## B.PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  1945  hasil Amandemen.
Undang-Undang  No,  1  Tahun  1946
tentang
Pemberlakukan
Peraturan  Hukum  Pidana  di
Seluruh Indonesia (KUHP) .
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Undang-Undang    Nomor  16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang    Nomor  22  Tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi.

## PENCATATAN PERNIKAHAN DAN AKTA NIKAH SEBAGAI LEGALITAS PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

## NUNUNG RODLIYAH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa Bandar Lampung

## ABSTRACT
According to Islamic marriage law, each oral marriage agreement must fullfill all marriage requrements.  For  the  sake  of  marriage  administration,  each  marriage  events  must  be registered and the proof of registration is a marriage sertificate issued by the head of The Office of Religion Affairs (KUA) given to the couple. The sertificate proves the couple as a legal spouse to all other parties. A marriage without serificate may be requested to Local District Religion Court for a legal decision (Isbat nikah).

## Keyword: marriage, sertificat, a legal decision

## I.PENDAHULUAN
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  I  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (UUP)  mengatur  bahwa  “perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan  itu”.  Yang  dimaksud  agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  bagi  golongan  agama  serta kepercayaanya  selama  tidak  bertentangan atau  tidak  ditentukan  lain  oleh  undang- undang.  Bagi  umat  Islam,  perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum  perkwainan  Islam.  Suatu  akad perkawinan itu harus memenuhi rukun dan syarat  perkawinan  yaitu:  adanya  calon mempelai  laki  dan  perempuan,  wali,  dua orang  saksi  laki-laki  dan  ijab  qabul.  Agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan haruslah  dicatat.  Pencatatan  perkawinan tersebut  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah,  yang  selanjutnya  diberi  akta  nikah sebagai bukti adanya perkwainan.
Pencatatan  Perkwainan  dan  aktanya bagi  sebagian  masyarakat  tampaknya masih perlu disosialisasikan. Hal ini boleh jadi  karena  sebagian  masyarakat  muslim masih  ada  yang  memahami  ketentuan perkawinan  lebih  menekankan  prospektif tidak sentris. Menurut pemahaman visi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya  menurut  ketentuan  terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan. Kondisi semacam ini  dipraktekkan  sebagian  masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah  sebagai  petugas  resmi  dalam pelaksanaan  perkawinan.  Lebih  jauh  lagi, apabila  ada  oknum  yang  memanfaatkan peluang  ini  untuk  mencari  keuntungan pribadi  tanpa  mempertimbangkan  sisi  dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah  perkawinan,  seperti  poligami  liar tanpa  izin  isteri  pertama  atau  tanpa  izin Pengadilan Agama.
Pencatatan  perkawinan  dan  aktanya ini  ditentukan  dalam  Al- Qur’an.  Kaidah hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
Di  dalam  Al- Qur’an  ketentuan  tersebut ditegaskan  dalam  Al- Qur’an,  Q.S.  Al - Baqoroh  (2):282,  bahwa  adanya  bukti otentik  sangat  diperlukan  untuk  menjaga kepastian  hukum.  Hal  ini  ditegaskan  juga dalam  kaidaah  hukum  Islam,  pencatatan perkawinan  dan  membuktikannya  dengan akta  nikah  sangat  jelas  mendatangkan kemashlahatan  bagi  tegaknya  rumah tangga. Sejalan dengan prinsip: “Da u al - mafasid  muqoddamun  ’ala  jalbi  al - mashoolih” artinya menolak kemadharatan lebih  didahulukan  daripada  memperoleh kemashlahatan.
Demikian  juga  dijelaskan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  Buku  I,  Bab  II, Pasal  5  sampai  dengan  7.  Pada  dasarnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan dan  aktanya  merupakan  suatu  hal  yang diperintahkan  dan  dian jurkan  oleh  Syara’ dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku sehingga  masing-masing  orang  yang  akan melaksanakan  perkawinan  hendaklah memperhatikan  eksistensi  dan  hakekat perkawinan  yang  ada  dalam  rukun  dan syarat-syaratnya  agar  tujuan  perkawinan untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah,  bahagia  dan  sejahtera  dapat dicapat.  Tetapi  sebaliknya  perkaw  inan yang  dilaksanakan  dengan  melanggar ketentuan-ketentuan  hukum  yang  telah ditetapkan  dalam  hal  ini  tanpa  dilakukan pencatatan  perkawinan  maka  menjadikan perkawinan  tersebut  memiliki  kekuatan hukum.
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan  yang  hendak  ditelaah adalah:  (1)  bagaimanakah  konsep pencatatan  perkawinan  dan  aktanya menurut
Hukum
Islam?;
(2) Bagaimanakah  fungsi  dan  manfaat
pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan menurut Hukum Islam?
II. PEMBAHASAN
Konsep
Pencatatan Pernikahan/ perkawinan  dan  Akta  Nikah  menurut Hukum Islam Pencatatan pernikahan
yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan  dilangsungkan  di hadapan  dan  di  bawah  pengawasan  serta dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah, sehingga  perkawinan  tersebut  mempunyai kekuatan  hukum.  Pencatatan  Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).
Adapun Akta Nikah akta perkawinan yang  berarti  dokumen  atau  daftar  yang  di dalamnya  memuat  peristiwa  perkawinan dan  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  dalam  hal  ini  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  melalui  Pegawai  pencatat Perkawinan  (PPN)  bagi  yang  beragama non Islam. (Peter Salim dan Yenny Salim. 1991:33) Pencatatan  perkawinan  merupakan salah  satu  asas  dalam  Undang-Undang Perkawinan  yang  ditentuak  secara  umum dalam  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974. Khusus  bagi  yang  beragama  Islam Pencatatan  Perkawinan  diatur  dalam  Bab II  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  sedangkan mengenai  Pencatatan  Perkawinan  yang dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  diatur dalam  pasal  11  s.d  13  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, selanjutnya  lebih  rinci  lagi  diatur  dalam kompilasi  Hukum  Islam  Buku  I,  Bab  II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:
Pasal 5:
.............................................
Di  dalam  Al- Qur’an  ketentuan  tersebut ditegaskan  dalam  Al- Qur’an,  Q.S.  Al - Baqoroh  (2):282,  bahwa  adanya  bukti otentik  sangat  diperlukan  untuk  menjaga kepastian  hukum.  Hal  ini  ditegaskan  juga dalam  kaidaah  hukum  Islam,  pencatatan perkawinan  dan  membuktikannya  dengan akta  nikah  sangat  jelas  mendatangkan kemashlahatan  bagi  tegaknya  rumah tangga. Sejalan dengan prinsip: “Da u al - mafasid  muqoddamun  ’ala  jalbi  al - mashoolih” artinya menolak kemadharatan lebih  didahulukan  daripada  memperoleh kemashlahatan.
Demikian  juga  dijelaskan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  Buku  I,  Bab  II, Pasal  5  sampai  dengan  7.  Pada  dasarnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan dan  aktanya  merupakan  suatu  hal  yang diperintahkan  dan  dian jurkan  oleh  Syara’ dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku sehingga  masing-masing  orang  yang  akan melaksanakan  perkawinan  hendaklah memperhatikan  eksistensi  dan  hakekat perkawinan  yang  ada  dalam  rukun  dan syarat-syaratnya  agar  tujuan  perkawinan untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah,  bahagia  dan  sejahtera  dapat dicapat.  Tetapi  sebaliknya  perkaw  inan yang  dilaksanakan  dengan  melanggar ketentuan-ketentuan  hukum  yang  telah ditetapkan  dalam  hal  ini  tanpa  dilakukan pencatatan  perkawinan  maka  menjadikan perkawinan  tersebut  memiliki  kekuatan hukum.
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan  yang  hendak  ditelaah adalah:  (1)  bagaimanakah  konsep pencatatan  perkawinan  dan  aktanya menurut Hukum Islam?;
(2) Bagaimanakah  fungsi  dan  manfaat
pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan menurut Hukum Islam?

## II. PEMBAHASAN
Konsep
Pencatatan
Pernikahan/ perkawinan  dan  Akta  Nikah  menurut Hukum Islam
Pencatatan
pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan/perkawinan  dilangsungkan  di hadapan  dan  di  bawah  pengawasan  serta dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah, sehingga  perkawinan  tersebut  mempunyai kekuatan  hukum.  Pencatatan  Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA).
Adapun Akta Nikah akta perkawinan yang  berarti  dokumen  atau  daftar  yang  di dalamnya  memuat  peristiwa  perkawinan dan  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  dalam  hal  ini  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  melalui  Pegawai  pencatat Perkawinan  (PPN)  bagi  yang  beragama non Islam. (Peter Salim dan Yenny Salim. 1991:33)
Pencatatan  perkawinan  merupakan salah  satu  asas  dalam  Undang-Undang Perkawinan  yang  ditentuak  secara  umum dalam  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974. Khusus  bagi  yang  beragama  Islam Pencatatan  Perkawinan  diatur  dalam  Bab II  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  sedangkan mengenai  Pencatatan  Perkawinan  yang dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  diatur dalam  pasal  11  s.d  13  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, selanjutnya  lebih  rinci  lagi  diatur  dalam kompilasi  Hukum  Islam  Buku  I,  Bab  II,
Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:
Pasal 5:
(1)      Agar  terjaminnya  ketertiban perkawinan  bagi  masyarakat  Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
(2)   Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1946  jo  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6:
(1)      Memenuhi  ketentuan  dalam  pasal 5, setiap  perkawinan  harus  dilakukan dihadaan  dan  di  bawah  pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
(2)  Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7:
(1)  Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan dengan  akta  nikah  yang  dimuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut  Al- Qur’an,  Pencatatan
Perkawinan  yang  dibuktikan  dengan  akta nikah  dijelaskan  dalam  QS.  Al-Baqarah (2):282,  yang  artinya  :  “Wahai  orang - orang  yang  beriman,  apabila  kamu bermuamalah tidak  secara  tunai  untuk waktu  yang  ditetapkan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang penulis  diantara  kamu  menuliskannya sebagaimana  Allah  telah mengajarkannya, maka hendaklah ia mangurangi sedikitpun daripada  permuamalahannya  (utangnya). Maka  jika  yang  berhutang  itu  orang  yang lemah  akalnya  atau  lemah  keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan ,  maka  hendaklah  wakilnya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi laki-laki,  boleh  seorang  laki-laki  dan  dua orang  wanita  dari  saksi-saksi  yang  kamu ridhoi,  supaya  jika  yang  seorang  lupa maka  seorang  lagi  mengingatkannya.  Dan
janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  memberi keterangan  apabila  mereka  dipanggil,  dan janganlah  kamu  jemu menulis  muamalah (utang)  itu  lebih  baik  kecil  maupun  besar sampai  batas  waktu  membayarnya.  Yang demikian  itu  lebih  adil  disisi  Allah  dan lebih  dapat  menguatkan  persaksian  dan lebih  dekat  kepada  tidak  menimbulkan keraguanmu.  Tulis  muamalah  itu,  kecuali perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di antara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi kamu  jika  kamu  tidak  menulisnya.  Dan persaksianlah  apabila  kamu  berjual  beli, dan  janganlah  penulis  dan  saksi menyulitkan  dan  mempersulit.  Jika  kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertaqwalah kepada  Allah,  Allah  mengajarimu  dan Allah  Maha  Mengetahui  segala  sesuatu” (QS. 2:282).
Redaksi  ayat  tersebut  dengan  tegas menjelaskan  bahwa  pencatatan  didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan  menjadi  salah  satu  rukun perkawinan.  Dalam  kaitannya  dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan  perkawinan  dan  dibuktikan dengan  akta  nikah  adalah  bersumber  dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum  Islam  dengan  tetap  berpedoman pada  Al- Qur’an  dan  Hadis  Nabi.  Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini  karena  perintah  adanya  pencatatan perkawinan  dan  aktanya,  kandungan masahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut  di  atas,  dapat  dilakukan  analogi (Qiyas),  karena  ada  kesamaan  illat  (kuasa efektif),  yaitu  dampat  negatif  yang ditimbulkan. (Ahmad Rofiq, 1995:121)
Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan  bahwa  pencatatan  perkawinan merupakan  ketentuan  yang  perlu  diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan  perkawinan  dan  akta-nya memiliki landasan metodelogis yang kuat, yaitu  Qiyasatau  maslahat  marsalah  --- yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil Qoth’i yang  dibangun  atas  dasar  kajian induktif ( istiqro’i ) Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di atas, maka terhadap pencatatan perkawinan  yang  dibuktikan  dengan  akta nikah sebagaimana diatur dalam Al- Qur’an (QS.  2:282).  Bagi  masyarakat  Islam  di Indonesia berlaku juga ketentuan Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974,  pasal  2  jo Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975, Pasal  2,  11,  12,  dan  13  jo  Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 sampai dengan 7.

## Akta Nikah Sebagai Akta Otentik
Menurut
Hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al- Qur’an,  QS.  2:282.  Bahwa  semua hubungan  muamalah  (hubungan  manusia dengan  manusia)  diperintahkan  untuk dicatat,  termasuk  di  dalamnya  pencatatan perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  dan aktanya  merupakan  bukti  otentik  yang memuat  peristiwa  hukum  perkawinan, sehingga perkawinan mempunya kekuatan hukum yang pasti.
Selanjutnya,  sesuai  dengan  syarat- syarat  akta  otentik,  maka  akta  nikah sebagai  akta  otentik  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1)  Akta  nikah  harus  dibuat  oleh  atau dihadapan  pejabat  yang  berhak membuatnya.  Sesuai  dengan  ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9  Tahun  1975,  maka  perkawinan  bagi mereka  yang  beragama  Islam  sejak
tanggal 22 Juli 1991 berlaku Kompilasi Hukum  Islam,  Pasal  5  s.d  7,  yang mengatur  pencatatan  perkawinan  yang dibuktikan  dengan  akta  nikah.  Adapun pejabat  yang  berhak  melakukan pencatatan  perkawinan  adalah  Pegawai pencatat Nikah (PPN)
(2) Akta Nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk  akta  nikah  ditentukan  dalam Pasal  28  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Agama  No.  2  Tahun  1990  adalah  akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami isteri masing- masing  diberikan  kutipan  akta  nikah Model N.A.
Adapun isi Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan  pasal  12  Peraturan  Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: (1)  Nama,  tanggal  dan  tempat  lahir, agama/kepercayaan,  pekerjaan  dan tempat  tinggal  suami    isteri:  apabila salah  satunya  atau  keduanya  pernah kawin maka sebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
(2)    Nama,  agama/kepercayaan,  pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mereka;
(3)    Izin  sebagaimana  dimaksud  dalamn pasal 4 Udang-undang;
(4)    Persetujuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6 Undang-udang;
(5)  Izin  dari  Pejabat  yang  ditunjuk  oleh Menteri Hankam/Pangab bagi Anggota Angkatan  Bersenjata;
(6)  Perjanjian perjawinan apabila ada;
(7)    Nama,  umur,  agama  kepercayaan, pekerjaan  dan  tempat  tinggal  para saksi  dan  wali  nikah  bagi  yang beragama Islam;
(8)  Nama,  umur,  agama  kepercayaan, pekerjaan  dan  tempat  tinggal  kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.
.............................................
Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan  bahwa  pencatatan  perkawinan merupakan  ketentuan  yang  perlu  diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan  perkawinan  dan  akta-nya memiliki landasan metodelogis yang kuat, yaitu  Qiyasatau  maslahat  marsalah  --- yang menurut Al-Syatiby, merupakan dalil Qoth’i yang  dibangun  atas  dasar  kajian induktif ( istiqro’i ) Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di atas, maka terhadap pencatatan perkawinan  yang  dibuktikan  dengan  akta nikah sebagaimana diatur dalam Al- Qur’an (QS.  2:282).  Bagi  masyarakat  Islam  di Indonesia berlaku juga ketentuan Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974,  pasal  2  jo Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975, Pasal  2,  11,  12,  dan  13  jo  Kompilasi Hukum Islam, pasal 5 sampai dengan 7.

## Akta Nikah Sebagai Akta Otentik
Menurut
Hukum Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al- Qur’an,  QS.  2:282.  Bahwa  semua hubungan  muamalah  (hubungan  manusia dengan  manusia)  diperintahkan  untuk dicatat,  termasuk  di  dalamnya  pencatatan perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  dan aktanya  merupakan  bukti  otentik  yang memuat  peristiwa  hukum  perkawinan, sehingga perkawinan mempunya kekuatan hukum yang pasti.
Selanjutnya,  sesuai  dengan  syarat- syarat  akta  otentik,  maka  akta  nikah sebagai  akta  otentik  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1)  Akta  nikah  harus  dibuat  oleh  atau dihadapan  pejabat  yang  berhak membuatnya.  Sesuai  dengan  ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.
9  Tahun  1975,  maka  perkawinan  bagi mereka  yang  beragama  Islam  sejak
tanggal 22 Juli 1991 berlaku Kompilasi Hukum  Islam,  Pasal  5  s.d  7,  yang mengatur  pencatatan  perkawinan  yang dibuktikan  dengan  akta  nikah.  Adapun pejabat  yang  berhak  melakukan pencatatan  perkawinan  adalah  Pegawai pencatat Nikah (PPN) (2) Akta Nikah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Bentuk  akta  nikah  ditentukan  dalam Pasal  28  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Agama  No.  2  Tahun  1990  adalah  akta dalam bentuk tertulis dengan Model N, sedangkan kepada suami isteri masing- masing  diberikan  kutipan  akta  nikah Model N.A.
Adapun isi Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan  pasal  12  Peraturan  Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: (1)  Nama,  tanggal  dan  tempat  lahir, agama/kepercayaan,  pekerjaan  dan tempat  tinggal  suami    isteri:  apabila salah  satunya  atau  keduanya  pernah kawin maka sebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
(2)    Nama,  agama/kepercayaan,  pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mereka; (3)    Izin  sebagaimana  dimaksud  dalamn pasal 4 Udang-undang;
(4)    Persetujuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6 Undang-udang;
(5)  Izin  dari  Pejabat  yang  ditunjuk  oleh Menteri Hankam/Pangab bagi Anggota Angkatan  Bersenjata;
(6)  Perjanjian perjawinan apabila ada;
(7)    Nama,  umur,  agama  kepercayaan, pekerjaan  dan  tempat  tinggal  para saksi  dan  wali  nikah  bagi  yang beragama Islam;
(8)  Nama,  umur,  agama  kepercayaan, pekerjaan  dan  tempat  tinggal  kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.
Dalam peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, dinyatakan bawa terwujudnya akad  nikah  dapat  dilakukan  melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1)  Pemberitahuan Kehendak Nikah Bab  II  paasal  5  Peraturan  Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 menentukan bahwa orang  yang kehendak menikah memberitahukan
rencana pernikahannya  itu  kepada  Pegawai
Pencatat  Nikah  yang  mewilayahi tempat  dilangsungkannya  akad  nikah, pemberitahuan  ini  harus  dilakukan sekurang-kurangnya  10  hari  sebelum perkawinan itu dilaksanakan.
Selanjutnya,  pasal  6  menyatakan bahwa  pemberitahuan  ini  dapat  dilakukan secara  lisan  atau  tertulis  oleh  calon mempelai  atau  oleh  wali  atau  wakilnya. Apabila  karena  sesuatu  hal  atau  alasan yang  sah,  pemberitahuan  kehendak  nikah secara  lisan  itu  tidak  mungkin  dilakukan, maka  permberitahuan  itu  dapat  dilakukan secara  tertulis  dengan  membuat  surat pemberitahuan Model N7.
(2)  Pemeriksaan Nikah Bab  II  Pasal  7  Peraturan  Menteri Agama  RI.  No.  2  Tahun  1990 menegaskan  bahwa  Pegawai  Pencatat Nikah  (PPN)  dan  membantu  PPN yang menerima
pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami dan isteri, dan wali  nikah  tentang  ada  atau  tidaknya halangan  perkawinan,  baik  dari  segi hukum  perkawinan  maupun  dari  segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Hasil
pemeriksaan  ditulis  dalam  lembaran Daftar  Pemeriksaan  Nikah  (Formulir Model  NB),  selanjutnya  dilakukan pendandatangan  oleh  calon  suami
isteri,  wali  nikah  dan  Pegawai Pencatat Nikah.
(3)  Pengumuman Kehendak Nikah Bab  VI  pasal  17  ayat  (1)  Peraturan Menteri Agama RI. No 2 Tahun 1990 menegaskan  bahwa  Pegawai  Pencatat Nikah (PPN) Pembantu PPN
mengumumkan kehendak nikah setelah  segala  persyaratan  atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan  telah  dipenuhi,  dengan menempelkan  pengumuman  model NC. Selanjutnya. Pengumuman kehendak  nikah  dipasang  ditempat- tempat yang mudah diketahui hukum. seperti  di  Balai  Desa,  Mesjid, Mushola,  dan  lain-lain  terutama  di papan  pengumuman  di  depan rumah pembantu PPN. (Pasal 17 ayat (2).
(4)  Akad Nikah Akad  Nikah  dapat  dilaksanakan  sejak 10  hari  dari  pengumuman  kehendak nikah,  kecuali  seperti  yang  diatur dalam  pasal  3  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  yaitu apabila  terdapat  alasan  yang  sangat penting,  misal  salah  seorang  akan segera  bertugas  keluar  negeri  maka diumumkan yang bersangkutan memohon  dispensasi  kepada  Camat setempat,  selanjutnya  Camat  atas nama Bupati memberikan dispensasi. Bab  VIII  pasal  20  Peraturan  Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 menegaskan bahwa  setelah  lewat  masa  pengumuman, akad  nikah  dilangsungkan  di  bawah pengawasan  dan  dihadapan  Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN. Kemudian dicatat dalam lembar Model NB halaman  4  dan  ditandatangai  oleh  suami, istri,  wali,  saksi-saksi,  dan  PPN  atau Pembantu PPN yang mengawasi.
(5)    Penandatanganan  Akta  Nikah  dan Pembuatan  Kutipan  Akta  Nikah  Bab VIII  Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 menegaskan  bawa  dalam  hal  akad nikah  dilangsungkan  di  luar  Balai Nikah  di  dalam  wilayahnya,  halaman akhir  pemeriksaan  nikah  diisi  dan ditandatangani  oleh  PPN  atau Pembantu  PPN  dan  oleh  masing- masing  yang  bersangkutan  yaitu suami,  isteri,  wali  nikah,  dan  saksi- saksi dalam akad nikah. Setelah  daftar  Model  NB  tersebut diperiksa  dan  diteliti.  PPN  kemudian mencatat  dalam  akta  nikah  dan  membuat kutipan  akta  nikahnya  sebanyak  dua rangkap,  yang  diserahkan  kepada masing- masing suami isteri. Dengan dikeluarkannya akta nikah, maka perkawinan  tersebut  telah  mempunyai kekuatan hukum.
Fungsi  Pencatatan  Perkawinan  dan Akta Nikah dalam Perkawinan Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan  dengan  akta  nikah  merupakan suatu  upaya  yang  diatur  melalui perundang-undangan  untuk  melindungi martabat  dan  kesucian  (mitsaq  al-shaliid) perkawinan.  Kompilasi  Hukum  Islam, Pasal  5  dan  Pasal  6  menetapkan  bahwa agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat  Islam  di  Indonesia  sesuai dengan  perintah  dalam  Al- Qur’an,  maka setiap  perkawinan  harus  tercatat  yang dilaksanakan  dihadapan  dan  di  bawah pengawasan  serta  dicatat  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah,  sehingga  perkawinan tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  dan mendapat perlindungan hukum.
Selanjutnya dalam kaitannya dengan  fungsi  pencatatan  perkawinan  dan
akta  nikah  dalam  perkawinan,  adalah sebagai berikut:
(1)    Pencatatan  Perkawinan  dan  Akta Nikah  sebagai  alat  bukti  adanya perkawinan.  Perkawinan-perkawinan  yang dibuktikan  dengan  akta  nikah,  yang masing-masing  suami  isteri  mendapat salinan  dari  akta  nikah  itu,  maka  dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti  adanya  perkawinan.  Apabila  terjadi perselisihan  atau  percekcokan  di  antara mereka  atau  salah  satu  tidak  bertanggung jawab  maka  yang  lain  dapat  melakukan upaya  hukum  guna  mempertahankan  atau memperoleh  hak  masing-masing  dengan membawa  akta  nikah  sebagai  alat  bukti adanya perkawinan ke Pengadilan Agama.
Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah merupakan  alat  bukti  otentik  adanya perkawinan  dengan  termuatnya  tanda tangan para pihak dalam akad nikah: yakni suami,  isteri,  wali  nikah,  saksi-saksi,  dan Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau Pembantu PPN.
Tujuan adanya pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan itu sejalan dengan  ketentuan  perintah  Allah  swt dalam  Al- Qur’an  (QS.  2:282)  yang menganjurkan  untuk  mencatat  semua hubungan  muamalah  atau  hubungan sesama  manusia,  dalam  hal  ini  dengan meng- qiyas -kan hubungan  perkawinan yang  hanya  dapat  dibuktikan  melalui adanya akta nikah yaitu untuk mewujudkan  kemaslahatan  atau  kebaikan bagi manusia.
(2) Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah sebagai  dasar  tuntutan  Perkawinan dianggap  sah      dan  mempunyai  kekuatan hukum  apabila  perkawinan  tersebut  telah dicatat  dan  dibuktikan  dengan  akta  nikah
.............................................
(5)    Penandatanganan  Akta  Nikah  dan Pembuatan  Kutipan  Akta  Nikah  Bab VIII  Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 menegaskan  bawa  dalam  hal  akad nikah  dilangsungkan  di  luar  Balai Nikah  di  dalam  wilayahnya,  halaman akhir  pemeriksaan  nikah  diisi  dan ditandatangani  oleh  PPN  atau Pembantu  PPN  dan  oleh  masing- masing  yang  bersangkutan  yaitu suami,  isteri,  wali  nikah,  dan  saksi- saksi dalam akad nikah. Setelah  daftar  Model  NB  tersebut diperiksa  dan  diteliti.  PPN  kemudian mencatat  dalam  akta  nikah  dan  membuat kutipan  akta  nikahnya  sebanyak  dua rangkap,  yang  diserahkan  kepada masing- masing suami isteri. Dengan dikeluarkannya akta nikah, maka perkawinan  tersebut  telah  mempunyai kekuatan hukum.
Fungsi  Pencatatan  Perkawinan  dan Akta Nikah dalam Perkawinan
Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan  dengan  akta  nikah  merupakan suatu  upaya  yang  diatur  melalui perundang-undangan  untuk  melindungi martabat  dan  kesucian  (mitsaq  al-shaliid) perkawinan.  Kompilasi  Hukum  Islam, Pasal  5  dan  Pasal  6  menetapkan  bahwa agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat  Islam  di  Indonesia  sesuai dengan  perintah  dalam  Al- Qur’an,  maka setiap  perkawinan  harus  tercatat  yang dilaksanakan  dihadapan  dan  di  bawah pengawasan  serta  dicatat  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah,  sehingga  perkawinan tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  dan mendapat perlindungan hukum.
Selanjutnya dalam kaitannya dengan  fungsi  pencatatan  perkawinan  dan
akta  nikah  dalam  perkawinan,  adalah sebagai berikut:
(1)    Pencatatan  Perkawinan  dan  Akta Nikah  sebagai  alat  bukti  adanya perkawinan.  Perkawinan-perkawinan  yang dibuktikan  dengan  akta  nikah,  yang masing-masing  suami  isteri  mendapat salinan  dari  akta  nikah  itu,  maka  dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti  adanya  perkawinan.  Apabila  terjadi perselisihan  atau  percekcokan  di  antara mereka  atau  salah  satu  tidak  bertanggung jawab  maka  yang  lain  dapat  melakukan upaya  hukum  guna  mempertahankan  atau memperoleh  hak  masing-masing  dengan membawa  akta  nikah  sebagai  alat  bukti adanya perkawinan ke Pengadilan Agama.
Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah merupakan  alat  bukti  otentik  adanya perkawinan  dengan  termuatnya  tanda tangan para pihak dalam akad nikah: yakni suami,  isteri,  wali  nikah,  saksi-saksi,  dan Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau Pembantu PPN.
Tujuan adanya pencatatan perkawinan dan aktanya dalam perkawinan itu sejalan dengan  ketentuan  perintah  Allah  swt dalam  Al- Qur’an  (QS.  2:282)  yang menganjurkan  untuk  mencatat  semua hubungan  muamalah  atau  hubungan sesama  manusia,  dalam  hal  ini  dengan meng- qiyas -kan hubungan  perkawinan yang  hanya  dapat  dibuktikan  melalui adanya akta nikah yaitu untuk mewujudkan  kemaslahatan  atau  kebaikan bagi manusia.
(2) Pencatatan Perkawinan dan akta Nikah sebagai  dasar  tuntutan  Perkawinan dianggap  sah      dan  mempunyai  kekuatan hukum  apabila  perkawinan  tersebut  telah dicatat  dan  dibuktikan  dengan  akta  nikah
yang  dibuat  oleh  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  melauli  Pegawai  Pencatat  Nikah. Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  2  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  jo  Pasal  2,  11 s.d  13  Peraturan  Pemerintah  No.  9 Tahun 1974  jo  Pasal  5  s.d  7  Kompilasi  Hukum Islam.
Pencatatan  Perkawinan  dan  aktanya dapat  digunakan  sebagai  jaminan  hukum dan  dasar  tuntutan  ke  Pengadilan  Agama oleh  seorang  suami  atau  isteri,  apabila salah  seorang  di  antara  mereka  telah melakukan
pelanggaran hukum perkawinan  yang  berkaitan  dengan  hak dan  kewajiban  dalam  perkawinan, misalnya  suami  tidak  memberi  nafkah kepada  isterinya  padahal  ia  mampu, pelanggaran terhadap taklik, dan pelanggaran isteri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
Upaya-upaya  hukum  ke  Pengadilan Agama tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan  tersebut  tidak  dicatatkan kepada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) melalui  Pegawai  Pencatat  Akta  Nikah sehingga mendapat akta nikah. (3)    Pencatatan  Perkawinan  dan  Akta Nikah  sebagai  dasar  dan  bukti  keabsahan anak.
(4) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai  dasar  dan  bukti  untuk pencatuman isteri dalam gaji suami.
(5) Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah sebagai  dasar  untuk  mengajukan upaya  hukum  ke  Pengadilan  Agama didalam hal perceraian.

## Hikmah  Pencatatan  Perkawinan  dan Akta Nikah
Perkawinan  sebagai  perbuatan  hukum antara  suami  dan  isteri,  bukan  saja bermakna  untuk  mensosialisasikan  ibadah kepada Nya, tetapi sekaligus menimbulkan
akibat  hukum.  Mu’amalah  (keperdataan) diatara  keduanya.  Namun  demikian, karena  tujuan  perkawinan  yang  begitu mulia,  yaitu  membina  keluarga  bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa,  maka  perlu  diatur  percatatan perkawinan  yang  dibuktikan  dengan aktanya.
Pencatatan  perkawinan  dan  aktanya bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat.  Ini merupakan  suatu  upaya  yang  diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (naisaq al-Gallid) perkawinan Pencatatan  perkawinan  dan  aktanya memiliki dua manfaat yaitu:
(1)  Manfaat yang bersifat preventif Pencatatan  perkawinan  memiliki manfaat  preventif artinya  untuk menanggulangi  agar  tidak  terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan  syarat-syarat  perkawinan.  Baik menurut  agama  dan  kepercayaan  itu, maupun  menurut  perundang-udangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan  tadi  dapat  dideteksi melalui  prosedur  yang  diatur  dalam pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  9 Tahun 1975
(2)  Manfaat yang bersifat Represif
Pencatatan  perkawinan  memiliki manfaat  respresif  artinya  bagi  suami isteri  yang  karena  suatu  hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam  membuka  kesempatan  kepada mereka untuk mengajukan permhonan ISBAT nikah (penetapan nikah kepada Pengadilan Agama.
Pencatatan  perkawinan  sebagai tindakan  represif,  hal  ini  dimaksudkan untuk  membantu  masyarakat,  agar  di
dalam  melangsungkan  perkawinan  tidak hanya  mementingkan  aspek-aspek  hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya  juga  perlu  diperhatikan secara  seimbang.  Jadi,  pencatatan perkawinan  dan  aktaya  adalah  merupakan usaha  pemerintah  untuk  mengayomi masyarakat  demi  terwujudnya  ketertiban dan keadilan. (Ahmad Rafiq, 1995:117) Dalam  hal  perkawinan  yang  tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat  diajukan  isbat  nikah  (penetaban nikah)  kepada  Pengadilan  Agama.  Isbat Nikah  yang  dapat  diajukan  kepada Pengadilan Agama terbatas menganai hal- hal yang berkenaan dengan:
(1)  Adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian perceraian;
(2) Hilangnya akta nikah;
(3)  Adanya  keraguan  tentang  sah  atau tiaknya salah satu syarat perkawinan; (4)  Adanya  pekawinan  yang  terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974; (5)  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Adapun  yang  berhak  mengajukan permohonan  isbat  nikah  adalah  suati  atas isteri,  anak-anak  mereka,  wali  nikah,  dan atas  pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan perkawinan itu.

## III.PENUTUP
Bahwa  pencatatan  perkawinan  dan aktanya  merupakan  suatu  hal  yang diperintahkan  dan  dianjurkan  oleh  syara’ dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat.  Sehingga  perkawinan  hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN.
Pencatatan  perkawinan  yang  dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah  selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia  memiliki  fungsi  sebagai  “jaminan hukum” (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya  hukum  kepada  Pengadilan  Agama apabila  seorang  suami  atas  isteri melakukan  suatu  tindakan  menyimpang dan  melanggar  ketentuan  undang-undang perkawinan  yang  berlaku.  Akkta  nikah juga  berfungsi  untuk  membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman isteri  dalam  daftar  gaji  suami  dan  juga untuk pembuatan akta kelahiran anak.
Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan  dan  tidak  dapat  dibuktikan dengan  akta  nikah  maka  dapat  diajukan isbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama  oleh suami  atau  isteri  anak-anak  mereka,  wali nikah,  dan  atau  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 2002. Kamus Hukum. Ghali Indonesia. Jakarta.
Ahmad  Ichsan.  2005. Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Pradnya Paramita, Jakarta.
Ahmad  Rafiq.  2007 Hukum  Islam  di Indonesia . Rajawali Pers. Jakarta
Bahder  Johan  Nasudion.  2007. Hukum Acara  Peradilan  Agama. Tarsito. Bandung.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. 1994/1995. Pedoman  Pembantu  Pegawai Pencatat  Nikah. Proyek  Peningkatan
.............................................
dalam  melangsungkan  perkawinan  tidak hanya  mementingkan  aspek-aspek  hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya  juga  perlu  diperhatikan secara  seimbang.  Jadi,  pencatatan perkawinan  dan  aktaya  adalah  merupakan usaha  pemerintah  untuk  mengayomi masyarakat  demi  terwujudnya  ketertiban dan keadilan. (Ahmad Rafiq, 1995:117) Dalam  hal  perkawinan  yang  tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat  diajukan  isbat  nikah  (penetaban nikah)  kepada  Pengadilan  Agama.  Isbat Nikah  yang  dapat  diajukan  kepada Pengadilan Agama terbatas menganai hal- hal yang berkenaan dengan: (1)  Adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian perceraian;
(2) Hilangnya akta nikah;
(3)  Adanya  keraguan  tentang  sah  atau tiaknya salah satu syarat perkawinan;
(4)  Adanya  pekawinan  yang  terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974; (5)  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Adapun  yang  berhak  mengajukan permohonan  isbat  nikah  adalah  suati  atas isteri,  anak-anak  mereka,  wali  nikah,  dan atas  pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan perkawinan itu.

## III.PENUTUP
Bahwa  pencatatan  perkawinan  dan aktanya  merupakan  suatu  hal  yang diperintahkan  dan  dianjurkan  oleh  syara’ dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat.  Sehingga  perkawinan  hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN.
Pencatatan  perkawinan  yang  dapat dibuktikan  dengan  akta  nikah  selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia  memiliki  fungsi  sebagai  “jaminan hukum” (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya  hukum  kepada  Pengadilan  Agama apabila  seorang  suami  atas  isteri melakukan  suatu  tindakan  menyimpang dan  melanggar  ketentuan  undang-undang perkawinan  yang  berlaku.  Akkta  nikah juga  berfungsi  untuk  membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman isteri  dalam  daftar  gaji  suami  dan  juga untuk pembuatan akta kelahiran anak.
Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan  dan  tidak  dapat  dibuktikan dengan  akta  nikah  maka  dapat  diajukan isbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama  oleh suami  atau  isteri  anak-anak  mereka,  wali nikah,  dan  atau  pihak-pihak  yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 2002. Kamus Hukum. Ghali Indonesia. Jakarta.
Ahmad  Ichsan.  2005. Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Pradnya Paramita, Jakarta.
Ahmad  Rafiq.  2007 Hukum  Islam  di Indonesia . Rajawali Pers. Jakarta
Bahder  Johan  Nasudion.  2007. Hukum Acara  Peradilan  Agama. Tarsito. Bandung.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. 1994/1995. Pedoman  Pembantu  Pegawai Pencatat  Nikah. Proyek  Peningkatan
Sarana  Keagamaan  Islam.  Zakat  dan
Wakaf. Jakarta. . 1994/1995. Pedoman Penyuluhan
Hukum
(Undang-Undang  No. 7 Tahun 1989 Tentang  Peradilan  Agama  dan
Kompilasi  Hukum  Isal). Proyek Peningkatan Penyuluhan Hukum.
Nunung  Rodliyah,  2009, Pokok-pokok Hukum  Islam  di  Indonesia  dan Kompilasi  Hukum    Islam ,  Gunung Pesagi, Bandar Lampung.
Kompilasi  Hukum  Islam,  Inpres  No.  1 Tahun 1991.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No. 7 Tahun 1989.