## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG WAAD PADA AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DI BMI MAKASSAR,

## IMPLEMENTATION OF DSN-MUI FATWA No. 85/DSN-MUI/XII/2012 ON WAAD IN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK AGREEMENT AT BMI MAKASSAR

## Muh. Ihsan Dahri
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: muhammadihsan@stiba.ac.id

## Rahman Ambo Masse
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: rahmanambo@yahoo.co.id

## Fadli Andi Natsif
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: adlianfa66@gmail.com Keywords : ABSTRACT Fatwa DSN-MUI, waad, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Bank Muamalat Banking  functions  primarily  as  an  intermediation  institution  that collects  and  channels  funds  as  credit.  Sharia  Banks  guarantee  Sharia compliance  in  every  transaction.  Among  their  activities  is  ijarah financing and  its  derivative,  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  (IMBT).  This research aims to: (1) Understand the concept of waad in the MUI Fatwa and the IMBT contract at Bank Muamalat; (2) Assess the suitability of the MUI fatwa regarding waad on IMBT at Bank Muamalat; (3) Identify challenges and obstacles to implementing the fatwa. This field research, conducted  at  Bank  Muamalat  Indonesia's  Makassar  Branch,  employs normative  and  qualitative  methods.  Findings  reveal  that  the  waad concept  in  the  MUI  fatwa  is  binding  and  must  be  implemented  if conditions  are  met,  and  this  applies  to  IMBT  contracts  at  Bank Muamalat. The IMBT implementation aligns with MUI Fatwa principles and the Financial Services Authority. Challenges include limited public knowledge,  fluctuating  costs,  and  customer  apathy.  The  research provides  insights  and  implications  for  Islamic  banking  and  its customers, serving as a reference for practitioners, policymakers, and researchers.  It  encourages  future  research  to  explore  alternative methodologies,  enhancing  the  body  of  knowledge  and  yielding  more robust outcomes. Kata kunci : ABSTRAK Fatwa DSN-MUI, waad, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Bank Muamalat Perbankan  memiliki  fungsi  utama  sebagai  lembaga  intermediasi  yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Bank Syariah menjamin  kepatuhan  terhadap  sistem  syariah  dalam  setiap  transaksi. Salah satu kegiatan utamanya adalah pembiayaan ijarah dan turunannya, yaitu Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). Penelitian ini bertujuan untuk:
(1) Mengetahui konsep waad dalam Fatwa MUI dan akad IMBT di Bank Muamalat; (2) Menilai kesesuaian fatwa MUI tentang waad pada IMBT di Bank Muamalat; (3) Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang  dilakukan  di  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang  Makassar, menggunakan  pendekatan  normatif  dan  kualitatif.  Hasil  penelitian

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menunjukkan bahwa konsep waad dalam Fatwa MUI bersifat mengikat dan wajib dijalankan jika syarat telah terpenuhi, demikian pula konsep waad  diberlakukan  pada  akad  IMBT  di  Bank  Muamalat.  Penerapan IMBT di Bank Muamalat sesuai dengan prinsip Fatwa MUI dan Otoritas Jasa  Keuangan.  Tantangan  yang  dihadapi  meliputi  minimnya pengetahuan masyarakat, biaya yang fluktuatif, dan sikap nasabah yang cenderung apatis. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan implikasi berharga bagi bidang perbankan syariah dan nasabahnya, serta menjadi referensi bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan peneliti. Selain itu,  penelitian  ini  mendorong  eksplorasi  metodologi  alternatif  dan memperluas  pengetahuan  dalam  bidang  ini,  menghasilkan  penelitian yang lebih kuat dan berdampak.
Diterima : 11 Agustus 2024; Direvisi : 26 Agustus 2024; Disetujui : 26 Agustus 2024; Tersedia online : 30 Agustus 2024
How to cite: Muh. Ihsan Dahri, Rahman Ambo Masse, Fadli Andi Natsif, “Implementasi Fatwa DSN- MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  Tentang  Waad  pada  Akad  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  di  BMI Makassar”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum Islam Vol.  5,  No.  2  (2024):  373-387. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1712.

## PENDAHULUAN
Perbankan  memiliki  fungsi  utama  sebagai  lembaga  intermediasi  yang menghimpun  dana dari  masyarakat  dan menyalurkannya kembali  dalam  bentuk  kredit. Selain  itu,  di  Indonesia,  perbankan  juga  berperan  sebagai  agen  pembangunan  yang mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional  guna  meningkatkan  pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Fungsi lainnya termasuk pemberian jasa keuangan seperti pengiriman uang dan layanan lainnya. 1
Dalam  konteks  perbankan  syariah,  salah  satu  fungsi  utamanya  adalah penghimpunan  dan  penyaluran  dana  berdasarkan  prinsip  syariah,  seperti  melalui tabungan,  deposito,  dan  pembiayaan  syariah.  Bank  syariah  juga  menyediakan  layanan keuangan  sesuai  prinsip  syariah  yang  melarang  riba,  gharar,  dan  maysir.  Selain  itu, perbankan  syariah  berperan  dalam  pengelolaan  risiko,  menjaga  keberlanjutan  aktivitas perbankan,  serta  berkontribusi  dalam  pembangunan  ekonomi  dan  sosial,  termasuk pembiayaan mikro dan pengembangan program-program sosial. 2
Karakteristik  lembaga  keuangan  syariah  sangat  berbeda  dengan  lembaga keuangan  konvensional.  Salah  satu  ciri  perbedaannya,  lembaga  keuangan  syariah memiliki  dua  orientasi,  pertama,  orientasi  bisnis  (profit).  Sebagai  lembaga  keuangan, sasaran  yang  ingin  dicapai  adalah  bagaimana  mendapatkan  profitasi  dari  berbagai pembiayaan  yang  disalurkan.  Karena  itu,  pihak manajemen  berusaha  menciptakan  visi dan  misi  organisasi  yang  idealis  dan  memikat  masyarakat,  sehingga  secara  kuantitatif target ini harus tercapai. Kedua, orientasi sosial. Lembaga keuangan syariah mengemban misi sosial yang direalisasikan melalui pembiayaan-pembiayaan usaha kecil menengah. Karena pembiayaan seperti itulah yang bersentuhan dengan sektor riil, sehingga antara
1 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu , (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), h.2
2 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia , (UII Press, Yogyakarta, 2008), h.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
penawaran  uang  dan  permintaan  riil  (barang  dan  jasa)  senantiasa  sejalan  dalam menciptakan pergerakan ekonomi secara suistainabel atau berkelanjutan. 3
Sistem  syariah  sebagai  landasan  hukum  dalam  perbankan  didasarkan  pada sifatnya  yang  komprehensif  dan  universal.  Tantangan  yang  dihadapi  dalam  penerapan prinsip syariah di Indonesia termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam prinsip syariah. Perbankan syariah, melalui Dewan Syariah Nasional, memastikan bahwa produk, jasa, dan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam pembiayaan  ijarah  yang  diatur  oleh  fatwa  DSN,  yang  menjelaskan  mekanisme perpindahan  kepemilikan  dalam  akad  ijarah muntahiyya  bittamlik .  Penelitian  ini  akan fokus  pada  implementasi  fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  tentang  waad pada akad ijarah muntahiyya bittamlik di Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ), yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari informan yang telah ditentukan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghimpun berbagai fakta yang ada di lapangan, memastikan data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata dari objek yang diteliti. 4
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  menganalisis kejadian, fenomena, dan keadaan sosial  dalam masyarakat.  Metode ini memungkinkan peneliti  untuk  memahami  dan  menggambarkan  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Peneliti memilih pendekatan ini  untuk  mendeskripsikan,  menganalisis,  dan  memaparkan  Fatwa  DSN-MUI  No. 85/DSN-MUI/XII/2012  serta  kesesuaiannya  dengan  implementasi  Akad  Ijarah Muntahiya  Bittamlik (IMBT)  di  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang  Makassar,  guna memberikan jawaban yang objektif terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan.
Sebelum  peneliti  melakukan  penelitian,  perlu  diadakan  kajian  pustaka  terhadap karya  ilmiah  yang  memiliki  relevansi  terhadap  pembahasan  dalam  penelitian  ini. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini di antaranya:
1. Penelitian  berjudul:  “Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  Sebagai  Konstruksi  Perjanjian Sewa  Beli” 5 .  Sebuah  jurnal  oleh  Firdaus  Muhammad  Arwan  pada  Tahun  2019  di Jayapura.    Penelitian  ini  berkesimpulan  bahwa  regulasi  IMBT  maupun implementasinya, secara umum telah sejalan  dengan maqasid  asy-syari’ah,  namun masih  terdapat  subtansi hukum  maupun  praktiknya  yang  dipandang  tidak  sejalan dengan  prinsip-prinsip    syariah.  Peneliti  terdahulu  berfokus  pada  hukum  IMBT secara spesifik dalam kacamata maqasid asy-syari’ah, sedangkan peneliti sekarang fokus  pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012    tentang  Al-Waad  dan penerapannya  pada  Akad  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  (IMBT)  di  Bank  Muamalat Indonesia Cabang Makassar.
2. Penelitian  dengan  judul:  “Aplikasi  Akad  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  di  Bank Syariah” 6 . Sebuah skripsi yang disusun oleh Fien Safta Rani di Bengkulu pada Tahun
3 Rahman Ambo Masse, Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah, Antara Realitas dan Kontekstual , (Trust Media Publishing, Yogyakarta, 2015), h. 177.
4 Sugiyono , Memahami Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.
5 Firdaus Muhammad Arwan. “Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Konstruksi Perjanjian Sewa Beli” . Millah: Jurnal Studi Agama 19, 1 (2019), h. 23-50.
6 Fien Safta Rani, “Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank Syariah”, Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
2021.  Ditemukan bahwasanya akad Ijarah Muntahiya Bittamlik yang diatur dalam Fatwa  DSN Nomor:  27/DSN-MUI/III/2002  terdapat  ketentuan yaitu yang pertama pihak yang melakukan al-Ijarah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Selain itu berlaku juga ketentuan yang pertama  jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah. Adapun peneliti sekarang fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Al-Waad dan penerapannya pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar.
3. Penelitian  dengan  judul:  “Tinjauan  Hukum  Waad  Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Tentang ‘Aqad Al-Ijârah Al-Muntahiyah Bit Tamlîk Dan Hukum Perdata Indonesia” 7 , sebuah karya ilmiah yang disusun oleh Almashir di Banda Aceh pada Tahun 2020.   Dalam penelitian tersebut disebutkan ada perbedaan mengenai al-waad dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  27/DSN-MUI/III/2002  yang  menyebutkan  bahwa  al- waad itu tidak mengikat, sedangkan fatwa  DSN-MUI No: 85/DSN-MUIIXII/2012 mengatakan  bahwa  al-waad  itu  mengikat.  Sedangkan  penelitian  ini  berfokus  pada kajian  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  tentang  Al-Waad  dan penerapannya  pada  Akad  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  (IMBT)  di  Bank  Muamalat Indonesia Cabang Makassar
4. Penelitian  berjudul  “Analisis  Yuridis  Akad  Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” 8 oleh Dzakkiyah  Rusydatul  Umam,  Rachmi  Sulistyarini,  dan  Siti  Hamidah  pada  tahun 2013.  Secara umum penelitian ini memberikan rincian setiap detil akad IMBT dari dua  perspektif  yaitu  hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-undang  hukum  perdata, sedangkan  peneliti  sekarang  fokus  pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN- MUI/XII/2012    tentang  Al-Waad  dan  penerapannya  pada  Akad  Ijarah  Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar.
5. Penelitian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  jurnal  dengan  judul  “Konsep  Waad  dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia” 9 oleh  Panji  Adam  Agus  Putra  pada  Tahun  2018  dan  diterbitkan  oleh  Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah di Bandung.  Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwasanya dalam konteks fatwa DSN-MUI, terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan implementasi konsep waad, yaitu (1) Fatwa DSN-MUI Nomor:  4/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murâbahah;  (2)  fatwa  DSN-MUI  Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002  tentang  IMBT;  (3)  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  73/DSN-
7 Almashir,  “Tinjauan  Hukum  Wa’d  Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Tentang  ‘Aqad  Al- Ijârah Al-Muntahiyah Bit Tamlîk Dan Hukum Perdata Indonesia”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).
8 Dzakiyyah Rusydatul Umam dkk. “Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1 (2014).
9 Panji  Adam  Agus  Putra. “Konsep  Wa’ad  Dan Implementasinya  Dalam  Fatwa  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia” . Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2, 2 (2018), h. 222-237.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
MUI/XI/2008  tentang  MMQ;  (4)  fatwa  DSN-MUI  Nomor;  55/DSN-MUI/V/2007 tentang PRKS; (5) fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang ( Al-Ṣarfu ), sedangkan peneliti sekarang fokus pada Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012    tentang  Al-Waad  dan  penerapannya  pada  Akad  Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar.

## PEMBAHASAN
Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjamin perbankan syariah tetap konsisten menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasional  perbankan.Penerapan  prinsip  syariah  merupakan  amanah  ketentuan perundang-undangan,  utamanya  UU  Perbankan  Syariah  Pasal  2  yang  menyebutkan bahwa  “Perbankan  Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  berasaskan  prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Karena itu, DPS memiliki peran dan kewenangan untuk memastikan penerapan asas prinsip syariah. 10
Secara de  facto dan de  jure ,  kewenangan  DSN-MUI  diakui  oleh  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  sebagai  lembaga  yang  merumuskan  prinsip-prinsip syariah  dalam  bidang  ekonomi  dan  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Legitimasi  dan kedudukan  fatwa  DSN-MUI  dalam  mengatur  aspek  ketentuan  prinsip  syariah  pada lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  baik  bank  maupun  nonbank  diakui  dalam  sistem perundang-undangan di Indonesia, yaitu: 11
1. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (12), meskipun secara  implisit  UUPS  tidak  menyebutkan  secara  redaksional  DSN-MUI,  namun secara  eksplisit  dipahami  bahwa  yang  memiliki  kewenangan  mengeluarkan  fatwa ketentuan  prinsip  syariah  terhadap  lembaga  keuangan  syariah  adalah  DSN-MUI sebagai salah satu komisi yang menangani fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah pada Majelis Ulama Indonesia.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/34/1999, Pasal 31.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 109.
Seluruh  produk  dan  aktivitas  transaksi  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah, termasuk Bank Muamalat, tidak terlepas dari panduan yang diberikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI terkait Waad ini muncul sebagai respons terhadap kebingungan yang terjadi dalam penerapan skema Ijarah Muntahiya  Bittamlik (IMBT)  di  bank  syariah.  Sebenarnya,  MUI  telah mengeluarkan  Fatwa  DSN  Nomor:  27/DSN-MUI/III/2002  tentang  Ijarah Muntahiya Bittamlik . Secara keseluruhan, fatwa ini berhubungan erat dengan fatwa mengenai Ijarah, yang menjelaskan bahwa semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) juga berlaku dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah
10 Rahman Ambo Masse, Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah, Antara Realitas dan Kontekstual , h. 177.
11 Rahman Ambo Masse. “Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia”. Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum 16, 1 (2018), h. 150-151.
.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bi al-Tamlik . 12
Namun,  seiring  waktu  dan  penerapan  akad  ini  di  berbagai  bank  syariah  di Indonesia, muncul keraguan di kalangan masyarakat, terutama para nasabah. Keraguan ini berkaitan dengan aspek akad janji  yang mengikat  setelah masa sewa berakhir, baik dalam bentuk hibah maupun jual beli objek IMBT. Ketidakpastian hukum yang timbul dari klausul fatwa tersebut telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat.
Lebih  lanjut,  dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor:  27/DSN- MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik disebutkan mengenai ketentuan tentang al-Ijarah  al-Muntahiyah  bi  al-Tamlik bahwasanya  pihak  yang  melakukan  al- Ijarah  al- Muntahiah  bi  al-Tamlik harus  melaksanakan  akad  Ijarah  terlebih  dahulu.  Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah  masa  Ijarah  selesai.  Adapun  janji  pemindahan  kepemilikan  yang  disepakati  di awal akad Ijarah adalah waad (دعولا), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin  dilaksanakan,  maka  harus  ada  akad  pemindahan  kepemilikan  yang  dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 13
Fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan permintaan dari LKS (Lembaga Keuangan Syariah)  terkait  maraknya  praktik  sewa-beli,  yaitu  perjanjian  sewa-menyewa  yang disertai  dengan  opsi  pemindahan  hak  milik  atas  benda  yang  disewa,  kepada  penyewa, setelah  selesai  masa  sewa.  Fatwa  tersebut  menegaskan  bahwa  janji  perpindahan kepemilikan yang disepakati sejak awal IMBT bersifat tidak mengikat atau tidak wajib. Implikasinya, baik pihak nasabah maupun pihak bank bisa saja membatalkan perpindahan kepemilikan  jika  masa  sewa  telah  usai.  Hal  tersebut  menuai  kontroversi  karena  rentan terjadi sengketa atau perselisihan antar kedua belah pihak jika salah satunya membatalkan secara sepihak akad perpindahan tersebut.
Janji  (waad)  ini  sendiri  tidak  hanya  digunakan  pada  IMBT,  namun  sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, pararel dan/atau dalam  transaksi  yang  multi  akad  ( al-  'uqūd  al-murakkabah ). 14 Sejatinya,  janji  yang disepakati di awal oleh kedua belah pihak merupakan ranah fikih yang terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Para fukaha berbeda pendapat (ikhtilaf) mengenai hukum menunaikan janji ( al-wafā' bi-al-waad ) di mana hal tersebut kurang menjamin kepastian hukum. Atas dasar hal inilah Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional kembali  mengkaji  hal  tersebut  secara  komperhensif  yang  kemudian  menelurkan  fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang al-waad .
Konklusi dari fatwa tersebut adalah para ulama lebih cenderung kepada pendapat ulama  yang  memandang  bahwa  hukum  menunaikan  janji  ( al-wafā'  bi-al-wa’ad ) merupakan  suatu  kewajiban  yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh  dua  pihak  yang  saling berjanji.  Pendapat  tersebut  merupakan  pendapat  Imam  Sa'īd  Ibn  ‘Umar,  Samurah  bin Jundub,  Ibnu  Syubrūmah  (ulama  Hanābilah),  dan  Imam  Ibnu  Hazm  (ulama  Mazhab
12 Imaro Sidqi dkk. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”. Nizham: Jurnal Studi Keislaman 8, 1 (2020), h. 29.
13 Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik
14 Panji Adam Agus Putra, “Konsep Wa’ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 2, 2 (2018), h. 222-237.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Ẓāhiri), Ibnu al-Syāṭ al-Mālikī (Qāsim bin Abdillah), Muhammad Abdullah bin al-'Arabī, Imam Ishāq bin Rahawaih, Imam Muhammad al-Gazālī, dan Imam Abu Bakar al-Razī al-Jaṣṣāṣ.  Olehnya,  fatwa  ini  melazimkan  janji  mesti  ditunaikan  oleh  kedua  pihak  dan bahwasanya hal tersebut lebih tampak maslahatnya bagi kedua belah pihak. 15
Pada bagian keputusan disebutkan bahwa Janji (waad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'īd (pihak yang berjanji) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa tersebut yang mencakup ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum tersebut yaitu: 16 1. Wa'īd harus cakap hukum ( ahliyyat al-wujūb wa al-adā' );
2. Dalam  hal  janji  dilakukan  oleh  pihak  yang  belum  cakap  hukum,  maka  efektivitas keberlakukan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya; dan
3. Wa'īd harus merniliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan mau'ūd bih. Adapun ketentuan khusus:
1. Waad harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
2. Waad harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mau'ūd (waad bersyarat);
3. Mau'ūd bih tidak bertentangan dengan syariah;
4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan
5. Mau'ūd sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.
Akad  IMBT  merupakan  satu  dari  sekian  akad  yang  dijalankan  atau  ditawarkan oleh Bank Muamalat di Indonesia kepada para nasabahnya. Dalam skala nasional, bank Muamalat  sendiri  banyak  menawarkan  jenis  akad  kepada  nasabahnya.  Akad  IMBT sendiri  memiliki  ruang  lingkup  yang  spesifik,  dalam  hal  ini  yaitu  objek  yang  dapat diterapkan akad  IMBT  meliputi  mesin pabrik, alat berat  dan semacamnya. Lebih  jauh, akad  IMBT  memiliki  ketentuan  yang  spesifik  yang  tampaknya  para  nasabah  kurang memahami  regulasi  tersebut.  Ketentuan  spesifik  tersebut  bukan  hanya  terasa  asing  di kalangan awam, namun juga sebagian pegiat bank syariah merasa tidak memahami secara komperhensif ketentuan-ketentuan tersebut.
Implementasi  akad  IMBT di  bank Muamalat  khususnya terkait ketentuan waad selain  berpedoman  pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  27/DSN-  MUI/III/2002 tentang  IMBT  secara  umum  dan  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  terkait waad  secara  khusus,  juga  berpedoman  dan  berlandaskan  asas  yang  dituangkan  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  secara  spesifik  diatur  dalam  lampiran  IV  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  dimana  di  dalamnya  juga  termuat ketentuan khusus mengenai waad dalam akad IMBT.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  ditemukan  bahwa  Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga keuangan syar’i yang mengusung konsep dan berpegang  teguh  pada  prinsip  syariah  dalam  aktivitas  transaksional  kesehariannya. Menurut  keterangan  dari  bapak  Nurman  Prayudi  yang  akrab  disapa  Pak  Yudi bahwasanya:
Produk yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia secara umum diklasifikasikan
15 Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang al-waad
16 Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang al-waad

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menjadi dua yaitu akad sosial ( tabarru’ ) seperti tabungan dan giro dan akad komersial (tijarah)  seperti  mudrabah,  MMQ,  IMBT  dan  selainnya,  dimana  kedua  jenis  akad  ini berpedoman  pada  prinsip  syariah  sesuai  arahan  DSN-MUI  dan  prinsip-prinsip  hukum positif  yang  sejalan  dan  berdasarkan  arahan  dan  rekomendasi  dari  pihak  Otoritas  Jasa Keuangan yang merupakan perpanjangan dari Bank Indonesia untuk menangani masalah yang berkaitan dengan produk jasa keuangan. 17
Produk yang ditawarkan oleh bank Muamalat sejatinya tidak jauh berbeda dengan produk yang dimiliki oleh bank konvensional. Setiap produk yang ditawarkan oleh bank konevensional pasti atau kebanyakannya terdapat alternatif serupa yang dijalankan oleh bank Muamalat. Hanya saja sisi keunggulan bank Mamalat tentunya terbebas dari prinsip- prinsip keuangan ribawi dan unsur yang diharamkan lainnya. Hal tersebut dapat ditinjau dari aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat sendiri yang merupakan tim khusus dibawah pembinaan Dewan Syariah Nasional MUI, dan  pengawasan  dari  OJK  yang  merupakan  unsur  pengawas  dari  sisi  hukum  positif. Walhasil,  semua  produk  yang  diberlakukan  dan  ditawarkan  kepada  nasabah  sejatinya telah mengalami berbagai kajian hingga produk tersebut layak dan sesuai syariat untuk dipasarkan secara umum.
Dari  berbagai  jenis  produk  keuangan  yang  ada  di  Bank  Muamalat,  akad  yang digunakan  oleh  setiap  produk  tentunya  beragam  tergantung  kesesuaian  dengan  isi  dan tujuan produk tersebut. Hal tersebut sebagaimana diuraikan oleh bapak Yudi, bahwasanya untuk  akad  dengan  sistem  komersial  atau  tijarah  di  antaranya  yaitu  mudarabah, musyarakah mutanāqiṣah (MMQ) dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). Diantara akad tersebut, yang paling sering dan lazim digunakan oleh nasabah Bank Muamalat ialah akad mudarabah dan musyarakah mutanāqiṣah (MMQ), bahkan MMQ sendiri sedang booming dan  digandrungi  oleh  nasabah  karena  berbagai  kemudahan  yang  ditawarkannya  serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan tujuan dari nasabah itu sendiri. 18
Beragam jenis akad yang ditawarkan oleh Bank Muamalat sendiri sejatinya tidak bermakna bahwasanya nasabah bebas menentukan akad apa yang ingin digunakan dalam pembiayaannya. Bapak Yudi menguraikan tahapan yang akan dilalui oleh setiap nasabah ketika hendak pengajuan suatu pembiayaan, diantaranya:
1. Nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ke PT Bank Muamalat dengan menemui petugas  marketing  atau Account  Officer .  Setelah  calon musta'jir dipertemukan  ke bagian  AO,  di  sana  calon musta’jir dapat  mengemukakan  tujuan  pembiayaan sehingga petugas dapat mengarahkan dan membimbing pada jenis pembiayaan yang dimaksud  untuk  dilakukan  wawancara.  Dalam  proses  ini  harus  dipastikan  bahwa calon musta’jir memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Muamalat.
2. Account  Officer melakukan  wawancara  singkat  terhadap  calon musta’jir lalu dilanjutkan dengan analisis data permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon musta’jir . Hasil dari wawancar singkat dan didukung oleh hasil analisa Account
17 Nurman Prayudi (40 tahun), Karyawan Swasta, Wawancara, Makassar, 13 November 2023.
18 Nurman Prayudi (40 tahun), Karyawan Swasta, Wawancara, Makassar, 13 November 2023.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Officer yang kemudian akan menentukan layak atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan.
3. Jika Account Officer memandang bahwa pembiayaan tersebut layak diberikan, maka Account  Officer kembali  melakukan  peninjauan  ulang  melalui  survei  usaha  untuk mengetahuin kevalidan hasil wawancara singkat yang telah dilakukan. Jika dianggap bahwa usaha yang disurvei itu memiliki prospek yang bagus, maka dari pihak bank akan melakukan survei ulang guna memastikan kembali bahwasanya usaha tersebut benar-benar layak untuk dibiayai.
4. Dari  hasil  wawancara  dan  survei Account  Officer dapat  disimpulkan  dengan membuat proposal usaha musta’jir serta menerima taksasi jaminan dari legal.
5. Pihak  Bank  melakukan  analisa  produk  tersebut,  dan  kesesuaiannya  dengan  data nasabah  meliputi  tujuan  akad,  penghasilan  nasabah,  dan  jenis  barang  yang  akan diakadkan.
6. Setelah  analisa  dilakukan,  pihak  bank  menyampaikan  keputusan  kepada  naabah terkait disetujui atau tidaknya permohonan nasabah
7. Jika tidak disetujui, maka nasabah diberikan alternatif akad lain yang hampir semisal, namun lebih sesuai dengan kondisi nasabah tersebut.
8. Jika  disetujui,  maka  dibuatkan  surat  persetujuan  yang  ditujukan  kepada  nasabah, dimana surat persetujuan tersebut dilampirkan SP3 dan klausul akad yang meliputi plafond  angsuran,  hak  dan  kewajiban  nasabah,  fasilitas  beserta  syarat  dan ketentuannya secara terperinci.
9. Setelah  nasabah  membaca  dengan  seksama  dan  menyetujui  isi  klausul  tersebut, kemudian  dilakukan  koordinasi  dengan  pihak  notaris  dan  penetapan  tanggal penandatanganan akad.
10. Notaris saat melakukan pengecekan ulang merujuk ke SP3 yang telah disebutkan di atas.
11. Sebelum menandatangani akad, pihak bank dan notaris kembali menjelaskan kepada nasabah terkait SP3 yang akan ditandatangani. Hal ini tentu saja bertujuan agar pihak nasabah  benar-benar  memahami  tujuan  dan  hak  serta  kewajiban  yang  harus  ia tunaikan.
12. Setelah semua selesai, pihak bank mendeviasikan lalu berjalanlah akad sebagaimana mestinya.
Jika ditinjau secara spesifik terkait akad IMBT yang dijalankan di Bank Muamalat khususnya  kantor  cabang  Makassar,  maka  alur  akadnya  sama  persis  dengan  yang diuraikan di atas. Pada tahun 2008, Bank Muamalat menginisiasi penawaran KPR (Kredit Perumahan Rakyat) dengan skema IMBT ini, dimana Bank membeli rumah dengan harga tertentu,  yang  kemudian  disewa  oleh  nasabah  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang selanjutnya  di  akhir  masa  sewa  maka  rumah  yang  disewakan  tersebut  akan  dialihkan kepemilikannya kepada nasabah. Ketentuan lanjutan mengenai IMBT di Bank Muamalat Indonesia  diatur  dalam  klausul  “Akad  Ijarah Muntahiya  Bitamlik (Pembiayaan Refinancing Syariah)” yang terdiri atas 27 Pasal meliputi:
1. Pasal 1 Definisi
2. Pasal 2 Pokok Akad
3. Pasal 3 Penyerahan Objek Sewa
4. Pasal 4 Jangka Waktu dan Harga Sewa

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
5. Pasal 5 Syarat Realisasi
6. Pasal 6 Tata Cara Pembayaran
7. Pasal 7 Biaya, Potongan Dan Pajak-Pajak 8. Pasal 8 Denda
9. Pasal 9 Berakhirnya Masa Sewa 10. Pasal 10 Pengakuan Hutang Dan Penyerahan Agunan 11. Pasal 11 Agunan 12. Pasal 12 Penggunaan Dan Pungutan 13. Pasal 13 Kewajiban Pemeliharaan
14. Pasal 14 Tambahan Peralatan Dan Pengawasan 15. Pasal 15 Peristiwa Cidera Janji 16. Pasal 16 Akibat Cidera Janji 17. Pasal 17 Pernyataan Dan Jaminan Nasabah 18. Pasal 18 Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah 19. Pasal 19 Risiko 20. Pasal 20 Asuransi 21. Pasal 21 Force Majeure 22. Pasal 22 Pengawasan Dan Pemeriksaan
23. Pasal 23 Hukum Yang Berlaku 24. Pasal 24 Penyelesaian Perselisihan 25. Pasal 25 Persyaratan Khusus 26. Pasal 26 Surat Menyurat
27. Pasal 27 Ketentuan Penutup
Skema  akad  yang  dijalankan  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  2  mengenai pokok akad yaitu:
4. Menyewakan  objek  sewa  kepada  nasabah  dan  nasabah  sepakat  untuk menyewa objek sewa dari bank, berupa ...........[ 7 ] / sebagaimana diuraikan dalam  lampiran  yang  merupakan  satu  kesatuan  dan  bagian  yang  tak terpisahkan dari akad ini.
5. Pada  akhir  masa  sewa  saat  nasabah  telah  membayar  seluruh  utang  IMBT kepada  bank,  maka  bank  akan  menghibahkan  objek  sewa  kepada  nasabah yang akan dilakukan dengan perjanjian hibah tersendiri.
Dalam  butir  poin  kedua  dapat  dipahami  bahwa  proses  pemindahan  objek  sewa saat berakhirnya masa sewa merupakan suatu kelaziman yang mengikat pihak bank, dan peralihan objek sewa dilakukan dengan akad hibah.
Jika dipaparkan secara runut, alur transaksi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
1. Nasabah  mengajukan  permohonan  ijarah  dengan  mengisi  formulir  permohonan. Berbagai  informasi  yang  diberikan  selanjutnya  diverifikasi  kebenarannya  dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah.
2. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah.
3. Nasabah  menggunakan  barang  atau  jasa  yang  disewakan  sebagaimana  yang disepakati dalam kontrak.
4. Nasabah  penyewa  membayar fee sewa  kepada  bank  syariah  sesuai  dengan kesepakatan akad sewa.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
5. Pada  transaksi  IMBT,  setelah  masa  ijarah  selesai,  bank  sebagai  pemilik  barang melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa secara hibah atau jual beli. Secara runut, skema akad IMBT di Bank Muamalat dapat diuraikan melalui bagan berikut:

## Bagan 1. Skema Akad IMBT di Bank Muamalat
Selanjutnya, dalam perjanjian IMBT terdapat klausul khusus mengenai waad. Perlu diketahui  bahwasannya  didalam  hukum  positif,  waad  sepadan  dengan  janji  atau pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad sepadan dengan kata perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau di mana dua pihak itu saling berjanji untuk  melaksanakan  suatu  hal.  Hal  ini  jelas  antar  akad  dengan  waad  jelas  berbeda meskipun  didalam  fikih  antara  akad  dan  waad  saling  berhubungan. 19 Lebih  spesifik terkait  waad,  pak  Yudi  menguraikan  beberapa  ketentuan  umum  terkait  waad  dan ketentuan yang berhubungan dengan akad IMBT secara khusus, diantaranya:
1. Waad merupakan janji yang mengikat pihak bank dan nasabah dalam penunaian akad tertentu.
2. Pada  dasarnya,  hampir  semua  akad  di  bank  Muamalat  menjalankan  waad  ini termasuk  mudarabah  dan  MMQ,  tentunya  dengan  beragam  corak  dan  jenis  yang sesuai dengan tipe akad tersebut.
3. Ketentuan  waad  yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012
19 R. Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta: PT Intermasa 2004), h. 1.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
merupakan waad yang spesifik mengatur akad Ijarah Muntahiya Bittamlik .
4. Waad  yang  dimaksudkan  dalam  poin  3  merupakan  waad  yang  menggandeng  dua akad yang berbeda yaitu ijarah/sewa dan jual beli/ bai’ .
5. Pada prinsipnya, waad yang dijalankan oleh bank Muamalat kantor cabang Makassar adalah waad yang mengikat kedua belah pihak yang dalam hal ini pihak bank dan nasabah.
6. Waad yang mengikat tersebut tertuang secara khusus dalam klausul akad pada pasal 10  ayat  5  yang  berbunyi  :  “Setelah  penyerahan  Objek  Sewa  dilakukan  oleh NASABAH  kepada  BANK  dan  seluruh  hutang  yang  timbul  atas  Akad  IMBT  ini diselesaikan  oleh  NASABAH,  BANK  kemudian  akan  menghibahkan  Objek  Sewa tersebut  kepada  NASABAH.  Dengan  selesainya  hibah  tersebut,  Objek  Sewa selanjutnya menjadi milik NASABAH sepenuhnya”.
7. Waad yang dimasudkan  dalam IMBT sendiri berkemungkinan dua hal,  yaitu akad ijarah  atau  sewa  menyewa  diakhiri  dengan bai’ atau  jual  beli,  ataupun  diakhiri dengan hibah.
Bank  Muamalat  sendiri  menjalankan  skema  pertama,  dimana  waad  yang dimaksudkan diakhiri dengan hibah dengan ketentuan terperinci sebagaimana disebutkan dalam akad pada pasal 1 ayat 8 terkait defenisi Ijarah Muntahiya Bittamlik yaitu:
Ijarah Muntahiya  Bittamlik ("IMBT")  adalah  prinsip  sewa-menyewa  antara pemberi manfaat dengan penyewa / penerima manfaat sewa untuk memperoleh manfaat atas Objek Sewa, dimana NASABAH/penyewa/penerima manfaat sewa membayar Harga Sewa kepada BANK/pemberi sewa / pemberi jasa untuk jangka waktu tertentu, dan pada akhir  masa  sewa  saat  NASABAH  telah  menyelesaikan  kewajiban  (sewa)  atas  objek IMBT,  BANK  kemudian  menghibahkan/memberikan  objek  IMBT  tersebut  kepada NASABAH melalui Perjanjian Hibah. 20
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dan  didasarkan  pada  butir  akad  tersebut, maka  kita  dapat  memahami  bahwasanya  akad  IMBT  pada  bank  Muamalat  Indonesia Cabang Makassar menggunakan skema sewa dan diakhiri dengan hibah atau pemberian tanpa iwad . Multi akad ini di satu sisi termasuk dalam kategori Akad Bergantung/Akad Bersyarat ( al-’uqūd al-mutaqābilah ), di mana dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah  dikenal  lama  dan  praktiknya  sudah  banyak.  Secara  spesifik  ini  termasuk penggabungan antara akad pertukaran ( mu'āwadhah ) yaitu sewa menyewa dengan akad tabarru’ yaitu hibah . Para ulama seringkali mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat ( isytirāṭ ‘aqd bi ‘aqd ), yang artinya satu akad tidak akan tercapai kecuali dengan sempurnanya akad sebelumnya.
Skema kedua yaitu sewa menyewa yang diakhiri dengan jual beli, di mana skema ini  secara de  facto tidak  tertuang  dalam  klausul  akad,  namun  berdasarkan  pengamatan peneliti, bank cenderung menjalankan hal ini, di mana akumulasi nominal pembayaran sejak awal penandatanganan akad dinilai sebagai nilai jual dari aset tersebut, dan itulah yang dicantumkan pada perjanjian akad jual beli di akhir masa sewa. Dalam hal ini, akad dengan  skema  kedua  termasuk  dalam  akad  berbeda  ( al-’uqūd  al-mukhtalifah ),  yaitu terhimpunnya  dua  akad  atau  lebih  yang  memiliki  perbedaan  semua  akibat  hukum  di
20 Akad Ijarah Muntahiya Bitamlik (Pembiayaan Refinancing Syariah), Dokumen Bank Muamalat Pasal 1 ayat 8.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, yang mana dalam akad sewa mengharuskan ada ketetapan terkait jangka waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.
Perbedaan  antara  multi  akad  yang mukhtalifah dengan  yang mutanāqiḍah , mutaḍāddah dan mutanāfiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.
Meskipun  fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  memberikan  pedoman yang jelas mengenai waad dalam akad IMBT, penerapannya di Bank Muamalat Indonesia tidak  terlepas  dari  tantangan  dan  hambatan.  Berikut  adalah  beberapa  tantangan  yang dihadapi:
1. Kurangnya  Pengetahuan  Masyarakat  tentang  Akad  IMBT:  Salah  satu  hambatan terbesar  adalah  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  akad  IMBT  dan ketentuan waad yang terkait. Minimnya pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai akad ini, baik kepada masyarakat umum maupun nasabah bank syariah. Selain itu, tidak banyak akademisi dan ulama yang menguasai secara  spesifik  ketentuan-ketentuan  dalam  akad  IMBT,  sehingga  pengetahuan  ini kurang tersosialisasikan dengan baik.
2. Fluktuasi  Harga Sewa:  Kenaikan harga aset  yang menjadi  objek sewa dalam akad IMBT dapat menyebabkan fluktuasi dalam pembayaran sewa bulanan. Meskipun hal ini  telah  diatur  dalam  klausul  akad,  di  mana  bank  berhak  menaikkan  harga  sewa, fluktuasi  ini  sering  kali  menjadi  pertimbangan  bagi  nasabah  dalam  memilih  akad. Banyak  nasabah  yang  lebih  memilih  akad  murabahah,  di  mana  angsuran  bulanan lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga aset.
3. Apatisme  Nasabah  terhadap  Klausul  Akad:  Sebagian  nasabah  cenderung  apatis terhadap isi perjanjian yang dicantumkan dalam draft akad, dengan mengandalkan notaris  tanpa  memahami  detail  klausul  akad.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  potensi sengketa di kemudian hari jika nasabah merasa dirugikan oleh kebijakan bank yang didasarkan  pada  klausul  akad  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  bank  untuk memberikan  penjelasan  yang  mendetail  kepada  nasabah  mengenai  hak  dan kewajiban mereka dalam akad IMBT.
4. Minimnya Penggunaan Akad IMBT: Sejak diterapkan pada tahun 2002, akad IMBT jarang  digunakan  oleh  nasabah  Bank  Muamalat  Indonesia,  khususnya  di  Cabang Makassar.  Meskipun  akad  ini  masih  tercatat  sebagai  salah  satu  produk  yang ditawarkan  oleh  bank,  penggunaannya  cenderung  menurun.  Hal  ini  mungkin disebabkan  oleh  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  manfaat  akad  IMBT, atau  adanya  alternatif  akad  lain  yang  dianggap  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan nasabah.
Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ini,  Bank  Muamalat  Indonesia  perlu meningkatkan  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  akad  IMBT,  baik  kepada  nasabah maupun masyarakat umum. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai isi dan ketentuan dalam klausul akad, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih akad yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan fatwa DSN- MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012  terkait  waad  dalam  akad  IMBT,  Bank  Muamalat Indonesia  tetap  berkomitmen  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  setiap produk  dan  layanan  yang  ditawarkannya.  Dengan  adanya  fatwa  ini,  diharapkan  akad IMBT  dapat  terus  digunakan  dan  dikembangkan  sebagai  salah  satu  produk  unggulan dalam perbankan syariah di Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan secara garis besar beberapa hal berikut:
1. Akad IMBT pada bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar menggunakan skema sewa dan diakhiri dengan hibah atau pemberian tanpa iwad. Multi akad ini di satu sisi  termasuk  dalam  kategori  Akad  Bergantung/Akad  Bersyarat  ( al-’uqūd  al- mutaqābilah ), di mana dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan  praktiknya  sudah  banyak.  Adapun  janji  (waad)  dalam  transaksi  keuangan  dan bisnis  syariah  sebagaimana  dalam  fatwa  DSN-MUI  No.  85/DSN-MUI/XII/2012 merupakan perkara mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'īd (pihak yang berjanji).  Kelaziman  itu  dibarengi  dengan  kewajiban  untuk  mengikuti  ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut yang mencakup ketentuan umum dan ketentuan khusus.
2. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Makassar dalam menjalankan akad IMBT secara umum telah mengimplementasikan seluruh ketentuan yang dituangkan dalam fatwa  dari  DSN-MUI  yang  dikontrol  langsung  melalui  Dewan  Pengawas  Syariah BMI,  dan  secara  spesifik  berkaitan  dengan  waad  yang  sudah  diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut.
3. Beberapa  tantangan  dan  hambatan  penerapan  IMBT  di  Bank  Muamalat  Indonesia dan secara khusus BMI KC Makassar antara lain: Minimnya pengetahuan akan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik secara umum di kalangan nasabah dan secara khusus di kalangan  civitas  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang  Makassar,  dan  juga  secara spesifik dari segi agunan cicilan/sewaan yang bersifat fleksibel atau non flat, dalam arti lain dapat naik sewaktu-waktu jika terjadi kenaikan nilai aset tersebut dan sikap nasabah yang cenderung apatis yang bisa jadi berdampak buruk dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Akad  Ijarah  Muntahiya  Bitamlik  (Pembiayaan  Refinancing  Syariah),  Dokumen  Bank Muamalat Pasal 1 ayat 8.
Ambo  Masse,  Rahman,  Fiqh  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah,  Antara  Realitas  dan Kontekstual, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.
Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (UII Press, Yogyakarta,
2008).
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  no  :  27/DSN-MUI/III/2002  tentang  Ijarah  Muntahiya Bittamlik
Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang al-waad

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 373-387 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003).
Subekti, R., Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa 2004. Sugiyono, Memahami Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2005).

## Jurnal
Almashir, “Tinjauan Hukum Wa’d Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang ‘Aqad Al-Ijârah  Al-Muntahiyah  Bit  Tamlîk  Dan  Hukum  Perdata  Indonesia”,  Skripsi (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).
Arwan,  Firdaus  Muhammad,  “Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  Sebagai  Konstruksi Perjanjian Sewa Beli”. Millah: Jurnal Studi Agama 19, 1 (2019), h. 23-50. Masse, Rahman Ambo, “Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia”. Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum 16, 1 (2018).
Putra, Panji Adam  Agus, “Konsep Wa’ad Dan  Implementasinya Dalam  Fatwa Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia”.  Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Syariah 2, 2 (2018).
Rani, Fien Safta, “Aplikasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank Syariah”, Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021).
Sidqi, Imaro dkk, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum  Islam  dan  Nasional:  Studi  Implikasi  Fatwa  Terhadap  Masyarakat”. Nizham: Jurnal Studi Keislaman 8, 1 (2020).
Umam, Dzakiyyah Rusydatul dkk. “Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt)  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata”. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1 (2014).

## Wawancara
Nurman  Prayudi  (40  tahun),  Karyawan  Swasta,  Wawancara,  Makassar,  13  November 2023.