IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement

## ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN
INDUSTRIAL ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (Studi Putusan No. 248/pdt.sus-PHI/2019/PN.MDN)
ANALYSIS OF RELATIONSHIP INDUSTRIAL OF TERMINATION
PARTY WORK (Study of Decision No. 248/pdt.sus-PHI/2019/PN.MDN)

## Muhammad Rizqi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat muhammadrizqi50@gmail.com
Submission   : 26 Juli 2022 Accepted : 30 September 2022 Publish : 30 September 2022

## Abstract
The case of termination of employment is not a difficult case to find. One of the cases of Termination  of  Employment  that  occurred  was  the  case  of  the  Industrial  Relations Dispute  in  the  Medan  District  Court  between  the  insurance  company  PT.  Kresna  Life Insurance  against  William  Winata  as  the  supervisory  position  holder,  with  decision number 248/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Mdn. On July 22, 2017 William Winata sent a letter addressed  to  PT.  Kresna  Life  Insurance  regarding  the  review  of  the  contents  of  the mutation  warrant  which  at  the  core  of  the  application  is  willing  to  be  transferred  by asking for a mutation fee but does not receive a response and the Defendant's bipartite request is also ignored so that the bipartite is considered a failure, the mutation made by  the  Defendant  is  a  fraudulent  mutation  that  very  forced  to  avoid  obligations  and responsibilities for employee rights due to changes in the Agency System. The purpose of this study is to find out the legal rules in Indonesia regarding unilateral termination of  employment  by  the  company,  to  determine  the  inhibiting  factors  for  the implementation  of  the  IRC  decision,  and  to  determine  the  legal  analysis  of  the termination  of  employment  by  the  company  in  the  decision  number  248/pdt.sus-PHI/ 2019/pn.mdn.  The  research  conducted  is  normative  legal  research  with  a  sociological juridical approach (empirical) which is taken from secondary data by processing data from  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials. Based  on  the  research,  it  is  understood  that  Decision  Number  248/Pdt.Sus- PHI/2019/Pn.Mdn is a decision whose lawsuit value is below Rp.150,000,000 so that all charges  for  the  case  are  borne  by  the  government.  The  inhibiting  factors  for  the implementation  of  the  decision  are  generally  due  to  the  limited  budget  from  the government  to  finance  the  execution  and  the  uncertainty  of  the  time  period  when  the execution costs will be disbursed. In the decision of the Industrial Relations Court in the case of Termination of Employment (PHK) which orders employers to pay for the rights
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
of workers who are laid off, such a decision can be executed or implemented because it is  condemnatoir  or  punishment.  There  is  a  possibility  that  the  entrepreneur  will  not implement  the decision to pay for  the rights of  the worker/laborer. If the entrepreneur does not implement such a decision, the entrepreneur has committed an unlawful act.
Keywords: Industrial Relations, Insurance Companies, Layoffs

## Abstract
Kasus  pemutusan  hubungan  kerja  bukanlah  kasus  yang  sulit  untuk  ditemukan.  Salah satu  kasus  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  terjadi  adalah  kasus  Perselisihan Hubungan  Industrial  di  Pengadilan  Negeri  Medan  antara  perusahaan  asuransi  PT. Asuransi Jiwa Kresna melawan William Winata sebagai pemegang jabatan supervisor, dengan  nomor  putusan  248/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.  Mdn.  Pada  tanggal  22  Juli  2017 William  Winata  mengirimkan  surat  yang  ditujukan  kepada  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna perihal  peninjauan  kembali  atas  isi  surat  perintah  mutasi  yang  pada  inti permohonannya  bersedia  di  mutasi  dengan  meminta  biaya  mutasi  akan  tetapi  tidak mendapat  tanggapan  dan  permohonan  bipartit  olehnya  juga  diabaikan  oleh  Tergugat sehingga bipartit dianggap gagal, mutasi yang dilakukan Tergugat adalah mutasi akal- akalan yang sangat dipaksakan untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawab atas hak-hak  karyawan  karena  perubahan  System  Agency.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  aturan  hukum  di  indonesia  mengenai  pemutusan  hubungan  kerja  secara sepihak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  untuk  mengetahui  faktor  penghambat pelaksanaan  putusan  PHI,  dan  untuk  mengetahui  analisis  hukum  terhadap  pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dalam putusan nomor 248/pdt.sus-PHI/2019/pn.mdn. Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan yuridis  sosiologis  (empiris)  yang  diambil  dari  data  sekunder  dengan  mengolah  data dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Berdasarkan penelitian dipahami bahwa Putusan Nomor 248/Pdt.Sus- PHI/2019/Pn.Mdn merupakan putusan yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000 sehingga  segala  pembebanan  biaya  perkaranya  ditanggung  oleh  pemerintah.  Adapun faktor penghambat pelaksanaan putusan tersebut secara umum dikarenakan anggaran dari  pemerintah  yang  terbatas  untuk  membiayai  eksekusi  dan  adanya  ketidakpastian jangka  waktu  kapan  biaya  eksekusi  akandicairkan.  Dalam  amar  putusan  Pengadilan Hubungan  Industrial  dalam  perkara  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang memerintahkan agar pengusaha membayar hak-hak pekerja yang diPHK, amar putusan yang demikian itu bisa dieksekusi atau dilaksanakan karena bersifat condemnatoir atau penghukuman.  Ada  kemungkinan  pengusaha  tidak  melaksanakan  putusan  untuk membayar  hak-hak  pekerjakan  pekerja/buruh  tersebut.  Jika  pengusaha  tidak melaksanakan  putusan  yang  demikian  itu  maka  pengusaha  tersebut  telah  melakukan perbuatan melawan hukum.
Kata Kunci : Hubungan Industrial, PHK, Perusahaan Asuransi

## A. Pendahuluan
Secara  etika,  setiap  perusahaan  mempunyai  tanggungjawab  sosial  yaitu kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, terlepas dari  kalkulasi  untung  dan  rugi  perusahaan. 1 Namun  kenyataannya  masih  banyak perusahaan  menolak  bertanggungjawab  atas  hak-hak  pekerja  sehingga  masih  banyak didapati  perselisihan  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Terjadinya  perselisihan  di  antara manusia  merupakan  masalah  yang  wajar  karena  telah  menjadi  kodrat  manusia  itu sendiri.  Hal  yang  penting  sekarang  adalah  bagaimana  mencegah  atau  memperkecil perselisihan  tersebut  atau  mendamaikan  kembali  mereka  yang  berselisih.  Perselisihan atau  perkara  dimungkinkan  terjadi  dalam  setiap  hubungan  antar  manusia,  bahkan mengingat subjek hukum pun telah lama mengenal badan hukum, maka para pihak yang terlibat  di  dalamnya  pun  semakin  banyak. 2 Dengan  semakin  kompleksnya  corak kehidupan  masyarakat,  maka  ruang  lingkup  kejadian  atau  peristiwa  perselisihanpun meliputi  ruang  lingkup  semakin  luas,  diantarnya  yang  sering  mendapat  sorotan  adalah perselisihan hubungan industrial.
Perselisihan  hubungan  industrial  biasanya  terjadi  antara  pekerja/buruh  dan perusahaan  atau  antara  organisasi  buruh  dengan  organisasi  perusahaan.  Dari  sekian banyak  kejadian  atau  peristiwa  konflik  atau  perselisihan  yang  penting  adalah  solusi untuk  penyelesaiannya  yang  harus  betul-betul  objektif  dan  adil.  Hubungan  Industrial tidak  dapat  dipisahk  an  dengan  hukum  ketenagakerjaan  yang  melibatkan  tiga koomponen utama dalam pelaksanaanya yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja.
Timbulnya  perselisihan  dalam  bidang  ketenagakerjaan  antara  pengusaha  dengan para  pekerja/buruhnya  biasanya  berpokok  pangkal  karena  adanya  perasaan-  perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya  sudah  baik  dan  bakal  diterima  oleh  para  pekerja/buiruh  namun pekerja/buruh  yang  bersangkutan  mempunyai  pertimbangan  dan  pandangan  yang berbeda-beda,  akibatnya  kebijakan  yang  diberikan  oleh  pengusaha  itu  menjadi  tidak sama. Pekerja/buruh yang merasa puas akan tetap bekerja semakin bergairah, sedangkan
1 Masitah Pohan. 2011. Tanggung jawab Sosial Perusahaan terhadap buruh. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 1.
2 Di  Indonesia  Badan  Hukum  antara  lain  terdiri  dari:  Perseroan  Terbatas,  Badan  Usaha Milik Negara, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Yayasan, Koperasi.
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
pekerja/buruh yang tidak puas akan menunj ukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan-perselisihan.
Penyelesaian  perselisihan  pada  dasarnya  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh  negara  atau  para  pihak  sendiri.  Dalam  masyarakat  modern  yang  diwadahi organisasi kekuatan publik berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk  penyelesaian  perkara  atau  perselisihan  biasanya  adalah  lembaga  peradilan.  Dari berbagai macam konflik yang terjadi di Indonesia dalam berbagai sektor, adanya relasi hukum  dan  sosial  berpeluang  pula  menjadi  dasar  timbulnya  konflik,  misalnya  dalam kasus  perselisihan  hubungan  industrial.  Soepomo  dalam  buku  Eko  Wahyudi  dkk, 3 mengungkapkan  bahwa  hubungan  kerja/hubungan  industrial  adalah  suatu  hubungan antara  seorang  buruh  dan  seorang  majikan  dimana  hubungan  kerja  itu  sendiri  terjadi setelah  adanya  perjanjian  kerja  antara  kedua  belah  pihak.  Mereka  terkait  dalam  suatu perjanjian, disatu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.
Pada  saat  ini  kebutuhan  masyarakat  Indonesia,  dalam  penyelesaian  hubungan industrial  secara  normatif  telah  mengalami  banyak  perubahan,  yang  terakhir  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  (UU  PPHI).  Berdasarkan  Undang-  Undang  ini  telah ada  peradilan  khusus  yang  menangani  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Mengacu pada Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004  diatur  bahwa  hukum  acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  Hubungan  Industrial adalah  hukum  acara  perdata  sehingga  setiap  asas,  prinsip,  maupun  tahap-tahap rangkaian  sidang  peradilan  perdata  dapat  diterapkan  dalam  persidangan  di  Pengadilan Hubungan Industrial.
UU PPHI ini, bahwa Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang  mengakibatkan  pertentangan  antara  pengusaha  atau  gabungan  pengusaha  dengan pekerja/serikat  buruh  karena  adanya  perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
3 Eko Wahyudi dkk. 2016. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafikas, halaman 10
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
Sejak diberlakukannya UU PPHI  ini dalam pelaksanaannya timbul  permasalahan hukum  yang  mengakibatkan  proses  penyelesaian  perselisihan  industrial  yang berlangsung lama dan ini berarti mahal. Hal ini dapat disebabkan antara lain: 4
a. UU  PPHI  ini  berparadigma  konflik  karena  hanya  memberikan  kesempatan kepada  pihak-pihak  yang  ingin  memenangkan  perkara,  sedangkan  pihak  yang ingin  menyelesaikan  persoalan  tidak  diberi  keleluasaan  dalam  menggunakan mekanisme  yang  ditawarkan  oleh  UU  ini.  Hal  ini  tercermin  dari  perbedaan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dibandingkan dengan kewenangan  Arbitrase.  Menurut  UU  PPHI  ini,  PHI  diberi  kewenangan  untuk menyelesaikan semua jenis perselisihan hubungan industrial (yaitu perselisihan hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja,  dan perselisihan  antar  serikat  pekerja.  Pihak-pihak  yang  ingin  memenangkan perkara  jalurnya  melalui  pengadilan,  sedangkan  pihak-pihak  yang  ingin menyelesaikan  persoalan  tidak  melalui  pengadilan  melainkan  ke  arbitasi sebagai alternative dispute solution.
b. Menumpuknya  perkara  PPHI  di  PHI  dan  di  Mahkamah  Agung.  Hal  ini disebabkan  antara  lain  kurang  berfungsinya  lembaga  bipartit  dan  lembaga mediasi  dalam  PPHI.  Ketentuan  beracara  yang  berlaku  pada  PHI  adalah Hukum  Acara  Perdata  sebagaimana  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam lingkup peradilan umum.
c. Adanya  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  mencakup  lintas kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga mediator hubungan industrial yang berkedudukan di provinsi dan pusat tidak memiliki kewenangan.
d. Banyaknya putusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  tidak  dapat  di  eksekusi,  hal  ini terjadi karena tidak diatur secara tegas dalam UU PPHI.
Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka  perlu  dilakukan  pemikiran  agar  pekerja  dapat  menjaga  keselamatannya  dalam
4 BPHN,  “Penyelesaian  Hubungan  Industrial, http://www.bphn.go.id/data/documents/AE% 20UU%20NO%202%20Tahun%202004%20Tentang%20Penyelesaian%20Perselisihan%20Hubu ngan%20Industrial%202011.pdf, diakses Minggu, 19 June 2022, pukul 15.00 WIB.
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
menjalankan  pekerjaan. 5 Kasus  pemutusan  hubungan  kerja  bukanlah  kasus  yang  sulit untuk  ditemukan.  Salah  satu  kasus  Pemutusan  Hubungan  Kerja  yang  terjadi  adalah kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan antara perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna melawan William Winata sebagai pemegang jabatan supervisor, dengan nomor putusan 248/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn.
Kasus  ini  bermula  dari  dikeluarkannya  hasil  Keputusan  Rapat  Kerja  Direksi  PT. Asuransi Jiwa Kresna di Jakarta pada tanggal 23 dan 24 Pebruari 2017 yang ditetapkan oleh Direksi dengan memberlakukan System Agency dengan menghapus status Kepala Cabang,  Kepala  Perwakilan,  Supervisor  dan  Tenaga  Administrasi  dengan  demikian maka William Winata dimutasi ke wilayah Jakarta namun dalam surat perintah mutasi tersebut tidak tertera tanggungan biaya mutasi ditanggung oleh perusahaan.
Selanjutnya, pada tanggal  22 Juli 2017 William Winata mengirimkan surat  yang ditujukan  kepada  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  perihal  peninjauan  kembali  atas  isi  surat perintah  mutasi  yang  pada  inti  permohonannya  bersedia  di  mutasi  dengan  meminta biaya  mutasi  akan  tetapi  tidak  mendapat  tanggapan  dari  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna. Melalui Kuasa Hukum, William Winata mengirimkan permohonan bipartite kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna akan tetapi permohonan bipartit tersebut diabaikan oleh Tergugat sehingga bipartit dianggap gagal.
Kuasa  Hukum  William  Winata  kemudian  mengirimkan  surat  kepada  Dirjen  PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta untuk melakukan pencatatan  perselisihan  hubungan  industrial,  pada  tanggal  30  November  2017 Kementerian  Ketenagakerjaan  RI  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  menerbitkan  Anjuran  dengan  Nomor  : B.252/PHIJSK-PPHI/XI/2017 dimana pada intinya isi Anjuran Mediator tersebut adalah :
o Agar  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna dengan  karyawan  terkait,  terputus  sejak  anjuran  ini  diterbitkan  ini  atau  30 Oktober 2017
o Agar pengusaha PT. Asuransi Jiwa Kresna membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan  Kerja  terhadap  karyawan  terkait  berupa  Uang  Pesangon  sebesar  2
5 Ida Hanifah. 2012. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Medan: CV. Ratu Jaya, halaman. 123
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai  ketentuan  Pasal  156 ayat  (3) Undang  – Undang No. 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003.
Dari  uraian  kasus  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  mutasi  yang  dilakukan Tergugat  adalah  mutasi  akal-akalan  yang  sangat  dipaksakan  untuk  menghindari kewajiban dan tanggung jawab atas hak-hak karyawan karena perubahan System Agency otomatis  status  karyawan  terkait  bukan  lagi  hubungan  kerja  akan  tetapi  mitra  kerja dengan  tidak  lagi  mendapatkan  upah/gaji  sebagaimana  biasa  diterima  melainkan mendapatkan  komisi  atas  hasil  yang  didapatkan  terbukti System  Agency telah diberlakukan  terhitung  31  Desember  2017.  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  dinilai  tidak menghargai harkat atau kemuliaan karyawan sebagai mahluk Tuhan termasuk harga diri dari  karyawan  serta  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  tidak  memberikan  kejelasan  tentang biaya  transportasi,  biaya  perumahan  dan  biaya-biaya  lainnya  kepada  karyawan  terkait yang  akan  melaksanakan  mutasi  tersebut  sehingga  mutasi  yang  dilakukan  oleh karyawan.
Rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  Medan  pada  hari  Kamis,  tanggal  12  Desember  2019  oleh  Jarihat Simarmata, SH., MH selaku Hakim Ketua, Nurmansyah, SH., MH., dan Budiyono,S.H masing-masing  selaku  Hakim  Anggota,  putusan  mana  diucapkan  pada  hari  Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan  dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dengan  dibantu  oleh  Aryandi,  S.H, Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa  Penggugat  dan  tanpa  dihadiri  Tergugat atau  kuasanya  dalam  putusannya  tidak  menyatakan  tergugat  bersalah  dan  melanggar peraturan perundang-undangan dibidang hokum ketenagakerjaan sehingga penulis juga mengganggap bahwa putusan ini tidak  cukup adil memberikan rasa jera bagi  tergugat. Dalam  putusan  hakim  juga  tidak  mencantumkan  kapan  batas  waktu  paling  lama pengeksekusi putusan sehingga penggugat punya hak untuk meminta eskekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut agar pengusaha segera membayarkan hak- hak Anda sebagaimana putusan pengadilan.
Pandangan  islam,  hak-hak  pekerja  dalam  suatu  perusahaan  dipenuhi  dalam akadnya.  Istilah  akad  dalam  al-Quran  yang  berhubungan  dengan  perjanjian  dibagi
menjadi dua yaitu al- „aqdu (akad) dan al- „ahdu (janji). Kata al- „ aqdu (akad)terdapat dalam  QS.  Al-Maidah  ayat  1, bahwa  manusia  diminta  untuk  memenuhi  akadnya. Sedangkan istilah al- „ahdu terdapat dalam QS. Ali Imron (3): yang berarti “sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa”.
Dapat  dilihat  dari  uraian  kasus  perselisihan  antara  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna dengan  William  Winata  bahwa  perusahaan  mengabaikan  asas  keadilan  dan  asas kejujuran  dan  kebenaran  dalam  akad.  Pada  asas  kejujuran  dalam  akad,  di  mana  para pihak  melakukan  akad  dituntut  untuk  berlaku  benar  dalam  mengungkapkan  kehendak dan  keadaan,  memenuhi  perjanjian  yang  telah  mereka  buat,  dan  memenuhi  semua kewajibannya.  Asas  ini  berkaitan  dengan  asas  kesamaan,  meskipun  keduanya  tidak sama,  dan  merupakan  lawan  dari  kedzaliman.  Salah  satu  bentuk  kedzaliman  adalah mencabut  hak-hak  kemerdekaan  orang  lain,  dan/atau  tidak  memenuhi  kewajiban terhadap akad yang dibuat.
Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang  kebohongan  dan  penipuan  dalam  bentuk  apapun.  Nilai  kebenaran  ini memberikan  pengaruh  pada  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  untuk  tidak berdosta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada  saat asas ini tidak dijalankan,  maka akan  merusak  pada  legalitas  akad  yang  dibuat.  Di  mana  pihak  yang  merasa  dirugikan karena  pada  saat  perjanjian  dilakukan  pihak  lainnya  tidak  mendasarkan  pada  asas  ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.
Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas,  untuk  membahas  penelitian  hukum mengenai  Perselisihan  dan  Penyelesaian  Pemutusan  Hubungan  Kerjadengan  judul: Analisis  Terhadap  Hubungan  Industrial  Atas  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak (Studi Putusan Nomor 248/pdt.sus-PHI/2019/PN.MDN)
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini  akan menguraikan permasalahan terkait  beberapa hal.  Yang akan  di  muat  dalam  rumusan  masalah  sebagai  berikut,  Bagaimana  aturan  hukum  di Indonesia  mengenai  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Secara  sepihak  yang  dilakukan  oleh perusahaan,  Bagaimana  faktor  penghambat  pelaksanaan  Pemutusan  Hubungan  Kerja oleh perusahaan serta Bagaimana analisis hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan dalam putusan nomor 248/pdt.sus-PHI/2019/pn.mdn?
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
Penelitian  ini  ialah  pendekatan  yuridis  normative  dan  pendekatan  empiris. Pengumpulan  databerdasarkan  studi  kepustakaan  dan  studilapangan,  sedangkan pengolahan  data  dilakukan  metode  editing,  klasifikasi  dan  sistemasi  data.  Narasumber dalam penelitian ini meliputi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim.

## B. Penelitian Dan Pembahasan
1. Aturan  Hukum  Di  Indonesia  Mengenai  Pemutusan  Hubungan  Kerja Secara Sepihak Yang Dilakukan Oleh Perusahaan.
Suatu perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan timbal balik antara pengusaha atau  gabungan  pengusaha  dengan  pekerja  atau  buruh  atau  serikat  pekerja.  Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerja seringkali terjadi perselisihan perburuhan antar pekerja dengan  perusahaan/pengusaha,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Imam  Soepomo , menjelaskan  perselisihan  perburuhan  menurut  rumusan  undang-undang  tentang penyelesaian  perselisihan  perburuhan  sendiri  adalah  bertentangan  antara  majikan  atau perkumpulan  majikan  dengan  serikat  buruh  atau  gabungan  serikat  buruh  berhubungan dengan tadi persesuaian  paham  mengenai  hubungan kerja, syarat-syarat  kerja dan atau keadaan  perburuhan.  Sehubungan  dengan  perumusan  itu,  maka  mengenai  perselisihan perburuhan dibedakan- bedakan antara perselisihan hak (rechtsgeschel) dan perselisihan kepentingan (belangengeschel)”. 6
Penyelesaian  perselisihan  perburuhan  yang  semula  diatur  oleh  Undang-  undang Nomor  12  Tahun  1964  tentang  Pemutusan  Hubungan  Kerja  telah  direvisi  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial, secara tegas mengatur jenis perselisihan yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  perselisihan  antara  serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Pada  awalnya,  sebelum  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004, telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  (ketenagakerjaan)  haruslah  memenuhi  rasa  keadilan bagi  para  pihak  sehingga  penegakkannya  pun  harus  dapat  dipaksakan,  sebagaimana Prof. Dr. P. Brost dalam buku R. soeroso mengatakan:
6 Imam Soepomo. 2000. Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta: Djambatan, halaman 96-97.
 “Hukum  ialah  keseluruhan  peraturan  bagi  kelakuan  atau  perbuatan manusia  didalam  masyarakat,  “yang  pelaksanaanya  dapat  dipaksakan” yang bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan.” 7
Pengaturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  lebih  cenderung  pada  fungsi  dan  peranan  serikat  pekerja/serikat buruh dalam organisasinya, sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  secara  umum  menyangkut  hubungan  ketenagakerjaan  antara pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  dengan  pengusaha  dalam  suatu perusahaan.
Diterbitkannya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1957  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1964  tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Swasta, dinyatakan tidak berlaku lagi, dan menghapus  sistem  penyelesaian  perselisihan  perburuhan  melalui  P4P/D  (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah).
Perlu disadari bahwa tingkat  kesejahteraan materiil  yang tinggi  belum  menjamin tidak timbulnya masalah dalam hubungan kerja. Salah satu saran yang terpenting dalam mengatasinya  adalah  melalui  komunikasi,  yang  teratur  disegala  tingkat. 8 Pengertian perselisihan hubungan industrial seperti yang telah diuraikan, cukup jelas menghendaki adanya  penyelesaian  yang  seadil-adilnya  dalam  memenuhi  hak  dan  kepentingan  para pihak  yang  sedang  berselisih/berbeda  pendapat.  Untuk  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  terdiri  dari  lembaga  peradilan  (litigasi)  dan  lembaga  di  luar peradilan (non litigasi), yang terdiri dari: Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
Fungsi  hukum  dalam  arti  formil  ialah  hukum  yang  menunjukan  cara menjalankan, 9 fungsi  ini  juga  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tersebut, dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial antara pekerja perseorangan dengan  perusahaan  diselesaikan  secara  musyawarah  melalui  lembaga  mediasi,  jika mediasi  tidak  berhasil  maka  pihak  pekerja  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat bekerja  dan  diajukan  dalam  tenggang  waktu  satu  tahun  diterimanya  keputusan
7 R. Soeroso. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66
8 Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3
9 R. Soeroso. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 203
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
pemutusan  hubungan  kerja  dari  pihak  perusahaan.  Untuk  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  setempat  dibebaskan  dari segala  biaya  untuk  tuntutan  dengan  nilai  gugatan  di  bawah  Rp.  150.000.000,-. Penggugat  dibebaskan  dari  biaya  panjar  ongkos  perkara  dan  biaya  eksekusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Semua biaya yang timbul selama proses beracara  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial  ditanggung  oleh  negara  berdasarkan anggaran yang ditetapkan.
Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan  angin  segar  bagi  pekerja/buruh  perseorangan  mencari  keadilan  di Kalimantan Barat pada umumnya, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama dengan putusan Perdata pada umumnya yakni mempunyai kekuatan eksekusi.
Suatu  putusan  pengadilan  tidak  ada  artinya  apabila  tidak  dilaksanakan,  oleh karena  itu  putusan  hakim  mempunyai  kekuatan  hukum eksekutorial yaitu  kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan  alat-alat  negara. 10 Adapun  yang  yang  memberi  kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa”
Putusan pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang bersifat menghukum (kondemnator) . Pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak yang kalah  berpekara,  artinya  pihak  yang  bersangkutan  dengan  sukarela  melaksanakan putusan pengadilan. Melaksanakan putusan-putusan pengadilan dengan sukarela artinya bersedia  memenuhi  kewajiban  untuk  berprestasi  yang  dibebankan  oleh  pengadilan melalui putusannya. 11 Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum  yang  tetap  dan  pasti  antara  pihak  yang  berperkara  sebab  hubungan  hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.
10 Abdulkadir  Muhammad.  2015.  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bhakti, halaman 177.
11 Ibid., halaman 227
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  hukum  acara  dan  tata  cara eksekusi. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 hanya menegaskan bahwa Pengadilan  Hubungan  Industrial  memberlakukan  hukum  acara  yang  berlaku  pada hukum  acara perdata di  lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum  di  dalam Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004.  Dengan  demikian,  apabila  berbicara mengenai  aturan  eksekusi,  maka  harus  merujuk  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan yang diatur dalam Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) atau Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg).
Mewujudkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh  dan  pengusaha, pemerintah  wajib  melaksanakan  pengawasan  dan  penegakkan  peraturan  perundang- undangan  ketanagakerjaan.  Beberapa  dasar  hukum  pengaturan  Pemutusan  Hubungan Kerja (PHK) adalah:
i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
iii. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober  2004  atas  Hak  Uji  Materiil  Undang-Undang  Nomor  13  Tentang Ketenagakerjaan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
iv. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.907/Men.PHI-PPHI/X/2004  Tentang  Pencegahan  Pemutusan  Hubungan Kerja Massal.
v. Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  SE.13/Men/SJ- HK/I/2005  Tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  atas  Hak  Materiil Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
vi. Surat  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  B.600/Men/SJ- Hk/VII/2005  perihal  Uang  Penggantian  Perumahan  serta  Pengobatan  dan Perawatan.
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan PHI
Tiap  manusia  mempunyai  keperluan  sendiri-sendiri.  Seringkali  keperluan  itu searah  serta  berpadanan  satu  sama  lain,  sehingga  dengan  kerjasama  tujuan  manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Namun, seringkali kepentingan-kepentingan  tu  berlainan  bahkan  ada  juga  yang  bertentangan,  sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini  orang  atau  golongan  yang  kuat  menindas  orang  atau  golongan  lemah  untuk menekankan kehendaknya. 12
Masalah  ketenagakerjaan  mencakup  masalah  pengupahan  dan  jaminan  social, penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, perlindungan tenaga kerja,  penyelesaian perselisihan,  kebebasan  berserikat  dan  hubungan  industrial,  serta  hubungan  dan kerjasama  internasional  sehingga  masalah  ini  mempunyai  multidimensi,  cakupan  luas, dan sangat kompleks karena mencakup dimensi ekonomi, sosial, ekonomis. 13 Hambatan pelaksanaan eksekusi  bukan diartikan  penundaan eksekusi  dalam perkara perdata pada umumnya,  seperti  adanya  verzet,  deden  verzet  dan  sebagainya.  Yang  dimaksudkan  di sini  adalah  hambatan  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  Putusan  Pengadilan  Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Biaya  eksekusi  sering  menjadi  permasalahan  dalam  eksekusi,  baik  dari  segi  biaya eksekusi,  pembebanan  panjar  biaya  eksekusi,  cara  penagihan  kembali  biaya  eksekusi, maupun  eksekusi  secara  prodeo  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Dengan  merujuk  kepada  Pasal 121 ayat  (4) HIR atau Pasal  145  ayat  (4) RBg, biaya eksekusi dibayar terlebih dahulu oleh  pemohon  eksekusi,  untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan  atau  eksekusi memerlukan  biaya  yang  dibebankan  dan  harus  dibayar  oleh  pemohon,  baik  dibayar secara panjar maupun secara tunai. Apabila terdapat kelebihan dalam pembayaran biaya permohonan eksekusi, maka akan dikembalikan setelah eksekusi selesai.
Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial,  menyatakan  bahwa:  “Dalam  proses  beracara  di Pengadilan  Hubungan  Industrial,  pihak-pihak  yang  berpekara  tidak  dikenakan  biaya
12 C.  S.  T.  Cansil.  2002.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia.  Jakarta:  Balai Pustaka, halaman 33
13 Adrian Sutedi. Op., Cit., halaman 6
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
termasuk  biaya  eksekusi  yang  nilai  gugatannya  di  bawah  Rp.150.000.000,  -  (seratus lima puluh juta rupiah)”.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  memberikan  jaminan  perlindungan  tenaga  kerja/buruh  menuntut hak-haknya  melalui  Pengadilan  Hubungan  Industrial  tanpa  dibebani  biaya  perkara, termasuk  biaya  eksekusi,  untuk  gugatan  yang  nilainya  dibawah  Rp.  150.000.000,  - (seratus lima puluh juta rupiah) sepenuhnya ditanggung oleh Negara ( prodeo ).
Sebagai  realisasi  dari  undang-undang  tersebut,  Mahkamah  Agung  berdasarkan suratnya  tertanggal  13  Maret  2006  Nomor:  MA/SEK/III/2006  perihal:  Pelaksanaan Anggaran  Untuk  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri  Medan,  memberikan  penjelasan  tentang  rincian  belanja  biaya  penyelesaian  per pekara  adalah  sebesar  Rp.  7.500.000,  -,  maka  sudah  cukup  jelas  biaya  eksekusi  dan biaya sita  eksekusi  dalam perkara di  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada Pengadilan Negeri  Medan  sebesar  Rp.7.000.000,  -per  1  perkara  (Rp.5.000.000,-+Rp.2.000.000,-) telah  dianggarkan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  melalui  Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN).
Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan ternyata permohonan eksekusi yang diajukan  oleh  para  pemohon  eksekusi  belum  dilaksanakan  sebagaimana  diharapkan. Padahal eksekusi merupakan upaya dari penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri  untuk  memaksa  tergugat  memenuhi  isi  amar  putusan,  tanpa  eksekusi  berarti putusan menang di atas kertas, kecuali dijalankan secara sukarela oleh tergugat. Dalam hal  ini  pemohon  hanya  menunggu  realisasi  dari  Pengadilan  Negeri  Medan,  tidak  ada yang  dapat  diupayakan  oleh  pemohon.  Menghubungi  pihak  termohon  hal  yang  tidak mungkin dipenuhi, karena termohon tidak memenuhi sesuai amar putusan.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  Pengadilan  Negeri  Medan  dan  memang terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Medan.  Adapun  factor  penghambat  dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi.
Proses  eksekusi  melalui  beberapa  tahap,  yakni  diawali  dengan  pengajuan permohonan  eksekusi,  penetapan  sita  eksekusi,  peringatan  atau  somasi  kepada termohon,  pelelangan,  memerlukan  biaya.  Besarnya  biaya  eksekusi  perkara prodeo
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
Pengadilan  Hubungan  Industrial  telah  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung  R.I.  Biaya eksekusi  tersebut  tidak  dibebankan  kepada  para  responden  karena  nilai  gugatannya kurang  dari  Rp.  150.000.000,  -  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah).  Pengadilan  Negeri dilarang  menarik  biaya  eksekusi  kepada  pemohon,  karena  biaya  eksekusi  ditanggung oleh  pemerintah.  Oleh  karena  anggaran  pemerintah  melalui  Mahkamah  Agung  belum juga  turun,  maka  sebagai  konsekuensinya  eksekusi  yang  dimohonkan  belum  dapat diproses dan menunggu anggaran dari pemerintah turun.
Dengan melihat realita tersebut, maka pemohon eksekusi dalam perkara hubungan industrial  ini  sangat  dirugikan  mengingat  eksekusi  putusan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  harus  menunggu  turunnya  anggaran  dari pemerintah.  Hal  ini  diperparah  lagi  dengan  adanya  ketidakjelasan  batas  waktu pelaksanaan eksekusi.
Pada  dasarnya  hanya  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (in kracht  van  gwijsde)  yang  dapat  dilaksanakan  atau  dijalankan.  Peringatan  (aanmaning) merupakan  salah  satu  syarat  pokok  eksekusi,  tanpa  peringatan  lebih  dahulu  maka eksekusi tidak boleh dilaksanakan atau dijalankan. Berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung  sejak  tenggang  waktu  dilampaui.  Hal  ini  berlaku  juga  terhadap  putusan Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Tata  cara  dan  tahapan  untuk  melaksanakan  eksekusi  Putusan  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  diberlakukan  sama  dengan  hokum  acara perdata  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum,  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial.
Putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dapat  dilaksanakan secara  sukarela,  artinya  jika  tergugat  sebagai  pihak  yang  kalah  bersedia  menaati  dan memenuhi  isi  putusan  secara  sukarela  maka  eksekusi  ditiadakan.  Sebaliknya  jika tergugat lalai, maka barulah eksekusidilaksanakan.
Berdasarkan hasil penelitian  di  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri  Medan,  ditemukan  fakta  bahwa  terdapat  beberapa  putusan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  tetapi  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  Pengadilan Negeri  Medan,  meskipun  pihak  penggugat  telah  mengajukan  permohonan  eksekusi
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
secara  tertulis,  khususnya  gugatan  pekerja/buruh  selaku  penggugat  dengan  nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah).
Perkara hubungan industrial  di  Pengadilan Hubungan  Industrial  Pada  Pengadilan Negeri Medan, rata-rata gugatan yang dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada  Pengadilan  Negeri  Pontianak  berkisar  puluhan  juta  rupiah  dan  dibebaskan  dari biaya  dalam  proses  beracara  artinya  dibebaskan  dari  Panjar  Ongkos  Perkara  (POP), serta tidak dikenakan biaya eksekusi (Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004). Biaya  yang  timbul  dalam  perkara  tersebut  termasuk  biaya  eksekusi  ditanggung  oleh Negara berdasarkan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan diperlukan  biaya  yang  tidak  sedikit  antara  lain  biaya  peringatan,  biaya  panggilan  sita eksekusi  dan  biaya  lelang  termasuk  biaya  pengumuman  di  koran.  Tidak  menutup kemungkinan tergugat sebagai tereksekusi berada di luar Kota Medan, biaya panggilan dan  biaya  eksekusi  cukup  besar.  Hal  ini  bisa  menjadi  permasalahan  terhambatnya eksekusi dikarenakan anggaran dari pemerintah belum atau tidak turun. Oleh karena itu, hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah untuk mendapatkan haknya melalui eksekusi.
Oleh karena itu, bagi pekerja yang secara ekonomis sangat mengharapkan haknya menerima  sejumlah  uang  dari  perusahaan  melakukan  musyawarah  meskipun  secara hukum  ia  telah  dimenangkan  oleh  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Hasilnya  memang tidak sesuai dengan amar putusan, inilah dilema bagi pekerja/buruh pencari keadilan di hadapan  hukum,  kepastian  hukum  belum  tentu  dapat  menjamin  haknya  dipatuhi  oleh perusahaan sebagai pihak yang kalah.
Dengan  melihat  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  eksekusi  putusan Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Medan,  maka  diperlukan upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi  putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Medan  sebagai  pelaksana eksekusi  putusan Pengadilan Hubungan  Industrial khususnya dalam  perkara  yang nilai gugatannya  di  bawah  Rp.  150.000.000,  -  adalah  mengusulkan  permohonan  kembali kepada  Mahkamah  Agung  agar  segera  merealisasikan  pencairan  biaya  eksekusi  yang pernah  diusulkan.  Memang  usulan  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Medan
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
kepada  Mahkamah  Agung  belum  bisa  memberikan  jaminan  kapan  jangkawaktu pelaksanaan  eksekusi  akan  dilakukan,  tetapi  setidaknya  sudah  ada  niat  baik  dari Pengadilan Negeri Medan untuk membantu para pemohon eksekusi.
Di  samping  itu,  perlu  dipahami  oleh  para  pemohon  eksekusi,  bahwa  birokrasi pencairan biaya eksekusi di Mahkamah Agung belum bisa memberikan kepastian waktu kapan eksekusi yang dimohonkan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan.
Eksekusi putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang  menyangkut  hak,  kewajiban  seseorang  dalam  suatu  perkara.  Ketentuan  eksekusi juga  mengatur  bagaimana  putusan  pengadilan  dapat  dijalankan.  Pelaksanaan  suatu putusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi itu ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.  Jadi  di  dalam  makna  perkataan  eksekusi  sudah  mengandung  arti  pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu  harus  dipaksakan  kepadanya  dengan  bantuan  kekuatan  hukum,  yang dimaksudkankekuatan  umum  adalah  polisi  berhak  kalau  perlu  militer  (angkatan bersenjata).  Hukum  eksekusi  mengatur  cara  dan  syarat-  syarat  yang  dipakai  oleh  alat- alat  Negara  guna  membantu  pihak  yang  berkepentingan  untuk  menjalankan  putusan hakim,  apabila  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia  memenuhi  bunyinya  putusan  dalam waktu yang ditentukan.
Menjalankan  putusan  pengadilan  tiada  lain  adalah  melaksanakan  isi  putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan dengan bantuan kekuatan umum apabila  pihak  yang  kalah  tidak  mau  menjalankannya  secara  sukarela.  Pada  prinsipnya hanya  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  ( in kracht  van gewijsde ) yang dapat dijalankan.
Ketentuan  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  putusan  atau  yang  disebut  eksekusi diatur pada Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal  224 HIR, atau Pasal 206  RBg sampai dengan  Pasal  258  RBg.  Namun  tidak  semua  pasal-pasal  tersebut  berlaku  efektif, diantaranya Pasal  209 HIR sampai  dengan Pasal  223 HIR atau Pasal  242  RBg sampai dengan  Pasal  257  RBg  yang  mengatur  tentang  sandera  (gijzeling).  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat  pelaksanaan  eksekusi  pada  putusan  PHI secara umum adalah keterbatasannya anggaran yang dimiliki oleh pengadilan.
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement

## 3. Kronologi duduknya perkara:
Kasus  ini  bermula  dari  dikeluarkannya  hasil  Keputusan  Rapat  Kerja  Direksi  PT. Asuransi Jiwa Kresna di Jakarta pada tanggal 23 dan 24 Pebruari 2017 yang ditetapkan oleh  Direksi  dengan  memberlakukan System  Agency dengan  menghapus  status  Kepala Cabang,  Kepala  Perwakilan,  Supervisor  dan  Tenaga  Administrasi  dengan  demikian maka William Winata dimutasi ke wilayah Jakarta namun dalam  surat perintah mutasi tersebut tidak tertera tanggungan biaya mutasi ditanggung oleh perusahaan.
Selanjutnya, pada tanggal  22 Juli 2017 William Winata mengirimkan surat  yang ditujukan  kepada  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  perihal  peninjauan  kembali  atas  isi  surat perintah  mutasi  yang  pada  inti  permohonannya  bersedia  di  mutasi  dengan  meminta biaya  mutasi  akan  tetapi  tidak  mendapat  tanggapan  dari  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna. Melalui Kuasa Hukum, William Winata mengirimkan permohonan bipartite kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna akan tetapi permohonan bipartit tersebut diabaikan oleh Tergugat sehingga bipartit dianggap gagal.
Kuasa  Hukum  William  Winata  kemudian  mengirimkan  surat  kepada  Dirjen  PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta untuk melakukan pencatatan  perselisihan  hubungan  industrial,  pada  tanggal  30  November  2017 Kementerian  Ketenagakerjaan  RI  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  menerbitkan  Anjuran  dengan  Nomor  : B.252/PHIJSK-PPHI/XI/2017 dimana pada intinya isi Anjuran Mediator tersebut adalah :
1. Agar  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna dengan  karyawan  terkait,  terputus  sejak  anjuran  ini  diterbitkan  ini  atau  30 Oktober 2017
2. Agar pengusaha PT. Asuransi Jiwa Kresna membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan  Kerja  terhadap  karyawan  terkait  berupa  Uang  Pesangon  sebesar  2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai  ketentuan  Pasal  156 ayat  (3) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
3. Petitum:
a) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
b) Menyatakan Tergugat  telah melakukan  pelanggaran terhadap peraturan  perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan
c) Menyatakan  Surat  Keputusan  Direksi  mengenai  mutasi  No  :  043/KL-  DIR/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tidak sah dan dinyatakan batal demi Hukum
d) Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat sejak bulan Juli 2017
e) Menyatakan  hubungan  kerja  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  putus  terhitung putusan ini dibacakan
f) Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja1 (satu) kali ketentuan Pasal  156  ayat  (3)  dan  uang  penggantian  hak  sesuai  ketentuan  pasal  156  ayat  (4) Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  upah  yang  belum dibayar mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 (5 bulan), dan upah proses selama 6 (enam) bulan sesuai Surat  Edaran Mahkamah  Agung RI No. 03Tahun  2015  dikalikan  upah  yang  diterima  Penggugat  tiap  bulannya,  dengan perincian sebagai berikut: WILLIAM WINATA,  bekerja mulai tanggal 03 Oktober 2011 ataumasa kerja6 (enam) Tahun lebih dengan upah Rp.3.180.000,- per bulan.
i Uang pesangon: 2 x 7 x Rp. 3.180.000, = Rp.44.520.000, -
ii Uang peenghargaan masa kerja: 3 x Rp. 3.180.000, - = Rp.9.540.000, -
iii Uang penggantian hak: 15% x Rp. 59.500.000, - = Rp.8.104.000, -
iv Upah mulai bulan Juli s/d Nopember2017/5X Rp. 3.180.000= Rp.15.900.000, - v Upah proses sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3
 Tahun  2015  (6  bulan  upah)6  x  Rp.3.180.000,  -=Rp.19.080.000,  -+ Jumlah=Rp.97.149.000, -
 Terbilang  : Sembilan  puluh  tujuh  juta  seratus  empat  puluh  Sembilan  ribu rupiah.
g) Menyatakan  sah  dan  berharga  Sita  Jaminan  ( conservatoir  beslag )  atas  Semua Inventaris  Tergugat  baik  tetap  maupun  bergerak  yang  berada  di  Kantor  Pusat  PT.
Asuransi  Jiwa  Kresna  di  18  Parch  Place  SCBD  Tower  C  Lantai  3,  Jalan  Jenderal Sudirman Kav. 52–53 Jakarta Selatan– 12190
h) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
4. Pertimbangan Hakim
a. Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Pihak  Tergugat  pada  hari  persidangan yang ditentukan tidak hadir di  persidangan ia tidak pula  menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka  Pengadilan  menganggap  bahwa  Tergugat  tidak  mau  mempertahankan haknya  atas  gugatan  itu  dan  berdasarkan  pasal  149  RBg  jo.  Pasal  94  ayat  (2) UU  Nomor  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial,  telah  cukup  alasan  bagi  Pengadilan  untuk  menerima  Gugatan Penggugat dengan Putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).
b. Menimbang,  bahwa  walaupun  persidangan  ini  dilaksanakan  dengan  secara Verstek  (tidak  hadirnya  Tergugat)  Pengadilan  tidak  begitu  saja  dapat menjatuhkan  Putusan  mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  akan  tetapi haruslah  didasarkan  pada  alasan-alasan  hukum  yang  sah  yang  didukung  oleh bukti-bukti yang cukup yang diajukan oleh pihak Para Penggugat.
c. Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  yang  pada pokoknya adalah mengenai:
1. Bahwa Penggugat  diangkat  menjadi  pekerja tetap pada tanggal  03  Oktober 2011 atau masa kerja 6 (enam) Tahun lebih dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor  yang  beralamat  di  Jalan  Kartini  No.17-  A  Medan  dengan  upah Rp. 3.180.000,- perbulan dengan pembayaran terakhir bulan Juni 2017.
2. Bahwa,  TERGUGAT  merupakan  Subyek  Hukum  berbadan  hokum berbentuk perseroan dimana kegiatan usaha dibidang Jasa Asuransi Jiwa.
3. Bahwa,  salah  satu  hasil  Keputusan  Rapat  Kerja  Direksi  PT.  Asuransi  Jiwa Kresna  di  Jakarta  pada  tanggal  23  dan  24  Pebruari  2017  yang  ditetapkan oleh  Direksi  adalah  memberlakukan SystemAgency dengan  menghapus status  Kepala  Cabang,  Kepala  Perwakilan, Supervisor  dan  Tenaga Administrasi,  akan  halnya  hasil  keputusan rapat  kerja  Direksi  itu  sendiri telah  terealisasi  terhitung  tanggal  31 Desember  2017  dengan  memberikan kompensasi kepada para KepalaCabang.
4. Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2017 Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan Direksi  yang  memutuskan  bahwa  karyawan  yang  menerima  Surat  Mutasi
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
akan dimutasikan ke Kantor Jakarta yang beralamat di Jl. Pasar Baru Timur No.  27  Jakarta  Pusat,  dengan  surat  keputusan  No.  043/KL-DIR/V/2017 surat keputusan tersebut dikirimkan lewatemail.
5. Bahwa,  pada  tanggal  02  Juni  2017  sebagai  tindak  lanjut  Surat  Keputusan Direksi  No.043/KL-DIR/V/2017  mengenai  keputusan  mutasi  karyawan Tergugat mengeluarkan SURAT MUTASI KARYAWAN yang menginformasikan  bahwa  terhitung  mulai  tanggal  03  Juli  2017  Penggugat efektif dialih tugaskan ke Jakarta, surat tersebut dikirimkan lewatemail.
6. Bahwa,  pada  tanggal  22  Juni  2017  Tergugat,  mengirimkan  surat  dengan perihal  :  Penegasan  Pelaksanaan  Mutasi  kepada  para  Pekerja  yang memberitahukan  bahwa  terhitung  tanggal  03  Juli  2017  para  Pekerja  sudah melaksanakan  kerja  operasional  di  Jakarta,  kemudian  menyatakan banyaknya pertanyaan yang muncul ke Kantor Pusat mengenai beberapa hal antara  lain,  kompensasi  yang  diberikan,  fasilitas  yang  diterima  pendapatan bulanan, selanjutnya menyatakan: bilamana tidak bersedia maka diharapkan menandatangani  surat  pernyataan  tidak  bersedia  melaksanakan  Surat Keputusan  Direksi  tersebut  dengan  mengirimkan  formulir;  surat  tersebut dikirimkan lewatemail.
7. Bahwa,  pada  tanggal  05  Juli  2017Tergugat  mengirimkan  surat  perihal  : Surat  Peringatan  kepada  para  pekerjatanpa  nama  yang  memberitahukan bilamana  dalam  waktu  2(dua)  hari  mendatang  belum  ada  memberikan konfirmasi  akan  melaksanakan  mutasi  dan/atau  kehadirannya  di  Jakarta, maka  Tergugat  menganggap  para  karyawan/pekerja  mengundurkan  diri efektif per tanggal 07 Juli 2017 surat tersebut dikirimkan lewat email.
8. Bahwa  pada  tanggal  22  Juli  2017  Penggugat  mengirimkan  surat  yang ditujukan  pada  Tergugat  perihal  peninjauan  kembali  yang  pada  intinya bersedia dimutasi dengan meminta biaya mutasi akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.
d. Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penggugat  tersebut  telah  dilakukan mediasi,  sehingga  keluar  Anjuran  dari  Mediator  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Tranmigrasi  Kota  Medan  Nomor  :  B.252/PHIJSK-  PPHI/XI/2017  tanggal  30 Nopember  2017,  dan  karena  Tergugat  masih  belum  menyelesaikan  Anjuran
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
dimaksud,  kemudian  perselisihan  ini  dilanjutkan  ke  Pengadilan  Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, vide bukti P-1.
e. Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  83  UU  No.2  Tahun  2004 yang  berbunyi:  Pengajuan  gugatan  yang  tidak  dilampiri  risalah  penyelesaian melalui  mediasi  atau  konsiliasi,  maka  hakim  pengadilan  hubungan  industrial wajib  mengembalikan  gugatan  kepadaPenggugat,  Hakim  berkewajiban memeriksa  isi  gugatan  dan  bila  terdapat  kekurangan,  hakim  meminta Penggugat  untuk  menyempurnakan  gugatannya  maka  Anjuran  yang dikeluarkan  oleh  Disnaker  tersebut  adalah  merupakan  syarat  pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
f. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka sebelum memeriksa pemutusan  hubungan  kerja,  maka  perlu  dibuktikan  apakah  benar  Penggugat merupakan pekerja di tempat Tergugat.
g. Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  bekerja  ditempat  Tergugat  dan  mulai sebagai pekerja tetap pada tanggal 03 Oktober 2011 atau masa kerja 6 (enam) Tahun  8  (delapan)  bulan  dengan  jabatan  terakhir  sebagai  Supervisor  yang beralamat  di  Jalan  Kartini  No.17-A  Medan  dengan  upah  Rp.  3.180.000,  -  per bulan dengan pembayaran terakhir bulan Juni 2017, vide bukti P-2 danP-8.
h. Menimbang,  bahwa  dalam  rapat  Direksi  salah  satu  hasil  Keputusan  Rapat Kerja  Direksi  PT.  Asuransi  Jiwa  Kresna  di  Jakarta  pada  tanggal  23  dan  24 Pebruari  2017  yang  ditetapkan  oleh  Direksi  adalah  memberlakukan  System Agency  dengan  menghapus  status  Kepala  Cabang,  Kepala  Perwakilan, Supervisor  dan  Tenaga  Administrasi,  akan  halnya  hasil  keputusan  rapat  kerja Direksi itu sendiri telah terealisasi terhitung tanggal 31 Desember 2017 dengan memberikan kompensasi kepada para Kepala Cabang.
i. Menimbang,  bahwa  pada  tanggal  03  Mei  2017  Tergugat  mengeluarkan  Surat Keputusan  Direksi  yang  memutuskan  bahwa  karyawan  yang  menerima  Surat Mutasi  akan  dimutasikan  ke  Kantor  Jakarta  yang  beralamat  di  Jl.  Pasar  Baru Timur No. 27 Jakarta Pusat, dengan surat keputusan No. 043/KL-DIR/V/2017 surat keputusan tersebut dikirimkan lewat email, vide bukti P-3.
j. Menimbang,  bahwapada  tanggal  02  Juni  2017  sebagai  tindak  lanjut  Surat Keputusan  Direksi  No.  043/KL-DIR/V/2017  mengenai  keputusan  mutasi
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
karyawan  Tergugat  mengeluarkan  SURAT  MUTASI  KARYAWAN  yang menginformasikan  bahwa  terhitung  mulai  tanggal  03  Juli  2017  Penggugat efektif dialih tugaskan ke Jakarta, vide bukti P- 4.
k. Menimbang,  bahwa  pada  tanggal  22  Juni  2017  Tergugat,  mengirimkan  surat dengan  perihal:  Penegasan  Pelaksanaan  Mutasi  kepada  para  Pekerja  yang memberitahukan  bahwa  terhitung  tanggal  03  Juli  2017  para  Pekerja  sudah melaksanakan  kerja  operasional  di  Jakarta,  kemudian  menyatakan  banyaknya pertanyaan  yang  muncul  ke  Kantor  Pusat  mengenai  beberapa  hal  antara  lain, kompensasi  yang  diberikan,  fasilitas  yang  diterima  pendapatan  bulanan, selanjutnya  menyatakan:  bilamana  tidak  bersedia  maka  diharapkan menandatangani  surat  pernyataan  tidak  bersedia  melaksanakan  Surat Keputusan  Direksi  tersebut  dengan  mengirimkan  formulir;  surat  tersebut dikirimkan lewatemail.
l. Menimbang,  bahwa  pada  tanggal  05  Juli  2017Tergugat  mengirimkan  surat perihalSurat Peringatan kepada para pekerja tanpa nama yang memberitahukan bilamana  dalam  waktu  2  (dua)  hari  mendatang  belum  ada  memberikan konfirmasi akan melaksanakan mutasi dan/atau kehadirannya di Jakarta, maka Tergugat  menganggap  para  karyawan/pekerja  mengundurkan  diri  efektif  per tanggal 07 Juli 2017 surat tersebut dikirimkan lewatemail.
m. Menimbang,  bahwapada  tanggal  22  Juli  2017  Penggugat  mengirimkan  surat yang ditujukan kepada Tergugat perihal peninjauan kembali yang pada intinya bersedia  di  mutasi  dengan  meminta  biaya  mutasi  akan  tetapi  tidak  mendapat tanggapan dari Tergugat, vide bukti P-5.
n. Menimbang,  bahwa  kerugian  yang  dialami  oleh  Tergugat  sampai  saat  ini belum pernah dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan Pasal  164 ayat (2) UU  No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  tetapi  sesuai  dengan  surat Pemutusan  Hubungankerja  (PHK)  yang  berpendapat  telah  terjadi  Pemutusan Hubungan  kerja  sepihak  dari  Tergugat  kepada  Penggugat,  maka  berdasar hukum terhadap petitum angka 5 untuk dikabulkan, vide bukti P-.
o. Menimbang,  bahwa  di  dalam  Pasal  164  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut.
p. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena  perusahaan  mengalami  kerugian  secara  terus  menerus  selama  2  (dua) tahun  atau  keadaan  memaksa  (force  majeur)  dengan  ketentuan  pekerja/buruh berhak  atas  uang  pesangon  sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (2) penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
q. Kerugian  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus  dibuktikan dengan  laporan  keuangan  2  (dua)  tahun  terakhir  yang  telah  diaudit  oleh akuntan  publik,  Pengusaha  dapat  melakukan  pemutusan  hubungan  kerha terhadap  pekerja/buruh  karena  perusahaan  tutup  bukan  karena  mengalami kerugian  2  (dua)  tahun  berturut  –  turut  atau  bukan  karena  keadaan  memaksa (force  majeur)  tetapi  perusahaan  melakukan  efesiensi  dengan  ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat(4) .
r. Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas,  maka sesuai  petitum  angka  6  telah  menjadi  konsekuensi  logis  bagi  Tergugat  untuk membayarkan  hak-hak  Penggugat  sesuai  dengan  Pasal  164  jo.  Pasal  156  ayat (2),  (3)  dan  (4)  UU  No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dengan Jumlah Rp. 62 164.000,00.
s. Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  155  ayat  (2)  UU  No.  13  tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  bahwa  sebelum  adanya  putusan  lembaga penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  belum  ditetapkan  maka  baik Pengusaha  ataupekerja  untuk  melaksanakan  kewajibannya  akan  tetapi  sesuai dengan  Keputusan  Direksi  bahwa  adanya  perubahan  kebijakan  tetapi perusahaan tidak pernah membuat sosialisasi untuk menyelesaikan hal tersebut, maka  Majelis  Hakim  berpendapat  tentang  petitum  angka  4  agar  dibayarkan upah  proses  berdasar  hukum  dan  haruslah  dikabulkan  selama  6  x  Rp. 3.180.000,  -  =  Rp.  19.080.000,00  (sembilan  belas  juta  delapan  puluh  ribu rupiah).
t. Menimbang,  bahwa  maksud  Penggugat  dalam  petitum  angka  7  tentang  sita jaminan  (Conservatoir  beslag)  terhadap  harta  bergerak  atau  harta  tidak
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
bergerak milik Tergugat adalah tidak memenuhi Pasal 261 RBg oleh karenanya tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.
u. Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu  dan formalitas menurut  hukum telah  diindahkan  dengan  sepatutnya  serta  gugatan  itu  tidak  melawan  hukum dan  bukan  tidak  beralasan,  maka  Tergugat,  yang  telah  dipanggil  dengan sepatutnya  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  di  persidangan,  harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan itu dikabulkan dengan verstek.
v. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.
w. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  nilai  gugatan  Penggugat  di  bawah Rp.150.000.000, - maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 biaya yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Negara  yang  besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
x. Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 61 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagaakerjaan  serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.
5. Putusan
 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
 Menyatakan  putus  hubungan  kerja  antara  Penggugat  dengan  Tergugatsejak dibacakan putusan ini.
 Menghukum  Tergugat  untuk  membayarkan  hak-hak  Penggugat  secara  tunai sesuai dengan Pasal 164 jo .Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No.13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  sebesar  Rp.62.164.000,00  (enam  puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu
 rupiah).
 Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  upah  proses  selama  6  bulan  sebesar Rp.19.080.000,00 (sembilan belas juta delapan puluh ribu rupiah).
 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
 Membebankan  biaya  perkara  kepada  Negara  ditetapkan  sejumlah  Rp 311.000.00, - (tiga ratus sebelas ribu rupiah).
4. Analisis Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Dalam Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn. Mdn
Lalu Husni mengungkapkan:
 Penegakan  hukum  sangat  penting  dalam  rangka  menjamin  tercapainya kemanfaatan ( doelmatiqheid ) dari aturan itu. Tanpa penegakan hukum yang tegas  maka  aturan  normative  tersebut  tidak  akan  berarti,  lebih-lebih  dalam bidang  perburuhan/  ketenagakerjaan  dimana  para  pihak  yang  terlibat didalamnya  terdiri  dari  dua  subjek  hukum  yang  berbeda  secara  social ekonomis. Karena itu pihak majikan/pengusaha cendrung kurang konsekuen melaksanakan  ketentuan  perburuhan  karna  dirinya  berada  dipihak  yang memberikan pekerjaan/bermodal. 14
Sehingga buruh yang berada dibawah posisinya selalu merasa terancam akan tidak terlaksananya  hak-hak  mereka  serta  kebijakan  pemerintah  dianggap  selalu menguntungkan pemodal daripada buruh itu sendiri. Lahirnya Undang- Undang Nomor 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  memberikan angin  segar  bagi  pekerja/buruh  untuk  mencari  keadilan  di  Kalimantan  Barat  pada umumnya,  karena  putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Perdata pada  umumnya  yakni  mempunyai  kekuatan  eksekusi.  Perlindungan  buruh  dalam kenyataannya,  usaha  yang  telah  dilakukan  dalam  rangka  perlindungan  itu  belum berjalan seperti  yang diharapkan.  Hal  ini terbukti dengan  banyaknya kasus unjuk  rasa, pemogokan  yang  dilakukan  pekerja/buruh  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan,  namun  ada  kasus  unjuk  rasa,  pemogokan  tersebut  berakhir  dengan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan memperpanjang barisan pengangguran. 15
Suatu  putusan  pengadilan  tidak  ada  artinya  apabila  tidak  dilaksanakan,  oleh karena  itu  putusan  hakim  mempunyai  kekuatan  hukum  eksekutorial  yaitu  kekuatan
14 Husni Lalu. 2014. Pengatar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8
15 Adrian Sutedi. Op., Cit., halaman 15
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan  alat-alat  negara.  Adapun  yang  yang  memberikekuatan  eksekutorial.  Pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan  Berdasarkan Ke- Tuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Pada  prinsipnya  hanya  putusan  hakim  yang  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  dapat  dijalankan.  Suatu  putusan  itu  dapat  dikatakan  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  apabila  di  dalam  putusan  mengandung  arti  suatu wujud  hubungan  hukum  yang  tetap  dan  pasti  antara  pihak  yang  berperkara  sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.
Rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  Medan  pada  hari  Kamis,  tanggal  12  Desember  2019  oleh  Jarihat Simarmata, SH., MH selaku Hakim Ketua, Nurmansyah, SH., MH., dan Budiyono,S.H masing-masing  selaku  Hakim  Anggota,  putusan  mana  diucapkan  pada  hari  Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan  dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dengan  dibantu  oleh  Aryandi,  SH., Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa  Penggugat  dan  tanpa  dihadiri  Tergugat atau  kuasanya  dalam  putusannya  tidak  menyatakan  tergugat  bersalah  dan  melanggar peraturan  perundang-undangan  dibidang  hukum  ketenagakerjaan  sehingga  juga mengganggap  bahwa  putusan  tidak  cukup  adil  memberikan  rasa  jera  bagi  tergugat. Dalam  putusan  hakim  juga  tidak  mencantumkan  kapan  batas  waktu  paling  lama pengeksekusi putusan sehingga penggugat punya hak untuk meminta eskekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut agar pengusaha segera membayarkan hak- hak Anda sebagaimana putusan pengadilan.
Masalah  yang terjadi  adalah bahwa pengusaha bermaksud memPHK  pekerjanya. Prosedur  telah  ditempuh  dan  berakhir  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Pengadilan Hubungan  Industrial  telah  mengeluarkan  putusan  untuk  perkara  ini,  yaitu  bahwa  PHI menolak  permohonan  untuk  memPHK  pekerja  dan  disertai  pengusaha  harus mempekerjakan  kembali  pekerjanya.  Ada  masalah  apabila  Pengusaha  tidak  dengan sukarela  melaksanakan  amar  putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang memutuskan  bahwa  pengusaha  untuk  mengganti  hak-  hak  keperdataan  dengan membayar kerugian pekerja.
Setelah  perselisihan  hubungan  industrial  itu  diputuskan,  pihak  yang  kalah  wajib melaksanakan  isi  putusan  tersebut.  Namun  apabila  pihak  yang  kalah  itu  tidak  mau
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
melaksanakan  putusan  tersebut  secara  sukarela,  maka  pihak  yang  menang  dalam berperkara  tersebut  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  untuk  melaksanakan  putusan  tersebut. Biasanya  permohonan  eksekusi  tersebut  disebut  dengan  permohonan  teguran ( aanmaning ).
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  putusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap,  maka  kewenangan  untuk  menjalankan  eksekusi  berada  pada  Ketua Pengadilan  Negeri,  bilamana  pihak  tergugat  (tereksekusi)  tidak  bersedia  menjalankan putusan  secara  sukarela.  Berdasarkan  kewenangannya  atas  dasar  adanya  pemohon eksekusi,  Ketua  Pengadilan  Negeri  wajib  memberikan  peringatan  ( aanmaning )  atau teguran  kepada  pihak  tereksekusi  agar  ia  mau  melaksanakan  putusan,  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 209 RBg, yang menentukan bahwa:
1. Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dinyatakan menang mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebut dalam ayat 1 pasal yang lalu agar putusan itudijalankan.
2. Ketua  menyuruh  memanggil  yang  kalah  itu  untuk  datang  menghadap kepadanya  dan  memberikan  teguran  agar  ia  dalam  tenggang  waktu  yang ditentukannya  selama-lamanya  8  (delapan)  hari  untuk  melaksanakan putusanitu.
Ketua  Pengadilan  Negeri  melakukan  peringatan  atau  teguran  atau aanmaning terhadap  tereksekusi  tentunya  setelah  terlebih  dahulu  adanya  permintaan  eksekusi  dari pemohon  eksekusi.  Ketua  Pengadilan  Negeri  tidak  boleh  memberi  peringatan  kepada pihak  termohon  eksekusi  apabila  tidak  didahului  dengan  permohonan  eksekusi  dari pemohon eksekusi. Apabila pihak yang menang tidak aktif atau berdiam diri walaupun sudah  menang,  Ketua  Pengadilan  tidak  boleh  memberi  peringatan  kepada  pihak  yang kalah  untuk  menyerahkan  obyek  sengketa  kepada  pihak  yang  menang  karena  Hakim atau  Pengadilan  sifatnya  pasif.  Apabila  pihak  yang  menang  tidak  mengajukan permohonan eksekusi, maka kemenangan itu hanyalah di atas kertas saja.
Pengajuan permohonan eksekusi dilakukan oleh penggugat atau kuasa yang telah memperoleh  kuasa  khusus  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  memutus  perkara tersebut  dalam  tingkat  pertama.  Setelah  Ketua  Pengadilan  Negeri  menerima  pemohon
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
eksekusi dari pihak yang menang, maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan panggilan kepada tergugat untuk diperingatkan dan sekaligus memberitahukan jangka waktu yang diberikan  kepada  pihak  tergugat  untuk  menyerahkan  secara  suka  rela  obyek  sengketa sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
Melakukan peringatan terhadap termohon eksekusi, Pengadilan Negeri melakukan sidang  insidentil  dalam  arti  harus  dihadiri  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri,  Panitera  dan pihak  tergugat  (termohon  tereksekusi)  dan  semua  pemberitahuan  peringatan  tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sebagai bukti otentik. Berita acara inilah sebagai landasan untuk melakukan penetapan perintah sita eksekusi.
Setelah  ditempuh  peringatan  maka  proses  selanjutnya  adalah  mengeluarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Isi penetapan tersebut antara lain mengenai perintah untuk menjalankan sita eksekusi dan ditujukan kepada panitera dan juru sita. Surat perintah penetapan menjalankan sita eksekusi dapat dikeluarkan oleh Ketua  Pengadilan  Negeri  tanpa  tenggang  waktu  masa  peringatan.  Sebagaimana  telah dijelaskan di atas apabila panggilan tidak dihadiri oleh termohon eksekusi tanpa alasan yang patut. Fungsi menjalankan eksekusi secara nyata dan fisik dilakukan oleh panitera atau jurusita sedangkan fungsi Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai memerintahkan eksekusi dan memimpin eksekusi.
Pembagian fungsi  eksekusi  ini bukan berarti  Ketua Pengadilan Negeri lepas  dari tanggung jawab. Walaupun eksekusi secara nyata dan fisik dilakukan oleh Panitera dan atau juru sita, fungsi ini hanyalah delegasi atau dilimpahkan kepadanya, namun masing- masing  memiliki  tanggung  jawab  dan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  paling bertanggung  jawab.  Bila  terjadi  penyimpangan  dalam  eksekusi  maka  tanggung  jawab itu tetap berada pada Ketua Pengadilan Negeri.
Perintah  menjalankan  eksekusi  harus  melalui  surat  penetapan  Ketua  Pengadilan Negeri  dan  bersifat  imperatif  dalam  arti  Ketua  Pengadilan  Negeri  tidak  boleh mengeluarkan  penetapan  menjalankan  eksekusi  dengan  secara  lisan,  harus  ditetapkan dengan tulisan.
Pejabat yang melakukan eksekusi harus membuat berita acara sita eksekusi karena tanpa  berita  acara  dianggap  tidak  sah.  Keabsahan  formal  eksekusi  hanya  dapat dibuktikan  dengan  berita  acara.  Adapun  yang  tercantum  dalam  berita  acara  tersebut
termasuk  juga  saksi-saksi,  yang  membantu  eksekusi  juga  harus  dicantumkan  dalam berita acara. Yang boleh menjadi pembantu atau saksi eksekusi adalah :
1. Penduduk Indonesia;
2. Telah berumur 21 tahun;
3. Orang yang dapat dipercaya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  diketahui,  peringatan  atau  teguran  merupakan  tahap proses  awal  eksekusi.  Proses  peringatan  merupakan  persyaratan  yang  bersifat  formal pada  segala  bentuk  eksekusi,  baik  pada  bentuk  eksekusi  riil  maupun  eksekusi pembayaran  sejumlah  uang.  Apabila  panggilan  peringatan  tersebut  tidak  diindahkan tergugat,  maka  sejak  saat  itu  Ketua  pengadilan  Negeri  mengeluarkan  surat  penetapan yang  berisi  perintah  kepada  panitera  atau  juru  sita  untuk  melakukan  “sita  eksekusi” ( executorial  beslag )  harta  kekayaan  tergugat,  sesuai  dengan  syarat  dan  tata  cara  yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg, yakni berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk :
a. Memerintahkan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat;
b. Perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan;
c. Perintah ditujuhkan kepada panitera atau jurusita.
Surat perintah berupa surat penetapan merupakan tahapan langsung eksekusi fisik di lapangan, dengan surat perintah eksekusi, panitera atau juru sita sudah dapat langsung menuntaskan  eksekusi  secara  nyata.  Suatu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam pelaksanaan sita eksekusi yakni barang yang disita adalah benar-benar milik tersita atau tergugat.  Sita  eksekusi  yang  diletakkan  atas  barang  orang  lain  mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita itu dianggap tidak sah.
Tahapan  proses  selanjutnya  adalah  penjualan  lelang,  yakni  penjualan  secara umum  harta  kekayaan  tergugat  yang  disita.  Penjualan  lelang  dihubungkan  dengan fungsi  Pengadilan  berdasarkan  Pasal  200  ayat  (1)  HIR  atau  Pasal  215  ayat  (1)  RBg meletakkan  satu  syarat,  yakni  syarat  “penyitaan”.  Pelelangan  menurut  pasal  ini  ialah penjualan  barang  harta  kekayaan  tergugat  yang  telah  lebih  dahulu  disita,  baik  sita jaminan atau sita eksekusi.
Pejabat  yang  berwenang  melakukan  penjualan  lelang  atas  barang  yang  telah diletakan sita eksekusi adalah melalui perantaraan atau bantuan kantor lelang. Penjualan
IBLAM Law Review Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 82-114 Pertanggungjawaban Hukum Influencer yang Melanggar Tata Cara Periklanan dalam Melalukan Endorsement
lelang harta milik tereksekusi dibatasi  untuk  memenuhi jumlah tagihan  penggugat  dan ditambah jumlah biayaeksekusi.
Pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri setempat,  maka  untuk  tuntutan  dengan  nilai  gugatan  di  bawah  Rp.  150.000.000,  - Penggugat  dibebaskan  dari  segala  biaya  termasuk  biaya  panjar  ongkos  perkara  dan biaya eksekusi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menentukan bahwa:  “Semua  biaya  yang  timbul  selama  proses  beracara  di  Pengadilan  Hubungan Industrial ditanggung oleh Negara berdasarkan anggaran yangditetapkan”.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  untuk  melaksanakan  eksekusi  bukanlah  suatu perkara  yang  mudah,  begitu  pula  dalam  melaksanakan  eksekusi  Putusan  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Medan.  Dengan  demikian,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  persoalan  pelaksanaan  eksekusi  Putusan  Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Pontianak  tidak  serta  merta  dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan oleh pemohon.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  memberikan  hak  kepada  pekerja/buruh  untuk  memberikan  kuasa kepada  serikat  buruh  atau  kepada  advokat/pengacara  untuk  mewakilinya  beracara  di Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam mewakili pekerja/buruh beracara di Pengadilan tidak  harus  menggunakan  jasa  advokat,  akan  tetapi  pengurus  serikat  pekerja  yang ditunjuk oleh organisasi dapat tampil beracara di Pengadilan Hubungan Industrial.
Eksistensi  Pengadilan  Hubungan  Industrial  benar-benar  telah  memberikan perlindungan  bagi  tenaga  kerja  yang  dilakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) tanpa  dibayarkannya  hak-hak  pekerja  oleh  perusahaan,  maka  melalui  putusan Pengadilan  Hubungan  Industrial  suka  tidak  suka  perusahaan  wajib  melaksanakan putusan  tersebut,  yakni  membayar  nilai  gugatan  penggugat  yang  dikabulkan secarasukarela.
Melihat hal tersebut jelas sangat merugikan pihak penggugat yang selalu berharap terlaksananya pembayaran hak-haknya sesuai amar putusan. Persoalan pembayaran hak- hak  pekerja/buruh  tidaklah  semudah  yang  dibayangkan,  walaupun  pekerja/buruh  telah dimenangkan  dan  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  akan  tetapi  dalam
realitanya  tidak  juga  dipatuhi  oleh  perusahaan  selaku  tergugat  dan  untuk  menjalankan eksekusi juga masih mengalami kendala oleh Pengadilan Negeri Medan.

## C. Penutup
Penyelesaian  perselisihan  perburuhan  terhadap  terjadinya  PHK  secara  sepihak oleh  perusahaan  diatur  didalam  Undang-  undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Lebih  eksplisit  lagi  diatur  didalam  pasal  151  ayat  (1)  disebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikatburuh, dan pemerintah, dengan segala  upaya  harus  mengusahakan  agar  jangan  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja (PHK).  Selanjutnya,  pasal  151  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  jika  pemutusan  hubungan kerja  tidak  bisa  dihindarkan  wajib  dirundingkan  oleh  pengusaha  dan  serikat pekerja/serikat  buruh  atau  dengan  pekerja/buruh  apabila  pekerja/buruh  yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Ketentuan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) berarti, PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui  perundingan  terlebih  dahulu.  Adapun  faktor  penghambat  pelaksanaan  putusan tersebut  secara  umum  dikarenakan  anggaran  dari  pemerintah  yang  terbatas  untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan.
Isi  amar  putusan  tidak  memenuhi  unsur  keadilan  dalam  menjamin  kepastian hukum  atas  hak-hak  keperdataan  individu,  yang  kemungkinan  pengusaha  tidak melaksanakan  putusan  untuk  membayar  hak-hak  pekerjakan  pekerja/buruh  tersebut. Jika pengusaha tidak melaksanakan putusan yang demikian itu maka pengusaha tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya amar putusan berisi ketetapan jangka  waktu  kapan  biaya  eksekusi  akan  diterima  sebagai  jaminan  hak-hak  individu. Saat  ini  hakim  aktif  kembali  mendapatkan  penegasan  dalam  Pasal  14  PERMA  No.  2 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Ketentuan  tersebut memberikan  guidence  bagi  hakim  dalam  persidangan  gugatan  sederhana  agar  aktif memberikan  penjelasan  mengenai  acara  persidangan,  menyelesaikan  perkara  secara damai,  menuntun  para  pihak  dalam  pembuktian  dan  menjelaskan  upaya  hukum  yang dapat ditempuh oleh para pihak.

## D. Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad. 2008. Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: B PT. Citra Aditya  Bhakti
Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika
BPHN, “Penyelesaian Hubungan
Industrial”, http://www.bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%202%20 Tahun%202004%20Tentang%20Penyelesaian%20Perselisihan%20Hubungan%20 Industrial%202011.pdf , (diakses Minggu, 19 June 2020, pukul 15.00 WIB).
C.  S.  T.  Cansil.  2002.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia.  Jakarta:
Balai Pustaka
Eko Wahyudi dkk. 2016. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafikas Husni Lalu. 2014. Pengatar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers Ida Hanifah. 2012. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Medan: CV. Ratu Jaya Imam Soepomo. 2000. Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta: Djambatan
Masitah  Pohan.  2011.  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  terhadap  buruh.  Medan:
Pustaka  Bangsa Press
R. Soeroso. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika