## Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam
Muhammad Zen Dosen UIN Jakarta, zen_mhd@yahoo.co.id

## Abstract
In  today's  modern  economy,  there  is  no  doubt  that  the  distribution  is  the  most important  sector  in  economic  activity.  Included  in  the  Islamic  economic perspective,  the  study  of  income  distribution  of    profession  zakat  attract  serious attention  from  Muslim  economists  because  it    has  an  important  role  for  the welfare  of  society.  The  teachings  of  Islam  called  on  every  Muslim  who  has  an income  property  that  in  their  property  threre  are    rights  of  others  that  must  be fulfilled / distributed. Property income that is distributed to charity  will positively impact the welfare of society in the islamic economic dimension.
Keywords: income distribution, zakat profession, islamic economics

## Abstrak
Dalam perekonomian modern saat ini, tidak ada keraguan bahwa distribusi adalah sektor  yang  paling  penting  dalam  kegiatan  ekonomi.  Termasuk  dalam  perspektif ekonomi  Islam,  studi  distribusi  pendapatan  dari  profesi  zakat  menarik  perhatian serius  dari  ekonom  Muslim  karena  memiliki  peranan  penting  bagi  kesejahteraan masyarakat.  Ajaran  Islam  menyerukan  setiap  muslim  yang  memiliki  pendapatan properti  dan  setiap  properti  mereka  adalah  hak  orang  lain  yang  harus  dipenuhi  / didistribusikan.  pendapatan  properti  yang  didistribusikan  untuk  amal  akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam dimensi ekonomi Islam.
Kata kunci : distribusi pendapatan, zakat profesi, ekonomi islam

## Pendahuluan
Istilah  zakat  profesi  dipopulerkan  oleh  Yusuf  al-Qaradhawi  (1969:  487) dalam  Kitab Fiqh  al-Zakâh dengan  penggunakan  kata kasb  al-„amal  wa al-mihn al-hurrah yang dapat diartikan dengan pencarian dan profesi, yaitu berbagai usaha yang  menghasilkan  harta  kekayaan  berupa  uang  dan  sebagainya.  Usaha  atau kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  kemampuan  fisik,  keterampilan  tangan  atau kemampuan otak termasuk jasa dan usaha-usaha dari seseorang atau sekelompok orang.  Wahbah  al-Zuhayli  (1997:  III/1948)  secara  khusus  mengemukakan kegiatan  profesi  atau  pendapatan  yang  diterima  seseorang  melalui  usaha  sendiri seperti  dokter,  insinyur,  ahli  hukum,  penjahit  dan  lain  sebagainya.  Adapun  yang terkait  dengan  pemerintah  (pegawai  negeri)  atau  pegawai  swasta  yang mendapatkan  gaji  atau  upah  dalam  waktu  yang  relative  tetap,  seperti  sebulan
sekali.  Pendapatan  semacam  ini  dalam  istilah  fiqh  dikatakan  sebagai al-Mâl  al- Mustafad (harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan  baru  yang  didapatkan  dengan  cara  apapun  asal  sesuai  syariat, misalnya bekerja yang akhirnya mendapatkan penghasilan/upah dan profesi) (Ibn Salam, 1987: 413) . Dalam Al-Mu„jam al-Wasît (1972: I/396) istilah zakat profesi menggunakan  kata  ― zakâh  al-mihnah ‖  ( zaka  on  income) berarti  zakat  atas penghasilan  atau  pendapatan  atau  jasa  yang  dusahakan  melalui  keahliannya, seperti  profesi  dokter,  arsitek,  ahli  hukum,  pengacara,  pegawai,  karyawan  dan lain-lain.
Muhammad  Taufik  Ridho  dalam  penelitiannya menjelaskan  zakat  profesi merupakan kewajiban zakat yang masih diperdebatkan tentang hukumnya. Sebab, zakat  profesi  atau  biasa  disebut  zakat  penghasilan  sebenarnya  tergolong  istilah baru  dalam  fiqh  Islam,  dan  dalam literature fiqh  klasik  jarang  sekali  ditemukan kajian  yang  secara  spesifik  membahas  zakat  profesi.  Meskipun  tidak  ditemukan kajian  zakat  profesi  secara  spesifik  dalam  buku-buku  fiqh  klasik,  bukan  berarti bahwa  zakat  yang  sejenis  dengan  zakat  profesi  sama  sekali  tidak  dikenal  dalam sejarah fiqh Islam (Ridho, 2007: 45). Yusuf al-Qaradhawi membantah pernyataan bahwa  zakat  profesi  tidak  ditemukan  dalam  kajian  klasik.  Sebetulnya,  zakat profesi  muncul  sudah  berjalan  lama  di  kalangan  kaum  muslimin  sebagaimana berlangsung  dalam  pemerintahan  Islam  terjadi  pada  masa  Ibnu  ‗Abbas,  Ibnu Mas‗ud,  Mu‗awiyah,  serta  ‗Umar  ibn  Abd  al-‗Aziz  yang  memberlakukan pemotongan gaji para pegawai pemerintahan (Qardhawi, 1969: 512). Menurutnya zakat  profesi  merupakan  bagian  dari al-amwâl  al-zakawiyyah (al-Jazairi,  t.th.: I/596).
Qardhawi  (1969:  487)  juga  menegaskan  bahwa  zakat  profesi  adalah profesi atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya,  baik keahlian yang dilakukannya  secara  sendiri  maupun  secara  bersama-sama,  yang  dilakukan sendiri,  misalnya  profesi  dokter,  arsitek,  ahli  hukum,  penjahit,  pelukis,  mungkin juga da‟i atau muballigh , dan lain sebagainya. Adapun  yang dilakukan bersama- sama  misalnya  pegawai  (pemerintah  maupun  swasta)  dengan  menggunakan sistem upah atau gaji ataupun honorarium. Bahkan Kadin Kerajaan Sau‗di Arabia mengkategorikan  jenis-jenis  profesi  seperti  upah,  gaji  atau  penerimaan  pensiun
dan  pendapatan  tetap  lainnya,  menurut  pengertian  secara  umum,  sama  dengan pengertian „atha‟ (pemberian),  seperti  pada  permulaan  Islam  sebagaimana dipraktikkan  oleh  Khalifah  Abu  Bakr  dan  Khalifah  Uthman  yang  dikenakan zakatnya (al-Shinaiyat, 1403 H: 28).
Menurut  Didin  Hafiduddin  (dalam  Kurniawan,  2013:  99-118)  kajian  dan praktik  zakat  profesi  mulai  marak  di  Indonesia  kira-kira  sejak  tahun  90-an  akhir dan  awal  tahun  2000-an.  Khususnya  setelah  kitab  Yusuf  al-Qaradhawi  tersebut diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Didin  Hafidhuddin  dan  kawan- kawan dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999 (IMZ, 2010: 19-40). Sejak saat  itu  zakat  profesi  mulai  banyak  diterapkan  oleh  lembaga  pengelola  zakat  di Indonesia,  baik  BAZ  (Badan  Amil  Zakat)  milik  pemerintah  BAZNAS,  maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) (IMZ, 2011: 1-9).
Zakat  profesi  yang  dikumpulkan  dapat  didistribusikan  kepada  para mustahik  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  umat.  A.  Zysow  (2001:  11:  407) menjelaskan  hukum  zakat  dapat  disebut  sebagai  hibrida  antara  unsur  ibadah  dan peningkatan  penghasilan.  Banyak  orang  yang  yakin  bahwa  zakat  jika  dikelola dengan  baik  dapat  membantu  negara  dalam  menghadapi  krisis  keuangan  dan menyejahterakan  rakyatnya.  Hal  itu  tidak  berarti  zakat  yang  dikumpulkan  oleh negara  digunakan  untuk  membiyai  negara,  tetapi  sebaliknya  negara  hanya berperan  sebagai  fasilitator  dalam  mengumpulkan  zakat,  yang  dalam  hal  ini bertindak sebagai amil zakat.
Dalam  kilasan  sejarah  dapat  dicermati  jejak  Khalifah  Umar  bin  Abdul Aziz sebagai  salah satu  pemimpin  yang sukses mengumpulkan zakat  profesi  dan menyadarkan  seluruh  rakyatnya  dalam  sadar  berzakat  secara  maksimal  sehingga mampu  membebaskan  masyarakatnya  dari  belenggu  kemiskinan  dalam  kurun waktu  tidak  lebih  dari  tiga  tahun  dengan  melakukan  suatu  formulasi  penunaian zakat sebagai sumber pemberdayaan umat (Kemenag RI, 2013: 2; Zen, 2005: 34).
Didin  Hafidhuddin  dan  Ahmad  Juwaini  (2006:  45)  menjelaskan  Yusuf  al- Qaradhawi  merupakan  penulis  produktif  yang  memiliki  peranan  dan  pengaruh luar biasa terhadap perkembangan zakat kontemporer. Yusuf al-Qaradhawi (1969: 490)  merupakan  tokoh  pelopor  adanya  kajian  zakat  profesi  melalui  karya disertasinya Fiqh al-Zakâh yang  dipertahankan  dalam  meraih  gelar  doktornya
dalam ilmu hukum Islam tahun  1969. Dalam kitab itu beliau mengambil konklusi hukum baru yaitu mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan yang berbeda dengan  pendapat  tokoh  sebelumnya.  Didin  Hafiduddin  (2001:  122-123)  dalam penelitiannya  menyimpulkan  Yusuf  al-Qaradhawi  telah  melakukan  kajian penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang  diusahakan  secara  mandiri  maupun  secara  kelompok  atau  bersama-sama menjadikan bidikan obyek zakat dan menjadi sangat penting ditunaikan pada saat panen  atau  menerimannya  (Qardhawi,  1969:  487).  Sebab,  zakat  profesi  tidak hanya  memiliki  dampak  secara  vertikal  (kesalehan  individu/muzakki  kepada Allah)  namun  juga  secara  horizontal  (kesalehan  sosial).  Bahkan  MM.  Metwally (1995:  6)  menjelaskan  argumen  ekonomi  perintah  zakat  tentunya  memberikan peluang  kepada  masyarakat  lokal  untuk  memperoleh  kesejahteraan  dari  dana zakat,  semakin  memperkuat  posisi  zakat  sebagai  intrumen  distribusi  pendapatan (Hasan dalam Iqbal, 1988: 34).

## Kerangka Teori

## Pengertian Zakat Profesi
Zakat  secara  bahasa  berarti  suci  ( al-zaka ),  bersih  ( al-thaharah ), berkembang  ( al-nama ),  beres  (a l-shulhu ),  dan  berkah  ( al-barakah )  (Ibn  Manzur,
2003:  386-7;  Anis  dkk,  1972:  421;  Ibn  Qudamah,  t.th.:  433).  Sedangkan  zakat secara  istilah  adalah  sejumlah  harta  tertentu  yang  harus  diberikan  kepada kelompok  tertentu  dengan  berbagai  syarat  (ibn  Anas,  1967:  114).  Sedangkan profesi/penghasilan  dalam  bahasa  Arab  dapat  dijumpai  beberapa  istilah  yaitu al- kasb (usaha)  bermakna  bersungguh-sungguh  mencari  rizki  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  baik  dengan  bekerja  atau  mencari  keuntungan  dengan profesi/penghasilan  lain  (Anis  dkk,  1972:  786;  ath-Thabari,  1999:  80-87), ujrah (upah)  bermakna  balasan  atau  upah  atas  kerja,  atau  konpensasi  yang  jelas  atas pekerjaan yang dilakukan (Anis dkk, 1972: 7), rawatib (gaji) bermakna gaji yang rutin  atau  teratur  (ad-Dawisy,  tth.:  279-282;  Anis  dkk,  1972:  326), al-„atha‟a (jatah ransum) yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mâl (Anis dkk, 1972: 611), al-„athiyah, yaitu sejenis bonus atau insentif tetap  yang diterima secara teratur oleh prajurit negara
Islam  dari  baitul  mal  (Anis  dkk,  1972:  610),  dan mihan hurrah (profesi)  yaitu pekerjaan  yang  lebih  mengandalkan  pekerjaan  otak  (Anis  dkk,  1972:  890), al- hirfah yaitu pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otot (Anis dkk, 1972:
167) ,  al-amalah yakni  penghasilan  yang  diperoleh  dalam  bentuk  upah  atau  gaji atas  pekerjaan  tertentu  yang  dibayar  tetap  (Anis  dkk,  1972:  628) ,  al-mâl  al- mustafad yaitu  kegiatan  penghasilan  atau  pendapatan  yang  diterima  seseorang melalui  usaha  sendiri  (wirausaha)  seperti  dokter,  insinyur,  ahli  hukum,  penjahit dan  lan  sebagainya.  Dan  juga  yang  terkait  dengan  pemerintah  (pegawai  negeri) atau  pegawai  swasta  yang  mendapatkan  gaji  atau  upah  dalam  yang  relatif  tetap, seperti sebulan sekali (Anis dkk, 1972: 892) .
Dalam  bahasa  arab  zakat  profesi  disebut  dengan zakâtu  kasb  al-amal  wa al-mihan  al-  hurrah ( ِبْسَك ُةاكز
ِةَّرُحنا  ِهَهـمناو  ِمَمَعنا
),  atau  zakat  atas  penghasilan kerja  dan  profesi  bebas.  Yusuf  Al-Qaradhawi  menilai  zakat  profesi/  upah  kerja ( ممعنا  رجأ )  termasuk  dalam  jenis mâl  mustafad ,  yaitu  yang  tidak  tumbuh  dari harta  wajib  zakat  yang  dimiliki.  al-Qaradhawi  (1969:  488-519)  menjelaskan al- māl  al-mustāfad diterjemahkan  dengan  harta  pendapatan,  atau  zakat  yang dikenakan  pada  tiap-tiap  pekerjaan  atau  keahlian  profesional  tertentu  baik  yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang menghasilkan  uang,  gaji,  honorarium,  upah  bulanan  yang  memenuhi  nisab. Sedangkan  buku Masâil  Fiqhiyah, Masjfuk  Zuhdi  (1997:  229-230)  juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua  jenis  penghasilan  yang  halal  yang  diperoleh  setiap  individu  Muslim, apabila  telah  mencapai  batas  minimum  terkena  zakat  ( nishab. )  dan  telah  jatuh tempo/ haul -nya.
Sedangkan  umumnya  ahli  fiqh   menerjemahkan mâl  al-mustafad ada  tiga jenis: pertama , harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Contohnya  adalah  keuntungan  dari  barang  dagangan,  binatang  ternak  yang  lahir sebelum berlalunya h}aul,dll. Kedua , harta yang sejenis dengan harta wajib zakat yang  dimiliki  seseorang,  namun  tidak  tumbuh  darinya.  Contohnya:  harta  yang diperoleh  dari  pembelian,  hadiah,  dan  warisan. Ketiga ,  harta  yang  berbeda  jenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Contohnya: sejumlah onta yang
baru  dibeli/  diberi/  diwarisi  seseorang,  dan  ia  memiliki  barang  dagangan  yang sudah mencapai nishab (Qardhawi, 1969: 180-181).
Melihat  kriteria  tersebut,  dapat  dipahami  zakat  profesi  merupakan al-mâl al-mustafad di  mana  zakat  yang  dikeluarkan  dari  hasil  usaha  yang  halal  yang dapat  mendatangkan  hasil  (uang)  yang  relatif  banyak  dengan  cara  yang  mudah, melalui  suatu  keahlian  tertentu  dan  sudah  mencapai nishab .  Dengan  demikian yang  dimaksud al-mâl  al-mustafad adalah ―zakat  profesi‖atau  zakat  hasil  kerja dari pekerja-pekerja yang bergerak di bidang jasa seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan,  dokter,  pengacara  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu,  ia  harus  ditarik zakatnya begitu diterima, yakni 1/40-nya (2,5%).
Senada  juga  Fatwa  MUI  (Amin  dkk,  2010:  208-209)  menjelaskan  jenis zakat  penghasilan/profesi  yang  wajib  dizakati  adalah  setiap  pendapatan  seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin  seperti  pejabat  negara,  pegawai  atau  karyawan,  maupun  tidak  rutin  seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan  bebas  lainnya.  Semua  bentuk  penghasilan  tersebut  didapatkan  dengan cara halal  dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai  nishab. dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.  Adapun waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima  jika  sudah  cukup  nishab.  Jika  tidak  mencapai  nishab.,  maka  semua penghasilan  dikumpulkan  selama  satu  tahun;  kemudian  zakat  dikeluarkan  jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
Berbeda  dengan  pendapat  BAZNAS  Kabupaten  Sukabumi  (2010:  12) yang  menjelaskan  kategori  zakat  profesi  adalah  professional,  Pegawai  Negeri Sipil, TNI, dan POLRI yang gaji atau pendapatan lainnya dalam satu tahun sudah mencapai  nishab    zakat  ,  maka  wajib  mengeluarkan  zakat.    Bahkan  Amin  Rais (1987:  58-59)  menegaskan  jenis  zakat  profesi  itu  meliputi  profesi  yang  dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya, seperti misalnya  komisaris  perusahaan,  bankir,  konsultan,  analis,  broker,  dokter sepesialis,  akuntan,  notaris,  artis,  dan  pelbagai  penjual  jasa  serta  macam-macam profesi lainnya.
Habib Ahmed (2004: 71) dalam Role of Zakah menjelaskan terdapat silih
pendapat  para  tokoh  ekonomi  Islam  saat  mencermati  perkembangan  ekonomi umat  Islam.  Bagi  pendukung  adanya  zakat  profesi  mereka  beranggapan  zakat profesi  hukumnya  wajib  karena  adanya  perkembangan  ekonomi  modern  maka seluruh  harta  yang  dimiliki  saat  cukup  nishab    maka  wajib  zakat.  Sebab,  zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu sesuai kondisi  ekonomi modern,  yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi  nisab (batas minimum  untuk  bisa berzakat) (Shihab, 2002:  699- 700).
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid  Muhammadiyah (2001: 157-159) dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyyah tentang zakat profesi dan gaji pensiun menjelaskan  hasil musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta telah menetapkan  bahwa  zakat  profesi  itu  hukumnya  wajib,  dengan  ketentuan  nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini berarti  zakat  profesi  diqiyaskan  kepada  zakat  emas  karena  tergabung  kategori ma>l.  Senada  Abdurrahman  Navis,  Wakil  Katib  Syuriyah  PWNU  Jawa  Timur, dalam Zakat  untuk  Lembaga  Sosial menyimpulkan  seorang  yang  mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %,  boleh  dikeluarkan  setiap  bulan  atau  di  akhir  tahun.  Sebaiknya  zakat dikeluarkan  dari  penghasilan  kotor  sebelum  dikurangi  kebutuhan  yang  lain.  Ini lebih  afdlal  (utama)  karena  khawatir  ada  harta  yang  wajib  zakat  tapi  tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat. Para ulama muta‘akhirin  seperti  Abdurrahman  Hasan,  Muhammad  Abu  Zahra,  Abd  al- Wahhab  Khallaf,  Yusuf  al-Qaradhawi,  Wahbah  Az-Zuhayli,  hasil  kajian  majma' fiqh dan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.
Deny Setiawan (2011: 195-208) menyimpulkan zakat profesi adalah salah satu  zakat  yang  muncul  kebelakangan  untuk  menjawab  masalah  perekonomian umat. Sebab, zakat adalah instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang dapat  mempersempit  jurang  pendapatan  dan  kekayaan  antar  umat.    Zakat  juga mampu menekan angka  kemiskinan,  yang nantinya tentu  sangat  bermanfaat  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Dan  zakat  profesi  sebahagian  besar  ulama  di  dunia sudah  menyepakati  bahwa  zakat  profesi  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan
syariah.  Hal  ini  sesuai  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003 tentang zakat penghasilan (profesi) adalah halal.
Adapun dalam prakteknya zakat profesi di Indonesia masih belum adanya kesamaan  dalam  qias,  nisab  dan  haul.  Lebih  jelas  lihat  table  perbedaan  zakat profesi sebagai berikut:
Tabel 1 Perbedaan Zakat Profesi No Pengelola zakat Qias Nishab Haul Kadar Zakat 1 Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Dianalogikan kepada  zakat perdagangan 85 gram emas Cukup  Haul, dapat ditunaikan tahunan  atau bulanan Sebesar  2,5 % 2 BAZNAS Dianalogikan kepada  zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya. Sebesar  653 Kg gabah dan 524  kg  beras makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor Tanpa ada Haul Dianalogika n kepada zakat  emas dan perak yaitu sebesar  2,5 % atas dasar kaidah ―Qias Al- Shabah‖. 3 BAZDA Lebak Dianalogikan kepada  zakat perdagangan/ ‗aruduttijarah 85 gram emas Cukup Haul Sebesar  2,5 % 4 BAZNAS Kab. Sukabumi Dianalogikan kepada  zakat perdagangan 85 gram emas Cukup  Haul, ditunaikan tahun-an  atau bulanan Sebesar  2,5 % dari seluruh penghasilan kotor 5 YBM BRI Zakat pertanian 5  wasaq  atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras Tanpa ada Haul Kadar  zakat profesi di- qiyaskan zakat  emas dan perak, yaitu 2,5% 6 LAZIS Amaliah ASTRA Dianalogikan kepada  zakat perdagangan 85 gram emas Cukup Haul Sebesar  2,5 % 7 Syiah Dianalogikan kepada  zakat Rikaz 85 gram emas Tanpa Haul Sebesar  20 %
Sumber: Data diolah dari berbagai sumber
Dari  tabel  di  atas  tampak  adanya  perbedaan  pemahaman,  hemat  penulis sudah semestinya MUI mengeluarkan fatwa standarisasi teknis zakat profesi, agar tidak  membingungkan  masyarakat  dalam  berzakat  karena  masih  terdapat  silih pendapat/pemahaman  yang  ada  dan  perlu  upaya  adanya  standar  untuk  qias  dan nishab .  Dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami ada empat model dalam menentukan  nis}ab  zakat  profesi  di  Indonesia:  yaitu pertama; zakat  profesi dianalogikan  dengan  perdagangan nishab nya  85  gram  emas  dan  kadarnya  2,5%, kedua; zakat profesi dianalogikan dengan pertanian nishab nya 653 kg gabah atau 520  kg  beras  dan  kadarnya  5%, ketiga; zakat  profesi  dianalogikan  dengan pertanian nishab nya 653 kg gabah atau 520 kg beras dan kadarnya 2,5%, keempat; zakat  profesi  dianalogikan  dengan rikaz nishab nya  85  gram  emas  dan  kadarnya 2,5%.
Dari model perhitungan keempat pendapat tersebut, penulis menyederhanakan dalam tabel ilustrasi zakat profesi sebagai berikut:
Tabel 2 Perhitungan Zakat Profesi N o Nishab Tarif Simulasi Penghasilan/Profesi Zakatnya 1 Emas/Perdagan gan 2.5% 85  gram  emas  x  Rp  500.000  = Rp  42.500.000  /  12  =  Rp 3.542.667 Rp3.542.667 x 2.5 %=Rp 88.567 2 Pertanian (Gabah) 5% 653 x  Rp 5000 = Rp  3.265.000 Rp  3.265.000  x 5% = Rp 163.250 Pertanian (beras) 5% 520 x Rp 7000 = Rp 3.640.000 Rp  3.640.000  x  5 % = Rp 182.000 3 Pertanian (Gabah) 2.5% 653 x  Rp 5000 = Rp  3.265.000 Rp  3.265.000  x 2,5% = Rp 81.625 Pertanian (beras) 2.5% 520  x  Rp  7000  =  Rp  3. 3.640.000 Rp  3.640.000  x 2.5 % = Rp 91.000 4 Rikaz/ khumus  20% 85  gram  emas  x  Rp  500.000  = Rp  42.500.000  /  12  =  Rp Rp 3.542.667 x 20 %=Rp 708.533.

## 3.542.667
Sumber: Data diolah dari berbagai sumber
Dari  tabel tersebut dapat dipahami terdapat silih pendapat para pedukung nishab zakat  profesi.  Bagi  pendapat  pertama  nishab  zakat  profesi  dinalogikakan dengan  emas  85  gram  setara  dengan  nilai  uang  Rp  42.500.000  pertahun  dan  Rp 3.542.667  perbulan  dengan  nilai  zakat  yang  harus  dikeluarkan  Rp  88.567 perbulan, dan pendapat kedua nilai nishab pertanian 5 awsaq setara 653 Kg gabah dan 520 Kg beras dan nilai kadarnya 5%. Kalau 653 Kg gabah setara dengan nilai uang  Rp    3.265.000  dengan  nilai  zakat  sebesar  Rp  163.250,  dan    520  Kg  beras pendapat  setara  dengan  nilai  uang  Rp  3.640.000  dengan  nilai  zakat  sebesar  Rp 182.000.
Pendapat  ketiga  zakat  profesi  dianalogikakan  dengan  pertanian  dan kadarnya  2,5%  nilai nishab pertanian  5  awsaq  setara  653  Kg  gabah  dan  520  Kg beras  (Zen,  2010:  48).    Kalau  653  Kg  gabah  setara  dengan  nilai  uang  Rp 3.265.000  dengan  nilai  zakat  sebesar  Rp  81.625,  dan    520  Kg  beras  pendapat setara  dengan  nilai  uang  Rp  3.640.000    dengan  nilai  zakat  sebesar  Rp  91.000. Adapun  pendapat  keempat  zakat  profesi  dianalogikakan  Rikaz/  khumus nishab emas 85 gram  dan  kadar zakatnya 20%  yaitu setara Rp 42.500.000 pertahun dan Rp  3.542.667  perbulan  dengan  nilai  zakat  yang  harus  dikeluarkan    Rp  708.533 perbulan.
Apabila  kita  buat  perbandingan  simulasi  tabel  di  atas  dengan  contoh perhitungan  zakat  sebelumnya  maka  nilai  penghasilan/pendapatan/profesi seseorang misalnya Rp 5.000.000 perbulan nilai zakatnya  yang akan dikeluarkan adalah  :  Pendapat  pertama  Rp.  125.000,-  sedangkan  untuk  pendapat  kedua  Rp. 250.000  perbulan,  ketiga  Rp.  125.000  perbulan  dan  keempat  Rp.  1.000.000 perbulan.  Di  Indonesia  praktek  zakat  profesi  di  implementasikan  BAZ/LAZ kebanyakan menggunakan pendapat pertama dan ketiga

## Embrio dan Penggerak Zakat Profesi
M. Thahir Maloko (Basyuni dalam Asri, 2009: 8-9), menyimpulkan ketika pada masa Rasulullah Saw, Khulafa. al Rasyidin dan pada masa Dinasti Umayah dan  Abasiyah.  Pada  masa  itu  pemberdayaan  ekonomi  umat  melalui  tiga  pranata
ekonomi Islam tersebut cukup efektif. Hal ini disebabkan bayt al-mal pada saat itu berjalan sesuai dengan tuntutan Rasulullah Saw. Abu Ubayd ibn Salam dalam Al- Amwal (1987:  493)  menjelaskan  Rasulullah  Saw  bukanlah  orang  terkaya  dan bukan  juga  orang  miskin.  Bukhari  (1981:  8/21)  meriwayatkan  profesi  atau pekerjaan/mata  pencaharian  Rasulullah  Saw.  sebelum  diangkat  menjadi  Nabi sebagai penggembala kambing dengan upah beberapa qirath . Dari Abu> Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia  mengembalakan  kambing”.  Para  sahabat  bertanya:  “Termasuk  engkau juga?” Maka Beliau menjawab: “Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa qirat untuk penduduk Makkah”. (H.R.Bukhari)
Profesi  pada  masa  itu  yang  terkena  zakat  ada  lima  obyek  zakat  (zakat emas/perak,  pertanian,  peternakan,  perdagangan  dan  rikaz),  sebab  masyarakat pada  waktu  itu  mayoritas  pendapatannya  adalah  dari  lima  obyek  tersebut. Keahlian/profeajar, 1358 H/1939: 488) yang muhajirin pada umumnya berdagang. Sebagaimana  dalam  sebuah  riwayat  suatu  ketika  Saad  ibn  Al  Rabi'  menawarkan hartanya kepada Abdurahman ibn Auf, yang muhajirin (Ibn Adam, 1929: 106-7). Akan tetapi Abdurahman menolaknya. Ia hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Di sanalah ia mulai berdagang mentega dan keju. Dalam waktu tidak lama dengan kecakapannya  berdagang  ia  telah  dapat  mencapai  kekayaan  kembali.  Bahkan sudah mempunyai kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa dagangan (al- Quraisy, 1979:  245). Selain Abdurahman, orang-orang muhajirin lainnya  banyak juga yang melakukan hal serupa. Karena kepandaian orang-orang Mekah memang berdagang,  hingga  ada  orang  mengatakan  dengan  perdagangannya  itu  ia  dapat mengubah pasir sahara menjadi emas.
Secara  umum  pengeluaran  zakat  atas  harta  penghasilan  telah  dilakukan Nabi  Saw,  para  sahabat  nabi  SAW  dan  tabi'in  yang  hidup  sesudah  mereka. Perlakuan  itu  sebenarnya  merupakan  sebuah  respon  atas  terjadinya  perubahan- perubahan  yang  berlangsung  di  kalangan  masyarakat  muslimin.  Sebagai  contoh, gaji atau upah tentara sebelumnya tidak dikenal pada masyarakat Islam. Tentaraa hanya mendapat bagian dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang dibagi habis begitu  perang  selesai.  Namun,  belakangan  ‗Umar  ibn  al-Khaththab  ra.  Telah memberlakukan  sistem  penggajian  kepada  tentara  dan  sebagian  sahabat  yang
bekerja  untuk  memajukan  Islam.  Bahkan  ‗Umar  ibn  al-Khaththab  ra  termasuk sahabat  yang  melakukan  ijtihad  memungut  profesi  pedagang  kuda  atas kepemilikan kuda yang sebab bisnis tersebut pengusaha menjadi kaya raya karena kuda  tersebut  sudah  menjadi  komoditas.  Padahal,  zakat  atas  kuda  pada  masa sebelumnya –masa Nabi dan Abu Bakar—tidak dipungut zakatnya.
Demikian  juga  Malik  dalam  Al-Muwaththa  dari  Ibnu  Sihab  mengatakan bahwa  orang  yang  pertama  kali  mengenakan  zakat  dari  pemberian  adalah Mu‗awiyah  ibn  Abi  Sofyan.  Barangkali  yang  ia  maksudkan  adalah  orang  yang pertama kali mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat atas pemberian yaitu Abdullah ibn Mas'ud (ibn Salam,  1978:  413).  Khalifah  Mu‗awiyah  menginisiasi  penarikan  zakat  dari  gaji yang diberikan negara kepada para pegawai dan tentaranya (Schacht, 1950: 199- 200).  Sebagaimana  ‗Umar  ibn  Abd  al-‗Aziz  mengambil  zakat  dari  gaji  yang dibagikan  kepada  para  pegawainya.  Artinya,  keduanya  menerapkan  hasil ijtihadnya  itu  dalam  skala  negara,  dan  tidak  terdengar  seorang  sahabat  maupun tabi‘in yang menolaknya.
Secara  umum  pengeluaran  zakat  atas  harta  penghasilan  telah  dilakukan para  sahabat  nabi  SAW  dan  tabi'in  yang  hidup  sesudah  mereka.  Perlakuan  itu sebenarnya merupakan sebuah respon atas terjadinya perubahan−perubahan yang berlangsung  di  kalangan  masyarakat  muslimin.  Sebagai  contoh,  gaji  atau  upah tentara sebelumnya tidak dikenal pada masyarakat Islam. Tentara hanya mendapat baagiaan dari hasil rampasan perang (ghanimah) yang dibagi habis begitu perang selesai.  Namun,  belakangan  ‗Umar  ibn  al-Khaththab  ra.  Telah  memberlakukan sistem  penggajian  kepada  tentara  dan  sebagian  sahabat  yang  bekerja  untuk memajukan Islam.
‗Umar ibn Abd al-‗Aziz juga menerapkan pungutan zakat dari pemberian hadiah,  barang  sitaasn,  dll.  Bila  ‗Umar  memberi  gaji  seseorang,  maka  ia memungut  zakatnya.  Begitu  juga  bila  ia  mengembalikan  baarang  sitaan.  Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima.  ‗Umar ibn Abd al-‗Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea  yang  diberikan  kepada  duta,  baik  sebagai  pemberian,  tips  atau  kado, ditarik zakatnya. Semua itu di riwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.
‗Umar ibn Abd al-‗Aziz juga menerapkan pungutan zakat dari pemberian hadiah, barang sitaan dan lain-lain. Bila ‗Umar memberi gaji seseorang, maka ia memungut zakatnya (ibn al-Jauzi, tth.: 72-75). Begitu juga bila ia mengembalikan barang  sitaan.  Ia  memungut  zakat  dari  pemberian  bila  telah  berada  di  tangan penerima. Upah ('umalah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya seperti  gaji  pegawai  dan  karyawan  pada  masa  sekarang.  Harta  sitaan  ialah  harta benda  yang  si  sita  oleh  penguasa  karena  tindakan  yang  tidak  benar  pada masa−masa  yang  silam  dan  pemiliknya  menganggapnya  telah  hilang  atau  tidak ada lagi. Bila diberikan kepada pemiliknya seolah−olah ia menerima penghasilan baru.  Pemberian  adalah  harta  seperti  honorarium  atau  biaya  hidup  yang  di keluarkan oleh  Baitul  Maal  untuk  tentara  Islam  dan orang−orang  yang berada di bawah kekuasaannya (ibn Sa‘d, tth.: 5/330).
Dalam  bidang  ekonomi  dan  kesejahteraan  misalnya,  pada  masa  khalifah ‗Umar ibn Khaththab (13-22 H) dan ‗Umar ibn Abd al-‗Aziz (99-101 H) terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa kemiskinan telah terhapuskan diantaranya sebab kesadaran  masyarakat  dalam  berzakat  termasuk  zakat  penghasilan,  hal  ini ditunjukkan oleh adanya kenyataan bahwa dana zakat yang terkumpul pada masa itu  tidak  dapat  didistribusikan  lagi  akibat  makin  langkanya  orang  miskin  dari tahun  ke  tahun  (al-Ba‘ly,  2006:  1).  S.  M.  Yusuf  (1971:  61)  dalam Economic Justice  in  Islam menjelaskan  dalam  sistem  ekonomi  Islam  ada  ajaran  keadilan dalam  distribusi  pendapatan  yaitu  zakat.  Dari  sisi  ekonomi  Islam  potensi  zakat profesi  dalam  mensejahterakan  umat  menjadi  sebuah  solusi  atas  pemberdayaan masyarakat.  Untuk  itulah  pendukung  pendapat  ini  menjelaskan  agar  mereka  ini juga wajib mengeluarkan zakat, maka pos zakat mereka itu disebut dengan zakat profesi.
Habib  Ahmed  (2004:  71)  menjelaskan terdapat  silih  pendapat  para  tokoh ekonomi  Islam  saat  mencermati  perkembangan  ekonomi  umat  Islam.  Bagi pendukung  adanya  zakat  profesi  mereka  beranggapan  zakat  profesi  hukumnya wajib  karena  adanya  perkembangan  ekonomi  modern  maka  seluruh  harta  yang dimiliki  saat  cukup  nishab    maka  wajib  zakat.  Sebab,  zakat  profesi  adalah  zakat yang  dikenakan  pada  tiap  pekerjaan  atau  keahlian  profesional  tertentu  sesuai kondisi  ekonomi  modern,  yang  mendatangkan  penghasilan  (uang)  yang
memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat) (Shihab, 2002: 699-700).
Fatwa  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid    Muhammadiyah  (2001:  157-9)  dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyyah tentang zakat profesi dan gaji pensiun menjelaskan  hasil musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta telah menetapkan  bahwa  zakat  profesi  itu  hukumnya  wajib,  dengan  ketentuan  nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini berarti  zakat  profesi  diqiyaskan  kepada  zakat  emas  karena  tergabung  kategori ma>l.  Senada  Abdurrahman  Navis,  Wakil  Katib  Syuriyah  PWNU  Jawa  Timur, dalam Zakat  untuk  Lembaga  Sosial menyimpulkan  seorang  yang  mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %,  boleh  dikeluarkan  setiap  bulan  atau  di  akhir  tahun.  Sebaiknya  zakat dikeluarkan  dari  penghasilan  kotor  sebelum  dikurangi  kebutuhan  yang  lain.  Ini lebih  afdlal  (utama)  karena  khawatir  ada  harta  yang  wajib  zakat  tapi  tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat. Para ulama muta‘akhirin  seperti  Abdurrahman  Hasan,  Muhammad  Abu  Zahra,  Abd  al- Wahhab  Khallaf,  Yusuf  al-Qarad{a>wi>,  Wahbah  Az-Zuhayli,  hasil  kajian majma'  fiqh  dan  fatwa  MUI  nomor  3  tahun  2003  menegaskan  bahwa  zakat penghasilan itu hukumnya wajib.
Deny Setiawan (2011: 195-208) menyimpulkan zakat profesi adalah salah satu  zakat  yang  muncul  kebelakangan  untuk  menjawab  masalah  perekonomian umat. Sebab, zakat adalah instrumen utama dari perekonomian umat muslim yang dapat  mempersempit  jurang  pendapatan  dan  kekayaan  antar  umat.    Zakat  juga mampu menekan angka  kemiskinan,  yang nantinya tentu  sangat  bermanfaat  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Dan  zakat  profesi  sebahagian  besar  ulama  di  dunia sudah  menyepakati  bahwa  zakat  profesi  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan syariah.  Hal  ini  sesuai  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003 tentang zakat penghasilan (profesi) adalah halal.
Nur Iman Ramadhona (2006: v) menyatakan bahwa zakat yang dikenakan terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS) termasuk jenis zakat profesi  yang  wajib  karena  dikenakan  kepada  penghasilan  para  pekerja  karena profesinya. Adapun pendapatan yang dikenakan zakat terhadap gaji yang diterima bagi  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  sapabila  sudah  mencapai  nisab  (jumlah  harta
minimum  untuk  dikenakan  zakat)  yaitu  2,5  %  atau  telah  memenuhi  waktu  yang telah ditetapkan menurut syariat islam.
Penulis  sepakat  apa  yang  diuraikan  Nana  Masduki  (1999:  262)  bahwa zakat  profesi  hukumnya  adalah  wajib  atas  rizki  penghasilan  yang  didapatkan sehingga  kewajiban  dari  segala  rizki  yang  telah  Allah  SWT  berikan  dikeluarkan sehingga membuat pemiliknya berkecukupan atau kaya. Dan semua sudah sepakat bahwa  orang  kaya  wajib  membayar  zakat  apalagi  sudah  terjadi  pergeseran pendapatan  dalam  ekonomi  modern  secara  besar  dalam  jenis  usaha  yang  dapat melahirkan kekayaan.

## Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam
Paul  Samuelson  dan  William  (1985:  230)  menjelaskan  teori  distribusi adalah  teori  yang  menjelaskan  cara-cara  pendapatan  didistribusikan  dalam  suatu perekonomian.  Termasuk  didalamnya  masalah  alokasi  faktor-faktor  produksi (tanah, tenaga kerja dan modal) dan harga yang diterima faktor-faktor tersebut di pasar.  Muhammad  Anas  Zarqa  (1995:  181-4)  mengungkapkan  ada  beberapa faktor  yang menjadi  dasar distribusi,  yaitu tukar menukar (exchange), kebutuhan (need), kekuasaan (power), sistem  sosial  dan  etika.  Anas  Zarqa  melihat  begitu pentingnya  memelihara  kelancaran  distribusi  ini  agar  tercipta  sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif.
Islam  membolehkan  kepemilikan  pribadi,  namun  islam  menentukan bagaimana  cara  memilikinya.  Islam    memberikan  izin  kepada  individu  untuk mengelola  harta  yang  menjadi  hak  miliknya,  namun  islam  telah  menentukan bagaimana  cara  mengelolanya  dan  menyalurkan  kepada  mereka  yang  berhak. Karena  Islam  telah  mewujudkan  sirkulasi  kekayaan  pada  semua  anggota masyarakat,  dan  mencegah  terjadinya  sirkulasi  kekayaan  hanya  pada  segelintir orang.  Oleh  karena  itu  kajian  distribusi  pendapatan  ini  hanya  dibatasi  pada distribusi pendapatan dalam Islam yang tertuang dalam Al-Qur‘an.
Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 59 : 7
َلاَق ُالل ىَناَعَت ...: ْيَك َل َن ْىُكَي ةَن ْوُد َهْيَب ِءاَيَنْغَلأا ْمُكْنِم ... { رشحنا : 7 } .
―… agar  harta  itu  jangan  hanya  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di antara kamu …‖
MA Manan ( 1987: 151) menjelaskan Kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Distribusi hendaknya dapat  mengatasi  masalah  distribusi  pendapatan  nasional  di  antara  berbagai  kelas rakyat  (kaya  –  miskin).  Dalam  perekonomian  kapitalis  mungkin  seseorang mendapat  distribusi  pendapatan  melalui  sewa  (pendapatan  dari  tanah).  Sebagai seorang pekerja, mungkin dia mendapat upah. Sebagai seorang kapitalis mungkin dia  menerima  bunga.  Sebagai  seorang  pengusaha  mungkin  dia  menerima  laba. Masalah  distribusi  erat  kaitannya  dengan  hak-hak  individu  dalam  masyarakat. distribusi  merupakan  bagian  penting  dalam  membentuk  kesejahteraan  suatu komunitas.  Kesenjangan  atau  kesalahan  dalam  distribusi  berdampak  pada  aspek ekonomi dan sosio politik, karena itu tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi Islam.
Sementara ekonomi sosialis mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur- unsur produksi, dan menilai  pekerjaan sebagai  satu-satunya unsur bagi  produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya  berdasarkan  pada  prinsip  ―setiap  individu  sesuai  dengan  tingkat kemampuannya,  dan  setiap  individu  sesuai  tingkat  kebutuhannya,‖  dan merealisasikan  keadilan  pembagian  pemasukan  bagi  tingkatan  pekerja  yang berlandaskan pada pilar-pilar sosialis (Afar, 1996: 3/406).
Distribusi  kapitalisme  memberi  kebebasan  kepemilikian  khusus,  dan memfokuskan  pembagian  ―pemasukan  negara‖  di  antara  unsur-unsur  produksi, kemudian  memperhatikan  penyelesaian  faktor-faktor  yang  menentukan  harga (bagian)  unsur-unsur  produksi  dari  pemasukan  negara.  Karena  itu  kapitalisme memutlakan  sistem  distribusi  dengan  terminologi  ―teori  harga  unsur  produksi‖. Sedangkan  distribusi  individu,  yakni  distribusi income di  antara  individu masyarakat  dan  kelompoknya,  tidak  mendapat  perhatian  kapitalisme  kecuali  di masa belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas.
Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam maka lebih luas lagi, yaitu mencakup  pengaturan  kepemilikan  unsur-unsur  produksi  dan  sumber-sumber kekayaan.  Di  mana  Islam  memperbolehkan  kepemilikan  umum  dan  kepemilikan khusus,  dan  meletakkan  bagi  masing-masing  dari  keduanya  kaidah-kaidah  untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk zakat profesi,
warisan,  hibah  dan  wasiat.  Sebagaimana  ekonomi  Islam  juga  memiliki  politik dalam  distribusi  pemasukan,  baik  antara  unsur-unsur  produksi  maupun  antara individu  masyarakat  dan  kelompok-kelompoknya  di  samping  pengembalian distribusi  dalam  sistem  jaminan  sosial  yang  disampaikan  dalam  ajaran  Islam (Afar, 1996: 3/200-1).
Penyelewengan  proses  distribusi  dari  jalannya  yang  benar  akan menjadikan  manusia  menderita  akibat  buruknya  distribusi  sumber  ekonomi, kekayaan dan pendapatan baik tingkat masyarakat regional maupun internasional. Di  samping  itu,  dampak  sosial  dalam  pemusatan  kekayaan  yang  berlebihan  di dunia ini adalah memperdalam jurang antar negara, dan juga memperdalam jurang antar  anggota  masyarakat  yang  satu,  bahkan  dalam  anggota  masyarakat  dan kelompoknya yang berdampak pada meratanya kemiskinan.
Jaribah  bin  Ahmad  Al-Haritsi  (2003:  213)  menjelaskan  sesungguhnya sistem  ekonomi  kapitalis  telah  gagal  dalam  merealisasikan  keadilan  distribusi yang  berdampak    pada  penderitaan  masyarakat  yang  menjadikan  kapitalisme sebagai  pedoman  dalam  kehidupan  ekonominya.  Bahkan  kapitalisme  mulai menderita krisis  yang mendekatkan kepada kehancurannya, di  mana dunia mulai mendengar  jeritan  yang  memilukan  yang  keluar  dari  kapitalisme  tentang keharusan  menempatkan  ―jalan  ketiga‖  sebagai  ganti  kapitalisme  yang  telah tampak tidak mampu menghadapi krisis besar  yang diderita oleh dunia di bawah bayang-bayang  kapitalisme.  Sedangkan  ekonomi  sosialis  tidak  bisa  mewujudkan keadilan  bagi  tingkatan  pekerja  seperti  yang  didalihkan,  bahkan  justru memiskinkan  masyarakat  dalam  semua  tingkatan  dan  kelompoknya,  sehingga sistem ini semakin terpuruk.
Karena memperhatikan bahayanya penyelewengan distribusi dari jalannya yang  benar  ini,  maka  islam  memberikan  perhatian  besar  terhadap  distribusi.  Al- Qur‘an menjelaskan tema distribusi dengan cara  yang terbaik di antaranya: QS. Al-Muddatsir:42-44, QS. Al-Haqqah: 34, QS. Al-Fajr: 17-19,  dan QS. Al-maun: 1-3.
Distribusi  tersebut  diharapkan  akan  terjadi  keadilan  pembagian  dari  hasil pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  secara  merata,  karena sebagian  besar  pendapatan  suatu  negara  haruslah  dinikmati  oleh  masyarakat
negara tersebut. Distribusi pendapatan sangatlah penting, untuk menghindari dari ketimpangan –ketimpangan sosial yang bakal terjadi.
Murasa  Sarkaniputra  (2004:  56)  menjelaskan  keadilan,  adl (justice) ,  dan Ihsan (benevolence) merupakan  pilar-pilar  yang  membimbing  prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dalam ekonomi Islam. Konsep tentang pemerataan  yang adil, dan format distribusi dan re-distribusi dalam Islam dibahas antara lain oleh Anas Zarqa.  Ia mengisyaratkan tentang tujuan dari pemerataan  yang  adil dalam  Islam. Yaitu bahwa pemenuhan kebutuhan dasar harus dijamin oleh semua pihak. Di sini Syariah  melandasi  tujuan  dari  pengurangan  ketimpangan  pendapatan  dan kekayaan.  Dalam  kaitan  ini  tentu  saja    penerapan  hukum,  implementasi  dan distribusi zakat profesi  memainkan peranan penting dalam mekanisme distribusi. Di  samping  zakat  profesi,  masih  terdapat  institusi  lainnya  yang  berpengaruh dalam distribusi kekayaan dan pendapatan seperti warisan, hibah, wakaf, sedekah dan  infak.  Ia  menekankan  bahwa  pelarangan  riba  (bunga)  dan  promosi  usaha berbagi  laba  dan  berbagi  rugi (profit-loss  sharing) ,  pelarangan  monopoli  dan proteksi  kepemilikan  privat,  berkemitraan  dalam  semua  kekayaan  alam  dan hukum-hukum  untuk  melestariakn  lingkungan  adalah  faktor-faktor  yang  akan menjamin  pemerataan  pendapatan  sehingga  kekayaan  tidak  hanya  bergulir  dan bergilir diantara yang kaya saja.
Mazhab  Baqir  (Anto,  2003:  89)  berpendapat  bahwa  masalah  ekonomi muncul karena adanya distribusi zakat profesi yang tidak merata dan adil sebagai akibat  sistem  ekonomi  yang  membolehkan  eksploitasi  pihak  yang  kuat  terhadap pihak  yang  lemah.  Yang  kuat  memiliki  akses  terhadap  sumberdaya  sehingga menjadi  sangat  kaya,  sementara  yang  lemah  tidak  memiliki  akses  terhadap sumberdaya  sehingga  menjadi  sangat  miskin.  Karena  itu  masalah  ekonomi muncul  bukan  karena  sumberdaya  yang  terbatas,  tetapi  karena  keserakahan manusia  yang  tidak  terbatas.  Oleh  karena  itu  Islam  sangat  memperhatikan  aspek dalam distribusi pendapatan ekonomi Islam terutama Zakat zakat profesi.  Hal ini senada  apa  yang  dijelaskan  Muhammad  Taufik  Ridho  (2007:  45)  dalam penelitiannya Zakat Profesi dan Perusahaan apabila seseorang dari sisi ekonomi dengan  hasil  profesinya  atau  penghasilannya  atau  mendapatkan  hadiah  yang didapat menjadi kaya, maka ia wajib zakat atas kekayaan tersebut sebagai bentuk
distribusi  pendapatan.  Akan  tetapi   jika  hasil  yang  didapat  hanya  sekedar  untuk mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya,  atau  lebih  sedikit,  maka baginya  tidak  wajib  zakat,  bahkan  apabila  hasilnya  tidak  mencapai  nishab  dan tidak  mencukupi  untuk  kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya  maka  ia  tergolong mustahik zakat.
Namun demikian, menurut para ahli ekonomi Islam zakat profesi memiliki kontribusi peranan terhadap perkembangan ekonomi umat. Penelitian Siti Julaiha (2009:  66)  menyimpulkan  zakat  profesi  sangat  potensial  dalam  mengentaskan kemiskinan,  Sementara  jika  memberikan  zakat  setahun  sekali  dengan  hanya  2,5 kg beras  dan diberikan kepada tetangga, maka beras  tersebut  hanya  cukup untuk mengatasi  kebutuhan  makan  tetangga  beberapa  kali  saja.  Berbeda  dengan  zakat profesi  sangat  potensial  dalam  mengetaskan  kemiskinan  apalagi  jika  dikelola dengan baik.
Sayangnya, pada tataran praktik di masyarakat masih banyak yang  belum memahami dan sadar akan urgensi mengeluarkan zakat profesi. Siti Julaiha (2009: 66)  menjelaskan  dalam    penelitiannya  alasan  penentang  adanya  zakat  profesi  ; Pertama, belum  adanya  Undang-undang  yang  secara  rinci  membahas  tentang zakat profesi, sehingga meraka menganggap zakat profesi hanya sekedar wacana, dan  tidak  ada  kewajiban  yang  meningkat  bagi  seseorang  untuk  mengeluarkan zakat  profesi. Kedua, tidak  adanya  dalil,  nash  dan  pendapat  ulama‘  klasik  yang membahas  secara  khusus  zakat  profesi,  sehingga  terjadi  perbedaan  pendapat dalam mengambil landasan hukum zakat profesi. Ketiga, kesulitan para penentang dalam  men-qiyas-kan  zakat  profesi,  apakah  masuk  pada  zakat  emas  perak, perdagangan,  dan  lain-lain.  Survei  ini  dilakukannya  kepada  dosen  Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga terhadap zakat profesi  kesimpulannya adalah zakat profesi hal yang asing, sehinga ada dua respon positif dan negatif. Yang merespon negatif 27% dan yang respon positif terdapat 73% yang menyatakan bahwa zakat profesi  itu  bukan  hal  yang  asing.  Responden  dalam  kekerapan  mengeluarkan zakat  profesi,  selalu  mengeluarkan  zakat  profesi  67%,  kadang  kadang mengeluarkan  zakat  profesi  24%  dan  tidak  mengeluarkan  zakat  profesi  terdapat 9%.
Dari  sisi  ekonomi,  Hanna  Siska  dan  Dodik  Siswantoro  (2012:  8-15) menyimpulkan  zakat  profesi  atau  dikenal  sebagai  zakat  atas  penghasilan  yang disponsori  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (Majelis  Ulama  Indonesia)  pada  tahun 2003  sayangnya  penyaluran  zakat  profesi  masyarakat  umumya  ke  BAZ/LAZ masih sedikit di banding secara langsung. Bayar zakat ke BAZ/LAZ hanya 27 % dan  73  %  lainnya  memilih  untuk  mendistribusikan  langsung  zakat  sendiri.  Dan mereka  berzakatpun  kebanyakan  dari  hasil  profesi  seseorang  apabila  telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka mereka wajib menunaikan zakat.

## Survey Kontribusi Zakat Profesi
Faridah  (2010:  60-7)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  terdapat bermacam-macam  persepsi  yang  di  ungkapkan  para  kyai  menyepakati  adanya zakat  profesi,  hal  ini  disebabkan  karena  zakat  profesi  lebih  membawa  dampak baik  bagi  kemaslahatan  umat.  Sesungguhnya  perbedaan  pendapat  yang  terjadi hanya  dalam  masalah  istilahnya  saja,  sedangkan  subtansinya  sama.  Adapun faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  perbedaan  pendapat  diantara  para  kyai  atau informan  yaitu: Pertama, belum  adanya  Undang-undang  yang  secara  rinci membahas  tentang  zakat  profesi,  sehingga  sebagian  informan  menganggap  zakat profesi  hanya  sekedar  wacana,  dan  tidak  ada  kewajiban  yang  mengingkat  bagi seserang  untuk  mengeluarkan  zakat  profesi. Kedua, tidak  adanya  dalil, nash dan pendapat  ulama‘  klasik  yang  membahas  secara  khusus  zakat  profesi,  sehingga terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  mengambil  landasan  hukum  zakat  profesi. Ketiga, kesulitan  para  informan  dalam  men- qiyas- kan  zakat  profesi,  apakah masuk pada zakat emas perak, perdagangan.
Agar  dapat  tergali  distribusi  ekonomi  Islam  secara  optimal  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  perlu  terus  dilakukan  upaya  sosialisasi zakat  profesi.  Zakat  dalam  perspektif  sistem  perekonomian  Islam  adalah  sistem yang  ramah  terhadap  dunia  usaha  ( market  friendly ),  karena  zakat  memiliki  tarif yang  rendah  dan  tetap  serta  tidak  berubah  karena  sudah  diatur  dalam  syariat. Contoh, zakat yang diterapkan pada basis luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5 persen. Ketentuan tarif zakat ini tidak diubah oleh siapapun. Karena itu tidak  akan  mengganggu  insentif  investasi  dan  produksi  serta  memberikan
kepastian  usaha  (Pramono,  1995:  52). Bahkan  sebab  distribusi  kekayaan  yang tepat  sasaran  dalam  perekonomian  Islam  mendorong  penciptaan  lapangan  kerja melalui  dua  jalur,  yaitu  penciptaan  pekerjaan  dengan  upah  tetap  dan  penciptaan peluang  wirausahawan.  Dan  salah  satu  kerangka  institusional  penting  dalam perekonomian  Islam  untuk  penciptaan  lapangan  kerja  ini  adalah  zakatprofesi. Islam memberi jalan bagi entrepreneurial resources untuk terlibat dalam kegiatan di  sektor  riil  dengan  menyediakan  kerangka  kerja  sama  atau  kemitraan  seperti mudarabah, musharakah, dan muzara‘ah.
Program  pengentasan  kemiskinan  merupakan  diantara  manfaat  adanya distribusi  pendapatan  dalam  ekonomi  Islam.  Dampak  zakat  terhadap  upaya pengentasan  kemiskinan  adalah  sesuatu  yang  signifikan  dan  sejalan  secara otomatis  sesuai surah At-Taubah ayat  60, disebut delapan  golongan  yang  berhak menerima  zakat.  Fakir  dan  miskin  adalah  kelompok  pertama  dan  kedua  yang menerima  zakat.  Mereka  yang  mendapatkan  prioritas  dan  pengutamaan mendapatkan  zakat.  Ini  menunjukkan  bahwa  mengatasi  masalah  kemiskinan merupakan  tujuan  utama  dari  distribusi  pendapatan  melalui  zakat  profesi.  M.A. Mannan  (1970:  57)  menjelaskan  zakat  merupakan  pusat  keuangan  umat  Islam meliputi  bidang moral,  sosial dan ekonomi .  Dalam  bidang moral ,  zakat  dapat mengikis ketamakan dan keserakahan bagi yang kaya, dalam bidang sosial , zakat merupakan alat  yang khas diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan kepada orang kaya akan tanggung jawab sosial yang  dimilikinya,  sedangkan  dalam  bidang ekonomi ,  zakat  dapat  mencegah penumpukan  kekayaan  dalam  tangan  segelintir  orang  dan  memungkinkan kekayaannya untuk disebarkan kepada yang berhak menerimanya sebelum terjadi bahaya  besar  di  tangan  pemiliknya.    Hal  ini  disadari  dan  dilaksanakan  oleh pemilik  kekayaan  melalui  zakat,  maka  menjadikan  ekonomi  diantara  umat  Islam secara  adil  dan  seksama,  sehingga  si  kaya  tumbuh  semakin  kaya  dan  dapat menghapuskan  kemiskinan.  Oleh  karenanya  dalam  istilah  ekonomi,  zakat merupakan  tindakan  pemindahan  kekayaan  dari  golongan  kaya  kepada  golongan miskin.  Tindakan  ini  akan  mengakibatkan  perubahan  yang  bersifat  ekonomi dimana  seseorang  yang  menerima  zakat  dapat  mempergunakannya  untuk mengkonsumsi atau memproduksi (Kahf, 2000: 103).
Ben  Shaikh  Boubacar  as-Sidq  (2013:  79-106)  menyimpulkan  zakat memiliki peran dan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat dalam pencapaian pembangunan  berkelanjutan  dalam  dimensi  ekonomi  Islam.  Sehingga  zakat membantu  kaum  miskin  dalam  pembangunan.  Kontribusinya  terhadap  pekerjaan dan kontribusinya terhadap penghapusan pengangguran, dan sedekah memberikan kontribusi untuk  merangsang investasi  dan produksi,  dan memberikan kontribusi untuk  sedekah  di  sarana  produksi  rusak.  Kesuksesan  ini  menjadi  isapan  jempol saat  petugas  zakat  (BAZ/LAZ)  tidak  berperan  dalam fundraising zakat  profesi. Hairunnizam  Wahid  (2009:  89-112)  menyimpulkan  Institusi  zakat  amat  penting dalam  sistem  zakat.  Ia  merupakan  perantara  di  antara  pembayar  dan  penerima (asnaf).  Tanggungjawabnya  adalah  amat  besar  iaitu  memastikan  kutipan  zakat dapat  dilakukan  dengan  efisien  dan  mengagihkan  zakat  kepada  asnaf  dengan efisien  dan  berkesan.  Sekiranya  institusi  ini  gagal  berfungsi  dengan  baik,  maka sistem zakat tidak akan berjaya dilaksanakan.
Nurul  Huda  dkk  (2008:78)  menyimpulkan  zakat  dapat  pula  memainkan perannya  sebagai  stabilisator  dalam  perekonomian  negara.  Artinya,  pengelolaan zakat  yang  baik  dapat  memberikan  dampak  terhadap  stabilitas  perekonomian.  M Nur Rianto Al Arif (2013: 1-2) menyimpulkan program pengentasan kemiskinan yang  dijalankan  oleh  pemerintah  masih  belum  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  penurunan  tingkat  kemiskinan.  Ia  membutuhkan  dukungan dari sub sistem lain termasuk zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam  yang  telah  memberikan  peranan  cukup  signifikan  dalam  sistem  ekonomi Islam.  Potensi  zakat  akan  mampu  mencakup  berbagai  macam  aspek  termasuk untuk  program  pengentasan  kemiskinan  dalam  bentuk  sistem  jaminan  sosial. Zakat  dapat  dipergunakan  dalam  berbagai  bentuk  sistem  jaminan  sosial,  seperti asuransi  tenaga  kerja,asuransi  pensiun  dan  asuransi  jiwa.  Serta  untuk  mengatasi berbagai  macam  masalah  seperti  perumahan,  akses  permodalan  dan  pendidikan bagi  si  miskin  yang  dapat  dilakukan  melalui  maksimalisasi  pengelolaan  dan pendayagunaan zakat (Faridy dalam Ahmed, 1983: 27-45) .
Zakat  intnya  mentransfer  pendapatan  ke  orang  miskin,  maka  efeknya permintaan barang dan jasa orang miskin akan meningkat. Dalam konteks ini kita dapat memandang fungsi alokatif zakat yang me-realokasi sumber daya dari orang
kaya ke orang miskin ini, sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan (El-Din,  1995:  327-355).  Agustina  Mutia  dan  Anzu  Elvia  Zahara  (2009:  1-12) menyimpulkan  zakat  memengaruhi  secara  signifikan  perubahan  pendapatan rnustahik  dengan  derajat  kepercayaan  99%.  Dari  143  responden,  sebanyak  120 orang  atau  83,92%  mengalami  kenaikan  pendapatan  setelah  menerima  zakat produktif/modal  usaha,  sedangkan  23  lainnya  atau  16,080%  tidak  mengalami perubahan dalam pendapatan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana variabel bebas (independent  variable)  mernengaruhi  variabel  tidak  bebas  (dependent  variable), yakni  jumlah  zakat  yang  diterima,  jumlah  anggota  rumah  tangga,  usia,  dan pendidikan mustahik, terhadap peningkatan pendapatan mustahik penerima zakat produktif modal usaha.
Implikasi  ekonomi  zakat  profesi  ini  mengarahkan  perekonomian  pada kondisi-kondisi  yang  diinginkan  menjadi  lebih  baik.  Secara  makro,  penerapan zakat profesi akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Karena zakat  dikenakan  terhadap  kekayaan  ( wealth )  yang  terakumulasi,  tidak  hanya pendapatan  ( income ),  maka  pembayaran  zakat  akan  mendorong muzakki untuk meningkatkan  rasio  tabungan  untuk  mencegah  tingkat  kekayaannya  menurun. Dengan  demikian,  zakat  profesi  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi perekonomian  secara  keseluruhan  atau  dengan  kata  lain  dengan  zakat  keadilan ekonomi  akan  menjadi  kenyataan  sesuai  dengan  firmanAllah  Ar-Rum:  39  ―Dan apa  yang  kamu  berikan  berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)‖
Senada  juga  Ali  Sakti  (2007:  173-192)  menjelaskan  implikasi  zakat terhadap  perekonomian  dapat  dicermati  dengan  adanya  multiplier  effect  (multi manfaat/dampak)  zakat  diantaranya:  konsumsi,  produksi,  tabungan/ saving dan investasi,  menekan  tingkat  pengangguran  dan  membangun  kemandirian.  Irfan Syauqi  Beik  dan  Didin  Hafidhuddin  (2005:  1-20)  menjelaskan  zakat,  sebagai rukun  Islam  yang  ketiga,  merupakan  instrumen  utama  dalam  ajaran  Islam,  yang berfungsi  sebagai  distributor  aliran  kekayaan  dari  tangan the  have kepada the have  not .  Ia  merupakan  institusi  resmi  yang  diarahkan  untuk  menciptakan pemerataan  dan  keadilan  bagi  masyarakat,  sehingga  taraf  kehidupan  masyarakat dapat ditingkatkan.
Dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan  umat,  zakat  merupakan  salah  satu instrumen  pemerataan  pendapatan.  Dengan  zakat  yang  dikelola  dengan  baik, dimungkinkan  membangun  pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep  economic growth with equity. Hal ini  sesuai  ceramah  Muhammad  Maftuh  Basyuni  (2006:  1-4)  bahwa  untuk mewujudkan prospek zakat dalam mengangkat taraf hidup umat dan bangsa, maka perlu upaya mengembangkan pemahaman dan kesadaran di kalangan umat Islam untuk  menunaikan  kewajiban  zakat  sesuai  dengan  tuntunan  Al-Qur‘an  dan  As Sunnah.  Di  samping  itu,  kita  mengamati  kenyataan  bahwa  pelaksanaan  zakat  di beberapa negara mengenal  nuansa perbedaan dalam  manajemen pengelolaan dan program  pendayagunaan  zakat  yang  efektif  sehingga  berhasil  mendorong terjadinya  perbaikan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat.  Penelitian  Nasuka (2011: 127-128) menyebutkan zakat profesi merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan  sebagai  pengurang  kesenjangan  ekonomi  yang  terjadi  di masyarakat.  Secara  khusus  zakat  dalam  pendistribusiannya  diutamakan  kepada mereka yang serba kekurangan di dalam harta. Indonesia Zakat and Development Report 2010  (2010:  76)  juga  menyimpulkan  adanya  aktiftias-aktifitas  LPZ  di Indonesia  dalam  mengelola  zakat  profesi,  memberikan  kontribusi  dalam membangun  masyarakat,  dan  membantu  mustahiq  dalam  meningkatkan kehidupan sosial ekonomi.
Apalagi  Indonesia  adalah  Negara  yang  mayoritas  muslim,  bahkan  Asian Development  Bank  dan  BAZNAS  menyampaikan  bahwa  potensi  Zakat,  Infak, dan  sedekah  (ZIS)  di  Indonesia  mencapai  RP.  217  Triliun  pertahun  (IMZ,  2012: 26).  Hingga  kini  LPZ  di  Indonesia  setidaknya  terdapat  BAZNAS  dan  18  LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat provinsi, dan 429 BAZ tingkat kabupaten/kota. Belum  lagi  bila  kita  perhitungkan  LAZ  tingkat  daerah,  4.771  BAZ  tingkat kecamatan,  Unit  pengumpul  zakat  (UPZ)  hingga „Amil - ‟Amil tradisional- individual berbasis mesjid dan pesantren.
Keberadaan lembaga zakat di Indonesia menjadi konsekuensi dari adanya potensi  zakat  yang  besar.  Hal  ini  dikarenakan  penduduk  Indonesia  mayoritas adalah  muslim,  dan  zakat  merupakan  kewajiban  yang  sudah  diatur  didalam  Al Qur‘an yang juga merupakan rukun Islam. Zakat dapat membebaskan kemiskinan
menuju  kesejahteraan  yang  lebih  baik.  Maka,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa keberadaan  Lembaga  Pengelola  Zakat  sangat  berpengaruh  besar  kepada  proses pendistribusian  dana  zakat  kepada  mustahik  dalam  program  pengembangan ekonomi.  A.  A.  Miftah  (2008:  130-146),  menjelaskan  tujuan  utama pendayagunaan  zakat  profesi  untuk  mengentaskan  mustahik  dari  jurang kemiskinan  akan  menjadi  optimal.  Apabila  Lembaga  amil  zakat  yang  memiliki fokus utama terhadap suatu sektor tertentu akan lebih efektif dalam pengelolaan. Peran penting zakat dalam pengentasan kemiskinan baru mungkin terwujud apabila ada  perubahan  paradigma  dalam  konsepsi  zakat  yang  dipahami  dan  diamalkan selama  ini.  Perubahan  paradigma  konsepsi  zakat  profesi  harus  bersifat  totalitas dan menyeluruh.
Tentunya,  harapan  agar  zakat  profesi  mampu  berdayaguna  dan  dapat mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat dapat terwujub, apabila institusi lembaga  zakat  sudah  memiliki  suatu  cetak  biru  pengembangan  zakat,  maka institusi  zakat  pun  wajib  memiliki  cetak  biru  pengembangan  zakat  profesi. Menurut  Yusuf  Wibisono  (2011)  potensi  zakat  profesi  begitu  besar  jika  dikelola dengan  maksimal  akan  mencapai  ratusan  trilyun  rupiah  per  tahun.  Bahkan  dana tersebut  dapat  diberdayakan  pemerintah  dalam  program-program  yang  dapat dibiayai  dari  penerimaan  zakat  sesuai  dengan  syariahnya.  Contohnya  program- program  Pendidikan  Nasional,  Kesehatan,  Kesejahteraan  Rakyat,  Sosial  dan Kemanusiaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan kini pengelolaan dan  ZIS  di  lembaga-lembaga  tadi  berorientasi  ke  arah  pemberdayaan  mustahik dan pengembangan usaha produktif (Hasan, 200: 23).
Disinilah peran lembaga zakat,  dalam mengoptimalkan zakat  profesi  untuk mengatasi  masalah  tersebut  dengan  memberikan  modal  bagi  mustahik  yang mengalami  kesulitan  dalam  modal  dalam  usahanya.  Dimana  program pemberdayaan  ini  adalah  membantu  orang  agar  dapat  membantu  dirinya  sendiri, dan  kalau  dikaitkan  dengan  mustahik  zakat  maka  tujuan  dari  program pemberdayaan  ini  adalah  membantu  mustahik  agar  bisa  menjadi  muzakki.  Inilah misi  besar  lembaga  zakat  dalam  menggunakan  program  pemberdayaan  ini.  Jadi, kedudukan sangat penting bahkan dapat dikatakan sebuah keharusan, karena tanpa program  pemberdayaan  ini,  tujuan  zakat  untuk  menghilangkan  kemiskinan  tidak
akan  berhasil.  Sehingga  profesionalitas  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ) menjadi sebuah keharusan (Noor et all, 2014: 282-6).
Oleh karena itu, Nana Mintarti, Direktur Utama Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), menegaskan kondisi perzakatan  di Tanah Air saat ini kian bersinar, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kini makin banyak jumlahnya dan kian  kreatif dalam  mengelola  program-programnya.  Bahkan  muncul  kesadaran,  bahwa  dana zakat  itu  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  secara  umum,  sehingga sudah  terlihat  di  lapangan,  kalau  program-program  mereka  sudah  lebih  inovatif dan  bervariatif.  Sehingga  kiprah  peran  lembaga  zakat,  untuk  mengatasi  masalah ekonomi  umat  di  antaranya  dengan  memberikan  modal  bagi mustahik yang mengalami kesulitan dalam modal dalam usahanya.
Rusli  et.all  (2013:  56-63)  menegaskan  bahwa  hasil  penelitiannya mengungkapkan  pemberian  modal  zakat  produktif  dalam  bentuk  modal  usaha berdampak  positif  dan  dapat  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Aceh Utara  sebesar  0,02%.  Oleh  karena  itu,  pemberian  zakat  produktif  dalam  bentuk modal  usaha  oleh  Baitul  mal  Kabupaten  Aceh  Utara  dapat  dilanjutkan  dan ditingkatkan.  Secara  mikro,  dana  zakat  berperan  untuk  memenuhi  kebutuhan mustahik.  Oleh  karena  itu  para  mustahik  harus  mendapatkan  sarana,  fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri. Implikasi  zakat  adalah  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosisal, dan  menjaga  kemampuan  beli  masyarakat  agar  dapat  memelihara  sektor  usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga  perekonomian  dapat  terus  berjalan.  Zakat  menjadikan  masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.
Mila  Sartika  (2008:  75-89)  menyimpulkan  adanya  pengaruh  yang signifikan  antara  jumlah  dana  zakat  yang  disalurkan  terhadap  pendapatan mustahiq.  Dari  sisi  ekonomi,  mustahiq  dituntut  benar-benar  dapat  mandiri  dan hidup  secara  layak  sedangkan  dari  sisi  sosial,  mustahiq  dituntut  dapat  hidup sejajar  dengan  masyarakat  yang  lain.  Hal  ini  berarti,  zakat  tidak  hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih  untuk  kepentingan  yang  produktif  dan  bersifat  edukatif.  Kelemahan  utama
orang  miskin  serta  usaha  kecil  yang  dikerjakannya  sesungguhnya  tidak  semata- mata  pada  kurangnya  permodalan,  tetapi  lebih  pada  sikap  mental  dan  kesiapan manajemen usaha.
Eko  Suprayitno  et.  All  (2013:  39-41)  menyimpulkan  zakat  profesi didistribusikan  berdampak  pada  konsumsi,  tetapi  dampaknya  sangat  kecil meskipun kecenderungan teoritis dinyatakan mengkonsumsi penerima lebih besar dari dari pembayar zakat. Selain itu, dalam teori, distribusi zakat mungkin cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  saja,  sejauh  bahwa  zakat  dibagikan  akan digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  saat  ini.  Namun  dalam  penelitian  ini, hanya  36%  dari  zakat  didistribusikan  disalurkan  ke  konsumsi.  Hal  ini  terjadi mungkin  karena  yang  menerima  bantuan  keuangan  lainnya  yang  membutuhkan dalam bentuk bantuan pokok bulanan miskin.
Dari  berbagai  survey  jelas  menegaskan  peranan  kontribusi  zakat  profesi dalam  distribusi  pendapatan  ekonomi  Islam  sangat  membantu  mustahik  dalam berdaya  secara  ekonomi.  Hal  ini  sudah  dilakukan  lembaga  pengelola  zakat (BAZ/LAZ)  di  Indonesia  dalam  medayagunakan  zakat  profesi  secara  produktif yang lambat laun dapat meningkatkan ekonomi mustahik (penerima zakat) seperti berupa  berupa  bantuan  modal  usaha  atau  melalui  pemberian  biaya  pendidikan (beasiswa)  bagi  kelompok  fakir  miskin  yang  lambat  laun  dapat  menanggulangi masalah  kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial  dalam  masyarakat  dan  sebagainya. Hal  itu  membutuhkan  proses  panjang,  namun  akan  membuahkan  hasil  di kemudian  hari.  Beda  halnya  dengan  zakat  konsumtif  yang  harus  menolong  fakir miskin dalam jangka pendek. Mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskitan structural.

## Kesimpulan
Distribusi dalam ekonomi islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan  unsur-unsur  produksi  dan  sumber-sumber  kekayaan.  Dimana  Islam memperbolehkan  kepemilikan  umum  dan  kepemilikan  khusus,  dan  meletakkan masing-masingnya  kaidah-kaidah  untuk  mendapatkan  dan  mempergunakannya, dan kaidah – kaidah untuk zakat profesi, warisan, hibah dan wasiat.  Zakat profesi memiliki  peranan  dalam  distribusi  ekonomi  Islam  sangat  strategis  dalam  upaya
pengentasan  kemiskinan  atau  pembangunan  ekonomi.  Zakat  akan  mencegah terjadinya  akumulasi  harta  pada  satu  tangan.  Sehingga  mustahik  dengan  adanya zakat  profesi  akan  menolong,  membantu,  dan  membina  fakir  miskin,  ke  arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Waallahu A‟lam

## Daftar Pustaka
A. Zysow. ―Zakat‖ dalam The Encyclopedia of Islam. Leiden: E.J. Brill, 2001:11.
Al-Jazairi,  ‗Abd  al-Rahman. Al-Fiqh  „ala  al-Madhahib  al-Arba„ah. Mesir: Maktabah Tijariyyah, T.Th. I.
Al-Qaradhawi, Yusuf. 1969. Fiqh al-Zakah. BaIrut: Muassasah Risalah.
Al-Shina‘iyat,  Al-Ghurfat  al-Tijarat.  1403  H. Dalil  Rijal  al-„Aml  fi  al-Zakah. Jeddah: Markaz al-Buhuts far‘ Maslahah al-Zakah al-Dakhil.
Al-Zuhayli,  Wahbah.  1997. Al-Fiqh  al-Islam  wa  Adillatuh. III.  Damaskus:  Dar al-Fikr.
Anis, Ibrahim dkk. 1972. Al-Mu„jam al-Wasit. Cairo: Dar al-Ma‗arif,. I.
Anis, Ibrahim. Dkk. 1972. Al-Mu‟jam al-Wasit. Kairo: Dar al-Ma‗arif.
Hafidhuddin,  Didin  dan  Juwaini,  Ahmad.  2006. Membangun  Peradaban  Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat. Jakarta: IMZ.
Hafiduddin,  Didin.  2001. “Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern” .  Jakarta: Disertasi PPS IAIN Jakarta.

## Hasan, Zubair. ―Distributional Equity in Islam‖ dalam Munawar Iqbal (ed). 1988.
Distributive  Justice  and  Need    Fulfilment  in  an  Islamic  Economy. Leicester: The Islamic Foundation.
Ibn Anas,  Abu Abdillah Malik.  1967. Muwatta‟ al-Imam Malik. Cairo: al-Majlis al-‗Ala lisysyu‘un al-Islamiah,
Ibn  Manzur,  Al-Imam  al-‗Allamah.  2003. Lisan  al-„Arab. IV.  Kairo:  Dar  al- Hadith.
Ibn  Qudamah,  Ash-Sheikh  al-Imam  al-‗Allamat. Al-Mughni. Bayrut:  Dar  al- Kutub al‘Ilmiyyah, t.th. II.
Ibn Salam, Abu Ubayd. 1987. . Al-Amwal. BaIrut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
Ibn Zanjawaih. Kitab Al-Amwal .
IMZ.  2011.  ―Kajian  Empiris  Peran  Zakat  dan  Pengentasan  Kemiskinan―.  IMZ:
Jakarta.
IMZ. 2010. “Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam pengelolaan Zakat Nasional ―. IMZ: Jakarta.
Kemenag  RI  Direktorar  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Direktorat Pemberdayaan  Zakat.  2013. Zakat  Community  Development:  Model Pengembengan Zakat. Jakarta: Direktorar Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
Kurniawan,  Puji.  ―Legislasi  Undang-Undang  Zakat‖ .  Al-Risalah. Volume  13 Nomor 1 Mei 2013: 99-118.
MM.  Metwallly.  1995. Teori  dan  Model  ekonomi  Islam. Terj.  M.  Husen  Sawit. Jakarta: Bangkit Daya Insani.
Qadir,  Abdurrachman.  1990. “Pembaharuan  Hukum  Islam:  Studi  Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi” . Jakarta: Tesis IAIN Jakarta.
Ridho, Muhammad Taufik. 2007. Zakat Profesi dan Perusahaan. Jakarta, IMZ.
Zen, Muhammad. Dkk. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: CED.