PRANATA PRANATA
H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Analisis Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Konteks  Ultimum  Remedium  Sebagai  Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak
Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Analisis  Pj.  Kepala  Daerah  Yang  Memutasi    Pegawai
Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan   Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung
Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Prosedur Pemberhentian  Presiden  Dalam  Masa  Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan
Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan  Pengujian Konstitusional (constitutional  Review) :  Pengalaman Jepang
Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi
Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana Tahun 2015
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan  Perempuan  Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks Komersial
BAMBANG
HARTONO RIFANDY RITONGA YULI ERNITASARI ISHARYANTO BENNY KARYA LIMANTARA 86-98 99-108 109-122 123-134 135-144 145-157
Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X 181-193
LINTJE ANNA MARPAUNG 158-180 DWI NURAHMAN INTAN NURINA SEFTINIARA
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

## KEBIJAKAN REKONSTRUKSI PENGATURAN
HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TAHUN 2015

## Dwi Nurahman
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponogoro

## ABSTRACT
Pre-trial  has been set in the Criminal Procedure Code reap a lot of criticism from legal practitioners. In practice, it turns out pre-trial failed to give justice to those seeking  justice  in  particular  suspects  in  criminal  proceedings.  Government  and Parliament have made a Draft Law on the Code of Criminal Procedure (Draft Criminal Code)  which  one  to  replace  it  with  a  Justice  Pre  Preliminary  Examining  Judge.  The main problem in implementing this research include: What is the reason for that is the basis for the reconstruction policy settings Preliminary Examining Judge in Criminal Procedure  Bill  2015.  Results  of  this  study  are:  the  reason  on  which  to  base  the reconstruction policy settings Preliminary Examining Judge is to better protect human rights guarantees in particular for seeking justice in the criminal justice process. Keywords: Policy, Reconstruction, Preliminary Examining Judge
I. PENDAHULUAN Barda Nawawi Arief Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia meliputi ruang lingkup: 1. Pembangunan substansi hukum pidana yang  meliputi  hukum  pidana  materiel (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP),
Undang-Undang  di  luar  KUHP)  dan hukum  pidana  formil  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana (selanjutnya  disebut  KUHAP)  serta hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembangunan  struktur  hukum  pidana yang meliputi institusi/lembaga, sistem  manajemen/tata  laksana  dan mekanisme  serta  sarana,  prasarana pendukung  dari  sistem  penegakan hukum pidana
3. Pembangunan  budaya  hukum  pidana yang  meliputi  antara  lain  masalah kesadaran  hukum,  perilaku  hukum, pendidikan  hukum  dan  ilmu  hukum pidana.  (Barda  Nawawi  Arief,  2002: hlm. 26) Konsep  sistem  hukum  pidana menurut  Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita dapat  juga  dilihat  dari  sudut  system penegakan  hukum  pidana  atau  sistem pemidanaan,  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a) Dari  sudut  fungsional  (dari  sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesny a),  sistem  hukum  pidana  dapat diartikan sebagai:
1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ko nkretisasi hukum pidana;

## KEBIJAKAN REKONSTRUKSI PENGATURAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TAHUN 2015

## Dwi Nurahman

## Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponogoro

## ABSTRACT
Pre-trial  has been set in the Criminal Procedure Code reap a lot of criticism from legal practitioners. In practice, it turns out pre-trial failed to give justice to those seeking  justice  in  particular  suspects  in  criminal  proceedings.  Government  and Parliament have made a Draft Law on the Code of Criminal Procedure (Draft Criminal Code)  which  one  to  replace  it  with  a  Justice  Pre  Preliminary  Examining  Judge.  The main problem in implementing this research include: What is the reason for that is the basis for the reconstruction policy settings Preliminary Examining Judge in Criminal Procedure  Bill  2015.  Results  of  this  study  are:  the  reason  on  which  to  base  the reconstruction policy settings Preliminary Examining Judge is to better protect human rights guarantees in particular for seeking justice in the criminal justice process. Keywords: Policy, Reconstruction, Preliminary Examining Judge
I. PENDAHULUAN
Barda Nawawi Arief Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia meliputi ruang lingkup: 1. Pembangunan substansi hukum pidana yang  meliputi  hukum  pidana  materiel (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP), Undang-Undang  di  luar  KUHP)  dan hukum  pidana  formil  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana (selanjutnya  disebut  KUHAP)  serta hukum pelaksanaan pidana. 2. Pembangunan  struktur  hukum  pidana yang meliputi institusi/lembaga, sistem  manajemen/tata  laksana  dan mekanisme  serta  sarana,  prasarana pendukung  dari  sistem  penegakan hukum pidana
3. Pembangunan  budaya  hukum  pidana yang  meliputi  antara  lain  masalah kesadaran  hukum,  perilaku  hukum,
pendidikan  hukum  dan  ilmu  hukum pidana.  (Barda  Nawawi  Arief,  2002: hlm. 26)
Konsep  sistem  hukum  pidana menurut  Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita dapat  juga  dilihat  dari  sudut  system penegakan  hukum  pidana  atau  sistem pemidanaan,  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a) Dari  sudut  fungsional  (dari  sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesny a),  sistem  hukum  pidana  dapat diartikan sebagai: 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ko nkretisasi hukum pidana; 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan  secara  konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian  demikian,  maka  sistem hukum  pidana  identik  dengan sistem  penegakan  hukum  pidana yang  terdiri  dari  sub-sistem Hukum Pidana materiel/substantif, sub-sistem  Hukum  Pidana  Formal dan subsistem Pelaksanaan Hukum Pidana.  Pengertian  sistem  hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu  dapat  disebut  dengan  system hukum pidana/pemidanaan fungsional  atau  sistem  hukum pidana/pemidanaan  dalam  arti luas. b)  Dari  sudut  norma  substantif  (hanya dilihat  dari  norma-norma  hukum pidana  substantif),  sistem  hukum pidana/pemidanaan  dapat  diartikan sebagai: 1) keseluruhan  sistem  aturan/  norma hukum  pidana  materiel  untuk pemidanaan; atau 2) keseluruhan  sistem  aturan/  norma hukum  pidana  materiel  untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. (Hari Sasangka  dan  Lily  Rosita, 2003:hlm. 29) Menurut  Oemar  Seno  Adji  bahwa hukum di Indonesia merupakan campuran dari  sistem  hukum  Eropa,  hukum  Agama dan  hukum  Adat.  Sebagian  besar  sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis  pada  hukum  Eropa  kontinental, khususnya  dari  Belanda  karena  aspek
sejarah  masa  lalu  Indonesia  yang merupakan  wilayah  jajahan  dengan sebutan  Hindia  Belanda (Nederlandsch- Indie) . Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyeleggaraan  peradilan  pidana    yang berbasis  pada  hukum  Eropa  Kontinental tersebut  berpedoman  pada Het  Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ). Dasar hukum tersebut  diberlakukan  sebagai  pedoman tentang  acara  perkara  pidana  sipil  oleh semua  pengadilan  dan  kejaksaan  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia. (Oemar Seno Adji,1984:hlm. 19) Proses  pelaksanaan  hukum  pidana di  masa  sekarang  ini  erat  hubungannya dengan  masalah  peradilan  yang  dalam pelaksanaannya  harus  menggunakan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana  mengatur  hak-hak  seseorang  serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut  dalam  perkara  pidana  seperti penangkapan, penahanan dan penuntutan. KUHAP yang hadir menggantikan Het  Herziene  Inlandsch  Reglement ( HIR ) menurut  Andi  Hamzah  sebagai  payung hukum  acara  di  Indonesia.  Kehadiran KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana) dimaksudkan oleh pembuat undang- undang  untuk  “mengoreksi” pengalaman  praktek  peradilan  masa  lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi  manusia  di  bawah  aturan HIR , sekaligus  memberi  legalisasi  hak  asasi kepada  tersangka  atau  terdakwa  untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum.  Oleh  karena  itu,  hukum  acara pidana  nasional,  wajib  didasarkan  pada falsafah  /  pandangan  hidup  bangsa  dan dasar  negara  (pancasila),  maka  sudah seharusnya  diketentuan  materi  pasal  atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban
warganegara.  (Andi  Hamzah,  2014:hlm.
33) Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum  dalam  KUHAP  adalah  adanya lembaga Pra Peradilan untuk setiap warga negara  yang  ditangkap,  ditahan  dan dituntut  tanpa  alasan  yang  sah  (cukup) berdasarkan  ketentuan  undang-undang.
Lembaga Pra Peradilan tersebut sebagaimana  yang  ditentukan  dalam KUHAP  yaitu  pada  Pasal  1  angka  10 adalah  wewenang  Pengadilan  Negeri untuk  memeriksa  dan  memutus  menurut cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan dan  atau  penahanan  atas  permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tesangka; b. Sah  atau  tidaknya  penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan  atas  permintaan  demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan  ganti  kerugian  atau rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atas kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan
perlindungan  kepada  tersangka,  sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang- wenangan  aparat  penegak  hukum khususnya  pada  tingkat  penyidikan maupun  penuntutan,  perkosaan  terhadap harkat  dan  martabat  manusia  sejauh mungkin  dapat  dihindari  seperti  salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas
praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of innocence ) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  8 yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakya  (DPR)  telah  membuat  suatu Rancangan  Undang-Undang  Revisi  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (selanjutnya  disebut RUU  Revisi KUHAP)  yang  salah  satu  isinya mengganti lembaga Pra  Peradilan dengan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan.  Latar belakang  yang  mendasari  munculnya Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia  dalam  proses  pemidanan  dan menghindari  terjadinya  kemacetan  oleh timbulnya selisih  antara  petugas penyidik dari  instansi  yang  berbeda.  Pristiwa penangkapan  dan  penahanan  yang  tidak sah  merupakan  pelanggaran  serius terhadap  hak  asasi  kemerdekaan  dan kebebasan  orang.  Penyitaan  yang  tidak sah  merupakan  pelanggaran  serius terhadap  hak  milik  orang,  dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran  terhadap  ketentraman  rumah tempat kediaman orang. Dasar  pemikiran  adanya  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  dalam  sistem Eropa  Kontinental,  antara  lain  Belanda, sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati serta  menjalankan  atau  melaksanakan
warganegara.  (Andi  Hamzah,  2014:hlm.
33) Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum  dalam  KUHAP  adalah  adanya lembaga Pra Peradilan untuk setiap warga negara  yang  ditangkap,  ditahan  dan dituntut  tanpa  alasan  yang  sah  (cukup) berdasarkan  ketentuan  undang-undang. Lembaga Pra Peradilan tersebut sebagaimana  yang  ditentukan  dalam KUHAP  yaitu  pada  Pasal  1  angka  10 adalah  wewenang  Pengadilan  Negeri untuk  memeriksa  dan  memutus  menurut cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya: a. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan dan  atau  penahanan  atas  permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tesangka; b. Sah  atau  tidaknya  penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan  atas  permintaan  demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan  ganti  kerugian  atau rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atas kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan  kepada  tersangka,  sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang- wenangan  aparat  penegak  hukum khususnya  pada  tingkat  penyidikan maupun  penuntutan,  perkosaan  terhadap harkat  dan  martabat  manusia  sejauh mungkin  dapat  dihindari  seperti  salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas
praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of innocence ) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  8 yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakya  (DPR)  telah  membuat  suatu Rancangan  Undang-Undang  Revisi  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (selanjutnya  disebut RUU  Revisi KUHAP)  yang  salah  satu  isinya mengganti lembaga Pra  Peradilan dengan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan.  Latar belakang  yang  mendasari  munculnya Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia  dalam  proses  pemidanan  dan menghindari  terjadinya  kemacetan  oleh timbulnya selisih  antara  petugas penyidik dari  instansi  yang  berbeda.  Pristiwa penangkapan  dan  penahanan  yang  tidak sah  merupakan  pelanggaran  serius terhadap  hak  asasi  kemerdekaan  dan kebebasan  orang.  Penyitaan  yang  tidak sah  merupakan  pelanggaran  serius terhadap  hak  milik  orang,  dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran  terhadap  ketentraman  rumah tempat kediaman orang.
Dasar  pemikiran  adanya  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  dalam  sistem Eropa  Kontinental,  antara  lain  Belanda, sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati serta  menjalankan  atau  melaksanakan
hukum  pidana  materiil.  Hukum  pidana materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak  ada  suatu  tindak  pidana  tanpa  ada undang-undang
yang
mengatur sebelumnya ( nullum delictum nulla poena praviae siena lege poenali ). Asas ini yang dimuat  dalam  Pasal  1 Wetbook  van Straftrecht Belanda, mempengaruhi keseluruhan  proses  hukum  acara  pidana, baik  di  dalam  penyidikan,  penuntutan maupun penggeledahan. (Lobby  Loqman,
2006:hlm. 35)
Kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  yang sebagaimana  termuat  di  dalam  RUU Revisi  KUHAP  Tahun  2015  memang mempunyai kewenangan eksekutif. Kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan itu sendiri adalah sesuatu  yang  menjadi  garis  besar  dan dasar  rencana  atau  arah  tindakan  yang memilki  maksud  dan  tujuan  yang ditetapakan  oleh  suatu  lembaga  yang berwenang  dalam  pelaksanaan  suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan  atau  suatu  perubahan  atau pembaharuan di suatu negara. Selanjutnya kewenangan  eksekutif  dari    Hakim
Pemeriksa  Pendahuluan  yaitu  melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada penyidik  dan  penuntut  umum  dalam melakukan  upaya  paksa  pada  penyidikan dan penuntutan.
Menurut  Andi  Hamzah  selaku ketua tim penyusun RUU Revisi KUHAP
Tahun  2015  menyebutkan  alasan  utama digantinya lembaga Pra  Peradilan dengan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia  khususnya  bagi  terdakwa  atau tersangka  dalam  proses  pemidanaan
terhadap  tindakan  kesewenang-wenangan aparat  penegak  hukum  dan  menghindari terjadinya  kemacetan  oleh  timbulnya selisih  antara  petugas  penyidik  dari instansi  yang  berbeda,  sedangkan  alasan khusus dimunculkannya kebijakan rekonstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan  didasarkan  pada  (Andi Hamzah, 2014: hlm. 38) : a. Sidang  Pra  Peradilan  dilakukan apabila  ada  tuntutan  dari  pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang pra peradilan  tanpa  adanya  tuntutan  dari pihak-pihak  yang  berhak  memohon pemeriksaan Pra Peradilan;
b. Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tercantum di dalam BAB  IX    Pasal  111  RUU  Revisi
KUHAP  Tahun  2015  jelas  lebih  luas dari  pada  wewenang  Hakim  Pra Peradilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya  penangkapan,  penahanan, penggeledahan,
penyitaan, penyadapan,  tetapi  juga  pembatalan atau  penangguhan  penahanan,  begitu pula  tentang  penghentian  penyidikan atau  penghentian  penuntutan  yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
c. Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  juga memutus  atau  menetapkan  tentang ganti kerugian dan rehabilitasi;
d. Diatur  tentang  pembatasan  waktu pemeriksaan  oleh  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan  sesuai  dengan  asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  112  RUU Revisi  KUHAP  Tahun  2015  bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan  keputusan  dalam  waktu paling  lambat  2  (dua)  hari  terhitung sejak menerima permohonan;
e. Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  122 RUU  Revisi  KUHAP  Tahun  2015, terhadap  putusan  atau  penetapan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  tidak dapat  diajukan  upaya  hukum  banding maupun  kasasi.  Berbeda  dengan praktek sekarang yang ada putusan Pra Peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan  kasasi,  namun  Mahkamah Agung (MA) menerima; f. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor  di  atau  dekat  Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121  RUU  Revisi  KUHAP  Tahun
2015,  berbeda  dengan  Hakim  Pra Peradilan yang berkantor di Pengadila Negeri  (PN),  Hal  ini  berarti  bahwa setiap  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN)  terdapat  atau  ada  Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memutus seorang diri dan; g. Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dapat memberikan  penetapan  atau  putusan mengenai  pelanggaran    terhadap  hak tersangka  apapun  yang  lain  yang terjadi  selama  tahap  penyidikan.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.
h. Hal-hal  tersebut  adalah  sebagian faktor-faktor yang mendorong Pemerintah  untuk  mengganti  lembaga Pra  Peradilan  dengan  memunculkan kebijakan  rekonstruksi  pengaturan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  di RUU  Revisi  KUHAP  Tahun  2015 dalam rangka penyempurnaan Hukum Acara  Pidana  di  masa  yang  akan datang.  Sehubungan  dengan  hal
tersebut,  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  secara  yuridis  normatif analisis tentang kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  yang  ada  dalam  RUU Revisi KUHAP Tahun 2015. Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan,  maka  penulis  hendak melakukan penelitian dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Yang berkaitan  dengan  alasan  yang  menjadi dasar  adanya  kebijakan  rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Revisi  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (RUU  Revisi KUHAP) Tahun 2015?
II. PEMBAHASAN
Alasan  yang  Menjadi  Dasar  Adanya Kebijakan  Rekonstruksi  Pengaturan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dalam Rancangan  Undang-Undang  Revisi Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (RUU  Revisi KUHAP)  Tahun 2015 Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum  dalam  KUHAP  adalah  adanya lembaga pra peradilan untuk setiap warga negara  yang  ditangkap,  ditahan  dan dituntut  tanpa  alasan  yang  sah  (cukup) berdasarkan  ketentuan  undang-undang.
Lembaga pra peradilan tersebut sebagaimana  yang  ditentukan  dalam KUHAP  yaitu  pada  Pasal  1  angka  10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa  dan  memutus  menurut  cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:
a) Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan dan  atau  penahanan  atas  permintaan
e. Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  122 RUU  Revisi  KUHAP  Tahun  2015, terhadap  putusan  atau  penetapan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  tidak dapat  diajukan  upaya  hukum  banding maupun  kasasi.  Berbeda  dengan praktek sekarang yang ada putusan Pra Peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan  kasasi,  namun  Mahkamah Agung (MA) menerima; f. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor  di  atau  dekat  Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121  RUU  Revisi  KUHAP  Tahun 2015,  berbeda  dengan  Hakim  Pra Peradilan yang berkantor di Pengadila
Negeri  (PN),  Hal  ini  berarti  bahwa setiap  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN)  terdapat  atau  ada  Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memutus seorang diri dan; g. Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dapat memberikan  penetapan  atau  putusan mengenai  pelanggaran    terhadap  hak tersangka  apapun  yang  lain  yang terjadi  selama  tahap  penyidikan.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  Hakim
Pemeriksa  Pendahuluan  memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka. h. Hal-hal  tersebut  adalah  sebagian faktor-faktor yang
mendorong
Pemerintah  untuk  mengganti  lembaga Pra  Peradilan  dengan  memunculkan kebijakan  rekonstruksi  pengaturan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  di RUU  Revisi  KUHAP  Tahun  2015 dalam rangka penyempurnaan Hukum Acara  Pidana  di  masa  yang  akan datang.  Sehubungan  dengan  hal
tersebut,  peneliti  tertarik  untuk
mengkaji  secara  yuridis  normatif analisis tentang kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  yang  ada  dalam  RUU Revisi KUHAP Tahun 2015. Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan,  maka  penulis  hendak melakukan penelitian dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Yang berkaitan  dengan  alasan  yang  menjadi dasar  adanya  kebijakan  rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Revisi  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (RUU  Revisi
KUHAP) Tahun 2015?
II. PEMBAHASAN
Alasan  yang  Menjadi  Dasar  Adanya Kebijakan  Rekonstruksi  Pengaturan
Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dalam Rancangan  Undang-Undang  Revisi Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (RUU  Revisi KUHAP)  Tahun
2015
Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum  dalam  KUHAP  adalah  adanya lembaga pra peradilan untuk setiap warga negara  yang  ditangkap,  ditahan  dan dituntut  tanpa  alasan  yang  sah  (cukup) berdasarkan  ketentuan  undang-undang.
Lembaga pra peradilan tersebut sebagaimana  yang  ditentukan  dalam KUHAP  yaitu  pada  Pasal  1  angka  10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa  dan  memutus  menurut  cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:
a) Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan dan  atau  penahanan  atas  permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tesangka; b) Sah  atau  tidaknya  penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan  atas  permintaan  demi tegaknya hukum dan keadilan; c) Permintaan  ganti  kerugian  atau rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak  lain  atas kuasanya  yang  perkaranya  tidak diajukan ke pengadilan. Berdasarkan  Pasal  1  angka  10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan  dibuatnya  KUHAP  tidak  lain adalah  untuk  memberikan  perlindungan kepada  tersangka,  sehingga  dapat terhindar  dari  tindakan  kesewenang- wenangan  aparat  penegak  hukum khususnya  pada  tingkat  penyidikan maupun  penuntutan,  perkosaan  terhadap harkat  dan  martabat  manusia  sejauh mungkin  dapat  dihindari  seperti  salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of innocence ) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  8 yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hu kum tetap”. Saat ini pra peradilan dipertanyakan kembali keefektifannya dan diperbandingkan  dengan  konsep  Hakim Komisaris  (pada  masa  Hindia  Belanda pernah diberlakukan rechter commisaris ). Pra peradilan yang selama ini telah diatur dalam  KUHAP  menuai  banyak  kritikan
dari praktisi hukum. Di dalam prakteknya, ternyata pra peradilan kurang memberikan rasa  keadilan  bagi  para  pencari  keadilan khususnya  tersangka  dalam  proses peradilan  pidana.  (Andi  Hamzah,  2014, hlm. 91) Berdasarkan  penelitian  kepada
Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut  Teuku  Nasrullah  selaku  Tim Perumus  RUU  Revisi  KUHAP  dan Akademisi Universitas Indonesia menjelaskan  bahwa  Pra  Peradilan  yang selama  ini  diatur  dalam  KUHAP  masih mempunyai kelemahan-kelemahan mengingat  usia  KUHAP  saat  ini  hampir tiga puluh empat (34) tahun,  yang sangat layak  membutuhkan  perubahan  sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan  Pra  Peradilan  ini  menuai banyak  kritikan  dari  para  praktisi  hukum karena ada hal-hal yang seharusnya diatur oleh  Pra  Peradilan  tetapi  tidak diakomodasi  KUHAP.  Selain  itu, walaupun lembaga Pra Peradilan dibentuk untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan pengadilan  terhadap  proses  pemeriksaan pendahuluan  agar  lebih  bersifat  adil  dan manusiawi,  tetapi  dalam  pelaksanaannya, terdapat  beberapa  ketentuan  dalam KUHAP  yang  menimbulkan  persoalan yang  mendorong  pemerintah  untuk membuat  suatu  kebijakan  rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Revisi  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (RUU  Revisi KUHAP),  adapun  persoalan  lembaga  Pra Peradilan dalam KUHAP antara lain:
a) Masalah  Subjek  Hukum  dalam  Pra Peradilan Subjek hukum ialah orang/perorangan  dan  badan  hukum.
Menurut  Teuku  Nasrullah  selaku  Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  Jika  dicermati ketentuan  dalam  KUHAP  tampak  bahwa subjek hukum dalam pra peradilan terdiri dari  penyidik,  penuntut  umum,  tersangka atau ahli warisnya dan  pihak ketiga  yang berkepentingan,  sedangkan  pihak  yang dapat  di  pra  peradilankan  yaitu  penyidik dan penuntut umum. Persoalan yang dapat muncul  apakah  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  atau  Organisasi  Non Pemerintah (ORNOP) yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat  umum  korban  kejahatan tertentu  dapat  mengajukan  pra  peradilan.
Apakah  LSM  atau  ORNOP  termasuk pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dalam Pra Peradilan, mengingat beberapa waktu lalu Indonesian Corruption  Watch (ICW) pernah  mengajukan  Pra  Peradilan terhadap Kejaksaan Agung terkait dengan penghentian  penyidikan  beberapa  kasus korupsi, yang dalam putusannya menyatakan bahwa ICW bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. b) Masalah Kewenangan Pra Peradilan Menurut  Teuku  Nasrullah  selaku
Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menjelaskan  bahwa  kewenangan  Pra Peradilan  terdiri  dari  sah  tidaknya  suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian  penuntutan  atas  penghentian penyidikan  serta  permintaan  ganti kerugian  dan  rehabilitasi  bagi  seseorang yang  perkaranya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan  atau  penuntutan  ata  karena penangkapan  atau  penahanannya  tidak sah.  Ruang  lingkup  ini  dinilai  terlalu sempit  karena  tidak  menjangkau  tidak sahnya  upaya  paksa  lainnya  yang
dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut umum, misalnya tidak sahnya pemeriksaan  surat-surat,  pemasukan rumah dan penggeledahan. Disamping itu terdapat  beberapa  ketentuan  dalam KUHAP,  misalnya  Pasal  82  Ayat  (3) huruf d, dan Pasal 81 KUHAP yang tidak sinkron dengan Pasal 77 KUHAP, dimana kewenangan pra peradilan yang disebut di dalamnya tidak sama.
c) Hakim  Pra  Peradilan  yang  Bersikap Pasif
Tata  cara  pemeriksaan  pra peradilan  lebih  mirip  seperti  proses pemeriksaan  perkara  perdata.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  terminologi  yang digunakan  dalam  proses  pra  peradilan, pihak  pemohon  dan  termohon  pra peradilan,  tahap-tahap  pemeriksaan,  dan lain-lain.  Konsekuensi  lainnya  menurut Teuku  Nasrullah  selaku  Tim  Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa adalah  hakim  dalam  pra  peradilan bersikap  pasif  sehingga  sekalipun mengetahui  adanya  kesalahan  prosedur pada saat pemeriksaan pendahuluan, tetapi jika  ada  pihak  yang  mengajukan permohonan  pemeriksaan  pra  peradilan, hakim  tidak  bisa  memanggil  pihak  yang melakukan  kesalahan  prosedur  untuk diperiksa jika tidak ada yang mempraperadilankan.  Dikatakan  hakim bersikap pasif karena hakim pra peradilan cenderung  hanya  menilai  syarat  formil dari  suatu  perkara  hakim  pra  peradilan tidak  mempunyai  kewenangan  untuk menilai  syarat  materil  walaupun  tindakan dari  pejabat  yang  bersangkutan  tidak  sah menurut hukum.
d) Jangka  Waktu  Pemeriksaan  Pra Peradilan
Menurut  Teuku  Nasrullah  selaku  Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  Jika  dicermati ketentuan  dalam  KUHAP  tampak  bahwa subjek hukum dalam pra peradilan terdiri dari  penyidik,  penuntut  umum,  tersangka atau ahli warisnya dan  pihak ketiga  yang berkepentingan,  sedangkan  pihak  yang dapat  di  pra  peradilankan  yaitu  penyidik dan penuntut umum. Persoalan yang dapat muncul  apakah  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  atau  Organisasi  Non Pemerintah (ORNOP) yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat  umum  korban  kejahatan tertentu  dapat  mengajukan  pra  peradilan.
Apakah  LSM  atau  ORNOP  termasuk pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dalam Pra Peradilan, mengingat beberapa waktu lalu Indonesian Corruption  Watch (ICW) pernah  mengajukan  Pra  Peradilan terhadap Kejaksaan Agung terkait dengan penghentian  penyidikan  beberapa  kasus korupsi, yang dalam putusannya menyatakan bahwa ICW bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. b) Masalah Kewenangan Pra Peradilan Menurut  Teuku  Nasrullah  selaku
Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menjelaskan  bahwa  kewenangan  Pra Peradilan  terdiri  dari  sah  tidaknya  suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian  penuntutan  atas  penghentian penyidikan  serta  permintaan  ganti kerugian  dan  rehabilitasi  bagi  seseorang yang  perkaranya  dihentikan  pada  tingkat penyidikan  atau  penuntutan  ata  karena penangkapan  atau  penahanannya  tidak sah.  Ruang  lingkup  ini  dinilai  terlalu sempit  karena  tidak  menjangkau  tidak sahnya  upaya  paksa  lainnya  yang
dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut
umum, misalnya tidak sahnya pemeriksaan  surat-surat,  pemasukan rumah dan penggeledahan. Disamping itu terdapat  beberapa  ketentuan  dalam KUHAP,  misalnya  Pasal  82  Ayat  (3) huruf d, dan Pasal 81 KUHAP yang tidak sinkron dengan Pasal 77 KUHAP, dimana kewenangan pra peradilan yang disebut di dalamnya tidak sama.
c) Hakim  Pra  Peradilan  yang  Bersikap
Pasif Tata  cara  pemeriksaan  pra peradilan  lebih  mirip  seperti  proses pemeriksaan  perkara  perdata.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  terminologi  yang digunakan  dalam  proses  pra  peradilan, pihak  pemohon  dan  termohon  pra peradilan,  tahap-tahap  pemeriksaan,  dan lain-lain.  Konsekuensi  lainnya  menurut Teuku  Nasrullah  selaku  Tim  Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa adalah  hakim  dalam  pra  peradilan bersikap  pasif  sehingga  sekalipun mengetahui  adanya  kesalahan  prosedur pada saat pemeriksaan pendahuluan, tetapi jika  ada  pihak  yang  mengajukan permohonan  pemeriksaan  pra  peradilan, hakim  tidak  bisa  memanggil  pihak  yang melakukan  kesalahan  prosedur  untuk diperiksa jika tidak ada yang
mempraperadilankan.  Dikatakan  hakim bersikap pasif karena hakim pra peradilan cenderung  hanya  menilai  syarat  formil dari  suatu  perkara  hakim  pra  peradilan tidak  mempunyai  kewenangan  untuk menilai  syarat  materil  walaupun  tindakan dari  pejabat  yang  bersangkutan  tidak  sah menurut hukum.
d) Jangka  Waktu  Pemeriksaan  Pra Peradilan Jangka  waktu  pemeriksaan  Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82  Ayat  (1)  huruf    c    KUHAP,  yakni selambat-lambatnya selama tujuh (7) hari dalam  praktek  sering  kali  dinilai  terlalu singkat.  Terlebih  lagi  dalam  huruf    d diatur  bahwa  pemeriksaan  Pra  Peradilan yang  sedang  berjalan  gugur  jika pemeriksaan  perkara  pokoknya  sudah diperiksa oleh pengadilan negeri. Menurut Teuku  Nasrullah  selaku  Tim  Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa yang  paling  dirugikan  dengan  aturan tersebut  terutama  pihak  pemohon  yang berstatus tersangka atau keluarganya yang berhadapan  dengan  pejabat  peradilan sebagai  termohon.  Dalam  kasus  tersebut pada  umumnya  pemohon  memerlukan banyak  waktu  untuk  mencari  bukti  yang bisa  dipastikan  sulit  guna  menghadapi termohon yang karena posisinya memiliki banyak  akses  untuk  mematahkan  dalil pemohon Pra Peradilan. e) Masalah  Upaya  Hukum  terhadap Putusan Pengadilan Pasal  83  KUHAP  pada  intinya mengatur  bahwa  kecuali  putusan  Pra Peradilan  yang  menyatakan  sah  tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penuntutan. Menurut  Teuku  Nasrullah  selaku  Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  pada  prinsipnya putusan Pra Peradilan tidak dapat diajukan banding.  Akan  tetapi,  dalam  pratek  yang ternyata putusan Pra Peradilan yang tidak dapat  dimintakan  banding  dapat  diajukan upaya  hukumnya  melalui  kasasi.  Salah satu  contohnya  adalah  Pra  Peradilan Ginanjar Kartasasmita yang bahkan dalam putusan  kasasinya  Mahkamah  Agung (MA)  mengabulkan  permohonan  kasasi. Pihak Kejaksaan Agung yang mengajukan
kasasi  berpendapat  bahwa  KUHAP  tidak melarang  mengajukan  kasasi  terhadap putusan Pra Peradilan, sementara Muchtar Yara,  salah  seorang  penasihat  hukum tersangka Ginandjar Kartasasmita berpendapat  bahwa  sesuai  dengan  buku kerja  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  maka  putusan  Pra  Peradilan tidak  dapat  dikasasi.  Menurut  Teuku Nasrullah  selaku  Tim  Perumus  RUU Revisi  KUHAP  berpendapat  bahwa putusan Mahkamah Agung yang menerima  dan  mengabulkan  permohonan kasasi atas putusan perkara pra peradilan, bertentangan  dengan  prinsip  KUHAP sehingga menjadi cacat hukum.
Menelaah  uraian  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  persoalan-persoalan ketentuan  Pra  Peradilan  dalam  KUHAP yang  muncul  dalam  pelaksanaannya tersebut,  maka  diperlukan  langkah- langkah pembaharuan KUHAP. Salah satu langkah  yang  ditawarkan  adalah  dengan mengganti lembaga Pra Peradilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana  yang  dirancang  oleh  Tim Perumus  RUU  Revisi  KUHAP.  Bagian umum  penjelasan  KUHAP  menyatakan bahwa  alasan  digantinya  Pra  Peradilan dengan kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan karena Pra Peradilan  yang  selama  ini  telah  diatur dalam
KUHAP belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan  penelitian  di  Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI menurut
Mulfachri  Harahap  selaku  Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional  menjelaskan  bahwa  KUHAP yang saat ini dipergunakan memang layak membutuhkan  reformasi  sesuai  dengan perkembangan  zaman  dan  tata  hukum
nasional. Keberadaan Pra Peradilan dalam KUHAP menuai banyak kritikan dari para praktisi  hukum  karena  ada  hal-hal  yang seharusnya diatur oleh Pra Peradilan tetapi tidak  diakomodasi  KUHAP  hal  inilah yang  membuat  lembaga  Pra  Peradilan yang  selama  ini  diatur  dalam  KUHAP masih  mempunyai  kelemahan-kelemahan dan  keterbatasan.  Namun  dalam  hal kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  dalam  RUU Revisi KUHAP perlu dievaluasi kembali. Penyusunan  Naskah  Akademik  RUU Revisi  KUHAP  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  ilmiah  mengenai pengaturan substansi tertentu dalam RUU Revisi KUHAP. Pembahasan RUU Revisi KUHAP  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat yang  masih  dalam  perencanaan  agenda dalam  Program  Legislasi  Nasional  2015- 2019  yang  rencana  akan  dibahas  setelah pembahasan  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (R-KUHP). Mengingat  banyaknya  materi  yang  perlu dikumpulkan  dan  dikaji  relevansinya dengan  materi  hukum  acara  pidana  yang dimuat dalam RUU Revisi KUHAP yang terus mengalami perkembangan.
Selanjutnya  menurut  Mulfachri Harahap selaku Anggota Komisi III DPR
RI  Fraksi  Partai  Amanat  Nasional menambahkan bahwa kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  sama  seperti  yang  pernah diatur  dalam Het  Herziene  Indlandsch Reglement (HIR)  dan  diterapkan  dalam peradilan  pidana  di  Indonesia  sebelum KUHAP.  Menurut  Mulfachri  Harahap selaku Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional kurang
sependapat  dengan  langkah  yang  diambil oleh  Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP
dengan  melihat  perbedaan  sistem  pada lembaga  Pra  Peradilan  dengan  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan.  Alasan  lainnya adalah  bahwa  secara  ilmiah,  kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  sangat  lemah  karena  lebih bersifat  administratif,  tertutup  dan bergantung  pada  kebijakan  rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  saja  sehingga  tidak  ada partisipasi  publik  dan  tidak  ada  kontrol terbuka dari publik. Berdasarkan penelitian di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  menurut  Aidir  Amin  Daud selaku  Direktur  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  RI  menjelaskan bahwa  kritik  terhadap  lembaga  Pra Peradilan  yang  ada  sekarang  ini  juga disampaikan  kepada  DPR  RI  dan  Tim Perumus KUHAP, kritikan yang sekaligus sebagai bahan refleksi dalam pelaksanaan Pra  Peradilan  saat  ini  yang  dinilai  kuang efektif  karena  beberapa  hal  sebagai berikut:
a) Tidak  semua  upaya  paksa  dapat dimintakan  pemeriksaan  untuk  diuji dan  dinilai  kebenarannya  dan ketepatannya  oleh  lembaga  Pra Peradilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan  serta  pemeriksaan  surat- surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan siapa  yang  berwenang  memeriksanya apabila  terjadi  pelanggaran.  Disini lembaga  Pra  Peradilan  kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa  dalam  hal  penyitaan  dan penggeledahan, padahal
nasional. Keberadaan Pra Peradilan dalam KUHAP menuai banyak kritikan dari para praktisi  hukum  karena  ada  hal-hal  yang seharusnya diatur oleh Pra Peradilan tetapi tidak  diakomodasi  KUHAP  hal  inilah yang  membuat  lembaga  Pra  Peradilan yang  selama  ini  diatur  dalam  KUHAP masih  mempunyai  kelemahan-kelemahan dan  keterbatasan.  Namun  dalam  hal kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  dalam  RUU Revisi KUHAP perlu dievaluasi kembali. Penyusunan  Naskah  Akademik  RUU Revisi  KUHAP  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  ilmiah  mengenai pengaturan substansi tertentu dalam RUU Revisi KUHAP. Pembahasan RUU Revisi KUHAP  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat yang  masih  dalam  perencanaan  agenda dalam  Program  Legislasi  Nasional  2015- 2019  yang  rencana  akan  dibahas  setelah pembahasan  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (R-KUHP). Mengingat  banyaknya  materi  yang  perlu dikumpulkan  dan  dikaji  relevansinya dengan  materi  hukum  acara  pidana  yang dimuat dalam RUU Revisi KUHAP yang terus mengalami perkembangan.
Selanjutnya  menurut  Mulfachri
Harahap selaku Anggota Komisi III DPR RI  Fraksi  Partai  Amanat  Nasional menambahkan bahwa kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  sama  seperti  yang  pernah diatur  dalam Het  Herziene  Indlandsch Reglement (HIR)  dan  diterapkan  dalam peradilan  pidana  di  Indonesia  sebelum KUHAP.  Menurut  Mulfachri  Harahap selaku Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional kurang sependapat  dengan  langkah  yang  diambil oleh  Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP
dengan  melihat  perbedaan  sistem  pada lembaga  Pra  Peradilan  dengan  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan.  Alasan  lainnya adalah  bahwa  secara  ilmiah,  kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  sangat  lemah  karena  lebih bersifat  administratif,  tertutup  dan bergantung  pada  kebijakan  rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  saja  sehingga  tidak  ada partisipasi  publik  dan  tidak  ada  kontrol terbuka dari publik. Berdasarkan penelitian di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  menurut  Aidir  Amin  Daud selaku  Direktur  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  RI  menjelaskan bahwa  kritik  terhadap  lembaga  Pra Peradilan  yang  ada  sekarang  ini  juga disampaikan  kepada  DPR  RI  dan  Tim Perumus KUHAP, kritikan yang sekaligus sebagai bahan refleksi dalam pelaksanaan Pra  Peradilan  saat  ini  yang  dinilai  kuang efektif  karena  beberapa  hal  sebagai berikut:
a) Tidak  semua  upaya  paksa  dapat dimintakan  pemeriksaan  untuk  diuji dan  dinilai  kebenarannya  dan ketepatannya  oleh  lembaga  Pra Peradilan, misalnya
tindakan
penggeledahan, penyitaan
dan
pembukaan  serta  pemeriksaan  surat- surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan siapa  yang  berwenang  memeriksanya apabila  terjadi  pelanggaran.  Disini lembaga  Pra  Peradilan  kurang memperhatikan
kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa  dalam  hal  penyitaan  dan penggeledahan,
padahal
penggeledahan yang sewenang- wenang merupakan pelanggaran terhadap  ketentraman  rumah  tempat tinggal orang ( privacy ), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang; b) Pra  Peradilan  tidak  berwenang  untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya penangkapan  atau  penahanan  tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan  tersebut  tidak  ada, walaupun  tindakan  penangkapan  atau penahanan  nyata-nyata  menyimpang dari  ketentuan  yang  berlaku,  maka sidang  Pra  Peradilan  tidak  dapat diadakan; c) Dalam  praktek  pemeriksaan  Pra Peradilan  selama  ini,  hakim  lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata  dari  suatu  penangkapan  atau penahanan,  seperti  misalnya  dan  atau tidaknya  surat  perintah  penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat  perintah  penahanan  (Pasal  21 ayat  (2)  KUHAP),  dan  sama  sekali tidak  menguji  dan  menilai  syarat materiilnya.  Padahal  syarat  materiil inilah  yang  menentukan  apakah seseorang  dapat  dikenakan  upaya paksa  berupa  penangkapan  atau penahanan  oleh  pihak  penyidik  atau penuntut umum. Menurut Aidir Amin Daud selaku Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum
Umum  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI  menambahkan  bahwa hakim  pada  Pra  Peradilan  seolah-olah tidak  peduli  apakah  tindakan  penyidik atau  jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  yang
melakukan  penangkapan  benar-benar telah  memenuhi  syarat-syarat  materiil, yaitu  adanya  “dugaan  keras”  melakukan tindak  pidana  berdasarkan  “bukti  yang cukup”  benar -benar  ada  alasan  konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran  bahwa  yang  bersangkutan “akan  melarikan  diri,  menghilangkan barang  bukti  ataupun  mengulangi perbuatannya”.  Para  hakim  umumnya menerima  saja  bahwa  hal  adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak  penyidik  atau  penuntut  umum.
Akibatnya,  sampai  saat  ini  masih  banyak terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  dan kesewenang-wenangan dalam hal penangkapan  dan  penahanan  terhadap seorang  tersangka  atau  terdakwa  oleh pihak  penyidik  ataupun  penuntut  umum, yang  tidak  dapat  diuji  karena  tidak  ada forum  yang  berwenang  memeriksanya. Padahal dalam sistem Habeas Corpus Act dari  Negara  Anglo-Saxon,  hal  ini  justru menjadi  tonggak  ujian  sah  tidaknya penahanan  terhadap  seseorang  ataupun boleh tidaknya seseorang ditahan.
a) Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan  adalah  bagian  dari wewenang  pra  peradilan.  Sementara, dalam  KUHAP  diatur  tentang penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan  surat-surat.  Menurut Aidir  Amin  Daud  selaku  Direktur Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  menjelaskan  bahwa  Pra peradilan  tidak  menjelaskan  secara rinci jika terjadi pelanggaran terhadap penggeledahan,  penyitaan  maupun pemeriksaan surat-surat.
b) Menurut  Aidir  Amin  Daud  selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum  Umum  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI menjelaskan  bahwa  Sudah  bukan rahasia lagi, apabila seorang tersangka dalam  tingkat  penyidikan  selalu mengalami  tindak  kekerasan.  Hal  ini jelas  bertentangan  dengan  hak  asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa. Bahkan,  KUHAP  menganut  asas presumption  of  innocence (asas praduga  tidak  bersalah)  yang  artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut  dan  diadili  wajib  dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hokum tetap  yang  menyatakan  kesalahannya. Dengan  adanya  kekerasan  dalam tingkat  penyidikan  jelas  tidak menghormati  asas  praduga  tidak bersalah,  yang  berarti  dengan  siksaan tersebut  menganggap  tersangka  sudah bersalah.
Menelaah  uraian  di  atas  dapat diketahui  bahwa  Pemerintah  dan  DPR membuat  rancangan  KUHAP  yang  salah satu  isinya  mengganti  lembaga  Pra Peradilan  dengan  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan.
Munculnya
kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa
Pendahuluan dalam RUU Revisi KUHAP Tahun  2015  tersebut  menandakan  bahwa Pra  Peradilan  yang  selama  ini  diatur dalam  KUHAP  masih  belum  mampu memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Selain itu, diharapkan kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  mampu  menjadi  sarana kontrol  diantara  penegak  hukum  dalam menjalankan tugasnya sebagaimana halnya  Pra  Peradilan  yang  selama  ini
merupakan horizontal control diantara penegak  hukum  dalam  hubungannya dengan sistem peradilan pidana.
Berdasarkan  penelitian  kepada Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan  bahwa  alasan  yang  menjadi dasar  adanya  kebijakan  rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Revisi  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (RUU  Revisi KUHAP) meliputi :
a. Kewenangan  Pra  Peradilan  dalam KUHAP  Hanya  Bersifat Post Factum
Kedudukan dan fungsi hakim sejak awal  dalam  fase pra  ajudikasi sangat sentral  dalam  melakukan  upaya  paksa. Karena  dalam  mempertimbangkan  bukti permulaan yang cukup oleh penyidik yang akan  di  teruskan  ke  pra  penuntutan  jaksa sangat  mungkin  memiliki  pertimbangan yang tidak objektif (bias) sehingga dalam keadaan yang seperti itu maka diperlukan pengawasan  yang  kuat.  Menurut  Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa dalam KUHAP,  apabila  seseorang  dikenakan upaya  paksa,  dalam  fase  penyidikan maupun  pra  penuntutan  (pra  ajudikasi) maka  tersangka  dapat  mengajukan pemeriksaan  pada  hakim  praperadilan. Dan jika telah adanya pemeriksaan inilah maka  ada  wewenang  hakim  untuk melakukan  pemeriksaan  mengenai  upaya paksa  tersebut.  Namun  kewenangan hakim  dalam  konsep  Pra  Peradilan  ini sangat  terbatas,  tidak  seperti  konsep magistrate atau justice of the piece , karena
b) Menurut  Aidir  Amin  Daud  selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum  Umum  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI menjelaskan  bahwa  Sudah  bukan rahasia lagi, apabila seorang tersangka dalam  tingkat  penyidikan  selalu mengalami  tindak  kekerasan.  Hal  ini jelas  bertentangan  dengan  hak  asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa. Bahkan,  KUHAP  menganut  asas presumption  of  innocence (asas praduga  tidak  bersalah)  yang  artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut  dan  diadili  wajib  dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hokum tetap  yang  menyatakan  kesalahannya. Dengan  adanya  kekerasan  dalam tingkat  penyidikan  jelas  tidak menghormati  asas  praduga  tidak bersalah,  yang  berarti  dengan  siksaan tersebut  menganggap  tersangka  sudah bersalah.
Menelaah  uraian  di  atas  dapat diketahui  bahwa  Pemerintah  dan  DPR membuat  rancangan  KUHAP  yang  salah satu  isinya  mengganti  lembaga  Pra Peradilan  dengan  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan. Munculnya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU Revisi KUHAP
Tahun  2015  tersebut  menandakan  bahwa Pra  Peradilan  yang  selama  ini  diatur dalam  KUHAP  masih  belum  mampu memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Selain itu, diharapkan kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  mampu  menjadi  sarana kontrol  diantara  penegak  hukum  dalam menjalankan tugasnya sebagaimana halnya  Pra  Peradilan  yang  selama  ini
merupakan horizontal control diantara penegak  hukum  dalam  hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Berdasarkan  penelitian  kepada Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan  bahwa  alasan  yang  menjadi dasar  adanya  kebijakan  rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Revisi  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana  (RUU  Revisi KUHAP) meliputi :
a. Kewenangan  Pra  Peradilan  dalam
KUHAP  Hanya  Bersifat Post Factum Kedudukan dan fungsi hakim sejak awal  dalam  fase pra  ajudikasi sangat sentral  dalam  melakukan  upaya  paksa. Karena  dalam  mempertimbangkan  bukti permulaan yang cukup oleh penyidik yang akan  di  teruskan  ke  pra  penuntutan  jaksa sangat  mungkin  memiliki  pertimbangan yang tidak objektif (bias) sehingga dalam keadaan yang seperti itu maka diperlukan pengawasan  yang  kuat.  Menurut  Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa dalam KUHAP,  apabila  seseorang  dikenakan upaya  paksa,  dalam  fase  penyidikan maupun  pra  penuntutan  (pra  ajudikasi) maka  tersangka  dapat  mengajukan pemeriksaan  pada  hakim  praperadilan. Dan jika telah adanya pemeriksaan inilah maka  ada  wewenang  hakim  untuk melakukan  pemeriksaan  mengenai  upaya paksa  tersebut.  Namun  kewenangan hakim  dalam  konsep  Pra  Peradilan  ini sangat  terbatas,  tidak  seperti  konsep magistrate atau justice of the piece , karena
lembaga  praperadilan  bukanlah  lembaga habeas  corpus yang  dikenal  luas  dalam banyak  literatur.  Sekalipun  hakim  Pra Peradilan  dapat  menyatakan  sah  tidaknya penangkapan,  penahanan,  penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutaan dan  lain  lain.  Namun  kewenangan  ini terbatas  setelah  dilakukannya  setelah dilakukannya upaya paksa tersebut.
Hal  ini  adalah  karena  semua kewenangan praperadilan timbul atau ada setelah semuanya upaya paksa terjadi atau dengan  kata  lain  karena  setelah  adanya penetapan  penyidik  untuk  menahan  atau melakukan upaya paksa. Jadi kewenangan Pra Peradilan  bukan pada saat hal-hal itu akan  dilakukan.  Oleh  karena  itu kedudukan hakim praperadilan dalam fase pra  ajudikasi  menjadi  tidak  efektif  untuk memberikan perlindungan terhadap kekuasaan penyidik yang besar dan keliru dijalankan  karena  faktor  perundang- undangan.  Ini  sangat  berbeda  dengan pengawasan  upaya  paksa  di  konsep magistrate atau justice of the piece bahkan lebih jauh lagi yakni tidak hanya dimintai persetujuannya  di  awal  penyidikan  tetapi juga dengan partisipasi masyarakat. Salah  satu  aspek  yang  krusial adalah mengenai penemuan dan penentuan  atas  klausula  bukti  permulaan yang cukup oleh penyidik. Klausula bukti permulaan  yang  cukup ini sangat penting karena  dengan  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup itu maka penyidik dapat  menetapkan  status  seseorang  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  sebagai tersangka.  Dan  sebagai  tersangka,  maka penyidik apabila telah menimbang adanya alasan  keperluan  dan  memenuhi  syarat dapat dikenakan penahanan, hal ini dalam literature disebut sebagai reasonablessnes
atau probable  cause ,  seorang  tersangka dapat  dikenakan  penahanan.  Masalahnya adalah, bahwa tentang adanya reasonablessnes atau probable  cause ini dalam KUHAP seluruhnya dilakukan dan atas  pertimbangan  penyidik  sendiri. Penetapan  penyidik  ini  tidak  bisa dipertanyakan selama pemberitahuan telah dilakukan  kepada  tersangka  dan  atau keluarganya.
Menurut  Andi  Hamzah  selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup ( probable cause ) dan adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat keperluan dan  memenuhi  syarat  secara  juridis ( reasonablessnes )  untuk  menahan  tidak masuk  dalam  ruang  lingkup  yuridis  Pra Peradilan.  Padahal  secara  konseptual praperadilan dimaksudkan untuk perlindungan  kekuasaan  penyidik.  Ini karena  pada  dasarnya  yurisidksi  Pra Peradilan itu hanya terbatas pada masalah pengujian  keabsahan  ( pos  factum )  atas penangkapan dan penahanan secara keliru. Tidak  terjaganya  proses  yang  adil  dalam tahap  praajudikasi  mengakibatkan  tidak efektifnya  tahap  ajudikasi  karena  perkara yang  disidangkan  tidak  dipersiapkan pembuktiannya  secara  benar.  Akibatnya, hakim  pun  bekerja  keras  di  tengah ketidaktahuan apa yang sebenarnya terjadi dalam  tahapan  praajudikasi.  Tidak mengherankan  jika  banyak  terjadi penolakan terhadap berita acara pemeriksaan  oleh  terdakwa  atau  saksi  di tahapan ajudikasi (persidangan).

## b. Pengujian  Penahanan  dalam  Pra Peradilan Terbatas  Hanya Review
Administratif  dan  Dasar  Objektif Penahanan
Menurut  Andi  Hamzah  selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  dalam  praktiknya yang  diuji  dalam  praperadilan  hanyalah terbatas  kepada  syarat-syarat  penahanan yang  ini  nantinya  hanya  bersifat  formal administratif  dalam  praktek  selama  ini dalam  pemeriksaan  praperadilan,  hakim lebih  banyak  memperhatikan  perihal dipenuhi  tidaknya  syarat-syarat  formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya  surat  perintah  penangkapan,  atau ada  tidaknya  surat  perintah  penahanan, dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal syarat materiil inilah  yang  menentukan  seseorang  dapat dikenakan
upaya paksa berupa
penangkapan  atau  penahanan  oleh penyidik atau penuntut umum.
Aturan  penahanan  KUHAP  justru memberikan peluang bagi aparat penegak hukum  untuk  menafsirkan  dibolehkannya menahan  seseorang  yang  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana  secara  subjektif, artinya  kewenangan  menahan  atau  tidak sepenuhnya  tergantung  dari  penyidik dengan dasar  yuridis yang bersifat sangat subjektif  pula,  dalam  hal  ini,  baik  situasi penegakan  hukum  dan  instrumen  hukum saling mendukung potensi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan  pribadi.  Karena  tidak  ada forum  yang  berwenang  memeriksanya akibatnya  sampai  saat  ini  masih  banyak terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  dan kesewenang-wenangan dalam hal penangkapan  dan  penahanan  terhadap
seorang  tersangka/terdakwa  oleh  pihak penyidik/penuntut umum. Selanjutnya menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan bahwa dalam sistem habeas  corpus ,  hal  ini  justru menjadi  tonggak  ujian  sah  tidaknya penahanan  terhadap  seseorang  ataupun boleh  tidaknya  seseorang  ditahan.  Oleh karena itulah maka tidak tepat jika hakim, melalui  Pra  Peradilan,  hanya  memeriksa bukti formil dan mengenyampingkan fakta yang  terjadi  (materil).  Peran  hakim  yang seperti  demikian,  menyimpangi  tujuan proses  peradilan  pidana  yang  mencari kebenaran materil. Sangat sulit mengharapkan  kebenaran  materil  jika dalam tahapan praajudikasi,  hakim hanya memeriksa bukti formil saja sebagaimana dipraktikan  dalam  Pra  Peradilan  (sebagai salah  satu  bagian  dalam  tahapan  atau proses praajudikasi saat ini).
c.
Sikap  Hakim  yang  Pasif  dalam Pra Peradilan pada KUHAP
Berdasarkan  penelitian  kepada Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan  bahwa  dalam  menggunakan kewenangannya,
hakim pada Pra Peradilan bersikap pasif, yaitu kewenangan  yang  dimiliki  hakim  Pra Peradilan hanya dipergunakan apabila ada permohonan  dan  kewenangan  tersebut tidak  dapat  dipergunakan  bila  tidak  ada permohonan.  Hakim  Pra  Peradilan menunggu  adanya  permohonan  dari  para pemohon  yang  merasa  haknya  dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum  yang dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut umum dan permohonan ganti kerugian.
b. Pengujian  Penahanan  dalam  Pra Peradilan Terbatas  Hanya Review Administratif  dan  Dasar  Objektif
Penahanan
Menurut  Andi  Hamzah  selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  dalam  praktiknya yang  diuji  dalam  praperadilan  hanyalah terbatas  kepada  syarat-syarat  penahanan yang  ini  nantinya  hanya  bersifat  formal administratif  dalam  praktek  selama  ini dalam  pemeriksaan  praperadilan,  hakim lebih  banyak  memperhatikan  perihal dipenuhi  tidaknya  syarat-syarat  formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya  surat  perintah  penangkapan,  atau ada  tidaknya  surat  perintah  penahanan, dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal syarat materiil inilah  yang  menentukan  seseorang  dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan  atau  penahanan  oleh penyidik atau penuntut umum.
Aturan  penahanan  KUHAP  justru memberikan peluang bagi aparat penegak hukum  untuk  menafsirkan  dibolehkannya menahan  seseorang  yang  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana  secara  subjektif, artinya  kewenangan  menahan  atau  tidak sepenuhnya  tergantung  dari  penyidik dengan dasar  yuridis yang bersifat sangat subjektif  pula,  dalam  hal  ini,  baik  situasi penegakan  hukum  dan  instrumen  hukum saling mendukung potensi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan  pribadi.  Karena  tidak  ada forum  yang  berwenang  memeriksanya akibatnya  sampai  saat  ini  masih  banyak terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  dan kesewenang-wenangan dalam hal penangkapan  dan  penahanan  terhadap seorang  tersangka/terdakwa  oleh  pihak penyidik/penuntut umum. Selanjutnya menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU
Revisi KUHAP menjelaskan bahwa dalam sistem habeas  corpus ,  hal  ini  justru menjadi  tonggak  ujian  sah  tidaknya penahanan  terhadap  seseorang  ataupun boleh  tidaknya  seseorang  ditahan.  Oleh karena itulah maka tidak tepat jika hakim, melalui  Pra  Peradilan,  hanya  memeriksa bukti formil dan mengenyampingkan fakta yang  terjadi  (materil).  Peran  hakim  yang seperti  demikian,  menyimpangi  tujuan proses  peradilan  pidana  yang  mencari kebenaran
materil. Sangat sulit mengharapkan  kebenaran  materil  jika dalam tahapan praajudikasi,  hakim hanya memeriksa bukti formil saja sebagaimana dipraktikan  dalam  Pra  Peradilan  (sebagai salah  satu  bagian  dalam  tahapan  atau proses praajudikasi saat ini).
c. Sikap  Hakim  yang  Pasif  dalam
Pra Peradilan pada KUHAP Berdasarkan  penelitian  kepada Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan  bahwa  dalam  menggunakan kewenangannya, hakim pada Pra Peradilan bersikap pasif, yaitu kewenangan  yang  dimiliki  hakim  Pra Peradilan hanya dipergunakan apabila ada permohonan  dan  kewenangan  tersebut tidak  dapat  dipergunakan  bila  tidak  ada permohonan.  Hakim  Pra  Peradilan menunggu  adanya  permohonan  dari  para pemohon  yang  merasa  haknya  dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum  yang dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut umum dan permohonan ganti kerugian.
Hakim  Pra  Peradilan  tidak bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan  pengujian  terhadap  dugaan terjadinya  pelanggaran  dalam  melakukan tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ada dugaan terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim pada pengadilan tidak memiliki wewenang  hukum  untuk  melakukan koreksi  atau  pengawasan,  tetapi  bagi hakim  yang  mengetahui  terjadinya pelanggaran hukum pada tahap pendahuluan  oleh  penyidik  atau  penuntut umum,  hakim  dapat  menggunakan wewenangnya  pada  saat  pemeriksaan pokok  perkara  untuk  mempertimbangkan penggunakan wewenang dalam penyidikan  atau  penuntutan  yang  tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum dalam pemeriksaan siding  dan  proses  pengambilan  putusan.
Misalnya,  diketahui  dalam  sidang pengadilan  tentang  ada  penyimpangan dalam  pengumpulan  alat  bukti  dijadikan dasar  untuk  menilai  kekuatan  alat  bukti tersebut  dalam  pembuktian,  penahanan yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur, dipertimbangkan  untuk  menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Oleh  karena  Pra  Peradilan  tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau  tidaknya  suatu  penangkapan  atau penahanan,  tanpa  adanya  permintaan  dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas  kuasa  tersangka.  Sehingga  apabila permintaan  tersebut  tidak  ada,  walaupun tindakan  penangkapan  atau  penahanan nyata-nyata  menyimpang  dari  ketentuan yang  berlaku,  maka  sidang  praperadilan tidak dapat ditiadakan. d. Gugurnya  Pra  Peradilan  dalam KUHAP Menghilangkan Hak Tersangka Berdasarkan  penelitian  kepada
Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan bahwa gugurnya pemeriksaan Pra Peradilan  terjadi apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan  Negeri  atau  pada  saat perkaranya  diperiksa  Pengadilan  Negeri, sementara  pemeriksaan  praperadilan belum selesai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu lebih  tepat  pemeriksaan  praperadilan dihentikan  dengan  jalan  menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan  dengan  perkara  itu  ditarik  ke dalam  kewenangan  Pengadilan  Negeri untuk menilai dan memutusnya.
Menurut banyak teoritis, ketentuan tersebut  tidak  mencerminkan  keadilan, karena  dengan  demikian  tindakan  yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak  bisa  diketahui  sah  menurut  hukum ataukah tidak. Meskipun Hakim mempunyai wewenang melakukan penahanan  tidak  bisa  diajukan  Pra Peradilan.  Oleh  karena  itu  apabila  ada permintaan  pemeriksaan  Pra  Peradilan terhadap seorang Hakim, haruslah ditolak dengan surat biasa di luar sidang (SEMA No.  14  Tahun  1983).  Isi  Surat  Edaran tersebut  di  atas  dengan  alasan  apabila telah  dilakukan  penahanan  oleh  Hakim maka  pemeriksaan  perkara  pokok  akan segera mulai diperiksa sehingga permohonan  Pra  Peradilan  dimaksud adalah hal yang bersifat sia-sia. Ketentuan
ini  membatasi  wewenang  Pra  Peradilan karena  proses  pemeriksaan  Pra  Peradilan dihentikan dan perkaranya menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri.  Kalau proses  praperadilan  yang  belum  selesai lalu  dihentikan  dan  perkaranya  yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas  dasar  alasan  teknis  karena  perkara pidana  pokok  sudah  mulai  disidangkan, yang  bukan  alasan  prinsipil,  maka  tujuan praperadilan  menjadi  tidak  berfungsi, kabur dan hilang.
Menurut  Andi  Hamzah  selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  Tujuan  Pra  Peradilan adalah  memberikan  penilaian  hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam  Pasal  77  KUHAP,  yang keputusannya  menjadi  dasar  untuk membebaskan tersangka
dari penangkapan  dan/atau  penahanan  yang tidak  sah  serta  tuntutan  ganti  rugi.  Oleh karena itu, sistem praperadilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum  yang tuntas,  tidak  dengan  sistem  gugur  itu. Sistem  hukum  yang  sesuai  dengan  azas due  proccess  of  law harus  menjamin proses praperadilan sampai selesai hingga terdapat  keputusan  yang  tidak  dapat diganggu gugat lagi.
Adanya  putusan  gugur  dalam praperadilan  menutup  kemungkinan  bagi pemohon  untuk  melakukan  upaya  hukum atas  putusan  tersebut,  dimana  upaya hukum  tersebut  sangatlah  penting  bagi pemohon  untuk  mengetahui  keabsahan dari  tindakan  hukum  (penangkapan  dan atau  penahanan)  yang  dilakukan  oleh Pejabat
tertentu
berdasarkan kewenangannya  terhadap  diri  tersangka.
Seharusnya  ada  upaya  hukum  yang memberikan  perlindungan  hukum  bagi mereka  yang  ditangkap,  ditahan  ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana  perkara  pokoknya  telah  diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak  dilakukan  oleh  pembuat  undang- undang  maka  akan  terjadi  tindakan kesewenang-wenangan  oleh  pejabat  yang melakukan  hal-hal  tersebut  di  atas. Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan  praperadilan  baik  terhadap penyidik  maupun  Penuntut  Umum,  maka kedua  pejabat  tersebut  dapat  dengan leluasa  melakukan  upaya  pelimpahan perkara  ke  Pengadilan  Negeri  dengan harapan  akan  dilakukan  pemeriksaan terhadap  perkara  tersebut  yang  berakibat gugurnya  permohonan  Pra  Peradilan tersebut.
e. Masalah  Hukum  Acara  Pra
Peradilan  dalam  KUHAP:  antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan Berdasarkan  penelitian  kepada Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan  bahwa  mengenai  Hukum acara  dan  proses  pemeriksaan  Pra Peradilan,  memang  sebagian  telah  diatur dalam  KUHAP.  Sebagai  bagian  dalam sistem  peradilan  pidana  terkhusus KUHAP,  maka  sudah  mendasar  apabila Pra Peradilan kemudian dianggap sebagai bagian  hukum  acara  pidana  yang  harus tunduk pada asas dan prinsip hukum acara pidana.  Namun  karena  diatur  dalam  satu bagian  tersendiri  dari  BAB  Wewenang Pengadilan  Untuk  Mengadili,  maka  Pra Peradilan diartikan sebagai lembaga yang
ini  membatasi  wewenang  Pra  Peradilan karena  proses  pemeriksaan  Pra  Peradilan dihentikan dan perkaranya menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri.  Kalau proses  praperadilan  yang  belum  selesai lalu  dihentikan  dan  perkaranya  yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas  dasar  alasan  teknis  karena  perkara pidana  pokok  sudah  mulai  disidangkan, yang  bukan  alasan  prinsipil,  maka  tujuan praperadilan  menjadi  tidak  berfungsi, kabur dan hilang.
Menurut  Andi  Hamzah  selaku
Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  Tujuan  Pra  Peradilan adalah  memberikan  penilaian  hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam  Pasal  77  KUHAP,  yang keputusannya  menjadi  dasar  untuk membebaskan tersangka dari penangkapan  dan/atau  penahanan  yang tidak  sah  serta  tuntutan  ganti  rugi.  Oleh karena itu, sistem praperadilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum  yang tuntas,  tidak  dengan  sistem  gugur  itu. Sistem  hukum  yang  sesuai  dengan  azas due  proccess  of  law harus  menjamin proses praperadilan sampai selesai hingga terdapat  keputusan  yang  tidak  dapat diganggu gugat lagi.
Adanya  putusan  gugur  dalam praperadilan  menutup  kemungkinan  bagi pemohon  untuk  melakukan  upaya  hukum atas  putusan  tersebut,  dimana  upaya hukum  tersebut  sangatlah  penting  bagi pemohon  untuk  mengetahui  keabsahan dari  tindakan  hukum  (penangkapan  dan atau  penahanan)  yang  dilakukan  oleh Pejabat tertentu
berdasarkan kewenangannya  terhadap  diri  tersangka.
Seharusnya  ada  upaya  hukum  yang memberikan  perlindungan  hukum  bagi mereka  yang  ditangkap,  ditahan  ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana  perkara  pokoknya  telah  diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak  dilakukan  oleh  pembuat  undang- undang  maka  akan  terjadi  tindakan kesewenang-wenangan  oleh  pejabat  yang melakukan  hal-hal  tersebut  di  atas. Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan  praperadilan  baik  terhadap penyidik  maupun  Penuntut  Umum,  maka kedua  pejabat  tersebut  dapat  dengan leluasa  melakukan  upaya  pelimpahan perkara  ke  Pengadilan  Negeri  dengan harapan  akan  dilakukan  pemeriksaan terhadap  perkara  tersebut  yang  berakibat gugurnya  permohonan  Pra  Peradilan tersebut.
e. Masalah  Hukum  Acara  Pra
Peradilan  dalam  KUHAP:  antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan Berdasarkan  penelitian  kepada Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan  bahwa  mengenai  Hukum acara  dan  proses  pemeriksaan  Pra Peradilan,  memang  sebagian  telah  diatur dalam  KUHAP.  Sebagai  bagian  dalam sistem  peradilan  pidana  terkhusus KUHAP,  maka  sudah  mendasar  apabila Pra Peradilan kemudian dianggap sebagai bagian  hukum  acara  pidana  yang  harus tunduk pada asas dan prinsip hukum acara pidana.  Namun  karena  diatur  dalam  satu bagian  tersendiri  dari  BAB  Wewenang Pengadilan  Untuk  Mengadili,  maka  Pra Peradilan diartikan sebagai lembaga yang
memiliki  hukum  acara  yang  dikhususkan yaitu  hukum  acara  Pra  Peradilan.  Namun Pengaturan yang ada terlalu singkat, tidak dapat mencakup semua aspek dan prinsip dalam  hukum  acara,  sehingga  tidak memberikan  kejelasan  tentang  hukum acara mana yang akan digunakan. Dalam  praktiknya  hukum  acara yang  digunakan  dalam  pemeriksaan Praperadilan adalah hukum acara perdata. Khusus dalam soal penahanan, penggunaan  hukum  acara  perdata  akan membawa  komplikasi  tersendiri  karena Pemohon/  Tersangkalah  yang  harus membuktikan  bahwa  penahanan  yang dikenakan  terhadap  dirinya  bertentangan khususnya  dengan  Pasal  21  ayat  (1)
KUHAP.  Selain  itu  penggunaan  hukum acara  perdata  juga  akan  memaksa pengadilan untuk hanya memeriksa aspek- aspek administratif dari penahanan seperti ada tidaknya surat perintah penahanan.
Oleh  karena  hukum  acara  Pra
Peradilan  di  dalam  KUHAP  tidak  diatur secara  tegas,  dan  karena  sifatnya permohonan,  maka  hakim  mengacu  pada hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata,  praperadilan  diajukan  di  tempat termohon. Beberapa hal yang tidak di atur di dalam KUHAP: a) masalah pemanggilan kepada termohon. b) tata  cara  mengajukan  praperadilan oleh Pemohon. c) minimnya pengaturan beban pembuktian  ( burden  of  proof ), sehingga tidak konsisten digunakan.

## f. Masalah  Manajemen  Perkara  Pra
Peradilan  dan  Ketepatan  Waktu Pra Peradilan dalam KUHAP
Berdasarkan  penelitian  kepada
Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan  bahwa  ada  tiga  pendapat yang  berbeda  sebagai  pedoman  dalam menentukan tenggang waktu Pra Peradilan. Pertama ,  pendapat  yang menyatakan  bahwa  putusan  dijatuhkan  7 hari  dari  tanggal  penetapan  sidang,  maka bertitik tolak dari pendapat tersebut maka hakim  harus  menjatuhkan  putusan  7  hari dari tanggal penetapan hari sidang. Berarti penetapan  pemanggilan  dan  pemeriksaan sidang maupun penjatuhan putusan berada dalam  jangka  waktu  tersebut.  Tidak diperhitungkan  tanggal  penerimaan  dan tanggal  regsitrasi.  Jangka  waktu  yang berada  antara  waktu  penerimaan  dengan waktu  penetapan  hari  sidang  dikeluarkan dari  perhitungan  tenggang  waktu  yang ditentukan  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  c. Dalam pendapat ini seakan-akan ada suatu pertimbangan atas makna proses pemeriksaan  cepat  padahal  ketentuan pasal dimaksud sudah menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat oleh  karena  itu  maka  perhitungan tenggang  waktu  7  hari  dimulai  dari tanggal  penetapan  hari  sidang,  cara perhitungan  yang  demikian  mengurangi arti kecepatan pemeriksaan dan penjatuhan  putusan.  Pendapat  ini  kurang tepat  dan  tidak  memenuhi  perintah undang-undang. Kedua ,  dalam  praktik Praperadilan  mulai  dihitung  7  hari  sejak sidang pertama dibuka dimana Setelah di didaftarkan  melalui  kepaniteraan  pidana
dan  di  masukkan  ke  register  dan disampaikan ke meja ketua untuk ditunjuk hakim.  Ini  terjadi  karena  biasanya  ada waktu  3  hari  dalam  menentukan  hari sidang.  Proses  pemanggilan  dihadapkan pada  syarat  sahnya  pemanggilan  setidak tidaknya  3  hari  sebelum  hari  sidang. Pemanggilan  sah  itu  sabtu  dan  minggu tidak  dihitung.  Setelah  ditetapkan  hari sidang, disini dimulai 7 hari. (Apakah ini 7  hari  kerja  atau  7  hari  kalender  tidak  di ketahui pasti oleh pengadilan). Penunjukkan hakim oleh ketua biasanya 1 hari selesai, dan hakim dalam waktu 1 hari sudah
menetapkan hari sidang. Pemanggilan  itu  3  hari,  karena  itulah banyak  hakim  yang  menetukan  bahwa penentuan  7  hari  dihitung  sejak  mulai sidang pertama digelar. Pendapat ini juga kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang. Ketiga , mengenai dijatuhkan  7  hari  dari  tanggal  pencatatan adalah pendapat  yang lebih dekat dengan ketentuan  yang  di  atur  dalam  Pasal  82 ayat  (1)  huruf  c.  Dalam  hal  ini  hakim harus  menjatuhkan  putusan  7  hari  dari tanggal  permohonan  diregister  di kepaniteraan  pengadilan.  Pelaksanaan yang  demikian  lebih  bersesuaian  dengan prinsip  peradilan  yang  cepat.  Secara teoritis tidak ada pilihan bagi hakim untuk untuk mengingkari jika berpegang kepada ketentuan  undang-undang.  Hakim  harus memberikan  pelayanan  yang  cepat sehingga putusan mesti di jatuhkan dalam waktu 7 hari. Namun dalam praktik, para hakim  tidak  dapat  memenuhi  tenggat waktu tersebut secara tepat.
Menurut  Andi  Hamzah  selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  hambatan  dan keterlambatan  itu  terjadi  disebabkan
beberapa faktor, terutama faktor psikologis  yang  belum  bisa  disingkirkan oleh  para  pelaksana  aparat  penegak hukum.  Karena  di  kalangan  sementara aparat penegak hukum masih terdapat rasa sungkan melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat  (1)  huruf  c.  Demi  menenggang perasaan  pejabat  yang  terlibat  dalam pemeriksaan  Pra  Peradilan.  Padahal ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b, dalam pemeriksaan Pra Peradilan yang menyangkut sah atau tidaknya penangkapan  penahanan  dan  lain  lain, hakim  mendengar  keterangan  pemohon dan keterangan pejabat yang bersangkutan.  Mendengarkan  keterangan pemohon pada umumnya tidak menimbulkan hambatan. Pemohon sebagai  orang  yang  berkepentingan biasanya berusaha membantu penyelesaian  pemeriksaan  dengan  hadir tepat waktu ketika pemeriksaan praperadilan.  Permasalahan  yang  sering menimbulkan  hambatan  dari  kalangan pejabat  (penyidik  atau  penuntut)  yang bersangkutan memperlihatkan rasa enggan bahkan merasa keberatan diperiksa dalam sidang  Pra  Peradilan.  Pasal  82  ayat  (1) huruf  c  dengan  tegas  secara  imperatif memerintahkan hakim untuk menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam 7 hari dari tanggal permohonan di regsiter atau 7 hari  dari  tanggal  penetapan  hari  sidang. Memperhatikan  penggarisan  ketentuan- ketentuan  yang  dibicarakan  di  atas penerapan  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1) huruf  b  tidak  bisa  terlepas  kaitannya dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf c.  Jika  kedua  ketentuan  tersebut  di hubungkan  dengan  prinsip  praperadilan yakni  memeriksa  dan  memutus  dengan acara  cepat.  Berarti  pemeriksaan  dan
dan  di  masukkan  ke  register  dan disampaikan ke meja ketua untuk ditunjuk hakim.  Ini  terjadi  karena  biasanya  ada waktu  3  hari  dalam  menentukan  hari sidang.  Proses  pemanggilan  dihadapkan pada  syarat  sahnya  pemanggilan  setidak tidaknya  3  hari  sebelum  hari  sidang. Pemanggilan  sah  itu  sabtu  dan  minggu tidak  dihitung.  Setelah  ditetapkan  hari sidang, disini dimulai 7 hari. (Apakah ini 7  hari  kerja  atau  7  hari  kalender  tidak  di ketahui pasti oleh pengadilan). Penunjukkan hakim oleh ketua biasanya 1 hari selesai, dan hakim dalam waktu 1 hari sudah menetapkan hari sidang.
Pemanggilan  itu  3  hari,  karena  itulah banyak  hakim  yang  menetukan  bahwa penentuan  7  hari  dihitung  sejak  mulai sidang pertama digelar. Pendapat ini juga kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang.
Ketiga , mengenai dijatuhkan  7  hari  dari  tanggal  pencatatan adalah pendapat  yang lebih dekat dengan ketentuan  yang  di  atur  dalam  Pasal  82 ayat  (1)  huruf  c.  Dalam  hal  ini  hakim harus  menjatuhkan  putusan  7  hari  dari tanggal  permohonan  diregister  di kepaniteraan  pengadilan.  Pelaksanaan yang  demikian  lebih  bersesuaian  dengan prinsip  peradilan  yang  cepat.  Secara teoritis tidak ada pilihan bagi hakim untuk untuk mengingkari jika berpegang kepada ketentuan  undang-undang.  Hakim  harus memberikan  pelayanan  yang  cepat sehingga putusan mesti di jatuhkan dalam waktu 7 hari. Namun dalam praktik, para hakim  tidak  dapat  memenuhi  tenggat waktu tersebut secara tepat.
Menurut  Andi  Hamzah  selaku Ketua Tim Perumus RUU Revisi KUHAP menjelaskan  bahwa  hambatan  dan keterlambatan  itu  terjadi  disebabkan
beberapa faktor, terutama faktor psikologis  yang  belum  bisa  disingkirkan oleh  para  pelaksana  aparat  penegak hukum.  Karena  di  kalangan  sementara aparat penegak hukum masih terdapat rasa sungkan melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat  (1)  huruf  c.  Demi  menenggang perasaan  pejabat  yang  terlibat  dalam pemeriksaan  Pra  Peradilan.  Padahal ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b, dalam pemeriksaan Pra Peradilan yang menyangkut sah atau tidaknya penangkapan  penahanan  dan  lain  lain, hakim  mendengar  keterangan  pemohon dan
keterangan pejabat yang bersangkutan.  Mendengarkan  keterangan pemohon pada umumnya tidak menimbulkan hambatan. Pemohon sebagai  orang  yang  berkepentingan biasanya berusaha membantu penyelesaian  pemeriksaan  dengan  hadir tepat waktu ketika pemeriksaan praperadilan.  Permasalahan  yang  sering menimbulkan  hambatan  dari  kalangan pejabat  (penyidik  atau  penuntut)  yang bersangkutan memperlihatkan rasa enggan bahkan merasa keberatan diperiksa dalam sidang  Pra  Peradilan.  Pasal  82  ayat  (1) huruf  c  dengan  tegas  secara  imperatif memerintahkan hakim untuk menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam 7 hari dari tanggal permohonan di regsiter atau 7 hari  dari  tanggal  penetapan  hari  sidang. Memperhatikan  penggarisan  ketentuan- ketentuan  yang  dibicarakan  di  atas penerapan  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1) huruf  b  tidak  bisa  terlepas  kaitannya dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf c.  Jika  kedua  ketentuan  tersebut  di hubungkan  dengan  prinsip  praperadilan yakni  memeriksa  dan  memutus  dengan acara  cepat.  Berarti  pemeriksaan  dan
penjatuhan  putusan  harus  bertumpu  pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Pasal 82  ayat  (1)  huruf  b  takluk  penerpaannya ke  dalam  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1) huruf  c.  Tidak  menjadi  soal  apakah keterangan  pemohon  atau  keterangan pejabat  telah  didengar  atau  tidak.
Pokoknya dalam waktu 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan.
Ketegasan  pelaksanaan  penegak hukum  yang  demikian  dapat  dijadikan sebagai  pendekatan  mendidik  bagi pemohon  dan  pejabat  yang  terlibat  agar mereka lebih tanggap memenuhi kewajiban  hukum  yang  dibebankan undang-undang.  Hakim  sedapat  mungkin berani  memperlihatkan  sikap  penerapan hukum  yang  lebih  tegas  dan  membuang jauh-jauh sikap memanjakan pejabat yang terlibat  dengan  dalih  tenggang  rasa  demi menjaga terbinanya hubungan kerja sama.
Jangan sampai menggadaikan kepentingan penegakan hukum. g. Pra  Peradilan  Sangat  Tergantung dengan Keberadaan Kuasa Hukum Berdasarkan  penelitian  kepada Tim  Perumus  RUU  Revisi  KUHAP menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim
Perumus RUU Revisi KUHAP dan pakar hukum  pidana  Universitas  Trisakti menjelaskan bahwa sifat Post Factum dari Pra  Peradilan  yaitu  keadaan  dimana pengujian  dan  kontrol  terhadap  upaya paksa  baru  dapat  dilakukan  ketika tindakan  upaya  paksa  telah  berlangsung telah  mengukuhkan  sifat  pasif  dari  Pra Peradilan.  Sifat  pasif  ini  mengakibatkan proses perlindungan HAM dan penghormatan terhadap martabat seseorang  yang dikenai upaya paksa baru dapat dilakukan dan diproses dalam ruang praperadilan  ketika  permohonan  diajukan
pada  hakim.  Dalam  bahasa  lebih  singkat, pengajuan  permohonan  merupakan  kunci utama  dari  kontrol  dan  pengawasan pengadilan  terhadap  upaya  paksa  yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
Keberadaan  penasihat  hukum sangat menjadi faktor penentu digunakannya  mekanisme  ini.  mengingat persentase  jumlah  tersangka  yang didampingi oleh penasihat hukum, dimana ketersediaan  penasihat  hukum  sangat terbatas di Indonesia, terkhusus di daerah- daerah  diluar  Pulau  Jawa  dan  terkhusnya diluar  Jakarta.  Perlu  untuk  diketahui bahwa Undang-Undang di Indonesia tidak secara tegas mewajibkan adanya pendampingan  oleh  penasihat  hukum, bahkan  meletakkan  kewajiban  tersebut dengan  ketersediaan  penasihat  hukum  di daerah  masing-masing.  Latar  belakang tersangka yang mayoritas tidak memahami hukum terlebih lagi proses Pra Peradilan,  maka  keadaan  Pra  Peradilan menjadi  sangat  tidak  efektif  dalam mengontrol  tindakan  upaya  paksa  oleh pejabat  yang  berwenang  dikarenakan faktor di atas.
Menelaah  uraian  di  atas  maka dapat  diketahui  bahwa  gagasan  untuk merevisi KUHAP didasarkan pada adanya kekurangan  yang  selama  ini  telah  diatur KUHAP. Gagasan tersebut pada Tahun ini diilhami  oleh  Andi  Hamzah  yang merupakan  Pakar  Hukum  Pidana  di Universitas  Tri  Sakti  dan  sekaligus sebagai ketua Tim Penyusun RUU Revisi KUHAP Tahun 2015. Salah satu gagasan dalam  RUU  Revisi  KUHAP  Tahun  2015 tersebut  adalah  mengganti  Lembaga  Pra Peradilan  dengan  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan.  Berdasarkan  uraian  di  atas maka  alasan  utama  digantinya  lembaga
pra  peradilan  dengan  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi  jaminan  hak  asasi  manusia khususnya  bagi  terdakwa  atau  tersangka dalam  proses  pemidanaan  terhadap tindakan  kesewenang-wenangan  aparat penegak  hukum  dan  menghindari terjadinya  kemacetan  oleh  timbulnya selisih  antara  petugas  penyidik  dari instansi  yang  berbeda,  sedangkan  alasan khusus dimunculkannya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan didasarkan pada:
1) Kewenangan  Pra  Peradilan  dalam KUHAP Hanya Bersifat Post Factum
2) Pengujian  Penahanan  dalam  Pra Peradilan  Terbatas  Hanya Review
Administratif  dan  Dasar  Objektif Penahanan
3) Sikap  Hakim  yang  Pasif  dalam  Pra Peradilan pada KUHAP 4) Gugurnya  Pra  Peradilan  dalam KUHAP Menghilangkan Hak Tersangka 5) Masalah  Hukum  Acara  Pra  Peradilan dalam KUHAP: antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan
6) Masalah  Manajemen  Perkara  Pra Peradilan  dan  Ketepatan  Waktu  Pra Peradilan dalam KUHAP
7) Pra  Peradilan  Sangat  Tergantung dengan Keberadaan Kuasa Hukum
8) Sidang pra peradilan dilakukan apabila ada  tuntutan  dari  pihak-pihak  yang berhak.  Jadi,  tidak  ada  sidang  pra peradilan  tanpa  adanya  tuntutan  dari pihak-pihak  yang  berhak  memohon pemeriksaan pra peradilan; 9) Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tercantum di dalam BAB  IX    Pasal  111  RUU  KUHAP Tahun 2015 jelas lebih luas dari pada
wewenang  hakim  Pra  Peradilan. Bukan  saja  tentang  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan,  tetapi  juga  pembatalan atau  penangguhan  penahanan,  begitu pula  tentang  penghentian  penyidikan atau  penghentian  penuntutan  yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
10) Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  juga memutus  atau  menetapkan  tentang ganti kerugian dan rehabilitasi; 11) Diatur  tentang  pembatasan  waktu pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  sesuai  dengan  asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  112  RUU Revisi  KUHAP  Tahun  2015  bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan  keputusan  dalam  waktu paling  lambat  2  (dua)  hari  terhitung sejak menerima permohonan; 12) Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  122
RUU  Revisi  KUHAP  Tahun  2015, terhadap  putusan  atau  penetapan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  tidak dapat  diajukan  upaya  hukum  banding maupun  kasasi.  Berbeda  dengan praktek sekarang yang ada putusan pra peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan  kasasi,  namun  Mahkamah
Agung (MA) menerima; 13) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor  di  atau  dekat  Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121  RUU  Revisi  KUHAP  Tahun
2015,  berbeda  dengan  hakim  pra peradilan yang berkantor di Pengadila Negeri  (PN),  Hal  ini  berarti  bahwa setiap  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN)  terdapat  atau  ada  Hakim
pra  peradilan  dengan  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi  jaminan  hak  asasi  manusia khususnya  bagi  terdakwa  atau  tersangka dalam  proses  pemidanaan  terhadap tindakan  kesewenang-wenangan  aparat penegak  hukum  dan  menghindari terjadinya  kemacetan  oleh  timbulnya selisih  antara  petugas  penyidik  dari instansi  yang  berbeda,  sedangkan  alasan khusus dimunculkannya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan didasarkan pada: 1) Kewenangan  Pra  Peradilan  dalam KUHAP Hanya Bersifat Post Factum
2) Pengujian  Penahanan  dalam  Pra Peradilan  Terbatas  Hanya Review Administratif  dan  Dasar  Objektif Penahanan 3) Sikap  Hakim  yang  Pasif  dalam  Pra Peradilan pada KUHAP 4) Gugurnya  Pra  Peradilan  dalam KUHAP Menghilangkan Hak Tersangka 5) Masalah  Hukum  Acara  Pra  Peradilan dalam KUHAP: antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan 6) Masalah  Manajemen  Perkara  Pra Peradilan  dan  Ketepatan  Waktu  Pra Peradilan dalam KUHAP
7) Pra  Peradilan  Sangat  Tergantung dengan Keberadaan Kuasa Hukum
8) Sidang pra peradilan dilakukan apabila ada  tuntutan  dari  pihak-pihak  yang berhak.  Jadi,  tidak  ada  sidang  pra peradilan  tanpa  adanya  tuntutan  dari pihak-pihak  yang  berhak  memohon pemeriksaan pra peradilan; 9) Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tercantum di dalam BAB  IX    Pasal  111  RUU  KUHAP
Tahun 2015 jelas lebih luas dari pada
wewenang  hakim  Pra  Peradilan. Bukan  saja  tentang  sah  atau  tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan,
penyadapan,  tetapi  juga  pembatalan atau  penangguhan  penahanan,  begitu pula  tentang  penghentian  penyidikan atau  penghentian  penuntutan  yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
10) Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  juga memutus  atau  menetapkan  tentang ganti kerugian dan rehabilitasi; 11) Diatur  tentang  pembatasan  waktu pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  sesuai  dengan  asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  112  RUU Revisi  KUHAP  Tahun  2015  bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan  keputusan  dalam  waktu paling  lambat  2  (dua)  hari  terhitung sejak menerima permohonan;
12) Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  122 RUU  Revisi  KUHAP  Tahun  2015, terhadap  putusan  atau  penetapan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  tidak dapat  diajukan  upaya  hukum  banding maupun  kasasi.  Berbeda  dengan praktek sekarang yang ada putusan pra peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan  kasasi,  namun  Mahkamah
Agung (MA) menerima; 13) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor  di  atau  dekat  Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121  RUU  Revisi  KUHAP  Tahun
2015,  berbeda  dengan  hakim  pra peradilan yang berkantor di Pengadila Negeri  (PN),  Hal  ini  berarti  bahwa setiap  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN)  terdapat  atau  ada  Hakim
Komisaris yang memutus seorang diri dan;
14) Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dapat memberikan  penetapan  atau  putusan mengenai  pelanggaran    terhadap  hak tersangka  apapun  yang  lain  yang terjadi  selama  tahap  penyidikan.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka. Dalam  Negara  hukum,  setiap pembentukan maupun pelaksanaan hukum harus  senantiasa  melibatkan  partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat  untuk  mendorong  masyarakat untuk  memobilisasi  solidaritas  sosial sehingga melahirkan hukum yang legitim.
Menurut Darji Damordiharjo dan Shidarta sebagaimana  mengutip  teori  Friedrich Karl  Von  Savigny  yang  menyatakan bahwa:
Hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh  dan  berkembang  bersama-sama dengan  masyarakat  ( Law  is  and expression  of  the  common  consciousness or  spirit  of  people ).  Konsep  ini dipengaruhi  oleh  agama  (supranatural), seperti  halnya  yang  berlaku  di  Indonesia (pengaruh  mazhab  sejarah)  dengan berlakunya  hukum  yang  ditentukan  oleh keseimbangan. Hukum tidak dibuat, tetapi hukum  tumbuh  dan  berkembang  bersama masyarakat  ( das  rechts  wird  nicht gemacht,  es  ist  und  wird  mit  dem  volke ). Menurut Von Savigny ( volkgeist ), hukum itu  lahir  dari  jiwa  masyarakat  yang mengakomodasi masyarakat. (Darji Damordiharjo dan Shidarta,1995:hlm 37)
Von  Savigny  dengan  madzhab sejarahnya  terdapat  relasi  antara  hukum dengan  watak  bangsa  yang  merupakan cerminan dari volkgeist atau jiwa bangsa. Maka  hukum  adat  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam volkgeist harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati.  Persoalan  utama  dalam  hukum adalah  menemukan  asas  dan  doktrin dalam  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dan berkembang  mengikuti  evolusi volkgeist . Menurut teori Friedrich Karl Von Savigny ( volkgeist ) bahwa
undang-undang dibentuk  dari  jiwa  masyarakat  karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan  aspirasinya  seperti  yang diperintahkan oleh undang-undang. Partisipasi  masyarakat  hanya  akan  dapat berlangsung  bila  partisipasi  publik terjamin.  (Darji  Damordiharjo  dan Shidarta,1995:hlm 38) Berdasarkan beberapa teori di atas kebijakan  rekonstruksi  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Revisi  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (RUU  Revisi KUHAP)  Tahun  2015  merupakan dorongan dari berbagai elemen masyarakat  untuk  menggantikan  Pra Peradilan yang saat ini dalam pelaksanaannya  menuai  banyak  kritikan.
Hal  terpenting  yang  dihadapi  dalam kebijakan  rekonstruksi  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (RUU  KUHAP)  Tahun 2015  adalah  keterkaitan  antara  kebijakan pemerintah  dengan  pelaksanaan  sistem peradilan pidana terpadu yang menjunjung tinggi  HAM.  Dalam  suatu  konsep kebijakan  publik  sebagaimana  dijelaskan
dalam  teori  Thomas  R.  Dye  sebagai berikut: “ Public  policy  is  whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do ”. (Kebijakan  publik  adalah  apa  saja  yang dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan atau  untuk  tidak  dilakukan).  Menurut William  N.  Dunn  dalam  pengertian  ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya  dilakukan  oleh  pemerintah, melainkan  termasuk  apa  saja  yang  tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  itulah yang  memberikan  dampak  cukup  besar terhadap  masyarakat  seperti  halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. (William N. Dunn, 2003:hlm. 41)
Thomas  R  Dye  memberikan penjelasan  bahwa  kebijakan  sebagai apapaun  yang  dipilih  pemerintah  untuk dilakukan  atau  untuk  tidak  dilakukan  ( is whatever government choose to do or not to  do ).  Definisi  ini  menekankan  bahwa kebijakan  publik  adalah  mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping  itu  pilihan  pemerintah  untuk tidak  melakukan  sesuatu  juga  merupakan kebijakan  publik  karena  mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu.
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan  lebih  bersifat  transaparan. Dalam penyelenggaraan
kebijakan pemerintah  dengan  pelaksanaan  sistem peradilan pidana terpadu yang menjunjung tinggi  HAM  dan  untuk  mencapai  tujuan dari  kefektifan  hukum  yang  seperti kebijakan  rekonstruksi  Hakim  Pemeriksa
Pendahuluan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut dapat dilihat  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai dengan  berpedoman  rencana  yang  telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah  mengingat  bahwa  Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak saja menilai sah  atau  tidaknya  penangkapan  dan/atau penahanan  tetapi  juga  menilai  sah  atau tidaknya penggeledahan, penyitaan dan/atau  penyadapan.  Dibandingkan dengan wewenang pra peradilan wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan terlihat lebih luas dan lebih terperinci.

## III. PENUTUP
Berdasarkan analisis hasil penelitian  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang  Revisi  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (RUU
Revisi  KUHAP)  Tahun  2015  sebagai berikut:
Alasan  yang  menjadi  dasar adanya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dalam Rancangan  Undang-Undang  Revisi  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (RUU Revisi KUHAP) Tahun 2015 maka alasan  utama  digantinya  lembaga  pra peradilan  dengan  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi  jaminan  hak  asasi  manusia khususnya  bagi  terdakwa  atau  tersangka dalam  proses  pemidanaan  terhadap tindakan  kesewenang-wenangan  aparat penegak  hukum  dan  menghindari terjadinya  kemacetan  oleh  timbulnya selisih  antara  petugas  penyidik  dari instansi  yang  berbeda.  sedangkan  alasan khusus dimunculkannya kebijakan
dalam  teori  Thomas  R.  Dye  sebagai berikut: “ Public  policy  is  whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do ”. (Kebijakan  publik  adalah  apa  saja  yang dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan atau  untuk  tidak  dilakukan).  Menurut William  N.  Dunn  dalam  pengertian  ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya  dilakukan  oleh  pemerintah, melainkan  termasuk  apa  saja  yang  tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  itulah yang  memberikan  dampak  cukup  besar terhadap  masyarakat  seperti  halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. (William N. Dunn, 2003:hlm.
41)
Thomas  R  Dye  memberikan penjelasan  bahwa  kebijakan  sebagai apapaun  yang  dipilih  pemerintah  untuk dilakukan  atau  untuk  tidak  dilakukan  ( is whatever government choose to do or not to  do ).  Definisi  ini  menekankan  bahwa kebijakan  publik  adalah  mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping  itu  pilihan  pemerintah  untuk tidak  melakukan  sesuatu  juga  merupakan kebijakan  publik  karena  mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan  lebih  bersifat  transaparan. Dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah  dengan  pelaksanaan  sistem peradilan pidana terpadu yang menjunjung tinggi  HAM  dan  untuk  mencapai  tujuan dari  kefektifan  hukum  yang  seperti kebijakan  rekonstruksi  Hakim  Pemeriksa
Pendahuluan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut dapat dilihat  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai dengan  berpedoman  rencana  yang  telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah  mengingat  bahwa  Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak saja menilai sah  atau  tidaknya  penangkapan  dan/atau penahanan  tetapi  juga  menilai  sah  atau tidaknya
penggeledahan, penyitaan dan/atau  penyadapan.  Dibandingkan dengan wewenang pra peradilan wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan terlihat lebih luas dan lebih terperinci.

## III. PENUTUP
Berdasarkan analisis hasil penelitian  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang  Revisi  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana  (RUU Revisi  KUHAP)  Tahun  2015  sebagai berikut: Alasan  yang  menjadi  dasar adanya kebijakan rekonstruksi pengaturan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dalam Rancangan  Undang-Undang  Revisi  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (RUU Revisi KUHAP) Tahun 2015 maka alasan  utama  digantinya  lembaga  pra peradilan  dengan  Hakim  Pemeriksa
Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi  jaminan  hak  asasi  manusia khususnya  bagi  terdakwa  atau  tersangka dalam  proses  pemidanaan  terhadap tindakan  kesewenang-wenangan  aparat penegak  hukum  dan  menghindari terjadinya  kemacetan  oleh  timbulnya selisih  antara  petugas  penyidik  dari instansi  yang  berbeda.  sedangkan  alasan khusus dimunculkannya
kebijakan
rekonstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa
Pendahuluan didasarkan pada: a. Kewenangan  Pra  Peradilan  dalam
KUHAP Hanya Bersifat Post Factum b. Pengujian  Penahanan  dalam  Pra Peradilan  Terbatas  Hanya Review Administratif  dan  Dasar  Objektif Penahanan c. Sikap  Hakim  yang  Pasif  dalam  Pra Peradilan pada KUHAP d. Gugurnya  Pra  Peradilan  dalam KUHAP Menghilangkan Hak Tersangka e. Masalah  Hukum  Acara  Pra  Peradilan dalam KUHAP: antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan f. Masalah  Manajemen  Perkara  Pra Peradilan  dan  Ketepatan  Waktu  Pra Peradilan dalam KUHAP g. Pra  Peradilan  Sangat  Tergantung dengan Keberadaan Kuasa Hukum h. Sidang pra peradilan dilakukan apabila ada  tuntutan  dari  pihak-pihak  yang berhak.  Jadi,  tidak  ada  sidang  pra peradilan  tanpa  adanya  tuntutan  dari pihak-pihak  yang  berhak  memohon pemeriksaan pra peradilan; i. Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tercantum di dalam BAB  IX    Pasal  111  RUU  Revisi KUHAP  Tahun  2015  jelas  lebih  luas dari  pada  wewenang  hakim  Pra Peradilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan,  tetapi  juga  pembatalan atau  penangguhan  penahanan,  begitu pula  tentang  penghentian  penyidikan atau  penghentian  penuntutan  yang tidak berdasarkan asas oportunitas; j. Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  juga memutus  atau  menetapkan  tentang ganti kerugian dan rehabilitasi; k. Diatur  tentang  pembatasan  waktu pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan  sesuai  dengan  asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  112  RUU Revisi  KUHAP  Tahun  2015  bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan  keputusan  dalam  waktu paling  lambat  2  (dua)  hari  terhitung sejak menerima permohonan; l. Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  122 RUU  Revisi  KUHAP  Tahun  2015,
terhadap  putusan  atau  penetapan Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  tidak dapat  diajukan  upaya  hukum  banding maupun  kasasi.  Berbeda  dengan praktek sekarang yang ada putusan pra peradilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan  kasasi,  namun  Mahkamah Agung (MA) menerima;
m. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor  di  atau  dekat  Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121  RUU  Revisi  KUHAP  Tahun
2015,  berbeda  dengan  hakim  pra peradilan yang berkantor di Pengadila Negeri  (PN),  Hal  ini  berarti  bahwa setiap  Rumah  Tahanan  Negara (RUTAN)  terdapat  atau  ada  Hakim Komisaris yang memutus seorang diri dan;
n. Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  dapat memberikan  penetapan  atau  putusan mengenai  pelanggaran    terhadap  hak tersangka  apapun  yang  lain  yang terjadi  selama  tahap  penyidikan.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  Hakim Pemeriksa  Pendahuluan  memiliki tujuan untuk memberikan
perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.

## DAFTRA PUSTAKA
A. BUKU
Anthon  F.  Susanto, Teori-Teori  Hukum , Refika Aditama, Bandung, 2010 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana
Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2014
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra Aditya  Bakti,  Bandung,  2002Hari Sasangka  dan  Lily  Rosita,
Komentar KUHAP , Mandar Maju, Bandung, 2003 Oemar  Seno  Adji, Hukum  Acara  Pidana Dalam Prospeksi , Erlangga,
Jakarta, 1984 Lobby  Loqman, Pra  Peradilan  Di
Indonesia ,  Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2006 Darji  Damordiharjo  dan  Shidarta, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum  :  Apa  dan Bagaimana  Filsafat  Hukum  di Indonesia, Ed.  V.  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995 William  N.  Dunn, Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik  (Edisi  Kedua) ,
Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2003SR. Sianturi, Asas-asas  Pidana  di  Indonesia dan Penerapannya , Alumni
Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X