## PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA TAHUNAN, JEPARA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

## Nur Anisah
Abstract This study is intended to determine the implementation of mixed marriages  in  the  review  of  the  Marriage  Law  in  Indonesia.  This research  is  qualitative  with  a  juridical-sociological  approach.  The results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  mixed marriages is permissible by marriage legislation in Indonesia with procedures  that  are  not  different  from  the  implementation  of marriage  in  general,  unless  there  is  a  requirement  for  different nationalities  to  have  permission  from  the  embassy  stating  that there  are  no  obstacles  to  carrying  out  mixed  marriages  .  So  that mixed  marriages  can  be  recorded  by  the  Marriage  Registrar, because  marriage  registration  has  a  legal  position  as  a  legal protector for every citizen
Keywords mixed marriages, marriage laws. perkawinan campuran, undang-undang perkawinan.
Abstrak
Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran dalam tinjauan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis- sosiologis.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan perkawinan  campuran  diperbolehkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  perkawinan  di  Indonesia  dengan  prosedur  yang  tidak berbeda  dengan  pelaksanaan  perkawinan  pada  umumnya,  kecuali adanya  syarat  bagi  yang  berbeda  kewarganegaraan  harus mempunyai  izin  dari  kedutaan  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada halangan  untuk  melaksanakan  perkawinan  campuran.  Sehingga perkawinan campuran tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena pencatatan perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai pelindung hukum bagi setiap warga negara.
Pendahuluan Perkawinan  menurut  pandangan  Islam tidak hanya dalam urusan perdata saja, bukan juga  sekedar  urusan  keluarga  dan  masalah budaya,  tetapi  masalah  dan  peristiwa  agama. Oleh  karena  perkawinan  itu  dilakukan  untuk memenuhi  sunnah  Allah  dan  sunnah  Nabi serta  dilaksanakan  sesuai  dengan  petunjuk Allah  dan  petunjuk  Nabi  (Syarifuddin,  2006: 48).
Kenyataan bahwa dengan adanya keanekaragaman  masyarakat  di  Indonesia  ini, maka  terdapat  pula  keanekaragaman  hukum anggota masyarakat yang terdiri dari pelbagai kelompok  masyarakat  kecil  dan  menyatu dalam  pergaulan  hidup  bersama.  Sehingga dimungkinkan  mereka  saling  mengadakan perbuatan  hukum,  misalnya  saling  mengikat diri dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, terjadi  perkawinan  antara  penduduk  yang masing-masing  tunduk  pada  sistem  hukum yang  berbeda.  Sehingga  bersama  dengan tumbuhnya  masyarakat  Indonesia  yang majemuk  tadi,  tumbuh  pula  kaidah-kaidah hukum yang majemuk. Dan diperlukan adanya kaidah  hukum  yang  dapat  menampung hubungan  dan  akibat  hukum  dari  perbuatan antar hukum mereka (Usman Adji, 1989: 117). Dan  tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada perkawinan campuran antar kewarganegaraan.
Dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai  aspek,  baik  secara  hukum,  sosial maupun  agama.  Aspek  hukum  dalam perkawinan  dipahami  dari  pernyataan  bahwa perkawinan  adalah  suatu  perjanjian.  Sebagai perjanjian,  perkawinan  mempunyai  tiga  sifat, yaitu: Pertama,  tidak  dapat  dilangsungkan tanpa  persetujuan  kedua  belah  pihak. Kedua, ditentukan  tata  cara  pelaksanaan,  dan pemutusannya  jika  perjanjian  itu  tidak  dapat terus  dilangsungkan. Ketiga,  ditentukan  pula akibat-akibat  perjanjian  tersebut  bagi  kedua
belah  pihak,  berupa  hak  dan  kewajiban masing-masing (Saleh (Ed.), 2008: 298-299).
Di  samping  itu,  syarat  utama  perkawinan umat  Islam  di  Indonesia  adalah  pencatatan. Menurut  Pasal  2  Ayat  (2)  UUP,  tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 sudah dijelaskan bahwa setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  di hadapan  dan  di  bawah  Pegawai  Pencatat Nikah.  Ditegaskan  lebih  lanjut  pada  Pasal  7 Ayat  (1),  bahwa  perkawinan  hanya  dapat dibuktikan  dengan  akte  nikah  yang  dibuat oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (Departemen Agama RI, 2002: 84-85).
Pada dasarnya, dari sisi hukum perkawinan  bukan  hanya  sekedar  untuk keabsahan  melakukan  persetubuhan,  tetapi lebih  jauh  dari  itu  bertujuan  untuk  mencapai sesuatu  yang  lebih  luhur  karena  memang perkawinan  itu  dipandang  sebagai  sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Sedangkan  secara  sosial,  perkawinan  itu sendiri  berhasil  mengangkat  derajat  seorang wanita  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  di masyarakat  dibandingkan  dengan  kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.
Tetapi  pada  dasarnya,  perkawinan  dari sudut  pandang  agama  merupakan  sesuatu yang  suci  dan  sakral.  Oleh  karena  itu, perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang  suci  agar  tujuan  perkawinan  yang  luhur itu  dapat  tercapai.  Lebih  penting  dari  itu, dalam kacamata agama perkawinan merupakan  langkah  awal  untuk  membentuk keluarga  sebagai  asas  masyarakat  (Nuruddin dan Akmal Tarigan, 2004: 57).
Dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga dalam
pelaksanaan  perkawinan  campuran  yang  ada di  Indonesia  haruslah  mampu  memahami
terhadap makna yang terkandung dari Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan tersebut.
Ketika  melihat  fenomena  perkawinan campuran  yang  terjadi  dalam  masyarakat Jepara,  yang  hampir  banyak  sudah  sering dilaksanakan  perkawinan  campuran.  Hal  ini terjadi  ketika  orang-orang  yang  berbeda kewarganegaraan berasal dari pelbagai negara dan  tentunya  membawa  kebudayaan  yang berbeda  dari  masyarakat  Jepara.  Di  mana orang-orang  yang  berbeda  kewarganegaraan datang ke Jepara tersebut tentunya mempunyai tujuan.
Kedatangan  mereka  adakalanya  untuk tujuan  berbisnis  atau  mungkin  bertujuan wisata  ke  Jepara  serta  dimungkinkan  juga memiliki  tujuan  yang  lainnya.  Kemungkinan bermula  dari  sinilah  pergaulan  antara  orang- orang  yang  berbeda  kewarganegaraan  dan penduduk  Jepara  semakin  dekat,  atau mungkin mereka berkenalan melalui perantara orang  lain  yang  mengenalkan  mereka  berdua. Dan  jika  pergaulan  sudah  semakin  dekat, memungkinkan  akan  berakhir  dengan  sebuah perkawinan.  Maka  dari  sinilah  dimungkinkan terjadi perkawinan campuran.
Dengan  demikian,  ditegaskan  bahwa dengan istilah perkawinan campuran ini dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan antara pihak-pihak di Indonesia yang berada di bawah hukum  yang berlainan. Adanya hukum yang tidak sama, yang berbeda untuk kedua mempelai inilah yang menyebabkan  sesuatu  perkawinan  menjadi perkawinan campuran.
Seperti  diketahui,  bahwa  di  Indonesia sebagai  warisan stelsel  hukum  sediakala, terdapat aneka warna hukum. Artinya, bahwa hukum  yang  berlaku  untuk  orang-orang  di negara ini tidak sama. Sebaliknya berlakunya satu macam hukum untuk semua orang, tanpa memperhatikan  daerah  kediaman,  suku, agama,  golongan  rakyat,  kebangsaan  atau
kewarganegaraan, terdapat pluralisme hukum. Untuk masing-masing suku bangsa, golongan, penganut-penganut  agama  berlaku  hukum yang  berlainan,  terutama  di  lapangan  hukum perdata (Gautama, 1997: 142).
Dan  bagi  orang-orang  yang  berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan  campuran  dapat  memperoleh kewarganegaraan  dari  suami/istrinya  serta dapat  pula  kehilangan  kewarganegaraannya menurut  cara-cara  yang  telah  ditentukan dalam  Undang-Undang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia  (Muhammad,  2010:  115- 116).
Sering  kali  perkawinan  dilangsungkan oleh  orang-orang  tertentu  dengan  maksud kurang  murni,  dipakai  untuk  memperoleh sesuatu  kewarganegaraan  tertentu  yang diinginkan.  Apabila  dianut  asas,  bahwa seorang  laki-laki  beda  kewarganegaraan  yang kawin  dengan  perempuan  warga  negara Republik
Indonesia memperoleh kewarganegaraan  dengan  jalan  opsi,  yang tidak  dapat  ditolak  pastilah  akan  bertambah perkawinan  pura-pura,  yang  khusus  diadakan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.  Suatu  hal  yang  harus  dicegah sedapat mungkin (Usman, 2006: 301).
Dalam  perkawinan  campuran  memang akan  terjadi  hukum  yang  berlainan.  Perlu dikemukakan  kiranya  bahwa  hukum  yang berbeda  ini  bukan  merupakan  perbedaan hukum  secara  diskriminatoris.  Justru  dengan adanya hukum yang aneka ragam di lapangan perdata  ini  diharapkan  terwujudlah  cita-cita tentang  hukum  yang  sebaik-baiknya  berlaku untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  masing- masing  golongan.  Juga  di  sini  berlaku ‚Bhineka Tunggal Ika‛. Karena adanya aneka warna  hukum  ini,  timbullah  masalah perkawinan  campuran.  Jika  seorang  menikah dengan  orang  lain  yang  tadinya  dipandang seolah-olah  merupakan  orang  luar,  maka timbullah  kesulitan-kesulitan  tentang  hukum
manakah yang harus berlaku untuk perkawinan itu (Gautama, 1997: 143).
Oleh  karena  itu,  ketika  melangsungkan perkawinan campuran tentunya harus memenuhi  syarat-syarat  keadministrasian yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang bagi  masing-masing  calon  mempelai,  baik yang berkewarganegaraan Indonesia termasuk juga bagi pihak yang berbeda
kewarganegaraannya. Serta harus memberikan keterangan  yang  jelas  dan  tidak  ada kebohongan.
Sahnya  suatu  perkawinan  ditinjau  dari sudut  keperdataan,  apabila  perkawinan  itu sudah  dicatat  atau  didaftarkan  pada  Kantor Catatan  Sipil  dan  di  Kantor  Urusan  Agama untuk  orang  yang  beragama  Islam.  Selama perkawinan  itu  belum  terdaftar,  maka perkawinan  itu  belum  dianggap  sah  menurut ketentuan  hukum,  walaupun  telah  memenuhi prosedur  dan  tata  cara  menurut  ketentuan agama.  Apabila  ditinjau  dari  segi  agama, pencatatan  perkawinan  hanyalah  sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut  dan  tidak  menentukan  sah  atau tidaknya perkawinan (Usman Adji, 1989: 27). Sehingga  bagaimana  keadministrasian  dalam sebuah  perkawinan  campuran,  dan  apakah terdapat syarat-syarat khusus.
Kemudian  dengan  adanya  hukum  yang berlainan antara calon pengantin yang berasal dari dua pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut menjadi
pertimbangan dilakukannya kajian ini, dimana kajian  ini  akan  menjawab  persoalan  terkait pelaksanaan  perkawinan  campuran  yang terjadi  di  KUA  Kecamatan  Tahunan  dan tinjauannya dalam  perspektif UU Perkawinan di Indonesia.
Metode Penelitian Kajian  ini  bersifat  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan yuridis-sosiologis yang  dimaksudkan  untuk  memahami  dan mengamati perilaku manusia, serta
mengadakan  identifikasi  terhadap  motif  dari perilaku  tersebut(Soekanto,  1986:  34-35). Kajian  ini  mendasarkan  pada  sumber  data primer berupa prosedur perkawinan campuran di KUA Tahunan Tahun 2016 yang dikuatkan dengan  data  sekunder  berupa  dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil  penelitian yang  berwujud  laporan,  buku  harian  dan lainnya.
Data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini diperoleh  dengan  menggunakan  teknik observasi  yang  dimaksudkan  untuk  dapat mendeskripsikan  lingkungan  ( site)  yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan  tersebut  beserta  aktivitas  dan perilaku  yang  dimunculkan,  serta  makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2013: 132). Di samping  itu,  dalam  kajian  ini  menggunakan teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi sebagai  upaya  untuk  mempertajam  data  yang diperoleh.
Data  yang  telah  terkumpul  kemudian dilakukan  analisis  dengan  menggunakan teknik  deskriptif-kualitatif  untuk  data  hasil pengamatan  dengan  teknik  berpikir  kritis induktif (Darmawan, 2013: 166).
Pengertian Perkawinan Campuran Dalam  Pasal  57  UUP,  yang  dimaksud dengan  perkawinan  campuran  menurut  UU adalah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian  dalam  Pasal  1  Peraturan Perkawinan  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan  antara  orang-orang  yang  di Indonesia  tunduk  kepada  hukum-hukum  yang berlainan.
Dari  kedua  Pasal  di  atas  nyatalah,  bahwa pengertian  perkawinan  campuran  menurut UUP  lebih  sempit  daripada  G.H.R.,  karena
UUP membatasi pada ‚perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan  Indonesia‛,  sedangkan menurut  G.H.R.  ‚antara  orang-orang  yang  di Indonesia  tunduk  kepada  hukum-hukum  yang berlainan‛ dengan tidak ada pembatasan. Sedangkan yang dimaksud dengan ‚hukum yang  berlainan‛,  adalah  disebabkan  karena kewarganegaraan,  tempat,  golongan  dan agama.  Dengan  adanya  pembatasan  pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan  antara  dua  orang  yang  berlainan golongan  ataupun  berlainan  agama  tetapi sama-sama  warganegara  Indonesia,  tidak merupakan  perkawinan  campuran  menurut UUP, yang menurut G.H.R. adalah perkawinan campuran.
Dapat  dipahami  bahwa  perkawinan campuran  menurut  UUP,  kongkritnya  adalah sebagai berikut:
1. Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara asing, atau
2. Seorang  wanita  warga  negara  Indonesia kawin  dengan  seorang  pria  warga  negara asing.
Dengan  adanya  masalah  kewarganegaraan tersebut,  maka  dalam  Pasal  58  ditentukan bahwa  orang  yang  melakukan  perkawinan campuran, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan  dari  suami/isterinya  dan dapat  pula  kehilangan  kewarganegaraannya. Hal  ini  menurut  cara-cara  yang  telah ditentukan
dalam
Undang-Undang Kewarganegaraan  yang  berlaku  di  Republik Indonesia (Saleh, 1987: 45-46). Hal ini sangat terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang memberikan penjelasan  tentang  cara  mendapatkan  dan hilangnya
kewarganegaraan Republik Indonesia.  Selain  itu,  Pasal  tersebut  sangat mempengaruhi  Undang-Undang  Keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal atas sponsor
isteri  atau  suami  yang  berkewarganegaraan Indonesia (Hamidi dan Christian, 2015: 56). Pengertian  yang  umum  mengenai perkawinan  Internasional  dapat  dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara  orang-orang  yang  tunduk  pada  hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, pengertian perbedaan kewarganegaraan  dapat  terjadi  antara  warga negara  Indonesia  dengan  warga  negara  asing, atau  dapat  juga  terjadi  antara  warga  negara asing  yang  satu  dengan  warga  negara  asing lainnya,  misalnya  antara  warga  negara Belanda  dengan  warga  negara  Inggris  atau warga  negara  Jepang  dengan  warga  negara Malaysia,  dan  seterusnya.  Tetapi  perkawinan campuran Internasional seperti contoh tersebut, tidak termasuk kualifikasi pengertian  ‚perkawinan  campuran‛  menurut perumusan  Pasal  57  UUP  Nomor  1  Tahun 1974.  Ketika  hanya  berpegang  teguh  pada Pasal  57  semata,  maka  timbullah  kesan seolah-olah  di  Indonesia  ini  tidak  mungkin dapat  dilangsungkan  perkawinan  antara  dua warga negara asing yang berlainan kewarganegaraannya, karena Pasal 57
memberi  pembatasan  pada  istilah  ‚perbedaan kewarganegaraan‛  dengan  pengertian  salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Apabila  dihubungkan  dengan  Pasal sebelumnya yang mengatur perkawinan di luar Indonesia  yaitu  Pasal  56  Ayat  (1)  yang berbunyi:  perkawinan  yang  dilangsungkan  di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia  atau  seorang  warga  negara Indonesia  dengan  warga  negara  asing  adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku  di  negara  di  mana  perkawinan  itu dilangsungkan  dan  bagi  warga  negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang- Undang ini.
Dari bunyi Pasal 56 Ayat (1) ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 mengakui adanya kemungkinan
perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang yang berlainan kewarganegaraannya,  di  mana  salah  satu pihak  adalah  warga  negara  Indonesia, misalnya sebagai contoh konkret: perkawinan antara  warga  negara  Indonesia  dengan  warga negara  Jerman  yang  akan  dilangsungkan  di negeri Belanda (Soimin, 2004: 112-114).
Asal hukumnya melakukan perkawinan itu adalah  sunnah.  Pendapat  ini  didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut: ‚Anas  bin  Malik  r.a  menceritakan,  bahwa Nabi  Saw  sesudah  memuji  Allah  Swt  dan menyanjung-Nya,  bersabda,  ‘Saya  ini  salat, tidur,  berpuasa,  berbuka  dan  mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka  ia  tidak  tergolong  dari  padaku‛  (Al- Asqalani,  1992:  4).  Hendaklah  diingat  hadis tersebut  dalam  hubungan  pernyataan  Nabi Muhammad,  bahwa  beliau  adalah  manusia biasa.
Salah  satu  kaidah  dalam  ilmu  Ushul  Fiqh yang  artinya  bahwa,  ‚Hukum  itu  berlaku menurut alasannya, sehingga ketika alasan ada maka hukum pun berlaku, ketika alasan tidak ada maka hukum tidak akan berlaku‛. Kaidah ini ketika diterapkan dalam hukum melakukan perkawinan  itu,  menghasilkan  perubahan ketetapan hukum meski dalam perbuatan yang sama, karena disebabkan alasan yang berbeda (Thalib, 1986: 50).
Dalam melaksanakan perkawinan campuran,  seperti  yang  terjadi  di  KUA Tahunan  sebenarnya  diperbolehkan  oleh agama Islam, karena perbedaan
kewarganegaraan  tidak  menjadi  halangan untuk melaksanakan perkawinan.
Dalam  perkawinan  campuran  ini,  hanya sebatas  perbedaan  kewarganegaraannya  saja. Karena  agama  dari  pasangan  perkawinan campuran  di  sini  memiliki  kesamaan,  yaitu sama-sama beragama Islam. Sehingga perkawinan  campuran  ini  sudah  sah,  baik
secara  agama  maupun  secara  hukum  negara, karena tidak melanggar  ketentuan agama dan peraturan  perundang-undangan.  Di  samping itu  perkawinan  campuran  ini  sudah  diatur dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974.
Pada  dasarnya  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan yaitu:
1. Keduanya  jelas  identitasnya  dan  dapat dibedakan  dengan  yang  lainnya,  baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan,  dan  hal  lain  yang  berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua  belah  pihak  telah  setuju  untuk kawin  dan  setuju  pula  dengan  pihak  yang akan mengawininya.
5. Keduanya  telah  mencapai  usia  yang  layak untuk melangsungkan perkawinan (Syarifuddin, 2006: 64-66). UUP Indonesia tidak mengenal
perkawinan  campuran  dalam  arti  perbedaan agama;  yang  ada  ialah  perkawinan  campuran karena perbedaan warga negara. Dengan tegas UUP  menyebutkan  bahwa,  yang  dimaksud dengan  perkawinan  campuran  dalam  UU  ini ialah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perbedaan  UUP  Islam  di  dunia  Islam berkenaan dengan boleh tidaknya perkawinan antara  laki-laki  muslim  dengan  perempuan ahli  kitab,  sesungguhnya  justru  diilhami  oleh perbedaan  para  Ulama  Tafsir  dan  Fiqh terhadap  masalah  ini.  Dengan  mengacu kepada teks pada ayat 6 surat Al-Maidah (5), banyak  ulama  yang  membolehkan  laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab.
Namun bersamaan dengan itu, berdasarkan ilmu munasabah ayat dan sejumlah hadis Nabi Saw,  tidak  sedikit  pula  Ulama  Islam  yang
mengharamkan  (melarang)  laki-laki  muslim menikahi  wanita  ahli  kitab.  Selain  ahli  kitab sekarang  dianggap  tidak  lagi  memenuhi kriteria  ahli  kitab  yang  setara  dengan  ahli kitab  di  saat-saat  al-Quran  diturunkan terutama  dihubungkan  dengan  kemurnian tauhidnya,  juga  didasarkan  pada  kenyataan bahwa  tidak  jarang  perkawinan  yang dilakukan ahli kitab  sekarang didasarkan atas ‘unsur politis’ untuk secara langsung maupun tidak  langsung  memurtadkan  orang-orang Islam.  Maksudnya,  tidak  lagi  dalam  koridor perkawinan yang murni.
Terlepas  dari  perbedaan  pendapat  yang ada  tentang  boleh-tidaknya  laki-laki  muslim menikahi wanita ahli kitab, apalagi perempuan  muslimah  dinikahi  laki-laki  non- muslim,  yang  pasti  semua  ulama  dan  semua UUP  membenarkan  perkawinan  antara  pria muslim  dengan  wanita  muslimah.  Namun tidak  semua  ulama  dan  tidak  semua  UU malahan  sedikit  ulama  dan  sedikit  UUP  di Dunia  Islam  yang  membolehkan  laki-laki muslim  menikahi  perempun  ahli  kitab. Apalagi  kebalikannya,  perempuan  muslimah dikawini  pria  non-muslim  (Suma,  2005:  190- 192).
Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 59 dan 56 Ayat  1  hendaknya  dipahami  dan  tidak melupakan  Pasal  2,  yaitu  bahwa  bagi perempuan Islam dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam, dan bahwa  laki-laki  Islam  dilarang  kawin  dengan perempuan  yang  bukan  Islam,  kecuali perempuan  Kristen  dan  perempuan  Yahudi, jika  laki-laki  Islam  itu  tidak  berhasil memperoleh calon isteri yang Islam (Sudarsono, 2010: 197).
Dilihat  dari  sudut  hukum  Islam,  UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu telah  menolong  menetapkan  secara  tertulis mengenai  perkembangan  yang  terjadi  dalam masyarakat  Islam  Indonesia,  terutama  pada
masa-masa  terakhir  ini.  Dengan  demikian maka  keluarnya  Undang-Undang  tersebut tidak  berbeda  dengan  apa  yang  berkembang dalam  masyarakat  dan  hukum  Islam  sendiri (Thalib, 1986: 45).
Dalam  KHI  Pasal  40  huruf  c  dijelaskan bahwa  dilarang  melangsungkan  perkawinan antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang  tidak  beragama  Islam.  Kemudian  dalam Pasal  44  KHI  dikemukakan  bahwa  wanita Islam  (muslimah)  dilarang  melangsungkan perkawinannya  dengan  seorang  pria  yang tidak beragama Islam (Mannan, 2006: 29). Sehingga dalam melaksanakan perkawinan campuran  harus  sesuai  dengan  UU  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  beserta Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  UUP.  Karena  di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  dan  peraturan  pelaksana dari  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut, yang  berlaku  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, tanpa  melihat  pada  agama,  daerah,  asal-usul dan lain-lain.
Ketentuan  perkawinan  campuran  yang terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62  UUP.  Pertama,  diatur  tentang  perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang  yang  berlainan  kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh
kewarganegaraan dari suami/istrinya  dan  dapat  pula  kehilangan kewarganegaraannya,  menurut  cara-cara  yang telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  yang berlaku. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan  yang  diperoleh  di  dalam perkawinan yang ditegaskan:
1. Kewarganegaraan  yang  diperoleh  sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan  menentukan  hukum  yang
berlaku,  baik  mengenai  hukum  publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan  campuran  yang  dilangsungkan di  Indonesia  dilakukan  menurut  Undang- Undang  Perkawinan  ini  (Sudarsono,  2010:
197).
Dalam  melakukan  perkawinan  campuran, dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  dan  dapat pula  dilaksanakan  di  luar  negeri.  Apabila dilaksanakan  di  Indonesia,  perkawinan campuran  dilaksanakan  menurut  UUP  (Pasal 59  Ayat  (2)  UUP).  Syarat-syarat  untuk melaksanakan  perkawinan  campuran  harus dipenuhi,  menurut  hukum  masing-masing pihak  (Pasal  60  Ayat  (1)  UUP)  (Muhammad, 2010: 114).
Adapun  untuk  syarat-syarat  sahnya perkawinan  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 12.  Di  dalam  ketentuan  itu  ditentukan  dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu: 1. Syarat Intern Syarat  intern,  yaitu  syarat  yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan  perkawinan.  Syarat-syarat intern itu meliputi:
a. Persetujuan kedua belah pihak b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
c. Pria  berumur  19  tahun  dan  wanita  16 tahun.  Pengecualiannya  ada  dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin.
e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus  lewat  masa  tunggu  ( iddah).  Bagi wanita  yang  putus  perkawinannya karena  perceraian,  masa iddah-nya  90 hari dan karena kematian 130 hari.
2. Syarat Ekstern
Syarat  ekstern,  yaitu  syarat  yang berkaitan  dengan  formalitas-formalitas
dalam  pelaksanaan  perkawinan.  Syarat- syarat itu meliputi:
a. Harus  mengajukan  laporan  ke  P3NTR (Pegawai Pencatat Nikah dan Talak).
b. Pengumuman,  yang  ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat:
1) Nama,  umur,  agama/kepercayaan, pekerjaan,  tempat  kediaman  dari calon  mempelai  dan  dari  orang  tua calon.  Di  samping  itu,  disebutkan juga  nama  istri  atau  suami  yang terdahulu.
2) Hari,  tanggal,  jam  dan  tempat perkawinan dilangsungkan.
Apabila  kedua  syarat  di  atas,  baik itu  syarat  intern,  ekstern  maupun syarat  materiil  maupun formal sudah dipenuhi,  maka  perkawinan  antara calon  pasangan  suami  istri  dapat dilangsungkan  atau  dilaksanakan (Salim  dan  Septiana  Nurbani,  2014: 149).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, merupakan ijtihad baru, tinggallah kewajiban orang Islam  untuk lebih menerapkan  kehendak  al-Qur’an  dan  as-
Sunnah dalam penyusunan peraturan- peraturan pelaksanaannya. Hal ini
kemungkinan  terwujud  dalam  Kompilasi Hukum  Islam.  Mengenai  sahnya  perkawinan ditentukan  dalam  Pasal  4  KHI,  bahwa ‚Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan‛.  Sebagaimana telah  diuraikan  bahwa,  perkawinan  yang  sah menurut  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut hukum  agama.  Dengan  demikian,  dapat dikemukakan  bahwa  rumusan  Pasal  4  KHI mempertegas  bahwa  perkawinan  yang  sah adalah  perkawinan  menurut  hukum  Islam, sesuai  dengan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Kemudian  dalam  melaksanakan perkawinan  harus  dicatatkan,  hal  ini disebutkan  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  KHI,  dan ini  merupakan  perwujudan  dari  penjelasan umum  angka  4  huruf  b  Undang-Undang Nomor  1  Tentang  Perkawinan.  Oleh  karena itu, istilah ‚harus dicatat‛ dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam semata (Djubaedah, 2012: 219).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  mengatur  tentang  tata  cara  dan tata laksana dalam perkawinan dan pencatatan perkawinan.
Beberapa  Pasal  yang  dianggap  penting untuk  dikemukakan,  yaitu  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Ayat  (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang  Islam  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat nikah  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU Nomor  22  Tahun  1946  Jo.  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  1954  (Djubaedah,  2012: 217).
Sedangkan  pejabat  yang  berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi  syarat-syarat  perkawinan  campuran menurut  hukum  yang  berlaku  bagi  masing- masing  pihak  adalah  pegawai  pencatat  (Pasal 60 Ayat (2) UUP). Apabila pegawai pencatat menolak  memberikan  surat  keterangan tersebut, maka yang bersangkutan mengajukan  permintaan  kepada  pengadilan dan  pengadilan  memberikan  keputusannya. Jika keputusan pengadilan menyatakan bahwa penolakan  itu  tidak  beralasan,  keputusan pengadilan menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3) dan (4) UUP).
Setelah  surat  keterangan  atau  keputusan pengadilan  diperoleh,  perkawinan  campuran segera dilangsungkan. Dan tentunya dilakukan
menurut  hukum  masing-masing  agama.  Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan jika  perkawinan  campuran  dilaksanakan  di Indonesia. Sedangkan jika perkawinan campuran  dilaksanakan  di  negara  pihak lainnya (bukan di Indonesia), maka berlakulah ketentuan tentang tata cara menurut hukum di negara  yang  bersangkutan  (Pasal  56  Ayat  (1) UUP).  Adapun  untuk  tata  cara  perkawinan sudah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan bab III tentang tata cara  perkawinan,  Pasal  10  dan  Pasal  11. Kemudian dilanjutkan dengan bab IV tentang akta perkawinan dijelaskan pada Pasal 12 dan Pasal 13.
Setelah mereka memperoleh surat keterangan  atau  putusan  pengadilan,  dan perkawinan mereka tidak langsung dilaksanakan  dalam  masa  enam  (6)  bulan sesudah  surat  keterangan  atau  putusan pengadilan  itu  diberikan,  surat  keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 Ayat (5) UUP). Untuk perkawinan  campuran  dicatat  oleh  pegawai pencatat  yang  berwenang  (Pasal  61  Ayat  (1) UUP). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang  beragama  Islam  adalah  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN/Pembantu  Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR)).  Sedangkan  bagi  mereka  yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan  Sipil  (Muhammad,  2010:  114-115).
Selanjutnya  dalam  Pasal  62  UUP  ditegaskan bahwa, dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat  (1),  yaitu  bahwa  kewarganegaraan  si anak yang diperoleh sebagai akibat perkawinan  atau  putusnya  perkawinan  orang tuanya menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai  hukum  publik  maupun  mengenai hukum perdata (Kansil, 1989: 242).
Di  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 dikatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara wajib melindungi dan menjaga  agar  keutuhan  rumah  tangga  bagi warganya. Masalah
perbedaan kewarganegaraan  dan  keimigrasian  seperti izin  tinggal  terhadap  pasangan  ataupun keturunan hasil perkawinan terkadang menjadi pemicu retaknya suatu rumah tangga dari pasangan perkawinan campuran. Sehingga  pemerintah  atau  negara  wajib memberikan  perlindungan  hukum  terhadap hak asasi setiap warga negaranya untuk hidup bersatu  dengan  pasangannya  yang  berbeda kewarganegaraan.  Karena  hak  asasi  manusia sebagai  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia, maka  hak  tersebut  tidak  dapat  dicabut  oleh siapapun  dan  negara  wajib  untuk  melindungi hak  tersebut.  Untuk  itu,  pemerintah memberikan  kemudahan  dalam  pemberian Izin  Tinggal  Terbatas  (ITAS)  bagi  Warga Negara  Asing  (WNA)  yang  menikah  dengan Warga  Negara  Indonesia  (WNI),  yaitu  dapat langsung  diberikan  untuk  jangka  waktu  satu sampai  dengan  dua  tahun  dan  dapat diperpanjang.  Istri  WNI  yang  selama  tidak boleh  menjadi  sponsor  bagi  suaminya  karena Undang-Undang Kewarganegaraan telah menghapuskan  bentuk  diskriminasi  dan mendukung asas kesetaraan gender.
Bahwa  politik  hukum  pemberian  izin tinggal  terbatas  terhadap  WNI  yang  menikah dengan  WNA  di  Indonesia  berdasarkan  pada asas  kesetaraan  gender  dan  non-diskriminasi serta penghormatan terhadap hak asasi warga negaranya  dengan  memberikan  kemudahan dalam  pemberian  izin  tinggal  terbatas terhadap WNA yang menikah dengan WNI di mana  istri  atau  suami  WNI  dapat  menjadi
sponsor  bagi  istri  atau  suaminya  yang  WNA. Permasalahan  yang  mungkin  timbul  dari pemberian  izin  tinggal  terbatas  yang  dapat dikonversikan menjadi izin tinggal tetap yang selanjutnya  dapat  menjadi  dasar  untuk naturalisasi adalah ketika seorang WNA yang memanfaatkan  peluang  ini  untuk  menikah secara kontrak demi mendapatkan izin tinggal terbatas,  sehingga  mereka  dapat  melakukan pekerjaan  dan  usaha  di  Indonesia  dengan leluasa  (Hamidi  dan  Christian,  2015:  131- 133).
Dengan  lahirnya  UU  Nomor  12  Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan telah menimbulkan  pengaruh  yang  besar  pada peraturan  di  bidang  keimigrasian.  Prinsip kesetaraan gender telah membolehkan seorang laki-laki  WNA  yang  menikah  dengan  WNI untuk  memiliki  ITAS  atas  sponsor  dari istrinya. Walaupun demikian, sebelum lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, seorang laki-laki WNA  tersebut  tidak  diperkenankan  untuk bekerja  dan  berusaha  di  Indonesia  apabila tidak  memiliki  sponsor  sebuah  perusahaan yang mau mempekerjakannya ataupun rekomendasi  dari  BKPM  (Badan  Koordinasi Penanaman  Modal)  yang  menjadikan  mereka sebagai investor.
UU  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  telah  memberikan  peluang kepada  laki-laki  WNA  yang  menikah  dengan WNI  untuk  bekerja  dan  berusaha  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Berdasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 52 huruf e disebutkan  bahwa  izin  tinggal  terbatas diberikan  kepada  orang  asing  yang  kawin secara  sah  dengan  warga  negara  Indonesia (Hamidi dan Christian, 2015: 133).
Di  samping  itu,  ketika  ditinjau  dari berbagai  peristiwa  hukum  di  bidang  hukum antar golongan sebelum diundangkannya UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka nampaklah bahwa
kedudukan pihak wanita dalam perkawinan ini tak selamanya cocok dengan apa yang hendak di  kedepankan  oleh  Pasal  2  GHR.  Menurut Pasal  ini  pihak  perempuan  hanya  harus mengikuti, harus mengekor pihak suami. Menurut  hukum  yang  berlaku  di  negara kita,  khususnya  hukum  yang  mengatur hubungan-hubungan  campuran  ini  (‚hukum perselisihan‛,  atau  lebih  baik  ‚hukum  antar tata  hukum‛)  kepada  pihak  wanita  diberikan kebebasan untuk memilih dan mengemukakan keinginannya.  Dalam  suasana  sedemikian  ini, kuranglah  cocok  kiranya  ketentuan  yang semata-mata  mengharuskan  pihak  istri  untuk mengekor  pada  pihak  suami.  Maka  apa  yang telah tertera dalam Undang-Undang Kewarganegaraan  sekarang  ini  kiranya  masih lebih dapat diterima daripada ketentuan dalam Pasal  2  Peraturan  Perkawinan  Campuran (Gautama, 1997:138-139).
Dalam Pasal 7 UU Nomor 62 Tahun 1958 menentukan  bahwa  perempuan  asing  yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, akan memperoleh kewarganegaraan Republik  Indonesia  seketika  ia  menyatakan keterangan  untuk  itu  atau  apabila  dalam waktu  satu  tahun  setelah  perkawinan termaksud  berlangsung  tidak  ada  pernyataan dari  perempuan  tersebut  atau  tidak  ada pernyataan  keterangan  yang  sah  dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya atau dalam satu tahun itu orang yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraan  asalnya  atau  ia  termasuk orang yang tanpa kewarganegaraan ( stateless), sehingga pada waktu memperoleh kewarganegaraan  Republik  Indonesia  masih mempunyai kewarganegaraan lain.
keterangan-keterangan dimaksud harus dinyatakan  kepada  Pengadilan  Negeri  atau perwakilan  Republik  Indonesia  dari  tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu (Usman, 2006: 301).
Dalam Pasal 8 UU Nomor 62 Tahun 1958 yang  antara  lain  menentukan  bahwa  seorang perempuan  warga  negara  Republik  Indonesia yang kawin dengan seorang asing, kehilangan kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  apabila dan pada waktu itu dalam satu Tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan untuk  itu,  kecuali  apabila  ia  dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan. Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  8  UU Nomor  62  Tahun  1958,  seorang  perempuan warga  negara  Indonesia  yang  kawin  dengan seorang  asing  tidak  sendirinya  kehilangan kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Dalam hal  ini,  seorang  perempuan  warga  negara Indonesia  yang  kawin  dengan  seorang  asing dapat  menentukan  pilihan  untuk  melepaskan atau  tidak  melepaskan  kewarganegaraan Indonesia (Usman, 1997: 300-301).
Pelaksanaan  Perkawinan  Campuran  di  KUA Tahunan Tahun 2016
KUA  Kecamatan  Tahunan  terletak  di Jalan  Raya  Ngabul  Nomor  2  Tahunan. Berjarak  kurang  lebih  tiga  kilo  meter  dari perkantoran  Kabupaten  Jepara.  Di  sebelah barat  KUA  Tahunan  terdapat  komplek perkantoran,  Koramil  Tahunan,  Balai  Desa Ngabul.  Kemudian  di  sebelah  timur  terdapat Polsek  Tahunan,  UPT  Dikpora  Kecamatan Tahunan,  di  sebelah  selatan  KUA  Tahunan terdapat jalan raya Tahunan-Semarang, dan di sebelah selatannya adalah kantor pos Tahunan yang berjarak kurang lebih 3 meter dari KUA Tahunan. Adapun kantor kecamatan Tahunan berada  di  arah  barat  daya  KUA  kurang  lebih berjarak  700  meter.  Wilayah  kecamatan Tahunan  seluas  3.890,5  ha  dengan  mayoritas adalah  lahan  perindustrian,  perdagangan, pertanian dan perumahan.
Dengan jumlah desa tersebut menurut data statistik kecamatan Tahunan memiliki jumlah penduduk  sebanyak  98.175  jiwa  pada  tahun 2016. Sedangkan jumlah penduduk
berdasarkan  agama,  terdiri  dari  97.314  jiwa beragama Islam, 654 jiwa beragama Protestan, 119  jiwa  beragama  Katholik,  47  jiwa beragama  Hindu,  dan  41  jiwa  beragama Budha.
Berdasarkan  arsip  register  yang  ada,  KUA kecamatan Tahunan berdiri sejak tahun 1997. Pertama  kali  menempati  gedung  Karang Taruna  desa  Ngabul  kecamatan  Tahunan kabupaten  Jepara.  Hanya  sekitar  dua  tahun kemudian  pindah  di  gedung  aula  milik pemerintah  desa  Langon  yaitu  di  belakang balai  desa  Langon  tepatnya  bulan  Agustus tahun 2002.
Kemudian tahun 2004 Pemerintah
kabupaten  Jepara  memberikan  hibah  tanah yang  terletak  di  desa  Ngabul  kecamatan Tahunan  untuk  pembangunan  Kantor  Urusan Agama  kecamatan  Tahunan.  Dengan  tanah seluas  300  m 2 dan  sudah  bersertifikat  hak pakai untuk Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan.  Untuk  pembangunannya  melalui dana APBD kabupaten Jepara tahun 2004. Hal ini  atas  keputusan  dari  musyawarah  bersama antara  kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Tahunan  (Drs.  Muh  Habib), dengan  kepala  Kandepag  Kabupaten  Jepara (Drs.  H.  Surandhim  Achmad,  SH)  untuk dibangun  gedung  Kantor  Urusan  Agama kecamatan  Tahunan.  Kemudian  kepala Kandepag  Kabupaten  Jepara  (Drs.  H. Surandhim  Achmad,  SH)  menghadap  ke bapak  Bupati  Jepara  (Drs.  H.  Hendro Mantojo)  mengenai  hal  tersebut  di  atas,  dari hasil  musyawarah  diputuskan  bahwa  KUA Tahunan  dibangun  melalui  biaya  APBD kabupaten Jepara.
Kemudian KUA kec. Tahunan diresmikan oleh kepala Kandepag kab. Jepara pada tahun yang  sama  yaitu  2004.  Sehingga  berdirilah Kantor  Urusan  Agama  kecamatan  yang terletak berdampingan dengan gedung koramil Tahunan  dan  gedung  polsek  Tahunan  yang persisnya berada diantara gedung koramil dan
gedung  polsek  Tahunan.  Dari  tahun  2004 sampai 2011 bangunan Kantor Urusan Agama kec.  Tahunan  hanya  diadakan  rehab  sedikit. Dan  pada  tahun  2017  bulan  November diadakan rehab kembali di KUA Tahunan. Visi  KUA  Tahunan  yaitu  ‚Terwujudnya keluarga  muslim  kecamatan  Tahunan  yang beriman,  bertaqwa  dan  berakhlakul  karimah, sejahtera  lahir  bathin  dalam  kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara‛.
Adapun misi dari KUA Tahunan adalah:
a. Meningkatkan  kualitas  di  bidang administrasi, orgnanisasi dan ketatalaksanaan.
b. Meningkatkan  sarana  dan  prasarana pelayanan  yang  representatif  dan modern.
c. Meningkatkan  pemahaman  masyarakat di  bidang  munakahat,  keluarga  sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan  halal,  hisab  rukyat,  kemitraan umat, dan haji serta umrah.
d. Meningkatkan  akses  pelayanan  nikah, rujuk,  wakaf,  haji  berbasis  ilmu  dan teknologi  (Kankemenag  Kab.  Jepara,
2015: 21). Dalam melaksanakan penikahan campuran, calon pengantin harus mendaftarkan perkawinannya ke KUA sebagaimana dalam melaksanakan perkawinan pada  umumnya.  Calon  pengantin  harus melengkapi  administrasi  mulai  dari  N1-N7 yang  telah  di  setujui  oleh  kepala  desa  di tempat tinggalnya.
Adapun surat N1-N7 (Sunzaidi, 2017) yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. N1 adalah surat keterangan untuk nikah
b. N2 adalah surat keterangan asal-usul
c. N3  adalah  surat  keterangan  persetujuan mempelai.  Sehingga  tidak  ada  kesan bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  itu karena terpaksa, melainkan atas kehendak sendiri.
d. N4 adalah surat keterangan orang tua.
e. N5 adalah surat izin menikah. Bagi yang belum cukup umur untuk menikah.
f. N6  adalah  surat  keterangan  kematian, apabila  salah  satu  calon  pengantin seorang  janda  atau  duda  yang  ditinggal mati.
g. N7 adalah surat
keterangan
pemberithuan kehendak nikah.
Adapun  dalam  melaksanakan  perkawinan, tentunya  ada  dokumen-dokumen  yang  harus dilengkapi  selain  N1-N7,  dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu:
a. Fotocopy KTP calon pengantin.
b. Fotocopy kartu keluarga calon pengantin.
c. Pas  photo  berwarna,  ukuran  2x3  (laki- laki 3 lembar, perempuan 3 lembar) dan 4x6  (laki-laki  1  lembar,  perempuan  1 lembar). Kegunaannya untuk buku nikah (untuk akta nikah atau Model N)
d. Surat pengantar dari RT setempat
e. Surat pernyataan belum pernah menikah atau surat pernyataan masih perjaka/perawan.
f. Surat  keterangan  kesehatan  bagi  kedua calon pengantin (imunisasi kesehatan).
g. Surat  keterangan  kewarganegaraan  bagi calon  pengantin  yang  berasal  dari  luar negeri (surat izin kedutaan).
h. N1, N2 sampai N4 dari desa/kelurahan.
i. Surat  izin  orangtua  (N5)  yang  umurnya kurang dari 21 tahun.
j. N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati).
k. N7  (surat  pemberitahuan  kehendak nikah).
l. Akta  cerai  dari  pengadilan  agama  (bagi janda/duda cerai hidup).
Pegawai  Pencatat  Nikah  harus  meneliti syarat-syarat  yang  sudah  dilengkapi  oleh calon  pengantin,  baik  syarat  materiil  maupun syarat  formalnya.  Ketika  sudah  tidak  ada halangan  dalam  melaksanakan  perkawinan,
maka  perkawinan  bisa  dilanjutkan.  Apabila masih  terdapat  halangan  dalam  pelaksanaan perkawinan  seperti  yang  tercantum  dalam UUP,  maka  akan  diberitahukan  kepada  calon pengantin atau walinya (Usman, 2006: 293). Untuk  syarat  perkawinan  bagi  calon pengantin  yang  berbeda  kewarganegaraannya di KUA, yaitu:
a. Harus beragama Islam (surat keterangan masuk Islam dari MUI/KUA)
b. Harus  ada  izin  dari  kedutaan  Negara setempat,  dan  apabila  surat  izinnya menggunakan  bahasa  Inggris,  maka akan  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia.
c. Harus ada surat Passport dan Visa (visa kerja bukan visa wisata).
d. Harus  punya  Kitas  (Kartu  Tinggal Terbatas) yang masih berlaku.
e. Harus punya RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
f. Surat  catatan  keterangan  SKCK  (surat keterangan  dari  kepolisian).  Hal  ini bermaksud untuk antisipasi bahwa tidak ada halangan untuk menikah.
g. Surat  keterangan  dari  puskesmas  tidak terkena AIDS.
h. Akta kelahiran dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia.
i. Kartu keluarga.
j. Surat  keterangan  tidak  ada  halangan untuk menikah.
Dengan  catatan  bahwa  untuk  Kitas  dan RPTKA sebagai pelengkap saja (Sunzaidi, 2017). Untuk pengumuman pelaksanaan
kehendak  nikah,  akan  diumumkan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  setelah  syarat- syaratnya  sudah  dipenuhi  oleh  calon pengantin.  Sudah  lengkap  informasi  tentang identitas  calon  pengantin,  dan  sudah  juga ditentukan  waktu  dan  tempat  pelaksanaan perkawinannya. Setelah pengumuman diumumkan  dan  tidak  ada  halangan  dalam
melaksanakan perkawinan maka bisa dilanjutkan  perkawinannya.  Untuk  tempat perkawinannya  bisa  dilaksanakan  di  KUA Tahunan  atau  di  rumah  pengantin  (Sunzaidi, 2017).
Bagi  mereka  yang  beragama  Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di KUA. Setelah  akad  sudah  diucapkan  dan  mahar sudah  diserahkan  oleh  pihak  laki-laki,  dan sudah  dibacakan  sighat  taklik  maka  untuk selanjutnya  pencatatan  perkawinan  akan dicatat  dalam  akta  perkawinan,  yang ditandatangani  kedua  mempelai,  kedua  saksi, Pegawai  Pencatat Perkawinan dan wali  nikah yang  mewakilinya  menurut  agama  Islam. Maka  dari  itu,  perkawinannya  telah  tercatat secara sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan. Untuk suami  istri  akan  mendapatkan  kutipan  akta nikah  dan  akta  perkawinannya  disimpan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  dijadikan  dokumen resmi  serta  disimpan  di  KUA  (Sunzaidi, 2017).
Untuk  pelaksanaan  perkawinan  dilakukan setelah  hari  ke-10  setelah  pengumuman kehendak menikah. Sedangkan untuk pelaksanaan  tata  cara  perkawinan  dilakukan menurut  agamanya.  Mengenai  tata  cara pelaksanaannya,  biasanya  dilakukan  dengan pesta perkawinan dirumah pengantin perempuan.  Dan  kebiasaan  yang  terjadi, mereka  akan  mengusung  adat/kebiasaan  dari masyarakat Jepara,
tentunya tidak menyimpang dari aturan agama Islam. Dalam serangkaian tata cara pelaksanaan perkawinan biasanya  selalu  diiringi  dengan  sebuah  pesta perkawinan  (Walimatul  Urs)  apakah  itu dilakukan  setelah  akad  perkawinan  selesai atau  sebelum  akadnya  dilakukan,  itu  semua sesuai dengan kehendak calon pengantin yang melaksanakan  perkawinan  tersebut  (Sunzaidi, 2017).
Analisis  Undang-undang  Perkawinan  Di Indonesia  Terhadap  Pelaksanaan  Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Tahun 2016 Menurut Pegawai Pencatat Nikah di KUA Tahunan, bahwa dalam melaksanakan perkawinan  campuran  tidak  mengalami kesulitan  ataupun  halangan  antara  kedua belah  pihak,  yaitu  dari  pihak  yang  berbeda kewarganegaraan maupun dari yang berkewarganegaraan  Indonesia.  Misalnya  saja dari  pihak  yang  berbeda  kewarganegaraan, apabila  dalam  melaksanakan  akad  nikah  dan orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut tidak  bisa  menggunakan  bahasa  Indonesia maka  Pegawai  Pencatat  Nikah  sudah  siap untuk menggunakan bahasa yang mereka bisa. Kewenangan  KUA  Tahunan  terkait  akad nikah  ini  sudah  diatur  dalam  UU  Nomor  32 Tahun  1954  tentang  Nikah,  Talak  dan  Rujuk Pasal  3  Ayat  (1)  bahwa  ‚Barang  siapa  yang melakukan  akad  nikah  dengan  seorang perempuan  tidak  di  bawah  pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada Ayat 2 Pasal 1  atau  wakilnya,  dihukum  denda  sebanyak- banyaknya  Rp.  50,-  (lima  puluh  rupiah)‛. Dalam hal ini Pegawai  Pencatat Nikah sudah menjalankan  tugasnya  untuk  menikahkan pasangan  yang  berbeda  kewarganegaraan tersebut sesuai dengan UU tersebut. Pada  dasarnya,  dalam  melaksanakan perkawinan campuran sama dengan pelaksanaan  perkawinan  pada  umumnya. Hanya yang membedakan adalah syarat-syarat bagi orang yang berbeda kewarganegaraannya yaitu  harus  ada  izin  dari  kedutaan  tempat negara asal bagi calon pengantin yang berbeda kewarganegaraannya.
Pada  dasarnya  perkawinan  dianggap  sah ketika  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan UUP dan agamanya masing-masing. Perumusan  yang  diberikan  Pasal  1  UUP, bukan  saja  memuat  pengertian  atau  arti perkawinan  itu  sendiri,  melainkan  juga mencantumkan  tujuan  dan  dasar  perkawinan.
Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri,  sedangkan  tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  kepada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  atau  jika dihubungkan  dengan  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan didasarkan kepada  hukum  agamanya  atau  kepercayaan agamanya masing-masing.
Sehingga dalam melaksanakan perkawinan campuran,  ketika  dikaitkan  dengan  Pasal  1 tersebut,  menurut  Pasal  tersebut  perkawinan campuran  ini  sudah  dianggap  sah,  karena sudah  sesuai  dengan  hukum  agamanya. Dengan  demikian,  ketika  KUA  Tahunan melaksanakan  perkawinan  campuran  maka saat  itupun KUA Tahunan telah menjalankan kewenangannya.
Ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi  tentunya  juga  sudah  sesuai  dengan aturan  agama  dan  perundang-undangan perkawinan,  serta  tidak  ada  halangan  untuk menikah.  Maka  dalam  hal  ini  KUA  Tahunan sudah  menjalankan  kewajibannya,  dijelaskan pada  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3 Tahun  1975  tentang  Kewajiban  Pegawai Pencatat  Nikah,  Pasal  15  bahwa  ‚Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dilarang melangsungkan  mencatat  atau  menyaksikan perkawinan  sebelum  dipenuhi  persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8,  12,13  dan 14  peraturan  ini‛.  KUA  Tahunan  sudah menjalankan  tugasnya,  seperti  yang  diatur oleh perundang-undangan perkawinan.
Simpulan 1. Pelaksanaan  perkawinan  campuran  sama dengan  perkawinan  pada  umumnya  yang dilakukan umat Islam di KUA.
Prosedurnya  pun  sama  pada  perkawinan yang  terjadi  di  KUA.  Hanya  saja  terdapat syarat-syarat tertentu bagi calon pengantin yang  berbeda  kewarganegaraannya.  Salah
satu  syarat  yang  terpenting  yaitu  izin  dari kedutaan  bahwa  tidak  ada  halangan  untuk menikah.
2. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangan yang  berbeda  kewarganegaraan  di  KUA
Tahunan,  atau  biasa  disebut  perkawinan campuran,  diperbolehkan  oleh  peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.  Terdapat  perbedaan  dalam persyaratan  perkawinan  campuran  bagi warga negara Indonesia dengan warga yang berbeda kewarganegaraannya. Pada pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan bagi yang berbeda kewarganegaraannya  sudah  mempunyai surat izin dari kedutaan yang berisi bahwa tidak  ada  halangan  untuk  melaksanakan perkawinan campuran. Di samping itu, ke- administrasi-annya  juga  sudah  dipenuhi semua,  sehingga  perkawinan  campuran tersebut  dapat  dicatat  oleh  Pegawai Pencatat Nikah, karena pencatatan perkawinan  memiliki  kedudukan  hukum sebagai pelindung hukum bagi setiap warga negara.
Dalam  hal  ini,  pencatatan  nikah  tidak boleh  hanya  dianggap  sebagai  bagian administrasi saja, tetapi seharusnya memiliki  kekuatan  hukum  yang  jelas  dan bersifat mengikat serta pencatatan ini juga dijadikan  penentu  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan, termasuk perkawinan campuran  yang  merupakan  perkawinan yang  dilakukan  oleh  dua  pasangan  yang berbeda
kewarganegaraannya. Dan tentunya  memiliki  hukum  yang  berlainan, maka  dari  itu,  pencatatan  perkawinan campuran  ini  sangat  diperlukan  sebagai bukti yang sah.
Daftar Pustaka Buku Afandi,  Ali.  2000. Hukum  Waris,  Hukum Keluarga  dan  Hukum  Pembuktian, Jakarta: PT Rineka Cipta.
Al-Asqalani,  Ibn  Hajar.  1992. Bulughul Maram,  Jilid  II,  Penerjemah:  Kahar Masyhur, Jakarta: PT Rineka Cipta. Ar-rifa’I, Muhammad Nasib. 2000. Kemudahan  Dari  Allah:  Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah:
Syihabuddin,  Jakarta:  Gema  Insani
Press.
Darmawan,  Deni.  2013. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Departemen  Agama  RI.  2002. Islam  Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Djubaedah, Neng. 2012. Pencatatan
Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak Dicatat:  Menurut  Hukum  Tertulis  di Indonesia  dan  Hukum  Islam,  Jakarta:
Sinar Grafika.
Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo persada. Gautama,  Sudargo.  1997. Warga  Negara  dan Orang  Asing:  Berikut  Peraturan-
Peraturan dan Contoh-Contoh. Bandung: P.T. Alumni.
Hadikusuma,  Hilman.  2013. Bahasa  Hukum Indonesia, Bandung: P.T ALUMNI.
Hamidi,  Jazim  dan  Charles  Christian.  2015.
Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Herdiansyah, Haris. 2014. Metodologi Penelitian  Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu
Sosial, Jakarta: Salemba Humanika.
Herdiansyah,  Haris.  2013. Wawancara,
Observasi,  dan  Focus  Groups:  Sebagai Instrument  Penggalian  Data  Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Kankemenag Kab. Jepara. 2015. Profil Kantor
Urusan  Agama  Kecamatan  Tahunan, Jepara: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kankemenag Kabupaten Jepara.
Kansil,  C.S.T..  1989. Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta: Balai Pustaka.
Kuncoro,  NM.  Wahyu.  2010. Tip  Hukum Praktis:  Solusi  Cerdas  Menghadapi Kasus  Keluarga,  Jakarta:  Raih  Asa Sukses.
Mahali,  A.  Mujab.    2002. Asbabun  Nuzul: Studi  Pendalaman  Al-Quran,  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mannan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muhammad,  Abdulkadir.  2010. Hukum Perdata  Indonesia,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Nuruddin,  Amir  dan  Azhari  Akmal  Tarigan.
2004. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia:  Studi  Kritis  Perkembangan Hukum  Islam  Dari  Fikih,  UU.  No. 1/1974  Sampai  KHI.  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Prodjohamidjojo,  Martiman.  1991. Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan  dan  Peraturan  Pelaksanaan: Disertai Yurisprudensi, Jakarta: Pradnya Paramita.
Saebani,  Beni  Ahmad  dan  Syamsul  Falah.
2011. Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.
Saleh,  Hasan  (Ed.).  2008. Kajian  Fiqh Nawawi  &  Kontemporer,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Saleh,  K.  Wantjik.1987. Hukum  Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  2014. Perbandingan Hukum Perdata:
Comparative  Civil  Law,  Jakarta:
Rajawali Pers.
Sarwono,  Jonathan.  2006. Metode  Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif,  Yogyakarta: Penerbit Graham Ilmu.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed.).
1989. Metode Peneltian Survai. Jakarta: LP3ES.
Situmorang, M. dan Cormentyna Sitanggang. 1991. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Soejono  dan  Abdurrahman.  2005. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Jakarta: PT Rineka Cipta. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar
Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Universitas Indonesia (UI-Press).
Soetami,  A.  Siti.  2007. Pengantar  Tata Hukum Indonesia, Edisi Revisi,
Bandung: PT Refika Aditama.
Soimin,  Soedharyo.  2004. Hukum  Orang  dan Keluarga:  Perspektif  Hukum  Perdata Barat/BW,  Hukum  Islam,  dan  Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika.
Sosroatmodjo,  Asro  dan  A.  Wasit  Aulawi.
2004. Hukum Perkawinan Di Indonesia,
Jakarta: PT Bulan Bintang. Sudarsono. 2010. Hukum Perkawinan
Nasional, Jakarta: Rineka Cipta.
Suma,  Muhammad  Amin.  2005. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Syarifuddin,  Amir.  2006. Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh
Munakahat dan Undang-Undang
Perkawinan,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Thalib,  Sayuti.  1986. Hukum  Kekeluargaan Indonesia:  Berlaku  Bagi  Umat  Islam, Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia (UI-Press).
Usman  Adji,  Sution.  1989. Kawin  Lari  dan Kawin  Antar  Agama,  Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Usman,  Rachmadi.  2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Skripsi/Tesis/Disertasi dan Jurnal
Dampu, Debora. 2009. ‚Pelaksanaan Perkawinan  Antar  Warga  Negara Indonesia  dan  Warga  Negara  Asing
Setelah  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  di  Kota  Denpasar  Bali‛.
Tesis.  Semarang:  Program  Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Indra Tektona, Rahmadi. 2011. ‚Perlindungan Hukum  Perempuan  Terhadap  Anak Hasil Pernikahan Campuran di Indonesia (Perspektif Socio-Legal)‛, Jurnal Muwazah,  Vol.  3/No.  2,  dalam http://ejournal.stainpekalongan.ac.id/in dex .php/  Muwazah/article/view/267/0, diakses 23 Agustus 2017.
Kholis  Al-Amin,  M.  Nur.  2016.  ‚Perkawinan Campuran  dalam  Kajian  Perkembangan Hukum Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di  Indonesia‛, Jurnal  Al-Ahwal,  Vol. 9/No. 2 Desember, dalam http://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/ view /1189, diakses 23 Agustus 2017.
Pebriani,  Winda.  2012.  ‚Tinjauan  Hukum
Atas  Hak  dan  Status  Kewarganegaraan Perempuan  dalam  Memperoleh  Status Kewarganegaraan  Indonesia  Karena Perkawinan Campur‛, Jurnal Bengkoelen Justice, Vol. 2/No. 2, dalam http://repository .unib.ac.id/1160/, diakses 25 Agustus 2017. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3, Tahun 1975, Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama  dalam  Melaksanakan  Peraturan Perundang-undangan  Perkawinan  Bagi yang Beragama Islam.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9,  Tahun 1975,  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1,  Tahun  1974,  Tentang Perkawinan Undang-Undang  No.  32,  Tahun  1954, Tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk Undang-Undang  Nomor  1,  Tahun  1974,
Tentang Perkawinan