## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAKHASIL PERKAWINAN SIRI
Oleh : IBNU RUSYDI *)
( averoos38@gmail.com )

## Abstract
Indonesian people know the term siri marriage as a marriage that is legal in Islamic law  but  not  recorded  in  the  KUA  (Office  of  Religious  Affairs),  so  the  validity  of  the marriage  is  not  recognized  by  the  state.  Based  on  the  Republic  of  Indonesia  Law Number  1  of  1974  concerning  Marriage  that  every  marriage  must  be  recorded  in order to  achieve  order in the community. One of the negative effects caused by siri marriage is the absence of binding legal power over the marriage, the state considers that the siri marriage never existed, because there was no evidence in the form of a marriage  certificate.  Marriage  of  siri  can  cause  several  problems  regarding  the inheritance rights of children born from siri marriages such as how to protect the legal rights  of  inheritance  of  children  in  siri  marriage  according  to  Indonesian  state  law, how  the  legal  consequences  of  children  marrying  against  inheritance  according  to state  law,  and  how  to  settle  the  law  in  inheritance  of  children  in  siri  marriage according to Indonesian state law.
Keywords: Siri Marriage, Child Inheritance Rights, Marriage Law.

## Abstrak
Masyarakat Indonesia mengenal istilah perkawinan siri sebagai perkawinan yang sah secara  hukum  Islam  tetapi    tidak  dicatatkan  di  KUA  (Kantor  Urusan  Agama), sehingga   keabsahan   dari   perkawinan   tersebut   tidak   diakui   oleh   negara. Berdasarkan  Undang-Undang  Repubik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dicatatkan  agar  tercapai  ketertiban dalam masyarakat.  Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan siri adalah  tidak  adanya  kekuatan  hukum  yang  mengikat  atas  perkawinan  tersebut, negara  menganggap  bahwa  perkawinan    siri    tersebut    tidak    pernah    ada,   karena tidak  adanya bukti berupa akta nikah. Perkawinan siri dapat menimbulkan beberapa masalah  berkenaan  dengan  hak  waris  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  seperti bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  hak  waris  anak  pada  perkawinan  siri menurut  hukum  negara  Indonesia,  bagaimana  akibat  hukum  dari  anak  pada perkawinan  siri  terhadap  pewarisan  menurut  hukum  negara,  dan  bagaimana penyelesaian  hukum  dalam  pewarisan  anak  pada  perkawinan  siri  menurut  hukum negara Indonesia.
Kata Kunci : Perkawinan   Siri, Hak Waris Anak, Undang-Undang Perkawinan.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Bagi  umat  muslim, perkawinan merupakan  salah satu  sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.
Pasal  4  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam  mengatur  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  mengatur  bahwa  perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.  Kemudian  hukum  Islam  menegaskan  bahwa  suatu  perkawinan  sudah  dianggap sah  apabila  perkawinan  tersebut  telah  memenuhi  rukun-rukun  dan  syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam Syari’at Islam.
Perkawinan bagi umat muslim harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam  dan  perkawinan  bagi  non  muslim  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  hukum agamanya  masing-masing.  Keberadaan  perkawinan  perlu  dilindungi  oleh  hukum negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang dilakukan  memiliki  kekuatan hukum.  Namun  pada kenyataannya, tidak  semua  umat  muslim  di  Indonesia  mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim  dengan  berbagai  macam  alasan  melakukan  perkawinan  di  bawah  tangan, atau sering disebut dengan kawin siri .
Istilah    siri  berasal    dari    bahasa Arab    yakni    “ sirr” yang    berarti    rahasia. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi- sembunyi dan tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah.
Beberapa faktor penyebab perkawinan siri antara lain sebagai berikut:
1.  Kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  hukum  yang  dimiliki  oleh  masyarakat. Masih  banyak  masyarakat  yang  belum  menyadari  dan  memahami  sepenuhnya seberapa pentingnya pencatatan perkawinan.
2.  Sikap  apatis  sebagian  masyarakat  terhadap  hukum  merupakan  salah  satu faktor  lain  penyebab  terjadinya  perkawinan  siri,  masih  ada  masyarakat  yang
bersifat  tidak  perduli  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan.
3.  Ketentuan  pencatatan  perkawinan  yang  tidak  tegas  akan  hukuman  bagi seseorang  yang  tidak  melakukan  pencatatan  perkawinan  menjadi  faktor masyarakat  tidak  mencatatkan  perkawinannya  ke  Kantor  Urusan  Agama, sehingga    masyarakat    sangat    menyepelekan    akan    peraturan    yang    berlaku tanpa  adanya    sanksi.  Asas  pokok  dari  sahnya  perkawinan  tercantum  dalam ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  hanya  mengatur tentang pencatatan perkawinan  tanpa  disertai  sanksi  bagi  mereka  yang  tidak mencatatkan perkawinannya (www.kompasiana.com.).
Perkawinan  siri  merupakan  salah  satu  bentuk  permasalahan  dalam pencatatan  perkawinan  yang  terjadi  saat  ini,  akan  tetapi  perkawinan  siri  yang dilaksanakan  tidaklah    mengganggu    keabsahan    suatu    perkawinan    yang    telah dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  hukum  Islam,  dengan  kata  lain  berdasarkan hukum  Islam,  perkawinan    siri    merupakan    perkawinan    yang    sah.    Akan    tetapi berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun    1974    tentang    Perkawinan,    dan    Pasal    5    ayat    (1)  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  berbunyi    agar terjamin ketertiban, perkawinan bagi masyarakat harus dicatat dan Pasal  5  ayat (2) Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang berbunyi  pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah  jo.  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  1954  tentang  Penetapan  berlakunya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Tanggal  21  Nopember  1946  Nomor  22  Tahun  1946  tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
Berdasarkan isi dari kedua pasal ini, bahwa suatu perkawinan harus dilakukan secara  sah  menurut  hukum  agama  dan  juga  harus  dicatatkan  oleh  pejabat  yang berwenang,  sehingga  perkawinan  siri  yang  merupakan  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  pada  petugas  pencatat  nikah,  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tujuan  perkawinan  salah  satunya  adalah  untuk  melangsungkan  keturunan. Anak  merupakan  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  bahkan  anak dianggap  sebagai  harta  kekayaan  yang  paling  berharga  dibandingkan  kekayaan harta    benda    lainnya.    Oleh    karena    itu,    anak    sebagai    amanah    Tuhan    harus senantiasa  dijaga  dan  dilindungi  karena  dalam  diri  anak  melekat  harkat,  martabat, dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi  (Ahmad  Kamil  dan Fauzan, 2010: vii).
Pasal  1  nomor  (12)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  menyatakan  bahwa  anak  yang  terlahir  memiliki hak  dalam  kehidupannya.  Hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,    keluarga,    masyarakat, pemerintah  dan  negara.
Hak  anak  dalam  suatu keluarga salah satunya  adalah untuk mendapatkan harta  warisan.  Pasal  171  huruf  e  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  bahwa  harta  warisan  adalah  harta  bawaan ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.
Perkawinan  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  memiliki  dampak  yuridis terhadap  hak-hak  pelayanan  publik  yang  seharusnya  diberikan  oleh  instansi  yang berwenang.  Istri  yang  melakukan ataupun  anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak  dapat  memperoleh  perlindungan  dan  pelayanan  hukum.  Status  suami  atau istri  yang  melakukan    perkawinan      siri      tidak      tercatat      dalam      daftar kependudukan,    sehingga    anak    yang    dilahirkan    tidak    dapat    memperoleh    akta kelahiran,  bahkan  kelak  apabila  ayah  kandungnya  meninggal,  anak  tersebut  tidak dapat menuntut hak warisnya.
Masalah    yang    dihadapi    adalah  bahwa    berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  anak  yang  lahir  di luar  perkawinan  tidak memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayahnya  dan  hanya memiliki    hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja.  Anak  luar  kawin dalam hal ini termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri karena anak tersebut lahir dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat  dalam    administrasi    negara    sesuai    dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mengakibatkan
bahwa  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  tidak  berhak  atas  masalah  keperdataan dengan ayahnya termasuk dalam permasalahan hak warisnya kelak.

## II.  PEMBAHASAN
Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum    ialah    akad    atau    perjanjian    yang    menjadikan    halal    hubungan  seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  di  dalam  Pasal  1  dijelaskan  bahwa,  perkawinan  itu  ialah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa
Pasal    2    ayat    (1)    Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor    1    Tahun 1974  tentang  Perkawinan,    menentukan  bahwa  Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Sedangkan  Pasal  2  ayat  (2),  mengatur  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian    perkawinan    menurut    Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi    Hukum    Islam    yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan ghaliizhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah dan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah .
Salah   satu    tujuan    dari     perkawinan   ialah untuk memperoleh keturunan yang  sah  dalam  masyarakat,  dengan  mendirikan  rumah  tangga  yang  damai  dan teratur.  Tujuan  perkawinan  dalam  Islam  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup jasmani  dan  rohani  manusia,  juga  sekaligus  untuk  membentuk  keluarga  dan memelihara   serta   meneruskan   keturunan   dalam menjadikan  hidupnya  di  dunia ini,    juga    mencegah    perzinahan,    agar    tercipta  ketenangan  dan  ketentraman  jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat (Mardani, 2010: 20).
Instruksi Presiden  Nomor  1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum  Islam  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengatur  mengenai  rukun  dan  syarat-syarat  melaksanakan  perkawinan.  Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b)  calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi dan; e) ijab dan kabul.
Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
Perkawinan  hanya  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai. Adapun  bentuk  persetujuan  calon  mempelai  wanita  dapat  berupa  pernyataan  yang tegas  dan  nyata  dengan  tulisan,  lisan,  atau  isyarat  tapi  dapat  juga  berupa  diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas, sebab sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh  salah  seorang  calon  mempelai  maka  perkawinan  tersebut  tidak  dapat dilangsungkan. Apabila calon mempelai tidak dapat menyampaikan secara lisan atau dengan  kata  lain  tuna  rungu  atau  tuna  wicara  maka  persetujuan  dapat  dilakukan dengan cara tulisan.
Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai dengan Pasal  2 ayat (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1 Tahun  1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dijelaskan dalam Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum  Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  tersebut  harus  dicatatkan.  pencatatan tersebut  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perkawinan  tersebut  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di  bawah pengawasan Pegawai   Pencatat   Nikah. Apabila   perkawinan   tersebut   dilakukan di      luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah,  maka  pernikahan  tersebut  tidak memiliki  kekuatan  hukum,  karena  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Sementara  itu,  perkawinan  siri  atau  perkawinan  di  bawah  tangan  ialah perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan  tidak  memenuhi  syarat  dan  prosedur peraturan  perundang-undangan  (Abdul  Shomad,  2010:  309).  Menurut    Hukum Islam,  perkawinan  di  bawah  tangan  atau  siri  adalah  sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan, namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan siri ini  belum  lengkap  dikerenakan  belum  dicatatkan.  Pencatatan  perkawinan  hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah atau tidak nya perkawinan.
Terdapat dua  pengertian perkawinan  siri sebagaimana diutarakan  oleh  Abdul Ghofur Anshori (2011: 212), yakni:
1.  Nikah  berdua  saja,  yaitu  tidak  ada  saksi  dan  wali.  Perkawinan  yang  seperti  ini sudah  jelas  haram  dan    tidak  sah  baik  secara  hukum  positif  yang  berlaku maupun  hukum  Islam.  Perkawinan  siri  yang  dipahami  oleh  masyarakat  adalah perkawinan  di  bawah  tangan,  yang  tidak  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama. Majelis  Ulama  Indonesia  menerangkan  bahwa  perkawinan  siri  sepanjang terpenuhinya  syarat  hukum  perkawinan,  maka  perkawinan  itu adalah sah.
2.  Nikah  siri  itu  bisa  haram  apabila  ada  perlakuan  yang  merugikan  istri  atau  anak yang  ditelantarkan  karena  mereka  tidak  memiliki  landasan  untuk  melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. MUI merekomendasikan agar perkawinan siri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
Sebab-sebab atau alasan-alasan pasangan suami istri melakukan perkawinan siri sebagaimana dijelaskan oleh Neng Djubaidah (2012: 347) sebagai berikut:
1.  Tidak ada biaya
Perkawinan  yang  biasanya  dilakukan  tidak  dicatatkan  biasanya  disebabkan oleh  faktor  ekonomi,  dimana  pasangan  suami  istri  tersebut  tidak  mampu membayar biaya pencatatan perkawinan.
2.  Karena perkawinan dibawah umur
Syarat  melakukan  perkawinan  salah  satunya  yakni  umur  kedua  calon mempelai,  pria  yang  ingin  melakukan  perkawinan  minimal  berumur  19  tahun sedangan  wanita  minimal  16  tahun.  Perkawinan  siri  terjadi  karena  kedua pasangan  belum  mencapai  umur      yang      diperbolehkan      Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  untuk melangsungkan perkawinan.
3.  Karena poligami
Ketatnya    syarat-syarat    poligami    yang    harus    dipenuhi    oleh    suami, sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5,  Pasal  65  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Juncto Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.
Perkawinan    siri  adalah  suatu  bentuk  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum Islam,  karena  perkawinan  tersebut    dilaksanakan    sesuai    dengan    kaidah-kaidah
ketentuan  dalam  syari’at Islam.  Perkawinan  siri  adalah bentuk  perkawinan  yang sah  menurut  hukum Islam akan tetapi tidak sempurna karena tidak mengikuti aturan yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yaitu  aturan  Negara,  sehingga  perkawinan  siri  tersebut  tidak memiliki kekuatan hukum.
Perkawinan  siri  yang  tidak  sempurna  karena  tidak  dicatatkan  ini  memiliki akibat yuridis terhadap anak yang dilahirkan. Seorang anak yang dilahirkan memiliki hak  terhadap  kedua  orang  tuanya  kelak.  Hak  seorang  anak  salah  satunya  adalah hak  untuk  memperoleh  warisan  dari  kedua  orang  tuanya  apabila  kelak  salah  satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, terutama  jika ayah nya meninggal, maka anak  yang  terlahir  dari  perkawinan  siri  tersebut  berhak  mendapatkan  hak  waris sebagaimana layaknya anak yang terlahir dari perkawinan sempurna.
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  waris  anak  pada  perkawinan  siri  menurut hukum    negara    ini    dilihat    dari    kedudukan  perkawinan      siri,      bahwa  perkawinan siri    adalah    sah    menurut    hukum    Islam    karena    dilaksanakan  sesuai  dengan syari’at Islam. Perkawinan siri  adalah perkawinan yang sah secara hukum Islam dan hukum  negara,  karena  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  menyatakan  bahwa  sah atau tidaknya seorang anak tergantung pada dicatat atau tidaknya suatu perkawinan.
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  waris  anak  pada  perkawinan  siri  menurut hukum negara dapat dilihat pula dari Pasal 171 huruf C Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  mengatur  bahwa  seorang  ahli waris  adalah  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi ahli waris.
Akibat    hukum    dari    anak    pada    perkawinan    siri    menurut    hukum    negara bahwa  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri  di  mana  perkawinan  siri  tersebut dianggap tidak ada oleh negara karena tidak dicatatkan. Maka, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin meskipun anak tersebut dilahirkan dari  perkawinan    yang    sah  secara  syari’at  Islam.  Konsekuensi  yang  didapatkan adalah,  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
Penyelesaian  hukum  dalam  pewarisan  anak  pada  perkawinan  siri  menurut hukum  negara  sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-
VIII/2010  menjelaskan  bahwa  anak    yang  lahir  dari  perkawinan  siri  adalah  sama kedudukannya dengan  anak luar kawin.  Anak  yang  lahir diluar perkawinan menurut hukum  negara  hanya  bisa  memperoleh  warisan    dari    ayahnya  dengan    cara  diberi wasiat yang ditujukan kepadanya.
Penyelesaian  hukum  dalam  pewarisan  anak  pada  perkawinan  siri  menurut hukum  negara  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  yaitu  bahwa  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  berhak  mendapatkan waris  dari  ayahnya,  selama  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

## III.  KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di atas bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri pada dasarnya merupakan anak yang sah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hak waris anak yang lahir dari perkawinan  siri  telah  diselesaikan  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi anak  yang  lahir  dari  perkawinan      siri      dapat      memperoleh      warisan      apabila kedua      orang      tuanya  melakukan itsbat nikah  atau  apabila  ayahnya  memberikan wasiat kepada anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, UI Press, Yogyakarta, 2011.
Djubaidah,  Neng, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  tidak  Dicatat ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Kamil,  Ahmad  dan  Fauzan, Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Mardani, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam  Modern ,  Graha  Ilmu,  Jakarta, 2010.
Shomad,  Abdul, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

## Sumber Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan Nikah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1954  tentang  Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## Referensi Lain
www.kompasiana.com. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019