How to cite: Shofi, M. A. (2024). Peran Inspektorat dalam Membina dan Mengawasi Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Pati. Syntax Literate . (9)8 . http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 8, Agustus 2024 PERAN INSPEKTORAT DALAM MEMBINA

## DAN MENGAWASI
PENGELOLAAN DANA DESA PADA KABUPATEN PATI

## Muhammad Afwan Shofi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia Email: 20919035@students.uii.ac.id

## Abstrak
Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah setiap tahun selalu meningkat secara nominal, hal ini membuka peluang bagi perangkat desa untuk melakukan kecurangan terhadap dana tersebut,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  laporan Indonesia  Corruption  Watch (ICW). Untuk menanggulangi hal tersebut, peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sangat penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam pembinaan dan pengawasan dana desa serta bagaimana peran tersebut berdampak pada pengelolaan dana desa di desa-desa yang termasuk dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  teknik  wawancara  yang melibatkan responden dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pati membina dan mengawasi dana desa dengan benar. Meskipun  terdapat  kendala  baik  internal  maupun  eksternal,  namun  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Pati  tetap  berusaha  semaksimal  munngkin  untuk  mengurangi  atau  bahkan menghapuskan tingkat fraud di Kabupaten Pati. Inspektorat telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan pembinaan dan pengawasan dana desa. Salah satunya adalah meluncurkan program terbaru bernama "Nongki" atau Nongkrong Sambil Konsultasi , yang menyediakan  wadah  bagi  pihak  desa  maupun  dinas  terkait  untuk  berkonsultasi  mengenai berbagai kendala atau pertanyaan, khususnya yang berhubungan dengan dana desa.
Kata Kunci: Inspektorat, Pembinaan, Pengawasan, Dana Desa, Desa

## Abstract
The  village  funds  disbursed  by  the  government  every  year  always  increase  in  nominal amount,  which  results  in  the  opportunity  to  commit  fraud  by  village  officials  against  the village funds, as stated in the Indonesia Corruption Watch (ICW) report. To address this issue, the Pati District Inspectorate has a strategic role in the development and supervision of village funds. This research will explain the role of the Pati District Inspectorate in the development and supervision of village funds in villages in the Pati Regency Government. The research method used is a qualitative method with interview techniques with respondents from the Internal Government Supervisory Apparatus. The results of this study explain that the development and supervision of village funds by the Pati District Inspectorate have been in  accordance  with  regulations  and  provisions.  Although  there  are  internal  and  external obstacles, the Pati District Inspectorate continues to try its best to reduce or even eliminate the level of fraud in Pati Regency. The Inspectorate itself has also made efforts to improve the  management  of  the  development  and  supervision  of  village  funds,  one  of  which  is  by launching a new program called “Nongki” or “Nongkrong Sambil Konsultasi” where the Inspectorate provides a wide forum for consultation both from the village and from related agencies about any issues that are still obstacles or questions, especially those related to village funds
Keywords : Inspectorate, Development, Supervision, Village Fund, Village

## Pendahuluan
Pemerintah  pusat  dapat  mengalokasikan  dana  desa  setiap  tahun  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana ini dapat digunakan untuk membangun  berbagai  infrastruktur  desa  seperti  sistem  irigasi,  jembatan,  jalan,  pasar, waduk, dan fasilitas lainnya.
Jumlah anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah desa nominalnya cukup besar. Pada tahun 2023, anggaran dana desa ditetapkan hingga maksimal 70 triliun rupiah. Ini membuka peluang bagi perangkat desa untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Pada tahun 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 154 kasus korupsi dana desa dengan kerugian total 233 miliar rupiah (Sutarna & Subandi, 2023). Tingkat korupsi terkait dana desa mulai mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Pada  tahun  2015,  kasus  korupsi  terkait  dana  desa  hanya  tercatat  sebanyak  17  kasus dengan kerugian total sekitar 40,1 miliar rupiah. Sejalan dengan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW)  juga  telah  mengeluarkan  laporan  pada  tahun  2022  mengenai  lembaga pemerintah yang sering terlibat dalam kasus korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa kasus korupsi  yang  paling  banyak  menyangkut  pemerintah  desa,  sebagaimana  telah diidentifikasi oleh ICW (Sofia et al., 2023; Ardiyanti & Supriadi 2018)
Seperti di tingkat nasional di kabupaten Pati, ini terbukti dari temuan-temuan yang ditemukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dan juga dugaan-dugaan masyarakat setempat mengenai penyimpangan dana desa:
1) Kepala  Desa  Kedumulyo,  yang  berada  di  Kecamatan  Sukolilo,  diadili  pada  tahun 2019  karena  diduga  melakukan  penyelewengan  dana  desa  yang  menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp107.000.000,00 (Senjaya, 2019).
2) Pada tahun 2020, diduga Kepala Desa Bulumanis Lor di Kecamatan Margoyoso telah menyalahgunakan dana desa untuk pembangunan jalan pertanian. Anggaran tersebut bersumber  dari  swadaya  masyarakat  yang  pada  awalnya  berjumlah Rp301.000.000,00. Namun, pelaksanaannya ternyata diserahkan sepenuhnya kepada pihak  ketiga  dengan  biaya  sebesar  Rp125.000.000,00.  Permasalahan  utamanya terletak  pada  fakta  bahwa  dalam  laporan  pertanggungjawaban,  tersisa  hanya  dana sebesar Rp1.150.000,00, yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar Rp 200 juta (Anwar, 2020).
3) Kepala Desa Sambirejo di Kecamatan Gabus diduga terlibat dalam tindakan korupsi dengan  menyelewengkan  dana  desa  sebesar  Rp500.000.000,00  pada  tahun  2020 (Hanafi, 2022).
4) Pada tahun 2021, terjadi kasus kehilangan dana sebesar 5,1 miliar rupiah dari kas Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Pati, yang berasal dari bantuan dana desa (Alaydrus, 2021).
5) Pada  tahun  2021,  di  Desa  Karaban,  Kecamatan  Gabus,  terjadi  kasus  dugaan penggelapan  dana  ratusan  juta  rupiah  untuk  pembangunan  pasar  desa,  yang  tidak sesuai dengan standar RAB (LinePeristiwa, 2021).
Ada  beberapa  faktor  yang  bisa  menyebabkan  terjadinya  penyimpangan  di lingkungan  pemerintahan  desa.  Beberapa  peneliti,  seperti  Utami  et  al.  (2019)  serta Rahmawati et al. (2020), mengaitkan penyimpangan atau kecurangan dana desa dengan tekanan  yang  dihadapi  oleh  perangkat  desa.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Ramadhan dan Indra (2021), Mualifu dan Hermawan (2019), Puspa dan Prasetyo (2020), Nafsiah  (2020),  Atiningsih  dan  Ningtyas  (2019)  menunjukkan  bahwa  kompetensi berperan signifikan dalam terjadinya anomali di pemerintahan desa. Secara spesifik, cara
kepala  desa  memimpin  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa  memiliki pengaruh langsung terhadap situasi ini. Menurut Budiati et al. (2020), penerapan Good Corporate Governance mempengaruhi apakah seseorang akan amanah atau tidak.
Namun  demikian,  penelitian-penelitian  di  atas  memiliki  kesamaan  yaitu menekankan  bahwa  untuk  mengurangi  risiko  terjadinya  penyimpangan  dana  desa, diperlukan  peningkatan  peran  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif,  efisien,  dan terkontrol.
Sebagai  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP),  Inspektorat  Daerah memiliki peran penting dalam manajemen dasar serta dalam mencapai visi, tujuan, dan program-program  pemerintah.  Peran  Inspektorat  Daerah  setara  dengan  fungsi pelaksanaan atau perencanaan dalam manajemen . Inspektorat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan organisasi perangkat daerah (OPD), desa, sekolah, dan unit-unit yang berada  di  bawah  kendali  bupati  dalam  menjalankan  program  pemerintah.  Selain  itu, mereka menjalankan pemerintahan kabupaten dan kota berdasarkan tugas pembantuan, desentralisasi, dan dekonsentrasi (Utami et al., 2019). Pembinaan dan pengawasan APIP dapat meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah, termasuk di tingkat desa, dan mencegah kecurangan (Wirabuan, 2023).
Inspektorat  Daerah  diharapkan  dapat  meminimalisir  dan  mendeteksi  potensi penyimpangan keuangan di pemerintahan daerah, termasuk desa, melalui pengendalian intern pemerintah. Selain itu, Inspektorat Daerah juga diharapkan mampu menciptakan birokrasi pemerintahan yang kompeten, berintegritas, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, mereka harus mematuhi standar etika penyelenggara negara dan prinsip dasar yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi.
Melihat fenomena-fenomena tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait peran inspektorat daerah terutama di dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan  dana  desa  pada  Kabupaten  Pati. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  informasi  terkait  bagaimana  peran pembinaan  dan  pengawasan  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Pati,  bagaimana kendalanya, dan bagaimana Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mengatasi hal tersebut.

## Metode Penelitian
Dengan  menggunakan  metodologi  kualitatif,  data  yang  dikumpulkan  dianalisis tanpa menggunakan matematika atau statistik. Untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya  pendekatan  kualitatif,  peneliti  memilih  desain  penelitian  studi  kasus.  Ini karena  studi  kasus  sangat  sesuai  untuk  penelitian  yang  menggali  kasus-kasus  tertentu yang bersifat eksklusif dan unik.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  dari  data  kepustakaan  dan  wawancara dengan informan. Data literatur diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan  yang  dibahas,  termasuk  dokumen-dokumen  yang  diterima  peneliti  dari objek  penelitian,  yang  kemudian  diteliti  secara  mendalam.  Sementara  itu,  wawancara dilakukan  secara  intensif  dengan  5  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  di  Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

## Hasil dan Pembahasan
Mekanisme  Pembinaan  dan  Pengawasan  Pengelolaan  Dana  Desa  Oleh  Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
Pemerintah Kabupaten Pati sudah menjalankan sistem pembinaan dan pengawasan untuk mengelola dana desa. Pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa
di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2020. Pedoman ini memberikan arahan mengenai pembinaan, pengawasan, dan alokasi dana desa oleh pemerintah desa di wilayah Kabupaten Pati. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mengacu pada peraturan tersebut sebagai panduan dalam menjalankan tugas mereka.
Pembinaan  yang  dilakukan  di  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Pati  mencakup fasilitasi,  konsultasi,  dan  sosialisasi.  Sementara  itu,  sistem  pengawasan  dijalankan melalui monitoring, evaluasi, review , dan audit . Jenis audit mencakup audit kinerja, audit reguler atau komprehensif, serta audit yang ditujukan untuk tujuan khusus. Di samping itu, ada kegiatan pengawasan lainnya seperti penanganan kasus-kasus khusus yang dapat berasal dari disposisi Bupati atau rujukan dari lembaga penegak hukum seperti Polres dan Kejaksaan.
Selain  itu,  inspektorat  daerah  Kabupaten  Pati  telah  melakukan  audit  tahunan, khususnya pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022  dan  Peraturan  Bupati  Pati  Nomor  19  Tahun  2023  Tentang  Petunjuk  Teknis Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2023  memberikan  pedoman  teknis  untuk pengawasan Kabupaten Pati.
Dalam hal pembinaan dan pengawasan, ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan pada setiap kegiatan pengawasan dan pembinaan. Contohnya, SOP untuk Pengaduan Masyarakat (Dumas), SOP audit kinerja, SOP audit reguler, SOP review, dan sebagainya. Inspektorat Kabupaten Pati menjalankan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh tim.
Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan audit intern pemerintah yang berlaku, termasuk Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diatur dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021. Inspektorat juga mematuhi peraturan yang dibuat oleh asosiasi auditor internal pemerintah Indonesia (AAIPI). Selain itu, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  mengatur  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat.  Hasilnya menunjukkan bahwa inspeksi dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sesuai dengan standar profesional pengawasan intern pemerintah.
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Pati  melaksanakan  audit  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  hingga  tahap  pelaporan  atau  SPJ.  Selanjutnya,  mereka  memeriksa RAPBDes,  RPJMDes,  APBDes,  dan  dokumen  terkait  lainnya.  Selain  itu,  mereka mengkonfirmasi harga dengan penyedia, melakukan pengecekan fisik atau sampling pada beberapa  kegiatan  pembangunan  di  desa,  dan  terakhir,  memeriksa  apakah  SPJ  yang disajikan sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati. Mekanisme ini dapat digunakan oleh pemeriksa untuk mempelajari proses dan sistem pengelolaan dana desa secara menyeluruh.
Namun,  sistem  dan  prosedur  pembinaan  dan  pengawasan  Inspektorat  Daerah Kabupaten Pati kurang, terutama karena jumlah staf yang tidak mencukupi. Di samping itu,  pemeriksaan  dan  pengawasan  dana  desa  di  Kabupaten  Pati  menjadi  tugas  yang menantang karena wilayahnya meliputi lebih dari 401 desa dan 5 kelurahan. Akibatnya, sulit untuk memenuhi target pemeriksaan untuk seluruh desa. Untuk mengatasi hal ini, pengawasan  dan  pembinaan  dilakukan  setiap  tahun  hanya  pada  separuh  dari  objek pemeriksaan, yaitu sekitar 200 atau 201 desa. Dengan cara ini, pemeriksaan di setiap desa dan kelurahan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun.
Kendala yang Dihadapi Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam Melakukan Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Pati  mengalami  tantangan  internal  dan  eksternal dalam  melakukan  pemeriksaan  terkait  kendala  yang  ada.  Kendala  internal  termasuk kurangnya tenaga kerja jika dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan yang harus ditangani. Selain itu, ada juga masalah dengan pelaporan yang menggunakan Aplikasi Sistem  Pengawasan  Keuangan  Desa  (Siswaskeudes).  Meskipun  aplikasi  ini  bertujuan untuk  mempermudah,  justru  menyebabkan  keterlambatan  karena  belum  sempurna  dan belum  terhubung  dengan  aplikasi  lain  seperti  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes), sehingga data-data belum dapat disinkronkan dengan baik.
Untuk  alasan  ini,  inspektorat  terus  melakukan  evaluasi,  seperti  evaluasi  kinerja, evaluasi  hasil  pengawasan,  dan  presentasi  hasil  evaluasi  setiap  bulan.  Setelah pemeriksaan  selesai  dan  sebelum  laporan  diterbitkan,  Inspektorat  bersama  seluruh  tim akan  membahas  cara  meningkatkan  kualitas  kinerja  dan  penyusunan  laporan  hasil pemeriksaan. Selain itu, ada pembinaan eksternal, pelatihan SDM, dan pendidikan dan pelatihan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  pertemuan  Zoom.  Peningkatan kemampuan  aparat  pengawas  internal  pemerintah  atau  auditor  juga  diterapkan  secara terus-menerus,  sehingga  auditor  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  tugas pokok dan fungsi mereka.
Kendala eksternal berasal dari obyek pemeriksaan, yakni desa. Dalam konteks dana desa, terdapat kekurangan administratif seperti penyelesaian SPJ yang belum seringkali lengkap  atau  isu-isu  terkait  perpajakan  yang  kadang  tidak  dilunasi  ke  kas  negara  atau daerah. Hal ini menyulitkan pemeriksa dalam mendapatkan bukti atau berkas yang harus diperiksa.  Selain  itu,  ketika  memeriksa  SPJ  terkadang  Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK) tidak  sepenuhnya  memahami  kegiatan  yang  sedang  berlangsung  karena  ada  situasi  di mana  kegiatan  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa,  bukan  oleh  TPK.  Dampaknya, pembangunan yang dibiayai oleh dana desa tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat.  Contohnya,  proyek  pembangunan  jalan  seharusnya  memiliki  panjang  100 meter, namun hanya dilaksanakan sepanjang 80 meter, sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Kendala  tambahan  datang  dari  desa-desa  di  mana  Kerapatan  Desa  dan  stafnya kurang  bekerja  sama  dengan  baik  dalam  melaksanakan  tugas  mereka.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  dalam  proses  pemilihan  Kepala  Desa,  biasanya  terjadi  persaingan antara  minimal  dua  kelompok,  sehingga  setelah  Kepala  Desa  terpilih  dan  mulai memimpin pemerintahan desa, rivalitas ini kadang-kadang masih memengaruhi dinamika pekerjaan  sehari-hari.  Di  samping  itu,  kurangnya  sumber  daya  manusia  di  desa mengakibatkan melemahnya sistem pengendalian intern yang ada, bahkan kebanyakan desa belum memiliki sistem pengendalian intern yang diterapkan. Hal ini mengganggu pelaksanaan pemeriksaan dan berdampak pada hasilnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemeriksa melakukan survei pendahuluan terkait objek yang  akan  diperiksa  sebelum  pelaksanaan  pemeriksaan,  sehingga  dapat  menghemat waktu.  Kemudian,  pemeriksa  melakukan  pemantauan  terlebih  dahulu  sebelum Inspektorat menjalankan audit untuk mengingatkan pihak desa agar segera menyiapkan SPJ sehingga dokumen yang dibutuhkan sudah tersedia secara lengkap saat pemeriksaan. Di  samping  itu,  ketika  melakukan  inspeksi  fisik  dan  meninjau  laporan pertanggungjawaban,  pemeriksa  sering  memasukkan  upaya  pembinaan  terkait peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  keterampilan,  juga  memberikan  dorongan motivasi kepada perangkat desa agar lebih berkomitmen pada tugas dan fungsi mereka.
Hal  ini  sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Pati  untuk penggunaan dana desa yang secara spesifik di Bagian XI menjelaskan tugas Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi laporan pertanggungjawaban administratif dan fisik penggunaan dana desa.
Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemeriksa tidak hanya terbatas  pada  pemeriksaan  rutin,  tetapi  juga  mencakup  review,  pemantauan,  evaluasi, penanganan  laporan  pengaduan  dari  masyarakat,  pemeriksaan  investigatif,  dan sejenisnya.
Selain  itu,  Inspektorat  Daerah  dan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Dispermades) di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembinaan desa. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan sejauh mana kontribusi Kecamatan dan Dispermades  dalam  pembinaan,  karena  jika  keterlibatan  Dispermades  dan  Kecamatan tidak  optimal  dalam  memfasilitasi  proses  pembinaan,  akan  memberikan  dampak  pada kesulitan pengawasan oleh Inspektorat.

## Perbaikan yang Dapat Dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Terhadap Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pati
Pada setiap penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa selalu menyertakan rekomendasi perbaikan terhadap temuan yang ditemukan. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki  kondisi  ke  depan  di  desa,  dengan  harapan  agar  temuan  yang  sama  tidak terjadi lagi saat pemeriksaan selanjutnya.
Setelah proses pemeriksaan menghasilkan laporan, auditor akan terus mengawasi rekomendasi  yang  diberikan  untuk  memastikan  bahwa  rekomendasi  tersebut  telah diterapkan.
Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah memperkenalkan program terbaru yang disebut "Nongki" atau Nongkrong Sambil Konsultasi. Program ini membuka kesempatan bagi pihak desa dan dinas terkait untuk berkonsultasi secara terbuka mengenai berbagai kendala atau pertanyaan terutama yang berkaitan dengan dana desa.

## Kesimpulan
Hasil penelitian yang dilakukan mengarah pada beberapa kesimpulan berikut; (1) Sesuai  dengan  peraturan  hukum,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Pati  melakukan  tugas pembinaan  dan  pengawasan.  Selain  itu,  mereka  menerapkan  Standar  Operasional Prosedur (SOP) dalam semua kegiatan pengawasan dan pembinaan. SOP ini mencakup audit  kinerja,  audit  rutin,  tinjauan,  pengaduan  masyarakat,  dan  lainnya.  Selain  itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mematuhi Standar Audit yang dibuat oleh Association of  Government  Internal  Auditors.  (2)  Pembinaan  dan  pengawasan  dilakukan  oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mengalami beberapa hambatan, termasuk hambatan internal  yang  disebabkan  oleh  kekurangan  tenaga  kerja  dan  ketidakselarasan  dalam penggunaan  aplikasi.  Di  samping  itu,  desa  menjadi  penyebab  mayoritas  hambatan eksternal, seperti kekurangan administratif, kurangnya kerja sama antara kepala desa dan aparat desa, kekurangan sumber daya manusia, konflik yang timbul dari proses Pemilihan Kepala Desa, dan absennya Sistem Pengendalian Internal di desa. (3) Selain itu, perlu dilakukan evaluasi tentang bagaimana anggaran desa dialokasikan dan seberapa efektif pembinaan  yang  diberikan  Kecamatan  dan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa kepada  desa.  Jika  pembinaan  yang  disediakan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa dan Kecamatan tidak berhasil memengaruhi aktivitas desa secara positif, maka ini akan menjadi hambatan bagi auditor di Inspektorat Daerah saat melakukan audit. Apabila
pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  tidak  efektif, maka semua saran yang diberikan oleh auditor kepada desa sebagai obyek pemeriksaan akan  kehilangan  nilai,  karena  desa  akan  memiliki  keterbatasan  dalam mengimplementasikan  rekomendasi  tersebut  akibat  kurangnya  pengawasan  dari  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan  Kecamatan.  (4)  Dengan  meluncurkan  program terbaru yang disebut "Nongki" , juga disebut "Nongkrong Sambil Konsultasi", Inspektorat Daerah  Kabupaten  Pati  telah  meningkatkan  upaya  mereka  untuk  meningkatkan pembinaan  dan  pengawasan  dana  desa.  Program  ini  memberikan  kesempatan  bagi perangkat  desa  dan  dinas  terkait  untuk  melakukan  konsultasi  secara  menyeluruh mengenai berbagai masalah atau pertanyaan, terutama yang terkait dengan dana desa.

## BIBLIOGRAFI
Alaydrus, A., (2021). Heboh Dugaan Raibnya Dana Bumdesma Rp 5,1 Miliar di Pati, Para  Pihak  Siap  Diperiksa  Penggunaan  Keuangan .  harianmerapi.com. https://www.harianmerapi.com/news/pr-401925907/heboh-dugaan-raibnya-dana- bumdesma-rp-51-miliar-di-pati-para-pihak-siap-diperiksa-penggunaan-keuangan
Anwar, C., (2020). Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Bulumanis Lor Dilaporkan ke Polda Jateng . murianews.com. https://www.murianews.com/2020/06/09/189631/diduga-korupsi-dana-desa- kades-bulumanis-lor-dilaporkan-ke-polda-jateng
Ardiyanti,  A.,  &  Supriadi,  Y.  N.,  (2018).  Efektivitas  Pengendalian  Internal,  dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Terhadap  Implementasi  Good  Governance Serta Implikasnya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang. Jurnal Akuntansi Manajerial , 3 (1), 1–20. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM
Atiningsih, S., & Ningtyas, A.C., (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa,  Partisipasi  Masyarakat,  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se- Kecamatan  Banyudono  Kabupaten  Boyolali). Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 10 (1), 14–25.
Budiati,  Y.,  Sugiyanto,  E.K.,  &  Niati,  A.,  (2020).  Pengaruh  GCG  Terhadap  Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) , 3 (4), 425–444. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127 Hanafi,  U.,  (2022). Diduga  Korupsi,  Mantan  Kades  Sambirejo  Pati  Mangkir  Saat Dipanggil Kejaksaan . murianews.com. https://www.murianews.com/2022/03/15/278053/diduga-korupsi-mantan-kades- sambirejo-pati-mangkir-saat-dipanggil-kejaksaan LinePeristiwa. (2021). Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran Pembangunan Pasar, Kejari Pati Panggil Kepala Desa Karaban . LinePeristiwa. https://lineperistiwa.com/news/detail/1207/terkait-dugaan-penyelewengan-
anggaran-pembangunan-pasar-kejari-pati-panggil-kepala-desa-karaban%C2%A0 Mualifu,  G.  A.,  &  Hermawan,  (2019).  Pengaruh  Transparansi,  Kompetensi,  Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Akuntabilitas Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Empiris  Pada
Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Journal of Economic, Business and Engineering , 1 (1), 49–59.
Nafsiah,  S.  N.,  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya. Jurnal Ilmiah Bina Manajemen , 3 (2),
104–112.
Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A., (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 20 (2), 281–298. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894
Rahmawati,  E.,  Sarwani,  Rasidah,  &  Yuliastina,  M.,  (2020).  Determinan  Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar. Jurnal Akuntansi , 10 (2), 129–152. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.129-152
Ramadhan,  W.,  &  Indra  A.F.,  (2021).  Pengaruh  Kompetensi,  Sistem  Pengendalian
Internal,  Peran  Perangkat  Desa,  dan  Kualitas  Penyajian  Laporan  Keuangan terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) , 3 (4), 822–835. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index
Senjaya,  I.  C.,  (2019). Kades  Kedumulyo  Pati  didakwa  selewengkan  dana  desa . jateng.antaranews.com.  https://www.jateng.antaranews.com/berita/224621/kades- kedumulyo-pati-didakwa-selewengkan-dana-desa
Sofia,  G.,  Afni,  Z.,  &  Andriani,  W.,  (2023).  Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana
Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). Ekonomis: Journal of Economics and Business , 7 (2), 1172–1181. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390
Sutarna, I., & Subandi, A., (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent.
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa , 04 (2), 121–135. https://doi.org/10.47134 Utami, Z. D., Sarwono, A. E., & Astuti, D. S. P., (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan  Desa,  Lingkungan  Pengendalian  Dan  Moralitas  Perangkat  Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Inderagiri Hulu). Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi , 15 , 239–247.
Wahyuandari, W., (2020). Akuntabilitas Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance of Village. Jurnal Benefit , 7 (1), 66–73.

## Copyright holder:
Muhammad Afwan Shofi (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: