## Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan
Kota Surakarta Tahun 2015
Evaluation of Drug Supply Management at Pharmacy Installation of Surakarta Health Office on 2015
Ganet Eko Pramukantoro 1 , Sunarti 2 1 2 Pharmacy Faculty, Universitas Setia Budi, Jl. Letjen Sutoyo No.6, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127, Indonesia ganetep@gmail.com

## ABSTRAK
Manajemen  obat  merupakan  proses  penting  dalam  pelayanan  kesehatan  masyarakat. Manajemen  obat  yang  tidak  tepat  dapat  memberikan  efek  negatif  pada  kualitas  layanan kesehatan  di  Kabupaten  /  Kota.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran umum  dan  melakukan  evaluasi  manajemen  persediaan  obat  yang  meliputi  pemilihan, pengadaan, distribusi, dan penggunaan di Instalasi Farmasi Departemen Kesehatan Surakarta.
Data  dikumpulkan  secara  retrospektif  dengan  menelusuri  dokumen  tahun-tahun sebelumnya. Semua dokumen selama proses seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan obat  dimasukkan  sebagai  bahan  penelitian.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dievaluasi  dan dibandingkan dengan standar menurut WHO dan Kementerian Kesehatan (2010).
Manajemen  persediaan  obat di  Instalasi  Farmasi  Kota  Surakarta  sesuai  standar WHO dan  Kementerian  Kesehatan  (2010)  adalah  sebagai  berikut:  Ketersediaan  obat  sesuai kebutuhan  (102,84%),  pengadaan  obat  esensial  (86,87%),  pengadaan  obat  generik  (100%), obat  tersedia  dibandingkan  to  DOEN  (60.22%)  dan  ketepatan  perencanaan  (88.94%).  Tingkat ketersediaan obat (100%), kelayakan distribusi obat (29,41%), jumlah obat yang didistribusikan secara  tidak  tepat  (9,84%),  dan  waktu  rata-rata  kekosongan  obat  (0%).  Tingkat  akurasi  item obat  dengan  Fornas  I  (60,77%).  Penelitian  kami  menyimpulkan  bahwa  manajemen  obat  di Departemen  Farmasi  Surakarta  masih  memerlukan  peningkatan  terutama  pada  proses distribusi dan penggunaan sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan (2010).
Kata kunci :Pengelolaan obat, Instalasi Farmasi,  Analisis Efisiensi .

## ABSTRACT
Drug management is an  important process in public health service. Inappropriate drug management may exert negative effect on the quality of healthcare service in a District/City. The purpose  of  this  study  was  to  provide  an  overview  and  evaluation  of  drug  supply  management that includes: selection, procurement, distribution, and use in Pharmacy Installatio  of Surakarta Health Department.
Data  was  collected  retrospectively  by  tracing  the  documenst  from  previous  years.  All process  of  selection,  procurement,  distribution,  and  usage  were  included.  The  obtained  data were  evaluated  and  compared  with  the  standard  according  to  WHO  and  Ministry  of  Health (2010).
Drug  supply  management  in  Pharmacy  Department  of  Surakarta  according  to  the standards  as  follows  :  The  availability  of  the  drug  as  needed  (102.84%),  procurement  of essential  drug  (86.87%),  procurement  of  generic  drug  (100%),  drug  availability  compared  to DOEN  (60.22%)  and  planning  accuracy  (88.94%).  Drug  availability  level  (100%),  drug distribution  appropriateness  (29,41%),  the  number  of  drug  distributed  inappropriately  (9,84%), and  the  avarage  time  of  drug  emptiness  (0%).  The  accuracy  level  of  drugs  item  with  Fornas  I (60,77%).  Our  study  concluded  that  drug  management  in  Pharmacy  Installation  of  Surakarta Health Office still need improvement especially on distribution and utilization process according to WHO and Ministry of Health (2010) standards.
Key word : Drug Management, Pharmacy Departement, Efficiency analysis.

## PENDAHULUAN
Obat  dan  perbekalan  kesehatan merupakan komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan.  Akses  terhadap  obat  dan perbekalan  kesehatan  terutama  obat esensial  merupakan  salah  satu  hak asasi manusia, dengan demikian penyediaan obat esensial juga merupakan  kewajiban  bagi  pemerintah untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. . Salah  satu  hal  penting  dalam pelayanan kesehatan
adalah pengelolaan  obat.  Instalasi  Farmasi Kabupaten/Kota  adalah  tempat  dimana semua  obat  yang  datang  disimpan untuk  didistribusikan  ke  puskesmas. Penyimpanan dan distribusi merupakan bagian  dalam  fungsi  pengelolaan  obat yang  penting  guna  menjamin  mutu obat  yang  akan  digunakan  untuk pelayanan kesehatan di puskesmas.
Sebelum  otonomi  daerah,  fungsi
pengelolaan obat di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gudang  Farmasi  Kabupaten  (GFK) yang  bertanggung  jawab  sepenuhnya atas kebutuhan obat ditingkat Kabupaten/kota. Pengadaan obat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan, sedangkan setelah desentralisasi pengadaan obat dilakukan oleh masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/kota (UU 32 tahun 2004). Pengelolaan obat merupakan siklus  kegiatan,  dimulai  dari  pemilihan, perencanaan,penerimaan,pendistribusi an,  pencatatan  dan  pelaporan  obat untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu
yang  dilakukan  secara  efektif  dan efisien
Pengelolaan  obat  pada  tahap perencanaan dan pengadaan ( procurement) merupakan proses kegiatan dalam mewujudkan
ketersediaan  obat  untuk  mencapai pelayanan  kesehatan  yang  bermutu. Instalasi  farmasi  sering  menghadapi permasalahan  pada  tahap  seleksiyaitu dalam  pemilihan  obat  yang  diperlukan sesuai  dengan  kebutuhan  kesehatan masyarakat  yang  ada  di  daerah, sedangkan  pada  tahap  perencanaan dan pengadaan adanyaketidaksesuaian antara  perencanaan  obat  tahunan dengan pembelian, fluktuasi pemakaian obat-obat  dan  kebijakan  pemerintah yang mengalami perubahan. Pengelolaan  obat  yang  tidak  efisien menyebabkan tingkat ketersediaan obat menjadi berkurang, terjadi kekosongan obat, banyaknya obat yang menumpuk  akibat  tidak  sesuainya perencanaan  obat,  serta  banyaknya obat  yang  kadaluwarsa/rusak  akibat sistem  distribusi  yang  kurang  baik sehingga  dapat  berdampak  kepada inefisiensi  penggunaan  anggaran/biaya obat  di  tingkat  Kabupaten/Kota  (MSH 2012).
Permasalahan yang sering dijumpai  dalam  perencanaan  obat adalah membeli terlalu banyak, membeli  obat  yang  tidak  diperlukan, tidak  memperhitungkan  umur  obat sehingga  mengakibatkan  pemborosan karena  terjadi  obat-obat  kadaluwarsa (Siregar 2004).
Distribusi  obat  yang  baik  harus menyelenggarakan suatu sistem
jaminan  kualitas  sehingga  obat  yang
didistribusikan  terjamin  mutu/kualitas, keamanan,  dan  keabsahannya  sampai ke  tangan  masyarakat.  Distribusi  obat yang tidak efisien menyebabkan tingkat ketersediaan  obat  menjadi  berkurang, terjadi  kekosongan  obat,  banyaknya obat  yang  menumpuk  akibat  dari perencanaan  obat  yang  tidak  sesuai serta banyaknya obat yang
kadaluwarsa/rusak  yang  disebabkan sistem  distribusi  yang  kurang  baik sehingga  akan  berdampak  kepada inefisiensi  penggunaan  anggaran/biaya obat  di  tingkat  Kabupaten/Kota  (MSH 2012).
Mengingat  pentingnya pengelolaan obat dalam rangka mencapai pelayanan  yang  bermutu,  maka  perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan  pengelolaan  obat  untuk mengetahui adanya permasalahan atau kelemahan dalam pelaksanaannya,
selanjutnya  dapat  dilakukan  tindakan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan .

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan rancangan deskriptif dengan pengambilan  data  secara retrospektif
dan concurent .  Data retrospektif yaitu data yang diperoleh dengan penelusuran  terhadap  dokumen  tahun tahun 2015 antara lain laporan perencanaan  dan  pemakaian  obat, laporan  keuangan,  laporan  pengadaan obat,  faktur,  laporan  stok  opname, laporan  pemusnahan  obat  rusak  dan kadaluwarsa.  Data concurent adalah data yang diperoleh pada saat penelitian  tahun  2016  atau  merupakan data  primer  antara  lain  kartu  stok, jumlah  item  obat  tiap  lembar  resep,
persentase resep dengan obat generik, rata-rata  waktu  yang  digunakan  untuk melayani  resep  sampai  ke  tangan pasien,  persentase  obat  yang  diberi label dengan benar.
Pengambilan data retrospektif dilakukan  pada  indikator  kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN,
persentase  modal/dana  yang  tersedia dengan keseluruhan dana yang dibutuhkan,  persentase  alokasi  dana pengadaan obat,
persentase kesesuaian  antara  perencanaan  obat dengan kenyataan pakai untuk masing- masing  obat,  frekuensi  pengadaan  tiap item  obat,  frekuensi  kesalahan  faktur, frekuensi tertundanya pembayaran oleh rumah  sakit  terhadap  waktu  yang telah ditetapkan,
Turn Over Ratio , persentase  nilai  obat  kadaluwarsa  dan rusak,  persentase  obat stock mati, sedangkan pengambilan data concuren t  dilakukan  pada  indikator kecocokan  antara  obat  dengan  kartu stock ,  jumlah  item  obat  tiap  lembar resep, persentase penulisan resep obat generik,  persentase  obat  yang  dilabeli dengan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap Selection a.  Kesesuaian  item  obat  yang tersedia dengan Fornas Tingkat I Pemilihan  obat  di  Kabupaten/Kota mengacu pada Fornas I dan harga obat yang  tercantum  dalam e-catalog ,  data diambil  secara  retrospektif  pada  tahun 2015. Persentase kesesuaian item obat yang  tersedia  dalam  Fornas  Tingkat  I diperoleh  dari  total  jenis  obat  yang tersedia  yang  masuk  dalam  Fornas Tingkat I dibagi dengan total jenis obat yang  tersedia  di  Gudang  Farmasi
dikalikan  dengan  100%,  dapat  dilihat pada tabel 1.
T abel  1.  Kesesuaian  item  obat  yang tersedia dengan Fornas Tingkat I Keterangan Nilai (item) Nilai Standar Jumlah itemobat yang tersedia di Gudang Farmasi DKK 181 - Jumlah item obat yang tersedia di Gudang Farmasi DKK yang masukFornas Tingkat 1 110 - % Kesesuaian item obat yang tersediadenganFornas Tingkat 1 60,77 % 100%

## Sumber : Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Surakarta
Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa kesesuaian  obat  yang  tersedia  di Surakarta  bila  dibandingkan  dengan Fornas  tingkat  I  pada  tahun  2015 dibawah  standar  kesesuaian  dengan Fornas Tingkat I yaitu sebesar 60,77%. Menurut  hasil  wawancara  dengan Kepala  Gudang  Farmasi  menyatakan bahwa  seleksi  obat  dilakukan  oleh kepala  Gudang  Farmasi  berdasarkan usulan  jenis-jenis  obat  dari  masing- masing  Puskesmas  yang  ada  di
Wilayah Kota Surakarta. Untuk pengadaan  obat  yang  dilakukan  sudah mengacu pada Fornas I namun memang kebutuhan obat masyarakat di Surakarta ada yang di luar Formularium Nasional. b.  Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan. Nilai  ketersediaan  obat  sesuai kebutuhan  di  Instalasi  Farmasi  Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2  Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
Item obat yang tersedia Item obat yang dibutuhkan Persentase Standar (DepKes, 2010) 181 176 102,84 % 90% Sumber : Instalasi Farmasi Dinas KesehatanSurakarta Tabel 2 menunjukkan hasil sebesar 102,84 %. Ini menunjukkan ketersediaan  obat  untuk  pelayanan kesehatan  dasar  yang  dipenuhi  oleh pemerintah  sebesar  102,84  %.  Dalam
Peraturan  Walikota  SurakartaNomor  4-
A  Tahun  2010  Tentang  Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dijelaskan  bahwa  ketersediaan  obat sesuai  kebutuhan  adalah  90%.  Hasil tersebut menunjukkan
bahwa ketersediaan  obat  sesuai  kebutuhan sudah  memenuhi  standar  (Perwali 2010)  yaitu  minimal  sebesar  90%. Dengan  adanya  ketersediaan  dan kecukupan  obat  merupakan  indikasi kesinambungan  pelayanan  obat  untuk mendukung  pelayanan  kesehatan  di Kota Surakarta. Ketersediaan yang baik adalah  ketersediaan  yang  optimal tanpa  kekurangan  ataupun  kelebihan stok yang besar (Risqi H dkk 2016).
Terdapat beberapa obat yang tidak dibutuhkan  tetapi  tersedia  di  Instalasi Farmasi  Kota  Surakarta.  Contohnya artesunate  inj.  Obat  tersebut  hanya digunakan  untuk  kasus-kasus  tertentu saja,  selain  itu  kuinin  inj  dan  primakuin tablet.  Obat  tersebut  digunakan  untuk penyakit  malaria,  yang  mana  penyakit tersebut  jarang  terjadi  tetapi  memang
obat  tersebut  harus  tersedia  jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

## Tahap Procurement
Perencanaan  merupakan  tahap yang penting dalam pengadaan obat di Dinas Kesehatan, apabila terjadi kelemahan  dalam  sistem  perencanaan tersebut,  maka  akan  mengakibatkan kekacauan  dalam  sistem  pengelolaan obat,  misalnya:  terjadi  pemborosan anggaran,    banyaknya  obat  tidak terpakai/terbuang, membengkaknya anggaran pengadaan dan penyimpanan. Pengadaan Obat Esensial. Tabel 3. Pengadaan obat esensial Jumlah item obat Nilai obat esensial yang disimpan di IF Nilai total obat yang disimpan di IF Persentase 31 Rp 462.782.750 Rp 532.735.750 86,87 %
Sumber: Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan
Surakarta
Nilai  obat  esensial  yang  disimpan di  Instalasi  Farmasi  Kota  Surakarta dapat  dilihat  pada  Tabel  3,  hasil tersebut menunjukkan rata-rata sebesar  86,87  %  dari  total  nilai  obat yang disimpan. Dalam
Peraturan Walikota  Surakarta  Nomor  4-A  Tahun 2010  Tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Kesehatan  dijelaskan  bahwa pengadaan obat esensial adalah 100%. Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa pengadaan obat esensial belum sesuai dengan  standar  (Perwali  2010)  yaitu sebesar  100%.  Sehingga  obat  yang
disimpan  dalam  Instalasi  Farmasi  Kota Surakarta belum semua obat esensial.
Kesesuaian jenis obat yang
tersedia  di  Instalasi  Farmasi  Kota Surakarta  bila  dibandingkan  dengan jenis  obat  esensial  yang  ada  pada Daftar  Obat  Esensial  Nasional  (DOEN) tahun  2015  rata-rata  sebesar  60,44  %. Ini menunjukkan Instalasi Farmasi Kota Surakarta belum mengutamakan pengadaan  obat  yang  mengacu  pada DOEN.    Kesesuaian  jenis  obat  dengan DOEN merupakan upaya untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pemanfaatan dana pengadaan obat.
Tabel 4. Pengadaan obat generic Jumlah item obat Nilai obat generik yang disimpa n di IF Nilai total obat yang disimpan di IF Persen 31 Rp 532.735. 750 Rp 532.735.7 50 100 %
Sumber: Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan Surakarta
Nilai  obat  generik  yang  disimpan atau  diadakan  oleh  Instalasi  Farmasi Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 4  menunjukkan  rata-rata  sebesar  100 %  dari  total  nilai  obat  yang  disimpan atau dana obat yang disediakan. Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4- A  Tahun  2010  Tentang  Standar
Pelayanan
Minimal
Kesehatan dijelaskan  bahwa  pengadaan  obat generik  adalah  100%.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa  pengadaan  obat generik sudah memenuhi standar
(Perwali  2010)  yaitu  sebesar  100%.
Penerapan obat generik harus dilaksanakan  secara  konsisten  dan terus-menerus di semua Unit Pelayanan  Kesehatan.  Hal  ini  sejalan dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010  tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan Milik
Pemerintah,  maka  hanya  obat  generik saja  yang  diperbolehkan  tersedia  di pelayanan  kesehatan  milik  pemerintah termasuk Puskesmas dan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) milik daerah.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010  tentang kewajiban  menggunakan  obat  generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, menyebutkan bahwa kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini Departemen Kesehatan RI tentang obat generik antara lain mewajibkan penyediaan obat generik untuk kebutuhan pasien rawat jalan dan rawat inap  dalam  bentuk  formularium,  Dinas kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan  Kabupaten  atau  Kota  wajib menyediakan  obat  esensial  dengan nama generik untuk kebutuhan puskesmas  dan  unit  pelaksana  teknis lainnya  sesuai  kebutuhan,  dokter  yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib
menuliskan  resep  obat  generik  bagi semua  pasien  sesuai  indikasi  medis, apoteker  dapat  mengganti  obat  merk dagang  atau  obat  paten  dengan  obat generik  yang  sama  komponen  aktifnya atau  obat  merk  dagang  lain  atas persetujuan  dokter  dan  atau  pasien, dokter  di  rumah  sakit,  puskesmas  dan unit  pelaksana  teknis  lainnya  dapat
menyetujui  penggantian  resep  obat generik  dengan  resep  obat  generik bermerk  atau  bermerk  dagang  dalam hal obat generik tertentu belum tersedia. Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah,  pemerintah  daerah  wajib menyediakan obat generik untuk pasien rawat  jalan  dan  rawat  inap  dengan penyediaan  obat  generik  berdasarkan formularium  yang  telah  disusun  oleh fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang dimaksud  dan  formularium  tersebut mengacu kepada DOEN.
Instalasi  Farmasi  Kota  Surakarta melakukan  pemantauan  pelaksanaan penulisan  resep  obat  generik  untuk penulisan  resep  di  Puskesmas.  Untuk pemantauan  pelaksanaan  penyediaan obat  generik  dilakukan  oleh  satuan pengawas  internal  penyediaan  obat generik  di  Instalasi  Farmasi  Kota Surakarta untuk Puskesmas.
Selain hal-hal tersebut,
kemungkinan  juga  dalam  pengadaan obat  generik  mempertimbangkan  dari segi  harga.  Harga  obat  generik  lebih murah  karena  dijual  dalam  kemasan yang  sederhana  dan  tidak  ada  biaya untuk  promosi.  Penyebab  harga  obat mahal antara lain adanya biaya promosi  yang  bisa  mencapai  20-30%.
Sehingga  akan  mempengaruhi  harga obat  yang  signifikan.  Harga  obat generik dikendalikan dan dipantau oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun harganya terjangkau, obat generik tetap terjamin mutu, khasiat dan keamanannya  karena  obat  generik diproduksi  oleh  perusahaan  farmasi yang telah menerapkan Cara Pembuatan  Obat  Yang  Baik  (CPOB)
dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (Badan POM).
Tabel 5. Kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN Jumlah item obat Jumlah jenis obat yang termasuk dalam DOEN Jumlah jenis obat yang tersedia Persen 181 109 181 60,22% Sumber: Instalas  iFarmasi  Dinas  Kesehatan

## Surakarta
Nilai  kesesuaian  item  obat  yang tersedia  dengan  DOEN  di  Instalasi
Farmasi  Kota  Surakarta  tahun  2015 dapat dilihat pada Tabel 5 menunjukkan  rata-rata  sebesar  60,22 %, sedangkanidealnya menurut Departemen  KesehatanRI  indikatornya adalah 100%. Ini lebih baikdibandingkan dengan yang terdapat di Instalasi Farmasi Kabupaten
Papua  Wilayah  Selatan  yaitu  57,81% (Waluyo et  al  2015 ).  Ada  tujuh  puluh dua  obat  yang  tidak  masuk  dalam daftarDOEN.  Akan  tetapi  masuk  dalam Formularium Nasional dan Formularium Obat Puskesmas.
Obat-obat  yang  disimpan  dalam Instalasi  Farmasi  Kota  Surakarta  dan obat-obat  yang  digunakan  masing- masing  puskesmas  di  Kota  Surakarta belum semua obat esensial, akan tetapi terdapat  juga  obat  yang  termasuk dalam daftar Formularium Nasional dan Formularium  Obat  Puskesmas.  Dalam Formularium Obat  Puskesmas tersebut berisi  daftar  obat-obat  yang  digunakan dalam  pelayanan  kesehatan  dasar,  di
luar  obat-obat  DOEN.  Formularium Obat  Puskesmas  tersebut  dibuat  oleh tim  perencana  obat  dimana  dalam penyusunan Formularium Obat Puskesmas tersebut mengacu berdasarkan  pertimbangan  kebutuhan obat  yang  sebelumnya  telah  diusulkan oleh masing-masing puskesmas. Ketersediaanobat-obat  tersebut  karena adanya usulan dari Puskesmas dengan pertimbangan tingkat urgensi dan kebutuhan obat dalam pelayanan kesehatan  dasar.  Kesesuaian  jenis obat  dengan  DOEN  merupakan  upaya untuk  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi pemanfaatan dana pengadaan obat.

## Tahap Distribution
Tabel 6. Persentase Ketepatan Distribusi Obat No. Keterangan Jumlah Persen 1. Puskesmas yang dilayanisesuair encana 5 29,41% 2. Puskesmas yang dilayanitidakse suairencana 12 70,59% Total 17 100% Sumber: Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan
Surakarta
Hanya  terdapat  lima  Puskesmas yang  dilayani  sesuai  dengan  rencana dari  17  Puskesmas  yang  terdapat  di wilayah  Kota  Surakarta.  Ketepatan distribusi dapat dilihat dari perencanaan distribusi  dan  pendistribusiannya  ke Puskesmas  pada  hari  yang  sama. Angka  ideal  dari  indikator  ketepatan distribusi  obat  berdasarkan  Dinkes Provinsi  Jateng  (2006)  adalah  sebear 100%.
Sedangkan hasil yang didapatkan dari penelitian hanya
sebesar 29,41%. Hasil ini menunjukkan belum sesuainya distribusi yang dilakukan  oleh  Instalasi  Farmasi  Dinas
Kesehatan  Kota  Surakarta  karena perbedaan  persentase  yang  cukup signifikan. Ketidaktepatan pendistribusian obat  yang  dilakukan  oleh  Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta  ini  dikarenakan  perbedaan sistem pendistribusian di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang berbeda dengan indikaor.  Pada  indikator  standar  dari Kementerian  Kesehatan  disebutkan bahwa Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seharusnya melakukan  perencanaan  distribusi  dan pendistribusian ke tiap – tiap Puskesmas  di  wilayahnya.  Tetapi  di Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan Kota Surakarta tidak melakukan sesuai dengan  indikator  standar  tersebut, melainkan  menunggu  adanya  surat pesanan dari Puskesmas – Puskesmas yang  ada  di  Kota  Surakarta.  Surat Pesanan ini kemudian disiapkan terlebih  dahulu  oleh  petugas  dan setelah  semuanya  siap  maka  Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta menghubungi pihak Puskesmas  yang  melakukan  pesanan untuk mengambil obat tersebut. Adapun  lima  Puskesmas  yang pendistribusiannya tepat ini dikarenakan  pada  hari  Puskesmas dihubungi  oleh  pihak  Instalasi  Farmasi
Dinas  Kesehatan  Kota Surakarta  untuk mengambil pesanan, Puskesmas mengambil  pesanan  obat  di  hari  yang sama.  Sedangkan  untuk  Puskesmas yang  lain  ada  yang  baru  keesokan harinya  atau  bahkan  dua  hari  setelah
dihubungi  baru  mengambil  pesanan obat.  Ketidaktepatan  pengambilan  ini kemungkinan  dikarenakan  ada  tugas lain yang harus dilakukan di Puskesmas sehingga menunda pengambilan  pesanan  obat.  Selain  itu rendahnya tenaga kefarmasian di
Puskesmas  juga  dapat  menyebabkan tidak  tepatnya  waktu  pengambilan pesanan obat, sehingga perlu ditambah sumber daya
manusia yang berkompeten  di  bidangnya.  Hal  inilah yang  mengakibatkan  ketidaktepatan pendistribusian obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Rencana  distribusi  dikatakan  tepat apabila Puskesmas mengambil pesanan  obat  dihari  yang  sama  ketika Puskesmas dihubungi oleh pihak Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan Kota  Surakarta.  Sedangkan  dikatakan tidak  tepat  apabila  waktu  pengambilan tidak  sama  dengan  waktu  Puskesmas dihubungi  oleh  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Kota  Surakarta.  Untuk  itu perlu  dilakukan  pengkajian  mengenai sistem  pendistribusian  dari  Instalasi
Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta  ke  tingkat  Puskesmas  demi tercapainya ketepatan waktu
pendistribusian.

## Tahap USE

## Tabel  7.PersentasePenyimpangan  Jumlah Obat yang Digunakan
No. Nama Obat Persentase (%) 1. Amlodipin 5 mg 5.67 2. Bisoprolol 5 mg 10.00 3. Diltiazem HCl 30 mg 15.41
4. Furosemide 40 mg 13.21 5. Furosemide injeksi 1.91 6. Hidroklortiazid 25 mg 5.49 7. Kaptopril 12,5 mg 5.41 8. Kaptopril 25 mg 7.90 9. Klonidin 0,15 mg 6.47 10. Nifedipin 30.04 11. Propanolol 10 mg 9.80 12. Spironolakton 25 mg 6.82 Jumlah 118.14 Rata – rata 9.84 Sumber  : Instalasi  Farmasi  Dinas  Kesehatan Surakarta
Pada  tabel  terlihat  bahwa  dari  12 jenis  obat,  persentase  penyimpangan jumlah  obat  yang  digunakan  di  Kota Surakarta  sebesar  9.84%.  Sedangkan angka  ideal  dari  indikator  Dinkes Provinsi  Jateng  (2006)  adalah  0%, sehingga  dari  hasil  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pengelolaan  obat pada  tahap  distribusi  dengan  indikator penyimpangan jumlah obat yang didistribusikan belum sesuai standar.
Terdapat  beberapa  faktor  yang juga mempengaruhi penyimpangan
jumlah obat yang didistribusikan. Faktor yang pertama adalah ketidakrasionalan permintaan dari Puskesmas yaitu jumlah permintaan tidak dihitung sesuai dengan  kebutuhan  yang  diperlukan. Seharusnya setiap Puskesmas mengajukan  surat  pesanan  kepada Instalasi  Farmasi,  permintaan  obat dihitung  untuk  stok  optimum  selama
satu  bulan.  Tetapi  pada  kenyataannya ada beberapa Puskesmas yang melakukan permintaan tidak berdasarkan perhitungan stok optimum. Adapun  faktor  yang  kedua  adalah  stok obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan  Kota  Surakarta  yang  harus
dibagi rata untuk 17 Puskesmas di Kota Surakarta  selama  penggunaan  tahun 2015.  Sebelumnya  Instalasi  Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta sudah melakukan
perencanaan pendistribusian  obat  untuk  tahun  2015. Sehingga  permintaan  dari  Puskesmas tidak semuanya terpenuhi sesuai dengan  permintaan  yang  diajukan.
Kedua  hal  ini  menjadi  faktor  penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.
Persentase  penyimpangan  jumlah
obat yang didistribusikan dapat diturunkan dengan melakukan
pembinaan  dan  pelatihan  bagi  petugas pengelola  obat  di  Instalasi  Farmasi Dinas  Kesehatan  Kabupaten/  Kota terutama  terkait  dengan  pengelolaan obat  yang  baik.  Kegiatan  lain  yang perlu dilakukan adalah pengisian Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan  Obat  yang  tepat  sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan stok obat.

## Kesimpulan
Pengelolaan obat tahap selection dan procurement di  Instalasi Farmasi  Dinas  Kesehatan  Surakarta sudah sesuai standar, tetapi pengelolaan obat pada tahap distribution dan use belum  sesuai standar berdasarkan indikator pengelolaan obat Kemenkes dan WHO.

## Daftar Pustaka
Anonim.,  2000, Keputusan  Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 633/Menkes/SK/IV/2000 tentangPembentukan Gudang PerbekalanKesehatan di BidangFarmasi di Kabupaten/kotaTertentu ,
DepartemenKesehatanRepublik Indonesia, Jakarta.
Anonim.,  2008 a , Keputusan  Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor  1121/Menkes/SK/XII/2008 tentangPedomanaTeknisPengad aanObat dan PerbekalanKesehatan di PelayananKesehatan Dasar. DepartemenKesehatanRepublik Indonesia, Jakarta. Anonim., 2009 a , Undang- undangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2009 tentangKesehatan , DepartemenKesehatanRepublik Indonesia, Jakarta. Anonim., 2010, MateriPelatihanManajemenKefar masian di InstalasiFarmasiKabupaten/Kota , DirektoralJendralPelayananKefar masian dan AlatKesehatanDepartemenKeseh atanRepublik Indonesia, Jakarta. Anonim., 2013 a , PeraturanMenteriKesehatanNom or 84 Tahun 2013 tentangPetunjukTeknisPengguna an Dana AlokasiBidangKesehatanTahunA nggaran 2014, DepartemenKesehatanRep ublik Indonesia, Jakarta.
Djatmiko,  M.,  Anggraeni  A.D.,  2009, EvaluasiSistemPengelolaanObatI nstalasiPerbekalanFarmasiDinas Kesehatan  Kota  Semarang  tahun 2007 , Jurnal, Semarang :Universitas Wahid Hasyim, Volume 6. Joko P H., 2007, AnalisisProsesPerencanaanKebu
tuhanObatPublikUntukPelayanan KesehatanDasar (PKD) di PuskesmasSewilayahKerja  Dinas KesehatanKotaTasikmalaya , Tesis, Semarang : Magister IlmuKesehatanMasyarakat, UniversitasDiponegoro. Kencanasari,  Fudholi,  Satibi.,  2012, EvaluasiPengelolaanObat di DinasKesehatanKabupatenCilaca pTahun  2008  2009  dan  2010, JurnalManajemen dan PelayananFarmasi, volume 2 No.2 Hal. 102-107. Pudjaningsih. D. 1996, PengembanganIndikatorEfisiensi PengelolaanObat di FarmasiRumahSakit (Tesis) . Yogyakarta: Magister ManajemenRumahSakit, Program Pasca SarjanaFakultasKedokteranUnive rsitasGadjahMada.
Quick  JD,  Hume  ML,  Ranking  JR, O’Connor  RW.  1997.  M anaging Drug  Supply  Second  edition, revised  and  expanded. West Harford: KumarianPress. WahyuningrumRetno., 2009, Perancangan Data base untukSistemInformasiManajemen di  IFRSUD  Sleman  Yogyakarta (Tesis). Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada. Wirdah, Fudholi, Pamudji., 2013, EvaluasiPengelolaanObat dan StrategiPerbaikanDenganMetode Hanlon di InstalasiFarmasiRumahSakitUmu m Daerah Karel SadsuitubunKabupaten Maluku Tenggara  Tahun  2012,  (Tesis ). Surakarta: Program Studi
Magister ManajemenFarmasi,
Universitas Setia Budi.