## Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia

## M. Farakhan Maghriby Abdullah
Farakhanabd31@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
In this modern world, many unexpected things have happened in the community. There are many phenomena that are beyond human reasoning that not many people know about unexpected phenomena. Initially, the view of criminal acts against rape was limited to that of fellow human beings. However, with the development of time and technology, the act of rape can be committed to someone who is lifeless (corpse). However, criminal law in Indonesia still does not regulate this matter. This of course can be an interesting issue to be studied more deeply. This study uses a normative juridical research method and uses 2 approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The result of this research is that the act of intercourse with a corpse is not a criminal act of rape as regulated in the Criminal Code, but the family of the victim of intercourse with a corpse can take legal action.
Keywords: Perpetrators of Crime; Rape; Intercourse; Corpse.

## Abstrak
Dunia yang mulai modern ini, sudah banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi dikalangan masyarakat. Banyak erjadi fenomena-fenomena diluar nalar manusia yang mungkin tidak banyak yang tau dengan fenomena yang tidak terduga. Pandangan tindak pidana terhadap pemerkosaan awalnya hanya terbatas dilakukan oleh sesama manusia saja. Namun seiring berkembangnya jaman dan teknologi, tindak pemerkosaan dapat dilakukan kepada seseorang yang sudah tidak bernyawa (mayat). Namun demikian, hukum pidana di Indonesia pun masih belum mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini tentu saja dapat menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitin ini ialah perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun keluarga korban persetubuhan terhadap mayat dapat melakukan upaya hukum. Kata Kunci : Pelaku Tindak Pidana; Pemerkosaan; Persetubuhan; Mayat.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 3 Mei 2022
How to cite: M. Farakhan Maghriby Abdullah ‘Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia’ (2022) Vol. 5 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 April 2022; Diterima  23 Mei 2022; Diterbitkan 27 Mei 2022.
DOI: 10.20473/jd.v5i3.35244
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 M. Farakhan Maghriby Abdullah

## 848 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) yang mendasarkan segala sesuatunya berdasarkan hukum positif yang berlaku di wilayah Yurisdiksi Indonesia. Sebagai negara hukum, permasalahan-permasalahan yang timbul juga berkaitan dengan masalah penegakan atas hukum itu sendiri mengingat penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam suatu tatanan kehidupan suatu masyarakat dan Negara. Meskipun dalam kenyataan para ahli hukum cukup sukar untuk mendefinisikan hukum secara baku sehingga ditemui banyak penafsiran, namun pada hakikatnya hukum dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hidup di sebuah negara.
Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Hal tersebut juga berdasar sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi pada pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin setiap warga negara sama dihadapan hukum dengan tanpa pengecualian. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhasan khusus yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. 1 Dewasa ini dalam perkembangan kehidupan di masyarakat, bahwa masalah kejahatan kian berkembang dan tidak dapat dihindari serta memang selalu ada permasalahan tersebut. Sehingga akibatnya wajar bila menimbulkan keresahan karena kejahatan dianggap sebagai suatu hal yang menimbulkan  gangguan serta ketidaktentraman terhadap masyarakat, baik itu di perkotaan maupun dipedesaan. Masalah yang paling sering menyeruak ke permukaan di Indonesia adalah Pelecehan Seksual.
Kenyataan yang sedang dihadapi saat ini semakin berkembangnya kondisi perekonomian, sosial dan budaya menyebabkan berbagai tindak pidana baru.  Hal ini disebabkan manusia sebagai makhluk yang terus berkembang dari lahir sampai di
1 Abdoel Djamali , Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Raja Grafindo Prasada 1984).[3].
akhir kehidupannya perubahan pasti selalu terjadi pada diri manusia, dari perubahan fisik hingga psikologis. Perubahan itu terjadi secara bertahap, dimana pada masa- masa perubahan perkembangan terdapat beberapa resiko, ciri dan karakteristik khusus. Menurut Erickson, tahap dalam kehidupan manusia dibagi menjadi delapan tahap. Tahap yang pertama sampai keempat pada masa bayi hingga masa anak, tahap kelima pada masa adolescence atau remaja, tahap keenam sampai kedelapan adalah tahap dewasa sampai usia tua. 2
Perubahan fisik maupun psikologis tersebutlah yang nantinya akan berakibat semakin beragamnya tindakan ataupun kecenderungan manusia dalam berperilaku. Sepanjang tindakan atau perilaku tersebut masih termasuk dalam koridor peraturan perundang-undangan dalam arti tidak melanggar hukum, maka tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Namun bilamana tindakan atau perilaku yang baru berkembang tersebut merupakan suatu tindak pidana dan/atau tindakan yang memang secara moral tidak mencerminkan nilai dan kebiasaan yang hidup di masyarakat, maka tentu akan menimbulkan persoalan.
Seperti yang telah diketahui, Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dalam cita-citanya untuk mengatur, menertibkan, melindungi hak dan kewajiban warga Negaranya salah satunya adalah dengan menggunakan sistem peradilan Hukum Pidana. Tujuan Hukum Pidana yang mencari kebenaran materiil itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. 3
Hadirnya Hukum Pidana di Indonesia dalam masyarakat dipergunakan sebagai sarana masyarakat untuk membasmi segala bentuk Tindak kejahatan. Oleh sebab itu, peraturan yang tertera dalam Hukum Pidana mencakup perbuatan apa saja yang dilarang maupun yang diperbolehkan bagi masyarakat yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. 4
2 Elizabeth B Hurlock , Psikologi Perkembangan (Erlangga 2003).[43].
3 Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi (Sinar Grafika 2005).[9].
4 Erdianto Effendi , Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar (Refika Aditama 2011).[1].

## 850 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...
Didunia yang mulai modern ini, sudah banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi dikalangan masyarakat. Banyaknya terjadi fenomena-fenomena diluar nalar manusia yang mungkin tidak banyak yang tau dengan fenomena yangtidak terduga itu. Masyarakat dengan kehidupannya yang individualis serta perubahan kebudayaan setempat yang menjadi tidak terjaga dan mulai terabaikan, menjadi faktor banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi diluar akal sehat manusia.
Sebagaimana kita ketahui, manusia mempunyai kodrat berpasang-pasangan dengan lawan jenis yang sesama manusia guna memperoleh keturunan. Tetapi, bagaimana saat ini? Saat ini bahkan ada saja yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Seperti manusia yang berpasangan dengan sesama jenis ( homosexual ), manusia yang bersetubuh dengan hewan ( zoophilia ), manusia yang bersetubuh dengan mayat ( necrophilia ) dan sebagainya.
Nekrofilia biasa disebut juga dengan thanatophilia atau necrolagnia . Dimana penyakit ini merupakan kelainan hasrat dalam tubuh manusia karena tertarik untuk bercinta dengan tubuh orang meninggal. Pertama kali, istilah itu muncul sekitar tahun 1850 dalam studi keilmuan. Menurut sejarah, yang pertama memunculkannya adalah Joseph Guislain, seorang ahli kejiwaan asal Belgia. Penyebabnya beragam, dan kebanyakan dialami mereka yang trauma terhadap hal tertentu. Beberapa kondisi ini juga mempengaruhi: takut ditolak pasangan, menginginkan pasangan yang tak bisa menolaknya, atau kekhawatiran untuk meninggal dunia.
Hukum pidana di Indonesia hanya mengatur aturan tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap manusia berjenis kelamin perempuan dengan unsur pelaku laki-laki dan korbannya perempuan yang dapat dikenakan dengan aturan pidana Pasal 285 KUHP. Tetapi dalam KUHP belum diatur pemerkosaan akibat deviasi nekrofilia yaitu dengan unsur pelaku adalah laki-laki dan korbannya adalah mayat perempuan. Hal tersebut merupakan sebuah keterlambatan bagi hukum pidana di Indonesia dimana hukum positif kita masih belum menyentuh pemerkosaan terhadap mayat sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya.
Terhadap pelaku pemerkosaan terhadap mayat tidak dapat dijatuhi pemidanaan, karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Mengingat
hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP yang didalamnya mengatur mengenai tentang Asas legalitas (principle of legality) atau biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege” yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. 5 Sehingga konsekuensi akan hal tersebut terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama jenis tidak dapat dikenai dengan pasal Persetubuhan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam KUHP.
Hal ini juga merupakan persoalan baru bagi sistem bermasyarakat dan sistem hukum nasional di Indonesia. Karena ada kekosongan hukum dalam kasus Yuyun. Tidak disebutkan unsur-unsur dan cara yang jelas didalam KUHP. Didalam KUHP mengatur bagaimana seorang pelaku pemerkosaan menyetubuhi seseorang yang tidak berdaya. Namun tidak menghilangkan unsur “orang” di dalamnya, sehingga tidak berdaya tidak dapat diartikan sebagai mayat. Terlebih lagi kepentingan “mayat” tidak seberapa mendapat perhatian akibat adanya klausul dalam KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kepentingan seseorang dianggap ada sejak didalam kandungan hingga meninggal dunia. Itu artinya ketika sudah meninggal dunia menjadi mayat, kepentingan “si mayat” akan terabaikan oleh hukum.
Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. 6 Pemerkosaan adalah sebuah tindakan ‘memaksa’ manusia lain untuk mau berhubungan seksual dengan ditandai oleh penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. 7
Pandangan tindak pidana terhadap pemerkosaan awalnya hanya terbatas dilakukan oleh sesama manusia saja. Namun seiring berkembangnya jaman dan
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh (Rineka Cipta).[23].
6 Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita (Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada 1997).[97].
7 Tim Prima Pena , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gitamedia Press).[453].

## 852 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...
teknologi, tindak pemerkosaan dapat dilakukan kepada seseorang yang sudah tidak bernyawa (mayat). Namun demikian, hukum pidana di Indonesia pun masih belum mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini tentu saja dapat menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat tindakan pelaku ini sudah menyalahi norma serta nilai nilai agama dan kesusilaan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan membahas dan mengkaji lebih jauh.

## Rumusan Masalah
1. Apakah persetubuhan terhadap mayat dapat dikualifikasikan sebagai Tindak
Pidana Pemerkosaan di Indonesia?
2.  Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban terhadap pelaku persetubuhan terhadap mayat?

## Konsep Persetubuhuan Terhadap Mayat di Indonesia
Pemerkosaan secara general menurut KBBI berasal dari kata ‘Perkosa’ yang memiliki arti gagah atau paksa, sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Pemerkosaan merupakan tindakan asusila, amoral, dan tercela karena tindakan ini merupakan upaya memaksa seseorang dengan kekerasan secara fisik maupun verbal untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku. Dalam Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan sakit secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Namun, yang digunakan istilah adalah Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV dari Pasal 281 hingga Pasal 303 Pengaturan atas tindakan pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Selanjutnya mengenai konsep persetubuhan dalam KUHP, Dalam ketentuan KUHP tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai pengertian persetubuhan. Walaupun demikian
didalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang persetubuhan. Aturan tentang melakukan perbuatan yang mengharuskan adanya persetubuhan antara lain Pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang memasukkan persetubuhan sebagai satu tindak pidana
Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual ( sexual violence ) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki- laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.
Di Indonesia pengaturan atas pemerkosaan diklasifikasikan menjadi beberapa unsur dan diatur dalam beberapa pasal di KUHP. Pasal 285 merupakan induk/ ketentuan general yangg berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dari pengaturan induk tersebut kemudian berkembanng unsur-unsur pemerkosaan yang disebut didalam Pasal – pasal selanjutnya yaitu:
Pasal 286 “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

## Pasal 287 ayat (1)
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

## Pasal 288 ayat (1)
“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

## 854 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...
Berdasarkan KUHP, persetubuhan tak legal terdiri atas persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Persetubuhan tak legal yang dilakukan didalam perkawinan disini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan sejumlah luka. Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Perbuatan demikian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 8
1) Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinahan.
2) Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.
Dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena didalam kekerasan seksual dapat dimasukan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain.
Macam-macam perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W.Kusuma, diantaranya sebagai berikut: 9
1.  Sadistic Rape
Perkosaan sadistis artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan
8 Mulyana W.Kusuma ,Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Armico 1994).[213].
9 Rena Yulia ,Viktimologi Perlidungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Sinar Grafika 2013).[18].
erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban;
2.  Anger Rape
Yaitu penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakn objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;
3.  Domination Rape Adalah perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan untuk berhubungan seksual;
4.  Seduktive Rape Adalah perkosaan yang terjadi dalam situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks;
5.  Victim Prespitatied Rape Adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya;
6.  Exploitation Rape Adalah perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bertanggung padanya secara secara ekonomis dan sosial.
Sedangkan menurut Muladi, pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu: 10
1.  Forcible rape, yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita denga kehendak wanita yang disetubuhi;
2.  Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar);
3.  Persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
4.  Rape by fraud, yaitu persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki- laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;
5.  Statutory rape, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia dibawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.
10 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan , Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan (Reflika Aditama 2011).[115].

## 856 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...
Arief Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:
1.  Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
2.  Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3.  Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.
Ketiga unsur yang dikemukakan Arief Gosita tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Sedangkan pendapat Susetiawan mengenai perkosaan Pertama, dalam visi hubungan seksual, perkosaan merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan dengan kekerasan berupa pemaksaan bersetubuh, dan Kedua, perkosaan dapat diartikan sebagai perampasan hak-hak asasi manusia.
Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang sudah dan berkembang di berbagai negara sejak jaman dahulu. Meski unsur pokok tindakan pemerkosaan adalah adanya ‘pemaksaan’, namun secara teknis pengertian tindak ‘pemerkosaan’ dan ‘kekerasan’ pada setiap negara memiliki perbedaan dan kualifikasi masing-masing tergantung dengan budaya dan nilai yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
Persetubuhan (coitus) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.
Di Indonesia dalam praktek penegakkan hukum perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban, secara eksistensinya terutama semenjak terbit Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang dimaksud korban dalam Undang-Undang tersebut adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana”.  Korban  juga  didefiniskan  oleh  van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) yang dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/34 tanggal 29 November 1985, sebagai berikut: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cidera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaiannya (by omission).
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertian korban dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban juga didefiniskan  oleh  van  Boven  yang  merujuk  kepada  Deklarasi  Prinsip-Prinsip  Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan ( Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power ) yang dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/34 tanggal 29 November 1985, sebagai Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita  kerugian,  termasuk  cidera  fisik  maupun  mental,  penderitaan  emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan ( by act ) maupun karena kelalaiannya ( by omission ).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang

## 858 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...
memerlukan  perlindungan  fisik  dan  mental  dari  ancaman,  gangguan,  terror  dan kekerasan pihak manapun. 11 Penggunaan frasa tidak berdaya oleh pertimbangan hakim masih banyak diterjemahkan secara terbatas, karena orang yang memiliki keterbelakangan mental masuk dalam kategori tidak berdaya tersebut. Wanita yang dalam keadaan tidak berdaya karena memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak dapat berpikir seperti layaknya orang dewasa pada umumnya yang berakibat pada tidak mengertinya wanita tersebut atas apa yang diperbuatnya pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai orang yang “tidak berdaya”.
Seiring dengan pemaknaan atas redaksi “tidak berdaya”, jika dilihat dari prespektif yang lebih luas “tidak berdaya” juga menjadi unsur terpenting pada seseorang yang sudah menjadi Mayat/Jenazah. Menurut istilah kata jenazah ialah, seseorang yang meninggal duni dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati. 12 Menurut KBBI, jenazah ditandai dengan tubuh seseorang yang sudah tidak memiliki kekuatan (dalam kata lain “tidak berdaya”) dan biasanya berbadan dingin serta pucat.
Dari penjabaran tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayat/ jenazah merupakan subjek yang dapat memenuhi unsur “tidak berdaya” pada suatu delik pemerkosaan. Hal ini ditunjang dengan usulan pasal dalam RUU KUHP yang sudah mengatur bahwa terdapat delik pemerkosaan terhadap mayat. Pengaturan demikian sudah terdapat pengaturan yang spesifik dalam Pasal 314 RUU KUHP. Meskipun  tidak  menyebutkan  secara  spesifik  tindakan  apa  yang  dilarang  dalam pasal ini, namun menyebuttkan bahwa terdapat larangan untuk  mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengangkut atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal kasus pemerkosaan terhadap mayat dalam RUU KUHP disimpulkan sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab dan pelakunya dapat diancam dengan pidana selama dua tahun penjara atau denda.
11 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlidungan Korban dan Saksi (Sinar Grafika 2011).[10] .
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).[639].

## Klasifikasi  dan  Akibat  Hukum  Tindakan  Persetubuhan  Terhadap  Mayat
Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia.
Perlindungan  hukum  bila  dijelaskan  harfiah  dapat  menimbulkan  banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 13
1.  Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
2.  Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyetubuhi mayat, Dalam dunia medis kondisi ini disebut sebagai gangguan atau kelainan Nekrofilia (Necrophilia). Para  penderita  penyakit  atau  gangguan  Nekrofilia mereka akan mengalami ketertarikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan “kematian” termasuk bersetubuh dengan mayat. Hal ini dikarenakan pandangan mereka terhadap sesuatu yang bernyawa hanya akan menimbulkan kerusakan dan
13 Muchsin , Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Alumni 2007).[90].

## 860 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...
kehancuran sehingga timbul rasa benci bagi para penderitanya. Sebagian besar penderita menyukai keteraturan dan ketaatan terhadap hukum. Dalam sejumlah kasus persetubuhan terhadap mayat di Indonesia, biasanya diawali dengan tindakan pidana seperti perampokan atau bahkan pembunuhan terlebih dahulu sebelum korban menjadi mayat. Kondisi ketidakberdayaan korban memunculkan niat pelaku untuk menyetubuhi korban, sehingga kondisi ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai “persetubuhan terhadap mayat” secara murni.
Meski dalam KUHP saat ini belum bisa memayungi kepentingan mayat agar diperlakukan dengan beradab, namun ternyata didalam RKUHP Pasal 314 cukup menjawab isu kekosongan hukum atas fenomena yang terjadi saat ini. Di dalam Pasal 314 RKUHP terdapat pengaturan spesifik atas delik pemerkosaan terhadap mayat. Meskipun  tidak  menyebutkan  secara  spesifik  tindakan  apa  yang  dilarang  dalam pasal ini, namun menyebutkan bahwa terdapat larangan untuk  mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengangkut atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam hal kasus pemerkosaan terhadap mayat dalam RUU KUHP disimpulkan sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab dan pelakunya dapat diancam dengan pidana selama dua tahun penjara atau denda.
Mayat atau seseorang yang sudah meninggal sudah harus  dianggap sebagai seseorang yang patut mendapat sebuah kehormatan dari manusia lain yang masih hidup. Hal ini dapat dilihat dari adannya perlakuan penghormatan kepada ‘mayat’ seperti upacara adat, dimandikan, disucikan, dimakamkan dengan layak, diziarahi oleh keluarga, dan bahkan dilakukan upacara-upacara untuk memperingati kepergian si mayat pada jangka waktu tertentu. Hal tersebut apabila ditafsirkan secara a-contrario berarti, orang yang sudah tidak bernyawa tidak boleh diperlakukan tidak hormat oleh siapapun. Penjelasan diatas sangatlah bertentangan dengan peristiwa yang akhir-akhir ini marak terjadi yaitu persetubuhan terhadap mayat.
Tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 286 KUHP memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pasal 286 KUHP, berbunyi: “Barang siapa bersetubuh
dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
Dalam kasus diatas, apabila dianalisis lebih jauh ,menurut unsur yang ada dalam pasal 286 KUHP antara lain:
1. Barang Siapa
Unsur ini merujuk pada “orang” yang melakukan kekerasan/pemaksaan kepada orang lain untuk mau disetubuhi dalam kasus ini adalah ARIANDI alias ANDI.
2. Dengan kekerasan/ancaman memaksa seorang wanita untuk bersetubuh diluar perkawinan
Unsur  memaksa / mengancam dengan tujuan menyetubuhi seorang wanita diluar perkawinan merupakan hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki hubungan kausa / sebab akibat yang harus dipandang sebagai satu kesatuan.
Karena kekerasan yang diterima oleh korban hingga menyebabkan mati dengan melilitkan kabel charger handphone sebanyak 3 kali di leher korban merupakan kekerasan yang bertujuan untuk “membunuh” korban, bukan untuk “menyetubuhi”. Sedangkan niat untuk menyetubuhi korban baru timbul setelah pelaku melihat mayat korban yang telentang di halaman belakang. Sehingga menurut hemat saya, unsur kedua dalam kasus ini tidak terpenuhi.
3. Dalam Keadaan lemah atau  tidak berdaya
Keadaan Icha pada saat disetubuhi oleh pelaku pada saat itu merupakan keadaan dimana korban telah dibunuh menggunakan kabel dan telah menjadi mayat. Mayat merupakan suatu kondisi yang dapat memenuhi unsur dalam pasal ini karena  si korban tidak lagi memiliki kendali atau kekuatan atas dirinya.
Memang tidak di atur dengan jelas dalam KUHP apakah ada ancaman pidana terhadap orang yang melakukan persetubuhan terhadap mayat tanpa didahului oleh perbuatan lain yang dilarang oleh KUHP. Seperti kasus mutilasi terhadap mayat bisa dipidana apabila didahului oleh melakukan pembongkaran kuburan seperti yang

## 862 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...
diatur dalam Pasal 180 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Dengan demikian kasus mutilasi terhadap mayat dapat dipidana Mengenai hukum yang dicita-citakan atau hukum yang akan datang mengenai persetubuhan terhadap mayat. Pada prinsipnya telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (selanjutnya disebut (RKHUP) sudah mengakomodir pemerkosaan terhadap mayat yakni sebagaimana diatur dalam RKUP pada rumusan Pasal 314 RUU KUHP mulai mengatur larangan mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengangkut atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab akan dikenakan pidana selama dua tahun penjara atau denda. Sehingga untuk kasus pemerkosaan terhadap mayat dalam RUU KUHP dapat disimpulkan sebagai memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

## Kesimpulan
Bahwa tindakan persetubuhan terhadap mayat bukanlah suatu tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Meskipun mayat dapat memenuhi unsur “tidak berdaya” namun mayat tidak dapat memenuhi unsur “orang” sebagai seorang wanita. Hal tersebut mengacu pada asas legalitas dalam hukum pidana, yang menyatakan tidaklah seseorang boleh dihukum pidana jika tidak terdapat aturan yang mengatur secara jelas, termasuk tidak memenuhi unsur pidananya. Sejauh ini hukum Indonesia belum mengatur secara jelas delik pemerkosaan terhadap mayat. Jadi, persetubuhan terhadap mayat bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan. Meskipun perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP, Pada prespektif hukum yang akan datang ius constituendum hal tersebut sudah terakomodir yakni dengan adanya norma larangan bagi setiap orang yang melakukan jenazah secara tidak beradab. Bagi Badan Legislatif bersama dengan Eksekutif, seharusnya menjadikan Rancangan KUHP (R-KUHP) sebagai Pogram Legislasi Nasional (Prolegnas) agar dapat mengisi kekosongan hukum yang saat ini kekosongan hukum
yang saat ini terjadi khususnya terkait aturan tentang Pemerkosaan terhadap mayat. Bagi Aparat Penegak Hukum alangkah baiknya lebih memperhatikan kembali hak-hak yang telah dilanggar oleh pelaku tindakan peersetubuhan terhadap mayat khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan, tanpa mengesampingkan karena suatu hal apapun.

## Daftar Bacaan Buku
Abdoel Djamali , Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi (Raja Grafindo Prasada 1984).
Elizabeth B Hurlock , Psikologi Perkembangan (Erlangga 2003).
Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi (Sinar Grafika 2005).
Moeljatno , Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh (Rineka Cipta).
Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita (Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada 1997).
Tim Prima Pena , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gitamedia Press).
Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2016).
Rena Yulia ,Viktimologi Perlidungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Sinar Grafika 2013).
Mulyana W.Kusuma , Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas Armico 1994).
Hamdani N.D., Ilmu kedokteran kehakiman edisi ke-2 (Gramedia Pustaka 1992).
Jan Remmelink , Hukum Pidana (Gramedia Pustaka Utama 2003).
Bambang Waluyo ,Viktimologi Perlidungan Korban dan Saksi (Sinar  Grafika 2011).
Soetijono, Rule Of Law (Universitas 11 Maret Surakarta 2003).
Muchsin, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Alumni 2007).

## 864 M. Farakhan: Aspek Hukum Pidana...
Barda Nawawi Arief , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Citra Aditya Bakti 2001).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1660).