## Jurnal Penelitian Perhubungan Udara WARTA ARDHIA
Pelimpahan Kewenangan Perizinan Bidang Penerbangan Ke Otoritas Bandar Udara Ngurah Rai - Bali

## Delegation Of Authority Flight to Permit The Airport Authority Ngurah Rai -
Bali
Muhammad Yusuf Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Udara e-mail : litbang_udara@yahoo.co.id

## INFO ARTIKEL ABSTRACT / ABSTRAK
Airport  authority  is  the  technical  unit  under  The  Ministry  Of Transportation. Airport authority is managing govermental activities in airport, especially about the control of aviation activities. The existence of  Airport  Authority  is  expected  to  have  the  delegation  of    authority aviation’s  licensing  from  Directorate  Generale  of  Civil  Aviation  to Airport Authority,so that licensing procedures can be more effective and efficient.  Directorate  Generale  of  Civil  Aviation  issued  108  licensing about  aviation.  Airport  Authority  of  Region  IV  as  one  of  the  Airport Authority of class I in Indonesia. Normative analysis and comparative analysis is used to analyze licensing which can be delegated to Airport Authority  of  Region  IV.  Generally,  Airport  Authority  of Region  IV  is capable to received  delegations of the authority issuing licenses from the Directorate  General  of  Civil  Aviation.  Based  on  the  qualification  of human resources which is owned Airport Authority of Region IV.
Otoritas  bandara  adalah  unit  teknis  di  bawah  Departemen Perhubungann.  Otoritas  bandar  udara  mengelola  kegiatan pemerintahan  di  bandara,  terutama  tentang  kegiatan pengendalian  penerbangan.  Keberadaan  Otoritas  Bandara diharapkan memiliki pendelegasian perizinan otoritas penerbangan itu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ke Otoritas Bandara, sehingga prosedur perizinan dapat lebih efektif dan efisien. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan 108 lisensi tentang penerbangan. Otoritas Bandara Wilayah  IV  sebagai  salah  satu  dari  Otoritas  Bandara  kelas  I  di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis normatif dan komparatif  digunakan  untuk  menganalisis  lisensi  yang  dapat didelegasikan  kepada  Otoritas  Bandara  Wilayah  IV.  Secara umum  Otoritas  Bandara  Wilayah  IV  mampu  untuk  menerima pendelegasian  kewenangan  perizinan  dari  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Udara.  Berdasarkan  kualifikasi  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  Otoritas  Bandara  Wilayah  IV,  ada  29 penerbangan  lisensi  yang  dapat  didelegasikan  kepada  Otoritas Bandara Wilayah IV. Histori Artikel :
Diterima :    6 Januari 2012 Disetujui :  27 Februari 2012
Keywords: airport authority, licensing
Kata kunci: otoritas bandar udara, kewenangan  perizinan

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Transportasi  sebagai  urat  nadi perekonomian mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan dan kesinambungan  ekonomi  nasional. Untuk mengembangkan sektor transportasi  udara  ke  depan  perlu ditetapkan kebijakan perencanaan yang mantap  sehingga  sektor  transportasi udara  dapat  diselenggarakan  secara efektif  dan  efisien  untuk  mendukung perekonomian nasional
Perwujudan  pelayanan  jasa  dan industri  penerbangan  yang  efektif  dan efisien memerlukan dukungan pemerintah  berupa  kemudahan  dalam kegiatan  perizinan.  Kemudahan  itu bisa  ditinjau  dari  efisiensi  waktu  dan prosedur yang efektif. Dengan demikian,  industri  penerbangan  akan terus berkembang tanpa harus terhambat oleh kebijakan dan birokrasi yang kurang tepat. Kegiatan perizinan bidang penerbangan  tidak  hanya  melibatkan regulator  dalam  hal  ini  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Udara,  namun juga melibatkan berbagai pihak
termasuk  Otoritas  Bandar  Udara. Dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 226,  disebutkan  bahwa  pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara. Otoritas  Bandar  Udara  bertanggung jawab  dan  memastikan  terlaksana  dan terpenuhinya  ketentuan  keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran  dan  kenyamanan  bandar udara.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,
pemerintah  menetapkan  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  41 Tahun  2011  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Kantor  Otoritas  Bandar Udara.
Dengan  adanya  Otoritas  Bandar Udara,  maka  secara  otomatis  ada beberapa  kewenangan  dari  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Udara  yang dilimpahkan ke Otoritas Bandar Udara. Tujuan  adanya  pelimpahan wewenang ini tentu untuk mendukung percepatan pertumbuhan  industri  penerbangan dalam  hal  prosedur  teknis  di  bandar udara.  Di  samping  itu  dengan keberadaan  Otoritas  Bandar  Udara, pemerintah  dapat  dengan  mudah melakukan pemantauan terhadap kegiatan  angkutan  udara  di  bandar udara  yang  di  bawah  manajemen  PT.
Angkasa  Pura  I(Persero)  dan  PT. Angkasa Pura II(Persero).
Keberadaan  Otoritas  Bandar  Udara,
diharapkan adanya pelimpahan wewenang  pemberian  perizinan  dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  ke  Otoritas  Bandar  Udara sehingga  prosedur perizinan bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelayanan jasa  angkutan  udara  di  bandar  udara juga  akan  berjalan  lancara,  aman  dan tertib.
Otoritas  Bandar  Udara  Wilayah  IV merupakan  Otoritas  Bandar  Udara yang bertanggung jawab atas pembinaan  aktifitas  penerbangan  di bandar udara yang terletak di Wilayah IV.  Otoritas  Bandar  Udara  ini  terletak di  Bandara  Internasional  Ngurah  Rai- Bali.  Wilayah  IV  terdiri  dari    Propinsi Bali,  Nusa  Tenggara  Timur  dan  Nusa Tenggara  Barat.  Jumlah  bandar  udara
yang  terletak  di  wilayah  IV  sebanyak 23(dua puluh tiga) bandar udara. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan industri penerbangan  di  wilayah  IV,  tentunya perlu  adanya  pelimpahan  wewenang perizinan  dari  Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara ke Otoritas Bandar Udara  Wilayah  IV..    Dengan  adanya pelimpahan  wewenang  tersebut,  perlu dievaluasi apakah pelimpahan
wewenang  yang  ditetapkan  saat  ini sudah  cukup  efektif  dan  efisien  untuk mendukung  perkembangan  industri penerbangan di wilayah IV.

## Rumusan Masalah
Bagaimanakah pelaksanaan pelimpahan  kewenangan  perizinan  di bidang  penerbangan  ke  Otoritas Bandar  Udara  Wilayah  IV  dan pengaruhnya  terhadap  peningkatan pelayanan jasa dan industri penerbangan di Wilayah IV? Tujuan Dan Kegunaan Tujuan kajian ini adalah memberikan  gambaran  penerapan kebijakan  pelimpahan  kewenangan perizinan  di  bidang  Penerbangan  ke Otoritas  Bandar  Udara,  khususnya Otoritas  Bandar  Udara  Wilayah  IV.
Kegunaannya  memberikan  masukan kepada pimpinan dalam upaya peningkatan  pelayanan  jasa  dan industri penerbangan melalui kebijakan pelimpahan  wewenang  ke  Otoritas Bandara Udara Wilayah IV yang efektif dan efisien.

## Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Inventarisasi  perundang-undangan yang terkait dengan pengkajian
2) Inventarisasi  Tugas,  Pokok  dan Fungsi Otoritas Bandar Udara 3) Inventarisasi Kegiatan Otoritas Bandar Udara 4) Inventarisasi Sumber Daya Manusia
(SDM) Otoritas Bandar Udara
5) Inventarisasi  Fasilitas  dan  Peralatan Otoritas Bandar Udara.
6) Inventarisasi  jenis  perizinan  bidang penerbangan yang dilimpahkan dari
Dirjen  Perhubungan  Udara  ke Otoritas Bandar Udara Wilayah IV 7) Analisis dan evaluasi kondisi terkini secara menyeluruh pelayanan perizinan  bidang  penerbangan  di Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

## BAHAN DAN METODE

## Dasar Hukum
1. Dalam  Undang – Undang  No.1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan pasal  226  ayat  1  dan  2  disebutkan bahwa salah satu kegiatan pemerintahan di bandar udara yaitu pembinaan  kegiatan  penerbangan akan  dilaksanakan  oleh  Otoritas
Bandar Udara.
2. Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  PM  41  Tahun  2011  tentang
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Otoritas  Bandar  Udara  pasal  1 disebutkan  bahwa  Otoritas  Bandar Udara  merupakan  unit  pelaksanan teknis  di  lingkungan  Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan  bertanggung  jawab  kepada Menteri Perhubungan melalui
Direktur  Jenderal  Perhubungan Udara.  Kantor  Otoritas  Bandar
Udara  dipimpin  oleh  seorang kepala. 3. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  PM  41  Tahun 2011  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara pasal  54  disebutkan  bahwa  tugas dan  fungsi  pemberian  sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan ( Continous  Airworthness  Certificate)
untuk pesawat udara bukan kategori transport  ( Non  Transport  Category) atau  bukan  niaga  ( Non  Commercial)
masih  dapat  dilaksanakan  oleh
Direktorat  Kelaikan  Udara  dan Pengoperasian  Pesawat  Udara  dan selanjutnya dilimpahkan sepenuhnya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara paling lambat 2 (dua) tahun  sejak  Peraturan  Menteri berlaku.

## Defenisi / Pengertian
Bandar  udara  adalah  kawasan  di daratan  dan/atau  perairan  dengan batas-batas  tertentu  yang  digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,  serta  fasilitas  pokok  dan fasilitas penunjang lainnya.
Otoritas  Bandar  Udara  adalah pelaksana  kegiatan  pemerintahan  di bandar  udara  khususnya  dalam  hal pembinaan  kegiatan  penerbangan.
Otoritas Bandar Udara ditetapkan oleh
dan bertanggung jawab kepada Menteri.  Otoritas  Bandar  Udara  dapat dibentuk  untuk  satu  atau  beberapa bandar  udara  yang  terdekat.  Dalam pelaksanaan  tugas,  Otoritas  Bandar Udara berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

## Metode Pengumpulan Data
Pada kajian ini data yang digunakan yaitu: 1. Data Primer : data yang diperoleh dari responden 2. Data Sekunder  :  data  tentang jenis  perizinan  yang  dikeluarkan oleh Direktorat jenderal perhubungan udara. Pengumpulan  data  diperoleh  dengan penyebaran  kuesioner  kepada  6 responden yaitu
 Diretorat  Kelaikan  Udara  dan Pengoperasian Pesawat Udara
 Direktorat Angkutan Udara
 Direktorat Navigasi Penerbangan
 Direktorat Keamanan Penerbangan
 Direktorat Bandar Udara
 Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

## Metode Analisis Data
Metode  analisa  yang  digunakan dalam  pengkajian  ini  adalah  analisis normatif dan komparatif.
1. Analisis Normatif terdiri dari;
 Inventarisasi undang-undang yang mengatur tentang Tugas,Pokok  dan  Fungsi  dari Otoritas Bandar Udara
 Inventarisasi  perizinan  bidang penerbangan.
 Inventarisasi  informasi  tentang kapasitas  yang  dimiliki  oleh Otoritas Bandar Udara.
2. Analisis  Komparatif  adalah  analisis perbandingan tingkat efektifitas dan efisiensi  proses  perizinan  antara penanganan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan penanganan  oleh  Otoritas  Bandar Udara.  Tingkat  Efektifitas  ditinjau dari  waktu  yang  dibutuhkan  untuk melalui prosedur penerbitan perizinan.  Tingkat  efisiensi  ditinjau dari  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mendapatkan perizinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kondisi  Perizinan  Di  Bidang Penerbangan Ada  108  jenis  perizinan  yang berkaitan dengan transportasi udara.  Seluruh  perizinan  tersebut masih  ditangani  dan  dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan  Udara    melalui  5 (lima)  direktorat  yaitu  Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat  udara,  Direktorat  Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Angkutan Udara  dan  Direktorat  Navigasi Penerbangan.

## b. Peran  Otoritas  Bandar  Udara Terkait Dengan Perizinan
Otoritas  Bandar  Udara  selaku Unit  Pelayanan  Teknis  di  daerah yang  merupakan  kepanjangan tangan  dari  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Udara,  memiliki tugas  melaksanakan  pengaturan, pengendalian,  dan  pengawasan
kegiatan  penerbangan  di  bandar udara.  Terkait  dengan  perizinan, Otoritas  Bandar  Udara  juga melakukan fungsi yaitu pemberian sertifikat  kelaikudaraan  standar lanjutan  ( Continous  Airwothiness Certificate) untuk  pesawat  udara bukan  kategori  transport  ( Non Transport  Category )  atau  bukan niaga  ( Non  Commercial ).  Namun fungsi pemberian sertifikat tersebut  masih  bisa  dilaksanakan oleh  Direktorat  Kelaikan  Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, dan  selanjutnya  akan  dilimpahkan sepenuhnya kepada Kantor Otoritas  Bandar  Udara  paling lambat  2  (Dua)  tahun  setelah berlakunya  Keputusan  Menteri
Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Otoritas Bandar Udara.
Informasi  tertulis  mengenai jenis perizinan apa saja yang dapat dilimpahkan  ke  Otoritas  Bandar Udara  selain  yang  tersebut  dalam Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Bandar  Udara  belum  tersedia. Direktorat  Jenderal  Perhubungan Udara  belum  bisa  memberikan informasi tersebut secara rinci. Hal ini disebabkan belum terbentuknya Peraturan  yang  menjadi  petunjuk teknis  pelaksanaan  Keputusan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Otoritas  Bandar Udara. Namun dalam menentukan perizinan  apa  saja  yang  dapat dilimpahkan  ke  Otoritas  Bandar
Udara,  perlu  mempertimbangkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat  efektifitas  dan  efisiensi suatu perizinan, antara lain;
- Prosedur penerbitan perizinan - Biaya operasional perizinan - Jangka waktu proses penerbitan perizinan - Persyaratan pengajuan perizinan - Dasar hukum perizinan - Instansi penerbit perizinan
- Penyederhanaan prosedur perizinan
- Kemungkinan Komputerisasi - Kemungkinan pelayanan satu atap - c. Peran  Otoritas  Bandar  Udara Wilayah IV Di Bandara Ngurah Rai – Bali.
Otoritas  Bandar  Udara  Wilayah IV  belum  bisa  menjalankan  tugas dan  fungsinya  secara  penuh  karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Otoritas  Bandar  Udara.  Dasar hukum  Otoritas  Bandar  Udara Wilayah  IV  berupa  Peraturan Menteri  Perhubungan    Nomor  PM 41  Tahun  2011  tentang  Organisasi dan  Tata  Usaha  Kantor  Otoritas Bandar  Udara.  Dalam  peraturan tersebut,  peran  Otoritas  Bandar Udara  masih  dijelaskan  secara umum  dan  belum  cukup  untuk dijadikan  dasar  dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  Otoritas  Bandar Udara.  Namun  Otoritas  Bandar Udara  Wilayah  IV  tetap  berusaha menjalankan  tugas  dan  fungsinya
dengan  melakukan  kegiatan  antara lain;
- Pengaturan  meliputi  penyusunan norma,  standar,  pedoman,  criteria, perencanaan, dan prosedur termasuk  persyaratan  keselamatan dan  keamanan  penerbangan  serta perizinan  yang  berlaku  secara  lokal (dalam wilayah kerja).
- Pengendalian  meliputi  pemberian arahan, bimbinganm pelatihan, perizinan,  sertifikasi,  serta  bantuan teknis  di  bidang  pembangunan  dan pengoperasian  yang  dilaksanakan dalam wilayah kerja.
- Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan  pembangunan  dan pengoperasian  agar  sesuai  dengan peraturan  perundang – undangan termasuk melakukan tindakan korektif  dan  penegakan  hukum dalam wilayah kerja.
Otoritas  Bandar  Udara  Wilayah IV  juga  mempunyai  kewenangan untuk  menerbitkan  izin  masuk orang  dan  kendaraan  di  daerah keamanan terbatas ( Security Restricted  Area) yang  meliputi; Penerbitan Pas Orang, Pas Kendaraan  (Stiket  kendaraan)  dan Tanda Ijin Mengemudi (TIM) di  sisi udara.
Otoritas  Bandar  Udara  Wilayah
IV  dalam  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsi  secara  utuh membutuhkan Sumber Daya
Manusia  (SDM)  yang  memadai  dari segi  kualitas  dan  kuantitas.  Jika ditinjau  dari  segi  SDM,  Otoritas Bandar  Udara  Wilayah  IV  belum memiliki  Inspektur  Penerbangan
Tabel 3.1  Kualifikasi Inspektur Penerbangan di Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
No Jenis Inspektur Level Jumlah Inspektur 1 2 3 1 Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara 3 1 1 5 2  AVSEC 5 2 - 7 3  Pelayan Darurat - 1 - 1 4  Dangerous Goods - 2 - 2 5  Navigasi 9 1 1 11 6  Bandar Udara 5 2 - 7 7  Angkutan Udaara 3 1 1 5 yang  memadai  karena  perbedaan latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman. Sehingga perlu peningkatan pelatihan lebih mendalam  tentang  pelaksanaan pengawasan.  Saat  ini  Otoritas
Bandar Udara Wilayah IV memiliki
pengawasan.  Saat  ini  Otoritas Bandar  Udara  Wilayah  IV  memiliki 38  Inspektur  Penerbangan  dengan komposisi  personil  sebagaimana tersaji dalam tabel 3.1. d. Jenis Perizinan Yang Bisa Ditangani  Oleh  Otoritas  Bandar Udara Wilayah IV
Berdasarkan  tugas  dan  fungsi Otoritas  Bandar  Udara,  SDM  yang dimiliki  Otoritas  Bandar  Udara Wilayah IV dan kondisi di lapangan, Otoritas  Bandar  Udara  Wilayah  IV sudah cukup siap dan mampu
perizinan  di  bidang  penerbangan. Berikut  ini  adalah  jenis-jenis perizinan  yang  bisa  dilimpahkan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah
IV. 1. Perizinan  yang  ditangani  Oleh Direktorat Direktorat Kelaikan Udara  dan  Pengoperasian  Pesawat Udara(KUPPU) Tabel 4.2  Jenis Perizinan bidang KUPPU yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV No Nama Perizinan Ditangani Oleh Pejabat yang Berwenang 1 Sertifikasi Organisasi Perawatan Pesawat Udara ( Approval Maintenance Organization /AMO ) Inspektur KUPPU level 1 Kepala KOBU Wilayah IV 2 Perpanjangan C of A ( Certificate Of Airworthiness) Inspektur KUPPU level 1 (Untuk pesawat Non Transport Category) Kepala KOBU Wil. IV/Kepala Bidang KAUKU
3 Pelaksanaan Ujian Kecakapan ( Competency Check ) bagi personil Operasi Pesawat Udara Inspektur Operasi Pesawat Udara Kepala KOBU Wil. IV/Kepala Bidang KAUKU 4 Revisi Operation Specification (Opspec) Inspektur Operasi Pesawat Udara Kepala KOBU Wil. IV/Kepala Bidang KAUKU 5 Pelaksanaan Proving Flight Inspektur Operasi Pesawat Udara Kepala KOBU Wil. IV/Kepala Bidang KAUKU Keterangan: KOBU : Kantor Otoritas Bandar Udara KAUKU : Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan
2. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Bandar Udara Tabel 4.3  Jenis Perizinan bidang bandar udara yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV No Nama Perizinan Ditangani Oleh Pejabat yang Berwenang 1 Verifikasi bandar udara Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU 2 Penerbitan Sertifikasi/register Waterbase Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU 3 Perpanjangan Sertifikasi/Register Waterbase Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU 4 Perpanjangan Register Heliport Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU 5 Penerbitan , Perpanjangan Lisensi dan Rating Bidang Elektronika dan Listrik Bandar Udara Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU 6 Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Bidang Teknik Bandar Udara Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU 7 Penerbitan/Perpanjangan Lisensi bidang ESE, Marshaller, Garbarata, dan HLO Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU 8 Approve Training Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU 9 Izin Operasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU
10 Izin Operasi Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara Inspektur Bandar Udara Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang P2BU Keterangan: KOBU : Kantor Otoritas Bandar Udara P2BU : Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara
3. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Angkutan Udara Tabel 4.4  Jenis Perizinan bidang angkutan udara  yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV No Nama Perizinan Ditangani Oleh Pejabat yang Berwenang 1 Izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal Inspektur Level 1 dan 2) Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU 2 Pemberian Persetujuan Perubahan Tipe Pesawat Inspektur Level 1 dan 2) Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU 3 Pemberian Persetujuan Perubahan Jadwal Penerbangan Inspektur Level 1 dan 2) Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU 4 Pemberian persetujuan Terbang ( Flight Approval ) Inspektur Level 1 dan 2) Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU 5 Pemberian Flinght Approval (F/A) untuk penerbangan charter diatas 30 seat di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Inspektur Level 1 dan 2) Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU Keterangan: KOBU : Kantor Otoritas Bandar Udara KAUKU : Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan
4. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Keamanan Penerbangan Tabel 4.5  Jenis Perizinan bidang keamanan penerbangan  yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV No Nama Perizinan Ditangani Oleh Pejabat yang Berwenang 1 Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan  Sertifikat Kecakapan PKP-PK
Basic (SK PKP.PK-B)
 Sertifikat Kecakapan PKP-PK
Yunior (SK PKP.PK-Y)
 Sertifikat Kecakapan PKP-PK Inspektur Pelayanan Darurat Level 1 Kepala KOBU Wil. IV/ Kepala Bidang KAUKU
Senior (SK PKP.PK-S)
 Sertifikat Kecakapan PKP-PK Advance (SK PKP.PK-A)
 Sertifikat Kecakapan Teknisi Perawatan Kendaraan PKP-PK (SK TPK-PKP.PK)
 Sertifikat Kecakapan Petugas
Salvage 2 Sertifikat Kecakapan Personel Keamanan Penerbangan  Sertifikat Kecakapan Basic Avsec
 Sertifikat Kecakapan Junior Avsec  Sertifikat Kecakapan Senior Avsec Inspektur Pelayanan Darurat Level 1 Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang KAUKU 3 Sertifikat Kecakapan Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara  Sertifikat Kecakapan “A” untu k
: Shipper staff, airlinee cargo acceptance staff, cargo agents staff, postal acceptance staff, dan packers
 Sertifikat Kecakapan “B” untuk : warehouse staff, dan loading/unloading supervisor Inspektur Pelayanan Darurat Level 1 Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang KAUKU
Keterangan: KOBU   : Kantor Otoritas Bandar Udara KAUKU   : Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan

## 5. Perizinan yang ditangani Oleh Direktorat Navigasi Penerbangan
Tabel 4.6  Jenis Perizinan bidang navigasi penerbangan  yang bisa ditangani Otoritas Bandar Udara Wilayah IV No Nama Perizinan Ditangani Oleh Pejabat yang Berwenang 1 Lisensi Junior ATC (Sertifikat Kecakapan JATC) dan senior ATC (Sertifikat Kecakapan SATC) Inspektur Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU 2 Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan Inspektur Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU 3 Sertifikat Flight Service Officer dan Basic Air Traffic Service Inspektur Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU
4 Sertifikat kecakapan melayani Airground Radiotelephony Inspektur Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU 5 Sertifikat Kecakapan dan rating teknisi elektronika dan listrik penerbangan  Sertifikat kecakapan terampil elektronika penerbangan  Sertifikat  kecakapan ahli elektronika penerbangan
 Sertifikat kecakapan terampil
listrik penerbangan  Sertifikat kecakapan ahli listrik penerbangan Inspektur Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU 6 Sertifikat Junior AIS (JAISO) dan senior AIS (SAISO) Inspektur Level 1 dan 2 Kepala KOBU Wilayah IV atau Kepala Bidang P2BU Keterangan:
KOBU   : Kantor Otoritas Bandar Udara P2BU   : Pelayanan dan Pengoperasian Pesawat Udara
Faktor utama yang menjadi kendala di  bandara-bandara  di  wilayah  kerja OToritas  Bandar  Udara  Wilayah  IV yaitu  jangka  waktu  proses  penerbitan perizinan yang lama. Salah satu contoh kasus  yaitu  penerbitan  lisensi  teknisi penerbangan  sering  membutuhkan waktu  yang  lama,  sehingga  banyak teknisi yang memiliki lisensi kadaluwarsa ( expired). Sedangkan pengawasan bagi lisensi teknisi penerbangan  sangat  minim.    Oleh karena itu perlu dilakukan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan yang secara  teknis  dapat  diserahkan  ke Orotitas  Bandar  Udara  Wilayah  IV. Alasan lain yang menjadi pertimbangan perlunya pelimpahan kewenangan penerbitan peizinan ke
Otoritas  Bandar  Udara  Wilayah  IV antara lain; - Telah  tersedia  personil  inspektur penerbangan  yang  cukup  mampu dan  cakap  untuk  memfasilitasi  dan melayani penerbitan perizinan tersebut  di  Kantor  Otoritas  Bandar Udara Wilayah IV. - Meningkatkan intensitas pengawasan dan pengendalian - Mengurangi rentang kendali pengawasan  dan  pengendalian  dari Kantor  Pusat  Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara. Hal  yang  terkait  dengan  prosedur penerbitan perizinan perlu dipertimbangkan sebagai dasar perlunya pelimpahan wewenang penerbitan  perizinan  yaitu  perizinan persetujuan terbang. Perizinan persetujuan terbang saat ini dikeluarkan  oleh  Direktur  Jenderal Perhubungan  Udara.  Jika  perizinan  ini
dilimpahkan ke Otoritas Bandar Udara, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas  perizinan  tersebut.  Proses evaluasi  dan  pemeriksaan  dokumen akan  lebih cepat  karena  kegiatan  tidak terpusat  di  Kantor  Pusat  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## KESIMPULAN
1. Secara  umum  Kantor  Otoritas Bandar  Udara  Wilayah  IV  cukup mampu untuk menerima pelimpahan  wewenang  penerbitan perizinan  dari  Direktorat  Jenderal Bandar Udara.
2. Ada  29  (Dua  Puluh  Sembilan) perizinan yang dapat dilimpahkan ke  Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Perizinan tersebut terdiri dari; a) 5  (lima)  perizinan  bidang Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat udara b) 10  (sebelas)  perizinan  bidang Bandar Udara c) 5  (lima)  perizinan  bidang Angkutan Udara d) 3  (tiga)  perizinan  bidang
Keamanan Penerbangan
e) 6  (enam)  perizinan  bidang Navigasi Penerbangan 3. Pelimpahan kewenangan perizinan tersebut  dengan  tujuan  sebagai berikut; a) Meningkatkan  efektifitas  dan efisiensi pelayanan perizinan b) Mempercepat proses penerbitan  ataupun recurrent perizinan  sebagai  langkah mengurangi beredarnya perizinan  yang  habis  masa berlakunya ( expired) c) Telah tersedia personil inspektur  penerbangan  yang cukup  mampu  dan  cakap untuk memfasilitasi dan melayani  penerbitan perizinan tersebut  di  Kantor  Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. d) Meningkatkan intensitas pengawasan dan pengendalian e) Mengurangi  rentang  kendali pengawasan dan pengendalian dari  Kantor  Pusat  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Perhubungan. 2009, Undang – Undang  Nomor  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan , Jakarta Kementerian Perhubungan, 2010, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  KM  41  Tahun  2010  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Otoritas Bandar Udara , Jakarta.
Puslitbang  Perhubungan  Udara,  2011,
Studi Efektifitas dan Efisiensi Perizinan di  Bidang  Penerbangan  (Laporan
Akhir) ,  Kementerian  Perhubungan, Jakarta.