## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI Volume 2 No 2 Oktober 2021

## Strict Liability Yang Tersembunyi : Lingkungan Hidup Dan Kejahatan Lingkungan Hidup
Try Mulya Naposo Siregar 1 , Zico Junius Fernando 2
1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, E-mail: tmulyans@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,, E-mail: zjfernando@unib.ac.id
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata Kunci: Kejahatan Lingkungan
Hidup, UU PPLH, UU Ciptaker
Cara pengutipan:
Try Mulya Naposo Siregar dan Zico Junius Fernando. Strict Liability Yang Tersembunyi: Lingkungan Hidup Dan Kejahatan Lingkungan Hidup. JURNAL HUKUM PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 02 No 02 Edisi Oktober 2021 (hlm. 1-13)
Riwayat Artikel:
Dikirim: 27 Juli 2021 Direview: 08 Agt 2021
Direvisi: 15 Agt 2021
Diterima: 17 Agt 2021
Artikel ini menjelaskan tentang pergeseran antara UU PPLH dan UU Ciptaker pada sektor kejahatan lingkungan hidup yang disebabkan oleh korporasi. Artikel ini bermaksud membahas minimnya kemungkinan korporasi untuk dikategorikan telah melakukan kejahatan lingkungan setelah diundangngkannya UU Ciptaker. Beberapa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi, dikategorikan telah melakukan kejahatan lingkungan pada UUPLH, dengan adanya diksi “pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” artinya masyarakat yang terdampak tidak harus melalui proses pembuktian berbelit yang berkepanjangan. Namun pada UU Ciptaker frasa ini dihilangkan, yang artinya pertanggungjawaban korporasi menjadi semakin diabaikan akibat kerusakan lingkungan disekitar wilayah eksplorasi dan operasi produksinya. Akibatnya, Masyarakat kecil yang terdampak menjadi kebingungan, karena ketika limbah B3 (Bahan Beracun dn Berbahaya) akibat operasi produksi suatu perusahaan telah mencemari lingkungan sekitar dan menggangu kegiatan sehari-hari masyarakat, bahkan mengancam kehidupanya, mereka harus membuktikan “unsur kesalahan” yang tentunya lawan yang dihadapi adalah korporasi raksasa.

## DOI: 10.51370/jhpk.v2i2.44
Copyright © 2020 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Pencemaran serta kerusakan lingkungan di indonesia sudah berlangsung dimana- mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya senantiasa meningkat dan cenderung tidak bisa terkontrol,seperti kehancuran serta kebakaran hutan, banjir pada waktu masa
penghujan, serta kekeringan pada waktu musim kemarau. 1 hal ini menandakan kian hari kerusakan lingkungan hidup kian menjadi-jadi. Berbicara mengenai korelasi antara masyarakat dan lingkungan pada hakikatnya kedua hal ini merupakan satu kesatuan utuh dalam berkehidupan sebagai biotic community. Manusia didalam kehidupan bermasyarakat disamping diberi hak untuk memanfaatkan juga mempunyai tanggung jawab menyelamatkan dan melestarikan limgkungan. 2 Satu dari sekian banyak tujuan pengelolaan lingkungan hidup ialah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan teraturnya eksplorasi sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti menimbulkan efek, baik positif maupun negatif. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat. 3
Secara garis besar pembangunan berkelanjutan merupakan tindakan yang diambil dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan pada generasi masa mendatang, pembangunan berkelanjutan fokus pada pencapaian efisiensi ekonomi, keadilan sosial, daya dukung lingkungan dan ekosistem. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada tiga pillar yaitu ekonomi, sosial-politik dan lingkungan, namun untuk saat ini pembangunan berkelanjutan diharapkan fokus pada lima pillar, yaitu sosial, ekonomi, ekologi, kelembagaan lingkungan dan penegakan hukum. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada beberapa prinsip perlindungan lingkungan. 4 Pembangunan berkelanjutan ( Sustainable Development) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara Mannion menebutkan bahwa konsep sustainable development adalah suatu kebutukan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global.
Pengelolaan sumber daya Alam menjadi langkah pemerintah serta masyarakat dalam upaya tingkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan bentuk nyata penerapan tujuan didirikannya suatu Negara serta tujuan tiap penyelenggaraan pemerintah baik pusat ataupun daerah. Guna menjamin supaya pengelolaan sumber alam dalam bidang penciptaan khususnya pertambangan tidak berakibat kurang baik pada kawasan penduduk, sebelum kegiatan industri dilaksanakan perusahaan/korporasi terkait haruslah mendapatkan lisensi eksplorasi dan produksi berupa izin yang melalui prosesi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). sesuai dengan perintah Undang-Undang. ​ ​ ​ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal” dan Pasal 34 (1) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak disebutkan
1 Absori. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan Pada era Reformasi . Jurnal Ilmu Hukum. h. 221.
2 Absori. (2009). Hukum Penyelesaia Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan partisipatif .
Muhammadiyah University. h. 80.
3 Djatmiko dkk. (2000). Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia) . Bandung : PT. Citra Aditya. h. 1.
4 Abdoellah. Oekan S. (2016). Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia . Jakarta : Gramedia Utama. h. 44.
dalam standar AMDAL wajib harus memiliki UKL-UPKL". Dokumen lingkungan ini digunakan sebagai alat untuk mencegah pencemaran dan meminimalkan dampak operasi produksi. Setiap pemrakarsa yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen kelayakan lingkungan sebelum kegiatan operasi produksi perisahaan/korporasi ini terlaksana.
Kejahatan Lingkugan hidup yang dilakukan korporasi (strich liability) merupakan senjata pamungkas yang telah dirumuskan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, bahkan sejak dirativikasinya perjanjian Internasional tentang tanggung jawab perdata untuk kerusakan akibat pencemaran minyak (civil liability convention for oil pollution damage) sejak tahun 1978. Dan telah diadopsi pada Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 1982 dan 1997. Bahkan konsep ini telah disempurnakan dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dibuktikan dengan dimaktubkannya pasal 88 Undang - Undang ini yang berbunyi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dapat diartikan, setiap perusahan yang menghasilkan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) bertanggung jawab secara mutlak akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pada wilayah disekitar operasi produksi perusahaannya.
Namun Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Frasa pertanggungjawaban mutlak tanpa proses pembuktian ini dihapuskan, dan masyarakat kecil yang terdampak tentunya harus melalui prosesi pembuktian yang berbelit-belit. Dampaknya Masyarakat kecil yag terdampak akibat limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) akibat operasi produksi suatu perusahaan harus dihadapkan dengan proses pembuktian unsur kesalahan yang tentunya lawan yang dihadapi adalah perusahaan besar yang dapat membolak-belikkan fakta yang ada.
Tentu dengan berubahnya frasa pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, mengakibatkan kemungkinan tindakan korporasi untuk dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan semakin minim. Padahal tindakan yang dilakukan telah melibatkan B3 (Bahan Beracu dan Berbahaya sebagai hasil dari operasi produksi yang dilakukan. Belum lagi kategori limbah Bahan Beracun dan Berbahaya yang kian hari kian dilemahkan, degan alibi dapat dimanfaatkan untuk produksi dan kegiatan lainnya, padahal unsur yang dihasilkan tetaplah sama, masih membahayakan dan beracun yang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan keberlangsungan masyarakat disekitaran operasi produksi korporasi bersangkutan.

## 2. Metode
Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 5 Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer,
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta : Raja Grafindo Persada. h. 13-14.
sekunder dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan dapat dipergunakan empat model pendekatan penyelesaian masalah yaitu: Pendekatan peraturan perUndang- Undangan (statute approach) 6 , Pendekatan konseptual (conceptual approach) 7 , Pendekatan komparatif (comparative approach) 8 , Pendekatan historis (historical approach) 9 . Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 10 - preskriptif 11 . Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan indentifikasi literatur berupa peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan berberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehubungan dengan study bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulis kutipan, catatan kaki, dan daftar kepustakaan karena dalam analisis bahan pustaka dan penulisan proposal serta laporan hasil penelitian, peneliti akan sering menghadapi hal tersebut. 12 Keseluruhan bahan yang sudah terkumpul, penulis mengolah dan membuat analisis terhadap bahan yang sudah terkumpul tersebut. Pengelolaan bahan dan analisis bahan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengelolaan bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk melaukan klasifikasi bahan- bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (content analysis).
Metode analisis yang digunakan induksi-interpretasi-konseptualisasi dengan menggunakan model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. dimana penelitian ini menjelaskan mengenai penyelesaian Terhadap Perusahaan/korporasi yang menghasilkan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada kegiatan operasi produksi yang merugikan masyarakat sekitar dan dampak dipersulitnya penyelelesaian yang melalui proses pembuktian “unsur kesalahan” oleh masyarakat terdampak dengan berubahnya regulasi. Hal ini dikaitkan dengan pergeseran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media. h. 102.
7 Ibid .
8 Ibid , h. 94.
9 Johny Ibrahim. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang : Bayumedia Publishing. h. 318-319.
10 Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : Universitas Indonesia Press. h. 1. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori- teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.
11 Penelitian bersifat preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran- saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian yang bersifat evaluatif adalah suatu penelitian yang menilai program- program yang dijalankan. Ibid .
12 Rianto Andi. (2005). Metode Penelitian Sosial dan Hukum , Jakarta : Granit. h. 61.

## 3. Analisis dan Hasil

## 3.1 . Melesetnya Pemaknaan Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan di indonesia selalu diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perlu di sadari bahwa tolak ukur suksesnya sebuah pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang faktor ekonomi. Masih ada faktor lainya yang perlu di perhatikan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu sosial dan ekologi. Ketiga faktor ini lebih dikenal dengan sebutan tiga pilar pembangunan berkelanjutan). Di Indonesia sendiri tidak cukup hanya bergantung pada tiga pilar saja seharusnya diterapkan lima pilar pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, ekologi, kelembagaan lingkungan dan penegakan hukum. Berikut penjelasan 3 pilar pembangunan :
a. Arti pengelolaan ekonomi tidak sebatas pada kemampuan penggunaan sumber daya yang bernilai ekonomi saja melainkan mengembangkan dan mengasah kemampuan diri sendiri untuk mengembangkan produk yang berkualitas serta memiliki daya saing;
b. Pengelolaan Sosial yakni menjamin keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan pelayanan sosial. Dengan adanya interaksi sosial yang baik dan terjalin secara berkelanjutan ternyata mampu memberikan dampak yang baik. Jadi tidak serta merta bahwa pengelolaan sosial itu akan memberikan kontribusi secara langsung melainkan dengan membangun komunikasi dan interaksi yang secara tidak langsung dalam perkembangannya akan memberikan dampak positif yang nyata;
c. Pengelolaan Ekologi tidak lepas dari adanya peranan sosial dan ekonomi secara bersama. Dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya sekedar mengelola potensi sumber daya yang ada melainkan mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk lebih dikembangkan menjadi hal yang berkarakter maupun berdaya saing sehingga mampu berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dan juga dengan menjaga lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan aman melalui zero emission.
Kemudian jika kita berbicara Implementasi dari prinsip precautionary principle ini, yakni dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan Prinsip ini mengandung makna “kehati-hatian” dalam menghadapi tantangan baru salah satunya berupa perkembangan teknologi. Sikap kehatihatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, namun sebaliknya, sikap kehati- hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus di mana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas.
Sedangkan prinsip polluter pay principle dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ketentuan pertanggunjawaban atas pencemaran lingkungan hidup , diatur dalam pasal 87 ayat (1), dimana setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Jika kita simak penjelasan pasal 87 ayat (1) yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan realisasi asas dalam yang ada dalam
hukun lingkungan hidup yang disebut juga sebagai pencemar membayar, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan ketentuan pasal ini merpakan bagian dari polutter pay priciple (PPP), yang dimana tidak hanya menyangkut aspek preventif , tetapi dapat pula dikaitkan dengan aspek represif.
Jika Kita melihat beberpa poin perubahan didalam Undang-Undang Cipta Kerja, Prinsip kehati-hatian ini justru dikesampingkan dengan hanya memperhatikan dampak perekonomian saja, yaitu kemudahan dalam hal perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha. Namun justru mengenyampingkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha itu sendiri, bahkan ketika masyarakat sekitar merasa lingkungan tempat tinggalnya telah tercemar akibat operasi produksi, mekanisme yang harus ditempuh oleh masyarakat yaitu melalui prosesi “unsur pembuktian” yang berbelit. Hal ini tentu berbeda dari regulasi sebelumnya yang telah diatur didalam UUPPLH.

## 3.2. Pergeseran UU CIPTAKER Dari UU PPLH

## 3.2.1. Perizinan Berbasis Resiko
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja coba meraup banyak regulasi dengan alibi penyederhanaan, yang memaktubkan sebanyak 79 Undang- Undang yang sebagian besar berbeda ranah bahasan antara satu dan lainnya. penyederhanaan berbasis OmnibusLaw digunakan dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja dan menaikkan peningkatan ekonomi negara. Salah satu diantara undang- undang yang terkena imbas ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terhitung ada 30 pasal yang dirubah, 17 pasal dihapuskan dan 1 pasal baru yang ditambah. pergantian dan penghapusan pasal-pasal tersebut secara universal dapat dikatakan memberikan efek tidak baik bagi UUPPLH. Setidaknya ada 5 bagian yang tentunya terdampak yaitu: perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL), akses informasi dan partisipasi publik, dan terakhir pengawasan dan penegakan hukum (pertanggungjawaban mutlak).
Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dalam hal perizinan merupakan wewenang pemerintah pusat yang memperhitungkan faktor risiko. Risiko didapat dan diperhitungkan dengan mengkonversikan penilaian terhadap tingkat bahaya (damage) dan kemungkinan terjadinya bahaya (probability). 13 Ranah yang menjadi penilaian tingkat bahaya tersebut dilakukan terhadap aspek kesehatan keselamatan, lingkungan dan/atau eksplorasi sumber daya. Jika ditelisik secara lebih mendalam, potensi terdapatnya bahaya dikelompokkan menjadi tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, sering terjadi. 14 perihal tindakan yang dikatakan memiliki risiko tinggi akan diberikan perizinan berusaha berupa izin dan nomor induk berusaha, untuk yang berisiko menengah akan diberikan perizinan berusaha sertifikat standar dan nomor induk berusaha, serta untuk yang risiko rendah hanya akan diberikan nomor induk berusaha. Untuk mengkomparasikannya dengan UU PPLH, sekarang kangkah yang harus ditempuh adalah dengan cara persetujuan perizinan. Izin Lingkungan diwajibkan bagi kegiatan atau usaha baik yang berdampak penting (wajib AMDAL)
13 Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja. h. 100.
14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pasal 8.
maupun yang berdampak tidak penting (wajib UKL/UPL). Untuk kegiatan micro yang tidak ada keharusan AMDAL atau UKL/UPL, pemilik perusahaan atau korporasi tidak diharuskan untuk mengurus izin lingkungan. Pemilik usaha hanya diwajibkan untuk meneken Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

## 3.2.2. Melemahnya Fungsi Perizinan
Dalam UUPPLH izin lingkungan memiliki fungsi strategis yaitu:
a. Ketentuan diharuskannya AMDAL, yang memperketat proses perizinan
b. Menjadi sarana pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
c. sebagai “gerbang” untuk pengawasan dan penegakan hukum
d. untuk mengintegrasikan izin-izin di bidang lingkungan hidup seperti: izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, dan sebagainya. 15
Karena fungsi yang sangat fital dalam upaya pelestarian lingkungan hidup tersebut menjadi hal yang lazim izin lingkungan menjadi prasyarat untuk mendapatkan izin kegiatan operasi produksi usaha. Dari seluruh fungsi vital tersebut, hilangnya fungsi (a), (b) dan (c) menjadi efek buruk bagi keberlangsungngan lingkungan hidup. Sedangkan hilangnya fungsi (d) menjadi kerugian pemberi izin dan perusahaan sebagai pelaku usaha itu sendiri, dikarenakan mnegenyampingkan efektivitas dan penyederhanaan regulasi untuk mendapatkan izin tanpa mengenyampingkan dampak lingkungan yang diakibatkan. Berdasarkan Pasal 63 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengintegrasian seluruh perizinan ke dalam izin lingkungan sudah ditetapkan alurnya sedemikian rupa. Karena izin lingkungan dihapus, maka izin yang seharusnya diintegrasikan menjadi tetap terpencar-pencar.

## 3.2.3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Berbeda dengan perizinan, ketetapan perihal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mendapati berbagai macam perubahan yang menipiskan pemaknaan analisis dampak lingkungan itu sendiri. Pertama, berubahnya kriteria usaha berdampak penting. Mengacu kepada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, perubahan kriteria usaha berimbas penting karena hal-hal spesifik akan ditetapkan dalam peraturan pelaksana dan agar terdapat fleksibilitas bagi pemerintah pusat untuk mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan global. 16
Alibi ketetapan lebih lanjut diatur didalam Peraturan Pemerintah Justru menlenceng dari tujuan awal diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sendiri yaitu penyederhanaan regulasi tanpa mengenyampingkan dampak lingkungan hidup. kemudian, dihilangkannya Komisi Penilai AMDAL (KPA) dan dimungkinkannya
15 Raynaldo Sembiring. (2014) . Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Indonesian Center for Environmental Law : Jakarta. h. 138-139.
16 Naskah Akademik UU Cipta Kerja, h. 342.
hanya pihak non pemerintah yang menggantikan peran KPA. Penghapusan KPA pada intinya membuat kesempatan masyarakat dari semua kalangan untuk dapat berkontribusi dan turut andil dalam mengambil keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, uji kelayakan AMDAL dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli bersertifikat. 17 Yang menjadi persoalan adalah keputusan atau kebijakan yang berdampak lingkungan diserahkan hanya kepada pihak non pemerintah saja, tanpa ada peran pemerintah dan masyarakat secara formil. Hal ini karena dihapusnya KPA yang secara normatif jauh lebih partisipatif.

## 3.3. Strict Liability Yang Tersembunyi Bahkan Hilang
Pertimbangan lingkungan hidup yang wajib dibuat oleh Pemerintah sebelum menetapkan suatu kebijakan, rencana dan program yaitu: RPPLH dan KLHS. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Pasal 5 UUPLH mengamanatkan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui inventarisir lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH terdiri dari atas RPPLH nasional, RPPLH Provinsi, RPPLH kabupaten/kota. RPPLH ini disusun guna mengontrol pembangunan yang berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kewajiban adanya perencanaan lingkungan.
RPPLH diharapkan mampu mengarahkan pembangunan agar lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya. RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola ligkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan. Kemudian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 UUPPLH adalah "rangkaian analisis sistematis, menyuruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program". KLHS diwajibkan atas pemerintah sendiri. Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS wajib melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), b. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 18
Pertimbangan yang wajib dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan sebagai syarat diterbitkannya suatu izin usaha/kegiatan oleh pemerintah yaitu: AMDAL dan UKL-
17 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Pasal 23 Poin 4 terhadap perubahan pasal 24 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009, h. 82.
18 Philipus M Hadjon. (1996). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup . Tulisan dalam buku “Butir-butir gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Tang Layak ”. B. Arief Sidarta. et. Al (editor). Citra Aditya Bakti : Bandung. h. 337.
UPL. Izin lingkungan merupakan salah satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH yang menegaskan "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL - UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untukmemperoleh izin usaha dan/atau kegiatan".
Dijelaskan dalam UU 32 Tahun 2009, Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan UKL-UPL adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting Terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan atau kegiatan usaha.
Strict liability dapat dikatakan menjadi senjata pamungkas untuk menanggulangi tindak kejahatan lingkungan yang dilakukan atau disebabkan kegiatan operasi produksi oleh korporasi, khususnya pada bidang penanggulangan dan pelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia sebenarnya sudah lama mengenal istilah “strict liability” setelah ratifikasi Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak sejak tahun 1978. 19 Indonesia mengadopsi gagasan strict liability dari konvensi Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage untuk pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke dalam Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1982 dan tahun 1997. Bahkan gagasan ini disempurnakan dan dipertajam dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Undang- undang ini, dengan tegas menyatakan bahwa selama ada tindakan yang menimbulkan dampak kerusakan, maka korporasi terkait berkewajiban untuk ganti rugi pada korban atas dampak kerusakan yang ditimbulkan tanpa perlu adanya bukti pendukung atau tanpa perlu pembuktian “unsur kesalahan”.
Prinsip ini terbukti efisien untuk menekan Perusahaan/korporasi untuk bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi materiil (rehabilitasi ekosistem dan kompensasi pada korban) serta imateriil (misalnya, bantuan konseling pada korban yang kehilangan pekerjaan karena kerusakan lingkungan). 20 Namun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, prinsip yang sudah sedemikian rupa dibangun dan terbukti efisien pada UU PPLH, frasa yang digunakan justru diubah dan tentunya berakibat fatal bagi penegakan hukum lingkungan dan penanggulangan kejahatan lingkungan di Indonesia. Perbedaan frasa dapat kita lihat pada pasal 88 yang isinya sebagai berikut: UU Nomor 32 Tahun 2009 UU Nomor 11 tahun 2020 Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya,dan/atau kegiatannya menggunakan B3,menghasilkan Pasal 23 angka 35 mengenai perubahan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 19 Konvensi Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Civil- Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx. Diakses pada16 Juni 2021 pukul 17.24 WIB.
20 https://theconversation.com/uu-cipta-kerja-2020-hilangkan-perlindungan-korban- kejahatan-lingkungan-149361. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 22.28 WIB.
dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan an caman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.
Jika berdasarkan apa yang termaktub didalam Naskah Akademik, maka dengan jelas perubahan frasa ini terdapat indikasi kesengajaan diakibatkan minimnya pemahaman penyusun. Dihapuskannya frasa tanpa perlu pembuktian “unsur kesalahan” beralasan karena setiap tindak pidana yang dilakukan haruslah membuktikan unsur kesalahan. 21 Tentu hal ini jauh sekali dari analisa hukum, mengingat maksud dari strict liability pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pada ranah hukum perdata, seperti konsep awal yang dirativikasi dari perjanjian internasional Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage, bukan pada hukum pidana. Hal ini juga selaras dengan prinsip polluter pay principle dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pertanggung jawaban atas pencemaran lingkungan hidup , diatur dalam pasal 87 ayat (1), dimana setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Jika kita simak penjelasan pasal 87 ayat (1) yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut juga sebagai pencemar membayar.
Hal ini semakin memperkecil kemungkinan tindakan Perusahan/Korporasi untuk dapat dikategorikan telah melakukan kejahatan lingkungan hidup, karena tentunya proses pembuktian “unsur kesalahan” yang harus dilalui masyarakat kecil yang terdampak, bukanlah suatu hal yang mudah, justru hampir tidak ada kemungkinan masyarakat kecil dapat membuktikannya karena lawan yang dihadapi adalah korporasi raksasa.
Contoh kasus yang dapat kita lihat ketika tindakan korporasi dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan hidup (strict lialibility) adalah kasus Menteri Lingkungan Hidup Melawan PT.Kalista Alam dengan nomor putusan 12/PDT.G/2012/PN.MBO pada Pengadilan Negeri Meulaboh. Dalam putusan ini, menyatakan PT. Kalista Alam telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Mengharuskan Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar lebih dari 14 Milliar Rupiah. hakim mengeluarkan pendapat tentang asas tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab ketat, sesuai dengan ketentuan pasal 88 UUPPLH yaitu , ketika seseorang melakukan kegiatan untuk melestarikan, mengumpulkan, atau membawa semua barang, bahkan Jika kita berada di tanah kita sendiri tetapi dapat merugikan orang lain,kita juga harus bertanggung jawab untuk itu.
21 Lih. Memori Banding KLHK dalam Putusan Pengadilan Tinggi No. 51/PDT/2016/PT.PLG, h. 90-91.
Dengan perubahan regulasi yang diatur didalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka kasus serupa yang dilakukan korporasi, seperti yang dilakukan oleh PT.Kalista Alam diatas, berkemungkinan untuk lolos dari jerat tanggung jawab di Pengadilan. Karena Hakim tidak memiliki dasar hukum yang tepat, setelah hilangnya ketentuan “tanggung jawab mutlak” seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hal ini melenceng dari UUPPLH yang telah mengatur sedemikian rupa mengenai jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia atas lingkungan hidup yang sehat dan aman. UUPPLH menempatkan negara sebagai benteng HAM, dimana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menampatkan rakyat sebagai kepentingan yang utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM atas lingkungan hidup sebagaimana dalam amanat konstitusi Pasal 33 (3) UUD 1945. Negara melalui perangkat undang-undang dan kebijakan publik harus mengedepankan keadilan lingkungan yang hanya dapat tercapai ketika hak rakyat atas parisipasi, keadilan dan informasi terpenuhi. 22
Rakyat sebagai fokus utama pembangunan ekonomi memiliki hak untuk turut serta dalam pembangunan, partisipasi masyarakat akan memenuhi prinsip demokrasi dan keterlibatan guna memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini di Indonesia, partisipasi rakyat dalam pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya alam sangat rendah, bahkan rakyat tidak dilibat dalam setiap proyek pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat adat yang menolak pembangunan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan mereka. Disisi lain, informasi menjadi elemen penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pembangunan negara, hak mendapatkan informasi merupakan hak utama dalam pembangunan berkelanjutan yang adil. 23
Disamping telah menelan pahit karena terdampak kerusakan lingkungan yang terjadi, masyarakat yang berada di sekitaran operasi produksi diharuskan memikirkan proses pembuktian yang hampir mustahil terlaksana untuk memperjuangkan hak yang harusnya mereka dapatkan. Hal ini mengakibatkan praktik curang oleh korporasi akan semakin merajalela dan menginjak –injak masyarakat kecil.
Belum lagi kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang kian hari kian dilemahkan dengan dalih dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dilain sektor, yang menambah penderitaan masyarakat karena sekalipun libah yang bersangkutan tidak masuk kedalam kategori B3, tetap saja dampak yang ditimbulkan serupa, sama- sama berbahaya dan mengancam keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat disekitarnya.

## 4. Kesimpulan
Kejahatan lingkungan hidup harusnya menjadi persoalan yang diperangi bersama oleh setiap komponen, bukan hanya para pemerhati lingkungan dan juga akademisi
22 Wibisiana, Andri Gunawah. (2017). Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi:Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan . Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol 29. No. 2. h. 90.
23 Ibid . h. 121.
Lingkungan Hidup, namun setiap komponen yang ada, dari mulai pemerintah, pelaku usaha dan juga seluruh masyarakat, baik yang terdampak langsung ataupun tidak. Namun pada praktiknya, regulasi dengan prinsip strict liability yang telah diadopsi dari perjanjian internasional Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage yang terbukti ampuh menanggulangi kejahatan lingkungan hidup kian hari kian diakal- akali, konsep perubahan yang harusnya mengarah kearah yang lebih baik, justru salah sasaran dan hanya menguntungkan pelaku produksi semata, patut dicurigai regulasi yang berdiri didasari karena peluang puing-puing rupiah dibelakangnya, namun yang perlu disadari jika kita berkaca pada konsep hukum lingkungan modern yang bertransisi dari hukum lingkungan klasik yang hanya menekankan pda eksploitasi lingkungan hidup, maka seharusnya setiap elemen menyadari lebih dini dan terus berpacu pada pembangunan berkelanjutan, bukan pada pembangunan merupiahkan.

## Referensi
Buku / Jurnal
.
Oekan, A. S. (2016). Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta : Gramedia
Utama.
Absori. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan Pada era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum.
Absori. (2009). Hukum Penyelesaia Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan partisipatif.
Muhammadiyah University. Djatmiko dkk. (2000).
Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia).
Bandung : PT. Citra Aditya. Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing. Marzuki, P.M. (2005).
Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media. Hadjon, P.M. (1996). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tulisan dalam buku “Butir-butir gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Tang Layak”. B. Arief Sidarta. et. Al (editor). Bandung : Citra Aditya Bakti.
Sembiring, R. (2014) . Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesian Center for Environmental Law : Jakarta. Andi, R. (2005). Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit.
Soekanto, S. dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (1984).
Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press Wibisiana, A.G. (2017). Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi:Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan. Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol 29. No. 2.

## Undang-undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Putusan Pengadialn Tinggi No. 51/PDT/2016/PT.PLG. Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja.
Internet
https://theconversation.com/uu-cipta-kerja-2020-hilangkan-perlindungan-korban- kejahatan-lingkungan-149361.
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on- Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx.