Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2023, Vol 4 (1): 1-7 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2023 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.38

## Analisis proses rekrutmen dan kaderisasi perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo
Analysis of recruitment and regeneration process of Gerakan Indonesia Raya Party DPC Ponorogo Regency
Wahyu Tristiana 1 ,Ekapti Wahjuni Dj 2 ,Dian Suluh Kusuma Dewi 3
Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email:anatristiana094@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  see  how  the  Recruitment  and  Cadreization  Process  of  Women  in  the  Great Indonesia  Movement  Party,  Ponorogo  Regency.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  research design approach. The results of the study stated that the Gerindra Party DPC Ponorogo Regency uses an  open  recruitment  procedure  using  selection  where  every  citizen  has  the  right  to  receive  equal treatment and to participate in the political process by joining a political party, not only the party also  judges  from  the  experience  of  the  organization,  popularity  and  financial  potential  of  cadre candidates who are prepared as legislative candidates. The process of recruiting political parties is the  beginning  of  political  parties,  the  purpose  of  which  is  to  prepare  recruited  cadres  who  can compete with political cadres from other parties and have the ability to carry out their duties and obligations when elected in the political competition. the recruitment process includes the process of preparing human resources so that in the future they become leaders who can better build the roles and functions of the party and this regeneration is carried out in stages and systematically. Even in political party institutions, affirmative action is carried out by requiring political parties to include at least  female  representatives  in  30% of  the  establishment  as  well  as  in  management  at  the  central level.
Keywords: Gerindra Party, Recruitment Politic, Political Parties
Pendahuluan
Politik  selalu  menjadi  topik  yang  menarik  untuk  dibahas  atau  sekedar  dijadikan perbincangan  sehari - hari  oleh  beberapa  kalangan  dalam  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Mereka bebas  membicarakan  politik  sesuai  pandangan  mereka  masing - masing  sesuai  kapasitasnya. Selanjutnya  Partai  politik  merupakan  sekelompok  orang  yang  berusaha  merebut  kekuasaan pemerintahan  yang  akan  terwujud  dengan  adanya  dukungan  dari  rakyat  secara  menyeluruh melalui persaingan dalam pemilihan umum. Partai Politik merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan  sentuhan  perbaikan  mengingat  partai  politik  mampu  menghasilkan  beberapa keputusan  penting  dalam  penyelenggaraan  kenegaraan  dan  mampu  melahirkan  produk  hukum negara.  Oleh  karena  itu  tentu  sangat  diperlukan  perbaikan  mekanisme  politik  yang  harus disesuaikan dengan tujuan negara Indonesia.
Undang - undang  dasar  (UUD)  1945  sebagai  dasar  negara  pada  hakikatnya  bersifat demokratis. Dalam artian UUD 1945 memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan  laki - laki  untuk  berperan  dalam  pembangunan.  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  RI  1945  menegaskan bahwa: segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Dari  pasal  ini  jelas bahwasanya  perempuan  dan  laki - laki  tidak  ada  perbedaan  hak  dan  kewajiban  sedikitpun  yang diatur dalam undang - undang dasar. Karena baik laki - laki maupun perempuan adalah sama - sama warga  negara  seperti  yang  dijelaskan  dalam  pasal  tersebut.  Termasuk  diantaranya  adalah  hak dalam  hal  berpolitik,  baik  laki - laki  maupun  perempuan  juga  sama  kedudukannya  (Sobari  et  al., 2018).
Dari  waktu  ke  waktu,  kebijakan  tentang  penghapusan  diskriminasi  terhadap  perempuan dalam  bidang  politik  atau  kebijakan  affirmatif  semakin  disempurnakan.  Hal  itu  dapat  ditelaah pada paket undang - undang yang digunakan pada pemilu tahun 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
Tata  cara  rekrutmen  dan  kaderisasi  partai  politik  merupakan  aspek  penting  dalam menjalankan  partai  sekaligus  sebagai  ekspresi  dari  proses  demokrasi  di  Indonesia  dengan menempatkan kader dan wakil partai politik pada pos - pos pemerintahan. Partai politik berperan penting dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan kontribusi positif  terhadap  jalannya  proses  pemerintahan  Indonesia  dengan  ikut  serta  dalam  penyelesaian berbagai  permasalahan  di  berbagai  aspek  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan sesuai  dengan  Undang - Undang  Dasar.  Partai  politik  seharusnya  mendukung  ambisi  pemerintah dan  rakyat  di  media  dan  menjadi  komunikator  dua  arah  yang  baik.  Proses  rekrutmen  dan kaderisasi sangat penting dalam partai politik untuk membangun integritas pribadi dan kapasitas untuk  mengemban  tanggung  jawab  di  kursi  pemerintahan.  Rekrutmen  dan  regenerasi  terutama berkaitan dengan menggerakkan sekelompok individu menuju tujuan bersama.
Setelah perubahan UUD 1945 yang diawali dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum di tingkat DPR, DPD, dan DPRD, terdapat kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam politik yaitu 30%. Dalam mengusulkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai amanat Pasal 65 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi “Setiap Pemilihan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota  DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Daerah Pemilihan  dengan  memperhatikan  keterwakilan  perempuan  sekurang - kurangnya  30%.  Seiring berjalannya  waktu, Affirmative  action terhadap  perempuan  di  bidang  politik  semakin disempurnakan,  seperti  halnya  DPR  yang  menyusun  RUU  Paket  Politik  untuk  digunakan  dalam Pemilu 2009, yaitu “UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang  Partai  Politik  dan  UU  No.10  Tahun  2008  tentang  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  UU Penyelenggara  Pemilu  No.22  Tahun  2007  mewajibkan  penyelenggara  pemilu  memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang - kurangnya 30% Susunan keanggotaan KPU , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan, sesuai Pasal 6 ayat (5) UU tersebut.
Dewasa  ini  ada  beberapa  kriteria  yang  tidak  terpenuhi  oleh  Caleg,  seperti  pendidikan. Masih  banyak  yang  belum  sarjana,  popularitas,  akseptabilitas  dan  kapabilitas  belum  terpenuhi. Ketiga,  kontrol  rekrutmen  politik  dilakukan  pada  bakal  Caleg  dari  internal  dan  eksternal  partai. Ada beberapa kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut Caleg, antara lain banyak bakal calon yang meminta nomor urut kecil, meminta daerah pilihan, dan black campign .
Maka diasumsikan bahwa setiap partai politik memiliki  dan  menerapkan pola kaderisasi yang  berbeda - beda  yang  turut  menentukan  kualitas  para  kadernya  terhadap  elektabilitas  partai politiknya.  Apabila  masing - masing  partai  memahami  dan  menyadari  bahwa  tugas,  peran,  dan fungsi  mereka  sangat  mempengaruhi  elektabilitas  partainya  dengan  adanya  kaderisasi  yang berkualitas. Salah satu partai politik yang mampu melahirkan kader yang berkualitas dalam waktu yang relatif singkat sejak awal kelahiran partai, adalah partai Gerakan Indonesia Raya atau yang akrab disebut dengan Partai Gerindra.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  dilaksanakan  di  DPC  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  Kabupaten  Ponorogo. Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  observasi  langsung  terhadap  berbagai  informan  yang  kemudian  ditanyai,  dan  hasil wawancara ditelaah sebelum ditarik kesimpulan berdasarkan temuan. Untuk menyelidiki keadaan objek  yang  natural,  diterapkan  metodologi  penelitian  kualitatif  berdasarkan  filosofi postpositivisme  (Sugiyono,  2019).  Sumber  data  primer  meliputi  wawancara  dan  observasi, sedangkan sumber data sekunder meliputi jurnal, tesis, dan buku. Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan menggunakan proses yang bertujuan, yaitu memilih informan berdasarkan faktor - faktor yang berkaitan dengan topik penelitian (Bungin, 2014).

## Pembahasan
Rekrutmen Partai Politik
Rekrutmen didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik calon  pekerja  yang  memiliki  kemampuan  dan  digunakan  untuk  membantu  organisasi  dalam mencapai  tujuannya  (Ivancevich,  2007).  Perekrutan  dalam  politik  mengacu  pada  seleksi  dan penunjukan individu atau kelompok untuk mengisi posisi dalam sistem politik, khususnya dalam pemerintahan  (Chalisin,  2007).  Sehingga  proses  regenerasi  berdampak  pada  menarik  anggota partai untuk berbagi tujuan yang sama dan melanggengkan ideologi partai politik. Partai - partai politik harus fokus pada perekrutan politik dan pembaruan. Proses merekrut partai - partai politik berfungsi sebagai dasar bagi partai - partai politik untuk mendirikan kader - kadernya dalam posisi kekuatan  politik.  Tujuannya  adalah  untuk  langsung  melatih  kader  yang  direkrut  untuk  bersaing dengan  kader  politik  dari  partai  lain  dan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  dan  kewajiban mereka jika terpilih dalam perjuangan politik.
Meskipun  ada  proses  pelatihan,  pembelajaran,  dan  pembekalan  bagi  anggota  sebagai bagian  dari  proses  perekrutan  sehingga  kemudian  mereka  menjadi  kader  yang  lebih  mampu melakukan  peran  dan  fungsi  partai  politik.  Proses  kader  dilakukan  secara  bertahap,  secara,  dan kemudian kader akan memiliki kader bertahap. Dalam sebuah partai politik, ada para pemimpin yang  memikul  tanggung  jawab  besar  untuk  mengelola  dan  mempengaruhi  anggota  atau  kader mereka  untuk  berbagi  cita - cita  dan  tujuan  yang  sama  dengan  partai  politik  mereka.  Sehingga proses perekrutan kader sangat penting untuk membentuk kepribadian dan gaya kepemimpinan dari  anggota  partainya.  Pola  perekrutan  dan  regenerasi  dimulai  dengan  menerima  anggota, meningkatkan kualitas kader, dan menempatkan dan mengalokasikan kader partai dalam peran.
Tata  cara  rekrutmen  politik  caleg  juga  diatur  berdasarkan  Undang - Undang  Nomor  08 Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Undang - undang  juga mengatur  kewajiban  dan  tanggung  jawab  penyelenggara  pemilu,  memastikan  bahwa  pemilihan parlemen  dilakukan  secara  adil  dan  jujur.  Ada  tiga  macam  proses  perekrutan.  Pertama,  sistem patronase adalah sistem patronik atau sering dikenal  dengan sistem pertemanan, karena proses perekrutannya  berpusat  pada  teman,  keluarga,  dan  kerabat.  Kedua,  karena  kompetensi dipertimbangkan,  maka  sistem  merit  (merit  system)  yang  mengkaji  kapasitas  seseorang  untuk mengabdi pada berbagai jabatan, merupakan sistem merit yang objektif. Tiga jalur karir (sistem karir). Sistem ini digunakan untuk menunjukkan kemajuan (Tangkilisan, 2003).
Menurut  Almond (1996) dalam rekrutmenm terdapat dua prosedur terbagi dalam dua bagian yaitu:
1. Prosedur  tertutup,  dilakukan  oleh  mereka  yang  memiliki  kewenangan  untuk memilih orang yang akan diberikan jabatan tersebut.
2. Metode  terbuka di mana publik memiliki  hak untuk memilih  pemimpin dan hasil pemilihan diumumkan.

## Kebijakan Kaderisasi
Menurut    Alfian  (1980)  kualifikasi  kader  yang  diharapkan  dapat  menjalankan  tugas kepemimpinan di masa mendatang sebagai berikut:
1. Memiliki karakteristik kepemimpinan yang dapat diandalkan.
2. Organisasi sebagai tempat pelayanan dan komitmen sebagai landasan bekerja.
3. Orientasi pada pengabdian lebih kuat daripada orientasi pada kekuasaan.
4. Seseorang yang berhasil.
5. Memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Regenerasi  dan  rekrutmen  merupakan  fungsi  partai  politik  yang  berpeluang mendapat  kritik  publik  atas  kinerja  kader  dalam  hal  menampung  dan  menyalurkan harapan  masyarakat.  Penerapan  kuota  keterwakilan  perempuan  bertujuan  untuk mendorong perubahan budaya dalam partai politik guna meningkatkan kesadaran gender, serta  mendorong  dan  memfasilitasi  perempuan  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  aktivis
partai  kepada  anggota  legislatif.  Partai  politik  harus  memberikan  pelatihan  dan pendampingan  kepada  kader  perempuan  untuk  mempersiapkan  mereka  maju  ke  tahap pemilihan (Buckley F.Gallingan Y, 2016).
Urgensi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya Melalui  fungsi  kaderisasi,  partai  politik  bertanggungjawab  dalam  melaksanakan pendidikan politik melalui kaderisasi partai. Caranya bisa melalui diskusi, seminar - seminar, hingga mengikuti  suatu  pemilihan  untuk  menjabat  jabatan  tertentu.  Dengan  ini  partai  juga  dapat mencegah  bentuk  kepemimpinan  negara  yang  oligarkis,  karena  partai  menjamin  adanya partisipasi  politik  dari  setiap  elemen  masyarakat  untuk  menduduki  kepemimpinan  politik berdasarkan kriteria dan bakat tertentu yang dimiliki oleh setiap individu (Fajri & Hasan, 2021).
Jenjang  pendidikan  politik  sebagaimana  program  DPC  Partai  Gerindra  baik  dari Pengkaderan  Umum  dan  Pengkaderan  Khusus,  juga  tehapan - tahapannya  sudah  sesuai  dengan yang yang diungakapkan Cangara (2011:152), yaitu melalui tahapan - tahapan berikut:
1. Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk:
a) Pemahaman arti berorganisasi;
b) Menanamkan loyalitas terhadap organisasi,
c) Memantapkan dedikasi. Jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi kader pemula.
2. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk:
a) Membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai;
b) Menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi;
c) Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi jenjang ini diperuntukkan bagi kader madya;
3. Jenjang ketiga Pendidikan diarahkan Untuk:
a) Membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual;
b) Membidik cara berpikir sistematis dan strategis;
c) Membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa politik,
d) Mendidik berpikir futuristik. Jenjang ini diperuntukkan bagi calon-calon politisi.
Proses rekrutmen dan Kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Kabupaten Ponorogo Kriteria yang ditentukan oleh partai Gerindra DPC Kabupaten Ponorogo dalam rekrutmen diantaranya  ialah  memiliki  dedikasi  yang  tinggi  dan  loyalitas  terhadap  partai  kemudian mempunyai mental dan ideologi. Penulis menganalisis pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam merekrut anggotanya. Partai Gerindra menggunakan Pola rekrutmen Partisanship dimana  rekrutmen  lebih  diarahkan  untuk  mencari  orang  yang  memiliki  dedikasi  dan  loyalitas kepada partai. Sedangkan untuk Calon Legislatif nya Partai Gerindra menggunakan pola rekrutmen survival dimana partai mencari orang yang memiliki sumber financial dan massa. Pola rekrutmen yang  digunakan  Partai  Gerindra  DPC  Kabupaten  Ponorogo  untuk  calon  Caleg  nya mempertimbangkan popularitas yang dimiliki kader tidak mengherankan karena jika kader sudah memiliki  popularitas  maka  partai  sudah  mendapatkan  bonus  selain  karena  tidak  perlu memperkenalkan  dari  awal  juga  mempertimbangkan  dari  segi  pengeluaran  untuk  melakukan kampanye yang tidak akan membengkak. Selain itu kader yang sudah memiliki popularitas dan di jadikan tokoh masyarakat akan lebih mudah mendapatkan masa dan kepercayaan yang ditengarai oleh penilaian masyarakat yang menilai bahwa kader tersebut sudah berpengalaman dan memiliki sifat - sifat kepemimpinan, keahlian dan juga kapasitas.
Berbeda  halnya  dalam  proses  perekrutan  untuk  menduduki  posisi  kepengurusan  partai Gerindra  menggunakan  sistem  rekrutmen  terbuka - tertutup  karena  adanya  ajakan  kerabat  yang memiliki solidaritas dan loyalitas yang tinggi kemudian akan di angkat menjadi pengurus partai. Dikatakan  menggunakan  sistem  terbuka  karena  untuk  beberapa  posisi  jabatan  di  buka  untuk siapapun yang memiliki keahlian, kualitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan dan memiliki keinginan  untuk  menjadi  kader  Partai.    Perpindahan  politikus  dari  satu  partai  ke  partai  yang lainnya  menjadikan  contoh  kurangnya  loyalitas  kader  terhadap  partai.  Fenomena  perpindahan partai  menjadikan  partai  hanya  sebagai  kendaraan  bagi  politikus  untuk  meraih  kekuasaan  dan
tujuan  yang  diinginkan.  Hal  ini  menunjukkan  kurangnya  komitmen  kader  untuk  setia  dan membesarkan partai yang telah mengantrakannya ke tujuan. Hal inilah yang menjadikan loyalitas sebagai  salah  satu  kriteria  yang  penting  ketika  akan  merekrut  anggota.  Tes  penyaringan  yang dilakukan Partai Gerindra meliputi tes tulis, tes wawancara dan tes wawasan kebangsaan. Ketiga tes  tersebut  juga  merupakan  langkah  untuk  mengetahui  bagaimana  kemampuan  calon  kader sekaligus untuk mengetahui jiwa nasionalis kader.
Jenjang pengkaderan di Partai Gerindra meliputi Kader Pratama dimana di isi oleh anggota yang  telah  mengikuti  proses  kaderisasi  di  tingkat  Pimpinan  Anak  Cabang.  Selanjutnya  adalah kader Muda di isi oleh anggota yang berusia 17 hingga dibawah 35 tahun dan telah dikaderisasi oleh DPC. Ketiga adalah Kader Madya dimana anggota sudah dikaderisasi kan oleh DPP kemudian tingkat  diatasnya  ialah  Kader  Manggala  yang  sudah  menyelesaikan  dan  mengikuti  proses pengkaderan  hingga  tingkat  Nasional.  Setelah  dinyatakan  lolos  dalam  tahap  perekrutan  maka calon  kader  akan  mengikuti  proses  kaderisasi  yang  diselenggarakan  Dalam  tahap  kaderisasi berangkat  dari  kaderisasi  di  tingkat  Lokal  yang  diadakan  oleh  Dewan  Pimpinan  Cabang  lalu  di tingkat  Provinsi  yang  diadakan  oleh  Dewan  Pimpinan  Daerah  kemudian  selanjutnya  di  tingkat Nasional yang di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Untuk  kader  yang  di  persiapkan  untuk  maju  ke  kursi  Legislatif  di  wajib  kan  untuk mengikuti  pelatihan  pengkaderan  hingga  tingkat  Nasional  yang  di  selenggarakan  di  Hambalang. Kader akan bermukim di sana selama 10 hari untuk mengikuti proses pengkaderan yang meliputi pelatihan –pelatihan, PBB, kegiatan keagamaan, melatih kedisiplinan dan menanamkan rasa cinta NKRI pada kader.
Partai  Gerindra  menjadi  subjek  investigasi  peneliti  dalam  penelitian  ini.  Partai  Gerindra dibentuk  pada  6  Februari  2008  dan  dipimpin  oleh  Letnan  Jenderal  TNI  (Purn)  H.  Prabowo Subianto.  Partai  Gerindra  merupakan  salah  satu  partai  yang  eksis  di  tengah  masyarakat.  Salah satunya karena keberadaan Tokoh  H. Prabowo Subianto  yang dinilai memiliki kapasitas menjadi pemimpin, berkarakter kuat, dan mampu melindungi masyarakat. Sebagai salah satu pendukung partai,  Partai  Gerindra  melakukan  tugas  rekruitmen  politik  agar  partai  dapat  berkembang  dan tetap  eksis.  Rekrutmen  dirancang  sebagai  semacam  representasi  partai  politik  di  mana  anggota bertindak sebagai cara merekrut partai untuk menjadi calon pemimpin dalam skala internal dan nasional.
Setelah melakukan rekrutmen dan dicanangkan sebagai anggota  Partai Gerindra,  mereka kemudian harus melalui proses regenerasi. Tentu saja, derajat kader di partai Gerindra berjenjang sangat  merangsang  kader  untuk  ikut  serta  dalam  kader  di  level  yang  lebih  tinggi.  Partisipasi perempuan di Partai Gerindra sudah melampaui 30%, namun ini harus dipertahankan. Tentu saja, lebih banyak rekrutmen dan regenerasi diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup Partai. Untuk  mendorong  partisipasi  perempuan  dalam  politik,  Partai  Gerindra  membentuk  Organisasi Sayap  Perempuan  bernama  Perempuan  Indonesia  Raya.  Kelompok  ini  dirancang  untuk menyediakan tempat berlindung yang aman bagi perempuan Indonesia yang terdorong dan ingin berpartisipasi aktif dalam proses politik Indonesia.
Gerindra memperoleh 68.230 suara pada putaran pemilu 2014 - 2019, menjadikannya salah satu partai politik dengan perolehan suara terbanyak. Sementara itu, partai PKS memperoleh kursi terbanyak,  yakni  delapan  kursi.  Partai  Gerindra  memperoleh  total  68.230  suara.  Angka  ini diketahui  lebih  tinggi  dari  partai  lain.  Partai  PKS  meraih  suara  terbanyak  kedua  setelah  Partai Gerindra, dengan 66.443 suara. Untuk posisi perolehan suara terendah, partai PKPI memperoleh 960  suara.  Struktur  pengurus  harian  Partai  Gerindra  telah  mencapai  keterwakilan  perempuan; dari  total  292  pengurus,  194  pengurus  harian  laki - laki  (66,44%),  sedangkan  98  pengurus perempuan (33,86%). Angka ini memenuhi dan melampaui standar Undang - Undang Partai Politik yang mengamanatkan minimal 30% partisipasi delegasi perempuan.
Perempuan Indonesia Raya (PIRA), organisasi sayap perempuan Partai Gerindra, dibentuk dengan  tujuan  memasukkan  perempuan  Indonesia  ke  dalam  elemen  kehidupan  sebagai  warga negara, salah satunya melalui  berpolitik. Yang menjadi perhatian para sarjana adalah bagaimana proses dan pola rekrutmen dan kaderisasi Partai Gerindra terjadi, dan apa yang dilakukan Partai Gerindra  untuk  mempertahankan  eksistensinya  dalam  politik.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, dasar pemikiran dipilihnya Partai Gerindra sebagai Obyek Penelitian. Perempuan Indonesia Raya adalah  Organisasi  Sayap  Partai  yang  dibentuk  oleh  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  untuk mendorong perempuan bergabung dengan Partai Gerindra.

## Penutup
Kesimpulan
1. Pola rekrutmen yang digunakan Partai Gerindra untuk memperoleh anggota ialah pola partisanship,  berbeda  halnya  dalam  proses  perekrutan  untuk  menduduki  posisi kepengurusan  partai  Gerindra  menggunakan  sistem  rekrutmen  terbuka-tertutup. Untuk rekrutmen bagi Calon Legislatif Partai Gerindra menggunakan pola rekrutmen Survival dimana rekrutmen diarahkan pada orang yang memiliki sumber financial dan massa.
2. Tes penyaringan yang dilakukan Partai Gerindra meliputi tes tulis,tes wawancara dan tes  wawasan  kebangsaan  ketiga  tes  tersebut  juga  merupakan  langkah  untuk mengetahui bagaimana kemampuan calon kader,dan untuk mengetahui jiwa nasionalis kader.
3. Pada proses kaderisasi ada tahap pelatihan kaderisasi,pada tahap ini ada tiga tingkatan yang harus dilalui yang pertama pelatihan kaderisasi tingkat lokal yang dilakukan di DPC, kemudian tingkat Provinsi yang di lakukan di Dewan Pimpinan Daerah lalu Pada tingkat  Nasional  yang  dilaksanakan  oleh  Dewan  Pimpinan  Pusat  yang  berlokasi  di Hambalang.
4. Upaya yang dilakukan Partai Gerindra DPC Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan keikutsertaan  perempuan  dalam  politik  diantaranya  memperkenalkan  kader perempuan dan laki – laki nya kepada masyarakat agar timbul motivasi di masyarakat untuk  ikut  serta  dalam  proses  politik,  meningkatkan  dan  mempertahan  eksistensi partai,  memberikan  sosialisasi  pada  masyarakat  melalui  majelis  atau  perkumpulan mengenai keberadaan perempuan dalam politik, menggunakan cara orang jawa yaitu getok  tular,  mengajak  kader  perempuan  untuk  berkesempatan  maju  menjadi  bagian dari proses pemerintahan, mempertahankan eksistensi kader,memberikan posisi dan jabatan pada kader perempuan baik dalam kepengurusan partai hingga maju menjadi anggota  legislatif,meniadakan  diskriminasi  terhadap  kader  perempuan  dan memberikan  perlakuan  yang  sama  bagi  setiap  kader,  membentuk  Organisasi  Sayap Perempuan Indonesia Raya (PIRA).
5. Pengurus  partai  ditingkat  Kabupaten  mengalami  permasalahan  financial,  yang berpengaruh terhadap kegiatan – kegiatan untuk yang dilaksanakan DPC dalam rangka memperoleh  simpatisan  maupun  dalam  proses  rekrutmen.  Lalu  kurangnya  minat Politik  pada  Perempuan  yang  mengakibatkan  pada  rekrutmen  pendaftar  perempuan sedikit, dan terpaksa DPC mengejar kekurangan kuota dengan mendaftarkan bacaleg dari kader ataupun kerabat dari pengurus partai. Dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan  beberapa  upaya  diantaranya  pengadaan  iuran  wajib  bagi  para  kader, melakukan  sosialisasi  politik  serta  memaksimalkan  fungsi  Dewan  Pimpinan  Cabang dan Pengurus Anak Cabang yang terdapat di Kabupaten Ponorogo.

## Daftar Pustaka
Alfian. (1980). Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia. Almond,  G.  A.  (1996). Comparative  Politics:a  developmental  appoarch. Boston:  Little  Brown  and Company.
Buckley F.Gallingan Y, &. M. (2016). women and the election:assesing the impact of gender quotas. in How Ireland vote 2016 , 185 - 205.
Bungin. (2014). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Chalisin. (2007). Dasar - dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. Ivancevich. (2007). Human Revourse Management. Singapore: MC.Graw Hills. Ivancevich. (2007). Human Revourse Mangement . Singapore: MC.Graw Hills.
Fajri, & Hasan, E. (2021). Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Gerindra (Studi Kasus pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 09 (02), 1–12.
Sobari, I., Nasution, R. D., & Khoirrurosyidin, K. (2018). Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo. FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , 3 (2), 11–22. https://doi.org/10.24903/fpb.v3i2.730 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D . Bandung: Cv Alfabeta. Tangkilisan,  H.  N.  (2003). Kebijakan  Publik  yang  membumi. Yogyakarta:  Yayasan  Pembaruan administrasi Publik.
Fajri, & Hasan, E. (2021). Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Gerindra (Studi Kasus pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 09 (02), 1–12. Sobari, I., Nasution, R. D., & Khoirrurosyidin, K. (2018). Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo. FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , 3 (2), 11–22. https://doi.org/10.24903/fpb.v3i2.730

## Regulasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tingkat DPR, DPD dan DPRD Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu