DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis. Received: 15 Juli 2024, Revised: 11 Agustus 2024, Publish: 21 Agustus 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Praktik Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Maqashid al-Syariah
Pirmansyah Nasution 1* , Muhammad Syukri Albani Nasution 2 , Dhiauddin Tanjung 3 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesisa, pirmansyah251291@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesisa, muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesisa, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id
* Corresponding Author: pirmansyah251291@gmail.com
Abstract: The results of this research conclude that, first, the legal awareness of PT officials. Sharia  Pawnshop  CPS  Alaman  Bolak  regarding  Arrum  Haji  Financing  is  included  in  the category of low legal awareness. Because, they do not have the qualifications of knowledge and understanding of contracts which cannot include ta'widh.  Their knowledge also does not meet  the  qualifications  for  knowledge  about  mafsadah  which  can  arise in  financing  Arrum Hajj, namely the possibility that pilgrims still have to pay off their debts even though the Hajj departure has been cancelled. Second, legal awareness of PT customers.  Sharia Pawnshop CPS  Alaman  Bolak  regarding  Arrum  Haji  Financing  is  also  in  the  category  of  low  legal awareness.  Because  they  know  about  the  MUI  fatwa  regarding  rahn  and  qardh  contracts, including the issue of regulations regarding ta'widh. However, customers only know, but do not understand.  With such knowledge of the law, they carry out contracts that can give rise to mafsadah in terms of assets, that they still have the possibility to pay off the installments even  though  the  Hajj  departure  has  been  cancelled.  In  addition,  they  agreed  to  include ta'widh  in  the  contract.  Third,  there  is  the  maqashid  al-syariah  perspective  regarding  the legal awareness  of  customers  and PT. Sharia Pawnshop CPS Alaman Bolak regarding the Hajj Arrum Financing does not fulfill the elements of hifz al-mal. The inclusion of ta'widh at the time of the contract, which of course causes losses for the customer, and the possibility that the congregation will have to pay the debt in installments even though the Hajj portion has been cancelled, is not relevant to a believer's duty to safeguard property or hifz al-mal, the mafsadah is very clear. Even though this Arrum Haji product is claimed to make it easier to  get  Hajj  portions  and  minimize  long  queues  for  the  Hajj  waiting  period.  This  is  in accordance with the principle of rejecting mafsadah (damage) taking precedence over taking benefits. Based on this rule, it can be understood that, the customer's legal awareness and the pawnshop's offer regarding problems to make the Hajj departure easier, of course must be avoided if there is harm waiting behind this convenience, namely property losses that will be experienced by the customer.
Keywords: Hajj Arrum Financing, Sharia Pawnshop, Legal Awareness, Maqashid al-Shariah
Abstrak: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, kesadaran hukum pejabat PT. Pegadaian  Syariah  CPS  Alaman  Bolak  terkait  Pembiayaan  Arrum  Haji  termasuk  pada kategori  kesadaran  hukum  yang  rendah.  Sebab,  mereka  tidak  memiliki  kualifikasi pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  akad  yang  tidak  boleh  mencantumkan ta’widh . Pengetahuan  mereka  juga  tidak  memenuhi  kualifikasi  pengetahuan  tentang  mafsadah  yang dapat timbul pada pembiyaan Arrum Haji, yaitu kemungkinan jamaah masih harus melunasi hutangnya  padahal  keberangkatan  haji  sudah  dibatalkan. Kedua, kesadaran  hukum  nasabah PT.  Pegadaian  Syariah  CPS  Alaman  Bolak  terkait  Pembiayaan  Arrum  Haji  juga  termasuk kategori  kesadaran  hukum  yang  rendah.  Sebab  mereka  mengetahui  tentang  fatwa  MUI tentang  akad  rahn,  qardh,  termasuk  soal  adanya  pengaturan  tentang  ta’widh.  Namun,  para nasabah  hanya  sekedar  mengetahui,  tapi  tidak  memahami.    Dengan  pengtahuan  hukum semacam  itu,  mereka  melakukan  akad  yang  dapat  menimbulkan  mafsadah  dari  segi  harta, bahwa  mereka  masih  memiliki  kemungkinan  untuk  melunasi  cicilannya  padahal keberangkatan haji sudah dibatalkan. Ditambah lagi mereka menyetujui pencamtunan ta’widh dalam  akad. Ketiga, adapun  perspektif maqashid  al-syariah tentang  kesadaran  hukum nasabah  dan  pihak  PT.  Pegadaian  Syariah  CPS  Alaman  Bolak  terkait  Pembiayaan  Arrum Haji tidak memenuhi unsur hifz al-mal . Pencantuman ta’widh pada saat akad, yang tentunya menyebabkan  kerugian  bagi  nasabah,  dan  kemungkinan  jamaah  harus  mencicil  hutang sekalipun  porsi  haji  sudah  dibatalkan,  tidak  relevan  dengan  tugas  seorang  mukmin  untuk menjaga harta atau hifz al-mal , jelas sekali mafsadahnya. Sekalipun produk Arrum Haji  ini diklaim  mempermudah  untuk  mendapatkan  porsi  haji  dan  meminimalisir  antrean  panjang masa tunggu haji. Hal in sesuai dengan kaidah menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa, kesadaran hukum  nasabah  dan  tawaran  pihak  pegadaian  terkait  kemasalahatan  untuk  mempermudah keberangkatan  haji,  tentu  harus  dihindari  apabila  ada  kemafsadatan  yang  menanti  dibalik kemudahan itu, yakni kerugian harta yang akan dialami nasabah.
Kata Kunci: Pembiyaan Arrum Haji, Pegadaian Syariah, Kesadaran Hukum, Maqashid al- Syariah

## PENDAHULUAN
Haji  juga  menunjukkan  ideologi  Islam  yang  memandang  manusia  adalah  bersaudara dan  satu  kesatuan.  Karena  itu,  seharusnya  tidak  ada  permusuhan  di  antara  sesama  saudara; yang  menjadi  musuh  manusia  hanya  satu  makhluk,  yaitu  setan.  Persoalan  Allah mengingatkan bahwa hanya setan musuh manusia semula diperankan Nabi Adam a.s., Nabi Ibrahim a.s. bersama Hajar, dilanjutkan Nabi Muhammad Saw. yang berkonfrontasi dengan setan pada saat melaksanakan haji, kemudian peran itu dilanjutkan oleh umat Islam pada saat melempar  jumrah. 1 Keinginan  masyarakat  muslim  Indonesia  untuk  menunaikan  haji  kian tahun kian meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah keberangkatan jamaah haji asal Indonesia dari tahun ke tahun.
1 Ian D. Morris, “Mecca and Macorabia”, dalam al-ʿUṣūr al-Wusṭā , Vol. 26. No. 1, 2018, h. 60.
Namun,  mengingat  saat  ini  populasi  umat  muslim  di  seluruh  dunia  sebanyak  1,91 miliar,  dibandingkan  dengan  luas  wilayah  Makkah  164.000  km²,  tentu  umat  muslim  yang bisa melaksanakan rukun  Islam  kelima itu hanya sekitar 2,8 juta jemaah per tahun.  Itupun, satu orang jamaah hanya mendapatkan ruang rata-rata seluas 0,8 meter persegi saja, sehingga masih berpotensi membuat jamaah berhimpitan satu sama lainnya. 2 Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah menerangkan, produk Arrum Haji hadir untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang mempunyai niat untuk berhaji tanpa merasa terbebani. Sebab, Arrum Haji akan menolong masyarakat untuk menerima porsi haji dan nomor antrean pengerjaan ibadah haji. 3
Produk  Arrum  Haji  merupakan  produk  terbaru  di  pegadaian  syariah  yang memungkinkan  untuk  bisa  mendapatkan  porsi  haji  dengan  jaminan  emas.  Dalam pelaksanaannya, produk  Arrum Haji di  Pegadaian Syariah berbeda dengan produk talangan haji  yang  ada  di  perbankan  syariah.  Beberapa  penelitian  menjelaskan  bahwa  Arrum  Haji menggunakan jaminan emas, sedangkan talangan haji tidak ada jaminan sama sekali, ini yang membedakannya. 4
Menurut  penjelasan  pihak  PT.  Pegadaian  Syariah  Alaman  Bolak , seluruh  nasabah  di atas  menggunakan  akad qard .  Akad  ini  berupa  pemberian  dana  yang  dipinjamkan  kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan adanya biaya ujrah yang harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah.
Selain  itu,  ada  pula  akad rahn .  Dalam  hal  ini  nasabah  memberikan  jaminan  kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang dititipkan untuk mendapatkan pembiayaan pendaftaran haji.  Pegadaian  Syariah  sebagai murtahin pada  akad rahn mendapatkan  ujrah  sebagai pergantian biaya pemeliharaan barang jaminan  yang tidak dibayarkan secara tunai. Namun, penulis  menemukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  akad rahn produk  pembiayaan  Arrum  Haji, terdapat beberapa permasalahan. 5
2 Md.  Abdur  Rouf, et  al., “eHajj  Guide:  an  Attempt  to  Make  the  Worship  of  Pilgrimsi  Easier”, International Journal of Business and Management Future , Vol. 9, No. 1, 2023, h. 4.
3 Tim  Redaksi  voi.id,  “Arrum  Haji  Pegadaian:  Berikut  Definisi  Serta  Persyaratannya”,  diakses  dari https://voi.id/ekonomi/249796/arrum-haji-pegadaian-berikut-definisi-serta-persyaratannya, 15 Januari 2024.
4 Rizka  Saputri dan Ilyas,  “The Implementation pf Financing for Arrum Haji Produscts at PT Pegadaian Syariah the Branch of Banda Aceh”, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4, No. 3, 2020, h. 529.
5 Berdasarkan preliminary research yang penulis lakukan di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak, 10 Juli 2023.
1. Permasalahan  akad Arrum  Haji  yang mencantumkan ta’widh dalam akad. Pada saat akad dilaksanakan oleh pihak PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak dan nasabah, sudah  dicantumkan  soal ta’widh ,  yaitu  4%  dibagi  30  dari  besarnya  angsuran  tiap bulan.  Di  sisi  lain,  dapat  pula  dipahami  bahwa  semakin  besar  peminjaman pembiayaan maka semakin besar pula jumlah ganti ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi ( ta’widh ), di mana seharusnya besarnya ganti rugi tidak  boleh  dicantumkan  di  dalam  akad.  Pun  demikian,  perhitungan  kerugian  juga harus  kerugian  yang  riil  dan  dapat  diperhitungkan  dengan  jelas,  bukan  merupakan kerugian yang hanya diperkirakan saja.
2. Permasalahan kemungkinan kerugian  yang dialami jamaah  apabila mengajukan atau mengalami pembatalan porsi haji, yakni sisa hutang atau angsuran jamaah lebih besar dari barang jaminan dan pengembalian uang dari kemenag. Karena yang demikian itu menyebabkan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan.
Sampai di sini, dapat diketahui, bahwa dalam pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, masih mengandung kemafsadatan dari segi harta, di  samping  kemaslahatannya  sebagai  wasilah  untuk  mempermudah  penunaian  ibadah  haji. Secara  aksiologis,  penelitian  ini  mencoba  mendekati  kebenaran  dengan  cara  yang  sejujur- jujurnya, agar bernilai manfaat kepada siapa saja yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Tentunya, penelitian ini pun sebagai bentuk komitmen antara moral dan progres intelektual.
Secara  terminologi,  haji  bermakna  mendatangi  Ka’bah  untuk  mengadakan  ritual tertentu.  Ada  juga  yang  mengartikan  haji  dengan  istilah  berziarah  ke  tempat  tertentu  pada waktu tertentu dan mengerjakan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. 6 Yang dimaksud dengan  berizarah  disini  adalah  mengadakan  suatu  perjalanan,  dan  yang  dimaksud  tempat tertentu  yaitu  Ka’bah  di  Kota  Makkah  al-Mukarramah,  Padang  Arafah,  Mudzdalifah  dan Mina. Yang dimaksud waktu  tertentu  yaitu pada  bulan Syawwal, Dzulqaidah, dan  Zulhijah serta  sepuluh  hari  pertama  bulan  Zulhijah.  Sedangkan  amalan  tertentu  yakni  adalah  rukun- rukun  haji,  wajib-wajib  haji  ataupun  sunat-sunat  haji  seperti, tawaf,  wukuf,  sa’i,  mabit di Mina dan Muzdalifah, dan amalan-amalan lainnya. 7
Sudah  menjadi  pengetahuan  umum,  bahwa  haji  merupakan  salah  satu  rukun  Islam. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardhu ‘ain bagi setiap individu muslim, baik laki- laki maupun perempuan satu kali seumur hidup dengan memenuhi beberapa syarat yang akan peneliti  paparkan  pada  bagian  selanjutnya.  Namun,  dalam  pemilihannya,  hukum  haji  bisa mempunyai hukum yang berbeda, di antaranya, yaitu:
a. Fardhu ‘ ain ketika semua syarat wajib haji terpenuhi (Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu). Hukum ini berlaku bagi semua umat Islam.
b. Fardhu  kifayah,  yakni  haji  yang  tujuannya  untuk  meramaikan  Ka ’ bah  pada  setiap tahunnya.
c. Sunnah, seperti hajinya anak kecil, budak, dan hajinya orang  yang mampu berjalan kaki dengan jarak lebih dari dua marhalah (kurang lebih 98 km) dari kota Makkah.
d. Makruh ketika dalam perjalanan menuju Makkah, keselamatan jiwa akan terancam.
e. Haram,  seperti  hajinya  perempuan  yang  pergi  tanpa  disertai  mahramnya  ketika  kondisi keselamatan dirinya dalam keadaan terancam atau pergi haji tanpa adanya restu suami.
6 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz III, (Beirut; Dar al-Fikr, 1997), h. 2064-2065.
7 Ahmada  Sarwat, Seri  Fiqih  Kehidupan:  Haji  dan  Umrah, Juz.  VI,  (Jakarta  Selatan:  DU  Publishing, 2011), h. 2
Secara  Historis,  ibadah  haji  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perjalanan  sejarah  dan  kisah kenabian Ibrahim As. Sebagai seorang Nabi  yang dikenal dengan sebutan “ Abu al-Tauhid ”, ketokohan Ibrahim juga membangun pengaruh yang sangat besar dalam sejarah agamaagama samawi, khususnya tiga agama besar yang tetap eksis hingga saat ini, Yahudi, Nashrani dan Islam. Ketiga agama itu berakar dan bertitik tolak dari ajaran dan syari’at yang dibawa oleh Ibrahim As. 8 Ketika Ibrahim as. telah selesai membangun Ka’bah, turun perintah Allah Swt. kepadanya melalui malaikat Jibril untuk melakukan thawaf tujuh kali dan berlari-lari kecil di antara bukit Shafa dan bukit Marwa. Perintah yang terakhir ini merujuk kepada pencarian Siti Hajar akan air di tengah terik panas yang memantulkan fatamorgana, bagaikan air memancar di  bumi.  Aktifitas  ini  kemudian  diakhiri  dengan  melaksanakan  shalat  dua  raka’at. 9 Dengan demikian,  bahwa  ibadah  haji  telah  diwajibkan  kepada  umat  manusia  sejak  masa  kenabian Ibrahmin as.
Hal ini menunjukkan bahwa syari’at ibadah haji memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah melampaui beberapa generasi kenabian. Kendati ibadah haji telah ada sejak masa Nabi  Ibrahim  As.,  namun  bagi  umat  Islam,  ia  baru  diwajibkan  pada  tahun  6  H.  Walaupun begitu, Nabi Saw. dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji, karena saat itu kota Makkah  masih  dikuasai  kaum  musyrik.  Setelah  umat  Islam  menguasai  Makkah  ( fath Makkah)  pada  12  Ramadhan  tahun  8  H.,  sejak  itu  beliau  dan  para  sahabat  berkesempatan beribadah haji. Namun  Nabi Saw. tidak melaksanakannya pada tahun 8 H., juga tidak pada tahun  9  H.  Beliau  baru  berhaji  pada  tahun  10  H.  yang  tiga  bulan  kemudian  beliau  wafat, sehingga haji beliau disebut haji wada’ (haji perpisan). 10 Bagi seorang muslim yang murtad, menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali tidak diwajibkan melaksanakan haji. Menurut Mazhab Maliki dia tetap diwajibkan haji karena beragama Islam merupakan syarat sah bukan syarat  wajib.  Sedangkan  menurut  Mazhab  Syafi’i  orang  murtad  diwajibkan  melaksanakan haji  meskipun  tidak  sah,  kecuali  dia  telah  kembali  kepada  agama  Islam.  dan  apabila  orang yang murtad meninggal dunia setelah dia kembali memeluk agama Islam, maka diwajibkan kepada ahli waris untuk melaksanakan haji baginya. 11
Menurut  pendapat  Mazhab  Maliki,  kesanggupan  adalah  bisa  tiba  di  Makkah  menurut kebiasaan,  naik  dengan  berjalan  kaki  ataupun  dengan  kendaraan.  Kesanggupan  menurut Mazhab Maliki  meliputi tiga hal  yaitu, kekuatan badan,  yakni  sanggup  menuju atau tiba di Makkah baik dengan berjalan kaki atau berkendara, sehingga orang buta pun wajib berangkat haji  apabila  ada  yang  menuntunnya.  Tetapi  makruh  bagi  wanita  untuk  berjalan  kaki  dalam jarak yang jauh.
Menurut pendapat  Mazhab Hambali,  syarat  kemampuan adalah tersedianya bekal  dan kendaraan.  Bekal  dan  kendaraan  disyaratkan  harus  lebih  dari  kebutuhan  untuk  nafkah keluarga yang ditinggalkan selama kepergiannya dan kepulangannya. Disyaratkan juga harus lebih  dari  kebutuhan  dirinya  dan  keluarganya,  juga  harus  lebih  dari  biaya  yang  mencukupi untuk membayar hutang. Disyaratkan juga jalan yang ditempuh aman, maksudnya ialah tidak adanya  gangguan  selama  perjalanan  menuju  Makkah  untuk  melaksanakan  haji.  Dan  bagi wanita  harus  disertai  mahram  atau  suami.  Disyaratkan  juga  ada  kemungkinan  untuk
8 John Supriyanto, “Historiografi Haji menurut Al-Quran”, dalam JIA, vol. 17, No. 1, 2016, h. 3.
9 Faiz Fikri Al Fahmi, “Kebijakan Penundaan Ibadah Haji dan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam dan Sejarah Peradaban Islam”, dalam Rausyan Fikr, Vol. 19, No. 2, 2023, h. 206-218.
10 Ali Musthafa Yaqub, Haji Pengabdi Setan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 3.
11 Muhammad Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab , Juz II, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017 ), h. 497-499
menempuh  perjalanan  tersebut  setelahpersyaratan  lainnya  terpenuhi  yakni  waktu  yang ditentukan untuk haji masih luas.
Ulama dikalangan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa  yang merupakan rukun haji itu hanya  ada  dua  perkara,  yakni  wukuf  di  Arafah  dan  tawaf  ifaḍah.  Menurut  kalangan  ulama Mazhab  Maliki,  rukun  haji  ada  empat,  yaitu  berihram,  wukuf  di  Arafah,  melakukan  tawaf ifadhah , dan sa’i antara safa dan marwa. Kalangan Mazhab Hambali juga berpendapat rukun haji empat  yakni  sama dengan pendapat ulama  Maliki.  Sedangkan Mazhab Syafi’i,  mereka berpendapat  bahwa  rukun  haji  itu  enam  perkara  yakni,  berihram,  mengerjakan  wukuf  di Arafah,  melakukan  tawaf ifaḍah , sa’i ,  melakukan al-Halq (menggundulkan  rambut  kepala atau at-taqshir (mengurangi rambut kepala), serta tertib dalam melakukan perbuata-perbuatan tersebut.  Oleh  karena  itu  maka  peneliti  akan  menjabarkan  rukunrukun  haji  yang  terdapat dalam  khazanah  ilmu  fikih  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  oleh  para  ulama  terdahulu secara rinci di bawah ini. 12

## Teori Maqashid al-Syariah
Pengertian dan Sketsa Historis Maqashid al-Syariah Yusuf  Alim  menekankan  bahwa  yang  dinamakan maqasid  al-syariah itu  adalah kemaslahatan-kemaslahatan  yang  kembali  kepada  hamba-hamba  Allah,  baik  di  dunia  ini maupun di akhirat nanti. Baik memperolehnya itu melalui cara mendatangkan manfaat atau melalui  cara  menolak  mudarat  (bahaya  yang  akan  menimpa). Menurut  Ahmad  al-Raysuni istilah maqasid al-syariah , 13 adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakukan hukum berdasarkan penjelasan syari’ atau menurut persangkaan kuat seorang  mujtahid.  Dengan  asumsi,  andaikan  kemaslahatan  itu  tidak  ada  maka  hukum  tidak akan disyariatkan sama sekali. 14 Dengan kata lain, kemaslahatan adalah nilai kehidupan yang berlaku secara universal, sekaligus merupakan epitome dari hukum  Islam. 15 Lalu,  apa  yang dimaksud dengan kemaslahatan atau al-mashlahah ?
Al-Ghazali  menyatakan  bahwa al-mashlahah berekuivalen  dengan دوصقم  ىلع  ةظفاحملا عرشلا . Pernyataan ini berarti al-maslahah merupakan suatu keadaan dimana al-syarī´ah dijaga atau diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam gagasan al-Ghazali, manifes al-mashlahah dapat dilihat ketika manusia menjaga dan memelihara lima hal, yaitu: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz  al-mal (melindungi  kepemilikan  harta).  Dan  segala  yang  mengancam  kelima  hal tersebut,  dinamakan  dengan mafsadah . Maslahah adalah  lawan mafsadah .  Pendapat  al- Ghazali  tersebut  dikenal  dengan  istilah al-uslul  al-khams; yang  lebih  dikenal  dengan al- daruriyah al-khams ; terkadang juga disebut dengan al-kulliyah al-khams, maqasid al-khams, dan al-maqāsid al-darūriyah.
12 Ahmad Sarwat, Seri Fikih Kehisupan Haji dan Umrah , h. 117-118.
13 Ahmad  Rasyuni, Nazhariyah  al-Maqashid  ‘Ind  al-Imam  al-Syathibi ,  (Virginia:  The  International Institute of Islamic Thought, 1995), h. 17
14 Holilur  Rohman, Metode  Penetapan  Hukum  Islam  Berbasis  Maqashid  al-Syariah, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), h. 2.
15 Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah, I’lam  Al-Muwaqqi’in  ‘An  Rab  Al-‘Alamin ,  (Mamlakah  al-‘Arabiyyah  al- Saudiyyah: Dar Ibn al-Jauz i, 1223 H), h. 333.

## Al-Daruriyyah, Al-Hajiyyah, dan Al-Tahsiniyyah
Al-Syatibi mengakategorikan maslahah sebagai sesuatu yang inheren dalam maqashid al-syariah kepada 3 macam, pertama, daruriyaah; kedua, hajiyyah; dan ketiga, tahsiniyyah. Al-daruriyah berarti sesuatu yang “tidak boleh tidak ada” demi tegaknya kemaslahatan: baik menyangkut  urusan ukhrawi maupun  urusan  duniawi.  Dengan  kata  lain,  al-daruriyah berekuivalen  dengan  kebutuhan  fundamental  (dasariah/ asasiah )  yang  tidak  boleh  lenyap. Jika  aspek al-  darūriyah ini  sampai  hilang,  maka  kehidupan  duniawi  akan chaos dan kehidupan  ukhrawi  akan  celaka  serta  menderita.  Bagi  al-Syatibi, darūriyah itu  mencakup upaya-upaya  memelihara  agama  ( hifz  al-din ),  memelihara  jiwa  ( hifz  al-nafs ),  memelihara keturunan ( hifz al-nasl ), memelihara harta kekayaan ( hifz al-mal ), dan memelihara akal budi ( hifz al-‘aql ).
Dalam  pandangan  al-Syatibi, al-hajiyyah berarti  sesuatu  yang  dibutuhkan,  yang tujuannya  mendatangkan  kelapangan;  menghilangkan  kesukaran  dan  kesusahpayahan. Apabila hajiyyah tidak  diperhatikan  maka  akan  muncul  kesukaran  dan  kesusahpayahan, tetapi  tidak  sampai  menimbulkan  kerusakan  seperti  yang  akan  terjadi  pada  tingat al- dharuriyyah .  Kategori hajiyyah sesungguhnya  mengarah  kepada  penyempurnaan dharuriyyah , di mana dengan tegaknya hajiyyah akan lenyap segala masyaqqah dan tercipta keseimbangan  serta  kewajaran,  sehingga  tidak  menimbulkan  ekstrimitas  ( ifrat  wa  tafrit ). Ringkasnya,  boleh  dikatakan al-hajiyyah ini  berada  pada  level  kebutuhan  yang  sifatnya sekunder dan sumplementer
Dengan uraian di atas, terlihat bahwa al-dharuriyyah adalah pokok dan landasan bagi kedua  keperluan  dan  perlindungan  di  tingkat  bawahnya.  Keperluan  dua  terakhir,  yakni al- hajiyyah dan al-tahsiniyyah ,  tergantung  penuh  kepada al-dharuriyyah .  Dengan  arti,  kalau yang pertama tidak ada maka dua yang dibawahnya menjadi tidak bermanfaat. Adapun al-dharuriyyah tidak  bergantung  kepada  dua  yang  di  bawahnya,  dengan  arti kalaupun  dua  yang  dibawahnya  tidak  ada  sama  sekali, al-dharuriyyah tetap  ada,  walaupun tidak  dalam  bentuk  sempurna.  Keberadaan al-dharuriyyah tidak  tergantung  kepada  dua  di bawahnya.  Namun,  untuk  kesempurnaan al-dharuriyyah, maka al-hajiyyah dan al- tahsiniyyah harus dipelihara serta diusahakan kesepurnaannya. 16
Al-Mashlahah Al-Kulliyah dan Al-Mashlahah Al-al-Juziyyah Berdasarkan  perspektif  Ibnu  ‘Asyur, al-maslahahah ditinjau  dari  cakupannya  dapat dibedakan menjadi dua macam: al-mashlahah al-kulliyah dan al-mashlahah al-juziyyah. Al-mashlahah  al-kulliyah dalam  penjelasan  Ibnu  ‘Asyur,  juga  disamakan  dengan al- mashlahah  al-‘ammah ,  yang  berarti,  Keterangan  ini  menjelaskan  bahwa mashlahah  al- kulliyah atau mashlahah  al-‘ammah merupakan  kemaslahatan  umum  yang  menyangkut kepentingan orang banyak. Sedangkan al-mashlahah al-juziyyah atau juga dikenal dengan al- mashlahah al-khassah, Maslahah juz’iyyah atau maslahah khassah secara sederhana, berarti maslahat bersifaf individu atau kepentingan segelintir orang.

## Kaidah-Kaidah Tarjih Maqashid
Preskripsi  tarjih  maqashid  ini,  merujuk  kepada  ‘Abd  al-‘Aziz  ibn  ‘Abd  al-Rahman, dalam ‘Ilm Maqashid al-Syari’. Beberapa kaidah-kaidah tarjih yang akan digunakan, sebagai berikut.  Pertama,  د كآ  ب تارم  دص اق م  عراش لا  ،تا يرورض لا  ،تاي جاح لا ف  تاي ن س حت لا ف.  Urutan baku  dalam  maqashid  al-syariah  adalah  al-daruriyah,  lalu  al-hajiyyah,  dan  kemudian  al- tahsiniyyah. Kalau terjadi pertentangan, maka harus merujuk pada urutan baku tersebut.
16 Abubakar, Metode Istislahiah, h. 80.
Kedua, Kemaslahatan umum diutamakan daripada kermaslahatan individu dan/atau segelintir orang.  Ketiga  Kemaslahatan  yang  paling  besar  adalah  melaksanakan  (secara  berurutan)  al- daruriyah  al-khams;  sebaliknya,  kemafasadatan  yang  paling  besar  adalah  mengabaikan  al- daruriyah al-khams. Keempat. Kemaslahatan yang memiliki kemungkinan besar terjadi lebih diutamakan daripada kemafasadatan yang jarang. Kelima, Meninggalkan kemafsadatan yang paling besar dengan cara memilih kemafsadatan yang lebih kecil.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Peneliti  akan  mengamati pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukumpejabat dan nasabah PT. Pegadaian Syariah  CPS  Alaman  Bolak  terkait  Pembiayaan  Arrum  Haji.  Kemudian,  temuan  penelitian tersebut  akan  ditinjau  berdasarkan  perspektif tarjih  al-maqashid. Untuk  mengetahui bagaimana  pengetahuan,  pemahaman,  sikap,  dan  pola  perilaku  hukumpejabat  dan  nasabah PT.  Analisis  data  ( data  analysis )  dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data  dengan  membaca, mempelajari, dan menelaah; mereduksi dengan cara mengabstraksi dan menyusunnya dalam satuan-satuan;  mengkategorisasi  dalam  bentuk  tabel;  diakhiri  memeriksa  keabsahan  data sebelum  menjadi  informasi. 17 Ringkasnya,  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  proses mengatur hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak  terkait  Pembiayaan  Arrum  Haji,  penulis  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum dan pendekatan psikologi hukum.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah kata-kata dan tindakan pejabat  dan  nasabah PT.  Pegadaian  Syariah  CPS  Alaman  Bolak.  Singkatnya,  data  ini  diperoleh  langsung  dari lokasi penelitian.  Kemudian, dalam penentuan sampel ini, penulis juga menggunakan teknik snowball sampling . Sebab, bermula dari terbatasnya orang-orang yang penulis anggap dalam kriteria purposive sampling , kemudian menjadi meluas dan memenuhi yang dapat digunakan sebagai  sumber  data.  Mengutip  Sugiono,  proses  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling , dapat dilihat pada gambar berikut. 18
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019), h. 247.
18 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), h. 98.
Dalam hal ini, peneliti telah merencanakan A adalah sebagai nasabah pertama sebagai sumber  data.  A  adalah  orang  pertama  yang  membuka  pintu  untuk  mengenali  orang-orang dalam sebagai nasabah Pembiayaan Arrum Haji secara lebih luas. Selanjutnya, oleh peneliti meminta sarankan ke A untuk mendapati informan selanjutnya. Oleh A, disarankan ke B dan C.  Lalu,  B  merekomendasikan  G.  Oleh  C—sebagai  orang  yang  juga  direkomendasikan  A selain  B—penulis  direkomendasikan  ke  D;  dari  D  menuju  E;  dari  E  ke  H.  Kemudian berkumpul  di  G.  Oleh  G  juga  merekomendasikan  I  dan  berakhir  di  J.  Sampai  J  informasi sudah berulang (jenuh), sehingga tidak ada yang baru, karenanya informasi dianggap selesai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  cara  mengakumulasi  modal  usaha,  atau  hanya  sekedar  untuk  memenuhi kebutuhan  pokok  adalah  dengan  jalan  gadai.  Hal  ini  sudah  men  jadi  pengetahuan  umum masyarakat,  sebagaimana  masyarakat  Padangsidimpuan.  Bahkan,  minat  masyarakat Padangsidimpuan  terhadap  gadai  cukup  tinggi,  sehingga  masyarakat  Padangsidimpuan menjadi  salah  satu  target  bisnis  keuangan,  mulai  dari  perbankan  konvensional  sampai kelompok renternir. Pinjaman-pinjaman ribawi tersebut, memang pada mulanya menjanjikan keuntungan, tapi, hasil akhirnya malah menyebabkan ekonomi masyarakat menjadi semakin tidak  wajar;  jamak  ditemukan  bahwa  praktik  ribawi  malah  membuat  masalah  baru  bagi masyarakat Padangsidimpuan. Melihat ketidakwajaran kerjasama ekonomi antara masyarakat Padangsidimpuan dan aktor-aktor ribawi tersebut, akhirnya berdirilah PT Pegadaian Syariah CPS  Alaman  Bolak  Kota  Padangsidimpuan,  pada  tanggal  15  November  2005.  Tujuan awalnya,  yaitu  untuk  menjadi  alternatif  bagi  masyarakat  yang  ingin  melakukan  transaksi gadai,  sehingga  situasi  pergadaian  memenuhi  kualifikasi  kewajaran;  secara  lebih  teknis tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pinjaman, melakukan transaksi  gadai  nonbank  secara  cepat  dan  aman,  yang  paling  utama  dengan  prinsip-prinsip syariah. 19
Menurut  penjelasan  pihak  PT.  Pegadaian  Syariah  Alaman  Bolak,  pembiyaan  Arrum Haji  menggunakan  akad rahn dan  akad qard . 20 Dengan  menggunakan  akad rahn ,  nasabah memberikan  jaminan  kepada  Pegadaian  Syariah  sebagai  harta  yang  dititipkan  untuk mendapatkan  pembiayaan  pendaftaran  haji.  Pegadaian  Syariah  sebagai murtahin pada  akad rahn mendapatkan  ujrah  sebagai  pergantian  biaya  pemeliharaan  barang  jaminan  yang  tidak dibayarkan  secara  tunai.  Menganai  penggunaan  akad qard, berupa  pemberian  dana  yang
19 L.H. S., Pimpinan Cabang, Wawancara Pribadi di Padangsidimpuan, 22 April 2024.
20 L.H. S., Pimpinan Cabang, Wawancara Pribadi di Padangsidimpuan, 22 April 2024.
A B G I J E D H C F
dipinjamkan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan adanya biaya ujrah yang harus  dibayarkan  kepada  Pegadaian  Syariah.  Pembiyaan  Arrum  Haji  di  Pegadaian  Syariah Alaman  Bolak  sudah  dilaksanakan  semenjak  tahun  2016.  Sejauh  ini,  sudah  banyak masyarakat Padangsidimpuan yang tertarik untuk mengikuti produk pembiayaan Arrum Haji, yang secara rinci dipaprkan pada tabel berikut :
TABEL  1 Jumlah Nasabah yang Menggunakan Produk Pembiyaan Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak Tahun 2016-2023 Tahun Jumlah Nasabah 2016 7 2017 17 2018 4 2019 39 2020 9 2021 4 2022 10 2023 16 Total 106 Sumber: Arsip Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak

## Kesadaran  Hukum  Nasabah  PT.  Pegadaian  Syariah  CPS  Alaman  Bolak  terkait Pembiayaan Arrum Haji
Selain  pihak  PT  Pegadaian  Syariah  CPS  Alaman  Bolak,  penulis  juga  meneliti kesadaran  hukum  para  nasabah  yang  menggunakan  produk  Arrum  Haji.  Namun,  di  sini, nasabah yang dijadikan informan hanya 6 (enam) nasabah yang mengalami pembatalan porsi haji.

## 1. Pengetahuan Hukum
Pengetahuan hukum di sini berarti pengetahuan seseorang berkenaan dengan beberapa ketentuan yang telah diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn dan Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 tentang Ta’wid (ganti rugi).
Tabel 2 Pengetahuan Hukum Pihak Nasabah Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak tentang Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014 Pengetahuan Hukum Informan 6 Persentase Mengetahui  pengaturan  tentang Akad dan Ta’wid 5 83,33% Tidak  mengetahui  pengaturan tentang Akad dan Ta’wid 1 16,67%

## Sumber: Wawancara Pribadi
Pada tabel 2 dijelaskan bahwa, secara umum pihak nasabah PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak mengetahui keberadaan pengaturan akad dan ta’wid dalam Fatwa DSN-MUI No  92  Tahun  2014.  Bahkan,  ketika  penulis  wawancarai,  alasan  mereka  memilih  produk Arrum Haji karena pada iklan dicantumkan fatwa tersebut.

## 2. Pemahaman Hukum
Pemahaman  hukum  berbeda  dengan  pengetahuan  tentang  hukum.  Jika  pengetahuan hukum  sebatas mengetahui  “apakah  ada” hukum  yang mengatur, maka pemahaman hukum dimaksudkan berkenaan dengan informasi yang dimiliki seseorang tentang isi peraturan dari suatu  hukum  tertentu.  Bisa  juga  dikatakan  bahwa  pemahaman  hukum  adalah  apabila seseorang mengerti tentang isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis  maupun tidak tertulis,  serta manfaatnya bagi pihak-pihak  yang kehidupannya diatur oleh  peraturan  tersebut.  Dalam  hal  pemahaman  hukum,  seseorang  tidak  disyaratkan  harus mengetahui  adanya  suatu  aturan  tertulis  yang  mengatur  sesuatu  hal.  Namun,  yang  dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam mengahadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
Dalam Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ta'widh dalam fatwa ini adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUIIVIII/2004 tentang Ganti Rugi  ( Ta'widh ).  Karena  itu,  analisis  terkait  pemahaman  pihak  Pegadaian  Syariah diaksentuasikan pada Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004.
Perspektif Maqashid al-Syariah terhadap Kesadaran Hukum Pejabat dan Nasabah PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji
Salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  yang  akan  menunaikan  ibadah haji  adalah istita’ah (mampu),  yang  meliputi  aspek  kesehatan  jasmani  dan  rohani, kemampuan  finansial,  dan  keadaan  yang  aman.  Sayangnya,  meski  syarat  tersebut  sudah terpenuhi, tidak serta merta memungkinkan seseorang dapat langsung pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Pasalnya, ada sistem kuota yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi untuk  menyeimbangkan  jemaah  haji  yang  datang  dengan  daya  tampung  kota  suci  Mekkah dan Madinah. Akibat sistem kuota ini, calon jemaah haji di Indonesia harus mengantri untuk menunggu waktu keberangkatan, dengan rentang waktu tunggu puluhan tahun.
Dalam  hal  ini,  sistem  daftar  tunggu,  meskipun  bertujuan  untuk  menjamin  kelancaran  dan kenyamanan  pelaksanaan  ibadah  haji,  ternyata  menjadi  kendala  karena  tidak  ada  jaminan bahwa seseorang, dalam masa tunggu yang begitu lama, akan tetap sehat, bahkan banyak di antaranya justru telah meninggal sebelum waktu keberangkatan tiba. Saat ini, untuk rentang waktu  tunggu  provinsi  mulai  dari  belasan  tahun  sampai  puluhan  tahun.  Waktu  tunggu tercepat dipegang oleh provinsi Sulawesi Utara dengan 16 tahun. Lalu, untuk waktu tunggu terlama yakni Kalimantan Selatan dengan 38 tahun.
Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa ada 2 (dua) hal  yang menjadi permasalahan  penulis  dalam  tesis  ini, pertama soal  akad  Arrum  Haji  yang  mencantumkan ta’widh dalam  akad;  dan kedua ,  soal  kemungkinan  kerugian  yang  dialami  jamaah  apabila mengajukan atau mengalami pembatalan porsi haji.
Pertama, soal  akad  Arrum  Haji  yang  mencantumkan ta’widh dalam  akad.  Pada  saat  akad dilaksanakan  oleh  pihak  PT  Pegadaian  Syariah  CPS  Alaman  Bolak  dan  nasabah,  sudah dicantumkan soal ta’widh , yaitu 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. Di sisi lain, dapat pula dipahami bahwa semakin besar peminjaman pembiayaan maka semakin besar pula jumlah ganti ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi ( ta’widh ), di mana seharusnya  besarnya  ganti  rugi  tidak  boleh  dicantumkan  di  dalam  akad.  Pun  demikian, perhitungan  kerugian  juga  harus  kerugian  yang  riil  dan  dapat  diperhitungkan  dengan  jelas, bukan merupakan kerugian yang hanya diperkirakan saja.
Kedua, soal  kemungkinan  kerugian  yang  dialami  jamaah  apabila  mengajukan  atau mengalami  pembatalan  porsi  haji,  yakni  sisa  hutang  atau  angsuran  jamaah  lebih  besar  dari
barang  jaminan  dan  pengembalian  uang  dari  kemenag.  Karena  yang  demikian  itu menyebabkan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan.
Dalam perspektif maqashid al-syariah , salah satu  yang harus dijaga adalah harta atau yang  dikenal  dengan hifz  al-mal .  Dalam  level al-daruriyah ,  harta  harus  dijaga,  baik  aspek perolehan dan penggunaan harta tersebut dari hal-hal yang diharamkan. Selain itu, mengutip Jasser Auda, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian landasan teori, seorang mukmin juga harus  mampu  mengkalkulasi  penggunaan  harta  yang  dapat  merugikan  atau  mempersulit kehidupannya.  Dengan  demikian,  soal  akad  Arrum  Haji  yang  mencantumkan ta’widh pada saat  akad,  yang  tentunya  menyebabkan  kerugian  bagi  nasabah,  dan  kemungkinan  jamaah harus  mencicil  hutang  sekalipun  porsi  haji  sudah  dibatalkan,  tidak  relevan  dengan  tugas seorang mukmin untuk menjaga harta atau hifz al-mal , jelas sekali mafsadahnya. Sekalipun produk  Arrum  Haji  ini  diklaim  mempermudah  untuk  mendapatkan  porsi  haji  dan meminimalisir antrean panjang masa tunggu haji

## KESIMPULAN
Sebagai upaya penyederhanan dalam memberikan pemahaman terhadap  penelitian ini, penulis menyusun kesimpulan penelitian sebagai berikut,
1. Kesadaran hukum pejabat PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji termasuk pada kategori kesadaran hukum yang rendah. Sebab, mereka tidak memiliki  kualifikasi  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  akad  yang  tidak  boleh mencantumkan ta’widh .    Pengetahuan  mereka  juga  tidak  memenuhi  kualifikasi pengetahuan  tentang  mafsadah  yang  dapat  timbul  pada  pembiyaan  Arrum  Haji,  yaitu kemungkinan jamaah masih harus melunasi hutangnya padahal keberangkatan haji sudah dibatalkan.
2. Kesadaran  hukum  nasabah  PT.  Pegadaian  Syariah  CPS  Alaman  Bolak  terkait Pembiayaan  Arrum  Haji  juga  termasuk  kategori  kesadaran  hukum  yang  rendah.  Sebab mereka mengetahui tentang fatwa MUI tentang akad rahn, qardh, termasuk soal adanya pengaturan tentang ta’widh. Namun, para nasabah hanya sekedar mengetahui, tapi tidak memahami.    Dengan  pengtahuan  hukum  semacam  itu,  mereka  melakukan  akad  yang dapat  menimbulkan  mafsadah  dari  segi  harta,  bahwa  mereka  masih  memiliki kemungkinan  untuk  melunasi  cicilannya  padahal  keberangkatan  haji  sudah  dibatalkan. Ditambah lagi mereka menyetujui pencamtunan ta’widh dalam akad.
3. Adapun perspektif maqashid al-syariah tentang kesadaran hukum nasabah dan pihak PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak terkait Pembiayaan Arrum Haji tidak memenuhi unsur hifz  al-mal .  Pencantuman ta’widh pada  saat  akad,  yang  tentunya  menyebabkan kerugian bagi nasabah, dan kemungkinan jamaah harus mencicil hutang sekalipun porsi haji sudah dibatalkan, tidak relevan dengan tugas seorang mukmin untuk menjaga harta atau hifz  al-mal ,  jelas  sekali  mafsadahnya.  Sekalipun  produk  Arrum  Haji  ini  diklaim mempermudah  untuk  mendapatkan  porsi  haji  dan  meminimalisir  antrean  panjang  masa tunggu  haji.  Hal  in  sesuai  dengan  kaidah  menolak  mafsadah  (kerusakan)  didahulukan daripada  mengambil  kemaslahatan.  Berdasarkan  kaidah  ini  dapat  dipahami  bahwa, kesadaran  hukum  nasabah  dan  tawaran  pihak  pegadaian  terkait  kemasalahatan  untuk mempermudah keberangkatan haji, tentu harus dihindari apabila ada kemafsadatan yang menanti dibalik kemudahan itu, yakni kerugian harta yang akan dialami nasabah.

## REFERENSI
Abubakar, Metode Istislahiah, h. 80. Al-Jauziyyah,  Ibnu  Qayyim I’lam  Al-Muwaqqi’in  ‘An  Rab  Al-‘Alamin ,  (Mamlakah  al- ‘Arabiyyah al-Saudiyyah: Dar Ibn al-Jauz i, 1223 H)
Al-Juzairi, Muhammad Abdurrahman, Fikih Empat Madzhab, Juz II, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2017 )
Al-Zuhaily, Wahbah Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz III, (Beirut; Dar al-Fikr, 1997) Al- Zuhaily, Wahbah Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz III, (Beirut; Dar al-Fikr, 1997) Fahmi,  Faiz  Fikri  Al,  “Kebijakan  Penundaan  Ibadah  Haji  dan  Umrah  dalam  Perspektif Hukum  Islam  dan  Sejarah  Peradaban  Islam”,  dalam  Rausyan  Fikr,  Vol.  19,  No.  2, 2023
diakses dari https://voi.id/ekonomi/249796/arrum-haji-pegadaian-berikut-definisi-serta- persyaratannya , 15 Januari 2024. Moleong,  Lexy  J., Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  PT.  Remaja  Rosda  Karya, 2019)
Morris, Ian D., “Mecca and Macorabia”, dalam al-ʿUṣūr al-Wusṭā , Vol. 26. No. 1, 2018 Sarwat,  Ahmad, Seri  Fiqih  Kehidupan:  Haji  dan  Umrah, Juz.  VI,  (Jakarta  Selatan:  DU Publishing, 2011)
Saputri Rizka, dan Ilyas, “The Implementation pf Financing for Arrum Haji Produscts at PT Pegadaian Syariah the Branch of Banda Aceh”, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4, No. 3, 2020
Rouf, Md. Abdur, et al., “eHajj Guide: an Attempt to Make the Worship of Pilgrimsi Easier”, dalam International Journal of Business and Management Future , Vol. 9, No. 1, 2023 Rohman,  Holilur Metode  Penetapan  Hukum  Islam  Berbasis  Maqashid  al-Syariah, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020)
Rasyuni  Ahmad,  Nazhariyah  al-Maqashid  ‘Ind  al-Imam  al-Syathibi,  (Virginia:  The International Institute of Islamic Thought, 1995)
Razali, Yusrizal, “Kewajiban Penyegeraan Pendaftaran Haji: Analisis Fatwa MUI Nomor 05 tahun 2020”, (Tesis: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022
Webb,  Peter,  “The  Hajj  Before  Muhammad:  The  Early  Evidence  in  Poetry  and  Hadith”, dalam Millennium, Vol. 20, No. 1, 2023.
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-4, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021) Yaqub, Ali Musthafa, Haji Pengabdi Setan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)