## ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 12, Nomor 3, Oktober 2023: 411 – 424 10.33772/etnoreflika.v12i3.2295
ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)
RESOLUSI KONFLIK SOSIAL OLEH FORUM KOMUNIKASI PEMOLISIAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA
SOCIAL CONFLICT RESOLUTION BY THE COMMUNITY POLICING COMMUNICATION FORUM IN BUKIT RAYA POLICE SECTOR
Ilham Nur NG 1 , Yusmar Yusuf 2 , Swis Tantoro 3
1,2,3 Universitas Riau, Jl. Bina Widya Kota Pekanbaru 28295, Indonesia
1 Email korespondensi: ilham.nur6847@grad.unri.ac.id
Diterima: 29 September 2023; Direvisi:  23 Oktober 2023; Disetujui: 26 Oktober 2023
Copyright © 2023 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License How to cite (APA): Nur NG, I., Yusuf, Y., Tantoro, S.  (2023). Resolusi Konflik Sosial oleh Forum Komunikasi  Pemolisian  Masyarakat  di  Kepolisian  Sektor  Bukit  Raya. ETNOREFLIKA:  Jurnal Sosial dan Budaya , 12 (3), 411 – 424. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i3.2295 .

## ABSTRACT
The Bukit Raya Police Sector has a high population density and a low police-to-community ratio. The  area  has  only  80  police  officers,  with  10  members  of  the  Community  Development  Unit (Bimas).  According  to  the  Central  Bureau  of  Statistics,  the  crime  rate  is  the  third  highest  in Pekanbaru City. To realise order and security, the police implemented community policing. This research  aims  to  find  out  how  the  implementation  strategy  of  community  policing  and  what obstacles are experienced. The research method used is descriptive qualitative. The data used are primarily in the form of observations, interview results, photos and videos. Also secondary data such  as  crime  statistics,  population  statistics,  and  research  journals.  Data  collection  using observation  and  in-depth  interviews.  While  data  analysis  is;  reduction,  data  analysis,  and conclusion drawing. The results of this study are; a community policing implementation strategy and  the  formation  of  the  Community  Policing  Communication  Forum  (FKPM)  to  coordinate activities related to community policing. While the obstacles faced are limited police members, a lack  of  certified  Bhabinkamtibmas  members,  weak  coordination,  a  weak  understanding  of community policing, and a limited budget.
Keywords: community policing, conflict resolution, problem solving;

## ABSTRAK
Kepolisian Sektor Bukit Raya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan rasio polisi dan masyarakat yang rendah. Daerah ini hanya memiliki 80 petugas polisi, dengan 10 anggota  Unit  Pembinaan  Masyarakat  (Bimas).  Menurut Badan  Pusat Statistik,  tingkat kriminalitas  di  wilayah  ini  adalah  yang  tertinggi  ketiga  di  Kota  Pekanbaru.  Untuk mewujudkan  ketertiban  dan  keamanan,  polisi  menerapkan  pemolisian  masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan pemolisian masyarakat  dan  hambatan apa  saja  yang  dialami.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terutama berupa hasil observasi, hasil wawancara,  foto  dan  video.  Juga data  sekunder  seperti  statistik kriminalitas,  statistik kependudukan, dan jurnal penelitian. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara  mendalam.  Sedangkan  analisis  data  yaitu;  reduksi,  analisis  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah;  strategi  implementasi pemolisian  masyarakat  dan  terbentuknya  Forum  Komunikasi  Pemolisian  Masyarakat (FKPM)  untuk  mengkoordinasikan  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan pemolisian masyarakat. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggota kepolisian,  kurangnya  anggota  Bhabinkamtibmas  yang  bersertifikasi,  lemahnya koordinasi,  lemahnya  pemahaman  tentang  perpolisian  masyarakat,  dan  terbatasnya anggaran.
Kata kunci : pemolisian masyarakat, resolusi konflik, pemecahan masalah

## PENDAHULUAN
Kota  Pekanbaru  merupakan  ibukota  Provinsi  Riau  dengan  jumlah penduduk tertinggi. Pada tahun 2022, kota ini mempunyai populasi penduduk yang tinggi mencapai 1.107.327 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Pekanbaru,  2022,  p.  2),  mempunyai  kepadatan  penduduk  1,800/km  pada tahun 2022. Kota ini menjadi pusat administrasi di Provinsi Riau dan salah satu pusat perekonomian di pulau Sumatra. Sehingga banyak pendatang dalam lokal, nasional  atau  internasional  yang  menggantungkan  hidup  disini.  Pengurusan permohonan  administrasi  kependudukan  masuk  rata-rata  100,  sedangkan permohonan keluar 65 (Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru, 2022. Diakses pada 18/06/2023)
Menjadi  pusat  ekonomi  dan  administrasi  menjadi  daya  tarik  banyak orang  berdatangan  di  kota  ini,  sehingga  berdampak  pada  semakin  tinggi kepadatan penduduk. Menurut (Handayani, 2017, pp. 149 – 169; Sabiq & Nurwati, 2021,  pp.  161 – 167)  bahwa  terbatasnya  sumber  daya  ekonomi  dan  kesempatan kerja,    menimbulkan  perilaku  kriminal.  Tingkat  kriminalitas  merupakan indikator keamanan dan ketertiban yang berdampak pada pembangunan suatu daerah.
Tingkat kejahatan yang tinggi merupakan indikator negatif dari keamanan. Tingkat  kejahatan  yang  lebih  tinggi  menunjukkan  meningkatnya  rasa  tidak
aman  bagi  orang-orang  di  suatu  daerah  (Badan  Pusat  Ststistik  2016).  Statistik kriminal merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau  kegagalan  pembangunan  suatu  negara.  Terciptanya  dan  terwujudnya keselamatan akan menciptakan suasana yang  kondusif bagi berbagai kegiatan masyarakat,  termasuk  kegiatan  pariwisata  dan  ekonomi.  Kondisi  makro  yang demikian,  akan  menciptakan  stabilitas  nasional  yang  merupakan  salah  satu prasyarat  pembangunan  dalam  rangka  masyarakat  adil  dan  makmur  (Badan Pusat Ststistik, 2021, p. 3)
Tabel 1. Tindak pidana dilaporkan menurut kepolisian sektor 2018-2021
No Kepolisian Resor Tahun No  Kepolisian Resor Tahun 2018 2019 2020 2021 1 Tampan/Tuah Madani 114 109 129 1 Tampan/Tuah Madani 210 2 Payung Sekaki 110 62 71 2 Payung Sekaki 70 3 Bukit Raya 161 110 129 3 Bukit Raya 159 4 Tenayan Raya 99 101 104 4 Tenayan Raya 153 5 Lima Puluh 138 100 75 5 Lima Puluh 109 6 Pekanbaru Kota 51 60 41 6 Pekanbaru Kota 15 8 Sukajadi 73 96 94 8 Sukajadi 115 9 Senapelan 59 61 75 9 Senapelan 84 10 Rumbai 60 60 61 10 Rumbai 40 11 Rumbai Pesisir 42 45 53 11 Rumbai Barat 89 12 Rumbai Timur 22 Pekanbaru 907 804 832 Pekanbaru 1066
Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2021, 2022
Tingkat  kejahatan  di  Kota  Pekanbaru  dalam  empat  tahun  terakhir, mengalami tren peningkatan. Tindak kejahatan terkonsentrasi di tiga Kepolisian Sektor (Polsek) yaitu; Polsek Tuah Madani (562), Polsek Bukit Raya (559), dan Polsek Tenayan Raya (457). Angka kriminalitas tersebut jika tidak ditanggulangi dengan  baik,  akan  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga  perlu penanganan serius dari berbagai pihak untuk mewujudkan keamanan. Sebagai gambaran pada tabel 1 adalah jumlah tindak pidana dilaporkan menurut Polsek di wilayah Hukum Polres Kota Pekanbaru.
Kepadatan  penduduk  di  Kota  Pekanbaru  tidak  diimbangi dengan rasio polisi dengan masyarakat. Padat tahun 2022, kota ini memiliki rasio 1 banding 886 (Kepolisian Resor Pekanbaru Kota, 2020, p. 2). Sedangkan pada Polsek Bukit Raya  dengan  rasio  1  banding  3437  (Kepolisian  Sektor  Bukit  Raya,  2022,  p.  1). Menurut badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rasio polisi yang ideal adalah 1:400. Sedangkan rasio polisi Indonesia masih berkisar 1:575 (Farisa, 2021).
Rasio polisi dibanding masyarakat yang masih tinggi khususnya di Polsek Bukit  Raya  membutuhkan  peran  serta  masyarakat  dalam  mewujudkan keamanan  dan  ketertiban.  Undang-Undang  Dasar  menegaskan  bahwa keikutsertaan  dalam  pertahanan  dan  keamanan  negara,  merupakan  hak  dan kewajiban  warga  negara.  Sehubungan  dengan  itu,  alinea  pertama  Pasal  30 "Konstitusi"  menyatakan:  "Setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta dalam pertahanan dan keamanan nasional".
Untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  keamanan,  Polsek  Bukit  Raya melakukan  resolusi  konflik  terhadap  tindak  pidana  ringan  dan  konflik  sosial. Secara  teoritis  menurut  Deutsch  (2006,  p.  33)  resolusi  konflik  mempunyai kesamaan  dengan  proses  pemecahan  masalah,  keduanya  merupakan  cara penyelesaian  masalah  yang  efektif.  Konflik  adalah  masalah  umum  yang  perlu diselesaikan  secara  kooperatif. Teori ini lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  efek unik dari kerja sama memfasilitasi proses penyelesaian konflik yang konstruktif dan  kooperatif.  Dalam  konteks  hukum,  penyelesaian  seperti  ini  merupakan model non litigasi/diluar pengadilan.
Teknis pelaksanaan resolusi konflik dilakukan dengan model pemolisian masyarakat.  Reisig  &  Parks  (2004,  pp.  139 – 164)  menjelaskan,  pemolisian masyarakat  mengubah  perspektif  filosofis  yang  mendefinisikan  bagaimana lembaga kepolisian berinteraksi dengan masyarakat. Secara konseptual diadopsi dari community policing, proses konsolidasi dan memperluas misi kepolisian dari perspektif kejahatan dan penegakan hukum yang sempit menjadi sesuatu yang mendorong  eksplorasi  solusi  kreatif  untuk  berbagai  masalah  masyarakat, termasuk  kejahatan,  ketakutan  akan  keadilan,  persepsi  ketidakadilan,  kualitas hidup,  dan  kondisi  lingkungan.  Terdapat  dua  komponen  utama  dalam pemolisian masyarakat yaitu problem solving dan kemitraan (Kappeler & Gaines, 2011, p. 185).
Penerapan  konsep  pemolisian  masyarakat  adalah  masyarakat  sebagai agen  untuk  mencapai  keamanan  dan  ketertiban.  Ada  berbagai  bentuk implementasi  pemolisian  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  organisasinya  adalah Forum Komunikasi Polisi-Masyarakat (FKPM). Namun, setiap daerah memiliki namanya  masing-masing,  pada  prinsipnya  keamanan  dan  ketertiban  tercapai sesuai  dengan  budaya  dan  konvensi  masyarakat.  Sukarman  (2018,  p.  95) menjelaskan  pada  praktiknya  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan keamanan  suatu  wilayah  telah  lama  dijalankan  oleh  masyarakat,  diantaranya rondaan kampung, jogo boyo, jogo tirto, pecalang dan lain sebagainya.
Pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya, terdapat enam FKPM yang telah terbentuk sejak tahun 2018 yaitu; FKPM Sidomulyo Timur, FKPM Tangkerang tengah,  FKPM  Tangkerang  Barat.  FKPM  Maharatu,  FKPM  Perhentian marpuyan,  dan  FKPM  Wonorejo.  Beberapa  fungsi  FKPM  yaitu;  1)  Menjaga keamanan  wilayah;  2)  Koordinasi  dengan  bhabinkamtibmas  terkait  kondisi
ketertiban  dan  keamanan;  3)  Sebagai  perpanjangan  fungsi  intelijen;  4) Melakukan  pembinaan  pada  masyarakat  bersama  dengan  kepolisian,  dan  5) Melakukan resolusi konflik.
Resolusi konflik dilakukan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan dan  mengarah  pada  kekerasan,  sehingga  berdampak  pada  tindak  pidana. Strategi  resolusi  konflik  yang  dilakukan  secara  teknis  adalah  mediasi.  Untuk memahami mediasi, kami mengikuti definisi Bercovitch et al, dalam (Bergmann & Niemann, 2015, p. 959) yaitu “Proses pengelolaan konflik dimana para pihak yang  bersengketa  mencari  atau  menerima  tawaran  bantuan  dari  individu, kelompok,  negara,  atau  organisasi  untuk  menyelesaikan  konflik  mereka,  atau individu,  kelompok,  negara,  atau  organisasi  menyelesaikan  konflik  atau perbedaan mereka tanpa menggunakan kekuatan atau otoritas hukum”
Aktor  kunci  dalam  pelaksanaan  mediasi  adalah  petugas  pemolisian masyarakat  (dijabat  oleh  Bhabinkamtibmas)  dengan  melibatkan  FKPM  dan perwakilan pemerintah dalam pelaksanaan  resolusi konflik sosial. Selanjutnya pada forum rapat, dilakukan pemecahan masalah bersama-sama sehingga tidak merugikan pihak manapun. Hasil dari mediasi, dituliskan dalam bentuk surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh kepolisian dan FKPM wilayah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa implementasi pemolisian masyarakat dan resolusi konflik sosial di Polsek Bukit Raya. Untuk melakukan analisa pada data empiris, penulis menjelaskan secara teknis implementasi strategi pemolisian masyarakat dan resolusi konflik sosial dengan teori dan konsep dari beberapa ahli.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  pendekatan pos positivism dengan  metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru pada bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Jenis data yang digunakan adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Sedangkan  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah;  wawancara  mendalam  pada  aktor  yang  terlibat  dalam pelaksanaan mediasi terdiri dari; tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan pemerintah  tingkat  kecamatan  dan  kelurahan,  agen  pemolisian  masyarakat (Bhabinkamtibmas).  Penulis  juga  melakukan  observasi  pada  pelaksanaan mediasi dan melakukan pencatatan.
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, terdiri dari triangulasi obyek kajian dan triangulasi data kajian (Yusuf, 2014, p. 315).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  penulis  adalah  model  Miles  dan Huberman  (Miles  &  Huberman,  1984,  p.  12)  yaitu  reduksi,  analisis  data  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
FKPM  Sebagai  Strategi  Penerapan Community  Policing di  Wilayah  Hukum Polsek Bukit Raya
Sebelum  menjelaskan  secara  rinci  strategi  penerapan  pemolisian masyarakat,  penulis  terlebih  dahulu  memaparkan  secara  konseptual  apa  itu community policing/ pemolisian masyarakat. Menurut (Wisler & Onwudiwe, 2019, p.  41),  pemolisian  masyarakat,  pemolisian  informal  atau  pemolisian  mandiri, bukanlah  terminologi  baru  dalam  masyarakat.  Selama  rezim  apartheid  Afrika Selatan,  kurangnya  kepolisian  formal  di  komunitas  kulit  hitam  membentuk sistem keamanan mereka sendiri. Sedangkan menurut (Peak, 2013, p. 227) benih- benih community policing berasal dari London pada tahun 1829, ketika Sir Robert Peel (pendiri dari kepolisian London) berpendapat bahwa “ the police are the public and . . . the public are the police ,” polisi adalah masyarakat dan ... masyarakat adalah polisi.  Berarti  secara  konseptual  polisi  adalah  bagian  dari  masyarakat  dan masyarakat merupakan polisi untuk lingkungannya.
Di Indonesia konsep community policing telah ada pada era pendudukan militer Jepang tahun 1942-1945, banyak organisasi yang didirikan di Jepang pada saat itu untuk mengumpulkan kekuatan salah satunya yaitu tonarigumi. Sampai saat ini tonarigumi diadopsi sebagai RT/RW. Menurut  (Sulistyo, 2015, pp. 322 – 340) tonarigumi diadopsi  sebagai  RT/RW  dan  berlaku  hingga  sekarang. Tonarigumi mempunyai visi dan semangat yang jauh menuju masa depan. Selain itu,  melalui  konsep  ini  Jepang  berusaha  memperkokoh  perdamaian  dan ketertiban  menjadi  bangunan  stabilitas  koersi  masa  perang;  baru  kemudian dilakukan pendekatan kultural secara koersif.
Dalam  perspektif  kultural,  penjagaan  keamanan  lingkungan  oleh kelompok masyarakat sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Di Jawa dikenal dengan jogo boyo adalah satuan keamanan yang ada di tingkat desa. Di Bali ada pecalang ,  merupakan  organisasi  keamanan  adat  yang  berfungsi  menjalankan keamanan dan ketertiban serta menjaga adat di Bali. Di Provinsi Riau, ada hulu balang,  dahulu  merupakan  prajurit  yang  bertugas  melakukan  pengawalan terhadap keluarga raja, sekaligus menjaga keamanan kerajaan. Namun saat ini hulu balang masih digunakan pada kampung-kampung adat seperti Kampung Adat  Lubuk  Jering,  Kampung  Adat  Kampung  Tengah,  Kampung  Adat  Kuala Gasib, dan Kampung Adat Sakai di Kabupaten Siak.
Polsek  Bukit  Raya  merupakan  lokasi pilot  project program community policing kerja  sama  antara  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Riau  dengan Japan International  Coorperation  Agency (JICA).  Tujuan  dari  kerja  sama  ini  adalah implementasi  strategi community  policing agar  strategi  ini  efektif  dilaksanakan guna mengatasi permasalahan yang ada, khususnya dalam aspek keamanan dan
ketertiban  masyarakat.  Program  ini  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  2017, diawali  dengan  penyelenggaraan in house training (IHT).  Berikut  adalah  FKPM di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya tahun 2023:
Tabel 2. FKPM di wilayah hukum Polsek Bukit Raya tahun 2023
No Kelurahan Nama FKPM Jumlah Anggota 1 Sidomulyo Timur FKPM Sidomulyo Timur 30 Orang 2 Tangkerang tengah. FKPM Tangkerang Tengah. 25 Orang 3 Tangkerang Barat FKPM Tangkerang Barat. 20 Orang 4 Maharatu FKPM Maharatu. 26 Orang 5 Perhentian Marpuyan. FKPM Perhentian Marpuyan. 15 Orang 6 Wonorejo FKPM Wonorejo 10 Orang
Sumber: Hasil penelitian 2023
Sebagai implementasi dari strategi pemolisian masyarakat, Polsek Bukit Raya  membentuk  FKPM  pada  tahun  2018.  Organisasi  ini  merupakan  bentuk partisipasi  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  sejajar  dengan  kepolisian  untuk mengatasi masalah ketertiban dan keamanan. Terbentuknya FKPM di kelurahan dan peran serta kegiatan lembaga atau instansi Polri dalam mengawal kegiatan FKPM semakin berdampak positif. Sat Binmas Polsek Bukit Raya telah berhasil mendorong  FKPM  mengatasi  berbagai  masalah  untuk  mengurangi kemungkinan  konflik  atau  gangguan  keamanan  dan  ketertiban.  Berbagai masalah sosial dan pelanggaran ringan (tipiring) telah berhasil diatasi. Di luar itu, penyelesaian kamtibmas tergolong masalah sosial, atau paling tidak masuk kategori  kejahatan  ringan  ( petty  crime ).  Mekanisme  penyelesaian  kamtibmas melalui musyawarah atau kekeluargaan.
Standard  Operasional  Prosedur  (SOP)  FKPM  di  wilayah  hukum  Polsek Bukit  Raya  terdiri  dalam  tiga  bagian; Pertama ,  pencegahan  dini,  berupa pemantauan/identifikasi masalah. Tujuannya adalah membantu kepolisian dan pemerintah  daerah  dalam  forum  kemitraan  mencegah  ancaman  nyata  yang muncul  terhadap  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  di  masyarakat. Kedua , negosiasi dan mediasi. Kegiatan ini diaplikasikan melalui musyawarah mufakat, dengan tujuan mengurangi laporan dari masyarakat kepada kepolisian tentang tindak  pidana,  khususnya  tindak  pidana  ringan. Ketiga koordinasi  dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan.

## Mediasi Sosial oleh Bhabinkamtibmas dan FKPM di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya
Pada bagian ini penulis menjelaskan dua pokok materi. Pertama adalah strategi  kemitraan  dalam  tindakan  preventif  atau  pencegahan  mewujudkan ketertiban dan keamanan. Kedua, adalah resolusi konflik melalui mediasi yang dilakukan oleh petugas pemolisian masyarakat dan FKPM.
Pemolisian  masyarakat  terdiri  dari  dua  komponen  utama: collaborative (kemitraan  masyarakat)  dan problem  solving (pemecahan  masalah).  Kemitraan merupakan hubungan antara petugas polisi dan masyarakat yang mereka layani. Kemitraan karena polisi harus membantu masyarakat yang menghadapi banyak masalah  dan  kondisi  sosial,  termasuk  kejahatan.  Pemecahan  masalah,  adalah bagaimana Community Policing Officer (CPOs) berusaha menghadapi situasi yang mengarah  pada  situasi  kekacauan.  Pemecahan  masalah  merupakan  bagian penting dari  pemolisian  masyarakat  (Kappeler  &  Gaines,  2011,  p.  129).  Dalam konteks  penelitian  ini,  CPOs  adalah  petugas  pemolisian  masyarakat  yang diemban oleh Bhabinkamtibmas.
Strategi pemecahan masalah yang dilakukan meliputi identifikasi tujuan, sasaran,  dan  penentuan  bagaimana  mencapainya.  Dalam  penelitian  ini, pelaksanaan  strategi pemolisian masyarakat yang dilakukan oleh Polsek Bukit Raya melakukan pendekatan persuasif kepada pemerintah ataupun masyarakat agar  mendapatkan informasi  tentang  gangguan  keamanan  ataupun  kejahatan. Informasi sedini mungkin dapat mencegah tindak kejahatan. Sehingga seluruh elemen sadar bahwa mereka bukan lagi objek dari kebijakan polisi dalam usaha mewujudkan  keamanan,  namun  mereka  adalah  subjek  yang  juga  mempunyai peran sama dengan kepolisian.
Tabel 3. Tindak pidana dilaporkan pada Polsek Bukit Raya
No Tahun Jenis Tindak Pidana Penyelesaian Tindak Pidana 1 2018 252 161 2 2019 209 114 3 2020 220 128 4 2021 164 116 5 2022 114 99 Jumlah 959 618
Sumber: Polsek Bukit Raya 2018-2022
Beberapa tindakan dilakukan Polsek Bukit Raya dengan strategi pemolisian masyarakat,  praktiknya  memaksimalkan  kemitraan  dengan  FKPM.  Beberapa program yang dilakukan sesuai dengan Perkap No 1 tahun (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019, pp. 7 – 8). Tindakan represif berupa penegakan hukum dan restorasi  justice  mediasi terhadap  tindak  pidana  ringan  dengan  strategi mediasi sosial. Pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya beberapa kasus tindak pidana yang dilaporkan dan ditindak secara hukum mengalami tren penurunan. Hal ini tak terlepas dari adanya strategi pemolisian masyarakat yang dijalankan sejak tahun 2018.
Sedangkan  tindak  pidana  ringan  diselesaikan  dengan  strategi  mediasi atau problem  solving .  Strategi  tersebut  dilakukan  oleh  Bhabinkamtibmas melibatkan warga masyarakat yang tergabung dalam FKPM (terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Hasil  dari  mediasi  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  berita  acara  yang ditandatangani  oleh  seluruh  peserta.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari konflik  yang  mengarah  pada  perilaku  kekerasan  dan  kriminal.  Berikut  adalah data  resolusi  konflik  sosial  dengan  strategi  mediasi  yang  dilakukan Bhabinkamtibmas bekerjasama dengan FKPM, dan Pemerintah:

## Tabel 4. Resolusi Konflik oleh Bhabinkamtibmas dan FKPM
No Jenis Resolusi Konflik Tahun 2018  2019  2020  2021  2022 1 Penganiayaan ringan terhadap manusia 1 2 3 3 4 2 Pencurian ringan 4 2 3 3 2 3 Penggelapan ringan 2 3 4 4 1 4 Perzinaan 1 3 4 4 2 5 Perkelahian 2 4 3 5 3 6 Gangguan keamanan 5 3 3 4 2 7 Konflik tapal batas 2 1 0 0 1 8 Asusila 4 2 3 2 2 Jumlah 21 20 23 25 17
Sumber: Polsek Bukit Raya 2022
Data  resolusi  konflik  tahun  2018  sampai  dengan  2022  secara  umum mengalami  peningkatan.  Strategi  resolusi  konflik  melalui  pendekatan pemolisian  masyarakat  dinilai  mampu  menekan  tindak  pidana  sehingga terwujud keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu fungsi resolusi konflik juga sebagai kebijakan kriminal. Menurut  (Sahabuddin, 2014, pp. 163 – 173) , berbagai  kasus  penegakan  hukum  telah  membuktikan  bahwa  sistem peradilan  pidana  yang  bertumpu  pada  keadilan  prosedural  tidak  dapat memberikan  keadilan  substantif,  bahkan  dapat  merugikan  kedua  belah  pihak dan  negara,  karena  berbiaya  tinggi  ( high  cost ).  Sehingga  perlu  dilakukan penyesuaian kembali kebijakan pidana, khususnya untuk perkara pidana ringan (termasuk  pelaporan).  Penting  untuk  diperhatikan  bahwa  tujuan  utama  dari kebijakan  kriminal  adalah  memberikan  pertahanan  sosial  dalam  rangka mencapai masyarakat yang sejahtera (kesejahteraan sosial).
Maksud  dari  strategi  ini  adalah  pencegahan  dini  berupa  pemantauan/ identifikasi  masalah.  Dengan  tujuan  Membantu  kepolisian  nasional  dan  unit pemerintah daerah dalam forum kemitraan dan kesetaraan untuk menahan dan mencegah ancaman nyata terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat yang
muncul di masyarakat. Berikut adalah prosedur resolusi konflik melalui strategi mediasi yang dilakukan oleh Polsek Bukit Raya dengan FKPM:
(1) Negosiasi, dimana korban melaporkan pada Bhabinkamtibmas terkait tindak pidana  ringan  yang  dialami,  atau  mendapat  laporan  dari  anggota  FKPM. Selanjutnya  Kepala  Satuan  Pembinaan  Masyarakat  (Kasat  Binmas) memberikan  rekomendasi  mediasi/musyawarah  mufakat  ketika  terjadi tindak pidana ringan sesuai yang diatur oleh undang-undang. Namun jika tidak  terjadi  kesepakatan,  akan  dilakukan  pelaporan  secara  hukum.  Pada proses  ini,  Bhabinkamtibmas  melakukan  analisa  apakah  suatu  tindakan tergolong tindak pidana atau tindak pidana ringan;
(2) Kedua,  mediasi,  dilakukan  setelah  suatu  kasus  melalui  analisa  oleh Bhabinkamtibmas  dibantu  oleh  FKPM  dan  ditemukan  bahwa  suatu  kasus termasuk pada tindak pidana ringan. Selanjutnya ditawarkan kepada pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas dan  FKPM  merupakan  mediator.  Mediasi  dilakukan  di  BKPM,  dengan mekanisme  menghadirkan  kedua  belah  pihak  yang  berkonflik,  saksi,  dan mediator Bhabinkamtibmas dan FKPM.
Mediasi  oleh  FKPM  di  wilayah  hukum  Polsek  Bukit  Raya,  tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tenteram bagi masyarakat.  Mereka  berperan  sebagai  perantara  antara  masyarakat  dan  polisi untuk mengatasi berbagai persoalan keamanan. Berpedoman pada metode dan teori  resolusi  konflik,  FKPM  berperan  penting  dalam  kinerja  dan  efektivitas kepolisian dalam menjaga suasana aman dan tertib di wilayahnya. FKPM dapat memandu proses mediasi melalui langkah-langkah seperti menciptakan suasana kolaboratif, memperjelas persepsi, dan mengembangkan kekuatan bersama. Hal ini membantu mereka melakukan mediasi secara efektif dan memastikan bahwa resolusi  konflik  memuaskan  semua  pihak  yang  terlibat.  Penulis  menemukan bahwa  Keberhasilan  mediasi  dipengaruhi  oleh  beberapa  aspek.  Hasil  analisa penulis mendapatkan bahwa terdapat delapan faktor meliputi:
(1) Membangun suasana kondusif terdiri dari komunikasi terbuka dan menjaga netralitas;
(2) Membangun  kepercayaan  terdiri  dari  kejujuran  partisan  konflik  dan keterbukaan;
(3) Kemitraan  dan  kolaborasi  terdiri  dari  kemitraan  dan  dilakukan  beberapa pihak;
(4) Kesepakatan  bersama,  keberhasilan  mediasi  tidak  lepas  dari  proses keputusan yang dihasilkan bersama-sama;
(5) Kepuasan  partisan,  hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  keberhasilan  mediasi karena inti dari mediasi adalah menghasilkan keputusan yang memuaskan berbagai pihak;
(6) Keputusan yang adil terdiri dari mediator terlatih dan netralitas mediator;
(7) Kesepakatan tertulis, setelah menghasilkan solusi mediator membuat berita acara  tertulis  sebagai  bukti  jika  kemudian  hari  terdapat  permasalahan kembali.
Faktor  tersebut  menjadi  penentu  keberhasilan  mediasi  oleh  FKPM  di wilayah  hukum  Polsek  Bukit  Raya.  Delapan  faktor  tersebut  diperoleh  dari analisis semantik oleh beberapa responden yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis  menggunakan  teori  mediasi  Dudley  Weeks  (Weeks,  1992)  telah mengembangkan  proses  delapan  langkah  untuk  negosiasi  yang  efektif  dalam hubungan  interpersonal.  Namun  pada  praktiknya,  pelaksanaan  mediasi  yang dilakukan oleh FKPM terdapat beberapa aspek perbedaan. Keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi FKPM di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi masyarakat.

## Kendala Pelaksanaan Mediasi oleh Bhabinkamtibmas dan FKPM
Pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat yang dilakukan oleh Polsek Bukit Raya melalui agen pemolisian masyarakat mengalami beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dari aspek internal organisasi dan juga eksternal. Secara umum  implementasi  strategi  pemolisian  masyarakat  dianggap  berhasil  pada wilayah  ini.  Beberapa  polda  dan  Polres  di  Pulau  Sumatra  telah  melakukan kunjungan  guna  melakukan  pembelajaran  lapangan  di  sini.  Selain  itu  Polda Polsek  Bukit  Raya  juga  mendapatkan  penghargaan  tingkat  nasional  dalam penyelenggaraan  pemolisian  masyarakat.  Penulis  menjelaskan  lebih  lanjut kendala  internal  dan  eksternal  implementasi  pelaksanaan  strategi  pemolisian masyarakat yaitu:
(1) Terbatasnya  anggota  kepolisian  Polsek  Bukit  Raya,  wilayah  ini  hanya memiliki  80  anggota  kepolisian.  Secara  khusus  jumlah  anggota  unit Pembinaan  Masyarakat  (Binmas)  terdapat  10  orang.  Satu  orang Bhabinkamtibmas bertanggungJawab atas satu kelurahan. Wilayah ini terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya (terdiri dari lima kelurahan) dan Kacamatan Marpoyan Damai Raya (terdiri dari lima kelurahan). Rasio polisi  dengan  masyarakat  cukup  1  banding  3437  (Kepolisian  Sektor  Bukit Raya, 2022), rasio yang tinggi tersebut berdampak pada pelaksanaan  tugas polisi.
(2) Bhabinkamtibmas  yang  telah  mempunyai  sertifikat  kompetensi  petugas pemolisian  masyarakat  hanya  dua  orang.  Dengan  mendapatkan  sertifikasi pemolisian  masyarakat,  Bhabinkamtibmas  dapat  menunjukkan  bahwa mereka  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  fungsi  pemolisian  masyarakat.  Fungsi  pemolisian  masyarakat
antara lain yaitu; intelligent; pembinaan masyarakat; Samapta Bhayangkara; and back-up criminals .
(3) kurang koordinasi antar anggota FKPM, Polsek Bukit Raya dan pemerintah tingkat kelurahan. Hal ini disebabkan anggota FKPM mempunyai kesibukan lain khususnya pekerjaan. Karakter masyarakat perkotaan yang didominasi oleh  pekerja  atau  pebisnis  menyebabkan  kesulitan  untuk  melakukan pertemuan  atau  rapat  koordinasi.  Hal  ini  menyebabkan  beberapa  program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal.
(4) anggota  FKPM  belum  sepenuhnya  mengetahui  semangat  pemolisian masyarakat.  Hal  ini disebabkan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan tentang  pelaksanaan  strategi  pemolisian  masyarakat.  Sehingga  timbul anggapan bahwa anggota pemolisian masyarakat hanya bertugas layaknya petugas ronda yang berjaga pada waktu tertentu. Padahal lebih jauh fungsi FKPM  adalah  mencegah  dan  melakukan  penanganan  kejahatan.  Dengan strategi mempelajari karakter suatu kasus pada wilayahnya.
(5) keterbatasan  anggaran  meliputi;  1)  Pelaksanaan  strategi  pemolisian masyarakat  pada  Polsek  Bukit  Raya  tidak  mengalokasikan  anggaran operasional.  Sehingga  petugas  pemolisian  masyarakat  menyusun  strategi sosialisasi dengan kunjungan langsung (sambang). Sosialisasi melalui forum khusus atau kegiatan tertentu hanya dilakukan satu tahun sekali. 2) FKPM setiap  kelurahan  juga  tidak  mempunyai  anggaran  khusus,  sehingga  dalam melakukan tugas dan fungsi mengalami kendala.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  diatas,  penulis  merumuskan kesimpulan sebagai berikut:
1. Strategi  pemolisian  masyarakat  secara  empiris  diterapkan  di  Polsek  Bukit Raya  dengan  membentuk  Forum  Komunikasi  dan  Perpolisian  Masyarakat (FKPM),  melalui  organisasi  tersebut  masyarakat  berperan  aktif  dalam menjaga  ketertiban  dan  keamanan.  Kolaborasi  polisi-masyarakat  berhasil memecahkan masalah sosial dan tindak pidana ringan. Standar Operasional Prosedur (SOP) FKPM membantu organisasi ini menjalankan tugasnya lebih efektif.  Strategi  pemolisian  masyarakat  juga  dapat  menjadi  media  yang efektif dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban.
2. Temuan penulis terkait pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat di Polsek Bukit  Raya  adalah  sebagai  berikut:  Terbatasnya  anggota  kepolisian  Polsek Bukit Raya; Bhabinkamtibmas yang telah mempunyai sertifikat kompetensi petugas pemolisian masyarakat hanya dua orang; Kurang koordinasi antar anggota FKPM, Polsek Bukit Raya dan pemerintah tingkat kelurahan. Hal ini disebabkan  anggota  FKPM  mempunyai  kesibukan  lain;  anggota  FKPM
belum  sepenuhnya  mengetahui  semangat  pemolisian  masyarakat;  dan keterbatasan anggaran

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Ststistik.  (2016). Statistik  Kriminalitas  2016 (Direktorat  Statistik Ketahanan Sosial (ed.)). Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Ststistik.  (2021). Statistik  Kriminal (Direktorat  Statistik  Ketahanan Sosial (ed.)). Badan Pusat Statistik.
Bergmann,  J.,  &  Niemann,  A.  (2015).  Mediating  International  Conflicts:  The European  Union  as  an  Effective  Peacemaker? JCMS:  Journal  of  Common Market Studies , 53 (5), 957 – 975. https://doi.org/10.1111/jcms.12254
Deutsch, M. (2006). Cooperation and Competition. In M. Deutsch, P. T. Coleman, & E. C. Marcus (Eds.), The handbook of conflict resolution : theory and practice (2nd ed, p. 33). John Wiley & Sons, Inc.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pekanbaru.  (2022). Data Kependudukan Kota Pekanbaru Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Tahun 2022 . Farisa, F. C. (2021). Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan  Penduduk  Tak  Ideal .  Kompas.  https://nasional.kompas.com/read/2021/ 01/20/18454431/alasan-penerbitan-perpres-pencegahan-ekstremisme-rasio- polisi-dan-penduduk
Handayani,  R.  (2017).  Analisis  Dampak  Kependudukan  Terhadap  Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 8 (2), 149 – 169. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jap.v8i2.3312
Kappeler,  V.  E.,  &  Gaines,  L.  K.  (2011). Community  Policing  A  Contemporary Perspective . Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315722092 Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia . Kepolisian  Resor  Pekanbaru  Kota.  (2020). Rasio  Polisi  dan  Masyarakat  Kota Pekanbaru Tahun 2020 .
Kepolisian Sektor Bukit Raya. (2022). Rasio Polisi dan Masyarakat Kepolisian Sektor Bukit Raya 2022 .
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data Analysis; A Source book of New methods . Sage Publication.
Peak,  K.  J.  (2013).  Community  Policing  and  Problem  Solving,  Definition  of.  In Encyclopedia  of  Community  Policing  and  Problem  Solving (p.  2).  SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9781452276113.n28
Portal  Resmi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru.  (2022). Semester  I  2022,  Penduduk Pekanbaru  Bertambah  11  Ribu  Jiwa .  Pemerintah  Kota  Pekanbaru. https://www.pekanbaru.go.id/p/news/semester-i-2022-penduduk- pekanbaru-bertambah-11-ribu-jiwa
Reisig,  M.  D.,  &  Parks,  R.  B.  (2004).  Can  Community  Policing  Help  the  Truly Disadvantaged? Crime  &  Delinquency , 50 (2),  139 – 167.  https://doi.org/10. 1177/0011128703253157
Sabiq,  R.  M.,  &  Nurwati,  N.  (2021).  Pengaruh  Kepadatan  Penduduk  terhadap Tindakan  Kriminal. Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik , 3 (2),  161 – 167. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149
Sahabuddin,  S.  (2014).  Reorientasi  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Menyelesaikan Kasus  Ringan  (Dari  Due  Process  Model  ke  Reintegrative  Model). Jurnal Dinamika Hukum , 14 (1), 163 – 173. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/ 1.jdh.2014.14.1.285
Sukarman,  S.  (2018).  The  Society’s  Participation  of  Partner  Polhut  at  Effort  of Protection and Forest Security at Way Kambas National Park. Jurnal Sylva Lestari , 6 (1), 85. https://doi.org/10.23960/jsl1686-99
Sulistyo,  H.  (2015).  Stabilitas  dan  Tertib  Sosial. Jurnal  Keamanan  Nasional , 1 (3), 322 – 340. https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.29
Weeks,  D.  (1992). Eight  Essential  Steps  to  Conflict  Resolution (First).  Jeremy  P. Tarcher, Inc.
Wisler, D., & Onwudiwe, I. D. (2019). Rethinking Police and Society Community Policing in Comparison. In D. Wisler & I. D. Onwudiwe (Eds.), Community Policing  International  Patterns  and  Comparative  Perspectives (pp.  1 – 16).  CRC Press.
Yusuf,  M.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian Gabungan . Kencana, Jakarta.