## Penilaian Aspek Hukum Tata Kelola Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru
Muhammad Fahrum Ahmad 1,* , Yusran Yusran 2 , Emban Ibnurusyd Mas’ud 2
1 Tim Layanan Kehutanan Masyarakat; email: fahrum@tlkm.or.id
2 Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar *E-mail: fahrum@tlkm.or.id
ABSTRACT : This study aims to identify the law products in community plantation  forest (HTR) management in Barru and to evaluate the law products according to the principles of good governance. This study assessed all of law products related with community plantation forest that were used as guidelines for management implementation in Barru with the principles of good governance. The results showed that there were18 rules guiding the governance of HTR in Barru consisted of 12 rules made by the central government and 6 rules made by local government. The results  of  this  assessment  showed  that  the  legal  aspects  in  the  governance  of  HTR  in  Barru  categorised  in  the medium category (with a value of 1.81). The four aspects analyzed showed the portrait of the law in the governance of HTR (tenure 1,71; forest land use palnning 1,84; forest management 2,34; and forest revenues and economic incentives 1,31).
Keywords : barru; law; HTR; governance DOI: 10.24259/jhm.v9i1.1926

## 1. PENDAHULUAN
Program HTR pada dasarnya bersifat multi-sektor, multi-pihak, dan multi-strata pemerintahan yang memiliki kerangka kelembagaan yang luas dan meliputi berbagai bidang untuk memperkuat pengelolaan hutan  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  menyeimbangkan  kebutuhan  dan  ketersediaan  sumberdaya hutan  dengan  berpedoman  pada  azas  pelestarian.  Kompleksitas  persoalan  di  tingkat  tapak,  persoalan tumpang tindih  kebijakan, maupun minimnya  kapasitas  penyelenggara  kehutanan  seringkali  mendorong lahirnya kebijakan yang bias dan jauh dari prinsip keadilan dan kelestarian. Oleh karena itu, aturan yang dibuat  pemerintah  pusat  semestinya  disertai  dengan  pembuatan  peraturan  daerah  dan  aturan  lainnya yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pada  tingkat  daerah/kabupaten,  sehingga  tercipta  sinerjitas penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pelaksanaan  dan  ketersediaan  aturan  hukum  harus  berdasarkan  landasan  fundamental  yang menitikberatkan  pada  prinsip  penyelenggaraan  yang  baik  ( good  governance )  yakni  prinsip  partisipatif, transparan,  akuntabel,  dan  koordinatif.  Prinsip-prinsip  tersebut  merupakan  langkah  awal  dalam menjalankan sebuah kegiatan pengelolaan HTR di suatu daerah.
Kebijakan  HTR  ini  dipandang  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menekan  laju  deforestasi  di Indonesia yang pada tahun 2007 menempatkannya sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia dan negara emitor ketiga setelah USA dan China (World Bank, 2007). Oleh karena itu, ketersediaan aturan  hukum  akan  memberikan  jaminan  konstitusional  yang  akan  mendukung  tata  kelola  hutan  yang sehat.  Potret  mengenai  aspek  hukum  dalam  tata  kelola  HTR  sangat  dibutuhkan,  baik  pada  tataran pembuat  kebijakan,  bagi  pelaku  usaha,  dan  bagi  masyarakat.  Pemerintah  membutuhkan  gambaran  ini sebagai  bahan  kajian  evaluatif  yang  merujuk  pada  perbaikan  sistem  dan  perangkat  hukum  mengenai aturan yang memberikan kejelasan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan profesionalitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait pemanfaatan pengelolaan, kepemilikan serta penguasaan hutan.
Melalui  potret  ini,  para  pengusaha  di  sektor  kehutanan  memiliki  pertimbangan  atas  kelayakan investasi serta menganalisis risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di samping itu, kepastian hukum  bagi  masyarakat  juga  sangat  diperlukan  sebagai  jaminan  dan  perlindungan  dalam  mengelola sumberdaya hutan.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  penelitian  mengenai  penilaian  aspek  hukum  sangat dibutuhkan  untuk  mengetahui  apakah  produk  hukum  yang  dijadikan  pedoman  pengelolaan  HTR  di Kabupaten  Barru  diselenggarakan  secara  partisipatif/inklusif,  transparan,  akuntabel,  dan  koordinatif. Dengan  demikian,  alternatif  solusi  untuk  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  timbul  dapat  dilakukan secara konstruktif, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan HTR yang diharapkan mampu mewujudkan kemandirian serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Barru.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2016. Tempat penelitian dilaksanakan di areal  Hutan  Tanaman  Rakyat  Kabupaten  Barru,  Kantor  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang mendampingi  HTR  Kabupaten  Barru,  Kantor  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Barru,  Kantor  DPRD Kabupaten Barru dan Kantor Bupati Kabupaten Barru.

## 2.2 Kerangka Teori
Pengaruh hutan hujan tropis di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap emisi gas rumah kaca  baik  sebagai  emitter  (penyumbang)  maupun  sebagai  penyerap  karbon  (FWI,  2014).  Pengaruh tersebut memberikan dampak positif apabila tata kelola hutan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Beragam  teori  telah  memaparkan  indikator  tata  kelola  hutan  salah  satunya World  Resource Initiatives (WRI).  WRI  telah  menginisiasi Governance  of  Forest  Initiative menyusun  indikator-indikator penilaian  tata  kelola  hutan.  Hal  ini  menjadi  basis  teori  penelitian  karena  indikator  ini  berupaya menghimpun berbagai konteks permasalahan terbaru. Indikator penilaian inipun fleksibel termasuk dalam konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini berupaya melakukan integrasi antara indikator penilaian tata kelola hutan hasil inisiasi WRI dengan kebijakan skim Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Untuk mendapatkan data spesifik maka fokus penelitian pada penilaian aspek hukum dan dilaksanakan dalam skala Kabupaten. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak tiga tahap secara berurutan dapat dilihat di bawah ini:
1. Tahap desk  study dilaksanakan  pada  tahap  awal  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  produk- produk hukum HTR dan review terhadap dokumen penelitian mengenai tata kelola Hutan Tanaman Rakyat.
2. Tahap  observasi  lapangan  dan Indepth  Interview dilaksanakan  untuk  melengkapi  dokumen  produk hukum di tingkatan kabupaten sekaligus eksplorasi informasi mendalam terhadap seluruh stakeholder dalam  hal  ini  Bupati,  sekretaris  daerah  beserta  jajarannya,  Biro  Hukum  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  Barru  Pegawai  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Barru,  petani  hutan  pemegang  IUPHHK- HTR, tokoh masyarakat sekitar kawasan hutan, dan lembaga pendamping lokal
3. Tahap  analisis  dilaksanakan  untuk  mendiseminasi  data-data  yang  telah  diperoleh  melalui  Tahap  1 dan  Tahap  2.  Proses  diseminasi  dilaksanakan  melalui  proses  analisis  menggunakan  intrumen penelitian  Governance  of  Forest  Initiative  (FWI,  2014)  yang  kemudian  dimodifikasi  sesuai  dengan konteks HTR.

## 2.3 Analisis Data
Instrumen  penelitian  ini  diadopsi  dari  Governance  of  Forest  Initiative  (FWI,  2014).  Indikator penilaian aspek hukum dalam penelitian ini merangkum empat prinsip dasar, yakni prinsip transparansi, partisipasi/inklusif,  akuntabilitas,  dan  koordinatif  sebagai  faktor  kunci  penilaian.  Set  indikator  ini dimodifikasi  untuk  menempatkan  aspek  hukum  sebagai  fokus  kajian  dengan  mengelompokkan  empat tematik pokok yang selanjutnya diilustrasikan melalui Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Indikator Penilaian Aspek Hukum Tenure Perencanaan lahan Manajemen Hutan Pendapaan Sektor Kehutanan Transpaansi Hukum Partisipasi Akuntabilitas
Koordinasi
Variabel Governance of Forest Initiative menempatkan variabel hukum, aktor dan praktek sebagai variabel utama penelitian dalam mengukur tata kelola hutan. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data yang spesifik maka fokus penelitian pada aspek hukum  yang mengatur tata kelola HTR. Aspek hukum yang dinilai berdasarkan aturan yang mengatur tenurial, perencanaan lahan, manajemen hutan serta sistem dan skema terkait pendapatan sektor kehutanan. Keempat bidang aturan tersebut dinilai berdasarkan kondisi transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan kordinasinya.

## 2.4 Analisis Data dan Pemberian Nilai
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model Miles dan  Huberman  (1984).  Menurut  Miles  dan  Huberman  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas.  Aktivitas  dalam  analisis  data, yaitu:  (1) data  reduction ,  (2) data  display ,  dan  (3) conclusion .  Kemudian,  proses  justifikasi  dalam penentuan nilai atau ukuran terhadap aspek hukum akan dilakukan menggunakan analisis kuantitatif.
Analisis kuantitatif digunakan hanya untuk memudahkan justifikasi dan menguatkan narasi atau deskripsi terhadap suatu aspek penilaian. Hasil akhir dari penilaian ini disajikan dalam bentuk indeks yang dihitung  menggunakan  rumus  mean,  yaitu  menghitung  jumlah  nilai  seluruh  unit  data  kemudian  dibagi banyaknya unit data. Indeks penilaian aspek hukum pada HTR di Kabupaten Barru dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu tinggi,  sedang, dan  rendah dengan penjelasan yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini
Tabel 2. Kategorisari Indeks Penilaian Aspek Hukum HTR Kabupaten Barru
Nilai Indeks Kategori Uraian 2,34 – 3,00 Tinggi Nilai  rata-rata  ideal  yang  diperoleh  dari  setiap  elemen  kualitas, indikator maupun kriteria. 1,67 – 2,33 Sedang  Nilai rata-rata kategori  sedang  yang  diperoleh  dari  setiap  elemen kualitas, indikator maupun kriteria. 1,00 - 1,66 Rendah  Nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria
Indeks Tabel 2 diolah dari skor setiap elemen kualitas yang mempunyai gradasi dari nilai tertinggi sampai terendah. Masing-masing bobot ditentukan berdasarkan terpenuhinya instrumen penilaian pada temuan di lapangan. Kategorisasi bobot dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3. Kategorisasi Bobot Penilaian Uraian Skor Bila data di lapangan memenuhi seluruh unsur dalam elemen kualitas 3 Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur dalam elemen kualitas 2 Bila data lapangan tidak memenuhi sebagian unsur dalam elemen kualitas 1
Tahap  1 :  Menentukan rata-rata  dalam  satu  indikator  dapat  dihitung  dengan  menjumlah  nilai/skor hasil penilaian dalam setiap elemen kualitas yang berada dalam satu  indikator kemudian dibagi dengan jumlah seluruh elemen kualitas yang terdapat dalam satu indikator dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:
Tahap 2 : Menentukan rata-rata dalam satu kriteria dapat dihitung dengan menghitung  jumlah nilai/skor rata-rata  hasil  penilaian  dalam  setiap  indikator  yang  berada  dalam  satu  kriteria  dibagi  dengan  jumlah seluruh indikator yang terdapat dalam satu kriteria dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:
Tahap 3 : Menentukan hasil akhir penilaian dapat dilakukan  dengan menghitung jumlah nilai/skor rata- rata  hasil  penilaian  dalam  setiap  kriteria    dibagi  dengan  jumlah  seluruh  kriteria  yang  digunakan  dalam proses penilaian dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Produk Hukum dalam Tata Kelola HTR di Kabupaten Barru
Aturan  yang  digunakan sebagai  pedoman oleh  pemerintah Kabupaten Barru masih  didominasi oleh aturan yang dibuat pemerintah pusat, baik dalam pengaturan birokrasi maupun implementasi kinerja ada  tata  kelola  hutan  tanaman  rakyat.  Grafik  persentase  aturan  yang  dipedomani  oleh  Pemerintah Kabupaten Barru dalam tata kelola hutan tanaman rakyat dapat dilihat pada Gambar 1 di berikut ini:
Jumlah skor dari masing-masing indikator Jumlah seluruh kriteria yang digunakan
Jumlah skor dari masing-masing elemen kualitas Jumlah seluruh elemen kualitas pada satu indikator
Jumlah skor  dari masing-masing indikator Jumlah seluruh elemen kualitas pada satu kriteria
Gambar 1. Grafik Persentase Pedoman Aturan pada HTR di Kab. Barru
Total seluruh aturan yang menjadi pedoman dalam tata kelola HTR di Kabupaten Barru adalah 18 aturan, dimana hanya terdapat 6 aturan yang diterbitkan daerah, sedangkan 12 aturan lainnya diterbitkan oleh pemeirntah pusat.

## 3.2 Evaluasi Produk Hukum HTR di Kabupaten Barru

## a. Potret Produk Hukum 4 Aspek Prioritas yang Dianalisis
Temuan  pada  penilaian  aspek  hukum  dalam  tata  kelola  Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  di Kabupaten Barru memberikan informasi dan fakta menarik mengenai potret tata kelola sumberdaya hutan di  daerah  ini,  khususnya  pada  aspek  hukum.  Penilaian  tersebut  didasakan  pada  empat  aspek  prioritas yang  dianalisis  sesuai  dengan  pedoman  pengelolaan  hutan  yang  baik,  yakni  aspek  penguasaan  lahan hutan (forest tenure), perencanaan hutan (forest use planning), manajemen hutan (forest management), dan pendapatan kehutanan (forest revenues and economic incentives). Potret empat aspek prioritas yang dianalisis dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:
Gambar 2. Grafik Penilaian 4 Aspek Prioritas di HTR Kab. Barru
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum pada pelaksanaan pembangunan HTR di Kabupaten  Barru  masih  ditemukan  pelemahan-pelemahan  dalam  mendorong  penerapan  prinsip  tata kelola yang baik. Hal demikian disimpulkan berdasarkan nilai akumulatif yang  diperoleh dari perhitungan sistematis berdasarkan pedoman tata kelola hutan Governance of Forest Inisiative (GFI), dimana hasilnya menunjukkan  bahwa  aspek  hukum  pada  tata  kelola  HTR  di  Kabupaten  Barru  berada  pada  kategori sedang dengan nilai 1.81.

## b. Potret Produk Hukum HTR dalam Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik
Potret  produk  hukum  HTR  Kabupaten  Barru  dalam  prinsip  good  governance  seperti  pada Gambar  3  di  bawah merupakan  hasil  penilaian  dari  keempat  aspek  prioritas,  yaitu  tenur,  perencanaan ruang/lahan, manajemen hutan, dan pendapaan dari sektor kehutanan yang seluruhnya diakumulasikan dan  ditinjau  dari  prinsip  good  governance,  yakni  transparansi,  partisipasi,  akuntabilitas,  dan  koordinasi. Penjabaran nilai masing-masing mengenai potret aspek hukum dalam HTR Kabupaten Barru dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:
Gambar 3. Grafik Potret Aspek Hukum dalam Tata Kelola HTR Kab.Barru
Hasil  penilaian  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  3    dipengaruhi  oleh  minimnya  aturan  yang menjadi  landasan  pengelolaan  hutan  tanaman  rakyat  mulai  tahap  perencanaan,  penataan  ruang,  pola manajemen,  hingga  aturan  mengenai  pendapatan  dari  sektor  kehutanan  yang  menunjukkan kurangnya porsi  atas  keterlibatan  yang  lebih  luas  kepada  publik,  khususnya  masyarakat  terkena  dampak  dalam tahap  penyusunan  KLHS,  penyusunan  RTRW,  penatabatasan  kawasan  hutan  dan  perubahan peruntukan,  pemberian  izin  usaha,  pengusulan  dan  pemberian  izin  hutan  tanaman  rakyat,  serta penyusunan perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan lahan (RPRHL).

## c. Potret Aspek Hukum Masing-Masing Aspek Prioritas

## 1. Tenure
Pelaksanaan  tata  kelola  kawasan  hutan  tanaman  rakyat  di  Kabupaten  Barru  dijalankan dengan  menggunakan  instrumen  peraturan  yang  berlaku  di  tingkat  daerah/kabupaten  mayoritas berpedoman  terhadap  aturan  pelaksanaan  dari  pemerintah  pusat  atau  dalam  hal  ini  Kementerian Kehutanan. Kemudian, dalam pengembangan HTR di Kabupaten Barru, masih ditemukan kekurangan pada  aturan  yang  mengharuskan  seluruh  sektor  (di  luar  kehutanan)  melakukan  sinkronisasi pengakuan  hak,  pemanfaatan,  pegelolaan,  dan  pengasaan  hutan  (tenurial)  meskipun  dalam  Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah diatur mengenai jaminan pemanfaatan dan pengelolaan yang bersinerji dengan sektor lain atas hak pemanfaatan hasil hutan yang tidak terbatas hanya pada kayu saja. Grafik penilaian pada aspek tenur dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini:
Gambar 4. Grafik Penilaian Aspek Hukum pada Aspek Tenurial di HTR Kab. Barru.

## 2. Perencanaan ruang
Ketegasan  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  perencanaan  tata  ruang  telah diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan di lingkup wilayah Kabupaten Barru, telah diterbitkan pada RPJMD melalui Perda Nomor 3 tahun 2011 dan Perda Nomor 4 tahun 2012 yang secara konsisten mendefinisikan pelaksanaan penataan ruang yang sesuai dengan asas berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan  yang  dilakukan  secara  demokratis.  Transparansi  juga  menjadi poin penting sebab transparansi dimaknai sebagai upaya Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan dan membuka akses informasi pada setiap tahapan pengelolaan sektor hutan dan lahan (Murharjanti, 2013). Namun,  berbagai  keterbatasan  dan  persoalan  dalam  perencanaan  tata  ruang  juga  ditemui  aspek transparansi,  partisipasi,  akuntabilitas  maupun  koordinasi.  Grafik  penilaian  pada  aspek  perencanaan ruang/lahan dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini:
Gambar 5. Grafik Penilaian Aspek Hukum pada Aspek Perencanaan Ruang/Lahan di HTR Kab. Barru.
3. Manajemen Hutan
Peraturan  perundang-undangan  telah  menjamin  tata  kelola  hutan  yang  baik  (good  forest governance)  yang  secara  umum  memuat  asas  partisipatif,  transparantif,  akuntabel,  dan  koordinatif sebagaimana  tertuang  dalam  UU  41 tahun  1999.  Dalam  kaitannya  dengan  kejelasan kewenangan  dan struktur kelembagaan (termasuk mekanisme kerja) serta partisipasi masyarakat dalam menglola kawasan HTR  di  tingkat  tapak,  Peraturan  Daerah  Nomor  3  tahun  2011  mengenai  RPJMD  Kabupaten  Barru mengimbau  agar  seluruh  elemen,  khususnya  di  tingkat  tapak  memiliki  sistem  di  dalam  lembaga  untuk mengedepankan asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  31  Tahun  2013  juga  memandatkan  imbauan  yang  sama dan  menjadi  acuan  utama  pada  tata  kelola  HTR  di  Kabupaten  Barru.  Secara  definitif,  konsistensi mengenai  pengelolaan  HTR  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  dilakukan  secara  harmonis  yang ditindak  lanjuti  melalui  Surat  Edaran  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  120/253/Sj  16  Januari  2015 kepada seluruh kepala daerah yang menyatakan berdasarkan pasal 404 UU Nomor 23 tahun 2014, serah terima  personel,  pendanaan,  sarana,  dan  prasarana,  serta  dokumen  Peralatan,  Pembiayaan  Dan Dokumen (P3D) sebagai pembagian urusan antar pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten di laksanakan  paling  lambat  2  tahun  setelah  diberlakukannya  UU  tersebut.  Hal  ini  juga  mendorong  agar siklus  anggaran  terhindar  dari  stagnasi  penyelanggaraan  daerah  yang  berakibat  terhentinya  pelayanan kepada publik. Grafik penilaian pada aspek manajemen hutan dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini:
Gambar 6. Grafik Penilaian Aspek Hukum Pada Aspek Manajemen di HTR Kab. Barru

## 4. Pendapatan di Sektor Kehutanan
Progres yang belum signifikan dari pengelolaan HTR di Kabupaten Barru juga menyebabkan belum  terbitnya  aturan-aturan  yang memadai  dan  mengakomodir  seluruh  kepentingan seluruh  pihak yang  berkaitan  dengan  pendapatan  di  sektor  kehutanan.  Walaupun  potensi  pendapatan  melalui pengelolaan  HTR  terhitung  sangat  tinggi  (Mas’ud,  dkk,  2011),  namun  jaminan  aturan  belum  terlalu kuat. Peraturan  Menteri  Kehutanan  P.64  tahun  2009  yang  dijadikan  sebagai  acuan  pemerintah daerah belum mensyaratkan inisiatif pemerintah untuk melakukan konsultasi publik terhadap rencana penyusunan kebijakan sistem biaya kehutanan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penerapan  sistem  biaya  kehutanan  belum  ditentukan  dalam  aturan  tersebut.  Meskipun  demikian, Pemerintah  Kabupaten  Barru  atau  dalam  hal  ini  instansi  kehutanan  selama  ini  menggunakan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dalam mengatur sistem keuangan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berbasis kompetensi dan kelayakan (feasible).
RPJMD  dan  SK  Nomor  24 tahun  2013  telah  mencantumkan pengaturan mengenai  adanya insentif ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, kemudian dalam Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 terlihat adanya alokasi anggaran yang proporsional di sektor kehutanan.  Namun,  masih  ditemui  kekurangan  karena  aturan  tersebut  tidak  menjelaskan  tentang ukuran  dan  prasyarat  sosial  dan  ekologi  dalam  pembagian  pendapatan  kehutanan.  Grafik  penilaian pada aspek pendapatan dari sektor kehutanan dalam tata kelola hutan tanaman rakyat di Kabupaten Barru terlihat pada Gambar 7:
Gambar 7. Grafik Penilaian Aspek Hukum pada Aspek Pendapatan Sektor Kehutanan di HTR Kab. Barru.

## 4. KESIMPULAN
1. Total aturan yang dipedomani Pemerintah Kabupaten Barru dalam pembangunan HTR adalah 18 aturan  yang  terdiri  atas  12  aturan  yang  diterbitkan  pemerintah  pusat  dan  6  aturan  lainnya diterbitkan pemerintah daerah dengan persentase 66.67% dari pemerintah pusat dan 33.33% dari peraturan daerah.
2. Aspek hukum dalam tata kelola hutan tanaman rakyat di Kabupaten Barru berada dalam kategori sedang dengan nilai 1.81 berdasarkan akumulasi nilai dari 4 aspek prioritas yang dianalisis, yakni tenure  1.73;  perencanaan  ruang/lahan 1.84;  manajemen hutan  2.34;  dan  pendapatan dari  sektor kehutanan  1.31.  Kemudian,  keempat  aspek  yang  dianalisis  menunjukkan  potret  aspek  hukum dalam  tata  kelola  HTR  dengan  nilai  masing-masing:  transparansi  1.58,  partisipasi  1.49, akuntabilitas 1.63, dan koordinasi 1.73.

## DAFTAR PUSTAKA
Forest  Watch  Indonesia  (FWI).  2014. Potret  Pelaksanaan  Tata  Kelola  Hutan:  Studi  Kasus  Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah . Bogor: Forest Watch Indonesia.
Mas’ud,  Emban  Ibnurusyd.,  Supratman.,  dan  Malamassam,  Daud.  2011.  Model  Pengelolaan  Hutan Tanaman  Rakyat  Pola  Mandiri  di  Desa  Bacu-Bacu  Kabupaten  Barru.  Jurnal  Hutan  dan Masyarakat, Volume 6 No.2, Hal: 93-99.
Miles, Mathew  B. Michael Huberman.  1984. Qualitative Data  Analysis:  A  Sourcebook  of  New  Methods . London: Sage Publication, Inc.
Murharjanti,  Prayekti.  2013.  Indeks  Kelola  Hutan  dan  Daerah:  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Dalam Penglolaan  Hutan  dan  Lahan  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Pada  9  Kabupaten).  Jakarta: International Council of Environmental Law (ICEL) Indonesia.
World Bank. 2007. Executive Summary: Indonesia and Climate Change Working Paper on Current Status and Policies . Washington, DC.