## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEMULA DI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)
Mahendra Purnama Yahya 1 , Bambang Santoso 2 , Alfi Haris Wanto 2 1 Asisten Deputi Permodalan, Kementerian Koperasi dan UKM RI
2 Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: mahendrapurnama18@gmail.com

## ABSTRACT
This research was motivated by the main problems faced by Small and Medium Enterprises (SMEs) is lack  of  capital.  Refer  to  Regulations  No.  20  of  2008,  the  Ministry  of  Cooperatives  and  SMEs  was responsible for empowering SMEs which is through Start-Up Capital Assistances Program for startup Entrepreneur. The aim of the research to analyze and describe the program implementation as well as supporting and inhibiting factors based on the Van Meter and Van Horne policy implementation models. This type of research uses a description method using the qualitative approach. The results show the Implementation of Start-Up Capital Assistances Program for startup Entrepreneur needs to be improved due to lack of communication and and limited resources
Keywords: Policy Implementation, Start-up Capital, Small Mediun Enterprise (SMEs)

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kendala  utama yang dihadapi Usaha Kecil dan  Menengah (UKM) adalah masalah permodalan. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008, Kementerian Koperasi dan UKM bertugas didalam melakukan pemberdayaan UKM salah satunya  melalui Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta  mendeskripsikan implementesi program serta faktor pendukung & penghambat berdasarkan model implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan  Van  Horne.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  metode  deskripsi dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi Program perlu ditingkatkan dikarenakan kurangnya komunikasi serta terbatasnya sumberdaya.
Keywords: Policy Implementation, Start-up Capital, Small Mediun Enterprise (SMEs)

## 1. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menenngah (UMKM) memiliki peran penting dan strateegis dalam pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan. Selain berperan dalam petumbuhan  ekonomi  serta  menyerap  tenaga kerja, UMKM  telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis ekonomi.
Meskipun secara total UMKM cukup besar dan  berkontribusi  terhadap  PDB  Nasional namun  Menurut  Primiana  (2016:98),  rasio kewirausahaan  masih  dibawah  negara  Asia Tenggara  lainnya.  Indonesia  masih  di  posisi 3,10%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia  yang mencapai  264  juta  orang.  Hingga  tahun  2019 pemerintah  memiliki  target  pertumbuhan  rasio kewirausahaan  sebesar  5%  untuk  mengejar ketertinggalan  dari  Negara  Asia  Tenggara seperti Malaysia dan Singapura yang mencapai 7%.
Disisi  lain,  UMKM  masih  menghadapi berbagai  hambatan.  Hambatan  utama  yang sering dialami oleh UMKM adalah keterbatasan akses  permodalan  atau  pembiayaan  dari perbankan  hal  tersebut  disebabkan pertama , kendala geografis yaitu masih banyak perbankan  yang  belum  mampu  menjangkau hingga  daerah  pelosook  dan  terpenciil. Kedua , masalah  terkait  administratif  yaitu  sebagian besar  UMKM  masih  dikelolaa  secara  maanual dengan pembukuan atau manajemen
perencanaan
keuangan yang masih
mengabungkan  antara  uang  operasional  rumah tangga dengan usaha. Ketiga, adanya keraguan perbankan  yang  masih  menganggap  jaminan yang  diberikan  oleh  UMKM  tidak  layak  jika dibandingkan  tingginya  resiko  yang  akan ditanggung oleh perbankan.
Berdasarkan  amanat  Undang-undang  No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro Kecial dan Menengah mengamanatkan pemberdayaan usaaha mikro, kecil dan menengaah dilaksanakan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh. Kementerian Koperasi dan UKM  sebagai leading  sector di  dalam pemberdayaan  UMKM  tertuang  di  dalam
Rencana  Strategis  Kementerian  Koperasi  dan UKM 2015-2019 yaitu meningkatkan wirausaha  baru  dengan  upaya  penumbuhan  1 (satu) juta wirausaha pemula secara nasional. Untuk  mencapai  target  tersebut,  maka
Kementerian  Koperasi  dan  UKM  berusaha mewujudkannya  di  dalam  Program  Bantuan Pemerintah  dalam  Upaya  Pengembangan Wirausaha Pemula. Program ini telah dilaksanakan  dari  tahun  2011,  nilai  bantuan yang  diberikan  berkisar  10-13  juta  per wirausaha  pemula. Sampai  Tahun  2017, program ini telah menyalurkan bantuan kepada 18.430  wirausaha  pemula,  dengan  total  nilai Bantuan  mencapai  Rp.  231.500.000.000  yang tersebar  di  34  provinsi  seluruh  Indonesia. Adapun  sasaran  program  wirausaha  pemula antara  lain:  (1)  Daerah  Terluar,  Terdepan,  dan Tertinggal (3T); (2) Kawasan Ekonomi Khusus;
(3) Kelompok Antar Pendapatan Rendah.
Kabupaten  Lombok Tengah sebagai salah satu  Kabupaten  yang  menerima  Bantuan Program yang termasuk pada sasaran Kawaasan Ekonomi Khususs (KEK) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2014. KEK adalah  kawasan  dengan  bataas  tertentu  dalam wilayah  NKRI  untuk  melaksanakan  fungsi perekonomian  yang  memiliki  sifat  khusus  dan memperoleh  fasiliitas  tertentu  dengan  tujuan meningkatkan  nilai  investasi  pada  kawasan tersebut.
Selain  menjadi  salah  satu  target  lokus program,  KEK  Mandalika  mendapat  perhatian yang  khusus  dari  Kementerian  Koperasi  dan UKM  di  dalam  mendukung  percepatan pengembangan kawasan seperti fasilitasi pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran.
Kemudian   juga KEK merupakan prioritas dan sasaran  pembangunan  yaitu  pada  Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan.
Penelitian  implementasi  program  bantuan pemerintah dalam upaya pengembangan wirausaha pemula di Kementerian Koperasi dan UKM  didasari  pertimbangan  bahwa  terdapat beberapa  fenomena  yang  mengakibatkan pelaksanaan  program  tersebut  belum  berjalan
secara  optimal.  Lalu  bagaimanakah  proses implementasi  program  bantuan  pemerintah dalam upaya pengembangan wirausaha pemula di  Kementerian  Koperasi  dan  UKM?  Faktor- faktor yang menjadi peendukung dan penghambaat implementasi program tersebut?

## 2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik
Laswell  dan  Kaplan  dikutip  oleh  Wahab (2008:  78),  menjelaskan  kebijakan  publik sebagai a projecteed program of gooal, value, and practiic e atau sesuatu program pencapaian tujuan,  dengan  nilai-nilai  dalam  praktek- prakteek yang lebih terarah. Hubungan diantara kebijakaan,  program  dan  proyek  adalah,  suatu kebijakan  seringkaali  mencakup  sejumlah proggram,  dan  sebuah  program  terdiri  dari sejumlah  proyek.  Namun,  sebuaah  kebijakan juga dapat langsung dilakukan dan diimplementasikkan  dalam  bentuk  proyeek. Program-program  atau  sub-sub  programsecara dipandanng  sebagai  sarana  (instrumen)  untuk mewujudkan berbagai tujuan-tujuan yang ingin dicapaii oleh kebijakan pemerintah.

## 2.2 Teori Implementasi Kebijakan
Menurut  Van  Metter  dan  Van  Horn sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2017:136). Proses  implementasi  ini  merupakan  sebuah abstraksi atau performasi suatu kebijakan yang pada  dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk meraih  kinerja  implementasi  kebijakan  yang tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan berbagai  variabel.  Variabel  tersebut  adalah: Ukuran  Kebijakan;  Sumberdaya;  Komunikasi organisasii;  Karakteristik  Agen  pelaksana; Sikap para pelaksana serta lingkungan kebijakan  seperti  yang  dapat  dilihat  pada gambar berikut ini:

## Gambar 1 Implementasi Kebijakan menurut
Van Metter dan Van Horn (1975)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  peneliitian kuaalitatif  dengan  menggunakan  pendekatan analisis  deskriiptif.Adapun,  Alasan  peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar mengetahui  kejelasan  masalah  yang  akan dibahas.  Fokus  peenelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  gammbaran  secara  keseluruhan tentang  seperti  apa  implementasi  program berdasarkan  model  implementasi  keebijakan Van  Meter  dan  Van  Hoorn.  Serta  apa  yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukkung dalam implmentasi program.
Pengupulan  data  dilakukan  dengan  teknik cara  wawancara  dengan  infoorman,  observasi fenomena  atau  peristiwa,  dan  menelaah dokumen.
Metode  anaalisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  metode  analiisis model penelitian kualiitatif yang dikembangkan oleh  Ian  Dey  (1993). Metode  ini  terdiri  dari  5 tahapan  yaitu :  data  collection,  describing, classifying, connecting, account.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN
Berdasarkan fokus penelitian dikemukakan,  dapat dijabarkan pada variabel- variabel  yang  mempengaruhi  Implementasi Program  Bantuan  Pemerintah  Dalam  Upaya Pengembangan  Wirausaha  Pemula  menurut model Implmentasi kebijakaan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Hornn,
sebagai  berikut  yaitu:  (1)  Ukuraan  dan  Tujun Kebijakan;  (2)  Sumberdaya;  (3)  Karateristik Pelaksana; (4)
Sikap/Dispossi
Agen
Pelaksna;(5)  Komunikasi  Organisasi  dan Pelaksana;  (6)  Lingkungaan  Kebijakan  serta Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat Program.
4.1. Ukuraan dan Tujuuan Kebijakan Ukuran dan Tujuan
Kebiijakan,
Berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Pelaksanan Program  Bantuan  Pemerintah  dalam  Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula tujuan yang ingn  dicapai  dari  prgram  ini  adalah  dapat menumbhkan wirausaha pemulaa guna mendukungg  penciptaan  lapangan  kerja  dan penanggulan kemiskinan, pengurangan kesenjangan  pendapatan  dan  peningkatan penghdupan  berkelanjtan. Sasaaran  yang menjadi target  group program  ini  adalah Daerah  Terdepan,  Tertinggal  dan  Terdepan (3T), Kawasan Ekonomi Khusus dan Kelompok Antar Pendapatan Rendah (KAP). Menurut Van Meter  dan  Van  Horrn  sebagaimana  dikutip Wiinarno (2014:159) indikator-indikator kinerja  merupakan  tahapan  krusial  dalam analasis implementasi kebijakan serta meenilai ukuran-ukuuran  dasar  dan  tujuan  kebjakan direalisasikan.  Program  ini  telaah  dirasakan manfaatnya  oleh  para target  group yang  dapat ditinjau  oleh  indikator  keberhasilan  program seperti  pertambahan  jumlah  tenaga  kerja sebesar  (50%),  peningkatan  total  asset  usaha (78,8%), keuntungan bersih (68%) serta omset usaha  (50,67%).  Selain  itu  juga  berdasarkan hasil penelitian kepada penerima bantuan 2017 dapat diketahui bahwa bantuan yang diberikan bermanfaat  untuk  dipergunakan  membeli kebutuhan  usaha  seperti  bahan  baku  dan peralatan  sehingga  output  produksi  menjadi meningkat. Sementara itu, dari segi pemasaran didampingi  oleh  dinas  terkait  telah  mampu memasarkan  produknya  keluar  kota  bahkan hingga mancanegara. Menurut Grindle sebagaimana  dikutip  oleh  Wahab  (2008), menyatakan  bahwa  tipe  manfaat  merupakan kebijakan  yang  telah  dibuat  meberikan  manfat secara kolektiif atau terhadap banyak orag akan
lebih mudah  untuk memperoleh dukungan dan tingkt  kepatuhan  yang  tinggi  dari  target groupp/masyaraakat  banyak.  Indikator  dari faktor  ini  adalah  manfaat  secaara  ekonomi, soosial,  dan  buddaya  yang  dapat  dirsakan kelommpok sasaran.

## 4.2. Sumber Daya
Sumber Daya; pada penelitian ini dibbedakan menjadi duaa yaitu berupa sumbeer daya  manusia  dan  finansial.  Untuk  kondisi sumberdaya  manusia  jumlah  karyawan  yang dimiliki  oleh  tim  seleksi  dan  penilai  hanya berjumlah  3  (tiga)  orang  termasuk  ketua  tim penilaian  dan  seleksi.  Sementara  jumlah  tim pelaksana  internal  yang  bertugas  melakukan verifikasi  berkas  usulan  program  hanya berjumlah  5  (lima)  orang  hal  ini  masih  dirasa sangat  terbatas.  Oleh  karena  itu,    diperlukan upaya  yang  ekstra  untuk mencapai target  yang telah  ditentukan  mengingat  jumlah  proposal usaha  yang  diajukan  oleh  Dinas  Koperasi  dan UKM  baik  di  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi jumlahnya  bisa  melebihi  dari  target  yang ditentukan bahkan mencapai tiga kali lipat.Sementara dari sisi kualitas, Tim Pelaksana  internal  tidak  memiliki  kompetensi untuk  melakukan  penilaian  dan  seleksi  oleh karena  itu  pengerjaan  proses  seleksi  dan penilaian  di  serahkan  oleh  pihak  ketiga  yaitu tim independen yang ditunjuk oleh
Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  Dari  segi sumber  daya  finasial  juga  masih  dirasa  sangat terbatas dikarenakan anggaran fasilitasi program  yang  merupakan  anggaran  yang digunakan  sebagian  besar  untuk  operasional program  ke  daerah  jumlahnya  berkurang dikarenakan  adanya  kebijakan  penghematan anggaran  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Keuangan serta kebijakan internal Kementerian Koperasi  dan  UKM  bahwa  anggaran  fasilitasi nilainya  tidak  boleh  melebihi  10  %  dari  total anggaran.  Sementara  itu  Total  anggaran  dana dan  target  wirausaha  pemula  yang  disalurkan jumlahnya meningkat jika dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  tentunya akan  berdampak  terhadap  kegiatan  ke  daerah menjadi kurang optimal.

## 4.3. Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteritik  Agen  Pelaksana  tidak  lepas dari  3  aktor  utama  di  dalam  implementasi program  bantuan  dalam  upaya  pengembangan wirausaha pemula yaitu Kementerian Koperasi dan  UKM  sebagai leading  sector ,  Dinkope UKM Provinsi serta Dinkope UKM Kabupaten/Kota.  Jika  ditinjau  dari  otoritas struktur bersifat top down. Selain 3 aktor utama, program ini juga bersinergi dengan universitas melalui Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP), Komunitas  pengiat  UKM,  Business  Melalui perbankan  dan  koperasi;  serta  media  dalam sosialisasi  program.  Hal  ini  sesuai  dengan konsep  Penta  helix  di  antara  lima  aktor  atau yang  lebih  dikenal  sebagai  konsep  ABCGM yaitu: Academician,  Business,  Community, Governmen t,  Media.  Model  pengembangan sosial  Penta  Helix  mempromosikan  budaya inovasi dan sinergi kreatif. Hal ini untuk inovasi sosial  dimana  para  aktor  berkumpul  dari berbagai  sektor  masyarakat  untuk  berbagi tujuan bersama menggunakan keterampilan dan sumberdaya  khusus  untuk  mengatasi  berbagai tantangan  bersama.  (Toncovic,  2017). struktur organisasi dalam hal fragmentasi implementasi program  bantuan  pemerintah  dalam  upaya pengembangan  wirausaha  pemula  antara  para agen  pelaksana  telah  terjalin  koordinasi  dan kerjasama yang baik. Hal ini dibuktikan dengan cukup  intensnya  koordinasi  yang  dilakukan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dinas Koperasi dan UKM di daerah. Standard Operating  Prosedure (SOP)  tercermin  dalam petunjuk  pelaksanaan  program  melalui  SK
Deputi Bidang Pembiayaan No No: 08/Kep/Dep II/2018. Namun pelaksanaan SOP masih  perlu  ditingkatkan.  Sementara  untuk sanksi yang diterapkan masih bersifat administratif.

## 4.4. Sikap/Disposisi Agen Pelaksana
Sikap/Disposisi Agen Pelaksana; Menurut Edwarrd  III  dalam  Winaarno  (2005:142-143) mengemukakan “kecenderungan dispossi merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempunyai konsekuensi pentingg bagi implementasi
kebjakan yang efektif”. Terkait disposisi  aktor tercermin  dari  kecenderungan  pada  periilaku karyawaan  yang  patuh  terhadaap  ataasan.  Hal ini  dapat  tercermin  pada  komitmen  karyawan dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  meskipun target  pekerjaan  terkadang  mundur  atau diperlukan waktu lembur untuk mencapai target yang diinginkan namun semua pekerjaan dapat terselesaikan.  Karyawan  yang  cenderung bersikap  sesuai  dengan  arahan  atasannya. Komitmen  yang  tinggi  dari  karyawan  ini tentunya  akan  memberi  dampak  positif  bagi implementasi program. Berdasarkan penyajian data  dan  pengamatan  peneliti  dapat  diketahui bahwa  respon  positif  implementasi  program diberikan  oleh  semua  agen  pelaksana  hal  ini tercermin  oleh  antusiasme  baik  dari  wirausaha pemula dan dinas  kab/kota serta provinsi  yang berlomba-lomba  untuk  mengikuti  program  ini serta  jumlah  proposal  usulan  yang  setiap tahunnya  mengalami  peningkatan.  Selain  itu juga  manfaat  program  sangat  dirasakan  oleh Dinas Kabupaten/Kota serta provinsi mulai dari penambahan jumlah tenaga kerja, omset usaha, serta keuntungan bersih.

## 4.5. Komunikasi Aktivitas Pelaksana
Komunikasi  Antar  Organisasi  Pelaksana;
Menurut Edward III (1980) Komunikasi dalam implementasi  kebijakan  mencakup  beberapa dimensi penting yaitu transsformasi ( transsmisi ), kejelaasan informasi ( clarity ) dan konsistensi informasi ( conscistency ). Komunikasi  program  implementasi  bantuan pemerintah dalam upaya pengembangan wirausaha pemula di Kementerian Koperasi dan UKM  dilakukan  secara  langsung  dan  tidak langsung.  Komunikasi  yang  dilakukan  secara langsung  dapat  dilakukan  melalui  koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis serta Focus Group Discussion (FGD)  dengan  pihak  terkait.
Sementara  itu,  komunikasi  tidak  langsung merupakan  komunikasi  dengan  memanfaatkan kemajuan  teknologi  sebagai  media  sarana komunikasi  seperti  telepon,  SMS,  whatsap, email, fax serta website yang dimiliki. Sebagian besar  komunikasi  program  dilakukan  melalui komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi
melalui proses transmisi terhadap para pelaksana kebijakan seperti melalui sosialisasi, koordinasi  serta  bimbingan  teknis  yang difasilitasi  oleh  Kementerian  Koperasi  dan UKM  kepada  pelaksana  program  di  tingkat daerah.hal  ini  telah  berjalan  dengan  baik. Namun  Komunikasi  yang  telah  terjadi  antara Pemerintah  Pusat  selaku  regulator  dengan pelaksana  kebijakan  di  tingkat  daerah  ternyata belum sepenuhnya diteruskan kepada masyarakat  penerima  kebijakan,  dalam  hal  ini adalah  calon  penerima  bantuan  wirausaha pemula.  wirausaha  pemula  dituntut  untuk secara  mandiri  mencari  informasi  secara mandiri mengenai prosedur program wirausaha pemula. Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  Salah  satu  media  yang  sebenarnya dapat  digunakan  sebagai  sarana  komunikasi program  adalah  website  yang  dimiliki  Deputi Bidang  Pembiayaan  yaitu  dapat  diakses  di http://pembiayaan.id  namun website ini  belum optimal  dan  konsisten  di  dalam  melakukan update terkait  informasi  program.  Seharusnya website  Deputi  Bidang  Pembiayaan  dapat dimanfaatkan  sebagai  sarana  penyampaian informasi  yang  efektif  dikarenakan  dapat menjangkau target group secara luas.

## 4.6. Lingkungan Kebijakan
Berdasakan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pasaal 3 menjelaskan bahwa didalam Kawasan Ekonoomi  Khusus  (KEK)  harus  disediakan lokasi  usaha,  baik  sebagai  peelaku  usaha maupun  sebagai  pendukkung  kegiatan  yang berada  didalaam  KEK.  Dengan  diberikannya ruang  untuk  UMKM  di  Kawasan  Ekoonomi Khusus  Kaabupaten  Lombok  Tengah  terutama KEK  Mandalika,  maka  banyak  bermunculan UMKM  –  UMKM  dalam  hal  ini  adalah wirausaha  pemula  di  Kawasan  Ekonomi Khusus,  dan  UMKM  yang  berkembang.  Dari sisi  sosial  sebagian  besar  pelaku  usaha  berasal dari  suku  sasak  yang  secara  turun  temurun pandai  dalam  menenun  Kondisi  sosial  ini berdampak  terhadap  banyaknya  pelaku  usaha yang  bergerak  di  bidang  kerajinan  tangan seperti  tenun  dan  kerajinan  asli  lombok.
Kegigihan  dalam  melakukan  aktivitas  usaha lebih  di  dominasi  oleh  para  pengusaha  wanita yang  juga  mendukung  di  sektor  pariwisata. Meskipun beberapa waktu lalu Lombok dilanda bencana  gempa,  namun  sebagian  besar  daerah yang  terdampak  adalah  Kabupaten  Lombok Utara.Sedangkan  untuk  Kabupaten  Lombok Tengah dampak gempa tidak terlalu mempengaruhi  aktivitas  perekonomian  UKM. Publik  dalam  hal  ini  penerima  program memberikan  respon  positif  terhadap  program wirausaha  pemula.  Hal  ini  tercermin  dari antusiame  yang  tinggi  terhadap  program  ini untuk  mendapatkan  program  ini  kembali  di tahun-tahun selanjutnya. Selain itu juga publik sangat  merasakan  manfat  dari  program dikarenakan adanya peningkatan omset penjualan dan dapat mengembangkan usahanya dengan  bantuan  modal  yang  telah  diberikan. Sementara itu dari sisi politik masih ditemukan elit-elit politik yang mempengaruhi implementasi program
dengan memperjuangkan  konstituennya  untuk  juga mendapatkan  program  wirausaha  pemula terutama  pada  daerah-daerah  tertinggal  dan terluar  yang  juga  menjadi  sasaran  program. Kementerian  Koperasi  dan  UKM  sebagai leading sector program berusaha untuk bersifat netral  dan  mengakomodir  apa  yang  menjadi tuntutan  atau  permintaan  elit  politik  dengan syarat  harus  sesuai  dengan  petunjuk  teknis pelaksanaan program.
4.7.  Faktor  Pendukung  dan  Penghambat implementasi program
Faktor  pendukung Program  Bantuan Pemerintah  dalam  Upaya  Pengembangan Wirausaha  Pemula  di  Kementerian  Koperasi dan  UKM  yaitu:  (1)  Pesatnya  perkembangan teknologi  sebagai  sarana  komunikasi  program;
(2)  Komitmen  para  pelaksana  program;  (3) Dukungan  dan  antusiasme  publik  terhadap program; (4) adanya petunjuk teknis pelaksanaan  program.    Sementara faktor penghambat program  yaitu:  (1)  belum optimalnya komunikasi dan koordinasi program; (2) terbatasnya sumberdaya pelaksana program  dan  sumberdaya  finansial;  (3)  Belum
adanya  standarisasi  proposal  usaha;  (4) kurangnya  kesadaran  penerima  program  untuk melaporkan  perkembangan  usaha/monitoring dan  evaluasi  serta  (5)  masih  terdapat  retur berkas pencairan program

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Implemetasi  Program  Bantuan  Pemerintah Dalam  Upaya  Pengembangan  Wirausaha Pemula  di  Kementerian  Koperasi  dan  UKM masih  perlu  ditingkatkan  hal  tersebut  di dasarkan pada variabel   sebagai berikut:
a. Ukuraan dan Tujuan Kebijakan.
Pemahaman  agen  pelaksana  baik  pusat maupun  daerah  terkait  ukuraan  dan tujuan  program  sudah  baik  sekali  dan seesuai  dengan  apa  yang  sudah  diatur didalam  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan. Selain  itu  manfaat  program  juga  sangat dirasakan  oleh  para  penerima  program ( Beneficiaries )  yang  tercermin  di  dalam indikator keberhasilan program.
b. Sumberdaya;  Dukungan  sumberdaya dalam  Implementasi  Program  Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha  Pemula  di  Kementerian
Koperasi dan UKM, baik dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial belum mencukupi c. Karakteristik Agen Pelaksana; Karakteristik  organisasi  berhubungan dengan struktur organiasasi serta fragmentasi.  Model  kebijakan  yang terdapat  pada  program  ini  adalah  model top-down hal ini tercermin dari pembuatan  kebijakan  yang  terpusat  di Kementerian Koperasi dan UKM sementara  Dinas  Koperasi  dan  UKM merupakan pelaksana kebijakan. Masing- masing  pelaksana  sudah  mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Dari sisi  SOP,  Program  sudah  memiliki  SOP yang jelas namun pada implementasinya masih  dirasa  belum  optimal.  Sementara sanksi program masih bersifat administratif
d. Sikap/Disposisi  Para  Pelaksana; Respon positif  implementasi  program  diberikan
oleh  semua  agen  pelaksana  hal  ini tercermin  oleh  antusiasme  baik  dari wirausaha  pemula  dan  dinas  kab/kota serta  provinsi  untuk  mengikuti  program ini.  Selain  itu  juga  manfaat  program sangat dirasakan oleh Dinas Kabupaten/Kota serta provinsi. e. Komunikasi Antar Organisasidan Aktivitas Pelaksana; Komunikasi program  dilakukan  melalui  komunikasi langsung maupun tidak langsung. Namun sebagian  besar  komunikasi  program dilakukan secara tidak langsung. informasi  mengenai  program  belum secara  optimal  ditransmisikan  secara langsung kepada masyarakat/calon wirausaha  pemula  sebagai  penerima kebijakan sebagai contoh sebagai website deputi bidang pembiayaan yang merupakan salah satu sarana komunikasi dan  sosialisasi  yang  efektif  belum dilakukan update terkait deadline program  serta  website  tersebut  masih kurang  diketahui  oleh  masyarakat  luas. Kejelasan tujuan dan standar komunikasi antara regulator dengan pelaksana program sudah tercapai. Namun konsistensi dan keseragaman
penyampaian  informasi  kepada  pihak eksternal belum dioptimalkan.
f. lingkungan  kebijakan  yang  terdiri  dari sosial  ekonomi,  opini  publik  serta dukungan  elit  politik  memiliki  respon yang positif/ mendukung program wirausaha  pemula.  Sejauh  dilaksanakan program belum ada penolakan-penolakan terhadap program wirausaha pemula.
g. Faktor  pendukung  Program  Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha  Pemula  di  Kementerian Koperasi  dan  UKM  yaitu  :  (1)  Pesatnya perkembangan  teknologi  sebagai  sarana komunikasi program; (2) Komitmen para pelaksana  program;  (3)  Dukungan  dan antusiasme publik terhadap program; (4) adanya  petunjuk  teknis  pelaksanaan program
h. faktor  penghambat  program  yaitu:  (1) belum  optimalnya  komunikasi  dan koordinasi  program;  (2)  terbatasnya sumberdaya  pelaksana  program  dan sumberdaya finansial; (3) Belum adanya standarisasi proposal usaha; (4)
kurangnya  kesadaran  penerima  program untuk melaporkan
perkembangan usaha/monitoring  dan  evaluasi  serta  (5) masih  terdapat  retur  berkas  pencairan program

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2006.  Politik  dan  Kebijakan Publik. Bandung: IAPI .
Abdul  Wahab,  Solichin,  2008.  Analisis
Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.
Jakarta: Bumi Aksara.
Dey,Ian    1993.  Qualitative  Data  Analysis.
London: Routledge
Edwards  III,  George  C,  1980.  Implementing
Public Policy.
Washington
DC: Congressional Quartely. Meter Van D. S., and C. E. Van Horn, 1978. The Policy Implementation Process: A Conceptual  Framework,  Administration and  Society.  New  Jersey:  Foresman  and Company.
Nawawi,  Ismail.2009.Public  Policy  Analisis Strategi  Advokasi  Teori  dan  Praktek. Surabaya:  PMN
Primiana, Ina. 2016. Menggerakkan Sektor Riil
UKM & Industri.. Bandung: Alfabeta
Subarsono, Drs. AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Sugiyono,  Prof.  Dr.,  2015.  Metode  Penelitian Manajemen. Bandung:Penerbit Alfabeta
Tonkovic, A.M, Veckie, E, 2015. Aplications of
Penta Helix Model in Economic Development.Economy  of  eastern  croatia yesterday, today, tomorrow, 4.385-393
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Kecil  dan Menengah.
Winarno,  Budi,  2014..  Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Media Pressindo.