## KEDUDUKAN TRANSGENDER TERHADAP HAK WARIS DITINJAU DARI FIQH MAWARIS

## Syaddan Dintara Lubis

## Program Studi Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
E-mail: syaddandintaralbs @uinsu.ac.id .

## ABSTRACT
Keywords:
Transgender; Inheritance; Fiqh Mawaris. Transgender  is  now  very  widespread  in  people's  lives  in  the current era of globalization. Where many people perform sex change operations in order to become a real man or woman. This  is  still  considered  an  act  that  violates  nature  and contradicts Islamic religious values. In Islam, it only regulates the  division  of  inheritance  for  men  and  women  and  does  not regulate inheritance for transgender people. This study aims to describe  the  position  of  transgender  and  determination  of inheritance for transgender according to the jurisprudence of Mawaris, the type of research is library research, the approach used is a normative approach with data collection techniques through  library  research  and  analyzed  using  qualitative methods. The results of this study indicate that the position of transgender  inheritance  in  Islamic  law  will  get  inheritance according  to  the  sex  before  the  operation.  However,  if  the operation is carried out in terms of perfecting and disposing of one of the sexes based on the dominant sex, the determination of inheritance law is seen by the way urine is released for the first time and also seen by signs of maturity.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
Article history:
Received : 2023-01-05 Revised   : 2023-03-29 Accepted : 2023-05-29
Corresponding Author: Syaddan Dintara Lubis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan syaddandintaralbs @uinsu.ac.id .

## PENDAHULUAN
Manusia diciptakan  Tuhan  terdiri  dari  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan sebagaimana  sesuai  dengan  kodratnya.  Namun,  sebagian  kelompok  menolak diidentifikasikan  sebagai  laki-laki  atau  perempuan  sebab  pola  tingkah  lakunya bertentangan dengan jenis kelamin. Penyangkalan ini tercermin dari perilaku dan gaya hidup  mereka  yang  mengklasifikasikan  dirinya  sebagai  transgender. Transgender adalah istilah umum yang digunakan ketika identitas, ekspresi atau perilaku seseorang tidak  sesuai  dengan  jenis  kelamin  yang  ditetapkan.  Menurut  konsepnya,  kaum transgender  tidak  bisa  sekaligus  menentukan  orientasi  seksual  seseorang.  Hal  ini karena  seorang  transgender  mengidentifikasi  diri  sebagai  homoseksual,  biseksual, heteroseksual bahkan aseksual.
Perubahan  status  jenis  kelamin  diakui  legalitasnya  menurut  hukum,  namun hanya  untuk  kasus  dimana  seseorang  memiliki  alat  kelamin  ganda.  Sedangkan transgender  tidak  dapat  membatasi  antara khunsa atau mukhannas. Jika khunsa merupakan  bagian  dari  ketetapan  Allah,  maka  transgender  adalah  bentuk penyimpangan individu. Penyimpangan ini berlaku bagi laki-laki yang menjadi wanita dan wanita yang menjadi laki-laki ( Gibtiah, 2014) .
Makhluk hidup tidak bersifat abadi, semuanya akan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Permasalahan mengenai nasib keluarga yang ditinggalkan serta harta yang  diperoleh  semasa  hidup  menjadi  permasalahan  yang  cukup  serius.  Dengan demikian dapat ditentukan siapa saja anggota keluarga yang berhak menerima warisan tersebut, berapa bagiannya, kapan dan bagaimana cara peralihannya.
Unsur yang harus dipenuhi dalam hukum waris ditinjau dari persepektif KUH Perdata dan Fiqh Mawaris ada tiga, yakni adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris. Adapun definisi dari pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan  harta  kekayaan  yang  mana  harta  kekayaan  tersebut  disebut  harta warisan dan akan diberikan kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup disebut ahli waris sebagai orang yang akan menerima harta warisan. Ketentuan Pasal 832  KUH  Perdata,  ahli  waris  ditentukan  berdasarkan  golongangolongan  ahli  waris menurut undang-undang.
Dalam  al- Qur’an  surat  an - Nisa’  ayat  7,11,12,33  dan  176  yang  kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  menyebutkan  bahwa  ahli  waris  terdiri  dari  ahli  waris  menurut hubungan  darah  dan  hubungan  perkawinan,  untuk  ahli  waris  karena  hubungan
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
persaudaraan diatur dalam al- Qur’an surat al -Ahzab ayat 6 dan untuk pewaris karena hijrah  sebagaimana  diatur  dalam  al- Qur’an  surat  al -Anfal  ayat  75.KUH  Perdata menggolongkan  ahli  waris  dalam  4  golongan,  yaitu  ( Sri  Sudono  Saliro  dan  Risky Kasmaja, 2019) :
a. Golongan I yakni tertuang dalam Pasal 852 KUH Perdata, menyebutkan bahwa suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
b. Golongan II yakni orang tua dan saudara pewaris.
c. Golongan III yakni Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
d. Golongan IV yakni Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak  ibu,  keturunan  paman  dan  bibi  sampai  derajat  keenam  dihitung  dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.
Ahli waris menurut KHI Pasal 171 huruf c disebutkan bahwa “ Ahli waris adalah orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
Dengan mulai adanya transgender dimasyarakat yang mendapatkan penetapan status keperdataan  dari  pengadilan  tentu  akan  menimbulkan  permasalahan  hukum  baru, dalam hal ini permasalahan tentang kewarisannya, apakah seorang transgender akan mewarisi bagian sesuai jenis kelamin asalnya, atau akan mewarisi sesuai dengan jenis kelamin perubahannya.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  tertarik  ingin  membahas  tentang “ Kedudukan Transgender Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqh Mawaris ”
Dengan melihat Bagaimana kedudukan hak waris transgender ditinjau dari fiqh mawaris ? dan Bagaimana ketetapan waris bagi transgender ditinjau dari fiqh mawaris?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yang  bertujuan untuk  mengetahui  dan  memahami  tentang  kedudukan  hak  waris transgender dan penetapan kewarisan bagi transgender menurut hukum Islam. Penelitian hukum secara yuridis  adalah  penelitian  yang  mengacu  pada  studi  kepustakaan  yang  ada  ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif adalah penelitian
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023). P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
hukum  yang  bertujuan  untuk  memperoleh pengetahuan  normatif tentang  hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.
Sumber  hukum  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  bahan  hukum primer berupa al Qur’an, hadis, pandangan para Ulama Fiqh dan peraturan perundang- undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan internet. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu penelitian ilmiah.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif melalui  suatu  metode  yang  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  suatu  kegiatan  yang dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang  dijadikan  rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Transgender Dalam Pembagian Waris Menurut Fiqh Mawaris
Transgender adalah  wanita  atau  pria  yang  bertingkah  laku  seperti  lawan jenisnya dimana secara biologis dia adalah wanita atau pria merujuk pada jenis kelamin saat  ia  dilahirkan,  namun  merasakan  seolah  dirinya  adalah  seseorang  yang  berjenis kelamin berbeda dari saat ia dilahirkan. Istilah transgender ditujukan untuk orang yang identitas, ekspresi atau perilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Penggunaan  istilah  transgender  sudah  luas  dipakai  dan  dianggap  pantas  (tidak mengandung unsur menghina) digunakan oleh kelompok diluar transgender.
Pelaku transgender kedudukan hukumnya sangat ditentukan oleh hukum yang mengatur tentang transeksual . Orang yang melakukan operasi kelamin dalam keadaan normal atau sempurna di dalam Islam diharamkan sehingga hukum dari hasil operasi kelamin tersebut tidak diakui. Pelaku transeksual wanita yang mengubah kelaminnya menjadi pria  di  dalam Islam  kedudukan  hukum sebagai  pria  tidak diakui  atau  tetap dianggap sebagai wanita seperti jenis kelamin sebelum melakukan operasi. Demikian pula  sebaliknya  jika  seorang  pria  yang  melakukan transeksual menjadi  seorang wanita  kedudukan hukumnya akan tetap diakui sebagai pria.
Dalam  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  pada  tanggal  1  Juni  1980  dalam Keputusan  Nomor  2, “O rang  yang  kelaminnya  diganti  kedudukan  hukum  jenis kelaminnya  sama  dengan  jenis  kelamin  semula  sebelum  diubah.  (MUI,  2010) ” Kemudian  pada  tanggal  27  Juli  2010  diadakan  Musyawarah  Nasional  di  Jakarta sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh “K arena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, maka kedudukan hukum jenis kelamin
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023). P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap dengan jenis kelamin semula seperti sebelum  operasi  tanpa  kecuali  bagi  mereka  yang  sudah  mendapat  penetapan  di pengadilan (Agus Raharjo, 2023). ”
Dalam  buku  kajian  Fiqih  Kontemporer  dinyatakan  apabila  sifat  dan  tujuan operasi  kelamin  yaitu  mengubah  bentuk  tubuh  dengan  jalan  melakukan operasi   pengganti  jenis  kelamin  dari  seorang  pria  menjadi  seorang  wanita  atau sebaliknya  maka  status  hukum  jenis  kelaminnya  tetap  atau  tidak  berubah  sehingga dalam hal kedudukannya sebagai seorang ahli waris akan tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli pada saat waktu lahirnya (Inas Wafiqoh, 2020). Maka jika seorang wanita melakukan operasi pergantian kelamin menjadi pria dia tidak berhak menerima harta  warisannya  sama  dengan  bagian  seorang  pria  sebab  menurut  hukum  ia  tetap berstatus sebagai seorang wanita.
Akan  tetapi  jika  seseorang  melakukan  operasi  kelamin  dalam  hal  untuk memperbaiki  atau  menyempurnakan  jenis  kelaminnya  karena  ketidaksempurnaan bentuk maka kedudukan hukumnya dalam mewarisi dengan akan sesuai dengan jenis kelaminnya  setelah melakukan  operasi  pergantian  kelamin  hal  ini ditegaskan  dalam fatwa  MUI  tahun  1980  Nomor  3  menyatakan  seorang khun ṣ a yang  kelaki-lakiannya lebih  jelas  boleh  disempurnakan  kelaki-lakiannya  Demikian  pula  sebaliknya  dan hukumnya menjadi positif atau laki-laki.
Dalam Islam melakukan operasi pergantian kelamin tidaklah dibolehkan sebab jenis kelamin adalah kodrat atau ketentuan yang diberikan Allah sejak lahir.  Adapun beberapa dalil yang mengharamkan seseorang untuk melakukan  opersi berganti jenis kelamin yaitu:
a. Surah Al-Hujarat ayat 13,
َّنِإ ۚ ۟ا َٰٓوُفَراَعَتِل َلِئَٰٓاَبَق َو اًبوُعُش ْمُكََٰنْلَعَج َو  َٰىَثنُأ َو  ٍرَكَذ نِ م مُكََٰنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي ٌريِبَخ ٌميِلَع َ َّللَّٱ َّنِإ ۚ ْمُكَٰىَقْتَأ ِ َّللَّٱ َدنِع ْمُكَمَرْكَأ
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya  orang yang paling mulia  di  antara  kamu  di  sisi Allah  ialah  orang  yang  paling  takwa  di  antara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

## b. Surah An-Nisa ayat 119,
َغُيَلَف ْمُهَّنَرُماَءَل َو  ِمََٰعْنَ ْلَٱ َناَذاَء َّنُكِ تَبُيَلَف ْمُهَّنَرُماَءَل َو ْمُهَّنَيِ نَمُ َلَ َو ْمُهَّنَّل ِضُ َلَ َو لٱ ِذ ِخَّتَي نَم َو ۚ ِ َّللَّٱ َقْلَخ َّنُرِ ي ِنوُد نِ م اًّيِل َو َن ََٰطْيَّش
اًنيِبُّم اًناَرْسُخ َرِسَخ ْدَقَف ِ َّللَّٱ
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
“Dan  aku  benar -benar  akan  menyesatkan  mereka,  dan  akan  membangkitkan  angan- angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan  Allah),  lalu  benar-benar  mereka  meubahnya".  Barangsiapa  yang  menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”
Kitab  shafwatul  bayan  menyebutkan  beberapa  perbuatan  manusia  yang diharamkan  salah  satunya  termasuk  dalam  “mengubah  cipt aan tuhan”,  seperti mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, artinya seorang  pria  yang  berpakaian  dan  bertingkah  laku  seperti  seorang  wanita  atau sebaliknya (Suhairi, 2016).
c. Hadis Nabi SAW. riwayat Bukhari dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata,
ِءاَس ِنلا َنِم ِتاَه ِبَشَتُمْلا َو ، ِءاَس ِنلاِب ِلاَج ِرلا َنِم َنيِه ِبَشَتُمْلا ملسو هيلع الله ىلص ِ َّاللَّ ُلوُسَر َنَعَل
لاَج ِرلاِب
“ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki ” (HR. Bukhari no. 5885).
Dalam lafazh Musnad Imam Ahmad disebutkan,
َنَعَل َُّاللَّ َنيِه ِبَشَتُمْلا َنِم ِلاَج ِرلا ِءاَس ِنلاِب ، ِتاَه ِبَشَتُمْلا َو َنِم ِءاَس ِنلا
ِلاَج ِرلاِب
“ Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki ” (HR. Ahmad no. 3151, 5: 243. Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari). Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  maka  hukum transeksual (operasi  kelamin) dalam Islam adalah tegas hukumnya haram. Dalam hal ini, termasuk ikut menanggung dosa dilakukannya transeksual adalah semua pihak yang membantu pelaksanaannya, seperti  dokter  beserta  tim  medisnya  dan  lain-lain.  Ketidakbolehan  atau  haram hukumnya  melakukan transeksual (operasi  kelamin)  juga  ditegaskan  dalam  fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  tanggal  1  Juni  1980,  keputusan  nomor  1  “Me ngubah  jenis kelamin  laki-laki  menjadi  perempuan  atau  sebaliknya  hukumnya  haram,  karena bertentangan dengan al-Quran surat an- Nisa ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara’.
Secara  umum  kewarisan transgender dapat  ditentukan  dari  keadaan  dan berdasarkan ketentuan dari ahli medis serta disepakati para ulama pada umumnya. Dalam hal ini di dalam Islam disebut dengan khunsa. Khunsa ada dua yakni khunsa musykil dan khunsa ghoiru musykil. Hal ini status terhadap kewarisannya telah jelas untuk khunsa ghoiru musykil karena keadaanya jelas dan bisa diambil yang paling dominan  dari  kedua  kelamin  tersebut.  Sedangkan khunsa  musykil ini  secara  fisik
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
atau perilaku seperti layaknya seorang perempuan namun kebenarannya sebagai laki-laki (Nalisa Agustina, 2020).
Pada hakekatnya, transgender ini dalam Islam tetap berdasarkan keputusan ahli medis dan penetapan dari lembaga yang terkait.  Ketika kelamin seseorang belum jelas dan masih dalam keadaan yang meragukan apakah cenderung dengan kelamin laki- laki atau perempuan, maka kewarisan yang diberikan kepada ada pelaku transgender adalah bagian terkecil dan sisa harta yang ditunda dan akan diberikan ketika beranjak baligh dan status kelaminnya telah jelas sebagai laki-laki atau perempuan.
Oleh  karena  itu kewarisan  bagi transgender dalam hukum  Islam masih  tetap berdasarkan  kelamin  yang  semula  sejak  ia  dilahirkan  apakah  sebagai  laki-laki  atau sebagai  perempuan.  Sebab  operasi  kelamin  hanya  mengubah  bentuk  fisik  saja  dan pada hakikatnya mereka tetap pada posisi awal sebagaimana mereka dilahirkan.
Ketetapan Bagian Waris Transgender Menurut Fiqh Mawaris
Dalam penetapan kewarisan bagi transgender masih mengalami pro dan kontra di  kalangan  ulama  di  Indonesia  .  Dengan  semaraknya  orang-orang  melakukan perubahan pada kelamin yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.
Penetapan  pembagian  waris  bagi  tiap-tiap  ahli  waris  pada  dasarnya  sudah diatur  dalam  Alquran.   Namun  ternyata  di  Indonesia  ada  sekelompok  orang  yang sangat kecil jumlahnya yaitu khunsa atau disebut dengan transgender dan ini belum diatur di dalam Al Quran maupun hadis dan juga tidak diatur di dalamnya bagian waris bagi seorang transgender .
Menetapkan  kewarisan  terhadap transgender ini  menurut  kelamin  semula sebelum ia melakukan operasi kelamin . Tetapi hal ini berlaku untuk seseorang yang melakukan operasi kelamin dari kelamin normal bukan untuk penyempurnaan atau pembuangan.
Melakukan operasi kelamin adalah hal yang telah melanggar kodrat yang Allah tentukan  karena  setiap  apa  yang  telah  diciptakan-Nya  pasti  mempunyai  hikmah  di dalamnya, begitu pula dengan kelamin yang terima sejak kita lahir.
Maka penetapan kewarisan bagi seseorang yang memiliki kelamin normal dan ingin  mengganti  kelaminnya  menjadi  lawan  jenis  baik  laki-laki  maupun  perempuan begitu pula sebaliknya, maka pada penetapan kewarisannya kembali dengan kelamin sebelum  ia  melakukan  operasi.  Sebab  hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  asy-syakhsiyah
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).
bahwa “asal itu akan ke mbali dengan semula bagaimana pun bentuk keberadaannya (Nalisa Agustina, 2020).
Seorang transgender dalam  kewarisan  Islam  tetap  akan  mendapat  hak kewarisan mereka, namun proses ini harus meliputi beberapa langkah konkrit yang mengarah pada kejelasan alat kelaminnya (Amar Daulana, 2020). Karena faktor jenis kelamin  sangat  mempengaruhi  dalam  pembagian  kewarisan  seorang khunsa dalam penentuan  besar  kecilnya  warisan  yang  mereka  terima.  Sebagaimana  dapat diperhatikan pada bagian bagian ahli waris yang tertera dalam al Quran surah An Nisa (4): 12 sebagai berikut:
َو َّنُهَّل نُكَي ْمَّل نِإ ْمُكُج ََٰو ْزَأ  َكَرَت اَم  ُفْصِن ْمُكَل َو
ْوَأ َٰٓاَهِب َني ِصوُي ٍةَّي ِص َو ِدْعَب  ۢنِم ۚ َنْكَرَت اَّمِم ُعُبُّرلٱ ُمُكَلَف ٌدَل َو َّنُهَل َناَك نِإَف ۚ ٌدَل
ُنُمُّثلٱ َّنُهَلَف ٌدَل َو ْمُكَل َناَك نِإَف ۚ ٌدَل َو ْمُكَّل نُكَي ْمَّل نِإ ْمُتْكَرَت اَّمِم ُعُبُّرلٱ َّنُهَل َو ۚ ٍنْيَد مُتْكَرَت اَّمِم ۚ
ْوَأ َٰٓاَهِب َنوُصوُت ٍةَّي ِص َو ِدْعَب  ۢنِ م ُسُدُّسلٱ اَمُهْنِ م ٍد ِح ََٰو ِ لُكِلَف  ٌتْخُأ  ْوَأ ٌخَأ َٰٓۥُهَل َو ٌةَأَرْمٱ ِوَأ ًةَلََٰلَك  ُثَروُي ٌلُجَر َناَك نِإ َو ۗ ٍنْيَد ۚ
ُءَٰٓاَك َرُش ْمُهَف  َكِلََٰذ نِم َرَثْكَأ ۟ا َٰٓوُناَك نِإَف
ِدْعَب  ۢنِم ۚ ِثُلُّثلٱ ىِف
ٌميِلَح ٌميِلَع ُ َّللَّٱ َو ۗ ِ َّللَّٱ َنِ م ًةَّي ِص َو ۚ  ٍ رَٰٓاَضُم َرْيَغ ٍنْيَد  ْوَأ َٰٓاَهِب  َٰىَصوُي ٍةَّي ِص َو
“Dan bagimu (suami -suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu Mempunyai anak,  maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  Ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) Seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang Kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai  anak.  Jika  kamu  mempunyai  Anak,  maka  para  isteri  memperoleh seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  Tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang kamu buat atau (dan) sesudah Dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik  laki-laki  maupun  Perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak meninggalkan  anak,  Tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja) atau  seorang  Saudara  perempuan  (seibu  saja),  maka  bagi  masing-masing  dari kedua jenis Saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih  Dari  seorang,  maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah Dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan Yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar -benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”
Secara  tegas  bagian-bagian  ahli  waris  diurai  dalam  ayat  ini  berdasarkan kedekatan  dengan  pewaris  dan  mempertimbangkan  jenis  kelamin  mereka.  Seorang suami akan berbeda bagiannya dengan isteri yang ditinggal oleh pewaris. Ayat ini juga secara  spesifik  menguraikan  sebab  kewarisan  dari  dua  unsur;  pertama  unsur perkawinan  dan  unsur  kekerabatan.  Kedua  unsur  ini  dikaitkan  pula  dengan  jenis
P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
kelamin  yang  dimiliki  oleh  ahli  waris.  Sekali  lagi  pencantuman  sebab-sebabkelamin laki-laki dan perempuan dan tidak memberi peluang sedikitpun epada banci (khun ṣ a) untuk  memiliki  harta  warisan  kepada khun ṣ a untuk  memiliki  harta  warisan  (Inas Wafiqoh, 2020).
Maka  dengan  beberapa  keterangan  serta  dengan  adanya  landasan  hukum terhadap  penetapan  kewarisan  bagi  orang  yang  melakukan  operasi  kelamin  atau transgender ini, maka sudah cukup jelas bahwa penetapan kewarisan bagi transgender ini  sesuai  dengan  kelamin  sebelum  ia  melakukan  operasi  pergantian  kelamin  atau kembali kepada kelamin semula.
Secara ringkas pendapat fukaha terhadap penetapan kewarisan khun ṣ a dapat dilihat  sebagai  berikut,  Menurut  Imam  Abu  Hanifah,  Abu  Yusuf, khun ṣ a musykil mendapat  bagian  terkecil  dari  dua  perkiraan  antara  bagian  kewarisan  laki-laki  dan p erempuan, dari sisa waris yang diberikan kepada ahli waris lain. Golongan Syafi‘iyah, Abu Daud, memberikan penetapan kewarisan kepada khun ṣ a berdasarkan perhitungan terkecil, sisa waris mereka ditangguhkan sambil menunggu dan mengadakan penelitian jenis khun ṣ a guna  diselesaikan  secara  musyawarah  mufakat.  Menurut  golongan Malikiyah,  Syi‘ah,  memberikan khun ṣ a separuh  dari  dua  perkiraan  laki-laki  dan perempuan (Amar Daulana, 2020).
Namun berbeda statusnya ketika memang memiliki dua kelamin ( Khunsa Ghairu Musykil) dan belum bisa mengidentifikasi dari dua kelamin tersebut maka dilakukan operasi atau lebih tepatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelamin yang belum jelas tersebut.
Bagian yang diperoleh Khunsa Ghairu Musykil, untuk mengetahui bagian yang didapat oleh khunsa ghairu musykil adalah dengan melihat jalan keluar air seni. Jika ia kencing dengan alat kelamin lakilaki maka ia laki-laki, dan hukum yang diberlakukan untuknya  disamakan  dengan  hukum  warisan  laki-laki.  Jika  ia  kencing  dengan  alat kelamin perempuan maka ia perempuan, dan berlaku baginya bagian waris perempuan (Zeta Fadiah Inge Putri, 2019).
Apabila khunsa kencing  melalui  kedua  alat  kelaminnya,  maka  pendapat Imam  Syafi‟i  adalah,  ditentukan berdasarkan  kelamin  yang  mengeluarkan  air  seni terlebih  dahulu.  Jika air  seni  keluar  dari  kelamin  laki-laki  dahulu kemudian  kelamin perempuan, maka ia adalah laki laki dan ia mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu mengeluarkan air seni, kemudian kelamin
perempuan,  maka  ia  adalah  perempuan  dan  ia  mewarisi  berdasarkan  warisannya perempuan (Zeta Fadiah Inge Putri, 2019).
Apabila tidak diketahui yang mana yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu, maka dia disebut khunsa musykil , yaitu khunsa yang sulit diketahui statusnya sampai dewasa. Apabila khunsa telah mencapai usia dewasa dan terlihat ciri-ciri lelaki seperti janggut,  memiliki  kecenderungan  suka  kepada  perempuan,  mimpi  keluar  mani  dari kelamin laki-laki, maka ia adalah laki-laki, dan ia mewarisi layaknya warisan laki-laki. Namun, apabila yang kelihatan ciri-ciri perempuan seperti haid, tumbuhnya buah dada, hamil, maka ia adalah perempuan, maka ia mewarisi layaknya warisan perempuan. Jika ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, misalnya memiliki jenggot dan payudara pada waktu yang bersamaan, maka orang itu tetap dikatakan khunsa musykil .
Bagian yang diperoleh Khunsa Musykil, Imam Syafi‟i berpendapat bahwa masing masing  dari  ahli  waris  dan khunsa  musykil diberikan  bagiannya  yang  terkecil  atau merugikan, karena ia adalah orang yang diyakini bernasab kepada setiap orang dari mereka.  Sisanya  disimpan  sampai  jelas  keadaannya.  Pendapat  ini  adalah  pendapat terkuat dalam mazhab Syafi‟iyah .

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  serta  penjelasan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  yaitu penetapan  kewarisan  terhadap transgender dalam  tinjauan  hukum  Islam  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  memiliki  kelamin  normal  ialah  berdasarkan  kelamin semula sebelum ia melakukan transgender.
Penetapan kewarisan terhadap perbaikan penyempurnaan serta pembuangan salah  satu  kelamin  adalah  berdasarkan  kelamin  setelah  ia  melakukan  Transgender. Penetapan  terhadap  penyempurnaan  dan  pembuangan  salah  satu  kelamin  ini berdasarkan kelamin yang dominan di antara kedua dan hal ini berdasarkan penetapan hukum  pengadilan  dan  ahli  medis  yang  memahami  tentang  kelamin  yang  cocok terhadap  oarang  tersebut  sehinga  mendapatkan  penetapan  yang  jelas  terhadapat status orang tersebut.
Pembagian warisan untuk seorang khunsa ghairu muskyil dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang khunsa musykil para  ulama  berbeda  pendapat,  menurut  mazhab  Hanafi khunsa diberikan  bagian terkecil dari dua perkiraan laki- laki dan perempuan, menurut mazhab Syafi’i khunsa
Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023). P-ISSN 1411-4380   E-ISSN 2541-5263
diberikan  bagian  terkecil  dari  bagian  laki-laki  dan  perempuan  lalu  sisa  hartanya ditangguhkan  sampai  status khunsa jelas,  menurut  mazhab  Maliki khunsa mendapat kedua bagian terkecil dari perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian jumlah dari perkiraan tersebut dibagi setengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Majelis  Ulama  Indonesia.  2010. “ Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia .” Edisi Ketiga, Jakarta.
Gibtiah.  2014. “Studi  Perbandingan  Tentang  Khuntsa  Dengan  Transseksual  Dan Transgender  (Telaah  Pemikiran  Ulama  Klasik  Dan  Ulama  Modern). ” Intizar Jurnal Raden Fatah Vol. 20.
Saliro, Sri Sudono dan Risky Kasmaja. 2019 . “ Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam .”  Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.1.
Raharjo,Agus. “ Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram ”. https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t- fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram diakses pada Kamis , 06 Januari 2023 21:11 WIB .
Wafiqoh,  Inas.  2020 .  Skripsi.“ Penetapan  Kewarisan  Bagi  Transgender  Ditinjau  Dari Hukum Islam .” Tegal:Universitas Pancasakti .
Suhairi. 2016. “ Hukum Transeksual danKedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam. ” Nizham Journal of Islamic Studies. Vol. 4, No.1
Agustina, Nalisa. 2020. Skripsi.“ Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam .” Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Daulana,  Amar.  2020 .  “ Penetapan  Pembagian  Waris  Kepada  Trasgender  Dalam Perspektif Hkum Islam . ” Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Putri,  Zeta  Fadiah  Inge.2019. “ Kedudukan  Ahli  Waris  Yang  Berkelamin  Ganda  Dalam Hukum Islam . ” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8 No.1.