Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya

## Ganda Yusaf A. ganda.yusaf@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The Indictment is one of the important elements in the trial process, because the Indictment is the basis for the Panel of Judges to carry out an examination in advance of the court session. Moreover, the Indictment is the basis for the defendant and his legal advisor to draft an exception. Article 143 Paragraph 4 of the Criminal Procedure Code instructs the Public Prosecutor to submit derivatives of the Indictment to the defendant or his legal counsel and to the investigator when the case is delegated to the Court. Based on the Article it can be seen that obtaining derivatives of the Indictment is one of the rights of an accused. However, often the Indictment was delivered to the defendant when the first trial was carried out and some were not delivered at all, this kind of course violated Article 143 Paragraph 4 of the Criminal Procedure Code. Violation of Article 143 Paragraph of The Criminal Procedure Code can cause the indictment to be null and void because of the right of the accused to be violated in the judicial process, in addition to the defendant’s legal action against violation of Article 143 Paragraph (4) The criminal procedure law. Keywords: Indictments; Submission of Indictments; Legal Consequences and Legal Remedies.

## Abstrak
Surat Dakwaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses persidangan, karena Surat Dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Selain itu, Surat Dakwaan merupakan dasar bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyusun eksepsi. Pasal 143 Ayat (4) KUHAP memerintahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan turunan Surat Dakwaan kepada pihak terdakwa atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik ketika perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa mendapatkan turunan Surat Dakwaan merupakan salah satu hak dari seorang terdakwa. Namun, seringkali Surat Dakwaan tersebut disampaikan kepada pihak terdakwa ketika sidang pertama dilakukan bahkan ada yang tidak disampaikan sama sekali, hal ini tentu saja melanggar Pasal 143 Ayat (4) KUHAP. Pelanggaran terhadap Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut dapat menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum karena adanya hak terdakwa yang dilanggar dalam proses peradilan, selain itu pihak terdakwa juga dapat melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut.
Kata Kunci: Surat Dakwaan; Penyampaian Surat Dakwaan; Akibat Hukum Dan Upaya Hukum.

## Pendahuluan
Di dalam KUHAP terdapat beberapa kewenangan dan kewajiban negara untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Kewenangan tersebut dapat berupa melakukan penyelidikan maupun penyidikan hingga melakukan upaya paksa bagi aparat penegak hukum. Selain itu, kewajiban bagi negara tersebut dapat berupa
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019 891

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## 892 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa, menjamin hak-hak terdakwa serta mengadili terdakwa. selain itu, di dalam KUHAP juga terdapat hak bagi tersangka atau terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam BAB VI KUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1.  Hak Tersangka atau Terdakwa Segera Mendapat Pemeriksaan;
2.  Hak untuk Melakukan Pembelaan;
3.  Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada dalam Penahanan;
4.  Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan;
5.  Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum;
6.  Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi. 1
Pada beberapa kasus, hak-hak tersangka atau terdakwa tersebut diabaikan oleh aparat penegak hukum. Seperti tersangka yang diintimidasi ketika pemeriksaan, tersangka yang tidak diperbolehkan untuk didampingi penasihat hukumnya hingga tersangka atau terdakwa mendapat kekerasan ketika pemeriksaan, seperti yang terjadi di Mapolres Belu. Di sana tersangka pembunuhan mengalami serangkaian penyiksaan agar memberikan keterangan atau pengakuan bahwa pembunuhan itu melibatkan pihak lain. 2
Selain itu, pada beberapa kasus, terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mendapatkan turunan Surat Dakwaan sebelum dilaksanakannya sidang pertama. Berdasarkan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Terkadang, hal tersebut diabaikan oleh Penuntut Umum, dan akhirnya Surat Dakwaan disampaikan oleh Penuntut Umum ketika sidang pertama dilaksanakan bahkan terkadang tidak
1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika 2000).[332-338].
2 Ewis Herwis, ed, ‘Pelaku Pembunuhan Alami Kekerasan Saat Dilakukan Pemeriksaan, Ternyata Alasannya Supaya Begini’, (Palembang Tribunnews, 2017),  <http://palembang.tribun- news.com/2017/07/02/pelaku-pembunuhan-alami-kekerasan-saat-dilakukan-pemeriksaan-ternya- ta-alasannya-supaya-begini> accessed 10 October 2018.
disampaikan sama sekali. Padahal, seharusnya Surat Dakwaan tersebut disampaikan ketika Penuntut Umum menyampaikan surat pelimpahan perkara ke Pengadilan. Di sisi lain, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Penuntut Umum, tidak ada peraturan hukum yang mengatur akibat hukumnya.
Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. 3 Oleh karena itu Surat Dakwaan merupakan salah satu unsur hal yang paling penting dalam persidangan.
Selain itu, Surat Dakwaan juga merupakan dasar untuk pihak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat eksepsi. Dengan disampaikannya Surat Dakwaan sebelum dilakukannya sidang pertama, maka hak tersangka untuk membuat eksepsi atau pembelaan menjadi maksimal dan hal tersebut memudahkan pihak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat eksepsi tersebut sebelum sidang pertama dimulai. Dengan itu, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan dan membacakan eksepsi ketika Penuntut Umum selesai membacakan Surat Dakwaannya. Ini menggambarkan salah satu asas yg diatur di dalam KUHAP, yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Namun pada faktanya, Surat Dakwaan biasanya disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pihak terdakwa atau penasihat hukumnya ketika sidang pertama dimulai atau bahkan tidak disampaikan sama sekali. Hal ini bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP. Namun di sisi lain, tidak ada hukum yang mengatur terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut. Hal ini menyulitkan pihak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk melakukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut dikarenakan adanya kekosongan hukum. Dengan adanya kekosongan hukum tersebut, maka munculah permasalahan baru, yaitu tidak tercapainya tujuan dari hukum tersebut, yaitu tidak tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Atas dasar tersebut, perlu
3 M. Yahya Harahap, Op.Cit .[386].

## 894 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
diketahui apa akibat hukum dari tidak disampaikannya Surat Dakwaan terhadap Terdakwa atau Penasihat Hukumnya pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut.

## Prosedur Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan
Sebelum Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan, Penyidik terlebih dahulu melimpahkan hasil penyidikannya yang telah selesai kepada Penuntut Umum. Hal ini diwajibkan oleh KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. 4 Tetapi, apabila Penuntut Umum merasa bahwa hasil penyidikan kurang lengkap, maka Penuntut Umum berwenang mengembalikan berkas tersebut ke Penyidik. KUHAP memperbolehkan hal tersebut, bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. 5 Tindakan Penuntut Umum ini disebut pra-penuntutan. Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, pra-penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik. Selain itu, pra-penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, Penuntut Umum mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik agar dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau belum. 6
Terhadap berkas yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, maka Penyidik di sana wajib melaksanakan penyidikan tambahan. Penyidikan tambahan
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps 110 Ayat (1).
5 Ibid , Ps. 110 Ayat (2).
6 Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Prenada Media group 2016), [261]. dikutip dari R. Atang Ranoemihardjo, Hukum Acara Pidana (Penerbit Tarsito 1976).[165].
memiliki batas waktu empat belas (14) hari sesudah penerimaan pengembalian berkas perkara tersebut, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 138 Ayat (2) KUHAP. Apabila batas waktu tersebut dilampaui, maka tidak ada aturan hukum yang mengatur sanksi terhadap hal tersebut.. Penuntut Umum hanya bisa menegur atau mengingatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP. 7
Tugas penyidik berakhir ketika Penuntut Umum telah meneliti berkas perkara dan memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas sudah lengkap. Selain itu, tugas penyidikan dengan sendirinya menurut hukum dianggap berakhir ketika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak memberitahukan adanya suatu kekurangan dari berkas perkara atau selama jangka waktu tersebut Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara ke Penyidik. Hal ini sesuai dengan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP.
Ketika Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas hasil penyidikan tersebut sudah dapat dilimpahkan ke Pengadilan, maka Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Tetapi, berbeda halnya apabila Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena bukti yang kurang atau peristiwa tersebut tidak ada unsur tindak pidananya atau perkara tersebut ditutup demi hukum, maka Penuntut Umum akan menuangkannya didalam Surat Ketetapan. Hal ini diatur di pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP.
Dalam hal Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan, pelimpahan perkara itu disertai dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dan dengan disertai Surat Dakwaan. Surat Dakwaan tersebut harus sesuai dengan syarat yang diatur di pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yang isinya bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a.  Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b.  Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 8
7 M Yahya Harahap I, Op.Cit. [358].
8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit., Ps 143 Ayat (3).

## 896 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
Apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat ketentuan yang ada di huruf b di atas, maka Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum.
Berdasarkan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, ketika Penuntut Umum melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan, Penuntut Umum juga menyampaikan turunan surat pelimpahan perkara dan Surat Dakwaan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik. Penyampaian turunan surat pelimpahan perkara dan Surat Dakwaan tersebut dilakukan pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.
Dalam pelimpahan perkara tersebut, jaksa menentukan perkara itu diajukan dengan Acara Singkat atau Acara Biasa. Apabila dengan Acara Singkat (Pid.S) maka perkara tersebut baru diregister dan mendapatkan nomor perkara apabila telah disidangkan, karena dalam Acara Singkat dimungkinkan tidak jadi disidangkan dan perkara tersebut dikembalikan kepada kejaksaan. 9 Sedangkan, apabila Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri dengan Acara Biasa (Pid.B) maka perkara tersebut diregister dan mendapatkan Nomor Perkara kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya ataukah bukan. 10
Setelah Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, Penuntut Umum boleh untuk melakukan perubahan Surat Dakwaan. Pengubahan Surat Dakwaan itu hanya dapat dilakukan satu kali dan paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum sidang dimulai. Turunan dari Surat Dakwaan yang dirubah itupun juga disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan kepada penyidik. 11

## Akibat Hukum Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP
Di dalam KUHAP, hak-hak Tersangka atau Terdakwa diatur di dalam BAB VI, yaitu dimulai dari Pasal 50 sampai 68. Selain hak-hak yang diatur di
9 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan (Citra Aditya Bakti 2002).[27].
10 ibid .
11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit ., Ps. 144 Ayat (2) dan (3).
dalam BAB VI tersebut, masih banyak lagi hak-hak dan upaya-upaya hukum yang juga diberikan kepada Tersangka dan Terdakwa yang tersebar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu salah satunya hak untuk menerima surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan (Pasal 143 Ayat (4)). 12 Pasal 143 Ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa turunan surat pelimpahan perkara beserta Surat Dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Jadi, menurut H.B Tedjopurnomo, Pasal 143 ayat (4) tersebut merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa atau tersangka. 13
Menurut M. Yahya Harahap, Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. 14 Begitu juga menurut Andi Hamzah, menurutnya dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. 15 Selain itu, Surat Dakwaan itu mempunyai dua tujuan utama, yaitu: menjadi dasar pemeriksaan hakim di pengadilan, yang didakwakan itulah yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dan untuk menyusun pembelaan bagi terdakwa atas dakwaan tersebut. 16
Berdasarkan beberapa pernyataan dari beberapa ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya Surat Dakwaan di dalam hukum acara pidana. Itu dikarenakan Surat Dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara. Selain itu juga sudah disebutkan di atas bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar
12 H.B. Tedjopurnomo, Usaha Untuk Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pi- dana dan Pedoman Pelaksanaannya Terhadap Adanya Pengakuan Hak-Hak Azasi Manusia , (Mah- kamah Agung 1992).[172-175].
13 ibid .
14 M. Yahya Harahap I, Op.Cit .[387].
15 Andi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia , (Sinar Grafika 2017).[167].
16 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hu- kum Acara Pidana , (Bina Cipta 1986), (selanjutnya disingkat Andi Hamzah II).[86].

## 898 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
bagi pihak terdakwa untuk menyusun pembelaan. Itulah mengapa Pasal 143 Ayat (4) KUHAP memerintahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan Surat Dakwaan kepada pihak terdakwa sebelum sidang pertama dimulai. Hal itu memungkinkan pihak terdakwa untuk menyusun pembelaannya terhadap Surat Dakwaan tersebut sebelum sidang pertama dimulai dan dapat membacakan pembelaannya tersebut pada saat sidang pertama.
Penyampaian Surat Dakwaan sebelum dilakukannya sidang pertama dimulai menggambarkan salah satu asas yang dianut oleh KUHAP, yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini telah dirumuskan di dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan sederhana di sana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya dan perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan pengertian dari frasa “cepat” di sana tidak dijelaskan oleh Undang-Undang tersebut. Tetapi, menurut Andi Hamzah peradilan cepat atau Contante Justitie atau speedy trial , maksudnya agar penderitaan lahir-batin tersangka/terdakwa karena diperiksa jangan sampai berlarut-larut. 17 Oleh sebab itu mengapa penyampaian Surat Dakwaan begitu penting, itu dikarenakan apabila Surat Dakwaan tidak disampaikan sebelum sidang pertama dimulai, maka akan memperlambat jalannya proses persidangan. Hal tersebut tidak menggambarkan salah satu asas yang dianut oleh KUHAP tersebut.
Selain Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 5 Huruf g mewajibkan jaksa untuk memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Pada Pasal 12 Ayat (3) nya menjelaskan bahwa terhadap Jaksa
yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif. Selain itu, di Pasal 13 Ayat (1) UU Kejaksaan, di sana disebutkan bahwa Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan salah satunya adalah terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya. Dari ketentuan di atas, maka terhadap Penuntut Umum yang melanggar Pasal 143 Ayat (4) dapat dijatuhi sanksi administratif bahkan dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya apabila pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) dilakukan secara terus-menerus
Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP merupakan pelanggaran terhadap hukum beracara dan hak terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor: 1606/PID.B/2011/ PN.JKT.PST, terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak diterapkannya ketentuan hukum acara yang berlaku, Majelis hakim berpendapat bahwa: “…Pengadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa Eksepsi terhadap tidak diterapkannya hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pantas untuk dikabulkan dan selanjutnya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum.” Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pokoknya menyatakan bahwa: “bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum.” Mengacu dari kedua putusan tersebut, Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hak-hak seorang Tersangka/Terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP dapat pula menjadikan Surat Dakwaan menjadi batal demi hukum. Karena pada pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP terdapat suatu ketentuan hukum acara yang tidak diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ada hak seorang Terdakwa yang dilanggar di situ.

## 900 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
Masalah Hukum yang Timbul Akibat Dilanggarnya Pasal 143 Ayat (4) KUHAP mengutip dari buku Joeniarto, dalam rangka pembatasan terhadap penguasa, maka kepada setiap warga harus diberikan kedudukan yang wajar, yaitu sebagai subyek tidak hanya sebagai obyek belaka. Yaitu sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban harus diberikan sama kepada setiap warga masyarakatnya. 18 Hal tersebut sudah dianut oleh KUHAP dengan melalui asas praduga tak bersalah yang diatur di Penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Menurut Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau accusatory procedure . Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/ terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. 19
Namun, dalam praktiknya proses penegakan hukum melalui peradilan pidana belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengadilan masih bersifat diskriminatif. Dalam hal peradilan berlaku untuk masyarakat kecil/lemah di dalam terjadinya pelanggaran hukum memang secara efektif mudah dilaksanakan, tetapi peradilan yang juga menindak masyarakat kuat/elite seperti penguasa yang melakukan pelanggaran hukum tampak sebagai suatu hal yang sulit untuk dijangkau tidak hanya oleh pranata hukum tetapi juga oleh institusi dan aparat penegak hukum. 20 Seperti halnya pelanggaran terhadap Pasal 143 Ayat (4) KUHAP yang menjadi isu pada penelitian ini. Berdasarkan pemantauan yang diadakan selama setahun lebih oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI sejak bulan November 2013 hingga Desember 2014 terdapat 44 kasus pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP yang meliputi daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, NTT, NTB dan Sulawesi Selatan. 21
18 Joeniarto, Negara Hukum (Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada 1968) [36]
19 M. Yahya Harahap, Op.Cit. [40].
20 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Sinar Grafika 2016) [146] 21 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Laporan Pemantauan Jaksa Terhadap Integritas Jaksa Selama Proses Peradilan , (2015) [3].
Terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, tidak hanya hak Terdakwa saja yang tidak terpenuhi, tetapi juga hak seorang Advokat. Berdasarkan Undang- Undang tentang Advokat, di sana disebutkan bahwa: “Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 22
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa juga berhak untuk mendapat turunan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum. Oleh sebab itu, dengan tidak disampaikannya Surat Dakwaan terhadap Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka hal tersebut telah melanggar hak seorang Terdakwa juga Penasihat Hukumnya.
Pada kesimpulannya, pelanggaran-pelanggaran terhadap proses beracara tersebut menyebabkan salah satu tujuan dari hukum tidak tercapai, yaitu keadilan. Di lain sisi, terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut, dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang mengatur akibat dari pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, maka hal tersebut juga menyebabkan ketidakpastian hukum dikarenakan adanya kekosongan hukum tersebut. Selain itu, seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjamin hak-hak warganya, namun dengan adanya pelanggaran terhadap proses beracara seperti ini, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep negara hukum sendiri.

## Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Terdakwa atau Penasihat
Hukumnya apabila Terjadi Pelanggaran terhadap Pasal 143 Ayat (4) KUHAP
Terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui eksepsi dan banding. Pada praktiknya terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut, pada beberapa kasus pihak
22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Ps. 17.

## Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait
terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap pelanggaran Pasal tersebut. Seperti Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL dan Putusan Sela Nomor 1222/Pid/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. Keberatan (eksepsi) memang bukan merupakan ruang lingkup upaya hukum yang dimaksud di Pasal 1 angka 12 KUHAP. Namun, menurut Lilik Mulyadi, keberatan merupakan upaya hukum dalam rangka proses sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga keberatan ini sifatnya adalah hukum formal dan belum menyangkut mengenai hukum materialnya. 23 Mengacu dari pendapatnya Lilik Mulyadi, bahwa benar saja apabila pihak Terdakwa mengajukan eksepsi terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, karena terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP yaitu apabila Penuntut Umum tidak menyampaikan Surat Dakwaan sebelum sidang pertama dimulai maka peraturan yang dilanggar oleh Penuntut Umum adalah hukum formilnya atau prosedur beracaranya, selain itu terhadap pelanggaran Pasal tersebut juga tidak menyangkut mengenai hukum materil juga. Oleh sebab itu, eksepsi dapat dijadikan salah satu upaya hukum terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP
Selain itu, terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP dapat juga dimintakan upaya hukum banding, Banding merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Apabila seorang Terdakwa tidak menerima putusan hakim pada Pengadilan tingkat pertama, maka ia memiliki hak untuk mengajukan banding. 24 Semua putusan Pengadilan tingkat pertama (negeri) dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terpidana atau orang lain yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum, kecuali putusan yang berisi:
a.  Putusan bebas atau vrijspraak ;
b.  Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
c.  Putusan Pengadilan dalam acara sepat. 25
23 Lilik Mulyadi, Op.Cit. [89]. 24 Suharto dan Joenaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana ( Prenada Media 2013).[79].
25 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Op.Cit. [118].
Secara tidak langsung, hal yang dapat dijadikan alasan Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut.
a.  Adanya kelalaian penerapan hukum acaranya atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, sebagaimana ketentuan Pasal 240 KUHAP.
b.  Dakwaan dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak cukup bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga Terdakwa harus bebas dari segala tuduhan hukum.
c.  Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) sehinga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
d.  Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya karena bukan daerah hukumnya sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP.
e.  Isi Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak lengkap dan Surat Dakwaan tidak diterangkan secara jelas atau tepat ke dalam Pasal-Pasal dakwaan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b, hal ini maka putusan harus batal demi hukum.
f.  Lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dianggap terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan.
g.  Pengadilan kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa. 26
Dari ketentuan di atas, terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk dimintakan banding ke Pengadilan Negeri. Karena pelanggaran terhadap Pasal 143 Ayat (4) KUHAP merupakan kelalaian penerapan hukum beracara seperti yang disebutkan di huruf a di atas. Oleh sebab itu, Pasal 143 Ayat (4) KUHAP dapat dimintakan banding seperti yang terdapat di dalam Putusan Nomor 702/ Pid2018/PTMDN. Namun di dalam Putusan tersebut Majelis Hakim tidak menjadikan pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP sebagai pertimbangan untuk memutus perkara. Selain itu, apabila pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP dimintakan banding, hal tersebut membuat penderitaan seorang Terdakwa menjadi lebih lama, itu dikarenakan untuk mengajukan upaya hukum banding, Terdakwa harus melalui proses persidangan di Pengadilan Tingkat pertama terlebih dahulu. Padahal, pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP adalah pelanggaran yang bersifat formil atau melanggar hukum beracara, yang mana pelanggaran tersebut belum menyangkut mengenai hukum materialnya.
26 Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana Pengantar Prof. Dr. H. Boedi Abdullah (Pus- taka Setia 2015).[137].

## 904 Arif Firmansyah: Sanksi Pidana Terkait

## Kesimpulan
Terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP, yaitu tidak disampaikannya Surat Dakwaan terhadap terdakwa atau penasihat hukumnya pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri berakibat hukum bahwa pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP tersebut dapat menjadikan Surat Dakwaan menjadi batal demi hukum, karena pada pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP terdapat suatu ketentuan hukum acara yang tidak diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan dan ada hak seorang Terdakwa yang dilanggar.
Terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP akan lebih baik dilakukan upaya hukum eksepsi. Pada upaya hukum banding, terlalu lama bagi Terdakwa dirampas kemerdekannya, banyak waktu yang terbuang sia-sia apabila pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP diajukan melalui banding. Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP merupakan pelanggaran terhadap hukum formal dan hukum beracara. Pada eksepsi, eksepsi merupakan upaya hukum dalam rangka proses sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga keberatan ini sifatnya adalah hukum formal dan belum menyangkut mengenai hukum materialnya. Maka terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP dapat dimintakan upaya hukum eksepsi. Oleh karena itu, akan lebih baik terhadap pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP diajukan melalui eksepsi, karena eksepsi dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum hak seorang Terdakwa dirampas terlalu jauh.

## Daftar Bacaan

## Buku
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2017).
--------------, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bina Cipta 1986).
Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika 2000).
Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Sinar Grafika 2016).
Joeniarto, Negara Hukum , Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1968,
Mulyadi, Lilik, Hukum  Acara  Pidana:  Suatu  Tinjauan  Khusus  terhadap  Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan (Citra Aditya Bakti 2002).
Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , (Prenada Media group 2016).
Suharto dan Joenaedi Efendi, Panduan  Praktis  Bila Anda  Menghadapi  Perkara Pidana , (Prenada Media 2013).
Tedjopurnomo, H.B., Usaha  Untuk  Memahami  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana dan Pedoman Pelaksanaannya Terhadap Adanya Pengakuan Hak-Hak Azasi Manusia , (Mahkamah Agung 1992).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 1230).

## Surat Kabar
Ewis Herwis, ed, ‘Pelaku Pembunuhan Alami Kekerasan Saat Dilakukan Pemeriksaan, Ternyata Alasannya Supaya Begini’, (Palembang Tribunnews, 2017),  <http://palembang.tribunnews.com/2017/07/02/pelaku-pembunuhan- alami-kekerasan-saat-dilakukan-pemeriksaan-ternyata-alasannya-supaya- begini> accessed 10 October 2018.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019
HOW TO CITE : Ganda Yusaf A., ‘Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya ’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--