## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

## CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH JINAYAH

## Umaya Miftha Ul Husna
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: umayamifthaulhusnaumaya@mail.com

## Iwan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: iwan@uinsu.ac.id Keywords : ABSTRACT Islamic Criminal Law, Waste, Environmental Pollution This study aims to identify and analyze the strengths and weaknesses of the  criminal  liability  system  in  environmental  law  and  evaluate  how Islamic  jurisprudence  can  offer  alternative  or  additional  solutions  to address environmental pollution problems. This study uses an empirical legal  research  method  with  qualitative  procedures.  The  results  of  the study indicate that the act is considered to violate Islamic jurisprudence and  environmental  regulations  in  Indonesia,  as  shown  in  the  findings.
However,  law  enforcement  still  has  obstacles  related  to  evidence collection  and  time  constraints  that  must  be  overcome  in  order  to effectively  pursue  individuals  or  groups  responsible  for  environmental damage.  Therefore,  to  ensure  environmental  sustainability,  it  is important for the government to actively participate, for law enforcement to achieve effectiveness, and for business entities and the community to be aware of their obligations and be responsible for their behavior. Kata kunci : ABSTRAK Hukum Pidana Islam, Limbah,Pencemaran Lingkungan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis kekuatan  dan  kelemahan  sistem  pertanggungjawaban  pidana  yang  ada dalam undang-undang lingkungan hidup serta mengevaluasi bagaimana fikih  jinayah  dapat  menawarkan  solusi  alternatif  atau  tambahan  untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  prosedur  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut dinilai melanggar fiqh jinayah  dan  peraturan  lingkungan  hidup  di  Indonesia,  seperti  yang ditunjukkan  dalam  temuan  tersebut.  Namun,  penegakan  hukum  masih memiliki  kendala  terkait  pengumpulan  bukti  dan  keterbatasan  waktu yang  harus  diatasi  agar  dapat  mengejar  individu  atau  kelompok  yang bertanggung  jawab  atas  perusakan  lingkungan  secara  efektif.  Oleh karena itu, untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, penting bagi pemerintah  untuk  berpartisipasi  secara  aktif,  agar  penegakan  hukum mencapai  efektivitas,  dan  bagi  badan  usaha  dan  masyarakat  untuk menyadari  kewajiban  mereka  dan  bertanggung  jawab  atas  perilaku mereka.
Diterima : 21 Juli 2024; Direvisi : 13 Agustus 2024; Disetujui : 14 Agustus 2024; Tersedia online : 14 Agustus 2024

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
How  to  cite: Umaya  Miftha  Ul  Husna,  Iwan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  bagi  Pelaku  Pencemaran Lingkungan Perspektif Fikih Jinayah”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5, No. 2 (2024): 277-291. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1636.

## PENDAHULUAN
Pencemaran lingkungan adalah salah satu masalah global yang paling mendesak di  era  modern.  Dampak  negatif  dari  pencemaran  lingkungan,  yang  meliputi  kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara dan air, serta ancaman terhadap kesehatan manusia, telah  menarik  perhatian  banyak  pihak,  termasuk  para  pembuat  kebijakan,  peneliti,  dan masyarakat  luas.  Meskipun  berbagai  negara  telah  mengadopsi  berbagai  regulasi  dan undang-undang  untuk  mengatasi  pencemaran  lingkungan,  pelaksanaan  hukum  dan penegakan  hukum  dalam  konteks  ini  seringkali  menemui  berbagai  kendala.  Hal  ini menimbulkan  pertanyaan  mendalam  mengenai  bagaimana  sistem  hukum  yang  ada, khususnya  dalam  perspektif  hukum  pidana,  dapat  mengatasi  pelaku  pencemaran lingkungan secara efektif. 1
Di Indonesia, sistem hukum pidana lingkungan terstruktur berdasarkan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, yang mengatur berbagai aspek pencemaran dan kerusakan lingkungan serta sanksi pidana bagi pelanggar. Namun, pelaksanaan undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai  tantangan,  termasuk  kurangnya  efektivitas  penegakan  hukum,  kendala  dalam pembuktian,  serta  berbagai  kepentingan  politik  dan  ekonomi  yang  mempengaruhi keputusan hukum. 2
Di sisi lain, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perspektif fikih jinayah,  yang  merupakan  cabang  hukum  pidana  dalam  sistem  hukum  Islam,  belum banyak  dieksplorasi  dalam  konteks  pencemaran  lingkungan.  Fikih  jinayah  mengatur berbagai  jenis  tindak  pidana  dan  sanksi  yang  berlaku  dalam  kerangka  hukum  Islam, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan  kriminal.  Namun,  penerapan  prinsip-prinsip  fikih  jinayah  dalam  konteks pencemaran  lingkungan  masih  jarang  dibahas  dan  diterapkan  secara  sistematis  di Indonesia. 3 Dalam  hal  pertanggungjawaban  ini  memuat  aspek  penyebab  pencemaran lingkungan salah satunya ialah Perusahaan industri.
Perusahaan industri, termasuk industri tahu, berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu atau melebihi batas diperbolehkan limbah cair di lingkungan alam. Selain itu, pencemaran lingkungan juga  bisa  disebabkan  oleh  kecerobohan  atau  kelalaian  perusahaan  tersebut.  Industri- industri tersebut membuang sampahnya secara tidak benar ke sungai-sungai yang masih digunakan masyarakat untuk kegiatan seperti berenang, mencuci, dan keperluan penting lainnya. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa penyebab pencemaran lingkungan.
1 Wahidin  Samsul, dimensi  hukum  perlindungan  &  pengelolaan  lingkungan  hidup .  (Yokyakarta: Pustaka pelajar, 2014), hml. 104.
2 Ruslan Renggong, Hukum Pidanan Lingkungan, (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
3 Nurul Irfan dan Masyaroh, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Memang  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  suatu  perusahaan,  khususnya  yang  berkaitan dengan pembuangan limbah kegiatan industri, memerlukan izin lingkungan. 4
Limbah industri dan polusi air saling berkaitan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak  buruk  terhadap  masyarakat  yang  tinggal  di  sepanjang  sungai  dan  ekosistem sungai.  Sungai  telah  menjadi  elemen  vital  dalam  kehidupan  manusia.  Memang  benar, awal mula peradaban manusia mungkin disebabkan oleh lokasi-lokasi yang terletak dekat dengan  aliran  sungai.  Sepanjang  sejarah,  masyarakat  telah  memanfaatkan  air  sungai untuk berbagai keperluan, seperti mandi, dan menjaga kebersihan lainnya.
Terlebih lagi, sungai ini memiliki beragam spesies ikan yang tidak hanya aman untuk  dikonsumsi  manusia  tetapi  juga  memenuhi  kebutuhan  nutrisi  manusia.  Namun, dalam  beberapa  tahun  terakhir,  air  sungai  semakin  keruh.  Airnya  menjadi  keruh  dan gelap, serta terkadang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Air sungai juga terlihat keruh. Pencemaran air sungai adalah perubahan warna dan bau air sungai yang disebabkan oleh adanya bahan pencemar atau zat kimia.
Pelaku usaha berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dengan membuang limbah  yang  dihasilkan  dari  aktivitasnya.  Kurangnya  peraturan  pemerintah  yang memadai memungkinkan limbah industri mencemari kawasan pemukiman. Kategori ini mencakup  perusahaan-perusahaan  yang  berskala  besar  dan  berbasis  di  dalam  negeri. Tentu  saja  kasus  ini  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  setempat.  Di  desa  pasar dagang  1A,  terdapat  contoh  wirausaha  berupa  produsen  tahu.  Akibat  pencemaran lingkungan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  usaha  tahu  tersebut,  pengusaha  tersebut  telah merugikan  warga  yang  berada  di  sekitarnya.  Penduduk  setempat  merasa  resah  akibat pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Pada dasarnya, wilayah dengan polusi udara, tanah, dan air merupakan wilayah yang paling signifikan.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  seperti  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Zulfami,  2023)  dari  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  1) Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Biringkassi ini tidak selamanya berasal dari aktivitas  dari  perusahaan  yakni  aktivitas  Boiler  Turbine  Generator  (BTG)  di  hentikan ketika angin bertiup kencang yang ditandakan oleh suara serine. Salah Satu faktor yang menyebabkan  terjadinya  tebaran  debu  adalah  faktor  alam  itu  sendiri  walaupun  telah dikenakan  sangsi  administarasi  dan  perdata  namun  belum  maksimal  dalam  melakukan penaganan  2)  Kasus  pencemaran  lingkungan  di  Biringkassi  menurut  hukum  Islam dijatuhi bentuk hukuman ta’zir, hukuman dilarang menyerupai hukum diat atau hudud. Mewujudkan  dan  menjaga  lingkungan  dengan  kepentingan  mashlahah  adalah  sarana merawat  maqasid  asy-syariah  yaitu:  memelihara  lingkungan  sama  dengan  menjaga agama, memelihara lingkungan sama dengan melindungi  jiwa, Melindungi  lingkungan sama  dengan  memelihara  generasi  mendatang,  menjaga  lingkungan  sama  dengan menjaga pikiran, menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta benda, hukum Syariah tidak  berlaku  di  Indonesia,  sehingga  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  berdasarkan  pada
4 Syamsuharya  Bethan, penerapan  perinsip  hukum  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dalam aktivitas industry nasional sebuah upaya penelamatan lingkungan hidup dan kehidupan antar generasi . (Bandung: PT Alumni, 2008). hlm. 1.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hukum yang berlaku di Indonesia. 5 Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sari, 2023) dari hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa, Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara di desa lunas jaya tidak serius dikarenakan polisi beranggapan untuk menegakan hukum  apabila  adanya  laporan  dari  masyarkat  serta  kurangnya  kepedulian  masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu perspektif hukum pidana  Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan batubara. Sanksi yang diberikan berupa ta‟zir yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik  dan  memberikan  rasa  jera  kepada  pelaku. 6 Tidak  hanya  itu  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Bakrie,  2020)  dari  hasil  penelitiannya  menunjukan  jika  Fikih  Islam memandang pencemaran lingkungan sebagai suatu kerusakan dan merugikan orang lain, yang  hukumnya  haram  dan  dapat  dikenakan  hukuman  ta’zir  bahkan  qotl  jika menyebabkan kematian orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah  masuk  atau  dimasukkanya  komponen  ke  udara  yang  menyebabkan  udara  tidak dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Perbuatan  ini  dilarang  oleh  pemerintah  dan dikenakan hukuman tergantung jenis dan berat pelanggarannya. 7
Dari hasil observasi didapati jika kontaminasi ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dan nampaknya pemerintah setempat mengabaikan masalah ini. Masalah  ini  bukanlah  persoalan  sederhana;  sebaliknya,  hal  ini  merupakan  tugas  yang diberikan kepada pemerintah untuk ditangani. Pemerintah harus tegas dalam mengatasi masalah ini untuk memastikan masyarakat yang tinggal di sekitar kompleks perumahan pengusaha  mengetahui  potensi  dampak  yang  mungkin  timbul.  Munculnya  masalah  ini bermula  dari  potensi  ancaman  pencemaran  lingkungan  terhadap  kesehatan  manusia. Sejauh  ini,  belum  ada  verifikasi  substansial  mengenai  tantangan  yang  terkait  dengan pencemaran  lingkungan,  meskipun  situasi  ini  berlangsung  lama.  Orang-orang  yang memiliki  otoritas  dan  pengaruh  hanya  sibuk  dengan  kepentingan  pribadi  mereka, mengabaikan segala pertimbangan mengenai konsekuensi jangka panjang yang mungkin menimpa mereka di masa depan, yang sering kali berdampak luas. Warga Desa Pasar 1A merasakan  dampak  kerusakan  lingkungan  berupa  tercemarnya  sungai  sehingga menimbulkan  bau  busuk,  air  menjadi  keruh,  dan  berubah  warna  menjadi  hitam. Akibatnya,  air  sungai  mempunyai  kemampuan  untuk  menyebabkan  penyakit  kulit  dan reaksi alergi, dan arus sungai merupakan faktor penyebab penyebaran penyakit. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan  sistem  pertanggungjawaban  pidana  yang  ada  dalam  undang-undang
5 Zulfami,  Analisis  Fiqhi  Jinayah  Terhadap  Penanganan  Pncemaran  Lingkungan  di  Biringkassi Kabupaten Pangkep, [Undergraduate Thesis] IAIN Parepare,
(2023), hlm. 8. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6148/1/18.2500.042.pdf
6 Mira Alda Sari, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Peruhsaan Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan), [Undergraduate Thesis] UIN Raden Fatah Palembang, (2023), hlm. 3.
http://repository.radenfatah.ac.id/28491/1/BISMILLAH%20SKRIPSI%20MIRA%20%281%29.pdf
7 Wahyudi Bakrie, “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,” JICL:  Journal  of  Indonesian Comparative of Syari’ah Law 3, no. 1, (2020).
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4513

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
lingkungan hidup serta untuk mengevaluasi bagaimana fikih jinayah dapat menawarkan solusi alternatif atau tambahan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris dengan  prosedur  kualitatif.  Penelitian  Hukum  Empiris  adalah  suatu  metode  penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan melalui  pengamatan  langsung.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode observasi,  wawancara,  studi  pustaka,  dan  dokumentasi. 8 Penelitian  ini  sesuai  dengan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang sering disebut dengan deskriptif kualitatif. Hal ini karena penelitian ini lebih menekankan pada menjawab  pertanyaan  mengenai  pertanggung  jawaban  pidana  bagi  pelaku  pencemaran lingkungan di tinjau menurut hukum pidana islam.
Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perspektif Fikih Jinayah, sementara data sekunder menggunakan buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah dan jurnal-jurnal yang relevan terkait penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan
Tindakan  manusia  yang  berlebihan  di  lingkungan  wilayah  Indonesia  (setelah otonomi daerah) dimana pada saat iu berlomba-lomba agar dapat menguasai sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan golongan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dampak negatif yang dapat diterima generasi sekarang dan generasi akan datang.
Pengaturan  pemidanaan  terhadap  tindak  pidana  lingkungan  tertuju  pada  upaya untuk  mendidik  masyarakat,  pengusaha,  dan  pemerintah  sehubungan  akibat  kesalahan moral  ditimbulkan  yang  berkaitan  dengan  sikap  Tindakan  terhadap  lingkungan  hidup yang dilarang. Juga difungsikan untuk mencegah serta menghalangi bagi pelaku potensial supaya tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merusak terhadap lingkungan hidup.
Pengaturan  pemidanaan  dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dikenakan terhadap individu,  korporasi  dan  pejabat  yang  berwenang.  Sebagaimana  diatur  pada  Pasal  98, Tindak pidana lingkungan pada ayat (1) secara materiil  dirumuskan yang  artinya akan terjadi tindak pidana lingkungan jika ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. ayat (2) ada  unsur  tambahan  yaitu  unsur  mengakibatkan  luka  serius  dan/atau  bahaya  terhadap kesehatan  manusia.  Unsur  ini  menjadi  pemberat  dari  ayat  (1)  yang  dilakukan  sengaja. Pada  ayat  (3)  unsur  tambahannya  yaitu  korban  dari  pencemaran  lingkungan  itu  luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat (2). Pasal 99, Rumusan pasal 99 juga merupakan rumusan materiil, artinya perbuatan pelaku menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 99 memiliki kesamaan dengan perumusan pasal  98  UUPPLH, hanya saja ancaman pidananya lebih
8 Fadli, M. R. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika , 21 no. 1, (2021), 33-54. https://doi.org/10.21831/hum.v2lil.38075

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ringan  dibandingkan  pasal  98.  Pasal  100,  Rumusan  tindak  pidana  pasal  100  ayat  (1) merupakan  rumusan  formil,  yaitu  tidak  diperlukan  adanya  akibat  perbuatan,  bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran kualitas air limbah, kualitas emisi, atau kualitas gangguan. Pada ayat (2) ketentuan pidana yang diatur dalam ayat (1) akan dapat diberikan kepada pelaku jika sanksi administrative tersebut telah dijatuhkan kepadanya  atau  pelaku  sudah  melakukan  pelanggaran  lebih  dari  satu  kali.  Dimaksud sanksi  administratif  yaitu  pembekuan  izin  lingkungan,  teguran  tertulis,  paksaan pemerintah serta dicabutnya izin lingkungan. 9

## Pertanggungjawaban  Pelaku  Pencemaran  Lingkungan  Melalui  Pembuangan Limbah Tahu
Tahu  merupakan  makanan  bergizi  tinggi  yang  kaya  protein  dan  terbuat  dari kacang  kedelai.  Namun  hal  ini  juga  berpotensi  menimbulkan  dampak  buruk  terhadap lingkungan  akibat  timbulan  limbah  yang  berpotensi  mencemari  ekosistem.  Mengelola tahu akan selalu menghasilkan limbah atau residu. Sampah yang tidak dikelola dengan baik  akan  menimbulkan  pencemaran.  Akibat  proses  pengelolaan  kedelai,  terdapat kelebihan limbah tahu yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan dalam  produksi  tahu. Limbah tahu dapat hadir dalam bentuk padat dan cair. Residu yang tersisa setelah proses pembersihan  kedelai  sering  disebut  dengan  limbah  padat.  Residu  yang  tersisa  setelah produksi  tahu  sering  disebut  dengan  ampas  tahu,  sedangkan  cairan  hasil  samping  dari proses pencucian tahu disebut sebagai air limbah tahu. Jenis limbah yang dominan adalah cairan,  yang  berpotensi  mencemari  sumber  air.  Proses  pembuatan  tahu  meliputi pencucian  kedelai,  peralatan  kebersihan,  perendaman,  dan  pencetakan,  sehingga menghasilkan  limbah  cair.  Membuang  bahan  ini  langsung  ke  dalam  air  akan menimbulkan  bau  yang  tidak  sedap  dan  berkontribusi  terhadap  kerusakan  lingkungan. Limbah yang tidak diolah mempunyai bau yang tidak sedap dan warnanya gelap. 10
Setelah  melakukan  serangkaian  observasi  dan  wawancara  dengan  pemilik perusahaan tahu, peneliti menetapkan bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi selama lima  tahun.  Pemilik  perusahaan  pada  awalnya  kurang  menyadari  dampak  buruk  yang mungkin  ditimbulkan  oleh  limbah  tahu.  Awalnya,  warga  di  kawasan  tersebut beranggapan bahwa sampah yang dibuang ke sungai tidak terlalu berbahaya dan masih bisa ditoleransi. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar orang mengalami keracunan dan mengalami berbagai masalah kesehatan yang serius.
Air limbah pabrik tahu yang dibuang ke sungai telah dianalisis kebutuhan oksigen kimianya  (COD)  dan  kebutuhan  oksigen  biokimianya  (BOD).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tingkat COD adalah 649 dan tingkat BOD adalah 216. Temuan ini menunjukkan bahwa air limbah yang dihasilkan oleh pabrik tahu di pasar Perdagangan 1A  tidak  memenuhi  kriteria  kualitas  yang  dipersyaratkan,  yang  menunjukkan  adanya pencemaran  air  di  fasilitas  tersebut.  Temuan  laboratorium  lingkungan  menunjukkan bahwa  kriteria  kualitas  air  limbah  untuk  perusahaan  pabrik  tahu  memiliki  Permintaan
9 Ruslan Renggong…
10 Henny  Pagoray,  dkk.  “Limbah  Cair  Industri  Tahu  dan  Dampaknya  Terhadap  Kualitas  Air  dan Biota Perairan,” Jurnal Pertanian Terpadu, (2021).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Oksigen Kimia (COD) sebesar 300 mg dan Permintaan Oksigen Biokimia (BOD) sebesar 150 mg. 11
Mengingat limbah cair tahu memiliki sifat dapat menahan sejumlah besar bahan organik, serta tingginya tingkat kebutuhan oksigen biologis dan kebutuhan oksigen kimia, jelas  bahwa  membuangnya  langsung  ke  air  akan  sangat  mengurangi  kemampuan lingkungan  untuk  mendukung  kehidupan.  Kerusakan  lingkungan  tersebut  merupakan dampak  dari  pembuangan  limbah  cair  yang  dihasilkan  oleh  produsen  tahu,  yang kemudian  dibuang  ke  sungai-sungai  di  sekitar  pabrik  tahu.  Limbah  tahu  tidak  hanya berdampak  pada  kesehatan  pernafasan  tetapi  juga  menimbulkan  risiko  terhadap kesejahteraan  secara  keseluruhan.  Pembuangan  limbah  tahu  ke  sungai  dapat menimbulkan  permasalahan  bagi  mereka  yang  melakukan  aktivitas  seperti  mandi, pemakian  air  untuk  kebutuhan  sehari  dan  lain-lain.  Sehingga  menyebabkan  mereka mengalami kesulitan seperti iritasi kulit karena kebersihan air yang terganggu. 12
Polusi sampah tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga menimbulkan ancaman besar terhadap biota perairan dan mencemari banyak habitat. Ada spesies yang toleran terhadap pencemaran air, spesies yang peka terhadap pencemaran air, dan spesies yang tahan terhadap pencemaran air. Setiap spesies yang terdapat di perairan mempunyai ciri  dan  ciri  yang  berbeda-beda.  Semua  ekosistem  mengalami  adaptasi  terus  menerus terhadap lingkungannya. Selain itu, jika batasan ini terlampaui, ikan akan mati meskipun kemampuan adaptasinya terbatas. Pemusnahan spesies ini akan mempunyai konsekuensi tidak hanya bagi kelangsungan hidup manusia tetapi juga bagi kesejahteraan organisme lain.  Hal  ini  karena  air  limbah  industri  diketahui  memiliki  dampak  buruk  terhadap lingkungan dan potensi konsekuensinya bagi kesehatan manusia.
Gambar 1. Limbah Cair Tahu
Foto  tersebut  dengan jelas  menggambarkan dampak signifikan dari limbah cair industri tahu yang dibuang ke sungai, berdampak pada manusia dan organisme air, serta ekosistem secara keseluruhan. Dampak yang dikaji dalam konteks ini berkaitan dengan
11 Rita  Sugiarti.  Dampak  Limbah  Pabrik  Tahu  di  Tinjau  dari  Etika  Bisnis  iIslam  (studi  kasus  di kelurahan lingkar barat kota Bengkulu) , [Undergraduate Thesis] IAIN Negeri Bengkulu, 2017.
12 Yayuk Sugiarti, “Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Studi Kasus    di Kabupaten Sumendep).” Jurnal Jendela Hukum , 5, (2020) 69-73.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dampak  buruk  pembuangan  limbah  cair,  yaitu  pengaruhnya  yang  merugikan  terhadap kualitas  air  sungai.  Diketahui  bahwa  sebagian  besar  perusahaan  membuang  limbah cairnya  ke  dalam  air,  sehingga  menimbulkan  sejumlah  polutan.  Misalnya,  polutan organik  ditandai  dengan  baunya  yang  tidak  sedap,  sedangkan  polutan  anorganik digambarkan sebagai polutan yang berlemak, berpigmen, dan berminyak. 13
Menurut pemilik perusahaan, usaha yang dilakukannya dalam menangani limbah tahu tidak membuahkan hasil karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya lahan untuk pengelolaan limbah. Sebagian besar bisnis tahu membuang sampahnya ke laut terdekat. Ada dua jenis polutan yang dapat dihasilkan: polutan organik yang mempunyai bau tidak sedap, dan polutan anorganik yang mempunyai bau dan warna. Berdasarkan pengukuran derajat  kemiripan  antara  limbah  cair  dengan  air  hasil  perebusan  kedelai,  diketahui melebihi  ketentuan  mutu  yang  ditetapkan.  Pembuangan  air  limbah  dan  bahan  limbah kegiatan industri ke sungai dapat menyebabkan perubahan pH air, sehingga berpotensi berdampak  pada  kelangsungan  biota  akuatik.  Baik  air  limbah  maupun  hasil  limbah industri. Air normal yang cocok untuk menunjang kehidupan memiliki kadar pH antara 6,5 hingga 7,5. 14
Air yang terkontaminasi menimbulkan dampak buruk bagi organisme, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme pengendalian  pencemaran  air.  Tidak  diragukan  lagi  bahwa  masyarakat  mempunyai kemungkinan  lebih  rendah  untuk  mengalami  sakit  ketika  mereka  berpartisipasi  dalam aktivitas  yang  mencakup  air  minum,  terutama  jika  itu  adalah  air  bersih.  Air  berfungsi sebagai  pelarut  dan  merupakan  komponen  penting  dari  setiap  sistem  di  dalam  tubuh manusia. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. 15
Apabila mengacu pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  Sebagaimana  diatur  pada  Pasal  98, Tindak pidana lingkungan pada ayat (1) secara materiil  dirumuskan yang  artinya akan terjadi tindak pidana lingkungan jika ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. ayat (2) ada  unsur  tambahan  yaitu  unsur  mengakibatkan  luka  serius  dan/atau  bahaya  terhadap kesehatan  manusia.  Unsur  ini  menjadi  pemberat  dari  ayat  (1)  yang  dilakukan  sengaja. Pada  ayat  (3)  unsur  tambahannya  yaitu  korban  dari  pencemaran  lingkungan  itu  luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat (2). Pemilik tersebut telah melanggar yang disebabkan oleh industry tahu yang  dikelolanya karena  telah  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  akibat  limbah  produksi  dari  Tahu yang tidak dikelola secara baik selama kurang lebih 5 tahun, Mengingat limbah cair tahu memiliki  sifat  dapat  menahan  sejumlah  besar  bahan  organik,  serta  tingginya  tingkat kebutuhan  oksigen  biologis  dan  kebutuhan  oksigen  kimia,  jelas  bahwa  membuangnya langsung  ke  air  akan  sangat  mengurangi  kemampuan  lingkungan  untuk  mendukung kehidupan.
13 Azaria Nur Arifa, dkk, “Analisis Dampak Social Industry Tahu Terhadap Kualitas Air di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur ,” Jurnal Social Pedagogy , (2023).
14 Diana  Kamalia  Dkk,  “Analisis  Pencemaran  Air  Sungai  Akibat  Dampak  Limbah  Industry  Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon,” Jurnal Enviscience 13 no. 6, 2022).
15 Muhammad  Dawud,  “Analisis  System  Pengendalian  Pencemaran  Air  Sungai  Cisadane  Kota Tangerang Berbasis Masyarakat,” Jurnal Prosiding, (2016). hal 1-14.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Namun  meskipun  UUPPLH  memberikan  kerangka  hukum  yang  jelas, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya,  kurangnya  fasilitas,  dan  rendahnya  kapasitas  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini mengakibatkan  penegakan  hukum  yang  tidak  konsisten  dan  seringkali  kurang  efektif dalam  menindak  pelanggaran.  Tidak  hanya  itu  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dan partisipasi dalam pengawasan dan pelaporan pencemaran lingkungan juga menghambat dalam penegakan hukum. Masyarakat sering kali mengabaikan dampak jangka Panjang dari  limbah  industry  dan  atau  tidak  mengetahui  hak-haknya  atau  tidak  memiliki mekanisme  yang  memadai  untuk  melaporkan  pelanggaran  lingkungan  secara  efektif. Sehingga untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam  hal  pembenahan  kapasitas  penegak  hukum,  peningkatan  fasilitas  bukti,  serta dorongan untuk partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga

## Prespektif  Fikih  Jinayah  terhadap  Pelaku  dalam  Pencemaran  Lingkungan  yang Disebabkan oleh Limbah Tahu di Desa Pasar 1A
Fikih jinayah, sebagai cabang hukum pidana dalam sistem hukum Islam, memiliki prinsip-prinsip dan pendekatan yang dapat menjadi solusi alternatif atau tambahan dalam menangani  masalah  pencemaran  lingkungan.  Evaluasi  ini  akan  membahas  bagaimana prinsip-prinsip  fikih  jinayah  dapat  diterapkan  untuk  mengatasi  isu  pencemaran lingkungan, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, dan potensi kontribusinya terhadap sistem hukum lingkungan yang ada saat ini.
Dalam  hukum  pidana  Islam  mengenal  tindak  pidana  atau  unsur-unsur  jarimah, objek utama kajian Fiqh Jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu Al-Rukn Al- Syar’i atau unsur formil, Al-Rukn Al-Mad’I atau unsur materiil dan Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril. Al-Rukn Al-Syar’i ialah unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarmah jika ada Undang-Undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi  kepada  pelaku  tindak  pidana .  Al-Rukn  Al-Mad’I ialah  unsur  yang  menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah. Al-Rukn  Al  Adabi ialah  unsur  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman. 16
Berdasarkan uraian di atas, dalam Hukum Islam pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan  yakni  hukuman  yang  sanksinya  belum  ada  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits. Karena aturannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah setempat atau Jarimah Ta’zir. Evaluasi  atas  sanksi  bagi  pemilik  industry  yang  menimbulkan  pencemaran lingkungan  lewat  limbah  hasil  produksi  industrinya  terutama  dalam  hal  ini  limbah industri  Tahu,  ditinjau  dalam  Fiqh  Jinayah  tujuan  yang  berhubungan  dengan  maslahat Materi hukum berhubungan dengan rukun kewenangan, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan  sampah  secara  terpadudan  komprehensif,  pemenuhan  hak  dankewajiban masyarakat,  serta  tugas  danwewenang  Pemerintah  dan  pemerintahandaerah  untuk melaksanakan  pelayananpublik,  diperlukan  payung  hukum  dalam  bentuk  Undang- Undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalamUndang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asaskesadaran, asas
16 Nurul Irfan dan Masyaroh…

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kebersamaan,  asas  keselamatan,  asas  keamanan,  dan  asas  nilai  ekonomi.  Dalam  hal kewenagan tersebut ada dua pihak yang mempunyai kewenangan, yaitu. 17
1. Pemerintah  sebagai  penguasa  negara  tidak  boleh  mengesampingkan  kepentingan rakyat. alah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah yaitu memutuskan suatu perkara  atau  menentukan  suatu  kebijakan.  Kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  tujuan  syara‟.  Dalam  kajian sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan syara‟ meliputi semua yang terkandung dalam maqasid syari’ah yang terdiri dari h ifdzu al-akl, hifdzu an-nafs, hifdzu al-din, hifdzu al-mal, dan hifdzu  al-nasl .  Hal  tersebut  sejalan  dengan  kaidah  ushul  fiqh  bahwa meninggalkan  sesuatu  yang  dianggap  fasid  (rusak)  itu  lebih  diutamakan mendatangkan  sesuatu  yang  baik.  Kaidah  tersebut  memiliki  urgensi  bahwa mengutakan  untuk  meninggal  sesuatu  yang  akan  membawa  dampak  lebih  buru untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat madharat dapat membinasakan kehidupan manusia. Dalam konsep jinayah kebijakan mulai dari  denda,  hukuman  penjara,  hingga  pencabutan  izin  usaha  merupakan  sebuah aturan pemerintah untuk mengurangi  atau menanggulangi industry-industri nakal yang membuang limbah hasil produksinya ke sungai yang berdampak buruk pada kemaslahatan  masyarakat  dan  lingkungan.  Hukuman  tersebut  merupakan  Upaya untuk  mencegah  persoalan  yang  lebih  besar  dari  pencemaran  lingkungan  yang diakibatkan  oleh  limbah  industry  Tahu  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  dan lingkungan  terutama  di  Desa  Pasar  1A  karena  limbah  Tahu  dibuang  di  sungai sekitar tempat tinggal Masyarakat.
2. Masyarakat, menjaga lingkungan dan melestarikannya bukan hanya penguasa atau pemerintah namun juga tanggung jawab seluruh Masyarakat, Islam memerintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-A’raf ayat 56 yang berbunyi:
َنِٰم ٌبْيِرَق ِهٰللّا َتَْحَْر َّنِا ۗاًعَمَطَّو اًفْوَخ ُهْوُعْداَو اَهِح َلَْصِا َدْعَ ب ِضْرَْلَا  ِفِ اْوُدِسْفُ ت  َلََو َْيِْنِسْحُمْلا
Terjemahnya :
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”
Ayat di atas merupakan larangan agar manusia tidak menyebabkan kerusakan dibumi.  Salah satu  kerusakan di  bumi juga disebabkan oleh pencemaran  sampah yang sering dilakukan manusia. Seperti yang sudah diketahui, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi tanpa harus menimbulkan kerusakan serta tetap menjaga kelestariannya.
Tidak  hanya  itu  Allah  SWT  juga  berfiman  dalam  Al-Qur’an  surah  Al- Ma’idah ayat 32 yang berbunyi:
17 Novita  Setia  Ramadani,  dkk,  “Pandangan  Islam  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kepedulian Lingkungan,” Jurnal Pendidikan, Seni, Sosial Humanioral , (2024). 1-25

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
هَّنَا َلْيِء ۤاَرْسِا ْيِنَب ىهلَع اَنْ بَ تَك ۛ َكِلهذ ِلْجَا ْنِم ٗ َلَتَ ق اََّنََّاَكَف ِضْرَْلَا  ِفِ ٍداَسَف ْوَا ٍسْفَ ن ِْيَْغِب ۢا ًسْفَ ن َلَتَ ق ْنَم ِتهنِٰيَ بْلِبِ اَنُلُسُر ْمُْتَْء ۤاَج ْدَقَلَوۗ اًعْ يَِجَ َساَّنلا اَيْحَا ياََّنََّاَكَف اَهاَيْحَا ْنَمَو ۗاًعْ يَِجَ َساَّنلا َدْعَ ب ْمُهْ نِٰم اًْيِْثَك َّنِا َُّثُ
َكِلهذ َنْوُ فِرْسُمَل ِضْرَْلَا  ِفِ
Terjemahnya:
“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh  semua  manusia.211)  Sebaliknya,  siapa  yang  memelihara  kehidupan seorang  manusia,  dia  seakan-akan  telah  memelihara  kehidupan  semua  manusia. Sungguh,  rasul-rasul  Kami  benar-benar  telah  datang  kepada  mereka  dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” 18
Ayat di atas merupakan larangan manusia agar tidak saling membunuh dan berbuat  kerusakan  atau  kekacauman  di  muka  bumi,  sebab  hal  tersebut  ialah Tindakan  atau  perbuatan  yang  sangat  tercela,  dan  melindungi  kehidupan  adalah Tindakan yang sangat mulia.
Selain itu dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 60 Allah SWT Berfirman yang berbunyi:
هِمْوَقِل ىهسْوُم ىهقْسَتْسا ِذِاَو
ٗ
ُّلُك َمِلَع ْدَق ۗ اًنْ يَع َةَرْشَع اَتَ نْ ثا ُهْنِم ْتَرَجَفْ ناَف  َۗرَجَْلْا َكاَصَعِٰب ْبِرْضا اَنْلُقَ ف َنْيِدِسْفُم ِضْرَْلَا  ِفِ اْوَ ثْعَ ت  َلََو ِهٰللّا  ِقْزِٰر ْنِم اْوُ بَرْشاَو اْوُلُك ۗ ْمَُبََرْشَّم ٍسَنَُا Terjemahnya: “(Ingatlah)  ketika  Musa  memohon  (curahan)  air  untuk  kaumnya.  Lalu,  Kami berfirman,  “Pukullah  batu  itu  dengan  tongkatmu!”  Maka,  memancarlah  darinya (batu  itu)  dua  belas  mata  air.  Setiap  suku  telah  mengetahui  tempat  minumnya (masing-masing).  Makan  dan  minumlah  rezeki  (yang  diberikan)  Allah  dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” 19
Ayat  ini  menekankan  pentingnya  menjaga  keseimbangan  dan  tidak melakukan kerusakan di bumi. Dari ayat-ayat tersebut maka sudah jelaslah jika Al- Qur’an telah menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga dan memelihara bumi  serta  menghindari  tindakan  yang  dapat  merusak  lingkungan.  Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern dapat memberikan dasar moral dan etis dalam pengelolaan lingkungan dan pencegahan pencemaran.
Dalam Islam, komisi Fatwa MUI Pusat juga mengeluarkan Fatwa MUI No. 41  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  untuk  Mencegah  Kerusakan Lingkungan. Adapun alasan dikeluarkan Fatwa tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat yaitu permintaan fatwa dari Kementrian Lingkungan Hidup kepada
18 Kemenag  RI, Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya  (Edisi  Penyempurnaan  2019) (Jakarta:  Lajnah Pentashihan Musahf Al-Qur’an, 2019).
19 Kemenag RI…

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
MUI  tentang  Pengelolaan  Limbah  untuk  Mencegah  Kerusakan  Lingkungan. Setelah dikeluarkannya Fatwa tersebut, terdapat 4 Ketentuan Hukum yaitu: 20
a. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang- barang  gunaan  untuk  kemaslahatan  serta  menghindarkan  diri  dari  berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.
b. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
c. Pemerintah  dan  Pengusaha  wajib  mengelola  sampah  guna  menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
d. Mendaur  ulang  sampah  menjadi  barang  yang  berguna  bagi  peningkatan kesejahteraan umat hukumnya Wajib Kifayah .
Selain melarang umat Islam melakukan pelanggaran hak asasi manusia, Al-Qur'an juga  memiliki  sejumlah  besar  ayat  yang  berkaitan  dengan  perlunya  penegakan  dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal-pasal ini juga mencakup perintah terhadap umat Islam  yang  terlibat  dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Setiap  orang  mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum-hukum yang ditentukan dalam Hadits dan Al-Qur'an. Orang  yang  dijatuhi  hukuman  oleh  pengadilan  Islam,  sesuai  dengan  hadits  yang menentukan batas maksimum hukuman ta'zir , dapat memperoleh hukuman yang ringan setara  dengan  10  kali  lipat  dari  hukuman  biasanya.  Hukuman  ta'zir  dapat  diterapkan berdasarkan keputusan pengadilan Islam, dan dapat mencakup tindakan seperti ejekan, penghinaan, penipuan, kerusakan, dan pelanggaran terkait lainnya. Dengan demikian, hukuman  ta'zir  sedikit  lebih  ringan  dibandingkan  empat  puluh  cambukan  yang disyariatkan  Nabi  bagi  mereka  yang  meminum  minuman  beralkohol.  Hal  ini menunjukkan bahwa hukuman kurang dari empat puluh cambukan termasuk hukuman ta'zir, yang menunjukkan bahwa hukuman tersebut dilakukan dengan cara yang keras. 21 Pada  penelitian  ini,  peneliti  hanya  meneliti  ketentuan  hukum  yang  ke-2,  yaitu: membuang limbah produksi tahu di sungai yang masih bisa dikelola dengan baik agar tidak  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  hanya  untuk  kepentingan  diri  hukumnya haram. alasan MUI membuat hukumnya haram karena: Haram disini karena ada unsur mubazir, kalau unsur mubazir itu maka dipakailah dasarnya adalah firman Allah sendiri, Wa la tubazzir tabdziro.  Kata-kata wa la disitukan “dan jangan” menjadi  orang yang mubazzir, kata jangan disitu, jangan lah kamu la disitukan lam nahiya yaitu lam larangan lamun nahiya nama lam nya itu la mun nahiyah.
Lalu, pada lam nahiyah itu diberlakukanlah kaedah ushuliyah atau kaedah ushul fiqh  “diberlakukanlah  kaedah  itu  hukum  awal  pada  semua  larangan  adalah  haram”. Apabila dikatakan jangan maka tinggalkan karena haram. Dan apabila mengacu pada limbah dari hasil produksi  tahu maka hal  tersebut  dapat  dikatakan haram  sebab telah terdapat  larangan  pembuangan  limbah  dari  hasil  produksi  tahu  ke  sungai  hal  ini mengacu pada ketentuan UULPH No. 32 tahun 2009 selain itu dalam ketentuan Fatwa MUI No. 41 tahun 2014 telah dijelaskan bagi pelaku untuk memproses dan mengelolah limbah  terlebih  dahulu  sebelum  dibuang  sehingga  tidak  menyebabkan  polusi  dan
20 MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2014).
21 Rismawati, Perpesktif Fiqh Jinayah Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan, [Other thesis], UIN Raden Fatah Palembang, (2016), hlm. 91.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mencemari  lingkungan  dengan  menaati  seluruh  ketentuan  pengelolaan  limbah  yang berlaku.
Dalam fikih jinayah, kebijakan hukuman untuk pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan seperti denda, hukuman penjara, dan pencabutan izin usaha harus mengikuti prinsip  keadilan,  proporsionalitas,  dan  rehabilitasi.  Dalam  hal  ini  denda  harus  sesuai dengan tingkat kerusakan dan dapat digunakan untuk rehabilitasi lingkungan. Hukuman penjara  diterapkan  untuk  pelanggaran  berat  dan  memiliki  tujuan  rehabilitasi,  dengan hukuman yang proporsional terhadap dampak yang ditimbulkan. Pencabutan izin usaha merupakan  langkah  drastis  yang  dapat  diterapkan  jika  pelaku  secara  konsisten melanggar aturan, dengan perhatian pada kesempatan untuk rehabilitasi dan perbaikan. Karena, tanpa disadari kegiatan yang kita lakukan pasti berinteraksi dengan lingkungan. Selalu ada potensi bagi manusia untuk merusak alamnya sendiri.
Bukti  dari  sudut  pandang  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  mendukung  adanya tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yang melanggar aturan kualitas air limbah. Hal ini  terlihat  dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pimpinan  desa  sekitar.  Untuk memastikan  bahwa  permasalahan  lingkungan  dikelola  melalui  cara-cara  selain  sistem peradilan pidana. Penyelesaian kontekstual UU PPLH tidak dimungkinkan karena adanya kendala  pembuktian.  Selain  itu,  prosesnya  sulit  dan  memakan  waktu,  sehingga  tidak efisien dalam kerangka peraturan acara pidana, terutama ketika menangani pelanggaran lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
1. Sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  lingungan  menurut  UULPH  No.  32 tahun 2009 sudah memenuhi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran,  kebersamaan,  keamanan,  asas  nilai  ekonmis  serta  sebagai  upaya membersihkan dan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Namun sejauh ini belum atau  bahkan  tidak  direalisasikan  sanksi  tersebut  kepada  pelaku  tindak  pidana pencemaran  lingkungan  terutama  pelaku  usaha  industri  Tahu  yang  telah  berjalan selama kurang lebih 5 tahun.
2. Adapun  perspektif  Fikih  Jinayah  terhadap  sanksi  bagi  pelaku  tindak  pidana pencemaran lingkungan melalui limbah hasil produksi tahu dalam UULPH No. 32 tahun 2009 akan meminimalisir dampak pembuangan limbah sembarangan ke sungai dengan  asas  syar’i.  Dan  kebijakan  berupa  denda  denda,  hukuman  penjara,  dan pencabutan  izin  usaha  merupakan  suatu  masalah  umum  yang  bertujuan  untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu didalam peraturan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa ( hifzu al-nash ) karena pencemaran limbah pabrik yang dibuang  di  sungai  dapat  menyebabkan  kerusakan  bagi  keberlangsungan  ekosistem sungai, lingkungan bahkan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifa, Azaria Nur., dkk. Analisis Dampak Social Industry Tahu Terhadap Kualitas Air di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur. Jurnal Social Pedagogy , 2023. Badan  Litbang  Kementrian  Agama  RI. Pelestarian  Lingkungan  Hidup  (Tafsir AlQuranTematik) . Jakarta: Aku Bisa, 2012.
Bakrie, Wahyudi. “Pencemaran Lingkungan Dalam Fikih Islam dan Undang-Undang No.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,” JICL:  Journal  of  Indonesian  Comparative  of  Syari’ah  Law 3,  no.  1,  (2020). https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4513
Bethan,  Syamsuharya. Penerapan  Perinsip  Hukum  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan Hidup  Dalam  Aktivitas  Industry  Nasional  Sebuah  Upaya  Penelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi . Bandung: PT Alumni, 2008. Dawud, Muhammad. “Analisis System Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota  Tangerang  Berbasis  Masyarakat.” PROSIDING:  Seminar  Nasional  Nains dan Teknologi , 2016.
Fadli, Muhammad Rizal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Humanika 21, no. 1, 2021. .https://doi.org/10.21831/hum.v2lil.38075
Irfan, Nurul dan Masyaroh. Fikih Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013.
Kamalia,  Diana.,  Dkk.  “Analisis  Pencemaran  Air  Sungai  Akibat  Dampak  Limbah Industry  Batu  Alam  di  Kecamatan  Depok  Kabupaten  Cirebon.” Jurnal Enviscience , 2022.
Kemenag  RI. Al-Qur’an  Dan  Terjemahannya  (Edisi  Penyempurnaan  2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Musahf Al-Qur’an, 2019.
Kementrian Agama Republik Indinesia. AL-Qur’anul Karim dan Terjemah . Surakarta : Ziyad Books, 2021.
MUI. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2014.
Pagoray, Henny., Sulistyawati dan Fitriyani. “Limbah Cair Industri Tahu dan Dampaknya
Terhadap  KualitasAir  dan  Biota  Perairan. Jurnal  Pertanian  Terpadu 9,  no.  1, 2021. https://ojs.stiperkutim.ac.id/index.php/jpt/article/view/312
Ramadani,  Novita  Setia  dan  Ismail,  Alifya  Cleopatra.  “Pandangan  Islam  dan Pengaruhnya Terhadap Kepedulian Lingkungan. Jurnal Pendidikan, Seni, Sosial Humanioral 1, no. 2, 2023.
Renggong, Ruslan. Hukum Pidanan Lingkungan. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
Rismawati. Perpesktif  Fiqh  Jinayah  Terhadap  Kejahatan  Korporasi  di  Bidang Kehutanan, [Other thesis], UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
Sari,  Mira  Alda. Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Oleh  Peruhsaan  Batubara Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi di Polsek Tanah Abang Pali Sumatera Selatan) .  [Undergraduate  Thesis]  UIN  Raden  Fatah  Palembang,  2023. http://repository.radenfatah.ac.id/28491/1/BISMILLAH%20SKRIPSI%20MIRA %20%281%29.pdf
Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur`an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat . Bandung: Mizan,1996.
Sugiarti,  Rita. Dampak  Limbah  Pabrik  Tahu  di  Tinjau  dari  Etika  Bisnis  iIslam(Studi Kasus di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu . [Undergraduate Thesis] IAIN Bengkulu, 2017.
Sugiarti,  Yayuk.  (2020).  Aspek  Hukum  Pencemaran  Lingkungan  Akibat  Limbah Perusahaan Tahu (Studi Kasus di Kabupaten Sumendep). Jurnal Jendela Hukum 7, no. 2, 2020. https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1072

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 277-291 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  32  Tahun  2009.  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Wahidin,  Samsul. Dimensi  Hukum  Perlindungan  &  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup . Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Zainal, Eldin H. Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan Al- Muqaranah Al- Mazahib Fi Al-Jinayah, hal.174-175
Zulfami. Analisis  Fiqhi  Jinayah  Terhadap  Penanganan  Pncemaran  Lingkungan  di Biringkassi  Kabupaten  Pangkep ,  [Undergraduate  Thesis]  IAIN  Parepare,  2023. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6148/1/18.2500.042.pdf