## Kesesuaian dan Arahan Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah di Hulu Daerah Aliran Sungai Kelara
Usman Arsyad 1,* , Andang Suryana Soma 1 , Wahyuni 1 , Tita Rahayu Arief 2
1 Staf Pengajar Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar,
* Email: usman.arsyad@yahoo.co.id , Nomor Telepon: 081242279420
2 Mahasiswa S2 Program Studi Ilmu Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar
ABSTRACT: This study aimed to analyze the suitability of land cover with spatial pattern plan and determine the direction of land use in the event of a discrepancy. This research was conducted on the Kelara Upstream Watershed by using land cover maps generated from landsat imagery interpretation 8. Then overlay to map the spatial pattern plan. Then determined the order of land use is done when there is a discrepancy between the results of the overlay with maps of land cover spatial pattern plan. The result showed that 41,05% of the total area of the Kelara Upstream Watershed of 28.185,68 ha a land use form of a orchards. After overlay discovered discrepancy land cover maps with maps of spatial pattern plan. Based on a map spatial pattern plan that should in reality the field is man made forest, orchards, dryland agriculture and rice field. According to these conditions the specified order of land use that is Hkm (Community Forest) with agroforestry and Agroforestry Systems. Rice field In the Protected and Production forest order to intensification land use and plantations forest, orchards and dry land agriculture order to Community Forest with agroforestry systems. In the area of cultivation, the land use rice field, orchards and dryland agriculture order to agroforestry systems.
Keywords : Land use; Spatial Pattern Plan;  Watershed DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v9i2.2872

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan pembangunan, pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia merupakan kejadian saling terkait. Pesatnya pembangunan untuk menunjang berbagai kebutuhan hidup manusia  semakin  membutuhkan  lahan  sehingga  semakin  mempersempit  lahan  usaha  tani.  Zamroh (2014) mengatakan bahwa kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah pertumbuhan  penduduk  yang  diiringi  meningkatnya  kualitas  dan  kuantitas  kebutuhan  hidup.  Hal  ini berdampak kepada terjadinya perubahan tata guna lahan yang sulit dikendalikan (Syaifuddin dan Anwar, 2008). Akibatnya, perubahan tata guna lahan tidak sesuai lagi dengan pola ruang yang telah disepakati. Hal seperti ini terjadi pada hampir semua daerah terutama di tingkat kabupaten (As-syakur dan Adnyana, 2009). Apabila keadaan ini dibiarkan berlangsung terus menerus maka dapat dipastikan bahwa luas lahan kritis  akan  semakin  bertambah,  erosi  dan  banjir  akan  sering  terjadi  yang  berakibat  menurunnya  daya dukung Daerah Aliran Sungai (Ferdinan, dkk, 2013 dan Zamroh, 2014).
Menurunnya  daya  dukung  DAS  dicirikan  oleh  terjadinya  erosi  dan  sedimentasi,  banjir  pada musim  hujan  dan  kekeringan  pada  musim  kemarau  serta  menurunnya  produktifitas  lahan.  Kejadian seperti  ini  terjadi  hampir  di  seluruh  wilayah  DAS  dari  hulu  sampai  hilir  (Menhut,  2014).  Menurunnya produktifitas lahan akan menurunkan luasan lahan yang subur dan mengakibatkan terjadinya lahan kritis (Pradana, dkk, 2013). Lahan ini mengalami kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis atau lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis lagi. Kejadian seperti ini menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan tanah.
Hulu  DAS  Kelara  dengan  luas  28.185,69  ha  terletak  di  dua  kabupaten  yaitu  Kabupaten  Gowa dan Kabupaten Jeneponto terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang yang sudah ditetapkan. Pada kawasan lindung yang semestinya hutan lindung tetapi ditemukan pemanfaatan lahan berupa perkebunan. Jika terjadi kerusakan akibat konversi lahan yang tidak sesuai RTRW Kabupaten di Hulu DAS Kelara maka akan berdampak ke daerah dibawahnya yaitu di daerah hilir DAS.
Lokasi studi terletak di Hulu DAS Kelara yang merupakan daerah dengan topografi yang curam sampai  sangat  curam.  Pola  penggunaan  lahan  saat  ini  berupa  hutan  lahan  kering  sekunder,  hutan
tanaman, pemukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, sawah dan tubuh air. Dari hasil analisis citra dan pengecekan lapangan diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar adalah perkebunan. Berdasarkan kondisi  fisik  wilayah  maka  diduga  telah  terjadi  ketidaksesuaian  penggunaan  lahan  dengan  pola  ruang wilayah sehingga perlu dilakukan arahan penggunaan lahan yang sesuai.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  diperlukan  suatu  penelitian  mengenai  kesesuaian  peta penutupan lahan dengan pola ruang wilayah, sehingga akan diperoleh suatu informasi akurat yang dapat di pertimbangkan kedepannya. Untuk itu dilakukan penelitian tentang “Kesesuaian dan Arahan Penutupan Lahan berdasarkan Pola Ruang Wilayah di Hulu Daerah Aliran Sungai Kelara”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yang dimulai pada awal bulan Mei sampai dengan akhir bulan Juli 2015 melalui dua tahapan, yaitu kegiatan lapangan dan analisis data. Kegiatan lapangan dilakukan di Hulu Daerah Aliran Sungai Kelara sedangkan untuk analisis data dilakukan di Laboratorium Perencanaan  dan  Sistem  Informasi  Kehutanan  dan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Peta lokasi penelitian berdasarkan administrasi kecamatan disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## 2.1. Teknik Pengambilan Data
Data  lapangan  yang  dikumpulkan  adalah  data  fisik  dan  data  sosial.  Data  fisik  dikumpulkan berupa hasil uji akurasi hasil interpretasi dengan kenyataan dilapangan sedangkan data sosial diperoleh dengan  teknik Snowball Sampling. Data  fisik  yang  dibutuhkan  adalah  data  titik  koordinat  yang  tidak berkesesuaian antara peta penutupan lahan dengan peta pola ruang. Data sosial yang dibutuhkan adalah sosialisasi  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  pola  ruang.  Kegiatan  wawancara  dimulai  pada  tokoh kunci dan diakhiri setelah tokoh masyarakat memberikan jawaban yang relative sama. Snowball Sampling adalah  teknik pengambilan  sampel  yang  mula-mula  jumlahnya  kecil,  kemudian  sampel  tersebut  dicari (digali)  keterangan  mengenai  sampel-sampel  lain  sehingga  jumlah  sampel  semakin  banyak  (Udkhiyah, 2013).

## 2.2. Analisis Data

## a. Lokasi Penelitian
Batas Daerah Aliran Sungai Kelara di dapatkan dari batas DAS Indonesia yang dikeluarkan oleh Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Jeneberang-Walanae.  Dalam  penelitian  ini  DAS  Kelara  dibagi menjadi hulu dan hilir. Hulu DAS Kelara yaitu wilayah mulai dari bendungan kelara-karalloe ke arah hulu sedangkan  wilayah  hilirnya  mulai  dari  bendungan  ke  arah  hilir.  Penelitian  ini  hanya fokus  pada  daerah hulu DAS Kelara.

## b. Interpretasi Citra
Peta  penutupan  lahan  yang  dibuat  berasal  dari  data  citra  satelit.  Citra  satelit  yang  digunakan yaitu citra landsat 8 Path 114 dan Row 64 yang download pada bulan Oktober tahun 2014. Citra tersebut diunduh  melalui  website  http://earthexplorer.usgs.gov.  Kemudian,  dilakukan  interpretasi  yang  diawali dengan  penggabungan  band  (composite  band).  Selanjutnya,  dilakukan  digitasi  dengan  menggunakan metode digitasi on screen , yaitu mendigitasi langsung citra tersebut secara visual. Kelas penutupan lahan ditetapkan berdasarkan klasifikasi penutupan lahan pola dan karakteristik (rona, warna dan tekstur) pada citra tersebut.
Untuk  menguji  keakuratan  interpretasi  citra  maka  dilakukan  uji  akurasi  klasifikasi  citra  yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keakuratan interpretasi citra yang telah dilakukan. Salah satu metode perhitungan tingkat akurasi adalah overall accuracy dengan persamaan sebagai berikut:
OA = Dimana: X = jumlah nilai diagonal matriks N = jumlah sampel matriks Tabel 1. Confusion matriks untuk menguji keakuratan interpretasi citra Data Acuan (Pengecekan Lapangan) Total Kolom A B C Data Hasil Klasifikasi Citra A Xn Xk+ B C Xkk Total Baris X+k N
Tingkat keakuratan interpretasi citra yang dapat diterima yaitu ≥ 85% (Lillesand and kiefer, 1997). Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 titik terdapat 85 titik yang telah ditetapkan harus sesuai dengan keadaan lapangan.

## c. Penentuan Kesesuaian
Penentuan  kesesuaian  penutupan  lahan  berdasarkan  pola  ruang  terlebih  dahulu  melakukan overlay (tumpang  susun)  terhadap  peta  penutupan lahan  dengan  peta  pola  ruang.  Setelah  melakukan overlay , penentuan kesesuaian penutupan lahan didasarkan pada hutan menurut fungsinya.
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkunganya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Tentang Kehutanan No.41 tahun 1999). Lebih lanjut diuraikan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi yaitu :
1. Fungsi konservasi yaitu hutan konservasi.
2. Fungsi lindung yaitu hutan Lindung.
3. Fungsi produksi yaitu hutan produksi.

## d. Penetapan Koordinat Titik-Titik Pewakil Setiap Penutupan Lahan
Penetapan  koordinat  titik-titik  yang  menjadi  pewakil  setiap  penutupan  lahan  dilakukan  melalui penandaan pada hasil overlay (tumpang susun) peta penutupan lahan dengan peta pola ruang dengan mempertimbangkan faktor kemudahan aksesibilitas dari setiap penutupan lahan yang dipilih. Titik sampel yang  telah  ditentukan,  dicatat  dan  dimasukkan  data  koordinatnya  ke  dalam  GPS  untuk  kemudian dilakukan pengecekan ( ground check ) dilapangan.

## e. Pemeriksaan Lapangan (Ground Check)
Pengecekan lapangan bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap hasil klasifikasi penggunaan lahan tahun 2014. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengecekan titik-titik pengamatan sebanyak 43 titik untuk data fisik dan dokumentasi penggunaan lahan yang ada serta dilakukan wawancara terhadap  20 responden untuk data sosial.

## f. Perencanaan Arahan Penggunaan Lahan
Perencanaan Arahan penggunaan lahan dilakukan pada Hulu DAS Kelara yang diarahkan pada Hutan  Lindung,  Hutan  Produksi  dan  Hutan  Konservasi.  Pada  Kawasan  Hutan  Lindung  dan  Kawasan Hutan  Produksi  diarahkan  untuk  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  dengan  system  agroforestry  dan Kawasan Budidaya diarahkan untuk melakukan system agroforestry.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Klasifikasi Penggunaan Lahan

## a. Penggunaan lahan
Hasil  interpretasi  citra  satelit  landsat  8  tahun  2014  serta  hasil  observasi  lapangan  diketahui bahwa  penggunaan  lahan  berupa  kebun  pada  Hulu  DAS  Kelara  terdapat  areal  persawahan  dengan luasan total 4.876,95 ha (17,3%) selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Sebaran Jenis Penggunaan Lahan Di Hulu DAS Kelara
No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase (%) 1. Hutan Lahan Kering Sekunder 5.862,84 20,8 2. Hutan Tanaman 736,51 2,61 3. Pemukiman 466,35 1,66 4. Perkebunan 11.569,99 41,05 5. Pertanian Lahan Kering 4.641,27 16,47 6. Sawah 4.876,95 17,3 7. Tubuh Air 31,76 0,11 Grand Total 28.185,68 100,00
Jenis  penggunaan  lahan  pada  Tabel  2  memperlihatkan  sebaran  terluas  pada  perkebunan dengan luasan 11.569,99 ha (41,05%) menyusul hutan lahan kering sekunder dengan luas 5.862,85 ha atau  20,8  %.  Pertanian  lahan  kering  dan  sawah  menempati  urutan  terakhir.  Hasil  serupa  menurut Limbong (2015) penggunaan lahan perkebunan pada tahun 2014 seluas 11.569,99 ha.
Sebaran  penggunaan  lahan  hasil  interpretasi  citra  di  Hulu  DAS  Kelara  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Hulu DAS Kelara
Hasil  klasifikasi  penggunaan  lahan  pada  tahun  2014  kemudian  dilakukan  uji  ketelitian  hasil klasifikasi. Uji ketelitian dilakukan untuk mengetahui persentase tingkat kepercayaan dari hasil interpretasi citra landsat 8 berdasarkan tabel confusion matriks . Data dalam uji ketelitian ini adalah berupa titik-titik sampel  yang  telah  ditetapkan  dan  dibandingkan  dengan  hasil  pengamatan  lapangan.  Tabel confusion matriks klasifikasi penutupan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 . Confusion matriks titik sampel klasifikasi penutupan lahan tahun 2014 Hulu DAS Kelara Penutupan Lahan Data Lapangan Tahun 2015 Jumlah P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 Da ta K la si fik as i Ok to be r T ah un 2 01 4 P1 6
2 8 P2 10 10 P3 7 3 10 P4 10 10 P5 8 2 10 P6 2 10 12 P7 5 5 Jumlah 6 12 7 10 10
15 5 65 Keterangan : P1 = Hutan Lahan Kering Sekunder P5 = Sawah P2 = Hutan Tanaman P6 = Pertanian Lahan Kering P3 = Perkebunan P7 = Tubuh Air
P4 = Pemukiman
Klasifikasi penutupan lahan 2014 pada Tabel 3 confusion matriks menunjukkan 56 titik sesuai antara titik sampel dan keadaan dilapangan, sedangkan 9 titik yang tidak sesuai. Dengan melihat tingkat ketelitian interpretasi yang dilakukan yaitu 86,2 %. Maka hasil interpretasi citra yang dilakukan dapat diterima sesuai dengan Lillesand and Kiefer (1997).

## b. Persentase kesesuaian penggunaan lahan
Persentase  kesesuaian  penggunaan  lahan  diketahui  dari  hasil  overlay  peta  penutupan  lahan dengan  peta  rencana  pola  ruang.  Dari  hasil overlay ini  dapat  diketahui  luas  dan  persentasenya  seperti yang tertera pada Tabel 4.
Tabel 4. Persentase Kesesuaian Penggunaan Lahan di Hulu DAS Kelara
No. KesesuaianPenggunaan Lahan Luas (ha) Persentase (%) 1.  Sesuai 11.128,53 39,48 2.  Tidak Sesuai 17.057,15 60,52 Total 28.185,68 100
Penggunaan lahan berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan yang sesuai dengan  rencana  pola  ruang  sebesar  11.128,53  ha  dan  penggunaan  lahan  yang  tidak  sesuai  sebesar 17.057,15 ha.
Hasil wawancara terhadap 20 tokoh masyarakat diketahui bahwa perencanaan pola ruang belum tersosialisasikan dengan baik. Semua responden menjawab sama yaitu mereka belum pernah mendengar dan membaca tentang pola ruang di Hulu DAS Kelara sehingga dengan leluasa berusaha tani di dalam Kawasan  Hutan.  Demikian  halnya  juga  dengan  sosialisasi  dari  kegiatan  instansi  pemerintah  utamanya penyuluhan ataupun sosialisasi tentang batas kawasan sehingga gangguan pada kawasan hutan lindung selain  dari  penebangan  secara  ilegal,  perambahan  untuk  pertanian  dan  perkebunan  pun  terjadi. Berdasarkan  persentase  kesesuaian  penggunaan  lahan  sebesar  60,52%  yang  tidak  sesuai  hal  ini berdasarkan hasil wawancara penggunaan lahan yang mereka lakukan pada umumnya orang tua mereka dahulu tidak mengetahui kalau lahan yang mereka gunakan adalah kawasan hutan dan sekarang mereka sudah tinggal dan hidup bergantung pada hutan.

## 3.2. Penentuan Arahan Penggunaan Lahan
Setelah mengetahui penggunaan lahan di Hulu DAS Kelara ditemukan penggunaan lahan yang tidak sesuai sehingga akan dikembalikan ke pola ruang yang telah ditetapkan. Namun, apabila relokasi tidak mungkin untuk dilakukan maka upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan arahan penggunaan lahan.
Pada Hulu DAS Kelara, arahan penggunaan lahan dilakukan pola HKm (Hutan Kemasyarakatan) dengan  sistem  agroforestry.  Berdasarkan  Permenhut  No.P.88/Menhut-II/2014  pasal  6  Tentang  Hutan Kemasyarakatan bahwa kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
Pada  kasawan  hutan  lindung  dan  kawasan  hutan  produksi  didalamnya  sudah  terdapat tanaman/penggunaan lahan oleh masyarakat secara intensif. Pada umumnya, di dalam kawasan lindung tidak  diperbolehkan  ada  kegiatan  budidaya  yang  berlangsung  secara  intensif.  Keberadaan  hutan tanaman,  pertanian  lahan  kering,  perkebunan  dan  sawah  dalam  kawasan  hutan  lindung  merupakan indikator  terjadinya  perambahan.  Untuk  itu  perlu  penanganan  yang  sungguh-sungguh  untuk menyelesaikan masalah ini.
Pada  Kawasan  Lindung  terdapat  Penggunaan  lahan  sawah  ini  merupakan  kegiatan  budidaya intensif yang dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya pada hutan lindung tidak diperbolehkan adanya kegiatan  budidaya  yang  dilakukan  secara  intensif  sehingga  akan  dilakukan  arahan  penggunaan  lahan yang cocok. Maka arahan penggunaan lahan yang cocok yaitu pola intensifikasi yang dimaksudkan areal sawah  yang  sudah  ada  dimaksimalkan  produksinya  dengan  luas  lahan  yang  mereka  kuasai  sehingga tidak terjadi perluasan lahan (ekstensifikasi).
Arahan  penggunaan  lahan  berupa  pola  HKm  (hutan  kemasyarakatan)  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat  melalui  pemanfaatan  sumberdaya  hutan  secara optimal,  adil  dan  berkelanjutan  (Permenhut  No.P.88/Menhut-II/2014).  Untuk  HKm  yang  dikembangkan dihutan produksi, jenis tanaman utamanya adalah jenis pohon hutan (penghasil kayu) dan bisa dicampur dengan pohon buah-buahan dan atau jenis pohon serbaguna (penghasil buah/pangan) dengan proporsi
2:1  (67%  kayu  dan  33%  buah  atau  pohon  serbaguna).  HKm  dikembangkan  dikawasan  hutan  lindung maka  jenis  tanaman  utamanya  adalah  yang  hasil  utamanya  bukan  kayu  agar  tanaman/pohon  tersebut tidak ditebang, misalnya jenis-jenis shorea penghasil tengkawang, durian, kemiri, dll, jenis-jenis ini dapat dicampur dengan jenis penghasil kayu dengan proporsi 2:1 (67% pohon serbaguna dan 33% pohon kayu) (Murniati dan Sumarhani, 2010).
Pada areal kawasan budidaya, arahan penggunaan lahan yaitu sistem agroforestry. Agroforestry adalah  suatu  sistem  pengelolaan  lahan  secara  intensif  dengan  mengkombinasikan  tanaman  kehutanan dan  tanaman  pertanian  dengan  maksud  agar  diperoleh  hasil  yang  maksimal  dari  kegiatan  pengelolaan hutan  tersebut  dengan  tidak  mengesampingkan  aspek  konservasi  lahan  serta  budidaya  praktis masyarakat lokal (Anggreani, I dan Wibowo, A, 2007 dalam Guntara, 2013).
Pada  penggunaan  lahan  sawah,  kebun  dan  pertanian  lahan  kering  dapat  dilakukan  dengan sistem  agroforestry  yaitu  suatu  penanaman  tanaman  kehutanan  dipadukan  dengan  tanaman  pertanian dengan pengaturan ruang untuk tanaman kehutanan ditanam di pematang atau di pinggiran/batas lahan milik petani. Untuk penggunaan lahan kebun dengan pola tumpang sari antara tanaman musiman berupa kopi ( Coffea arabika ) atau coklat ( Theobrama cacao ) dan tanaman tahunan berupa pohon tahunan yaitu sengon.  Sedangkan,  pertanian  lahan  kering  di  arahkan  untuk  menanam  tanaman  tahunan  berupa  jati ( Tectona grandis ) sebagai batas lahan milik petani.
Dengan  diterapkannya  pola  tanam  agroforestry  dapat  memperoleh  dua  keuntungan  sekaligus yaitu produksi (ekonomi) dan ekologi seperti yang di nyatakan oleh Suprayogo (2003) dalam Rianti dan Winarto  (2013)  bahwa    ”Sistem  agroforestry  dapat  menggantikan  fungsi  ekosistem  hutan  sebagai pengatur siklus hara dan pengaruh positif terhadap lingkungan lainnya dan di sisi lain dapat memberikan keluaran  hasil  yang  diberikan  dalam  sistem  pertanian  tanaman  semusim.  Dapat  dilihat  pada  Gambar 3 peta arahan penggunaan lahan dan Lampiran 1.
Gambar 3. Peta Arahan Penggunaan Lahan

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  (i)  terjadi ketidaksesuaian  antara  penggunaan  lahan  dengan  rencana  pola  ruang  wilayah  pada  hutan  lindung, hutan  produksi  dan  hutan  konservasi,  dan  (ii)  arahan  penggunaan/pengelolaan  lahan  yaitu  hutan kemasyarakatan (HKm) dengan sistem agroforestry, Pola Agroforestry dan Pola Intensifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
As-syakur, A.R dan Adnyana, I.W.S. (2009). Analisis Indeks Vegetasi Menggunakan Citra ALOS/AVNIR-2 dan  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  untuk  Evaluasi  Tata  Ruang  Kota  Denpasar .  Jurnal  Bumi Lestari, Volume 9 No.1, Februari 2009, hlm. 1-11. Ferdinan, F., Jamilah dan Sarifuddin. (2013) . Evaluasi Kesesuaian Lahan  Sawah  Beririgasi di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara . Jurnal Online Agroekoteknologi, Vol 1, No. 2, Maret 2013.
Guntara.    (2013). Agroforestry      Sebagai      Alternatif      Pemanfaatan    Lahan    Bawah  Tegakan    untuk Peningkatan  Pendapatan  Petani  di  Kabupaten  Lumajang . Penyuluh  Kehutanan  Dinas  Kehutanan Kabupaten Lumajang.
Lillesand, T.M., dan R.W. Kiefer. (1994). Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Limbong,    A.  (2015). Perencanan  Penggunaan  Lahan  untuk  Mitigasi  Erosi  di  Hulu  Daerah            Aliran Sungai        Kelara .    Fakultas        Kehutanan          Universitas Hasanuddin.  Makassar.  [Tidak dipublikasikan]
Murniati  dan Sumarhani. (2010). Social Forestry  Menuju  Restorasi  Pembangunan  Kehutanan Berkelanjutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor   :   P.61/Menhut-II/2014   Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai . Jakarta.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  :  P-88/Menhut-II/2014  Tentang Hutan Kemasyarakatan . Jakarta. Pradana,  B.,  Sudarsono,B  dan  Subiyanto,  S.  (2013). Analisis  Kesesuaian  Lahan  Pertanian  Terhadap Komoditas Pertanian Kabupaten Cilacap. Jurnal Geodesi Undip Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, (ISSN:2337-845X).
Rianti, I.P dan Winarto, V. (2013). Ada yang berbeda dengan Agroforestry Suksesi Alami Berkelanjutan. http://bp2sdmk.dephut.go.id. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 11.38 Wita. Syaifuddin, D. dan Anwar, I. (2008). Kajian Potensi Lahan Untuk Menunjang Optimalisasi Pengembangan Tanaman Jagung di Kabupaten Gowa dan Takalar . Jurnal Agrisistem, Juni 2008, Vol.4 No.1. Udkhiyah.  (2013). Perencanaan  Jalur  Interpretasi “The  Gate  of  Secret”  dalam Mengangkut Identitas Cirebon  Sebagai  Kota  Wisata Budaya. UniversitasPendidikan Indonesia. Repository.upi.edu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan . Jakarta. Zamroh,  M. R. A.  (2014). Analisis   Perubahan Penggunaan   Lahan  Untuk  Permukiman dikecamatan Kaliwangu  dengan  Sistem  Informasi  Geografis. Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Geografis  Vol.2  No.1 Oktober 2014.