Vol. 6 No. 2 (2024) pp. 257-276 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Implementasi  Hak  Imunitas  Ombudsman  Terhadap Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Panji Jaya Laksana 1 *, Sadino 2 , Anis Rifai 3
1*,2,3 Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia *email: panjijl1704@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5201
Submitted: Juni 2024 Revision: Juli 2024 Accepted: Agustus 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Hak Imunitas, Ombudsman, Gugatan Ombudsman  memiliki  kekebalan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang ketika digugat di pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara,
namun  pada  prakteknya  ketika  ada  gugatan  terhadap  Ombudsman,
Majelis  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tetap  memanggil
Ombudsman untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara  dalam  rangka  pemeriksaan  perkara  dengan  dalil  bahwa pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan.  Ketidakhadiran  Ombudsman  dalam  panggilan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan beberapa opini di masyarakat,  Ombudsman  dianggap  tidak  menghormati  proses persidangan  di  lembaga  peradilan,  ada  juga  yang  menganggap Ombudsman  berlindung  dibalik  pasal  imunitas  yang  dimilikinya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  seharusnya  hak imunitas  yang  dimiliki  Ombudsman  diterapkan  dalam  Peradilan  Tata Usaha  Negara  berdasarkan  norma  hukum  yang  berlaku  sebagai  asas kepastian  hukum  dalam  rangka  menemukan  solusi  terhadap permasalahan  tersebut,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  batasan  hak  imunitas  yang  dimiliki  Ombudsman dilihat  dari  pengaturan  hak  imunitas  Ombudsman  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  10  UU  Ombudsman  dan  beberapa  permasalahan  dalam penerapan  hak  imunitas  Ombudsman  terhadap  panggilan  sidang Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  seperti  konflik  norma  antara  Undang- Undang  Ombudsman  dengan  Undang-Undang  PTUN,  penanganan berbeda  terhadap  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,
ketidakhadiran  Ombudsman  dalam  panggilan  sidang  dan  peran pemerintah dalam perselisihan antar kedua lembaga.

## ABSTRACT
Keywords: Immunity Rights, Ombudsman, Lawsuits The Ombudsman has immunity granted by law when sued in court, especially the State Administrative Court, but in practice when there is a lawsuit against the
Ombudsman,  the  Judges  of  the  State  Administrative  Court  still  summon  the Ombudsman  to  attend  the  trial  at  the  State  Administrative  Court  in  order  to examine the case with the argument that the court may not refuse to examine and decide a case submitted. The absence of the Ombudsman in the trial summons at the  State  Administrative  Court  raises  several  opinions  in  the  community,  the Ombudsman is considered not respecting the trial process in the judiciary, there are also those who consider the Ombudsman to take refuge behind his immunity article. This research aims to find out how the immunity rights of the Ombudsman should  be  applied  in  the  State  Administrative  Court  based  on  applicable  legal norms as a principle of legal certainty in order to find solutions to these problems, to  achieve  these  objectives  the  research  was  conducted  using  normative  legal research methods through a statutory approach and a case approach. The results showed that the limitations of the Ombudsman's immunity rights are seen from the regulation of the Ombudsman's immunity rights as stipulated in Article 10 of  the  Ombudsman  Law  and  several  problems  in  the  application  of  the Ombudsman's  immunity  rights  to  the  summons  of  the  State  Administrative Court hearing such as norm conflicts between the Ombudsman Law and the State Administrative  Court  Law,  different  handling  of  lawsuits  in  the  State Administrative  Court,  the  absence  of  the  Ombudsman  in  the  summons  of  the hearing and the role of the government in disputes between the two institutions.

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  banyaknya  laporan  masyarakat  yang  ditangani Ombudsman terkait penyelesaian permasalahan  pelayanan  publik  berdampak pada  banyaknya  jumlah  gugatan  terhadap  Ombudsman  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dalam penelitian ini adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Isi tuntutan dan petitum gugatan TUN sudah  ditetapkan  dalam  undang-undang  Peradilan  TUN,  yaitu  hanya  berisi tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan TUN yang merugikan dirinya dinyatakan  batal  atau  tidak  sah (Nazra,  2021) .  Terhitung  ada  14  gugatan terhadap  Ombudsman  di  PTUN  pada  periode  tahun  2022  s/d  2023,  substansi yang  dijadikan  objek  gugatan  pun  bervariasi  mulai  dari  ketidakpuasan  atas keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Ombudsman,  tindakan  faktual,  sampai dengan kepegawaian. Unsur sengketa TUN terdiri dari  Subjek TUN dan Objek
Vol. 6 No. 2 (2024)
TUN, Subjek TUN yaitu orang/badan hukum sebagai penggugat dan badan atau pejabat  TUN  sebagai  tergugat  sedangkan  Objek  TUN  yaitu  keputusan  yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (Shiddiq, 2009) , unsur tersebut yang menjadi dasar para Penggugat menggugat Ombudsman di PTUN atas ketidakpuasannya terhadap tindakan maupun Keputusan Ombudsman.
Tabel 1. Data Gugatan Terhadap Ombudsman di PTUN Tahun 2022 -
2023 No. Nomor Perkara Penggugat Tergugat Objek Sengketa 1. 21/G/2022/PTUN.SRG PMBI Perwakilan Ombudsman Banten Tindakan faktual 2. 50/G/TF/2022/PTUN.PLG Mursal Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan Tindakan faktual 3. 220/G/2022/PTUN.JKT PMBI Ombudsman RI Surat Ombudsman RI 4. 235/G/2022/PTUN.JKT Fella Defilla Ketua Panitia Seleksi Calon Asisten Ombudsman RI Pengumuman Ombudsman RI 5. 286/G/2022/PTUN.JKT Moch. Ojat Sudrajat S. Ombudsama n RI Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan 6. 53/G/TF/2022/PTUN.SRG PMBI Perwakilan Ombudsman Banten Tindakan faktual 7. 418/G/2022/PTUN.JKT Rully Amirulloh Ketua Ombudsman RI Keputusan Ketua Ombudsman RI 8. 37/G/TF/2022/PTUN.BNA Rosmiati Perwakilan Ombudsman Aceh Surat Perwakilan Ombudsman Aceh 9. 273/G/TF/2023/PTUN.JKT Moch. Ojat Sudrajat S Ombudsman RI Tindakan faktual
Vol. 6 No. 2 (2024) 10. 347/G/2023/PTUN.JKT PMBI Inspektur Ombudsman RI Surat Ombudsman Republik Indonesia 11. 517/G/2023/PTUN.JKT Kusharyanto Ketua Ombudsman RI Keputusan Ketua Ombudsman RI 12. 525/G/TF/2023/PTUN.JKT PMBI Ombudsman RI Tindakan Faktual 13. 538/G/2023/PTUN.JKT Moch. Ojat Sudrajat S Ombudsman RI Keputusan Ketua Ombudsman RI 14. 82/G/TF/2023/PTUN.SMG Karminah Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Tindakan Faktual
Secara  normatif  Ombudsman  memiliki  kekebalan  yang  diberikan  oleh Undang-Undang ketika digugat di pengadilan khususnya PTUN, namun pada prakteknya  ketika  ada  gugatan  terhadap  Ombudsman,  majelis  hakim  PTUN tetap memanggil Ombudsman untuk hadir di persidangan TUN dalam rangka pemeriksaan perkara dengan dalil bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  10  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Selama  ini  ketika  ada  panggilan  sidang  Ombudsman menyikapinya  dengan  bersurat  secara  lembaga  ke  PTUN  atau  Ombudsman datang ke PTUN diluar mekanisme pengadilan yang intinya menjelaskan bahwa Ombudsman  memiliki  imunitas  terhadap  gugatan  di  pengadilan.  Akan  tetapi sikap dari tiap pengadilan pun berbeda-beda, ada pengadilan yang memahami ketidakhadiran  Ombudsman  dalam  sidang  dan  ada  pula  pengadilan  yang berpendapat bahwa Ombudsman wajib hadir di pengadilan.
Berikut penulis sajikan beberapa gugatan TUN terhadap Ombudsman di PTUN  sebagai  data  penelitian,  dimana  penulis  terlibat  langsung  dalam penanganan gugatan TUN tersebut:
a. Gugatan Perkara Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.Smg
Penggugat  adalah  Karminah  menggugat  Kepala  Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah ke PTUN Semarang
Vol. 6 No. 2 (2024)
dengan objek gugatan yaitu Tidak Menindaklanjuti Laporan KARMINAH Tertanggal 27 Maret 2023 Perihal: Dugaan maladministrasi tidak memberi pelayanan  tindak  lanjut  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  dengan Terlapor  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  Semarang  adalah  perbuatan melawan  hukum  oleh  Pejabat  Pemerintah.  Perwakilan  Ombudsman  RI Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat tanggapan atas panggilan sidang perkara  Nomor  82/G/TF/2023/PTUN.Smg  ke  PTUN  Semarang  yang  isinya menjelaskan tentang imunitas yang dimiliki Ombudsman. Putusan perkara Nomor  82/G/TF/2023/PTUN.Smg  menyatakan  gugatan  penggugat  tidak dapat diterima. Perkara Nomor 82/G/TF/2023/PTUN selesai dengan bersurat secara lembaga, dalam hal ini PTUN Semarang memahami ketidakhadiran Ombudsman  dalam  panggilan  sidang  karena  imunitas  yang  dimiliki Ombudsman.
Dalam  Perkara ini Tergugat (Kepala  Ombusman RI Perwakilan Jawa Tengah)  merupakan  penerima  hak  imunitas  berdasarkan  Pasal  43  ayat  (2) UU  Ombudsman  yang  menyebutkan  bahwa  Perwakilan  Ombudsman mempunyai  hubungan  hierarkis  dengan  Ombudsman  dan  dipimpin  oleh seorang Kepala Perwakilan. Objek sengketa merupakan tugas Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ombudsman dan  Ombudsman berhak Ombudsman menolak laporan apabila  substansi  laporan  bukanlah  kewenangan  Ombudsman  sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Ombudsman.

## b. Gugatan Perkara Nomor 37/G/TF/2022/PTUN.BNA
Penggugat  adalah  Rosmiati  menggugat  Ombudsman  RI  Perwakilan Aceh  ke  PTUN  Banda  Aceh  dengan  objek  gugatan  yaitu  jawaban  Kepala Ombudsman
RI Perwakilan Aceh Nomor T/0002/PV.02.03- PW.01/014298.2022/IX/2022 tanggal
2 September 2022 perihal
Pemberitahuan  Substansi  Laporan  Bukan  Wewenang  dan  perbuatan melawan  hukum  oleh  tergugat.  Perkara  Nomor  37/G/TF/2022/PTUN.BNA diputus  pada  tahap  Dissmisal  oleh  Ketua  PTUN  Banda  Aceh  dengan pertimbangan gugatan di PTUN tidak dapat di campur adukkan/disatukan antara  Objek  Sengketa  Keputusan  TUN  dengan  Objek  Sengketa  Tindakan Faktual.
Perkara  Nomor  37/G/TF/2022/PTUN.BNA  diputus  pada  tahap Dissmisal karena Ketua PTUN Banda Aceh mengetahui hak imunitas yang
Vol. 6 No. 2 (2024)
dimiliki  Ombudsman  hal  tersebut  disampaikan  oleh  Ketua  PTUN  Banda Aceh kepada penulis saat kunjungan ke PTUN Banda Aceh dalam rangka koordinasi  terkait  perlawanan  yang  diajukan  putusan  Perkara  Nomor 37/G/TF/2022/PTUN.BNA. Dalam Perkara ini Tergugat (Kepala Ombusman RI  Perwakilan  Aceh)  merupakan  penerima  hak  imunitas  berdasarkan  UU Ombudsman  Pasal  43  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  Perwakilan Ombudsman  mempunyai  hubungan  hierarkis  dengan  Ombudsman  dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.  Objek sengketa merupakan tugas Ombudsman  dalam  menindaklanjuti  laporan  masyarakat  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  7  UU  Ombudsman  dan  Ombudsman  berhak Ombudsman  menolak  laporan  apabila  substansi  laporan  bukanlah kewenangan  Ombudsman  sesuai  ketentuan  Pasal  36  ayat  (1)  UU Ombudsman.
c. Gugatan Perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT
Penggugat  adalah  Moch  Ojat  Sudrajat  S  menggugat  Ketua Ombudsman RI ke PTUN Jakarta dengan objek gugatan yaitu Laporan Akhir Hasil  Pemeriksaan  Dugaan  Maladministrasi  Dalam  Proses  Pengangkatan Penjabat  Kepala  Daerah  Nomor  Register:  0583/LM/VI/2022/JKT  yang diketahui pada Tanggal 19 Juli 2022. Objek gugatan adalah Laporan Akhir Hasil  Pemeriksaan  (LAHP)  yang  merupakan  tugas  Ombudsman  dalam melakukan  pemeriksaan  substansi  atas  Laporan  sebagaimana  disebutkan pada  Pasal  7  UU  No  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia, dikarenakan Objek gugatan merupakan tugas Ombudsman maka Ombudsman tidak hadir dalam sidang perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT  dengan  bersurat  ke  PTUN  Jakarta  yang  isinya menjelaskan  tentang  imunitas  yang  dimiliki  Ombudsman.  Atas ketidakhadiran  Ombudsman  terhadap  panggilan  sidang,  Majelis  Hakim mengeluarkan  Penetapan  tanggal  20  September  2022  tentang  Penetapan Pemanggilan  Sidang  melalui  atasan  Tergugat  yang  isinya  memerintahkan Presiden  RI  untuk  memerintahkan  Tergugat  (Ketua  Ombudsman)  supaya hadir  di  persidangan  untuk  dimintai  keterangan.  Menanggapi  penetapan tersebut Presiden mengirimkan surat ke Ketua Ombudsman melalui Menteri Sekretasis  Negara  Nomor:  R-373/M/D-1/HK.06.02/10/2022  tanggal  18 Oktober  2022,  yang  intinya  meminta  Ombudsman  untuk  hadir  dalam
Vol. 6 No. 2 (2024)
persidangan  dalam  rangka  optimalisasi  penanganan  perkara  lembaga pemerintah dan menghormati panggilan lembaga peradilan.
Menindaklanjuti surat dari Menteri Sekretaris Negara, penulis selaku Ketua  Tim  Advokasi  Hukum  Ombudsman  berkoordinasi    dengan  Deputi Hukum Kementrian Sekretaris Negara pada tanggal 22 Oktober 2022 dalam rangka membahas surat dari Menteri Sekretaris Negara tersebut, hasil dari pertemuan  yaitu  Ombudman  diminta  untuk  hadir  dalam  sidang  untuk menjelaskan  bahwa  Objek  sengketa  merupakan  Tugas  Ombudsman, sebagaimana  Undang-Undang.  Tanggal  17  November  2022  Ombudsman hadir  dalam  sidang  e-court  dengan  mengunggah  jawaban  tergugat  yang isinya menjelaskan bahwa Objek sengketa merupakan Tugas Ombudsman sebagaimana
Undang-Undang. Putusan perkara Nomor
286/G/2022/PTUN.JKT  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  diterima dengan pertimbangan hukum bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak memiliki suatu kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo  maka  terhadap  pokok  perkaranya  tidak  perlu  dipertimbangkan  lagi serta beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.
Dalam  perkara  Nomor  286/G/2022/PTUN.JKT  terlihat  bahwa  Majelis hakim  bersikeras  untuk  menghadirkan  Ombudsman  dalam  persidangan, sampai-sampai  Majelis  Hakim  mengeluarkan  Penetapan  pada  tanggal  20 September  2022  tentang  Penetapan  Pemanggilan  Sidang  melalui  atasan Tergugat  yang  isinya  memerintahkan  Presiden  RI  untuk  memerintahkan Tergugat (Ketua Ombudsman) supaya hadir di persidangan untuk dimintai keterangan.  Majelis  Hakim  berpandangan    bahwa  Ombudsman  Republik Indonesia  termasuk  dalam  ruang  lingkup  sebagaimana  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan/atau  Undang-Undang. Dalam  perkara  ini  Tergugat  (Ketua  Ombudsman  RI)  termasuk  pada penerima  imunitas  berdasarkan  Pasal  11  UU  Ombudsman  yang menyebutkan Ombudsman terdiri atas orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Objek  gugatan  berupa  Laporan  Akhir  Hasil  Pemeriksaan  (LAHP)  juga termasuk dalam tugas Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ombudsman  yaitu  melakukan  pemeriksaan  substansi  atas  laporan  dan
Vol. 6 No. 2 (2024)
menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman,    kemudian  keseluruhan  hasil  Pemeriksaan  Laporan  disusun dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Ombudsman No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

## d. Gugatan Perkara Nomor 50/G/TF/2022/PTUN.PLG
Penggugat adalah Mursal menggugat Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera  Selatan  ke  PTUN  Palembang  dengan  objek  gugatan  yaitu Tindakan  Faktual  Tergugat  Tidak  Menindak  Lanjuti  Laporan  Mursal terdaftar  dengan  register  Nomor  :  0083/LM/X/2020/PLM  tertanggal  15 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Oktober  2020  Perihal  Dugaan Maladministrasi  tidak  memberi  pelayanan  tindak  lanjut  laporan  atau pengaduan  masyarakat  dengan  terlapor  Inspektorat  Provinsi  Sumatera Selatan.  Terhadap  gugatan  tersebut  Perwakilan  Ombudsman  Sumatera Selatan bersurat secara resmi ke PTUN Palembang yang isinya menjelaskan tentang  imunitas  yang  dimiliki  Ombudsman dan  pada  tanggal  31  Agistus 2022 Tim Advokasi Ombudsman berkoordinasi dengan Wakil Ketua PTUN Sumatra  Selatan  terkait  penyelesaian  gugatan  tersebut.  Putusan  perkara Nomor  50/G/TF/2022/PTUN.PLG  menyatakan  gugatan  penggugat  tidak dapat diterima.
Dalam  Perkara  ini  Majelis  Hakim  berpendapat  Tergugat  tidak menanggapi  dalam  Jawaban  sehingga  secara  mutatis  mutandis  tidak termuat juga dalil-dalil eksepsi. Tergugat (Kepala Ombusman RI Perwakilan Sumatra  Selatan)  merupakan  penerima  hak  imunitas  berdasarkan  UU Ombudsman  Pasal  43  ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  Perwakilan Ombudsman  mempunyai  hubungan  hierarkis  dengan  Ombudsman  dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.  Objek sengketa merupakan tugas Ombudsman  dalam  menindaklanjuti  laporan  masyarakat  sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ombudsman.
e. Gugatan Perkara Nomor 418/G/2022/PTUN.JKT
Penggugat adalah Rully Amirulloh mantan Asisten Ombudsman yang diberhentikan  melalui  mekanisme  etik  di  Ombudsman.  Rully  Amirulloh menggugat Ketua Ombudsman RI ke PTUN Jakarta dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 187
Vol. 6 No. 2 (2024)
Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Rully Amirulloh, S.T. Tanggal 27  Juli  2022.  Dalam  perkara  nomor  418/G/2022/PTUN.JKT  Ombudsman sebagai Tergugat hadir dalam seluruh agenda persidangan. Putusan perkara nomor  418/G/2022/PTUN.JKT  menyatakan  Menolak  Gugatan  Penggugat untuk seluruhnya.
Objek gugatan berupa Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia  Nomor  187  Tahun  2022  Tentang  Pemberhentian  Tidak  Dengan Hormat Sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Rully Amirulloh,  S.T.  Tanggal  27  Juli  2022  merupakan  substansi  kepegawaian yang  tidak  termasuk  dalam  tugas  dan  kewenangan  Ombudsman sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  dan  8  UU  Ombudsman,  sehingga  hak imunitas  tidak  berlaku  bagi  Ombudsman,  maka  Ombudsman  sebagai Tergugat hadir dalam seluruh agenda persidangan di PTUN Jakarta.
Denngan  demikian,  ketidakhadiran  Ombudsman  dalam  panggilan  sidang  di PTUN  menimbulkan  beberapa  opini  di  masyarakat,  Ombudsman  dianggap tidak  menghormati  proses  persidangan  di  lembaga  peradilan,  ada  juga  yang menganggap Ombudsman berlindung dibalik pasal imunitas yang dimilikinya. Stigma  tersebut  yang  menyebabkan  masyarakat  berpandangan  bahwa Ombudsman  merupakan  lembaga  yang  “Kebal  Hukum”,  terutama  bagi  para penggugat.  Disamping  itu,  perbedaan  pandangan  antara  Ombudsman  dan PTUN  menyebabkan  ketidakharmonisan  antara  kedua  lembaga  tersebut, polemik  tersebut  didasarkan  adanya  benturan  Norma  aturan,  penanganan gugatan yang berbeda dan adanya batasan dalam hak imunitas. Perlu adanya kepastian  hukum  terhadap  benturan  Norma  aturan  tersebut.  Pengertian kepastian yang dimaksud  dapat juga diartikan bahwa terdapat kejelasan serta ketegasan terhadap berlakunya hukum  agar tidak menimbulkan banyak salah pemaknaan (Wijayanta,  2014) .  Atas  dasar  permasalahan  tersebut  penulis bermaksud  untuk  meneliti  bagaimanakah  seharusnya  hak  imunitas  yang dimiliki  Ombudsman  diterapkan  dalam  peradilan  TUN  berdasarkan  Norma hukum yang berlaku sebagai asas kepastian hukum, dalam rangka menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  kajian  hukum  normatif,  yaitu  metode  yang diartikan sebagai kajian hukum pada tataran norma, kaidah, asas, teori, falsafah
Vol. 6 No. 2 (2024)
dan kaidah hukum untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan yang berupa kekosongan hukum  atau  kontradiksi norma  norma (Nurhayati et al., 2021) .  Penelitian  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan  berdasarkan pengalaman  penulis  pada  saat  menangani  gugatan  terhadap  Ombudsman  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  terkait  dengan  penerapan  hukum  yang  yang digunakan, dengan fokus pada perilaku lembaga hukum dalam sudut pandang penerapan hukum antar lembaga hukum tersebut (Muhaimin, 2020) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Batasan Hak Imunitas Ombudsman
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman memiliki hak imunitas yang telah diatur dalam Pasal 10 UU Ombudsman yang menyebutkan bahwa “ dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap,  diinterogasi,  dituntut,  atau  digugat  dimuka  pengadilan ”.  Di  Indonesia bukan  hanya  Ombudsman  yang  memiliki  hak  imunitas,  ada  juga  lembaga negara  lain  yang  memiliki  kekebalan  di  pengadilan  seperti  DPR  sebagaimana ketentuan Pasal 224  UU MD3 yang mengatur  bahwa “ anggota DPR tidak dapat dituntut     di     depan     pengadilan     karena pernyataan,  pertanyaan,  dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis  di  dalam  rapat  DPR yang    berkaitan  dengan    tugas,    fungsi    serta    wewenangya ”  dan  BPK  yang  diatur dalam  Pasal  26  UU  BPK  yang  menyebutkan  bahwa  “ Anggota  BPK  tidak  dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut  Undang-Undang  ini ”.  Berdasarkan  hukum  internasional  konsep  hak imunitas yang dimiliki Ombudsman adalah imunitas ratione materiae , kekebalan ini  dipahami  untuk  melindungi  organisasi  dalam  tindakan  resmi  yang dilaksanakan  atas  nama  negara,  dengan  demikian  melekat  pada  orang  atau badan  yang  menjalankan  tugas  dan  wewenang  Ombudsman (Rahmatullah  & Akhdal, 2015) . Sedangkan konsep hak imunitas yang dimiliki anggota DPR dan anggota BPK merupakan imunitas ratione personae , yang mana adalah kekebalan yang  diberikan  negara  untuk  seseorang  berdasarkan  jabatannya  yang ditugaskan oleh Negara, dengan demikian hak imunitas tersebut melekat pada jabatan yang ditugaskan dan tidak berlaku lagi saat masa jabatannya berakhir (Hamilton, 2022) .
Implementasi dalam melaksanakan hak imunitas memiliki batasan, sebagai contoh  walaupun anggota DPR  punya hak imunitas akan tetapi  tidak seluruh aktivitasnya  terlepas  dari  aturan  hukum,  batasan  penerapan  hak  imunitasnya
Vol. 6 No. 2 (2024)
meliputi pertanyaan, pernyataan, sikap, pendapat, tindakan, dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban anggota DPR di dalam atau di  luar  Rapat  DPR (Putra  et  al.,  2016) .    Begitupun  dengan  Anggota BPK  yang memiliki batasan hanya pada tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Sama halnya hak  imunitas  yang  dimiliki  oleh  Ombudsman  bukanlah  kekebalan  hukum absolut, namun memiliki batasan dalam penerapannya yaitu:
Pertama ,  penerima  hak  imunitas.  Konsep  hak  imunitas  yang  dimiliki Ombudsman adalah imunitas ratione materiae , kekebalan ini dipahami bertujuan untuk memberikan perlindungan pada tindakan resmi yang dilaksanakan atas nama negara. Imunitas tersebut berfokus pada perbuatan yang haruslah bersifat resmi  dengan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  supaya  dianggap  sebagai perbuatan  resmi,  yaitu  perbuatan  tersebut  harus  sesuai  dengan  kebijakan pemerintah/Negara dan yang melakukan adalah orang/pejabat yang diberikan kewenangan  oleh  Negara (Kusumaningrum,  2018) ,  sehingga  imunitas  yang dimiliki  Ombudsman  tidak  hanya  melekat  pada  Anggota  Ombudsman sebagaimana  imunitas  pada  Anggota  Dewan  dan  Anggota  BPK.  Pasal  1  UU Ombudsman  mendefinisikan  bahwa  Ombudsman  adalah  lembaga  negara, norma  tersebut  sejalan  dengan  imunitas  yang  diberikan  kepada  Ombudsman dimana pengertian Ombudsman itu sendiri adalah lembaga negara,  sehingga hak imunitas Ombudsman diberikan kepada orang yang menjalankan tugas dan wewenang Ombudsman baik secara fungsi maupun berdasarkan tugas khusus yang  diberikan  oleh  Ombudsman,  dengan  batasan  masih  bagian  dari Ombudsman.
Ombudsman seringkali menjadi Subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN),  hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun  2009    tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjelaskan  bahwa sengketa TUN yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat  Tata  Usaha  Negara  sebagai  akibat  dari  dikeluarkannya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN).  Adapun  yang  sering  menjadi  pihak tergugat  adalah  Ketua  Ombudsman  RI  dan  Kepala  Perwakilan  Ombudsman, sebagaimana  penjelasan  tentang  penerima  hak  imunitas  diatas  maka  hak imunitas  Ombudsman  diberikan  kepada  orang  yang  menjalankan  tugas  dan wewenang Ombudsman baik secara fungsi maupun berdasarkan tugas khusus yang diberikan oleh Ombudsman termasuk Ketua Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan Ombudsman.
Kedua ,  tugas  dan  kewewenangan.  Ombudsman  memiliki  tugas  yang diberikan Undang-Undang berupa menerima laporan, melakukan pemeriksaan substansi  atas  Laporan,  menindaklanjuti  Laporan  yang  tercakup  dalam  ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi dan kerja sama, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan Maladministrasi, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.  Sementara  kewewenangan  Ombudsman  yang  diberikan Undang-Undang  yaitu  meminta  keterangan,  memeriksa  keputusan,  surat- menyurat,  atau  dokumen,  meminta  klarifikasi,  melakukan  pemanggilan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi, membuat Rekomendasi, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
Di  atas  disebutkan  mengenai  tugas  dan  kewenangan  Ombudsman  yang mana  merupakan  cakupan  yang  harus  terpenuhi  dalam  hak  imunitas  yang dimiliki  oleh  Ombudsman.    Dengan  begitu  batasan  dalam  hak  imunitas  yang dimiliki Ombudsman salah satunya adalah hanya pada tugas dan wewenangnya saja, di luar dari itu maka Ombudsman dapat diinterogasi, dituntut, ditangkap atau  digugat  di  muka  pengadilan.  Pada  kenyataannya  tugas  dan  wewenang ombudsman  dijadikan  bahan  sengketa  dan  dasar  gugatan  (posita)  PTUN, dengan  dalil  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (melanggar undang-undang / onwetmatige daad ), semestinya selama masih dalam ranah  tugas  dan  kewenangan  Ombudsman  maka  imunitas  yang  dimiliki Ombudsman masih berlaku.
Ketiga ,  batasan  selanjutnya  yaitu  pada  tindakan-tindakan  seperti ditangkap, diinterogasi, dituntut dan digugat yang dilaksanakan oleh lembaga penegak  hukum  atau  lembaga  peradilan.  Penangkapan  dan  interogasi merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  penyidikan  yang  dilakukan oleh  kejaksaan  ataupun  kepolisian,  walaupun  kegiatan  tersebut  belum  pada tahap  pengadilan  akan  tetapi  merupakan  satu  rangkaian  mekanisme  yang ujungnya ke pengadilan, setiap pelanggaran hukum pidana pada akhirnya harus melalui  proses  penyelidikan  peradilan  untuk  menentukan  bersalah  atau tidaknya  dugaan  pelanggaran  hukum  pidana  tersebut (Nugroho,  2014) . Sedangkan  tuntutan  dan  gugatan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  pada tahap  pengadilan  sehingga  sudah  jelas  imunitas  Ombudsman  berlaku  pada tindakan-tindakan tersebut termasuk gugatan di PTUN.
Keempat, batasan  selanjutnya  adalah  dimuka  pengadilan.  Ada  beberapa jenis Peradilan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Pengadilan, namun dalam
Vol. 6 No. 2 (2024)
hal  tugas  dan  wewenangan  lembaga  negara  pengadilan  yang  memiliki kewenangan  memeriksa  dan  mengadili  adalah  Peradilan  Umum  baik  pidana ataupun  perdata  dan  PTUN.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  batasan  selanjutnya dalam  imunitas  Ombudsman  hanya  berlaku  di  muka  pengadilan  (litigasi), dengan  kata  lain  imunitas  yang  dimiliki  Ombudsman  tidak  berlaku  dalam mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  (nonlitigasi)  seperti penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.
Kelima ,  dalam  penjelasan  Pasal  10  UU  Ombudsman  disebutkan  bahwa “Ketentuan  ini  tidak  berlaku  apabila  Ombudsman  melakukan  pelanggaran hukum”,  penjelasan  tersebut  bermakna  bahwa  jika  Ombudsman  melakukan pelanggaran norma hukum pidana, seperti praktik korupsi saat melaksankaan tugas maupun wewenangnya, maka Ombudsman tidak bisa menggunakan asas imunitas sebagai pembenaran atas tindakannya (Wijaya et al., 2019) .
Apabila  pelanggaran  hukum  terjadi  pada  saat  menjalankan  tugas  dan wewenang, maka suatu instansi pemerintah/lembaga negara atau pejabat publik dapat  dikatakan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  atau  yang  banyak disebut  dengan onrechtmatige  overheidsdaad .  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  instansi  atau  pejabat  pemerintah  adalah  seluruh  keputusan pemerintah  dan/atau  tindakan  nyata  instansi  atau  pejabat  pemerintah  yang berwenang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  yang  mempunyai  ciri sengketa hukum publik serta keabsahan dan/atau tolak ukur keputusan tersebut adalah dari aspek legalitas peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik (Susilo, 2013) .

## 3.2 Problematika  Penerapan  Hak  Imunitas  Ombudsman  Terhadap  Panggilan Sidang PTUN
Terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  penerapan  hak  imunitas Ombudsman  terhadap  panggilan  sidang  PTUN  yaitu: Pertama ,  konflik  Norma dalam  beberapa  panggilan  sidang  PTUN  Ombudsman  tidak  hadir  dalam persidangan, hal tersebut bukan karena Ombudsman tidak menghargai lembaga peradilan,  justru  tindakan  Ombudsman  tersebut  dalam  rangka  mematuhi  UU Ombudsman,  sementara  PTUN  pun  bertugas  berdasarkan  Undang-Undang. Mokhammad Najih (Ketua Ombudsman RI) mengatakan bahwa “Ombudsman dan  PTUN  sama-sama  menjalankan  kewenangannya  berdasarkan  Undang- Undang,  PTUN  memang  memiliki  wewenang  untuk  memeriksa  perkara  akan
tetapi imunitas yang dimiliki Ombudsman menganulir Ombudsman dari Subjek TUN  jika  Objek  TUN  merupakan  kewenangan  Ombudsman  dan  keputusan yang dikeluarkan oleh Ombudsman merupakan penyelesaian sengketa berupa alternatif  dispute  resolution sehingga  sifatnya  sama  seperti  putusan  TUN  yang seharusnya tidak di uji lagi dalam mekanisme PTUN. Jadi seharusnya tidak ada lagi  konflik  hukum  jika  masing-masig  lembaga  saling  menghormati kewenangannya”.
Undang-Undang ditetapkan dan diundangkan dengan pasti karena  mengatur  secara  logis  dan  jelas,  dalam  hal  ini  jelas  berarti  tidak multitafsir  atau  menimbulkan  keraguan,  serta  logis  jika  dijadikan suatu  sistem  standar  bersama  dengan  standar  lainnya  dan  tidak menimbulkan  pertentangan  atau  pertentangan  dengan  standar  lain.  Konflik norma yang diakibatkan oleh ketidakpastian peraturan dapat berupa kontentasi norma, reduksi norma, maupun distorsi norma (Ajie, 2016) . Dalam hal ini subjek gugatan pada UU PTUN mengalami distorsi norma dengan adanya pengaturan hak  imunitas  Ombudsman  di  pengadilan  pada  UU  Ombudsman,  sehingga seharusnya  Ombudsman  dikecualikan  dari  subjek  gugatan  di  PTUN  dengan adanya pengaturan tersebut. Dalam ilmu hukum dikenal asas preferensi yaitu asas  hukum  yang  menunjukkan  hukum  mana  yang  menjadi  prioritas  dalam pelaksanaannya  apabila  suatu  peristiwa  hukum  mengikat  atau  mencakup beberapa  aturan,  terhadap  dua  peraturan  yang  secara  hierarki  sederajat  serta mengatur materi yang sama, dalam hal ini UU Ombudsman dan UU PTUN yang mengatur  terkait  subjek  hukum  di  pengadilan  dapat  menggunakan Asas  lex specialis derogat legi generali yaitu hukum khusus menyampingkan hukum umum sebagai  asas  preferensi.  Purnadi  Purbacaraka  serta  Soerjono  Soekanto menjelaskan  jika  makna  dari  asas  ini  ialah  bahwa  peristiwa-peristiwa  khusus harus  diatur  dengan  undang-undang  yang  menyebutkan  peristiwa  itu, meskipun  peristiwa-peristiwa  khusus  itu  juga  dapat  diatur  dengan  undang- undang yang menyebutkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas atau umum yang dapat mencakup peristiwa itu (Agustina, 2015) . Sehingga apabila merujuk pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagai Asas Preferensi maka hukum yang digunakan adalah hukum yang lebih khusus, dimana hak imunitas yang dimiliki Ombudsman  dalam  pengadilan  yang  diatur  khusus  dalam  UU  Ombudsman menyampingkan subjek hukum yang diatur umum dalam UU PTUN. Namun pada  prakteknya  penerapan  hak  imunitas  Ombudsman  tidak  cukup  hanya menggunakan  asas  preferensi,  karena  baik  Ombudsman  maupun  PTUN  akan
Vol. 6 No. 2 (2024)
berpegang pada Undang-Undang yang mengatur lembaga masing-masing yang akan  menimbulkan  ketidakharmonisan  antar  lembaga  negara,  sehingga  perlu dicari  jalan  tengah  terkait  permasalahan  tersebut  demi  terciptanya keharmonisan antara Ombudsman dengan PTUN sebagai lembaga negara.
Kedua ,  penanganan  yang  berbeda.  Gugatan  terhadap  Ombudsman  di PTUN disikapi berbeda-beda oleh Majelis Hakim yang menangani perkara, hal tersebut membuktikan bahwa belum ada acuan atau pedoman bagi hakim dalam menangani  perkara  yang  melibatkan  lembaga  negara  yang  memiliki  hak imunitas  seperti  Ombudsman.  Dalam  prakteknya,  para  Hakim  sering menggunakan SEMA (Surat Edaran Mahkamahn Agung) sebagai acuan dalam mengambil  keputusan,  dengan  semakin  banyaknya  gugatan  yang  ditujukan kepada Ombudsman maka dalam rangka mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara di PTUN maka SEMA dapat menjadi opsi yang  digunakan  para  hakim  sebagai  acuan  dalam  mengambil  keputusan. Mahkamah  Agung  memiliki  wewenang  untuk  mengeluarkan  SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung  memiliki  wewenang  mengatur  peraturan  perundang-undangan  di bidang peradilan”, dan diatur juga dalam Pasal 79 UU MA yang menyebutkan “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan  bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum cukup  diatur  dalam  Undang  undang  ini”.  SEMA  merupakan  kewenangan Mahkamah  Agung  dalam  mengambil  keputusan,  karena  pembentukan  SEMA muncul dari situasi terpaksa dimana peraturan yang lama tidak lagi dianggap adil  bagi  masyarakat (Cahyadi,  2014) .  Selain  menggunakan  SEMA  Majelis Hakim  PTUN  dapat  menggunakan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  246 K/pdt/2012  sebagai  yurisprudensi  dalam  membuat  putusan.  Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan hak imunitas yang dimiliki anggota BPK dengan menyatakan bahwa anggota BPK tidak dapat dituntut  di  muka  pengadilan  dalam  menjalankan  tugas,  kewajiban,  dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU BPK. Selama ini Majelis  Hakim  PTUN  belum  pernah  menyebutkan  hak  imunitas  Ombudsman sebagai  pertimbangan  hukum  dalam  putusannya,  Putusan  Mahkamah Agung Nomor  246  K/pdt/2012  seharusnya  menjadi  contoh  para  hakim  di  PTUN  agar menyebutkan  hak  imunitas  yang  dimiliki  Ombudsman  sebagai  pertimbangan hukum  dalam  putusannya  apabila  substansi  gugatan  merupakan  tugas  dan wewenang  Ombudsman.  Terkait  perbedaan  penanganan  gugatan  terhadap
Vol. 6 No. 2 (2024)
Ombudsman di PTUN, penulis bertanya kepada Subandi (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung) pada saat menjadi narasumber dalam agenda dengan tema “ Eksaminasi Putusan Dalam Rangka Peningkatan kualitas Pelayanan  Publik”, tanggal 3 Oktober 2023. Dia mengatakan bahwa “ perbedaan  penanganan  perkara  sangat  mungkin  terjadi  karena  hakim  punya pandangan  hukumnya  masing-masing.  Namun  sepertinya  harus  diciptakan suatu  sistem  pada  tahap  penerimaan  gugatan  untuk  mengklasifikasi  gugatan terhadap  lembaga  yang  memiliki  hak  imunitas  seperti  Ombudsman  sebelum perkara  tersebut  diperiksa  oleh  hakim,  melihat  banyaknya  gugatan  terhadap Ombudsman  di  PTUN  dan  untuk  menjaga  keharmonisan  antar  lembaga mengingat  masing-masing  lembaga  memiliki  kewenangan  berdasarkan Undang-Undang”.
Ketiga ,  kehadiran  Ombudsman  di  PTUN.  Batasan  hak  imunitas  yang dimiliki Ombudsman adalah pada tugas dan wewenangnya. Selama ini ketika ada  panggilan  sidang  Ombudsman  menyikapinya  dengan  bersurat  secara lembaga  ke  PTUN  jika  objek  gugatannya  merupakan  tugas  dan  wewenang Ombudsman,  namun  Majelis  Hakim  PTUN  tetap  menyatakan  Ombudsman tidak hadir dalam panggilan sidang tersebut. Pada saat sidang perkara nomor 517/G/2023/PTUN.JKT  tanggal  9  November  2023,  Ganda  Kurniawan  (Hakim PTUN) bertanya kepada penulis “kenapa Ombudsman sangat responsif ketika panggilan  sidang  terkait  kepegawaian?  Seharusnya  Ombudsman  juga  hadir dalam panggilan sidang  yang  lain. Dia juga mengatakan bahwa  Presiden pun hadir jika dipanggil oleh pengadilan”. Kehadiran Ombudsman di PTUN masih menjadi  perdebatan,  apakah  dengan  hak  imunitas  yang  dimiliki  Ombudsman tidak  dapat  hadir  di  PTUN  jika  objek  gugatannya  merupakan  tugas  dan wewenang Ombudsman?. Esti budiyarti (Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi  Ombudsman)  mengatakan  bahwa  Ombudsman  sebagai  Tergugat harus menghormati kewenangan yang dimiliki instansi lain, dalam hal ini PTUN yang  memiliki  kewenangan  untuk  menghadirkan  Tergugat.  Dalam  peradilan TUN  memang  dapat  berlaku  peradilan in  absentia ,  namun  sebaiknya Ombudsman  hadir  sebagai  ruang  untuk  menjelaskan  imunitas  yang  dimiliki Ombudsman terhadap objek yang digugat. Sebagaimana arahan  dari Presiden melalui Surat Menteri Sekretasis Negara  Nomor: R-373/M/D-1/HK.06.02/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dalam perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT sebaiknya Ombudsman  hadir  dalam  panggilan  sidang  PTUN  untuk  menjelaskan  bahwa objek  gugatan  merupakan  tugas  dan wewenang  Ombudsman.  Sejalan  dengan
Vol. 6 No. 2 (2024)
arahan  Presiden,  Indaryadi  (Ketua  PTUN  Jakarta)  pada  saat  koordinasi penanganan  perkara  Nomor  286/G/2022/PTUN.JKT  tanggal  27  Oktober  2022 mengatakan  “sebaiknya  Ombudsman  datang  saja  di  pengadilan  walaupun hanya  satu  kali”.  Dalam  hukum  acara  PTUN,  sebelum  pemeriksaan  pokok sengketa  hakim  wajib  mengadakan  pemeriksaan  persiapan  untuk  meminta penjelasan  kepada  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  UU  PTUN.  Tahap  pemeriksaan  persiapan dapat dijadikan ruang bagi Ombudsman untuk hadir dan menjelaskan terkait objek  sengketa  yang  menjadi  gugatan  apakah  tugas  dan  wewenangnya  atau bukan.  Kehadiran  Ombudsman  pada  tahap  pemeriksaan  persiapan  dapat menjadi  solusi  bagi  kedua  lembaga  karena  tetap  dapat  menjalankan kewenangannya  masing-masing  sebagaimana  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang.  Namun,  apabila  objek  sengeta  merupakan  tugas  dan  wewenang Ombudsman  maka  hakim  PTUN  tidak  dapat  memeriksa  dan  mengadili substansi  gugatan,  karena  disitulah  letak  hak  imunitas  yang  dimiliki Ombudsman.
Hak imunitas Ombudsman bisa disamakan dengan imunitas seorang hakim, karena seorang hakim tidak dapat dituntut atas dasar dianggap bersalah  dalam  memutus  suatu  perkara,  apapun  putusan  hakim  tersebut, sekalipun  putusan  tersebut  tidak  berkualitas  kita  harus  menghormati itu, jika kita tidak setuju dengan keputusan hakim maka ada upaya hukum yang disediakan bisa melaui upaya hukum biasa bisa juga  luar  biasa (Tjoneng et al., 2022) , begitu pun  Hak  Imunitas  yang  ada dan melekat pada  Ombudsman RI yang  berlandaskan  pada  UU    Ombudsman.  Terhadap  dugaan  pelanggaran maupun kekeliruan yang dilakukan Ombudsman maupun terhadap keputusan yang  dikeluarkan  Ombudsman  akan  dilakukan  penanganan  internal  oleh Ombudsman. Marsetiono (Inspektur Ombudsman) mengatakan “semua aduan yang  menyangkut  pelanggaran  internal  bisa  diadukan  ke  Ombudsman,  baik pengadu  dari  internal  maupun  pengadu  eksternal  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Ombudsman No. 27 tentang WBS. Pintu masuknya dari Inspektorat, setelah  dilakukan  telaah  terhadap  aduan,  Inspektorat  akan  memberikan rekomendasi  kepada  Pimpinan  untuk  penanganan  substansi  aduan”.  Bahkan jika  Ombudsman  terbukti  melakukan  pelanggaran  etik  berat  dapat  dikenakan sanksi  terberat  berupa  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  setelah  melewati mekanisme pemeriksaan etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman No. 40 Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Keempat, Peran  Pemerintah/Negara,  Secara  konseptual,  tujuan  adanya lembaga-lembaga  negara  atau  alat-alat  kelengkapan  negara  adalah  untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan  kata  lain,  lembaga-lembaga  tersebut  harus  dapat  membentuk  satu kesatuan  proses  yag  satu  sama  lain  saling  berhubungan  dalam  rangka penyelenggaraan  fungsi  Negara (Sudirman,  2013) .  Perselisihan  yang  terjadi antara  Ombudsman  dengan  PTUN  seharusnya  menjadi  perhatian  bagi pemerintah/Negara  demi  terciptanya  keharmonisan  antar  lembaga  negara, Presiden  memiliki  kewenangan  sebagai  “ the  sovereigh  executive ”  untuk menjalankan  “ independent  power ”  dan  “ inheren  power ”,  serta  membangun separation  of  power dan  hubungan cheks  and  balances antar  lembaga  Negara (Eddyono,  2016) .  Upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan mempertemukan kedua lembaga dalam satu ruang diskusi untuk menemukan penyelesaian yang terbaik. Selain itu fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk PTUN, Mahkamah Agung  dapat mengatur lebih lanjut hal-hal  yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang  belum  cukup  diatur  dalam  Undang-undang  tentang  Mahkamah  Agung khususnya  terkait  gugatan  terhadap  lembaga  Negara  yang  memiliki  hak imunitas  yang  diberikan  Undang-Undang  seperti  Ombudsman  sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan,  baik  dalam  bentuk  Peraturan Mahkamah  Agung  maupun  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  sebagaimana diatur  dalam  UU  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  dan  UU  Mahkamah Agung.

## 4. KESIMPULAN
Batasan  hak  imunitas  Ombudsman  yaitu  pada  tugas  dan  wewenangnya. Terhadap gugatan di PTUN dimana tugas dan wewenang Ombudsman menjadi objek  gugatan,  Ombudsman  dapat  hadir  pada  tahap  pemeriksaan  persiapan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  UU  PTUN  yang  menyebutkan  bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa hakim wajib mengadakan untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Akan tetapi, penjelasan pada Pasal 10 UU Ombudsman  dapat menganulir hak imunitas Ombudsman dan memberikan ruang bagi Majelis Hakim PTUN untuk
memeriksa  dan  mengadili  Ombudsman  apabila  Ombudsman  melakukan pelanggaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  S.  (2015).  Implementasi  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Masalah-Masalah  Hukum , 44 (4),  503. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510
Ajie,  R.  (2016).  Batasan  Pilihan  Kebijakan  Pembentuk  Undang-Undang  (Open Legal  Policy)  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (2), 111–120.
Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia . 3 (2), 1–46.
Eddyono,  L.  W.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 7 (3), 1.
https://doi.org/10.31078/jk731
Hamilton,  R.  (2022).  Ukraine’s  Push  to  Prosecute  Aggression  Implications  for Immunity Ratione Personae and the Crime of Aggression. Case W. Res. J. Int’l L , 55 , 39–60.
Kusumaningrum, D. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kekebalan Dan Keistimewaan  Diplomatik  Kepada  Istri  Kepala  Negara  Menurut  Hukum Internasional . Universitas Islam Indonesia.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Perss.
Nazra,  W.  A.  (2021). Pengertian  Gugatan  dan  Bentuk  Gugatan  dan  Tuntutan  Di Pengadilan Tata Usaha Negara (pp. 1–10).
Nugroho, K. A. (2014). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak  Pidana  Penyimpanan  Bahan  Bakar  Minyak  Tanpa  Izin  Usaha Penyimpanan . Universitas Sebelas Maret.
Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1), 1– 20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
Putra, A. A., Asy’ari, H., & Hardjanto, U. S. (2016). Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegiatum. Diponegoro Law Review , 5 (2), 1–12.
Rahmatullah, I., & Akhdal, A. Y. (2015). Hak Imunitas Pimpinan KPK. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 2 (2), 411–422.
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2388
Vol. 6 No. 2 (2024)
Shiddiq, J. (2009). Objek Sengketa Tata Usaha Negara . Universitas Eka Sakti Padang. Sudirman.  (2013). Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial .
Universitas Brawijaya.
Susilo, A. B. (2013). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 2 (2), 291. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.291-308
Tjoneng, A., Narwastuty, D., & Salsabila, K. A. (2022). Diskursus Limitasi Hak Imunitas  Ahli  dalam  Konstruksi  Hukum  Nasional. Dialogia  Iuridica , 13 (2), 162–179.
Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. RESAM Jurnal Hukum , 5 (1), 40–56.
Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga. Jurnal  Dinamika Hukum , 14 (2), 216–226. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License