## PEREMPUAN KEPALA DAERAH: ANALISIS KINERJA BUPATI CELLICA NURRACHADIANA DALAM PROGRAM KEPENTINGAN PRAKTIS GENDER DI KABUPATEN KARAWANG
Haura Atthahara 1) *, Evi Priyanti 2)
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
41361 Indonesia.
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
41361 Indonesia.
* E-mail: haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id, Telp: +62818979474

## Abstrak
Cellica  Nurrachadiana  adalah  Bupati  perempuan  pertama  di  Karawang  yang terpilih  untuk  periode  2016-2020.  Kepentingan-kepentingan  strategis  gender (perempuan) muncul dan berkembang karena relasi perempuan dan laki-laki yang timpang,  dimana  perempuan  berada  pada  posisi  tersubordinasi.  Memenuhi kepentingan-kepentingan strategis (perempuan) adalah upaya jangka panjang dan berkaitan  dengan  upaya  memperbaiki  posisi  sosial  perempuan.  Fokus  dalam tulisan  ini  adalah  bagaimana  program  Bupati  Karawang  dalam  memenuhi kebutuhan  dan  mengoptimalkan  peran  perempuan  dalam  konteks  dan  tujuan tertentu  serta  kebijakan  strategis  apa  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam mengatasi  dan  menciptakan  tatanan  dan  struktur  yang  lebih  berkeadilan  gender antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam    penelitian    ini,    penulis    menggunakan metode  deskriptif dengan  pendekatan  penelitian  Kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah  menjelaskan  bagaimana  Kinerja  Bupati  Cellica  Nurrachadiana  Dalam Program  Kepentingan  Praktis  Gender  di  Kabupaten  Karawang.  Penulis menggunakan konsep Maxine Molyneux (Dewi,2017) tentang kepentingan praktis gender (practical  gender  interest) dan  kepentingan  strategis  gender (strategical gender  interest) dalam  menganalisis  kinerja  Bupati  Karawang  dalam  program kepentingan  berbasis  gender  di  Kabupaten  Karawang.  Hasil  penelitian menunjukan  terdapat  beberapa  program  pemberdayaan  perempuan  diantaranya P2WKSS, PRIMA, PEKKA, MOTEKAR,”Sekoper Cinta” dan bebrapa kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Cellica  dalam  mengoptimalkan  peran  perempuan khususnya sebagai ibu rumah tangga
Kata kunci : Cellica Nurrachadiana, Kepentingan Praktis Gender, dan Kepentingan Strategis Gender

## WOMEN'S  REGIONAL  HEAD:  PERFORMANCE  ANALYSIS  OF  REGENT CELLICA  NURRACHADIANA  IN  GENDER    PRACTICAL  INTEREST PROGRAMS IN KARAWANG DISTRICT

## Abstract
Cellica  Nurrachadiana  is  the  first  female  Regent  in  Karawang  to  be  elected  for the  2016-2020  period.  Gender  (women's)  strategic  interests  emerge  and  develop because  of  unequal  relations  of  women  and  men,  where  women  are  in  a subordinated position. Fulfilling strategic interests (women) is a long-term effort and is related to efforts to improve the social position of women. The focus in this paper is how the Karawang Regent program in meeting the needs and optimizing the  role  of  women  in  certain  contexts  and  objectives  and  what  strategic  policies made by the government in overcoming and creating a more gender-just structure and  structure  between  men  and  women.  In  this  study,  the  authors  used  a descriptive  method  with  a  qualitative  research  approach.  The  purpose  of  this research is to explain how the Performance of the Cellica Nurrachadiana Regent in the Gender Practical Interest Program in Karawang District. The author uses the  concept  of  Maxine  Molyneux  (Dewi,  2017)  about  practical  gender  interests and  strategic  gender  interests  in  analyzing  the  performance  of  the  Karawang Regent  in  a  gender-based  interest  program  in  Karawang  Regency.  The  results showed  that  there  were  several  women's  empowerment  programs  including P2WKSS,  PRIMA,  PEKKA,  MOTEKAR,  "Sekoper  Cinta"  and  several  policies issued  by  the  Regent  of  Cellica  in  optimizing  the  role  of  women  especially  as housewives
Keywords:  Cellica  Nurrachadiana,    gender  practical  interests  and  gender strategic interests

## PENDAHULUAN
Sejak menerapkan sistem otonomi daerah dengan lahirnya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 diyakini sebagai rute alternatif arah kebijakan guna meretas jalan baru menuju  tata  kelola  sektor  publik  lokal  yang  berkeadilan.  Ide  kesetaraan  warga  baik  secara sosial, kelas, dan gender yang lebih merupakan produksi suatu konstruksi sosial diskriminatif hendak  diubah  melalui  instrumen  kebijakan  dengan  membuka  struktur  kesempatan  bagi siapapun yang mengakses sumber daya dan posisi pengaruh dalam kehidupan politik.
Arus  perubahan  yang  diusung  dalam  kerangka  regulasi  yang  ada  adalah  kesempatan bagi perempuan untuk mengakses posisi politik untuk menentukan tidak saja dalam birokrasi dan  legislatif  tetapi  juga  terutama  dalam  formasi  eksekutif  (kepala  dearah  dan  wakil  kepala daerah).  Dinamika  yang  terjadi  dalam  sektor  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  seluruh  sektor lainnya membawa perubahan juga dalam regulasi tentang otonomi daerah seperti UU No.32 Tahun 2004 dan  UU No.33 Tahun 2004 serta kebijakan  yang paling baru  dalam UU  No.23 Tahun  2014.  Tata  kelola  sektor  publik  dan  akses  kekuasaan  lokal  menyiratkan  hadirnya lingkungan dan suasana  yang dapat  dikatakan relatif lebih baik  dibandingkan dengan masa- masa sebelumnya.
Bias gender dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam disiplin ilmu politik. Kathleen  B.Jones  dan  Anna  G.  Jonasdottir  (2008:11)  dengan  tajam  mengatakan  bahwa  ada kecendrungan “sexism” dalam  disiplin  ilmu  politik  dan  perlunya  perubahan  dalam metodologi penelitian ilmu politik. Metode penelitian politik perlu mengonseptualisasi arena politik  dalam  kacamata  gender;  gender  harus  dilihat  sebagai  kategori  analitis  dalam  ilmu politik sehingga mampu mendefinisikan ulang dan memperluas ruang lingkup  politik.  Selain itu menurut Susan Moller Okin (2001) para filsuf politik klasik Plato juga memisahkan ruang publik  dimana  laki-laki  berhak  mengambil  peranan  penting,  sementara  perempuan  tidak boleh terlibat dalam polis karena tempatnya adalah di dalam ruang privat (di dalam keluarga).
Namun  kini  perubahan  telah  terjadi.  Perempuan  Indonesia  secara  perlahan  mulai mengambil  peran  dan  posisi  penting  dalam  politik  lokal  pasca  orde  baru,  terutama  sejak mekanisme pemilihan kepala daerah langsung diberlakukan  dengan UU No.32 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan UU No.8 Tahun 2015 tentang pilkada langsung serentak yang terakhir menjadi  UU No.10 Tahun 2016. Di Pilkada 2018, terdapat 31 perempuan dari total 342 orang yang terpilih jadi kepala dan wakil kepala daerah (9.06 persen). Di Pilkada 2015, terdapat  8.7  persen  perempuan  yang  menang.  Sementara  di  2017,  hanya  5.90  persen perempuan  yang  menang.  Data  tersebut  diperoleh  dari  Pilkada  serentak  yang  digelar  dalam
tiga  gelombang  pada  2015,  2017,  dan  2018.  Rekapitulasi  hasil  Pilkada  tiga  gelombang  itu melahirkan  total  92  perempuan  kepala  dan  wakil  kepala  daerah  (8.49  persen).  Mereka tersebar di 91 daerah (4 provinsi, 69 kabupaten, dan 18 kota) dari 542 daerah yang menggelar pilkada (Perludem,2018).
Salah  satu  fenomena  menarik  mengiringi  kemunculan  dan  kemenangan  para perempuan  dalam  pilkada  langsung  pada  periode  (2010-2014)  adalah  menguatnya  faktor kekerabatan (familial  ties). Sebagai  besar  perempuan  kepala  daerah  yang  terpilih  pada periode  itu  adalah  istri  atau  anak  dari  politikus  laki-laki  yang  lebih  dahulu  manjabat  atau memiliki  pengaruh  kuat  di  daerahnya.  Fenomenamasih  kuatnya  faktor  kekerabatan  ini  juga ditemukan pada pilkada langsung 2015. Terdapat 46 perempuan yang berhasil memenangkan kompetisi  Pilkada  langsung,  terdiri  dari  atas  24  kepala  dan  22  wakil  kepala  darah  di  39 kabupaten dan 6 kota. Jika dilihat lebih mendalam, 12 dari 24 perempuan (50%) terpilih yang berlatar  belakang  sebagai  petahana  atau  kader  partai,  disusul  dengan  perempuan  yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan elit, yaitu 11 dari 24 (45,83%). Angka- angka ini menunjukan  bahwa  faktor  kekerabatan  masih  menjadi  pintu  utama  masuknya  perempuan untuk berkompetisi dalam pilkada langsung (Dewi,2015:52)
Meskipun  keberadaan  perempuan  di  kancah  politik  seringkali  dikaitkan  dengan politik  kekerabatan  yang  bukan  lain  adalah  untuk  menjaga  atau  meneruskan  kekuasaan suami,  orang  tua  atau  keluarganya,  keberadaan  perempuan  dalam  politik  maupun  struktur pemerintahan merupakan keniscayaan. Arus demokratisasi yang tidak dapat dibendung serta tuntutan  akan  pemenuhan  tuntutan  hak-hak  perempuan  dan  anak  sehingga  keberadaan perempuan dalam posisi sentral pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah sangatlah dibutuhkan.
Kabupaten  Karawang  adalah  salah  satu  daerah  yang  memiliki  kepala  daerah perempuan.  Cellica  Nurrachadiana  adalah  Bupati  perempuan  terpilih  pertama  di  Karawang pada  periode  2016-2020  setelah  sebelumnya  terdapat  wakil  bupati  perempuan  pertama  Eli Amalia  Priyatna  pada  periode  2005-2010.  Politisi  Partai  Demokrat  ini  mengawali  kiprah politik sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2009. Dalam pilkada 2010, ia maju sebagai wakil Ade Swara dan menang dengan perolehan suara 38,8%, mengalahkan petahana  Sonny  Gersona.  Mereka  dilantik  pada  27  Desember  2010.  Setelah  Ade  ditangkap dan  didakwa  korupsi  dan  pencucian  uang,  Cellica  diangkat  sebagai  pelaksana  tugas  bupati pada 24 Desember 2014 sampai masa jabatannya berakhir bulan Desember 2015. Selanjutnya dalam  Pilkada  2016  ia  maju  sebagai  calon  bupati  bersama  pasangan  wakil  bupati  Ahmad Zamaksyari  memenangkan  pilkada  2015  dengan  suara  mayoritas  tipis  (51,06%,  533.240
suara).  Sebagai  kepala  daerah  perempuan  maka  sudah  sewajarnya  perlu  melihat  bagaimana kinerja perempuan kepala daerah terkait program kepentingan praktis gender.
Karawang  merupakan  daerah  penyangga  ibu  kota  dimana  wilayah  yang  memiliki dinamika sosial  masyarakat  yang cukup tinggi.  Tingginya  angka urbanisasi  dari luar daerah ke wilayah Karawang menuntut pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam segala aspek oleh pemerintah termasuk dalam pemenuhan praktis dan stategis  gender. Fokus dalam tulisan ini adalah  bagaimana  program  Bupati  Karawang  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan mengoptimalkan peran perempuan dalam konteks dan tujuan tertentu atau kebutuhan berbasis gender  serta  kebijakan  strategis  apa  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi  dan menciptakan  tatanan  dan  struktur  yang  lebih  berkeadilan  gender  antara  laki-laki  dan perempuan. Meskipun Bupati Cellica sudah menjabat dua periode sebagai bupati namun yang akan menjadi  fokus dalam  penelitian ini adalah  periode 2016-2021. Dengan demikian judul dalam  penelitian  ini  adalah  “Perempuan  Kepala  Daerah:  Analisis  Kinerja  Bupati  Cellica Nurrachadiana Dalam Program Kepentingan Praktis Gender di Kabupaten Karawang”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Demokrasi
Demokrasi  menurut  Cincotta  yaitu  pemerintahan  oleh  rakyat  dimana  kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil mereka  yang  mereka  pilih  dibawah  sistem  pemilihan  bebas.  Hal  ini  guna  menghindari kekuasaan  otoriter (authoritarian  rule) yang  tidak  mempunyai  akuntabilitas  terhadap pemimpin yang dipimpinnya. Konsep dasar demokrasi juga memberikan peluang bagi rakyat untuk  mengevaluasi  kinerja  suatu  pemerintahan (administration) melalui  mekansme pemilihan umum  yang dilakukan secara periodik. Cincotta juga membagi  demokrasi terbagi kedalam dua kategori  yaitu langsung dan perwakilan. Adapun bentuk umum dari demokrasi saat  ini  adalah  demokrasi  perwakilan.  Para  warga  memilih  pejabat-pejabat  untuk  membuat keputusan  politik  yang  rumit,  undang-undang  dan  menjalankan  program  untuk  kepentingan umum. (Cincotta,2001:13)
Demokrasi  juga  memiliki  kaitan  dengan  representasi  perempuan  dalam  politik. Keadilan  selalu  menekankan  pentingnya  diskusi  publik  dan  pengambilan  keputusan.  Setiap orang  hendaknya  memiliki  hak  kesempatan  untuk  ikut  serta  dalam  pembebasan  dan pengambilan  keputusan  dari  lembaga-lembaga  yang tindakannya  memiliki  kontribusi  dan berdampak  langsung  pada  kegiatan  mereka.  Struktur  demokrasi  yang  demikian  semestinya mengatur proses pengambilan keputusan tidak hanya di lembaga-lembaga pemerintah, tetapi
pada  semua  lembaga  yang  terkait  dengan  kehidupan  kolektif  seperti  perusahaan  produksi, pelayanan,  universitas,  dan  organisasi  bersifat  sukarela.  Demokrasi  merupakan  elemen  dan sekaligus kondisi keadilan sosial (Young, 1995:56)
Definisi demokrasi yang paling sering digunakan identik dengan popular control dan political  equity yang  merupakan  dua  kunci  prinsip  demokrasi.  Suatu  sistem  tidak  dapat mengaku  demokrasi  apabila  tidak  adanya  legitimasi  terdapat  kedua  hal  tersebut,  dan demokrasi  suatu  sistem  dapat  dinilai  dari  bagaimana  pengalaman  kedua  prinsip  tersebut  di dunia  nyata.  Hal  ini  sebagimana  yang  dijelaskan  oleh  Anne  Phillip  (Phillip:2001)  bahwa prinsip  kunci  demokrasi  yang  pertama  yaitu popular  control berkaitan  dengan  demokrasi keterwakilan.  Dalam  kerangka  demokrasi  keterwakilan,  kontrol  merupakan  fungsi  dari kehadiran,  yaitu  bagaimana  rakyat  memiliki  kapasitas  untuk  mempengaruhui  keputusan politik  dengan  menghadiri  rapat-rapat  tersebut,  jika  tidak  maka  ia  kehilangan  penggunaan kontrol tersebut. Popular control juga memiliki nilai yang independen dan berkaitan dengan prinsip yang kedua yaitu political equity atau kesetaraan politik.
Kedua, political equity atau kesetaraan politik secara standard diformulasikan bahwa setiap  orang  memiliki  nilai  yang  sama  dan  tidak  ada  yang  melebihi  nilai  dari  setiap  orang tersebut. Dalam hal ini semua orang dianggap memiliki hak suara yang sama dalam pemilu, setiap  orang  memiliki  pengaruh  yang  sama  dalam  menentukan  komposisi  pemerintahan dalam pemilu (Phillips, 1995:7)

## Keterwakilan
Definisi  representasi  menurut  Fabiana  Sacceti  adalah  sebuah  hubungan  diantara seorang principal (wakil) dan agen (yang diwakili) terkait dengan sebuah objek (kepentingan, pandangan  dan  sebagainya),  yang  berlangsung  di  dalam  sebuah  konteks  politik  tertentu Konteks  politik  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  definisi  dasar  konsep  representasi tersebut  menurut  Sacceti  dengan  mudah  ditafsirkan  sebagai  pemilihan  umum. Sedangkan Keterwakilan  menurut  Anne  Phillips  dalam  politik  merefleksikan  opini  dan  preferensi kepercayaan  pemilih.  Ia  menekankan  pentingnya  perubahan  dari  gagasan-gagasan  politik (political ideas) menuju politik kehadiran ( political presence ). Gagasan-gagasan politik tidak dapat  memadai  bagi  kelompok-kelompok  yang  tereksklusi  dalam  politik.  Untuk  itu dibutuhkan  politik  kehadiran  sehingga  tidak  ada  lagi  kelompok  yang  tereksklusif  dalam politik.  Gagasan-gagasan  atau  ide-ide  politik  dan  politik  kehadiran  merupakan berkesinambungan satu sama lain. Gagasan-gagasan politik membutuhkan orang-orang untuk mewujudkan  ide-ide  tersebut  dalam  tindakan-tindakan.  Sedangkan  orang-orang  yang mewakili rakyat dalam parlemen juga membutuhkan gagasan-gagasan politik agar kehadiran
mereka dalam sistem keterwakilan memiliki arti seperti dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang  dibuat  oleh  anggota  dewan. Argumen  yang  paling  banyak  digunakan  akibat  adanya disparitas  gender  dalam  keterwakilan  di  parlemen  karena  adanya  diskriminasi  struktural dimana  keterwakilan  dimonopoli  oleh  laki-laki.  Hak  dan  kesempatan  perempuan  untuk  ada dalam keterwakilan diserahkan pada laki-laki. Untuk itu reformulasi terhadap kesetaraan hak dalam partisipasi politik merupakan salah satu cara  yang lebih baik selain adanya kebijakan yang mengatur tentang peningkatan suara perempuan (Phillips,1995)

## Kepentingan Berbasis Gender
Salah  satu  asumsi  kunci  yang  mendasari  analisis  gender  dan  pembangunan  adalah laki-laki dan perempuan, karena mereka memiliki peran dan kekuasaan gender yang berbeda, serta selain itu keduanya juga memiliki kepentingan gender yang berbeda. Jika mereka yang merencanakan projek dan program mampu memahami dengan lebih baik kepentingan gender perempuan,  seperti  argumen  itu,  perempuan  akan  berada  dalam  posisi  yang  jauh  lebih  baik untuk  memastikan  bahwa  kebutuhan  gendernya  terpenuhi.  Akan  lebih  bermanfaat  berbicara tentang  “kepentingan  gender”  dibanding  “kepentingan  perempuan”.  kepentingan  gender mengakui  kenyataan  bahwa  kepentingan  perempuan  individu  boleh  jadi  banyak  ditentukan oleh  posisi  sosial  dan  identitas  etnisnya  sebanyak  kenyataan  bahwa  ia  adalah  seorang perempuan, kepentingan yang sama-sama dimiliki perempuan berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah perempuan, karenanya menjadi “kepentingan gender.
Penelitian  ini  menggunakan  konsep  Maxine  Molyneux  tentang  kepentingan  praktis gender (practical  gender  interest) dan  kepentingan  strategis  gender (strategical  gender interest). Menurut Maxine Molyneux, kepentingan praktis gender (practical gender interest) meliputi  serangkaian  program  yang  berupaya  memenuhi  kebutuhan  dan  mengoptimalkan peran  perempuan  dalam  konteks  dan  tujuan  tertentu;  sementara  itu  kepentingan  strategis gender (strategical  gender  interest) berupaya mengatasi  ketertinggalan perempuan di  dalam masyarakat  dengan  menciptakan  tatanan  dan  struktur  yang  lebih  berkeadilan  gender  antara laki-laki dan perempuan (Dewi, 2017).
Moser mengembangkan alat ini berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Maxine Molyneux  pada  1984.  Penilaian  kebutuhan  gender  didasari  atas  kebutuhan  perempuan  yang berbeda  dengan  laki-laki  karena  dan  mempertimbangkan  posisi  subordinat  perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan dibedakan atas:
a. Kebutuhan Praktis Gender berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti  kebutuhan  perempuan  akan  persediaan  sumber  air  bersih,  makanan, pemeliharaan kesehatan dan penghasilan tunai untuk kebutuhan rumah tangga,
dan  pelayanan  dasar  perumahan.  Mengidentifikasi  kebutuhan  praktis perempuan  sangat  penting  untuk  memperbaiki  kondisi  kehidupan  kaum perempuan  meskipun  masih  belum  dapat  merubah  posisi  subordinat perempuan.
b. Kebutuhan Strategis Gender berkaitan dengan keadaan yang dibutuhkan untuk mengubah  posisi  subordinat  perempuan.  Hal  ini  berhubungan  dengan  isu kekuasaan  dan  kontrol,  sampai  dengan  eksploitasi  pembagian  kerja berdasarkan  jenis  kelamin.  Kebutuhan  strategis  berhubungan  dengan perjuangan penyusunan jaminan hukum terhadap hak-hak legal, penghapusan tindak kekerasan, upah yang sama/ setara, kesetaraan dalam memiliki properti (Puspitawati,2013).

## METODE
Dalam  penelitian    ini,    penulis  menggunakan    metode    deskriptif  dengan pendekatan    penelitian    Kualitatif.    Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian  berlandasakan  pada  filsafat  post  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada kondisi  objek  yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai  instrumen kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian  kualitatif    lebih  menekankan  makna,  makna  yang  dimaksud  adalah  data yang  sebenarnya,  data  yang  pasti  yang  merupakan  suatu  nilai  dibalik  data  yang nampak.
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian  yang bertujuan untuk memberikan  gambaran  tentang  bagaimana  Kinerja  Bupati  Cellica  Nurrachadiana Dalam  Program  Kepentingan  Praktis  Gender  di  Kabupaten  Karawang. Waktu dilakukannya  penelitian  ini  antara  bulan  Maret  2019  hingga  November  2019. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Jalan Jenderal Ahmad Yani No, Nagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41315.

## Target/Subjek Penelitian
a) Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (1 orang)
b) Kepala  Bidang  Pengarusutamaan  Gender  dan  Kerjasama  Kelembagaan  (1
orang)
c) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (1 orang)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam menganalisis kinerja Bupati Cellica Nurrachadiana dalam penelitian ini, fokus peneliti  hanya  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Karawang.  Meskipun  kebutuhan  praktis  gender  sebenarnya  dapat  ditelaah  dari  setiap  dinas- dinas yang ada di Kabupaten Karawang namun agar lebih fokus dan mendalam maka fokus penelitian  hanya  pada  pencapaian-pencapaian  beliau  khusunya  dalam  bidang  kepentingan praktis gender yang ada di DP3A Kabupaten Karawang.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dibentuk  berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, dan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi,  tugas  dan  fungsi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Karawang.  Rincian  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Karawang  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Karawang Nomor 48 Tahun 2016, dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang  di  Bidang  Pembangunan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tugas pokok Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan  dan  perlindungan  anak  dan  tugas  pembantuan  yang  ditugaskan  kepada  Daerah. Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagn Anak merupakan bagian dari Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DPPKB).  Namun  di  tahun  2016 dipisahkan sendiri menjadi dinas DP3A Kabupaten Karawang.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  berada  langsung  dibawah Bupati,  memiliki  tiga  bidang  untuk  mencapai  tugas  pokok  dan  fungsi  Bupati  dalam  Bidang Pembangunan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Bidang  Peningkatan Kualitas  Hidup  Perempuan  dan  Keluarga,  membawahkan  Seksi  Pemberdayaan  Perempuan dan Seksi Peningkatan Ketahanan Keluarga. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan,  membawahkan  Seksi  Pengarustamaan  Gender  dan  Seksi  Data,  Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan. Dan yang terakhir Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, membawahkan Seksi Perlindungan Perempuan dan Seksi Perlindungan Anak.
Bidang  Peningkatan  Kualitas  Hidup  Perempuan  Dan  Keluarga  mempunyai  tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal dalam hal fasilitasi, koordinasi,
pengelolaan,  pembinaan  serta  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan  pemberdayaan perempuan  dan  peningkatan  ketahanan  keluarga.  Dalam  menyelenggaraan  tugas  pokok sebagaimana  dimaksud  Bidang  Peningkatan  Kualitas  Hidup  Perempuan  Dan  Keluarga mempunyai fungsi:
a. perumusan  bahan  kebijakan  teknis  Dinas  dan/atau  bahan  kebijakan  daerah dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
b. pelaksanaan  kebijakan  teknis  Dinas  dan/atau  kebijakan  daerah  dalam  hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga;
d. pelaksanaan  administrasi  Dinas  dalam  hal  pemberdayaan  perempuan  dan peningkatan ketahanan keluarga; dan
e. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  pimpinan  terkait  dengan  tugas  pokok dan fungsinya.
Bidang  Pengarusutamaan  Gender  dan  Kerjasama  Kelembagaan  mempunyai  tugas pokok  melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Dinas  dalam  hal  fasilitasi,  koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender  serta  pengolahan  data,  informasi,  kerjasama  dan  kelembagaan  pengarusutamaan gender.  Dalam  menyelenggarakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. perumusan  bahan  kebijakan  teknis  Dinas  dan/atau  bahan  kebijakan  daerah dalam  hal  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  serta  kerjasama  dan  kelembagaan pengarusutamaan gender;
b. pelaksanaan  kebijakan  teknis  Dinas  dan/atau  kebijakan  daerah  dalam  hal kesetaraan  dan  keadilan  gender,  serta  kerjasama  dan  kelembagaan pengarusutamaan gender;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal kesetaraan dan keadilan gender serta kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender;
d. pelaksanaan  administrasi  Dinas  dalam  hal  kesetaraan  dan  keadilan  gender serta  kerjasama  dan  kelembagaan  pengarusutamaan  gender;  dan  pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sedangkan  Bidang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Dinas  dalam  hal  fasilitasi,  koordinasi,  pengelolaan,
pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Anak mempunyai fungsi :
a. perumusan  bahan  kebijakan  teknis  Dinas  dan/atau  bahan  kebijakan  daerah dalam  hal  perlindungan  perempuan,  pemenuhan  hak  anak  dan  perlindungan khusus anak;
b. pelaksanaan  kebijakan  teknis  dinas  dan/atau  kebijakan  daerah  dalam  hal perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
c. pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  dalam  hal  perlindungan  perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
d. pelaksanaan  administrasi  Dinas  dalam  hal  perlindungan  perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
e. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  pimpinan  terkait  dengan  tugas  pokok dan fungsinya.
Maxine  Molyneux  mengklasifikasikan  kepentingan  gender  menjadii  dua,  yaitu kepentingan  praktis  gender  dan  kepentingan  strategis  gender.  Kepentingan  praktis  gender meliputi  hal-hal  terkait  berbagai  kebutuhan  perempuan  untuk  memenuhi  berbagai  peran mereka,  seperti  sebagai  seorang  istri,  ibu  dan  lai  sebagainya,kebutuhan  akan  fasilitas kesehatan  yang  lebih  baik  untuk  melahirkan  serta  kebutuhan  pendidikan  yang  lebih  baik  di sekolah. Sementara itu, kepentingan strategis gender meliputi berbagai hal atau upaya untuk mengeliminasi subordinasi perempuan yang kerap kali menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender  (Dewi,2017). Dan  yang  akan  menjadi  fokus  analisis  dalam  penelitian  ini  hanyalah kepentingan  berbasis  gender  seperti  kepentingan  akan  fasilitas  kesehatan,  pelatihan, pendidikan  dsb.  Bupati  Cellica  lewat  program  DP3A  memiliki  beberapa  program  terkait pelatihan  keterampilan  perempuan  diantaranya    P2WKSS  (Peningkatan  Peranan  Wanita Menuju  Keluarga  Sehat  Sejahtera),  Program  PRIMA  (Kelompok  Perempuan  Indoensia Mandiri),  Program  PEKKA  (Kelompok  Perempuan  Kepala  Keluarga)  dan  Program Pemberayaan Perempuan MOTEKAR.
Bahkan menurut keterangan narasumber, P2WKSS di Kabupaten Karawang memiliki prestasi  di  tingkat  Jawa  Barat  dari  tahun  2016,2017  dan  2018.Selain  itu    dengan  adanya pelatihan  PRIMA  (Kelompok  Perempuan  Indoensia  Mandiri)  diharapkan  bukan  hanya mendorong perubahan pola pikir tetapi juga perubahan pola tindak. Sasaran pelatihan adalah 50 orang anggota PRIMA dengan waktu pelatihan 2 hari.  Sub pelatihan terdiri dari Pelatihan
Penetasan  (Telur  Itik/Ayam  dll),  Pelatihan  Presto  Ikan  (Bandeng,  Tongkol  dll),  Pelatihan pembuatan krupuk (kulit ikan dll) dan pelatihan peternakan Ikan Lele. Selanjutnya Program PEKKA (Kelompok Perempuan Kepala Keluarga) dengan sub pelatihan terdiri dari pelatihan akrilik  (vas  bunga,  bros,  dll),  pelatihan  menjahit  (Boneka  dll),  pelatihan  /kursus  salon, pelatihan/kursus  merias  pengantin,  pelatihan  kue  kering/basah,  pelatihan  catering,  pelatihan keterampilan  (Eceng  Gondok,  sandal  dll),  pelatihan  pembuatan  ikan  presto,  dan  pelatihan pembuatan  kerupuk  kulit  ikan.  Serta  Program  MOTEKAR  memiliki  sasaran  Program  yaitu diantaranya  meningkatkan  peran  keluarga  dalam  pembinaan  anggota  keluarganya, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dan meningkatkan kepedulian lembaga  masyarakat.  Jenis  Kegiatan  MOTEKAR  yaitu  Pertemuan  Motekar,  Pelatihan Pendampingan, Sosialisasi Ketahanan Keluarga dan Monitoring dan Evaluasi.
Selain  itu  dalam  bidang  pendidikan,  Bupati  Cellica  juga  meresmikan  program “Sekoper Cinta” atau Sekolah Perempuan Gapai Cita-Cita. Program “Sekoper Cinta” bukan merupakan  program  yang  digagas  langsung  oleh  beliau  melainkan  program  turunan  yang diinisiasi  oleh  Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan  Kamil.  Selain  itu  di  Bidang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  memiliki  program  diantaranya  Kota  Layak  Anak,  Pusat  Pelayanan Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  Upaya  Perlindungan  Perempuan Terhadap  Tindak  Kekerasan  dan  Sosialisasi  dan  Advokasi  Kebijakan  Perlindungan  Tenaga Kerja Perempuan.
Dalam  Bidang  Pengarurusutamaan  Gender  terdapat  beberapa  program  diantaranya Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan; Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak  (SIGA);Penguatan  Kelembagaan  Bagi  Organisasi  Wanita.  Hal  yang  cukup  menarik dalam  Bidang  Pengarusutamaan  Gender  terdapat  Pelatihan  perencanaan  untuk  pembuatan perencanaan program parktis gender di 30 di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Program Gender  Analysis  Pathway (GAP)  dan Gender  Budgeting  Statement (GBS)  merupakan program  kementrian  pemberdayaan  perempuan  yang  diadaptasi  ke  daerah.    Program  ini dilaksanakan di 30 OPD di Kabupaten Karawang agar  di setiap OPD dapat menganggarkan program-program  dan  penggangaran  yang  berpihak  pada  kepentingan  perempuan  dan  anak. Gender dalam hal ini bukan hanya perempuan tapi juga anak, lansia dan kelompok rentan.
Dan  yang  terakhir  dalam  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak memiliki  program  diantaranya  mengimplementasikan  Kabupaten  Karawang  sebagai  Kota Layak Anak dengan membangun taman bermain untuk anak dan lansia di tengah kota  yang sekarang  masih  tahap  pembangunan,  meningkatkan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  meningkatkan  Upaya  Perlindungan  Perempuan  Terhadap
Tindak  Kekerasan,  dan    Sosialisasi  dan  Advokasi  Kebijakan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Perempuan.
Sedangkan dari sisi  Perda terdapa beberapa perda  yang dikeluarkan oleh  pemerintah Kabupaten Karawang semasa Cellica menjabat  diantaranya Perda No.4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak dan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan  Perlindungan  Perempuan.  Jika  kita  analisis  semua  kebijakan  berbasis  gender  yang dikeluarkan  oleh  Bupati  Cellica  adalah  program  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah provinsi  yang  diturunkan  ke  daerah.  Tidak  ada  kebijkan  berbasis  gender  yang  langsung diinisiasi oleh beliau. Hal ini membuktikan bahwa kepala daerah perempuan belum tentu pro terhadap  kepentingan  perempuan.  Meskipun  demikian,  Bupati  Cellica  telah  melaksanakan program-program turunan tersebut dengan baik lewat dinas DP3A.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam  menganalisis  kinerja  Bupati  Cellica  Nurrachadiana  dalam  program kepentingan  praktis  gender  di  Kabupaten  Karawang  dapat  dianalisis  dengan  konsep  konsep Maxine  Molyneux  tentang  kepentingan  praktis  gender (practical  gender  interest .  Penilaian kebutuhan  gender didasari atas kebutuhan perempuan  yang berbeda dengan  laki-laki karena dan  mempertimbangkan  posisi  subordinat  perempuan  terhadap  laki-laki  dalam  masyarakat. Kebutuhan  Praktis  Gender  berkaitan  dengan  kebutuhan  kehidupan  sehari-hari  seperti kebutuhan perempuan akan persediaan sumber air bersih, makanan, pemeliharaan kesehatan dan  penghasilan  tunai  untuk  kebutuhan  rumahtangga,  dan  pelayanan  dasar  perumahan. Mengidentifikasi  kebutuhan  praktis  perempuan  sangat  penting  untuk  memperbaiki  kondisi kehidupan  kaum  perempuan  meskipun  masih  belum  dapat  merubah  posisi  subordinat perempuan.
Jika  kita  analisis  Kinerja  Bupati  Karawang  dalam  kebijakan  praktis  gender  sudah berpihak terhadap program-program berbasis gender. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan  sebelumnya  bahwa  lewat  Dinas  Pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan anak,  kepala  daerah  sudah  membuat  bebrapa  kebijakan-kebijakan  yang  mengarah  pada penguatan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kualitas hidup perempuan. Diantaranya seperti program P2WKSS, PEKKA, PRIMA, dan MOTEKAR yang pada  intinya  memberikan  penguatan-penguatan  berupa  keterampilan  yang  ditujukan  kepada perempuan agar memiliki keahlian dalam berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan taraf hidup  mereka.  Begitu  pula  dalam  Bidang  Pengarusutamaan  Gender  selain  memberikan penguatan  dengan  berbagai  organisasi-organisasi  perempuan,  mereka  juga  melakukan
Advokasi  Perencanaan  dan  Penganggaran  Responsif  Gender  di  setiap  dinas-dinas  yang berada  di  bawah  Bupati  Karawang  langsung.  Dengan  adanya  arah  program  penganggran responsif  gender  ini  diharapkan  setiap  OPD  dapat  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi kebutuhan-kebutuhan praktis bagi perempuan.
Selain itu dalam Bidang Perlindungan perempuan dan anak terdapat beberpa program diantaranya  Kota  Layak  Anak  (KLA),  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan dan  Anak  (P2TP2A),  Upaya  Perlindungan  Perempuan  Terhadap  Tindak  Kekerasan  dan Sosialisasi  dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. Keamanan dan kenyamanan  merupakan  kebutuhan  dasar  yng  dibutuhkan  bagi  perempuan  dan  anak. Keamanan dalam pekerjaan dibuktikan dengan  adanya sosialisasi  dan advokasi  kepada para pekerja perempuan. Serta menghadirkan Kota Ramah Anak sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  tumbuh  kembang  anak-anak  yang  ada  di Karawang.

## Saran
Dalam kebijkan praktis gender yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Karawang  tentu  saja  masih  memiliki  beberapa  kekurangan  yang  semoga  saja  di  tahun selanjutnya dapat dilanjutkan bahkan disempurnakan oleh pemimpin daerah selanjutnya yang terpilih baik itu laki-laki maupun perempuan nantinya. Pelatihan-pelatihan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti  P2WKSS sebaiknya tidak hanya dilakukan di satu kelurahan dalam satu  tahun.  Sebaiknya  program  ini  menjadi  program  rutinitas  pemerintah  daerah  dalam memberdayakan  potensi  perempuan  dengan  memberikan  keterampilan-keterampilan  yang seharusnya  bisa  diterapkan  di  seluruh  kelurahan/desa  di  Kabupaten  Karawang.  Begitu  pula dengan  program  PRIMA,  PEKKA  dan  MOTEKAR  diharapkan  sasaran  kegiatan  bisa  lebih banyak lagi memberikan pelatihan-pelatihan bagi perempuan dalam meningkatkan wawasan mereka dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dll.
Selain  itu  dalam  pelaksanaan  sebuah  program  tentu  saja  membutuhkan  dukungan dana  yang  cukup.  Keberpihakan  pemerintah  dalam  prioritas  kegiatan  dalam  penganggaran juga  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  program.  Sehingga  dana  untuk  pelaksaan kebijakan berbasis gender ini perlu ditingkatkan.
Selain  itu  perubahan  dalam  kebudayaan  juga  perlu  dibangun  dalam  pemenuhan kebuthan  berbasis  gender.  Seringkali  perempuan  sendiri  yang  meremehkan  kebijakan- kebijakan  berbasis  gender  tersebut.  Merubah  kultur  yang  sudah  campur  dengan  kebiasaan setempat  sehingga  penyadaran  akan  pentingnya  kebutuhan  berbasis  gender  sendiri  masih agak  sulit  dilakukan.  Jika  kebutuhan  praktis  gender  dapat  dilakukam,  niscaya  kebutuhan
strategis  gender  seperti  kekuasaan  dan  kontrol,  sampai  dengan  eksploitasi  pembagian  kerja berdasarkan  jenis  kelamin.  Kebutuhan  strategis  berhubungan  dengan  perjuangan penyusunan  jaminan  hukum  terhadap  hak-hak  legal,  penghapusan  tindak  kekerasan,  upah yang sama/ setara dan kesetaraan dalam memiliki properti dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Cincotta, H. 2001. What is Demmocracy. Washington DC: Dos.
Dewi,Kurniawati Hastuti dkk. 2017. Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal . Jakarta. LIPI Press.
Phillips, Anne. 1995. The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity and Race. New York. Oxford University Press
Young, Irish Marion. (1995). Justice and The Poitics of Difference . New Jersey. Princetown University Town.
Soeseno, Nuri. 2013. Representasi Politik :Perkembangan Dari Ajektiva Ke Teori . Depok. Pusat kajian ilmu politik: departemen ilmu politik FISIP-UI

## Jurnal
Puspitawati, Herien. 2013.“Konsep, Teori dan Analisis Gender”, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
Dewi, Kurniawati Hastuti. 2015. “ Profiles, Statues, and Performance of Female Local Leaders: Impact Study of Direct Local Elections” , Indonesian Feminist Journal, vol3,no. 1

## Internet
“Potret Perempuan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2018”. Diakses pada 14 Februari 2019. http://www.perludem.org/2018/08/01/potret-perempuan- kepala-daerah-terpilih-di-pilkada-