INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12779-12794 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang- Undang Cipta Kerja
Fuad 1 ✉ , Ontran Sumantri Riyanto 2 , Said Munawar 3
(1) (3) Universitas Widya Mataram Yogyakarta (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta
Email : sangfuad2019@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor investasi. Penelitian ini juga akan mengkaji kontribusi sektor  investasi  dibandingkan  dengan  sektor  lainnya,  seperti  penerimaan  devisa  dari  tenaga  kerja Indonesia di luar negeri dan penerimaan dari sektor pariwisata. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  peran  masing-masing  sektor  dalam  mewujudkan kesejahteraan  negara  dan  memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang  lebih  efektif  bagi  peningkatan pendapatan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait kebijakan penanaman modal asing di  Indonesia,  dan  faktor yang  menjadi  penghambat  investasi  modal.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yaitu  bersumber  pada  analisis  kepustakaan  dan  perundang-undangan  ( doctrinal research). Hasil dari pembahasan Pertama, penerapan regulasi yang terkait dengan penanaman modal di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian demi mendukung peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kedua, masih banyak faktor yang menjadi penghambat  investasi  di  Indonesia  seperti  regulasi  yang  tumpang  tindih  serta  rumitnya  proses perizinan.
Kata Kunci: Investasi, Penanaman Modal, Regulasi Pemerintah,  Perizinan

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  the  Indonesian  government's  policies  in  increasing national revenue through the investment sector. It will also examine the contribution of the investment sector compared to other sectors, such as foreign exchange earnings from Indonesian workers abroad and revenues from the tourism sector. Thus, it is expected to gain a deeper understanding of the role of each sector in achieving national welfare and to provide more effective policy recommendations for increasing  national  revenue.  The  research  problem  formulation  in  this  study  relates  to  foreign investment policies in Indonesia and the factors that hinder capital investment. This study is normative legal research, which is based on literature analysis and legislation (doctrinal research). The results of the  discussion  are  as  follows:  First,  the  implementation  of  regulations  related  to  investment  in Indonesia has undergone several changes and adjustments to support the increase of both domestic and foreign investment. Second, there are still many factors that hinder investment in Indonesia, such as overlapping regulations and the complexity of the licensing process.
Keyword: Business Law, European Competition Law, Market, Predatory Pricing

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  berkembang,  pemerintah  Indonesia  tentu  perlu  berupaya  lebih untuk  mewujudkan  kesejahteraan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat.  Upaya  peningkatan pendapatan negara terus dilakukan melalui berbagai sektor. Misalnya penerimaan devisa negara  dari  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  ada  diluar  negeri,  penerimaan  dari  sektor pariwisata,  dan  dari  sektor  investasi.  Pemerintah  melalui  kementerian  pelaksananya, berulang kali menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan dari masing-masing sektor tersebut. Dan sejatinya, pemerintah menjadikan sektor investasi sebagai titik fokus kebijakannya dalam upaya meningkatkan pendapatan negara (Yusroni, 2021).
Hingga  kini,  APBN  tetap  menjadi  sumber  utama  pembiayaan  pembangunan  di Indonesia.  Namun,  terbatasnya  jumlah  anggaran  tersebut  memaksa  pemerintah  untuk mempertimbangkan pemasukan dana dari sumber lainnya termasuk sumber yang berasal dari luar negeri. Berbagai bentuk dana luar negeri tersedia, salah satunya adalah melalui skema investasi asing. Investasi asing, sebagai bentuk aliran modal memiliki peran penting dalam  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara,  terutama  bagi  negara  berkembang (Kurniawan,  2016).  Tujuan  utama  dari  investasi  asing  tidak  hanya  terbatas  pada  transfer modal,  tetapi  juga  mencakup  transfer  teknologi,  transfer  pengetahuan  dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) (Murti & ., 2019).
Indonesia  dan  beberapa  negara  berkembang  lainnya,  masih  sangat  bergantung
pada sumber pendanaan melalui skema investasi asing yang dapat langsung berkontribusi pada  pembangunan  nasional  yang  telah  direncanakan.  Dalam  pelaksanaannya,  terdapat beberapa  hambatan  terhadap  investasi  modal  asing  di  Indonesia  (Paisol  Burlian,  2023), misalnya,  potensi  konflik  kepentingan  dengan  pengusaha  dan/atau  penduduk  lokal, konflik  agraria  yang  sering  terjadi  antara  investor  dan  masyarakat,  keraguan  investor terhadap  kepastian  hukum  di  Indonesia,  regulasi  perizinan  yang  belum  efektif  dan cenderung  rumit,  praktik  koruptif  yang  masih  masif,  serta  keraguan  investor  terhadap jaminan perlindungan hukum dari Negara (Lontoh, 2019).
Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan khusus dalam Undang-Undang Cipta Kerja  yang  diterbitkan  dengan  tujuan  meningkatkan  iklim  investasi  asing  (Fudika  et  al., 2022), namun regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut.  Dalam  mengatasi  masalah  hambatan  investasi,  pemerintah  Indonesia  telah beberapa  kali  menerapkan  kebijakan  atau  mengubah  beberapa  regulasi  terkait  investasi (Aziz,  2023).  Perubahan  regulasi  tersebut  sesungguhnya  dilakukan  secara  parsial  jika hanya mengubah atau mencabut pasal-pasal yang kurang sesuai, atau secara keseluruhan dengan mencabut dan memperbarui peraturan yang ada (Handriana & Nurdin, 2023).
Di  Indonesia,  sebenarnya  sejak  dahulu  telah  ada  pengaturan  terkait  penanaman modal,  namun  dalam  penerapannya  dinilai  sangat  kompleks.  Selain  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal juga diatur dalam beberapa peraturan sektoral. Keadaan inilah yang sering menyebabkan potensi terjadinya tumpang  tindih  antara  undang-undang  dengan  peraturan  sektoral  lainnya.  Oleh  karena itu,  harapannya  melalui  konsep  Omnibus  Law  akan  menjadi  solusi  untuk  atas  sejumlah peraturan  yang  dinilai  saling  bertentangan  dan  tumpang  tindih  tersebut    (Amin,  2020), khususnya dalam lingkup penanaman modal.
Reformasi  terkait  regulasi  yang  pertama  kali  di  Indonesia  tersebut  yaitu  melalui penerapan Omnibus Law dapat disebut sebagai salah satu cara untuk menciptakan iklim yang ramah terhadap investasi dan menekan tingginya angka pengangguran di Indonesia (Mochtar  &  Rishan,  2022).  Sesuai  amanah  konstitusi,  pada  dasarnya  Negara  memiliki tanggungjawab  untuk  menyediakan  kesempatan  bagi  masyarakat  dalam  memperoleh pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Selain  itu,  kepastian  dan  perlindungan  hukum juga  menjadi  kewajiban  mutlak  bagi  Negara.  Harapannya,  dengan  terbukanya  berbagai peluang  investasi  yang  lebih  baik  dan  mudah  tersebut,  akan  banyak  memunculkan lapangan pekerjaan sehingga akan tercipta dan atau dapat menyerap potensi tenaga kerja Indonesia yang saat ini surplus.
Menurut  Catur  J.  S.  et  al.,  dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kesejahteraan Pekerja  melalui  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  Omnibus  Law  merupakan  konsep  hukum  yang  bertujuan menghilangkan  tumpang  tindih  antara  peraturan  perundang-undangan,  baik  di  sektor yang sejenis maupun peraturan yang saling bertentangan, dan akan ditata ulang (S. et al., 2020).  Bahwa  penerapan  Omnibus  Law  di  Indonesia  telah  disesuaikan  dan  didasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  yang  menjadi  dasar  pemerintah  dalam  meninjau  dan  mendasari keabsahan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja  (Omnibus  Law)  akan  berhasil  menjawab  atau  setidaknya  mengeliminasi  hambatan penanaman modal di Indonesia? Nyatanya, sampai saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja masih memiliki banyak problematika yang bersifat normatif. Misalnya, belum ada jaminan kepastian  hukum  bagi  hak-hak  pekerja  dalam  penetapan  upah  layak,  potensi  konflik agraria  sebagai  akibat  dari  relaksasi  regulasi  tentang  pembebasan  lahan  dan  konversi lahan pertanian untuk kepentingan non-pertanian, dan berbagai masalah lainnya. Artinya, potensi  masalah  yang  muncul  tersebut  masih  menjadi  faktor  utama  yang  akan menghambat iklim penanaman modal asing di Indonesia. Banyak perusahaan yang masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena ketidakpastian terutama terkait regulasi.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  di  atas,  selanjutnya  Penulis  mengajukan rumusan  masalah  tentang  bagaimana  regulasi  investasi  asing  menurut  peraturan perundang-undangan  Indonesia,  dan  apa  saja  faktor  penghambat  investasi  asing  di Indonesia hingga saat ini.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersumber pada studi kepustakaan dan perundang-undangan ( doctrinal research)  (Ibrahim,  2007).  Metode  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk memberikan  analisis  yang  komprehensif  yang  mana  penelitian  ini  mencakup  analisis penerapan  penerapan  norma-norma  hukum  baik  peraturan  perundang-undangan maupun  kebijakan-kebijakan  pemerintah  lainnya.  Ini  berarti,  peneliti  akan  meneliti
bagaimana  peraturan-peraturan  tersebut  diterapkan  dalam  konteks  yang  spesifik, termasuk penafsiran hukum dan implementasinya dalam praktik (Fuad et al., 2022) pada penerapan regulasi investasi asing di Indonesia, dan faktor penghambat investasi asing di Indonesia.  Penelitian  ini  juga  mengeksplorasi  kondisi  dan  fakta-fakta  yang  terjadi  di lapangan.  Dalam  hal  ini,  metode  kualitatif  memungkinkan  peneliti  untuk  menggali informasi  mendalam  melalui  berbagai  teknik  seperti  wawancara  mendalam,  observasi partisipatif, dan studi kasus (Ridwan et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Investasi Asing Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Penataan  pengaturan  terkait  peraturan  penanaman  modal  di  Indonesia  telah  ada sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).  UUPM  tersebut  sebelumnya  mencabut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1970. Selain itu, UUPM juga mencabut Undang-Undang Nomor 6  Tahun  1968  Tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (UUPMDN)  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.
Penanaman modal merupakan istilah yang umum dalam aktivitas bisnis dan hukum. Hal tersebut merujuk pada suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modal, yang dapat berupa uang, peralatan (equipment), aset yang tidak bergerak (immoveble), berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, atau hal-hal lainnya berupa keahlian tertentu (Sari, 2020).
Sebelum  UUPM  yang  masih  berlaku  saat  ini,  terdapat  UUPMA  dan  UUPMDN. Pengaturan  yang  ada  dalam  UUPM  diterapkan  dengan  semangat  untuk  memberikan perlakuan yang sama  dan setara  bagi para pelaku  penanam modal  dari  dalam maupun dari luar negeri. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM menjelaskan bahwa asas "perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" diartikan memberi pelayanan tanpa diskriminasi, baik antara penanam modal dalam negeri  dan  asing maupun antara penanam modal dari negara asing yang satu dengan negara yang lainnya.
Penerapan asas perlakuan yang sama ini memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha  dalam  negeri.  Sebelumnya,  pemerintah  cenderung  lebih  memprioritaskan keberadaan  penanaman  modal  dari  luar  negeri,  sehingga  menyebabkan  potensi munculnya  praktik  KKN  dalam  pemerintahan  saat  itu.  Di  sisi  lain,  pelaku  usaha  dalam negeri  sering  kali  mengalami  diskriminasi  karena  dianggap  kurang  menguntungkan.  Hal
ini  menjelaskan  mengapa  Sumber  Daya  Alam  Indonesia  pada  akhirnya  lebih  banyak dikuasai oleh pihak (perusahaan asing).
Penjelasan mengenai penanaman modal asing dalam UUPMA,  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menegaskan bahwa istilah "penanaman modal asing" tidak hanya mencakup modal yang berasal dari luar negeri, tetapi  juga  mencakup bentuk  patungan  ( joint venture) di mana terdapat  penggabungan  antara  modal  asing (foreign  capital)  dan  modal  dalam  negeri (domestic capital).
Terdapat  beberapa  bidang  usaha  diatur  dalam  regulasi  tersebut  yang  tidak  dapat diakses  oleh  modal  asing,  yang  disebut  sebagai  bidang  usaha  tertutup  mutlak.  Bidang usaha tertutup mutlak  ini adalah  bidang usaha yang modal  asing  dilarang untuk masuk dengan  alasan-alasan  tertentu.  Contoh  bidang  usaha  yang  tertutup  mutlak  bagi  modal asing,  menurut  Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  adalah  produk  senjata,  mesiu,  alat  peledak,  peralatan  perang,  dan bidang  usaha  lain  yang  secara  tegas  dinyatakan  tertutup  secara  undang-undang. Penetapan  bidang  usaha  tertutup  untuk  penanaman  modal,  baik  asing  maupun  dalam negeri didasarkan pada pertimbangan moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta terkait kepentingan nasional lainnya.
Meskipun Undang-Undang Penanaman Modal belum dianggap sebagai solusi bagi permasalahan  penanaman  modal  di  Indonesia.  Keluhan  dari  para  pelaku  penanaman modal masih terus berlanjut, terutama terkait dengan kompleksitas dan kerumitan regulasi yang berlaku. Regulasi-regulasi ini dinilai belum memberikan kepastian hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai bagi para pelaku penanaman modal. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal ihwal permasalahan tersebut adalah menyusun undang- undang yang diharapkan dapat menyederhanakan regulasi yang ada, namun bukan hanya terkait  penanaman  modal  saja,  termasuk  juga  pengaturan  lainnya  yang  selaras  dengan program strategis pemerintah Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Omnibus Law.
1. Pengaturan Investasi Asing Melalui UU Cipta Kerja
Sejak  dilantik  untuk  periode  kedua  pada  2019  lalu,  Presiden  Joko  Widodo  telah menekankan  keinginannya  untuk  menyederhanakan  regulasi  khususnya  yang  berkaitan dengan  berusaha.  Upaya  untuk  menyusun  ulang  regulasi  melalui  konsep  Omnibus  Law yang  dimana  menggabungkan  beberapa  peraturan  menjadi  satu  undang-undang, dianggap sebagai langkah terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan yang  mengatur  hal  berusaha  menjadi  lebih  sederhana.  Langkah  ini  menjadi  bagian  dari
Program  Legislasi  Nasional  dengan  Rancangan  Undang-Undang  Prioritas  Tahun  2020 yang pada akhirnya diundangkan pada tahun yang sama.
Tujuan utama dari penyusunan ulang regulasi melalui konsep Omnibus Law tersebut adalah  untuk  menghindari  terjadinya  tumpang  tindih  antar  peraturan,  meningkatkan efisiensi  dalam  proses  perubahan  atau  pencabutan  peraturan,  serta  mengurangi  ego sektoral.  Tumpang  tindih  antar  peraturan  dapat  diminimalisir  dengan  adanya  Omnibus Law,  di  mana  peraturan-peraturan  yang  berpotensi  tumpang  tindih  akan  direvisi  dan disusun  ulang.  Proses  perubahan  atau  pencabutan  peraturan  juga  akan  lebih  efisien karena hanya memerlukan satu undang-undang.
Omnibus  Law  juga  dinilai  membantu  untuk  mengatasi  ego  sektoral  antar  instansi pemerintah  (kementerian  dan  lembaga),  karena  disusun  setelah  melalui  pembahasan bersama antar sektor untuk menyatukan pandangan berbagai instansi sebagai pemangku kepentingan.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  berusaha  dan  penanaman  modal diatur  dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Adapun  klaster  pembahasan  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tercantum  pada tabel berikut:
Klaster Pembahasan Hal Terkait Jumlah UU Terkait Jumlah Pasal Terkait Penyederhanaan Perizinan  Izin lokasi dan tata ruang
 Izin Lingkungan
 IMB dan SLF
 Penerapan RBA pada 18 sektor 52 UU 770 Pasal Persyaratan Investasi  Kegiatan Usaha Tertutup
 Kegiatan Usaha Terbuka ( Priority
List)  Pelaksanaan Investasi 13 UU 24 Pasal Ketenagakerjaan  Upah Minimum;
 Outsourcing;
 Tenaga Kerja Asing
 Pesangon PHK
 Sweetener
 Jam Kerja 3 UU 55 Pasal
Kemudahan,
Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M
 Kriteria UMKM
 Basis Data
 Collaborative Processing
 Kemitraan, Insentive, dan
Pembiayaan  Perizinan Tunggal 3 UU 6 Pasal Kemudahan Berusaha  Keimigrasian  Paten
 Pendirian PT untuk UMK
 Hilirisasi Minerba
 Penguasaan Migas
 Badan Usaha Milik Desa 9 UU 23 Pasal Dukungan Riset dan Inovasi  Pengembangan Ekspor  Penugasan BUMN/ Swasta 2 UU 2 Pasal Administrasi Pemerintahan  Penataan kewenangan
 NSPK (Standar)
 Direksi
 Sistem & Dokumen Elektronik 2 UU 14 Pasal Pengenaan Sanksi  Menghapuskan sanksi pidana atas kesalahan administrasi  Sanksi berupa administrasi dan/ atau perdata 49 UU 295 Pasal Pengadaan Lahan  Pengadaan Tanah  Pemanfaatan Kawasan Hutan 2 UU 11 Pasal Investasi dan Proyek Pemerintah  Pembentukan Lembaga SWF  Pemerintah menyediakan lahan dan perizinan 2 UU 3 Pasal Kawasan Ekonomi  KEK: One Stop Service
 KI: Infrastruktur Pendukung
 KPBPB: Fasilitas KEK untuk FTZ enclave, kelembagaan 5 UU 38 Pasal
Seperti yang terlihat dalam tabel tersebut, terkait klaster penyederhanaan perizinan memiliki  jumlah  pengaturan  terbanyak.  Klaster  ini  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja setidaknya  mengatur  52  Undang-Undang  yang  terdiri  dari  770  pasal.  Hal  ini  dilakukan karena  kompleksitas  peraturan  mengenai  perizinan  seringkali  dianggap  sebagai  alasan
utama  yang  menghambat  keberadaan  dan  pertumbuhan  investasi  di  Indonesia.  Melalui proses  perizinan  yang  lebih  sederhana,  diharapkan  dapat  mendorong  menguatnya pertumbuhan  investasi  secara  signifikan  sambil  menyederhanakan  peraturan-peraturan terkait  dari berbagai instansi pemerintah serta mengurangi potensi munculnya tumpang tindih peraturan.
Selain  itu,  Undang-Undang  Cipta  Kerja  juga  mengatur  secara  lebih  rinci  akan persyaratan  penanaman  modal,  antara  lain:  a)  menetapkan  daftar  prioritas  pada  bidang usaha  yang  didorong  untuk  investasi;  b)  kriteria  daftar  prioritas  seperti  teknologi  tinggi, investasi  besar,  berbasis  digital,  dan  padat  karya;  c)  bidang  usaha  yang  tidak  diizinkan untuk  penanaman  modal,  berdasarkan  kepentingan  nasional,  kepatutan,  dan  konvensi internasional;  d)  bidang  usaha  yang  tidak  diizinkan,  seperti  perjudian,  budidaya  dan produksi  narkotika  golongan  I,  industri  senjata  kimia,  industri  Bahan  Perusak  Lapisan Ozon, penangkapan spesies ikan, dan pengambilan koral/karang dari alam; e) menghapus persyaratan  investasi  dari  undang-undang  atau  peraturan  sektor;  f)  penanaman  modal asing  hanya  terkait  dengan  batasan  kepemilikan  saham  asing;  g)  untuk  usaha  berbasis digital  (startup),  tidak  ada  batasan  modal  Rp.10  miliar;  dan,  h)  UMKM  dapat  bermitra dengan modal asing.
Melalui penanaman modal diharapkan menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja di Indonesia (Ismail, 2017). Dengan menerapkan regulasi yang sederhana dan tidak tumpang  tindih,  diharapkan  memungkinkan  terjadi  peningkatan  investasi  akan  berjalan positif seiring waktu. Harapan ini tidak hanya berlaku bagi investor asing, tetapi juga bagi investor domestik.
Terkait  investasi,  kepastian  hukum  sangat  penting  dalam  memberikan  jaminan kepada  investor  asing  agar  keberadaannya  tetap  merasa  yakin  untuk  menanamkan modalnya di Indonesia (Handayani & Sakti, 2023). Sejak awalnyal, sebenarnya salah satu bentuk  komitmen  Pemerintah  Indonesia  dalam  memberikan  jaminan  dan  perlindungan kepada  investor  asing  adalah  dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal.  Undang-Undang  tersebut  mencakup  beberapa ketentuan  yang  berhubungan  dengan  perlindungan  bagi  investor  asing,  seperti pemberian  perlakuan  yang  sama  kepada  semua  investor  (Pasal  6),  nasionalisasi  dan kompensasi (Pasal 7), serta pengalihan aset dan transfer serta repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9).
2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi Asing
Berjalan atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan juga bergantung pada
bagaimana pemerintah melaksanakannya dan kebijakan yang diterapkan. Suatu peraturan tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, pemerintah juga tidak dapat  menjalankan  tugasnya  tanpa  adanya  peraturan  yang  mengaturnya.  Pelaksanaan regulasi  terkait  investasi  dan  penanaman  modal  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan pemerintah.  Meskipun  pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  prioritas investasi, harus tetap memperhatikan iklim investasi. Kebijakan yang kurang pertimbangan dapat berdampak negatif pada investasi.
Kebijakan  larangan  ekspor  konsentrat  Nikel  pada  tahun  2019  mencerminkan ketidakkonsistenan  pemerintah.  Pada  awalnya,  pemerintah  membuka  ekspor  bijih  Nikel melalui  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  5  Tahun  2017,  namun  kemudian  melarangnya melalui  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  11  Tahun  2019  yang  berlaku  hingga  1  Januari 2020(Monica  Wulandari  et  al.,  2023).  Kemudian,  batas  waktu  ekspor  konsentrat  diubah menjadi  29  Oktober  2019  berdasarkan  kesepakatan  antara  BKPM  dan  47  perusahaan tambang  yang  beroperasi  di  Indonesia.  Menko  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  juga membatalkan penghentian ekspor bagi perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran.
Kejadian tersebut menunjukkan ketidakpastian dalam penerapan regulasi. Kebijakan dapat  berubah  hanya  berdasarkan  kesepakatan,  padahal  seharusnya  kesepakatan  harus sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, sementara kepastian hukum seharusnya menjadi hak bagi penanaman modal.
B. Faktor-Faktor Penghambat Investasi Asing di Indonesia
Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  telah mengeluarkan  laporan  realisasi  investasi  pada  kuartal  II  tahun  2022  sebesar  Rp.  302,2 triliun,  mengalami  pertumbuhan  sebesar  35,5%  secara  tahunan.  Secara  detail,  investasi dalam negeri (PMDN) mencapai Rp. 139,0 triliun atau tumbuh sebesar 30,8%, sementara investasi asing (PMA) mencapai Rp. 163,2 triliun atau tumbuh sebesar 39,7%. Selanjutnya, investasi  yang  terealisasi  sepanjang  tahun  2023  mencapai  Rp1.418,9  triliun.  Realisasi investasi  tersebut  terbagi  atas  investasi  asing  sebesar  Rp744,0  triliun  atau  setara  52,4% dari total investasi, dan investasi dalam negeri sebesar Rp674,9 triliun atau setara 47,6%. (Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2022, 2022)
Meskipun  catatan  tersebut  menunjukkan  pertumbuhan  yang  positif,  kenaikan  ini belum  mencapai  target  pertumbuhan  investasi  yang  diinginkan  pemerintah.  Realisasi investasi, terutama PMA, belum mencapai peningkatan yang signifikan meskipun Undang- Undang  Cipta  Kerja  diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuhan  investasi  asing  dengan lebih signifikan.
Masalah  kepastian  hukum,  stabilitas  politik,  dan  kurangnya  dana  yang  dimiliki pemerintah  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  faktor  penting  dalam investasi  asing.  Faktor-faktor  lain  di  wilayah  tujuan  investasi  juga  turut  mempengaruhi, seperti  upah  murah,  akses  bahan  mentah,  pasar  yang  potensial,  keahlian  teknologi, penjualan bahan baku, dan insentif seperti tax holiday.
Pertanyaan  yang  muncul  adalah,  apa  strategi  yang  harus  ditempuh  pemerintah Indonesia  untuk  meningkatkan  investasi  asing?  Apakah  upaya  penyederhanaan  proses investasi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  peraturan  sektoral  lainnya belum efektif, atau apakah implementasi peraturan oleh perangkat pelaksana perundang- undangan  yang  dinilai  masih  belum  optimal.  Beberapa  hal  berikut  menjadi  faktor  yang menghambat keberadaan investasi asing di Indonesia, antara lain:
1. Regulasi yang dirasa tumpang tindih
Para  ahli  umumnya  setuju  bahwa  regulasi  yang  mengatur  penanaman  modal haruslah  konsisten,  tanpa  tumpang  tindih,  dan  saling  mendukung  untuk  meningkatkan efektivitas investasi. Penataan regulasi yang memperlihatkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan investasi sangatlah penting. Keterangannya yang jelas dalam regulasi juga berdampak  pada  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  para  pelaku  investasi. Terkadang, terjadi konflik antar instansi pemerintah yang berbeda dalam hal investasi di sektor tertentu, hal ini sering disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara mereka.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemerintah  seringkali  tidak  konsisten  dalam menerapkan  regulasi  terkait  investasi.  Sikap  ini  berdampak  pada  menciptakan ketidakpastian  hukum  di  kalangan  pelaku  usaha.  Para  pelaku  usaha,  baik  lokal  maupun internasional,  cenderung  enggan  untuk  berinvestasi  karena  takut  akan  risiko ketidakpastian hukum yang dapat merugikan mereka secara finansial.
Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan regulasi investasi juga berimplikasi pada kurangnya kepercayaan para pelaku usaha  terhadap  sistem  hukum  yang  ada.  Kurangnya  jaminan  perlindungan  hukum membuat  para  pelaku  usaha  lebih  berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan  melakukan investasi.  Kekhawatiran  bahwa  akan  terjadi  perubahan  kebijakan  yang  tiba-tiba  dapat merugikan  bisnisnya  dan  sulit  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  memadai dan adil.
Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan konsisten untuk meningkatkan  kepercayaan  para  pelaku  usaha  dalam  berinvestasi.  Dengan  adanya kepastian  hukum  yang  baik,  pelaku  usaha  akan  lebih  termotivasi  untuk  melakukan
investasi jangka panjang, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.
2. Perizinan yang dinilai rumit
Perizinan merupakan tahapan yang harus dilewati oleh setiap pelaku usaha. Tanpa izin  yang  diperlukan,  sebuah  perusahaan  tidak  dapat  beroperasi  secara  legal  dan  akan berdampak  pada  sanksi  hukum.  Namun,  selama  ini  terkait  proses  pengurusan  izin  di Indonesia  dianggap  rumit  oleh  banyak  pelaku  usaha.  Umunya  merasa  terbebani  oleh berbagai macam izin yang harus diurus sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya. Sistem  perizinan  yang  dinilai  kompleks  tersebut  dianggap  tidak  efisien  dan  menjadi hambatan bagi pertumbuhan maupun pengembangan dunia bisnis.
Penerbitan  kebijakan  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Nomor  IMI-0740.GR.01.01 tahun 2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua pada Selasa, 25  Oktober  2022,  menimbulkan  berbagai  kontroversi.  Surat  edaran  tidak  dianggap sebagai  peraturan  perundang-undangan  dan  hanya  berfungsi  sebagai  pemberitahuan mengenai  hal  tertentu  yang  mendesak,  bukan  sebagai  norma  hukum  seperti  peraturan perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  surat  edaran  tidak  dapat  dijadikan  dasar  hukum untuk membatalkan peraturan. Surat edaran lebih tepat dianggap sebagai surat pengantar yang  menyampaikan  suatu  kebijakan  tanpa  mengubah,  menambah,  atau  membatalkan peraturan  yang  dibawanya,  sehingga  peraturan  tersebut  tetap  utuh  dan  tidak  menjadi ambigu akibat surat edaran tersebut.
Diharapkan  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  menganut prinsip  “penyederhanaan  proses  perizinan”  tersebut,  kerumitan  dalam  pengurusan  izin dapat diminimalisir. Undang-Undang Cipta Kerja ditengarai mampu merampingkan proses perizinan  yang  sebelumnya  dianggap  membingungkan  dan  menyulitkan  oleh  pelaku usaha.  Selain  itu,  pengaturan  tersebut  juga  diharapkan  mampu  meningkatkan  efisiensi dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  di  Indonesia,  sehingga  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya.
Undang-Undang  Cipta  Kerja  sesungguhnya  memiliki  potensi  untuk  membawa perubahan yang positif dalam aktivitas dunia bisnis di Indonesia. Melalui penyederhanaan proses  perizinan  tersebut,  diharapkan  membuat  pelaku  usaha  lebih  mudah  dalam menjalankan  operasional  bisnisnya  serta  mendorong  pada  peningkatan  daya  saing perusahaan di tingkat global. Dengan proses perizinan yang lebih efisien akan membuat banyak  perusahaan,  terutama  yang  berskala  kecil  dan  menengah,  dapat  berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia
secara umum.
Namun,  meskipun  diharapkan  membawa  dampak  positif,  implementasi  Undang- Undang  Cipta  Kerja  dalam  penyederhanaan  proses  perizinan  masih  menemui  beberapa tantangan.  Diperlukan  koordinasi  yang  baik  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam menerapkan regulasi ini agar tidak menimbulkan kebingungan atau tumpang tindih dalam pengaturan perizinannya. Selain itu, perlu juga pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan  wewenang  dalam  pemberian  izin  yang  dapat  merugikan  kepentingan masyarakat luas.

## 3. Potensi konflik dalam pengadaan lahan
Sepanjang tahun 2023 Indonesia mencatat 241 kasus konflik agraria yang terjadi di berbagai  daerah  (Helwig  et  al.,  2022).  Sektor  perkebunan  menjadi  penyumbang  kasus tertinggi dengan 122 kasus, diikuti oleh sektor kehutanan dengan 41 kasus. Namun, pada tahun  2021,  jumlah  kasus  konflik  agraria  mengalami  penurunan  menjadi  207  kasus. Perubahan  terjadi  dalam  pola  konflik  yang  terjadi,  dengan  sektor  pembangunan infrastruktur  mengalami  kenaikan  signifikan  sebesar  73%  dan  sektor  pertambangan mencatat terjadi peningkatan sebesar 167% dibanding tahun sebelumnya.
Meskipun  demikian,  tahun  2022  masih  mencatat  banyak  kasus  konflik  agraria  di Indonesia.  Contohnya  adalah  penolakan  warga  terhadap  rencana  penambangan  batu andesit di Desa Wadas, Yogyakarta (Wibisono & Nusantara, 2022), serta penolakan warga Kepulauan  Sangihe  terhadap  pemberian  hak  konsesi  perusahaan  pertambangan  emas (Damar  Merlin,  Pangemanan  Fanley,  2022).  Konflik  agraria  yang  marak  ini  tidak  hanya mengancam  stabilitas  sosial,  tetapi  juga  berdampak  negatif  pada  iklim  investasi  di Indonesia.  Para  pelaku  usaha  cenderung  enggan  berinvestasi  di  daerah  yang  rawan konflik, karena hal ini dapat menghambat kegiatan usahanya.
Pada tahun 2023 hingga pertengahan 2024, kasus berkaitan dengan konflik agraria di  Indonesia  masih  terus  berlangsung.  Beberapa  kasus  mencuat  ke  permukaan,  seperti konflik  di  Pulau  Lombok  terkait  penggusuran  lahan  warga  untuk  proyek  pembangunan pariwisata,  serta  konflik  di  Papua  terkait  pemberian  izin  perkebunan  kelapa  sawit  yang dianggap merugikan masyarakat adat setempat. Singkatnya adalah, setiap konflik agraria seringkali  berdampak  pada  ketidakpastian  hukum,  terutama  terkait  kepemilikan  dan pemanfaatan lahan, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi iklim investasi yang ada di Indonesia.
Pengadaan lahan menjadi salah satu masalah utama yang perlu segera diselesaikan oleh  pemerintah  Indonesia.  Meskipun  investasi  perlu  digalakkan  untuk  mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional, namun kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat juga harus  menjadi  prioritas  utama.  Pemerintah  perlu  mencari  solusi  yang  adil  dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik agraria, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang  kondusif  dan  memberikan  perlindungan  yang  baik  bagi  para  pelaku  usaha  serta masyarakat lokal.
Perihal  mengatasi  konflik  agraria,  pemerintah  perlu  mengambil  pendekatan  yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain melakukan penyelesaian kasus-kasus yang sedang berlangsung,  pemerintah  juga  dituntut  melakukan  pembenahan  regulasi  khususnya berkaitan  dengan  kepemilikan  lahan  maupun  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat. Langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  iklim  investasi  yang  lebih  stabil  dan memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  usaha,  sehingga  mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## 4. Kondisi politik Indonesia
Berkaitan  dengan  penerapan  kebijakan  pemerintah,  faktor  politik  sangat mempengaruhi  proses  pengambilan  suatu  keputusan.  Hal  ini  berlaku  baik  dalam  skala politik  domestik  maupun  internasional.  Sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi demokrasi, Indonesia seringkali mengalami fluktuasi politik terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Kondisi ini sering berdampak pada para pelaku usaha karena kebijakan yang diambil berpotensi mempengaruhi kegiatan bisnisnya.
Sebagai  contoh,  kebijakan  larangan  ekspor  konsentrat  nikel  oleh  pemerintah Indonesia  merupakan  hasil  dari  pertimbangan  politik  internasional.  Meskipun  kebijakan tersebut  dianggap  kontroversial  oleh  sebagian  pengamat  karena  potensi  dampak negatifnya  terhadap  perekonomian  Indonesia,  sehingga  penerapan  kebijakan  tersebut juga dianggap sebagai langkah untuk memperkuat posisi Indonesia di mata negara lain dalam skala politik global.
Kondisi  politik  yang  lebih  stabil  dan  kondusif  dianggap  lebih  menarik  bagi  para pelaku usaha untuk berinvestasi (Agustian, 2021). Sehingga muncul kecenderungan dalam memilih negara tujuan investasi dengan jaminan stabilitas politik, karena dianggap lebih aman  serta  memberi  kepastian  bagi  investasinya.  Oleh  karena  itu,  menjaga  stabilitas politik dalam negeri merupakan hal yang penting agar iklim investasi tetap kondusif dan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor.
Untuk itu, sebagai regulator pemerintah perlu memperhatikan kondisi politik dalam negeri dan menjaga stabilitasnya agar tidak mengganggu iklim investasi. Langkah-langkah konkret seperti memperkuat institusi politik, meningkatkan transparansi terkait kebijakan,
dan  memperkuat  hubungan  antarlembaga  pemerintahan  dapat  menjadi  langkah  awal dalam  menciptakan  kondisi  politik  yang  kondusif  bagi  investasi.  Perang  terhadap pemberantasan korupsi juga harus ditunjukan pemerintah sehingga memberi stigma yang positif bagi para pemilik modal untuk berinvestasi.

## SIMPULAN
Regulasi  penanaman  modal  di  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  signifikan, terutama  dalam  mendukung  peningkatan  investasi  domestik  dan  asing.  Perubahan  ini mencakup  penghapusan  diskriminasi  antara  investor,  penyederhanaan  peraturan,  dan penataan  ulang  regulasi  untuk  memastikan  kepastian  hukum.  UU  Cipta  Kerja mencerminkan upaya pemerintah mengatasi hambatan investasi, namun, tumpang tindih regulasi, potensi konflik agraria, dan kondisi politik fluktuatif masih menjadi kendala. Untuk meningkatkan  investasi,  pemerintah  perlu  menemukan  solusi  untuk  mengurangi  konflik agraria, menjaga stabilitas politik, dan memperbaiki proses perizinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  R.  I.  (2020).  Omnibus  Law  Antara  Desiderata  Dan  Realita. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan, 15(2). https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729
Aziz,  A.  (2023).  Multilateral  Investment  Guarantee  Agency  (Miga)  Sebagai  Jaminan Investasi  terhadap  para  Investor  di  Indonesia. Jurnal  Sosial  Teknologi,  3(5). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i5.728
Fuad, F., Dewi, A., & Munawar, S. (2022). The application of social philosophy in the era of revolution  industry  4.0  in  Indonesia. Borobudur  Law  Review,  4(1). https://doi.org/10.31603/burrev.7137
Fudika,  M.  Dela,  Chaidir,  E.,  &  Syukur,  S.  (2022).  Konfigurasi  Politik  Lahirnya  Undang- Undang Cipta Kerja. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2).
Handriana,  R.,  &  Nurdin,  M.  (2023).  Analisis  Yuridis  Dalam  Pembentukan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 6(1). https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152
Ibrahim, J. (2007). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, 4(1).
Ismail,  I.  (2017).  Penanaman  Modal  Asing  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undnag Nomor 25 Tahun 2007. Lex Privatum, 05(8).
Kurniawan,  C.  (2016).  Pengaruh  Investasi  Terhadap  Perekonomian  Indonesia. Media
Wahana Ekonomika, 12(4).
Lontoh,  R.  L.  (2019).  Problems  of  Border  Regions  in  Ensuring  Legal  Certainty  Invest  in Indonesia. Substantive Justice International Journal of Law, 2(2). https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i2.36
Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law. Yustisia, 11(1). https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296
Murti, T. H., & . S. (2019). Pengaruh Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Pembangunan,  8(2). https://doi.org/10.29244/jekp.8.2.2019.163-181
Paisol  Burlian.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penanaman  Modal  Pada  Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia. Jurnal Bakti Agribisnis, 9(2). https://doi.org/10.53488/jba.v9i02.156
Ridwan,  M.,  Riyanto,  O.  S.,  Yatini,  Y.,  Jayadi,  U.,  &  Ilham,  R.  (2022). Approaches  in  Legal Research  (A  Introduction  about  Study  Analysis  Western  Law  and  Islamic  Law). Proceedings  of  the  6th  Batusangkar  International  Conference  (BIC),  126–135. https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319623
S.,  C.  J.,  Djongga,  Heriyandi,  Poerwanto,  H.,  Hutasoit,  J.,  Anam,  K.,  &  Wiyono,  B.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kesejahteraan  Pekerja  Melalui  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lex Specialis, 1(2).
Sari,  I.  (2020).  Syarat-Syarat  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  Di  Indonesia  Menurut Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal. Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2). https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.462
Yusroni, N. (2021). Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Eropa, Amerika Serikat dan Tiongkok)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesempatan  Kerja  di  Indonesia. AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 16(1). https://doi.org/10.31942/akses.v16i1.4474