## RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP RAZIA SATPOL PP DI
PASAR SENTRAL KOTA LAMA KENDARI 1
Irfan Rahmad Husain 2
La Ode Topo Jers 3
Rahmat Sewa Suraya 4

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk resistensi pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kota Lama terhadap razia Satpol PP. Dalam penelitian ini menggunakan teori resistensi yang saling bersangkutan dengan obyek yang akan di teliti. Selain itu penelitian ini juga  menggunakan  metode  etnografi  dengan  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  teknik pengamatan  ( observasion) dan  wawancara  mendalam  ( indepth  interview). Teknik  pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi PKL  terhadap  razia  Satpol  PP  disebabkan  oleh  masalah  ekonomi  serta  minimnya  lapangan pekerjaan  yang  diciptakan  oleh  Pemerintah  Kota  Kendari.  Kondisi  tersebut  menyebabkan banyaknya sektor informal yang berupaya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi Pedagang  Kaki  Lima  agar  dapat  memenuhi  kebutukan  ekonomi  mereka.  Namun  demikian, keberadaan dan aktivitas PKL ini melanggar Perwali Kota Kendari tentang UU No 13 Tahun 2008 Tentang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima.  Hal  tersebut  cenderung  mengakibatkan  timbulnya  upaya resisten  dari  PKL  di  Kota  Kendari  terhadap  UU  Perwali  serta  razia  yang  dilakukan  oleh  Oknum Satpol PP.
Kata kunci : resistensi, PKL razia, Satpol PP

## ABSTRACT
This study aims to determine and to describe the form of street vendors resistance in Old City Central Market against Civil Service Police Razia. This study uses the theory of resistance. It interrelates with the object to be examined. In addition, this study also uses both  ethnographic  methods  and  data  collection  by  using  observation  techniques  and  in- depth  interviews.  The  informant  selection  technique  is  done  by  purposive  sampling.  The results  of  this  study  indicate  that  the  street  vendors  resistance  to  Civil  Service  Police  is caused  by  economic  problems  and  the  lack  of  jobs  created  by  the  Kendari  City Government. This condition causes many informal sectors to try to create their own jobs by becoming street vendors, so they can meet their economic needs. However, the existence and activities of street vendors violate the Kendari City Government regarding Law No. 13 of 2008 concerning the Arrangement of Street Vendors. It tends to result in the emergence of  resistance  efforts  from  street  vendors  in  the  City  towards  the  Perwali  Law  and  Razia that carried out by the Civil Service Police.
Keywords: resistance, street vendors, razia, civil service police.
1 Hasil Penelitian
2 Alumni Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: irfan.rahmat@yahoo.co.id
3 Dosen pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas  Halu  Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: topo.jers@uho.ac.id
4 Dosen  pada  Fakultas  Ilmu  Ilmu  Budaya,  Universitas  Halu  Oleo,  Kampus  Hijau  Bumi  Tridharma,  Jl.  H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: rahmat.sewasuraya@uho.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  Ibu  Kota  Provinsi,  Kota Kendari  juga  menyediakan  banyak  lapa- ngan  pekerjaan  yang  diminati  oleh  pendu- duknya  baik  dari  dalam  maupun  para  pen- datang  dari  luar  Kota  Kendari  yang  ada  di Sulawesi  Tenggara.  Banyaknya  lapangan pekerjaan  tersebut  tidak  menutup  kemung- kinan  bahwa  masyarakat  Kota  Kendari  da- pat  bekerja  berdasarkan  dalam  bidang  dan pilihannya  masing-masing.  Namun,  dengan meningkatnya  migrasi  penduduk  dari  dae- rah  lain,  menyebabkan  jumlah  penganggu- ran  semakin  bertambah  di  Kota  Kendari. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat di Kota Kendari selalu bersaing dalam bidang industri,  salah  satunya  dengan  menjadi  pe- dagang  kaki  lima,  hal  tersebut  tidak  lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mere- ka.
Kota  Kendari  sebagai  kota  per- dagangan,  juga  terlihat  dengan  tersedianya sarana  industri  perbelanjaan  seperti  pasar, sehingga  para  penduduknya  dapat  meme- nuhi  kebutuhan  untuk  berbelanja  dan  me- lakukan  transaksi.  Pasar  sebagai  salah  satu transaksi  jual  beli  yang  mudah  dijumpai  di setiap  kota  maupun  di  desa,  dan  menjadi salah  satu  tempat  masyarakat  untuk  mela- kukan  transaksi.  Salah  satu  pasar  di  Kota Kendari  terletak  di  wilayah  Kota  Lama, yang  tidak  jauh  dari  pelabuhan  Nusantara Kota  Kendari.  Letak  pasar  yang  dekat dengan  pelabuhan  membuat  pasar  ini  men- jadi tempat yang strategis bagi sektor infor- mal untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Hal  ini  menyebabkan  jalur  lalu  lintas  dari arah atau menuju ke pelabuhan menjadi ter- ggangu.  Akibat  terganggunya  lalu  lintas  di pasar  kota,  pemerintah  mengeluarkan  pera- turan  terhadap  larangan  berjualan  pada lokasi-lokasi  yang  telah  di  tentukan  ber- dasarkan Peraturan Walikota No, 13 Tahun 2008  tentang  Penataan  Pedagang  Kaki Lima.
Dalam  UU  Perwali  menjelaskan secara jelas bahwa permasalahan ketertiban umum dan gangguan lalu lintas yang diaki-
batkan pedagang kaki lima yang menempati ruang publik, pada lokasi yang menjadi ob- yek  penelitian,  penulis  juga  melihat  bebe- rapa  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  dengan Perwali  Kota  Kendari,  bahwa  para  PKL yang menggunakan badan jalan sebagai pi- jakan  untuk  berjualan  memang  sangat menghambat  arus  lalu  lintas  yang  lalu  la- lang  di  jalan  tersebut.  Hal  ini  di  karenakan mereka hanya mempunyai modal yang pas- pasan  dan  ketidakmampuan  dalam  menye- wa tempat untuk berjualan. Namun, dengan cara  demikian  mereka  dapat  mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Orang-orang yang  melakukan  kegiatan  ini  dikenal  de- ngan sebutan pedagang kaki lima (PKL). Di Kota  Kendari,  Pedagang  Kaki  Lima  sudah lama  dikenal.  Menjadi  pedagang  kaki  lima merupakan  suatu  pekerjaan  yang  mudah untuk  dikerjakan,  bagi  sektor  informal  dan masyarakat  kalangan  bawah  biasanya  me- milih menjadi PKL untuk memenuhi kebu- tuhan  hidup.  Selain  itu,  dalam  hasil  penga- matan penulis juga mengetahui bahwa telah terjadi  konflik  antara  PKL  dengan  pihak pengamanan  yakni  Satuan  Polisi  Pamong Praja (Satpol PP). Tindakan penertiban me- rupakan  salah  satu  sumber  terjadinya  kon- flik antara pedagang kaki lima dengan apa- rat  pemerintah.  Hal  ini  terjadi  karena  ada suatu  bentuk  resistensi  pedagang  kaki  lima terhadap aparat pemerintah yang sa-ling be- rebutan  barang  serta  pengambilan  barang dagangan secara paksa,  sehingga para PKL harus mempertahankan barang jualan mere- ka.
Para pedagang kaki lima melakukan resistensi atau melakukan perlawanan untuk mempertahankan  dagangan  yang  menjadi satu-satunya  sumber  utama  penghasilan  hi- dup mereka. Tindakam yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima ini, merupakan se- buah  bentuk  perjuangan  yang  biasa  namun dilakukan  terus  menerus. Pada  saat  diada- kan  penertiban,  para  pedagang  menge- luarkan  kata-kata  yang  tidak  baik  dan  pe- rilaku  yang  tidak  sopan  kepada  para  pe- tugas  Satpol  PP  sehingga  terjadi  perke-
lahian. Alasan para PKL mengeluarkan ba- hasa  yang  tidak  sopan,  karena  barang-ba- rang dagangan mereka di ambil secara pak- sa dan dibawa ke Kantor Satpol PP, dan un- tuk  mengambil  barang-barang  dagangan tersebut  para  PKL  harus  membayarnya  ke- pada  petugas  Satpol  PP.  Oleh  karena  itu, para  PKL  sering  kali  mengadakan  perla- wanan kepada petugas Satpol PP ketika ter- jadi razia di Pasar Sentral Kota Lama.
Resistensi yang dilakukan oleh PKL seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas  me-ru- pakan konsep resistensi yang dikemu-kakan oleh  Scoot  bahwasanya  resistensi  se-hari- hari  ( every  day  forms  of  resistance ),  meru- pakan perjuangan yang biasa-biasa saja, na- mun  terjadi  terus-menerus. Michael  Hardt dan  A.  Negri  (2004)  dalam  bukunya  yang berjudul War and Democracy in the Age of Empire ,  menyebutkan  bahwa  re-sistensi memiliki  bentuk  yang  berbeda-beda  se- panjang  sejarah  dan  hal  ini  terjadi  secara garis besar karena adanya perubahan di da- lam  masyarakat.  Secara  spesifik,  peruba- han bentuk resistensi ini konvergen dengan perubahan dalam struktur buruh dan bentuk organisasi  produksi  masyarakat,  karena  pa- da  dasarnya  struktur  buruh  dan  bentuk  or- ganisasi  produksi  akan  membentuk  kom- posisi masyarakat dan resistensi muncul da- ri  masyarakat  sendiri.  Bagaimana  struktur buruh dan bentuk organisasi produksi mem- bentuk  komposisi  masyarakat  dapat  dipa- hami  secara  sederhana  melalui  kelas-kelas sosial di dalam masyarakat yang sering kali dikategorikan  dengan  kelas  atas,  kelas  me- nengah  dan  kelas  bawah. Beberapa  pene- litian  juga  telah  diuraikan  mengenai  hal yang bersangkutan.
Penelitian Mochammad
Fadoli (2011),  yang berjudul “Implementasi Perda No.17/2003  Tentang  Izin  Penataan  Pem- berdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Keca- matan Sukolilo”. Dalam hasil penelitian ini membahas  tentang  keberadaan  kaki  lima yang  menimbulkan  berbagai  persoalan  di- kawasan  Kecamatan  Sukolilo,  yang  antara lain  ketidaknyamanan  yang  dialami  para
pemakai  jalan  karena  banyaknya  trotoar dikuasai  oleh  pedagang  kaki  lima,  keku- muhan dan tidak berfungsinya fasilitas-fasi- litas  umum  sebagaimana  mestinya,  seperti taman,  dan  trotoar  yang  digunakan  sebagai tempat  berdagang oleh  pedagan kaki lima. Keberadaan  pedagang  kaki  lima  (PKL) yang  demikian  membuat  pemerintah  Keca- matan  Sukolilo  melakukan  pemberdayaan terhadap  para  pedagang  kaki  lima  di  kota Surabaya  berdasarkan  Perda  No.17  tahun 2003  dengan  tujuan    untuk  memandirikan PKL dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh PKL.
Penelitian  Benjamin  (2013),  yang berjudul,  “Peranan  Pedagang  Kaki  Lima dalam  Pengelolahan  Limbah  Sebagai  Upa- ya  Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan di  Kawasan  Malioboro  Kota  Yogyakarta”. Dalam  hasil  penelitian  ini  membahas  ten- tang  peran  pedagang  kaki  lima  dalam  pe- ngelolahan  limbah  sebagai  upaya  pe- ngendalian  pencemaran  lingkungan  di Malioboro  telah  sesuai  dengan    Perwali Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010, yaitu dengan  melakukan  pemeliharaan  keber- sihan dengan memilah limbah dan membuang limbah ke tempat buangan  lim- bah  yang dihasilkan. Di  samping itu, peda- gang  kaki  lima  membayar  retribusi  limbah untuk  penyedotan  limbah  cair  di  kawasan Malioboro. Kendala yang dialami oleh para pedagang  kaki  lima  dalam  melakukan  pe- ngelolahan  limbah  sebagai  upaya  pengen- dalian  pencemaran  lingkungan  di  Kawasan Malioboro  adalah  terhalangnya  penyedotan limbah  cair  karena  adanya  kendaraan  ber- motor yang diparkir di sekitar tempat pem- buangan limbah tersebut.
Penelitian  Siswono  yang  berjudul “Resistensi  dan  Akomodasi:  Suatu  Kajian Tentang  Hubungan-Hubungan  Kekuasaan pada  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL),  Preman dan Aparat di Depok” . Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai resis- tensi  pedagang  kaki  lima  akibat  Peraturan Daerah  (Perda).  Ia  menekankan  bagaimana relasi kuasa terjalin diantara tiga komponen
dalam  melakukan  strategi  untuk  menguat- kan  kontrol  atas  lahan  trotoar.  Ia  memakai Gidden  untuk  menjelaskan  praktek  sosial antara  mereka,  oleh  sebab  itulah  menandai bekerjanya  kekuasaan  akibat  hubungan  an- tara  sturuktur  dan  agensi.  Resistensi  terjadi karena  Perda  yang  menurut  para  pedagang PKL  tidak  sesuai  dengan  realitas  yang  ha- rus mereka hadapi.
Penelitian Purwanti (2012) menuliskan “Usaha Penertiban dan
Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima  di Kabupaten  Lumajang.”  Hasil penelitian menunjukan  bahwa  upaya  pemerintah daerah  dalam  penertiban  dan  pembinaan PKL  di  Kabupaten  Lumajang  masih  belum sepenuhnya.  Penertiban  yang  dilakukan pemerintah  ada  yang  pro  dan  ada  yang kontra,  penolakan  relokasi  PKL  di  Taman Mini  dan  seputar  Alun-alun  Lumajang,  ke
Arena Artagama,
menimbulkan ketidakpuasan para PKL sehingga melakukan  demo  sebagai  wujud  penolakan tindakan  pemerintah  Kabupaten  Lumajang. Namun pemerintah tetap melakukan relokasian para tempat aktivitas PKL.
Selanjutnya,  Hasibuan  (2013)  juga melakukan  penelitian  “Peranan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol.  PP)  dalam Penegakan  Peraturan  Daerah  di  Kota Medan.” Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  pelaksaan  penegakan  peraturan daerah  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi Pamung  Praja  di  Kota  Medan  adalah dengan  melakukan  kajian  operasi  yang meliputi  operasi  dengan  sistem  stasioner, operasi  dengan  sistem  mobil,  melakukan patroli  rutin  terhadap  pelangaran  Peraturan Daerah,  mengadakan  penjagaan  tempat- tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah,  mengadakan  patrol  kewilayahan, pengiriman  personil  Polisi  Pamong  Praja dalam  diklat  teknis  maupun  fungsional, pembinaan  dan  pendekatan  teknis  bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan  terhadap  masyarakat  tentang Peraturan Daerah.
Erlinda  (2014)  menulis  “Kajian Yudiris  Izin  Pedagang  Kaki  Lima  di  Jalan Jawa  untuk  Mewujudkan  Penyelenggaraan Pemerintah  yang  Baik  di  Wilayah  Kabu- paten  Jember.”  Hasil  penelitian  ini  menun- jukan  bahwa  penertiban  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  di  jalan  Jawa  Kabupaten Jember  adalah  karena  tidak  memiliki  izin dari  pemerintah  secara  resmi.  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Jember  melakukan  tin- dakan  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Da- erah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Peda- gang  Kaki dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  yang  memberi  izin  bagi  Pe- dagang  Kaki  Lima  (PKL)  untuk  berjualan di fasilitas umum.
Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan  oleh  para  peneliti  sebelumnya, yang juga membahas tentang Resistensi dan Akomodasi  Suatu  Kajian  Tentang  Hubu- ngan-Hubungan  Kekuasaan  pada  Pedagang Kaki  Lima  (PKL),  Preman  dan  Aparat  di Depok,  Implementasi  Perda  No.17/2003 Tentang  Izin  Penataan  Pemberdayaan  Pe- dagang  Kaki  Lima  di  Kecamatan  Sukolilo, Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Penge- lolahan  Limbah  Sebagai  Upaya  Pengen- dalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro  Kota  Yogyakarta,  Usaha  Pener- tiban  dan  Pembinaan  Pedagang  Kaki  Lima di  Kabupaten  Lumajang,  Peranan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol.PP)  dalam Penegakan  Peraturan  Daerah  di  Kota Medan, Kajian Yudiris Izin Pedagang Kaki Lima  di  Jalan  Jawa  untuk  Mewujudkan Penyelenggaraan  Pemerintah  yang  Baik  di Wilayah Kabupaten Jember, Kehidupan Pe- dagang Kaki Lima (PKL) Perempuan. Studi pada  Penjualan  Pakaian  bekas  (RB)  di Pasar  Baru  Wua-wua  Kota  Kendari. Sementara  dalam  penelitian  ini  akan  mem- bahas tentang resistensi yang dilakukan pe- dagang kaki lima terhadap razia Satpoll PP di Pasar Sentral Kota Lama Kendari. Selain itu  penelitian  ini  juga  meneliti  tentang  ter- jadinya  resistensi  dan  bentuk-bentuk  resis- tensi  yang  di  lakukan  oleh  PKL  dalam
mempertahankan ruang publik sebagai tem- pat dalam melakukan transaksi jual beli.
Dalam  penelitian  ini  bertujuan  un- tuk  mengetahui  terjadinya  resistensi  peda- gang  kaki  lima  terhadap  Razia  Satpol  PP dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk  resistensi  pedagang  kaki  lima  di Pasar  Sentral  Kota  Lama  Kendari  terhadap Razia Satpol PP.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Jalan Tinumbu  belakang  Pasar  Sentral  Kota Lama  Kendari.  Penentuan  lokasi  penelitian didasarkan pada pertimbangan, bahwa loka- si  tersebut  terdapat  pedagang  kaki  lima yang  berjualan  sekian  lama  dan  selalu  ber- jualan  setiap  hari  dilokasi  yang  sama  serta mereka  juga  melakukan  resistensi  terhadap razia  yang  di  lakukan  oleh  oknum  Satpol PP  dan  menolak  untuk  direlokasi  atau  di- pindahkan ke dalam pasar.
Penentuan  informan  ini  dilakukan dengan  menggunakan  teknik Purposive sampling. Teknik tersebut adalah  teknik pengambilan  data  dengan  pertimbangan tertentu.  Pertimbangan  tersebut  misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa  yang  kita  harapkan.  Spradley  (1997) menyatakan  bahwa  sumber  data  atau  se- bagai  informan  sebaiknya  yang  memenuhi kriteria  sebagai  berikut  ;  1).  Mereka  yang menguasai  atau  memahami  sesuatu  melalui proses  enkulturasi  sehingga  situasi  itu  bu- kan  sekedar  diketahui,  tetapi  juga  dihayati- nya;  2).  Mereka  yang  tergolong  masih  se- dang  berkecimpung  atau  terlibat  pada  ke- giatan  yang  tengah  diteliti.  Mereka  yang mempunyai  waktu  yang  memadai  untuk dimintai  informasi.  Informan  dalam  pene- litian  ini  terbagi  dua  yaitu  informan  kunci dan informan biasa.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  teknik  penelitian lapangan ( field work ) dengan menggunakan metode  pengamatan  ( observation )  dan  Wa- wancara Mendalam ( Indepth Interview ). Pe- ngamatan dilakukan dengan sasaran peneli-
tian selama dua bulan, yakni bulan Agustus dan  Oktober.  Peneliti  melakukan  penga- matan  pertama  pada  akitvitas  pedagang kaki  lima  pada  tanggal  13  Agustus  yang bertepat  pada  hari  minggu,  dimana  pada hari  ini  para  pedagang  kaki  lima  bebas berjualan tanpa adanya pengawasan petugas dari  oknum  Satpol  PP.  dan  pada  hari-hari berikutnya  khusunya  hari  senin  peneliti kembali  turun  kelapangan  guna  melihat kembali  aktifitas  pedagang  kaki  lima.  Pada tanggal  17  September  peneliti  kembali kelapanagan  secara  resmi  dengan  menun- jukan surat penelitian kepada pedagang ka- ki  lima  agar  mereka  mampu  diajak  untuk bekerjasama dalam penelitian ini tanpa ken- dala.
Wawancara  ( Interview )  yaitu  me- ngumpulkan  data  dengan  mengadakan tanya jawab langsung antara peneliti dan in- forman yang telah ditetapkan dengan tujuan agar  dapat  diperoleh  data  yang  lengkap  se- suai  yang  diperlukan  dari  setiap  informan dengan menggunakan Pedoman Wawancara ( Interview Guide ) yang telah dibuat.
Pedoman  wawancara  ini  dibuat  un- tuk  mengetahui  hal-hal  apa  saja  yang  akan ditanyakan  agar  peneliti  lebih  fokus  pada inti  pemasalahan  dan  dikembangkan  sesuai jawaban-jawaban  dari  informan.  Pengum- pulan  data  dilakukan  dengan  mengadakan pertemuan  dan  tatap  muka  langsung  serta melakukan  tanya  jawab  kepada  informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai  acuan  untuk  mendapatkan  data. Wawancara  yang  digunakan  dalam  pene- litian  ini  yaitu  wawancara  berstruktur  ke- mudian  dikembangkan  dalam  wawancara lebih  mendalam  dalam  rangka  mengung- kapkan  permasalahan  PKL  dalam  melaku- kan resistensi.
Analisis data di lakukan secara des- kriptif  kualitatif  yaitu  peneliti  berusaha menggambarkan,  memaparkan,  dan  menje- laskan  mengenai  resistensi  yang  dilakukan oleh  pedagang  kaki  lima  terhadap  razia Satpol  PP  dijalan  yang  dilakukan  terus- menerus  bahkan  bertahun-tahun.  Analisis
data  dilakukan  terus  menerus  sejak  awal penelitian  hingga  penelitian  ini  selesai  di- tulis  atau  dilaporkan.  Artinya  setiap  ada perkembangan  informasi,  peneliti  selalu kembali  bertanya  kepada  informan  dan  in- formasi tersebut menjadi pelengkap dari ha- sil penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Terjadinya  Resistensi  Pedagang  kaki Lima
Resistensi (perlawanan)  merupakan suatu sikap untuk berperilaku bertahan me- lawan,  menentang  atau  upaya  tindakan  di- lakukan  oleh  masyarakat  kecil  untuk  ber- tahan dari suatu tindakan-tindakan yang da- pat  membuat  mereka  tertekan.  Para  peda- gang  kaki  lima  mempunyai  beberapa  stra- tegi atau tehnik untuk menghadapi suatu te- kanan  tersebut.  Hal  itu  mereka  wujudkan dalam  bentuk resistensi dalam  proses  razia yang dilakukan oleh pertugas Satpol PP da- lam  upaya  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima. Peraturan Walikota No, 13 Tahun 2008 ten- tang  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  yang selalu  bertentangan  dengan  para  PKL. Mereka  beranggapan  bahwa  mereka  telah dianak tirikan oleh adanya  perwali tersebut yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  mereka saat ini.
Kebanyakan  pedagang  kaki  lima yang  menjadi  informan  dari  penelitian  ini, mempunyai  alasan  yang  sama,  seperti  ke- berbatasan modal adalah salah satu kendala besar bagi mereka untuk membangun atau- pun  menyewa  tempat  usaha.  PKL  meng- gunakan ruang publik sebagai tempat usaha mereka, sektor informal ini melihat banyak- nya  peluang  yang  ada  dan  memanfaatkan ruang publik sebagai tempat yang lebih mu- dah untuk menarik para  pembeli dan peng- guna jalan lain agar membeli dagangan me- reka.
a. Mempertahankan Tempat Usaha
Sebagai  pedagang  kaki  lima  yang legal  dibutuhkan  modal  yang  cukup  besar, hal ini dikarenakan pedagang harus menya- wa atau membeli tempat usaha yang strate-
gis  untuk  lokasi  berjualan  yang  telah  dise- diakan  pemerintah.  Semakin  strategis  tem- pat  untuk  berjualan  maka  semakin  mahal pula  harga  sewa  dan  jualnya.  Sedangkan pedagang  kaki  lima  ilegal  tidak  membu- tuhkan  modal  yang  besar  untuk  usahanya. Hal  ini  dikarenakan  para  pedagang  kaki lima ilegal menempatakan barang dagangan mereka  disembarang  tempat  yang  mereka anggap  strategis.  Ditambah  lagi  dengan gerobak  dorong,  mereka  dapat  memindah- kan  barang  dagangan  mereka  dimanapun dan kapanpun mereka mau.
Kehadiran  Pasar  Sentral  bergaya modern,  tidak  sesuai  dengan  harapan  para pedagang  yang  dulunya  menjual  di  pasar tradisional,  biaya  sewa  yang  mahal  sehing- ga mereka tidak mampu untuk menyewanya sehingga  tidak  heran  banyak  penjual  yang berjualan  di  lahan  parkir  seperti  penjual sayur  dan  penjual  ikan,  tidak  hanya  meng- gunakan  lahan  parkir  pedagang  ini  juga memanfaatkan badan jalan untuk berjualan. Namun  tidak  hanya  penjual  ikan  dan  sayur saja,  tetapi  dalam  sektor  informal  ini  juga terdapat para pedagang kaki lima yang ber- jualan  jenis-jenis  dagangan  lainnya.  Me- reka  memanfaatkan  kondisi  jalan  yang  ra- mai dilalui para pembeli yang ingin dan te- lah  berbelanja  di  pasar  modern  untuk berjualan  di  emperan  jalan  raya,  dengan Pasar  modern  sebagai  latarnya  serta  meng- gunakan  ruang  publik  agar  mendapatkan keuntungan.  Para  PKL  ini  menciptakan daya  tarik  terhap  pelanggan  yang  hendak atau telah berkunjung di pasar untuk mam- pir ke warung di mana mereka berjualan.
b. Alasan Menjadi PKL
Sempitnya  lapangan  kerja  serta rendahnya  tingkat  pendidikan,  menjadikan hal tersebut sebagai salah satu penyebabnya peningkatan jumlah pengangguran, peluang kerja yang sangat minim serta pertumbuhan penduduk  yang  selalu  meningkat  tiap  ta- hunnya  menjadikan  suatu  permasalah  yang sulit  ditanggulangi,  sehingga  masalah  eko- nomi  pun  menjadi  suatu  kendala  bagi  ma- nusia  yang  pada  kenyataannya,  kebutuhan
manusia  jumlahnya  tidak  terbatas  dan kebutuhan  setiap  orang  pun  berbeda-beda. Sementara itu, lapangan kerja sangat minim dan  terbatas  akibat  terus  bertambahnya jumlah pengangguran yang tidak sesuai de- ngan  jumlah  lapangan  kerja  yang  dise- diakan.  Namun,  yang  menjadi  persoalan lain  bagi  para  pengangguran,  yaitu  keba- nyakan  pekerjaan  yang  terbuka  memiliki standar  penerimaan  yang  tidak  sesuai  bagi sebagian atau lebih dari para pengangguran yang  membutuhkan  pekerjaan-pekerjaan tersebut. Salah satu syarat yang sering men- jadi  kendala  bagi  sebagian  atau  lebih pengangguran,  yaitu  standar  pendidikan yang tinggi.
Menjadi pedagang merupakan suatu hal  yang  mudah  untuk  di  kerjakan,  hal  ini- lah yang banyak ditekuni oleh sektor infor- mal untuk mecari kesibukkan ataupun kerja untuk mendapatkan uang. Kebanyakkan pe- dagang  kaki  lima  yang  di  jumpai  adalah pria  ataupun  ibu-ibu  yang  sudah  menikah dan  berkeluarga,  mereka  kesulitan  mencari kerja dalam bidang tertentu selain itu umur dan  kendaraan  mejadi  faktor  kendala  bagi mereka,  adanya  tenaga  kerja  yang  dibutuh- kan biasanya tidak sesuai dengaan gaji yang mereka  dapatkan  jika  di  bandingakan dengaan  berdagang,  mereka  biasa  menda- patkan  dua  kali  lipat  dari  modal  yang  di keluarkan,  tidak  heran  menjadi  pedagang merupakan  usaha  yang  menjajikan  di  kala- ngan sektor informal.
2. Bentuk-Bentuk Resistensi
Bentuk  resistensi  dari  para  peda- gang  kaki  lima  sangat  beragam,  hal  ini  da- pat  dilihat  dari  bentuk  ketidakpatuhan  me- reka terhadap peraturan dari pemerintah dan penolakan  terhadap  kondisi  yang  mereka tidak  sukai.  Bentuk resistensi secara  diam- diam atau terselubung dari eksploitasi lebih umum  dari  pada  melawan  secara  terang- terangan.  Resistensi  rakyat  menurut  Scott (2003)  dapat  dibedakan  menjadi  dua  kate- gori  yaitu  resistensi  yang  disebabkan  oleh penyebab secara langsung dan penyebab ti- dak  langsung.  Resistensi  penyebab  secara
langsung  yaitu  seperti  penindasan,  anca- man, tekanan, paksaan yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal atau pihak  lain.  Resistensi  yang  secara  tidak langsung  dilakukan  melalui  perlawanan secara  sembunyi-sembunyi  mampu  menca- pai hasil yang lebih besar dibandingkan re- sistensi  yang  dilakukan  secara  terang- terangan.
a. Menolak Relokasi
Pemindahan  lokasi  atau  relokasi merupakan  suatu  tindakan  pemerintah  da- lam  upaya  menertibkan  keberadaan  peda- gang  kaki  lima  untuk  berpindah  dari  suatu tempat  ke  tempat  yang  lain,  yang  telah disediakan  oleh  pemerintah.  Adanya  relo- kasi  berawal  dari  perpindahan  pedagang yang  berada  di  pasar  kota  untuk  berpindah ke  pasar  sentral  yang  telah  dibangun  oleh Walikota  Kendari,  dalam  konsep  pasar sehat yang bergaya modern. Hampir semua pedagang  yang  berada  di  pasar  kota  lama akan  dipindahkan    ke  dalam  pasar  sentral tersebut,  dengan  mengsubsidikan  warung mereka  yang  telah  terbakar  saat  itu,  se- hingga  para  pedagang  yang  akan  pindah  di pasar  sentral  akan  mendapatkan  potongan harga  hingga  50%  untuk  pembelian  atau biaya sewa tempat yang ada di dalam pasar sentral tersebut, namun potongan ini sesuai dengan  kondisi  warung  pedaganng  yang lama, pedagang yang mempunyai bangunan permanen  akan  mendapatkan  potongan 50%,  sedangkan  bagi  pedagang  yang  wa- rungnya non permanen hanya mendapatkan potongan harga 25% samapai 20% saja.
b. Resistensi Terbuka
Sektor  informal  selalu  dibatasi  oleh kebijakan  pemerintah,  bahwa  biasannya dalam  melakukan  resistensi,  selalu  ada  da- lam pihak yang unggul. Ini dapat kita tang- kap  dari  banyaknya  penertiban  yang  dila- kukan, keberadaan sektor informal tidaklah berkurang  tetapi  justru  bisa  bertambah. Resistensi  rakyat  menurut  Scott  dapat  di- bedakan menjadi 2 kategori yaitu resistensi yang  disebabkan  oleh  penyebab  secara langsung  dan  penyebab  tidak  langsung.
Resistensi  rakyat  karena  penyebab  secara langsung  seperti  penindasan,  ancaman,  te- kanan,  paksaan  yang  dilakukan  oleh  tuan tanah,  pemerintah,  pemilik  modal  atau  pi- hak lain. Resistensi yang secara tidak lang- sung  dilakukan  melalui  perlawanan  secara sembunyi-sembunyi,  resistensi  secara  sem- bunyi-sembunyi  mampu  mencapai  hasil yang  lebih  besar  dibandingkan  resistensi yang  dilakukan  secara  terang-terangan. Strategi  resistensi  terbuka  yang  dilakukan sektor  informal  ini  merupakan  salah  satu strategi yang paling sering digunakan ketika para  PKL  ini  tidak  sempat  lagi  memindah- kan  barang-barang  jualan  satu  persatu  se- hingga  memindahkan  gerobak  mereka  ke halaman orang menjadi salah satu alternatif bagi  mereka,  karena  dengan  begitu  barang jualan mereka tidak akan terkena razia atau disita  oleh  petugas  Satpol  PP.  Scoot  men- defenisikan  beberapa  bentuk  resistensi  ter- buka yang sering di lakukan oleh sektor in- formal  ataupun  masyarakat  kecil  yang  me- ngalami penindasan.
Suatu  kelompok  sosial  cenderung untuk  tidak  bertindak  menjadi  kelompok yang  statis,  akan  tetapi  selalu  berkembang serta  mengalami  perubahan  baik  dalam aktivitas  maupun  bentuknya,  misalnya munculnya  Peraturan  Walikota  No,  13 Tahun  2008  tentang  Penataan  Pedagang Kaki Lima. Dalam kelangsungan hidupnya. Akibatnya,  para  PKL  merasa  menjadi sebuah  kelompok  yang  terpinggirkan  dan dianggap  sebagai  penentang  kebijakan  pe- merintah,  ditambah  lagi  dengan  kebijakan pemerintah yang sepihak.
Strategi  resistensi  terbuka  yang  d- ilakukan sektor informal ini merupakan sa- lah  satu  strategi  yang  paling  sering  digu- nakan ketika para PKL ini tidak sempat lagi memindahakan  barang-barang  jualan  satu persatu  sehingga  memindahkan  gerobak mereka  ke  halaman  orang  menjadi  salah satu  alternatif  bagi  mereka,  karena  dengan begitu barang jualan mereka tidak akan ter- kena  razia  atau  di  sita  oleh  petugas  Satpol PP.  Scoot  mendefenisikan  beberapa  bentuk
resistensi  terbuka  yang  sering  di  lakukan oleh  sektor  informal  ataupun  masyarakat kecil yang mengalami penindasan.
Suatu  kelompok  sosial  cenderung untuk  tidak  bertindak  menjadi  kelompok yang  statis,  akan  tetapi  selalu  berkembang serta  mengalami  perubahan  baik  dalam aktivitas  maupun  bentuknya,  misalnya munculnya  Peraturan  Walikota  No,  13 Tahun  2008  tentang  Penataan  Pedagang Kaki Lima. Dalam kelangsungan hidupnya, para PKL merasa menjadi sebuah kelompok yang  terpinggirkan  dan  di  anggap  sebagai penentang kebijakan pemerintah, di tambah lagi  dengan  kebijakan  pemerintah  yang  se- pihak. PKL tidak diberikan ruang dan tem- pat  sehingga  hak-hak  mereka  sebagai  ba- gian  dari  kelompok  sosial  seakan  dirampas dengan  adanya  aturan  penertiban  tersebut. Kepentingan  dan  tujuan  menyebabkan  ika- tan  yang  kuat  antara  sesama  pedagan  kaki lima,  desakan  ekonomi  dan  kebutuhan  hi- dup  membuat  mereka  harus  menempuh berbagai  strategi  sebagai  tandingan  kebi- jakan-kebijakan pemerintah. Resistensi tebuka  merupakan  resistensi  yang  dilaku- kan  secara  terang-terangan  pada  masyakat kecil  dalam  mempertahakan  suatu  tindakan yang  dilakukan  pada  mereka.  Seperti halnya  yang  dilakukan  oleh  pedagang  kaki lima  yang  berada  di  Pasar  Sentral  Kota Kendari,  dalam  mempertahankan  barang dagangan mereka dari razia Satpol PP.
c. Negosiasi Tempat
Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia, dengan  bekerja  manusia  dapat  menghidupi keluarga  dan  menyekolahkan  anak-anak mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian  sektor  informal  yang  menjadi obyek  penelitian,  mereka  bekerja  terus menerus  tiap  harinya,  dengan  cara  ber- dagang  mereka  mencoba  mencari  nafkah untuk  keluarga  dan  memenuhi  kebutuhan ekonomi  dalam  rumah  tangga.  Menjadi pedagang  kaki  lima  merupakan  salah  satu pekerjaan  yang  mudah  dilakukan  dan  se-
bagian besar dilakukan oleh sektor informal yang tidak mempunyai pekerjaan menetap.
Dengan bermodalkan gerobak sebagai  tempat  menyimpan  barang  dan jalan  sebagai pijakan untuk berjualan. Pada umumnya  pedagang  kaki  lima  berjualan  di sembarang  tempat  yang  mereka  anggap tempat  tersebut  strategis  dan  ramai,  agar barang  dagangan  mereka  mudah  terlihat oleh  orang  yang  kemudian  orang  tersebut tertarik  untuk  melihat-lihat  barang  mereka. Tempat  yang  terbuka  mampu  menciptakan daya  tarik  kepada  orang-orang  yang  hanya sekedar lewat untuk mampir untuk membeli barang  yang  mereka  jual.  Namun  para pedagang  kaki  lima  ini  melanggar  aturan yang  telah  di  buat  oleh  Undang-undang yang  mengatur  tentang  tata  ke  Indahan Kota.
Negosiasi merupakan suatu interaksi sosial  saat  pihak-pihak  yang  terlibat  ber- usaha  untuk  saling  menyelesaikan  tujuan yang  berbeda  dan  saling  bertentangan, negosiasi juga adapat sering dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk meminta izin  atau  menawar  sesuatu  dari  orang  lain. Seperti  halnya  para  pedagang  kaki  lima yang  berjualan  di  wilayah  pasar  sentral Kota Lama ini.
c. Resistensi Terselubung (Tertutup)
Sektor  informal  merupakan  sektor yang  selalu  menjadi  korban  kebijakan pemerintah  yang  terkadang  semakin  men- desak  keberadaan  dan  menbuat  mereka tertekan.  Pedagang  kaki  lima  sebagai  salah satu  bentuk  sektor  informal  merasa  sangat dirugikan dengan keberadaan kebijakan pe- merintah  dalam  Tata  Indah  Kota.  Scott (2000,  287-387)  mengungkapkan  bahwa ada  perbedaan  perspektif  antara  resistensi sungguh-sungguh  di  satu  pihak  dengan tanda-tanda  kegiatan  yang  bersifat  insi- dental atau aksi kecil-kecilan (terselubung).
Resistensi  yang  sesungguhnya  ber- sifat;  (1)  terorganisasi,  sistematis  dan  ko- operatif;  (2)  Berprinsipatau  tanpa  pamrih; (3)  mempunyai  akibat  akibat  revolusioner;
(4)  mengandunggagasan  dan  tujuan  yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sedangkan yang bersifat kecil-kecilan (ters- elubung),  incidental  dan  gejala  kejahatan sekunderadalah;  (1)  tidak  terorganisasi, tidak  sistematis,  dan  individual;  (2)  ber- sifatuntung-untungan  dan  berpamrih;  (3) tidak  mempunyai  akibat-akibat  revolusio- ner,  dan  (4)  dalam  maksud  dan  logikanya mengandung  arti  dan  penyesuaian  dengan sistem dominasi yang ada.
Resistensi  terselubung,  merupakan resistensi  yang  sama  pada  umumnya,  yaitu perlawan yang dilakukan para pedagan kaki lima  terhadap  razia  Satpol  PP  hal  ini  juga merupakan strategi pedagang untuk bertahan  dari  razia  yang  dilakukan  Satpol PP.  Resistensi  tertutup  ini  sering  terjadi, biasanya  PKL  mengomel  sendiri  atau  bah- kan  membicrakan  suatu  hal  yang  buruk tentang  petugas  kepada  sesame  PKL, sebagian PKL merasakan hal ini merupakan cara  paling  aman,  di  samping  tidak  ter- dengar  oleh  petugas  hal  ini  juga  terhindar dari bentrok fisik secara langsung.
Pada  umumnya  resistensi  terse- lubung  yang  dilakukan  oleh  pedagang  kaki lima  dengan  cara  resistensi  ini  dilakukan pedagang  kaki  lima  cara  tertutup  atau sembunyi-sembunyi,  biasanya  para  peda- gang  kaki  lima  bekerja  sama  dengan  orang lain  untuk  memata-matai  oknum  Satpol  PP ketika  akan  melakukan  razia  di  daerah pedagang kaki lima, sama halnya yang telah di  lakuakan  oleh  pedagang  kaki  lima  yang berada di Pasar Sentral Kota Lama Kendari ini,  mereka  bekerja  sama  dengan  tukang ojek  yang  berada  di  sekitar  pasar  tesebut. Strategi  tersebut  di  lakukan  ketika  adanya razia  Satpol  PP,  ketika  oknum  Satpol  PP sudah  memasuki  area  pasar  maka  tukang ojek  langsung  segera  menginformasikan kepada  para  pedagang  kaki  lima  untuk merapikan jualan mereka.

## D. PENUTUP
Penggunaan  ruang publik oleh PKL menyebabkan  suatu  permasalahan  bagi  pe-
merintah  daerah.  Banyaknya  pengangguran yang  sulit  mendapatkan  kerja  akibat  bebe- rapa  faktor  yang  telah  dijelaskan  sebe- lumnya,  membuat  mereka  harus  memasuki sektor informal sebagai pedagang kaki lima yang  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk mencari  nafkah.  Selain  itu  menjadi  pe- dagang  kaki  lima  tidaklah  membutuhkan modal  yang  banyak  dan  dapat  mebuka lapak  dimana  saja  yang  dianggap  stategis sehigga  banyak  dari  sektor  informal  yang berada  di  Kota  Kendari  mengalihkan aktifitasnya  ke  pekerjaan  tersebut  dan membuka  lapak  di  sekitaran  Pasar  Sentral Kota  Kendari  yang  bergaya  modern.  Para PKL  menggunakan  badan  jalan  sebagai pijakan  untuk  membuka  lapak  ataupun menempatkan  gerobak  yang  berisi  barang jualan.
Namun lokasi yang di gunakan oleh para  pedagang  kaki  lima  tersebut  sangat menggangu arus lalu lintas yang lalu-lalang di  wiliyah  tersebut.  Selain  itu,  hal  tersebut juga  sangat  tidak  diperbolehkan,  karena  di dalam  UU  Perwali  Kota  Kendari  No  13 Tahun 2008 tertulis tentang kebersihan dan keindahan.  Sehingga  oknum  Satpoll  PP diharuskan untuk melakukan razia oleh para pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  di  wi- layah  pasar  sentral  Kota.  Razia  yang  dil- akukan  oleh  pemerintah  dan  dibantu  oleh para  petugas  Satpol  PP  yang  berlandaskan UU Perwali  yang bagi beberapa PKL tidak sesuai dengan kondisi mereka saat ini yang mengharuskan  mereka  untuk  menjajakan dangangan  di  ruang  publik  mengaharuskan mereka  melakukan  resistensi.  Dengan melakukan  resistensi  para  pedagang  mem- pertahankan  lokasi  berjualan  serta  barang dagangan  yang  akan  disita  apabila  mereka terjaring razia ketika kedapatan sedang ber- jualan  ditempat  dan  menggunakan  fasilitas umum  yang  tidak  diperuntukan  untuk  ke- giatan  mereka.  Hal  ini  mereka  lakukan karena  mereka  merasa  dirugikan  dengan kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  Kota  Kendari,  sehingga  para
pedagang  ini  melakukan  perlawanan  terus menurus kepada Oknum Satpol PP.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian ini adalah:
a. Sebaiknya  PKL  lebih  berusaha  untuk koperatif  terhadap peraturan  daerah yang berlaku yang mengatur kebersihan dan  keindahan  fasilitas  umum  kota .
Pedagang  Kaki  Lima  harus  berusaha untuk  berjualan  di  tempat  yang  telah ditetapkan  dan  menjaga kebersihan  dan keindahan di tempat  tempat  yang  telah ditetapkan untuk berjualan. Perlu dimunculkan kesadaran  bahwa  ketika mereka berjualan di tempat yang meng- ganggu kepentingan  umum  seperti  di bahu jalan adalah kesalahan.
b. Sebaiknya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja selaku  aparat  pemerintah  yang diberi- kan kewenangan untuk menjaga keterti- ban  dan  keamanan  di  Kota Kendari lebih  bijak  dan  lebih  tegas  lagi  dalam menangani  dan mener-tibkan  Pedagang Kaki  Lima  supaya  Kota  Kendari  men- jadi lebih  tertata  dan  tidak  rawan  ke- macetan  terutama  di  kawasan-kawasan sekitar pasar.
c. Sebaiknya  pemerintah  mengakomodir dan  memfasilitasi  PKL  untuk  berjualan dengan  menyediakan  tempat  berjualan yang  layak, masalah  yang  selama  ini menjadi  kendala  bagi  Pedagang  Kaki Lima adalah  mahalnya  menyewa  toko untuk berjualan. Perlu adanya jalan ten- gah  agar  kedua  pihak  mampu  berjalan beriringan,  mengingat  Pedagang Kaki Lima merupakan aset yang jika dikelola dengan baik mampu menjadi penggerak perekonomian di Kota Kendari.
d. Pemerintah  seharusnya  juga  memper- hatikan orang-orang kecil, seperti peda- gang kaki lima agar meraka tidak mera- sa  dirugikan.  Menempatkan  pedagang kaki lima di satu lokasi yang layak serta penyewaan  tempat  dan  bangunan  yang tidak  terlalu  mahal  agar  pedagang-
pedagang tersebut bisa memutar kemba- li  modal  dan  mendapatkan  keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Arwin  Hasibuan.  2013.  “ Peranan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol.PP) dalam Penegakan Peaturan Daerah diKota  Medan.” Skripsi:  Fakultas Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri Medan.
Benjamin.  2013.  “ Peranan  Pedagang  Kaki Lima  dalam  Pengelolahan  Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta”, Skripisi: Fakultas Hukum  Universitas  Atma  Jaya
Yogyakarta.
Eko  Siswono.  2010.  “ Resistensi  dan
Akomodasi:  Suatu  Kajian  Tentang Hubungan-Hubungan
Kekuasaan pada  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL), Preman  dan  Aparat  di  Depok”, Skiripsi:  Fakultas  Ilmu  Politik Universitas Muhammadiyah Depok. Firdausy,  C.  M.  1995. Model  dan
Kebijakan  Pengembangan  Sektor Informal  Pedagang  Kaki  Lima .
Jakarta: LIPI
Haedt  Michael  A.  Negri  dkk.  2004. War and Democrcy in the Age of Empire.
Hariyono,  Paulus.  2007. Sosiologi  Kota Untuk  Arsitek .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara
Hart,  keith,  1991  Sektor  Informal,  (dalam Chris  Manning,  dkk), Urbanisai, Pengangguran, dan Sektor Informal di  Kota. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Hujanikajenong,  Agung.  2006. Resistensi Gaya  Hidup:  Teori  dan  Realitas .
Yogyakarta: Jalasutra.
Law  Treats  Non-Muslims” dalam  Novita Resistensi  Pedagang  Kaki  Lima  di Jalan  Colombo,  Yogyakarta:  Tesis.
Fakultas  Ilmu  Sosaial  dan  Ilmu Politik Universitas Gajamadah.
Mirdaliana.  2016.  “ Resistensi  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  Terhadap  Perda dan  Penertiban  Satpol  PP  Dalam Penataan  Kota.  (Studi  kasus  Pasar Babu  Kuning  Bandar  Lampung). Skripsi:  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik.Universitas Lampung”. Mochammad  Fadoli.  2011. “Implementasi Perda  No.17/2003  Tentang  Izin Penataan  Pemberdayaan  Pedagang Kaki  Lima  di  Kecamatan  Sukolilo”.
Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran. Muhammad Khoirul Bashor. 2016. “ Resistensi  Pedagang  Kaki  Lima Terhadap  Pelanggaran  Hukum  di Kabupaten Jember (Tinjauan Peaturan Daerah Kabupaten Jember  Nomor  6  Tahun  2008  dan Maslahah Mursalah) . Skripsi:
Fakultas  Syariah  Universitas  Islam Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim Malang.
Peraturan Walikota Walikota No, 13 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
Ryzza  Dwi  Erlinda.  2014.  “ Kajian  Yuridis tenteng Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan  Jawa  untuk  Mewujudkan Penyelenggaraan  Pemerintah  yang
Baik di Wilayah Kabupaten Jember ”.
Scott ,James. 1976. The Moral Economy of The Peasant. Ulasan Buku oleh:
Victor T. King. Scott,  James.  2003. Senjatanya  Orang- Orang  yang  Kalah;  Bentuk-Bentuk Resistensi  Sehari-Hari  Kaum  Tani .
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Siahaan    (1996:33)  (dalam  Alisjahbana,
2005:90).  2001. Pengantar  Ke  arah Sejaran dan Teori Sosiologi.
Yogyakarta: IKIP Erlangga.
Soekanto,  Soerjono.  1990. Sosiologi  Suatu
Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Sugiyono,  2008. Memahami  Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta.
Wa  Ode  Gusriani.  2009  Antropologi  FIB UHO.  “ Kehidupan  Pedagang  Kaki
Lima (PKL) Perempuan. Studi pada Penjualan  Pakaian  bekas  (RB)  di Pasar Baru Wua-wua Kota Kendari ”.  Skripsi  Fakultas  Ilmu Budaya Jurusan Antropologi
Universitas Halu Oleo.