## JURNAL PENDIDIKAN GEOGRAFI
MEMBANGUN SINERGI PENDIDIKAN AKADEMIK (S1) DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
Epon Ningrum Jurusan Pendidikan Geografi, FPIPS UPI email: epon.ningrum@yahoo.com

## ABSTRAK
Kualitas pendidikan terus diupayakan, di antaranya melalui peningkatan profesionalitas guru. Guru profesional dihasilkan melalui pendidikan akademik (S1) dan PendidikanProfesi Guru (PPG). Untuk itu, dipandang penting membangun sinergi kedua lembaga pendidikan  tersebut melalui kajian tentang kurikulum, sarana prasarana, sumberdaya manusia, dan program pengalaman lapangan,untuk menghasilkan guru yang memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi dan sertifikat pendidik. Kajian dilakukan terhadap tiga jurusan, yakni: Jurusan Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Sejarah, dan Jurusan pendidikan Kewarganegaraan. Responden: pimpinan jurusan, dosen, guru, dan mahasiswa. Instrumen penelitian: dokumentasi, angket, dan pedoman wawancara. Analisis data secara deskriptif.Struktur dan isi kurikulum pendidikan akademik (S1) belum memiliki relevansi dan kontinyuitas dengan kurikulum pendidikan profesi guru (PPG). Kualifikasi akademik, persyaratan administrasi dosen pada pendidikan akademik dan guru pamong belum memiliki daya dukung optimal bagi pelaksanaan PPG. Sarana prasarana pada pendidikan akademik belum memiliki daya dukung optimal bagi workshop Subject Spesific Pedagogy (SSP). PPL-S1 dan PPL-PPG terdiri atas tiga tahapan kegiatan yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Terdapat komponen yang sama yaitu: dosen pembimbing, mahasiswa, guru, penguji, ujian, sekolah mitra, dan kelulusan, sedangkan komponen yang berbeda adalah prosedur pelaksanaan, supervisor, penguji, dan penilaian. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan sarana prasarana, dan PPL pada pendidikan S1 bagi efisiensi dan efektivitas PPG. Kata kunci: pendidikan akademik, pendidikan profesi guru.

## PENDAHULUAN
Kemajuan suatu bangsa dan negara ditandai oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara internal maupun pada tataran global.Upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut telah, sedang, dan akan terus dilakukan.  Landasan yuridis formal pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Guru merupakan salah satu faktor penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Guru dituntut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik bagi tercapainya standar proses dan standar kompetensi lulusan. Standar kualifikasi akademik dicapai melalui pendidikan akademik (S1) yang dinyatakan
Gea, Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2012, halaman 61-70 50
dengan gelar sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Standar kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sedangkan sertifikat pendidik diperoleh melalui pendidikan profesi guru (Permendiknas No. 8 Tahun 2009; Permendiknas No. 9 Tahun 2010).
Tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu di potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara  yang demokratis serta bertanggung jawab.Sedangkan tujuan khusus adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian.
Kompetensi guru dalam melakukan penelitian adalah  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memecahkan masalah pembelajaran melalui refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah suatu kajian sistematis dalam memecahkan masalah pembelajaran melalui tindakan reflektif dan kolaboratif untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran (Ningrum; 2009: 16).
Kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan  program praktik profesi lapangan adalah komponen esensial dan pendukung pendidikan akademik dan PPG. Menurut Syaodih (1996:7), kurikulum adalah suatu sistem yang menyangkut segala kebijakan terkait dengan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaannya agar kurikulum tetap dinamis. Selanjutnya dikemukakan lima prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas.
Menurut Sanjaya (2008: 4), secara konsepsional kurikulum memiliki tiga dimensi yakni: mata pelajaran, pengalaman belajar, dan perencanaan program pembelajaran. Dimensi kurikulum sebagai mata pelajaran berorientasi pada isi pelajaran (content oriented), sedangkan sebagai pengalaman belajar berorientasi kepada proses belajar yang dilakukan oleh siswa (student oriented). Seperti dikemukakan Lee (2005): “..... those experiences of the child which the school in any utilizes or attempt to impluences”. Kurikulum sebagai program pembelajaran berisi tentang petunjuk belajar dan hasil yang diharapkan. Menurut Taba dalam Sanjaya (2008): “A curriculum is a plan for learning: therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of a curriculum”.
Sumber daya pendidikan terdiri atas sumber dayamanusia dan sarana prasaran (UU No. 20 Tahun 2003; UURI No. 14 tahun 2005). Peranan pendidikan di dalam pembangunan nasional memasuki era masyarakat serba terbuka sangat penting, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas lulusan, mengakses sumber-sumber informasi, dan sistem pembelajaran (Tilaar: 1996: 14).Mengingat peran guru begitu penting, maka guru dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, baik yang menyangkut kemampuan membimbing, mengajar dan melatih siswa (Yusuf: 1993).
Guru adalahsuatu profesi yang dilaksanakan secara profesional yang memerlukan keahlian khusus dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan baik secara fisik dan mental maupun kualifikasi, kompetensi dan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan akademik dan profesi guru. Latihan profesi merupakan syarat mutlak bagi calon guru untuk mendapatkan pengalaman nyata yang mendukung profesionalisme (Re-Desain Pendidikan Profesional Guru, 2010: 37).
Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan pengkajian tentang kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan PPL pada pendidikan akademik (S1) agar memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan program PPG.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan terhadap tiga jurusan di FPIPS, yakni: Jurusan Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Sejarah, dan Jurusan pendidikan Kewarganegaraan. Responden terdiri atas: pimpinan jurusan, dosen, guru, dan mahasiswa. Instrumen penelitian menggunakan: dokumentasi, angket, dan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan prosentase dan deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kurikulum memiliki fungsi strategis dalam pendidikan dan pembelajaran, karena berkaitan dengan penentu arah, isi dan proses yang menentukan kualitas lulusan. Struktur dan isi kurikulum pendidikan S1 belum seimbang antara jumlah mata kuliah dan bobot SKS antara  bidang keilmuan pedagogi dengan keilmuan bidang studi untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik. Selain itu, terdapat beberapa mata kuliah bidang keilmuan pedagogi yang belum termuat dalam kurikulum pendidikan S1 sedangkan secara substansial sangat diperlukan dalam pendidikan profesi guru dan bagi ketercapaian standar kompetensi guru.
Kurikulum pendidikan S1 terdiri atas delapan rumpun mata kuliah, yaitu: (1) mata kuliah umum (MKU) terdiri atas 15 mata kuliah dan wajib mengambil  tujuh mata kuliah dengan bobot 14 SKS; (2) mata kuliah keahlian profesi (MKKP) terdiri atas lima mata kuliah dengan bobot 12 SKS; (3) mata kuliah dasar profesi (MKDP) terdiri atas lima mata kuliah dengan bobot 12 SKS; (3) mata kuliah latihan profesi (MKLP) satu mata kuliah dengan bobotempat SKS; (5) mata kuliah keahlian fakultas (MKKF) terdiri atas tiga mata kuliah dan wajib mengambil dua mata kuliah dengan bobotenam SKS; (6) mata kuliah keahlian program studi (MKKPS) terdiri atas 33 mata kuliah dengan 84 SKS; (7) mata kuliah perluasan pendalaman (MKPP) terdiri atas 11 mata kuliah dan wajib mengambil delapan mata kuliah dengan bobot 16 SKS; dan (8) mata kuliahkemampuan tambahan (MKKT) terdiri atas delapan mata kuliah dengan bobot 19 SKS, yang diperuntukan bagi mahasiswa di luar jurusan/program studi.
Sebaran mata kuliah bidang keilmuan pedagogi dengan mata kuliah keilmuan bidang studi menentukan keseimbangan penguasaan kompetensi akademik para lulusan. Karena struktur dan dan isi kurikulum tersebut akan menentukan perangkat kurikulum yang akan dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran atau perkuliahan.Perangkat kurikulum tersebut, di antaranya adalah: standar kompetensi, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, silabus, rencana perkuliahan (SAP), handout, media dan alat belajar, sumber belajar, instrumen penilaian dan prosedur penilaian, serta penentuan standar kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan isi kurikulum menentukan pengembangan kurikulum pada tataran mikro yang berlandaskan pada hasil pengembangan kurikulum secara makro (Sanjaya: 2008).
Pada kurikulum pendidikan S1 terdapat beberapa mata kuliah yang diperlukan pada PPG belum terakomodir secara eksplisit dan jumlah SKS tidak sama. Mata kuliah tersebut diantaranya: penelitian tindakan kelas (PTK), pengembangan kurikulum mata pelajaran, dan supervisi klinis. Selain itu, struktur dan isi kurikulum program
Gea, Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2012, halaman 61-70 52
pendidikan S1 belum berorientasi kebutuhan lapangan, khususnya mengakomodasi standar isi  mata pelajaran pada jenjang pendidikan SMA.Standar isi tersebut belum terakomodir pada Mata kuliah program studi (MKPS) atau mata kuliah pendalaman dan perluasan (MKDP). Hal ini tertunjukkan dalam struktur dan isi kurikulum pada program pendidikan profesi guru yang berorientasi pada kebutuhan lapangan, baik secara substansial maupun kemampuan mengimplemen-tasikannya sebagai guru profesional.
Pengembangan kurikulum pendidikan S1, baik secara makro maupun mikro dan sebagai suatu sistem adalah bermuatan subsatansial, bermuatan matakuliah, memberikan pengalaman belajar, dan bermuatan perencanaan program pembelajaran yang bersifat dinamis melalui pengembangan, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaannya. Dinamika pengembangan kurikulum tersebut mengacu pada prinsip umum dan khusus serta sumber materi kurikulum. Sumber materi dalam pengembangan kurikulum yaitu: (1) masyarakat yakni kebutuhan masyarakat dalam lingkungan sekitar (lokal), nasional, dan global; (2) kompetensi yang harus dimiliki oleh para lulusan yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang; dan (3) perkembangan ipteks (Sanjaya: 2008; Syaodih: 1996).
Implementasi kurikulum adalah proses pendayagunaan perangkat dan komponen-komponen kurikulum dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Potensi peserta didik dapat terkembangkan menjadi kompetensi yang diharapkan melalui implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, baik bermakna secara akademik maupun bermakna secara sosial, hingga mereka mendapatkan standar kompetensi yang ditetapkan. Efektivitas dan efisiensi implentasi kurikulum dalam memfasilitasi peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dan mencapai standar kompetensi dipengaruhi oleh faktor pendidik. Pendidik adalah salah satu komponen pembelajaran, di samping komponen lainnya. Kompetensi pendidik merupakan kunci keberhasilan dalam pendayagunaan komponen-komponen pembelajaraan lainnya hingga pembelajaran mencapai efektivitasnya (Ningrum: 2010).
Kualifikasi pendidik pada pendidikan S1 adalah S2 dan memiliki sertifikat pendidik. Dosen pada pendidikan S1 belum semuanya memiliki standar kualifikasi pendidika dan memiliki sertifikat pendidik. Kondisi demikian dapat berpengaruh terhadap status dankompetensi dosen, pencapaian standar proses perkuliahandan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan program pendidikan S1 adalah menguasai kompetensi akademik yang meliputi bidang keilmuan pedagogi dan bidang studi (Re-Desain Pendidikan Profesional Guru: 2010).
Pendidikan profesional guru dilalui melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru membekali dan mengembangkan kompetensi profesional melalui praktik mengajar pada seting otentik lapangan dengan mengaplikasikan kompetensi akademik yang telah dicapai pada pendidikan S1.Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, yakni dosen PPG yang memenuhi persyaratan.
Terdapat 11 peryaratan minimal dosen PPG, baik yang bersifat administrasi maupun kompetensi. Kesepuluh persyaratan tersebut adalah: (1) jenjang Pendidikan minimal S2; (2)  memiliki latar belakang kependidikan; (3) memiliki bidang keahlian kependidikan; (4)lektor; (5)masa Kerja minimal lima tahun; (6)memiliki Sertifikat dosen; (7) memiliki Sertifikat dosen PPG bidang studi; (8) lulus penyetalaan Dosen
PPG; (9) memiliki kompetensi tentang penelitian tindakan kelas (PTK); (10)memiliki kompetensi tentang penyusunan perangkat pembelajaran; dan (11) memiliki kompetensi supervise klinis (Panduan Program Pendidikan Profesi Guru: 2010).
Dosen pada pendidikan S1 belum semuanya mengikuti program penyetalaan yang dilaksanakan oleh universitas (UPI) dan belum ada yang memiliki sertifikat dosen PPG. Pengetahuan dan pemahaman dosen terhadap pendidikan profesi guru bidang studi,kualifikasi,dan persyaratan administrasi belum menunjukkan daya dukung bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas pendidikan profesi guru.Namun demikian, persyaratan jabatan fungsional (lektor) dan masa kerja telah terpenuhi oleh seluruh dosen pada program pendidikan S1.
Guru mata pelajaran di sekolah mitra (akreditasi Minimal B) yang dapat menjadi guru pamong PPG adalah yang memenuhi persyaratan: (1) jenjang pendidikan minimal S1 atau D4; (2) memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan matapelajaran yang diampu; (3)masa kerja minimal lima tahun; (4)memiliki sertifikat pendidik; (5) telah mengikuti pelatihan guru pamong; (6) memiliki kompetensi tentang penelitian tindakan kelas (PTK); (7) memiliki kompetensi supervise klinis; dan (8) guru tetap pada sekolah mitra,  (Panduan Program Pendidikan Profesi Guru: 2010).
Efisiensi program pendidikan profesi guru dipengaruhi oleh komponen sarana prasaranpendukung ketercapaian standar proses pada pelaksanaan kegiatan workshop Subject Spesific Pedagogy (SSP). Kegiatan workshop SSP dilakukan melalui delapan tahap, yaitu: pleno 1, diskusi kelompok, kerja kelompok/mandiri, pleno 2 (peerteaching), revisi, persetujuan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), microteaching, refleksi dan revisi (Panduan Program Pendidikan Profesi Guru: 2010).
Sarana prasaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan workshop SSP adalah: ruang auditorium untuk kegiatan pleno 1, ruang diskusi untuk kegiatan diskusi kelompok, ruang peerteaching untuk kegiatan pleno 2, ruang dosen dan guru pamong untuk kegiatan bimbingan mahasiswa (refleksi), dan ruang microteaching untuk kegiatan memantapkan keterampilan dasar mengajar serta penyempurnaan RPP. Workshop SSP perlu ditunjang dengan ketersediaan sumber belajar, di antaranya: ruang baca atau perpustakaan, koneksi interanet, media pembelajaran, buku sumber, dan ruang belajar (memberikan layanan pembelajaran bagi mahasiswa yang belum menguasai substansi pembelajaran).
Pendidikan profesional guru adalah mengembangkan dan membekali lulusan dengan standar kompetensi guru mata pelajaran sehingga lulusan menjadi guru profesional. Standar kompetensi guru tersebut dicapai melalui dua tahapan pendidikan yakni pendidikan S1 dan pendidikan profesi guru yang dilakukan secara berkelanjutan. Standar kompetensi lulusan pada  pendidikan S1 adalah menguasai kompetensi akademik, sedangkan standar kompetensi yang hendak dicapai pada program pendidikan profesi guru adalah kompetensi profesional (Re-Desain Pendidikan Profesional Guru: 2010).
PPG memiliki dua pola kurikulum yaitu: pola blok dan pola non-blok, yang dapat dipilih oleh LPTK penyelenggara PPG. Kurikulum pendidikan S1 dan kurikulum PPG memiliki PPL. Kurikulum pada pendidikan S1 terdapat mata kuliah latihan profesi (MKLP) dengan bobot empat SKS.  PLP-S1 merupakan wahana mengaktualisasikan kompetensi akademik, baik penguasaan terhadap keilmuan bidang pedagogi maupun bidang studi. PLP-S1 meliputi 10 aspek, yaitu: tahap kegiatan PLP, mahasiswa, dosen, guru (dosen luar biasa), supervisor, ujian PLP, penguji, komponen penilaian, kelulusan, dan sekolah mitra.
Gea, Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2012, halaman 61-70 54
Secara umum, terdapat tiga tahapan kegiatan PPL-PPG yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Untuk melaksanakan PPL-PPG masih terdapat beberapa komponen yang belum terpenuhi persyaratannya, di antaranya: persyaratan dosen, guru pamong, penguji, dan sekolah mitra. Dosen pada program pendidikan S1 masih ada yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yakni S2.Demikian juga, untuk menjadi dosen pada PPG bidang studi memerlukan persyaratan yakni: kualifikasi pendidikan, kepemilikan sertifikat, dan pengetahuan tentang PPL-PPG. Ketiga persyaratan tersebut sangat penting dimiliki oleh dosen PPG untuk membekali kemampuan professional para lulusan.Hal ini sangat penting mengingat PPL-PPG berbeda dengan PLP-S1.
Guru pamong memiliki tugas dan tanggungjawab membimbing mahasiswa selama studi pada program pendidikan profesi guru yakni dengan masa studi satu tahun atau dua semester. Artinya, guru pamong tidak hanya bertugas selama masa PPL-PPG, melainkan sejak persipan perangkat pembelajaran yang dilakukan dalam workshop SSP. Dalam hal ini, guru pamong dan dosen memiliki tugas dan kewajiban yang sama, baik pada aspek waktu maupun intensitas pembimbingan dan jumlah mahasiswa yang dibimbing.
Ujian PPL-PPG diuji dan dinilai oleh tiga pihak yakni; dosen pembimbing, guru pamong, dan asosiasi profesi guru. Pengetahuan dan pemahaman terhadap program pendidikan profesi guru sangat penting dikuasai oleh dosen pembimbing, guru pamong, dan pihak organisasi profesi. Selain itu, penguasaan terhadap system pembelajaran dan kemampuan untuk melaksanakannya sangat penting. Berdasarkan hasil studi, dosen pembimbing dan guru pamong belum mengetahui secara utuh tentang program PPG, baik pada tataran kebijakan maupun mekanisme operasionalnya. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses dan lulusan  program PPG. Supervisi klinis dan penelitian tindakan kelas yang menjadi bagian penting yang harus dikuasai oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Sementara ini, guru pamong belum semuanya menguasai tentang penelitian tindakan kelas sebagai bentuk refleksi terhadap pembelajaran yang mendidik.

## SIMPULAN
Struktur dan isi kurikulum pendidikan S1 belum menunjukkan relevansinya dengan kurikulum program PPG bagi pencapaian standar kompetensi guru matapelajaran. Pengetahuan tentang PPG, kualifikasi akademik, dan kompetensi dosen dan guru belum memiliki daya dukung yang optimal bagi pelaksanaan program PPG. Sarana prasarana belum mendukung workshop subject specific pedagogy (SSP). Program pengalaman lapangan pendidikan S1 masih tumpang tindih dengan program pengalaman lapangan pendidikan profesi guru.

## DAFTAR PUSTAKA
Lie, A. (2005). Cooperative Learning: Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ningrum, E. (2009). Penelitian Tindakan Kelas Panduan Praktis dan Contoh. Bandung: Buana Nusantara.
.................. (2010). Pengembangan Strategi Pembelajaran. Bandung: Buana Nusantara. Sanjaya, W. (2008). Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Prenada Media Group.
Syaodih, S.N. (1996). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tilaar, H.A.R.. (1998). Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional. Dalam Perspektif Abad 21. Jakarta: Tera.
Yusuf, S. Dkk. (1993). Dasar-Dasar Pembinaan Kemampuan Proses Belajar Mengajar. Bandung. Andira.

## Dokumen
Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
Permendiknas No. 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan
Pedoman Program Pendidikan Profesi Bidang studi Geografi. 2010. Kementiran Pendidikan Nasional.
Re-Desain Pendidikan Profesional Guru. 2010. Universitas Pendidikan Indonesia.