BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 4 No 4,  2023, pp. 3425-3430 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6802

## PELATIHAN  PELAKSANAAN  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  DI TINGKAT  DUSUN  DAN  PENYUSUNAN  DOKUMEN  RPJM  DESA KEPADA PERANGKAT DESA, BPD DAN TIM PENYUSUN RPJM DESA
Haris Fauzi*,  Asep Qustolani, R. Neny Kusumadewi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka, Indonesia *e-mail Korespondensi: harisfauzi@unma.ac.id

## Abstract
The Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) is an elaboration of the vision and mission for the village  in  the  welfare  of  village  communities.  The  Government  of  Kulur  Village,  Majalengka  sub-district, Majalengka  Regency  experienced  problems  in  implementing  planning  meetings  at  the  hamlet  level  as  a reference  for  planning  at  the  Village  level.  Other  problems  in  preparing  the  RPJMDes  were  due  to  the unavailability of up-to-date village profile data and a lack of awareness of the importance of the planning document  and  the  insufficient  capacity  of  the  tools  villages  in  preparing  the  RPJMDes.  This  community service  program  aims  to  strengthen  the  capacity  of  the  village  government,  BPD  and  the  drafters  of  the Kulur  Village  RPJMDes  through  training  in  the  implementation  of  development  planning  and  training  in preparing the Village RPJMDes. This program is carried out in the form of training and mentoring. The result of this activity is an increase in the understanding of village officials, the BPD and the RPJMDesa drafting team  in  carrying  out  planning  at  the  hamlet  level  and  also  in  preparing  the  RPJMDes.  The  target achievement  of  this  activity  is  the  realization  of  the  independence  of  village  officials,  the  BPD  and  the RPJMDesa drafting team in carrying out planning and preparing the RPJMDesa in the future.
Keywords: village development plan; preparation of RPJMDesa.

## Abstrak
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  merupakan  penjabaran  visi  dan  misi  kepada desa  dalam  mensejahterakan  masyarakat  desa.  Pemerintah Desa Kulur  kecamatan  Majalengka,  Kabupaten Majalengka  mengalami  permasalahan  dalam  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan  di  tingkat  dusun sebagai  acuan  untuk  perencanaan  di  tingkat  Desa,  Permasalahan  lainnya  dalam  penyusunan  RPJMDes karena  tidak  tersedianya  data  profil  desa  terkini  dan  kurangnya  kesadaran  betapa  pentingnya  dokumen perencanaan  tersebut  dan  kurang    memadainya  kemampuan  perangkat  desa  dalam  menyusun  RPJMDes. Program  pengabdian  ini  bertujuan  untuk  menguatkan  kapasitas  pemerintahan  Desa,  BPD  dan  Penyusun RPJMDesaKulur  melalui  pelatihan  pelaksanaan  perencanaan  pembangunandan  pelatihan  penyusunan RPJMDes.  Program  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  pelatihan  dan  pendampingan.  Hasil  kegiatan  ini  berupa meningkatnya  pemahaman  perangkat  desa,  BPD  dan  Tim  penyusun  RPJMDesa  dalam  melaksanakan perencanaan  di  tingkat  dusun  dan  juga  penyusunan  RPJMDes.  Target  capaian  kegiatan  ini  adalah terwujudnya  kemandirian  perangkat  desa,  BPD  dan  Tim  penyusun  RPJMDesa  dalam  melaksanakan perencanaan dan menyusun RPJMDesa di masa yang akan datang.
Kata Kunci: rencana pembangunan desa; penyusunan RPJMDesa
Accepted: 2023-09-19 Published: 2023-10-23

## PENDAHULUAN
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  desa  dibutuhkan  untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.  Pembangunan  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  berlangsung  dalam  jangka  waktu yang  panjang  dan  terus-menerus.  Dengan  kata  lain,  pembangunan  itu  bersifat  dinamis.  Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dalam dua konteks, yakni yang pertama adalah masyarakat  itu  yang  selalu  berubah,  dan  kedua  bahwa  pembangunan  itu  sendiri  dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang  lebih  baik  dan  bijaksana.  Orientasi  pembangunan  yang  mengikutsertakan  partisipasi masyarakat terkandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek
pembangunan.  Sebagai  subjek  pembangunan  berarti  rakyat  didorong  untuk  aktif  terlibat  dalam proses  pembangunan  sejak  perencanaan  sampai  dengan  pelaksanaan  serta  pemeliharaan  dan pengembangan suatu hasil pembangunan.
Abe, Alexander, 2002, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan masyarakat  akan  menjadi  perencanaan  di  atas  kertas.  Berdasarkan  pandangannya,  partisipasi dalam pembangunan desa dilihat dari dua hal, yaitu:
a.  Partisipasi  dalam  perencanaan  Pembangunan  melalui  partisipasi  masyarakat  merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang  berkaitan  dengan  potensi  sumber  daya  lokal  berdasarkan  kajian  musyawarah,  yaitu peningkatan  aspirasi  berupa  keinginan  dan  kebutuhan  nyata  yang  ada  dalam  masyarakat, peningkatan  motivasi  dan  peran  serta  kelompok  masyarakat  dalam  proses  pembangunan,  dan peningkatan  rasa  memiliki  pada  kelompok  masyarakat  terhadap  program  kegiatan  yang  telah disusun.
Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Program  kerja  disampaikan  secara  terbuka  kepada  masyarakat  dengan  melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat.
2. Program  kerja  dilaksanakan  melalui  kerjasama  dan  kerja  bersama  kelompok  antara masyarakat, pejabat desa dan segenap warga dalam rangka memperkecil hambatan dalam program.
3. Program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat  atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan.
4. Selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal.
5. Tidak  perlu  bersikap  superior  atau  “merasa  paling  tahu”  dalam  setiap  kesempatan pelaksanaan program kerja
6. Tidak  perlu  memberikan  janji  kepada  siapapun  tetapi  kesungguhan  kerja  dalam  konteks program kerja yang sudah ditentukan.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan
Segi  positif  dari  partisipasi  dalam  perencanaan  adalah  bahwa  bagian  terbesar  dari  program (penilaian  kebutuhan  dan  perencanaan  program  telah  selesai  dikerjakan).  Tetapi  segi  negatifnya adalah  kecenderungan  menjadikan  warga  Negara  sebagai  objek  pembangunan,  dimana  warga hanya  dijadikan  pelaksana  pembangunan  tanpa  didorong  untuk  mengerti  dan  menyadari permasalahan  yang  mereka  hadapi  dan  tanpa  ditimbulkan  untuk  mengatasi  masalah.  Sehingga warga  masyarakat  tidak  secara  emosional  terlibat  dalam  program,  yang  berakibat  kegagalan seringkali  tidak  dapat  dihindari.  Partisipasi  sangat  ditentukan  oleh  tinggi  rendahnya  kandungan kapital yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Partisipasi hanya mungkin dilakukan bila seseorang memiliki  kapital  sosial  yaitu  jaringan  kerja,  aturan-aturan  yang  jelas  dan  kepercayaan.  Dalam partisipasi yang dipertukarkan adalah hak dan kewajiban. Kapital sosial merupakan wahana yang memungkinkan terjadinya pertukaran itu. Pertukaran akan semakin sering bila pertukaran tersebut mengakibatkan  pemenuhan  hak  seimbang  dengan  pelaksanaan  kewajiban  yang  akan mempengaruhi  frekuensi  pertukaran  sosial.  Partisipasi  masyarakat  juga  akan  ditentukan  oleh perilaku  masyarakat  yaitu  harapan  mereka  untuk  memperoleh  keuntungan/manfaat.  Semakin besar  manfaat  yang  diperoleh  seseorang  atas  suatu  kegiatan  maka  semakin  tinggi  tingkat partisipasinya  (Adisasmita,  Raharjo.  2006)  Jadi  agar  partisipasi  warga  makin  meningkat  dalam kegiatankegiatan atau program pembangunan maka harus dijamin adanya pertukaran yang adil.
Menurut Tjokromidjojo, Bintoro, 2006, bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah  yakni  untuk  mendorong  prakarsa  dan  swadaya  masyarakat.  Perencanaan  pembangunan desa  peranannya  sangat  penting.  Karena  dari  perencanaan  pembangunan  inilah  kesejahteraan
masyarakat  desa  diarahkan.  Karena  itu  sudah  menjadi  kewajiban  pemerintahan  desa  untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam  perencanaan  pembangunan  tersebut.  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil  dari  penduduk  desa  bersangkutan  berdasarkan  keterwakilan  wilayah.  Anggota  BPD  terdiri dari  Ketua  Rukun  Warga,  pemangku  adat,  golongan  profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh  atau pemuka  masyarakat  lainnya.  Masa  jabatan  anggota  BPD  adalah  enam  tahun  dan  dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Lembaga  inilah  yang  menjembatani masyarakat dengan pemerintahannya. Di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut  serta  dalam  merencanakan  pembangunan  di  desanya  sendiri.  Keikutsertaan  masyarakat merupakan  wujud  partisipasi  dan  juga  sebagai  subjek  dalam  perencanaan  pembangunan  di desanya.  Sebagai  subjek  pembangunan  tentunya  warga  masyarakat  hendaknya  sudah  dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan.  Dengan  begitu,  arah  perencanaan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  dapat menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Sehingga program perencanaan pembangunan desa  yang  akan  dicanangkan,  setiap  individu  dapat  berpartisipasi  seoptimal  mungkin.  Ide-ide pembangunan  harus  berdasarkan  pada  kepentingan  masyarakat  desa  dalam  memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  ceramah,  tutorial,  dan  diskusi.  Adapun  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini adalah sebagai berikut:
1. Langkah 1 (Metode Ceramah):
Peserta  diberikan  wawasan  mengenai  pentingnya  melaksanakan  siklus  perencanaan  yang benar. Langkah pertama diselenggarakan melalui metode ceramah selama1,5 jam.
2. Langkah2 (Metode Tutorial):
Peserta  pelatihan  diberikan  materi  tentang  penyusunan  Rencana  pembangunan  jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Materi ini disampaikan dalam bentuk tutorial disertai. Langkah kedua diselenggarakan selama 5 jam.
3. Langkah 3(Metode Diskusi):
Peserta  pelatihan  diberikan  kesempatan  untuk  mendiskusikan  permasalahan  yang  berkaitan potensi  dan  masalah  yang  ada  di  Desa,  ataupun  hal-hal  yang  ingin  mereka  tanyakan  masalah perencanaan pembangunan .Langkah ketiga diselenggarakan selama 1,5 jam.
Disamping langkah 1, 2, dan 3 diatas, akan dilakukan kegiatan pendampingan mempraktekan penggalian gagasan di tingkat basis dengan menggunakan alat kalender musim, sketsa desa dan diagram  vennselama  8  jam  dengan  jadwal  menyesuaikan  peserta  khalayak  sasaran  sehingga jumlah jam pengabdian masyarakat terpenuhi 16 jam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  mengemukakan  gambaran  umum  lokasi  dan  data  yang  diperoleh  selama pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  (PKM).  Kegiatan  ini  dilakukan  Dengan menggunakan  metode  ceramah,  Tanya  jawab  dan  diskusi.  Kegiatan  ini  merupakan  pengabdian
dalam  rangka  menumbuhkan  kesadaran  kepada  perangkat  Desa,  BPD  dan  tim  penyusun RPJMDesa di Desa Kulur,  bahwa suatu pembangunan atau sukses dan tidaknya pembangunan itu berawal  dari  sebuah  perencanaan  yang  benar,Untuk  memahami  hubungan  antara perencanaanpembangunan danimplementasi pembangunan
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  yang  menjadi  lokasi  kegiatan pelatihan  Pelaksanaan  Perencanaan  Pembangunan  diTingkat  Dusun  dan  Penyusunan  Dokumen RPJM  DesaKepada  Perangkat  Desa,  BPD  dan  Tim  Penyusun  RPJM  Desa  adalah  Di  Lingkungan Pemerintahan Desa Kulur, Kec/Kab Majalengka.
Pelatihan ini diikuti oleh 23 peserta dari Berbagai Unsur yaitu terdiri dari kepala Desa, aparat Desa,  BPD  dan  tim  Penyusun  RPJMDesa  di  lingkungan  Pemerintahan  Desa  Kulur,  Kec/Kab Majalengka.

## Capaian Hasil Kegiatan
Berdasarkan  hasil  survey  dan  konsultasi  dengan  Kepala  Desa  di  Desa  Kulur,  maka  pada tanggal  18  Mei  2021  telah  dilaksanakan  kegiatan  sosialisasi  pelatihan  Pelaksanaan  Perencanaan Pembangunan  di  Tingkat  Dusun  dan  Penyusunan  Dokumen  RPJM  Desa  Kepada  Perangkat  Desa, BPD  dan  Tim  Penyusun  RPJM  Desa,  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  para Perangkat Desa dan Tim penyusun RPJMDesa dalam pembuatan dokumen RPJMDesa.
Peserta pelatihan pada tahap awal (sesi I), diberikan materi tentang bagaimana melakukan siklus  perencanaan  yang  dimulai  dari  tingkat    dusun,  alat  apa  yang  dipakai  untuk  alat  menggali potensi dan masalah,   Peserta  pada  tahap  kedua  (sesi  II)  diberikan  pelatihan Penyusunan RPJMDesa  dengan  langsung  memperaktekannya  pembuatan  dokumen  perencanaan  Desa,  dan pada sesi ke III peserta langsung di beri kesempatan diskusi pengalian potensidan masalah yang ada  di  tiap  Blok.  Serta  langsung  pada  tap  akhir  langsung  penggalian  gagasan  dengan menggunakan alat sketsa Desa, Kalender musim dan diagram ven selama 8 jam. Sedangkan hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program kegiatan pengabdian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Meningkatnya kesadaran dan Pengetahuan dari para Perangkat Desa, BPD dan tim penyusun RPJMDesa  di  lingkungan  Pemerintahan  Desa  Kulur,  Kecamatan  Majalengka,  Kabupaten Majalengka.
b) b.  Tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  para  Peserta  Tim  penyusun,  BPD  dan  perangkat Desa  diukur dengan partisipasi  yang  lebih baik dari biasanya.
Berdasarkan  data  di  lapangan  nampak  bahwa  para  peserta  kegiatan  pelatihan  sangat memahami  penjelasan  materi  yang  disampaikan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  berbagai  macam pertanyaan yang diajukan serta diskusi.

## Gambar 2 Ceramah dan Tutorial Pembukuan Usaha
1. Respon Peseta Terhadap Materi Pelatihan
Persentase  respon  peserta  terhadap  materi  pelatihan  menunjukkan  sebagian  besar  Faham dengan materi pelatihan sebesar 53%, bahkan ada responden yang memilih sangat faham sebesar 33%, sisanya responden menjawab kurang faham 20%, dan tidak faham 0%. Persentase respon peserta terhadap materi dapat digambarkan pada grafik berikut.

## Gambar  3 Respon Peserta Terhadap Materi Pelatihan
Grafik  pada  gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  respon  peserta  yang  mengerti  terhadap materi  pelatihan  mempunyai  respon  positif  yang  karena  banyak  memilih  jawaban  faham  dan sangat faham. Berdasarkan persentasi responden  yang tinggi pada alternatif jawaban faham dan sangat faham maka dapat disimpulkan bahwa materi yang dipaparkan saat pelatihan berkategori sudah sangat baik.
2. Respon Peserta Terhadap Metode Pelatihan
Gambar 4 Respon Peserta Terhadap Metode Pelatihan
33% 53% 20% 0% Sangat Faham Faham Kurang Faham Tidak Faham 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 55% 40% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju
Tidak Setuju
Metode  pelatihan  yang  digunakan  pada  pelatihan  ini  adalah  ceramah  dan  praktik.  Respon peserta  terhadap  metode  pelatihan  yang  digunakan  sebagian  besar  menjawab  sangat  setuju sebesar 55%, responden yang memilih alternatif jawaban setuju sebesar40%, sedangkan sisanya memilih  alternatif  jawaban  kurang  setuju  4%  dan  tidak  setuju  2%.  Persentase  respon  peserta terhadap metode pelatihan dapat dilihat di gambar 4.
Pada gambar 4 menunjukkan bahwa respon peserta terhadap metode pelatihan mempunyai respon  positif  karena  banyak  yang  memilih  jawaban  setuju  dan  sangat  setuju.  Berdasarkan persentasi  responden yang  tinggi  pada  alternatif  jawaban  sangat  setuju  dan  setuju,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  metode  pelatihan  yang  digunakan  saat  pelatihan  berkategori  sudah  sangat baik.

## KESIMPULAN
Perangkat Desa, BPD dan Tim penyusun RPJMDesa di lingkungan Pemerintahan Desa Kulur, Kecamatan  Majalengka,  Kabupaten  Majalengka    memiliki  kemampuan  menyusun  Dokumen perencanaan.
Hasil kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi Perangkat Desa, BPD dan Tim penyusun RPJMDesa  di  lingkungan  Pemerintahan  Desa  Kulur,  Kecamatan  Majalengka,  Kabupaten Majalengka, untuk dapat menyusun Dokumen perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe, Alexander, 2002, Perencanaan Daerah Partisipatif, Penerbit Pondok Edukasi, Solo
Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan PeDesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu C.Maxwell, John. 2001. Developing the Leader Within You Workbook. New York: Injoy, Inc.
Fitriastuti, NurwiMayasri, 2005, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  (Studi  Optimalisasi  Fungsi  DPRD),  Tesis,  Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
Tjokromidjojo, Bintoro, 2005. Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Mas Agung.
Michael, Todaro, 1977, Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta..