322 322 322 322 322 JURNAL PENDIDIKAN HUMANIORA, HAL 322-326
Volume 2, Nomor 4, Desember 2014 322
Jurnal Pendidikan Humaniora Vol. 2 No. 4, Hal 322-326, Desember 2014
Tersedia Online di http://journal.um.ac.id/index.php/jph ISSN: 2338-8110

## Manajemen Pelayanan Pendidikan Inklusif
(Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)
Pahrizal Iqrom, A.Y. Andi Gani, M.R. Khairul Muluk Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 163 Malang. Email: rindangumilang@gmail.com
Abstract: Brawijaya University as a medium for the society in the achievement of individuals and groups, positioning itself at the forefront as an agent of change for the development of the nation and the state. Optimizing the role of university is not only for the intellectual education, but it should be aimed for the moral and character education, which will be able to bring the expected results and benefits to the society. Mature education is the education that is intended for all groups of people, either the normal people or who have special needs (disability). Best service management should in- clude 4 significant elements namely; resource good service, stable organizational culture, system services can be measured and students. Therefore, minimum services standards that must be applied properly and correctly in accordance with the needs of students and societies who receive services or as a citizen.
Key Words: service management, inclusive education, human rights
Abstrak: Universitas Brawijaya sebagai sarana bagi masyarakat dalam meraih prestasi secara individu dan kelompok, memposisikan diri yang terdepan sebagai agen perubah bagi kemajuan bangsa dan negara. Optimalisasi peran universitas tidak hanya sebatas pendidikan intelektual saja namun seharus- nya lebih mengarah kepada pendidikan moral dan budi pekerti, yang nantinya diharapkan mampu membawa hasil dan manfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar. Pendidikan yang dewasa adalah pendidikan yang diperuntukan untuk semua golongan, baik yang normal maupun yang memiliki ke- butuhan khusus (disabilitas). Manajemen pelayanan yang terbaik harus meliputi 4 unsur penting yakni; sumber daya pelayanan yang baik dan benar, budaya organisasi yang stabil, sistem pelayanan yang dapat diukur dan mahasiswa. Standar pelayanan minimal yang diterapkan diharapkan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan atau masyarakat yang menerima pelayanan tersebut sebagai seorang warga negara.
Kata kunci: manajemen pelayanan, pendidikan inklusif, HAM
Seperti tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pen- didikan Nasional yang memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Di dorong pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara- an pendidikan. Pendidikan inklusif pada dasarnya me- rupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdas- an dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendi- dikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Sebaliknya, masyarakat belum mempunyai per- hatian serius terhadap universitas. Masyarakat masih menganggap universitas semata-mata sebagai tem- pat mendidik ahli-ahli saja, dan terus-menerus meng- inginkan supaya universitas selekas mungkin mengha- silkan ahli-ahli yang sebanyak-banyaknya. Masyara- kat tetap bersikap memetik buah dari universitas saja (Adian, 2007).
Penelitian ini mencoba memaparkan bentuk Manajemen Pelayanan kependidikan yang digunakan di Universitas Brawijaya secara khusus dalam me- wujudkan peran universitas yang tidak hanya di jadikan sebagai lembaga penghasil ilmuan-ilmuan terbaik, akan tetapi juga sebagai salah satu perguruan
Iqrom, Gani, Muluk, Manajemen Pelayanan Pendidikan Inklusif ... 323 323 323 323 323
tinggi yang mempelopori terciptanya pendidikan yang tidak tendensi terhadap kekurangan yang di miliki oleh calon mahasiswa di Universitas Brawijaya.
Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengimple- mentasikan, dan mengelola ( manage ) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik” (Keban, 2008:3). Chandler dan Plano dikutip oleh Pasolong (2008:7) juga menjelaskan bahwa “ Administrasi Publik meru- pakan ilmu dan seni ( science and art ) yang ditujukan untuk mengatur masalah publik ( Public Affairs ) dan berbagai tugas yang ditentukan.
Sementara itu, Jhon Stuart Mill 1926 dalam (Thoha, 2008:121) menambahkan altruistic behav- ior , artinya dalam menentukan persoalan dan kepen- tingan publik harus berlandaskan pada perilaku yang mementingkan kepentingan orang lain yang berkaitan dengan kesadaran, rasa simpati, atau dorongan-do- rongan lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa adminis- trasi publik adalah merupakan sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.
Dari sudut pandang Pendekatan manajemen baru di sektor publik, Menurut Owen E.Hughes (1994), setidak-tidaknya ada 6 alasan munculnya pa- radigma Public Management adalah sebagi berikut.
(1) Administration public traditional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efesien se- hingga perlu di ubah menuju ke orientasi yang lebih memfokuskan tujuan kepada pencapaian hasil (kiner- ja) dan akuntabilitas. (2) Munculnya dorongan yang kuat untuk mengganti tipe birokrasi yang kaku menja- di kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan peker- jaan yang lebih dapat memberikankan ruang untuk meningkatkan kretivitas. (3) Perlunya penetapan tu- juan organisasi dan pribadi secara jelas dan perlunya di tetapkan alat ukur keberhasilan Performance me- lalui indikator performance . (4) Dibutuhkannya para pegawai senior yang memiliki komitmen lebih dalam politik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa daripada bersikap netral atau non partisan . (5) Fung- si-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan signal pasar. (6) Timbulnya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi pemerintah dengan melakukan kontrak- kerja dengan pihak lain ( Contracting out ) dan pri- vatisasi.
Sedangkan Berdasarkan prinsip utama dalam paradigma New Public service , Denhardt dan Den-
hardt (2003) lebih lanjut memformulasikan delapan prinsip pelayanan yang harus diwujudkan agar peme- rintah mampu memberikan pelayanan yang bermutu, yaitu mencakup beberapa hal sebagai berikut. (1) Convenience adalah ukuran yang menunjukan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga Negara. (2) Security adalah ukuran yang menunjukan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah agar menjadikan warga Negara merasa aman dan yakin untuk menggunakannya. (3) Reliability adalah ukur- an yang menunjukan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat tersedia secara benar dan tepat waktu. (4) Personal attention adalah ukuran sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat dinformasikan oleh aparat dengan tepat kepada warga dan aparat dapat bekerjasama dengan warga untuk membantu memenuhi kebutuhannya. (5) Prob- lem-solving Approach adalah ukuran sejauh mana aparat mampu menyediakan informasi bagi warga untuk mengatasi masalahnya. (6) Fairness adalah ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan pelayanan dengan cara yang adil bagi semua orang. (7) Fiscal Responsibility adalah ukuran sejauh mana warga percaya pemerintah telah menyediakan layanan menggunakan uang publik dengan penuh tanggung jawab. (8) Citizen influence adalah ukuran sejauh mana warga merasa bahwa mereka dapat mem- pengaruhi mutu pelayanan yang mereka terima dari pemerintah.
Perwujudan kedelapan prinsip pelayanan yang bermutu tersebut akhirnya sangat bergantung pada adanya komitmen dan keinginan yang kuat dari para aparat pemerintah dan pihak Universitas untuk dapat mewujudkan prinsip pelayanan dengan benar dan sungguh-sungguh.
Penelitian ini sangat berhubungan erat dengan isu disabilitas dalam dunia kampus maka tidak dapat terlepas dari penegakan hak asasi manusia dalam memberikan layanan administrasi yang baik. Karena- nya, menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pen- cipta sebagai hak yang kodrati. HAM memiliki ke- dudukan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan yang dimaksud tentu merupakan kebutuhan hidup disertai dengan pengakuan sebagai seorang warga dari sebuah negara, masyarakat dari sebuah wilayah dan anggota dari setiap perkumpulan/komu- nitas tertentu.
324 324
Volume 2, Nomor 4, Desember 2014

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif. Lokasi Penelitian di Pusat Studi dan Layanan Disabi- litas (PSLD), dan beberapa fakultas di Universitas Brawijaya seperti; FIA, FIB, FH, dan Fisip. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, do- kumentasi dan observasi. Sebagai informan dalam wawancara adalah ketua PSLD UB, Kepala BAAK UB, Kepala BAUK UB, Staff PSLD, pendamping dan mahasiswa disabilitas. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada di lokasi antara lain dokumen peraturan perundang-un- dangan, Peraturan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum serta petunjuk pelaksanaan Manajemen Pelayanan Pendi- dikan Inklusif di Universitas Brawijaya. Observasi dilakukan dengan mengunakan metode observasi partisipasi, dimana peneliti secara langsung melihat dan mengamati proses pelayanan dalam PSLD UB. Trianggulasi antara hasil wawancara, pengumpulan dokumen terkait , dan hasil observasi di lakukan untuk menunjang keabsahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Manajemen Pendidikan
Lebih dekat dengan konsep manajemen pelayan- an, Ratminto menjelaskan bahwa Manajemen pe- layanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan bila penguatan posisi tawar-menawar pengguna jasa pa- layanan mendapatkan prioritas utama. Maka kebera- daan sistem Manajemen publik yang tepat akan mem- bantu setiap lembaga untuk maksimal dalam mem- berikan pelayanan yang optimal.
Seirama dengan pernyataan di atas, Ratminto kembali menambahkan model manajemen palayanan yang baik terdiri dari unsur-unsur antara lain: sumber- daya pelayanan, Budaya organisasi, sistem pelayanan dan pelanggan. Sehingga konsep dari pelayanan dapat diukur dengan baik karena adanya standar pelayanan yang diberikan.
Merujuk pada pernyataan di atas, maka ada ta- war-menawar kepentingan pelayanan yang seimbang antara pemberi layanan dengan penerima layanan dalam kedudukannya sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan layanan yang baik dan benar sesuai dengan konsep New Public Service yakni
mengasumsikan penerima layanan itu bukan sebagai konsumen semata-mata, akan tetapi lebih mengarah kepada pemenuhan hak sebagai warga Negara (Denhardt & Denhardt, 2003).
Pengaruh akan terasa signifikan, bilamana setiap program pendidikan yang tergolong baru tidak diikuti oleh sistem baru, dikhawatirkan nantinya akan mun- cul potensi-potensi masalah baru yang sulit terkontrol. Di dalam dunia pendidikan menurut peneliti perlu memperhatikan dua aspek penting yakni; aspek out- come dan aspek output .
Pendidikan bukanlah merupakan lembaga yang fokus hanya untuk menghasilkan lulusan-lulusan de- ngan kuantitas yang tinggi saja ( outcome ), namun juga lembaga dituntut untuk memberikan manfaat secara teoritis dan empiris kepada lingkungan masya- rakat terhadap lulusan dari lembaga mereka nantinya ( output ). Ini semua mengesankan bahwa pendidikan bukanlah suatu kelompok kerja yang bekerja dengan konsep “give and run” , melainkan merupakan ke- lompok kerja yang konsep kerjanya dengan “Take and give”. Karena itu keberadaan manajemen pen- didikan yang baik merupakan suatu solusi tepat da- lam mewujudkan intensitas pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk memperoleh tingkat pendidikan yang berkualitas tinggi, baik dan benar.

## Pendidikan Inklusif
Konsep pendidikan inklusif mulai muncul de- ngan kerangka kerja yang jelas pada saat Unesco menyelenggarakan The Salamanca World Confer- ence on Special Needs Educations pada pada ta- hun 1994. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon- Shevin dalam O’Neil, 1994).
Universitas Brawijaya tahun 2013 lalu telah mulai mengoprasionalkan Pusat Studi dan layanan Disabilitas (PSLD) dalam kampus guna menunjang tujuan menjadi salah satu kampus inklusif di Indone- sia. Dengan The Social Model of Disability yang merupakan suatu bentuk model yang membuka ke- pekaan sosial terhadap kondisi lingkungan dalam satu komunitas masyarakat tertentu. Dalam model sosial yang diutamakan adalah standar pemberian layanan minimal untuk meningkatkan optimalisasi tingkat kepuasan penerima layanan. Pelayanan yang diberi- kan melalui model sosial harus menjamin tidak adanya
Iqrom, Gani, Muluk, Manajemen Pelayanan Pendidikan Inklusif ... 325 325 325 325 325
kesan diskriminasi, apalagi tindakan diskriminatif ter- hadap para penyandang disabilitas.
Temuan dalam penelitian yang berlokasi di lingkungan Universitas Brawijaya ini merupakan rujukan penting bagi para pengamat pendidikan in- klusif di dalam kampus. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperkenalkan Universitas Brawijaya sebagai kampus inklusif di Indonesia dari aspek model sosial disabilitas yang di pakai dan konsep manajemen pelayanan yang di pergunakan, serta peneliti melaku- kan analisis sejauh mana rasionalitas atas keberlan- jutan program tersebut.
Temuan penting yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut. Pertama, sekarang Universitas Bra- wijaya telah membuka kesempatan dan peluang bagi komunitas penyandang disabilitas, khususnya di kota Malang dan di Indonesia pada umumnya untuk mem- peroleh akses berupa kemudahan dalam memperoleh dan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi sebagai- mana orang normal pada umumnya. Temuan yang pertama ini mengidentifikasikan bahwa Universitas Brawijaya telah membuka ruang bagi terciptanya ak- sesibilitas bagi semua golongan.
Kedua , Universitas Brawijaya menghendaki model sosial disabilitas menjadi model disabilitas yang digunakan, karena lebih moderat dan dapat diterima oleh setiap golongan. Mengingat model sosial disabili- tas yang dimaksud memberikan peluang kepada para penyandang disabilitas untuk memperoleh pengakuan dan penyesuaian dari lingkungan terhadap kebutuhan- kebutuhan mereka. Puncaknya adalah para penyan- dang disabilitas memperoleh kenyamanan dan kea- manan dalam menempuh dan mengikuti proses pen- didikan, sesuai dengan harapan yang mereka ingin- kan. Berdasarkan pada pemantuan peneliti, model sosial disabilitas ini lebih manusiawi dibandingkan dengan model lainnya, mengingat kondisi Indonesia yang sangat fluralis.
Ketiga , berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan sis- tem pendidikan nasional dan di dorong oleh peme- rintah daerah jawa timur melalui keluarnya Peraturan Daerah (perda) Nomor 3 Tahun 2013, maka manaje- men pelayanan harus berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Universitas Brawijaya saat ini menurut pantuan pene- liti telah melaksanakan amanat undang-undang, pera- turan pemerintah dan peraturan daerah yang ada de- ngan berjangka dalam hal implementasi pendidikan inklusif di dalam kampus yakni optimalisasi sumberdaya pelayanan, penataan budaya organisasi
kampus, penyesuaian sistem pelayanan dan mahasis- wa. Namun demikian, peneliti melihat ada banyak aspek yang harus diperbaiki dan ditingkatkan terus karena ini adalah program yang berkelanjutan ( sus- tainable ).

## SIMPULAN DAN SARAN
Merujuk kepada Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010, PSLD semestinya menjadi lembaga independen, aktivitas pengelolaannya diatur oleh ke- tentuan sendiri. Artinya adalah semestinya pusat studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawi- jaya, harusnya berada di luar kampus dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan pelayanan kampus terha- dap mahasiswa disabilitas dan mahasiswa umum lainnya.
Keberadaan Pusat Studi dan layanan disabilitas (PSLD) di Universitas Brawijaya memperlihatkan buramnya identitas Brawijaya sebagai kampus entre- preneurship . Sehingga penilaian peneliti terhadap konsep manajemen pendidikan di Universitas Brawi- jaya terbagi dua, bagaikan satu tombak dengan dua ujung mata pisau tajam yang harus selalu di rawat di di jaga ketajamannya dalam waktu yang hampir ber- samaan. Fakta ini menyebabkan nantinya menurut prediksi dan analisis peneliti akan mempengaruhi mundurnya konsentasi Universitas Brawijaya men- jadi universitas yang berstandar internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Denhard, J.V. & Denhardt, R.B. 2003. The new public Service: Serving, not Steering . New York: M.E.
Sharpe, Inc.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif . Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Osborn, D. & Gaebler, T. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector . Reading, Mass.: Addison- Wesley.
O’neil, J. 1994. Can Inklusion Work? A Conversation with jim Kauffman and Mara Sapon-Shevin , (Online) , (http://www.ascd.org/publications/educational_ l e a d e r s h i p / d e c 9 4 / v o l 5 2 / n u m 0 4 / Can_Inclusion_Work%C2%A2_A_Conversation_ Wi t h _ J i m _ K a u f f m a n _ a n d _ M a r a _ S a p o n - Shevin.aspx, diakses pada tanggal 25 november 2013).
326 326
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuali- tatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
UNESCO & Ministry Of Education and Science. Tanpa tahun. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Spain: Salamanca.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan, (Online), (http://www.ekon.go.id/ media/documents/2011/03/22/p/p/pp_66_2010. pdf, diakses pada tanggal 2 Desember 2013). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. “Undang-Un- dang sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003”, (Online), (http://www.inherent-dikti.net/files /sisdiknas.pdf, diakses pada tanggal 26 November 2013)