Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KERUSAKAN JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN
Solhani Guntur Siregar 1* , Fahmi 2 , Yetti 3
1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia solhaniguntur@gmail.com 1* , fahmi@gmail.com 2 , yetti@gmail.com 3
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the Regulation of Government Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, To analyze the Government's Legal Responsibility for Road Damage Resulting  in  Accidents  Based  on  Law  Number  22  of  2009  Concerning  Traffic  and  Road Transportation.  The  method  used  is  normative  legal  research,  namely  research  based  on applicable legal principles, in this case the research was conducted on the Government's Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation. Based on the results of the study, it is known that the Regulation of Government Legal Responsibility for Road Damage Resulting in Accidents Based  on  Law  Number  22  of  2009  Concerning  Traffic  and  Road  Transportation  that  the Government  is  required  to  carry  out  road  maintenance  and  repairs,  provide  warning  signs during the repair process, and can be held legally accountable if proven negligent. However, the main challenge lies in the implementation in the field, where further efforts are still needed to ensure the safety and comfort of road users. Thus, it is expected that the government can be more  serious  in  carrying  out  its  responsibilities  to  reduce  the  risk  of  accidents  due  to  road damage. Government's Legal Responsibility for Road Damage Causing Accidents Based on Law  Number  22  of  2009  concerning  Traffic  and  Road  Transportation,  the  Government  is required to carry out road maintenance and repairs, provide warning signs during the repair process, and can be held legally accountable if proven negligent. However, the main challenge is ensuring effective implementation in the field to reduce the risk of accidents due to road damage. It is expected that with the increased seriousness of the government in carrying out its responsibilities, the safety and comfort of road users can be more assured.
Keywords: Liability, Road Damage, Traffic Accidents
* Alamat korespondensi:
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning E-mail: solhaniguntur@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Negara  hukum  yang  dimaksud  adalah  negara  yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara  yang  menganut  paham  negara  hukum  terdapat  tiga  prinsip  dasar,  yaitu  supremasi  hukum (supremacy  of  law),  kesetaraan  dihadapan  hukum  (equality  before  the  law),  dan  penegakan  hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).
Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda. Jauh sebelum kendaraan  bermotor  ditemukan,  kecelakaan  di  jalan  hanya  melibatkan  kereta,  hewan,  dan  manusia. Kecelakaan  lalu  lintas  menjadi  meningkat  secara  drastis  ketika  ditemukan  berbagai  jenis  kendaraan bermotor.
Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu  kendaraan  bermotor  pada  satu  ruas  jalan  dan  mengakibatkan  kerugian  material  bahkan  sampai menelan korban jiwa. Laju pertambahan penduduk dan jumlah arus lalu lintas meningkat secara pesat, sehingga  kebutuhan  akan  prasarana  transportasi  terus  bertambah.  Keadaan  ini  sangat  berpengaruh terhadap  tingkat  pelayanan  yang  ada,  sehingga  jika  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan  prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.
Perkara kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kealpaan yang disebutkan dalam Pasal 359  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Dalam  pasal  ini  ditegaskan  dengan  dua  cara  bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat yaitu dengan tidak menyebutkan pembuat tetapi kesalahannya. Dalam situasi pengendara kendaraan bermotor, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan menjadi satu perbuatan. Kekurang cermatan tidak dapat dicelakan jika pelaku tidak dapat berbuat  lain  dari  pada  apa  yang  telah  ia  lakukan.  Dalam  hal  ini,  penting  bahwa  pelaksanaannya mengetahui  sejauh  mana  sifat  kekurang  hati-hatian  dapat  dikenakan  pada  pelaku.  Dalam  kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Kealpaan terbagi atas dua bentuk yaitu:
1. Bilamana  pembuat  delik  menyadari  bahwa  dari  tindakannya  dapat  mewujudkan  suatu akibat  yang  dilarang  oleh  undang-undang,  tetapi  ia  beranggapan  secara  keliru  bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya.
2. Bilamana  pembuat  delik  tidak  menyadari  kemungkinan  akan  terwujudnya  akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa selain jalan, subsistem lain yang mendukung optimalnya peranan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memperjelas  bahwa  Lalu  Lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan  umum. Bahwa  sebagai  bagian  dari  sistem  transportasi  nasional,  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  harus dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Peranan jalan dan Lalu Lintas angkutan jalan yang begitu strategis tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan yang justru  mengganggu  penggunaan  fungsi  jalan.  Padahal  sejatinya  sesuai  dengan  semangat  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, keberadaan jalan dalam konteks sosial budaya diharapkan membuka  cakrawala  masyarakat  sehingga  dapat  menjadi  wahana  perubahan  sosial,  membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.
Adanya  perkembangan  masyarakat,  gerak  kendaraan  dan  Lalu  Lintas  angkutan  jalan,  serta perubahan lingkungan strategis nasional dan daerah dewasa ini, bahwa penggunaan terhadap jalan di
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Daerah  seringkali  digunakan  diluar  fungsi  utamanya,  yaitu  untuk  penyelenggaraan  kegiatan kemasyarakatan,  baik  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  adat  istiadat,  budaya,  kegiatan  keagamaan, dan/atau kegiatan yang bersifat pribadi.
Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Kecelakaan umumnya berkonotasi negatif yang mungkin telah  dihindari  atau  dicegah  telah  keadaan  menjelang  kecelakaan  itu  telah  diakui,  dan  ditanggapi, sebelum kejadian tersebut. Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan yaitu :
a. Kecelakaan akibat kerja pada perusahaan
b. Kecelakaan lalu lintas
c. Kecelakaan di rumah
Pengelompokkan 3 bentuk kecelakaan ini merupakan pernyataan yang jelas, bahwa kecelakaan lalu  lintas  merupakan  bagian  dari  kecelakaan  kerja.  Berdasarkan  tingkat  keparahannya  korban kecelakaan (casualitas) dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
a. Korban meninggal dunia atau mati ( fatality killed )
b. Korban luka-luka berat ( serious injury )
c. Korban luka-luka ringan ( slight injury )
Klasifikasi kecelakaan pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan, dengan demikian klasifikasi kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 (empat) macam kelas, yaitu sebagai berikut :
1) Klasifikasi  berat  ( fatality  accident ),  apabila  terdapat  korban  yang  mati  (meskipun  hanya  satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan
2) Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka-luka berat.
3) Klasifikasi  ringan,  apabila  tidak  terdapat  korban  mati  dan  luka-luka  berat,  dan  hanya  dijumpai korban yang luka-luka ringan saja.
4) Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja), yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, ataupun fasilitas lainnya.
Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun. Kendaraan udara, laut, dan darat. Namun  dalam  pembahasan  pemasalahan  skripsi  hanya  menitikberatkan  kecelakaan  darat  yaitu kecelekaan lalu lintas. Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 menyatakan bahwa :
1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :
a) Menghentikan kendaraannya;
b) Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
c) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.
2) Apabila  pengemudi  kendaraan  bermotor  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  oleh  karena keadaan  memaksa  tidak  dapat  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.
Kewajiban dan kewenangan pemerintah selaku penyelenggara jalan yang telah dijelaskan di atas, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena jalan yang rusak maka penyelenngara jalan dapat dituntut dengan tuntutan pidana akibat dari kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:
a. Penyelenggara  jalan  yang  tidak  segera  dan  patut  memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
b. Dalam  hal  perbuatan  sebagimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mengakibatkan  luka  berat,  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
c. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  mengakibatkan  orang  lain  meninggal dunia,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
d. Penyelenggara  jalan  yang  tidak  memberi  tanda  atau  rambu  pada  jalan  yang  rusak  yang  belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan karena jalan rusak, maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatas pemerintah dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Subjek hukum yang harus menjalani sanksi  pidana  adalah  pemerintah,  karena  pemerinta  termasuk  salah  satu  subjek  hukum  yang  bisa melakukan tindakan berdasarkan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.
Sebagaimana  contoh  kasus  yang  terjadi  di  Medan,  seorang  remaja  tewas  terlindas  truk  saat melintas di Jalan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Sebelum terlindas, remaja itu terjatuh  karena  jalan  rusak  dan  berlubang.  Panit  Lantas  Polsek  Medan  Area,  Ipda  Pinta  Uli  Sinaga mengatakan kejadian berlangsung pada Selasa (3/1/2023) sekitar pukul 14.30 WIB. Korban berinisal B sementara pengendara truk bernama Sahroni Aritonang (34). "Awalnya Sahroni yang bawa truk tronton melintas  dari  Jalan  Denai  hendak  menuju  ke  Amplas.  Saat  berada  di  sekitar  SPBU,  B  datang menggunakan sepeda motor ingin mendahului dari sebelah kiri," kata Ipda Pinta Uli kepada detikSumut. Kehebohan Jalan Rusak yang Bikin Gubernur Riau Semprot Kadis PU "Namun karena jalan rusak dan berlubang, B oleng dan terjatuh ke aspal. Lalu terlindas oleh ban belakang truk. Akibatnya B meninggal dunia," tambahnya. Dia menjelaskan kondisi motor B juga mengalami kerusakan pada bagian kanan. "Kini sopir truknya masih kita periksa," ujarnya. Amatan detikSumut, Selasa (3/1) sekitar pukul 18.22 WIB, B telah dibawa ke rumah duka di Jalan Halat. Orang tua B tampak sedih. Keluarga dan kerabat dekatnya pun telah berkumpul di rumah duka.
Sebagaimana  contoh  kasus  yang  terjadi  di  Pekanbaru,  terjadi  kecelakaan maut  di  Jalan  HR Soebrantas,  Kota Pekanbaru,  Riau  pada  kemarin  hari  Kamis  malam.  Kecelakaan  itu  melibatkan kendaraan  motor  yang  mengalami  kecelakaan  tunggal.  Kecelakaan  maut  tersebut  mengakibatkan seorang  remaja  tewas.  Kecelakaan  merupakan  suatu  insiden  yang  dihindari  semua  orang.  Untuk  itu diimbau agar selalu waspada dan berhati-hati ketika berkendara di jalan raya. Patuhi peraturan yang telah ditetapkan pihak berwajib dan taati rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan  bersama  agar  terhindar  dari  marabahaya.  Seorang  remaja  pengendara  sepeda  motor, Ridwansyah  (17)  tewas  dalam  kecelakaan  akibat jalan  berlubang,  di  Jalan  HR  Soebrantas, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (27/6/2024) malam. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa mengatakan, korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP). "Korban mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia di TKP," ujar Alvin saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Jumat (28/6/2024) siang. Alvin menjelaskan, korban mengalami kecelakaan  tunggal  sekitar  pukul  19.40  WIB.  Korban  saat  itu  mengendarai  sepeda  motor  matik, bergerak di Jalan HR Soebrantas lajur kanan, datang dari arah timur menuju arah barat. Sesampainya di  depan  Apotek  Merifah,  sepeda  motor  korban  masuk  lubang  yang  menganga  di  badan  jalan. Akibatnya, motor masuk lubang, korban hilang kendali, dan terhempas ke aspal. Parahnya luka yang dialami, menyebabkan korban tewas seketika. "Setelah mendapat informasi, anggota Satlantas Polresta Pekanbaru dan Unit Lantas Polsek Bina Widya, langsung menuju lokasi kejadian.” Anggota membawa korban ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru," kata Alvin. Korban, sebut dia, merupakan warga Jalan Inpres Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.
Sebagaimana  contoh  kasus  yang  terjadi  di  Lampung  Tengah,  Kecelakaan  lalu  lintas  terjadi akibat  jalan  rusak  di  Jalan  Raya  Metro  Wates,  Bedeng  20,  Desa  Purwodadi,  Kecamatan  Trimurjo, Lampung Tengah, Jumat, 26 Mei 2023. Jalan berlubang membuat satu unit mobil truk BE 8463 HI muatan  pisang  dan  nangka  terguling.  Mobil  truk  dengan  muatan  berat  tersebut  ambruk  dan  hampir menimpa  kendaraan  lain.  Terlebih,  dalam  melakukan  evakuasi  menimbulkan  kemacetan  bagi masyarakat.   Saksi  di  lokasi,  Dasum,  64,  menjelaskan  truk  itu  baru  mengangkut  hasil  perkebunan melintas ruas jalan yang kondisinya rusak parah. Kerusakan jalan itu terdapat sepanjang 100-150 meter. "Mobil truk itu jatuh dan menimpa truk lainnya. Tapi, truk yang ketimpa gak terguling. Sekitar 30 menit kemudian truk yang ketimpa itu sudah lanjut jalan," kata Dasum, Jumat, 26 Mei 2023.  Atas kejadian itu, warga sekitar membantu mengevakuasi sopir dan kernet truk. "Pokoknya kami utamain selamatkan orangnya dulu. Mereka Alhamdulillah selamat semua. Paling luka-luka ringan," ungkapnya.   Menurutnya,  kerusakan  jalan  itu  sejak  beberapa  tahun  terakhir.  Kondisi  itu  pun  makin buruk dan kerap menimbulkan kecelakaan. "Dari jaman dulu memang rusak dan makin hancur, bikin orang celaka. Bawa motor sering kecelakaan gara-gara jalanan hancur parah," ujarnya. Warga berharap
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pemda segera memperbaiki jalan rusak itu. "Angka kecelakaan tinggi dan untuk menunjang aktivitas pengguna jalan," kata dia.
Perlunya  pengaturan  tersebut  didasarkan  pada  tujuan  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan sebagaimana dirumuskan dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan umum, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Selaras dengan hal tersebut, terkait Lalu Lintas (manajemen dan rekayasa lalu Lintas), maka sesuai Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) huruf b Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas  dalam  rangka  menjamin  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  Lalu  Lintas  dan angkutan jalan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya, berwenang melakukan pengaturan meliputi:
1. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas; dan
2. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
Tidak ada tanggung jawab dari pemerintah dalam memperbaiki kerusakan jalan, sehingga jalan yang rusak sering menimbulkan kerugian dan kecelakaan lalu lintas.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian  dilakukan  terhadap  dalam Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Terhadap  Kerusakan  Jalan  Yang  Mengakibatkan  Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin  hukum,  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hal  ini  sesuai  dengan  karakter preskriptif  dalam  ilmu  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  ini  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang- bidang  tata  hukum  tertentu,  dengan  cara  mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  kaidah- kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.
Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif lazimnya sebagai berikut:
a. Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  atau  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
b. Pendekatan  konseptual  ( comporative  approach) adalah  pendekatan  yang  digunakan  yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam  ilmu  hukum  dapat  menjadi  pijakan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
Pendekatan  Analisis  (Analytical  Approach)  Pendekatan  analisis  adalah  pendekatan  dengan menganalisa  bahan  hukum  untuk  mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh  istilah-istilah  yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Terhadap  Kerusakan  Jalan  Yang Mengakibatkan Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Salah  satu  aspek  penting  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  adalah  tanggung  jawab  pemerintah
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terhadap kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki oleh  pemerintah  dapat  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  berpotensi  menyebabkan  kerugian material dan non-material bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah diatur dalam UU LLAJ terkait kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan.
Masalah  lalu  lintas  terus  berkembang  menjadi  masalah  yang  semakin  kompleks  dan  menjadi bagian  strategis  dalam  pembangunan  jangka  panjang.  Pada  negara  berkembang  seperti  Indonesia, masalah  lalu  lintas  cukup  mendominasi  banyaknya  korban  jiwa  yang  menyebabkan  kematian. Perkembangan lalu lintas kendaraan, khususnya kendaraan roda dua itu sendiri dapat memberikan efek kepada kehidupan masyarakat. Seperti diketahui sejumlah kendaraan yang bereda dari tahun ke tahun semakin  meningkat.  Selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  hal  ini  juga  berdampak  pada kecelakaan lalu lintas yang angka semakin meningkat. Agar tidak banyak memberikan dampak negatif pada keselamatan lalu lintas, maka dibuatlah peraturan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan kemudian saat ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
Lalu lintas dan transportasi jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat seperti amanat UU Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus berkembang untuk mewujudkan kemakmuran, keamanan, ketertiban dalam lalu lintas dan transportasi jalan  dalam  upaya  mendukung  pembangunan  ekonomi  serta  pengembangan  sains  dan  teknologi, kemandirian regional, dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Pesatnya  perkembangan  transportasi  secara  tidak  langsung  meningkatkan  risiko  masalah  lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas adalah peristiwa jalan yang tak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban kerugian manusia dan/atau harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi menyetir kendaraan  sesuka  hati,  ketidaktahuan  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  tidak  terampil  dalam mengemudi, dan rendahnya tingkat kesadaran pengemudi. Tak terkecuali terjadinya kecelakaan lalu lintas  disebabkan  pengemudi  membawa  kendaraan  dalam  keadaan  mengantuk,  mabuk  dan  mudah diprovokasi  oleh  pengendara  jalan  lainnya.  Faktor  kendaraan  terbanyak  yang  menyebabkan  terjadi kecelakaan adalah ban dalam keadaan rusak, rem tidak berfungsi seperti seharusnya, peralatan yang tidak layak digunakan, tidak diganti dan beragam penyebab lain yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Pembinaan dalam bidang lalu lintas dan transportasi jalan dilakukan oleh banyak pihak bersama antarinstansi terkait (stakeholder) yaitu:
1. Bagian negara/pemerintah dalam infrastruktur jalan, yakni oleh kementerian atau institusi yang bertanggungjawab di bidang jalan;
2. Bagian  negara/pemerintah  dalam  hal  prasarana  lalu  lintas  dan  angkutanjalan,  oleh  kementerian yang bertanggungjawab dalam bagian sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Bagian negara/pemerintah di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang industri.
4. Bagian negara/pemerintah dalam hal perkembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab pada bagian teknologi; serta
5. Bagian  negara/pemerintah  dalam  hal  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor  dan pengendara, aparatur penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan juga pendidikan berlalu lintas oleh pihak kepolisian.
Beberapa tahun belakangan ini jumlah kendaraan di Indonesia terlihat semakin banyak melintasi jalan raya. Bertambahnya jumlah kendaraan setiap hari membuat jalan menjadi padat dari hari ke hari. Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut  terkhusus kendaraan bermotor setiap tahun, ternyata tidak diimbangi  dengan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  untuk  membangun  jalan  atau  fasilitas pendukung. Padatnya jalan raya tersebut ternyata tidak seimbang dengan pengetahuan mengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di jalan tidak hanya disebebkan oleh kurangnya pengetahuan dalam mengemudi, tetapi dapat juga disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk
Kerusakan jalan yang terjadi dapat berupa retakan, jalan bergelombang, kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar roda kendaraan, genangan aspal di permukaan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
jalan, dan jalan yang berlubang. Kerusakan jalan tidak hanya di bibir atau jalan pinggir jalan, melainkan kerusakan jalan yang sering ditemui hampir dari bibir jalan sampai tengah jalan.
Kerusakan  jalan  seperti  ini  biasanya  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  misalnya,  karena  roda kendaraan  berat  yang  lalu  lalang,  kondisi  air  tanah  yang  tinggi,  kesalahan  selama  mengaspal, peningkatan populasi penduduk, usia jalan sudah tua, dan juga karena kesalahan penghitungan pada saat membuat jalan. Konstruksi jalan yang tidak memperhitungkan daya tahan tekanan air hujan dan tekanan beban yang melintasi jalan adalah sumber utama kerusakan jalan. Kerusakan jalan di banyak tempat akan menyebabkan tingkat kecelakaan lebih tinggi khususnya bagi pengguna sepeda motor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan peralatan yang  dimaksudkan  untuk  lalu  lintas  umum,  yaitu  di  permukaan  tanah,  di  atas  permukaan  tanah,  di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan peralatan jalan termasuk marka, rambu,  perangkat  pensinyalan  lalu  lintas,  perangkat  keselamatan  dan  kontrol  pengguna  jalan, keselamatan jalan dan peralatan pengawasan juga fasilitas pendukung lainnya.
Karakteristik  jalan  raya  berhubungan  dengan  aktivitas  lalu  lintas  kendaraan  karena  memiliki hubungan langsung juga dengan karakteristik pengemudi dan kendaraan. Sifat dan kondisi jalan  sangat berpengaruh  sebagai  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas.  Perbaikan  kondisi  jalan  memengaruhi  sifat kecelakaan.  Pakar  jalan  dan  ahli  lalu  lintas  telah  merencanakan  jalan  dengan  cara  yang  benar  dan pemeliharaan  yang  memadai  dengan  harapan  akan  tercipta  keselamatan  berlalu  lintas.  Perencanaan tersebut di atas didasarkan pada hasil analisis fungsi jalan, volume dan komposisi lalu lintas, kecepatan rencana, topografi, faktor manusia, berat dan ukuran kendaraan, lingkungan sosial serta dana.
Penyimpangan dari standar perencanaan dan kriteria perencanaan jalan untuk ruas jalan hanya akan  menghasilkan  penurunan  nilai  aman  ruas  jalan.  Jika  implementasi  terpaksa  menyimpang  dari ketentuan standar, maka informasinya rawan kecelakaan harus segera dipasang sebelum jalan dibuka untuk  umum.  Selain  lokasi  yang  rentan  harus  diberikan  informasi  yanh  jelas  tentang  kondisi  jalan sehingga pengemudi mengetahui kondisi di sekitarnya dan lebih berhati-hati. Informasi tersebut dapat berupa delineatir (garis pemisah jalan) yang khusus digunakan pada malam hari dan dilengkapi dengan cat yang dapat memantulkan cahaya di pinggir jalan, mata kucing dan marka dengan cat yang dapat memantulkan cahaya. Jalan sebagai dasar untuk kenderaan yang bergerak dinamis harus direncanakan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan pemakainya. Perencanaan geometrik jalan harus memerhatikan: lalu lintas yang akan dilewati di jalan, kemiringan jalan, perataan horizontal,  persimpangan,  dan  komponen  pada  penampang  melintang.  Kewenangan  untuk memperbaiki jalan rusak ada pada pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal itu termaktub pada Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  dalam  kegiatan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat  dilakukan  oleh  Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
a. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
b. Urusan  pemerintahan  di  bidang  sarana  dan  Prasarana  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  oleh kementerian  negara  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  sarana  dan  Prasarana  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan;
c. Urusan  pemerintahan  di  bidang  pengembangan  industri  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
e. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal  8  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  di  bidang  Jalan  meliputi  kegiatan  pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
d. Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
e. Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
f. Uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.
Diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992 telah membawa perubahan penting dalam regulasi sistem  transportasi  nasional  dan  transportasi  jalan  di  Indonesia.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  ada  pengembangan  di  bidang  lalu  lintas  dan Angkutan  Jalan  dilakukan  bersama  oleh  semua  instansi  terkait  (pemangku  kepentingan)  sebagai berikut:
a. Urusan  pemerintahan  di  bidang  prasarana  Jalan,  oleh  kementerian  yang  bertanggung  jawab  di bidang Jalan;
b. Urusan  pemerintahan  di  bidang  sarana  dan  Prasarana  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. Urusan  pemerintahan  di  bidang  pengembangan  industri  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan dapat  terlaksana  dengan  selamat,  aman,  tertib,  lancar,  dan  efisien,  serta  dapat  dipertanggung jawabkan.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini membawa perubahan tersendiri dalam pengaturan hukum tentang manajemen pengelolaan lalu lintas. Terlihat  dari  masuknya  pengaturan  tentang  kewajiban  dan  sanksi  untuk  Penyelenggara  jalan  yang sebelumnya  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut memberikan tanggungjawab kepada pemerintah terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan penyelenggara.
Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan menjelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang berbunyi:
1) Penyelenggara  jalan  wajib  segera  dan  patut  memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang  dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara  jalan  wajib  memberi  tanda  atau  rambu  pada  jalan  yang  rusak  untuk  mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Penyelenggara  jalan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Namun, pengertian penyelenggara jalan tercantum ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Terdapat pengertian yang sama tentang penyelenggara jalan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:  11/PRT/M/2011  tentang  Pedoman  Pengoperasian  Jalan  Khusus.  Kemudian,  jalan  umum sebagai alat penghubung lalu lintas dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota,  dan  jalan  desa  (Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004.  Kewenangan  untuk mengelola jalan dibagi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:
a. Pemerintah pusat berwenang menyelenggarakan jalan nasional
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Pemerintah provinsi berwenang menyelenggarakan jalan provins
c. Pemerintah kabupaten berwenang menyelenggarakan jalan kabupaten dan jalan desa
d. Pemerintah kota berwenang menyelenggarakan jalan kota.
Penyelenggara jalan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Penyelenggara jalan umum dan Penyelenggara jalan khusus. Definisi penyelenggara publik tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang dimaksud oleh Penyelenggara jalan umum, tetapi ada kewajiban Penyelenggara jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
1. Penyelenggara  jalan  umum  wajib  mengusahakan  agar  jalan  dapat  digunakan  sebesar-besar kemakmuran  rakyat,  terutama  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
2. Penyelenggara  jalan  umum  wajib  mendorong  ke  arah  terwujudnya  keseimbangan  antar  daerah, dalam  hal  pertumbuhannya  mempertimbangkan  satuan  wilayah  pengembangan  dan  orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
3. Penyelenggara  jalan  umum  wajib  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  yang  sudah berkembang  agar  pertumbuhannya  tidak  terhambat  oleh  kurang  memadainya  prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
4. Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan. Sedangkan pengertian penyelenggara jalan khusus disebutkan secara tegas dalam pasal 1 angka 7  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:  11/PRT/M/2011  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Jalan  Khusus  yaitu,  Penyelenggara  Jalan  Khusus  adalah  instansi,  badan  usaha,  perseorangan,  atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingannya sendiri. Adapun penyelenggaraan jalan khusus, yaitu:
1. Jalan  khusus  yang  hanya  digunakan  sendiri  dengan  jenis,  ukuran,  dan  muatan  sumbu  terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
2. Jalan  khusus  yang  hanya  digunakan  sendiri  dengan  jenis,  ukuran,  dan  muatan  sumbu  terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
3. Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  tahun  2006  tentang  Jalan  Pasal  1  ayat  (10) mendefinisikan  penyelenggara  jalan  adalah  pihak  yang  melakukan  pengaturan,  pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dari pasal tersebut di atas  yang  harus  diketahui  selanjutnya  yaitu  masalah  kewenangannya,  yang  mana  masalah kewenangannya bisa dilihat pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu:
1. Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
3. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
4. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
5. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Pemerintah  sebagai  penyelenggara  jalan  harus  segera  memperbaiki  jalan  rusak  yang  dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal jalan yang rusak tidak dapat segera untuk diperbaiki, pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk  mencegah  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  sebagai  diatur  dalam  Pasal  24  Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
1. Penyelenggara  Jalan  wajib  segera  dan  patut  untuk  memperbaiki  Jalan  yang  rusak  yang  dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
Kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 238 dan pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Pasal 238
1. Pemerintah  menyediakan  dan/atau  memperbaiki  pengaturan,  sarana,  dan  Prasarana  Lalu  Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
2. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Kewajiban penyelenggara jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam penggunaan jalan, tetapi juga  termasuk  memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang  dapat  menyebabkan  kecelakaan  dan  kematian. Dalam  hal  terjadi  kecelakaan  dan  menyebabkan  kematian,  penyelenggara  jalan,  Pemerintah  Kota, bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  didertita  oleh  korban  dan  korban  berhak  untuk  menerima kompensasi untuk hidupnya atas jiwa atas kehilangan yang dideritanya.
Pada sisi lain, penyelenggara jalan wajib memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan penyelenggara  jalan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  penuh  oleh  masyarakat  untuk  memberikan  peran dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang meliputi:
1. Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
2. Penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik.
3. Penetapan  standar  operasi  dan  prosedur  mekanisme  pelaksanaan  peran  masyarakat  dalam penyelenggaraan jalan.
4. Penetapan dan pemublikasian standar pelayanan minimal di bidang jalan.
5. Pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan jalan.
6. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan.
Kemudian penyelenggara jalan wajib menyediakan pelayanan untuk masyarakat yangg meliputi:
1. Penyediaan sistem informasi;
2. Penyampaian data dan informasi;
3. Penerimaan usulan, saran dan kritik;
4. Pelayanan kajian;
5. Pelayanan pengujian;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
7. Pemberian  izin/rekomendasi/dispensasi  pemanfaatan  dan/atau  penggunaan  bagiab-bagian  jalan; dan
8. Penyediaan  bimbingan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  dalam  hal  keterlibatan  langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
Berdasarkan  berbagai  regulasi  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  terlihat  bahwa  pemerintah sebagai  penyelenggara  negara  berkewajiban  untuk  menyediakan  sarana  jalan  yang  baik,  dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang dapat dilihat dengan jelas meskipun pada malan hari. Pengadaan sarana  dan  prasarana  jalan  menjadi  penting  untuk  memberikan  kenyamanan  bagi  rakyat  sebagai pemakai jalan untuk menggerakkan roda perekonomian.
Memberikan  sarana  dan  prasarana  jalan  yang  baik  merupakan  kewajiban  Negara.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga  mengamanahkan  untuk  pemerintah melaksanakan  kewajibannya  untuk  mensejahterakan  rakyatnya  jalan-jalan  rusak  yang  terbentang  di seluruh  Indonesia,  yang  sampai  saat  ini  belum  juga  tertangani  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah, mengindikasikan bahwa pemerintah belum sanggup untuk memberikan sarana jalan yang layak bagi rakyat.
Berdasarkan teori negara hukum, yang konsepnya lahir untuk melepaskan diri dari keterikatan serta  tindakan  sewenang-wenang  penguasa,  maka  rakyat  dapat  menuntut  pemerintah  untuk  segera memberikan  fasilitas  untuk  kepentingan  rakyatnya.  Apabila  pemerintah  tidak  sanggup  untuk memberikan  fasilitas  yang  nyaman  bagi  warga  negaranya  maka  pemerintah  tersebut  dikatakan pemerintahan yang gagal dan tidak amanah dalam menjalankan konstitusi negara ini.
Berdasarkan hal itu, maka kelalaian pemerintah untuk menyediakan, memperbaiki sarana dan prasaran  jalan,  harus  dipertanggungjawabkan  di  depan  hukum.  Kelalaian  tidak  memperbaiki,  tidak memberikan  fasilitas  jalan  yang  baik,  dan  menimbulkan  korban  jiwa  bagi  pengguna  jalan,  maka pemerintah terutama dinas Pekerjaan Umum merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kecelakaan tersebut.
Dalam  konteks  pemberdayaan  dan  pengembangan  industri  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan,  Pemeirntah  berkewajiban  mendorong  industri  dalam  negeri,  antara  lain  dengan  menyediakan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
fasilitas,  insentif,  dan  menerapkan  standar  untuk  lalu  lintas  jalan  dan  produk  peralatan  transportasi. Pengembangan industri mencakup pengembangan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan dan perbaikan.
Kerusakan jalan pasti terjadi tetapi hal yang tidak diinginkan adalah kerusakan yang terjadi tidak segera diperbaiki, sehingga kerusakan mencapai ambang batas yang membahayakan pengguna jalan. Kondisi jalan tidak boleh bertambah buruk seperti yang sering terjadi apabila setiap kerusakan jalan muncul segera ditindaklanjuti dengan menempatkan tanda peringatan di lokasi jalan yang rusak dan segera memperbaiki kerusakan, sehingga pengguna jalan akan merasa aman, nyaman dan aman.
Keadaan di sekitar jalan yang harus diperhatikan oleh pengemudi adalah persimpangan jalan, baik manusia atau terkadang binatang. Penerangan jalan juga perlu ditangani dengan hati-hati,  baik jarak  penempatan  dan  kekuatan  cahaya.  Para ahli transportasi sedang berusaha mengubah perilaku pengemudi  dan  pejalan  kaki  dengan  peraturan  dan  praktik      yang  tepat  untuk  mengurangi  tindakan berbahaya mereka.
Kenyataannya kerusakan jalan sering kali dibiarkan oleh pengelola jalan tanpa ada perbaikan sehingga menimbulan kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir  24  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban  manusia dan/atau kerugian harta benda.
Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
b. Kecelakaan  lalu  lintas  sedang,  merupakan  kecelakaan  yang  mengakibatkan  luka  ringan  dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meniggal dunia atau luka berat.
Secara  umum,  kewajiban dan  tanggungjawab  pengemudi,  pemilik  kendaraan  bermotor dan/atau  perusahaan  angkutan  umum  diatur  dalam  Pasal  234  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  yang  menyatakan pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karana kelalaian pengemudi. Namun, dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ketentuan tersebut di atas tidak berlaku, apabila:
1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Dalam  Pasal  236  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pihak-pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diharuskan untuk mengganti  kerugian  yang  besarannya  ditentukan  berdasarkan  putusan  pengadilan.  Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak  yang  terlibat.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban  atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian material tanpa kehilangan nyawa adalam dalam bentuk kompensasi.
Menurut  S.R.  Sianturi  disebutkan  bahwa  dalam  menentukan  apakah  suatu  kecelakaan  yang mengakibatkan kerugian materi tanpa kehilangan nyawa adalah kejahatan atau tidak, tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur- unsur:
a. Subjek;
b. Kesalahan;
c. Melawan hukum (tindakan); suatu tindakan yang dilarang atau disyaratkan oleh hukum/undang- undang dan terhadap pelanggar diancam dengan kejahatan;
d. Waktu, tempat dan situasi.
Apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas seperti diuraikan di atas, baik kecelakaan lalu lintas  ringan,  sedang,  dan  parah  adalah  tindak  pidana.  Hal  ini  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang menyatakan kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan  argumentasi  di  atas,  maka  pihak  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah pelaku kejahatan dan akan diproses secara pidana untuk pelanggaran pidana. Hukuman yang dapat dikenakan pada insiden kecelakaan tersebut bagi pengemudi karena kelalaian adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan  (1)  Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), di pidana dengan pidana penara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Dalam  hal  mengendarai  kendaraan  bermotor  yang  secara  sengaja  membahayakan kendaraan/barang,  hal  itu  diatur  dalam  Pasal  311  ayat  (2)  UU  LLAJ,  yang  berbunyi  (1)  dalam  hal perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bagi perusahaan jasa angkutan umum, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal- pasal berikut ini:
a. Pasal 188: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
b. Pasal 191: Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan peyelenggaraan angkutan.
c. Pasal 193
1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraab angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah,  hilang,  atau  rusaknya  barang  disebabkan  oleh  suatu  kejadian  yang  tidak  dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
2) Kerugian  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung  berdasarkan  kerugian  yang  nyata- nyata dialami.
3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
4) Perusahaan  Angkutan  Umum  tidak  bertanggung  jawab  jika  kerugian  disebabkan  oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
Menurut Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  yang  menyatakan  selain  sanksi  penggantian  kerugian,  perusahaan angkutan  umum  yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  di  derita  oleh  pengirim  barang  karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelengaraan angkutan dapat diberikan sanksi berupa:
a) Peringatan tertulis;
b) Denda administratif;
c) Pembekuan izin; dan/atau
d) Pencabutan izin.
Untuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material tetapi tidak ada korban jiwa, perusahaan angkutan umum dapat dikenai sanksi untuk kompensasi berdasarkan kerugian yang nyata- nyata telah dijelaskan di atas dan/atau sanksi administratif sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengaturan  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Pemeliharaan  dan  Perbaikan  Jalan  bahwa  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan mewajibkan  pemerintah  untuk  melakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan  jalan  secara  berkala  guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  menyatakan  bahwa penyelenggara  jalan  wajib  segera  dan  patut  untuk  memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang  dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika tidak, maka pemerintah dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Selama proses perbaikan jalan yang rusak, pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan tanda- tanda peringatan dan informasi yang memadai kepada pengguna jalan. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan,  yang  menyebutkan  bahwa  selama  perbaikan  jalan,  penyelenggara  jalan  wajib memberikan  rambu  atau  tanda  peringatan  serta  pengaturan  lalu  lintas  untuk  keselamatan  pengguna jalan.
Tanggung Jawab Hukum adalah jika kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan terbukti  bahwa  pemerintah  lalai  dalam  melaksanakan  pemeliharaan  dan  perbaikan  jalan,  maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerusakan jalan yang menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan lalu lintas dapat  dikenai  sanksi  pidana  atau  administratif.  Meskipun  demikian,  dalam  konteks  tanggung  jawab pemerintah,  yang  dimaksud  dengan  "setiap  orang"  di  sini  juga  termasuk  pemerintah  sebagai penyelenggara jalan.
Dalam implementasinya, terdapat beberapa kasus di Indonesia di mana pemerintah daerah atau instansi  terkait  digugat  karena  kelalaian  dalam  pemeliharaan  jalan  yang  mengakibatkan  kecelakaan. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana pengguna jalan mengalami kecelakaan karena jalan berlubang yang tidak segera diperbaiki, dan pemerintah daerah kemudian diminta untuk memberikan kompensasi kepada korban. Selain itu, implementasi peringatan dan informasi selama proses perbaikan jalan juga sering kali tidak optimal, sehingga masih banyak pengguna jalan yang tidak mendapatkan informasi yang  memadai  tentang  kondisi  jalan  yang  rusak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah cukup jelas, implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan.
Pengaturan tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan.  Pemerintah  diwajibkan  untuk  melakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan  jalan, memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan, di mana masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Dengan demikian,  diharapkan  bahwa  pemerintah  dapat  lebih  serius  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan.

## Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Terhadap  Kerusakan  Jalan  Yang  Mengakibatkan Kecelakaan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan
Indonesia  adalah  negara  hukum  di  mana  negara  yang  melaksanakan  kewenangan  pemerintah didasarkan  pada  hukum.  Dalam  supremasi  hukum,  kekuasaan  untuk  menjalankan  pemerintahan didasarkan  pada  supremasi  hukum  dan  bertujuan  untuk  menjaga  ketertiban  hukum.  Pendapat  lain menyatakan  bahwa  dalam  supremasi  hukum,  hukum  sebagai  dasa  dimanifestasikan  dalam  undang- undang  yang  berpuncak  pada  konstitusi  atau  hukum  dasar  negara.  Konstitusi  negara  harus  juga mengandung  gagasan  tentang  konstitusionalisme,  yaitu  adanya  pembatasan  kekuasaan  dan  jaminan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, dalam aturan hukum, kekuasaan negara didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata dan pemerintahan negara didasarkan pada konstitusionalisme, tanpa hal itu bukanlah sebagai negara hukum.
Pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia mencakup semua bidang yang merupakan bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kemakmuran dan kedamaian bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahan dan salah satunya kelemahan atau kekurangan yang sering kali muncul adalah tingak kecelakaan yang tinggi disebabkan adanya kerusakan badan jalan.
Tanggung  jawab  hukum  dalam  ranah  hukum  publik  dapat  dilihat  dari  pendekatan  kepada tanggung jawab administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab  berdasarkan  wanprestasi  dan  tanggung  jawab  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum. Berdasarkan  pada  rumusan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Lalu  Lintas  Jalan  dan Angkutan pasal 240 huruf b, maka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat mengajukan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
gugatan  kepada  pihak  yang  mengakibatkan  kerugian.  Secara  khusus  berdasarkan  pada  rumusan Undang- undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berhubungan dengan pengusaan jalan umum yaitu pemerintah.
Bertitik tolak KUH Perdata pasal 1365, maka setiap orang yang mengakibatkan kerugian wajib mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan penguasaan jalan dan bertanggung jawab atas lalu intas jalan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dasar hukum yang dapat dijadikan tuntutan bagi setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan di jalan karena kondisi jalan yang tidak laik operasi.
Adanya  rumusan  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Lalu Lintas Jalan dan Angkutan pasal 240 huruf b, yang menyatakan bahwa korban kecelakaan lalu lintas dapat  mengajukan  gugatan  kepada  pihak  yang  mengakibatkan  kerugian,  merupakan  bagian  dari teraplikasinya teori negara hukum. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah  penggunaan  hukum  secara  sadar  oleh  masyarakat.  Hukum  tidak  hanya  dipakai  untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkannya  kepada  tujuan-tujuan  yang  dikehendaki,  menghapuskan  kebiasaan  yang dipandangnya  tidak  sesuai  lagi,  menciptakan  pola-pola  kelakuan  baru  dan  sebagainya.  inilah  yang disebut pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus pada penggunaan hukum sebagai sebagai suatu instrumen.
Peran  hukum  sebagai  sarana  kontrol  sosial  terjadi  sejak  abad  ke-16.  Menurut  Roscoe  Pound, tugas  utama  hukum  adalah  melakukan  rekayasa  sosial,  dengan  fungsi  utama  antara  lain  melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi secara seimbang. Keseimbangan harmonis inilah yang merupakan hakikat keadilan.
Salah  satu  instrumen  hukum  guna  melakukan  rekayasa  sosial  adalah  melalui  peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2009, Pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pasal  240  huruf  b  memberikan  instrumen perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas untuk menggugat ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas melalui mekanisme gugatan atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang merupakan perluasan dari Pasal 1365 KUH Perdata.
Sebelum tahun 1919, ahli hukum begitu pula hakim, menganggap perbuatan melawan hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau sesuatu hak (subjectief recht) orang lain saja. Pandangan ini disebabkan oleh pengaruh aliran legisme yang sangat kuat di Belanda Legisme berpandangan  bahwa  tidak  ada  hukum  selain  dimuat  dalam  undang-undang,  sehingga  perbuatan melanggar hukum tidak ditafsirkan lain daripada perbuatan melanggar undang-undang.
Pandangan  legisme  tersebut  dirasakan  sangat  tidak  memuaskan  sehingga  mendapat  tantangan keras  dari  Hamaker,  Meijers,  Anema,  H.  Krabbe  dan  lain-  lain.  Molengraf  menjadi  orang  pertama menyatakan bahwa onrechtmatige daad dalam arti sempit sudah tidak dapat dipertahankan. Pada tahun 1919, Hoge Raad telah meninggalkan penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru tentang onrechtmatige daad dalam putusannya yang terkenal pada  tanggal 31 Januari 1919. Putusan tersebut  menyatakan  bahwa  onrechtmatige daad tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.
Tanggung jawab Pemerintah adalah kewajiban penataan hukum (compulsory compliance) dari negara  atau  pemerintah  atau  pejabat  pemerintah  atau  pejabat  lain  yang  menjalankan  fungsi pemerintahan  sebagai  akibat  adanya  suatu  keberatan,  gugatan,  judicial  review,  yang  diajukan  oleh seseorang,  masyarakat,  badan  hukum  perdata  baik  melalui  penyelesaian  pengadilan  atau  di  luar pengadilan untuk pemenuhan berupa:
a. Pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb);
b. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu Keputusan atau peraturan, dan;
c. Tindakan-tindakan  lain  yang  merupakan  pemenuhan  kewajibannya,  misalnya  untuk  melakukan pengawasan  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  mencegah  adanya  bahaya  bagi  manusia  maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.
Terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik itu korban luka- luka ataupun korban meninggal dunia akibat jalan rusak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dilihat kondisi lapangan,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
apakah lokasi kecelakaannya ada rambu-rambu atau tidak, apabila ada rambu-rambu lalu lintas dilokasi kecelakaan artinya agar supaya pengguna jalan lebih berhati-hati, berarti kecelakaan tersebut terjadi karena  kelalaian  dari  pengguna  jalan.  Pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  proses  suatu  pekerjaan pembangunan jalan (di jalan nasional) apabila terjadi suatu kecelakaan yang menimbulkan korban luka- luka  ataupun  korban  meninggal  dunia,  berdasarkan  Surat  Penyerahan  Lapangan,  maka  yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah pihak Penyedia Jasa.
Korban memiliki hak-hak dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:
1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.
Korban lalu lintas memiliki hak-hak dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan: pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.
Hal ini tentu juga merupakan kelemahan dari undang-undang yang mengatur akan hal itu. Untuk mendapatkan  hak-haknya,  korban  mesti  dahulu  melakukan  gugatan  kepada  pemerintah,  baik  itu gubernur, bupati/walikota, menteri PUPR, yang tentu saja akan memakan waktu yang lama prosesnya.
Prosedur  dan  proses  hukum  tersebut  tentu  saja  mengakibatkan  hak-hak  korban  akan  terus terabaikan. Apalagi kemudian ketika hakim memutuskan bahwa pengguna jalan sebagai pihak yang kalah. Putusan seperti itu semakin menyengsarakan pengguna jalan, yang telah luka-luka, baik ringan maupun  berat,  apalagi  sampai  kehilangan  jiwa.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  seharusnya  ada regulasi  khusus  yang  mengatur  terkait  dana  perawatan  awal  ketika  terjadinya  kecelakaan.  Untuk menunggu putusan pengadilan tentu saja lama waktunya apalagi sampai ke tingkat kasasi. Pemerintah tidak  boleh  mengabaikan  hak-hak  pengguna  jalan  yang  sudah  membayar  pajak  kendaraan,  yang seharusnya  digunakan  untuk  merawat  maupun  memperbaiki  jalan  yang  rusak.  Lamanya  proses persidangan  tersebut,  pada  akhirnya  menyebabkan  seperti  tidak  adanya  pertanggungjawaban  bagi penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah.
Padahal sudah sangat jelas suatu sistem pertanggungjawaban Pemerintah dibidang lalu lintas dan angkutan  jalan  yang  dibuat  sudah  memenuhi  standar  dan  sangat  efektif,  apalagi  dengan  adanya pembagian  kewenangan  pembinaan  jalan,  yang  dimaksudkan  agar  tugas  dan  tanggungjawab  setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas serta transparan, sehingga seharusnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar serta efisien.
Kerusakan jalan yang banyak terjadi menimbulkan beberapa ekses negatif bagi pengguna jalan. Ketidaknyamanan pengguna jalan dalam aktivitasnya memiliki dampak yang sangat besar yaitu beban psikologis yang lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan stress berkepanjangan dan pada akhirnya menyebabkan  kelalaan  maupun  kealpaan  dalam  menjalankan  kewajibannya  sebagai  pengguna  jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan, ketentuan pidana Pasal 273  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  menyatakan bahwa  penyelenggara  jalan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Bahwa  perbuatan penyelenggara  jalan  yang  tidak  segera  dan  patut  memperbaiki  jalan  yang  rusak  tersebut  merupakan perbuatan pasif, sehingga termasuk tindak pidana pasif yang disebut delicta omissionis. Delik omisionis (delicta omissionis) terbagi atas delik omisi yang sebenarnya (yang murni), yang lazim disebut delicta omissionis dan delik omisionis yang tidak murni, sering disebut delicta commisssionis per omissionem commissa.
Delicta omissionis (delik omisionis yang murni), ialah delik-delik, perbuatan pidana atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan passif, tidak berbuat atau mengabaikan kewajiban hukum, dimana seharusnya ia berbuat aktif. Misalnya pasal-pasal 164-165, 224, 522, 523, 529, 531 KUHP. Sedangkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
delik  omisi  yang  tidak  murniyang  lazim  dinamakan  oneigenlijke  omissidelicten  atau  delicta commissionis per omissionem commissa, ialah delik yang dapat diwujudkan dengan perbuatan aktif atau  perbuatan  passif  dengan  kata  lain  dapat  terjadi  karena  perbuatan  (handeling)  atau  pengabaian (nalaten).
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  perbuatan  penyelenggara  jalan  yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan tersebut merupakan perbuatan pengabaian (nalaten) terhadap kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dengan demikian perbuatan penyelenggara tersebut termasuk delik omisi yang tidak murni (delicta commissionis per omissionem commissa). Maka apakah ajaran kausalitas berlaku juga untuk tindak pidana pasif yang tidak murni? Untuk tindak pidana pasif murni  (delicta  omissionis),  terwujudnya  tindak  penting  akibat,  atau  tidak  bergantung  pada  akibat. Misalnya pada pasal 304 atau 522 KUHP, terwujudnya perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP) atau tidak  datang  (Pasal  522  KUHP)  maka  tindak  pidana  itu  telah  terjadi  secara  sempurna.  Lain  halnya dengan tindak pidana pasif yang tidak murni (delicta commissionis per omissionem commissa). Pada tindak pidana pasif yang tidak murni ini, akibat menjadi sangat penting. Tindak pidana pasif yang tidak murni  adalah  berupa  tindak  pidana  pasif  yang  terjadi  pada  tindak  pidana  materiil.  Sebagaimana diketahui bahwa pada tindak pidana materiil tertentu dapat terjadi dengan tidak berbuat.
Berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  jalan,  maka  tindak  pidana  materiil  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  jalan  merupakan tindak pidana pasif yang tidak murni. Artinya bahwa terwujudnya tindak pidana oleh penyelenggara jalan yaitu dengan “tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak” atau “tidak memberi tanda pada jalan yang rusak” yang dapat menimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian dalam tindak pidana tersebut, unsur akibat menjadi sangat penting dalam hal penentuan untuk terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan. Namun apakah perbuatan penyelenggara jalan yang mengabaikan kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat tersebut dapat dipidana?
Van  Hamel  menyatakan  bahwa:  seseorang  yang  tidak  berbuat,  ia  tidak  dapat  dianggap menyebabkan suatu akibat, apabila dia tidak mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat (als de dader de  rechtsplicht  heft  om  te  doen).  Kewajiban  hukum  yang  dimiliki  seseorang  yang  pada  waktu  dan keadaan tertentu diwajibkan oleh hukum harus berbuat. Apabila karena hukum seseorang wajib berbuat, dan kemudian dia tidak berbuat yang menimbulkan akibat, maka sebab dari akibat itu adalah terletak pada dimilikinya kewajiban hukum tersebut. Kewajiban hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan merupakan  kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  hukum,  yaitu  kewajiban  berdasarkan  Pasal  24  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Hal  ini  berarti  bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak serta memberi tanda pada jalan yang rusak apabila belum bisa diperbaiki. Dengan demikian, maka kewajiban hukum yang dimiliki oleh penyelenggara jalan tersebut merupakan sebab dari kecelakaan lalu lintas di jalan.
Akan tetapi perlu untuk diperhatikan bahwa dalam ketentuan pasal 24 dan pasal 273 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat alasan pembenar yang dapat  menghapuskan  pidana.  Dalam  ilmu  hukum  pidana  hal  ini  disebut  dengan  alasan  pembenar (juntification of crime) yang dibedakan dengan alasan-alasan penghapus kesalahan.Dengan demikian, alasan  penghapus  sifat  melawan  hukumnya  suatu  perbuatan  adalah  alasan  pembenar  yang menghapuskan  pidana  dengan  membenarkan  perbuatan  yang  pada  pokoknya  tindak  pidana.  Alasan pembenar,  dimana  apabila  penyelenggara  jalan  telah  memberi  tanda  pada  jalan  yang  rusak  (sampai waktu yang tidak ditentukan) kemudian terjadi kecelakaan, maka ketentuan pasal 273 Undang-undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tidak  dapat  dipakai  untuk mempertanggungjawabkan penyelenggara jalan.
Dengan memberi tanda pada jalan yang rusak merupakan alasan penghapus sifat melawan hukum bagi  perbuatan  penyelenggara  jalan,  sehingga  dengan  alasan  tersebut  menyebabkan  perbuatan penyelenggara jalan sekalipun telah memenuhi isi rumusan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (mengenai  tindak  pidana  materiil),  tetapi  kemudian karena alasan-alasan tersebut, perbuatan penyelenggara jalan yang mengabaikan kewajiban itu menjadi dibenarkan. Dalam hal ini sifat melawan hukum yang ada pada perbuatan penyelenggara jalan tersebut menjadi hilang karena adanya alasan-alasan tadi. Perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang patut dan benar.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  beberapa  kasus  gugatan  karena  adanya  korban  karena  jalan  rusak,  hakim  selalu mendasarkannya  pada  Pasal  273  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, yaitu:
(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau adalah alasan yang  menghapus  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  luka  berat,  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada  pengaturan  ini,  dapat  dilihat  bahwa  subjek  hukum  pidana  adalah  penyelenggara  jalan.
Dengan  demikian,  dalam  hal  terdapat  jalan  yang  rusak,  kemudian  tidak  dengan  segera  dan  patut memperbaiki  jalan  yang  rusak  tersebut,  sehingga  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  dan menimbulkan korban luka ringan atau luka berat atau kematian, dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang,  maka  penyelenggara  jalan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara  pidana.  Demikian halnya  apabila  penyelenggara  jalan  tidak  memberikan  tanda  atau  rambu  pada  jalan  yang  rusak  dan belum diperbaiki, maka penyelenggara jalan pun dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Pada  prinsipnya,  penyelenggaraan  lal  lintas  dan  angkutan  jalan  merupakan  tanggung  jawab negara. Hal ini nyata dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Mengenai pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya yang bertanggung jawab di bidang jalan, pada Pasal 5 ayat (3) huruf a disebutkan  bahwa  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kementerian  negara  yang  bertanggung  jawab  di bidang jalan; yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Istilah  penyelenggara  jalan  telah  dimunculkan  oleh  pembuat  undang-  undang  mengenai kewajiban  penyelenggara  jalan  memperbaiki  jalan-jalan  yang  rusak  yang  dapat  mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan sebagai upaya paksa untuk memberikan kepatuhan kepada penyelenggara jalan guna melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki jalan rusak, yang kemudian diatur dalam Pasal 273 ayat (1) : setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang  rusak  mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (1) sehingga  menimbulkan  korban  luka  ringan  dan/atau  kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang  dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berkaitan dengn unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  maka  telah  jelas bahwa  penyelenggara  jalan  ditempatkan  sebagai  subjek  hukum  pidana  atas  kedudukannya  sebagai badan hukum publik.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah landasan hukum utama yang mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi dan keselamatan jalan. Kerusakan jalan yang tidak diperbaiki dengan cepat dan tepat dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah terkait kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua jalan berada dalam kondisi yang aman dan layak untuk digunakan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini berarti pemerintah
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
harus  memiliki  sistem  pemeliharaan  jalan  yang  efisien  dan  responsif  untuk  mengidentifikasi  dan memperbaiki kerusakan jalan sebelum terjadi kecelakaan.
Selain kewajiban untuk memperbaiki jalan yang rusak, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang memadai kepada pengguna jalan mengenai kondisi jalan yang berpotensi berbahaya. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa selama proses perbaikan jalan, penyelenggara jalan wajib memberikan rambu atau tanda peringatan serta pengaturan lalu lintas untuk keselamatan pengguna jalan. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna jalan tentang kondisi jalan yang berbahaya.
Jika  terjadi  kecelakaan  akibat  kerusakan  jalan  dan  terbukti  bahwa  pemerintah  lalai  dalam menjalankan  tugas  pemeliharaan  dan  perbaikan  jalan,  maka  pemerintah  dapat  dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  mengakibatkan  kerusakan  jalan  yang menimbulkan  gangguan  keamanan  dan  keselamatan  lalu  lintas  dapat  dikenai  sanksi  pidana  atau administratif.  Dalam  konteks  ini,  pemerintah  sebagai  penyelenggara  jalan  juga  dapat  dimintai pertanggungjawaban jika kelalaiannya menyebabkan kecelakaan.
Di Indonesia, terdapat beberapa kasus di mana pemerintah daerah atau instansi terkait digugat karena  kelalaian  dalam  pemeliharaan  jalan  yang  mengakibatkan  kecelakaan.  Misalnya,  kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan oleh jalan berlubang yang tidak segera diperbaiki oleh pemerintah daerah. Dalam kasus-kasus ini, korban kecelakaan sering kali menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat kelalaian pemerintah.
Implementasi  kewajiban  untuk  memberikan  peringatan  dan  informasi  juga  sering  kali  tidak optimal. Banyak pengguna jalan yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisi jalan yang  berbahaya,  sehingga  risiko  kecelakaan  tetap  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas, penerapan di lapangan masih perlu ditingkatkan.
Tanggung jawab hukum pemerintah terhadap kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai. Namun, tantangan utama adalah memastikan implementasi yang efektif di lapangan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan. Diharapkan dengan peningkatan keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat lebih terjamin.

## IV. KESIMPULAN
Pengaturan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Terhadap  Kerusakan  Jalan  Yang Mengakibatkan Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan, di mana masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Dengan demikian,  diharapkan  bahwa  pemerintah  dapat  lebih  serius  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan.
Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Terhadap  Kerusakan  Jalan  Yang  Mengakibatkan Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai.  Namun,  tantangan  utama  adalah  memastikan  implementasi  yang  efektif  di  lapangan  untuk mengurangi  risiko  kecelakaan  akibat  kerusakan  jalan.  Diharapkan  dengan  peningkatan  keseriusan pemerintah  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya,  keselamatan  dan  kenyamanan  pengguna  jalan dapat lebih terjamin.

## REFERENSI
Dirdjosisworo, S. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Manika, AS, Indradewi, AASN, & Trisna Dewi, NM (2021). Kedudukan Penerima Fidusia Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan. Kerta Dyatmika, 18(2), 10. https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.18.2.1191.1-10
Trisnadewi,  NM  (2015).  Tanggung  Jawab  Debitur  Terhadap  Musnahnya  Benda  Jaminan Fidusia  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank.  Kertha  Dyatmika,  12(2),  1â€“15. https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.12.2.374.%25p
Tunisia, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 362. https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2325
Widjaya, G., & Yani, A. (2000). Jaminan Fidusia. Raja Grafindo Persada. Yurizal.  (nd).  Aspek  Pidana  Dalam  Undang-Undang  No.42  Tahun.  1999  tentang  Jaminan Fidusia. Media Nusa Kreatif.
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.