## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
Imam Hanafi

## Affiliation
Universitas Brawijaya
Email imamhanafi@ub.ac.id
Date Submission 18 October  2023

## Date Accepted
25 January 2024

## Date Published
25 January 2024

## DOI
10.52249

## IMPLEMENTASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

## Abstract
The purpose of this research is to determine the implementation of light  disciplinary  sentences  based  on  Government  Regulation Number  94  of  2021  concerning  Civil  Servant  Discipline  in  the Lampung  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Law  and  Human Rights  and  what  are  the  obstacles  in  the  process  of  imposing disciplinary  sentences  for  civil  servants  based  on  Government Regulation Number 94 2021 Concerning Civil Servant Discipline. This  research  method  uses  a  normative  and  empirical  juridical approach,  using  secondary  and  primary  data,  obtained  from literature  studies  and  field  studies  by  means  of  observation  and interviews.  The  results  of  the  research  show  that  the implementation of the imposition of light disciplinary sentences in the Lampung Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights  has  gone  well  but  has  not  been  optimal  due  to  several obstacles  in  its  implementation,  namely  the  mindset  and  work culture of employees as well as the lack of civil servant awareness of personnel regulations and rules. within the Lampung Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.
Keywords:  Light  Disciplinary  Punishment,  Civil Servant,  Lampung  Regional  Office  of  the  Ministry  of Law and Human Rights .

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Implementasi Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Ringan  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Lampung  dan  Apakah  Kendala  dalam  Proses  penjatuhan hukuman  disiplin  bagi  pegawai  negeri  sipil  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Metode  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris, dengan  menggunakan  data  sekunder  dan  primer,  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan dengan  cara  observasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa impelementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin  Ringan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lampung sudah  berjalan  dengan  baik  namun  belum  maksimal dikarenakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu mind  set dan  budaya  kerja  pegawai  serta  kurangnya kesadaran  PNS  terhadap  peraturan  dan  tata  tertib kepegawaian  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
jam car
Kata  Kunci  :  Hukuman  Disiplin  Ringan,  Pegawai Negeri  Sipil,  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  sebagai  negara  hukum  segala  hal  yang berkaitan  dengan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk  anggota  suatu  negara diatur  dalam  undang-undang.  Termasuk  dalam mengatur  warga  negaranya,  Indonesia menerapkan  peraturan  perundang-undangan  guna  mewujudkan  kemanan  dan  ketertiban dalam kehidupan bernegara. Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan  khusus  terhadap  negaranya,  yaitu hubungan  hak  dan  kewajiban  yang  bersifat timbal-balik  terhadap  negara.  Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesejahteraan dengan bekerja guna memenuhi kehidupan dasarnya. Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu  profesi  yang  paling  digemari  oleh  Warga  Negara  Indonesia,  hal  ini  terlihat  dengan besarnya antusiasnya masyarakat pada saat pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di negeri ini (Rauzi, 2023).
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan.  PNS  sebagai  unsur aparatur negara harus menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa yang wajib setia  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Pemerintah. Dalam  mewujudkan  PNS  yang profesional,  bersikap  disiplin,  jujur,  adil,  transparan,  dan akuntabel dalam melaksanakan tugas mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat men in terpeliharanya tata tertib  dan  kelan  an  pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS  untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja (Adrie, 2020).
Meskipun  banyaknya  antusias  masyarakat  untuk  menjadi  PNS,  namun  hal  tersebut tidak menunjukan kesungguhan mereka dalam bekerja secara optimal, hal ini terlihat dari adanya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan tidak mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku di instansinya(Danurwenda et al., 2017).
Selama ini ketentuan mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Namun  seiring berjalannya waktu  peraturan  terkait  disiplin  pegawai  negeri  sipil  telah  disempurnakan  dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Dengan  ditetapkannya Peraturan  Pemerintah  tersebut,  ketentuan  mengenai  Disiplin PNS perlu  disesuaikan untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel,  diperlukan  peraturan  Disiplin  PNS  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam menegakkan  disiplin. Penegakan  disiplin  dapat  mendorong  PNS untuk  lebih  produktif berdasarkan  sistem  karier dan  sistem  prestasi  kerja  serta  berintegritas  moral  menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier (Hartini, 2010).
Penjatuhan  hukuman  disiplin  yang  selanjutnya  disebut  hukdis  kepada  pegawai negeri  sipil dilakukan secara berjenjang mulai dari jenis hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat  sedang  dan  tingkat  berat  dengan  mempertimbangkan  jenis  pelanggaran  yang dilakukan, adapun penjatuhan disiplin yang akan dibahas dalam penelitian ini
terfokus  pada  penjatuhan  hukuman  disiplin  ringan  bagi  Pegawai  Negeri Sipil  yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Efendy, 2022).
PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dapat  dijatuhi  hukuman  disiplin  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  berupa Pelanggaran Kode Etik, Melakukan Tindak Pidana maupun Tidak Masuk Kerja.  Setiap PNS wajib Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku di instansi tempatnya bekerja. Namun permasalahan yang masih terjadi saat ini ada beberapa PNS masih belum mentaati aturan untuk Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, PNS  yang  indisipliner  dalam  bekerja,  terlambat  masuk  kerja  bahkan  tidak  masuk  kerja tanpa alasan yang sah, dapat dijatuhi hukuman disiplin mulai dari disiplin tingkat ringan, tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Ramadhani & Sitabuana, 2021).
Kurangnya  kepedulian  PNS  dalam  pelaksanaan  tugas,  pokok  dan  fungsinya menuntut pemerintah  untuk  bertindak  tegas,  arif  dan  bijaksana  dalam  menjatuhkan hukuman  disiplin bagi  para  pegawai  negeri  sipil  yang  indisipliner merupakan  sebuah pembelajaran dan sebagai upaya dalam mewujudkan PNS yang berkualitas, bermartabat, bermoral  Pancasila,  serta  memiliki  dedikasi  yang  tinggi  terhadap  tanggung  jawabnya sebagai abdi masyarakat. Penjatuhan  Disiplin  Tingkat  Ringan  bagi  para pegawai negeri sipil diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga kedepannya para PNS akan lebih mentaati ketentuan masuk kerja sesuai dengan aturan yang berlaku (Sulaiman, 2023).
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  tujuan  menganalisis  implementasi  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Ringan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan sebuah proses guna menemukan aturan-aturan hukum, prinsip- prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005). Sedangkan metode penelitian hukum merupakan ilmu mengenai cara  melakukan  penelitian hukum dengan  teratur  (sistematis).  Selanjutnya  sebagai  upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat, kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah.  Dalam melakukan kegiatan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Ringan  Berdasarkan  Peraturan
Pemerintah Nomor  94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil, Penjatuhan Hukuman Disiplin terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Penjatuhan hukuman berupa jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PNS  yang  bersangkutan,  dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Peraturan perundang-
undangan  di  bidang  kepegawaian,  khususnya  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  telah diatur secara  khusus  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Peraturan  tersebut  memberikan  pedoman  kepada  Pegawai Negeri Sipil bagaimana seharusnya mereka bersikap di dalam maupun di luar kedinasan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sugiarto,  selaku  Analis  Kepegawaian Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, beliau menyampaikan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  mentaati  kewajiban  dan/atau  melanggar  larangan ketentuan. Disiplin Pegawai Negeri  Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sedangkan hukuman  disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin PNS
Setiap PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dapat dijatuhi hukuman disiplin  sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berupa Pelanggaran  Kode  Etik,  Melakukan  Tindak Pidana  maupun  Tidak  Masuk  Kerja,  dalam wawancara dengan narasumber, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Pelanggaran ini bermacam jenisnya, namun yang paling sering dilakukan adalah pelanggaran disiplin ringan.
Seorang PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan apabila seseorang PNS terbukti melakukan  pelanggaran  kode  etik  dan  tidak  masuk  kerja  dalam  waktu  tertentu  (secara kumulatif) untuk jangka waktu satu tahun sehingga mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  PNS  bersangkutan berdampak pada unit kerja di instansinya.
Menurut Bapak Sugiarto, Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dapat diberikan kepada  para  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dan  juga  tidak  masuk  kerja. Impelementasi  penjatuhan  hukuman  disiplin  ringan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sudah diterapkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap PNS. Salah satu contoh implementasi  penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi  PNS  di  lingkungan  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dijelaskan dalam kasus berikut :
“Pegawai  negeri  sipil  atas  nama  Budi,  Andi  dan  Dito  merupakan  Pegawai  pada Lembaga  Pemasyarakatan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Lampung,  ketiga  pegawai  tersebut  merupakan  penjaga  tahanan  (Anggota Regu Jaga) yang bekerja pada salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Pada Hari Senin, tanggal 18 Juni 2022, ketiga pegawai  tersebut melakukan piket malam dan berjaga di wisma hunian warga binaan pemasyarakatan, namun pada saat mereka sedang melaksanakan piket malam telah terjadi  dugaan  penganiayaan  terhadap  salah  satu  warga  binaan  pemasayarakatan  (WBP) yang  dilakukan  oleh teman  satu  kamarnya  sehingga  membuat WBP  tersebut  dilarikan  ke rumah sakit. Karena kejadian ini, selaku penjaga tahanan dan regu piket yang berjaga pada malam itu mereka diduga telah lalai  dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga atas perbuatannya mereka dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin ringan karena melanggar ketentuan pasal 3 huruf  d, e  dan f  PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adanya dugaan  penganiayaan  terhadap  salah  satu  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  terjadi  karena
kelalaian mereka  dalam  bertugas  dan  menjaga  wisma  hunian,  pada  saat  melakukan  piket malam, tegu jaga tersebut tidak melakukan kontrol atau keliling pada wisma hunian sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan oleh teman satu kamarnya.”
Tindak Lanjut : Setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin, maka Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lampung  mengambil  tindakan tegas terhadap  hal  tersebut,  oleh  karena  itu  dibentuklah  tim  pemeriksa  yang  akan melakukan pemeriksaan terhadap para pegawai tersebut. Kemudian setelah tim terbentuk, maka  dilakukan  pemanggilan terhadap  pegawai  yang  diduga  melakukan  pelanggaran disiplin untuk dimintai keterangannya oleh tim pemeriksa.
Tim  pemeriksa  terdiri  dari  atasan  langsung,  unsur  pengawasan,  dan  unsur kepegawaian.  Kemudian  setelah  dilakukan  pemeriksaan  oleh  Tim  Pemeriksa  dan berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  dan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan,  terbukti  bahwa para  pegawai  tersebut  mekakukan  pelanggaran  disiplin.  Oleh  karena  itu,  Tim menyimpulkan dan mengusulkan untuk menjatuhi hukuman disiplin tingkat ringan kepada para  pegawai  tersebut  sesuai  dengan  pasal  3  huruf  d,  e  dan  f  PP  Nomor  94  tahun  2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka atas perbuatannya dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis. Pernyataan tidak puas secara tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh  Pejabat  yang  Berwenang  Menghukum  kepada  PNS  yang  melakukan  Pelanggaran Disiplin.
Selanjutnya  dalam  pengimplementasian  hukuman  disiplin  ringan  yang  kedua adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan unit  kerjanya karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sugiarto,  beliau  menjelaskan  bahwa pengimplementasian penjatuhan hukuman disiplin ringan juga dapat diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin karena tidak masuk kerja tanpa alasan  yang  sah.  Masuk  Kerja  dan  menaati  ketentuan  jam  kerja"  adalah  kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas  dalam  pengaturan  lokasi  dan  waktu  bekerja.  Adapun  secara  terpirinci pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  sipil  karena  tidak  masuk  kerja tanpa alasan yang sah dijelaskan dalam contoh kasus sebagai berikut :
“Sdr. Romli merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, yang bersangkutan diketahui tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja secara kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu  pada tanggal 13  Maret, 14 Maret, 18  Maret, 20 Maret, 5 April dan 8 April 2022.
Selama  tidak  masuk  kerja,  Sdr.  Romli  tidak  pernah  mengajukan  cuti  apapun  pada tanggal  yang  tersebut  di  atas  kepada  atasan  langsung  sehingga  atasan  langsung  tidak mengetahui kenapa yang bersangkutan tidak masuk kerja pada waktu tersebut.
Tindak Lanjut : Setelah dilakukan panggilan kepada yang bersangkutan dan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, Sdr. Romli menjelaskan bahwa alasan tidak masuk kerja karena yang bersangkutan memiliki masalah keluarga dan hutang piutang. Namun, alasan ini  tetap  tidak  dapat  menghapus  jumlah absensi  yang  telah  dilakukan  oleh  Sdr.  Romli, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b point 2
Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  maka  yang  bersangkutan  dapat  dikenakan hukuman disiplin ringan berupa “teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara  kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun”.
Oleh karena itu, setelah Tim menyelesaiakan berita  acara  pemeriksaan  dan  membuat laporan  hasil  pemeriksaan  maka  Tim  menyimpulkan  dan  mengusulkan  untuk  menjatuhi hukuman  disiplin  tingkat  ringan  kepada  Sdr.  Romli  karena  melanggar  ketentuan  Pasal  4 huruf (f) “Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja” Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun  2021  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  maka  atas  perbuatannya  Sdr.  Romli dijatuhi  hukuman  disiplin  tingkat  ringan  berupa  Teguran  Tertulis.  Teguran  tertulis merupakan  jenis hukuman  ringan  yang  dinyatakan  dan  disampaikan  secara  tertulis  oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Tingkat  Ringan  tertuang  dalam  Surat  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin  ditetapkan  dengan  keputusan  Pejabat  yang  Berwenang  Menghukum.  Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan SK Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang  Berwenang  Menghukum  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  dan  harus didokumentasikan  oleh  pejabat  pengelola  kepegawaian  di  instansi  yang  bersangkutan. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin  dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja  sejak  keputusan  ditetapkan  dan  mulai  berlaku pada  hari  ke-15  (lima  belas)  sejak diterima.
Menurut  Thomas  R  Dye  dalam  teorinya  tentang  kebijakan,  mengatakan  bahwa kebijakan publik adalah “is whatever governments choose to do or not to  do” adalah segala sesuatu  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu. Definisi tersebut dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye  beragumen  bahwa  kebijakan  publik  itu  hanya  bisa  dibuat  oleh  pemerintah,  bukan organisasi  swasta.  Kedua  Dye  menegaskan  kembali  bahwa  kebijakan publik  tersebut menyangkut  pilihan  yang dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh pemerintah.  Dalam  hal tersebut  pilihan  yang  diambil  oleh  pemerintah  merupakan  sebuah  kesengajaan  untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Kololi et al., 2018).
Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lampung  dilaksanakan sebagai bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Instansi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  HAM  Lampung  dilaksanakan  sebagai  amanat  dari  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  Jo  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  Tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil, serta Peraturan Menteri Hukum dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017  tentang  Kode  Etik  Pegawai  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (Jaffisa et al., 2018).
Implementasi  penjatuhan  hukuman  disiplin  yang  diberikan  kepada  PNS  dilakukan secara  berjenjang  mulai  dari  hukuman  disiplin  tingkat  ringan,  hukuman  disiplin  tingkat sedang  hingga  hukuman  disiplin  tingkat  berat di  seluruh  satuan  kerja  di  bawah  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Lampung.  Terhitung  sejak   Januari s.d Agustus 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sudah mengeluarkan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil  di  lingkungannya sebanyak  35  Surat  Keputusan  Hukuman  Disiplin.  SK  Hukuman Disiplin  yang  paling  banyak  diberikan  yaitu  SK  Hukuman  Disiplin Tingkat  Ringan  yang berjumlah  18  SK  yang  terdiri  dari  SK  Hukuman  Disiplin  Ringan  berupa  Teguran  Lisan, Teguran  Tertulis  dan  Pernyataan  Tidak  Puas  Secara  Tertulis.  Sedangkan  untuk  tingkat hukuman  disiplin  sedang,  terdapat  sebanyak  12  surat  keputusan, dan  untuk  tingkat hukuman  disiplin  berat  terdapat  5  surat  keputusan.  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sudah terimplementasi dan  berjalan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021, Hal ini bertujuan untuk dapat mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel,  diperlukan  peraturan  Disiplin  PNS yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam menegakkan  disiplin.  Karena  masih  ditemukannya  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan oleh pegawai negeri sipil, sehingga kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Lampung  dalam  menjatuhkan  hukuman  disiplin  dimaksudkan  untuk membina  PNS  yang  telah melakukan            pelanggaran,            agar            yang  bersangkutan mempunyai  sikap  menyesal  dan berusaha  tidak  mengulangi  serta  memperbaiki diri  pada masa yang akan dating (April Rio, 2019).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagai instansi pemerintah telah melakukan kebijakan dalam mengimplementasikan penjatuhan hukuman Hukuman Disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  unit  kerjanya  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini juga untuk menindaklanjuti  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia, walaupun  pada  kenyataannya,  penjatuhan  hukuman  disiplin  di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dalam pelaksanaannya dinilai masih belum optimal dan perlu disempurnakan karena masih adanya konflik kepentingan dan pandang bulu dalam menegakkan aturan disiplin dan memberika penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil, karena adanya sistem  tebang pilih dalam menjatuhkan hukuman disiplin sehingga berakibat masih ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang merasa biasa dalam melakukan pelanggaran karena memiliki hubungan kerabat dengan  pimpinan  sehingga  beberapa  pegawai  negeri  sipil  menjadi  tidak  disiplin  dalam bekerja,  dan  melakukan  pelanggaran  disiplin,  baik  itu  disiplin  Pelanggaran  Kode  Etik, Melakukan Tindak Pidana maupun Tidak Masuk Kerja (Manoppo, 2022).

## Kendala dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Yulinar  Trisia,  selaku  Kepala  Sub  Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan  Rumah Tangga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, beliau menjelaskan bahwa adanya pegawai negeri sipil
yang  diberikan  sanksi  penjatuhan  hukuman  disiplin  di  lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Lampung  menunjukan  lemahnya  pengawasan  yang dilakukan  oleh  atasan  langsung  terhadap  bawahannya  mengenai  disiplin  pegawai. Kurangnya ketaatan PNS dalam mematuhi aturan  terkait  disiplin  PNS  masih  membuat potensi pelanggaran disiplin dapat terjadi.
Lebih  lanjut  beliau  menjelaskan  dalam  proses penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kemenkumham  Lampung  terdapat hambatan dan kendala yang dinilai belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Pertama, beliau  menjelaskan  bahwa hambatan dan kendala yang dialami dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Lampung  yang  paling  potensial  berasal  dari  pegawai negeri  sipil  yang melanggar  disiplin  itu  sendiri.  Pada  saat  dilakukan  pemanggilan, pelanggar  hukdis  / pegawai  yang  indisipliner  mangkir  /  tidak  memenuhi  panggilan  dari  tim  pemeriksa, sehingga dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.
Kedua,  pegawai  negeri  sipil  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  (indisipliner), terdapat indikasi adanya gangguan kesehatan / mental sehingga terlebih dahulu meminta tim  penguji kesehatan  untuk  melakukan general  check-up terhadap  pelanggar  tersebut,  oleh karena  itu  membutuhkan  waktu  lebih  lama  dalam  proses pemeriksaan  hukuman  disiplin, dan  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  guna  dimintai  keterangannya  oleh  tim  pemeriksa, pelanggar disiplin terlalu berbelit dalam menjawab pertanyaan dari tim pemeriksa, sehingga memperlama proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
Ketiga, masih adanya benturan kepentingan dalam penegakkan hukuman disiplin di lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lampung. Benturan  kepentingan  ini  biasanya  terjadi  karena  pegawai  negeri  sipil  yang  terkena hukuman disiplin masih kerabat sehingga kemungkinan pandang bulu dalam penegakkan disiplin masih mungkin terjadi.
Keempat Sulitnya merubah mind set, kultur dan budaya kerja pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan Hak Asasi Manusia Lampung,  terutama dalam hal  kedisiplinan  masuk  kerja  dan mematuhi  jam  kerja  sesuai  ketentuan  yang berlaku. Kurangnya kesadaran PNS terhadap peraturan dan tata tertib kepegawaian membuat potensi terjadinya pelanggaran hukuman disiplin di instansi tersebut. Sebuah peraturan akan ditaati bila  peraturan  tersebut  mempunyai  sanksi  yang  tegas(Asmawati,  2020).  Adanya  pegawai yang melakukan pelanggaran tetapi tidak segera diberikan sanksi, sehingga PNS tidak takut hukuman disiplin dan tidak takut melakukan perbuatan indisipliner.
Kelima, Kurangnya Fungsi Kepemimpinan, Penegakan disiplin harus dilakukan oleh setiap  PNS  dan  pemimpin  harus  melakukan  pengawasan.  Setiap  pelanggaran  yang dilakukan oleh pegawainya maka atasan yang bersangkutan harus  bisa mempertanggungjawabkannya.  Pimpinan harus  tegas  dalam  memberikan  sanksi  kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran. Tidak memandang status, kedudukan maupun unsur kekeluargaan dalam pengambilan tindakan administratif kepegawaian (Gamsungi et al.,  2015).  Namun,  terkadang  pimpinan  kurang  tegas  dalam  memberikan  sanksi  kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin, sehingga PNS tidak takut hukuman disiplin dan  tidak  takut  melakukan  perbuatan  indisipliner.  Selain  itu  pimpinan  yang  kurang memperhatikan karier bawahan juga merupakan salah satu faktor banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, misalnya pengalaman kerja, kesetiaan, pengabdian, lama
tidak  dipromosikan, pekerjaan  yang  monoton  dan  tidak  jelas  pola  tugas  menjadikan, sehingga ada indikasi PNS tersebut merasa jenuh dan menelantarkan pekerjaan. Kurangnya Pengawasan  oleh Atasaan  Langsung  terhadap  Bawahannya. Pengawasan  dalam  suatu lembaga yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan sangat lemah sehingga bawahan merasa tidak diawasi, bebas beraktifitas dan menganggap pekerjaan kantor tidak penting. Akibatnya,  bawahan  bekerja  tidak  sungguh-sungguh,  tidak membuat  hasil pekerjaan dan laporan  dibuat  tidak  sesuai  dengan  kenyataan.  Kurangnya  pembinaan  dari  atasan  juga merupakan  salah  satu  faktor  banyaknya  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  PNS (Kumala et al., 2021).
Teori tentang Sistem Hukum, yaitu peran hukum sebagai alat kontrol sosial  dapat dilihat ketika hukum diproyeksikan untuk menciptakan perubahan didalam masyarakat, bahwa sebagai suatu Sistem Hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu (Friedmann, 1994) :
1. Struktur (structure)
Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi  semacam  bentuk  dan  batasan  terhadap  keseluruhan.  Dalam  hal  Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  Lampung,  struktur  tersebut  terdiri  dari  para  atasan  langsung  di  Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung yang terdiri dari Para  Pimpinan  Tinggi  Pratama,  Para  Pejabat  Administrator  dan  Para  Pejabat  Pengawas yang  turut  berperan  dalam  penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi  pegawai  di  Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia Lampung
2. Substansi (substance)
Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.  Substansi  dalam  hal  ini  adalah  Surat  Keputusan  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil, dijelaskan  bahwa  PNS  wajib  menaati kewajiban  dan  menghindari larangan, dan bagi PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 maka dapat dijatuhi hukuman disiplin.
3. Kultur hukum ( legal culture )
Kultur hukum adalah sikap  manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,  dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum disini erat hubungannya dengan pengetahuan PNS untuk mengetahui, memahami dan patuh terhadap kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. Kultur hukum disini adalah mind set dan budaya kerja pegawai di lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi Manusia Lampung, perlunya meningkatkan kesadaran PNS  di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  agar  memtuhi  peraturan  dan  tata  tertib kepegawaian sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukuman disiplin di unit kerja, perlakuan penjatuhan hukuman disiplin kepada para pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin bertujuan agar mereka dapat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Dalam memberikan hukuman disiplin akan menyesuaikan dengan tingkat dan jenis dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS (Rustandi et al., 2023).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat dianalisis  bahwa  Penjatuhan  Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Lampung  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  amanat  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun dalam pelaksanaannya masih  belum  optimal  karena terdapat  beberapa  kendala  dalam  proses penyelesaian  tindak lanjut hukuman disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Kendala yang ditemukan yaitu  karena adanya Kultur ataupun budaya kerja yang masih mengesampingkan kedisiplinan. Masih dilanggarnya aturan disiplin yang dibuat menunjukan bahwa masih rendahnya kesadaran para PNS dalam mentaati peraturan kepegawaian  khususnya  tentang  kedisiplinan  kode  etik  dan  mematuhi  jam kerja  sesuai ketentuan. Lingkungan kerja yang taat dan tertib dapat terbentuk apabila mind set dan budaya kerja  diubah  menjadi  lebih  disiplin.  Oleh  karena  itu  dengan  diberikannya  penjatuhan hukuman  disiplin bagi  pegawai  negeri  sipil  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan  disiplin PNS dan memberikan dampak yang signifikan khususnya perubahan mind set, kultur dan budaya kerja Pegawai  Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia Lampung. Sehingga apabila telah terbangun kultur dan budaya kerja yang disiplin dalam suatu instansi maka akan meningkatkan kinerja pegawai dalam unit kerja tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  permasalahan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kepada para pegawai negeri sipil yang melakukan Pelanggaran Kode Etik maupun Tidak Masuk Kerja  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 membagi hukuman disiplin  menjadi  3  (tiga)  jenis  sesuai  tingkatan  pelanggaran  yang  dilakukan,  seperti  : hukuman  disiplin  ringan;  hukuman  disiplin  sedang;  dan  hukuman  disiplin  berat. Hukuman Disiplin Ringan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin ringan yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang indisipliner dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Kendala dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS di Lingkungan Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lampung  diantaranya disebabkan karena sulitnya merubah mind set dan budaya kerja pegawai di lingkungan Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Lampung,  kurangnya kesadaran  PNS  akan  peraturan  dan  tata  tertib kepegawaian  sehingga  menyebabkan terjadinya pelanggaran hukuman disiplin di unit kerja, kurangnya fungsi kepemimpinan dan  pengawasan  oleh  atasaan  langsung  terhadap  bawahannya,  Adanya  benturan kepentingan  dalam  penegakkan  hukuman  disiplin  di  lingkungan  Kantor  Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak  Asasi Manusia Lampung yang menyebabkan penjatuhan hukuman disiplin belum dapat diterapkan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrie, A. (2020). Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. Jurnal Aktual Justice , 5 (2), 196–221. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.553
April Rio, F. L. H. (2019). EFEKTIVITAS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 16 , 122–131. Asmawati, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan , 8 (1), 8–17. https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.201
Danurwenda,  D.  A.,  Gutami,  B.,  &  Sa’adah,  N.  (2017).  Penegakan  Hukuman  Disiplin  Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang. DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume , 6 (3), 1–12.
Efendy, A. (2022). Kajian Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipili. Widiya Praja , 2 No 1 (1), 8. Friedmann, L. M. (1994). Teori dan Filsafat Hukum : Idealisms Filosofis dan Problema Keadilan (11th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
Gamsungi, R., Ruru, J. M., & ... (2015). Implementasi Kebijakan Pembinaan Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilkabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi … , 2 . Hartini, S. (2010). Upaya keberatan terhadap pns yang dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat .
Jaffisa,  T.,  Kadir,  A.,  &  Harahap,  D.  (2018).  Peranan  Camat  Dalam  Pengawasan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Kantor  Kecamatan  Medan  Labuhan  Kota  Medan. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal , 7 (2), 94.
https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1331
Kololi, R. Y. E., Pangkey, M. S., & Londa, V. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Disiplin PNS Pada  Pemerintah  Kecamatan  Kao  Utaea  Kabupaten  Halmahera  Utara. Administrasi Publik , 4 (58), 1–8.
Kumala, M. B., Aulia, M. R., & Adiyatma, S. E. (2021). Tingkat Kepatuhan Disiplin Pns Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Pemalang. Indonesian State Law Review (ISLRev) , 4 (1), 33–42. https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.49180 Manoppo, R. S. F. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  BADAN  KEPEGAWAIAN  DAN  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH . Marzuki, P. M. (2005). Penelilian Hukum. In Penelitian Hukum . Prenada Media Group. Ramadhani,  P.  A.,  &  Sitabuana,  T.  H.  (2021).  Prinsip  Dasar  Penerapan  Hukuman  Disiplin
Terhadap Pegawai Negeri Sipil. Prosiding SENAPENMAS , 1489.
https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15222 Rauzi, F. (2023). Penjatuhan Hukuman Terkait Masalah Disiplin Pegawai Negeri Sipil . 20 , 112–127. Rustandi,  I.,  Sari,  D.  S.,  &  Alexandri,  B.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung. Responsive , 5 (4),  295. https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.33370
Sulaiman,  M.  (2023).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang Disiplin  Pegawai  Khususnya  Aspek  Larangan  Pungutan  di  Luar  Ketentuan  di Lingkungan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung. Al  Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan , 17 (2), 462.
https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.2005