## JURNAL
SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 6 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TENTANG HARTA BERSAMA

## Nur Izzah
Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia Corresponding Author : Nur Izzah
Email :nurizzah87@gmail.com Info Artikel : Diterima : 04 Juni 2022 Disetujui : 10 Juni 2022 Dipublikasikan : 15 Juni 2022 Kata Kunci:
Perlindungan hukum,
Harta Bersama, Kesetaraan Gender
Keywords:
Legal protection, Shared
Property, Gender Equality

## ABSTRAK
Latar Belakang: Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman sebagai  sarana  yang  efektif  untuk  mewujudkan  akses  dan  kontrol  atas  hak-hak material  maupun  non-material  yang  berkesetaraan  dan  berkeadilan  gender. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  Nomor  82/Pdt.G/2019/PA.Pps  dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps dengan keadilan dan gender. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan deduktif. Adapun metode deduktif yang digunakan  untuk  membahas  suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum  menuju pembahasan  yang  bersifat  khusus.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  analisis  yang digunakan  untuk  menggambarkan  dengan  kata-kata  atau  kalimat  yang dipisahkan  menurut  kategori  untuk  mendapatkan  kesimpulan. Hasil: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Putusan  Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor  82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan  Nomor  19/Pdt.G/2020/PA.Pps  Dari  Aspek  Tinjauan  Yuridis  Kaitannya Dengan  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender. Kesimpulan: Proses  mediasi  belum ramah  gender,  kedua  Pedoman  mengadili  perkara  perempuan  berhadapan dengan  hukum  belum  diterapkan  oleh  Majelis  Hakim,  ketiga  Ijtihad  hakim belum berpihak kepada keadilan dan kesetaraan gender.

## ABSTRACT
Backround: The Religious Courts are one of the judicial powers as an effective means to realize access and control over material and non-material rights that are equal  and  gender-just. Purpose: This  study  aims  to  determine  the  legal considerations  in  the  Decisions  of  the  Pulang  Pisau  Religious  Court  Number 82/Pdt.G/2019/PA.Pps  and  Number  19/Pdt.G/2020/PA.Pps  with  justice  and gender. Method: This  research  is  a  descriptive  and  deductive  research.  The deductive  method  is  used  to  discuss  a  general  problem  leading  to  a  specific discussion.  The  data  analysis  technique  used  in  this  study  is  a  qualitative descriptive method, which is an analysis used to describe in words or sentences separated  by  category  to  get  conclusions. Results: The  results  of  this  study conclude  that  Legal  Protection  Against  Women  in  the  Decisions  of  the  Pulang Pisau Religious Court Number 82/Pdt.G/2019/PA.Pps and Number
19/Pdt.G/2020/PA.Pps From Juridical Review Aspects in Relation to Justice and Gender Equality. Conclusion: The mediation process is not yet gender friendly, the two guidelines for adjudicating women's cases in conflict  with the law have not been implemented by the  panel  of judges, the three judges' Ijtihad  have  not taken sides with justice and gender equality .

## PENDAHULUAN
Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang  berkesetaraan  dan  berkeadilan  gender (Thoyyibah,  2020). Pada  ranah  inilah penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim sebagai penentu keputusan hakim (Marwing, 2018) . Di Pengadilan Agama Pulang Pisau  terdapat  perkara  yang  akan  Penulis  teliti  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  dalam  mengkonkritkan  hak  asasinya  yang  sarat  dengan  nilai kemanusiaan yaitu Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps.
Hak cerai gugat dari istri yang sudah menjadi putusan hakim di Pengadilan Agama seharusnya  sebagai  upaya  dalam  menegakkan  hukum  dan  hak  asasi  perempuan  untuk mengkontekstualisasikan  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender (Muhammad,  2021) .    Dalam putusan  Nomor  82/Pdt.G/2019/PA.Pps  penulis  melihat adanya  Keadilan  dan  Kesetaraan Gender yang masih bias. Hukum Islam menempatkan keimanan dan keadilan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Helmi, 2015) . Oleh karena itu, Islam sangat mewajibkan kepada  setiap  manusia  yang  beriman  untuk  berlaku  adil.  Secara  legal  formal,  apa  yang diputuskan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi materi gugatan, namun  majelis  hakim  belum  memberikan  putusan  secara  hukum  hak-hak  perempuan pasca  perceraian  seperti  mut‘ah,  nafkah  iddah,  nafkah  lampau  atau  terhutang,  hak  asuh anak,  nafkah  anak  serta  harta  bersama  jika  tidak  menjadi  materi  gugatan (Marwing, 2018) .
Setelah  terjadinya  perceraian  pada  tahun  2020  selanjutnya  perempuan  tersebut merasa  bahwa  selama  dalam  ikatan  perkawinan  dengan  mantan  suaminya  telah memperoleh  beberapa  harta  bersama (Fadil  Alim,  2020) .  Kemudian  yang  bersangkutan mengajukan  perkara  gugatan  harta  bersama  ke  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  dengan Putusan  Nomor  19/Pdt.G/2020/PA.Pps  yang  putusannya  adalah  mengabulkan  gugatan Penggugat  sebagian.  Penulis  melihat  putusan  tersebut  dalam  pembagian  harta  bersama ada  fakta  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  konflik  harta  bersama  tersebut  perempuan mengalami  ketidakadilan  dalam  pembagian  harta  bersama.  Apakah  penyelesaian  harta bersama  dalam  putusan  tersebut  sudah  memberikan  perlindungan  bagi  hak  perempuan. Apakah  pembagian  harta  bersama  dalam  putusan  tersebut  memberikan  manfaat  bagi perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga apalagi perempuan juga membantu bekerja untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  didalam  rumah  tangga.  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Pasal  1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  bertujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal merupakan idaman setiap keluarga (Basri, 2019) . Namun cita-cita ideal terbentuknya rumah tangga tersebut tidak  semuanya  dapat  diraih  dan  dipertahankan  oleh  pasangan  suami  istri.  Adakalanya perkawinan  itu  putus  baik  disebabkan  karena  kematian  salah  satu  pihak  maupun terjadinya perceraian (Rodliyah, 2014) .
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Salah  satu  unsur  yang  penting  dalam  sebuah  perkawinan  adalah  adanya  harta kekayaan  sebagai  penunjang  kehidupan  rumah  tangga (Susanti,  2018) .  Meskipun  pada prinsipnya  kewajiban  memenuhi  kebutuhan  dalam  rumah  tangga  itu  adalah  kewajiban suami,  namun  di  era  modern  sekarang  ini  perempuan  atau  istri  juga  ikut  bekerja  dalam memenuhi  kebutuhan  materi  dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  tentunya  akan  berpengaruh terhadap  kedudukan  harta  kekayaan  dalam  rumah  tangga,  baik  selama  perkawinan berlangsung ataupun ketika terjadi perceraian. Di antara permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraian di Pengadilan Agama adalah persoalan harta bersama.
Masalah  harta  bersama  yang  sering  muncul  antara  lain  disebabkan  kurangnya pemahaman  tentang  apa  saja  yang  masuk  kategori  harta  bersama  dan  bagaimana  proses terjadinya (Firdawaty, 2016) . Biasanya pada saat sebelum menikah, calon mempelai tidak memikirkan  tentang  persoalan  harta,  hal  ini  karena  dianggap  akan  mengurangi  rasa kepercayaan  di  antara  calon  mempelai,  meskipun  dibolehkan  kedua  belah  pihak melakukan perjanjian perkawinan (Sumarno, 2015) .
Perubahan  pola  hidup  masyarakat  terjadi  secara  perlahan  tapi  pasti  akan menimbulkan akses cukup besar terhadap timbulnya perubahan nilai-nilai dimasyarakat. Kalau  dahulu  jika  seorang  istri  bekerja  mencari  nafkah  membantu  keluarga  dapat menimbulkan  citra  buruk  di  mata  masyarakat,  namun  sekarang  hal  itu  merupakan  hal yang  biasa  akibat  tuntutan  dan  perubahan  zaman (Kurniawan,  2017) .  Konsep  harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama  fikih  terdahulu,  karena  masalah  harta  bersama  baru  muncul  dan  banyak dibicarakan pada masa modern ini (Nelli, 2017) .
Hak-hak perempuan dalam hak asasi yang melekat dalam dirinya seperti hak untuk persamaan  dan  keadilan,  hak  untuk  melakukan  perbuatan    hukum,  hak  untuk kemandirian,  hak  untuk  berjual-beli,  hak  untuk  menentukan  pasangan,  hak  dalam  ilmu pengetahuan,  hak  untuk  saling  waris-mewarisi,  hak  untuk  nafkah  dan  mahar  jika statusnya  sebagai  istri,  dan  hak  dalam  menentukan  dirinya  untuk  menjadi  pemimpin (Fikri,  2019) .  Oleh  karena  itu,  di  antara  hak-hak  yang  menjadi  hak  asasi  perempuan, maka tidak  dapat dipandang sebelah  mata apabila seorang perempuan  mengajukan cerai gugat maupun gugatan harta bersama di Pengadilan Agama (Riangdi, 2020) .
Hak cerai gugat dan gugatan harta bersama yang diajukan oleh seorang perempuan dapat  dipandang  sebagai  sebuah  perlindungan  perempuan  dalam  mengkonkritkan  hak asasinya  yang  sarat  dengan  nilai  kemanusiaan (Setiawan,  2020) .  Hukum  Islam  berlaku menyampaikan  pesan  kesetaraan  dan  keadilan  dalam  kemanusiaan  antara  laki-laki  dan perempuan. Hukum Islam  dari suatu struktur sosial tidak  menghendaki laki-laki sebagai suami  yang  superioritas  terhadap  perempuan  sebagai  istrinya (Muhammad,  2021) . Manfaat  penelitian  ini  dapat  memberi  gambaran  tentang  harta  bersama.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan gender.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  metode  deskriptif  dan  deduktif.  Disebut deskriptif  karena  penelitian  ini  menggambarkan  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan tentang  masalah  harta  bersama  yang  menjadi  objek  untuk  digunakan  dalam penginterpretasian pada penelitian ini secara  sistematis,  cermat,  mendalam dan berimbang. Adapun  metode  deduktif  digunakan  untuk  membahas  suatu  permasalahan  yang      bersifat umum  menuju  pembahasan  yang  bersifat  khusus.  Dalam  hal  ini,  penulis  akan  membahas
Putusan  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  Nomor  82/Pdt.G/2019/PA.Pps  dan  Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk  menggambarkan dengan  kata-kata  atau  kalimat  yang  dipisahkan  menurut  kategori  untuk  mendapatkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Analisa  Pertimbangan  Hukum  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps Dan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps Kaitannya Dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender
Pertimbangan  hukum  merupakan  salah  satu  komponen  penting  suatu  produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berpekara tentang putusan yang diambil baik  dalam  bentuk  diterima,  ditolak  maupun  bentuk  putusan  lain.  Dalam  pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps kaitannya dengan  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  penulis  memberikan  beberapa  analisa  yaitu sebagai berikut:
1) Proses Mediasi Belum Ramah Gender
Dalam  putusan  tersebut  diatas  terdapat  pertimbangan  hukum  yang  berbunyi “Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat  agar  rukun kembali  dalam  membina  rumah  tangganya,  bahkan  telah  tempuh  upaya  perdamaian dengan  melalui  prosedur  mediasi  dengan  dibantu  oleh  seorang  mediator  dari  Hakim Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau,  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil.”
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  bahwa  Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian    sengketa  secara damai  yang tepat, efektif, dan  dapat membuka akses yang  lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
2)  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  Belum Diterapkan oleh Majelis Hakim
Dalam  putusan  tersebut  diatas  terdapat  pertimbangan  hukum  yang  berbunyi  : “Menimbang  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi tanpa  melihat  siapa  dan apa  yang  menjadi  penyebab dari  ketidak  rukunan  dalam  rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada ikatan batin antara keduanya sehingga  jika  rumah  tangga  ini  tetap  dipertahankan  maka  bukanlah  kebahagiaan  yang diperoleh melainkan penderitaan batin antara kedua belah pihak.”
Penulis melihat bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut diatas belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017,  yang  diundangkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor 1084  pada  tanggal  4  Agustus  2017  menjadi  semangat  baru  dalam  memberikan  keadilan bagi perempuan. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut adalah sebuah terobosan dan  alas  hukum  bagi  hakim  untuk  memberikan  pendampingan  bagi  perempuan  yang berhadapan  dengan  hukum  baik  sebagai  pihak,  korban  maupun  saksi,  sekaligus  sebagai alas hukum bagi hakim untuk menentukan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  dibentuk  atas  dasar  pertimbangan  bahwa perlindungan  terhadap  warga  negara  dari  segala  tindakan  diskriminasi  merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terutama  bagi  perempuan.  Indonesia  telah
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
meratifikasi  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik)  yang  menegaskan  bahwa  semua  orang adalah  sama  di  hadapan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Indonesia sebagai negara pihak  dalam  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW ) mengakui  kewajiban  negara  untuk  memastikan  bahwa  perempuan  memiliki  akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.
3) Ijtihad Hakim Belum Berpihak Kepada Keadilan dan Kesetaraan Gender
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  memiliki  hak  untuk  menentukan  jalannya persidangan  dan  akan  diputus  seperti  apa.  Namun  tiap  putusan  yang  diambil  harus didasarkan kepada tangung jawab dan perteimbangan hukum yang matang. Karena hal ini adalah amanah dari undang-undang.  Disinilah arti penting hakim dalam menerapkan hak ex  officio  untuk  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Karena  hakim  adalah  salah  satu unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum.  Sesuatu yang memiliki kekuasaan untuk memilih diantara berbagai alternatif.
Hakim  memiliki  peran  yang  penting  dan  strategis  untuk  menebarkan  justice  for people  dengan  keberaniannya  untuk  melakukan  rule  breaking.  Misi  mulia  tersebut  akan terealisasi  jika  hakim  mendedikasikan  dirinya  sebagai  penjaga  dan  penegak  keadilan. Hermeneutika  hukum  yang  dilakukan  secara  serius  merupakan  implementasi  dari semangat  hukum  progresif  yakni  semangat  pembebasan  untuk  menemukan  dan mewujudkan  keadilan  dalam  teks  undang-undang  yang  terkadang  tidak  jelas  ataupun belum  ada  aturannya.  Hermeneutik  hukum  dilakukan  dengan  tahap  konstatir,  tahap kualifikasi  dan  tahap  konstituir  dengan  metode  sinergi  dialektika  tafsir  tekstual  dan kontekstual  menjadi  sarana  yang  layak  digunakan  untuk  menangkap  serta  menerapkan makna keadilan hukum dalam putusan hakim.
Melihat  kondisi  perempuan  yang  cenderung  didiskriminasi,  maka  seyogyanya hakim  dalam  memeriksa  perkara  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus menyeimbangkan kondisi yang timpang tersebut.
2. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan Dalam  Putusan  Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Pps Dan Nomor
19/Pdt.G/2020/PA.Pps  Dari  Aspek  Tinjauan  Yuridis  Kaitannya  Dengan  Keadilan dan Kesetaraan Gender
Perceraian  adalah  jalan  terakhir  ketika  ragam  solusi  untuk  memperbaiki  rumah tangga  tidak  mungkin  ditempuh  lagi.  Adapun  pernikahan  tersebut  jika  dipertahankan justru  mendatangkan  atau  melanggengkan  mudharat  baik  bagi  salah  satu  pihak  (suami atau  istri)  atau  keduanya.  Karenanya,  Hakim  Pengadilan  Agama  tidak  ujug-ujug mengabulkan  gugatan  perceraian  sebelum  mempertimbangkan  bukti-  bukti  yang dihadirkan dan fakta-fakta persidangan.
Harapan  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  dan  gugatan  harta  bersama  ke Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  sebagai  lembaga  penegak  keadilan  adalah  agar penyelesaian dua perkara tersebut di  muka sidang  menghasilkan putusan yang  memihak kepada  perempuan  kaitannya  dengan  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  seperti  yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender Pasal 1  ayat  2  yang  berbunyi  :  “Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  yang  selanjutnya  disingkat KKG adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat
perlakuan  yang  adil  untuk  mengakses  sumber  daya,  mengontrol,  berpartisipasi,  dan memeroleh manfaat pembangunan.” Dan dalam Pasal 2 berbunyi : “Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan kesetaraan Gender dibidang  : g. perkawinan, h. hukum.”
Setelah  penulis  memberikan  analisa  terhadap  pertimbangan  hukum  Putusan Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  Nomor  82/Pdt.G/2019/PA.Pps  Dan  Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps  kaitannya  dengan  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  kemudian penulis  akan  memberikan  analisa  terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan tentang harta bersama dalam putusan tersebut diatas ditinjau dari aspek yuridis kaitannya dengan Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai berikut:
a. Mediasi Sebagai Alternasi Penyelesaian Litigatif
Pemberdayaan  mediasi  dan  bentuk  APS  lainnya  sesungguhnya  sangat  bermanfaat dalam membentuk pola pikir masyarakat yang lebih maju. Mengedapankan musyawarah dan  upaya  kompromistis  dalam  menyelesaikan  sengketa,  selain  menghasilkan  resolusi yang  saling  menguntungkan,  juga  dapat  berimplikasi  pada  terbentuknya  budaya  hukum yang lebih konstruktif.
Syahrizal  Abbas  mengemukakan  bahwa  penerapan  mediasi  sebagai  mekanisme dalam  menyelesaikan  sengketa  (perkara)  perdata  merupakan  salah  satu  substansi  dari risalah Islam yang mengajarkan kepada umat manusia tentang pentingnya perdamaian di antara umat manusia.
Disyariatkan  musyawarah  dalam  menyelesaikan  sengketa  tersirat  dalam  firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :
ْ نِا َو ْ مُت ف ِخ َْقاَقِش اَمِهِن يَب ا  وُثَع باَف اًمَكَح ْ نِِّم ْ هِل هَا اًمَكَح َو ْ نِِّم اََاَهِل ه َ ْ نِا آَد ي ِرُّي اًح َلَ صِا ِْقِِّف َوُّي ُْٰاللّ يَبَ اَمُهَن َ ْ نِا َْٰاللّ َْناَك اًم يِلَع ا ًر يِبَخ - ٣٥ Dan  jika  kamu  khawatir  terjadi  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang  juru  damai  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  juru  damai  dari  keluarga perempuan.  Jika  keduanya  (juru  damai  itu)  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.
Hak  cerai  gugat  dapat  dipandang  sebuah  perlindungan    perempuan  dalam mengkonkritkan hak asasinya yang sarat dengan nilai kemanusiaan. Hukum Islam berlaku menyampaikan  pesan  kesetaraan  dan  keadilan  dalam  kemanusiaan  antara  laki-laki  dan perempuan. Hukum Islam  dari suatu struktur sosial tidak  menghendaki laki-laki sebagai suami  yang superioritas terhadap perempuan sebagai istrinya. Oleh  karena itu, di antara hak-hak  yang  menjadi  hak  asasi  perempuan,  maka  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata untuk meminta cerai gugat di Pengadilan Agama.
Kajian  gender  terhadap  studi  yang  dilakukan  oleh  para  perempuan  (istri)  tidak terlepas menerapkan kesetaraan dan keadilan, menegaskan kepada suami agar memenuhi kewajiban  yang  menjadi  semua    hak-hak    istri.    Dengan  demikian,  perempuan  (istri) paling merasakan perlakuan secara adil dari suaminya. Praktik gugatan cerai gugat yang diajukan  istri  di  Pengadilan  Agama  adalah  menempatkan  perempuan  sebagai  subyek paling  merasakan  dan  menentukan  keadilan  merealisasikan  hak-haknya.    Demikian halnya hak perempuan dapat membawa perkaranya tentang harta bersama ke Pengadilan Agama  pasca  putusan  cerai  gugat  yang  sudah  incracht.  Perkara  harta  bersama  dapat menggabungkan  perkara  cerai  gugat,  sekaligus  mengakumulasi  perkara  hak  piara  anak dan nafkah.
Putusan-putusan  tersebut  diatas  secara  umum  mengikuti  pola  dalam  hukum  acara perdata  yang  prosedural.  Diktum  putusan  juga  disusun  menurut  apa  yang  dituntut  oleh Penggugat  masih  mengacu  pada  kebiasaan  patrikal  dalam  memutus  perkara  tersebut. Proses  kreatif  mediator  dan  hakim  dalam  melahirkan  putusan  tersebut  yang  progresif belum nampak memihak kepada Keadilan dan Kesetaraan Gender.
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Mediasi  seharusnya  bukan  lagi  ditempatkan  sebagai  alternatif  dari  penyelesaian perkara  sengketa  yang  diajukan  Penggugat  di  Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  tersebut namun  mediasi  justru  seharusnya  menjadi  pilihan  utama  penyelesaian  sengketa  harta bersama tersebut.
b. Ijtihad Hakim Yang Berpihak Kepada Keadilan dan Kesetaraan Gender Berdasarkan  dengan  penerapan  hukum  dalam  perkara  harta  bersama  di Pengadilan  Agama,  para  penegak  hukum  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan  dapat menggunakan  metode  diskresi  yaitu  kebijaksanaan  memutuskan  sesuatu  tidak berdasarkan  ketentuan-ketentuan  peraturan,  undang-undang  atau  hukum  yang  berlaku tetapi  atas  dasar  kebijaksanaan,  pertimbangan  atau  keadilan.    Dalam  literatur  hukum Islam  metode  diskresi  ini  identik  dengan  metode  ijtihad,  yaitu:  sebagai  jalan  untuk mendapatkan  beberapa  ketentuan  hukum  dari  dalil  sebagai  landasan  pokoknya. Disamping  itu  bisa  dijadikan  pula  sebagai  suatu  metode  untuk  memberikan  kepastian hukum yang muncul akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermuamalah.
Terhadap  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  tersebut  apakah  pertimbangan hakim hanya didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam semata dan apakah sudah memberikan rasa Keadilan dan Kesetaraan Gender. Dilihat dari putusan  tersebut  diatas  penulis  melihat  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  cerai gugat tersebut tidak menggunakan hak ex officio membebankan suami untuk memberikan nafkah maadiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak ketika digugat cerai oleh istri. Menurut  penulis  sebenarnya  Majelis  Hakim  tersebut  dapat  memutus  besaran nafkah  maadiyah, nafkah  iddah,  mut’ah dan nafkah anak  didasarkan pada pertimbangan Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  serta  kepatutan  dengan  menggali  fakta  kemampuan ekonomi  suami  dan  fakta  kebutuhan  dasar  hidup  istri  dan  atau  anak.  Pertimbangan keadilan dan kemampuan serta kepatutan menjadi sangat penting guna memberikan rasa keadilan  kepada  suami  yang  dijatuhi  hukuman  oleh  majelis  hakim  untuk  memberikan nafkah  maadiyah,  nafkah  iddah,  mut’ah  dan  biaya  pemeliharaan  anak.  Penulis berpendapat selama istri yang mengajukan cerai gugat dengan suaminya, maka sepanjang itu  dia  berhak  untuk  mendapatkan  nafkah  mut’ah  sebagai  pelipur  lara  dan  sebagai penjamin  hidupnya  untuk  kemaslahatan  dirinya  akibat  perceraian  yang  terjadi  sehingga dapat meringankan beban hidupnya.
Sehingga  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  hak-hak  perempuan, maka konsep pemberlakuan mut’ah bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya ini harus  direkontruksi  dengan  mempertimbangkan  maqashid  syari’ah  yang  merupakan tujuan  akhir  yang  ditetapkan  syara’  untuk  kemaslahatan  manusia  dan  kemashlahatan manusia  akan  berbeda  seiring  dengan  perbedaan  kondisi,  waktu  dan  tempat.    Sehingga apabila  dikaitkan  dengan  dharuriyat  al-khamsah  (lima  mashlahah  pokok),  seorang perempuan akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan    tidak    adanya    nafkah, sehingga        mashlahah      dalam  perlindungan  mantan  istri  tersebut  adalah  hifzh  al-nafs (memelihara  jiwa).  Jiwa  merupakan  salah  satu  dari  dharuriyat  al-Khamsah  yang  wajib dipelihara.
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  memiliki  hak  untuk  menentukan  jalannya persidangan  dan  akan  diputus  seperti  apa.  Namun  tiap  putusan  yang  diambil  harus didasarkan kepada tangung jawab dan perteimbangan hukum yang matang. Karena hal ini adalah amanah dari undang-undang.  Disinilah arti penting hakim dalam menerapkan hak ex  officio  untuk  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Karena  hakim  adalah  salah  satu unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum.  Sesuatu yang memiliki kekuasaan untuk memilih  diantara  berbagai  alternatif.  Hal  ini  sesuai  dengan  yurisprudensi  Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008. Mahkamah  Agung  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  isteri  yang  menggugat
cerai  suaminya  tidak  selalu  dihukumkan  nusyuz,  karena  secara  ex  officio  suami  dapat dihukum  untuk  memberikan  nafkah  iddah  kepada  bekas  isterinya  dengan  alasan  bekas isteri harus menjalani istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami.
Penulis  melihat  bahwa  Penggugat  tidak  memahami  bahwa  seharusnya  Penggugat dapat  menuntut  hal  lain  yang  merupakan  ikutan  atau  hal  yang  sangat  berkaitan  erat dengan  pokok  perkara  yang  diajukannya.  Justru  dengan  menggugat  hal  dimaksud, perkaranya benar-benar dapat cepat diselesaikan oleh putusan hakim. Hal ini disebabkan kurangnya  pengetahuan  Penggugat  tentang  hal  dimaksud.  Dari  pengalaman  yang  terjadi di  pengadilan,  bahwa  untuk  mengikuti  proses  dan  prosedur  pengadilan  memerlukan pengetahuan, pengalaman dan keberanian, maka sebaiknya setiap istri yang  mengajukan atau  diajukan  di  pengadilan  agama  harus  memakai  kuasa  hukum  agar  hak-hak  mereka dapat diperjuangkan. Biasanya kalau tidak memakai kuasa hukum, sering hak-hak mereka dikangkangi  baik  sadar  atau  tidak  sadar,  karena  kasus  perdata  di  Pengadilan  hakim bersifat pasif.
Hakim  memiliki  peran  yang  penting  dan  strategis  untuk  menebarkan  justice  for people  dengan  keberaniannya  untuk  melakukan  rule  breaking.  Misi  mulia  tersebut  akan terealisasi  jika  hakim  mendedikasikan  dirinya  sebagai  penjaga  dan  penegak  keadilan. Hermeneutika  hukum  yang  dilakukan  secara  serius  merupakan  implementasi  dari semangat  hukum  progresif  yakni  semangat  pembebasan  untuk  menemukan  dan mewujudkan  keadilan  dalam  teks  undang-undang  yang  terkadang  tidak  jelas  ataupun belum  ada  aturannya.  Hermeneutik  hukum  dilakukan  dengan  tahap  konstatir,  tahap kualifikasi  dan  tahap  konstituir  dengan  metode  sinergi  dialektika  tafsir  tekstual  dan kontekstual  menjadi  sarana  yang  layak  digunakan  untuk  menangkap  serta  menerapkan makna keadilan hukum dalam putusan hakim.
Hakim  memiliki  peran  yang  sangat  urgent  dalam  menjamin  hak-hak  perempuan dan  anak  pasca  perceraian,  untuk  itu  hakim  harus  paham  betul  dengan  segala  macam aturan  yang  berkenaan  dengan  perempuan  dan  anak,  agar  keadilan  benar-benar  dapat dirasakan  oleh  perempuan  dan  anak,  karena  pada  dasarnya  banyak  yang  beranggapan perempuan  dan  anak  adalah  kaum  nomor  dua  yang  hak-haknya  tidak  perlu  dijamin  dan diperjuangkan, dengan demikian masih adanya diskriminasi yang terjadi. Oleh karenanya semangat  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  harus  tetap  digalakkan  agar  tujuan  dari adanya  hukum  sendiri  dapat  dirasakan  oleh  semua  pihak  tanpa  adanya  diksriminasi, namun  hakim  juga  harus  hati-hati  dengan  permainan  perasaan  karena  menganggap perempuan dan anak adalah  kaum  yang lemah yang harus dibela sehingga dalam benak hakim  dapat  mengabulkan  hak-hak  perempuan  dan  anak,  namun  bisa  jadi  bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
Cukup jelas bahwa Hakim  merupakan Mujtahid sekaligus Mujahid. Hakim  dalam bertugas  tidak  akan  berhenti  pada  titik  tertentu,  melainkan  akan  selalu  berusaha menemukan  hukum  terhadap  perkara  tertentu.  Selain  itu,  hakim  adalah  pejuang, memperjuangkan  keadilan  bagi  mereka  yang  miskin  papa  dan  tertindas.  Hakim  dalam memutus  perkara  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  yuridis,  filosofis  dan  Sosiologis. Jalan  yang  dapat  ditempuh  oleh  hakim  adalah  dengan  memaksimalkan  hak  ex  officio yang  dimiliki  oleh  hakim  untuk  mewujudkan  putusan  yang  memiliki  Keadilan  dan Kesetaraan Gender serta kemanfaatan.
Peran  hakim  dalam  menggunakan  kewenangan  yang  dimiliki  karena  jabatannya (ex-officio)  menjadi  sangat  penting  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara  cerai  gugat  dengan  pembebanan  kewajiban  nafkah  iddah  dan  mut’ah terhadap  pihak  suami  (Tergugat).  Dengan  menggunakan  nalar  keadilan  yang  demikian, maka  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  melalui  putusan  pengadilan  agama,  termasuk dalam  hal  pembebanan  kewajiban  nafkah  iddah  dan  mut’ah  dalam  perkara  cerai  gugat,
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
diharapkan tetap mampu diwujudkan di tengah konstruksi hukum perceraian Islam yang masih  sarat  dengan  bias  budaya  patriarki  dalam  hukum  acara  perceraian,  yang membedakan  kedudukan  suami  dan  istri  dalam  perceraian,  sehingga  jenis  perkara perceraian pun dibedakan antara cerai talak dengan cerai gugat.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  suatu  ilmu  yang  dimiliki  tanpa  dengan  teori  yang kuat,  maka  hal  itu  bagaikan  bangunan  tanpa  pondasi  yang  kukuh.  Demikian  juga  ilmu hukum  sebagai  suatu  sistem  keilmuan  sangat  membutuhkan  penguasaan  wawasan berbagai  ”teori  hukum”  (Legal  Theory,  The  Philosophy  of  Law,  Jurisprudence), maupun  ”konsep  hukum”  (The  Legal  Precepts),  terutama  sekali  di  era  reformasi  ini, termasuk tentunya petunjuk teknis, bahkan mungkin tuntutan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan  yang  baru  yang  diharapkan  akan  melahirkan  paradigma  hukum baru,  yang  cocok  bagi  iklim  perubahan  Indonesia  di  abad  ini.  Perkembangan  baru tersebut menghendaki suatu keterampilan baru yang seharusnya dimiliki oleh para sarjana hukum,  termasuk  hakim  yang  seperti  dikatakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja,  bukan hanya  berupa  keterampilan  tukang,  melainkan  mampu  mencipatakan  masyarakat sebagaimana yang dikehendaki melalui sarana-sarana hukum dan mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum di dalam konteks sosialnya.
Dari  sinilah  lahir  sebuah  teori  (al-mashlahah  al-mursalah).  Imam  Maliki menyatakan  bahwa  rasio  harus  diperhatikan  untuk  pertimbangan  kemaslahatan  ”al- mashalih  al-mursalah.  Diskusi  tentang  rasio  logis  telah  mencatat  bahwa  kepentingan umum  berperan  dalam  menentukan  munasabah  (kesesuaian),  sebuah  metode  yang fundamental dalam membangun dan memverifikasi rasio. Sebagian penulis memasukkan pembahasan tentang persoalan ini dalam bab yang disebut dengan istidhal, bab yang biasa mencakup jenis-jenis penyimpulan  yang tidak termasuk dalam  kategori  qiyas. Persoalan yang muncul dalam istishlah dengan kasus-kasus yang hukumnya diperoleh berdasarkan keuntungan  yang  sesuai  secara  rasional  yang  didukung  dengan  fakta  baru  biasanya disebut dengan al-mashalih mursalah. Namun harus diakui sebagian dari ahli ushul fikih menolak  kesimpulan  apapun  yang  tidak  didukung  oleh  bukti  teks-teks,  meskipun dimotivasi  karena  kepentingan  umum  atau  sebaliknya.  Malik  bin  Anas  sendiri  memiliki kesimpulan  yang  merespon  kepentingan  umum  tanpa  didukung  dengan  teks-teks  atau adanya  fakta  baru.  Teori  tersebut  memperlihatkan  bahwa  ciri  kepentingan  umum  yang diadopsi  dalam  sebuah  kasus  adalah  munasib  (sesuai)  dan  muta’bar  (relevan),  baik dengan prinsip universal hukum maupun bagian tertentu dari bukti tekstual. Oleh karena itu kesesuaian dengan relevan merupakan persyaratan bagi kesimpulan yang sah dari teori maslahah mursalah.
Teori  Al-Ghazali  menempatkan  persoalan  istislah  secara  berbeda,  bahwa  tujuan hukum  Al-Ghazali (maqashid tasriiyah)  mencakup pada puncak prinsip menjaga agama, menjaga  jiwa,  menjaga  akal,  menjaga  keturunan  dan  menjaga  hak  milik  pribadi.  Ciri tersebut  dapat  dibuktikan  sebagai  prisip  pasti  (qathi’)  dan  universal  (kulli),  maka penalaran  yang  didasarkan  atasnya  adalah  umat  Islam  pada  umumnya  dan  bukan  hanya sebagian umat Islam yang terlayani.
Tujuan  hukum  Islam  sesuai  dengan  fitrah  manusia  adalah  mencapai  kebahagiaan hidup  dan  mempertahankannya  yang  disebut  para  pakar  filsafat  hukum  Islam  dengan istilah  al-  tahsil  wa  al-ibqa  atau  mengambil  maslahat  serta  sekaligus  mencegah kerusakan  ”jalb  al-  mashalih  wa  daf  al-mafasid”.  Oleh  sebab  itu  salah  satu  teori  yang harus  dipegang  oleh  hakim  pengadilan  agama  dalam  memecahkan  berbagai  persoalan hukum adalah bahwa hakim itu tidak harus selalu berada dalam situasi dan konteks legal justice, walaupun mereka harus lebih awal harus berdasar pada pendekatan legal justice, boleh jadi hakim dalam kasus tertentu secara kasuistis harus melakukan penemuan hukum bahkan  mungkin  penciptaan  hukum.  Dalam  situasi  seperti  itu  pendekatan  legal  justice
harus ditanggalkan menuju pada pendekatan sosial justice dan pendekatan moral justice. Di dalam  melakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum itu, hakim  harus mampu menggunakan  berbagai  penafsiran  hukum,  misalnya  penafsiran  analogis,  penafsiran ekstensif, penafsiran reskriftif, dan tidak munstahil hakim harus menggunakan penafsiran a  contrario.  Pentingnya  penafsiran  itu,  menurut  Satjipto  Rahardjo,  karena  hukum  itu bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih maju dan adil.
Konsep    hukum  seperti  ini  menekankan  betapa  pentingnya  pengetahuan  tentang teori hukum  itu sebagai  dasar utama di dalam  memahami perangkat peraturan-peraturan hukum  yang  ada  dan  sekaligus  pentingnya  keahlian  untuk  menafsirkannya  melalui kemampuan  untuk  menganalisa  dan  menilai  asumsi  hukum,  terutama  yang  berkaitan dengan  perkembangan  masyarakat  dalam  mengisi  perkembangan  hukum  sebagai  sarana perubahan sosial. Itulah hakim, mereka memiliki kewenangan konstitusi dan kewenangan yudisial  yang  tentu  saja  berbeda  dengan  aparat  hukum  lainnya,  seperti  ;  KPK,  polisi, jaksa  dan  pengacara  yang  serba  normatif  dengan  selalu  mengandalkan  asas  legalitas. Menurut  M.  Yahya  Harahap,  seorang  hakim  harus  dapat  memahami  interogasi  filosofis dan memiliki konstitusional.
Sementara  itu  hakim  diberi  jaminan  konstitusional  imunitas  oleh  Negara  secara totalitas  di  dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya,  sekalipun  Anda  salah  dalam menerapkan  hukum  secara  substansial.  SEMA  No.9  Tahun  1976,  menyebutkan  hakim tidak  boleh  dituntut  sekalipun  salah  dalam  penerapan  hukum.  Lalu  bagaimana  cara memahami dan  mengetahui tentang teori hukum itu ?, paling tidak seorang hakim harus memperbanyak  buku  bacaan  referensi  tentang  hukum,  termasuk  teori  hukum  atau mengikuti jenjang pendidikan program S2 dan S3 di  berbagai perguruan tinggi  di tanah air, yang didalamnya diajarkan mata kuliah teori hukum. Mempelajari berbagai teori dan konsep  hukum  Barat,  seyogianya  sebagai  seorang  hakim,  harus  melakukan  kajian  dan analisis kritis, lalu  melakukan apa yang  disebut rekonstruksi hukum. Sejalan dengan itu tentunya  terlebih  dahulu  harus  dipahami  perjalanan  sejarah  lahirnya  suatu  teori  dan konsep  hukum,  di  mana  semua  teori  dan  konsep  hukum  itu  didasarkan  pada pandangan atau aliran filsafat tertentu yang  merupakan bagian dari suatu peradaban tertentu. Teori- teori  yang  sifatnya  legalistik,  dogmatik,  normatif,  positivistik,  jelas-jelas  merupakan produk  barat,  yang  serupa  dengan  paham  filsafat  liberalis,  individualis  dan  sekuler  di barat, dimana diantara sekian banyak teori hukum atau konsep hukum itu, ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk nilai- nilai  hukum  Islam  seperti  yang  penulis  gambarkan  di  atas.  Sehubungan  dengan  itu, merupakan  suatu  keniscayaan,  perlu  dipadukan  antara  kajian  historis  dan  kajian komparatif  dalam  memahami  dan  mencoba  melakukan  rekonstruksi  teori  hukum.  Harus dilakukan kajian komparatif yang membandingkan teori dan konsep hukum barat di satu pihak,  dengan  teori  dan  konsep  hukum  timur,  dilain  pihak,  termasuk  dengan  teori  dan konsep  hukum  Islam.  Teori  hukum  tradisional  mengajarkan  bahwa  hukum  merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban  dan  kebebasannya (Ibrahim,  2015) .  Hukum  haruslah  netral  dan  dapat diterapkan  pada  siapa  saja  secara  adil.  Penerapan  hukum  Islam  di  zaman  Nabi Muhammad  SAW,  terbukti  mampu  mengimplementasikan  secara  konsisten  ”keadilan substansial”, dan sama sekali tidak menomorsatukan ”keadilan prosedural-formal” seperti yang didewa-dewakan oleh dunia barat selama ini dan sepertinya dianut pula secara kuat oleh sebagian hakim pengadilan agama di Indonesia. Namun demikian tidak semua teori dan konsep hukum barat kita tolak, sebab tentu saja terdapat bagian dari teori dan konsep barat  yang  mungkin  cocok  untuk  diterapkan  di  masyarakat  Indonesia,  termasuk  hukum formal  (hukum  acara).  Untuk  itu  harus  ada  proses  analisis  yang  akurat  untuk  mampu memilah-milahnya.  Selain  itu,  juga  harus  digali  dan  dipetik  berbagai  teori  dan  konsep
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
hukum Islam, yang dalam sejarah peradaban, pernah menciptakan suatu masyarakat yang benar-benar madani, terutama dalam masa keemasan Islam dan tentu saja saat inilah, kita harus  bangkit  kembali  mengangkat  peradaban  Islam  yang  lebih  bermanfaat  pada masyakat luas, karena siapa lagi yang akan mengangkat nilai-nilai hukum Islam itu, kalau bukan aparat hukum peradilan agama di Indonesia.
c.  Penentuan  Bagian  Harta  Bersama  Yang  Berpihak  Kepada  Keadilan  dan  Kesetaraan Gender
Islam  memandang  soal  pembagian  harta  bersama  memberikan  solusi  terhadap pentingnya pembagian harta bersama secara adil. Hal ini sesuai dengan Al Qur’an Surat Al Hujurat ( 49:13) yang berbunyi :
اَهُّيَآٰ ي ُْسا نلا ا نِا ْ مُك ن قَلَخ ْ ن ِِّم ْ رَكَذ ى ث نُا  و ْ مُك ن لَعَج َو اًب  وُعُش َْلِٕىۤاَبَق  و ا  وُف َراَعَتِل َ ْ نِا ْ مُكَمَر كَا َْد نِع ِّْللاَ ِْه ْ مُكى ق تَا َ ْ نِا َْٰاللّ ْ م يِلَع ْ ر يِبَخ - ١٣ Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan,  kemudian  Kami  jadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.
Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami istri adalah  hubungan  yang  setara.  Keduanya  perlu  saling  berlaku  adil,  tidak  ada  salah  satu dari mereka yang terdzalimi. Nabi Muhammad SAW bersabda, “ Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya “ (HR Ibnu Majah ).
Merujuk ketentuan teks di atas bahwa pembagian harta bersama harus berdasarkan pada  prinsip  keadilan.  Dalam  perspektif  Islam,  jika  pembagian  harta  bersama  tidak diperkarakan  melalui  jalur  pengadilan,  sebenarnya  melalui  cara  musyawarah,  asalkan dilakukan seadil-adilnya, Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97.
Pisau  analisa  yang  penulis  pergunakan  pada  perlindungan  hukum  terhadap perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor
19/Pdt.G/2020/PA.Pps  kaitannya  dengan  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  adalah  teori keadilan  distributif  dari  Aristoteles  (justisia  distributive)  yang  menyatakan  bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya.    Karenanya  istri  berhak  mendapatkan  bagian  harta  bersama  yang  lebih banyak  dari  suami  apabila  mempunyai  jasa  yang  lebih  besar  dari  suami  selama  masa perkawinan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  kontribusi  dalam  perkawinan  dapat mempengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian harta bersama.
Dalam Al Qur’an Surah al-Nisa>’  ayat  32  yang berbunyi : َْل َو ا  و نَمَتَت اَم َْل ضَف ُْٰاللّ ْ هِب ْ مُكَض عَب ى لَع ْ  ض عَب َ ِْلاَج ِِّرلِل َْن ْ ب ي ِص ا مِِّم ا  وُبَسَت كا َ ِْءۤاَسِِّنلِل َو ْ ب ي ِصَن ا مِِّم َْن بَسَت كا
َ اوُلَٔـ س َو َْٰاللّ ْ نِم ْ هِل ضَف َ ْ نِا َْٰاللّ َْناَك ِِّْلُكِب ْ ء يَش اًم يِلَع - ٣٢ Dan janganlah  kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan  Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya.  Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui segala sesuatu.
Telah menjadi landasan filosofis perumusan harta bersama dalam perkawinan sama sekali  tidak  memberikan  ketentuan  yang  jelas  mengenai  kadar/bagian  masing-masing suami atau isteri dari harta bersama tersebut. Hal ini  karena fleksibilitas atau kelenturan Al-Qur’an dalam menentukan bagian suami dan isteri yang tentunya disesuaikan dengan peran  dan  kontribusi  masing-masing  pihak,  suami  dan  isteri  dalam  mendapatkan  harta kekayaan  bersama.  Karena  itu,  urusan  ini  menjadi  ruang  dan  lapangan  ijtihad  yang ketetapan penentuan bagiannya diserahkan  kepada  manusia, dalam  hal ini adalah  hakim sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  96
dijelaskan  bahwa  “Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separoh  harta  bersama  menjadi  hak pasangan  yang  hidup  lebih  lama”.  Sedangkan  pada  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
Kalimat  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perkawinan  menunjukkan  bahwa ada  ketentuan-ketentuan  pembagian  lain  yang  bukan  dibagi  dua  melainkan  ditentukan berdasarkan  kesepakatan  bersama  sesuai  dengan  kondisi  yang  berpengaruh  terhadap perolehan  harta  tersebut.  Sayuthi  Thalib  menyamakan  perjanjian  dalam  harta  kekayaan tersebut  dengan  syirkah  pada  bentuk  usaha  sehingga  pembagian  harta  bersama  dapat ditentukan bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
Berkenaan  dengan  penerapan  hukum  dalam  perkara  harta  bersama  di  Pengadilan Agama,  para  penegak  hukum  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan  dapat  menggunakan metode  diskresi  yaitu  kebijaksanaan  memutuskan  sesuatu  tidak  berdasarkan  ketentuan- ketentuan  peraturan,  undang-undang  atau  hukum  yang  berlaku  tetapi  atas  dasar kebijaksanaan,  pertimbangan  atau  keadilan.    Dalam  literatur  hukum  Islam  metode diskresi  ini  identik  dengan  metode  ijtihad,  yaitu:  sebagai  jalan  untuk  mendapatkan beberapa  ketentuan  hukum  dari  dalil  sebagai  landasan  pokoknya.  Disamping  itu  bisa dijadikan  pula  sebagai  suatu  metode  untuk  memberikan  kepastian  hukum  yang  muncul akibat adanya tuntutan dan kepentingan dalam bermuamalah.
Seandainya saja majelis hakim Pengadilan  Agama dalam  memutuskan pembagian harta  bersama  dalam  kasus  cerai  hidup  menggunakan  aturan  syirkah  abdan  dan  hukum adat,  juga  metoda  diskresi  atau  ijtihad  dengan  pendekatan  kaidah-kaidah  istinbat  al- ahkam yang lahir lebih dulu dibanding metoda diskresi dalam hukum nasional, bukanlah suatu yang tabu apalagi dikatakan melakukan pelanggaran hukum. Buktinya, eksepsi dari ketentuan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  banyak  dilakukan  oleh  beberapa Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah  Agung.  Beberapa  putusan  tentang  perceraian  dan harta bersama yang berperspektif keadilan dan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:
a) Putusan  Nomor  137  K/AG/2007  Jo.  Putusan  Nomor  112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg  Jo. Putusan  Nomor  688/Pdt.G/2005/PA.Bks  yaitu  adanya konsep  khusus  terkait  dengan isteri  yang  telah  berbuat  nusyuz  maka  secara  ex  officio  hakim  dapat  menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri dengan alasan bekas isteri  harus  menjalani  masa  iddah  dengan  tujuan  untuk  istibra’  yang  menyangkut kepentingan suami.
b) Putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung  dengan  Putusan  Nomor: 248/Pdt.G/2010/PTA  Bdg,  telah  membatalkan  Putusaan  Pengadilan  Agama  Cimahi dengan  Nomor  Putusan,  96/Pdt.G/2010/PA  Cmhi  yang  memberikan  harta  bersama setengah  (1/2)  masing-masing  antara  janda  dengan  duda.  Putusan  PTA  tersebut memberikan  harta  bersama  1/3  untuk  duda  dan  2/3  untuk  janda.dengan  beberapa pertimbangan  kemaslahatan  yang  digalidarisebab-sebab  dan  alasan  hukum  dalam perkara banding yang diajukan.
c) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 226K/AG/2010 yang telah mengukuhkan putusan Pengadilan  Agama  Bantul  dengan  Nomor  Putusan:  229/Pdt.G/2009/PA  Btl.  Yang memberikan  bagian  harta  bersama  3/4  bagi  termohon  kasasi  yang  dulu  sebagai penggugat/  terbanding,  dan  bagian  1/4  bagi  pemohon  kasasi  yang  dulu  sebagai tergugat  dan  pembanding.  Pada  tingkat  banding  harta  bersama  dibagi  dua.  Akan tetapi  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Yogyakarta  Nomor:  34/Pdt.G/2009/PTA Ygk. Tertanggal 18 November 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan nomor di atas. Dengan pertimbangan telah  melakukan KDRT yang berdampak pada kekerasan fisik dan psikis bagi termohon kasasi.
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang  memberikan bagian kepada duda 1/5 bagian dan 4/5 untuk janda, dengan pertimbangan bahwa mantan suaminya tidak punya pekerjaan tetap dan memiliki moral yang kurang baik karena suka mabok sehingga dinilai penghasilan harta perkawinan didominasi dari penghasilan isteri. Putusan PTA dan Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan ilustrasi yang sesuai  dengan  maksud  teks  Surat  al-Nisa’    ayat      32      di      atas  bahwa  harta  bersama pembagiannya  sangat  fleksibel  disesuaikan  dengan  rasa  keadilan  dan  kemashlahatan. Putusan  PTA  dan  Mahkamah  Agung  diatas  jika  dikaji  dalam  metodologi  hukum  Islam (ushul  fikih)  dapat  dikembangkan  pada  aspek  lain,  jika  yang  dijadikan  landasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut menyangkut pelanggaran moral agama dan kesusilaan yang berakibat pada hilangnya  hak  harta bersama separoh bagian dari  pasangannya  masing-masing  suami  isteri.  Pengembangan  tersebut  misalnya,  tidak saja  pada  perilaku  pasangan  suami  isteri  yang  mabok,  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT), baik kekerasan fisik  maupun psikis. Dalam kajian ushul fikih hukum asal bisa berupa nass, ijma atau ijtihad para ulama. Putusan hakim baik di PTA maupun MA dapat dinilai sebagai bentuk ijtihad oleh karenanya bisa dijadikan hukum asal, apalagi putusan hakim  tersebut  telah  mempunyai  hukum  tetap,  yang  dinilai  sebagai  hukum  tertulis. Sedangkan  ‘illat  yang  dapat  dijadikan  persamaannya  adalah  keserasian  atau  kesamaan yng dapat dinilai oleh hakim sebagai bentuk yang  mengandung kemaslahatan, sekalipun tidak  ada  dalil  syara’  yang  mendukung  maupun  yang  menyanggahnya.  Sebagai  contoh dalam  kasus  yang  lain  misalnya,  sahnya  perceraian  menurut  Undang-  Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  harus  dilakukan  di  hadapan  sidang  pengadilan. Ketentuan  ini  dipandang  membawa  banyak  maslahat.  Bentuk  qiyas  seperti  ini  karena ‘illat-nya dikenal  dengan  al-Munas> ib  al-Mursal.
Ketentuan  bagi  rata  (50%  :  50%)  harta  bersama  dalam  Pasal  97  Kompilasi Hukum  Islam  untuk  masing-masing  suami-isteri  belum  tentu  memenuhi  rasa  keadilan. Karena  itulah  untuk  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  para  pihak,  tentunya  harus mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan, di samping aspek kepastian hukum dan keseimbangan,  apakah  yang  bersangkutan  memiliki  komitmen  menjaga  keharmonisan keluarga  dalam  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah apakah  juga  yang  bersangkutan  memiliki  komitmen  untuk  menjaga  keutuhan  dan keberkahan  harta  kekayaan  yang  menjadi  harta  bersama  dalam  perkawinan  Karena  itu, dalam beberapa kasus yang nyata-nyata tidak  memenuhi komitmen seperti itu, sejatinya pembagian  harta  bersama  memperhatikan  keadilan  distributif,  yang  berbasis  keseimba ngan  proporsional.  Dengan  demikian  para  hakim  berpeluang  besar,  bahkan  sejatinya melakukan  diskresi  dalam  memutuskan  perkara  sesuai  dengan  ‘illat  hukum  dan latarbelakang yang  menyertainya. Dalam konteks kasus perceraian dan pembagian harta bersama,  penjelasan  berikut  ini  diharapkan  dapat  membantu  pemahaman  dalam mengukur  dimensi  keadilan  distributif    terkat  dengan  pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan,  serta  sebagai  tolak  ukur  terhadap  nilai  kepastian  dan  kemanfaatan  dalam putusan hakim Pengadilan Agama.
Persoalan  gugatan  pembagian  harta  bersama  pun  muncul  ke  pengadilan berbarengan  dengan  terjadinya  perceraian.  Apabila  dalam  perkara  inihakim  terikat dengan bunyi peraturan perundang-undangan semata (spreekbuis van de  wet, bouche  de la  hoi),  maka  perkara  harta  bersama  tersebut  akan  diputus  dengan  bagian  yang  sama antara  suami  dengan  isteri  secara  seimbang.  Tetapi  apabila  hakim  memahami  konsep dasar  harta  bersama  tidak  bisa  dilepaskan  dari  bentukkerjasama  dalam  membangun  dan mempertahankan  rumah  tangga,  makapembagian  harta  bersama  tersebut  harus  dibagi secara  proporsional,  seimbangdengan  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dalam rumah tangga serta besarnya peran masing-masing dalam menghasilkan harta bersama. Di
sini  makna  keadilan  distributif  tidak  selalu  dengan  pembagian  yang  sama  rata,  tetapi justru  keadilan  dapat  terwujud  dengan  mempertimbangkan  komitmen  dan  keseriusan dalam  membangun  rumah  tangga  yang  harmoni,  disamping  besaran  kontribusi  antara usaha dengan hasil,  dan kewajiban dengan hak yang dilakukan kedua belah pihak. Harta bersama dalam hukum Islam (fikih)  merupakan hal yang baru, karena dalam kitab-kitab fikih  tidak  mengakomodir  tentang  harta  bersama  dalam  perkawinan,  Al-Quran  surat al- Nisa’  ayat  32  dinilai  sebagai  dasar  hukum  adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan, dengan  kontekstidak  memberikan  persentase  bagian  secara  jelas.  Hal  tersebut  berguna untuk  memberikan  fleksibilitas  dalam  membagi  harta  bersama  sesuai  dengan  kondisi yang dikehendaki sesuai dengan rasa keadilan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 menggambarkan separoh harta bersama bagi pasangan yang masih hidup dan pada Pasal 97  separoh  harta  bersama  bagi  pasangan  yang  putus  perkawinannya  karena  perceraian sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian,  pasal  tersebut  merupakan  pasal  dalam rangka penerapan hukum secara umum agar masalah harta bersama memiliki  kepastian hukum. Akan tetapi penerapan tersebut bersifat tidak memaksa pada kasus-kasus tertentu karena  ada  unsur    yang  mengubahnya  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dan  kemanfaatan, Dengan  demikian  separoh  harta  bersama  bisa  berubah  sebagaimana  hakim  boleh berijtihad melakukan upaya hukum yang melatar  belakanginya.
Sengketa harta bersama yang berakhir dengan putusan tersebut diatas berawal dari gugatan Penggugat yang meminta pembagian harta bersama. Ada beberapa macam harta yang  diajukan  Penggugat  untuk  ditetapkan  sebagai  harta  bersama  seperti  dalam  duduk perkara  tersebut  diatas.  Dengan  ditetapkan  sebagai  harta  bersama  tentunya  harta-harta tersebut  nantinya  akan  dapat  dibagi  dua  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Kehidupan masyarakat sekarang banyak sekali istri bekerja untuk membantu suami  mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seperti yang dialami oleh Penggugat.
Menurut  penulis,  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut  diatas  belum sesuai dengan teori keadilan distributif apabila dikaitkan dengan keadilan dan kesetaraan Gender.  Seharusnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  Penggugat  memikul  beban ganda  yaitu  ikut  bekerja  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  tetap  mengurus pekerjaan  rumah  tangga  sehari-hari.  Sehingga  Majelis  Hakim  dapat  berijtihad  sendiri untuk  mencari  keadilan  gender  dalam  membagi  harta bersama  sesuai  keadilan  ditributif yaitu Penggugat mendapatkan bagiannya lebih banyak dibandingkan Tergugat.
Hal  ini  sudah  cukup  memberikan  keadilan  bagi  Penggugat  dan  Tergugat  dalam perkara  tersebut  harta  bersama  dibagi  ½  bagian  untuk  masing-masing  pihak  jika  dalam kondisi  normal  yaitu  suami  memberi  nafkah  kepada  keluarga  dan  istrinya  mengurus rumah  tangga  saja.  Kita  harus  melihat  sejauh  mana  peranan  suami  dan  istri  dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban- kewajiban  mereka sebagai suami  istri. Putusan tersebut diatas tidak sesuai dengan pasal 97  Kompilasi  Hukum  Islam,  karena  hakim  belum  mengedepankan  keadilan  distributif. Penulis  melihat bahwa nilai  keadilan  yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan pembagian harta bersama tersebut diatas adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum ( legal justice ), namun belum menyentuh Keadilan dan Kesetaraan Gender.
Negara Malaysia dalam menentukan bagian harta bersama didasarkan pada putusan lembaga  peradilan  yang  mana  berdasarkan  kontribusi  didalam  mendapatkan  harta bersama. Menurut penulis bahwa dasar kontribusi adalah pembagian harta bersama yang justru  dapat  melindungi  perempuan  dan  terciptanya  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender. Perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam  instrument  hukum  baik  nasional  dan internasional sudah  demikian  lengkap. Satu kelemahan yang  masih dihadapi pemerintah dan instansi terkait adalah pemahaman serta sosialisai belum berjalan dengan optimal.
Volume 2, Nomor 6, Juni 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Ketua  Mahkamah  Agung  Bapak  Prof.  Dr.  H.  M.  Syarifuddin,  S.H.,  M.H. menambahkan  bahwa  Mahkamah  Agung  juga  berupaya  menjaga  secara  konsistensi pendapat hukumnya melalui putusan-putusan majelis hakim agung. Upaya ini dilakukan melalui  penyusunan  dan  penghimpunan  yurisprudensi  serta  penyusunan  rumusan kesepakatan  kamar  perkara  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  setiap  tahunnya.  Upaya  ini  telah  menghasilkan  beberapa  putusan  atau  norma yang mencerminkan keadilan berperspektif gender.
Putusan  Majelis  Hakim  tersebut  diatas  belum  melakukan  contra  legem  terhadap Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  karena  masih  memberikan  bagian  sama  yaitu Penggugat  ½  dan  Tergugat  ½.  Putusan  Majelis  Hakim  tersebut  diatas  belum merefleksikan  keadilan,  putusan  tersebut  akan  adil  apabila  Majelis  Hakim  memutuskan bagian  yaitu  ¾  untuk  Penggugat  dan  ¼  untuk  Tergugat.  Hal  ini  berdasarkan pertimbangan bahwa adanya beban ganda bagi istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga  dan  minimnya  kontribusi  suami  terhadap  perolehan  harta  bersama  selama perkawinan.    Hakim  dalam  memberikan  keputusan  harus  mendasarkan  keadilan. Pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dipimpin  oleh  hakim  yaitu  pejabat  yang  melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## KESIMPULAN
Bertolak  dari  hasil  pembahasan,  maka  penulis  perlu  kiranya  memberikan kesimpulan  bahwa  analisa  Pertimbangan  Hukum  Putusan  Pengadilan  Agama  Pulang Pisau  Nomor  82/Pdt.G/2019/PA.Pps  dan  Nomor  19/Pdt.G/2020/PA.Pps  Kaitannya Dengan  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender.  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Pulang Pisau  Nomor  82/Pdt.G/2019/PA.Pps  penulis  memberikan  analisa  yaitu  pertama  proses mediasi belum ramah gender, kedua Pedoman  mengadili perkara perempuan berhadapan dengan  hukum  belum  diterapkan  oleh  Majelis  Hakim,  ketiga  Ijtihad  hakim  belum berpihak  kepada  keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama Pulang  Pisau  Nomor  19/Pdt.H/2020/PA.Pps  penulis  memberikan  analisa  yaitu  sebagai berikut    pertama  proses  mediasi  belum  ramah  gender,  kedua  Proses  pembuktian  belum berpihak  kepada  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  ketiga  Keadilan  ditributif  belum diterapkan.  Analisa  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dalam  Putusan Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  Nomor  82/Pdt.G/2019/PA.Pps  Dan  Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Pps  Dari  Aspek  Tinjauan  Yuridis  Kaitannya  Dengan  Keadilan  dan Kesetaraan  Gender  yaitu  pertama  Mediasi  sebagai  Alternasi  Penyelesaian  Litigatif  yaitu Pembagian berdasar kontribusi, Pembagian berdasar proyeksi kebutuhan pada masa yang akan  datang,  Pembagian  dengan  memperhatikan  kepentingan  anak,  kedua  Penerapan Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  ketiga  Ijtihad Hakim  Yang  Berpihak  Kepada  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender,  keempat  Penentuan Bagian  Harta  Bersama  Yang  Berpihak  Kepada  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender  yaitu Pembagian  Harta  Bersama  Secara  Normatif,  Pembagian  Harta  Bersama  Menurut Pertimbangan  Tertentu  (Special  Circumtances),  Pembagian  Harta  Bersama  yang Melingkupi  Aktiva  dan  Pasiva,  Pembaruan  Paradigma  Pembagian  Harta  Bersama Pembagian  Berdasar  Kontribusi,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan,  Keadilan dan Kesetaraan Gender.

## BIBLIOGRAFI
Basri,  Rusdaya.  (2019) . Fiqh  Munakahat:  4  Mahzab  dan  Kebijakan  Pemerintah .  CV. Kaaffah Learning Center.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Tentang Harta Bersama
Fadil  Alim,  Syahrul.  (2020) .  Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Tuban  Nomor: 1325/Pdt.  G/2019  Tentang  Pembagian  Harta  Gono  Gini.  Surabaya:  UPN  Jawa Timur.
Fikri,  Fikri.  (2019) .  Fleksibilitas  Hak  Perempuan  dalam  Cerai  Gugat  di  Pengadilan Agama  Parepare. Al-Maiyyah:  Media  Transformasi  Gender  Dalam  Paradigma Sosial Keagamaan .
Firdawaty, Linda. (2016) . Filosofi Pembagian Harta Bersama. ASAS , 8 (1).
Helmi,  Muhammad.  (2015) .  Konsep  Keadilan  Dalam  Filsafat  Hukum  Dan  Filsafat Hukum Islam. Mazahib , 14 (2). Ibrahim, Zulkarnain. (2015) . Uji Coba Dengan Kesalahan VS Uji Coba Tanpa Kesalahan.
Ilmiah, Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni , 7 (2), 55–64.
Kurniawan,  Muhamad  Beni.  (2017) .  Konsep  Pembagian  Harta  Bersama  Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 17 (2).
Marwing,  Anita.  (2018) .  Perlindungan  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  (studi terhadap  putusan  Pengadilan  Agama  Palopo). Palita:  Journal  of  Social  Religion Research , 1 (1), 45–62. Muhammad, K. H. Husein. (2021) . Islam Agama Ramah Perempuan . IRCiSoD.
Nelli,  Jumni.  (2017) .  Analisis  tentang  kewajiban  nafkah  keluarga  dalam  pemberlakuan harta bersama. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam , 2 (1), 29–46. Riangdi,  Muhammad  Adhim.  (2020) . Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perceraian  Yang Dilakukan  Secara  Lisan  Di  Hadapan  Kepala  Desa .  Makassar:  Universitas Hasanuddin.
Rodliyah,  Nunung.  (2014) .  Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keadilan Progresif , 5 (1). Setiawan,  Andri.  (2020) . Implikasi  Putusan  Hakim Karena  Li’an  di  Pengadilan  Agama Mamuju . Parepare: IAIN Parepare. Sumarno,  Edy.  (2015) .  Hakekat  Perjanjian  Kawin  Menurut  Hukum  Perdata  Kaitannya Dengan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Di  Indonesia. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , 3 (1), 19–28.
Susanti, Dyah Ochtorina. (2018) . Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah). Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam , 1 (2), 1–30. Thoyyibah,  Wadudatut.  (2020) . Pemberian  izin  poligami  di  Pengadilan  Agama:  Studi analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2017-2019 . Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.