## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 10 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NIRMILITER INDONESIA

## M. asa’ari Yusuf, Cosmas Manukallo Danga, Lukman Yudho Prakoso, Muliahadi
Tumanggor, Sakum
Universitas Pertahanan Republik Indonesia Email: spaceworkacademy@gmail.com; manukallodanga@gmail.com Lukman.yudho@idu.ac.id; Muliahadi.tumanggor@idu.ac.id; sakum@idu.ac.id
Kata kunci: Pertahanan Nirmiliter,
Kementerian,
Lembaga,Keama nan Nasional Keywords: Non-military
Defense, Ministries, Agencies, National Security

## ABSTRAK
Latar Belakang: Ancaman dari luar maupun dalam negara selalu menjadi tantangan yang harus  dihadapi  oleh  suatu  negara.  Kepolisian  bertanggung  jawab  untuk  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  dalam  negeri,  sedangkan  TNI  bertanggung  jawab untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman dari luar negeri .
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kementrian atau Lembaga mana yang paling  dominan  sebagai  penyelenggara  pertahanan  nirmiliter  Indonesia  dalam  konteks keamanan nasional .
Metode : Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  literatur  dengan  analisis  konten terhadap sumber utama yaitu Petunjuk Umum Pertahanan Negara tahun 2021 .
Hasil : Hasil  penelitian  didapat  adanya  gap  pelaksanaan  Pertahanan  Nirmiliter  yang dilakukan  Kementerian  atau  Lembaga  terhadap  strategi  Keamanan  Nasional  dan  sistem Pertahanan  Negara. hasil  konten  analisis  menunjukkan  Institusi  penyelenggara  Pertahanan Nirmiliter  yang  paling  sering  muncul  justru  Kepolisian  RI  dengan  Modus  35  kali  diikuti dengan BIN terbanyak kedua dengan 33 kali kemunculan, sedangkan kemendagri berada di posisi ke 3 dengan modus 31, ironisnya Kementerian Pertahanan justru dan hanya 14 kali di sebutkan  dalam  tugas  sebagai  pendukung  saja  tanpa  tugas  sebagai  penyelenggara  utama Pertahanan  Nirmiliter  dan  berada  di  peringkat  ke  12  diantara  seluruh  Kementerian  dan Lembaga Pemerintah. Secara rata-rata seluruh kementerian lembaga mempunyai nilai mean 11,58537 .
Kesimpulan: Penelitian  ini  menyarankan  adanya  Dewan  yang  mengkoordinasikan pelaksanaan  Pertahanan  Nir  Militer  yang  dilakukan  Oleh  Kementerian  /Lembaga  agar pelaksanaannya  bukan  sekedar  berkoordinasi  akan  tetapi  dapat  terkoordinasi  dan menempatkan  Kementrian  Triumvirat  (Kemendagri,  Kemenlu  dan  Kemenhan)  pada kedudukannya dalam penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter, mengingat tujuan Pertahanan Nirmiliter  adalah  mengantisipasi  keadaan  terburuk  kehidupan  bernegara  dari  Dimensi ancaman Non Militer .

## ABSTRACT
Background: Threats from outside and within the country are always challenges that must be faced by a country. The police are responsible for maintaining public security and order within the country, while the TNI is responsible for maintaining the security and defense of the country from threats from abroad .
Purpose: This study aims to find out which Ministry or Institution is the most dominant as the organizer of Indonesia's non-military defense in the context of national security .
Methods: The research method used is a literature study with content analysis of the main source, namely the 2021 National Defense General Directive .
Results: The results of the study found a gap in the implementation of Non-Military Defense carried  out  by  Ministries  or  Institutions  on  the  National  Security  strategy  and  the  State Defense  system.  The  results  of  the  analysis  content  show  that  the  Non-military  Defense organizing institution that most often appears is the Indonesian Police with 35 times mode followed by the second most BIN with 33 appearances, while the Ministry of Home Affairs is in 3rd position with 31 modes, ironically the Ministry of Defense is precisely and only 14 times mentioned in the task as a supporter only without the task as the main organizer  of Nonmilitary Defense and is ranked 12th among all Ministries and Government Agencies. On average, all ministries have a mean value of 11.58537 .
Conclusion: This  study  suggests  the  existence  of  a  Council  that  coordinates  the implementation  of  Non-Military  Defense  carried  out  by  Ministries  /  Agencies  so  that  its implementation  is  not  just  coordinated  but  can  be  coordinated  and  place  the  Triumvirate Ministries (Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Defense) in their position in the implementation of Non-Military Defense, considering that the purpose of Non-Military Defense is to anticipate the worst state of state life from the Non-Military threat dimension .

## PENDAHULUAN
Indonesia, negara yang terletak di Asia Tenggara, adalah negara kepulauan terbesar di  dunia.  Kondisi  strategis  Indonesia  sangat  penting  karena  letak  geografisnya  sebagai negara maritim dan jembatan antara benua Asia dan Australia.  Indonesia juga berada di jalur  perdagangan  internasional  dan  rawan  bencana  alam.  Strategi  Pertahanan  Negara Indonesia  dirumuskan  berdasarkan  kekhasan  dan  kondisi  geografi  sebagai  negara kepulauan berciri Nusantara, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Strategi Pertahanan Indonesia adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, didalamnya  terkandung  unsur  pertahanan  Militer  dan  Pertahanan  Nirmiliter. Penyelenggaraan Pertahanan Negara berpedoman pada Sishankamrata dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Pertahanan Nirmiliter bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual dan profesionalisme  yang  baik  serta  memiliki  kesadaran  dan  kemampuan  bela  negara (Kementerian pertahanan Republik Indonesia, 2017).
Seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya dipersiapkan atau mempersiapkan diri  untuk  menghadapi  hakikat  ancaman,  gangguan,  hambatan,  dan  tantangan  terhadap eksistensi  NKRI  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  perubahan  lingkungan  dan  konteks strategis.  Pertahanan  Negara  bertitik  tolak  pada  falsafah  dan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia  untuk  menjamin  keutuhan  dan  tetap  tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  (UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2002).
Pengerahan kekuatan nir militer adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara atau organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Di  buku  Doktrin  Pertahanan  Negara (KEMENTERIAN  PERTAHANAN REPUBLIK  INDONESIA,  2014), dijelaskan  bahwa  pertahanan  negara  diselenggarakan dengan tujuan mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang berasal dari dalam dan luar negara. Identifikasi terhadap ancaman yang berpotensi membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan  wilayah  NKRI, dan  keselamatan  rakyat  menjadi  faktor  utama  yang menjadi dasar dalam merancang sistem pertahanan negara. Keamanan nasional menjadi isu yang selalu aktual di setiap negara.
Ancaman  dari  luar  maupun  dalam  negara  selalu  menjadi  tantangan  yang  harus dihadapi  oleh  suatu  negara. Kepolisian  bertanggung  jawab  untuk  memelihara  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  di  dalam  negeri, sedangkan  TNI  bertanggung  jawab  untuk menjaga  keamanan  dan  pertahanan  negara  dari  ancaman  dari  luar  negeri. Diplomasi dilakukan  dengan  cara  menjalin  hubungan  baik  dengan  negara-negara  lain  dan  juga lembaga internasional, seperti PBB dan ASEAN. Literatur review yang utama dalam studi kali ini adalah Peraturan yang menjadi dasar hukum Pertahanan Nirmiliter Indonesia terdiri dari  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (Danga et al., 2023).
Teori yang digunakan adalah Teori Pertahanan menurut Supriatna, Ilmu Pertahanan adalah “Suatu ilmu dan seni yang mempelajari sumber daya nasional (potential national resources) yang dimiliki suatu negara untuk dijadikan sebagai kekuatan nasional (national power) pada saat damai, digunakan pada saat perang (konflik bersenjata), dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman  militer  dan  non-militer  terhadap  keutuhan  wilayah,  kedaulatan  negara,  dan keselamatan segenap bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan keamanan nasional.” (Supriyatno,  2014).  Dalam  manajemen  Pertahanan  menurut  Yusgiantoro  dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dalam memahami prinsip-prinsip manajemen, maka  hasilnya  dapat  lebih terukur,  di  samping  perlunya membuat justifikasi atau  alasan dari  proses  pengambilan  keputusannya  (Yusgiantoro,  2014).    teori  ancaman  non  militer menurut Jakum Hanneg 2020-2024, Teori Ancaman nonmiliter: usaha atau kegiatan tanpa bersenjata  yang  dinilai  mempunyai  kemampuan  membahayakan  atau  berimplikasi mengancam  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  negara,  dan  keselamatan  segenap bangsa.  Dilakukan  oleh  aktor  negara  dan  non  negara,  dari  luar  atau  dalam  negeri  atau kolaborasi  keduanya.  Dimensi  utama  ancaman  Non  Militer  yaitu  Ideologi,  Politik, Ekonomi,  Sosial  Budaya,  Teknologi,  Keselamatan  Umum  dan  Legislasi  (Perpres  No.8 Tahun 2021 Tentang Jakum Hanneg).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  dengan  content  analisis  terhadap berbagai  sumber  yang  relevan  terutama  Kebijakan  Umum  Pertahanan  2020-2024. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna dari teks tertulis, gambar, atau audio dalam konteks tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi yang terdapat dalam teks atau gambar, lalu menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya, Analisis kritis dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai konsep dan strategi kekuatan pertahanan nirmiliter yang telah diterapkan di berbagai negara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Metode ini  sering  disebut  sebagai  studi  pustaka  yang  meliputi  serangkaian  kegiatan  dalam pengumpulan  data  pustaka,  membaca,  mencatat,  dan  mengolah  bahan  penelitian  yang sudah  ada.  Penelitian  kepustakaan  biasanya  dilakukan  untuk  memperoleh  data  dan informasi  dari  sumber  yang  berbeda  untuk  mendukung  analisis  dan  pembahasan  yang dilakukan.  Metode  ini  cocok  digunakan  dalam  penelitian  yang  tidak  membutuhkan pengumpulan data primer, seperti pada penelitian yang bersifat deskriptif atau literatur. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk meneliti dan menganalisis informasi yang telah tersedia secara efisien dan efektif. (Zed, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan nir militer dapat menjadi kekuatan  yang  efektif  dalam  mempertahankan  keamanan  nasional  apabila  terkoordinasi dengan  baik  bukan  sekedar  ber”koordinasi”.  sehingga  diperlukan  Dewan  yang mengkoordinasi  dalam  Dewan  Keamanan  nasional,  hasil  Konten  analisis  menunjukkan bahwa  Kepolisian  RI  dengan  35  point  dan  BIN  dengan  dan  33  poin  serta  Kemendagri dengan 31 poin adalah Institusi terbanyak kemunculan sebagai penyelenggara utama dan pendukung Penyelenggara Pertahanan Nir Militer di Indonesia, temuan yang cukup ironi justru penelitian ini menemukan bahwa Kemhan sebagai institusi yang bertanggung jawab dibidang Pertahanan justru tidak banyak mendapat peran dalam matriks penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter. hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini yang merupakan hasil rekapitulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan analisis konten terhadap matriks penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter berdasarkan Perpres No.8 Tahun 2021.
Tabel 1. Penyelenggara Pertahanan Nirmiliter Indonesia KEMENTERIAN/LEMBAGA Utama Pendukung Total Kepolisian Republik Indonesia/Polri 1 34 35 Badan Intelijen Negara/BIN 2 31 33 Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri 5 26 31 Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemenkominfo  2 25 27 Kementerian Luar Negeri/Kemenlu 3 20 23 Tentara Nasional Indonesia/TNI 0 20 20 Kementerian Hukum dan Ham/Kemenkumham 3 17 20 Kejaksaan Agung RI 0 17 17 Kementerian Sosial/Kemensos 2 16 18 Kementerian Kesehatan/Kemenkes 1 13 14 Kementerian Keuangan/Kemenkeu 1 13 14 Kementerian Pertahanan/Kemenhan 0 13 13 Kementerian Perhubungan/Kemenhub 0 12 12 Kementerian Desa dan Daerah /Kemendes PDTT 1 10 11 Kementerian Pertanian/Kementan 1 10 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud  2 9 11 Kementerian Agama/Kemenag 1 9 10 Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP 1 9 10 Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral/Kemen ESDM 3 8 11 Kementerian Perdagangan/Kemendag 3 8 11 Kemen LHK 1 8 9 Kemenristek BRIN 1 8 9 Kemen PUPR 1 7 8
Kemen ATR 0 7 7 Kemenperin 0 7 7 BNPT 1 6 7 PPATK 1 6 7 Kemensetneg 0 6 6 BNPB 1 5 6 KemenPPPA 0 5 5 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kemen PPN 0 5 5 Sekretaris Kabinet/SETKAB 0 5 5 Kementerian Tenaga Kerja/Kemenaker 2 4 6 Badan Narkotika Nasional/BNN 2 4 6 Bank Indonesia/BI 1 4 5 Otoritas Jasa Keuangan/OJK 1 4 5 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Kemenkop UKM 0 4 4 Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara/Kemenpan RB 1 3 4 Badan Pembina Ideologi Pancasila/BPIP 2 2 4 Dewan Energi Nasional/DEN 0 4 4 Badan Keamanan Laut/BAKAMLA 0 4 4 Mean : dari  jumlah  setiap  keterlibatan  kementerian  atau  instansi  secara menyeluruh adalah di dapati rata-rata nilai 11,58537 Median : dari  jumlah  setiap  keterlibatan  kementerian  atau  instansi  secara menyeluruh didapati 9 Modus : Modus  Data  pada  Institusi  Kepolisian  RI  adalah  tertinggi  dengan kemunculan sebanyak 35 kali
Sebelum  membahas  Pertahanan  Nirmiliter,  kita  harus  memahami  ancaman  non militer,  Hakekat  ancaman  non  militer  adalah usaha  atau  kegiatan  tanpa  bersenjata  yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah  neg,  dan  keselamatan  segenap  bangsa.  Dilakukan  oleh  aktor negara  dan  non  negara,  dari  luar atau  dalam negeri  atau  kolaborasi  keduanya.  Penilaian Ancaman Militer adalah memahami, mengidentifikasi dan menganalisis tingkatan ancaman berdasarkan  ancamannya  terhadap  kedaulatan  negara  di  bidang  ipoleksosbud,  tekno, keselamatan umum, legislasi. Ancaman harus ditangani sejak dini sehingga tidak mengarah pada  eskalasi  yang  lebih  tinggi:  pembuatan  kebijakan,  dan  implementasi  kebijakan. Sasaran  Ancaman  Non  Militer di  wilayah  aktual:  ancaman  terjadi  di  sendi  kehidupan masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  dan  di  wilayah  konseptual:  ancaman  terjadi  di wilayah perumusan kebijakan atau perumusan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Jakum  Hanneg  2020-2024,  terdapat  Matrik  Penyelenggaraan  Pertahanan Nirmiliter,  terdapat  7  Dimensi  utama  ancaman  Non  Militer  yaitu  Ideologi,  Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Keselamatan Umum dan Legislasi.

## Dimensi Ideologi
Mengahadapi  jenis  ancaman  menurunnya  nilai  nilai  kebangsaan,  Ideologi  yang bertentangan dengan Pancasila, Aliran Bermasalah dan menyimpang dan Paham anarkis dari  kelompok  radikal,  Maka  sebagai  Unsur  utama  penyelenggara  pertahanan  nirmiliter adalah  Kemendagri  dan  Kemenag  serta  Badan  Pembina  Ideologi  Pancasila.  Unsur Pendukung  adalah  Seluruh  Kementerian/Lembaga  dan  pemerintah  daerah.  Sedangkan Jenis ancaman terorisme yang menjadi unsur utama adalah BNPT, Kemendagri dan Badan Pembina Ideologi Pancasila didukung oleh Seluruh Kementerian /Lembaga dan pemerintah daerah

## Dimensi Politik
Jenis ancaman Disintegrasi bangsa, Euforia dan demokrasi yang anarkis, Mobilisasi /penggalangan  kekuatan  massa  dan  Separatisme  yang  menjadi  Unsur  utama  adalah Kemendagri  dan  BIN  dibantu  unsur  pendukung  Kemenlu,Kemenhan,Kemenkumham, Kemendikbud,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kejaksaan  RI,  TNI,  Kepolisian  RI  dan Pemda,K/L terkait. Sedangkan untuk jenis ancaman terhadap keamanan warga negara dan badan  hukum  Indonesia  yang  berada  di  Luar  Negeri  maka  unsur  penyelenggara  utama adalah  Kemenlu  dibantu  unsur  pendukung  Kemendagri,  Kemenhan,  Kemenkumham, Kemensos,  Kemenkominfo,  Kemenparekraf,  Kejaksaan  RI,  TNI,  Kepolisian  RI,  BIN, BNPT, Pemda dan K/L terkait. Untuk jenis ancaman dari Spionase asing maka unsur utama pertahanan  nirmiliter  adalah  BIN  dibantu  unsur  pendukung  Kemenlu,  Kemendagri, Kemenhan,  Kemenkumham,  Kejaksaan  RI,  TNI,  Kepolisian  RI,Pemda  dan  K/L  terkait. Adapun menghadapi jenis ancaman Intervensi Asing dalam Hubungan Luar Negeri maka unsur  utama  pertahanan  nirmiliter  adalah  Kemenlu  didukung  oleh  Seluruh  Kementerian /Lembaga dan pemerintah daerah

## Dimensi Ekonomi
Dalam  menghadapi  jenis  ancaman  Pencucian  uang  maka  PPATK  menjadi  unsur utama Pertahanan nirmiliter dibantu Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, BNPT, BNN, KPK,  OJK,  BI,  Pemda  dan  K/L  terkait.  Jenis  ancaman  penguasaan  Sumber  Daya  alam, unsur  utama  pertahanan  nirmiliter  adalah  Kementerian  ESDM  dibantu  Kemen  PUPR, Kemenkominfo,  Kementan,  Kemen  LHK,  KKP,  Kemen  ATR/BPN,  Pemda  dan  K/L terkait.  Ancaman Pemanfaatan Tumbuhan, Satwa liar, dan Sumber daya genetik tanpa ijin, unsur  utama  adalah  Kemen  LHK  dibantu  Kemendagri,  Kemenhan,  Kemenkumham, Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, Kemen ATR/BPN, Kemenristek /BRIN, Kejaksaan RI,  TNI,  Kepolisian  RI,  BIN,  KPK,  Pemda  dan  K/L terkait.  Menghadapi  Pertambangan Ilegal,maka  unsur  utama  adalah  Kemen  ESDM  dibantu  Kemendagri,  Kemenkumham, Kemendag, Kemenhub, Kemen LHK, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BPK, Pemda dan K/L terkait.  Menghadapi  jenis  ancaman  Pencurian  Ikan,  Unsur  utama  adalah  KKP  dibantu Kemendagri,  Kemenperin,  Kemendag,  Kejaksaan,  TNI,  Kepolisian,  BIN,  BAKAMLA, Pemda dan K/L terkait. Ancaman Perdagangan Manusia, Unsur utama adalah Kementerian ketenagakerjaan dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemenhub, Kemen PPPA, Kepolisian RI,BIN,Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,Pemda dan K/L terkait
Menghadapi  Penyelundupan  dan  peredaran  Narkoba,  Unsur  utama  pertahanan Nirmiliter adalah BNN dibantu Kemenlu,Kemenkumham
,Kemenkeu,Kemenkes,Kepolisian  RI,BIN,Pemda  dan  K/L  terkait.  sedangkan  ancaman Korupsi,Kolusi  dan  Nepotisme,unsur  utama  adalah  Kemenpan  RB  dibantu  Seluruh Kementerian /Lembaga
dan pemerintah daerah. Ancaman Inflasi Tinggi,Kemenkeu,Kemendag  dan  BI  menjadi  unsur  utama  dibantu  Kemendagri,Kemen ESDM,Kemen PUPR,Kemenhub,Kementan,Kemen PPN/BPPN,Kemen
BUMN,Kepolisian RI,Setkab,Pemda dan K/L terkait Membanjirnya Produk Luar Negeri, Kemendag  dan dibantu  Kemenlu,  Kemenkeu,  Kemenperin  ,Kemenhub,  Kemenkominfo, Kementan, KKP ,Kepolisian, BIN, BSN,Pemda dan K/L terkait.
Kesenjangan  ekonomi,  pengangguran  dan  kemiskinan,  Kemensos,  Kementerian, ketenagakerjaan,  maka  penyelenggara  pertahanan  nirmiliter  adalah  Kemendes  PDTT dibantu  Kemendagri,  Kemenkeu,  Kemenkes,  Kemenperin,  Kemendag,  Kemen  PUPR, Kementan, KKP, KPPN/BPPN, BPS, Pemda, K/L terkait. Pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal, Utama Kemen PUPR , Pendukung, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu, Kemen  ESDM,  Kemenhub,  Kementan,  KKP,  Kemendes  PDTT,  Kemen  BUMN,  TNI, Kepolisian,  BKPM,  BIN,  Pemda  dan  K/L  terkait.  Menghadapi  Krisis  Energi,  Unsur Pertahanan  Nirmiliter  utama  adalah  Kemen  ESDM  dan  dibantu  Kemendagri,  Kemen BUMN, Kemenristek/BRIN, TNI, Kepolisian, BIN, BKPM, DEN, BATAN, Pemda dan K/L  terkait.  Menghadapi Krisis  Pangan, maka  unsur  pertahanan  nirmiliter  utama  adalah Kementan dibantu Kemensos, Kemendes PDTT, Kemen ATR/BPN, KPPN/BPPN, Pemda dan K/L terkait. Jenis ancaman investasi ekonomi digital, menghadapi ancaman ini unsur utama pertahanan nirmiliter adalah Kemendag dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, Kemenperin, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kementan, KKP, Kepolisian, BKPM, BIN, BSN, Pemda dan K/L terkait.

## Dimensi Sosial Budaya
Konflik  Sosial,unsur  utama  Kemendagri  unsur  pendukung  Kemenhan,  Kemenag, Kemenkumham,  Kemendikbud,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kemendes  PDTT, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian, BIN, Pemda dan K/L terkait. Mengantisipasi bangkitnya  semangat  primordial  sempit/  menguatnya  ego  kedaerahan,  unsur  utama Kemendikbud,  unsur  pendukung  Kemendagri,  Kemenlu,  Kemenhan,  Kemenag, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PDTT,
Kemenristek/BRIN,  Kemenpora,  TNI,  Kepolisian,  BIN,  Pemda  dan  K/L  terkait.  Jenis ancaman Pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan dibantu Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PDTT, Kemenpora,
Kepolisian  RI,  Pemda  dan  K/L  terkait.    Adapun  Penyalahgunaan  Narkotika  ,oleh  BNN dibantu Kemendagri, Kemenkumham, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN, MA, Pemda dan K/L terkait.
Aksi  anarkis  massa  ,  Kepolisian  Republik  Indonesia  dibantu  Kemendagri, Kemenkumham,  Kemenkominfo,  Kemenpora,  Kejaksaan  RI,  TNI,  Kepolisian  RI,  BIN, Pemda danK/L terkait. Pergaulan Bebas dan Penyakit Sosial Lainnya, Kemensos dibantu Kemendagri,  Kemenag,  Kemendikbud,  Kemenkes,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kemen PPPA, Kemenpora, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sedangkan ancaman Penetrasi Budaya asing, Kemendikbud dibantu Kemendagri, Kemenlu, Kemenag, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PDTT, Kemenpora, BIN, Pemda dan K/L terkait.

## Dimensi Teknologi
Kejahatan Siber, Khususnya terhadap Obyek Vital Nasional, Unsur Utama adalah BSSN dibantu Kemenlu, Kemenhan, Kemenkominfo, TNI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L  terkait.  Sedangkan  Kejahatan  Perbankan,  Unsur pertahanan nirmiliter  utama  adalah OJK  dibantu  Kemenkeu,Kemenkominfo,  Kejaksaan  RI,  Kepolisian  RI,  BIN,  PPATK, KPK,  Pemda  dan  K/L  terkait.  di  bagian  ini  tidak  menyebutkan  BI  cukup  mengejutkan. Menghadapi  Penyadapan  Ilegal,  Unsur  utama  adalah  Kemenkominfo  dan  BSSN,  unsur Pendukung adalah Kemenlu, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sementara  itu  Pembajakan  Hak  Cipta,  Kemenkumham  sebagai  unsur  utama  dibantu Kemenlu,  Kemenkominfo,  Kejaksaan  RI,  Kepolisian  RI,  Pemda  danK/L  terkait. Sedangkan untuk menghadapi penyalahgunaan teknologi informasi melalui berbagai media
internet untuk tujuan propaganda, intimidasi, menyesatkan yang dapat mendorong gerakan sosial yang mengancam kedaulatan negara, maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah Kemenkominfo  dibantu  Kemendagri,  Kemenlu,  Kemenag  ,  Kemendikbud,  Kemensos, Kemenkominfo,  Kemenpora,  Kepolisian  RI,  BIN,  pemerintah  daerah  dan  Kementerian lembaga terkait
Ancaman non militer Pencurian Potensi Sumber daya genetik dan Penyalahgunaan agensia Biologi , maka unsur pertahanan non militer utama adalah Kemenristek/BRIN dan didukung, Kemenlu, Kemenkes, Kementan, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kepolisian RI, BIN,  pemerintah  daerah  dan  Kementerian  lembaga  terkait.  Menghadapi  penyelundupan bahan-bahan  radioaktif/  nuklir  maka  unsur  pertahanan  nirmiliter  utama  adalah Kementerian keuangan dan BAPETEN, cukup aneh memang menunjuk Kemenkeu sebagai unsur  utama  menghadapi  ancaman  radioaktif  dan  nuklir,  didukung  oleh  Kemenlu, Kemenkes,  kominfo,    KLHK,  Kepolisian  RI,  BIN,  LAPAN,  pemerintah  daerah  dan Kementerian/  lembaga  terkait.  TNI  yang  memiliki  kemampuan  NUBIKA  justru  tidak dilibatkan dalam pertahanan nirmiliter bidang ini.

## Dimensi Keselamatan Umum
Menghadapi  Bencana  Alam,  Unsur  utama  adalah  BNPB  di  bantu  Kemendagri, Kemenkes, Kemensos , Kemen ESDM, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemen LHK, TNI, Kepolisian RI, BMKG, BNPP, PMI, pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait. Ancaman Bioterorisme dan Wabah Penyakit Menular, maka unsur utama adalah Kemenkes dibantu  Kemendagri,  Kementan,  Kemensos,  Kemenhub,  Kemenkominfo,  Kemenristek /BRIN,  TNI,  Kepolisian  RI,  BNPB,  BNPT,  PMI,  pemerintah  daerah  dan  Kementerian lembaga  terkait.  Menghadapi  ancaman  pencemaran  Lingkungan,  Unsur  utama  adalah KLHK dibantu Kemendagri, Kemenkes, Kemenperin, Kemenristek, BIN, TNI, Kepolisian RI, BNPB, Pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait.

## Dimensi Legislasi
Ancaman  adanya  intervensi  asing  yang  mempengaruhi  proses  pembentukan perundang-undangan,  maka  unsur  utama  adalah  Kemenlu  dan  Kemenkumham  dibantu Kementerian  Sekretariat  Negara,  Kemendagri,  Kemenhan,  Kepolisian  RI,  BPIP,  BIN, SETKAB, PPATK, Badan Legislasi DPR, Pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait. Menghadapi ego Kedaerahan dalam pembuatan kebijakan daerah yang merugikan kepentingan  Nasional,  maka  unsur  pertahanan  nirmiliter  utama  adalah  Kemendagri  dan kemenkumham  dengan  unsur  pendukung  Kemensetneg,  Kemenlu,  Kemenhan,  TNI, Kepolisian  RI,  BPIP,  BIN,  PPATK,  Badan  Legislatif  DPR,  Pemerintah  daerah  dan Kementerian lembaga terkait
Dalam  Penyelenggaraan  Pertahanan  Nirmiliter  terhadap  Dimensi  ancaman  dalam Jakum Hanneg diatas bila kita lihat dari semua unsur utama penyelenggaraan kekuatan nir militer tersebut justru Kementerian Pertahanan tidak tampak perannya, Kementerian yang bertanggung jawab terhadap Pertahanan negara justru hanya hanya di sebutkan sebanyak 13  kali  dan  ke  13  tersebut  hanya  sebagai  Kementrian  Pendukung.  Kemhan,  dalam mendukung kebijakan ini, telah mengembangkan Universitas Pertahanan yang melahirkan kader-kader Bela Negara dari Sipil dan Militer dengan bekal akademik dari banyak jurusan disiplin ilmu, tapi apakah lulusan Unhan sudah diakomodir oleh Kementerian dan Lembaga yang menjadi penyelenggara Pertahanan nir militer tersebut? sejauh ini baru Kementerian tertentu saja seperti Kemenhub yang sudah melakukannya.
hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  konten  analisis  kuantitatif  terhadap  kebijakan  umum Pertahanan Negara, Instansi mana yang paling banyak disebutkan sebagai penyelenggara pertahanan  nirmiliter  dalam  jakum  hanneg  tersebut?  Bagaimana  peran  Kementrian Pertahanan?
Grafik 1. Unsur utama dan pendukung Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Sumber : PERPRES No.8 Tahun 2021 Tentang Jakum Hanneg 2020-2024
Dari Grafik ternyata Institusi utama penyelenggara Pertahanan Nirmiliter bukanlah Kementerian Pertahanan seperti perkiraan kita selama ini, hasil konten analisis terhadap matrik  Penyelenggaraan  Pertahanan  Nirmiliter  dalam  Perpres  No.8  Tahun  2021  tentang Kebijakan Umumum Pertahanan Negara untuk tahun 2020-2024, justru menunjukkan hasil yang  sama  sekali  berbeda  dari  pemahaman  umum  tentang  penyelenggara  pertahanan nirmiliter,  3  Institusi  teratas  penyelenggara  Pertahanan  Nir  Militer  di  Indonesia  justru Kepolisian RI, BIN dan Kemendagri. Kemhan justru berada di posisi ke 14 dengan 13 tugas sebagai unsur Pendukung penyelenggara saja dan tanpa ada satupun sebagai penyelenggara pertahanan  nirmiliter  dalam  Dimensi  ancaman  Ideologi,  Politik,  Ekonomi,  Sosbud, Keselamatan  umum,  teknologi  dan  legislasi.  Yakinkah  pemerintah  bahwa  setiap kementrian dan Lembaga akan memprioritaskan kepentingan Pertahanan dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dalam konteks Keamanan Nasional?
Salah  satu  contoh  nyata  adalah  Pertahanan  Nir  Militer  di  bidang  Energi  yang dipimpin  oleh  Kementerian  ESDM  dan  Dewan  Energi  Nasional  (DEN),  dalam kebijakannya  KEN  dan  RUEN  sama  sekali  tidak  menyentuh  masalah  Cadangan  Energi Strategis untuk Pertahanan, seperti yang dimiliki negara lain. sehingga TNI kerap kali harus berhutang kepada Pertamina untuk melaksanakan tugasnya. Contoh lain adalah ketahanan Pangan  seperti  yang  disampaikan  Hajkowicz  sehingga  masalah  ketahanan  pangan  ini dikategorikan sebagai komoditas strategis yang akan menimbulkan efek ekonomi, sosial politik  dan juga  masalah  Pertahanan  dan  keamanan (Hajkowicz et  al.,2012). akan  tetapi dalam matrik penyelenggaraan pertahanan Nirmiliter Dimensi Krisis Pangan, Kemhan dan
TNI  justru  tidak  disebutkan  dalam  Perpres  tersebut,  meskipun  pelaksanaannya  justru Presiden dan Kementan sering mengerahkan TNI untuk tugas ini.
Melihat  sistem  Pertahanan  Nir  Militer  yang  dikembangkan  negara  yang  lain berdasarkan  pengalaman  mereka  menghadapi  berbagai  ancaman,  meskipun  tidak seluruhnya  dapat  kita  terapkan  di  Indonesia,  akan  tetapi  kita  dapat  pelajaran  dari pengalaman mereka. Negara seperti Amerika, Singapura dan Malaysia memiliki semacam Dewan Keamanan Nasional, National Security Council ,bahkan karena masalah Keamanan Nasional  menjadi  Prioritas,  selain  memiliki  Kementerian  Pertahanan  ,  untuk  masalah Sinergitas Pertahanan Militer dan Nir Militer, Presiden AS dibantu pejabat US Secretary Of Defense, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD, USDOD atau DOD) adalah departemen  cabang  eksekutif  pemerintah  federal  yang  bertugas  mengkoordinasikan  dan mengawasi semua lembaga dan fungsi pemerintah yang terkait langsung dengan keamanan nasional  dan  Angkatan  Bersenjata  Amerika  Serikat.  kementerian  Pertahanan  Singapura, Kementerian  Pertahanan  (MINDEF),  mengawasi  Angkatan  Darat  Singapura,  Angkatan Laut  Republik  Singapura,  dan  Angkatan  Udara  Republik  Singapura  yang  seluruhnya disebut  sebagai  Angkatan  Bersenjata  Singapura,  bersama  “perusahaan  relawan  swasta” sebagai pembantu. Peningkatan jumlah peperangan non-konvensional dan terorisme telah mendorong  peningkatan  fokus  terhadap  aspek  pertahanan  non-militer.Kementerian Pertahanan Malaysia dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan dibantu oleh seorang Timbalan Menteri. Organisasi Kementerian Pertahanan Malaysia terdiri dari dua perkhidmatan utama yaitu  Perkhidmatan  Awam  yang  diketuai  oleh  Ketua  Setiausaha  dan  Angkatan  Tentera Malaysia  (ATM)  diketuai  oleh  Panglima  Angkatan  Tentera.  Sedangkan  Kemhan  di Indonesia seperti hasil konten analisis dari Perpres No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum  Pertahanan  Negara  khususnya  Matrik  Penyelenggaraan  Pertahanan  nirmiliter seperti  yang sudah kita bahas, ternyata satu satunya kementerian Pertahanan yang tidak mengkoordinasikan  pertahanan  nirMiliter  negaranya  tetapi  harus  berkoordinasi  dengan instansi  lain  karena  hanya  sebagai  unsur  pendukung  dalam  14  ancaman  dan  tidak disebutkan dalam menghadapa ancaman non militer lainnya.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara,  kementerian  kelompok  I  adalah  kementerian  yang  menangani  urusan pemerintahan  yang  nomenklatur  kementeriannya  secara  tegas  disebutkan  dalam  UUD 1945. Kementerian-kementerian ini nomenklaturnya tidak dapat diubah sampai kapan pun karena  telah  jelas  disebutkan  dalam  UUD  1945.  Ada  tiga  kementerian  yang nomenklaturnya selalu tetap. Ketiga Kementerian Utama ini dalam Tata Negara kita adalah Kemendagri,  Kemenlu  dan  Kemenhan  sebagai  Pasal  8,  UUD  1945  yang  telah disempurnakan (amandemen ke 4 pada 2002) pada ayat (3) menyebutkan : Jika Presiden dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan kewajibannya  dalam  masa  jabatannya  secara  bersamaan,  pelaksana  tugas  kepresidenan adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara bersama-sama.  Kementrian  ini  disebut  sebagai  Triumvirat.  sehingga  sudah  sepatutnya penyelenggaraan  Pertahanan  Nirmiliter  Negara  dikoordinir  oleh  ketiga  kementerian tersebut  dalam  suatu  Dewan  sesuai  bidang  tugasnya  masing-masing  mengkoordinir kementrian  /Lembaga  lain  untuk  Pertahanan  Militer  dan  Nirmiliter,  bukan  oleh Kementerian maupun lembaga yang lain dan kementrian triumvirat ini justru diposisikan dibawah  koordinasi  kementrian/Lembaga  lain  sebagai  pendukung.  Dengan  kebijakan umum  pertahanan  2020-2024  yang  menempatkan  kementrian  Triumvirat  dibawah koordinasi Kementrian dan Lembaga lain bukan saja tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 8, akan tetapi juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup bernegara.
Berbicara  masalah  Pertahanan  Negara  adalah  membicarakan  Tindakan  antisipasi terhadap keadaaan kritis terburuk dari kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan berbicara “ Business as usual ”. Sebagai contoh dalam Dimensi Sosial Budaya menghadapi jenis  ancaman  Aksi  anarkis  massa  dalam  Perpres  tersebut,  maka  penyelenggara  utama
adalah  Kepolisian  Republik  Indonesia  dibantu  Kemendagri,  Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, BIN, Pemda danK/L terkait. Bagaimana bila kondisi aksi anarkis massa tersebut sampai menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan? Apakah Kepolisian  selaku  penyelenggara  utama  pertahanan  nir  militer  menghadapi  aksi  anarkis massa tersebut akan mengambil alih keadaan? Tentu tidak sesuai amanat konstitusi kita, akan  tetapi  Perpres  no  8  tahun  2021  tersebut  justru  menempatkan  Kemendagri  hanya sebagai  unsur  pendukung  dan  bahkan  tidak  menyebutkan  keterlibatan  Kemenhan  dan Kemenlu dalam menghadapi ancaman aksi anarkis massa.
Beberapa  strategi  non-kinetik  yang  dapat  digunakan  dalam  penyelenggaraan kekuatan  pertahanan  nir militer  diantaranya seperti  diplomasi,  kampanye informasi,  dan keamanan  siber.  Diplomasi  dapat  digunakan  untuk  membangun  hubungan  yang  baik dengan negara lain dan mengurangi potensi konflik. Kampanye informasi dapat digunakan untuk memperkuat citra negara di mata dunia internasional. Sedangkan, keamanan siber dapat  digunakan  untuk  melindungi  infrastruktur  penting  dari  serangan  siber  yang  dapat membahayakan keamanan nasional. Namun, kekuatan pertahanan nirmiliter juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa konsep kekuatan pertahanan nirmiliter masih relatif baru dan belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu, kekuatan pertahanan nirmiliter hanya dapat digunakan dalam skala terbatas dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan kekuatan militer. biar bagaimanapun Kementerian Pertahanan dan Militer suatu negara adalah representasi dari negara tersebut di saat kritis.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  konten  analisis  terhadap  matriks  Institusi  Penyelenggara  Pertahanan Nirmiliter  maka  Kepolisian  RI  justru  memiliki  modus  tertinggi  secara  total  sebagai penyelenggara Pertahanan Nirmiliter dengan Nilai Total 35, diikuti BIN dengan nilai total modus 33, adapun Kemendagri secara total berada di posisi ke 3 dengan total nilai 31, akan tetapi  Kemendagri  muncul  sebagai  institusi  terbanyak  sebagai  unsur  utama  Pertahanan Nirmiliter  dengan  kemunculan  5  kali.  Sedangkan  Kemenlu  berada  pada  posisi  ke  5  di bawah Kemenkominfo sebagai unsur total penyelenggara pertahanan nirmiliter, akan tetapi sebagai unsur utama menempati posisi ke 2 bersama Kemenkumham, Kemen ESDM dan Kemendag  di  bawah  Kemendagri.  Semantara  kita  tahu  bahwa  Berkoordinasi  adalah  hal yang  tidak  mudah  dilakukan,  sehingga  beberapa  negara  yang  mengagap  masalah Pertahanan  adalah  hal  yang  Vital  bagi  negara  lebih  memilih  membentuk  Lembaga  atau Dewan yang mengkoordinasikan, seperti jabatan Sekretaris Pertahanan di Amerika Serikat, Dewan  Keamanan  Nasional  atau  National  Security  Council  maupun  National  Security Agency.  Namun  demikian,  penting  juga  untuk  diingat  bahwa  kekuatan  nir  militer  tidak dapat  menggantikan  kekuatan  militer  tradisional  secara  total.  Oleh  karena  itu,  strategi pertahanan  yang  efektif  harus  mencakup  keseimbangan  antara  kedua  jenis  kekuatan tersebut untuk memastikan keamanan dan stabilitas negara. Berbicara masalah pertahanan negara, berarti kita berbicara mengantisipasi keadaan kritis atau terburuk yang bisa terjadi yang harus diantisipasi, bukan business as usual.

## DAFTAR PUSTAKA
Danga,  C.,  Hutajulu,  B.,  Rinaldi,  A.,  Fahlevie,  Hutajulu,  R.,  Agusta,  F.,  &  Prakoso,  L.
(2023). Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia . 104–115. KEMENTERIAN  PERTAHANAN  REPUBLIK  INDONESIA.  (2014). DOKTRIN
PERTAHANAN NEGARA . https://www.kemhan.go.id/itjen/wp- content/uploads/migrasi/peraturan/252014.pdf
Kementerian  pertahanan  Republik  Indonesia.  (2017). Pedoman  Strategis  Pertahanan Nirmiliter .
https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20180814_0bukukomdukpspn2017we b.pdf#:~:text=Pedoman%20Strategis%20Pertahanan%20Nirmiliter%20merupakan %20penjabaran%20Doktrin%20Pertahanan,pokok%20dan%20fungsi%20masing- masing%20dalam%20menghadapi%20ancaman%20nonmiliter. Supriyatno,  M.  (2014). Tentang  Ilmu  Pertahanan .  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=CaxxDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl#v =onepage&q&f=false
UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA.  (2002). NOMOR  3  TAHUN  2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA .
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja& uact=8&ved=2ahUKEwj8rpLml8z- AhV5g2MGHYiyCzQQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.i d%2FHome%2FDownload%2F32692%2FUU%2520Nomor%25203%2520Tahun% 25202002.pdf&usg=AOvVaw1uq_l2qN9jqKW-5VXRuwnG
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.