## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 80

## Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai CV Armada Jaya Dan Kepatuhan Pelaporan PPN Pada Tahun 2022 Dan 2023
Eis Cempakawati 1 , Dyah Shinta Kusumaningtyas 2 , Sopian 3 Universitas Pertiwi E-mail : 20110087@pertiwi.ac.id
Article History: Received: 30 Juli 2024 Revised: 12 Agustus 2024
Accepted: 15 Agustus 2024
Abstrak : Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). CV Armada Jaya telah di kukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 20 Januari 2020.Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yang akan memberikan gambaran mengenai data perusahaan yang berhubungan dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Armada Jaya pada tahun 2022 dan 2023. Hasil dari penelitian bahwa CV Armada Jaya dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai menunjukan dengan adanya perubahan tarif 10% menjadi 11% terjadi kekeliruan dalam perhitungan PPN Pada masa April 2022. Kemudian untuk pengkreditan yang dilalukan di masa Mei 2022 terjadi kekeliruan dalam mengkompensasikan di SPT MASA PPN Mei 2022 .Dan untuk pembayaran dan pelaporan dalam periode 2022 dan 2023 sudah sesui dengan UU Perpajakan yang tertera dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2)
Keywords: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Pelaporan PPN, CV Armada Jaya

## PENDAHULUAN
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional. Menurut (Akbar et al, 2020) peran pajak di negara Indonesia sangat penting, hampir 80% (delapan puluh persen) dan sumber pendapatan negara Indonesia adalah industri perpajakan. Potensi terbesar pajak dalam penerimaan negara Indonesia adalah PPN. PPN merupakan salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan suatu negara. Subyek PPN yaitu pengusaha yang telah mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki penghasilan bruto lebih dariRp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013. Pengusaha yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP) berdasarkan Undang - Undang No. 42 Tahun 2000. CV ARMADA JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan. CV ARMADA JAYA juga merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) Perusahaan yang
berlaku sebagai Pengusaha Kena Pajak, atas proses usahanya melakukan kegiatan pembelian dan penjualan. Perusahaan membayar pajak disebut Pajak Masukan. Sedangkan perusahaan memungut pajak pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak disebut Pajak Keluaran. Perusahaan ini sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta telah diberikan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu perusahaan ini sudah menjadi wajib pajak yang setiap bulannya harus menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak.
Gracela Rawis1,David P. E. Saerang2,Robert Lambey3 (2021) dengan judul “PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. KARYA WENANG MANADO” metode penelitian yang digunakan kualitatif analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran CV. Karya Wenang Manado masih kurang tepat waktu sehingga melewati batas waktu pembayaran dan dikenakakan sanksi administrasi. Ada beberapa masa pajak perusahaan masih terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya, sehingga dikenakan denda administrasi. Dan Perhitungan tarif pemungutan PPN CV. Karya Wenang telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009 sebesar 10%. Pada tahun 2020 CV. Armada Jaya mendapatkan STP (Surat Teguran Pajak ) dari KPP Bekasi Barat, di mana bahwa KPP Bekasi Barat mengadakan pemeriksaan atas kepatuhan , pembayaran dan pelaporan yang di lakukan oleh CV. Armada Jaya. Dari hasil pemeriksaan tersebut CV. Armada Jaya ada kesalahan dalam pelaporan PPN masa. Dimana bahwa ada omset atau tepatnya transaksi penjualan pada masa tahun 2017 dan 2018 ada yang tidak di laporkan ke dalam PPN masa. Dan CV Armada Jaya juga ada keterlambatan dalam pembayaran SSP dan penyetoran PPN tiap bulan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia yang bekerja di CV ARMADA JAYA mengenai penerapan dan pelaporan dalam pajak penambahan nilai.
CV. Armada Jaya dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan harus memperhatikan mengenai faktur pajak. Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk pelaporan pajak dimaksudkan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipotong atau dipungut dan di setorkannya agar tidak terjadi penyimpangan terhadap kas negara.

## LANDASAN TEORI

## Pajak
Menurut Soemitro mengartikan pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara (Mardiasmo, 2018:3). Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2013:1), pajak merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaan ke pada negara dikarenakan kondisi, kejadian, dan suatu perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi itu bukan suatu hukuman, menurut aturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa, tapi negara tidak melakukan jasa timbal balik secara langsung untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Prastowo (2009: 8) dijelaskan bahwa dari beberapa definisi pajak tersebut, maka dapat dipahami bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik yaitu :

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
1. Kontribusi wajib, berarti tidak mendasarkan pada hak tertentu atau tidak mengecualikan dan harus dipenuhi.
2. Bersifat memaksa, yang artinya jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa.
3. Berdasarkan undang-undang, dimana hal tersebut memiliki arti tiap pungutan pajak harus ada aturan yang mendukung, yaitu undang-undang sebagai cermin negara hukum, sekaligus mengemban amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 diatur dengan Undang-Undang.
4. Tidak mendapat imbalan secara langsung, berarti dibedakan dari retribusi atau pungutan lain.

## Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”.
PPN merupakan bentuk perpajakan atas konsumsi yang diberlakukan di Indonesia. Sebelum diterapkannya PPN, bentuk perpajakan atas konsumsi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan (Redaksi DDTCNews, 2020). Berdasarkan kutipan Penjelasan Bagian Umum dari Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa :
“PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai”.
PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan dan dipungut dalam seluruh proses produksi dan distribusi, dengan ketentuan atas pajak yang terutang harus dikurangi dengan pajak yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian. (Liam Ebrill, 2001). Sementara itu, menurut Joachim English (2009: 2), definisi lain dari PPN yaitu pajak umum yang dikenakan atas konsumsi dan merupakan pajak tidak langsung yang ditanggung oleh individu serta terkait dengan transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak tertentu.

## Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Pihak yang harus melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang disetor adalah selisih dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran. Penyetoran bisa dilakukan melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi. Sarana penyetoran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) diseluruh Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai harus disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi maka dibuatlah sebuah aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa
e-SPT dan e-Filing yang berguna memudahkan wajib pajak, maka dengan begitu bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya (Tumuli, Sondakh, dan Wokas:2016). Pada saat ini penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E- SPT merupakan penyampaian SPT Ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media komputer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk mengantre dalam proses pelaporan pajak.

## Akuntansi Pajak
Menurut Agoes dan Trisnawati (2007) dalam Wandansari (2013), menyebutkan bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja Perusahaan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan PPN, seperti Pajak Masukan, Pajak Keluaran,SSP pembayaran PPH,Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulanan dan tahunan periode 2021 dan 2022. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud seperti hasil wawancara langsung dengan pihak – pihak Perusahaan dari CV. Armada Jaya. Sedangkan data sekunder seperti dokumen-dokumen Perusahaan berupa laporan keuangan fiscal Perusahaan seperti Data Pelaporan PPN yait SPT Masa PPN d, bukti pembayaran PPN yaitu SSP , Data laporan PPN, SSP SPT Tahun 2022 dan 2023. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Peneliti juga menggunakan teknik keabsahan data dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
CV. ARMADA JAYA sebagai Perusahaan Kena Pajak yang terdaftar di kantor pelayanana pajak Madya Bekasi Barat terhitung sejak 20 Januari 2009. CV ARMADA JAYA sebagai PKP dimana sudah tercantum dalam Surat Keterangan terdaftar memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Pengelolaan dalam perpajakan khususnya Pajak Penambahan Nilai merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan bisnis atau usaha.Oleh karna itu, Dalam melakukan proses pelaporan Pajak Penambahan Nilai jika terjadi keterlambatan dapat menimbulkan dampak besar terhadap perusahaan.
Sebagai PKP salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membuat faktur pajak di setiap adanya transaksi penjualan , melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dalam menjalankna kewajiban sebagai PKP jika adanya keterlambatan dalam melakukan kewajiban tersebut bisa makan dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap keuangan perusahaan bisa menimbulkan denda dan sanksi perpajakan yang cukup besar yang dimana dapat mengganggu arus kas perusahaan ..
Dalam mengatasi keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN dengan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 84
mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan untuk pelaporan SPT Masa PPN serta menggunakann sistem pencatatan yang efisien karena dapat mempermudah dalam menyusun semua data transasksi – transaksi yang di perlukan untuk kepentingan informasi dalam pelaporan PPN masa. Denda yang dikenakan dalam hal keterlambatan tersebut dapat berdampak menambah tekanan pada keuangan, mengurangi likuiditas, dan menghambat pertumbuhan bisnis atau usaha. Selanjutnya, keterlambatan dalam pelaporan SPT juga berakibat terhadap rusaknya reputasi perusahaan di mata pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan mitra usaha. Oleh karena itu, kepatuhan dalam perpajakan sangat penting untuk mencerminkan profesionalisme dan integritas perusahaan. Dalam hal kepatuhan terhadap pelaporan PPN Pemerintah menerapkan peraturan yang ketat terhadap waktu pelaporan dalam menjaga atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.
Analisis Perhitungan PPN Terhutang CV Armada Jaya 2022 Adapun analisis perhitungan PPN terhutang CV Armada Jaya sebagai berikut: Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan PPN Terhutang CV Armada Jaya 2022
MASA PAJAK PPN KELUARAN PPN MASUKAN
PAJAK TERUTANG Keterangan 2022 Des 2021 - 7.576.351 Pajak terutang kompensasi ke bulan Januari 2022 Januari 236.363.045 228.692.128 94.566 Kurang bayar Februari 209.843.286 226.503.858 - 16.660.572 Lebih bayar Maret 288.908.634 270.926.648 1.321.413 Kurang bayar April 537.560.805 541.127.873 - 3.567.068 Lebih bayar Mei 74.494.204 68.886.375 256.079 Kurang bayar Juni 160.730.210 223.868.118 - 63.137.908 Lebih bayar Juli 359.043.676 294.913.035 992.733 Kurang bayar Agustus 434.938.506 436.056.285 - 1.117.779 Lebih bayar September 441.060.948 438.307.998 1.635.171 Kurang bayar Oktober 195.615.673 202.890.996 - 7.275.323 Lebih bayar
Dapat dilihat pada tabel diatas untuk perhitungan PPN terhutang tahun 2022, CV Armada Jaya dalam menghitungnya menggunakan rumus Pajak Keluaran ditambah Kompensasi pajak sebelumnya kemudian dikurangi dengan Pajak Masukan. Apabila sudah menerapkan rumus tersebut terdapat kurang bayar maka kurang bayar tersebut harus di setor ke kas Negara.
Analisis Perhitungan PPN Terhutang CV Armada Jaya 2023 Adapun analisis perhitungan PPN terhutang CV Armada Jaya sebagai berikut: Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan PPN Terhutang CV Armada Jaya 2023
MASA PAJAK PPN KELUARAN PPN MASUKAN PAJAK TERUTANG Keterangan 2023 Des 2022 - 12.805.020 Pajak terutang kompensasi ke bulan Januari Januari 440.629.769 480.864.294 -53.039.545 Lebih Bayar Februari 464.871.888 457.607.097 - 45.774.754 Lebih Bayar Maret 590.421.516 587.373.844 - 42.727.082 Lebih Bayar April 260.279.070 252.588.017 - 35.036.029 Lebih Bayar Mei 406.097.196 459.232.986 - 88.171.819 Lebih Bayar Juni 648.927.143 565.936.565 - 5.181.241 Lebih Bayar Juli 237.313.224 255.602.621 - 23.470.638 Lebih Bayar Agustus 368.018.123 352.195.644 - 7.648.159 Lebih Bayar September 248.592.815 272.074.485 - 31.129.829 Lebih Bayar Oktober 290.451.028 246.751.916 12.569.283 Kurang bayar November 387.277.792 388.643.574 - 1.365.782 Lebih Bayar Desember 353.241.209 348.627.272 3.248.155 Kurang bayar Pembetulan Juli 247.024.048 294.913.035 112.019.628 Kompensasi ke bulan November 2022 November 462.313.642 368.460.436 - 25.441.745 Lebih bayar Desember 459.309.748 446.673.023 -12.805.020 Lebih bayar

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 86
Dapat dilihat pada tabel diatas untuk perhitungan PPN terhutang tahun 2023, CV Armada Jaya dalam menghitungnya menggunakan rumus Pajak Keluaran ditambah Kompensasi pajak sebelumnya kemudian dikurangi dengan Pajak Masukan. Apabila sudah menerapkan rumus tersebut terdapat kurang bayar maka kurang bayar tersebut harus di setor ke kas Negara.
Analisis Hasil Pelaporan PPN Tahun 2022 Dari Data yang peneliti sajikan di bawah adalah data yang bersumber dari Bukti Penerimaan Negara Pajak Pertambahan Nilai dan Bukti Lapor Pajak Pertambahan nilai.Dari tabel di bawah dapat disimpulkan bahwa CV Armada Jaya selama tahun 2022 dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai -nya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2 yang berbunyi “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

## Tabel 1. Rekapitulasi Pembayaran PPN Tahun 2022
Masa 2022 Pajak Terhutang Tgl Normal Penyetoran Tgl Penyetoran Keterangan Januari 94.566 28 Februari 2022 28 Februari 2022 Sesuai UU PPN Februari - 16.660.572 31 Maret 2022 29 Maret 2022 Sesuai UU PPN Maret 1.321.413 30 April 2022 29 April 2022 Sesuai UU PPN April - 3.567.068 31 Mei 2022 30 Mei 2022 Sesuai UU PPN Mei 256.079 30 Juni 2022 30 Juni 2022 Sesuai UU PPN Juni - 63.137.908 31 Juli 2022 28 Juli 2022 Sesuai UU PPN Juli 992.733 31 Agustus 2022 27 Agustus 2024 Sesuai UU PPN Agustus - 1.117.779 30 September 2022 30 September 2022 Sesuai UU PPN September 1.635.171 31 Oktober 2022 28 Oktober 2022 Sesuai UU PPN Oktober - 7.275.323 30 November 2022 29 November 2022 Sesuai UU PPN Pembetulan Juli 112.019.628 30 November 2022 24 Desember 2022 Sesuai UU PPN November - 25.441.745 31 Desember 2022 28 Desember 2022 Sesuai UU PPN Desember -12.805.020 31 Januari 2023 31 Januari 2023 Sesuai UU PPN
Analisis Hasil Pelaporan PPN Tahun 2023 Dari Data yang peneliti sajikan diatas adalah data yang bersumber dari Bukti Penerimaan Negara Pajak Pertambahan Nilai dan Bukti Lapor Pajak Pertambahan nilai.Dari tabel di bawah dapat disimpulkan bahwa CV Armada Jaya selama tahun 2023 dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai -nya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2 yang berbunyi “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

## Tabel 2. Rekapitulasi Pembayaran PPN Tahun 2023
Masa 2023 Pajak Terhutang Tgl Normal Pembayaran Tgl Penyetoran Keterangan Januari - 53.039.545 28 Februari 2023 27 Februari 2023 Sesuai UU PPN Februari - 45.774.754 31 Maret 2023 30 Maret 2023 Sesuai UU PPN Maret - 42.727.082 30 April 2023 27 April 2023 Sesuai UU PPN April - 35.036.029 31 Mei 2023 31 Mei 2023 Sesuai UU PPN Mei - 88.171.819 30 Juni 2023 30 Juni 2023 Sesuai UU PPN Juni - 5.181.241 31 Juli 2023 28 Juli 2023 Sesuai UU PPN Juli - 23.470.638 31 Agustus 2023 28 Agustus 2023 Sesuai UU PPN Agustus - 7.648.159 30 September 2023 29 September 2023 Sesuai UU PPN September - 31.129.829 31 Oktober 2023 30 Oktober 2023 Sesuai UU PPN Oktober 12.569.283 30 November 2023 29 November 2023 Sesuai UU PPN November - 1.365.782 31 Desember 2023 29 Desember 2023 Sesuai UU PPN Desember 3.248.155 31 Januari 2024 30 Januari 2024 Sesuai UU PPN
Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti akan membahas terkait dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
a) Berdasarkan hasil penelitian, yang mana CV Armada Jaya dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yaitu peneliti ingin mengetahui sejauh mana besarnya nilai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada CV Armada Jaya dengan melakukan perhitungan dari jumlah DPP x Tarif Pajak sebesar 10% atau DPP x Tarif Pajak sebesar 11%. Pada bulan April 2022 dengan adanya perubahan tarif PPN sebesar 10% menjadi 11% peneliti menemukan bahwa adanya kekeliruan dalam perhitungan tarif PPN yang dilakukan oleh CV Armada Jaya pada masa April 2022. Dalam pelaporan CV Armada Jaya Pada Periode April 2022 jumlah DPP yang dikenakan PPN dari hasil penjualan adalah sebesar Rp5.125.469.379 kemudian dikenakan PPN yaitu Rp547.272.792, Dari perhitungan tersebut tidak sesuai dengan jumlah DPP x tarif pajak 11% yang sudah di terapkan di bulan April.Maka perhitungan yang sesuai adalah jumlah DPP CV Armada Jaya masa April 2022 adalah sebesar Rp5.125.469.379 kemudian dikenakan PPN sebesar 11% yaitu Rp563.801.631 sebagai pajak keluaran yang diperoleh dari (Rp5.125.469.379 x 11%). Dengan adanya ada kekeliruan dalam perhitungan berdasarkan UU Perpajakan bahwa CV Armada Jaya harus melakukan pembetulan PPN masa April 2022.
b) Berdasarkan hasil temuan selama melakukan penelitian, kemudian peneliti melakukan olah data PPN terhutang CV Armada Jaya. Dengan melihat Pajak Keluaran lebih kecil dari jumlah Pajak Masukan maka perusahan mengalami lebih bayar dan atas lebih bayar tersebut oleh perusahaan akan di konpensasikan ke masa berikutnya. Lalu Pajak Keluaran lebih besar dari jumlah Pajak Masukan maka perusahan mengalami kurang bayar dan atas kurang bayar tersebut oleh perusahaan akan di setorkan ke kas negara dengan kesesuaian perhitungan Pajak

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 88
Pertambahan Nilai yang dilakukan CV Armada Jaya peneliti menemukan ada kekeliruan dari perhitungan masa tahun 2022 – 2023 ada perhitungan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No . 42 tahun 2009. Dalam pelaporan PPN Masa Mei 2022 Pajak Keluaran sebesar Rp74.494.204 ditambah kompensasi PPN lebih bayar dari masa April 2022 sebesar Rp3.567.068 dikurangi Pajak Masukan sebesar Rp68.886.375, selisih dari perhitungan tersebut kurang bayar yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp256.079.Dari analisis perhitungan tersebut ada kesalahan dalam perhitungan karena dalam pelaporan yang dilalukan di masa Mei 2022 di lihat dari SPT MASA PPN CV Armada Jaya mengkonpensasikan PPN masa sebelumnya sebesar Rp.5.351.750. yang seharusnya itu mengkonpensasikan sebesar Rp3.567.068. Berdasarkan penemuan tersebut CV Armada Jaya harus melakukan pembetulan PPN masa Mei 2022 dengan perhitungan sebagai berikut Pajak Keluaran sebesar Rp74.494.204 ditambah kompensasi PPN lebih bayar dari masa April 2022 sebesar Rp3.567.068 dikurangi Pajak Masukan sebesar Rp68.886.375, selisih dari perhitungan tersebut kurang bayar yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp2.040.761.
c) Untuk penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan CV Armada Jaya di tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2 yang berbunyi “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, yang telah dijabarkan serta diuraikan diatas mengenai menganalisis mengenai Penghitungan, pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Armada Jaya tahun 2022 dan 2023 maka dapat di beri kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pasal 8A UU HPP, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak (meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain) mana besarnya nilai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada CV Armada Jaya dengan melakukan perhitungan dari jumlah DPP x Tarif Pajak sebesar 10% atau DPP x Tarif Pajak sebesar 11%. Pada masa April 2022 Tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 11%, berlaku sejak 1 April 2022. Kebijakan baru itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan adanya kenaikan tarif tersebut peneliti menemukan dalam pelaporan CV Armada Jaya Pada Periode April 2022 jumlah DPP yang dikenakan PPN dari hasil penjualan adalah sebesar Rp5.125.469.379 kemudian dikenakan PPN yaitu Rp547.272.792, Dari perhitungan tersebut tidak sesuai dengan jumlah DPP x tarif pajak 11% yang sudah di terapkan di bulan April.Maka perhitungan yang sesuai adalah jumlah DPP CV Armada Jaya masa April 2022 adalah sebesar Rp5.125.469.379 kemudian dikenakan PPN sebesar 11% yaitu Rp563.801.631 sebagai pajak keluaran yang diperoleh dari (Rp5.125.469.379 x 11%). Dengan adanya ada kekeliruan dalam perhitungan berdasarkan UU Perpajakn bahwa CV Armada Jaya harus melakukan pembetulan PPN masa April 2022.
2. PPN terhutang dengan melihat Pajak Keluaran lebih kecil dari jumlah Pajak Masukan maka perusahan mengalami lebih bayar dan atas lebih bayar tersebut oleh perusahaan akan di konpensasikan ke masa berikutnya. Lalu Pajak Keluaran lebih besar dari jumlah Pajak Masukan maka perusahan mengalami kurang bayar dan atas kurang bayar tersebut oleh perusahaan akan
di setorkan ke kas negara. Dalam pelaporan PPN Masa Mei 2022 Pajak Keluaran sebesar Rp74.494.204 ditambah kompensasi PPN lebih bayar dari masa April 2022 sebesar Rp3.567.068 dikurangi Pajak Masukan sebesar Rp68.886.375, selisih dari perhitungan tersebut kurang bayar yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp256.079.Dari analisis perhitungan tersebut ada kesalahan dalam perhitungan karena dalam pelaporan yang dilalukan di masa Mei 2022 di lihat dari SPT MASA PPN CV Armada Jaya mengkonpensasikan PPN masa sebelumnya sebesar Rp.5.351.750. yang seharusnya itu mengkonpensasikan sebesar Rp3.567.068. Berdasarkan penemuan tersebut CV Armada Jaya harus melakukan pembetulan PPN masa Mei 2022 dengan perhitungan sebagai berikut Pajak Keluaran sebesar Rp74.494.204 ditambah kompensasi PPN lebih bayar dari masa April 2022 sebesar Rp3.567.068 dikurangi Pajak Masukan sebesar Rp68.886.375, selisih dari perhitungan tersebut kurang bayar yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp2.040.761.
3. CV Armada Jaya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan dalam periode 2022 dan 2023 sudah sesui dengan UU Perpajakan yang tertera dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2 yang berbunyi “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”

## DAFTAR REFERENSI
Buku Mardiasmo, M. B. A. (2016). PERPAJAKAN–Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Muljono, D. (2010). Panduan Brevet Pajak: Akuntansi pajak dan ketentuan umum perpajakan. Penerbit Andi
Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat Waluyo. (2010). Akuntansi Pajak. (Ema Sri Suharsi, Ed.) (3 ed.). Jakarta
Jurnal Ansil, F. I. P., Supraptiningsih, J. D., Puspita, B., & Nuridah, S. (2024). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Caleb Technology Periode 2021. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 5599-5607. Christie, A. A., & Rizal, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Cahaya Murni Indolampung: (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Murni Indolampung (Cahaya Buana Group)). EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 11(1), 289-299. Dhyanasaridewi, I. G. A. D., Hendriyani, M., & Dismayanti, A. (2023). Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Cyber Network Indonesia. REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN, 4(2), 37-42. Ebrill, Liam, Keen, Michael, Bodin, Jean-Paul and Summers Victoria. 2001. The Modern AT. Washington D.C.: International Monetary Fund Fadillah, T. M. (2024). Kebijakan pembayaran bagi hasil pada investasi simpanan berjangka di Bank Syariah Indonesia periode 2021-2022 (Doctoral dissertation,UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Fatimah, S., & Sukma, Y. (2020). Pengaruh Layanan Pembayaran Pajak Online

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram Terhadap Peningkatan Jumlah Masyarakat Sadar Pajak. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 1(2), 1-12. Fitria, D. E., Supraptiningsih, J. D., Audina, B. P., & Nuridah, S. (2024). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Delta Jaya Tahun 2021-2022. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 721-728 Furqon, I. K. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang.
Jurnal Aktiva:Riset Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 62-75. Gunadi, G., NURCHAMID, T., SETYOWATI, M. S., & JATI, W.
(2011). Harmonisasi Pajak Tidak Langsung atas Konsumsi di Negara- Negara Anggota ASEAN. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 17(2), 4.
Hutajulu, D. P., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sedan Dan Station Wagon Sebelum Dan Sesudah Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Educoretax, 3(2), 126-144.
Hadi, S. N. (2015). Studi Kritis Terhadap Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada STEI Hamfara At-Tauzi: Islamic Economic Journal, 12(1), 27-38.
Marjianto, A. F. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Prima Widodo Makmur (Doctoral dissertation, Universitas Bakrie).
MEIDAYANTI, N., & Endang Naryono, S. E. (2021). Analisis Faktor – Faktor Yang Men,pengaruhi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Anugrah Jaya Mandiri: Akuntansi Publik. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 2(2), 1-19.
Nurdin, A., Pontoh, J. X., & Tala, O. Y. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Hasjrat Abadi Manado Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi, 1(4), 131-140. Pemeliharaan Station wagon. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/sengketa- pengkreditan-pajak-masukan-biaya-pemeliharaan-station-wagon-24094 Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi, 3(1),
54-58.
RAHAYU, D., Hidayati, K., & Syafii, S. (2021). Analisis Penerapan Penghitungan , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. SKS Di Sidoarjo (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
Rawis, G., Saerang, D. P., & Lambey, R. (2021). Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV. Karya wenang manado. Jurnal EMBA: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 9(1).
Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, 4(2), 90-102.
Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Perhitungan , Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada
PT. Emigas Sejahtera. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04). Saputra, A., Sunarti, S., Prima, N. K., Amalia, N., Sunarmi, S., Setiawan, A., ... & Riziq, M. A. (2023). Counseling on the Use of Fire Extinguishers for Fire Preventionat PT. Balikpapan Ready Mix. ABDIMAYUDA: Indonesia Journal of Community Empowerment for Health, 2(2), 62-67 Setyonugroho, H. (2012). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Tegalsari (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).
Bandung: Alfabeta
Sumual, T. E. M., & Rotty, K. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di PT Wahana Anugerah Sukses Manado. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 565-576. TRISNASARI, I. (2018). Laporan Magang pada Seksi Penagihan Pajak Negara Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung 1 (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).Prastowo, D. (2008). Analisa Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi.
Walangitan, C. A., Pantow, A. K., Toweula, A., Sagay, V. P., & Tuerah, R. H. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Perlakuan Akuntansi pada PT. Sinar Terang Mandiri
Wandansari, N. D. (2013). perlakuan akuntansi atas pph pasal 21 pada PT. Artha primafinance kotamobagu. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
Wijaya, H. (2018). Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof. Burhan Bungin). ResearchGate, no. March, 1-45.
Windasari, A., & Nawawi, A. (2022). Analisis Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Truba Jaga Cita. Jurnal Mirai Management, 7(2), 512-522. Zuldafrial. (2012). Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Media Perkasa
Perundang-undangan Indonesia. 2009. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasa 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubung Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi. Indonesia 2009. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak