## ZAMAN RADIKAL: DINAMIKA GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA PADA MASA
KOLONIALISME 1912-1926
Muhammad Tristan Shah Jahan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia e-mail: andititan93@gmail.com
Abstrak- Dalam  lintasan  sejarah,  gerakan  sosial  di  Indonesia  banyak  diwarnai  oleh  pengaruh ideologi politik serta peranan intelektual yang mempelopori aksi tersebut. Tujuan dari penyusunan artikel ilmiah ini ialah untuk mengkaji dinamika gerakan sosial di Indonesia yang terjadi pada masa pergerakan  nasional,  ketika  Indonesia  memasuki  era  radikal  dan  non-kooperatif  dalam  melawan kolonialisme. Melalui pendekatan metode sejarah dan metode kepustakaan, dapat ditemukan suatu kebaruan mengenai pola gerakan sosial yang terdiri dari aksi pemogokan buruh dan pemberontakan bersenjata  serta  peranan  tokoh  intelektual  dan  pengaruh  sosialisme  yang  menggerakan  elemen massa anti-kolonial.
Kata kunci: Gerakan sosial, radikal, kolonialisme

## RADICAL ERA: THE DYNAMICS OF SOCIAL MOVEMENTS IN INDONESIA
DURING COLONIALISM 1912-1926
Muhammad Tristan Shah Jahan Faculty of Social Science Education, Education University of Indonesia e-mail: andititan93@gmail.com
Abstract- In the historical track, social movements in Indonesia were characterized by the influence of  political  ideology  and  the  role  of  intellectuals  who  initiated  the  action.  The  purpose  of  this scientific article is to examine the dynamics of social movements in Indonesia that occurred during the  national  movement,  when  Indonesia  entered  a  radical  and  non-cooperative  era  against colonialism. Through the historical method approach and the library research method, a new view can be found about the social movement pattern consisting of labor strikes and armed rebellions as well  as  the  role  of  intellectual  figures  and  the  influence  of  socialism  that  mobilized  anticolonial mass elements.
Keywords: Social movement, radical, colonialisme

## Pendahuluan
Pada  awal  abad  ke-20,  gelombang  modernisasi  dan  pertumbuhan  kaum-kaum  intelektual mempengaruhi  segala  aspek  kemasyarakatan  di  Indonesia  pada  masa  kolonialisme.  Organisasi yang  dibentuk  oleh  kaum  intelektual  Bumiputera  lahir  sebagai  stimulus  perjuangan  anti- kolonialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa serta mewujudkan susunan masyarakat yang bebas  dan  sejahtera  (Ichsan  et  al.,  2023;  Muhtarom,  2020;  Yasin,  2021).  Semula,  perjuangan- perjuangan bergerak secara kritis-kooperatif dan dilakukan dalam ranah formal maupun informal. Namun  seiring  perkembangan  waktu,  gerakan-gerakan  anti-kolonial  dilakukan  secara  radikal melalui aksi-aksi fisik berupa pemogokan hingga pemberontakan yang dilakukan kaum buruh dan petani di sejumlah daerah.
Meletusnya  gerakan-gerakan  anti-kolonial  disebabkan  oleh  kondisi  sosial-ekonomi  yang tidak menyejahterakan. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menekan rakyat agar membayar pajak yang tinggi untuk menutupi kenaikan pengeluaran pasca-perang dunia, pengeluaran pembangunan fisik  serta  sebagai  upaya  penghematan  di  tengah  krisis  ekonomi  yang  melanda  dunia.  Perluasan kapitalisme  barat  serta  penindasan  elit  borjuasi  terhadap  kaum  proletar  pun  menjadi  alasan  kuat lahirnya gerakan sosial untuk menentang Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984).
Dengan  demikian,  melalui  penyusunan  artikel  ilmiah  ini  dikaji  secara  lanjut  mengenai dinamika  gerakan  sosial  di  Indonesia  pada  masa  kolonialisme  yang  dilakukan  oleh  masyarakat proletar  serta  didukung  oleh  peranan  kaum  intelektual  yang  memiliki  visi  untuk  kebebasan  dan kemerdekaan,  serta  implikasinya  yang  dihasilkan  terhadap  tatanan  politik,  sosial  dan  ekonomi sehingga  dapat  menjadi  pemahaman  mengenai  pola  masyarakat  dan  struktur  politik  modern  di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini ialah metode sejarah. Metode sejarah terdiri atas rangkaian prinsip dan aturan sistematis yang dirancang untuk membantu secara efektif  dalam  pengumpulan  sumber-sumber  sejarah,  melakukan  penilaian  kritis  terhadapnya  dan menyajikan  sintesis  dari  hasil-hasil  yang  dicapai,  umumnya  disusun  dalam  bentuk  tulisan (Moleong, 2010). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku, artikel jurnal serta sumber-sumber  yang  sezaman.  Sumber  yang  didapat  kemudian  diverifikasi  secara  internal  dan eksternal,  dilanjut  dengan  menyeleksi  data  yang  paling  valid  untuk  dijadikan  sumber  rujukan. Selanjutnya, sumber diinterpretasikan oleh penulis dengan cara menganalisis fakta yang diperoleh untuk  mendapatkan  hubungan  peristiwa  yang  utuh  dan  sintesis  yang  dihasilkan  dari  proses penafsiran  sumber  disajikan  dalam  suatu  bentuk  penulisan  sejarah  atau  historiografi  (Garraghan, 1957; Sayuti, tanpa tahun).
Metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research  methods )  juga  digunakan  dalam penyusunan  artikel  ilmiah  ini.  Metode  tersebut  menuntun  dalam  pengkajian  suatu  masalah penelitian dengan cara menyiapkan perlengkapan serta bibliografi kerja yang diperlukan, mencari masalah penelitian yang terdapat dari literatur yang telah disiapkan, kemudian segala kekurangan dan  kelebihan  dari  semua  temuan  mengenai  masalah  penelitian  dalam  literatur  dianalisis  dengan kritis dan dikonstruksikan menjadi suatu kebaruan dari masalah penelitian (Zed, 2004).

## Hasil dan Pembahasan
Tumbuh  kembangnya  Politik  Etis  pada  akhir  abad  ke-19  hingga  menjelang  abad  ke-20 melahirkan  kesadaran  kebangsaan  yang  distimulasi  oleh  peranan  intelektual  Bumiputera.  Politik Etis  yang  dicanangkan  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda  mampu  secara  bertahap  memperbaiki negeri  jajahannya  walaupun  upaya  Politik  Etis  merupakan  bentuk  tersirat  dari  sistem  eksploitasi sumber  daya  alam  dan  penindasan  masyarakat  negeri  jajahan  (Fachrurozi,  2019;  Setiawan,  2018; Susilo & Isbandiyah, 2018). Semisal dalam bidang pendidikan yang diperhatikan oleh Politik Etis, perluasan  pendidikan  kepada  kaum  Bumiputera  begitu  baik  dilaksanakan  namun  masih  terdapat
upaya diskriminasi ras dan tingkat ekonomi yang disalurkan melalui pembentukan sekolah berbasis ras dan stratifikasi sosial (Alrasyid, 2006).
Politik  Etis  juga  mengakibatkan  penetrasi  kapitalisme  secara  intensif  melalui  proses akumulasi  modal  dan  industrialisasi  yang  ditandai  dengan  kemunculan  perbankan  dalam  kurun waktu 1850- 1870 dan ekspor modal ke wilayah jajahan lain oleh para pengusaha-pengusaha yang dipatron oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Ekspansi mode produksi kapitalis menciptakan ketimpangan  yang  besar  antara  kaum  Bumiputera  dengan  pengusaha-pengusaha  swasta  asing karena kekuatan produksi dan pasar di negeri jajahan begitu terbatas dan relatif kurang berkembang sehingga tak memadai untuk dijadikan pasar produk negeri induk, malahan distribusi modal yang dikirim  ke  negeri  jajahan  digunakan  untuk  persaingan  di  pasar  global  (Farid,  2024;  Kartordirdjo, 1999).
Penetrasi kapitalisme mendorong eksploitasi besar-besaran terhadap tanah dan tenaga kerja serta  menjadikan  aspek-aspek  sosial  terkomersialisasi  melalui  pemakaian  uang  dalam  bentuk kegiatan  ekonomi  yang  oleh  masyarakat  di  perdesaan  dijadikan  sebagai  permasalahan  dan  hanya dengan  menyewakan  tanah  serta  menjual  tenaga  kerja  maka  dapat  bisa  memiliki  uang  tuk digunakan dalam kegiatan transaksi ekonomi. Berkembangnya perusahaanperusahaan swasta serta dibukanya  banyak  lahan  perkebunan  diyakini  oleh  para  golongan  humanis  sebagai  bentuk kebebasan  bekerja  dan  berusaha  yang  dijamin  oleh  kemajuan  dan  kesejahteraan.  Namun kenyataannya sama seperti semula, hanya saja ada upaya pergantian eksploitator dari yang feodal ke liberal (Kartodirdjo, 1999).
Penetrasi  kapitalisme  menciptakan  kelas-kelas  sosial  dalam  masyarakat  yang  kompleks. Mode  produksi  kapitalis  mendominasi  kegiatan  mode  produksi  non-kapitalis  sehingga  mengubah hubungan  sosial  produksi  serta  menciptakan  segregasi  antara  elite  borjuasi  serta  kaum  proletar, juga  kemunculan  golongan  borjuasi  kecil  ( petty  bourgeoisie )  yang  merepresentasikan  elite Timurasing  dan  Bumiputera  dengan  jumlah  besar  dibanding  kaum  buruh  di  perkotaan maupun di perdesaan,  namun  sama  halnya  dengan  kaum  proletar  yang  tidak  memiliki  alat  produksi  serta mendapatkan penindasan oleh elite borjuasi (Farid, 2024).
Berbicara mengenai gerakan sosial di Hindia Belanda pada abad ke-20 tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja yang sejatinya merangsang pergerakan kaum-kaum tertindas untuk melawan pemerintah kolonial. Perlu juga diidentifikasi keadaan sosial-politik yang dipengaruhi oleh kaum- kaum  intelektual  serta  organisasi  pergerakan  dalam  memperjuangkan  gerakan  anti-kolonial  serta mewujudkan kebebasan dan kesadaran kebangsaan.
Gejala  sosial  politik  Pemerintah  Hindia  Belanda  diwarnai  dengan  pendemarkasian stratifikasi  dan  struktur  kekuasaan.  Kekuasaan  birokrasi  tradisional  dilaksanakan  secara  tidak konsisten karena antara politik kolonial dengan kekuasaan tradisional mengingkari konsensus yang mengakar  tentang  manifesto  dan  kadar  kekuasaan  yang  sah  dan  secara  riil  mengikat  namun menimbulkan konflik. Kemerosotan politik semacam ini terjadi di kalangan para bupati, sehingga kekuasaan  bupati  mengalami  desakralisasi  akibat  melonggarnya  ikatan  operasional  kedudukan antara  bupati  dengan  keraton  juga  kemunculan  elit-elit  baru  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan adat  dan  bisa  dianggap  sebagai  proses  defeodalisasi  masyarakat  (Poesponegoro  dan  Notosusanto, 1984).
Kondisi  politik  lokal  akibat  arus  liberalisme  dan  Politik  Etis  yang  mempengaruhi mengakibatkan pencairan batas segregasi sosial serta berkurangnya prestise kekuasaan tradisional yang  simbolik.  Kondisi  semacam  ini  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  kolonial  untuk memperkenalkan dunia intelektual terhadap anak-anak dari kelas atas yang bebas dari tradisi yang mengikat serta dijamin dengan pandangan dunia baru yang modern. Pemikiran rasional anak-anak yang  diperkenalkan  dengan  intelektualitas menyikapi  keengganannya  dalam menerima  status  dari kalangan bangsawan atau priayi dan mulai mencari alternatif baru dari status dan corak masyarakat.
Para  priayi  yang  berintelektual  tersebut  menyikapi  kondisi  politik,  sosial  dan  ekonomi  di Hindia Belanda sebagai momentum dalam mengupayakan gerakan anti-kolonial serta mewujudkan struktur  masyarakat  yang  egaliter  (Bachtiar,  2018;  Sudrajat,  2017;  Sufyan,  2018).  Secara  penuh menekan  bentuk-bentuk  perjuangan  lama  berbasis  fisik  dan  senjata  dan  ditransformasikan  dalam bentuk perjuangan sistematis berbasis intelektual serta sosial-politik dengan mengkooptasi model-
model  baru  dalam  sistem  organisasi  sebagai  cara  meminimalisir  ketidakstabilan  susunan masyarakat (Soekanto, 1982).
Pendidikan  modern  memberikan  aksesibilitas  bagi  mobilitas  dalam  ranah  sosial  dengan segregasi  rasial  yang  diterapkan  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda.  Dengan demikian,  individu  dari  berbagai  latar  belakang  tanpa  memandang  asal  usulnya  dapat  meraih mobilitas  sosial  sejauh  mana  tingkat  pendidikannya  dan  tak  lagi  terikat  pada  identitas  kesukuan. Oleh  karena  itu,  kategori  kaum  Bumiputera  yang  sebelumnya  hanya  memiliki  makna  dalam konteks  dominasi  kolonial  menjadi  dasar  solidaritas  bagi  mereka  yang  mengenyam  pendidikan modern.  Mereka  disebut  sebagai  “Kaum  muda”  yang  maju  dan  modern  serta  membentuk solidaritas generasi, membedakan dengan “Kaum tua” yang belum mengenyam pendidikan modern dan masih terkungkung tradisi lama serta tekanan kolonial (Shirahisi, 1997).
Para  kaum  muda  yang  berintelektual  tersebut  tumbuh  sebagai  oposisi  yang  anti-kolonial. Mereka  menyalurkan  kekritisannya  melalui  organisasi  sosial-politik,  semisal  Indische  Partij  yang didirikan pada tahun 1912 oleh Soewardi Soerjaningrat, Cipto Mangunkusumo dan Ernest Douwes Dekker yang menyuarakan kemerdekaan bagi Hindia serta mewujudkan masyarakat yang terbebas dari penjajahan. Namun pergerakannya masih belum teorganisir dengan efektif, namun pada 1917 Insulinde  yang  merupakan  kelanjutan  dari  organisasi  tersebut  melakukan  perorganisasian pemogokan  buruh.  Di  tahun  yang  sama,  Sarekat  Dagang  Islam  (SDI)  bertransformasi  menjadi Sarekat islam (SI) yang tak lagi berdimensi untuk kegiatan ekonomi-perdagangan saja, melainkan tumbuh  sebagai  organisasi  politik  massa  pertama  di  Hindia  Belanda  yang  oleh  Takashi  Shiraishi disebut sebagai motor dunia pergerakan atau radikalisme rakyat (Farid, 2024).
Akhir tahun 1910an, gerakan sosial yang dilakukan oleh para intelektual dipengaruhi oleh paham  sosialisme  yang  dibawa  dan  dikembangkan  oleh  ISDV  ( Indische  Sociaal  Democratische Vereeniging /Perhimpunan Demokrat Sosial Hindia) sejak tahun 1914 yang kelak pada tahun 1917 bertransformasi  menjadi  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  (Hatama,  2022;  Syatori,  2017).  Hal tersebut  merubah  pergeseran  perlawanan  anti-kolonial  yang  semula  bersifat  loyal  dan  humanis, berubah menjadi anti-kolonial dan anti-kapitalisme yang ekstrem-revolusioner, dilakukan aksi-aksi konfrontasi terhadap Pemerintahan Kolonial sebagai proses akselerasi politik (Kartodirdjo, 1999).
Nuansa radikalisme merasuk dalam tubuh Sarekat Islam beriringan dengan proses infiltrasi sosialisme  ke  dalam  tubuh  organisasi  yang  membuat  dualisme  antara  SI  merah  dengan  SI  putih. Tendensi  kiri  dan  radikal  mulai  terlihat  dalam  tubuh  SI  sejak  Semaoen  memimpin  SI  Semarang pada  tahun  1917  yang  mengubah  arah  pergerakan  SI  menjadi  lebih  revolusioner.  Sosialisme  di Hindia  Belanda  sebenarnya  lebih  merupakan  gerakan  perlawanan  terhadap  penindasan  daripada gerakan  yang  bersifat  doktriner.  Hal  ini  terlihat  dari  kurangnya  pemahaman  yang  kuat  terhadap doktrin  Marxisme  di  kalangan  sosialis  di  Hindia  Belanda.  Penerimaan  terhadap  Sosialisme  di Hindia  disebabkan  oleh  meningkatnya  kesadaran  proletar  akibat  tekanan  sosial,  politik,  dan ekonomi  yang  dilakukan  oleh  kaum  kapitalis  yang  dilindungi  oleh  kekuasaan  kolonial  (Bakri, 2015).
Keberadaan  tokoh-tokoh  pelopor  pergerakan  menjadi  hal  utama  dalam  membentuk tindakan sosial yang mempengaruhi perubahan sosial walaupun tokoh yang memelopori perubahan bukan  satusatunya  penentu  dalam  gerak  perubahan,  tetapi  aktor  menjadi  instrumen  penting  yang membantu  gerak  perubahan  sejarah.  Keberadaan  Semaoen,  Darsono,  Mas  Marco  Kartodikromo dan Haji Misbach begitu penting dalam menyelami gerakan sosial di Indonesia pada kurun waktu 1917-1926  yang  bersifat  radikal  dan  bernuansa  kiri,  terimplementasikan  dalam  bentuk  aksi pemogokan buruh dan pemberontakan kaum petani (Schroeder, 1992).
Dalam  kurun  waktu  1917-  1920,  pecah  berbagai  aksi  pemogokan  buruh  dan pemberontakan  petani.  Di  Surakarta  aksi  pemogokan  kaum  buruh  dan  pemberontakan  petani digerakan oleh kelompok anti-SI seperti SATV, lnsulinde, Toenggoal Boedi, Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB), dan Perkoempoelan Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) Afdeling Surakarta  yang  berhaluan  komunis.  Aksi  tersebut  digawangi  oleh  Cipto  Mangunkusumo  dari Insulinde  dan  Haji  Misbach  dari  Sarekat  Islam  merah.  Di  Semarang  pun  pecah  aksi  pemogokan besar-besaran  dari  buruh  VSTP  ( Vereeniging  van  Spoor-  en  Tramwegpersoneel )  yang  dipimpin oleh Semaoen. Tujuan gerakan tersebut ialah untuk menentang penindasan serta memperjuangkan
kelas,  selain  itu  juga  sebagai  bentuk  reaksi  non-kooperatif  pada  Sarekat  Islam  pimpinan  HOS Tjokroaminoto  yang  terlalu  loyal  dan  humanis  dalam  menghadapi  Pemerintah  Kolonial  Hindia Belanda (Bakri, 2015; Farid, 2024; Shiraishi, 1997).
Kejadian  serupa  terjadi  di  Yogyakarta  ketika  pecah  kerusuhan  di  pabrik  gula  Padokan karena  upah  mereka  terus  dipangkas  oleh  pihak  pabrik.  Seorang  priayi  reformis  bernama Soerjopranoto  bersama  Soemoharjono  membentuk Arbeidsleger (tentara  buruh)  yang  tumbuh menjadi Personeel  Fabriek  Bond (PFB),  mengakomodir  gerakan  pemogokan  buruh  di  beberapa pabrik gula yang menunutut kesetaraan hak antara pekerja Belanda dan pekerja Bumiputera, serta meningkatkan  kondisi  kerja,  jam  kerja  yang  sehat  selama delapan jam, memberikan  libur  dengan bayaran  penuh  setiap  minggu,  dan  memberikan  tambahan  bayaran  untuk  kerja  lembur.  Gerakan buruh di beberapa afdeling PFB dinilai sukses berkat agitasi-propaganda serta penanaman prinsip Adhi  Dharma  yang  dilakukan  oleh  Soerjopranoto  dkk,  maka  ia  senantiasa  dijuluki  sebagai  ‘raja pemogokan’ (Shirahisi, 1997).
Secara  berkesinambungan,  gerakan  sosial  untuk  menentang  ekses  kekuasaan  kolonial Hindia  Belanda  dilakukan  lebih  ekstrem  dan  represif.  Partai  Komunis  Indonesia  melalui  tokoh- tokoh  intelektualnya  mengompori  petani  dan  buruh  untuk  melawan  pemerintah  kolonial  yang sudah  tak  mampu  memberikan  saluran-saluran  wajar  dalam  merekayasa  kekuatan  perubahan  di dalam  masyarakat,  malahan  kebuntuan  tersebut  ditanggapi  dengan  kebijakan-kebijakan  yang menindas,  eksploitatif  dan  konfrontatif.  Resolusi  Prambanan  pada  tahun  1925  menjadi  titik  tolak gerakan emansipasi  sosial,  namun  pesimisme  yang menghambat jalannya resolusi mengakibatkan perpecahan dalam tubuh partai (Zed, 2004).
Pergolakan  di  Banten  dan  Sumatra  barat  ditanggapi  dengan  dua  pandangan  yang  saling kontradiktif.  Tan  Malaka  menolak  resolusi  Prambanan  karena  perencanaan  pemberontakan  yang dilakukan oleh Alimin serta Muso masih prematur dan kurang matang ( de tijd nog niet rijp ) baik secara  praktis  maupun  teoritis. True  revolution yang  Tan  Malaka  tawarkan  ialah  kematangan memahami  situasi  negeri  dan  kondisi  organisasi,  bukan  mengharapkan  ketergantungan  dana  dari Uni Soviet yang merupakan bentuk kelemahan fundamental dalam merencanakan suatu kekerasan politik. Tan Malaka berharap revolusi berjalan sesuai dengan kaidah ajaran marxisme, namun hal tersebut diindahkan dan resolusi tetap dijalankan meskipun tak realistis dan terkesan utopis (Zed, 2004).
Maka  dari  itu,  proses  gerakan  sosial  yang  membuncah  di  Sumatra  Barat  dan  Banten mengalami  ketidakefektifan.  Di  Sumatra  Barat,  pergerakan  meletus  di  daerah  Sawahlunto  dan Silungkang dengan sasaran merebut kantor pemerintahan serta membunuh pegawainya, menyerang societiet (klub masyarakat kelas atas), menyerang tambang batu bara serta membunuh pegawainya serta menyerang penjara dan membebaskan para tahanan. Sedangkan di Banten, pergerakan terjadi di  pasar-pasar  seperti  di  Serang,  Pandeglang,  Menes,  Labuan  dan  Caringin,  mereka  menyerang kompleks  para  asisten  wedana  namun  berhasil  diredam  oleh  aparat  keamanan  (Williams,  2003; Zed, 2004).
Gerakan-gerakan sosial yang dikonstruksikan oleh Partai Komunis Indonesia dalam suatu resolusi  pada  1925  memanglah  sebuah  kesadaran  tinggi  untuk  melawan  Pemerintah  Kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi, apabila melihat kondisi gerakan pemberontakan di Banten maupun di Sumatra  Barat  masih  terdapat  kekurangan  dalam  mengorganisir  kekuatan  massa  yang  kompeten, memantapkan  mental  para  pemberontak  serta  memperkirakan  persenjataan  dan  jumlah  kekuatan massa.  Alhasil,  pemberontakan  yang  didesain  secara  revolusioner  dengan  cita-cita  untuk menghancurkan  ekses  kolonialisme  hanyalah  sebatas  kesembronoan  elite  politik  dengan kemustahilan pengimplementasian agendanya yang telah dirumuskan.
Akhir  dari  pemberontakan  pada  1926  ialah  pelarangan  organisasi  buruh  dan  Partai Komunis  Indonesia.  Para pemimpin  serta  aktivis  dari  seksi  Surakarta, Moe’alimin  dan Raad  van Vakbonden dibuang  ke  Boven  Digul.  Di  sana  mereka  didera  ancaman  penyakit  malaria  dan tantangan  alam  yang  mematikan,  salah  satu  contohnya  dialami  oleh  Mas  Marco  Kartodikromo yang tewas akibat terserang penyakit malaria pada 1932 juga Mangoenatmojo yang tewas dimakan buaya pada tahun 1927. Tahanan lainnya seperti Haroenrasjid, Sismadi Sastrosiswojo, dan Ahmad Dasoeki dapat bertahan hidup sepanjang pembuangan di Digul dan akhirnya kembali ke Surakarta di masa revolusi (Shiraishi, 2001).

## Simpulan
Penetrasi kapitalisme asing dan akumulasi modal menciptakan penindasan terhadap kaum Bumiputera.  Kelas-kelas  sosial  semakin  mempertajam  kesenjangan  dalam  kehidupan  masyarakat multietnis  di  Indonesia  kala  itu.  Namun,  berkat  kesadaran  kaum  muda  intelektual  dapat  bangkit suatu kesadaran anti-kolonialisme serta tumbuhnya semangat kebangsaan.
Semula, gerakan-gerakan sosial bersifat kooperasi dilancarkan dalam melawan pemerintah kolonial. Namun, karena perjuangan tersebut malah menimbulkan loyalitas dan gejala yang lambat maka pola kooperasi diganti menjadi pola ekstrem dan berorientasi pada pergerakan yang radikal. Aksi  pemogokan  dan  pemberontakan  yang  dilakukan  kaum  buruh  dan  petani  dilancarkan  di beberapa daerah untuk menuntut hak keadilan dalam pekerjaan serta pemberian penghidupan yang layak dari pemerintah.
Gerakan-gerakan  yang  radikal  tersebut  didukung  oleh  paham  sosialisme-marxisme  yang dikembangkan  melalui  Partai  Komunis  Indonesia.  Salah  satu  bentuk  kontribusinya  adalah mendalangi aksi pemogokan di berbagai daerah serta aksi pemberontakan yang masif dilakukan di Banten dan Sumatra Barat walaupun pengorganisasian massa tidak stabil dan kurang siap, sehingga aksi pemberontakan dapat dipadamkan dengan mudah oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA
Alrasyid, M. H. (2006). ZAMAN BERGERAK (Analisis Historis tentang Awal Perjuangan Politik Indonesia Masa Kolonialisme 1912 – 1926). Jurnal Madani Edisi I , 17-30.
Bakri, S. (2015). Gerakan Komunisme Islam di Surakarta 1914-1942. Yogyakarta: LKiS.
Bachtiar,  T.  A.  (2018). Lajur-lajur  pemikiran  Islam: Peta  pergulatan  intelektual  Islam  Indonesia abad ke-20 dan awal abad ke-21 . JSP Publishing.
Fachrurozi,  M.  H.  (2019).  Politik  etis  dan  bangkitnya  kesadaran  baru  pers  bumiputra. Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah , 2 (1).
Farid, H. (2024). Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan. Depok: Komunitas Bambu.
Garraghan, G. J. (1957). Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press.
Hatama, D. A. G. P. (2022). PERKEMBANGAN KOMUNISME DI INDONESIA TAHUN 1914- 1927. Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO , 7 (1), 57–72.
Ichsan,  M.,  Maulia,  S.  T.,  Hendra,  H.,  &  Salam,  M.  (2023).  Budi  Utomo:  Pemantik  Pergerakan Nasional. Jurnal EduSosial , 3 (1), 96–106.
Kartodirdjo,  S.  (1999). Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  Sejarah  Pergerakan  Nasional  Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Moleong, L. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta .
Muhtarom,  H.  (2020).  Wujud  Persamaan  dan  Perbedaan  Nasionalisme  Abad  20  dan  Abad  21  di Indonesia. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities , 3 (2).
Setiawan,  R.  (2018).  Subaltern,  Politik  Etis,  dan  Hegemoni  dalam  Perspektif  Spivak. Poetika: Jurnal Ilmu Sastra , 6 (1), 12–25.

## 42 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Sudrajat, A. (2017). KH Ahmad Rifa’i Dari Kalisalak Pekalongan dan Gerakan Protes Sosial Abad 19. Nd  Https://Staffnew.  Uny.  Ac.  Id/Upload/131862252/Penelitian/KH+  Ahmad+  Rifai+ Dan+ Gerakan+ Ptotes+ Sosial. Pdf .
Sufyan,  F.  H.  (2018). Menuju  lentera  merah:  gerakan  propagandis  komunis  di  Serambi  Mekah 1923-1949 . UGM PRESS.
Susilo,  A.,  &  Isbandiyah,  I.  (2018).  Politik  Etis  dan  Pengaruhnya  Bagi  Lahirnya  Pergerakan Bangsa Indonesia. HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah , 6 (2), 403.
Syatori,  A.  (2017).  Jejak  Marxisme  di  Indonesia. JURNAL  YAQZHAN:  Analisis  Filsafat,  Agama Dan Kemanusiaan , 3 (1).
Sayuti, H. (tanpa tahun). Metodologi dan Historiografi Sejarah. Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
Schroeder, R. (1992). Max Weber and the Sociology of Culture. London: Sage.
Shiraishi, T. (1997). Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa. 1912-1926 . Jakarta: Grafiti.
Shiraishi,  T.  (2001). Hantoe  DIgoel:  Politik  Pengamanan  Politik  Zaman  Kolonia! Yogyakarta: LKiS.
Soekanto, S. (1982). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
WIlliams,  M.  C.  (2003). Arit  dan  Bulan  Sabit:  Pemberontakan  Komunis  1926  di  Banten. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
Yasin, A. (2021). Keterlibatan Persatoean Perkoempoelan Kaoem Boeroeh (PPKB) dalam Gerakan Buruh di Jawa 1919-1921. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah , 12 (1).
Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Zed,  M.  (2004). Pemberontakan  Komunis  Silungkang  1927:  Studi  Gerakan  Sosial  di  Sumatra Barat. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.