## KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KOTA BONTANG

## Cathas Teguh Prakoso
Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: This  research  aims  to  find  out  and  analyzethe  implementation  of Corporate Social Responsibility in Bontang. The potential industries apparently do not correlates to the prosperity of the people in which there are still poor families liveng. This research shows that the implementation of CSR is not effective because of  these  several  things,  limited  regulations,  assymetrical  relations  between corporation and society, and the uncoordinated mechanism of CSR Keywords: “Corporate Social Responsibility, Cooperation, Bontang”
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di  Kota Bontang. Potensi industri yang  tersimpan  di  sana  tidak  berbanding  lurus  dengan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  yang  tercatat  dengan  masih  banyaknya  keluarga  miskin  disana.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  hal  ini  disebabkan  oleh  antara  lain  regulasi  yang terbatas,  hubungan  yang  asimetris  antara  perusahaan  dan  masyarakat,  dan mekanisme CSR yang kurang terpadu.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility Kerjasama, Kota Bontang

## Pendahuluan
Berkembangnya  Kota  Bontang  sebagai  salah  satu  pusat  industri  energi nasional  di  Indonesia  Timur  telah  menarik  investasi  yang  disertai  dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri manufaktur, jasa dan perbankan.
Pada tahun  2014, banyaknya perusahaan menurut badan hukum adalah 384 perusahaan, menurut kategori perdagangan sebanyak 13 perusahaan, perdagangan menengah sebanyak 62 dan perdagangan kecil sebanyak 216 perusahaan. Dari 384 perusahaan tersebut diperinci sebagai berikut:
Tabel 1.

## Jumlah Perusahaan di Kota Bontang Tahun 2014 Menurut Badan Hukum
No Status Badan Hukum Jumlah 1 Perseroan Terbatas (PT) 77 2 CV /Firma 270 3 Koperasi 6 4 Perorangan 31 Jumlah 384
Sumber : BPS Kota Bontang, 2014
Secara  alamiah,  industrialisasi  di  Kota  Bontang  telah  menggeser  pola kehidupan  masyarakat  yang  dulunya  tergantung  dengan  alam,  kini  kepada  sektor industri.  Hal  ini  telah  pula  membawa  dampak  terhadap  kehidupan  sosial  dan ekonomi  masyarakat.  Sebagian  masyarakat  dapat  menyesuaikan  diri  dengan
perubahan  sehingga  mampu  meningkatkan  kondisi  sosial  dan  ekonominya,  dan sebagian  lagi  kurang  mampu  menghadapinya  sehingga  mempengaruhi  kondisi sosial ekonominya yang semakin menurun.
Akan tetapi bila ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat, potensi dan berkembangnya  industri  di  Kota  Bontang  belum  sepenuhnya  berdampak  positif pada  kesejahteraan  masyarakat.  Pada  tahun  2014,  jumlah  keluarga  miskin  di  Kota Bontang  yang  termasuk  dalam  Prasejahtera  sebesar  8.017  rumah  tangga  yang terbagi  dalam  2.344  rumah  tangga  bertempat  tinggal  di  Bontang  Utara  dan  2.505 rumah tangga bertempat tinggal di Bontang Barat. Sedangkan Keluarga Miskin yang termasuk  dalam  Kategori  Sejahtera  I  sebesar  5.572  yang  terbagi  dalam  2.392 keluarga  di  Bontang  Utara  dan  651  keluarga  di  Bontang  Barat  (BPS  Kota  Bontang, 2014).  Padahal  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  akibat  beroperasinya perusahaan-perusahaan  tersebut  telah  diantisipasi  pemerintah  melalui  Program Tanggung  Jawab  Sosial/ Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang  telah  diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan:
1. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 74. Selain BUMN,  saat  ini  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  mengelola  atau  operasionalnya terkait  dengan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  diwajibkan  melaksanakan  program CSR.
2. Undang-Undang  Penanaman  Modal  Nomor  25  Tahun  2007  dalam  Pasal  15  (b) dinyatakan  bahwa  setiap  penanam  modal  berkewajiban  melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Undang-Undang  Minyak  dan  Gas  Bumi  Nomor  22  Tahun  2001,  khusus  bagi perusahaan  yang  operasionalnya  mengelola  minyak  dan  gas  bumi,  terikat  oleh Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001,  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi, disebutkan dalam Pasal 13 ayat 3 (p).
4. Peraturan  Menteri  Negara  BUMN,  Per-05/MBU/2007  Pasal  1  ayat  (6)  dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program  Kemitraan,  adalah  program  untuk  meningkatkan  kemampuan  usaha kecil  agar  menjadi  tangguh  dan  mandiri  melalui  pemanfaatan  dana  dari  bagian laba  BUMN.  Sedangkan  pada  pasal  1  ayat  (7)  dijelaskan  bahwa  Program  Bina Lingkungan,  yang  selanjutnya  disebut  Program  BL,  adalah  program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
5. Peraturan  Daerah  Kalimantan  Timur  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa selama ini pelaksanaan CSR di Kota Bontang belum mencapai seperti yang diharapkan, yaitu ikut serta memberdayakan masyarakat dan membantu pemerintah dalam pembangunan daerah. Tanggungjawab  sosial  perusahaan  sangat  penting  dalam  mendukung  program pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Supranoto (2007), bahwa CSR memiliki pengaruh  yang  luas  dalam  membantu  pemerintah  meringankan  upaya penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana  pemerintah  untuk  penanggulangan  kemiskinan  masih  terbatas,  dengan kondisi  tersebut  memerlukan  dukungan  dan  keterlibatan  aktif  dunia  usaha.
Kegiatan  CSR  tentunya  dapat  membidik  kelompok  masyarakat  yang  belum tersentuh program penanggulangan kemiskinan, sehingga kualitas hidup yang lebih baik  dapat  dirasakan  masyarakat  secara  merata.  Demikian  pula  yang  disampaikan Utama (2010), bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau  pemegang  saham  saja,  tetapi  juga  terhadap  masyarakat terkena  dampak operasional  perusahaan.  Keberadaan  perusahaan  selain  untuk  memaksimumkan kekayaan  pemilik  perusahaan/pemegang  saham,  namun  juga  untuk  melayani kepentingan stakeholders perusahaan, seperti karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat.  Atas  dasar  permasalahan  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya  maka penelitian  ini  berupaya  untuk  mencari  jawaban  terhadap  pertanyaan “Bagaimanakah  kerjasama  antara  pemerintah,  perusahaan  dan  masyarakat  dalam pelaksanaan CSR di Kota Bontang?”

## Kerangka Konseptual

## Governance dan Good Governance
Makna governance sangat  berbeda  dengan government ,  menurut  Rodhes dalam  Mindarti  (2005:  194)  menjelaskan  konsep governance lebih  menunjuk  pada:
(1) A change in the meaning of government (perubahan dalam makna pemerintahan);
(2) Reffering a new process of governing (mengacu pada sebuah proses baru dalam memerintah); (3) A changed condition of ordered rule (perubahan kondisi dalam tata pengaturan);  (4) The  new  method  by  which  society  is  governed (metode  baru bagaimana masyarakat diperintah).
Sedangkan government seperti  yang  ditegaskan  Stoker  dalam  Mindarti (2005:194) secara spesifik lebih menunjukkan pada: (1). The formal institutions of the state (institusi negara yang resmi): (2) Monopoly  of  legitimate  coercive  power (monopoli  kekuasaan  pemaksa  yang  sah);  (3) Its  ability  to  make  decisions  and  its capacity to enforce them (kemampuannya untuk membuat keputusan dan kapasitas menegakkan pemberlakuannya) dan (4) The formal and institutional processes which operate  at  the  level  of  the  nation  state  to  maintain  public  order  and  facilitate collective action (proses-proses formal dan institusional yang berlangsung pada level negara  nasional  untuk  menjaga  ketertiban  masyarakat  dan  memfasilitasi  tindakan bersama).
Dalam  konsep governance terdapat  tiga  kaki  utama  ( threelegs )  dan  tiga domain  utama  ( three  domains ).  Ketiga  kaki  utama  yang  dimaksud  adalah political governance , economic  governance dan administrative  governance . Political governance lebih mengacu pada proses pembuatan kebijakan. Economi governance mengacu  pada  proses  pembuatan  keputusan  dibidang  ekonomi  yang  berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Sementara itu, administrative governance lebih mengacu pada sistem implementasi kebijakan.
Sedangkan  tiga  domain  utama  yang  dimaksud  mencakup  unsur  negara ( state ),  swasta  ( private  sector )  dan  masyarakat  sipil  ( civil  society ).  Negara  ( state ), pada  masa  mendatang  memiliki  tugas  penting  yakni  mewujudkan  pembangunan manusia  yang  berkelanjutan  dengan  mendefinisikan  kembali  peran  pemerintahan dalam  mengintegrasikan  kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  perlindungan  lingkungan,
melindungi  masyarakat  dari  ketentraman,  menciptakan  komitmen  politik, menyediakan infrastruktur, melakukan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat  finansial  dan  kapasitas  administratif  pemerintah lokal, kota dan metropolitan.

## Kerjasama antar Pihak dalam Governance
Pergeseran  paradigma  administrasi  publik  yakni old  public  administration, new public management, dan new public service yang dijelaskan oleh Denhardt dan Denhardt  (2003),  dapat  juga  dipahami  melalui  pendapat  Benington  dan  Hartley (2001)  seperti  dikutip Meehan (2003:6),  bahwa  pemikiran administrasi  publik  telah bergeser dari traditional public administration dan new public management ke model citizen-centered  governance .  Dimana  model citizen-centered  governance oleh Denhardt dan Denhardt (2003) disamakan dengan perspektif new public service dan networked  governance oleh  Hartley  (2005)  serta post-managerial  avenues oleh Vigoda-Gadot (2005). Baik perspektif citizen-centered governance, new public service , networked governance maupun perspektif post-managerial avenues pada prinsipnya menempatkan  masyarakat  sipil  ( citizens )  sebagai  penentu  strategi  dari  kebijakan publik,  serta  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  dengan mengoptimalkan  jejaring  ( network )  dan  kemitraan  ( partnership )  dengan  pihak  di luar pemerintah.
Pemahaman  administrasi  publik  melalui citizen-centered  model lebih  khusus dapat  dipahami  melalui  kajian  teori governance .  Menurut  Gerry  Stoker  pemikir administrasi  publik,  dalam  salah  satu  papernya  yang  dipublikasi  oleh  Unesco berjudul  ” Governance  as  Theory:  Five  Propositions ”  (1998)  menguraikan  lima proposisi governance sebagai sebuah teori yaitu:
1) Governance refers to a set of institutions and actors that are drawn from but also beyond governance;
2) Governance  identifies  the  blurring  of  boundaries  and  responsibilities  for tackling social and economic issues;
3) Governance  identifies  the  power  dependence  involved  in  the  relationships between institutions involved in collective action;
4) Governance is about autonomus self-governing networks of actors;
5) Governance recognizes the capacity to get things done which does not rest on the power of government to command or use its authority. It sees government as able to use new tools and techniques to steer and guide.
Melalui  proposisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  makna governance itu merujuk  pada  institusi  dan  aktor  yang  tidak  hanya  pemerintah,  kaburnya  batas- batas  dan  tanggung  jawab  dalam  mengatasi  isu  sosial  dan  ekonomi,  dan  adanya ketergantungan  dalam  hubungan  antara  institusi  yang  terlibat  dalam  aksi  kolektif. Governance juga  berkaitan  dengan self-governing yang  otonom  dari  aktor-aktor lainnya  dan  memperbaiki  sesuatu  tidak  perlu  tergantung  kekuasaan  pemerintah melalui perintah dan kewenangannya (Stoker, 1998:18).
Sementara  itu  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia  telah membuka  jalan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  kerjasama,  baik  dengan pemerintah  daerah  lain  maupun  dengan  aktor  non  pemerintah.  Bahkan  Paterson
(2008)  mengatakan  banyak  pemerintah  lokal  saat  ini  yang  mencari  metode  baru untuk  menggurangi  pengeluaran  dan  menjaga  kualitas  jasa,  mereview  sistem layanan, menetapkan prioritas dan menentukan layanan mana yang diberikan lewat tatanan  alternatif.  Adminisitrasi  publik  mempunyai  potensi  untuk  menyatukan manajemen publik dan kebijakan publik berdasarkan pada sasaran eksplanatif yang berkontribusi khusus.
Beberapa  literatur  menyebutkan  bahwa  dalam  pengertian  kerjasama ( partnership )  memiliki  derajat  yang  berbeda. Diantaranya  dijelaskan  oleh  Thomson dan  Perry,  bahwa  kerjasama  memiliki  derajat  yang  berbeda,  mulai  dari  koordinasi dan  kooperasi  (cooperation)  sampai  pada  derajat  yang  lebih  tinggi  yaitu collaboration . Para  ahli  pada dasarnya  menyetujui  bahwa  perbedaan  terletak  pada kedalaman  interaksi,  integrasi,  komitmen  dan  kompleksitas  dimana  ccordination terletak  pada  tingkatan  yang  paling  rendah.  Sedangkan collaboration pada tingkatan yang paling tinggi (Keban, 2007).
Selanjutnya  mengenai  makna  kolaborasi,  Wood  dan  Gray  dalam  Thompson dan  Perry  (2006), menjelaskan  bahwa  kolaborasi  berarti  pihak-pihak  yang  otonom berinteraksi  melalui  negosiasi  baik  secara  formal  maupun  informal,  menyusun struktur  dan  aturan  pengelolaan  hubungan  antar  mereka, merencanakan  tindakan atau  keputusan  untuk  mengatasi  isu-isu  yang  membawa  mereka  bersama-sama, interaksi menyangkut sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah atau dengan pihak Ketiga ataupun antar entitas lain berguna  untuk  :  (1).  membantu  Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  dalam  arti  tersedianya  pelayanan  kepada  masyarakat yang  lebih  baik;  (2).  meningkatkan  kemampuan  pihak  yang  bekerjasama  untuk menyelesaikan masalah tertentu; (3). meningkatkan persahabatan antar pihak; (4). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada  di  daerah  masing-masing  dalam  upayamelanjutkan  serta  mengembangkan usaha;  (5).  meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah;  (6). meningkatkan  kemampuan  masing-masing  daerah  dalam  menstimulasi  mobilitas sumber daya, dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia.

## Corporate Social Responsibility (CSR)
Isu tanggungjawab sosial perusahaan ( Corporate Social Responsibility ) sudah lama  muncul  di  berbagai  negara,  hal  ini  terlihat  dari  praktik  pengungkapan corporate  social  responsibility (CSR),  yang  mengacu  pada  aspek  lingkungan  dan sosial,  yang  semakin  meningkat.  Bahkan  berbagai  hasil  studi  telah  dilakukan  di berbagai  negara  dan  dimuat  di  berbagai  jurnal  internasional  (Ghozali  dan  Chariri, 2007).
Sebagai  sebuah  konsep, Corporate  Social  Responsibility (CSR)  mempunyai definisi dalam beberapa versi karena implementasi yang dilakukan oleh perusahaan yang  satu  dengan  perusahaan  lainnya  berbeda-beda.    Menurut  Kotler  dan  Lee dalam Solihin (2009:5) ” Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community  well  being  through  discretionary  business  practices  and  contribution  of corporate  resources” (tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah  kegiatan  yang semata-mata  merupakan  komitmen  perusahaan  secara  sukarela  untuk  turut
meningkatkan  kesejahteraan  komunitas  dan  berkontribusi  kepada  sumberdaya perusahaan).
CSR  juga  dijelaskan  Petkoski  dan  Twose  (2003)  yang  mendefinisikan  CSR sebagai komitmen bisnis yang berperan untuk mendukung pembangunan ekonomi, bekerjasama  dengan  karyawan  dan  keluarganya,  masyarakat  lokal  dan  masyarakat luas,  untuk  meningkatkan  mutu  hidup  mereka  dengan  berbagai  cara  yang menguntungkan bagi bisnis dan pembangunan.
Sejauh  ini  definisi  yang  banyak  digunakan  adalah  pemikiran  Elkington tentang Triple  Bottom Line . Menurut  Elkington (2007), CSR  adalah adanya  segitiga dalam  kehidupan  stakeholders  yang  mesti  diperhatikan  korporasi  di  tengah usahanya  mencari  keuntungan,  yaitu  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial,  yang kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga.
Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa CSR adalah suatu bentuk  komitmen  perusahaan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  mutu  kehidupan bagi karyawan perusahaan dan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan maupun masyarakakat luas.
Menurut  pendapat  Rudito  dkk.  (2004),  program-program  CSR  yang dijalankan perusahaan meliputi:
a. Program-program  bidang  sosial,  antara  lain:  pelayanan  dan  kampanye kesehatan, beasiswa pendidikan, pembangunan dan renovasi sarana sekolah, sumbangan  sosial  untuk  bencana  alam,  sekolah  binaan  serta  pendidikan  dan pelatihan teknologi informasi.
b. Program-program bidang ekonomi, antara lain: pemberdayaan dan pembinaan UKM  dan  pengusaha,  kemitraan  dalam  penyediaan  kebutuhan  dan  bahan baku  produksi,  kredit  pembiayaan  dan  bantuan  modal  untuk  pengembangan usaha,  pengembangan  agrobisnis,  serta  pemberdayaan  dan  pengembangan tenaga kerja lokal.
Program-program bidang lingkungan adalah pembinaan dan kampanye lingkungan hidup, pengelolaan fisik agar lebih asri, pengelolaan limbah, pembangunan sarana air bersih, penanaman pohon atau penghijauan dan pertanian anorganik.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bagian ini penulis  akan menganalis data hasil penelitian. Sebagaimana rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka analisis terfokus pada kerjasama  pemerintah-perusahaan-masyarakat  dalam  forum  CSR.  Dengan  analisis data  ini  diharapkan  penulis  dapat  memberi  jawaban  atas  masalah  yang  penulis angkat.  Dari  data  penelitian  yang  penulis  peroleh  melalui  wawancara  dan dokumentasi ditunjang dengan beberapa pengamatan pada obyek penelitian, maka selanjutnya penulis membahasnya sesuai urutan pada penyajian daya penelitian.

## Regulasi CSR yang Masih Terbatas
Pelaksanaan  CSR  oleh  perusahaan-perusahaan  di  Kota  Bontang  hingga  saat ini masih bertumpu pada regulasi pemerintah pusat yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  khususnya  di  dalam  bab  V  pasal  74  ayat (1),(2),(3),(4)  dimana  dalam  pasal  tersebut  mengatur  tanggung  jawab  perusahaan
dengan  lingkungan  sosial  dan  lingkungan  hidup,  yang  artinya  perusahaan bertanggung  jawab  dalam  permasalahan  sosial  dan  lingkungan  yang  ditimbulkan dari  pelaksanaan  kegiatan  perusahaan.  Akan  tetapi  dengan  keberadaan  undang- undang ini tidak serta merta memaksa perusahaan untuk melaksanakan CSR, karena didalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR.
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi telah mendorong partisipasi perusahaan untuk turut membangun daerah. Meskipun Undang-undang Nomor 40 Tahun  2007  tentang    Perseroan  Terbatas,  tidak  mengatur  mengenai  partisipasi perusahaan terhadap pembangunan daerah, namun perusahaan (sektor privat) saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan makna “ government to  governance ”,  dimana  pemerintahan  dibangun  dari  tiga  pilar  utama,  yaitu pemerintah,  publik  dan  privat.  Untuk  itu  tata  pemerintahan  di  daerah  harus memberi  peluang  terhadap  kehadiran  privat  dalam  pelaksanaan  pembangunan daerah.
Didasari oleh potensi CSR dari perusahaan-perusahaan di Kota Bontang yang cukup  besar,  maka  perlu  upaya  untuk  menata  administrasi  sehingga  pelaksanaan CSR  di  Kota  Bontang  dapat  berperan  optimal  dalam  pembangunan  daerah.  Salah satu  langkah  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bontang  adalah mensinergikan program pemerintah dengan program CSR perusahaan.
Upaya mensinergikan pelaksanaan CSR di Kota Bontang yaitu mengeluarkan Peraturan  Walikota  (PERWALI)  Bontang  nomor  36  Tahun  2011  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan. Inti dari peraturan  ini  adalah  pelaksanan  CSR  melalui  Forum  CSR. Keberadaan Forum  CSR Kota Bontang ini kemudian dikuatkan dengan Keputusan Walikota Bontang Nomor 339   Tahun   2011  tentang  Pembentukan  Pengurus Forum  Corporate  Social Responsibility (FCSR)  Kota  Bontang.  Upaya  pembentukan  Forum  CSR  sebagai wadah  komponen  “ governance ”  melaksanakan  hubungan  pemerintahan  dalam menunjang  terwujudnya  “ good  governance ”    sepantasnya  mendapatkan  apresiasi. Apalagi  ditunjang  dengan  komitmen  Walikota  Bontang  terhadap  pembangunan diperlukan  akselerasi  melalui  beberapa  program  unggulan.  Regulasi  pemerintah terkait  forum  CSR  tersebut,  secara  teoritis  telah  sejalan  langkah-langkah  dalam penataan  hubungan  pemerintah,  publik  dan  privat  dalam  kerangka good governance .  Sementara  bagi  perusahaan,  adanya  forum  merupakan  sarana  untuk mewujudkan good  corporate  governance secara  lebih  transparan  dan keterwujudannya bermanfaat bagi masyarakat.
Hasil  penelitian  mengenai  regulasi  menjelaskan  bahwa  dalam  forum  CSR telah dilaksanakan proses-proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  terhadap  kegiatan-kegiatan  forum  sehingga  setiap  kegiatan  akan  terarah dan terpadu dengan baik. Sedangkan pada aspek pembidangan, regulasi forum CSR telah  mengadopsi  model  pembidangan  kerja    pemerintah  yaitu  bidang  ekonomi, sosial  dan  infrastruktur  atau  lingkungan,  sehingga  memudahkan  dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Forum CSR.
Adanya  struktur  kepengurusan  forum  CSR  menunjukkan  bahwa  forum  CSR perlu dibangun pilar-pilar agar memperkuat keterikatan antara pemerintah dengan
perusahaan,  membaiknya  tata  kelola  administratif  dan  mewadahi  komunikasi  dan koordinasi  dalam  kesatuan  kepemimpinan  dan  manajerial  yang  jelas.  Argumen  ini didukung  dengan  data  mengenai  susunan  kepengurusan  Forum  CSR  ,  dimana struktur  diisi  oleh  unsur  pimpinan  pemerintah  dan  unsur  pimpinan  perusahaan dengan didukung unsur staf yang berkompeten. Strategi ini sangatlah tepat karena dengan  melibatkan  pimpinan  tertinggi  masing-masing  organisasi,  akan mempermudah  pengambilan  kebijakan  terutama  bagi  perusahaan  yang  memiliki model pengelolaan CSR yang berbeda-beda.
Akan  tetapi,  peraturan  walikota  tersebut  memiliki  jangkauan/lingkup kewenangan  yang  terbatas,  yaitu  hanya  mengatur  hubungan  antara  pemerintah daerah  dengan  perusahaan  dan  tidak  mengatur  keterlibatan  masyarakat  atau lembaga publik lainnya seperti LSM dan Organisasi Kemasyarakatan. Demikian pula dengan  belum  diaturnya  kriteria  perusahaan  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  CSR dan lainnya yang hingga kini akhirnya menjadi masalah CSR di Kota Bontang.
Meskipun  urgensi  diterbitkan  sebuah  Peraturan  Daerah  untuk  mengatur kegiatan pemerintah, perusahaan dan masyarakat sangat mendesak, namun hingga penelitian  ini  dilakukan,  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  masalah  CSR  di  Kota Bontang  masih  belum  ada,  sehingga  regulasi  mengenai  pembentukan  forum  CSR tidak dapat menjangkau seluruh persoalan CSR yang dinamis dan berkembang.

## Mekanisme Pelaksanaan CSR yang Kurang Terpadu
Temuan  penelitian  telah  mengungkapkan  adanya  3  (tiga)  mekanisme/pola CSR perusahaan yaitu CSR yang direncanakan dan dikelola oleh perusahaan sendiri, CSR  berdasarkan  pengajuan  proposal  masyarakat  secara  langsung  kepada perusahaan  dan  CSR  melalui  Forum  CSR.  Temuan  tersebut  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  CSR  di  Kota  Bontang  belum  memiliki  pola/mekanisme  yang  baku. Temuan  ini  juga  menguatkan  terhadap  terbatasnya  pengaturan  dalam  Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011.
Khususnya  pada  pola  pelaksanaan  CSR  atas  pengajuan  proposal  oleh masyarakat,  disatu  sisi  pola  tersebut  memang  dapat  membantu  kegiatan-kegiatan masyarakat  secara faktual dan sesuai kebutuhan masyarakat dan bagi perusahaan dapat menyalurkan CSR mereka sesuai dengan  yang dikehendaki oleh  masyarakat, akan tetapi dapat berdampak kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.  Apalagi  melihat  suatu  kondisi,  dimana  belum  diakomodirnya  seluruh aspirasi  masyarakat  melalui  musrenbang,  sehingga  akhirnya  masyarakat  meminta bantuan secara langsung kepada perusahaan perusahaan.
Tentunya  hal  tersebut  akan  membuka  peluang  kepada  pihak-pihak  yang berupaya  mencari  keuntungan  pribadi  atau  kelompok,    yang  pada  gilirannya membuat  perusahan  harus  bertindak  diluar  konteks  CSR  dalam  mengatasinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan masyarakat yang berlebihan akan  memberatkan  perusahaan  bahkan  selanjutnya  mengancam  keberlangsungan perusahaan yang akhirnya dapat merugikan banyak pihak.
Fakta  dan  argumentasi  tersebut  menjawab  persoalan  tentang  adanya aktivitas  pihak-pihak  tertentu  untuk  mencari  keuntungan  dibalik  kewajiban perusahaan melaksanakan CSR.
Dari hasil penelitian mengenai mekanisme Forum CSR menunjukkan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam mencapai tujuan forum CSR  dalam  memaduserasikan  program  pemerintah  dengan  program  CSR perusahaan.
Temuan  penelitian  mengungkapkan  bahwa  program-program  pemerintah yang  di  bawa  dalam  forum  CSR  merupakan  hasil  musrenbang  Kota  Bontang. Program  tersebut  adalah  program  yang  tidak  dapat  tertangani  oleh  pemerintah karena  keterbatasan  sumberdayanya.  Program  pemerintah  tersebut  selanjutnya dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai program CSR mereka.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pembentukan  forum  CSR merupakan  salah  satu  strategi  pemerintah  untuk  memaksimalkan  pelaksanaan rencana  pembangunan  dan  dapat  dinilai  sebagai  langkah  inovatif  pemerintah daerah  memecahkan  masalah  keterbatasan  pemerintah  ditengah  desakan pemenuhan pelayanan dari masyarakat.
Ide pembentukan forum CSR tersebut sejalan dengan pandangan Farazhman (2004) yang mengatakan bahwa konteks partnership governance, pemerintah perlu mengembangkan  kreativitas,  inovasi,  sinergi,  kemampuan  kuat  untuk  mengatasi masalah  besar  melalui  partisipasi  dan  tanggungjawab  setiap  level  governance. Sedangkan  bila  dicermati  lebih  lanjut  dari  program  pemerintah  yang  disampaikan dalam  mekanisme  Forum  CSR,  nampaknya  program  pemerintah  Kota  Bontang menganut  sistem  penggabungan  antara  perencanaan  model  bottom  up  dan  top bottom (Kartasasmita, 2006).
Temuan  dalam  penelitian  juga  menunjukkan  tidak  adanya  suatu  keharusan atau  adanya  kelonggaran  perusahaan dalam  memilih program  yang  sesuai  dengan kemampuan  perusahaan.  Hal  ini    telah  berdampak  pada  pelaksanaan  CSR  yang terkadang  tidak  dapat  memenuhi  ekspektasi  dari  masyarakat.  Hal  tersebut  terjadi karena  skala  prioritas  kegiatan  yang  lemah  atau  tidak  ditentukannya  skala prioritasnya    baik  oleh  perusahaan  dalam  mengambil  program  pemerintah. Semestinya  program  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  adalah  program  prioritas yang dibutuhkan masyarakat, sehingga program apapun yang dilakukan perusahaan melalui  CSR  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  kebutuhan  prioritas  masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan walikota Nomor 36 tahun 2011.
Tidak  terlibatnya  unsur  masyarakat  secara  langsung  dalam  forum  memang memiliki  cukup  alasan  karena  sebenarnya  program  pemerintah  yang  disampaikan dalam forum CSR berasal dari masyarakat, namun ketidakhadiran masyarakat dalam fokus  berpengaruh  tidak  cukup  mendapat  informasi  mengenai  prioritas  apa  yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dalam kegiatan CSR.  Oleh karena itu  maka  fenomena  pelaksanaan  CSR  dari  proposal  yang  diajukan  oleh  masyarakat kepada perusahaan adalah kurang tepat.
Temuan  tersebut  tentunya  masih  menjadi  koreksi  bagi  pemerintahan  yang ingin  menuju good  governance karena  pemerintah  perlu  membangun  suatu hubungan yang terbuka, akuntabel, saling menghargai dalam bingkai kesepahaman secara  timbal  balik  antara  unsur  kelembagaan  pemerintah  dengan  unsur-unsur kelembagaan masyarakat di luarnya.
Sementara  itu  salah  satu  faktor  kurang  sinkronnya  perusahaan  dengan pemerintah adalah belum sesuainya penjadwalan pertemuan forum dengan jadwal perencanaan  CSR  yang  dialkukan  oleh  perusahaan.  Tentunya  hal  ini  menjadi hambatan  bagi  perusahaan  untuk  membantu  pelaksanaan  proram-program pemerintah  secara  optimal.  Dengan  adanya  selisih  waktu  tersebut,  maka perusahaan  akhirnya  harus  “menyesuaikan”  program  mereka.  Terlebih  lagi,  bagi beberapa  perusahaan,  program  CSR  yang  mereka  susun  memerlukan  persetujuan dari  para  prinsipalnya,  jika  kemudian  harus  pula  turut  “menyesuaikan”  maka  akan membutuhkan waktu yang lama. Dengan temuan tersebut, semestinya pemerintah perlu mencari solusi yang sebaik-baiknya dalam mengatasi masalah tersebut.

## Hubungan antara Pihak yang Asimetri
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  pola  hubungan  antar  pihak (hubungan  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  perusahaan)  memilik  pola  dan derajat  hubungan  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  ini  disebabkan  adanya  posisi, peran,  dan  keterkaitan  hubungan  fungsional  diantara  ketiga  pihak  yang bekerjasama.
Pada  pelaksanaan  CSR  pola  I,  hubungan  antar  pihak-pihak  didominasi  oleh perusahaan  karena  mereka  sendiri  yang  merencanakan  dan  pelaksanakan  CSR tersebut,  pemerintah  merupakan  fasiliator  antara  perusahaan  dengan  masyarakat meskipun  sangat  minim  perannya.  Sedangkan  masyarakat  merupakan  kelompok sasaran yang tidak memiliki peran sama sekali.
Pada  pelaksanaan  CSR  pola  II,  hubungan  antar  pihak-pihak  cenderung didominasi oleh masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap usulan mereka kepada perusahaan.  Sebenarnya ketergantungan masyarakat kepada perusahaan pada pola ini sangat besar, karena perusahaan bisa saja  menolak  proposal  masyarakat.  Namun  posisi  tawar  masyarakat  meningkat dengan  adanya  persetujuan  proposal  dari  Camat  dan  Lurah  yang  menguatkan kembali  dominasi  masyarakat.  Peran  pemerintah  (Camat  dan  Lurah)  sebagai fasilitator tetap terbatas sebagaimana pada pola I meskipun Camat dan Lurah pada pola ini, terkadangikut serta dalam melakukan survey terhadap usulan masyarakat.
Sedangkan pada pola hubungan antar pihak pada pola III, yaitu CSR melalui forum  CSR,  didominasi  oleh  hubungan  antara  pemerintah  dan  perusahaan, sedangkan masyarakat sangat minim. Hubungan antara pemerintah dan perusahan dalam  forum  bahkan  tidak  dapat  disentuh  oleh  masyarakat  karena  keterwakilan masyarakat  tidak  ada  sama  sekali.  Temuan  penelitian  mengungkapkan  bahwa hubungan  antara  pemerintah  dan  perusahaan  dapat  dikatakan  saling menguntungkan  atau  bersifat  mutualisme,  bagi  pihak  pemerintah,  partisipasi perusahaan  sangat  penting  dalam  terwujudnya  pembangunan  daerah,  dan  bagi pihak  perusahaan,  forum  CSR  yang  difasilitasi  pemerintah  akan  mempermudah perusahaan  dalam  menetapkan  sasaran  kegiatan  CSR  mereka.  Hubungan  diantara dua pihak termasuk simetri dan sejajar. Hal ini karena tidak ada unsur paksaan dari pemerintah kepada perusahaan untuk melaksanakan program-program pemerintah.
Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa forum CSR hanya bersifat suatu wadah yang memiliki tujuan untuk memaduserasikan program pemerintah dengan program  CSR  perusahaan.  Hubungan  antara  pemerintah  dan  perusahaan  tidak terikat  dan  tidak  menghasilkan  kesepakatan  bersama,  hal  ini  dibuktikan  dengan tidak  adanya  kesepakatan  tertulis  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  antar  pihak. Namun  demikian  hubungan  tersebut  dilakukan  secara  formal  yaitu  melalui  SK Walikota dan pengaturan perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi telah ditetapkan secara bersama.
Dengan  melihat  ciri-ciri  dari  interaksi  antar  pihak,  maka  Forum  CSR  Kota Bontang  dapat  dikatakan  bahwa  interaksi  antar  pihak  termasuk  kolaborasi. Sebagaimana  dijelaskan  Thomson  dan  Perry  (dalam  Keban,  2007),  bahwa pengertian kerjasama ( partnership ) memiliki derajat yang berbeda yaitu koordinasi, kerjasama  dan  kolaborasi.  Jika  kolaborasi,  maka    pihak-pihak  yang  otonom berinteraksi  melalui  negosiasi  baik  secara  formal  maupun  informal,  menyusun struktur  dan  aturan  pengelolaan  hubungan  antar  mereka,  merencanakan  tindakan atau  keputusan  untuk  mengatasi  isu-isu  yang  membawa  mereka  bersama-sama, interaksi menyangkut sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan (Wood dan Gray dalam Thompson dan Perry, 2006)
Akan  tetapi  jika  melihat  adanya  perbedaan  pola  hubungan  antar  tiga  pihak yaitu  pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam ketiga pola pelaksanaan CSR, maka    dapat  dikatakan bahwa  hubungan  yang terjadi  belum  simetri  (asimetri)  dan sejajar,  dimana  pada  pola  I,  hubungan  didominasi  oleh  perusahaan,  pada  pola  II hubungan cenderung didominasi masyarakat dan pada pola II justru didominasi oleh pemerintah dan perusahaan.
Dengan  demikian  jika  ditinjau  pada  aspek  penerapan  pemikiran partnership governance  ( Lynn,  berCaroll  dan  Carrolyn,  2000),  yang  mensyaratkan  adanya networking antar  pihak  dalam  posisi  yang  sejajar,  simetri  dan  saling menguntungkan, nampaknya pelaksanaan CSR di Kota Bontang belum sepenuhnya mendukung  tumbuh  dan  berkembangnya  konsep  dan  model  kerjasama  kemitraan strategis antara pemda, swasta dan masyarakat.

## Efektifitas Forum dalam Tata Administrasi Hasil CSR
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR dalam ketiga pola telah  mencapai  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  baik  secara langsung mapun tidak  langsung.  Begitu  pula  dengan  meningkatnya  pembangunan daerah  di  Kota  Bontang  yang  salah  satunya  didukung  oleh  program  CSR perusahaan.
Namun  pencatatan  terhadap  hasil  dan  manfaat  pelaksanaan  CSR menunjukkan  perbedaan  pada  masing-masing  pola  pelaksanaan  CSR.  Pada  pola pelaksanaan  CSR  yang  pertama  dapat  dikatakan  sangat  baik,  karena  perusahaan dalam mengelola CSR disesuaikan dengan pola manajemen perusahaan. Akan tetapi pada  pola  kedua,  kurang  tercacat  dengan  baik  karena  pihak  masyarakat  termasuk kecamatan  dan  kelurahan  tidak  memiliki  data  yang  akurat  terhadap  bantuan  CSR oleh  perusahaan  sesuai  dengan  proposal  yang  diajukan.  Sedangkan  pada  pola
ketiga,  data  hasil  pelaksanaan  CSR  melalui  Forum  CSR  secara  lengkap  dan transparan sehingga secara administratif sudah sangat baik.
Meskipun  dalam  jumlah  pelaksanaan  CSR  melalui  Forum  CSR  tiap  tahun mengalami  penurunan  namun  yang  terpenting  adalah  peran  perusahaan  yang semakin solid dan kebersamaan dalam pembangunan Kota Bontang. Dari temuan ini dapat  diungkapkan  bahwa  melalui  forum  CSR  pelaksanaan  CSR  di  Kota  Bontang semakin tertata dengan baik dan menunjukkan partisipasi perusahaan secara nyata. Dari  segi  efisiensi  tentunya  ini  sangat  membantu  meringankan  beban  pemerintah dalam  pembangunan  Kota  Bontang  dan  menumbuhkan  semangat  keberasamaan karena merupakan hasil keterpaduan berbagai program
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Paterson  (2008)  bahwa  banyak pemerintah  lokal  saat  ini  yang  mencari  metode  baru  untuk  menggurangi pengeluaran.  Adminisitrasi  publik  mempunyai  potensi  untuk  menyatukan manajemen publik dan kebijakan publik berdasarkan pada sasaran eksplanatif yang berkontribusi khusus. Demikian juga analisis dari Rosen (dalam Keban, 2007) bahwa dengan  kerjasama  ( cooperation )  terjadi  efisiensi  sumberdaya  dan  meningkatnya kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi ( economies of scales ).

## Kesimpulan dan Saran
Beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:
1. Peraturan  Walikota  Bontang  Nomor  36  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Tanggungjawab  Sosial  dan  Lingkungan  oleh  Perusahaan sebagai  sebagai  satu-satunya  peraturan  CSR  di  Kota  Bontang  hanya  mengatur pelaksanaan  CSR  melalui  Forum.  Tidak  adanya  sanksi  tegas terhadap  absennya perusahaan  pada  Forum  CSR  menyebabkan  partisipasi  seluruh  perusahaan  di Kota Bontang belum optimal.
2. Terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam forum CSR dan belum terpenuhinya seluruh aspirasi dan harapan masyarakat dalam musrenbang kota yang menjadi acuan  penyampaian  program-program  pemerintah  dalam  Forum  CSR,  telah mendorong  terjadinya  hubungan  antara  masyarakat  dengan  perusahaan  tanpa melalui Forum CSR. Hal ini menunjukkan bahwa Forum CSR belum sepenuhnya menjadi  wadah  interaksi  kepentingan  antar  pihak  dalam  program  CSR  di  Kota Bontang.
3. Hubungan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam beberapa pola pelaksanaan  CSR  di  Kota  Bontang  menunjukkan  masih  adanya  dominasi  dan ketidaksetaraan  antar  pihak.  Hal  ini  disebabkan  kerjasama  antar  pihak  masih sebatas kordinasi.
4. Potensi  CSR  di  Kota  Bontang  yang  cukup  besar  telah  terwujudkan  dengan beberapa kegiatan bidang ekonomi, sosial dan infrastruktur, yang saat ini telah dirasakan  manfaat  oleh  seluruh  warga  masyarakat  Kota  Bontang.    Evaluasi manfaat CSR hanya dapat terukur melalui kerjasama dalam Forum CSR. Kemudian beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:
1. Mengingat  keterbatasan-keterbatasan  regulatif  dalam  Peraturan  Walikota Nomor 36/2011 serta berkembangnya dinamika CSR di Kota Bontang, hendaknya perlu  segera  diwujudkan  adanya  Peraturan  Daerah  tentang  CSR  yang  bersifat komprehensif  dan  mengakomodasi  kepentingan  semua  pihak,  terutama meletakkan  kembali  posisi  masyarakat  bukan  hanya  sebagai  obyek  CSR  tetapi sebagai  subyek  CSR  melalui  perubahan  mekanisme  Forum  CSR  dalam  rangka menciptakan  hubungan  kerjasama  yang  integratif  dan  harmonis  antara  seluruh komponen masyarakat di Kota Bontang.
2. Dalam  kaitannya  dengan  masalah  data  capaian  CSR,  hendaknya  pemerintah kecamatan  dan  kelurahan  ikut  serta  mencatat  dan  menghimpun  seluruh aktivitas CSR dan hasil-hasilnya dilingkup administrasinya.
3. Mempertimbangkan model rekomendasi penelitian ini sebagai alternatif model kerjasama  antar  pemerintah,  perusahaan  dan  masyarakat  yang  terintegratif, sinergis dan setara.

## Daftar Pustaka
Anonim, 2014. Laporan CSR Tahun 2014. Bappeda Kota Bontang Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B.2003. The New Public Service : Serving, Not Steering , New York, M.E. Sharpe, Inc. Eklington, J. 1997. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21  century Bussiness . Oxford, Ux K: Capstone
Chariri, A.,& Ghazali, I. 2007. Teori Akuntansi, Badan Penerbit UNDIP. Semarang Farazmand, Ali (Ed). 2004. Sound Governance, Policy and Administrative Innovation . Praeger. Wesport. Connecticut. London Gerry Stoker. 1998. Governance as Theory : Five Propositions . Blackwell. Unesco Hartley, Jean. 2005. Innovation in Governance and Public Services: Past and Present . In Public Maney and Management. January 2005 Kartasasmita, 2006. Administrasi Pembangunan, LP3ES, UI Jakarta,
Keban, Jeremias T. 2007. Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip, Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia. Jakarta.
Lynn, Caroll dan Carrolyn, 2000. Studing Governance and Public Management: Why?
How? In Governance and Performance: New Perspectives. Edited by Coroliyn Heinnch and Laurence. Georgetown University Press. Washington DC.
Meehan. Elizabeth. 2003. From Government to Governance. Civic Partisipation and “New Politics ; the Context of Potential Opportunities for the Better
Representations of Women. Occasional Paper No. 5 Queens University Belfast.
Mindarti, 2005,  Menuju Good Governance . Cetakan Kesatu. Mandar Maju : Bandung.
Patterson, Steven A. 2008, Public Policy, dalam Jack Rabin. 2003. Ensiklopedia of Public Administration and Public Policy . Marcel Dekker & Basel, New York.
Petkoski D, dan Twose N. (Ed).2003. Public Policy for Corporate Sosial Responsibility, Jointly sponsored by The Word Bank Institute, the Private Sector Development Vice Presidency of the Word Bank and the International Finance Corporation. Supranoto. 2007. Semua Untung. Majalah Bisnis dan CSR. Edisi Oktober 2007 Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability.
Jakarta: Salemba Empat
Thompson A. Marie and James L. Perry (2006), Collaboration Processes: In the Black Box. Public Administration Review . Vol 6. Pages 20-23. December 2006. Utama, Sidharta. 2010. Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia.
Vigoda-Gadot, Eran Et Al. 2005. Public Sector Inovations for the Management and Post-Managerial Era: Promises and Realities in Globalizing Public Administration ” inInternational Public Management Journal 8 (1) p. 57-81

## Peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, 2007, Salinan Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, Jakarta Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan Ketetapan Walikota Nomor Nomor 339  Tahun  2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kota Bontang. Laporan Perkembangan CSR di Kota Bontang, Bappeda Kota Bontang, 2015 Penilaian Tahap IV Anugerah Pangripta Nusantara Kabupaten/Kota. Tahun 2015 BPS Kota Bontang, 2014