INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11242-11251 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kesetaraan Hak Suami dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam
Qori Rizqiah H Kalingga 1 ✉ , Melvin Serlina Wati Gulo 2
Universitas Quality
Email: qoririzqiah@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji bagaimana kesetaraan hak suami dan istri menurut pandangan hukum Islam. Adapun data yang digunakan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data  primer  (yuridisnormatif)  dan  sekunder  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan  observasi  dan dokumentasi.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan yuridhis, histroris  dan  filosofis,  sedangkan  epistemologis hukum Islam  akan  dibatasi hukum  syari’ah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Relasi dan interaksi yang baik antara  suami  dan  istri  adalah  sebuah  cara  untuk  mewujudkan  kebahagiaan  dan  ketenangan  dalam rumah tangga (sakinah). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami  istri.  Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  tersebut  diharapkan  dapat  mewujudkan  rumah  tangga yang  sakinah.  Secara  garis  besar,  hak  dan  kewajiban  dalam perkawinan  meliputi  dua  hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi.
Kata Kunci: Kesetaraan, Hak, Suami, Istri, Hukum Islam .

## Abstract
This research was conducted to examine how the equality of the rights of husbands and wives in the view of Islamic law. The data used in this research are primary (juridicalnormative) and secondary data obtained by observation and documentation. The analysis used is descriptive analysis using juridical, histroris and philosophical approaches, while the epistemology of Islamic law will be limited to shari'ah law. Based on the results of the study, it shows that basically in the concept of marriage, husband and wife have their respective rights and obligations as a couple. Good relations and interactions between husband  and  wife  are  a  way  to  realize  happiness  and  tranquility  in  the  household  (sakinah).  In addition, it is necessary to balance the fulfillment of rights and obligations between husband and wife. The  fulfillment  of  these  rights  and  obligations  is  expected  to  realize  a  sakinah  household.  Broadly speaking, the rights and obligations in marriage include two things. Namely, rights and obligations in economic matters and rights and obligations in the non-economic field.
Keyword: Equality, Rights, Husband, Wife, Islamic Law.

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat untuk menjalankan perintah Allah Swt. dan  juga  merupakan  salah  satu  sarana  beribadah  umat  Islam.  Tujuan  melaksanakan perkawinan  adalah  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah,  dan rahmah.
Pada  dasarnya  dalam  konsep  perkawinan,  suami  istri  mempunyai  hak  dan kewajibannya  masing-masing  sebagai  pasangan.  Dengan  adanya  hal  tersebut  akan  ada peran dan tanggung jawabnya masing-masing, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah  cara  untuk  menwujudkan  kebahagiaan  dan  ketenangan  dala  m  rumah  tangga (sakinah).  Selain  itu,  perlu  adanya  keseimbangan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah.
Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (maskawin) dan yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.
Dinamika  persoalan  dalam  perkawinan,  suami  dan  istri  selalu  dihadapkan  pada berbagai  persoalan.  Permasalahan  rumah  tangga  dianggap  semakin  kompleks  karena adanya  perubahan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sehingga  tantangan  yang  dihadapi setiap rumah tangga semakin bervariasi. Pada praktinya, banyak tugas-tugas suami yang
diselewengkan yang dijadikan modal untuk mendominasi istrinya dan pada akhirnya istri menjadi  pihak  yang  dirugikan.  Hal  ini  yang  menyebabkan  sering  terabaikannya  hak seorang  istri  karena  kesewenangan-wenangan  seorang  suami.  Untuk  melindungi  para pihak dari adanya upaya dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu pihak dalam rumah tangga, maka perlu adanya kesalingan  pemenuhan hak  dan kewajiban yang diharapkan dapat  mewujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah.  Rumah  tangga  yang  sakinah  adalah rumah  tangga  yang  dibangun  atas  pilar  relasi  yang  saling  mengasihi,  saling  memberi kebaikan,  serta  saling  melayani  dengan  kelembutan  dan  ketulusan,  baik  dalam  tindakan maupun  tutur  kata,  saling  rela  atas  kekurangan  masing-masing.  Kemudian,  pada puncaknya  adalah  saling  membahagiakan  dan  menciptakan  kebahagiaan  bagi keluarganya.
Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang.  Bila  terjadi  ketimpangan  di  mana  hak  lebih  ditekankan  atau  lebih  luas  dari kewajiban, atau sebaliknya,  niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena  itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan  keduanya.  Keberhasilan  perkawinan  tidak  tercapai  kecuali  jika  kedua  belah pihak  memperhatikan  kewajibannya  dan  hak-hak  pihak  lain.  Dalam  penulisan  ini  akan dibahas tentang kesetaraan suami istri dalam perspektif Hukum Islam.
Maka  dari  itu,  maka  sesungguhnya  sangat  penting  untuk  membahas  hak  dan kewajiban  suami  istri  dalam  konsep  gender  kemudian  dianalisis  menggunakan  maqasid syariah  agar  segala  kemungkinan-kemungkinan  konflik  itu  dapat  teratasi  dengan  cara yang arif, bijak dan bermaslahat. Telah banyak teori konflik, dan bahkan problem sofling terhadap  perkaraperkara  kekerasan,  namun  kajian  ini  bercorakkan  pada  fikih  mubada sekaligus dapat menggagas produk baru di dunia ijtihad. Pintu ijtihad selalu terbuka dan tidak pernah tertutup; hanya saja metode yang berbeda harus diikuti untuk mewujudkan pola produk hukum yang berbeda (yang dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan budaya). Teori gender, sebagaimana yang diadvokasi oleh para feminis Muslim, baik liberal, radikal, Marxis, maupun sosialis, diusulkan sebagai fikih jenis baru.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  pustaka  ( library  research),  yaitu serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  dengan memanfaatkan  sumber  pustakaan,  dalam  hal  ini  menggunakan  kajian  Hukum  Islam sebagai sumber utama. Pendekatan penelitian pada artikel ini menggunakan normatif dan
dianalisis  secara  kualitatif.  Pendekatan  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  biasa disebut  dengan  doktrinier  atau  penelitian  kepustakaan.  Sedangkan  kualitatif  yaitu memahami  suatu  kejadian  mengenai  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam konsep gender sebagai objek penelitian dalam artikel ini. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deduktif digunakan untuk mengetahui kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender yang kemudian dikaji, dikembangkan dan dideskripsikan lebih  terperinci  menggunakan  kajian  atau  perspektif  Hukum  Islam  dan  Peraturan Perundang-Undangan.
Kesetaraan Hak Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam
Kesetaraan adalah memposisikan setara atau sejajar antara kedudukan laki-laki dan perempuan  dalam  segala  aspek  kehidupan,  baik  dalam  kehidupan  berkeluarga  maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak- hak  yang  sama  dalam  hal  menerima  pendidikan,  berpolitik,  serta  peran-peran  sosial lainnya.  Semua  itu  ditujukkan  untuk  mengangkat  dan  memartabatkan  hak-hak  asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan distorsi.
Misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (al-musawah), persaudaraan (al- ikha’), dan kebebasan (al-khuriyah) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang  terealisasi  dengan  baik  disebabkan  doktrin  masyarakat  akan  budaya  patriarkhi sangat  kuat  mengintimidasi  hak-hak  perempuan.  Akibatnya,  masih  banyak  terjadi kekerasan  yang  ditujukan  kepada  perempuan,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan keluarga.
Selama  ini  yang  menjadi  legitimasi  laki-laki  untuk  menjadi  superior  adalah  dalam surat  an-Nisa  ayat  34,  yang  berbunyi:  “Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka.  Oleh  sebab  itu  maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” Makna qawwam selama ini diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki- laki  sebagai  suami  jauh  satu  tingkat  berkuasa  di  atas  istri  dan  keluarganya.  Kesetaraan gender  berupaya  untuk  memaknai  kembali  kata  qawwam  dengan  lebih  mamanusiakan perempuan. Artinya, yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi  qawwam bagi keluarganya,  maka posisi qawwam bisa  ditawarkan
kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyandang posisi tersebut.
Penggunaan kata kepala dan pemimpin yang disandarkan pada lakilaki akibat multi tafsir ini akan mendudukkan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter.  Implikasi  yang  akan  nampak  di  masyarakat  adalah  suami  seperti  mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah  yang  menurut  Musdah  akan  memicu  terjadinya  perilaku  dominasi,  diskriminasi, eksploitasi,  dan  segala  bentuk  kekerasan  yang  sering  terjadi  pada  perempuan  dalam keluarga.
Ashgar  Ali  Engineer  mengartikan  kata  qawwam  sebagai  sebuah  deskripsi  keadaan struktur  dan  norma  sosial  masyarakat  pada  saat  itu,  dan  bukanlah  suatu  patokan  yang harus  selalu  dipraktekkan.  Menurutnya,  pernyataan  qawwam  di  atas  hanyalah  sebagai istilah bahwa suami pemimpin. Yang membuat laki-laki menjadi unggul posisinya adalah karena  kurangnya  kesadaran  perempuan  pada  saat  itu,  dimana  mereka  menganggap bahwa  peran  domestik  yang  mereka  jalani  lebih  rendah  dari  posisi  laki-laki  sebagai pencari  nafkah.  Jika  seandainya  mereka  (para  istri)  menyadari  bahwa  perannya  dalam ranah  domestik  seharusnya  diganjar  dan  diberi  penghargaan  yang  serupa  dengan kewajiban laki-laki memberi nafkah, maka posisi laki-laki sebagai pencari nafkah tidak bisa lagi diunggulkan, karena secara posisi laki-laki dan perempuan sejajar, perempuan dengan peran  domestiknya,  sedangkan  laki-laki  mengimbanginya  dengan  memberikan perlindungan  dan  memberi  nafkah  yang  kemudian  dalam  alQur‟an  dikategorikan qawwam itu.
Dalam  studi  atau  kajian  Hukum  Islam  era  kontemporer,  ada  banyak  hal  yang menyebabkan munculnya pertanyaan : apakah Hukum Islam bisa atau perlu direformasi, atau apakah Hukum Islam perlu untuk diperbarui dan dirubah sesuai degan kondisi dan tuntutan  perubahan  zaman?.  Penyebab  munculnya  pertanyaan  tersebut  adalah  karena terdapat  penggunaan  terma-terma  yang  mirip  artinya  ketika  membahas  Hukum  Islam. Terma-terma tersebut berasal dari bahasa Arab dan sering menimbulkan kesalahpahaman ketika langsung dipakai dalamkonteks selain bahasa tersebut. Supaya tidak salah paham, harus dibedakan antara syariah dan fiqh.
Adanya kekaburan penggunaan istilah syariah dan fiqh dapat dilihat dalam literatur Barat misalnya, istilah Islamic Law dipakai untuk syariah dan juga fiqh. Hal ini terjadi pula pada literatur bahasa lain, seperti Islamistise Recht dalam bahasa Belanda, Islam Bukuku dalam bahasa Turki, dan Hukum Islam dalam bahasa Indonesia. Kata Hukum Islam sama sekali tidak ditemukan dalam al-Quran dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam
al-Quran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syariah Islam, fiqh Islam dan hukum syara’. Dengan demikian kata Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang sepertinya diterjemahkan secara harfiyah dari term Islamic Law dari literatur Barat.
Beberapa  upaya  untuk  memodifikasi  hukum  Islam  telah  didokumentasikan sepanjang  sejarah  Islam,  baik  secara  dramatis  maupun  bertahap.  Hal  ini  tidak mengherankan, karena upaya pembaruan syariat Islam sangat mungkin dilakukan selama tetap mengacu pada nilai-nilai akhlak al-Qur'an, yang dijabarkan ke dalam enam prinsip utama sebagai berikut: 1) dinamika zaman yang terus  berjalan. berkembang, melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial, 2) pembaruan syariat Islam dilakukan terhadap hal-hal yang  tidak  berkaitan  dengan  syar'i  (prinsip-prinsip  dasar  agama),  tetapi  hanya  berkisar pada  persoalan-persoalan  fiqih  (hasil  pemikiran  ulama  terhadap  syariah  yang  bersifat manusiawi, dan temporal), 3) Pembaruan hukum Islam berdasarkan premis “melestarikan yang  lama  yang  masih  berguna  sambil  mengambil  yang  baru  yang  lebih  baik”.  4) Reformasi  syariat  Islam  harus  dibarengi  dengan  sikap  kritis  terhadap  khazanah  ulama klasik tanpa meninggalkan rasa hormat terhadapnya. 5) Memahami dan mengkaji seluruh tradisi  Islam,  termasuk  tafsir  Al-Qur'an  atau  hadits,  serta  hukum-hukumnya.  hukum, dengan  memahami  secara  moral,  intelektual,  dan  budaya,  daripada  berfokus  secara eksklusif  pada  ketentuan  hukum  formal  hukum,  yang  seringkali  parsial  dan  lokal,  6) Reformasi  hukum  Islam  tetap  berpegang  pada  maqashid  al-ahkam  al-syar'iyyah  dan bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat.
Gender  pada  dasarnya  adalah  pembedaan  gender  non-biologis  dan  non-alami. Gender adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi konstruksi sosial, dan itu melekat pada kodrat Tuhan. Akibatnya, selalu dan di manamana berbeda. Perbedaan yang  sengaja  dibuat,  baik  oleh  laki-laki  maupun  perempuan,  melalui  proses  sosial  dan budaya yang berlarut-larut, dan bukan merupakan karakter Tuhan. Jika berbicara tentang fiqh yang merupakan konsekuensi dari ijtihad, maka akan tercipta istibath, yaitu furu'i. Fiqh akan  selalu  berkembang  dan  melakukan  perubahan  dalam  merespon  keadaan  yang berubah.  Ada  berbagai  aspek  penting  dalam  pengertian  kesetaraan  gender  dalam keluarga,  antara  lain:  pertama,  bagaimana  hubungan  yang  adil  antara  suami  dan  istri dalam sebuah keluarga. Kemudian, kesetaraan gender juga menyajikan konsep keadilan. Kesetaraan dalam hubungan suami istri masih belum sepenuhnya ditegakkan di Indonesia. Konstruksi sosial perempuan sebagai warga negara kelas dua menghambat terwujudnya keadilan ini, menempatkan perempuan pada posisi yang sulit ketika berhadapan dengan
perselisihan rumah tangga.
Konsep  kesetaraan  gender  tidak  boleh  digunakan  untuk  membenarkan  dominasi satu jenis atas jenis lainnya. Terima kediktatoran dan pertahankan hegemoni selanjutnya. Ada perbedaan antara pria dan wanita, tentu saja. Namun bukan untuk menentukan mana di  antara  keduanya  yang  paling  mulia  dan  terpenting.  Dalam  hal  moralitas  dan  agama, yang satu tidak bisa lebih egois dan sombong terhadap yang lain. Karena perilaku orang lain, tidak ada yang harus dijauhi atau dihina. Kekerasan fisik, emosional, ekonomi, politik, atau sosial tidak boleh ditoleransi. Adapun ketentuan tentang nilai-nilai maqâshid syariah yang  telah  diuraikan  di  atas  jika  dikaitkan  dengan  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  maka dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Terjaga agama diantara keduanya. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al-Qur’an, hadits, dan hukum Islam lainya sebagai pedoman dalam menjalankan rumah tangga. Dengan adanya konsep kesetaraan gender, membuat kedua belah pihak bisa menjalankan hak dan kewajibannya. b) Terjaga jiwa kedua belah pihak. Hal ini terwujud dari hubungan diantara keduanya yang diterapkan dalam setiap keadaan di  dalam  rumah  tangga.  Secara  psikologis  dan  sosiologis  penggunaan  akad-akad  antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan.
Sebagai konsekwensi hukum dari adanya akad nikah yang mengikat suami dan istri adalah timbulnya pemilikan tuntutan oleh para pihak yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Tuntutan yang dimiliki oleh masingmasing ini sekaligus menjadi kemestian untuk dipenuhi oleh  pihak  lain.  Tuntutan  dan  kemestian  tersebutlah  yang  dimaksud  dengan  istilah  hak dan kewajiban.
Kata hak berasal dari bahasa Arab yakni alhaqqu  jamaknya adalah alhuququ yang artinya keistimewaan, konsesi dan hak istimewa. Bila kata hak dirangkaikan dengan kata suami, berarti keistimewaan, konsesi, hak istimewa yang dipunyai suami. Dengan demikian tidak  boleh  ada  pada  orang  lain  lagi.  Kalau  keistimewaan  suami  tersebut  ada  pada  istri maka istri berkewajiban memberikannya kepada suami. Demikian pula sebaliknya hak istri bermakna  keistimewaan  istri,  konsesi  dan  hak  istimewanya  istri.  Tegasnya  hak  adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, menjadi kewajiban bagi orang lain menyerahkannya bila sesuatu itu berada pada orang tersebut.
Hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  rumah  tangga  oleh  alqur’an  tampaknya ditetapkan dengan ketentuan yang sangat fleksibel. Alqur’an mengisyaratkan bahwa hak suami  istri  sebanding  dengan  kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  dengan  ma’ruf (elegan).
Ada dua ungkapan yang menjadikan penentuan hak dan kewajiban tersebut sangat
elastis. Pertama, keseimbangan hak dan kewajiban. Kedua, didalam ketentuan ini hak itu dinyatakan  dengan  ukuran  ma’ruf.  Perimbangan  perbandingan  hak  dan  kewajiban memberi isyarat ketidakstatisan materi hak dan kewajiban. Materi hak pada suatu kondisi tatanan  kehidupan  rumah  tangga  pada  kurun  waktu  tertentu  tidak  mesti  sama  dengan materi kewajiban ataupun hak suami istri pada rumah tangga yang kondisi tatanan rumah tangganya berbeda.
Jadi ukuran hak atau kewajiban dalam hukum Islam adalah sesuai kemudahan yang ada atau apa yang dianugerahkan kepadanya. Tegasnya standarnya adalah kemampuan atau  apa  yang  ada  pada  pihak  yang  berkewajiban,  sehingga  kesetaraan  hak  suami  istri yang dimaksud bisa tercapai secara seimbang dan sesuai dengan tuntunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  harus  jelas  dan  ringkas.  Hasilnya  harus  meringkas  temuan  (ilmiah)  daripada memberikan data secara rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi  sebelumnya  oleh  peneliti  lain.  Diskusi  harus  mengeksplorasi  pentingnya  hasil penelitian,  bukan  mengulanginya.  Bagian  Hasil  dan  Diskusi  gabungan  sering  kali  cocok. Hindari kutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan.
Dalam  diskusi,  ini  adalah  bagian  terpenting  dari  artikel  Anda.  Disini  Anda mendapatkan kesempatan untuk menjual data Anda. Buatlah pembahasan sesuai dengan hasil, tetapi jangan mengulangi hasilnya. Seringkali harus dimulai dengan ringkasan singkat dari  temuan  ilmiah  utama  (bukan  hasil  eksperimen).  Komponen  berikut  harus  tercakup dalam  diskusi:  (a)  Bagaimana  hasil  Anda  berhubungan dengan  pertanyaan  atau  tujuan awal  yang  diuraikan  di  bagian  Pendahuluan?  Apa  temuan  penelitian  Anda?  (apa  / bagaimana)?  (b)  Apakah  Anda  memberikan  interpretasi  secara  ilmiah  untuk  setiap  hasil atau  temuan  yang  disajikan?  Interpretasi  ilmiah  ini  harus  didukung  oleh  analisis  dan karakterisasi  yang  valid  (mengapa)?  (c)  Apakah  hasil  Anda  konsisten  dengan  apa  yang telah dilaporkan oleh simpatisan lain (apa lagi)?
Tabel  diberi  nomor  secara  berurutan  dengan  judul  dan  nomor  tabel  di  atas  tabel. Tabel harus berada di tengah kolom. Tabel harus diikuti dengan spasi baris (10pt). Elemen tabel  harus spasi  tunggal,  namun  spasi  ganda  dapat  digunakan  untuk  memperlihatkan pengelompokan  data  atau  untuk  memisahkan  bagian  dalam  tabel.  Judul  tabel  harus dicetak tebal 10pt. Tabel dirujuk dalam teks dengan nomor tabel tanpa lokasi (di atas, di bawah, berikut, dll.), Misalnya: Tabel 1. Jangan perlihatkan garis vertikal pada tabel. Hanya ada garis horizontal yang harus ditampilkan di dalam tabel dan dibuat dalam spasi 1,15.
Gambar diberi nomor urut mulai dari 1 dengan judul gambar dan nomor di bawah gambar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Rekomendasi rinci untuk gambar adalah sebagai berikut: (a) Pastikan gambar jelas dan dapat dibaca dengan huruf yang diketik. (b) Figur hitam & putih atau berwarna diperbolehkan. (c) Jika sebuah gambar mencakup dua kolom, itu harus ditempatkan di bagian atas atau bawah halaman. (d) Ilustrasi hard copy sebaiknya dipindai dan disertakan dalam versi elektronik dari kiriman dalam format yang sesuai.  (e)  Jika  gambar  tidak  dapat  dipindai,  aslinya  harus  ditempatkan  di  lokasinya  di dalam naskah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :
Secara elastis Islam mengisyaratkan hak dan kewajiban suami istri pada posisi-posisi yang ditempatinya. Sebab, konsekwensi logis dari akad adalah adanya hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban ini erat kaitannya dengan posisi suami dan istri dalam berumah tangga. Tidak secara eksplisit Alqur’an memposisikan suami dan istri dalam jalinan rumah tangga mereka, namun Islam mengisyaratkan posisi dan kedudukan tersebut  melalui  istilah  yang  digunakan  untuk  melambangkan  suami  dan  istri  dalam ungkapan.
Sehingga  dalam  mewujudkan  rumah  tangga  harus  mengedepankan  keadilan, kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan seperti yang ditawarkan konsep kesetaraan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi. Sesungguhnya dalam ajaran Islam antara laki-laki  dan  perempuan  tidak  dibedakan,  apalagi  mendiskriminasikan  salah  satu  pihak, dalam hal ini perempuan. Bahkan ajaran Islam membawa kemaslahatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan li al-alamin).

## DAFTAR PUSTAKA
Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya, 1994).
Al-Syatiby. Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Fiqh. Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.
Asafri Jaya Bakri. Maqhasid Syariah Menurut As-Syathibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
n.d.
Fairuz Abadi. Al-Qamus Al-Muhith. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
Fuad Mubarok, Muhammad, Ahmad Sukandi, and Maimun. “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami .” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil
and Islamic Family Law 3, no. 1 (2022): 75–93.
https://doi.org/https://doi.org/10.24042/elizdiwaj.v3i1.12757.
Haris  Hidayatulloh.  “Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri  Dalam  Al-Qur’an.” Jurnal  Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2020).
Husein  Muhammad .  Fiqih  Perempuan:  Refleksi  Kiai  Atas  Tafsir  Wacana  Agama  Dan Gender. Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
___. Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai. Yogyakarta: IRCiSod, 2020. Khoiruddin Nasution. Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer. Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2005.
Muhammad Aziz. “Metode Identifikasi Maqashid Al-Shariah Muhammad Tahir Bin Ashur.” Jurnal Studi Keislaman 1, no. 1 (2014).
Mestika Zed. Metode Peneletian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Nurnazli.  “Penerapan  Kaidah  Maqâshid  Syariah  Dalam  Produk  Perbankan  Syariah.” Ijtimaiyya:  Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam  7,  no.  1  (2014). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.917.
Parta  Setiawan.  “ Metode  Penelitian  Hukum  Pengertian,  Macam,  Normatif,  Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli.” gurupendidikan.com, 2022.
Shidiq,  Ghofar.  “ Teori  Maqasid  Al-Syari’ah  Dalam  Hukum  Islam.”  Sultan  Agung  14,  no.  1 (2009).
Wahbah Zuhaili. Ushul Fiqh Al-Islami. Beirut: Darul Fikri, 1986.
Yusuf Qardhawi. Fiqh Maqasid Syariah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.