## PELAKSANAAN PENEMPATAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  KABUPATEN CIAMIS

## IRMA NUR ANISA
Irmaanisa09@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE. Martadinata No. 159 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  ada  ketidaksesuaian  antara  penempatan  pegawai  dengan latar  pendidikanyang  dimiliki,  belum  optimalnya  penempatan  pegawai  berdasarkan  keterampilan kerjayang  dimiliki  pegawai  dan  kurang  dipertimbangakannya  penempatan  pegawai  berdasarkan pengalaman  kerja.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana  pelaksanaan penempatan  kerja  pegawai  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis?  2)  Hambatan-hambatan apa  saja  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  penempatan  kerja  pegawai  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis?  3)  Upaya-upaya  apa  saja  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  penempatan  kerja  pegawai  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis?Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang.    Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi,  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Teknik  pengolahan/analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  reduksi  data  (data reduction),  penyajian  data  (data  display)  dan  Verifikasi  Data  (Conclusion  Drawing).Berdasarkan hasil  penelitian  bahwa:  1)  Penempatan  kerja  pegawai  pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis secara  umum  sudah  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  namun  demikian  masih  terdapat  beberapa indikator  yang  pelaksanaannya  masih  belum  optimal  sesuai  dengan  faktor-faktor  yang dipertimbangkan  dalam  penempatan  kerja  karyawan,  2)  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi berupa  kurang  memadainya  dokumen-dokumen  dan  bukti  fisik  kemampuan  pegawai,  masih adanya  tarik  menarik  kepentingan  baik  dari  dalam  maupun  luar  organisasi,  belum  diterimanya berbagai  dokumen  prestasi-prestasi  yang  pernah  diraih  pegawai,  karakter  pegawai  yang  berbeda- beda  dan  tidak  dimilikinya  informasi  yang langsung    dalam  kehidupan  keluarga  dan  lingkungan sekitarnya dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan berupa meminta pegawai agar menyerahkan bukti dokumen-dokumen  kemampuan  pegawai,  melakukan  tes  kemampuan  sebelum  pegawai  tersebut diterima  dan  ditempatkan  dan  seleksi  pemilihan  pegawai  yang  akan  ditempatkan  secara  objektif, mengidentifikasi  karakter  pegawai  melalui  tes  psikologis  dan  mencari  informasi  terhadap kehidupan keseharian pegawai.
Kata Kunci: PelaksanaanPenempatan Kerja Pegawai

## A. PENDAHULUAN
Penempatan  kerja  pegawai  negeri  sipil selalu  menjadi  topik  menarik  karena  kerap  kali disuarakan  bahwa  penempatan  kerja  menjadi  hal yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  agar dihasilkan kontribusi optimal bagi organisasi oleh pegawai yang bersangkutan.
Penempatan  pegawai  yang  berasal  dari penarikan  ( recruitment )  dari  luar  instansi dilakukan  apabila  dalam  instansi  tidak  tersedia atau  kekurangan  pegawai  pada  posisi  tertentu, maka  penempatan  pegawai  akan  diambil  melalui proses  seleksi  untuk  mengisi  posisi  tersebut.
Selain  penempatan  pegawai  yang  berasal  dari penarikan  ( recruitment )  dari  luar  instansi, penempatan pegawai juga bisa berasal dari dalam instansi  atau  dikenal  dengan  istilah  alih  tugas yaitu  penempatan  pegawai  pada  tugas  baru dengan tanggung jawab yang relatif sama dengan statusnya  yang  lama  (Handoko,  2009:213). Dengan  demikian  pegawai  akan  ditempatkan pada satuan kerja baru yang lain dari satuan kerja di mana pegawai selama ini bekerja.
Untuk mewujudkan aparatur sipil Negarasebagai  bagian  dari  reformasi  birokrasi, perluditetapkan  aparatur  sipil  negara  sebagai
profesi  yang  memiliki  kewajiban  mengelola  dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan  prinsip  merit  dalam  pelaksanaan manajemen aparatur sipil  Negara. Dalam pelaksanaan  manajemen  aparatur  sipil  negara harus  berdasarkan  pada  perbandingan  antara kompetensi  dan  kualifikasi  yang  diperlukan  oleh jabatan  dengan  kompetensi  dan  kualifikasi  yang dimiliki  calon  dalam  rekrutmen,pengangkatan, penempatan,  dan  promosi  pada  jabatan  sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penempatan  kerja  juga  bisa  menjadi permasalahan  tersendiri  bagi  pegawai  Aparatur Sipil  Negara  (ASN).Pengembangan  sumberdaya pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  kerap  terhambat jika  dihadapkan  dengan  masalah  penempatan kerja.  Ketidaksesuaian  antara  penempatan  kerja dengan  kemampuan  dan  keahlian  pegawai tentunya  akan  berdampak  pada  ketahanan pribadinya  yang  turut  mempengaruhi  hasil  dan prestasi  kerjanya.  Hal  ini  menjadi  persoalan tersendiri  bagi  badan/lembaga  negara  yang memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan,  pengetahuan,  pengalaman, dan domisili yang berbeda-beda. Seperti halnya yang juga dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang penulis lakukan pada tanggal 12 Februari 2018 di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis  diperoleh informasi  masih  terdapat  permasalahan  belum optimalnya pelaksanaan penempatan kerja pegawai.  Hal  ini  ditunjukan  dari  indikator- indikator sebagai berikut:
1. Ada  ketidaksesuaian  antara  penempatan pegawai  dengan  latar  pendidikan  yang dimiliki
2. Belum  optimalnya  penempatan  pegawai berdasarkan  keterampilan  kerjayang  dimiliki pegawai  sehingga  pegawai  merasa  kurang senang  karena  ditempatkan  pada  posisi  yang kurang  sesuai  dengan  keterampilan,  keahlian dan  kemampuannya,  pegawai  merasa  kurang dihargai  dan  kurang  diperhatikan  atas keterampilan dan keahlian yang dimilikinya.
3. Kurang  dipertimbangkannya  penempatan pegawai  di  lingkungan  Dinas  Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  pada  pengalaman kerja pegawai
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan  penempatan  kerja  pegawai  pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis?  2) Hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  penempatan  kerja  pegawai pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis?  3) Upaya-upaya  apa  saja  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  penempatan  kerja  pegawai pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis?

## B. LANDASAN TEORITIS

## 1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manusia  sebagai  faktor  penggerak  yang vital  dalam  suatu  organisasi  haruslah  dikelola secara  efektif  dan  efisien  agar  tujuan  organisasi lebih  mudah  untuk  dicapai.  Akan  tetapi  posisi manusia  harus  ditempatkan  sebagai  partner  bagi organisasi  dan  bukan  semata  hanya  sebagai faktor  produksi.  Disadari  oleh  para  manajer dewasa ini, bahwa dalam mengelola sumber daya manusia  adalah  hal  yang  tidak  mudah  karena pada  dasarnya  manusia  bersifat  unik,  berbeda satu  sama  lain  baik  dalam  kebutuhan,  keinginan, pemikiran  dan  perilaku.  Disini  timbulnya  suatu tantangan untuk dapat mengelola dan mengkoordinasikan perbedaan dalam diri manusia.  Maka  muncul  suatu  ilmu  mengenai manajemen sumber daya manusia yang menitikberatkan pengkajiannya pada pengelolaan manusia  sebagai  sumber  daya  serta  berupaya mengkoordinasikan persoalan-persoalan agar dapat  menjalankan  peran  serta  tugasnya  secara baik  serta  dapat  memberikan  sumbangan  yang optimal  bagi  organisasi.  Menurut  Hasibuan (2012:10)  bahwa:  “Manajemen  sumber  daya manusia  adalah  ilmu  dan  seni  mengatur hubungan  dan  peranan  tenaga  kerja  agar  efektif dan  efisien  membantu  terwujudnya  tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat”.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan  bahwa  manajemen  sumberdaya manusia  adalah  ilmu  atau  seni  atau  proses memperoleh,memajukan  atau  mengembangkan dan  memelihara  tenaga  kerja  yang  kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai  dengan  efisien  dan  ada  kepuasan  pada diri pribadi.

## 2. Pengertian Penempatan Kerja
Langkah  awal  dalam  menghasilkan sumber  daya  manusia  yang  terampil  dan  andal adalah  perlu  adanya  suatu  perencanaan  dalam menentukan pegawai yang akan mengisi pekerjaan  yang  ada  dalam  organisasi  yang bersangkutan.  Keberhasilan  dalam  pengadaan tenaga  kerja  terletak  pada  ketepatan  dalam penempatan  pegawai,  baik  penempatan  pegawai baru  maupun  pegawai  lama  pada  posisi  jabatan baru. Proses penempatan merupakan suatu proses yang  sangat  menentukan  dalam  mendapatkan pegawai  yang  kompeten  yang  dibutuhkan organisasi,  karena  penempatan  yang  tepat  dalam jabatan  yang  tepat  akan  dapat  membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2009:162), bahwa: Penempatan  kerja  adalah  suatu  proses pemberian  tugas  dan  pekerjaan  kepada tenaga  kerja  yang  lulus  seleksi  untuk dilaksanakan  sesuai  ruang  lingkup  yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan  segala  risiko dan  kemungkinan-kemungkinan  yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawab. Selanjutnya Siswanto (2008:162)
mengemukakan bahwa:
Penempatan  karyawan  adalah  proses pemberian  tugas  dan  pekerjaan  kepada tenaga  kerja  yang  lulus  seleksi  untuk dilaksanakan  sesuai  ruang  lingkup  yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan  segala  resiko dan  kemungkinan  kemungkinan  yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggungjawabnya Dari  pengertian  diatas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  penempatan  kerja  pegawai merupakan  salah  satu  usaha  untuk  menyalurkan kemampuan  pegawai  sebaik-  baiknya  dengan jalan  menempatkan  pegawai  pada  posisi  atau jabatan  yang  paling  sesuai  untuk  memperoleh prestasi  kerja  yang  optimal.  Dengan  demikian yang  menjadi  pokok  perhatian  utama  dalam penempatan pegawai adalah hal-hal yang terdapat dalam diri manusia yang digunakan sebagai dasar dalam  menugaskan  seseorang  pada  suatu  bidang pekerjaan.
3. Kriteria dalam Penempatan Kerja
Untuk  menempatkan  tenaga  kerja  yang lulus seleksi, seorang manajer harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.
Penempatan  pegawai  perlu  dilakukan dengan  pertimbangan  berbagai  kriteria  tertentu, sejumlah  kriteria  yang  perlu  dipertimbangkan menurut  Priansa  (2018:127),  adalah  sebagai berikut:
1. Keahlian Keahlian  merupakan  kesanggupan  dan kecakapan  pegawai  dalam  mengemban tugas dan pekerjaannya. Setiap tugas dan pekerjaan  yang  diemban  harus  didukung oleh keahlian memadai.
2. Keterampilan
Keterampilan  merupakan  kemampuan dan penguasaan teknis operasional spesifik  dari  pegawai  dalam  tugas  dan pekerjaan. Keterampilan diperoleh melalui pelatihan, pengalaman dan proses belajar.
3. Kualifikasi Kualifikasi  merupakan  syarat  teknis  dan non  teknis  dalam  mengemban  tugas tertentu  yang  ada  didalam  organisasi. Untuk  menduduki  jabatan  struktural dalam organisasi maka kualifikasi dibutuhkan  sebagai  persyaratan  untuk menduduki jabatan tertentu.
4. Pengetahuan Pengetahuan  merupakan  data,  informasi, maupun  rekaman  peristiwa  tertentu  yang ada  dibenak  pegawai.  Pengetahuan pegawai dapat diperoleh melalui pengalaman  kerja,  pendidikan  formal, pendidikan informal, pelatihan, membaca buku,  dan  berbagai  aktivitas  lainnya. Pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai yang mampu mendukung  tugas  dan  pekerjaan  yang diembannya.
5. Kemampuan
Kemampuan  sangat  penting  karena bertujuan untuk mengukur kinerja pegawai,  maksudnya  dapat  mengukur sejauh  mana  pegawai  tersebut  mampu mengemban
tugas dan tanggungjawabnya  dengan  baik.  Hal  ini memberikan  kaitan  dengan  kenyataan bahwa  setiap  jenis  pekerjaan  menuntut pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap tertentu  agar  dapat  melakukan  pekerjaan dengan baik.
6. Sikap Sikap  merupakan  pernyataan  evaluatif yang  baik  dan  menguntungkan.  Hal  ini menyangkut  mengenai  objek,  orang  atau peristiwa dimana sikap dapat mencerminkan bagaimana pegawai merasakan sesuatu.

## C. METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Sugiyono  (2012:15)  penelitian  kualitatif  adalah: “Suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah”Adapun  sumber  data  yang  dipakai  oleh peneliti  untuk  melengkapi  data  tersebut  adalah informan dengan jumlah sebanyak 12 orang yang terdiri  dari  Kepala  Dinas  sebanyak  1  orang, Kepala  Sub  Bagian  Kepegawaian  sebanyak  1 orang  dan  Pegawai  yang  ditempatkan  sebanyak 10 orang.
Sumber  data  primer  dalam  penelitian ini  berjumlah  14  orang  yang  terdiri  dari  Kepala Desa Beserta Perangkat Desa sebanyak 11 orang, Ketua  BPD  sebanyak  1  orang  dan  masyarakat sebanyak  2  orang.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara,  observasi dan  studi  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data dalam penelitian ini meliputi:
1. Data reduction (redaksi data) yaitu data yang diperoleh  dari  lapangan  jumlahnya  cukup banyak,  untuk  itu  maka  perlu  dicatat  secara teliti  dan  terinci.  Untuk  itu  perlu  segera dilakukan analisis data melalui reduksi data
2. Data display (penyajian  data):  Dalam penelitian  kualitas  penyajian  data  dapat dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat, bagan, hubungan antar kategori.
3. Conclusion  drawing/verification: penarikan kesimpulan  dan  verifikasi,  kesimpulan  awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## D. HASIL
PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Berikut  penulis  sajikan  hasil  penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penempatan kerja pegawai pada Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis:
1. Pelaksanaan  Penempatan  Kerja  Pegawai pada  Dinas  Pengendalian  Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa pelaksanaan  penempatan  kerja  pegawai  pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan
Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis  sebagai berikut
a. Keahlian
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  dapat  diketahui  bahwa dalam  pelaksanaan  dimensi  keahlian,  kepala menempatkan  pegawai  telah  berdasarkan  pada kesanggupan  pegawai  dalam  mengemban  tugas dan  pekerjaannya.  Hal  ini  menjadi  pertimbangan Kepala  agar  dalam  mengemban  tugasnya pegawai memiliki kesanggupan untuk melaksanakannya.  Untuk  pelaksanaan  indikator selanjutnya  bahwa  Kepala  Dinas  Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis  dalam  menempatkan  pegawai  selalu memperhatikan  dan  berdasarkan  pada  kecakapan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya sehingga  berbagai  pekerjaan    dapat  diselesaikan oleh pegawai
Dengan  demikian  keahlian  merupakan suatu  kemampuan  yang  melakukan  sesuatu terhadap  sebuah  peran.  Hal  itu  merupakan kemampuan  yang  bisa  di  pindahkan  dari  satu orang  ke  orang  yang  lainnya.  Dan  cara  terbaik untuk mengajarkan sebuah keahlian ialah dengan memecahkan  suatu  keahlian  tersebut  menjadi beberapa  langkah.  Dan  kemudian  akan  disusun kembali oleh masing-masing individu, dan untuk mengetahui  keahlian  dengan  pasti  ialah  dengan praktik.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan  yang dikemukakan Wibowo (2012:324) yang menjelaskan  bahwa  keahlian  adalah  sebagai berikut:  “Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan  yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”.
Dengan  demikian  sesuai  dengan  teori  di atas bahwa dimensi keahlian, Kepala menempatkan pegawai berdasarkan pada kesanggupan  dan  kecakapan  pegawai  telah dilaksanakan dengan baik.
b. Keterampilan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  bahwa  Kepala  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan dimensi keterampilan, dalam penempatan  pegawai  kepala  masih  kurang berdasarkan  pada  kemampuan  pegawai  dalam melaksanakan  pekerjaannya.  Selanjutnya  Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis  telah menempatkan pegawai dengan mempertimbangkan penguasaan teknis
operasional spesifik dari pegawai.
Keterampilan  atau  keahlian  ( skill ),  yaitu kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu baik  secara  fisik  maupun  mental.  Suatu  upaya untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab yang  diberikan  organisasi  kepada  seseorang pegawai dengan baik dan maksimal.
Wahyudi (2007 : 33) menyatakan bahwa:
Keterampilan kerjadiartikan sebagai kecakapan atau keahlian untuk melakukan  suatu  pekerjaan  yang  hanya bisa diperoleh dalam
praktek.
Keterampilan kerja ini dapat
dikelompokkan  dalam  tiga  kategori yaitu: a) Keterampilan  mental,  seperti  analisa, membuat  keputusan,  menghitung  dan menghafal.
b) Keterampilan fisik, seperti keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri
c) Keterampilan  sosial,  yaitu  seperti dapat  mempengaruhi  orang  lain, berpidato,  menawarkan  barang,  dan lain-lain
Dengan  demikian  sesuai  dengan  teori  di atas  bahwa  dimensi  keterampilan,  Kepala menempatkan  pegawai  dengan  berdasarkan kemampuan  dilaksanakan  dengan  kurang  baik dan mempertimbangkan penguasaan teknis operasional  spesifik  telah  dilaksanakan  dengan baik.
c. Kualifikasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  dapat  diketahui  bahwa dalam  melaksanakan  dimensi  kualifikasi,  Kepala dalam menempatkan pegawai kurang mempertimbangkan prestasi akademis yang telah dicapai  oleh  pegawai  selama  mengikuti  jenjang pendidikan. Untuk pelaksanaan indikator berikutnya  bahwa  Kepala  Dinas  Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis kurang menempatkan pegawai berdasarkan  pada  kualifikasi  minimal  yang dibutuhkan oleh organisasi.
Tingkat  pendidikan  yang  ditempuh  dan dimiliki oleh seseorang pada dasarnya merupakan usaha  yang  dilakukan  dapat  memperoleh  kinerja yang baik.Pendidikan berkaitan dengan
mempersiapkan  calon  tenaga  yang  diperlukan oleh  suatu  instansi  atau  organisasi  sehingga  cara penekanannya  pada  kemampuan  kognitif,  efektif dan  psikomotor.  Pendidikan  menurut  Hasbullah (2009:1)  menyatakan  bahwa  ”Pendidikan  sering diartikan  sebagai  usaha  manusia  untuk  membina kepribadian  sesuai  nilai-nilai  kebudayaan  dan masyarakat”.
Dengan  demikian  sesuai  dengan  teori  di atas bahwa dimensi kualifikasi, Kepala menempatkan pegawai dengan
mempertimbangkan prestasi akademis dan kualifikasi  minimal  yang  dibutuhkan  oleh organisasi dilaksanakan dengan kurang baik.

## d. Pengetahuan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan  dimensi  pengetahuan,  Kepala  telah menentukan  syarat  teknis  dan  non  teknis  dalam mengemban  tugas  tertentu  yang  ada  di  dalam organisasi seperti pada jabatan Pemroses Administrasi Kepegawaian pegawai harus memenuhi  persyaratan  teknis  dan  non  teknis sebelumnya
Selanjutnya  Kepala  Dinas  Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis  telah  menempatkan  pegawai  yang memiliki  pengetahuan  yang  memadai  untuk posisi  suatu  jabatan  sehingga  pegawai  mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diembannya.
Pengetahuan  sebagai  informasi  yang mengubah  sesuatu  atau  seseorang,  hal  itu  terjadi ketika  informasi  tersebut  menjadi  dasar  untuk bertindak, atau ketika informasi tersebut memampukan  seseorang  atau  institusi  untuk mengambil  tindakan  sebelumnya.  Sehingga pengetahuan  dapat  diartikan  sebagai  actionable information atau information yang dapat ditindaklanjuti  atau  informasi  yang  dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk  bertindak,  untuk mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau kinerja pegawai.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan  pendapat Notoatmodjo, (2009:50) bahwa:
Pengetahuan  adalah  hasil  penginderaan manusia,  atau  hasil  tahu  seseorang terhadap  objek  melalui  indera  yang dimilikinya  (mata,  hidung,  telinga,  dan sebagainya).Dengan  sendirinya,  pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat  dipengaruhi  intensitas  perhatian dan  persepsi  terhadap  objek.  Sebagian
besar  pengetahuan  seseorang  diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata) Dengan  demikian  sesuai  dengan  teori  di atas  bahwa  dimensi  pengetahuan,  Kepala menentukan  syarat  teknis  dan  non  teknis  dan memiliki  pengetahuan  yang  memadai  telah dilaksanakan dengan baik.
e. Kemampuan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan  dimensi  kemampuan,  Kepala  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak Kabupaten
Ciamis telah dapat menempatkan pegawai yang memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama Dan untuk pelaksanaan indikator selanjutnya  bahwa  Kepala  Dinas  telah  dapat menempatkan  pegawai  yang  memiliki  tingkat penguasaan  dalam  pelaksanaan  aspek-aspek teknik  peralatan  dan  teknik  pekerjaan  sehingga pegawai  dapat  menyelesaikan  pekerjaannya dengan optimal.
Pengalaman  merupakan  sesuatu  yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga merupakan  kesadaran  akan  suatu  hal  yang tertangkap oleh indra manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan  yang  pasti  dan  pengalaman  yang berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masalalu
danaspirasinya  untuk  masa  yang  akan  datang menentukan perilaku masa kini. Nitisemito, (2010:59)
menyatakan bahwa:
Pengalaman  kerja  didefinisikan  sebagai sesuatu  atau  kemampuan  yang  dimiliki oleh  para  karyawan  dalam  menjalankan tugas-tugas  yang  dibebankan  kepadanya. Dengan pengalaman yang cukup panjang dan  cukup  banyak  maka  diharapkan mereka  akan  mempunyai  kemampuan yang  lebih  besar  daripada  yang  tanpa pengalaman
Dengan  demikian  sesuai  dengan  teori  di atas bahwa dimensi kemampuan, Kepala menempatkan pegawai yang memiliki pengalaman bekerja dan tingkat penguasaan telah dilaksanakan dengan baik.
f. Sikap
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis,  pada  dimensi  sikap
bahwa  Kepala  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis  telah dapat menempatkan pegawai dengan memperhatikan  kesungguhan  pegawai  dalam melaksanakan  pekerjaannya  sehingga  berbagai pekerjaan  dapat  diselesaikan  dengan  sebaik- baiknya.  Selanjutnya  Kepala  masih  kurang menempatkan pegawai berdasarkan pada perilaku pegawai  selama  bekerja.  Hal  ini  ditunjukan dengan  masih  adanya  pegawai  yang  sewaktu bekerja kedapatan main game di handphonenya.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan  yang dikemukakan  Sulistiyani  &  Rosidah  (2009:32) bahwa:
Sikap  merupakan  sebuah  evaluasi  umum yang  dibuat  manusia  terhadap  dirinya sendiri  atau  orang  lain  atas  reaksi  atau respon  terhadap  stimulus  (objek)  yang menimbulkan  perasaan  yang  disertai dengan  tindakan  yang  sesuai  dengan objeknya.
Dengan  demikian  sesuai  dengan  teori  di atas  bahwa  dimensi  sikap,  Kepala  menempatkan pegawai  dengan  memperhatikan  kesungguhan telah  dilaksanakan  dengan  baik,  berdasarkan pada perilaku pegawai selama bekerja dilaksanakan dengan kurang baik.
2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam  Pelaksanaan  Penempatan  Kerja Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan penempatan kerja pegawai pada Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  antara  lain  sebagai berikut:
1. Belum  optimalnya  menempatkan  pegawai dengan  berdasarkan  kemampuan  pegawai dalam  melaksanakan  pekerjaannya  yang disebabkan  oleh  kelengkapan  dokumen- dokumen  dan  bukti  fisik  kemampuan pegawai  yang  kurang  memadai,  masih adanya  tarik  menarik  kepentingan  baik  dari dalam maupun luar organisasi
2. Belum  optimalnya  menempatkan  pegawai dengan mempertimbangkan prestasi akademis  yang  telah  dicapai  oleh  pegawai selama  mengikuti  jenjang  pendidikan  berupa belum diterimanya berbagai dokumen prestasi-prestasi  yang  pernah  diraih  pegawai dan  tidak  dimilikinya  bukti  fisik  berupa
dokumen  piagam  penghargaan  atas  prestasi yang diraih
3. Belum  optimalnya  menempatkan  pegawai berdasarkan  pada  kualifikasi  minimal  yang dibutuhkan  oleh  organisasi  berupa  pegawai yang  tidak  melampirkan  bukti  kualifikasi pendidikan berupa ijazah yang butuhkan
4. Belum  optimalnya  menempatkan  pegawai berdasarkan  pada  perilaku  pegawai  selama bekerja  yang  disebabkan  oleh  sulitnya mengetahui  prilaku  sehari-hari  pegawai karena prilaku terkadang berubah-ubah, tidak dimilikinya  informasi  yang  langsung    dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya  dan  karakter  pegawai  yang berbeda-beda
3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk
Mengatasi Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penempatan Kerja  Pegawai  pada  Dinas  Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan  penempatan  kerja  pegawai  pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan Dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis,  antara lain sebagai berikut:
1. Upaya menempatkan pegawai dengan berdasarkan  kemampuan  pegawai  dalam melaksanakan  pekerjaannya  berupa  meminta pegawai  agar  menyerahkan  bukti  dokumen- dokumen  kemampuan  pegawai,  melakukan tes  kemampuan  sebelum  pegawai  tersebut diterima  dan  ditempatkan  dan  seleksi pemilihan  pegawai  yang  akan  ditempatkan secara objektif
2. Upaya menempatkan pegawai dengan mempertimbangkan  prestasi  akademis  yang telah dicapai oleh pegawai  selama mengikuti jenjang  pendidikan  berupa  meminta  untuk menyerahkan bukti dokumen-dokumen prestasi  yang  diraih  pegawai  pada  waktu mengikuti pendidikannya
3. Upaya  menempatkan  pegawai  berdasarkan pada  kualifikasi  minimal  yang  dibutuhkan oleh  organisasi  berupa  meminta  bukti kualifikasi yang dimiliki pegawai
4. Upaya  menempatkan  pegawai  berdasarkan pada perilaku pegawai selama bekerja berupa mengidentifikasi  karakter  pegawai  melalui tes psikologis dan mencari informasi terhadap kehidupan keseharian pegawai.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penempatan  kerja  pegawai  pada  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  penempatan  kerja  pegawai  pada Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis berupa kurang memadainya dokumen- dokumen  dan  bukti  fisik,  kemampuan pegawai  masih  rendah,  adanya  tarik  menarik kepentingan, karakter pegawai yang berbeda- beda dan tidak dimilikinya informasi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penempatan kerja pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten  Ciamis  berupa  meminta  pegawai agar  menyerahkan  bukti  dokumen-dokumen kemampuan pegawai, melakukan tes kemampuan  dan  seleksi  pemilihan  pegawai secara  objektif,  mengidentifikasi  karakter pegawai  melalui  tes  psikologis  dan  mencari informasi  tentang  kehidupan  keseharian pegawai.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka saran  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Supaya pelaksanaan penempatan kerja pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dapat lebih mengoptimalkan  pelaksanaan  indikator  yang masih kurang seperti kurangnya menempatkan  pegawai  dengan  berdasarkan kemampuan, kualifikasi minimal,
berdasarkan pada perilaku pegawai
2. Supaya  hambatan-hambatan  yang  ada  dapat diminimalisir sebaiknya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis melakukan  sistem  penilaian  dan  pengawasan pegawai  yang  tegas  dan  objektif  dan menentukan kebutuhan jumlah pegawai yang rasional  berdasarkan  jenis,  sifat,  dan  beban kerja
3. Supaya  upaya-upaya  yang  dilakukan  ada perbaikan sebaiknya Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis
melakukan  berbagai  upaya  seperti  secara terus  menerus  melakukan  analisis  jabatan, melakukan  inventarisasi  jabatan,  pekerjaan, dan  kemampuan  pegawai  dan  melakukan seleksi atas dasar
kualifikasi
profesionalitasnya  melalui  ujian  kompetitif dan skala sikap.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasbullah.2009 . Dasar-dasar  Ilmu  Pendidikan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Hasibuan SP Malayu.  2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara Nitisemito Alex  S ,  2010 , Manajemen  Personalia , Ghalia Indonesia, Jakarta
Notoatmodjo. Soekidjo.  2009. Pengembangan Sumber  Daya  Manusia .  Cetakan.  Keempat. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta Priansa Donni  Junni.  2018. Perencanaan  & Pengembangan  SDM ,  Penerbit  Bandung: Alfabeta Siswanto,  2008 . Manajemen  Personalia ,  Jilid  I. Jakarta : PT Erlangga
Sugiyono.2012 . Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sulistiyani,  Rosidah,  2009 , Manajamen  Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Graha Ilmu Yuniarsih  Tjutju  dan Suwatno. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia . Alfabeta. Bandung Wahyudi, Bambang.  2007. Manajemen  Sumber Daya Manusia . Bandung: Sulita Wibowo.2012 . Manajemen  Kinerja .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada