Laksana;
c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
e. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan;
f. Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
g. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
h. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
i. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;
j. Peningkatan  Sistem  Pengawasan  Internal  dan  Pengendalian  Pelaksanaan  Kebijakan KDH;
k. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;
m. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

## 6. Penanggulangan Kemiskinan.
Kemiskinan  merupakan  masalah  global  yang  dihadapi  setiap  daerah  di  negeri  ini. Penanggulangan  kemiskinan  pun  merupakan  agenda  penting  yang  selalu  menjadi  perhatian Kepala Negara dan Kepala Daerah dengan targetnya untuk terus diturunkan. Lahirnya Perpres Nomor 1 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 mengamanatkan daerah untuk menyusun  dokumen  Strategi  Penananggulanan  Kemiskinan  Daerah  sebagai  komitmen pemerintah  untuk  menjadikan  penanggulangan  kemiskinan  sebagai  dasar  pembangunan. Kemiskinan  merupakan  permasalahan  lintas  sektor  yang  dalam  penanggulangannya memerlukan  kerja  keras  dari  berbagai  pihak,  sehingga  strategi  penanggulangan  kemiskinan perlu  dilakukan  dengan    menyelaraskan  berbagai  upaya  percepatan  penanggulangan kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota,  lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasya-rakatan, pelaku usaha, dan para pihak yang peduli. Data yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan (TNP2K) pada 2011  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan  Kota  Bogor  pada  tahun  2010  adalah  sebesar 9,47%. Meskipun tingkat ini lebih baik daripada tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang sebesar  11,27%,  tetap  upaya  penanggulangan  kemiskinan  harus  terus  dilakukan  dan ditingkatkan demi harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal  yang  patut  diperhatikan  adalah  bahwa  permasalahan  kemiskinan  merupakan permasalahan  multidimensi.  Permasalahan  ini  tidak  hanya  menyangkut  soal  pendapatan rumah  tangga  atau  pekerjaan  saja,  tetapi  juga  mengenai  akses  terhadap  layanan  pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, hingga sanitasi. Oleh karena itu, kemiskinan bukan lagi kondisi kekurangan  kebutuhan  dasar  saja,  melainkan  merupakan  kondisi  tidak  tercapainya  suatu standar  kehidupan  yang  dianggap  layak  oleh  masyarakat  (SMERU,  TNP2K,  dan  SEADI- USAID 2013).
Strategi  penanggulangan  kemiskinan  Kota  Bogor  difokuskan  pada  pemenuhan  hak  dasar dengan  sasaran  pada  tiga  kategori  miskin  (miskin,  hampir  miskin,  dan  rentan  miskin). Terdapat  20  program  pemerintah  Kota  Bogor  dalam  RPJMD  yang  mendukung  pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini yaitu:
1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
2. Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Pengadaan,  Peningkatan  dan  Perbaikan  Sarana  dan  Prasarana  Puskesmas/  Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
4. Pengadaan,  Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Rumah  Sakit/Rumah  Sakit  Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Peningkatan Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
9. Pendidikan Menengah;
10. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
11. Peningkatan Kesempatan Kerja;
12. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
13. Lingkungan Sehat Perumahan;
14. Pengembangan Lingkungan Sehat;
15. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
16. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
17. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana),
18. Psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
19. Pembinaan Anak Terlantar;
20. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
21. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
Lingkungan fisik Kota Bogor yaitu lingkungan biotik adalah lingkungan yang menyangkut dengan alam. Lingkungan kerja fisik, yaitu semua keadaan yang berbentuk fisik yang  terdapat  di  sekitar  tempat  kerja  yang  dapat  mempengaruhi  pegawai  dan  kelembagaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan non fisik Kota Bogor, yaitu adalah lingkungan  yang  menyangkut  dengan  orang,  contohnya  sekolah,  lingkungan  keluarga. Lingkungan  kerja  non  fisik,  yaitu  semua  keadaan  yang  terjadi  yang  berkaitan  dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.
Lingkungan  kerja  yang  baik  dapat  mendukung  pelaksanaan  kerja  sehingga  pegawai memiliki  semangat  bekerja  dan  meningkatkan  kinerjanya.Bagaimana  pemahaman  tentang prioritas utama yang perlu dilakukan oleh lembaga? Prioritas utama dari Bagian Hukum dan Ham,  yaitu pelayanan kepada pimpinan dan lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yaitu  dalam  pelayanan  penyusunan  Peraturan  Daerah  atau  produk  hukum  daerah  lainnya seperti  Peraturan  Walikota,  Keputusan  Walikota.  Selain  itu  melayani  bantuan  hukum  dalam penyelesaian  sengketa  baik  perdata  maupun  tata  usaha  negara.  Dalam  arti  pemerintah  kota berupaya melindungi aset daerah, dan kebijakan daerah.
Tahapan pembangunan adalah hal yang tidak bisa tidak harus dilakukan, karena tidak mungkin  pembangunan  dilakukan tanpa tahapan.  Tahapan  pembangunan  merupakan  sesuatu yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  tahapan pembangunan  jangka  panjang  (20  tahunan),  tahapan  jangka  menengah  (5  tahunan),  dan tahapan satu tahunan (rencana kerja pembangunan daerah).
Evaluasi pembangunan kota merupakan sesuatu  yang dilakukan baik oleh instansi pengawas internal,  seperti  Inspektorat,  dan  DPRD  maupun  lembaga  dari  luar  seperti  BPK  dan  BPKP. Pemeriksaan  dipandang  sebagai  suatu  evaluasi  sampai  sejauh  mana  kesesuaian  dengan anggaran  yang  ada,  dan  tujuan  sasaran  pembangunan.  Evaluasi  merupakan  satu  kesatuan dengan  pengendalian,  yang  hasilnya  dapat  dijadikan  bahan  pula  untuk  penyusunan  rencana pembangunan.
Secara umum kinerja birokrat Pemerintah Kota Bogor sudah  cukup baik, terlihat dari beberapa  penghargaan  yang  diterima  oleh  Walikota  dalam  memimpin  pemerintahan  dan birokrasi  di  Kota  Bogor.  Kinerja  demikian  ditunjang  dengan  adanya  keterbukaan  dan  tidak anti kritik, masyarakat diberikan peluang untuk melaporkan kinerja birokrasi.
Penampilan  sebuah  organisasi  dipengaruhi  oleh  dua  faktor  yaitu:  faktor  internal organisasi dan faktor eksternal yang berupa lingkungan.  Kualifikasi dan kompetensi birokrat harus diakui masih cukup jauh dari harapan yang berdampak pada rendahnya kinerja pegawai, buruknya  sistem.  Upaya  mereformasi  birokrasi  sering  terhalang  oleh  sistem  yang  berlaku yang  kurang  mendukung  perwujudan  birokrasi  ideal.  Contohnya,  sistem  penggajian (remunerasi)  belum  maksimal  untuk  mendorong  peningkatan  kinerja.  Antara  pegawai  yang berprestasi  dan  yang  tidak  atau  antara  yang  berdisiplin  dan  yang  bermalas-malasan memperoleh gaji dan perlakuan relatif sama.
Bagaimana  dengan  potensi  Sumber  Daya  Alam  (SDA),  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  dan  Sumber  Daya  Buatan  di  wilayah  Kota  Bogor  ini?  Banyak  bahan  mentah  yang didatangkan  dari  luar  Kota  Bogor  seperti  dari  Depok,  Tangerang,  Bekasi  dan  Jakarta. Sebenarnya  Kota  Bogor  sendiri  sudah  menjadi  kota  jasa  dan  industri  karena  bahan  mentah sudah  tidak  ada  di  sini.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan  diketahui  bahwa  jumlah SDM  termasuk  unggul  dibanding  daerah  lain,  karena  kampus-kampus  bagus  di  Bogor  ada IPB,  swasta juga  banyak  yang bagus.  Berarti   SDM  yang berkompentensi  sebenarnya ada di sini. Hanya saja lulusannya banyak juga yang mengabdi di daerah bahkan negara lain. Potensi SDM bagus , mencetak SDM juga bagus. Hanya saja tergantung mengabdi di mana, apakah di Bogor  atau  tidak. “Kalau  untuk  SDM  di  dinas,  jujur  saja  yang  betul-betul  bisa  kerja  20%, 80% formalitas datang merokok pulang, termasuk pejabat yang banyak tidak bisa kerja, tidak hanya  pelaksana  yang  tidak  paham  tupoksi.  SDM  seperti  ini  karena  salah  rekrut,  yang berkualitas  baru  dari  tahun  2006  ke  sini,  sebelum  2006  tidak  kapabel.  Orang-orang  yang seperti itu tidak akan mau bicara seperti ini karena berbicara tentang dirinya sendiri. “ Perlunya  pembenahan  tata  kelola  organisasi.  Pertama,  hal  ini  karena  tupoksi  masih abstrak.  Kepala  dinas,  sekertaris,  kepala  bidang,  kepala  seksi  belum  bisa  menerjemahkan tupoksi  itu  ke  dalam  bentuk  paket-paket  pekerjaan  yang  siap  dialokasikan  ke  bawahannya. Kedua,  pejabat  struktural  ini tidak menguasai all  section dari  semua  pekerjaan  bawahannya. Artinya, karena tidak menguasai, dia mempunyai ketergantungan yang amat besar pada anak buah.  Ketiga,  fungsi  training  tidak  berjalan.  Jadi,  ketimpangan  kompetensi  yang  80%,  20% akan terus-menerus seperti itu. Ini akan berakhir nanti, setelah yang lama- lama pensiun, yang baru  masuk,  berakhir  secara  alamiah.  Apakah  akan  menunggu  2030  atau  bisa  lebih  cepat. Untuk itu, kalau mau cepat harus dibenahi tata kelola organisasinya.  Anak buah bukan tidak mau bekerja keras tapi tidak mau diperlakukan tidak adil, yang pintar jadi kebanyakan tugas tapi gaji sama dengan  yang tidak kerja. Yang malas tambah malas, yang rajin jadi overload . Jadi yang banyak tugas cari pelampiasan, seperti S2 atau kalau perempuan hamil, kalau laki- laki  pindah  ke  dinas lain.  Kondisi  ini  perlu  diketahui  dan  diteliti  kembali terutama  oleh  ahli ilmu pemerintahan.
Kota  Bogor  mempunyai  visi  dan  misi  kota  tertuang  dalam  RPJMD  selama  5  tahun. RPJMD  dikonkritkan  dalam  bentuk  per  tahun  RKPD,  Renstra  tadi  diterjemahkan  ke  dinas menjadi Renstra dinas 5 tahun, per tahun dibuat dokumen turunan Renja, dalam renja setiap kegiatan  punya  indikator  kegiatan.  Misalnya,  kegiatan  bimtek  indikatornya  terselenggaranya bimtek. Penyelenggaraan bimtek ini  memang dijalankan, tetapi bukan itu seharusnya. Dampaknya  yang  harus  dilihat  seperti  apa.  Seharusnya  terselenggaranya  bimtek  IKM misalkan, mereka bisa jual online lalu dipantau ada  kenaikan omset tidak 3 bulan kemudian. Lalu, anggaran 100 juta sudah terserap 99%. Sekarang ini indikatornya dangkal, yang dinilai serapan anggaran. Ini yang sedang diperbaiki untuk itu ada LKIP baru. Jadi, selama ini yang pandai belanja dipuji. Justru harusnya kalau ada 100 juta, yang memakai 50 juta tapi dengan
manfaat yang sama dengan100 juta, itulah yang lebih produktif. Jadi, ada kesalahan dalam hal mindset .
Tahapan  pembangunan  yang  dilakukan  harusnya  diprioritaskan  SDM  dahulu  baru sarana  dan  prasarana.  Misalnya,  dalam  perdagangan,  revitalisasi  pasar  tradisional.  Diperoleh hasil wawancara bahwa“ Revitalisasi pasar tradisional seharusnya orangnya dulu dicerdaskan baru  revitalisasi  sarana  dan  prasarana  pasar,  ditata  kiosnya,  persaingan  sempurna,  jangan sampai  ada  monopoli.“ .  Harus  ada  peran  pemerintah  yang  hadir  di  sini,  misalka  melalui operasi  pasar.  Di  Bogor,  SDM  dan  sarana  prasarana  berjalan  bersama.  Namun,  perencanaan tidak  dibuat  secara  matang.  Misalkan  membuat  Renstra,  asal  menerjemahkan  dari  RPJMD, jadi judul kegiatan sudah dikunci, dicocok-cocokkan dengan visi. Dibuat kegiatan dahulu baru dicocokkan  dengan  visi.  Bukan  kegiatan  menyesuaikan  visi,  tapi  visi  menyesuaikan  dengan kegiatan.
Berapa persen uang yang dibelanjakan, bukan berarti tujuan tercapai, jadi di sini hanya pembangunan  fisik  yang  dilihat.  Kinerja  birokrat/  pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas  rutin sehari-  hari  tidak  teralokasi  secara  merata.  Selanjutnya  tentang  apa  saja  faktor-faktor  yang mendukung  dan  menghambat  kinerja  birokrasi  ?  Jawabannya  adalah  masalah leadership . Komunikasi  mulai  membaik  karena  adanya whatsapp .  Membangun teamwork ,  dengan  cara character  building untuk  pembinaan  aparatur,  semangat  kerja  sudah  sedikit  ada  perbaikan, walaupun sedikit tapi yang penting ada perubahan.

## 4.2.4. Renewal
Berdasarkan  pernyataan  Gouillart  dan  Kelly    bahwa renewal berkaitan  erat  dengan masalah  “spirit”  atau  semangat  dari  tiap  individu  dalam  suatu  organisasi.,  juga  berkaitan dengan  memberikan  individu-individu  kemampuan-kemampuan  dan  tujuan-tujuan  baru. (1995: 7) Kota  Bogor  telah  membangun  dan  mengembangkan  sanggar  budaya,  dan melakukan  event  tahunan  sampai  3  kali  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan mengembangkan sosial dan  budaya di Kota Bogor. Seperti  festival  buah  bekerjasama dengan IPB, perayaan imlek, ulang tahun Bogor.  Di Bappeda ada Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan  yang  mengurusi  ruang  lingkup  pendidikan,  ketenaga-kerjaan,  kesehatan, pemerintahan dan lain sebagainya. Tupoksinya  cukup besar, contoh dalam pendidikan semua program  kerja  termasuk  anggaran  bidang  sosial  membawahi  semua  program  pelaksanaan pendidikan,  dan  termasuk  kesehatan  dan  hampir  12  OPD  lainnya,  dan  68  kelurahan,  6 kecamatan  yang  masuk  lingkup  koordinasi  di  bidang  sosial,  budaya  dan  pemerintahan  di Bappeda. Harapannya Bogor lebih maju, lebih baik dan lebih nyaman untuk masyarakat Kota Bogor. Masalah yang masih ada sekarang adalah belum ada Perda tentang ramah anak, setiap ruang  publik  harus  bisa  mengakomodir  ramah  anak.  Ada  revisi  RTRW  untuk  bisa mengakselerasi  pembangunan  di  Kota  Bogor.    Kompetensi  SDM  di  Pemerintah  Kota,  ada yang sesuai ada juga yang belum, ada hal- hal yang sesuai, seperti di sektor kesehatan harus ahli  dibidangnya,  atau  kabag  hukum  pasti  sesuai  dengan  kompetensinya.  Jadi  perlu mengembangkan kompetensi SDM, di internal Bappeda mendapatkan pelatihan –pelatihan di berbagai daerah, tetapi kewenangan peningkatan SDM ada di bagian kepegawaian, kita hanya bisa mengusulkan ke  bagian kepegawaian.   Mengenai  inovasi,  terkait  program-program yang sudah dipaparkan, seperti smart city , green city, Kota Bogor harus hijau dalam penataan ruangnya, dan haritage city yang melestarikan cagar budaya. Kemudian tentang pemahaman, tentang  apa  yang  dilaksanakan  di  bidang  fisik,  bidang  sosial,  dan  bidang  budaya,  Di  dunia usaha mereka lebih kuat, mereka perlu diawasi, contohnya air tanah, sampah diolah di sumber itu, lalu  ada pembinaan adiwiyata di sekolah, pemanfaatan minyak jelantah, mereka bisa tahu lebih. mulai dari kecil mereka sudah ada edukasi.
Perbaikan  terhadap  kinerja  PNS  juga  terus  berlangsung  dengan  membentuk culture nanti  akan  terseleksi  sendiri,  dengan  analisa  jabatan,  dengan  beban  kerja diharapkan
berubah,    penilaiannya  tidak  hanya  melalui  pangkat.  Nanti  bisa  kelihatan,  kalau  tidak  bisa mengikuti  struktur  itu,  maka  akan  hilang  sendiri.  Harapan  Kota  Bogor  bisa  lebih  nyaman sesuai  dengan  visinya,  secara  real,  udara  di  Kota  Bogor  sejuk,  air  bersih  tidak  kurang, walaupun  demikian  masih  ada  sekarang  di  sebagian  Kota  Bogor  kekurangan  air.  Tidak  ada tanaman  walaupun  curah  hujan  tinggi,  ironiskah  kalo  Kota  Bogor  disebut  kota  hujan  tetapi masyarakatnya masih ada yang kekurangan air.  Ada juga aturan-aturan yang harus diperketat, kadang-kadang  juga    ada  masalah  dalam  pembuatan  peraturan.  Contoh,  Perda  lingkungan hidup  no.1  tahun  2014,  dasarnya  dari  UU  dahulu,  UU  no.32  tahun  2009,  sudah  terlalu  lama tertinggal.  Persoalan  lingkungan    lima  tahun  itu  berubahnya  cepat  sekali.  Sudah  diajukan tahun 2011, sebenarnya sudah terlambat juga 2011 tapi masih belum diubah   juga. Mungkin masalah  lingkungan  belum  dianggap  terlalu  mendesak.  Mungkin  belum  ada  PAD-nya  lah, atau alasan lainnya, demikian hasil wawancara kami dengan Anggota Dewan. Berbeda dengan penanaman  modal  cepet  sekali  dibuatkan  peraturan  maupun  kebijakannya.  Padahal  di pembahasan  juga  sudah  melibatkan  masyarakat,  akademisi,  dan  dunia  usaha.  Persoalan lingkungan  biasanya  selalu  mendapat  penentangan  dari  dunia  usaha.  Artinya  lingkungan  itu hanya  sebagai  dokumen  persyaratan  saja.  Karena  itu  pengawasan  sangat  penting  dilakukan walaupun pada kenyataannya di lapangan                 hal ini sering dilanggar. Learning system yang berlaku saat ini sudah sering dilakukan pelatihan, dan bekerja sama dengan akademisi di beberapa seminar pelatihan.   Beberapa  inovasi  telah  dilakukan  misalnya  penanggulangan sampah melalui 3R, lalu ada proklim (program kampung iklim) yang merupakan program dari pusat untuk satu kelurahan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  disebutkan  bahwa  dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari  Eselon  III  Mandiri,    dan  Eselon  II    ke  atas  wajib  menetapkan/  merumuskan  rencana strategis.
Rencana  strategis  sebagai  dasar  dalam penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  keberhasilan  dan  atau  kegagalan  dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi,  tujuan,  saran,  kebijakan,  program  dan  kegiatan  yang  realistis  dengan  mengantisipasi perkembangan masa depan. Badan Pengelolaan  Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan eselon II telah  mengambil  langkah-langkah  kebijakan  guna  merumuskan  dan  menetapkan  Rencana Strategis  Badan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Kota  Bogor  yang  disusun  berdasarkan pertimbangan  kondisi  internal  dan  ekternal  yang  mempengaruhi  terhadap  kebijakan  Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor.
Rencana  Strategis  dibuat  dengan  tujuan  untuk  memberikan  pedoman  dan  fasilitasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  umum  demi  tercapainya  akuntabilitas  kinerja.  Dengan dirumuskannya  Rencana  Strategis  ini,  Badan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Kota  Bogor telah  menetapkan  arah  perkembangan  organisasi  dengan  pemahaman  dan  respon  dari organisasi  perangkat  daerah  lainnya  dan Stakeholder .  Dari  jawaban  responden  dalam  hal ini sebagai  Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Pelaporan  Dinas  Lingkungan  Hidup,  ternyata jawabannya  selalu  singkat,  bahkan  ada  dua  pertanyaan  yang  tidak  dijawab  dengan  alasan bukan  wewenangnya.  Transformasi  manajemen  dimensi  keempat  yaitu renewal pada  aspek pendidikan sekolah belum dapat diwujudkan secara menyeluruh. Walaupun demikian banyak pencapaian. Terwujudnya layanan AKSES pendidikan yang berkualitas pada meningkatkan Angka Partisipasi pada Jejang PAUD. PAUD merupakan pendidikan yang paling fundamental karena  perkembangan  anak  di  masa  selanjutnya  sangat  ditentukan  oleh  berbagai  stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini harus dipersiapkan secara terencana  dan  bersifat  holistik  agar  di  masa  emas  perkembangan  anak (Golden  Age) mendapatkan distimulasi yang utuh, sehingga mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Jumlah satuan pendidikan PAUD baik yang formal (TK / RA) dan non formal (SPS) di
Kota Bogor berjumlah 487 dengan jumlah siswa sebanyak 23.611.
Penguatan implementasi  Kurikulum  2013,  dalam  mengimplementasikan  Pendidikan  karakter berdasarkan  kurikulum  2013  Pemerintah  Kota  Bogor  menitikberatkan  pada  pembentukan karakter  peserta  didik  yang  seimbang  antara  pengembangan  aspek  afektif  dan  aspek psikomotor dengan aspek kognitif yang selama ini lebih dominan dalam penerapannya.
Karakter  peserta  didik  dibentuk dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah setempat, integrasi nilai-nilai yang ada dalam muatan  lokal  daerah  Bogor  (Mulok  DaBo)  sehingga  dapat  menciptakan  pembelajaran  yang kontekstual learning , meaningfull , enjoyfull learning . Upaya Pemerintah Kota Bogor tersebut tertuang  dalam  indikator  di  bawah  ini.  Perserta  Pendidik  yang  mendapatkan  pelatihan pembelajaran  tematik  dan  pendidikan  karakter  dari  target  31  pendidik  dapat  direalisasikan sebanyak 51 pendidik dari beberapa sekolah yang ada di Kota Bogor atau capaiannya sebesar 164,52%. Kota  Bogor  sudah  menjalankan smart  office .  Dinas  menerjemahkan smart office dari konsep smart city . Yang tadinya Dinas bekerja manual, saat ini sudah menjalankan Smart aparatur; Smart infrastruktur; Smart sistem.  Infrastruktur,  dari  gedung,  Dinas  sedang membuat  suasana  ruang  kondusif  untuk  bekerja,  bukan  mengobrol.  Lalu hardware seperti laptop, HP android, media lewat whatsapp . Smart system yaitu tata kelola organisasi. Punishment  and  reward sudah  ada.  Apakah reward dalam  bentuk  skors,  honor, dikeluarkan,  atau  yang  lainnya.  Sedang  diupayakan  mencari  regulasinya,  ada  tidaknya regulasi  yang  mengatur  hal  tersebut Smart aparatur  adalah  mindset  aparatur. Skill juga  ada pelatihan bahasa Inggris, komputer, bimtek pajak untuk keuangan.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Kota  Bogor  telah  terjadi  adanya reframing  namun  tidak  disertai restructuring .  Dalam  hal  revitalization  dan Renewal ada sedikit  dilakukan  namun  tidak  dibarengi  dengan  perubahan  regulasi  yang  memadai.  Sebagai dasar hukum Visi dan Misi Kota Bogor  Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015- 2019.
Secara rinci, kesimpulan secara lengkap dapat dikemukakan sebagai berikut.
1.  Transformasi  manajemen  dimensi reframing. Pemahaman  tentang  visi  dan  misi  dalam aspek  perencanaan  pembangunan,  sifatnya  menjadi  sesuatu  yang  menjadi  cita-cita  semua orang. Kalau maju dan mandiri terkait dengan liveable , kalau unggul itu harus menjadi yang terbaik  di  antara  semua  usahanya.  Sejahtera  itu  menyangkut  ke  masalah  ekonomi,  jadi wealthy , kemakmuran, sejahtera. Itu sebenarnya bisa diterapkan di mana saja, tidak spesifik, jadi  semua  pasti  cocok  dan  semua  upaya  pemerintah  pada  umumnya  di  semua  kota/daerah pasti  akan  mengarah  ke  sana.  Kalau  visi  yang  lama  meningkatkan,  maka  sekarang  lebih memantapkan. Dalam aspek pendidikan sekolah, dalam hal ini pemahaman terhadap visi dan misi    belum  secara  keseluruhan  dipahami  baik  oleh  kepala  sekolah  beserta  perangkatnya maupun  dinas  pendidikan  itu  sendiri.    Yang  merupakan trading  topic adalah  penguasaan  IT dan  bahasa  Inggris  padahal  banyak  hal  lain  seperti  masalah  imtaq  dan  lingkungan  maupun budaya yang juga sama pentingnya untuk diwujudkan generasi penerus bangsa. Transformasi manajemen  dalam  langkah  awalnya  yaitu reframing, dapat  dilihat  dari  hasil  pembangunan bidang  kesehatan  Kota  Bogor  yaitu  adanya Core  area bidang  Kesehatan  meliputi: Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dasar, Penyelenggaraan Pelayanan Gizi, Penyelenggaraan  Pelayanan  pemberantasan  penyakit  menular  dan  penyehatan  lingkungan, penyelenggaraan  pelayanan  kefarmasian  (obat  )  dan  penyelenggaraan  upaya  promosi kesehatan.
2.  Dimensi  kedua  yaitu restructuring pada  Pemerintah  Kota  Bogor  berlangsung  cukup dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  Kota  Bogor  saat  ini.    Kota  Bogor  yang  sedang berkembang  maka  banyak  dilakukan  penyesuaian  dan  juga    inovasi  apakah  itu  dengan pembangunan  struktur  kondisi  sekarang  apakah  harus  tetap  dipertahankan  dari  sisi pembiayaan  pembangunan  yang  begitu  besar  dan  menuntut  penerimaan  yang  lebih  banyak, kalau hanya mengandalkan dari pendapatan daerah termasuk mengandalkan SKPD  yang ada itu juga harus dipertimbangkan, tidak mungkin membentuk semacam lembaga  yang  sifatnya lebih terbuka dari yang sifatnya sisi pengelolaan keuangan maupun pengelolaan regulasinya, karena    ada  istilah  di  pemerintahan  hal  itu  sangat  rijid,  padahal  sekarang  itu  banyak  dari pemerintahan  luar  negeri  yang  datang  dengan  membawa  modal  mau  berinvestasi  tapi  sering juga terkendala dengan regulasi yang seolah - olah mengikat.
Disinilah  perlu  inovasi    dan  juga  di  satu  sisi    juga    melakukan pembangunan  tanpa  harus  melanggar  aturan  tapi  juga  di  satu  sisi  orang  yang  ingin  masuk yang ingin berinvestasi juga mudah dan tidak dipersulit, demikian berbagai upaya di atas yang sedang  diupayakan  regulasinya.  Dilihat  dari  sudut  transformasi  manajemen  dimensi  kedua yaitu restructuring mengacu  pada  kebutuhan  nyata,  lebih  simpel,  konstruktif,  fleksibel,  dan adaptif sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh guru dan pegawai. Selain itu, guru dan pegawai  Sekolah  Negeri  di  Kota  Bogor  secara  kapabelitas  telah  memiliki  etos  kerja  yang tinggi untuk memberikan layanan prima bagi kepentingan stakeholder Sekolah Negeri di Kota Bogor. Tetapi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat masih belum  terwujud  sepenuhnya.  Demikian  juga  Pemerataan  guru  untuk  semua  jenjang  belum tertata.
Transformasi manajemen langkah yang kedua yaitu restructuring , eselonisasi di Dinas Kesahatan  saat  ini  masih  dijalankan  walaupun  bersamaan  dengan  itu  juga  dilakukan perubahan menuju tenaga fungsional jadi di satu sisi masih diperlukan tetapi di sisi lain sudah tidak  digunakan  lagi.  Tapi  dengan  adanya  PP  No  18  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014,  maka  eselonisasi  tidak  dijadikan  acuan.  Contoh;  rumah  sakit,  sekarang  tidak eselonisasi  jadi  dia  adalah  tenaga  fungsional.  Sekarang  direktur  rumah  sakit  adalah  dokter- dokter  yang  diberikan  tugas  tambahan  sebagai  direktur,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam PP  18  pasal  43,  pasal  95.  Jadi  eselonisasi  ada  kalanya  itu  tidak  digunakan.  Apalagi  dengan ASN,  dengan  ASN  eselonisasi  hanya  untuk  pejabat  tinggi  eselon  2  ke  atas.  Eselon  3  mulai dihapuskan.  Istilah  yang  digunakan  adalah  ramping  struktur,  kaya  fungsi.  Rumah  Sakit,  dan Puskesmas  sekarang  tidak  struktural  tetapi  fungsional.  Jadi  yang  merangkap  ada  tugas tambahan sebagai koordinator atau sebagai pimpinan.
3.  Transformasi  manajemen  bidang  pendidikan    berupa revitalization merupakan  wujud kopetensi  dari  tenaga  kependidikan  yang    berbentuk    standar  mutu  pendidikan  masih  dalam upaya  penyesuaian  dengan  tuntutan    nasional,  maka  setiap  aktivitas  proses  pendidikan  yang diselenggarakan  sekolah  berupaya  mengacu  kepada  Standar  Kompetensi  Lulusan  Satuan Pendidikan.  Penuntasan  wajib  belajar  9  tahun  dan  merintis  wajib  belajar  12  tahun,  belum sesuai harapan. Transformasi manajemen bidang kesehatan  berupa revitalization merupakan wujud  kopetensi  Pemerintah  Kota  Bogor  bidang  kesehatan  yang  meliputi  :  program penyehatan  lingkungan  dan  penanggulangan  penyakit,  pelayanan  kesehatan,  kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kota Bogor berfungsi sebagai pelaksana perumusan kebijaksanaan sistem  kesehatan  kota  dan  kegiatan  teknis  operasional  di  bidang  kesehatan  yang  meliputi pelayanan  kesehatan,  penyehatan  lingkungan  dan  penanggulangan  penyakit,  kesehatan keluarga  dan  farmasi  serta  pelaksana  pelayanan  teknis  administratif  ketatausahaan  di  bidang kesehatan.
Walupun demikian masih ditemukan  intensitas  beberapa  penyakit  menular  dan  tidak  menular  serta  malnutrisi  masih meningkat  dan  terjadi  penyebaran  beberapa  penyakit  menular  ( multiple  burden  of  disease )
diluar  sasaran  MDGs  2015,  ada  ancaman  meningkatnya  atau  munculnya  penyakit  lain  ( new emerging dan re-emerging )  serta  kejadian  luar  biasa  yang  diakibatkan  perubahan  perilaku manusia dan lingkungan. Kualifikasi dan kompetensi birokrat harus diakui masih cukup jauh dari  harapan  yang  berdampak  pada  rendahnya  kinerja  pegawai,  buruknya  sistem.  Upaya mereformasi  birokrasi  sering  terhalang  oleh  sistem  yang  berlaku  yang  kurang  mendukung perwujudan  birokrasi  ideal.  Contohnya,  sistem  penggajian  (remunerasi)  belum  maksimal untuk mendorong peningkatan kinerja. Antara pegawai  yang berprestasi dan  yang  tidak atau antara  yang  berdisiplin  dan  yang  bermalas-malasan  memperoleh  gaji  dan  perlakuan  relatif sama.
4.  Transformasi  manajemen  dimensi  keempat  yaitu renewal pada  aspek  pendidikan  sekolah belum  dapat  diwujudkan  secara  menyeluruh.  Hal  ini  terlihat  di  lapangan  beberapa  sekolah mengalami  kesulitan  terutama    kurangnya  kopetensi  guru  dalam  penguasaan  IT  dan  bahasa Inggris.  Disamping  itu  belum  meratanya  akses  masyarakat  untuk  memperoleh  pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja,  sistem  yang  berorientasi  pembentukan  wira  usaha  yang  diperlukan  untuk  mengolah potensi  keunggulan  sumber  daya  wilayah,  maupun  sistem  pendidikan  untuk  melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan.
Pendidikan  di  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan  untuk  meningkatkan  daya saing  pendidikan  Kota  Bogor  masih  agak  rendah    mutunya.  Lingkungan  yang  kondusif  dan infrastruktur  pendidikan  yang  berkualitas  bagi  proses  pendidikan,  penelitian,  dan pengembangan  wawasan  keilmuan  belum  tercipta,  serta  kurangnya  ketersediaan  data  secara terpadu  untuk  mendukung  perencanaan.  Transformasi  manajemen  dimensi  keempat  pada bidang kesehatan telah dibentuk fisik infrastruktur pelayanan dasar seperti  Puskesmas. Tetapi sistem pelayanan kesehatan masih belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan  preventif. Belum  optimalnya  Perilaku  Hidup  Bersih  dan  sehat (PHBS)  di  masyarakat,  dan  belum  terpenuhinya  Sumber  Daya  Kesehatan  sesuai  dengan standar  dalam  penyediaan  pelayanan  kesehatan  yang  prima.  Selanjutnya  juga  belum optimalnya  aspek  regulasi  dan  sistem  informasi  kesehatan  dalam  mendukung  manajemen kesehatan.
Transformasi  manajemen  pemerintahan  Kota  Bogor  ini  bila  dikaitkan  dengan  pemikiran Lawrence  M.  Friedman  (2009:  17),  yang  menyatakan  bahwa  suatu  sistem  hukum  dalam operasi  aktualnya  merupakan  sebuah  organisme  kompleks  dimana  struktur,  substansi,  dan kultur  berinteraksi.  Kemudian  untuk  mewujudkan  “kepastian  hukum”  dalam  suatu  sistem pemerintahan  yang  berlandaskan  hukum,  paling  tidak  haruslah  didukung  oleh  unsur-unsur sebagai  berikut,  yakni:  (1)  substansi  hukum,  (2)  struktur  hukum,  dan  (3)  budaya  hukum. Friedman  mengatakan  bahwa  tegaknya  peraturan-peraturan  hukum  akan  sangat  bergantung kepada  “budaya  hukum”  masyarakatnya.  Budaya  hukum  masyarakat  tergantung  kepada budaya  hukum  anggota-anggotanya  yang  dipengaruhi  oleh  latar  belakang  pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

## 6. SARAN
1. Mewujudkan  masyarakat  Kota  Bogor  yang  mampu  untuk  mengintegrasikan  antara kecerdasan  yang  komprehensif  dengan  sikap,  perilaku  dan  atau  akhlak    mulia  berdasarkan agama,  norma  dan  budaya.  Pendidikan  di  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan  untuk meningkatkan  daya    saing  pendidikan  Kota  Bogor  masih  perlu  ditingkatkan  mutunya. Lingkungan  yang  kondusif  dan  infrastruktur  pendidikan  yang  berkualitas  bagi  proses
pendidikan,  penelitian,  dan  pengembangan  wawasan  keilmuan  belum  tercipta,  serta kurangnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan.
2. Menyediakan layanan Pendidikan yang  (1) tersedia secara merata di seluruh pelosok Kota Bogor,  (2)  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  (3)  berkualitas/  bermutu  dan  relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri, (4) setara bagi seluruh warga Kota Bogor dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman  latar  belakang,  sosial-budaya,  ekonomi,  geografi,  gender  dan  sebagainya,  dan (5)  menjamin  kepastian  bagi  warga  negara  Kota  Bogor  untuk  dapat  mengenyam  pendidikan dan  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  dunia  industri. Pemberian  Kartu  Program  Jaminan  Kesehatan  seperti  KIS.  Banyak  masyarakat  yang  tidak mampu,  yang  seharusnya  mendapatkan  jaminan  sosial  dan  kesehatan,  tapi  justru  tidak mendapatkannya,    maka  diperlukan  pendataan  rinci  dimulai  dari  RT/RW  supaya  tidak  ada yang  tidak  terdaftar.  Setelah  itu  dibutuhkan  data  base  yang  berisi  riwayat  lengkap  seluruh masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat bersama-sama Pemerintah Daerah dalam upaya untuk terus  menyediakan  layanan  pendidikan  yang  secara  berkesinambungan  bisa  memenuhi kebutuhan  masyarakat  sehingga  seluruh  anak  usia  sekolah  dapat  bersekolah  dengan  layak tidak  hanya  dalam  konteks  penuntasan  wajar  9  tahun  tetapi  sudah  merintis  untuk menyelesaikan wajar 12 tahun. Dibutuhkan sosialisasi terutama kepada para ibu, karena yang akan lebih membutuhkan dan merasakan terhadap pelayanan tersebut adalah para Ibu beserta Balitanya. dan sarana prasarana tersebut, akan lebih mendekatkan akses masyarakat di bidang kesehatan, khususnya untuk peyakit ringan dan pertolongan pertama.
4.  Kebijakan  publik  umumnya  harus  dilegalisasikan  dalam  bentuk  hukum,  karena  pada dasarnya sebuah hukum adalah hasil dari kebijakan publik (Muchsin dan Fadilah Putra: 2015, 37). Bahwa  sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu pada tataran praktek tidak dapat  dipisah-pisahkan.  Keduanya  berjalan  seiring  sejalan  dengan  prinsip  saling  mengisi. Sebaiknya  dibarengi  dengan  memberikan  landasan  hukum  formal  setingkat  Perda  dan didukung kekuatan politik di lembaga DPRD Kota. Hal inilah yang terungkap di DPRD yang menunggu  pihak  Pemerintah  Kota  untuk  merapat  ke  DPRD  membicarakan  langkah  konkrit dalam  mewujudkan reframing baru  di  Kota  Bogor.  Dengan  demikian  masih  relevan  hasil temuan yang meneliti transformasi manajemen di Kota Bogor bahwa transformasi manajemen pemerintahan  daerah  bukan  hanya  membutuhkan political  will dari  pemerintah  melainkan juga  membutuhkan  keinginan  berubah  dari  anggota  manajemen  pemerintah  pusat  maupun daerah.  Oleh  sebab  itu,  sebaiknya  setiap  kebijakan  pengaturan  yang  dikeluarkan  oleh  Pusat seyogyanya  diikuti  pula  dengan  strategi  lanjutan  mengenai  pengamanan  pelaksanaanya  di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Barzelay, Michael. 1992. Breaking   ThroughBureaucracy. Berkeley Creswell, John W. 2012. Research  Design : Pendekatan   Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Edisi Ketiga.   (Penerjemah : Achmad Fawaid).  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Denzin, Norman K dan Yvona S. Lincoln. 2011. Disiplin dan   Praktek
Penelitian
Kualitatif, dalam Denzin, Norman K dan
Yvona  S.  Lincoln  (Ed). The  Sage Handbook of Qualitative
Research. Edisi Ketiga. (Penerjemah  :  Daryatno). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Frederickson, George. H. 1997. The   Spirit  Of  Public  Administration. San  Fransisco  :Jossey Bas.Inc. Publisher.
Gouillart, Francis J. dan James N. Kelly. 1995. Transforming The Organization. New York :  McGraw Hill Inc.
Held, David (ed). 1990. New Forms   Of Democracy. London  :  SAGE, 1986 dan David  Held. Models of Democracy. Cambridge : Polity Press. Indiahono, Dwiyanto 2009, Kebijakan Publik : Berbasis   Dynamic
Policy Analysis, Yogyakarta : Gava Media.
Ingraham, Patricia W., Romzek,
Barbara S dan Associates. 1994, New paradigms For Government, Issues For The   Changing  Pulic  Service .  San  Francisco  :  Jossey  Bass Publishers.
Jilson, Calvin dan James F. Hollifield.
2000. Pathways To   Democracy.
London:
Routledge Linz, Juan.
Larry Diamond dan   Seymour Martin Lipset (eds). 1990.
Democracy in Developing Countries: Comparing Experiences with  Democracy. Boulder : Lynne
Rienner Marshall, Catherine and Gretchen B.
Rossman. 1995. Designing   Qualitative Research (Second Edition). California : Sage PublicationInc.
Ndaha,Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru I). Jakarta; Rineka Cipta. Niemi,  G.  Richard  dan  Herbert  F.  Weisberg,  1984, Controversies  InVoting  Behavior, Congressional Quarterly Inc, Washington.
Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta : PT. Gramedia. Osborne, David dan Peter Plastrik.  1997. Banishing Bureaucracy.
New York: Addison Wesley Publishing Company. Redjo, Samugyo Ibnu. 2009.  Transformasi Manajemen Pemerintahan  Kota.  Bandung: AIPI
Rondinelli, D.A dan Shabbir G.
Cheema (eds).1983. Decentralization and
Development: Policy   Implementation in Developing Countries.
Beverly Hills: Sage Publications. Sevilla, dkk. 1993. Pengantar Metode   Penelitian. Jakarta : UI Press
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian   Kuantitatif kualitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta.
Tim Penyusun Demokrasi. 2006. Reformasi  Birokrasi  dan  Demokratisasi  Kebijakan Publik. Malang : Averroes Press. Wahab, Solichin Abdul, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang : UMM Press.

## JURNAL DAN MAKALAH
Kristiadi JB. 1997. Perspektif Administrasi Publik   Menghadapi tantangan Abd   21 dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan. PP Persadi:

## DOKUMEN-DOKUMEN
1. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup