Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Firman Akbar 1 , Ali Rizky 2 , Kamaruddin 3 1,3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari
2 Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Correspondence author: firman2322@gmail.com Kendari, Indonesia

## Abstract
The influence of public opinion and "trial by social media" on the law enforcement process in Indonesia  using  a  normative  and  empirical  approach.  The  introduction  explains  the background  to  the  importance  of  understanding  the  impact  of  social  media  on  the  law. Research  methods  involve  statutory  studies,  legal  cases,  and  literature  studies,  as  well  as collecting  primary  data through  interviews  and  focus  group discussions.  This  research  found that  netizen  intervention  had  a  positive  influence,  such  as  increasing  community participation, empowering information, and promoting justice. However, negative challenges and  impacts  are  also  significant,  including  the  spread  of  misinformation,  political  and  legal discrimination, and the manipulation of personal interests. Furthermore, "trial by social media" affects  legal  independence  through  increased  public  pressure,  influence  on  public perception, dissemination of inaccurate information, decreased public trust, manipulation by certain groups, and obstruction of effective legal processes.

## Keywords: Law Enforcement; Netizen Intervention

## Abstrak
Pengaruh  opini  publik  dan  " trial  by  social  media "  terhadap  proses  penegakan  hukum  di Indonesia  dengan  pendekatan  normatif  dan  empiris.  Pendahuluan  menjelaskan  latar belakang pentingnya memahami dampak media sosial terhadap hukum. Metode penelitian melibatkan  kajian  undang-undang,  kasus  hukum,  dan  studi  pustaka,  serta  pengumpulan data  primer  melalui  wawancara  dan  diskusi  kelompok  fokus.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  intervensi  netizen  memiliki  pengaruh  positif,  seperti  meningkatkan  partisipasi masyarakat,  pemberdayaan  informasi,  dan  mendorong  keadilan.  Namun,  tantangan  dan dampak negatif juga signifikan, termasuk penyebaran informasi salah, politik dan diskriminasi hukum,  serta  manipulasi  kepentingan  pribadi.  Selanjutnya,  "trial  by  social  media" mempengaruhi  independensi  hukum  melalui  tekanan  publik  yang  meningkat,  pengaruh pada  persepsi  publik,  penyebaran  informasi  yang  tidak  akurat,  penurunan  kepercayaan publik, manipulasi oleh kelompok tertentu, dan penghambatan proses hukum yang efektif.

## Kata Kunci: Intervensi Netizen; Penegakan Hukum
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  membawa  perubahan signifikan  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  termasuk dalam  penegakan  hukum.  (Basuki, et  al.  2022).  Di  Indonesia,  kehadiran  netizen  yang  aktif  menggunakan  media  sosial  dan platform digital lainnya,  telah  mempengaruhi  proses  hukum  dengan  cara  yang  belum pernah  terjadi  sebelumnya.  Fenomena  ini  menarik  untuk  dikaji  karena  menunjukkan bagaimana opini publik dapat membentuk, mempengaruhi, bahkan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1402-1418 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498
Netizen, atau  warga  internet,  memiliki  kekuatan  yang  luar  biasa  dalam  membentuk opini  publik.  (Madrah,  et  al.  2018).  Dengan  kemampuan  untuk  menyebarkan  informasi secara cepat dan luas, netizen dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu hukum  tertentu.  Dalam  beberapa  kasus,  intervensi  netizen  telah  mendorong  aparat penegak  hukum  untuk  bertindak  lebih  cepat  dan  transparan.  Hal  ini  terutama  terlihat dalam  kasus-kasus  yang  mendapat  sorotan  media  sosial,  di  mana  tekanan  dari  netizen dapat  mempercepat  proses  penegakan  hukum.  intervensi  netizen  dalam  proses  hukum juga  memiliki  sisi  negatif.  (Jati,  et  al. 2019).  Tidak jarang  opini  yang  berkembang di  media sosial  bersifat  emosional  dan  tidak  berdasarkan  fakta  yang  lengkap.  Hal  ini  dapat mempengaruhi persepsi publik dan bahkan mempengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh  aparat  penegak  hukum.  Tekanan  publik  yang  besar  melalui  media  sosial  dapat menimbulkan bias dan mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan objektif dan berdasarkan bukti.
Studi  kasus  mengenai  intervensi  opini  publik  dalam  proses  hukum  di  Indonesia menunjukkan  beberapa  contoh  konkret  di  mana  netizen  memainkan  peran  penting. Misalnya,  Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso, yang mengakibatkan matinya Mirna wayan solihin,  (metro.tempo.com)  Kasus  penganiayaan  David  Ozora  yang  dilakukan  oleh  Mario Dandy yang pada akhirnya Mario Dandy Divonis 12 Tahun penjara, (news.detik.com) Kasus pembunuhan  berencana  Brigadir  J  atau  Brigadir  Nofriansyah  Yosua  Hutabarat, (www.beritasatu.com) Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba yang di enjara Seumur Hidup, dan  masih  banyak  kasus-kasus  lainnya  yang  dalam  perkembangannya  tidak  lepas  dari perhatian  dan  pengaruh  warga  netizen  yang  dapat  mempengaruhi  penanganan  kasus oleh  pihak  berwenang,  walaupun  di  sisi  lain,  terdapat  juga  kasus  dimana  intervensi  netizen justru memperkeruh situasi dan menghambat penegakan hukum yang adil.
Selain itu, fenomena “ Trial by Social Media ” menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan  di  Indonesia.  Ketika  suatu  kasus  mendapat  perhatian  besar  dari  netizen,  proses pengadilan  sering  kali  berjalan  di  bawah  bayang-bayang  opini  publik  yang  terbentuk  di media  sosial.  Ini  dapat  mempengaruhi  independensi  pengadilan  dan  memunculkan kekhawatiran  tentang  keadilan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa  media  sosial  memiliki  peran  penting  dalam  memantau  dan  mengawal  proses penegakan hukum. (Sudirman, 2023: 16). Namun, diperlukan keseimbangan agar intervensi netizen  tidak  mengganggu  prinsip-prinsip  dasar  keadilan  dan  proses  hukum  yang  adil. Pendidikan  dan  literasi  digital  menjadi  kunci  dalam  membangun  netizen  yang  kritis  dan bertanggung  jawab,  (Alya,  et  al.  2023)  sehingga  dapat  berkontribusi  positif  dalam penegakan hukum tanpa menimbulkan distorsi informasi.
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Memperhatikan  dinamika  dan  implikasi  dari  intervensi  netizen,  penelitian  ini  juga  akan mengkaji  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  literasi  digital masyarakat.  Hal  ini  penting  agar  netizen  dapat  berperan  secara  konstruktif  tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan proses hukum yang adil. Selain itu, penelitian  ini juga  akan  menyoroti  peran  media  dalam  membentuk opini  publik  dan  bagaimana  media dapat  bekerja  sama  dengan  aparat  penegak  hukum  untuk  menciptakan  informasi  yang akurat  dan  berimbang.  Dalam  konteks  ini,  transparansi  dan  komunikasi  yang  baik  antara aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  menjadi  kunci  dalam  mengelola  dampak  dari intervensi netizen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang  signifikan  dalam  memahami  dan  mengelola  pengaruh  netizen  dalam  penegakan hukum di Indonesia, serta menawarkan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan.

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggabungkan  pendekatan  normative  dan  empiris  untuk menganalisis pengar uh opini publik dan “ trial by social media ” terhadap penegakan hukum di  Indonesia.  Pendekatan  normatif  mencakup  kajian  undang-undang,  kasus,  hukum,  dan perkembangan  historis  yang  relevan.  Sedangkan  pendekatan  empiris  melibatkan pengumpulan  data  primer  melalui  wawancara  dan  diskusi  kelompok  fokus,  serta  data sekunder  dari  studi  Pustaka  dan  analisis  media.  Hasil  analisis  kualititatif  dan  kuantitatif  akan digunakan untuk mengevaluasi dampak pengaruh media sosial terhadap proses hukum dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas sistem hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  memaparkan  hasil  penelitian  sekaligus  pembahasan  mengenai intervensi opini publik oleh netizen di Indonesia yang memiliki dampak Positif dan tantangan, serta dampak negatif yang signifikan terhadap proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, netizen  berperan  sebagai  pengawas  dan  pengontrol,  yang  mempengaruhi  kebijakan  dan Tindakan hukum melalui platform media sosial.

## Pengaruh Positif Intervensi Opini Publik oleh Netizen Partisipasi Masyarakat
Opini publik yang disampaikan melalui media sosial memberikan peluang signifikan bagi  masyarakat  untuk  terlibat  aktif  dalam  proses  hukum. (Taryana,  et  al.  2023). Platform digital memungkinkan netizen  untuk menyebarluaskan  informasi,  membagikan  pendapat, dan  berdiskusi  tentang  berbagai  isu  hukum  yang  sedang  berlangsung.  Dengan  adanya keterlibatan  ini,  masyarakat  tidak  lagi  menjadi  penonton  pasif,  melainkan  berperan  aktif dalam  memengaruhi  jalannya  proses  hukum.  Keterlibatan  publik  yang  meningkat  melalui media  sosial  menciptakan  tekanan  yang  signifikan  pada  aparat  penegak  hukum.  Ketika

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1402-1418 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498
kasus-kasus tertentu menjadi viral dan mendapatkan perhatian luas di media sosial, aparat penegak hukum merasa tertekan untuk bertindak lebih cepat dan transparan. Tekanan ini sering  kali  mendorong  mereka  untuk  memberikan  pembaruan  secara  rutin  dan menjelaskan keputusan serta tindakan mereka secara lebih rinci kepada publik.
Transparansi  dalam  penegakan  hukum  menjadi  lebih  penting  ketika  masyarakat aktif memantau dan mengevaluasi proses hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk melaporkan ketidakadilan atau kekurangan dalam proses  hukum,  yang  kemudian dapat  memaksa  aparat  penegak  hukum  untuk  memperbaiki  kekurangan  tersebut. (Nursiman,  et  al.2022).  Transparansi  ini  juga  membantu  memastikan  bahwa  proses  hukum dilakukan dengan adil dan tidak ada tindakan yang tersembunyi dari publik. Akuntabilitas adalah  aspek  penting  lainnya  yang  diperoleh  dari  keterlibatan  publik  di  media  sosial. Aparat  penegak  hukum  harus  menjelaskan  keputusan  mereka  secara  terbuka  kepada masyarakat,  karena  mereka  tahu  bahwa  setiap  langkah  yang  mereka  ambil  dapat langsung dipantau dan dikritik. Hal ini mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak dengan  hati-hati  dan  memastikan  bahwa  keputusan  mereka  didasarkan  pada  prinsip- prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
Namun,  meskipun  partisipasi  publik  melalui  media  sosial  membawa  dampak  positif, ada  juga  tantangan  yang  harus  dihadapi.  Opini  publik  di  media  sosial  sering  kali  bersifat emosional dan tidak selalu didasarkan pada fakta yang lengkap. (Habibie, et al. 2018). Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan menciptakan persepsi yang bias  terhadap  proses  hukum  yang  sedang  berlangsung.  Ketika  kasus-kasus  hukum mendapatkan perhatian besar di media sosial, proses hukum dapat terpengaruh oleh opini publik  yang  terbentuk di  platform  digital.  (Juditha,  et  al.2018).  Hal  ini  dapat  menciptakan tekanan  pada  aparat  penegak  hukum  untuk membuat  keputusan  yang  populer, alih-alih yang berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan  literasi  digital  dan  memahami  cara  memproses informasi  dengan  kritis.  Selain  itu,  aparat penegak hukum  perlu  mengembangkan  strategi komunikasi  yang  efektif  untuk  menjelaskan  proses  hukum  dan  keputusan  mereka  kepada publik.  Ini  akan  membantu  mengurangi  potensi  bias  dan  memastikan  bahwa  informasi yang disampaikan adalah akurat dan relevan.

## Pemberdayaan Informasi
Dengan  kemudahan  akses  informasi  yang  ditawarkan  oleh  teknologi  digital, masyarakat  kini  dapat  memperoleh  dan  menyebarluaskan  informasi  terkait  kasus  hukum dengan  lebih  cepat  dan  efisien.  Media  sosial,  situs  berita  online,  dan  platform  komunikasi lainnya    memungkinkan    netizen    untuk    mengakses    berita  dan  perkembangan  terkini dari  berbagai  sumber  secara real-time. (Prajarto,  et  al.  2019).  Akses  ini  tidak  hanya
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mempercepat  penyebaran  informasi,  tetapi  juga  memungkinkan  masyarakat  untuk berbagi  data  dan  opini  mengenai  kasus  hukum  yang  sedang  berlangsung.  Kemudahan akses ini dapat mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih cepat  dan  tepat.  Ketika  informasi  mengenai  kasus  hukum  cepat  tersebar  dan mendapatkan  perhatian  publik,  pihak  berwenang  sering  kali  merasa  terdorong  untuk segera merespons dan menyelesaikan kasus tersebut. Tekanan dari masyarakat dan media dapat  mempercepat  proses  investigasi  dan  penanganan  kasus,  karena  aparat  penegak hukum menyadari bahwa kinerja mereka sedang diawasi secara ketat oleh publik.
kemudahan  akses  informasi  juga  membawa  risiko  potensial,  seperti  penyebaran informasi  yang  tidak  akurat  atau  tidak  lengkap.  (Fahrudin,  et  al.2023).  Dalam  beberapa kasus,  informasi  yang  tidak  tervalidasi  dapat  menyebar  luas  dan  mempengaruhi  persepsi publik  tentang  kasus  hukum.  Hal  ini  dapat  menciptakan  tekanan  yang  tidak  proporsional pada aparat penegak hukum dan mempengaruhi keputusan yang diambil,  terutama  jika opini  publik  sangat  terpolarisasi.  Dalam  menghadapi  risiko  ini,  penting  bagi  masyarakat untuk  menjadi  konsumen  informasi  yang  kritis.  Mengedukasi  publik  tentang  cara memverifikasi  sumber  informasi  dan  membedakan  antara  berita  yang  akurat  dan  yang palsu dapat membantu mengurangi dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar. 15 Pemerintah  dan  organisasi  terkait  juga  dapat  berperan  dengan  memberikan klarifikasi dan informasi yang akurat tentang kasus-kasus hukum yang mendapat perhatian publik.
Kemudahan  akses  informasi  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan responsivitas  dalam  penegakan  hukum.  Namun,  untuk  memaksimalkan  manfaatnya  dan meminimalkan  risikonya,  diperlukan  upaya  kolaboratif  antara  masyarakat,  media,  dan aparat  penegak  hukum.  Dengan  cara  ini,  informasi  dapat  disebarluaskan  dengan  cara yang mendukung keadilan dan transparansi tanpa mengorbankan integritas proses hukum.

## Mendorong Keadilan
Kontrol  masyarakat  melalui  media  sosial  memiliki  potensi  yang  signifikan  dalam mencapai keadilan substantif, di mana suara publik dapat memainkan peran kunci dalam memastikan  penegakan  hukum  yang  adil  dan  tidak  diskriminatif.  Platform  media  sosial memungkinkan  masyarakat  untuk  mengemukakan  pendapat,  mengungkapkan ketidakpuasan, dan menuntut perubahan dalam sistem hukum secara lebih efektif dan luas dibandingkan  sebelumnya.  (Kuncoro,  et al.  2023). Ketika  masyarakat  mengamati adanya ketidakadilan  atau  diskriminasi  dalam  proses  hukum,  media  sosial  menjadi  saluran  utama untuk menyuarakan protes dan mendesak aparat penegak hukum agar bertindak dengan lebih  adil.  Kampanye  online,  petisi,  dan  diskusi  publik  dapat  memperluas  cakupan perhatian  terhadap  isu-isu  yang  mungkin  terabaikan  oleh  media  tradisional  atau  aparat penegak hukum.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1402-1418 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498
Tekanan  publik  yang  dihasilkan  melalui  media  sosial  sering  kali  menuntut  agar aparat  penegak  hukum  lebih  responsif  terhadap  isu-isu  ketidakadilan.  (Sudirman,  Lu. 2023).  Misalnya,  kasus-kasus  yang  mendapatkan  sorotan  luas  di  media  sosial  sering  kali mengalami  percepatan  dalam  penanganannya,  karena  aparat  penegak  hukum merasakan  tekanan  untuk  merespons  dengan  tindakan  yang  sesuai.  Ini  dapat berkontribusi  pada  penegakan  hukum  yang  lebih  adil  dan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  keadilan  substantif.  Selain  itu,  media  sosial  juga  memberikan  platform  bagi kelompok-kelompok  yang  sering  terpinggirkan  untuk  menyuarakan  kekhawatiran mereka dan  menuntut  perlakuan  yang  setara.  Suara  dari  kelompok  minoritas  atau  yang  kurang beruntung  dapat  memperoleh  perhatian  yang  lebih  luas  melalui  media  sosial, memungkinkan  mereka  untuk  menyampaikan  pengalaman  dan  tuntutan  mereka dalam  konteks  hukum.  Dengan  cara  ini,  kontrol  masyarakat  melalui  media  sosial membantu  mengurangi  ketidaksetaraan  dan  diskriminasi  dalam  penegakan  hukum.  (Al Mustaqim,  et  al.  2024).  Kontrol  masyarakat  melalui  media  sosial  juga  membawa  risiko tertentu. (Wulandari, et al. 2021).
Opini  publik  yang  berkembang  di  media  sosial  tidak selalu  berdasarkan  pada  fakta yang lengkap atau analisis mendalam. Terkadang, informasi yang disebarkan bisa bersifat emosional atau tidak akurat, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak adil atau berdampak negatif  pada  pihak tertentu.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  masyarakat untuk mempraktikkan  literasi  digital  dan  kritis  dalam  mengkonsumsi  dan  menyebarluaskan informasi. Sementara media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk menuntut keadilan, informasi  yang  disampaikan  harus  diverifikasi  dan  didasarkan  pada  bukti yang  kuat  untuk menghindari distorsi dan penyebaran informasi yang salah.

## Tantangan dan Dampak Negatif Penyebaran Informasi yang Salah
Meskipun  intervensi  netizen  dalam  proses  hukum  memiliki  manfaat  yang  signifikan, seperti  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas,  terdapat  juga  risiko  yang  perlu diperhatikan.  Salah  satu  risiko  utama  adalah  penyebaran  informasi  yang  keliru  atau provokatif  di  media  sosial,  yang  dapat  merugikan  individu  yang  terlibat  dalam  proses hukum. (Jati, et al. 2019). Informasi yang tidak akurat atau bias yang menyebar luas dapat menyebabkan  berbagai  masalah,  baik  bagi  individu  yang  terlibat  dalam  kasus  hukum maupun  bagi  sistem  hukum  itu  sendiri.  Penyebaran  informasi  yang  keliru  di  media  sosial sering kali memicu opini publik yang terdistorsi dan emosional. Ketika netizen membagikan atau memperdebatkan informasi yang tidak sepenuhnya benar, hal ini dapat menciptakan tekanan  yang  tidak  proporsional  pada  aparat  penegak  hukum  untuk  bertindak  sesuai dengan  pandangan  publik,  bukan  berdasarkan  fakta  atau  hukum  yang  berlaku.  Ini  bisa
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mengakibatkan keputusan hukum yang dipengaruhi  oleh  opini  publik  yang  tidak  objektif, yang dapat merusak keadilan dalam proses hukum.
Informasi provokatif atau sensasional yang disebarluaskan di media sosial juga dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional individu yang terlibat dalam proses hukum. 21 Misalnya, penyebaran informasi pribadi atau identitas pelaku dan korban dapat menyebabkan pelanggaran hak privasi dan perlakuan yang tidak adil. Individu yang terlibat  dalam  kasus hukum  dapat  mengalami  stigma  sosial,  ancaman,  bahkan  kekerasan sebagai  akibat  dari  informasi  yang  salah  atau  provokatif  yang  tersebar  luas.  Selain  itu, media  sosial  sering  kali  memberikan  platform  bagi  komentar-komentar  yang  bersifat prejudis  dan  diskriminatif.  Ketika  publik  terprovokasi  oleh  informasi  yang  tidak  akurat, mereka  mungkin  membuat  penilaian  dan  komentar  yang  bias  tentang  individu  yang terlibat, baik itu pelaku atau korban. 22 Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik tentang kasus  tersebut  dan  berpotensi  mempengaruhi  proses  hukum  secara  negatif,  merusak  hak individu untuk mendapatkan proses hukum yang adil.
Untuk  memitigasi  risiko  ini,  penting  bagi  netizen  untuk  mempraktikkan  literasi  digital dan  kritis  terhadap  informasi  yang  mereka  konsumsi  dan  sebarkan.  Verifikasi  fakta  dan sumber  informasi  sebelum  membagikannya  dapat  membantu  mencegah  penyebaran informasi  yang  keliru.  Selain  itu,  aparat  penegak  hukum  dan  lembaga  terkait  perlu meningkatkan komunikasi yang transparan dan akurat untuk mengurangi dampak negatif dari  informasi  yang  salah.  Penting  juga  bagi  lembaga-  lembaga  hukum  untuk mempertimbangkan  mekanisme  perlindungan  hak-hak  individu  dalam  menghadapi pengaruh  dari  media  sosial.  Misalnya,  perlindungan  privasi  dan  larangan  penyebaran informasi  sensitif  dapat  membantu  menjaga  integritas  proses  hukum  dan  hak-hak konstitusional  individu  yang  berperkara.  Meskipun  intervensi  netizen  dapat  berkontribusi pada  penegakan  hukum  yang  lebih  transparan dan akuntabel, perlu diwaspadai bahwa penyebaran  informasi  yang  keliru  atau  provokatif  dapat  merugikan  individu  dan mengganggu  proses  hukum.  Memastikan  bahwa  informasi  yang  beredar  adalah  akurat dan bahwa hak-hak individu tetap dihormati adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam sistem hukum di era digital.

## Politik dan Diskriminasi Hukum
Intervensi  politik  oleh  kelompok  tertentu  dapat  menjadi  ancaman  serius  bagi penegakan  hukum  yang  adil. 23 Ketika  politisi  atau  kelompok  dengan  kekuatan  politik mencoba memanipulasi opini publik untuk melindungi diri dari proses hukum, hal ini dapat menciptakan  ketidakadilan  yang  merusak  integritas  sistem  hukum.  Politisi  sering  kali memiliki  akses  dan  pengaruh  yang  luas  melalui  media  massa  dan  media  sosial  untuk membentuk opini  publik.  Dalam  beberapa  kasus,  mereka  dapat  menggunakan kekuatan ini  untuk  mengalihkan  perhatian  publik  dari  isu-isu  yang  merugikan  mereka  atau  untuk

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1402-1418 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498
membentuk  narasi  yang  menguntungkan  posisi  mereka.  Dengan  cara  ini,  mereka  dapat menghindari  akuntabilitas  dan  memanipulasi  proses  hukum  agar  tidak  mengarah  pada tindakan hukum yang sebenarnya diperlukan.
Manipulasi  opini  publik  ini  dapat  menciptakan  ketidakadilan  dalam  penegakan hukum. Ketika kasus-kasus melibatkan individu dengan kekuasaan politik, keputusan hukum sering kali menjadi terdistorsi karena adanya tekanan dari luar sistem hukum itu sendiri. Hal ini dapat  mengakibatkan  keputusan  yang  tidak  adil,  di  mana  individu  yang  seharusnya bertanggung jawab tidak mendapatkan hukuman yang sesuai atau proses hukum menjadi terhambat oleh intervensi politik. (Aliano, et al. 2023). Ketidakadilan ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa penegakan hukum  dipengaruhi  oleh  politik  dan  opini  publik  yang  dibentuk  secara  artifisial,  mereka mungkin  kehilangan  kepercayaan  pada  integritas  dan  objektivitas  sistem  hukum. Kepercayaan  publik  yang  rendah  dapat  mengurangi  efektivitas  sistem  hukum  dan menimbulkan  skeptisisme  tentang  keadilan  proses  hukum.  Untuk  mengatasi  ancaman  ini, penting  bagi  sistem  hukum  untuk  menjaga  independensinya  dan  memastikan  bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti dan prinsip-prinsip keadilan, bukan pada tekanan politik  atau  opini  publik.  Aparat  penegak  hukum  harus  memiliki  mekanisme  perlindungan terhadap intervensi politik, dan proses hukum harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Selain  itu,  penting  bagi  masyarakat  untuk  tetap  kritis  terhadap  informasi  yang disebarkan oleh politisi dan kelompok dengan kepentingan politik. Edukasi publik mengenai literasi politik dan pemahaman tentang bagaimana opini publik dapat dimanipulasi akan membantu  mengurangi  dampak  negatif  dari  intervensi  politik  dalam  penegakan  hukum. (Alaydrus,  et  al.  2023).  Intervensi  politik  yang  dilakukan  oleh  kelompok  tertentu  dapat merusak  proses  penegakan  hukum  dan  menciptakan  ketidakadilan.  Memastikan  bahwa sistem hukum tetap independen dan transparan, serta meningkatkan masyarakat tentang potensi  manipulasi  politik,  adalah  langkah  penting  untuk menjaga  keadilan  dan  integritas dalam penegakan hukum.

## Kepentingan Pribadi dan Manipulasi
Dalam  beberapa  kasus,  opini  publik  yang  dibentuk oleh  netizen  dapat  dipengaruhi oleh  kepentingan  politik  atau  ekonomi  tertentu  (Watie,et  al.  2024),  yang  berpotensi mengaburkan objektivitas dalam penegakan hukum. Fenomena ini terjadi ketika informasi yang  disebarluaskan  di  media  sosial  tidak hanya  dipengaruhi  oleh  fakta,  tetapi  juga  oleh agenda-agenda tertentu yang ingin diimplementasikan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan politik atau ekonomi. Ketika opini publik dipengaruhi oleh kepentingan politik, politisi  atau  kelompok  politik  mungkin  berusaha  membentuk  narasi  yang  sesuai  dengan
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
agenda  mereka.  Misalnya,  mereka  dapat  memanipulasi  informasi  atau  mengarahkan diskusi publik untuk menciptakan tekanan terhadap aparat penegak hukum agar mereka bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  politik  tersebut.  Hal  ini  dapat  menyebabkan penegakan  hukum  menjadi  tidak  objektif  dan  bias,  karena  keputusan  hukum  bisa dipengaruhi  oleh  tekanan  eksternal  dan bukan  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan yang sebenarnya.
Kepentingan  ekonomi  juga  dapat  mempengaruhi  opini  publik.  (Dwita,  et  al.  2104). Perusahaan  atau  individu  dengan  kepentingan  bisnis  yang  besar  dapat  menggunakan media  sosial  untuk  menyebarluaskan  informasi  yang  menguntungkan  posisi  mereka  atau merusak reputasi lawan mereka. Dalam kasus hukum yang melibatkan isu-isu ekonomi atau korporasi,  informasi  yang  dikendalikan  oleh  kepentingan  bisnis  bisa  membentuk  persepsi publik  dengan  cara  yang  merugikan  proses  hukum  yang  adil  dan  objektif.  Selain  itu, keberadaan  filter echo  chamber di  mana  individu  cenderung  terpapar  hanya  pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri juga memperburuk masalah ini. (Fadhillah, et al. 2023). Ketika opini publik dibentuk dalam ruang lingkup yang sempit dan tidak  memperhatikan  sudut  pandang  lain,  hal  ini  dapat  menyebabkan  persepsi  yang sangat  bias  tentang  kasus  hukum.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  menjadi terpengaruh  oleh  pandangan  yang  tidak  seimbang  dan  bisa  mengabaikan  fakta-fakta penting yang mungkin tidak sesuai dengan narasi dominan.
Pengaruh  ini  sering  kali  mengaburkan  objektivitas  penegakan  hukum  dan  dapat menyebabkan  keputusan  yang  tidak  adil.  Ketika  tekanan  publik  yang  dibentuk  oleh kepentingan  tertentu  menjadi  terlalu  kuat,  aparat  penegak  hukum  mungkin  merasa terpaksa  untuk  mengambil  keputusan  yang  sesuai  dengan  opini  publik  yang  dominan, meskipun  hal  tersebut  tidak  selalu  berdasarkan  pada  bukti  atau  prinsip  hukum  yang  adil. Untuk  memitigasi  dampak  negatif  dari  pengaruh  tersebut,  penting  bagi  masyarakat  dan aparat  penegak  hukum  untuk  memahami  dinamika  di  balik  pembentukan  opini  publik. Edukasi  mengenai  literasi  media  dan  politik dapat  membantu  individu  menjadi  konsumen informasi yang lebih kritis dan memahami potensi bias yang mungkin mempengaruhi opini mereka.  Selain  itu,  aparat  penegak  hukum  perlu  menjaga  independensi  dan  integritas dalam  proses  hukum,  dengan  memastikan  bahwa  keputusan  diambil  berdasarkan  pada bukti  dan  prinsip  hukum  yang  objektif,  bukan  pada  tekanan  atau  agenda  yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
Pengaruh “Trial by Social Media” terhadap Independensi Hukum
“ Trial by Social Media ” atau pengadilan oleh media s osial merujuk pada situasi di mana kasus hukum mendapatkan penilaian publik yang signifikan di platform media sosial sebelum proses hukum resmi berlangsung. Fenomena ini dapat mempengaruhi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1402-1418 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498
independensi dan objektivitas aparat penegak hukum di Indonesia dengan cara-cara berikut :

## 1. Tekanan Publik yang Meningkat
Media  sosial  sering  kali  menyebarluaskan  informasi  tentang  kasus  hukum  dengan kecepatan  dan  jangkauan  yang  luas,  menciptakan  tekanan  publik  yang  signifikan terhadap  aparat  penegak hukum.  (Indrawan,  et  al.  2020).  Dalam  konteks  ini,  ketika  opini publik  sudah  terpolarisasi  atau  dipenuhi  dengan  emosi,  aparat  penegak  hukum  mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan ekspektasi publik, bukan berdasarkan  pada  fakta  dan  bukti  yang  objektif.  Tekanan  ini  dapat  mempengaruhi independensi  mereka  dalam  menjalankan  tugas  secara  adil.  Ketika  kasus  hukum mendapatkan  perhatian  besar  di  media  sosial,  opini  publik  bisa  terbentuk  dengan  cepat dan  sering  kali  dengan  nuansa  yang  kuat,  baik  positif  maupun  negatif.  Jika  opini  publik sangat mendukung atau menentang seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut, aparat penegak  hukum  mungkin  merasakan  dorongan  untuk  bertindak  sesuai  dengan pandangan  mayoritas,  untuk  menghindari  kritik  atau  demonstrasi  publik  yang  dapat mengganggu kerja mereka (Annas, et al. 2019).
Perasaan  tertekan  ini  dapat  mengakibatkan  penegak  hukum  membuat  keputusan yang lebih mengutamakan respons terhadap tekanan publik daripada berdasarkan analisis mendalam terhadap bukti dan fakta yang ada. Sebagai contoh, mereka mungkin merasa harus  mempercepat  proses  hukum  atau  mengambil  tindakan  yang  lebih  keras  untuk menunjukkan  bahwa  mereka  "mengambil  tindakan"  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya berdasarkan pada evaluasi hukum yang  objektif.  Dalam  situasi  di  mana  opini  publik  sangat  emosional,  misalnya  ketika  kasus melibatkan  elemen  sensasional  atau  kontroversial,  tekanan  untuk  memenuhi  harapan publik  bisa  menjadi  sangat  kuat.  Ini  bisa  mengarah  pada  keputusan  yang  tidak sepenuhnya  mempertimbangkan  hak-hak  hukum  individu  atau  prinsip  keadilan  yang seharusnya.  Tekanan  dari  opini  publik  yang  emosional  dapat  menyebabkan  aparat penegak  hukum  melakukan  tindakan  yang  tidak  seimbang  atau  tidak  adil,  untuk menenangkan keresahan publik. (Atika, et al. 2019).
Untuk  menjaga  independensi  dalam  penegakan  hukum,  penting  bagi  aparat penegak  hukum  untuk  tetap  fokus  pada  prinsip-prinsip  keadilan  dan  integritas,  meskipun menghadapi  tekanan  dari  media  sosial.  Mereka  harus  mampu  memisahkan  keputusan hukum dari pengaruh eksternal dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan hukum yang berlaku.  Penting juga bagi masyarakat untuk memahami peran dan batasan dari proses hukum dan untuk menghargai pentingnya keputusan yang adil  dan  objektif.  Dengan  cara  ini,  pengaruh  media  sosial  dapat  dikelola  dengan  lebih
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
baik, dan independensi penegakan hukum dapat dipertahankan, sehingga sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil.

## 2. Pengaruh pada Persepsi Publik
" Trial  by  Social  Media "  dapat  membentuk  persepsi  publik  tentang  kasus  hukum sebelum  proses  resmi  dimulai,  yang  berdampak  signifikan  pada  bagaimana  aparat penegak  hukum  menangani  kasus  tersebut. 32 Ketika  media  sosial  mengangkat  sebuah kasus dan menciptakan narasi publik yang kuat, hal ini dapat mempengaruhi cara aparat penegak  hukum  memperlakukan  kasus  tersebut  di  setiap  tahap  proses  hukum,  dari penyelidikan hingga penuntutan dan peradilan. Ketika publik sudah membentuk pendapat yang kuat tentang seorang tersangka atau kasus tertentu, hal ini sering kali disertai dengan tekanan  untuk  mengadopsi  pandangan  tersebut.  Misalnya,  jika  media  sosial  secara  luas mengkritik  atau  mendukung  tersangka  sebelum  proses  hukum  dimulai,  aparat  penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan tindakan mereka dengan opini publik tersebut.  Tekanan  ini  dapat  muncul  dalam  bentuk  tuntutan  untuk  mempercepat  proses hukum,  mengubah  arah  penyelidikan,  atau  membuat  keputusan  yang  lebih  cenderung untuk memenuhi harapan publik daripada berfokus pada bukti yang ada.
Persepsi  publik  yang  terbentuk  melalui  " Trial  by  Social  Media "  juga  dapat mempengaruhi  keputusan  dalam  proses  penyelidikan.  Misalnya,  aparat  penegak  hukum mungkin merasa bahwa mereka perlu lebih hati-hati atau lebih agresif dalam penyelidikan untuk membenarkan keputusan mereka di hadapan opini publik. Ini dapat menyebabkan penyelidikan  menjadi  kurang  objektif,  karena  pihak  berwenang  mungkin  merasa  harus menyesuaikan  strategi  mereka  untuk  memenuhi  ekspektasi  publik  daripada  berdasarkan pada  fakta  dan  bukti  yang  murni.  (Eliot,  et  al.  2016).  Dalam  tahap  penuntutan,  persepsi publik  yang  telah  terbentuk  dapat  menyebabkan  jaksa  merasa  tertekan  untuk  mengejar tuntutan yang lebih berat atau melakukan pendekatan yang lebih dramatis, meskipun hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh bukti yang ada. Tekanan untuk mengikuti apa  yang  dianggap  sebagai  kehendak  publik  dapat  mengakibatkan  keputusan  yang kurang berdasarkan pada pertimbangan hukum yang obyektif.
Selama  proses  peradilan,  opini  publik  yang  kuat  dapat  mempengaruhi  bagaimana hakim  dan  juri  melihat  kasus tersebut. Meskipun  idealnya hakim  dan  juri  harus  memutuskan kasus berdasarkan pada bukti dan hukum, tekanan publik dapat mengganggu proses ini. Opini  publik  yang  kuat  dapat  menciptakan  ketegangan  dalam  ruang  sidang  dan mempengaruhi  persepsi  tentang  keadilan,  yang  pada  akhirnya  dapat  berdampak  pada keputusan  akhir  yang  diambil  oleh  pengadilan.  " Trial  by  Social  Media "  dapat  merusak objektivitas  proses  hukum  dengan  mempengaruhi  bagaimana  aparat  penegak  hukum menangani kasus dan keputusan yang diambil sepanjang proses. Untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap fokus pada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1402-1418 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498
prinsip-prinsip  hukum  dan  bukti  yang  ada,  serta  memastikan  bahwa  keputusan  mereka tidak dipengaruhi oleh opini publik yang mungkin terdistorsi oleh media sosial. (Hajad, et al. 2018).

## 3. Penyebaran Informasi yang Tidak Akurat
Media  sosial  sering  kali  menjadi  platform  untuk  penyebaran  informasi  yang  tidak diverifikasi atau bahkan salah, yang dapat memengaruhi proses hukum dengan cara yang merugikan.  Informasi  yang  keliru  atau  sensasional  ini  sering  kali  mendapat  perhatian  luas dan dapat memicu reaksi publik yang tidak proporsional. (Adila, et al. 2019). Reaksi tersebut dapat menambah tekanan pada aparat penegak hukum untuk merespons dengan cara yang  mungkin  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  prinsip  keadilan.  Ketika  informasi  yang salah atau menyesatkan disebarluaskan melalui media sosial, publik sering kali terpengaruh oleh narasi yang tidak akurat, yang bisa memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan atau kekhawatiran.
Informasi  yang  keliru  dapat  menciptakan  persepsi  yang  salah  tentang  fakta-  fakta kasus  atau  individu  yang  terlibat.  Misalnya,  berita  yang  salah  tentang  seseorang  yang terlibat  dalam  kasus  hukum  bisa  membuat  publik  memandang  individu  tersebut  secara negatif  sebelum  proses  hukum  dimulai.  Tekanan  untuk  memenuhi  harapan  publik  yang telah dipengaruhi oleh informasi salah ini dapat memengaruhi bagaimana aparat penegak hukum  menjalankan  tugas  mereka,  dan  bahkan  mengubah  arah  atau  intensitas penyelidikan  dan  penuntutan.  Selain  itu,  penyebaran  informasi  sensasional  sering  kali memperburuk situasi dengan menambah ketegangan dan kontroversi. Ketika  kasus  hukum menjadi  pusat  perhatian  publik  karena  informasi  yang  tidak  akurat,  aparat  penegak hukum mungkin merasa bahwa mereka harus merespons dengan cara yang lebih dramatis untuk membuktikan bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Ini bisa mengarah pada keputusan hukum  yang  lebih  dipengaruhi  oleh  opini  publik  yang tidak berimbang daripada berdasarkan analisis hukum yang obyektif dan berbasis bukti.
Untuk mengurangi dampak negatif dari informasi yang keliru atau sensasional di media sosial, penting bagi aparat penegak hukum untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan  integritas.  Meskipun  media  sosial  menyediakan  platform  untuk  diskusi  dan  partisipasi publik, tantangan yang timbul dari penyebaran informasi yang tidak diverifikasi atau salah dapat mempengaruhi proses hukum dengan cara yang signifikan. (Fahrudin, et al. 2024).

## 4. Kehilangan Kepercayaan Publik
Ketika aparat penegak hukum terlihat terpengaruh oleh opini publik yang dipicu oleh media  sosial,  kepercayaan  publik  terhadap  independensi  dan  integritas  sistem  hukum dapat  menurun  secara  signifikan.  Opini  publik  yang  kuat  dan  sering  kali  emosional,  yang berkembang  melalui  media  sosial,  dapat  menciptakan  tekanan  yang besar pada aparat
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penegak  hukum  untuk  bertindak  sesuai  dengan  harapan  publik,  daripada  berdasarkan pada  prinsip-prinsip  keadilan  dan  bukti  yang  ada.  (Silooy,  et  al.  2024).  Ketika  masyarakat menyaksikan  bahwa  keputusan  hukum  tampak  dipengaruhi  oleh  tekanan  publik,  mereka mungkin  mulai  meragukan  apakah  sistem  hukum  masih  mampu  memberikan  keputusan yang objektif  dan  adil. Keterlibatan  media  sosial  dalam  mempengaruhi  keputusan  hukum dapat  mengaburkan  batas  antara  opini  publik  dan  proses  hukum  yang  seharusnya berdasar  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  objektif  dan  tidak  bias.  Hal  ini  dapat menyebabkan  anggapan  bahwa  keputusan  tidak  lagi  diambil  secara  adil  atau berdasarkan pada fakta, melainkan lebih pada tekanan eksternal dan persepsi publik.
Penurunan  kepercayaan  terhadap  independensi  sistem  hukum  ini  berpotensi mengurangi legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan  hukum  dipengaruhi  oleh  opini  publik  yang  tidak  berimbang  atau  tidak berdasarkan pada bukti yang solid, mereka mungkin merasa kurang percaya pada proses hukum  dan  keputusannya.  Ini  bisa  menyebabkan  ketidakpuasan  yang  meluas  dan penurunan  kepatuhan  terhadap  hukum,  karena  masyarakat  tidak  yakin  bahwa  sistem hukum akan memberikan perlakuan yang adil atau melindungi hak-hak mereka. Efektivitas sistem  hukum  juga  bisa  terpengaruh  secara  negatif.  Ketika  keputusan  hukum  diambil  di bawah tekanan opini publik, hal ini bisa mengganggu proses hukum yang adil dan dapat mengarah pada keputusan yang tidak tepat atau tidak konsisten. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak mampu berfungsi secara efektif karena pengaruh luar, maka ini dapat mengurangi kepercayaan dan dukungan mereka terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan.(Simatupang, et al. 2017).
Untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan integritas sistem hukum, penting bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  tetap  berkomitmen  pada  prinsip  keadilan  dan transparansi.  Mereka harus  memastikan bahwa  keputusan  dibuat  berdasarkan  bukti yang kuat dan  prinsip  hukum  yang  berlaku, tanpa terpengaruh  oleh  opini  publik  yang  mungkin tidak  selalu  mencerminkan  realitas  atau  keadilan.  Masyarakat  juga  perlu  diberi pemahaman yang  lebih  baik tentang  bagaimana  proses  hukum  bekerja  dan pentingnya menjaga  prinsip  keadilan  dalam  sistem  hukum.  Dengan  edukasi  yang  lebih  baik  dan transparansi  dalam  proses  hukum,  diharapkan  kepercayaan  publik  dapat  dipertahankan dan sistem hukum dapat berfungsi dengan lebih efektif dan adil.

## 5. Manipulasi oleh Kelompok Tertentu
Kelompok  atau  individu  dengan  kepentingan  tertentu  sering  kali  memanfaatkan media  sosial  untuk  memanipulasi  opini  publik  demi  keuntungan  agenda  mereka  atau merusak posisi lawan. Dengan menyebarluaskan informasi yang mendukung tujuan mereka atau  merugikan  pihak  yang  mereka  lawan,  mereka  dapat  menciptakan  tekanan  yang tidak  proporsional  pada  aparat  penegak  hukum.  (Zein,  et  al.  2019).  Manipulasi  ini  dapat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1402-1418 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498
memiliki dampak  signifikan  terhadap  objektivitas  proses hukum  dan  dapat  menyebabkan keputusan  yang  bias.  Media  sosial  memberikan  platform  yang  luas  dan  cepat  untuk menyebarkan informasi, yang sering kali tidak terverifikasi atau  dipilih  secara  selektif  untuk mendukung  narasi  tertentu.  Kelompok  dengan  agenda  tertentu  dapat  menggunakan media sosial untuk menciptakan kampanye opini publik yang intens, menyebarkan informasi yang  menguntungkan  posisi  mereka  atau  menjelekkan  lawan  mereka.  Informasi  ini  sering kali berbentuk berita palsu, opini yang dipoles, atau data yang dipilih secara selektif untuk mempengaruhi persepsi publik.
Tekanan  yang  dihasilkan  dari  manipulasi  opini  publik  ini  dapat  menjadi  sangat  kuat. (Nuraliza,  et  al.  2024).  Ketika  aparat  penegak  hukum  menghadapi  opini  publik  yang terpolarisasi  atau  emosional  akibat  informasi  yang  dipanipulasi,  mereka  mungkin  merasa tertekan  untuk  membuat  keputusan  yang  sesuai  dengan  harapan  publik,  bukan berdasarkan pada bukti dan prinsip hukum yang objektif. Tekanan ini dapat mengganggu proses  hukum  yang  adil  dan  merusak  objektivitas  keputusan  yang  diambil  oleh  aparat penegak hukum. Manipulasi media sosial dapat mengaburkan pemahaman publik tentang fakta dan bukti yang sebenarnya terkait dengan kasus hukum. Ketika informasi yang salah atau  bias  disebarluaskan  secara  luas,  publik  mungkin  membentuk opini yang tidak akurat tentang kasus tersebut. Hal ini dapat menciptakan suasana di mana aparat penegak hukum merasa mereka harus bertindak sesuai dengan narasi publik yang salah, yang pada akhirnya dapat  mempengaruhi  keputusan  mereka  dan  menyebabkan  ketidakadilan.  (Mustika, 2024).
Selain  itu,  manipulasi  ini  dapat  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem hukum secara keseluruhan. Jika masyarakat merasa bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan tertentu atau manipulasi opini publik, mereka mungkin mulai meragukan integritas  dan  objektivitas  sistem  hukum.  Kepercayaan  publik  terhadap  aparat  penegak hukum  dan  proses  peradilan  dapat  menurun,  yang  dapat  mengurangi  efektivitas  sistem hukum  dan  mengarah  pada  ketidakpuasan  sosial.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  penting bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menjaga  integritas  dan  objektivitas  mereka  dalam menghadapi tekanan publik. Mereka harus memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan  bukti  yang  kuat  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku,  bukan  terpengaruh oleh manipulasi opini publik. Selain  itu,  edukasi  publik  mengenai  cara  mengenali informasi yang  terverifikasi  dan  memahami  proses  hukum  dapat  membantu  mengurangi  dampak negatif dari manipulasi media sosial.

## 6. Menghambat Proses Hukum yang Efektif
Fokus  pada  opini  publik  dan  tekanan  media  sosial  dapat  mengalihkan  perhatian aparat  penegak  hukum  dari  menjalankan  proses  hukum  yang  efektif.  Ketika  aparat
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
penegak  hukum  terlalu  terfokus  pada  merespons  kritik  publik  atau  membenarkan keputusan  mereka  di  hadapan  opini  publik  yang  kuat,  mereka mungkin  kehilangan  fokus pada  penyelesaian  kasus  secara  adil  dan  efisien.  (Nurisman,  et  al.  2022).  Tekanan  media sosial sering kali menciptakan suasana yang penuh dengan kritik dan tuntutan dari publik. Ketika  opini  publik  terbentuk  secara  emosional  atau  terpolarisasi,  aparat  penegak  hukum mungkin  merasa  tertekan  untuk  bertindak  cepat  dan  sesuai  dengan  ekspektasi masyarakat. Dalam usaha untuk merespons kritik atau memenuhi tuntutan  publik,  mereka mungkin  mengalihkan  perhatian  dari  tugas  utama  mereka,  yaitu  memastikan  bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan berbasis bukti.
Kebanyakan  aparat  penegak  hukum  mungkin  merasa  bahwa  mereka  harus menjaga  transparansi  dan  menjelaskan  setiap  keputusan  yang  diambil  agar  tetap mendapatkan  dukungan  publik.  (Usman,  et  al.  2015).  Namun,  upaya  ini  sering  kali memakan waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menginvestigasi dan menyelesaikan  kasus.  Fokus  pada  pembenaran  diri  atau  merespons  kritik  media  sosial dapat  mengganggu  alur  kerja  dan  menghambat  efektivitas  penanganan  kasus.  Ketika perhatian  aparat  penegak  hukum  terbagi  antara  mengelola  persepsi  publik  dan menjalankan proses hukum, keputusan dalam kasus-kasus hukum mungkin menjadi kurang tajam  dan  kurang  efektif.  Misalnya,  upaya  untuk  membenarkan  keputusan  mereka  atau merespons opini publik dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang terpaksa dan tidak didasarkan pada bukti secara menyeluruh. Hal ini bisa mengarah pada penyelesaian kasus yang kurang optimal dan mempengaruhi keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, jika aparat penegak hukum terlalu fokus pada penyesuaian dengan opini publik,  mereka  mungkin  mengabaikan  prosedur  hukum  yang  penting  atau mengabaikan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  proses  hukum  yang adil. (Rahardji, et al. 2010). Keseimbangan antara memenuhi tuntutan publik dan menjaga integritas proses hukum menjadi sulit dicapai ketika tekanan dari media sosial mendominasi perhatian mereka. Untuk memastikan bahwa proses hukum tetap efektif dan adil, penting bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menjaga  jarak  dari  tekanan  publik  yang  tidak  sehat dan  fokus  pada  tugas  mereka.  Menjaga  profesionalisme  dan  berpegang  pada  prinsip- prinsip  hukum  yang  jelas  adalah  kunci  untuk  memastikan  bahwa  setiap  kasus  ditangani dengan cara yang tepat dan berkeadilan. Selain itu, dukungan sistemik yang memperkuat kapasitas  aparat  penegak hukum  dalam  mengelola  tekanan  eksternal  dapat  membantu menjaga kualitas dan integritas proses hukum.
Melalui  pendekatan  yang  seimbang,  aparat  penegak  hukum  dapat  memastikan  bahwa mereka  tetap  berkomitmen  pada  prinsip-prinsip  keadilan  dan  integritas  sambil  tetap beradaptasi  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Ini  termasuk  berkomunikasi  secara  efektif dengan publik tanpa mengabaikan tugas utama mereka dalam penyelesaian kasus.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1402-1418 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  intervensi  netizen  melalui  media  sosial memiliki dampak signifikan  terhadap penegakan hukum  di  Indonesia,  mendorong  aparat hukum  untuk  bertindak  sesuai  dengan  ekspektasi  publik.  Meskipun  dapat  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tekanan dari opini publik yang sering kali didasarkan pada informasi  yang  tidak  akurat  dapat  mengganggu  proses  hukum  yang  adil  dan  merusak reputasi  individu.  Ketergantungan  pada  opini  publik  juga  berpotensi  menurunkan  kualitas dan  independensi  keputusan  hukum.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menjaga keseimbangan antara merespons opini publik dan menjalankan proses hukum yang objektif dan adil.
Adapun dari hasil penelitian ini memberikan rekomendasi terhadap Aparat penegak hukum, harus memperkuat prosedur internal mereka untuk memastikan bahwa Keputusan diambil berdasarkan bukti yang solid dan prinsip hukum yang berlaku, bukan terpengaruh oleh tekanan publik. Pelatihan untuk meningkatkan ketahanan terhadap tekanan eksternal dan  strategi  manajemen  krisis  harus  diperkenalkan.  Ini  termasuk  memastikan  bahwa keputusan  hukum  tetap  didasarkan  pada  analisis  yang  objektif  dan  tidak  terdistorsi  oleh opini publik atau manipulasi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adila, Isma, Wayan Weda, and Dian Tamitiadini. "Pengembangan model literasi dan informasi berbasis pancasila dalam menangkal hoaks." WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 18.1 (2019): 101-111.
Al Mustaqim, Dede, et al. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudukan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia." Journal of Multidisciplinary Research and Development 1.1 (2024): 53-66.
Alaydrus, Anwar, et al. Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi. Penerbit Adab, 2023.
Aliano, Yohanes Alfrid, and Mathias Jebaru Adon. "Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan
Dalam Sistem Pemilu ‘2024’Di Ind onesia Perspektif Etika Michel Foucault." Jurnal Filsafat Indonesia 6.3 (2023): 474-486.
Alya, Tiara, et al. "Meninjau Etika Masyarakat Indonesia Dalam Bermedia Sosial Di Masa Pemilu Menggunakan Etika Media Sosial." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 1.02 (2023).
Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, and Asep Aji Pramayoga. "Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial Public Opinion Of Political Polarization On  Social Media."  Jurnal  PIKOM  (Penelitian  Komunikasi  Dan  Pembangunan)
20.2 (2019): 111.
Atika, Dhira, Styawati Styawati, and Ahmad Ari Aldino. "Term Frequency-Inverse Document Frequency Support Vector Machine untuk Analisis Sentimen Opini Masyarakat terhadap Tekanan Mental pada Media Sosial Twitter." Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi 3.4 (2022): 86-97.
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1402-1418                                           Firman Akbar. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Basuki, Udiyo, and Hendradi Setyawan. "Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum." Jurnal Hukum Caraka Justitia 2.1 (2022): 1- 22.
Dwita, Desliana. "Televisi dan kepentingan pemilik modal dalam perspektif teori ekonomi politik media." Jurnal Ipteks Terapan 8.4 (2014): 252-261.
Elliot, Michael. "Trial by social-media: The rise of litigation crowdfunding." U. Cin. L. Rev. 84 (2016): 529.
Erwin, Erwin, et al. Transformasi Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. Fadhillah, Della, et al. "Analisis Fenomenologi Tagar# AnalogSwitchOff terhadap Polarisasi Media Sosial Twitter pada Generasi Z." Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi 5.2 (2023): 92- 101.
Fahrudin, Atef, and Syamsul Arif Billah. "Modeling Manajemen Informasi dan Verifikasi  Berita Menjelang  Pemilu  dan  Pemilihan  2024:  Sebuah  Studi  Preliminary  tentang  Upaya Mencegah Black Campaign dan Hoax." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 4.2 (2023): 212-232.
Fahrudin,  Atef,  and  Syamsul  Arif  Billah.  "Modeling  Manajemen  Informasi  dan  Verifikasi  Berita Menjelang  Pemilu  dan  Pemilihan  2024:  Sebuah  Studi  Preliminary  tentang  Upaya Mencegah Black Campaign dan Hoax." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 4.2 (2023): 212-232.
Habibie, Dedi Kusuma. "Dwi fungsi media massa." Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi
7.2 (2018): 79.
Hajad, Vellayati. "Media Dan Politik (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik)." Jurnal Ilmu Komunikasi 2.2 (2018).
Hanifah, Nida Syahla, and Kayus K. Lewoleba. "Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum." Indonesian Journal of Law and Justice 1.4 (2024): 8-8.
Indrawan,  Jerry,  and  Anwar  Ilmar.  "Kehadiran  media  baru  (new  media)  dalam  proses komunikasi politik." Medium 8.1 (2020): 1-17.
Jati,  Makung  Ismoyo.  "Manajemen  Media  sebagai  Intervensi  dalam  Menanggulangi  Isu Provokatif di Medsos." Jurnal Ilmu Kepolisian 13.1 (2019): 14-14.
Juditha,  Christiany.  "Hoax  communication  interactivity  in  social  media  and  anticipation (Interaksi  komunikasi  hoax  di  media  sosial  serta  antisipasinya)."  Pekommas  3.1  (2018): 261723.
Kuncoro, Hestutomo Restu, et al. "Mengurai Ancaman: Sekuritisasi melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial." (2023).
Madrah,  Muna  Yastuti,  and  Mubarok  Mubarok.  "Netizen  dalam  Kampanye  Pilpres  Ri  2014."
Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi 7.1 (2018): 16-25.
Mustika, Rieka. "Etika berkomunikasi di media online dalam menangkal hoax." Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi 1.2 (2018): 43-50.
Nuraliza, Vadhea, et al. "Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024." CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan 4.1 (2024): 245-261.
Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022."  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 4.2 (2022): 170-196.
Prabowo,  Sigit.  "Persepsi  Mahasiswa  Public  Relations  Terhadap  Komunikasi  Online  Melalui Media Sosial Twitter." Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 15.3 (2016): 234-263.
Prabowo, Thoriq Tri. Memperebutkan ruang publik virtual: literasi, hoax, dan perdamaian. Zahir Publishing, 2020