Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan Investasi Di Kalimantan Timur (Studi Pada Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
Imelda  Febliany 1 , Nur Fitriyah 2 , Enos Paselle 3
Abstrak Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  PTSP oleh  Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi  Kalimantan  Timur terhadap penyerapan investasi di Kalimantan Timur dan  apa saja faktor pendukung  dan  penghambat  efektivitas  PTSP  oleh  Badan  Perijinan  dan Penanaman  Modal  Provinsi  Kalimantan  Timur  terhadap  penyerapan investasi  di  Kalimantan  Timur.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  melalui  pendekatan  kualitatif.  Fokus  dalam  penelitian  dapat dirinci  sebagai  berikut  :  1).Efektivitas  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  : Pencapaian  Tujuan,  Integrasi,  Adaptasi  ;  2).  Faktor  pendukung  dan penghambat  efektivitas  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  terhadap penyerapan  investasi  :  Sarana  prasarana  dan  sumber  daya manusia.Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  adalah  analisis  data dengan  menggunakan  model  analisis  interactive  model  of  analysis, sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh  Milles  dan  Huberman.  Hasil penelitian  menunjukkan    bahwa  Efektivitas  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (PTSP) dalam penyerapan investasi di Provinsi Kalimantan Timur, dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek,  yaitu  :  (1)  Pencapaian  Tujuan  dapat meningkatkan  pengelolaan  dan  optimalisasi  sarana  dan  prasarana  serta sumber  daya  terkait  lainnya  untuk  mendukung  secara  penuh  aktivitas PTSP,  (2)  Integrasi  yang  dilaksanakan  dengan  memenuhi  kebutuhan publik  maupun  dalam  rangka    pelaksanaan  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  sebagai  standar  pelayanan  yang harus  dilakukan  oleh  Instansi,  dan  (3)  Adaptasi  lebih  ditekankan  pada prosedur  perizinan  yang  lebih  sederhana  dan  tidak  berbelit-belit, sehingga  diperlukan  kemampuan  dan  keahlian  pegawai  dalam melaksanakan  pekerjaan  tersebut  agar    dilakukan  secara    professional. Dengan  harapan  dapat  menunjang  terciptanya  pelayanan  yang  lebih efektif, sehingga mampu membawa perubahan ke arah pencapaian tujuan organisasi.
Kata Kunci : Pelayanan Terpadu, Investasi, Kaltim.

## Pendahuluan
Semenjak  bermulanya  Otonomi  Daerah,  belum  tercapai  konsensus mengenai model pelaksanaan otonomi daerah yang efisien dan tepat sasaran. Hal  ini  tampak  jelas  dari  keputusan  pemerintah  untuk  merevisi  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1999
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

## Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan………………………………….…(Imelda)
dengan  membuat  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah, karena  dianggap  mengancam  harmonisasi  pelaksanaan  kebijakan.  Namun demikian, tetap saja masih terdapat banyak pemikiran dan penafsiran pakar ekonomi publik dan pemerintah daerah yang belum terakomodasi.
Dalam  bidang  investasi,  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  mengakibatkan timbulnya  permasalahan-permasalahan  yang  mengakibatkan  investor  asing enggan  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Pelaksanaan  otonomi  yang terkesan  setengah  matang  menciptakan  ketidakpastian  biaya  dan  lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi bahkan kebijakan Otonomi Daerah. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan terpadu ( one stop service) oleh  beberapa  badan,  dinas  dan  kantor  terkait  dalam  bidang  perizinan maupun dalam bidang yang lain merupakan hal yang sangat mendesak dalam kaitannya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.
Pasal  1  Angka  11  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun 2006  menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu adalah  kegiatan  penyelenggaraan  perizinan  dan  non  perizinan  yang  proses pengelolaannya  mulai  dari  tahap  permohonan  sampai  ke  tahap  terbitnya dokumen  dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan pada  Pasal 11  Angka  12 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  dijelaskan  tentang perizinan  paralel  yang  maksudnya  adalah  penyelenggaraan  perizinan  yang diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang  dilakukan  sekaligus  mencakup  lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
Dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  disebutkan  bahwa  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal  yang  mendapat  pendelegasian  atau  pelimpahan  wewenang  dari lembaga  atau  instansi  yang  memiliki  kewenangan  perizinan  dan  non perizinan  di  tingkat  pusat  atau  lembaga  atau  daerah  yang  berwenang mengeluarkan  perizinan  dan  non  perizinan  di  provinsi  atau  kabupaten  / kota. Kemudian pada Ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara dan  pelaksanaan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  tersebut  diatur  dengan Peraturan Presiden.
Selain dengan pembentukan PTSP, maka  perlu didorong implementasi pelayanan  publik  di  masing-masing  daerah  yang  nyatanya  hingga  saat  ini belum  secara  utuh  dilakukan.  Salah  satu  kendala  yang  ada  adalah pendelegasian  kewenangan  Kepala  Daerah  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP.
Pelayanan  perizinan  dengan  sistem  terpadu  satu  pintu  ( one  stop service) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan  pengurusan  administrasi  berbasis  teknologi  informasi,  input  data cukup  dilakukan  sekali  dan  administrasi  dapat  dilakukan  secara  simultan.
Dengan  adanya  kelembagaan  PTSP,  seluruh  perizinan  dan  non  perizinan yang  menjadi  kewenangan  Kabupaten  /  Kota  dapat  terlayani  dalam  satu lembaga.
Kerangka Dasar Teori Pelayanan Publik Mengenai pelayanan,  Kotler  (dalam  Sinambela,  2006  :  4)  berpendapat bahwa  pelayanan  adalah  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Sampara  (dalam  Sinambela,  2006  :  4),  menyatakan  bahwa  pelayanan adalah  suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan  yang  terjadi  dalam  interaksi langsung  antar  seseorang  dengan  orang  lain  atau  mesin  secara  fisik,  dan menyediakan  kepuasan  pelanggan.  Sedangkan  istilah  publik  berasal  dari bahasa Latin yaitu “ populus” atau “poplicus”, yang artinya beberapa populasi yang  banyak  sekali  (orang-orang)  dalam  persatuan  perkara  yang  bersifat kewarganegaraan.  Dalam  bahasa  Inggris,  “ public”  yang  berarti  umum, masyarakat, negara (Vasquez, 2001 : 5).
Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk secara fisik.

## Asas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik
Untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  bagi  pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 meliputi :
a. Transparansi.  Bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas.  Dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional.  Sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuan  pemberi  dan penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan efektivitas.
d. Partisipatif.  Mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  dengan  memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan  dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan  Hak.  Tidak  diskriminatif  dalam  arti  tidak  membedakan  suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban.  Pemberi  dan  penerima  pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan………………………………….…(Imelda)
Ada pula yang disebut dengan standar pelayanan publik, yaitu ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh  pemberi  dan  /  atau  penerima  pelayanan.  Menurut  Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
1) Prosedur  Pelayanan.  Prosedur  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2) Waktu  Penyelesaian.  Waktu  penyelesaian  yang  ditetapkan  sejak  saat pengajuan  permohonan  sampai  dengan  penyelesaian  pelayanan termasuk pengaduan.
3) Biaya  Pelayanan.  Biaya  /  tarif  pelayanan  termasuk  rinciannya  yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4) Produk  Pelayanan.  Hasil  pelayanan  yang  akan  diterima  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5) Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6) Kompetensi  Petugas  Pemberi  Pelayanan.  Kompetensi  petugas  pemberi pelayanan  harus  ditetapkan  dengan  tepat  antara  lain  berdasarkan pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap  dan  perilaku  yang dibutuhkan.

## Faktor Pendukung Pelayanan Publik
Pembuatan kebijakan pemerintah dalam membenahi
dan meningkatkan  pelayanan  dilaksankan  dengan  selalu  berprinsip  pada kepuasan  public  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik.  Dalam  pelayanan publik  terdapat  beberapa  faktor  pendukung  yang  penting.  Menurut  Moenir (2001  :  88  –  123),  faktor  yang  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap pelayanan publik : Faktor kesadaran, Faktor aturan, Faktor organisasi, Faktor pendapatan, Faktor kemampuan – keterampilan, Faktor sarana pelayanan.

## Efektivitas PTSP
Secara  umum  konsep  efektivitas  merupakan  konsep  untuk  mengukur produktivitas, menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang  terlebih  dahulu  ditentukan.  Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris “ effective”  yang  artinya  berhasil,  sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan baik.  Sejalan  dengan  arti  kata  tersebut,  Robbins  (dalam  Tika,  2006  :  129) mendefinisikan  efektivitas  sebagai  tingkat  pencapaian  organisasi  jangka pendek dan jangka panjang.
Kemudian  efektivitas  menurut  Siagian  (2004  :  151)  adalah pemanfaatan  sumber  daya,  dana,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut,  menunjukkan  bahwa efektivitas  adalah  suatu  ukuran  sampai  sejauhmana  organisasi  dapat melaksanakan  seluruh  tugas-tugasnya  dan  mencapai  semua  sasaran  atau
tujuannya.  Apabila  hal  ini  dikaitkan  dengan  masalah  kerja  pegawai,  maka efektivitas  dapat  dipandang  sebagai  ukuran  sampai  sejauhmana  para pegawai  atau  karyawan  dapat  melaksanakan  seluruh  pekerjaannya  dalam rangka  membantu  organisasi  mencapai  sasaran  atau  tujuannya.  Efektivitas merupakan  suatu  kegiatan  atau  tugas  pokok  yang  dilaksanakan  untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara memaksimalkan tujuan agar sasaran yang dicapai dapat dinilai tepat dan positif.
Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif.  Fokus  dalam  penelitian  kualitatif  berkaitan  erat  dengan  rumusan masalah,  dimana  masalah  penelitian  dijadikan  acuan  dalam  menentukan fokus  penelitian.  Dalam  hal  ini  fokus  penelitian  dapat  berkembang  atau berubah  sesuai  dengan  perkembangan  masalah  penelitian  di  lapangan.  Hal tersebut  sesuai  dengan  sifat  pendekatan  kualitatif  yang  lentur,  yang mengikuti pola pikir yang bersifat empirical induktif, dimana segala sesuatu dalam  penelitian  ini  ditentukan  dari  hasil  akhir  pengumpulan  data  yang mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya  di  lapangan  (Moleong,  1990  :  62- 63). Sesuai dengan perumusan  masalah pada  bab pendahuluan, maka  fokus penelitian  dapat  dirinci  sebagai  berikut  :  1).Efektivitas  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu : Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi ; 2). Faktor pendukung  dan  penghambat  efektivitas  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu terhadap penyerapan investasi : Sarana prasarana dan sumber daya manusia.
Untuk  penelitian  tentang  efektivitas  PTSP  terhadap  penyerapan investasi  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  ini,  teknik  analisis  data  yang  akan digunakan  adalah  analisis  data  dengan  menggunakan  model  analisis interactive  model  of  analysis,  sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh  Milles dan Huberman, 1992.
Hasil Pembahasan Efektivitas Pelayanan a.    Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan  adalah  suatu  yang  diinginkan  oleh  organisasi maupun  individu  yang  ada  didalamnya,  dimana  individu-individu  tersebut mempunyai  latar  belakang  yang  beraneka  ragam  yang  menjadi  ciri-ciri tertentu  pada  setiap  pegawai.  Dalam  suatu  organisasi,  maka  individu membawa  kedalam  tatanan  organisasi,  kemampuan,  kepercayaan, penghargaan,  kebutuhan  dan  pengalaman  masa  lalu.  Ini  semua  adalah karakteristik  yang  dipunyai  individu  dan  karakteristik  ini  akan  memasuki suatu  lingkungan  baru  yakni  organisasi  atau  lainnya.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pencapaian  tujuan  organisasi  dapat  menunjang efektivitas dalam memberikan pelayanan.
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  di  BPPMD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi dibidang Penanaman Modal dan  bidang  Perijinan  lainnya  diharapkan  akan  menyediakan  kerangka  kerja
pelayanan  yang  jauh  lebih  baik  sehingga  mampu  menyempurnakan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya terkait dengan  peningkatan  efektivitas pelayanan dalam penyerapan  investasi  di  BPPMD  provinsi  Kalimantan  Timur,  peneliti menggunakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto.  Efektifitas hukum  akan  tercapai  apabila  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  berdampak positif atau mendukung hukum yang telah diberlakukan. Besarnya efektifitas hukum  ditinjau  dari  indikator-indikator  yang  akan  dideskripsikan  sesuai hasil  wawancara  dengan  para  informan.  Adapun  indikator  pengukuran efektifitas  pelayanan  secara  hukum  adalah  faktor  hukumnya  sendiri (undang-undang),  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana    (PP  No.  8  Tahun 2003  tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah).  atau  fasilitas,  faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
b. Integrasi
Peningkatan  efektiavitas  pelayanan  terpadu  satu  pintu    terhadap penyerapan  investasi  juga  harus  dilihat  dari  aspek    kemampuan    suatu organisasi  dalam mengadakan sosialisasi  dan komunikasi dengan  berbagai macam  organisasi  atau  instransi.  Mutu  pelayanan  tidak  mungkin  dapat dicapai  tanpa  partisipasi  seluruh  pemangku  kepentingan.  Untuk  itu  perlu saling  memahami  dan  mengetahui  peran  dan  posisi  masing-masing  pihak agar  sinerji  dalam  mewujudkan  pelayanan  perizinan  sebagaimana  yang dicita-citakan bersama. Dalam melaksanakan mutu pelayanan prima tersebut dituntut  untuk  kemampuan  yang  lebih  dalam  melayani  masyarakat  sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada.
Keberhasilan  PTSP  BPPMD  Provinsi  Kaltim  dalam  hal  menjaga konsistensi,  efektivitas  proses,  peningkatan  motivasi  kerja  pegawai, mendorong  mereka  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  pekerjaannya, mengutamakan tingkat mutu pelayanan, disiplin kerja dan dokumentasi hasil kerja  yang  lebih  tertata  dalam  semangat  peningkatan  kinerja  secara berkelanjutan.
Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Di  dalam  perkembangannya, pelaksanaan  pembangunan  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  sering  kali mengalami  banyak  hambatan.  Tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelayanan publik bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status  dari  masyarakat  yang  dilayani.  Dengan  kata  lain,  bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.
Reformasi  birokrasi  publik  pada  pemerintah  daerah  dilaksanakan tidak  hanya  mencakup  pembenahan  jika  tidak  disebut  perombakan struktural  menuju  perampingan  komponen  birokrasi,  sebagaimana diamanatkan  dalam  PP  No.  8  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Organisasi Perangkat  Daerah.  Pola  pikir  masyarakat  yang  masih  berfikir  bahwa  dalam hal  penyediaan  pelayanan  perizinan  petugas  birokrasi  sering  kali
memberikan  prosedur  yang sangat rumit  dan  cenderung berbelit-belit, sulit diakses,  memiliki  prosedur  yang  sangat  rumit  serta  tidak  adanya  kepastian waktu  dan  keterbukaan  biaya  pelayanan  yang  dibutuhkan.  Jika  mekanisme yang  rumit  terus  tetap  berjalan,  otomatis  membuat  masyarakat  menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.
Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dalam  sistem  pelayanan  perizinan dilakukan  dalam  satu  pintu,  dengan  adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh BPPMD  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  juga  sudah  berjalan  dengan  cukup baik.  Pelayanan  perizinan  sebelumnya  dilakukan  di  SKPD  yang  tersebar sesuai  dengan  jenis  perizinan.  Pelaksanaan  perizinan  usaha  industri sebelumnya  dilakukan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan.  Semua bentuk  perizinan  dilayani  dalam  satu  kantor.  Legalisasi  dari  masing-masing surat izin yang diproses ada pada Gubernur selaku pemimpin daerah. Adanya kendala tersebut, maka sekarang ini pelayanan perizinan diserahkan kepada BPPD  dengan  model  pelayanan  terpadu  Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan sistem  pelayanan  satu  pintu  (PTSP).  Sistem  tersebut  dirasakan  semakin meningkatkan  pelayanan  perizinan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  semakin bertambahnya jumlah pemohon izin usaha di Provinsi Kalimantan Timur.
c. Adaptasi
Keadaptasian  sebagai  kriteria    efektivitas    yang  mengacu  pada tanggapan  organisasi    terhadap    perubahan  eksternal    dan  internal. Perubahan-perubahan  eksternal    seperti  persaingan,  keinginan  pelanggan, kualitas. Sedangkan perubahan internal adalah ketidakefisienan, ketiakpuasan, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.
Tentunya  hal  ini  dapat    diimbangi  dengan  keahlian  SDM,  namun apabila  SDM  yang  ada  ternyata  tidak  memiliki  keahlian  yang  merasakan dampaknya  adalah  para  pengusaha.  Pengusaha  harus  mengeluarkan  biaya lebih  selain  untuk  kompensasi  juga  untuk  pelatihan  tenaga  kerja  baru  yang tidak memiliki keahlian.
Apabila kebiasaan-kebiasaan seperti itu apabila tidak segera ditangani akan  menjadi  budaya,  tentunya  apabila  terjadi  terus-menerus  hal  ini  akan sangat tidak menguntungkan bagi para pengusaha. Dan dampak-dampak lain yang  akan  timbul  adalah  investor  akan  berfikir  ulang  untuk  berinvestasi  di Provinsi Kalimantan Timur.
Secara  keseluruhan,  pelaksanaan  dalam  efektivitas  pelayanan perizinan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pelayanan  dan  perizinan Terpadu  (BPPMD)  melalui  pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP)  dapat dikatakan  telah  berjalan  dengan  baik.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  pelayanan  terpadu  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  yaitu  sistem pelayanannya sederhana dilayani dalam satu Kantor yaitu di BPPMD melalui Pelayanan Perizinan Terpadu (PTSP).
Pada  dasarnya  masyarakat  menghendaki  setiap  pelayanan  dapat dilakukan  secara  singkat,  cepat,  tidak  berbelit-belit  dan  benar  menyangkut proses  yang  dilalui  dalam  mengajukan  perizinan.  Prosedur  pendaftaran

## Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan………………………………….…(Imelda)
perizinan izin usaha menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit dalam pelayanan. Selain itu waktu perizinan yang singkat akan  meringankan masa tunggu  bagi  pemohon  izin  usaha.  Terkait  masalah  waktu  perizinan,  dengan pelayanan  perizinan  yang  sekarang  ini  diserahkan  kepada  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Provinsi Kalimantan Timur.
Adanya PTSP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan,  keterampilan  dan  perilaku  serta  penyatuan  persepsi  aparatur dalam  menyikapi  langkah-langkah  operasional  kegiatan  pelayanan  terpadu satu pintu dengan memperhatikan sistem strategis, mekanisme dan prosedur pelayanan terpadu satu pintu.Terdidiknya aparatur yang memiliki wawasan dan  pemahaman  dalam  mengimplementasikan  dan  mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan perijinan terpadu satu pintu di daerah disesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing  dalam  rangka  pelayanan terhadap masyarakat.
Pengembangan PTSP sehubungan dengan peningkatan efektivitas dan kinerja  agar  pelayanan  dapat  lebih  mudah  diakses  oleh  masyarakat,  sesuai dengan  kondisi  geografis  yang  beragam,  serta  mampu  meningkatkan  peran PTSP dalam peningkatan iklim usaha yang kondusif dapat dilakukan melalui : penguatan  kelembagaan  PTSP,  peningkatan  kompetensi  aparatur  PTSP, peningkatan pelayanan melalui pelayanan yang proaktif, penerapan standar mutu  serta  pelayanan online, pengembangan  sisten  Monev  serta  penerapan teknologi  informasi.  Untuk  mengembangkan  atau  memulai  usahanya  para pelaku  ekonomi  memerlukan  pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  yang jumlahnya  semakin  meningkat  pula  dan  membutuhkan  pelayanan  yang transparan,  perlakuan  yang  sama,  mudah,  efisien,  cepat,  berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Untuk memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah,  efisien,  cepat,  berkeadilan,  akuntabilitas,  dan  kepastian  hukum, diperlukan  pelayanan  dibidang  penanaman  modal  tersebut,  baik  pelayanan perizinan  maupun  non  perizinan  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  satu pintu, yang disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman  Modal,  sebagaimana  amanatkan  dalam  Undang-Undang   Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,    Peraturan  Presiden  Nomor  27 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  Bidang  Penanaman Modal,  Peraturan  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor  11 Tahun  2009  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan,  Pembinaan,  dan  Pelaporan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di  Bidang  Penanaman  Modal,  dan  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  24  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008  tentang  Pedoman  Organisasi  dan  Tatakerja  Unit  Pelayanan  Perijinan Terpadu di Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah,  maka  dibentuklah
perangkat  daerah  penyelenggara  pelayanan  terpadu  satu  pintu  di  daerah- daerah Indonesia, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Dilain  pihak  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26, diataranya menyatakan, bahwa  perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib  memperoleh  izin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dari  instansi  yang  memiliki  kewenangan,  melalui  pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), adalah kegiatan penyelenggaraan  suatu  Perizinan  dan  Nonperizinan  yang  mendapat pendelegasian  atau  pelimpahan  wewenang  dari  lembaga  atau  instansi  yang memiliki  kewenangan  perizinan  dan  non  perizinan  yang  proses pengelolaannya  dimulai  dari  tahap  permohonan  sampai  dengan  tahap terbitnya  dokumen  yang  dilakukan  dalam  satu  tempat,  sehingga  dengan PTSP ini efektivita pelayanan dapat ditingkatkan.

## Faktor Pendukung Efektivitas PTSP
Proses  pelaksanaan  pelayanan  melalui  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP)  di  BPPMD  Provinsi  Kalimantan  Timur  pada  dasarnya  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan  dengan  aturan  yang  ada  atau  yang  telah ditetapkan.  Melalui    Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  di  BPPMD Provinsi  Kalimantan  Timur,  tidak  memiliki  masalah  yang  dapat mengakibatkan terhambatnya  pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## Faktor Penghambat PTSP
Untuk  faktor  penghambat  pada  khususnya  biasanya    hanya  pada kurangnya  kelengkapan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  publik,  hal ini  berarti  ada  pada  masyarakat    yang  mengurus  pelayanan.  Disamping  itu juga faktor penghambat adalah dari segi sarana prasarana penunjang dalam memberikan layanan.
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  di  ruang  tunggu  masih  terbatas kursi  sehingga    penerima  layanan    merasa  kurang  puas,  hal  ini  merupakan temuan bagi penulis sebagai salah satu faktor  penghambat dalam pelayanan, karena  pada  dasarnya  kenyamanan  dan  keamanan    meruapakan  salah  satu tolok  ukur    dari  keberhasilan  suatu  pelayanan.  Kenyamanan  dapat  dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai  secara baik dan benar, mengingat  semakin  meningkatnya  angka  pelayanan  perlu  kiranya diperhatikan    akan  pentingnya    penambahan  sarana  prasarana  penunjang seperti  kursi  tunggu  bagi    penerima  layanan  yang  masih  menunggu  untuk dilayani.
Hal  ini  perlu  diperhatikan  karena  semakin  banyak  masyarakat  yang memerlukan  pelayanan,  maka  akan  meningkatkan    penyerapan  investasi khususnya  di  Kalimantan  Timur.  Selanjutnya  yang  perlu  mendapatkan perhatian  khusus  adalah  masih  adanya  pengaduan  maupun  keluhan  yang disampaikan  masyarakat/pengusaha  baik  melalui  media  massa  maupun langsung  kepada  unit/kantor  pelayanan  merupakan  salah  satu  indikasi

## Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penyerapan………………………………….…(Imelda)
bahwa  sistem  dan  prosedur  pelayanan  masih  ada  kekurangan  dan  harus ditingkatkan.  Harus  diakui  bahwa  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur yang  telah  menunjukkan  komitmen  kuat  untuk  membangun  sistem pelayanan  publik  yang  efektif,  dan  akuntabel  dengan  adanya  Sistem Informasi Manajemen (SIM). Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam  proses  pelayanan  memang  terbukti  mampu  menciptakan  efisiensi sumber  daya  ( input)  dan  efektifitas  kerja  yang  berujung  pada  peningkatan kepuasan masyarakat ( costumer satisfaction).
Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka peneliti  mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut,  yang  pertama  Efektivitas Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  dalam  penyerapan  investasi  di Provinsi  Kalimantan  Timur,  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek,  yaitu  :  a) Pencapaian  Tujuan,  dengan  maksud  mewujudkan  mutu  pelayanan  yang optimal  dan  memuaskan  melalui  prinsip  pelayanan  prima  didukung  oleh sistem  manajemen  yang  konsisten,  efektif  dan  efisien  dalam  kerangka good governance  dan  dapat  meningkatkan  pengelolaan  dan  optimalisasi  sarana dan  prasarana  serta  sumber  daya  terkait  lainnya  untuk  mendukung  secara penuh aktivitas PTSP, b) Integrasi sebagai suatu bentuk Kegiatan pelayanan yang  dilaksanakan  dengan  memenuhi  kebutuhan  publik  maupun  dalam rangka    pelaksanaan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  sebagai  standar  pelayanan  yang  harus  dilakukan  oleh  Instansi,  dan c) Adaptasi lebih ditekankan pada prosedur perizinan yang lebih sederhana dan  tidak  berbelit-belit,  sehingga  diperlukan  kemampuan  dan  keahlian pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaan  tersebut  agar    dilakukan  secara professional. Dengan  harapan dapat menunjang terciptanya pelayanan yang lebih  efektif,  sehingga  mampu  membawa  perubahan  ke  arah  pencapaian tujuan organisasi.
Kesimpulan  selanjutnya  adalah  faktor  pendukung  dan  Penghambat Efektivitas  Pelayanan  Satu  Pintu  (PTSP)  yakni  adanya  pelayanan  yang  baik dari  petugas,  adanya  fasilitas  yang  lengkap  dan  modern,  kepedulian masyarakat/pengusaha terhadap informasi atau inovasi baru yang diberikan Badan  Perizindan    dan  Penanaman  Modal  Daerah  (BKPMD)  serta peningkatan  teknologi  informasi  yang  berkaitan  dengan  akses  tentang prosedur  pelayanan  terpadu.  Sedangkan  Faktor  penghambat,  yang  terlihat adalah  hanya  pada  kurangnya  kelengkapan  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  oleh  publik,  hal  ini  berarti  ada  pada  masyarakat    yang  mengurus pelayanan.  Disamping  itu  juga  faktor  penghambat  yang  lainnya  adalah  dari segi sarana prasarana penunjang dalam memberikan layanan.
Saran-saran
Berdasarkan  beberapa  uraian  pada  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis akan  mencoba  untuk  memberikan  saran-saran,  sebagai  berikut,  pertama perlu penambahan sarana teknologi informasi yang masih dikeluhkan minim oleh  masyarakat.  Misalnya  mengaupdate  situs  resmi  yang  tidak  pernah
dipergunakan  dengan  baik,  dan  juga  mungkin  bisa  membagikan  brosur informasi  kepada  masyarakat.    Selanjutnya  menyiapkan  kajian  peningkatan kapasitas  kelembagaan  badan  Perizinan  dan  Penanaman  Modal  Daerah provinsi  Kalimantan  Timur untuk  membuat draft Peraturan Daerah tentang kelembagaan PDKPM  yang baru, yang mampu mengakomendir pelaksanaan Tugas  dan  Fungsi  Urusan  Penanaman  Modal  dan  menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Kemudian perlu meningkatkan  kesadaran  masyarakat  agar  ikut  berpartisipasi  dalam mendaftarkan  usaha  yang  dimiliki,  hendaknya  sering  dilakukan  sosialisasi dan  publikasi  tentang  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP),  demi meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan iii
Daftar Pustaka
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Republik  Indonesia Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan.
Jakarta.
Milles, Matthew, B. dan Michael B. Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif : Buku  Sumber  tentang  Metode-metode  Baru.  Universitas  Indonesia. Jakarta.
Moenir,  H.A.S.  2001. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia.  Cetakan Kelima. Bumi Aksara. Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.  1990. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  PT.  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu. Jakarta.
Siagian,  Sondang  P.  2004. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Cetakan Kesebelas. Bumi Aksara. Jakarta.
Sinambela, Lijan Poltak. 2005. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta.
Tika,  Moh.  Pabundu.  2006. Budaya  Organisasi  dan  Peningkatan  Kinerja Perusahaan. Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbnan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal. Jakarta.
Vasquez,  Gabriel  M.  dan  Maureen  Taylor.  2001. Meriset  Pandangan- pandangan pada Publik. Terjemahan. Prentice-Hall, Inc. Singapore.