## Ketidakpastian Hukum Sanksi Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)

## Sultan Herlambang Yoga Pratama ypratama723@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Illegal levies are defined as giving something such as money or objects and  certain  facilities  to  government  officials  and  individuals  within an organization. The practice of illegal levies nowadays yet far from the principles of good governance in public services. However there is no certainty regulates the imposition of sanctions on perpetrators. The purpose of this study was to analyze and explain the legal certainty of  illegal  levies  sanctions  in  Sidoarjo  using  an  administrative  law perspective.  This  study  used  a  typology  of  doctrinal  research  with  a statue,  conceptual,  and  case  approach.  Results  revealed  the  absence of  specific  regulations  regarding  illegal  levies  has  an  impact  on uncertainty imposing sanctions. Besides, the goal of establishing Satgas Saber Pungli is to eradicate illegal levies in a firm, integrated, effective, efficient,  and  capable  of  creating  a  deterrent  effect.  To  be  in  line, sanctions given refers to the concept of restorative justice. Keywords: Illegal Levies; Legal Uncertainty; Sanctions; Restorative
Justice.

## Abstrak
Pungli merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi. Maraknya pungli yang terjadi saat ini tidak berjalan lurus dengan prinsip good governance pada pelayanan publik. Oleh karenanya untuk memberantas praktik Pungli dibentuk Satgas Saber Pungli, namun pada praktiknya terdapat pemberian sanksi yang berbeda-beda. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ketidakpastian hukum pemberian sanksi Pungli di Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan perspektif hukum administrasi. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak adanya regulasi khusus mengenai Pungli berdampak pada ketidakpastian dalam pemberian sanksi. Selain itu, tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan upaya pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Agar sejalan dengan tujuan tersebut diberikan sanksi yang mengacu pada konsep Restorative Justice. Kata Kunci: Pungli; Ketidakpastian Hukum; Sanksi; Restorative Justice.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 1, Januari 2023
Jurist-Diction. 2023; 171-190
How to cite:
Sultan Herlambang Yoga Pratama, ‘Ketidakpastian Hukum Sanksi Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)’ (2023) Vol. 6 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 12 November 2022; Diterima 20 Desember 2022; Diterbitkan 30 Januari 2023
DOI: 10.20473/jd.v6i1.43556
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 172 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...

## Pendahuluan
Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang baik ( good  governance ) yang dijalankan sesuai dengan isi pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila pelayanan yang diberikan kepada masyarakat buruk maka hal tersebut menandakan bahwa kinerja instansi pemerintah belum baik. Prinsip good governance tersebut dapat terwujud apabila pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, responsif, partisipatif, non diskriminasi, akuntabel dan memiliki visi yang strategis, apabila pemerintah tidak menjalankan prinsip tersebut maka akan terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wawenang atau maladministrasi. 1 Pada faktanya praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dewasa ini menyebabkan semakin maraknya kasus Pungutan liar (selanjutnya disebut Pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum Lembaga pemerintahan yang tidak bertanggung jawab, pada bulan Agustus tahun 2020 kasus pungli dapat mencapai angka 651 kasus. 2
Pada kehidupan masyarakat sekarang sering terjadi pemberian secara sukarela dan ikhlas sebagai bentuk terima kasih yang dilakukan tanpa adanya paksaan, namun hal tersebut perlu dihindari karena dapat dianggap sebagai gratifikasi. 3 Berbeda hal dengan pungli, pungli merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi. 4 Pratkiknya biasa dilakukan dengan pemberian pelayanan dengan prosedur yang tidak transparan, berbelit-belit dan tidak ada kepastian waktu dalam penyelesaiannya. 5
Ada pula dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini
1 Suparto Wijoyo,[ et.,al. ], Pelayanan Publik Dari Dominasi Ke Partisipasi (Airlangga Uni- versity Press 2006).[14].
2 Tim Media Saber Pungli, ‘Laporan Saber Pungli Agustus 2020’, (saberpungli.id, 2020), < https://saberpungli.id/laporan-saber-pungli-agustus-2020/ > accessed 12 Oktober 2020.
3 Gustitia Arleta, ‘Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli’ (2019) 20  Jurnal Litigasi.[153].
4 Ibrahim Hot, Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli , (Deepublish 2017).[1].
5 Gustitia Arleta .Op.Cit. [154].
sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. 6
Maraknya praktik pungli berdampak pada kehidupan masyarakat yang jauh dari kata sejahtera, hasil penelitian dari Governance Asessment Survey menunjukan bahwa akses masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, perizinan masih rendah, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal memberikan uang tambahan menjadi kebiasaan umum untuk mempermudah proses itu. 7 Pungli yang terjadi di masyarakat telah merusak esensi dari pegawai pelayanan publik karena ketidakmampuannya dalam mengemban wewenang sebagai mana mestinya.
Penegakan hukum terkait Pungli telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun tidak dijelaskan secara langsung mengenai pungli akan tetapi dapat dimaknai sebagai kegiatan pungli terdapat pada Pasal 368 KUHP dan Pasal 423 KUHP. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 368 KUHP apabila aksi pungli ini dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa (Premanisme) dapat dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Selanjutnya perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ini adalah Pegawai Negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan suatu pembayaran dengan sebuah paksaan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selain itu terdapat juga pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Pegawai Negeri yang terbukti melakukan pungli dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Untuk  meningkatkan  efektifitas  pemberantasan  pungli,  Presiden  Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli. 8 Satgas Saber Pungli ditugaskan
6 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi, (Sinar Grafika Offset 2006).[96].
7 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik (Nuansa Cendekia 2014).[67].
8 Satuan Tugas Saber Pungli, ‘Tentang Saber Pungli’, < https://saberpungli.id/profil > ac- cessed 31 Agustus 2020.

## 174 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...
untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Satgas Saber Pungli ini dibentuk sebagai langkah tegas dan nyata untuk memulihkan kembali kepercayaan publik, memberikan keadilan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan reformasi birokrasi yang direncanakan Presiden Joko Widodo.
Untuk memberantas pungutan liar dalam Pemerintahan Daerah dan menciptakan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang bersih pungutan liar maka dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.
Bentuk tindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber pungli sidoarjo adalah adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu oknum di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang kini sedang dilakukan persidangan dengan Nomor Perkara 33/pidsus/ tpk/2020/pnsurabaya dengan didakwa Pasal 12 huruf (e) juncto Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, bahwa terdakwa diduga meminta sejumlah uang kepada seorang modin atau kepala urusan kesejahteraan rakyat yang hendak meminta tanda tangan untuk surat perintah pemindahbukuan ke setiap rekening daftar penerima honorium atau jasa tenaga sosial modin kelurahan siring.
Terdapat pula kasus  juru parkir liar yang terkena OTT Saber pungli dengan barang bukti senilai Rp 759.800 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tetapi tidak dikenai denda sesuai Pasal 33 Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, Tidak ada kepastinya yang mengaturan mengenai pungli ini berdampak pada sulitnya menjatuhkan pidana atau sanksi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan sanksi Saber Pungli. 9
9 Sudarman, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan Ber- motor (Pkb) Di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar’ (2018) 1 Unes Law Review.[218].
Berdasarkan asas hukum Equality before the law 10 seharusnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan Saber Pungli diberlakukan sama dan tidak tebang pilih, penerapan sanksi yang berbeda-beda oleh satgas saber pungli Sidoarjo seperti ada yang dituntut pidana bahkan tindak pidana korupsi ada pula yang justru hanya mendapatkan teguran  walaupun  sama  sama  dibuktikan  melakukan  pungli,  sehingga  subyektifitas anggota saber pungli dalam penegakan hukum perlu juga untuk dipertanyakan.
Tidak dipungkiri bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli menimbulkan Pro dan Kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembetukan Satgas Saber Pungli ini, tetapi di sisi lain pembentukan Satgas Saber Pungli ini hanya akan menambah pengeluaran anggaran negara karena barang bukti yang diperoleh rata-rata hanya berkisar Rp 10 juta sampai Rp20 juta tidak sebanding dengan biaya perkara yang dikeluarkan. 11 Oleh karena itu apakah penerapan sanksi dalam program Saber Pungli sudah dirasa lebih efektif dan efisien serta bersifat adil, hal inilah yang kemudian menjadi alasan penulis mengangkat tema ini untuk membahas Kepastian Hukum Pemberian Sanksi dalam Penegakan Program Sapu Bersih Pungli.

## Metode Penelitian
Penulisan artikel ini merupakan penulisan dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal ( doctrinal  research) , bawha penelitian doktrinal memberikan uraian secara tersistem peraturan mengenai pengkategorian hukum tertentu, membuat analisa keterkaitan antar aturan yang dalam penelitian ini dilakukan analisis pada perrmasalahan penerapan sanksi Saber Pungli yang dipadukan dengan norma-norma, kaidah-kaidah, asas, dalam aturan undang-undang terkait pungli, doktrin, perjanjian, dan putusan pengadilan.
Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan pendekatan perundang- undangan ( Statute  Approach ) 12 digunakan untuk memecahkan isu hukum yang
10 Asas semua orang diberlakukan sama di depan hakim sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan penjelasan umum KUHAP butir 3a.
11 Arie Widiarto, ‘Pungli Sebabkan Ekonomi Biaya Tinggi’ (AyoSemarang, 2019), <https:// www.ayosemarang.com/read/2019/10/31/46587/pungli-sebabkan-ekonomi-biaya-tinggi > accessed 1 September 2020.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Prenada Media 2017).[136].

## 176 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...
sedang di tangani dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan, kemudian pendekatan konsep (Conceptual  Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum, kemudian pendekatan kasus ( Case Approach ) pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

## Perbedaan Mengenai Suap, Gratifikasi, dan Pungli
Pungutan liar (Pungli) merupakan pemberian berupa uang, barang, atau bentuk lainnya kepada pihak pegawai negeri, namun berdasarkan jenisnya pemberian-pemberian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu suap, gratifikasi dan pungli. Sub judul harus sesuai dengan masalah hukum yang akan terjadi dibahas di bagian masing- masing. Pengertian suap secara konseptual diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya, yang kemudian jenisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemberi suap (suap aktif / active bribery ) dan yang menerima suap (suap pasif / passive bribery) . 13
Di dalam KUHP pasal mengenai delik suap aktif terdapat dalam Pasal 209 dan Pasal 210 sedangkan suap pasif terdapat dalam Pasal 418, 419, dan Pasal 420 yang kemudian dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf C Undang- undang No. 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, 6, 11 dan Pasal 12 UU PTPK. Berkaitan dengan suap di dalam UU PTPK terdapat 12 (dua belas) bentuk perbuatan suap. Diantara kedua belas bentuk suap tersebut terdapat perbedaan tipis diantara masing-masing kualifikasi, antara lain terkait subjek dimaksud yaitu Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat, sedangkan objek yang dimaksud adalah sesuatu dan hadiah. 14
Selanjutnya adalah gratifikasi yang prinsipnya merupakan perluasan makna terhadap kata “sesuatu” yang ada di dalam pasal tentang suap. 15 Pasal 12 B (1) UU
13 Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Ko - rupsi, (KPK 2019).[22]. 14 Tolib Effendi, Pemberantasan tindak pidana korupsi (Scopindo Media Pustaka 2019).[25].
15 Tolib Effendi, Op.Cit. [35].
PTPK menyatakan, “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya…”. Menurut penjelasan dari pasal ini gratifikasi di artikan secara luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengaturan gratifikasi pada prinsipnya serupa dengan suap namun pengaturan gratifikasi hanya ditujukan bagi yang menerima saja (suap pasif) tidak ditujukan bagi yang memberikan (suap aktif), di UU PTPK terdapat penghapusan penuntutan dalam perkara gratifikasi yang tidak terdapat dalam perkara suap. 16
Kemudian mengenai pungli, dilihat dari sejarahnya pemberantasan pungli telah ada sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib (Opstib) sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sasaran utamanya adalah pungli, Opstib dibentuk di tingkat pusat dan daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tindakan represif yang digunakan berupa administrasi dari yang paling ringan berupa teguran lisan atau tertulis sampai paling berat berupa pemecatan hingga pidana. 17
Jauh sebelum mengenal istilah pungli, dalam KUHP tidak dijelaskan secara langsung mengenai pungli tetapi menggunakan ke dalam beberapa istilah seperti pemerasan ataupun melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang, yang terdapat pada Pasal 368 KUHP dan Pasal 423 KUHP. Terkait dengan pungli dalam UU PTPK dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu Pasal 12 huruf (e),(f), dan (g),
Perbedaan dari pasal 12 huruf (f) dan pasal 12 huruf (g) adalah obyeknya dimana
16 ibid .[36]. 17 Fadrik Aziz Firdausi, ‘Pungli Tak Pernah Pergi’, (Historia, 2017) <https://historia.id/poli- tik/articles/pungli-tak-pernah-pergi-6mmkj/page/7 > accessed 30 Desember 2020.

## 178 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...
jika dalam pasal 12 huruf (g) yang diminta, diterima, atau diminta serahkan adalah pekerjaan atau barang, sedangkan dalam Pasal 12 huruf (f) yang diminta, diterima, atau dipotong adalah pembayaran, perbedaan selanjutnya adalah objek utang berupa pekerjaan atau barang dalam pasal 12 huruf (g) sedangkan dalam pasal 12 huruf (f) objek utang adalah pembayaran. 18

## Implementasi Penerapan Sanksi Satgas Saber Pungli Sidoarjo
Dalam hal pemberantasan tindak pidana pungli Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) yang tertuang dalam ratio legis pertimbangan diaturnya perpres dimaksud bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera, maka dibentuklah satgas saber pungli.
Penyebab seseorang melakukan pungli dikarenakan institusi pengawasan yang sudah ada saat ini belum berfungsi sebagai mana mestinya, sehingga dibentuklah Satgas Saber Pungli. Oleh karena itu sebagai bentuk implementasi dari Perpres Nomor 87 Tahun 2016 maka dibentuklah Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo.
Berikut adalah dasar pelaksana Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo:
a) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/57 tentang Pembentukan Satuan Unit SATGAS PEMBERANTASAN PUNGLI Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c) Instruksi KEMENDAGRI Nomor 977/5065/SJ tanggal 3 Desember 2016 tentang Penugasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d) Surat Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.
Satgas saber pungli memiliki tugas yaitu melaksanakan pemberantasan
pungli  secara  efektif  dan  efisien  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  personil, satuan kerja, dan sarana prasarana dengan menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo, Satgas Saber Pungli Sidoarjo dibentuk melibatkan antara lain unsur dari Pemerintahan daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan jumlah personil sebanyak 36 orang dengan rincian 14 orang dari Pemda Kabupaten Sidoarjo, 11 orang dari Polri, 3 orang dari TNI, 6 orang dari Kejaksaan yang dalam pelaksanaannya bekerja sesuai dengan unit kelompok kerja masing – masing.

## Penerapan Sanksi Pidana dalam Saber Pungli
Dalam kasus OTT tahun 2020 di kabupaten Sidoarjo yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/PID. SUS-TPK/2020/PN.SBY dengan terdakwa Murtadho. Terdakwa dijerat Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A UU PTPK terkait dengan meminta sejumlah pembayaran kepada kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra)/Modin ketika hendak meminta tanda tangan pemindahbukuan honorium kepada setiap rekening penerima tenaga sosial kelurahan.
Dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau Melanggar Pasal 11 Jo Pasal 12 A Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pembaratasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus Tindak pidana korupsi dengan terdakwa Murtadho didakwa
Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 180 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...
Berdasarkan unsur menyalahgunakan kekuasaan dikaitkan terdakwa Murtadho bahwa memang benar terdakwa adalah Pegawai Negeri dengan jabatan Camat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 08 / 438.6.4 / 2018 Tertanggal 10 Januari 2018  Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo. Dengan kekuasaan yang dimilikinya terdakwa meminta sejumlah uang pembayaran kepada Moden apabila honor ingin dicairkan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kekuasaan dapat dikatakan terpenuhi.
Pebuatan memaksa di sini dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan dapat diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan menuruti kemauannya. 19 Dari fakta hukum perbuatan terdakwa bersedia mencairkan honorarium Moden apabila yang bersangkutan memberi fee sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara yang kecil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B- 1113/F/Fd.1/05/2010., perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil dalam surat edaran tersebut memprioritaskan perkara yang berskala besar ( Big Fish) dan mengutamakan pengembalian keuangan negara. Mengingat dalam proses pembuktian  perkara tindak pidana korupsi bukan termasuk proses yang mudah dan terkadang memakan waktu yang sangat lama serta biaya yang dikeluarkan sangat banyak, besar biaya penanganan ini bervariasi untuk biaya penanganan satu perkara korupsi hingga tuntas adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Rinciannya, Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tahap penyelidikan; Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tahap penyidikan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tahap penuntutan. Sisanya, Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lagi, dipakai untuk biaya eksekusi putusan. Di kepolisian biaya penyelidikan
dan penyidikan perkara korupsi juga tak jauh beda, totalnya Rp 208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) per perkara. 20

## Penerapan Sanksi Pidana dalam Saber Pungli
Berkaitan dengan implementasi penerapan sanksi pungutan liar oleh Satgas Saber Pungli di Kabupaten Sidoarjo yang telah diuraikan, ada beberapa jenis sanksi yang diterapkan oleh Satgas Saber Pungli Sidoarjo yaitu pemberian sanksi pidana berupa sanksi tindak pidana korupsi dan sanki administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Penerapan pasal terkait pungli oleh ASN yang dipergunakan adalah pasal-pasal yang terdapat dalam UU PTPK sedangkan dalam hal biaya penangan perkara pada Tindak Pidana Khusus tidak sedikit, hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada penangan perkara korupsi yang lebih besar (big fish) akan tidak terjamah karena terbatasnya anggaran, penggunaan upaya pidana penjara maupun kurungan juga berdampak pada anggaran negara bahwa pada saat ini, negara mengeluarkan biaya sekitar Rp. 2,8 triliun per tahun untuk segala kebutuhan Rutan dan LAPAS yang dikelola Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 21
Hukum pidana atau sanksi pidana, dalam hal ini, sesuai dengan karakter hukum pidana itu sendiri yang memposisikan diri sebagai ultimum  remedium seharusnya sanksi pidana dijadikan sebagai alat terakhir untuk memidana pelaku pungli atau sebagai strategi represif. Sebagaimana pendapat Van Bemmelen bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium (obat terakhir) sedapat mungkin dibatasi, artinya jika bagian lain dari hukum tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. 22 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa peranan hukum pidana adalah sebagai jalan terakhir untuk memberikan hukuman bagi pelaku pungli bilamana hukum administrasi yang telah diimplementasikan kepada pejabat pemerintah tidak dipatuhi.
20 Mys, ‘Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya’, (hukum online, 2016) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-bi- aya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya/ > accessed 1 Desember 2020.
21 I Made Aditya, ‘Penanganan Perkara Pungli Dalam Jabatan Melalui Pendekatan Ke-Ekono- mian Hukum’ (2019) 8 Kertha Wicara.[12].
22 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2010).[10].

## 182 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...

## Konsep Hukum Administrasi
Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah hal tersebut merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah hal tersebut berkonsekuensi kepada dibebaninya berbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai mana batasnya, berhubungan dengan hal tersebut bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas. 23
Dalam hal ini peraturan Hukum Administrasi mengatur suatu hubungan masyarakat dan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik serta memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Bentuk nyatanya adalah adanya pembinaan dan sanksi administrasi yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk penindakan dan pemberian hukuman administrasi yang diatur dalam Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## Sanksi dalam Hukum Administrasi
Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”  Berdasarkan  definisi  ini  tampak  ada  empat  unsur  sanksi  dalam  hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan ( machtmiddelen ), bersifat hukum publik ( publiekrechtlijke ), digunakan oleh pemerintah ( overheid ), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan ( reactive  op  niet-naleving ). 24 Pengenaan sanksi administrasi diberikan oleh badan/pejabat pemerintah tanpa harus melalui proses pengadilan.
Hukum administrasi ini dikatakan tindakan preventif, karena hukum administrasi berkaitan dengan hukum pemerintahan yaitu mengenai wewenang dari pemerintahan, baik itu hukum oleh tindakan pemerintah yang bersifat regulasi maupun yang bersifat konkrit, serta hukum terhadap perlindungan hukum untuk
23 Philipus M. Hadjon,[ et.,al. ], Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada Uni- versity Press 2015).[25].
24 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (RajaGrafindo 2006).[315].
rakyat. 25 Dalam membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui batas wewenang dan bertindak sewenang-wenang maka dalam hal pelaksanaan pelayanan publik didasarkan pada asas-asas pelayanan publik sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

## Pengawasan Pemerintah terkait Penyalahgunaan Wewenang
Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang dimaksud Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini dilarang menyalahgunakan wewenang berupa melampaui wewenang, mecampuradukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam hal ini, dibentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawasi badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menjalankan wewenangnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pengawasan terhadap pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya dibentuk APIP, dalam hal ini APIP diberi kewenangan dalam menyelesaikan peyalahgunaan wewenang.
Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial. Menindaklanjuti ketentuan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang.
25 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Ko - rupsi (Gadjah Mada University Press 2011).[6].

## 184 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...
Oleh karenanya, terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan seharusnya dilakukan penyelesaian secara administrasi terlebih dahulu, karena dalam hal ini ASN dan Pejabat Negara telah melekat wewenang dan kewenangan publik dalam dirinya, kemudian, apabila putusan PTUN telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 (tiga) unsur yang termasuk dalam ranah pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut kemudian diselesaikan melalui proses pidana. 26

## Ketidakpastian Pemberian Sanksi Satgas Saber Pungli Sidoarjo
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pemberian sanksi oleh satgas saber pungli diketemukan beberapa tindakan hukum yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum ada yang diselesaikan melalui Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Umum, Pemberian sanksi administrasi, ada yang tidak dihukum sama sekali.
Penerapan sanksi terkait pungli yang dilakukan oleh masyarakat dalam penerapan sanksinya terdapat pemberian peringatan dan dilakukan pembinaan , apabila bukan seorang ASN maka seharusnya mengacu pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun denda merujuk pada pelayanan publik yang diberikan, apabila pungutan dilakukan dengan kekerasan maka dapat dikenai Pasal 368 KUHP.
Apabila ditinjau dari konsiderans menimbang Perpres Nomor 87 Tahun 2016 pembentukan satgas saber pungli merupakan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera maka dalam hal ini apabila pelaku tersebut seorang PNS/ASN maka seharusnya dapat dikenai sanksi administrasi berupa hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut
26 Rais Martanti, ‘Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Nega- ra’, (Kemenkeu, 2016) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/penyalahgunaan--we- wenang--ditinjau--dari--hukum-administrasi--negara > accessed 1 Desember 2020.
PP Disiplin PNS, hal tersebut merupakan penindakan tegas dan dirasa akan menimbulkan efek jera.

## Penerapan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Sanksi
Dalam pelaksanaan sanksi saber pungli menurut hemat penulis seharusnya tidak melalui tindak pidana khusus, karena peraturan mengenai pungli ada di setiap peraturan perundang-undangan, seperti:
a) Pasal 95 B UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
b) Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Apabila dalam memeriksa materi pengaduan, tidak berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
c) Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud yaitu memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan Pendidikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal ini apabila pemberian sanksi menggunakan tindak pidana korupsi seharusnya nilai kerugian sebanding dengan biaya perkara, terlebih lagi konsep

## 186 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...
pungli seharusnya berbeda dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi karena adanya kerugian negara seperti uang yang dimiliki oleh negara yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan keluarga.
Sedangkan pungli tidak ada kerugian negara yang diperoleh. Oleh karenanya pemberian sanksi tindak pidana korupsi tersebut menjadi kontraproduktif antara tujuan memberikan pemidanaan pelaku untuk menimbulkan efek jera dengan biaya penyelidikan, penuntutan, dan operasional hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lebih besar daripada biaya yang ditanggung oleh negara sehingga negara semakin mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kepentingan penegakan hukum.

## Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Pungli
Dengan berlakunya Asas Legalitas (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila tidak tertulis dan tercantum dalam undang-undang) dalam Hukum Pidana Materil memberikan kesan bahwa hukum pidana memiliki sifat yang terkesan kaku dan tidak luwes dalam perkembangannya. Terdapatnya beberapa instrumen hukum yang sudah tidak cocok apabila disandingkan dengan masyarakat, hal tersebut menjadikan penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban menjadi  semakin  tidak  efektif  dan  efisien  serta  cenderung  berjalan  sangat  lambat mulai dari tingkat Penyelidikan, Penyidikan sampai pada tingkat Pemidanaan. 27
Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut dengan istilah Alternative  Dispute  Resolution (ADR) yang dimungkinkan untuk dilakukan, ADR merupakan bagian dari konsep Restorative Justice yang menempatkan peradilan pada posisi mediator. 28 Konsep ini lebih menekankan pada keadilan, yang dituntut sebagai upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan. 29 Terkait dengan Restorative Justice ini James Dignan mengemukakan
27 Airlangga Justitia, ‘Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana’ (2019) 10 Surya Kencana Satu.[50].
28 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana , (Badan Penerbit Uni- versitas Diponegoro 1997).[67].
29 Ridwan  Mansyur, Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT ( Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga), (Yayasan Gema Yustida 2010).[125-126].
sebagai berikut: “Restorative justice, with its emphasis on both victims’ and offenders’ interests, provides an opportunity for the emergence of victim-focused policies that need not fuel the demand for increasingly repressive measures to be applied to offenders”. 30
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konsep Restorative Justice menekankan pada prinsipnya yang merupakan bentuk penyederhanaan dalam menyelesaikan tindak pidana tanpa melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana. Upaya Restorative Justice yang dapat dipergunakan adalah dengan pemberian sanksi denda maupun uang pengganti yang ditentukan dalam undang-undang jauh lebih efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi dan akan memberikan efek pencegahan terhadap calon pelaku tindak pidana korupsi karena dimungkinkan nanti mereka akan menjadi orang yang tidak mampu atau miskin. 31
Implementasi penerapan sanksi saber pungli terkesan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan subyektifitas penyidik maupun lembaga dimana penyidik itu berada. Hal tersebut seharusnya diharmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Apabila seseorang yang terbukti melakukan pungli seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi serta membayar denda atau ganti rugi, begitu juga bagi masyarakat yang terbukti melakukan pungli. Melihat pada persoalan diatas maka sepatutnya dibuatkan regulasi khusus penangan perkara pungli baik aturan materiil maupun formilnya.

## Kesimpulan
Tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai Pungli berdampak pada ketidakpastian dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Sidoarjo dalam hal ini ada yang diberikan sanksi Tindak Pidana Korupsi, ada yang diberikan pembinaan bahkan hanya diberikan peringatan saja, dengan dimasukannya perkara Pungli dalam Tindak Pidana Korupsi menimbulkan
30 Rick Sarre, Understanding Victims and Restorative Justice James Dignan, ( Open Univer - sity Press 2005).[02].
31 Suhariyono AR, Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi
Alternatif, (Papas Sinar Sinanti 2012).[224-225].

## 188 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...
kontraproduktif antara tujuan untuk memberikan efek jera dengan biaya penegakan hukum yang lebih besar dari jumlah barang bukti yang didapatkan.
Tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan upaya pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera dalam hal ini jika pemberian sanksi diterapkan Restorative Justice dengan pemberian denda maupun uang pengganti serta sanksi administrasi maka hal tersebut dirasa sejalan dengan tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2010).
Ibrahim Hot, Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli (Deepublish 2017).
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Adminsitrasi  Negara  dan Kebijakan Layanan Publik (Nuansa Cendekia 2014).
Lijan Poltak Sinambela, Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori  Kebijakan  dan Implementasi (Sinar Grafika Offset 2006).
Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi (UII Press 2011).
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1997).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2017).
Philipus M. Hadjon,[ et.,al. ], Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
__________, Tatiek Sri Djatmiati, Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi (Gadjah Mada University Press 2011).
Rick Sarre, Understanding Victims and Restorative Justice James Dignan ( Open University Press 2005).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (RajaGrafindo 2006).
Ridwan Mansyur, Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT ( Kekerasan  Dalam Rumah Tangga) (Yayasan Gema Yustida 2010).
Suhariyono AR, Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif (Papas Sinar Sinanti 2012).
Suparto Wijoyo,[ et.,al. ], Pelayanan Publik Dari Dominasi Ke Partisipasi (Airlangga University Press 2006).
Tolib  Effendi, Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi (Scopindo Media Pustaka 2019).

## Jurnal
Airlangga Justitia, ‘Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana’ (2019) 10 Surya Kencana Satu.
Gustitia Arleta, ‘Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli’ (2019) 20  Jurnal Litigasi.
I Made Aditya, ‘Penanganan Perkara Pungli Dalam Jabatan Melalui Pendekatan Ke-Ekonomian Hukum’ (2019) 8 Kertha Wicara.
Sudarman, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar’ (2018) 1 Unes Law Review.

## Laman
Arie Widiarto, ‘Pungli Sebabkan Ekonomi Biaya Tinggi’ (AyoSemarang, 2019), <https://www.ayosemarang.com/read/2019/10/31/46587/pungli-sebabkan- ekonomi-biaya-tinggi> accessed 1 September 2020.
Fadrik Aziz Firdausi, ‘Pungli Tak Pernah Pergi’, (Historia, 2017) <https://historia. id/politik/articles/pungli-tak-pernah-pergi-6mmkj/page/7> accessed 30 Desember 2020.
Mys, ‘Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya’, (hukum online, 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5733f0ea01aea/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak- angka-dan-masalahnya/> accessed 1 Desember 2020.
Rais Martanti, ‘Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara’, (Kemenkeu, 2016), < https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/ artikel/penyalahgunaan--wewenang--ditinjau--dari--hukum-administrasi-- negara > accessed 1 Desember 2020.

## 190 Sultan Herlambang: Ketidakpastian Hukum Sanksi...
Satuan Tugas Saber Pungli, ‘Tentang Saber Pungli’, < https://saberpungli.id/profil > accessed 31 Agustus 2020.
Tim Media Saber Pungli, ‘Laporan Saber Pungli Agustus 2020’, (saberpungli.id, 2020), < https://saberpungli.id/laporan-saber-pungli-agustus-2020/ > accessed 12 Oktober 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20O2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137).
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).