## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN
Enos Paselle 1 , Annivelorita 2 ,Sulis Setyawati, 3 Teguh Riyanto, 4 Ahmad Benni 5
1 Dosen Prodi AN Fisip Unmul 2 Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul 3 Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul
4 Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul
5 Mahasiswa Prodi AN Fisip Unmul Alamat Korespondensi : epaselle1974@gmail.com

## Abstract
This  study  describes  the  accountability  of  Village  Fund  Allocation  (ADD) management  from  the  village  fund  planning  dimension  and  the  village fund  allocation  dimensions.  The  research  method  used  is  a  qualitative method with a descriptive approach. The results of the study indicate that the  dimensions  of  village  fund  planning  are  carried  out  through  village meetings and the dimensions of village fund allocation consider aspects of transparency and relevance of community needs.
Keywords: accountability, village fund allocation

## Abstrak
Penelitian  ini  mendeskripsikan  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  dari  dimensi  perencanaan  dana  desa  dan  dimensi pengalokasian  dana  desa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dimensi  perencanaan  dana  desa  dilaksanakan melalui  musyawarah  desa  dan  dimensi  pengalokasian  dana  desa mempertimbangkan  aspek  transparansi  dan  relevansi  kebutuhan masyarakat.
Kata Kunci : akuntabilitas, alokasi dana desa

## Pendahuluan
Pada  era  reformasi  sistem  otonomi  daerah  telah  memberikan  ruang gerak  bagi  partisipasi  masyarakat  yang  lebih  transparan  dan  partisipatif, yang  menjadikan  masyarakat  tidak  hanya  sebagai  objek  tetapi  juga  subjek pembangunan pelaksanaan kegiatan dan diharapkan hasil-hasil dari program Alokasi  Dana  Desa  dapat  segera  terwujud  dan  berdayaguna  dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa.
Konsekuensi  dari  pemberian  kewenangan  ekonomi  terhadap  desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh  desa  khususnya  yang  berasal  dari  pemerintah  di  tingkat  atasnya, yaitu  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  pemerintah  propinsi  maupun pemerintah  pusat.  Atas  dasar  itulah  dalam  peraturan  perundang-undangan mengatur  tentang  pemberian  hak  keuangan  melalui  kebijakan  pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun dasar hukum mengenai hal itu adalah UU No.6  Tahun  2014  tentang  desa  dan  peraturan  pelaksanaannya  melalui Peraturan  Pemerintah  No.43  Tahun  2014  pasal  97  ayat  (2)  bahwa pengalokasian  bagi  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  dilakukan  berdasarkan ketentuan  60%  (enam  puluh  persen)  dibagi  secara  merata  kepada  seluruh
desa,  dan  40%  (empat  puluh  persen)  dibagi  secara  proposional  realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing, dan pasal 100 tentang  Belanja  Desa  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa (APBDes)  digunakan  dengan  ketentuan  paling  sedikit  70%  (tujuh  puluh persen)  dari  jumlah  anggaran  belanja  desa  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaran  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyaraakat desa, dan paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persen)  dari  jumlah  anggaran  belanja  desa digunakan  untuk  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  Kepala  Desa  dan perangkat  desa, operasional  pemerintahan  desa, tunjangan  dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Selanjutnya,  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa juga menjadi dasar hukum ADD. Otonomi Daerah tidak dapat dipisahkan  dari  masalah  keuangan,  maka  untuk  memperjelas  tentang keuangan desa  dikeluarkan Permendes PDT, dan Transmigrasi  No. 5 Tahun 2015  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  mempunyai prinsip-prinsip,  bahwa  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN  digunakan untuk  mendanai  pelaksanaan  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa, dana desa diprioritaskan  untuk  membiayai  belanja  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  dan  penggunaan  dana  desa  tertuang  dalam  prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Prioritas penggunaan dana  desa  untuk  pembangunan  desa  dialokasikan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan,  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pengembangan  potensi  ekonomi  local,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Idealnya  pengalokasian  dana  desa  diupayakan  agar  dalam pengelolaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan arahan diberikannya  dana  tersebut.  Maka  pengalokasian  Dana  Desa  merupakan wujud  dari  pemenuhan  hak  desa  untuk  menyelenggarakan  otonominya dalam  rangka  terwujudnya  pertumbuhan  dan  perkembangan  antar  desa secara  merata  dan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  berupa  anggaran  guna melaksanakan  kewenangan  dan  sekaligus  menunjang  pelaksanaan pembangunan.  Pentingnya  pemberian  anggaran  kepada  desa  ini  dilakukan mengingat  bahwa  Pemerintah  Desa  tidak  akan  dapat  melaksanakan kewenangan dan fungsinya dengan baik.
Namun  tidak  kalah  pentingnya  adanya  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) adalah  untuk  selalu  meningkatkan  kemampuan  aparat  Pemerintah  Desa dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  baik  dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan  pertanggungjawaban  anggaran  desa.  Dikarenakan  dalam  Pengelolaan Keuangan  Daerah  harus  bertumpu  pada  kepentingan  public  dan pembangunan, hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran  untuk  kepentingan  public  dan  pembangunan  tetapi  juga  terlihat
pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  keuangan  daerah,  serta  akuntabilitas  penganggarannya. Berbagai  aspek  atau  dimensi  dalam  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  yakni  dimensi  pemberdayaan  masyarakat,  dimensi pembangunan  desa,  dimensi  pengalokasian  dana  desa,  dan  dimensi perencanaan keuangan atau dana desa.
Kajian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  akuntabilitas  alokasi  dana desa dari dimensi pengalokasian dana desa, dan perencanaan dana desa.

## Kerangka Teori
Berpedoman  pada  regulasi  Peraturan  Pemerintah    Nomor  25  Tahun 2005  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Publik  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas adalah  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  dana  serta pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik.  Sehingga  dapat dipahami secara sederhana, akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Selanjutnya  beberapa  konsep  yang  menjelaskan  tentang  akuntabilitas, sebagaimana  Darise  (2006:25)  menjelaskan  akuntabilitas  adalah  suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian  sumberdaya  dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Lebih  jauh  diuraikan  oleh Mardiasmo (2002:20)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban pemegang  amanah  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya  kepada  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas adalah  prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa  proses penganggaran  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  harus benar-benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD dan masyarakat. Sedangkan Nurcholis (2011:82) menjelaskan secara singkat bahwa  akuntabilitas  artinya  dipertanggungjawabkan  secara  legal.  Hal  yang berbeda  dikaji  dari  aspek  kelembagaan  Santosa  (2008:131)  menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  misinya.  Implementasi  akuntabilitas  dilakukan  melalui pendekatan  strategis,  yang  akan  mengakomodasi  perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan  tersebut,  sebagai  antisipasi  terhadap  tuntutan  pihak-pihak  yang
berkepentingan.  Sementara  lebih  spesifik  dari  aspek  visi  misi  institusi pendapat  dari  Sedarmayanti (2012:3)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas adalah  sebagai  suatu  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggung jawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik.  Sedangkan akuntabilitas  dikaji  dari  aspek  stakeholders  dari    UNDP  (Sedarmayanti 2012:8)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  adalah  para  pembuat  keputusan dalam  pemerintahan,  sektor  swasta  dan  masyarakat (Civil  Society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung  pada  organisasi  dan  sifat  keputusan  yang  dibuat,  apakah keputusan  tersebut  untuk  kepentingan  internal  atau  eksternal  organisasi. Agak  berbeda  dikaji  dari  aspek  hierarki  lembaga  dan  aspek  moral sebagaimana  Webster (dalam  Waluyo  2007:190)  menjelaskan  akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggunggugatkan, bertanggungjawab  dan  akuntabel.  Arti  kata  akuntabel,  adalah  dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat  kepada  Tuhannya  atas  apa  yang  telah  dilakukan  dan memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara eksplisit.
Mengacu pada pemahaman beberapa konsep akuntabilitas maka dapat diinterpretasikan  bahwa  akuntabilitas  adalah  suatu  perwujudan  kewajiban untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  ataupun  kegagalan pelaksanaan  suatu  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  organisasi  yang  telah ditetapkan dilakukan melalui suatu bentuk atau media pertanggungjawaban yang  dilaksanakan  secara  periodik  kepada  para  stakeholders.  Penelitian  ini mengkaji  akuntabilitas  alokasi  dana  desa  dari  dimensi  pengalokasian  dana desa, dan perencanaan dana desa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri  No.  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa  Pasal  1  Ayat  2  menjelaskan  pengelolaan  keuangan  desa adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  suatu  proses  perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan  keuangan  Desa.  Sistem  pengelolaan  keuangan  desa  mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  Kepala  Desa  sebagai  kepala  Pemerintah  Desa  adalah  pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan.  Selanjutnya,  pelaksanaan APBDesa  berdasarkan  Permendes  tersebut  Pasal  8  Ayat  4  adalah  sebagai berikut: a) semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
b)  khusus  bagi  desa  yang  belum  memiliki  pelayanan  perbankan  di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; c) program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa  dan  wajib  dicatat  dalam  APBDesa;  d)  setiap  pendapatan  desa  harus didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah;  e)  kepala  desa  wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya; f) pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; g) pengembalian atas kelebihan pendapatan  desa  dilakukan  dengan  membebankan  pada  pendapatan  desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun  yang  sama;  h)  untuk  pengembalian  kelebihan  pendapatan  desa  yang terjadi  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dibebankan  pada  belanja  tidak terduga;  dan  pengembalian  kelebihan  pendapatan  desa  harus  didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Siagian (1997:228) menyatakan bahwa dalam mengatur dan mengurus keuangan  dan  anggaran  oleh  pemerintah  perlu  adanya  pendekatan kesisteman anggaran, yang dalam hal ini beliau menyampaikan ada 2 sistem pendekatan  pengelolaan  keuangan  dan  anggaran  yang  sering  digunakan pemerintah  antara  lain,  sistem  anggaran  tradisional  dan  sistem  anggaran didasarkan hasil karya atau kinerja. Pada sistem anggaran tradisional secara umum  terdapat  4  tahap  yang  biasa  dilakukan  antara  lain:  1)  tahap penyusunan  anggaran,  2)  tahap  Pelaksanaan  Anggaran,  3)  tahap Pemeriksaan  Pembukuan,  dan  4)  tahap  pertanggungjawaban  penggunaan anggaran .
Untuk  menjamin  laporan  yang  memenuhi  persyaratan,  maka diperlukan  ketaatan  terhadap  pedoman,  petunjuk  dan  prosedur  yang  ada, sehingga laporan benar-benar dapat dijadikan petunjuk mengenai gambaran tentang  keberhasilan  yang  diraih  dan  kendala  atau  permasalahan  yang dihadapi  dalam  proses  pengelolaan  anggaran.  Dari  dua  sistem  pendekatan pengelolaan  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  penulis  perlu  menegaskan pada  tahap-tahap  mana  yang  harus  perlu  diperhatikan  dalam  pengelolaan keuangan  dan  anggaran  pada  Pemerintahan  Desa  khususnya  pada  proses Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa    (ADD).  Penelitian  ini  menetapkan  untuk tahapan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa adalah  pada  proses,  penyusunan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  tata pembukuan  atau accounting ,  dan  pelaporan  pertanggungjawaban. Permendagri  No.  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa  Pasal  2  Ayat  1  dan  Ayat  2.  Ayat  1  menjelaskan  bahwa  keuangan  desa
dikelola  berdasarkan  azas-azas  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD),    yang  terdiri dari  Sekretaris  Desa  dan  Perangkat  Desa.  Sekretaris  Desa  bertindak  selaku koordinator  pelaksana  pengelolaan  keuangan  desa  dan  bertanggungjawab kepada  Kepala  Desa  yang  dijelaskan  pada  Ayat  5  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Dan  tugas  Sekretaris  Desa  adalah  menyusun  dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun dan melaksanakan  kebijakan  pengelolaan  barang  desa,  menyusun  Raperdes APBDesa,  perubahan  APBDesa  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBDesa,  serta  menyusun  Rancangan  Keputusan  Kepala  Desa  tentang pelaksanaan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  dan  Perubahan  APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat 6.
Dengan  adanya  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  telah membuka  ruang  politis  bagi  warga  untuk  menjadi  aktif  terlibat  dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan  proses  pembangunan  yang  transparan,  akuntabel,  dan partisipatif.  Selain  itu,  untuk  mendukung  keterbukaan  dan  penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan  yang  dipasang  di  lokasi  kegiatan.  Guna  mewujudkan  pelaksanaan prinsip-prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  maka  diperlukan  adanya kepatuhan  pemerintahan  desa  khususnya  pengelola  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  untuk  melaksanakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Alokasi Dana Desa Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana  melalui  kas  desa  yang  diperoleh  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling  sedikit  10%  (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian  pemerintahan  desa,  pemerintah  desa  membuka  rekening  pada  bank yang  ditunjuk  berdasarkan  keputusan  Kepala  Desa,  lalu  Kepala  Desa mengajukan  permohonan  penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  kepada  bupati, berikutnya  kepala  bagian  pemerintahan  desa  Sekretariat  Daerah Kabupaten/Kota  melalui  Camat  setelah  dilakukan  verifikasi  oleh  tim
pendamping  kecamatan.  Menurut  Wasistiono  dan  Tahir  (2006:107) pembiayaan  atau  keuangan  merupakan  faktor  esensial  dalam  mendukung penyelenggraraan  otonomi  yang  telah  diberikan  kepada  desa,  maka  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau  biaya  yang  memadai  sebagai  dukungan  untuk  melaksanakan kewenangan  yang  dimiliki,  sehingga  kebijakan  pemberian  ADD  disatu  sisi merupakan instrumen yang penting untuk menjadi karena bagi masyarakat dan  elemen-elemen  yang  mengelola  pemerintahan  desa  seperti  Pemerintah Desa  (Pemdes),  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  menumbuhkan partisipasi  masyarakat,  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang responsive dan partisipatif terhadap  kepentingan  masyarakat.  Dari  pendapat  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa,  pemberian  ADD  merupakan  wujud  dari pemenuhan hak desa untuk menyelengarakan otonomi yang telah diberikan agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya,  beberapa  tujuan  dilaksanakannya  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  menurut    Nurcholis  (2011:89)  adalah  sebagai  berikut:  1) menanggulangi  kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjangan;  2)  meningkatkan perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di  tingkat  desa  dan pemberdayaan  masyarakat;  3)  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur pedesaan; 4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan  sosial;  5)  meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;  7)  mendorong  peningkatan  keswadayaan  dan  gotong  royong masyarakat;  dan  meningkatkan  pendapatan  desa  dan  masyarakat  desa melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa).  Mengacu  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengalokasian dana desa adalah untuk dapat menanggulangi  kemiskinan,  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur pedesaan,  meningkatkan  pendapatan  desa  dan  masyarakat  desa  melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan.
Azas-azas  yang  terdapat  dalam  Alokasi  Dana  Desa  menurut  Nurcholis (2011:89) adalah  a) azas merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang  sama  untuk  setiap  desa,  yang  selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana  Desa Minimal  (ADDM);  b)  azas  adil,  yaitu  besarnya  bagian  Alokasi  Dana  Desa berdasarkan  Nilai  Bobot  Desa  yang  dihitung  dengan  rumus  dan  variabel tertentu  misalnya  kemiskinan,  keterjangkauan  pendidikan  dasar,  kesehatan
dan lain-lain selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); c) variabel  Independen  utama  terdiri  dari  kemiskinan  dan  keterjangkauan,  d) variabel Independen tambahan terdiri dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan  Jumlah  Unit  Komunitas  di  Desa.  Besarnya  presentasi  perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD  dan  besarnya  ADDP  adalah  40%  dari  jumlah  ADD.  Perumusan  dan perhitungan  ADD  dilakukan  oleh  tim  fasilitasi  Kabupaten  dan  rincian perhitungan ADD masing-masing desa.
Menurut Nurcholis (2011:89-90) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian desa. Pemerintah Desa membuka rekening  pada  bank  yang  ditunjuk  berdasarkan  keputusan  Kepala  Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati  c.q  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Desa  Sekretariat  Daerah Kabupaten/Kota  melalui  Camat  setelah  dilakukan  verifikasi  oleh  tim pendamping  Kecamatan.  Mekanisme  pencairan  Alokasi  Dana  Desa  dalam APBDesa  dilakukan  secara  bertahap  atau  disesuaikan  dengan  kemampuan dan  kondisi  daerah  Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang pembiayaannya  bersumber  dari  ADD  dalam  APBDesa  sepenuhnya dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana  desa  dengan  mengacu  pada  peraturan Bupati/Wali  Kota.  Penggunaan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  adalah  sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sebesar 70% untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat.  Belanja  pemberdayaan  masyarakat digunakan  untuk  biaya  perbaikan  sarana  publik  dalam  skala  kecil, penyertaan  modal  usaha  masarakat  melalui  badan  usaha  milik  Desa (BUMDesa),  biaya  untuk  pengadaan  ketahanan  pangan,  perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan sosial budaya.

## Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) Alokasi Dana Desa
Di  dalam  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  terintegrasi  dengan pertanggungjawaban  APB  Desa,  sehingga  bentuk  pertanggungjawabannya adalah  pertanggungjawaban  APBDesa.  Khusus  untuk  kegiatan-kegiatan dalam  APBDesa  yang  dibiayai  dari  ADD,  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  ADD  adalah  pelaporan diperlukan  dalam  rangka  pengendalian  guna  mengetahui  perkembangan proses  pengelolaan  penggunaan  ADD.  Jenis  pelaporan  meliputi  laporan berkala,  artinya  laporan  mengenai  pelaksanaan  penggunaan  dana  ADD dibuat  secara  rutin  setiap  bulan.  Adapun  yang  dimuat  dalam  laporan  ini adalah  realisasi  penerimaan  ADD  dan  realisasi  belanja  ADD,  dan  laporan
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana…… (Enos P, Annivelorita, Sulis S, Teguh R, Ahmad B)
akhir, artinya laporan yang dibuat pada akhir tahu anggaran dari penggunaan Alokasi  Dana  Desa  mencakup  perkembangan  pelaksanaan  dan  penyerapan dana,  masalah  yang  dihadapi,  dan  rekomendasi  penyelesaian  hasil  akhir penggunaan ADD.
Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu  dari tim  pelaksana  tingkat  desa  dan  diketahui  Kepala  Desa  ke  tim  pendamping tingkat  kecamatan  secara  bertahap.  Tim  pendamping  tingkat  kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara  bertahap  melaporkannya  kepada  Bupati  cq.  Tim  Fasilitasi  Tingkat Kabupaten/Kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan  tim  pendamping  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  diluar  dana  Alokasi  Dana  Desa (ADD).  Jadi  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  terintegrasi  dengan pertanggungjawaban  APBDesa  sehingga  bentuk  pertanggungjawabannya adalah  pertanggungjawaban  APBDesa  sedangkan  bentuk  pelaporannya berdasarkan  dari  kegiatan-kegiatan  yang  tercantum  dalam  APBDesa  yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah Laporan Berkala dan Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa.

## Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan menurut Siagian (2000:24) adalah rangkain usaha yang secara  sadar  dilakukan.  Artinya  keadaan  yang  lebih  baik  yang  didambakan, oleh  suatu  masyarakat,  serta  pertumbuhan  yang  diharapkan  akan  terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau  proses  kelangsungan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  suatu negara  adalah  tekad  atau  keinginan  yang  disusun  berdasarkan  pemikiran- pemikiran  dan  pertimbangan-pertimbangan  secara  luas.  Usaha  atau  proses pembangunan tersebut terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  pembangunan tersebut.
Pengertian  pembangunan  menurut  Myrdal  (dalam  Astuti  2003:2) adalah  sebagai  pergerakan  ke  atas  dari  seluruh  sistem  sosial.  Dengan  kata lain  pembangunan  lebih  memusatkan  perhatian  pada  kualitas  dari  proses pembangunan,  yang  mana  proses  ini  menambah  pendapat  selama  suatu periode waktu yang lama. Dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman tentang  makna  pembangunan  adalah  suatu  proses  yang  multidimensional yang  melibatkan  perubahan-perubahan  besar  dalam  struktur  sosial,  sikap mental  dan  lembaga-lembaga  nasional  serta  percepatan/akselerasi
pendapatan  suatu  masyarakat,  mengatasi  pengangguran,  ketimpangan  dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.
Selanjutnya,  menurut  Sulistiyani  (2004:79)  juga  memberikan pengertian  bahwa  pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  membangun  daya dengan  cara  mendorong,  memotivasi,  dan  membangkitkan  kesadaran  akan potensi  yang  dimiliki  serta  berupaya  untuk  mengembangkan.  Sedangkan pemberdayaan  menurut  Parson  (dalam  Soeharto,  2005:  59)  adalah  sebuah proses  dimana  orang  menjadi  cukup  kuat  untuk  berpartisipasi  dalam berbagai  pengontrolan  atas  dan  mempengaruhi  terhadap  kejadian-kejadian serta  lembaga-lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupannya  dan  kehidupan orang  lain  yang  menjadi  perhatiannya.  Lebih  jauh  diuraikan  oleh  Sulistyani (2004:80) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah  untuk  membentuk  individu  dan  masyarakat  menjadi  mandiri. Kemandirian  tersebut  ditandai  oleh  kemampuan  untuk  memikirkan, memutuskan  serta  melakukan  sesuatu  yang  dipandang  tepat  demi pemecahan  masalah-masalah  yang  dihadapi  dengan  mengunakan kemampuan  kongnitif,  psikomotorik,  efek  dengan  pengarahan  sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Senada pendapat Ife (dalam Suharto 2006: 58), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau kurang beruntung.
Suharto  (2005:58)  berpendapat  bahwa  pemberdayaan  merujuk  pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki  kekuatan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  dalam  arti  bukan  saja  bebas  dari mengemukakan  pendapat  melainkan  bebas  dari  kelaparan  maupun  rasa sakit,  menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang  memungkinkan  mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang serta jasa yang mereka perlukan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan  yang  mempengaruhi  mereka.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan kelompok  lemah  dan  tidak  berdaya  adalah:  a)  kelompok  lemah  secara struktural,  baik  secara  kelas, gender maupun  etnis;  b)  kelompok  lemah khusus,  seperti  manula,  anak-anak  dan  remaja,  penyandang  cacat, gay , lesbian,  masyarakat  terasing;  c)  kelompok  lemah  secara  personal,  yakni mereka  yang  mengalami  masalah  pribadi  atau  keluarga.  Lebih  jauh disampaikan  bahwa  beberapa  prinsip  digunakan  dalam  memberdayakan menurut  Suharto  (2005:68-69)  yaitu:  1)  pemberdayaan  adalah  proses kolaboratif. Karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama seperti partner ;  2)  proses  pemberdayaan  menempatkan  diri  sebagai  aktor  atau subjek  yang  berkompeten  yang  mampu  menjangkau  sumber-sumber  dan kesempatan-kesempatan;  3)  masyarakat  harus  melibatkan  diri  mereka sendiri  sebagai  agen  penting  yang  dapat  mempengaruhi  perubahan;  4) kompetisi  diperoleh  atau  dipertajam  melalui  pengalaman  hidup,  khususnya
pengalaman  yang  memberikan  rasa  mampu  pada  masyarakat;  5)  solusi- solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor tersebut; 6) jaringan-jaringan informal merupakan sumber  dukungan  yang  penting  bagi  penurunan  ketegangan  dan meningkatkan kompetisi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang; 7)  masyarakat  harus  berpartisipasi  dalam  pemberdayaan  mereka  sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri; 8) tingkat kesadaran merupakan  kunci  dalam  pemberdayaan,  karena  pengetahuan  dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan; 9) pemberdayaan melibatkan akses terhadap  sumber-sumber  dan  kemampuan  untuk  menggunakan  sumber- sumber  tersebut  secara  efektif;  10)  proses  pemberdayaan  bersifat  dinamis, sinergis,  berubah  terus,  evolutif:  permasalahan  selalu  memiliki  beragam solusi; dan 11) pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

## Metode Penelitian
Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini menggali fakta, data, dan informasi yang bersifat uraian dan tidak bersifat  angka.  Fokus  penelitian  ini  adalah  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi dana desa melalui dimensi atau aspek pembangunan desa, pengalokasian dana desa, perencanaan dana desa, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan  metode  pengumpulan  data  dalam  bentuk  teknik  interview, pengamatan,  dan  dokumentasi.    Model  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  data  model  interaktif  dari  Miles  dan Hubberman.

## Hasil dan Pembahasan

## Dimensi Perencanaan Dana Desa
Perencanaan  dana  desa  dibahas  dalam  R-APBDes  yang  dibahas melalui  musyawarah  desa  atau  musrenbang  yang  melibatkan  semua  pihak baik tingkat desa hingga pemerintah kabupaten. Perencanaan pembangunan melalui  musyawarah  desa  tersebut  menyesuaikan  dengan  penjadwalan kegiatan (waktu), kebutuhan atau prioritas pembangunan di desa (manfaat) dan  anggaran  (biaya)  yang  ada.  Sebagaimana  pendapat  Perencanaan berdasarkan  Louis.  A.  Allen  dalam  Siswanto  (2005:45)  perencanaan  terdiri dari  aktivitas  prakiraan,  penetapan  tujuan,  pemrograman,  penjadwalan, penganggaran,  pengembangan  prosedur,  penetapan  dan  interpretasi kebijakan  dioperasikan  oleh  seorang  manajer  atau  pemimpin  untuk mengambil  suatu  keputusan  dalam  penetapan  tujuan.  Perencanaan  adalah suatu  aktivitas  integratif  yang  berusaha  memaksimumkan  efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  dari  segi  waktu  pelaksanaan yang  telah  dilakukan  sudah  berjalan  baik.  Waktu  adalah  sebuah  hal  yang penting, waktu merupakan batasan dan menjadi pengukuran akan pekerjaan, usia,  dan  lain  sebagainya.  Waktu  merupakan  salah  satu  pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan  suatu  organisasi  sudah  dijalankan  dengan  sebaik-baiknya  oleh setiap anggota organisasi (1998:46). Dari hasil penelitian ini senada dengan apa yang dikemukakan Choan-Seng Song yang mengemukakan waktu adalah sebuah  ruang  yang  didalamnya  mereka  melakukan  segala  usaha  yang memperluas  agar  dapat  memenuhinya  dengan  sebanyak  mungkin  hal  yang akan menguntungkan untuk orang lain. Dan waktu itu akan menjadi sebuah bentuk  kesempatan  untuk  siapapun  yang  ingin  lebih  maju.  Selanjutnya temuan  penelitian  diketahui  bahwa  dari  segi  biaya  yang  telah  di  keluarkan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  desa  hingga  saat  ini  tentunya belum cukup maksimal dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  desa  yang  mengakibatkan keterlambatan  pengerjaan  pembangunan  struktur  dan  infrastruktur  desa. Keterlambatan  pencairan  dana  desa  tersebut  mempengaruhi  proses penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam  pembangunan,  aspek  biaya mempengaruhi  proses  kegiatan  secara  keseluruhan.  Karena  kegiatan  desa pada  umumnya  memerlukan  anggaran  yang  cukup  besar  dalam pemberdayaan  masyarakat  itu  sendiri  dan  penyelenggaraan  kegiatan- kegiatan  lainnya.  Dari  segi  mutu  yang  telah  dilakukan  juga  telah  berjalan dengan  baik,  mutu  ini  juga  tentunya  memberikan  banyak  manfaat  kepada masyarakat desa sebagaimana pengakuan masyarakat yang mengaku sangat senang  dan  memberikan  kemudahan  dalam  membangun  struktur  dan infrastruktur yang ada di desa.

## Dimensi Pengalokasian Dana Desa
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui  bahwa  keakuratan akuntabilitas pengalokasian dana desa mengenai laporan Alokasi Dana Desa (ADD) dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa  dalam  membuat  laporan  dan  rincian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dibuat berdasarkan  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Bupati,  dan  Peraturan  Desa sehingga  rincian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  tersebut  telah  sesuai  dengan peraturan-peraturan tersebut. Sebagaimana pendapat Mahmudi (2007:9-11) keakuratan  adalah  teliti,  tepat,  cermat,  dan  bebas  dari  kesalahan.  Dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  khususnya  dalam  pembuatan  dan penyelesaian  laporan-laporan  keuangan  dan  laporan  pertanggungjawaban harus  dikerjakan  dengan  teliti,  tepat,  dan  bebas  dari  kesalahan  sehingga informasi-informasi  dari  laporan  keuangan  dan  pertanggungjawaban tersebut  jelas  maksudnya.  Selanjutnya  hasil  penelitian  diketahui  bahwa transparansi akuntabilitas pengalokasian dana desa bahwa Pemerintah Desa
belum transparansi kepada masyarakat mengenai APBDesa khususnya Dana Desa yang teranggarkan, hal ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya hanya dikerjakan setengah-setengah dan proyek tersebut  diberikan  secara  tidak  merata  sehingga  masih  ada  beberapa  RT yang  tidak  mendapatkannya,  proyek  yang  dimaksud  itu  seperti  semenisasi jalan. Dan faktor pendukung diberlakukannya transparansi mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yaitu Peraturan Desa yang mengikat masyarakat desa  itu  sendiri  yang  diatur,  dirancang  oleh  masyarakat  desa  itu  sendiri sehingga  masyarakat  desa  juga  mengetahui  jumlah  pemasukan  dan pengeluaran Dana Desa tersebut. Seharusnya mengacu pada pendapat Djalil (2014:403)  bahwa  transparansi  adalah  memberikan  informasi  keuangan yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.  Transparansi  menjadi  sangat  penting  dalam pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dikarenakan  agar  pihak  Pemerintah Desa  kepada  masyarakat  Desa    sehingga  dana-dana  Desa  yang  telah teranggarkan  dapat  dipertanggung  jawabkan  dengan  terbuka  kepada masyarakat Desa. Dengan tujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendorong  para  pemegang  kekuasaan  untuk  mengumumkan  tujuan-tujuan kebijaksanaan  secara  terbuka.  Untuk  ketepatan  waktu  bahwa  Pemerintah Desa belum tepat waktu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  Pemerintah  Desa  masih  belum  memaksimalkan pemanfaatan  waktu  dalam  penyusunan  dan  penyelesaian  laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut padahal kedisiplinan waktu sangat penting dalam aspek ketepatan waktu. Sebagaimana pendapat Russel  (2003)  ketepatan  waktu  adalah  Laporan  pertanggungjawaban  dapat diselesaikan  tepat  waktu  atau  suatu  hasil  kerja  dapat  dicapai  tepat  waktu. Dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  laporan  pertanggungjawaban  harus dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas dan relevansi  dalam    pengalokasian  dana  desa  belum  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat desa hal ini disebabkan karena pihak desa sampai saat ini masih melaksanakan  program-program  dari  Musrenbangdes  pada  kepemimpinan Kepala  Desa  sebelumnya  dan  perolehan  dana  yang  tidak  seimbang  dengan kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  belum  sejalan  dengan  konsep  dari  Pasolong (2012:69)  validitas  adalah  sejauhmana  ketepatan,  kesesuaian  atau kecocokan  suatu  alat  untuk  mengukur  apa  yang  akan  diukur.  Dalam
pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  terutama  dana  desa  harus  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  Desa.  Sedangkan  aspek  keandalan  informasi dari  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  dana  desa  tersebut  dapat dipertanggung  jawabkan  keabsahannya  karena  dalam  pembuatan  APBDesa telah berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa. Sebagaimana pendapat Mahmudi (2007:9-11) keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian  pengukuran  atau  alat  ukur  yang  sama.  Dalam  pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  beberapa  dimensi  yang  telah  dijelaskan  dalam pembahasan  penelitian,  maka  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa dijelaskan  dari  dimensi  perencanaan  dana  desa  dan  dimensi  pengalokasian dana desa.
Dimensi  perencanaan  dana  desa  dalam  akuntabilitas  pengelolaan alokasi  dana  desa  telah  dilaksanakan  melalui  musyawarah  desa  dengan mempertimbangkan  beberapa  aspek,  yakni  waktu  namun  belum  digunakan dengan  baik  atau  penjadwalan  kegiatan,  kebutuhan  atau  prioritas  dalam  hal manfaat,  dan  aspek  anggaran  atau  biaya  yang  terbatas.  Sedangkan  dimensi pengalokasian dana desa dalam akuntabilitas alokasi dana desa didasarkan pada aturan  yang  ada.  Akuntabilitas  pengalokasian  dikaji  dari  aspek  tranparansi belum  optimal,  aspek  validitas  dan  relevansi  dengan  kebutuhan  desa  juga belum sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk  itu  perlu  adanya  mekanisme  akuntabilitas  pengelolaan  PNPM Mandiri  pedesaan  yang  mengkaji  dari  dimensi  legal,  dimensi administrative/organisasi, dimensi moral, dan dimensi politik.

## Daftar Pustaka
Djalil,  Rizal.  2014. Akuntabilitas  Keuangan  Daerah .  PT.  Semesta  Rakyat Merdeka: Jakarta.
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa. Erlangga: Jakarta. Mahmudi.2007. Manajmen  Kinerja  Sektor  Publik .  UPP  STIM  YKPN: Yogyakarta.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah. Andi: Yogyakarta.
Miles,  Mattew  B.  Dan  A.  Michael  Huberman.  2007. Analisis  Data  Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode Baru. Universitas Indonesia Press: Jakarta. Pasolong,  Harbani.  2012. Metode  Penelitian  Administrasi  Publik. Alfabeta: Bandung.
Santosa,  Pandji.  2008. Administrasi  Publik  Teori  dan  Aplikasi  Good Governance. Refika Aditama: Bandung.
Sedarmayanti.  2012. Good  Governance  “Kepemerintahan  yang  Baik”  Bagian Pertama Edisi Revisi. PT. Mandar Maju: Bandung. Waluyo.  2007. Manajemen  Publik  (Konsep,  Aplikasi  dan  Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). PT. Mandar Maju: Bandung. Undang-Undang  Nomor:  06  Tahun  2014  tentang  desa.  Surabaya:  Rona Publishing
Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  66  Tahun  2007  tentang Perencanaan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2005  tentang  Sistem  Akuntabilitas Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa