## MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000

## TENTANG PENGADILAN HAM
Oleh: Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. NIDN: 0108088803 Dosen: STIH Labuhan Batu Email: zaepph@yahoo.com

## ABSTRAK
Lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 diharapkan dapat membantu dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  di  Indonesia,  karena  masih  banyak  pelanggaran  HAM  di Indonesia  yang  belum  terselesaikan  dengan  baik.  Banyak  pihak  yang  masih  ragu-ragu  akan penegakan  HAM  tersebut.  Penegakan  dan  perlindungan  HAM  merupakan  tanggung  jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 A-J UUD 1945 dan dipertegas lagi pada Pasal  71-72  UU  No.  39  Tahun  1999.  Pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab  menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam UU ini serta peraturan lain baik nasional maupun internasional tentang HAM yang diakui oleh Indonesia.
Pendirian Pengadilan HAM di  Indonesia merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam  penegakan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa masih  terdapat  banyak  sekali  kekurangan  dalam  Pengadilan  HAM,  baik  dari  instrumen  hukum, infrastruktur  serta  sumber  daya  manusianya  yang  bermuara  pada  ketidakpastian  hukum.  Hal  ini tentu saja harus segera dibenahi selain untuk pengefektifan sistem hukum nasional Indonesia, juga untuk  meminimalkan  adanya  celah  mekanisme  Internasional  untuk  mengintervensi  penyelesaian pelanggaran  HAM  di  Indonesia.  Sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  dibentuknya  Pengadilan HAM Internasional Ad hoc, jika Pengadilan HAM Indonesia tidak terlaksana sesuai dengan standar internasional.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  political  will  dari  pemerintah  serta  adanya  dukungan yang kuat dari masyarakat.
Kata Kunci : Mekanisme, Palanggaran HAM, Pengadilan HAM

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia. Semua  komponen  anak  bangsa  secara bersama-sama  sejak  awal  berjuang bahu membahu untuk
memperjuangkan kemerdekaan,
melawan  penindasan  dan  mengisi
kemerdekaan  tersebut.  Pengalaman sejarah  bangsa  melawan  penjajah menunjukkan  adanya  benang  merah perjuangan  dalam  perlindungan  Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Kemerdekaan memberikan makna kebebasan diantaranya  bebas  dari  rasa  takut, bebas untuk berkumpul dan berpendapat,  bebas  untuk  memeluk agama  dan  kebebasan  lainnya  yang
ada  sebagai  hak  kodrati  manusia  itu sendiri.
Demikian juga dengan perkembangan  HAM  di  dunia  ini. Perjalanan  panjang  HAM  yang  sudah melalui  banyak  lika-liku  yang  naik turun.  Perspektif  sejarah  dan  sosial- kultural gagasan tentang HAM sebenarnya  telah  berlangsung  selama berabad-abad.  Di  Eropa  paling  tidak kita  mulai  mengenal  dari  Dictatus Papae  pada  abad  ke  11  yang kemudian  disusul  dengan  Magna Charter  tahun  1215;  sementara  di Timur  sebenarnya  tercatat  telah  ada Piagam Madinah yang disusun Negara  Islam awal  yang  juga memuat perlindungan  HAM  seperti  yang dikenal pada zaman modern. Perhatian dunia  Internasional  terhadap  sisi-sisi kemanusiaan tersebut dituangkan dalam  berbagai  instrument  antara lain 1 :
1. 1959 UN General Assembly
Declaration  on  the  Rights  of  the
Child;
2. 1966  International  Covenant  on Civil and Right of the Child;
3. 1966  International  Covenant  on Civil and Right of the Child;
4. 1989 UN Convention on the Right of the Child.
1 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam
Konstitusi  Indonesia  Undang-  Undang  Dasar  1945 sampai  dengan  Amandemen  UUD  Pada  Tahun  2002, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 89
Namun,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  meskipun  secara  histories perlindungan HAM di dalam kehidupan  bernegara  telah  dimulai sejak berabad-abad yang lampau tetapi pada  umumnya  dipahami  bahwa wacana  ini  baru  berkembang  pesat setelah  revolusi  Amerika  dan  revolusi Perancis  sebab  sejak  revolusi  itulah upaya  mengimplementasikan  gagasan 108 John Locke (1632-1704), Montesquiew (1689-1755) dan penggagas-penggagas  lainnya  tentang perlindungan HAM di bawah pemerintahan yang demokratis. Tonggak  sejarah  kedua  revolusi  itu bagi  perlindungan  HAM  bisa  dilacak dari  Declaration  of  Independence pada  tahun  1776  yang  disusul  dengan The  Virgina  Declaration  of  Rights tahun  1791  di  Amerika  Serikat  yang selanjutnya memberi ilham bagi revolusi  Prancis  pada  tahun  1789 dengan Declaration des de ‘Ihommeet du citoyen 2 .
Human  rights  are  basic  rights inherent  in  man  as  a  gift  from God Almighty that should not be violated  by  anyone.  Human rights  violations  can  be  settled by  the  Court  of  Human  Rights under  Law  Number  26  Year 2000  regarding  Human  Rights
Court.  Necessary  political  will and public support for enforcement of human rights.
2 Todung  Mulya  Lubis,  Hak  Asasi  Manusia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hlm. 46
Pengaturan Hak Asasi Manusia telah  diatur  secara  tegas  di  Indonesia pada  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  (  HAM).  Adapun  yang dimaksud dengan HAM dalam undang-undang ini adalah 3 :
“Seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai  Makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia”.
Dengan  lahirnya  UU  No.  39 Tahun 1999 diharapkan dapat
membantu  dalam  penegakan  dan perlindungan  HAM  di  Indonesia.
Penegakan Hak Azasi Manusia
(HAM)  merupakan  salah  satu  isu penting  dalam  kehidupan  bernegara dan  bermasyarakat  di  Indonesia, karena  masih  banyak  pelanggaran HAM  di  Indonesia  yang  belum terselesaikan  dengan  baik.  Banyak pihak  yang  masih  ragu-ragu  akan penegakan HAM tersebut.
Maka data terakhir dari Komnas  HAM  periode  2010-2011, sekurang-kurangya  ada  sekitar  230 tiap  bulannya  pelaporan  terhadap
3 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
pelanggaran terhadap hak asasi manusia 4 .  Adapun  kasus  pelanggaran HAM  yang  marak  terjadi  tersebut, antara  lain  :  penyiksaan,  kebebasan beragama,  perlakuan  keras  terhadap orang  yang  diduga  teroris,  semburan lumpur lapindo, kesejahteraan, penggusuran dan sebagainya 5 .
Penegakan  dan  perlindungan HAM  merupakan  tanggung  jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan  oleh  Pasal  28  A-J  UUD 1945  dan  dipertegas  lagi  pada  Pasal 71-72  UU  No.  39  Tahun  1999. Pemerintah  wajib  dan  bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan  dan  memajukan  HAM yang  diatur  dalam  UU  ini  serta peraturan  lain  baik  nasional  maupun internasional  tentang  HAM  yang diakui oleh Indonesia.
Salah  satu  upaya  pemerintah untuk  menegakkan  dan  melindungi HAM  adalah  melahirkan  UU  No.  26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini merupakan hukum formil  dari  UU  No.39  Tahun  1999. Diharapkan dengan adanya UU Pengadilan  HAM  dapat  mengurangi dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran HAM di Indonesia.
4 www.Komnas  HAM.go.id,  diakses  12 Januari  2013
5 Ibid
Namun, tidak semua
pelanggaran  HAM  dapat  diselesaikan pada  Pengadilan  HAM,  hanya  kasus- kasus tertentu yang menjadi kewenangan  dari  Pengadilan  HAM dan menggunakan hukum acara sebagaimana yang diatur pada undang-undang  tersebut.  Oleh  karena itu,  penulis  tertarik  membahas  lebih lanjut tentang pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan Pengadilan
HAM dan bagaimana hukum acaranya.  Lebih  tepatnya  Makalah  ini diberi judul: “Mekanisme Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Di
Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM”
1.2 Perumusan Masalah
a. Mengapa pelanggaran HAM ringan  tidak  dapat  di  bawa  ke ranah pengadilan HAM...?
b. Bagaimana mekanisme
penyelesaian  pelanggaran  HAM
berdasarkan  Undang-Undang  No. 26 Tahun 2000...?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Maka  adapun  tujuan  dari  pada penulisan Makalah ini yaitu
sebagai berikut:
a. untuk  mengetahui  mengapa
pelanggaran HAM ringan tidak
dapat dibawah keranah pengadilan HAM.
b. Untuk  mengetahui  bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
2. Manfaat  Penulisan  makalah  ini yaitu sebagai berikut:
a. Memberi sumbangan pemikiran  berupa  khasanah keilmuan dalam bidang hukum,  khususnya  hukum  dan Hak Asasi Manusia.
b. Menambah  referensi  hukum yang  dapat  digunakan  sebagai acuan  bagi  penulisan  dalam bidang  yang  relevan  dengan penulisan  di  masa  mendatang dalam  lingkup  yang  lebih detail, jelas dan mendalam. c. Memberikan penjelasan
kepada instansi-instansi terkait, khususnya, kepolisian,
Pengadilan,  LSM  dan  LBH,
ORMAS dan instansi pemerintahan mengenai ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang dapat
mengayomi  masyarakat  dalam perbuatan pelanggaran HAM.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Bentuk Pelanggaran HAM di
Indonesia Doktrin tentatang HAM
sekarang  ini  sudah  diterima  secara
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017
universal  sebagai  a  moral,  political, and  legal  framework  and  as  a guideline  dalam  membangun  dunia yang  lebih  damai  dan  bebas  dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil 6 .
Maka  dari  ketentuan  tersebut dapat diklasifikasikan bentuk pelanggaran  HAM  di  indonesia,  yaitu ada 2 (dua) bentuk Pelanggaran HAM:
1. Pelanggaran HAM Ringan
a. Perilaku  Tidak  Adil  (UU  No.
39/1999)
Pengertian ketidak adilan  secara  umum  sering diartikan sebagai hal perbuatan yaitu “Tidak
bisa menempatkan  sesuatu  pada tempatnya “.
b. Diskriminasi  (Pasal  1  (2).  UU
No. 39/1999 )
Definisi  'diskriminasi‘ yaitu,  Pembedaan  perlakuan terhadap  sesama  warga  negara (berdasarkan warna kulit,
golongan, suku, ekonomi,
agama, dan sebagainya,
sehingga  bersifat  diskriminasi (membeda-bedakan)” 7 .
Oleh  karena  itu,  dalam paham  negara  hukum,  jaminan
6 Assiddiqie,  Jimly,  “Pengantar  Ilmu  Hukum
Tata  Negara”,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2012), Cet ke-4, h. 343.
7 http://www.artikata.com/arti-325405- diskriminatif.html, diakses senin, 23 oktober 2012
perlindungan  hak  asasi  manusia dianggap  sebagai  ciri  yang  mutlak yang  harus  ada  pula  disetiap negara yang dapat disebut rechstaat.
Bahkan, dalam perkembanagan selanjutnya, jaminan-jaminan  HAM  itu  juga diharuskan tercantum dengan tegas didalam undang-undang dasar atau konstitusi  tertulis  baik  dalam  hal pelanggaran  HAM  ringan  maupun Berat  sebagai  negara  demokrasi konstitusional (constitutional democracy),  dan  diangap  sebagai materi  yang  terpenting  yang  harus ada  didalam  konstitusi,  seperti format kelembagaan dan pembagian  kekuasaan  negara  dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.
2. Pelanggaran HAM Berat
Maka adapun pelanggaran HAM yang berat meliputi antara lain (Pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM):
1. Kejahatan Genosaida
2. Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan (crimes againts
humainity)
2.2 Diskriminasi dalam konteks
Pelanggaran HAM Ringan Diskriminasi  (Pasal    1  (2)  UU  No.
39/1999 )
Diskriminasi yaitu: Setiap pembatasan, pelecehan, atau
pengucilan  yang  langsung  atau  tidak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar Agama, Suku, Ras, Etnik,  Kelompok,  Golongan  Status Sosial, Status Ekonomi,
Jenis
Kelamin,  Bahasa,  Keyakinan,  Politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan,
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan  HAM  dan  kebebasan dasar  dlm  kehidupan  baik  Individual maupun Kolektif dalam bidang Politik,  Ekonomi,  Hukum,  Sosial, Budaya dan aspek Kehidupan lainnya.
1. Indikator Terjadinya Diskriminasi Maka  penyebab  terjadinya perbuatan diskriminasi dapat melalui hal-hal sebagai berikut: a). Agama,  b).  Suku,  c).  Status Ekonomi,  d).  Jenis  Kelamin,  e). Bahasa,  f).  Keyakinan,  g).  Politik,
h).  Ras,  j).  Etnik,  k).  Kelompok, L). Golongan Status Sosial.
Tindakan diskriminasi
melalui agama, suku, status Ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa, keyakinan,  politik,  ras,  etnik,
kelompok  dan  golongan  juga sering terjadi dikalangan masyarakat, dunia pekerjaan,
pendidikan, kesehatan dan
kehidupan-kehidupan lainnya.
Seperti, beberapa waktu yang lalau pada  tahun  2009  marak  terjadi
perbuatan  diskriminasi  di  salah satu perguruan tinggi di Riau, juga di  perguruan  tinggi  lainnya  dan PILGUB  di  DKI  Jakarta  tahun 2012 yang membawa isu SARAH. Misalnya  saja  dimana  ketika  itu ada  bantuan  beasiswa  dari  DIVA untuk  kampus  di  Riau  tersebut, namun  yang  lebih  di  prioritaskan ketika  itu  adalah  suku  melayu yang  notabennya  putra  daerah, padahal  kita  lihat  mahasiswa  yang berprestasi  dan  memiliki  IPK tinggi  juga  banyak  dari  kalangan suku  jawa, batak,  minang dan lain sebagainya.  Artinya  perbuatan  ini merupakan  tindakan  diskriminasi terhadap suku agama dan golongan juga status sosial lainnya, padahal anggaran bantuan itu  diberlakukan  untuk  semua kalangan tanpa melihat latar belakang mahasiswanya, akan tetapi  perakteknya  jauh  dari  yang diharapkan.
Prof.  Dr.  M.  Solly.  Lubis, S.H,  dalam  bukunya  “Kebijakan Publik” menjelaskan bahwa perbuatan/tindakan diskriminasi dapat  berimbas  kepada  tindakan KKN  awalnya  terjadi  melalui tindakan  nepotisme  setelah  itu terjadi  kolusi  sehingga  terjadi tindakan  korupsi.  Maka  kalimat yang  seharusnya  pantas  untuk
diutarakan adalah NKK tapi bukan KKN. Artinya Nepotisme merupakan  Tindakan  pemegang kekuasaan yang cendrung
mengikut  sertakan  oknum  family, rekan dan sahabat kedalam lingkungan  kekuasaan,  sehingga nepotisme cendrung mengarah kepada  perbuatan  Kolusi  atau persekongkolan  dalam  hal  semua managemen dan bidang kekuasaan atau  kepemimpinan,  dan  akhirnya menjurus kepada tindakan korupsi 8 .  Disamping  itu  perbuatan nepotisme  juga  dapat  mengarah kepada tindakan diskriminasi yang mana perbuatan ini lebih mengutamakan unsur family,
teman/kawan dan lain
sebagainnya.
2. Hak  minoritas  Sebagai  Awal Terjadinya Diskriminasi Maka adapun beberapa pengertian/defenisi Minoritas dapat diuraikan sebagai berikut: Francesco Capotorti, Mendefenisiakan kelompok Minoritas “sebagai kelompok
yang jumlanya lebih kecil dibandingkan  keseluruhan  jumla penduduk  dalam  suatu  negara, mereka  berasal  dari  etnis,  agama atau bahasa yang berbeda dengan
8 M.  Solly  Lubis,  “Kebijakan  Publik”, (Bandung: CV. Bandar Maju 2007), h. 65
klelompok lain dan memperlihatkan  solidaritas  untuk mempertahankan  budaya,  tradisi, agama dan bahasa mereka” 9 .
Jules
Deschennes, Menjelaskan  pengertian  kelompok Minoritas “Sebagai kelompok warga  negara  dalam  jumlah  kecil yang  memiliki  krakteristik  etnis, agama  atau  bahasa  yang  berbeda dari  mayoritas  penduduk,  tidak punya  posisi  dominan  dalam negara, memiliki solidaritas
terhadap kelompok lain, mempunyai semangat
kebersamaan  untuk  memperoleh kesetaraan  dengan  kelompok  lain, dan  persamaan  hak  di  hadapan hukum”.
Selain  itu  Council  Of
Europe Parliamentary berdasarkan Recommendation 1201 (1993) mendefenisikan kelompok Minoritas sebagai kelompok perorangan dalam situasi:
a) Berada  dalam  wilayah  dan bersetatus sebagai negara.
b) Mempunyai hubungan panjang, kuat dan berkesinambungan dengan
negara.
9 Kusumaatmadja, Sarwono, “Politik Dan Hak Minoritas”,  (Depok:  Koekoesan,  2007),  hlm,  34,  Cet ke-1.
c) Memperlihatkan
keunikan karakter  etnis,  budaya,  agama atau bahasa.
d) Bisa menjadi perwakilan,
walaupun  jumlanya  lebih  kecil dibanding seluruh jumlah penduduk  negara  atau  bagian wilayah negara.
e) Mempunyai  motivasi  untuk bersatu  dalam  negara  dengan tetap mempertahankan identitas aslinya, meliputi budaya,  tradisi,  agama  atau bahasa.
Dari  uraian  diatas,  Mari kita  singgung  dengan  pertanyaan- pertanyaan  sederhana  di  bawah ini: Apabila anda bagian dari suku batak,  Minang,  jawa  atau  melayu dan  lain  sebagainya,  apakah  anda bersedia  menukar  tradisi  budaya yang  sudah  anda  jalani  seumur hidup  dengan  tradisi  baru  demi mendapatkan  kesempatan  belajar dan  bersekolah  ditempat  yang baru..?  Mana  yang  anda  pilih, melaksanakan  permintaan  terakhir mendiang orang tua anda dikuburkan  menurut  tradisi  yang mereka percayai atau menguburkan mereka menurut tata cara  yang  diperbolehkan  oleh negara..?
Sebelum
menjawab pertanyaan  diatas,  terlebih  dahulu
kita lihat penjelasan Will kymlicka (1955)  tentang  hak  minoritas.  Ia menagaskan  bahwa  satu  dari  tiga jenis hak minoritas adalah hak-hak yang mencakup dukungan keuangan dan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik yang berkaitan  dengan  kelompok  etnis atau  pemeluk  agama  tertentu 10 . Nah,  berdasarkan  uraian  diatas, anda  jelas/pasti  mempertahankan dan memiliki hak untuk mempertahankan  tradisi  budaya anda,  manapun  anda  bekerrja  atau bersekolah  dan  tak  semestinya tradisi anda dilarang selama tradisi itu  tidak  tergolong  perbuatan kejahatan/kriminal.  Dan  bilamana anda  memutuskan  untuk  menukar budaya  anda  dengan  budaya  lain, hendaknya itu merupakan kehendak  bebas,  sehingga  tidak ada  persyaratan  yang  mengikat seperti jaminan kerja atau kesempatan untuk bersekolah tersebut.  Dalam  hal  wasiat,  akan lebih bijak jika anda tetap menghormati wasiat/permintaan terakhir  almarhum  orang  tua  anda tentang  tata  cara  penguburan  yang sesuai  dengan  keyakinan  mereka, dan  negara  dalam  hal  ini,  tidak
10 James  W.  Nickel,  Hak  Asasi  Manusia (Making  Sense  Of  Human  Ringht),  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.63
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017
sewajarnya untuk mempersulit ahli waris  dalam  melaksanakan  wasiat itu. Artinya setiap individu, kelompok,  golongan  dan  lain sebagainya seharusnya memperoleh  perlakuan  yang  sama dalam  hal  apapun  juga,  sesuai yang  di  tegaskan  dalam  pasal  27 (1)  UUD  1945  dan  Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.  Sehingga  dapat  menjahui dari sifat dan perbuatan dskriminasi  dan  ketidak  adilan antar  agama,  suku,  etnis,  ras, budaya  dan  golongan.  Sehingga terjadinya  keharmonisan  antar  hak minoritas  dan  mayoritas  dalam menjalin  hubungan  vertikal  dan horizontal.
Hak minoritas lebih mudah dipahami  bila  kita  mendalami
dasar pemikiran dalam
mukaddimah deklarasi PBB
tentang  Hak,  Kelompok,  suku, agama  dan  bahasa  minoritas  yang berbunyi 11 :
“Pemajuan dan perlindungan  hak  orang- orang  yg  termasuk  dlm suku  bangsa,  agama  dan bahasa minoritas akan memberi  sumbangan  pada stabilitas  politik  dan  sosial negara  dimana mereka
tinggal”.
11 Ibid, hlm. 2
Lalu bagaimana diskriminasi  dapat  di  cegah..? Deklarasi  PBB  tentang  kelompok, suku, agama, dan bahasa minoritas menjelaskan bahwa mencegah diskriminasi dapat dilakukan dengan cara memberikan perlakuan    yang  sama  bagi perorangan atau kelompok masyarakat  sebagaimana  mereka inginkan. Kecuali ditentukan didalam  Undang-Undang  yang berlaku 12 .
Contoh  kasus  Pelangaran
HAM Ringan Yang Pernah
Terjadi 13 :
a) Di  Amerika  Serikat  Pelanggar HAM Ringan Berupa:
Praktik diskriminasi ras adalah  fenomena  yang  sudah ada  sejak  dahulu  terlepas  dari warna  kulit,  kebangsaan,  dan agama.  Seperti:  150  Tahun Yang lalu marak terjadi Penjualan  budak-budak  kulit Hitam,  dan  warga  kulit  hitam dan kulit berwarna di Amerika Serikat sulit untuk memperoleh pekerjaan.
b) Di Inggiris…
12 Kusumaatmadja, Sarwono, Op.cit, hlm. 45
13 melalui: http://indonesian.irib.ir/sosialita//asset publisher/QqB7/content/id/5114913, di akses Senin, 14 Januari 2013
Empat  orang  pemeluk  agama
Kristen di Inggris yang
mengklaim  mereka  kehilangan pekerjaan  akibat  diskriminasi terhadap  kepercayaan  mereka. Di  antara  mereka  ada  seorang pegawai maskapai penerbangan yang  berhenti mengenakan  salib  dan  seorang pencatat pernikahan yang
menolak menikahkan pasangan gay.
c) Di Indonesia..
Pernyataan Yuniyanti Chuzaifah, ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan). Konferensi
Regional  Asia  Pasifik,  14-15
Juli 2011 di Jakarta. Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan  kerap  dilakukan atas  nama  agama  dan  budaya. Di Indonesia, situasi ini
berwujud dalam praktik,
Pemaksaan  pernikahan  antara korban perkosaan dan pelakunya,  pemaksaan  busana,
kawin  usia  dini,  dan  lain sebagainya. dan banyak lagi yg marak terjadi perbuatan diskriminasi,  seperti  dalam
dunia  pekerjaan,  pendidikan, kesehatan dan lain-lain 14 .
3. Tindakan Diskriminasi
Pasal  4  UU  No.  40/2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Tindakan diskriminatif ras dan etnis Berupa:
a) Memperlakukan pembedaan, pengecualian  pembatasan  atau pemilihan  berdasarkan  pada Ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau  pengurangan  pengakuan, perolehan  atau  pelaksanaan
HAM  dan  kebebasan  dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik ekonomi, sosial, dan budaya.
b) Menunjukkan  kebencian  atau rasa benci kepada orang karena pembedaan  ras, dan  etnis  yang berupa perbuatan:
1) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau
disebarluaskan  di  tempat umum  atau  tempat  lainnya yang  dapat  dilihat  atau dibaca oleh orang lain.
2) Berpidato, mengungkapkan atau  melontarkan  katakata tertentu  ditempat  umum
14 web: http://www.komnasperempuan.or.id/2010/09/siaran pers-konferensiinternasional-resolusi-pbb-1325/  ,  Di
Akses kamis 14 Januari 2013
atau  tempat  lainnya  yang dapat didengar orang lain.
3) Mengenakan  sesuatu  pd dirinya berupa benda, kata- kata, atau gambar di tempat umum  atau  tempat  lainnya yang  dapat  dibaca  oleh orang lainnya, atau
4) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan
cabul, pencurian dgn kekerasan,/perampasan kemerdekaan  berdasarkan diskriminasi, ras dan etnis.
2.3 Ketentuan pidana Bagi Pelanggaran
HAM Ringan
1. Dalam  konteks  UU  HAM  belum ada  diatur  menggenai  sanksi  yg diberikan terhadap pelaku pelanggaran  HAM  Ringan  seperti prilaku tidak Adil dan
Diskriminasi,  tetapi  Hanya  di peruntukkan bagi pelanggaran
HAM berat.
2. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan pembedaan,
pengecualian,  pembatasan  atau pemilihan  berdasarkan  pada  ras,
dan etnis yg mengakibatkan pencabutan atau pengurangan
pengakuan, perolehan atau pelaksanaan  HAM  dan  kebebasan dasar dlm suatu kesetaraan
dibidang  sipil,  politik,  ekonomi, sosial,  dan  budaya  sebgaimana dimaksud  dalam  pasal  4  huruf  a, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  100  juta. (Pasal. 15 UU No. 40/2008).
3. Setiap  orang  dengan sengaja menunjukkan kebencian/rasa benci kepada  orang  lain  berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1 dan 2 atau 3  dipidana,  degan  pidana  penjara paling  lama  5  tahun  dan/atau denda  500  juta  rupiah.  (  Pasal  16 UU No. 40/2008 ).
4. Selain  pidana  sebagaimana  pada pasal 16 dan pasal 17 pelaku dapat dijatuhi  pidana  tambahan  berupa restitusi  atau  pemulihan  Hak korban. (pasal 18 UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis).
2.4 Kompetensi Absolut Pengadilan
HAM
Menyikapi  Resolusi  Dewan Keamanan  PBB  terhadap  pelanggaran berat  HAM  yang  terjadi  di  Timor- Timur  Pasca  jajak  pendapat,  maka Pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia
dengan mengundangkan Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM.  Pengadilan
HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat 15 .
Berdasarkan  subtansi  Undang- Undang  No.  26  tahun  2000  tentang pengadilan  HAM  di  tentukan  bahwa tidak  semua  pelanggaran  HAM  yang berat dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM. Akan tetapi,
pengadilan  HAM  hanya  terbatas memeriksa  dan  memutus  perkara pelanggarah  HAM  yang  berat  (pasal 4).  Pengadilan  HAM  juga  tidak berwenang  memeriksa  dan  memutus perkara  pelanggaran  HAM  yang  berat yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang berumur 18  tahun pada  saat kejahatan dilakukan.
Kompotensi
absolut
pengadilan  HAM  tersebut  sangat sempit sehingga tidak mungkin menjamin  tercapainya  penyelesaian yang  memuaskan  atas  kasus-kasus pelanggaran  HAM  yang  diajukan untuk  diperiksa  dan  diputus  oleh pengadilan HAM. Selain itu, mengategorikan  pelanggarahan  HAM
yang berat hanya kepada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesungguhnya mereduksi makna pelanggaran  HAM  yang  berat  dalam ketentuan pasal 104 UU  No. 39 tahun 1999  tentang  HAM  yang  berisi
15 Mahsyur  Effendi,  Dimensi  Dinamika  Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional,  (Jakarta  :  Ghalia  Indonesia,  1994),  hlm.
ketentuan
pembentukan
UU pengadilan HAM. Pasal 104
menyatakan  bahwa  untuk  mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM, sedangkan pengertian  pelanggaran  HAM  yang berat  dalam  penjelasan  pasal  tersebut adalah 16 :
Pembunuhan masal (genocide), pembunuhan  sewenang-wenang  atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi  yang  dilakukan  secara sistemis (systemic discrimination).
Konsep  pelanggaran HAM yang  berat  dalam  pasal  104  justru lebih luas dibandingkan dengan konsep  yang  sama  dalam  undang- undang  pengadilan  HAM  yang  hanya pada dua (2) jenis,  yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tampak sekali telah terjadi disinkronisasi  horizontal  di  sini  antar pasal  104  Undang-Undang  No.  39 tahun  1999  dan  pasal  4  jo  pasal  7,  8, dan  pasal  9  Undang-Undang  No.  26 tahun  2000.  Pemecahan  masalah  ini dalam teori hukum dengan prinsip lex superior  derogate  legi  priori  justru membenarkan  UU  No.  26  tahun  2000 yang  keluar  lebih  akhir  dari  UU  No.
16 Penjelasan  pasal  104  ayat  (1)  Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017
39  tahun  1999.  Dengan  demikian, pasal  104  undang-undang  No.  39 tahun 1999 yang lebih luas maknanya,
tidak berlaku lagi sejak
diundangkannya  Undang-Undang  No. 26 tahun 2000 17 .
Definisi pelanggaran berat
HAM terdapat pada Pasal 104 UU No. 39  Tahun 1999  tentang  HAM,  yang menyatakan  pelanggaran  berat  HAM adalah : Pembunuhan massal (genocide),  pembunuhan  sewenang- wenang atau di luar putusan pengadilan  (arbitrary/extra  judicial killing), penyiksaan, penghilangan hilang orang secara paksa, perbudakan atau  diskriminasi  yang  dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).
Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2000 tidak memberikan definisi tentang  pelanggaran  berat  HAM, tetapi hanya menyebut kategori pelanggaran  HAM  berat  saja  tetapi tidak kepada pelanggaran HAM ringan,  yang  terdiri  dari  kejahatan kemanusiaan  dan  kejahatan  genosida sebagai  pelanggaran  HAM  berat 18 .
Kejahatan kemanusiaan adalah 19 :
Salah  satu  perbuatan  yang dilakukan sebagai bagian dari
17 Mahrus Ali Syarif Nurhidayat, Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat,  (Jakarta:
Gramata Publishing, 2011), hlm. 42
18 Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000
19 Pasal 7 huruf b UU No.26 Tahun 2000
serangan  yang  meluas  atau  sistematik yang  diketahuinya  bahwa  serangan tersebut  ditujukan  secara  langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan  kemerdekaan  atau perampasan  kebebasan  fisik  lain secara  sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum internasional.
6. Penyiksaan
7. Perkosaan,  perbudakan  seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa tau bentuk- bentuk  kekerasan  seksual  lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan  paham  politik,  ras, kebangsaan,  etnis,  budaya,  agama, jenis  kelamin  atau  alasan  lai  yang telah diakui secara universal sebagai hal  yang dilarang menurut hukum internasional.
9. Penghilangan  orang  secara  paksa atau
10. Kejahatan apartheid
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017
Sedangkan kejahatan genosida, yaitu 20 :  Setiap  perbuatan  yang dilakukan  dengan  maksud  untuk menghancurkan  atau  memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan  penderitaan  fisik atau  mental  yang  berat  terhadap anggota-anggota kelompok
3. Menciptakan  kondisi  kehidupan
kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara  fisik  baik  seluruh  atau sebagiannya
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang  bertujuan  untuk  mencegah kelahiran didalam kelompok
5. Memindahkan  secara  paksa  anak- anak  dari  kelompok  tertentu  ke kelompok lain
Pembatasan  jenis  kejahatan yang  diatur  oleh  undang-undang tersebut,  mengakibatkan  tidak  semua pelanggaran  HAM  dapat  diadili  oleh pengadilan ini. Definisi kedua
kejahatan di atas merupakan pengadopsian  dari  kejahatan  yang merupakan  yurisdiksi  International
Criminal  Court  (  ICC)  yang  diatur pada Pasal 6 dan 7 Statuta Roma.
Selain cakupan kejahatan  yang dapat  diproses  oleh  pengadilan  HAM,
20 Pasal 7 huruf a UU No.26 Tahun 2000
masalah retroaktif juga menjadi perbincangan hangat dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM Indonesia berwenang untuk mengadili
pelanggaran HAM berat setelah Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000 berlaku. Bagi pelanggaran HAM berat  yang  terjadi  sebelum  undang- undang ini diundangkan, maka dilaksanakan  oleh  Pengadilan  HAM Ad  hoc,  yang  dibentuk  berdasarkan Keputusan  Presiden   melalui  usul Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) 21 .
Hal ini sering disalah tafsirkan bahwa  DPR-lah  yang  berwenang untuk menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM  berat  atau  bukan,  padahal sebagai  lembaga  politik  DPR  tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik  yang  merupakan  tindakan yudisial  dan  merupakan  kewenangan Komnas  HAM  seperti  yang  diatur undang-undang 22 .
2.5 Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Di Pengadilan HAM
Dasar  pemikiran  rekonsiliasi dalam menyelesaikan persoalan
21 Pasal 43 UU No.26 Tahun 2000
22 www.http://Penafsiran  yang  keliru  ini pernah terjadi pada peristiwa trisakti 1998,  semanggi I dan semanggi II, DPR memutuskan membentuk komisi penyelidik  pelanggaran  berat  HAM.  Bahkan  Pansus juga  telah  menyampaikan  rekomendasi  bahwa  ketiga peristiwa  tersebut  bukan  pelanggaran  HAM  berat   dan hanya  diselesaikan  di  Peradilan  Umum,  di  akses,  11 Jan 2013.
kejahatan  HAM  pada  masa  lalu mendasarkan pada prindsif state responsibility  terhadap  masyarakat atas  segala  apa  yang  terjadi.  Dalam konteks  ini  kewajiban  negara  dalam transisi  tidak  hanya  sekedar  pembawa pelaku ke pengadilan,  tetapi meliebihi dari sekedar upaya hukum yaitu selain melakukan  rehabilitasi,  dan  reparasi, juga  memiliki  keterkaitan  dengan dekonstruksi  masa  lampau  yang  bisu, dipalsukan  atau  masa  rakyat  yang diam atau traumatik.
The  right  to  know  the  truth merupakan  hak  untuk  mengetahui kebenaran  yang  dirujuk  ke  pasal  19 Declaration Of Human Right. Dimana adanya  hak  masyarakat  atau  korban untuk  mengetahui  kebenaran  (victim’s right to know) tersebut mengimplikasikan  adanya  kewajiban negara  untuk  mengingat  (state  duty to remember) 23 .
Hukum  acara  yang  digunakan dalam  Pengadilan  HAM  adalah  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  sepanjang  tidak  diatur secara  khusus  oleh  UU  No.  26  Tahun 2000  (lex  specialis  derogat  lex generalis).
Adapun
proses penyelesaian  pelanggaran  HAM  berat menurut  UU  No.  26  Tahun  2000 adalah sebagai berikut :
23 Mahrus  Ali  Syarif Nurhidayat, Op.cit, hlm.
a) Penyelidikan 24 Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas  HAM).  Hal  ini bertujuan  adanya  objektifitas  hasil penyelidikan,  apabila  dilakukan oleh  lembaga  independen.  Dalam penyelidikan, penyelidik berwenang:
1. Melakukan  penyelidikan  dan pemeriksaan terhadap peristiwa  yang  timbul  dalam masyarakat  yang  berdasarkan sifat  atau  lingkupnya  patut diduga  terdapat  pelanggaran berat HAM.
2. Menerima laporan atau
pengaduan  dari  seseorang  atau kelompok orang tentang terjadinya  pelanggaran  berat HAM serta mencari keterangan dan barang bukti.
3. Memanggil  pihak  pengadu, korban atau pihak yang diadukan  untuk  diminta  dan didengar keterangannya.
4. Memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya.
5. Meninjau  dan  mengumpulkan keterangan  di  tempat  kejadian dan tempat lainnya jika dianggap perlu.
24 Pasal 18 sampai 20 UU No.26 Tahun 2000
6. Memanggil pihak terkait untuk
melakukan  keterangan  secara tertulis atau menyerahkan
dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
7. Atas  perintah  penyidik  dapat melakukan  tindakan  berupa
pemeriksaan surat, penggeledahan  dan  penyitaan, pemeriksaan setempat, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
b) Penyidikan 25
Penyidikan pelanggaran berat
HAM dilakukan oleh Jaksa
Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Agung dapat
mengangkat penyidik ad hoc  yang terdiri  atas  unsur  pemerintah  dan masyarakat. Sebelum melaksanakan  tugasnya,  penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji  menurut  agamanya  masing- masing.  Syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  sebagai  penyidik  ad  hoc, yaitu :
1. Warga Negara Indonesia
2. Berumur  sekurang-kurangnya 40  tahun  dan  paling  tinggi  65 tahun
3. Berpendidikan  Sarjana  Hukum atau sarjana lain yang
25 Pasal 21 sampai 22 UU No. 26 Tahun 2000
mempunyai  keahlian  dibidang hukum
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berwibawa,  jujur,  adil  dan berkelakuan baik
6. Setia  kepada  Pancasila  dan UUD 1945
7. Memiliki pengetahuan dan kepedulian  dibidang  hak  asasi manusia
Penyidikan  diselesaikan  paling lambat  90  hari  terhitung  sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan  dinyatakan  lengkap  oleh penyidik. Penyidikan dapat diperpanjang  90  hari  oleh  Ketua Pengadilan  HAM  sesuai  daerah hukumnya  dan  dapat  diperpanjang lagi  60  hari.  Jika  dalam  waktu tersebut,  penyidikan  tidak  juga terselesaikan,  maka  dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.
c) Penuntutan 26
Penuntutan  dilakukan  oleh  Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat  penuntut  umum  ad hoc  yang  terdiri  dari  unsur pemerintah dan masyarakat. Syarat untuk  diangkat  menjadi  penuntut umum  sama  halnya  dengan  syarat diangkat menjadi penyidik ad hoc. Penuntutan  dilakukan  paling  lama
26 Pasal 23 sampai 25 UU No.26 Tahun 2000
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017
70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima.
d) Pemeriksaan di Pengadilan 27
Pemeriksaan  perkara  pelanggaran berat HAM dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada  Pengadilan  HAM  dan  3 orang hakim ad hoc.
Syarat-syarat  menjadi  Hakim  Ad Hoc :
1) Warga Negara Indonesia
2) Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa
3) Berumur  sekurang-kurangnya 45  tahun  dan  paling  tinggi  65 tahun
4) Berpendidikan  sarjana  hukum
atau sarjana lain yang
mempunyai  keahlian  dibidang hokum 5) Sehat jasmani dan rohani
6) Berwibawa,  jujur,  adil  dan berkelakuan baik
7) Setia  kepada  Pancasila  dan UUD 1945
8) Memiliki pengetahuan dan kepedulian  dibidang  Hak  asasi manusia
Perkara  paling  lama  180  hari diperiksa dan diputus sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan  HAM.  Banding  pada Pengadilan Tinggi dilakukan
27 Pasal 27 sampai 33 UU No.26 Tahun 2000
paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
Pengadilan  Tinggi.  Kasasi  paling lama  90  hari  sejak  perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
2.5 Permasalahan  dalam  Penyelesaian Pelanggaran HAM
Harapan  besar  lahirnya  UU No.  26  Tahun  2000  dalam  penegakan
Hak
Asasi Manusia, namun kenyataannya  hal  tersebut  belum  bisa terlaksana  secara  maksimal  sampai sekarang. Adapun salah satu penyebabnya adalah ditemukan beberapa  kelemahan  dalam  undang- undang ini dan pelaksanaannya.
Kelemahan-kelemahan yang dimaksud, yaitu :
a. Penempatan pengadilan HAM didalam lingkungan Peradilan
Umum menjadikannya sangat bergantung pada mekanisme birokrasi dan administrasi peradilan umum yang ditempatinya. b. Pelanggaran  terhadap  kasus  HAM ringan seperti diskriminasi misalnya  dan  rasa  ketidak  adilan belum  juga  menyentuh  pengadilan HAM,  bahkan  kasusnya  tidak pernah dibawah keranah pengadilan  HAM  sesuai  yang diamanahkan  di  dalam  UU  HAM. Disamping itu mengenai
diskriminasi  secara  jelas  di  atur di dalam  UU  No.  40  tahun  2008 tentang  penghapusan  diskriminasi, Ras dan Etnis masih marak terjadi yang kemudian juga jauh dari rasa keadilan.
c. Adanya  Pasal  dalam  UU  No.26
Tahun  2000  yang  disalah  artikan sehingga memungkinkan para pelaku  untuk  bebas.  Contoh  Pasal 35  ayat  1  yang  berbunyi:  Setiap korban  pelanggaran  HAM  dan atau ahli warisnya dapat
memperoleh  kompensasi,  restitusi dan  rehabilitasi.  Sehingga  timbul anggapan bahwa pelaku
pelanggaran  hak  asasi  manusia dapat  bebas  dengan  membayar kompensasi.
d. Kurangnya  keseriusan  pemerintah dalam  menyelesaikan  pelanggaran HAM.  Hal  ini  terlihat,  banyaknya kasus-kasus  HAM  yang  belum terselesaikan, bahkan hilang begitu saja.
e. Adanya  intervensi  politik  dalam penyelesaian  pelanggaran  HAM berat,  karena  terkadang  kasus tersebut melibatkan penguasa.
Dengan  kata  lain,  tidak  adanya objektifitas  dalam  penyelesaian pelanggaran berat HAM.
III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan
Setiap  pelanggaran  hak  asasi manusia,  baik  itu  berat  ataupun  tidak, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi  negara  untuk  mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut  bukan  hanya  penting  bagi pemulihan hak-hak korban, tetapi juga bagi  tidak  terulangnya  pelanggaran serupa  di  masa  depan.  Pendirian
Pengadilan
HAM Indonesia merupakan  salah  satu  wujud  dari tanggung jawab negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Memang tidak dapat dipungkiri  bahwa  masih  terdapat banyak  sekali  kekurangan  dalam Pengadilan HAM, baik dari instrumen hukum,  infrastruktur  serta  sumber daya manusianya  yang bermuara pada ketidakpastian  hukum.  Hal  ini  tentu saja harus segera dibenahi selain untuk pengefektifan  sistem  hukum  nasional Indonesia,  juga  untuk  meminimalkan adanya celah mekanisme Internasional untuk  mengintervensi  penyelesaian pelanggaran  HAM  di Indonesia.
Sehingga tidak menutup kemungkinan dibentuknya Pengadilan HAM
Internasional  Ad  hoc,  jika  Pengadilan HAM  Indonesia  tidak  terlaksana sesuai  dengan  standar  internasional. Oleh karena itu, perlu adanya political
will  dari  pemerintah  serta  adanya dukungan yang kuat dari masyarakat.
3.2 Saran
Saran  yang  diajukan  adalah pertama,  perlu  dibentuk  lembaga  pra peradilan sebelum kasus-kasus pelanggaran HAM berat akan diajukan dalam persidangan di Peradilan HAM, untuk  mencegah  tidak  terulangnya putusan  bebas  karena  kasus  yang diajukan  tidak  memenuhi  kualifikasi sebagai  pelanggaran  HAM  berat; kedua,  dihapuskannya  peran  DPR
untuk  menentukan  dapat  tidaknya suatu  perkara  yang  diduga  sebagai pelanggaran HAM berat untuk dibentuknya  peradilan  HAM  ad  hoc; ketiga  ditambahkan  kejahatan perang dan pelanggaran HAM Ringan kedalam  UU  No  26  tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM,  dengan tujuan  mencegah  kekosongan  hukum dan sebagai tindakan preventif nantinya  bagi  pengajuan  perkara pelanggaran  HAM  dalam  konflik bersenjata  dan  tindakan  diskriminasi di wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Assiddiqie,  Jimly,  Pengantar  Ilmu  Hukum
Tata  Negara,  (Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2012), Cet ke-4.
Effendi,  Mahsyur,  1994,  Dimensi  Dinamika Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum
Nasional  dan  Internasional, Jakarta : Ghalia Indonesia
El-Muhtaj,  Majda,  2005,  Hak  Asasi  Manusia dalam  Konstitusi  Indonesia  Undang- Undang  Dasar  1945  sampai  dengan Amandemen UUD Pada Tahun 2002, Jakarta: Prenada Media
Kusumaatmadja,  Sarwono,  Politik  Dan  Hak Minoritas, (Depok: Koekoesan, 2007), Cet ke-1.
Lubis,  Mulya,  Todung  1982,  Hak  Asasi
Manusia, Jakarta: Sinar Harapan
Lubis, M. Solly, Kebijakan Publik, (Bandung:
CV. Mandar Maju, 2007), Cet ke-1. Nurhidayat,
Syarif, Ali, Mahrus,
Penyelesaian Pelanggaran HAM
Berat,  (Jakarta:  Gramata  Publishing,
2011)
W.  Nickel,  James,  Hak  Asasi  Manusia (Making  Sense  Of  Human  Ringht),
(Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 1996)
Undang-Undang: Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang    Nomor  04  Tahun  2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor    39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000
Tentag Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008
Tentang  Penghapusan  Diskriminasi Ras dan Etnis.
Penjelasan pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
Situs Internet: http://www.artikata.com/arti-325405- diskriminatif.html,  Diakses  Senin,  14 Oktober 2013
http://indonesian.irib.ir/sosialita//asset- publisher/QqB7/content/id/5114913. Diakses  Senin, 14 Januari 2013