## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

## Undang-Undang
Dasar 1945
Amandemen Keempat.
Undang-Undang  Nomor  23  tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan.
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Bandar Lampung.

## UPAYA HUKUM KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
BAMBANG HARTONO
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
The emergence of the issue of misuse of fuel there are still those who perform illegal activities by abusing the fuel oil. Police as the executor of the government to enforce the law would need to take stern action against the perpetrators of the abuse of fossil fuels, the police are required to do a quick, responsive and appropriate in dealing with perpetrators of abuse fuel.  Crime  prevention  efforts  abuse  (BBM)  conducted  POLDA  Lampung  and  inhibiting factors in the response effort POLDA Lampung Crime fuel  such abuse.  Preventive efforts, namely  direct action to prevent the abuse or misuse of fuel. Repressive efforts, which is a series of activities aimed towards action in criminal cases that the disclosure has occurred. Advice, that in the face of an increasingly complex task of the police themselves especially Lampung Police have to seek improvements in overall good that comes from within and from outside,  such  as  improving  police  performance  support  facilities  are  located  in  the  field. Whether it's the procurement of communication equipment or operational support vehicles.

## Keywords: Remedies, Misuse of fuel oil (freight and fuel oil)
I.PENDAHULUAN Maraknya Tindak
Pidana penyalahgunaan  dan  kelangkaan  BBM, akibat  dari  melambungnya  harga  minyak di  pasar  dunia.  BBM  bagi  sebagian  besar masyarakat  hal  ini  merupakan  kebutuhan yang  pokok,  baik  untuk  keperluan  rumah tangga  maupun  keperluan  usaha  (solar, bensin, minyak tanah). sehingga kelangkaan BBM akan menghambat usaha masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan primernya. Dalam hal ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya.
Pemerintah saat ini tengah mengobarkan perang
terhadap
penyalahgunaan  BBM.  Hal  ini  karena  di
tengah  kondisi  perihatin  akan  kelangkaan BBM  masih  saja  ada  oknum  yang  tega mengail di air keruh, dengan memanfaatkan  situasi  dan  kondisi  di tambah  realisasi  pemerintah  yang menaikkan  harga  BBM  karena  tingginya harga  minyak  dunia.  Penyalahgunaan BBM merupakan salah satu Tindak Pidana yang  didalamnya  terdapat  ancaman  bagi para  pelakunya.  Masalah  penyalahgunaan BBM  saat  ini  menjadi  sorotan  tajam    di dalam  masyarakat,  khususnya  masyarakat di  wilayah  Provinsi  Lampung.  Untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  perlu diambil tindakan tegas dari aparat penegak hukum,  khususnya  Kepolisian  dalam penanggulangan Tindak
Pidana
.............................................
penyalahgunaan  atau  penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tindak  Pidana  penyalahgunan  bahan bakar  minyak  (BBM)  pada  umumnya banyak  dilakukan  oleh  para  mafia perminyakan  meskipun  tidak  semua aktivitas  illegal  tersebut  dilakukan  oleh jaringan  yang  terorganisir.  Contoh-contoh kasus  penyalahgunaan  BBM  yang  terjadi dalam masyarakat yang hampir setiap hari kita baca dan dengar baik dari media cetak maupun  elektronik.  Seperti  dari  daerah Bandar  Lampung  Lampung  Timur  tim Reserse  Kriminal  Khusus  (Krimsus) POLDA  Lampung  menyita  12  drum  atau sekitar  2.520  liter  minyak  tanah  diduga minyak  tanah  jatah  rakyat  ini  akan  dijual keperusahaan industri tapioka.
Berdasarkan  berbagai  laporan  yang diperoleh di Polda Lampung penyalahgunaan    BBM  ditanah  air  tidak hanya  dilakukan  dari  satu  kelompok, melainkan  beberapa  kelompok.  Dunia bisnis perminyakan  yang dari luar terlihat tertib ini  ternyata  didalamnya  menyimpan begitu  banyak  permasalahan  mulai  dari pendistribusian,  penyelundupan  sampai pada  pengoplosan  bahan  bakar  minyak. Dalam  bisnis  yang  menggiurkan    ini banyak  oknum  yang  bermain,  bahkan diduga  kuat  melibatkan  oknum  penguasa yang  mempunyai  pengaruh  kuat  di dalamnya.
Untuk  itu  dibutuhkan  upaya  tegas aparat  penegak  hukum    dalam  hal  ini kepolisian,  khususnya  di  wilayah  hukum Kepolisian  Daerah  (POLDA)  Lampung. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan para pelaku penyalahgunaan  BBM  tersebut.  Hal  ini diperparah  dengan  timbulnya    kelangkaan bahan  bakar  minyak,  pasokan-pasokan
yang  dirasa  cukup  oleh  Pertamina  sendiri ternyata  tidak  sesuai  dengan  kenyataan, masyarakat  sampai  mengantri  untuk mendapatkan BBM. Banyak nelayan yang tidak  melaut  hanya  karena  tidak mendapatkan bahan bakar minyak.  Belum lagi harganya yang melambung tinggi dan makin  tidak  terjangkau,  dan  hal  ini  lebih diperburuk  lagi  oleh  realisasi  pemerintah yang  menaikkan  bahan  bakar  minyak semakin  menimbulkan  kekhawatiran  dan kecemasan dalam masyarakat.
Keadaan demikian itu  mendorong para pengusaha  besar  pengelola  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU) dan  para  agen,  pangkalan,  penyalur  dan pengecer  mulai  memanfaatkan  situasi  dan kondisi ini dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya  dengan  cara  menimbun, mengoplos  serta  menyelundupkan  BBM. Fenomena ini dilakukan disaat masyarakat tengah  terhimpit  akan  kebutuhan  BBM tetapi  masih  ada  oknum-oknum    yang memanfaatkan  kesempatan  ini.  Apakah didalam masyarakat ini sudah hilang akan rasa  kemanusiaan  dan  cinta  tanah  airnya sehingga  ia  tega  berbuat  demikian  yang mungkin  akan  menjatuhkan  derajat bangsanya sendiri. Jika benar-benar hal ini terjadi  sulit  rasanya  bangsa  ini  untuk bangkit dan keluar dari krisis.
Realisasi  Pemerintah  yang  menaikkan harga  BBM  mendapatkan  reaksi  yang beragam  dari  masyarakat.  Hal  ini dilakukan dengan dalih untuk mengurangi beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) dan menyesuaikan dengan harga  minyak  dunia  yang  melambung tinggi.
Munculnya    permasalahan  tentang penyalahgunaan  BBM  ternyata  masih  ada pihak-pihak  yang  melakukan  kegiatan illegal  dengan  menyalahgunakan  bahan
.............................................
penyalahgunaan  atau  penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tindak  Pidana  penyalahgunan  bahan bakar  minyak  (BBM)  pada  umumnya banyak  dilakukan  oleh  para  mafia perminyakan  meskipun  tidak  semua aktivitas  illegal  tersebut  dilakukan  oleh jaringan  yang  terorganisir.  Contoh-contoh kasus  penyalahgunaan  BBM  yang  terjadi dalam masyarakat yang hampir setiap hari kita baca dan dengar baik dari media cetak maupun  elektronik.  Seperti  dari  daerah Bandar  Lampung  Lampung  Timur  tim Reserse  Kriminal  Khusus  (Krimsus) POLDA  Lampung  menyita  12  drum  atau sekitar  2.520  liter  minyak  tanah  diduga minyak  tanah  jatah  rakyat  ini  akan  dijual keperusahaan industri tapioka.
Berdasarkan  berbagai  laporan  yang diperoleh di
Polda Lampung penyalahgunaan    BBM  ditanah  air  tidak hanya  dilakukan  dari  satu  kelompok, melainkan  beberapa  kelompok.  Dunia bisnis perminyakan  yang dari luar terlihat tertib ini  ternyata  didalamnya  menyimpan begitu  banyak  permasalahan  mulai  dari pendistribusian,  penyelundupan  sampai pada  pengoplosan  bahan  bakar  minyak. Dalam  bisnis  yang  menggiurkan    ini banyak  oknum  yang  bermain,  bahkan diduga  kuat  melibatkan  oknum  penguasa yang  mempunyai  pengaruh  kuat  di dalamnya.
Untuk  itu  dibutuhkan  upaya  tegas aparat  penegak  hukum    dalam  hal  ini kepolisian,  khususnya  di  wilayah  hukum Kepolisian  Daerah  (POLDA)  Lampung. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan para pelaku penyalahgunaan  BBM  tersebut.  Hal  ini diperparah  dengan  timbulnya    kelangkaan bahan  bakar  minyak,  pasokan-pasokan
yang  dirasa  cukup  oleh  Pertamina  sendiri ternyata  tidak  sesuai  dengan  kenyataan, masyarakat  sampai  mengantri  untuk mendapatkan BBM. Banyak nelayan yang tidak  melaut  hanya  karena  tidak mendapatkan bahan bakar minyak.  Belum lagi harganya yang melambung tinggi dan makin  tidak  terjangkau,  dan  hal  ini  lebih diperburuk  lagi  oleh  realisasi  pemerintah yang  menaikkan  bahan  bakar  minyak semakin  menimbulkan  kekhawatiran  dan kecemasan dalam masyarakat.
Keadaan demikian itu  mendorong para pengusaha  besar  pengelola  Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU) dan  para  agen,  pangkalan,  penyalur  dan pengecer  mulai  memanfaatkan  situasi  dan kondisi ini dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya  dengan  cara  menimbun, mengoplos  serta  menyelundupkan  BBM. Fenomena ini dilakukan disaat masyarakat tengah  terhimpit  akan  kebutuhan  BBM tetapi  masih  ada  oknum-oknum    yang memanfaatkan  kesempatan  ini.  Apakah didalam masyarakat ini sudah hilang akan rasa  kemanusiaan  dan  cinta  tanah  airnya sehingga  ia  tega  berbuat  demikian  yang mungkin  akan  menjatuhkan  derajat bangsanya sendiri. Jika benar-benar hal ini terjadi  sulit  rasanya  bangsa  ini  untuk bangkit dan keluar dari krisis.
Realisasi  Pemerintah  yang  menaikkan harga  BBM  mendapatkan  reaksi  yang beragam  dari  masyarakat.  Hal  ini dilakukan dengan dalih untuk mengurangi beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) dan menyesuaikan dengan harga  minyak  dunia  yang  melambung tinggi.
Munculnya    permasalahan  tentang penyalahgunaan  BBM  ternyata  masih  ada pihak-pihak  yang  melakukan  kegiatan illegal  dengan  menyalahgunakan  bahan
bakar  minyak  tersebut.  Hal  ini  tentunya harus  mendapatkan  perhatian  khusus  dari Pemerintah,  dan  aparat  penegak  hukum dalam hal ini Kepolisian.
Kepolisian sebagai
pelaksana pemerintah  dalam  menegakkan  hukum tentunya  perlu  mengambil  tindakan  tegas terhadap  para  pelaku  penyalahgunaan bahan  bakar  minyak  tersebut,  kepolisian diminta  untuk  berbuat  cepat,  tanggap  dan tepat  dalam  menanggulangi  pelaku penyalahgunaan  BBM.  Tentunya  hal  ini merupakan  pekerjaan  berat  bagi  jajaran kepolisian  khususnya  penyidik,  karena seperti  yang  diketahui  para  pelaku penyalahgunaan  BBM  melibatkan  oknum pejabat  baik  dari  pihak  pertamina  sendiri maupun aparat keamanan.
Kondisi    yang diharapkan para pelaku yang  diproses  adalah  pihak-pihak  yang benar-benar  melakukan  penyalahgunaan bukan  masyarakat  kecil  yang  tidak  tahu persoalan.  Hal  tersebut  sering  terjadi masyarakat  kecil  saja  yang  diproses  di persidangan,  sedangkan  para  palaku besarnya  berlindung  dibalik  hukum.  Hal ini  tentu  menimbulkan  ketidakadilan dimasyarakat.  Proses  penegakan  hukum dan  keadilan  memerlukan  waktu  yang panjang  dan  lama,  namun  yang  perlu diingat  penerapan  hukum  itu  tidak memandang  kedudukan  dan  status  sosial seseorang  sehingga  hukum  benar-benar dapat  ditegakkan  dan  rasa  keadilan  dan kepastian hukum  dapat  terwujud.
Tujuannya  yang  diinginkan  adalah merubah  paradigma  penegakan  hukum dinegara  ini  menjadi  lebih  baik  dengan berlandaskan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Untuk  itu  kepolisian mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam menanggulangi  penyalahgunaan  Bahan Bakar  Minyak  (BBM),  tentunya  dalam
pelaksanaan ditemukan hambatan- hambatan  untuk  itu  bantuan  dan  peran serta  dari  masyarakat  dan  pihak  terkait sangat diperlukan.
Upaya  yang  perlu  diperhatikan khususnya  dijajaran  Kepolisian  POLDA Lampung  dalam  melaksanakan  tugasnya harus  sesuai  dengan  ketentuan  dan prosedur  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, bertindak dengan professional,  serta  selalu  menjunjung tinggi  asas  praduga  tidak  bersalah.  dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak (BBM)  dalam  wilayah  hukum  POLDA Lampung.
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut,  maka  dapat  diidentifikasikan permasalahan
sebagai berikut Bagaimanakah  upaya  penanggulangan Tindak  Pidana  penyalahgunaan  (BBM) yang  dilakukan  POLDA  Lampung  dan Apakah  faktor-faktor  penghambat  upaya POLDA  Lampung  dalam  penanggulangan Tindak  Pidana  penyalahgunaan  BBM tersebut?

## II.PEMBAHASAN Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM
Penyalahgunaan bahan bakar minyak merupakan  salah  satu  bentuk    tindak kejahatan.  Kejahatan  sebagai  bentuk perilaku yang sangat merugikan masyarakat  telah  adanya  masyarakat,  dan sejak  itu  pula  masyarakat  berupaya  untuk menanggulanginya.  Secara  umum  upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh  masyarakat  dapat  dibagi  dalam  dua kategori,  yaitu  penanggulangan  dengan menggunakan hukum pidana dan penanggulangan  tanpa  menggunakan hukum  pidana.  Adapun  dasar  hukum
.............................................
penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak (BBM) dalam Undang-Undang  Nomor 22
Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas
Bumi: “ Setiap orang yang menyalahgunakan  pengangkutan  dan  atau niaga  bahan  bakar  minyak  yang  disubsidi oleh  Pemerintah  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  Tahun  dan denda  paling  tinggi  Rp.  60.000.000.000,- (enam puluh miliyar rupiah).
G.P.  Hoefnagels  dalam  Barda Nawawi
Arief merinci upaya penaggulangan kejahatan melalui tiga cara, yaitu: “Penerapan hukum pidana (criminal law application), Pencegahan tanpa pidana (prevention  without  punishment), dan mempengaruhi  pandangan  masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment / media massa)” .Dalam  konsep  Polri  proses  terjadinya kejahatan  adalah  karena  terpadunya  niat, dan  kesempatan  (K).  Sehubungan  dengan faktor penyebab kejahatan Polri melakukan tiga cara dalam menanggulangi kejahatan: (Barda Nawawi Arief,1996:48)
Upaya  Kepolisian  Daerah  Lampung dalam  penanggulangan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM) Upaya  penanggulangan  terhadap tindak  pidana  penyalahgunaan  Bahan Bakar  Minyak  (BBM),  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  kebijakan  hukum pidana  atau  jalur  penanggulangan  dengan menggunakan upaya penal dan non penal. hasil  wawancara  dengan  Eka  Aftarini selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri  Bandar  Lampung  menyatakan bahwa upaya penal atau kebijakan hukum penal  adalah  suatu  ilmu  yang  pada
akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat Undang-undang dan juga kepada penyelenggara  atau  pelaksana  putusan pengadilan.  Dalam  kebijakan  hukum pidana  atau  upaya  penal  sanksi  diberikan untuk memenuhi keadilan dan mempunyai daya  guna,  maksudnya  bahwa  dengan pemberian  sanksi  maka  pelaku  akan merasa  jera  dan  tidak  akan  mengulangi perbuatan tersebut.
Upaya  penal  mengandung  arti bagaimana  mengusahakan  atau  membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih  baik.  Menurut  A.  Mulder  kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah untuk menentukan:
a. Seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
b. Apa  yang  dapat  diperbuat  untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c. Cara  bagaimana  penyidik,  penuntut, peradilan dan pelaksanan pidana harus dilaksanakan. Sarana  non  penal  adalah  upaya yang  dilakukan  untuk  pencegahan  atau pengendalian  atau  penangkalan  sebelum kejahatan  terjadi.  Upaya  penanggulangan tindak  pidana  terhadap  penyalahgunaan Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  dengan menggunakan  jalur  penal  memiliki keterbatasan  karena  adanya  masalah  dan kondisi  sosial  yang  menjadi  faktor kondusif  penyebab  timbulnya  kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal  melalui  jalur  kebujakan  sosial (social policy) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk
.............................................
penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan  bahan  bakar  minyak
(BBM) dalam Undang-Undang  Nomor 22 Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas
Bumi: “ Setiap orang yang menyalahgunakan  pengangkutan  dan  atau niaga  bahan  bakar  minyak  yang  disubsidi oleh  Pemerintah  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  Tahun  dan denda  paling  tinggi  Rp.  60.000.000.000,- (enam puluh miliyar rupiah).
G.P.  Hoefnagels  dalam  Barda Nawawi Arief merinci upaya penaggulangan kejahatan melalui tiga cara, yaitu: “Penerapan hukum pidana (criminal law application), Pencegahan tanpa pidana (prevention  without  punishment), dan mempengaruhi  pandangan  masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment / media massa)” .Dalam  konsep  Polri  proses  terjadinya kejahatan  adalah  karena  terpadunya  niat, dan  kesempatan  (K).  Sehubungan  dengan faktor penyebab kejahatan Polri melakukan tiga cara dalam menanggulangi kejahatan: (Barda Nawawi Arief,1996:48)
Upaya  Kepolisian  Daerah  Lampung dalam  penanggulangan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM) Upaya  penanggulangan  terhadap tindak  pidana  penyalahgunaan  Bahan Bakar  Minyak  (BBM),  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  kebijakan  hukum pidana  atau  jalur  penanggulangan  dengan menggunakan upaya penal dan non penal. hasil  wawancara  dengan  Eka  Aftarini selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri  Bandar  Lampung  menyatakan bahwa upaya penal atau kebijakan hukum penal  adalah  suatu  ilmu  yang  pada
akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat Undang-undang dan juga kepada penyelenggara  atau  pelaksana  putusan pengadilan.  Dalam  kebijakan  hukum pidana  atau  upaya  penal  sanksi  diberikan untuk memenuhi keadilan dan mempunyai daya  guna,  maksudnya  bahwa  dengan pemberian  sanksi  maka  pelaku  akan merasa  jera  dan  tidak  akan  mengulangi perbuatan tersebut.
Upaya  penal  mengandung  arti bagaimana  mengusahakan  atau  membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih  baik.  Menurut  A.  Mulder  kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah untuk menentukan:
a. Seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
b. Apa  yang  dapat  diperbuat  untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c. Cara  bagaimana  penyidik,  penuntut, peradilan dan pelaksanan pidana harus dilaksanakan.
Sarana  non  penal  adalah  upaya yang  dilakukan  untuk  pencegahan  atau pengendalian  atau  penangkalan  sebelum kejahatan  terjadi.  Upaya  penanggulangan tindak  pidana  terhadap  penyalahgunaan Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  dengan menggunakan  jalur  penal  memiliki keterbatasan  karena  adanya  masalah  dan kondisi  sosial  yang  menjadi  faktor kondusif  penyebab  timbulnya  kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal  melalui  jalur  kebujakan  sosial (social policy) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk
mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat.
Upaya non penal menekankan pada
segala upaya untuk menjadikan masyarakat  sebagai  lingkungan  sosial  dan lingkungan  hidup  yang  sehat  dari  faktor- faktor  kriminogen.  Artinya  masyarakat degan  seluruh  potensinya  harus  dijadikan sebagai  faktor  penangkal  kejahatan, karenanya  upaya  non  penal  harus  terus menerus  digali,  dimanfaatkan  serta dikembangkan untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal. Mengingat  upaya  penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  non  penal  lebih bersifat  tindakan  pencegahan  untuk terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan. Faktor-faktor  kondusif  itu  antara  lain berpusat  pada  masalah-masalah  atau kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau menumbuh suburkan  kejahatan khususnya tindak  pidana  penyalahgunaan  Bahan
Bakar Minyak (BBM). Upaya penanggulangan  kejahatan  yang  integral mengandung  arti  bahwa  masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang  sebagai  bagian  dari  politik kriminal,  oleh  karena  itu  perlu  untuk membina  dan  meningkatkan  efektivitas extra  legal  system atau informal  system yang  ada  dalam  masyarakat  dalam  usaha penanggulangan  kejahatan  antara  lain kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terkait serta  lembaga-  lembaga  yang  ada  dalam masyarakat.
Menurut  pendapat  Habi  Kusno  selaku penyidik  pada  Sub  Dit  IV  Kriminal Khusus  Dit  Reskrim  Polda  Lampung
secara  konsep  upaya  penanggulangan meliputi 4 segi penerapan yaitu meliputi: 1. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan  timbulnya  kejahatan. Untuk mencari faktor tersebut dimulai dengan mengadakan penelitian tentang kejahatan  serta  pola-pola  kriminal khusus.  Setelah  berbagai  faktor penyebab terjadinya kejahatan ditemukan,  maka  disusun  program yang diarahkan kepada faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut dilakukan dengan cara:
a) Sistem abolisionistik , yaitu penanggulangan  kejahatan  dengan menghilangkan  faktor-faktor  yang menjadi sebab-musababnya, apabila  telah  diketahui  sasarannya maka  penanggulangan  dilakukan terarah  pada  suatu  faktor  yang dianggap kriminogen.
b) Sistem moralistik , yaitu penanggulangan  kejahatan  melalui penerapan-penerapan  pendekatan keagamaan seperti dakwah, khotbah,  pendekatan melalui peran tokoh  agama  tokoh  masyarakat ataupun  peran  tokoh  pendidikan (guru).
2. Meningkatkan  dan  memantapkan pembinaan  hukum  dan  aparatur penegak  hukum  dalam  rangka penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat,  hal  ini  dapat  dilakukan dengan  mengadakan  sistem  keamanan lingkungan masyarakat.
4. Melakukan  kerjasama  atau  koordinasi dengan pihak atau unsur terkait seperti, Pertamina, Pemerintah
Daerah,
Asosiasi  Pengusaha  minyak  (Iswana Migas),  para  agen,  pengecer  dan masyarakat.
.............................................
Kejahatan  tidak  terlepas  dari  pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputinya,  tinjauan  terhadap  faktor- faktor  tersebut  penting  untuk  mengetahui pengaruhnya  terhadap  perkembangan  tren kejahatan  yang  semakin  canggih  dan meluas  antara  lain  dapat  di  lihat  dari peningkatan  kejahatan  baik  secara kuantitas  dan  kualitas  juga  dapat  dilihat dari  pelaku,  korban,  waktu,  tempat  dan modus  operandinya.  Setelah  mengetahui faktor tersebut kepolisian dapat melakukan penanggulangan  dengan  cara  mengadakan kegiatan atau operasi rutin maupun operasi khusus.  Lebih  lanjut  Habi  Kusno mengemukakan dalam rangka menanggulangi kejahatan dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

## Upaya Pre-Emptif
Upaya  pre-emptif  adalah  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  atau  ditujukan untuk  menangkal  dan  menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin.  Kegiatan  ini  di  berikan  dalam bentuk  penerangan  dan  penyuluhan  oleh aparat  kepolisian  kepada  masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas, misalnya:
a) Memberikan informasi kepada masyarakat  atau  pengusaha,  pengecer agen  minyak  agar  tidak  melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak  (BBM),  baik  itu  berupa penimbunan, pengoplosan atau
penyelundupan.
b) Mengadakan  kerjasama  dengan  para pengusaha minyak atau yang
tergabung  dalam  Asosiasi  pengusaha minyak  (Iswana  Migas),  para  agen, pengecer. Berupa penyuluhan- penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak  pidana  penyalahgunaan  Bahan Bakar Minyak (BBM).
c) Memberdayakan  dan  meningkatkan peran  dari  Babinkamtibmas  dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan. Lebih terperincinya mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode  sosial  kemasyarakatan  dengan pihak-pihak  atau  unsur  terkait  dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  khususnya  di  wilayah  hukum Polda Lampung.
Berdasarkan  penelitian  penulis, pemberian  diklat  dan  pembekalan- pembekalan kepada aparat penegak hukum dalam  menangani  kasus  penyalahgunaan BBM sudah dilakukan, begitu pula kepada masyarakat, namun kegiatan itu dilakukan hanya  menjelang  kenaikan  harga  atau ketika  terjadi  kelangkaan  bahan  bakar minyak di pasaran. Berarti upaya semacam ini  hanya  memberikan  pengaruh  yang sangat  kecil  dan  harus  terus  menerus ditingkatkan  efektivitasnya  dan  jelas terlihat  bahwa  keikutsertaan  masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan.

## Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  tindakan  yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya  tindak  pidana  atau  kejahatan. Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  Polda Lampung  dalam  menanggulangi  tindak pidana  penyalahgunaan  Bahan  Bakar Minyak adalah:
a) Mengadakan pengawasan dan pemantauan  pendistribusian  Bahan Bakar  Minyak  (BBM)  terhadap  para pengelola SPBU, agen, pengecer.
b) Menginventarisir  daerah-daerah  rawan penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)
.............................................
Kejahatan  tidak  terlepas  dari  pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputinya,  tinjauan  terhadap  faktor- faktor  tersebut  penting  untuk  mengetahui pengaruhnya  terhadap  perkembangan  tren kejahatan  yang  semakin  canggih  dan meluas  antara  lain  dapat  di  lihat  dari peningkatan  kejahatan  baik  secara kuantitas  dan  kualitas  juga  dapat  dilihat dari  pelaku,  korban,  waktu,  tempat  dan modus  operandinya.  Setelah  mengetahui faktor tersebut kepolisian dapat melakukan penanggulangan  dengan  cara  mengadakan kegiatan atau operasi rutin maupun operasi khusus.  Lebih  lanjut  Habi  Kusno mengemukakan dalam rangka
menanggulangi kejahatan dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

## Upaya Pre-Emptif
Upaya  pre-emptif  adalah  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  atau  ditujukan untuk  menangkal  dan  menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin.  Kegiatan  ini  di  berikan  dalam bentuk  penerangan  dan  penyuluhan  oleh aparat  kepolisian  kepada  masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas, misalnya:
a) Memberikan informasi kepada
masyarakat  atau  pengusaha,  pengecer agen  minyak  agar  tidak  melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak  (BBM),  baik  itu  berupa penimbunan, pengoplosan atau
penyelundupan. b) Mengadakan  kerjasama  dengan  para pengusaha minyak atau yang tergabung  dalam  Asosiasi  pengusaha minyak  (Iswana  Migas),  para  agen, pengecer. Berupa penyuluhan-
penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak  pidana  penyalahgunaan  Bahan Bakar Minyak (BBM).
c) Memberdayakan  dan  meningkatkan peran  dari  Babinkamtibmas  dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan. Lebih terperincinya mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode  sosial  kemasyarakatan  dengan pihak-pihak  atau  unsur  terkait  dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  khususnya  di  wilayah  hukum Polda Lampung.
Berdasarkan  penelitian  penulis, pemberian  diklat  dan  pembekalan- pembekalan kepada aparat penegak hukum dalam  menangani  kasus  penyalahgunaan BBM sudah dilakukan, begitu pula kepada masyarakat, namun kegiatan itu dilakukan hanya  menjelang  kenaikan  harga  atau ketika  terjadi  kelangkaan  bahan  bakar minyak di pasaran. Berarti upaya semacam ini  hanya  memberikan  pengaruh  yang sangat  kecil  dan  harus  terus  menerus ditingkatkan  efektivitasnya  dan  jelas terlihat  bahwa  keikutsertaan  masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan.

## Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  tindakan  yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya  tindak  pidana  atau  kejahatan. Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  Polda Lampung  dalam  menanggulangi  tindak pidana  penyalahgunaan  Bahan  Bakar Minyak adalah:
a) Mengadakan pengawasan dan pemantauan  pendistribusian  Bahan Bakar  Minyak  (BBM)  terhadap  para pengelola SPBU, agen, pengecer.
b) Menginventarisir  daerah-daerah  rawan penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)
c) Mengadakan patroli rutin dan pengintaian  khususnya  pada  jam-jam malam  yang  biasa  digunakan  oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.
d) Memback-up  Satuan  Wilayah  (Satwil) dengan  menempatkan  anggota  pada titik  rawan  penyalahgunaan  Bahan Bakar Minyak (BBM).
Berdasarkan  uraian  pada  poin  b maka  daerah  yang  rawan  penyalahgunaan atau  penyimpangan  adalah:  Lampung selatan,  Lampung  tengah,  Bandar Lampung,  Tulang  Bawang,  Lampung Utara  dan  Tanggamus.  Sedangkan  daerah yang paling minim penyalahgunaan adalah Lampung Barat dan Way Kanan.

## Upaya Represif
Upaya represif merupakan rangkaian  aktifitas  yang  dilakukan  oleh pihak  Kepolisian  khususnya  jajaran  Polda Lampung  dalam  menindak  para  pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi  berdasarkan  pada  laporan  yang masuk  di  kepolisian.  Bentuk  kegiatan  ini adalah  upaya  penegakan  hukum  sesuai dengan  tugas  dan  kewenangan  yang dimiliki oleh kepolisian.
Lebih  lanjut  Suprijantoro  selaku kepala Depot Pertamina Panjang
mengatakan:  ”PT  Pe rtamina  telah melakukan  berbagai  terobosan-terobosan serta upaya dalam mengatasi penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM),  antara  lain  bersama  pihak
Kepolisian,  Pemerintah  Daerah  (Pemda), pengelola SPBU, sampai tingkat pangkalan,  pengecer  untuk  bersma-sama melakukan  pengawasan  dan  pengendalian terhadap  pendistribusian  BBM  untuk sampai  ke  masyarakat.  Pertamina  juga akan memberikan sangsi tegas kepada para
pengelola,  agen,  pangkalan  atau  pengecer yang  melakukan  penyalahgunaan  atau penyelewengan”.
Demikian halnya dengan pengelola Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum (SPBU)  dalam  rangka  meminimalisir penyalahgunaan  BBM  pihak  pengelola melakukan  langkah  serta  upaya-upaya seperti  yang  diungkapkan  pengawas sekaligus  penanggung  jawab  SPBU Nomor  24.352.38  Pahoman  Bapak Tukiman: ”Pihak SPBU telah memerintahkan  kepada  setiap  pegawai untuk  menolak  pembelian  bahan  bakar baik  itu  bensin  ataupun  solar  yang menggunakan  derigen.  Tindakan  Ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan  BBM,  terkecuali  para pengecer yang sudah memiliki izin tertulis dari  pihak  P.T.  Pertamina  (persero)  dan pihak-pihak  terkait  seperti  Rt,  Rw  atau kelurahan  setempat.  Sesuai  instruksi  dari pihak  Pertamina  sendiri,  pihak  pengelola telah memasang spanduk peringatan untuk tidak  melayani  penjualan  BBM  dengan menggunakan  derigen  atau  drum  guna diketahui oleh kalangan masyarakat luas”. Tentunya  upaya-upaya  yang  telah dilakukan  baik  dari  Pertamina,  pihak keamanan  (TNI,  POLRI),  pengelola SPBU,  agen,  pangkalan,  pengecer  lebih dapat  ditingkatkan.  Hal  ini  demi  menjaga agar proses penyaluran dan pendistribusian BBM  tersebut  benar-benar  dapat  diterima masyarakat  dan  terlaksana  dengan  baik, tidak  ada  lagi  penyalahgunaan  atau kelangkaan  yang  selama  ini  sering  terjadi dan  meresahkan  masyarakat.  Tentunya dukungan seluruh elemen dan pihak terkait sangat  dibutuhkan  agar  penyaluran  atau pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  benar-benar  sampai  kepada
.............................................
masyarakat dan sesuai dengan peruntukannya.
Faktor-Faktor  Penghambat  Upaya
Kepolisian  Daerah  Lampung  Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM) Tindak  pidana  penyalahgunaan Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  jumlahnya meningkat  dari  Tahun  keTahun  tetapi dalam  penyelesaiannya  di  rasa  kurang optimal.  Hal  ini  karena  dipengaruhi berbagai faktor sehingga upaya penanggulangan  sangat  sulit  dilakukan.
Dalam
melaksanakan tugas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM),
Polda  Lampung  dihadapkan  pada beberapa  kendala,  baik  yang  berasal  dari dalam  (intern)  maupun  yang  berasal  dari luar (ekstern):
1. Faktor  Intern,  yang  terdiri  atas:  (a) Jumlah  personil  dan  sarana,  (a) Kepribadian  atau  mentalitas  aparat penegak  hukum,  (c)  Dana  operasional lapangan.
a.Jumlah Personil dan Sarana Menurut  pengamatan  penulis  jumlah personil  dan  saran  pendukung  yang dimiliki oleh Polda Lampung khususnya  pada  Direktorat  Reserse Kriminal  yang  langsung  menangani tindak  kejahatan  pada  umumnya  dan tindak  pidana  penyalahgunaan  Bahan Bakar Minyak (BBM) pada khususnya belum  optimal atau  memadai.  Sebagai bukti  jumlah  personil  Sat  II  Unit  I Indag dan Impek (Industri
perdagangan  dan  Import  Eksport) hanya  berjumlah  6  personil  ditambah Unit  III  Tipiter  (Tindak  Pidana
Tertentu)  yang  berjumlah  10  personil, sedangkan  untuk  Satuan  wilayah (Satwil)  langsung  dibawah  satuan reserse wilayah masing-masing. Jumlah  personil  yang  ada  jika  kita bandingkan  dengan  jumlah  penduduk di  Propinsi  Lampung  jauh  dari  ideal. Untuk  itu  wajar  kiranya  banyak penyalahgunaan  atau  penyelewengan BBM serta laporan yang masuk namun sampai  sekarang  belum  ditindak lanjuti,  ditambah  sarana-sarana  lain yang  menunjang  tugas  kepolisian seperti  alat  komunikasi,  kendaraan operasional  baik  roda  maupun  roda empat, untuk menjangkau daerah yang jauh  atau  terpencil  anggota  tentunya memerlukan  alat  transportasi  yang sampai  saat  ini  jumlahnya  sangat terbatas. b.Kepribadian  atau  Mentalitas  Aparat Penegak Hukum Salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam penegakan  hukum  adalah  mentalitas dan  kepribadian  aparat  penegak hukum. Sehubungan dengan mentalitas dan  kepribadian  penegak  hukum, bahwa  selama  ini  ada  kecendrungan yang  kuat  dikalangan  masyarakat untuk  mengartikan  hukum  sebagai petugas  atau  penegak  hukum,  yang berarti  bahwa  hukum  diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak  hukum.  Dalam  praktek pelaksanaan  tugas  dan  wewenang polisi  sering  menimbulkan  persoalan, karena  sikap  dan  perilaku  yang  di pandang melampaui wewenang ditambah  perbuatan  lainnya  yang menimbulkan
sikap antipati masyarakat  kepada  polisi,  yang akhirnya  melunturkan  kepercayan  itu kepada citra dan wibawa kepolisian.
.............................................
masyarakat dan sesuai dengan peruntukannya. Faktor-Faktor  Penghambat  Upaya Kepolisian  Daerah  Lampung  Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)
Tindak  pidana  penyalahgunaan Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  jumlahnya meningkat  dari  Tahun  keTahun  tetapi dalam  penyelesaiannya  di  rasa  kurang optimal.  Hal  ini  karena  dipengaruhi berbagai faktor sehingga upaya penanggulangan  sangat  sulit  dilakukan.
Dalam melaksanakan
tugas
penanggulangan tindak
pidana penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM), Polda  Lampung  dihadapkan  pada beberapa  kendala,  baik  yang  berasal  dari dalam  (intern)  maupun  yang  berasal  dari luar (ekstern):
1. Faktor  Intern,  yang  terdiri  atas:  (a) Jumlah  personil  dan  sarana,  (a) Kepribadian  atau  mentalitas  aparat penegak  hukum,  (c)  Dana  operasional lapangan.
a.Jumlah Personil dan Sarana Menurut  pengamatan  penulis  jumlah personil  dan  saran  pendukung  yang dimiliki oleh Polda
Lampung khususnya  pada  Direktorat  Reserse Kriminal  yang  langsung  menangani tindak  kejahatan  pada  umumnya  dan tindak  pidana  penyalahgunaan  Bahan Bakar Minyak (BBM) pada khususnya belum  optimal atau  memadai.  Sebagai bukti  jumlah  personil  Sat  II  Unit  I Indag dan
Impek (Industri perdagangan  dan  Import  Eksport) hanya  berjumlah  6  personil  ditambah Unit  III  Tipiter  (Tindak  Pidana
Tertentu)  yang  berjumlah  10  personil, sedangkan  untuk  Satuan  wilayah (Satwil)  langsung  dibawah  satuan reserse wilayah masing-masing. Jumlah  personil  yang  ada  jika  kita bandingkan  dengan  jumlah  penduduk di  Propinsi  Lampung  jauh  dari  ideal. Untuk  itu  wajar  kiranya  banyak penyalahgunaan  atau  penyelewengan BBM serta laporan yang masuk namun sampai  sekarang  belum  ditindak lanjuti,  ditambah  sarana-sarana  lain yang  menunjang  tugas  kepolisian seperti  alat  komunikasi,  kendaraan operasional  baik  roda  maupun  roda empat, untuk menjangkau daerah yang jauh  atau  terpencil  anggota  tentunya memerlukan  alat  transportasi  yang sampai  saat  ini  jumlahnya  sangat terbatas. b.Kepribadian  atau  Mentalitas  Aparat Penegak Hukum Salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam penegakan  hukum  adalah  mentalitas dan  kepribadian  aparat  penegak hukum. Sehubungan dengan mentalitas dan  kepribadian  penegak  hukum, bahwa  selama  ini  ada  kecendrungan yang  kuat  dikalangan  masyarakat untuk  mengartikan  hukum  sebagai petugas  atau  penegak  hukum,  yang berarti  bahwa  hukum  diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak  hukum.  Dalam  praktek pelaksanaan  tugas  dan  wewenang polisi  sering  menimbulkan  persoalan, karena  sikap  dan  perilaku  yang  di pandang melampaui wewenang ditambah  perbuatan  lainnya  yang menimbulkan sikap antipati masyarakat  kepada  polisi,  yang akhirnya  melunturkan  kepercayan  itu kepada citra dan wibawa kepolisian.
Untuk  menciptakan  polisi  yang proffesional  tentu  banyak  hal  yang menjadi  hambatan  kepolisian  salah satunya  adalah  masalah  pendidikan, kurangnya personil yang berlatar belakang kejuruan,  sehingga  dalam  penanganan suatu  perkara  dirasa  kurang  menguasai, ditambah  lambatnya  personil  kepolisian dalam  mempelajari  perubahan-perubahan atas  modus  operandi  kejahatan,  sehingga pola  penanggulangan  yang  dilakukan sekarang  belum  mendapatkan  hasil  yang menggembirakan  belum  lagi  pelayanan yang  buruk  yang  sering  kali  dikeluhkan masyarakat  makin  menambah  sederet hambatan dan permasalahan yang dihadapi kepolisian.
Sehubungan dengan kepribadian  dan  mentalitas  penegak hukum terutama kepolisian
dari pengamatan penulis terhdap perilaku polisi dalam  penanggulangan  kejahatan  pada umumnya  sering  mengambil  keputusan dan kebijakan tidak didasarkan pada aspek hukum, melainkan disebabkan oleh faktor- faktor  seperti:  penyuapan  atau  sogokan kepada  petugas,  titipan  oknum-oknum pejabat yang mempunyai pengaruh baik di dalam  intern  kepolisian  maupun  dari  luar ekstern kepolisian.
c.Dana Operasional Utuk menjalankan tugas dan peranannya    seorang  anggota  polisi operasional  biasanya  selalu  berada  di luar  lingkungan  kantor,  berpatroli mengunjungi  tempat-tempat  keramain, mengintai  tempat-tempat  yang  di anggap  rawan  terjadinya  kejahatan, melakukan penyelidikan dan penyidikan,  melakukan  penangkapan terhadap  pelaku,  serta  melakukan kerjasama  dengan  instansi-instansi terkait  dalam  penanggulangan  tindak pidana  kejahatan.  Tentunya  semua
tindakan  dan  upaya  yang  dilakukan oleh kepolisian itu harus ditunjang oleh dana dan fasilitas yang memadai. Fakta yang  terjadi  di  lapangan    dana operasional  tersebut  tidak  pernah diterima  oleh  personil  polisi  di lapangan, melainkan mereka (anggota) sendiri  yang  berinisiatif mengeluarkan biaya.  Tentunya  hal  ini  membuat beban yang harus diemban terasa amat berat, di satu sisi merek harus berusaha mengungkap  tindak  kejahatan,  dan disisi  lain  mereka  di  hadapkan  oleh kendala dana operasional di lapangan.
2. Faktor  Ekstern,  terdiri  dari:  (a) Masyarakat  yang  terlambat  melapor, (b)  Jauhnya  lokasi  tempat  kejadian, (c)  kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat
a) Masyarakat yang terlambat melapor
Petugas  sering  kali  mendapat hambatan  untuk  menangkap  dan menindaklanjuti pelaku penyalahgunaan  BBM,  baik  itu tempat  pengoplosan,  penimbunan, maupun  proses  pendistribusian. Masyarakat  yang mengetahui telah terjadi  penyalahgunaan  BBM terkadang terlambat untuk melapor, tentunya  ini  menyulitkan  posisi kepolisian dalam menangkap pelaku tanpa di dasari barang bukti. Masyarakat  sendiri  dirasa  kurang proaktif  dalam  membantu  tugas kepolisian  dalam  mengungkap penyalahgunaan
atau penyelewengan
BBM karena mereka sendiri tidak mau berurusan  langsung  dengan  pihak kepolisian,  faktor  ini  yang  sering kali  menjadi  alasan  masyarakat yang terlambat untuk melapor.
.............................................
b) Jauhnya lokasi kejadian Jauhnya  tempat  lokasi  kejadian menjadi faktor penghambat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan,  karena  lokasi yang
jauh menyebabkan keterlambatan  anggota  untuk  tiba dilokasi  kejadian  dan  mengambil langkah-langkah
yang perlu dilakukan.
c) Kurangnya  Kesadaran  Hukum Masyarakat Hukum dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara merupakan  alat  yang  memegang peranan  yang  sangat  penting. Hubungan  masyarakat  dengan hukum  ini  dapat  di  pahami  sesuai dengan  adanya  hubungan  hukum dengan  masyarakat  sebagaimana yang di katakan Cicero, yaitu tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum  tanpa  masyarakat (Ubi Societas Ibi Ius).
Berdasarkan  hal  di  atas  untuk mengatur  kepentingan  hidup  dan  untuk menghindari sengketa, manusia menciptakan  aturan  yang  mereka  bentuk sendiri  dan  mereka  berlakukan  terhadap kehidupan  mereka  sendiri.  Untuk  itu  di perlukan  adanya  kesadaran  hukum  dari masyarakat  tersebut,  hanya  permasalahan yang  timbul  adalah  taraf    kesadaran  atau kepatuhan  hukum  itu  sendiri  apakah kepatuhannya  tinggi,  sedang  atau  rendah. Derajat suatu bangsa biasanya di lihat dari faktor  kesadaran  hukum  di  masyarakat, bangsa yang maju biasanya didukung oleh kesadaran  hukum  yang  tinggi  dari masyarakatnya  dan  sebaliknya  bangsa yang tertinggal biasanya di sebabkan oleh buruknya  kesadaran  hukum  di  dalam masyarakat tersebut, sehingga
menimbulkan  permasalahan  sendiri  dalam kehidupan masyarakatnya.
Tingkat  kesadaran  hukum  yang  tinggi tercapai  apabila  warga  masyarakat mematuhi  hukum,  sehingga  perilakunya mncerminkan tingkah laku hukum. Secara sepintas  tampak  ketika  penegakan  hukum akan  berhasil  dengan  baik  apabila  derajat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat  juga  tinggi.  Tentunya  untuk menciptakan  situasi  dan  kondisi  yang diharapkan  perlu  adanya  dukungan  dari pihak-pihak terkait, yang dapat mensosialisasikan  dan  menumbuhkan  arti pentingnya kesadaran hukum di masyarakat.
Dengan  adanya  kesadaran  hukum masyarakat yang tinggi upaya dan peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi  kejahatan  akan  lebih optimal khususnya terkait penyalahgunaan atau  penyelewengan  BBM,  karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui dan  memahami  dampak-dampak  yang  di timbulkan  dari  perbuatan  tersebut  yang tentunya  dapat  merugikan  kepentingan masyarakat banyak.

## III.PENUTUP
Upaya  Kepolisian  Daerah  Lampung dalam  penanggulangan  tindak  pidana penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  dilakukan  dengan  metode penanggulangan dalam bentuk:
a) Upaya  Pre-emptif,  yaitu  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  untuk menangkal  dan  menghilangkan faktor-faktor  kriminogen  pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
b) Upaya  Preventif,  yaitu  tindakan untuk  mencegah  secara  langsung
.............................................

## b) Jauhnya lokasi kejadian
Jauhnya  tempat  lokasi  kejadian menjadi faktor penghambat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan,  karena  lokasi yang jauh menyebabkan keterlambatan  anggota  untuk  tiba dilokasi  kejadian  dan  mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan. c) Kurangnya  Kesadaran  Hukum Masyarakat Hukum dalam
kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara merupakan  alat  yang  memegang peranan  yang  sangat  penting. Hubungan  masyarakat  dengan hukum  ini  dapat  di  pahami  sesuai dengan  adanya  hubungan  hukum dengan  masyarakat  sebagaimana yang di katakan Cicero, yaitu tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum  tanpa  masyarakat (Ubi Societas Ibi Ius).
Berdasarkan  hal  di  atas  untuk mengatur  kepentingan  hidup  dan  untuk menghindari sengketa, manusia menciptakan  aturan  yang  mereka  bentuk sendiri  dan  mereka  berlakukan  terhadap kehidupan  mereka  sendiri.  Untuk  itu  di perlukan  adanya  kesadaran  hukum  dari masyarakat  tersebut,  hanya  permasalahan yang  timbul  adalah  taraf    kesadaran  atau kepatuhan  hukum  itu  sendiri  apakah kepatuhannya  tinggi,  sedang  atau  rendah. Derajat suatu bangsa biasanya di lihat dari faktor  kesadaran  hukum  di  masyarakat, bangsa yang maju biasanya didukung oleh kesadaran  hukum  yang  tinggi  dari masyarakatnya  dan  sebaliknya  bangsa yang tertinggal biasanya di sebabkan oleh buruknya  kesadaran  hukum  di  dalam masyarakat tersebut, sehingga
menimbulkan  permasalahan  sendiri  dalam kehidupan masyarakatnya.
Tingkat  kesadaran  hukum  yang  tinggi tercapai  apabila  warga  masyarakat mematuhi  hukum,  sehingga  perilakunya mncerminkan tingkah laku hukum. Secara sepintas  tampak  ketika  penegakan  hukum akan  berhasil  dengan  baik  apabila  derajat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat  juga  tinggi.  Tentunya  untuk menciptakan  situasi  dan  kondisi  yang diharapkan  perlu  adanya  dukungan  dari pihak-pihak terkait, yang dapat mensosialisasikan  dan  menumbuhkan  arti pentingnya kesadaran hukum di masyarakat.
Dengan  adanya  kesadaran  hukum masyarakat yang tinggi upaya dan peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi  kejahatan  akan  lebih optimal khususnya terkait penyalahgunaan atau  penyelewengan  BBM,  karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui dan  memahami  dampak-dampak  yang  di timbulkan  dari  perbuatan  tersebut  yang tentunya  dapat  merugikan  kepentingan masyarakat banyak.

## III.PENUTUP
Upaya  Kepolisian  Daerah  Lampung dalam  penanggulangan  tindak  pidana penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  dilakukan  dengan  metode penanggulangan dalam bentuk:
a) Upaya  Pre-emptif,  yaitu  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  untuk menangkal  dan  menghilangkan faktor-faktor  kriminogen  pada tahap sedini mungkin, meningkatkan
kewaspadaan
masyarakat.
b) Upaya  Preventif,  yaitu  tindakan untuk  mencegah  secara  langsung
terjadinya  penyalahgunaan  atau penyelewengan BBM.
c) Upaya  Represif,  yaitu  merupakan rangkaian  kegiatan  penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan kasus tindak pidana yang telah terjadi. Dalam upaya
penanggulangan penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak (BBM)  Polda  Lampung  dihadapkan  pula dengan  faktor-faktor  intern  dan  ekstern yang menghambat dalam upaya penanggulangan BBM, antara lain berupa:
1) Faktor Intern, meliputi:
(a) Sarana  dan  jumlah  anggota personil
Kepolisian yang dimiliki  oleh  Polda  Lampung sendiri kurang memadai.
(b) Keperibadian  atau  mentalitas aparat  penegak  hukum  dalam hal  ini  kepolisian  yang menyimpang  dari  norma- norma  yang  berlaku  di masyarakat.
(c) Dana operasional yang
dibutuhkan  anggota  untuk menunjang  tugas  operasional dilapangan dirasa kurang
mencukupi.
2) Faktor  Ekstern,  meliputi:  (a) Masyarakat yang terlambat untuk melapor,  (b)  Jauhnya  lokasi kejadian,  serta  (c)  kurangnya kesadaran  hukum  masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Abdulkadir
Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga , PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
B,  Simandjuntak, Penanggulangan Kejahatan , 1981Alumni, Bandung.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  PT, Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung, 1996.
Brotodirejo, Soebroto, POLRI Sebagai Penegak Hukum, Tarsito, Bandung, 1986.
D,P,M,  Sitompul, Hukum  Kepolisian di Indonesia , Tarsito, Bandung, 1985.
H,M,N  Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ,  Cetakan  Kelima,
Djambatan, Jakarta, 1995.
Kunarto, Peran  Serta  Masyarakat Dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung  Jawab  Polisi  Tidak Menjurus  Pada  Tindak  Negatif , Alumni, Bandung, 1996.
Roeslan  Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 1998.
Soesilo,  R, Hukum  Acara  Pidana Tugas  Kepolisian  Sebagai  Jaksa Pembantu, Politeia, Bogor, 1971.
Tjakranegara Siegijatna, Hukum Pengangkutan  Barang  dan Penumpang ,  Rhineka  Cipta, 1995.
.............................................

## B.PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  1945  hasil
Amandemen.
Undang-Undang  No,  1  Tahun  1946 tentang
Pemberlakukan
Peraturan  Hukum  Pidana  di
Seluruh Indonesia (KUHP) .
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.
Undang-Undang    Nomor  16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.
Undang-Undang    Nomor  22  Tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi.