Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 85

## POLA KONFLIK AGAMA DI WILAYAH PLURAL: STUDI KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA JAMBI

## Abdul Halim
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: abdulhalim@uinjambi.ac.id

## Zaki Mubarak
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: zakimubarak@uinjambi.ac.id

## Abstract
Jambi  City  has  the  potential  for  social  conflict,  especially  religious conflict related to the establishment of houses of worship. The history of religious conflict in Indonesia notes that houses of worship have become a  source  of  potential  conflict  which  often  leads  to  destruction  and burning. Related  to  this,  it  is  necessary  to  make  efforts  to  prevent  this conflict  is  not  prolonged,  one  option  is  by  revitalizing  of  the  local cultural  wisdom  that  grows  in  each  region.  This  study  was  conducted using  a  qualitative  research  approach.  This  research  was  conducted  in Telanaipura,  Alam  Barajo,  and  Kotabaru  in  Jambi  City.  The  results  of this study found that as a pluralistic area, Jambi City was also not spared from the conflict of the establishment of places of worship that occurred in  three  regions,  but  was  not  prolonged.  The  pattern of  conflict  began with peaceful actions by Muslim communities against the construction of churches in Muslim-majority settlements. The conflict did not continue to  be  anarchic  because  the  local  wisdom  of  the  people  of  Jambi  City resolved  cases  through  consensus  with  tuo-tuo  tengganai,  traditional leaders,  and  religious  leaders  so  that  it  could be  resolved  by  traditional leaders, religious leaders and local governments Jambi City.
Keywords :  Religious  Conflict,  Conflict  Pattern,  Minority,  Pluralistic Area

## Abstrak
Kota  Jambi  memiliki  potensi  konflik  sosial,  khususnya  konflik  agama terkait  pendirian  rumah  ibadah.  Sejarah  konflik  agama  di  Indonesia mencatat  bahwa  rumah  ibadah  menjadi  salah  satu  sumber  konflik potensial  yang  seringkali  berujung  pada  perusakan  dan  pembakaran.
Terkait  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  upaya  agar  konflik  ini  tidak berkepanjangan,  salah  satunya  dengan  revitalisasi  kearifan  budaya  lokal yang  tumbuh  di  masing-masing  daerah. Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  mengambil  objek  lokasi  di Telanaipura, Alam Barajo, dan Kotabaru Kota Jambi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagai kawasan majemuk, Kota Jambi juga tak luput dari konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di tiga wilayah, namun tidak berkepanjangan. Pola konflik diawali dengan aksi damai masyarakat muslim  terhadap  pendirian  gereja  di  pemukiman  mayoritas  muslim. Konflik  tersebut  tidak  berlanjut  menjadi  anarkis  karena  kearifan  lokal masyarakat Kota Jambi menyelesaikan perkara melalui mufakat bersama tuo-tuo  tengganai,  tokoh  adat,  dan  tokoh  agama  sehingga  dapat diselesaikan  oleh  tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  pemerintah  daerah  di Kota Jambi.
Kata Kunci : Konflik Agama, Pola Konflik, Minoritas, Area Pluralistik

## Pendahuluan
Terjadinya  konflik  dalam  sebuah  tatanan  masyarakat  yang majemuk dan hidup di wilayah yang heterogen merupakan hal yang biasa  dan  seringkali  terjadi  khususnya  dalam  sejarah  kehidupan bermasyarakat. 1 Hal  ini  karena  secara  teoretik,  pluralitas  yang melekat pada sebuah wilayah berpotensi menyebabkan perpecahan atau  konflik  di  antara  masyarakat  yang  ada  di  dalamnya. 2 Negara seperti  Inggris  misalnya,  memiliki  sejarah  konflik  yang  panjang dengan  suku  bangsa Scot dan  suku  bangsa Welsh ,  begitu  juga dengan Perancis yang masih terus berkonflik dengan suku bangsa Breton.  Wilayah-wilayah  heterogen  di  Indonesia  juga  mengalami ‘efek’ dari predikat plural tersebut, sehingga banyak terjadi konflik yang  menimbulkan  kerusakan  yang  besar seperti konflik  Poso
1 Amos  Sukamto. Ketegangan  Antar  Kelompok  Agama  Pada  Masa  Orde  Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik . Jurnal Teologi Indonesia 1/1 (Juli 2013).
2 Novri  Susan. Sosiologi  Konflik:  Teori-Teori  Dan  Analisis. (Jakarta:  PT. Kencana Media Grup, 2019), 7.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 87
(1998-2001), 3 Sampit, Sambas Kalimantan Barat (1997,1999-2001), Maluku, Maluku Utara (1999), 4 dan konflik Aceh (1999-2005). 5
Di antara sekian banyak sumber konflik (suku, ekonomi dan politik),  agama  diyakini  merupakan  penyebab  pertentangan  sosial yang paling paradoks. 6 Konflik terbesar yang pernah terjadi terjadi dalam  sejarah  dunia  mencatata  bahwa  faktor  agama  merupakan pemicu  utamanya.  Sebagai  contoh  konflik  agama  yang menyebabkan  terjadinya  peperangan  hingga  berabad-abad  yakni konflik  antara  umat  Islam  dengan  Kristen  di  Eropa  yang  dikenal dengan perang Salib (1096-1271 M). 7
Agama sebagai salah satu sumber konflik memiliki beberapa sebab, yang menurut Ahmad Suedy pertentangan terkait pendirian tempat ibadah merupakan  penyebab utama terjadinya perselisihan sosial  di  ranah  agama  yang  tidak  jarang  berujung  perusakan  dan pembakaran  di  Indonesia. 8 Hal  ini  mengemuka  karena  eksistensi agama  di  tengah  masyarakat  direpresentasikan  melalui  wajah ganda. 9 Pada satu sisi, agama muncul dengan wajah positif melalui seperangkat moral dan nilai yang baik bagi para pemeluknya, akan tetapi  di  sisi  lainnya,  agama  mengemuka  dengan  wajah  negatif karena  menjadi  sumber  serangkaian  konflik  yang  terjadi  karena
3 Igneus  Alganih. Konflik  Poso  (Kajian  Historis  Tahun  1998-2001). Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 10, Agustus, 2016.
4 Jamin  Safi. Konflik  Komunal:    Maluku  1999-2000 .  Jurnal  Pendidikan  dan Sejarah, Volume 12 No. 2, Maret 2017.
5 Kasus ini dikategorikan sebagai kasus besar antara lain berdasarkan tingkat kekerasan  dan  pertentangan  yang  terjadi,  lama  waktu  terjadi  konflik,  jumlah korban jiwa dan kerusakan yang terjadi.
6 Andik  Wahyun  Muqoyyidin. Potret  Konflik  Bernuansa  Agama  di  Indonesia (Signifikansi  Model  Resolusi  Berbasis  Teologi  Transformatif). ANALISIS:  Jurnal  Studi Keislaman, 2013, Volume XII, No. 2, Desember 2012, 315-340.
7 Firdaus S.Yunus. Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya . Substantia,  Volume  16  Nomor  2,  Oktober  2014.  217-228.  Retrieved  from http://substantiajurnal.org.
8 Ahmad Suaedy. Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia. (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 247.
9 Charles Kimball. When Religion Becomes Evil . (USA: Harper Collins, 2008),
33.
kesalahfahaman  pemeluknya  dalam  memahaminya  dan  sikap ekslusifnya.  Eksistensi  agama  yang  berwajah  ganda  ini memunculkan  banyak  perdebatan  di  kalangan  ahli  dan  pemikir. Agama  diakui  sebagai  kebutuhan  mendasar  bagi  manusia,  karena tidak  pernah  ditemukan  dalam  sejarah  ada  masyarakat  yang  tidak beragama. 10
Dari  beberapa  konflik  yang  tejadi  seputar  rumah  ibadah, sebagian  besar  disebabkan  atas  penolakan  mayoritas  penganut agama  setempat  terhadap  rumah  ibadah  agama  minoritas  yang dibangun  di  lokasi  tersebut. 11 Selain  penolakan,  permasalahan rumah  ibadah  biasanya  disebabkan  argumen  mengenai  rencana pembangunan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan SKB 2 Menteri  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  dalam  Peraturan Bersama Menteri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah. 12
Menurut  catatan Center  for  Religious  and  Cross-cultural  Studies (CRCS)  Universitas  Gadjah  Mada,  pada  tahun  2008  termasuk  12 kasus  konflik  seputar  rumah  ibadah,  sementara  pada  tahun  2009 terdapat  18  kasus  dan  pada  tahun  2010  terdapat  39  kasus. 13
Sementara  menurut  data  Kompas.com  (08/01/2019),  sepanjang 2018  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  se-Indonesia  yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)  telah  menangani  15  kasus  terkait  pelanggaran  hak  atas kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  antara  lain  kasus  konflik rumah ibadah di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, 14 Konflik
10 Bustanuddin  Agus. Agama  dalam  Kehidupan  Manusia:  Pengantar  Antropologi Agama. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 33.
11 Firdaus  S.Yunus. Konflik  Agama  di  Indonesia:  Problem  dan  Solusi Pemecahannya .  Substantia,  Volume  16  Nomor  2,  Oktober  2014.  217-228.
Retrieved from http://substantiajurnal.org.
12 Kustini  Dkk. Efektivitas  Sosialisasi  PBM  No.9  dan  8  tahun  2006 .  (Jakarta:
CV. Prasasti, 2009), 49.
13 Zaenal  Abidin  Bagir,  Dkk. Laporan  Tahunan  Kehidupan  Beragama  di Indonesia Tahun 2008-2011 . (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011).
14 Konflik yang terjadi di Tanjung Balai Asahan ini bermula dengan adanya pembangunan dan peletakan Patung Buddha Amithaba di Vihara Tri Ratna yang
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 89
Aceh  Singkil, 15 Tolikara  Papua, 16 dan  konflik  rumah  ibadah lainnya. 17
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa  wilayah  yang memiliki  tingkat  pluralitas  tinggi  berpotensi  terjadinya  konflik. Kategori wilayah yang plural juga ada pada Kota Jambi, kota utama dan  paling  padat  di  Provinsi  Jambi.  Berdasarkan  pada  aspek geografis  dan  demografis,  Kota  Jambi  memiliki  luas  wilayah sebesar  205,38  km  dengan  delapan  kecamatan  dan  jumlah penduduk sebanyak 576.067 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 289.713  jiwa  dan  perempuan  sebanyak  286.354  jiwa  (BPS  Kota Jambi,  2019).  Berdasarkan  aspek  sosiologis,  komposisi  penduduk Kota Jambi berdasarkan etnis cukup beragam, mulai Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Minang, Bugis, Banjar, Arab, India dan China, meskipun  etnis  Melayu  menjadi  kelompok  mayoritas, 18 dan memeluk  beragam  agama,  seperti  Islam  (sebagai  mayoritas), Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu (BPS Kota Jambi, 2019). 19
Sejalan  dengan  konsepsi  pluralitas  menghasilkan  konflik, maka di Kota Jambi juga pernah terjadi konflik bernuansa agama. 20
Secara  historis  kronologis  berawal  dari  kehadiran  para  tokoh
dianggap warga Muslim Tanjung Balai mengganggu kenyamanan ibadah mereka. Kemudian terjadilah pembakaran Vihara yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2016 melibatkan  sentiment  budaya  (kultural)  (Hesni  Ismiati, Konflik  Antar  Warga  di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, Jurnal EmpirikaVol.2 No.1, Mei. 2017 ). 15 Mallia Hartani, Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2, Nomor 2, 2020.
16 Mohd. Rasyid, Peredam Konflik Agama: Studi Analisis Penyelesaian di Tolikara Papua 2015, Jurnal Afkaruna Vol. 13 No.1 Juni 2017.
17 https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18584911/ada-15- kasus-pelanggaran-hak-beragama-di-2018.
18 Lindayanty. Jambi  dalam  Sejarah  1500-1942 .  (Jambi:  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), 209.
19 Badan  Pusat  Statistik  (2019). Kota  Jambi  dalam angka  2019 .  Kota  Jambi:
BPS Kota Jambi.
20 Abdul Halim & Pahrudin, HM. The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi City. (Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.27, No.2, 2019). 353-374. DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.2.4358.
agama  Kristen  Batak  yang  datang  ke  daerah  Penyengat  Rendah Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi  pada  tahun  1980,  dalam konteks  bantuan  musibah  banjir.  Masyarakat  yang  menerima sembako, semuanya beragama Islam, diminta untuk menandatangani  lembaran  kertas  penerima  sembako.  Ironisnya, lembaran  tandatangan  penerima  sembako  ini  kemudian disalahgunakan  oleh  Kelompok  Tokoh  Agama  Kristen  Batak untuk  persyaratan  pendirian  balai  pertemuan  agama  Kristen  di daerah  tersebut,  sebagai  persyaratan  maupun  bukti  dukungan masyarakat  setempat.  Balai  pertemuan  ini  lama  kelamaan  disulap menjadi  gereja  yang  lokasinya  hanya  sekitar  300  meter  dari bangunan  masjid  masyarakat  setempat.  Tentu  kehadiran  rumah ibadat  Gereja  ini  direspon  penolakan  oleh  masyarakat  setempat yang  mayoritas  Muslim  yang  merasa  telah  diperdaya  dan  tidak pernah memberikan persetujuan. 21
Terkait dengan hal di atas, menarik untuk melihat bagaimana pola  konflik  agama,  terutama  terkait  dengan  pendirian  tempat ibadah  di  Kota  Jambi.  Sebagai  wilayah  paling  plural  di  Provinsi Jambi, Kota Jambi sangat berpotensi menimbulkan gesekan sosial di  tengah-tengah  masyarakat.  Apalagi  dikaitkan  dengan  pluralitas agama  Kota  Jambi  yang  menjadi  salah  satu  penyebab mengemukanya konflik, jika berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di berbagai wilayah plural di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk dapat melakukan deskripsi dan interpretasi secara detail agar mendapatkan  pemahaman  secara  holistik. 22 Jenis  penelitian  ini adalah penelitian studi kasus ( case study ), yaitu jenis penelitian yang dapat  diartikan  sebagai  suatu  pendekatan  untuk  mempelajari,
21 Secara  lebih  lanjut  dan  detail  kasus  pendirian  Gereja  di  Penyengat Rendah  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi  ini  akan  dibahas  pada  Bagian Pembahasan dengan pola penyelesaian konflik yang terjadi.
22 Amir  B.  Marvasti. Qualitative  Research  in  Sociology .  (London:  SAGE Publications, 2004), 7.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 91
menerangkan,  atau  menginterpretasikan  suatu  kasus  ( case )  dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. 23
Lebih  khusus  lagi,  penelitian  ini  adalah  penelitian  studi  kasus instrumental ( instrumental case study ) yang digunakan untuk meneliti suatu  kasus  tertentu  sehingga  dapat  disajikan  sebuah  perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. 24
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Jambi,  khususnya  terhadap tiga wilayah, yaitu: di Kelurahan Aur Duri Kecamatan Telanaipura kota Jambi, di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo kota  Jambi,  dan  di  Kelurahan  Kenali  Asam  Bawah  Kecamatan Kotabaru  Kota  Jambi.  Alasan  pengambilan  setting  lokasi  khusus tiga  daerah  di  Kota  Jambi  ini  adalah  bahwa  ketiga  wilayah  ini merupakan  daerah  terpadat  dan  paling  banyak  memiliki  tempat- tempat  ibadah  selain  masjid  di  Kota  Jambi.  Sebagaimana  yang disyaratkan  dalam  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan metode studi kasus, maka data dikumpulkan dari beberapa sumber, yaitu:  melalui  dokumen  dan  rekaman  arsip,  wawancara, pengamatan  langsung,  ( participant  observation )  dan  perangkat  fisik lainnya . 25 Data primer dari penelitian ini adalah dokumen dan arsip sejarah  pendirian  rumah  ibadah  di  Kota  Jambi,  dan  orang-orang yang menjadi key informan antara lain adalah Ketua Lembaga Adat Melayu  Kota  Jambi  dan  orang-orang  yang  berkaitan  langsung dengan  peristiwa  yang  terjadi.  Sebagai  upaya  menganalisis  data yang  sudah  didapatkan  dan  dikumpulkan,  maka  digunakan  teknik analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  melalui  tiga  cara,
23 J. W. Creswell. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing  Among Five Traditions (2nd  ed.).  Thousand  Oaks.  (London,  New  Delhi:  Sage  Publications,
2007).
24 Denzin  &  Lincoln. Handbook  of  Qualitative  Research (Dariyanto,  Badrus Samsul  Fata,  Abi,  &  John  Rinaldi,  Trans.  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2009). 301.
25 R.  K.  Yin. Studi  Kasus:  Desain  dan  Metode (M.  Djauzi  Mudzakir,  Trans.) (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004). 103-118.
92 | Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020
yaitu: reduksi data ( reducing data ), penyajian data ( displaying data ), dan penarikan kesimpulan atau drawing conclusion . 26

## Konsep Konflik
Berdasarkan  perspektif  etimologis,  konflik  berasal  dari bahasa  Latin  ‘Configere’  yang  diartikan  sebagai  saling  memukul, kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi ‘Conflict’. 27 Secara terminologis,  konflik  dipahami  oleh  banyak  kalangan  dalam beragam  pengertian.  Novri  Susan  misalnya,  mengartikan  konflik sebagai pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak  sehingga  terjadi  persinggungan, 28 sementara  Fisher memaknainya sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. 29
Adapun  Roxane  S.  Lulops  dan  Dudley  D.  Chan  mendefinisikan konflik  sebagai  dua  atau  lebih  reaksi  yang  bertentangan  terhadap suatu peristiwa, atau perbedaan antara dua individu, adanya saling permusuhan  antara  kelompok,  atau  adanya  suatu  masalah  yang harus  diselesaikan. 30 Pada  konteks  yang  sama,  Soekanto  (2003) memahami konflik sebagai interaksi sosial yang terjadi antara dua orang  (kelompok)  atau  lebih  yang  salah  satu  pihak  berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkannya atau membuatnya  tidak  berdaya. 31 Menurut  Wirawan,  konflik  adalah proses  pertentangan  yang  diekspresikan  di  antara  dua  pihak  atau lebih yang saling tergantung mengenai objek yang menjadi konflik, menggunakan  pola  perilaku  dan  interaksi  konflik  yang
26 M. B. Miles, & A. M. Huberman. Analisis data kualitatif. (Tjetjep Rohendi Rohidi, Trans.). (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 15-21.
27 Ida  Bagus  Wirawan,. Teori-Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma .  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 4.
28 Novri  Susan. Sosiologi  Konflik:  Teori-Teori  Dan  Analisis. (Jakarta:  PT.
Kencana Media Grup, 2019), xvii.
29 Simon Fisher, dkk. (2009). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk
Bertindak . (Jakarta: British Council, 2009), 4.
30 Roxane  S.Lulops,  and  Dudley  D.  Chan. Conflict  From  Theory  to  Action . (USA: Allyn & Bacon, 2000), 3.
31 Soerjono  Soekanto. Sosiologi:  Suatu  Pengantar ,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2013), 33.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 93
menghasilkan  keluaran  konflik. 32 Konflik  juga  dimaknai  sebagai relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan  dan  kemarahan,  baik  dinyatakan  secara  terbuka ataupun  tidak,  dalam  rangka  mencapai  keinginan  atau  tujuan masing-masing. 33
Karl  Marx,  Ralf  Dahrendorf,  George  Simmel,  dan  Lewis Coser  sebagai  tokoh-tokoh  utama  konflik  mengatakan  bahwa konflik  adalah  pertentangan  antara  satu  individu  dengan  individu lain,  atau  antara  satu  kelompok  dengan  kelompok  lain. 34
Sebetulnya,  konflik  dapat  dilihat  dari  dua  segi.  Dari  segi  positif, konflik  dapat  mendinamiskan  kelompok-kelompok  dalam masyarakat. Konflik dapat memacu bagi terjadinya kompetisi yang sehat, orang berupaya untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Konflik  bisa  menjadi  tahap  awal  perubahan  sosial.  Dari  segi negatif,  konflik  merupakan  salah  satu  masalah  yang  perlu  diatasi. Konflik  yang  sengit  dapat  memicu  perselisihan  dan  permusuhan yang  tajam,  yang  mengganggu  suasana  antar  kelompok  dalam masyarakat. 35
Oleh karena konflik di masyarakat merupakan sesuatu yang tidak  bisa  dielakkan,  maka  yang  perlu  diketahui  adalah  apakah konflik itu ada atau tidak ada, tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya,  dan  dalam  bentuk  apa  konflik  itu,  apakah menyangkut  masalah  fundamental  atau  isu-isu  sekunder, bertentangan tajam  atau sekadar perbedaan pandangan. Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan dari pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik, sedangkan
32 Ida  Bagus  Wirawan. Teori-Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma .  (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.
33 Rilus  A.  Kinseng. Konflik  Nelayan .  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia- Departemen  Sains  Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat  Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2014), 12.
34 Sindung  Haryanto. Spektrum  Teori  Sosial;  Dari  Klasik  Hingga  Postmodern . (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 15.
35 Doyle Paul Johnson. Teori Sosiologi Klasik dan Modern . (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 21.
kekerasan  konflik  menyangkut  alat  atau  sarana  yang  digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara  fisik.  Konflik  antar  kelompok  yang  menyangkut  masalah prinsip  dasar  ( fundamental )  akan  menimbulkan  pertentangan  antar kelompok yang lebih serius dibandingkan bila masalahnya sekadar bersifat sekunder atau dinilai tidak penting. 36
Sebagai  sebuah  fenomena  sosial,  kemunculan  konflik  tentu merupakan  dampak  dari  sesuatu  yang  menjadi  penyebabnya. Kalangan  sosiolog  menyebut  bahwa  faktor  utama  yang menyebabkan  terjadinya  konflik  adalah  perebutan  atas  sumber- sumber  kepemilikan,  status  sosial  dan  kekuasaan  yang  jumlahnya sangat  terbatas  dan  tidak  merata  dalam  masyarakat. 37 Terkait dengan  konteks  ini,  Fisher mengajukan  beberapa  teori  yang dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat.
1. Berdasarkan  Teori  Hubungan  Masyarakat,  terjadinya  konflik dalam masyarakat merupakan akibat dari polarisasi yang terus berlangsung  serta  ketidakpercayaan  ( untrust )  dan  permusuhan di  antara  kelompok  yang  berbeda  dalam  suatu  masyarakat. Atas  dasar  demikian,  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya konflik,  maka  yang  perlu  dilakukan  adalah  meningkatkan komunikasi  dan  pengertian  antara  kelompok-kelompok  yang mengalami  konflik  serta  meningkatkan  toleransi  agar masyarakat dapat saling menerima keragaman.
2. Teori  Negosiasi  Prinsip  beranggapan  bahwa  faktor  penyebab terjadinya  konflik  adalah  ketidakselarasan  dan  perbedaan pandangan  tentang  konflik  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya.  Sebagai  upaya  mengatasi  problem  ini,  maka  yang harus  dilakukan  adalah  memisahkan  sentimen-sentimen pribadi  dan  menegosiasikan  kepentingan  bersama  serta
36 Ibid.,
37 Adon  Nasrullah  Jamaludin. Agama  dan  Konflik  Sosial:  Studi  Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme  dan  Konflik  Antarumat  Beragama .  (Bandung:  Pustaka Setia, 2015), 2.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 95
berupaya  mencapai  kesepakatan  yang  menguntungkan  bagi kedua pihak yang berkonflik.
3. Menurut  Teori  Kebutuhan  Manusia,  konflik  merupakan dampak  dari  tidak  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  dasar manusia. Dengan demikian, pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengusahakan secara bersama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  dasar  dan  menghasilkan  pilihan-pilihan  alternatif untuk memenuhinya.
4. Teori  Identitas  mengatakan  bahwa  konflik  muncul  karena adanya  identitas  yang  terancam  yang  seringkali  disebabkan tidak  selesainya  problem-problem  yang  ada  di  masa  lalu. Dengan  demikian,  pencegahannya  dapat  dilakukan  dengan cara membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat dan membentuk rekonsiliasi.
5. Menurut  Teori  Kesalahpahaman  Antarbudaya,  faktor penyebab  munculnya  konflik  adalah  karena  ketidakcocokan dalam  cara-cara  komunikasi  di  antara  budaya  yang  berbeda. Sebagai  upaya  mencegahnya,  maka  yang  harus  dilakukan adalah  memperkenalkan  pengetahuan  budaya  pihak  lain, mengurangi  pelabelan  ( stereotype )  negatif  terhadap  pihak  lain,
mengefektifkan komunikasi antarbudaya.
6. Teori  Transformasi  mengatakan  bahwa  munculnya  konflik karena  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  sosial  yang  dialami oleh  suatu  kelompok  dalam  masyarakat.  Pencegahan munculnya  konflik  menurut  teori  ini  adalah  dengan  cara mengubah struktur yang menimbulkan ketimpangan tersebut, meningkatkan kerjasama berbagai pihak dan mengembangkan berbagai kegiatan yang bermaterikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian dan rekonsiliasi. 38
38 Simon  Fisher,  dkk. Mengelola  Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi  untuk Bertindak . (Jakarta: British Council, 2009), 8-9.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020

## Konsep Rumah Ibadah
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pendirian  rumah  ibadah merupakan bentuk ketaatan seorang manusia terhadap agama yang dianutnya.  Hal  ini  karena  rumah  ibadah  merupakan  kebutuhan setiap  umat  beragama  yang  menjadi  tempat  melaksanakan  ajaran agamanya. Apabila dibawa dalam konteks kebebasan beragama, hal ini  tentu  merupakan  hak  dan  kebebasan  dalam  mengekspresikan kebebasan  beragama.  Namun  demikian,  persoalannya  adalah pendirian  rumah  ibadah  bukan  semata-mata  berdirinya  sebuah bangunan ibadah agama tertentu, tetapi ada indikasi klaim jumlah pemeluk agama tertentu di sebuah wilayah. Jumlah pemeluk agama yang  banyak  salah  satunya  ditunjukkan  dengan  hadirnya  rumah ibadah.  Banyaknya  jumlah  pemeluk  agama  tertentu  di  sebuah wilayah dianggap sebagai keuntungan sosial bagi kalangan tertentu, apalagi jika dihadapkan pada masalah-masalah politik.
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, rumah ibadah adalah  bangunan  yang  memiliki  ciri-ciri  tertentu  yang  khusus digunakan  untuk  beribadat  bagi  para  pemeluk  masing-masing agama  secara  permanen,  tidak  termasuk  tempat  ibadat  keluarga. Islam  mengenal  masjid,  musholla,  langgar,  dan  surau  untuk menyebut  tempat  umat  Islam  melaksanakan  ajaran  agama, terutama untuk melaksanakan sholat lima waktu. Salah satu tujuan pendirian  rumah  ibadah  dalam  Islam  adalah  sebagai  sarana beribadah  dan  dalam  posisi  melakukan  ibadah,  umat  Islam  akan berkumpul dan berada di dalam masjid. 39 Dalam pandangan Islam, tempat  ibadah  (khususnya  masjid)  memiliki  posisi  yang  sangat strategis,  terutama  untuk  kegiatan-kegiatan  dakwah,  apalagi  jika memperhatikan  apa  yang  pernah  dipraktikkan  oleh  Nabi Muhammad  SAW  dan  para  sahabatnya.  Islam  tidak  mengenal pengkhususan  masjid,  karena  setiap  muslim  dapat  memasuki
39 Adon  Nasrullah  Jamaludin. Agama  dan  Konflik  Sosial:  Studi  Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme  dan  Konflik  Antarumat  Beragama .  (Bandung:  Pustaka Setia, 2015), 168.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 97
masjid  manapun  yang  diinginkannya  dan  memanfaatkan  fasilitas yang dimilikinya. 40
Kristen  (Katholik  dan  Protestan)  mengenal  gereja  sebagai tempat  mereka  melaksanakan  ajaran-ajaran  agama  yang  mereka anut.  Secara  terminologis,  gereja  dimaknai  sebagai  tempat  berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, bisa pula dipahami sebagai persekutuan,  organisasi  umat  Kristen  yang  sama  kepercayaan, ajaran,  dan  tata  caranya. 41 Di  Indonesia  terdapat  beberapa  jenis gereja yang pengelompokannya dilakukan berdasarkan empat aliran utama,  yaitu  Gereja  Katolik  Roma,  Gereja  Protestan,  Gereja Ortodoks dan Gereja Pantekosta.
Hindu  mengenal  Pura  sebagai  tempat  para  penganutnya untuk  melaksanakan  ibadat  atau  ajaran  agama  yang  mereka  anut. Secara  etimologis,  Pura  berasal  dari  kata  ‘Pur’  yang  berarti:  kota, benteng,  atau  kota  yang  berbenteng.  Ini  memang  sesuai  dengan realitasnya,  karena  Pura  yang  ada  memang  selalu  dikelilingi bangunan  yang  berbentuk  benteng  atau  tembok  atau  pagar  yang besar  dan  tinggi.  Pura  dibangun  sebagai  sarana  untuk  menggiring rasa  kedekatan  diri  pada  Tuhan,  untuk  memudahkan  konsentrasi pikiran karena di dalamnya simbol-simbol sinar kekuasaan Tuhan akan tersirat. 42 Adapun rumah ibadat agama lainnya adalah Vihara atau  Klenteng  yang  merupakan  tempat  ibadat  orang-orang  yang menganut ajaran agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Vihara merupakan  tempat  ibadat  dalam  agama  Buddha  yang  secara arsitektural  lebih  bernuasa  lokal,  sedangkan  Klenteng  sangat berkonotasi Tionghoa (China).
Pendirian  rumah  ibadah  di  Negara  yang  majemuk  seperti Indonesia  merupakan  sesuatu  yang  dilematis.  Satu  sisi  pendirian
40 Isma’il R. Al-Faruqi dan Al-Faruqi, Lois Lamya. Atlas Budaya Islam , terj.
Ilyas Hasan. (Bandung: Mizan, 1998), 185-186.
41 Adon  Nasrullah  Jamaludin. Agama  dan  Konflik  Sosial:  Studi  Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme  dan  Konflik  Antarumat  Beragama .  (Bandung:  Pustaka Setia, 2015), 175. 42 Ibid., 181.
rumah ibadah merupakan hak setiap warga negara sebagai bentuk implementasi ajaran agamanya, tetapi di sisi lain akan menimbulkan konflik  dengan  warga  negara  yang  lain.  Terkait  dengan  ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  dan  Nomor  8  Tahun  2006 tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah  di  Indonesia.  Dalam  SKB  ini diatur  bahwa  pendirian  rumah  ibadah  harus  mempertimbangkan pendapat  kepala  perwakilan  Departemen  Agama  setempat. Terdapat  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam mendirikan rumah ibadah, yaitu:
1. Keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah  penduduk  bagi  pelayanan  umat  beragama  yang bersangkutan,
2. Memenuhi  persyaratan  berupa  daftar  nama  dan  KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan dukungan masyarakat  setempat  paling  sedikit  60  orang,  rekomendasi tertulis  kepala  departemen  agama  kabupaten/kota,  dan rekomendasi  tertulis  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB).
Selain  syarat  di  atas,  berdasarkan  SKB  Menteri  tentang Pembangunan  Rumah  Ibadah  di  atas  juga  mensyaratkan  bahwa hak  pembangunan  rumah  ibadah  ini  hanya  berlaku  bagi  agama- agama  yang  telah  diakui  secara  sah  oleh  negara  Indonesia  secara konstitusional. Artinya bahwa agama yang tidak diakui oleh negara seperti  halnya  Ahmadiyah  tentu  akan  sangat  sulit  atau  bahkan dapat  dikatakan  tidak  akan  memperoleh  izin  untuk  membangun rumah ibadah di Indonesia. 43

## Kronologis Konflik Rumah Ibadah di Kota Jambi
Sebagaimana  disampaikan  sebelumnya  bahwa  pluralitas agama sebuah wilayah berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal
43 Caveat, Freedom  of  Religion  in  Indonesia:  Multiple  Choicesnot  Short  Answers, Indonesian Monthly Human Rights Analysis. (09/ II, February 2010), 4.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 99
ini  karena  masing-masing  agama  cenderung  ingin  mendominasi kehidupan  masyarakat  melalui  implementasi  ajaran  agamanya. Rumah  ibadah  yang  menjadi  tempat  pelaksanaan  ajaran-ajaran agama  menjadi  sumber  konflik  utama  dalam  konflik  agama. Fenomena ini tentu saja dapat dilihat dari beragam perspektif yang salah  satunya  menyatakan  bahwa  rumah  ibadah  menjadi  simbol komposisi  penduduk  dan  dominasi  kekuasaan.  Semakin  banyak rumah  ibadah  mengindikasikan  komposisi  penduduk  yang  besar pemeluk  agama  tertentu.  Jadi  tidak  mengherankan  jika  banyak terjadi  konflik  mengenai  pendirian  tempat  ibadah  di  berbagai wilayah Tanah Air.
Pada konteks dominasi pluralitas yang menyebabkan konflik pendirian  rumah  ibadah,  apa  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  sebagai wilayah  majemuk  juga  mengemuka  dengan  hal  yang  sama. Sebagaimana  diketahui  bahwa  pada  awalnya  Kota  Jambi  dikenal sebagai  tempat  pelabuhan  ekspor  bagi  produk-produk  daerah pedalaman  Minangkabau,  seperti  emas,  lada  dan  produk  hutan Jambi  sendiri.  Pada  tahun  1942,  seiring  dengan  peralihan kekuasaan ke Kolonial Belanda 44 yang memperkenalkan karet dan minyak  bumi,  maka  Kota  Jambi  berubah  menjadi  tempat pelabuhan  ekspor  produk-produk  dari  Jambi  sendiri,  terutama karet.  Akibatnya,  perekonomian  Kota  Jambi  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dibandingkan  di  masa-masa sebelumnya.  Keadaan  ini  tentu  tidak  hanya  berdampak  pada kesejahteraan masyarakat Kota Jambi, tetapi juga berimplikasi pada derasnya  arus  pendatang  yang  masuk.  Sehingga  demografi penduduk  Kota  Jambi  berdasarkan  etnis  cukup  beragam,  mulai Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Minang, Bugis, Banjar, Arab, India dan China, dan etnis Melayu. 45
44 Benny  Agusti  Putra. Sejarah  Melayu  Jambi  dari  Abad  7  Sampai  Abad  20.
Jurnal  Tsaqofah  &  Tarikh,  Vol.  3,  No.  1,  Januari-Juni,  2018.  Lihat  juga https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html.
45 Lindayanty. Jambi  dalam  Sejarah  1500-1942 .  (Jambi:  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), 209.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020
Meskipun  terdiri  dari  beragam  etnis  atau  dikenal  sebagai masyarakat  majemuk,  namun  sepanjang  sejarahnya  belum  pernah terjadi konflik horizontal di Kota Jambi. 46 Secara teoretik memang dikatakan bahwa pluralitas yang melekat pada sebuah bangsa atau wilayah berpotensi menyebabkan perpecahan atau konflik di antara masyarakat  yang  ada  di  dalamnya. 47 Tidak  hanya  dari  sisi  etnis, keragaman dari aspek agama juga melekat pada Kota Jambi. Secara umum  dapat  dikatakan  bahwa  sebagai  ibukota  sekaligus  juga sebagai  miniatur  provinsi,  penduduk  Kota  Jambi  menganut beragam agama, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu.  Penting  untuk  menjadi  catatan  laina  adalah  bahwa etnis  Melayu  yang  menjadi  mayoritas  di  Kota  Jambi  adalah penduduk Muslim.
Secara  historis,  Kota  Jambi  walaupun  belum  pernah  terjadi konflik  horizontal,  konflik-konflik  kecil  masih  terjadi,  terutama terkait  dengan  pendirian rumah  ibadah  agama  yang  dikategorikan minoritas  di  Kota  Jambi.  Konflik  antara  agama  Islam  dengan agama  Kristen,  khususnya  Katholik,  di  Kota  Jambi  terjadi  seiring dengan  diperolehnya  kemerdekaan  Indonesia.  Pasca  Tahun  1945, para  pejuang  kemerdekaan  menilai  kehadiran  orang-orang  asing sebagai penjajah atau lawan, termasuk orang-orang Kristen akibat dari penjajah Belanda yang menyebarkan ajaran agamanya di Jambi dan  Indonesia  secara  umum.  Agama  Kristen  dianggap  sebagai bagian  dari  Belanda  karena  disokong  penuh  selama  masa penjajahan,  sehingga  harus  pula  angkat  kaki  dari  Bumi  Pertiwi. Ketika  mendengar  kondisi  menyedihkan  di  Tanah  Air,  Pastor Hoogeboom  yang  sedang  berada  di  Malaysia  segera  kembali  ke Jambi  awal  1949.  Hoogebom  berusaha  mencegah  para  pejuang kemerdekaan yang akan mengambil alih dan menguasai tanah dan bangunan  yang  sudah  dimiliki  misi  sebelum  perang.  Hoogebom
46 Ibid., 6.
47 Nasikun. Sistem Sosial Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 8.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 101
meyakinkan  para  pejuang  dan  Pemerintah  Indonesia,  bahwa  Misi Katolik tidak identik dengan Pemerintah Belanda. 48
Terkait  dengan  konflik  pendirian  rumah  ibadah,  konflik pertama terjadi pada tahun 1957 ketika Pastor Hoogeboom mulai merintis gereja di lokasi baru. Izin pembangunan gereja baru yang permanen  diperoleh  dari  Wali  Kota  R  Soedarsono  dengan  surat izin bangunan (Bouvergunning) Nomor 191/5/57 tanggal 7 Oktober 1957.  Namun  demikian,  Wali  Kota  Jambi  memerintahkan penundaan  sementara  karena  sedang  ada  peninjauan  kembali rencana tata ruang kota. Penundaan itu disampaikan melalui surat Nomor  4630  tanggal  25  November  1957.  Saat  itu,  partai  politik mempunyai  peran  dalam  pemberian  izin  pendirian  rumah  ibadat. Hanya  satu  partai—dari  sembilan  partai  politik  yang  diakui pemerintah—yaitu Masyumi, yang tidak bersedia memberikan izin pendirian  gereja  yang  permanen.  Namun,  atas  kegigihan  Pastor Hoogeboom, pembangunan gereja bisa dilanjutkan. Atas kebaikan Gubernur  Yusuf  Singadikane,  seluruh  partai  bersedia  menyetujui, dan  Gubernur  memberikan  izin  pendirian  gereja  yang  permanen. Dengan  mendapatkan  izin  tersebut,  Pastor  Hoogebom  semakin bersemangat mencari dana dari para donatur. Pada akhirnya, gereja selesai  dibangun  dan  diresmikan  oleh  Uskup  Palembang,  Mgr. Yosef Soudant, SCJ pada 12 Juli 1964. Itulah gereja di Jalan Raden Mattaher yang tetap megah berdiri sampai sekarang. 49

## Pola Konflik Pendirian Tempat Ibadah di Kota Jambi
Studi  mengenai  pola  konflik  keagamaan  merupakan  kajian yang luas dan menyangkut banyak aspek, yaitu jenis konflik, tingkat
48 Aulia Kristina dan Ulul Azmi. Gereja Katolik ST. Teresia Kota Jambi 1935- 2011. Jurnal  Ilmiah  Istoria,  Vol.3,  No.1,  April,  2019.  Lihat  Juga https://www.parokiteresiajambi.com/sejarah-gereja/  ( Sejarah  Gereja  ST.  Teresia Jambi . 49 https://www.parokiteresiajambi.com/sejarah-gereja/  ( Sejarah  Gereja  ST. Teresia  Jambi .  Lihat  juga  https://recisfmmjambi.com/profil/detail/1/sejarah,
dan
http://wikimapia.org/19966188/id/Sekolah-Xaverius-Jambi-Ta-Tong- Hsieh-Hsiao.
102 | Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020
atau frekuensi konflik, perkembangan dan persebaran konflik, isu penyebab konflik, pelaku, dan dampak yang ditimbulkan konflik. 50
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Takdir, pola-pola konflik agama yang terjadi di Indonesia sebagian besar mengarah pada dua jenis insiden, yaitu aksi damai berupa protes tanpa pertikaian dan aksi  kekerasan  berupa  tindakan  yang  berakibat  pada  jatuhnya korban  jiwa  manusia  atau  kerugian  harta  benda. 51 Adapun Muqoyyidin  membagi  pola  konflik  antar  umat  beragama  di Indonesia  menjadi  tiga  pola  besar; Pertama, konflik  antar  umat beragama  yang  berbeda,  contoh:  kasus  pelarangan  pembangunan tempat  ibadah. Kedua, konflik  antar  satu  umat  agama  dengan kelompok  yang  dicap  sebagai  kelompok  sesat,  contoh:  kasus kekerasan  terhadap  kelompok  Ahmadiyah. Ketiga, konflik  inter umat beragama yang berbeda dalam pemahaman, contoh: konflik antar aliran sunni dan syi’i. 52
Terkait  dengan  pendirian  rumah  ibadah  di  Kota  Jambi sebagai salah satu wilayah plural di Provinsi Jambi, pola terjadinya konflik  menyangkut  aspek  isu  penyebab  konflik  serta perkembangan  dan  persebarannya . Salah  satu  konflik  pendirian rumah  ibadah  di  Kota  Jambi  adalah  penyegelan  Gereja  Huria Kristen  Batak  Protestan  (HKBP)  Syalom  Aurduri  di  Penyengat Rendah,  Jambi.  Kejadiannya  berawal  dari  kehadiran  para  tokoh agama  Kristen  Batak  yang  datang  ke  daerah  Penyengat  Rendah Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi  dengan  modus  pemberian sembako  untuk  masyarakat  pada  tahun  1980,  dalam  konteks bantuan  musibah  banjir  ketika  itu.  Masyarakat  yang  menerima sembako,  semuanya  beragama  Islam,  menandatangani  lembaran kertas  penerima  sembako.  Selanjutnya,  tanpa  sepengetahuan masyarakat,  lembaran  tandatangan  penerima  sembako  tersebut
50 Muhammad Takdir. Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial . Ri’ayah, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017, 45-64.
51 Ibid., 54.
52 Andik  Wahyun  Muqoyyidin, Potret  Konflik  Bernuansa  Agama  di  Indonesia (Signifikansi  Model  Resolusi  Berbasis  Teologi  Transformatif), ANALISIS:  Jurnal  Studi Keislaman, 2013, Volume XII, No. 2 Desember 2012, 315-340.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 103
disalahgunakan  oleh  Kelompok  Tokoh  Agama  Kristen  Batak untuk  persyaratan  pendirian  balai  pertemuan  agama  Kristen  di daerah  tersebut,  sebagai  persyaratan  maupun  bukti  dukungan masyarakat setempat. Sebelumnya, di lokasi yang sama, juga telah didirikan  Taman  Kanak  Kanak  (TK)  Pelangi  untuk  anak-anak Kristiani yang merupakan embrio awal dari balai pertemuan yang akan didirikan tersebut. Balai pertemuan ini lama kelamaan disulap menjadi  gereja  yang  lokasinya  hanya  sekitar  300  meter (menyeberangi  jalan  besar  utama  Aurduri)  dari  bangunan  Masjid masyarakat  setempat.  Masyarakat  setempat  menolak  kehadiran Gereja  yang  berdiri  di  wilayah  pemukiman  masyarakat  yang beragama  Islam  sehingga  menyebabkan  konflik.  Meski  demikian, konflik  tersebut  tidak  melahirkan  anarkisme  ataupun  bentuk tindakan  kekerasan  lainnya  terhadap  minoritas  pengguna  Gereja tersebut. Kearifan lokal melalui seloko adat menjadikan kebiasaan masyarakat  Melayu  di  Kota  Jambi  menyelesaikan  perkara  melalui mufakat  bersama  tokoh  agama  dan  tokoh  adat  yang  kemudian memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  setempat  agar mengadukan persoalan tersebut ke pihak berwenang yakni lembaga adat dan pemerintah. Kasus ini pun akhirnya sampai ke Pengadilan Jambi  bahkan  sampai  ke  Mahkamah  Agung  yang  menyeret  pihak Pemerintah Daerah ke ranah hukum tersebut dengan penyelesaian bahwa  gereja  tersebut  tidak  memiliki  izin  sehingga  aktivitas peribadatan  di  gereja  tersebut  dipindahkan  ke  gereja  lain  yang sudah  mendapatkan  izin  dari  pemerintah.  Namun  demikian, sampai hari ini bangunan Gereja tersebut masih berdiri kokoh dan baik, tidak satu pun masyarakat setempat yang berupaya melakukan pengrusakan dan atau semacamnya. 53
Kasus  konflik  pendirian  gereja  kedua  di  Kota  Jambi  terjadi pada  tahun  1993  di  Simpang  Tanyo,  kawasan  Simpang  Rimbo, Kecamaran Alam Barajo. Kejadiannya berawal dari pembangunan
53 Wawancara  peneliti  dengan  tokoh  adat  Kota  Jambi,  Datuk  Azra’i Albasyari ( Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi), LAM Kota Jambi, Kamis, 12 November 2020.
gereja  oleh  beberapa  orang  Kristen  beretnis  Batak  pada  sebidang tanah di wilayah yang dihuni oleh mayoritas muslim Jawa, Sunda, Bugis,  dan  Melayu  Jambi,  tetapi  kebanyakan  tanah  di  lokasi tersebut  dimiliki  oleh  orang  Melayu  Jambi  (Seberang  Kota).  Pada awalnya,  keberadaan  gereja  ini  diprotes  oleh  orang-orang  Melayu yang kemudian diikuti pula oleh orang-orang Jawa. Sampai saat ini, kasus  pembangunan  gereja  ini  belum  ditindaklanjuti  oleh Pemerintah  Kota  Jambi  selaku  pihak  yang  berwenang  menangani masalah  ini.  Meski  mereka  yang  protes  terus  melakukan  aksi penolakannya,  tetapi  masih  tetap  dalam  koridor  menunggu jawaban dari pihak berwenang. Para tuo-tuo tengganai 54 setempat terus  melakukan  arahan  agar  tetap  bersabar  dan  menahan  diri untuk tidak melakukan hal-hal seperti pengrusakan, kekerasan dan sebagainya. Aktivitas peribadatan di gereja ini masih terus berjalan tanpa ada gangguan dan ancaman dari pihak mayoritas Muslim. 55
Konflik  ketiga  terkait  pendirian  rumah  ibadah  Kristen  di Kota Jambi terjadi di kawasan Jalan Lingkar Barat yang termasuk dalam  wilayah  Kotabaru  yang  berlangsung  sejak  tahun  1990. Kejadiannya  berawal  dari  pembelian  tanah  milik  orang-orang Melayu di kawasan ini yang dilakukan oleh sejumlah orang beretnis Batak  dengan  harga  yang  cukup  mahal.  Pada  awalnya,  pemilik tanah  tidak  tahu  kalau  di  kawasan  tersebut  akan  dibangun  gereja, sehingga  mereka  tidak  mempermasalahkan  kegiatan  pembelian tersebut. Akan tetapi, setelah tahu bahwa pembelian tanah mereka digunakan  untuk  pembangunan  gereja,  maka  merekapun  protes karena kawasan tersebut merupakan pemukiman yang dihuni oleh mayoritas muslim. Tidak ingin protes warga ini berlarut-larut yang tentu  saja  menghambat  aktifitas  peribadatan  gereja,  beberapa
54 Tuo-tuo Tengganai adalah istilah untuk para  orang-orang yang dituakan dalam  daerah  setempat  di  Kota  Jambi.  Tuo-tuo  tengganai  menjadi  rujukan dalam  permasalahan  adat  dan  dimintai  pendapat  dan  suaranya  dalam memutuskan perkara yang terjadi di Kota Jambi.
55 Wawancara  peneliti  dengan  tokoh  adat  Kota  Jambi,  Datuk  Azra’i Albasyari ( Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi), LAM Kota Jambi, Kamis, 12 November 2020.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 105
oknum  pengurus  gereja  berinisiatif  menawarkan  sejumlah  uang kepada  warga  agar  tidak  melanjutkan  protesnya.  Tawaran  ini diterima  oleh  sebagian  warga.  Sebagian  lagi  tetap  melakukan penolakan dan protes meski jumlah mereka kian berkurang. Di sisi lain,  pihak  pengurus  gereja  Gregorius  Agung,  secara  diam-diam melakukan  loby  dan  penyelesaian  pengurusan  persyaratan pendirian  gereja  tersebut.  Akhirnya  izin  pendirian gereja  di  lokasi jalan  Lingkar  Barat  Kenali  Asam  Bawah  inipun  dikeluarkan. Mendengar  informasi  ini,  kelompok  Muslim  Melayu  yang  protes dan  melakukan  penolakan  sebelumnya,  mulai  menarik  diri  dan akhirnya mengalah. 56
Tidak  berlanjutnya  konflik-konflik  agama  terkait  pendirian rumah  ibadah  di  Kota  Jambi  ini  menjadi  pertikaian  besar  yang memakan  korban  patut  mendapatkan  apresiasi  dari  segenap komponen  masyarakat.  Hal  ini  karena  secara  sosiologis,  Kota Jambi  merupakan  wilayah  plural  yang  penduduknya  terdiri  dari beragam  agama  (Islam,  Kristen,  Katholik,  Hindu,  Budha  dan Khong  Hu  Chu)  dan  suku  (Melayu,  Batak,  Palembang,  Jawa, Buddha,  Madura,  China,  Arab,  India).  Pluralitas  sebuah  wilayah tentu saja berpotensi terjadinya konflik, sebagaimana yang banyak terjadi beberapa negara dan daerah yang masyarakatnya plural.

## Penutup
Sebagai wilayah plural, Kota Jambi termasuk dalam wilayah yang  berpotensi  terjadinya  konflik  agama,  khususnya  terkait pendirian  tempat  ibadah.  Terdapat  tiga  kasus  konflik  pendirian rumah  ibadah  yang  pernah  terjadi  di  Kota  Jambi,  yaitu  di Kotabaru,  Alam  Barajo  dan  Telanaipura.  Pola  konfliknya  adalah aksi damai yang dilakukan oleh kalangan masyarakat muslim terkait
56 Menurut  tokoh  adat  Kota  Jambi,  Datuk  Azra’i  Albasyari  ( Ketua Lembaga  Adat  Melayu  Kota  Jambi) ,  membenarkan  bahwa  mereka  para pendemo sudah bisa menerima keberadaan gereja dan tidak akan melakukan aksi boikot  atau  semacamnya.  Mereka  tidak  mau  ribut.  Tetapi  mereka  menitipkan catatan agar pihak gereja tidak melakukan penyebaran agama di sekitar lokasi.
pendirian  gereja  di  pemukiman  yang  dihuni  oleh  penduduk mayoritas  beragama  Islam.  Konflik  tidak  berujung  pada  tindakan anarkis karena difasilitasi oleh pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama Kota Jambi.

## Daftar Pustaka
Al-Faruqi,  Isma’il  R.  dan  Al-Faruqi,  Lois  Lamya. Atlas  Budaya Islam , terj. Ilyas Hasan. (Bandung: Mizan, 1998).
Alganih,  Igneus. Konflik  Poso.  (Kajian  Historis  Tahun  1998-2001). Jurnal Criksetra, Volume 5, Nomor 10, Agustus, 2016.
Amsal,  Bakhtiar. Filsafat  Agama,  Wisata  Pemikiran  dan  Kepercayaan Manusia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
Agus,  Bustanuddin. Agama  dalam  Kehidupan  Manusia:  Pengantar Antropologi  Agama .  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2006).
Badan  Pusat  Statistik. Kota  Jambi  dalam Angka  2019 .  Kota  Jambi:
BPS Kota Jambi, 2019.
Bagir, Zaenal Abidin dkk.. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di  Indonesia  Tahun  2008-2011.  (Yogyakarta:  CRCS  UGM, 2011).
Caveat,  Freedom  of  Religion  in  Indonesia:  Multiple  Choicesnot Short Answers, Indonesian Monthly Human Rights Analysis.
(09/ II, February 2010).
Creswell,  J.  W.. Qualitative  Inquiry and  Research  Design:  Choosing Among  Five Traditions (2nd  ed.).  Thousand  Oaks,  (London, New Delhi: Sage Publications, 2007).
Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln  Y.  S.. Handbook of  Qualitative  Research (Dariyanto,  Badrus  Samsul  Fata,  Abi,  &  John  Rinaldi, Trans.).  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2009.  (Original  work published 2000).
Fisher,  Simon  dkk..  Mengelola  Konflik:  Ketrampilan  dan  Strategi Untuk Bertindak, (Jakarta: British Council, 2009).
Halim, Abdul & HM, Pahrudin. The role of Local Wisdom as Religious Conflict  Resolution  in  Jambi  City .  Walisongo:  Jurnal  Penelitian
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 107
Sosial  Keagamaan,  Vol.  27,  No.  2  (2019).  353-374.  DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.2.4358.
Hartani, Mallia. Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2, Nomor 2, 93- 99.
Haryanto,  Sindung. Spektrum  Teori  Sosial;  Dari  Klasik  Hingga Postmodern , (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012).
Ismiati,  Hesni.  Konflik  Antar  Warga  di  Tanjung  Balai  Asahan Sumatera Utara, Jurnal EmpirikaVol.2 No.1, Mei. 2017.
Jamaludin,  Adon  Nasrullah.  Agama  dan  Konflik  Sosial:  Studi
Kerukunan  Umat  Beragama,  Radikalisme  dan  Konflik Antarumat Beragama. (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
Johnson,  Doyle  Paul. Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern .  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
Kimball, Charles. When Religion Becomes Evil , (USA: Harper Collins, 2008).
Kinseng,  Rilus  A.. Konflik  Nelayan ,  (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia-Departemen Sains Komunikasi dan
Pengembangan  Masyarakat  Fakultas  Ekologi  Manusia Institut Pertanian Bogor, 2014).
Kustini dkk.. Efektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006. (Jakarta: CV. Prasasti, 2009).
Kristina, Aulia dan Azmi, Ulul. Gereja Katolik ST. Teresia Kota Jambi 1935-2011. Jurnal Ilmiah Istoria, Vol.3, No.1, April, 2019.
Lindayanty. Jambi  dalam  Sejarah  1500-1942 .  Jambi:  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013.
Lulops,  Roxane  S.  and  Dudley  D.  Chan. Conflict  from  Theory  to Action . (USA: Allyn & Bacon, 2000).
Marvasti, Amir B.. Qualitative Research in Sociology . (London: SAGE Publications, 2004).
Miles, M. B., & Huberman, A. M.. Analisis Data Kualitatif (Tjetjep Rohendi  Rohidi,  Trans.).  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press, 1992. (Original work published 1984).
Muqoyyidin,  Andik  Wahyun. Potret  Konflik  Bernuansa  Agama  di Indonesia  (Signifikansi  Model  Resolusi  Berbasis  Teologi Transformatif), ANALISIS:  Jurnal  Studi  Keislaman,  2013, Volume XII, No. 2 Desember 2012, 315-340.
Nasikun. Sistem Sosial Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
Putra, Benny Agusti. Sejarah Melayu Jambi dari Abad 7 Sampai Abad
20. Jurnal  Tsaqofah  &  Tarikh,  Vol.  3,  No.  1,  Januari-Juni, 2018.
Rasyid,  Mohd.  Peredam  Konflik  Agama:  Studi  Analisis Penyelesaian  di  Tolikara Papua  2015,  Jurnal  Afkaruna,  Vol. 13 No.1 Juni 2017.
Safi, Jamin. Konflik Komunal: Maluku 1999-2000 , Jurnal Pendidikan dan Sejarah, Volume 12 No. 2, Maret 2017, 33-44.
Susan, Novri. Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis. (Jakarta: PT.
Kencana Media Grup, 2019).
Sukamto, Amos. Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde  Lama  Sampai  Awal  Orde  Baru:  Dari  Konflik Perumusan  Ideologi  Negara  Sampai  Konflik  Fisik,  Jurnal Teologi Indonesia 1/1 (Juli 2013), 25-47.
Soekanto,  Soerjono. Sosiologi:  Suatu  Pengantar .  (Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada, 2013).
Suaedy, Ahmad. Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu  Penting  di  Indonesia.  (Jakarta:  The  Wahid  Institute, 2007).
Takdir,  Muhammad.  Identifikasi  pola-pola  konflik  agama  dan sosial. Ri’ayah, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017. 45-64.
Wirawan, Ida Bagus. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Yin,  R.  K.. Studi  Kasus:  Desain  dan  Metode (M.  Djauzi  Mudzakir, Trans.)  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2004.  (Original work published 1996).
Yunus, Firdaus S.. Konflik agama di Indonesia: problem dan solusi pemecahannya. Substantia, Vol. 16 No.2, Okotber 2014. 217- 228. Retrieved from http://substantiajurnal.org.
Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2020 | 109
https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18584911/ada- 15-kasus-pelanggaran-hak-beragama-di-2018.
https://www.parokiteresiajambi.com/sejarah-gereja/( Sejarah Gereja ST. Teresia Jambi.
https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html. http://wikimapia.org/19966188/id/Sekolah-Xaverius-Jambi-Ta- Tong-Hsieh-Hsiao.
https://recisfmmjambi.com/profil/detail/1/sejarah.