## CORPORATE GOVERNANCE DAN PERILAKU TAX COMPLIANCE

## PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Rosalita Rachma Agusti 1 , Brillyanes Sanawiri 2
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya 1,2
Email: rosalitarachma@ub.ac.id 1 ; brilly@ub.ac.id 2

## ABSTRACT
Small  and  medium  enterprises  (SMEs)  have  a  very  important  role  in  the  Indonesian  economy.  The existence of SMEs in Indonesia is strongly influenced by several factors including those offered by the market  and  corporate  governance.  Good  corporate  governance  is  an  important  thing  that  supports business  sustainability.  Implementation  of  corporate  governance  for  SMEs  involving  entrepreneurs compliance  to  government regulations,  such  as  regulations related to taxation. Indonesia  implement self-assessment  system  in  terms  of  tax  payments  and  tax  reporting.  It  is  confirms  that  corporate governance and the fulfillment of tax obligations are closely interrelated. Data is collected by interview using in depth interview technique. The results show that business owners have not applied the good corporate  governance  code  for  SMEs  which  prove  that  tax  compliance  has  not  been  implemented properly. Based on tax obligation indicators, this study reveal that SMEs implement tax obligations on NPWP ownership, but have not performed other obligations, namely tax payment and reporting.

## Keywords: SMEs, Corporate Government, Tax Compliance, and SMEs Tax

## ABSTRAK
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.  Eksistensi  UMKM  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain ketidakpastian pasar dan pengelolaan usaha. Good corporate governance merupakan hal penting yang mendukung  keberlanjutan  usaha.  Corporate  governance  bagi  UMKM  diwujudkan  dalam  kepatuhan yang diantaranya adalah patuh pada peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Indonesia menganut self assesment system dalam hal pembayaran pajak sehingga wajib pajak memiliki kewajiban untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  kewajibannya  sendiri.  Hal  ini  memperkuat  bahwa corporate  governance dan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  ( tax  compliance )  saling  berkaitan  erat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data diperoleh dari wawancara menggunakan teknik in depth  interview .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaku  UMKM  dalam  studi  ini  belum menerapkan  seluruh  prinsip good  corporate  governance yang  mengindikasikan  adanya  perilaku pemenuhan  pajak  yang  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Berdasarkan  indikator  kepatuhan  pajak, penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku  UMKM  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  pada  tahap kepemilikan NPWP, namun belum melakukan kewajiban lainnya yaitu menyetor dan melaporkan pajak.
Kata Kunci: UMKM, Corporate governance , Tax Compliance , Pajak UMKM

## A. PENDAHULUAN
Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM) untuk Indonesia memiliki peran yang signifikan  dalam  perekonomian  nasional. Permasalahan tentang
keberlangsungan UMKM menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian. Jaswadi (2016) menjabarkan hubungan antara keberlangsungan UMKM  dan corporate  governance adalah sesuatu  yang  kritis.  Selanjutnya  disebutkan bahwa kegiatan UMKM belum mengimplementasikan good corporate
governance secara maksimal.
Rajif  (2012)  menyebutkan  bahwa permasalahan terbesar dari UMKM di Indonesia adalah ketidakpastian pasar, keberlangsungan UMKM dan pembukuan yang tidak  jelas.  Dinyatakan  lebih  lanjut  bahwa UMKM  sebagai  wajib  pajak  membayar  pajak karena takut  atas sanksi ketegasan perpajakan. Sedangkan  pemungutan  pajak  di  Indonesia menggunakan self  assessment  system dimana wajib  pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Self Assesment  System merupakan  upaya  utama pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  untuk  membayar  pajaknya  secara sukarela  ( voluntary  tax  compliance )  dan keberhasilan Self Assesment Systems tentu saja akan  sangat  tergantung  pada voluntary  tax compliance dan  pengawasan  dari  petugas perpajakan (DJP, 2015).
UMKM merupakan sektor informal yang termasuk  dalam  bagian  dari  “ Hard  to  Tax Sector ” (Akinboade, 2015). Karakteristik yang melekat  terkait  dengan  perpajakan  UMKM adalah  kepatuhan  pajak  yang  kurang  jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Faktor yang  mempengaruhi  tax  compliance  pada UMKM antara lain adalah peraturan pajak yang sering  berubah,  sistem  pajak  yang  kompleks, adanya  perbedaan  dalam  administrasi  pajak, bahasa  dan  formulir  yang  digunakan  dalam pajak  tidak  mudah  dipahami  bagi  masyarakat umum,  jatuh  tempo  pembayaran  pajak  yang pendek dan tidak fleksibel, adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk konsultan pajak, serta prosedur registrasi.
Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya,  bahwa  salah  satu  permasalahan utama  pada  UMKM  berada  pada  tata  kelola. Salah satu hal yang terjadi adalah ketidakjelasan  pembukuan  UMKM  sehingga pajak terutang yang harus dilunasi
kemungkinan tidak sesuai dengan jumlah pajak terutang  yang  seharusnya  dibayar.  Prinsip corporate governance menurut ASX Corporate governance  Council  (2014)  ada  delapan  yakni lay  solid  foundations  for  management  and oversight , structure the board to add value , act ethically  and  responsibly , safe  guard  integrity in  corporate  reporting , make  timely  and balance  disclosure , respect  the  rights  of security  holders , recognise  and  manage  risk , remunerate fairly and responsibly . Berdasarkan latar belakang yang diuraikan  diatas  maka  penelitian  ini  adalah untuk  menjelaskan  bagaimana  penerapan prinsip corporoate  governance di  UMKM. Meskipun  penelitian  tentang  tata  kelola  pada UMKM  secara  luas  telah  dilakukan,  namun hanya  sedikit  penelitian  yang  membahas keterkaitan  antara  aspek  tata  kelola  dengan perilaku tax complience . Berdasarkan sembilan pilar good  governance yang  diusulkan  oleh Dubai  The  Corporate  Governance  Code  for SMEs  (2011),  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengivestigasi  dan  mengidentifikasi bagaimana  penerapan  kesembilan  pilar good governance tersebut dan bagaimana keterkaitannya dengan perilaku tax complience UMKM dalam studi ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA
1. Corporate governance
Forum  for  Corporate  Governance  in Indonesia menjelaskan bahwa corporate governance merupakan  seperangkat  aturan yang  menetapkan  hubungan  antara  investor, manajer,  kreditor,  pemerintah,  karyawan  serta pemilik  kepentingan  lainnya  sesuai  hak  dan kewajibannya  (FCGI,  2002).  Definisi  lain corporate  governance adalah  suatu  proses pengelolaan  dan  pengendalian  perusahaan (Lawrence  dan  Weber,  2008:  324).  Frasa corporate  governance dapat  dideskripsikan sebagai  sebuah  kerangka  kerja  dari  aturan, relationship, sistem dan sebuah proses di dalam sebuah  perusahaan  yang  otoritasnya  dikontrol oleh  berbagai  pihak  di  dalam  perusahaan  itu sendiri  (ASX  Corporate  Governance  Council, 2014).
Corporate  governance sering  dikaitkan dengan  perusahaan  yang  besar,  namun  di berbagai  negara corporate  governance pada SMEs telah  diatur  prinsip-prinsip corporate governance bagi  UMKM.  Salah  satu  negara yang telah menginisiasi prinsip tersebut adalah Dubai  melalui The  Corporate  Governance
Code  for  Small  and  Medium  Enterprises di Dubai  SME  (2011).  Dubai  SME  (2011) menyatakan  bahwa  keberadaan Corporate governance  Code ini  untuk  mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, inovasi, ekspor, dan  bisnis  model  baru.  Oleh  karena  itu ditetapkan 9 pilar corporate governance untuk SMEs sebagai berikut:
Pilar 1 Formal governance framework Pilar 2 Management succession Pilar 3 Information and communication Pilar 4 Board of commissioners/advisors Pilar 5 Board/advisors’ performance Pilar 6 External audit Pilar 7 Internal control Pilar 8 Stakeholders Pilar 9 Family governance
2. Perilaku Tax Compliance
Kepatuhan wajib pajak atau perilaku tax compliance adalah  faktor  penting  dalam merealisasikan target penerimaan pajak.
Semakin  tinggi  kepatuhan  wajib  pajak,  maka penerimaan  pajak  akan  semakin  meningkat, demikian  pula  sebaliknya  ( www.pajak.go.id , 2013).  Teori  mengenai Tax  Compliance mendasarkan  pada  Allingham  dan  Sandmo (1972)  dalam  Alm  et.al  (1992).  Kepatuhan wajib  pajak  diwujudkan  dalam  pemenuhan seluruh  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan. Kewajiban  tersebut  adalah  wajib  pajak memenuhi dalam mendaftarkan diri, menyetorkan  kembali  Surat  Pemberitahuan, perhitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang serta  dalam  pembayaran  tunggakan  sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Berdasarkan  Undang  Undang  No  20 Tahun  2008  tentang  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UMKM),  bahwa  usaha  produktif milik  perorangan  dan/atau  badan  usaha  di Indonesia terbagi menjadi tiga berdasarkan aset dan  omset.  Pertama,  usaha  mikro  dengan  aset maksimal  Rp.  50.000.000,00  dan  memiliki omset  maksimal  Rp.  300.000.000,00.  Kedua, usaha  kecil  dengan  aset  lebih  dari  Rp. 50.000.000,00 sampai Rp. 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai Rp. 2.500.000.000,00.  Ketiga,  usaha  menengah yakni dengan aset lebih dari Rp.
500.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000.000,00 dan  omset  lebih  dari  Rp.  2.500.000.000,00 sampai Rp. 50.000.000.000,00.
Indarti dan Langenberg (2004)
menggambarkan  karakteristik  dari  UMKM berdasarkan  asal-usul  usaha,  jangka  waktu beroperasi, ukuran usaha, dan sumber pendanaan.  Berdasarkan  asal-usul  usaha, kepemilikan dan manajemen merupakan gabungan dari satu atau lebih individu. Ditinjau dari tujuan usaha, masa depan UMKM mungkin ditentukan  oleh  gaya  hidup  pribadi  dan  faktor keluarga. Jangka waktu operasional perusahaan berkaitan dengan kurva pembelajaran. Semakin lama  usaha  berlangsung,  maka  kemungkinan perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman lebih  dibandingkan  dengan  pendatang  baru. Ukuran  perusahaan  merefleksikan  seberapa luas  perusahaan  dalam  kaitannya  dengan pekerjaan. Karakteristik berikutnya dari UMKM  terkait  dengan  sumber  pendanaan. Sumber pendanaan berhubungan dengan kinerja dan keberhasilan usaha.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis corporate governance dengan  mengacu  pada Corporate Governance  Code  for  Small  and  Medium Enterprises dari  Dubai  SME  (2011)  dan perilaku tax  compliance pelaku  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah. Data dalam penelitin ini dikumpulkan melalui teknik wawancara.
Teknik  analisis  data  yang  diterapkan  dalam penelitian  ini  menggunakan  model  interaktif dari  Miles  dan  Huberman  (Miles,  Huberman dan  Saldana,  2014:14).  Tahapan  analisis  data menerapkan  model  interaktif  yang  meliputi data  collection , data  reduction , data  display , dan conclusion .

## D. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini akan disajikan dalam dua bagian.  Bagian  pertama  menyajikan corporate governance oleh  UMKM.  Sedangkan  bagian kedua menunjukkan tingkat kepatuhan UMKM.
Tabel  1. Corporate  Governance pada  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pilar Atribut Umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pelaku UMKM 1 Pelaku UMKM 2 1 Formal governance framework - - 2 Management succession - + 3 Information and communication - +
4 Board of commissioners/advisors - - 5 Board/advisors’ performance - - 6 External audit - - 7 Internal control - +
8 Stakeholders + +
9 Family governance - +
Corporate  governance  Code  for SMEs yang dikeluarkan oleh Dubai SME menekankan pada  9  pilar  yaitu formal  governance framework , management succession , information  and  communication , board  of commissioners/advisors , board/advisors’ performance , external  audit , internal  control , stakeholders ,  dan family  governance .  Masing- masing  pilar  tersebut  kemudian  dijabarkan menjadi  berbagai  indikator.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  masing-masing  pelaku UMKM telah menerapkan corporate governance,  namun  penerapannya  berbeda. Pelaku  UMKM  1  telah  mengimplementasikan pilar 8 yaitu terkait dengan stakeholder . Pelaku UMKM  1  telah  mampu  mengidentifikasi stakeholdernya,  serta  memahami  kebutuhan dari  setiap stakeholder tersebut.  Sedangkan pelaku  UMKM  2  telah  menerapkan  5  dari  9 pilar dalam Dubai SMEs corporate governance code .  Adapun  pilar-pilar  tersebut  adalah management  succession,  information  and communication,  internal  control,  stakeholders dan family governance .
Pilar 1 berfokus pada kejelasan penentuan dan  adanya  bentuk  formal  dari  penentuan  hak dan  kewajiban  para  partner.  Indikator  yang ditekankan  pada  pilar  1  adalah  Mengadopsi kerangka  kerja  tata  kelola  perusahaan  formal yang  menguraikan  peran  badan-badan  utama seperti  mitra,  pemegang  saham,  dewan komisaris dan manajemen. Pada pelaku UMKM keripik  sanan,  belum  semua  melakukan pembagian wewenang. Hal ini dibuktikan oleh adanya  perbedaan  dari  pelaku  UMKM  1  dan pelaku  UMKM  2.  Pelaku  UMKM  2  telah melakukan  identifikasi  atas  pihak-pihak  yang ada  dalam  perusahaan,  namun  pendelegasian
tugas belum diwujudkan dalam bentuk formal. Berdasarkan  Dubai  SME  (2011),  pentingnya kerangka  tata  kelola  yang  formal  adalah  dapat memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan “ one-man  business ”  menjadi  institusi  yang lebih besar dan memungkinkan adanya aktivitas monitoring yang lebih efektif.
Pilar  2  menjelaskan  tentang  proses perencanaan kesuksesan dan kemungkinan exit strategy yang  potensial.  Adapun  penekanan pada  pilar  2  adalah  keberadaan  proses perencanaan  suksesi.  Hasil  studi  pada  Industri Keripik  Tempe  Sanan  menunjukkan  bahwa untuk sebagian besar pengusaha keripik tempe memiliki  keinginan  untuk  sukses.  Namun  ada pula pengusaha yang telah menyiapkan rencana pergantian  pimpinan  dengan  menyerahkan usaha  kepada  anggota  keluarga  yang  lain. Rencana  strategis  yang  disusun  tidak  hanya mengarah  pada  keberhasilan  pengelola  namun juga  pemilik.  Perencanaan  kesuksesan  yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan perusahaan dan exit strategy bagi pemilik.
Pilar  3  terkait  dengan  adanya  aliran informasi  yang  rutin,  terbuka  dan  transparan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  telah terdapat aliran informasi yang rutin, terbuka dan transparan dari pengelola kepada pemilik usaha. Menetapkan  arus  informasi  yang  terbuka  dan tepat waktu kepada para pemilik menjadi fokus dalam  penerapan  pilar  3.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaku  UMKM  2  telah melakukan usaha untuk menyediakan informasi terkait  usaha,  khususnya  informasi  keuangan. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang jelas untuk memastikan pengungkapan informasi  atas  aktivitas  perusahaan  meliputi aktivitas  keuangan,  kinerja,  kepemilikan  dan pengelolaan usaha.
Pilar  4  fokus  pada  adanya  usaha  keras untuk  membentuk  dewan  direksi  yang  formal untuk  mendampingi  pertumbuhan  perusahaan. Usaha pelaku UMKM untuk membentuk dewan komisaris  dan  direktur  yang  ditetapkan  secara formal untuk mengikuti pertumbuhan perusahaan  adalah poin penting  dalam  pilar  4. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada pengusaha  keripik  tempe  sanan  belum  ada dewan  direksi  yang  dibentuk  dan  belum menunjukkan  adanya  usaha  pembentukan dewan direksi. Dubai SME (2011) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan adanya ketidaknyamanan  bagi  pengusaha  pada  level awal  untuk  memiliki  dewan  direksi  yang bersifat formal dan mengikat. Bagi pengusaha,
mendapatkan  saran  dan  masukan  dari  direksi diluar perusahaan merupakan jalur cepat untuk mendapatkan  “ commercial  wisdom ”.  Namun, dengan adanya dewan direksi yang tepat dapat menambah kredibilitas usaha dalam mendapatkan  kesepakatan  dan  investasi  yang besar.  Menurut  Dubai  SME  (2011),  2-3  orang adalah jumlah  yang  tepat  untuk  ukuran  dewan penasehat.
Pilar  5  mengenai  pengembangan  tugas yang jelas bagi dewan direksi untuk mengawasi kinerja operasional perusahaan serta mengevaluasi dan meningkatkan strategi bisnis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belum terdapat pembagian tugas yang jelas bagi dewan direksi. Pilar ini menitikberatkan pada
pengembangan mandat yang jelas untuk dewan komisaris dalam mengawasi aktivitas operasional. Dubai SME (2011)
mengungkapkan  bahwa  pembentukan  dewan yang efektif memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Hal ini menuntut visi yang jelas dari pendiri  atau  pengusaha  mengenai  harapan terhadap  dewan  tersebut  dan  bagaimana keberadaan  dewan  dapat  menambah  nilai  bagi perusahaan.
Pilar  6  mengatur  tentang  pembukuan yang kredibel yang setiap tahunnya diaudit oleh auditor  eksternal.  Fokus  dari  pilar  ini  adalah pelaku  UMKM  menyusun  pembukuan  yang kredibel, yang setiap tahun diaudit oleh auditor eksternal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  telah  dilakukan  pencatatan secara sederhana yang meliputi pemasukan dan pengeluaran  yang  telah  terkomputerisasi, namun  belum  dilakukan  pembukuan  yang berkelanjutan  setiap  tahunnya.  Namun  hal  ini hanya  dilaksanakan  oleh  pelaku  UMKM  ke-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha  melakukan  pembukuan  hanya sebagai syarat pengajuan kredit. Terkait dengan audit  yang  dilakukan  oleh  auditor  eksternal, penelitian  menunjukkan  bahwa  belum  pernah dilakukan  audit  oleh  pihak  diluar  perusahaan. Dubai  SME  (2011)  menyatakan  pentingnya informasi  akuntansi  yang  memadai  bagi keberhasilan  pengelolaan  bisnis  baik  usaha kecil maupun besar.
Pilar  7  yang  dikemukakan  Dubai  SME (2011)  adalah  berkaitan  dengan  pembentukan kerangka  pengendalian  internal  untuk  review risiko yang teratur. Implementasi dari corporate governance  yang  baik  berdasar  pilar  7 ditunjukkan  dengan  adanya  kerangka  kerja pengendalian internal dan dilakukannya
peninjauan risiko secara berkala oleh pengusaha UMKM. Membuat kerangka kerja pengendalian internal dan melakukan peninjauan  risiko  secara  berkala  Struktur pengendalian  internal  yang  baik  merupakan prasyarat  bisnis  yang  baik  untuk  menjaga investasi  pemilik  dan  asset  perusahaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengusaha dibantu oleh paguyuban dalam mengidentifikasi  risiko  bisnisnya.  Bentuk pengawasan  yang  telah  diterapkan  adalah pemasangan  CCTV  dan  penggunaan  sistem terkomputerisasi.  Selain  itu  telah  dibuat  SOP untuk beberapa aktivitas bisnis seperti produksi dan  penjualan  namun  SOP  tersebut  belum diimplementasikan dengan baik.
Pilar 8 menunjukkan pengakuan perusahaan  terhadap  kepentingan  stakeholder. Pelaku  UMKM  diharapkan  telah  mengenali kebutuhan  para  pemangku  kepentingan  dalam usahanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengusaha telah mengidentifikasi  stakeholder  dan  kepentingan serta kebutuhannya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memahami  bahwa  perusahaan  adalah  bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan dan komunitas tempat perusahaan tersebut beroperasi.  Selain  itu,  perusahaan  juga  telah memiliki komitmen dengan membangun hubungan yang sehat berdasarkan rasa hormat, kepercayaan, kejujuran dan keadilan.
Pilar 9 berfokus pada kerangka hubungan keluarga  dengan  bisnis.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat kesepakatan terkait  hubungan  keluarga  dengan  bisnis.  Hal yang menjadi perhatian dalam pilar 9 ini adalah merumuskan kerangka kerja yang menggambarkan  hubungan  keluarga  dengan bisnis  sehingga  peranan  keluarga  dalam  usaha tidak  menjadi  faktor  yang  melemahkan keberlangsungan UMKM.
Tabel  2.  Tax  Compliance  pada  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah
Atribut Umum Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Pelaku UMKM 1 Pelaku UMKM 2 Mendaftarkan NPWP
+ +
Menghitung Pajak Terutang - - Menyetorkan  Pajak Terutang - - Melaporkan Pajak Terutang - -
Kepatuhan  pajak  dilihat  dari  pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu menghitung,
menyetor  dan  melaporkan  pajak  terutang. Berdasarkan hasil penelitian, pengusaha mendaftarkan  diri  sebagai wajib  pajak  melalui penerbitan  NPWP  karena  motivasi  tertentu yang  didorong  oleh  pihak  lain,  bukan  karena kesadaran  pengusaha  sendiri. Alasan tersebut antara lain adalah adanya tuntutan kepemilikan NPWP bagi pengajuan permohonan  kredit.  Kemudian  terkait dengan penyetoran, pengusaha tidak membayarkan  pajak  secara  rutin  sesuai dengan  peraturan  perpajakan.  Berkaitan dengan itu, kewajiban perpajakan berikutnya  yaitu  melaporkan  juga  tidak dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pengusaha. Berdasarkan  PP  46/2013  sebagaimana diperbarui  dengan  PP  23/2018,  kewajiban UMKM  meliputi  pendaftaran  diri  sebagai wajib  pajak  dengan  mendaftarkan  NPWP serta  pemenuhan  kewajiban  perpajakan yang  meliputi  menghitung,  menyetor  dan melaporkan pajak terutang. Oleh karena itu, penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pelaku UMKM  belum  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  sebagai  bentuk  kepatuhan pada peraturan pemerintah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Tingkat penerapan corporate governance bagi UMKM di Industri Keripik Tempe Sanan masih  bervariasi  antar  pelaku  usaha.  Pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  belum menerapkan  corporate  governance  yang  baik sebagaimana  diuraikan  dalam  9  pilar  yang ditetapkan  Dubai  SME  (2011).  Berdasarkan  9 pilar The  Corporate  Governance  Code for Small and Medium Enterprises, terdapat 5 pilar yang  telah  dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha keripik tempe di sentra industry keripik tempe sanan. Namun, ada pula yang hanya menerapkan  1  pilar  dalam  prinsip corporate governance bagi  UMKM.  Hal  tersebut menunjukkan  masih  rendahnya  kesadaran pelaku  UMKM  atas  pentingnya  penerapan corporate governance yang baik demi keberlanjutan usaha oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah keripik tempe sanan.
Mengacu  pada  peraturan  perpajakan untuk usaha mikro kecil menengah, PP 46/2013 sebagaimana  diperbarui  dengan  PP  23/2018, pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  perpajakan yang  meliputi  pendaftaran  diri  sebagai  wajib
pajak  dengan  mendaftarkan  NPWP  serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi menghitung, menyetor dan melaporkan  pajak  terutang.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha belum semua menjadi wajib pajak dengan cara mendaftarkan NPWP.  Selain  itu,  kewajiban  perpajakan lainnya  yaitu  menghitung,  menyetor  dan melapor juga belum dilaksanakan dengan baik.

## 2. Saran
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  yang  selanjutnya  dapat  menggugah perilaku  kepatuhan  pajak  bagi  pelaku  usaha keripik tempe sanan. Untuk penelitian selanjutnya  dapat  dipertimbangkan  untuk melakukan penelitian secara survey. Selain itu penelitian tentang penerapan corporate governance  pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  belum  banyak  dilakukan,  oleh karena  itu  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi rujukan  bagi  penelitian  selanjutnya  khususnya mengenai keterkaitan antara corporate governance  dan  kepatuhan  pajak  pada  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akinboade, Oludele Akinloye. 2015. Correlates of Tax Compliance of Small and Medium Size Businesses in Cameroon. Managing
Global Transitions International Research Journal Volume 13 Number 4
Ayyagri,  Meghana;  Thorsten  Beck  dan  Asli
Demirguc-Kunt. 2007. Small and
Medium  Enterprises  Across  the  Globe.
Springer
Dubai SME. 2011. The Corporate Governance Code for Small and Medium Enterprises. An  Agency  of  the  Department  of Economic Development
Frank,  Mary  Margaret,  Luann  J.  Lynch,  dan Sonja Olhoft Rego. 2009. Tax Reporting Aggressiveness  and  Its  Relation  to Aggressive  Financial  Reporting.  The Accounting Review Vol 84 No 2 PP 467- 496
Ghozali,  Imam.  2007. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  SPSS . Semarang: Badan Penerbit-Undip
Jaswadi, Mohammad Iqbal dan Sumiadji. 2015. SME  Governance  in  Indonesia  –  A Survey and Insight from Private
Companies.  International  Accounting  and
Business Conference Miles, M.B., Hubberman, A.M dan Saldana, J. 2014.  Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook. Sage, London Sarunan, Widya K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak Badan  pada  kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Manado;  Jurnal  EMBA  Vol.  3 No. 4 Desember 2015, Hal. 518-526
Wahyuni,  Made  Ari.  2011.  Tax  Evasion: Dampak  dari  Self  Assessment  System; Universitas Pendidikan Ganesha