## PENGUATAN HAK ATAS PENDIDIKAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KAPANEWON SEDAYU BANTUL DIY
Cunduk Wasiati
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Email : cundukwasiati70@gmail.com

## Abstract
In Indonesia, the population of children with disabilities continues to increase, there are urgent  issues  that  need  serious  attention  regarding  the  condition  of  growth  and development and the continuation of education of these special children. Indonesia has ratified  the  Declaration  on  the  Rights  of  Disabled  Persons  (1975)  which  was  then ratified  with  Law  No.  19  of  2011.  Furthermore,  the  rights  of  persons  with  disabilities are regulated in the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Law on Persons with Disabilities,  the  Child  Protection  Law,  the  National  Education  System  Law,  etc.  By looking  at  the  regulation  of  the  rights  of  persons  with  disabilities  in  several  laws  and regulations, this means that education for children with disabilities has been regulated in law and their rights to obtain education are the same as those without disabilities. These children have the right to receive a proper education and not be differentiated from other normal  children.  According  to  data  collected  by  researchers  from  various  sources,  it turns out  that there are still many children with  disabilities who do not  have access  to proper education. The result of the legal counseling activity was that when it was held several  participants  from  PKH  assistants  provided  very  good  feedback  by  asking questions  and  exchanging  experiences  related  to  the  accompanying  tasks  they  had experienced. Apart from that, people with disabilities gain knowledge about their rights guaranteed by law.
Key words: people with disabilities, education, Family Hope Program (PKH).

## Abstrak
Di  Indonesia  populasi  anak  penyandang  disabilitas  jumlahnya  terus  bertambah,  ada persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian serius menyangkut keadaan tumbuh kembang dan kelanjutan pendidikan anak-anak spesial itu. Indonesia telah meratifikasi Declaration on the Rights of Disabled Person (1975) yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2011.  Selanjutnya hak-hak penyandang disabilitas diatur pada UUD 1945, UU HAM, UU Penyandang Disabilitas, UU Perlindungan Anak, UU Sisdiknas  dll.  Dengan  melihat  pengaturan  hak  penyandang  disabilitas  dalam  beberapa peraturan  perundangan  tersebut  artinya  pendidikan  untuk  anak  penyandang  disabilitas sudah  diatur  dalam  undang-undang  dan  hak  mereka  memperoleh  pendidikan  adalah sama dengan orang non disabilitas. Anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak  dan  tidak  dibeda-bedakan  dengan  anak  normal  lainnya.  Menurut  data  yang peneliti  kumpulkan dari  berbagai  sumber  hal  ini  ternyata  masih  banyak  anak penyandang  disabilitas  yang  belum  memperoleh  akses  untuk  mendapatkan  hak  atas
Pendidikan  yang  layak.  Hasil  dari  kegiatan  penyuluhan  hukum  yaitu  saat diselenggarakan  beberapa  peserta  dari  pendamping  PKH  memberikan  feedback  yang sangat  baik  dengan  mengajukan  pertanyaan  dan  saling  bertukar  pengalaman  terkait tugas  mendampingi  yang  pernah  dialaminya.  Selain  itu  para  penyandang  disabilitas mendapat pengetahuan tentang hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang.
Kata  Kunci: penyandang  disabilitas,  pendidikan,  Program  Keluarga  Harapan (PKH).

## 1. PENDAHULUAN
Istilah anak berkebutuhan
khusus  ( Children  with  Special Needs) semakin populer akhir akhir ini di Indonesia. Rasanya masyarakat sudah tidak asing istilah anak  dengan  Autism,  anak-anak hiperaktif  anak  dengan cerebral
palsy ,  anak  dengan  gangguan belajar spesifik,  hingga  anak down syndrome
Menurut  data  statistik,  angka kisaran  disabilitas  anak  usia  5-19 tahun  adalah  3,3%.    Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021)  adalah  66,6  juta  jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19  tahun  penyandang  disabilitas berkisar  2.197.833  jiwa.  Data Kemendikburistek Agustus  2021 menunjukkan  jumlah  peserta  didik pada  jalur  Sekolah  Luar  Biasa (SLB)  dan  inklusif  adalah  269.398 anak.  Dengan  melihat  data  tersebut presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan  formal  baru  sebesar 12.26%.  Artinya  masih  sangat sedikit dari yang seharusnya
dilayani.
( https://www.kemenkopmk.go.id/p emerintah-wajib-penuhi-hak- pendidikan-inklusif-bagi- penyandang-disabilitas )
Di  Indonesia,  di  tahun  2022
per Januari lalu, sebanyak 16,5 juta penyandang disabilitas dengan jumlah  laki  laki  7,6  juta  dan
perempuan  8,9  juta  jiwa.  Di  dalam
Infodatin  Kementerian  Kesehatan RI menyebutkan Kementerian Kesehatan mengumpulkan data penyandang disabilitas melalui Riset Kesehatan  Dasar  (Riskesdas) tahun  2007,  2013  dan  2018.
( https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/inde x.php/jgt .) Selain secara populasi jumlahnya  terus  bertambah,  ada persoalan  mendesak  yang  perlu mendapat perhatian serius menyangkut keadaan tumbuh kembang dan kelanjutan pendidikan anak-anak spesial itu. Di Daerah Istimewa
Yogyakarta  sebanyak  1.400  anak difabel  atau  anak  berkebutuhan khusus  (ABK)  diperkirakan belum bisa mengenyam  pendidikan secara layak.  Mereka  tidak  bersekolah dengan  berbagai  alasan  seperti orang  tua  yang  malu  pada  kondisi anaknya  dan  kemampuan  finansial yang kurang memadai. Dikemukakan  oleh  Didik  Wardaya Kepala  Bidang  Perencanaan  dan Standardisasi Pendidikan Disdikpora  DIY,  bahwa  "Jumlah siswa  disabilitas  yang  bersekolah meningkat terus setiap tahun. Namun  anak  berkebutuhan  khusus yang belum sekolah jumlahnya juga masih banyak.” ( https://lldikti5.kemdikbud.go.id/ho me/detailpost/uajy-gelar-webinar- kebijakan-dan-praksis-pendidikan- inklusi-di-diy
Data terakhir per 31 Oktober 2016, jumlah anak berkebutuhan  khusus  yang  belum bersekolah  mencapai  1.592  orang. Pada bulan September 2018 diperkirakan  anak  berkebutuhan khusus  yang  belum  mengenyam bangku sekolah sekitar 1.400 orang. Sementara jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah  mencapai  5.600  anak  di SLB dan 2.700 orang yang bersekolah  di  sekolah  inklusi. Dikemukakan  oleh  Didik  Wardaya bahwa  alasan  anak  berkebutuhan khusus tidak sekolah cukup beragam.  Ada  yang  tidak  sekolah karena jarak rumah dengan sekolah yang  terlampau  jauh.  Ada  juga yang  disebabkan  karena  tidak mempunyai  biaya  dan  rasa  malu dari  orang  tua  yang  bersangkutan. Siswa  penyandang  disabilitas  yang ingin sekolah tidak perlu memusingkan biaya, karena Pemerintah Daerah  (Pemda)  DIY sudah  menyiapkan  beasiswa.  Bagi anak  berkebutuhan  khusus  yang bersekolah  di  sekolah  inklusi, mereka akan mendapatkan beasiswa  inklusi.  Sementara  siswa SLB,  tidak  ditarik  biaya  sama sekali. Indonesia telah meratifikasi Declaration  on  the  Rights  of Disabled  Person (1975)  yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang  19  Tahun  2011. Dimana  pada  tanggal  13  Desember
2006  Perserikatan  Bangsa-Bangsa telah menyetujui Convention on the Rights  of  Person  with  Disabilities dengan Resolusi 61/106. Disebutkan  di  dalam  Article  24 point  6  :  “salah  satu  hak  asasi penyandang  disabilitas  adalah  hak pendidikan ( right to education )”.
Dalam  konteks  sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana  telah  dijelaskan  di atas, bahwa hak pendidikan
merupakan  hak  yang  dijamin  oleh UUD  NRI  Tahun  1945  dan peraturan  pelaksananya.  Pasal  31 UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap  warga  negara  berhak mendapat  pendidikan”.  Selain  itu,
Pasal  28C  ayat  (1)  dan  Pasal  28E ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945 juga  memberikan  jaminan  atas setiap warga negara untuk memperoleh  pendidikan.  Bahkan Pasal  31  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun
1945  menentukan  “Setiap  warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
Senada  dengan  hal  tersebut, Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  juga menentukan  bahwa  “Setiap  warga negara  mempunyai  hak  yang  sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.  Hak  atas  pendidikan tersebut  tidak  hanya  menjadi  milik warga yang normal secara fisik dan psikis.  Namun  dengan prinsip equal access ,  maka  warga  negara berkebutuhan khusus (difabel) seperti  memiliki  kelainan  fisik,
emosional, mental, intelektual,
dan/atau  sosial  juga  berhak  untuk memperoleh pendidikan yang sesuai  dengan  kondisinya.  (Wiwik Afifah  dan  Sofyan  Hadi,  2018: 279).
Di  dalam  Pasal  9  ayat  (3) undang-undang  Nomor  35  tahun 2014  tentang  perlindungan  Anak menyatakan:  “  Anak  penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan  luar  biasa  dan  anak yang  memiliki  keunggulan  berhak mendapatkan  pendidikan  khusus”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sugiharti S.Si salah satu pendamping PKH Kapanewon Sedayu, anak-anak penyandang disabilitas  penerima  PKH  yang memasuki  usia  sekolah  baik  SD,
SMP,  SMA  ada  sebagian  sudah mengikuti  pendidikan  di  sekolah formal  namun  ada  juga  yang  tidak bersedia mengikuti pendidikan karena  kondisi  disabilitasnya  tidak memungkinkan orang tua menyekolahkan  anaknya,  sebagai contoh  anak  penderia  lumpuh  layu, gangguan  mental  dan  kepribadian yang  berat,  kondisi  orang  tuanya juga        penyandang  disabilitas. Namun  ada  sementara  orang  tua
yang mempunyai kemampuan finansial  cukup  (bukan  penerima PKH) justru tidak bersedia menyekolahkan  anaknya  karena merasa  malu  mempunyai  anak penyandang disabilitas. Dengan melihat latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Masih terjadi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak untuk mendapatkan Pendidikan.
2.  Sebagian  besar  penyandang disabilitas  merasa  kesulitan  untuk mengikuti  pelajaran  di  sekolah karena  keterbatasan  fasilitas  dan guru pendamping.
3.  Masyarakat  belum  mengetahui tentang  model  pendidikan  khusus untuk penyandang disabilitas. Masyarakat masih ada yang merasa malu mempunyai anak berkebutuhan khusus sehingga masih  ada  yang  berusaha  untuk menyembunyikan anaknya di
rumah.
4. Pendamping PKH masih menemui hambatan dalam memberikan pengertian kepada keluarga yang memiliki ABK untuk memenuhi  hak  atas  pendidikan pada putra putrinya.
Berdasarkan  latar  belakang masalah  di  atas  maka  pengabdi tertarik untuk melakukan penyuluhan hukum tentang Penguatan  Pemenuhan  Hak  Atas Pendidikan  Yang  Layak  Bagi Penyandang  Disabilitas  Penerima Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Di  Kapanewon  Sedayu,  Kabupaten Bantul, DIY.

## 2. METODE KEGIATAN
Pengabdi melakukan rekrutmen khalayak sasaran. Khalayak  sasaran  dalam  kegiatan ini adalah Kelompok Penerima dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kapanewon Sedayu. . Kelompok sasaran Pendamping  PKH    ini  dipilih karena  merupakan  pihak  yang berhubungan langsung dalam pelayanan  kepada  masyarakat  di desa. Sedangkan kelompok Penerima  PKH  merupakan  pihak yang rentan dan berhak mendapatkan  penghormatan  dan pemenuhan hak EKOSOB. Metode  yang  digunakan  dalam kegiatan  pengabdian  masyarakat adalah :
1. Ceramah . Penyuluh  memberikan  ceramah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan perundang  undangan  tentang hak atas pendidikan bagi penyandang Disabilitas menggunakan media slide melalui LCD Proyektor. Disamping mendengarkan ceramah  dan  melihat  tayangan
slide,  para  peserta  diberikan bahan  serahan  berupa  makalah sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan memperjelas  penyampaian  dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi peserta. 2. Tanya Jawab Setelah disampaikan materi penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara penyuluh dan peserta. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisis Situasi Tentang Penyandang  Disabilitas  Di Sedayu Bantul Di  Kapanewon  Sedayu  Bantul DIY penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah 138 orang diantaranya merupakan penyandang  disabilitas.  Jumlah tersebut  tersebar  di  4  (empat  ) Kalurahan  yaitu  :  Kalurahan
Argodadi  sebanyak  31  orang, Argorejo  sebanyak  39  orang,
Argomulyo  sebanyak 37 orang dan kelurahan Argosari sebanyak 31 orang.  Jika dilihat berdasarkan  status  pendidikan sebagai Pelajar/mahasiswa didapat  data  sebagai  berikut: Kelurahan Argodadi sebanyak 4 orang, Argorejo 2 orang, Argomulyo 4 orang dan kalurahan    Argosari  1  orang. Jika  dilihat  dari  status  belum sekolah dari 4 (empat)
kalurahan  itu  sebanyak  16 orang . Jumlah ini meliputi anak yang  belum  memasuki  usia sekolah. Sedangkan status tidak sekolah sejumlah 30 orang .
Dalam konteks penyandang disabilitas terdapat konteks pengertian,  hak  hak,  dan  jenis jenis.              Pasal 1 angka 1 Undang  Undang  Nomor  8 Tahun 2016 menyebutkan
bahwa  penyandang  disabilitas
adalah setiap orang yang mengalami  keterbatasan  fisik  , intelektual,  mental,  dan/atau sensorik  dalam  jangka  waktu lama  yang  dalam  berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan  untuk  berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Goffman (dalam    Arie  Dwi  Ningsih  : 2022)  ,  penyandang  disabilitas adalah  mereka  serba  terbatas tidak  mampu  berkomunikasi dengan individu lain. Lingkungan menganggap mereka  tidak  bisa  melakukan apapun  yang  menjadi  penyebab suatu  masalah.  Karena  serta terbatas  dan  stigma  buruk  yang diberikan  orang  lain,  sehingga mereka  berusaha  yakin  agar tidak  ketergantungan  dengan individu yang lain. ( https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/i ndex.php/jgt ) Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas juga
telah  diatur  dalam  Pasal  5  UU No. 8 Tahun 2016. Berikut ini hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:
1. Hak hidup 2. Hak bebas dari stigma 3.  Hak privasi 4. Hak keadilan dan perlindungan hukum 5. Hak pendidikan 6. Hak pekerjaan, kewirausahaan,  dan  koperasi Hak kesehatan 7. Hak politik
8. Hak keagamaan
9. Hak keolahragaan
10. Hak kebudayaan dan pariwisata 11. Hak kesejahteraan sosial 12. Hak aksesibilitas Hak pelayanan publik
13. Hak pelindungan dari bencana  Hak  habilitasi  dan rehabilitasi 14. Hak konsesi 15. Hak pendataan 16 .  Hak  hidup  secara  mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat 17. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi 18.  Hak  berpindah  tempat  dan kewarganegaraan 19.  Hak  bebas  dari  tindakan diskriminasi,
penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi. Kemudian  konteks  jenis disabilitas  menurut  Pasal  4 Undang Undang Disabilitas yaitu: 1.  Disabilitas fisik. Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak,
antara  lain  amputasi,  lumpuh layuh  atau  kaku, paraplegi, cerebral  palsy (CP),  akibat stroke,  akibat  kusta,  dan  orang kecil.
2. Disabilitas Intelektual. Disabilitas  intelektual  adalah terganggunya fungsi pikir karena  tingkat  kecerdasan  di bawah  rata-rata,  antara  lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome . 3. Disabilitas Mental. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi,  dan  perilaku,  seperti berikut ini: - Psikososial, misalnya
skizofrenia ,  bipolar,  depresi,
anxietas , gangguan kepribadian.
-  Disabilitas  perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan  interaksi  sosial, autis dan hiperaktif. 4.  Disabilitas Sensorik. Disabilitas sensorik adalah
terganggunya  salah  satu  fungsi
dari panca indera, antara    lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. 5. Disabilitas Ganda Disabilitas  ganda  atau  multi adalah disabilitas yang dua atau lebih ragam disabilitas, antara  lain  disabilitas  rungu wicara dan disabilitas netra-tuli.
( https://news.detik.com/berita/d -6438992/apa-itu-disabilitas- kenali-jenis-dan-hak- penyandang-disabilitas )

## b. Pembahasan
Kegiatan  pengabdian  dalam rangka penyuluhan tentang Penguatan Pemenuhan Hak Atas  Pendidikan  Yang  Layak Bagi  Penyandang  Disabilitas Penerima  Program  Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran  hukum  masyarakat dalam  pemenuhan  hak  atas pendidikan  yang  layak  bagi penyandang disabilitas Penerima  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Di  Kapanewon
Sedayu,  Bantul,  DIY.  Kegiatan direspon  dengan  baik  oleh peserta penyuluhan hukum. Hal ini  dapat  dilihat  dari  adanya tingkat  kehadiran  peserta  yang cukup  tinggi  dalam  mengikuti penyuluhan hukum .
Adapun  Susunan  Acara dalam penyuluhan hukum tersebut  dibagi  dalam  beberapa sesi:
1. Sesi 1 : Pembukaan oleh MC dilanjutkan  dengan  sambutan dari  Kapanewon  Sedayu  dan Ketua Pengelola PKH Sedayu.
2.  Sesi  2  :  Paparan  materi  dari Pengabdi dipandu oleh moderator. 3.  Sesi  3  :  Diskusi  dan  tanya jawab  antara  penyuluh  dengan peserta.
Beberapa temuan yang diperoleh selama kegiatan pengabdian ini meliputi : a).  Beberapa  pertanyaan  dari hasil  diskusi  dan  dialog  secara intensif  melalui  Focus  Group Discusion (FGD) dengan peserta yaitu: 1).  Pertanyaan  dari  wakil Pendamping PKH: “Apa  yang  harus  saya  lakukan sebagai Pendamping PKH, ketika    anggota  Penerima Manfaat  PKH  memiliki  anak penyandang  disabilitas  tetapi tidak  bersedia  menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan?” 2).  Pertanyaan  dari  Wakil
Penerima Manfaat (1): “Saya  punya  anak  penyandang disabilitas.  Saya  berkeinginan sekali  untuk  menyekolahkan anak  saya.  Tetapi  ada  kendala ketika saya akan mengantarkan anak  saya  kesekolah  kesulitan rumah  yang  jauh  dari  sekolah dan saya tidak mempunyai alat transportasi  untuk    mengantar anak  saya.  Apakah  ada  Guru Pendamping  Khusus  (GPK) yang  bisa  datang  kerumah seperti Guru Les di rumah yang difasilitasi pemerintah?
3).  Pertanyaan  dari  Wakil Penerima Manfaat (2). Anak saya penyandang disabilitas  sekolah  di  sekolah inklusi  di  wilayah  kabupaten
Sleman.  Di  sekolah  tersebut anak  saya  tidak  mendapatkan beasiswa  inklusi.  Apa  yang bisa  dilakukan  agar  anak  saya mendapatkan beasiswa inklusi?
b). Informasi Informasi disampaikan oleh salah  satu  peserta,  bahwa  masih ada  tetangga  di  wilayah  tempat tinggalnya mempunyai anak
penyandang  disabilitas  tetapi keluarga tersebut belum terdaftar
Peserta Penerima Manfaat PKH . c). Usulan. Usulan  dan  evaluasi  dari  pihak Kapanewon Sedayu untuk Pengelolan PKH, agar melakukan  evaluasi  yang  lebih detail  terhadap  daftar  Penerima Manfaat.  Jika  dipandang  sudah bisa  hidup  layak  harus  dicoret dari  daftar  digantikan  warga yang benar benar masih membutuhkan.
4. Sesi 4 : Penutup
Diisi  dengan  beberapa  tawaran solusi  dari  pengabdi  untuk menanggapi  pertanyaan,  usulan dan informasi selama berlangsungnya diskusi. Solusi  yang  ditawarkan oleh pengabdi adalah : 1). Untuk pertanyaan dari Wakil Pendamping PKH pengabdi mengusulkan  agar  Pendamping mengajak  pemerintah  setempat bisa bapak/ibu  RT,  bapak/ibu  Dukuh untuk ikut memberikan pengertian kepada warganya.
2). Untuk pertanyaan dari Peserta  Penerima  Manfaat  (1), pengabdi mengusulkan agar Pengelola PKH Sedayu berkoordinasi  dengan  Komite Perlindungan  dan  Pemenuhan Hak Disabilitas (KPPHD) DIY. 3). Untuk pertanyaan dari penerima  manfaat  (2)  Pengabdi memberikan Solusi agar Pengelola PKH Sedayu berkoordinasi  dengan  Ranting Dinas  Pendidikan  Kapanewon Sedayu. 4).  Untuk  informasi  dari  salah salah  satu  Penerima  Manfaat bahwa tetangganya belum terdaftar  sebagai  penerima  PKH sudah  dievaluasi  dari  wakil
Kapanewon  Sedayu  agar  daftar Penerima Manfaat ditinjau ulang dan dievaluasi lagi.
Sebagai closing statement dalam acara penyuluhan tersebut pengabdi menyampaikan beberapa pesan: 1). Orang tua penyandang disabilitas adalah seseorang yang  dipilih  oleh  Allah  Tuhan Yang  Maha  Esa  sebagai  orang hebat  dikaruniai  anak  yang spesial  yang  berbeda  dengan anak yang lain.
2).  Pendamping  PKH  adalah orang          hebat yang mendarmabaktikan hidupnya untuk membantu dan mengasihi  orang  orang  yang dikasihi  Allah  Tuhan  Yang Maha  Esa  lewat  tangan  tangan mulia para Pendamping PKH.
5. PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Kegiatan pengabdian masyarakat yang menyasar pada masyarakat khususnya Pendamping  Program  Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat penyandang disabilitas dilakukan sebagai upaya pemenuhan,  penghormatan  dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya  hak  atas  pendidikan.
Dalam  Kegiatan  pengabdian masyarakat  ternyata  ditemukan beberapa  permasalahan  yang terjadi  di  lapangan,  baik  yang dialami  oleh  Pendamping  PKH maupun Penerima Manfaat PKH  khususnya  penyandang disabilitas. 2. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan  Pendamping  PKH bisa mengedukasi kepada warga masyarakat  Penerima  Manfaat maupun masyarakat pada
umumnya.  Sedangkan  untuk penyandang  disabilitas  menjadi lebih paham tentang hak haknya khususnya hak atas pendidikan. b. Saran
1. Bagi Pengelola PKH Pengelola  PKH  Sedayu  agar lebih  jeli  dan  teliti  dalam mengupdate data Penerima Manfaat. Jika ditemukan keluarga Penerima Manfaat sudah  layak  dan  mampu  hidup mandiri  hendaknya  digantikan warga yang benar benar membutuhkan bantuan. 2. Bagi Penyandang Disabilitas,  masyarakat,  dan tokoh-tokoh masyarakat. Hendaknya  selalu  menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, lingkungan yang baik sehat dan kesejahteraan lainnya. 6. DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2023, UAJY Gelar Webinar  Kebijakan  Dan  Praksis Pendidikan Inklusi Di Diy. ( https://lldikti5.kemdikbud.go.id/ho me/detailpost/uajy-gelar-webinar- kebijakan-dan-praksis-pendidikan- inklusi-di-diy )
Arie Dwi Ningsih, 2022, Penyandang  Disabilitas  Hak  dan Kewajiban, Jurnal Generasi Tarbiyah:  Jurnal  Pendidikan  Islam, Volume  1,  Nomor  2,  Desember
2022,  92  -  100E-ISSN:  2830-182X https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index. php/jgt .
Widhia  Arum  Wibawana,  2022, Apa  itu  Disabilitas?  Kenali  Jenis dan  Hak  Penyandang  Disabilitas, Detiknews,  Jumat  2  Desember 2022.
( https://news.detik.com/berita/d-
6438992/apa-itu-disabilitas-kenali- jenis-dan-hak-penyandang- disabilitas )

## Peraturan Perundang Undangan
Undang  Undang  Dasar    1945
Amandemen 2022 Undang  Undang  Nomor  19  Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Declaration  on  the  Rights  of Disabled Person (1975) Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas    Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Perlindungan Anak. Undang  Undang  Nomor  8  Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Undang  Undang  Nomor  20  Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional.
Berita Media Online.
https://www.kemenkopmk.go.id/pe merintah-wajib-penuhi-hak- pendidikan-inklusif-bagi- penyandang-disabilitas )      diakses Senin 6 Mei 2024 pukul 16.44