Vol.5 , No. 1, 2019 Hal : 64 sd 75

## JURNAL EDUKASI
Jurnal Bimbingan Konseling P-ISSN   : 2460-4917 E-ISSN  : 2460-5794

## STANDARISASI KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING
NUZLIAH & IRMAN SISWANTO 2
1,2 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia Email: 1 nuzliahjamaluddin@gmail.com ; 2 irman.siswanto@ar-raniry.ac.id
Abstract: The professional code  of ethics is  a  reference  for individual behavior  or  a  suit which is deemed necessary  for professional  activity actors to  follow. Professionals have specific  skills  and a professional code of ethics is created to govern how this knowledge and expertise is used. In general, there are three functions of the code of ethics, namely: (1) Providing guidelines for every member of the profession regarding the principles of professionalism, (2) As a means of social control for the community  over  the  profession  concerned,  (3)  Preventing  interference  from  parties  outside professional organizations regarding ethical relations In the event of a violation of the Guidance and Counseling Professional code of ethics, the following sanctions will be given to him: Giving verbal and written warnings, Giving a strong written warning, Revoking ABKIN membership, Revoking the license, If it is related to legal / criminal issues then it will be handed over to the authorities.
Keywords: code of ethics; profession; professional; expertise; guidance and counseling;
Abstrak: Kode  Etik  profesi  merupakan  acuan  perilaku  perseorangan  atau  koporsi  yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas professional. Para professional memiliki keahlian yang khusus dan untuk kode etik professional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan. Secara umum fungsi kode etik ada tiga yaitu :  (1) Memberikan pedoman  bagi  setiap  anggota  profesi  tentang  prinsip  profesionalitas,  (2)    Sebagai  sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, (3)Mencegah campur tangan pihak  di  luar  organisasi  profesi  tentang  hubungan  etika  dalam  keanggotaan  profesi.Apabila terjadi  pelanggaran  terhadap  kode  etik  Profesi  Bimbingan  dan  Konseling  maka  kepadanya diberikan sanksi  sebagai berikut:Memberikan teguran secara lisan dan tertulis, Memberikan peringatan keras secara tertulis, Pencabutan keanggotan ABKIN, Pencabutan lisensi, Apabila terkait  dengan  permasalahan  hukum/  kriminal  maka  akandiserahkan  pada  pihak  yang berwenang.
Kata kunci : kode etik; profesi; professional; keahlian; bimbingan dan konseling;

## A. PENDAHULUAN
Profesi  adalah  suatu  hal  yang  harus  dibarengi  dengan  keahlian  dan  etika. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang kode etik profesi, namun seperti kita lihat  saat  ini  masih  sangat  banyak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  ataupun penyalahgunaan profesi.Seperti layaknya sebuah pembelajaran bimbingan dan konseling juga  membutuhkan  apa  yang  dinamakan  strategi  dalam  pelaksanaanya.  Dalam  hal  ini, untuk mengetahui strategi apa yang tepat untuk digunakan kepada seorang yang hendak dibimbing  (konseli)  itulah  seorang  yang  hendak  membimbing  (konselor)  membutuhkan kode etik untuk menjalankan profesinya tersebut.
NUZLIAH DAN IRMAN SISWANTO- STANDARISASI KODE ETIK PROFESI...
Dalam masalah bimbingan dan konseling kode etik sangat dibutuhkan. kode etik dibutuhkan  ketika  seseorang  (konselor)  hendak  membimbing  seorang  atau  individu (konseli)  kearah  pengembangan  pribadinya.  peran  kode  etik  yaitu  sebagai  acuan  dan tuntunan  dalam  memberikan  masukan-masukan  kepada  konseli  agar  masukan  yang diberikan oleh konselor tidak menyelewwng atau keluar dari aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dimasyarakat maupun di kalangan konselor sendiri.
Tujuan pembuatan makalah ini yaitu agar pembaca dapat memahami definisi serta fungsi  dari  kode  etik,  mengetahui  kode  etik  dalam  BK,  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi BK, mengetahui kasus-kasus yang dapat melanggar kode etik, serta memahami keterampilan perilaku etis seorang guru BK.

## B. LANDASAN TEORITIS

## A. Kerangka Teoritik
Kode  etik  bimbingan  dan  konseling  adalah  ketentuan-ketentuan  atau  peraturan- peraturan  yang  harus  di  taati  oleh  siapa  saja  yang  ingin  berkecimpung  dalam  bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan. 1
Kode etik didalam bidang bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling  tetap  dalam  keadaan  baik,  serta di  harapkan  akan  menjadi  semakin  baik. Kode  etik  mengandung  ketentuan-ketentuan  yang  tidak  boleh  dilanggar  atau  diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan.
Adapun secara umum fungsi dari kode etik profesi adalah:
a. Memberikan  pedoman  bagi  setiap  anggota  profesi  tentang  prinsip  profesionalitas yang  digariskan.  Setiap anggota  profesi  harus  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan kode etik/ aturan yang berlaku di dalam suatu organisasi.
b. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.Maksud  dari  fungsi  ini  adalah  bahwa  setiap  anggota  profesi  juga diawasi oleh masyarakat dalam melakukan pekerjaannya.
c. Mencegah  campur  tangan  pihak  di  luar  organisasi  profesi  tentang  hubungan  etika dalam keanggotaan profesi.Maksud dari fungsi ini adalah untuk mencegah intervensi
____________
1 Hikmawati, Fenti. 2011. Bimbingan Konseling edisi Revisi .(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).hal 55
Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling
dari  pihak  lain/  pihak  luar  yang  tidak  berkepentingan  untuk  masuk  ke  dalam organisasi, karena dikhawatirkan merusak tatanan yang sudah ada.

## B. Kode Etik Bimbingan dan Konseling
Berdasarkan  keputusan  pengurus  besar  asosiasi  bimbingan  dan  konseling Indonesia  (PBABKIN)  nomor  010  tahun  2006  tentang  penetapan  kode  etikprofesi bimbingan dan konsseling, maka sebaian dari kode etik itu adalah sebagai berikut:
1. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap,keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
a. Konselor  wajib  terus  menerus  mengembangkan  dan menguasai  dirinya.  Ia  wajib mengerti  kekurangan-kekurangan  dan  prasangka-prasangka  pada  dirinya sendiri,  yang  dapat  mempengarui  hubunganya  dengan  orang  lain  dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien.
b. Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati jajni, dapat dipercaya, jujur,tertib dan hormat.
c. Konselor wajib memiliki rasa tangggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang  diberikan  kepadanya,  khususnya  dari  rekan – rekan  seprofesi  dalam hubunyanga  dengan  pelaksanaan  ketentuan-keteentuaan  tingkah  laku profesional sebagaimana di atur dalam Kode Etik ini.
d. Konselor  wajib  mengutamakan  mutu  kerja  setinggi  mungkin  dan  tidak mengutamakan  kepentingan  pribadi,  termasuk  keuntungan  material,  finansial, dan popularitas.
e. Konselor wajib memiiki keterampilan menggunakan tekhnik dan prosedur khusus yang dikembangkan ataas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.
2. Penyimpanan dan Penggunann Informasi.
a. Catatan  tentang  diri  klien  yang  meliputi  data  hasil  wawancara,  testing,  surat menyurat,  perekaman  dan  data  lain,  semuanya  merupakan  informasi  yang bersifat  rahasia  dan  hanya  boleh  digunakan  untuk  kepentingan  klien. Penggunaan  data/  informasi  untuk  keperlian  riiset  atau  pendidikan  calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas kien di rahasiakan.
b. Penyampaian  informasi  klien  kepada  keluarga  atau  kepada  anggota  profesi  lain membutuhka persetujuan klien.
NUZLIAH DAN IRMAN SISWANTO- STANDARISASI KODE ETIK PROFESI...
c. Penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain  dapat  dibenarkan,  asalkan  untuk  kepentingan  klien  dan  tidak  meruikan klien.
d. Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakanya. 2
3. Hubungan dengan Penberian pada Pelayanan.
a. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor.
b. Klien sepenuhnya berhk mengakhiri hubungsn dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang kongkrit. Sebaliknya konselor tidak akan  melanjutkan  hubugan  apabila  klien  ternyata  tidak  memperoleh  manfaat dari hubungan itu. 3
4. Hubungan dengan Klien.
a. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan klien.
b. Konselor wajib menempatkan kepetingan klienya di atas kepentingan pribadinya.
c. Dalam  melakukan  tugasnya  konselor  tidak  mengadakan  pembedaan  klien  atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
d. Konselor  tidak  akan  memaksa  untuk  memberikan  bantuan  kepada  seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
e. Konselor wajib memberikan bantuan kkepada siapapun lebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki.
f. Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh klien.
g. Konselor wajib menjelaskan kepasa klien sifat hubungan  yang sedang dibinadan batas-batas tanggung jawab masig-masing dalam hubungan profesional.
h. Konselor  wajib  mengutamakan  perhatian  kepada  klien,  apabila  timbul  masalah dalam  kesitiaan  ini,  maka  wajib  diperhatikan  kepentingan  pihak-pihak  yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor
____________
2 Prayitno dan Erman Amti. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan Konseling (Cetakan ke dua) . Jakarta: Pustaka Ilmu).Hal. 72.
3 Sukardi,  Dewa  Ketut.  2010. Pengantar  Pelaksanaan  Program  Bimbingan  dan  Konseling  di  Sekolah . (Jakarta: PT. Rineka Cipta).hal. 72.
Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling
i. Konselor  tidak  bisa  memberikan  bantuan  kepada  sanak  keluarga,  teman-teman karibnya, sepanjang hubunganya profesional.
5. Konsultasi dengan Rekan Sejawat.
Dalam  rangka  pemberian  pelayanan  kepada  seorang  klien,  kalau  konselor  merasa ragu-ragu  tentang  suatu  hal,  maka  ia  wajib  berkonsultasi  dengan  sejawat selingkungan  profesi.  Untuk  hal  itu  ia  harus  mendapat  izin  terlebih  dahulu  dari kliennya.
6. Alih Tangan Kasus
Yaitu  kode  etik  yang  menghendaki  agar  pihak-pihak  yang  tidak  mampu menyelenggarakan  layanan  bimbingan  dan  konseling  secara  tepat  dan  tuntas  atas suatu permasalahan peserta didik (klien) kiranya dapat mengalih-tangankan kepada pihak yang lebih ahli.

## C. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Profesi BK
Bimbingan  dan  Konseling  dalam  Undang-undang  Sistim  Pendidikan  Nasional (UUSPN)  tempo  dahulu.UU  No.2/1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN) disahkan  bulan  Maret  1989  di  lingkungan  Psikologi  Pendidikan  dan  Bimbingan  (PPB). Timbul berbagai kegusaran dan rasa was-was mengenai status tenaga bimbingan dalam UUSPN, juga kekhawatiran mengenai implikasi dari pernyataan dalam UUSPN terhadap masa  depan  jurussan  PPB,  nasib  para  lulusannya  dan  profesi  bimbingan  secara keseluruhan.  Hal  ini  disebabkan  karena  ada  inkonsistensi  antara  Pasal  1  ayat  8  dengan Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3. 4
Pasal  1  (8) :  “ Tenaga  pendidik  adalah  anggota  masyarakat  yang  bertugas  membimbing, mengajar, dan  atau  melatih  peserta  didik”.  (catatan:  disini  kata  me mbimbing  disebut  lebih dahulu)”.
Pasal  27  (1) : “Tenaga  kependidikan  bertugas  menyelenggarakan  kegiatan  mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan atau memberikan layanan teknis dalam  bidang pendidikan”.
____________
4 Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN) tempo dahulu. UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)
NUZLIAH DAN IRMAN SISWANTO- STANDARISASI KODE ETIK PROFESI...
Pasal 27 (2) : “Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik pengelola satuan pendidikan, penilik,  pengawas,  peneliti  dan  pengembang  di  bidang  pendidikan,  pustakawan,  laboran,  serta teknisi sumber belajar”.
Pasal 27 (3) : “Tenaga pengaj ar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen”.
Bimbingan  dan  Konseling  dalam  Undang-undang  Sistim  Pendidikan  Nasional (UUSPN)  tempo  sekarang.  Dengan  disahkannya  UU  NO  2/1989  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  memberikan  makna  tersendiri  bagi  pengembangan  profesi bimbingan  dan  konseling,  dan  melahirkan  berbagai  Peraturan  Pemerintah  sebagai peletakan dasar pelaksanaan Undang-undang tersebut. PP no 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990 mengatur tata laksana pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan  pendidikan  tinggi  serta  mengakui  sepenuhnya  tenaga  guru  dan  tenaga  lain  yang berperan dalam dunia pendidikan, selain guru. 5
Peluang  lain  yang  memberikan  angin  baru  badi  pengembangan  bimbingan  dan konseling  adalah  SK.  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.  026/1989,  yang menyatakan, “adanya pekerjaan bimbingan dan konseling yang berkedudukan seimbang dan  s ejajar  dengan  kegiatan  belajar”.  PP  tersebut  memberikan  legalisasi  yang  cukup mantap bagi keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
Aspek legal keberadaan konselor juga dipeyung UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim  Pendidikan  Nasional,  pasal  1  ayat  6  yang  menyatakan, “ Pendidik  adalah  tenaga kepandidikan  yang  berkualifikasi  sebagai  guru,  dosen,  konselor,  pamong  belajar,  widyaiswara, tutor,  instruktur,  fasilitator,  dan  sebutan  lain  yang  sesuai  dengan  ke  khususannya,  serta bepartisipasi dalam penyelenggaraan pendidika n”. 6

## D. Kasus Pelanggaran Etika Profesi BK
1. Terhadap Konseli
a. Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli.
b. Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis).
c. Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.
____________
5 UU NO 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
6 UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6
Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling
d. Kesalahan  dalam  melakukan  pratik  profesional  (prosedur,  teknik,  evaluasi,  dan tindak lanjut).
2. Terhadap Organisasi Profesi
a. Tidak  mengikuti  kebijakan  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  organisasi profesi.
b. Mencemarkan  nama  baik  profesi  (menggunakan  organisasi  profesi  untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok).
3. Terhadap Rekan Sejawat dan Profesi Lain Yang Terkait
a. Melakukan  tindakan  yang  menimbulkan  konflik  (penghinaan,  menolak  untuk bekerja sama, sikap arogan).
b. Melakukan  referal  kepada  pihak  yang  tidak  memiliki  keahlian  sesuai  dengan masalah konseli.
Dalam  hai  ini,  konselor  wajib  mematuhi  kode  etik  profesi  Bimbingan  dan Konseling.  Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  kode  etik  Profesi  Bimbingan  dan Konseling maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut:
a. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis
b. Memberikan peringatan keras secara tertulis
c. Pencabutan keanggotan ABKIN
d. Pencabutan lisensi
e. Apabila  terkait dengan  permasalahan  hukum/  kriminal  maka  akandiserahkan pada pihak yang berwenang. 7
Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum diatas maka mekanisme penerapan sangsi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat
b. Pengaduan disampaikan kepada dewan kode etik di tingkat daerah
c. Apabila  pelanggaran  yang  dilakukan  masih  relatif    ringan  makapenyelesaiannya dilakukan oleh dewan kode etik di tingkat daerah.
____________
7 Prayitno dan Erman Amti. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan Konseling (Cetakan ke dua) . Jakarta: Pustaka Ilmu).hal. 56.
NUZLIAH DAN IRMAN SISWANTO- STANDARISASI KODE ETIK PROFESI...
d. Pemanggilan  konselor  yang  bersangkutan  untuk  verifikasi  data  yang  disampaikan oleh konseli dan atau masyarakat.
e. Apabila  berdasarkan  hasil  verifikasi  yang  dilakukan  oleh  dewan  kode  etikdaerah terbukti kebenarannya maka diterapkan sangsi sesuai dengan masalahnya.
E. Keterampilan Perilaku Etis Konselor
Seorang konselor harus memiliki berbagai keterampilan konseling agar mencapai tujuan konseling yang efektif.
1. Keterampilan Atending
Keterampilan  atending  merupakan  usaha  pembinaan  untuk  menghadirkan  konseli dalam  proses  konseling.Penciptaan  dan  pengembangan  atending  mulai  dari  upaya konselor menunjukan sikap empati, menghargai, wajar dan mampu mengetahui atau mengantisipasi kebutuhan yang dirasakan konseli.
Aspek-aspek keterampilan atending adalah:
a. Posisi badan (termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka).
a Duduk dengan badan menghadap konseli
b Merespons dengan ekspresi wajah, seperti tersenyum spontan atau anggukan kepala sebagai tanda setuju.
c Tangan  kadang  digunakan  untuk  menunjukkan  gerak  isyarat  yang  sedang dikomunikasikan secara verbal.
d Badan tegak lurus tetapi tidak kaku atau kalau perlu dicondongkan ke arah konseli untuk mrnunjukkan kebersamaan.
b. Kontak mata
a Melihat konseli terutama pada saat bicara.
b Mengunakan pandangan spontan yang menunjukkan minat atau keingainan untuk merespon.
c. Mendengarkan
a Mendengarkan apapun yang dikatakan konseli.
b Mendengarkan keluhan perasaan konseli
c Memahami keseluruhan pesannya.
2. Keterampilan Mengundang Pembicaran Terbuka.
Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling
Keterampilan  ini  digunakan  ketika  konselor  melakukan  konseling  dengan  konseli. Ajakan  terbuka  untuk  berbicara,  memberi  kesempatan  konseli  agar  mengeksplorasi dirinya sendiri.
Pertanyaan  untuk  membuka  peluang  konseli  untuk  mengemukakan  perasaannya contohnya:
a. Membantu memulai pembicaraan: “apa yang akan anda bicarakan hari ini ?”
b. Membantu  menguraikan  masalah: “cobalah  anda  ceritakan  lebih banyak  lagi tentang hal itu !” atau “bagaimana perasaan anda pada saat kejadian itu?”
c. Membantu memunculkan contoh-contoh perilaku khusus sehingga konselor dapat memahami lebih baik apa yang dijelaskan oleh konseli: “Apa yang anda rasakan pada saat anda men ceritakan hal ini kepada saya?”
3. Keterampilan Paraprase
Paraprase  adalah  suatu  keterampilan  dasar  dalam  konseling  yang  bertujuan  untuk memperbaiki  hubungan  antar  pribadi.  Esensi  dari  keterampilan  ini  adalah pengulangan  kata-kata  atau  pemikiran-pemikiran  kunci  dari  konseli  yang dirumuskan oleh konselor sendiri.
Cara memparaprase adalah:
a. Dengarkan pesan utama konseli.
b. Nyatakan  kembali  kepada  konseli  ringkasan  pesan  utamanya  secara  sederhana dan singkat.
c. Amati pertanda atau meminta respons dari konseli tentang kecermatan paraphrase
4. Keterampilan Refleksi Perasaan
Refleksi  perasaan  merupakan  keterampilan  merespons  keadaan  perasaan  konseli terhadap  situasi  yang  sedang  dihadapi.  Kemampuan  ini  akan  mendorong  dan merangsang konseli untuk mengemukakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya.
Aspek keterampilan refleksi perasaan:
NUZLIAH DAN IRMAN SISWANTO- STANDARISASI KODE ETIK PROFESI...
a. Mengamati perilaku konseli, seperti melihat  ekspresi wajah konseli.
b. Mendengarkan dengan baik, seperti mendengarkan  dengan cermat intonasi suara konseli dan kata-kata yang diucapkan.
c. Menghayati  pesan  yang  dikomunikasikan  konseli,  yaitu  untuk  memahami  dan menangkap isi pembicaraan konseli.
d. Mengenali perasaan-perasaan yang dikomunikasikan konseli.
e. Menyimpulkan perasaan yang sedang dialami konseli.
f. Menyeleksi kata-kata yang tepat untuk melukiskan perasaan konseli.
g. Mengecek kembali perasaan konseli.
5. Keterampilan Konfrontasi
Konfrontasi  dalam  wawancara  konseling  dimaknai  sebagai  pemberian  tanggapan terhadap    pengungkapan  kontradiksi  dari  konseli.  Pengunaan  keterampilan  ini mensyaratkan  beberapa  tingkat  kepercayaan  dalam  hubungan  konseling  yang  telah dikembangkan melalui keterampilan-keterampilan lain.

## 6. Keterampilan Interpersonal
Konselor  yang  efektif  mampu  mendemonstrasikan  perilaku  mendengar, berkomunikasi,  empati,  kehadiran  hati  dan  sensitivitas  terhadap  suara.  Semua berpangkal pada mendengar dalam arti mendengar dengan hati.
7. Keterampilan Komunikasi
Keterampilan  komunikasi  ada  dua  macam  yakni  komunikasi  non  verbal  dan komunikasi verbal.
8. Keterampilan Diagnostik.
Keterampilan  ini  mensyaratkan  konselor  terampil  dalam  mendiagnosa  dan memahami konseli, memperhatikankonseli, dan pengaruh lingkungan yang relevan.
9. keterampilan Memotivasi
Tujuan  konseling  biasanya  untuk  membantu  perubahan  perilaku  dan  sikap  konseli. Untuk  memenuhi  tujuan  ini,  konselor  harus  mempunyai  keterampilan  memotivasi konseli.
10. Keterampilan Manajemen
Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling
Keterampilan  manajemen  adalah  perhatian  terhadap  lingkungan  dan  pengaturan fisik. 8

## Kesimpulan
Pengertian  singkat  mengenai  bimbingan  dan  konseling  yaitu  adalah  proses pemberian  bantuan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  ahli  kepada  konseli/klien  secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai  persoalan  atau  masalah  khusus,  menghubungkan  pemahaman  tentang  dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku. usaha membantu. Dengan kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli/klien.
Kode  etik  bimbingan  dan  konseling  adalah  ketentuan-ketentuan  atau  peraturan- peraturan  yang  harus  di  taati  oleh  siapa  saja  yang  ingin  berkecimpung  dalam  bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan.
Kode etik bagi pembimbing yaitu:
a. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap,keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
b. Penyimpanan dan Penggunann Informasi.
c. Hubungan dengan Penberian pada Pelayanan.
d. Hubungan dengan Klien.
e. Konsultasi dengan Rekan Sejawat.
f. Alih Tangan Kasus

## DAFTAR PUSTAKA
Hikmawati,  Fenti.2011. Bimbingan  Konseling  edisi  Revisi .Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Sukardi, Dewa Ketut.2010. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah .Jakarta:PT. Rineka Cipta.
Prayitno dan Erman Amti. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan Konseling (Cetakan ke dua) . Jakarta: Pustaka Ilmu.
____________
8 W.S Winkel. 2005. Bimbingan dan Konseling di Intitusi PendidikanEdisi Revisi .(Jakarta: Gramedia), hal 225.
NUZLIAH DAN IRMAN SISWANTO- STANDARISASI KODE ETIK PROFESI...
W.S Winkel. 2005. Bimbingan dan Konseling di Intitusi PendidikanEdisi Revisi .(Jakarta: Gramedia.
http://aloeh-qhoibby.blogspot.co.id/2011/12/kode-etik-profesi-bimbingan- konseling.html?m=1