## MENAKAR PARADIGMA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA MELALUI ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN
2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
https://10.0.205.137/jikk.v7i1.506
Submitted: 09-12-2023    Reviewed: 15-02-2024   Published: 19-02-2024
Fitri Adi Setyorini fitri.adi@unsoed.ac.id Universitas Jenderal Soedirman
Abstract. Institutions in immigration have experienced changes along with developments  in  immigration  issues  and  dynamics  in  domestic  and international politics. Reform in Indonesian immigration was marked by a change  in the  open  door  policy (open  door  politics) to  a  selective  policy. Reform  was  also  marked  by  the  birth  of  Law  no.  6  of  2011  concerning Immigration.  This  writing  aims  to  analyse  the  paradigm  used  by  the Indonesian government in making immigration policy through an analysis of  Law  no.  6  of  2011.  The  author  uses  the  content  analysis  method  in analysing  this  law.  Analysis  was  carried  out  on  five  indicators;  actors, authority,  budget,  governance,  and  output representing three  paradigms; realism, liberalism, and constructivism. Based on the results of the analysis, the Immigration Law is strongly influenced by the realism paradigm.
Keywords : Immigration; Paradigm; Realism; Selective Policy; Law No. 6 of 2011
Abstract (In Bahasa). Kelembagaan dalam keimigrasian telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan isu keimigrasian dan dinamika dalam  perpolitikan  domestik  maupun  internasional.  Reformasi  dalam keimigrasian  Indonesia  ditandai  dengan  perubahan  kebijakan  opendeur politiek (politik pintu terbuka) menjadi selective policy (kebijakan selektif). Reformasi  juga  ditandai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisa paradigma yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan keimigrasian melalui analisis Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Penulis  menggunakan  metode  content  analysis  dalam  menganalisis undang-undang tersebut. Analisa dilakukan terhadap lima indikator; aktor, otoritas, anggaran, tata kelola, dan output yang mewakili tiga paradigma; realisme,  liberalisme,  dan  konstruktivisme.  Berdasarkan  hasil  analisis, Undang-Undang  Keimigrasian  sangat  dipengaruhi  oleh  paradigma realisme.
Keywords : Keimigrasian; Kebijakan Selektif; Paradigma; Realisme; UU No. 6 Tahun 2011

## 1. PENDAHULUAN
Jaminan  untuk  mendapatkan  rasa  aman  dan  perlindungan  merupakan hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara.  Kedua  hal  tersebut  sangat berpengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat  sipil  suatu  negara  dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, baik ketika negara dalam keadaan kondusif ataupun tidak kondusif. Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara akan terlihat sangat besar pengaruhnya ketika suatu negara dalam situasi yang tidak kondusif,  contohnya  saat  negara  mengalami  konflik  atau  perang.  Sehingga, masyarakat sipil akan ikut merasakan dampak dari kondisi tersebut yang dapat mengancam  rasa  aman  dan  perlindungan  bagi  keberlangsungan  hidupnya. Ketika  keamanan  tidak  lagi  dirasakan  dan  perlindungan  tidak  lagi  didapatkan, meninggalkan  negara  asalnya  untuk  bermigrasi  ke  negara  lain  guna  mencari perlindungan akan menjadi pilihan terakhir bagi mereka (Rahmadhani Purwanti et al., 2022).
Perkembangan dunia pada abad ke-21 yang ditandai dengan fenomena globalisasi, semakin mendorong aktivitas keimigrasian. Globalisasi menggambarkan  fenomena  dunia  kontemporer  yang  ditandai  dengan  semakin menipisnya batas-batas teritorial setiap negara ( state borderless ), menyempitnya ruang dan  waktu,  dan  adanya perpindahan barang,  modal,  dan manusia  yang melintasi batas-batas wilayah negara dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat (Budi Winarno, 2014). Sejatinya, keimigrasian merupakan langkah perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas suatu wilayah negara.  Meningkatnya aktivitas  keimigrasian  sebagai  akibat  dari  fenomena  globalisasi  menimbulkan berbagai  dampak  yang  menguntungkan  dan  merugikan  bagi  setiap  negara, termasuk Indonesia.
Keimigrasian  di  Indonesia  merupakan  langkah  perwujudan  penegakan kedaulatan  atas  wilayah  Indonesia  dalam  menjaga  ketertiban  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  atas  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian,  2011).  Sejarah  panjang  keimigrasian  di  Indonesia  telah  terjadi sejak masa penjajahan Belanda yang ditandai dengan pembentukan Sekretariat
Komisi  Imigrasi  pada  tahun  1913,  dan  mengalami  perubahan  nama  menjadi immigratie dients pada tahun 1921 (Mundzir et al., 2021). Pada era penjajahan Belanda,  Pemerintah  Hindia  Belanda  memberlakukan  kebijakan opendeur politiek (politik pintu terbuka), yaitu membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga negara Hindia Belanda. Pada  era  kemerdekaan  Indonesia,  terjadi  perubahan  dalam  keimigrasian. Kementerian Luar Negeri Indonesia melal ui H. Agus Salim mengeluarkan ‘surat keterangan’  yang  dinilai  sebagai  paspor,  dan  menunjukkannya  kepada  dunia internasional  saat  Inter  Asian  Conferences  di  New  Delhi  (Kementerian  Hukum dan HAM RI, 2022).
Era  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  menjadi  era  yang  sangat  penting bagi  sejarah  keimigrasian  di  Indonesia,  pada  saat  ini  terjadi  serah  terima immigratie dients (dinas imigrasi) yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintahan RIS (Mundzir et al., 2021). Pada era demokrasi parlementer,  pemerintah  Indonesia  melakukan  perubahan  dalam  kebijakan keimigrasian.  Pemerintah  Indonesia  mengganti  kebijakan opendeur  politiek (politik  pintu  terbuka)  dengan  kebijakan  keimigrasian  yang  bersifat  selektif ( selective  policy )  (Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  2022).  Tujuan  dari perubahan  kebijakan  ini  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada kepentingan nasional dan warga negara Indonesia. Kebijakan keimigrasian yang bersifat selektif masih digunakan oleh Indonesia hingga sekarang.
Guna  melaksanakan  kebijakan  keimigrasian  yang  bersifat  selektif, pemerintah Indonesia memerlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang  masuk,  menjalankan  aktivitas,  dan  keluar  dari  wilayah  Indonesia.  Hal  ini karena  perpindahan  orang  sangat  berkaitan  erat  dengan  isu-isu  keimigrasian, seperti transnational  organized  crime ,  perdagangan  orang,  pencucian  uang, penyelundupan orang dan senjata, narkotika, penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan  dokumen,  pelanggaran  HAM,  dan  tindak  kejahatan  lainnya  (Arfan Faiz Muhrizi, 2016).
Penyelenggaraan  tindakan  keimigrasian  memerlukan  kerangka  yuridis dan administrasi sebagai landasan bagi dasar kinerja keimigrasian. Pemerintah Indonesia menuangkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang
menjamin  adanya  kepastian  hukum  yang  sejalan  dengan  penghormatan, perlindungan,  dan pemajuan hak asasi manusia  (HAM). Pemerintah Indonesia pada  tahun  1992 mengeluarkan  UU  No. 9  Tahun  1992  Tentang  Keimigrasian. Namun,  dalam  UU  tersebut  dinilai  terdapat  norma  yang  tidak  jelas,  sehingga dapat menimbulkan multi penafsiran dalam melakukan tindak keimigrasian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian  sebagai  pengganti  dari  UU  No.  9  Tahun  1992  Tentang Keimigrasian  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian, 2011).
Lingkup  hubungan  internasional  memiliki  pandangan  tersendiri  dalam memandang isu keimigrasian. Sudut pandang dan pendekatan yang digunakan akan mempengaruhi pandangan kita dalam memandang isu keimigrasian. Studi hubungan  internasional  memiliki  tiga  pendekatan  klasik  yang  digunakan  untuk membantu  memahami  serta  menganalisis  isu-isu  dan  peristiwa  sosial.  Ketiga pendekatan  klasik  tersebut  adalah  realisme,  liberalisme,  dan  konstruktivisme (Ruhama, 2016).
Pendekatan realisme lebih memandang bahwa isu yang terpenting dalam hubungan internasional adalah kepentingan nasional serta keamanan. Menurut realis,  imigrasi  tercipta  karena  adanya  konflik  atau  perang,  dan  migrasi  yang besar  dapat  memicu  terjadinya  konflik.  Realisme  memandang  negara  adalah aktor  utama  dan  terpenting  ( state  centric ).  Serta  hubungan  internasional  lebih bersifat  konfliktual  karena  tidak  ada  pemerintahan  di  atas  negara,  sehingga konflik  akan  lebih  mudah  terjadi.  Isu  utama  dalam  pendekatan  realis  adalah keamanan negara (Suryadi Bakry, 2022).
Sedangkan pendekatan liberalisme memandang bahwa negara bukanlah aktor  utama,  tetapi  juga  terdapat  aktor-aktor  lainnya  yang  memiliki  peranan dalam  hubungan  internasional,  seperti  individu, non-government  organization (NGO) , dan multinational  cooperation (MNC).  Kaum  liberal  memang membenarkan  bahwa  dunia  bersifat  konfliktual,  namun  perdamaian  dapat terwujud  dengan  adanya  kerja  sama,  penegakan  hak  asasi  manusia  (HAM), serta  pemerintahan  yang  demokratis  (Lesly  Gijsbert  Christian  Hosang,  2011).
Dalam pendekatan liberalis,  isu  imigrasi dapat  terselesaikan jika kontrol dalam wilayah perbatasan dihilangkan, sehingga menghasilkan ‘ free immigration ’. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa mobilitas merupakan hak semua manusia, dan kaum liberal sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Sedangkan  pendekatan  konstruktivisme  menyatakan  bahwa  isu keimigrasian bukanlah isu yang muncul dengan sendirinya, melainkan isu yang berasal  dari  hasil  konstruksi  sosial.  Konstruktivisme  selalu  mengaitkan  isu keimigrasian dengan ide dan norma.  Oleh karena itu,  bagi kaum konstruktivis, isu  keimigrasian  dapat  berjalan  dengan  damai  jika  terdapat sharing ide  yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat (Lesly Gijsbert Christian Hosang, 2011).
Ketiga pendekatan yang telah disampaikan di atas sering digunakan oleh negara-negara  dalam memandang  suatu  isu  dan  dalam mengambil  kebijakan. Oleh  karena  itu,  penulis  bermaksud  untuk melakukan  analisis  lebih  mendalam mengenai sudut pandang dan pendekatan yang digunakan oleh Indonesia dalam memandang  isu  keimigrasian  melalui  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian.

## 2. METODE
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif,  yang  dilakukan dengan cara mengukur tanda pesan atau signs dan penjelasannya di dalam UU No.6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian.  Pada  penelitian  ini,  penulis menggunakan  lima  indikator  untuk  melakukan  penganalisisan,  di  antaranya aktor,  otoritas,  anggaran,  tata  kelola,  dan output. Dalam  penelitian  ini,  penulis mengelompokkan  penggunaan  kata,  kalimat,  maupun  simbol-simbol  yang berkaitan  dengan  lima  indikator  tersebut  ke  dalam  tiga  pendekatan.  Ketiga pendekatan tersebut adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme.
Penulis  telah  menyusun  tiga  hipotesis  untuk  menganalisis  hasil pengukuran. Pertama, pengaturan dalam pengelolaan keimigrasian di Indonesia menggunakan  pendekatan  realisme.  Kedua,  pengaturan  dalam  pengelolaan keimigrasian  di  Indonesia  menggunakan  pendekatan  liberalisme.  Ketiga, pengaturan  dalam  pengelolaan  keimigrasian  di  Indonesia  menggunakan pendekatan konstruktivisme.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. A NALISIS I SI T ERHADAP UU N O . 6 T AHUN 2011 T ENTANG K EIMIGRASIAN
Perkembangan  era  globalisasi  mendorong  perubahan  dalam  dimensi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Globalisasi juga membuat batas- batas wilayah antar negara semakin menipis seiring dengan semakin tingginya ketergantungan antar negara.
Sebagai  langkah  untuk  menegakkan  kedaulatan  atas  wilayah  Indonesia dalam  menjaga  ketertiban  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menuju masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  atas  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  maka  perlu  adanya  peranan  dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada 5 Mei 2011, Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono  telah  mengesahkan  UU  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Keimigrasian, sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan peran dan fungsinya.
Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian,  2011). Kegiatan  keimigrasian  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  yang termasuk dalam unsur pelaksana tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki ratusan pejabat imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Penulis  menggunakan  lima  indikator  untuk  menganalisa  sudut  pandang dan  pendekatan  yang  digunakan  oleh  Indonesia  dalam  memandang  isu keimigrasian  melalui  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian.  Kelima indikator  tersebut  adalah  aktor,  otoritas,  anggaran,  tata  kelola,  dan output. Kemudian, penulis mengelompokkan penggunaan kata, kalimat, maupun simbol- simbol yang berkaitan dengan lima indikator tersebut ke dalam tiga pendekatan. Ketiga  pendekatan  tersebut  adalah  realisme,  liberalisme,  dan  konstruktivisme. Berikut adalah hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis:

## 1.  Analisis Aktor
Tabel 1. Hasil Pengukuran Indikator Aktor dalam UU No. 6 Tahun 2011
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  tercantum  dalam  Tabel  1,  dapat dijelaskan bahwa UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian lebih menekankan pada  peran  aktor  negara  dibandingkan  dengan  aktor-aktor  non-negara.    Dari hasil analisis, aktor-aktor realis mendapatkan hasil persentase yang lebih tinggi daripada  aktor-aktor  liberalis  dan  konstruktivis.  Penggunaan  aktor  realis dibuktikan  dengan  penggunaan  kata  negara,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Menteri,  dan  diikuti  dengan  kata  lembaga-lembaga  pemerintahan  di  bawah naungan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  seperti  Rumah  Detensi  Imigrasi,  dan Ruang Detensi Imigrasi.
Penggunaan aktor realis memiliki hasil persentase sebesar 52.5%, aktor liberalis  memiliki  hasil  persentase  sebesar  42.8%,  dan  aktor  konstruktivis
memiliki  hasil  persentase  sebesar  4.7%.  Aktivitas  keimigrasian  dengan menggunakan  sudut  pandang  realis  memiliki  tujuan  untuk  menciptakan penegakan  kedaulatan  atas  wilayah  Indonesia  dalam  menjaga  ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan  atas  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2.  Analisis Otoritas
Tabel 2. Hasil Pengukuran Indikator Otoritas dalam UU No. 6 Tahun 2011
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  tercantum  dalam  Tabel  2,  dapat dijelaskan  bahwa  otoritas  dalam  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian lebih  menekankan  pada  pendekatan  realisme.  Otoritas  realisme  ini  dibuktikan dengan  adanya  penggunaan  kata  penyidikan,  penangkalan,  penyelidikan, pemberian izin tinggal, deportasi, dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh aktor- aktor realis. Penggunaan kata dengan menggunakan pendekatan realis, memiliki hasil  persentase  sebesar  89%,  penggunaan  kata  dengan  pendekatan  liberalis
memiliki  persentase  sebesar  0,7%,  dan  penggunaan  kata dengan  pendekatan konstruktivis memiliki persentase sebesar 11.3%.
UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian memberikan jaminan kepada Direktorat  Jenderal  Imigrasi  untuk  melaksanakan  penyidikan,  penyelidikan, penangkalan,  deportasi,  penggeledahan,  dan  tindakan  lainnya.  Tindakan- tindakan  yang  berlandaskan  dengan  pendekatan  realis  ini  bertujuan  untuk mengimplementasikan  kebijakan  selektif  yang  berguna  untuk  menjaga kedaulatan wilayah dan warga negara Indonesia.

## 3.  Analisis Anggaran
Tabel 3. Hasil Pengukuran Indikator Anggaran dalam UU No. 6 Tahun 2011
Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 3, dapat diketahui bahwa  pendanaan  seluruh  aktivitas  dari  pihak  Direktorat  Jenderal  Imigrasi bertumpu  pada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  Dari  hasil analisis tersebut juga menekankan bahwa tidak adanya bantuan anggaran yang berasal dari bantuan negara lain maupun masyarakat. Permasalahan anggaran secara  resmi  telah  tertuang  dalam  Pasal  137,  BAB  XII  Tentang  Biaya,  yang menyatakan bahwa:
“Dana  untuk  melaksanakan  Undang-Undang  ini  dibebankan  pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (UU No. 6 Tahun 2011, 2011).

## 4.  Analisis Anggaran
Tabel 4. Hasil Pengukuran Indikator Tata Kelola dalam UU No. 6 Tahun 2011
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  tercantum  dalam  Tabel  4,  dapat dijelaskan bahwa tata kelola dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian lebih  menekankan  pada  pendekatan  realis  dibandingkan  dengan  pendekatan liberalis dan konstruktivis. Tata kelola yang menekankan pada pendekatan realis dibuktikan dengan adanya penggunaan kata peraturan, dan kerja sama antara instansi pemerintah dengan instansi lainnya atau dengan negara lain. Tata kelola dalam  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  bertujuan  untuk melaksanakan  fungsi  keimigrasian,  yaitu  menciptakan  penegakan  kedaulatan atas  wilayah  Indonesia  dalam  menjaga  ketertiban  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan dan fungsi keimigrasian tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi hak  asasi  manusia  (HAM).  Direktorat  Jenderal  Keimigrasian  mewujudkan fungsinya  melalui  penetapan  peraturan  keimigrasian  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.

## 5.  Analisis Output
Tabel 5. Hasil Pengukuran Indikator Output dalam UU No. 6 Tahun 2011
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  tercantum  dalam  Tabel  4,  dapat dijelaskan bahwa o utput dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian lebih menekankan pada sudut pandang realis. Output yang ingin dicapai melalui UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut lebih menekankan terjaminnya penegakan  kedaulatan  wilayah  Indonesia,  perlindungan  bagi  warga  negara Indonesia, dan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Output dalam  sudut  pandang  realis  mendapatkan  hasil  persentase  sebesar 86.2%,  Sedangkan output yang  ingin  dicapai  melalui  sudut  pandang liberalis, yaitu  kesejahteraan masyarakat,  dan  pembangunan masyarakat  mendapatkan hasil persentase sebesar 13.8%.

## 3.2. D INAMIKA K EIMIGRASIAN I NDONESIA S EBAGAI T ANTANGAN B AGI D IREKTORAT J ENDERAL I MIGRASI
Eksistensi  abad  ke-21  ditandai  dengan  munculnya  fenomena  baru,  yaitu globalisasi.  Globalisasi  menggambarkan  fenomena  dunia  kontemporer  yang ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas teritorial setiap negara ( state borderless ), menyempitnya ruang dan waktu, serta adanya perpindahan barang, modal,  dan  manusia  yang  melintasi  batas-batas  wilayah  negara  dalam  jangka waktu  yang  relatif  lebih  cepat  (Budi  Winarno,  2014).  Munculnya  fenomena globalisasi menjadi katalisator bagi aktivitas perpindahan manusia. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu negara ke negara lain
dapat  disebabkan  oleh  adanya  konflik,  perang,  wisata,  sekolah,  bekerja,  atau ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Mobilitas merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dilindungi oleh Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights , yaitu hak atas kebebasan bergerak. Sehingga, isu hak asasi manusia menjadi salah satu isu yang sangat diperhatikan oleh dunia internasional.  Pergerakan  manusia  yang  semakin  bebas  memberikan  dampak positif  dan  negatif  bagi  setiap  negara.  Oleh  karena  itu,  setiap  negara  memiliki peraturan  hukumnya  sendiri-sendiri  yang  mengatur  tentang  keimigrasian, termasuk  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang keimigrasian di Indonesia telah tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Menurut UU No. 6 Tahun 2011, keimigrasian didefinisikan sebagai berikut
“hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia  serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara” (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011)
Guna menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia, pemerintah membutuhkan  instansi  pemerintahan  yang  bertugas  untuk  menjalankan serangkaian  fungsi  dan  wewenang  umum  dalam  hal  keimigrasian.  Fungsi keimigrasian  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Fungsi  keimigrasian merupakan serangkaian urusan pemerintahan suatu negara dalam memberikan pelayanan  keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan  fasilitator pembangunan  kesejahteraan  masyarakat  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian,  2011).  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melakukan fungsi dan peranannya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menetapkan peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karena itu,  setiap  negara  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  mengatur  pergerakan manusia yang masuk dan keluar wilayah negaranya.
Dinamika  keimigrasian  di  Indonesia  telah  terjadi  sejak  masa  penjajahan Belanda  yang  ditandai  dengan  pembentukan  Sekretariat  Komisi  Imigrasi  pada tahun  1913,  dan  mengalami  perubahan  nama  menjadi immigratie  dients pada
tahun  1921  (Mundzir  et  al.,  2021).  Pada  era  penjajahan  Belanda,  Pemerintah Hindia  Belanda  memberlakukan  kebijakan opendeur  politiek (politik  pintu terbuka),  yaitu  membuka  pintu  seluas-luasnya  bagi  warga  negara  asing  untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga negara Hindia Belanda.
Era Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi era yang sangat penting bagi sejarah  keimigrasian  di  Indonesia,  pada  era  ini  terjadi  serah  terima immigratie dients (dinas  imigrasi)  yang  merupakan  produk  pemerintahan  Hindia  Belanda kepada pemerintahan RIS (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022). Pada era demokrasi  parlementer,  pemerintah  Indonesia  melakukan  perubahan  dalam kebijakan  keimigrasian.  Pemerintah  Indonesia  mengganti  kebijakan opendeur politiek (politik  pintu  terbuka)  dengan  kebijakan  keimigrasian  yang  bersifat selektif  ( selective  policy ).  Tujuan  dari  perubahan  kebijakan  ini  adalah  untuk memberikan  perlindungan  kepada  kepentingan  nasional  dan  warga  negara Indonesia. Kebijakan keimigrasian  yang  bersifat  selektif masih  digunakan  oleh Indonesia hingga sekarang (Perdana & Sande, 2020) .
Berdasarkan  atas  perbandingan  hasil  pengukuran  lima  indikator  (aktor, otoritas,  anggaran,  tata  kelola,  dan output )  dengan  menggunakan  tiga pendekatan  (realisme,  liberalisme,  dan  konstruktivisme),  menunjukkan  bahwa arah  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dalam  memandang  isu  keimigrasian melalui  analisis  isi  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian telah didominasi oleh pendekatan realisme. Berikut adalah hasil pengukuran dari kelima indikator tersebut.
Gambar 1. Diagram Komparasi Hasil Analisis UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pendekatan  realisme  tersebut  telah  tercermin  dalam  penggunaan  kata yang  didominasi  oleh  aktor  negara  dan  lembaga  pemerintahan,  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  dan  deportasi,  tata  kelola  yang dilakukan melalui serangkaian peraturan yang disesuaikan dengan perundang- undangan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia  (HAM), serta output yang lebih menekankan pada terciptanya penegakan kedaulatan negara, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
UU  No. 6  Tahun  2011  menjadi  landasan  resmi bagi  Direktorat  Jenderal Imigrasi  untuk  menjalankan  fungsi  dan  kewenangannya  dan  berada  di  bawah naungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Dalam  menjalankan  peran  dan fungsinya  sehari-hari,  pejabat  imigrasi  akan  bersentuhan  langsung  dengan orang-orang asing yang akan masuk, sedang berada, maupun akan keluar dari wilayah  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  menyatakan  bahwa  Indonesia termasuk  dalam non-immigrant  state yang  ditandai  dengan  tidak  meratifikasi Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  Tentang  Pengungsi.  Dalam  prinsip  ini, Pemerintah  Indonesia  tidak  menolak  kehadiran  orang  asing.  Namun, dimaksudkan untuk membatasi secara maksimal pertambahan penduduk melalui proses kewarganegaraan yang berdasarkan atas hak keimigrasian.
Pemerintah  Indonesia  juga  menerapkan selective  policy dalam  isu keimigrasian. Prinsip ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk memberikan izin masuk atau menolak kehadiran orang asing. Menurut selective policy , klasifikasi orang asing yang diperbolehkan masuk, tinggal, dan menjalankan kegiatannya di Indonesia adalah sebagai berikut (Perdana & Sande, 2020) :
a.  Memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,  bangsa, dan negara Republik Indonesia;
b.  Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
c.  Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia, diijinkan  masuk  dan  diperbolehkan  berada  di  wilayah  Indonesia,  serta diberikan  ijin  tinggal  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  kedatangannya  di Indonesia
Prinsip selective  policy merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan keimigrasian  yang  menggunakan  pendekatan  realisme.  Pendekatan  realisme dalam  fungsi  keimigrasian  di  Indonesia  juga  ditunjukkan  dengan  fungsi penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum keimigrasian di Indonesia terbagi menjadi  dua  hal,  yaitu  administrasi  dan  penegakan  hukum  yang  bersifat proyustisia. Penegakan hukum melalui tindakan administrasi dilakukan dengan pemberian  otoritas  bagi  pejabat  imigrasi  untuk  memberikan  izin  masuk,  izin bertolak,  izin  keimigrasian,  dan  tindakan-tindakan  keimigrasian  lainnya. Sedangkan  penegakan  hukum  yang  bersifat proyustisia dilakukan  dengan memberikan  otoritas  bagi  pejabat  imigrasi  untuk  melakukan  penyidikan, penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan tindakan keimigrasian lainnya (Sinurat et al., 2020).
Pelaksanaan  keimigrasian  di  Indonesia  masih  memiliki  kekurangan  dan kelebihan. Pertama,  permasalahan pengungsi di Indonesia menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian publik. Pasalnya, Indonesia menjadi negara singgah dan  tujuan  bagi  beberapa  pengungsi.  Jumlah  pengungsi  yang  masuk  di Indonesia telah mencapai 13.273 orang terdiri atas 73% orang dewasa dan 27% anak-anak. Jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia terdiri dari 7.458 orang berasal  dari  Afghanistan,  1.364  orang  dari  Somalia,  707  orang  dari  Myanmar, 677 orang  dari  Irak,  dan  sisanya  berasal  dari  negara-negara  lainnya  yang  kini menempati  rumah  detensi (Akbar  &  Rizki  Dwijayanti,  2022) .  Permasalahan pengungsi  di  Indonesia  muncul  karena  Indonesia  menjadi non-immigrant  state yang  ditandai  dengan  tidak  meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967 Tentang  Pengungsi.  Sehingga  Indonesia  tidak  dapat  memberikan  perlakuan khusus  terhadap  pengungsi  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Hal  ini  terjadi karena Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yang secara khusus membahas mengenai pengungsi.
Pembahasan tentang pengungsi tercantum dalam UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, BAB VI Tentang Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi,  Pasal  25  Ayat  1  dan  2  sebagai  berikut  (UU  No.  37  Tahun  1999, 1999).
“Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri” (Ayat 1)
“Disebutkan terkait dengan pengungsi diatur kemudian dengan Perpres” (Ayat 2)
Dinamika tentang pengungsi mulai muncul ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No.  125  Tahun  2016  Tentang  Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada 31 Desember 2016 (Peraturan Presiden RI No. 125  Tahun  2016  Tentang  Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri,  2016). Perpres  tersebut  menyatakan  bahwa  penanganan  pengungsi  luar  negeri dilakukan  oleh  pejabat  imigrasi.  Memang  UU  No.  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian mengatur tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan negara.  Namun,  pejabat  imigrasi  tidak  dipersiapkan  untuk  menangani permasalahan  pengungsi.  Hal  ini  karena  pejabat  imigrasi  hanya  sebatas melakukan fungsi keimigrasian secara administrasi dan bersifat proyustisia.
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, perlu adanya perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Perubahan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  penambahan  pasal  yang  khusus membahas permasalahan pemberian suaka dan permasalahan pengungsi. Hal ini harus segera dilakukan mengingat Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menekankan pejabat imigrasi sebagai pemegang peran dalam penanganan pengungsi

## 4. KESIMPULAN
Analisis  mengenai  arah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Indonesia mengenai isu keimigrasian yang telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menunjukkan bahwa arah kebijakan didominasi oleh pendekatan  realisme.  Pendekatan  realisme  tersebut  telah  tercermin  dalam penggunaan kata yang didominasi oleh aktor negara dan lembaga pemerintahan, memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  dan  deportasi,  tata  kelola yang  dilakukan  melalui  serangkaian  peraturan  yang  disesuaikan  dengan perundang-undangan  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  (HAM),  serta
output yang lebih menekankan pada terciptanya kedaulatan negara, penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  telah  mengalami  serangkaian  perombakan sejak  era  penjajahan  Belanda  hingga  pasca  reformasi.  Dinamika  perubahan dalam  tubuh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  tersebut  tidak  mendegradasi pendekatan  realis  dalam  memandang  isu  keimigrasian.  Direktorat  Jenderal Imigrasi  lebih  menggunakan  pendekatan  realis  dalam  menjalankan  fungsi  dan peranannya,  seperti  melakukan  penyidikan,  penyelidikan,  penangkapan, pemberantasan.

## REFERENSI
Akbar, T., & Rizki Dwijayanti. (2022, January 28). Upaya Penanganan Pengungsi Luar
Negeri di Indonesia . Sekretariat Kabinet Indonesia. https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di- indonesia/
Arfan  Faiz  Muhrizi.  (2016). Laporan  Analisis  Evaluasi  Hukum  Dalam  Rangka Penguatan Sistem Pertahanan Negara .
Budi Winarno. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer . CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Peraturan  Presiden  RI  No.  125  Tahun  2016  Tentang  Penanganan  Pengungsi dari Luar Negeri, (2016). www.hukumonline.com/pusatdata
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (2011).
Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  (2022). Sejarah  Imigrasi .  Kantor  Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.
https://kanimbandarlampung.kemenkumham.go.id/profil-imigrasi/sejarah- imigrasi/
Lesly  Gijsbert  Christian  Hosang.  (2011). Pandangan  Paradigma  Realisme, Liberalisme,  dan  Konstruktivisme  Terhadap  ASEAN  Political  Security Community  2015  Sebagai  Kerjasama  Keamanan  di  Kawasan  Asia Tenggara .
Mundzir, C., Arif, M., Uin, A., & Makassar, A. (2021). Kebijakan Imigrasi Zaman Hindia  Belanda  (1913-1942). Muhammad  Arif  Dan  Aksa  Jurnal  Rihlah , 9 (1). https://doi.org/10.2121/SOSIOHUMANIKA.V7I1.495
Perdana,  J.,  &  Sande.  (2020).  Selective  Policy  Imigrasi  Indonesia  terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. In Indonesian Perspective (Vol. 5, Issue 1).
Rahmadhani  Purwanti,  W.,  Zahidi,  S.,  &  Aufiya,  M.  A.  (2022).  Immigration Supervision of Overseas Refugees in Indonesia in the Implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016. In Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) (Vol. 3, Issue 2). http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP
Ruhama,  Z.  (2016). Classical  Realism,  Liberalism,  Marxism:  Revisiting  The Mainstream Approaches in  International Relation Theory (Vol. 11, Issue 1).
Sinurat,  D.  F.,  Sitohang,  W.,  &  Manullang,  H.  (2020). Pertanggungjawaban Pidana  Pelaku  yang  Dengan  Sengaja  Melakukan  Penyalahgunaan  Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor: 748/PID.SUS/2016/PN.DPS) . https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik
Suryadi Bakry, U. (2022). Studi Keamanan Internasional Pasca Perang Dingin .