## TINJAUAN TERHADAP SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI  KOTA CIMAHI TAHUN 2017
Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si email:dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Kota  Cimahi  merupakan  salahsatu  dari  3  (tiga)  Daerah  yang  melaksanakan  Pemilihan Kepala  Daerah  Serentak  Nasional  tahun  2017  di  Provinsi    Jawa  Barat.  Kemenangan  pasangan Ir.H.Ajay.M.Priatna, MM dan Letkol (Purn) Ngatiyana  yang ditetapkan KPU tanggal 23 Februari 2017 harus menjalani perjalanan panjang menuju pelantikan selama 9 (sembilan) bulan  ditambah 6(enam)  bulan  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun 2017-2022.  Sehingga,  pemerintahan  periode  2017-2022  hanya  memiliki  waktu  efektif  selama  4 (empat) tahun untuk menjalankan visi dan misinya.
Penelitian  ini  akan  meninjau  sinkronisasi  perencanaan  pembangunan    pasca  pemilihan kepala daerah serentak di Kota Cimahi tahun 2017, dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.  Sumber  data  penelitian  adalah  kelompok  aparatur  pemerintahan  yang  terlibat  dalam proses  sinkronisasi.  Penelitian  menyimpulkan  bahwa    proses  sinkronisisasi  perencanaan pembangunan di Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan  daerah,  proses  sinkronisasi  perencanaan  pembangunan  berada  dalam  transisi kepemimpinan yang berimbas pada penyusunan RKPD Tahun 2018 yang menjadi landasan/acuan penyusunan  dokumen  KUA-PPAS  RAPBD  tahun  2018.  Walaupun  masih  ada  kendala    kapasitas SDM  dan  pemahaman  aparatur  dinas  teknis  dan  beban  anggaran  APBD  tahun  2018,  pola sinkronisasi prioritas program menjadi strategi mencapai efektivitas kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Cimahi Periode 2017-2022.
Kata Kunci : sinkronisasi, transisi kepemimpinan dan perencanaan pembangunan

## ABSTRACT
Cimahi  City  is  one  of  the  three  regions  that  carried  out    national  concurrent  election  in West Java Province. The victory of the pair Ir. H. Ajay M. Priatna, MM and Lieutenant Colonel (Ret.)  Ngatiyana  as  determined  by  KPU  on  February  23,  2017  must  undergo  a  long  journey towards  the  inauguration  for  9  (nine)  months  plus  6  (six)  months  of  the  Regional  Medium  Term Development Plan (RPJMD) for 2017-2022. Thus, the government for the 2017-2022 period only has 4 (four) years effective time to carry out its vision and mission.
This  study  will  review  the  synchronization  of  development  planning  after  simultaneous regional  head  elections  in  Cimahi  City  in  2017,  with  descriptive  methods  through  a  qualitative approach.  The  source  of  research  data  is  a  group  of  government  officials  involved  in  the synchronization process. The study concluded that the synchronization of development planning in Cimahi  City  was  in  accordance  with  the  legislation  governing  regional  planning,  the synchronization  process  of  development  planning  was  in  transition  to  leadership  which  affected the  drafting  of  the    RKPD  2018  which  became  the  basis  for  the  RAPBD  KUA-PPAS  2018 document.  Although there are still human resource capacity constraints and an understanding of the  technical  division  employee  and  the  budget  burden  for  2018,  the  synchronization  pattern  of program  priorities  becomes  a  strategy  to  achieve  leadership  effectiveness  Mayor/Vice  Mayor  of Cimahi Period 2017-2022.
Keywords: synchronization, leadership transition and development planning

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional dilaksanakan tahun 2017. Salahsatunya dilaksanakan di Kota Cimahi yang merupakan salahsatu dari 3 (tiga) Pemilihan Kepala Daerah yang berada di Jawa Barat yang melibatkan Kota  Cimahi,  Kota  Tasikmalaya  dan  Kabupaten  Bekasi.    Proses    pemilihannya adalah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.
Proses  demokrasi  politik  tersebut  dimenangkan  oleh  pasangan  calon Walikota  dan  Wakil  Walikota  Cimahi  Ir.H.  Ajay  Muhammad  Priatna,  MM  dan Letkol  (purn)  Ngatiyana.    Rapat  pleno  rekapitulasi  suara  di  KPUD  Kota  Cimahi tanggal  23  Februari  2017  menetapkan  pasangan  calon  Walikota  dan  Wakil Walikota Cimahi nomor urut 3 Ir.H. Ajay M. Priatna dan Letkol (Purn) Ngatiyana peraih  suara  terbanyak  Pilkada  Kota  Cimahi  2017,  Perolehan  suara  Ajay- Ngatiyana mencapai 107.011 suara (40,589%), disusul paslon nomor urut 2 Asep Hadad Didjaya-Irma Indriyani 80.207 suara (30,422%), dan posisi terakhir paslon nomor urut 3 Atty Suharti-Achmad Zulkarnain sebanyak 76.423 suara (28,987%). Hasil  perolehan  suara  tersebut  menentukan  Ajay-Ngatiyana  sebagai  pemimpin Kota  Cimahi  periode  2017-2022.  Selanjutnya  pada  tanggal  31  Maret  2017 dilaksaakan  Rapat  Paripurna  Pengumuman  Penetapan  Pasangan  Walikota  dan Wakil  Walikota  Terpilih  periode  2017-2022  dan  Pengumuman  Akhir  Masa Jabatan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Cimahi  periode  2012-2017  di  gedung DPRD Kota Cimahi hari Jumat tanggal 31 Maret 2017.
Proses  pemilihan    serentak  ini  berimbas  pada  pola  penggantian kepemimpinan  di  Daerah  yang  melaksanakan  pemilihan  tersebut.  Pemerintah Kota  Cimahi  dalam  era  kepemimpinan  sebelumnya,  diatur  berakhirnya  masa jabatan  Walikota/Wakil  Walikota  Cimahi  Tahun  2012-2017    berdasarkan SK.Mendagri  Nomor  131.32-745  tahun  2012  dan  Nomor  132.32-746  tertanggal 19 Oktober 2012 dilantik pada tanggal 22 Oktober 2012 (poin tanggal berakhirnya kepemimpinan  dan  peralihan  kepemimpinan)  dan  disebutkan  “Masa  jabatan H.Atty Suharti Tochija, SE dan H.Sudiarto, SE.Ak berlangsung 5 tahun terhitung tanggal pelantikan.”
Melihat  kondisi  faktual  tersebut,  maka  dengan  terpilihnya  Pasangan Ir.H.Ajay.M.Priatna,  MM  dan  Letkol  (Purn)  Ngatiyana  yang  secara  politik memperoleh kemenangan  tanggal 15 Februari  2017 dan ditetapkan KPU tanggal 23  Februari  2017  tentunya  menyebabkan  pasangan  yang  menang  ini  akan menjalani  perjalanan  panjang  menuju  pelantikan  sesuai  dengan  SK.Mendagri Nomor  131.32-745  tahun  2012  dan  Nomor  132.32-746  tertanggal  19  Oktober 2012 dilantik  tanggal 22 Oktober 2012. Oleh karena itu, berkembang penafsiran- penafsiran di kalangan elit politik dan Pemerintah Kota Cimahi yaitu :
Pertama,  dilantik  bulan  oktober , apabila  pelantikan  Bupati/  Wabup  dan Walikota/  Wakil  Walikota  se-Indonesia  dilakukan  bertahap.  Kedua,  pelantikan bulan  Desember,  apabila  pelantikan  Bupati/  Wabup  dan  Walikota/  Wakil Walikota  se-  Indonesia  dilakukan  serentak.  Hal  ini  merujuk  pada  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  penetapan  peraturan  pemerintah pengganti  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  pemilihan  gubernur, bupati, dan walikota pasal 164A dan 164B. Dalam ayat 1 disebutkan, Pelantikan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  163  dan  Pasal  164  dilaksanakan  secara serentak.    Sedangkan  pada  Pasal  164B  berbunyi,  Presiden  sebagai  pemegang kekuasaan pemerintahan dapat  melantik Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
Namun demikian, pada ayat 2 pasal 164A juga disebutkan, pelantikan secara serentak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  pada  akhir  masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota periode sebelumnya  yang paling akhir. Melihat hal tersebut, masih ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. 1
Uraian  di  atas  merupakan  penjelasan  terkait  poin  pelantikan  yang berhubungan  dengan  waktu,  karena  faktor  waktu  inilah  yang  menentukan  pilar perencanaan  pembangunan  yang  akan  dijalankan  oleh  Walikota/Wakil  Walikota Cimahi  terpilih  untuk  melaksanakan  visi  dan  misi  yang  dijanjikan  pada  saat proses pemilihan. Memperhatikan kondisi di Kota Cimahi, transisi kepemimpinan pasca  pemilihan  kepala  daerah  memperlihatkan  adanya  rentang  atau  jeda  waktu yang  cukup  lama  ke  proses  pelantikan  sebagai  penegasan  waktu  memulai kepemimpinan pemerintahan yaitu selama 9 bulan sejak terpilih.
Masalah selanjutnya adalah amanat  Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya  pasal 264 yang menyatakan bahwa :
(1)  RPJPD  dan  RPJMD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  263  ayat  (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
(2)  RKPD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  huruf  c ditetapkan dengan Perkada.
(3)  Perda  tentang  RPJPD  ditetapkan  paling  lama  6  (enam)  bulan  setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
(4)  Perda  tentang  RPJMD  ditetapkan  paling  lama  6  (enam)  bulan  setelah kepala daerah terpilih dilantik.
(5)  RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2)  dapat  diubah  apabila  berdasarkan  hasil  pengendalian  dan evaluasi  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan  atau  penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2
Memperhatikan ini, maka ada jeda waktu 9 (sembilan) bulan ke pelantikan, akan ditambah dengan waktu 6 (enam) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari penjabaran visi dan misi Walikota/Wakil Walikota  terpilih.  Oleh  karena  itu,  secara  faktual  Walikota  dan  Wakil  Walikota Ir.H.Ajay.M.Priatna  dan  Letkol  (purn)  Ngatiyana  kehilangan  waktu  yang  efektif untuk  menjalankan  visi  dan  misi  pemerintahan  yang  dijabarkan  dalam  dokumen perencanaan  Daerah  yaitu  RPJMD  2017-2022.  Logika  sederhananya,  maka Pemerintahan periode 2017-2022 hanya memiliki waktu efektif selama 4 (empat) tahun. Fakta ini harus dihadapi oleh seluruh pemangku kepentigan ( stakeholders ) Kota  Cimahi  yang  terlibat  dalam  proses  pembangunan  Kota  Cimahi  5  tahun kedepan.
Selain  itu,  dengan  keluarnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  86  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian Dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjadikan penyusunan RPJMD 2017-2022  harus  mengikuti  sistematika  dan  isi  yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah  tersebut  dan  memuat  dokumen  KLHS  (Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis) serta isu-isu SDGs ( Sustainable Development Goals).
1 FGD Desk  Pilkada  Cimahi dengan stakeholders di  DPRD  Kota  Cimahi  tanggal  30  Maret 2017
2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bapeda)  Kota  Cimahi  sebagai Organisasi Perangkat Daerah  yang memiliki kewenangan dan memegang peranan penting untuk menemukan solusi  yang terbaik,  agar kondisi faktual dari masalah di  atas  menjadi  tidak  bermasalah  dikemudian  hari.  Berbagai  masukan  dari berbagai stakeholders dan  konsultasi  ke  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan Kementrian  Dalam  Negeri  dilakukan  oleh  Bapeda  Kota  Cimahi.yang  kemudian disinkronisasikan  untuk  mengakomodir  program-program  yang  merupakan penjabaran  visi  dan  misi  dalam  RPJMD  Tahun  2017-2022. 3 Oleh  karena  itu, penelitian ini akan meninjau sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Cimahi pasca pemilihan kepala daerah serentak di Kota Cimahi tahun 2017.

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  sinkronisasi perencanaan  pembangunan    pasca  pemilihan  kepala  daerah  serentak  di  Kota Cimahi tahun 2017;

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep  sinkronisasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  berasal  dari kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ; serentak ; sejalan ;  sejajar  ;  sesuai  ;  selaras. 4 Sementara  dalam  Kamus  Merriam  Webster`s Collegiate edisi kesepuluh (1993:1196) synchronization adalah the act or result of synchronizing (tindakan atau hasil dari penyesuaian). 5
Menurut  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan  memperhitungkan  sumber  daya  yang  tersedia.Pembangunan  Nasional adalah  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  semua  komponen  bangsa  dalam  rangka mencapai tujuan bernegara. 6
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  adalah  satu  kesatuan  tata  cara perencanaan  pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana-rencana  pembangunan dalam  jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 7
Lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2017 menjelaskan  bahwa  sinkronisasi  proses  perencanaan  dan  penganggaran pembangunan  nasional  adalah  suatu  proses  memadukan  dan  memperkuat penyusunan  rencana  dan  anggaran  pembangunan  nasional  serta  pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan. 8
Oleh  karena  itu,  dengan  sinkronisasi  adalah  suatu  proses  memadukan, menyesuaikan  dan  menyelaraskan  antar  dokumen  perencanaan  untuk  mencapai sasaran  dan  tujuan  pembangunan.  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional bertujuan  untuk  a.mendukung  koordinasi  antar  pelaku  pembangunan;
3 Wawancara dengan Kepala Bapeda Kota Cimahi  pada Bulan April 2018
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Departemen Pendidikan Nasional. Hal  1314
5 Kamus Merriam Webster`s Collegiate. 1993.Edisi Kesepuluh. Hal  1196
6 Lihat  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 1 dan 2
7 Ibid. Pasal 1 ayat 3
8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 1
b.  menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antar  Daerah, antar  ruang,  antar  waktu,  antar  fungsi  pemerintah  maupun  antara  Pusat  dan Daerah;  c.  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  dan  pengawasan;  d.mengoptimalkan  partisipasi masyarakat dan e.  menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 9
Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan  perencanaan  dan  anggaran  daerah  yang  telah  diatur  dalam  sejumlah peraturan  perundang-undangan.  diantaranya  adalah  UU  No.25  Tahun  2004 tentang  sistem  perencanaan  Pembangunan  Nasional;  Undang-Undang  No  17 tentang  Keuangan  Negara,  PP  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Derah,  PP  Nomor  17  Tahun  2017  Tentang  Sinkronisasi  Proses Perencanaan  dan  penganggaran  Pembangunan  Nasional;  Permendagri  No.  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  kemudian dirubah  menjadi  Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Permendagri  Nomor  86  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sinkronisasi  sistem  perencanaan  dan  pembangunan  daerah  secara prosedural  dilakukan  dengan  menghubungkan  perencanaan  jangka  panjang, menengah  dan  tahunan  daerah  yang  tertuang  dalam  perencanaan  daerah  dan SKPD  kedalam  proses  penganggaran  tahunan  daerah.  Dalam  perspektif  tersebut seluruh  pelaku  pembangunan  daerah  disiplin  untuk  mengikuti  agenda-agenda yang  telah  dituangkan  dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah.  Pada akhirnya,  pengintegrasian  perencanaan  dan  penganggaran  daerah  diharapkan menghasilkan  program  yang  benar-benar  relevan  dan  responsif  terhadap  isu strategis yang berkembang di daerah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,    dimana  dalam  mendeskripsikan,  menganalisa  dan  menguraikan  data dan  fakta    menggunakan  kata-kata. 10 Penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk membuat  deskripsi,  gambaran  atau  melukiskan  secara  sistematik,  aktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antara  fenomena  yang diselidiki. 11 Selain  itu,    penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman makna  data  atau verstehen dan  tidak  ada  maksud  untuk  menguji  kebenaran hipotesis.  Hipotesis berperan  sebagai  pegangan  atau  petunjuk  dalam  penafsiran data untuk mengetahui maknanya 12 .
9 Ibid
10 Lexy.  J.  Moleong.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  (P.T.  Remaja  Rosdakarya  :  Bandung, 1996) hlm.3
11 Moh. Nazir. Metodologi Penelitian (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1999) hlm. 63.
12 Ibid.hlm. 30
Sumber  data  penelitian  adalah  kelompok  aparatur  pemerintahan  yang terlibat dalam proses sinkronisasi Kota Cimahi, khususnya aparatur Bapeda Kota Cimahi.    Fenomena  yang  menjadi  fokus  kajian  penelitian  ini  adalah    fenomena yang  berhubungan  dengan  sinkronisasi  perencanaan  pembangunan  yang  berada pada kondisi transisi pemerintahan.  Data Primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam  dengan  sumber-sumber  data  dan  informan  yaitu  Walikota/Wakil Walikota  terpilih  periode  2017-2022  dan  Kepala  Bapeda  Kota  Cimahi  serta  Tim Sinkronisasi Perencanaan yang dibentuk Bapeda Kota Cimahi.
Data  sekunder  berupa  data  dokumentasi,  laporan  dan  data  tertulis  dan lainnya  yang  diperoleh  dari  Badan    Perencanaan  Daerah  (Bapeda)  Kota  Cimahi. Teknik Pengumpulan Data  yang digunakan yaitu wawancara mendalam ( in-depth interview )  dan  studi  dokumentasi. Analisis  data  penelitian    berdasarkan  analisis data menurut Miles dan Huberman  yang memiliki tiga alur kegiatan  yang terjadi secara  bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.  Ketiga  kegiatan  dan  pengumpulan  data,  selanjutnya bergerak  bolak  balik  diantara  kegiatan  reduksi,  penyajian  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi. 13 Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Pemerintah  Kota Cimahi.

## PEMBAHASAN Penyesuaian Normatif  Dalam Sinkronisasi Perencanaan Daerah
Berdasarkan hasil penelitian, hal ini merupakan proses  yang harus dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan  di  Kota  Cimahi.  Transisi  pemerintahan  yang  terjadi  pasca pemilihan dari mulai  bulan Februari 2017, penetapan rapat  paripurna hasil pleno KPU  sampai  dengan  tanggal  22  Oktober  2017  (sembilan  bulan)  Pemerintahan Kota Cimahi dipimpin oleh Pelaksana Tugas Walikota yang dipegang oleh Wakil Walikota periode 2012-2017 (karena Walikota dalam proses hukum di KPK). Pada  kondisi  transisi  ini,  maka  keberlanjutan  Pemerintahan  Kota  Cimahi yang  dikendalikan  Penjabat  Walikota  harus  menjalankan  tugas  pokoknya memberikan  pelayanan  dan  pembangunan  masyarakat  Kota  Cimahi,  sekaligus menghantarkan  Walikota/Wakil  Walikota  terpilih  ke  proses  pelantikan  dan  ini harus  dilaksanakan  sesuai  aturan  standar  tahapan  perencanaan  di  Daerah  yang disesuaikan dengan tahapan perencanaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang mengamanatkan  bahwa  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  bertujuan untuk  menjamin  terciptanya  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) harus  memperhatikan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD).  Bahkan evaluasi  terhadap  RPJMD  Provinsi  dapat  dilakukan  untuk  menguji  kesesuaian dengan  RPJPD  provinsi  dan  RPJMN  dan  begitu  juga  untuk  tingkat kabupaten/kota.
Dua  landasan  hukum  yang  menjadi  dasar  untuk  penyusunan  perencanaan pembangunan  pusat  dan  daerah  adalah  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004
13 Mathew.  B.Miles  dan  A.  Michael  Huberman.  Analisis  Data  Kualitatif.  Terjemahan  Tjejep Rohendi  Rohidi. (Jakarta : Universitas Indonesia. 1992) hlm 19
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimana  diatur  mengenai tujuan SPPN yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat  dan  daerah  serta  penegasan  bahwa  RPJMD  harus  memperhatikan  RPJP Daerah dan RPJMN.
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  Pada bagian  Kedua  mengenai  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  di  Pasal  263 menyatakan  bahwa  Penyusunan  RPJMD  harus  berpedoman  pada  RPJPD  dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan  pasal  271  berbunyi  tentang  proses  evaluasi  RPJMD  Provinsi  dan  RPJMD Kabupaten/Kota  yang  dapat  dilakukan  uji  kesesuaian  dengan  RPJMN  atau RPJMD  Provinsi  untuk  Kabupaten.  Secara  normatif,  dokumen  perencanaan tersebut  dikorelasikan  agar  tersinkronisasi  dan  terintegrasi,  namun  demikian karena  belum  adanya  dokumen  RPJMD  2017-2022,  maka  Walikota/Wakil Walikota  yang  dilantik  pada  tanggal  22  Oktober  2017  belum  memiliki  dokumen acuan   penganggaran  APBD untuk  tahun 2018,  dokumen RPJMD Periode 2017- 2022 baru disusun setelah 6 bulan dari saat pelantikan.

## Transisi  Kepemimpinan  Walikota  Cimahi  dan  Sinkronisasi  RKPD  Tahun 2018
Berhubungan dengan masa transisi pemerintahan Kota Cimahi Tahun 2017, maka      dokumen  perencanaan  untuk  tahun  2018  masih  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor    27  Tahun  2014  tentang Pedoman  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Rencana  Kerja  Pembangunan Daerah  Tahun  2015.  Hal  ini  sebagai    bentuk  pencapaian  sasaran  dan  prioritas bidang  pembangunan  Kota  Cimahi  yang  ditetapkan  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah Kota Cimahi serta mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah  yang  disusun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
RKPD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan selesai paling  lambat  pada  minggu  keempat  bulan  Mei  Tahun  2017  dan  Renja  SKPD Tahun 2018 disahkan kepala daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Tahun  2018  ditetapkan. RKPD  Tahun  2018  merupakan  menjadi  landasan/acuan penyusunan  dokumen  1)  Kebijakan  Umum  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (KUA) ; 2)Prioritas dan Plafon Penyusunan Anggaran Sementara (PPAS); 3)RKA-SKPD untuk acuan penyusunan RAPBD tahun 2018.
Bulan  Mei  tahun  2017  Pemerintah  Kota  Cimahi  masih  dipimpin  oleh Pelaksana  Walikota  Cimahi. 14 Petikan  keputusan  percepatan  pemberhentian Walikota Cimahi Masa Jabatan 2012-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri  RI  Nomor:  132.32-3227  tentang  Pemberhentian  Sementara  Walikota Cimahi    yang  telah  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK  terkait  tindak  pidana korupsi pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi.  Keputusan tersebut memberikan tugas dan wewenang Walikota Cimahi  dilaksanakan oleh Wakil Walikota  masa
14 Lihat http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/08/walikota-cimahi- diberhentikan-sementara-402775 diunduh September  2018
jabatan tahun 2012-2017 sampai dengan dilaksanakan pelantikan Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada tanggal 22 Oktober 2017.
Tahapan  perencanaan  anggaran  di  Pusat  dan  Daerah  yang  diatur  secara nasional memperhatikan faktor waktu. Bagaimanapun pada bulan Mei tahun 2018 RKPD  2018  harus  sudah  ditetapkan  oleh    Peraturan  Walikota  Cimahi  dan  Renja SKPD  Tahun  2018.  Tahapan  wajib  yang  dimaksud  dapat  dilihat  pada  gambar  1 sebagai berikut :

## Gambar 1
Tahapan Wajib Waktu/Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sumber : Bappenas-RI, Tahun 2017
Melihat  skema  jadwal  Tahapan  di  atas,  maka  sinkronisasi  dalam perencanaan Pemerintah Kota Cimahi untuk tahun 2018, khususnya RKPD Tahun 2018  sebagai  dasar  penyusunan  KUA  dan  PPAS  Tahun  2018  secara  normatif mengacu  kepada  RPJMD  2012-2017  dan  RKPD  tahun  2017.  Namun  demikian, proses transisi kepemimpinan yang terjadi di Kota Cimahi tetap menjadi perhatian dan pertimbangan Pelaksana Walikota yang dijabat oleh Wakil Walikota. Hal ini direspon  dan menjadi perhatian khusus pihak Bapeda Kota Cimahi yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam perencanaan Pemerintah Kota Cimahi untuk bisa  disinkronisasi  dengan  program-program  prioritas  yang  dijanjikan  pada  saat kampanye oleh  Walikota/Wakil Walikota Terpilih Periode 2017-2022. 15
15 Hasil wawancara dengan kepala Bappeda Kota Cimahi Bulan September tahun 2018
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 ditetapkan dengan memperhatikan  permasalahan  dan  isu-isu  strategis  yang  ada.  Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1.  Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan
2.  Peningkatan kualitas layanan kesehatan
3.  Peningkatan pemberdayaan masyarakat
4.  Pemantapan reformasi birokrasi dan Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
5.  Penanganan kepadatan penduduk dan kawasan kumuh
6.  Pengembangan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM
7.  Pengembangan  kawasan  aktivitas  ekonomi  berbasis  potensi  lokal (sentrasentra)
8.  Peningkatan promosi dan daya tarik kota
9.  Pengurangan kemiskinan
10.Pemantapan kualitas infrastruktur kota
11.Peningkatan keterpaduan pembangunan antar wilayah
12.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang
13. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 14. Implementasi PILKADA 2017 Sementara  Itu  Program  Prioritas  Walikota/Wakil  Walikota  Cimahi  periode 2017-2022 dalam Misi RPJMD 2017-2022, adalah sebagai berikut:
1. 1000 Lapangan Kerja
2. Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan
3. Gratis Raskin
4. Santunan Kematian Masyarakat Ber Ktp Cimahi
5. Gratis Usaha Khusus UMKM dan Kemudahan Birokrasi
6. Tambahan Insetif RT RW
7. Alokasi Anggaran Rp 100 Juta Per Tahun
8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance Di Setiap Kelurahan
9. Tambahan Penghasilan Guru
10. Tambahan Insentive Guru Ngaji
11. Tambahan Fasilitas dan Insentive Guru PAUD
12. Bebas SPP
13. Keringanan DSP SMU/SMK
14. Kesejahteraan Buruh
15. Kesetabilan Keberlangsungan Industri
16. Kemudahan Birokrasi
17. Pembangunan Sekolah Negeri Baru Dan Universitas Negeri
18. Pengembangan Pasar Tradisional
19. Optimalisasi Sarana Olahraga
20. Pembangunan Imah Seni Budaya Cimahi.
21. Pembangunan Taman Dan Fasilitas Terbuka Publik.
Prioritas  Pembangunan  Daerah  Kota  Cimahi  Tahun  2017  dengan  program prioritas  Walikota/Wakil  Walikota  2017-2022  secara  substansi  masih menyambung  dan  sinkron  dengan  Visi  dan  Misi  Rencana  Pembangunan  jangka
Panjang  Daerah  Kota  Cimahi  tahun  2005-2025.  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa Tim Bapeda tidak terlalu sulit untuk mensinkronisasikan program-program prioritas  tersebut,  walaupun  ada  hal-hal  yang  harus  disesuaikan  setelah penyusunan RPJMD 2017-2022.
Adapun program-program tersebut disinkronisasi dalam gambar 2 sebagai berikut :

## Gambar 2

## Sinkronisasi Program Prioritas Dalam RKPD 2018
Sumber : Informasi Bapeda Kota Cimahi (diolah kembali), tahun 2018
Gambar  2  di  atas  memperlihatkan  pola  sinkronisasi  prioritas  program untuk  RKPD  2018  yang  kontruksinya  dapat  menjadi  dasar  Kebijakan  Umum Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (KUA)  dan  Prioritas  dan  Plafon Penyusunan  Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS)  Tahun  2018,  sekaligus  menjadi bahan  penyesuaian  penyusunan  RPJMD  Tahun  2017-2022.  Hal  ini  menjadi salahsatu  strategi  untuk  memenuhi  efektivitas  periode  waktu  kepemimpinan Walikota/Wakil  Walikota  Cimahi  Periode  2017-2022,  agar  dapat  merealisasikan programnya  di  Tahun  2018.  Proses  penyusunan  RPJMD  2017-2018    dilengkapi pula oleh hasil FGD Musrenbang dan Penajaman Musrenbang tahun 2018 untuk tahun  2019.  Hal  ini  akan  menyempurnakan  RPJMD  Kota  Cimahi  Tahun  2017- 2022  sebagai  implementasi  Visi  dan  Misi  Walikota/Wakil  Walikota  Ir.Ajay M.Priatna dan Letkol (purn) Ngatiyana.
Pola  sinkronisasi  tersebut,  secara  normatif  mengakomodir  program- program  yang  dijanjikan  oleh  Walikota/Wakil  Walikota  Periode  2017-2022.
(RPJMD 2012-2017) Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun
2017 1.   Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan 2.   Peningkatan kualitas layanan kesehatan 3.   Peningkatan pemberdayaan masyarakat
4.  Pemantapan reformasi birokrasi dan
Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia 5.   Penanganan kepadatan penduduk dan kawasan kumuh
6.  Pengembangan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM
7.  Pengembangan kawasan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal (sentrasentra)
8.   Peningkatan promosi dan daya tarik kota
9.   Pengurangan kemiskinan
10. Pemantapan kualitas infrastruktur kota 11. Peningkatan keterpaduan pembangunan antar wilayah 12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang 13.  Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Program Prioritas Walikota/Wakil Walikota Cimahi periode 2017-2022 (bahan RPJMD 2017-2022)
1. 1000 Lapangan Kerja
2. Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan 3. Gratis Raskin
4. Santunan  Kematian  Masyarakat  Ber  KTP
Cimahi
5. Gratis Usaha Khusus UMKM dan Kemudahan
Birokrasi
6. Tambahan Insetif RT RW
7. Alokasi Anggaran Rp 100 Juta Per Tahun
8. Puskesmas  Rawat  Inap  dan  Ambulance  Di
Setiap Kelurahan
9. Tambahan Penghasilan Guru
10. Tambahan Insentive Guru Ngaji
11. Tambahan  Fasilitas  dan  Insentive  Guru PAUD 12. Bebas SPP
13. Keringanan DSP SMU/SMK
14. Kesejahteraan Buruh
15. Kesetabilan Keberlangsungan Industri 16. Kemudahan Birokrasi
17. Pembangunan  Sekolah  Negeri  Baru  Dan Universitas Negeri 18. Pengembangan Pasar Tradisional
19. Optimalisasi Sarana Olahraga
20. Pembangunan Imah Seni Budaya Cimahi.
21. Pembangunan Taman Dan Fasilitas Terbuka Publik.
Sinkronisasi  tersebut  merupakan  bukti  nyata  bahwa  dalam  perencanaan pembangunan  yang  dilaksanakan  Pemerintah  Kota  Cimahi  mampu  bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pasca Pemilihan Walikota/Wakil Walikota serentak  Tahun  2017.  Niat  baik  yang  tercurah  dari  Pemimpin  sebelumnya mengurangi  beban  konflik    politik  dan  kepentingan  pasca  Pilwalkot  Cimahi Serentak 2017.
Kendala  yang  ada  terletak  pada  kapasitas  SDM  aparatur  dan  pemahaman aparatur dinas teknis dan lembaga pelaksana program. Selain itu,  beban anggaran (APBD) yang harus terpenuhi dalam mencapai target pemenuhan program. Hal ini memerlukan  strategi  yang  komprehensif  dari  pelaksana  program  dengan memperhatikan prioritas  program  yang sangat memungkinkan dilaksanakan pada tahun 2018 yang mampu didukung oleh APBD Kota Cimahi.
Sebagaimana  yang  disampaikan    salahsatu  Dinas  di  Pemerintah  Kota Cimahi    melalui    Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Kota Cimahi  yang  menyatakan  bahwa  untuk  merealisasikan  program  1.000  Lapangan Pekerjaan  diperkirakan  akan  semakin  sulit.  Hal  ini  disebabkan  memasuki  tahun 2018,  jumlah  pengangguran  di  Kota  Cimahi  malah  bertambah  oleh  siswa  yang baru  lulus  dari  bangku  SMA/SMK.  Jumlah  pengangguran  tahun  2016  mencapai 14.000  orang,  tahun  2017  bertambah  menjadi  14.223  orang.  Tahun  2018 bertambah menjadi 17.225. Jumlahnya akan terus naik, karena siswa SMA/SMK yang  tidak  meneruskan  pendidikan  formalnya  akan  membutuhkan  lapangan pekerjaan.  Namun  demikian,  Dinas  Ketenagaan  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota Cimahi  tetap    optimis  dengan  mengintruksikan  semua  unsur  Disnakertrans  Kota Cimahi  untuk  melakukan  berbagai  upaya  yang  akan  dilakukan  pihaknya,  seperti diselenggarakannya  Bursa  Kerja  Khusus  (BKK)  melalui  Lembaga  Pelatihan Khusus (LPK) dan melakukan berbagai pelatihan kerja. 16
Sementara  itu,  program    yang  dikemas  dalam  bentuk  pemberdayaan masyarakat  dengan  bantuan  senilai  100  juta  setiap  RW,  masih  terkendala penyusunan  standar  prosedur  operasional  (SOP)  dalam  bentuk  Peraturan Walikota.  Saat  ini,  sudah  dilakukan  sosialisasi  format  kegiatan  dan  realisasi anggaran  tidak  mencapai  nilai  yang  dijanjikan.  Hal  ini  merupakan  dampak  dari kewajiban Pemerintah Kota Cimahi untuk melaksanakan efisiensi anggaran.

## Respon Masyarakat Kota Cimahi Sebagai Evaluasi
Realisasi  dari  hasil  sinkronisasi  perencanaan  program,  tentunya  akan dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  dengan  berbagai  respon  yang  berbeda. Respon  masyarakat  yang  peneliti  himpun  dari  berbagai  Koran  online  maupun website berita resmi diperoleh informasi sebagai berikut :
Pertama,  respon  masyarakat  melalui  media  sosial.  Saat  peringatan  HUT Kota  Cimahi  ke-17  tahun  2018  di  Media  Sosial  Facebook,  selain  mengucapkan selamat  HUT  Kota  Cimahi,  masyarakat  meminta  kepada  Walikota/Wakil Walikota  Ir.Ajay  M  Priatna  dan  Letkol  (purn)  Ngatiyana  untuk  memenuhi  janji kampanye  dengan  merealisasikan  program  unggulan  yang  pernah  disampaikan pada  saat  kampanye  agar  segera  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  Kota  Cimahi. Dinamika respon masyarakat Kota Cimahi melalui media sosial Facebook banyak mempertanyakan  kesungguhan  realisasi  dari  program  1.000  lapangan  kerja  dan
16 http://www.galamedianews.com/bandung-raya/193327/pemkot-cimahi-sulit-realisasikan- program-1000-lapangan-pekerjaan.html
perbaikan  sarana  olahraga  dengan  merevitalisasi  Stadion  Sangkuriang  yang selama ini dibengkalaikan oleh Walikota sebelumnya. 17
Kedua,  respon  akademisi  yang  ada  di  Kota  Cimahi.  Pakar  pemerintahan Universitas Jendral Achmad Yani Cimahi mengatakan bahwa Kota Cimahi harus mulai  bisa memperlihatkan jati  diri  dan  bisa menjadi  pusat  perhatian masyarakat pada  usia  17  tahun.  Harapan  besar  masyarakat  kepada  kepemimpinan Ir.Ajay  M.Priatna  dan  Letkol  (purn)  Ngatiyana  untuk  mampu  mewujudkan perubahan  di  Kota  Cimahi  Hal  itu  dapat  terwujud  lewat  gebrakan  dan  inovasi dalam  membangun  citra  Cimahi  agar  lebih  maju  dan  terpandang  sehingga  bisa sejajar dengan daerah lain di tanah air. 18
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Cimahi  sudah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan saat ini kondisi sarana prasarana sudah diperbaiki, bahkan sudah memberikan perhatian  khusus  terhadap  pembangunan  sarana  olah  raga  seperti  Stadion Sangkuriang.  Namun  demikian,  Pemerintah  Kota  Cimahi  tidak  mudah merealisasikan seluruh program hasil sinkronisasi, karena beberapa program  ada yang  sudah  direalisasikan  dan  masih  ada  sebagian  yang  masih  dalam  proses. Beberapa  program  yang  sudah  direalisasikan  tahun  2018  diantaranya  pemberian dana bantuan insentif tingkat RW, insentif guru mengaji dan pendidikan anak usia dini,  pelayanan  kesehatan  masyarakat  semakin  baik  dengan  adanya  mobil pelayanan kesehatan siaga ( ambulance ) di setiap Kelurahan.
Program  pemberdayaan  masyarakat  yang  disampaikan  untuk  setiap  RW yang  nilainya  tidak  sesuai  harapan,  akhirnya  ada  yang  menolak  dan  ada  yang menerima  program,  terkait  belum  jelasnya  Petunjuk  Teknis  dan  minimnya  SDM bantek  dari  Pemerintah  Kota  Cimahi.  Sementara,  program  pengentasan  banjir, khususnya di wilayah Kelurahan Melong sedang dalam proses pengadaan lahan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pertama,  proses  sinkronisisasi  perencanaan  pembangunan  di  Kota  Cimahi sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  perencanaan daerah.  Seluruh  pemangku  kepentingan  terlibat  dalam  proses  sinkronisasi perencanaan  pembangunan  dengan  tetap  memperhatikan  tahapan  perencanaan  di Daerah  untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.
Kedua,  proses  sinkronisasi  perencanaan  pembangunan  berada  dalam  transisi kepemimpinan    Walikota  Cimahi  dan  yang  krusial  adalah  sinkronisasi  RKPD Tahun  2018.  Sinkronisasi  RKPD  Tahun  2018  masih  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor    27  Tahun  2014  sebagai bentuk pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan  Kota Cimahi  yang ditetapkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Kota  Cimahi  serta  mensinergikan perencanaan pembangunan  dengan rentang waktu yang sangat sedikit dan  harus menjadi landasan/acuan penyusunan dokumen KUA-PPAS RAPBD tahun 2018.
Ketiga, pola  sinkronisasi  prioritas  program  untuk  RKPD  2018    menjadi salahsatu  strategi  untuk  memenuhi  efektivitas  periode  waktu  kepemimpinan
17 Lihat http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/cimahi-berulang-tahun- warga-tagih-janji-politik-ajay-ngatiyana-426188
18 Lihat: http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/cimahi-berulang-tahun- warga-tagih-janji-politik-ajay-ngatiyana-426188
Walikota/Wakil  Walikota  Cimahi  Periode  2017-2022,  agar  dapat  merealisasikan programnya di Tahun 2018. Hal ini akan menyempurnakan RPJMD Kota Cimahi Tahun  2017-2022  sebagai  implementasi  Visi  dan  Misi  Walikota/Wakil Walikota Ir.Ajay M.Priatna dan Letkol (purn) Ngatiyana.
Keempat,  sinkronisasi  perencanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan Pemerintah  Kota  Cimahi  mampu  bersinergi  dengan  seluruh  pemangku kepentingan  pasca  Pemilihan  Walikota/Wakil  Walikota  Cimahi  serentak  Tahun 2017. Namun masih terkendala oleh kapasitas SDM dan pemahaman dari aparatur dinas  teknis  dan  lembaga  pelaksana  program  dan  beban  anggaran  yang  mampu didukung oleh APBD Kota Cimahi tahun 2018.
Kelima,  respon  masyarakat  dalam  menanggapi    realisasi  program  unggulan yang  pernah  disampaikan  pada  saat  kampanye  agar  segera  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  Kota  Cimahi,  khususnya  perhatian  terhadap    program  yang  sudah direalisasikan di setiap Kelurahan. Masih adanya program yang belum terealisasi, yang  disebabkan  format  acuan  teknis  atau  SOP  yang  harus  dibuat  dalam  bentuk peraturan walikota.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  disarankan  supaya  sinkronisisasi perencanaan  pembangunan  di  Kota  Cimahi  mampu  menciptakan  sinergi  seluruh pemangku  kepentingan  dan  terintegrasinya  dokumen  perencanaan  untuk percepatan  penyusunan  RPJMD  2017-2022.  Kondisi  keterbatasan    waktu  dalam penyusunan  dokumen  KUA-PPAS  RAPBD    tahun  2018,  merupakan  pendorong semangat  penyempurnaan  RPJMD Tahun 2017-2022  yang harus  terus  bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Kota Cimahi pasca Pemilihan Walikota/Wakil Walikota serentak Tahun 2017.  Sementara itu, kendala  kapasitas sumber  daya  manusia  dan  pemahaman  aparatur  dinas  dan  lembaga  pelaksana program  serta  besaran  anggaran  dalam  APBD  harus  mampu  didukung  oleh APBD  Kota  Cimahi  tahun  2018  agar  program-program  yang  belum  terealisasi, akan segera terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Merriam Webster`s Collegiate. 1993.Edisi Kesepuluh. Moleong, Lexy. J. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T. Remaja
Rosdakarya.
Nazir, Moh. 1999. Metodologi Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Miles,  Mathew,  B.  1992.  Analisis  Data  Kualitatif.  (Terjemahan  Tjejep  Rohendi Rohidi) Jakarta : Universitas Indonesia.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2017  Tentang  Sinkronisasi  Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Permendagri  Nomor  86  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian  Dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Dan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/08/walikota-cimahi-diberhentikan- sementara-402775  diunduh September  2018 http://www.galamedianews.com/bandung-raya/193327/pemkot-cimahi-sulit-realisasikan- program-1000-lapangan-pekerjaan.html diunduh September  2018 http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/cimahi-berulang-tahun-warga- tagih-janji-politik-ajay-ngatiyana-426188 diunduh September  2018