## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 02, Juli 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review
Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis

## Neng Sari Rubiyanti
Universitas Diponegoro, Indonesia *nengsari.nsr@gmail.com

## Gatot Suharto
Universitas Diponegoro, Indonesia

## ABSTRAK
Electronic  Medical  Record  (RME)  merupakan  sistem  yang  memuat  riwayat  kesehatan  serta  penyakit, hasil tes diagnostik, informasi biaya pengobatan dan data-data medis lainnya. Tertanggal 12 September 2022,  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  Republik  Indonesia menerbitkan  aturan  RME  yang  terdapat dalam  Peraturan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  atau  disingkat  Permenkes  No.  24  Tahun  2022  tentang Rekam  Medis.  Namun,  belum  semua  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  di  Indonesia  sudah  menerapkan praktik  Rekam  Medis  Elektronik.  Metode  Yuridis  Normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  di  mana sumber hukum utama yang digunakan adalah Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, UU No.  47  Tahun  2021  tentang  Rumah  Sakit  dan  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran. Kemampuan  RME  yang  luas  telah  menyebabkan  pengakuannya  sebagai  alat  penting  untuk meningkatkan  keselamatan  pasien  dan  kualitas  perawatan,  terutama  dengan  mempromosikan pengobatan  berbasis  bukti.  Rumah  sakit  juga  wajib  menyediakan  tenaga  nonkesehatan  di  bindang sistem  informasi  untuk  mendukung  penerapan  rekam  medis  elektornik  di  Rumah  sakit.  Di  sisi  lain, pemerintah perlu menyediakan pelatihan agar petugas dan dokter di rumah sakit bisa menerapkan RME sesuai ketentuan permenkes yang berlaku.
Kata Kunci : Rekam Medis Elektronik; Rumah Sakit

## ABSTRACT
Electronic Medical Record (RME) is a system that contains medical and  disease history, diagnostic test results, information on medical expenses and other medical data. On September 12 2022, the Ministry of Health (Kemenkes) of the Republic of Indonesia issued the RME regulations contained in the Regulation of  the  Minister  of  Health  or  abbreviated  as  Permenkes  No.  24  of  2022  concerning  Medical  Records. However,  not  all  Health  Service  Facilities  in  Indonesia  have  implemented  the  practice  of  Electronic Medical Records. The Normative Juridical Method was used in this study, in which the main source of law used  was  Permenkes  No.  24  of  2022  concerning  Medical  Records,  Law  no.  47  of  2021  concerning Hospitals  and  Law  no.  29  of  2004 concerning  Medical  Practice.  RME’s  broad  capabilities  had  led to  its recognition  as  an  important  tool  for  improving  patient  safety  and  quality  of  care,  particularly  by promoting  evidence-based  medicine.  Hospitals  were  also  required  to  provide  non-medical  personnel  in the field of information systems to support the implementation of electronic medical records in hospitals. On the other hand, the government needed to provide training so that officers and doctors in hospitals could implement RME according to the provisions of the applicable Health Regulations.

## Keywords: Electronic Medical Record; Hospital

## A. PENDAHULUAN
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Seiring  perkembangan  dunia,  krisis  kesehatan  megancam  kehidupan  jutaan  orang  di bumi.  Sejumlah  negara  menghadapi  isu  kurangnya  layanan  perawatan  dan  kesehatan  yang berkualitas  secara  memadai  bagi  warganya.  Kurangnya  infrastruktur  perawatan  kesehatan, kurangnya  profesional  kesehatan  yang  terlatih,  implementasi  kesehatan  masyarakat  yang buruk, dan kurangnya akses ke informasi kesehatan dianggap sebagai hambatan penting untuk peningkatan.
Berbagai  pendekatan  telah  diterapkan  untuk  mengatasi  kesenjangan  ini.  Salah  satu pendekatan yang memungkinkan untuk mendukung kurangnya jumlah tenaga medis di sebuah instansi kesehatan  adalah dengan  menyediakan  Teknologi Informasi  (TI).  Teknologi  Informasi tidak  hanya  memudahkan  pekerjaan  tenaga  medis  namun  juga  memungkinkan  pasien menyimpan data medis dalam format terstruktur.Pendekatan ini akan menciptakan nilai untuk membuat keputusan yang tepat untuk sistem perawatan kesehatan 1 .
Electronic  Medical  Record (RME)  atau  Rekam  Medis  Elektronik  (RME)  merupakan sebuah sistem informasi yang memuat catatan atau riwayat kesehatan serta penyakit, hasil tes diagnostik,  informasi  biaya  pengobatan  dan  data-data  medis  lainnya.  Kasir,  data  demografi, unit penunjang, riwayat penyakit, bangsal rawat inap, pengobatan, poliklinik, tindakan, sampai pembayaran di administrasi juga akan tercakup di dalam sistem RME 2 .  Rrumah sakit di seluruh dunia  sudah  mengaplikasikan  RME  sebagai  alternatif  rekam  kesehatan  berbasis  kertas.  Di Indonesia  juga  sudah mulai diperkenalkan  penerapan  RME,  terutama  sejak  berkembangya  E - Health yang  mana  rumah  sakit  menjadikan  RME  sebagai  pusat  informasi  berbasis komputerisasi.
Tertanggal  12  September  2022,  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  Republik Indonesia  menerbitkan  aturan  RME  yang  terdapat  dalam  Permenkes  No.  24  Tahun  2022 tentang  Rekam  Medis.  Peraturan  tersebut  merupakan  regulasi  yang  mendukung  upaya transformasi teknologi kesehatan sesuai dengan pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Kebijakan ini juga merupakan pemutakhiran dari regulasi sebelumnya yaitu Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang menyesuaikan pertumbuhan iptek, kepentingan pelayanan, kebijakan serta hukum di bidang kesehatan untuk masyarakat Indonesia.
Dengan  adanya  kebijakan tersebut,  fasilitas  pelayanan  kesehatan  diharapkan  mampu memperbaiki sistem manajemen rekam medis yang belum terlaksana dengan maksimal. Salah satu poin yang ditonjolkan di Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yaitu kewajiban pengelolaan RME. Tujuan dari imbauan Kementerian Kesehatan ini agar penyelenggaraan rekam medis bisa diatur  sedimikian  rupa  yang  berbasis  sistem  informasi  sehingga  nantinya  dapat  memajukan kualitas  layanan  kesehatan,  menanggung  keselamatan  dan  rahasia  database,  menciptakan pengelolaan rekam medis dengan berbasis digital.
Dalam  peraturan  ini  Kemenkes  menyebutkan  bahwa  Faskes  termasuk  rumah  sakit, wajib  menerapkan  sistem  perekaman  riwayat  medis  pasien  secara  elektronik.  Kementerian
1 Fritz, F., Tilahun, B., & Dugas, M. (2015). Success Criteria for Electronic Medical Record Implementations in Low-Resource Settings: A Systematic Low-Resource Settings: A Systematic Review. Article Amia Medical Information.
2 Hatton, J., Schimdt, T., & Jelen, J. (2012). Adoption of Electronic Health Care Records: Physician Heuristics and Hesitancy. Procedia Technol, 5, 706-715.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Kesehatan juga menargetkan semua rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya sudah menerapkan  rekam  medis  elektronik  selambat-lambarnya  hingga  Desember  2023.  Namun, belum  semua  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  di  Indonesia  sudah  menerapkan  praktik  Rekam Medis  Elektronik.  Kendala  utama  yang  dihadapi  yakni  mengkompilasi  RME  memerlukan terkumpulnya  sumber-sumber  data  yang  disebar  di  beragam  departemen  berbeda  contonya departemen  radiologi,  laboratorium  dan  resep.  Keterbatasan  ini  menyulitkan  pihak  rumah sakit  untuk  mengakses  data-tata  tersebut,  terutama  jika  sumber  data  berasal  dari  fisik  yang disimpan di lokasi tersebut.
Bureau  Head Komunikasi  Pelayanan  Publik  dari  Kemenkes,  dr.  Siti  Nadia  Tarmizi, M.Epid  mengemukakan  hampir  semua  Rumah  Sakit  telah  memakai  rekam  medis  elektronik saat  ini.  Sebaliknya,  Anis  Fuad  selaku  Ketua  Kompartemen  Pusat  data  dan  informasi  Persi justru menyatakan bahwa belum seluruh rumah sakit mampu dan siap mengaplikasikan rekam medis  dengan  cara  elektronik.  Selain  itu,  masih  terdapat  rumah  sakit  di  daerah-daerah terpencil  yang  kurang  memiliki  infrastruktur  yang  mendukung  pemenuhan  kewajiban Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
RME memiliki potensi untuk diaplikasikan di Indonesia di masa depan karena mampu memberi banyak manfaat daripada sistem rekam medis manual. Namun, jika penerapan RME di Rumah sakit di seluruh penjuru Indonesia belum terlaksana dengan baik maka hal ini akan memengaruhi  tingkat  keakuratan  data  kesehatan.  Selain  itu,  akan  terjadi  kesenjangan  yang besar  terkait  penerapan  RME  di  rumah  sakit  antara  satu  provinsi  dengan  provinsi  lain. Berangkat  dari  permasalahan  tersebut,  penulis  ingin  mengkaji  tantangan  dan  kendala  yang dialami rumah sakit di Indonesia di dalam menerapkan Permenkes No. 24 Tahun 2022 sebagai payung hukum RME.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimana  pendekatan berdasar pada sumber hokum dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan aturan undang- undang  terkait.  Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  adalah  Yuridis  Normatif  melalui statute approach 3 yaitu Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, UU No. 47 Tahun 2021 tentang  Rumah Sakit dan  UU No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran. Bahan  hukum didapat  dari  studi  pustaka.  Analisa  bahan  hukum  dengan  interpretasi  atau  memakai  metode yuridis  dalam  mengkaji  masalah  hukum  yang  melingkupi  implementasi  RME  di  rumah  sakit Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kajian Teoritis Rekam Medis Menurut Permenkes No. 24 2022
Pasal  1  Angka  1  Permenkes  RI  No.  24  Tahun  2022  tentang  Rekam  Medis menyebutkan  rekam  medis  sebagai, “ dokumen  yang  berisikan  data  identitas  pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan .” Adapun  rekam  medis  elektronik  (RME)  menurut Pasal 1 Angka 2 Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yaitu Rekam Medis
3 Amiruddin, & Asikin, Z . (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
yang dibentuk melalui sistem elektronik yang ditujukan untuk pengelolaan Rekam Medis. Ketentuan  tersebut  disusun  juga  dalam  Pasal  46  Ayat  1  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang Praktek  Kedokteran.  Permenkes  No.  749a/Menkes/Per/XII/1989  tentang  rekam  medis juga mendefinisikan rekam medis sebagai berkas yang mencakup catatan serta dokumen terkait pasien mulai dari identitas, tindakan, riwayat pemeriksaan, serta pengobatan, dan pelayanan lain dalam sarana layanan kesehatan. Kesimpulan dari tiga pengertian tersebut adalah rekam medis elektronik bermaksa sangat luas. Definisi ini tidak hanya digambarkan sebagai sebuah catatan biasa tetapi berisi semua informasi pasien untuk awal penentuan tindakan lebih lanjut terhadap pasien. Selain itu, RME dan rekam medis manual memiliki kedudukan hukum yang sama di bawah regulasi baru yakni Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
Rekam  medis  elektronik  termasuk  kategori  dokumen  elektronik  berdasarkan  UU No.  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Pasal  11.  Sebagai dokumen  elektronik,  data  rekam  medis  elektronik  harus  berasal  dari  sistem  elektronik yang  memiliki  sistem  elektronik  yang  memiliki  keandalan  keamanan  dan  dapat dipertanggung  jawabkan  agar  dapat  dipakai  untuk  alat  bukti.  Dalam  penerapan  rekam medis,  aspek  hukum  harus  dicermati,  baik  itu  rekam  medis  manual  ataupun  secara elektronik. Aspek ini wajib ditegakkan sehingga kejelasan dan perlindungan hukum untuk seluruh  komponen  yang  terkait  dalam  layanan  kedokteran  atau  layanan  kesehatan  di rumah sakit dapat terjamin 4 .
Fungsi  rekam  medis  elektronik  (RME)  meliputi  penagihan  pasien,  pemesanan elektronik untuk investigasi dan menerima hasil investigasi, resep elektronik, pencatatan informasi  klinis  dan  dalam  beberapa  keadaan,  perangkat  lunak  pendukung  keputusan 5 . Kemampuan RME yang luas telah menyebabkan pengakuannya sebagai alat penting untuk meningkatkan  keselamatan  pasien  dan  kualitas  perawatan,  terutama  dengan mempromosikan pengobatan berbasis bukti.
Rekam medis elektronik juga memiliki beberapa manfaat. Diantaranya, RME dapat memangkas  penggunaan  kertas,  memaksimalkan  dokumentasi  pasien,  meningkatkan komunikasi  informasi  di  kalangan  dokter  dan  staf  lain,  meningkatkan  akses  ke  informasi medis  pasien,  menguransi  kesalahan,  mengoptimalkan  penagihan  dan  mempermudah pergantian  layanan,  mempermudah  akses  data  untuk  penelitian,  dan  meningkatkan kualitas 6 .  Terlepas  dari  manfaat  RME,  dan  potensi  peningkatan  kualitas,  tingkat penerimaan  secara  keseluruhan  cukup  rendah  dan  mereka  menghadapi  beberapa tantangan 7 .  Misalnya,  metode  ini  berbeda  dengan  gaya  kerja  dokter  seperti  normalnya, kemajuan  teknologi  informasi  di  suatu  wilayah,  dan  kebutuhan  kemampuan  lebih  besar dalam hal komputerisasi yang memakan biaya yang cukup besar.
4 Sari, I. D. (2006). Manajemen Rekam Medis. Yogyakarta.
5 Jones, S., Heaton, P., Rudin, R., & Schneider, E. (2012). Unraveling the IT productivity paradox — lessons for health care. New England Journal of Medicine, 366(24), 2243-22455.
6 Yamamoto, L., & Khan, A. (2006). Challenges of Electronic Medical Record Implementation in the Emergency Department. Pediatric Emergency Care, 22(3), 184-191.
7 Davidson, E., & Heslinga, D. (2006). Bridging the IT Adoption Gap for Small Physician Practices: An Action Research Study on Electronic Health Records. Information Systems Management, 24(1), 15-28.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023

## 2. Penerapan RME di Rumah sakit di Indonesia
Definisi  rumah  sakit  dalam  UU  No.  47  Tahun  2021  tentang  Rumah  Sakit,  institusi pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. BPS mendata,  total  rumah  sakit  di  Indonesia  yaitu  3.112  unit  pada  2021.  Angka  bertambah 5,17% dari tahun terdahulu yang hanya berjumlah 2.959 unit terdiri dari RS umum dan RS khusus.  Secara  detail,  Indonesia  mempunyai  2.514  RS  umum  pada  tahun  sebelumnya. Kemudian,  598  unit  yang  lain  adalah  RS  khusus.  Di  daerah  pelosok  yang  jauh  dari jangkauan  rumah  sakit,  rumah  sakit  daerah  dapat  dijadikan  solusi  terdekat  bagi masyarakat untuk pengobatan. Namun, rumah sakit yang berada di daerah pelosok tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, terlebih dalam aspek sistem informasi untuk penerapan rekam medis elektronik.
Peran  rumah  sakit  secara  langsung  berpengaruh  terhadap  tingkat  kesehatan masyarakat  dalam  area  kerjanya.  Akan  tetapi,  pentingnya  peran  rumah  sakit  dalam pembangunan  kesehatan  Indonesia  tidak  dibarengi  dengan  peningkatan  kualitas pelayanan  kesehatan.  Saat  ini,  tantangan  terbesar  rumah  sakit,  di  antaraya,  SDM  yang belum ahli, penyaluran dana yang tidak memadai, dan pelaksanakaan teknologi informasi lewat penerapan rekam medis elektronik. Menurut Permenkes No. 24 Tahun 2022 Pasal 3 Angka  1,  Setiap  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  wajib  menyelenggarakan  Rekam  Medis Elektronik.  Rumah  sakit  juga  termasuk  fasilitas  pelayanan  kesehatan  memiliki  kewajiban tersebut. Ada pun dalam Permenkes tersebut di Pasal 6, penyelenggaraan RME di Faskes dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Faskes.
Dalam hal skala pelayanan kesehatan, Faskes sangat berbeda dengan rumah sakit khususnya  yang  berada  di  daerah  pelosok.  Faktanya,  belum  seluruh  rumah  sakit  siap melaksanakan  sistem  pencatatan  tentang  riwayat  medis  total  pemakaian  aplikasi telemedis  yang  mengalami  kenaikan  sampai  enam  kali  lipat  ketika  pandemi  COVID-19 tahun  2022  di  Indonesia 8 .  Kenyataan  ini  juga  berkebalikan  dari  data  McKinsey,  di  mana 44%  partisipan  berganti  dari  berhadapan  langsung  dengan  dokter  ke  dalam  jaringan ketika  pandemi.  Berdasarkan  Katadata.com,  penelusuran  ke  aplikasi  telemedisin  juga meningkat 600% ketika pandemi 9 .
Menurut Kemper et al ., (2006) lebih dari setengah (58,1%) dokter tanpa keraguan EMR  bahwa  EMR  dapat  meningkatkan  perawatan  pasien  atau  hasil  klinis.  Peneliti  lain telah menyatakan bahwa mereka yang tidak mau menggunakan sistem seperti itu skeptis tentang  klaim  bahwa  ESDM  dapat  berhasil  meningkatkan  kualitas  praktik  medis.  Ini
8 CNN. (2020, 8 22). Kunjungan Aplikasi Telemedis Melonjak 600 Persen Saat Covid. Retrieved November 23, 2022, from Menkominfo Harap Layanan Telemedisin Tembus Ke Wilayah 3T Di Indonesiahttps://Www.Cnnindonesia.Com/Teknologi/20200822125041-52-538097/Kunjungan-Aplikasi- Telemedis-Melonjak-600-Persen-Saat-Covid [accessed 23 November 2022].
9 Menkominfo. (2020, Agustus 4). Retrieved November 23, 2022, from Menkominfo Harap Layanan Telemedisin Tembus Ke Wilayah 3T Di Indonesia: Kominfo.Go.Id/Content/Detail/28858/Menkominfo- Harap-Layanan-Telemedisin-Tembus-Ke-Wilayah-3t-Di-Indonesia/0/Sorotan_media [accessed 23 November 2022].
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
menciptakan  penolakan  pribadi  terhadap  adopsi  ESDM.  Namun,  ini  dianggap  sebagai penghalang bagi ESDM, ada kekurangan data statistik yang valid dan kisah sukses tentang ESDM yang  tersedia  untuk  non-pengguna.  Walter  &  Lopez  (2008)  menyimpulkan  bahwa persepsi  dokter  tentang  ancaman  terhadap  otonomi  profesional  mereka  sangat  penting dalam  reaksi  mereka  terhadap  adopsi  EMR.  Oleh  karena  itu,  kepala  rumah  sakit  perlu meyakinkan  para  dokter  dan  bawahannya  untuk  mendapatkan  dukungan  dan  mencapai tujuan bersama, untuk adopsi EMR yang efektif.
Pemerintah,  dalam  hal  ini,  Kementerian  Menteri  Kesehatan  memiliki  kewajiban memfasilitasi  penerapan  RME  di  rumah  sakit  khususnya  di  daerah  pelosok,  tertuang dalam  Permenkes  No.  24  Tahun  2022  Tentang  Rekam  Medis  Pasal  8  Ayat  1.  Sementara pada  Pasal  13  Angka  4  menyatakan  jika  ada  kekurangan  tenaga  Rekam  Medis  dan Informasi  Kesehatan  di  Faskes,  kegiatan  pengelolaan  RME  seperti  pada  ayat  (2)  boleh dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan hanya yang memperoleh pelatihan tentang layanan RME.  Dengan  demikian,  pemerintah  butuh  mempersiapkan  tindakan  dan  usaha  untuk memaksa rumah sakit lain yang belum siap melaksanakan rekam medis elektonik supaya bias melaksanakan kebijakan Permenkes No. 24 Tahun 2022. Salah satunya dengan fokus melakukan  mitigasi  atau  pemetaan  pada  semua  rumah  sakit  berdasar  pada  indeks kematangan  digital.  Pemetaan  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  melihat  kesiapan  semua rumah sakit dalam mengimplementasikan kebijakan rekam medis elektronik.
Selain  itu,  rumah  sakit  perlu  menyediakan  tenaga  nonkesehatan  untuk  rekam medis elektronik, pemerintah dan Rumah sakit perlu mengatasi tantangan lainnya dalam penerapan  RME,  yakni  provider  atau  jangkauan  internet  apabila  rumah  sakit  yang dimaksud  berada  di  wilayah  pelosok  dan  jauh  dari  jangkauan  perkotaan.  Banyak  tenaga kesehatan dan nonkesehatan masih mengeluhkan layanan yang buruk dari vendor, seperti tindak lanjut yang buruk dengan masalah teknis dan kurangnya pelatihan dan dukungan untuk masalah yang terkait dengan sumber daya manusia elektronik (ESDM) 10 . Selain itu, dokter  berjuang  untuk  mendapatkan  pelatihan  teknis  yang  tepat  dan  dukungan  untuk sistem dari vendor 11 . Karena dokter bukan ahli teknis dan sistemnya rumit, dokter merasa perlu pelatihan dan dukungan teknis yang tepat, dan enggan menggunakan ESDM tanpa itu. Hal ini dapat diatasi oleh pembuat kebijakan yang datang dengan program pelatihan untuk kelompok pengguna, mengadaptasi sistem ke praktik yang ada secara bertahap dan mengalihdayakan dukungan teknis selama implementasi.
Meskipun  fasilitas  tersebut  telah  berupaya  untuk  menggabungkan  TI  dalam beberapa  aktivitasnya,  jalan  yang  ditempuh  masih  panjang  sejauh  menyangkut  adopsi sistem  RME.  Adopsi  RME  adalah  perubahan  besar  yang  sering  dirasakan  sepanjang praktik;  itu  menuntut  penyesuaian  dan  inovasi  pelengkap  dalam  aspek  lain  seperti struktur dan budaya suatu praktik. Beberapa tantangan berada di luar kendali manajemen rumah  sakit,  misalnya  tantangan  keuangan;  ini  adalah  rumah  sakit  milik  pemerintah,
10 Miller, R., & Sim, I. (2004). Physicians’ Use of Electronic Medical Records: Barriers and Solutions. Health Affairs, 23(2), 116-126.
11 Ludwick, D., & Doucette, J. (2009). Adopting Electronic Medical Records in Primary Care: Lessons Learned from Health Information Systems Implementation Experience in Seven Countries. International Journal of Medical Informatics, 78(1), 22-31.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
tetapi kepemimpinan rumah sakit dapat mempengaruhi kebijakan dan mendorong alokasi anggaran. Tantangan teknis dan waktu lebih terkait dengan pengguna, dan dapat diatasi dengan  melatih  staf  dan  melibatkan  mereka  dalam  seluruh  proses  perubahan  sehingga memastikan  penerimaan  yang  positif.  Untuk  mewujudkan  manfaat  adopsi  ESDM, diperlukan upaya yang monumental oleh manajemen dan pemangku kepentingan utama lainnya.
Pemangku  kepentingan  utama  yaitu  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, pemodal  dan  manajemen  lainnya,  perlu  mencapai  tujuan  yang  sama  dan  menyepakati arah strategis bersama terkait pemerataan penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit.  Mereka  juga  perlu  membiarkan  perwakilan  kelompok  pengguna  berpartisipasi selama  proses  implementasi  RME.  Akses  ke  modal  untuk  investasi  awal  dan  pemasukan dapat diatasi jika dimasukkan dalam anggaran daerah tahunan. Kemitraan publik, swasta, dan dana donor dapat menjadi sumber daya dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk memiliki hardware dan software dan infrastruktur TI lain yang dibutuhkan. Hal ini mengatasi  tantangan  ekonomi  untuk  adopsi  ESDM.  Selain  itu,  antara  puskemas  dan pemerintah perlu adanya komunikasi terkait penerapan rekam medis elektronik di pusat kesehatan  masyatakat.  Cara  ini  akan  membantu  pengguna  memahami  bahwa  meskipun mungkin  diperlukan  waktu  lebih  lama  untuk  memasukkan  pesanan  individu,  akan  ada hasil yang mengesankan di hilir. Seluruh kelompok pengguna perlu dilatih tentang sistem RME sebelum digunakan dan sentuhan rutin dilakukan. Induksi dan orientasi semua staf baru  juga  akan  berguna  dalam  meningkatkan  penerimaan  pengguna.  Pelatihan  ini membahas  tantangan  teknis  dan  teknologi.  Mempertimbangkan  teori  manajemen perubahan  Koters  dan  teori  difusi  inovasi  Rogers  dapat  membantu  dalam  beradaptasi dengan  perubahan  dalam  institusi.  Memilih  orang  yang  berpengalaman  untuk memperjuangkan prosesnya sangat disarankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  &  Asikin .  (2012).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada,)
CNN. (2020, 8 22). Kunjungan Aplikasi Telemedis Melonjak 600 Persen Saat Covid. Retrieved November 23, 2022, from Menkominfo Harap Layanan Telemedisin Tembus Ke Wilayah 3T Di Indonesiahttps://Www.Cnnindonesia.Com/Teknologi/20200822125041-52-538097/Kunjungan- Aplikasi-Telemedis-Melonjak-600-Persen-Saat-Covid [accessed 23 November 2022]
Davidson,  E.,  &  Heslinga,  D.  (2006).  Bridging  the  IT  Adoption  Gap  for  Small  Physician Practices:  An  Action  Research  Study  on  Electronic  Health  Records.  Information  Systems Management, 24(1), 15-28
Fritz,  F.,  Tilahun,  B.,  &  Dugas,  M.  (2015).  Success  Criteria  for  Electronic  Medical  Record Implementations  in  Low-Resource  Settings:  A  Systematic  Low-Resource  Settings:  A Systematic Review. Article Amia Medical Information, 2015
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Hatton,  J.,  Schimdt,  T.,  &  Jelen,  J.  (2012).  Adoption  of  Electronic  Health  Care  Records: Physician Heuristics and Hesitancy. Procedia Technol, 5, 706-715
Jones,  S.,  Heaton,  P.,  Rudin,  R.,  &  Schneider,  E.  (2012).  Unraveling  the  IT  Productivity Paradox—Lessons for Health Care. New England Journal of Medicine, 366(24), 2243-2245
Ludwick,  D.,  &  Doucette,  J.  (2009).  Adopting  Electronic  Medical  Records  in  Primary  Care: Lessons  Learned  from  Health  Information  Systems  Implementation  Experience  in  Seven Countries. International Journal of Medical Informatics, 78(1), 22-31
Menkominfo.  (2020,  Agustus  4).  Retrieved  November  23,  2022,  from  Menkominfo  Harap Layanan Telemedisin Tembus Ke Wilayah 3T Di
Indonesia:
Kominfo.Go.Id/Content/Detail/28858/Menkominfo-Harap-Layanan-Telemedisin-Tembus-Ke- Wilayah-3t-Di-Indonesia/0/Sorotan_media [accessed 23 November 2022]
Miller,  R.,  &  Sim,  I.  (2004).  Physicians’  Use  of  Electronic  Medical  Records:  Barriers  and Solutions. Health Affairs, 23(2), 116-126
Sari, I. D,. (2006). Manajemen Rekam Medis. Yogyakarta
Yamamoto, L., & Khan, A. (2006). Challenges of Electronic Medical Record Implementation in the Emergency Department. Pediatric Emergency Care, 22(3), 184-191