EKONOMI ISLAM UNTUK KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN, CUPLIKAN DARI SEJARAH HIDUP NABI MUHAMMAD SAW
1 Ehsanullah Oria, 2 Hafizullah Oria, 3 Hari Susanta, 4 Andi Wijayanto 1,3,4, Magister Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang
2 Ekonomi dan Business, Universitas Islam International Indonesia, Depok oria.ehsan@gmail.com 1

## Abstrak
Dalam dua dekade terakhir, terjadi pertumbuhan global yang signifikan dalam perbankan dan  keuangan  Islam,  yang  menarik  perhatian  terhadap  pentingnya  ekonomi  Islam. Meskipun  berbagai  penelitian  telah  menjelajahi  ekonomi  Islam  dengan  metode  yang berbeda, masih ada kekurangan penelitian yang fokus pada aspek ekonomi yang berasal dari kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW menerapkan kebijakan ekonomi dan politik yang memainkan peran penting dalam menciptakan  masyarakat  yang  adil,  stabil,  dan  sejahtera.  Beliau  menegakkan  prinsip- prinsip dasar ekonomi Islam, termasuk pendahulu federal reserve yang dikenal sebagai Baitul  Maal  dan  memperkenalkan  mata  uang  untuk  melawan  inflasi.  Beliau  aktif melawan  korupsi  dan  transaksi  berbasis  bunga  ( riba )  dan  mendorong  kreativitas  dan inovasi  dalam  komunitas  Muslim  ( Ummah )  dalam  berbagai  industri  dan  perdagangan global.  Makalah  ini  mengadopsi  pendekatan  sejarah  untuk  mengungkap  konsep  dasar ekonomi Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW selama masa tinggalnya di Madinah, dengan penekanan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

## Kata  Kunci:  Kesejahteraan  Sosial,  Ekonomi  Islam,  ekonomi  Madinah,  Ekonomi pada masa Nabi Muhammad

## Abstract
In the past two decades, there has been a significant global growth in Islamic banking and finance, drawing attention to the importance of Islamic economics. While various studies have explored Islamic economics using different methods, there's still a shortage of  research  focusing  on  the  economic  aspects  from  the  life  and  teachings  of  Prophet Muhammad  SAW.  In  practice,  Prophet  Muhammad  SAW  implemented  economic  and political  policies  that  played  a  crucial  role  in  creating  a  fair,  stable,  and  prosperous society. He established the foundational principles of an Islamic economy, including the precursor to a federal reserve known as Baitul Maal and introduced a currency to combat inflation.  He  actively  fought  against  corruption  and  interest-based  transactions  (riba) and  encouraged  creativity  and  innovation  within  the  Muslim  community  (Ummah)  in various industries and global trade. This paper takes a historical approach to uncover the fundamental concepts of Islamic economics introduced by Prophet Muhammad SAW during his time in Madinah, emphasizing social justice and societal well-being.
Keywords:  Islamic  economics,  Madinah  economics,  social  welfare  economy  in Prophet Muhammad’s time
Submit:22-12-2023 Edited: 05-03-2024 Reviewer: 11-07-2024 Publish  : 30-07-2024 DOI: 10.30739/istiqro.v10i2.3077

## A. PENDAHULUAN
Kesejahteraan adalah kondisi yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar baik bagi individu maupun kelompok, baik dalam bentuk makanan, pendidikan, dan kesehatan;  sementara  kesejahteraan  adalah  kebalikan  dari  penderitaan, ketidakbahagiaan, dan penderitaan. Konsep Islam tentang kesejahteraan umumnya mencakup kesejahteraan fisik dan spiritual. Manifestasi kesejahteraan sosial dalam Islam  adalah  bahwa  setiap  individu  seharusnya  menikmati  perlindungan  yang mencakup  empat  hal:  agama  (al-din),  jiwa  atau  tubuh  ( al-nafs ),  akal  ( al-'aql ), kehormatan  ( al-'irdh ),  dan  kekayaan  ( al-mal ).  Hifz  al-Mal  berarti  perlindungan terhadap  kehidupan  keuangan  seseorang  dengan  kewajiban  untuk  mencari  rizq (rezeki), melalui bekerja, berdagang, dan berbisnis. Islam juga melindungi kekayaan dengan melarang mencuri, penipuan, khianat, mengambil milik orang lain dengan cara yang melanggar hukum, merusak milik orang lain, dan menolak riba.
Dalam  kerangka  Islam  untuk  dinamika  sosial-ekonomi,  pemerintah seharusnya  mampu  menjamin  kesejahteraan  warga  negara  dengan  menyediakan lingkungan  yang  sesuai  untuk  terwujudnya  pembangunan  sosial  dan  keadilan melalui  implementasi  syariah.  Hal  ini  terwujud  dalam  distribusi  kekayaan  yang seimbang  yang  dilakukan  demi  kesejahteraan  bersama  dalam  jangka  panjang. Sebagai utusan Allah dan pemimpin umat (Ummah), kewajiban Nabi Muhammad SAW  adalah  membimbing  mereka  menuju  keberhasilan  di  dunia  ini  dan kebahagiaan di akhirat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan dunia, implementasi kehidupan ekonomi yang lancar, adil, dan kondusif sangat penting dan menentukan. Oleh  karena  itu,  dalam  bidang  ekonomi,  Rasulullah  SAW  berusaha  untuk memastikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  cukup  dan  memadai  bagi  setiap individu  serta  memberikan  kesempatan  bagi  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup sesuai dengan kapasitas mereka sendiri.
Demi  memenuhi  harapan-harapan  tersebut,  Nabi  SAW  meletakkan  dasar- dasar  kebijakan  ekonomi  yang  dikembangkan  berdasarkan  petunjuk  dari  Allah dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial adalah Al-Nisaa (4) ayat 58, Al-Ma'ida (5) ayat 8, Al-An'aam (6) ayat 152, Al-Nahl (16) ayat 90. Nabi  SAW  mengidentifikasi  semua  masalah  ekonomi  yang  ada,  termasuk pelanggaran  norma  dan  etika  bisnis.  Kemudian,  dengan  perlahan  namun meyakinkan, Nabi meletakkan garis besar kebijakan ekonomi dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Makalah ini dimulai dengan cuplikan reformasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW  pada  awal  masa tinggalnya di Madinah, dan diikuti dengan garis besar prinsip-prinsip ekonominya, kebijakan, dan konsep kesejahteraan ekonomi, dan akhirnya ditutup dengan survei singkat tentang karya-karya Sejarah yang ditulis dari perspektif ekonomi.

## B. LANDASAN TEORI
Landasan  teori  artikel  ini  tampaknya  berfokus  pada  kesejahteraan  dan kebijakan  ekonomi  dalam  Islam,  dengan  penekanan  pada  bagaimana  Nabi Muhammad  SAW  mengelola  ekonomi  di  Madinah.  Teori  dasar  yang  dijelaskan melibatkan:
Kesejahteraan  dalam  Islam  mencakup  pemenuhan  kebutuhan  fisik  dan spiritual.  Landasan  ekonomi  berdasarkan  ajaran  Al-Qur'an  dan  hadis,  termasuk keadilan  sosial,  pengelolaan  kekayaan,  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak individul. Implementasi kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW yang mencakup pengaturan pasar, pengawasan transaksi, dan pengelolaan sumber daya keuangan.
Kesejahteraan adalah kondisi yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar baik bagi individu maupun kelompok, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan  adalah  kebalikan  dari  penderitaan,  ketidakbahagiaan,  dan kesengsaraan.  Dalam  Islam,  konsep  kesejahteraan  mencakup  aspek  fisik  dan spiritual. Kesejahteraan sosial dalam Islam mencakup perlindungan terhadap lima hal penting: agama (al-din), jiwa atau tubuh (al-nafs), akal (al-'aql), kehormatan (al- 'irdh),  dan  kekayaan  (al-mal).  Hifz  al-Mal,  atau  perlindungan  terhadap  kekayaan seseorang, melibatkan kewajiban untuk mencari rezeki melalui bekerja, berdagang, dan  berbisnis.  Islam  juga  melindungi  kekayaan  dengan  melarang  pencurian, penipuan, khianat, pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah, merusak milik orang lain, dan menolak riba.
Dalam kerangka dinamika sosial-ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin kesejahteraan  warga  negara  dengan  menyediakan  lingkungan  yang  mendukung pembangunan sosial dan keadilan melalui implementasi syariah. Ini terwujud dalam distribusi  kekayaan  yang  seimbang  untuk  kesejahteraan  bersama  dalam  jangka panjang.  Sebagai  utusan  Allah  dan  pemimpin  umat  (Ummah),  kewajiban  Nabi Muhammad  SAW  adalah  membimbing  umat  menuju  keberhasilan  di  dunia  dan kebahagiaan  di  akhirat.  Untuk  mencapai  kesejahteraan  dunia,  implementasi ekonomi  yang  lancar,  adil,  dan  kondusif  sangat  penting.  Oleh  karena  itu,  dalam bidang  ekonomi,  Rasulullah  SAW  berusaha  memastikan  pemenuhan  kebutuhan dasar yang memadai bagi setiap individu serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai kapasitas mereka.
Nabi SAW meletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi berdasarkan petunjuk dari  Allah  dalam  Al-Qur'an,  seperti  dalam  ayat-ayat  mengenai  keadilan  sosial seperti Al-Nisaa (4:58), Al-Ma'ida (5:8), Al-An'aam (6:152), dan Al-Nahl (16:90). Nabi SAW mengidentifikasi masalah ekonomi yang ada dan menetapkan kebijakan ekonomi  untuk  menyelesaikan  masalah  kesejahteraan  sosial.  Artikel  ini  memulai dengan  cuplikan  reformasi  ekonomi  yang  dilakukan  Nabi  Muhammad  SAW  di Madinah dan kemudian membahas prinsip-prinsip ekonomi, kebijakan, dan konsep
kesejahteraan ekonomi. Artikel ini diakhiri dengan survei singkat tentang literatur Seerah dari perspektif ekonomi.

## a. Hari-Hari Awal Nabi Muhammad di Madinah: Identifikasi Masalah Sosial- Ekonomi.
Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh karismatik yang mendapat dukungan dari penduduk Madinah, memusatkan perhatian pada analisis kondisi ekonomi dan sosial Madinah. Ketidakadilan sosial dan ekonomi mendorong Nabi SAW untuk memperbaiki kondisi ekonomi kota tersebut yang sebelumnya kacau. Nabi SAW menghadapi  masalah  pengungsi,  distribusi  kekayaan,  dan  pengangguran.  Dia menyatukan  para  Muhajirin  dan  Ansar  dalam  persaudaraan  untuk  menjaga stabilitas  internal  dan  membuat  kesepakatan  dengan  orang  Yahudi  untuk keamanan  Madinah.  Reformasi  ekonomi  awal  mencakup  berbagai  kebijakan seperti  menetapkan  standar  pengukuran  berat,  melarang  monopoli, memberdayakan lahan, dan melarang praktik riba.

## b. Membentuk Prinsip-Prinsip Ekonomi Berdasarkan Hukum Ilmu Ilahi
Rasulullah  SAW,  sebagai  teladan  dalam  Surah  al-Ahzab  ayat  21  Al-Qur'an, memberikan  dasar  bagi  sistem  ekonomi  yang  relevan  hingga  saat  ini.  Beliau menetapkan  landasan  ekonomi  yang  bersumber  dari  Al-Qur'an,  memastikan prinsip-prinsip  Syariah  diterapkan  dalam  pembangunan  ekonomi,  dan mengoptimalkan  potensi  alam  untuk  kesejahteraan  manusia.  Prinsip-prinsip utama mencakup bisnis yang sah, gaya hidup sederhana, keadilan ekonomi, dan keseimbangan  antara  sektor  riil  dan  keuangan.  Sistem  jaminan  sosial  seperti zakat  juga  diterapkan.  Nabi  SAW  juga  menghapuskan  transaksi  yang diharamkan dan mendorong kerjasama ekonomi.
c. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah
Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh sempurna dalam pengelolaan ekonomi, menunjukkan  bahwa  bekerja  adalah  kewajiban  ilahi.  Beliau  mewajibkan pembayaran  zakat  dan  amal  untuk  melindungi  kaum  miskin  dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Dalam Islam, kekayaan dianggap milik Allah, dan manusia hanya sebagai khalifah yang memperoleh kekayaan melalui cara halal. Beliau memberikan contoh bisnis yang halal dan transaksi yang sesuai dengan  hukum  Islam.  Pemerintah  dalam  Islam  berperan  sebagai  wakil  Allah dalam  mengelola  sumber  daya  ekonomi  dan  melindungi  kebebasan  serta kebutuhan dasar warga.
d. Praktik  Ekonomi  Islam  Dalam  Literatur  Sejarah  Kehidupan  Nabi Muhammad
Studi  ekonomi  Islam  seringkali  mengabaikan  aspek  ekonomi  dalam  biografi Nabi Muhammad SAW. Meskipun banyak buku fiqh dan sejarah yang mencakup
kebijakan  ekonomi  Islam,  tidak  ada  literatur  independen  yang  membahas kehidupan  Nabi  SAW  dari  sudut  pandang  ekonomi.  Penelitian  lebih  lanjut diperlukan untuk memahami kebijakan fiskal dan lembaga ekonomi pada masa Nabi SAW. Artikel ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan  sehari-hari  Nabi  Muhammad  dan  relevansinya  dalam  konteks ekonomi modern.

## C. METODE PENELITIAN
Metodologi  artikel  ini  mengintegrasikan  analisis  konseptual,  pemeriksaan sejarah,  referensi  skriptural,  dan  tinjauan  terhadap  literatur  biografi  untuk mengeksplorasi  dan  menjelaskan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dan  keadilan sosial.  Artikel  ini  meninjau  contoh-contoh  sejarah,  khususnya  reformasi ekonomi  yang  diterapkan  oleh  Nabi  Muhammad  (SAW)  selama  masa tinggalnya di Madinah. Artikel ini membahas kebijakan dan prinsip ekonomi yang ditetapkan oleh Nabi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi serta memastikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan  peluang  bagi  setiap  individu. Artikel ini merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an tertentu (misalnya, Al-Nisaa 4:58, Al-Ma'ida  5:8)  untuk  mendukung  pembahasannya  mengenai  keadilan  dan kebijakan  ekonomi.  Pendekatan  ini  memberikan  landasan  skriptural  untuk prinsip dan praktik ekonomi yang dibahas. Metodologi ini juga mencakup survei singkat  terhadap  literatur  Seerah  (biografi)  dari  perspektif  ekonomi  untuk memahami  bagaimana  kebijakan  dan  prinsip-prinsip  Nabi  telah diinterpretasikan dan diterapkan dari waktu ke waktu.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hari-Hari Awal Nabi Muhammad di Madinah: Identifikasi Masalah Sosial- Ekonomi.
Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh karismatik yang dijuluki al-Amin (yang  dapat  dipercaya),  mendapat  dukungan  lebih  dari  penduduk  Madinah sebagai  pemimpin  negara  kota  kelahiran  tersebut,  dibandingkan  dengan pemimpin  suku-suku  lain  di  Madinah  seperti  Abdullah  ibn  Ubayy,  yang merupakan seorang munafik. Posisi ini memungkinkan Nabi Muhammad SAW untuk  fokus  pada  menganalisis  kondisi  Madinah.  Ketidakadilan  sosial  dan ketidakbahagiaan  dalam  masyarakat  Madinah  mendorong  Nabi  Muhammad SAW untuk merenungkan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ekonomi  kota  tersebut  yang  pada  awalnya,  sebelum hijrah ,  berada  dalam ketidakberesan besar dan tidak memiliki pemimpin tertinggi. Pada awal periode hijrah , sementara kaum Yahudi mendominasi pasar dan ekonomi yang berbasis pertanian, suku-suku Arab, Aus dan Khazrah, kurang sadar, tidak kompeten, dan terus-menerus  bertempur  satu  sama  lain  dalam  permusuhan.  Kurangnya pendapatan  publik  dan  tidak  adanya  sistem  perpajakan  adalah  masalah  nyata
yang harus diatasi dengan segera, selain masalah rehabilitasi dan integrasi para pengungsi dari Mekah (Muhajiriin) ke dalam masyarakat Madinah.
Sebagai kepala negara, Nabi SAW menyadari bahwa migrasi dalam skala besar  akan  melemahkan  ekonomi  dan  stabilitas  Madinah.  Setidaknya  ada  tiga masalah  ekonomi  yang  timbul  akibat  pengungsi  dari  Mekah:  masalah  tempat tinggal  bagi  para  imigran,  distribusi  kekayaan  yang  seimbang  karena  para imigran dari Mekah yang telah meninggalkan semua aset mereka di Mekah, dan masalah pengangguran. Seperti yang diketahui, para Muhajirin dari Mekah tidak menguasai  teknik  pertanian  seperti  yang  dilakukan  oleh  para-Ansar,  karena mereka terutama mengandalkan perdagangan sebagai sumber pendapatan. Nabi Muhammad  mampu  mengatasi  masalah  ini  dengan  cara  menyatukan  dan mengikat para imigran dari Mekah dan para-Ansar Madinah dalam persaudaraan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas internal negara dan menyelesaikan masalah  ekonomi  yang  telah  disebutkan.  Untuk  menjaga  stabilitas  eksternal, Nabi Muhammad SAW membuat kesepakatan dengan orang Yahudi di Madinah. Salah  satu  isi  kesepakatan  adalah  bahwa  penduduk  Madinah,  baik  Muslim maupun Yahudi, harus menjaga keamanan Madinah dari serangan pihak luar dan diminta untuk memelihara toleransi di antara penduduk Madinah.
Semua dasar-dasar reformasi ekonomi Islam telah diterapkan pada saat itu, tentu saja, dalam tahap yang sangat sederhana sesuai dengan zaman Nabi SAW. Institusi  keuangan  seperti  bank  dan  perusahaan  besar  tentu  saja  belum  ada. Namun, lembaga keuangan tingkat pemerintahan telah ada, dalam bentuk Baitul Mal .  Nabi  Muhammad  dengan  tekun  memulai  dari  nol  tanpa  sumber  daya keuangan, bersama-sama dengan umat Islam yang secara sukarela membangun masjid  sebagai  pusat  negara  yang  baru.  Sebidang  tanah  yang  dibeli  oleh  Abu Bakr  yang  kemudian  menjadi  sebuah  masjid  yang  memiliki  fungsi  "sebagai parlemen,  sekretariat,  pengadilan  tinggi,  markas  tentara,  kantor  luar  negeri, rumah  tamu,  pusat  pembelajaran,  sekolah  pelatihan  untuk  para  misionaris, asrama mereka, baitul mal, aula dewan, atau dengan singkat pusat Islam." (1) Ide cemerlang  membangun  masjid  sebagai  inti  dari  semua  aktivitas  pemerintahan dan mengalokasikan dana negara untuk mengembangkan infrastruktur negara.
Banyak  reformasi  strategis  yang  dilakukan  oleh  Nabi  SAW  dalam masyarakat  Madinah,  terutama  dalam  bidang  ekonomi,  seperti  menetapkan pengukuran  berat  yang  standar,  melarang  sistem  monopoli,  memberdayakan lahan  ( Ihya-ul  Mawat )  yang  berfungsi  untuk  menambah  pendapatan  publik, melarang  praktik  riba  yang  dapat  melumpuhkan  ekonomi,  menegakkan zakat , ghanimah (jarahan  perang), fa'i, dan dharibah (pajak)  yang  berfungsi  sebagai pendapatan  negara,  melarang  penipuan  dalam  perdagangan  dan  bisnis, mendorong  kejujuran  dan  keadilan,  mendirikan Bait  al-Mal sebagai  lembaga keuangan dan kas negara, membuka pasar Muslim, dan membangun irigasi air bagi para petani.

## 2. Membentuk Prinsip-Prinsip Ekonomi Berdasarkan Hukum Ilmu Ilahi
Rasulullah  SAW,  sebagaimana  diungkapkan  dalam  Surah  al-Ahzab  ayat 21 Al-Qur'an, menjadi teladan sempurna (uswatun hasanah) bagi umat manusia. Beliau  tidak  hanya  menyajikan  konsep  tentang  bagaimana  negara  seharusnya mengelola ekonominya, melainkan juga melakukannya dalam konteks populasi yang  terbatas  dan  wilayah  yang  sempit.  Pada  zamannya,  Negara  Islam  hanya mencakup  sebagian  kecil  wilayah  Arab  dan  berpusat  di  Madinah.  Meskipun demikian,  Rasulullah  telah  memberikan  landasan  bagi  sistem  ekonomi  yang memiliki  relevansi  dan  skala  yang  lebih  luas.  Oleh  karena  itu,  manajemen ekonomi dalam komunitas Muslim menjadi model dasar untuk pengembangan ekonomi Islam di masa depan, termasuk pada zaman sekarang.
Untuk  merespons  permasalahan  ekonomi  pada  awal  periode  Madinah, Nabi  SAW  menetapkan  landasan  ekonomi  politik  yang  bersumber  dari  Al- Qur'an,  termasuk  kewajiban  manusia  sebagai  khalifah  untuk  mencapai kemakmuran  di  dunia  ini.  Beliau  memastikan  bahwa  prinsip-prinsip  Syariah ditegakkan  dalam  pembangunan  ekonomi  serta  mengoptimalkan  potensi  alam untuk  kesejahteraan  manusia.  Berdasarkan  fondasi  ini,  Nabi  SAW  berhasil mengatasi  semua  isu  ekonomi  dengan  merumuskan  berbagai  kebijakan  yang kemudian  menjadi  prinsip  inti  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Prinsip-prinsip utama  mencakup  melaksanakan  bisnis  yang  sah,  menerapkan  gaya  hidup sederhana,  mengedepankan  prinsip  ekonomi  yang  adil,  dan  mendorong keseimbangan  antara  sektor  riil  dan  sektor  keuangan.  Selain  itu,  dilaksanakan pula  sistem  jaminan  sosial  sebagai  bagian  dari  implementasi  tersebut zakat . (Muhammad Syafii Antonio, 2011:194-196.)
Pemerintahan awal di Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sederhana namun telah menggambarkan prinsip-prinsip dasar untuk pengelolaan  ekonomi.  Dengan  Al-Qur'an  sebagai  panduan  prinsip-prinsip ekonominya, karakter ekonomi pada periode tersebut mencerminkan tingginya komitmen  terhadap  etika  dan  norma,  serta  perhatian  terhadap  keadilan  dan kesetaraan  dalam  masyarakat.  Setiap  aktivitas  ekonomi  diorientasikan  pada konsep  maslahah  (kepentingan  publik)  yang  mempromosikan  ukhuwah Islamiyah  (persaudaraan  Islam).  Pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  diwujudkan dengan mematuhi etika yang sesuai dengan kerangka syariah Islam. Sumber daya keuangan  tidak  seharusnya  terakumulasi  hanya  pada  satu  individu,  melainkan harus  dibagikan  di  antara  anggota  komunitas.  Langkah  ini  diambil  untuk mengatasi masalah seperti kesenjangan antara golongan miskin dan kaya dalam kerangka ekonomi pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.
Tindakan  paling  pokok  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  SAW  dalam mengelola  ekonomi  adalah  mengembalikan  dimensi  transenden  pada  kegiatan ekonomi  dan  bisnis,  suatu  aspek  yang  pada  masa  pra-jahiliyyah  sering  kali
dihubungkan dengan kehendak ilahi. Pada masa tersebut, masyarakat jahiliyah yang  cenderung  bersikap  sekuler  memandang  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis semata-mata sebagai upaya duniawi untuk mencapai kemakmuran material. Nabi Muhammad SAW mengubah perspektif spiritual terhadap ekonomi, menegaskan nilai-nilai dan etika Islam sebagai unsur mendasar dalam membangun ekonomi Madinah.  Saat  ini,  etika  Islam  terbukti  menjadi  fondasi  dalam  pembentukan sistem ekonomi yang adil dan stabil. Banyak cendekiawan modern, baik Muslim maupun non-Muslim, telah menguji validitas dan kecerdasan etika Islam dalam konteks sistem ekonomi. Beliau menghapuskan transaksi dan praktik ekonomi yang diharamkan, seperti riba (bunga atau suku bunga), gharar (ketidakpastian dan spekulasi berlebihan), maisir (judi), tadlis (manipulasi dan ketidakjujuran), ihtikar (penimbunan dan monopoli), dan sejenisnya, yang kini terbukti sebagai penyebab  ketidakstabilan  ekonomi.  Nabi  Muhammad  SAW  juga  mendorong kerjasama dalam bidang ekonomi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, bantuan saling-menyalung, kejujuran, efisiensi, dan produktivitas dalam  transaksi  ekonomi  halal  dan  sah  seperti mudharabah,  musharakah , murabahah , ijarah, rahn, muzayyadah, al-Qardh. Dalam Surah an-Nisa' dalam Al-Qur'an,  ayat  29:  " Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  cara  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri atau membunuh sesamamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".
Secara  keseluruhan,  cara  Rasulullah  SAW  mengelola  ekonomi mencerminkan  sinergi  atau  harmonisasi  dari  tiga  sektor  utama:  pasar, pemerintah, dan masyarakat. Dalam Islam, semua fungsi dan peran dari ketiga sektor  ini  ditentukan  secara  proporsional.  Pendekatan  ini  berbeda  dari kapitalisme  yang  lebih  menekankan  peran  pasar  (pasar  bebas)  dengan mengurangi peran pemerintah dan masyarakat, serta berbeda pula dari sosialisme yang lebih mengandalkan peran pemerintah untuk meminimalkan peran pasar.
Keselarasan  antara  ketiga  sektor  ini  sangat  penting  untuk  memastikan pengelolaan optimal sumber daya ekonomi demi menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.
Beliau melarang berbagai model bisnis yang bertentangan dengan Islam. Bahkan  beliau  sendiri  memeriksa  harga  barang,  akurasi  timbangan,  kejujuran penjual,  dan  memperingatkan  pedagang  yang  curang.  Peran  Rasulullah  SAW sebagai  pengawas  pasar  atau al-muhtasib kemudian  dilanjutkan  oleh  para penggantinya, para sahabatnya, menjadi sebuah lembaga yang disebut al-hisbah . ( Ibn Taymiyah, 2007).
Peran  pemerintah  dalam  Islam  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  pengganti untuk mengatasi kekurangan mekanisme pasar, melainkan bersandar pada alasan yang  mendasar  dan  abadi.  Pemerintah  dianggap  sebagai  wakil  Allah
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 164-176, Juli 2024, ISSN: 2599-3348 (online) ISSN: 2460-0083 (cetak)
(khalifatullah) yang mengelola organisasi masyarakat dan sumber daya ekonomi. Pemerintah  berperan  sebagai  perencana,  pengawas,  produsen,  dan  konsumen dalam aktivitas pasar. Langkah berani dan revolusioner dalam membentuk Bait al-Mal  pada  zaman  Nabi  SAW  menandai  manajemen  aset  negara  oleh pemerintah. Pada masa itu, dan bahkan berabad-abad setelahnya, di Eropa dan berbagai  komunitas  dunia  lainnya,  kekayaan  individu  dan  kekayaan  negara masih  tercampur.  Bahkan,  dalam  banyak  kasus,  kekayaan  sering  kali  menjadi milik Raja. Konsep Bait al-Mal pada masa Nabi SAW tetap umum, dengan tujuan mengelola  properti  negara  untuk  kepentingan  umum.  Pada  masa  Umar  bin Khattab  RA,  berbagai  Bait  al-Mal  dengan  fungsi  khusus  didirikan,  seperti  al- Divan yang memberikan pelayanan manfaat sosial ( Muhammad Syafii Antonio, 2011, 239-240).
Beberapa  kebijakan  ekonomi  Nabi  Muhammad  SAW  dapat  disarikan secara singkat dalam tiga aspek, yakni memperbaiki segala jenis transaksi yang diharamkan,  merevisi  sistem  kompensasi  (upah),  dan  meningkatkan  kebijakan fiskal  serta  keuangan  publik.  Menyelesaikan  segala  jenis  transaksi  yang diharamkan,  seperti  transaksi  yang  melibatkan  unsur riba (pengambilan tambahan uang yang dilarang), gharar (ketidakpastian dan spekulasi berlebihan), ihtikar (penimbunan dan monopoli), tadlis (manipulasi atau transaksi yang tidak didasarkan pada kejujuran), dan zulm (ketidakadilan bagi satu atau banyak pihak)
(Muhammad Syafii Antonio, 2011: 144) .
Madinah  yang  diperintah  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  memiliki  sistem kebijakan  fiskal  yang  unik  selama  masa  kepemimpinannya.  Secara  sejarah, kebijakan fiskal pada awal Islam dapat dibedakan menjadi dua periode, yakni sebelum  dan  sesudah  ekspansi  Islam.  Komponen  utama  dari  kebijakan  fiskal pada periode awal melibatkan sumbangan dari hasil perang dan sedekah. Pada fase  ini,  struktur  keuangan  negara  masih  relatif  sederhana  karena  keterlibatan wilayah  masih  terbatas.  Meskipun  demikian,  mencengangkan  melihat  bahwa umat Islam telah memiliki konsep untuk menciptakan mata uang mereka sendiri. Pada periode fiskal kedua, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab,  upaya  dilakukan  untuk  melanjutkan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh Nabi  Muhammad.  Namun,  karena  wilayah  kekhalifahan  menjadi  lebih  luas, negara  memerlukan  sistem  operasional  yang  lebih  terstruktur,  mirip  dengan diwan  Persia.  Sumber  pendapatan  bagi  negara  Madinah  melibatkan  zakat, khums, jizya, kharaj, Fai', dan berbagai sumber lainnya.
3. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah Pada  tingkat  individu,  Nabi  Muhammad  sebagai  kepala  keluarga  dan seorang  pengusaha  adalah  contoh  sempurna  bagi  umat  Muslim  untuk  diikuti guna menjamin kesejahteraan ekonomi individual. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa bekerja adalah kewajiban ilahi, dengan mengatakan, " Demi Dia yang
jiwaku  berada  di  tangan-Nya,  jika  salah  satu  dari  kalian  membawa  sejumput kayu bakar di punggungnya dan menjualnya, itu lebih baik baginya daripada meminta kepada seseorang yang mungkin memberi atau mungkin tidak memberi apapun ." (1) Setiap  kepala  keluarga  wajib  memberikan  biaya  pemeliharaan ( nafqah ) dengan tanggung jawab kepada kerabatnya, seperti istri, anak-anak, dan orang tua yang membutuhkan.
Beliau juga mewajibkan pembayaran zakat ( kewajiban sedekah ) yang telah disahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan Beliau juga mewajibkan bantuan amal ( sodaqah ). Kedua hal ini diterapkan karena Nabi ingin melindungi kaum miskin dari eksploitasi ekonomi oleh orang kaya dan untuk mendistribusikan kekayaan di antara masyarakat berdasarkan konsep keadilan sosial-ekonomi.
Dalam  Islam,  diyakini  bahwa  kekayaan  hanya  milik  Allah  dan  manusia hanyalah  khalifah-Nya  di  dunia  ini  dan  bukan  pemilik  sejati.  Orang  dapat memperoleh  kekayaan  melalui  cara  yang  halal  dan  legal,  dan  properti  pribadi mereka diakui dalam Islam tetapi harus tetap beredar. Beliau juga memberikan contoh bisnis yang halal dan transaksi keuangan yang memenuhi syarat-syarat yang  ditetapkan  dalam  hukum  Islam.  Selain  itu,  seorang  Muslim  harus menghormati  kepemilikan  orang  lain  dengan  menjauhi  praktik-praktik  tidak produktif,  perilaku  merusak  seperti  perampokan,  pemerasan,  penipuan, perjudian, penimbunan, monopoli, dan lain-lain.
Pada  tingkat  negara,  Nabi  Muhammad  sebagai  pemimpin,  merancang kebijakan  yang  menciptakan  negara  yang  makmur.  Beliau  menyatakan  bahwa merupakan  kewajiban  pemerintah  untuk  melindungi  kebebasan  dan  menjamin tingkat keberlanjutan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan  medis,  dan  pendidikan  bagi  warganya.  Sebagai  seorang  pemimpin, Nabi SAW menentukan campur tangan negara dalam kebijakan fiskal, seperti menetapkan pedoman dan parameter, memberi perintah, melindungi, mengontrol kegiatan  ekonomi,  dan  mengawasi  pasar  terhadap  penimbunan,  inflasi,  dan penipuan.  Negara  harus  melindungi  keamanan  sosial  setiap  warganya  tanpa memandang agama tanpa diskriminasi.

## 4. Praktik  Ekonomi  Islam  Dalam  Literatur  Sejarah  Kehidupan  Nabi Muhammad
Para ekonom sebagian besar tidak menggunakan seerah atau biografi Nabi Muhammad  SAW  sebagai  salah  satu  referensi  untuk  menyelesaikan  masalah ekonomi  dan  memahami  perilaku  pasar.  Di  antara  sumber-sumber  Ekonomi Islam  adalah  Al-Qur'an  beserta  kitab-kitab  tafsirnya,  hadis  (tradisi  kenabian), fiqh (hukum Islam), ijma ' (kesepakatan para sahabat Nabi), dan ijtihad (analogi penalaran ulama hukum Islam). Sejauh yang diketahui peneliti saat ini, sedikit upaya yang dilakukan untuk memberikan analisis kritis terhadap sejarah ekonomi kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 164-176, Juli 2024, ISSN: 2599-3348 (online) ISSN: 2460-0083 (cetak)
Sebagai  contoh,  karya  Afzalurrahman  berjudul  " Ensiklopedia  Seerah Volume  III, Muhammad  sebagai  Pedagang," adalah  pendekatan  unik  untuk membahas sejarah Nabi Muhammad sebagai manusia dan pengusaha. Buku ini membahas  aspek  ekonomi  kehidupan  Nabi  Muhammad,  meskipun  dengan informasi terbatas. Afzalur Rahman sebagian besar berurusan dengan penjelasan ide dan pemahamannya sendiri, dan hanya menyebutkan secara sekilas tentang kebijakan  ekonomi  Nabi  Muhammad  SAW.  Studi  mengenai  ekonomi  Islam seringkali  gagal  melacak  keterkaitannya  dengan  praktik  ekonomi  Nabi Muhammad  SAW.  Selain  itu,  perlu  untuk  mengeksplorasi  beberapa  wawasan penting  tentang  bagaimana  unsur-unsur  ekonomi  Islam  seperti zakat,  waqf, jizyah, fa'i, pasar, dan lainnya berfungsi sesuai dengan Syariah dan norma-norma sosial selama kehidupannya.
Setelah beberapa perkembangan dalam aktivitas ekonomi, pada abad ke-2 Hijriah, para ulama Muslim mulai menetapkan aturan-aturan untuk konstruksi sistem  ekonomi  Islam.  Aturan-aturan  ini  mencakup  cara-cara  transaksi  yang halal,  larangan  riba,  penetapan  harga,  regulasi  pasar,  keuangan  publik,  dan sebagainya. Namun, aturan-aturan yang telah dikembangkan masih dalam bentuk bab-bab yang tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan sejarah, bukan dalam bentuk buku khusus dengan judul ekonomi Islam atau bahkan seerah yang ditulis dengan perspektif ekonomi.
Karya-karya awal Muslim yang dimulai pada abad ke-7 Masehi mengenai ekonomi  Islam  adalah  kumpulan  tradisi  kenabian,  tetapi  ditulis  dengan pendekatan yang hampir bersifat yuridis dengan penekanan yang kurang pada penyelidikan  ekonomi  kebijakan  fiskal.  Sebagai  contoh,  buku-buku  yang mungkin telah mendahului karya-karya ekonom Western saat ini, berjudul Kitab al-Kharaj (Buku Pajak) karya Abu Yusuf (w. 182/798) dan juga oleh Yahya b. Adam  (w.  203/818). Kitab al-Amwal  karya  Abu  Ubayd (Buku  Keuangan) meskipun berisi banyak hadis (tradisi kenabian), namun dikategorikan oleh para ulama sebagai kitab fiqh (hukum).
Buku-buku  dari  madzhab  Maliki,  misalnya: Al-Mudawwanah  al-Kubra karya Imam Malik (93-179 H), Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd (w. 595 H), dan Al-Jami’ li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi (w. 671 H). Buku-buku dari  madzhab  Hanafi,  seperti:  Tuhfatul  Fuqaha  karya  Imam  Alauddin  as- Samarqandy  (w:  540).  Buku-buku  dari  madzhab  Shafi’i,  misalnya: Al-Umm karya Imam Shafi'i (150-204 H), Al Ahkam Al-Sultaniyah karya al-Mawardi (w. 450 H), Al Majmu ' karya Imam Al-Nawawi (w. 657 H), Al-Ashbah wan Nazair karya Jalaluddin Suyuti (w. 911 H). Buku-buku dari madzhab Hanbali, seperti:
Al-Ahkam al-Sultaniyah karya Qadhi Abu Ya'la (w. 458 H), Al Mughni karya Ibn Qudamah (w. 620 H), Al Fataawa al-Kubra karya Ibn Taymiyyah (w. 728 H). (1) ( Sabzwari, M.A., "Sistem Ekonomi dan Fiskal Selama Hidup Nabi Suci (S.A.W)," Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam 1, no. 4 (1984), 170).
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 164-176, Juli 2024, ISSN: 2599-3348 (online) ISSN: 2460-0083 (cetak)
Ketika  kita  meneliti  semua  buku  fiqh  ini  dan  buku-buku  lainnya  seperti karya Al-Maqrizi, Al-Aini, dan bahkan Ibn Khaldun yang serupa dengan karya Adam Smith; banyak masalah dan aturan terkait ekonomi Islam dan kebijakan fiskal  dapat  ditemukan.  Namun,  tidak  ada  literatur  sejarah  hidup  yang independen  yang  membahas  kehidupan  Nabi  Muhammad  SAW  dari  sudut pandang ekonomi. Secara keseluruhan, sejarah hidup yang menjelaskan aspek ekonomi sangat dibutuhkan dan dapat memberikan pencerahan tentang kondisi kebijakan fiskal dan lembaga-lembaga ekonomi selama sekitar sepuluh tahun di Madinah pada masa Nabi SAW. Umat membutuhkan sejarah hidup yang ditulis dari  perspektif  ekonomi  yang  menggunakan  metodologi  kronologis  dalam penceritaannya  dengan  akurasi  tinggi  dan  disusun  bersama  dengan hadis dan riwayat yang dapat dipercaya sebagai pendukung.

## E. KESIMPULAN
Nabi  Muhammad  SAW  sebagai  perancang  kebijakan  sistem  ekonomi, mengintegrasikan  ekonomi  dengan  nilai-nilai  dan  etika,  telah  membuat peradaban  Islam  berkembang  pesat  selama  berabad-abad.  Rasulullah  SAW adalah seorang ekonom besar dan nyata. Beliau telah mereformasi pandangan fundamental  yang  keliru  tentang  ekonomi  dan  meletakkan  dasar-dasar  sistem ekonomi  yang  adil  dan  stabil.  Sungguh  mengagumkan,  beliau  tidak  hanya menyampaikan  ide-ide  reformasi  ekonomi,  tetapi  juga  memimpin  langsung proses reformasi tersebut dengan tangan beliau sendiri. Di era modern ini, konsep dan praktik ekonomi Islam, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim, telah  menarik  perhatian  publik  terhadap  Nabi  Muhammad  SAW.  Sistem ekonomi kenabian atau syariah telah diakui secara luas dan akan relevan di masa depan.  Saat  ini,  sebagian  re-implementasi  sudah  dilakukan,  meskipun  deviasi dari  konsep  ideal  masih  banyak  terjadi.  Kita  perlu  bekerja  ekstra  keras  untuk mencapai  tujuan  utama  ekonomi  Islam,  yaitu  menciptakan  masyarakat  yang seimbang dan sejahtera. (Sabahuddin Azmi, Ekonomi Islam: Keuangan Publik dalam Pemikiran Awal Islam, (New Delhi: Good word Books, 2002), 30-36)

## DAFTAR PUSTAKA
Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang , Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.
Faisal  Ansari, Studi-studi  dalam  Ekonomi  Islam, London:  Koros  Press  Limited, 2014.
Ibn Taymiyah, Kewajiban Publik dalam Islam: Institusi Hisbah , Leicester: Islamic Foundation, 1992.
Mohamad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010. Muhammad Akram Khan, Apa yang Salah dengan Ekonomi Islam? Menganalisis Keadaan  Saat  Ini  dan  Agenda  Masa  Depan ,  Cheltenham,  Edward  Elgar Publishing Limited, 2013.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.10 / No.2: 164-176, Juli 2024, ISSN: 2599-3348 (online) ISSN: 2460-0083 (cetak)
Muhammad  Syafii  Antonio, Ensiklopedia  Kepemimpinan  &  Manajemen Muhammad SAW, Sang Pemimpin dan Manajer Luar Biasa , Jakarta: Tazkia Publishing, 2011.
Muhammad Syafii Antonio, Muhammad Saw: Sang Pemimpin dan Manajer Luar Biasa , Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2009.
Sabahuddin Azmi, Ekonomi Islam: Keuangan Publik dalam Pemikiran Awal Islam ,
New Delhi: Goodword Books, 2002.
Sabzwari,  M.A.,  Sistem  Ekonomi  dan  Fiskal  selama  Hidup  Nabi  Suci  (S.A.W.), Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam 1:4 (1984): 7-25. Sabzwari,  M.A.,  Sistem  Ekonomi  dan  Fiskal  selama  Hidup  Nabi  Suci  (S.A.W.), dalam Amer Al-Roubaie dan Shafiq Alvi, Perbankan dan Keuangan Islam:
Konsep-konsep Kritis dalam Ekonomi , London: Routledge, 2010.