…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Penerapan Standar Pemilu Internasional dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Pada Pemilu 2024
Rizky Herdianto 1 , Andri Sutrisno 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail : Rizkyherdianto65@gmail.com , andrisutrisno@iblam.ac.id
Article History:
Received: 29 Juli 2024 Revised: 22 Agustus 2024 Accepted: 26 Agustus 2024
Abstract: Penelitian ini membahas penerapan standar pemilu internasional dalam penegakan hukum pemilu terkait penggunaan sistem noken di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, pada pemilu 2024. Sistem noken adalah metode pemungutan suara tradisional yang digunakan di beberapa wilayah Papua, di mana suara diberikan secara kolektif melalui kepala suku atau pemimpin adat. Meskipun telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, sistem ini menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks standar pemilu internasional yang menekankan pada prinsip-prinsip hak pilih individu, kerahasiaan suara, keterbukaan, dan transparansi. Studi ini menganalisis beberapa kerangka hukum internasional yang relevan, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Piagam Afrika tentang Demokrasi, Pemilu, dan Pemerintahan, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, dan Piagam Uni Eropa tentang Hak- Hak Dasar. Implementasi standar-standar ini dalam konteks sistem noken dihadapkan pada tantangan seperti kesetaraan hak pilih, kerahasiaan suara, pengawasan dan transparansi, penyelesaian sengketa pemilu, serta kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa untuk mengintegrasikan standar internasional dengan praktik adat sistem noken, diperlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi edukasi pemilih, pengawasan independen, revisi dan penyesuaian regulasi, pelatihan penyelenggara pemilu, pengembangan mekanisme pengaduan yang efektif, peningkatan transparansi, serta kolaborasi dengan tokoh adat dan masyarakat lokal. Dengan
Keywords: Standar Pemilu International, Sistem Noken, Penegakan Hukum Pemilu.
pendekatan ini, diharapkan pemilu Kabupaten
Pegunungan Arfak dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu internasional.
PENDAHULUAN Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu proses pelaksanaan demokrasi dengan tujuan untuk memilih kandidat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Pemilu biasanya diselenggarakan di negara-negara yang sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Namun dewasa ini negara dengan sistem parlementer juga menyelenggarakan pemilu. Pemilu yang digunakan pada negara dengan sistem pemerintahan presidensial dilaksanakan secara umum dalam memilih lembaga eksekutif dan legislatif. Sedangkan pemilu pada negara dengan sistem pemerintahan parlementer dikenal ‘satu pemilu’. Satu pemilu pada negara dengan sistem parlementer merupakan pemilu yang hanya dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif (parlemen) saja yang dilakukan secara langsung oleh rakyat (Bisariyadi, Triningsih, dkk, 2012). Namun untuk kepala pemerintahan hanya dipilih langsung oleh anggota parlemen saja sedangkan masyarakat tidak dapat memilih kepala pemerintahan tersebut. Dikatakan satu pemilu dikarenakan pemilu dilaksanakan untuk memilih lembaga yang akan duduk di kursi legislatif saja tidak mencakup eksekutif sebagaimana sistem pemilu pada negara presidensial.
Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang di mana kekuasaan negara diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai negara demokrasi, salah satu ciri utama negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan secara serentak dengan hak pilih yang secara penuh dimiliki oleh individu-individu sebagai bentuk hak asasinya dan bentuk kepatuhannya kepada negara dengan menaruh suaranya pada pemilu (Djidar, 2021). Pemilu merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi negara. Hak memilih merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang terbatas pada kewarganegaraan saja. Hak memilih hanya dapat dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan. Hal ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kedaulatan rakyat, serta Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Melalui ketentuan Pasal 22E Ayat (6) UUD NRI 1945 yang berbunyi “(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang,” maka dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Indonesia telah memberikan kejelasan mengenai pemilihan umum. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan berbagai pemilihan kandidat yang duduk di kursi pemerintah lainnya, yang kemudian dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, jujur, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi secara normatif terkait dengan pemilu tersebut memberikan isyarat bahwa, Pertama, pemilu merupakan suatu sarana kedaulatan rakyat memperoleh hak untuk memilih serta hak untuk dipilih dalam pengisian jabatan-jabatan publik anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai bentuk sarana dalam perwujudan hak untuk memilih, pemilu merupakan suatu mekanisme konstitusional yang memberikan diri dalam menempatkan status ontologis rakyat sebagai primus interpares dalam
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pemerintahan yang demokratis (Kossah, 2023). Pemilu merupakan hak asasi manusia yang secara khusus hanya dimiliki oleh warga negara saja. Artinya hak pemilih ditentukan oleh status kewarganegaraan seseorang (Khairazi, 2015). Hak asasi manusia merupakan salah satu instrumen internasional dalam menegakkan keadilan yang berlaku secara universal (Wendra, Sutrisno, 2024). Oleh karena pemilu merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia, sehingga penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam proses pemilu sebagai landasan utama keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam sistem demokrasi. Demokratisasi merupakan salah satu sistem negara yang memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat dalam sistem pemerintahan (Lailiyah, Maulani, 2023). Artinya, rakyat memiliki hak-hak dan kedudukan yang setara di pemerintahan. Sehingga dengan sistem demokrasi merupakan pengimplementasian dari hak asasi manusia.
Pemilu merupakan hak asasi manusia yang secara khusus hanya dimiliki oleh warga negara saja. Artinya hak pemilih ditentukan oleh status kewarganegaraan seseorang (Khairazi, 2015). Hak asasi manusia merupakan salah satu instrumen internasional dalam menegakkan keadilan yang berlaku secara universal (Wendra, Sutrisno, 2024). Oleh karena pemilu merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia, sehingga penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam proses pemilu sebagai landasan utama keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam sistem demokrasi. Demokratisasi merupakan salah satu sistem negara yang memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat dalam sistem pemerintahan (Lailiyah, Maulani, 2023). Artinya, rakyat memiliki hak-hak dan kedudukan yang setara di pemerintahan. Sehingga dengan sistem demokrasi merupakan pengimplementasian dari hak asasi manusia.
Berdasarkan hal di atas, perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam kerangka hukum pemilu merupakan suatu landasan imperatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang konsistensinya harus dipastikan dalam berbagai jenis dan tingkatan dalam kerangka hukum mengenai pemilihan umum. Dalam pandangan hukum internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menjadi landasan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai instrumen hukum internasional pemilihan yang demokratis yang berlandaskan hak asasi manusia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), serta organisasi International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Menurut International IDEA, kerangka hukum pemilu yang harus dipatuhi dan disesuaikan oleh negara yang bersangkutan meliputi konstitusional yuridis yang sedang berlaku, termasuk undang-undang tentang pemilihan umum yang disahkan oleh lembaga legislatif, serta semua ketentuan yuridis lain yang memberikan dampak pada pemilu maupun prosesnya, termasuk ketentuan yuridis yang telah dikeluarkan oleh badan atau lembaga penyelenggara pemilihan umum yang kemudian semuanya harus dilandasi hak asasi manusia yang di mana dalam prosesnya, pemilu dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, adil, bebas, serta memiliki sifat kerahasiaan bagi para pemilih (Michael, Rasji, 2024).
Sejalan dengan hal tersebut, doktrin konstitusionalisme serta doktrin tentang pemilihan umum yang demokratis memiliki fungsi penting sebagai penuntun atau arah pelaksanaan pemilu (guidance idea) dalam memberikan kepastian bahwa pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan dengan cara-cara yang jujur, adil, serta demokratis dengan ditandai dengan terjaganya keaslian suara rakyat melalui perlindungan terhadap hak dalam memilih bagi warga negara yang memenuhi syarat kepemiluan (elegible) (Almuntasor,
Abdurahman, dkk, 2022). Perlindungan hak dalam memilih merupakan salah satu problem klasik yang berulang, yang di mana faktor permasalahannya dapat bersumber dari kepastian pola hukum untuk menjamin dan memenuhi hak konstitusional untuk memilih, serta bermuara pada kesemrawutan daftar pemilih.
Permasalahan demokratisasi di Indonesia menjadi perhatian khusus, termasuk dalam pemahaman masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu pemahaman masyarakat Indonesia yang hal ini juga dilindungi oleh konstitusi negara ialah mengakui adanya masyarakat adat beserta hukum yang menjadi kebiasaannya. Ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi bukti bahwa pelaksanaan pemilu dengan menggunakan sistem adat bertentangan dengan hak asasi manusia yang dianut dalam sistem pemilu. Ketentuan tersebut berbunyi; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan Pasal tersebut memberikan keleluasan dan hak asasi bagi masyarakat adat dalam melaksanakan hukum adat mereka. Tentu hal ini bernilai positif dalam penegakan hak asasi bahkan untuk masyarakat adat. Namun terhadap kepemiluan menjadi perhatian dikarenakan tidak sesuai dengan standar hak asasi terhadap pemilu dewasa ini. Salah satu sistem pemilu adat yang berlaku sampai sekarang tersebut ialah sistem pemilu melalui sistem noken di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Sistem pemilu noken menjadi perhatian dalam hal ini disebabkan oleh sistem noken sangat berpotensi penyalahgunaan suara dan melanggar hak asasi manusia. Sistem pemilu melalui noken dilaksanakan dalam bentuk bulatan suara yang dipegang oleh masing-masing tetua adat di setiap desa atau klan suku yang ada di sana (Wijaya, 2017). Berbeda dengan sistem pemilu nasional yang di mana dapat menggunakan hak suaranya dengan sistem one man one vote alias satu orang punya satu suara, sistem noken justru menerapkan sistem di mana suara dari semua warga pada suatu wilayah (desa/klan) hanya diwakilkan oleh satu orang saja yang menggunakan hak suaranya, yakni tetua adat (Rahmayani, Wardana, 2023). Hal ini dapat diartikan bahwa satu orang yang mencoblos di pemilu mempunyai kuasa lebih dengan memiliki lebih dari satu suara yang ia wakili yang berasal dari wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan hal tersebut, rumusan penelitian ini yaitu bagaimana standar pemilu menurut instrumen hukum internasional dalam penegakan hukum pemilu dan pelaksanaan pemilu melalui sistem noken di Papua tinjauan terhadap hak asasi manusia dalam kepemiluan. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis yuridis-normatif terkait perlindungan hak dalam memilih dalam kerangka hukum pemilihan umum yang terkait dengan doktrin konstitusionalisme serta doktrin pemilihan umum yang bersifat demokratis.

## PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Pemilu Melalui Sistem Noken di Papua Tinjauan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Kepemiluan.
Sistem noken merupakan metode pemilihan tradisional yang digunakan oleh beberapa komunitas adat di Papua, termasuk di Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Dalam sistem ini, pemilih tidak menggunakan surat suara individual, tetapi suara mereka dihimpun dalam noken (tas tradisional) yang mewakili pilihan mereka secara kolektif. Sistem ini diakui secara hukum di Indonesia melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengakui praktik ini sebagai bagian dari hak masyarakat adat dalam melaksanakan proses demokrasi sesuai dengan budaya mereka (Lembang, 2019). Penghormatan terhadap sistem kepemiluan melalui sistem adat noken ini juga diperkuat melalui ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi; “(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Sistem noken merupakan sistem adat, oleh karenanya pengakuan dan pelaksaan pemilu melalui sistem ini terdapat pengecualian dikarenakan sistem adat beserta ketentuan hukumnya dilindungi oleh konstitusi. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu melalui sistem noken memiliki berbagai tantangan. Transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, paksaan, ataupun penyalahgunaan suara yang telah dikumpulkan menjadi perhatian utama. Hal demikian dapat melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi; “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.” Menurut Julius Fredric Stahl salah seorang pemikir politik asal Jerman sebagai negara hukum, salah satu ciri utama negara hukum adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu harus mencerminkan pelaksanaan yang berkedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan penuh berada pada tangan rakyat baik secara kelompok maupun individual. Ditambah lagi hak asasi manusia menjadi landasan pelaksanaan dan penegakkan hukum di Indonesia yang menjadikan pelaksanaan pemilu memalui sistem adat noken tidak mencerminkan negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu melalui sistem noken harus dilaksanakan dengan berlandaskan hak asasi manusia dan prinsip negara demokrasi.
Kurangnya individualisme dalam pelaksanaan pemilu melalui sistem noken menjadi perhatian utama. Dalam sistem noken hak individu dikurangi karena sistem noken menganut prinsip kebersamaan dan harmonisasi sosial atau kelompok mereka (Kogoya, Tumengkol, dkk, 2023). Dalam sistem negara demokrasi modern, individual menjadi sangat penting mengingat setiap individu warga negara memiliki hak preferensi politik mereka sendiri (Nugroho, 2012). Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945 menekankan bahwa setiap individu warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan termasuk mengikuti proses pemilu dengan memilih kandidat yang diinginkan olehnya dan yang mewakili suaranya dengan jalan bertujuan demi membangun masyarakat melalui kepercayaan yang dimilikinya. Namun, terhadap sistem noken sepenuhnya pilihan politik masyarakat adat ditentukan oleh pemimpin atau tetua adat. Maka dari itu individu tidak memiliki kebebasan suara dalam memilih preferensi politik atau kandidat yang diinginkan olehnya. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mendasar, yakni kebebasan berekspresi dan hak individu.
Selain itu, yang menjadi kekhawatiran ialah pemanipulasian terhadap hasil pemilu melalui sistem noken. Potensi manipulasi oleh pemimpin atau tetua adat atau pihak yang berkepentingan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Perlunya pengawasan yang khusus serta pembentukan regulasi yang pasti seperti peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemilu atau pelaksanaan pemilu melalui sistem adat menjadi sangat penting. Pembentukan lembaga pengawas dan regulasi khusus mengenai sistem ini memberikan fleksibelitas terhadap pengaruh sistem demokrasi modern dengan sistem adat yang berlaku. Indonesia belum mencakup regulasi khusus mengenai pemilu pada sistem adat demi melanggengkan demokrasi atas masyarakat adat. Hal tersebut menjadi sangatlah penting dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang dianut negara demokrasi dan hukum adat sekaligus. Hal tersebut akan menambah kesan bahwa pluralitas demokrasi di Indonesia benar-benar berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.
Standar pemilu melalui prinsip hak asasi manusia berlaku prinsip universalitas sebagaimana prinsip pada konsep hak asasi manusia yang berlaku dewasa ini. Selain itu, prinsip pada sistem negara demokrasi pada umumnya sama, bahkan dalam instrumen-instrumen internasional termasuk mengenai pemilu menerapkan prinsip yang demokratis. Penggunaan prinsip demokratis memberikan keluasan terhadap hak asasi manusia (Zaini, 2020). Penerapan standar pemilu internasional dalam konteks penggunaan sistem noken menghadirkan berbagai tantangan, di antaranya:

## 1. Keseteraan Hak Pilih
Sistem noken mengumpulkan suara secara kolektif, sehingga hal ini dapat mengabaikan hak pilih individu. Ini bertentangan dengan prinsip satu orang satu suara (one person, one vote) yang merupakan dasar dari sistem pemilu di negara demokrasi (Zahratu, Chaterine, dkk, 2024). Dalam konteks ini, individu mungkin merasa tekanan sosial untuk mengikuti keputusan kelompok, yang dapat merusak kebebasan individu dalam memilih. Hal ini dapat dikategorikan sebagai ketidakbebasan dan tuntutan sosial atas hak suara atau kebebasan berpendapat seseorang yang dituangkan melalui pelaksanaan pemilu.

## 2. Kerahasiaan Suara
Standar pemilu internasional menekankan pentingnya kerahasiaan suara untuk mencegah intimidasi dan tekanan terhadap pemilih. Dalam sistem noken, kerahasiaan suara sulit dijaga karena pilihan suara diketahui oleh semua anggota komunitas. Ini dapat mengarah pada situasi di mana pemilih merasa tidak bebas untuk memilih sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

## 3. Pengawasan dan Transparansi
Sistem noken menantang prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pemilu. Mengawasi dan memastikan bahwa proses pengumpulan dan penghitungan suara dilakukan dengan benar menjadi lebih sulit dalam sistem ini. Kurangnya transparansi dapat membuka peluang untuk manipulasi suara dan pelanggaran lainnya seperti kecurangan dalam memutuskan hasil pemilu. Pengawasan menjadi sangat penting demi menekankan penyalahgunaan dan manipulasi suara pada sistem noken.

## 4. Penyelesaian Sengketa Pemilu
Sengketa terkait hasil pemilu dalam konteks sistem noken sulit diselesaikan karena kurangnya bukti konkret seperti surat suara individu. Proses penyelesaian sengketa memerlukan pemahaman yang mendalam tentang adat dan praktik lokal, yang sering kali tidak dimiliki oleh otoritas pemilu atau pengadilan. Karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan hukum adat dan berlainan dengan hukum adat yang berlaku.
5. Harmonisasi Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Hukum Adat. Menyeimbangkan antara hukum nasional Indonesia dan standar pemilu internasional dengan praktik adat sistem noken adalah tantangan besar. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengakui sistem noken, namun harmonisasi dengan standar internasional yang dianut juga oleh sistem hukum Indonesia yang menekankan hak individu juga tetap menjadi permasalahan yang kompleks.
6. Edukasi dan Kesadaran Pemilih
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 5250
Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilih tentang hak-hak mereka dalam konteks demokrasi modern juga menjadi tantangan. Banyak pemilih mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya hak pilih individu dan kerahasiaan suara, sehingga mereka cenderung mengikuti praktik tradisional tanpa mempertanyakan dampaknya terhadap hak demokratis mereka.

## 7. Tekanan Sosial dan Buaya
Tekanan sosial dan budaya dalam komunitas adat sangat kuat, yang dapat mengarahkan individu untuk mengikuti keputusan kelompok tanpa mempertimbangkan preferensi pribadi mereka. Ini dapat mengurangi kualitas demokrasi dan kebebasan memilih.

## 8. Kapabilitas Penyelenggara Pemilu Lokal
Penyelenggara pemilu di daerah yang menggunakan sistem noken mungkin kurang terlatih dalam menerapkan standar internasional dan memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Mereka juga mungkin menghadapi kesulitan dalam menavigasi antara penghormatan terhadap adat dan penerapan hukum nasional.
Pengharmonisasian praktik sistem noken dengan standar pemilu internasional pada pemilu 2024 di Kabupaten Pegunungan Arfak, merupakan langkah yang sangat penting terhadap pluralisme demokrasi di Indonesia sendiri. Harmonisasi lewat regulasi seperti peraturan perundang-undangan melanggengkan pelaksanaan demokrasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip adat yang dianut di suatu daerah. Terdapat beberapa langkah harmonisasi yang dapat diambil dalam penyesuaian dengan sistem demokrasi dan hak asasi manusia, yakni sebagai berikut:
1. Sosialisasi dan Edukasi. Meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dan hak individu dalam pemilu. Namun hal demikian sangat bertentangan dengan pengaruh adat yang dianut oleh masyarakat di sana. Memberikan dogma demokratisasi modern terhadap kepercayaan masyarakat adat menyebabkan kerancuan akibat dari berlainan pemahaman yang dipahami. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H dalam jurnalnya mengemukakan, Mahkamah Konstitusi juga mengetahui, memahami, serta menghargai nilai-nilai kebudayaan yang berlaku pada masyarakat-masyarakat di Papua, terutama di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat yang memiliki ciri khas dalam pelaksanaan pemilu melalui mekanisme aklamasi (persetujuan bersama), apabila dipaksakan menggunakan tata cara pemilu sesuai dengan sistem pemilu modern, menimbulkan kekhawatiran akan timbul berbagai konflik antar kelompok masyarakat di sana. Mahkamah juga berpandangan bahwa lebih baik mereka tidak diikutsertakan dengan sistem modern yang ada dan perpecahan antar kelompok masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban yang telah lama mereka pegang teguh sampai saat ini (Lubbi, 2021). Akan tetapi dogma-dogma hukum modern untuk pelaksanaan pemilu terhadap hukum adat juga sangatlah penting mengingat hak-hak mereka yang mewakili suara mereka di pemerintahan.
2. Pengawasan Independen. Melibatkan lembaga pengawas pemilu independen yang memahami konteks budaya lokal untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Pengawasan menjadi sangat penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan suara (Pradesa, 2024). Pengawasan juga berfungsi
dalam menekankan bahwa pelaksanaan demokrasi dilaksanakan dengan pluralisme (menyesuaikan diri). Sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan suara. Selain itu, melalui fungsi pengawasan juga sangat penting apabila edukasi atau pemberian pemahaman sistem pemilu modern yang bertentangan dengan hukum adat masyarakat setempat tidak terlaksana. Karena sejatinya fungsi pengawasan melanggengkan pelaksanaan pemilu adat serta mengurangi risiko penyalahgunaan suara yang dikhawatirkan.
3. Perevisian Regulasi.
Meninjau kembali regulasi terkait sistem noken untuk memastikan bahwa praktik ini tetap menghormati hak individu dan prinsip-prinsip demokrasi, serta disesuaikan dengan standar internasional. Selama ini kita mengenal berbagai regulasi mengakui pelaksanaan pemilu melalui sistem noken. Namun terhadap pelaksanaan pemilu melalui sistem tersebut sangat rentan risiko manipulasi dan penyalahgunaan suara. Regulasi yang pasti mengenai fungsi pengawasan sangat penting dalam menghindari ketidaksesuaian sistem pemilu modern (nasional, internasional) terhadap sistem hukum adat yang bertolak belaka.
4. Pelatihan Penyelenggaraan Pemilu.
Melatih penyelenggara pemilu di tingkat lokal untuk memahami dan menerapkan standar internasional dalam konteks budaya setempat. Walaupun secara teknis hukum (kebiasaan) adat dengan sistem hukum modern bertolak belaka, namun memberikan pelatihan penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting dalam memahami posisi hak-hak yang para pemilih individu miliki. Selain itu, pelatihan penyelenggaraan pemilu menjadi dasar bahwa pelaksanaan pemilu yang modern dapat diakselerasikan dengan sistem adat demi pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dianut negara terutama hak-hak individu masyarakat setempat.
Pemilu merupakan salah satu ajang pelaksanaan demokratisasi dalam memenuhi kursi di pemerintahan dan ajang menyuarakan hak dalam memilih kandidat yang mewakili di pemerintahan. Oleh karena itu, pemilu digambarkan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia dalam sistem demokrasi. Pemenuhan hak asasi melalui pemilu tergambar dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam negara demokrasi dan negara hukum. Beberapa prinsip-prinsip pemilu yang berlandaskan hak asasi manusia adalah pemilu yang bebas, adil, jujur, rahasia, dan tidak ada paksaan. Hal ini berarti terhadap sistem noken tercermin sistem yang bertolak belaka dari standar yang telah disebutkan. Standar hak asasi manusia berlaku secara universal. Artinya dalam instrumen hukum internasional manapun berlaku standar dan prinsip hak asasi manusia yang sama. Sistem pemilu melalui noken yang merupakan sistem pemilu yang berdasarkan suara bersama (aklamasi) tercermin ketidakbebasan individu dalam memilih kandidat yang mewakili suaranya di pemerintahan. Individu dituntut dan dibawa arus sosial yang sama dalam memilih kandidat. Satu kelompok memiliki satu suara yang sama. Hal ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan suara oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

## 2. Standar Pemilu Menurut Instrumen Hukum Internasional Dalam Penegakan Hukum Pemilu.
Pemilu merupakan suatu bagian penting dalam pemerintahan yang demokratis, akan tetapi tidak semua pelaksanaan pemilihan umum terselenggara dengan demokratis. Sebagai suatu tempat dalam memperebutkan kekuasaan pemerintahan, pemilihan umum sangat rentan pembajakan oleh electoral fraud melalui manipulasi proses serta hasil pemilihan umum ataupun didistorsi melalui berbagai kesalahan dan kecenderungan administrasi elektorial
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
5252
yang terselenggara secara demokratis. Maka, para ahli pemilihan umum ataupun komunitas internasional yang berminat dalam upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis menggambarkan sejumlah kriteria, parameter, standar, maupun berbagai prinsip yang digunakan dalam menilai demokratis atau tidaknya pelaksanaan pemilu.
Sebagai arena perebutan kekuasaan pemerintahan, dalam pelaksanaannya pemilu harus mencerminkan keadilan dan hak asasi manusia. Teori negara demokrasi menjadi ‘tameng’ pelaksanaan pemilu yang berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan. Begitu pula terhadap standar pelaksanaan pemilu harus memiliki penyesuaian dengan hak-hak asasi manusia. Pemilu merupakan cerminan negara demokrasi yang di mana penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu ciri negara demokrasi itu sendiri. Sebagai negara demokrasi, salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang jujur dan adil (free and fair election) (Zazili, 2016).
Salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan pemilu adalah adanya hak untuk memilih. Hak memilih merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dianut oleh negara- negara demokrasi. Hak untuk memilih merupakan bentuk penghormatan terhadap keputusan seorang individu dalam ikut serta pada pelaksanaan demokrasi (Sarbaini, 2021). Melakukan pemilihan tentu berdampak pada keputusan rakyat dalam memilih siapa kandidat yang tepat untuk mewakili hak-haknya di pemerintahan serta menjalankan pemerintahan demi kepentingan umum. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang sifatnya hakiki, universal, tidak dapat diganggugugat atau dicabut, atau bahkan dibagi. Oleh karena itu, terhadap standar pemilu juga menekankan pelaksanaan pemilu yang berkeadilan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
Standar pemilu sebagai bentuk bagian dari demokratisasi mengikuti standar yang ditentukan yang berlandaskan hak asasi manusia. Instrumen internasional umumnya memberikan standar pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan seperti hak individu dalam memilih, pelaksanaan pemilu yang akuntabel, terbuka, dan tidak memaksa kehendak (Hoesein, 2023). Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap hasil pemilu. Pemilu yang dilaksanakan berlandaskan prinsip keadilan dengan hak asasi manusia cenderung lebih terjamin bahwa suara yang dihasilkan merupakan suara murni dari individu masyarakat, tidak ada keterwakilan yang cenderung lebih mewakili suara bahkan kepentingan yang mewakili dalam pemilu. Melalui pemilu keterwakilan suara-suara atau aspirasi masyarakat tidak terpenuhi. Pemanipulasian suara menjadi salah satu permasalahan pelaksanaan pemilu melalui perwakilan karena tidak dipilih secara langsung oleh pemilih, melainkan mengikuti kepentingan perwakilan pemilih. Oleh karena itu, pemenuhan standar pelaksanaan pemilu dalam suatu negara perlu diterapkan, terutama dalam mencerminkan hak-hak para pemilih melalui prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dianut. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu mencerminkan pemilu yang jujur dan berkeadilan, transparansi, serta tidak dibawah paksaan.
Salah satu standar pemilu internasional yang demokratis adalah adanya lembaga dan badan pemilu. Hal ini bertujuan dalam melakukan kegiatan pemilu harus berlandaskan asas-asas pada yang berlandaskan hak asasi manusia seperti independen, transparan, tidak berpihak, serta tidak dibawah pengaruh tekanan dari pihak manapun yang merugikan hak pemilih dalam ikut serta melakukan pemilu. Standar internasional pemilu harus terukur dan teratur, taat asas yang berlaku, serta yang paling utama adalah berpijak pada peraturan (Siagian, Fajar, dkk, 2022). Pembentukan peraturan menjadi pijakan utama pelaksanaan pemilu
yang terstruktur dengan baik dan benar. Melalui peraturan baik itu peraturan perundang- undangan maupun peraturan dibawahnya, pelaksanaan pemilu menjadi terstruktur dan teratur. Sebagai negara hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, sudah seyogyanya pelaksanaan pemilu dilandasi oleh peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut Julius Frederich Stahl, salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak sasi manusia dan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang (Afif, 2018). Oleh karena itu, dalam mencerminkan negara hukum yang patuh terhadap pengakuan atas hak asasi manusia dan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang, pelaksanaan pemilu sudah seyogyanya dilandasi oleh prinsip yang dianut dalam hak asasi manusia dan pelaksanaan pemilu melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, melalui peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan dibawahnya, instrumen-instrumen internasional dapat diterapkan melalui pengratifikasian terhadap peraturan tersebut (Indrawati, 2020). Ratifikasi bertujuan untuk mengadopsi sistem atau prinsip hukum yang dianut pada hukum internasional terhadap hukum nasional negara.
Menurut International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), sebuah organisasi internasional antar pemerintah yang memberikan mandat untuk menyebarluaskan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia, ada 15 standar pemilihan umum yang demokratis termasuk salah satu di antaranya ialah hak dalam memilih dan hak untuk dipilih serta hak administratif pemilih (Rahawarin, Muslim, dkk, 2024). Hak dalam memilih dan untuk dipilih berkaitan dengan pola hukum yang harus memastikan bahwa seluruh warga negara yang terpenuhi syarat-syaratnya dalam pemilu, dijamin dapat mengikuti pemilihan umum tanpa diskriminasi. Sedangkan administratif pemilih berkaitan dengan kerangka atau pola hukum yang harus memastikan bahwa penyimpanan daftar pemilih tersimpan secara transparan dan akurat, serta memberikan perlindungan bagi warga negara yang terpenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang. International IDEA memberikan penekanan terhadap standar pemilih dan yang ikut dipilih dalam pemilu. Hal ini memberikan dampak yang pasti mengingat pemilih memiliki hak memilih dan yang dipilih memiliki hak untuk ikut andil dalam kursi pemerintahan dalam negara demokrasi. Pasal 1 International IDEA menekankan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, seperti independensi lembaga penyelenggara, transparansi, dan akuntabilitas.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) juga memberikan penekanan bahwasanya pelaksanaan pemilu merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga suatu negara (Farisi, Harahap, 2024). Hak asasi terhadap pemilu sangat berbeda dengan hak asasi manusia lainnya. Hak pemilu hanya dimiliki oleh individu-individu dengan kewarganegaraan suatu negara tertentu (Nuna, Moonti, 2019). Hal ini berarti terhadap konsep Hak asasi manusia yang berlaku universal dalam pelaksanaan pemilu memiliki batas-batas tertentu yakni kewarganegaraan. Batasan ini berlaku sejalan dengan tujuan dilaksanakannya pemilu, yakni mencari kandidat terbaik untuk menduduki kursi pemerintahan suatu negara. Hal ini berarti hanya warga negara tertentu yang memiliki hak dalam pelaksanaan pemilu. Pasal 21 Ayat (3) UNDHR berbunyi; "Kehendak rakyat harus menjadi dasar dari kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang jujur yang diadakan secara berkala dengan hak pilih umum dan setara serta pemungutan suara yang bebas dan rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang sebanding." Menurut UNDHR salah satu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
5254
kebebasan dalam hak asasi manusia adalah pelaksanaan demokratis yang sistematis tanpa adanya paksaan maupun tuntutan, serta pembatasan atas hak yang dimiliki individu dalam pelaksanaan demokrasi. UNDHR menjabarkan bahwa pelaksanaan demokrasi pada umumnya harus mencerminkan hak-hak individu dalam melaksanakan hajatnya di pemerintahan. Hak asasi manusia dalam negara demokrasi tercermin dari pelaksanaan demokrasi yang akuntabel dalam sistem pemilihan umum. Suatu negara demokrasi mencerminkan kedaulatan rakyat yang hakiki, sebagaimana terhadap teori John Locke dalam trias politica-nya. Ketentuan mengenai hak pemilu hanya dapat dimiliki atas status kewarganegaraan saja juga sejalan dengan Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Dasar pada Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi; "Setiap warga negara Uni memiliki hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan untuk Parlemen Eropa di Negara Anggota tempat mereka tinggal, berdasarkan kondisi yang sama seperti warga negara dari Negara Anggota tersebut." Pembatasan mengenai hak dalam pelaksanaan pemilu atas status kewarganegaraan mencerminkan demokrasi yang bebas dan memperhatikan kedaulatan suatu negara. Standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal hanya berlaku dalam konteks keamanan dan kebebasan dari penjajahan dan penyiksaan serta hak-hak kepemilikan. Namun hal-hal tertentu seperti hak pemilu memiliki batasan tertentu atas kewarganegaraan saja. Akan tetapi standar pelaksanaan pemilu yang demokratis dan mencerminkan hak asasi manusia menjadi landasan pelaksanaan pemilu di seluruh negara- negara demokrasi di dunia.
Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga memberikan kejelasan yang sama, bahwasanya status kewarganegaraan seseorang juga menjadi penentu hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemilu. ICCPR menjelaskan bahwa pemilu hanya dapat dilaksanakan oleh warga suatu negara saja, namun tetap dengan standar yang ditentukan dalam memenuhi prinsip-prinsip dalam deklarasi hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 25 ICCPR yang berbunyi; "Setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun serta tanpa pembatasan yang tidak masuk akal: (a) untuk turut serta dalam menjalankan urusan publik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang asli, yang harus dilakukan dengan hak pilih umum dan setara dan dengan pemungutan suara rahasia yang menjamin ungkapan kehendak para pemilih." Pelaksanaan pemilu yang tidak terbuka akan menimbulkan banyak masalah, terutama independensi kekuasaan. Ketidakterbukaan pelaksanaan pemilu melanggengkan kecurangan dan pemalsuan terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, hasil pemilu tidak mencerminkan suara-suara dan aspirasi asli dari warga negara.
Warga negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional, negara terlaksana karena ada warga negara sebagai objek pelaksanaan negara. Teori negara sebagai tempat pelindung hak manusia menjadi landasan mengapa warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara (Wicaksono, 2021). Termasuk hak dalam memilih kandidat pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Hal ini tertuang dalam Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi; "Setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan untuk mengambil bagian dalam urusan umum negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas." Standar pemilu yang dipakai pada konvensi ini meliputi standar mengenai kebebasan rakyat dalam memilih dan ikut serta dalam pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan
tertinggi dalam sistem negara demokrasi. Sistem negara demokrasi sendiri memiliki landasan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Oleh karena itu, pelaksaan pemerintahan harus berlandaskan dan mencerminkan hak asasi manusia warga negaranya. Selain itu, standar pemilu internasional mencakup berbagai prinsip utama yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Berbagai prinsip utama tersebut umumnya mencerminkan landasan hak asasi manusia, prinsip-prinsip utama tersebut meliputi:
1. Universalitas dan Kesetaraan Hak Pilih.
Setiap warga negara harus memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Pelaksanaan pemilu menjadi ajang yang menunjukkan kesetaraan seorang warga negara atas hak kewarganegaraan yang dimilikinya untuk duduk di kursi pemerintahan dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Hal tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Dan ketentuan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi; “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

## 2. Kebebasan dan Kerahasiaan.
Pemilih harus dapat memberikan suaranya secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi, dan kerahasiaan suara harus terjamin. Sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan salah satu pihak untuk duduk di pemerintahan dengan cara yang tidak demokratis.
3. Keterbukaan dan Transparansi.
Proses pemilu harus dilaksanakan secara terbuka dengan akses untuk pengawasan publik dan internasional. Pengawasan bertujuan untuk menilai pelaksanaan pemilu terlaksana dengan semestinya sebagaimana telah diterapkan pada standar pemilu yang berlandaskan asas demokrasi dan hak asasi manusia (Ummah, 2017). Fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk menilai terhadap pelaksanaan pemilu dan terhindar dari kecurangan pemilu.
4. Keadilan dan Akuntabilitas.
Setiap pelanggaran dalam proses pemilu harus ditindak sesuai hukum, dan ada mekanisme untuk mengajukan keluhan dan penyelesaian sengketa. Penegakan hukum pemilu berfungsi dalam menegakkan proses kepemiluan yang adil. Hukum pemilu memberikan fungsi perlindungan hukum akibat dari pelaksanaan pemilu yang kurang akuntabel. Sehingga kecurangan-kecurangan dalam pemilu terus diberantas dan ditegakkan bentuk keadilannya.
Umumnya standar hukum internasional yang berlaku dewasa ini berkutik pada ‘hak asasi manusia’. Begitu pula terhadap standar hukum internasional pada pemilu. Sehingga dasar pelaksanaan pemilu dilandaskan pada hak asasi manusia yang melekat pada diri individu seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak untuk memilih terlekat hak seperti melaksanakan pemilu secara rahasia, bebas, tanpa paksaan, serta hak dalam mewakili suaranya di pemerintahan. Hak memilih juga menjadi bagian dari keikutsertaan pemilih dalam pemerintahan. Pemilih berfungsi sebagai subjek yang memilih kandidat untuk duduk di kursi pemerintahan dan mewakili suara pemilih. Oleh karena itu, standar pemilu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
internasional berlaku standar pada prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia. Penekanan standar hak asasi manusia pada pemilu bukan tanpa sebab, penekanan ini dilandasi oleh hak individualisme dalam sistem pemilu serta peserta pemilih dalam sistem pemilu hanya diwakili oleh satu orang saja (one person, one vote) yang merupakan prinsip dasar dari sistem pemilu di negara demokrasi.

## PENUTUP 1. Kesimpulan
Penerapan standar pemilu internasional dalam penegakan hukum pemilu terkait penggunaan sistem noken di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan preventif terhadap budaya lokal. Dengan langkah-langkah yang tepat, adalah mungkin untuk menghormati tradisi adat sekaligus menjamin pemilu yang bebas, adil, dan transparan sesuai dengan standar internasional. Pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal serta komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi akan menjadi kunci sukses dalam upaya ini.
2. Saran Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Pengawasan yang independent. Fungsi pengawasan sangat penting dan lebih aman dilaksanakan dalam memantau proses pemilu melalui system noken. Dibandingkan dengan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak individu dalam memilih, dikhawatirkan akan timbul konflik- konflik antar kelompok masyarakat, apabila dipaksakan menggunakan tata cara pemilu sesuai dengan sistem pemilu modern. Pengawasan juga sangat berfungsi dalam menekan penyalahgunaan dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu melalui sistem noken. Selain itu, fungsi pengawasan juga memberikan kesempatan yang luas bagi Masyarakat adat dalam pengakuannya terhadap sistem demokrasi modern serta sistem demokrasi mengalami pluralisme karena mengakui hak-hak system adat dalam suatu negara demokrasi.
b. Regulasi Pasti seperti Undang-Undang. Pelaksanaan sistem pemilu melaui noken sejauh ini belum memiliki regulasi pasti seperti undang-undang. Meskipun pelaksanaan sistem ini diakui melalui putusan mahkamah konstitusi No. 47-81/PHPU-A-VII/ 2009 tentang Pemilu Sistem Noken di Papua. Akan tetapi tidak disadurkan melalui Undang-Undang supaya pelaksanaanya terstruktur dengan baik serta memberikan pluralisme terhadap sistem hukum dan demokrasi yang dianut. Selain itu melalui undang-undang pelaksanaan pemilu melalui sistem noken dapat membantu dalam koordinasi dan pengawasan proses pemilihan umum, terutama dalam menangani wilayah yang menggunakan sistem noken. Hal demikian tentu memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan efektif dan efisien. Undang-Undang juga membantu dalam mengintegrasikan sistem noken dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sehingga memastikan bahwa proses pemilu tetap demokratis, pluralisme, serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Lembang, M. Y. R. (2019). Evaluasi Penetapan Kabupaten Pengguna Noken / Ikat Dalam Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Papua. Jurnal KPU Electoral Research . https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/132 Muttaqien, A. (2020). Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. Jurnal Sosial Humaniora Sigli , 3 (1), 1–12. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231 Putra, H. (2020). Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia , 2 , 138–159. www.journal.kpu.go.id Zainuddin, M., Sadiyah, K., & Wardana, S. K. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Penelitian Hukum Indonesia Volume , 1 (2), 68– 76. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan PP Nomor 57 Tahun 2021.pdf Patawari, Patawari. "Standar Hukum Internasional Penyelenggara Pemilihan Umum, Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Negara Indonesia." Pleno Jure, vol. 8, no. 1, 20 Jun. 2019, pp. 25-38, doi:10.37541/plenojure.v8i1.341.
Palgrave Macmillan, London (2019). Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu (IDEA). Dalam: The Statesman's Yearbook 2019. The Statesman's Yearbook. https://doi.org/10.1007/978-1-349-95321-9_35