Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA YANG DIDOMINASI MELALUI PERAIRAN SELAT MALAKA
Yuliana Silvy Rosadi Zega 1 , Martina Radin 2 , Riska Andi Fitriono 3
123 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret e-mail : yulianasilvyrusady@student.uns.ac.id
Abstrak :  Dewasa  ini,  eksistensi  kasus  penyelundupan  narkoba  masih  terjadi.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Pasal  113  ayat  1  dan  2,  penyelundupan  narkoba merupakan  sebuah  kejahatan.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  target  dengan  komoditi  pasar narkoba terbesar di kawasan Asia Tenggara. Lalu lintas penyelundupan narkoba ke Indonesia melalui jalur laut didominasi melalui Selat Malaka. Penelitian ini berusaha mengkaji faktor apa yang membuat kegiatan  penyelundupan  narkoba  melalui  Selat  Malaka  tidak  pernah  selesai  dan  bagaimana  hukum bekerja  serta  upaya  yang  sejauh  ini  telah  dilakukan  oleh  otoritas  yang  berwenang  untuk  mencegah terjadinya transaksi narkoba melalui jalur laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan studi kasus (case approach) dan menggunakan jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  dua  faktor  utama  yang  membuat  kegiatan  penyelundupan  narkoba didominasi  melalui  Selat  Malaka  akibat  wilayah  selat  sebagai  jalur  transaksi  internasional  yang memungkinkan  masuknya  kapal-kapal  asing  ilegal,  serta  minimnya  pengawasan  oleh  otoritas berwenang  karena  adanya  tumpang  tindih  kebijakan  sehingga  sinergitas  pengawasan  tidak  berjalan optimal, serta luasnya wilayah Selat Malaka yang sulit dijangkau oleh badan pengawas.
Kata kunci: Narkotika, Selat Malaka, Kriminologi
Abstract  :  Based  on  Law  No.  35  of  2009  on  Drugs Article 113  paragraphs 1  and 2,  drug  smuggling have long  be  known  as  a crime.  Indonesia belongs  to the one  of the target  countries  with  the  largest drug market commodity in the Southeast Asia region. The drug trafficking situation in Indonesia is also influenced  by  the  ease  of  accessibility  of  circulation  by  utilizing  land  and  sea  routes,  especially dominated through the Strait of Malacca. This study seeks to examine what is the factors which make the  drug  smuggling activities  through the  Strait  of  Malacca  never  completed  and  how the  law  works and  efforts  that  have  so  far  been  made  by  the  competent  authorities  to  prevent  drug  transactions  by sea. This research uses normative research methods by conducting case studies (case approaches). The results showed that there are two main factors that make drug smuggling activities dominated through the Strait of Malacca due to the strait area as an international transaction route that allows the entry of illegal foreign vessels and the second one, its because the lack of supervision by the authorities due to policy overlap so that the synergy of supervision does not run optimally.
Keywords: Drug Smuggling, Strait of Malacca , Criminology
SUBMIT : 5 Desember 2021           REVIEW: 27 Januari 2022          ACCEPTED: 13 Februari 2022
Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  julukan  negara  maritim  serta  negara kepulauan.  Hal  tersebut  didasari  dengan adanya  lautan  yang  luas  serta  terdapat  banyak pulau  yang  tersebar  di  daerah  Indonesia. Membahas  mengenai  lautan  yang  luas,  tentu saja  terdapat  batasan  yang  dijadikan  acuan dalam  memberikan  kewenangan  pemerintah Indonesia  dalam  mengatur  daerah  yang termasuk  dalam  kawasan  wilayah  negara Indonesia.  Pengelolaan  wilayah  perbatasan dapat  dikatakan  penting  karena  justru  wilayah perbatasan  ini  merupakan  daerah  rawan  akan tindak  kejahatan,  bahkan  memungkinkan terjadinya kejahatan lintas negara.
Salah  satu  wilayah  di  perbatasan Indonesia  yang  termasuk  daerah  rawan  akan terjadinya  tindak  pidana  laut  adalah  daerah perairan  Selat  Malaka.  Selat  ini  terletak  di antara  Pulau  Sumatera  dan  Semenanjung Melayu, Selat Malaka juga sebagai penghubung  antara  Samudera  Hindia  dan Samudera  Pasifik.  Dapat  diketahui  bahwa Pulau  Sumatera  yang  berhadapan  langsung dengan Selat Malaka tentunya juga berbatasan langsung  dengan  negara  Malaysia,  Thailand bahkan  juga  Negara  India,  (Hasan,  K.  2013). Walaupun keadaan tersebut membawa dampak positif bagi Indonesia, yang dapat ditunjukkan dari pemanfaatan jalur mobilitas laut internasional  di  Selat  Malaka  yang  sangat tinggi,  tentunya  terdapat  dampak  negatif  yang menyertai.
Seiring dengan tingginya mobilitas antar negara  di  perairan  Selat  Malaka,  hal  ini berdampak  juga  pada  meningkatnya  modus kejahatan,  bahkan  hingga  kejahatan  tingkat lintas  negara.  Kejahatan  dari  luar  negeri  ke Indonesia  yang  paling  menonjol  adalah penyelundupan narkoba, pun kejahatan tersebut  merupakan  kejahatan  transnasional, (Suhirman,  2019).  Terutama  pada  perairan Selat Malaka, tindak kejahatan penyelundupan narkoba  merupakan  kasus  yang  tidak  asing lagi.  Modus  kejahatan  yang  sering  digunakan oleh  para  pelaku  penyelundupan  narkoba, yaitu  bekerja  sama  dengan    sindikat  yang  ada di  daerah  perairan  Selat  Malaka,  lalu melakukan  transaksi  dengan  cara  pemindahan satu  kapal  ke  kapal  lain  yang  di  posisikan berdampingan  satu  sama  lain  ( ship  to  ship ), (Hartanto, et all, 2019).
Merebaknya perdagangan narkoba ilegal dan persebarannya di Indonesia ini disebabkan oleh  dua  faktor,  yakni;  (1)  adanya  permintaan dari  konsumen  secara  terus  menerus  yang berarti  kebutuhan  terhadap  pasokan  atau cadangan  narkoba  harus  terpenuhi  melalui kegiatan  impor  narkoba.  (2)  Kawasan  di Indonesia  terkenal  sebagai  wilayah  yang memiliki  kondisi  geografis  yang  strategis sehingga  Indonesia  dianggap  berpotensi  untuk perdagangan narkoba, (Prayuda R, 2020).
Membahas mengenai kejahatan penyelundupan  narkoba,  narkoba  ini  sendiri merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan aditif. Dalam pengaturannya tentu memiliki urgensi tersendiri  dalam  memberi  kebijakan.  Seperti apa  yang  telah  tercantum  dalam  peraturan perundang-undangan  pengaturan  mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika, sedangkan yang mengatur mengenai Psikotropika terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1997  tentang Psikotropika, (Ranggong R, 2019).
Pada  Operasi  Laut  Interdiksi  Terpadu 2020 yang dilakukan oleh tim gabungan BNN bersama  Korps  Polairud  Baharkam  Polri, Direktorat  Penindakan  dan  Penyidikan  Ditjen Bea dan Cukai serta TNI berhasil mengungkap lima  kasus  berbeda  dengan  total  barang  bukti yang  disita  berupa  85,54  kg  sabu,  10  bungkus ekstasi  yang  berisi  50  ribu  butir  dengan  berat 23,11    kg  dan  29  paket  ganja  seberat  30  gr. Selanjutnya,  pada  awal  tahun  2021  tepatnya pada  bulan  Januari,  BNN  dan  Bea  Cukai berhasil menangkap dan menyita narkoba jenis sabu  dalam  tiga  buah  karung  yang  memiliki berat brutto total 42,433 gram.
Banyaknya kasus kejahatan penyelundupan  narkoba  di  perairan  Selat Malaka  ini  menjadi  tanda  tanya  besar  yang dilontarkan ke pemerintah, apakah stakeholder terkait yang bertugas di wilayah perairan Selat Malaka  telah  melakukan  tugas  dengan  baik dan menegakkan hukum yang berlaku sebagaimana  mestinya.  Penelitian  ini  akan menjelaskan  faktor  yang  membuat  kegiatan penyelundupan  dapat  terus  dilakukan  melalui Selat Malaka yang dapat dilihat dari perspektif kriminologi  serta  upaya  yang  telah  dilakukan untuk  mencegah  terjadinya  transaksi  narkoba melalui  jalur  laut  dimana  didalamnya  hukum
Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
bertindak  sebagai  instrumen  utama.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  memfokuskan  pada rumusan masalah berikut: (1) Faktor apa yang membuat  kegiatan  penyelundupan  narkotika melalui  jalur  laut  khususnya  dengan  dominasi lalu  lintas  di  Selat  Malaka  terus  terjadi?  (2) Bagaimana  peran  hukum  serta  otoritas  yang berwenang  dalam  melakukan  pengawasan  di jalur laut untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkotika?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan  hukum  positif  terhadap  peraturan perundang-undangan  dan  studi  kasus  ( case approach )  dengan  menggunakan  jenis  data kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber  yang  berupa  dokumen  resmi,  buku, jurnal,  internet  dan  sumber  lainnya  yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  yang  Mempengaruhi  Selat  Malaka sebagai Jalur Terbuka Transaksi Narkoba
Apabila didasarkan pada kondisi geografis,  Selat  Malaka  merupakan  suatu wilayah  yang  diapit  oleh  Pulau  Sumatera  dan Semenanjung  Malaysia.  Wilayah  ini  juga berbatas  langsung  dengan  Singapura,  (Saeri, M, 2013). Selat Malaka digambarkan memiliki panjang  550  (lima  ratus  lima  puluh)  mil dengan  lebar  1,7  mil  pada  titik  tersempit, (Singh, Inderjit, 2012). Selat Malaka merupakan  jalur  laut  yang  strategis  karena merupakan  wilayah  penghubung  utama  antara Eropa,  Timur  Tengah,  Asia  Selatan,  Asia Tenggara,  dan  Asia  Timur.  Faktor  ini  yang menjadikan  Selat  Malaka  sebagai  jalur perdagangan  laut  internasional, hal  dibuktikan dengan  pernyataan  Saut  Gurning  selaku Pakar Maritim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)  yang  menyebutkan  bahwa  terdapat sekitar  60.000  (enam  puluh  ribu)  hingga 80.000  (delapan  puluh  ribu)  unit  kapal  yang melintasi  jalur  laut  ini  dan  menghasilkan potensi  keuntungan  sebesar  $150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar).
Letak  wilayah  yang  strategis  ini menimbulkan ancaman akan kejahatan maritim,  salah  satunya  transaksi  narkoba. Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Bea
Cukai,  pada  tahun  2020  terdapat  329  (tiga ratus  dua  puluh  sembilan)  kasus  transaksi narkoba  yang  diselundupkan  lewat  perbatasan jalur Selat Malaka, adapun Otoritas Kepabeanan  menyatakan  bahwa  selama  tahun 2020 terdapat total 811 (delapan ratus sebelas) penindakan  terkait  narkoba.  Total  penyitaan narkoba yang beredar sebanyak 3,2 (tiga koma dua)  ton.  Keadaan  ini  justru  menimbulkan darurat  keamanan  akan  peredaran  narkoba lewat jalur laut Selat Malaka.
Dalam  rangka  memajukan  ekonomi bangsa  dengan  cara  mengandalkan  luasnya kemaritiman  yang  ada  di  Indonesia,  hal  ini dapat  saja  menjadi  faktor  utama  yang menyebabkan  terbukanya  jalur  Selat  Malaka sebagai jalur perdagangan Internasional. Namun,  tentunya  terdapat  beberapa  faktor keberlangsungan  transaksi  narkoba  yang diselundupkan  lewat  perbatasan  Selat  Malaka hingga  saat  ini.  Faktor  pertama  adalah  bahwa secara geografis Selat Malaka merupakan jalur perdagangan  yang  menjadikan  jalur  laut  ini menjadi  jalur  laut  terbuka  yang  menjadi penghubung  kegiatan  perekonomian  banyak negara  lewat  kapal-kapal  asing  yang  melintas. Adapun kapal-kapal asing yang melintasi Selat Malaka  terindikasi  tidak  memiliki  perizinan guna  melintasi  jalur  laut  ini.  Pada  akhirnya kapal-kapal asing tersebut berlabuh di pelabuhan-pelabuhan  yang  berdiri  tidak  resmi di  sekitar  wilayah  Selat  Malaka  serta  minim akan  pengawasan  dan  penjagaan  dari  aparat yang berwenang, (Lestari, 2019).
Sehubungan  dengan  faktor  pertama, pada  faktor  kedua  berkaitan  dengan  faktor keamanan yang meliputi pengawasan, penjagaan,  dan  penindakan  aparat  yang berwenang.  Mengingat  banyaknya  kasus penyelundupan  narkoba  lewat  jalur  laut  Selat Malaka,  timbul  sebuah  pertanyaan  mengenai bagaimana  tindakan  aparat  yang  berwenang untuk melangsungkan keamanan atas penyelundupan  narkoba  lewat  jalur  Selat Malaka.  Indonesia  sebagai  negara  pantai ( littoral  state )  yang  berarti  mempunyai kedaulatan  penuh  terhadap  perairannya  dalam arti  mempunyai  hak  untuk  membatasi  atau bahkan  melarang  kegiatan  pelayaran  di perairan. Bersamaan dengan Malaysia,
Singapura,  dan  Thailand  yang  memiliki kedaulatan  yang  sama,  pada  tahun  2004 Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura  disusul
Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
dengan  Thailand  yang  bergabung  pada  tahun 2008 melakukan program kerjasama Trilateral Coordinated  Patrol untuk    melalakukan pengawasan  keamanan  di  wilayah  Selat Malaka  yang  dinamakan  MSSP  ( Malacca Strait Sea Patrols ), (Julaene Foela, 2016).
Program  ini  melibatan  TNI  Angkatan Laut-Komanda  Armada  Republik  Indonesia Kawasan  Barat  dengan  membentuk  Pusat Komando  dan  Pengendalian  (Puskodal)  di Batam  dan  Belawa,  Malaysia  di  Lumut, Singapura  di  Changi,  dan  Thailand  di  Phuket, (Ahmad,  2011).  Melalui  program  MSSP  ini, diadakan Malacca  Strait  Patrol (MSP),  yang terdiri dari patroli udara Eye -in-the-Sky (EiS), dan Intellence  Exchange  Group (IEG)  yang merupakan  seperangkat  tindakan  keamanan kooperasi  praktis  yang  dilakukan  oleh  empat negara  pesisir-Indonesia,  Malaysia,  Singapura dan Thailand dalam menjamin keamanan Selat Malaka melalui Patroli Sistem Informasi Selat Malaka  (MSP-IS).  Akan  tetapi,  program  ini kurang  berjalan  maksimal  untuk  mencegah transaksi  narkoba  di  Selat  Malaka.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  kapal-kapal  asing  yang melintas  tanpa  adanya  izin,  pengelabuan identitas  dengan  tidak  mengibarkan  bendera, menutup  lambung  kapal  dengan  kain  dan jaring,  serta  sengaja  mematikan  Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) yang
mempengaruhi sistem pelacakan dan pemantauan  pergerakan  dan  posisi  kapal  oleh aparat maritim.
Kurang  maksimalnya  pengawasan  dan penjagaan khususnya di Selat Malaka mengakibatkan  transaksi  narkoba  tidak  hanya terjadi di pelabuhan-pelabuhan sekitar wilayah Selat Malaka, tetapi turut terjadi di tengah laut yang  melibatkan  kapal-kapal  asing  dengan kapal  dari  Indonesia.  Nantinya  hasil  transaksi narkoba  akan  diselundupkan  dan  diantarkan hingga  bibir  pantai  sekitar  Selat  Malaka. Meskipun  telah  ada  beberapa  aparat  maritim yang berwenang memberantas transaksi narkoba  di  Selat  Malaka,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  kurangnya  sinergi  patroli oleh  aparat  maritim  di  wilayah  laut  Indonesia menjadi faktor kurang maksimalnya pengawasan  dan  penjagaan.  Menurut  Arie Afriansyah  selaku  Pakar  Hukum  Universitas Indonesia,  banyak  sekali  tumpang  tindih wilayah  patroli  khususnya  di  wilayah  Selat
Malaka.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum atas transaksi narkoba di Selat Malaka menjadi tidak  efektif  karena  kurangnya  sinergitas antara  aparat  maritim  dalam  memberantas narkoba.
Peran Hukum serta Upaya Otoritas Berwenang Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana

## Penyelundupan Narkoba di Jalur Laut
Seperti  yang  telah  kita  ketahui,  letak strategisnya  serta  padatnya  jalur  pelayaran  di perairan  Selat  Malaka  menyebabkan  Selat  ini rawan  akan  gangguan  keamanan,  bahkan hingga  terjadi  beberapa  tindak  kejahatan  yang terjadi  di  laut.  Terdapat  lebih  dari  200  buah kapal  yang  melewati  selat  ini  tiap  harinya, apabila  dihitung  dalam  per  tahun  maka  akan menjadi  70.000  kapal  yang  melintasi  Selat Malaka,  (Kusuma,  2021).  Dalam  memerangi kasus  kejahatan  yang  ada,  pemerintah  yang berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  tentunya  harus  berdasarkan regulasi yang berlaku.
Penggunaan  Narkotika  dan  Psikotropika sebenarnya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun seiring berkembangnya  zaman,  penggunaan  tersebut dialihfungsikan  menjadi  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Psikotropika. Beberapa  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI yang  berkaitan  dengan  pengaturan  Narkotika dan  Psikotropika  di  Indonesia,  yaitu,  (Hanafi, 2017):
1. Keputusan
Menkes RI No:
65/MENKES/SK/IV/77  Tanggal  1  April 1977  daftar  jenis-jenis  tanaman  yang digolongkan dalam narkotika.
2. Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  349
/MENKES/SK/IX/1980 Tanggal 15 September 1980 tentang Daftar Penembahan  Bahan  sebagai  Narkotika
(Daftar Obat Keras).
3. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.: 213/MENKES/PER/IV/1985  tentang  Obat Keras Tertentu.
4. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  : 688/MENKES/PER/VII/1997  Tanggal  14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika.
5. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  : 785/MENKES/PER/VII/1997  Tanggal  31
Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Januari  1997  tentang  ekspor  dan  Impor Psikotropika.
Undang-undang
yang mengatur mengenai  Narkotika  kini  terus  diperbarui,  hal tersebut  dilakukan  karena  undang-undang sebelumnya  dinilai  tidak  sesuai  dengan  situasi saat  ini,  apalagi  di  kehidupan  yang  sekarang membuat  kejahatan  terus  berinovasi.  Hingga kini  undang-undang  yang  berlaku  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009. Secara  garis  besar,  terdapat  beberapa  aspek yang  menjadi  perhatian  utama  UU  No.  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  antara  lain, (Herindrasti, 2018) :
1. Aspek penanggulangan:
melalui
implementasi strategi pengurangan permintaan  obat-obatan  UNODC  1998 dalam bentuk kerja sama internasional yang berfokus  pada  produksi,  sirkulasi,  dan distribusi gelap di mana Indonesia menerapkan  hukuman  mati  dan  hidup untuk sindikat narkotika (Pasal 114 Ayat 2; Simanungkalit 2011). Di sisi lain, implementasi strategi pengurangan pasokan melalui  intervensi  untuk  semua  kegiatan pasokan obat oleh lembaga penegak hukum (polisi,  jaksa  umum,  dan  peradilan)  seperti menangkap,  menyerbu  dan  menghukum.
Penegakan  hukum  dilakukan  bersama dengan pengawasan bandara dan pelabuhan laut.
2. Aspek pencegahan, dicapai melalui kolaborasi yang dioptimalkan antara berbagai  lembaga, yaitu  pemerintah  (BNN,
Pemerintah Daerah, Kementerian
Kesehatan,  Kementerian  Dalam  Negeri), penegak  hukum  (Kepolisian  Republik Indonesia, jaksa umum, lembaga peradilan,
lembaga  pemasyarakatan,  dan  organisasi non-pemerintah) serta upaya dari masyarakat.
3. Rehabilitasi medis dan sosial, yang dicapai melalui  Pasal  54,  dinyatakan  bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika  harus  melalui  rehabilitasi  medis dan  sosial;  Pasal  55  menyatakan  bahwa orang  tua  dan  wali  harus  melakukan  wajib lapor  serta  menunjuk  rumah  sakit  untuk rehabilitasi medis (Pasal 56).
Etiologi  kriminal  menjelaskan  bahwa terjadinya  sebuah  kejahatan  terdapat  beberapa teori yang mendasari, (Iskandar, 2013). Seperti halnya  pada  teori  sosiologi  kriminal,  terutama
pada aspek etiologi sosial, ilmu ini mempelajari  mengenai  sebab-sebab  timbulnya sebuah  kejahatan.  Jika  diaplikasikan  pada kasus  penyelundupan  narkoba,  sebab-sebab timbulnya  kejahatan  penyelundupan  narkoba di  suatu  negara  antara  lain:  1)  Adanya  pasar dalam negara tersebut; 2) Terdapat sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penyelundupan  narkoba;  3)  Lemahnya  hukum serta  kurang  tegasnya  para  penegak  hukum yang  berwenang.  Pagar  utama  yang  berperan dalam  penutupan  penyelundupan  narkoba  di laut  dimulai  dari  pembenahan  regulasi  yang ada  serta,  peningkatan  mutu  SDM  pada otoritas yang berwenang dalam penyelundupan narkoba di laut.
Karena  adanya  Pilar  ke-6  dalam  agenda Poros  Maritim  pada  pemerintahan  Presiden Jokowi  tahun  2014,  maka  sangatlah  perlu adanya pengamanan jalur Alur Laut Kepulauan  Indonesia  (ALKI).  Untuk  menjaga stabilitas  ALKI  ada  periode  tahun  2015-2016, Presiden  meminta  BNN,  Kepolisian  Republik Indonesia,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI), Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi, Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Sosial dan  Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  untuk bergerak bersama dalam pencegahan penyalahgunaan  narkoba.  Pemerintah  telah menjalankan  eksekusi  pidana  mati  dalam  tiga gelombang;  enam  terpidana  mati  dieksekusi pada  18  Januari  2015,  delapan  terpidana  mati pada 29 April 2015, dan empat terpidana mati pada 29 Juli 2016. Selain menjadi lebih berani, Presiden juga berharap perwujudan pelaksanaan  metode  pencegahan  yang  lebih komprehensif dan terintegrasi.
Dalam  penegakan  hukum  keamanan maritim  dalam  wilayah  NKRI,  pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin  keamanan  wilayah  laut  yang termasuk  dalam  yuridiksi  nasional  yaitu  ZEE dan berdasarkan pada ketentuan yang tercantum  dalam  UNCLOS  1982.  Tentu  saja peranan  lembaga  penegak  hukum  sangat diperlukan  dalam  menjaga  wilayah  laut  NKRI yang  sangat  luas.  Terdapat  tujuh  lembaga penegak  hukum  yang  melaksanakan  patroli terkait  dengan  keamanan  di  laut  secara sektoral  sesuai  dengan  kewenangan  yang dimiliki  bedasarkan  peraturan  perundang- undangan  masing-masing,  lembaga  penegak
Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
hukum  tersebut  antara  lain:   TNI-Angkatan Laut;  POLRI-Direktorat  Kepolisian  Perairan; Kementrian
Perhubungan-Dirjen
Hubla;
Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan-Dirjen
PSDKP;  Kementrian  Keuangan-Dirjen  Bea
Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan  Penangkapan  Ikan  Secara Ilegal (Satgas 115).
Berhubung  penulis  akan  membahas mengenai  tindak  penyelundupan  narkoba, maka  penegak  hukum  paling  utama  dalam pemberantasan  tindak  pidana  tersebut  adalah lembaga BNN. Dalam menjaga keamanan laut Indonesia yang sangat luas tentunya dibutuhkan  sinergitas  antar  para  lembaga penegak  hukum  yang  ada.  Dalam  upaya, pengamanan laut selain tugas utama dari unsur TNI  dan  Polri,  pelaksanaan  keamanan  laut juga mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Keamanan  Laut  (Bakorkamla)  dengan  tujuan menghasilkan  koordinasi  yang  baik  dalam menjalankan  tugas  serta  fungsi  kelembagaan di wilayah perairan Indonesia dengan baik dan seimbang, (Wiratama, 2015).
Berdasarkan  apa  yang  diatur  dalam Pasal  75  dan  80  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  menunjukkan bahwa  wewenang  dari  Badan  Narkotika Nasional sangat luas. Dalam Pasal 75 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  menerangkan bahwa  dalam  melakukan  penyidikan,  BNN memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Melakukan  penyelidikan  atas  kebenaran laporan  dan  keterangan  perihal  adanya penyalahgunaan  serta  peredaran  gelap Narkotika dan  Prekursor Narkotika;
2. Menyelidiki  orang  atau  korporasi  yang diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  serta  Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh  berhenti  orang  yang  diduga melakukan  penyalahgunaan  dan   peredaran gelap  Narkotika  dan    Prekursor  Narkotika serta  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
5. Memeriksa,  menggeledah,  serta  menyita barang bukti tindak pidana pada penyalahgunaan  dan    peredaran  gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa  surat  dan  /atau  dokumen  lain tentang  penyalahgunaan  dan    peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
7. Menangkap  dan  menahan  orang  yang diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  serta  Prekursor Narkotika;
8. Melakukan  interdiksi  terhadap  peredaran gelap  Narkotika  serta  Prekursor  Narkotika di semua daerah juridiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan  penyalahgunaan  dan    peredaran gelap  Narkotika  dan    Prekursor  Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan  teknik  penyidikan  pembelian terselubung  dan    penyerahan  di  bawah pengawasan;
11. Memusnahkan  Narkotika  dan    Prekursor Narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes  asam  dioksiribonukleat  (DNA),  dan /atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil  sidik  jari  serta  memotret tersangka;
14. Melakukan  pemindaian  terhadap  orang, barang, hewan, serta tanaman;
15. Membuka  serta  menilik  setiap  barang kiriman  melalui  pos  dan    alat-alat perhubungan lainnya yang diduga
mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan  dan    peredaran  gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
16. Melakukan  penyegelan  terhadap  Narkotika serta Prekursor Narkotika yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel  dan    barang  bukti  Narkotika  dan Prekursor Narkotika;
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang dibutuhkan  dalam  hubungannya  dengan tugas  penyidikan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  serta  Prekursor Narkotika;dan
19. Menghentikan  penyidikan  bila  tak  relatif bukti  adanya  dugaan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan    Prekursor Narkotika
Aksi  konkret  bukti  sinergitas  dalam pemberantasan  narkoba  antara  BNN  dengan Kementerian Hukum dan HAM;  Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Tentara  Nasional  Indonesia;  Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan;  dan  Badan  Keamanan
Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Laut  yang  tertuang  dalam  Instruksi  Presiden (INPRES)  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika Tahun  2020-2024.  Lalu  pada  pertengahan tahun 2021, Kementerian Keuangan
(Kemenkeu)  melalui  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  (DJBC)  dan  Kepolisian  Republik Indonesia  (Polri)  serta  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  sebagai leading  sector telah menghasilkan  sinergi  kerja  bersama  dengan melakukan pengungkapan penindakan terhadap  total  2,5  ton  narkotika  jenis methamphetamine  yang  berasal  dari  jaringan internasional.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  BNN dalam  hasil  penangkapan  yang  terjadi  hingga pertengahan  tahun  ini  menunjukkan  bahwa penyalahgunaan  narkoba  semakin  banyak  dan penyebarannya  menggunakan  pola  yang  sulit dideteksi  oleh  otoritas  yang  berwenang, (Herindrasti, 2018).
Namun dalam melakukan patroli di laut, BNN memiliki keterbatasan dalam memberantas  narkoba  di  wilayah  perairan Selat  Malaka.  Salah  satu  faktor  yang  menjadi kendala BNN dalam melakukan pemberantasan  dikarenakan  wilayah  perairan Selat  Malaka  yang  sangat  luas,  jika  BNN melakukan patroli keamanan dan bekerja sama dengan  berbagai  lembaga  keamanan  laut  pun pasti  saja  terdapat  wilayah  yang  sedang  tidak diberi pengawasan, para oknum penyelundupan  dapat  saja  melakukan  aksi kejahatan  mereka  pada  daerah  tersebut. Ditambah  penggunaan  pola  yang  sulit  dalam melakukan  penyelundupan  narkoba,  sehingga otoritas  yang  berwenang  kesulitan  dalam tindak pemberantasan narkoba.
Upaya  pemberantasan  narkoba  di  laut Indonesia  tentunya  memerlukan  saran  dan prasarana guna mengoptimalkan pemberantasan narkoba di laut. Sebagai pelaku utama  dalam  memberantas  narkoba,  BNN memiliki  kendala  sarana  dan  prasarana  serta adanya keterbatasan dana guna untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan  narkotika,  (Helviza,  2016). Perlunya  penambahan  armada  laut  dalam pemberantasan penyelundupan narkoba di laut sangat dibutuhkan mengingat Indonesia memiliki, sehingga jika saja terdapat celah hal
tersebut  dapat  dimafaatkan  oleh  para  pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
Mengenai penyelundupan narkoba sendiri,  kejahatan  ini  termasuk  dalam  tindak pidana khusus, karena kejahatan jenis ini tidak diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP),  namun  diatur  tersendiri dalam berbagai peraturan perundang- undangan.  Karena  kejahatan  ini  termasuk dalam kejahatan khusus maka dalam penanganannya,  kasus  ini  pun  perlu  tindakan yang  ekstra  pula.  Namun  dalam  realitanya penegakan hukum di Indonesia masih mengambang,  kapan  para  narapidana  narkoba akan  diputus  pengadilan  dengan  pidana  mati kurang  adanya  kepastian,  (Gukguk,  2019). Kemudian  mengenai  kasus  penyalahgunaan narkoba,  tidak  jarang  dalam  banyak  kasus, orang  yang  tertangkap,  dipenjara  terlebih dahulu  tanpa  penilaian  apapun.  Penyidik  dan jaksa  penuntut  umum  dalam  memeriksa tersangka  pelaku  narkotika  tidak  sepenuhnya mengacu  pada  kondisi  hukum  dalam  UU Narkotika. Penyidik dan jaksa penuntut umum jarang  meminta  penilaian  atau  pendapat  ahli mengenai kondisi kecanduan fisik dan psikologis  dari  pengguna  narkoba  yang tertangkap  dengan  indikasi  sebagai  pecandu narkotika  (orang  yang  membawa,  memiliki, mengontrol  zat  narkotika  dalam  jumlah tertentu  untuk  penggunaan  satu  hari).  Dalam kasus seperti itu, seringkali penyidik dan jaksa penutut umum dikatakan melakukan
‘pembangkangan  hukum’.  Hal  ini  menjadi salah  satu  tantangan  bahwa  ada  indikasi potensial  pelanggaran  hak  hukum  oleh  pihak penyidik  dan  jaksa  penuntut  umum  dalam prosedur  hukum  acara  pidana  tanpa  penilaian yang  objektif  pada  kondisi  hukum  UU Narkotika dan pada kondisi tingkat kecanduan fisik  maupun  psikis  pengguna  narkoba, (Herindrasti, 2018).
Dalam  memberantas  penyelundupan narkoba  dari  hulu  hingga  ke  hilir  perairan  di Indonesia,  tentu  merupakan  tanggung  jawab pemerintah yang ada. Mengingat juga kurangnya sarana dan minimnya dana pemerintah  yang  dikeluarkan  untuk  BNN, tentu  hal  ini  menjadi  perhatian  khusus  bagi pemerintah yang berwenang untuk memperbaiki  masalah  ini.  Namun,  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  masyarakat Indonesia  berperan  membantu  pemerintah
Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
dalam  memberantas  kejahatan  yang  berskala transnasional  ini.  Karena  para  pengedar  ini menyelundupkan  narkoba  atas  banyaknya permintaan  para  masyarakat  Indonesia  yang menggunakan  narkoba.  Oleh  karena  itu  peran aktif dan sinergitas berbagai lapisan masyrakat sangat berguna bagi kemajuan Indonesia tanpa narkoba.

## SIMPULAN
Mengingat  Selat  Malaka  merupakan jalur  transaksional  berskala  internasional, maka  tidak  lazim  jika  jalur  ini  merupakan akses  yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana, salah  satunya  penyelundupan  narkoba  dimana tindakan  tersebut  selalu  didominasi  berjalan melalui  Selat  Malaka.  Adapun  faktor  yang mempengaruhi berlangsungnya aktivitas tersebut,  yakni  Pertama,  dilihat  dari  sisi geografis  yang  menjadikan  Selat  Malaka sebagai  jalur  terbuka  dan  dilalui  oleh  kapal- kapal  asing  yang  belum  sepenuhnya  telah memiliki  izin  untuk  melintasi  jalur  tersebut, sehingga  banyak  ditemukan  kapal-kapal  ilegal yang  berlabuh  di  pelabuhan  tidak  resmi  di sekitar wilayah Selat Malaka. Kedua, minimnya  pengawasan  dan  penjagaan  dari aparat  yang  berwenang  yang  disebabkan  oleh tumpang  tindih  wilayah  patroli  khususnya  di Selat Malaka, sehingga mengakibatkan penegakan  hukum  atas  transaksi  narkoba  di Selat  Malaka  menjadi  tidak  efektif.  Oleh karena itu, dalam hal pengamanan pada daerah perbatasan yang berhubungan langsung dengan Selat Malaka
diperlukannya modernisasi alat-alat keamanan. Dengan adanya  teknologi,  pemerintah  dapat  mudah mengakses data dan jaringa informasi sehingga  hal  tersebut  dapat  mendukung pemerintah  Indonesia  dalam  pemberantasan narkotika.
Dari  segi  hukum  dan  pengawasan  oleh otoritas berwenang dalam melakukan penanggulangan  tindak  pidana  penyelundupan narkoba  di  jalur  laut,  sejatinya  Undang- Undang  telah  menempatkannya  di  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  dan  otoritas  berwenang yang  secara  fokus  melakukan  pengawasan dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasiona (BNN)  dengan  melakukan  sinergitas  bersama Kementrian  Hukum  dan  HAM,  Kementrian
Keuangan, Kementrian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara  Nasional  Indonesia,  Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan,  dan  Badan  Keamanan Laut. Penyelundupan narkoba termasuk dalam tindak  pidana  khusus  yang  tidak  diatur  dalam KUHP sehingga penangangannya memerlukan tindakan  ekstra.  Namun  pada  aksinya,  BNN mengalami  hambatan  untuk  menjangkau pengawasan  karena  wilayah  Selat  Malaka yang  sangat  luas  sehingga  masih  ada  celah wilayah  laut  yang  tidak  diawasi  dimanfaatkan oleh  oknum  pengedar  narkoba,  ditambah  para komplotan tersebut menggunakan pola transaksi  yang  sulit  dicegah  oleh  badan pengawas.
Adapun penulis memberikan beberapa saran  terkait  pencegahan  penyelundupan narkoba ini dengan melakukan revisi Undang- Undang  disesuaikan  dengan  situasi  terkini, serta  diperlukan  peran  masyarakat  sekitar Selat  Malaka,  seperti  nelayan  yang  dapat membantu kinerja BNN untuk ikut mengawasi  pergerakan  kapal  asing  yang melintas  secara  ilegal.  Meski demikian, pihak yang  bertanggungjawab  sepenuhnya  untuk mencegah  kegiatan  transaksi  narkoba  ini adalah  seluruh  masyarakat  Indonesia,  baik melalui  tindakan  secara  langsung  maupun dapat dilakukan secara digital.

## DAFTAR RUJUKAN
Achmad Insan Maulidy. 2011. Skripsi :Kerjasama Keamanan Indonesia,
Malaysia,  Singapura  dalam  Mengatasi Masalah  Pembaiakan  di  Perairan  Selat Malaka , Jakarta , UIN Jakarta, hal. 51.
Ali,  I.  M.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D.
(2021).  Strategi  Pertahanan  Laut  dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. Strategi Pertahanan Laut , 6 (2).
Gabriella,  S.  (2019).  Kerja  Sama  Indonesia-
Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan  Narkoba  Di  Wilayah Perbatasan Indonesia. Intermestic: Journal  of  International  Studies , 3 (2), 147-172.
Gukguk,  R.  G.  R.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2019).
Tindak Pidana Narkotika Sebagai
Page 24-32/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Transnasional  Organized  Crime. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia , 1 (3), 337-351.
Hanafi,  H.  (2017).  Analisis  Terkait  Sanksi
Pidana  bagi  Pengguna  dan  Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. VOICE  JUSTISIA:  Jurnal
Hukum dan Keadilan , 1 (2), 17-44.
Harris,  A.,  Prakoso,  L.  Y.,  &  Sianturi,  D. (2021).  Strategi  Pertahanan  Laut  dalam Rangka  Ancaman  Keamanan  di  Alur Laut  Kepulauan  Indonesia  II. Strategi Pertahanan Laut , 5 (1).
Hartanto,  D.  R.,  Ampun,  A.  C.  R.  A.,  Dachi, E.  T.,  Wiranto,  S.,  &  Madjid,  M.  A. Sinergi  Stakeholder  Dalam  Menangani Ancaman  Penyelundupan  Narkoba  Di Provinsi  Aceh. Journal  Publicuho , 4 (2), 487-500.
Hasan,  K.  (2013).  “Komunikasi,  Sinergisitas
Dan  Koordinasi  Para  Pihak:  Dalam Penanganan  Perairan  Selat  Malaka”. Jurnal Unimal.
Helviza,  I.,  &  Mukmin,  Z.  (2016).  Kendala-
Kendala  Badan  Narkotika  Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kota Banda  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa
Pendidikan Kewarganegaraan , 1(1). 128-146.
Herindrasti,  V.  L.  S.  (2018). Drug-free
ASEAN  2025:  Tantangan  indonesia dalam  penanggulangan  penyalahgunaan narkoba. Jurnal Hubungan Internasional , 7 (1), 19-33. doi: https://doi.org/10.18196/hi.71122
Inderjit  Singh  dan  Tara  Singh.  (2012).
Safeguarding  the  Straits  of  Malacca Against Maritime Crime. Issues Amongst States on Security Responsibility, International  Journal  of Humanities  and  Social  Science,  vol.2 no.2 111.
Iskandar, A. D. (2013). Tinjauan Kriminologis
Terhadap  Tindak  Pidana  Peredaran
Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar (Doctoral dissertation).
Julaene  Foela.  (2016).  Inisiatif MSP  (Malacca
Straits Patrols) dalam Menangani Ancaman  Perompak  di  Selat  Malaka. Jurnal Online Mahasiswa (JOM)
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik (FISIP) Universitas Riau. 3 (2). 1-2.
Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021).  Sinergitas  Komando  Armada  I dan  Badan  Keamanan  Laut  Republik Indonesia  dalam  Strategi  Pertahanan Laut  Guna  Memberantas  Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka.
Jurnal Strategi Pertahanan Laut , 5 (2).
M. Saeri. (2013). Karakteristik dan
Permasalahan  Selat  Malaka. Jurnal
Transnasional. 4(2) . 810. P.E. Lestari. (2019). Upaya Kepolisian Daerah Riau  (Polda  Riau)  dalam  Mengatasi Kasus Kejahatan Transnasional Peredaran  Narkoba  di  Provinsi  Riau Studi  Kasus  Peredaran  Narkoba  di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018. Jurnal Online Mahasiswa (JOM)
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik (FISIP) Universitas Riau. 6 (1). 5-6.
Prayuda,  R.  (2020).  Kejahatan  Transnasional Terorganisir  di  Wilayah  Perbatasan: Studi  Modus  Operandi  Penyelundupan Narkoba  Riau  dan  Malaysia. Andalas
Journal of International Studies (AJIS) , 9 (1), 34-47. doi:
https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34- 47.2020
Renggong, R. (2019). Hukum Pidana Khusus: Memahami  Delik-delik  di  Luar  KUHP ,
Edisi  Revisi.  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Suhirwan,  S.,  &  Prakoso,  L.  Y.  (2019).
“Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan  Ancaman  Asimetris  di Selat Sunda”. In Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia
2019 (pp. 13-20). Wiratama,  H.  (2015).  “Kewenangan  TNI  AL Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Dilaut Dalam Mengamankan
Perairan Indonesia”. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa
Fakultas Hukum.