## Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik pada Generasi Muda: Perspektif Indonesia
Muhammad Saud 1, * , Rachmah Ida 2, , Ansar Abbas 3, , Asia Ashfaq 4, , dan Araz Ramazan Ahmad 5, 6
1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia
3 Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 60285, Surabaya, Indonesia
4 Department of Humanities and Social Sciences, Bahria University, 44000, Islamabad, Pakistan 5 Department of Administration, University of Raparin, 46012, Ranya, Kurdistan Region, Iraq
6 Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Tishk International University, 44001, Erbil, Kurdistan Region, Iraq
* Korespondensi: rachmah.ida@fisip.unair.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Penelitian Tahap Awal
Sitasi Cantuman: Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Asfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). The Social Media and Digitalization of Political Participation in Youths: An Indonesian Perspective. Society, 8(1), 83-93.
DOI : 10.33019/society.v8i1.160
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Digitalisasi  di  era  modern  telah  memberikan  peluang  bagi generasi  muda  untuk  berpartisipasi  dalam  bidang  informasi dan  sosial  ini.  Penggunaan  media  sosial  yang  terkonsentrasi telah  berkontribusi  pada  faktor  menakjubkan  di  antara  para pemilih di mana media sosial telah mengubah preferensi kaum muda  terhadap  hak  untuk  memilih.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menyelidiki  kontribusi  dan  preferensi  generasi  muda terhadap  partisipasi  politik  dalam  diskusi  kontemporer  di Indonesia.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan  teknik  purposive  random  sampling  untuk memberikan  peluang  yang  sama  bagi  setiap  responden.  Mode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  survei online.  Mayoritas  responden  dalam  penelitian  ini  adalah mahasiswa  universitas.  Data  dikumpulkan  pada  April  2019 untuk  menyelidiki  minat  generasi  muda  dalam  pemilihan umum  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  media sosial  dan  situs  jejaring  sosial  (Social  Networking  Sites  atau SNS)  telah  menyediakan  platform  yang  unik  untuk mendiskusikan  masalah  politik  dan  'mengambil  terpisah' dalam  diskusi  politik.  Penelitian  ini  menyarankan  beberapa rekomendasi untuk penggunaan media sosial untuk sosialisasi

## Society, 8 (1), 87-97, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160

## Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)
Dikirim: 17 Maret, 2020;
Diterima: 10 April, 2020;
Dipublikasi: 23 April, 2020;
generasi muda.
Kata Kunci: Generasi  Muda;  Indonesia;  Jejaring;  Media Sosial; Pemilih; Politik

## 1. Pendahuluan
Dalam sejarah Indonesia, para mahasiswa telah berpartisipasi dalam banyak forum untuk meningkatkan status materi terhadap manfaat publik ( Altbach, 2007 ), yang diwujudkan dalam gerakan  mahasiswa  adalah  kegiatan  atau  aktivitas  mahasiswa  dalam  rangka  untuk meningkatkan partisipasi dan mengasah kecerdasan mereka dalam kepemimpinan. Demo atau unjuk  rasa  baru-baru  ini  yang  merupakan  fenomena  di  Indonesia  telah  menarik  perhatian penelitian ini.
Generasi  muda  adalah  aset  negara;  pemuda  dengan  jumlah  besar  dapat  mendorong dinamisme yang diperlukan untuk mengubah kondisi sosial kelompok. Selain peluang untuk prospek  dan  kompensasi  yang  akan  dimiliki  generasi  muda,  akan  menjadi  kekacauan  ketika negara  tidak  memberikan  peluang  terbaik  bagi  mereka.  Keteguhan  politik  dan  penguatan standar  demokrasi  adalah  kepentingan  utama  bangsa,  dan  peran  partisipasi  generasi  muda dalam proses ini sangat penting.
Media sosial telah mengubah tingkat partisipasi di antara pemilih dan publik ( Boulianne, 2009 ).  Orang  menggunakan  internet  dalam  kuantitas  yang  tinggi,  dan  dengan  demikian penggunaan  internet  sebagai  media  dapat  mempengaruhi  partisipasi  dalam  proses  politik. Situasi di Indonesia, generasi muda di kota-kota berpartisipasi dalam banyak kegiatan politik. Internet menjadi bagian paling penting dari partisipasi dalam politik mahasiswa dalam demo ( Woodly,  2008 ).  Media  online  memiliki  banyak  efek  positif  dan  mudah  untuk  menyebarkan informasi atau pengetahuan kepada orang lain ( Gil de Zúñiga et al., 2010 ). Seperti di Indonesia, penggunaan media sosial dinyatakan gigih dalam aktivisme dan keterlibatan politik ( Ida et al., 2020a ).
Orang memilih untuk berpartisipasi dalam politik karena berbagai alasan. Ini adalah cara terbaik  bagi  warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam  partisipasi  politik  untuk  membuat perubahan signifikan dalam masyarakat. Semakin orang-orang terlibat dalam politik di tingkat nasional,  kemungkinan  semakin  lebih  memahami  situasi  politik  di  negara  mereka  dan mengkritik  kesalahan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  warga  dapat  mengatasinya  dengan menemukan solusi untuk masalah mereka jika mereka dapat memahami politik. Namun, jika warga  negara  khususnya  memiliki  pemahaman  politik,  maka  mereka  dapat  menjadi  bagian dari  tindakan  politik  atau  kegiatan  demokrasi,  maka  pemerintah  dapat  mewujudkan  tingkat kepuasan  masyarakat  di  antara  warga  negara.  Partisipasi  politik  di  negara  mana  pun  akan mengarah pada penguatan sistem politik. Jika setiap warga negara dapat berpartisipasi, maka akan  menjadi  sangat  sulit  bagi  pemerintah  untuk  mengabaikan  permasalahan  warga  negara. Dengan demikian, peningkatan keterlibatan dalam kegiatan politik harus memahami masalah sosial-politik.
Dengan  demikian,  orang-orang  sering  termotivasi  untuk  berpartisipasi  dalam  politik karena mereka adalah sasaran dalam perjuangan mobilisasi oleh partai politik dan kelompok kepentingan.  Orang-orang  biasa  berpartisipasi  secara  politik  melalui  sosialisasi  politik  atau memiliki  pengalaman  hidup  sendiri  yang  mendorong  mereka  untuk  berpartisipasi.  Ada  dua
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160
faktor utama dalam aktivisme politik, 1) partisipasi sipil, dan 2) pemahaman efikasi politik ( De Vreese, 2007 ). Dua faktor ini dapat mendorong dan mempengaruhi remaja untuk memutuskan apakah  mereka  ingin  berpartisipasi  atau  tidak.  Tetap  mengingat  situasi  politik  di  Indonesia, partisipasi  pemuda,  karena  berbagai  alasan, berkontribusi  terhadap  perubahan  politik  negara ( Ida et al., 2020b ). Orang-orang mungkin mencari kepuasan pribadi melalui tindakan legislatif, karena  mereka  bersedia  bekerja  dengan  tetangga  mereka  dan  orang  lain  dalam  membantu komunitas  mereka.  Pendaftaran  pemilih  merupakan  faktor  penting  dan  dapat  menghambat partisipasi politik ( Klemmensen et al., 2012 ). Persepsi umum bahwa pemuda di Indonesia lebih menyadari  tentang  keputusan  politik  dan  keterlibatan  masyarakat  untuk  mengubah  skenario politik Indonesia, dan itu adalah fitur penting dari penelitian ini.

## 1.1. Partisipasi Online dan Kontribusi Media Sosial
Proliferasi teknologi digital (Web 2.0) telah mengubah dinamika politik ( Spencer, 2017 ; Ash et  al., 2018 ).  Ini  menjadi  mungkin  karena  adopsi  yang  luas  dari  Situs  Jejaring  Sosial  (SNS). Akibatnya,  SNS  telah  diakui  sebagai  teknik  perubahan  sosial  yang  dapat  secara  efektif digunakan  untuk  pembelajaran  politik  dan  sosialisasi  pemilih  ( Feenstra  &  Casero-Ripollés, 2014 ).
Penelitian ini menyelidiki dampak dari media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik,  karena  media  sosial  juga  mencoba  untuk  memberikan  perhatian  pada  pilihan  politik responden.  Ada berbagai  argumen  tentang  media  sosial dan  debat  politik  ( Theocharis, 2015 ). Partisipasi reguler di media sosial atau offline atau online dapat menekankan pemerintah  atau negara untuk melakukan beberapa tindakan ( Verba et al., 1995 ).
Theocharis  (2015) mengemukakan  bahwa  analisis  keterlibatan  politik  saat  ini  harus memperhitungkan  biaya  platform  digital  seperti  situs  jejaring  sosial.  Namun,  penggunaan media sosial dan partisipasi politik adalah cara berbagi materi kepada para pengikutnya, faktor utama berbagi untuk menyadarkan para pengikut untuk beberapa masalah ( Calenda & Meijer, 2009 ). Jenis partisipasi ini dapat mempengaruhi pengetahuan politik, perilaku politik, dan yang terpenting, hal ini dapat mendorong partisipasi online ( Bode, 2017 ).

## 1.2. Generasi Muda sebagai Generasi untuk Perubahan
Generasi  muda  adalah  aktor  kunci dalam  sebagian  besar  proses  perubahan  ekonomi  dan sosial.  Mereka  memiliki  konsepsi  generasi  muda  mereka  sendiri,  sejauh  dapat  dipelajari  dari beberapa  penelitian  tentang  fenomena  ini  yang  tampaknya  menghubungkan  transisi  dari generasi muda dengan kemampuan untuk menilai, mana yang salah dan mana yang benar, dan transisi dari generasi muda ke arah hak politik.

## 1.3. Konsep Youth-Inn
Setiap  tahun  pada  tanggal  28  Oktober  orang-orang  Indonesia  merayakan  'Hari  Sumpah Pemuda'.  Mengingatkan  pentingnya  kaum  muda  untuk  sikap  nasional  di  mana  mereka menghargai kontribusi generasi muda dalam kemerdekaan Indonesia. Menurut statistik, sekitar 64 juta populasi adalah generasi muda ( Yenuarizki et al., 2019 ). Partisipasi yang berharga dari generasi  muda  dalam  masalah-masalah  politik  telah  berkontribusi  pada  sejumlah  peristiwa politik,  demo,  dan  program  bersejarah  lainnya,  yang  telah  mendukung  posisi  mereka  dan keinginan  yang  kuat  atas  kebutuhan  mereka  dalam  struktur  politik.  Konsep Youth-Inn juga mendukung argumen penelitian ini dimana meningkatnya generasi muda untuk berpartisipasi dalam kampanye, protes, kampanye pemilihan umum dan banyak lagi ( Saud et al., 2020 ).

## 1.4. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Untuk meneliti peran media sosial untuk mempromosikan keterlibatan politik;
2) Bagaimana generasi muda di Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan politik secara online dan offline .

## 2. Model Penelitian
Dalam Gambar  1 dan Gambar  2 ,  model  dan  kerangka  kerja  penelitian  telah  dibangun untuk menangani temuan penelitian. MacAfee & De Simone (2012) menyatakan bahwa faktor usia adalah variabel penting untuk partisipasi online dan offline. Usia dan partisipasi generasi muda  dalam  kegiatan  politik  memiliki  dampak  positif  pada  partisipasi  politik  ( Wang,  2007 ). Hal ini juga ditemukan dalam penelitian bahwa pemuda memiliki efek positif pada partisipasi politik dan mereka lebih aktif dibandingkan dengan publik ( Oser et al., 2013 ). Konstruksi sosial dan ilmiah generasi muda cenderung melihatnya sebagai periode “transisi” dari masa kanak- kanak ke dewasa, dari pendidikan ke pekerjaan, dari keluarga asal ke keluarga tujuan ( Lloyd, 2005 ; Roberts,  2009 ).  Hal  yang  sama  juga  terjadi  dengan  literatur  kebijakan,  seperti  dalam laporan  World  Bank  tentang  pembangunan  dan  generasi  masa  depan  yang  memandang pemuda  dalam  kaitannya  ( World  Bank,  2006 ).  Variabel  kedua  adalah  preferensi  gender,  dan penelitian yang relevan menemukan bahwa keterlibatan dalam kegiatan politik, pria lebih suka berpartisipasi dibandingkan dengan wanita ( Baskaran & Hessami, 2018 ). Situasi di Indonesia, ditemukan  bahwa  sebagian  besar  pesantren  memiliki  jumlah  siswa  laki-laki  yang  tinggi,  dan mereka aktif dalam masalah politik maupun sosial dari organisasi ( Nisa, 2018 ).

## Gambar 1. Kerangka penelitian.
Kerangka kerja penelitian ini juga menggambarkan bahwa, jika penggunaan media sosial akan  meningkat,  maka  peluang  partisipasi  politik  atau  digital  dapat  diperkuat.  Dengan demikian, keterlibatan pemuda dalam peran privat (pribadi) dan publik (masyarakat) penting untuk meningkatkan efikasi politik dan pembelajaran politik mereka.
Usage of Social Media Digital Participation Political Efficacy Public Spheres or Private Spheres Youth involvement in political matters Youth in Political structure

## Gambar 2. Model penelitian.

## 2.1. Model Teoritis
Kerangka  kerja  teoritis  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  kaum  muda  biasa mendiskusikan  masalah-masalah  politik  di  ranah online dan offline (ranah  publik  dan  privat). Ruang  publik  tidak  terbatas  pada  media  atau  informasi  sosial-spasial  untuk  publik.  Ruang publik menyediakan debat publik dan memobilisasi massa ke dalam masalah tertentu. Dengan demikian, ini adalah bagaimana masyarakat sipil aktif melalui ruang publik membuat massa ke arah diskusi tertentu ( Stewart, 2001 ).
Selain  itu,  internet  dan  media  sosial  mempengaruhi  orang  untuk  berpartisipasi  dalam kampanye dan melakukan tindakan kolektif. „Twitter‟ sekarang menjadi cara sehari-hari untuk mengubah  informasi,  dan  secara  global  menarik  khalayak  internasional.  Orang-orang  dari berbagai  latar  belakang  menggunakan  twitter  untuk  berita,  urusan  sosial,  dan,  yang  paling penting, untuk komunikasi politik oleh para pemimpin politik, jurnalis, dan pengguna internet ( Kaufmann & Jeandesboz, 2017 ).
Demikian  pula,  situasi  di  Tunisia  dan  Mesir  pada  2011, Blankson  &  Murphy  (2007) menyatakan  bahwa  komunikasi  politik  dan  pelaku  sosial  secara  luas  berpartisipasi  dalam mobilisasi,  karena  mereka  memiliki  koneksi  yang  dekat  akses  mudah  ke  teknologi.  Sebuah pernyataan  terkenal  oleh Clinton  (2010) menyatakan  bahwa  kebebasan  internet  adalah kebijakan  baru  dalam  kebijakan  luar  negeri  AS.  Terbukti  bahwa  media  sosial  telah mendapatkan banyak perhatian di masyarakat, dan itu mencakup lebih dari dua juta pengguna di Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  terkenal, Habermas  (1996) ,  „ruang  publik‟.  Teori  ini menyatakan bahwa penggunaan publik untuk membahas masalah-masalah umum mereka di ruang  publik.  Sedangkan  siswa/mahasiswa  dalam  penelitian  ini  penggunaannya  untuk membahas masalah politik mereka di ruang publik (baik online atau offline ).
Singkatnya,  hasil  statistik  literatur  menyatakan  bahwa  orang  cenderung  berpartisipasi dalam  media  sosial.  Terbukti  secara  luas  bahwa  media  sosial  meningkatkan  peluang  untuk berpartisipasi  dalam  masalah  politik.  Dengan  demikian,  dari  penelitian  ini,  media  sosial mengubah pola partisipasi politik di Indonesia; itu mengubah bentuk politik.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan kuesioner disiapkan untuk mengumpulkan  data.  Data  dikumpulkan  pada  bulan  April  2019.  Penelitian  ini  dilakukan  di Indonesia.  Mode  pengumpulan  data  adalah  survei online ,  yang  dilakukan  melalui  Google Forms. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas. Penelitian ini juga mengalokasikan kerangka waktu untuk mengetahui fakta aktual dari situasi tersebut.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160

## 3.1. Teknik Pengambilan Sampel dan Prosedur Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dirancang  untuk  mendapatkan  data  dari  siswa/mahasiswa  yang  saat  ini terdaftar  di  universitas  di  Indonesia.  Tujuan  survei  untuk  mengumpulkan  data  dari  para siswa/mahasiswa yang memiliki latar belakang politik, asosiasi politik, keterlibatan politik dan saat  ini  memiliki  akun  media  sosial.  Penelitian  ini  memilih  teknik purposive random sampling untuk mengumpulkan data dan hasilnya dilakukan dalam tabulasi, angka, dan frekuensi.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sampel  keseluruhan  model  penelitian  (n=400)  yang  menunjukkan  variabel  sosio- demografis  adalah  tingkat  pendidikan,  generasi  baru  dan  pria  lebih  diharapkan  untuk berpartisipasi dalam politik yang dapat meningkatkan efikasi politik di antara individu. Tabel 1 menunjukkan hasil efektivitas dan media sosial yang membuat anak-anak menyadari untuk berpartisipasi dan menggunakan akun media sosial untuk keterlibatan politik.
Variabel efikasi politik dan penggunaan internet menunjukkan hubungan yang signifikan yang  menunjukkan  hubungan  kuat  antara  partisipasi online dan offline .  Ada  juga  prediksi bahwa  pengguna  internet  cenderung  berpartisipasi  dan  memiliki  pengetahuan  yang  cukup tentang masalah politik, yang biasanya membantu untuk membahas masalah politik di ranah offline .  Ini  menyimpulkan  bahwa  internet  menyediakan  platform  bagi  generasi  muda  untuk berpartisipasi dalam masalah politik ( Masiha et al., 2018 ).
Karena  generasi  muda  adalah  sumber  utama  Indonesia,  maka  para  responden  lebih cenderung percaya bahwa mereka dapat berkontribusi pada perubahan politik negara mereka. Mayoritas  responden  menunjukkan  bahwa  generasi  muda  dapat  mengubah  skenario  politik negara  mereka.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Papacharissi  (2002) dan Gripsrud  (2020) menemukan bahwa keterlibatan generasi muda dalam ruang publik dapat mencerahkan masa depan mereka.
Variabel sosial-demografis, pendidikan, dan gender memiliki efek yang dekat pada efikasi politik  dan  media  sosial,  dan  usia  dianggap  sebagai  indikator  signifikan  dalam  partisipasi politik  ( Saud,  2018 ).  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  warga  negara  Indonesia  berpartisipasi dalam  politik  baik  secara  offline  maupun  online.  Pendidikan  juga  merupakan  variabel substansial  yang  mempengaruhi  partisipasi  pemuda  dalam  seminar  atau  dialog  politik ( Freedman,  2018 ; Saud,  2020 ).  Semakin  orang-orang  memiliki  banyak  pengetahuan,  semakin mereka tertarik untuk berpartisipasi untuk hak-hak mereka ( Manathunga, 2019 ). Ada efek tidak langsung yang signifikan dari efikasi pada partisipasi politik online dan offline .

## Tabel 1. Distribusi frekuensi mengenai usia dan pendidikan responden
No  Kategori Frekuensi Persentase A Jenis kelamin responden 1 Pria 185 46,2 2 Wanita 215 53,8 Total 400 100,0 B Usia responden 1 18-22 tahun 221 55,3 2 23-27 tahun 117 29,2 3 28 tahun ke atas 62 15,5 Total 400 100,0
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160
No  Kategori Frekuensi Persentase C Kualifikasi pendidikan responden 1 SMA/SMK 102 25,5 2 Diploma 56 14,0 3 Sarjana 162 40,5 4 Magister 80 20,0 Total 400 100,0
Data membahas karakteristik demografis responden, usia, pendidikan, dan jenis kelamin. Tabel 1 menunjukkan bahwa usia, yang diukur sebagai indikator positif untuk penelitian ini, menunjukkan  partisipasi  politik  generasi  muda.  Variabel  usia  dan  jenis  kelamin  juga membantu  mengidentifikasi  rasio  responden  mengenai  perbandingan  partisipasi  politik mereka.
Lebih  dari  setengah  (53,8%)  responden  adalah  perempuan,  dan  kurang  dari  setengah (46,2%)  responden  adalah  pria.  Hasil  data  yang  tertera  dalam  tabel  di  atas  menggambarkan usia responden. Lebih dari setengah (55,3%) responden dalam penelitian ini adalah usia 18-22 tahun,  sejumlah  kecil  (29,2%)  kelompok  usia  23-27  tahun,  dan  sejumlah  sangat  kecil  (15,5%) kelompok usia 28 tahun dan di atas.
Usia antara 18 hingga 22 tahun, sebagian besar aktif dan terlibat dengan politik domestik mereka, di mana itu menandakan indikator positif bagi potensi partisipasi politik kaum muda. Variabel  usia  dan  jenis  kelamin  juga  membantu  mengidentifikasi  rasio  responden  mengenai perbandingan partisipasi politik mereka.
Pendidikan  adalah  indikator  yang  sangat  penting  untuk  memahami  politik,  dan meningkatkan  efikasi  politik  di  antara  responden,  seperti  kesadaran  mereka  akan  partisipasi politik  dan  memilih  kandidat  yang  tepat  saat  menggunakan  hak  politik.  Pendidikan  dapat diukur  dan  dijelaskan  dalam  kategori  Menengah  (Sekolah  Menengah  Atas/Kejuruan), Diploma,  Sarjana  dan  Magister.  Kurang  dari  setengah  (40,0%)  dari  responden  adalah  sarjana (S1)  dan  di  atas,  sementara  hampir  sepertiga  (25,5%)  mendapat  pendidikan  antar  tingkat (SMA/SMK),  14,0%  telah  lulus  tingkat  diploma  dan  20,0%  terakhir  responden  menempuh Magister (S2).
Penelitian yang dilakukan oleh Mutz & Mondak (2006) menekankan bahwa semakin tinggi kualitas  pendidikan,  semakin  banyak  yang  akan  berpartisipasi  dalam  politik.  Lebih  jauh, pendidikan  adalah  aktor  terbaik  yang  menyebabkan  pemungutan  suara  dan  berpartisipasi dalam politik.

## Tabel 2. Frekuensi responden mengikuti berita yang berorientasi politik (aktivitas politik) di
media sosial No  Kategori Frekuensi Persentase 1 Sering 230 57,5 2 Beberapa kali dalam seminggu 108 27,0 3 Sekali dalam seminggu 21 5,3 4 Jarang 41 10,2 Total 400 100,0
Tabel 2 menunjukkan temuan tentang seberapa sering responden berpartisipasi di media sosial. Lebih dari setengah (57,5%) responden secara teratur mengikuti berita yang berorientasi
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160
politik di ponsel mereka melalui media sosial; di antara mereka, ada 27,0% responden beberapa kali seminggu menggunakan media sosial untuk berpartisipasi seperti posting, membaca, dan menulis  komentar  pada  literatur  sosial  dan  politik.  Juga,  sangat  sedikit  (10,2%)  yang  jarang menggunakan  media  sosial,  dan  hanya  (5,3%)  responden  yang  menggunakan  media  sosial seminggu  sekali  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik.  Peran  media  sosial  juga merupakan bagian penting dalam kesadaran masyarakat. Thompson (2013) berpendapat bahwa media sosial bahkan adalah masyarakat yang bersosialisasi dan itu adalah ruang publik yang signifikan dalam komunitas industri. Namun, hal itu juga ditegaskan oleh Montgomery et al.,
(2008) di  era  digital  ini,  keberagaman  media  massa  dan  internet  memiliki  peran  signifikan dalam masyarakat.

## 5. Kesimpulan
Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  generasi  muda  telah  berhasil,  tetapi  tantangan  terus datang, dari dalam dan luar negeri. Generasi muda harus belajar dari sejarah untuk memiliki identitas  dan  memiliki  fondasi  yang  kuat,  dan  untuk  mengetahui  di  mana  perubahan  harus diperjuangkan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  generasi  di  Indonesia  termotivasi  untuk berpartisipasi dalam masalah politik, partisipasi mereka telah meningkatkan efikasi politik, dan dengan demikian perpecahan politik menjadi perhatian. Juga ditemukan bahwa variabel sosio- demografis  mempengaruhi  individu  untuk  memilih  partai  atau  kandidat  tertentu  ( Bandura, 1995 ). Penelitian ini menyimpulkan bahwa generasi muda adalah indikator utama perubahan dalam  masyarakat,  dan  di  masyarakat  Indonesia,  jumlah  generasi  muda  sangat  tinggi.  Ini adalah  kesempatan  emas  bagi  pemerintah  untuk  melibatkan  generasi  muda  dalam permasalahan yang dihadapi untuk mempertahankan kebijakan yang kuat di media sosial dan generasi muda.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada responden yang telah berkontribusi dalam penelitian  ini.  Penulis  juga  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  2 reviewer anonim  atas masukan, saran, dan koreksi mereka selama proses peninjauan artikel ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Altbach, P.G. (2007) Student Politics: Activism and Culture. In: Forest J.J.F., Altbach P.G. (eds) International  Handbook  of  Higher  Education.  Springer  International  Handbooks  of Education, vol 18. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_17 Ash,  J.,  Kitchin,  R.,  &  Leszczynski,  A.  (2018).  Digital  turn,  digital  geographies? Progress  in Human Geography , 42 (1), 25–43. https://doi.org/10.1177/0309132516664800
Bandura, A. (1995). Social foundations of thought and action: A social  cognitive theory . Englewood Cliffs, N.J: Prenctice Hall.
Baskaran, T., & Hessami, Z. (2018). Does the election of a female leader clear the way for more women  in  politics? American  Economic  Journal:  Economic  Policy , 10 (3),  95–121. https://doi.org/10.1257/pol.20170045
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160
Blankson, I. A., & Murphy, P. D. (2007). Negotiating democracy: Media transformations in emerging democracies . Negotiating  Democracy:  Media  Transformations  in  Emerging  Democracies (pp.  1– 285). State University of New York Press.
Bode,  L.  (2017).  Closing  the  gap:  gender  parity  in  political  engagement  on  social  media.
Information Communication and Society , 20 (4), 587–603.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1202302
Boulianne, S. (2009). Does internet use affect engagement? A meta-analysis of research. Political Communication , 26 (2), 193–211. https://doi.org/10.1080/10584600902854363 Calenda,  D.,  &  Meijer,  A.  (2009).  Young  People,  The  Internet  And  Political  Participation.
Information, Communication & Society , 12 (6), 879–898.
https://doi.org/10.1080/13691180802158508
Clinton, P. B. (2010). My life . New York: Random House.
De  Vreese,  C.  H.  (2007).  Digital  renaissance:  young  consumer  and  citizen?. The  Annals  of  the American Academy of Political and Social Science , 611 (1), 207-216.
https://doi.org/10.1177/0002716206298521
Feenstra,  R.  A.,  &  Casero-Ripollés,  A.  (2014).  Democracy  in  the  digital  communication environment: A typology proposal of political monitoring processes. International Journal of Communication , 8 (1), 2448–2468. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2815 Freedman,  K.  (2018).  Art  education  as  social  production:  Culture,  society,  and  politics  in  the formation  of  curriculum.  In The  Formation  of  School  Subjects:  The  Struggle  for  Creating  an American Institution (pp. 63–84). Taylor and Francis.
https://doi.org/10.4324/9780429454165-3
Gil de Zúñiga, H., Veenstra, A., Vraga, E., & Shah, D. (2010). Digital democracy: Reimagining pathways to political participation. Journal of Information Technology and Politics , 7 (1), 36–51. https://doi.org/10.1080/19331680903316742
Gripsrud, J. (2020). Public Sphere. In The International Encyclopedia of Journalism Studies (eds T.P.  Vos,  F.  Hanusch,  D.  Dimitrakopoulou,  M.  Geertsema-Sligh  and  A.  Sehl). doi: 10.1002/9781118841570.iejs0055 Habermas,  J.  (1996). Contributions  to  a  discourse  theory  of  law  and  democracy .  Cambridge:  Polity Press.
Ida,  R.,  Saud,  M.,  &  Mashud,  M. (2020).  Persistence  of  social  media  on  political  activism  and engagement  among  Indonesian  &  Pakistani  youths. Journal  of  Web-based  Communities, Inderscience Publisher. https://doi.org/10.1504/IJWBC.2020.10028448
Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: a comparative study of Indonesia and Pakistan.
Quality & Quantity: International Journal of Methodology , 1-13. https://doi.org/10.1007/s11135-020-00985-9
Kaufmann, M., & Jeandesboz, J. (2017). Politics and „the digital‟: From singularity to specificity.
European Journal of Social Theory , 20 (3), 309–328.
https://doi.org/10.1177/1368431016677976
Klemmensen, R., Hatemi, P. K., Hobolt, S. B., Petersen, I., Skytthe, A., & Nørgaard, A. S. (2012). The  genetics  of  political  participation,  civic  duty,  and  political  efficacy  across  cultures: Denmark  and  the  United  States. Journal  of  Theoretical  Politics , 24 (3),  409–427. https://doi.org/10.1177/0951629812438984
Lloyd,  M.  (2005). Beyond  identity  politics:  Feminism,  power  &  politics . Beyond  Identity  Politics: Feminism,
Power and Politics . London: SAGE Publications Ltd.
https://doi.org/10.4135/9781446221914
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160
MacAfee,  T.,  &  De  Simone,  J.  J.  (2012).  Killing  the  bill  online?  Pathways  to  young  people‟s protest  engagement  via  social  media. Cyberpsychology,  Behavior,  and  Social  Networking , 15 (11), 579–584. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0153
Manathunga,  C.  (2019).  „Timescapes‟  in  doctoral  education:  the  politics  of  temporal  equity  in higher  education. Higher  Education  Research  and  Development , 38 (6),  1227–1239. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1629880
Masiha, S., Habiba, U., Abbas, Z., Saud, M., & Ariadi, S. (2018). Exploring the link between the use  of  facebook  and  political  participation  among  youth  in  Pakistan. Journal  of  Political Sciences & Public Affairs , 6 (1), 1-7. https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000315 Montgomery, K. C., Earl, J., Foot, K. A., & Xenos, M. (2008). Civic life online: Learning how digital media can engage youth . Cambridge, Mass: MIT Press.
Mutz,  D.  C.,  &  Mondak,  J.  J.  (2006).  The  workplace  as  a  context  for  cross-cutting  political discourse. Journal  of  Politics , 68 (1),  140–155. https://doi.org/10.1111/j.1468- 2508.2006.00376.x
Nisa,  E.  F.  (2018).  Creative  and  Lucrative  Dawa:  The  Visual  Culture  of  Instagram  amongst Female  Muslim  Youth  in  Indonesia. Asiascape:  Digital  Asia,  5 (1-2),  68-99. https://doi.org/10.1163/22142312-12340085
Oser,  J.,  Hooghe,  M.,  &  Marien,  S.  (2013).  Is  Online  Participation  Distinct  from  Offline Participation?  A  Latent  Class  Analysis  of  Participation  Types  and  Their  Stratification. Political Research Quarterly , 66 (1), 91–101. https://doi.org/10.1177/1065912912436695 Papacharissi,  Z.  (2002).  The  virtual  sphere:  The  internet  as  a  public  sphere. New  Media  and Society , 4 (1), 9–27. https://doi.org/10.1177/14614440222226244 Roberts, S. K. (2009). Infectious fear: Politics, disease, and the health effects of segregation . Infectious Fear: Politics, Disease, and the Health Effects of Segregation. Chapel Hill: University of North Carolina Press. https://doi.org/10.1093/jhmas/jrq009
Saud,  M.  (2018).  Social  networks  and  social  ties:  Changing  trends  of  polit-ical  participation among youth in Punjab-Pakistan. Journal of Advances in Humanities and Social Sciences , 4 (5), 214-221. https://doi.org/10.20474/jahss-4.5.3
Saud, M. (2020). Youth participation in political activities: The art of participation in Bhakkar,
Punjab Pakistan. Journal of Human Behavior in Social Environment.
https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1745112
Saud,  M.,  Ida,  R.,  &  Mashud,  M.  I.  (2020).  Democratic  practices  and  youth  in  political participation: a doctoral study. International Journal of Adolescence and Youth , 25 (1), 800-808. https://doi.org/10.1080/02673843.2020.1746676
Spencer, D. (2017). Work in and beyond the Second Machine Age: the politics of production and digital technologies.
Work,
Employment and Society , 31 (1), 142–152.
https://doi.org/10.1177/0950017016645716
Stewart, A. (2001). Theories of power and domination: The politics of empowerment in late modernity London: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446219881 Theocharis, Y. (2015). The Conceptualization of Digitally Networked Participation. Social Media + Society, 1 (2), 1-14. https://doi.org/10.1177/2056305115610140
Thompson, J. B. (2013). Political Scandal: Power and Visability in the Media Age . New York: John Wiley & Sons.
Verba,  S.,  Schlozman,  K.  L.,  &  Brady,  H.  E.  (1995). Voice  and  equality:  Civic  voluntarism  in American politics . Cambridge: Harvard University Press.
Wang,  S.  I.  (2007).  Political  use  of  the  internet,  political  attitudes  and  political  participation.
Asian Journal of Communication , 17 (4), 381–395. https://doi.org/10.1080/01292980701636993
Woodly, D. (2008). New competencies in democratic communication? Blogs, agenda setting and political  participation. Public  Choice , 134 (1–2),  109–123. https://doi.org/10.1007/s11127- 007-9204-7
World  Bank.  (2006). World  Development  Report  2007  :  Development  and  the  Next  Generation.
Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5989 Yunearizki, Y., Febriana, K., & Febianisari, N. (2019, October 30). Listening to the youth: Are we all ready? Retrieved from The Jakarta Post:
https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/30/listening-to-the-youth-are-we- all-ready.html
__________________________

## Tentang Penulis
1. Muhammad  Saud, Staf-Dosen  Internasional  di  Program  Studi  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
E-Mail: muhhammad.saud@gmail.com
2. Rachmah Ida, meraih gelar Doktor dari Curtin University of Technology, Perth, Australia. Penulis  adalah  Profesor  dalam  bidang  Media,  Kebudayaan,  dan  Masyarakat  di  Program Studi  Ilmu  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Airlangga, Surabaya, Indonesia.
E-Mail: rachmah.ida@fisip.unair.ac.id
3. Ansar  Abbas, Mahasiswa  Doktoral  Program  Studi  Doktor  Ilmu  Manajemen,  Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. E-Mail: ansar.abbas-2018@feb.unair.ac.id
4. Asia Ashfaq, Dosen di Department of Humanities and Social Sciences, Bahria University, Islamabad, Pakistan. Area penelitian: Migrasi, Kesehatan, Gender, dan Gerontologi. E-Mail: asiaashfaq.buic@bahria.edu.pk
5. Araz  Ramazan  Ahmad ,  meraih  gelar  Doktor  dalam  bidang  Media  Elektronik  dari Salahadin University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq, pada tahun 2018. Penulis adalah Dosen dan  Direktur  Hubungan  Internasional,  Media,  dan  Publikasi  di  University  of  Raparin, Ranya, Kurdistan Region, Iraq, dan Tishk International University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq.
E-Mail: araz.ahmad85@uor.edu.krd