## Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT Glico Manufacturing Indonesia
Rahayu Setiawati 1 , Nasrullah 2 , Herlina 3 Universitas Pertiwi E-mail : 20110051@pertiwi.ac.id
Article History: Received: 30 Juli 2024 Revised: 12 Agustus 2024 Accepted: 14 Agustus 2024
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indoneisa. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di PT Glico Manufacturing Indoneisa sebanyak 312 orang. Metode pengambilan sampel yaitu simpel random sampling sebanyak 150 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS 20. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Glico Manufacturing Indonesia, (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Glico Manufacturing Indoneisa. (3) Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Glico Manufacturing Indonesia. Keywords: Sistem perpajakan, Sanksi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## PENDAHULUAN
Di Indonesia pajak salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masayarakat (Aqmarina & Furqon, 2020). Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang memberikan peranan dan sumbangan terhadap negara guna membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Fakhruzy, 2020).
Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan pajak ialah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Rosita dan Akamal, 2022; 992). Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun.
Sistem pemungutan pajak menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan pemungutan pajak di suatu negara. Umumnya, terdapat tiga sistem perpajakan, yaitu self assessment system,

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
official assessment system, dan withholding system. Ketiga jenis sistem perpajakan semuanya diterapkan di Indonesia namun untuk pajak pribadi khususnya Pajak Penghasilan (PPh) menggunakan self assessment system, di mana Wajib Pajak (WP) aktif terlibat dalam pelaksanaan kewajiban pajak mereka (Muhammad dan Rusdi, 2022; 84).
Selain sistem perpajakan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib adalah penerapan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan peranan yang penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat bertanggungjawab dan mematuhi peraturan perpajakan (Melinda at al, 2022; 111).
Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio pajak, kesenjangan pajak serta penerimaan pajak yang rendah dan belum mencapai target. Dilansir dari nasional.kontan.co.id. Ditjen Pajak melaporkan, sebanyak 12,7 juta wajib pajak yang telah melaporkan SPT PPh Tahun Pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Jumlah tersebut masih jauh dari jumlah wajib pajak yang wajib melapor SPT, yakni sebanyak 19,27 juta. Alhasil, tingkat kepatuhan formal wajib pajak per 31 Maret 2024 baru mencapai 65,91%. Meski demikian, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti, pelaporan SPT tersebut naik 4,92% secara tahunan.
Selain itu dilansir dari pajak.go.id. Masih rendahnya kepatuhan pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak menjadi latar belakang dilakukannya kegiatan canvassing. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mamasa melakukan kegiatan canvassing terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha kecil menengah di wilayah Kecamatan Mamasa (Kamis, 12/9) dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## LANDASAN TEORI Teori Kepatuhan
Teori kepatuhan ditemukan dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua huruf perspektif dalam literasi sisologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, instrumental dan normatif. Perspektif instrumental beramsumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan presepsi terhadap perubahan perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan tanggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma - norma internal yang sudah diterapkan. Menurut teori kepatuhan, hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat keadilan pengumutan pajak dan religiusitas. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal dan komitmen normatif dengan legitimasi dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak.

## Pajak
Dalam UU Nomor 28 tahun 2007 yang merupakan amendemen ketiga dari UU Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus diberikan kepada negara oleh Orang Pribadi atau Badan, bersifat obligatoris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. (Isroah, 2013: 7).
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:
1. Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
2. Dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

## Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama wajib pajak dan dalam bentuk apapun yang bersangkut paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang dilakukan orang pribadi di subjek pajak dalam negeri (Magfirah, 2021: 68).

## Sistem Pemungutan Pajak
Menurut (Isroah, 2013: 12). Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding Assessment System.
1. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini antara lain :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
b. Wajib pajak bersifat pasif,
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
Adapun contoh official assessment system antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Self Assessment System adalah suatu metode pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Ciri- ciri dari sistem ini antara lain :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
a. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 72
Adapun contoh dari sistem self assessment ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
3. Withholding Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Karakteristik dari sistem ini mencakup pemberian wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

## Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa aturan perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sarana pencegahan (preventif) untuk mencegah Wajib Pajak dari pelanggaran aturan perpajakan. Sanksi ini menjadi alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan. (Muhammad dan Rusdi, 2022: 86).
Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran- pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. (May dan Ai, 2022: 68-69).
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib bagi seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan dan batas lapor yang telah ditentukan. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi memiliki batas waktu paling lambatnya setelah 3 bulan batas akhir tahun pajak, berarti hingga tanggal 31 Maret. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan memiliki batas waktu paling lambat setelah 4 bulan batas akhir tahun pajak, berarti hingga 30 April.
Bagi para Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT, akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Setiap Wajib Pajak perlu memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat membayar pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Puspitasari dan Siswo 2021).
Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:
1. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang- undang perpajakan.
2. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive / hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-
undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

## METODE PENELITIAN
Salah satu metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode survei, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keterkaitan antara variabel-variabel yang sedang diinvestigasi secara kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini di lambangkan dengan (Y), kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini di lambangkan dengan (X), yakni sistem perpajakan (X₁), dan sanksi perpajakan (X₂). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang bekerja di PT Glico Manufacturing Indonesia yang berjumlah 312 Karyawan. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang bekerja di PT Glico Manufacturing Indonesia. Peneliti akan mengambil sampel sebanyak 150 karyawan dari total populasi 312 karyawan. Dalam penelitian ini populasi dipersempit menggunakan ukuran sampel yang dilakukan menggunnakan Teknik Slovin menurut Sugiyono (2011:87).
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden tanpa melalui perantara. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti melalui orang lain atau dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini simpel random sampling, teknik yang dimana pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi dan dari jumlah populasi yang sebanyak 312 orang dijadikan 150 orang menjadi sampel. Dalam penelitian ini, teknik analisisi data yang digunakan penulis adalah regresi linear berganda dengan uji coba instrumental, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji kelayakan model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif di bawah, dapat di gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:
1. Sistem Perpajakan (X1), dari data teskriptif tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum responden 16 sedangkan nilai maksimum responden 25, nilai rata-rata (mean) sistem perpajakan sebesar 22,10 dan standar deviasi data adalah 1,938.
2. Sanksi Perpajakan (X2), dari data teskriptif tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum responden 15 sedangkan nilai maksimum responden 25, nilai rata-rata (mean) sanksi perpajakan sebesar 21,59 dan standar deviasi data adalah 2,422.
3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dari data teskriptif tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum responden 15 sedangkan nilai maksimum responden 25, nilai rata-rata (mean) kepatuhan wajib pajak sebesar 22,25 dan standar deviasi data adalah 2,118.

## Tabel 1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Sistem Perpajakan 150 16 25 22.10 1.938 Sanksi Perpajakan 150 15 25 21.59 2.422 Kepatuhan Wajib Pajak 150 15 25 22.25 2.118 Valid N (listwise) 150 Uji t Tabel 2. Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.772 1.425 4.049 .000 Sistem Perpajakan .304 .078 .278 3.887 .000 Sanksi Perpajakan .453 .063 .518 7.239 .000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. Variabel Sistem Perpajakan (X1)
H₀1: β₁ = 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indoneisa.
Ha1: β₁ ≠ 0 :Ada pengaruh yang signifikan antara antara sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indoneisa.
Berdasarkan analisis tabel 2 diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 3,887 dan nilai sig. 0,000 dengan nilai t tabel (5% = 1,976). Maka disimpulkan bahwa t hitung 3,887 > t tabel 1,976 dan sig 0,000 < 0,05 memiliki arti bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu (H₀2) di tolak dan (Ha1) diterima.
2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2)
H₀2: β₁ = 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indoneisa.
Ha2: β₁ ≠ 0 :Ada pengaruh yang signifikan antara antara sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indoneisa.
Berdasarkan analisis tabel 2 diatas diperoleh nilah t hitung sebesar 7,239 dan nilai sig. 0,000 dengan nilai t tabel (5% = 1,976). Maka disimpulkan bahwa t hitung 7,239 > t tabel 1,976 dan sig 0,000 < 0,05 memiliki arti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu (H₀2) di tolak dan (Ha2) diterima.
Uji F

## Tabel 3. Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 345.648 2 172.824 78.721 .000 b Residual 322.726 147 2.195 Total 668.373 149
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan
Sumber: Hasil Data Primer diolah dengan IBM SPSS 20
Berdasarkan hasil analisis tabel diatas dikaitkan dengan hipotesis yang digunakan, yaitu: 1. H₀3: β₁ - β₂ - β₃ = 0, tidak ada pengaruh antara sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indonesia.
2. Ha3 paling sedikit satu β₁ ≠ 0, ada pengaruh antara sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indonesia.
Dari tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh sistem perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2) trhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,00 < 0,05 dan F hitung 78,721 > dari F table 3,06. Hal tersebut membuktikan bahwa H₀3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya terdapat pengaruh sistem perpjakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berpengaruh secara signifikan. Kesimpulanya varibel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

## Koefisien Determinasi

## Tabel 4. Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil analisis uji koefisien determinasi menggunakan program SPSS ver 20 menjelaskan bahwa nilai koefiensi sebesar (0,517). Hal itu berarti 51,7% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sistem perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya 48,3% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti pemahaman pajak, persepsi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, dll.

## Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Nilai t hitung sebesar 3,887 dan nilai sig. 0,000 dengan nilai t tabel (5% = 1,97612). Maka disimpulkan bahwa t hitung 3,887 > t tabel 1,97612 dan sig 0,000 < 0,05 memiliki arti bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu (Ho1) di tolak dan (Ha1) diterima. Artinya sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indoneisa.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita dan Akamal (2022) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini juga mendukung teori kepatuhan bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat Hal itu berarti sistem perpajakan yang baik dan mudah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak yang menguasai kemajuan teknologi akan tertarik untuk berperilaku baik, yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti menggunakan sistem perpajakan dan pembayaran pajak.

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .719 a .517 .511 1.482 a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 76

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan analisis tabel 2 diatas diperoleh nilah t hitung sebesar 7,239 dan nilai sig. 0,000 dengan nilai t tabel (5% = 1,976). Maka disimpulkan bahwa t hitung 7,239 > t tabel 1,976 dan sig 0,000 < 0,05 memiliki arti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu (Ho2) di tolak dan (Ha2) diterima. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan.
Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Salah satu strategi yang digunakan untuk mengentikan wajib pajak dari pelanggaran hukum perpajakan adalah dengan pengenaan sanksi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh May Sarah dan Ai Hendrani (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil penelitian secara simultan diperoleh dari F hitung 78,721 > dari F table 3,06 dan signifikansi untuk pengaruh sistem perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2) trhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,00 < 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa H₀3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya varibel bebas sistem perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Kesimpulanya variabel sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mendapatkan kesimpulan: 1. Hasil Uji Hipotesis (H1) membuktikan ada pengaruh variabel sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,887 lebih besar dari t tabel (5% = 1,976) dan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t tabel, yang berarti hipotesis ini menerima Ha1 menolak Ho1. Pengujian secara statistik membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indonesia.
2. Hasil Uji Hipotesis (H2) membuktikan ada pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melalui perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 7,239 lebih besar dari t tabel (5% = 1,976) dan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t tabel, yang berarti hipotesis ini menerima Ha2 menolak Ho2. Pengujian secara statistik membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indonesia.
3. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukan nilai F hitung 78,721 lebih besar dari dari F table 3,06 dan signifikansi untuk pengaruh sistem perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2) trhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini
berarti bahwa variabel tingkat sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Glico Manufacturing Indonesia. Yang berarti sistem perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## DAFTAR REFERENSI
Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI), 1(1), 15-24.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei/index.php/jabei/article/view/7 Wahyuni, N. L. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(6), 1937- 1947. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/5287
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung:CV. Alfabeta. Meydianti, R., & Haq, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkup DKI Jakarta. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(09), 991-1001. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3299399&val=28859&title= Pengaruh%20Kesadaran%20Wajib%20Pajak%20Efektivitas%20Sistem%20Perpajakan% 20dan%20Sanksi%20Wajib%20Pajak%20Terhadap%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak %20Orang%20Pribadi%20di%20Lingkup%20DKI%20Jakarta
Hasibuan, M. S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Sosial, 5(2), 65-79. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2991916
Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(Spesial Issue 1), 291-299.
https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/619
Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(5). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2886/2897
Ardiana, E., & Fitria, A. (2021). Pengaruh E-Filling, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(6).
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4054/4066

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, September 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 78
Amalia, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh modernisasi sistem administrasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(7). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4109/4120 Khoeriyah, N., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(11). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4366/4377
Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 18(1), 1-7. https://core.ac.uk/download/pdf/551422594.pdf
Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diponegoro Journal of Accounting, 9(4).
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/29037/24557
Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 2(2), 205-216. https://core.ac.uk/download/pdf/479926772.pdf
Edrianita, T., & Mursal, M. (2021). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama selatan batam kota. Zona keuangan: program studi akuntansi (s1) universitas batam, 11(3), 1-13. https://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keuangan/article/view/919/743 Shifa, A. U., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DI KPP WILAYAH MALANG SELATAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan yang berada di Jl. Merdeka Utara No. 3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65119). e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 10(04). https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/12571/9843 Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. J. Ilm. Bisnis dan Perpajak, 5(2), 24-37.
https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/54045/Skripsi%20Iin%20Nur %20Ainiyah%201901036140.pdf?sequence=1
Maharani, I. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23 DAN 29 PADA UU NO. 36 TAHUN 2008 DI RUMAH SAKIT ‘AISYIAH PARIAMAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT). http://eprints.umsb.ac.id/2526/1/Skripsi%20ihza%20Maharani.pdf
Khofifah, K. (2023). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Terdaftar di KPP Pratama Kudus (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS). http://repository.iainkudus.ac.id/10048/7/7.%20BAB%20IV.pdf KURNIAWAN, M. S. PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, E-BILLING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH.
https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2020/B.231.20.0193/B.231.20.0193-15-File- Komplit-20240423030230.pdf
Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 5(1), 83-92. http://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/download/428/318 Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14(1), 35-49. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/download/4387/3737 Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak,
Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1).
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/download/1687/1354 Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Kajian Akuntansi, 3(1), 55-67.
https://scholar.archive.org/work/ubfn5zybmffqjd6isivtomil3e/access/wayback/http://jurna l.unswagati.ac.id/index.php/jka/article/download/2114/1384