PARTISIPASI PEREMPUAN DAN ORANG MISKIN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG RESPONSIF GENDER MELALUI MUSRENBANG DI KABUPATEN KONAWE 1
Sartiah Yusran 2

## ABSTRAK
Survei  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana  pemahaman  dan  pengetahuan  perem- puan  dan  orang  miskin  tentang  pentingnya  keterlibatan  mereka  di  dalam  pembangunan  dan  pe- mahaman  mereka  tentang  haknya  berpartisipasi  di  dalam  pembangunan  melaui  musrenbang,  serta harapan mereka tentang langkah-langkah selanjutnya. Survei ini fokus pada perempuan dan orang miskin  di  Kabupaten  Konawe  sebagai  populasi  dan  sampel  yang  telah  ditentukan  dari  beberapa repsentatif  yang  mewakili  beberapa  kecamatan  wilayah  kerja  UNDP  (5  kecamatan).  Hasil  survei menunjukkan  beberapa  hal,  yakni:  a)  istilah  “musrenbang”  (musyawarah  peren canaan  pemba- ngunan)  populer  di  kalangan  perempuan  dan  orang  miskin.  Mereka  pun  kerap  mengikutinya;  b) tidak sampai separuh dari perempuan dan orang miskin yang mengetahui arti penting musrenbang; c) sebagian besar perempuan dan orang miskin menyetujui proses musrenbang namun tidak semua dari mereka menilai program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan mampu menjawab masalah perempuan dan orang miskin; d) sebagian besar perempuan dan orang miskin merasa tidak puas dengan partisipasi mereka dalam pembangunan. Oleh karena itu, mereka menganggap penting untuk dilibatkan secara optimal.
Kata kunci: partisipasi, responsif, gender, musrenbang

## ABSTRACT
This survey aims to determine the extent of understanding and knowledge of the women and the  poor  people  about  the  importance  of  their  involvement  in  the  development  and  their understanding  of  their  rights  to  participate  in  development  through  Musrenbang,  as  well  as  their expectations  about  the  next  steps.  This  survey  focused  on  women  and  the  poor  in  Konawe as  the sample  and  population  who  have  been  determined  from  several  representative  that  representing several  districts  of  UNDP  work  areas  (5  districts).  The  survey  results  indicate  several  things, namely: a) the term "musrenbang" (development planning) is popular among women and the poor. They  often  follow  it;  b)  less  than  half  of  women  and  poor  people  who  know  the  importance  of musrenbang; c) the majority of women and poor people approve musrenbang but not all of them to assess  the  programs  that  have  been planned  and  implemented  able  to  address  the  problems  of women and the poor; d) mostly women and poor people are not satisfied with their participation in development. Therefore, they consider it important to be involved optimally.
Key words: participation, responsive, gender, musrenbang

## A. PENDAHULUAN
Agenda  pengembangan  kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  pada  da- sarnya  diarahkan  untuk  memenuhi  hak- hak  dasar  masyarakat  di  bidang  pendidik- an dan  kesehatan. Hak-hak dasar masya-
rakat  di  bidang  pendidikan  dalam  bentuk bebas dari buta aksara, kebodohan, keterbe- lakangan  dan  putus  sekolah. Sedangkan hak-hak  dasar  masyarakat  di  bidang  kese- hatan antara lain meliputi bebas dari penu- laran penyakit, kurang  gizi, kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan lain-lain.
1 Hasil Penelitian
2 Staf  Pendidik pada Fakultas Kesehatan  Masyarakat, Universitas  Halu  Oleo, Kampus Hijau Bumi  Tridharma,  Jl.  H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: s.yusran@gmail.com
Keseluruhan  hak  tersebut  diperukan  untuk terciptanya  masyarakat  yang  berkualitas. Baik  intelektual,  emosional,  spiritual,  dan fisik  maupun  kualitas  teknisnya  yang  ber- orientasi kepada pengembangan produktivi- tas mereka.
Semangat desentralisasi  yang di ba- wah Undang-Undang  No. 32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  mem- beri  ruang  yang  luas  bagi  pemerintah  dae- rah untuk melakukan swakelola pembangu- nan diwilayahnya. Agar tetap berpihak pada keadilan,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.15  tahun  2008  Tentang  Pedoman  Um- um  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender dalam  Pembangunan  di  daerah  yang  telah diperbaharui  menjadi  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  67  Tahun  2011 ditetapkan  untuk  mengawal  Perngarusuta- maan  Gender  di  daerah.  Pengarusutamaan Gender (PUG)  adalah  strategi  yang  di- bangun  untuk  mengintegrasikan  gender menjadi satu dimensi integral dari perenca- naan,  penyusunan,  pelaksanaan,  pemantau- an,  dan  evaluasi  atas  kebijakan,  program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
Di  dalam  visi  misi  Provinsi  Sula- wesi  Tenggara,  PUG  sudah  menjadi  salah satu strategi pembangunan ke depan. Untuk menjawab  persoalan  pembangunan  sumber daya manusia, maka pemerintah telah men- canangkan  pelaksanaan  percepatan  pemba- ngunan  kesejahteraan  masyarakat  melalui program  Bahteramas  sebagai  wujud  pem- berdayaan  masyarakat,  baik  laki-laki  mau- pun perempuan, yang kaya maupun miskin.
Data  yang  dirilis  Badan  Pusat  Sta- tistik  Sulawesi  Tenggara  menunjukkan jumlah  orang  miskin  berkisar  17,05  persen dari keseluruhan populasi penduduk. Meski demikian, secara keseluruhan kualitas sum- ber  daya  manusia  di  provinsi  ini masih  ka- tegori  rendah.  Indeks  Pembangunan  Manu- sia  Provinsi  dan  Nasional  terbaru  (2011) menunjukkan Sulawesi Tenggara hanya be- rada di peringkat 25 dari 33 provinsi di In- donesia.  Masih  rendahnya  indeks  pemba-
ngunan  manusia  Sulawesi  Tenggara  tidak dapat  dilepaskan  dari  belum  berpihaknya pembangunan pada peningkatan kualitas hi- dup  seluruh  elemen  masyarakat,  termasuk mereka  yang  termarjinalkan  seperti  perem- puan dan orang miskin.
Untuk  mewujudkan  berbagai  upaya perbaikan  kualitas  SDM, maka  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sesuai  dengan visi  misi  dalam  strategi  pembangunan  ke- sejahteraan  masyarakat  melalui  program “Bahteramas” sebagai wujud pemberdayaan masyarakat,  baik  laki-laki  maupun  perem- puan, baik yang kaya maupun yang miskin. Bahteramas  fokus  pada  tiga  program  ini yaitu  pembebasan  biaya  operasional  pendi- dikan  sampai  pada  tingkat  SMA;  pem- bebasan  biaya  pengobatan  untuk  masyara- kat,  khususnya  untuk  masyarakat  miskin sampai dengan rawat inap kelas 3 dan pem- berian bantuan 100 juta untiuk setiap desa/- kelurahan.
Salah satu bentuk partisipasi dan du- kungan  nyata  atas  pembangunan  SDM  Su- lawesi  Tenggara  maka  Pusat  Studi  Gender (PSG)  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Uni- versitas  Halu Oleo  Kendari  merasa  perlu untuk  berperan  serta  membantu  dan  meng- awal program Pemerintahan di Provinsi Su- lawesi  Tenggara.  Peran  tersebut  diwujud- kan  dengan  adanya  berbagai  kegiatan  me- ngikutsertakan  atau  melibatkan  perempuan dan  orang  miskin  di  musrenbang  desa;  so- sialisasi,  pelatihan  perencanaan  anggaran yang  responsif  gender  dan  melakukan  pen- dampingan dalam pendistribusian dana ban- tuan desa/kelurahan, serta membantu peme- rintah  mengawal  hasil  musrenbangdes  ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten agar ha- sil musrenbang betul-betul merupakan aspi- rasi masyarakat.
Pusat  Studi  Gender  dan  Pemberda- yaan  Perempuan  Universitas  Haluoleo  be- kerjasama  LEAD  Project  UNDP  Indonesia melakukan  survei  tentang  partisipasi  pe- rempuan  dan  orang  miskin  melalui  peren- canaan dan  responsif  gender.  Survey  ini
akan  melihat  sejauhmana  masyarakat  akan paham  pentingnya  keterlibatan mereka  di dalam pembangunan.
Survei ini bertujuan untuk mengeta- hui  sejauhmana  pemahaman  dan  pengeta- huan  perempuan  dan  orang  miskin  tentang pentingnya keterlibatan  mereka  di  dalam pembangunan dan pemahaman mereka ten- tang haknya berpartisipasi di dalam pemba- ngunan  melaui  musrenbang,  serta  harapan mereka  tentang  langkah-langkah  selanjut- nya.

## B. METODE PENELITIAN
Survei  ini  akan  fokus  pada  perem- puan dan orang miskin di Kabupaten Kona- we sebagai populasi dan sampel  yang telah ditentukan  dari  beberapa  repsentatif  yang mewakili beberapa kecamatan wilayak ker- ja UNDP.
Responden  yang  menjadi  sampel penelitian ini berjumlah 150 orang. Mereka dipilih  secara purposive  random.  Disebut purposive karena  hanya  mereka  yang  me- menuhi kriteria perempuan dan/atau miskin saja  yang  menjadi  sampel.  Disebut random karena  mereka  dipilih  secara  acak  dari keseluruhan  penduduk  yang  bermukim  di desa  yang  menjadi  tempat  penarikan  sam- pel.
Wilayah  survei  yang  dipilih  terdiri dari lima  belas  desa yang berada  di  lima wilayah kecamatan  di  Kabupaten  Konawe. Berikut  ini  nama  kecamatan  dan  desa  tem- pat responden berdomisili:
1. Kecamatan  Unaaha,  yakni kelurahan Unaaha dan Tuoy;
2. Kecamatan Wawotobi, terdiri dari  dua desa,  yakni  Desa Korumba  dan Desa Kukuluri;
3. Kecamatan Pondidaha, terdiri dari lima desa, yakni Desa Laloika, Desa Pumbi- nisi, Desa  Mumundowu,  Desa  Laloda- ngge, Desa Ahuawatu;
4. Kecamatan  Wonggeduku,  terdiri  dari tiga  desa,  yakni:  Desa Wonggeduku, Desa Lamokuni, Desa Tawarolondo.
5. Kecamatan  Amonggedo,  terdiri  dari tiga  desa,  yakni:  Desa Benua, Desa Mendikonu, dan Desa Dunggua.
Dari  150  orang  responden  tersebut, 84 orang  yang berjenis kelamin perempuan dan  sisanya  (66  orang)  berjenis  kelamin laki-laki.  Respoden  perempuan  lebih  bany- ak karena mereka memenuhi syarat perem- puan  saja  atau  perempuan  dan  orang  mis- kin.  Sementara  responden  laki-laki  yang dipilih  karena  hanya  memenuhi  kriteria sebagai orang  miskin.  Survei  menetapkan kriteria  orang  miskin  adalah  mereka  yang antara  lain  tidak  memiliki  tempat  tinggal (rumah)  permanen  atau  tidak  memiliki penghasilan  yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lebih  dari  separuh  responden  be- kerja  sebagai  petani  (62%). Sekitar  28% responden  yang  tidak  bekerja.  Sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga. Responden  yang  berwiraswasta  jumlahnya 7%. Mereka sebagian besar berdagang atau membuka  usaha  kecil.  Sisanya  atau  sekitar 3% responden bekerja sebagai tenaga hono- rer  pegawai  negeri,  tukang  batu,  tukang cuci, dan penjahit. Dalam bentuk grafik, di- stribusi persentase perkerjaan responden di- sajikan sebagai berikut:
Grafik 1. Distribusi Persentase Pekerjaan Responden
n = 150
Keseluruhan  data  dalam  survei ini dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesi- oner.  Sebelum  menjalankan  tugasnya,  para enumerator  terlebih  dahulu  dilatih  untuk memudahkan  mereka  saat  mengumpulkan data.  Latihan  dan  simulasi  ini  juga  dimak- sudkan  untuk  memastikan  tingkat  keabsa- han data yang diperoleh.

## C. HASIL SURVEY BERBENTUK PROFILE
1. Musrenbang
Musrenbang  adalah  singkatan  dari musyawarah  perencanaan  pembangunan. Istilah  ini  sangat  populer  di  kalangan  pe- rempuan  dan  orang  miskin.  Mayoritas  res- ponden  pernah  mendengar  kata  “musren - bang”  (80%). Dari  mayoritas  responden tersebut,  laki-laki  sedikit  lebih  familiar  de- ngan  istilah  ini  dibandingkan  dengan  pe- rempuan. Meski perbedaannya tidak terlalu mencolok.
Grafik  2.  Distribusi  Persentase  Pengetahuan  atas Musrenbang Menurut Jenis Kelamin
n = 150
Sumber: Diolah dari data primer 2010
Seperti yang terlihat di Grafik 2, se- bagian  besar  responden  laki-laki  menjawab “iya” ketika ditanya apakah mereka pernah mendengarkan  kata  musrenbang.  Selain  fa- miliar,  secara  keseluruhan,  lebih  dari  sepa- ruh  responden  (63,3%)  pernah  mengikuti musrenbang,  minimal  sekali.  Namun  meli- hat  kecenderungannya,  frekuensi  kehadiran perempuan  lebih  rendah  dibandingkan  de-
ngan perempuan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak  diundang  atau  waktu  perte- muannya  bertepatan  dengan  saat  mereka harus  bekerja.  Secara  detail  distribusinya terlihat dalam Grafik 3.
Grafik  3.  Distribusi  Persentase  Kehadiran  dalam Musrenbang Menurut Jenis Kelamin
n = 150
Sumber: Diolah dari data primer 2010
Meski lebih dari separuh perempuan dan orang  miskin  pernah  mengikuti  mus- renbang  (minimal  sekali),  tidak  sampai  se- paruh  dari  mereka  paham  pentingnya  mus- renbang. Hanya 45,4% dari responden yang mengerti  (dan  sangat  mengerti).  Lebih  ba- nyak  responden  (54,6%)  menjawab  kurang mengerti,  tidak  mengerti  bahkan  tidak  me- ngerti sama sekali urgensi musrenbang.
Grafik  4.  Distribusi  Persentase  Kehadiran  dan Pemahaman  Responden  tentang  Pen- tingnya Musrenbang
n = 150
Sumber: Diolah dari data primer 2010
Grafik  5.  Distribusi  Persentase  Pemahaman  Res- ponden  Atas  Pentingnya  Musrenbang menurut Jenis Kelamin
n = 150
Sumber: Diolah dari data primer 2010
Dari  45,4%  dari  responden  yang mengerti  (dan  sangat  mengerti)  akan  pen- tingnya  musrenbang,  terdapat  perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan. Tingkat pemahaman laki-laki akan pentingnya mus- renbang sedikit lebih mencolok disbanding- kan dengan perempuan. Tampak bahwa se- kitar  62  persen  perempuan  kurang  me- ngerti,  tidak  mengerti,  bahkan  tidak  me- ngerti sama sekali urgensi musrenbang.
Meski  sebagian  besar  responden  ti- dak  mengerti,  tetapi  mereka  menyetujui proses dan mekanisme musrenbang sebagai bentuk  atau  forum  perencanaan  pembangu- nan  yang dimulai dari tingkat desa.  Ini ter- lihat  dalam  kecenderungan  jawaban  res- ponden  seperti  yang  tampak  dari  Grafik  6. Mayoritas responden setuju (dan sangat se- tuju) dengan proses musrenbang.
Grafik 6. Distribusi Persentase Penilaian Responden
Atas Proses Musrenbang dan Kemampuan Musrenbang
dalam
Menjawab Masalah Perempuan juga Orang Miskin n = 150 Sumber: Diolah dari data primer 2010
Grafik  6  juga  menunjukkan  perse- tujuan  mayoritas  responden  atas  proses musrembang,  tidak  serta  merta  berdampak pada penilaian bahwa program yang diusul- kan  musrenbang  dapat  menjawab  masalah perempuan  dan  orang  miskin.  Hanya  sepa- ruh  dari  mereka  yang  memberi  penilaian positif kemanfaatan dari musrenbang.
Penilaian  positif  tersebut  diberikan oleh  lebih  banyak  responden  laki-laki  di- bandingkan  dengan  perempuan.  Ini  dapat dipahami  karena  proses  musrenbang  dido- minasi oleh laki-laki. Program yang diusul- kan dan kemudian diimplementasikan lebih berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan laki-laki.  Secara  detail  distribusinya  dapat dilihat dalam Grafik 7.
Grafik  7.  Distribusi  Persentase  Penilaian  atas  Ke- mampuan  Musrenbang  dalam  Menjawab Masalah Perempuan & Orang Miskin me- nurut Jenis Kelamin
n = 150
Sumber: Diolah dari data primer 2010
Mereka yang memberi penilaian ne- gatif  atas kemampuan  musrenbang  menja- wab  masalah  perempuan  dan  orang  miskin besarnya sekitar 43,3 persen. Secara umum, alasan  penilaian  tersebut  dikelompokkan dalam  dua  kategori  besar.  Musrenbang  di- nilai negatif karena: a) belum terealisasinya program yang mereka usulkan seperti peng- erukan  bendungan,  bantuan  modal  usaha, dan pengerasan jalan desa; b) program yang mereka usulkan berbeda dengan yang direa- lisasikan. Contohnya permintaan pengadaan posyandu  yang  realisasinya  diganti  dengan perbaikan drainase.
Sebagian besar  program  yang  di- usulkan perempuan dan orang miskin dalam musrenbang  bersifat  fisik.  Misalnya,  per- baikan  atau  pembuatan  jalan  desa,  per- baikan  drainase/irigasi/tanggul,  dan  penga- daan  air  bersih  atau  pembuatan  sumur.  Se- perti  yang  tampak  dalam  Matriks  berikut, tidak  semua  program  yang  masuk  dalam peringkat sepuluh besar akan mendapat pri- oritas  untuk  direalisasikan.  Perbaikan/pem- buatan kantor Balai Desa dan masjid adalah dua  usulan  yang  tidak  masuk  kategori  pri- oritas  namun  diutamakan  dalam  realisasi- nya.
Ada  pula  program  yang  masuk  da- lam  peringkat  sepuluh  besar  namun  tidak dianggap  terlalu  mendesak  pemenuhannya seperti  pembangunan  Puskesmas  Pembantu (Pustu).  Listrik  adalah  satu-satunya  hal yang  dinilai  penting  oleh  perempuan  dan orang  miskin  meski  tidak  masuk  dalam  se- puluh  program  besar  yang  diusulkan  saat musrenbang.
Matriks 1. Program yang Diusulkan, Terealisasi, dan yang  Belum  Terealisasi  namun  Dinilai Penting  oleh  Perempuan  dan  Orang Miskin
NO DIUSULKAN DIREALISASIKAN BELUM TAPI PENTING 1 Jalan desa Jalan desa Jalan desa 2 Drainase/iriga si/ tanggul Drainase/irigasi/ tanggul Drainase/iri gasi/ tanggul 3 Air bersih/sumur TK
Perbaikan rumah
4 Taman Kanak-kanak (TK) Posyandu Modal usaha 5 Posyandu Sumur/air bersih
Posyandu
6 Fasilitas MCK Fasilitas MCK TK
7 Modal usaha Modal usaha Pengerukan bendungan 8 Pengerukan bendungan Balai desa* Sumur/air bersih 9 Pembangunan Pustu Perbaikan rumah Fasilitas MCK 10 Perbaikan rumah Masjid* Listrik* Sumber: Diolah dari data primer 2010
Keterangan:
* = tidak masuk dalam 10 besar program yang diusulkan
Bila  melihat  sebaran  program  yang diusulkan,  terealisasi,  serta  yang  dianggap penting  oleh  perempuan  dan  orang  miskin, secara umum tidak ada  hal  yang baru. Apa yang  diusulkan,  itu  pula  yang  direalisasi- kan. Hanya  peringkat  pemenuhan  dan  as- umsi urgensinya yang berbeda-beda. Meski tidak masuk dalam peringkat sepuluh besar, berikut ini sejumlah program  yang juga di- usulkan perempuan dan orang miskin dalam musrenbang, antara lain:
a. Pelatihan  keterampilan  bagi  perempuan dan orang miskin
b. Pengadaan listrik
c. Pembuatan/perbaikan  Balai  Desa  dan masjid
d. Percetakan/perluasan sawah
e. Bantuan  Langsung  Tunai  kepada  orang miskin
f. Bantuan  traktor,  ternak,  pupuk,  alat pertanian,  pertukangan,  tenun,  mesin jahit, dan seng.
g. Penanganan banjir saat musim hujan.
h. Pengobatan gratis.
i. Pembuatan/rehabilitasi pasar dan jembatan.
j. Pembuatan balai keterampilan desa.
k. Pendirian sekolah dan koperasi.
l. Ganti rugi tanaman yang terkena jalan.
Selain  itu,  masih  ada  pula  beberapa program  yang  belum  terealisasi  namun  di- anggap  penting  oleh  perempuan  dan  orang miskin, yaitu:
a. Percetakan/perluasan sawah.
b. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).
c. Pembuatan/perbaikan jembatan.
d. Pelatihan perempuan dan orang miskin.
e. Bantuan  Langsung  Tunai  kepada  orang miskin.
f. Pengadaan  seng,  bantuan  alat  pertuka- ngan, ternak, dan beras miskin.
g. Penanganan banjir saat musim hujan.
h. Pembuatan balai keterampilan desa.
i. Pendirian sekolah dan koperasi.

## 2. Partisipasi
Bila  mengukur  tingkat  partisipasi perempuan dan orang miskin, Grafik 8 me- nunjukkan  bahwa  mayoritas  responden (78%),  baik  laki-laki  maupun  perempuan, masih  belum  puas  dengan  keterlibatan  me- reka.
Grafik 8. Distribusi Persentase Kepuasan Pertisipasi dalam  Pembangunan  menurut  Jenis  Kela- min
n = 150

## Sumber: Diolah dari data primer 2010
Berikut  beberapa  kendala  musren- bang  yang  menjadi  alasan  ketidakpuasan responden  yang  berhasil  dikumpulkan  me- lalui survei, antara lain:
a. Jarang/tidak  diundangnya  perempuan dan orang miskin;
b. Peserta  musrenbang  sudah  diatur  sebe- lumnya  jadi  usulannya  tidak  mewakili kepentingan  perempuan  dan  orang  mis- kin;
c. Perempuan  dan  orang  miskin  tidak  di- beri kesempatan berbicara;
d. Musyawarah didominasi aparat desa;
e. Perempuan  dan  orang  miskin  malu  dan merasa tidak memiliki pengetahuan atas topik yang dimusyawarahkan;
f. Banyak usulan yang belum tercapai atau direalisasikan;
g. Tidak percaya pada pemerintah;
h. Tidak ada tindak lanjut dari usulan;
i. Terlalu  banyak  usulan  jadi  sulit  dise- pakati;
j. Kurangnya  dana  untuk  merealisasikan program;
k. Warga  malas  ikuti  pertemuan  dan  lebih mengutamakan pekerjaan.
Jika  melihat  rangkuman  kendala- kendala  tersebut,  secara  umum  kekurangan musrenbang  dalam  perspektif  perempuan dan  orang  miskin  meliputi  tiga  aspek.  Per- tama,  penyelenggaraan.  Kedua,  keperca- yaan. Ketiga, kapasitas  dan kesadaran war- ga.  Kelompok  kendala  tersebut  disajikan dalam Matriks 2.
PENYELENGGARAAN KEPERCAYAAN KAPASITAS - Jarang/tidak diundang - Peserta musrenbang sudah diatur sebelumnya - Tidak diberi kesempatan berbicara. - Musyawarah didominasi aparat desa - Terlalu banyak usulan jadi sulit disepakati - Usulan belum direalisasikan - Tidak percaya pada pemerintah - Tidak ada tindak lanjut dari usulan - Kurang dana - Perempua n dan orang miskin malu dan merasa tidak memiliki pengetahu an - Warga malas,
lebih mengutam akan pekerjaan.
Sumber: Diolah dari data primer 2010
Dari  tingkat  kepuasan  yang  masih rendah  sebagaimana  terlihat  dalam  Grafik 8, dapat dipahami bila kemudian mayoritas responden  (98%)  masih  menginginkan keterlibatan  yang  lebih  produktif.  Perem- puan  dan  orang  miskin  tidak  sekedar  diha- dirkan dalam musrenbang tatapi juga diajak untuk  berpendapat  dan  diapresiasi  penda- patnya. Partisipasi tersebut menurut mereka perlu  dijamin  dan  dilindungi  dalam  bentuk peraturan daerah seperti yang terlihat dalam Grafik 9.
Grafik 9. Distribusi Persentase Penilaian Responden tentang  Perlunya  Perda  Partisipasi  Perem- puan dan Orang Miskin
n = 150 Sumber: Diolah dari data primer 2010
Sebagai  tambahan,  perempuan  dan orang  miskin  menyarankan  lima  poin  pen- ting  berkenaan  dengan  keterlibatan  mereka dalam  perencanaan  pembangunan,  antara lain:
a. Perempuan  dan  orang  miskin  diserta- kan, diberdayakan, dan diapresiasi usul- annya berkaitan dengan pembangunan.
b. Perlu  ada  latihan  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  kapasitas  perempuan dan  orang  miskin  agar  lebih  menguasai segala  hal  yang  berkaitan  dengan  hajat hidup mereka.
c. Sebaiknya  musrenbang  disosialisasikan arti  pentingnya  agar  warga  menjadi lebih paham.
d. Usulan  program  yang  telah  diajukan agar  direalisasikan,  khususnya  yang berkaitan dengan perekonomian masya- rakat.
e. Ada  alokasi  anggaran  (APBD)  untuk program  yang  terkait  langsung  dengan perempuan dan orang miskin.
f. Program  direalisasikan  secara  merata agar  tidak  menimbulkan  kecemburuan sosial.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan  temuan yang  telah  tersaji, maka  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Istilah  “musrenbang”  (musyawarah  pe - rencanaan  pembangunan)  populer  di kalangan  perempuan  dan  orang  miskin. Mereka pun kerap mengikutinya.
b. Tidak  sampai  separuh  dari  perempuan dan  orang  miskin  yang  mengetahui  arti penting musrenbang.
c. Sebagian  besar  perempuan  dan  orang miskin  menyetujui  proses  musrenbang namun tidak semua dari mereka menilai program-program yang telah direncana- kan  dan  dilaksanakan  mampu  menja- wab masalah perempuan dan orang mis- kin.
d. Sebagian  besar  perempuan  dan  orang miskin  merasa  tidak  puas  dengan  par- tisipasi  mereka  dalam  pembangunan. Oleh  karena  itu  mereka  menganggap penting untuk dilibatkan secara optimal.

## 2. Rekomendasi
Untuk  konteks  kabupaten  Konawe, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Studi Gender  Universitas  Haluoleo  Kendari  me- nunjukkan  sebagian  besar  perempuan  dan orang miskin belum puas dengan partisipasi mereka dalam pembangunan. Untuk meng- uatkan  posisi  dan  keikutsertaan  mereka dalam  penyusunan  kebijakan  pembangun- an, mereka menyatakan perlu adanya payu- ng hukum  yang dapat menaungi partisipasi mereka. Produk hukum tersebut diharapkan dapat  menaungi  kepentingan  pemerintah, perempuan  dan  orang  miskin  yang  akan membawa pada kesejahtaraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Lead – UNPD Program Dokumen 2009.
Pusat  Studi  Gender  dan  Pemberdayaan  Pe- rempuan. Dokumen  Program  Partisi- pasi Perempuan dan Orang Miskin di dalam  Pembangunan  yang  Responsif Gender melalui Musrenbang 2009.
Peraturan  Menteri  Dalam  Megeri  No.  15 tahun  2008  yang  diperbaharui  men- jadi Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gen-
der di Daerah
Yusran,  S. 2009. Pengarusutamaan  Gender sebagai  Strategi  Pembangunan  Dae- rah.
Yusran,  S. 2009. Gender,  Perempuan  dan Kesehatan  Reproduksi;  Proceeding Konferensi  International:  the  WAS World Conference for Sexual Health.
Yusran,  S. 2008. Gender  dan  Pemba- ngunan: Modul Pengarusutamaan Gender  pada  Pendidikan  Diklat
Pimpinan  III:  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Pemerintah  Provinsi  Sula- wesi Tenggara.