## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Irsyaf Marsal 2 Rina Septiani
3 Kalijunjung Hasibuan
4 Vivi Puspita Sari
5 Hasudungan Sinaga Affiliation 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta 2 Universitas  Nadhlatul  Ulama
Indonesia
3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan
4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
5 Universitas  Tama  Jagakarsa,
Jakarta
Email irsyafmarsaluic@gmail.com rinaseptiani@unusia.ac.id kalijunjunghasibuan@gmail.com vivipuspitasari@upiyptk.ac.id hassinaga@gmail.com
Date Submission 9 November 2023

## Date Accepted
24 January 2024
Date Published 30 January 2023
DOI 10.52249

## TINJAUAN HUKUM
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

## Abstract
So far, violence has occurred due to a lack of communication and commitment within a family to respond to the dynamics/problems of life, often women and children are the victims. Violence for any reason from time to time will have an impact on the integrity of the family, which in the end can make the family fall apart. If this is the case, it is the children who suffer the most losses, especially for  the  future.  Some  time  ago  there  was  violence  against  artist Venna  Melinda.  He  experienced  domestic  violence  at  a  hotel  in Kediri  City,  East  Java,  on  Sunday,  January  8  2023.  Ferry suspected  that  this  violence  had  occurred  since  the  last  three months  Venna  Melinda  married  Ferry  Irawan.  Venna  Melinda suffered a bloody nose and fractured ribs as a result of being hit by Ferry Irawan. This is the basis for Venna Melinda's reporting as  a  victim  of  domestic  violence  by  her  husband.  The  type  of research  used  in  this  research  is  normative  legal  research.  The approaches  used  in  this  research  are  statutory  approaches, conceptual approaches and case approaches.
Keywords  :  Artists,  House  hold  Violence,  Serious Injuries

## Abstrak
Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan  komitmen  dalam  satu  keluarga  untuk  merespon dinamika/  permasalahan  hidup,  sering  sekali  perempuan dan  anak  yang  justru  menjadi  korbannya.  Kekerasan dengan  alasan  apapun  dari  waktu  ke  waktu  akan berdampak  terhadap  keutuhan  keluarga,  yang  pada akhirnya  bisa  membuat  keluarga  berantakan.  Jika kondisinya  demikian,  yang  paling  banyak  mengalami kerugian  adalah  anak-anaknya  terlebih  bagi  masa depannya. Beberapa waktu lalu terjadi kekerasan terhadap artis  Venna  Melinda.  Ia  mengalami    kekerasan  dalam rumah  tangga di  salah  satu  hotel  di  Kota  Kediri,  Jawa Timur, pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Kekerasan tersebut  dilakukan  Ferry  diduga  sudah  terjadi  sejak  tiga bulan  terakhir  venna  melinda  menikah  dengan  Ferry Irawan.  Venna  Melinda  mengalami  Hidung  Berdarah  dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah  yang  menjadi  dasar  pelaporan  Venna  melinda sebagai  korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang dilakukan  suaminya. Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, Adapun  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  aproach ),
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
pendekatan  konsep  ( conseptual  approach )  dan  pendekatan kasus ( case approach ).
Kata Kunci : Artis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Luka Berat,

## PENDAHULUAN
Kekerasan  terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil  apapun  kekerasan  yang  dilakukan  dapat  dilaporkan  sebagai  tindak  pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Alimi, 2021).
Perilaku  kekerasan  merupakan  respons  terhadap  stresor  yang  dihadapi seseorang  yang  ditunjukkan  dengan  perilaku  aktual  melakukan  kekerasan,  baik pada  diri  sendiri,  orang  lain  secara  fisik  maupun  psikologis  (Zubaedi,  2007). Perilaku  kekerasan  merupakan  suatu  keadaan  dimana  seseorang  melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol. Perilaku kekerasan  adalah  suatu  keadaan  dimana  klien  mengalami  perilaku  yang  dapat membahayakan  diri  sendiri,  lingkungan  termasuk  orang  lain  dan  barang-barang. Perilaku  kekerasan  atau  suatu  tindak  kekerasan  merupakan  ungkapan  perasaan dengan  melakukan  tindakan  yang  keliru  karena  hilangnya  kontrol  diri  akibat adanya  stresor  yang  menjadi  permasalahan  secara  fisik  maupun  psikologis  yang mengakibatkan  bahaya  terhadap  diri  sendiri,  individu  lain  maupun  lingkungan (Anak., 2020).
Istilah KDRT  sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)  tersebut  seringkali  disebut  dengan  kekerasan  domestik.  Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah (Anak., 2020) 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Dalam  konvensi  HAM  Internasional  “ Universal  Declaration  of  Human  Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”)telah diatur konsensus  bersama  yang  menjadi  standart  umum  mengenai  Hak  Asami  Manusia, bahawa  KDRT  merupakan  sebuah  permasalahan  dunia,  yang  mana  setiap  negara yang  meratifikasinya  harus  memiliki  komitmen  kuat  untuk  pencegahan  terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing (Pangemanan, 1998).
Selama  ini  kekerasan  terjadi  karena  kurangnya  komunikasi  dan  komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, sering sekali perempuan  dan  anak  yang  justru  menjadi  korbannya.  Dalam  perspektif  pekerjaan sosial,  ini  menjadi focus pekerja  sosial  untuk  berperan  dalam  upaya  menolong/ membantu  pemulihan  korban  yang  cenderung  berdampak  pada  psikis  yang tentunya  menghambat  hubungan  relasi  dan  keberfungsian  sosialnya,  sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10  berkaitan  Hak-Hak  Korban  pada  huruf  (d)  yakni  pendampingan  oleh  pekerja sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Venny Andriana, 2019).
KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan  keluarga,  yang  pada  akhirnya  bisa  membuat  keluarga  berantakan.  Jika kondisinya  demikian,  yang  paling  banyak  mengalami  kerugian  adalah  anak- anaknya  terlebih  bagi  masa  depannya.  Karena  itulah  perlu  terus  diupayakan mencari  jalan  terbaik  untuk  menyelamatkan  institusi  keluarga  dengan  tetap memberikan  perhatian  yang  memadai  untuk  penyelamatan  terutama  anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.
Dalam  laporan  Komnas  Perempuan  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  di  Indonesia  meningkat  pesat  dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir. Jumlah  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  pada  tahun  2010  sebanyak  105.103 dan  pada  tahun  kasus  2019  mencapai  143.586  orang.  Angka  ini  meningkat  dari tahun-tahun  sebelumnya  yaitu  54.425  (2008),  25.522  (2018)  dan  22.512  (2017). Menurut  bentuk  kekerasan  yang  dialami  pada  tahun  2019,  yang  terbanyak  yaitu KDRT  (95%),  diikuti  dengan  kekerasan  komunitas  (5%)  dan  kekerasan  berkaitan dengan  peran  negara  (1%).  Dalam  KDRT,  kekerasan  seksual  merupakan  bentuk kekerasan  yang  mendominasi  (48,68%),  diikuti  dengan  kekerasan  psikis  (48,28%), kekerasan ekonomi (1,83%) dan kekerasan fisik (1,21%) (Wanita, 2023).
Di Indonesia, telah ditetapkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Selain  itu  juga  telah  dikeluarkan Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

## Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang  Layanan  Terpadu  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan  yang merupakan  rambu-rambu  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  bagi  perempuan  dan anak korban kekerasan. Berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan telah banyak  dilakukan,  diantaranya  pendirian  Pusat  Krisis  Terpadu  (PKT)  di  RSU Vertikal  dan  RSUD,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  (PPT)  di  RS  Kepolisian  serta penyiapan  tenaga  kesehatan  mampu  tatalaksana  korban  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  di  unit-unit  pelayanan  kesehatan,  pembentukan  Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (UPPA)  oleh  Kepolisian  RI  di  Polda  dan  Polres, pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A),  pembentukan  Rumah  Perlindungan  dan  Trauma  Center  (RPTC)  dan Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak  (RPSA),  pengembangan  Badan  Penasehatan Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dan  pembentukan  Satuan  Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri (Wanita, 2023).
Kendatipun masalah KDRT di masyarakat semakin meningkat, belum banyak upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasinya,  terutama  dalam  hal  yang  bersifat promotif  dan  preventif.  Beberapa  pihak  telah  mengembangkan  berbagai  pedoman penanganan  KDRT,  namun  umumnya  mengarah  kepada  hal-hal  yang  bersifat kuratif dan rehabilitatif. Misalnya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui  Direktorat  Bina  Kesehatan  Ibu  dan  Direktorat  Bina  Kesehatan  Anak, Kementerian  Sosial,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak,  Kepolisian  RI,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  Kementerian  Dalam Negeri  dan  berbagai  lembaga  pemerintah  lainnya.  Untuk  dapat  melaksanakan upaya  pencegahan,  Direktorat  Pengendalian  Penyakit  Tidak  Menular  perlu mengembangkan berbagai program.
Hal  ini  pun  terjadi  dengan  artis  venna  melinda.  Ia  mengalami    kekerasan dalam  rumah  tangga di  salah  satu  hotel  di  Kota  Kediri,  Jawa  Timur,  pada  hari Minggu  tanggal  8  Januari  2023,  bukanlah  yang  pertama.  KDRT  yang  dilakukan Ferry diduga sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir venna melinda menikah dengan ferry irawan. Venna Melinda mengalami Hidung Berdarah dan tulang rusuk yang retak akibat pukulan Ferry irawan. Hal inilah yang menjadi dasar pelaporan Venna melinda sebagai korban KDRT yang dilakukan suaminya.
Berangkat  dari  masalah  diatas  maka  penulis  ingin  membuat  kajian  dengan judul  “ Tinjauan  Hukum  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Menyebabkan Luka  Berat: Studi  Kasus Venna  Melinda  Dengan  Ferry  Irawan” dengan harapan dapat memberikan khazanah baru dalam ilmu pengetahuan terkhusus kasus KDRT yang  terjadi  antara  artis  Venna  Melinda  dan  Ferry  Irawan.  Adapun  rumusan masalah yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tinjauan hukum kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka berat yang terjadi dalam kasus Venna Melinda dan Ferry Irawan ?
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
2. Bagaimana  dampak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menyebabkan  cacat atau kematian ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan  menganalisis  suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang- undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Soerjono Soekanto, 1985).
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach ), pendekatan konsep ( conseptual approach ) dan pendekatan  kasus  ( case  approach ).    Pendekatan  perundang-undangan  adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik  yang  berupa  legislasi  maupun  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ibrahim, 2006).
Pendekatan  konsep  dilakukan  dengan  memahami  konsep-konsep  hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian  ini  dikaji  berbagai  konsep  khususnya  terkait  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Muhammad, 2004).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tinjauan Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Luka Berat
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.Dari difinisi  perkawinan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  oleh  karena  itu  suami  istri  perlu saling  membantu  dan  melengkapi,  agar  masing-masing  pihak  dapat mengembangkan  kepribadiannya  serta  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan materiil (Hardiningsih, 2006).
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu  jika  kualitas  dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam  hal ini adalah istri.Hal ini dapat  menimbulkan  ketidak  harmonisan  rumah  tangga  yang  dapat  berakhir  pada perceraian. Tidak jarang ketidak harmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang  berkepanjangan  dan  berujung  pada  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga,
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut (Maisah, 2016).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  memberikan  batasan pengertian  tindak  kekerasan  dan  tidak  ada  pembedaan  korban  tindak  kekerasan antara  laki-laki,  perempuan,  dan  anak-anak.  KUHP  hanya  rumusan  tindak  pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351- 356),  kejahatan  susila  (Pasal  285-301),  pembunuhan  (Pasal  338-  340),  penghilangan kemerdekaan  (Pasal  324-337),  dan  penistaan  (Pasal  310-321).  Dalam  ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan merupakan bentuk  kejahatan,  namun  mengenai  unsur-unsur  dan  cara  yang  disebut  sebagai perbuatan  penganiayaan  tidak  diatur  dalam  KUHP.  Delik-delik  yang  dirumuskan dalam  KUHP  merupakan  delik  materiil,  dimana  diperlukan  adanya  dua  macam hubungan  antara  perbuatan  terdakwa  dengan  akibat  yang  dilarang,  yaitu menderitanya  orang  yang  dianiaya.  Bagaimana  caranya  mendatangkan  akibat  itu, tidak penting sama sekali (Alimi, 2021).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  merupakan  bagian  dari  terjadinya perbuatan  tindak  pidana  termasuk  ke  dalam  ranah  hukum  pidana  yang pengaturannya  ada  dalam  KUHP.  Namun  sangat  disayangkan  bahwa  pengaturan ketentuan-ketentuan  KUHP  tersebut  di  atas  ternyata  belum  bisa  memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Hal ini terjadi karena pengaturan pidana penjara yang sangat ringan,  tidak  ada  pengaturan  batas  pengenaan  pidana  penjara  minimal  dan maksimal,  selain  itu  pengaturan  pidana  denda  yang  sangat  murah  sehingga  tidak memberi  efek  jera  bagi  suami  yang  melakukan  tindak  kekerasan  terhadap  istri (Taufiqurrachman, 2019).
Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak  kekerasan  personal/komunitas  yang  hanya  berdimensi  fisik.  Tindakan tersebut  justru  berdimensi  luas,  yang  tidak  terbatas  hanya  pada  tindakan  secara fisik.  Ia  termasuk  juga  tindakan  yang  menghalang  orang  untuk  berkreasi  dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam  batas-batas  tertentu,  termasuk  juga  larangan  untuk  bekerja  dan berpenampilan  sesuai  keinginan,  dan  larangan  untuk  berhubungan  dengan  orang- orang  yang  disukai.  Karena  itu,  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga memiliki  dimensi  non-fisik,  yang  melingkupi  seluruh  perbuatan  yang  dapat menyebabkan  komitmen  untuk  saling  percaya,  berbagi,  toleran,  dan  mencintai antarseluruh  angggota  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksudkan  dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai. (Manan, 2008)
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
Dengan  demikian,  tindakan  suami  atau  istri  melarang  pasangannya berpenampilan  sesuai  keinginannya  seperti  berbusana  muslimah  atau  berjenggot sekalipun,  misalnya,  sudah  tergolong  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Terlebih  lagi  bila  cara-cara  berpenampilan  seperti  itu  telah  disepakati  sebelum perkawinan  sebagai  pilihan  bebas  masing-masing.  Demikian  pula  perilaku selingkuh  yang  menghadirkan  perempuan  atau  laki-laki  idaman  lain  dalam kehidupan  rumah  tangga  bagaikan  istri  atau  suami  sendiri  seperti  belakangan  ini marak  di  kalangan  selebriti  dan  politisi  terhormat  kita.  Cakupannya  masih  dapat diluaskan  lagi  ke  bentuk-bentuk  pemaksaan  lain  seperti  memaksa  anak  untuk memilih  jenis  pendidikan  dan  bidang  studi  yang  tidak  sesuai  dengan  minat  dan potensi dirinya.(Perempuan, 2021)
Ada  empat  tipe  kekerasan,  di  antaranya: physical  abuse,  psychological  abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right .  Berdasarkan studinya  anak-anak  yang  menjadi  korban  KDRT  cenderung  memiliki ketidakberuntungan  secara  umum.  Mereka  cenderung  menunjukkan  tubuh  yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan  agresif.  Lebih  jauh  lagi  bentuk-bentuk  KDRT  dapat  dijelaskan  secara detil.(Wahab, 2019)
Pertama, kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh  sakit  atau  luka  berat  (Pasal  6).  Adapun  kekerasan  fisik  dapat  diwujudkan dengan  perilaku  di  antaranya:  menampar,  menggigit,  memutar  tangan,  menikam, mencekek,  membakar,  menendang,  mengancam  dengan  suatu  benda  atau  senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.(Dermawan, 2007)
Kedua, kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang  (pasal  7).  Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan  menyiksa,  memberikan  ancaman  kekerasan,  mengurung  di  rumah,  penjagaan yang  berlebihan,  ancaman  untuk  melepaskan  penjagaan  anaknya,  pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.(Dermawan, 2007)
Ketiga , kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  yang  berupa  pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak  disukai,  pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersial  dan/atau  tujuan  tertentu.  Kekerasan  seksual  meliputi  (pasal 8):(Dermawan, 2007)
a. Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan tertentu.(Dermawan, 2007)
Keempat, penelantaran  rumah  tangga  adalah  seseorang  yang  menelantarkan orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku  bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah  sehingga  korban  berada  di  bawah  kendali  orang  tersebut  (pasal  9). Penelantaran  rumah  tangga  dapat  dikatakan  dengan  kekerasan  ekonomik  yang dapat  diindikasikan  dengan  perilaku  di  antaranya  seperti  :  penolakan  untuk memperoleh  keuangan,  penolakan  untuk  memberikan  bantuan  yang  bersifat finansial,  penolakan  terhadap  pemberian  makan  dan  kebutuhan  dasar,  dan mengontrol perolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  disebutkan  pengertian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah  tangga.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan bahwa yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Lebih lanjut di dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  diatur  bahwa  lingkup  rumah  tangga  dalam  undang-undang  ini meliputi:(Tangga, 2004)
a. Suami, istri, dan anak;
b. Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa macam. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit menjelaskan tentang bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pasal  5  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  menentukan  setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan cara:(Tangga, 2004)
1. kekerasan fisik;
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.
Pasal  6  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa  sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf  b  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Yang  dimaksud  kekerasan  seksual  yang diatur  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga meliputi: (Tangga, 2004)
a. Pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penjelasan  Pasal  8  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah  setiap  perbuatan  yang  berupa  pemaksaan  hubungan  seksual,  pemaksaan hubungan  seksual  dengan  cara  tidak  wajar  dan/atau  tidak  disukai,  pemaksaan hubungan  seksual  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan tertentu.  Pengertian  tentang  penelantaran  rumah  tangga  diatur  dalam  Pasal  9 Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  bahwa:(Tangga, 2004)
1. Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/  atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Kekerasan  fisik  akibat  penganiayaan  adalah  bila  didapati  perlukaan  bukan karena kecelakaan (non-accidental ). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif  karena  dapat  ditinjau  dari  akibat  kekerasan  dan  cara  melakukan  kekerasan. Kristi  E.  Purwandari  (Irfan,  2001)  berpendapat  kekerasan  terhadap  perempuan dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk  sebagaimana diringkaskan di bawah ini, yaitu:(E. Kristi, 2000)
1. Kekerasan  fisik  langsung  dalam  kekerasan  fisik  langsung  dalam  bentuk pemukulan,  pencakaran  sampai  perusakan  vagina  (kekerasan  seksual)  dan
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
kekerasan  fisik  secara  tidak  langsung  yang  biasanya  berupa  memukul  meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
2. Kekerasan  psikologis,  berupa  ucapan  kasar,  jorok,  dan  yang  berkonotasi meremehkan  dan  menghina,  mendiamkan,  menteror  baik  secara  langsung maupun  menggunakan  media  tertentu,  berselingkuh,  dan  meninggalkan  pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah  selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenangwenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.
Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat.”  Ketentuan  pidana  dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004 diatur  dalam  Bab  VIII  mulai  Pasal  44  sampai dengan  Pasal  53.  Adapun  ketentuan pidana  untuk  kekerasan  yang  dilakukan  oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :(Tangga, 2004)
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan korban  mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah)
(3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mengakibatkan matinya  korban,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau  kegiatan seharihari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah)
Pasal  50  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  menentukan  “Selain  pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : (Tangga, 2004)
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
a. Pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang  bertujuan  untuk  menjauhkan  pelaku  dari korban  dalam  jarak  dan  waktu  tertentu,  maupun  pembatasan  hak-hak  tertentu dari pelaku
b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu  Pasal  51  menentukan  bahwa  “Tindak  pidana  kekerasan  fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”
Upaya preventif terdiri dari kegiatan deteksi dini tindak KDRT yang potensial terjadi  di  masyarakat  melalui  kegiatan  surveilans,  penapisan/skrining  dan pemantauan melalui survei, serta pengkajian laporan-laporan dan pencatatan yang berasal dari berbagai pihak masyarakat seperti RT/RW dan Polisi.
Disamping  deteksi  dini,  upaya  preventif  dapat  diperluas  dengan  kegiatan penanganan  segera/sementara  kasus/korban  tindak  KDRT  sebelum  diteruskan  ke tahap  penanganan  berikutnya  yaitu  pelayanan  komprehensif  sesuai  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM).  Bentuknya  antara  lain  pengamanan  sementara  bagi korban,  konseling/wawancara,  pencatatan  dan  pelaporan  dan  mempersiapkan rujukan  dan  mengupayakan  pendampingan  sampai  korban  mendapatkan penanganan selanjutnya.

## Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Cacat
seringkali  akibat  dari  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya menimpa  korban  secara  langsung,  tetapi  juga  anggota  lain  dalam  rumah  tangga secara  tidak  langsung.  Tindak  kekerasan  seorang  suami  terhadap  istri  atau sebaliknya,  misalnya,  dapat  meninggalkan  kesan  negatif  yang  mendalam  di  hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat  pula  menimbulkan  kebencian  dan  malah  benih-benih  dendam  yang  tak berkesudahan terhadap pelaku.(Yenti, 2016)
Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan.  Dalam  pada  itu,  tidak  jarang  sang  pelaku  turut  menderita  karena depresi  dan  tekanan  mental  berlebihan  yang  dialaminya  akibat  penyesalan  yang tiada  lagi  berguna.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  dapat  dilepaskan  dari pengaruh  dominasi  dan  kekuasaan  pelaku  terhadap  korban  yang  terbentuk  dari pola pikir dan pandangan hidup ( world view ) berdasar kebudayaan dan sistem nilai yang  ia  jalankan.  Agama  sebagai  sebuah  sistem  kepercayaan  dalam  pandangan sosiologis  merupakan  sebuah  pranata  sosial  di  samping  institusi  keluarga, pendidikan,  ekonomi,  dan  politik.  Meskipun  agama  sesungguhnya  bukan merupakan sebuah sistem nilai, akan tetapi ajaran-ajaran yang dikandungnya akan bekerja  dalam  hati  dan  pikiran  untuk  memungkinkan  pemeluknya  membangun sistem nilai tersendiri yang dipedomani dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi dan mereka sandarkan sepenuhnya kepada  nilai-nilai  budaya  lokal  maupun  global  melainkan  juga  dipengaruhi  oleh kepercayaan atau agama yang mereka anut (P, 1986).
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
Kekerasan  terhadap  perempuan  bisa  muncul  karena  tindak  kekerasan  yang dilakukan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  sehingga  perempuan berada  pada  posisi  termarjinalkan.  Ada  beberapa  arti  dan  makna  kekerasan terhadap  perempuan,  antara  lain:  kekerasan  terhadaap  perempuan  adalah  setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, kenikmatan, dan pengabaian hak  asasi  perempuan  atas  dasar  gender.  Tindakan  tersebut  mengakibatkan  (dapat mengakibatkan)  kerugian  dan  pendiritaan  terhadap  perempuan  dalam  hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-wenang,  baik  dalam  kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara.(Fakih, 2012)
Kerasan  terhadap  perempuan  adalah  setiap  perbuatan  berdasarkan pembedaan  jenis  kelamin  yang  mengakibatkan  kesengsaraan  dan  penderitaan perempuan  secara  fisik,  seksualitas,  atau  psikologis,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  sewenang-wenang,  baik  dalam  kehidupan  publik  maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan).  Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  sebuah  tindakan  sosial,  di mana  pelakunya  harus  mempertanggung  jawabkan  tindakannya  kepada masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat  adanya  bayangan  tentang  peran  identitas  berdasarkan  jenis  kelamin,  dan berkaitan  dengan  bayangan  mengenai  kekuasaan  yang  dapat  dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak  lain.  Biasanya  diikuti  dengan  tujuan  untuk  mengontrol,  memperlemah, bahkan  menyakiti  pihak  lain.  Tindakan  kekerasan  trhadap  perempuan  meliputi berbagai  fenomena,  baik  hukum,  etika,  kesehatan,  budaya,  politik,  maupun  moral (Zubair, 2011).
Dampak  psikologis  KDRT  yaitu:  merasa  cemas,  ketakutan,  depresi,  selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah  menangis,  sulit  tidur  mimpi  buruk,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  untuk bertindak merasa tidak berdaya, hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola  hidup  yang  dijalani,  menurun  konsentrasi  seseorang,  sering  melakukan perbuatan  ceroboh,  rendah  diri  dan  tidak  yakin  dengan  kemampuan  yang  ada, pendiam,  enggan  untuk  ngobrol,  sering  mengurung  diri  di  kamar,  hilangnya keberanian  dalam  berpendapat  dan  bertindak,  selalu  merasa  kebinggungan  dan mudah  lupa,  sering  menyakiti  diri  sendiri  dan  melakukan  percobaan  bunuh  diri, berperilakuk  berlebihan  dan  tidak  lazim  cenderung  sulit  mengendalikan  diri, agresif,  menjadi  karakter  yang  tempramen  dan  emosi  kasar  dalam  berbicara maupun bertindak (Subhan, 2004).

## KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
1. Tinjauan  hukum  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menyebabkan  luka  berat yang terjadi dalam kasus Venna Melinda dan Ferry Irawan dapat menyebabkan hukuman  ferry  irawan  dihukum  diatas  5  tahun.  Hal  ini  berdampak  psikologis yang  menyebabkan  istrinya  yakni  Venna  Melinda  mengalami  trauma  dan ketakutan berlebih pada pria. Maka semoga dengan kasus ini suami belajar untuk berhati-hati  dalam  bersikap  terutama  untuk  tidak  mudah  memukul  istri  atau pasangannya.
2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cacat atau kematian dapat  dipidana  lebih  dari  10  tahun.  Sebab  menghilangkan  nyawa  seseorang merupakan pidana berat atau penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat atau luka permanen bagi seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimi,  R.  (2021).  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga terhadap  perempuan. Jurnal  Pengabdian  Dan  Penelitian  Kepada  Masyarakat , 2 (1), 20.
Anak., K. P. P. (2020). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA.” https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.
Dermawan, M. K. (2007). Teori Kriminologi, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, . E.  Kristi,  P.  (2000). Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Tinjauan  Psikologi”,  dalam  T.O. Ihromi, dkk (ed.) Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Alumni, Bandung . Fakih, M. (2012). Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ) . Hardiningsih,  P.  dan.  (2006). Makalah  Tingkat  Pengaduan  Kasus  Kekerasan  terhadap Perempuan” , http//www.Kompas Cyber Media, html . Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif .
Irfan, A. W. dan M. (2001). Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung .
Maisah,  and Y. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi.”. Esensia , 17 (2), 265–77.
Manan,  M.  „Azzam.  (2008).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Sosiologis. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (3), 10.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti.
P,  N.  (1986). 6  Sumber  http://www.google.id/http://www.crayonpedia.org/wiki/index.php, memuat  pandangan  Nugroho  P.  yang  menyatakan  bahwa  Horton  dan  Hunt  (1987) merumuskan pranata sosial sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap . Pangemanan,  D.  R.  (1998). Tindak  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dalam  Keluarga.” Universitas Indonesia.
Perempuan,  K.  (2021).  Perempuan  Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah  Covid-19.”  CATAHU  2021:  Catatan  Tahunan  Kekerasan  terhadap
Irsyaf Marsal 1 ,Rina Septiani 2 ,Kalijunjung Hasibuan 3 ,Vivi Puspita Sari 4 ,Hasudungan Sinaga 5 1 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, 2 Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, 3 STAI-Barumun Raya Sibuhuan, 4 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, 5 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
Perempuan 2020. In Kajian Komnas Perempuan ` . Soerjono Soekanto, S. M. (1985). Penelitian Hukum Normatif .
Subhan, Z. (2004). Kekerasan terhadap Perempuan (Yokyakarta: LKIS Pelangi Aksara,) . Tangga, U.-U. N. 23 T. 2004 tentang P. K. D. R. (2004). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2004,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) .
Taufiqurrachman,  M.  (2019).  Pancasila  dan  isu  sara.  In Pendidikan Kewarganegaraan (Issue December).
Venny  Andriana.  (2019).  Memahami  Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan , 12 (1), 45.
Wahab, R. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif . Wanita, K. N. A. K. P. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023  Kekerasan  terhadap  Perempuan  di  Ranah  Publik  dan  Negara:  Minimnya Pelindungan
dan Pemulihan Jakarta, 7 Maret 2023
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf . Yenti, M. dan. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. Esensia , 17 (2), 265.
Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. In Ar-Ruzz .
Zubair,  M.  K.  (2011).  Membongkar  Teks  Sebagai  Bias  Gender  Dalam  Pemhaman Islam. Jurnal Al- Ma’iyyah , 14 (2), 64.