Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran  Pelayanan  Pada Masyarakat Di  Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau
Yonatan 1 , Nur Fitriyah 2 ,Antonius Margono 3
ABSTRAK Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Menunjang  Kelancaran  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Mentarang Kabupaten  Malinau.  Fokus  penelitian  yang  ditetapkan  meliputi  : Pembangunan  Jalan,  Pembangunan  jembatan,  Pembangunan  Sarana
Kesehatan,  Pembangunan  dibidang  Sarana  Pendidikan,  Pembangunan dibidang  Ekonomi.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa Pembangunan  infra  struktur  yang  dilakukan  Pemerintah  Keca-matan Mentarang  Kabupaten  Malinau  melalui  Program  Gerakan  pembangunan Desa  Mandiri  telah  mengalami  perubahan  yang  berarti  bagi  kehidupan masyarakat  di  daerah  tersebut.  Perubahan  terjadi  bukan  hanya  bidang prasarana  jalan  dan  jambatan,  prasarana  kesehatan,  prasarana pendidikan,  dan  prasarana  ekonomi.  Dengan  dibangunnya  infrastrktur dibeberapa  desa  di  Kecamatan  Mentarang,  akses-bilitas  kehidupan masyarakat  lebih  lancar,  aman  dan  terjangkau,  disamping  tidak dihadapkan pada pengrbanan yang tinggi Dengan dibangunnya prasarana jalan  dan  jembatatan  di  daerah  tersebut,  tidak  ada  lagi  masyarkat  desa yang terisolasi, meskipun     pembangunan prasarana  jalan dan jembatan yang  dilakukan  pemerintah  kecamatan  Mentarang  meskipun  kurang optimal, tetapi tidakan yang dilakukan telah memberikan kontribusi yang lebih  besar untuk  memperlancar kepentingan masyarakat baik dibidang kesehatan,  pendidikan  dan  bidang  ekonomi  (pasar).  Kurang  optimalnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau disebabkan  oleh    terbatasnya  alokasi  sumber  dana  per  sub  kegiatan, terbatasnya  sumberdaya  aparatur  yang  professional,  kurangnya pasrtisipasi  masyarakat  yang  berkeinginan  melibatkan  diri  untuk membantu  dan  melaksanakan  pembangunan  infrastruktur  dan  kurang singkronnya    cairnya  pendanaan  sehingga  pelaksanaan  kegiatan terlambat Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur
Pendahuluan
Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  32  dan  34  tahun  2004 tentang  otonomi  daerah  dan  perimbangan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah.  Diiharapkan  dengan  dikeluarkan  kebijakan  tersebut dapat  mempercepat  pembangunan  di  daerah.  Sebab  daerah  telah  diberikan kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Meski  demikian  faktanya  tidak  selaras  dengan  yang diharapkan. Justru masih menimbulkan keseenjangan antara harapan dengan
1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
kenyatan,  yaitu  belum  dapat  menikmati  hasil pembangunan  secara  adil  dan merata.  Terutama  masyarakat  yang  ada  diperbatasan,  seperti  halnya  yang terjadi di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.
Dari hasil pengamatan sementara menunjukkan indikasi masih adanya kesenjangan,  khususnya  pembangunan  infrastruktur  di  daerah  tersebut masih jauh dari harapan. Seharusnya sudah dua dasa warsa otonomi daerah dilaksanakan  keadaan  daerah  tersebut  sudah  membawa  perubahan  yang signifikan,  tetapi  faktanya  keadaan  infrastruktur  di  daerah  tersebut  masih terjadi  ketimpangan    padahal  pembangunan  infrastruktur  merupakan determinan penting untuk percepatan pembangunan daerah.
Pentingnya    pembangunan  infrastruktur  tidak    hanya  untuk  membuka keterisolasian  wilayah,  meningkatkan  aksebilitas  bidang    ekonomi  ,  sosial budaya  tetapi  juga  dapat  menunjang  kelancaran  aktivitas  warga  dan  juga dapat  mempermudah  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan  dan pelayanan  umum.    Mengingat  pembangunan  infrasrtuktur  yang  dilakukan kurang  optimal  maka  kepentingan  masyarakat  dan  penyelenggaraan  tugas pemerintahan  kurang  efektif.  Mencermati  fenomena  yanag  terjadi  diobjek penelitian  maka  pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  melalui Program  Gerbangdema  untuk  percepatan  pembangunan  di  daerah  tersebut. Program pembangunan dimaksud meliputi pembangunan infrastruktur, baik dibidang  prasarana  jalan,  jembatan,  kesehatan,  pendidikan,  maupun  bidang ekonomi.  Diharapkan  melalui  pembangunan  tersebut  dapat  memperlancar kegiatan masyarakat berbagai hal sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudka.
Berdasarkan    pernyataan  masalah  di  atas,telah  mendorong  penulis untuk  mengkaji  lebih  mendalam,  mengingat  pembanagunan  infrastruktur yang  dilakukan  pemerintah  Malinau  belum  sepenuhnya  menyentuh  hati nurani  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan dapat  mengungkap  permasalahan  yang  terjadi  sehingga  dapat  diketahui dengan  jelas  mengenai  problem  statement  yang  berhubungan  dengan pembangunan  infrastruktur di daerah tersebut
Implementasi Kebijakan Publik Menurut  Grindle  (dalam  Solichin,  1997  :  125)  “ implementation  as process  politic  and  administration”  (Implentasi  sebagai  proses  politik  dan administrasi).  Pandangan  Grindle  ini  setidak-tidaknya  tidak  jauh  berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan (enviroment).  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  proses  implement-tasi  hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula  telah diperinci, program-program  aksi telah dirancang dan sejumlah dana/ biaya telah  dialokasikan  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran negara.  Perincian  tujuan  dari  suatu  kebijakan  yang  telah  disebutkan  di  atas sangat  dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasinya.  Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas : (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe
manfaat,  (3)  derajat  perubahan  yang  diharapkan,  (4)  letak  pengambilan keputusan,  (5)  pelaksana  program,  (6)  sumberdaya  yang  dilibatkan. Sedangkan  konteks  implementasinya  terdiri  atas  :  (1)  kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat;  (2)  karakteristik  lembaga  dan penguasa; (3) keputusan dan daya tanggap. Di luar isi kebijakan dan konteks implementasi, ada tujuan kebijakan, tujuan yang telah dicapai, program aksi dan  proyek  individu  dan  dibiayai,  program  yang  dijalankan  seperti  yang direncanakan,  mengukur  hasil  kebijakan,  yang  kesemuanya  saling berinteraksi satu sama lain dalam pengimplementasian dari suatu kebijakan.
Meter  dan  Horn  (1978;263)  bahwa  ; Policy  implementation encompasses  those  by  public  and  private  individuals  (and  groups)  that  are directed  decisions.  Definisi  tersebut  memberi  memberi  makna  bahwa implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilaksanakan  oleh individu-individu  (dan  kelompok-kelompok)  pemerintah  dan  swasta  yang diarahkan  kepada  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  dalam  keputusan kebijakan.
Berdasarkan pendapat tersebut, jelaslah bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada  tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program  dan menimbulkan  kepatuhan  dari  target  group,  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  juga berlanjut  dengan  jaringan  kekuatan  politik  sosial  ekonomi  yang berpenggaruh  pada  perilaku  semua  pihak  yang  terlibat  pada  akhirnya terdapat dampak yang  diharapkan maupun  yang tidak diharap-kan. Dengan demikian  fungsi  implementasi  mencakup  pula  penciptaan  apa  yang  dalam ilmu  kebijakan    negara  disebut  “ Policy  Delivery  System”  (sistem penyampaian/penerusan kebijakan  negara)  yang biasanya  terdiri dari  cara- cara  atau  sarana-sarana  tertentu  yang  dirancang/didesain  secara  khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Konsep Pembangunan
Pembangunan  adalah  suatu  usaha  pertumbuhan  dan  perubahan  yang berencana  dan  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa  dan  negam  serta pemerintah  menuju  modernisasi  dalam  rangka  pembinaan  bangsa (nations building).  Pendapat  tersebut    menunjukkan  bahwa  pembangunan memerlukan  suatu  perencanaan  yang  matang  dan  dilakukan  secara  sadar menuju  suatu  perubahan  yang  lebih  baik.  Hal  tersebut  menunjukkan  suatu indikasi bahwa perencanaan dan kesadaran pelaksana pembangunan sangat menentukan.
Menurut perkembangan ilmu pengetahuan, tentang konsep pembangunan ternyata telah mengalami perkembangan yang berarti didalam memecahkan  masalah.  Dalam  konsep    pembangunan.sebuah  negara  dapat mengacu  pada  suatu  paradigma  yaitu  paradigma  yang  berorientasi  pada pertumbuhan (Growth),  dan  kesejahteraan  (Welfare  state).  Tetapi  ada  pula paradigma  yang  berorientasi  pada  neo  ekonomi  dan  humanizing.  Masing-
masing paradigma tersebut memiliki perbedaan dan hal tersebut tergantung pada titik berat atau orientasinya.
Berdasarkan  perkembangan  paradigma  pembangunan  tersebut, terdapat    dua  premis  yaitu  kegagalan  dan  harapan  terhadap  model-model pembangunan  ekonomi  dalam  menanggulangi  masalah  kemiskinan  yang ditawarkan  oleh  beberapa  pakar  ekonomi.  Paradigma  pembangunan  yang berorientasi  pada  model  pertumbuhan  yang  lebih  mengarah  pada trickle down effect. Yaitu efek menetes ke bawah (Benyamin, 1959) dalam Suprapto,
(2000:77).  Paradigma  ini  memandang  bahwa  kekuatan  ekonomi  telah banyak  memperdaya  kekuatan  masyarakat  miskin.  Hal  tersebut  disebabkan ukuran Gross  National  Product  (GNP)  yang  lebih  banyak  dinikmati  oleh masyrakat kaya yang telah menyuplai angka pendapatan kepada masyarakat miskin.  Adapun  masyarakat  yang  memiliki  pendapatan  tinggi  tidak memberikan  pendapatan  riil  tersebut  kepada  masyarakat  miskin.  Tetapi mereka hanya menyuplai angka sehingga efek nilai dan GNP yang tinggi tidak menetes pada masyarakat yang miskin.

## Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan  infrastruktur  memiliki  peranan  penting  dalam mewujudkan  sasaran  pembangunan  seperti  pemerataan  pembangunan  dan hasil-hasilnya  menuju  terciptanya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat. Pembangunan  infrastruktur  merupakan  dinamika  organisasi  publik  yang harus  dilakukan  untuk  mendukung  pengembangan  wilayah.  Pembangunan infrastruktur  merupakan  determinan  penting  untuk  menunjang  kelancaran kegiatan  social  ekonomi  pada  suatu  daerah  karena  tanpa  adanya infrastruktur yang memadai kegiatan perrkonomian kurang lancer dan dapat menghambat pembangunan.
Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagi hal karena cukup  beralasan  jika  pembangunan  infrastruktur  mendapat  perhatian pemerintah. Hanya saja dalam pelaksanaanya masih terdapat perlakuan yang diskriminatif  seperti  halnya  yang  terjadi  di  Kabupaten  Malinau  terutama pada daerah perbatasan masih jauh dari harapkan. Sebagai daerah yang baru dimekarkan  sudah  sepantasnya  mendapat  perhatian  yang  lebih  besar  agar aksesbilitas  berbagai  kepentingan  masyarakat  dapat  terpenuhi.  Disisi  lain dengan  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai  dapat  memperlancar tugas-tugas  pemerintah,  dan  pelayanan  umum.  Sebagaimana  yang dikemukakan  Tegoro,  (dalam  Surjono,  2004  :  93)  bahwa  dalam  rangka mempercepat pembangunan terlebih dahulu perlu dipersiapkan infrastrukur yang memadai.
Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat  dapat  meningkatkan  tranformasi  informasi  dan  kemudahan akses yang menghubungkan antar wilayah, baik antar wilayah pemerin-tahan pedesaan, antar pemerintahan  kecamatan bahkan kemudahan akses menuju Ibukota  Kabupaten.  Mencermati  betapa  pentingnya  infrastruktur  dalam
kehidupan  masyarakat,  disamping  untuk  meningkatkan  akselerasi pembangunan  maka  cukup  beralasan  jika  setiap  wilayah  dibangunnya infrastruktur  yang  memadai.  Tentunya  pembangunan  infrastruktur  yang berorientasi  pada  visi  dan  misi  pemerintahan,  baik    lembaga  pemrintahah pada  level  yang  paling  bawah  hingga  lembaga  pemerintah  paling  atas. Hendaknya  dilakukan  secara  terpadu  tertib,    aman,  nyaman  dan  lancer sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar pada masyarakat.
Pelayanan Publik
Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  pada  dasarnya  tidak  berwujud  dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun Kotler (1995 :548). Pendapat yang berbeda  dikemukan  oleh  Moekiyat,  (1990  :  83).  pelayanan  adalah  suatu kegiatan atau aktivitas yang  dilakukan oleh lembaga publik untuk melayani kepentingan publik (barang & jasa) hingga diperolehnya layanan yang baik Sedangkan  menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  (2001:  98) pelayanan  publik  adalah  sebagai  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  pusat,di  daerah,  dan  di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa,  baik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  peraturan  per-undang- undangan.  Kewajiban  pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara  utama pelayanan  publik  untuk  melayani  kebutuhan  publik  yang  lebih  baik  sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang dan demokratis.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Pelayanan  Publik  adalah segala  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sesuai  dengan hak-hak  dasar  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  suatu  barang,  jasa yang  disediakan  oleh  penyelenggara,  baik  melalui  perorangan  maupun kelembagaan. Sebagai  institusi pemerintah bahwa  pelayanan publik sebagai kegiatan  yang  harus  dilakukan  secara  berkesinambungan  seiring  dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Analisis  Data
Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian maka analisis data yang digunakan  penulis  adalah  model  Alir  yang  dikembangkan  oleh  Miles  & Huberman (2004 :16) melalui tahapan-tahapan yaitu dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan  verifikasi data /menerik kesimpulan
Hasil Penelitian
Sesuai  data  yang  dikemukakan  diatas  memperlihatkan  mengindika- sikan  bahwa  pembangunan  Infrastruktur  di  Kecamatan  Mentarang Kabupeten Malinau dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkup ekonomi  dan  sosial  sangat  dibutuhkan,    yang  dalam  proses  perkembangan
kehidupan  manusia.  Dalam  sudut  pandang  ini,  sistem  infrastruktur merupakan utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari  masyarakat.  Pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan Mentarang    Kabupeten  Malinau  selalu  menjadi  prioritas  agenda pembangunan  daerah,  mengingat  keberadaaan  infrastruktur  yang  ada sekarang  ini  ada  dengan  tingkat  kebutuhan  yang  seharusnya  tersedia dirasakan  sangat  kurang.  Selain  itu  ketersediaan  infrastruktur  yang  cukup akan  mendukung  denyut  nadi  kehidupan  masyarakat  terutama  dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga tujuan pembangunan yang adil dan merata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Prioritas  Pembangunan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD)  Kabupaten  Malinau,  salah  satunya  adalah  meningkatkan pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  di  pedesaan  maupun  di perkotaan.  Untuk  membangun  dan  memelihara  infrastruktur  pedesaan  dan perkotaan, pemerintah daerah mengambil beberapa langkah strategis, yaitu:
a.   Pembangunan Infrastruktur Penunjang
b.   Pembangunan Prasarana Pengairan dan infrastuktur air bersih
c.   Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
d.   Pembangunan  Infrastruktur  pemukiman,  baik  di  pedesaan  maupun  di perkotaan
Arah  kebijakan  strategis  tersebut  merupakan  sinergisasi  dari  Program Gerakan  Pembangunan  Desa  Mandiri  yang  mengarahkan  pembangunan dilaksanakan  dengan  sinergis  dan  partisipatif  dengan  memfungsikan  segala sumber  daya  yang  ada.  Dari  hasil  penelitian  mengenai  implementasi pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Mentarang    Kabupeten  Malinau dapat dibahas dalam uraian berikut ini:

## Pembangunan prasarana Jalan
Pembangunan  infrastruktur  bidang  transportasi  di  Kecamatan Mentarang    Kabupeten  Malinau  meliputi  pembuatan,  pemeliharaan  dan peningkatan  jalan  dan  jembatan  serta  pembangunan  dermaga  pelabuhan. Namun  dari  ketiga  jenis  pembangunan  tersebut,  hanya  dermaga  yang  tidak masuk  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  demikian  juga  dalam program  Gerbangdema.  Tidak  masuknya  rencana  pembangunan  dermaga karena  telah  ada  dermaga  di  Kecamatan  Long  Pahangai  yang  cukup representatif dibangun pada tahun 2004. Sedangkan pembangunan jalan dan jembatan  sebagaimana  di  uraian  pada  data  hasil  penelitian  dilaksankan berdasarkan  usulan  masyarakat  dan  tingkat  kebutuhan.  Pembangunan infrastruktur  yang  dilakukan  pemerintah  Kcamatan  Mentarang  Kabupaten Malinau  telah  membawa  perubahan  yang  berarti  untuk  menunjang kelancaran  pelayanan  pada  masyarakat.  Perubahan  tersebut  bukan  hanya pada  aspek  prasarana  jalan,  jembatan,  kesehatan,  pendidikan  tetapi  juga pada bidang  ekonomi. Meskipun perubahan tersebut belum sesuai harapan warga  masyarakat  tetapi  dengan  dibangunnya  beberapa  aspek  prasarana tersebut,  tercipta  suasana  dan  lingkungan  masyarakat  nampak  lebih  baik.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  sangat penting  pembangunan  secara  keseluruhan.  Sarana  jalan  akan  membuka aksesbilitas wilayah, mendukung roda perekonomian masyarakat dan secara luas  akan  memperlancar    arus  manusia,  barang  dan  jasa  sehingga  terjadi perubahan    sosial  ekonomi  di  suatu  daerah  disebabkan  karena  adanya infrastruktur  jalan  yang  mendukung.  Untuk  itu  maka  ketersediaan infrastruktur  jalan  dan  jembatan  masuk  dalam  agenda  pembangunan  fisik Pemerintah  kabupaten  Kutai  Barat  dan  secara  sungguh-sungguh  akan diupayakan pembiayaannya dari dana APBD maupun dari APBN.
Pembangunan  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  di  Kecamatan Mentarang    Kabupeten  Malinau  pada  tahun  2010-2015  dalam  RKPD pembangunan  jalan  di  Wilayah  Kecamatan  Mentarang    Kabupeten  Malinau disusun  berdasarkan  skala  prioritas  dengan  pertimbangan  tingkat kebutuhan,  kondisi  wilayah  dan  sumber  dana.  Oleh  karena  itu  tidak  semua usulan  dari  warga  masyarakat  dipenuhi.  Walaupun  hanya  sebagian  dari usulan  pembangunan  prasarana    jalan  dan  jembatan  yang  dapat  dilakukan oleh  pemerintah  pada  rencana  pembangunan  tahun  2010-2015,  warga masyarakat  merasakan  manfaat  dari  pembangunan  tersebut.  Dalam  proses implementasi  pembangunan  infrstruktur  dilaksanakan  Satuan  Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini oleh Dinas PU Kabupaten Malinau. Fakta  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Dalam penelitian di  peroleh  informasi  bahwa  Dinas  PU  selalu  berkoordinasi  dengan  pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, selanjutnya pemerintah desa  berkonsultasi  dengan  warga  masyarakat  sehingga  pelaksanaan  proyek pembangunan  jalan  dan  jembatan  di  desa  melibatkan  warga  masyarakat sebagai tenaga kerja, meskipun berbagai proyek pembangunan infrastruktur jalan  dan  jembatan  menggunakan  sistem  tender  dan  kontraktor  sebagai pelaksana di lapangan.
Dari  hasil  penelitian,  beberapa  kendala  dalam  implementasi pembangunan prasarana jalan dan jembatan ini umumnya adalah mengenai masalah  waktu.  Dari  penjelasan  pihak  kontraktor,  seringnya  terjadi keterlambatan  ini  diakibatkan  karena  faktor  cuaca,  belum  ada  surat pelaksana  pekerjaan,  dana  stimultan  dari  pemerintah  belum  turun.  Hal  ini untuk  masa  mendatang  sebaiknya  dapat  dihindari,  terutama  mengenai turunnya dana dari pemerintah.
Dari hasil temuan diperoleh informasi bahwa  pembangunan prasarana jembatan    ternyata  pemerintah  Kecamatan  Mentarang  dapat  menambah  2 (dua) unit jembatan yaitu di desa Sungai Terang dan Lindung Keminci. Untuk keperluan  tersebut  pemerintah  Kabupaten  Malinau  telah  mengalo-kasikan dana  sebesar  Rp.  17.988.613.750,-  yang  diambil  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja    Daerah    Pembangunan  prasarana  jalan  dan  jembatan  tersebut merupakan manaifestasi dari Program Gerakan Pemba-ngunan Desa Mandiri dalam  rangka  kelancaran  pelayanan  pada  masyarakat.  Ini  berarti
pembangunan  prasarana  jalan  dan  jembatan,  dapat  mempermudah  akses dalam segala kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat
Pembangunan Prasarana Kesehatan
Salah  satu  indikator  sejahtera  adalah  pencapaian  derajat  kesehatan manusia  mampu  melaksanakan  kegiatan  keseharian  dengan  baik.  Untuk mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat,  maka  perlu  diupayakan kemudahanan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan cepat, bermutu dan murah. Bahkan saat ini dengan adanya program Jaskesmas,  seluruh  masyarakat  diberi  jaminan  untuk  mendapatkan kesehatan di pusat pelayanan masyarakat seperti di Puskesmas, Rumah Sakit Umum,  atau  Rumah  Sakit  Swasta  yang  ditunjuk.  Sehubungan  dengan program  peningkatan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  maka  perlu terus  diupayakan  pembangunan  unit  pelayanan  kesehatan  baru  yang didukung  dengan  fasilitas  yang  memadai  serta  tenaga  media  dan  perawat kesehatan  yang  kompeten.  Untuk  itu  maka  pembangunan  infrastruktur bidang  kesehatan  khususnya  di  Kecamatan  Mentarang    Kabupeten  Malinau menjadi  sangat  penting  untuk  dibangun.  Dari  hasil  penelitian  mengenai implementasi  pembangunan  infrastruktur  bidang  kesehatan  di  Kecamatan Mentarang    Kabupeten  Malinau,  sebagaimana  pada  sub  bab  penyajian  data hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan  Bidang  Kesehatan  Dinas  Kesehatan Kabupaten Malinaut,  kemudian masuk dalam Program Gerbangdema  tahun 2010-2015.
Pembangunan  infrastruktur  bidang  kesehatan  dalam  program Gerbangdayaku  bertujuan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan  kesehatan  oleh  unit  pelayanan kesehatan  di  daerah.  Oleh  karena  itu  maka  pembangunan  infrastruktur  di Kecamatan  Mentarang    Kabupeten  Malinau    antara  lain  adalah  melengkapi fasilitas kesehatan termasuuk dokter dan membangun puskesmas pembantu di  desa-desa.Pembangunan  infrastruktur  bidang  kesehatan  di  Kecamatan Mentarang    Kabupeten  Malinau  merupakan  proyek  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten  yang  berasal  dari  usulan  masyarakat  Kecamatan  Mentarang Kabupeten  Malinau    dan  pertimbangan  tingkat  kebutuhan  dalam mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang baik. Proses  pembangunan gedung rawat  inap  di  Puskesmas  Kecamatan  Mentarang,  penambahan  peralatan medis,  serta  pembangunan  rumah  dokter,  pengadaan  mobil  ambulance diserahkan kepada pihak kontraktor dengan sistem tender sedangkan proyek pembangunan  puskesmas  pembantu  di  Desa  Pulau  Sapi  oleh  masyarakat lewat  LPM  Kampung  Long  Isun.  Ini  berarti  masyarakat  juga  ikut berpartisipasi dalam pembangunan meskipun sebatas menjadi tenaga kerja. Koordinasi  dalam  implementasi  juga  nampak  diantara  para  pelaku pembangunan  yaitu  antara  Dinas  Kesehatan  Kabupaten,  pemerintah kecamatan,  pemerintah  desa,  pihak  ketiga  (pemborong)  dan  warga masyarakat.  Adanya  koordinasi  yang  baik  ini  diakui  dapat  menyatukan,
menyelaraskan  arah  kegiatan  pembangunan  di  Kecamatan  Mentarang Kabupeten  Malinau.  Sedangkan  dari  hasil  penelitian  diperoleh  informasi bahwa tidak semua usulan pembangunan bidang kesehatan dapat terealisasi. Penyeleksian  program  dan  usulan  sesuai  dengan  skala  prioritas  serta keterbatasan  dana  diakui  menjadi  salah  satu  sebab  implemen-tasi pembangunan  infrastruktur  bidang  kesehatan  di  Kecamatan  Mentarang Kabupeten Malinau tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Kemudian ditinjau dari  pembangunan  prasarana  Kesehatan.  Fakta  menunjukkan  bahwa pembangunan  prasarana  kesehatan  yang  dilakukan  Pemerintah  Kecamatan Mentarang  mampu  membawa  perubahan  dan  perbaaikan  dibidang kesehatan.  Terindikasi  oleh  bertambahnya  fasilitas  kesehatan  seperti Pembangunan  Pustu  Rajuk,  Pembangunan  Pustu  Harapan  Maju,  Rehab Puskesmas  Mentarang  Baru,  memakan  biaya  sebesar  Rp.  1.679.096.000,- yang brasal  dari APBD.
Pembangunan Prasarana Bidang Pendidikan Pembangunan  infrastruktur  bidang  pendidikan  di  Kecamatan Mentarang    Kabupeten  Malinau  dapat  diimplementasikan  berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau  yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau . RKPD ini berasal dari usulan dari masing-masing Kecamatan (Pemerintah Kecamatan dan Kepala Sekolah) dan Dinas  Pendidikan  Kabupaten  sendiri.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pembangunan  infrastruktur  pendidikan  telah  sesuai  dengan  aspirasi  dan tingkat  kebutuhan  masyarakat.  Demikian  juga  dengan  berbagai  proyek pembangunan  infrastruktur  pendidikan  di  kecamatan  Long  Pahangai merupakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kebijakan  pembangunan infrastruktur bidang pendidikan bertujuan mengupayakan agar pada peserta didik  di  wilayah  Kecamatan  Mentarang    Kabupeten  Malinau  mendapatkan kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  mengikuti  pendidikan  dan pengajaran  yang bermutu,  sehingga  pembangunan  infrastruktur  pendidikan diarahkan untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada. Didukung juga dengan upaya penambahan tenaga guru, baik yang berstatus PNS  maupun  Honorer  karena  tanpa  dukungan  tenaga  pendidik,  maka  akan menghambat proses belajar mengajar. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur bidang pendidikan yang dilakukan di Kecamatan Mentarang    Kabupeten  Malinau  dapat  dikatakan  hampir  tidak  ada. Keterlibatan  yang  ada  hanya  sebagai  tenaga  kerja  saja.  Namun  demikian dalam  kerangka  pembangunan  dari,  untuk  dan  oleh  rakyat,  secara  tidak langsung  warga  masyarakat  ikut  menjaga  keberadaan  fasilitas  pendidikan yang ada di Kecamatan Mentarang  Kabupeten Malinau.. Selain itu dari hasil penelitian  menjelaskan  adanya  koordinasi  yang  baik  diantara  pemerintah Kecamatan  dan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten.  Koordinasi  ini  dimulai  dari tahap  perencanaan,  implementasi  dan  pengawasan  proyek  pembangunan.
Koordinasi  juga  dilakukan  dengan  pihak  kontraktor  pembangunan  atau pengadaan perlengkapan sekolah.
Ditinjau  dari  sisi  pendanaan  pembangunan,  program  Gerbang-dema memprogramkan  kucuran  dana  pembangunan  sebesar  12  milyar  untuk masing-masing kecamatan. Namun demikian dalam implemen-tasinya bukan berarti pemerintah Kecamatan mendapatkan dana tersebut secara cash atau tunai.  Menurut  nara  sumber  di  Kecamatan,  bahwa  dana  tersebut  tidak berupa uang saja namun berwujud pembangunan atau program lainnya baik yang  datang  dari  pemerintah  kabupaten  ataupun  yang  dikelola  pemerintah kecamatan  dan  jika  dihitung  tiap  tahunnya  mendekati  jumlah  tersebut. Sedangkan  mengenai  manfaat  dari  pembangunan  infrastruktur  pendidikan secara  langsung  dirasakan  oleh  pihak  sekolah  sendiri  dan  secara  tidak langsung  dirasakan  oleh  para  siswa,  dan  orang  tua  sehubungan  dengan program sekolah gratis.

## Pembangunan Infrasturktur Bidang Ekonomi
Pembangunan  infratruktur  ekonomi  selalu  mendapat  penekanan  dari pemerintah  di  samping  infrastruktur  lainnya.  Oleh  karena  ketersediaan sarana  dan  prasarana  ekonomi  ini  erat  kaitannya  dengan  urat  nadi kehidupan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  meskipun  jalan,  jembatan, berhubungan  sarana  ekonomi  masyarakat  umum  yang  dimaksud  adalah sarana dan prasarana pasar atau untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
Fakta  menunjukkan  bahwa  pembangunan  prasarana  ekonomi  yang dilakukan  pemerintah  Kecamatan  Mentarang  belum  teralisasi,  meski demikian  sudah  mendapat  titik  terang  sebab  pemerintah  telah  menyetujui usulan  pembangunan  pasar  tradisional  yang  akan  dilakukan  di  Desa  Pulai Sapi dan biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,-
Pembangunan infrastruktur pasar di Kecamatan Mentarang  Kabupeten Malinau  dari hasil penelitian terdiri dari pembangunan pasar baru di desa- desa yang belum mempunyai pasar dan perluasan atau penambahan fasilitas pasar  di  Kecamatan  Mentarang    Kabupeten  Malinau.  Adapun  realisasi  dari kebijakan ini dilihat dari tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas pasar. Demikian  juga  dengan  pembangunan  gedung  untuk  Koperasi  Unit  Desa dalam  melayani  keperluan  masyarakat.  Dari  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pembangunan  infratruktur  ini  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat. Kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam  program  Gerbangdema  di Kecamatan Mentarang  Kabupeten Malinau masih dalam taham perencanaan.
Dari  keseluruhan  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Mentarang Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.  Pelaksanaannya  di  lakukan  sesuai  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  yang  disesuaikan  dengan  lingkup  bidang  perangkat  daerah,  dengan dana berasal dari APBD tiap tahun anggaran dan pembangunannya dilakukan bertahap  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan.  Koordinasi  berjalan  dengan cukup  baik  ,  baik  dari  pemerintah  kabupaten  (dinas-dinas  terkait),
pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa beserta pelaksana teknis proyek. Tingkat  partisipasi  masyarakat  nampak  pada  proyek-proyek  berskala  kecil. Dengan    dukungan  seluruh  warga  dan  perangkat  pemerintah  daerah  yang ada,  maka  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  berjalan  dengan  baik. Meskipun    dalam    proses  dihadapkan  oleh  persoalan,  misalnya keterlambatan dalam pendanaan tetapi dapat teratasi.
Faktor-faktor yang Mendukung meliputi :
a. Undang-undang  nomor  32  tahun  2004  yang  telah  memberikan kewenangan  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri.
b. Undang-undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan pemerintah pusaat dengan pemerintah daerah,
c. Komitmen  Camat  dan  pimpinan  vertical  pemerintahan  Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur
d. Dukungan seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Mentarang
Faktor-faktor yang Menghambat meliputi :
a. Pendanaan  yang  sering  terlambat  sehingga  pelaksanaan  pembangunan tidak sesuai rencana kerja
b. Terbatasnya  anggaran  belanja  daerah  untuk  bidang  pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi
c. Terbatasnya  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  oleh  para kontraktor dan rendahnya aksesbilitas tranportasi
d. Terisolirnya lokasi pembangunan, dan rendahnya aksesbilitas transportasi untuk ke objek pembangunan
Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  dikemukakan  diatas,  dapat  ditarik kesempulan  sebagai  berikut,  pertama  pembangunan  infrastruktur  yang dilakukan  Pemerintah  Keca-matan  Mentarang  Kabupaten  Malinau  melalui Program  Gerakan  pembangunan  Desa  Mandiri  telah  mengalami  perubahan yang  berarti  bagi  kehidupan  masyarakat  di  daerah  tersebut.  Perubahan terjadi  bukan  hanya  bidang  prasarana  jalan  dan  jambatan,  prasarana kesehatan,  prasarana  pendidikan,  dan  prasarana  ekonomi.  Dengan dibangunnya  infrastrktur  dibeberapa  desa  di  Kecamatan  Mentarang, aksesbilitas  kehidupan  masyarakat  lebih  lancar,  aman  dan  terjangkau, disamping  tidak  dihadapkan  pada  pengrbanan  yang  tinggi,  kedua pembangunan  infrstruktur  yang  dilakukan  pemerintah  Kecamatan Mentarang  Kabupaten  Malinau  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  besar terhadap  kebidupan  masyarakat  walaupun  belum  semuanya  sesuai  yang harapan  masyarakat,  tetapi  hasil  pembangunan  yang  dilakukan  telah dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  seperti  sarana  dan  prasaran pendidikan,  prasarana  jalan  dan  jembatan,  sarana  dan  prasarana  kesehatan serta  prasarana  ekonomi  (pasar),  dan  terakhir  kurang  optimalnya
pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan  Mentarang  Kabupaten  Malinau disebabkan  selain  terbatasnya  alokasi  sumber  dana  per  sub  kegiatan,  juga terbatasnya  sumber  daya  aparatur  yang  professional.  Disamping  itu kurangnya pasrtisipasi masyarakat yang berkeinginan melibatkan diri untuk membantu  dan  melaksanakan  sebagian  tugas-tugas  pemerintah  kecamatan dalam  rangka  percepatan  pembangunan  dan  kurang  singkronnya  antara cairnya pendanaan dengan rencana kerja sehingga pembangunan prasarana jalan,  jembatan,  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi  kurang  efektif  atau  tidak tepat waktu.
Saran-saran
Berdasarkan    beberapa  kesimpulan  di  atas  penulis  akan  mencoba untuk  memberikan  saran-saran,  sebagai  berikut  :  pertama,  meningkatkan alokasi  dana  pembangunan  infrastrukur  melalui  rencana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja sesuai  skala  prioritas.  Kedua,  menyelarasakan  pencairan  proyek-proyek pembangunan  infrastruktur  dengan  rencana  kerja.  Ketiga,  meningkatkan partisipasi  dan  melakukan  mitra  kerja  pada  masyarakat.  Terakhir membangun kerjasama yang lebih inten, antar warga penduduk, antar intansi pemerintah  disekitarnya  serta  melakukan  pendekatan  dengan  pimpinan instansi vertical, pemerintahan Kabupaten Malinau.

## Daftar Pustaka
Anonimus,  Undang-undang  Nomor.  32  dan  33  tahun  2004,  tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Indonesia. Jakarta.
_______,    2013.  Gerbangdema  Sebagai  Model  Pembangunan  Kabupaten Malinau. Bappeda Kabupaten  Malinau.
Abdul  Wahab,  Solichin,.  2003. Analisis  Kebijakan,  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
Anderson,  J.E.  1979.  Public  Policy  Making  Holt.  Rinehart  and  Winston.  New York.
Edward  III,  George  C.  1980. Implementing  Public  Policy.  Texas  A  dan  M University, Congressional Quarterly Press.
Grindle,  M.  1980. Polities  and  Policy  Implementations  in  the  third  World. Princeton University Press
Hagul,  Peter.  1985. Pembangunan  Desa  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat. Rajawali. Jakarta.
Kaho.  Josef  Riwu,  1997. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  RI.  Rajawali Press. Jakarta.
Lineberry, Robert H. 1978. American Public Policy. North Western University Harper And Row. Publiser, New York.
Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatiar (eds), 1981. Effectivly  Policy Implementation. Lexington Mass.
Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work, Baverly Hills, Sage Publication inc Milles  B,  Mathew  dan  A.Michaell  Huberman.  2005.  Analisis  Data  Kualitatif. Buku Sumber  Tentang metode-metode Baru. Diterjemahkan oleh TR. Rohidi Jakarta: Penerbit Univesitas Indonesia. Jakarta. Nugroha, Riant. 2005. Analisis Kebijakan Publuk. Edisi 3, Gramedia. Jalarta. Siagian,  SP.  1998.  Administrasi  Pembangunan,  Cetakan  kesebelas,  Gunung Agung, Jakarta.
Soekartawi, 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan Pokok Bahasan  Khusus  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  Rajawali.
Jakarta.
Todaro,  M.  P.  1992. Ekonomi  Pembangunan  di  Dunia  ke  Tiga.  Terjemahan dari: Haris M. Erlangga, Jakarta.
Tjokroamidjoyo,  Bintoro.  1995.  Good  Governance;  Paradigma  Baru Manajemen Pembangunan.  Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume II No.1 FIA. UNBRAW. Malang.
Van Meter, D.S. and C.E. Van Horn, 1975. The Policy Implementation Process: Conceptual Framework. USA. Administration and Society.
Winarno,  Budi.  2005.  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik.  Media  Pressindo.
Yogyakarta.