## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 3, Nomor 1, 2023

## Authors
1 Ibrahim Fikma Edrisy
2 Serli Ayu Anggraini

## Affiliation
1,2 Universitas  Muhammadiyah
Kotabumi
Email ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

## Date Submission
1 January 2023

## Date Accepted
1 January 2023
Date Published 1 January 2023
DOI 1234567 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

## TINDAK
PIDANA MALPRAKTEK
( Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu )

## Abstrack
Malpractice is defined as a medical action carried out by a doctor or by  a  person  under  his  supervision,  by  a  health  service  provider which is carried out on his patient, whether in diagnosis, therapy, or  disease  management,  which  is  carried  out  in  violation  of  law, decency,  decency,  and  professional  principles  ,  whether  done intentionally,  or  carelessly,  causing  misconduct,  pain,  injury, disability,  death,  damage  to  body  and  soul,  or  other  harm  to patients  under  their  care.  How  is  the  application  of  matriline criminal law against perpetrators of malpractice crimes in decision number  109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu,  what  are  the  judge's considerations  in  imposing  criminal  offenses  against  perpetrators of malpractice crimes in decision number 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu  .  Application  of  Matriline  Criminal Law  Against  Malpractice  Crime  Actors  in  Decision  Number 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu  This  study  uses  a  normative  legal approach, where the data source is obtained from library materials or secondary data, Health Workers who practice without having a license as Meant in Article 46 Paragraph (1) RI Law Number 36 of 2014  Concerning  Health  Workers”  has  been  fulfilled.  The government, especially health workers, should be able to check their license  to  practice  health  workers,  don't  let  health  workers  who practice health do not have a license so that they can be questioned and  cause  problems  in  the  future,  so  that  they  can  be  punished. There  are  improvements  to  the  pattern  of  relationships  between existing stakeholders (doctors, nurses, midwives, hospitals, clinics, patients) so that malpractice can be minimized.
Keywords: Crime, Juridical Review, Malpractice

## Abstrak
Malpraktik  diartikan  sebagai  tindakan  medis  yang dilakukan  oleh  dokter  atau  oleh  orang  di  bawah pengawasannya,  oleh  penyedia  jasa  kesehatan  yang dilakukan  terhadap  pasiennya,  baik  dalam  diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar  hukum,  kepatutan,  kesusilaan,  dan  prinsip- prinsip  profesional,  baik  dilakukan  dengan  kesengajaan, atau  ketidakhati-hatian,  menyebabkan  salah  tindak,  rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau  kerugian  lainnya  dari  pasien  dalam  perawatannya.
Bagaimana  Penerapan  Hukum  Pidana  Matril  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Malpraktek  Pada  Putusan  Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu  .  Penerapan  Hukum  Pidana
Matril  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Malpraktek  Pada Putusan  Nomor  109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu  Penelitian  ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana sumber datanya  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  data sekunder,  Tenaga  Kesehatan  Yang  Menjalankan  Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46
Ayat  (1)  UU  RI  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi. Seharusnya kepada pemerintah khususnya  tenaga  kesehatan  harus  bisa  mengecek  izin praktik  tenaga  kesehatan,  jangan  sampai  tenaga  kesehatan yang  melakukan  praktik  kesehatan  tidak  memiliki  izin sehingga  bisa  dipertanyakan  dan  membuat  permasalahan dikemudian  hari,  sehingga  bisa  mendapat  hukuman.
Adanya  pembenahan  terhadap  pola  hubungan  antar stakeholders (dokter,  perawat,  bidan,  rumah  sakit,  klinik, pasien)  yang  ada  sehingga malpraktek bisa  atau diminimalisir.
Kata Kunci: Malpraktek, Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana

## Pendahuluan
Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau  oleh  orang-orang  di  bawah  pengawasannya,  atau  oleh  penyedia  jasa  kesehatan  yang dilakukan  terhadap  pasiennya,  baik  dalam  hal  diagnosis,  terapeutik,  atau  manajemen penyakit,  yang  dilakukan  secara  melanggar  hukum,  kepatutan,  kesusilaan,  dan  prinsip- prinsip  profesional,  baik  dilakukan  dengan  kesengajaan,  atau  ketidakhati-hatian,  yang menyebabkan  salah  tindak,  rasa  sakit,  luka,  cacat,  kematian,  kerusakan  pada  tubuh  dan jiwa,  atau  kerugian  lainnya  dari  pasien  dalam  perawatannya,  yang  menyebabkan  tenaga kesehatan  harus  bertanggungjawab  baik  secara  administrasi  dan  atau  secara  perdata  dan atau secara pidana. (Ameln F, 2010).
Ketentuan mengenai malpraktik tidak ada diatur dalam Undang-undang Kesehatan. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  aturan  tersendiri  yang  mengatur  tentang    malpraktik.  Hal itulah  yang  sampai  sekarang  masih  menjadi  bahan    perbincangan  dikalangan  masyarakat dan penegak hukum.
Malpraktik  perdata  terjadi  apabila  terdapat  hal-hal  yang  menyebabkan  tidak dipenuhinya isi perjanjian ( wanprestasi ) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan  lain,  atau  terjadinya  perbuatan  melawan  hokum  ( onrechtmatige  daad ),  sehingga menimbulkan  kerugian  pada  pasien.  Menyangkut  gugatan  seorang  pasien  dalam  proses perdata terhadaptenaga kesehatan yang  menanganinya, hampir semua, kalau tidak dapat dikatakan semuanya, adalah menyangkut tuntutan ganti rugi.  Dasar hukum yang berlaku adalah  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  dengan KUHPerdata),  mengenai  ketentuan  perbuatan  melawan  hukum  harus  dipenuhinya  empat unsur (S. Soetrisno, 2010), yaitu:
1. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
2. Terdapat kesalahan atau kelalaian;
3. Terdapat hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
4. Perbuatan itu melanggar hukum.
Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya  disebut  dengan  PP  Tenaga  Kesehatan),  terdapat  beberapa  jenis  tenaga kesehatan, diantaranya:
a. tenaga medis;
b. tenaga keperawatan;
c. tenaga kefarmasian;
d. tenaga kesehatan masyarakat;
e. tenaga gizi;
f. tenaga keterapian fisik;
g. tenagaketeknisian  medis  (Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  32    Tahun  1996 Tentang Tenaga Kesehatan).
Berkenaan  dengan  kerugian  yang  sering  diderita  pasien  akibat  kesalahan (kesengajaan/  kealpaan)  para  tenaga  kesehatan  karena  tidak  menjalankan  praktek  sesuai dengan standar profesi, saat ini masyarakat telah memenuhi pengetahuan serta kesadaran yang  cukup  terhadap  hukum  yang  berlaku,  sehingga  ketika  pelayanan  kesehatan  yang mereka terima dirasa kurang optimal bahkan menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap telah terjadi malpraktik, masyarakat akan mengajukan gugatan baik kepada sarana  pelayanan  kesehatan  maupun  kepada  tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di  dalamnya atas kerugian yang mereka derita.
Demi mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan, serta kepastian hukum bagi semua pihak, dugaan kasus malpraktik harus diproses secara hukum. Tentunya proses ini tidak  mutlak  menjamin  akan  mengabulkan  tuntutan  dari  pihak  pasien  atau  keluarganya secara  penuh,  atau  sebaliknya  membebaskan  pihak  tenaga  kesehatan  maupun  sarana pelayanan  kesehatan  yang  dalam  hal  ini  sebagai  pihak  tergugat,  dari  segala  tuntutan hukum.
Pasal  30,  35,  dan  38  Undang-Undang  No.  38  Tahun  2014  Tentang  Keperawatan (selanjutnya  disebut  dengan  Undang-undang  Keperawatan).  Pasal  30  yang  mengatur tentang  wewenang  perawat,  pada  ayat  (1)  huruf  h  menyebutkan  bahwa:  “Dalam menjalankan  tugas  sebagai  pemberi  Asuhan  Keperawatan  di  bidang  upaya  kesehatan perorangan,  Perawat  berwenang  memberikan  konsultasi  Keperawatan  dan  berkolaborasi dengan dokter.”
Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Keperawatan berbunyi:
1) Dalam  keadaan  darurat  untuk  memberikan  pertolongan  pertama,  Perawat  dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.
2) Pertolongan  pertama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
Pasal 38 huruf c berbunyi: “Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak: mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
Kasus  Pada  Putusan  Nomor  109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu,  pada  hari  Rabu  tanggal  19 Desember 2018, sekira pukul16.00 WIB atau  setidak-tidaknya pada  suatu waktu lain dalam bulan  Desember  ditahun  2018,  bertempat  di  rumah  terdakwa  Jumraini  A.Md,  Kep  Binti Fuad  Agus  Sofran  yang  berada  di  Desa  Peraduan  Waras,  RT  005,  RW  001,  Kec.  Abung Timur  Kab.  Lampung  Utara  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  yang  masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang berwenang memeriksa dan  mengadili  perkara  ini,  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan kematian.”
Bahwa  akibat  perbuatan  terdakwa  Jumraini  A.Md.Kep  Binti  Fuad  Agus  Sofran mengakibatkan korban Alex Sandra Bin Karim mengalami kematian yang disebabkan Sepsis (Komplikasi Infeksi) berdasarkan Resume Rekam Medis dari Rumah Sakit Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Desember 2018 terhadap nama pasien: Alexandra, dengan hasil pemeriksaan luar Pasien demam sejak 3 hari, tampak gelisah, nafsu makan  menurun,  tampak  bisul  di  kaki  sudah  pecah,  diagnosa  masuk:  pasien  mengalami Sepsis,  kemudian  kondisi  pasien  saat  pulang  meninggal  dunia.  Perbuatan  terdakwa Jumraini A.Md.Kep Binti Fuad Agus Sofran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Bedasarkan hal diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak Pidana Malpraktek ( Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu ) ”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif,  dimana  sumber  datanya diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  antara  lain  norma  atau  kaidah  dasar  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,2011). sedangakan bahan hukum sekunder anatra lain buku-buku, hasil penelitian, serta pendapat pakar  hukum.  Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  kualitatif. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2009)

## Hasil dan Pembahasan
a. Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  edisi  ketiga  menyebutkan  istilah  malpraktik  dengan malapraktik yang diartikan dengan: “Praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang  atau  kode  etik.”  Kamus  Inggris-Indonesia  (John  M.  Echols  dan  Hasan Shadily,  2000)  mengartikan malpractice atau  malpraktik  adalah:  “(1)  Salah  mengobati,  cara mengobati pasien yang salah; (2) tindakan yang salah”. Sedangkan arti malpractice, dalam Dorland’s  Medical  Dictionary  27th  Edition ,  adalah  “praktik  yang  tidak  tepat  atau menimbulkan  masalah”;  tindakan  medik  atau  tindakan  operatif  yang  salah”  (“ improper  or injurious practice; inskillfuk and faulty medical or surgical treatment ’’).
J.Guwandi  berpendapat  bahwa  malpraktik  merupakan  istilah  yang  mempunyai konotasi  buruk,  bersifat  stigmatis,  menyalahkan.  Praktik  buruk  dari  seseorang  yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya. Apabila ditujukan kepada profesi medis, maka akan disebut malpraktik medik. (J. Guwandi, 2009).
Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan  secara  tidak  sengaja  dirumuskan  didalam  Pasal  359  dan  360.  Adapun  unsur- unsur dari pasal 359 dan 360 adalah sebagai berikut:
1. Adanya unsur kelalaian (kulpa)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu. Jika 4 unsur diatas dibandingkan dengan unsur pembunuhan dalam pasal 338, maka terlihat bahwa unsur 2,3 dan 4 dari pasal 359 tidak ada bedanya dengan unsur pembunuhan dalam  pasal  338.  Perbedaannya  hanya  terletak  pada  unsur  kesalahannya  yaitu  pasal  359 kesalahan  dalam  bentuk  kurang  hai-hati  ( kulpa ),  sedangkan  kesalahan  dalam  pasal  338 ( pembunuhan ) dalam bentuk kesengajaan.
Demikian pula  jika kita bandingkan antara resiko medik dengan malpraktek medik. Baik pada resiko medik dan malpraktek medik terkandung unsur 2,3 dan 4 yaitu ada wujud perbuatan tertentu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, perbuatan tersebut sama- sama  berakibat  luka  berat  maupun  matinya  orang  lain  ada  hubungan  kasual.  Tetapi  ada satu  unsur  yang  berbeda  dari  resiko  medik  dengan  melpraktek  medik,  yaitu  pada  resiko medik  ditemukan  unsur  kelalaian  sedangkan  pada  malpraktek  medik  jelas  ditemukan adanya unsur kelalaian.
Berdasarkan wawancara  dengan  Muamar Azmar  Mahmud  Farig,  S.H selaku  Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi khusus didalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga dikaitkan dengan  pelayanan  yang  tidak  memenuhi  (dibawah)  standar  profesi  (standar  pelayanan medis)  yang  dalam  prakteknya  juga  perlu  digunakan  untuk  membedakan  antara  resiko medik  dan  Malpraktek  medik.  Kalau  terhadap  pasien  telah  dilakukan  prosedur  sesuai standar pelayanan medis, tetapi pasien akhirnya luka berat atau mati, ini merupakan resiko medis. sedangkan bagi pasien yang mengalami luka berat maupun kematian sebagai akibat dokter  melakukan  pelayanan  dibawah  standar  medis,  maka  hal  ini  berarti  terjadai malpraktek medik.
Muamar  Azmar  Mahmud  Farig,  S.H    juga  mengatakan  agar  tidak  terjadi  salah pengertian tentang timbulnya resiko yang merugikan pasien, diperlukan adanya informasi yang jelas dan lengkap oleh dokter dengan bahasa yang muda dimengerti oleh pasien dan dengan  mengingat  di  mana  komunikasi  tersebut  dilakukan.  Di  sinilah  pentingnya wawancara  kesehatan,  sehingga  pada  akhirnya  pasien  bersedia  memberikan  persetujuan atas  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  dokter  dalam  usaha  menyembuhkan penyakitnya,  ini  berarti  bahwa  unsur  kelalaian  sangat  berperan  dalam  menentukan dipidana atau tidaknya seorang dokter dan kelalaian dalam bidang kedokteran sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan standar profesi dokter. Tidak hanya unsur kelalaian didalam resiko  medik,  juga  mengandung  arti  bahwa  baik  pasal  359  maupun  360  KUHP  tidak  bisa diterapkan bagi tindakan dokter yang memiliki resiko medik, karena salah satu unsur dari pasal 359 maupun 360 KUHP tidak dipenuhi di dalam resiko medik.
Menurut  Hengky  Alexander  Yao,  S.H.,M.H.  sebagai  Hakim  Pengadilan  Negeri Kotabumi,  Hukum  kesehataan  Indonesia  yang  berupa  Undang-Undang  Kesehatan  No.  36 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara resmi istilah Malpraktek. Tetapi hanya menyebutkan kesalahan  atau  kelalaian  dalam  melaksanakan  profesi  (tercantum  dalam  Pasal  54  dan  55). Dengan demikian, istilah malpraktek merupkan istilah hukum yang digunakan dalam Pasal 54 dan 55 tersebut diatas.
Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi yang tercantum dalam pasal 54 dan 55 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54 :
1.  Terhadap  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
2. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis disiplin tenaga kesehatan.
3.  Ketentuan  mengenai  pembentukan,  tugas,fungsi  dan  tatakerja  Majelis  Disiplin  Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
Pasal 55 :
1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Berdasarkan  tuntutan  Jaksa  penuntut  Umum  pembacaan  tuntutan  pidana  yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa  Jumraini,  A.Md,  Kep  Binti  Fuad  Agus  Sofran  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang  mengakibatkan  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  meninggal  dunia”, melanggar  Pasal  84 ayat  (2)  UU  RI  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan  (sebagaimana  dalam dakwaan pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Jumraini,  A.Md,  Kep  Binti  Fuad  Agus  Sofran dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan.  Dikurangi  selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar  terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 7 (tujuh) butir pil ANTASIDA DOEN 200 mg merk GENERIK;
- 5 (lima) butir pil MEFENAMIC ACID 500 mg merk GENERIK;
- 6 (enam) butir pil ALLERGEN 4 mg merk NOVA;
- 4 (empat) butir pil NOVAGESIC 500 mg merk NOVA;
- 1 (satu) botol merk E-CARE antiseptic Hand Rub yang berisi alkohol;
- 2 (dua) helai kain kasa warna putih;
- 1 (satu) buah pinset stainless;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna ungu;
- 18 (Delapan belas)  butir pil merk ANTASID;
- 13 (Tiga belas) butir pil ALERGEN 4 mg merk Nova;
- 34 (Tiga Puluh Empat) butir pil MEFANAMIC ACID 500 mg merk Generik;
- 46 (Empat puluh Enam) butir pil SALBUTAMOL 2 mg merk Generik;
- 22 (Dua Puluh Dua) butir pil BRONKRIS 8 mg merk Graha Farma;
- 17 (Tujuh belas) butir pil ALLOPURINOL 100 mg merk Generik;
- 1 (Satu) butir pil ASAM PENAMAT Forte;
- 10 (Sepuluh) butir pil merk NIFEDIPINE 10 mg merk Generik;
- 20 (Dua Puluh) butir Obat merk ANTASIDA DONE 200 mg merk Generik;
- 1 (Satu) butir pil ETABION merk Errita Farma;
- 4 (Empat) butir pil MEXOCON 0,5 mg merk Mexocon;
- 1 (Satu) butir pil INTUNAL-F merk meprofom;
- 3 (Tiga) butir pil LANADEXON 5 mg merk Landson;
- 1 (Satu) botol Sirup merk NOVAGESIC;
- 1 (Satu) botol Sirup merk GUANISTREP;
- 1 (Satu) botol Sirup merk TIALYSIN;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Asuhan Keperawatan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rujukan Pasien;
- 1 (satu) lembar fotocopy Informed Choice;
- Resume Rekam Medis Pasien An. Alex Sandra;
(Tetap  terlampir  dalam  berkas  perkara  an.  Jumraini,  A.Md.  Kep  Binti  Fuad  Agus Sofran).
4. Menetapkan  supaya  terdakwa  dibebani  biaya  perkara  sebesar    Rp5.000,00  (lima  ribu rupiah).
Berdasarkan  wawancara  dengan Muamar Azmar  Mahmud  Farig,  S.H  selaku  Hakim Pengadilan Negeri  Kotabumi majelis  hakim akan mempertimbangkan mengenai  penilaian terhadap  keterangan  para  saksi  yang  dihadirkan  Penuntut  Umum  dengan  para  saksi meringankan  dari  Terdakwa  dihubungkan  dengan  beberapa  doktrin  dan  hukum  positif yang ada, sebagai berikut:
1. Adanya  perbedaan  keterangan  beberapa  saksi  dengan  keterangan  terdakwa  mengenai tempus  delicti ,  kapan  waktu  sebenarnya  Terdakwa  melakukan  perbuatan  yang didakwakan  kepadanya.  Mengenai  hal  ini  majelis  berpendapat,  akan  mengambil keterangan  saksi-saksi  fakta  yang  paling  dekat  posisinya  dengan  korban  Alex  Sandra ketika kejadian berlangsung yaitu keterangan saksi Arina Santia Binti Karim, saksi Karim Bin Matayib (Alm), saksi Mihalna Binti Alimanan (Alm) dan saksi Rustomo Bin Raswaji (Alm), yang menyatakan di persidangan bahwa Alex Sandra dan saksi Arina datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib yang selanjutnya  Terdakwa  melakukan  perawatan  atau  tindakan  medis  kepada  korban  Alex Sandra.
2. Mengenai perbedaan keterangan antara saksi Arina dengan keterangan Terdakwa yang berkaitan  dengan  tindakan  yang  dilakukan  Terdakwa  kepada  korban  Alex  Sandra, khususnya mengenai cara Terdakwa menangani bisul korban Alex Sandra, mengenai hal ini,  majelis  berpendapat,  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  di  atas  pada  hakikatnya saksi Arina ialah satu-satunya saksi yang menyaksikan langsung pada waktu dilakukan tindakan  medis  oleh  terdakwa  kepada  korban  Alex  Sandra  mulai  dari  awal  datang sampai  korban  Alex  pulang,  bahwa  saksi  Arina  juga  membantu  Terdakwa  ketika Terdakwa  menangani  keluhan  korban  Alex,  selanjutnya  saksi  Arina  juga  adalah  saksi yang  telah  disumpah,  sehingga  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  majelis  akan  akan menggunakan keterangan saksi Arina dalam hal cara Terdakwa menangani bisul korban Alex,  khususnya  mengenai  adanya  penggunaan  pisau  kecil  dan  jarum  suntik  sebagai anastesi atau penghilang rasa sakit pada kaki korban.
3. Bahwa pertimbangan mengenai dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang memiliki unsur yang harus dibuktikan  yaitu  1.Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat;  2.  Yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan kematian.
4. Majelis  akan  mempertimbangkan  jenis  delik  pada  dakwaan  Kesatu  Penuntut  Umum tersebut. Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana, sebagai contoh, Lamintang, dalam
bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 213), menyatakan perbedaan delik formal dengan delik materil adalah “Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan  dilakukannya  tindakan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh undang-undang.  Sedangkan  delik  materil,  delik  yang  dianggap  telah  selesai  dengan ditimbulkannya  akibat  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang- undang.  Selanjutnya  (Adami  Chazawi,2010)  dalam  bukunya  Stelsel  Pidana,  Tindak Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana  (hal.  119) menyatakan  disebut  delik  formil  karena  dalam  rumusan  dicantumkan  secara  tegas perihal  larangan  melakukan  perbuatan  tertentu.  Yang  menjadi  pokok  larangan  dalam rumusan  itu  ialah  melakukan  perbuatan  tertentu.  Dalam  hubungannya  dengan selesainya  tindak  pidana,  jika  perbuatan  yang  menjadi  larangan  itu  selesai  dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan delik materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat. Mengenai hal ini, majelis  berpendapat delik pada Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah delik materil, sehingga haruslah dibuktikan adakah hubungan kausalitas  antara  perbuatan  Terdakwa  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  yaitu  adanya kelalaian  berat  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan,  mengakibatkan  kematian  pada korban atau Penerima Pelayanan Kesehatan (Leden Marpaung,2010).
Berdasarkan keterangan para Ahli baik Ahli dari Penuntut Umum maupun para Ahli dari  Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa  kematian  yang  diakibatkan  Sepsis  yang  dialami korban tidak serta merta dapat langsung dikaitkan dengan tindakan medis yang dilakukan Terdakwa,  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kondisi  korban  sehingga  menyebabkan korban  meninggal  dunia,  dihubungkan  dengan  fakta  di  pesidangan  yaitu  tidak dilakukannya autopsi terhadap korban Alex Sandra, sehingga kurangnya scientific evidence untuk  dipertimbangkan.  Hal  ini  mengakibatkan  hubungan  kausalitas  antara  adanya kelalaian  berat  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dengan  penyebab  kematian  korban  Alex, menjadi sulit untuk dibuktikan.
5. Mengenai  izin  praktik  yang  berhubungan  dengan  Terdakwa,  Menimbang,  bahwa berdasarkan  keterangan  Terdakwa,  saksi  Joko  Budi  Prasetyo  S.Kep,  Ns  Bin  Sandono (Alm),  saksi  Jaruan  Tamam,  S.KM.,  M.Kes  Bin  Hi.  Abdul  Gani  (Alm),  Ahli  Ida  Wati Manurung, S.Kp.,M. Kes, Ahli Sono Ahmad, S.Kp., M.Kep dan Ahli Dr. Ta’adi, S.Kp, Ns., MH.Kes  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  Jo.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  HK.02.02/Menkes/148/I/2010  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik  Perawat  (saat  ini  telah  diperbaharui  dengan  Permenkes  26  tahun  2019  tentang Peraturan  Pelaksanaan  UU  38  tahun  2014  tentang  Keperawatan),  pada  pokoknya menerangkan  benar  Terdakwa  memiliki  izin  praktik  di  RSUD  Ryacudu,  tetapi  tidak memiliki  izin  praktik  mandiri.  Sehingga  tidak  diperkenankan  secara  hukum  untuk melayani  pasien  dengan  membuka  praktik  dan  menarik  biaya  jasa  di  rumah  terdakwa sendiri.
Berdasarkan uraian diatas menurut Analisis penulis Penerapan Hukum Pidana Matril
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor
109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu.  sangat  mendasar  telah  memperhatikan  unsur-unsur,  barang bukti yang ada serta mendengarkan fakta persidangan, dengan memberikan vonis Jumraini A.Md,  Kep  Binti  Fuad  Agus  Sofran  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “Tenaga Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulanKesehatan Yang  Menjalankan  Praktik  Tanpa  Memiliki  Izin  Sebagaimana  Dimaksud  Dalam  Pasal  46 Ayat  (1)  UU  RI  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan”,  sebagaimana  dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

## b. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu.
Malpraktik  medik  dapat  masuk  ke  ranah  hukum  pidana  apabila  memenuhi  syarat- syarat dalam 3 aspek, yaitu:
1. syarat sikap batin dokter;
2. syarat dalam perlakuan medis, dan
3. syarat mengenai hal akibat.
Pada dasarnya syarat dalam sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa, yaitu wujud perbuatan  dalam  melakukan  tindakan  medik,  syarat  perlakuan  medis  adalah  perlakuan medis  yang  menyimpang,  dan  syarat  akibat  adalah  syarat  mengenai  timbulnya  kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.
Semua perbuatan dalam pelayanan medik dapat mengalami kesalahan (sengaja atau lalai)  yang  pada  ujungnya  menimbulkan  malpraktik  medik,  apabila  dilakukan  secara menyimpang. Dapat diartikan bahwa umumnya menimbulkan malpraktik dan tidak selalu berakibat  terjadinya  malpraktik  kedokteran  menurut  hukum.  Alasannya,  karena  untuk terjadinya  malpraktik  kedokteran  menurut  hukum,  selain  perbuatan-perbuatan  dalam perlakuan  medik  tersebut  menyimpang,  masih  ada  syarat  sikap  batin  akibat  yang  tidak mudah dipahami dan diterapkan. Bahkan kasus kongkret tertentu menunjukkan perbuatan yang ternyata salah kadangkala bisa dibenarkan dengan alasan tertentu.
Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang  dimaksud  berkaitan  dengan  penjatuhan  pidana  serta  alasan-alasan  pembenar (justification) dijatuhkannya  pidana  terhadap  seseorang  yang  dengan  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (incracht  van  gewijsde )  dinyatakan  secara  sah  dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.
Hakim  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dalam  proses  peradilan  pidana  berperan  sebagai  pihak  yang  memberikan pemidanaan  dengan  tidak  mengabaikan  hukum  atau  norma  serta  peraturan  yang  hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dan  berkembangan  dalam  masyarakat.” Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dapat  digunakan  sebagai  bahan analisis  tentang  orientasi  yang  dimiliki  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  juga  sangat
penting  untuk  melihat  bagaimana  putusan  yang  dijatuhkan  itu  relevan  dengan  tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang  tidak  didasarkan  pada  orientasi  yang  benar,  dalam  arti  tidak  sesuai  dengan  tujuan pemidanaan  yang  telah  ditentukan,  justru  akan  berdampak  negatif  terhadap  proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.
Berikut  ini  peneliti  akan  menguraikan  berdasarkan  wawancara  dengan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai pertimbangan  hakim  dalam  Putusan:  109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu.yaitu  sebagai  berikut: Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Dalam  perkara  ini  Majelis  Hakim mempertimbangkan  dakwaan,  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan  saksi,  dan keterangan  terdakwa,  selain  itu  Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan  unsur  delik  dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka majelis hakim akan langsung  mempertimbangkan  dakwaan  Kedua  Penuntut  Umum,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  86  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Tenaga Kesehatan;
2. Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) Uu Ri Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Unsur  “Tenaga Kesehatan “ ;
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “Tenaga  Kesehatan”  adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  sebagai  tenaga kesehatan,  yang  dengan  segala  identitasnya  dihadapkan  ke  muka  persidangan  oleh penuntut  umum  karena  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini  orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa  Jumraini A.Md,  Kep  Binti  Fuad  Agus  Sofran  dengan  bukti  sebagai  tenaga  kesehatan  yaitu  Surat Tanda  Register  Perawat  Nomor  100152217-1389402  tanggal  27  Agustus  2017,  sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.
2. Unsur “Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1)”;
Dalam  unsur  ini  haruslah  dapat  dibuktikan  Terdakwa  memberikan  pelayanan  atau menjalankan praktik dengan menarik biaya jasa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan Setiap  Tenaga  Kesehatan  yang  menjalankan  praktik  di  bidang  pelayanan  kesehatan  wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP. (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas  rekomendasi  pejabat  kesehatan  yang  berwenang  di  kabupaten/  kota  tempat  Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
Berdasarkan tempus  delicti perkara  ini,  peraturan  pelaksana  yang  berlaku  pada  saat tindak  pidana  terjadi  ialah  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  17  Tahun  2013  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yang apabila dihubungkan dengan locus delicti , maka dimaksud izin praktik ialah Izin Praktik Mandiri.
Berdasarkan  fakta  hukum  sebagaimana  tersebut  di  atas  yang  diperoleh  dari keterangan  saksi-saksi,  para  Ahli,  keterangan  Terdakwa  dan  barang  bukti  serta  alat  bukti surat  yang  dihubungkan  satu  dengan  lainnya  sehingga  berkesesuaian  maka  telah  nyata adanya  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  pada  hari  Rabu  tanggal  19 Desember  2018  sekira  pukul  16.00  Wib,  awalnya  saksi  Arina  Santia  Binti  Karim  bersama Kakak  kandung  saksi  Arina  yaitu  korban  Alex  Sandra  mendatangi  rumah  Terdakwa Jumraini  yang  berada  di  Desa Peraduan  Waras, RT  005,  RW 001, Kec.  Abung  Timur Kab. Lampung  Utara,  karena  ada  bisul  di  kaki  korban  Alex.  Pada  saat  itu  sebelum  Terdakwa melakukan tindakan, Terdakwa Jumraini terlebih dahulu menyuntik sebanyak 2 (dua) kali yang  pertama  disuntik  pada  bagian  telapak  kaki  Alex  Sandra,  lalu  sekira  5  (lima)  menit dikarenakan masih merasa sakit lalu Terdakwa Jumraini menyuntikkan kembali suntikkan pada bagian telapak kaki Alex Sandra dan yang disuntikan itu adalah penghilang rasa sakit. Pada  saat  itu  Terdakwa  Jumraini  membawa  wadah  steinless  yang  berisikan, Pinset,  pisau kecil, gunting sedang, kain kasa dan Terdakwa Jumraini membawa 2 (dua) buah suntikan yang  masih  tersegel  dan  juga  2  (dua)  buah  obat  dalam  wadah  botol  kecil  yang  berisikan cairan  warna  putih  dan  juga  1  (satu)  buah  botol  plastik  alkohol,  lalu  Terdakwa  Jumraini masuk  kembali  ke  dalam  rumah  dan  keluar  kembali  dengan    membawa  air  panas  dalam wadah  baskom  dan  saksi  Arina  disuruh  Terdakwa  Jumraini  untuk  membersihkan  atau menyiram air di tempat bisul tersebut. Korban Alex Sandra pada saat diobati oleh Terdakwa dengan  cara  dibelek  dengan  menggunakan  pisau  dan  gunting  lalu  dibersihkan  dengan alkohol dan kain kasa, kemudian korban Alex Sandra diberikan obat 1 (satu) botol alkohol dalam wadah botol plastik warna putih yang berisikan alkohol kurang lebih setengah botol, kain kasa warna putih, 1 (satu) papan obat tablet bungkus warna merah merk Novagesic 500 isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) papan obat tablet bungkus warna Silver merk Mefanemic Acid isi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) papan obat tablet bungkus warna Silver merk Antasida Doen isi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) papan obat tablet bungkus warna kuning merk Allergen isi 10 (sepuluh) butir.
Pada  saat  itu  kondisi  fisik  korban  Alex  Sandra  sehat,  tidak  demam,  hanya  bengkak membiru  pada  bisulnya  dan  berjalan  pincang  akibat  bisul  pada  telapak  kakinya.  ketika selesai  mengobati  kaki  korban  Alex,  Terdakwa  Jumraini  meminta  uang  Rp110.000,00 (seratus  sepuluh  ribu)  untuk  biaya  pengobatan  Alex,  namun  saksi  Arina  berikan Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  sisanya  akan  saksi  Arina  berikan  nanti  kepada Terdakwa Jumraini. berdasarkan keterangan saksi Arina dan saksi Karim sejak tahun 2014 Terdakwa Jumraini membuka praktik di rumahnya dan setiap orang yang hendak berobat pasti selalu dilayani. Berdasarkan keterangan saksi Karim terakhir kali saksi Karim berobat dengan Terdakwa Jumraini pada bulan Oktober 2018, saat itu saksi Karim sakit kepala dan batuk  –batuk  dan  diberi  obat  3  (tiga)  macam  oleh  Terdakwa  Jumraini  dan  saksi  Karim dimintai uang Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk biaya perobatan.
Berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Joko Budi Prasetyo S.Kep, Ns Bin Sandono (Alm),  saksi  Jaruan  Tamam,  S.KM.,  M.Kes  Bin  Hi.  Abdul  Gani  (Alm),  Ahli  Ida  Wati Manurung, S.Kp.,M. Kes, Ahli Sono Ahmad, S.Kp., M.Kep dan Ahli Dr. Ta’adi, S.Kp, Ns.,
MH.Kes  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  Jo.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat  (saat  ini  telah  diperbaharui  dengan  Permenkes  26  tahun  2019  tentang  Peraturan Pelaksanaan  UU  38  tahun  2018  tentang  Keperawatan),  pada  pokoknya  menerangkan Terdakwa  memiliki  izin  praktik  di  RSUD  Ryacudu,  tetapi  tidak  memiliki  izin  praktik mandiri di tempat lain. Sehingga tidak diperkenankan secara hukum untuk melayani pasien dengan membuka praktik dan menarik biaya jasa di rumah terdakwa sendiri.
Berdasarkan  Permenkes Nomor 48 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Pasal  1  yaitu  Gawat  Darurat  adalah  keadaan  klinis  yang  membutuhkan  tindakan  medis segera  untuk  penyelamatan  nyawa  dan  pencegahan  kecacatan,  selanjutnya  pada  Pasal  3 Ayat  (1)  Jo.  Pasal  35  UU  RI  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  dihubungkan dengan kondisi korban Alex Sandra ketika datang kepada Terdakwa tidaklah masuk dalam kategori darurat. berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang  terungkap  maka  telah  secara  nyata  Terdakwa  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  telah memiliki Surat Tanda Register Perawat Nomor 100152217-1389402 tanggal 27 Agustus 2017, menjalankan praktik di rumah terdakwa Jumraini A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran yang berada di Desa Peraduan Waras, RT 005, RW 001, Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, dengan meminta biaya jasa pengobatan kepada para pasien, khususnya kepada korban Alex Sandra dan saksi Arina, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Berdasarkan  wawancara  dengan  Hengky  Alexander  Yao,  S.H.,M.H.  sebagai  Hakim Pengadilan  Negeri  Kotabumi  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka  unsur    ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum, dengan demikian unsur “Tenaga Kesehatan Yang  Menjalankan  Praktik  Tanpa  Memiliki  Izin  Sebagaimana  Dimaksud  Dalam  Pasal  46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi. Semua unsur dari Pasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  Kedua.  Kelalaian menurut  hukum  pidana  terbagi  dua  macam.  Pertama,  “kealpaan  perbuatan”.  Maksudnya ialah  apabila  ialah  apabila  hanya  dengan  melakukan  perbuatannya  itu  sudah  merupakan suatu  peristiwa  pidana,  maka  tidak  perlu  melihat  akibat  yang  timbul  dari  perbuatan tersebut  sebagaimana  ketentuan  Pasal  205  KUHP.  Kedua,  "kealpaan  akibat”.  Kealpaan akibat  ini  baru  merupakan  suatu  peristiwa  pidana  kalau  akibat  dari  kealpaan  itu  sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.
Menurut analisis penulis hukuman yang diterima terdakwa sudah sesuai walaupun prosesnya  begitu  panjang,  dimana  saat  di  Pengadilan  Negeri  dihukum  dengan  putusan terhadap  terdakwa  Jumraini,  A.Md,  Kep  Binti  Fuad  Agus  Sofran  yaitu  pidana  kepada Terdakwa  dengan  denda  sejumlah  Rp20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  maka  harus  diganti  dengan  kurungan  selama  6 (enam)  bulan.  dikurangi  selama    terdakwa  berada  dalam  tahanan,  dengan  perintah  agar terdakwa tetap ditahan. Jumraini, A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran diputuskan mendapat
hukuman pidana penjara selama 6 (Bulan) serta Putusan kasasi Jumraini, A.Md, Kep Binti Fuad Agus Sofran dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah). Apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis hal yang meringankan terdakwa yaitu  Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum.

## Kesimpulan
Penerapan  Hukum  Pidana  Matril  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Malpraktek  Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu dapat diuraikan maka unsur  ini telah terbukti kebenarannya  menurut  hukum,  dengan  demikian  unsur  “Tenaga  Kesehatan  Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi. Semua unsur dari Pasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu. telah memperhatikan hal hal berikut  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal  86  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  yang  unsur- unsurnya  adalah  sebagai  berikut:  Tenaga  Kesehatan,  Yang  Menjalankan  Praktik  Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan  serta  yang  meringkan  terdakwa,  terdakwa  tidak  pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.

## Daftar Pustaka
Abdul Karim, (2010).Tanggung Jawab, Grafindo Medio Pratama, Bandung: Adami  Chazawi,  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori  Pemidanaan  dan Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana,  Cetakan  V,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2010.
Ameln F,(2010). Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta Antonius Cahyadi,(2010). Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.
J. Guwandi, (2009).Hukum Medik (Medical Law), Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily.  2000.  Kamus  Inggris  Indonesia  An  English- Indonesia Dictionary. Jakarta : PT. Gramedia.
Lalu  Husni,  (2009),  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia.  Edisi  Revisi,  Raja Grafindo Persada, Jakarta:
Leden  Marpaung.  (2010). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti
Lilik  Mulyadi,  (2017), Hukum  Acara  Pidana  normatif,  teoritis,  praktik  dan  permasalahannya , Bandung : Alumni,
M.  Yahya  Harahap,  (2010), Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,Jakarta:  Sinar Grafika,
Moeljatno, (2010), Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Muntaha, (2019). Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana, Jakarta Timur.Sinar Grafika Offset.
S.  Soetrisno,  (2010),  Malpraktek  Medik  dan  Mediasi  sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu, Tangerang:
Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, (2015), Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak.
Soerjono Soekanto dan Sri  Mamudji,  (2011), “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, UI Press, Jakarta.
Sofyan.2013. Hukum Acara Pidana suatu pengantar . Yogyakarta: Rangkang education. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

## Ibrahim Fikma Edrisy (1), Serli Ayu Anggraini (2), Universitas Muhammadiyah Kotabumi