Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Sosio-Kultural Aceh Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly

## INFO PENULIS
Abdullah Sani a.sani.usman@ar-raniry.ac.id UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Mukhsin Nyak Umar mukhsin@ar-raniry.ac.id UIN Ar-Raniry Banda Aceh
M. Yusuf Al-Qardhawy Universitas Jabal Ghafur Sigli

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Sani,  A.,  Umar,  M.  N.,  &  Al-Qardhawy,  M.  Y.  (2024).  Sosio-Kultural  Aceh  Tentang  Kepemimpinan Perempuan  dalam  Pandangan  Abuya  Profesor  Muhibuddin  Waly. Arus Jurnal  Sosial dan Humaniora, 4 (2), 1044-1051.

## Abstrak
Persoalan pemimpin perempuan sudah menjadi polemik sejak dahulu, apalagi menjelang tahun- tahun politik. Sampai kini belum ada konsensus maupun fatwa dari lembaga resmi ulama di dunia maupun  di  Indonesia  mengenai  larangan  atau  keharaman  pemimpin  perempuan.  Meskipun belum  ada  fatwa  resmi,  namun  mayoritas  ulama  maupun  para  intelektual  Muslim  baik  klasik ( ’ulama  mutaqaddimun )  maupun  kontemporer  ( ’ulama  mutaakhirin )  yang  mengharamkan perempuan menempati posisi setingkat khalifah, bahkan cukup banyak juga yang melarang posisi kepala  negara,  tetapi  berbeda  dengan  posisi  kepala  pemerintahan  di  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota.  Di  Aceh  terdapat  seorang  intelektual  muslim  yang  diakui  keilmuannya  dan pernah  terjun  langsung  dalam  politik  praktis,  yaitu  Abuya  Profesor  Muhibuddin  Waly.  Menarik untuk diketahui terkait pandangan Abuya Profesor Muhibuddin Waly terkait sosio-kultural Aceh mengenai pemimpin  perempuan  untuk  tingkat  kepala  daerah.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah library  research .  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Adapun hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Abuya  Profesor  Muhibuddin  Waly  tidak  melarang perempuan  menjadi  kepala  daerah  baik  untuk  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Surat An-Nisa  ayat  34  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  suksesi  pemerintahan  dan  tidak  dapat  dijadikan dasar melarang perempuan untuk menjadi kepala pemerintahan. Relevansi Surat an-Nisa ayat 34 ini  hubungan  kedudukan  antara  suami  dengan  istri.  Kemudian  Hadis  dari  Abi  Bakrah  yang diriwayatkan  Imam  Bukhari,  Ahmad,  Nasai  dan  Tirmizi  berkenaan  dengan  ”tidak  akan  sukses kepemimpinan  manakala  berada  di  tangan  perempuan”  menurut  Abuya  tidak  relevan  bila dikaitkan  dengan  kondisi  kekinian  karena  larangan  tersebut  terkait  erat  dengan  kekuasaan mutlak (absolut) kekaisaran Romawi yang memimpin negara terbentang sampai tiga benua serta dalam kondisi perang berkobar di mana-mana.
Kata Kunci: Sosio-kultural, Kepemimpinan, Perempuan, Muhibuddin Waly
The  issue  of  female  leadership  has  been  a  contentious  topic  for  a  long  time,  especially  during political  seasons.  To  this  day,  there  has  been  no  consensus  or  official  fatwa  from  recognized religious  scholars,  either  globally  or  in  Indonesia,  regarding  the  prohibition  or  unlawfulness  of female leaders. Although no official fatwa exists, the majority of Muslim scholars and intellectuals, both  classical  (mutaqaddimun  scholars)  and  contemporary  (mutaakhirin  scholars),  prohibit women  from  holding  positions  equivalent  to  a  caliph.  Many  also  forbid  women  from  becoming heads of state, though opinions differ regarding leadership at the provincial or district/city level. In Aceh, there is a Muslim intellectual recognized for his knowledge and involvement in practical politics,  Abuya  Professor  Muhibuddin  Waly.  It  is  interesting  to  examine  Abuya  Professor Muhibuddin Waly’s perspective on the socio-cultural context of Aceh concerning female leaders at the  regional  head  level.  This  study  employs  a  library  research  method,  with  the  data  analyzed qualitatively. The findings show that Abuya Professor Muhibuddin Waly does not prohibit women from  becoming  regional  heads,  whether  at  the  provincial  or  district/city  level.  He  argues  that Surah An-Nisa, verse 34, cannot be linked to governmental succession and should not be used as a basis to prohibit women from leading the government. The relevance of Surah An-Nisa, verse 34, is in the context of the relationship between husband and wife. Additionally, the hadith from Abi Bakrah,  as  narrated  by  Imam  Bukhari,  Ahmad,  Nasai,  and  Tirmidhi,  which  states  that  “a  nation will  not  succeed  if  led  by  a  woman,”  is,  according  to  Abuya,  irrelevant  when  applied  to contemporary  conditions.  He  explains  that  the  prohibition  was  closely  related  to  the  absolute power  of  the  Roman  Empire,  which  spanned  three  continents  and  was  engaged  in  widespread warfare.
Keywords : Socio-cultural, Leadership, Women, Muhibuddin Waly

## A. Pendahuluan
Pembahasan  mengenai  masalah  kepemimpinan  sejak  dahulu  sampai  sekarang  bahkan hingga  Imam  Mahdi  belum diba’at masih  saja  suatu  hal  menarik  dibicarakan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  eksistensi  pemimpin  dan  kepemimpinan  khususnya  pemimpin  di pemerintahan  baik  sebagai  khalifah,  presiden,  hingga  level  yang  paling  rendah,  yaitu  kepala desa cukup penting. Ketika Rasulullah saw. wafat pada tahun 11 hijriah/632 masehi tepatnya hari  Senin  tidak  langsung  dikuburkan  pada  hari  itu,  tetapi  menunggu  sampai  terpilihnya pemimpin yang baru, yaitu hari Rabu.
Ungkapan Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana beliau bersabda, ” Jika ada  tiga  orang  bepergian,  hendaknya  mereka  mengangkat  salah  seorang  di  antara  mereka menjadi pemimpinnya ” sebagai indikator kuat bahwa eksistensi dan urgensi pemimpin itu tidak dapat  diremehkan  begitu  saja.  Dalam  Hadis  lain  bahkan  Rasulullah  saw.  menegaskan,  ” Akan datang  setelahku  para  pemimpin  yang  tidak  mengikuti  petunjukku,  tidak  menjalani  sunnahku, dan akan berada pada mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan yang berada dalam jasad manusia ."  (Hudzaifah  berkata),  " Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku menemui mereka?" Beliau menjawab, "Engkau dengar dan engkau taati walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil ” (HR.Muslim).
Ulama  terkenal  asal  Turki,  Abul  Abbas  Taqiyuddin  Ahmad  atau  lebih  populer  Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) mengungkapkan bahwa pemimpin yang zalim lagi picik tetapi mampu menyatukan umat serta sanggup memberikan kenyamanan kepada rakyat lebih baik daripada tidak ada pemimpin samasekali (Khalid Ibrahim Jindan, 1994:124). Sebelumnya, ulama senior asal  Iran  yang  lebih  banyak  bergelut  dalam  bidang  sufisme  ketika  masa  tuanya  adalah  Abu Hamid Muhammad atau dikenal dengan Imam Al-Ghazali (1059-1111 M) menegaskaan bahwa agama akan rusak bila tidak ada pemimpin atau penguasa, bahkan ketertiban masyarakat tidak akan  terwujud  bila  pemimpin  tidak  ada,  oleh  karena  itu  antara  pemimpin  dan  agama  tidak dapat  dipisahkan  (Raihan  Putri,  2006:53).  Abu  Zakaria  Muhyiddin  Yahya  atau  dikenal  Imam Nawawi  (1233-1277  M)  mengutarakan  bahwa  mengangkat  pemimpin  politik  dalam  sebuah negara adalah wajib (Ridwan Yahya, 2004:41-42).
Berdasarkan  keterangan  Hadis  Nabi  saw.  dan  penjelasan  ulama  terkemuka  Islam  di  atas dapat  dikemukakan  bahwa  keberadaan  pemimpin  dalam  Islam  suatu  keniscayaan  kendati  ia orang yang tidak baik moralnya selama ia mampu menjaga eksistensi negara, persatuan umat, dan  memberi  keamanan  dan  kenyamaman  kepada  masyarakat  di  wilayah  yurisdiksinya. Ideologi Syiah meyakini bahkan tidak sah iman umat Islam apabila tidak meyakini keharusan mengangkat seorang pemimpin politik (kepala negara), bahkan mereka menjadikan salah satu Rukun  Islam  kepercayaan  kepada  pemimpin  (Farid  Wajdi  Ibrahim,  2009:83).  Ibnu  Khaldun, filsuf Islam Tunisia menyebutkan kewajiban bagi muslim untuk mengangkat pemimpin negara. Demikian  halnya  dengan  Abdul  Qadir  Audah  (1906-1954)  yang  menyatakan  bahwa  memilih dan mengangkat pemimpin suatu keharusan (Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, 2016:53). Sementara Hasbi  Ash-Shiddieqy  (2001:464)  mengatakan  bahwa  ”Dalil  terkuat  kewajiban  mengangkat kepala negara adalah ijmak para sahabat.”
Pendapat  dan  kesimpulan  para  ulama  di  atas  sebagai  evidensi aqli bahwa  keberadaan pemimpin  politik  atau  kepala  pemerintahan  mutlak  dibutuhkan  dan  keberadaannya.  Fungsi pemimpin dalam Islam sebagai tameng atau tiang sebuah bangunan, apabila tiang ini tidak ada tentu  bangunannya  tidak  akan  kokoh.  Analogi  lain  keharusan  pemimpin  dalam  Islam  adalah seperti fungsi pagar bagi tanaman dalam sebuah kebun, apabila pagarnya tidak ada, tidak akan ada yang bisa menjamin kebun itu akan selamat.
Sejarah politik dan ketatanegaraan Islam sejak era kepemimpinan Rasulullah saw. hingga khalifah Muawwiyah yang berpusat di Damaskus dan kekhalifahan Abbasiyah yang beribukota di Baghdad bahkan hingga kekhalifahan Islam terakhir yang berpusat di Turki tidak ditenukan adanya  khalifah  dari  kalangan  perempuan.  Para  ulama  seluruh  dunia  konsensus  bahwa  tidak boleh perempuan menjadi khalifah kendati salah satu ulama besar Islam yang hidup di zaman kekekhalifan  Al-Qadir  Billah  (380-422  H/991-1031  M)  dan  Al-Qaim  Billah (422-467  H/1031- 1075  M),  yaitu  Imam  Al-Mawardi  (1960:6)  tidak  mensyaratkan  seorang  pemimpin  setingkat kepala negara (khalifah) wajib kaum laki-laki. Ibnu Khaldun juga tidak mensyaratkan seorang khalifah  wajib  berjenis  kelamin  laki-laki.  Bagi  ulama  Tunisia  yang  populer  dengan  karyanya ”Mukaddimah”  ini  yang  paling  penting  bagi  pemimpin  adalah  memiliki  ilmu  dan  terjamin keadilannya atau tidak zalim dan fasik (Muh.Ilham, 2016:9). Imam Al-Baqillani (950-1013 M), ulama  asal  Irak  juga  tidak  mensyaratkan  pemimpin  umat  harus  laki-laki,  yang  paling  penting baginya adalah berilmu, jujur, salih, adil, dan berasal dari golongan Quraisy (Suyuthi Pulungan, 1997:254).
Pendapat  berbeda  dikemukakan  Syaikh  Yusuf  Al-Qardhawi  (1995:529)  bahwa  ia  tidak setuju perempuan menjadi orang nomor satu dalam sebuah negara atau menjadi khalifah, tetapi setuju bila di bawah khalifah. Kemudian ulama modernis sekaligus mantan Ketua Umum PBNU, Sa’id Aqil Siradj (1999:314-315) adalah salah satu dari sederatan ulama Indonesia yang tidak setuju  perempuan  menjadi  khalifah,  tetapi  membolehkan  perempuan  menduduki  posisi pemimpin politik di bawah khalifah, seperti presiden atau yang setingkat dengannya.
Sebelumnya  ulama  ahli  fikih  asal  Palestina,  Ibnu  Qudamah  (1147-1223  M)  atau  nama aslinya Muwaffaquddin Abu Muhammad juga tidak sepakat khalifah dipegang oleh perempuan. Intelektual muslim lain yang kontra dengan kekhalifahan perempuan adalah Al-Bassam (pakar tafsir dan Hadis) asal negeri Hijaz, Mustafa As-Siba’i (pakar Hadis) asal Suriah, Imam Al-Ghazaly ulama Iran, Abu A’la Al-Maududi (pakar siyasah Pakistan), Imam Al-Baghawi ulama tafsir asal Khurasan/Persia  (436-516  H),  Ibnu  hazm  Az-Zhahiri  asal  Kardova  (994-1064  M),  Imam  Al- Qurthubi  ahli  tafsir  dan  Hadis  (1214-1273  M),    dan  lain-lain.  Mustafa  as-Siba’iy  (1977:65), ulama  dari  negeri  Iran  ini  bahkan  secara  tegas  menyatakan  keharaman  perempuan  menjadi kepala negara atau memimpin kekhalifahan Islam. Ia menjelaskan bahwa jabatan kepala negara membutuhkan  jasmani  dan  rohani  yang  kuat  dan  kemampuan  untuk  mendahulukan kesejahteraan daripada perasaan dan perempuan tidak memiliki untuk itu.
Imam  Al-Baghawi  menolak  perempuan  menjadi  pemimpin  negara  atau imamah karena menurutnya  perempuan  memiliki  kekurangan  dalam  urusan  agama  dan  akalnya  tidak sempurna,  namun  ia  membolehkan imamah dipegang  oleh  perempuan  dalam  kondisi  dan situasi tertentu (Abdullah Ad-Dumaiji, 2016:280-281).
Berdasarkan uraian di atas menarik dikemukakan bahwa terdapat dua pendapat diametral intelektual muslim mengenai kedudukan hukum kepala negara atau kekhalifahan dalam politik Islam,  namun  belum  ditemukan  pendapat mendetail,  sahih,  atau  bahkan  ijmak maupun  fatwa
mengenai larangan atau kebolehan kepala daerah dipimpin oleh perempuan. Salah satu ulama besar  Aceh,  bahkan  pernah  terlibat  langsung  dalam  parlemen  di  level  pusat  (DPR/MPR-RI), yaitu  Abuya  Profesor  Muhibuddin  Waly  memiliki  pendapat  sendiri  mengenai  pemimpin perempuan  terutama  untuk  kepala  daerah.  Penelitian  menarik  diteliti  selain  belum  pernah ditulis oleh siapapun juga termasuk isu aktual di mana pada saat kajian ini ditulis, polemik atau kontradiksi  mengenai  isu  gender  dalam  politik  sedang  hangat  dibicarakan  karena  saat  ini sedang  berlangsung  tahapan  pemilihan  kepala  daerah  di  Aceh,  di  mana  terdapat  salah  satu bakal  calon  kepala  daerah  adalah  dari  kalangan  feminim,  yaitu  Illiza  Sa’duddin  Jamal  di  Kota Banda Aceh.
Berdasarkan  ulasan  dan  premis  mayor  di  atas,  menarik  dirumuskan  dalam  bentuk penelitian,  ”Bagaimanakan  pandangan  Abuya  Profesor  Muhubuddin  Waly  tentang kepemimpinan perempuan untuk tingkat kepala daerah ?”

## B. Metodologi
Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library Research ).  Data  yang telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  akan  diolah  untuk  dianasisis  secara  kualitatif.  Konsep metode  kualitatif  yaitu  dengan  menjelaskan  segala  sesuatu  mengenai  topik  yang  dibahas dengan  menghasilkan  data-data  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  adalah  memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (Jonathan Sarwono, 2013:113).

## C. Hasil dan Pembahasan
Pandangan  Abuya  Profesor  Muhubuddin  Waly  Tentang  Kepemimpinan  Perempuan Untuk Tingkat Kepala Daerah
Profil Abuya Profesor Muhubuddin Waly
Abuya  Profesor  Muhubuddin  Waly  adalah  anak  sulung  dari  Syaikh  Muhammad  Waly  Al- Khalidy, dilahirkan pada 17 Desember 1936 di Simpang Haru Padang Kota Sumatra Barat. Ibu Abuya  Profesor  bernama  Hj.  Rasimah  binti  Yahya.  Setelah  menyelesaikan  pendidikan  dasar (Sekolah Rakyat) dan Aliyah di Darussalam Labuhan Haji tahun 1955, melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Bustanul Muhaqqiqin Labuhan Haji (S1). Pendidikan magister (S2) dalam bidang Ushul Figh diselesaikan di Universitas Al-Azhar Faculty of Islamic State and Law Kairo tahun 1964. Selanjutnya gelar doktor (P.hD) diraih di kampus yang sama pada tahun 1970 spesialisasi  dalam  bidang  Ushul  Figh  (The  Original  of  Islamic  Law  Section).  Sebelum  terjun dalam dunia politik praktis, Abuya Profesor adalah  dosen dalam bidang Hukum Islam di Institut Ilmu Al-Qur’an di Jakarta. Jabatan yang pernah dipercayakan selama di dunia akademik antara lain: Wakil Dekan bidang Akademik  Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.  Jabatan  lain  adalah  anggota  Dewan  Pertimbangan  Agung  (DPA),  kemudian  anggota Pengurus  Besar  Syuriyah  Nahdhatul  Ulama  (PBNU),  anggota  Majelis  Syura  PPP  (Partai Persatuan  Pembangunan tahun  1976),  anggota  DPR/MPR-RI  dan  Ketua Dewan  Pertimbangan Partai  Persatuan  Nahdhatul  Ummah  Indonesia  (PPNUI)  tahun  1995  serta  jabatan  terakhir sebelum kembali ke Aceh adalah Ketua Majelis Syura PPNUI atau sebelumnya Partai Nahdhatul Ulama  (PNU).  Adapun  karya  tulis  yang  sudah  dipublikasi  antara  lain:  Al-Hikam 1  dan  2  (best seller)  yang  membahas  mengenai  Hakikat  Hikmah  Tauhid  dan  Tasauf  yang  diterbitkan  oleh Pustaka Nasional Singapura (Muhibuddin Waly, 2004:65-66).
Abuya  Profesor  Muhubuddin  Waly  adalah  tokoh  dan  ulama  besar  Aceh  yang  aktif  dalam politik praktis. Sebelum terjun dalam dunia politik, profesinya adalah mengajar sebagai dosen di berbagai tempat termasuk di luar negeri yakni Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia. Selain sebagai  akademisi  juga  cukup  banyak  organsisasi  berbasis  Islam  yang  dipimpinnya,  dan  di berbagai pekerjaan prestise lainnya (Via Asrina, 2021:56). Ulama Aceh yang seangkatan dengan Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  ketika  kuliah  di  Al-Azhar  ini  menyebutkan  bahwa  untuk menjadi  pemimpin  di  level  khalifah  paling  tidak  harus  memenuhi  sembilan  syarat,  meliputi: beragama  Islam,  baligh,  sehat,  merdeka,  memiliki  pengetahuan,  adil,  al-kifayah  (kemampuan mental dan kekuatan), suku Quraisy, dan pria (Muhubuddin Waly, Ibid,:14-23).
Semua  syarat-syarat  tersebut  penting  untuk  saling  melengkapi  dan  menyempurnakan, namun  dari  sembilan  syarat  itu,  terdapat  syarat  yang  lebih  penting,  yaitu  tentang  kesehatan, memahmi  ilmu  tentang  kepemimpinan,  adil,  dan  al-kifayah.  Menurut  Abuya  syarat  sehat penting karena dengan kesehatan tersebut ia dapat secara langsung memimpin rakyatnya  dan bisa bergerak cepat merespon setiap sesuatu. Berpengatahuan maksudnya adalah bahwa kepala negara  dapat  memahami  atau  menimbang  tentang  nilai-nilai  keagamaan  dan  urusan  profan sehingga  dengan  ilmunya  tersebut  dapat  mengambil  keputusan  yang  benar.  Abuya  Profesor tidak  mensyaratkan  harus  memahami  mendalam  tentang  ilmunya  tersebut  atau  spesialis  di bidangnya,  paling  tidak  tidak  awam  samasekali  ketika  keputusan  diambil.  Syarat  terpenting selanjutnya menurut Abuya adalah adil atau keadilan, maksudnya bahwa spaling tidak seorang pemimpin  mengandung  unsur  benar  dan  jujur  dalam  ucapan,  memegang  amanah  (tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan),  tidak  mengerjakan  yang  haram,  dan terpelihara dari dosa besar serta lebih baik ia adalah orang yang bertakwa (Muhibuddin Waly, Ibid, 15-17).
Buku  Abuya  Profesor  yang  membahas  secara  khusus  mengenai  pemimpin  Perempuan adalah ditulis tahun 2004 pada saat polemik besar sedang terjadi pada saat sedang menghadapi pemilu.  Buku  yang  berjudul  ”Perempuan  sebagai  Kepala  Negara  menurut  Islama”  menjadi masterpiece  dalam  bidang  politik.  Dalam  buku  ini  Abuya  Profesor  bukan  hanya  membahas mengenai  kriteria  pemimpin  yang  cukup  lengkap  dan  jelas,  tetapi  memberi  jawaban  pasti mengenai kebolehan perempuan menjadi kepala daerah.
Abuya  Profesor  (2004:3-4)  membagi  pemerintah  dalam  dua  bagian,  yaitu  hukumah istibdadiyah  (arbitrary  government)  dan  hukumah  qanuniyah  (law’s  goverment).  Hukumah istibdadiyah  adalah  pemerintahan  yang  menempatkan  penguasa  atau  pemegang  kekuasaan sebagai  satu-satunya  sumber  kebijkan  dan  keputusan  secara  absolut.  Sementara  hukumah qanuniyah  adalah  pemerintah  yang  menjadikan  hukum  sebagai  dasar  penyelenggaraan pemerintahan. Hukumah qanuniyah menurut Abuya Profesor dibagi dua lagi, yaitu (1) hukumah mutlaqah  (absolute  government)  yang  memimpin  dan  memerintah  secara  mutlak;  dan  (2) hukumah muqayyadah (fettered/chained government), yaitu pemerintahan yang terikat dengan menurut  kebaikan-kebaikan  dan  kepatutan-kepatutan  yang  ditentukan  menurut  pemimpin- pemimpinnya.
Hukumah  istibdadiyah  menurut  Abuya  Profesor  (Ibid:4)  adalah  kepala  pemerintah  yang menyelenggarakan pemerintahan menurut kehendaknya dan hal ini tidak diperkenankan dalam ajaran  Islam.  Ia  akan  memimpin  pemerintahan  secara  zalim  dan  tirani.  Kemudian  meskipun penyelenggaraan  pemerintahan  dijalankan  berdasarkan  hukum  tertulis  dan  kebaikan  serta kepatutan  selama  ia  memimpin  ditentukan  hanya  satu  orang  (hukumah  mutlaqah), pemerintahan demikian juga tidak terdapat dalam syariat Islam. Adapun hukumah muqayyadah adalah sistem pemerintahan yang terikat dengan nilai-nilai (values) dan peraturan tertulis (lex scripta) serta norma-norma dan sistem separation of power yang memisahkan atau membagi kekuasaan  dalam  tiga  dimensi  (trias  politica)  antara  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif,  juga tidak ditemukan referensinya secara jelas dalam siyasah islamiyah.
Selanjutnya  Abuya  Profesor  (Ibid:  5)  membagi  bentuk-bentuk  pemerintahan (regeringsvorm) ke dalam tiga macam, meliputi:
1. Hukumah malakiyah (monarki). Bentuk kekuasaan ini berdasarkan warisan atau dinasti berdasarkan hubungan primordialisme ( ashabiyah ).
2. Hukumah  jamhuriyyah (republik).  Bentuk  pemerintahan  ini  rakyat  terlibat  langsung menentukan pemimpin mereka baik melalui perwakilan yang ada di parlemen maupun melalui pemilu langsung one man one vote (satu orang satu suara).
3. Hukumah  aristukrathiyyah (aristokratik).  Bentuk  pemerintahan  ini  berada  di  tangan aristokrat  ataupun  di  tangan  kaum borjuis (ningrat/bangsawan).  Hanya  kepala  suku atau  hulubalang  maupun  bangsawan  tertentu  yang  menentukan  pemerintahan  seperti yang pernah dipraktekkan di Eropa Barat antara tahun 500-1500 masehi.

## Kepala  Daerah  Perempuan  menurut  Sosio-kultural  Aceh  dalam  pandangan  Abuya Profesor Muhibuddin Waly
Menurut Undang-Undang Pemerintahan daerah (UU Pemda) Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal  1  menyebutkan,  setiap  daerah  dipimpin  oleh  kepala  daerah.  Kepala  daerah  ada  dua,
gubernur  untuk  tingkat  provinsi  dan  bupati/walikota  untuk  tingkat  kabupaten/kota.  Jabatan kepala daerah adalah  jabatan di bawah  presiden atau  kepala negara.  Kepala negara pun yang memegang  kekuasaan  secara  menyeluruh  dan  memusat  syarat  laki-laki  sangat  penting  dan asasi,  maka  kaum  perempuan  tidak  direkomendasi  sebagai  orang  nomor  satu  (Muhibuddin Waly, Ibid :23).
Sebagian cendikiawan Islam, firman Allah dalam Alquran Surat an-Nisa’ ayat 34 ” Laki-laki (suami)  itu  pelindung/pemimpin  bagi  perempuan  (istri) ”  disimpulkan  secara  umum  bahwa siapapun  dan  kapanpun  perempuan  tidak  boleh  menjadi  kepala  negara  atau  kepala pemerintahan  untuk semua  level  baik  kepala  daerah  tingkat  I  maupun  tingkat  II,  bahkan  bila ditafsir  secara  umum  untuk  camat  dan  kepala  desa  pun  tidak  boleh.  Sebagian  lagi  tidak demikian  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya.  Para mufassirin tidak  sama  memahami makna arrijalu dan qawwamu pada ayat tersebut. Ibnu Asyur (1997:7)), ahli tafsir asal Tunisia menjelaskan  bahwa  makna qawwamu dengan  pelindung.  Dalam  Alquran  terjemahan  terbitan Departemen Agama RI mengartikan qawwamu dengan pemimpin (Abdurrahman, 2011:340). Asababun nuzul Surat An-Niasa ayat 34 di atas seperti  diriwayatkan oleh  Ibnu  Abi Hatim yang  berasal  dari  Hasan  Al-Basri  adalah  bahwa  “seorang  wanita  mendatangi  Rasulullah  saw. dan  mengadukan  kepada  beliau  bahwa  suaminya  telah  menamparnya.  Beliaupun  bersabda balaslah sebagai qishas . Lalu Allah menurunkan firmannya ‘laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan  (isteri)’.  Maka  wanita  itu  kembali  ke  rumah  tanpa  meng- qishash suaminya (Jalaluddin As-Suyuthi, 2008:162-163). Pendapat serupa dikemukakan oleh  Saidina Hasan r.a. yang  menjelaskan  bahwa  seorang  wanita  mengadu  kepada  Rasulullah  saw.  atas  perlakuan suaminya  yang  telah  menampar  mukanya,  lalu  Rasulullah  bersabda,  ”Suamimu  berhak  di- qishas ”, lalu turun ayat ini. Kemudian wanita tersebut pulang ke rumah dan tidak jadi menuntut qishas suaminya (Departemen Agama RI, 2006:84).
Abuya  Profesor  mengkritisi  ilmuan-ilmuan  Islam  di  berbagai  tempat  yang  mengambil kesimpulan  ayat  34  Surat  An-Nisa  tersebut  secara  tekstual  tanpa  mengkaji  konteks  turunnya ayat.  Hal  ini  menurutnya  akan  membawa  kepada  kesesatan  umat  dan  jauh  dari  nilai-nilai kebenaran.  Abuya  menjelaskan  bahwa  ayat  34  Surat  An-Nisa  tersebut  berkaitan  erat  dengan perilaku  Sa’ad  bin  Arrabi’  dengan  istrinya  Habibah  binti  Zaid.  Perempuan  ini  telah  berbuat durhaka kepada suaminya sehingga ia menampar istrinya. Zaid sebagai ayah Habibah mengadu perilaku  suami  anaknya  kepada  Nabi  saw.  lalu  Nabi  saw.  bersabda,  ”Hendaklah  suaminya  itu diberlakukan hukum kisas. Mendengar jawaban Nabi saw. itu Habibah dan ayahnya kembali ke rumahnya untuk melaksanakan kisas sesuai perintah Nabi, akan tetapi sebelum kisas dilakukan Malaikat  Jibril  turun  menyampaikan  wahyu,  yaitu  Surat  An-Nisa  ayat  34.  Kemudian  Nabi memanggil  keduanya  untuk  memberitahukan  Surat  An-Nisa  ayat  34  tersebut.  Lalu  mereka kembali lagi ke rumahnya dan tidak jadi mengkisas Sa’ad bin Arrabi’. Berkaitan dengan Surat An-Nisa  ayat  34  ini  secara  tegas  Abuya  Profesor  mengemukakan,  ”maka  menjadi  sangat  jelas bahwa  ayat  ini  hanya  berkaitan  dengan  keluarga  yakni  kepemimpinan  suami  terhadap  istri” (Muhibuddin Waly, Ibid:47-49).
Abuya  Profesor  juga  mengkritisi  ulama-ulama  Islam  yang  tidak  profesional  dalam menafsirkan Hadis Nabi mengenai ” Tidak akan sukses (selama-lamanya) sesuatu kaum (bangsa) manakala  menyerahkan  urusan  (kepemimpinan)  kepada  perempuan ”.  Hadis  ini  diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi yang diterima dari Abi Bakrah. Menurut Abuya, Hadis ini secara harfiah atau literal  juga menjelaskan mengenai masa depan dan akibat-akibat yang dapat diterima apabila perempuan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Asbabul wurud Hadis ini merupakan respon Nabi saw. terkait informasi yang disampaikan oleh Sahabat mengenai  sikap  masyarakat  Romawi  yang  mengangkat  putri  raja  mereka  sebagai  pemimpin. Sistem  politik  kerajaan  Romawi  tidak  seperti  sekarang  yang  sudah  ada separation  of  power (pemisahan  kekuasaan).  Seluruh  tampuk  kekuasaan  atau  kepemimpinan  di  kerajaan  Romawi berada  mutlak  di  tangan  satu  orang  dan  penentu  kebijakan  negara,  oleh  karenanya  menurut Abuya,  ”Dalam  gambaran  seperti  inilah  terbentuk ijma’ para  ulama  besar  hukum  Islam  yang memutuskan  bahwa  prialah  yang  menempati  kedudukan  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan. Sejalan dengan perubahan zaman, khususnya dengan memudar dan lenyapnya kepemimpinan  tunggal  tertinggi  bersamaan  dengan  tumbuhnya  negara-negara  Republik dengan  pembagian-pembagian  kekuasaan,  dan  menjadikan  pemimpin  pemerintahan/negara semata-mata  pemegang  kekuasaan  eksekutif,  maka  syarat  pria  tidak  lagi  bersifat  mutlak.
Perubahan-perubahan dan perkembangan inilah kiranya yang menjadi alasan kuat oleh Imam Al-Mawardi sehingga beliau tidak memasukkan pria selaku syarat untuk menempati kedudukan kepala negara/kepala pemerintahan” (Muhibuddin Waly, Ibid :50-51).
Dalam catata sejarah kekuasaan tunggal di kekaisaran Romawi dimulai tahun 324 M pada masa kekuasaan Constantine, sebelumnya berlaku separation of power antar keluarga-keluarga raja.  Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Byzantium yang kemudian menjadi Nova Roma atau  dikenal  juga  dengan  Konstantinopel.  Sejak  tahun  395  M  setelah  kematian  Theodosius  I, kembali  Romawi  dibagi  dua,  Romawi  Timur  dengan  ibukota  Konstantinopel  di  bawah kekuasaan  Honorius  dan  Romawi  Barat  dengan  ibukota  Milan  diserahkan  kepada  Arcadius. Keduanya  merupakan  putra  Theodosius  I.  Pada  tahun  476  M  Romawi  Barat  runtuh  setelah diserang  oleh  bangsa  Barbar  dari  Eropa  utara,  kini  yang  tinggal  hanya  Romawi  Timur  yang dikenal dengan Kekaisaran Byzantium (Taufik Adi Susilo, 2009:16).
Pada zaman Nabi saw. menjadi kepala negara Islam di Madinah, kekuasaan Romawi Timur terbentang hampir separuh dari bumi hingga mencapai tiga benua, yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Pemimpin  terkenal  di  kerajaan  ini  pada  masa  itu  adalah  Heraklius.  Pada  masa  ini  perang berkobar di mana-mana, musuh besar Romawi adalah Persia, sementara Kota Madinah terletak di  tengah-tengah  antara  Romawi  dan  Persia.  Dalam  kondisi  seperti  ini  mustahil  perempuan mampu  menjadi  orang  nomor  satu  di  pemerintahan,  selain  karena  perang  terus  berkobar, jangkauan wilayah terbentang yang sangat luas.
Abuya Profesor menyimpulkan terkait Surat An-Nisa ayat 34 dan Hadis diriwayatkan oleh Imam  Bukhari,  Ahmad,  dan  Tirmizi  yang  diterima  dari  Abi  Bakrah  bahwa ayat  tersebut  tidak dapat  dijadikan  sebagai  dalil  untuk  melarang  kaum  perempuan  menjadi  kepala  negara  atau kepala pemerintahan. Untuk posisi kepala negara saja yang cukup besar membawahi beberapa provinsi tidak melarang, apalagi yang wilayahnya kecil dan penduduknya tidak terlalu banyak, seperti  tingkat  kabupaten/kota,  maka  larangan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  konteks  dan kondisi  hari  ini.  Surat  An-Nisa  ayat  34  tersebut  erat  kaitannya  dengan  kepemimpinan  suami sebagai kepala rumah tangga atas istrinya dan ayat tersebut bersifat khusus (Muhibuddin Waly, Ibid :61).  Dalam  catatan  sejarah,  kepemimpinan  perempuan  di  Aceh  yang  terdiri  dari  empat orang  sultanah  atau  ratu  menjadi  catatan  penting  dipahami  bahwa  Qadhi  Malikul  ’Adil  pada masa  itu  adalah  Syaikh  Abdurrauf  As-Singkily  tidak  mempermasalahkan  kepemimpinan perempuan.  Dipilihnya  putri  Sultan  Iskandar  Muda  pengganti  Sultan  Iskandar  Tani  (Tsani) karena ulama Aceh saat itu memahami argumentasi fikih Islam setelah mereka memperhatikan sejarah.  Terkait  digantikannya  kepemimpinan  sultanah  yang  keempat  (Kamalatsyah)  yang beralih kepada suaminya (Syarif Hasyim Badrul Munir Jamalullail) karena pengaruh hulubalang yang semakin meningkat (Muhibuddin Waly, Ibid :52-53).
Selanjutnya Hadis yang menyatakan bahwa ”Tidak akan sukses (selama-lamanya) sesuatu kaum  (bangsa)  manakala  menyerahkan  urusan  (kepemimpinan)  kepada  perempuan”  adalah respon  Nabi  saw.  mengenai  sistem  kepemimpinan  kekaisaran  Romawi  yang  menempatkan pemimpin  pada  posisi  tunggal.  Hadis  ini  menurut  Abuya  lebih  tepat  dikaitkan  dengan kekuasaan mutlak yang dipraktekkan di kekaisaran Romawi pada masa Nabi saw. (Muhibuddin Waly, Ibid :62). Pada saat Nabi saw. menyampaikan Hadis tersebut,  kekuasaan Romawi sangat luas  sebagaimana  telah  diuraikan,  akan  sulit  dijangkau  oleh  seorang  perempuan,  ditambah kondisi  perang  berkobar  di  mana-mana.  Pada  saat  itu  antara  Romawi  dan  Persia  terus berperang. Maka oleh karena itu, Abuya professor menegaskan, “maka hadist ini hanya relevan bila dikaitkan dengan kekuasaan mutlak dalam sisitem kekaisaran kerajaan Romawi pada masa Nabi saw.

## D. Kesimpulan
Persoalan  kepemimpinan  perempuan  sejak  dahulu  sampai  sekarang  belum  tuntas.  Pro- kontra masalah ini biasanya akan muncul apabila terdapat calon pemimpin negara atau kepala daerah  perempuan yang akan berkompetisi menjadi orang nomor satu di wilayahnya. Sampai sekarang belum ada ijmak atau fatwa resmi dari lembaga fatwa atau mufti yang mengharamkan atau  melarang  kaum  perempuan  terjun  dalam  dunia  politik  praktis  menjadi  kepala pemerintahan. Mayoritas ulama sepakat, untuk level jabatan khalifah harus dipegang oleh laki- laki,  tetapi  posisi  kepala  pemerintahan  di  bawahnya  memunculkan  polemik  yang  belum  ada
kesudahannya, termasuk menjadi kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Ulama besar Aceh sekaligus  mantan  politisi  ternama,  Abuya  Profesor  Muhibuddin  Waly  tidak  melarang perempuan  menjadi  kepala  daerah,  bahkan  perempuan  dapat  menjadi  kepala  negara  apabila memiliki kualifikasi tertentu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi yang  diterima  dari  Abi  Bakrah  sifatnya  tekstual  yang  dipahami  secara  literal  tanpa memperhatikan kondisi dan situasi objektif masa itu. Menurut Abuya, kondisi objektif hari ini jauh berbeda dengan tempo dulu, di mana kekuasaan seorang pemimpin bersifat mutlak atau absolut,  seluruh  kekuasaan  berada  di  tangan  satu  orang.  Berbeda  dengan  sistem  politik  dan kondisi  sekarang  di  mana  kekuasaan  tidak  lagi  berada  secara  mutlak  di  tangan  satu  orang, tetapi  sudah  ada separation  of  power atau  telah  menganut  konsep trias  politica yang  dibagi kekuasaan dalam tiga bentuk tanggung jawab berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif .

## E. Referensi
Abdurrahman.  (2011). Kepemimpinan  Wanita  dalam  Islam  dalam  al-Qur’an  dan  Isu Kontemporer. Yogyakarta: eISAQ Press.
Ad-Dumaiji. A. (2016). Konsep Kepemimpinan dalam Islam, alih bahasa Umar Mujtahid . Jakarta: Ummul Qura.
AI-Mawardi, I. (1960). Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Edisi Pertama , Beirut-Lebanon: Daar EI-Fikri. Ash-Shiddieqy, H. (2001). Koleksi Hadis-hadis Hukum , Semarang: Pustaka Rizki Putra. As-Siba’iy, M.  (1997). Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan. Terj. Chadidjah Nasution , Jakarta: Bulan Bintang.
As-Suyuthi, J. (2008). Asbabun Nuzul . Depok: Gema Insani. Asyur,  M.  T.  I.  (1997). At Tahrir Wa Al-Tanwiir, I .  Tunisia:  Dar  Suhunun  Li  Al-Nasyri  Wa  Al- Tauzi’i.
Departemen Agama RI. (2006). Alquran Tajwid Al-Haqq . Maghfirah Pustaka, Jakarta. Ibrahim,F W. (2009). Negara-negara Syiah dalam Lintasan Sejarah . Banda Aceh: PENA. Ilham,  M.  (2016).  Konsep  ‘Ashabiyah  dalam  Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun. Jurnal  Politik Profetik,4 (1).
Jindan, K. I. (1994). The Islamic Theory of Goverment according To Ibnu Taimiyah . (Terjemahan), Jakarta: Rineka Cipta.
Pulungan, S. (1997). Hukum Tata Negara Islam . Jakarta: Rajawali. Putri,  R.  (2006). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam ,  Banda  Aceh:  AK-Group  Yogyakarta  - UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Sarwono, J. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu. Siradj, S. A. (1999). Politik Demi Tuhan . Bandung: Pustaka Hidayah. Waly,  M.  (2004). Perempuan  Sebagai  Kepala  Negara  Menurut  Islam.  cet-1 ,  Jakarta:  Pustaka Agung.
Yahya, R. (2004). Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam . Jakarta: Pustaka Nawaitu.