## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Penataan  Kewenangan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum

## Sholihin Bone
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia.
* E-mail: sholihinindonesia86@gmail.com

## Abstrak:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu lembaga Negara yang dibentuk dalam usaha  memulikan,  menegakan,  memajukan  hak  asasi  manusia.  Namun  pada  tataran  praktis kelembagaan Komnas HAM, belum cukup kuat untuk memajukan, memulikan dan menegakan hak asasi manusia, sebab kewenangan Komnas HAM hanya bersifat rekomendasi atas hasil penyelidikan pelanggaran  ham  berat  yang  telah  dilakukan  oleh  komnas  ham  dan  dilimpahkan  ke  Kejaksaan Agung.  Persoalan  kemudian  adalah,  terjadinya  tarik  ulur  dan  proses  pengembalian  berkas penyelidikan dengan berbagai alasan yang membuat mandeg proses penegakan hak asasi manusia. Untuk  itu,  penting  untuk  memperkuat  kewenagan  Komnasham  melalui  penguatan  regulasi  atau membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Komnas HAM. Salah satunya dengan memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM, agar kerja-kerja Komnas HAM dapat berjalan maksimal dalam konteks pemajuan, pemuliaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Penataan Kelembagaan; Sistem Hukum

## 1. Pendahuluan
Dalam  konteks  Negara  hukum,  salah  satu  isu  krusial  yang  menjadi  prioritas  adalah bagaimana  peran  Negara  untuk  memuliakan,  memajukan  dan  menegakan  hak  asasi manusia.  Dalam  bahasa  lain,  bahwa  Negara  Hukum  menginginkan  adanya pengakuan, dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik,  sosial,  ekonomi,  hukum  dan  budaya  dan  lain  sebagainya. 1 Oleh  karena  itu, dalam  konteks  Implementasi  tentang  prioritas  pemajuan,  pemuliaan  dan  penegakan ham asasi manusia, sebagaimana cita negara hukum ( rechtsidee ), 2 maka Negara harus hadir  secara  aktif  dengan  membuat  institusi  yang  kelak  akan  memuliakan  dan menegakan hak  asasi  manusia.  Berbicara  tentang  institusi  pemuliaan  dan  penagakan hak  asasi  manusia,  maka  pada  tahun  1993  negara  dibawah  pemerintahan  soeharto telah  menelurkan  satu  Keputusan  Presiden  No  50  tahun  1993  tentang  pembentukan Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.  Itulah  institusi  awal  atau  cikal  bakal  dari kelahiran Komnas HAM di Indonesia.
1 Muladi. 2005. "Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.". Bandung, PT Refika Aditama. Hal. 121
2 Yustina  Trihoni  Nalesti  Dewi.  2016.  "Hak  Konstitusional  Korban  atas  Pengadilan  HAM  yang Kompeten, Independen, dan Imparsial." Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2: 256-275.
Keberadaan  Komnas  HAM  pada  awal  pendiriannya  sempat  diragukan independensinya,  karena dianggap rentan oleh intervensi pemerintah. Komnas HAM terkesan  tak  lebih  dari  sebuah  lembaga  korporatisme  negara,    yang  dibentuk  oleh pemerintah untuk meredam kritikan para aktivis HAM agar bergabung dalam derap himne otoritarianisme pemerintahan Orde Baru 3 .
Akar kekerasan negara pada masa orde baru tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai kegagalan institusi politik dan hukum. Akibatnya kekuatan militer digunakan oleh  pemerintah  orde  baru  untuk  memicu  kekerasan  membenarkan  penumpasan kaum kritis (dissident, pembangkang) serta pada akhirnya untuk membungkam suara publik yang berbeda dengan kepentingan penguasa. 4
Namun,  setelah  orde  baru  jatuh,  berhembuslah  angin  perbaikan  pada  aspek  HAM dengan adanya rekonstruksi kelembagaan  komnas ham yang diatur dengan  landasan hukum  yang  lebih  kuat  sekaligus  perluasan  dan  penguatan  tugas  dan  kewenangan, melalui  UU  No  39  Tahun 1999 sebagaimana  disebutkan  dalam  Prinsip-prinsip  Paris. Dengan  UU  ini,  Komnas  HAM  ditempatkan  sebagai  salah  satu  lembaga  Negara setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan, pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Selain itu, wewenang komnas HAM  dalam  melakukan  fungsi  pemantauan  terhadap  kasus  pelanggaran  hak  asasi manusia  juga  diperluas  dengan  adanya  kewenangan  untuk  memanggil  saksi  secara paksa (Subpoena). 5
Kewenagan  Komnas  HAM  juga  diatur,  di  dalam  UU  No  26  Tahun  2000  Tentang Pengadilan  HAM. 6 Dimana  Komnas  HAM  memiliki  peran  untuk  melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelaanggaran HAM  berat dan hasil penyelidikan tersebut,  dilimpahkan ke kekajaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan. Disinilah kemudian terjadi persoalan bahwa ada semacam kemandekan dari hasil penyelidikan komnas ham ketika telah dilimpahkan ke kejaksaan agung. Kasus-kasus pelanggaran HAM kemudian stagnan dan tak tentu arah penyelesaiannya.
Dalam  Editorial  Jurnal  Komas  HAM,   kemudian  dipaparkan  kasus-kasus yang  telah selesai  dan  berhasil  diselidiki  oleh  Komnas  HAM.  Diantaranya  adalah.    1.  Tanjung Priok  (1984)  *  2.  Kerusuhan Mei  (1998)  3.  Timor  Timur  (1999)*  4. Abepura  (2000)*  5. Wasior  (2001-2002)  dan  Wamena  (2003)  6.  Penghilangan  Orang  Secara  Paksa (1997/1998)  7.  Kasus  Talangsari,  Lampung  (1989)  8.  Kasus  Penembakan  Misterius (Petrus) (1981-1983) 9. Peristiwa 1965-1966 10. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (1999).
Dari  10  kasus  tersebut,  3  kasus  telah  diselesaikan  proses  peradilannya  yaitu  Kasus Timor  Timur  1999  dan  Tanjung Priok  1984  ditangani  oleh Pengadilan  HAM  Ad  Hoc Jakarta. Kasus pelanggaran berat HAM Abepura 2000 ditangani di Pengadilan HAM
3 Pratikno, Cornelis Lay dkk, 2002, Komnas HAM 1993-1997: Pergulatan dalam Otoritarianisme , FISIPOL UGM, Yogyakarta, hlm. 4. Lihat Dalam Rommy Patra, Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurmal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41 No 2 April 2012. Hlm. 209-210
4 Testimoni  Adnan  Buyung  Nasution  dalam  Buku  A.  M  Fatwa, Pengadilan  Hak  Ad  Hoc  Tanju  Priok Pengungkapan Kebenaran Untuk Rekonsilias i. Jakarta, Dharma Pena Publishing, 2005  Hal. xii
5 Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, Hlm. 229.
6 Lihat Pasal 18 Ayat (1) UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Makassar  (bukan  masa  lalu).  Sementara  sisanya  belum  di  proses  Pengadilan  HAM maupun Pengadilan HAM Ad Hoc.
Komnas HAM telah melimpahkan hasil penyelidikan dari peristiwa-peristiwa tersebut ke  Kejaksaan  Agung  agar  segera  melakukan  penyidikan.  Tapi,  berkas  itu  kemudian dikembalikan lagi kepada Komnas HAM. Komnas HAM pun mengembalikannya lagi kepada  Kejaksaan  Agung.  Bolak-balik  berkas  tersebut  ternyata  memakan  waktu bertahun-tahun. Dan kasus tak kunjung terselesaikan. 7
Pada  setiap  rezim  pemerintahan  baru  yang  terpilih,  janji  untuk  menuntaskan pelanggaran HAM Berat dimasa lampu selalu saja teikrar dari pemerintahan terpilih. Namun, pada tataran aplikatif, kekehendak itu kemudian sulit untuk dilakukan. Pada wilayah  inilah,  maka  Pemerintah  masih  menangung  beban  kewajiban  pada  setiap korban/keluarga pelanggaran HAM berat. Ragam instrumen hukum sudah dibentuk о leh Pembentuk Undang-Undang, namun masih sulit untuk diterapkan. 8 Instrument perundang-undangan  yang  ada  ternyata  masih  sulit  untuk  menembus  solusi penyelesaian pelanggaran HAM Berat karena UU yang ada masih dinilai lemah.
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa produk perundang-undangan dalam konteks Ham adalah UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Namun,  setelah dua produk politik itu, tidak ada satu pun  presiden  Indonesia  selanjutnya  dengan  kebijakan  politik  dalam  menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. 9
Berkaca pada berbagai problem yang mengitari penyelesaian Pelanggaran HAM berat. Hal  penting  yang    harus  dikemukakan  secara  jujur  adalah,  bahwa  selama  ini  telah terjadi  semacam  kevakuman.  Ada  yang  perlu  segera    dibenahi  dalam  kerangka membuat  kepastian  pada  aspek  penyelesaian  pelanggaran  ham  berat.  Kepastian  itu bisa  dicapai  jika aturan yang  ada mampu menerobos  hambatan-hambatan  yang  ada. Kerana  hambatan  yang  ada  selama  ini  adalah,  bagi  penulis  bahwa    posisi  komnas HAM masih sangat rapuh .
Dalam  perjalanannya,    ternyata  peran-peran  komnas  ham  masih  belum  dianggap mampu  dalam  menerjemahkan  kehendak  publik  pada  aspek  penyelesaian pelanggaran  ham  berat.  Hal  tersebut  dikarenakan    kewenagan  yang  dimiliki  oleh komnas ham masih sangat lemah,  karena hanya sampai kepada tahapan memberikan rekomendasi  yang  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  secara  hukum.  Sebagai  contoh dalam  konteks  kewenangan  Komnas  HAM  melakukan  penyelidikan  terhadap  kasus pelanggaran  HAM  yang  berat,  dimana  banyak  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang berat  yang  sudah  dilakukan penyelidikan  oleh Komnas  HAM malahan  terhambat  di Kejaksaan Agung karena tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dalam konteks ini Komnas HAM tidak berdaya untuk dapat memaksakan hasil penyelidikannya supaya ditindaklanjuti. 10
7 Jurnal HAM, Editorial, Volume XIII Tahun 2016. Hlm xii-xiii
8 Febriansyah Ramadhan, dkk.  Jurnal Vej, Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Bera t. Vol  6 2020  No 1.  177
9 Brian Septiadi Daud, Nyoman Serikat Putra Jaya. Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia Jurnal Pandecta, Volume 13 No 2 Desember 2019, Hal. 84
10 Ibid, Rommy Patra, Hal 212.
Penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan wujud pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana telah disepakati  oleh  negara-negara  dalam  perjanjian-perjanjian  internasional.  Negara berkewajiban  untuk  mengadili  para  pelaku  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM) berat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang  berlaku. Penyelesaian  perkara  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  berat  dilaksanakan secara  imparsial  dan  bebas  intervensi kepentingan  dari  pihak  manapun, karena  para pelaku yang diadili dapat saja dari pihak militer, polisi dan sipil. 11
Persolan lambannya penyelesaian pelanggaran HAM berat, yang berimbas pada bolak baliknya berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat dari Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM, menjadi dasar pemikiran untuk mengurainya dalam tulisan ini. Inilah kemudian,  yang  menjadi  dasar  titik  berangkat,  yang  akan  menjadi  fokus  dari  kajian dalam tulisan ini, agar Komnas HAM dapat menjadi salah satu lembaga Negara yang memiki  kewenagan  yang  kuat  dalam  usaha  menyelesaikan  pelanggaran  HAM  berat yang terjadi di Indonesia.

## 2. Telaah  Sistem  Hukum  Kelembagaan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia
Pandangan ini saya akan mulai dengan mengetengahkan satu teori dari   Lawrence M Friedman,  yang  sangat  anyar  dengan  teori  sistem  hukumnya.  Menurut  Friedman, berbicara tentang  sistem hukum maka kita akan  berfokus untuk membahas tiga aspek penting yaitu Aspek Struktur, aspek substansi dan aspek budaya hukum. 12 Ketiganya sangat  penting  dalam  upaya  memperkuat  sistem  hukum.  Pada  aspek  Struktur  yang sangat    ditekankan  adalah,    keseluruhan  institusi-institusi  hukum  beserta  aparatnya. Pada aspek substansi berfokus pada keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas  hukum  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis  termasuk  putusan pengadilan.  Kemudian  kultur  hukum  berfokus  pada  opini-opini,  kepercayaan- kepercayaan  (keyakinan-keyakinan),  kebiasaan-kebiasaan  cara  berpikir  dan  cara bertindak.

## 2.1. Aspek Struktur Hukum
Teori Friedman tersebut,  jika dikorelasikan dengan sistem hukum dibidang Hak Asasi Manusia, menjadi sangat relevan tentunya dalam usaha memperkuat penegakan hak asasi  manusia  di  Indonesia.    Dalam  konteks  ini  kemudian,  menjadi  sanagat  penting untuk  memperbaiki  dan  menata  kewenangan    isntitusi  atau  kelembagaan  dibidang Hak  Asasi  Manusia.  disinilah  kemudian    menguat  ikhtiar  untuk  menata  ulang kewenagan  Komnas  Ham  sebagai  lembaga  yang  diharapkan  memiliki  power  yang besar dalam pemajuan, pemuliaan dan penegakan hak asasi manusia.
Dalam  UU  No  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia    terutama  pada  Pasal  76 tertuang  fungsi  dari  Komnas  HAM  yaitu Fungsi  pengkajian,  penelitian, penyuluhan. pemantauan,  dan  mediasi  tentang  hak  asasi  manusia.  fungsi  –  fungsi  tersebut dijabarkan didalam Pasal 89.
11 Jootje  Jafet  Rares,  Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Berat  Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI),  Jurnal Vol.I/No.3/Juli-September /2013. Hal 44
12 Lawrence M Friedman, Sebagaimana dikutip Ahmad Ali Dalam Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) . Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2009. Hal. 204.
Pada  Ayat  (1)  Untuk  melaksanakan  fungsi  Komnas  HAM  da]am  pengkajian  dan penelitian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76,  Komnas  HAM  bertugas  dan berwenang melakukan:
a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan  tujuan  memberikan  saran-saran  mengenai  kemungkinan  aksesi  dan atau ratifikasi;
b. Pengkajian  dan  penelitian  berbagai  peraturan  perundang-undangan  untuk memberikan  rekomendasi  mengenai  pembentukan,  perubahan,  dan pencabutan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi manusia;
c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
e. Pembahasan  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
f. Kerjasama  pengkajian  dan  penelitian  dengan  organisasi,  lembaga  atau  pihak lainnya,  baik  tingkat  nasional,  regional,  maupun  internasional  dalam  bidang hak asasi manusia.
Pada  Ayat  (2)  Untuk  melaksanakan  fungsi  Komnas  HAM  dalam  penyuluhan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76,  Komnas  HAM  bertugas  dan  berwenang melakukan:
a. Penyebarluasan  wawasan  mengenai  hak  asasi  manusia  kepada  masyarakat Indonesia;
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga  pendidikan  formal  dan  nonformal  serta  berbagai  kalangan  lainnya; dan
c. Kerjasama  dengan  organisasi,  lembaga  atau  pihak  lainnya,  baik  ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
Pada  Ayat  (3)  Untuk  melaksanakan  fungsi  Komnas  HAM  dalam  pemantauan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76,  Komnas  HAM  bertugas  dan  berwenang melakukan:
a. Pengamatan  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dan  penyusunan  laporan  hasil pengamatan tersebut;
b. Penyelidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  peristiwa  yang  timbul  dalam masyarakat  yang  berdasarkan  sifat  atau  lingkupnya  patut  diduga  terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
c. Pemanggilan  kepada  pihak  pengadu  atau  korban  maupun  pihak  yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
d. Pemanggilan  saksi  untuk  diminta  dan  didengar  kesaksiannya,  dan  kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. Pemanggilan  terhadap  pihak  terkait  untuk  memberikan  keterangan  secara tertulis  atau  menyerahkan  dokumen  yang  diperlukan  sesuai  dengan  aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;
g. Pemeriksaan  setempat  terhadap  rumah,  pekarangan,  bangunan,  dan  tempat- tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan; dan
h. Pemberian  pendapat  berdasarkan  persetujuan  ketua  pengadilan  terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut  terdapat  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  masalah  publik  dan acara  pemeriksaan  oleh  pengadilan  yang  kemudian  pendapat  Komnas  HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Pada Ayat (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. Perdamaian kedua belah pihak;
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. Pemberian  saran  kepada  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui pengadilan;
d. Penyampaian  rekomendasi  atas  suatu  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. Penyampaian  rekomendasi  atas  suatu  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Merujuk  pada  tugas,    fungsi  dan  kewenagan  komnas  HAM  tersebut,  terutama  pada Pasal  89  Ayat  (3) huruf  b  pada  aspek  kewenaganan  komnas  ham  dalam melakukan penyelidikan  dan  pemeriksaan  terhadap  peristiwa  dimasyarakat  yang  diduga  terjadi pelanggaran  hak asasi manusia, kemudian  didalam Ayat  (4) huruf  d  juga  termaktub kewenagan  komnas  HAM  untuk  menyampaikan  rekomendasi  atas  suatu  kasus pelanggaran  hak  asasi  manusia  kepada  Pemerintah  untuk  ditindaklanjuti penyelesaiannya. Lebih jauh lagi, di dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2)   UU No 26 tahun 2000  Tentang  Pengadilan  HAM  juga  menegaskan  tentang    kewenagangan  Komnas HAM  untuk  melakukan    Penyelidikan  Pelanggaran  HAM  Berat,  kemudian  Komnas Ham  juga  dapat membentuk  Tim Adhoc  yang melibatkan  Komnas  HAM  dan unsur masyarakat.
Mencermati perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, dapat dikatakan  tidak  mengalami  kemajuan  yang  berarti,  hal  itu  disebabkan  belum terbangunnya  komitmen  yang  utuh  pada  tubuh  kejaksaan  untuk  segera  melakukan penyidikan  atas  hasil  penyelidikan  yang  telah  dilakukan  oleh  Komnas  HAM.  Ini kemudian  yang  menjadi  penghambat  terwujdunya  penyelesaian  pelanggaran  HAM berat di Indonesia.
Persoalan  tersebut  dapat  diurai  pada  beberapa  sumber  berita  yang  menarasikan keengganan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan pada pelanggaran HAM berat.  Dalam  merdeka.  com  misalnya,  pada  tanggal  11  Januari  2019    mengangkat berita  tentang  sikap  kejaksaan  agung  yang  mengembalikan  Sembilan  kasus pelanggaran  HAM  berat  masa  lalu  yang  telah  diselidiki  oleh  Komnas  HAM.  Kasus- kasus  tersebut  adalah  Peristiwa  1965-1966,  Peristiwa  Talangsari  1998,  Peristiwa Penembakan  Misterius  1982-1985,  Peristiwa  Trisakti,  Semanggi  I  dan  Semanggi  II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Wasior dan Wamena, Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh dan Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.
Kejaksaan Agung berdalih bahwa masih ada  petunjuk yang belum dilengkapi, masih dalam  sumber  yang  sama  Usman  Hamid  Direkur  Eksekutif  Amnesty  Internasional Indonesia  memberikan  pandangan  bahwa  seharunya  Jaksa  Agung  melakukan penyidikan  terlebih  dahulu  berkas-berkas  tersebut.  Kemudian  proses  penyidikan-lah
nantinya  yang  akan  mengkonfirmasi  apakah  bukti-bukti  yang  telah  dikumpulkan Jaksa Agung cukup atau tidak untuk membawa kasus-kasus HAM masa lalu tersebut ke  pengadilan  HAM.  Jika  tidak,  maka  undang-undang  memberi  korban  sebuah  hak untuk mengajukan keberatan melalui praperadilan. 13
Dalam  sumber  lain,  yang  dapat  kita  jadikan  dasar  terkait  lambannya  proses penanganagn pelanggaran HAM Berat dapat kita sorot pada  bbc. com, pada tanggal 11  januari  2019    juga  mengangkat  tetang  masih  bolak-baliknya  berkas  penyelidikan dari  Kejaksaan  Agung  ke  Komnas  HAM.  Berkas  perkara  yang  dikembalikan  adalah berkas  peristiwa  1965-1966,  peristiwa  Talangsari,  Lampung  1998,  peristiwa penembakan  misterius  1982-1985,  peristiwa  Trisakti,  Semanggi  I  dan  Semanggi  II, peristiwa Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, peristiwa Wasior dan Wamena. Selain itu, tiga berkas pelanggaran HAM berat di Aceh juga  dikembalikan,  yakni  peristiwa  Simpang  KAA  3  Mei  1999  di  Provinsi  Aceh, peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.
Pihak  kejaksaan  agung  memberikan  dalil  bahwa  masih  ada  persoalan  pada  aspek formil  dan  materil  hal  ini  kemudian  yang  membuat  lambannya  penyelesaian pelangaran  HAM  berat. 14 Dalam  liputan  Media  Indonesia  terpapar  argumen  dari pihak  kejaksaan  Agung  tentang sikap  pengembalian  berkas  pelanggaran  HAM  berat kepada  Komnas  HAM  bahwa.  Dasar  dari  kejaksaan  agung  adalah  bahwa  belum terpenuhinya unsur formil dan materil terhadap hasil penyelidikan komnas HAM. 15 Namun  menurut  Komnas  HAM  argumen  tersebut  adalah  argumen  yang  terus berulang  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  kejaksaan  agung  dan  tidak  ada  argumen- argumen  baru.  Ini  kemudian  yang  membuat  komnas  HAM,  pegiat  HAM  dan Demokrasi  terlebih  masyarakat  sipil  mempertanyakan  komitmen  pihak  kejaksaan Agung dalam menyelesiakn kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Kebuntuan  penyelesaian  pelanggaran  HAM  yang  berat  berawal  dari  bolak-balik berkas penyelidikan yang diajukan ke penyidik, selalu dikembalikan dengan jawaban yang  sama.  Kondisi  tersebut  menghambat  proses  penyelesaian  7  (tujuh)  peristiwa pelanggaran HAM yang Berat, antara lain: Peristiwa di Wasior dan Wamena, Peristiwa Trisakti,  Semanggi  1  dan  Semanggi  2,  Peristiwa  Talangsari,  Peristiwa  Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan  Mei  1998,  serta  Peristiwa  1965-1966.2  Bolak-balik  berkas  antara  Komnas HAM  dan  Jaksa  Agung  terjadi  sebanyak  sebanyak  1  hingga  6  kali,  dan  telah berlangsung 13 tahun. 16
Membedah  persoalan  diatas,  menurut  hemat  penulis  menyisakan  dua  persoalan penting. Pertama, bagaimana masa depan penegakan HAM di Indonesia jika problem ini  tidak  segera  diurai?  Kedua,  bagaimana  langkah-langkah  yuridis  yang  harus
13 Merdeka.com,  2019.      “ Kembalikan  Sembilan  Kasus  Pelanggaran  HAM  Berat,  Jaksa  Agung  Dinilai  Tak Patuh  UU” .  Dikutip  pada  laman  https://www.merdeka.com/peristiwa/kembalikan-sembilan-kasus- pelanggaran-ham-berat-jaksa-agung-dinilai-tak-patuh-uu.html. Data dikses 02 Januari 2021
14 BBC  News  Indonesia,  2019. “  Kejaksaan  Agung  Kembalikan  Berkas  Kasus  PelanggaranHAM  Berat,
Bagaimana Komitmen Presiden Jokowi?” Dikutip pada laman :
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119,  Data diaskes pada 15 Januari 2021
15 Media  Indonesia,  2020. “Diminta Jokowi Tuntaskan  Pelanggaran HAM ini  Respon  Kejagung” .  Dikutip Pada  Laman    https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/369118/diminta-jokowi-tuntaskan- pelanggaran-ham-ini-respons-kejagung. Data diakses pada 17 Januari 2021
16 Nurrahman  Aji  utomo, Dekonstruksi  Kewenangan  Investigatif  Dalam  pelanggaran  HAM  Berat, Jurnal Konstitusi, Volume 16. Tahun 2019. Hal. 3.
ditempuh  agar  penyelesaian  pelanggaran  ham  berat  dapat  diselesaikan  dan  tidak menumpuk  pada  pemerintahan  selanjutnya.  Karena  selama  ini,  proses  penyelesaian pelanggaran HAM berat terkesan stagnan dan tak tentu arah penyelesaiannya. Hal itu disebabkan  ada  situasi  lemahnya  komitmen  untuk  memprioritaskan  penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Bagi  penulis,  langkah  konkrit  yang harus  segera  ditempuh  adalah melakukan usaha untuk  memperkuat  komnas  HAM  secara  kelembagaan,  dengan  menambahkan kewenangan penyidikan ditubuh Komnas HAM. Jika penegakan hukum dalam bidang hak  asasi  manusia  ingin  maksimal,  maka  institusi-institusi  dalam  aspek  HAM  harus dikuatkan.  Ini  kemudian  berkorelasi  dengan  toeri  Frideman  tentang  sistem  hukum yang  mengarahkan  pada  penguatan  institusi-institusi  penegakan  hukum,  dalam  hal ini, Komas HAM sebagai institusi yang diharapkan dapat menjawab kehendak publik dalam  pemuliaan,  pemajuan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia  harus  diberikan kewenangan yang kuat.

## 2.2. Aspek Substansi Hukum
Pertanyaan  selanjutnya  yang  harus  dijawab  adalah,  bagaimana  cara-cara  ideal  untuk memperkuat  komnas  HAM  dengan  menambah  kewenangan  komnas  HAM.    Salah satu  jalan  altenatif  adalah,  sebagaimana  mengutip  pandangan  Friedman,  bahwa penting  untuk  memperkuat  (substansi).  Substansi  yang  dimaksud  adalah,  terkait aturan,  norma,  asas  hukum  yang  memungkinkan  sistem  hukum  dapat  berjalan maksimal.  Jika  dikaitkan  dengan  Sistem  hukum pada aspek   penegakan  HAM  maka menjadi  pernting  untuk  membenahi  aturan-aturan  yang  terkait  dengan  pemajuan, pemuliaan dan  penegakan Hak Asasi Manusia.
Berpijak  pada pandangan Friedman  tentang substani, maka sudah selayaknya untuk segera melakukan revivsi UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM  dan UU No 26 Tahun 2000  Tentang  Pengadilan  HAM.  Revisi  adalah  kebutuhan  mendesak  dan  tidak  bisa ditawar  lagi.  Hal  yang  sangat  medesak  adalah,  dengan  menambahkan  kewenangan Penyidikan dan penuntutan di tubuh Komnas HAM.   Pandangan ini kemudian saya dasarkan  dengan  model  yang  dipraketekan  oleh  KPK.  Bahwa  KPK  secara kelembagaan  dapat  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap Tindak pidana Korupsi. 17
Dalam  pandangan  penulis,  mengadopsi  model  KPK  menjadi  pilihan  ideal,  ditengah kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Tanah Air, dengan diberikannya kewenagan  Komnas  HAM  melakukan  penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penunutan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan HAM, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi proses  bolak  balik  berkas  penyelidikan  dari  Kejaksaan  Agung  ke  Komnas  HAM. Praktek  ini  kemudian  akan  membawa  pada  secercah  harapan  dan  kemandirian  di Tubuh  Komnas  HAM  yang  selama  ini  memiliki  kewenagan  yang  sangat    lemah. Karena jika hanya bersifat rekomendasi tidak akan  memiliki dampak yang kuat dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat.
Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah, juga memberikan kewenagan kepada Komnas HAM untuk membuat design atau membuat sistem  penyidik internal  agar
17 . Lihat di Pasal 6 huruf e UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2oo2 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana K orupsi
terjadi  independensi  pada  hasil  penyidikannya.  Ini  penting,  agar  ada  jaminan  setiap hasil penyidikan serta mampu meminimalisir intervensi dari pihak manapun.
Mekanisme  KPK  jika  digunakan  ditubuh  Komnas  HAM  akan  membawa  secercah harapan  dalam  pemajuan,  pemuliaan  dan  penegakan  HAM.  Selain  itu  dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban pelanggaran HAM berat yang selama ini menginginkan penyelesaian dan kepastian hukum.
Kebutuhan  untuk  melakukan  revisi  UU  No  39  Tahun  dan  UU  No  26  Tahun  2000 sebenaranya  telah  lama  digelorakan  oleh  masyarakat  Madani,  juga  pernah disampaikan  oleh  Komnas  HAM.  Ada  yang  menyarankan  untuk  membuat  Perppu dan ada pihak yang memberikan pandangan untuk segera melalukan Perubahan UU. Dalam beberapa  sumber pemberitaan misalnya, Komnas HAM pernah meminta agar Pemerintah  dapat  membuat  terobosan  dengan  melakukan  Perubahan  UU  atau membuat  Peprppu  dalam  menyikapi  kasus  pelanggaran  HAM  berat. 18 permintaan Komnas HAM tersebut keluar ketika menyikapi peristiwa Paniai di Papua.
Revisi UU No 39 tahun 1999 dalam kerangka penguatan Komnas HAM  juga pernah dilontarkan oleh Politisi Senayan Sarifudin Sudding, bahwa komnas HAM akan kuat secara  kelembagaan  jika  ada  semacam  keinginan  untuk  melakukan  perubahan  UU. Terutama pada aspek kewajiban menaati dan menindaklanjuti hasil rekomendasi dari penyelidikan  Komnas  HAM. 19 PraktIk  selama  ini  yang  terjadi  adalah,  ada  semcam pengabaian atas hasil rekomendasi dari Komnas HAM.
Pandangan penguatan Komnas HAM juga pernah dilontarkan oleh Asfinawati,  Ketua YLBHI  ketika  menannggapi  respon  Komnas  HAM  untuk  diberikan  kewenagan Penyidikan  dan  penuntutan.  Menurut  Asfinawati,  permintaan  Komnas  HAM  sangat beralasan.  Ia  berpendapat,  pemberian  kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan maupun  penuntutan  kepada  Komnas  HAM  sama  seperti  ketika  KPK  dilimpahi wewenang  untuk  mengusut  kasus  korupsi.  Asfinawati  menjelaskan,  selama  ini, Kejaksaan Agung memberi porsi bagi Komnas HAM sebagai penyidik. Oleh Kejagung, Komnas HAM diminta untuk mencari bukti-bukti kasus pelanggaran HAM yang layak dibawa ke pengadilan. Setelah itu, barulah Kejagung menindaklanjuti bukti-bukti dari Komnas  HAM  sebelum  akhirnya  memutuskan  siapa  pihak  yang  bersalah. "Memberikan  kewenangan  menuntut tidak  berarti  Komnas  HAM  menjadi hakim karena  setelah  penuntutan  tetap  akan  diberikan  ke  pengadilan,"  Asfinawati menerangkan.  "Memberi  kewenangan  penyidikan  dan  penuntutan  kepada  Komnas HAM juga tidak membuat pengadilan HAM bertambah karena sebelumnya memang sudah ada." 20
Beberapa  pandangan  diatas  yang  penulis  himpun  dari  berbgai  sumber  pemberitaan, kemudian  semakin  memperkuat  analisa  dan  kehendak  untuk  melakukan  perbaikan aturan  dalam  konteks  HAM.  Mengingat,  UU  tentang  HAM  telah  lama  dan  perlu kembali  disegarkan  dengan  konstruksi  aturan    yang  lebih  responsif  dan  progresif
18 Tempo.co 2020. “Komnas HAM Minta Ke Jokowi wewenang Penyidikan dan Penuntutan”. Dikutip Pada Laman   https://nasional.tempo.co/read/1349715/komnas-ham-minta-ke-jokowi-wewenang-penyidikan- dan-penuntutan. Diakses 27 Januari  2021
19 Media Indonesia, 2019. “Revisi UU HAM, DPR Ingin Perkuat Komnas HAM” Dikutip Pada Laman : https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/276778/revisi-uu-ham-dpr-ingin-perkuat-peran- komnas-ham. Diakses 27 Januari  2021
20 Ttirto.id  2019 “  Komnas  HAM  26  Tahun  Tumpul  Karena  Politik  dan  Undang-undang” Dikuti  Pada Laman :    https://tirto.id/komnas-ham-26-tahun-tumpul-karena-politik-undang-undang-d9hS  diakses 27 Januari 2021
dalam  menjawab  kebutuhan  penegakan  hak  asasi  manusia, sekali  lagi  tawaran  yang paling memungkinkan adalah, perubahan UU dengan mengadopsi model KPK. Dalam konteks  demikian,  maka  substansi  dalam  pemikiran  Friedman  mampu  diaktualkan dengan merekonstruksi aturan dalam bidang HAM.

## 2.3. Aspek Budaya Hukum
Upaya  memperkuat  sistem  dalam  penegakan  HAM  juga  mesti  mampu menerjemahkan aspek kultur hukum, yang mana dalam pandangan Fridman, Kultur hukum berfokus pada opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (Keyakinan - keyakinan), cara berpikir dan cara bertindak. Berpijak dari pandangan ini, maka sudah selayaknya seluruh  lembaga  Negara  dan  juga  masyarakat  baik  perorangan  maupun  kelompok juga  diberi  hak  dalam  menegakan  dan  memajukan  hak  asasi  manusia. 21 Cara-cara konkrit adalah dengan membuka keran-keran partsipatif sebesar dan sekutan-kuatnya untuk    menyatukan  cara  pandang,  cara  bertindak,  dalam    memberikan  jalan  keluar agar penyelesaian pelanggaran HAM dapat segera terwujud. Hal yang paling penting adalah  sikap  dan  dan  tindakan  pemerintah  serta  Dewan  perwakilan  Rakyat    untuk memprioritaskan dimasa depan arah  revisi dari UU No 39 tahun 1999 dan UU No 26 Tahun  2000  Tentang  pengadilan  HAM.  Kedua  UU  tersebut  harus  dapat  dimasukan dalam  Program  Legislasi  Nasional  kemudian  dibahas  dan  dikonkritkan  dengan hadirnya Revisi UU dalam diskursus HAM.

## 3. Penutup
Upaya  startegis  dan  konkrit  untuk  menyelesaiakan  kasus-kasus  pelanggaran  HAM berat  di  Indonesia  adalah  dengan  memperkuat  kelembagaan  Komnas  HAM  secara total.  Salah  satu  cara  ideal  adalah,  selain  kewenagan  penyelidikan  atas  dugaan terjadinya pelanggaran HAM Berat. Komnas HAM juga perlu diberikan kewenangan untuk  melakukan  penyidikan  dan  penuntutan  seperti  model  yang  telah  diparktekan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, pintu yang harus dilalui adalah dengan melakukan revisi UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM.
Upaya revisi ke dua UU tentu menjadi kewenagan dari DPR, maka sudah selayaknya DPR menujukan sikap dan komitmen yang kuat untuk menjawab berbagai keresahan publik dengan menerjemahkan keinginan masyarakat sipil, pegiat ham dan demokarsi serta yang paling penting adalah kepastian dari para korban pelanaggaran HAM Berat. Sehingga pandangan ini dapat dijadikan saran untuk wakil rakyat di Senayan.

## Referensi
A.  Bazar  Harahap,  Nawangsih  Sutardi. Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukumnya .  Jakarta,
Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (Pecirindo). Hal. 57. 2007
A.  M  Fatwa, Pengadilan  Hak  Ad  Hoc  Tanju  Priok  Pengungkapan  Kebenaran  Untuk Rekonsilias i. Jakarta, Dharma Pena Publishing, 2005
21 A.  Bazar  Harahap,  Nawangsih  Sutardi. Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukumnya .  Jakarta,  Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (Pecirindo). 2007,  Hal. 57 .
Ahmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Jurisprudence) . Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2009.
BBC News Indonesia, 2019. “ Kejaksaan Agung Kembalikan Berkas Kasus PelanggaranHAM Berat,  Bagaimana  Komitmen  Presiden  Jokowi?” Dikutip  pada  laman  : https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119,   Diaskes pada 15 Januari 2020
Brian  Septiadi  Daud,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya. Penyelesaian  Masalah  Hak  Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia Jurnal Pandecta, Volume 13 No 2 Desember 2019
Febriansyah Ramadhan, dkk.  Jurnal  Vej, Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Bera t. Vol  6 No 1, 2020
Jootje Jafet Rares,  Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI),  Jurnal Vol.I/No.3/Juli-September /2013.
Komnas HAM, Jurnal HAM, Editorial, Volume XIII Tahun 2016.
Media  Indonesia,  2019. “Revisi  UU  HAM,  DPR  Ingin  Perkuat  Komnas  HAM” Dikutip Pada  Laman  :https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/276778/revisi- uu-ham-dpr-ingin-perkuat-peran-komnas-ham. Diaskses 27 januari 2021
Media  Indonesia,  2020. “Diminta  Jokowi  Tuntaskan  Pelanggaran  HAM  ini  Respon Kejagung” .  Dikutip  Pada  Laman    https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/369118/diminta-jokowi-tuntaskan-pelanggaran-ham-ini-respons- kejagung.  Diakses pada 17 Januari 2021
Muladi  (Editor) Hak  Asasi  Manusia  Hakekat,  Konsep  dan  Implikasinya  dalam  Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, PT Refika Aditama. 2005
Nurrahman  Aji  utomo,  Dekonstruksi  Kewenangan  Investigatif  Dalam  pelanggaran HAM Berat, Jurnal Konstitusi, Volume 16. Tahun 2019.
Rommy  Patra,  Penguatan  Eksistensi  Kelembagaan  Komnas  Ham  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurmal MMH, Jilid 41 No 2 April 2012.
Suparman Marzuki, 2011. Tragedi Politik Hukum HAM , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Tempo.co 2020. “Komnas HAM Minta Ke Jokowi wewenang Penyidikan dan Penuntutan”. Dikutip  Pada  Laman  https://nasional.tempo.co/read/1349715/komnas-ham- minta-ke-jokowi-wewenang-penyidikan-dan-penuntutan.  Diakses  27  Januari 2021
Tirto.id  2019 “Komnas  HAM  26  Tahun  Tumpul  Karena  Politik  dan  Undang-undang” Dikutip  Pada  Laman:    https://tirto.id/komnas-ham-26-tahun-tumpul-karena- politik-undang-undang-d9hS Diakses 27 Januari 2021