## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 02 KABUPATEN MALINAU
Yusri 1
1 Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  and  analyze  the  Implementation  of District  School  Operational  Assistance  Policy  (BOSDA)  at  Junior  Secondary  School 02  Malinau  City.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative.  The  data analysis  used  is  the  interactive  data  model.  The  result  of  the  research,  it  can  be concluded  that  Operational  Assistance  Policy  of  School  Area  in  Junior  Secondary School of State 02 Malinau as regulated in Decision of Regent of Malinau Number 25 year  2014,  immensatively  less  than  optimal,  because  confronted  by  various obstacles.
Keywords: Implementation, Policy, School Operational Assistance

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional  Sekolah Daerah (BOSDA) di Sekolah Menengah  Pertama  Negeri  02  Malinau  Kota.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  kualitatif.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  analisis data  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kebijakan  Bantuan Operasional  Sekolah  Daerah  di  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  02    Malinau Kota, sebagaimana yang diatur dalam  Keputusan Bupati Malinau  Nomor 25 tahun 2014,  secara  implementatif  kurang  optimal,  karena  dihadapkan  oleh  berbagai kendala.
Kata Kunci :  Implementasi, kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah

## Pendahuluan
Berdasarkan  desentralisasi  pendidikan  dan  dalam  upaya  percepatan penuntasan  program  pendidikan  dasar  sembilan  tahun,  maka  pemerintah  provinsi telah  melakukan  penandatanganan Memorandum  of  Understanding (MoU)  dengan pemerintah  kabupaten/kota  untuk  pendidikan  gratis.  Kebijakan  tersebut  sebagai manifestasi  untuk  mengatasi  kesenjangan  dibidang  pendidikan  dasar,  mengingat masih terjadinya anak bangsa yang putus sekolah di daerah Kabupaten/kota Kaltara.
Fakta  menunjukkan  bahwa    terdapat  624  anak  di  Kabupaten    Malinau  yang putus  sekolah.  Dari  jumlah  tersebut  diantaranya  332  anak  SD  yang  putus  sekolah, dan 292 anak SLTP yang putus sekolah. Mencermati fenomena tersebut maka, perlu perhatian serius  bukan  hanya pada pemerintah kabupaten tetapi juga masyarakat, turut  serta  mengantisipasi  permasalahan  tersebut  dan  perlu  melakukan  tindakan nyata dengan memberikan bantuan biaya pendidikan. Sehingga tidak ada lagi siswa yang putus sekolah lantaran tidak mampu membiayai sekolahnya, baik ditingkat SD, SLTP dan minimal SLTA.
Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut    maka  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Utara telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan  Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Mengiringi  kebijakan  tersebut  maka Pemerintah  Kabupaten  Malinau  telah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan
Bupati Malinau Nomor 25 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, diharapkan setiap siswa dapat melanjutkan pendidikan tingkat pertama tetapi hingga  sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).  Karena  siswa  dibebaskan  dari  segala  bentuk  pungutan,  baik  biaya pendaftaran,  penggadaan  formulir,  administrasi  pendaftaran,  dan  pendaftaran ulang,  buku  teks  pelajaran  serta  kegiatan  lain  yang  berkaitan  langsung  dengan kegiatan  /  proses  belajar  mengajar  siswa.  Namun  demikian  dalam  pelaksanaannya ternyata  kurang  efektif,  sebab  pungutan  masih  saja  terjadi  dengan  menggunakan dalih  apapun  yang  sifatnya  untuk  kemajuan  anak  didik.  Padahal  dengan dikeluarkannya  kebijakan  bantuan  operasional  sekolah  tersebut,  maka  pihak lembaga  pendidikan,  terutama  pada  lembaga  pendidikan  dasar  tidak  dibenarkan melakukan pungutan kepada siswanya.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakan  diatas  menarik  untuk  dikaji lebih mendalam, karena secara implementatif masih terdapat kesenjangan sehingga dapat diketahui lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi. Melalui kajian ilmiah ini diharapkan  dapat  mengungkap  secara  substantif  terhadap  permasalahan  yang terjadi,  dan    dan  sekaligus  dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung dan menghambat implementasi penyaluran bantuan operasional sekolah daerah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malinau Kota.

## Kerangka Konsep dan Teori

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dari  keseluruhan  proses kebijaksanaan  publik,  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi,  dan implementasi  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  kebijaksanaan  yang  membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan. Edward (dalam Abdul Wahab, 2005: 21).
Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2007 : 147) mengemukakan, bahwa Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu  ataupun  kelompok,  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan  dalam  keputusan.  Hal  ini  termasuk  upaya  mentransformasikan keputusan  ke  dalam  tahap  operasional  untuk  mencapai  perubahan  besar  maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan.

## Model  yang  dikembangkan  oleh  Meter  dan  Horn  (Model  Proses  Implementasi Kebijakan).
Model  yang  dikembangkan  ini  berawal  dari  argumen  bahwa  perbedaan  - perbedaan  dalam  proses  implementasi  akan  dipengaruhi  oleh  sifat  kebijaksanaan yang  akan  dilaksanakan.  Kemudian  mereka  menawarkan  suatu  pendekatan  yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja  ( performance ),  serta  menegaskan  pula  pendiriannya  bahwa  perubahan, kontrol  dan  kepatuhan  bertindak  merupakan  konsep-konsep  penting  dalam prosedur-prosedur  implementasi.  Atas  dasar  pandangan  itulah,  maka  mereka kemudian  berusaha  untuk  membuat  tipologi  kebijaksanaan  menurut:  (1)  Jumlah
masing\-masing  perubahan  yang  akan  dihasilkan,  dan  (2)  Jangkauan  atau  lingkup kesepakatan  terhadap  tujuan  di  antara  pihak  -  pihak  yang  terlibat  dalam  proses implementasi.
Model Implementasi Kebijakan, Model Top-down (Sabatier  dan Mazmanian  (1998) Model  kerangka  analisis  implementasi  kebijakan  yang  dikem-bangkan  oleh kedua  ahli  ini  disebut  sebagai model  top  down karena  suatu  implementasi  akan efektif  apabila  birokrasi  pelaksananya  mematuhi  apa  yang  telah  digariskan  oleh peraturan  (petunjuk  pelaksana  dan  petunjuk  teknis).  Inti  dari  pemikiran  Sabatier dan Mazmanian melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu  (1)  Karakteristik  masalah,  (2)  Struktur  manajemen  program  yang  tercermin dalam  berbagai  aturan  yang  mengoperasionalkan  kebijakan,    (3)  Faktor-faktor  di luar peraturan implementasi yang efektif memerlukan adanya  seperangkat kondisi yang  optimal,  yaitu  dimana  para  implementor  harus  memiliki  keahlian  secara professional di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak mungkin implementasi bisa dilakukan jika kondisinya kurang optimal atau kurang ideal. Walaupun dalam model aslinya  terpusat  pada  formulasi  dengan  implementasi,  keunggulan  implementasi untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  signifikansi  hubungan  antara  para aktor yang terlibat dalam kebijakan, implementasi sangat tergantung pada tipologi pelaksana, dan titik berat pada cara - cara untuk mencapai tujuan.

## Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Agar  pelaksana  program  bantuan  operasional  sekolah  dan  masyarakat memahami program BOS dengan benar maka perlu dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud  dengan  program    bantuan  operasional  sekolah?    Bantuan  operasional sekolah dimaksud secara konseptual  mencakup komponen untuk biaya operasonal non  personil  hasil  studi  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan,  Departemen Pendidikan  Nasional.  Namun  karena  biaya  satuan  yang  digunakan  adalah  rata-rata nasional,  maka  penggunaan  BOS  dimungkinkan  untuk  membiayai  beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.
Secara  detail  kegiatan  yang  boleh  dibiayai  dari  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  meliputi :
1.    Pembiayaan  seluruh  kegiatan  dalam  rangka  penerimaan  siswa  baru:  biaya pendaftaran, penggadaan formulir, administrasi  pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut;
2.    Pembelian  buku  teks  pelajaran  (diluar  buku  yang  telah  dibeli  dari  dana  BOS Buku) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan;
3.   Pembiayaan  kegiatan  pembelajaran  remedial,  pembelajaran  penga-yaan,  olah raga,  kesenian,  karya  ilmiah  remaja,  pramuka,  palang  merah  remaja  dan sejenisnya;
4.    Pembiayaan  ulangan  harian,  ulangan  umum,ujian  sekolah/  madrasah/  ponpes dan laporan hasil belajar siswa;
5.   Pembelian  bahan-bahan  habis  pakai,  buku  tulis,  kapur  tulis,  pensil,  bahan praktikum,  buku  induk  siswa,  buku  inventaris,  langganan  koran,  kopi,  teh  dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah /madrasah/ ponpes;
6.   Pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa,  listrik,  air,  telepon,  termasuk  untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah/ madrasah/ ponpes;
7.   Pemberian  bantuan  biaya  transportasi  bagi  siswa  miskin  yang  meng-hadapi masalah biaya transport dari dan kesekolah/madrasah/ponpes.
8.   Pembiayaan  perawatan  sekolah  /madrasah/ponpes,  pengecatan,  perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
9.   Pembayaran  honorarium  bulanan  guru  honorer  dan  tenaga  kepen-didikan honorer.  Tambahan  insentif  rutin  bagi  kesejahteraan  guru  dan  tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah;
10.   Pengembangan  profesi  guru  :  pelatihan.,  KKG/MGMP  dan    KKKS/  MKKS(  dan sejenisnya untuk di madrasah);
11.   Pembiayaan  pengelolaan  BOS:  alat  tulis  kantor  (ATK),  penggadaan,  surat menyurat dan penyusunan laporan;
12.   Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya  pondokan dan membeli peralatan ibadah.
13.   Bila  seluruh  komponen  a  s/d  I  diatas  telah  terpenuhi  pendanaannya  dari  BOS dan  masih  terdapat  sisa  dana,  maka  sisa  dan  BOS  tersebut  dapat  digunakan untuk  membeli  alat  peraga,  media  pembelajaran  dan  mebeler  sekolah/ madrasah/ ponpes.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  penulis  termasuk  penelitian    deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih  mendalam  mengenai  fenomena  atau  gejala  yang  terjadi  di  objek  penelitian. Menurut  Nawawi,  (1999:9)  penelitian  deskriptif    dimaksud  sebagai  prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan  yang  terjadi  atau  fakta-fakta  yang  tampak  apa  adanya.  Secara  teoritis penelitian  kualitatif  dianggap  melakukan  pengamatan  melalui  lensa-lensa,  mencari pola-pola  hubungan  antara  konsep  yang  sebelumnya  tidak  ditentukan.  Peneliti sekaligus bertindak sebagai instrumen utama dan mengikuti asumsi-asumsi kultural dalam upaya mencapai wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial informan. Peneliti bertindak  lebih  fleksibel  dan  reflektif  dalam  menghadapi  fenomena  yang  terjadi, tetapi  tetap  mampu  mengatur  jarak  dengan  informan  (Fracken,  dalam  Brannen, 2001:11).  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  interaktif  yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) melalui tahapan-tahapan yaitu  Kondensasi  Data  ( Data  Kondensation ),  Penyajian  Data  ( Data  Display ), Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi ( Drawing and Verifying Conclusition ).

## Hasil dan Pembahasan
Sebagaimana  diatur  dalam  kebijakan  Bupati  Malinau  No.  25  Tahun  2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk  menuntaskan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  12  tahun,  dan  diharapkan  ke depan  tidak  ada  siswa  yang  putus  sekolah  lantaran  tidak  mampu  melanjutkan pendidikan.  Dalam  perkembangannya  masih  dihadapkan  oleh  beberapa
permasalahan, bukan hanya menyangkut persoalan teknis, tetapi juga menyangkut proses administrasi. Hal tersebiut dapat diketahui dari pendapat beberapa informan yang didukung dengan data yang diperoleh di objek penelitian, baik data sekunder maupun hasil observasi yang dilakukan penulis.
Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  imple-mentasi Kebijakan  Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah  Pada  Sekolah  Menengah  Pertama Negeri 2 Malinau Kota yang didasarkan atas fokus penelitian yang ditetapkan. Untuk mengetahui  lebih  jelas,  implementasi  bantuan  operasional  daerah  maka  secara substantif dapat dideskripsikan dibawah ini :

## Pemahaman pelaksana Bosda terhadap kebijakan
Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah lanjutan tingkat Pertama (SLTP)  merupakan  kebijakan  yang  berorientasi  pada  peningkatan  kualitas  manusia agar  mampu  bersaing  dengan  manusia  lain.  Kebijakan  tersebut  dilakukan pemerintah  daerah  untuk  membantu  lembaga  pendidikan  terkait  dangan penyelenggaraan  pendidikan  dasar  wajib  belajar  12  tahun  dalam  rangka meningkatkan  mutu  pendidikan  di  daerah  sekaligus  untuk  penuntasan  program wajib  belajar  12  tahun.  Disisi  lain  kebijakan  Bosda    diarahkan  kepada  sekolah,  agar tidak  melakukan  pemungutan/menarik  iuran  sekolah  dari  murid/siswa,  bahkan  jika memungkinkan tidak dilakukan sama sekali (gratis).
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai pelaksana kebijakan BOSDA tidak dihadapkan  pada persoalan adminis-trasi, tetapi cenderung dihadapkan  pada persoalan  teknis  sehingga  bantuan  operasional  sekolah  tidak  selalu  tepat  waktu, jika  demikian    proses  belajar  mengajar  dapat  terganggu.  Persoalan  ini  sering dihadapi oleh pihak penyelenggara, karena adanya tidak selarasnya antara rencana kerja  dengan  pelaksanannya.  Selain  itu  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  Bosda adalah  ketidakselarasan  antara  bantuan  dana  Bosda  dengan  rencana  kerja  yang telah  dibuat,  dan  juga  disebabkan  kurangnya  pengetahuan  petugas  pelaksana dalam  memahami  mekanisme  pengurusan  bantuan  oprasional  sekolah. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  para  pelaksana  Bosda  di  lokasi  penelitian, ternyata  belum  sepenuhnya  merasa  benar  dalam  membuat  mata  anggaran  sesuai dengan petunjuk pada penggunaan bantuan operasional sekolah daerah.
Para  pelaksana  pernah  mengalami  kesalahan  dalam  menggunakan  anggaran bantuan  operasional  sekolah  daerah    pada  tahun  pelajaran  2015-2016  yang  lalu. Misalnya dalam melakukan perekapan data  pengeluaran terdapat selisih sehingga harus diperbaiki

## Prosedur Penyaluran Dana Bosda
Sekolah  yang  bersedia  menerima  dana  Bosda  diharuskan  menandatangani surat  pemberian  bantuan  operasional  sekolah  daerah  dan  bersedia  mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun dengan demikian bagi sekolah kaya yang memiliki sumber  dana  berlimpah  berhak  menolak  dana  Bantuan  operasi-onal  sekolah dengan  ketentuan  tetap  membebaskan  siswa  yang    kurang  mampu  dari  segala pembiayaan pendidikan. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi sekolah penerima dana  Bosda,  yaitu  tetap  harus  membebaskan  siswa  miskin  di  sekolah  tersebut.
Namun  bila  di  sekolah  tersebut  tidak  terdapat  siswa  miskin  maka  dana  Bosda digunakan  mensubsidi  seluruh  siswa  sehingga,  dapat  membantu  beban  orang  tua siswa dari pungutan sekolah. Apabila iuran siswa lebih rendah dari penerimaan dana Bosda,  maka  sekolah  tersebut  harus  membebaskan  siswa  dari  berbagai  pungutan sekolah. Meski demikian harapan tersebut dapat tercapai manakala pengelolaannya dilakukan secara proporsional dan profesional, dan dilaksanakan sesuai mekanisme atau prosedur yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemberian  bantuan oprasional  sekolah  daerah  yang  dilakukan  di  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  2 Malinau  Kota  secara  prosedural  sudah  sesuai  yang  ditetapkan  dalam  kebijakan pemerintah  Kabupaten.  Sebagai  penerima  bantuan  operasional  sekolah,  meskipun secara  aplikatif  dihadapkan  oleh  suatu  mekanisme  yang  birokratis,  tetapi  tidak menyurutkan petugas pelaksana SMP Negeri 2 Malinau Kota untuk menempuh jalur birokrasi  yang  dipersyaratkan,  dan    perjuangan  untuk  mendapatkan  bantuan operasional sekolah dapat terealisasi sesuai yang diharapkan.

## Efektivitas Penggunaan Dana Bosda
Dalam  setiap  aktivitas  tentunya  perlu  menetapkan  sasaran  dan  tujuan  yang akan  dicapai,  demikian  halnya  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa,  sudah barang  tentu  perlu  menentukan  parameter  yang  tepat  sebagai  tolak  ukur  untuk mengukur keberhasilan program.
Mencermati  hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  penyaluran  bantuan operasional  sekolah  daerah  di  SMP  Negeri  2  Malinau  Kota  sering  mengalami keterlambatan  dan  hal  tersebut  disebabkan  oleh  proses  verifikasi  data  yang dilakukan oleh pihak perbankan. Karena perlu ketelitian yang tinggi sehingga tidak salah  dalam  menentukan  besarmya  bantuan  yang  akan  didistribusikan  pada  pihak penerima. Selain itu keterlambatan dana dikarenakan dari kas pemerintah memang belum dapat dikeluarkan, baik kas pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Ini  berarti  harus  ada  koordinasi  mengenai  pengeluaran  dana  bantuan  operasional sekolah daerah  antar kedua pemerintah daerah tersebut.
Selanjutnya  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  dan  atau penggunaan  dana  Bosda  di  SMP  Negeri  2  Malinau  Kota  kurang  efektif  atau  tidak selalu  tepat waktu. Dalam keadaan demikian tentunya berpengaruh pada kegiatan operasional  sekolah.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  lambatnya  verifikasi  data  siswa dan  jalur  birokrasi  yang  panjang  disamping  dananya  dari  pemerintah  daerah  yang turun terlambat sehingga diperlukan waktu relatif lama.

## Besarnya Bosda yang diberikan kepada kelompok sasaran
Pemberian bantuan operasional sekolah daerah mempunyai arti penting untuk mengatasi  persoalan  pendidikan,  selain  untuk  mencegah  terjadinya  siswa  yang putus  sekolah,  dan  juga  dapat  percepatan  program  penuntasan  wajib  belajar  12 tahun. Karena itu pemerintah Kabupaten Malinau memberikan bantuan operasional sekolah  daerah  mengingat  angka  anak  putus  sekolah  didaerah  tersebut  cukup banyak.
Menurut Keputusan Bupati nomor 25 Tahun 2014 bahwa besaran dana Bosda yang diberikan pada masing-masing siswa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per  siswa  yang  diterima  dalam  2  (dua)  periode,  yaitu  pada  semester  pertama  dan semester kedua.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  dana  Bosda,  pihak  SMP Negeri  2  Malinau  Kota  merasa  sangat  terbantu  dan  mempunyai  solusi  dalam  hal pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik dari sebelum ada kebijakan tersebut.  Meskipun  jumlahnya  belum  seperti  yang  diharapkan,  akan  tetapi  jika dilihat  dari  kontribusinya  sangat  membantu  proses  belajar  mengajar  di  lembaga tersebut.  Apalagi  bantuan  tersebut  diberikan  secara  simultan,  maka  akan  dapat mencapai derajat mutu pendidikan yang diharapkan.

## Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Pengawasan  adalah  suatu  kegiatan  dalam  mengarahkan  dan  membimbing, agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai rencana dapat mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Pengawasan  merupakan  suatu  kegiatan  membandingkan  secara normatif, apakah kegiatan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut telah sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu maka dalam melakukan pengawasan harus  mengacu  kepada  aturan/ketentuan  yang  mengaturnya.  Dalam  Bosda  telah diatur  dalam  ketentuan  baik  prosedur  dan    mekanisme  kerjanya.  Pelaksanaan pengawasan terhadap suatu kegiatan sangat penting selalu dilakukan pengawasan agar  kesalahan-kesalahan  yang  terjadi  segera  dapat  diketahui,  sehingga  dapat dicarikan  atau  jalan  keluar  yang  baik  dan  dikemudian  hari  tidak  melakukan kesalahan  yang  sama.  Dalam  konsep  manajemen,  pengawasan  merupakan  salah satu  fungsi  manajemen  supaya  rencana  ( planning )  dapat  dilakukan  dengan  hasil yang maksimal.
Pengawasan  atas  pelaksanaan    kebijakan  Bosda  dilakukan  oleh  pihak-pihak yang  berdasarkan  peraturan  Bosda  dapat  melakukan  pengawasan.  Pihak-pihak tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Perguruan Tinggi; POLRI; Unsur  masyarakat,  seperti  Dewan  Pendidikan,  Komite  Sekolah,  LSM  Pendidikan maupun  organisasi  kemasyarakatan/kependidikan  lainnya;  Instansi  Pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPKP; dan Dinas Pendidikan Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  kotak  pengaduan  masyarakat sebagai bentuk pengawasan langsung dari masyarakat dalam pelaksanaan Bosda di SMP  Negeri  2  Malinau  kota,  tidak  pernah  ada,  atau  tidak  pernah  ada  pengaduan masyarakat.
Secara teoritis hasil pengawasan berupa penilaian terhadap kesesuaian antara rencana  dengan  pelaksanaan  dan  pihak  pengawas  memberi  koreksi  atau  usulan perbaikan-perbaikan  supaya  pada  masa  yang  akan  datang  tidak  lagi  melakukan kekeliruan.  Namun  dari  lokasi  penelitian  yaitu  SMP  Negeri  2  Malinau  Kota  tidak pernah mendapatkan masukan secara tertulis dari para pihak pengawas.

## Kesimpulan
Dari  data  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dikemukakan  pada pembahasan sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Sekolah Menengah Pertama Negeri  2  Malinau  Kota  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Keputusan  Bupati  Malinau Nomor  25  tahun  2014,  secara  implementatif  kurang  optimal,  karena  dihadapkan oleh  berbagai  kendala.  Meski  demikian  secara  aplikatif  menunjukan  indikasi  cukup baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  parameter  yang  ditetapkan,  yaitu  dari  5  sub fokus yang ditetapkan terdapat 2 item dapat dilaksanakan secara efektif, antara lain Pemahaman  pelaksana  Bosda  terhadap  kebijakan,  dan  besarnya  bantuan operasional  sekolah  yang  diberikan  kepada  kelompok  sasaran  dan  3  item  lainnya terindikasi  cukup  efektif  yaitu  Prosedur  Penyaluran  dana  Bosda  dan  Pengawasan bantuan Operasional Sekolah Daerah. Untuk mngetahui lebih jelas secara substantif mengenai hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Dari  aspek  pemahaman  terhadap  kebijakan  Bosda  ternyata  para  pelaksana kebijakan mengerti dan memahami, baik secara kontektual maupun  kontennya, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan.
b. Ditinjau  dari  segi  prosedural  pelaksanaan  Bosda,  ternyata    cukup  rumit,  karena dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang dan memerlukan waktu relatif lama sehingga  berimplikasi  pada  tidak  selaras  antara  rencana  kerja  dengan  kegiatan sekolah yang berujung pada kurang lancarnya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
c. Kemudian  dari  segi  efektivitas  penggunaan  dana  Bosda,  menunjukkan  indikasi kurang  efektif,  karena  kelambatan  dalam  penyalurannya  yang  berujung  pada tidak  selarasnya  antara  program  kerja  dengan  pendanaan  yang  disalurkan bahkan lebih jauh lagi akan mengganggu proses proses belajar mengajar.
d. Dari  segi  besarnya  bantuan  operasional  sekolah,  fakta  menunjukkan  bahwa secara  aplikatif  program  Bosda  yang  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  atau  tepat pada  kelompok  sasaran.    Demikian  juga  dengan  besaran  pengeluaran  ditiap anggaran  kegiatan  yang  dirasakan  tepat  sasaran  atau  sesuai  dengan peruntukkannya.
e. Dalam hal pengawasan menunjukkan bahwa secara  implementasi Bosda di SMP Negeri  2    Malinau  Kota    kurang  maksimal  karena  frekuensi  pengawasan  yang jarang dan minimnya pihak pengawas yang dilibatkan untuk mengawasi kegiatan tersebut.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  dikemukakan  diatas,  maka  penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Mengingat  penyaluran  bantuan  operasional  sekolah  daerah  masih  dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang maka demi efektivitas penyaluran Bosda perlu menyederhanakan  prosedur dengan cara memangkas pos-pos pelayanan yang dinilai kurang urgen.
2. Mengingat  sering  terjadinya  kelambatan  dalam  pencairan  dana  Bantuan operasional  sekolah  daerah,  maka  demi  sinkronya  rencana  kerja  dengan pelaksanaan  kegiatan  proses  belajar  mengajar  perlu  merubah  atau memperbaiki  sistem  dan  prosedur  yang  ada,  dan  Pemerintah  harus  dapat memprioritaskan dana untuk BOSDA dalam APBD.
3. Mengingat  masih  kurang  maksimalnya  tenaga  pengawas,  maka  untuk efektifnya  pangawasan  perlu  menambah  tenaga  pengawas  yang  kompeten atau sesuai kebutuhan.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin.  2005. Analisis  Kebijaksanaan  Publik,  Teori  dan  Aplikasinya .
Cetakan II. Brawijaya University Press: Malang.
Brannen, Julia. 2001. Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Fakultas Tarbiah IAIN: Samarinda.
Nawawi,  Hadari.  1999. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial. Gajah  Mada  Press: Yogyakarta.
Nugroho, Riant.  2007. Kebijakan Publik. Gramedia: Jakarta.