## Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Jatuhan Pidananya di Atas 7 Tahun

## Yukhanid Abadiyah, Iskandar Wibawa
Magister Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus yukhanidabadiyah@gmail.com

## ABSTRACT
Diversion is a critical mechanism in the juvenile criminal justice system in Indonesia, aimed at protecting the rights of children and preventing the negative impacts of formal criminal proceedings. This normative legal study explores the challenges and potential improvements in implementing diversion for juvenile offenders facing sentences over 7 years. The study utilizes secondary data sources, including the Indonesian Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11  of  2012),  Supreme  Court  Regulation  No.  4  of  2014  on  Diversion  Guidelines,  and  relevant literature on restorative justice and child protection. The analysis reveals significant barriers, such as legal limitations, cultural factors, and inconsistencies with international standards like the Beijing Rules. The study concludes with recommendations for revising existing legislation to remove the 7-year sentence limitation, enhancing coordination among legal and rehabilitation institutions,  providing restorative  justice  training for  law  enforcement,  and  increasing public awareness of the importance of diversion and child rights protection. These steps are essential for ensuring a more just and effective implementation of diversion in Indonesia.
Keywords: Juvenile Justice, Diversion, Restorative Justice, Legal Reform

## ABSTRAK
Diversi  merupakan  mekanisme  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari proses  pidana  formal.  Kajian  hukum  normatif  ini  mengeksplorasi  tantangan  dan  potensi perbaikan dalam penerapan diversi bagi pelaku remaja yang menghadapi hukuman di atas 7 tahun. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, antara lain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi, dan literatur yang relevan mengenai keadilan restoratif dan perlindungan anak. Analisis tersebut mengungkapkan hambatan-hambatan yang signifikan, seperti  keterbatasan  hukum,  faktor  budaya,  dan  ketidakkonsistenan  dengan  standar internasional  seperti  Peraturan  Beijing.  Kajian  ini  diakhiri  dengan  rekomendasi  untuk merevisi  undang-undang  yang  ada  untuk  menghapus  batasan  hukuman  7  tahun, meningkatkan  koordinasi  antar  lembaga  hukum  dan  rehabilitasi,  memberikan  pelatihan keadilan  restoratif bagi  penegakan  hukum,  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya  diversi  dan  perlindungan  hak-hak  anak.  Langkah-langkah  ini  penting  untuk memastikan penerapan diversi yang lebih adil dan efektif di Indonesia.
Kata Kunci: Peradilan Anak, Diversi, Keadilan Restoratif, Reformasi Hukum

## PENDAHULUAN
Diversi adalah mekanisme penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana di luar peradilan pidana formal, yang bertujuan untuk menghindari stigma negatif dan memfasilitasi rehabilitasi serta pemulihan. Diversi menekankan pendekatan keadilan restoratif, yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan  masyarakat  dibandingkan  dengan  pendekatan  retributif  yang  berfokus  pada penghukuman.  Proses  diversi  melibatkan  mediasi  dan  kesepakatan  antara  pelaku, korban,  dan  keluarga  mereka,  dengan  tujuan  mencapai  resolusi  yang  memuaskan semua pihak tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang formal dan sering kali menstigmatisasi anak sebagai pelaku kriminal.
Di  Indonesia,  diversi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA).  Undang-undang  ini  menetapkan bahwa  diversi  wajib  diupayakan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana formal yang bisa berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Namun, penerapan diversi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama  terkait  dengan  batasan  ancaman  pidana  di  bawah  7  tahun.  Batasan  ini dianggap tidak adil dan membatasi akses anak terhadap mekanisme diversi, terutama bagi  anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  lebih  dari  7 tahun.  Selain  itu,  batasan  ini  juga  dianggap  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Berbagai  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  diversi  tanpa  batasan ancaman pidana lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak pelaku tindak pidana. Beberapa negara telah berhasil menerapkan diversi pada semua kasus anak pelaku tindak pidana, tanpa membedakan berdasarkan ancaman pidana,  dan  hasilnya  menunjukkan  peningkatan  dalam  pemulihan  anak  dan pengurangan angka pengulangan tindak pidana.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  penerapan  diversi  bagi  anak  pelaku tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  di  atas  7  tahun  dan  mencari  solusi  untuk meningkatkan  keadilan  bagi  anak.  Kajian  ini  diharapkan  dapat  memberikan rekomendasi untuk revisi peraturan perundang-undangan yang ada dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  pendekatan  yuridis untuk  mengkaji  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  interpretasi  hukum terkait diversi bagi anak pelaku tindak pidana. Data utama yang digunakan adalah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA),  khususnya  Pasal  1  ayat  (6),  Pasal  7  ayat  (1),  dan  Pasal  7  ayat  (2),  serta Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan
Diversi. Literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen terkait lainnya juga dijadikan  bahan  referensi.  Analisis  hukum  dilakukan  dengan  mengkaji  ketentuan diversi dalam konteks hukum Indonesia, membandingkannya dengan prinsip-prinsip keadilan  restoratif  dan  perlindungan  hak  anak  dalam  Konvensi  Hak  Anak,  serta meninjau penerapan diversi dalam kasus-kasus nyata di Indonesia dan perbandingan dengan  praktik  di  negara  lain.  Hasil  analisis  digunakan  untuk  merumuskan rekomendasi  revisi  peraturan  perundang-undangan  dan  langkah-langkah peningkatan penerapan diversi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kerangka Hukum Diversi di Indonesia
Diversi  adalah  sebuah  mekanisme  penting  dalam  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana formal. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara anak  di  pengadilan  negeri.  Namun,  penerapan  diversi  dibatasi  oleh  ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diterapkan jika ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pasal  1  ayat  (6)  UU  SPPA  mendefinisikan  diversi  sebagai  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana.  Ketentuan  ini  bertujuan  untuk  menghindari  stigma  negatif yang  mungkin  dialami  oleh  anak  yang  terlibat  dalam  proses  peradilan  pidana formal. Diversi juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang kaku dan berorientasi pada penghukuman.
Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Peraturan  ini memberikan  petunjuk  teknis  mengenai  pelaksanaan  diversi  di  berbagai tingkatan proses peradilan anak, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.  Peraturan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  diversi diterapkan secara konsisten dan efektif dalam rangka melindungi hak-hak anak.
Berdasarkan hasil pencarian dengan kata kunci "diversi" dalam website putusan  Mahkamah  Agung  (dilakukan  tanggal  30  Agustus  2024),  ditemukan sebanyak  2266  data  terkait  diversi.  Dari  jumlah  tersebut,  2258  di  antaranya merupakan  putusan  yang  menunjukkan  bahwa  mekanisme  ini  cukup  sering digunakan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia.  Sebagian  besar putusan  diversi  masuk  dalam  kategori  "Lain-lain"  dengan  total  2179  putusan, menunjukkan bahwa hasil dari putusan diversi sering kali spesifik dan bervariasi tergantung pada kasusnya.
Volume 6 Nomor 3 (2024)  1728 - 1737  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7235
Sebagai contoh, pada putusan PN MAJENE Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Mjn tanggal 8 September 2014, diversi dinyatakan berhasil sehingga  proses  pemeriksaan  perkara  anak  dihentikan.  Para  pihak diperintahkan untuk melaksanakan kesepakatan diversi, terdakwa dikeluarkan dari  tahanan,  dan  pengadilan  bertanggung  jawab  atas  barang  bukti  sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya. Contoh lainnya adalah putusan PN  PATI  Nomor  17/Pid.Sus/2019/PN.PTI  yang  juga  terkait  dengan  peradilan anak  ABH  (Anak  Berhadapan  dengan  Hukum).  Hasil  putusan  tersebut menunjukkan  bahwa  diversi  dapat  menghentikan  proses  pemeriksaan  dan mengalihkan  anak  dari  proses  peradilan  formal,  asalkan  kesepakatan  diversi berhasil  dan  dilaksanakan.  Ini  mengindikasikan  bahwa  diversi  merupakan mekanisme yang efektif dalam memberikan solusi alternatif yang lebih restoratif dibandingkan  proses  peradilan  pidana  formal.  Dengan  demikian,  diversi memainkan  peran  penting  dalam  melindungi  hak-hak  anak  dan  memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
B. Tantangan Penerapan Diversi untuk Kasus dengan Ancaman Pidana di Atas
7 Tahun
Meskipun  diversi  memiliki  tujuan  yang  mulia,  penerapannya  terbatas pada  kasus  dengan  ancaman  pidana  di  bawah  7  tahun.  Hal  ini  menimbulkan ketidakadilan bagi anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun,  yang  tidak  bisa  mendapatkan  manfaat  dari  diversi.  Pembatasan  ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai tantangan dalam penerapan diversi, terutama bagi kasus-kasus dengan ancaman pidana di atas 7 tahun. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Heri 1 mengkaji penerapan diversi di Sulawesi Selatan dan menemukan bahwa tidak semua pihak yang berkonflik menyetujui konsultasi diversi karena budaya siri' di  kalangan  masyarakat  Bugis-Makassar.  Budaya  ini  masih  kuat  memegang paradigma pembalasan, sehingga kesepakatan diversi sering kali gagal dicapai. Selain  itu,  penolakan  dari  pihak  pelaku  juga  menjadi  hambatan  besar  dalam pelaksanaan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa selain batasan hukum, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan diversi.
Lebih lanjut, penelitian oleh Rofiq menunjukkan bahwa sistem peradilan anak yang menekankan pada prinsip deprivasi kebebasan tidak selalu berhasil melindungi  anak.  Diversi  hanya  dapat  diterapkan  pada  kasus  anak  dengan ancaman  pidana  di  bawah  7  tahun  dan  bukan  merupakan  tindak  pidana berulang.  Hal  ini  menyebabkan  anak-anak  dengan  ancaman  pidana  di  atas  7 tahun  tidak  dapat  memanfaatkan  diversi,  yang  mengakibatkan  ketidakadilan bagi  mereka.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  diperlukan  rekonstruksi
hukum untuk menghilangkan batasan ancaman pidana 7 tahun dalam penerapan diversi, sehingga setiap anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak (Rofiq, 2021).
Penelitian oleh Setyawan dan Kristianti (2022) juga menyoroti hambatan dalam  penerapan  diversi  di  Indonesia.  Meskipun  regulasi  Mahkamah  Agung Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  memungkinkan diversi  dalam  kasus-kasus  tertentu,  ketentuan  ini  masih  perlu  disesuaikan dengan  undang-undang  yang  ada.  Hambatan  ini  menunjukkan  perlunya harmonisasi lebih lanjut antara regulasi Mahkamah Agung dan UU SPPA untuk memastikan  bahwa  setiap  anak  memiliki  akses  yang  adil  terhadap  diversi, termasuk dalam kasus dengan ancaman pidana di atas 7 tahun.
Selain  itu,  penelitian  oleh  Rojek  dan  Erickson  (1981)  mengevaluasi program  diversi  untuk  pelanggar  status  dan  menemukan  bahwa  konsep  dan operasionalisasi  diversi  sering  kali  ambigu.  Meskipun  program  diversi  dapat mengurangi angka pelanggaran ulang, ketidakjelasan dalam penerapan program ini  dapat  menjadi  hambatan  besar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  diversifikasi pendekatan dan peningkatan kejelasan dalam program diversi diperlukan untuk memastikan  efektivitasnya,  terutama  dalam  kasus  dengan  ancaman  pidana serius.
Ada  pula  penelitian  dari  Yunita  yang  menyampaikan  putusan  hakim terkait diversi bagi anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Pada  tahun  2014,  terdapat  beberapa  kasus  tindak  pidana yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur.  Dalam  kasus  pencurian  (Ps.  363-362 KUHP), putusan hakim memberikan hukuman penjara 3 hingga 5 bulan kepada anak  berusia  16  hingga  17  tahun.  Kasus  penipuan  (Ps.  378,  372  KUHP) menghasilkan  hukuman  penjara  selama  5  bulan  bagi  anak  berusia  17  tahun. Kepemilikan  senjata  tajam  (Ps.  1  Ayat  (1)  UU  Drt.  No.  12/1951  Jo.  Ps.  55  (1) KUHP)  dijatuhi  hukuman  penjara  5  bulan  bagi  anak  berusia  16  tahun.  Dalam kasus perlindungan anak (Ps. 81 UU No. 23 Tahun 2002), seorang anak berusia 16 tahun dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp. 60.000.000 subsider 6 bulan penjara.
Pada  tahun  2015,  berbagai  kasus  juga  terjadi  dengan  beberapa  di antaranya mendapatkan hukuman penjara yang lebih berat. Kasus pencurian (Ps. 363-362  KUHP)  dijatuhi  hukuman  penjara  9  bulan  hingga  1  tahun  bagi  anak berusia 17 dan 18 tahun. Kasus perlindungan anak (Ps. 81, 82 UU No. 23 Tahun 2002)  menghasilkan  hukuman  penjara  1  hingga  3  tahun  dan  denda  Rp. 60.000.000 dengan subsider pelatihan kerja sosial bagi anak berusia 17 tahun. Kepemilikan  senjata  tajam  (Ps.  1  Ayat  (1)  UU  Drt.  No.  12/1951  Jo.  Ps.  55  (1) KUHP) dikenakan hukuman penjara 2 bulan bagi anak berusia 17 tahun.
Pada tahun 2016, kasus pencurian (Ps. 363-362 KUHP) yang melibatkan anak  berusia  13  hingga  16  tahun  dijatuhi  hukuman  tindakan  tanpa  hukuman hingga 4 bulan penjara. Kasus perlindungan anak (Ps. 81, 82 UU No. 23 Tahun 2002)  menghasilkan  hukuman  penjara  1  hingga  2  tahun  dan  denda  Rp.
60.000.000 dengan subsider pelatihan kerja sosial. Dalam kasus narkotika (Ps. 127 UU No. 35 Tahun 2009), seorang anak berusia 17 tahun dijatuhi hukuman penjara 4 bulan. Diversi tidak selalu diterapkan secara konsisten, dan beberapa anak  menerima  hukuman  penjara  yang  signifikan,  mengindikasikan  adanya tantangan dalam implementasi diversi di tingkat lokal.
Terakhir,  penelitian  oleh  Campbell  dan  Lerew  (2002)  mengeksplorasi penerapan  diversi  bagi  pelaku  tindak  pidana  seksual  remaja.  Studi  ini menemukan  bahwa  diversi  dapat  diterapkan  pada  kasus-kasus  serius  dengan penanganan yang tepat, namun terdapat  tantangan dalam memastikan bahwa diversi diterapkan secara efektif untuk pelaku dengan ancaman pidana serius.
Hal ini menunjukkan bahwa diversi tidak hanya untuk pelanggar ringan, tetapi juga dapat diterapkan pada kasus-kasus serius dengan pendekatan yang sesuai.
Kesimpulannya,  tantangan  penerapan  diversi  untuk  kasus  dengan ancaman  pidana  di  atas  7  tahun  mencakup  hambatan  hukum,  budaya,  dan operasional. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, diperlukan rekonstruksi hukum, harmonisasi  regulasi,  serta  peningkatan  pemahaman  dan  kapasitas  aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan diversi. Dengan demikian, setiap  anak  dapat  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  adil  sesuai  dengan prinsip  keadilan  restoratif  dan  perlindungan  hak  anak  yang  diatur  dalam Konvensi Hak Anak.

## C. Studi Kasus dan Analisis Peraturan
Analisis  peraturan  menunjukkan  bahwa  beberapa  negara  lain  telah berhasil  menerapkan  diversi  tanpa  batasan  ancaman  pidana.  Misalnya,  di beberapa negara Eropa, diversi dapat diterapkan pada semua kasus anak pelaku tindak pidana, tergantung pada kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan korban. Penerapan yang lebih fleksibel ini dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas diversi.  Dalam  konteks  Indonesia,  Pasal  7  ayat  (2)  UU  SPPA  membatasi penerapan  diversi  pada  kasus  dengan  ancaman  pidana  di  bawah  7  tahun. Pembatasan  ini  bertujuan  untuk  menghindari  pengulangan  tindak  pidana  dan memastikan  bahwa  diversi  hanya  diterapkan  pada  kasus  yang  dianggap  tidak terlalu berat. Namun, batasan ini juga menimbulkan masalah keadilan bagi anak- anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun. Mereka  tidak  dapat  memanfaatkan  mekanisme  diversi  yang  bertujuan  untuk menghindari  stigma  negatif  dari  proses  peradilan  pidana  formal  dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi.
Studi  oleh  Heri  menunjukkan  bahwa  di  Sulawesi  Selatan,  penerapan diversi sering kali gagal karena adanya ketidaksetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.  Budaya  siri'  yang  masih  kuat  memegang  paradigma  pembalasan menyebabkan  sulitnya  mencapai  kesepakatan  diversi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  selain  batasan  hukum,  faktor  budaya  juga  memainkan  peran  penting dalam  keberhasilan  penerapan  diversi.  Budaya  lokal  yang  mendukung
pendekatan restoratif perlu diperkuat untuk mendukung implementasi diversi yang lebih efektif.
Penelitian oleh Setyawan dan Kristianti menyoroti perlunya harmonisasi antara regulasi Mahkamah Agung dan UU SPPA untuk memastikan bahwa setiap anak  memiliki  akses  yang  adil  terhadap  diversi.  Regulasi  Mahkamah  Agung Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  memungkinkan penerapan diversi dalam kasus-kasus tertentu, tetapi ketentuan ini masih perlu disesuaikan  dengan  undang-undang  yang  ada.  Hambatan  ini  menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi untuk memastikan keselarasan antara berbagai aturan yang mengatur penerapan diversi.
Selain  itu,  penelitian  oleh  Rofiq  menunjukkan  bahwa  sistem  peradilan anak yang menekankan pada prinsip deprivasi kebebasan tidak selalu berhasil melindungi  anak.  Diversi  hanya  dapat  diterapkan  pada  kasus  anak  dengan ancaman  pidana  di  bawah  7  tahun  dan  bukan  merupakan  tindak  pidana berulang.  Hal  ini  menyebabkan  anak-anak  dengan  ancaman  pidana  di  atas  7 tahun  tidak  dapat  memanfaatkan  diversi,  yang  mengakibatkan  ketidakadilan bagi mereka. Penelitian ini menyarankan perlunya  rekonstruksi hukum untuk menghilangkan batasan ancaman pidana 7 tahun dalam penerapan diversi.
Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  tantangan,  terutama  terkait batasan ancaman pidana 7 tahun. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, diperlukan rekonstruksi hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan pemahaman dan kapasitas  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  dalam  menerapkan  diversi. Dengan demikian, setiap anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak.

## D. Solusi untuk Meningkatkan Penerapan Diversi
Untuk meningkatkan penerapan diversi di Indonesia, beberapa langkah yang  dapat  diambil  antara  lain  yaitu  sebagai  berikut  ini.  Pertama,  salah  satu langkah paling penting adalah merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  untuk  menghapus  batasan ancaman pidana 7 tahun. Saat ini, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi  pada  kasus  dengan  ancaman  pidana  di  bawah  7  tahun  dan  bukan merupakan tindak pidana berulang. Pembatasan ini mengakibatkan anak-anak yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  lebih  dari  7  tahun tidak  dapat  memanfaatkan  mekanisme  diversi,  yang  bertujuan  untuk menghindari stigma negatif dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Revisi ini diperlukan agar semua anak, tanpa memandang tingkat ancaman pidana, dapat memperoleh akses yang adil terhadap diversi, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Kedua,  koordinasi  yang  efektif  antara  penegak  hukum  dan  lembaga rehabilitasi  anak  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  diversi  dapat
diterapkan dengan baik. Penelitian oleh Heri 2 menunjukkan bahwa budaya lokal dan  kurangnya  koordinasi  dapat  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  diversi. Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk meningkatkan  komunikasi  dan  kerja sama  antara  polisi,  jaksa,  pengadilan,  serta  lembaga  rehabilitasi  dan perlindungan anak. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak memahami  peran  mereka  dalam  proses  diversi  dan  bekerja  bersama  untuk mendukung rehabilitasi dan pemulihan anak.
Ketiga, penegak hukum harus diberikan pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  untuk  memastikan  bahwa  mereka  dapat menerapkan  diversi  dengan  benar  dan  efektif.  Penelitian  oleh  Setyawan  dan Kristianti menyoroti pentingnya pemahaman yang baik tentang konsep keadilan restoratif  di  kalangan  aparat  penegak  hukum.  Pelatihan  ini  harus  mencakup metode mediasi, pendekatan berbasis pemulihan, serta cara berinteraksi dengan anak dan keluarga mereka secara sensitif dan konstruktif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan restoratif, penegak hukum dapat lebih efektif dalam menerapkan diversi dan mendukung rehabilitasi anak.
Keempat, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya diversi dan perlindungan hak anak sangat penting untuk mendapatkan dukungan publik dan menghilangkan  stigma  terhadap  anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana. Penelitian  oleh  Heri  dan  Rofiq  menunjukkan  bahwa  budaya  dan  paradigma pembalasan di masyarakat dapat menjadi hambatan dalam penerapan diversi. Oleh  karena  itu,  kampanye  kesadaran  dan  pendidikan  publik harus  dilakukan untuk  menjelaskan  manfaat  diversi  dan  pentingnya  memberikan  kesempatan kedua  bagi  anak-anak.  Sosialisasi  ini  bisa  dilakukan  melalui  media  massa, program  pendidikan  di  sekolah,  dan  kegiatan  komunitas  yang  melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  orang  tua,  guru,  dan  tokoh masyarakat.
Kelima,  langkah-langkah  yang  sebelumnya  disebutkan  harus  diikuti dengan  implementasi  yang  efektif  dan  evaluasi  berkala  untuk  memastikan bahwa  perubahan  yang  dilakukan  benar-benar  memberikan  hasil  yang diharapkan.  Pemerintah  perlu  memantau  pelaksanaan  diversi  di  berbagai wilayah,  mengidentifikasi  kendala  yang  muncul,  dan  melakukan  penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa diversi dapat  memberikan  manfaat  maksimal  bagi  anak-anak  dan  mendukung  tujuan keadilan restoratif.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Diversi  adalah  mekanisme  penting  untuk  melindungi  hak  anak  dan mendorong  rehabilitasi  serta  pemulihan.  Namun,  pembatasan  penerapan  diversi pada kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun menimbulkan ketidakadilan bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  di  atas  7  tahun.  Revisi
peraturan perundang-undangan dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait diperlukan untuk memastikan setiap anak pelaku tindak pidana dapat memperoleh manfaat dari diversi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  M.,  &  Gunarto,  G.  (2021).  The  Legal  Protection  Against  Children  Who  Did Criminal  Actions  Through  Diversion.  Law  Development  Journal. https://doi.org/10.30659/LDJ.3.2.%P.
Campbell, J., & Lerew, C. (2002). Juvenile Sex Offenders in Diversion. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 14, 1-17. https://doi.org/10.1177/107906320201400101.
Darmika, I. (2018). Diversion and Restorative Justice in the Criminal Justice System of Children  in  Indonesia.  Ijtimā'iyya:  Journal  of  Muslim  Society  Research. https://doi.org/10.24090/IJTIMAIYYA.V3I2.1921.
Heri,  R.  (2022).  Diversion  Toward  Juvenile  Crime  In  South  Sulawesi.  Yuridika. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.29149.
Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. European Journal of Law and Political Science. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.1.53.
Rofiq,  A.  (2021).  Diversion's  Application  in  The  Juvenile  Justice  System  to  Realize Restorative Justice Related to Deprivation of Liberty Principle. Norma, 17, 61- 68. https://doi.org/10.30742/NLJ.V17I3.1075.
Rojek, D., & Erickson, M. (1981). Reforming the Juvenile Justice System: The Diversion of Status Offenders. Law & Society Review, 16, 241. https://doi.org/10.2307/3053359.
Setyawan, V., & Kristianti, A. (2022). Expansion of Diversion Regulations in the Trial of Children in Conflict with the Law. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. https://doi.org/10.32502/khdk.v4i2.5557.
Yunita, R. (2018). Diversion and Local Wisdom in Constructivism Paradigm (Study on The  Implementation  of  Diversionat  Konawe  of  Southeast  Sulawesi).  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175. https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012143.
Zainuddin,  Z.,  &  Hambali,  A.  (2023).  Implementation  of  Diversion  for  Children  in Conflict with the Law by the National Police of Indonesia. European Journal of Law and Political Science. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.112