## AHLI WARIS PENGGANTI DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

## Musa Asy’ari

## nurnailaizza@gmail.com
Keyword: Substitute inheritance, Islamic Law Compilation, Civil Law

## Abstract
This study is intended to find out more about the provisions in the Compilation of Islamic Law and Civil Law, regarding the status of a replacement heir. Because there is a slight difference, if in BW this replacement has no limits, then in the KHI it is explained that this replacement  is  only  up  to  the  grandchildren,  therefore  there  is  a contradiction between the provisions of the replacement heirs in the Compilation  of  Islamic  Law  and  Civil  Law  (BW).  This  study  was conducted  qualitatively  using  a  juridical-normative  approach.  The normative  approach  is  carried  out  by  examining  library  materials which  include  research  on  legal  principles,  legal  systematics, comparative  law  and  legal  history.  The  data  obtained  with  the documentation  technique  is  then  analyzed  inductively,  where  after the data is collected, the next step is to analyze the data which is a way  to  systematically  find  and  organize  notes  on  the  results  of interviews, observations and others. The results of this study can be explained  that  the  inheritance  law  according  to  the  Islamic  Law Compilation states that grandchildren have the right to replace the position of their parents who died earlier than the heirs, although the share of the grandchildren is not always as big as their parents. The share of the grandchildren must not exceed the share of other heirs which are equal to those they replace. There are provisions in the inheritance law according to civil law that not only grandchildren have the right to replace the position of their parents who pass away but also nephews and siblings can be replaced by their children.

## Abstrak
Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, tentang status ahli waris pengganti. Karena ada  sedikit  perbedaan,  jika dalam BW   penggantian   ini   tidak   ada   batasannya,   maka   dalam KHI  dijelaskan  bahwa  penggantian  ini  hanya  sampai  pada  cucu saja,  oleh  karena  itu  terjadi  kontradiksi  antara  ketentuan  ahli waris pengganti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum    Perdata  (BW).  Kajian  ini  dilakukan  secara  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif.  Pendekatan normatif  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika hukum,  perbandingan  hukum  serta  sejarah  hukum.  Data  yang diperoleh dengan teknik dokumentasi tersebut kemudian dilakukan analisis  secara  induktif,  dimana  setelah  data  terkumpul  maka langkah  berikutnya  adalah  menganalisis  data  yang  merupakan cara untuk  mencari  dan  menata  secara sistematis catatan hasil wawancara,  observasi  dan  lainnya.  Hasil  dari  kajian  ini  dapat dijelaskan bahwa hukum  kewarisan  menurut  Kompilasi  Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara asarimusa@yahoo.co.id
Kata Kunci: Waris  pengganti,  Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata Islam dinyatakan  bahwa cucu   berhak   menggantikan   kedudukan orang      tuanya      tersebut      yang  meninggal  lebih  dahulu  dari pewaris,  meskipun  bagian  cucu  tersebut  tidak  selalu    sebesar orang  tuanya.  Bagian  cucu  tersebut  tidak  boleh  melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikannya. Adapun ketentuan dalam hukum kewarisan menurut hukum perdata bahwa tidak hanya cucu  yang  berhak  menggantikan  kedudukan  orang tuanya  tersebut  yang meninggal dunia melainkan juga keponakan dan juga saudara kandung bisa digantikan oleh anak-anaknya.

## Pendahuluan
Pembangunan  nasional  yang  meliputi  segala bidang    dengan    tujuan  untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil  maupun    spirituil    yang    merata berdasarkan    Pancasila    dan    Undang-Undang 1945.  Pembangunan  dalam  bidang  hukum merupakan salah satu sarana  pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas hukum  dan  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan belaka, untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah  pada  unifikasi  dan  kodifikasi  hukum dengan  memperhatikan  kesadaran  hukum  yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat  demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.
Hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik.  Artinya, bermacam-macam    sistem    hukum    waris    di Indonesia  berlaku  bersama-sama.  Dalam  waktu dan  wilayah  yang  sama  pula.  Hal  itu  terbukti dengan  masih  berlakunya  Hukum  Waris  Adat, Hukum  Waris  Islam  dan    Hukum    waris    BW secara  bersama-sama.  Berdampingan  mengatur hal waris  bagi  para  subyek  hukum  yang  tunduk pada    masing-masing    sistem  hukum  tersebut. Disamping  itu  dalam  bidang  hukum  adat  masih menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris. Hal tersebut sangat erat kaitannya  dengan  sistem  kekeluargaan  yang dianut  dan  terdapat  masyarakat Indonesia, yaitu sistem  patrilenial,  matrilenial,  bilateral  dan parental dan sistem kekeluargaan   yang  lainnya yang  mungkin  ada  sebagai  hasil  paduan  serta
variasi  dari  ke  tiga  sistem  tersebut.  Prinsip- prinsip  kekeluargaan  sangatlah  berpengaruh, terutama   dalam   penetapan   ahli   waris   maupun dalam      hal  penetapan  bagian  harta  peninggalan yang akan diwarisi. (Suparman, 2007:5-6).
Hukum  kewarisan  merupakan  bagian  dari hukum  kekeluargaan  yang  mempunyai  peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem  kekeluargaan yang  berlaku  dalam masyarakat.  Hukum  kewarisan  sangat  erat hubungannya      dengan      kehidupan      manusia karena      terkait      dengan      harta  kekayaaan  dan manusia  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang  pasti  dialami  oleh  setiap  seseorang  karena kematian  merupakan  akhir  perjalanan  hidup manusia.  Jika  seorang  yang  meninggal  dunia disebut pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan. Dengan cara apa kita  membagi  warisan  yang  telah  ditinggalkan pewaris  serta hukum  apa  yang diterapkan  untuk membagi  warisan  tersebut.  Hukum  yang membahas peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia diatur dalam hukum kewarisan.
Bagi  penduduk  Indonesia  yang  beragama Islam  kepada  mereka  dapat  memilih  Hukum Waris  Islam,  bagi  pewaris  golongan  penduduk eropa  atau  timur  asing,  bagi  mereka  berlaku Hukum  Waris  Barat  dan  bagi  orang  yang semula  dikenal  sebagai  bumi  putra  yang beragama  Islam  kepada  mereka  dapat  memilih Hukum Waris Adat. (Suparman, 2007:2).
Hukum  merupakan  suatu  sistem  yang didasarkan  atas  kebulatan  alam  fikir    atau    rasa keadilan,    oleh    karena    itu    hukum    waris KUHPerdata    (BW),  hukum  waris  Islam  dan hukum  waris  adat merupakan suatu  sistem  yang memiliki dasar alam pikir atau rasa keadilan yang berbeda  satu  sama  lain,  dan  telah  mengendap sebagai kesadaran hukumnya. Dengan berlakunya ketentuan pilihan  hukum  mengenai hukum    waris    tersebut    bagi    masyarakat Indonesia  yang  beragama  Islam  sebetulnya apabila dilihat dari sudut pandang akademis telah menimbulkan  persoalan  atau  kerancuan  dalam pemahaman tentang asas- asas hukum waris dan dalam praktek penerapan hukumnya di masyarakat.
Dalam  syari ‘ at  masalah  waris  mewarisi bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya.  Di  dalam  hukum  waris  Islam mewarisi  ada  sebab,  yaitu  nasab,    nikah    dan wala ’ .  Sebab    nasab    adalah    mununjuk    pada hubungan  keluarga  antara  pewaris  dengan  ahli waris.  Sedangkan  sebab  nikah  ialah  seseorang memperoleh warisan karena menjadi  suami atau istri.  Sebab  wala ’ menunjuk  kepada  keadaan apabila seseorang memerdekakan hamba, kemudian  hamba yang  dimerdekakan  itu meninggal  dunia  tanpa  meninggalkan  ashobah laki-laki, maka orang yang memerdekakan hamba tadi mendapat bagian.(Sudarsono, 1991:110).
Hukum     kewarisan      Islam      yang     lazim disebut      Hukum Faroidl merupakan  bagian dari  keseluruhan  hukum  islam  yang  khusus mengatur  dan  membahas    tentang    proses
peralihan  harta  peninggalan  dan  hak-hak  serta kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia kepada orang yang masih hidup.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  hukum kewarisan adalah hukum  yang mengatur tentang pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan ( tirkah ) pewaris,   menentukan   siapa-siapa   yang berhak     menjadi      ahli      waris     dan bagiannya masing-masing  serta  mengatur  kapan  waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.(Summa, 2004:108).
Dasar    hukum    kewarisan    diatur    dengan tegas   dalam   Al-Qur ’an diantaranya dalam Surat An- Nisa’, bahwa, “ Bagi  orang  laki-laki  ada  hak bagian  dari  harta  peninggalan  ibu- bapak dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak menurut  bagian  yang  telah  ditetapkan .” Dalam Al-Qur ’ an tidak langsug menyebutkan penggantian  tempat  ahli waris (plaatsvervulling) diatur dalam surat An-Nisa ayat 33, bahwa “ Bagi tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan  pewaris-pewarisnya.  dan  (jika  ada) orang-orang  yang  kamu  telah  bersumpah  setia dengan  mereka,  Maka  berilah  kepada  mereka bahagiannya.  Sesungguhnya  Allah  menyaksikan segala sesuatu. ”
Sistem  kewarisan  yang  tertuang  dalam Burgerlijk  Wetboek  (BW)  atau  (kitab  undang- undang  hukum  perdata)  yang  menganut  sistem individual, dimana  setelah  pewaris  meninggal dunia  maka  harta  peninggalan  pewaris segera
dilakukan  pembagian  kepada ahli waris . Ketentuan  ahli  waris  dalam  KHUPerdata  diatur dalam  Buku  II.  Hukum  kewarisan  KUHPerdata merupakan  bagian  dari  hukum  harta  kekayaan, oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud. Hukum pewarisan berdasarkan Undang-Undang   dikenal dua (2) cara mewarisi, yaitu, pertama, mewarisi karena haknya/kedudukannya  sendiri. Kedua, mewarisi karena penggantian tempat (Plaatsvervulling).(Satrio, 1992:56).
Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks  dan  pola  pemikirannya  bisa  berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Diantaranya  hukum  kewarisan  Islam  yang mengalami  perkembangan  dengan  adanya  ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  KUHPerdata  diatur  dengan  tegas tentang pergantian tempat ahli waris (plaatsvervulling), Pasal 841 B.W. “ Penggantian tempat  memberi  hak  kepada  seorang  yang mengganti  untuk  betindak  sebagai  pengganti, dalam  derajat  dan  dalam  segala  hak  orang  yang diganti.  (Subekti,  2008:  841). Adapun  yang terpenting    untuk    diperhatikan    didalam pewarisan    berdasarkan penggantian  tempat adalah  bahwa  orang  yang  menggantikan  tempat mempunyai/mendapat  hak  dan  kedudukan  yang sama  dengan  yang  dipunyai  oleh  orang  yang tempatnya digantikan.
Selain  itu,  dalam  pasal  842  BW  dijelaskan
bahwa  penggantian  tempat  ahli  waris  dalam garis lurus kebawah  yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. (Subekti, 2008: 842). Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 dan tahun 2011  dijelaskan  bahwa  ahli  waris  pengganti hanya  sampai  cucu,  sesuai  pasal  185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:
1.  Ahli    waris    yang    meninggal    lebih    dahulu dari    pada    si    pewaris    maka  kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2.  Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang sederajat  dengan  yang  diganti.  (Kompilasi Hukum Islam, 2012:185).
Berdasarkan    ketetapan    tersebut,    maka Plaatsvervulling    ini    diatur    dalam  Hukum Perdata  (BW)  maupun  KHI.  Namun  ada  sedikit perbedaan,  jika  dalam    BW    penggantian    ini tidak    ada    batasannya,    maka    dalam    KHI dijelaskan  bahwa  penggantian  ini  hanya  sampai pada cucu saja, oleh karena itu terjadi kontroversi antara  ketentuan  ahli  waris  pengganti  yang  ada dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan  Hukum Perdata (BW). Oleh karena itu kajian dimaksudkan  untuk  mengetahui  ketentuan  ahli waris  pengganti  di  dalam  KHI  dan  Hukum Perdata,  berikut  persamaan  dan  perbedaan keduanya tentang permasalahan tersebut.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data
sekunder  atau  juga  disebut  penelitian  hukum kepustakaan  yang  mencakup  penelitian  terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan  hukum  serta  sejarah  hukum  untuk memahami   adanya   hubungan   antara  ilmu-ilmu hukum   dengan   hukum positif.(Soekanto, 2006: 14).
Kajian  ini  merujuk  pada  sumber  data  primer yang  diperoleh  langsung  melalui  sumber  dari pihak pertama atau data  yang diperoleh langsung dari  penelitian  lapangan  yakni  dari  orang  yang melakukan   ahli   waris   pengganti   dan   pihak lain      yang    terkait.  Disamping    itu    juga    dari sumber  data  sekunder  yaitu  sumber  data  yang berupa  peraturan  perundang-undangan    yang relevan,  buku-buku,  tulisan-tulisan  dan  sumber data  tertulis  lainnya  dari  hasil  data  pustaka  dan arsip.
Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi tersebut kemudian dilakukan analisis secara  induktif,  dimana  setelah  data  terkumpul maka  langkah  berikutnya  adalah  menganalisis data  yang  merupakan  cara  untuk  mencari  dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya. Penelitian  yang dilakukan bertujuan  untuk  menggambarkan  mengenai  ahli waris  pengganti  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam dan Hukum Perdata (BW).

## Pengertian Waris
Di  dalam  istilah  hukum yang baku  digunakan kata  kewarisan,  dengan  mengambil  kata  waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris  itu  sendiri  dapat  berarti  orang,  pewaris sebagai  subyek  dan  dapat  berarti  pula  proses.
Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal  orang  yang  menerima  warisan  dan  dalam arti  yang  kedua  mengandung  makna  hal  ihwal peralihan  harta  yang  sudah  mati  kepada  yang masih  hidup  dan  dinyatakan  berhak    menurut hukum    yang    diyakini    dan    diakui    berlaku mengikat    untuk  semua  orang  yang  beragama Islam. (Muhibbin, 2009: 9).
Dalam  bahasa  Belanda, erfgenaam, waris adalah  orang  yang  menggantikan  kedudukan  si meninggal,  mengoper  semua  hak  dan  kewajiban hukum  si  meninggal.  (Subekti,  2005:110). Mawaris  adalah  bentuk  plural  dari  kata  mirats dalam    bahasa    arab  biasanya  digunakan  untuk dua  makna, pertama al-baqa ’ (kekal,  dari  sini pula  Allah    disebut al-warits, maksudnya adalah   yang   Maha   Kekal). Kedua , perpindahan dari satu kaum ke kaum  yang lain dalam syari ‘ at islam, al-warits biasanya  didefinisikan  sebagai seseorang  yang  mempunyai  hak  tertentu  setelah pemilik  harta  meninggal  dunia  dengan  sebab- sebab  tertentu  dan  dengan  syarat  tertentu  pula. (Hamid,  2009:  3).  Kata  mawaris  diambil  dari bahasa  arab.  Mawaris bentuk  jamak  dari (mirats) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.(Muhibbin, 2009:7).
Berkaitan dengan definisi waris, beberapa ahli mengemukakan  dalam  pengertian  yang berbeda- beda:
1. Prof. Ali Afandi,  S.H. mengutip definisi  dari Mr.  A.  Petlo “ Hukum  Waris  adalah  suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam
kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang  meninggal  kepada  ahli  waris  baik didalam hubungannya antara mereka sendiri,  maupun  dengan  pihak  ketiga ”.
(Sudarsono, 1991:11).
2. Soepomo  menyatakan “ Hukum    Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan  barang-barang  harta  benda dari  suatu  angkatan  manusia  kepada turunannya.  Proses  ini  telah  mulai  pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak  menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal duni a” .(Suparman, 2007:3)
3. Prof.  Dr.  Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-
Shiddieqy  menyatakan, “Ma waris  jamak dari  mirats,  (irts,  wirts,  wiratsah  dan  turats, yang  dinamakan  dengan  mauruts)  adalah “ Harta  peninggalan  orang  yang  meninggal yang  diwariskan  kepada  para  pewarisnya ” .
Orang  yang  meninggalkan  harta  disebut Mawarits.  Sedang  yang  berhak  menerima pusaka disebut Warits ” . (Ash-Shiediqy, 2010:5).
4. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  :  Hukum
Kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris dan berapa bagian masing-masing.

## Dasar Hukum Waris
Adapun  dasar  hukum  waris  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Al-Qur ’ an
Dalam  surat  an- Nisa’  ayat  7  disebutkan bahwa, “ba gi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian dari harta peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak bagian  (pula)  dari    harta    peninggalan   ibu- bapa    dan    kerabatnya,    baik  sedikit  atau banyak menurut  bahagian  yang  Telah ditetapkan . ”
Said  bin  Jubair  dan  Qatadah  berkata “ Adalah  kaum  musyrik  memberikan  harta pusaka  kepada  anak-anak  yang  sudah  besar: Mereka  tidak  memberi  harta  pusaka  sedikit pun  kepada  perempuan  dan  anak-  anak ” , maka  Allah  Swt    menurunkan    ayat, “ Bagi laki-laki    ada  hak  bagian  dari  Peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. ”
Yakni, semua orang sama dihadapan hukum Allah  Swt.  Mereka  sama  menurut  prinsip hukum  waris,  meskipun  bagiannya  berbeda- beda  sekarang  dengan  bagian    yang    telah ditetapkan    Allah    bagi    setiap    ahli    waris sejalan  dengan  hubungannya  dengan  mayat (pewaris),  apakah  itu  hubungan  kekerabatan, perkawinan  atau  perwalian,  lantaran  pewaris itu  seperti  pertalian  nasab.  (Ar- Rifa‘i,  1999:
654).
Ketentuan  dalam  ayat  diatas,  merupakan landasan  utama  yang  mewujudkan,  bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama  mempunyai  hak  waris  dan sekaligus merupakan pengakuan Islam,  bahwa perempuan  subyek  hukum  yang  mempunyai hak  dan kewajiban.   Tidak   demikian   halnya
pada    masa    Jahiliyyah,    dimana  wanita dipandang    sebagai    objek    bagaikan    benda biasa    yang    dapat  diwariskan.(Muhibbin, 2009: 12).
Dalam  surat  an- Nisa’  ayat  8  disebutkan bahwa,  “ Dan  apabila  sewaktu  pembagian  itu hadir  kerabat,  anak  yatim  dan  orang  miskin, Maka  berilah  mereka dari harta itu (sekedarnya)  dan  ucapkanlah  kepada  mereka perkataan yang baik ” .
2. Al-Hadits
Adapun  hadis  Rasulullah  Saw  yang mengatur  tentang  kewarisan  diantaranya adalah sebagai berikut: Hadis riwayat Abdullah Ibnu  Abbas  bahwa Rasulullah Saw bersabda , ‘ Bagikanlah  harta  warisan  kepada  ahli  waris yang  berhak  (sesuai  jatah  masing-masing), sedangkan sisanya adalah  bagi  ashobah laki- laki yang terdekat. ”(Al -Albani, 2005: 470).
3. Ijtihad
Salah  satu  metode  ijtihad  adalah  ijmak (Kesepakatan semua ahli hukum) dalam usaha menggali  dan  merumuskan  hukum.  Contoh ijtihad  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam  yang digunakan di Indonesia yang merupakan hasil ijmak  atau  kesepakatan  alim  ulama  Indonesia dalam  lokakarya  di  Jakarta  pada  tanggal  5 februari 1988.(Harun, 2009:51).
Menyangkut  azas-azas  kewarisan  Islam  dapat digali  dalam  ayat-ayat  hukum  kewarisan  serta sunnah Rasulullah Saw. Asas-asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Asas Ijbari Secara etimologis kata  Ijbari mengandung arti
paksaan  yaitu  melakukan  sesuatu  diluar kehendak  sendiri.  Dalam  hal  hukum  waris berarti  terjadinya  peralihan  harta  seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya. Maksudnya tanpa ada perbuatan hukum pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat  menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.
Dengan  perkataan  lain,  dengan  adanya kematian  si pewaris secara otomatis  hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali  apakah  ahli    warisnya    suka menerima  atau  tidak  (demikian  juga  halnya bagi    si  pewaris).  Asas  ijbari  ini  dapat  dilihat dari beberapa segi, yaitu: (Lubis, 2008:39) a. Dari segi peralihan harta
b. Dari segi harta yang beralih
c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.
2. Asas Bilateral
Asas  bilateral  berarti  bahwa  seseorang menerima  hak  kewarisan  dari  kedua  belah pihak  yaitu  dari  pihak  kerabat  keturunan laki-laki  dan  dari pihak   kerabat   keturunan perempuan. (Ali, 2007:142). Sistem keturunan yang   ditarik mengikuti  garis  orang  tua,  garis dua  sisi  baik  bapak  (lelaki)  maupun  garis ibu (perempuan).  Perkawinan  dalam  masyarakat ini bisa exogam bisa juga indogam,   dan   kalau ada      pemberian      dalam      proses      kawin sekalipun  pemberian  itu  besar,  bukan  jujur namanya  sebab  tidak  bernilai  magis.  Apabila lelaki yang meninggal dunia sama saja dengan yang  perempuan,  yaitu  anak-anak  mereka
menjadi  ahli  waris  dua  kali  yaitu  sebagai  ahli waris  ayah    setelah    ayah    meninggal    dan sebagai    ahli    waris    ibu    setelah    ibu meninggal.
3. Asas Individual
Dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum  kewarisan  Islam  harta  warisan  dapat dibagi-bagi  kepada  ahli  waris  untuk  dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan  kepada  setiap  ahli  waris    yang berhak  menerimanya  menurut  kadar  bagian masing-masing.  Dalam  hal  ini  setiap  ahli waris  berhak  atas  bagian  yang  didapatnya tanpa  terkait  dengan  ahli  waris  yang  lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. (Ali, 2007:318).
4. Keadilan Berimbang
Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang  berasal  dari  kata Al-Adlu . hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan    keseimbangan    antara    hak    dan kewajiban    serta    keseimbangan  antara  yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.
Asas  ini  mengandung  arti  harus  senantiasa terdapat  keseimbangan  antara  hak  kewajiban, antara  yang  diperoleh  seseorang  dengan kewajiban  yang  harus  ditunaikannya.  Laki- laki  dan  perempuan  misalnya,  mendapat hak yang  sebanding  dengan  kewajiban  yang dipikulnya  masing-masing  (kelak)      dalam kehidupan   keluarga   dan   masyarakat.
Dalam      system  kewarisan  Islam,  harta
peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris   pada   hakikatnya   adalah   pelanjutan tanggungjawab   pewaris terhadap keluarganya.
Oleh karena itu, perbedaan pembagian yang telah  diterimanya  oleh  masing-masing  ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggungjawab      masing-masing      terhadap keluarga.      Seorang      laki-laki  menjadi penanggung jawab terhadap keluarga, mencukupi  keperluan  hidup  dan  istrinya. Tanggungjawab  itu  merupakan  kewajiban agama  yang  harus  dilaksanakannya,  terlepas dari  persoalan  apakah  istrinya  mampu  atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. (Muhibbin, 2007:29)
5. Akibat Kematian
Hukum  waris  Islam  memandang  bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata disebabkan    adanya kematian. Dengan perkataan  lain,  harta  seseorang  tidak  dapat beralih  (dengan  pewarisan)  seandainya  dia masih  hidup.  Walaupun  ia  berhak  untuk mengatur hartanya. Hak tersebut semata- mata hanya  sebatas  keperluannya  semasa  ia  masih hidup,  dan  bukan  untuk  menggunakan  harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.
Dengan demikian, hukum waris Islam tidak mengenal  seperti  yang  ditemukan  dalam ketentuan  hukum  waris  menurut  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW),  yang dikenal  dengan  pewarisan  secara ab  intestate dan secara testemen. (Lubis, 2008: 41)
Ada  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  warisan,  jika  salah  satu  syarat  tersebut
tidak  dipenuhi,  maka  warisan  dianggap  tidak sah. Warisan juga mempunyai beberapa sebab yang harus dipenuhi, jika beberapa sebab tidak dipenuhi,  maka  warisan  dianggap  tidak  sah. Juga harus bersih dari penghalang warisan.
Jika terdapat salah satu yang menghalanginya,  meski  semua  syarat  dan semua    sebab    yang    menjadikan    dia    bisa mendapatkan   warisan   sudah terpenuhi, maka warisannya tidak sah.(Hamid, 2009 :11). Syarat menerima warisan ada tiga:
1. Orang  yang  mewariskan  hartaya  telah meninggal  dunia  baik  secara  hakiki maupun  secara  hukum.  Meninggalnya orang  yang  mewariskan  harta,  dasarnya adalah  firman  Allah:  Surat  An-Nisa  ayat 176.
Yang  dimaksud  dengan halaka adalah meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali setelah pemiliknya berpindah dari alam dunia kealam akhirat. Kematian  hakiki  dapat  diketahui  dengan menyaksikan  langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan kesaksian dua orang yang dapat dipercaya.
Adapun kematian secara hukum seperti orang  yang  menghilang  dan  pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dihukumi sudah meninggal  berdasarkan  dengan  yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian) manakala    kepastian   tidak   didapatkan, dasarnya      adalah  perbuatan  para sahabat. (Al-Utsaimin, 2006:27).
2.  Ahli  waris  masih  hidup  ketika  orang  yang mewariskan  hartanya  meninggal  walaupun hanya  sekejap,  baik  secara  hakiki  maupun secara  hukum.  Syarat  yang  harus  disiapkan untuk  menerima  pusaka  adalah  dia  masih hidup,  pada  waktu muwaritsnya meninggal, baik  meninggal  secara hakiki  maupun  secara hukum, karena si waris mengganti muwaritsnya adalah  sesudah muwaritsnya meninggal.
Masih  hidupnya  para  waris  dibuktikan oleh  pensaksian  saksi  dan oleh keterangan- keterangan  disidang  pengadilan.  Adapun waris  yang  dianggap  dalam  keadaan  hidup, seperti  anak  dalam  kandungan,  lalu  gugur lantaran  suatu  tindak  pidana  karena  ibunya, maka apabila seseorang yang sedang mengandung,    dipukul    seseorang,    lalu    ia melahirkan  bayi  dalam keadaan mati, tetapi telah  sempurnya  bentuk  kejadiaanya,  agama mewajibkan  atas  si  penindak  itu  (atas ashobahnya)  sejumlah harta  yang dinamakan “ ghurrah” yaitu  lima  puluh  dinar  emas. Karena  diyat  yang  sempurna  dari  perak sepuluh  ribu  dirham  dan  dari  emas  seribu dinar.
3.  Diketahuinya posisi para ahli waris
Dalam    hal    ini    posisi    para  ahli    waris hendaklah  diketahui  secara pasti,  misalnya suami,    istri,    kerabat    dan    sebagainya. Sehingga  pembagi  mengetahui  dengan  pasti jumlah  bagian  yang  harus  diberikan  kepada masing-masing  ahli  waris.  Sebab,  dalam hukum  waris  perbedaan  jauh  dekatnya
kekerabatan  akan  membedakan  jumlah  yang diterima.  Misalnya,  kita  tidak  cukup  hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang  pewaris.  Akan  tetapi  harus  dinyatakan apakah  ia  sebagai  saudara  kandung,  saudara seayah,  atau  saudara  seibu.  Mereka  masing- masing  mempunyai hukum bagian, ada yang berhak  menerima  warisan  karena  sebagai ahlul furudh,   ada   yang   karena   ashobah, ada    yang    terhalang    hingga    tidak mendapatkan  warisan  (mahjub),  serta  ada yang tidak terhalang.
Salah  satu  syarat  pewarisan  adalah hidupnya  ahli  waris.  Apabila  ada  seseorang yang  meninggal  dunia  maka  yang  dapat mewarisi harta peninggalannya  adalah  anak- anaknya    yang    masih    hidup.    Jika    ada diantara anak-anaknya  yang meninggal dunia lebih  dahulu  dari  pada  pewaris  maka kedudukannya  akan  digantikan  oleh  anak- anaknya.  Konsep  penggantian  kedudukan merupakan  ijtihad  para  ulama  terhadap ketentuan  warisan  dalam Al-Qur ’ an  dan  As- Sunnah.  Penggantian  kedudukan  ini  dalam hukum perdata disebut dengan
Plaatsvervulling. (Rofiq,  2002:  190).  Yang dimaksud  ahli  waris  pengganti  adalah  ahli waris  yang  menggantikan  seseorang  untuk memperoleh  bagian  warisan  yang  tadinya akan  diperoleh  orang  yang  digantikan itu.(Tholib, 1993: 80).
Hazairin  membagi  ahli  waris  menjadi  tiga golongan yaitu:
1. Dzawi al-Faraid adalah  ahli  waris  langsung
yang  mesti    mendapat bagian  tetap  tertentu dan tidak berubah-ubah, terdiri dari:
a. Anak perempuan yang tidak bersama anak laki-laki  bagiannya  adalah  ½  apabila sendirian. 2/3 jika lebih.
b. Ibu  bagiannya  1/3  apabila  tidak  bersama anak. 1/6 jika bersama anak.
c. Ayah bagiannya 1/6 jika ada anak.
d. Saudara laki-laki atau perempuan sendirian  bagiannya  1/6,  jika  lebih maka bagiannya 1/3.
e. Saudara perempuan jika sendirian bagiannya  1/2,  jika  lebih  dari  seorang maka  bagiannya  2/3  dan  tidak  bersama saudara laki-laki.
2. Dzawi al-Qarabat adalah ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya oleh karena itu  ia  berhak  memperoleh  seluruh  harta  jika tidak  ada  ahli  waris  yang  lain.  Mereka memperoleh  semua  sisa  harta  jika  bersama dengan  ahli  waris dzawi al-faraid . Yang  tidak termasuk dalam  golongan ini adalah: a. Anak  laki-laki  atau  perempuan  bersama dengan anak laki-laki atau keturunannnya;
b. Ayah, jika pewaris tidak mempunyai anak;
c. Saudara      laki-laki      dan      perempuan bersama      saudara      laki-laki      atau keturunannya  dalam  hal  pewaris  mati kalalah ;
d. Kakek dan nenek.
3. Mawali / Plaatsvervulling adalah    ahli    waris karena  penggantian,  yaitu  orang  menjadi  ahli waris  karena  tidak  ada  lagi  antara  mereka
dengan pewaris. Mawali / plaatsvervulling bias juga  diartikan  dengan  ahli  waris  yang mendapat  warisan  meninggal  dunia  lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya  digantikan  oleh  anaknya  atau orang  tua  menggantikan  kedudukan  anaknya yang  telah  meninggal  lebih  dahulu  dari  pada pewaris.
Mawali / plaatsvervulling menurut  Hazairin ada dua, yaitu:
a. Dengan bagian terbuka yang terdiri dari:
1) Mawali untuk keturunan dzawi al-Faraid
2) Mawali  untuk    keturunan dzawi  al-
Qarabat .
b. Diluar dzawi al-Qarabat terdiri dari:
1) Duda sebagai dzawi al-Faraid
bagiannya  1/2  jika  istri  mati  tanpa  ada keturunan, 1/4 jika ada keturunan.
2) Janda sebagai dzawi al-Faraid bagiannya  adalah  1/4  jika  suami  mati tanpa keturunan. Mawalinya sebagai ahli waris  luar  biasa  yang  mendapat  bagia secara khusus.
Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Ahli  Waris Pengganti (Plaatsvervulling)
Pengertian ahli waris pengganti dalam hukum waris  Islam  tidak  sama  dengan  ahli  waris pengganti  dalam  hukum  waris  adat,  atau  hukum waris  barat  (BW),  yang  pada  pokoknya  hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan ahli waris yang digantikan kedudukannya.  Pengertian  ahli  waris  pengganti dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang hanya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris
tertentu.
Ahli  waris  tidak  selalu  merupakan  keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah  ahli  fiqh  menyebutkan  bahwa  hukum waris islam tidak mengenal pergantian kedudukan. (Salman, 2006:57). Cucu  perempuan, yaitu  anak  perempuan  dari  anak  laki-laki  kalau tidak ada  anak  laki-laki  lain  yang  masih  hidup dan mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua  atau  lebih  cucu  perempuan  mendapat  dua pertiga  bagian.  Kalau  ada  anak  laki-laki,  cucu perempuan  tidak  mendapat  bagian  sama  sekali. Dengan  demikian  dalam  hukum  Islam  tidak  ada sistem  penggantian  warisan  (Plaatsvervulling), artinya cucu perempuan tidak mengganti ayahnya yang meninggal   dunia   lebih   dahulu   dari   orang yang   meninggalkan   warisan (pewaris).
Kalau  disamping  cucu  perempuan  tadi  anak perempuan    dari    orang  yang    meninggalkan warisan  maka  mereka  bersama-sama  mendapat dua  pertiga  dari  harta  warisan.(Ramulyo, 2004:98).
Anak  perempuan  dari  anak  laki-laki  (cucu perempuan)  tidak  mendapat  pusaka,  kalau  ada anak  laki-laki,  begitu  juga  kalau  ada  dua  orang anak  perempuan.  Kalau  cucu    perempuan  itu mempunyai  saudara  laki-laki    maka  menjadi ashobah,    artinya    keduanya    mendapat    pusaka dari  harta  pusaka sesudah dibagikan kepada yang mendapat bagian. Untuk laki-laki dua kali bagian perempuan.
Bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu  perempuan  dari  anak  perempuan,  dan  cucu perempuan  dari  anak  laki-laki  semuanya  itu
dinamakan Zawil  Arham. Menurut  Ali  bin  Abi Thalib,  Ibnu  Abbas,  Abu Bakar,  Umar,  Usman serta  beberapa tabi‟in, b ahwa Zawil  Arham itu baru  mendapat  pusaka  bila  tidak  ada  lagi  ahli waris  yang  berhak fara ’ id maupun  ashobah, sedangkan  menurut  Zaid  bin  Tsabit,  bahwa Zawil  Arham itu  tidak  mendapat  pusaka  dari pewaris.  Bilamana  orang  yang  meninggal  dunia tidak mempunyai  ahli  waris,  baik  yang  berhak fara ’ id dan    ashobah    maka    harta  pusakanya diserahkan kepada baitul maal (kas Negara dalam Negara  Islam).  Pendapat  tersebut  disetujui  oleh Imam Maliki, Syafi ‘ i dan lainnya.
Kajian Tentang Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi  Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Pada kesempatan kali ini akan dibahas  tentang hukum Kewarisan yang terdapat dalam KHI. Pada hukum  kewarisan  diatur  dalam  ketentuan  umum adalah  hukum  yang    mengatur    tentang pemindahan    hal    pemilikan    harta    peninggalan (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang berhak  menjadi  ahli  waris dan berapa bagiannya masing-masing.  Hukum  Islam  dalam  Islam dikenal  dengan    istilah faraidh ,  bentuk    jamak dari    kata    tunggal faridhah yang  berarti ketentuan,  hal  ini  karena  dalam  Islam  bagian- bagian  warisan  yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur ’ an.
Menurut bunyi pasal 49 UU No. 9 Tahun 1989 tentang  Peradilan  agama,    hukum    waris    yang dipraktekkan    di    Pengadilan    Agama    adalah Hukum  Waris  Islam.  Selama  ini,  ketika  disebut hukum  waris  Islam,  maka  asosiasinya  adalah
hukum  waris  menurut  madzhab  imam  asy- Syafi ‘ i  atau  pendapat  Hazairin  dan  muridnya Sayuti Thalib. Hukum waris Islam adalah hukum waris  yang  bercorak patrilineal .(Ridwan,  1993: 116).
Dalam hukum kewarisan ada unsur-unsur yang memungkinkan  peralihan  harta  peninggalan seseorang yang berlangsung sebagaimana mestinya.  Unsur-unsur  tersebut  adalah  :  (Ali, 2007 :308)
1. Pewaris
Pewaris  adalah  orang  yang  ada  saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan  putusan  Pengadilan  beragama Islam,  meninggalkan  ahli  waris  dan  harta peninggalan  (pasal  171  huruf  b  Kompilasi). Atas  dari  Ijtibari,  peralihan  harta  orang  yang meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya  terjadi dengan  sendirinya  menurut  ketentuan  Allah S.W.T. tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris  maupun  permintaan    dari    ahli warisnya,  sehingga  tidak  ada  satu  kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan  orang  lain  atau  mengeluarkan orang yang berhak.(Muhibbin, 2009 :23). 2. Harta Warisan
Harta  warisan adalah  harta  bawaan ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama sakit  sampai meninggalnya, biaya  pengurusan jenazah  ( tajhiz ),  pembayaran  utang  dan pemberian  untuk  kerabat  (pasal  171  huruf  e KHI). Dapat dibedakan dengan harta peninggalan  (pasal  171   huruf  d  KHI)  yaitu,
harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa  harta  benda  yang  menjadi  miliknya maupun hak-haknya.
Dengan  arti  lain  dapat  dikatakan  harta peninggalan  adalah  apa-  apa    yang  berada pada    seseorang        yang  meninggal    saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan  harta  yang  berhak  diterima  dan dimiliki  olehwaris  yang  telah  terlepas  dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.
Keberadaan  Pasal  171  huruf  e  KHI  telah menghapuskan  keraguan  pada  kalangan  Islam mengenai  kedudukan  harta  bersama  dalam perkawinan,    sesuai    dengan    acuan    hukum yang    selama    ini    disepakati  dalam    hukum perkawinan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974.  Menurut  Pasal  85  KHI  : Adanya  harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan  adanya  harta  milik  masing- masing suami atau istri.
Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama  antara  suami  istri.  Prinsip  ini bersumber  dari  ketentuan  Pasal  35  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang menyatakan  : harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama , sehingga  sepenuhnya  prinsip  ini  dianggap melekat  dalam  Bab  XIII  Kompilasi  Hukum Islam  yang  mengatur  bukan  saja  menjamin kepastian  hukum,  tetapi  juga  menjadikan hukum  harta  terpisah  dalam  perkawinan  di Indonesia adalah seragam. (Ridwan, 1993:11).
Pada  Bab  II  tentang Ahli  Waris (Pasal  172 sampai  dengan  pasal  191)  Kompilasi  Hukum Islam.  Yang dimaksud  dengan  ahli  waris  adalah orang  atau  orang-orang  yang  berhak  atas  harta warisan  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang meninggal  dunia.  Disamping  karena  hubungan kekerabatan  (darah  atau  nasab)  dan  perkawinan, yang  akan  dijelaskan  dibawah,    seseorang    baru dapat    menjadi    ahli    waris    kalau    memenuhi syarat-syarat    berikut    (a)    masih    hidup    pada waktu  pewaris  meninggal dunia,  (b)  tidak  ada sebab-sebab  yang  menghalanginya  menjadi  ahli waris,  dan  (c)  tidak  tertutup  (terdinding  atau terhijab )  oleh  ahli  waris yang lebih utama.
Semua  ahli  waris  (dari  i  sampai  ix)  adalah ahli    waris    karena  hubungan  darah,  sedang  ahli waris karena hubungan perkawinan adalah suami atau  isteri.  Kedudukan  suami  atau  isteri  sebagai ahli  waris  ditetapkan  dengan  tegas  dalam  Al- Qur ‟ an  surat  An-Nisa ‟  (4) ayat  12.  Hubungan perkawinan    tidak    menyebabkan    atau mengakibatkan    hak  kewarisan  apa  pun  bagi kerabat suami dan atau kerabat isteri. (Ali, 2007: 309).
Mawali  ialah  ahli  waris  pengganti.  Yang dimaksud  ialah  ahli  waris  yang  menggantikan seseorang  untuk  memperoleh  bagian  warisan yang  tadinya  akan  diperoleh  orang  yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan  itu  adalah  orang  yang  seharusnya menerima  warisan  kalau  ia  masih  hidup,  tetapi dalam kasus  yang  bersangkutan  ia  telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Orang yang  digantikan  itu  hendaklah  merupakan
pengghubung  antara  dia  yang  menggantikan  ini dengan  pewaris  yang  meninggalkan  harta peninggalan. Mereka  yang menjadi mawali ialah keturunan  anak  pewaris,  keturunan  saudara pewaris      atau      keturunan      orang      yang mengadakan      semacam  perjanjian  mewaris (bentuknya  dapat  saja  dalam  bentuk  wasiat) dengan  si pewaris.
Asas-asas   hukum   kewarisan    Islam    yang berlaku      juga      dalam  kompilasi  hukum  Islam, diantaranya adalah asas keadilan yang berimbang. Kedalam asas keadilan yang berimbang ini, dapat juga  dimasukkan  soal  ahli  waris  pengganti  yang dikedepankan  Hazairin,  yang  dirumuskan  dalam pasal 185  dengan  kata-kata “ (1)  Ahli  waris  yang meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari  pada  si pewaris  maka  kedudukannya  dapat  digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal  173  yaitu  orang  yang  dihukum  karena  (a) dipersalahkan  telah  membunuh  atau  menganiaya berat  pewaris,  atau    (b)    dipersalahkan    secara memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan bahwa pewaris  telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang diancam  dengan  hukuman  5  tahun  penjara  atau hukuman  yang  lebih  berat.  (2)  bagian  ahli  waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang telah diganti ” .
Alasan  memasukkan  ahli  waris  pengganti  ini kedalam   asas keadilan  yang  berimbang  adalah karena  masalah  cucu  yang  orang  tuanya meninggal  lebih  dahulu  dari  pewaris,  menjadi masalah keadilan benar.(Ali, 2007: 326).
Ada  dua  syarat  yang  harus  dipenuhi  mawali tampil  sebagai  ahli waris,  yaitu : 1) orang  yang
menghubungkan  mawali  dengan  pewaris  harus telah  meninggal  terlebih  dahulu,  dan  2)  antara mawali  dan  pewaris  terdapat  hubungan    darah. Dengan    adanya  syarat    hubungan    darah    ini, maka  bagi janda dan duda tidak memiliki mawali. Mawali-mawali meliputi :
1. Mawali  untuk  anak,  baik  laki-laki  maupun perempuan
2. Mawali  untuk  saudara,  baik  laki-laki  maupun perempuan
3. Mawali untuk ibu, dan
4. Mawali untuk ayah. Pasal 185 KHI melembagakan Plaatsvervulling kedalam hukum Islam. Ketentuan  ini  merupakan  suatu  terobosan terhadap pelenyapan hak cucu  atas  harta  warisan ayah  apabila  ayah  lebih  dahulu  meninggal  dari kakek. Berbicara mengenai pelembagaan ini, ada beberapa  hal  yang  penting  untuk  dicatat  seperti berikut ini.
1. Pelembagaannya melalui pendekatan kompromistis  dengan  hukum  adat  atau  nilai- nilai hukum Eropa.
2. Cara    perkembangannya    tidak    mengikuti pendekatan    berbelit    melalui  bentuk  wasiat wajibah  seperti  yang  dilakukan  beberapa negara seperti Mesir.  Akan  tetapi  langsung secara  tegas    menerima  konsepsi    yuridis waris pengganti  ( Plaatsverulling ) baik  dalam bentuk dan perumusan.
3. Penerimaan      lembaga      ini      tidak      secara bulat,      tetapi      dalam      bentuk  modifikasi, dalam acuan penerapan:
a. Bagi  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh
melebihi  bagian  ahli  waris  yang  sederajat dengan yang diganti.
b. Jadi  kalau  waris  pengganti  seorang  saja, dan    ayahnya mempunyai  saudara
perempuan,  agar  bagiannya  sebagai  ahli waris  pengganti  tidak  lebih  besar  dari bagian  saudara  perempuan  ayahnya,  harta warisan dibagi  dua  antara  waris pengganti dengan bibinya.(Harahap, 1989: 49).
Motivasi  pelembagaan  waris  pengganti didasarkan  atas  rasa  keadilan      dan perikemanusiaan,      tidak      layak,      tidak adil,      dan     tidak  manusiawi  menghukum seseorang dengan  tidak  menerima  warisan yang  semestinya  harus  diperoleh  ayahnya, hanya  karena  faktor  kebetulan  ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakek. Apalagi jika  hal  ini  dikaitkan  dengan    fakta,    pada saat    kakek    meninggal,    anak-anaknya semua  sudah kaya dan mapan. Sebaliknya si cucu karena ditinggal yatim, melarat, dan miskin.
Apakah  patut  melenyapkan  haknya untuk  memperoleh  apa  yang  semestinya mendapat bagian ayahnya?(Harahap, 1989: 50). Ketentuan itu menjadi menarik, karena  merupakan  gagasan  baru  yang dituangkan  menjadi  suatu  kaidah  hukum yang  mengacu  kepada  kemaslahatan, yang      menempatkan      harta      warisan sebagai      simbol  kerukunan  keluarga (dalam  arti  keluarga  luas).(Bisri,  2004 :29).
Kemudian  kajian  waris  dalam  hukum
perdata  menurut      konsepsi      hukum perdata   Barat   yang bersumber pada BW, merupakan  bagian  dari  hukum  harta kekayaan.  Oleh  karena  itu,  hanyalah  hak dan  kewajiban  yang  berwujud  harta kekayaan  yang  merupakan  warisan  dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum  publik,  hak  dan  kewajiban yang    timbul    dari    kesusilaan    dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula  halnya  dengan  hak  dan  kewajiban yang  timbul  dari  hubungan  hokum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.
Kiranya  akan  lebih  jelas  apabila  kita memperhatikan  rumusan  hukum    waris yang  diberikan  oleh  Pitlo  di  bawah  ini, rumusan    tersebut  menggambarkan  bahwa hukum  waris  merupakan  bagian  dari kenyataan, yaitu:
“ Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan    karena    wafatnya    seseorang, yaitu    mengenai  pemindahan  kekayaan yang  ditinggalkan  oleh  si  mati  dan  akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya,  baik  dalam  hubungan antar  mereka  dengan  mereka,  maupun dalam  hubungan  antara  mereka  dengan pihak ketiga ” .
Adapun    kekayaan    yang    dimaksud    dalam rumusan    di    atas    adalah  sejumlah    harta kekayaan    yang    ditinggalkan    seseorang    yang meninggal  dunia  berupa  kumpulan  aktiva  dan pasiva.  Pada  dasarnya  proses  beralihnya  harta
kekayaan  seseorang  kepada  ahli  warisnya,  yang dinamakan  pewarisan,  terjadi  hanya  karena kematian.
Dalam  hukum  waris  menurut  BW  berlaku suatu asas bahwa “ apabila seseorang meninggal dunia,  maka  seketika  itu  juga  segala  hak  dan kewajibannya    beralih   kepada   sekalian   ahli warisnya ” . (Subekti, 2008: 79). Hak-hak   dan kewajiban-kewajiban   yang   beralih   pada   ahli waris    adalah    sepanjang  termasuk    dalam lapangan   hukum   harta   kekayaan   atau   hanya hak    dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan uang.
Yang  merupakan  ciri  khas  hukum  waris menurut  BW  antara  lain “ adanya    hak    mutlak dari    para    ahli    waris    masing-masing    untuk sewktu- waktu  menuntut  pembagian  dari  harta warisan ” . Ini  berarti,  apabila seorang ahli waris menuntut  pembagian  harta  warisan  di  depan pengadilan,  tuntutan  tersebut  tidak  dapt  ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:
Seseorang      yang      mempunyai      hak      atas sebagian   dari   harta peninggalan   tidak   dapat dipaksa      untuk      memberikan      harta      benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada. Pembagian harta benda  peninggalan  itu  selalu  dapat  dituntut walaupun  ada  perjanjian  yang  melarang  hal tersebut.  Perjanjian  penangguhan  pembagian harta  peninggalan  dapat  saja  dilakukan  hanya untuk  beberapa  waktu  tertentu,  Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika
masih dikehendaki oleh para pihak.
Dari  ketentuan  pasal  1066  BW  tentang pemisahan  harta  peninggalan  dan  akibat- akibatnya  itu,  dapat  dipahami  bahwa  system hukum  waris  menurut  BW  memiliki  ciri  khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hokum waris menurut BW  menghendaki    agar    harta    peninggalan seorang   pewaris   secepat   mungkin dibagi-bagi kepada    mereka    yang    berhak    atas    harta tersebut.    Kalau    pun  hendak  dibiarkan  tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.
Berbeda  dengan  sistem  hukum  adat  tentang warisan,  menurut  kedua  sistem  hukum  di  atas yang  dimaksud  dengan  warisan  atau  harta peninggalan  adalah  sejumlah  harta  benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah  dikurangi  dengan  pembayaran  hutang pewaris  dan  pembayaran-pembayaran  lain  yang diakibatkan  oleh  meninggalnya  pewaris.  Oleh karena  itu,  harta  yang  diterima  oleh  ahli  waris menurut   sistem   hukum   Islam   dan   sistem hukum     adat     itu benarbenar hak mereka  yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.
Sedangkan  warisan  dalam  sistem  hukum perdata  barat  yang  bersumber  pada  BW  itu meliputi  seluruh  harta  benda  beserta  hak-hak dan      kewajiban-kewajiban      pewaris      dalam lapangan   hukum   harta kekayaan   yang   dapat dinilai   dengan   uang.   Akan   tetapi   terhadap ketentuan  tersebut  ada  beberapa  pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban  dalam  lapangan hukum    harta  kekayaan    ada  juga  yang  tidak
dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:
1. Hak memungut hasil (vruchtgebruik);
2. Perjanjian     perburuhan,      dengan      pekerjaan yang   harus   dilakukan bersifat pribadi;
3. Perjanjian  perkongsian  dagang,  baik  yang berbentuk  maatschap  menurut  BW  maupun firma  menurut  WvK,  sebab  perkongsian  ini berakhir  dengan  meninggalnya  salah  seorang anggota/persero.
Pewaris  adalah  seseorang  yang  meninggal dunia, baik laki-laki maupun   perempuan   yang meninggalkan      sejumlah      harta      kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilaksanakan selama  hidupnya,  baik  dengan  surat  wasiat maupun  tanpa  surat  wasiat.  Dasar  hukum seseorang  ahli  waris  mewarisi  sejumlah  harta pewaris  menurut  sistem  hukum  waris  BW  ada dua cara, yaitu:
1. Menurut ketentuan undang-undang;
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).
Undang-undang  telah  menentukan  bahwa untuk  melanjutkan  kedudukan  hukum  seseorang yang  meninggal,  sebisa  mungkin  disesuaikan dengan  kehendak  dari  orang  yang  meninggal tersebut.  Undang-undang  berprinsip  bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah  dia meninggal dunia.  Akan  tetapi  apabila  ternyata  seseorang tidak  menentukan  sendiri  semasa  dia  hidup tentang  apa  yang  akan  terjadi  terhadap  harta kekayaannya,  maka    dalam    hal    demikian undang-undang    kembali    akan    menentukan perihal   pengaturan    harta   yang    ditinggalkan
seseorang   tersebut.
Di  samping  undang-undang,  dasar  hukum seseorang  mewarisi  harta  peninggalan  pewaris juga  melalui  cara  ditunjuk  dalam  surat  wasiat. Surat  wasiat  atau  testamen  adalah “ suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki  setelah dia  meninggal  dunia ” . Sifat  utama  surat  wasiat adalah  mempunyai  kekuatan  berlaku  setelah pembuat  surat  wasiat  meninggal  dan  tidak  dapat ditarik  kembali.  Selama  pembuat  surat  wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut,  sedangkan  setelah  pembuat  wasiat meninggal  dunia  surat  wasiat  tidak  dapat  lagi diubah,  dicabut,  maupun  ditarik  kembali  oleh siapa pun.
Seseorang  dapat  mewariskan  sebagian  atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang    hanya    menetapkan    sebagian    dari hartanya    melalui  surat  wasiat,  maka  sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang- undang (ahli waris ab intestato).  Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud  untuk  menghapuskan  hak  untuk mewaris secara ab intestato .
Undang-undang  telah  menetapkan  tertib keluarga  yang  menjadi  ahli  waris,  yaitu:  Isteri atau  suami  yang  ditinggalkan  dan  keluarga  sah atau  tidak  sah  dari  pewaris.  Ahli  waris  menurut undang  undang  atau  ahli  waris  ab  intestato berdasarkan  hubungan  darah  terdapat  empat golongan, yaitu:
1. Golongan  pertama,  keluarga  dalam  garis lurus  ke  bawah,  meliputi anak-anak beserta keturunan  mereka  beserta  suami  atau  isteri
yang  ditinggalkan  /  atau  yang  hidup  paling lama.  Suami  atau  isteri  yang  ditinggalkan  / hidup  paling  lama  ini  baru  diakui  sebagai ahli  waris  pada  tahun  1935,  sedangkan sebelumnya  suami  /  isteri  tidak  saling mewarisi;
2. Golongan  kedua,  keluarga  dalam  garis  lurus ke  atas,  meliputi  orang tua dan saudara, baik laki-laki  maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua  ada peraturan khusus yang menjamin  bahwa bagian  mereka  tidak akan  kurang  dari  ¼  (seperempat)  bagian dari  harta  peninggalan,  walaupun  mereka mewaris bersamasama saudara pewaris;
3. Golongan  ketiga,  meliputi  kakek,  nenek,  dan leluhur  selanjutnya  ke atas dari pewaris;
4. Golongan      keempat,      meliputi      anggota keluarga   dalam   garis   ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Undang-undang    tidak    membedakan    ahli waris    laki-laki    dan  perempuan,  juga  tidak membedakan  urutan  kelahiran,  hanya  ada ketentuan  bahwa  ahli  waris  golongan  pertama jika masih ada maka akan  menutup  hak  anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun  ke  samping.  Demikian  pula  golongan yang  lebih  tinggiderajatnya  menutup  yang  lebih rendah  derajatnya.  Sedangkan  ahli  Waris menurut  surat  wasiat  atau  testamen,  jumlahnya tidak  tentu  sebab  ahli  waris  macam  ini bergantung  pada  kehendak  si  pembuat wasiat.
Pergantian  adalah  memberi  hak  kepada seorang    yang  mengganti,  untuk  bertindak sebagai  pengganti,  dalam  derajat  dan  dalam
segala  hak yang diganti. Pergantian dalam garis lurus  ke  bawah  yang  sah,  berlangsung  terus dengan  tiada  akhirnya.  Dalam  segala  hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak pewaris yang meninggal mewarisi bersama- sama  dengan  keturunan  pewaris  yang  telah meninggal      terlebih      dahulu.      Maupun sekalianketurunan      mereka  mewaris  bersama- sama,satu  sama  lain  dalam  pertalian  keluarga yang berbeda-beda derajatnya.
Analisis  Perbandingan  Ahli  Waris  Pengganti Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam Dan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Salah  satu  konsep  pembaharuan  hukum kewarisan Islam dalam kompilasi  hukum  Islam (KHI)  adalah  diberikannya  hak  seorang  ahli waris  yang  telah  meninggal  dunia  kepada keturunannya  yang  masih  hidup.  Aturan  ini tercantum  dalam  pasal  185  KHI  yang  berbunyi sebagai berikut:
1.  Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari  pada  si  pewaris,  maka  keddudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2.  Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang sederajad dengan yang diganti.
Dilihat  dari  tujuannya,  pembaharuan  hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  ini, soepomo  dalam  bukunya  bahkan  mengatakan bahwa  munculnya  institusi  pergantian  tempat
didasarkan  pada  aliran  pemikiran  bahwa  harta benda  dalam  keluarga  sejak  semula  memang disediakan  sebagai  dasar  material  keluarga  dan turunannya.  Jika  seoarang  anak  meninggal sedang orang tuanya masih hidup, anak-anak dari orang  yang  meninggal  dunia  tersebut  akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.
Berdasarkan    pasal    tersebut,    cucu    berhak memperoleh    bagian    waris  yang  ditinggalkan kakek  atau  neneknya  apabila  orang  tua  cucu tersebut  lebih  dahulu  atau  bersama-sama meninggal dunia  dengan  kakek  atau   neneknya, dengan perolehan sebesar bagian yang didapatkan orang tuanya jika masih hidup.
Bila  menggunakan  instrument  wasiat,  maka yang  didapat  cucu  tidak  boleh  lebih  dari  1/3 harta. Sedangkan melalui system waris pengganti cucu bias mendapatkan 1/3 dari harta. Hanya  saja  KHI  membatasi  bahwa  bagian bagi ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yang diganti.
Rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “ dapat digantikan ” memunculkan    ketidakpastian    munculnya    ahli waris    pengganti.  Kata “ dapa t” mengandung pengertian  yang bersifat  fakultatif  atau  tentative sehingga  bisa  diartikan  ada  ahli  waris   yang bisa  digantikan    dan    ada    yang  mungkin  tidak bisa digantikan.
Terhadap  sifat  tentativenya  pasal  185  ini menurut  Raihan  A.Rasyid,  justru  merupakan pengaturan  yang  tepat  sekali,  sebab  tujuan
dimasukkannya  penggantian  ahli  waris  dalam KHI  karena  melihat  kenyataan  dalam  beberapa kasus,  ada  rasa  kasihan  terhadap  cucu  pewaris. Artinya  penerapan  ketentuan  penggantian  ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan    dalam    menerapkan    dapat digantikan     atau     tidak     dapat digantikannya ahli waris.
Pendapat  Raihan  ini  menunjukkan  masih kuatnya pengaruh system kewarisan jumhur yang cenderung berbentuk patrilenial sehingga penggantian    ahli    waris    ini    semata-mata dipandang    sebagai    jalan  keluar  atas  rasa  belas kasihan  kepada  cucu  yang  ditinggal  mati  orang tuanya  lebih  dahulu  dari  pewaris,  bukan didasarkan  atas  statusnya  sebagai  anggota kerabat.
Pendapat   Raihan   ini   mendapat   kritik   dari Ahmad Zahari  yang  mengatakan  bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu penentuan penggantian ahli  waris  digantungkan  kepada  pertimbangan hakim,  maka  akan  menimbulkan  ketidakpastian hukum.  Sifat  tentatifnya  pasal  185  menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan  kepada  pertimbangan  hakim, melainkan  digantungkan  kepada  kehendak  ahli waris  pengganti,  apakah  ia  akan  mendapatkan posisi yang telah disediakan atau tidak.
Lebih      lanjut      Raihan,    mengemukakan bahwa,      lahirnya      KHI  dilatarbelakangi  oleh suatu  kenyataan  dalam  beberapa  kasus  adanya rasa kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu  yang masih  kecil  yang  ditinggal  mati  orang  tuanya
hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya  pewaris  (nenek    atau    kakek). Alasan    ini    menurut    Raihan    sangat    logis, apalagi jika kondisi ekonominya memprihatinkan. Oleh karena itu pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan  yang  sangat  baik  dan  sejalan  dengan misi Islam sebagai Rohmatan lil alamin.
Menurutnya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan gambaran atas fenomena  ketidak  adilan  yang  terjadi  di masyarakat,  sehingga  sepantasnya  apabila  cucu diberikan bagian dari harta kakek atau neneknya.
Pandangan  Raihan  di  atas  ada  benarnya, namun  kiranya  tidak  tepat  jika  pemberian  hak kewarisan  kepada  ahli  waris  pengganti  semata- mata  didasarkan  atas  rasa  belas  kasihan  karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu Al-Qur ’ an membatasi  pemberian  hak  kewarisan  hanya kepada  ahli  waris  yang  ekonominya  lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu  diberikan  hak,  namun  pada  kenyataannya Al-Qur ’ an  tidak menetapkan demikian.
Al-Qur ’ an  dalam  menetapkan  hak  kewarisan tidak hanya terbatas pada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak  pewaris  sangat  miskin,  Al-Qur ’ an telah  menetapkan  hak  bagi  orang  tua  pewaris. Demikian juga  sebaliknya,  meskipun  nak-anak pewaris    kaya    raya,    sedangkan    orang  tuanya sangat    miskin,    Al-Qur ’ an    tetap    memberikan hak  kepada  anak-anak pewaris.
Ini  membutikkan  bahwa  Al-Qur ’ an  dalam menerapkan  pemberian  hak  kewarisan    kepada seseorang  bukan  digantungkan  kepada  kondisi ekonomi, melainkan didasarkan pada kedudukannya sebagai  anggota kerabat. Adapun faktor  ekonomi  menjadi  penguat  perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.
Persoalan  lain  akibat  sifat  tentatifnya  aturan ahli  waris  pengganti  adalah  menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti  ketika  mempunyai  dua  kedudukan. Cucu laki-laki dari  anak laki-laki  yang ditinggal mati  ayahnya  bisa  mempunyai  dua  kedudukan sekaligus  yaitu  sebagai  ahli waris  ashobah  dan sebagai    ahli    waris    pengganti.    Apabila    cucu tersebut  diberikan    kebebasan    untuk    memilih, sedah    tentu    akan    memilih    kedudukan  yang lebih menguntungkan.
Sebagai  contoh  misalnya,  seorang  cucu  laki dari  anak  laki-laki  bersama  delapan  anak perempuan, jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan  diberikan  kedudukan  sama seperti    anak    laki-laki    maka    bagian    yang diterima  adalah  2/10  (asal  masalah  2+8=  10), sedangkan  diberi  bagian  tidak  boleh  melebihi bagian bibinya, maka bagian  yang diterima akan lebih  kecil  adalah  paling  banyak  1/9  (asal masalah 1+8= 9).
Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya  sebagai  ashobah yaitu  mendapat  bagian  1/3,  sedangkan  yang 2/3 untuk  delapan  anak  perempuan  selaku  dzawil furudl.  Apabila  cucu diberikan kebebasan untuk memilih  sudah  tentu  cucu  akan  memilih
menempati kedudukannya sebagai ashobah.
Kebolehan  untuk  memilih  seperti  ini  tentu dirasa  tidak  adil  oleh  anak  perempuan,  sebab kalau  saja  saudaranya  (anak  laki-laki  pewaris) tidak  meninggal  lebih  dahulu,  maka  mereka bersama-sama  menduduki  kedudukan  ashobal bil    ghair    sehingga    bagian    anak    laki-laki hanya    2/10    dan    anak  perempuan    1/10. Menempatkan    cucu    sebagai    ashobah    dengan menerima  bagian  1/3  tentu  dirasa  tidak  adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup adalah 2/10.
Oleh  Karena  itu  hak  opsi  yang  dikemukakan oleh  Ahmad  Zahari  bahwa  ahli  waris  pengganti boleh memilih  antara  menempatkan  atau  tidak menempatkan  dirinya  sebagai    ahli  waris pengganti  dapat  menimbulkan  ketidakadilan disamping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.
Adanya  opsi  dalam  satu  tatanan  hukum  akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat  suatu  aturan  harus  selalu  diupayakan dapat  diberlakukan  secara  konstan    dalam kondisi  dan  situasi  apapun  untuk  mewujudkan kepastian hukum.
Satu-satunya  cara  untuk  mengatasi  problem tentang  kedudukan    ahli  waris  pengganti  ini adalah dengan memberlakukan penggantian  ahli waris secara  imperative  yakni  setiap  ahli  waris yang  meninggal  lebih  dahulu daripada pewaris harus  digantikan  oleh  anak-anaknya.  Mereka tidak  memberi  peluang untuk    memilih kedudukan  mana  yang  menguntungkan,  sebab
jika diberi peluang untuk itu, maka akan ada ahli waris lain yang dirugikan.
Adapun  cara  yang  ditempuh  untuk  merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan  kata “ dapa t” sehingga  berbunyi: “a hli waris  yang  meninggal  lebih  dahulu  dari pada  si  pewaris  kedudukannya digantikan oleh anaknya,  kecuali  mereka  yang  tersebut  dalam pasal 173 . Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka  tidak  ada  lagi  opsi  untuk  memilih  bagian yang  menguntungkan  dan  tidak  ada  lagi penentuan  ahli  waris  pengganti  digantungkan kepada  pertimbangan  hakim.  Dengan  demikian, maka  sifat  diskriminatif,  ketidakadilan  dan ketidakpastian hukum dapat terhindari.
Sebelum  dilakukannya  perubahan  atas  bunyi pasal  185  (KHI),  kiranya  Mahkamah      Agung dapat      mengeluarkan      peraturan      mengenai petunjuk  penerapan  pasal  185  ayat  (1)  dengan memberlakukannya  secara  imperatif.  Pendapat berbeda  dikemukakan  oleh  Idris  Djakfar  dan Taufiq  Yahya.  Menurut  mereka,  jangkauan penggantian  ahli  waris  meliputi  seluruh  garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping.
Sebagaimana  telah  dimaklumi  bahwa  system kewarisan KHI berbentuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya  tidak  ada  perbedaan  kedudukan antara  laki-laki  dan  perempuan  sampai  garis hokum  manapun.  Oleh  karena  itu  jika  KHI konsisten  menghapuskan  diskriminasi  tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.
Apabila  KHI  memandang  adanya  ketidak-
adilan  yang  dirasakan  oleh  cucu  dari  anak perempuan yang menurut jumhur tidak mendapat bagian karena bersatatus dzawil arham atau oleh cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  karena terhijab  oleh  anak  laki-laki,  tentunya  KHI  juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu  (anak  perempuan  paman)  yang  tidak dapat  menerima    bagian    akibat    adanya    anak laki-laki  paman.  Mereka  merupakan orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.
Pengertian  pasal  185  KHI  ini  apabila dicermati maka  makna yang  terkandung didalamnya  mencakup  penggantian  tempat, derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Penggantian tempat  cucu  menggantikan  kedudukan  orang tuanya  dan  menempati  kedudukan  orang tuanya selaku  pewaris.  Penggantian  derajat  artinya  ahli waris  pengganti  yang  menggantikan  kedudukan anak  laki-laki  memperoleh  derajat  sama  dengan anak  laki-laki,  ahli  waris  yang  menggantikan anak  perempuan  maka  ia  memperoleh  derajat sama dengan anak perempuan yang digantikannya.
Penggantian  hak  artinya,  jika  orang  yang digantikan  oleh  ahli  waris  pengganti  tersebut memperoleh  warisan  maka  ahli  waris  pengganti juga  berhak  menerima warisan. Jika ia menggantikan  kedudukan  anak  laki-laki  maka ia akan mendapat bagian warisan sebesar bagian anak  laki-laki,  jika  perempuan  maka  ia  akan mendapatkan  bagian  sebesar  bagian  anak perempuan  yang  ia  gantikan,  dengan  ketentuan
anak  laki-laki mendapatkan dua  kali bagian  dan perempuan  seperti  yang  diatur  dalam  surat  An- Nisa ’ ayat  11  yang  menyatakan  bahwa  bagian anak  laki-laki  dua  kali  lipat  bagian  anak perempuan.(Wahyuni, 2005:64).
Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian  ahli  waris  ini, sebenarnya    telah berakomodir   dalam   bunyi   pasal   185   ayat (1)   yang menyatakan ahli waris yang meninggal lebih  dahulu  dari  pada  si  pewaris,  maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya. Apabila dicermati bunyi  pasal tersebut,  polemik tentang hal ini tidak perlu   terjadi   karena   secara harfiyah   sudah   memberikan   makna   bahwa jangkauan  penggantian  ahli  waris  itu  meliputi seluruh  garis  hukum  baik  kebawah  maupun menyamping.
Pemahaman    demikian,    dapat    diperoleh dengan  menyimak  dua  kata kunci  yang  yang ada  pada  pasal  tersebut  yaitu  kata “a hli  wa ris” dan    kata “a naknya ” .  Dari  segi  bahasa  kata  ahli waris merupakan lafal “ nakiroh ” yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu.  Dengan  demikian,  maka  kata  anaknya memberi  pengertian  anak  dari  semua  ahli  waris baik dari segi kebawah maupun menyamping.
Apabila  dalam  suatu  ketentuan  hokum  tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya,  maka  keumuman  itu  yang diberlakukan.  Dengan    berpedoman    kepada keumuman  lafal  tersebut,  maka  cucu  maupun sepupu  meskipun  sampai  jauh  mereka  dapat menjadi ahli waris pengganti.
Kesimpulan ini didukung oleh tidak
dikenalnya zawil  arham dalam  KHI.  Dengan tidak  dikenalnya zawil  arham member  petunjuk bahwa  semua  kerabat  pewaris  dapat  tampil sebagai ahli waris melalui penggnatian ahli waris sepanjang  tidak  terhijab  oleh  ahli  waris  yang lebih  utama.  Oleh  karena  itu anak-anak saudara laki-laki  maupun  anak-anak  saudara  perempuan baik  laki-  laki  maupun  perempuan  serta  anak- anak  paman  baik  laki-laki  maupun  perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.
Dalam  KUHPerdata  dikenal  tiga  macam pergantian yaitu : pergantian dalam garis lurus ke bawah  tiada  batas,  pergantian  dalam  garis  ke samping dan pergantian dalam garis ke samping menyimpang.(Ramulyo,  1992:125-126).  Ahli waris  pengganti  dalam  KUHPerdata  menduduki kedudukan orang tuanya  secara mutlak.  Artinya, segala  hak  dan  kewajiban  orang  tuanya  yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  Persamaan ahli  waris  pengganti  antara  Kompilasi  Hukum Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata. Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam pengertian kedua  hukum  tersebut  sama,  yaitu  seseorang yang   menggantikan    kedudukan    ahli    waris yang   lebih   dulu meninggal  dari  pewaris  yang seharusnya  memperoleh  harta  warisan  itu,  dan ahli  waris  yang  digantikan  itu  merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan  dengan  pewaris,  serta  ada  pada saat  pewaris  meninggal,  seperti  anak  yang menggantikan kedudukan ayahnya.

## Simpulan
Berdasar pada kajian diatas dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hukum    kewarisan    menurut    Kompilasi Hukum    Islam.    Dalam    sistem    ini,  cucu berhak      menggantikan      kedudukan      orang tuanya   tersebut   yang meninggal lebih dahulu dari  pewaris.  Namun  bagian  cucu  tersebut tidak  selalu    sebesar  orang  tuanya.    Bagian cucu   tersebut   tidak  boleh  melebihi  bagian ahli  waris  lain  yang  sederajat  dengan  yang digantikannya. Bagian cucu dari harta warisan, maksimal sebesar harta warisan yang diterima ahli waris lainnya yang sederajat dengan yang digantikannya.
Hazairin  berpendapat  bahwa  cucu  baik  laki- laki maupun perempuan baik  dari  garis  laki- laki  maupun  dari  anak  perempuan  berhak untuk mewarisi atau menggantikan kedudukan orang  tuanya  yang  telah  meninggal  lebih dahulu dari pada pewaris.
2. Hukum kewarisan menurut BW. Dalam sistem pergantian ini, tidak hanya cucu  yang  berhak menggantikan    kedudukan    orang  tuanya tersebut    yang  meninggal  dunia  melainkan juga keponakan dan juga saudara kandung bisa digantikan oleh anak-anaknya.
Pada  dasarnya  ketentuan  ahli  waris  pengganti dalam    Kompilasi    Hukum  Islam    tidak    jauh berbeda  dengan  ahli  waris  pengganti  yang  ada dalam KUHPerdata (BW). Dalam KHI ahli waris pengganti  hanya  penggantian dalam  garis  lurus kebawah  artinya  hanya  cucu    yang  bisa menggantikan orang tuanya dan sedangkan dalam KUHPerdata tidak hanya penggantian dalam garis lurus ke bawah melainkan juga pergantian dalam
garis lurus kesamping dan  garis lurus kesamping menyimpang.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Abdul Gani.  1994. Pengantar Kompilasi  Hokum  Islam  Dalam  Tata Hukum Indonesia (Jakarta:  Gema  Insani Press)
Al-Albani,    M.    Nashiruddin.  2005. Ringkasan Shohih  Muslim (Jakarta:  Gema  Insani)
Ali,  H.  Mohammad  Daud.  2007. Hukum  Islam,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
Al-Utsaimin,      Muhammad  bin  Shalih.  2006.
Panduan  Praktis  Hukum  Waris, (Bogor:
Pustaka Ibnu Katsir)
Ar-Rifa ‘i . 1999.
Muhammad Nasib,
Kemudahan  dari  Allah  Ringkasan   Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Gema Insani Press) Arwan,  Firdaus  Muhammad.  2010. Silang Pendapat  Tentang  Ahli  waris  Pengganti Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan Pemecahannya.
Ash-Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Hasby.
2010. Fikih  Mawaris  Hukum  Pembagian Warisan Menurut Sy ari‘ at Islam
(Semarang: Pustaka Rizki Putra).
Basyir,   Ahmad   Azhar. 1993. Asas-asas   Hukum
MuamalahHukum      Perdata      Islam, (Yogyakarta: FH-UI).
Bisri,   Cik   Hasan. 2004.   Peradilan   Agama   di
Indonesia  (Jakarta:    PT    Raja    Grafindo Persada)
_______________. 2000. Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
Budiono,      Rachmad.  1999. Pembaharuan Hukum    Kewarisan   Islam   di   Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti).
Dahlan,  Abdul  Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven) Depag RI. 1998. Kompilasi Hukum Islam (Ditbin
Bapera). ________. 2 0 0 1 . Al-Qur ’ an dan Terjemahannya, Semarang: CV Asy
Syifa ‟, 2001,  hal.

## 116
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2007. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka)
Emir.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers)
Hamid,  Muhammad  Muhyiddin  Abdul.  2009.
Panduan  Waris  Empat  Mazhab, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar)
Harahap, M. Yahya.  2005. Kedudukan Kewenangan dan  Acara Peradilan Agama UU  No.  7  Tahun  1989, (Jakarta:  Sinar Grafika).
Harun,  Badriyah.  2009. Panduan  Praktis
Pembagian Waris (Jakarta: pustaka Yustisia) Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, httpeprints.undip.ac.id15075.pdf. __________. 1990. Hukum Kewarisan
BilateralMenurut  Al-Qur ‟an dan  Hadits (Jakarta: Tintamas).
Indra,  M.  Ridwan.  1993. Hukum  Waris  di Indonesia  Menurut  BW  dan  KOmpilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV. Haji Masagung)
Khoiri, Nur. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Jepara: INISNU). Kuzari,  H.  Achmad. 1996. Sistem  Ashobah Dasar  Pemindahan  Hak  Milik  atas Harta Tinggalan (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Lubis, Suhrawardi K. dan Komisi Simanjuntak.
2008. Hukum Waris Islam, (Jakatra: Sinar Grafika)
Muhammad,  Abdulkadir.  2010. Hukum  Perdata Indonesia (Bandung: Cipta Aditya).
Muhibbin, H. Moh. Dan H. Abdul Hamid. 2009.
Hukum Kewarisan Islam Sebagai
Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika) Ramulyo,  H.M.  Idris.  2004. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab  undang-Undang  Hukum
Perdata, (Jakarta:  Sinar Grafika) Ridwan.  2005. Membongkar  Fiqh  Negara (Yogyakarta:  PSG  STAIN  Purwokerto  &
Unggun Religi).
Rofiq, Ahmad. 2002. Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Rumadi, Marzuki Wakhid. 2001. Fiqh Madzhab Negara (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta) Salma,  Otje  dan  Mustofa  Haffas. 2006.
Hukum  Waris  Islam (Bandung:  PT. Refika Aditama).
Satrio J. 1992. Hukum Waris (Bandung: Penerbit
Alumni).
Soekanto,  Soerjono.  2006. Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
Subekti  R. 2008. Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata (Jakarta:  PT  Pradnya  Paramita) Sudarsono.  2005. Hukum  Perkawinan  Nasional, (Jakrta: Rineka Cipta).
_________,  1991. Hukum  Waris  dan  Sistem Bilateral (Jakarta: PT Rineka Putra)
Summa,  M.  Amin. 2004. hukum  keluarga  islam didunia  Islam (Jakarta:PT  Raja  Grafindo Persada).
Suparman,  Eman. 2007. Hukum  Waris  Indonesia dalam  Perspektif  Islam,  Adat  dan  BW, (Bandung: PT Refika Aditama).
Thalib, Sayuti. 1993. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)
Tutik,  Titik  Triwulan.  2010. Hukum  Perdata dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group)
Wahyuni, Puji. 2005. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Kedudukan  Cucu  Sebagai  Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam,
httpeprints.undip.ac.id15075.pdf.
Yunus, Mahmud. 2004. Tafsir Qur ‟ an  Karim (Jakarta:  PT. Hidakarya Agung).