Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
Rissa Nuryuniarti *) rissanuryuniarti19@gmail. com
Endah Nurmahmudah *) endahnurmahmudah0@gmail. com
(Diterima 23-07-2019, Disetujui 05-08-2019)

## ABSTRAK
Hak  atas  pelayanan  dan  perlindungan  kesehatan  bagi  ibu  dan  anak  merupakan  hak dasar sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.    Pasal  28  H  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan  mendapat  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan.  Menurut Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.  Pada pelayanan kesehatan anak yang tencantum pada pasal 20 ayat  2  Permenkes  Nomor  28  Tahun  2017  TentangIzin  dan  Penyelenggaraan  Praktik Bidan,  bidan  berwenang  melakukan  pemantauan  tumbuh  kembang  bayi,  anak  balita. Namun,  ada  beberapa  bidan  praktik  mandiri  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan pada  balita  sakit  berupa  pemberian  obat  seperti  obat  flu,  pilek,  dan  sebagainya. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi hukum bagi  bidan yang melakukan pengobatan hukum bagi bidan  dalam  pelayanan  kesehatan.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hal tersebut bahwa terdapat  temuan  yaitu  bidan  melakukan  asuhan  tidak  sesuai  dengan  wewenang berdasarkan  Permenkes  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik.    Berdasarkan  pelanggarannya  tersebut  bidan  dikenakan  hukum  administratif menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.  Pasal 46 ayat (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  melalui:  a.    teguran  lisan;  b.    teguran  tertulis;  c.    pencabutan  SIP  untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d.  pencabutan SIPB selamanya.  Sedangkan aspek  perdata  lainnya  adalah  tuntutan  ganti  rugi  berdasarkan  perbuatan  melanggar hukum, ukuran yang digunakan adalah kesesuaian dengan standar profesi medik serta kerugian yang ditimbulkan.
Kata kunci : Bidan ; Kewenangan Bidan; Hukum Kesehatan
*)  Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
*)  Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

## ABSTRACT
The right to service and protection of health for mothers and children is a basic right as enshrined in the 1945 Constitution.  Clause 28 H of the 1945 Constitution stipulates that everyone  lives  in  prosperity  physically  and spiritually and  lives  and  gets  a  good  and healthy environment and has the right to receive services health. According to Clause 23 of Law Number 36 of 2009 it is stated that health workers are authorized to provide health services.  In child health services listed in Clause 20 paragraph 2 of Minister of Health Regulation No.  28 of 2017 concerning Permits and Implementation of Midwife Practices, midwives are authorized to monitor the growth and development of infants, children under five.    However,  there  are  several  independent  practice  midwives  who  provide  health services to sick children in the form of administering drugs such as flu, cold, and so on. Based on the background above, how is legal regulation for midwives who carry out legal treatment for midwives in health services.  This study uses descriptive analytical research methods with a normative legal approach. Based on these findings the midwife carries out care not in accordance with the authority based on Minister of Health Regulation No. 28 of 2017 concerning Permit and Implementation of Practice.  Based on the violation, the midwife is subject to administrative law according to Minister of Health Regulation No. 28  of  2017  concerning  Permit  and  Implementation  of  Midwife  Practice  Clause  46 paragraph  (5)  Administrative  measures  as  referred  to  in  paragraph  (1)  are  carried  out through: a.  verbal reprimand; b.  written warning; c.  temporary revocation of SIP for a maximum of 1 (one) year; or d.  revocation of SIPB forever.  While other civil aspects are claims for compensation based on illegal acts, the size used is conformity with medical professional standards and losses incurred.
Keywords : Midwife; Authority of Midwives; Health of Law

## I. Pendahuluan
Hak  atas  pelayanan  dan  perlindungan  kesehatan  bagi  ibu  dan  anak merupakan hak dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menentukan  bahwa  setiap  orang  hidup sejahtera  lahir  dan batin  bertempat  tinggal  dan mendapat  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945menentukan bahwa negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan umum yang layak.
Pencantuman  hak  terhadap  pelayanan  kesehatan  tersebut,  tidak  lain bertujuan  untuk  menjamin  hak-hak  kesehatan  yang  fundamental  seperti  tertuang dalam Declaration  of  Human  Right  1948 ,  bahwa health  is  a  fundamental  human right .    Selain  itu,    terdapat  juga  serangkaian  konvensi  internasional  yang
ditandatangani  oleh  pemerintah  Indonesia  yaitu  Undang-UndangRepublik Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, kesepakatan konvensi internasional  tentang  perempuan  di  Beijing  tahun  1995.    Adapun  mengenai pembangunan  kesehatan nasional  yang  diatur  dalam  Pasal  173  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Tedi  Sudrajat  dan  Agus  Mardiyanto, 2012).
Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat,  seorang  bidan  harus  melakukan  tindakan  dalam praktik  kebidanan  secara  etis,  serta  harus  memiliki  etika  kebidanan  yang  sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).
Menurut  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.  Namun dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewenangan  yang  dimaksud  dalam  ayat  ini  adalah  kewenangan  yang  diberikan berdasarkan  pendidikannya  setelah  melalui  proses  registrasi  dan  pemberian  izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  bidan  dalam  penyelenggaraan  praktik  kebidanan  yang disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan,  yakni  pelayanan kesehatan  ibu,  pelayanan  kesehatan  anak,dan  pelayanan  kesehatan  reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
Pasal  20  ayat  2  Permenkes  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Izin  dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa bidan berwenang melakukan pemantauan  tumbuh  kembang  bayi,  anak  balita.  Dalam  pasal  tersebut  tidak disebutkan bahwa bidan boleh melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di BPM (Bidan Praktik Mandiri).  Di Tasikmalaya para bidan sejatinya memberikan pelayanan kesehatan seperti pemberian obat panas dan flu pada bayi atau balita di BPM.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  penelitian  ini  adalah  dapat  ditegakannya penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  bidan  dan  akibat  hukumnya,  karena seorang  bidan  sudah  mempunyai  wewenang  dan  standar  praktik  bidan.    Hal  ini
dilakukan  guna  membatasi  wewenang  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Bidan  mengetahui  dan  dapat  mengimplementasikan  tanggung  jawabnya  sesuai dengan  peraturan  yang  ada  tanpa  melampaui  wewenang  sesuai  dengan kompetensinya.  Dengan demikian, pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, akan mendapat konsekuensi hukum yang muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan(Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).
Menurut  Pasal  23  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No 1464/MenKes/per/X/2010,  menentukan  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, Pemerintah daerah provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/  kota  dapat  memberian  tindakan administratif  kepada  bidan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan penyelenggaraan  praktik  dalam  peraturan  ini.    Ayat  (2)  dari  pasal  tersebut menentukan  bahwa  tindakan  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  melalui  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pencabutan  SIKB/SIPB  untuk sementara paling lama 1 tahun; atau pencabutan SIKB/SIPB selamanya.  Dari sudut hukum, profesi tenaga kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan hukum  perdata,  hukum  pidana  maupun  hukum  administrasi  (Tedi  Sudrajat  dan Agus Mardiyanto, 2012).
Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan harus memperhatikan standar yang berlaku di profesinya termasuk bidan, selain itu bidan juga harus patuh pada Kode Etik Kebidanan.  Kode etik Kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi  yang  memberikan  tuntunan  bagi  bidan  untuk  melaksanakan  praktek kebidanan  baik  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  keluarga,  masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya (Sofyan, Mustika, 2007).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  yang  menjadi permasalahan  adalah  bagaimana  regulasi  hukum  bagi    bidan  yang  melakukan pengobatan hukum bagi bidan dalam pelayanan kesehatan.
Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya dari bulan Juni sampai Agustus dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.  Berikut uraian metode kualitatif dalam penelitian ini:
1.  Pendekatan penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  karena penelitian  ini  didasarkan  pada  data  sekunder  yaitu  inventarisasi  peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan regulasi hukum dan kewenangan bidan, selain itu juga bahan-bahan tulisan berkaitan dengan persoalan ini.
2.  Spesifikasi penelitian
Spesifikasi  penelitian  yangdipakaidalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  bidan  dalam melakukan  asuhan  kebidanan  pada  balita  di  bidan  praktik  mandiri,  dengan kajian peraturan perundangan yang berkaitan pelayanan kebidanan.  Kegiatan penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah  kegiatan  penelitian  kepustakaan berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pelayanan kebidanan.
3.  Jenis dan Sumber data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  terdiri  dari  3  bahan hukum, yakni :
a.  Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang menjadi acuan pokok (Nasir, n. d. ).  Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,  baik  peraturan  yang  diadaptasi  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia,  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP), KUHPerdata  maupun  peraturan  yang  khusus  yang  mengatur  tentang kesehatan, Undang-UndangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Permenkes No 28/2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
b.  Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur(Ibid, n.  d.  ). Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  buku-buku:  jurnal  hasil penelitian  dan  makalah-makalah  di  bidang  penelitian  kesehatan.    Bahan hukum  sekunder  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  erat  kaitannya  dengan bahan  hukum  primer  seperti  putusan-putusan,  seminar-seminar,  jurnal- jurnal  hukum,  majalah-majalah,  Koran-koran,  karya  tulis  ilmiah,  dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas
c.  Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundangan yang terkait dan mempelajari literatur- literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang disajikan.
d.  Teknik Pengumpulan data
Data  Primeryaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  data  yang diperoleh melalui pengamatan setiap praktik bimbingan mahasiswa di bidan praktik mandiri.

## II. Tinjauan Pustaka
2.1.  Pengertian Bidan
Kata  bidan dalam  bahasa  inggris,  kata  Midwife  (Bidan)  berarti  “with woman”(bersama  wanita,  mid  =  together,  wife  =  a  woman.    Dalam  bahasa Perancis,  sage femme  (Bidan)  berarti  “wanita  bijaksana”,  sedangkan dalam bahasa  latin,  cummater  (Bidan)  bearti  ”berkaitan  dengan  wanita”(Sahadili, 1994).
Bidan  adalah  seorang  yang  telah  menjalani  program  pendidikan  bidan yang diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin formal untuk praktek bidan.  Bidan merupakan salah satu profesi tertua didunia sejak adanya peradaban umat manusia(Sofyan, Mustika, 2007).
Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan, yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan.  Yang diakui sebagai seorang profesional  yang  bertanggungjawab,  bermitra  dengan  perempuan  dalam memberikan  dukungan,  asuhan  dan  nasehat  yang  diperlukan  selama kehamilan,  persalinan  dan  nifas,  memfasilitasi  kelahiran  atas  tanggung jawabnya  sendiri  serta  memberikan  asuhan  kepada  bayi  baru  lahir  dan anak(Ambarwati, 2009).

## 2.2.  Registrasi Praktik Bidan
Bidan  merupakan  profesi  yang  diakui  secara  nasional  maupun intenasional  oleh  International  Confederation  of  Midwives  (ICM).    Dalam menjalankan  tugasnya,  seorang  bidan  harus  memiliki  kualifiksi  agar mendapatkan lisensi untuk praktek (Sofyan, Mustika, 2007).
Praktek  pelayanan  bidan  perorangan  (swasta),  merupakan  penyedia layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan pelayanan,  khususnya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  ibu  dan  anak.
Supaya  masyarakat  pengguna  jasa  layanan  bidan  memperoleh  akses pelayanan  yang  bermutu  dari  pelayanan  bidan,  perlu  adanya  regulasi pelayanan  praktek  bidan  secara  jelas,  persiapan  sebelum  bidan melaksanakan  pelayanan  praktek,  seperti  perizinan,  tempat,  ruangan, peralatan  praktek,  dan  kelengkapan  administrasi  semuanya  harus  sesuai dengan standar.
Setelah  bidan  melaksanakan  pelayanan  dilapangan,  untuk  menjaga kualitas  dan  keamanan  dari  layanan  bidan,  dalam  memberikan  pelayanan harus sesuai dengan kewenangannya. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan organisasi Ikatan Bidan memiliki kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan kepada bidan yang melaksanakan praktek perlu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Penyebaran  dan  pendistribusian  bidan  yang  melaksanakan  Praktek pelayanan  bidan  perorangan  (swasta),  merupakan  penyedia  layanan kesehatan,  yang  memiliki  kontribusi  cukup  besar  dalam  memberikan pelayanan,  khususnya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  ibu  dan  anak. Supaya  masyarakat  pengguna  jasa  layanan  bidan  memperoleh  akses pelayanan  yang  bermutu  dari  pelayanan  bidan,  perlu  adanya  regulasi pelayanan  praktek  bidan  secara  jelas,  persiapan  sebelum  bidan melaksanakan  pelayanan  praktek,  seperti  perizinan,  tempat,  ruangan, peralatan  praktek,  dan  kelengkapan  administrasi  semuanya  harus  sesuai dengan standar.

## 2.3.  Bidan Sebagai Profesi
Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap  suatu  pengetahuan  khusus.    Suatu  profesi  biasanya  memiliki asosiasi  profesi,  kode  etik,  serta  proses  sertifikasi  dan  lisensi  yang  khusus untuk bidang profesi tersebut.  Sebagai anggota profesi, bidan mempunyai ciri khas  yang  khusus.  Sebagai  pelayan  profesional  yang  merupakan  bagian integral dari pelayanan kesehatan.  Bidan mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu :
a. Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya.
b. Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu.
c. Keberadaan  bidan  diakui  memiliki  organisasi  profesi  yang  bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
d. Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
Perilaku profesional bidan diantaranya adalah :
a.  Bertindak sesuai keahliannya
b.  Mempunyai moral yang tinggi
c.  Bersifat jujur d.  Tidak melakukan coba-coba e.  Tidak memberikan janji yang berlebihan
f.  Mengembangkan kemitraan
g.  Terampil berkomunikasi
h.  Mengenal batas kemampuan
i.  Mengadvokasi pilihan ibu

## 2.4.  Landasan Hukum praktik pelayanan kebidanan
1.  Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992
Menurut  Undang-Undang  Kesehatan  Nomer  23  tahum  1992 kewajiban  tenaga  kesehatan  adalah  mematuhi  standar  profesi  tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan  pasien,  memberikan  informasi  dan  meminta  persetujuan (Informed  consent),  dan  membuat  serta  memelihara  rekam  medik. Standar  profesi  tenaga  kesehatan  adalah  pedoman  yang  harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya  secara  baik.  Hak  tenaga  kesehatan  adalah  memperoleh perlindungan  hukum  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  profesi  tenaga kesehatan serta mendapat penghargaan.
2.  Pertemuan Program Safe Motherhood dari negara-negara di wilayah SEARO/Asia tenggara tahun 1995 tentang SPK
Pada pertemuan ini disepakati bahwa kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu yang memerlukannya perlu diupayakan agar  memenuhi  standar  tertentu  agar  aman  dan  efektif.    Sebagai  tindak lanjutnya, WHO SEARO mengembangkan Standar Pelayanan Kebidanan.
Standar  ini  kemudian  diadaptasikan  untuk  pemakaian  di  Indonesia, khususnya  untuk  tingkat  pelayanan  dasar,  sebagai  acuan  pelayanan  di tingkat  masyarakat.    Standar  ini  diberlakukan  bagi  semua  pelaksana kebidanan.
3.  Pertemuan Program tingkat propinsi DIY tentang penerapan SPK 1999
Bidan sebagai tenaga profesional merupakan ujung tombak dalam pemeriksaan  kehamilan  seharusnya  sesuai  dengan  prosedur  standar pelayanan  kebidanan  yang  telah  ada  yang  telah  tertulis  dan  ditetapkan sesuai  dengan  kondisi  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Dinkes DIY, 1999).
4.  Kep Menkes RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan.
Pada  BAB  I  yaitu  tentang  Ketentuan  Umum  pasal  1  ayat  6  yang berbunyi  Standar  profesi  adalah  pedoman  yang  harus  dipergunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik.
Pelayanan  kebidanan  yang  bermutu  adalah  pelayanan  kebidanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kebidanan serta penyelenggaraannya sesuai kode etik dan standar pelayanan pofesi yang telah ditetapkan.  Standar profesi pada dasarnya merupakan kesepakatan antar  anggota  profesi  sendiri,  sehingga  bersifat  wajib  menjadi  pedoman dalam pelaksanaan setiap kegiatan profesi.
5.  Kep Menkes RI Nomor 369/Menkes/SK/III/2007
Bidan  Indonesia  adalah  :  seorang  perempuan  yang  lulus  dari pendidikan bidan yang di akui pemerintah dan organisasi profesi diwilayah Negara Republik Indonesia seta memiliki kompetisi dan kualifikasi untuk di register,  sertifikasi  dan  atau  secara  sah  mendapat  lisensi  untuk menjalankan  praktik  kebidanan.    Pelayanan  kebidanan  adalah  bagian integral dan system pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah  terdaftar  (teregrister)  yang  dapat  dilakukan  secara  mandiri, kolaborasi, dan rujukan.
6.  Peraturan Menkes RI Nomor HK. 02. 02/Menkes/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
Pada BAB I yaitu tentang Ketentuan Umumpada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti  tertulis  yang  diberikan  kepada  Bidan  yang  sudah  memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan.  Kemudian pasal 1 ayat 4  yang  berbunyi  Standar  adalah  pedoman  yang  harus  dipergunakan sebagai  petunjuk  dalam  menjalankan  profesi  yang  meliputi  standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.

## III. Pembahasan
3.1.  Kewenangan bidan dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri dikaitkan dengan kompetensinya
Dalam  pembahasan  dari  penelitian  ini,  dikajiundang-undang  atau peraturan  yang  mengatur  tentang  praktik  pelayanan  kesehatan  yaitu  bidan yang  melakukan  pengobatan  pada  balita  di  bidan  praktik  mandiri.    Dari permasalahan praktik pelayanan kebidanan yang diangkat dalam penelitian ini terkait  dengan  beberapa  tindakan  bidan  yang  diduga  sebagai  perbuatan melawan hukum.
Berbicara  mengenai  kewenangan  bidan  dalam  praktik  pelayanan kebidanan,  ada  baiknya  membahas  megenai  kata  kewenangan  itu  sendiri. Menurut  Wila  Chandrawila  Supriadi  seorang  tenaga  kesehatan  yang melakukan  pekerjaan  tanpa  kewenangan,  dapat  dianggap  melanggar  salah satu  standar  profesi  tenaga  kesehatan.   Wewenang  menurut  S.  F.    Marbun ialah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis  adalah  kemampuan  bertindak  yang  diberikan  oleh  undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (Sadjijono, 2008).
Kewenangan menurut P. Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan  hukum  tertentu  (yaitu  tindakan-tindakan  yang  dimaksudkan  untuk menimbulkan  akibat  hukum,  dan  mencakup  mengenai  timbulnya  dan lenyapnya akibat tertentu.  Kewenangan berisi hak dan kewajiban tertentu, hak berisi  kebebasan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu atau menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat  keharusan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan tertentu(HR, 2003) .
Sesuai  dengan  dengan  Pasal  23  ayat  (1  dan  2)  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  bahwatenaga  kesehatan berwenang  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan,  adapun pelayanan  kesehatan  yang  dimaksud  harus  sesuai  dengan  bidang  keahlian yang  dimiliki.    Selain  itu  dalam  ayat  (3)  juga  disebutkan  bahwa  dalam menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan,  tenaga  kesehatan  wajib  memiliki izin  dari  pemerintah.    Tenaga  kesehatan  yang  dimaksud  meliputi  tenaga medis,  tenaga  keperawatan  dan  bidan;  dan  tenaga  kefarmasian,  tenaga kesehatan  masyarakat,  tenaga  gizi,  tenaga  keterapian  fisik  serta  tenaga keteknisian medis.
Dari  penjelasan  di  atas  bidan  masuk  dalam  salah  satu  tenaga kesehatan,  yang  mana  untuk  memperoleh  kewenangan  bidan  juga  harus mematuhi ketentuan Pasal 23 ayat (3)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  yaitu  memiliki  izin.  Bidan  yang  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  baik  secara  mandiri  maupun  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  wajib  memiliki  izin  dari  pemerintah.  Dalam  hal  ini  pemerintah diwakili oleh Departemen Kesehatan. Pemberian kewenangan kepada bidan yang  sudah  memenuhi  syarat  tertentu  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Izin  dan Penyelenggaran Praktik Bidan.
Bagi  bidan  yang  sudah  di  berikan  izin  oleh  pemerintah  harus menjalankan  kewenangannya  untuk  melaksanakan  pekerjaannya  secara profesional, sebab seorang tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya, selalu dituntut untuk sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur tindakan medik.  Oleh karena itu bagi profesi kesehatan khususnya bidan harus memahami norma dan aturan yang berlaku di profesinya.
Dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan untuk  pelaksanaan  teknisnya  telah  didelegasikan  melalui  pasal  23  ayat  (5) undang-undang  tersebut  kepada  peraturan  menteri  dan  dalam  hal  ini  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun  2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat profesi
bidan  karena  peraturan  ini  melaksanakan  ketentuan  undang-undang  yaitu pasal 23 ayat  (5) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi : “Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)20 diatur dalam Peraturan Menteri”.
Oleh karena itu, agar tidak melanggar atau melampaui kewenangannya,  bidan  harus  mematuhi  peraturan  ini,  karena  peraturan  ini mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  profesi  bidan.    Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  28 Tahun 2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaran  Praktik Bidan termasuk peraturan perundang-undangan lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Dalam hal ini diperintahkan pasal  3 ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  36 tahun  2009  tentang  Kesehatan. Oleh  karena  itu,  semua  bidan  di  Indonesia  baik  yang  menyelenggarakan praktek  mandiri  maupun  yang  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  harus melaksanakan kewenangannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.
Menurut  analisis  penulis,  bidan  yang  melakukan  praktek  mandiri melanggar kode etik, wewenang bidan dan Pasal 20 Ayat 2Peraturan Menteri Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Izin  dan Penyelenggaran  Praktik  Bidan  Indonesia  disebutkan  bahwa  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial ; penanganan kegawatdaruratan,  dilanjutkan  dengan  perujukan;  pemantauan  tumbuh kembang  bayi,  anak  balita,  dan  anak  prasekolah;  dan  konseling  dan penyuluhan.  Pada ayat (5), Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini peyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).
Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan Indonesia menyebutkan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki  kewenangan  memberikan  pelayanan  berdasarkan  :  a.    penugasan
dari  pemerintah  sesuai  kebutuhan;  dan/atau  b.    pelimpahan  wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.
Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan Indonesia menyebutkan :
Ayat  (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan  dari  pemerintah  sesuai  kebutuhan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a.  kewenangan berdasarkan program pemerintah; Ayat   (2)  Kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan.
Ayat  (3)  Pelatihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan  kurikulum  yang  terstandarisasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat   (4)  Bidan  yang  telah  mengikuti  pelatihan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan.
Ayat   (5)  Bidan  yang  diberi  kewenangan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun  2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaran  Praktik  Bidan  Indonesia menyebutkan  Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  Bidan  ditempat kerjanya,  akibat  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan.
Pasal  25  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan Indonesia menyebutkan ayat  (1)  Kewenangan  berdasarkan  program  pemerintah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf  a,  meliputi:  a. pemberian  pelayanan  alat  kontrasepsi  dalam  rahim  dan  alat kontrasepsi  bawah  kulit;  b.    asuhan  antenatal  terintegrasi dengan  intervensi  khusus  penyakit  tertentu;  c.    penanganan bayi  dan  anak  balita  sakit  sesuai  dengan  pedoman  yang ditetapkan; d.  pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program  pemerintah;  e.    melakukan  pembinaan  peran  serta masyarakat  di  bidang  kesehatan  ibu  dan  anak,  anak  usia sekolah  dan  remaja,  dan  penyehatan  lingkungan;  f. pemantauan  tumbuh  kembang  bayi,  anak  balita,  anak  pra sekolah  dan  anak  sekolah;  g.    melaksanakan  deteksi  dini, merujuk,  dan  memberikan  penyuluhan  terhadap  Infeksi
Menular  Seksual  (IMS)  termasuk  pemberian  kondom,  dan penyakit  lainnya;  h.    pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan  edukasi;  dan  i.    melaksanakan  pelayanan  kebidanan komunitas;
ayat  (2)  Kebutuhan  dan  penyediaan  obat,  vaksin,  dan/atau  kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bidan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.  Bidan sebagai tenaga kesehatan memilki tiga hal tanggung jawab di dalam upaya pelayanan kesehatan meliputi: tanggung jawab etis yang landasannya adalah kode etik, yang pada dasarnya memuat bahwa kewajiban umum, kewajiban terhadap penderita, kewajiban terhadap sejawat dan terhadap diri sendiri.  Tanggung jawab profesi yang didasarkan pendidikan, pengalaman, derajad  resiko  perawatan,  perala-tan  perawatan  dan  fasilitas  perawatan. Tanggung  jawab  hukum,  yang  didasarkan  pada  hukum  perdata,  hukum administrasi, dan hukum pidana.
Secara  spesifik  pemerintah  mengatur  hak  atas  pelayanan  dan perlindungan  kesehatan  bagi  ibu  dan anak di  dalam  Pasal  126  dan  Pasal 131 Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan.    Adapun  dalam desain  pelaksanaannya,  hak  tersebut  diarahkan melalui  kebijakan strategi  dan aktivitas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA), antara lain upaya meningkatkan program upaya kesehatan perorangan, program  upaya  kesehatan  masyarakat,  program  pencegahan  dan  pembe- rantasan penyakit dan program promosi kesehatan.  Tujuan program kesehatan ibu  dan  anak  adalah  meningkatkan  kemandirian  keluarga  dalam  memelihara kesehatan ibu dan anak. Dalam keluarga,  ibu dan anak merupakan kelompok yang  paling  rentan  dan  peka  terhadap  berbagai  masalah  kesehatan  seperti kejadian  kesakitan  (morbiditas)  dan  kematian  (mortalitas)(Tedi  Sudrajat  dan Agus Mardiyanto, 2012).
Hakikatnya  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis diarahkan  pada  aspek  keserasian  dan  keseimbangan  atas  penanganan  dan dampak yang ditimbulkan.  Hal ini merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam menyelenggarakan praktik medis untuk mencegah masalah hukum yang timbul
dalam  kegiatan masalah  tersebut.  Namun  perlu  dicermati,    bahwa  tidak  selalu berarti seorang tenaga kesehatan yang gagal dalam suatu tindakan medis atau terapinya yang berakibat negatif (cedera/kematian) dapat dipertanggungjawabkan atau dipermasalahkan karena malpraktik medis. Untuk dipertanggungjawabkan  sebagai  malpraktik  harus  dibuktikan  adanya  unsur- unsur kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian dalam menjalankan kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam standar prosedur operasional(Umi Rozah, 2004).
Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sama dengan melakukan malpraktik.    Malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan,  dapat  berupa malpraktik  medik  yaitu  yang  dilaksanakan  ketika  ia  menjalankan  profesinya dibidang  medik  dalam  hal  ini  dapat  berupa  perbuatan  yang  dapat  disengaja seperti pada miscondact tertentu, tindakan kelalaian atau ketidak kompetenan/di luar  kompetennya  yang  tidak  beralasan  yang  berupa  luka  atau  menderita kerugian pada pihak yang ditangani (Setya Wahyudi, 2011).
Pasien  berhak  mengetahui  segala  sesuatu  yang  berkaian  dengan pelayanan  medis  yang  diberikan  oleh  tenaga  medis.    Jika  pelayanan  bidan diberikan  kepada  pasien  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur, berkualitas dan bermartabat, maka pelayanan itu akan terhindar dari bayangan- bayangan tuntutan hukum maupun tuntutan etika profesi.
Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil bersalin, nifas dan neonatal haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta berdasarkan pada  kode  etik  profesi  sehingga  meningkatkan  kuwalitas  diri  perlu  selalu dipelihara. Teamwork yang  baik  dalam  pelayanan  kesehatan  perlu  dieratkan dengan kejelasan wewenang dan fungsinya.  Oleh karena tanpa mengindahkan hal-hal  yang  disebutkan  sebelumnya,  maka  konsekwensi  hukum  akan  muncul tatkala  terjadi  penyimpangan  kewenangan  atau  karena  kelalaian.    Mengenai temuan  yang  didapat,  seorang  bidan  melakukan  pelayanan  kesehatan  pada balita  sakit di  pelayanan  kesehatan mandiri,  hal  tersebut  bukan  wewenangnya atau kompetensinya.
3.2.  Regulasi  hukum  mengenai  kewenangan  bidan  dalam  dalam  Melakukan Pengobatan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  bidan mempunyai  kewenangan  dalam  melakukan  asuhan  kebidanan  pada  balita sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun 2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaran  Praktik  Bidan  Indonesia.    Beberapa kewenangan bidan  yang  terkait dalam penelitian  ini adalah  Permenkes  Nomor 28  Tahun  2017  Tentang  Izin  Dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada  pasal  20  ayat  (1),  Bidan  berwenang  melakukan:  pelayanan  neonatal esensial;  penanganan  kegawatdaruratan,  dilanjutkan  dengan  perujukan; pemantauan  tumbuh  kembang  bayi,  anak  balita,  dan  anak  prasekolah;  dan konseling dan penyuluhan.
Ayat  (5)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun 2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaran  Praktik  Bidan  Indonesia  bahwa Pemantauan  tumbuh  kembang  bayi,  anak  balita,  dan  anak  prasekolah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c  meliputi  kegiatan  penimbangan berat  badan,  pengukuran  lingkar  kepala,  pengukuran  tinggi  badan,  stimulasi deteksi  dini,  dan  intervensi  dini  peyimpangan  tumbuh  kembang  balita  dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).
Pasal  22  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun 2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaran  Praktik  Bidan  Indonesia  menyebutkan bahwa  “  Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18,  Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan: a.  penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau , b.  pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.
Pasal  23  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan Indonesia menyebutkan :
Ayat   (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  22  huruf  a,  terdiri  atas:  a.    kewenangan  berdasarkan program pemerintah;
Ayat  (2)  Kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan. Ayat (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama  organisasi  profesi  terkait  berdasarkan  modul  dan
kurikulum  yang  terstandarisasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat  (4)  Bidan  yang  telah  mengikuti  pelatihan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan.
Ayat  (5)  Bidan  yang  diberi  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  harus  mendapatkan  penetapan  dari  kepala  dinas kesehatan kabupaten/kota.
Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun  2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaran  Praktik  Bidan  Indonesia menyebutkan  Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  oleh  Bidan  ditempat kerjanya,  akibat  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan.
Pasal  25  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan Indonesia menyebutkan :
ayat  (1)  Kewenangan  berdasarkan  program  pemerintah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf  a,  meliputi:  a. pemberian  pelayanan  alat  kontrasepsi  dalam  rahim  dan  alat kontrasepsi  bawah  kulit;  b.    asuhan  antenatal  terintegrasi dengan  intervensi  khusus  penyakit  tertentu;  c.    penanganan bayi  dan  anak  balita  sakit  sesuai  dengan  pedoman  yang ditetapkan; d.  pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program  pemerintah;  e.    melakukan  pembinaan  peran  serta masyarakat  di  bidang  kesehatan  ibu  dan  anak,  anak  usia sekolah  dan  remaja,  dan  penyehatan  lingkungan;  f. pemantauan  tumbuh  kembang  bayi,  anak  balita,  anak  pra sekolah  dan  anak  sekolah;  g.    melaksanakan  deteksi  dini, merujuk,  dan  memberikan  penyuluhan  terhadap  Infeksi Menular  Seksual  (IMS)  termasuk  pemberian  kondom,  dan penyakit  lainnya;  h.    pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan  edukasi;  dan  i.    melaksanakan  pelayanan  kebidanan komunitas;
ayat  (2)  Kebutuhan  dan  penyediaan  obat,  vaksin,  dan/atau  kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  29  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun 2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaran  Praktik  Bidan  Indonesia  menyebutkan bahwa dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan memiliki hak :
a.  memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya  sesuai  dengan  standar  profesi,  standar  pelayanan, dan standar prosedur operasional;
b.  memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
c.  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  kompetensi  dan  kewenangan; dan
d.  menerima imbalan jasa profesi.
Pasal  30  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  28  Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan Indonesia menyebutkan (1)  Bidan  yang  menyelenggarakan  Praktik  Mandiri  Bidan  harus memenuhi  persyaratan,  selain  ketentuan  persyaratan  memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)  Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai.
Persyaratan Obat dan Bahan Habis Pakai: Kontrasepsi Oral, Kontrasepsi Suntik, Kontrasepsi Implan, Kontrasepsi AKDR, Kondom, Obat Kegawat Darurat dan  Obat  Lain  (  Oksitosin  Inj,  Metilergometrin  Inj,  MgSO4  40%  inj,  Kalsium Glukonat 10% Inj, Nifedipin/amlodipin, Metildopa, Vitamin A Dosis Tinggi, Tablet tambah darah, Vitamin K1 Injeksi, Salep mata Gentamicin).
Melihat dari hal tersebut Masalah lainnya adalah dalam hal Penyediaan dan  Penyerahan  obat-obatan  dimana  dalam  hal  ini  Bidan  harus  menyediakan obat-obatan maupun obat suntik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bidan  diperkenankan  menyerahakan  obat  kepada  pasien  sepanjang  untuk keperluan darurat sesuai dengan protap.
Berdasarkan  temuan  tersebut  bidan  haruslah  bertanggung  jawab  atas pelayanan  yang  dilakukan  mengenai  pengobatan  pada  balita  sakit,    temuan tersebut  bisa  dikatakan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  dapat  diajukan berdasarkan  pasal  1365  KUHPerdata,  karena  dalam  PMH  tidak  harus  ditemui adanya perikatan/perjanjian, akan tetapi ada prinsip dasar yang dapat dijadikan tuntutan adanya PMH tersebut yaitu :
1)  Ada perbuatan melawan hukum
2)  Ada kerugian
3)  Ada  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  melawan  hukum  dan kerugian
4)  Ada kesalahan
5)  Melanggar hak orang lain 6)  Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri
7)  Menyalahi pandangan etika yang umumnya dianut (adat istiadat) 8)  Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan. 9)  Jelas bertentangan dengan standar profesi bidan.
Berdasarkan  data  di  atas  bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya sendiri  dan  standar  profesi  bidan.    Suatu  perbuatan  adalah  melawan  hukum apabila  perbuatan  tersebut  adalah  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum ( rechtsplicht )  si  pelaku.  Rechtsplicht  adalah  kewajiban  yang  berdasar  atas hukum.    Menurut  pendapat  umum  dewasa  ini,  maka  hukum,  mencakup keseluruhan Norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis.
Pada penyimpangan kasus ini, bidan melanggar Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.  Bidan melanggar wewenangnya  dimana  bidan  memberikan  obat  pada  balita  sakit  di  praktik mandiri.
Menurut Pasal 46 ayat (4) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin  Dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Menteri,  Dinas Kesehatan Provinsi,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  dapat  memberikan  tindakan administratif  kepada  bidan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan penyelenggaraan praktik.
Pasal 46 ayat (5) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  menyatakan  bahwa  tindakan  administratif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui:  a.    teguran  lisan;  b. teguran tertulis; c.  pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d.  pencabutan SIPB selamanya.
Tanggungjawab  dibidang  hukum  dapat  ditemukan  disetiap  pelayanan kesehatan.    Hal  ini  dapat  dipahami  karena  dalam  setiap  pelayanan  kesehatan selalu terjadi hubungan antara kedua belah pihak baik bidan maupun ibu bersalin sebagai  subjek  hukum,  dimana  masing-masing  pihak  memiliki  kewajiban  dan haknya yang sama.  Hubungan antara bidan dengan pasien diatur dalam suatu perjanjian  yang  syaratnya  harus  terpenuhi  secara  umum  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.    Apabila  seseorang  pada  waktu  melakukan perbuatan melawan hukum tahu betul suatu perbuatannya akan berakibat suatu
keadaan  yang  merugikan orang  lain  pada  umumnya  perbuatan  orang  tersebut dapat dikatakan bisa dipertanggugjawabkan.
Pasal  1365  KUHPerdata  yang  menentukan  bahwa  tiap  perbuatan melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  mengganti  kerugian  tersebut  (Heryanto,  n.  d.  ). Pasal  1366  KUHPerdata  menentukan  bahwa  setiap  orang  yang  bertanggung jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatannya  tetapi juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau  kekurang  hati-hatiannya. Pasal  1367  KUHPerdata  menentukan  bahwa  seseorang  tidak  saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah pengawasannya.
Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang  menimbulkan  kerugian  atau  kesalahan  akibat  kesalahan  atau  kelalaian dalam pelayaan kesehatan yang diterimanya.
Sedangkan  aspek  perdata  lainnya  adalah  tuntutan  ganti  rugi berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum,  ukuran  yang  digunakan  adalah kesesuaian  dengan  standar  profesi  medik  serta  kerugian  yang  ditimbulkan. Pengertian diatas menunjukan bahwa sekalipun hubungan hukum antara tenaga kesehatan (bidan) dengan pasien adalah ”upaya secara maksimal”, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan timbulnya tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan  melanggar  hukum  yang  tenaga  kesehatan  harus  mempertanggung- jawabkan perbuatan tersebut dari segi hukum perdata (Iswandari, n. d. ).
Kerugian  pada  gugatan  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  juga meliputi kerugian materi dan imateriil sebagaimana yang berlaku dalam gugatan berdasarkan  wanprestasi.  Apabila  ketentuan  di  atas  dibandingkan,  maka gugatan  perbuatan  melawan  hukum  memiliki  pengertian  jauh  lebih  luas dibandingkan dengan wanprestasi karena beberapa hal:
1.  Gugatan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian yang dalam hal ini adalah kontrak  teraupetik  (penyembuhan)  antara  tenaga  kesehatan  dalam  hal  ini adalah  pasien.  Dengan  berlakunya  azas  kepribadian  dalam  transaksi
teraupetik maka pihak yang terkait adalah pasien dan tenaga kesehatan atau rumah sakit.  Oleh karena itu jika transaksi teraupetik tidak tercapai tujuannya karena wanprestasi, maka gugatan hanya ditujukan kepada bidan atau rimah sakit, sedangkan pihak lain yang membantu tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi.
2.  Sebaliknya gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan tidak dapat ditujukan perbuatan melawan hukum, gugatan tidak hanya ditunjukan pada  terhadap  pelaku  perbuatan  itu  saja,  melainkan  juga  terhadap  orang- orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang- orang  yang  ada  di  bawah  tanggung  jawabnya.    Dalam  hal  ini  pihak  Bidan Praktik  Swasta  dapat  digugat  untuk  bertanggung  jawab  atas  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  atau  asistennya yang bekerja di Bidan Praktik Mandiri yang bekerja atas diperintahnya.
3.  Gugatan berdasarkan wanprestasi dasarnya adalah perjanjian, jadi gugatan hanya diajukan bila bidan melakukan perbuatan melawan hukum lebih luas karena  dapat  bertujuan  yang  masuk  kategori  perbuatan  melawan  hukum yang menimbulkan pada pihak lain(Turingsih, 2012).
Saat  ini  masih  cenderung  terjadi  penyimpangan  dalam  pelayanan kebidanan.  Penyimpangan  disini  diartikan  sebagai  pelayanan  kebidanan  yang tidak sesuai dengan Kode Etik Bidan, standar profesi dan hukum, meskipun para bidan  praktisi  di  lapangan  sudah  berusaha  menjalankan  pelayanan  sesuai standar  yang  ada.  Sehingga  dapat  disebutkan  sebagai  dugaan  perbuatan melawan hukum.

## IV.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal :
1.  Kewenangan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan pada bayi dan balita di PMB  dihubungkan  dengan  kompetensi  bidan  yaitu  bahwa  dasar  kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  dan  untuk  pelaksanaan  teknisnya dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik  Bidan.  Berdasarkan  peraturan  tersebut  bidan  tidak  boleh  melakukan pengobatan pada balita sakit di tempat praktik mandiri.  Bidan yang melakukan pengobatan pada balita atau Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)di tempat
praktik  mandiri  merupakan  hal  yang  melanggar  etika  dalam  pelayanan kebidanan  yaitu  melakukan  pelayanan  kesehatan  tidak  sesuai  dengan kewenangan  di  tempat  praktik  mandiri.    bidan  memiliki  kewenangan  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  pada  balita  namun  hanya  sebatas pemantauan  tumbuh  kembang  bayi,  anak  balita,  dan  anak  prasekolah  yang boleh dilakukan di tempat praktik mandiri.  Sedangkan MTBS boleh dilakukan di unit  rawat  jalan  kesehatan  dasar  seperti  Puskesmas,  Pustu,  Polindes, Poskesdes, dan lain-lain.
2.  Regulasi hukum bagi bidan dalam pelayanan kesehatan pada bayi dan balita di BPM mengenai Manajemen Terpadu Balita Sakit dihubungkan dengan Pasal 20 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik.
Berdasarkan  temuan  tersebut  bidan  melakukan  asuhan  tidak  sesuai  dengan wewenang  berdasarkan  Permenkes  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Izin  dan Penyelenggaraan Praktik, atau melanggar kewenangan sebagai seorang bidan. Berdasarkan  pelanggarannya  tersebut  bidan  dikenakan  hukum  administratif. Menurut Pasal 46 ayat (5) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  bahwa  tindakan  administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a.  teguran lisan; b.  teguran tertulis; c.    pencabutan  SIP  untuk  sementara  paling  lama  1  (satu)  tahun;  atau  d. pencabutan  SIPB  selamanya.    Selain  itu  hukum  yang  terkait  dengan  temuan tersebut yaitu Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menentukan  bahwa  setiap  orang  berhak menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan  dan  atau penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  atau  kesalahan  akibat kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayaan  kesehatan  yang  diterimanya. Sedangkan  aspek  perdata  lainnya  adalah  tuntutan  ganti  rugi  berdasarkan perbuatan  melanggar  hukum,  ukuran  yang  digunakan  adalah  kesesuaian dengan  standar  profesi  medik  serta  kerugian  yang  ditimbulkan.    Pengertian diatas menunjukan bahwa sekalipun hubungan hukum antara tenaga kesehatan (bidan)  dengan  pasien  adalah  ”upaya  secara  maksimal”,  akan  tetapi  tidak tertutup  kemungkinan  timbulnya  tuntutan  ganti  rugi  yang  didasarkan  pada perbuatan melanggar hukum yang tenaga kesehatan harus mempertanggung- jawabkan perbuatan tersebut dari segi hukum perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
HR, R.  2003. Hukum Administrasi Negara .  Yogyakarta: UII Press.
Iswandari,  D.    H.    n.  d.  .    “Aspek  Hukum  Penyelenggaran  Praktik  Kedokteran:  Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran. ” Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan  Universitas  Gadjah  Mada  Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan , Vol.  09.
Jurnal Unifikasi.  2013. Jurnal Unifikasi , Vol.  1 No. , 43.
Kemenkes,  R.    2017)  Permenkes  RI  NO.    28  tAHUN  2017  Tentang  Izin  dan Penyelenggaraan  Praktik  Bidan.    Internet,  1 –48.    Retrieved  from http://hukor. kemkes. go. id/uploads/produk_hukum/PMK_No. _28_ttg_Izin_dan_ Penyelenggaraan_Praktik_Bidan_. pdf .
Mamudji,  S.    S.    dan  S.    2001. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) _ Jurnal Bidan Diah.  (n. d. ).
Nasir, M.  n. d. . Metode Penelitian .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sadjijono.  2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi .
Sahadili,  J.    M.    E.    &  H.    1994. Kamus  Inggris  Indonesia .    Jakarta:  PT.    Gramedia Pustaka.
Setya  Wahyudi.    2011.    Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Terhadap  Kerugian  Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. Jurnal Dinamika Hukum , Vol.  11 No, 509.
Sofyan, Mustika,  dkk.  2007. Bidan Menyongsong  Masa Depan .  Jakarta: PP IBI.
Tedi  Sudrajat  dan  Agus  Mardiyanto.    2012.    Hak  Atas  Pelayanan  dan  Perlindungan Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (Implementasi  Kebijakan  di  Kabupaten  Banyumas). Jurnal Dinamika Hukum , Vol.  12
Turingsih, I.  A.  R.  A.  2012.  “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan”  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada. Jurnal Mimbar Hukum , Vol 24.
Umi Rozah.  2004.  Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum . Vol. 33.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Sumber Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan