PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## MANAGING EDITOR
Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## SINERGITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Anggalana 1

## Abstract
The synergy between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in the Process  of  Forming  Village  Regulations,  is  manifested  in  the  form  of  partnership, where  the  position  between  the  Village  Consultative  Body  (BPD)  and  the  Village Government is in line  with  the authority  possessed in different formations, starting from  the  stages  of  planning,  drafting,  discussing,  determining  and  determining enactment  and  dissemination  of  Village  Regulations.  In  addition,  the  Village Consultative Body (BPD) has the authority to also have the oversight function of the implementation  of  the  Village  Regulation  by  the  Village  Head.  Meanwhile,  if  the Village Regulation cannot be carried out properly and is unable to bring justice to the community,  the  Village  Consultative  Body  (BPD)  has  the  authority  to  cancel  the Village  Regulation  that  has  been  jointly  determined,  with  the  Village  Head  or  that has  been  implemented  by  the  Village  Head  where  the  Village  Consultative  Body (BPD)  can  submit  cancellation.  The  Village  Regulation  is  sent  to  the  District Government  through  the  District  Head  to  conduct  an  evaluation  of  the  Village Regulation.
Keywords: Synergy, Village Government, Village Regulations.

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  yang  melandaskan  segala  bentuk penyelenggaraan  negaranya  berdasarkan  aturan-aturan  hukum  yang  mengacu kepada  konstitusi,  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( Good Governance ). Tata Pemerintahan yang baik adalah sebuah tata Pemerintahan yang dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas, kesamaan di muka hukum keadilan dan orientasi pada konsensus. Sebaliknya tata Pemerintahan yang buruk adalah tata Pemerintahan yang diselenggarakan dengan mengabaikan  nilai-nilai  di  atas. 2 Secara  teoritis,  jika  mengacu  pada  konsep Trias Politika (terlepas  dari  kekuasaan  yudikatif)  negara  berdasarkan  konstitusi  harus bersandarkan  pada  kekuatan  legislatif. Di  samping  itu,  ada  kekuasaan  eksekutif yang  berfungsi  melaksanakan  undang-undang.  Badan  legislatif  dan  eksekutif
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, anggalana@ubl.ac.id 2 Agus Dwiyanto, dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otoromi Daerah . Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6.
mengurusi  warga  negara  dan  menjamin  hak  warganya  agar  merasa  aman. 3 Kekuatan  legislatif  ada  batasnya  dan  didasarkan  konstitusi.  Pertama,  kekuasaan legislatif  dalam  menjalankan  wewenangnya  harus  berdasarkan  undang-undang yang  pasti  dan  diumumkan  kepada  rakyat  untuk  dimengerti  ( promulgated established laws ). Kedua,  pengambilan hak rakyat oleh kekuasaan legislatif  harus terjadi  dengan  persetujuan  rakyat.  Ketiga,  kekuasan  legislatif  tidak  boleh melemparkan  tugas  atas  tanggung  jawabnya  kepada  kekuasaan  lain.  Kekuasaan eksekutif  merupakan  kekuasaan  tertinggi  dalam  pelaksanaan  undang-undang berdasarkan  kuasa  atau  mandat  dari  kuasa  legislatif.  Kekuasaan  eksekutif meskipun terpisah dari kekuasaan legislatif,  namun  keduanya  masih  mempunyai hubungan erat. Pemisahan kekuasan ini hanya mengandung makna dalam rangka mengadakan  kontrol  terhadap  pelaksanaan  kekuasaan  atau  mandat  dari kekuasaan legislatif kepada eksekutif.
Sejalan  dengan  prinsip  tersebut,  dalam  lingkup  yang  lebih  sempit (Pemerintahan  Desa),  maka  akan  terlihat  yaitu  dengan  adanya  Badan Permusyawatan  Desa  (BPD)  sebagai  lembaga  legislatif  dan  Kepala  Desa  sebagai kepala  eksekutif  yang  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  akan  saling berhubungan  dan  saling  membutuhkan  antara  satu  dengan  lainya.  Apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada good governance . Indikator  adanya  hubungan  antara  Kepala  Desa  dengan  Badan  Permusyawatan Desa  (BPD)  antara  lain  ada  dalam  hal  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan dalam  hal  penyusunan,  pembahasan,  serta  penetapan  Peraturan  Desa. Dimasukkannya Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-Undang Pemerintahan  Daerah,  apabila  ditinjau  dari  politik  Pemerintahan,  mempunyai makna  penting.  Sebagai  salah  satu  bagian  Pemerintahan  Daerah,  desa  sudah semestinya  mendapatkan  segala  status  dan  kedudukan,  beserta  berbagai  unsur Pemerintah Daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota. 4
Sebagai Pemerintahan Daerah, desa memiliki seluruh tatanan Pemerintahan otonom  yang  mandiri  dalam  menjalankan  segala  urusan  rumah  tangganya. Susunan  organisasi  dan  Pemerintahan  Desa  tidak  lagi  sekedar  cermin  sejarah Pemerintahan  masa  lalu  dengan  segala  keaslian  tradisional.  Pemerintahan  Desa harus  menjadi  bagian  integral  dari  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia  yang menjalankan  fungsi-fungsi  Pemerintahan  baru.  Salah  satu  unsur  paling  penting adalah  pembaharuan  Pemerintahan  tradisional  desa  agar  dapat  menjalankan fungsi  Pemerintahan  dan  pelayanan  seirama  dengan  perkembangan  masyarakat sekelilingnya.  Pembaharuan  yang  dimaksud  adalah  pada  segi-segi  pengelolaan, pengembangan sumber daya yang ada, orientasi Pemerintahan dan lain-lain. 5
3 Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.
4 Bagir  Manan.  2005. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah .  Pusat  Studi  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 159.
5 Ibid , hlm. l59-160.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem
penyelenggaraan  Pemerintahan,  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya.  Agar  Pemerintahan  Desa dapat  berjalan  dengan  baik  maka  hal  pokok  yang  harus  diperhatikan  adalah dengan  melihat  hubungan  serta  kinerja  Kepala  Desa  selaku  Kepala  Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi dari warga desa. Melihat  keberadaan  Badan  Permusyawatan  Desa  (BPD)  sebagai  mitra  kerja  dari Kepala  Desa,  maka  tidak  dapat  disangsikan  lagi  bahwa  di  antara  kedua  lembaga kekuasaan  tersebut terdapat hubungan yang  tidak terpisahkan.  Salah  satu tindak lanjut  atas  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Isi  dari peraturan  Pemerintah  tersebut  antara  lain  mengatur  tentang  penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawatan Desa (BPD). 6
Keberadaan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Peraturan  Pemerintah tersebut  diatur  dalam  Pasal  29  yang  menyebutkan  “Badan  Permusyawatan  Desa (BPD)  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa” 7 , selanjutnya  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  disebutkan  “anggota  BPD  adalah  wakil  dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat” 8 ,  sedangkan  tugas  Kepala  Desa  diatur dalam  Pasal  14  ayat  (2)  yang  menyebutkan  “Kepala  Desa  mempunyai  tugas menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan”, sedangkan  wewenang  Kepala  Desa  diatur  dalam  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 9 .
Berkaitan  dengan  pembentukan  Peraturan  Desa,  secara  umum  inisiatif Kepala  Desa  masih  lebih  banyak  dibandingkan  inisiatif  Badan  Permusyawatan Desa  (BPD).  Namun  demikian  Kepala  Desa  tidak  kemudian  meninggalkan  Badan
6 Lihat  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7 Lihat  Pasal  29  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8 Lihat Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9 Lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permusyawatan  Desa  (BPD),  karena  setiap  rancangan  Peraturan  Desa  selalu dikomunikasikan,  dibahas,  dimusyawarahkan,  dan  atas  persetujuan  bersama dengan  Badan  Permusyawatan  Desa  (BPD)  sebelum  rancangan  Peraturan  Desa disahkan sebagai Peraturan Desa.
Meskipun  dimungkinkan  pembentukan  rancangan  Peraturan  Desa  atas inisiatif  BPD,  namun  inisiatif  lebih  banyak  dari  Kepala  Desa  karena  Badan Permusyawatan  Desa  (BPD)  hanya  berperan  membahas  dan  menyetujuinya. Disamping  itu  Badan  Permusyawatan  Desa  (BPD)  tidak  bisa  melakukan  kontrol atau kritik secara langsung terhadap pelaksanaan Peraturan Desa atau kinerja dari Kepala  Desa,  sehingga  ada  beberapa  dari  Peraturan  Desa  yang  tidak  ditaati. Padahal  dengan  keberadaan  Badan  Permusyawatan  Desa  (BPD)  diharapkan aspirasi masyarakat secara langsung lebih dapat terakomodasi, baik dalam proses perencanaan  Peraturan  Desa  sampai  dengan  penetapan  Peraturan  Desa.  Namun keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  Peraturan  Desa  dan  penetapan Peraturan  Desa  belum  optimal,  karena  belum  semua  warga  masyarakat  mampu menyuarakan aspirasinya sehingga berdampak pula tidak terwujudnya kerjasama antara aparatur desa dengan masyarakat seperti pihak pamong desa (dalam hal ini Kepala  Desa)  yang  tidak  melaksanakan  mekanisme  musyawarah  dengan  Badan Permusyawatan Desa (BPD) untuk membahas kebijakan atau permasalahan yang ada di desa, sedangkan tugas pokok dan kewenangan Badan Permusyawatan Desa (BPD)  antara  lain  mengawasi  dan  ikut  serta  dalam  pembuatan  Peraturan  Desa serta  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (RAPBDes).  Dengan demikian prinsip check and balances antara pihak legislative (BPD) dengan pihak eksekutif (Kepala Desa) belum terwujud sehingga berdampak pula terhadap tidak terwujudnya pemerintahan di desa yang baik ( good governance )

## II. PEMBAHASAN

## A. Negara Hukum
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 menetapkan “Indonesia adalah negara hukum” 10 . Mengenai landasan filosofis dari  Negara  Hukum  Indonesia  adalah  Pancasila.  Penegasan  ini  menunjukkan komitmen  lebih  tegas  dari  bangsa  dan  Negara  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  untuk  memberikan  kedaulatan  hukum  dalam  penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di wilayah Negara Indonesia. Lawrence  M.  Friedman  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum ( struktur of law ), substansi hukum ( substance of the law ) dan budaya hukum ( legal culture ).  Struktur  hukum  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum meliputi  perangkat  perundang-undangan  dan  budaya  hukum  merupakan  hukum
yang  hidup  ( living  law )  yang  dianut  dalam  suatu  masyarakat.  Tentang  struktur hukum  Friedman  menjelaskan: Struktur  dari  sistem  hukum  terdiri  atas  unsur berikut  ini, jumlah  dan  ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk  jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara  naik  banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. 11
Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif  ditata,  apa yang boleh dan tidak  boleh  dilakukan  oleh  badan  eksekutif.  Jadi  struktur  ( legal  struktur )  terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang  ada.  Struktur  adalah  pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum dijalankan  menurut  ketentuan-ketentuan  formalnya.  Struktur  ini  menunjukkan bagaimana  pengadilan,  pembuat  hukum  dan  badan  serta  proses  hukum  itu berjalan  dan  dijalankan.   Substansi  hukum  menurut  Friedman  adalah aspek  lain dari  sistem  hukum  adalah  substansinya.  Yang  dimaksud  dengan  substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu.  Jadi  substansi  hukum  menyangkut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak  hukum. 12 Sedangkan  mengenai  budaya  hukum  adalah Kultur  hukum menyangkut  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya hukum  aparat  penegak  hukumnya)  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Sebaik apapun  penataan  struktur  hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum  yang ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas  substansi  hukum  yang  dibuat  tanpa didukung  budaya  hukum  oleh  orang-orang  yang  terlibat  dalam  sistem  dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. 13
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial yang tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin  tercapainya  fungsi  hukum  sebagai  rekayasa  masyarakat  kearah  yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau  peraturan,  melainkan  juga  adanya  jaminan  atas  perwujudan  kaidah  hukum tersebut  ke  dalam  praktek  hukum,  atau  dengan  kata  lain,  jaminan  akan  adanya penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  baik.  Jadi  bekerjanya  hukum  bukan hanya  merupakan  fungsi  perundang-undangannya  belaka,  malainkan  aktifitas birokrasi pelaksananya. 14
Suatu Negara dikatakan sebagai Negara Hukum dapat dilihat dari konstitusi Negara  yang  bersangkutan.  K.C.  Wheare  menyatakan “what  should  a  constitution contains? The very minimum, and minimum to be rules of law “ (isi minimum suatu konstitusi  adalah  tentang  Negara  Hukum). 15 Negara  dikatakan  sebagai  Negara
11 Lawrence  M  Friedman.2011. Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial .  Nusa  Media  Bandung, hlm.22. 12 Ibid . 13 Ibid . 14 Ibid . 15 K. C. Wheare. 2010. Modern Constitution. Oxford University Press, New York, hlm. 33-34.
Hukum  dapat  dilakukan  melalui  penelusuran  pandangan  ilmiah  para  ahli,  yang memberikan unsur-unsur atau ciri-ciri suatu Negara Hukum. Friedrich Julius Stahl dalam buku A. Mukthie Fadjar mengemukakan ciri-ciri Negara Hukum yaitu:
a) adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia.
b) adanya pembagian kekuasaan.
c) Pemerintahan berdasarkan Peraturan. dan
d) adanya Peradilan Tata Usaha Negara. 16
Melengkapi  pandangan  mengenai  ciri-ciri  Negara  Hukum,  Frans  Magnis Suseno mengemukakan ciri-ciri Negara Hukum sebagai berikut:
a) Asas Legalitas.
b) Kebebasan / kemandirian kekuasaan kehakiman.
c) Perlindungan Hak asasi manusia. dan
d) Sistem Konstitusi / hukum dasar. 17
Sedangkan  negara  hukum  menurut  Joeniarto  adalah  kekuasaan  negara dibatasi  oleh  hukum (rechtsstaat), bukan  didasarkan  atas  kekuasaan (machtsstaat). Lebih lanjut ditambahkan bahwa tujuan dari Negara Hukum adalah adanya  pembatasan  kekuasaan  negara  oleh  hukum.  Disamping  itu  suatu  negara dapat dikatakan sebagai negara hukum perlu diketahui elemen-elemen atau unsur- unsurnya  yang  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  beserta  peraturan pelaksanaannya,  dan  yang  terpenting  dalam  praktek  sudah  dilaksanakan  atau belum. 18
A. Hamid S. Attamimi yang mengutip pendapat Van Wijk dan Konijnenbelt, di dalam  suatu  Negara  Hukum  dapat  diketemukan  adanya  wawasan-wawasan sebagai berikut:
(a) Pemerintahan menurut hukum (wetmatigheid van bestuur), dengan bagian- bagiannya  tentang  kewenangan  yang  dinyatakan  dengan  tegas  tentang perlakuan yang sama dan tentang kepastian hukum .
(b) perlindungan hak-hak asasi.
(c) Pembagian  kekuasaan  dengan  bagian-bagiannya  tentang  struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan serta kontrol.
(d) pengawasan oleh kekuasaan peradilan. 19
16 Fadjar, A. Mukthie. 2005. Tipe Negara Hukum . Cet. Kedua . Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 42. 17 F.  Magnis  Suseno. 2006. Etika  Politik, Prinsip  - Prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan  Modern . Gramedia, Jakarta, hlm. 298-301.
18 Joeniarto. 2006. Negara Hukum . Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 8.
19 Attamimi,  A.  Hamid  S.  2010. Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara,  Suatu  Studi  Analisa  Mengenai  Keputusan  Presiden  Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 311.
Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, menurut Muchsan tentu tidak lepas dari konsep keadilan.  Konsep keadilan tindak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak  para pakar dari berbagai didiplin ilmu  memberikan  jawaban  apa  itu  keadilan.  Negara  Hukum  yang  dianut  Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal, melainkan dalam artian material yang juga diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan (Welfare State) . 20
Muchsan  dalam  kaitan  ini  menunjukkan  bukti-bukti  Negara  Indonesia sebagai Negara hukum dengan mengacu pada 2 (dua) hal yakni:
(1) Salah  satu  sila  dari  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  Negara  (sila  kelima) adalah  keadilan  sosial.  Ini  berarti  tujuan  negara  adalah  menuju  kepada kesejahteraan dari pada warganya;
(2) Dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa  tujuan  pembentukan  negara  Indonesia,  salah  satunya  adalah memajukan kesejahteraan umum. 21
Untuk  mewujudkan  adanya  kesejahteraan  rakyat,  menurut  H.Mc.Coubrey and N.D.White negara dan Pemerintah Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban  masyarakat,  akan  tetapi  dituntut  untuk  turut  serta  secara  aktif (proaktif)  dalam  semua  aspek  kehidupan  dan  penghidupan  rakyat. Konsekuensinya,  lapangan  Pemerintahan  yang  diemban  Pemerintah  menjadi sangat  luas.  Lemaire  mengemukakan  Pemerintah  mengemban  tugas “Bestuurszorg” yaitu  tugas  dan  fungsi  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum. Dengan  semakin  banyaknya  campur  tangan  Pemerintah/negara  dalam  berbagai kehidupan  masyarakat,  bagi  Negara  Hukum  Modern  seperti  Indonesia,  tindakan Pemerintah tersebut jelas harus dilandasi aspek-aspek hukum agar tindakan atau perbuatan  Pemerintah/Negara  tersebut  tidak  menimbulkan  konflik  di  kemudian hari. 22
Sebagaimana  disebutkan  oleh  Norbert  Wiener  dalam  H.Mc.Coubrey  and N.D.White  bahwa “  Law  may  be  defined  as  the  ethical  control  applied  to communication, and  to language  as a form of communication, especially when this normative aspect is under the control of some authority sufficiently strong to give its decisions  an  effective  social  sanction”. Pada  pihak  lain,  John  Austin  menyatakan bahwa:  “ The  most essential characteristic of positive law,  consistsin it’s imperative character.  Law is conseived  as a command of  the sovereign .  Bahwa hukum adalah perintah  dari  penguasa  negara  dimana  hakikat  dari  hukum  itu  sendiri  terletak pada unsur  perintah. Dari konsep  tersebut  di atas dipandang perlu adanya suatu perlindungan  oleh  Pemerintah  terhadap  masyarakat  melalui  peraturan  berupa hukum positif yang bersifat memaksa. 23
20 Muchsan. 2012. Pengantar Hukum Administrasi Negara . Liberty, Yogyakarta, hlm. 70.
21 Ibid , hlm. 72.
22 H.Mc.Coubrey and N.D.White. 2003. Text Book On Jurisprudensi . Blakstone Press Limited, London, Page.14.
23 Ibid .

## B. Otonomi Daerah
Istilah Otonomi Daerah menurut Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  berasal  dari  Bahasa  Yunani outonomos  autonomia yang  berarti “keputusan sendiri”. 24 Menurut Ismulyadi, otonomi  dapat  mengandung  beberapa pengertian, Otonomi Daerah:
1. Suatu  kondisi  atau  ciri  untuk  tidak  dikontrol  oleh  pihak  lain  ataupun kekuatan luar.
2. Bentuk  Pemerintahan  sendiri  ( Self-Governme nt),  yaitu  hak  untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri ( The right of sells government: self-determination ).
3. Pemerintahan  otonomi  memiliki  pendapatan  yang  cukup  untuk menentukan  nasib sendiri, memenuhi  kesejahteraan hidup maupun  dalam mencapai  tujuan hidup  secara  adil ( self-determination, self-sufficiency, self- reliance ).
4. Pemerintah otonomi memiliki supremasi/dominasi kekuasaan ( Supremacy of  authority )  atau  hukum  yang  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  pemegang kekuasaan di daerah. 25
Menurut Indra Ismawan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab itu adalah:
a. Kewenangan  otonomi  yang  luas  adalah  keleluasaan  daerah  untuk menyelenggarakan  Pemerintahan  yang  mencakup  kewenangan  semua bidang  Pemerintahan,  kecuali  kewenangan  di  bidang  politik  luar  negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal,  agama,  serta kewenangan  bidang  lainnva  (yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000).  Di  samping  itu  keleluasaan  otonomi mencakup  pula  kewenangan  yang  utuh  dan  bulat  dalam  penyelenggaraan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian  dan evaluasi.
b. Otonomi  nyata  adalah  keleluasaan  daerah  untuk  menyelenggarakan kewenangan  Pemerintahan  di  bidang  tertentu  yang  secara  nyata  ada  dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.
c. Otonomi  yang  bertanggung  jawab  ada  berupa  perwujudan  pertanggung- jawaban  sebagai  konsekuensi  pemberian  hak  dan  kewenangan  kepada daerah  dalam wujud tugas  dan  kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik,  pengembangan kehidupan  demokrasi,  keadillan  dan  pemerataan  serta  pemelihara
24 Purwadarminta. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 152.
25 Ismulyadi dkk. 2000. Otonomi Daerah, Demokrasi dan Cipil Society . Media Grafika Cetakan 1, Jakarta, hlm 13.
hubungan yang  serasi  antara Pusat dan Daerah serta  antar Daerah  dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 26
Otonomi  Daerah  merupakan  perwujudan  pelaksanaan  asas  desentralisasi dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  suatu  negara.  Berdasarkan  asas  tersebut kekuasaan  negara  akan  terbagi  antara  Pemerintah  Pusat  disatu  pihak  dan Pemerintah  Daerah  di  lain  pihak.  Adanya  pembagian  kekuasaan  dalam  rangka Otonomi  Daerah  pada  masing-masing  negara  tidak  sama,  tergantung  kepada sistem  dan kehendak politik Pemerintah  dalam  memberikan kekuasaan tersebut. Dalam  tatanan  negara  kesatuan,  maka  akan  terjadi  dominasi    atas  daerah  atau dominasi  Pemerintah  atas  masyarakat.  Dengan  bertambahnya  kepentingan  yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
Menurut  Amrah  Muslimin,  Pemerintah  tidak  dapat  mengurus  semua kepentingan-kepentingan  itu  dengan  baik  tanpa  berpegang  pada  asas-asas kedaerahan  dalam  melakukan  pemerintahan. 27 Amrah  Muslimin  mengemukakan bahwa asas kedaerahan mengandung dua macam prinsip yaitu:
1) Dekonsentrasi,  yaitu  pelimpahan  sebagian  dari  kewenangan    Pemerintah Pusat pada alat-alat Pemerintah Pusat yang ada di  daerah.
2) Desentralisasi,  yaitu  pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah  Pusat  yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan- badan politik di daerah. 28
Dapat dikatakan bahwa asas dekonsentrasi merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang melaksanakan pemerintahan sentral di daerah-daerah. Dengan asas dekonsentrasi Pemerintah Daerah masih tetap terikat oleh instruksi Pemerintah  Pusat  dan  tidak  memiliki  kebebasan  yang  cukup  luas  dalam menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat  di  daerah.  Sedangkan  desentralisasi adalah  pemberian  hak  dan  wewenang  kepada  daerah  sebagai  suatu  masyarakat hukum  untuk  mengatur  dan    mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Ini  berarti dengan  asas  desentralisasi,  maka  kepada  daerah  diberikan  kebebasan  untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat di daerahnya.
Otonomi  daerah  menurut  Moh.  Mahfud  MD  pemberian  kebebasan  untuk mengurus  rumah  tangga  sendiri,  tanpa  mengabaikan  kedudukan  pemerintah daerah sebagai arapat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. 29 Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa  banyak  kemandirian  suatu  Daerah  yang  menjadi  kabupaten  baru  untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luas bagi daerah yang mau menjalan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang suatu Daerah mengatur dan mengurus sendiri  suatu  Daerah  Otonomi  Daerah  baru.  Tak  dapat  dipungkiri,  bahwa
26 Indra Ismawan. 2002. Raniau-Ranlau Otonomi Daerah . Pondok Edukasi, Solo, hlm 135.
27 Amrah Muslimin. 2006. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah . Alumni, Bandung, hlm 4.
28 Ibid . hlm 6. 29 Ibid, hlm. 49.
perubahan  dinamika  kewenangan  Permerintah  Pusat  ke  daerah  menimbulkan konsekuensi.

## C. Pemerintahan Desa
Dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  desa  telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga  perlu dilindungi  dan diberdayakan agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi  Daerah  mengamanatkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan diarahkan  untuk  memberikan  kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  Pemerintah Daerah  dengan  maksud  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  partisipasi  aktif masyarakat  terhadap  pembangunan  di  segala  bidang.  Dalam  peraturan  tersebut, desa  sebagai  bagian  dari  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  yang  berhubungan langsung  dengan  masyarakat,  tentunya  mempunyai  hubungan  yang  lebih  dekat dengan  masyarakat 30 .  Selain  itu,  desa  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  dengan  berpedoman  pada  keanekaragaman, partisipasi  otonomi  asli,  demokrasi  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Karena  itu, Desa  diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan  public,  dan  partisipasi masyarakat dalam proses pelakasanaan pembangunan. 31
Konsekuensi  dari  konsep  atau  gagasan  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  bukan  saja  hanya  desentralisasi  kewenangan  kepada  daerah otonom  yang  melahirkan  otonomi  daerah,  melainkan  lebih  dari  itu  yakni pengakuan  –  ataupun  perlindungan  terhadap  –  adanya  otonomi  desa  sebagai otonomi  asli  bangsa  Indonesia  sejak  sebelum  datangnya  kolonial  Belanda. Pengakuan  dimaksud  bukan  hanya  di  atas  kertas  saja  seperti  kebebasan memberikan  nama  desa  dan  sebagainya,  tetapi  juga  harus  memberikan implementasi  pengakuan  terhadap  kewenangan  desa,  terutama  kewenangan  asli ( oroginair )  yang  telah  turun  temurun  diketahui  sebagai  kewenagan  desa.  Dalam hal  ini  yang  harus  dijadikan  patokan  adalah  pengakuan  atas  “keanekaragaman” sebagai  dasar  pemikiran  dalam  desain  otonomi  desa.  Perlindungan  konstitusi terhadap otonomi desa secara implisit juga diatur dalam Pasal 28I UUD 1945, yang menegaskan  bahwa:  “identitas budaya  dan hak  masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 32
30 Sutoro Eko. 2005. Masa Lalu, MasaKini dan Masa Depan Otonomi Desa , dalam Soetandyo Wignosubroto dkk (Tim Penulis). 2005. Pasang surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun . Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, hlm 527-529.
31 Ibid.
. 32 Ateng  Syafrudin  dan  Suprin  Na’a.  2010. Republik  Desa,  Pergulatan  Hukum  Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Alumni ,Bandung, hlm. 11.
Menurut Bagir Manan setidaknya dalam pengakuan terhadap
keanekaragaman  (pluralitas)  otonomi  desa,  harus  tampak  dalam  2  (dua)  hal, yakni:  Pertama,  pemerintahan  desa  tidak  harus  mempergunakan  nama  desa. Diperbolehkan mempergunakan nama menurut adat istiadat seperti dusun, marga, nagari,  meunasah,  gampong,  negorij dan  lain  sebagainya.  Kedua,  pengakuan terhadap otonomi asli desa. 33 Otonomi desa yang nyata dilihat melalui pelaksanaan asas  rekognisi  dan  subsidiaritas.  Asas  rekognisi  mengisyaratkan  adanya pengakuan  terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum  atau  kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  yang  bekaitan  dengan  eksistensi  desa,  hak-hak  tradisional  dan prakarsa desa sebagai subjek dalam pemerintahan desa.
Begitu  pula,  dengan  asas  subsidiaritas  yang  mengisyaratkan  bahwa merupakan  organisasi  Pemerintahan  berbasis  masyarakat,  Pemerintahan  yang menyatu  dengan  masyarakat  atau  pemerintahan  milik  masyarakat  atau Pemerintahan paling depan, paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat 34 . Kedua  asas  utama  tersebut,  memberikan  implikasi  terhadap  pendefenisian  dan pemaknaan  desa. Terbukti,  dalam  mendefenisikan desa Pasal  1 ayat (1)  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  menyebutkan  bahwa,  “Desa  adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 35
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan peraturan  perundang-undangan  oleh  pemerintah  pusat,  menghasilkan  dua modelisasi  otonomi  desa  yaitu  otonomi  desa  asli  (bagi  desa  yang  masih menerapkan adat istiadat dalam kehidupan kesatuan masyarakatnya) dan otonomi desa desentralisasi (bagi desa yang  masyarakatnya cenderung  heterongen akibat perkembangan  masyarakat),  otonomi  ini  merupakan  pemberian  dari pemerintahan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  menggunakan  hukum  adat  dalam penyelenggaraan pemerintahannya, melainkan menggunakan hukum formal.

## D. Peraturan Desa
Peraturan Desa secara harfiah terdiri dari dua (2) kosakata yakni Peraturan dan  Desa.  Peraturan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  petunjuk, kaidah, ketentuan yang  dibuat  untuk  mengatur. sedangkan Desa adalah kesatuan wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah  keluarga  yang  mempunyai  sistem
33 Bagir Manan. Op.Cit. hlm. 161-162.
34 Ni‟matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa . Setara Press, Malang, hlm. ke 8-9.
35 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
pemerintahan  sendiri  (dikepalai  oleh  seorang  kepala  desa). 36 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa Peraturan  Desa  adalah  peraturan  perundangundangan  yang  ditetapkan  oleh Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan Desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Desa meliputi:
a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b) kewenangan lokal berskala Desa;
c) kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d) kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 37
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan  hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala  Desa  diatur  dan  diurus  oleh  Desa.  Pelaksanaan  kewenangan  yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  diurus  oleh  Desa. Penugasan  dari  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  kepada  Desa  meliputi penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakat  Desa,  dan  Pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Penugasan  tersebut disertai biaya.
Penyelenggaraan  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan  lokal  berskala  Desa  didanai  oleh  APBDesa.  Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh  APBN  dan  APBD.  Penyelenggaran  kewenangan  desa  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah didanai APBN yang dialokasikan pada bagiananggaran kementrian/lembaga  dan  disalurkan  melalui  satuan  kerja  perangkat  daerah kabupaten/kota.  Penyelenggaran  kewenangan  desa  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  Desa  diatur  dan  diurus  oleh  Desa. Pelaksanaan  kewenangan  yang  ditugaskan  dan  pelaksanaan  kewenangan  tugas lain  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.
Penugasan  dari  Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  kepada  Desa meliputi  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakat Desa, dan Pemberdayaan  masyarakat Desa. Penugasan tersebut  disertai biaya. Penyelenggaraan  kewenangan  desa berdasarkan  hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan
36 Purwadarminta. Op.Cit . hlm. 74. 37 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh  APBN  dan  APBD.  Penyelenggaran  kewenangan  desa  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah didanai APBN yang dialokasikan pada bagiananggaran kementrian/lembaga  dan  disalurkan  melalui  satuan  kerja  perangkat  daerah kabupaten/kota.  Penyelenggaran  kewenangan  desa  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.
Materi  muatan  yang  secara  khusus  disebut  di  dalam  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014 untuk ditetapkan dengan peraturan desa adalah pembentukan dusun atau  dengan  sebutan  lain,  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintah  desa, Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa,  Pengelolaan  Keuangan  Desa, Pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa,  dan  Pembentukan  Lembaga Kemasyarakatan. Menurut Pasal 69 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Desa ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa  merupakan  kerangka  hukum  dan  kebijakan  dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa  merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut Pasal 1 ayat 13 Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan  di  Desa,  peraturan  Desa  sebagai  produk  hukum  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  boleh  merugikan kepentingan  umum,  yaitu:  terganggunya  kerukunan  antar  warga  masyarakat, terganggunya  akses  terhadap  pelayanan  publik,  terganggunya  ketentraman  dan ketertiban  umum,  terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan/atau  diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 38
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  Permendagri  No.  111  Tahun  2014  tentang Pedmoan Teknis Peraturan Desa, mekanisme pembentukan Peraturan Desa terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:
1) Perencanaan;  tahapan  ini  berupa  penyusunan  rancangan  Peraturan  Desa ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  dan  BPD  dalam  rencana  kerja  Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa  dapat  memberikan  masukan  kepada  Pemerintah  Desa  dan  atau  BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa;
2) Penyusunan;  dimana  tahapan  ini  Penyusunan  rancangan  Peraturan  Desa dapat  diprakarsai  oleh  Kepala  Desa  atau  BPD.  Penyusunan  rancanagan Peraturan  Desa  yang  diprakarsai  oleh  Pemerintah  Desa  wajib dikonsultasikan  kepada  masyrakat  desa  terutama  kepada  masyrakat  atau kelompok  masyarakat  yang  terkait  langsung  dengan  substansi  materi pengaturan.  Selain  itu,  rancangan  peraturan  desa  juga  dapat
38 Pasal 1 ayat 13 Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan yang nantinya akan  digunakan  Pemerintah  Desa  untuk  tindaklanjut  proses  penyusunan rancangan  Peraturan  Desa.  Rancangan  Peraturan  Desa  yang  telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama  Rancangan  Peraturan  Desa  yang disusun  dan diusulkan oleh BPD kecuali untuk rancangan Peraturan  Desa tentang  pembangunan  jangka  menengah  Desa,  rancangan  Peraturan  Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB  Desa  dan  rancangan  Peraturan  Desa  tentang  laporan  pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan  oleh  anggota  BPD  kepada  pimpinan  BPD  untuk  ditetapkan sebagai rencangan Peraturan Desa usulan BPD;
3) Pembahasan;  Dalam  tahapan  ini,  BPD  mengundang  Kepala  Desa  untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan  Peraturan  Desa  prakarsa  Pemerintah  Desa  dan  usulan  BPD mengenai  hal  yang  sama  untuk  dibahas  dalam  waktu  pembahasan  yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan  Peraturan  Desa  usulan  Kepala  Desa  digunakan  sebagai  bahan untuk  dipersandingkan.    Rancangan  Peraturan  Desa  yang  belum  dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas  tidak  dapat  ditarik  kembali  kecuali  atas  kesepakatan  bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;
4) Penetapan;  Rancangan  peraturan  Desa  yang  telah  disepakati  bersama disampaikan  oleh  pimpinan  Badan  Permusyawaratan  Desa  kepada  kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung  sejak  tanggal  kesepakatan.  Rancangan  peraturan  Desa  tersebut wajib  ditetapkan  oleh  kepala  Desa  dengan  membubuhkan  tanda  tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari  terhitung sejak  diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
5) Pengundangan;  Dalam  tahap  ini,  Rancangan  Peraturan  Desa  yang  telah dibubuhi  tanda  tangan,  disampaikan  kepada  Sekretaris  Desa  untuk diundangkan.  Dalam  hal  Kepala  Desa  tidak  menandatangani  Rancangan Peraturan  Desa  tersebut,  Rancangan  Peraturan  Desa  tersebut  wajib diundangkan  dalam  Lembaran  Desa  dan  sah  menjadi  Peraturan  Desa. Dalam  tahapan  setelahnya  yaitu  pengundangan,  Sekretaris  Desa mengundangkan  peraturan  desa  dalam  lembaran  desa.  Peraturan  Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan;
6) Penyebarluasan.  Tahapan  yang  terakhir  adalah  tahap  Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana  penyusunan  rancangan  Peraturan  Desa,  penyusunan  Rancangan
Peratuan  Desa,  pembahasan  Rancangan  Peraturan  Desa,  hingga Pengundangan  Peraturan  Desa.  Penyebarluasan  dilakukan  untuk memberikan  informasi  dan/atau  memperoleh  masukan  masyarakat  dan para pemangku kepentingan 39 .

## E. Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa
Bentuk  hubungan  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan Pemerintahan Desa dapat disebut bersifat kemitraan, dimana hubungan kemitraan disini  adalah  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  kedudukan  yang sejajar  dengan  Pemerintah Desa  namun  tidak  dapat  mengendalikan  organ-organ dari  Pemerintah    Desa.  Sedangkan  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  Pemerintah  Desa  sendiri      dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  yang menyangkut masyarakat desa harus berkonsultasi dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) juga meliputi kewenangan  untuk  membatalkan  Peraturan  Desa  apabila  peraturan    tersebut tidak  mencerminkan  keadilan  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  ini  juga  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya untuk mengawasi  kinerja dari   Pemerintah    Desa   agar   sesuai    dengan   peraturan yang   berlaku.   Apabila Pemerintah  Desa  melakukan  peyimpangan  maka Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  sebagai  mitra  berhak  memberikan  peringatan.  Hubungan  kemitraan antara Kepala Desa dengan Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD) bertumpu pada kepercayaan,  kerjasama  dan  saling  menghargai.  Dalam  hubungan  ini  baik Pemerintah  Desa  maupun  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  saling  bekerja sama,  saling  menghargai  dan  saling  menghargai.  Setiap  pengambilan  kebijakan Pemerintah  Desa  wajib  berkonsultasi  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD). Ini berlaku  juga  dalam  pembuatan  Anggaran  Pendapatan   dan  Belanja Desa  (APBDesa)  dan  Peraturan  Desa  dengan  kata  lain  hubungan  kerja  antara Pemerintah  Desa  dengan  BPD  dan  lembaga  Kemasyarakatan  lainnya  bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
Kedudukan  Kepala Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dapat dikatakan  sebagai  mitra  kerja  dalam  proses  pembentukan  peraturan  Desa, karena  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  bersama  Kepala  Desa  akan menetapkan  Peraturan  Desa.  Selain  itu  juga,  Kepala  Desa  memimpin penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) secarainstitusional  mewakili  masyarakat  desa  bertindak  sebagai  pengawas terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Di  sisi  lain  adanya  fungsi
39 Pasal 1 ayat 13 Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  menampung  dan    menyalurkan aspirasi masyarakat  desa.  Kepala Desa  dan  BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran  yang  sejalan  dalam  melaksanakan  Pemerintahan  Desa  agar  dapat terlaksana  Pemerintahan  Desa  yang  sesuai  dengan  harapan  dan  tuntutan masyarakat.    Mengenai  kemampuan  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dapat dikatakan  sebagai  pelengkap  dalam  harmonisasi  atau  disharmonisasi hubungan  kerja.  Hubungan  kerja  dalam  mekanisme  kemitraan  mengenai penetapan Peraturan Desa,  pada  kelaziman umum tedapat kondisi penyusunan rencana perundang-undangan dapat  dilakukan oleh  salah  satu  pihak, namun yang  prinsip-prinsip  rancangan  peraturan  perundang-undangan  wajib mendapat persetujuan dari pihak lain   sebagai mitra yang dtentukan. Hal yang sama  berlaku  dalam  mekanisme  peyusunan  dan  pengesahan  Rancangan Peraturan Desa.  Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat  oleh  Kepala  Desa  atau Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  mendapat  pengesahan  dan persetujuan dari  keduanya.
Pertanggungjawaban  Kepala Desa  secara  normatif,  tertuang  dalam  Pasal 27  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yakni  Kepala  Desa wajib menyampaikan laporan  penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap  akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  pada  akhir  masa  jabatan  kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan  secara  tertulis  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  setiap akhir  tahun  anggaran,    dan  memberikan      dan/atau    menyebarkan  informasi penyelenggaraan pemerintahan secara  tertulis  kepada  masyarakat  desa setiap akhir  tahun  anggaran. 40
Pertanggungjawaban  Kepala  Desa  adalah  hal  pokok  terutama  dalam membangun “trust’ dan  peningkatan  pemberdayaan.  Semenjak  adanya otoritas  formal  ditingkat  desa  dalam  bentuk  institusi  Pemerintahan  Desa, Kepala    Desa    selalu    lahir    sebagai    hasil  pemilihan  langsung  oleh  penduduk desa. Oleh  karena itu  wajar apabila Kepala Desa melaporkan kinerja  yang  telah dicapainya  kepada  penduduk  yang  memilihnya.  Sebagai  pemimpin  yang terpilih,  tampilan  Kepala  Desa  adalah  sosok  yang  terbuka  apalagi  dalam lingkungan  masyarakat gemeinschaft ,    rasa   tanggung    jawab    merupakan  hal yang dijunjung tinggi, pemimpinlah yang pertama-tama harus bertanggungjawab terhadap kelompok yang dipimpinnya.
Kepala  Desa  pada  dasarnya  bertanggungjawab  kepada  rakyat  yang prosedur  pertanggung  jawabannya  disampaikan  kepada    Bupati/  Walikota melalui  Camat.  Sedangkan  kepada Badan  Permusyawaratan   Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan  laporan pertanggungjawaban  secara   tertulis, dan  kepada  rakyat  Kepala  Desa  menyampaikan  informasi  pokok-pokok
pertanggung  jawabannya  lewat    acara-acara  yang  dilakukan  baik  oleh  Kepala Desa  maupun  oleh  masyarakat  desa.  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa dalam  hal  ini  Kepala  Desa  mengalami  perubahan  yang  mendasar.  Sebelum lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014   tentang  Desa,  Kepala  Desa bertangungjawab kepada rakyat atau masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pertanggungjawaban  Kepala Desa  disampaikan kepada  Bupati  melalui  Camat,  sedangkan  ke  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  hanya  sebatas  memberikan  keterangan  dan/atau  laporan  atas pelaksanaan  tugas  Pemerintahan  Desa.  Hal  ini  berarti  posisi  Badan Permusyawaratan Desa  dikurangi dan  tidak  sekuat dulu.
Dalam  praktiknya  sering  terjadi   hubungan yang tidak harmonis antara Kepala  Desa  dengn  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  hal  ini  terlihat  dalam proses  penyusunan  dan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Desa(APBDes),  pelaksanaan  Peraturan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan Desa  dan  pelaksanaan  pertanggungjawaban  Kepala  Desa.  Hubungan  kerja antara  Kepala    Desa    dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam    proses tersebut,  menunjukkan  adanya  ketergantungan  yang  begitu  besar  dari Kepala  Desa  atas kebijakan  penyaluran anggaran APBDes. Sehingga sering kali kondisi  demikian  menimbulkan  ketidakharmonisan  antara  Kepala  Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Hubungan  kerja  antara  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) dalam melaksanakan Pemerintahan Desa  yang demokratis harus  sejalan dan  kompak    karena  demi  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat desa.  Dalam  mencapai  pemerintahan  yang  demokratis  antara  Kepala    Desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  serta  kelembagaan  desa  lainnya  pola hubungannya  harus  seimbang  dan  berjalan  professional  sesuai  dengan kedudukan,  tugas  dan  fungsinya  masing-masing  serta    dilakukan    dengan iktikad    baik.  Kepala  Desa  dan  Badan    Permusyawaratan  Desa    harus    tetap duduk  bersama  melakukan  konsutasi  dan  koordinasi  dan  saling  bekerja sama  dengan  cara  mengadakan  rapat  atau  musyawarah  dalam  hal penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa  dan  Pemberdayaan  masyarakat  desa. Perwujudan  demokrasi di  desa  dalam bentuk model  pengambilan  keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk  mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi.
Musyawarah  Desa  merupakan  forum  tertinggi  dalam  mengambil keputusan  atas  masalah-masalah  strategis  desa.  Dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa  dalam  melaksanakan tugas pembangunan  dan penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat harus memperhatikan  saran
dan serta masukan  yang berasal  dari Badan  Permusyawaran  Desa  (BPD) atau masyarakat  desa.  Untuk  membangun  pemerintahan  yang  demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusywaratan Desa, harus   bersinergi  dengan baik, mempunyai pikiran  yang sejalan.
Hubungan  kerja  antara  Kepala Desa  dan  BPD  dalam  bentuk  kemitraan, konsultasi  dan  koordinasi  ini  harus    jelas  diatur  dalam  Peraturan Desa  agar dapat  dipahami dan  dijalankan oleh  kedua  belah  pihak,  supaya  tidak  terjadi salah  kaprah dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  masing-masing, disamping itu  juga  untuk dapat  meminimalisir  konflik yang terjadi  antara  Kepala   Desa dengan Badan  Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan  koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan,  bidang  pembangunan  maupun  dalam  rangka  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  semua  penyelenggara  Pemerintahan  Desa, Kepala  Desa,  Sekretariat  Desa    dan    aparatur  desa    lainnya,  bersama    Badan Permusyawaratan  Desa  harus  benar-benar  memahami  kapasitas  yang menjadi  kewenangan  maupun  tugasnya  masing-masing  sehingga  dalam melaksanakan  pelayanan  dan    penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dapat berjalan  dan  bersinergi  dengan  baik  untuk  mewujudkan  Pemerintahan Desa yang  profesional,  aspiratif,  partisifatif dan  akuntabel.
Pola  kemitraan  hubungan  kerja    antara  Kepala Desa  dan  BPD  dalam  hal pembutan  Rancangan  Peraturan  Desa,  bahwa  sebuah    Rancangan  Peraturan Desa baik  yang  berasal dari  Kepala  Desa  maupun yang  diusulkan oleh  Badan Permusyawaratan  Desa    harus  dibahas    secara    bersama,    kemudian ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  atas  persetujuan  bersama  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  untuk  menjadi  Peraturan  Desa.  Namun  sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu  dimintakan persetujuan dari masyarakat  desa  lewat  musyawarah  Desa  yang  khusus  diadakan  untuk membicarakan hal  ini masyarakat dapat  diajukan melalui Kepala Dusun atau Anggota  BPD,  jika  aspirasi    disampaikan  melalui  Kepala  Dusun,  maka  akan disampaikan  ke  Kepala  Desa  kemudian  disampaikan  kepada  BPD  untuk dibahas  dan  diputuskan    bersama  untuk  dilaksanakan,  selanjutnya  jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota Rancangan
Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  diteruskan  kepada  Ketua  BPD  kemudian dirapatkan  dalam Musyawarah BPD  hasil  musyawarah tersebut  selanjutnya disampaikan kepada  Kepala Desa  untuk ditindaklanjuti.
Selain  itu  dalam  pembuatan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) harus  dibahas  bersama  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan Pemerintah  Desa.  Hal  itu  juga  berlaku  dalam  pembuatan  Peraturan  Desa  dan pengambilan kebijakan. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini sebagai  mitra  dari  Pemerintah  Desa  maka  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) berkewajiban  memperingatkan  Pemerintah Desa apabila  dalam penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa,  Pemerintah  Desa  melakukan  penyimpangan.  Sebagai  mitra Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  juga  melakukan  fungsi  pengawasan terhadapa jalannya Peraturan Desa. Apabila Peraturan Desa tersebut tidak mampu mewujudkan  keadilan  dan/atau  meresahkan  masyarakat,    maka  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dapat  mengajukan  pembatalan  Peraturan  Desa kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  untuk  dilakukan  evaluasi  terhadap Peraturan Desa tersebut.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sinergitas antara  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawatan  Desa  (BPD)  dalam  Proses Pembentukan  Peraturan  Desa  diwujudkan  dalam  bentuk  kemitraan,    dimana kedudukan  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  Pemerintah  Desa sejajar  kewenangan  yang  dimiliki  dalam  pembentukan  berbeda  baik  mulai  dari tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  penetapan  dan  pengundangan serta  penyebarluasan  Peraturan  Desa.  Selain  itu  juga  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  berwenang  juga  memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Adapun bila Peraturan Desa tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik serta tidak mampu mewiudkan keadilan bagi masyarakat, maka  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  wewenang  untuk membatalkan Peraturan Desa yang telah  ditetapkan bersama dengan Kepala Desa maupun  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa    dimana  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dapat  mengajukan  pembatalan  Peraturan  Desa tersebut  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  melalui  Camat  untuk  dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Desa tersebut.

## B. Saran
Melihat  kewenangan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang  kurang optimal,  hendaknya    kewenangan    dari    Badan    Permusyawaratan      Desa  (BPD) tersebut  diperluas. Selain itu hendaknya dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang  fungsi  kemitraan  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dengan Pemerintah  Desa  dapat  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu  juga,  perlu  lebih ditingkatkan lagi kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dengan peningkatan kesadaran mengenai  hak dan kewajiban  masing-masing  pihak  agar  tidak  terjadi  saling  melampaui  wewenang dan tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Agus  Dwiyanto,  dkk.  2003. Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otoromi  Daerah . Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.
Amrah Muslimin. 2006. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah . Alumni, Bandung.
Ateng  Syafrudin  dan  Suprin  Na’a.  2010. Republik  Desa,  Pergulatan  Hukum Tradisional  dan  Hukum  Modern  dalam  Desain  Otonomi  Desa. Alumni ,Bandung.
Bagir  Manan.  2005. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah .  Pusat  Studi  Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
F.  Magnis  Suseno.  2006. Etika  Politik,  Prinsip  -  Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern . Gramedia, Jakarta.
Fadjar, A. Mukthie. 2005. Tipe Negara Hukum . Cet. Kedua .  Bayumedia  Publishing, Malang.
H.Mc.Coubrey  and  N.D.White.  2003. Text  Book  On  Jurisprudensi .  Blakstone  Press Limited, London.
Indra Ismawan. 2002. Raniau-Ranlau Otonomi Daerah . Pondok Edukasi, Solo.
Ismulyadi dkk.  2000. Otonomi Daerah, Demokrasi  dan Cipil Society . Media Grafika Cetakan 1, Jakarta.
Joeniarto. 2006. Negara Hukum . Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
K. C. Wheare. 2010. Modern Constitution. Oxford University Press, New York.
Lawrence  M  Friedman.2011. Sistem  Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial .  Nusa  Media Bandung.
Muchsan. 2012. Pengantar Hukum Administrasi Negara . Liberty, Yogyakarta.
Ni’matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa . Setara Press, Malang.
Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta.
Sutoro  Eko.  2005. Masa  Lalu,  MasaKini  dan  Masa  Depan  Otonomi  Desa ,  dalam Soetandyo  Wignosubroto  dkk  (Tim  Penulis).  2005. Pasang  surut  Otonomi Daerah,  Sketsa  Perjalanan  100  Tahun .  Institute  for  Local  Development  dan Yayasan Tifa, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun  2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

## C. Sumber Lainnya
Attamimi, A. Hamid S. 2010. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara,  Suatu  Studi  Analisa  Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV. Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta.
Purwadarminta. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata) dan  Kata  kunci, ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  penerbit,  dan  halaman.  Contoh  :  Bagir  Manan.  1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh:  Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.