## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres

## Ignatius Hubert *   dan Windy Dermawan
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia * Korespondensi: ignatius17004@mail.unpad.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Studi Pustaka
Sitasi Cantuman: Hubert, I., & Dermawan, W. (2020). West Jakarta Government’s Paradiplomacy towards Global Public in Kalideres Refugee Issues. Society, 8(2), 567-580.
DOI: 10.33019/society.v8i2.218
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 17 Agustus, 2020;
Diterima: 24 September, 2020;
Dipublikasi: 28 Desember, 2020;
Penelitian ini menganalisis keberadaan pengungsi internasional  di  Indonesia  yang  memberikan  tantangan  lokal bagi  Pemerintah  subnasional  Indonesia  sebagai  lokasi  transit. Penelitian  ini  menggunakan  perspektif  paradiplomasi  untuk menganalisis  respon  Pemerintah  Jakarta  Barat  terhadap pengungsi asing di wilayahnya. Jakarta Barat merupakan salah satu  Kota  Administratif  di  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI) Jakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif. Sumber data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dari studi literatur, berita terkini, dan teori-teori sosial politik. Hasil penelitian menemukan bahwa paradiplomasi Pemerintah Jakarta  Barat  terjadi  karena  adanya  perbedaan  regulasi  yang berlaku.  Apalagi,  proses  ini  bisa  paralel  dengan  Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) dalam menangani pengungsi di wilayahnya  dengan  pendekatan  kearifan  lokal-regional. Paradiplomasi  Pemerintah  Jakarta  Barat  dilakukan  dengan mengkoordinasikan  penyaluran  bantuan  kepada  pengungsi, bekerja  sama  dengan  pemangku  kepentingan  (stakeholders) dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional dan nasional, serta mengelola kebijakan penanganan  pengungsi di lokasi  transit  tempat  tinggal  pengungsi,  khususnya  di Kalideres,  Jakarta  Barat.  Upaya  penanganan  ini  bertujuan untuk  mencegah  konflik  horizontal  antara  pengungsi  dan masyarakat  lokal  serta  mencapai  kepentingan  subnasional dalam bentuk dukungan material, finansial, dan politik.
Kata Kunci: Hubungan
Luar Negeri; Kepentingan
Subnasional;  Lokasi  Transit;  Paradiplomasi; Pemerintah Daerah; Pengungsi

## Society, 8 (2), 597-611, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218

## 1. Pendahuluan
Jumlah pengungsi saat ini diperkirakan mencapai sekitar 26 juta orang akibat konflik atau kondisi yang membahayakan kehidupan mereka di seluruh dunia. Dua pertiganya berasal dari negara  yang  saat  ini  mengalami  konflik  berkepanjangan,  seperti  Suriah,  Sudan  Selatan, Afghanistan, Somalia, dan Myanmar ( United Nations High Commissioner for Refugees, 2020a ). Hingga  saat  ini,  isu  pergerakan  manusia  melintasi  batas  negara  telah  berlangsung  sepanjang sejarah.  Indonesia  telah  menjadi  lokasi  transit  pengungsi,  dengan  sekitar  13.657  pengungsi berada  di  wilayahnya  pada  tahun  2019  ( United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees, 2020b ). Salah satu lokasi transit pengungsi tersebut yang menjadi perhatian masyarakat, adalah di  Kalideres,  Jakarta  Barat.  Sekitar  400-500  pengungsi  asing  untuk  sementara  ditempatkan  di tenda kecil yang memenuhi setiap ruang dan meluas hingga ke tempat parkir di gedung eks- Kodim ( The Guardian, 2019 ). Para pengungsi pindah ke Indonesia melalui jalur legal atau ilegal untuk  mencapai  negara  tujuan  akhir  mereka,  Australia  atau  Selandia  Baru.  Secara  geografis, letak Indonesia cukup strategis sebagai negara transit. Namun karena kondisi tertentu, seperti kebijakan  pembatasan  pengungsi  Pemerintah  Australia  dan  Selandia  Baru,  mereka  akhirnya terpaksa  tinggal  untuk  periode  waktu  yang  belum  bisa  ditentukan  di  wilayah  Indonesia ( Palmer & Missbach, 2019 ).
Keberadaan  pengungsi  di  kawasan  Jakarta  Barat  menimbulkan  permasalahan.  Para pengungsi  di  Kalideres  sempat  mendapat  perhatian  pemberitaan  nasional  dan  internasional karena kehadiran mereka disinyalir menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat ( CNN Indonesia,  2019b ).  Di  sisi  lain,  para  pengungsi  merasa  hak  fundamentalnya  masih  belum dipenuhi  oleh  Pemerintah  Indonesia  dan  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees (UNHCR). Mereka melakukan demonstrasi di Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia untuk menuntut  pemenuhan  hak-haknya  dan  mempercepat  pemindahan  mereka  ke  negara  tujuan ( Bayani &  Gondo,  2019 ).  Kondisi  konfliktual  ini  telah  menimbulkan  permasalahan  horizontal antara  warga  di  kawasan  Jakarta  Barat  dan  pengungsi  ( Beritasatu.com,  2019a ).  Masalah  ini menjadi  tantangan  bagi  Pemerintah  Jakarta  Barat  untuk  menangani  masalah  pengungsi  di wilayahnya. Apalagi isu ini telah mendapat perhatian global ( Curby, 2019 ).
Terkait  keberadaan  pengungsi,  Indonesia  telah  memiliki  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri  sebagai  salah  satu  rujukan Pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi di  wilayahnya ( Missbach et al., 2018 ). Peraturan ini berfungsi untuk memberikan aturan hukum bagi pengungsi di wilayah Indonesia,  mengatur  alur  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah  yang  bertanggung  jawab menangani  pengungsi,  dan  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  Pemerintah Daerah dalam menangani masalah pengungsi di wilayah Indonesia ( Sadjad & Walden, 2019 ). Dalam konteks ini, sudah ada kerangka tata kelola nasional untuk masalah pengungsi.
Melalui peraturan ini, peran pemerintah subnasional (Pemerintah Daerah di mana terdapat pemukiman  pengungsi)  adalah  untuk  menangani  masalah  pengungsi  melalui  koordinasi dengan  Pemerintah  Pusat.  Dalam  hal  ini,  Indonesia  terus  mengedepankan  perannya  hanya sebagai  negara  transit  tanpa  berniat  menampung  pengungsi  secara  permanen.  Dengan demikian,  para  pengungsi  asing  di  wilayah  Indonesia  dan  pergaulannya  dengan  masyarakat Indonesia,  Organisasi  Internasional,  dan  khususnya  Pemerintah  Jakarta  Barat, mengidentifikasinya  sebagai  pihak  asing  dari  luar  negeri  yang  harus  mengikuti  ketentuan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Apakah  peran  aktor  subnasional  diklasifikasikan  sebagai tindakan  paradiplomasi  tergantung  pada  penafsiran  kepentingan  aktor  Pemerintah  Daerah dalam peran dan tujuan mereka.

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
Dalam  konteks  regulasi  paradiplomasi,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang Hubungan  Luar  Negeri  menjadi  landasan  hukum  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  kegiatan hubungan  luar  negeri  Indonesia  ( Republik  Indonesia,  1999 ).  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional,  Pemerintah  Daerah  dapat  menjalin kerjasama  dengan  pihak  internasional  lainnya  ( Republik  Indonesia,  2000 ).  Selain  itu  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  memberikan  kewenangan kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  menjalin  hubungan  luar  negeri  dan  kerja  sama  yang berkaitan  dengan  kepentingan  daerah,  namun  tetap  sejalan  dengan  kepentingan  nasional Indonesia ( Republik Indonesia, 2014 ). Selanjutnya Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ( Republik Indonesia, 2018 ). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Jakarta Barat dapat mengoperasionalkan tindakan paradiplomasi  dalam  menjalankan  isu  hubungan  luar  negeri  untuk  kepentingan  daerahnya, termasuk masalah pengungsi.

## 2. Tinjauan Pustaka
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  relevan  dengan  tata  kelola  pengungsi  dan paradiplomasi  kemudian  dikaji  untuk  menandai  kebaruan  penelitian  ini. Andrews  (2016) ; Bulgin (2017) ; Fincher et al., (2014) ; Balbo & Marconi (2006) ; Zhang et al., (2006) meneliti tentang fenomena  kedatangan  pengungsi  dan  bagaimana  respon  kebijakan  Pemerintah  subnasional terhadap  pengungsi  tersebut.  Penelitian  lain  menunjukkan  bagaimana  hubungan  luar  negeri daerah  dalam  mengelola  fenomena  pergerakan  manusia  lintas  batas  ( McConnell et  al., 2012 ; Totoricagüena,  2005 ). Terdapat  pula  beberapa  studi  sebelumnya  tentang  pergerakan  manusia lintas batas negara (khususnya pengungsi transit) berhubungan dengan tata kelola multi-level dan  hubungan  pemerintah  nasional-subnasional  ( Mascareñas  &  Amador,  2019 ; Adamson  & Tsourapas,  2018 ; Makarychev,  2018 ; Panizzon  &  van  Riemsdijk,  2018 ; Totoricagüena,  2005 ). Beberapa  penelitian  lain  juga  mengangkat  paradiplomasi  yang  dihadapkan  pada  isu pergerakan  manusia  lintas  batas  negara  dalam  konteks  persoalan  identitas,  khususnya mengenai  sentimen self dan others ( Becker  &  Ferrara,  2019 ; Dreher et  al., 2019 ; Adamson  & Tsourapas,  2018 ; Gamso  &  Yuldashev,  2018 ; Makarychev,  2018 ; Vigneswaran,  2008 ; Balbo  & Marconi, 2006 ; Totoricagüena, 2005 ).
Studi-studi  sebelumnya  menemukan  bahwa  pembahasan  tentang  korelasi  pergerakan manusia  lintas  batas  negara,  masalah  identitas,  dan  paradiplomasi  merupakan  topik  yang cukup  banyak  dibahas  di  kalangan  akademisi  lintas  bidang  dan  menunjukkan  urgensi  dan kekayaan penelitian topik ini sebagai masalah kajian dunia kontemporer. Fokus penelitian kali ini  adalah  mengkaji  praktik  paradiplomasi  Pemerintah  Jakarta  Barat  dalam  menanggapi pengungsi  internasional  di  wilayahnya  dan  menangani  masalah  pengungsi.  Kajian  ini melengkapi  kajian-kajian  sebelumnya,  khususnya  dari  segi  level  analisis  yang  mengambil Pemerintah  Jakarta  Barat  sebagai  aktor  subnasional  dan  kepentingan  subnasionalnya.  Selain dinamika kebijakan nasional-subnasional dalam menangani isu pengungsi dan dampak sosial yang  ditimbulkannya.  Penelitian  ini  mempertimbangkan  dinamika  pengungsi  yang  bukan merupakan  warga  negara  asal  namun  seringkali  gagal  dalam  pemenuhan  HAM  oleh Pemerintah Daerah dalam interaksinya dengan warga sekitar dan juga Pemerintah Daerah.
Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dalam penanganan pengungsi sangat penting dan mendesak  untuk  dipelajari.  Terutama  mengacu  pada  keseragaman,  sinkronisasi,  dan keserentakan  antara  kebijakan  dan  kepentingan  nasional  dengan  kebijakan  dan  kepentingan subnasional  yang  dapat  menimbulkan  deviasi  atau  menunjukkan  formalitas  tersendiri  dalam penanganan  pengungsi  di  negara  transit.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  Jakarta  Barat  hanya

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
memiliki  posisi  sebagai  daerah  persinggahan  pengungsi  dalam  perjalanan  menuju  negara tujuan, bukan sebagai negara tujuan itu sendiri.
Aktor  negara  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  aktor  yang  memonopoli  hubungan  luar negeri  ( Lecours,  2008 ).  Bahkan  aktor-aktor  yang  perannya  dianggap  minor  dibandingkan negara saat ini aktif dalam menjalankan hubungan transnasional. Hubungan transgovermental menggambarkan semakin sensitifnya kondisi perumusan kebijakan pemerintah nasional suatu negara  terhadap  negara  lain,  karena  semakin  banyaknya  aktor  non  pemerintah  dalam hubungan  luar  negeri  ( Keohane  &  Nye,  1974 ).  Transgovernmentalism  dimaknai  sebagai internasionalisasi  proses  perumusan  kebijakan  melalui  interaksi  antar  instansi  pemerintah. Transgovernmentalism  dalam  penelitian  ini  mendeskripsikan  hubungan  antara  Pemerintah Jakarta  Barat  dengan  publik  global,  baik  negara  maupun  non  negara.  Transgovernmentalism yang relevan untuk dikaji merujuk pada relasi-relasi atau diplomasi atau hubungan luar negeri Pemerintah Jakarta Barat sebagai aktor subnasional.
Slaughter  (1997 ; 2003 )  menjelaskan  bagaimana transgovernmental  networks menjalani  suatu pola hubungan reguler dan memiliki tujuan tertentu antara berbagai lembaga pemerintah yang bekerja  melintasi  batas  pemisah  antara  ranah  domestik  dan  internasional.  Slaughter menjelaskan bagaimana nongovernmental organization (NGO) atau intergovernmental organization (IGO)  yang  memiliki  karakteristik  dan  nilai  tata  kelola  ( governance )  antar  aktor  internasional dalam  lingkup  kelembagaannya  juga  berperan  dalam  membentuk  suatu  jaringan  kerja transgovernmental  network dengan  berbagai  aktor  lainnya  dalam  hubungan  internasional kontemporer.  Sehingga  dapat  dipahami  luasnya  kajian  dari  konsep transgovernmental itu sendiri,  termasuk  mencakup  relasi  berbagai  aktor  transnasional.  Meluasnya  politisasi  kinerja aktor  NGO/IGO  dan  interaksi  dengan  berbagai  aktor  transnasional  ini  tidak  lepas  dari dukungan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ( Willetts,  2001 ).  Fokus  utama pembahasan  adalah  hubungan transgovernmental yang  dijalin  oleh  aktor  subnasional (Pemerintah Jakarta Barat) dengan aktor IGO transnasional (UNHCR), dalam suatu kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu isu internasional spesifik (pengungsi).
Penelitian ini juga menggunakan konsep paradiplomasi. Konsep ini menjelaskan kelanjutan teoritis  perkembangan  transgovernmentalism  di  dalam  masyarakat  internasional,  yaitu meningkatnya  aktor  subnegara  dalam  hubungan  luar  negeri.  Konsep  ini  menjelaskan  bahwa berbagai  aktor  dapat  menjalankan  diplomasi  aktor  negara  di  berbagai  lapisan  ( Criekemans, 2008  sebagaimana  dikutip  dalam  Mukti et  al., 2019 ).  Menurut Chatterji  &  Saha  (2017) , paradiplomasi adalah proses unit konstituen dari negara melakukan hubungan diplomatiknya sendiri untuk mengejar kepentingan mereka, yang mungkin berbeda dari atau berdampingan dengan  negara  asalnya. Wolff  (2007) menjelaskan  bahwa  paradiplomasi  sebagai  kapasitas politik luar negeri entitas subnasional berupa partisipasi dan  independensi metode diplomasi dari  negara  asalnya  di  kancah  internasional  untuk  mengejar  kepentingan  spesifik.  Adapun dalam  penelitian  ini,  aktor  paradiplomasi  adalah  Pemerintah  Jakarta  Barat  yang  menangani masalah pengungsi. Paradiplomasi juga ada di tingkat sosial dan hak asasi manusia ( Lecours, 2008 ; Paquin & LaChapelle, 2005 ).
Konsep selanjutnya adalah tentang pengungsi. Dalam hubungan internasional, keberadaan pengungsi  merupakan  hal  lumrah  yang  terjadi  sepanjang  masa,  seiring  dengan  berbagai peristiwa  sejarah.  Penelitian  ini  mengkaji  kehadiran  pengungsi  dari  dua  perspektif  teoritis; pergerakan manusia melintasi batas negara dan identitas pengungsi.
Perpindahan manusia melintasi batas negara menunjukkan perpindahan fisik manusia dari satu  tempat  ke  tempat  lain  melintasi  batas  teritorial  dan  periode  tertentu  untuk  singgah

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
(transit)  ataupun  menetap  ( Stalker,  2008 ).  Pergerakan  manusia  lintas  batas  negara  dalam penelitian ini difokuskan pada penanganan pengungsi yang bersifat multilevel oleh Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Jakarta  Barat.  Seringkali  para  pengungsi  ini  datang  ke  suatu daerah  dengan  beban  konflik,  identitas,  budaya,  dan  kepribadian  masing-masing  yang  bisa berbeda dengan masyarakat di negara tujuan.
Pentingnya  kajian  kedua  mengenai  identitas  pengungsi  adalah  dalam  melihat  fenomena keberadaan  pengungsi  di wilayah  Indonesia,  khususnya  Kalideres.  Pengungsi dalam  konteks identitas  menunjukkan  fleksibilitas  identitas  dalam  masyarakat,  memungkinkan  terjadinya perubahan  identitas,  baik  kooperatif  maupun  destruktif,  antara  pengungsi  dan  masyarakat lokal  ( Goff  &  Dunn,  2004 ).  Identitas  tersebut  menjadi  salah  satu  perhatian  dalam  mengkaji fenomena  pengungsi  untuk  memahami  konstruksi  identitas  pengungsi  dan  dampaknya terhadap  konflik  horizontal  di  Jakarta  Barat.  Maka  yang  menjadi  pertanyaan  esensial  dalam melihat  situasi  ini  adalah  bagaimana  bentuk  penanganan  pengungsi  oleh  Pemerintah  Jakarta Barat  menjadi  salah  satu  bentuk  paradiplomasi  yang  mereka  lakukan  terhadap  publik  global atas  dasar  kemanusiaan.  Terutama  dalam  lingkup  tindakan  atau  upaya  para  aktor  daerah (Pemerintah Jakarta Barat) untuk membantu aktor negara dalam proses penanganan pengungsi yang pada akhirnya melayani kepentingan Jakarta Barat, yaitu menghindari konflik horizontal akibat keberadaan pengungsi di wilayahnya.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan  data  sekunder  berdasarkan sumber  pustaka,  berita  terkini,  dan  teori  sosial  politik.  Metode  kualitatif  yang  digunakan adalah interpretatif. Yakni menginterpretasikan fenomena sosial yang terlihat untuk dianalisis berdasarkan  teori  atau  konsep  yang  digunakan.  Metode  kualitatif  digunakan  sebagai  acuan dalam  pengumpulan  data,  analisis  data,  dan  rangkaian  tahapan  penelitian  untuk  memahami secara  kronologis  berbagai  fenomena  sosial  untuk  membuat  gambaran  yang  holistik  dan kompleks dari fenomena tersebut ke dalam laporan rinci yang dapat dipertanggungjawabkan ( Creswell & Poth, 2017 ). Fenomena yang dimaksud adalah paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat sebagai aktor subnasional terhadap publik global dalam menangani permasalahan  pengungsi  di  wilayahnya.  Berdasarkan  berbagai  informasi  yang  diperoleh, permasalahan yang ada dikaji dan dianalisis sebelum memberikan kesimpulan secara kualitatif.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Ada  dua  sudut  pandang  utama  dalam  penelitian  ini  tentang  paradiplomasi.  Pertama, tindakan  dan  upaya  aktor  subnasional  dalam  membantu  aktor  Pemerintah  Pusat  mencapai kepentingannya,  sebagai  upaya  yang  lebih  luas  untuk  memenuhi  kepentingan  subnasional. Kedua,  kepentingan  aktor  subnasional  yang  berdiri  sendiri,  yakni  menangani  masalah pengungsi  yang  semakin  mendesak  di  daerahnya  masing-masing.  Paradiplomasi  dalam konteks  penelitian  ini  dilihat  dari  dua  hal.  Di  satu  sisi,  paradiplomasi  diarahkan  pada Pemerintah  Pusat  agar  Pemerintah  Daerah  mendapat  legitimasi  bahkan  dukungan  dalam tindakannya menangani kehadiran pengungsi di wilayahnya (ke dalam).
Di  sisi  lain,  Pemerintah  Daerah  dapat  mengoptimalkan  sumber  dayanya  dalam menyelesaikan  masalah  internal  pengungsi  di  wilayahnya  (ke  luar).  Kedua  bentuk paradiplomasi ini akan menjadi fokus utama penelitian ini. Pada bagian selanjutnya, penelitian ini menjelaskan berbagai konsep yang digunakan dan relevansinya.  Selanjutnya penelitian ini akan mendeskripsikan bentuk-bentuk paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat  dalam  menangani  permasalahan  pengungsi  di  kawasan  ini  sebagai  lokasi  transit

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
(Kalideres). Pembahasan terdiri dari relasi dengan pemangku kepentingan ( stakeholders ) dalam penanganan  masalah  pengungsi  internasional  dan  nasional,  penyaluran  bantuan  kepada pengungsi, dan pengelolaan kebijakan pengungsi di lokasi transit.

## 4.1. Relasi dengan Organisasi Nasional dan Internasional
Secara  umum,  beberapa  organisasi  berperan  dalam  penanganan  pengungsi  di  dunia, termasuk di Indonesia. Misalnya, peran International Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi internasional antarpemerintah yang berafiliasi dengan PBB memberikan layanan dan saran  tentang  keimigrasian  kepada  pemerintah  dan  migran  ( Bradley,  2017 ).  Namun,  untuk pengungsi  di  wilayah  Indonesia,  tidak  ada  organisasi  lain  yang  memiliki  peran  sepenting UNHCR dalam hal pengiriman bantuan dan mengatur penanganan pengungsi. UNHCR telah berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana bantuan dari organisasi sosial serupa di Indonesia  untuk  disalurkan  kepada  pengungsi,  seperti;  Tzu  Chi,  Dompet  Dhuafa,  Palang Merah Indonesia, dan IOM Indonesia ( Kompas.com, 2019a ).
Peran  UNHCR  sangat  penting  ketika  melihat  pengaruh  organisasi  dalam  rangka pemenuhan  hak  sosial  ekonomi  pengungsi  secara  transnasional, dimana  UNHCR  merupakan organisasi internasional yang ditugaskan untuk mengemban amanat penanganan pengungsi di hampir  semua  negara  di  dunia.  Dalam  konteks  pengungsi  Kalideres,  tak  heran  ratusan pengungsi  kerap  melakukan  protes  di  depan  kantor  UNHCR  di  Kebon  Sirih,  Jakarta  Pusat. Mereka menuntut pemenuhan hak asasi manusia, baik dalam bantuan kebutuhan sehari-hari, status kependudukan, maupun kebutuhan sosial ekonomi lainnya ( Ismuntoro, 2020 ).
Amanat  dan  tugas  UNHCR  di  Indonesia,  atau  negara  lain  di  dunia dalam  hal ini  adalah memastikan  bahwa  setiap  pengungsi  memiliki  hak  untuk  mencari  suaka  dan  mencari perlindungan yang aman di negara lain, dengan opsi integrasi atau repatriasi ( United Nations High  Commissioner  for  Refugees,  n.d. ).  Sementara  itu,  untuk  merealisasikan  amanahnya, UNHCR  juga  membantu  pengungsi  di  bidang  air  bersih,  sanitasi  dan  kesehatan,  tempat tinggal,  selimut,  perlengkapan  rumah  tangga,  dan  makanan.  Selain  itu,  UNHCR  juga menyediakan paket transportasi dan bantuan bagi pengungsi yang memilih untuk kembali ke negara  asalnya dan  mengembangkan  proyek  yang  menghasilkan  pendapatan bagi  pengungsi yang  memilih  untuk  tetap  tinggal  ( United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees,  n.d. ). Dengan  demikian,  UNHCR  sebagai  organisasi  internasional  dengan  mandat  tata  kelola intergovernmental ,  sebagaimana  diuraikan  dalam  konsep  transgovernmentalisme,  memiliki kepentingan  independen  dalam  menangani  pengungsi.  Yakni,  kelancaran  distribusi  bantuan kemanusiaan  untuk  kesejahteraan  pengungsi  di  negara  transit  dan  memastikan  solusi permanen  untuk  krisis  pengungsi  internasional,  termasuk  secara  lokal  di  lokasi  domestik tertentu. Kedua aspek yang menjadi kepentingan UNHCR sebagai aktor transnasional ini akan menjadi aspek kajian relasional dalam hubungan UNHCR dengan Pemerintah Jakarta Barat.
Dalam  penyaluran  bantuan  sebagaimana  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  UNHCR tidak dapat berdiri sendiri untuk mewujudkannya karena berpotensi melanggar peraturan atau undang-undang  di  negara  tempat  UNHCR  beroperasi.  Selain  itu,  UNHCR  juga  memiliki keterbatasan dana, sumber daya, dan kemampuan operasional untuk memastikan penyaluran bantuan yang optimal kepada pengungsi di suatu negara dan wilayah. Sehingga tidak jarang, UNHCR  juga  bekerjasama  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  di  suatu negara  untuk  mencapai  tujuannya.  Juga,  di  Indonesia,  UNHCR  terlibat  dalam  menjalin  kerja sama berkelanjutan dalam menangani pengungsi dengan berbagai  Pemerintah Daerah. Dalam konteks  ini,  pengaturan  mengenai  kerja  sama  antar  daerah  dengan  pihak  asing  sebagaimana

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
diuraikan  sebelumnya  adalah  relevan,  ditambah  dengan  prinsip  berjalannya  organisasi internasional di wilayah teritorial Indonesia.
Mengenai  pengungsi  di  kawasan  Kalideres,  tentunya  konteks  dan  keberadaan  peran Pemerintah  Daerah  sangat  penting  dalam  proses  penanganannya.  Berdasarkan  perspektif UNHCR, hal ini memiliki beberapa keuntungan antara lain memahami konteks regional dalam menyusun  perencanaan  penanganan  pengungsi  dan  penyediaan  berbagai  sumberdaya penanganan  (dana,  sumber  daya  manusia,  waktu,  dan  lain-lain).  Dalam  hubungan  tersebut, Pemerintah Daerah juga membutuhkan keahlian UNHCR dalam pengelolaan pengungsi untuk membantu Pemerintah Daerah menangani keberadaan dan dinamika pengungsi di wilayahnya. Hal-hal  inilah  yang  mendasari  hubungan  UNHCR  dengan  Pemerintah  Daerah  suatu  negara. Secara  konkret,  kerjasama  yang  terjalin  antara  UNHCR  dan  Pemerintah  Daerah  sejak  awal pemindahan  pengungsi  ke  lokasi  transit  gedung  eks-Kodim  Kalideres.  Kerja  sama  ini  juga dalam  proses  mencari  lokasi  yang  lebih  manusiawi  untuk  pengungsian  sebagai  opsi  lain penempatan pengungsi di gedung eks-Kodim Kalideres ( VIVA.co.id, 2019 ). Bentuk kerjasama lainnya  adalah  pemulangan  sukarela  bagi  pengungsi  dari  negara  yang  relatif  aman  dari ancaman  dan  deportasi  bagi  pengungsi  yang  status  suaka  ditolak  oleh  UNHCR ( Beritasatu.com,  2019b ).  Di  sisi  lain,  Pemprov  DKI  Jakarta  juga  mengajukan  bentuk ketidaksetujuan karena wacana relokasi pengungsi dari gedung eks-Kodim Kalideres beberapa waktu  lalu  tidak  efektif.  Hal  tersebut  dianggap  merugikan  kepentingan  DKI    Jakarta  pada umumnya dan Jakarta Barat pada khususnya ( Kompas.com, 2019b ).
Tentunya  keseluruhan  proses  penanganan  dan  perumusan  kebijakan  pengungsi  tidak dilakukan secara secara spesifik dengan Pemerintah Jakarta Barat. Secara umum kerja sama ini dilakukan  dengan  instansi  pemerintah  di  tingkat  yang  lebih  tinggi,  antara  lain  Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan struktur wilayah yurisdiksi  dan  kewenangan  yang  berhubungan  dengan  aktor  luar  negeri.  Namun,  satu  nilai serupa  dari  berbagai  kerjasama  antara  Indonesia  dan  UNHCR  adalah  bahwa  koordinasi  dan penanganan  kebijakan  pengungsi  harus  melibatkan  pemerintah  lokal-regional.  Ini  sangat penting  untuk  pemenuhan  kebijakan  dan  penanganan  yang  efisien.  Dalam  hal  ini, paradiplomasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Jakarta  Barat  dilakukan  bekerjasama  dengan aktor luar negeri untuk memaksimalkan upaya penanganan pengungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.
Apalagi dalam hal koordinasi kebijakan dan penanganan pengungsi harus mengacu pada teritorial  Pemerintah  Jakarta  Barat  dan  kepentingannya.  Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, kepentingan  aktor  subnasional  dalam  melakukan  paradiplomasi  dapat  berbenturan  dengan atau  sejalan  dengan  kepentingan  nasional.  Dalam  permasalahan  pengungsi  ini,  kepentingan Pemerintah  Jakarta  Barat  dan  Pemerintah  Indonesia  secara  umum  sejalan.  Pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan masalah pengungsi dan memenuhi hak asasi para pengungsi ini untuk  menghindari  kritik  internasional.  Sementara  itu,  Pemerintah  Jakarta  Barat  ingin menyelesaikan konflik horizontal antara pengungsi dengan masyarakat sekitar, mencari tempat lain untuk penempatan pengungsi, dan mendapatkan lebih banyak alokasi sumber daya dalam penanganan  jika  tidak  memungkinkan  untuk  penempatan  pengungsi.  Terkait  hubungannya dengan UNHCR, beberapa sudut pandang dari paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat, antara lain  membantu  mereka  mempercepat  penanganan  pengungsi  di  wilayahnya  dan  membantu menyalurkan penanganan pengungsi.

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218

## 4.2. Pelaksanaan Distribusi Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi
UNHCR  tidak  dapat  membantu  pengungsi  secara  langsung.  Maka  dalam  menjalankan fungsi tersebut, UNHCR membutuhkan pendampingan dalam mengkoordinasikan penyaluran bantuan di tingkat nasional dan daerah. Dalam hal ini, dengan adanya kemitraan sebagaimana diuraikan  sebelumnya,  Pemerintah  Jakarta  Barat  berperan  dalam  menyalurkan  bantuan tersebut  kepada  para  pengungsi.  UNHCR  dan  Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta memberikan mandat kepada Pemerintah Jakarta Barat untuk menyalurkan bantuan.
Pemerintah Provinsi membantu pengungsi berupa makanan, sarana kebersihan, dan lokasi tempat tinggal sementara di gedung eks-Kodim Kalideres yang telah mengalami perpanjangan izin tinggal tanpa batas waktu ( Kompas.com, 2019a ). Sedangkan bersama UNHCR, Pemerintah Jakarta  Barat  membantu  menyalurkan  berbagai  bantuan  untuk  mendistribusikan  kebutuhan logistik dan infrastruktur seperti toilet portabel . Lebih lanjut, data terbaru menunjukkan bahwa selama  pandemi  COVID-19,  bantuan  berupa  penyediaan  alat  kesehatan  seperti  masker  dan hand sanitizer bagi para pengungsi yang hingga saat ini masih tinggal di lokasi transit Kalideres ( Tempo.co,  2020 ).  Berbagai  bentuk  penyaluran  bantuan  dan  penyediaan  sumber  daya  yang krusial bagi kehidupan pengungsi di tempat penampungan dilakukan oleh Pemerintah Jakarta Barat, yaitu listrik dan air di gedung eks-Kodim Kalideres ( ANTARA News, 2019 ).
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  beberapa  bentuk  bantuan  yang  disalurkan  melalui Pemerintah  Jakarta  Barat,  dapat  dipahami  bahwa  peran  penting  aktor  subnasional  dalam menyalurkan  bantuan  kepada  pengungsi  internasional.  Ada  beberapa  peran  sentral  yang dimainkan  oleh  pemerintah  subnasional  dalam  konteks  ini,  yang  mungkin  tidak  dimainkan oleh  aktor  lain.  Pertama,  keahlian,  pemahaman,  dan  pengalaman  Pemerintah  pada  tingkat administratif  terkecil  untuk  menangani  masalah  domestik  di  daerah.  Misalnya,  peran Pemerintah Jakarta Barat dalam memberikan bantuan bagi pengungsi di daerahnya. Dalam hal ini,  Pemerintah  Jakarta  Barat  merupakan  institusi  pemerintah  yang  setiap  hari  telah berpengalaman  membangun  interaksi  dan  dinamika  dengan  masyarakat,  pengungsi,  dan pemangku  kepentingan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Jakarta  Barat  memiliki kemampuan  dan  kredibilitas  yang  lebih  tinggi  untuk  menangani  proses  penyaluran  bantuan dibandingkan  dengan  organisasi  atau  lembaga  lain  yang  tidak  memiliki  pengalaman  atau pemahaman tentang konteks sosial ekonomi wilayah Jakarta Barat.
Yang kedua terkait dengan fokus ruang lingkup operasi. Karena Pemerintah Jakarta Barat hanya memiliki kewenangan khusus untuk menangani pengungsi di wilayahnya, maka fokus penanganan  dan  penyaluran  bantuan  secara  keseluruhan  dapat  dilakukan  untuk menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Hal  yang  sama  tidak  berlaku  untuk  organisasi  atau lembaga  lain,  seperti  UNHCR,  yang  harus  mendistribusikan  bantuan  pengungsi  ke  semua lokasi  transit  tempat  pengungsi  tinggal  di  Indonesia.  Sehingga  penyaluran  bantuan  di  setiap lokasi  tidak  bisa  sepenuhnya  menjadi  fokus  perhatian  mereka.  Dalam  konteks  ini,  UNHCR hanya  berperan  dalam  pengawasan  yang  luas  terhadap  laju  proses  distribusi  itu  sendiri, sementara  pemerintah  subnasional  berada  di  garis  depan  dalam  penyaluran  bantuan  bagi pengungsi di wilayahnya masing-masing.
Dari  perspektif  paradiplomasi,  harus  memperhatikan  kepentingan  daerah  dalam  setiap tindakan para aktor subnasional. Dalam hal ini, Pemerintah Jakarta Barat dapat menggunakan penyaluran  bantuan  kepada  pengungsi  untuk  menghindari  konflik  horizontal  antara pengungsi  yang  menuntut  pemenuhan  haknya  dengan  masyarakat  setempat.  Tentunya penyaluran  bantuan  ini  merupakan  upaya  positif  Pemerintah  Daerah  untuk  memenuhi  hak asasi  para  pengungsi,  meski  Indonesia  hanya  negara  transit  bagi  pengungsi.  Selain  itu, pemerintah  subnasional  juga  dapat  menjalin  hubungan  yang  positif  dengan  pengungsi  dan

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
lembaga  pengawas  bantuan  seperti  UNHCR.  Hubungan  positif  dengan  pengungsi  ini  dapat membantu mencegah disrupsi sosial akibat protes pengungsi yang ditujukan kepada UNHCR daripada  terhadap  Pemerintah  Jakarta  Barat.  Sedangkan  hubungan  positif  dengan  UNHCR dapat  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Jakarta  Barat  dalam  upayanya  untuk  mendapatkan alokasi  bantuan  yang  lebih  banyak  bagi  pengungsi  di  wilayahnya.  Selanjutnya  dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi kepentingan Pemerintah Jakarta Barat di wilayahnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

## 4.3. Pengelolaan Kebijakan Penanganan Pengungsi di Lokasi Transit
Aktivitas  paradiplomasi  meliputi  berbagai  kegiatan  aktor  subnasional  dengan  aktor  dari luar negeri. Dengan mengacu pada status pengungsi di Indonesia yang bukan Warga Negara Indonesia  dan  berasal  dari  luar  negara  Indonesia,  keberadaan  mereka  di  wilayah  Indonesia menjadi  sebuah  anomali.  Strategi  penanganan  kondisi  mereka  menjadi  isu  di  tingkat transnasional.  Dengan  demikian,  jika  dilakukan  oleh  aktor  pemerintah  subnasional, penanganan  bahkan  hubungan  dengan  pengungsi  dapat  dikatakan  berada  dalam  ranah paradiplomasi.
Dalam proses penanganan ini tentunya negara Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah nasional yang memiliki perhatian menyeluruh terhadap keberadaan pengungsi di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, penanganan pengungsi secara lokal menjadi  penting,  baik  untuk  kepentingan  nasional  untuk  menjaga  stabilitas  negara  maupun kepentingan lokal untuk mencegah konflik horizontal berdasarkan identitas pada masyarakat Kalideres. Proses pengelolaan kebijakan ini juga melibatkan aktor luar negeri non negara yaitu UNHCR. Semua aktor  tersebut berinteraksi untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di Indonesia  agar  tidak  berkepanjangan  dan  menimbulkan  permasalahan  lebih  lanjut  baik  lokal maupun nasional.
Sedangkan  untuk  perumusan  kebijakan  tingkat  tertinggi,  koordinasi  perancangan kebijakan  penanganan  pengungsi  terjadi  antara  Kementerian  Luar  Negeri,  Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Sosial, Pemprov DKI Jakarta, dan UNHCR ( Beritasatu.com, 2019c ). Dalam tim koordinasi kebijakan ini, terdapat pemahaman bahwa  penanganan  pengungsi  merupakan  tanggung  jawab  Pemprov  DKI  Jakarta.  Namun, tentu saja Pemerintah Jakarta Barat bisa menawarkan perspektifnya melalui koordinasi dengan Pemprov  DKI  Jakarta,  mengingat  wilayah  yang  dihuni  pengungsi.  Pemerintah  Jakarta  Barat merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan pengungsi.
Dengan  memperhatikan  berbagai  faktor  tersebut,  maka  kebijakan  penanganan  pengungsi yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Jakarta  Barat  menjadi  sangat  penting  untuk  memperhatikan perbedaan  berbagai  kebijakan  penanganan  pengungsi  di  tingkat  daerah  dan  nasional. Berdasarkan perspektif paradiplomasi, secara signifikan, kebijakan penanganan pengungsi oleh aktor  subnasional  dapat  menunjukkan  keberpihakan  spesifik  yang  berbeda  dari  kepentingan nasional.
Secara  umum,  Pemerintah  Jakarta  Barat  mengatur  kehidupan  pengungsi  di  gedung  eks- Kodim Kalideres, termasuk berbagai aspek kehidupan pengungsi di lokasi transit. Pemerintah Jakarta  Barat  bertanggung  jawab  atas  ketertiban  umum  pengungsi  di  lokasi  transit  ( CNN Indonesia, 2019a ) dengan mempertimbangkan potensi konflik identitas antara pengungsi dan masyarakat  sekitar.  Selain  itu,  Pemerintah  Jakarta  Barat  juga  dituntut  untuk  memperhatikan kondisi  dan  berbagai  kebutuhan  para  pengungsi,  termasuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan sehari-hari  dengan  menyalurkan  bantuan  dan  yang  belakangan  menjadi  perhatian  juga, membantu  menjamin  kesehatan  para  pengungsi  ditengah  kondisi  pandemi  COVID-19

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
( ANTARA News, 2020 ). Dalam berbagai kebijakan dan tindakan tersebut, Pemerintah Jakarta Barat  memiliki  hubungan  yang  cukup  erat  dengan  pengungsi  di  wilayahnya  sebagai  pihak internasional yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan berpotensi menjadi ancaman bagi ketertiban umum masyarakat sekitar.
Tentunya  berbagai  pertimbangan  yang  diuraikan  di  atas  menjadi  penting  mengingat perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menyikapi keberadaan pengungsi di suatu daerah.  Yang  terdiri  dari  1)  masyarakat  setempat  menginginkan  keadilan  sosial,  ketertiban umum, dan kebebasan dari persepsi ancaman yang dihadirkan oleh kedatangan pengungsi ke dalam  lingkup  kehidupannya.  2)  Lembaga  internasional  yang  mensyaratkan  lokasi  transit pengungsi  semi  permanen  di  negara  transit  sampai  negara  penerima  ditemukan  bersedia menampung  pengungsi  secara  permanen.  3)  Pengungsi  yang  membutuhkan  bantuan  untuk menunjang  kehidupan  sehari-hari.  Kepentingan-kepentingan  yang  berbeda  dan  terkadang berbenturan inilah yang rawan menimbulkan konflik terhadap warga Jakarta Barat. Karenanya, peran Pemerintah Jakarta Barat dalam perspektif ini sangat penting untuk menjadi penengah kepentingan  daerah  yang  berbeda.  Sedapat  mungkin  menghindari  konflik  yang  lebih  luas antara berbagai pemangku kepentingan yang berinteraksi di wilayah mereka.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Pemerintah  Jakarta  Barat  mempunyai  kepentingan subnasional  yang  sejalan  dengan  Pemerintah  Pusat.  Tepatnya  dalam  hal  penanganan pengungsi di wilayahnya secara terkoordinasi, aman, dan lancar. Kepentingan ini juga sejalan dengan  kepentingan  yang  dimiliki  oleh  UNHCR,  sebagai  mitra  relasi  Jakarta  Barat  dalam masalah  penanganan  pengungsi  di  wilayahnya.  Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  ketiga aktor  tersebut  juga  memiliki  sinergi  dan  tingkat  kolaborasi  antara  satu  aktor  dengan  aktor lainnya untuk mencapai kepentingan bersama tersebut.
Sementara  itu,  meski  secara  umum  memiliki  kesamaan  kepentingan,  ketiga  aktor  ini memiliki  preferensi,  prioritas,  dan  cara  untuk  memberikan  kontribusi  yang  maksimal  sesuai kemampuan  dan  kewenangannya  dalam  menangani  keberadaan  pengungsi  Jakarta  Barat. Pemerintah Jakarta Barat memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi untuk dukungan pendanaan, relokasi pengungsi, menjaga ketertiban pengungsi, dan lain-lain yang terkait langsung dengan pengelolaan  keberadaan  pengungsi  di  lapangan.  Selain  itu,  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya, perlu dipahami bahwa tidak ada kekerasan fisik langsung akibat sentimen konflik horizontal  antara  pengungsi  dan  warga  Jakarta  Barat.  Namun,  perhatian  utama  Pemerintah Jakarta  Barat  selanjutnya  dalam  perspektif  ini  terkait  dengan  potensi  konflik  akibat  interaksi antara  warga  dengan  pengungsi  di  kawasan  Jakarta  Barat.  Jadi,  paradiplomasi  Pemerintah Jakarta  Barat  selama  ini  dilaksanakan  berdasarkan  pertimbangan  pencapaian  dua  perspektif kepentingan  aktor  subnasional  (Jakarta  Barat),  dalam  hubungannya  yang  lebih  luas  dengan aktor nasional (Pemerintah Pusat), dan actor transnasional (UNHCR).

## 5. Kesimpulan
Akibat  konflik,  atau  berbagai  faktor  lain  dari  satu  negara  ke  negara  lain,  pergerakan manusia  menjadi  fenomena  yang  semakin  meningkat  dalam  hubungan  internasional kontemporer.  Di  Indonesia,  keberadaan  pengungsi  di  gedung  eks-Kodim  Kalideres  sebagai lokasi  persinggahan  kerap  menimbulkan  konflik  horizontal  antara  pengungsi  dengan masyarakat  sekitar  terkait  faktor  identitas.  Sementara  itu,  dalam  penanganan  dinamika pengungsi,  banyak  pihak  yang  berperan  di  dalamnya,  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri, terdiri  dari  Pemerintah  Indonesia,  UNHCR,  dan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  termasuk Pemerintah Jakarta Barat sebagai lokasi transit pengungsi.
Dalam  menyikapi  dinamika  hubungan  pengungsi  dengan  aktor  subnasional  (Pemerintah

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
Jakarta  Barat),  penelitian  ini  menggunakan  teori  paradiplomasi.  Hubungan  antara  berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional dengan Pemerintah Jakarta Barat tergolong dalam teori paradiplomasi. Kepentingan Pemerintah Jakarta Barat dalam menangani pengungsi antara  lain  mengatur  keberadaan  pengungsi  di  Jakarta  Barat  dan  mencegah  konflik  antara pengungsi dengan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, Pemerintah Jakarta Barat melakukan hubungan  distribusi  bantuan,  menjalin  hubungan  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan dalam  penanganan  masalah  pengungsi,  dan  mengatur  kebijakan  pengungsi  di  lokasi  transit. Tujuan  utamanya  adalah  untuk  menyelesaikan  masalah  horizontal  akibat  keberadaan pengungsi  di  daerahnya  dan  mendapatkan  dukungan  (material  dan  finansial)  dari  berbagai pemangku kepentingan jika masalah pengungsi terus berlanjut.
Prioritas  ini  menunjukkan  peran  vital  para  aktor  paradiplomasi  subnasional  dalam dinamika  hubungan  internasional  kontemporer.  Perkembangan  tersebut  nampaknya  akan semakin  terlihat  di  Indonesia  saat  ini  seiring  dengan  kapabilitas,  pemahaman,  dan  tuntutan kondisi  yang  dihadapi  oleh  aktor  subnasional  dalam  menangani  permasalahan  yang melibatkan aktor internasional di luar negara asalnya, seperti isu pengungsi, pariwisata, bisnis, dan  lainnya.  Pemerintah  Indonesia  dapat  memperoleh  manfaat  dari  perkembangan  ini  jika Pemerintah  Indonesia  dapat  secara  memadai  mengasimilasi  kepentingan  nasional  sebagai bagian  yang  lebih  luas  dan  terintegrasi  dari  berbagai  kepentingan  lokal-regional  aktor subnasional dalam isu spesifik untuk kepentingan mereka. Misalnya Pemerintah Jakarta Barat dalam menangani keberadaan pengungsi di wilayahnya dan berbagai solusi yang telah diambil (termasuk  paradiplomasi)  dalam  proses  penanganannya.  Dalam  penanganan  pengungsi, diperlukan adanya pemahaman dan satu visi di berbagai lembaga, organisasi, dan aktor lintas birokrasi untuk melaksanakan hubungan luar negeri, memaksimalkan kepentingan negara, dan meminimalisir kecenderungan subversif paradiplomasi terhadap kepentingan nasional.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adamson,  F.  B.,  &  Tsourapas,  G.  (2018).  Migration  Diplomacy  in  World  Politics. International Studies Perspectives , 20 (2), 113–128. https://doi.org/10.1093/isp/eky015
Andrews, A. L. (2016). Legacies of Inequity: How Hometown Political Participation and Land Distribution  Shape  Migrants‟  Paths  into  Wage  Labor. World  Development , 87 ,  318–332. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.07.003
ANTARA News. (2019, October 11). Pemprov DKI beri bantuan listrik dan air untuk pengungsi Kalideres. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/1108630/pemprov-dki- beri-bantuan-listrik-dan-air-untuk-pengungsi-kalideres
ANTARA  News.  (2020,  July  23).  200  pengungsi  Kalideres  jalani  tes  usap  di  Jakarta  Barat. Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/1629006/200-pengungsi- kalideres-jalani-tes-usap-di-jakarta-barat

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
Balbo,  M.,  &  Marconi,  G.  (2006).  International  migration,  diversity  and  urban  governance  in cities of the South. Habitat International , 30 (3), 706–715. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.04.004 Bayani,  M.  B.,  &  Gondo,  T.  (2019,  July  16).  Refugees  Are  Humans  Too...  and  Bring  Many Benefits to Local Communities. Retrieved from
https://jakartaglobe.id/context/refugees-are-humans-too-and-bring-many-benefits-to- local-communities
Beritasatu.com. (2019a, July 15). Pencari Suaka Ditolak Masyarakat, Lurah dan Camat Diminta
Lakukan Pendekatan. Retrieved from
https://www.beritasatu.com/megapolitan/564460/pencari-suaka-ditolak-masyarakat- lurah-dan-camat-diminta-lakukan-pendekatan
Beritasatu.com.  (2019b,  August  6).  Ini  Langkah  Pemerintah  Tangani  Pengungsi  Luar  Negeri. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/568200/ini-langkah-pemerintah- tangani-pengungsi-luar-negeri
Beritasatu.com.  (2019c,  September  8).  Kemlu:  Wapres  Instruksikan  Penanganan  Pengungsi Kalideres.  Retrieved  from https://www.beritasatu.com/dunia/573876/kemlu-wapres- instruksikan-penanganan-pengungsi-kalideres
Becker,  S.  O.,  &  Ferrara,  A.  (2019).  Consequences  of  forced  migration:  A  survey  of  recent findings. Labour Economics , 59 , 1–16. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.02.007 Bradley, M. (2017). The International Organization for Migration (IOM): Gaining Power in the Forced  Migration  Regime. Refuge:  Canada’s  Journal  on  Refugees , 33 (1),  97–106. https://doi.org/10.25071/1920-7336.40452
Bulgin, K. (2017). The Refugee Identity Crisis: How Athens is Trying to Bridge the Gap Between a Person and their Homeland through Heritage and Meaning Making. Skepsi , 10, 39-63. Retrieved from https://blogs.kent.ac.uk/skepsi/files/2018/12/full-issue-6.pdf#page=45 Chatterji,  R.,  &  Saha,  S.  (2017).  Para-diplomacy:  Concept  and  the  Context. India  Quarterly:  A Journal of International Affairs , 73 (4), 375–394. https://doi.org/10.1177/0974928417731638 CNN  Indonesia.  (2019a,  August  23).  Ricuh  Para  Pencari  Suaka  di  Kalideres  Dipicu  Rebutan Makanan.  Retrieved  from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823165446- 20-424138/ricuh-para-pencari-suaka-di-kalideres-dipicu-rebutan-makanan
CNN  Indonesia.  (2019b,  September  20).  Pagar  Gedung  Pengungsian  Para  Pencari  Suaka Disegel.  Retrieved  from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920072142-20- 432154/pagar-gedung-pengungsian-para-pencari-suaka-disegel
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches . Thousand Oaks: SAGE Publications.
Curby,  N.  (2019,  September  16).  Evicted  and  arrested:  refugees  in  Indonesia  under  pressure.
Retrieved from https://overland.org.au/2019/09/scenes-from-indonesia-near-the- border-with-australia/comment-page-1/
Dreher, A., Fuchs, A., & Langlotz, S. (2019). The effects of foreign aid on refugee flows. European Economic Review , 112 , 127–147. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2018.12.001 Fincher,  R.,  Iveson,  K.,  Leitner,  H.,  &  Preston,  V.  (2014).  Planning  in  the  multicultural  city:
Celebrating  diversity  or  reinforcing  difference? Progress  in  Planning , 92 ,  1–55. https://doi.org/10.1016/j.progress.2013.04.001
Gamso, J., & Yuldashev, F. (2018). Does rural development aid reduce international migration? World Development , 110 , 268–282. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.035

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
Goff, P. M., & Dunn, K. C. (2004). Introduction: In Defense of Identity. In P. M. Goff, & K. C. Dunn  (Eds.), Identity  and  Global  Politics:  Empirical  and  Theoretical  Elaborations (pp.  1-8). Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Ismuntoro, M. (2020, July 13). Pencari Suaka Tagih Bantuan Kemanusiaan UNHCR di Jakarta. Retrieved from https://indonesiainside.id/serbaserbi/foto/2020/07/14/275831 Keohane,  R.  O.,  &  Nye,  J.  S.  (1974).  Transgovernmental  Relations  and  International Organizations. World Politics , 27 (1), 39–62. https://doi.org/10.2307/2009925
Kompas.com.  (2019a,  July  18).  Pemprov  DKI  Perpanjang  Masa  Penampungan  Pencari  Suaka,
UNHCR  Langsung  Curhat  Halaman  all  -  Kompas.com.  Retrieved  from https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/08024141/pemprov-dki- perpanjang-masa-penampungan-pencari-suaka-unhcr-langsung?page=all
Kompas.com.  (2019b,  August  30).  DKI  Bakal  Kirim  Nota  Keberatan  ke  UNHCR  jika  Pencari
Suaka Tak Pindah dari Pengungsian Kalideres. Retrieved
from https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/30/16353021/dki-bakal-kirim-nota- keberatan-ke-unhcr-jika-pencari-suaka-tak-pindah
Lecours, A. (2008). Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World . Clingendael Institute. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/resrep05373
Makarychev, A. (2018). Bordering and Identity-Making in Europe After the 2015 Refugee Crisis.
Geopolitics , 23 (4), 747–753. https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1499380 Mascareñas,  B.  G.,  &  Amador,  G.  M.  M.  (2019).  The  Multilevel  Governance  of  Refugee Reception policies in Spain. In Ceaseval Research On The Common European Asylum System, (18). Retrieved from http://ceaseval.eu/publications/WP3_Spain.pdf
McConnell,  F.,  Moreau,  T.,  &  Dittmer,  J.  (2012).  Mimicking  state  diplomacy:  The  legitimizing strategies
of unofficial diplomacies. Geoforum , 43 (4), 804–814.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.01.007
Missbach,  A.,  Adiputera,  Y.,  Prabandari,  A.,  Cintika,  G.,  Darningtyas,  R.,  Swastika,  F.Y.,  & Darningtyas,  R.  (2018). Stalemate:  Refugees  in  Indonesia.  Presidential  Regulation  No. 125/2016 .  CILIS  Policy  Paper  14.  Melbourne:  Centre  for  Indonesian  Law,  Islam  and
Society, Melbourne Law School. Retrieved from
https://law.unimelb.edu.au/centres/cilis/research/publications/cilis-policy- papers/stalemate-refugees-in-indonesia-presidential-regulation-no-125-of-2016
Mukti, T. A., Warsito, T., Badruzaman, I., & Pribadi, U. (2019). Paradiplomacy Management and Local  Political  Movement  in  Aceh,  Indonesia,  and  Catalonia,  Spain. European  Journal  of East Asian Studies , 18 (1), 66–92. https://doi.org/10.1163/15700615-01801003
Palmer, W., & Missbach, A. (2019, July 2). Over a month on in post-election Australia: No mercy for  refugees  in  Indonesia.  Retrieved  from https://theconversation.com/over-a-month- on-in-post-election-australia-no-mercy-for-refugees-in-indonesia-118594
Panizzon, M., & van Riemsdijk, M. (2018). Introduction to Special issue: „migration governance in  an  era  of  large  movements:  a  multi-level  approach.‟ Journal  of  Ethnic  and  Migration Studies , 45 (8), 1225–1241. https://doi.org/10.1080/1369183x.2018.1441600
Paquin,  S.,  &  LaChapelle,  G.  (2005).  Why  do  sub-states  and  regions  practice  international relations. In S. Paquin, & G. LaChapelle (Eds.), Mastering Globalization (1st ed., pp. 77–89).
Abingdon, United Kingdom: Routledge.
Republik  Indonesia.  (1999,  September  14).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37
Tahun  1999  Tentang  Hubungan  Luar  Negeri.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Retrieved from
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/37TAHUN1999UU.htm

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
Republik Indonesia. (2000, October 23). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Retrieved from https://pih.kemlu.go.id/files/uu0242000.pdf
Republik  Indonesia.  (2014,  September  30).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Retrieved from https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf Republik Indonesia. (2018, July 12). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018  Tentang  Kerja  Sama  Daerah.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor  97.  Retrieved  from https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/PP- Nomor-28-Tahun-2018.pdf
Sadjad,  M.  S.  &  Walden,  M.  (2019,  October  2).  The  Nexus  of  Human  Rights  and  Security  in
Indonesia‟s Approach to Refugees. Retrieved from
https://rli.blogs.sas.ac.uk/2019/10/02/the-nexus-of-human-rights-and-security-in- indonesias-approach-to-refugees/
Slaughter,  A.-M.  (1997).  The  Real  New  World  Order. Foreign  Affairs , 76 (5),  183–197. https://doi.org/10.2307/20048208
Slaughter,  A.-M.  (2003).  Global  Government  Networks,  Global  Information  Agencies,  and Disaggregated  Democracy. Michigan  Journal  of  International  Law,  24 (4),  1041.  Retrieved from https://repository.law.umich.edu/mjil/vol24/iss4/7 Stalker,  P.  (2008). The  No-Nonsense  Guide  to  International  Migration .  Northamptonshire,  United Kingdom: New Internationalist.
Tempo.co. (2020, July 25). Pencari Suaka di Kalideres Sulit Taat Protokol Kesehatan,  Kenapa?
Retrieved from https://metro.tempo.co/read/1368988/pencari-suaka-di-kalideres-sulit- taat-protokol-kesehatan-kenapa
The Guardian. (2019, September 13). “It‟s impossible to do anything”: Indonesia‟s refugees in limbo as money runs out. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2019/sep/13/its-impossible-to-do-anything- indonesias-refugees-in-limbo-as-money-runs-out
Totoricagüena, G. (2005). Diasporas as Non-Central Government Actors in Foreign Policy: The Trajectory  of  Basque  Paradiplomacy. Nationalism  and  Ethnic  Politics , 11 (2),  265–287. https://doi.org/10.1080/13537110591005757
United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees.  (n.d.).  What  We  Do.  Retrieved  from https://www.unhcr.org/what-we-do.html
United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees.  (2020a,  June  18).  Figures  at  a  Glance. Retrieved from https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees.  (2020b,  July  7).  Indonesia  |  Global  Focus. Retrieved from https://reporting.unhcr.org/node/10335
Vigneswaran,  D.  (2008).  Enduring  territoriality:  South  African  immigration  control. Political Geography , 27 (7), 783–801. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2008.10.003
VIVA.co.id.  (2019,  September  4).  JK  Minta  Mensos  Bantu  Anies  Cari  Tempat  Penampungan Pencari Suaka. Retrieved from https://www.viva.co.id/berita/metro/1232275-jk-minta- mensos-bantu-anies-cari-tempat-penampungan-pencari-suaka
Willetts, P. (2001). Transnational Actors and International Organizations in Global Politics. In J. Bayliss, S. Smith, & P. Owens (Eds.), The Globalisation of World Politics (6th ed., pp. 356– 383). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

## Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218
Wolff, S. (2007). Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges. The Bologna Center Journal of  International  Affairs , 10 (1),  141-150.  Retrieved  from https://stefanwolff.com/wp- content/uploads/2006/07/Paradiplomacy-1.pdf
Zhang,  H.  X.,  Kelly,  P.  M.,  Locke,  C.,  Winkels,  A.,  &  Adger,  W.  N.  (2006).  Migration  in  a transitional  economy:  Beyond  the  planned  and  spontaneous  dichotomy  in  Vietnam. Geoforum , 37 (6), 1066–1081. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.05.009
__________________________

## Tentang Penulis
1. Ignatius Hubert, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: ignatius17004@mail.unpad.ac.id
2. Windy  Dermawan ,  memperoleh  gelar  Doktor  Hubungan  Internasional  dari  Universitas Padjadjaran,  Indonesia,  pada  tahun  2018.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi Hubungan  Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: windy.dermawan@unpad.ac.id