Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
Oleh :

## Setia Putra
Dosen Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Terdapat  hak-hak  masyarakat  adat  dalam tanah ulayat di Kecamatan Benai meliputi : Tanah  Pekarangan,  Tanah  Peladangan,
Tanah  Kebun,  Tanah  Koto  ,  Rimba Kepungan  Sialang,    Perairan  Penangkapan Ikan, Padang Pengembalaan, Tanah Kandang  dan  Tanah  Pekuburan.  Kasus sengketa  tanah  ulayat  yang  terjadi  di
Kecamatan  Benai  muncul  karena  Faktor Ekonomi  dari  dalam  suku  dan  dari  luar karena  ada  investor,  Proses  musyawarah yang  tidak  partisipatif  dan  transparan, Kesepakatan  awal  yang  tidak  dilaksanakan oleh  pendatang/perusahaan,  Ganti  rugi yang  tidak  seimbang  dan  transparan,  dan Tapal  batas  kenegerian  tidak  jelas. Sengketa  yang  terjadi  diselesaikan  melalui musyawarah  para  pihak  yang  bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Proses musyawarah diselesaikan oleh kepala  suku/pemangku  adat  dan  ninik mamak.
There  are  the  rights  of  indigenous people  in  communal  land  in  the  Benai district  include:    Yard  soil,    cultivation soil,  Land  Gardens,  Land  Koto,  Rimba siege  beehive,  fishing  Water  ,  Pastoring padang,  Land  and  Coop  cemetery  land. Disputes  lands  which  occurred  in  the Benai  district  appear  for  Economic Factors of the tribe and from the outside because there were investors, process of deliberation that is not participatory and transparent,  the  initial  agreement  were not  implemented  by  the  entrants  / company,  and  the  claim  was  not balanced  and  transparent,  and  the district  boundary  was  not  clear.  The Dispute  settled  through  consultation  of the parties to the dispute, by promoting the values of local wisdom. Consultation process  completed  by  the  head  of  tribes /indigenous  stakeholders  and  ninik mamak.
Kata kunci : Tanah ulayat, konflik dan penyelesaian sengketa.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Penelitian
Negara  Indonesia  sebagai  negara  agraris,  tentu  keberadaan  tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.  Dewasa  ini  di  Indonesia  fungsi  tanah  kian  meningkat  dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia  atas  tanah.  Sering  kali  karena  pentingnya  peran    tanah    dalam
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
kehidupan  manusia,  tanah  menjadi  objek  yang  rawan  terhadap perselisihan  atau  sengketa  antar  manusia,  hal  ini  terjadi  karena kebutuhan  manusia  akan  tanahsemakin  meningkat,  namun  persediaan tanah relatif tetap.
Sengketa tanah dalam masyaratkat setiap tahun semakin meningkat dan  terjadi  hamper  diseluruh  daerah  di  Indonesia  baik  diperkotaan maupun  di pedesaan. Kasus  pertanahan  yang  sering  terjadi  bila  dilihat dari   konflik  kepentingan para pihak dalam  sengketa pertanahan antara lain: 1
1.  Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2.  Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
3.  Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4.  Konflik antara rakyat
Dalam  Pasal  3  UUPA  menyebutkan  bahwa.....”dengan  mengingat ketentuan-ketentuan  Pasal  1  dan  2,  pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak  serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan  dengan  undang-undang  dan  peaturan  lainnya  yang  lebih tinggi.....”  Inti  yang  terkandung  dalam  ketentuan  tersebut  adalah  adanya suatu  pengakuan  dari  pemerintah  terhadap  keberadaan  hak  (tanah)  ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang.
Walaupun UUPA  yang jiwa serta filosofinya berdasarkan pada hukum adat dan secara prinsip mengakui keberadaan hak ulayat, namun pengaturan materi  mengenai  hak  ulayat  tidak  dirinci.  Hal  demikian  menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai akibat adaya perbedaan persepsi hukum
1 MariaS.W.Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan,  Antara  Regulasi  dan  Implementasi , Jakarta: Kompas, 2005, hlm.182.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
dalam    mayarakat.  Sehingga  pemerintah  kemudian  menerbitkan  Peraturan Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional    Nomor  5  Tahun  1999. Peraturan  ini  memuat  kebijaksanaan    yang  memperjelas  prinsip  pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat.
Disamping itu perlu dilakukan identifikasi terhadap sumber kerawanan konflik seperti berikut ini:
1. Eksploitasi  Sumber  Daya  Alam  (  SDA  )  yang  berada  di  perbatasan antar Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Desa.
2. Disparitas (perbedaan) antara satu daerah dengan daerah lainnya.
3. Egoisme “keakuan” dari masing-masing daerah yang tidak menyadari eksistensinya diantara daerah lainnya.
4. Disparitas antar etnis, antar wilayah, antar tingkat pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat budaya.
5. Bentuk dan jenis pelayanan masyarakat yang dipengaruhi secara ketat oleh batas wilayah sehingga membingungkan masyarakat. 2
Bagi  masyarakat  Kunsing  tanah  ulayat  adalah  unsur  pengikat  bagi masyarakat  untuk  tinggal  di  suatu  wilayah  dan  merupakan    identitas masyarakat    yang  secara  konstitusional  dilindungi  oleh  UUD  1945.  Oleh karena  itu,    sudah  merupakan  kewajiban  setiap  orang  untuk  menjaga  aset tersebut  agar  tidak  tergilas  oleh  perkembangan  zaman.  Hingga  hari  ini, diskursus tanah ulayat  tidak kunjung selesai. Dalam rangka menarik investor untuk  menanamkan  investasinya  di  daerah,  Pemerintah  Daerah  (Pemda) tidak segan-segan untuk membebaskan tanah ulayat.
Adanya  ketidakjelasan  pengaturan  tanah  ulayat  dalam  peraturan perundang-undangan,  kerapkali  menjadi  alasan  pembenar  dalam memarjinalkan  keberadaan  tanah  ulayat.  Di  samping  itu,  batas-batas  tanah ulayat  yang  hanya  berdasarkan  “peta  ingatan”  dari  Penguasa  Adat  pun menjadi  bagian  dari  kompleksitas  permasalahan  tanah  ulayat.  Bukan
2 Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm, 99.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
merupakan  suatu  hal  yang  aneh,  bila  permasalahan  tanah  ulayat  menjadi sumber sengketa dan penyumbang perkara terbesar pada lembaga peradilan di  Kuansing.  Dalam  hal  ini,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  tanah ulayat  bisa  saja  melibatkan  Pemda  dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan investor, atau antarsesama anggota masyarakat.
Seiring  dengan  kebutuhan  akan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan,  khusunya  perusahaan  di  bidang  perkebuanan,  saat  ini  yang terbanyak  di  Kuansing  diambilkan  dari  tanah  ulayat.  Penguasaan  tanah ulayat oleh perusahaan perkebunan dilakukan dengan jalan melepaskan hak penguasaan  atas  tanah  oleh  masyarakat  melalui  ninik  mamak  kepada pemerintahan  daerah  setempat.  Surat  pernyataan  penyerahan  tanah  yang ditandatangani  oleh  ninik  mamak    dan  kepala  daerah  itu  dinamakan  surat pelepasan hak yang berisi pernyataan bahwa ninik mamak tersebut menyerah tanah  ulayatnya  kepada  perusahaan  perkebunan  sawit  dengan  kewajiban perusahaan untuk membayar uang adat atau siliah jariah.
Keberadaan  perkebunan  sawit  di  atas  tanah  ulayat    banyak menimbulkan  persoalan  yang  perlu  dicarikan  jalan  keluarnya.  Masyarakat menganggap  bahwa siliah  jariah yang  diberikan  kepada  mereka  bukan berarti mereka menjual tanah ulayat  kepada investor, siliah jariah dan kebun plasma  yang  dikelola  dengan  cara  kemitraan  antara  masyarakat  dengan investor menurut masyarakat adalah bentuk kompensasi yang didapat karena investor mengelola tanah ulayat mereka untuk usaha perkebunan. Jika masa berlaku  HGU  sudah  berakhir  atau  tanah  tersebut  tidak  dipergunakan  lagi oleh  investor,  maka  tanah  itu  kembali  lagi  kepada  mereka  bukan  kepada negara . Hal  tersebut  mengakibatkan  konflik  yang  menimbulkan  sengketa yang berkepanjangan antara masyarakat dengan investor.
Dampak sosial dari sengketa adalah terjadinya kerenggangan sosial di antara  warga  masyarakat.  Selain  itu,  selama  sengketa  berlangsung,  tanah ulayat  tersebut  berada  dalam status  quo sehingga  tanah  ulayat  tidak  dapat
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
dimanfaatkan  dengan  optimal. Sebagai  akibat  lebih  lanjut  terjadi  benturan hukum, politik  dan  budaya  terus bergulir  hingga saat ini, misalnya kasus- kasus    yang  masih  segar  dalam  ingatan  kita  Konflik  lahan  antara masyarakat dengan  perusahaan  terkait  pengelolaan  Sumber Daya  Alam di  Riau  selama  2013  memperlihatkan  gejala  memperihatinkan. Scale    Up , suatu lembaga yang bergerak di isu pengelolaan  SDA, menaruh perhatian pada  masalah  ini  dengan  menerbitkan  laporan  tahunan    konflik  sumber daya  alam  di  Riau.  Berikut  ini  adalah  laporan  penelitian  tentang kecenderunga  nkonflik  lahan  yang  terjadi  antara  masyarakat  dengan perusahaan  di  Riau  selama  2013. 3 Selama  ini  pihak  rakyatlah  yang  selalu jadi korban konflik agraria. Pemenuhan rasa keadilan ini perlu didahulukan. Karena  proses  penggusuran  tanah-tanah  rakyat  yang  diikuti  tindakan kekerasan bukanlah insiden, melainkan  sebagai akibat dari kebijakan yang dilahirkan di masalalu. 4
Di  Provinsi  Riau,  provinsi  yang  mempunyai  perkebunan  kelapa  sawit terluas di Indoensia  dengan luas 1,5 juta hektar, jumlah konflik perkebunan kelapa sawit  yang terjadi antara komunitas lokal dengan perusahaan kelapa sawit berskala besar banyak.  WALHI Riau mencatat, sedikitnya 52 konflik di Provinsi  Riau  merupakan  konflik  antara  masyarakat  adat  atau  suku  asli dengan  berbagai  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit,  pertambangan  dan tanaman  indusri.  Kira-kira  50%  dari  konflik  tersebut  adalah  konflik perkebunan  kelapa  sawit  berskala  besar.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari semenjak  tahun  1998  sebanyak  60  dari  160  buah  perusahaan  perkebunan kelapa  sawit  berskala  besar  (atau  37,5%)  berkonflik  dengan  penduduk tempatan.
Sedangkan dalam laporan akhir tahun LSM Scale Up yang berbasis di Riau, sepanjang 2014 setidaknya terdapat 60 kasus sengketa. Angka ini jauh
3 Scale  Up ,  Konflik  Lahan  Antara  Masyarakat  Dengan  Perusahaan  Di  Riau  Tahun 2013,(Pekanbaru: Laporan Tahunan,2013), hlm.5.
4 Ibid .,hlm.7.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
lebih  tinggi  dibandingkan  laporan  yang  dikeluarkan  Konsorsium Pembaharuan  Agraria  (KPA)  di  akhir  tahun  lalu  yang  mencatat  hanya  52 kasus. Dengan demikian,  Provinsi Riau adalah daerah yang tertinggi jumlah konfliknya.  Namun  menurut  Scale  Up,  angka  konflik  di  Riau  itu  menurun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 62 kasus. Harry Octavian, Direktur Scale  Up mengatakan  hal  itu  bisa  saja  dikarenakan  tidak  adanya  publikasi atas  konflik  di  masyarakat. 5 Konflik  semacam  itu  sebagian  besar  terus berlanjut  sampai  akhir  2015.  Ada  beberapa  kasus  yang  telah  diselesaikan dengan mekanisme resolusi konflik di luar peradilan dengan prinsip menang- menang,  akan  tetapi  banyak  kasus  belum  diselesaikan (status  quo) . 6 Di Provinsi  Riau  konflik  berkenaan  dengan  isu  pencaplokan  lahan  oleh perusahaan  pada  umumnya  belum  diselelsaikan  termasuk  di  Kabupaten Kuansing.
Pada  awalnya  kepemilikan  hak  tanah  ulayat  ini  secara  hukum  adat adalah  hak  milik  kenegerian  Kopah.  Sebagai  konsekuensinya  terhadap kepemilikan  tanah  ini  awal  mulanya  kenegerian  Benai  hanya  membayar dengan  sehelai.  Masalah  inilah  yang  melatar  belakangi  konflik  ini  terjadi sehingga konflik yang berkepanjangan ini tak kunjung terselesaikan baik oleh pihak adat, pemerintah dan pihak yang berkepentingan yang mernyelesaikan permasalahan  ini.  Dengan  berdirinya  Kecamatan  Benai  sebagai  kecamatan defenitif  yang  merupakan  pemekaran  dari  Kecamatan  Kuatantan  Tengah pada  bulan  Januari  Tahun  1996  masih  menyisakan  permasalahan  tentang batas antara kedua kecamatan (Desa Banjar Benai Kecamatan Benai dengan Desa  Munsalo  Kenegerian  Kopah  Kecamatan  Kuantan  Tengah)  yang menyebabkannya sering terjadi konflik horizontal ditengah masyarakat.
5 http://www.mongabay.co.id/2015/01/23/konflik-sda-di-riau-tertinggi-di-indonesia- kenapa/, diakses pada tanggal 24 April 2015.
6 LSM  Scale  Up  melakukan  kegiatan  mediasi  dengan  pendekatan  renegosiasi  untuk menyelesaikan konflik perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Terhadap  permasalahan  tersebut,  upaya-upaya  dialog  baik  yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan melibatkan berbagai  pihak  seperti  Pemerintah  Desa  dan  Pemerintah  Kecamatan,  tokoh masyarakat,  Ninik  Mamak  dari  kedua  kenegerian  dan  DPRD  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Pada  tanggal  25  Desember  2005  telah  tercapai kesepakatan  tentang  batas  kedua  kenegerian  (batas  ulayat)  yaitu  Simpang Desa  Gunung  Kesiangan.  Dengan  demikian  ulayat  yang  berada  di  belakang tugu (sebelah Selatan) adalah ulayat Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, ulayat berada didepan tugu (sebelah Utara) adalah ulayat Kenegerian Benai,  Kecamatan  Benai.  Batas  wilayah  administrasi  akan  ditindak  lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi namun sampai sekarang belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.
Konflik itu   berlansung sampai  saat ini walaupun  sudah diberikan solusi  tetapi  tetap  tidak  memuaskan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  perlu pengkajian  lebih  dalam  lagi  tentang  konflik  yang  terjadi  dengan  melihat hokum  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat  yang  bersangkutan  dalam sebuah  kajian  penelitian  denganjudul: Penyelesaian  Sengketa Tanah  Ulayat  Menurut  Hukum  Adat  di  Kecamatan  Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

## B. Perumusan Masalah
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  pemikiran  yang  diuraikan  diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:
1. Apa  saja  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  tanah  ulayat  di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor  apakah  yang  menjadi  penyebab  munculnya  sengketa  tanah ulayat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimanakah  pola  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuansing?
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hak-hak  masyarakat  adat  dalam  tanah  ulayat  di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantang Singingi
Tiap  masyarakat  adat  dapat  memenuhi  keperluan  hidupnya,  karena memiliki  hutan  tanah    dan  wilayah  perairan  dengan  segala  kekayaanya. Wilayah  yang  didiami  oleh  suatu  masyarakat  adat  lazim  disebut  dengan Tanah Ulayat. Tanah ulayat adalah suatu wilayah yang dimiliki dan dipelihara bersama  oleh  masyarakat  adat  untuk  memberikan  sebanyak-banyaknya kesejahteraaan  kepada  warganya.  Tanah  ulayat  merupakan  kepunyaan bersama yang diyakini sebagai peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang  merupakan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  unsur  pendukung  utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut.
Menurut Asisten I Setda Drs Erlianto MM, keberadaan tanah ulayat di Kabupaten  Kuantan  Singingi  pada  tingkat  masyarakat  masing-masing kenegerian  sudah  ada,  namun  pemerintah  daerah  belum  mengakui  secara hukum  atau  belum  ada  terhadap  hak  ulayat.  Akan  tetapi  sampai  saat  ini pemerintah pusat dalam memberikan izin belum mengakomodir keberadaan tanah  ulayat  yang  ada,  sehingga  muncul  permasalahan  kepemilikan  tanah antara kenegerian dan pemegang izin. 7
Khusus  untuk  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  tanah  ulayat  di  Benai meliputi :
a. Tanah Pekarangan
Tanah Pekarangan adalah tempat mendirikan rumah. Tanah ini ada  mulanya  kebanyakan  milik  bersama  pesukuaan.  Setelah  warga suku semakin banyak, ada diantara mereka membeli tanah pekarangan dari  tanah  ladang  atau  kebun  milik  orang  lain.  Tanah  pekarangan  ini
7 http://mediacenter.riau.go.id/read/9151/kuansing-taja-loka-karya-rancang-perda-tanah- .html diakses 10 Oktober 2015.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
tidak  hanya  sekedar  tempat  untuk  mendirikan  rumah.  Sebagian  dari tanah  itu  juga  ditanami  dengan  bebagai  macam  pohon  seperti  buah- buahan seperti duku, durian, rambutan,  pisang, kelapa dan tanaman obat-obatan.  Tapi  sekarang  tanah  pekaranganpun  sudah  banyak ditanami pohon karet.
b. Tanah Peladangan
Tanah  Peladangan  berada  disebelah  tanah  pekarangan  atau tanah  perkampungan.  Tanah  peladangan  itu  ada  yang  merupakan milik  persukuan  dan  ada  pula  yang  menjadi  milik  suatu  keluarga. Sampai  sekarang,  tanah  peladangan  ini  ditanami  padi  sekali  dalam setahun.  Masyarakat  adat  Benai  mengelola  ladang  dengan  organisasi tradisional  yang  disebut  Tobo.  Tobo  mengerjakan  tanah  ladang  para anggota secara bergiliran.
c. Tanah Kebun
Tanah Kebun biasanya terletak disebelah tanah peladangan atau agak  jauh  dengan  tanah  pekarangan  (perkampungan).  Tanah  kebun merupakan  milik  masing-masing  keluarga,  berasal  dari  rimba belantara  yang  dibuka  menjadi  tanah  untuk  kepentingan  ekonomi. Pada masa lalu masyarakat adat melayu khususnya di Benai menanam tanah  kebun  ini  dengan  gambir  tapi  dengan  tuntutan  zaman  mereka lebih banyak menanam pohon karet dan sawit.
d. Tanah Koto
Tanah  Koto  bisa  dibagi  dua,  tanah  koto  tua  dan  tanah  koto tinggi.  Tanah  koto  tua  merupakan  bagian  dari  tanah  ulayat  yang disediakan  untuk  pembangunan  rumah  adat.  Di  rumah  adat  inilah biasanya  dilakuakan  upacara  adat  seperti  upacara  pergantian pemangku adat atau menanam pemangku adat yang baru. Dipakai kata tanam,  karena  pemangku  adat  itu  dipandang  bagaikan  pohon  kayu yang  diharapkan  akan  memberi  buah  atau  perlindunagan  kepada
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
masyarakat  adat  yang  dipimpinya.  Tanah  Koto  tinggi  biasa  dibangun masjid,balai  untuk  sidang  lembaga  adat.  Tanah  koto  sebagai  pusat lembaga adat. Tapi sekarang penggunaan istilah tanah koto tergantung keperluan kenegerian.
e. Rimba Kepungan Sialang
Rimba Kepungan Sialang merupakan gugusan hutan kecil yang biasanya  sebagai  pembatas  antara  hutan  dan  kampung,  bahkan  juga berada  di  tebing  sungai  untuk  menahan  tebing  sungai  agar  tidak runtuh.  Pada  gugus  hutan  inilah  lebah  hutan  bersarang  dan  biasanya masyarakat  adat  sekitar  mengambil  madunya  untuk  dijual  maupun dikonsumsi sendiri.
f. Perairan Penangkapan Ikan
Kawasan  aliran  sungai,  muara,  dan  pantai  juga  merupakan ulayat  masyarakat  adat  di  Benai  bagi  puak  melayu  yang  mendiami wilayah perairan sungai Kuantan. Di tempat ini puak melayu mencari ikan  sebagai  nelayan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Alat menangkap yang digunakan sangat tradisional dan ramah lingkungan sehingga kelestarian ikan dapat terjaga dengan baik.
g. Padang Pengembalaan
Padang  Pengembalaan  juga  merupakan  tanah  ulayat  milik masyarakat adat. Tanah ini diperlukan untuk ternak besar seprti sapi dan kerbau dikembalakan, ketika musim beladang.
h. Tanah Kandang
Tanah  Kandang  yakni  tanah  yang  diperuntukan  bagi  peternak untuk  membuat  kandang,  terutama  untuk  kandang  kerbau.  Ini semuanya  diatur  oleh  persatuan  peternak  berdasarkan  pada  panduan adat.
i. Tanah Pekuburan
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Tanah  Pekuburan  ini  bagian  dari  tanah  ulayat,  yang  dimana digunak  masyarakat  adat  untuk  mengubur  atau  memakamkan masyarakat adat yang telah meninggal. Untuk Kecamatan Benai tanah pekuburan berada di dekat tepi Sungai Kuantan.
Dalam  sistem  kepemilikan  lahan,  umumnya  komunitas  lokal  di Kuansing  mengenal  adanya  lahan  milik  individu/keluarga  dan  lahan  ulayat desa. Setiap individu/keluarga dari orang komunitas lokal di perdesaan dapat dikatakan umumnya memiliki lahan, baik sebagai lahan perumahan maupun kebun atau ladang yang digunakan sebagai lahan pertanian.
Individu/keluarga dapat mewariskan atau menerima warisan tanah dan lahan dengan  sistem  pewarisan  yang  mengacu  pada  sistem  kekerabatan  dan  pola penarikan  garis  keturunan.  Pada  masyarakat  Melayu  Kuantan  Singingi pengaruh mengacu pada sistem matrilineal.
Individu/keluarga  juga  bisa  mendapatkan  lahan  dengan  cara mengikuti  mekanisme  tradisional  di  luar  sistem  pewarisan  menurut kekerabatan. Di beberapa perdesaan yang masih jarang penduduknya hingga kini masih dijumpai warga masyarakat yang menggunakan mekanisme “adat diisi  limbago  dituang”  dan  berdasarkan  hal  itu  meminta  izin  kepada  Kepala Desa atau Wali untuk mendapatkan lahan. Setelah mendapat izin dari Kepala Desa untuk mengolah lahan tersebut, warga dimaksud bisa juga melanjutkan pengurusan surat kepemilikan lahan ke pemerintah kecamatan.
Lahan  yang  belum  diolah  atau  belum  ditanami  oleh  masyarakat biasanya dipandang sebagai ulayat desa. Lahan yang semula telah diolah oleh individu maupun perusahaan sekalipun, ketika tidak dimanfaatkan lagi dalam kurun waktu yang lama, maka hak atas lahan tersebut akan kembali menjadi ulayat  desa  dan  otoritasnya  ada  pada  pemerintahan  desa/wali.  Tanah  dan lahan  yang  sudah  dikelola  oleh  individu/keluarga  dapat  diwariskan  kepada anak-anak  berdasarkan  kesepakatan  di  dalam  keluarga  bersangkutan. Dengan  adanya  sistem  kepemilikan  individual  seperti  ini  maka  pengalihan
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
hak  atas  tanah  kepada  pihak  lain  relatif  lebih  longgar.  Pola  ini  tentunya berbeda  jika  dibandingkan  pada  masyarakat  yang  menganut  sistem kepemilikan  ulayat  komunal  (misalnya  di  Minangkabau)  dimana  hak penguasaan  dan  keputusan  yang  menyangkut  tanah  ulayat  lebih  didominasi oleh pemimpin ulayat dan keluarga luasnya.
2. Faktor  yang  menjadi  penyebab  munculnya  sengketa  tanah  ulayat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantang Singingi
Melihat  dari  kasus-kasus  sengketa  tanah  ulayat  yang  terjadi  di Kecamatan  Benai,  pada  dasarnya  yang  menjadi  faktor  penyebab  munculnya sengketa adalah :
a. Faktor Ekonomi
Di  kabupaten  Kuantan  Singingi  terjadi  konflik  yang  terfokus  pada perebutan  dan  pengklaiman  terhadap  hak  milik,  dan  ini  adalah  masalah klasik  yang  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  pendekatan  pemerintahan, pemerintah hanya memberikan tapal batas dalam masalah administrasi agar proses  pemerintah  berjalan  semestinya,  karena  wilayah  konflik  ini  tercakup dalam wilayah administrasi pemerintahan Kuantan Singingi. Sumber konflik di  internal  suku  dimana  tentang  pembagian  waris  terhadap  tanah  soko. Sedangkan  dari  eksternal  konflik  ini  terjadi  karena  ada  lahan  basah  yang menjadi  perebuta.  Perbedaan  kepentingan  dalam  masalah  tanah  sering diikuti  dengan  penyerobotan  hak-hak  yang  menimbulkan  konflik  terhadap pihak  yang  lemah  (seperti  masyarakat  adat).  Namun  dibalik  itu  semua, terungkap pula bahwa faktor penguasaan sumber daya alam dan potensi uang yang  dihasilkannya  menjadi  salah  satu  tujuan  pokok  yang  berusaha  diraih oleh  faktor-faktor  yang  terlibat.  Masyarakat  mengaharapkan  royalty  yang dikeluarkan oleh pihak pengelola/perusahaan kepada masyarakat adat.
Seperti  kasus  yang  terjadi  di  tahun  2015  ini,  dimana  lahan  adat  dan lahan  ulayat  Kenegrian  Simandolak  digarap  oleh  pengusaha  atas  nama  H.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Jubardi  asal  daerah  Pangean  dan  Amir  Husin  Bahas  asal  desa  Pulau  ingu kececamatan  Benai.   Tanah  ulayat  masyarakat  Kenegerian  Simandolak  yang digarap  dengan  luas  berkisar  300  hektar.  Penggarapan  lahan  tersebut  oleh pihak  pengusaha  tidak  dibiarkan  oleh  masyarakat  setempat  karena  karena tidak  jelasan  siapa  yang  mengizinkan  para  penggarap  ini  untuk  melakukan penggarapan tersebut. Masyarakat adat menuntut kepada Camat, wali/kepala desa,  dan  ninik  mamak  di  kenegerian  Simandolak  untuk  mencabut  Izin tersebut. 8
b. Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan
Pada  tahap  awal  dilaksanakannya  kerja  sama  dalam  pemanfaatan tanah  ulayat,  penyerahan  tanah  ulayat  tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah daerah kepada investor setelah dilakukan penyerahan oleh  camat dan/ wali. Sementara  masyarakat  adat  tidak  mengetahui  bahkan  tidak  dilibatkan  pada saat dilakukan penyerahan tersebut, sehingga terkesan bahwa investor hanya berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah dan seolah-olah Pemerintah Daerah  lah  sebagai  pemilik  dari  tanah  ulayat  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana ditemukan  di  Kenegerian  Simandolak  dimana  camat  dan  kepala  suku menyerahkan tanah ulayat kepada Pemerintah Daerah dengan harapan dapat dicarikan investor, dan Pemerintah Daerah langsung melakukan serah terima atas  tanah  ulayat  tersebut.  Seharusnya  para  datuk,  ninik  mamak,  tokoh masyarakat diajak bermusyawah untuk penggunaan tanah ulayat di Benai.
Masyarakat  adat  sebagai  pemilik  ulayat  kenegerian  seringkali  tidak mengetahui bahwa telah dilakukan perjanjian kerja sama untuk pemanfaatan tanah  ulayat,  karena  perjanjian  hanya  dilakukan  antara  camat  dan/  kepala suku  dengan  investor  dan  hanya  disaksikan  oleh  Pemerintah  Daerah, sehingga  masyarakat  adat  tidak  mengetahui  isi  perjanjian  yang  sudah dilakukan.
8 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Camat  Benai  Masnur  Judin,  pada  Tanggal  28  September 2015 di Benai.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
c. Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/perusahaan Setelah dilakukan serah terima tanah ulayat kepada investor, mulailah investor  melaksanakan  kegiatannya.  Setelah  kegiatan  berjalan  dan menunjukkan keberhasilan, ternyata pihak investor tidak melaksanakan apa yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  PT.  Duta Palma  Nusantara  (DPN)  di  Kenegerian  Kopah  Kecamatan  Kuantan  Tengah, Kenegerian  Cengar  Kecamatan  Kuantan  Mudik,  Kenegerian  Koto  Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberan. Dimana investor telah menjanjikan untuk membangun  Perkebunan  Inti  Rakyat  /  Plasma,  namun  ternyata  tidak direalisasikan  seluruhnya  sesuai  dengan  perjanjian  awal.  Disamping  itu kompensasi  tanah  ulayat  yang  digunakan  sebagai  “ adat  diisi  limbago dituang ” (uang adat) belum juga dibayarkan. Disamping itu di kenegerian ini penggunaan HGU melebihi dari ketentuan yanag telah diberikan.
Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara  yang  penulis  lakukan  pada Bapak  Camat  dan  Kepala  Suku  di  Kecamatan  Benai,  di  jumpai  beberapa masalah  konflik  yang  terjadi  antara  suku  dengan  pihak  manajemen perusahaan dari tahun 2011-2014 yaitu 9 :
a) Pemerintah  berusaha  memediasikan  kedua  belah  pihak  namun  PT. Duta  Palma  tidak  pernah  menghiraukan  apa  yang  dilakukan pemerintah
b) Beberapa  kali  pemerintah  daerah  mencoba  memediasi  ulang,  namun gagal karena pihak PT. Duta Palma tidak datang dalam undangan.
c) PT.  Duta  Palma  telah  merunding  kan  konflik  yang  terjadi  dengan perwakilan  suku  dan  ninik  mamak,  tapi  hasilnya  tuntutan  juga  tidak dipenuhi.
c. Ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan
9 Hasil wawancara dengan kepala suku dan ninik mamak, pada Tanggal 28 September 2015 di Benai.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Dalam  pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi  sebagai  kompensasi pemanfaatan tanah, pihak investor terkadang langsung berhubungan dengan pihak  Pemerintah  Daerah.  Kondisi  ini  didukung  pula  oleh  oknum  ninik mamak  yang  tidak  menyerahkan  kompensasi  tersebut  (uang  adat)  ke  kas nagari, tapi dinikmati langsung oleh ninik mamak tanpa sepengetahuan anak nagari. Jadi kondisi seperti ini hanya mendatangkan keuntungan bagi oknum pihak ninik mamak maupun oknum Pemerintah Daerah.
Konflik ini berawal dari beroperasinya PT. DPN di Rimba Kukok tahun 2005,  dalam  operasinya  PT.  DPN  banyak  menggarap  kebun  tua  masyarakat yang masuk dalam HGU nya tanpa membayar ganti rugi. Masyarakat protes tetapi  tidak  direspon  oleh  pihak  PT.  DPN.  Tuntutan  ini  semakin mengakumulasi  sehingga  menjadi  tuntutan  tanah  Ulayat  dari  empat kenegerian. PT. DPN  merespon tuntutan masyarakat dengan mendatangkan aparat  militer  sehingga  bentrokan  tidak  dapat  dihindari.  Kemudian masyarkat  membakar  gudang  dan  perkantoran  PT.  DPN,  memblokir  dan menyandera  kendaraan  milik  PT.  DPN.  Pemerintah  merespon  kemudian diadakan perundingan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Perundingan berhasil  mencapai  suatu  konsensus  yang  dituangkan  dalam  kesepakatan bersama,  yaitu:  PT.  DPN  bersedia  membangun  kebun  kelapa  sawit  seluas 2.050 Ha untuk empat kenegerian, yaitu Kenegerian Benai, Siberakun, Kopah dan Pulau Kopung Sentajo dengan pola Perkebunan Inti Rakyat.
Kasus  ini  merupakan  akibat  tidak  dijalankannya  kesepakatan  awal antara PT. RAPP dengan warga masyarakat kenegerian Teluk Beringin untuk membangun kebun karet masyarakat seluas 325 Ha sebagai dana kompensasi dari tanah ulayat mereka yang digarap oleh PT. RAPP seluas 3000 Ha. Dalam impelentasinya  setelah  PT.  RAPP  memberikan  dana  dan  lahan  untuk dijadikan  kebun  karet  masyarakat,  ternyata  para  tokoh  masyarakat kenegerian  Teluk  Beringin  tidak  memanfaatkan  uang  kompensasi  tersebut untuk  membuat  kebun,  tetapi  digunakan  untuk  yang  lain,  sehingga  lahan
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
yang  sudah  dipersiapkan  oleh  perusahaan  untuk  membuat  kebun  dibiarkan terlantar begitu saja.
d. Tapal batas kenegerian tidak jelas
Ketidakjelasan  tapal  batas  antara  masing-masing  Kenegerian  di Kuansing  tidak  jelas.  Misalnya  antara  Kenegerian  Simandolak  kecamatan Benai  dengan  Kenegerian  Teratak  Air  Hitam  kecamatan  Sentajo  Raya  soal tanah ulayat. Yang bahkan sampai terjadi bentrok fisik pada bulan September 2015.  Konflik  perebutan  tersebut  lahan  ulayat  antara  dua  kenegerian  telah muncul sekitar tahun 2010 lalu. Namun hingga kini konflik tersebut kembali terjadi.  Saat  itu  dua  kenegerian  ini  masih  satu  kecamatan  yakni  kecamatan Benai.  Namun  saat  ini  Kenegerian  Simandolak  tetap  di  wilayah  Kecamatan Benai dan Teratak Air Hitam berada di wilayah Sentajo Raya.
3. Pola  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantang Singingi Beberapa  kasus  sengket  tanah  ulayat  yang  sudah  terjadi,  upaya penyelesaian  sengketa  yang  sudah  ditempuh  oleh  para  pihak  adalah  ; pertama,  melalui  proses  negosiasi,  dimana  para  pihak  telah  berusaha menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dengan  melakukan  musyawarah untuk menyelesaikan bentuk dan besar ganti rugi termasuk pemberian uang adat  sebagai  kompensasi  atas  pemanfaatan  tanah  ulayat.  Namun  proses penyelesaian dengan cara seperti ini ternyata tidak mendatangkan hasil.
Bila  para  pihak  tidak  menemukan  jalan  keluar  terbaik  yang  bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan cara  kedua,  yaitu  melalui  proses  mediasi  dengan  bantuan  pihak  ketiga (mediator). Dalam hal ini para pihak berusaha menyelesaikan sengketa yang sedang  mereka  hadapi  dengan  meminta  bantuan  pihak  ketiga  sebagai penengah,  yaitu  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa berbagai  proses  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  dilakukan  ternyata
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
dirasakan tidak efektif sehingga masyarakat sangat menginginkan sekali ada jalan keluar terbaik yang bisa ditempuh tanpa merugikan atau bahkan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
Dalam perspektif Hukum Adat Kuansing, segala sengketa yang terjadi diselesaikan  melalui  mekanisme  musyawarah  para  pihak  yang  bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan.   Dalam menyelesaikan sengketa  menurut  hukum  adat  kuansing    meletakan  kebenaran  pada  strata yang  tertinggi  dengan  menempatkan  pemangku  adat  sebagai  pelaksana  dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat; kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka wali, wali barajo ka mufakat, mufakat barajo ka alue.
Dari kronologis sengketa dan upaya yang sudah ditempuh, para pihak merasakan  bahwa  upaya  tersebut  dirasakan  belum  mampu  untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi.  Dari  penelitian  yang  sudah  dilakukan ternyata  satu-satunya  cara  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan melakukan musyawarah langsung  (negosiasi)  antara  sesama  masyarakat  suku  yang  diselesaikan  oleh kepala suku dan ninik mamak.
Selain itu, jika penyelesaian sengketa dilakukan dengan bantuan pihak ketiga,  maka  pihak  ketiga  disini  yang  paling  tepat  adalah  pihak  dari Pemerintah  Daerah,  karena  disamping  bisa  mengambil  keputusan.  Apabila sengketa  antara  sesama  masyarakat  suku  di  mediasi  oleh  pak  wali/  Kades atau  masyarakat  dengan  pihak  perusahaan  (investor)  dalam  hal  ini  adalah pimpinan  perusahaan  atau  pengambil  keputusan  di  perusahaan  ditengahi oleh bupati atau camat.
Pihak  Pemerintah  Daerah  sejak  awal  sangat  mengetahui  kronologis penyerahan tanah ulayat tersebut, sehingga Pemerintah Daerah paham betul apa  yang  sudah  terjadi  sejak  tanah  ulayat  tersebut  diserah  terimakan  dari ninik  mamak  kepada  investor  karena  mereka  lah  yang  memfasilitasi  proses
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
penyerahan tanah ulayat. Disamping itu Pemerintah Daerah memiliki fasilitas lengkap untuk berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, dan hal itu juga merupakan  tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Daerah  sendiri  sehingga  untuk penyelesaian sengketa tidak memerlukan biaya yang besar.
Hasil pertemuan lanjutan masalah sengketa lahan di Desa Simandolak, Benai dan Desa Teratak, Sentajo Raya dua belah pihak menyepakati tiga poin. Dari  hasil  pertemuan  disepakati  bahwa  pihak  Pemda  akan  melakukan mediasi  lapangan  tentang  kesepakatan  batas  lahan  antara  masyarakat Kenegerian  Teratak  dengan  Kenegerian  Simandolak.  Kemudian  setelah  ada kesepakatan,  baru  dilakukan  penggalian  parit  yang  akan  disaksikan  kedua kenegerian.  Dan  dalam  waktu  dekat  kecamatan  Sentra  dan  Benai  akan membuat kesepakatan penentuan batas lahan. Pertemuan berjalan aman dan kondusif. Untuk pertemuan khusus masyarakat Kenegerian Simandolak akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Benai. 10
Untuk  menyelesaikan  sengketa  lahan  Kenegerian  Teratak  dengan Simandolak  dilakukan  pertemuan  di  aula  Kantor  Camat  Sentajo  Raya,  pada Jumat 16 Oktobe 2015. Pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Kuansing AKBP Edy  Sumardi  Priadinata  SIK,  Astisten  I  Skdakab  Kuansing,  Drs.H.  Erlianto, Kabag  Pemerintahan  Umum,  H.M.Rependi  Zukman,  Camat  Sentajo  Raya, Kabag Sumda Polres Kuansing, Kapolsek Benai, Datuk Penghulu serta Kades se-Kenegerian Teratak.
Pada  pertemuan  tersebut  ada  sejumlah  hal  yang  disepakati,  seperti Pemerintah  Daerah  (Pemda)  akan  melakukan  mediasi  di  lapangan  tentang kesepakatan menentukan batas lahan antara masyarakat Kenegerian Teratak degan  Kenegerian  Simandolak.  Kemudian,  setelah  ada  kesepakatan  antara kedua  kenegerian,  baru  akan  dilakukan  penggalian  parit  yang  akan disaksikan lansung dari kedua kenegerian tersebut, dan terakhir dalam waktu
10 http://riaumandiri.co/news/detail/21421/disepakati-penyelesaian-sengketa-lahan- simandolak-teratak.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
dekat ini pihak Kecamatan Sentajo Raya dan kecamatan Benai akan membuat kesepakatan penentuan batas lahan tersebut. 11
D. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Adapun  Hak-hak  masyarakat  adat  dalam  tanah  ulayat  di Kecamatan Benai meliputi :  Tanah  Pekarangan,  Tanah  Peladangan,  Tanah  Kebun, Tanah  Koto  ,  Rimba  Kepungan  Sialang,    Perairan  Penangkapan  Ikan, Padang Pengembalaan, Tanah Kandang dan Tanah Pekuburan.
b. Melihat dari kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai, pada dasarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa karena  Faktor  Ekonomi  dari  dalam  suku  dan  dari  luar  karena  ada investor,  Proses  musyawarah  yang  tidak  partisipatif  dan  transparan, Kesepakatan  awal  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  pendatang/perusahaan, Ganti  rugi  yang  tidak  seimbang  dan  transparan,  dan  Tapal  batas kenegerian tidak jelas.
c. Dalam  perspektif  Hukum  Adat  Kuansing,  segala  sengketa  yang  terjadi diselesaikan  melalui  mekanisme  musyawarah  para  pihak  yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Dari penelitian cara yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi  adalah  dengan  melakukan  musyawarah  langsung  (negosiasi) antara  sesama  masyarakat  suku  yang  diselesaikan  oleh  kepala suku/pemangku  adat  dan  ninik  mamak.  Selain  itu,  jika  penyelesaian sengketa  dilakukan  dengan  bantuan  pihak  ketiga/mediator,  maka  pihak ketiga disini yang paling tepat adalah pihak dari Pemerintah Daerah yang netral (Bupati, Camat dan Walli/Kades).
11 http://www.kapurnews.com/2015/10/16/ini-kesepakatan-penyelesaian-sengketa-lahan- kenegerian-teratak-dengan-simandolak, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## 1. Saran
a. Pemerintah  Daerah  harus  membuat  Peraturan  Daerah  mengenai  Tanah Ulayat  di  Kuansing  bisa  menyelesaikan  masalah  konflik  ini  dengan pendekatan sektoral terhadap sumber daya alam harus diahkiri. Kawasan hutan lindung, rimba larangan, tanah ulayat, tidak boleh dipecah.
b. Pemerintah Daerah harus menghindari  penandatanganan MOU /bentuk kerjasama  dengan  pihak  swasta,  investor  yang  ingin  menanamkan modalnya di Kabupaten Kuantan Singingi di wilyah yang kira-kira potensi konfliknya  lebih  besar,  serta  mengurangi  timbulnya  masalah  dengan masyarakat  adat,  karena  pada  situasi  tersendiri  masyarakat  adat  sulit diberikan  pemaham  tentang  masalah  administrasi  pemerintahan, termasuk sumberdaya masyarakat adat masih.
c. Diharapkan kepada Pemangku adat dan Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian  konflik  ulayat  di  tingkat  bawah  (akar  rumput)  harus membuka diri dalam bermusyawarah, saling memberikan pemahaman.

## E. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku-Buku
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- undang  Pokok  Agraria  Isi  dan  Pelaksanaan ,  Djambatan,  Jakarta, 2005.
Dt. Rajo Penghulu Idrus Hakimy, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau , Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
Emmy  Yuhassarie  dan  Setyowati,  Endang, Arbitrase  dan  Mediase ,  Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003.
Gary  Goodfaster, Tinjauan  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993 .
Gatot  Soemartono, Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Jimmy  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan , Visimedia, Jakarta, 2011.
Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan (Mediasi,  Konsiliasi  dan  Arbitrase) ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2001.
M. Yahya Harahap, Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa , Varia Peradilan, No. 21, Jakarta, 1995.
Maria  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan:  Antara  Regulasi  dan Implementasi , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
Munir  Fuady, Arbitrase  Nasional,Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis , Citra Aditya Bakti, Bandung:, 2003.
Noer  Fauzi, Pembangunan  Berbuah  Sengketa,  Kumpulan  Kasus-kasus Sengketa  Pertanahan  Sepanjang  Orde  Baru ,  Yayasan  Sintesa  da Serikat Petani Sumatera Utara, Medan, 1998.
Rahmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan ,  Citra Adithya Bakti, Bandung, 2003.
Simon  Fisher,  et.  al, Mengelola  Konflik:  Ketrampilan  &  Strategi  Untuk Bertindak , Zed Book, The British Council, 2001.
Sudargo  Gautama, “Penyelesaian  Sengketa  Secara  Alternatif    (ADR),” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik , Rineka Cipta, Jakarta, 2006 .
Suwardi, dkk., Hukum Adat Melayu Riau , Alaf Riau, Peknbaru, 2011.
Takdir  Rahmadi, Mediasi  (Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat), Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Setia Putra
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  5 Tahun 1999  Tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.