## Kewenangan Penuntut Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

## Gunawan
gunawan-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
In dealing with criminal acts of forest destruction at the stage of investigation carried out by Forestry Civil Service Investigators (PPNS) based on Article 29 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction jo. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. However, the authority of the Forestry PPNS does not apply absolutely because the Public Prosecutor is also authorized to carry out investigations on forest destruction cases in accordance with Article 39 letter b of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction jo. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This is done as a new innovation to speed up the investigation of forest destruction cases. The type of research used by the author is Doctrinal Research with a Legislative Approach and a Conceptual Approach. Keywords: Authority of Investigation; Forest Destruction; Public Prosecutor; Forestry PPNS.

## Abstrak
Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, kewenangan PPNS Kehutanan tidak berlaku secara mutlak karena Penuntut Umum juga berwenang melakukan penyidikan pada perkara perusakan hutan sesuai dengan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut dilakukan sebagai inovasi baru untuk mempercepat penyidikan perkara perusakan hutan. Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Doctrinal Research dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.
Hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa telah terjadi tumpang tindih kewenangan dan kekaburan norma antar institusi penegak hukum mengenai kewenangan Penuntut Umum dan PPNS Kehutanan . Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan; Perusakan Hutan; Penuntut Umum; PPNS Kehutanan.

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 3, Juli 2023
Jurist-Diction. 2023; 449-462
How to cite: Gunawan, ‘Kewenangan Penuntut Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Melakukan Penyelidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2023) Vol. 6 No. 3 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Februari 2023; Diterima 13 Juni 2023; Diterbitkan 31 Juli 2023.
DOI:
10.20473/jd.v6i3.46390
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 450 Gunawan: Kewenangan Penuntut Umum...

## Pendahuluan
Setiap orang ingin agar iklim di sekitar mereka tidak dirugikan untuk menciptakan iklim yang layak, bersih, dan sehat. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Salah satu kondisi yang harus kita jaga dan lindungi terus- menerus adalah Hutan. Hutan adalah salah satu jenis berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Setiap ciptaan Tuhan pasti memiliki manfaat baik bagi makhluk hidup lainnya maupun bagi kelangsungan hidup.
Kayu hutan tidak hanya berguna untuk kehidupan secara keseluruhan.
Namun, hutan juga memiliki kapasitas utama, terutama perekonomian, hidrologis dan keindahan. Kemampuan ekonomi adalah kemampuan hutan sebagai bagian dari upaya membangun keberhasilan perekonomian daerah sekitar dengan memanfaatkan hutan secara tepat. Penggunaan hutan yang bergantung pada standar dan standar yang tepatmembuat hutan belantara menjadi lebih indah dan lingkungan mereka terjamin dan memberikan keuntungan bagi kepentingan orang-orang di masa depan. 1
Kedua kemampuan hidrologi tersebut memposisikan hutan sebagai pengendali dan penopang pedoman tata air, pengatur dan penjamin tanah baik di atas maupun di bawah tanah agar tercipta suatu keseimbangan normal yang serasi dan serasi karena pada saat perbedaan musim, hutan dapat memberikan air di musim kemarau dan mengontrol kenaikan debit air di musim penghujan seperti hujan deras.
Selanjutnya, ketiga, kemampuan keindahan dan hiburan memposisikan hutan sebagai media olahraga yang dapat dinikmati dengan keindahannya sebagai tempat wisata yang kaya akan oksigen dan memposisikan hutan sebagai paru-paru dunia. Pengertian hutan belantara secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 huruf B Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Hutan
1 Djoko Wijanto, ‘Dampak Illegal Logging Terhadap Fungsi Sosio Ekonomi’, Pengantar Falsafah Sains (IPB 2004).
adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.
Hutan memiliki tugas yang sangat mendasar dalam daya tahan manusia sehingga daya dukungnya tetap terjaga karena hutan juga memberikan keberhasilan pada daerah yang lebih luas, misalnya kayu dari hutan yang diusulkan untuk bahan bangunan. Hal ini tergantung pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Namun, pada gilirannya, hutan belantara yang seharusnya dijaga dengan baik dan tepat untuk membantu wilayah yang lebih luas kini dilenyapkan hingga disalahgunakan sebagai media keuntungan oleh unsur-unsur tertentu seperti penebangan liar, penebangan pohon, dan penebangan hutan secara mengejutkan. kebakaran. Pemusnahan hutan telah diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang  menyatakan bahwa “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat”. 2
Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  memberikan  definisi  pembalakan  liar  yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Penebangan liar, pembalakan liar dan penebangan hutan secara membabi buta adalah perbuatan pidana. Untuk situasi ini, perbuatan pidananya adalah khusus. Membahas
2 Dina Sunyowati and others, ‘Can Big Data Achieve Environmental Justice?’ (2022) 19 Indonesian Journal of International Law.[6].

## 452 Gunawan: Kewenangan Penuntut Umum...
perbuatan pidana secara tegas diidentikkan dengan komponen perbuatan pidana yang sebenarnya. Komponen perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan hasil, hal atau keadaan yang menyertai perbuatan, syarat tambahan yang memberatkan pidana tersebut, komponen melawan hukum subjektif, dan komponen melawan hukum objektif. Dalam merinci bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, penting untuk menguraikan komponen-komponen dalam perbuatan pidana.
Kejahatan bila dilakukan secara praktis akan membuat sistem biologi di hutan goyah dan miring sehingga dapat mempengaruhi daya tahan manusia, tumbuhan atau makhluk hidup lainnya karena dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor, banjir dan hutan menjadi terbuka. Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas publik (pemerintah) untuk mencegah perusakan hutan yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memaksakan denda bagi individu yang melakukan penebangan hutan hingga dipenjara. Selanjutnya, kerusakan hutan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu:
a.  Kerusakan hutan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh subyek hukum untuk situasi ini, dari orang tertentu atau badan hukum yang sah;
b.  Kerusakan hutan dapat terjadi  karena kegiatan yang dilakukan secara lalai oleh subyek hukum untuk situasi ini, dari orang tertentu atau badan hukum yang sah;
c.  Kerusakan hutan dapat terjadi karena perilaku hewan peliharaan dan peristiwa bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir;
d.  Kerusakan hutan dapat terjadi sebagai akibat dari serangan hama maupun penyakit yang menempel pada pepohonan dan tanaman. 3
Maka dari itu, untuk mengendalikan permasalahan tersebut seyogyanya dilandasi oleh sebuah sistem peradilan pidana agar perbuatan pidana dan tindak pidana tersebut dapat diminimalisir eksistensinya. Menurut Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengatasi masalah kejahatan. “Mengatasi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 4
3 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi- Segi Pidana (Rineka Cipta 1997).[5].
4 Anthon F Susanto, Wajah Peradilan Kita (Refika Aditama 2004).[75].
Sedangkan sistem peradilan pidana menurut pendapat M. Faal bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sebuah kerangka ukuran keadilan pidana, dimana setiap segmen kapasitas terdiri dari polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang menyelesaikan, dan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang kapasitasnya untuk membuat berbaur kembali narapidana yang bekerja sama terkoordinasi dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mengendalikan perbuatan tersebut. 5 Sistem Peradilan Pidana merupakan proses prosedural dalam melakukan pengendalian kejahatan. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo menyampaikan ciri-ciri Sistem Peradilan Pidana antara lain : 6 suatu yang bermaksud bahwa sistem tersebut berfokus pada tujuan tertentu:
1.  Ialah kelengkapan;
2.  Keterbukaan suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lainnya dalam hal ini adalah lingkungan;
3.  Adanya transparansi;
4.  Saling berkaitan dan berkorelasi;
5.  Merupakan pengendali terdapat kekuatan yang memadukan yakni melindungi berdirinya sistem tersebut.
Dalam penyidikan, penyidik tindak pidana mencari dan mengumpulkan bukti, kemudian membuat terang tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Secara substansial, penyidikan dilakukan untuk memperoleh keterangan: 7
a.  Kesalahan apa yang dilakukan; Hal tersebut erat hubungannya dengan asas legalitas.
b.  Kapan tindak pidana tersebut dilakukan; Hal tersebut berkaitan dengan tempos delicti.
c.  Di mana tindak pidana tersebut dilakukan; Hal tersebut berkaitan dengan locus delicti.
d.  Dengan apa tindak pidana tersebut dilakukan; Hal tersebut berkaitan dengan instrumenta delicti.
e.  Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; Hal tersebut untuk memperoleh informasi mengenai modus operandi tindak
5 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) (Pradnya Paramita 1991).[24].
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Alumni 1982).[69].
7 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).[62].
454

## Gunawan: Kewenangan Penuntut Umum...
pidana.
f.  Mengapa tindak pidana tersebut dilakukan; Hal tersebut untuk memperoleh keterangan mengenai motif dilakukannya tindak pidana.
g.  Siapa pelakunya. Hal tersebut untuk menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Didik Endro Purwoleksono menyebutkan lebih lanjut dan terperinci menjelaskan mengenai penyidik tindak pidana yakni: 8
a.  Pejabat Polri, minimum AIPDA (Pelda);
b.  Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat hak asasi manusia, korupsi, dan lain-lain;
c.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi (tipikor);
d.  Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif;
e.  PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil):
1. Pejabat Bea Cukai;
2. Pejabat Imigrasi;
3. Pejabat kehutanan;
4. Polsus K.A (Polisi khusus kereta api);
5. DLLAJR (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya);
6. Polisi Pamong Praja.
Pada tindak pidana kehutanan yang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”. Wewenang PPNS melakukan penyidikan telah diatur pada Pasal 29 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Selain
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Hal tersebut juga dikuatkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Namun, terbatas pada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut.
Dalam hal penyidik telah menemukan indikasi telah terjadi tindak pidana kehutanan dan akan melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut, maka penyidik akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam praktek di lapangan Penuntut Umum juga memiliki fungsi penyidikan terhadap perkara kehutanan hal ini didasarkan pada Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

## 456 Gunawan: Kewenangan Penuntut Umum...

## Metode Penelitian
Penulisan penelitian hukum ini menggunakan penelitian tipologi penelitian hukum yakni Doctrinal Research . Metode Doctrinal Research disebutkan oleh Terry Hutchinson dalam buku yakni “research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship  between  rules,  explain  areas  off  difficulty  and,  perhaps,  predicts future development”. 9 Metode ini menggunakan cara meneliti terlebih dahulu norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

## Konsep Kedudukan dan Karakteristik Kejaksaan
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Pada Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan juga menjelaskan bahwa “Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka”. Dan pada Pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”. Selain itu, konsep dari karakteristik   adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia (Boeree, 2009). Karakteristik adalah ciri-ciri dari individu yang terdiri dari demografi seperti jenis kelamin, umur serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomi dan yang lainnya. Selanjutnya mengenai karakteristik Penuntut Umum sebagai Penyidik tindak pidana tertentu telah dijelaskan pada definisi dari Penuntut Umum antara lain:
1)  Jaksa; 2)  Diberi wewenang oleh Undang-Undang;
9 Terry Hutchinson, ‘The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law’ (2015) Erasmus Law Review.[132].
3)  Melakukan penuntutan;
4)  Melaksanakan penetapan hakim yang berkekuatan hukum tetap; 5)  Melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

## Penyidikan Lanjutan dan Pemeriksaan Tambahan Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kehutanan
Penyidikan Lanjutan dan Pemeriksaan Tambahan merupakan hal yang berbeda dan bertolak belakang. Penyidikan Lanjutan pada perkara tindak pidana kehutanan dapat dimaknai bahwa apabila Penuntut Umum melakukan penyidikan namun, Penyidik baik kepolisian maupun PPNS belum melengkapi kekurangan berkasnya dan Penuntut Umum juga dapat dimaknai telah melakukan penyidikan awal terhadap pengembangan perkara penyidikan awal dengan limitasi waktu penyidikan yang dilakukan oleh penuntut umum paling lama 20 ( dua puluh ) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari. 10 Selanjutnya, Penuntut Umum dalam melaksanakan penyidikan lanjutan dalam tindak pidana perusakan hutan dilatarbelakangi karena belum efektifnya proses koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum yang mengakibatkan permasalahan dalam penyidikan kasus kehutanan dalam hal ini perusakan hutan tidak berjalan lancar dan efektif. 11 Apabila menilik sejarah eksistensi Pemeriksaan Tambahan telah ada dan diatur pada Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan tetap dipertahankan dalam UU No. 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e. Pengaturan norma pada kedua ketentuan tersebut memiliki ketentuan arti dan makna yang sama, yaitu: 12 “dalam perkara pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.
Kedua aturan tersebut, menguatkan wewenang Jaksa untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika hasil dari penyidikan penyidik belum lengkap, sehingga
10 Syahrul Arif Hakim, ‘Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan’ (2020) 3 Media Iuris.[356].
11 ibid. [362].
12 Farid Achmad, ‘Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’ (2019) 7 Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS.[9].

## 458 Gunawan: Kewenangan Penuntut Umum...
jaksa akan melengkapi sendiri berkas perkara itu dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Akan tetapi faktanya, kewenangan tersebut tidak selalu dan tidak serta merta dapat dilakukan oleh jaksa, hal tersebut ada persyaratan khusu pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1991 dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu: 13
a.  Tidak dilakukan terhadap tersangka;
b.  Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
c.  Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakannya ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP; dan
d.  Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.
Sementara itu, mengenai penyidikan lanjutan (dalam bahasa belanda nasporing ) sebenarnya dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat- alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara”. Oleh karena  itu, definisi dari penyidikan lanjutan adalah wewenang yang dipangku oleh kejaksaan untuk menyempurnakan keseluruhan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara memeriksa kembali suatu perkara pidana baik perkaranya sendiri maupun orang lain yang terlibat dalam perkara pidana. 14 Dalam arti lain penyidikan lanjutan adalah penyidikan kembali yang seoptimal mungkin dilakukan oleh Penuntut Umum apabila berkas perkara yang diperoleh dari penyidik belum lengkap.
Sehingga penyidikan lanjutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum secara mandiri dan penyidikan lanjutan juga dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik
13 ibid. [10].
14 Mochammad Dimyati, ‘Kedudukan Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan’ (Universitas Airlangga 1981).[22].
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan merujuk pada catatan-catatan dari Penuntut Umum. Penyidikan Lanjutan sebenarnya telah diatur dalam HIR, namun seiring perkembangannya ia digantikan KUHAP, khusus yang mengangkat pejabat penyidik dan kewenangannya mengakibatkan suatu pengaruh yang besar dan mendasar, yaitu dimana Jaksa tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sendiri maupun penyidikan lanjutan kecuali terhadap tindak pidana khusus.
Menurut KUHAP bagi penuntut umum (Jaksa) tertutup kemungkinan untuk melakukan penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh penyidik (Polisi). Sehingga dalam hal ini setelah melakukan penyidikan telah selesai, Polisi selaku penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa selaku penuntut umum sehingga ia juga dapat segera melaksanakan penuntutan ke pengadilan.
Jadi sebagai akibat pergantian yang awal mulanya HIR menjadi ke KUHAP menyangkut pejabat penyidik beserta kemenangannya, yaitu apabila hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik ternyata belum lengkap, maka Jaksa tidak dapat melakukan penyidikan lanjutan atau penyidikan tambahan guna melengkapi hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut. Untuk melengkapi hasil penyidikan yang belum lengkap itu, maka berkas hasil penyidikan tersebut harus dikembalikan kepada penyidik guna dilengkapi. 15
Selain itu, penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dapat disebut dengan penyidikan lanjutan apabila dalam penerapannya berdasarkan KUHAP untuk perkara yang penyidikannya belum lengkap dan Penuntut Umum juga dapat melakukan penyidikan awal dengan memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) terhadap pengembangan perkara baru atas perkara yang awal dengan kewenangan penuntut umum dapat melakukan sebagaimana kewenangan penyidik seperti melakukan penahanan, penyitaan, penggeledahan dan kewenangan penyidik lainnya selama Penuntut Umum tersebut dapat melakukan
15 Andriano Engkol, ‘Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Melakukan Prapenuntutan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia’ (2016) 5 Lex Crimen.[40].

## 460 Gunawan: Kewenangan Penuntut Umum...
Penyidikan dengan limitasi paling lama 50 ( lima puluh ) hari. Maka dari itu, wewenang dari Penuntut Umum dalam melaksanakan penyidikan lanjutan dalam tindak pidana perusakan hutan didorong oleh alasan karena belum efektifnya proses koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum yang mengakibatkan permasalahan dalam penyidikan kasus perusakan hutan tidak berjalan efisien dan efektif.

## Kesimpulan
Legal Standing Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana khusus telah diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sehingga Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan apabila hasil dari penyidikan penyidik belum lengkap maka jaksa penuntut umum akan melengkapi sendiri berkas perkara itu dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Sehingga wewenang tersebut telah diakomodir pada Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut dilakukan sebagai terobosan baru untuk menghindari berkas perkara batal demi hukum apabila penyidikan oleh Penyidik telah melewati waktu yang ditentukan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi- Segi Pidana (Rineka Cipta 1997).
Anthon F Susanto, Wajah Peradilan Kita (Refika Aditama 2004).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).
Djoko Wijanto, ‘Dampak Illegal Logging Terhadap Fungsi Sosio Ekonomi’, Pengantar Falsafah Sains (IPB 2004).
M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian (Pradnya Paramita 1991).
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Alumni 1982).

## Jurnal
Andriano Engkol, ‘Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Melakukan Prapenuntutan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia’ (2016) 5 Lex Crimen 40.
Farid Achmad, ‘Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’ (2019) 7 Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS 9
Terry Hutchinson, ‘The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law’ [2015] Erasmus Law Review 130
Sunyowati Dina and others, ‘Can Big Data Achieve Environmental Justice?’ (2022) 19 Indonesian Journal of International Law 6.
Syahrul Arif Hakim, ‘Kewajiban Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan’ (2020) 3 Media Iuris 356.

## Skripsi
Mochammad Dimyati, ‘Kedudukan Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan’ (Universitas Airlangga 1981).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Herziene Inlands Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

## 462 Gunawan: Kewenangan Penuntut Umum...
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).