## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1153-1163 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470

## MANAJEMEN KONFLIK DALAM NEPOTISME PENGANGKATAAN JABATAN
1 Lidya Dwi Jayanti, 2 Tabah Maryanah, 3 Robi Cahyadi Kurniawan 1,2,3 Pascasarjana Universitas Lampung Correspondent author : dwijayantichoteni@gmail.com Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia
Abstract
Traditional  society has  a  main obligation,  namely helping  its  family  members.  This attitude  is also  often  applied  by  today's  society  which  has  the  potential  to  be  carried  out  by  certain officials to pass their colleagues and family into work. As a result, others who are more worthy have  no  chance  of  taking  the  job.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  conflict management  in  office  appointment  nepotism  and  to  find  out  solutions  in  dealing  with nepotism  cases  in  the  recruitment  and  selection  process.  This  study  uses  a  literature  study method.  The  results  of  the  study  show  that  the  Provincial  Government  has  taken  several actions  to  handle  regulatory  conflicts  related  to  nepotism  in  Indonesia  as  stated  in  Law Number  28  of  1999  concerning  the  Administration  of  a  State  that  is  Free  and  Clean  from Corruption, Collusion, and Nepotism. The law first explains the importance of cracking down on nepotism.

## Keywords: Appointment of Positions; Conflict Management; Nepotism

## Abstrak
Masyarakat  tradisional  memiliki  suatu  kewajiban  utama  yakni  membantu  anggota keluarganya.  Sikap  ini  juga  sering  diterapkan  oleh  masyarakat  saat  ini  yang  berpotensi dilakukan  oleh  pejabat  tertentu  untuk  meloloskan  kolega  maupun  keluarganya  ke  dalam pekerjaan. Akibatnya, orang lain yang lebih layak tidak memiliki peluang untuk mengambil pekerjaan  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  manajemen  konflik  dalam nepotisme  pengangkataan  jabatan  dan  Untuk  mengetahui  Untuk  mengetahui  solusi-solusi dalam  menghadapi  kasus  nepotisme  dalam  proses  rekrutmen  dan  seleksi.  Penelitian  ini menggunakan  metode  studi  literatur.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi telah  melakukan  beberapa  tindakan  penanganan  konflik  regulasi  terkait  nepotisme  di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas  dan  Bersih  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme.  UU  tersebut  terlebih  dahulu menjelaskan pentingnya penindakan pada nepotisme.

## Kata Kunci: Manajemen Konflik; Nepotisme; Pengangkataan Jabatan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  sosial  dan  karena  itu  organisasi  harus  dirancang  agar  manusia dapat  melakukan  interaksi  sosial  dengan  baik.  Satu  masalah  penting  dalam  interaksi  sosial antar  manusia  adalah  masalah  etika  dan  moralitas  (iklim  etis)  yang  terjadi  di  dalam organisasi  sebagai  suatu  wadah  interaksi  sosial  (Robbin,  2003).  Perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan ciri era globalisasi secara eksponensial, akan mengubah  dengan  sangat  cepat  cara  dan  gaya  hidup  manusia,  yaitu  dari  masyarakat prehistoris kepada suatu masyarakat post industri.
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1153-1163                                     Lidya Dwi Jayanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Faktanya,  praktek  nepotisme  masih  kerap  dilakukan  di  Indonesia,  bahkan  sudah menjadi  rahasia  umum  dalam  proses  perekrutan  pegawai  baru,  baik  di  instansi-  3  instansi Pemerintah  dan  perusahaan-perusahaan  BUMN  maupun  swasta.  Masyarakat  masih menganggap  bahwa  tindakan  nepotisme  tidak  melanggar  hukum  seperti  halnya  korupsi. Padahal,  pengesahan  Undang-undang  No  28  Tahun  1999  itu  sudah  merupakan  dasar hukum sah yang melarang praktek nepotisme, bersama dengan korupsi dan kolusi.
Kelahiran era reformasi telah berhasil membuka keran kebebasan di sejumlah bidang kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di  masa  lalu,  kebebasan  menjadi  barang  sangat mahal di republik ini akibat berada di bawah cengkeraman rezim otoriter Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa. Namun, terbukanya keran kebebasan itu ternyata tidak otomatis selalu  membawa  dampak  positif  semata,  melainkan  juga  diiringi  dengan  kemunculan berbagai konflik di masyarakat.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh prinsip demokrasi di Indonesia sekarang ini adalah persoalan perselisihan paham (disagreement). Hal ini disebabkan konsep demokrasi deliberatif  dalam  hal  ini  adalah  jika  warga  negara  atau  perwakilannya  mengalami perselisihan  paham  secara  moral,  mereka  seharusnya  melanjutkan  bertukar  pikiran  untuk mencapai  keputsan  yang  diterima  berbagai  pihak.  Konsep  demokrasi  deliberatif mengandung  tiga  prinsip  yaitu  reciprocity,  publicity  dan  accountability – yang  mengatur proses  politik  dan  tiga  lainnya  yaitu  basic  liberty,  basic  oopotunity  dan  fair  opportunity- mengatur isi kebijakan politik.

## Review Konseptual Manajemen, Konflik dan Manajemen Konflik
Organisasi terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat  dalam  organisasi  seringkali  menyebabkan  terjadinya  ketidakcocokan  yang akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya ketika terjadi suatu organisasi,  maka  sesungguhnya  terdapat  banyak  kemungkinan  timbulnya  konflik.  Konflik dapat  saja  terjadi  pada  suatu  organisasi  jika  terdapat  kesalahan  dalam  pengaturan  baik yang berasal dari internal organisasi seperti pola hubungan antra pegawai, peran pimpinan organisasi  dan  koordinasi  antar  bagian  maupun  eksternal  organisasi  seperti  kondisi nepotisme masih kerap dilakukan di Indonesia dan lain-lain.
Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, tampak bahwa terdapat relasi yang sangat besara  antara  manajemen  dengan  konflik  sehingga  dalam  perspektif  ilmu  pemerintahan modern  terdapat  teori  manajemen  konflik  sehingga  tulisan  ini  berangkat  dari  beberapa konsep  dasar  tentang  manajemen  dan  menggali  konsep  konflik  sehingga  muncul  konsep manajemen  konflik  sehingga  dapat  dipergunakan  dalam  tata  kelolah  konflik  khususnya nepotisme yang dilakukan di Indonesia.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1153-1163 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470

## 1. Manajemen
Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan orang lain. Oleh karena itu pimpinan sebuah organisasi dalam hal ini manajer bertugas untuk mengarahkan  dan  mengatur  orang  lain  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Dalam defenisi  lain,  manajemen  dapat  dianggap  sebagai  sebuah  proses  perencanaan, pengorganisasian,  pengkoordinasian  dan  pengontrolan  sumberdaya  untuk  mencapai sasaran  organisasi  secara  efektif  dan  efisien.  Efisien  dalam  pengertian  tersebut  berarti bahwa keseluruhan kegiatan sesuai dengan pola perencanaan awal sementara efektif dapat  berarti  bahwa  tugas  yang  akan  dilaksanakan  benar,  terorganisir  dan  sesuai jadwal.
Dalam  melakukan  suatu  kegiatan  diperlukan  peran  dan  posisi  serta  keterampilan seorang manajer dalam hal ini pimpinan suatu organisasi agar menjamin bahwa setiap kegiatan  yang  dilaksanakan  setidaknya  dapat  mendekati  kesesuaian  dengan perencanaan  awal.  Setiap  manajer  membutuhkan  minimal  harus  memiliki  3  (tiga) keterampilan dasar :
a. Keterampilan  Konseptual  (conceptual  skill),  manajer  tingkat  atas  harus  memiliki keterampilan  untuk membuat  konsep,  ide  dan  gagasan  demi  kemajuan  organisasi. Gagasan  atau  ide  serta  konsep  tersebut  kemudian  haruslah  dijabarkan  menjadi suatu  rencana  kegiatan  untuk  mewujudkan  gagasan  atau  konsepnya  itu.  Proses penajabaran  ide  menjadi  suatu  rencana  kerja  yang  kongkret  itu  biasanya  disebut sebagao  proses  perencanaan  atau  planning.  Oleh  karena  itu,  keterampilan konseptual juga meruakan keterampilan untuk membuat rencana kerja
b. Keterampilan  berhubungan  dengan  orang  lain  (humanity  skill),  selain  kemampuan konseptual, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan  berhubungan  dengan  orang  lain,  yang  disebut  juga  keterampilan kemanusiaan.  Komunikasi  yang  persuasif  harus  selalu  diciptakan  oleh  manajer terhadap  bawahan  yang  dipimpinnya.  Dengan  komunikasi  yang  persuasif, bersahabat  dan  kebapakan  akan  membuat  karyawan  merasa  dihargai  dan kemudian  mereka  akan  bersikap  terbuka  kepada  atasan.  Keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan atas, menengah maupun bawah.
c. Keterampilan  teknis  (technical  skill),  keterampilan  ini  pada  umumnya  merupakan bekal  bagi  manajer  pada  tingkat  yang  lebih  rendah.  Keterampilan  teknis  ini merupakan  kemampuan  untuk  menjalankan  suatu  pekerjaan  tertentu,  misalnya menggunakan  program  komputer,  memperbaiki  mesin,  membuat  kursi,  akuntansi dan lain-lain.
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1153-1163                                     Lidya Dwi Jayanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  gubernur,  bupati/walikota sebagai kepala daerah selain beberapa keterampilan diatas, juga setidaknya memiliki kemampuan  untuk  membuat  keputusan  terkait  beberapa  maslaah  yang  akan  terjadi serta  menentukan  cara  terbaik  dalam  memecahkannya.  Pembuatan  kebijakan  oleh kepala  daerah  merupakan  keharusan  terhadap  suatu  isu-isu  aktual  daerah  tidak terkecuali  konflik  sosial.  Mendefinisikan  masalah  dan  mencari serta  membuat  alternatif penyelesaian,  mengevaluasi  setiap  alternatif  yang  ada  dan  memilih  alternatif  terbaik serta  mengiplementasikan  alternatif  tersebut  merupakan  seni  dan  keharusan  yang dimiliki oleh kepala daerah.

## 2. Konflik
Perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat  yang  tidak  diikuti  oleh  penyesuaian nilainilai  yang  membawa  perubahan  akan  menimbulkan  konflik  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Konflik  dapat  merupakan  proses  yang  bersifat  instrumental  dalam pembentukan,  penyatuan  dan  pemeliharaan  struktur  sosial,  sehingga  konflik  dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik yang terjadi  dengan  kelompok  lain  dapat  memperkuat  kembali  identitas  kelompok  dan melindunginya agar tidak lebur kedalam dunia sosial sekelilingnya.
Konflik  dapat  juga  diartikan  sebagai  perseteruan  dan/atau  benturan  fisik  dengan kekerasan  antara  dua  kelompok  masyarakat  atau  lebih  dalam  waktu  tertentu  dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mangganggu  stabilitas  nasional  dan  menghambat  pembangunan  nasional. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  kelompok  yang  dapat  berkonflik  dapat  berupa kelompok  agama,  suku,  ras,  kepentingan,  antar  golongan  bahkan  konflik  antara pemerintah dengan masyarakat maupun pihak swasta dengan masyarakat.

## 3. Manajemen Konflik
Manajemen konflik merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk  mengatasi  konflik.  Dalam  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Penanganan Konflik Sosial, manajemen konflik diistilahkan sebagai penanganan konflik. Penanganan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi  dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup :
a. Pencegahan konflik, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya  konflik  dengan  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  dan  sistem peringatan dini. Hal tersebut dilakukan dengan upaya pemeliharaan kondisi damai dalam  masyarakat,  mengembangkan  sistem  penyelesaian  perselisihan  secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.
b. Penghentian  Konflik,  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mengakhiri  kekerasan,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1153-1163 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470
menyelamatkan  korban,  membatasi  perluasan  dan  ekskalasi  konflik,  serta mencegah  bertambahnya  jumlah  korban  dan  kerugian  harta  benda.  Terdapat beberapa  upaya  yang  dilakukan  dalam  proses  penghentian  konflik  seperti penghentian  dengan  kekerasan  fisik,  penetapan  status  keadaan  konflik,  tindakan darurat  penyelamatan  dan  pelindungan  korban  dan  bantuan  penggunaan  dan pengerahan kekuatan TNI.
c. Pemulihan pasca konflik, serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki  hubungan  yang  tidak  harmonis  dalam  masyarakat  akibat  konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berlakunya  Undang  Undang  Penangan  Konflik  Sosial  merupakan  bentuk  keseriusan pemerintah  untuk  setidaknya  mengurangi  kegiatan-kegiatan  yang  kurang  harmonis dalam  struktur  sosial  masyarakat  yang  bermuara  pada  disintegrasi  bangsa. Penanganan  konflik  bertujuan  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  aman, tentram,  damai  dan  sejahtera;  memelihara  kondisi  damai  dan  harmonis  dalam hubungan  sosial  kemasyarakatan;  meningkatkan  tenggangrasa  dan  toleransi  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara;  memelihara  keberlangsungan  fungsi pemerintahan  serta  melindungi  jiwa,  harta  benda  serta  sarana  dan  prasarana  umum. Selain  itu  memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  korban  dan  memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta dan prasarana umum juga hal menjadi tujuan lain dari penanganan konflik sosial yang kerap kali terjadi di Indonesia.
4. Nepotisme
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  pengertian  nepotisme  adalah  tindakan  yang hanya  menguntungkan  sanak  saudara  atau  teman-teman  sendiri,  terutama  dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan tidak kompeten.
Pengertian nepotisme sebagai tindakan mengambil kesempatan terhadap suatu keadaan, posisi  atau  jabatan  berdasarkan  hubungan  kekerabatan,  tidak selalu  mempunyai  konotasi makna yang negatif. Nepotisme menjadi sebuah perilaku positif (baik),  apabila objek yang diuntungkan memang dianggap kompeten. Pengertian Nepotisme dalam Undang-Undang adalah  setiap  perbuatan  penyelenggaraan  negara  secara  melawan  hukum  yang menguntungkan  kepentingan  keluarganya  atau  kroninya  diatas  kepentingan  masyarakat, negara dan bangsa.  Sedangkan pengertian nepotisme dalam Islam adalah menganjurkan untuk  mendahulukan  pemberian  atau  mementingkan  sanak  saudara  atau  teman  sendiri, terutama  dalam  hal  sedekah,  infak  dan  zakat  yang  betul-betul  membutuhkan  dan mendesak.  Dalam  islam  Istilah  Nepotisme  biasa  dipakai  untuk menerangkan  praktik dalam kekuasaan  umum  yang  mendahulukan  kepentingan  keluarga  dekat  untuk  mendapatkan suatu kesempatan. Dalam bahasa arabnya biasa dipakai istilah “alMuhabah”. Adapun jika
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1153-1163                                     Lidya Dwi Jayanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  diserahi  tugas  itu  adalah  kerabat  dekat  dari  orang  yang  memberi  tugas,  bukanlah menjadi persoalan, yang penting apakah orang tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi, prinsip yang ditanamkan dalam Islam adalah soal kompetensi seseorang atas sesuatu jabatan, bukan ada tidaknya hubungan kekerabatan. Namun, sekiranya pemangku sebuah jabatan adalah keluarga dari orang menunjuk, selama orang tersebut berkompeten/berhak dan tidak ada pihak-pihak 31 yang merasa dizalimi, maka hal itu tidaklah menjadi persoalan Seperti yang tersirat dalam ayat Al-Qur-an diatas.
Yang  menjadi  persoalan,  jika  tindakan nepotisme  dikaitkan  pemberian  posisi  atau  jabatan tertentu  kepada  orang  yang  mempunyai  kekerabatan  dengan  seorang  pelakunya  tanpa memperdulikan  unsur-unsur  sebagai  berikut:  Pertama,  unsur  keahlian  atau  kemampuan yang  dimiliki,  kalau  nepotisme  dilakukan  dengan  tidak  memperdulikan  kualitas,  maka pelakunya  bisa  dikategori  sebagai  orang  yang  dzalim  dan  dapat  merusak  tatanan kehidupan,  baik  keluarga,  masyarakat,  negara,  maupun  agama.  Kedua,  unsur  kejujuran dalam menjalankan amanat, jika nepotisme dijalankan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam  suatu  peraturan  atau  hukum  tertentu,  seperti  menutup  kesempatan  kepada  orang lain yang sama-sama mempunyai hak, maka ia termasuk kelompok yang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur dan khianat terhadap amanat.
Pelanggaran  ketentuan  nepotisme,  umumnya  digabung  menjadi  satu  istilah,  yaitu  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketiga hal ini seolah-olah telah menjadi satu kata, akan tetapi sebagai  akibatnya  pembahasan  masalahnya  sendiri  menjadi  tidak  fokus,  sebagai  konsep mengambang, dan secara operasional menyulitkan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kepustakaan  atau  studi  literatur  dimana peneliti  mengandalkan  berbagai  literatur  untuk  memperoleh  data  penelitian  dan menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  data  yang  dihasilkan  berupa  kata  atau deskripsi.  Penelitian  kepustakaan  atau  penelitian  literatur  adalah  penelitian  yang  tempat kajiannya  adalah  pustaka  atau  literatur.  Pada  penelitian  ini,  penelitian  dilakukan  dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Manajemen Konflik Dalam Nepotisme Pengangkataan Jabatan
Memilih  seseorang  yang  tidak  layak  dapat  memicu  rendahnya  produktivitas.  Nepotisme berdampak  buruk  hingga  menyebabkan  munculnya  praktik-praktik  ketidakadilan  dan diskriminasi.  Praktik  nepotisme  bisa  mengakibatkan  timbulnya  ketidakadilan  akibat penguasaan  informasi  dan  akses  oleh  beberapa  pihak  saja  padahal  seharusnya  terdapat transparansi  dalam  informasi  dan  akses  sehingga  semua  pihak  dapat  berpartisipasi.  Pada akhirnya  terjadi  kompetisi  dan  hasil  kompetisi  adalah  yang  terbaik  yang  akan  digunakan. Dan proses ini terjadi dengan adil. Bila informasi dan akses dibatasi hanya untuk beberapa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1153-1163 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470
pihak saja maka telah terjadi ketidakadilan terhadap sumber daya informasi dan akses yang pada  akhirnya  akan  menimbulkan  ketidakpuasan  dan  bisa  menimbulkan  kemarahan apabila  tidak  segera  diantisipasi.  Kemarahan  yang  disebabkan  oleh  sekelompok  orang dengan  jumlah  yang  sangat  besar  adalah  tiada  beda  akibatnya  dengan  suatu pemberontakan.
Namun pada sisi lain pengambilan tenaga kerja dari kalangan sendiri (keluarga: red) selain  penghematan  efisiensi  waktu  juga  mempertinggi  kesolidan  tim  kerja  dan  tentu  saja rasa kekeluargaan akan tetap selalu  ada. Dan harus kita pahami rasa berkeluarga adalah perasaan yang indah dan mententramkan di tengah arus kehidupan materialis dan kapitalis ini. Mau tidak mau kita tetap harus mengakui bahwasanya ikatan darah adalah ikatan yang hanya bisa diputuskan apabila seseorang mati.
Pakar  manajemen  Hermawan  Kertajaya  pernah  mengatakan  bahwa  di  kalangan masyarakat  Mandarin  ada  system  nepotisme  yang  tidak  berkonotasi  negatif.  Dalam nepotisme yang  disebut  GUAN  SIE  ada  aturan  mengutamakan  kerabat  dekat  untuk diajak kerjasama berkarya,  namun  reward  dan  punishment  harus  dilaksanakan  dengan  konsisten. Bila  anak  kandungnya  yang  bertugas  menjaga  toko  mangkir,  maka  honorariumnya dipotong  setara  dengan  absennya.  Rekruitmen  pegawai  dilaksanakan  secara  obyektif sesuai  fungsi  dan  kemampuannya.  Bila  kerabatnya  belum  mampu  melaksanakan  beban tugas, lebih dulu dikirim ke pendidikan yang sesuai.
Kekerabatan  dalam  guan  sie  terasa  lebih  konsisten  dan  konsekuen  terhadap  aturan profesionalisme  kerja.  Disinilah  antara  lain  letak  sisi  keunggulan  masyarakat  Mandarin dibanding pebisnis golongan lain. Bila ada warga Mandarin yang melakukan manipulasi di sebuah  organisasi/perusahaan  akan  terisolir  dari  komunitasnya.  Dengan  demikian masyarakat  yang  berada  dalam  lingkungan  Guan  Sie  akan  terdidik  untuk  berpikiran  lebih dewasa dan professional dalam berkarya.
Menurut Arief Boedijono (2005) dalam artikel yang berjudul “Nepotisme dalam Sorotan: Refleksi  Diskursus  Pemikiran  Tentang  Nilainya”,  tiga  hal pokok  yang  harus  ada  dalam membicarakan nepotisme:
a. Batasan-batasan.  Batasan-batasan  untuk  menentukan  suatu  hal  menempatkan beberapa  keluarga  dalam  sistem  kekuasaan  haruslah  diberi  batasan  dan  alasan yang jelas dan logis untuk mengkategorikannya dalam kelompok nepotisme negatif. Batasan ini harus ada dahulu mengingat kita ingin membahas secara tuntas tentang permasalahan nepotisme.
b. Peraturan  dalam  Sistem.  Peraturan  yang  jelas,  tegas  dan  mengikat  tentang nepotisme  dan  praktek-prakteknya  sebagai  produk  hukum  formal  dan  legal  yang berlaku bagi seluruh warga.
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1153-1163                                     Lidya Dwi Jayanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
c. Sistem mengawasi dan menindak pelanggaran atas peraturan. Sistem dalam bentuk lembaga  yang  konsisten  mengawasi  dan  menindak  pelanggaran  atas  peraturan tersebut di atas.
Ketiga  unsur  ini  harus  ada  dan  aktif  kinerjanya  sehingga  nepotisme  yang  lebih  merupakan suatu praktek, tidak berakibat buruk. Selama unsur dan persyaratannya tidak terpenuhi, tidak cukup pulalah buat kita untuk mempersoalkan terjadi tidaknya praktik nepotisme. Disamping belum  memenuhi  syarat  cukup  tidaklah  layak  kita  memberikan  penilaian  yang  tidak berdasar dengan melihat akibatnya tanpa mau melihat proses dan motifnya.
Nepotisme  bisa  dianggap  nepotisme  buruk  dengan  syarat  terjadi  bermotif  keserakahan yang  menimbulkan  ketidakadilan  sehingga  mengakibatkan  kecemburuan.  Nepotisme  bisa dianggap  nepotisme-baik  dengan  syarat  bisa  meningkatkan  efisiensi  dalam  rangka mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Untuk menentukan nilai nepotisme pun ternyata tidak bebas dari motif dan persyaratannya. Nepotisme bersifat relatif yang tidak bebas dari motif dan  persyaratan  yang  menyebabkan  sesuatu  atau  seseorang  bisa  dianggap  nepotisme sehingga  tidak  bisa  dijadikan  ukuran  untuk  menilai  sesuatu  atau  seseorang  karena membutuhkan  persyaratan-persyaratan  dengan  parameter  untuk  mengukurnya  adalah normatif.  Nilai  normatif  yang  diakui  konsisten  adalah  agama,  sehingga  Agama  lah  yang paling berhak memberikan batasan terhadap nepotisme.

## Sistem Kekeluargaan dan Nepotisme
Sistem  kekeluargaan  akan  memilih  orang-orang  dari  kelompok  atau  keluarganya  untuk diangkat  dalam  pekerjaan  atau  jabatan  tertentu.  Akibatnya  mereka  yang  tidak  termasuk dalam kelompok atau keluarga tersebut akan menganggap nepotisme sebagai diskriminasi. Selain diskriminatif, nepotisme menjadikan lembaga publik seperti bisnis keluarga, merugikan publik.  Pihak  luar  akan  memandangnya  sebagai  praktik  yang  buruk  dan  tidak  adil. Dampaknya, nepotisme menjadi sikap yang merusak keharmonisan masyarakat, sedangkan orang-orang di luar kelompok akan mencoba cara lain demi bertahan hidup.
Nepotisme  juga  merupakan  pintu  masuk  tindakan  korupsi  yang  merugikan  keuangan negara. Nepotisme menjadi fenomena yang dipandang tidak bermoral dan tidak adil bagi orang-orang yang tidak mendapat keuntungan darinya.
Namun begitu, hal ini bisa juga berlaku di sektor manapun baik sektor swasta maupun sektor awam.  Maka,  nepotisme  tidak  boleh  dianggap  sebagai  fenomena  yang  wajar  digunakan dalam proses pemilihan pekerja karena mempunyai perspektif yang negatif.

## Praktik-Praktik yang Terindikasi Nepotisme di Indonesia
Di  Indonesia  nepotisme  terjadi  dalam  berbagai  instansi.  Kita  dapat  ambil  contoh  di instansi  pemerintah  daerah  (Pemda).  Faktor  keluarga  dalam  pengangkatan  pejabat lingkungan  pemda  masih  kerap  ditemui  dan  sudah  menjadi  rahasia  umum.  Keadaan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1153-1163 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470
tersebut  tidak  banyak  yang  terpublikasi  secara  luas,  hanya  diketahui  orang-orang  di lingkungan kerjanya.
Contoh terkenal mengenai nepotisme di lingkungan Pemda adalah ketika Ratu Atut menjabat sebagai Gubernur Banten. Kala itu keluarga dekat Ratu Atut menduduki sejumlah jabatan  baik  di  lembaga  sosial,  legislatif  maupun  pemerintahan.  Haryani,  ibu  tiri  Ratu  Atut, menjabat  Wakil  Bupati  Pandeglang.  Airin  Rachmi  Diany,  adik  ipar  Ratu  Atut,  menjabat Walikota Tangerang Selatan. Ratu Tatu Chasanah, adik kandung Ratu Atut, menjabat Wakil Bupati Serang.
Tubagus  Haerul  Jaman,  adik  tiri  Ratu  Atut,  menjabat  Walikota  Serang.  Ahmed  Zaki Iskandar,  anak  mantan  Bupati  Tangerang,  menjabat  Bupati  Tangerang  terpilih.  Dengan demikian,  Provinsi  Banten  seperti  milik  keluarga  Ratu  Atut.  Praktik  politik  seperti  ini  condong kepada politik dinasti sebagaimana kerajaan masa lampau.
Tindakan nepotisme tersebut menyebabkan terkumpulnya dana di tangan “keluarga besar Ratu”. Apalagi ketika Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan dana hiba h mendekati pemilihan pada bulan Oktober. Ini memunculkan kecaman dari para pegiat antikorupsi.
Contoh  lain  dari  nepotisme  di  lingkungan  Pemda  adalah  diangkatnya  sejumlah kerabat Gubernur Riau Syamsuar dan Sekretaris Daerah Riau Yan Prana Jaya dalam jabatan strategis  di  Pemerintah  Provinsi  Riau  (Pemprov  Riau)  pada  2020.  Praktik  tersebut  diketahui kala  Syamsuar  melantik  pejabat-pejabat  Pemprov  Riau  yakni  Tika  Rahmi  Syahfitri,  Kasubag Retribusi Bapenda Riau yang ternyata ialah menantu Syamsuar.
Begitu  pula  dengan  Sekretaris  Dinas  Sosial  Riau,  Prasurya  Darma  yang  merupakan kakak kandung Yan Prana serta Kepala Bidang Operasi Satpol PP Riau,  Dedi Herman yang merupakan adik kandungnya.
Di  instansi  lain  yakni  TNI,  ditunjuknya  Jenderal  Andika  Perkasa  sebagai  Panglima  TNI juga  diwarnai  isu  nepotisme  dan  tidak  transparan.  Sebagaimana  disampaikan  Koordinator Indonesian  Corruption  Watch  (ICW),  Adnan  Topan  Husodo,  Andika  merupakan  menantu Jenderal  (Purn)  A.M.  Hendropriyono,  mantan  kepala  BIN  yang  mendukung  Jokowi  sebagai Presiden.  Adnan  juga  menyoroti  besarnya  harta  kekayaan  Andika  serta  keterlambatannya melaporkan LHKPN karena baru dilakukan pada tahun ketiga menjabat KSAD.
Sikap  ini  menunjukkan  lemahnya  integritas  dan  komitmen  Andika  Perkasa  terhadap agenda  pemberantasan  korupsi.  Karier  moncer  Andika  di  kepresidenan  Jokowi  mulai  dari menjadi  Danpaspampres,  Pangkostrad, KSAD, hingga  Panglima  TNI  diduga  tidak lepas  dari peran mertua Hendropriyono.
Instansi Polri pun begitu. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang terpilih atas usulan Presiden  Jokowi  merupakan  orang  cukup  dekat  dengan  Presiden.  Ia  pernah  menjadi Kabareskrim  dan  Kapolda  Banten.  Sebelumnya  ia  pernah  menjabat  Kapolres  Surakarta
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1153-1163                                     Lidya Dwi Jayanti. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
ketika Jokowi masih Walikota Surakarta. Di kemudian waktu, Listyo menjabat sebagai Ajudan Presiden kala Jokowi menjadi Presiden.
Direktur  Eksekutif  Sudut  Demokrasi  Riset  dan  Analisis  (SUDRA)  Fadhli  Harahab  menilai bahwa  dari  kedekatan  tersebut  Jokowi  memilih  Listyo  sebagai  calon  Kapolri.  Fadhli  juga berpendapat,  ditunjuknya  Listyo  menjadi  calon  tunggal  Kapolri  kala  itu  kental  nuansa “nepotisme”.  Meski  begitu,  nuansa  nepotisme  ketika  penunjukan  calon  Kapolri  harus dipahami merupakan hak prerogatif Presiden.

## Sisi Negatif dan Positif Nepotisme di Indonesia
Larangan nepotisme bukan berarti anggota keluarga dilarang memperoleh jabatan. Namun hal  ini  bertujuan  untuk  mencegah  pejabat  menyalahgunakan  kewenangannya  dalam memberikan anggota keluarganya pekerjaan publik di dalam lembaga publik. Pejabat tidak boleh  menggunakan  kewenangan  subjektif  atas  nama  publik  untuk  mengutamakan anggota keluarga daripada orang lain yang lebih kompeten.
Nepotisme  bagi  penyelenggara  negara  cenderung  menyebabkan  ketidakterbukaan dan  ketidakadilan  ketika  memberikan  pekerjaan  publik.  Ketidakadilan  tersebut  terlihat karena  alih-alih  memilih  orang  yang  ahli  dan  kompeten  dalam  suatu  pekerjaan,  justru anggota keluargalah yang dipilih.
Regulasi  terkait  nepotisme  di  Indonesia  tertuang  dalam  UU  Nomor  28  tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bebas  dan  Bersih  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme.  UU  tersebut  terlebih  dahulu  menjelaskan  pentingnya  penindakan  pada  kolusi serta  nepotisme  sehingga  diharap  dapat  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi. Tertuang  dalam  Pasal  1  angka  5  UU  tersebut,  “Nepotisme  adalah  setiap  p erbuatan Penyelenggara  Negara  secara  melawan  hukum  yang  menguntungkan  kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.”
Warga  yang  terbukti  melakukan  nepotisme  akan  mendapat  hukuman  seperti  yang termaktub  dalam  Pasal  22.  Setiap  Penyelenggara  Negara  atau  Anggota  Komisi  Pemeriksa yang melakukan nepotisme dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 12 tahun.  Selain  itu,  pelaku  juga  didenda  paling  sedikit  Rp  200  juta  dan  paling  banyak  Rp  1 miliar.
Terlepas dari dampak negatifnya, nepotisme sebenarnya tidak selalu buruk. Nepotisme adalah cerminan dari kekerabatan. Sifat tersebut melekat sebagai bagian dr sistem sosial di Indonesia.  Selama  mereka  yang  dipilih  sebagai  pejabat  memiliki  kecocokan  dengan jabatannya seharusnya tidak masalah.
Sebagai  contoh  seorang  pengusaha  memiliki  kenalan  dengan  IQ  tinggi  serta kapabilitas  sesuai  integritas  dan  karakter  yang  dibutuhkan  organisasinya.  Tidak  ada  alasan untuk  menolaknya  bekerja  di  perusahaan.  Kemudian  di  tahap  selanjutnya  perlu  dilakukan seleksi pada orang tersebut.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1153-1163 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470
Agar  tidak  berimplikasi  negatif,  nepotisme  memang  perlu  dibatasi.  Rekam  jejak maupun  integritas  dari  seseorang  sebelum  diangkat  dalam  suatu  jabatan  sangat  penting. Disamping  itu,  proses  seleksi  untuk  menguji  kualitas  yang  bersangkutan  harus  tetap dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Nepotisme dalam pemilihan pejabat sebaiknya tidak dijadikan tradisi. Selain tidak adil bagi orang lain, nepotisme membuka peluang korupsi maupun tindak pidana lain. Hal ini terjadi di masa orde  baru  Presiden  Soeharto  sehingga  sampai  dikenal  istilah  “korupsi,  kolusi,  dan nepotisme” (KKN). Selain itu, nepotisme juga dilarang oleh UU Nomor 28 Tahun 1999. Dampak negatif  nepotisme  dapat  dikurangi  sepanjang  mereka  yang  dipilih  menduduki  jabatan memiliki  kemampuan  dan  kecocokan  dengan  jabatannya  terlepas  dari  hubungan kekerabatan maupun pertemanan. Proses seleksi dan pengawasan terhadap para pejabat pun diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesempatan bagi orang lain untuk memperoleh jabatan juga harus tetap terbuka

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Malang: Litersi Nusantara, 2019), Alma’arif. MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA (Studi pada Penanganan Konflik Sosial Keagamaan  di  Provinsi  Banten).  Jurnal  Manajemen  Pemerintahan,  Volume  1,  Nomor 1.2014.
Amy  Gutman  &  Dennis  Thompson  sebagaimana  dikutip  oleh  Bambang  W.  Soeharto.  2013. Menangani Konflik di Indonesia. Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
Griffin, R. 2006. Business, 8th Edition. NJ: Prentice Hall.
Purwanto,  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Untuk  Psikologi  dan  Pendidikan  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
Robert L. Katz. Skills of an Effective Administrator.
Lewis Coser , 1956. The Function of Social Conflict. New York: Free Press. halaman 151-210
M. Mochtar Mas’oed (Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik) Universitas Gajah Mada (UGM- Jogjakarta) tulisannya “Pengelolaan Konflik sebagai Sebuah Kiat”
Ichlasul  Amal  (Mantan  Rektor  Universitas  Gajah  Mada)  dalam  sambutannya  pada  buku Bamba ng W. Soeharto “Menangani Konflik di Indonesia”
https://kawanhukum.id/pengangkatan-pejabat-di-indonesia-benarkah-hanya-berdasar- nepotisme/