## ANALISIS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM PRESPEKTIF
MUTATIS MUTANDIS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi  Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung)
Siti Eli Kurniawati
Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email: elikurniawati18@gmail.com

## Abstract
The  research  objective  is  to  know  the  tax  cut  by  sharia  financial  institution  by referring to the Tax Legislation on Income Tax (PPh) that is generally applicable, as well as the procedures of tax cuts using the means of Withholding Tax System and the basic  of  tax  imposition  on  revenue  sharing  in  sharia  financial  institution.The  data analyzing method used by the researcher is qualitative data analysis with Case Study formulate theory, looking at theory as well as cases as the induction process from the observation  toward  facts  (gathering  information).    Based  on  the  data  analysis  and interview result done in this research, the finding suggests that BMT Al Hijrah KAN Jabung have implemented tax system in accordance with the generally applicable tax provision as well as withholding tax system in BMT Al Hijrah KAN Jabung which is implemented in deposit revenue sharing and time mudharabah (deposito) .
Key Word:  Withholding Tax System, Tax, Cut, Revenue Sharing.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pajak yang dipotong oleh lembaga keuangan  syariah  dengan  mengacu  pada  Undang-undang  perpajakan  tentang  Pajak Penghasilan  (PPh)  yang  berlaku  umum,  serta  tatacara  memotongan  Pajak  dengan menggunakan Withholding Tax System dan dasar pengenaan pajak atas bagi hasil di lembaga  keuangan  syariah.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  penulis  adalah metode analisis data kualitatif dengan Case Study menyusun teori, memandang teori serta  kasus  sebagai  hasil  proses  induksi  dari  pengamatan  terhadap  fakta (pengumpulan informasi). Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa BMT Al Hijrah KAN Jabung telah melakukan  sistem  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku umum serta withholding tax system pada BMT Al Hijrah KAN Jabung terdapat pada bagi hasil simpanan dan mudharabah berjangka (deposito).
Kata Kunci : Withholding Tax System, Pajak, Pemotongan, Bagi Hasil

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  sedang  melakukan  kebijakan-bebijakan fiskalnya.  Sehingga  hal  tersebut  mampu  mempercepat  pembangunan  ekonomi Indonesia  yang  telah  direncanakan.  Salah  satunya  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  dan fundamental makro  ekonomi  yang  kuat  membuat  peringkat  Indonesia  dalam Global Competitiveness  Report  2017-2018 menapak  ke  peringkat  36  dari  semula  peringkat 41 (naik 14 peringkat dari posisi lima tahun lalu). Beberapa perbaikan yaitu 10 dari 12 kategori, termasuk kesehatan, pendidikan dasar, dan infrastruktur. Perkembangan ekonomi  tersebut  didukung  perkembangan  Realisasi  APBN  2017  yakni  Pendapatan Negara  mencapai  Rp.  1.099,3  triliun  (63,3  persen  terhadap  APBN)  lebih  baik dibandingkan yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 1.082,6 triliun (60,6 persen terhadap APBNP) (Kemenkue, 2017).
Untuk  menutupi  belanja  negara  yang  sangat  besar,  pemerintah  harus  lebih mengoptimalkan  penerimaan  pajak  yang  salah  satunya  dengan  menggunakan  sistem pemungutan  pajak.  Dalam  peraturan  perpajakan,  Indonesia  mengenal  tiga  sistem pemungutan  pajak  yaitu  o fficial  assesmsment  system,  self  assessment  system, dan withholding tax system. Menurut Leornado (2016), cara yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama withholding tax system yang memberikan wewenang kepada pihak  ketiga  untuk  memotong  besarnya  pajak  terutang  oleh  wajib  pajak,  dimana didalam UU No. 36 Tahun 2008 juga telah dijelaskan bahwa pihak ketiga dimaksud adalah  lembaga  yang  berbadan  hukum.  Dengan  cara  ini,  pemerintah  akan  dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar.
Hadirnya  BMT  diharapkan  mampu  menjadi  sarana  dalam  menyalurkan  dana untuk  usaha  bisnis  kecil  dengan  mudah  dan  bersih,  dengan  disadarkan  pada kemudahan  dan  bebas  riba/bunga,  memperbaiki/meningkatkan  taraf  hidup masyarakat bawah, lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah  dan  bebas  riba/bunga,  lembaga  untuk  memberdayakan  ekonomi  umat, mengentaskan  kemiskinan,  meningkatkan  produktivitas.  Seperti  halnya  BMT  Al Hijrah  KAN  Jabung  yang  mempunyai  potensi  yang  cukup  tinggi  karena  selain didukung  oleh  kondisi  masyarakat  sekitar  juga  mempunyai  kualitas  SDM  yang memadai. BMT Al Hijrah KAN Jabung yang berada di tengah desa menjadikan salah satu  fasilisator  masyarakat  dalam  hal  menabung  maupun  pembiayaan.  Selain  itu, dengan  adanya  prinsip  syariah  yang  diterapkan  oleh  BMT  Al  Hijrah  KAN  Jabung yang  menjadikan  suatu  pandangan  masyarakat  bahwa  BMT  merupakan  salah  satu lembaga  keuangan  yang  terbebas  dari  bunga  menjadikan  BMT  sebagai  salah  satu pilihan masyarakat dalam menentukan sarana transaksi syariah.
Dalam  Peraturan  mengenai  penghasilan,  biaya,  dan  pemotongan  pajak  atau pemungutan pajak dari usaha perbankan syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  Menteri keuangan  juga  mengatur  dalam  PMK  Nomor  136/PMK.03/2011  yang  menjelaskan bahwa  penghasilan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  yang  diterima  atau diperoleh  perbankan  syariah  termasuk  bonus,  bagi  hasil,  margin  keuntungan  yang diterima  dari  kegiatan/transaksi  nasabah  penerima  fasilitas  merupakan  objek  PPh sesuai  ketentuan  pengenaan  PPh  atas  bunga.  Maksud  dari mutatis  mutandis adalah ketentuan-ketentuan  mengenai  penghasilan,  biaya,  dan  pemotongan  pajak  atau pemungutan pajak yang berlaku dalam Undang-undang PPh berlaku pula diperaturan Menkeu.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi),  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum  (Mardiasmo,  2016).  Menurut  S.I.Djajadiningrat  pajak  adalah sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan  yang  ditetapkan pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  negara secara  langsung  untuk  memelihara  kesejahteraan  secara  umum.  Dr.  N.  J.  Feldmann mengemukakan  pajak  adalah  prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terutang kepada  penguasa  (menurut  norma-norma  yang  ditetapkannya  secara  umum),  tanpa adanya  kontraprestasi,  dan  semata-mata  digunakan  untuk  menutup  pengeluaran- pengeluaran  umum  (Resmi,  2017).  Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
1. Official Assessment System
Adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang  kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
b) Wajib pajak bersifat pasif
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus

## 2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada  Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada  wajib pajak sendiri.
b) Wajib  pajak  aktif,  mulai  dari  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan)  untuk memotong  atau  memungut  pajak  yang  terutang  oleh  wajib  pajak.  Penunjukan pihak  ketiga  ini  dilakukan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  perpajakan, keputusan  presiden,  dan  peraturan  lainnya  untuk  memotong  serta  memungut pajak,  menyetor  pajak,  dan  mempertanggungjawabkan  melalui  sarana  sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.
Ciri-cirinya:  wewenang  memotong  atau  memungut  pajak  yang  terutang  pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## Withholding Tax System
Withholding  tax  system adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016). Ide pemungutan pajak menggunakan cara withholding tax system pertama  kali  di introduksi (dikenalkan)  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1943  dalam rangka  mengakselerassi  pemotongan/pemungutan  pajak  selama  perang  dunia  II. Karena  terbukti  effisien  dan  efektif, withholding  tax  system dengan  cepat  diadopsi oleh  negara-negara  lainnya.  Dalam withholding  tax  system ,  pihak  ke-3  (yang berkaitan  dengan  wajib  pajak)  yang  menghitung,  menetapkan,  menyetorkan,  dan melaporkan  pajak  yang  sudah  dipungut/dipotong  tersebut.  Misalanya,  pemberi  kerja wajib  menghitung  dan  menetapkan  berapa  pajak  penghasilan  yang  harus  dipotong atas penghasilan (gaji, upah, dan sebagainya) yang diterima oleh pegawainya. Lalu ia
juga  harus  menyetorkan  pajak  penghasilan  yang  telah  dipotong  tersebut,  kemudian melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (Annisa, 2016).
Seperti  telah  disebutkan  di  atas, withholding  tax  system ini  merupakan  cara termudah  bagi  pemerintah  untuk  memungut  pajak,  tetapi  di  pihak  lain,  yaitu  pihak wajib  pajak, withholding  tax  system ini  menimbulkan cost  of  compliance (beban pemenuhan  kewajiban)  perpajakan  yang  tinggi,  yaitu  misalnya  beban  administrasi, beban  sanksi  administrasi  kalau  terlambat  memotong  dan/atau  menyetorkan,  atau tidak  dan/atau  belum  memotong  pajaknya  pihak  lain.  Dengan  kata  lain,  dalam sistem withholding  tax  system ini,  Wajib  Pajak  diwajibkan  untuk  memungut  dan memenuhi administrasi pajaknya pihak lain (wajib pajak lain) yang mana kewajiban untuk  memenuhi  administrasi  pajaknya  pihak  lain  tersebut  sebenarnya  adalah tanggung  jawab  pemerintah  (dalam  hal  ini  adalah  Ditjen  Pajak).  Apabila  dikaitkan dengan self  assessment  system ,  yang  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  Wajib Pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya  (kewajiban  pajak  wajib  pajak  sendiri,  bukan  pajaknya  wajib  pajak lain/pihak  lain),  maka  konsep withholding  tax  system ini  berbeda  dengan self assessment  system .  Dalam withholding  tax  system ,  Wajib  Pajak  diberi  kewajiban untuk  memotong,  menyetorkan,dan  mengadministrasikan  pajaknya  pihak  lain. Sedangkan  dalam self  assessment  system ,  Wajib  Pajak  berkewajiban  untuk menghitung, menyetorkan, dan mengadministrasikan kewajiban pajaknya sendiri.

## Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
Lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  khususnya  perbankan  syariah  mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun  1992  tentang  perbankan.  Dengan  berkembangnya  perbankan  syariah  di Indonesia  tersebut  mendorong  perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  lainnya seperti  halnya  Asuransi  Syariah,  Lembaga  Pembiayaan  Syariah,  Pegadaian  Syariah, Koperasi  Syariah  dan  juga  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  yang  sering  disebut dengan  Baitul  Mall  wat  Tamwil  (BMT)  yaitu  lembaga  keuangan  mikro  yang berbadan  hukum  Koperasi  Syariah  atau  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (Wiroso, 2011).
Dalam UU No. 21 Tahun 2008, menjelaskah bahwa Perbankan Syariah adalah segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan kegiatan  usahanya.  Alasan  mendasar  lahirnya  bank  syariah  sebenarnya  lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur riba, ketidak adilan dan moralitas dalam  melakukan  usaha.  Penerapan  bunga  sebagai  landasan  operasional  perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai bentuk
transaksi riba yang  dalam  agama  Islam  jelas-jelas  dilarang.  Bunga  diyakini mengandung  unsur riba karena  dalam  sistem  bunga  terdapat  unsur  ketidakadilan karena  pemilik  dana  mewajibkan  peminjam  dana  untuk  membayar  lebih  dari  pada yang  dipinjam  tanpa  memperhatikan  apakah  peminjam  mengalami  keuntungan  atau kerugian.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Al-Quran  surah  An  Nisa’  ayat 58.
ْلاِب اىُمُكْحَت  ْنَأ  ِساَّىلا  َهْيَب ْمُتْمَكَح اَذِإ َو اَهِلْهَأ ىَلِإ ِتاَواَملأا اوُّدَؤُت  ْنَأ ْمُك ُرُمْأَي َ َّاللَّ  َّنِإ ِعَِو َ َّاللَّ  َّنِإ  َِِْْعَ َ َّاللَّ َّنِإ ِهِب ْمُكُظِعََي اَّم
ا ًري ِصَب اًعَي ِمَس َناَك
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanah  kepada  yang  berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58).

## Baitul Maal wal Tamwil (BMT)
Kemunculan  lembaga Baitul  Maal  wal  Tamwil, yang  melakukan  kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dirasakan dapat memenuhi kebutuhan, tidak hanya  karena  sistemnya  yang  syariah,  namun  juga  fungsi  manfaat  sosial  dan ekonomis.  Oleh  karena  itu,  kemudian  bermunculan  lembaga-lembaga  keuangan mikro  syariah  dengan  nama  genetik  BMT.  Sampai  dengan  tahun  1993,  kegiatan operasional  BMT  di  Indonesia  masih  beragam,  baik  dari  sisi  produk,  akad,  maupun sistem  operasionalnya.  Situasi  perekonomian  nasional  yang  krisis  pada  tahun  1991, melatarbelakangi kebijakan pemerintah yang dikenal dengan “Tight Money Policy” , yang  disusul  dengan  kebijakan  perbankan  dengan  mempermudah  pendirian  bank- bank.  Pada  masa  inilah  BMT  yang  beroperasi  di  Indonesia  mendasarkan  kegiatan operasionalnya  sebagai  sebuah  lembaga  keuangan  dengan  prinsip  sistem  perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh pemerintah melalui Departemen Koperasi  dan  UMKM  sebagai  departemen  terkait  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan  UMKM  No.  91/Kep/M.KUKM/IX/2004  (Cokrohadisumarto,  Ismail, Wibowo, 2016).

## Mutatis mutandis
Mutatis  mutandis berasal  dari bahasa  latin yang  artinya  kurang  lebih perubahan  yang  penting  telah  dilakukan. Istilah  ini  digunakan  pada  saat membandingkan  dua  situasi  dengan  variabel  yang  berbeda.  Menurut Black's  Law Dictionary Seventh Edition, mutatis mutandis berarti:
“All  necessary  changes  having  been  made.  with  the  necessary  changes,  what  was said  regarding  the  first  contract  applies  mutatis  mutandis  to  all  the  later  ones.” (Semua perubahan yang diperlukan telah dibuat. dengan perubahan yang diperlukan,
apa  yang  dikatakan  tentang  kontrak  pertama  berlaku  mutatis  mutandis  untuk  semua yang kemudian).
Sedangkan  menurut  buku Terminologi  Hukum  karangan  IPM  Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti “ dengan perubahan yang perlu-perlu ”. Sebagaimana dalam beberapa Undang-undang yang berlaku mutatis mutandis seperti berikut:
a) Pasal 54 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT):
“ Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham. ”
Merujuk  pada  pengertian  mutatis  mutandis  di  atas,  maksud  dari  pasal  ini adalah  bahwa ketentuan  pada  pasal  52  UUPT,  dengan  perubahan-  perubahan  yang diperlukan, berlaku juga untuk pemegang pecahan nilai nominal saham.
b) Pasal 28 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten):
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.”
Maksudnya, ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU Paten tersebut (data  apa  saja  yang  diisikan  pada  permohonan  untuk  mendapatkan  paten),  berlaku juga, dengan  perubahan-perubahan  yang  diperlukan,  untuk  permohonan  paten  yang menggunakan hak prioritas.
Dari uraian di atas, maka mutatis mutandis dapat diartikan dengan perubahan- perubahan yang diperlukan atau penting. Hukum mutatis mutandis dalam islam sama halnya  dengan qiyas . Qiyas menurut  bahasa  ialah  pengukuran  sesuatu  dengan  yang lainnya  atau  menyamakan  sesuatu  dengan  sejenisnya.  Sedangkan  menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash baik di Al Quran dan As Sunnah  dengan  suatu  hukum  yang  disebutkan  dalam nash karena  ada  kesamaan dalam alasannya ( „illat ), (Syafi’I, 2007). Hal ini sesuai dengan (QS Al- Hashr:2).
“ maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melelalui pendekatan kualitatif dengan metode Case Study untuk membangun analisa secara mendalam atas kasus tunggal atau multi-kasus.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah. Adapun  objek  penelitian  yang  diambil  oleh  penulis  guna  mendapatkan  data  adalah Baitul  Maal  wal  Tamwil  (BMT)  Al  Hijrah  KAN  Jabung  yang  bertempat  di  jalan Suropati No. 04, Kemantren, Jabung, Malang, Jawa Timur.

## Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  ini  adalah  pegawai  lembaga  keuangan  syariah  yang memiliki  wewenang  untuk  melakukan witholding  tax  system. Dalam  hal  ini,  subjek penelitian yang diambil penulis adalah salah satu pegawai di Baitul Maal wal Tamwil (BMT) Al Hijrah KAN Jabung.

## Data dan Jenis Data
Untuk  penulisan  skripsi  ini,  data  yang  dibutuhkan  adalah  data  primer  dan sekunder.  Data  primer,  yaitu  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung dari  pihak  yang  terkait  dengan  menggunakan  sistem  tanya  jawab  (wawancara) mengenai  proses  pemotongan/pemungutan  serta  perhitungannya.    Data  Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain).  Data  sekunder  yang dibutuhkan  berupa  bukti,  catatan,  atau  laporan  historis  yang  telah  tersusun  dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  utama  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Sehingga untuk  memaksimalkan  hasil  yang  didapat,  metode  kualitatif  pada  teknik pengumpulan data memiliki bermacam-macam, antara lain: observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Sugiono:2012).

## Analisis Data
Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan observasi,  wawancara,  dan  lain-lainnya  untuk  meningkatkan  pemahaman  peneliti tentang  kasus  yang  diteliti  dan  menyajikannya  sebagai  temuan  bagi  orang  lain (Azizah,  2015).Penulisan  skripsi  ini  menggunakan  metode  analisis  data  yang digunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif dengan Case Study menyusun
teori,  memandang  teori  serta  kasus  sebagai  hasil  proses  induksi  dari  pengamatan terhadap  fakta  (pengumpulan  informasi). Teori  pada  dasarnya  merupakan  kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data dan pengembangan pola atau susunan teori.
Beberapa hal yang perlu dianalisis dalam penelitian ini antara lain:
1. Mengetahui  jenis withholding  tax  system yang  dipotong/dipungut  di  BMT  Al Hijrah KAN Jabung.
2. Menghitung witholding  tax  system atas  penghasilan  atas  bagi  hasil  simpanan dan  deposito  perusahaan  jasa  keungan  syariah  sesuai  dengan  peraturan perpajakan dengan data yang diperoleh.
3. Membandingkan  perhitungan  hasil  penelitian  antara  data  yang  diperoleh  dari BMT Al Hijrah KAN Jabung dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum.
4. Menganalisis  apakah  pehitungan,  pemotongan/pemungutan  dan  pelaporan witholding  tax  system sudah  sesuai  atau  belum  dengan  peraturan  perpajakan yang  ditetapkan  di  Undang-undang  Perpajakn  dengan  perspektif mutatis mutandis.

## HASIL PENELITIAN

## Hasil Penelitian
Selain  sebagai  pembayar  pajak,  perusahaan  juga  sebagai  pemotong  pajak terhadap pihak ketiga. Dengan cara seperti ini pemerintah akan dengan mudah dapat mengumpulkan  pajak  tanpa  upaya  dan  biaya  yang  besar.  Biasanya withholdimg  tax system ini berlaku pada peruasahaan atau badan usaha yang melakukan pemotongan atau  pemungutan  pajak  atas  penghasilan  karyawan  maupun  pajak  yang  berasal  dari bentuk  usaha.  BMT  Al  Hijrah  merupakan  salah  satu  unit  di    KAN  Jabung  yang bergerak dibidang jasa keuangan dan memberikan bagi hasil kepada nasabah tentunya melakukan beberapa pemungutan pajak dengan withholding tax system.
Dalam  pelaksaannya,  BMT  Al  Hijrah  KAN  Jabung  hanya  melakukan perhitungan  dan  pemotongan  pajak  atas  bagi  hasil  dari  simpanan  dan mudharabah berjangka (deposito), selain hal itu pemotongan dan pemungutan atas pajak organisasi dan  pajak  usaha  lainnya  dilakukan  oleh  pihak  KAN  Jabung  pusat  yang  khusus menangani keuangan dan perpajakan di KAN Jabung. Sesuai dengan pernyataan ibu Uswatun Hasanah selaku Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung:
“KAN  Jabung  ini  melakukan  dan  menghitung  Pajak  atas  pendapatan,  pajak atas  gaji  karyawan,  pajak  bagi  hasil,  dan  pajak  lainnya  yang  berhubungan dengan  organisasi  dan  usaha,  akan  tetapi  yang  di  hitung  oleh  BMT  hanya pajak bagi hasil saja. Untuk yang lainnya dilakukan oleh bagian holding. Dan BMT  hanya  melakukan  pemungutan  pajak  atas  bagi  hasil  saja,  yang membayar tetap holding dibagian keuangan”.
Withholding  tax  system yang  dilakukan  oleh  BMT  Al  Hijrah  hanya  sampai tahap  pemungutan  pajak  bagi  hasil  saja,  selebihnya  BMT  Al  Hijah  menyerahkan semuanya  ke  bidang  keuangan  pusat (holding) di  bagian  pajak  yang  bertanggung jawab  atas  semua  jenis  pajak  yang  harus  dibayar  dan  dilaporkan.  Dalam  hal pembayaran dan pelaporan, sesuai dengan hasil wawancara tersebut bahwa BMT Al Hijrah KAN Jabung tidak ikut campur. Sebagai unit lembaga keuangan  yang dimiki KAN  Jabung,  BMT  hanya  melakukan  tugasnya  dalam  penerimaan  dana  dan penyaluran  dana  sehingga  untuk  proses withholding  tax  system tidak  sepenuhnya dilakukan oleh BMT, melainkan pembagian tuga dengan bagian keuangan (holding) .
Hasil  pengamatan  dan  wawancara  kepada  beberapa  karyawan  di  BMT  AL Hijrah KAN Jabung mengenai withholding tax system hampir semua karyawan tidak mengetahui  sistem  pemungutan  tersebut.  Akan  tetapi,  setelah  dijelaskan  difinisi withholding  tax  system itu  sendiri,  ternyata  BMT  Al  Hijrah  KAN  jabung  sudah menerapkan  sistem  pemungutan  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  Ibu Uswatun Hasanah Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung.
“Untuk  Withholding  tax  system  sendiri  jujur  saya  tidak  paham.  Tapi  kalau pemotongan/pemungutan  pajak  atas  bagi  hasil  saya  menerapkan  di  BMT  ini, aya  memotong  pajak  bagi  hasil  bagi  koperasi  sebesar  10%  sesuai  peraturan dimana yang bagi hasilnya lebih besar samadengan Rp. 240.000. “
Dari  hasil  wawancara  tersebut,  jelas  bahwa  BMT  Al  Hijrah  KAN  Jabung  telah melakukan sistem pemungutan pajak bagi hasil dengan withholding tax system. BMT Al  Hijrah  KAN  Jabung  melakukan withholding  tax  system pada  beberapa  jenis produk Baitul  Tamwil dibagian  penerimaan  dana  berupa  simpanan  dan mudharabah berjangka (deposito).

## Perhitugan  Pajak Bagi Hasil
Perhitungan Pajak Bagi Hasil Mudharabah Berjangka (Deposito) di BMT Al

## Hijrah KAN Jabung
Sumber : BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan
NO  NAMA BAGI HASIL PAJAK

## BAGI  HASIL  YANG
DIBAYARKAN 1 MATRAYIS TR DKK Rp    708.029,98    Rp        70.803,00 Rp        637.226,98 2 ST AMINAH HJ Rp 1.180.049,96    Rp      118.005,00 Rp     1.062.044,96 3 SUKI ANGG F Rp    459.955,09    Rp        45.995,51 Rp        413.959,58 4 NUR MASLAKHAH Rp    188.805,01    Rp                      - Rp        188.805,01 5 KHOIROTUL ADAWIYAH Rp    379.809,99    Rp        37.981,00 Rp        341.828,99
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp 708.029,98 X 10%
= Rp 70.803,00
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10% = Rp 1.180.049,96 X 10%
= Rp 118.005,00
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp    459.955,09 X 10%
= Rp 45.995,51
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp    188.805,01 X 10%

## = Rp –
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10% = Rp 379.809,99 X 10%

## = Rp 37.981,00
Berikut  adalah  beberapa  sample  dari  pemotongan  pajak  bagi  hasil  yang  dilakukan BMT Al Hijrah KAN Jabung dari setiap produk yang dikenakan pajak bagi hasil.
Tabel 2. Perhitungan Pemotongan Pajak Bagi Hasil Simpanan di BMT Al
Hijrah KAN Jabung NO JENIS NAMA BAGI HASIL PAJAK BAGI HASIL YANG DIBAYARKAN 1 SAKINAH GUNAWAN TR DBK Rp 1.421.278,96    Rp  142.127,90    Rp 1.279.151,06 2 ARAFAH DINA FITRIATUL K Rp        1.347,77    Rp                 - Rp        1.347,77 3 HARI TUA MIRSA MUBAROK Rp        1.037,25    Rp                 - Rp       1.037,25 4 NAJJAH YULISTIANA KAN Rp        4.660,98    Rp                 - Rp       4.660,98 5 TARBIYAH  NANANG WIBOWO Rp      14.198,47    Rp                 - Rp     14.198,47
Sumber : BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp 1.421.278,96 X 10%
= Rp 142.127,90
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10% = Rp 1.347,77 X 10%
= Rp –
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10% = Rp 1.037,25 X 10%
= Rp –
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10% = Rp 4.660,98 X 10%
= Rp –
Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%
= Rp 14.198,47 X 10%
= Rp -
Dari data bagi hasil atas simpanan dan mudharabah berjangka (deposito) diatas dapat dilihat bahwa jumlah bagi hasil yang kurang dari Rp 240.000,00 tidak dipotong pajak 10% dan untuk bagi hasil yang lebih dari Rp 240.000,00 dipotong pajak 10%. Seperti halnya untuk simpanan at tarbiyah, an najah, ar rafah, dan simpanan hari tua tidak ada  potongan  pajaknya  dikarenakan  jumlah  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  nasabah tidak  mencapai  Rp  240.000,00.  Sedangkan  untuk  simpanan as  sakinah dan mudharabah berjangka  (deposito)  dipungut  pajak  10%  yang  mana  bagi  hasil  yang diterima lebih dari Rp 240.000,00.
Dapat dilihat dari perhitungan bagi hasil simpanan as sakinah dengan nomor rekening 100-000012490-011 yang tidak dipotong pajak 10% karena bagi hasil yang terima  sejumlah  Rp  76.273,22  yang  mana  nilai  tersebut  kurang  dari  Rp  240.000,00. Sedangkan  bagi  hasil  dengan  nomor  rekening  100-000014299-011  dipotong  pajak 10% karena jumlah bagi hasil yang diterima melebihi Rp 240.000,00 yaitu sebesar Rp 1.421.278,96  dengan  potongan  pajak  sebesar  Rp  142.127,90.  Begitu  pula  dengan pemotongan  pajak mudharabah berjangka  (deposito),  yang  diterima  oleh  nasabah dengan nomor rekening  100-000012490-011 sebesar Rp 708.029,98 dikenakan pajak 10% yaitu Rp 70.803,00 sedangkan nasabah dengan nomor rekening 100-000023905- 011  tidak  dikenakan  pajak  10%  karena  bagi  hasil  yang  diterimanya  sebesar  Rp 188.805,01.
BMT  Al  Hijrah  melakukan withholding  tax  system atas  pajak  bagi  hasil  ini, mengikuti  standar  ketentuan  pajak  atas  bagi  hasil  SHU  Koperasi  yaitu  10%.  Hal  ini desebabkan  BMT  adalah  unit  usaha  yang  berbadan  hukum  koperasi.  Sesuai  dengan ketetuan  dalam    Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  111/PMK.03/2010  yang membahas  tentang  pajak  SHU  koperasi  10%.  BMT  yang  merupakan  lembaga keuangan  syariah  tidak  diatur  jelas  dalam  ketentuan  perpajakan.  Akan  tetapi  dalam Peraturan  Menkeu  Nomor  136/PMK.03/2011  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun  2009  pasal  4  menerangkan  bahwa  peraturan  perpajakan  atas  lembaga keuangan syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2008  (UU  PPh).  Sedangkan  dalam  ketentuan  koperasi  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  111/PMK.03/2010.  Dalam  hal  ini  BMT  Al Hijrah  yang  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  dan  merupakan  unit usaha  berbadan  hukum  koperasi  telah  mengikuti  peraturan  perpajakan  yang  berlaku umum.
Perhitungan  pajak  atas  bagi  hasil  bagi  koperasi  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 menerangkan bahwa pemotongan pajak atas  penghasilan  berupa  deviden  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  orang pribadi  dalam  negeri  dikenai  Pajak  Penghasilan  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari jumlah  bruto  bersifat  final.  BMT  Al  Hijrah  KAN  Jabung  yang  merupakan  badan hukum koperasi, sehingga harus menerapkan sistem pemotongan pajak bagi hasil atas simpanan dan deposito senesar 10% (sepuluh persen) bagi penerima bagi hasil lebih dari  samadengan  Rp  240.000,00.  Hal  ini  dilakukan  oleh  BMT  Al  Hijrah  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  112/PMK.03/2010  yang  menerangkan tentang  tata  cara  pemotongan,  penyetoran,  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  atas bunga  simpanan  yang  dibayarkan  oleh  koperasi  kepada  anggota  koperasi  orang pribadi. Terlihat dari perhitungan diatas, menunjukkan bahwa perhitungan pajak atas bagi hasil BMT Al Hijrah KAN Jabung yang bagi hasilnya lebih dari samadengan Rp 240.000,-  dikenakan  pajak  10%  dari  bagimhasil  yang  diterima.  Sepertinya  halnya bagi hasil atas mudharabah berjangka (deposito) atas nama St Aminah dengan nomor rekening 100-000005150-011dan bagi hasil dari tabungan atas nama gunawan dengan nomor  rekening  100-000014299-011  dikenakan  pajak  pagi  hasil  10%  karena  bagi hasil yang diterima lebih dari samadengan Rp 240.000 yaitu sebesar Rp 1.180.049,96 dengan  pengenakan  pajak  Rp  118.005,00  dan  Rp  1.421.278,96  dengan  pengenakan pajak  Rp          142.127,90.  Sedangkan  untuk  bagi  hasil  yang  nilainya  kurang  dari  Rp 240.000 tidak dikenakan pajak 10% seperti halnya pajak atas mudharabah berjangka atas nama Nur Maslakhah dengan nomor rekening 100-000023905-011 dan bagi hasil dari  simpanan  atas  nama  Dina  Fitriatul  K  dengan  nomor  rekening  100-000023418- 013tidak dikenakan pajak bagi hasil sebesar 10% karena bagi hasil yang diterimanya kurang  dari  Rp  240.000.  Dapat  disimpulkan  bahwa  BMT  Al  Hijrah  KAN  Jabung telah  melakukan  sistem  pemotongan  pajak  bagi  hasil  sesuai  prosedur  dengan mengacu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  112/PMK.03/2010.  Hal  ini  diperkuat jelas  dari  pernyataan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Uswatun  Hasanah  selaku  Kabag Technical  Support  BMT  Al  Hijrah  KAN  Jabung,  menjelaskan  bagaimana  prosedur pemotongan pajak bagi hasil:
”Untuk prosedurnya, yang mana bagi hasil lebih dari samadengan Rp. 240.000 secara otomatis akan dipotong pajak 10% dari hasil yang dibagikan, dan akan di sharekan di buku tabungan setiapa akhir bulan ke pihak yang dipotong”.
Dari  pernyataan  tersebut  bahwa  BMT  Al  Hijrah  melakukan  pemotongan  bagi hasil  atas  simpanan  dan mudharabah berjangka  (deposito)  sebesar  10%  dari  hasil yang dibagikan kepada nasabah yang mana bagi hasil tersebut lebih dari samadengan Rp 240.000,00. Sedangkan bagi hasil yang nilainya kurang dari Rp 240.000,00 tidak
dipotong  pajak  atas  bagi  hasil.  Terdapat  beberapa  simpanan  yang  menjadi  produk Dari BMT Al Hijrah ini, akan tetapi bagi hasil dari simpanan tersebut tidak semuanya terpotong pajak 10% dikarena jumlah bagi hasil yang kurang dari Rp 240.000,00.

## Pandangan Islam Mengenai Mutatis Mutandis
Peraturan  perpajakan  atas  pajak  ba  gi  hasil  yang  tidak  diatur  jelas  dalam Undang-undang  atas  Pajak  Penghasilan  Nomor  36  tahun  2008,  karena  pada prinsipnya  Undang-undang  membahas  masalah-masalah  global.  Masalah  yang  lebih terperinci, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang  mengatur  khusus  tentang  masalah  teersebut.  Seperti  halnya  dalam  islam, beberapa  permasalahan  dalam  islam  yang  hukumnya  tidak  diatur  jelas  dalam  Al Quran  dan  Al  Hadist  karena  pertumbuhan  masyarakat  begitu  cepat  dan  kompleks sehingga  membutuhkan  jawaban  yang  tepat  untuk  mengantisipasinya.  Oleh  karena itu,  para  ulama  melakukan ijtihad (penalaran  kreatif)  terhadap  permasalahan- permasalahan  yang  secara  tegas  tidak  dijelaskan  oleh nash. Para  ulama  melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi) untuk mencari illat (sebab  hukum)  yang  ada  dalam  permasalahan  yang  timbul  dan  menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Allah menyatakan dalam firman-Nya QS.  Al  Ankabut:43  bahwa  hanya  dengan  ilmu  orang  bisa  memahami  perempumaan yang diberi Allah kepada manusia.
َنىُمِلاَعَْلا  َّلَِّإ اَهُلِقْعََي اَم َو ۖ  ِساَّىلِل اَهُب ِرْضَو ُِاَثْمَ ْلأا  َكْلِت َو
“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” (QS. Al Ankabut:43).
Dari  penjelasan  hukum  islam  diatas,  jelas  bahwa  islam  memperbolehkan sesuatu yang tidak ada nash- nya dalam ashal dengan cara mencarai persamaan illat hukumnya.  Dalam  hukum  pajak  penghasilan  atas  bagi  hasil  lembaga  keuangan syariah  yang  tidsk  diatur  jelas  dalam  Undang-undang  perpajakan  nomor  36  tahun 2008 atas Pajak Penghasilan (PPh), sehingga hukum tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah  Nomor  25  tahun  2009  serta  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 111/PMK.03/2010,  112/PMK.03/2010  dan  136/PMK.03/2011  yang  mengatur  jelas tentang  tata  cara,  perhitungan,  pelaporan  dan  penyetoran  pajak  bagi  hasil  atas lembaga  keuangan  syariah  dan  koperasi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  siaran  presiden pada  tanggal  19  September  2011  mengenai  pengenaan  pajak  penghasilan  kegiatan usaha  perbankan  syariah  yang  berlaku mutatis  mutandis ketentuan  dalam  Undang- undang  Nomor  7  tahun  1983  tentang  Pajak  Penghaslan  sebagaimana  telah  beberapa kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2008  (UU  PPh). Maksud  dari mutatis  mutandis adalah  ketentuan-ketentuan  mengenai  penghasilan,
biaya,  dan  pemotongan  pajak  atau  pemungutan  pajak  yang  berlaku  dalam  UU  PPh berlaku pula di Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Withholding  tax  system yang  merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang sangat  membantu  pemerintah  dalam  mencapai  target  pajak.  Dalam  sistem  ini, pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oelh Wajib Pajak.
2. Penerapan withholding tax system secara teori belum sepenuhnya dikuasai oleh pelaku  kegiatan,  akan  tetapi  secara  keseluruhan,  BMT  Al  Hijrah  KAN  Jabung telah menerapkan withholding tax system sesuai peraturan yang berlaku.
3. Dari  analisis  dan  pembahasan  hasil  penelitian  maka  dapat  dibuat  kesimpulan bahwa withholding tax system pada BMT Al Hijrah KAN Jabung terdapat pada bagi  hasil  simpanan  dan mudharabah berjangka  (deposito)  yang  secara keseluruhan  perhitungannya  telah  sesuai  dengan  peraturan  peraturan  yang berlaku pada BMT dan koperasi.
4. Perhitungan  atas  simpanan  dan  bagi  hasil  pada  BMT  Al  Hijrah  KAN  Jabung lebih  menggunakan  istilah  bagi  hasil  yang  mana  bagi  hasil  tersebut  akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan BMT pada awal perjanjian.
5. Bagi hasil yang merupakan salah satu objek pajak seperti bunga pada lembaga keuangan konvensional dikenakan pajak 20%. Sedangkan BMT Al Hijrah KAN Jabung  yang  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  berbadan  hukum  koperasi dikenakan  pajak  sebesar  10%  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 yang membahas tentang pajak SHU koperasi 10%.
6. Mekanisme  pemotongan  pajak  bagi  hasil  dilakukan  pada  saat  Wajib  Pajak (nasabah)  yang  menerima  bagi  hasil  lebih  dari  sama  dengan  Rp.  240.000,- sebesar 10%.

## Saran

## Bagi peneliti Selanjutnya
a. Data  yang  digunakan  peneliti  hanya  terbatas  data  atas  simpanan  dan mudharabah berjangka  (deposito).  Sehingga  masih  adanya  kurang  data pendukung  yang  digunakan  sebagai  pembanding.  Peneliti  selanjutnya sebaiknya  menggunakan  data  yang  lebih  lengkap  dibandigkan  penelitian sekarang.
b. Buku  pedoman  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  terbatas  dengan perpajakan konvensional, sehingga perlu adanya tambahan reverensi dari buku yang lebih luas secara syariah.
c. Metode  yang  digunakan  peneliti  sangat  sederhana,  sehingga  perlu  adanya metode lain yang lebih baik agar data yang dianalisis lebih akurat.

## Bagi Perusahaan
Ketidaktahuan  karyawan  akan withholding  tax  system dapat  menjadikan kesalahpahaman antara karyawan dan Wajib Pajak (nasabah) dalam hal pemotongan pajak,  sehingga  perlunya  pemahaman  mengennai withholding  tax  system terhadap karyawan khususnya di bagian castemer service.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hadits dan terjemahan
Al-Qur’an al-Karim dan terjemahan.
Annisa,  Nur.  (2016).  Implementasi  Sistem Withholding  Tax Terhadap  Pajak Penghasilan  (PPh)  pada  Bank  Muamalat  Indonesia  KCP  Tulungagung  dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, Skripsi (dipublikasikan). Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Negeri, Tulungagung.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  (2009). Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Ascarya. (2007). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Gaja Grafindo persada
Azizah,  Nurul.  (2015).  Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Realisasi PembiayaanMudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Tulungagung,. Skripsi (dipublikasikan).  Jurusan  Ekonomi  Syariah  Institut  Agama  Negeri, Tulungagung.
Beni Ahmad., Januri. (2014). Ushul Fiqh . Bandung: Pustaka Setia.
Cokrohadisumarto,  Widiyanto  bin  Ismail.,  Ismail,  Abdul  Ghafar.,  Wibowo,  Kartiko A. BMT Praktek dan Kasus. (2016). Jakarta: Rajawali Pres.
Erlinda,  Desiana  Sagita.  (2011).  Analisis  Perhitungan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan Withhoding  Tax  pada  Bank  BTN  Syariah  Malang, Skripsi (dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri, Malang.
Fauzan, M. (2014). Kaidah Penentuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata . Jakarta: Prenadamedia Group
Ibrahim, Qasim a., Saleh, Muhammad A. (2014). Buku pintar sejarah islam. Jakarta: serambi ilmu semesta.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017). APBN  2017. Jakarta.  Diperoleh tanggal 3 November 2017dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (revisi). Yogjakarta: Andi Offset.
Mokoagow,  Wita  Wardani.  (2015).  Analisis  Perhitungan  Pph  Pasal  4  Ayat  2  atas Bunga  Deposito  dan  Tabungan  Nasabah  pada  PT.  Bank  Sulut  Cabang  Kota Mobagu. Jurnal EMBA, Vol.3 No.3. 807-816.
Moleong,  Lexy  J.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:PT.  Remaja Rosdakarya.
Resmi, Siti. (2017). Perpajakan (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2012. Metode Peneltian Kombinasi. Bandung : Alfabetha.
Tangka,  Iraine  Sari.,  Sabijono,  Harijanto.  (2014).  Analisis  Perhitungan  PPh  Final Pasal  4  Ayat  2  atas  Bunga  Deposito  dan  Tabungan  Nasabah  pada  PT.  Bank Rakyat  Indonesia  (Persero),  Tbk  Cabang  Manado .  Jurnal  EMBA  203,  Vol.2 No.4. 203-213.
Watung, Leonardo Romario. (2016).    Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 916-923.
Wiroso. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
Yurizkanti,  Aghnia.,  Sasongko,  Catur.  (2013).  AnalisisKetepatan  Pengenaan  PPh untuk  Deposito Mudharabah yang  Dipersamakan  dengan  Deposito  Bank Konvensional. FE UI

## SAK ETAP
UU Nomor 36 Tahun 2008Tentang Pajak Bagi hasil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2009Pajak  Penghasilan  dari  kegiatan  usaha berbasis syariah
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  136/PMK.03/2011  Tentang  Pajak  Penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  112/PMK.03/2010Tata  cara  pemotongan, penyetoran,  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  atas  bunga  simpanan  yang dibayarkan oleh koperasi kepad anggota koperasi orang pribadi
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  111/PMK.03/2010  Tata  cara  pemotongan, penyetoran,  dan  pelaporan  pajak  penghasilan  atas  dividen  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764,  diakses  20  April 2015.
http://erlinresepkue.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan dan.html, diakses tanggal 24 Mei 2014.