## Reduksi Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Siti Rohima 1, Liliana 1, dan Aning Kesuma Putri 2, *
1 Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, 30662, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, 33172, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia * Korespondensi: aning@ubb.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian

## Sitasi Cantuman:
Rohima, S., Liliana, L., & Putri, A. K. (2020). Poverty Reduction in Regencies/Municipalities in South Sumatra Province. Society, 8(2), 581-595.

## DOI: 10.33019/society.v8i2.215
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 27 Juli, 2020;
Diterima: 12 Oktober, 2020;
Dipublikasi: 30 Desember, 2020;
Belanja Daerah adalah penganggaran untuk semua kebutuhan dan kegiatan pemerintahan dan dikelola di bawah kewenangan provinsi,  kabupaten,  dan  kota  melalui  kepala  daerahnya masing-masing.  Optimalisasi  Belanja  Daerah  yang  tepat sasaran  berdampak  signifikan  terhadap  perekonomian  daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reduksi kemiskinan di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Indonesia, dengan  menguji  pengaruh  variabel  Belanja  Bantuan  Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder  yang  diperoleh  dari  15  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera  Selatan  selama  periode  2010-2018.  Teknik  analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemetaan Kemiskinan  (Poverty  Mapping)  dengan  Tipologi  Klassen  dan Regresi  Linier  Berganda.  Dengan  menggunakan  Tipologi Klassen  untuk  pemetaan  kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera Selatan  diperoleh  empat  klasifikasi  wilayah  (kuadran) berdasarkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi: kuadran I (daerah maju dan bertumbuh cepat), kuadran II (daerah maju tetapi  tertekan),  kuadran  III  (daerah  sedang  bertumbuh),  dan kuadran  IV  (daerah  relatif  tertinggal).  Hasil  klasifikasi Tipologi Klassen: kuadran I meliputi Kota Palembang, kuadran II  meliputi  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Kabupaten  Muara Enim,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  dan  Kabupaten Banyuasin.  Kuadran  III  meliputi  Kabupaten  Ogan  Komering Ulu,  Kota  Prabumulih,  dan  Kota  Lubuk  Linggau.  Sedangkan kuadran  IV  meliputi  Kabupaten  Lahat,  Kabupaten  Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan,  Kabupaten

## Society, 8 (2), 612-627, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
Empat  Lawang,  dan  Kota  Pagar  Alam.  Hasil  regresi  uji-t menunjukkan  bahwa  Belanja  Bantuan Sosial  dan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap reduksi kemiskinan, sedangkan  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap reduksi kemiskinan. Hasil regresi uji-F menunjukkan bahwa  reduksi  kemiskinan  dipengaruhi  secara  simultan  oleh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal kurang tepat sasaran. Kebijakan yang diharapkan dapat mereduksi  kemiskinan  adalah  dengan  memberikan  Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal yang tepat sasaran.
Kata Kunci: Belanja  Bantuan  Sosial;  Belanja  Modal; Pemerintah  Daerah;  Pendapatan  Asli  Daerah; Reduksi Kemiskinan

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan  tentang  transfer  Dana  Perimbangan  ke  daerah,  antara  lain  Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  perbedaan  jenis  Dana  Perimbangan  terletak  pada alokasi  dananya.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  guna  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah dan di bawah prioritas  nasional.  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan kemampuan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  ( Wulandari et  al., 2018 ).
Pendapatan  daerah  berasal  dari  Pemerintah  Pusat  (Dana  Perimbangan),  Pendapatan  Asli Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian  daerah  dan  pembangunan  ekonomi  daerah.  Kebijakan  pengelolaan  pendapatan daerah  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  kepala  daerah  ( Delen et  al., 2019 ; Yuliansyah et  al., 2020 ).
Pengelolaan  pemerintahan  bersifat  desentralisasi  yang  artinya  kewenangan  Pemerintah Daerah  untuk  mengelola  dan  membangun  daerah  ( Syari et  al., 2017 ).  Pemerintah  Daerah mengetahui  potensi  dan  kebutuhan  daerah  dalam  mendukung  pembangunan.  Proses pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian kombinasi antara kegiatan sosial, ekonomi, dan  institusional  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia. Das et  al. (2018) menjelaskan bahwa  dalam  proses  pembangunan  terdapat  tiga  tujuan  utama:  1)  terpenuhinya  kebutuhan pokok,  2)  peningkatan  kualitas  standar  hidup,  seperti  pendapatan,  pekerjaan,  dan  kualitas pendidikan, dan 3) kemampuan ekonomi untuk menentukan pilihan dalam masyarakat.
Menurut Arndt  &  Tarp  (2016) ,  pembangunan  merupakan  proses  perubahan  struktur, perilaku,  dan  institusi  sosial  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  pemerataan pendapatan  dan  reduksi  kemiskinan  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  kegiatan  rutin  daerah  untuk  mendanai  kegiatan pemerintahan.  Jika  kebutuhan  pemerintah  tinggi  maka  kebutuhan  belanja  pemerintah  akan meningkat, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik ( Junita et al., 2018 ).
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
Optimalisasi  Belanja  Daerah  berdampak  baik  bagi  perekonomian.  Belanja  Daerah  terdiri dari  2  jenis:  Belanja  Langsung  dan  Belanja  Tidak  Langsung.  Belanja  Langsung  terdiri  dari Belanja  Pegawai,  Barang  dan  Jasa,  dan  Belanja  Modal.  Belanja  Tidak  Langsung  terdiri  dari Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan  kepada  Provinsi/Kabupaten/Kota  ke  Pemerintah  Desa,  dan  Belanja  Tak  Terduga ( United  Nations  Human  Settlements  Programme  (UN-HABITAT),  2015 ; Korompot  &
Warongan, 2017 ; Nasution, 2017 ; Sijabat, 2017 ; Wakarmamu & Indrayono, 2019 ).
Provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki  sumber  daya  alam  terutama  di  sektor  pertambangan (minyak  dan  batubara),  perkebunan  (teh  dan  kopi),  dan  pertanian  (karet,  kelapa  sawit,  dan padi).  Sumber  daya  alam  tersebut  merupakan  nilai  tambah  bagi  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB).  Dibandingkan  dengan  nilai  PDRB  di  Sumatera,  PDRB  per  kapita  Provinsi Sumatera  Selatan,  pada  tahun  2010-2018,  menempati  peringkat  ke-5  ( Katadata.co.id,  2019 ). Pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Sumatera  Selatan  cenderung  tinggi.  Namun  demikian,  nilai pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  kemiskinan  di  Provinsi Sumatera Selatan telah berkurang secara merata.
Berdasarkan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi,  Provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki  13 kabupaten  dan  4  kota  yang  diwajibkan  untuk  mengelola  anggarannya.  Besarnya  Belanja Daerah  bergantung  pada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya,  yang  apabila  Pemerintah Daerah  mengelola  faktor-faktor  tersebut  dengan  tepat  akan  meningkatkan  Belanja  Daerah. Meningkatkan  Belanja  Daerah  akan  meningkatkan  kepentingan  daerah  dan  berdampak signifikan terhadap perekonomian serta mereduksi kemiskinan ( Rohima, 2018 ). Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:
Tabel 1. Realisasi PDRB, Pendapatan, dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2013-2018 Tahun PDRB (dalam miliar rupiah) Pendapatan Daerah (dalam ribu rupiah) Belanja Daerah (dalam ribu rupiah) 2013 280,348.46 5,468,139,691.03 5,678,703,610.53 2014 306,421.60 6,252,136,312,52 5,781,570,143.91 2015 331,765.70 5,869,535,074.63 5,169,621,852,82 2016 353,866.90 6,582,780,929.68 4,962,572,330.78 2017 382,885.70 8,195,968,131.80 6,409,382,404.46 2018 419,723.51 9,141,371,395.10 7,941,143,670.10
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2016 , 2019 )
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  bergantung  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Belanja  Daerah  ( Syari et  al., 2017 ; Anita  &  Aprilianto,  2017 ).  Alokasi  belanja  pegawai,  barang dan  jasa,  serta  modal  dapat  mendorong  pembangunan  ekonomi  untuk  meningkatkan kemandirian daerah dan mengoptimalkan potensi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera  ( Susetyo et  al., 2018 ).  Jika  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tinggi,  artinya  total pendapatan daerah terus bertambah, sehingga dapat mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ( Akhmad et al., 2018 ).
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  yang  cukup  signifikan  bagi  Provinsi  Sumatera Selatan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,068 juta  jiwa,  atau  12,80%  dari  total  penduduk, dan  merupakan  jumlah  penduduk  miskin  nomor tujuh  tertinggi  di  Indonesia.  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  memiliki  persentase  penduduk
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
miskin  tertinggi  yaitu  19,12%,  sedangkan  Kota  Pagar  Alam  memiliki  persentase  penduduk miskin terendah yaitu 8,77% ( Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2019 ).
Salah  satu  upaya  reduksi  kemiskinan  yang  dilakukan  adalah  dengan  transfer  dana  dari Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan kemampuan  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  di  masing-masing daerah.  Jumlah  transfer  dana  yang  diberikan  pemerintah  setiap  tahun  tidak  sama,  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  keadaan  di  suatu  daerah.  Transfer  dana  tersebut merupakan  Dana  Sosial.  Pada  tahun  2018,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  memiliki  realisasi anggaran  bantuan  sosial  tertinggi,  yakni  54,5  miliar  rupiah  untuk  495.460  keluarga  penerima manfaat.  Sedangkan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  memiliki  realisasi  anggaran  bantuan sosial terendah yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah untuk 11.866 keluarga penerima manfaat ( Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2019 ).
Kajian tentang reduksi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih terbatas. Studi-studi sebelumnya hanya membahas kemajuan pembangunan  terhadap kemiskinan, tanpa mengkaji lebih jauh reduksi kemiskinan di setiap daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  reduksi  kemiskinan  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Selain  itu dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  pemerintah  dapat  menyalurkan  Belanja  Bantuan Sosial dan Belanja Modal secara tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah
Adolf  Wagner  menyatakan  belanja  pemerintah  dan  kegiatan  pemerintah  semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah atas produk nasional di negara-negara  Eropa,  Amerika  Serikat,  dan  Jepang  pada  abad  ke-19.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Wagner menyebut tren ini sebagai ― law of ever increasing state activity ‖ (hukum  selalu  meningkatnya  peranan  pemerintah)  ( Mangkoesoebroto,  2002  sebagaimana dikutip dalam Azwar, 2016 ). Selanjutnya hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut:
> > > ……………………………………(1)
Keterangan:
GpC  =  Pengeluaran pemerintah per kapita YpC  =  Produk atau pendapatan nasional perkapita t =  waktu
Esensi  dari  hukum  tersebut  berarti  bahwa  kegiatan  pemerintah  akan  menyebabkan kegagalan  pasar  dan  eksternalitas.  Kemudian  Wagner  menyimpulkan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  akan  mengarah  pada  hubungan  yang  kompleks  antara  industri  dan  industri  dan industri dan masyarakat, yang mengarah pada kegagalan pasar dan eksternalitas negatif yang lebih signifikan.

## 2.2. Belanja Bantuan Sosial
Beberapa  kriteria  pengalokasian  belanja  bansos  dalam  APBD  ( Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, 2014 ; Idris et al., 2019 ) adalah sebagai berikut:
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
1) Belanja  Bantuan  Sosial  tidak  didistribusikan  terus  menerus  di  setiap  tahun  anggaran. Belanja  Bantuan  Sosial  didistribusikan  secara  selektif  kepada  penerima,  dan  ada  aturan yang jelas terkait penggunaannya.
2) Pemerintah  Daerah  dapat  mengalokasikan  bantuan  anggaran  dalam  bentuk  uang  jika Pemerintah  Daerah  telah  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM)  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  untuk  melaksanakan  fungsi  APBD  sebagai  instrumen keadilan dan pemerataan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
3) Ada  anggaran  bantuan  partai  politik  untuk  Belanja  Bantuan  Sosial,  yang  diberikan berdasarkan undang-undang.
Penggunaan  Belanja  Bantuan  Sosial  ditekankan  pada  peningkatan  kemampuan  ekonomi masyarakat  dan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  di  daerah  masing-masing.  Besarnya  dana transfer  yang  disediakan  pemerintah  setiap  tahun  tidak  sama  dan  mengikuti  kebutuhan masyarakat dan daerah.

## 2.3. Belanja Modal
Belanja  yang  bertujuan  untuk  menambah  aset  atau  kekayaan  daerah,  kemudian  belanja tersebut  digunakan  secara  rutin  untuk  biaya  pemeliharaan,  termasuk  belanja  administrasi umum  disebut  dengan  Belanja  Modal  ( Susetyo et  al., 2018 ).  Belanja  yang  dilakukan  oleh pemerintah yang menghasilkan aset tetap tertentu disebut juga dengan Belanja Modal ( Triyanto et al., 2017 ). Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan setiap Belanja Modal ke dalam laporan realisasi APBD selama satu tahun anggaran.
Belanja  Modal  merupakan  belanja  Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan  aset  tetap pemerintah seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang memiliki peran penting dalam jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ( Widianto et al., 2015 ).

## 2.4. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Meskipun  Pemerintah  Daerah menerima sumber pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang signifikan dalam keuangan daerah untuk menjadi tumpuan utama otonomi daerah dan pembangunan ( Nilawati, 2019 ; Lestari & Utama, 2019 ).

## 3. Metodologi Penelitian

## 3.1. Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  Tipologi  Klassen  dan Regresi Linier Berganda. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Data panel sebanyak 405 data yang terdiri dari data primer dan sekunder pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian data deret waktu dimulai dari 2010 hingga 2018.

## 3.2. Tipologi Klassen
Kemiskinan menjadi ciri perkembangan suatu daerah, baik di provinsi, kabupaten, maupun kotamadya. Klasifikasi tingkat kemiskinan dalam tipologi Klassen sebagai berikut:
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215

## Tabel 2. Tipologi Klassen
PE  (y) IPM (r) (y1 > y) (y1 < y) (r1 > r) Kuadran I Daerah maju dan bertumbuh cepat Kuadran III Daerah sedang bertumbuh (r1 < r) Kuadran II Daerah maju tetapi tertekan Kuadran IV Daerah relatif tertinggal Sumber: Sjafrizal (2012 ); Kuncoro (2018)
Keterangan: r1   =  jumlah penduduk miskin kabupaten/kota r   =  rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota y1   =  pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota y   =  rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
Analisis  klasifikasi  tipologi  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kriteria  kemiskinan  di  15 kabupaten/kota  dengan  rata-rata  kemiskinan  kabupaten/kota  selama  periode  penelitian. Apabila  indikator  kemiskinan  suatu  daerah  lebih  tinggi  dari  rata-rata  kemiskinan  seluruh kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  maka  daerah  tersebut  memiliki  indikator kemiskinan yang tinggi. Sebaliknya jika indikator kemiskinan suatu daerah lebih rendah dari rata-rata  kemiskinan  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  maka  daerah tersebut memiliki indikator kemiskinan yang rendah. Sehingga karakteristik daerah miskin di Provinsi  Sumatera  Selatan  terbagi  menjadi  empat  ( Sjafrizal,  2012 ; Kuncoro,  2018 ),  sebagai berikut:
1) Daerah maju dan bertumbuh cepat atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan kemiskinannya rendah.
2) Daerah  maju  tetapi  tertekan  atau  daerah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  namun tingkat kemiskinannya tinggi.
3) Daerah  sedang  bertumbuh    atau  daerah  dengan  tingkat  kemiskinan  rendah  tetapi pertumbuhan ekonominya tinggi.
4) Daerah  relatif  tertinggal  atau  atau  daerah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  rendah  dan tingkat kemiskinan tinggi.

## 3.3. Model Regresi
Analisis regresi data panel bertujuan untuk mengetahui pengaruh  Belanja Bantuan Sosial, Belanja  Modal,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  kemiskinan  kabupaten/kota  di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2018. Model regresi adalah sebagai berikut:
…………………………………..(2)
Keterangan:
=   kemiskinan (persen) =   konstanta
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
, , , =   koefisien  kemiskinan,  Belanja  Banuan  Sosial,  Belanja  Modal  dan Pendapatan Asli Daerah
=   Belanja Bantuan Sosial =   Belanja Modal =   Pendapatan Asli Daerah = error i = cross section
t = time series

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Analisis Tipologi Klassen
Provinsi  Sumatera  Selatan  merupakan  provinsi  yang  memiliki  banyak  sumber daya  alam dari  sektor  pertambangan,  perkebunan,  dan  pertanian.  Nilai  tambah  masing-masing  sektor akan  menambah  angka  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  PDRB  per  kapita  Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 mencapai nilai 50,1 juta rupiah dan menduduki peringkat kelima secara  nasional.  Perubahan  nilai  PDRB  suatu  daerah  dibandingkan  tahun  sebelumnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ( Katadata.co.id, 2019 ).
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2016-2018 menunjukkan nilai  yang  berfluktuasi.  Pada  tahun  2018  mencapai  nilai  6.04%  persen.  Angka  tersebut  lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 yang hanya mencapai 5,17 persen. Pada tahun 2017 dan 2018, capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan lebih besar dibandingkan capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama ( Bisnis.com, 2019 ).
Alokasi  anggaran  Pemerintah  Daerah  berupa  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan untuk  pembangunan  daerah.  Kemudian  pengeluaran  tersebut  dilaporkan  dalam  APBD.  Item yang terdapat dalam APBD terdiri dari belanja rutin untuk mendanai kegiatan pemerintahan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota memiliki kewenangan untuk menggunakan Belanja Daerah.  Syarat  optimalisasi  Belanja  Daerah  adalah  dapat  berdampak  pada  pembangunan ekonomi daerah.

## Tabel 3. Klasifikasi Tipologi Klassen
Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi Kuadran Lahat 65.54 < 8958.5 < IV Musi Banyuasin 65.75 < 34717.3 > II Musi Rawas 63.53 < 9595.1 < IV Muara Enim 65.8   < 24438.5 > II Ogan Komering Ilir 64.82 < 13524.2 > II Ogan Komering Ulu 67.27 > 7246.6 < III Banyuasin 64.22 < 14084.1 > II Ogan Ilir 64.95 < 5109.4 < IV OKU Timur 66.63 < 6999 < IV OKU Selatan 63.44 < 3982.4 < IV Empat Lawang 63.87 < 2566.6 < IV Palembang 75.5 > 66408.8 > I
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia Pertumbuhan Ekonomi Kuadran Prabumulih 72.17 > 3633.7 < III Pagar Alam 65.96 < 1628.5 < IV Lubuk Linggau 72.05 > 2907.3< III Rata-Rata 66.76 12538.9
Sumber: data diolah (2019)
Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten,  atau  Kota  memiliki  kewenangan  untuk  menggunakan belanja  daerah.  Syarat  optimalisasi  Belanja  Daerah  adalah  dapat  berdampak  pada pembangunan ekonomi daerah. Hasil klasifikasi tipologi  Provinsi Sumatera Selatan diperoleh empat pengelompokan daerah (kuadran) berdasarkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:
1) Kuadran I (daerah maju dan bertumbuh cepat). Daerah yang termasuk dalam kuadran satu adalah  Kota  Palembang  karena  merupakan  ibu  kota  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang merupakan pusat kegiatan perekonomian.
2) Kuadran  II  (daerah  maju  tetapi  tertekan  dengan  kemiskinan  tinggi  dan  pertumbuhan ekonomi  tinggi).  Daerah  yang  termasuk  dalam  kuadran  dua  adalah  Kabupaten  Musi Banyuasin,  Kabupaten  Muara  Enim,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  dan  Kabupaten Banyuasin.  Kabupaten  Musi  Banyuasin  merupakan  salah  satu  daerah  penyumbang  hasil tambang minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin merupakan daerah penghasil kelapa sawit dan karet. Pabrik pengolahan sawit dan karet bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
3) Kuadran III (daerah sedang bertumbuh dengan tingkat kemiskinan rendah). Daerah yang termasuk  dalam  kuadran  tiga  adalah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu,  Kota  Prabumulih, dan  Kota  Lubuk Linggau.  Kota  Prabumulih dan  Kota  Lubuk Linggau  merupakan  daerah pemekaran  yang  memiliki  banyak  sumber  daya  alam.  Sumber  daya  alam  utama  di  Kota Prabumulih adalah minyak, kelapa sawit, dan karet. Sedangkan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki banyak sumber daya alam berupa karet, kelapa sawit, dan hasil pertanian.
4) Kuadran IV (daerah relative tertinggal dengan angka kemiskinan tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah). Daerah yang termasuk dalam kuadran empat adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten  Musi  Rawas,  Kabupaten  Ogan  Ilir,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam. Kabupaten  Lahat  dan  Kota  Pagar  Alam  memiliki  banyak  sumberdaya  alam  berupa  hasil perkebunan (teh dan kopi) namun memerlukan program produk hilir dan akses jalan yang memadai.  Begitu  pula  dengan  Kabupaten  Empat  Lawang  yang  membutuhkan  waktu sekitar  8  jam  untuk  melakukan  mobilitas  perekonomian,  sehingga  menghambat  aktivitas perekonomian  di  daerah  tersebut.  Kabupaten  Ogan  Ilir  kurang  mengalami  kemajuan karena  masyarakat  belum  mendapatkan  program-program  pertumbuhan  ekonomi. Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur  dan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan merupakan  daerah  pemekaran  baru  dan  masih  terus  meningkatkan  pembangunan. Kurangnya  pembangunan  di  daerah  kuadran  empat  karena  pola  pikir  masyarakat  yang skeptis terhadap masyarakat migran dan program pembangunan pemerintah.

## 4.2. Statistik Analisis
Pemilihan model estimasi data panel terbaik yang digunakan dalam analisis mengacu pada uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow menentukan apakah analisis akan menggunakan Common Effect atau Fixed  Effect .  Sebaliknya,  uji  Hausman  menentukan  apakah  analisis  akan menggunakan Fixed Effect atau Random Effect .
Tabel 4. Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 41.683725 (14,132) 0.0000 Cross-section Chi-square 253.542077 14 0.0000
Sumber: data diolah (2019)
Nilai  probabilitas  0,00  yang  berarti  lebih  kecil  dari  α  =  0,05.  Kemudian  H0  ditolak  yang menunjukkan bahwa model estimasi data panel yang digunakan adalah model Fixed Effect yang lebih baik dari model Common Effect .

## Tabel 5. Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 8.782868 3 0.0323
Sumber: data diolah (2019)
Nilai  probabilitas  0,0323  berarti  kurang  dari  0,05.  Dengan  demikian  secara  statistik  H0 ditolak  dan  H1  diterima,  sehingga  model  estimasi  data  panel  yang  digunakan  adalah  model Fixed Effect yang lebih baik dari model Random Effect .
Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan  uji  Chow  dan  uji  Hausman,  kedua  nilai probabilitas  tersebut  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  sebesar  0,05,  sehingga  penelitian  ini menggunakan model Fixed Effect .
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215

## Tabel 6. Model Regresi Fixed Effect
Dependent Variable: Pov? Method: Pooled Least Squares Date: 09/10/19   Time: 07:49 Sample: 2008 2017 Included observations: 10 Cross-sections included: 15 Total pool (balanced) observations: 150
Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 15.75050 4.490734 3.507332 0.0006 LNSAE? 0.309322 0.080020 3.865581 0.0002 LNCE? 0.559765 0.343475 1.629714 0.1055 LNLOCALLY_GENERATE D REVENUE? -1.017792 0.200355  -5.079951 0.0000 Fixed Effects (Cross) _LAHAT--C 4.906372 _MUBA—C 5.104178 _MURA—C 3.994148 _ME—C 0.799268 _OKI—C 1.707452 _OKU—C -1.433867 _BA—C -1.913108 _OI—C -0.327272 _OKUT—C -4.427601 _OKUS—C -3.203717 _EL—C -0.921154 _PAL—C 1.296510 _PBM—C -1.569226 _PGA—C -4.751256 _LLG—C 0.739272 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.859763     Mean dependent var 14.12247 Adjusted R-squared 0.841703     S.D. dependent var 3.222711 S.E. of regression 1.282207     Akaike info criterion 3.447210 Sum squared resid 217.0154     Schwarz criterion 3.808486 Log likelihood -240.5408     Hannan-Quinn criter.  3.593985 F-statistic 47.60389     Durbin-Watson stat 0.897886 Prob(F-statistic) 0.000000
Source: data diolah (2019)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 6 , model persamaan regresi adalah sebagai berikut:
Pov
=  15.75050   + 0.309322 + 0.559765 – 1.017792 ……………………… (2.1)
Std. Error   =  (4.490743)   (0.080020)  (0.343475)  (0.200355) t-Statistic  =  (3.507332)   (3.865581)  (1.629714)  (-5.079951) F-Statistic  =  47.60389 R-Square   =  0.859763
Hasil  regresi  antara  variabel  Belanja  Bantuan  Sosial  dan  kemiskinan  kabupaten  /  kota  di Provinsi  Sumatera  Selatan  menunjukkan  nilai  t  sebesar  3,8655  >  1,65622,  H0  ditolak.  Artinya, ketika  Belanja  Bantuan  Sosial  naik  sebesar  0,3  persen  dapat  mereduksi  kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,3 persen.
Sedangkan  Belanja  Modal  menunjukkan  nilai  t-Statistic  1.629714  <  1.65622,  maka  H1 ditolak. Artinya, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap  reduksi kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memiliki  nilai  t-Statistic  dan  t-tabel  5,0799  >  1,6730,  H1 diterima,  dan  H0  ditolak.  Artinya,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  negatif terhadap  reduksi  kemiskinan  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 1 persen, kemiskinan berkurang 1 persen.
Jika  diuji  secara  simultan  antara  variabel  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Modal,  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap reduksi kemiskinan, diperoleh hasil F-Statistic dan F- table  22.9430>  2.67.  Berdasarkan  uji  hipotesis,  penelitian  ini  menolak  H0  dan  menerima  H1 yang  artinya  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Modal,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh terhadap reduksi kemiskinan.
Nilai  pengaruh  variabel  independen  ini  didasarkan  pada  nilai  koefisien  determinan  (R- Square) sebesar 0.859763. Artinya, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  berpengaruh  terhadap  85,9763%  reduksi  kemiskinan,  sedangkan  14,0237% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

## 4.3. Analisis Reduksi Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Selain itu terkait  dengan  pendapatan  yang  rendah,  standar  hidup  yang  rendah,  perumahan  yang  tidak layak untuk ditinggali, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah, yang pada akhirnya  membuat  sumber  daya  manusia  tidak  berkualitas,  sehingga  meningkatkan pengangguran ( Felix, 2011 ; Ismail & Hakim, 2014 ).
Peningkatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen  akan  mereduksi  kemiskinan  sebesar  1  persen  di  15  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera  Selatan.  Hasil  ini  sejalan  dengan  teori  pengeluaran  pemerintah  berdampak  pada kemiskinan, yang menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan mereduksi kemiskinan ( Todaro & Smith, 2015 ).
Anwar  (2017) dan Sasti  &  Latrini  (2019) menyatakan  bahwa  alat  yang  digunakan  untuk mereduksi  kemiskinan  secara  langsung  dan  tidak  langsung  dapat  menggunakan  belanja pemerintah berupa Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan pembangunan ekonomi lainnya. Omodero  (2019) berpendapat  bahwa  pengeluaran  pemerintah  dan  indeks  pembangunan manusia dapat mengurangi tingkat kemiskinan menggunakan analisis data panel, model CGE, dan analisis cross-section .
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  memaksimalkan  potensi  sumber  daya  daerah menjadi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  inti  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah. Meskipun terkadang masih terdapat ketergantungan yang sangat tinggi pada Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal, termasuk temuan yang diperoleh melalui penelitian ini.
Realisasi  anggaran  Belanja  Bantuan  Sosial  di  15  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan berdasarkan wawancara di lapangan masih belum mampu mengurangi kemiskinan. Ini menunjukkan ketidakmampuan 15 Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu,  program  reduksi  kemiskinan  yang  tidak  tepat  sasaran  seperti  Belanja  Bantuan  Sosial kepada  kelompok  masyarakat  yang  tidak  termasuk  dalam  indikator  kemiskinan  telah meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar jurang kemiskinan.
Implikasi  yang  sama  juga  berlaku  untuk  Belanja  Modal.  Hasil  wawancara  lapangan menunjukkan  bahwa  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  secara  parsial  dalam  reduksi kemiskinan. Menurut Widianto et al. (2015) , pengaruh langsung Belanja Modal adalah manfaat belanja pada program kerja dan kesejahteraan. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah manfaat  ketika  pemerintah  berinvestasi  di  bidang  infrastruktur  yang  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Kegiatan  ekonomi  yang  lebih  tinggi  memungkinkan  masyarakat miskin  meningkatkan  pendapatan.  Hubungan  antara  Belanja  Modal  dan  kemiskinan merupakan stimulus dari pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan upah.
Peningkatan  Belanja  Modal  akan  meningkatkan  aktivitas  ekonomi,  meningkatkan permintaan  tenaga  kerja,  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja,  dan  menciptakan permintaan  agregat  yang  tinggi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Triyanto et  al.
(2017) , Badrudin  &  Kuncorojati  (2017) , Suratno  &  Ardita  (2018) ,  dan Sasti  &  Latrini  (2019) , menunjukkan  bahwa  Belanja  Modal  berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM).
Selain  itu,  secara  parsial  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  masih  berpengaruh signifikan  dan  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  kemiskinan  memiliki  hubungan  negatif  jika dengan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  mengurangi  kemiskinan.  Pada posisi hasil ini, hasil penelitian masih relevan dengan teori dan penelitian sebelumnya.
Menurut Mun’im  (2012) , Adiguno et  al. (2014) ,  dan Ludi  &  Bird  (2007) ,  masalah  utama kemiskinan adalah aksesibilitas, yaitu kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya,  yaitu  hak-haknya  sebagai  manusia  dan  warga  negara.  Akses  yang  tidak  bisa didapatkan oleh masyarakat miskin meliputi:
1) makanan yang layak
2) pakaian yang layak
3) rumah layak huni
4) pelayanan kesehatan yang memadai
5) layanan pendidikan
6) waktu luang dan hiburan
7) kualitas hidup yang layak
Untuk  mengurangi  kemiskinan,  pemerintah  berkewajiban  meningkatkan  Belanja  Modal dalam  pembangunan  manusia,  baik  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  maupun  pelayanan publik  lainnya,  termasuk  kegiatan  sektor  ekonomi.  Peningkatan  Belanja  Bantuan  Sosial  dan Belanja  Modal  berdampak  pada  peningkatan  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  dan kesempatan  kerja,  peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja,  peningkatan  pendapatan masyarakat, dan mereduksi kemiskinan.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil tipologi Klassen, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan  Ilir,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam merupakan daerah relatif tertinggal dengan tingkat kemiskinan tinggi dan pertumbuhan perekonomian rendah.
Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja  Modal,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi uji-t, Belanja Bantuan Sosial  berpengaruh  positif  terhadap  kemiskinan,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan.  Belanja  Modal  tidak  mempengaruhi  kemiskinan. Hasil regresi uji-F menunjukkan bahwa reduksi kemiskinan dipengaruhi secara simultan oleh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini merupakan penelitian hibah kompetitif yang didanai oleh Fakultas Ekonomi Universitas  Sriwijaya  melalui  Dana  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  tahun  2019 berdasarkan  Surat  Keputusan  Dekan  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sriwijaya  Nomor 3263/UN9.FE/TU.SK/2019.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas  Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai penyandang dana penelitian ini dan Universitas Bangka Belitung sebagai mitra penelitian serta semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adiguno,  R.,  Sihombing,  L.,  &  Hutajulu,  A.  T.  (2014).  Analisis  Akses  Pangan  di  Provinsi Sumatera  Utara. Journal  of  Agriculture  and  Agribusiness  Socioeconomics , 3 (6).  Retrieved from https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/8217
Akhmad,  Alyas,  &  Amir.  (2018).  The  Effect  of  Economic  Growth  and  Income  Inequality  on Poverty in Indonesia. IOSR Journal of Economics and Finance , 9 (4), 20–26. Retrieved from http://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol9-Issue4/Version-2/D0904022026.pdf Anita,  N.,  &  Aprilianto,  R.  A.  (2017).  Analysis  of  Effect  of  Local  Own  Source  Revenue  and Government  Spending  on  Economic  Development  in  the  Tegal  Regency. Governance Theory and Practices in Asia Pasific (International Conference on Public Organization VII 2017) ,
1080–1095. Sumedang, Indonesia. Retrieved from http://apspa.org/wp- content/uploads/2018/02/Proceeding-ICONPO-VII-2017.pdf
Anwar,  A.  (2017).  Peran  Modal  Manusia Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional Di Jawa.
Jurnal Economia , 13 (1), 79–94. https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.13323
Arndt,  C.,  &  Tarp,  F.  (2016). Measuring  Poverty  and  Wellbeing  in  Developing  Countries .  Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198744801.001.0001
Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap  Perekonomian  Indonesia. Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan , 20 (2),  149-167.
Retrieved from
https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/186
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Selatan.  (2016,  July). Provinsi  Sumatera  Selatan  Dalam Angka 2016 (Nomor Publikasi 16560 . 1601). Retrieved
from https://sumsel.bps.go.id/publication/2016/07/15/9a08ff7c004f9d0aed0f9243/provinsi- sumatera-selatan-dalam-angka-2016.html
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2019, August). Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2018 (Nomor Publikasi 16560 . 1901). Retrieved
from https://sumsel.bps.go.id/publication/2019/08/16/2538e50f10441c67e0860a73/provinsi -sumatera-selatan-dalam-angka-2019.html
Badrudin,  R.,  &  Kuncorojati,  I.  (2017).  The  effect  of  district  own-source  revenue  and  balance funds on public welfare by capital expenditure and economic growth as an intervening variable in Special District of Yogyakarta. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 19 (1), 54–
59. https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59
Bisnis.com.  (2019,  February  6).  Pertumbuhan  Ekonomi  Sumsel  2018  6,04%  Masih  di  Atas Nasional.
Retrieved from https://sumatra.bisnis.com/read/20190206/534/885932/pertumbuhan-ekonomi- sumsel-2018-604-masih-di-atas-nasional
Darmawan,  M.  J.,  & Tukiman,  T.  (2020).  Analisis Dimensi  Ketimpangan  Pembangunan Antar Wilayah  Di  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2014-2018. Dinamika  Governance:  Jurnal  Ilmu
Administrasi Negara , 10 (1), 41-53. Retrieved from
http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2045
Das, S., Mourmouras, A., & Rangazas, P. (2018). Economic Growth and Development: A Dynamic Dual  Economy  Approach (2nd  ed.  2018  ed.).  Cham,  Switzerland:  Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89755-4
Delen, D., Pudjiharjo, P., & Susilo, S. (2019). Has Fiscal Decentralization Succeeded in Increasing Quality  Economic  Growth  in  East  Java? Jurnal  Bina  Praja , 11 (1),  15–29. https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.15-29
Felix,  O.  (2011).  Analysis  of  the  effectiveness  of  capital  expenditure  budgeting  in  the  local government system  of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation , 4 (1), 1-6.
Retrieved from https://academicjournals.org/journal/JAT/article-
abstract/2F1A0E41096
Idris, I., Fajrillah, N., Yasin, H., Harahap, A. K., Rahmat, J. S., Susanti, M., & Dania, I. A. (2019). Analysis  of  Performance  Realization  of  Government  Regional  Income  and  Expenditure Budget in Medan City. Middle-East Journal of Scientific Research , 27 (2), 101-105. Retrieved from https://www.idosi.org/mejsr/mejsr27(2)19/3.pdf
Ismail,  A.,  &  Hakim,  A.  (2014).  Peran  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kemiskinan  Di  Provinsi
Bali. Jurnal Aplikasi Bisnis , 16 (9), 2168–2186.
https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8
Junita,  A.,  Abubakar,  E.,  &  Abdullah,  S.  (2018).  The  Effect  of  Budget  Variances  on  the  Local Government  Budget  Changes  with  Legislature  Size  as  Moderator. Academic  Journal  of Economic Studies , 4 (1), 162–173.
Katadata.co.id. (2019, July 29). Inilah Provinsi dengan PDRB per Kapita Tertinggi di Sumatera. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/29/inilah- provinsi-dengan-pdrb- per-kapita-tertinggi-di-sumatera
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2014,  October  15).  Budget  in  Brief  APBN  2015. Retrieved from http://www.anggaran-old.kemenkeu.go.id/dja/acontent/bibfin.pdf
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
Korompot, R., & Warongan, J. (2017). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. Jurnal Accountability , 6 (2), 9–19.
https://doi.org/10.32400/ja.17755.6.2.2017.9-19
Kuncoro,  M.  (2018). Perencanaan  Pembangunan  Daerah:  Teori  dan  Aplikasi .  Jakarta,  Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
Lestari, S., & Utama, M. S. (2019). The Effect of Local Government Own Revenue and Revenue Sharing  Funds  on  Economic  Performance  and  Community  Welfare  Through  Capital Expenditure of Regency/City in Bali Province, Indonesia. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences , 91 (7), 67–87. https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-07.08 Ludi, E., & Bird, K. (2007). Understanding Poverty (Brief No 1). Swiss Agency for Development and  Cooperation.  Retrieved  from https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi- assets/publications-opinion-files/5678.pdf
Mun’im,  A.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Faktor  Ketersediaan,  Akses,  dan  Penyerapan  Pangan Terhadap  Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten  Surplus  Pangan:  Pendekatan  Partial  Least Square Path Modeling. Jurnal Agro Ekonomi , 30 (1), 41–58.
https://doi.org/10.21082/jae.v30n1.2012.41-58
Nasution, A. (2017). The government decentralization program in Indonesia. In N. Yoshino & P.
J.  Morgan  (Eds.), Central  and  Local  Government  Relations  in  Asia:  Achieving  Fiscal Sustainability (ADBI Series on Asian Economic Integration and Cooperation ed., pp. 276–
305). Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017
Nilawati,  E.  (2019).  Analisis  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship ,
9 (1), 41–60. https://doi.org/10.30588/jmp.v9i1.469
Omodero, C. O. (2019). Government Sectoral Expenditure and Poverty Alleviation in Nigeria.
Research in World Economy , 10 (1), 80–90. https://doi.org/10.5430/rwe.v10n1p80 Rohima,  S.  (2018).  Development  Inequality  of  District/City  in  South  Sumatra  (2008-2015).
AFEBI Economic and Finance Review , 3 (01), 42–55. https://doi.org/10.47312/aefr.v3i01.146 Sasti, I. A. T. P., & Latrini, M. Y. (2019). Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada  Indeks  Pembangunan  Manusia. E-Jurnal  Akuntansi , 26 (2),  1632-1659. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p29
Sijabat, R. (2017). Do Productive Government Expenditures Affect Economic Growth? Evidence from Provincial Governments across Indonesia. Journal of Government and Politics , 8 (1), 1– 47. https://doi.org/10.18196/jgp.8149 Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan . Jakarta, Indonesia: PT Rajagrafindo Persada. Suratno, & Ardita. (2018). Effect of Government Investment and Capital Participation on Local Own-Source  Revenue:  The  Case  of  Indonesia. European  Research  Studies  Journal , 21 (4),
368–377. https://doi.org/10.35808/ersj/1127
Susetyo,  D.,  Zunaidah,  Z.,  Rohima,  S.,  Valeriani,  D.,  &  Bashir,  A.  (2018).  Impact  of  Capital Expenditure and Public Utility Customers to Economic Development of District-City in Sumatra-Indonesia. International  Journal  of  Economics  and  Financial  Issues , 8 (1),  126-135. Retrieved from https://econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/5768 Syari, D. D., Syamsurijal, S., & Robiani, B. (2017). The Effect of Fiscal Decentralization to Gross Domestic  Regional  Product  of  District/City  in  South  Sumatra  Province. Sriwijaya International  Journal  of  Dynamic  Economics  and  Business , 1 (2),  181–202. https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i2.181-202
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development (12th ed.). Hallbergmoos, Germany: Pearson.
Triyanto, D., Wahyudi, S. T., & Ananda, C. F. (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Revenue: Study In East Java Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 10 (2), 137–144. https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p04
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). (2015). The Challenge of Local Government Financing in Ceveloping Countries . Retrieved from
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1732The%20Challenge%20 of%20Local%20Government%20Financing%20in%20Developing%20Countries%20_3.pdf Wakarmamu,  T.,  &  Indrayono,  Y.  (2019).  Spending  and  development  in  Papua  province  of
Indonesia. Management Science Letters , 9 (12), 2131–2142.
https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.6.021
Widianto, A., Sari, Y. P., & Hetika. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal  ,  Pertumbuhan  Ekonomi dan  Kemiskinan  Kabupaten/Kota  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. JURNAL EKBIS (Ekonomi dan Bisnis) , 3 (1), 1-12.
Wulandari, E., Wahyudi, M., & Rani, U. (2018). Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget  Surplus/Deficit  to  Human  Development  Index  Through  Capital  Expenditures: Case  Study  of  Regencies/Municipalities  in  Indonesia. Review  of  Integrative  Business  and Economics Research , 7(2) , 125-137. Retrieved from
http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_7-s2_h17-129_125-137.pdf Yuliansyah,  R.,  Susanti,  E.  I.,  &  Yanti,  A.  (2020).  The  Effect  of  Regional  Original  Revenue,
Balance  Funds,  and  Capital  Expenditures  on  the  Financial  Performance  of  District Governments in West Java Province in 2013–2017. Proceedings of the Annual International Conference  on  Accounting  Research  (AICAR  2019),  152-156 .  Jakarta,  Indonesia:  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.034
__________________________

## Tentang Penulis
1. Siti  Rohima, memperoleh  gelar  Doktor  dalam  Ilmu  Ekonomi  dari  Universitas  Brawijaya, Indonesia,  pada  tahun  2013.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: sitirohima@unsri.ac.id
2. Liliana ,  memperoleh  gelar  Magister  dalam  Ilmu  Ekonomi  dari Universitas  Gadjah  Mada, Indonesia,  pada  tahun  2009.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia.
E-Mail: liliana@unsri.ac.id
3. Aning  Kesuma  Putri ,  memperoleh  gelar  Magister  dalam  Ilmu  Ekonomi  dari  Universitas Sriwijaya,  Indonesia,  pada  tahun  2010.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.
E-Mail: aning@ubb.ac.id