## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan  Penodaan  Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana
Ully Tasya Simanungkalit * , Amir Ilyas, Ratnawati
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: ully.tasya09@gmail.com

## Abstract:
This study aims to analyze the legal instruments of supervision of religious beliefs and blasphemy in the perspective of criminal law enforcement. This research is normative-empirical legal research through a statute approach and a case approach. The research was conducted at the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The results showed that the implementation of Community Trust Flow Monitoring (PAKEM) by the Prosecutor's Office has been running according to its authority. However, the coordination between the Prosecutor's Office as the Pakem Team leader and the Pakem Team members, but in practice, it is not optimal. The absence of Standard Operating Procedures (SOP) for  guidelines  and  uniformity  for  implementing  tasks  in  the  field  is  also  a  challenge  in  practice  in  the  field. Coordination with other agencies (Team Pakem) has not been well managed because it is still incidental, and there is a sectoral ego. The Attorney General's Office as the head of the Pakem Team should be the driving force and give the Pakem  Team  members  the  command  to  carry  out  activities  to  minimize  the  emergence  of  community  unrest regarding the activities of deviant beliefs in society.
Keywords: Beliefs; Religious Rights; Criminal Law; Blasphemy

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  instrumen  hukum  pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan  dan penodaan  agama  dalam  perspektif  penegakan  hukum  pidana.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif- empiris  melalui  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach). Penelitian  dilakukan  di  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  (PAKEM)  oleh  Kejaksaan  sudah  berjalan  sesuai  dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem, namun secara praktis belum optimal. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan  keseragaman  bagi  pelaksanaan  tugas  di  lapangan  juga  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  praktiknya  di lapangan. Koordinasi dengan instansi lain (Tim Pakem) belum dikelola dengan baik karena masih bersifat insidentil dan  adanya  ego  sektoral.  Seharusnya  Kejaksaan  sebagai  ketua  Tim  Pakem  dapat  menjadi  motor  penggerak  dan memberikan  komando  kepada  anggota  Tim  Pakem  dalam  melakukan  kegiatan  sehingga  dapat  meminimalisir timbulnya keresahan masyarakat terhadap kegiatan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menyimpang.
Kata Kunci: Aliran Kepercayaan; Hak Beragama; Hukum Pidana; Penodaan Agama

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  dengan  tingkat  kebhinnekaan  yang  sangat keberagaman,  baik  suku,  adat,  agama  dan  budaya. 1 Dari  keberagaman  budaya  dan agama  tersebut  lahirlah  setidaknya  833  (delapan  ratus  tiga  puluh  tiga)  aliran
1 Arfin  Hamid.  (2017).  Understanding  the  Characteristics  of  Dispute  Settlement  in  Sharia  Economic System. Hasanuddin Law Review, 3 (2), 198-207. doi:http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1079
kepercayaan, dan 215 (dua ratus lima  belas)  aliran  keagamaan. 2 Namun  di sisi  lain, sebagai  Indonesia  didasarkan  atas  hukum  ( rechtsstaat ),  tidak  semata  atas  kekuasaan belaka ( machtsstaat ). Hal tersebut mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai  ideologi  untuk  menciptakan  ketertiban,  keamanan,  keadilan  serta kesejahteraan  bagi  warga  negaranya.  Konsekuensi  hukum  tersebut  mengikat  setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah Negara Indonesia. 3
Jika  kita  mengacu  pada  dasar  negara  sila  pertama  Pancasila  dan  pasal  29  konsitusi yaitu UUD1945, Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang “ monotheist ” karena pernyataan  bahwa  Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dapat ditafsirkan demikian. 4 Atas dasar inilah, Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai Negara  agama  karena  dalam  konstitusi  tidak  dinyatakan  bahwa  negara  didasarkan atas  suatu  agama  tertentu,  tetapi  Indonesia  juga  bukan  merupakan  Negara  sekuler yang  memperhatikan  permasalahan  agama  dan  menyerahkan  masalah  agama  pada perorangan dan masyarakat. 5
Berbagai  pembatasan  dan  pelanggaran  termasuk  penyegelan,  pembakaran, penyerangan  atas  nama  agama  adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia  seperti  yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) International Covenant On Civil And Political Rights. Khususnya terhadap penghayat kepercayaan dari penganut suatu agama. Selama ini, para penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak  dan  Sapto  Darmo  mengalami  diskriminasi  dalam  mengakses  layanan  publik. Pasalnya, kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan. Hal itu berdampak pada sulitnya mengurus hak-hak sipil politik, seperti melamar pekerjaan, menikah dan mengakses layanan publik lainnya.
Meskipun  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  telah  mengakui  keberadaan  aliran kepercayaan1  sebagai  ajaran  ketuhanan  yang  keberadaannya  harus  diakui  dalam dokumen  kependudukan  sebagaimana  termaktub  dalam  Putusan  MK  No. No.97ƒPUU − XlVƒ2016,  tetapi  persoalan  hukum  berkaitan  dengan  pengakuan  negara terhadap  hak-hak  penganut  aliran  kepercayaan  belum  sepenuhnya  dapat terselesaikan.  Fakta  paling  ’anyar’  terkait  hal  ini  ialah  munculnya  penyegelan  bakal makam  sesepuh  penghayat  Sunda  Wiwitan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab) Kuningan. 6 Kuat dugaan aksi penyegelan ini diakibatkan oleh adanya aksi penolakan dari beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) terhadap bangunan makam ini. 7
Putusan  MK  memang  telah  memberikan  legitimasi  hukum  bahwa  pengisian  kolom agama  dalam    dokumen  kependudukan  bukan  hanya  hak  prerogatif  agama-agama
2 Laporan  Singkat  Rapat  Kerja  Komisi  III  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  R.I.) dengan Jaksa Agung Republik Indonesia pada hari Senin, 13 Juni 2016, hlm. 5
3 Jimly  Assihiddiqie,   Susunan   Dalam   Suatu   Naskah   Undang-Undang   Dasar   1945 Amandemen Keempat Tahun 2002, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 2002, hlm 7.
4 Siti  Hamimah.  (2018).  Dinamika  Kasus  Ahmadiyah  dan  Aliran  Kepercayaan  Lainnya  Serta Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis di Indonesia. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran , 18 (1), 19-29. 5 Hayatun Na’imah, “Perda Berbasis Syari’ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara,” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, no. 1 (2016): 27–40.
6 Kompas.com, ”Makam Sesepuh Sunda Wiwitan Disegel, Dianggap Tugu dan Akan Dibongkar Jika Tak Berizin”, https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/06160021/makam-sesepuh-sunda- wiwitan-disegel- dianggap-tugu-dan-akan-dibongkar-jika?page=all, (diakses tanggal 20 Juli 2020).
7 Warta  Ekonomi,  ”Setara:  Putusan  MK  Soal  Aliran  Kepercayaan  Sisakan  Masalah”, https://www.wartaekonomi.co.id/read169297/setara-putusan-mk-soal-aliran-kepercayaan-sisakan- masalah, (diakses tanggal 23 April 2020).
resmi  negara,  tetapi  juga  menjadi  hak  para  penganut  aliran  kepercayaan  untuk  bisa mencatatkan  keyakinannya  dalam  dokumen  kependudukan.  Putusan  ini  juga  telah berhasil  memutus  rantai  diskriminasi  yang  dilakukan  oleh  negara  terhadap  para penganut aliran kepercayaan, khususnya diskriminasi di bidang pemenuhan hak dan kebebasan  beragama,  hak  menjalankan  ajaran  agama,  dan  hak  untuk  mencatatkan identitas  keagamaan pada dokumen kependudukan.
Akan tetapi kondisi bernegara saat ini justru menampilkan kebijakan yang sebaliknya, sebab awal mula hadirnya tuduhan dan anggapan penodaan terhadap kesucian ajaran agama oleh penghayat kepercayaan ini justru disebabkan oleh kebijakan negara yang mewajibkan  kepada  penganut  aliran  kepercayaan  untuk  berafiliasi  pada agama − agama  resmi  negara,  sehingga  ketika  para  penganut  aliran  kepercayaan melaksanakan  tata-ibadahnya  yang  memang berbeda  dengan  ajaran  agama  resmi negara, dianggap sebagai ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama. 8
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  aturan  pelaksanaan  dalam  pengawasan terhadap  aliran  kepercayaan  oleh  kejaksaan  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam pengawasan  terhadap  aliran  kepercayaan  dan  penodaan  agama  dalam  perspektif penegakan hukum pidana.

## 2. Metode  Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris  melalui  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ). 9 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  suatu  penelitian  yang  bermaksud memberikan  gambaran  sesuatu  tentang  gejala  sosial  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran secara  sistematis,  faktual  dan  akurat.  Penelitian  dilakukan  di Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian,  baik  data primer  maupun  data  sekunder  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode induktif,  yaitu  suatu  cara  berfikir  yang  dilaksanakan  pada  fakta-fakta  yang  bersifat umum  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  pengambilan  kesimpulan  yang  bersifat khusus.

## 3. Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Sejarah pembentukan Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan dimulai pada Tahun 1952. Awal tahun 1952, Departemen Agama membuat definisi  minimum  tentang  agama  yaitu  memuat  unsur-unsur  adanya  nabi,  adanya kitab  suci  dan  adanya  pengakuan  internasional.  Definisi  minimum  tentang  agama tersebut  membawa  konsekuensi  terhadap  aliran  kebatinan/kepercayaaan  bukan sebagai  “ekspresi  religius”  yang  sah.  Karena  menurut  aliran kepercayaan,  Tuhan  itu ada  di  dalam hati setiap manusia  dan  tidak  mempunyai  perantara  baik  melalui  nabi
8 Muwaffiq  Jufri,  ”Akibat  Hukum  Pemisahan  Hak  Beragama  dengan  Hak  Berkepercayaan  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi , Vol 16. No. 2, Juni 2019, hlm. 288.
9 Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Yogyakarta:  Mirra Buana Media, hlm. 134
ataupun  kitab  sucinya.  Definisi  ini  memperoleh  perlawanan  dari  agama  Hindu  Bali dan akhirnya dicabut. 10
Departemen Agama melaporkan adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/kepercayaan pada 1953. Atas dasar laporan Departemen agama inilah maka dibentuk  PAKEM  (Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat)  dibawah Departemen  Agama,  yang  pada  awalnya  fungsi  PAKEM  saat  itu  adalah  mengawasi agama-agama baru, kelompok kebatinan/kepercayaan dan kegiatan-kegiatan mereka, Sebenarnya  pengawasan  terhadap  aliran  kebatinan/kepercayaan  sudah  ada  sejak masa  colonial,  tetapi  tujuannya  pada  waktu  itu  adalah  untuk  meredam pemberontakan yang dilakukan oleh para petani. 11
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1961  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kejaksaan  RI  ,  di  mana  Pasal  2  ayat  (3)  yang  memberikan  tugas kepada  Kejaksaan  untuk  mengawasi  aliran  kepercayaan/kebatinan  yang membahayakan masyarakat dan negara, memperjelas keberadaan PAKEM di institusi penegak  hukum  ini,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1961  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kejaksaan  RI,  merupakan  produk  hukum  yang  menegaskan  tugas Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan, dan ini sekaligus menarik institusi  PAKEM  berada  di  bawah  Kejaksaan  yang  sebelum  tahun  1961  berada  di bawah Departemen Agama.
Undang-undang  Nomor  15  Tahun  1961  Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kejaksaan  RI,  menambah  tugas  Kejaksaan  disamping  untuk  melakukan  penuntutan atas  suatu  perkara  pidana  di  Pengadilan,  juga  melakukan  pengawasan  aliran kepercayaan/kebatinan  yang  membahayakan  masyarakat  dan  negara.  Konsideran Undang-undang  Nomor  15  Tahun  1961  Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kejaksaan RI, menempatkan Kejaksaan sebagai alat negara dalam penegakan hukum untuk  menyelesaikan  revolusi.  Inilah  yang  menjadikan  Kejaksaan  terbebani  untuk mengamankan  revolusi,  sehingga  hal-hal  yang  mempunyai  potensi  “mengganggu” atau  melanggar  revolusi  maka  Kejaksaan  mempunyai  tugas  untuk  melakukan penegakan  hukum.  Dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1961  menafsirkan penegakan  hukum  untuk  pengamanan  revolusi  tidak  hanya  penuntutan  tetapi  juga pengawasan terhadap aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara. 12
Pasca  tragedi  1965,  aliran  kepercayaan/kebatinan  sering  dikaitkan  dengan  tragedi 1965.  Disinilah  peran  PAKEM  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pengawasan terhadap  para  pengikut  aliran  kepercayaan/kebatinan.  Akibat  stigmatisasi  dan hubungannya  dengan  tragedi  1965,  maka  terjadi  eksodus  besar-besaran  kepindahan pengikut  aliran  kepercayaan/kebatinan  ke  agama-agama  “resmi”  lainnya. 13 Aliran kebatinan  perjalanan  merupakan  contoh  bagaimana  negara  melakukan  stigmatisasi terkait tragedi 1965, di mana di beberapa daerah di Jawa Barat seperti di Kabupaten Majalengka,  Kejaksaan  Negeri  setempat  melalui  PAKEM  mengeluarkan  Surat Keputusan  No.02/Kep/PAKEM/1970  tentang  pelarangan/pembubaran  Aliran
10 Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan . Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 5.
11 Siti  Hamimah.  2018.  Dinamika  Kasus  Ahmadiyah  dan  Aliran  Kepercayaan  Lainnya  Serta Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis di Indonesia. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 18(1), 19-29.
12 Yayan Sopyan. 2015. Menyoal kebebasan beragama dan penodaan agama di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 95-110.
13 Ibid, hlm.8-10
Kebatinan. Di Kabupaten Sumedang Kejari setempat juga melarang dan membubarkan Aliran Perjalanan Kebatinan, yang menurut Kejari Kabupaten Sumedang bahwa Aliran Kebatinan Perjalan di Kabupaten Sumedang merupakan penjelmaan dari partai yang dilarang oleh Pemerintah, serta pengikutnya berasal dari pemeluk agama Islam yang telah  keluar  dari  Islam.  Lebih  jauh  Kejari  Kabupaten  Sumedang  mengatakan  Aliran Kebatinan  Perjalanan  jelas-jelas  di  dalam  melakukan  ibadahnya  telah  menyimpang dari  ajran  agama  Islam,  sehingga  telah  menimbulkan  keresahan  di  kalangan  umat beragama  pada  umumnya  dan  umat  Islam  pada  khususnya.  Pelarangan  dan pembubaran  organisasi  Aliran  Kebatinan  Perjalan  juga  dilakukan  oleh  PAKEM  di Kabupaten Subang. 14
Direktorat  Sosial  dan  Politik  Departemen  Dalam  Negeri  pernah  mengirimkan  surat kepada  Aliran  Kebatinan  Perjalanan  pada  Oktober  1992,  yang  pada  intinya memberitahukan  kepada  Aliran  Kebatinan  Perjalanan  bahwa  ada  surat  keputusan pelarangan  dan  pembubaran  organisasi  Aliran  Kebatinan  Perjalanan  No.SK- 23/PAKEM/1967 pada tanggal 23 Mei 1967. 15 Kejaksaan Agung juga mengeluarkan SK No.Kep-129/JA/12/1976 tentang pelarangan Ajaran-Ajaran Siswa-Siswa
Alkitab/Saksi-Saksi  Yehova  7  Desember  1976.  Kemudian  Kejaksaan  Agung mengeluarkan  Surat  Keputusan  No.Kep-108/JA/5/1984  tentang  Pembentukan  Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Mayarakat, adalah untuk pembinaan dan pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Jika  dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  1961,  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1991  tetap  mempertahankan  pasal  mengenai  pengawasan  aliran kepercayaan  yang  dapat  membahayakan  negara  dan  masyarakat.  Tetapi  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1991  menambahkan  tugas  di  bidang  ketertiban  dan ketenteraman umum, diantaranya adalah pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan  negara  dan  masyarakat,  dan  untuk  pencegahan  penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1991  dijadikan  referensi  Surat  keputusan  Jaksa Agung  untuk  pembentukan  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  di Mayarakat  (Timkorpakem)  Nomor:  Kep-004/J.A/01/1994,  disamping  Undang- Undang  Nomor:  1/PNPS/1965  dan  Undang-Undang  Nomor:  2/PNPS/1962  tentang Larangan Organisasi-Organisasi Yang Tidak Sesuai Dengan Kepribadian Bangsa.
Kejaksaan Agung memformalkan Tim Pakem dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor  :  Kep-004/JA/01/1994  tentang  Pembentukan  Tim  Koordinasi  Pengawasan Aliran  Kepercayaan  Mayarakat  (Timkorpakem),  yang  kemudian  mencabut  Surat Keputusan  Nomor  Kep-108/JA/5/1984.  Disini  Kejaksaan  Agung  melihat  adanya perkembangan  dan  meningkatnya  kehidupan  beragama  dan  kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  menjadi  latar  belakang  pembentukan  Surat  Keputusan No.Kep-004/JA/01/1994.
Sementara  itu  dalam  dalam  implementasi  peran  pengawasan  aliran  kepercayaan masyarakat  dan  pencegahan  penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama  di  tingkat lokal, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor  Kep-07/0.02/Dsb.1/02/1994  tentang  pelarangan  kegiatan  dalam  bentuk  dan
14 Engkus  Ruswana,  “Kasus-Kasus  Pelanggaran  Hukum  Dan  HAM  yang  Dialami  Mayarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, (2008) hlm 11-12.
15 Ibid.
cara  apapun  dari  Aliran/Ajaran  Ahmadiyah  Qodiyan  di  seluruh  Provinsi  Sumatera Utara pada  12 Februari 1994,  SK  Kajati  Sumut  tersebut  berdasarkan  pada hasil  rapat koordinasi  Pakem  Tingkat  I  Sumut  masing-masing  pada  18  September  1993  dan  15 Januari 1994 di Kejati Sumut, juga fatwa MUI Sumut No.356/MUI/SU/VII/1984 pada 16  Juli  1984  yang  merekomendasikan  agar  Ahmadiyah  Qadian  (JAI)  dilarang berkembang di Sumatera Utara. Kemudian juga hasil Rapat Kerja Naional (Rakernas) MUI  pada  4  Agustus  1984  menegaskan  bahwa  aliran/ajaran  Ahmadiyah  Qadian adalah  bertentangan  dengan  kaidah  agama  Islam  dan  menimbulkan  keresahan masyarakat.Rekomendasi  Tim  Pakem  dan  fatwa  MUI  Sumut  serta  Rakernas  MUI mempunyai  pengaruh  kuat  terhadap  SK  Kajati  Sumut,  ketika  ketiganya  dijadikan referensi  atau  bahan  pertimbangan  untuk  melarang  kegiatan  Ahmadiyah  Qadian  di Sumut. 16
Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tersebut dinyatakan bahwa  pengawasan  aliran  kepercayaan  dalam  masyarakat  adalah  bagian  dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Keberadaan Tim Pakem Kejaksaan khususnya peran intelijen dalam mendukung  optimalisasi  kinerja  Kejaksaan  dalam  sistem  peradilan  pidana, mempunyai  peranan  penting  dalam  mendukung  kebijakan  penegakan  hukum  dan keadilan  baik  preventif  maupun  represif,  melaksanakan  dan  atau  turut menyelenggarakan  ketertiban  dan  ketentraman  umum  serta  pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. 17
Dalam  pola  kerjanya  Tim  Pakem  Pusat  dan  Daerah  senantiasa  ditekankan  untuk melakukan pelaporan secara berkala ataupun insidentil kepada Jaksa Agung mengenai pelaksanaan  tugas,  memberikan  saran  maupun  pendapat  dalam  rangka  pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan melakukan rapat koordinasi dengan instansi  terkait  lainnya,  ini  berarti  ada  atau  tidaknya  aliran  kepercayaan/kebatinan yang  dapat  membahayakan  Negara  dan  masyarakat,  Tim  Pakem  tetap  melakukan pengawasan. Tim Pakem juga dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim Pakem  pada  Kejaksanaan  Tinggi  dibentuk    dengan  keputusan  Kepala  Kejaksaan Tinggi, sementara Tim Pakem ditingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri. 18
Perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia sangat pesat, di satu pihak  merupakan  warisan  budaya  spiritual  leluhur  budaya  bangsa  Indonesia, sedangkan di lain pihak adanya banyak aliran kepercayaan yang pernah dilarang dan kasus-kasus  yang  masih  terjadi  yang  ditimbulkan  oleh  aliran  kepercayaan menyimpang ataupun kasus penodaan agama dirasa sangat meresahkan. Oleh karena itu diperlukan arah kebijakan yang serius dan upaya pencegahan serta penaggulangan yang lebih efektif.
Peran Kejaksaan melalui Intelijen Yustisial Kejaksaan yang dalam hal ini terakomodir dalam  peran  Tim  Pakem  yang  mengawasi  perkembangan  aliran  kepercayaan  di Indonesia semakin  berat.  Kejaksaan  dituntut  untuk  lebih pro-aktif  dalam  melakukan
16 Uli  Parulian  Sihombing, Menggugat  Bakor  Pakem;  Kajian  Hukum  Terhadap  Pengawasan  Agama  dan Kepercayaan di Indonesia, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC),2008,Cet. 1, hlm.37
17 Kejaksaan Agung RI, Pokok-Pokok Pola Pelaksanaan Tugas Pakem, Jakarta,1985.hlm.3.
18 Data diperoleh pada Direktorat II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.
peran  pengawasan,  karena  sifat  pengawasan  yang  dilaksanakan  tidak  hanya penanggulangan yang bersifat pencegahan tetapi mempunyai makna kewajiban yang lebih  luas  lagu.  Jadi  bukan  hanya  waspada  atau  bersifat  menunggu  menangani terhadap  kasus-kasus  yang  ditimbulkan  oleh  aliran  kepercayaan,  melainkan  lebiih bersifat  represif  penanggulangan  dalam  bentuk  tindakan  nyata  preventif,  persuasif bahkan rehabilitatif.
Tindakan  preventif  dimaksudkan  sebagai  usaha  pencegahan  yang  bersifat  opensif sehingga  dapat  dihindarkan  dan  dicegah  terjadinya  kasus-kasus  yang  berimplikasi negatif  dan  ditimbulkan  oleh  aliran  kepercayaan  dalam  masyarakat.  Usaha pencegahan  dapat  ditempuh  secara  persuasive  edukatif  yaitu  dengan  melakukan pengarahan  dan  bimbingan  masyarakat  atau  dengan  penyuluhan  langsung  yang bersifat  tatap  muka  serta  dengan  cara  pendekatan  lainnya  kepada  masyarakat  yang bersifat himbauan dan ajakan serta bentuk konsultasi tertentu.
Pemberdayaan  masyarakat  untuk  mencegah  meningkatnya trend aliran  kepercayaan menyimpang  melalui  pendekatan  kepada  masyarakat  yaitu  sosialisasi  tentang peraturan  perundang-undangan  dan  pencerahan  tentang  pemahaman  aliran kepercayaan yang mempunyai hak hidup di Indonesia, Sekaligus pemahaman tentang indikasi  berbagai  aliran  kepercayaan  menyimpang  seperti  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang  No.1/PNPS/1965  dan  Undang-Undang  No.5/1969.  Cara  untuk dapat dicegah misalnya mulai dengan mengumpulkan berbagai informasi, setelah data lengkap  selanjutnya kepada  pelaku  dapat  diundang  untuk  berdialog  atau konsultasi serta dapat pula dipanggil untuk dimintai keterangan, kemudian juga melihat secara langsung  kegiatan  yang  dilakukan.Dengan  demikian  dapat  diberikan  penilaian yang tegas untuk mengambil tindakan preventif.
Dalam praktiknya, upaya prefentif Tim Pakem disebut juga dengan pembinaan, yaitu pembinaan terhadap masyarakat dengan berbagai cara;
1) Dengan  mengadakan  penerangan  dan  penyebarluasan  peraturan  perundang- undangan dimungkinkan kesadaran hukum masyarakat lebih cepat meningkat dan  benar-benar  tercapai.  Sekalipun  pada  hakikatnya  tujuan  penyuluhan hukum dan penerangan hukum adalah sama yakni memasyarakatkan hukum dan  peraturan-peraturan,  namun  dipandang  dari  segi  pendekatannya  ada perbedaan  yakni  tindakan  penyuluhan  hukum  tidak  hanya  menggambarkan apa  yang  menjadi  hak-hak  dan  kewajiban  dari  seseorang  tetapi  juga menunjukkan  upaya-upaya  apa  untuk  melaksanakan hak  dan kewajiban  dari seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan secara bertatap muka.
2) Melakukan pendekatan Keagamaan/Kepercayaan. Dengan melalui jalur agama dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  juga  dapat  dapat  dibentuk opini  public,  terutama  pada  masyarakat  desa  yang  relatif  religius  dan  pada umumnya  mengagungkan  pimpinan  dan  informilnya  yang  kharismatik daripada  pimpinan  formal  atau  pejabat  pemerintah.  Keadaan  demikian  itu perlu  di  perhatikan  bagi  aparat  dari  instansi  Kejaksaan  atau  instansi  lainnya yang  bermaksud  memasuki  daerah  pedesaan,  termasuk  penyuluhan  hukum yang diselenggarakan oleh Intelijen Kejaksaan. Misi yang diemban dapat gagal apabila  salah  pendekatan  dan  bias  berhasil  dengan  baik  bila  dilakukan pendekatan  sebaik  mungkin  antara  lain  dengan  melalui  pendekatan keagamaan tersebut.
3) Melakukan kerjasama  dan koordinasi  dengan  instansi  pemerintah.  Kerjasama dan  koordinasi  serta  komunikasi  sesama  instansi/pejabat  pemerintah diperlukan  untuk  mewujudkan  keserasian  dan  keterpaduan  dalam  rumusan sikap  dan  tindakan  antara  sesama  instansi/pejabat  pemerintah  dalam menangani kasus-kasus aliran kepercayaan/ keagamaan terhadap kegiatannya yang mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat.
Pendekatan preventif dilakukan dengan kegiatan yang bersifat aktif dengan tindakan represif  yaitu  untuk  menanggulangi  kasus-kasus  yang  sudah  terjadi  dengan  upaya membatasi  akibat  atau  resiko  yang  timbul.  Usaha  penanggulangan  dapat  ditempuh dengan  2  (dua)  cara  administratif  dan  yustisial. 19 Penindakan  Yustisial  dilakukan sebagai bagian dari proses berjalannya sistem peradilan pidana ( criminal justice system ). Data-data  dan  keterangan-keterangan  awal  yang  sudah  dihimpun  dalam  proses intelijen yustisial sebelumnya dapat membantu dan memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian, yang selanjutnya hal tersebut juga sangat membantu kejaksaan dalam melakukan penuntutan di pengadilan. Oleh karena itu,  keberhasilan  atas  keakuratan  informasi  darn  data  Intelijen  Yustisial  Kejaksaan sangat membantu proses penegakan hukum selanjutnya.

## 4. Kedudukan  Undang-Undang  No.  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Upaya  penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum.  Semua  faktor  ini  berkaitan  sangat  erat sehingga  kelemahan  pada satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  yaitu  hukum  (undang-undang), penegak  hukum,  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung,  masyarakat  dan kebudayaan. 20
Di  antara  faktor-faktor  tersebut,  faktor  hukum  (undang-undang)  dan  faktor  penegak hukum  yang  paling  relevan  dibahas  dalam  permasalahan  penegakan  hukum khususnya  hukum  pidana.  Faktor  hukum  (undang-undang)  merupakan  faktor  yang paling  penting  karena  berkaitan  dengan  langsung  dengan  tujuan  hukum  (undang- undang)  itu  sendiri,  yaitu  mewujudkan  “keadilan”,  “menjamin  kepastian”  dan memberikan  “manfaat’  bagi  sebanyak-banyak  orang.  Menurut  Soerjono  Soekanto, bahwa  gangguan  terhadap  penegakan  hukum  yang  berasal  dari  undang-undang disebabkan oleh tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan tidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam  undang-undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran  di  dalam menafsirkan  dan  serta  penerapannya. 21 Apabila  ketiga  hal tersebut tidak dipenuhi, maka tujuan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas juga akan sulit dicapai.
Suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  memenuhi  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dan  asas-asas  berlakunya undang-undang,  dan  suatu  aturan  hukum  pidana  juga  harus  bisa  mengikuti
19 IGM Nurdjana, op cit , hlm.292-294.
20 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  (Pidato  Pengukuhan  sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 5
21 Ibid , hal. 17-18
perkembangan masyarakat. Perundang-undangan hukum pidana yang bersifat absolete dan unjust (sudah  kuno  dan  tidak  adil)  serta outmoded  and  unrel (sudah  ketinggalan zaman  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  kenyataan)  seharusnya  dilakukan  pemikiran kembali. Pemikiran kembali dapat berupa reevaluasi, review, reorientasi, dan reformulasi terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. 22
Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) adalah produk masa lampau dan dapat dikatakan saat ini sudah kuno, dan sering menimbulkan multitafsir. Di negara- negara  dengan  sistem  demokrasi  yang  masih  lemah,  menganut  sistem  otoriter  atau terdapat  kompromi  dalam  sistem  yudisial,  termasuk  Indonesia  pada  tahun  1965 dimana undang-undang ini dikeluarkan, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 telah banyak menimbulkan efek yang merugikan: 23
1) Pemerintah  menyalahgunakan  undang-undang  ini  untuk  membungkam oposisi, pengkritik pemerintah dan kelompok pembangkang lainnya, misalnya di Mesir;
2) Individu  mereka-reka  dakwaan  penodaan  agama  terhadap  yang  lain  dalam kelompok masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sepele, misalnya di Yunani;
3) Kelompok  religius  ekstrem  menyalahgunakan  undang-undang  penodaan agama  sebagai  pembenaran  untuk  menyerang  kelompok  religius  minoritas, dengan  menciptakan  lingkungan  yang  tidak  toleran  dimana  diskriminasi diperkenankan oleh Negara, misalnya di Pakistan;
4) Lembaga  keagamaan,  baik  secara  resmi  maupun  tidak  mendapat  dukungan pemerintah,  menggunakan  undang-undang  penodaan  agama  untuk  menekan anggota  kelompok  sekte  minoritas  yang  menyimpang  dari  penafsiran mengenai doktrin agama yang disetujui pemerintah, misalnya Indonesia.
Terhadap  Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  telah  diajukan  permohonan pembatalan  oleh  sekelompok  masyarakat  ke  Mahkamah  Konstitusi. 24 Dalam menyikapi  uji  materiil  undang-undang a  quo ,  dipersidangan  muncul  tiga  pendapat yaitu: 1) kelompok yang menyatakan undang- undang a quo konstitusional dan harus dipertahankan  eksistensinya, 2) kelompok  yang  menyatakan  undang-undang a  quo konstitusional  tapi  perlu  dilakukan  di revisi ;  dan, 3) kelompok  yang  menyatakan undang-undang a quo inkonstitusional dan harus dibatalkan dan dicabut.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) dalam putusannya Nomor: 140/PUU- VII/2009  tanggal  19  April  2010,  menyatakan  menolak  semua  permohonan  pemohon dalam  sidang  Uji  Materil  Undang-Undang  No.1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa Undang-  Undang  No.1/PNPS/1965  memerlukan  penyempurnaan,  bahkan  sebuah undang-undang  baru  pun  mungkin  perlu  dibuat  untuk  mengakomodasi  substansi undang-undang itu, untuk menjamin perlindungan dan kebebasan  beragama. Tetapi sampai  undang-undang  baru  seperti  itu  disahkan,  maka  Undang-  Undang
22 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta : Grasindo, 2008), hal.14-15 23 Jo-Anne Prud’homme, op.cit., hal. 1 24 Permohonan  diajukan  oleh  empat  individu  yaitu  KH  Abdurahman  Wahid  (Alm),  Siti  Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq, dan tujuh organisasi masyarakat sipil, yaitu: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLHBI), Imparsial, Setara Institute, Demos, Elsam, Desantara, dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
No.1/PNPS/1965  jo.  Undang-Undang  No.5  Tahun  1969  tidak  perlu  dicabut  karena akan menyebabkan kefakuman hukum. 25
Mahkamah  Konstitusi  juga  berpendapat  bahwa  undang-undang  itu  masih  berada dalam koridor UUD 1945 dan masih dalam koridor dokumen-dokumen internasional tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Mahkamah  Konstitusi  juga  berargumen  bahwa  negara memang  tidak  boleh  mencampuri  urusan  doktrin  agama,  tetapi  negara  justru  harus mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  menjamin  kebebasan  dan kerukunan beragama. Bahkan negara juga dapat melakukan pembatasan.
Secara  sepintas,  rumusan  Pasal  1  ini  memberi  kesan  seolah-olah  UU  ini  mengatur tentang kebolehan  intervensi  Pemerintah  atau  negara  terhadap  agama  atau  terhadap keyakinan  warga  masyarakat,  sehingga  memasuki forum  internum kebebasan beragama. Sesungguhnya apabila kita perhatikan penjelasan UU itu yang merupakan suatu  kesatuan  dengan  batang  tubuh  UU-nya,  maka  kita  akan  memahami  bahwa Undang-Undang  No.1/PNPS/1965  hanya  mengatur forum  externum kebebasan beragama  karena  tujuan  UU  ini  bukanlah  untuk  intervensi  Pemerintah/negara terhadap agama, atau aspek-aspek doktrin agama, atau penafsiran agama, melainkan bertujuan  untuk  memupuk  dan  melindungi  ketentraman  beragama  sebagaimana disebut pada Butir 4 Penjelasan Umum UU tersebut. Dengan kata lain, UU ini adalah bagian dari upaya negara atau Pemerintah untuk mencegah terjadinya benturan umat beragama  dan  memelihara  ketentraman  serta  ketertiban  masyarakat  yang  dapat terganggu karena adanya polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Bahkan pada Butir 2 dan 3 Penjelasan  Umum  UU  tersebut  ditegaskan  bahwa  UU  itu  diperlukan  untuk memelihara persatuan nasional dan persatuan bangsa. Tentu saja, tugas Pemeliharaan ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  serta  pemeliharaan  persatuan  dan  kesatuan nasional adalah tugas dan kewajiban negara yang sah dan legal. 26
Hal  itulah  sebenarnya  yang  dilakukan  Pemerintah  ketika  menerbitkan  Surat Keputusan  Bersama  (SKB) Menteri  Agama,  Jaksa  Agung,  dan Menteri  Dalam  Negeri RI,  Nomor:  3  Tahun  2008,  Nomor:  KEP-033/A/JA/6/2008,  dan  Nomor:  199  Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  dan  Warga  Masyarakat,  tanggal  9  Juni 2008.  SKB  itu  pada  intinya  memperingatkan  dan  memerintahkan  kepada  penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan  penyebaran  paham  atau  penafsiran  agama  yang  nyata-nyata  telah menimbulkan polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat, sehingga mengganggu keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  SKB  itu  juga  memperingatkan  dan memerintahkan  warga  masyarakat  pada  umumnya  untuk  menjaga  dan  memelihara kerukunan  umat  beragama  serta  ketentraman  dan  ketertiban  kehidupan bermasyarakat  dengan  tidak  melakukan  perbuatan  dan/atau  tindakan  melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.
25 M.  Atho  Mudzhar, Pengaturan  Kebebasan  Beragama  dan  Penodaan  Agama  di  Indonesia  dan  Berbagai Negara. Makalah  Disampaikan  pada  Kajian  tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  140  tanggal  19 April  2010  tentang  Uji  Materil  UU  No.1/PNPS/1965,  diselenggarakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan HAM, dilaksanakan di Hotel Anna Muara, Padang, pada 28 Juni 2010. Hal.  4
26 Ibid , hal. 7
Bagi  Pemerintah,  nampaknya  masalah  JAI  ketika  itu  mempunyai  dua  aspek pertimbangan.  Pada  satu  sisi,  JAI  sebagai  penyebab  lahirnya  pertentangan  dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada sisi lain, warga JAI ketika itu adalah korban tindakan kekerasan sebagian masyarakat, yang  karenanya  harus  dilindungi.  Untuk  menangani  kedua  sisi  masalah  itu  secara simultan  maka  Menteri  Agama,  Jaksa  Agung  dan  Menteri  Dalam  Negeri mengeluarkan  SKB  tersebut  pada  tanggal  9  Juni  2008.  Perlu  dicatat,  bahwa  dasar kebijakan  untuk  memelihara  ketertiban  masyarakat  dan  melindungi  kelompok masyarakat  JAI  itu  adalah  Undang-Undang  No.1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  ini.  Dengan  pertimbangan  tersebut  di atas  maka  Undang-Undang  No.1/PNPS/1965  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945 dan secara yuridis serta sosiologis masih relevan dengan tugas-tugas kenegaraan.
Seperti  diketahui,  meskipun  Khonghucu  adalah  salah  satu  dari  6  agama  yang disebutkan  dalam  Undang-Undang  No.1/PNPS/1965  tetapi  umat  Khonghucu Indonesia pada suatu masa  telah  dibatasi  ruang geraknya  oleh Instruksi Presiden  RI No.  14  Tahun  1967, 27 sehingga  mereka  tidak  dapat  menyelenggarakan  kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat mereka di muka umum. Sebagai akibatnya, sebagian mereka kemudian bergabung dengan salah satu dari 5 agama lainnya, baik dalam  kegiatan  keagamaan,  kepercayaan,  dan  adat  istiadat,  maupun  dalam pencantuman  identitas  agama  dalam  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  sebagainya, (meskipun  mungkin  mereka  masih  tetap  memeluk  agama  Khonghucu).  Hal  ini berlangsung  selama  33  tahun,  yaitu  sejak  tahun  1967  hingga  2000.  Pada  tahun  2000, Presiden  Abdurrahman  Wahid  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  6  Tahun 2000,  yang  pada  intinya  menetapkan  pencabutan  larangan  sebagaimana  diatur  oleh Inpres  No.  14  Tahun  1967  tersebut. 28 Dengan  pencabutan  ini,  maka  secara  legal pembatasan  kegiatan  keagamaan,  kepercayaan  dan  adat  istiadat  Cina  di  Indonesia tidak berlaku lagi.

## 5. Penutup
Pelaksanaan  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  (PAKEM)  oleh  Kejaksaan sudah  berjalan  sesuai  dengan  kewenangannya  dan  dilakukan  dengan  koordinasi antara  Kejaksaan  sebagai  ketua  Tim  Pakem  bersama  anggota  Tim  Pakem  namun belum  optimal.  Terdapat  dissinkronisasi  antara  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  dengan  Peraturan  Jaksa  Agung,  yaitu  Perja 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  PER-019/A/JA/09/2015 tentang  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Dan  Aliran  Keagamaan Dalam  Masyarakat  mengenai  frasa  “aliran  keagamaan”  sehingga  menjadi  “aliran kepercayaan dan aliran keagamaan”.
Selain  itu,  belum  adanya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  untuk  pedoman  dan keseragaman  bagi  pelaksanaan  tugas  di  lapangan  juga  menjadi  tantangan  tersendiri dalam  praktiknya  di  lapangan.  Koordinasi  dengan  instansi  lain  (Tim  Pakem)  belum
27 Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Jakarta 6 Desember 1967.
28 Keputusan  Presiden  Nomor  6  Tahun  2000  tentang  Pencabutan  Instruksi  Presiden  RI  No.  14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, Jakarta 17 Januari 2000.
dikelola  dengan  baik  karena  masih  bersifat  insidentil  dan  adanya  ego  sektoral. Seharusnya Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem dapat menjadi motor penggerak dan memberikan  komando  kepada  anggota  Tim  Pakem  dalam  melakukan  kegiatan sehingga  dapat  meminimalisir  timbulnya  keresahan  masyarakat  terhadap  kegiatan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menyimpang.

## Referensi
Achmad Ali. 2002. Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis) , Jakarta: Gunung Agung.
Ahmad  Jais,  Hartono.  2010. Aliran  Dan  Paham  Sesat  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar.
Amir  Ilyas.  2012. Asas-asas  Hukum  Pidana,  Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan .  Yogyakarta:  Rangkang Education.
Arfin Hamid. 2017. Understanding the Characteristics of Dispute Settlement in Sharia Economic System. Hasanuddin Law Review, 3 (2), 198-207.
Bryan  A.  Gamer,  2009.  (Edition  in  Chief), Black’s  Law  Dictionary  9th  Edition ,  West Thomson Reuters, St. Paul.
Chistina Soerya, Rr. Yoeniarti Sasongko, Abdul Gofar, J.A. Alwahdy. 2001. Kedudukan Kejaksaan  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta:  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.
Engkus Ruswana,  2008.  “Kasus-Kasus Pelanggaran  Hukum  Dan  HAM yang  Dialami Mayarakat  Adat/Penghayat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa”, Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum.
Fachrizal Afandi. 2009. PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama, dalam Al-Qanun, Arena Hukum , Vol. 12 No. 2: 127-133
Hayatun  Na’imah,  “Perda  Berbasis  Syari’ah  Dalam  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara,” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, no. 1 (2016): 27–40.
Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 134
Jimly  Ashiddiqie.  2006. Perihal  Undang-Undang  di  Indonesia ,  Jakarta:  Mahkamah Konstitusi. Kompas.com,  ”Makam  Sesepuh  Sunda  Wiwitan  Disegel,  Dianggap  Tugu  dan  Akan Dibongkar Jika Tak Berizin”, https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/06160021/makam-sesepuh-sunda-wiwitan- disegel-dianggap-tugu-dan-akan-dibongkar-jika?page=all ,  (diakses  tanggal  20  Juli 2020).
Laporan  Singkat  Rapat  Kerja  Komisi  III  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (DPR R.I.) dengan Jaksa Agung Republik Indonesia pada hari Senin, 13 Juni 2016.
Muwaffiq  Jufri,  ”Akibat  Hukum  Pemisahan  Hak  Beragama  dengan  Hak Berkepercayaan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol 16. No. 2, Juni 2019, hlm. 288.
Nazar Nurdin. 2017. "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia." International Journal Ihya''Ulum al-Din 19, no. 1: 129-160.
Siti  Hamimah.  2018.  Dinamika  Kasus  Ahmadiyah  dan  Aliran  Kepercayaan  Lainnya Serta  Penyelesaiannya  Melalui  Hukum  Tertulis  di  Indonesia. Syariah:  Jurnal Hukum dan Pemikiran , 18 (1), 19-29.
Soerjono  Soekanto,  2008. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Uli  Parulian  Sihombing,  2008. Menggugat  Bakor  Pakem;  Kajian  Hukum  Terhadap Pengawasan  Agama  dan  Kepercayaan  di  Indonesia, Jakarta:  The  Indonesian  Legal Resource Center (ILRC).
Warta  Ekonomi,  ”Setara:  Putusan  MK  Soal  Aliran  Kepercayaan  Sisakan  Masalah”, https://www.wartaekonomi.  co.id/read169297/setara-putusan-mk-soal-aliran- kepercayaan-sisakan-masalah, (diakses tanggal 23 April 2020).
Yayan  Sopyan.  2015.  Menyoal  kebebasan  beragama  dan  penodaan  agama  di Indonesia. Jurnal Cita Hukum , 3 (2), 95-110.
Yesmil Anwar dan Adang, 2008. Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo.