## JURNAL

## SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 12 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP KONDISI PEREKONOMIAN DI PROVINSI GORONTALO
Sugiyarto 1 , Noegroho 2
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Email : sugiyarto@gmail.com , noegrohonoegroho@gmail.com
Kata kunci: Krisis ekonomi global,
perekonomian daerah Gorontalo
Keywords:
a slump in the world economy, economy in regions Gorontalo

## ABSTRAK
Latar  Belakang  : Pandemi  Covid-19  berdampak  sangat  luas  terhadap  kondisi ekonomi  nasiona  pada  tahun  2020  dan  2021.  Perekonomian  nasional  yang  belum sepenuhnya pulih, kembali terdampak akibat perang Rusia-Ukraina yang  mendorong perekonomian global masuk ke dalam  jurang resesi.
Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak krisis ekonomi global terhadap kondisi perekonomian regional Gorontalo.
Metode :  Penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  secondary data analysis  dan indepth  interview .  Penelitian  menggunakan  cara,  langkah,  dan  prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh dari narasumber. Narasumber terpilih  merupakan  orang  yang  kompeten  dan  ahli  di  bidangnya.  Teknik  pengolahan data  dilakukan  melalui  tiga  tahap,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.
Hasil : Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa indicator perekonomian regional Gorontalo telah terdampak krisis ekonomi global, diantaranya pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi meningkat, angka ketimpangan kesejahteraan di atas rata-rata nasional, nilai tukar petani menurun, pemutusan hubungan kerja meningkat, investasi tidak berkembang, dan kapasitas fiskal regional Gorontalo mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.
Kesimpulan: Implikasi  penelitian  ini  adalah  perlunya  terus  mengoptimalkan  peran pemerintah  dan  Bank  Indonesia  melalui  kebijakan  fiskal  dan  moneter.    Kebijakan fiskal melalui belanja APBN dan APBD untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung  UMKM.  Kebijakan  moneter  untuk  medukung  stabilitas  moneter  di regional Gorontalo.

## ABSTRACT
Background:  The  national  economic  landscape  in  2020  and  2021  has  been significantly impacted by the Covid-19 outbreak. The national economy , which has yet to  fully  recover,  was  once  more  impacted  by  the  Russia-Ukraine  war  in  February 2022,  which  caused  a  slump  in  the  world  economy.  Economic  operators  must adequately  predict  the  prevalence  of  global  economic  uncertainty.  Due  to  the  weak global  economy,  conditions  in  Java  Island's  major  cities'  economies  have  started  to significantly worsen. as one of the effects of the global community's falling purchasing power. The effects of the global financial crisis will extend from major cities to other locales with comparatively closed economies. The effects of the world economic crisis
must also be fully considered. The impact of the global economic crisis also needs to be properly anticipated by the Regional Office of the Directorate General of Treasury in carrying out its role as Regional Chief Economist in the regions Gorontalo.
Purpose: The purpose of this study was to ascertain how the global economic crisis affected the Gorontalo region's economy.
Method: This study uses in-depth interviews and descriptive qualitative research with secondary data analysis. The sources are chosen at random. Methods, techniques, and processes used in research entail more data and information gleaned from informants. Selected  informants  are  professionals  in  their  industries  who  are  skilled  and knowledgeable.  The  three  stages  of  data  processing  techniques  are  data  reduction, data display, and conclusion-making.
Results: The  results  of  the  study  show  that  several  indicators  of  the  Gorontalo regional economy have been affected by the global economic crisis, including slowing economic growth, increasing inflation, welfare inequality above the national average, declining farmer exchange rates, increasing layoffs, investment not growing, and fiscal capacity Gorontalo region reached its lowest point in the last five years.
Conclusion: the  implication  of  this  research  is  the  need  to  continue  to  optimize  the role  of  the  government  and  Bank  Indonesia  through  fiscal  and  monetary  policies. Fiscal  policy  through  APBN  and  APBD  spending  to  increase  people's  purchasing power  and  support  UMKM.  Monetary  policy  to  support  monetary  stability  in  the Gorontalo region.

## PENDAHULUAN
Kondisi  krisis  ekonomi  global  masih  terjadi  di  berbagai  negara  sebagai  akibat belum  pulihnya    pasca  penanggulangan  pandemi  Covid-19.  Ditambah  kondisi  konflik geopolitik  dan  perang  Ukraina-Rusia telah  mengganggu  rantai  pasok  pangan  dan  energi dunia.  Konflik  geopolitik  telah  menyebabkan  eskalasi  gangguan  sisi  suplai  yang mendorong  lonjakan  harga-harga  komoditas  global  dan  meningkatkan  kenaikan  laju inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan social (Pemerintah Republik Indonesia, 2004) . Memajukan kesejahteraan umum menjadi  kata  kunci  tujuan  bernegara  tersebut.  Meski  tidak  sepenuhnya  mewakili,  salah satu indikator kunci peningkatan kesejahteraan umum adalah pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan  ekonomi  nasional  maupun  regional/daerah.  Kanwil  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) merupakan salah satu institusi yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi regional.
Melalui peran sebagai treasurer, Kanwil DJPb mendorong belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggerakan roda perekonomian. Kanwil DJPb disamping menjalankan  peran  sebagai  treasurer,  juga  memiliki  fungsi  pembinaan,  koordinasi,  dan supervisi serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah. Mulai tahun 2021, Kanwil DJPb mengambil tantangan baru sebagai Regional Chief Economist (RCE). Chief economist  didefinisikan  sebagai  posisi  yang  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk pengembangan,  koordinasi,  dengan  ruang  lingkup  tanggung  jawab  yang  meliputi
Volume 2, Nomor 12, December 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
perencanaan, pengawasan dan penyebaran informasi, serta koordinasi penelitian ekonomi dalam regional tertentu
Kanwil  DJPb  yang  berlokasi  di  setiap  provinsi,  diharapkan  lebih  memahami kondisi  perekonomian  regional,  sektor-sektor  unggulan  dan  potensi  di  daerah,  serta dinamika  regional  yang  terjadi.  Di  samping  itu,  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai RCE, Kanwil DJPb dapat memotret berbagai peluang investasi yang lebih relevan dengan kondisi daerahnya, sekaligus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.
Salah satu tugas yang perlu dilakukan mitigasi oleh Kanwil DJPb adalah berkaitan dengan  dampak  krisis    ekonomi  global    terhadap  perekonomian  regional  Gorontalo.  Di sisi  dampak  kenaikan  harga  BBM  juga  masih  terus  dilakukan  pemantauan  agar  tidak semakin  memberatkan  roda  perekonomian  di  daerah.  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  memiliki  peranan  penting  dalam  menjaga  stabilitas  dan  pertumbuhan perekonomian  nasional.  Peranan  tersebut    dapat  dilakukan  dengan  kebijakan  moneter maupun kebijakan fiskal.
Pada  pelaksanaannya,  dampak  yang  ditimbulkan  kepada  masing-masing  daerah bisa berbeda-beda. Interaksi dengan perdagangan internasional melaui ekspor dan impor barang  dan  jasa  akan  menjadi  salah  satu  faktor  penentu.  Yang  paling  dominan  adalah berkaitan  dengan  peningkatan  inflasi  karena  dampak  kenaikan  BBM  dan  menurunnya ekspor  dari  Provinsi  Gorontalo.    Penurunan  daya  beli  negara  tujuan  ekspor.  Hal  ini menyebabkan pedagang  mengalami penjualan yang tidak menentu.
Hal ini tercermin dari beberapa indikator perekonomian regional Gorontalo seperti pertumbuhan  ekonomi  yang  kembali  mengalami  tekanan  serta  laju  inflasi  yang  juga tercatat mengalami peningkatan akibat dampak resesi global. Kondisi ini mengakibatkan bertambahnya  jumlah  penduduk  miskin  di  Gorontalo  serta  semakin  tingginya  tingkat ketimpangan  penduduk.  Kondisi  ini  membutuhkan  respon  kebijakan  yang  tepat  dari pemerintah. Sebagai wakil Menteri Keuangan di daerah, Kanwil DJPb diharapkan dapat berperan aktif sebagai Prime Mover pertumbuhan ekonomi regional.
Harapan  agar  pelaksanaan  APBN  dan  APBD  lebih  cepat  sampai  ke  masyarakat melalui berbagai program pembangunan menjadi upaya yang terus dilakukan. Lebih cepat APBN diserap, akan membantu berputarnya roda perekonomian di daerah dan diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting untuk menjadi benteng ekonomi regional Gorontalo dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan  secondary data analysis dan indepth interview. Narasumber dipilih secara selektif. Penelitian menggunakan cara, langkah,  dan  prosedur  yang  lebih  melibatkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari responden.  Teknik  pengolahan  data  dilakukan  melalui  tiga  tahap,  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Narasumber  terpilih  merupakan  orang  yang  kompeten  yang  ahli  di  bidangnya. Responden tersebut diantaranya, Ekonom Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kepala BPJS  Ketenagakerjaan  Gorontalo,  Kepala  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Gorontalo, Kepala  Dinas  Penanaman  Modal,  ESDM,  dan  Transmigrasi  Provinsi  Gorontalo,  Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Gorontalo.
Terhadap  narasumber  dilakukan  wawancara  yang  mendalam  sesuai  keahlian  dan bidang  tugasnya.    Disamping  itu,  diperoleh  data  pendukung  dari  responden  yang merupakan pimpinan Dinas / Instansi terkait, yang dapat digunakan sebagai data analisis. Sebagai tambahan data dukung, juga dilakukan pengumpulan bahan melalui literatur dari media on line sehingga penelitian menjadi lebih komprehenship.
Penelitian  kualitatif  merupakan  metode  yang  sangat  efektif  apabila  sebuah penelitian  bermaksud  untuk  mengupas  secara  rinci  data-data  kualitatif  yang  diperoleh guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauh mana  sebuah  fenomena  terjadi  melalui  kacamata  peneliti  (Fereday  &  Muir-Cochrane, 2006).  Bahkan  Holoway  &  Todres  (2003)  menyatakan  bahwa  thematic  analysis  ini merupakan dasar atau pondasi untuk kepentingan menganalisa dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo yang kembali mengalami tekanan
Grafik 1. Laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan Nasional

## Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)
Kepala  BPS  Provinsi  Gorontalo,  Mukhamad  Mukhanif    menyampaikan  bahwa sebelum  pandemi,  pertumbuhan  ekonomi  Gorontalo  cukup  tinggi  dan  berada  di  atas angka  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Namun,  pandemi  Covid-19  telah  menekan pertumbuhan  ekonomi  Gorontalo  sehingga  mengalami  kontraksi  dan  yang  terdalam sebesar -3,57 % pada triwulan IV 2020. Ketika pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali dan  kondisi  makro  ekonomi  mulai  pulih,  krisis  ekonomi  global  akibat  perang  Rusia- Ukraina  kembali  menekan  pertumbuhan  ekonomi  Gorontalo  sehingga  mengalami perlambatan pertumbuhan.
Pasca  pandemi  Covid-19  hingga  triwulan  III  2022,  pertumbuhan  ekonomi Gorontalo tidak pernah lagi berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Krisis ekonomi global juga mulai berdampak terhadap beberapa indikator lainnya seperti inflasi, perlambatan  kinerja  ekspor,  perlambatan  investasi,  dan  penurunan  pasar  tenaga  kerja. Pertumbuhan  ekonomi  Gorontalo  Triwulan  III  2022  (y-o-y)  jika  dibandingkan  dengan provinsi  lain  menempati  posisi  ke-5  dari  enam  provinsi  di  Pulau  Sulawesi.  Adapun pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Sulawesi Tengah (19,13 persen) dan terendah berada pada Sulawesi Barat (3,39 persen).
B. Inflasi Gorontalo yang meningkat
Grafik 2. Laju Inflasi Gorontalo dan Nasional

## Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)
Berdasarkan  keterangan  Ekonom  BI  Gorontalo,  Hendro  Sirait  sepanjang  periode 2018-2022 (sd. Oktober 2022), laju inflasi di Gorontalo mengalami fluktuasi. Inflasi year on year tertinggi di Kota Gorontalo terjadi pada bulan September 2022, yaitu sebesar 5,65 persen.  Sementara  capaian  inflasi  year  on  year  terendah  terjadi  pada  bulan  September
6.13%7.42%5.25%7.22%6.74%6.71%5.71%6.47% 4.03% -0.25%-0.09% -3.57% -1.93% 3.43% 3.01% 5.26% 3.19% 4.93% 4.09% 5.07%5.27%5.17%5.18%5.06%5.05%5.01%4.96% 2.97% -5.32% -3.49% -2.17% -0.70% 7.07% 3.51% 5.02% 5.02% 5.45% 5.72% Tr iw u lan I Tr iw u lan II Tr iw u lan II I Tr iw u lan IV Tr iw u lan I Tr iw u lan II Tr iw u lan II I Tr iw u lan IV Tr iw u lan I Tr iw u lan II Tr iw u lan II I Tr iw u lan IV Tr iw u lan I Tr iw u lan II Tr iw u lan II I Tr iwu lan IV Tr iw u lan I Tr iw u lan II Tr iw u lan II I 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : BPS (diolah) Laju Pertumbuhan Ekonomi (yoy) Laju PDRB Gorontalo Laju PDB Nasional 1.32% 5.95% 0.21% 5.65% 0.00% 5.00% 10.00% Jan -1 8 Feb- 1 8 Mar -1 8 A pr -1 8 Me i 1 8 Jun-1 8 Jul i 1 8 A gt 1 8 Sep- 1 8 O kt 1 8 N o v- 1 8 D es 1 8 Jan -1 9 Feb- 1 9 Mar -1 9 A pr -1 9 Me i 1 9 Jun-1 9 Jul i 1 9 A gt 19 Sep- 1 9 O kt 1 9 N o v- 1 9 D es 1 9 Jan -2 0 Feb- 2 0 Mar -2 0 A pr -2 0 Me i 2 0 Jun-2 0 Jul i 2 0 A gt 2 0 Sep- 2 0 O kt 2 0 N o v- 2 0 D es 2 0 Jan -2 1 Feb- 2 1 Mar -2 1 A pr -2 1 Me i 2 1 Jun-2 1 Jul i 2 1 A gt 2 1 Sep- 2 1 O kt 2 1 N o v- 2 1 D es 2 1 Jan -2 2 Feb- 2 2 Ma r-2 2 A pr -2 2 Me i 2 2 Jun-2 2 Jul i 2 2 A gt 2 2 Sep- 2 2 O kt 2 2 Sumber : BPS (diolah) Inflasi year on year 2018-2022 Inflasi Nasional Inflasi Gorontalo
Volume 2, Nomor 12, December 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
2020 sebesar 0,29 persen. Secara nasional, laju inflasi year on year tertinggi terjadi pada bulan  September  2022  sebesar  5,95  persen  dan  terendah  terjadi  di  bulan  Agustus  2020 sebesar  1,32  persen.  Perang  Rusia-Ukraina  mulai  menimbulkan  dampak  terhadap  laju inflasi global, termasuk di Gorontalo. Tercatat sejak bulan Juni 2022 laju inflasi (yoy) di Gorontalo meningkat dan berada di atas 3 persen dan puncaknya pernah mencapai 5,65%. (Pengukuran laju inflasi pada tahun 2018 sampai dengan 2019 masih menggunakan tahun dasar  2012  (2012=100)  sedangkan  pengukuran  laju  inflasi  pada  tahun  2020  telah menggunakan tahun dasar baru 2018 (2018=100).
Akibat  kenaikkan  harga  minyak  dunia,  pemerintah  Indonesia  pada  3  September 2022 mengambil kebijakan pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Pengalihan subsidi  BBM  tersebut  menyebabkan  kenaikkan  harga  BBM  di  tingkat  eceran. Menyesuaikan kenaikkan harga BBM tersebut, Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo atas usulan  Organda  menaikkan  tarif  angkutan  umum.  Kepala  BPS  Provinsi  Gorontalo menyebutkan  bahwa  kenaikan  tarif  angkutan  umum  ini  memberikan  andil  terbesar terhadap tingkat inflasi Gorontalo bulan Oktober 2022 sebesar 1,7 basis poin.
Ekonom Perwakilan BI Gorontalo, Hendro Sirait menyampaikan bahwa kenaikkan tarif angkutan umum tersebut menyebabkan kenaikkan biaya distribusi produk makanan dan minuman olahan. Selain itu, kenaikkan harga BBM juga mendorong kenaikkan biaya produksi  dan  packaging  produk  makanan  dan  minuman.    Selanjutnya,  kenaikkan  harga komoditas  gandum  dunia  juga  ikut  mendorong  kenaikkan  biaya  produksi  makanan. Keseluruhan hal tersebut menyebabkan kenaikkan harga makanan dan minuman sehingga memberikan kontribusi terhadap tingkat inflasi di Gorontalo sebesar 1,659 basis poin.
Kenaikkan  biaya  transportasi  dan  harga  harga  makanan  dan  minuman menyebabkan  perlambatan  pertumbuhan  konsumsi  rumah  tangga.  Sebagaimana  nampak pada tabel, pada TW II tahun 2022 pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 2,19, sementara  pada  TW  III  2022  hanya  mencapai  0,27.  Hal  ini  menyebabkan  pertumbuhan ekonomi  TW  III  2022  Gorontalo  secara  agregat  tetap  naik  namun  mengalami perlambatan/melandai.
C. Angka Ketimpangan Kesejahteraan di Gorontalo di atas rata-rata nasional Berdasarkan data BPS, nilai indek Gini ratio Provinsi Gorontalo pada Maret 2022
tercatat  sebesar  0,418.  Angka  ini  mengalami  peningkatan  sebesar  0,009  poin  jika dibandingkan  dengan  periode  September  2021.  Dibandingkan  dengan  Maret  2021  tren Gini ratio juga mengalami peningkatan.
Komparasi  antara  tren  Gini  ratio  di  Gorontalo  dan  nasional  juga  menunjukkan bahwa  tingkat  ketimpangan  di  Gorontalo  selalu  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan rata-rata nasional.

## Grafik Grafik 3. Indeks Gini Ratio Gorontalo Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)
Selanjutnya,  apabila  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  regional  Sulawesi, angka  ketimpangan  di  Provinsi  Gorontalo  menempati  urutan  tertinggi  diikuti  Provinsi Sulawesi  Tenggara  dengan  angka  ketimpangan  sebesar  0,387.  Sementara  itu,  angka ketimpangan  terendah  di  pulau  Sulawesi  terdapat  pada  Provinsi  Sulawesi  Tengah  yaitu sebesar 0,308 pada Maret 2022 (Tufa, 2018).
D. Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  cenderung  menurun  dan  berada  di  bawah  rata-rata nasional
Grafik 4. Nilai Tukar Petani Gorontalo

## Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)
Regional  Economist  Gorontalo  menyampaikan  bahwa  kesejahteraan  petani  di Provinsi  Gorontalo  pada  triwulan  III  tahun  2022  cenderung  mengalami  tren  penurunan. Pada Bulan Oktober 2022, NTP di Provinsi Gorontalo mencapai 102,14 atau turun minus 0,70  persen  dibanding  NTP  bulan  sebelumnya.  Secara  umum  selama  5  tahun  terakhir, angka NTP Gorontalo masih berada di bawah NTP nasional. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata  tingkat  kesejahteraan  petani  di  Gorontalo  masih  berada  di  bawah  rata-rata tingkat kesejahteraan petani nasional.
E. Kapasitas Fiskal Daerah Gorontalo terendah di Indonesia selama 5 tahun terakhir Dari sisi kapasitas fiskal daerah, sejak tahun 2017-2021 Provinsi Gorontalo selalu menjadi provinsi dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) terendah di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut (kategori Sangat Rendah). Di tingkat kab/kota se Provinsi Gorontalo, pada  tahun  2021  indeks  Kapasitas  Fiskal  Daerah  tertinggi  berada  pada  Kota  Gorontalo. Sementara indeks KFD terendah berada pada Kabupaten Boalemo.

## Grafik 6. Kapasitas Fiskal Gorontalo Sumber: BPS Gorontalo (data diolah)
Besarnya  kontribusi  APBN  terhadap  APBD  Gorontalo  melalui  dana  transfer  dan dana  desa  masih  sangat  dominan (WIARTA  TRILAKSANA,  n.d.). Diperlukan  upaya lebih  keras  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dengan  tujuan  agar  dapat digunakan  menambah  ruang  belanja  daerah  yang  terbatas  dalam  rangka  mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
F. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengalami kenaikan di tahun 2022
Tabel 1. Ketenagakerjaan Gorontalo Tahun Penyebab Klaim Usia Pensiun Undur Diri PHK Berakhir Kontrak 2019 66 1.669 696 2020 59 1.243 1.177 1 2021 160 1.055 91 1 2022 190 1.704 1.077 182 Total 475 5.671 3.860 184
Volume 2, Nomor 12, December 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

## Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo
Kepala  BPJS  Ketenagakerjaan    Gorontalo,  Arif  Budiman    menyampaikan  data pengajuan klaim tenaga kerja periode 2019 s.d. 2022 berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami  kenaikkan pada tahun 2022  sebagaimana tabel di atas. Walaupun sulit untuk diidentifikasi, PHK terhadap tenaga kerja yang naik signifikan pada tahun 2020 dan 2021, kemungkinan disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19.
Pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan menandakan adanya pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan yaitu sebayak 3.154 per 31 Oktober 2022 atau ada kenaikkan sebesar 48,35%. Kondisi ini perlu diwaspadai agar tidak menjadi semakin memburuk di tahun 2023.
G. Investasi  mengalami kondisi tidak berkembang
Tabel 2.

## Investasi mengalami tidak berkembang
Sekretaris  Dinas  PMESDM-TRANS  Gorontalo,  Uga  Biki    menyampaikan  data terjadi  penurunan  signifikan  nilai  investasi  sebesar  51%  dimana  pada  Triwulan  II-2022 nilai investasi mencapai sebesar 807,4 milyar rupiah dan pada TW III 2022 menjadi 411,8 milyar rupiah (Singgih, 2007). Apabila dibandingkan dengan target investasi tahun 2022 sebesar  2,66  trilyun  rupiah,  realiasasi  investasi  baru  mencapai  64,34%.  Penurunan investasi ini tentunya juga akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di  Gorontalo.  Nampaknya,  dampak  pandemi  Covid-19  dan  krisis  ekonomi  global menyebabkan investor menahan diri untuk melakukan investasi. Hal ini dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja / lapangan usaha.
H. Peran  Pemerintah  dalam  Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  APBN  dan APBD.
Salah  satu  tujuan  pembentukan  Negara  Republik  Indonesia  dalam  alenia  4 Pembukaan  UUD  1945  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  akan  selalu  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah. Menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang secara nasional maupun regional didominasi  oleh  konsumsi  rumah  tangga  yang  diikuti  campur  tangan  pemerintah  dalam bentuk  belanja (Udayana, Hidayat,  Yuniati, Meilana, & Putri, 2022). Apabila tidak ada campur tangan pemerintah maka aktivitas ekonomi akan membawa  dampak yang besar. Campur tangan pemerintah dilakukan melalui APBN dan APBD.
Total  pagu  anggaran  belanja  pemerintah  (fiskal)  di  Gorontalo  tahun  2022 mencapai  Rp12,06  triliun,  terdiri  dari  pagu  belanja  APBD  sebesar  Rp8,1  triliun  dan APBN  sebesar  Rp4,06  triliun.  Dilihat  dari  proporsinya,  nilai  APBD  jauh  lebih  besar daripada  porsi  APBN.  Nilai  pagu  belanja  pada  tahun  2022  tersebut  terkontraksi  7,39% (yoy)  atau  berkurang  Rp964,4  miliar  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Penurunan  pagu belanja terjadi pada semua pagu anggaran belanja, baik APBD  maupun APBN.  Kondisi ini  tidak  lepas  dari  kebijakan  pemerintah  untuk  beradaptasi  kembali  menuju  kondisi normal APBN pasca pandemi COVID-19  yang  memungkinkan defisit melebihi 3% dari PDB. Dengan penurunan pagu belanja pemerintah maka akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
Indikator  penting  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut (Tingkat Kemiskinan di Indonesia, n.d.) menyampaikan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  secara  nasional  maupun  regional  didominasi  oleh  rumah tangga  yang  diikuti  campur  tangan  pemerintah  dalam  bentuk  belanja.  Apabila  tidak terdapat  campur  tangan  pemerintah  maka  hanya  akan  ada  sedikit  kekayaan  yang  akan diakumulasi oleh aktivitas ekonomi. Menjadi penting pemerintah mendorong belanjanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Begitu  juga  apabila  pengeluaran  pemerintah  sangat  kecil  ,  pertumbuhan  ekonomi akan  sangat terbatas  karena  kesulitan  dalam  penyediaan  barang  publik.  Oleh  karena itu, tingkat optimalisasi pengeluaran pemerintah yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi adalah hal sangat krusial .  (Asimakopoulos & Karavias, 2016) Dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berdampak serius pada perekonomian nasional,  maka  APBN  berperan  sebagai  shock  absorber  (peredam  guncangan  ekonomi) yakni  menjadi  instrumen  yang  sangat  penting  untuk  memberi  dukungan  terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi structural (Arham, 2020). Klaster  perlindungan  sosial  (perlinsos)  merupakan  salah  satu  klaster  dalam  program Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)    dalam  APBN  yang  dirancang  untuk  menjaga masyarakat  yang  terdampak  secara  ekonomi  agar  dapat  terus  memenuhi  kebutuhan dasarnya.
Program  perlinsos  antara  lain  berupa  Bansos  Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Bantuan  Pangan  Nontunai  (BPNT/Kartu  Sembako),  Paket  Sembako,  Bansos  Tunai (BST),  bansos  beras  bagi  penerima  PKH,  serta  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana Desa.  Pemerintah  juga  menganggarkan  dalam  APBN  program  dukungan  kepada  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), antara lain berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit  program  pemerintah  (pembiayaan  UMi  dan  KUR),  penyaluran  subsidi  bunga  dan bantuan  pemerintah,  serta  penempatan  dana  pada  perbankan (Madalina,  Laxamana,  & Aldian, n.d.).
Dengan paket bantuan tersebut, diharapkan UMKM mampu bertahan dan kembali mendorong  roda  perekonomian  nasional.  Untuk  para  pekerja/buruh  juga  dicairkan bantuan subsidi upah (BSU).  Selain itu, terdapat pula Program Padat Karya di sejumlah K/L  yang  diharapkan  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  sekaligus  menggerakkan perekonomian daerah setempat, antara lain tampak dari realisasi dan serapan tenaga kerja yang cukup besar (Sulaeman & Silvia, 2019).
Selanjutnya,  di  dalam  APBN  terdapat    fungsi-fungsi  yang  perlu  dijalankan  untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat. Sesuai Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Dengan banyaknya fungsi yang dijalankan melalui APBN, maka kontribusi APBN dalam  memberikan  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  sangat  besar.  Apalagi  bagi  daerah yang  porsi  pembiayaan  APBN  nya  sangat  dominan.  APBN  menjadi    indikator    utama dalam  pergerakan  roda  perekonomian  di  negara  Indonesia.  APBN  menjadi  alat  untuk menurunkan kesenjangan dari segi ekonomi-sosial supaya pemerataan semakin tercapai. APBN  merupakan  pedoman  bagi  perekonomian  yang  bertujuan  untuk  menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan.
Pertumbuhan  ekonomi  juga  selalu  dihubungkan    dengan  Produk  Domestik  Bruto
(PDB) (Olson,  1998). Menurut (Mankiw,  2020) ,  Gross  Domestic  Product  (GDP)  atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Begitu  sebaliknya,  jika  pengeluaran  Pemerintah sangat  kecil,  pertumbuhan  ekonomi  sangat  terbatas,  karena  kesulitan  dalam  penyediaan barang  dan  jasa  Oleh  karena  itu,  tingkat  optimalisasi  pengeluaran  pemerintah  yang
Volume 2, Nomor 12, December 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
memaksimalkan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sangat krusial (Asimakopoulos & Karavias, 2016).

## KESIMPULAN
Pada  triwulan  III  tahun  2022,    dampak  krisis  ekonomi  global    sudah  terasa  di Provinsi Gorontalo. Namun demikian dampak tersebut belum sebesar  yang terjadi pada kota-kota  besar  di  Pulau  Jawa.  Hal  ini  terjadi  karena  interaksi  kegiatan  ekonomi  di Provinsi  Gorontalo  dengan  perdagangan  internasional    tidak  sebesar  daerah  yang memiliki  sistem  ekonomi  terbuka.  Untuk  itu  menjadi  penting  untuk  memitigasi  potensi resesi  ekonomi harus diantisipasi sejak awal (Ibrahim, 2018).
Penguatan  peran    Bank  Indonesia  sangat  penting  dilakukan  untuk  menjaga stabilitas  moneter,  dan    juga  stabilitas  sistem  keuangan  (perbankan  dan  sistem pembayaran).  Keberhasilan  Bank  Indonesia  dalam  menjaga  stabilitas  moneter  akan mendukung mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pentingnya stabilitas moneter  dan  stabilitas  keuangan  ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang  saling  berkaitan  erat. Bank Indonesia perlu terus  melakukan pengendalian inflasi melalui berbagai  kebijakan penyesuaian suku bunga acuan.
Sinergitas  antara  Kanwil  DJPb,  Satker  Kementerian  Negara  /  Lembaga,  dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran perlu    terus  ditingkatkan.  Upaya    mendorong  belanja  pemerintah    untuk  mewujudkan spending better dan faster sangat penting dilakukan. Melalui monitoring dan evaluasi on going  atas  pelaksanaan  belanja  pemerintah,  diharapkan  upaya  maksimal    untuk  dapat mendorong penyerapan anggaran dapat dilakukan (Stewart & Walsh, 1992).
Dalam  rangka  membantu  UMKM  untuk  mampu  bertahan  menghadapi  krisis ekonomi  global, Kanwil  DJPb dan Pemerintah Daerah perlu mendorong UMKM untuk dapat  masuk  dalam  e-Katalog  yang  dibuat  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Pemerintah  (LKPP).  Hal  ini  penting  untuk  meningkatkan  transaksi  perdagangan  daerah agar produk unggulan  lokal dikenal luas secara nasional. Selanjutnya, perlu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pelaku usaha terutama UMKM tentang tata cara ekspor.  Upaya  produktif    lain  yang  perlu  dilakukan  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi regional dengan melakukan  pasar murah produk UMKM.  Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional Gorontalo (Siwu, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA
Arham,  Muhammad  Amir.  (2020). Perekonomian  Gorontalo:  Perkembangan,  Agenda Dan Tantangan Ke Depan . Deepublish. Asimakopoulos, Stylianos, & Karavias, Yiannis. (2016). The Impact Of Government Size On Economic Growth: A Threshold Analysis. Economics Letters , 139 , 65–68.
Di  Indonesia,  Tingkat  Kemiskinan.  (N.D.). Pengeluaran  Pemerintah  Dan  Implikasinya Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan. Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Tanjungpura , 103.
Ibrahim,  Ismail.  (2018). Analisis  Potensi  Sektor  Ekonomi  Dalam  Upaya  Peningkatan Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016). Gorontalo Development Review , 1 (1), 44–58. Indonesia, Pemerintah Republik. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara. Jakarta (Id): Sekretariat Negara . Madalina,  Maria,  Laxamana,  M.  R.  F.  Izzata,  &  Aldian,  Kaharudin.  (N.D.). Penegakan Hukum  Progresif  Dalam  Perkara  Judicial  Review:  Telaah  Pancasila  Sebagai  Batu Uji Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. Jurnal Majelis , 1.
Mankiw, N. Gregory. (2020). Principles Of Macroeconomics . Cengage Learning. Olson, Leanne Marzocco. (1998) . The Assessment Of Moral Integrity Among Adolescents And Adults . The University Of Wisconsin-Madison. Singgih,  Mohamad  Nur.  (2007). Strategi  Penguatan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (Umkm) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 3 (3), 218–227. Siwu,  Hanly  Fendy  Djohar.  (2019). Strategi  Pertumbuhan  Dan  Pembangunan  Ekonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 18 (6). Stewart, John, & Walsh, Kieron. (1992). Change In The Management Of Public Services. Public Administration , 70 (4), 499–518.
Sulaeman,  Agus  Sunarya,  &  Silvia,  Vivin.  (2019). Pendapatan  Asli  Daerah,  Transfer Daerah,  Dan  Belanja  Modal,  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Regional Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Akuntansi , 4 (1), 97–112. Tufa,  Nun. (2018). Pentingnya  Pengembangan  Sdm. Iqtishodiyah:  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Islam , 4 (2).
Udayana,  Ketut  Arya,  Hidayat,  Alfie  Satria,  Yuniati,  Sani  Andina,  Meilana,  Briliana Cahya,  &  Putri,  Chynika  Salsabillah.  (2022). Relevansi  Skala  Optimum  Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Financial Distress Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Maluku. Jurnal  Manajemen  Perbendaharaan , 3 (1),
71–89.
Wiarta  Trilaksana,  Muhammad  Fatahillah  A.  (N.D.). Merugikan  Perekonomian  Negara Berdasarkan Asas Lex Specialis .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.