## Pengasuhan dan Perlindungan Anak Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia dan Negara Islam
Zakky Maulana Hadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: zakkymh20@gmail.com
Article History: Received: 25 Juli 2024 Revised: 10 Agustus 2024 Accepted: 13 Agustus 2024
Abstract: Child care and protection are important aspects of Islamic family law, both in Indonesia and other Islamic countries. In the Indonesian context, regulations regarding child care and protection are regulated in various laws such as the Compilation of Islamic Law (KHI), the Child Protection Law, and the Marriage Law. In Islamic countries, child care is also regulated based on Islamic law with several variations in implementation that are adjusted to the local social, cultural, and political context. This study discusses the comparison between the legal regulations for child care and protection in Indonesia and other Islamic countries. This study uses a qualitative approach with a comparative analysis method to explore the similarities and differences in the protection of children's rights, the role of parents, and state intervention in the context of Islamic families. The results of the study show that although there are similarities in the basic principles of Islamic law regarding child care, the implementation and enforcement of the law vary depending on the policies of each country. In Indonesia, a more moderate and national law-based approach tends to be more prominent, while in some Islamic countries, a more conservative interpretation still applies. This study also identifies challenges and opportunities in strengthening child protection within the framework of Islamic family law, both in Indonesia and other Islamic countries.
Keywords: Child Care, Child Protection, Islamic Family Law, Indonesia, Islamic Countries, Comparative Law.
PENDAHULUAN Ketika terjadi perceraian, sering timbul masalah berupa hak pengasuhan dan perlindungan atas anak. Proses penentuan pengasuhan tidak hanya menjadi masalah yang serius bagi orangtua, melainkan juga traumatis bagi anak. Permasalahannya terdapat sejumlah faktor yang berkaitan dengan pengasuhan anak. .Pengasuhan anak seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian. Bahkan tidak jarang antar mantan suami dan mantan istri saling berebut mendapat pengasuhan anak. Hak pengasuhan anak tidak hanya diatut dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Kompilasi Hukum
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 4188
Islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan.
Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Jika perceraian tidak dapat dihindari, maka perceraian tersebut tidak dibenarkan merugikan anak. Suami-istri yang bercerai, tetapi anak dan orangtua tidak dibenarkan ikut bercerai. Anak-anak sangat membutuhkan cinta dari kedua orangtua dan menginginkan kedua orangtuanya menjadi bagian dalam hidup mereka. Tulisan ini membahas masalah hak-hak perempuan pasca perceraian menurut fikih konvensional dan Undang-Undang Perkawinan Muslim yang berlaku Indonesia, Malaysia, Tunisia, Turky, Mesir,Arab Saudi dan Yordania. Persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana aturan hak-hak perempuan pasca percerain dalam Hukum Keluarga Muslim di dunia dalam hal penjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian.

## METODE PENELITIAN
Penulisan dalam kajian ini termasuk dalam kajian pustaka dengan cara menelaah dokumen yang berkaitan dengan latar belakang kajian masalah. Dalam kajian ini menggunakan kemampuan dalam mengumpulkan dan memahami literatur- literatur yang berhubungan dengan objek kajian. Penulis mengumpulkan informasi yang berasal dari jurnal, majalah, website yang bersangkutan serta Undang-Undabg terkait perlindungan dan pengasuhan anak. Cara Kerja yang ditampilkan dengan menganalisa semua bahan primer yang menjadi sumber pokok dari objek kajian. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam penulisan pustaka ini, pertama dengan cara mengumpulkan bahan0bahan primer untuk ditelaah. Sumber yang didapatkan berasal dari buku- buku, jurnal bahkan Undang-Undang terkait mengenai objek kajian. Kedua, dengan membaca jurnalyang telah dikumpulkan lalu memberikan kesimpulan untuk selanjudnya dijadikan tulisan. Ketiga, memberikan catatan-catatan kecil dengan mendakan hal yang penting dalam tulisan. Keempat, pengolahan yang dilakukan dari bahan dan catatan dan akan membuat laporan penulisannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ini menggunakan peristiwa hukum, fenomena dan aktivitas sosial yang terjadi berkaitan dengan objek kajian. (Medina Zed, 2008: 3)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengasuhan Dan Perlindungan Anak dalam Fikih Islam mengatur segala bidang kehidupan umat manusia, Islam telah menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka selaku suami isteri, baik secara eksplisit maupun implisit di dalam dua sumber utamanya, yaitu al-Qur‟an dan as-Sunnah. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh masingmasing suami atau isteri yang diperoleh dari perkawinannya. Hak tersebut hanya dapat dipenuhi ketika pihak lain membayarnya atau memenuhinya. Namun, hak bisa juga dapat dihilngkan ketika yang memilikinya rela haknya tidak dibayar atau tidak dipenuhi oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dipenuhi atau diadakan oleh masing-masing suami atau isteri untuk memenuhi hak pihak lain. (Kamal Muchtar, 2004: 126 Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan salah satu kewajiban yang harus dilakukan kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Suami istri memiliki porsi sendiri hidup dalam berumah tangga, kewajiban masing-masing telah dibagi dan
jika tidak dilaksanakan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan maka hal yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga akan terjadi. Hal tersebut adalah perceraian, imbas utama yang dirasakan adalah oleh anak keturunan mereka. Masalah ini dalam konsep fikih dikenal dengan hadhanah. Secara etimologis al-hadanah diambil dari kata al-hidn, yang berarti rusuk, yakni mengumpulkan ke rusuk. Kemudian kata Hadanah dipakai sebagai istilah dengan arti pengasuhan anak. Dimaknai demikian karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, seringkali meletakkan pada sebelah rusuk atau dalam pangkuan sisi sebelah rusuk sang ibu. (Wahbah Zuhaili, 1989:717) Pemeliharaan anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski pun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa. Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak. (Ahmad Rofiq, 2015:189) Menurut Satria Efendi, istilah hadin atau hadinah dan wali memiliki arti yang berdekatan. Hadin dimaknai dengan tugas menjaga dan mengasuh serta mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa melakukan hal-hal sederhana, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya sendiri. Bila diukur dengan umur, maka sampai ia berumur tujuh atau delapan tahun. Pada masa sebelum itu, anak umumnya belum bisa mengatur diri sendiri dan belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Sedangkan istilah wali digunakan untuk orang yang melakukan pemeliharaan atas diri anak-anak semenjak berakhir periode hadanah sampai ia balig berakal, atau sampai ia menikah bagi anak perempuan. Dengan demikian, tugas wali adalah menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai pada waktu hadanah serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak sampai ia akil balig dan mampu berdiri sendiri. Wali juga berarti orang yang diberi wewenang untuk memelihara harta anak kecil serta mengatur pembelanjaannya.
Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah yang membagi perwalian terhadap anak kecil semenjak ia dilahirkan menjadi 3 bagian. Pertama, perwalian terhadap pendidikan dasar anak. Kedua, perwalian terhadap perlindungan diri anak, yang berlangsung sejak anak melewati umur hadanah sampai ia baligh. Bagian ini berlaku juga bagi orang gila, orang yang mengalami keterbelakangan mental, perempuan belum menikah (perawan) dan janda yang dikhawatirkan tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Ketiga, perwalian terhadap harta anak, yang berlaku pada anak-anak, orang gila, orang yang mengalami keterbelakangan mental, orang yang boros, orang yang suka lupa, dan orang-orang lemah. (Abu Zahrah, 1957:88)
B. Pemilik hadhanah
Fuqaha Hanafi dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki menyatakan, bahwa hadanah merupakan hak hadin (pengasuh). Oleh karena itu, ia berhak untuk melepaskan haknya meskipun tanpa adanya imbalan. Seandainya hadanah merupakan hak selain pengasuh, niscaya tidak akan lepas dengan adanya pelepasannya. Ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan pengasuhan apabila ia tidak mau melaksanakan haknya. Sebaliknya, ia berhak memaksa si anak supaya mau diasuh, jika anak itu menolak untuk diasuh olehnya. Pendapat ini tidak konsisten
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
karena mereka juga berpendapat bahwa pengasuh dapat dipaksa melaksanakan asuhan apabila tidak ada pengasuh lain yang akan mengasuh anak tersebut.
Sebagian fuqaha berpendapat bahwa hadanah merupakan hak anak. Jika anak melepaskan hak tersebut, maka hak itu akan terlepas. Pengasuh dapat dipaksa untuk melakukan pengasuhan, apabila ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya jika anak tidak mau diasuh oleh pengasuhnya, maka pengasuh tidak dapat memaksa anak itu agar mau diasuh olehnya. Kelompok ini dipandang tidak konsisten karena mereka juga berpendapat, bahwa pengasuh tidak dapat dipaksa melaksanakan pengasuhan anak, apabila ada pengasuh lain yang juga berkewajiban mengasuh anak itu. Ulama Muhaqqiqin berpendapat, bahwa hadanah terkait dengan tiga hak yaitu hak ibu pengasuh, hak anak dan hak ayah atau orang yang menduduki kedudukannya. Jika ada kemungkinan untuk mengkompromikan ketiganya, maka hal itu harus dilakukan. Namun jika terjadi pertentangan, maka hak anak harus didahulukan di atas hak-hak lainnya. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, dan pelajaran yang sangat diperlukan dalam menghadapi realitas kehidupan di masa yang akan datang. Demikian pula, ibu dan ayahnya berhak atas pengasuhan anaknya, karena mereka adalah orang yang paling menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan si anak di masa depan. (Kamal Muchtar, 2004: 141)

## C. Dasar hukum
Albaqarah 233 : فُلَّكفت ََ فِۗ وْ فُوََْوْاِِ لّفهفت َووسِك َْ لّفهفق وز ِر هَْٗ ِِ ووفْ ووََوْا ىَََّ َْ ََََاََ لُْا لِّتِي وَْا َِاَرَا وََِّْ ِّوَِِّْاَك ِّوَْْ ووََ لّفهَِ ََ وَْا َّوْ َِ وُفي فُدِْٰ دووْا َْ ۞ رر فْاَََت َْ اََفهوِِّْ رٍا ََُت وََّ لَاَصِف اَِا َرَا وِْاَف ََِْدٰ فُوِِْ ِِ ِرا َووْا ىَََّ َْ هَِْٰٖ َوِِ هٗلْ دِ ووفْ ووَِ ََ َْ اَهَِْٰ َوِِ دٌَِْٰا َْ لرَاَضفت ََ اَهَْوْ فْ لَِا دٌوََْ اََِِ َ لل لَْا ا وووفََّوَا َْ َ لل اوفُلتا َْ فِۗ وْفُوََْوْاِِ وّفتوَْتدا والِ وّفتوَلَّْ اَِٰا وّفكوَََّْ ََاَْفُ َََف وّفكَِ ََ وَْا ا وووفْ َِ وَُتوسَت وَْا وِّتوَِرَا وِْا َْ اََِهوَََّْ ََاَْفُ َََف دُوْ ِصَِ َْ ووفََّوَْت
Artinya Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu
memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. D. Rukun dan Syarat Hadhonah Abu Zahrah mencatat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hadin atau hadinah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : 1. Merdeka
2.
Balig 3. Beraka l 4.
Memili ki kecaka pan untuk mengat ur semua urusan anak yang diasuh nya. Karena itu, ia dipand ang tidak cakap jika ia sakitsakitan, sudah sangat tua atau terlalu sibuk dengan urusan lain disebabkan pekerjaan di luar rumah yang menghabiskan sebagian besar waktu siang dan malamnya. 5. Dapat dipercaya (amanah) dari sudut pemeliharaan diri dan akhlaknya. Karena itu, perempuan maupun laki-laki yang rusak akhlaknya, seperti suka mabuk-mabukan dan suka berzina, tidak dipandang cakap melakukan tugas hadanah karena dikhawatirkan akhlak buruknya itu akan mempengaruhi dan menular kepada anak kecil yang diasuhnya.
6. Tidak murtad. Perempuan murtad dipandang tidak dapat dipercaya.
7. Tidak menempatkan anak yang diasuh pada selain kerabat karena hubungan mahram, seperti saudara perempuan seibu yang menempatkannya di kediaman ayahnya. Sebab ayahnya tersebut adalah orang asing baginya. Orang asing akan memandangnya dengan pandangan kebencian dan tidak mengasihinya sehingga ia tumbuh dalam suasana yang membenci dan tidak mengasihinya. Hal itu akan mempengaruhi akhlak dan kehidupannya di masa depan.
8. Tidak bersuami dengan selain kerabat karena hubungan mahram. Dengan demikian, hak hadanahnya tidak hilang jika ia bersuami dengan kerabat yang memiliki hubungan mahram. Karena dalam hal ini, anak kecil yang diasuh tersebut akan tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang dan jauh dari kebencian. ( Abu Zahrah, 1957:476-477)
E. Sebab-Sebab Putusnya Hak Hadanah Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka seorang pemegang hak hadanah akan kehilangan hak jika melakukan hal-hal tertentu. Menurut pendapat Malikiyah yang sebagian besarnya disepakati oleh fuqaha lain, ada empat sebab yang menggugurkan hak hadanah, yaitu : Pertama, jika pengasuh bepergian sangat jauh atau ke wilayah yang sangat mengkhawatirkan keamanan dirinya tanpa membawa serta anak yang diasuhnya sehingga tidak memungkinkan untuk
syarat Hanafi Maliki Syafi’I Hanbali Baligh V V V V Berakal V V V Merdeka V V V V Amanah V V V V Mampu mengasuh V V V Tidak memiliki penyakit menular V V Tidak cacat V V Mampu menjaga diri dan harta V V Bertempat tinggal V V Tidak menikah kecuali dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan anak V V V V Islam V V
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mengunjungi anak itu di hari itu. hal ini disepakati tiga mazhab lainnya. Kedua, jika pengasuh tertimpa penyakit gila, lepra atau baros. Pendapat ini disepakati oleh Hanabilah. Ketiga, jika pengasuh memperlihatkan akhlak yang tercela, kurang memperhatikan masalah agama anak asuh dan kurang memberikan perlindungan kepadanya sehingga kemaslahatan anak terabaikan. Hal ini disepakati fuqaha lainnya. Keempat, jika ibu pengasuh menikah dengan laki-laki lain. (Wahbah Zuhaili, 989:730-731) Selanjutnya, jika sebab-sebab yang menggugurkan hak hadanah tersebut telah hilang dari diri pengasuh, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah hak tersebut bisa kembali dimiliki oleh pengasuh. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan fuqaha, yaitu: Pertama, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki menyatakan, bahwa jika gugurnya hak hadanah disebabkan alasan yang bisa diterima (uzur), seperti sakit, tempat yang kurang aman, bepergian untuk melaksanakan ibadah haji, lalu uzur tersebut hilang karena ia telah sembuh, tempat telah aman, dan ia sudah datang dari bepergian haji, maka hak itu kembali kepadanya. Sebab yang menggugurkan hak tersebut adalah uzur yang bisa diterima syara‟ (idtirary), bukan uzur ikhtiyary, yang merupakan kemauannya sendiri. Kedua, jumhur fuqaha menegaskan bahwa jika hak hadanah gugur disebabkan halangan tertentu, lalu halangan itu hilang, maka hak tersebut kembali kepada pemiliknya baik halangannya itu bersifat idtirary maupun ikhtiyary seperti menikah, bepergian dan berakhlak tercela, karena halangan tersebut telah hilang. (Wahbah Zuhaili, 1989:732)

## F. Pengasuhan dan Perlindungan Anak Dalam Perundangan-Undangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Negara Islam
1. Tunisia Pasal 54-57 UU 1956 Tunisia secara rinci mengatur hak dan kewajiban orang tua dan para wali terhadap pemeliharaan anak. Ketentuan tentang pemeliharaan anak secara umum bersumber dari prinsip-prinsip mazhab maliki, dalam fiqh mazhab maliki dinyatakan bahwa jika seorang laki-laki mentalaq istrinya, pemeliharaan anak menjadi hak ibu dengan alasan seorang ibu lebih besar kasih sayangnya dan memahami kemaslahatan dan kebutuhan anak dari pada ayah atau keluarga yang lain. Formulasi fiqh juga menyatakan bahwa hak hadanah menjadi terputus apabila ibu melangsungkan pernikahan, sebab ada prediksi bahwa ibu akan lalai dalam mengasuh anak, yang mengakibatkan anaktidak dapat hidup dengan tenang dan sejahtera. Adapun apabila ibu meninggal maka hak asuh anak berpindah ke nenek dari garis ibu asalkan kakek merupakan kakek secara langsung dari abak tersebut. (Sayyid Sabiq, 2008:528) Pada pasal 67 yang telah diamandemen pada tahun 1981, menyatakan bahwa jika orang tua yang berhak mengasuh anak maka kedua orang meninggal dunia sedangkan sebelumnya perkawinan telah bubar, hak hadanah tersebut berpindah kepada orang tua yang masih hidup. Sedangkan apabila pernikahan bubar sedangkan kedua belak pihak masih hidup, hak pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu pihak atau boleh tiga diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pengadilan dapat memutuskan batas waktu pemeliharaan anak dengan memperhatikan sepenuhnya kepada kondisi anak yang bersangkutan (pasal 67). Sedangkn dalam fiqh dinyatakan bahwa berakhirnya hadanah adalah jika anak laki-laki sudah mencapai usia baliq dan anak perempuan sudah menikah. Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab syafi’i yang menyatakan bahwa anak perempuan putus atau berakhir masa hadanahnya ketika ia sudah baliq.(Ratih Lusiani Bancin, 2008:293).
2. Mesir Dalam ketentuan Undang- Undang negara Mesir yang sesuai dengan Bab 20 UU No 100 Tahun 1985 bahwa pengurusan/pengasuhan bagi anak perempuan berlangsung selama dua belas tahun dan pengasuhan untuk anak laki-laki selama sepuluh tahun. Hakim memiliki wewenang
dalam menetapkan siapa yang akan mengaush anak ketika hingga anak alaki-laki mencapai usia cakap umur yaitu lima belas tahun, sedangkan untuk anak perempuan penetapan hak asuh anak sampai pada saat ia akan melakukan pernikahan. Urusan tempat tinggal bagi anak laki-laki dan perempuan merupakan tanggung jawab yag dibebankan kepada ayah, ia berkewajiban untuk menyediakan rumah yang layak bagi anaknya dan pengasuhnya, jika ia telah besar maka anak tersebut dapat kembali ke rumah ayahnya. Hal ini sesuai dengan Bab 18 UU No 100 Tahun 1985 tentang hak asuh anak. (Neng Eri Sosfiana, 2023:16) Undang-Undang yang terdapat dimesir memberikan hak kepada hakim untuk menentukan kebaikan bagi kepemilikan hak asuh anak. Tolak ukur hakim dalam memutuskan hak asuh anak merupakan kemudaratan dan kemaslahatan yang akan diberikan kepada anak oleh sipemilik hak asuh. Namun, dapat dilihat dalam aturan tersebut bahwa laki-laki memiliki perannya tersendiri dalam mencari tempat asuhnya. Anak laki-laki harus memilih perasaan yang kuat dan tumbuh cepat besar daripada perempuan. Karena laki-laki akan menjadi penjaga bagi perempuan dan menjadi pemimpin yang kuat dan amanah.
3. Arab Negara Arab Saudi menggunakan Madzhab Hambali sebagai madzhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut. Hak Asuh Anak dan Perwalian; Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orangtua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yangdiserahi tanggung jawab atas anak tersebut. (Neng Eri Sosfiana, 2023:19). Salah satu contoh proyek hakim negara Arab saudi dalam kasus perlindungan anak adalah pada saat seorang laki-laki yang sudah berumur 57 Tahun yang akan menikahi anak perempun yang berusia baru masuk 8 Tahun. Hakim tidak membatalkan proses perkawinan yang berlansung, menurut pendapat hakim bahwa jika seorang anak perempuan sudah masuk dalam caka umur atau bagi perempuan sudah merasakan menstruasi maka anak perempuan sudah bebas dalam menentukan keshidupannya.
Dalam upaya melindungi hak anak perempuan dalam kejadin di atas pemerintahan Arab Saudi memiliki aturan yang dinamakn dengan al-Zawalul Urfi. Hal tersebut merupakan upaya dalam pernikahan yang dijalankan di Arab saudi harus dilangsungkan sesama Saudi juga tidak boleh yang berasal dari daerah lain. Hal ini diakibatkan oleh adanya masyarakat yang tidak berdomisili di Arab mengiinginkan harta dari keluarga Arab salah satu caranya adalah dengan menikahi gadis-gadis Arab. Jiapun nantinya hendak menikah harus mendapatkan surat izin dari pencatatan nikah Arab Saudi namun surat izin tersebut tidak dapat langsung dikeluarkan perlu waktui berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sebeanrnya hal perlu dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi harus memberikan sanksi kepada pelanggar yang mengancam tentang perlindungan anak. Seperti melakukan pernikahan secara diam-diam tidak melalui administrasi pemerintahan yang nanti akan berdampak kepada perlindungan anak bagi yang nikah dibawah umur. (Kusbianto, 2019:5)

## 4. Indonesia
Hal asuh anak di negara Indonesia dapat dilihat dari Kompilasi HukumI Islam terdapat pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:
1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
3. Segala pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Serta juga dibahas tentang hak asuh yang diapatkan anak diatur dalam Pasal 45 Undang- Undang Perkawinan tahun 1974:
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya pnghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Perlindungan terhadap anak mungin bisa dapat diwujudkan melalui produk hukum yang mengatur tegas mengenai hak asuh dan perlindungan bagi anak. seiringan dengan itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu adalh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan aturan dari UU 23 Tahun 20202 tentang perlindungan anak. dari kedua undang Udnang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan yang bermacam-macam dalam melindungi hak anak untuk tumbu, berkembah dan hidup demi berpatisipasi dalam lingkungan sosial yang mereka tempati. Hal senada juga disebutkan dalam Pasal 15 Undang Undang 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segalamacam bentuk penyalahgunaan sistem politik , keterlibatan dalam peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan, perperangan, serta kejahatan seksual.(Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)
5. B runei Jika Mahkamah berpendapat bahwa ibu adalah hilang kelayakkan dibawah hak syara dari punya hak penjaga ananak-naknya maka hak itu tertakluk kepada perceraian, hendaklah berpindah kepada salah seorang mengikuti susunan keutamaan yaitu ibunya ibu, Ibunya nenek, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, nenek saudara sebapak sebelah ibu, bibik dari ibu, emak saudara ibu sebelah ibu, anak perempuan bagi saudara perempuan, anak perempuan bagi saudara lelaki, emak saudara sebelah bapak, emak saudara bagi bapak yaitu saudara perempuan kepada nenek lelaki anak tersebut. (Pemerintahan Darurat Undang Undang Lembaga Negeri Brunei, 889) Dandalam Undang-Undang tersebut ditambahkan sebagai catatan bahwa jika tiada didapat penjaga (hadhanah) seperti diatas, maka hak penjagaan pindah kepada anak laki-laki yaitu bapak, kakek, saudara lelaki kebawah, bapak saudara dan kebawah dan seterusnya mengikuti susunan wali pernikahan.
6. Malaysia Kebijakan pengasuhan anak di Selangor diatur dalam Enakmen 2 Tahun 2003, Undang- Undang Keluarga Islam (Selangor) dari mulai Seksyen 82 sampai Seksyen 105. Berdasarkan Seksyen 82 Enakmen 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa pihak yang paling berhak atas pengasuhan anaknya baik masih dalam ikatan perkawinan atau pasca perceraian adalah ibu. Ketentuan tersebut selaras dengan hadits Nabi dan atsar yang telah dijelaskan sebelumnya telah dijelaskan. Selain itu, apabila merujuk kepada sejarah pembentukan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, dimana mulanya semua wilayah di bawah kesultanan Melaka wajib
memberlakukan Undang-Undang Melaka, 1 yang mana UU Melaka ini kumpulan Undang-undang Melayu kuno yang memiliki unsur-unsur hukum Islam,135 maka sangat jelas bahwa konsep- konsep perkawinan, perceraian dan segala perkara turunannya dipengaruhi oleh hukum Islam. Dalam aturan negara Malaysia yang disebutkan dalam Seksyen 17 akta 2001 bahwa anak- anak memerlukan perhatian khusus dalam penunjang perkembangannya seperti memerhatikan perlindungan anak dari kesehatan mental, fisik, kepedulian yang dihadirkan kepada anak. lingkungan menjadi pola asuh bagi perkembangan anak. orangtua harus mengetahui lingkungan yang dihairkan dalam tumbuh kembang anak. Dalam kasusnya orangtua menggunakan anknya sebagai alat untuk melakukan perilaku mengemis, karena secara pandangan masyarakat akan lebih kasihan kepada anak-anak melakukan proses mengemis ditempat umum. Impklikasi yang diharapkan dari peraturan ini bahwa dapat memberikan pendidikan yang formal kepada anak- anak yang menjadi pengemis dan menghentikannya menjadi seorang pengemis.(Siti Zahara, 2002: 43-44.) ada banyak contoh aturan tentang perlindungan anak di Malaysia seperti Seksyen 38 (1) Tahun 2001 tentang anak-anak yang didorong untuk melakukan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan seksual.

## KESIMPULAN
Pada dasarnya hak pengasuhan anak ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski pun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa. Negara Brunei Darussasalam, Indonesia, dan Malaysia sejatinya sama dalam pihak yang mendpatkan hak asuh anak setelah perceraian adalah ibu dan tidak menutup kemungkinan ayah juga bisa mendapatkan hak asuh bagi anak yang ditinggalkan, tetapi yang lebih utama ibu. Untuk negara Mesir, Tunisia dan Arab, negara yang berada di daerah timur tengah aturan yang dikemukakan tidak jauh berbeda tidak menyebutkan spesifik bagaiman orang yang akan mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian cuman nafkah akan tetap dijalankan oleh ayahnya. Untuk Arab sendiri hak asuh anak dilimpahkan kepada ayah karena mayoritas masyarakat disana memakai mazhab hambali sebagai mazhab negara.

## DAFTAR REFERENSI
Abu Zahrah, Muhammad, Tanzim al-Islam li al-mujtama’ , Mesir : Dar al-fikr al- „Arabiy,tt. _____________________, Ahwal asy-Syakhsyiyayyah , Mesir : Matba‟ah as-Sa‟adah, 1957. l-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , Damsyiq : Dar al-Fikr, 1989. Bakar, Ali Abu, Undang-Undang Melaka , Aceh: Sahifah, 2018 Bancin , Ratih Lusiani, Hukum Keluarga Islam Di Tunisia , Jurnal Penelitian Medan, 2018.
Kusbianto Kusbianto, Azmiati Zuliah, and Muhammad Asri Pulungan, “ Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan ,” Jurnal Ilmiah Advokasi 7, no. 1, 2019.
Muchtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , Jakarta : Bulan Bintang, 2004. Perintah Darurat undang-undang perlembagaan Negara Brunei Darussalam, BAB VII Penjagaan. Rofiq, Ahmad , Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
1 Ali Abu Bakar, Undang-Undang Melaka , (Aceh: Sahifah, 2018), h. 64.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Jilid 2 , (terj. Asep Sobari dik؛), Jakarta: AlI‟tishom, 2008. Seksyen 82 Enakmen 2 Tahun 2003 Selangor dan Enakmen 6 Tahun 2002 Kelantan berbunyi, “Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan”.
Zahara, Siti jamaluddin, Akta Kanak-Kanak: Implikasinya Terhadap Ibu Bapak, Agensi Kerajaan, Badan Kehakiman dan Media, Kuala Lumpur: University Malaya, 2002.
Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.