## PENGEMBANGAN FORMALISASI KEHADIRAN UMKM

## Kadarisman Hidayat Jurusan Administrasi Bisnis FIA UB

## Abstract
The formalization of SMEs Development Study objectives were as follows: 1). Inventory, identify the level of success and the factors that influence the success of the granting of licensing for SMEs; 2) Determine the approach, institutional capital and procedures for granting licenses according to the character of SMEs.
Benefits of the study is to obtain a concrete idea about: 1) The amount, distribution, and experiences to that faced by SMEs in the formalization of business processes, and factors that affect the granting of licensing for SMEs; 2) Obtain alternative institutional models and procedures formalization of MSMEs. Expected output of this study is to get alternative models and procedures for granting licenses for SMEs.
This study is an evaluative study using stratified random sampling method. Some of the variables that significantly affect the number of SMEs which have business licenses are: 1) approach, 2) The licensing agency, 3) licensing requirements, 4) the licensing procedure; 5) Dissemination of licensing, 6) The consequences of the presence of licenses. From the findings above can be prepared best practice drafting licensing agency UMKM Keywords : formalization; Development, SMEs, licensing services.

## Abstrak
Tujuan Kajian Pengembangan Formalisasi UKM adalah sebagai berikut : 1). Menginventarisir, mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian perizinan untuk UMKM; 2) Menentukan pendekatan, kelembagaan modal dan prosedur pemberian perizinan yang sesuai dengan karakter UMKM.
Manfaat kajian adalah untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang: 1) Jumlah, persebaran serta permasalan yang dihadapi UMKM dalam proses formalisasi usaha, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perizinan untuk UMKM; 2) Mendapatkan alternatif model kelembagaan dan prosedur formalisasi UMKM.  Output yang diharapkan dari kajian ini adalah mendapatkan alternatif model dan prosedur pemberian perizinan bagi UMKM.
Kajian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan metoda stratified random sampling . Beberapa variabel yang berpengaruh nyata terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan izin usaha adalah: 1) pendekatan, 2) Bentuk lembaga perizinan; 3) Persyaratan perizinan; 4) Prosedur perizinan; 5) Sosialisasi perizinan , 6) Konsekuensi dari adanya perizinan. Dari hasil temuan di atas dapat disusun best practice penyusunan konsep Lembaga perizinan UMKM
Kata Kunci : Formalisasi; Pengembangan, UMKM, pelayanan perijinan.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
UMKM banyak memiliki keunggulan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya nasional. Namun demikian perkembangannya masih terkendala
oleh berbagai masalah klasik. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendapatkan legalitas atau formalitas usahanya. Formalisasi UMKM dibedakan dalam dua bentuk yaitu: a) Formalisasi perusahaan pengesahan bentuk hukum dari perusahaan yang bersangkutan.

## Kadarisman H., Pengembangan Formalisasi Kehadiran UMKM - 59

## Faktor Analisis
Variabel Bebas terdiri dari:
1.  Bentuk dan kedudukan lembaga pelayanan per- izinan dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan kontribusi APBD terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. 2.  Prosedur formalisasi idealnya disusun sesuai ke- mampuan UMKM khususnya pengusaha mikro dengan segala keterbatasannya. 3.  Kelembagaan terdiri dari peraturan perundang- undangan, instansi organisasi, personil pelaksana, waktu pelayanan, persyaratan, biaya dan tempat kedudukan instansi tersebut. 4.  Sosialisasi dalam rangka penyebarluasan pemaha- man tentang kepentingan mendapatkan perizinan serta persyaratan dan prosedur mendapatkannya. 5.  Konsekuensi dari didapatkannya perizinan ideal oleh UMKM akan menjadi faktor penarik bagi UMKM untuk mendapatkan perizinan.
6.  Kondisi internal UMKM terdiri dari pendidikan formal, pengetahuan UMKM dalam berurusan birokrasi dan kewirausahaan UMKM.

## METODE PENELITIAN

## A. RUANG LINGKUP KAJIAN
1.  Ruang Lingkup Substansi • Mengumpulkan data dan informasi perkem- bangan jumlah UMKM yang memperoleh perizinan, kelembagaan untuk perizinan, pendekatan prosedur pemberian perizinan, kondisi internal, dan masalah yang dihadapi Pemda dan UMKM berkaitan dengan pem- berian perizinan;
• Analisis data dan permasalahan dalam rang- ka mendapatkan model pemberian perizinan sesuai dengan karakteristik UMKM;
• Perancangan model formalisasi sesuai den- gan karakter UMKM dalam bentuk best prac- tice . 2.  Ruang Lingkup Lokasi Kajian ini dilaksanakan di daerah Malang Raya dan 3 (tiga) Kabupaten lain diantaranya yang be- lum memiliki P2SP.

## B.  METODE PENELITIAN DAN ANALISIS
Kajian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan metoda stratified random sampling . 1.  Data dan Teknik Penarikan Contoh Data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metoda purposif sampling yang terstratifikasi. 2.  Model Analisa Data 1.  Model analisis deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat so- sial dan kebijakan.
2.  Model analisis evaluatif dengan mengguna- kan beberapa model matematis yaitu: a.  Model analisis rataan dan kecenderun- gan ( mean dan mode ) b.  Model analisis perbandingan ( compara- tive analisys ) c.  Model analisis regresi berganda untuk mengetahui besar pengaruh tiap vari- abel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kinerja UKM
Jumlah UKMK di enam Kabupaten/kodya contoh, diprediksikan mencapai 1.583.734 unit usaha dan yang telah melaksanakan program P2SP, rata-rata baru 17,12% yang memiliki izin usaha. Sedangkan untuk Kabupaten/kodya contoh yang belum melaksanakan program P2SP baru 7,14% yang telah memiliki izin usaha.

## B.  Jenis Kegiatan Usaha dan Perizinan
Pengusaha yang bergerak di sektor pengolahan hasil perkebunan, angkutan pedesaan dan angkutan besar (bis dan truk), serta perhotelan merupakan kelompok UMKM. Sebanyak 82,42% memiliki izin kegiatan usaha. Dari jumlah tersebut 41,87% nya juga sudah mempunyai badan hukum.
Para pengusaha di sektor perdagangan terutama pedagang antar kecamatan, 61,8% nya telah memiliki izin kegiatan berupa SIUP. Dari jumlah tersebut, Sebagian kecil (28,27%) sudah memiliki status badan hukum terutama Usaha Dagang (UD). Bagi kedua kelompok diatas, nampaknya perizinan bukan lagi menjadi hal yang sulit. Hal tersebut disebabkan mereka memiliki modal yang relatif besar yaitu antara Rp 21,8 juta sampai Rp 246 juta.
Pengusaha mikro hanya mungkin dapat memiliki badan hukum jika pemerintah mengeluarkan kebijakan terobosan misalnya; a) Memberikan subsidi kepada UMKM untuk mendapatkan badan hukum;
b) Menunjuk notaris yang secara khusus dapat memberikan badan hukum kepada UMKM dengan biaya yang relatif lebih murah dan; c) Reformasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan hukum untuk UMKM.
C.  Pendekatan dan Kelembagaan Perizinan
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilimpahkan kepada Notaris. Oleh sebab itu biayanya relatif cukup besar untuk ukuran usaha mikro dan usaha kecil.
Perizinan kegiatan usaha lebih diperlukan untuk: a) Melaksanakan kegiatan usaha, memperluas usaha atau mengembangkan jaringan usaha mitra dan atau stakeholder; c) Menghindari pungutan liar. Untuk itu idealnya usaha mikro dan kecil bergabung dalam koperasi.
Pelayanan Perizinan Satu Pintu (P2SP) berpeluang besar untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan UMKM.

## B.  Tujuan, Manfaat, dan Output
Tujuan Kajian Pengembangan Formalisasi UKM adalah sebagai berikut: 1). Menginventarisir, mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian perizinan untuk UMKM; 2) Menentukan pendekatan, kelembagaan modal dan prosedur pemberian perizinan yang sesuai dengan karakter UMKM.
Manfaat kajian adalah untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang: 1) Jumlah, persebaran serta permasalan yang dihadapi UMKM dalam proses formalisasi usaha, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perizinan untuk UMKM; 2) Mendapatkan alternatif model kelembagaan dan prosedur formalisasi UMKM.
Output yang diharapkan dari kajian ini adalah mendapatkan alternatif model dan prosedur pemberian perizinan bagi UMKM.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kerangka Konsepsional
Ketidakpastian formalitas unit usaha UMKM
menurut Haryadi (2001) merupakan faktor penyebab kesulitan UMKM untuk memasuki suatu jaringan usaha. Sedangkan ketidakpastian itu sendiri menurut Sirait (2003) di Indonesia banyak disebabkan oleh faktor kebijakan makro ekonomi dan faktor birokrasi.
Berbagai hasil pengamatan memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2006 lebih dari 95% unit usaha UMKM terutama pengusaha mikro yang merupakan perusahaan perorangan belum memiliki badan hukum dan 91,8% diantaranya tidak memiliki izin kegiatan usaha. Izin usaha diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif ( eksternalitas dis economics ) yang mengeksploitasi lingkungan. Selain itu juga diperlukan dalam rangka pembinaan, yaitu untuk: a) Mempermudah pengusaha dalam mengakses sumber-sumberdaya produktif; b) Melindungi para pengusaha dari berbagai pungutan liar serta; c) Mendorong pembentukan dan atau pengembangan jaringan usaha.

## B.  Kerangka Operasional Pengkajian
Kerangka operasional Pengkajian diilustrasikan pada gambar 1 :
1.  Output akhir yang ingin didapatkan dari kajian ini adalah kelembagaan, model dan prosedur per- izinan yang sesuai dengan karakteristik UMKM. 2.  Kesulitan timbul sebagai akibat dari ketidak- sesuaian kelembagaan pendekataan dan model prosedur pemberian perizinan dengan karakter- istik UMKM. 3. Untuk penyesuaian diperlukan perubahan kelembagaan pendekatan dan prosedur perizinan dengan memperhatikan UUD 1945, UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM serta karakteristik UMKM.
perizinan untuk UMKM berpengaruh positif terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan izin usaha. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lincoln (1982) yang mengatakan bahwa “Tercapai tujuan dari suatu sistem sangat dipengaruhi oleh pendekatan sistem tersebut dalam mencapai tujuannya dan adanya kelembagaan yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut”. b.  Bentuk Lembaga perizinan Bentuk lembaga perizinan sampai pada tingkat kepercayaan 95% sudah menunjukkan pengaruhnya terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan izin kegiatan usaha.

## Kedudukan lembaga perizinan
Variabel ini sampai dengan tingkat ke- percayaan 80% belum menunjukkan pen- garuhnya terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. c.  Prosedur formalisasi Pada tingkat kepercayaan 90% varibel ini berpengaruh nyata terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. “Sebagian besar pengusaha mikro menyatakan bahwa prosedur pelayanan yang ditetapkan ternyata masih sulit dimengerti. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan mereka memang cukup tinggi dan mereka d.  Kompetensi personil lembaga perizinan Sampai dengan tingkat kepercayaan 80%, variabel ini belum menunjukkan pengaruhnya terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. Variabel ini pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh nyata terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. Pengaruh tersebut nampaknya berhubungan langsung dengan karakter UMKM yang diwarnai oleh berbagai keterbatasan (uang, pengetahuan, waktu dan tenaga). e.  Biaya Perizinan Sampai dengan tingkat kepercayaan 90% variabel ini belum berpengaruh nyata terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. Masih relatif besarnya biaya perizinan yang harus dibayar oleh pengusaha. Sosialisasi Perizinan Variabel ini Sampai pada tingkat keper- cayaan 85% berpengaruh nyata terhadap
jumlah UMKM yang mendapatkan periz- inan. Pengaruh ini jelas berhubungan den- gan pemahaman UMKM terhadap kepentin- gan, konsekuensi prosedur dan persyaratan perizinan. f.  Konsekuensi adanya perizinan Pada tingkat kepercayaan 90% variabel ini berpengaruh nyata terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. Ada dan tidaknya nilai tambah yang akan diperoleh UMKM sebagai konsekuensi dari didapatkannya perizinan akan menjadi faktor penarik bagi UMKM untuk mendapatkan perizinan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1.  Jumlah UMKM yang telah mendapat formalitas usaha dalam bentuk perizinan relatif sedikit tidak terkecuali pada daerah-daerah yang telah melak- sanakan P2SP yang baru mencapai 17,12%. 2.  Program-program perizinan yang dilaksana- kan oleh pemerintah daerah belum menjangkau masalah pemberian badan hukum. Hal ini dika- renakan pemberian badan hukum merupakan kewenangan dari Departemen Hukum, dan Ham, yang dalam UU otonomi daerah juga tidak dil- impahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. 3.  Bagi pengusaha mikro, izin perusahaan atau badan hukum secara yuridis formal memang untuk waktu sekarang belum diperlukan. Hal tersebut disebabkan karena usaha mikro sebagian besar merupakan perusahaan perorangan yang ruang lingkup usahanya yang relatif sempit.
4.  Berbagai usaha untuk mempermudah pemberi- an perizinan yang dilakukan sekarang (program P2SP) belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah formalisasi UMKM. Ketidakmampuan ini berkaitan dengan implementasi kelembagaan yang belum sesuai dengan karakteristik UMKM. 5.  Beberapa masalah yang sangat mendesak un- tuk diperbaiki adalah: a) Banyaknya jenis per- izinan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan usaha; b) Persyaratan yang belum sesuai dengan karak- teristik UMKM khususnya pengusaha mikro; c) Kurangnya sosialisasi dan belum adanya konsek- uensi yang jelas dari pemerintah dengan dimi- likinya badan hukum.
6.  Beberapa variabel yang berpengaruh nyata ter- hadap jumlah UMKM yang mendapatkan izin usaha adalah: 1) pendekatan, 2) Bentuk lembaga
P2SP belum dapat dijadikan indikator komitmen Pemda yang bersangkutan untuk memberdayakan UMKM melalui reformasi dibidang perizinan. Hal tersebut dapat dianalisis antara lain melalui pendekatan yang digunakan dalam membangun kelembagaan pelayanan, kedudukan lembaga tersebut dalam struktur pemerintahan daerah, dan kompetensi personil yang ditempatkan dalam lembaga perizinan.

## D. Pola pelaksanaan pemberian izin

## 1.  Prosedur Perizinan
Nilai skoring kemudahan prosedur pemberian izin usaha bagi daerah yang sudah melaksanakan program P2SP mencapai angka 2,72 (termasuk dalam katagori mudah). Sedangkan bagi yang belum melaksanakan program tersebut rata-rata nilai skoring hanya mencapai angka 1,34 (termasuk katagori sulit). Nilai rata-rata skors persyaratan perizinan di kabupaten/ kodya contoh yang sudah melaksanakan P2SP baru mencapai nilai 1,83 (termasuk dalam katagori sulit).
2.  Biaya Perizinan
Di daerah yang sudah melaksanakan Program P2SP, rata-rata biaya perizinan yang harus dikeluarkan oleh UMKM untuk mendapatkan satu jenis surat izin berkisar antara Rp. 20.000 s.d. Rp. 84.000. Sedangkan untuk satu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan UMKM memerlukan antara 4 sampai dengan 8 jenis perizinan.

## E.  Sosialisasi Perizinan
Nilai skors rata-rata sosialisasi yang dicapai dari 5 kabupaten/ kodya contoh yang telah melaksanakan program P2SP adalah 1,987 atau tergolong kurang. Sosialisasi pemberian izin usaha seharusnya mendapat perhatian.

## F.  Konsekwensi dari Perizinan
Pengaruh langsung dari didapatkannya izin usaha belum banyak dirasakan oleh UMKM. Dari aspek internal dikalangan pengusaha mikro, pada harga tetap perubahan yang terjadi adalah; a) Rata- rata omset meningkat dari Rp 102,57 Juta menjadi Rp, 114,89 juta pertahun atau bertambah sebesar 12.01%; b) Laba meningkat Rp 16,87 juta dari Rp 10,32 juta atau bertambah 63,47%. Sedangkan Kemampuan akses UMKM terhadap permodalan hampir tidak ada pengaruhnya.

## G. Jenis-Jenis Perizinan Yang Diperlukan
Total jumlah perizinan yang diperlukan mencapai 77 jenis di mana 49 jenis diantaranya sudah dapat dilayani melalui program P2SP. Sisanya 28 jenis masih dikelurkan oleh instansi sektoral dan
lembaga lainnya seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain. Untuk mendapatkan satu izin kegiatan usaha seperti industri kerajinan diperlukan persyaratan: a). Kartu Tanda Penduduk; b). Kartu Keluarga; c). Keterangan Domisili Usaha; d). Surat Izin Lingkungan; e). Pajak Bumi dan Bangunan; f). Surat Keterangan Pembuangan atau Pengolahan Limbah, dan; g). Surat Izin Penggunaan Bangunan. Persyaratan Surat-Surat keterangan dasar ini berbeda antara tiap daerah.

## H. Waktu yang Diperlukan untuk Mengurus Periz- inan
Rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan perizinan adalah 4,39 hari. Yang terlama adalah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan rata-rata 8,76 hari dan yang paling cepat adalah untuk mendapat Surat izin lingkungan yang hanya memerlukan waktu 2 hari.

## I.  Analisis Faktor Perizinan UMKM Kondisi dan Tingkat Pengaruh dari faktor-faktor Penentu
1.  Kondisi UMKM
Umur dan kelamin tidak nyata pengaruhnya terhadap jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. Hal ini mungkin disebabkan sebagian besar responder adalah laki-laki dengan rata-rata umur 33,4 tahun atau dalam kondisi produktif. Dengan demikian UMKM tidak mengalami kesulitan untuk mengurus proses perizinan atau formalisasi kegiatan usahanya.
Pemilikan modal UMKM berpengaruh nyata positif terhadap UMKM yang mendapatkan perizinan. Jumlah tenaga kerja berpengaruh nyata. Dengan adanya P2SP, rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengurusan memang berkurang, tetapi masih tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada di lingkungan UMKM, yang rata-rata hanya memiliki tenaga kerja 2,264 orang.
Tingkat pendidikan berpengaruh nyata. Hal tersebut disebabkan prosedur untuk mendapatkan perizinan memerlukan pengetahuan yang relatif luas (terutama yang berhubungan dengan pola kerja birokrasi). Sektor usaha berpengaruh nyata terhadap Jumlah UMKM yang mendapatkan perizinan. Rata- rata 43,60% UMKM yang telah mendapatkan izin usaha adalah yang bergerak di sektor sekunder, 38,67% adalah yang bergerak di sektor tersier dan hanya 4,93% yang bergerak di sektor primer terutama kegiatan pertambangan dan penggalian.
2.  Faktor Eksternal
a.  Pendekatan Model formalisasi
Pada tingkat kepercayaan 90% pendekatan dalam konsepsi pemberian
perizinan; 3) Persyaratan perizinan; 4) Prosedur perizinan; 5) Sosialisasi perizinan , 6) Konsekue- nsi dari adanya perizinan.
7.  Dari hasil temuan di atas dapat disusun best practice penyusunan konsep Lembaga perizinan UMKM

## B. Saran-saran
1.  Dalam penyusunan konsep pemberian perizinan perlu diperhatikan adanya kesesuaian antara pen- dekatan, kelembagaan dan karakteristik UMKM
2.  Program formalisasi usaha harus dilakukan se- cara komprehensif dengan memperhatikan masalah yang dihadapi yaitu banyaknya jenis per- izinan yang harus dipenuhi oleh UMKM dan ke- mampuan UMKM untuk memenuhi persyaratan tersebut.
3.  Perlu di lakukan sosialisasi best pratice formalisasi UMKM yang telah disusun dengan memperhati- kan semua faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentap Perkoperasian. Departemen Koperasi, Ditjen Bina Lembaga Koperasi, Jakarta.
Anonim, (2001). Policy Reform for Increasing Small and Medium Enterprise Growth. Study Report . Support by the Asia Foundation and PEG-USAID.
Anonim, (2003). Medium Enterprise Dynamics: The Barriers Constraining on The Development of Medium-Size Enterprises . Study Report. Sup- ported by The Asia Foundation.
Anonim, (2005). Pedoman Pengembangan Kewirausa- haan, Basic Penumbuhan Wirausaha Baru . Ke- mentrian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya, Jakarta.
Anonim, (2002). Strategi Pengembangan Iklim Usaha
dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah . Jurnal Ekonomi UNTAR, Vol 7 no- mor 1, Jakarta.
Anonim, (2006). Kajian Model Penumbuhan Unit Usaha Baru. Deputi Pengkajian Sumberdaya UKMK, Jakarta. Anonim, (1999). The Asia Foundation, 1999, Small and Medium Entreprise Development . Jakarta. Anonim, (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
Manggara Tambunan, (2004). Melangkah ke Depan Bersama UKM . Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 September 2004.
Saleh, Kusnadi dan R. Heriawan, (1999). Indonesia Small Business Statistics. Conference on “The Economic Issues Facing The New Govern- ment”. Jointly orgized by LPEM-UI and PEG- USAID.
Yudhoyono S.B., (2004). Terapkan Ekonomi Terbuka. Bisnis Indonesia, Kamis 21 Oktober 2004. Ja- karta.
World SME Convention, “ The Bucharest Declaration: Preparing SME’s for the Knowledge Based Econ- omy,” 16 th International Conference, Bucharest May 15-18, 2005.
The Symphony Consortium, “Symphony Solution for Strategic Network: Project Overview” , Novem- ber 2004.
Zsehong Tsai, “ Building The Policy of ICT Develop- ment, “National Information & Communi- cations Initiative Committee & Science and Technology Advisory Group (STAG), Taiwan, January 2005.
Entrepreneurship & Small Business Problem Solving,
2 nd ed., Singapore: John Willey & Son.
Gibb, Allan A. (1993). “ The Enterprise Culture and Education ” dalam International Small Business Journal Vol. 2, USA.