## KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN MAESA UNIMA KECAMATAN TONDANO SELATAN
Oleh: Frelly Manurung, Sjamsi Pasandaran, Jan Rattu Jurusan PPKn FIS Unima Email: spasandaran@unima.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  difokuskan  pada  masalah  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Kelurahan  Maesa  Unima, Kecamatan  Tondano  Selatan.  Dengan  subjek  penelitian  ini  adalah  seluruh  anggota masyarakat yang ada dikelurahan maesa unima yang sudah menjadi wajib pajak. Sebagian besar  wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sudah  membayar  pajak,  namun  ada  juga masyarakat  yang  belum  membayar  pajak  dan  tidak  mengerti  penggunaan  pajak.  Pajak merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara,  yang  sangat  penting  artinya  bagi pelaksanaan  dan  peningkatan  pembangunan  nasional  menuju  kemakmuran  dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif, mengerti dan memahami  tentang  perpajakan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  dengan  teknik  pengumpulan data  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dengan  pihak  kelurahan  beserta beberapa  wajib  pajak  yang  ada  di  Kelurahan  Maesa  Unima.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa adanya 3 faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Diantara  3  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  rendahnya  kesadaran masyarakat  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yaitu:  1.  Kemampuan  Sumber Daya Manusia 2. Kondisi Sosial Ekonomi 3. Kondisi Tempat Tinggal Wajib Pajak
Kata Kunci: Kesadaran, Masyarakat, Pajak, Bumi, Bangunan

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara dengan  wilayah  yang  batas-batas  dan hak-haknya  ditetapkan  dengan  undang- undang. Sebagai negara kesatuan, bangsa Indonesia  mempunyai  tujuan  negara seperti halnya negara-negara lain. Tujuan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  di tuangkan  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  alinea  ke  IV  yaitu: melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Naskah UUD 1945).
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan negara tersebut, maka pemerintah menempuh langkah dengan jalan melaksanakan  pembangunan  di  semua sektor.  Pembangunan  nasional  yang sedang  dilaksanakan  pemerintah  dewasa ini pada hakekatnya adalah pembangunan manusia  seutuhnya  dan  pembangunan manusia  seluruhnya,  dengan  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945  guna  mencapai  tujuan  nasional yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur,  material  dan  spiritual.  Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut,  maka  pemerintah  menempuh langkah  dengan  jalan  melaksanakan pembangunan  di  semua  sektor  seperti sektor  pertanian  dan  sektor  industri .
Dengan  adanya  pembangunan  di  semua bidang pemerintah akan banyak membutuhkan dana untuk pelaksanaanya. Dana  yang  di  peroleh  untuk  pelaksaan pembangunan  berasal  dari  masyarakat kelurahan  maesa  unima  melalui  pajak, pajak memiliki peran yang penting untuk pembangunan  nasional,  kesejahteraan rakyat  melalui  tersedianya  sarana  umum seperti:  pendidikan,  jalan-jalan,  listrik,
kesehatan,  dan  lain-lain.  Meningkatkan kehidupan generasi mendatang, kemajuan bangsa.  Kemajuan  suatu  bangsa  amat ditentukan  melalui  kesadaran masyarakat dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  dengan  benar.    Sebagai  warga negara sekaligus merupakan subyek pajak berdasarkan  obyek  pajak  bumi  dan bangunan  yang  dimilikinya  mempunyai kewajiban  mendaftarkan  obyek  pajak, menghitung  pajak  bumi  dan  bangunan, dan  membayar  hutang  pajaknya  menurut ketentuan perundang-undangan pajak bumi dan bangunan yang berlaku.
Data besar pajak APBN dan APBD dalam pembiayaan sektor pembangunan
Uraian APBN Pendapatan Negara
 Perpajakan  Pendapatan Negara Bukan Pajak 1. 750, 3 1. 498, 9 250 Belanja Negara
 Pemerintah Pusat  Transfer  ke  Daerah  dan Dana Desa 2. 080, 5 1. 315, 5 764, 9
 Besar pajak APBN dalam pembiayaan sektor  pembangunan = 63,22 %
 Besar pajak APBD dalam pembiayaan sektor pembangunan = 36,66%
 Biaya  pembangunan  dari  sektor  pajak = 2. 080, 5 triliun rupiah Menurut  Andriani  dalam  Santoso
Brotodiharjo, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum  Pajak  (1991:2),  pajak  adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)  yang  terhutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat ditunjuk,  dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum  berhubung  dengan  tugas  negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dalam  UUD  1945  Pasal  33  ayat  3 menyatakan  bahwa  bumi  dan  air  dan
kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu bagi mereka  yang  memperoleh  manfaat  dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung  didalamnya  karena  mendapat sesuatu  hak dari kekuasaan negara, wajib menyerahkan  sebagian  dari  kenikmatan yang  di  perolehnya  itu  kepada  negara melalui pembayaran pajak.
Sesuai  dengan  fungsi  pajak  antara lain:  sebagai  sumber  keuangan  negara (Budgetair),  juga  digunakan  sebagai suatu alat yang mengatur atau melaksanakan  kebijakan  negara  dalam lapangan  ekonomi  (penciptaan  lapangan pekerjaan  atas  berdirinya  arsamart), infrastuktur (pembangunan post kamling) dan  bidang  sosial  (pembangunan  tempat ibadah).
Sumber  penerimaan  negara  berasal dari  sektor  pajak  dan  non  pajak.  Seiring dengan perkembangan jaman ini,
pemerintah lebih menekankan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak mengingat  sektor  pajak  sangat  dominan bagi kepentingan pembangunan infrastruktur,  transportasi,  pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Upaya pemerintah untuk
mendapatkan  sektor  pajak  sebagai  salah satu    upaya  sumber  pendapatan  negara yang strategis  setelah ditetapkan UU No. 6  Tahun  1983  tentang  ketentuan  umum dan  tata  cara  perpajakan,  UU  No.  7 Tahun  1984  tentang  pajak  penghasilan, UU  No.  13  Tahun  1985  tentang  Bea Materai,  UU  No.  8  Tahun  1983  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas  Barang dan  Jasa  serta  Pajak  Penjualan  Atas Barang Mewah dan sekaligus UU No. 12 Tahun  1985  tentang  pajak  bumi  dan bangunan.
Serta di adakannya
penyuluhan-penyuluhan  mengenai pajak, akan  tetapi  penyuluhan  tersebut  hanya
terbatas  pada  pelaksanaan  perpajakan saja,  sehingga  masalah  kesadaran  untuk membayar pajak perlu diadakan pengkajian lebih lanjut. Pada dasarnya faktor yang menghambat  pembayar  pajak  adalah masalah  kesadaran  masyarakat,  dimana perlu  diberi  pengarahan  bahwa  pajak  itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan  hak  setiap  masyarakat  untuk ikut  serta  dalam  pembiayaan  negara melalui pembangunan. Masalah kesadaran  masyarakat  menjadi  faktor yang  menghambat  pembayaran  pajak  di kelurahan  maesa  unima  terdapat  jumlah penduduk 1. 528 jiwa yang terealisasikan 715  jumlah  wajib  pajak.  715  jumlah wajib  pajak  dengan  keterangan  357,5 wajib  pajak  yang  membayar  dan  357,5 wajib pajak yang tidak membayar pajak. Bedasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan  penelitian  dengan  judul “Kesadaran Masyarakat Dalam
Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan  Maesa  Unima  Kecamatan Tondano Selatan.

## KAJIAN TEORI Konsep Kesadaran
Beberapa pengertian tentang kesadaran dari beberapa ahli: 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran berasal dari kata sadar  yang  berarti  insaf,  merasa  tahu atau  mengerti.  Sedangkan  kesadaran adalah  keadaaan  mengerti  akan  hal yang dirasakan atau dialami sesorang.
2. AW. Widjaja (1984: 14),
mendefinisikan  kesadaran  berasal  dari kata  sadar  berarti  merasa,  tahu,  ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran  diartikan  keadaan  tahu, mengerti dan merasakan
( http://lib.unnes.ac.id/7821/1/10266.p
df ).
Kesadaran merupakan suatu keadaan  dimana  seseorang  melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Menurut Feira (2002:125) “Kesadaran merupakan kemauan  disertai  dengan  tindakan  dari refleksi
terhadap kenyataan.”
( https://edhyriyono.wordpress.com/tugas- tugas/proposal-skripsi/) .  Jadi  kesadaran ialah  suatu  keadaan  dimana  setiap  orang yang  memiliki  kesadaran  melakukan suatu  tindakan  atas  kemauannya  sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
Jadi kesadaran adalah suatu keadaan,  dimana  setiap  orang  yang memiliki kesadaran, ia akan merasa, tahu, mengerti,  dan  melakukan  tindakan  tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## Kesadaran Membayar Pajak
Kesadaran  membayar  pajak  datang dari  dalam  pribadi  wajib  pajak,  bahwa tanpa  diingatkan,  ada  atau  tidak  adanya sanksi  wajib  pajak  tetap  memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  pajak.
Sehingga kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran
hukum yang timbul dalam diri masyarakat  karena  adanya  pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum  serta sanksi jika
melanggarnya (http://lib.unnes.ac.id/7821/1/10266.pdf) Jadi  kesadaran  membayar  pajak ialah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak membayar  pajak  tanpa  adanya  paksaan dari orang lain.

## Kesadaran Hukum
Hukum  adalah  himpunan  petunjuk- petunjuk (perintah-perintah dan larangan- larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu  masyarakat,  dan  oleh  karena  itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
Beberapa  pengertian  tentang  kesadaran hukum dari beberapa ahli:
1. Kesadaran  hukum  adalah  determinan materil dari pada timbul dan berprosesnya hukum didalam masyarakat  oleh  karena  hukum  yang berlaku dalam masyarakat harus sesuai dan didasarkan pada kesadaran hukum masyarakatnya ( Abdurrahman,
1980:13 )
2. Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia, Kesadaran  hukum  adalah  kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat  dalam  diri  manusia mengenai hukum  yang  ada  atau  kesadaran seseorang  akan  pengetahuan  bahwa suatu  perilaku  tertentu  diatur  oleh hukum.
3. Kesadaran hukum adalah hukum harus ditaati manusia karena hukum
bersumber dan sesuai dengan
kesadaran  hukum  manusia  ( Achmad Roestandi, 2012:12 ).
Kesadaran hukum merupakan
sebagai suatu keseluruhan yang mencakup  pengetahuan  tentang  hukum, penghayatan  fungsi  hukum  dan  ketaatan kepada hukum.

## Pengertian Pajak
Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  :  Pajak  adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian  serta  peran  aktif  warga negara  dan  anggota  masyarakat  lainnya untuk  membiayai  berbagai  keperluan negara  berupa  Pembangunan  Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang  dan  peraturan-peraturan untuk  tujuan  kesejahteraan  bangsa  dan negara ( Rimsky K. Judisseno,2005:7 ).
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada kas  negara  berdasarkan  undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapat  jasa  timbal,  yang  langsung
dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan untuk  membayar  pengeluaran  umum ( Rochmat Soemitro, 1974:8 ).
Pajak  adalah  iuran  masyarakat kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan) yang  terutang,  membayarnya  menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
(Adriani  dalam  Santoso  Brotodihardjo,
1991:2).
Menurut  Ray  M.  Sommerfeld,  dan
H.  R.  Brock,  Pajak  adalah  suatu pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang  ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa mendapat  imbalan  yang  langsung  dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan
( https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak ).
Deutsche Ordnung , Pajak adalah bantuan uang  secara  kebetulan  atau  secara berjangka (dengan tidak ada kontraprestasinya),  yang  dipungut  oleh badan  yang  bersifat  umum  (=negara), untuk  memperoleh  pendapatan,  dimana terjadi suatu Tatbestand (=sasaran pemajakan),  yang  karena  undang-undang telah menimbulkan hutang pajak ( id.wikipedia.org/wiki/pajak ).
Dari  definisi-definisi  diatas  dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang serta  peraturan  pelaksanaanya.  Dalam membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya  kontra  prestasi  individual  oleh pemerintah.  Pajak  diperuntukan  bagi pengeluaran  pemerintah  sebagai  sumber keuangan negara.

## Fungsi Pajak
1. Fungsi Budgetair/Finansial
Fungsi  Budgetair  disebut  fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal yaitu suatu fungsi  dalam  mana  pajak  dipergunakan sebagai  alat  untuk  memasukkan  dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang  perpajakan  yang  berlaku. Fungsi  ini  disebut  fungsi  utama  karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali  timbul.  Berdasarkan  fungsi  ini, pemerintah  yang  membutuhkan  dana untuk  membiayai  berbagai  kepentingan memungut pajak dari penduduknya.
Yang dimaksud dengan memasukkan  dana  secara  optimal  ke  kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:
1. Jangan sampai ada
Wajib
Pajak/Subjek Pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
2. Jangan  sampai  ada  Objek  Pajak  yang tidak  dilaporkan  oleh  wajib  Pajak kepada fiskus.
3. Jangan  sampai  ada  Objek  Pajak  yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.
4. Fungsi Regulerend/Mengatur Fungsi regulerend atau  fungsi mengatur  disebut  juga  fungsi  tambahan, yaitu  suatu  fungsi  dalam  mana  pajak dipergunakan  oleh  pemerintah  sebagai alat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Disebut  sebagai  fungsi  tambahan  karena fungsi  ini  hanya  sebagai  pelengkap  dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. Untuk mencapai tujuan tersebut  maka  pajak  dipakai  sebagai  alat kebijaksanaan, misalnya: Pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan  kebiasaan mabuk-mabukan dikalangan generasi muda.
Disini pemerintah dapat menggunakan  pajak  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  tersebut  dengan  cara
memajaki harga minuman keras sedemikian rupa, sehingga tidak
terjangkau  lagi  oleh  sebagian  besar generasi muda.

## Manfaat pajak
1. Manfaat Pajak Bagi Negara Pajak sangat bermanfaat bagi negara.  Secara  lengkap  pajak  banyak digunakan untuk: (1) Membiayai
pengeluaran-pengeluaran  negara,  seperti: pengeluaran yang bersifat self liquiditing, contohnya:  pengeluaran  untuk  proyek produktif  barang  ekspor.  (2)  Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran
yang memberikan keuntungan  ekonomis  bagi  masyarakat, contohnya:  pengeluaran  untuk  pengairan dan pertanian. (3) Membiayai pengeluaran  yang  bersifat  tidak  self liquiditing dan tidak reproduktif, contohnya:  pengeluaran  untuk  pendirian monumen  dan  objek  rekreasi.  (4) Membiayai  pengeluaran  yang  tidak produktif,  contohnya:  pengeluaran  untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk
penghematan  di  masa  yang  akan  datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.
2. Manfaat Pajak Bagi Masyarakat
a. Fasilitas  umum  dan  infrastruktur, seperti:  jalan,  jembatan,  sekolah, rumah sakit
b. Pertahanan  dan  keamanan,  seperti: bangunan,  senjata,  perumahan  hingga gaji-gajinya
c. Subsidi  pangan  dan  Bahan  Bakar Minyak
d. Kelestarian  Lingkungan  hidup  dan Budaya
e. Dana Pemilu
f. Pengembangan Alat transportasi
Massa, dan lain-lainnya. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk
kesejahteraan  masyarakat,  antara  lain: memberi  subsidi  barang-barang  yang dibutuhkan  masyarakat  dan  membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan  untuk  menunjang  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  agar perekonomian  dapat  terus  berkembang ( https://www.cermati.com/artikel/manfaat -pajak-bagi-masyarakat-dan-negara ).

## Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  bumi  dan  bangunan    adalah pajak  yang  dipungut  atas  tanah  dan bangunan  karena  adanya  keuntungan dan/atau kedudukan  sosial ekonomi yang lebih  baik  bagi  orang  atau  badan  yang mempunyai  suatu  hak  atasnya  atau memperoleh manfaat dari padanya. ( https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi _dan_bangunan).
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah pajak  negara  yang  dikenakan  atas  objek pajak  bumi  dan  bangunan  yang  diatur pengenaannya berdasarkan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagaimana telah  diubah  dengan  undang-undang nomor 12 Tahun 1994.
1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Subyek  PBB  menurut  Pasal  1  ayat  (1)
UU  No.  12  Tahun  1985  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No.  12  Tahun 1994  adalah  orang  atau  badan  yang secara nyata:
a. mempunyai suatu hak atas bumi.
b. memperoleh manfaat oleh bumi.
c. memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.
Subjek  pajak  adalah  orang  atau badan  hukum  yang  dikenakan  kewajiban membayar pajak.

## Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Objek  pajak  bumi  dan  bangunan adalah “bumi dan/atau bangunan”
1. Bumi  adalah  permukaan  bumi  (tanah dan  perairan)  dan  tubuh  bumi  yang  ada dibawahnya.  Contoh:  sawah,  ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.
2. Bangunan  adalah  konstruksi  teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada  tanah  dan/atau  perairan  diwilayah Republik  Indonesia.  Contoh:  rumah tempat  tinggal,  bangunan  tempat  usaha, gedung  bertingkat,  pusat  perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

## Sistem Pemungutan Pajak
1. Official assessment system Official  assessment  system, yakni  suatu sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pemerintah  ( fiscus) untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya  pajak  terutang  ada  pada fiscus ;
b. Wajib pajak bersifat pasif:
c. Utang pajak timbul
setelah dikeluarkannya  Surat  Ketetapan  Pajak oleh fiscus .
2. Self assessment system Self assessment system, yakni suatu sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang. Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya  pajak  terutang  ada  pada wajib pajak sendiri;
b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c. Fiscus  tidak  ikut  campur  dan  hanya menngawasi.
3. With Holding sistem. With  Holding  sistem ,  yakni  sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  (bukan
fiscus dan  bukan  wajib  pajak  yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada  pada  pihak  ketiga  selain fiscus dan wajib pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  sebagai  cara yang  dipakai  untuk  menyelidiki  masalah guna  mencapai  tujuan  menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif    karena  meneliti  data-data  dari kantor kelurahan untuk dijadikan sebagai sumber  penelitian  yang  berupa  catatan dan dokumen. Menurut Sugiyono (2005:1), yang dimaksud dengan penelitian  kualitatif  merupakan    jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada  kondisi  objek  alamiah,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna.
Sumber  data  primer,  diperoleh  dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui  persis  masalah  yang  akan dibahas, seperti wawancara dan memberikan kuasioner. Wawancara adalah  cara  pengumpulan  data  dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada  objek  yang  telah  diteliti.  Dalam hal  ini  informan  adalah  wajib  pajak, petugas kelurahan  yang menangani PBB. Informan adalah orang-orang yang terlibat  dalam  penelitian  ini  yang  jumlah wajib  pajak  715  dan  petugas  kelurahan yang menangani PBB berjumlah 2 orang. Karena  informasinya  dibutuhkan  dalam melakukan penelitian. Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder  penulis  menggunakan  teknik dokumentasi.
Dokumentasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumen-dokumen dan arsip yang ada di
Kantor Kelurahan Maesa Unima. Dokumentasi yang didapat dalam penelitian  ini  adalah  berupa  catatan- catatan  mengenai  jumlah  penduduk, gambaran umum kelurahan maesa unima, dan  data  perolehan  penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Kelurahan  Maesa Unima  untuk  melengkapi  data  primer yaitu yang berhubungan dengan perpajakan.
Adapun  teknik  analisis  data  yang digunakan  yakni  dengan  menelaah,  dan mereduksi  data  yang  bersikap  deskriptif yang  diperoleh  di  lapangan,  kemudian  di kategorisasikan untuk di periksa selanjutnya  di  tafsirkan.  Bogdan  dan Taylor  (1957:32)  analisis  data  adalah sebagai  proses  mencari  usaha  secara formal  untuk  menemukan  tema  dengan merumuskan ide seperti yang di sarankan oleh  data  dan  sebagai  usaha  untuk memberikan  bantuan  pada  tema  dan  ide itu.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang ditemukan  melalui  wawancara  yang dilakukan kepada wajib pajak di
Kelurahan  Maesa  Unima,  selanjutnya pada bagian ini peneliti dapat menguraikannya  sesuai  dengan  indikator yang diteliti yakni :
1) Pemahaman  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan
2) Mengerti  arti  dari  Pajak  Bumi  dan Bangunan
3) Senang  dalam  membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan
Kegiatan memahami sesuatu adalah pemahaman  sangat  penting  bagi  seluruh orang, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini  didasarkan  pada  suatu  pemikiran sebagian  besar  pemerolehan  ilmu  yang dilakukan  oleh  banyak  orang  melalui aktivitas pemahaman.
Pemahaman berasal dari kata paham  yang  mempunyai  arti  mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses  perbuatan  cara  memahami  (Em Zul,  Fajri  &  Ratu  Aprilia  Senja,  2008  : 607–608).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan,  peneliti  menemukan bahwa  wajib  pajak  yang  ada  dikelurahan Maesa Unima tidak cukup baik kesadarannya  sebagai  wajib  pajak  dan sebagai  warga  negara  yang  baik  dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Di sini peneliti menemukan beberapa  kendala  yang  menyebabkan rendahnya  kesadaran  dan  pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :
1) Kemampuan Sumber Daya Manusia Sumber  daya  manusia  merupakan potensi  yang  terkandung  dalam  diri manusia  untuk  mewujudkan  perannya sebagai  makhluk  sosial  yang  adaptif  dan transformatif  yang  mampu  mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung  dalam  menuju  tercapainya kesejahteraan  kehidupan  dalam  tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
2) Kondisi Sosial Ekonomi Keadaan sosial masyarakat menentukan juga agar tercapainya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun.  Kesadaran  masyarakat  terhadap pembayaran  pajak  perlu  mendapatkan perhatian,  terutama  terhadap  masyarakat yang  berpenghasilan  rendah.  Faktor sosial seperti perekonomian dan pemahaman tentang pajak.
3) Kondisi Tempat Tinggal Wajib Pajak
Faktor  domisili  atau  tempat  tinggal wajib  pajak  merupakan  salah  satu  dari sekian banyak hembatan dalam pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, hal ini sangat merugikan akibatnya dalam pemungutan  dalam  target  tidak  tercapai. tempat  tinggal  wajib  pajak  berada  diluar
kelurahan  merupakan  faktor  penghambat kolektor  dalam  memungut  Pajak  Bumi dan Bangunan. 4) Kepemimpinan Pemimpin merupakan faktor penting  dalam  sebuah  organisasi.  Begitu pula Kepala kelurahan. Kepala Kelurahan sebagai  pemimpin  di  kelurahan  harus menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Kepala  Kelurahan  diberikan  tanggung jawab dalam perencanaan dan pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dan  dilaksanakan  oleh  Ketua  Rukun Tetangga (RT).
Mengerti  arti  dari  Pajak  Bumi  dan Bangunan.  Mengerti  adalah  menangkap suatu  ilmu.  Sebagai  warga  negara  yang baik  mengerti  bahwa  Indonesia  adalah negara  hukum.  Wajib  pajak  harus mengerti  akan  arti  dari  pengertian  dan hukum  yang  mengatur  tentang  Pajak Bumi dan Bangunan.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  peneliti  melihat  cukup  baik wajib  pajak  yang  ada  dikelurahan  Maesa Unima  mengerti  pengertian  dari  pajak bumi  dan  bangunan.  Senang  dalam membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Senang adalah puas, tanpa rasa susah dan kecewa.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, peneliti melihat sebagian besar masyarakat  atau  wajib  pajak  yang  ada  di Kelurahan  Maesa  Unima  senang  dalam membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Namun  kesadaran  dari  wajib  pajaknya masih minim, dikarenakan faktor finansial dan kondisi tempat tinggal.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat disimpulkan  sebagai berikut:
1. Kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang  pajak  bumi  dan  bangunan  ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi  kepada  wajib  pajak  tentang pajak.
2. Suasana  wajib  pajak  (belum  memiliki uang) sangat mempengaruhi kesadaran untuk  membayar  pajak  bumi  dan bangunan.  Wajib  pajak  sadar  untuk membayar  pajak  bumi  dan  bangunan namun  mereka  terhalang  oleh  tidak memiliki  uang  lebih  untuk  membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Wajib  pajak  yang  tidak  berdomisili  di kelurahan maesa unima.
4. Kurangnya  informasi  tentang  aturan- aturan  perpajakan,  hal  ini  disebabkan karena  tidak  adanya  sosialisasi  dari pemerintah  dan  dinas  perpajakan, sehingga  masih  ada  wajib  pajak  yang tidak membayar pajak.
5. Tidak  adanya  sanksi  yang  tegas diberikan kepada penunggak pajak

## Saran
1. Untuk  Pemerintah  kelurahan  perlu mengadakan  sosialisasi  tentang  Pajak agar menambah wawasan dan meningkatnya  kesadaran  wajib  pajak untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan
2. Sebagai  warga  negara  yang  baik, seharusnya  memberikan  partisipasi untuk ikut membangun negara dengan membayar  pajak  tepat  waktu,  untuk kepentingan  dan  kesejahteraan  negara dan  masyarakat  serta  memberikan masukan  baik  kritikan  maupun  solusi kepada  pemerintah  berkaitan  dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pemerintah lebih tegas dalam bertindak  dalam  memberikan  sanksi bagi  wajib  pajak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Y. Sri Pudyatmoko, 2004, Pengantar Hukum Pajak , Penerbit ANDI. Nurmantu, Safri, Pengantar Perpajakan ; edisi 2. Jakarta: Granit 2003.
Rismky  K.  Judisseno, Pajak  dan  Strategi  Bisnis, Penerbit  PT  Gramedia  Pustaka   Utama. Jakarta, 2005.
Dirjen Perpajakan. 2001. Brosur Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan. Achmad  Roestandi.  2012. Etika  dan  Kesadaran  Hukum  Internalisasi  Hukum  dan Ekternalisasi Etika. Tangerang: Jelajah Nusa. Abdurrahman.  1980. Aneka  Masalah  Dalam  Praktek  Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.
I Gusti Ngurah Rai. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Harbani Pasalong. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. Riduwan. 2015. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta . Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. UU No. 7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan.
UU No. 8 tahun 1983 tentang PPn dan penjualan atas barang mewah. UU No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. UU No.13 tahun 1985 tentang bea materai edhyriyono.wordpress.com/tugas…/proposal-skrip id.wikipedia.org/wiki/pajak http://akmapala09.blogspot.co.id/2011/10/ pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara http://digilib.unila.ac.id/11103/13/II.pdf