## Strategi Pengembangan Akreditasi Manajemen Penggunaan Obat Dengan Metode Hanlon Di IFRSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun
Development Strategy Management Accreditation Drug Use with Hanlon Methods In IFRSUD Sultan Imanuddin

## Pangkalan Bun
Poppy Dwi Citra Jaluri 1 ) R.A. Oetari 2 ) Gunawan Pamudji Widodo 3 )
1) Magister Manajemen Farmasi, Universitas Setia Budi
2) Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi
Koresponden : Poppy Dwi Citra Jaluri, S.Farm., Apt. Magister Manajemen Farmasi, Universitas Setia Budi, Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Solo, Indonesia Email : Popeyepoppi@Gmail.Com

## ABSTRAK
Dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan  dan  meningkatkan keselamatan  pasien  dalam pemberian  pelayanan  di  rumah  sakit  perlu  dilakukan  penilaian  akreditasi  rumah  sakit.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  kesesuaian  tujuh  standar  akreditasi  MPO berdasarkan  KARS  dan  strategi  rencana  pengembangan  Instalasi  Farmasi  dengan  metode Hanlon
Penelitian  ini  merupakan  rancangan  penelitian  non  eksperimental  di  Instalasi    Farmasi RSUD  Sultan  Imanuddin  Pangkalan  Bun  Kalimantan  Tengah,  pengumpulan  data  dilakukan dengan  menggunakan  instrumen  kuesioner  kepada  28  responden  yaitu  Apoteker  dan  TTK. Setelah  ditemukan  permasalahan  ditiap  elemen  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan metode Hanlon.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian pelayanan  farmasi terhadap standar akreditasi MPO adalah  MPO1 85,36 %, MPO2 92,39 %, MPO3 78,75 %, MPO4 88,57 %, MPO5 50,24 %, MPO6 72,32 %, serta MPO7 42,62 % dan strategi pengembangan prioritas yang  tepat  untuk  diterapkan  di  IFRSUD  Sultan  Imanuddin  Pangkalan  Bun  Kalimantan  Tengah yang masih belum memenuhi standar maksimal.

## Kata  kunci : Standar Akreditasi, IFRSUD  Sultan  Imannudin  Pangkalan  Bun, Metode Hanlon

## ABSTRACT
To improve the quality of services and improve patient safety in providing hospital services needed  hospital  accreditation.  The  purpose  of  this study  was  to  determine  the  level  of conformity  seven  accreditation  standards  MMU  based  from  KARS  and  strategy  development pharmacy installation with Hanlon method.
This study is a non-experimental research design in Hospital Pharmacy Installation Sultan Imanuddin  Pangkalan  Bun,  Central  Kalimantan,  data  collection  conducted  by  using  a questionnaire  instrument  to  28  respondents  are  Pharmacists  and  TTK.  After  the  problem  was found in each element and then analyzed using the Hanlon method.
Research  concluded  that  the  level  suitability  to  the  accreditation  standards  of  pharmacy service  MMU  is  MMU1  85.36%,  92.39%  MMU2,  MMU3  78.75%,  88.57%  MMU4,  MMU5 50.24%, 72.32% MMU6, and MMU7 42.62% and development strategy appropriate priorities to be applied in IFRSUD Sultan Imanuddin  Pangkalan Bun, Central  Kalimantan  are still does not meet the maximum standards .
Keywords : Standard Accreditation, IFRSUD Sultan  Imanuddin  Pangkalan  Bun,  Hanlon Method

## PENDAHULUAN
Menurut  Depkes  RI  (2012)  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  dan meningkatkan keselamatan pasien dalam  pemberian  pelayanan  di  rumah sakit perlu dilakukan penilaian akreditasi  rumah  sakit  dengan  cara mengevaluasi penerapan standar akreditasi sebagai upaya untuk
menunjukan  komitmen  nyata  sebuah rumah sakit dalam meningkatkan
keselamatan dan kualitas asuhan
pasien untuk meyakinkan bahwa lingkungan  pelayanannya  aman  dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko  bagi para  pelanggan (pasien  dan    staf  rumah  sakit),  yang akan dilakukan evaluasi penilaian
standar pelayanan berfokus pada pasien yang meliputi Manajemen Penggunaan Obat (MPO). Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di IFRSUD Sultan Imanuddin  Pangkalan  Bun yaitu  karna sebelumnya  rumah  sakit  ini  belum terakreditasi  sehingga  dengan  adanya evaluasi berbasis
akreditasi
berdasarkan  manajemen  penggunaan obat  (MPO)  dengan  metode  Hanlon diharapkan  dapat  mengubah  status akreditasi  di RSUD  Sultan  Imannudin
Pangkalan Bun karena standar akreditasi  yang  tinggi  dapat  menjamin mutu  pelayanan  kefarmasian  di  rumah sakit.  Instalasi  Farmasi  itu  sendiri merupakan tempat pengelolaan sediaan  perbekalan  farmasi,  dimana menjadi  pemasukan  terbesar  oleh rumah  sakit. Metode  Hanlon  adalah metode yang digunakan untuk
menentukan skala prioritas untuk membandingkan berbagai masalah yang berbeda-beda
berdasarkan
dengan  4  kelompok  kriteria  yaitu besarnya masalah,
kegawatan masalah,  kemudahan penanggulangan masalah,  dan  faktor  yang menentukan dapat  tidaknya  program  dijalankan. Hasil  penelitian  diharapkan  IFRSUD Sultan Imannudin Pangkalan Bun mampu meningkatkan posisi dan keberadaannya di tengah-tengah pelayanan yang ada dan dapat mengambil  strategi  yang  kompetitif sehingga mampu meningkatkan eksistensinya dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasien bahwa rumah sakit tersebut memberikan  pelayanan  yang  bermutu, mengutamakan  keselamatan  pasien dan mendapatkan obat yang rasional.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian pelayanan  farmasi  terhadap  standar akreditasi di IFRSUD
Sultan Imannuddin Pangkalan Bun tahun 2016 tentang  manajemen  penggunaan  obat dan  strategi  pengembangan  pelayanan farmasi  berdasarkan  standar  akreditasi manajemen  penggunaan  obat  (MPO) dengan analisis metode Hanlon .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan rancangan penelitian non eksperimental di IFRSUD Sultan Imannudin Pangkalan Bun Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.  Cara pengumpulan  data dilakukan dengan menggunakan instrumen  kuesioner self  assesment Apoteker  dan  TTK  yang  terlibat  dalam proses akreditasi berupa hasil hitungan dari  jawaban  respon  pada  kuesioner.
Wawancara juga dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh secara mendalam, di dalam menggali hal - hal yang berhubungan dengan standarakreditasi  pelayanan  farmasi,
kesiapan proses akreditasi dan strategi rencana pengembangan pelayanan farmasi. di  IFRSUD  Sultan  Imanuddin Pangkalan  Bun  Kalimantan  Tengah Kalimantan Tengah.  Penelitian ini dilakukan  mulai  bulan  Maret  2016 sampai  dengan  20  April  2016 dengan jumlah 28 responden. Perbaikan Manajemen
dengan
Metode Hanlon: a. Mengidentifikasi masalah dan solusi
manajemen  obat  yang  terdiri  atas organisasi  dan  manajemen,  seleksi dan pengadaan, penyimpanan, pemesanan dan pencatatan, persiapan dan penyaluran, pemberian ( administration ) dan pemantauan ( monitoring)
b. Memberikan  skor  (bobot)  atas serangkaian  kriteria  A,  B,  C  dan  D (PEARL).
c. Setelah serangkaian kriteria tersebut berhasil diisi, maka selanjutnya  menghitung  nilai  Basic Priority  Rating  (BPR)  dan  Overall Priority Rating (OPR) dengan rumus sebagai berikut : BPR (Basicc Priority Rating) =
(A + B) C/3 OPR (Overall Priority Rating) = [(A + B) C/3] x D Keterangan : A = skor 0 – 10 ( kecil – besar ) B =  skor  0 – 10  (  tidak  serius - sangat serius )
C = skor 0 – 10 ( sulit – mudah ) D = skor 0 ( ya ) dan 1 ( tidak )
a. Skor  dengan  nilai  Overall  Priority
Rating (OPR) tertinggi adalah prioritas pertama penangan masalah. b. Penilaian untuk A (besar permasalahan), B (kegawatan masalah), C (kemudahan masalah).
c. Untuk  pemberian  point  dari  nilai  0- 10 dilakukan wawancara mendalam kepada  kepala  IFRS,  menentukan nilai 0-10 setelah dilakukan analisis terhadap seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan . Pemberian  skor  0-10  ditentukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara  dan  diskusi  mendalam dengan kepala IFRS dan mendapatkan persetujuan terhadap angka yang akan diberikan  oleh  setiap  permasalahan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat  kesesuaian  manajemen penggunaan  obat  di  IFRSUD  Sultan Imanuddin  Pangkalan  Bun  Kalimantan Tengah  pada  tahun  2016  standar akreditasi manajemen penggunaan obat berdasarkan kementerian kesehatan tahun 2012 adalah
Organisasi  dan  Manajemen  85,36  %,
Seleksi  dan  Pengadaan 92,39  %,
Penyimpanan  78,75  %,  Pemesanan dan  Pencatatan  88,57  %,  Persiapan dan  Penyaluran  50,24  %,  Pemberian 72,32 %, Pemantauan 42,62 %, seperti terlihat pada tabel I. Berdasarkan tabel 5. Merupakan  hasil  tingkat  kesesuaian manajemen penggunaan obat di
IFRSUD  Sultan  Imanuddin  Pangkalan Bun pada tahun 2016 standar
Tabel 1. Presentase pencapaian nilai akreditasi staf IFRS di instalasi farmasi
RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah No Standar pelayanan farmasi Skor IFRS (%) 1 Organisasi dan Manajemen 85,36 2 Seleksi dan Pengadaan 92,39 3 Penyimpanan 78,75 4 Pemesanan dan Pencatatan 88,57 5 Persiapan dan Penyaluran 50,24 6 Pemberian 72,32 7 Pemantauan 42,62 Skor akreditasi dan rata-rata pencapaian 72.90 Sumber: Data mentah yang diolah tahun 2016 akreditasi manajemen penggunaan obat berdasarkan kementerian kesehatan tahun 2012 pada Skor pada manajemen penggunaan obat di Instalasi farmasi rumah sakit
didapatkan  dari  jawaban  hasil  kuisoner yang  peneliti  bagikan  kepada  staf pegawai  instalasi  farmasi, dari  hasil penilaian  kuisioner  dijumlahkan  semua jumlah  pertanyaan  dari  masing-masing elemen  penilaian  kemudian  dibagi banyaknya responden yaitu 28 responden, setelah didapat hasil setiap elemen pertanyaan
dijumlahkan berdasarkan  jumlah  elemen  MPO  dan dibagi  berapa  banyak  elemen  yang digunakan dan  berdasarkan  tabel  di atas  untuk  Penyimpanan,  Persiapan dan Penyaluran, Pemberian, dan
Pemantauan  masih  belum  mencapai standar  akreditasi  yaitu  kurang  dari 80% sedangkan Organisasi dan Manajemen,  Seleksi  dan  pengadaan, Pemesanan  dan  Pencatatan  sudah mencapai  standar  akreditasi  yaitu  lebih dari 80%. Hasil skor dari kuisoner pada tabel 5 belum menunjukkan keakuratan
hasil akhir pencapaian standar akreditasi sehingga peneliti menganalisis  hasil  dengan  jawaban hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan dengan  kepala  instalasi  farmasi  dan staf lainnya yang menjalankan kegiatan kefarmasian
Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi pengembangan instalasi  farmasi  berbasis  evaluasi akreditasi  di  RSUD  Sultan  Imanuddin Pangkalan  Bun  Kalimantan  Tengah, semua  standar  dari  MPO1  sampai
MPO7 untuk Penyimpanan, Pemesanan dan Pencatatan, Persiapan dan Penyaluran, Pemberian dan Pemantauan  masih  belum  mencapai standar  akreditasi  yaitu  kurang  dari 80% sedangkan Organisasi dan
Manajemen,  Seleksi  dan  pengadaan sudah  mencapai  standar  akreditasi yaitu  lebih  dari  80%,  maka  dari itu peneliti
melakukan strategi pengembangan  terhadap  hal-hal  yang belum  memenuhi  dengan  target  skor 100%  hal  ini  dikarenakan  sebelumnya RSUD  Sultan  Imanuddin  Pangkalan
Bun Kalimantan Tengah belum terakreditasi.

## Elemen Penilaian Standar yang Belum Terpenuhi
Hasil dari kuesioner yang ditujukan kepada  28  responden  di RSUD  Sultan Imanuddin  Pangkalan  Bun Smelalui standar MPO dari 24 elemen penilaian, diketahui  dari  nilai  tiap  elemen ada Penyimpanan, Pemesanan
dan
Pencatatan, Persiapan dan Penyaluran, Pemberian dan  Pemantauan  masih belum  mencapai  standar  akreditasi
yaitu  kurang  dari  80%  sedangkan
Organisasi  dan  Manajemen,  Seleksi dan Pengadaan sudah mencapai standar  akreditasi  yaitu  lebih  dari  80%. Setelah  dilakukan  wawancara  dan penelusuran dokumen,
peneliti mendapatkan  ketidak  sesuaian  dari hasil  skor  yang  didapat  yaitu  terdapat kekurangan yang menjadikan skor tidak mencapai  maksimal apabila  dilakukan penilaian  mandiri  akreditasi.  Dari  24 elemen penilaian, hampir semua
elemen masih belum sepenuhnya.
Ket :
A : besar masalah. Skor 0-10 (kecil-besar)
B : keseriusan masalah. Skor 0-10 (tidak serius-sangat serius)
C : kemudahan penyelesaian masalah. Skor 0-10 (sulit-mudah).
D atau PEARL : kemungkinan pemecahan masalah. Skor 0 = tidak 1 = ya.
BPR ( Basic priority rating ) = (A+B) C / 3 OPR ( Overall priority rating ) = [(A+B) C / 3] x D
Tabel    2.    Penentuan    Skala    Prioritas    Penanganan    Masalah    dengan  Metode Hanlon
Masalah Kriteria dan Bobot Maksimum *OPR Prioritas A B C *BPR PEARL D Masalah MPO4.P2 6 6 6 4 1 14 1 MPO5.P1 4 4 6 4 1 13 2 MPO6.P2 6 6 4 4 1 13 3 MPO2.P3 1 1 4 8 1 13 4 MPO1.P2 2 2 4 6 1 12 5 MPO1.P3 2 2 4 6 1 12 6 MPO6.P1 2 2 4 6 1 12 7 MPO6.P4 3 3 6 4 1 12 8 MPO4.P3 2 2 6 4 1 11 9 MPO1.P1 1 1 4 6 1 10 10 MPO3.P3 2 1 4 6 1 10 11 MPO2.P2 1 2 2 6 1 8 12

## Penentuan Prioritas Masalah Metode Hanlon
Skor  hasil  dari  tabel  di  atas  dapat ditemukan  elemen-elemen  dari  standar MPO  yang  masih  belum  memenuhi standar  akreditasi  untuk  mencapai 100%,  sehingga  didapatkan  masalah- masalah yang akan di kaji untuk masuk ke  dalam  penentuan  prioritas  masalah dengan  menggunakan  metode  Hanlon.
Setelah masalah ditiap standar akreditasi berhasil teridentifikasi, selanjutnya  dilakukan    pembobotan untuk  memperoleh  score/nilai  berupa angka yang  dapat  menunjukkan  skala prioritas  masalah
Dari hasil pembobotan yang dilakukan dengan metode Hanlon pada tabel 2,  diperoleh  skala  prioritas  yang dapat  digunakan  untuk  mengatasi masalah  yang  dihadapi  dalam  lingkup IFRS. Dimana    pembobotan    ini dimaksudkan    agar    IFRS  dapat mengatasi permasalahan
secara
bertahap  sesuai  dengan  hasil    skala prioritas dengan metode Hanlon
(Maftuhah, 2009). Masalah yang terjadi di  RSUD  Sultan  Imanuddin Pangkalan Bun  Kalimantan  Tengah  sebenarnya
semua  MPO  terdapat  masalah  yang belum mencapai nilai standar akreditasi dan  harus  dilakukan  pengembangan dalam  rangka  mencapai  nilai  akreditasi maksimal yang membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan
kefarmasian di  rumah  sakit,  namun  di metode  Hanlon  ini  memproritaskan masalah  dengan  cara  mengidentifikasi faktor-faktor  ekplisit    untuk  dapat dipertimbangkan  dalam  menetapkan prioritas  masalah  dan  di  modifikasi sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dinilai secara
individual.
Peneliti
mempriotaskan  masalah  yang  dapat segera  di  laksanakan  dan  masalah elemen  manajemen  penggunaan  obat dengan  24  elemen  yang  memiliki kurangannya nilai  standar  akreditasi dibahas oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya.

## Strategi pengembangan
Tahapan penyelesaian  masalah disetiap elemen penilaian standar manajemen  penggunaan  obat  (MPO) berdasarkan    nilai  skala  prioritas  yang dilakukan  dengan    metode  Hanlon dapat disusun sebagai berikut:

## Tabel 3.  Strategi dan rencana pengembangan masalah pada elemen MPO
Nilai skor yang belum memenuhi standar akreditasi maksimal Masalah Strategi dan rencana pengembangan yang dilakukan Standar Akreditasi MPO4 Pemesanan dan Pencatatan (Prioritas I)
Elemen penilaian
MPO4.P2: Mengidentifikasi Petugas yang Rumah sakit mengidentifikasi    petugas yang menulis dan memesan  obat  di  rumah Rumah sakit membuat dan memiliki  kebijakan  atau  regulasi dari SK direktur dalam mengidentifikikasi  petugas  yang
Nilai skor yang belum memenuhi standar akreditasi maksimal Masalah Strategi dan rencana pengembangan yang dilakukan kompeten sakit.    Kebijakan  baru dibuat dan belum disosialisasikan secara menyeluruh. Sehingga belum  dijalankan  sesuai prosedur. berhak  atau  diizinkan  menulis resep  khusus,  memesan  obat dan alkes. Disosialisasika kepada  petugas  rumah  sakit  dn dilakukan evaluasi berkala kepada petugas. MPO5 Persiapan dan Penyaluran (Prioritas II) Elemen penilaian MPO5.P1: Menelaah ketepatan pada pesanan obat setiap resep atau pesanan obat ditelaah sebelum diberikan  kepada  pasien namun  hanya  mencakup pada  ketepatan  dari  obat, dosis, frekuensi, dan route pemberian  dan  duplikasi terapi saja, hal ini disebabkan karena banyaknya pasien dan keterbatasan sumber daya manusia. Perlu evaluasi oleh petugas yang berkompeten  dan  terlatih  dalam menelaah  resep  obat  sebelum diberikan  ke  pasien  dan  rumah sakit harus mesosialisasikan dan menjabarkan informasi yang spesifik  apa  saja  proses  yang mencakup  dalam  menalaah  satu pesanan  obat  atau  resep,    agar efektif terhadap pemesanan obat/penulisan resep berdasarkan peraturan yang sudah di tetapkan, Meningkatkan kerja sama antara petugas famasi  dan  petugas  lainnya  agar kegiatan  ini  dapat  terlaksana dengan  baik  dan  sangat  di harapkan kedepannya untuk penambahan SDM yang berkompeten. MPO6 Pemberian (Prioritas III) Elemen penilaian MPO6.P2: Pendokumentasian dan pengelolaan setiap  obat  yang dibawa  ke  rumah sakit. Dilakukan kegiatan pengelolaan  obat  tetapi tidak sesuai prosedur karena  memang  tidak  ada kebijakan dari rumah sakit untuk  obat  yang  dibawa pasien ke rumah sakit dan tidak adanya pendokumentasian. Rumah  sakit perlu  membuat kebijakan  atau  regulasi  dari  SK direktur dalam Meningkatkan kerjasama  antar  farmasi  dengan staf  lainnya  dalam  pengelolaan obat  yang  dibawa  pasien  ke rumah sakit untuk dievaluasi dan dokumentasikan oleh farmasis.
Nilai skor yang belum memenuhi standar akreditasi maksimal Masalah Strategi dan rencana pengembangan yang dilakukan MPO2 Seleksi Dan Pengadaan (Prioritas IV) Elemen penilaian MPO2.P3: Seleksi obat Ada  proses  seleksi  obat dilakukan  oleh  staf  terkait namun belum sepenuhnya sesuai regulasi yang sudah  ditetapkan  dirumah sakit. Perlu  dimonitoring  dan  didukung kebijakan sebagai pedoman untuk  melakukan  seleksi  obat agar  dapat  dijalankan  sesuai peraturan  yang  berlaku  dan Meningkatkan  kerjasama  antar farmasi  dengan  staf  lainnya dalam mengevaluasi penggunaan  obat  agar  segala kegiatan untuk seleksi obat dapat dijalankan  sepenuhnya  sesuai regulasi yang  berlaku.  Dan  perlu keaktifan  Tim  farmasi  dan  terapi dalam mengevaluasi formularium rumah sakit untuk dapat selalu di revisi atau diperbaharui.
Standar Akreditasi MPO1 Organisasi Dan Manajemen (Prioritas V) Elemen penilaian MPO1.P2: Perencanaan Obat Obat di organisir dan dikelola oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit namun perencanaan terkadang tidak sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Perlu adanya kerjasama anatara farmasis dan staf lainnya dalam mengelola agar dapat dilakukan perencanaan obat dengan baik sesuai peraturan yang sudah ditetapkan di rumah sakit.

## MPO1 Organisasi Dan Manajemen (Prioritas VI)
Elemen penilaian MPO1.P3: Pelaksanaan pelayanan farmasi & penggunaan obat Rumah sakit telah melaksanakan  pelayanan farmasi  dan  penggunaan obat  yang  mengacu  pada undang-undang atau peraturan  yang  berlaku namun  belum  dijalankan sepenuhnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Perlu  dimonitoring  dan  didukung kebijakan sebagai pedoman dalam  pelaksanaan  pelayanan farmasi  dan  penggunaan  obat sesuai  peraturan  yang  sudah ditetapkan.  dan  meningkatkan kerjasama antar staf yang bertanggung jawab pada pelayanan farmasi.
Nilai skor yang belum memenuhi standar akreditasi maksimal Masalah Strategi dan rencana pengembangan yang dilakukan MPO6 Pemberian (Prioritas VII) Elemen penilaian MPO6.P1: obat  di  verifikasi  dalam jumlah  dosis  dan  rute pemberian berdasarkan resep atau pesanan namun tidak dilakukan terus  menerus  dan  sesuai kebijakan yang ada. Perlu didukung kebijakan sebagai pedoman untuk meverifikasi dalam jumlah dosis dan  rute  pemberian  resep  atau pesanan obat, dan meningkatkan  kerjasama  antar staf  yang  bertanggung  jawab terhadap  resep  atau  pesanan obat yaitu  setelah  meverifikasi membuat  salinan  resep  sesuai dengan  resep  asli  dan  diparaf oleh apoteker(apabila diperlukan),  menyimpan  resep pada  tempatnya  dan  apoteker membuat  catatan  pengobatan pasien  dengan  menggunakan
formulir 5 (terlampir).
Verifikasi Obat, jumlah dosis obat dan route pemberian.
MPO6 Pemberian (Prioritas VIII) Elemen penilaian MPO6.P4: Pemberian obat yang diresepkan dan dicatat dalam status pasien Ada pencatatan obat yang diresepkan ke dalam status pasien namun tidak sering  di  monitoring  oleh farmasis. Rumah  sakit perlu  membuat kebijakan  atau  regulasi  dari  SK direktur sebagai pedoman dalam        pemberian  obat  yang diresepkan  kemudian  dicatat dalam  status  pasien  dan  di monitoring oleh seorang farmasis.

## MPO4 Pemesanan dan pencatatan (Prioritas IX)
Elemen penilaian MPO4.P3: Pencatatan obat di rekam medis Belum ada kebijakan yang ditetapkan  oleh  pimpinan rumah sakit tetapi dilaksanakan  pencatatan obat  setiap  obat  yang diresepkan atau dipesankan di rekam medis,  tetapi  tidak  di monitoring  oleh  seorang Rumah  sakit perlu  membuat kebijakan  atau  regulasi  dari  SK direktur untuk obat yang diresepkan  dan  dipesan  yang kemudian  dicatat  dirumah  sakit agar  ada  pendokumentasian tentangg penggunaan obat yang  digunakan  pasien  dan Meningkatkan kerja sama
Nilai skor yang belum memenuhi standar akreditasi maksimal Masalah Strategi dan rencana pengembangan yang dilakukan farmasis  melainkan  hanya dicatat  oleh  dokter  atau perawat dan tidak dievaluasi  oleh  petugas farmasis. antara  petugas  farmasi  dan petugas kesehatan lainnya agar setiap pencatatan obat di rekam medis  dapat  dimonitoring  dan didokumentasikan  oleh  petugas farmasi sesuai prosedur. MPO1 Organisasi Dan Manajemen (Prioritas X) Elemen penilaian MPO1.P1: Identifikasi Petugas Kompeten Rumah sakit telah melakukan identifikasi terhadap  yang  diberi  ijin untuk mensupervisi pelayanan kefarmasian, namun  syarat  baik  secara akademis  dan  teknis dari petugas tersebut tidak memenuhi kriteria dan untuk  rumah  sakit  umum daerah  masih  kurangnya tenaga farmasis yang berkompeten. Perlu  dilakukan  evaluasi  dan monitoring  terhadap  petugas supervisi  agar  sering  mengikuti pelatihan dalam bidang manajemen rumah sakit/ manajemen kefarmasian/ pelayanan  kefarmasian,  agar memilki pengetahuan dan pengalaman  yang  lebih  spesifik dan  perlu  penambahan  SDM yang  berkompeten  agar  semua kegiatan kefarmasian dapat diawasi  oleh  petugas  yang professional. MPO3 Penyimpanan (Prioritas XI) Elemen penilaian MPO3.P3 Pemusnahan Obat yang kadaluwarsa Ada sistem penarikan obat dan pemusnahannya dimonitor dengan baik tetapi belum sesuai dengan prosedur yang berlaku  sehingga  waktu pemusnahan  obat  yang kadaluwarsa tidak dilakukan secara rutin. Kontrol secara rutin dan dilakukan monitoring. Dijalankan  dengan  baik  sesuai jadwal  dan  prosedur  yang  ada mengenai sistem penarikan atau pemusnahan obat kadaluwarsa  baik  di  gudang,  di depo-depo farmasi atu bangsal.

## MPO2 Seleksi dan Pengadaan (Prioritas XII)
Elemen penilaian MPO2.P2: Persetujuan Pengadaan Obat terkadang obat tidak tersedia  dalam  stok  di rumah sakit ketika dibutuhkan  karena  kurang ketertiban  dokter  dalam penulisan  resep  mengacu Perlu didukung kebijakan sebagai pedoman dalam proses persetujuan dan pengadaan obat  yang  tidak  tersedia  dalam stok,  sehingga  Jumlah  dalam persediaan stok harus
Nilai skor yang belum memenuhi standar akreditasi maksimal Masalah Strategi dan rencana pengembangan yang dilakukan pada  formularium  rumah sakit. diperhitungkan dan direncanakan  dengan  baik  agar tidak  lagi  terjadi  kekosongan. Dan melakukan penertiban bagi dokter dalam melakukan peresepan yang mengacu pada formularium rumah sakit.

## KESIMPULAN
Tingkat kesesuaian pelayanan farmasi  terhadap  standar  akreditasi manajemen penggunaan obat (MPO) di IFRSUD  Sultan  Imanuddin  Pangkalan
Bun  Kalimantan  Tengah  pada  tahun 2016 adalah 72.90% dan  strategi pengembangan  prioritas  yang  tepat untuk  diterapkan  di  IFRSUD  Sultan Imanuddin  Pangkalan  Bun Kalimantan berdasarkan  metode  Hanlon yaitu pertama-tama  pada MPO4.P2 perlu membuat kebijakan
dalam mengidentifikasi petugas yang diizinkan menulis  resep  khusus  dan  pemesanan obat, MPO5.P1 perlu  evaluasi  oleh petugas  yang  berkompeten  dalam menelaah resep obat sebelum diberikan  ke  pasien, MPO6.P2 perlu membuat kebijakan dalam pengelolaan obat  yang  dibawa  pasien  ke  rumah sakit, MPO2.P3 perlu didukung
kebijakan dalam melakukan  seleksi obat dan  perlu  keaktifan  TFT dalam mengevaluasi formularium rumah sakit, MPO1.P2  perlu  adanya  kerjasama anatar petugas dalam  mengelola  obat, MPO1.P3 perlu  didukung  kebijakan dalam  pelaksanaan  pelyanan  farmasi dan  penggunaan  obat, MPO6.P1 perlu didukungnya kebijakan
dalam
meverifikasi jumlah dosis, rute pemberian  resep  atau  pesanan  obat, MPO6.P4 perlu  membuat kebijakan dalam pemberian obat yang diresepkan kemudian  dicatat  dalam  status  pasien, MPO4.P3 perlu  membuat kebijakan untuk  obat  yang  diresepkan  dan dipesan yang kemudian dicatat dirumah sakit,
MPO1.P1 perlu dilakukan evaluasi  terhadap  petugas  supervisi agar sering mengikuti pelatihan,
MPO3.P3 perlu  didukung  kebijakan dalam proses persetujuan dan pengadaan  obat  yang  tidak  tersedia dalam  stok,  MPO2.P2 kontrol  secara rutin dan monitoring obat yang kadaluwarsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2012. Permenkes Menteri Kesehatan RI Nomor 012 Tahun  2012 Tentang  Akreditasi Rumah sakit . Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
Hanlon  and  Hyman.  Hanlon  and  Basic Priority  Rating  System  (BPRS). Public Health: Administrasion and Practive (Hanlon  and  Hyman, Aspen Publishers).
Harvey.  2013.  Strategi  Pengembangan Instalasi Farmasi Berbasis Evaluasi  Akreditasi  di  Rumah Sakit  Dengan  Metode  Hanlon  Di RSUD H.M Djafar Hunger dan  Wheelen TL. 2003. Manajemen  strategis. yogyakarta
: penerbit Andi.