## TINJAUAN TERHADAP MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *)

## Abstract
The mechanism of handling unhealthy competition cases is carried out by the Commission as regulated in Article 38 through Article 46 of Law Number 5 Year 1999 concerning  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Competition.  If  the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) finds evidence of violation of Law  Number  5  of  1999  by  business  actors,  KPPU  may  impose  administrative sanctions on the business actor, in addition to regulating administrative sanctions in Law  Number  5  Year  1999  as  well  regulates  the  sanctions  for  violations  of  this  law which  may  be  subject  to  criminal  penalties,  namely  in  the  form  of  principal  and additional  criminal  sanctions.  The  principal  penalty  is  in  the  form  of  a  fine,  while  for additional criminal sanction by referring to Article 10 of the Criminal Code.
Keywords: Handling, Unfair competition

## Abstrak
Mekanisme  penanganan  perkara  persaingan  tidak  sehat  dilaksanakan  oleh Komisi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  38  sampai  dengan  Pasal  46  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Tidak  Sehat.  Apabila  Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha  (KPPU)  menemukan adanya bukti telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  oleh  pelaku  usaha  maka  KPPU  dapat  memberikan  sanksi  administrative terhadap  pelaku  usaha  tersebut,    selain  mengatur  tentang  sanksi  administrative dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  juga  mengatur  tentang  sanksi pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  yang  dapat  dikenakan  ancaman  pidana, yaitu  berupa  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  itu  berupa  pidana denda  sedangkan  untuk  pidana  tambahan  dengan  menunjuk  pada  pasal  10  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kata Kunci : Penanganan,  Persaingan Tidak Sehat

## I.  Pendahuluan
Kondisi  persaingan  dalam  dunia  usaha  merupakan  bentuk  karakteristik utama  dari  sistem  ekonomi  pasar  yang  memang  lebih  banyak  memberikan keuntungan  kepada  para  pelaku  usaha  dibandingkan  dengan  kondisi  anti- persaingan  yang  menghendaki  adanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  dan menghambat pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
Lahirnya Undang-Undang  Nomor 5 Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaiangan  Tidak  Sehat  merupakan  perangkat  hukum  untuk menunjang  sistem  ekonomi  pasar  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia.  Undang- undang ini juga mengatur tentang larangan monopoli. Monopoli sebenarnya tidak dilarang  selama  posisi  pasar  yang  bersifat  monopolistis  itu  diperoleh  dan dipertahankan  melalui  kemampuan,  prediksi,  atau  kejelian  bisnis  yang  tinggi. Seperti  misalnya    suatu  perusahaan  yang  mampu  melakukan  inovasi  sehingga terhadap  penemuan  tersebut  dan  perusahaan  yang  demikian  mempunyai  posisi dominan pada produk tersebut.
Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  tujuan  dari pembentukan  Undang-Undang  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  adalah  menjaga  kepentingan  umum  dan meningkatkanefisiensi  ekonomi  nasional  sebagai  salah  satu  upaya  untuk menigkatkan kesejahteraan rakyat. (Munir Fuady, 2002 : 234).
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999, melarang  adanya  perjanjian  dan  perbuatan  yang  bersifat  anti  persaingan  serta adanya penyalahgunaan posisi yang dominan dari pelaku usaha. Perjanjian yang dilarang  oleh  undang-undang  ini  adalah  oligopoly,  penetapan  harga,  pembagian wilayah,  pemboikotan,  kartelisasi,  trust,  integrasi  vertical,  perjanjian  tertutup  dan lain  sebagainya.    Sedangkan  untuk  kegiatan  yang  dilarang  seperti  monopoli, monopsoni,  penguasaan  pasar,  dan  persekongkolan.  Untuk  posisi  dominan mengatur  mengenai  posisi  dominan  yang  dilarang,  jabatan  rangkap,  pemilikan saham,  merger,  akuisisi  dan  konsolidasi,  disamping  melarang  perjanjian    dan perbuatan  yang  bersifat  anti  persainagan.  Selain  itu  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  mengatur  tentang  penegakan  hukum  dan  tata  cara  penanganan perkara dan sanksinya. Permasalahan yang seringkali terjadi adanya  persaingan usaha tidak sehat antara para pelaku usaha dan antara para pelaku usaha harus mengetahui tentang penanganan permasalahan tersebut. Untuk itu  yang menjadi kajian dalam permasalahan ini  adalah bagaimakah mekanisme dan penanganan perkara  persaingan  tidak  sehat  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiangan Tidak Sehat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme  dan penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Tidak Sehat.
Adapun  kegunaanya  secara  teoritis  dapat  memberikan  manfaat  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  Hukum  Persaingan  dan  bidang lainnya seperti Hukum Perlindungan Konsumen.
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normative  dan  komparatif yaitu  yang  menitikberatkan  pada  penelitian  kepustakaan(data  sekunder).  Adapun caranya  yaitu  menelaah  dan  menganalisis  berbagai  peraturan  perundang- undangan setelah terlebih dahulu menginventariasasi dan menemukan asas-asas hukum  serta  menemukan  hukum  ( inconcreto )  yang  berkaitan  dengan permasalahan dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif analisis.

## II. Tinjauan Pustaka
A. Persaingan Usaha
Menurut  Thomas  J.  Anderson  menyatakan  bahwa  persaingan  dapat terjadi dalam berbagai  bidang. Persaingan dalam bidang  ekonomi  merupakan salah  satu  bentuk  persaingan  yang  paling  utama  di  antara  sekian  banyak persaingan antar manusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa. Salah satu  bentuk  persaingan  dalam  di  bidang  ekonomi  adalah  persaingan  usaha ( business  competition )  yang  secara  sederhana  bisa  didefinisikan  sebagai persaingan  antara  para  penjual  dalam “merebut”  pembeli  dan  pangsa  pasar (Arie  Siswanto,  2004  :  13-14).  Kondisi  persaingan  dalam  dunia  usaha merupakan  bentuk  karakteristik  utama  dari  sistem  ekonomi  pasar  yang memang  lebih  banyak  memberikan  keuntungan  kepada  para  pelaku  usaha dibandingkan  dengan  kondisi  anti-persaingan  yang  menghendaki  adanya pemusatan  kekuatan  ekonomi  dan  menghambat  pelaku  usaha  pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka  secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  kondisi  anti-persaingan,  cenderung  akan  berdampak  buruk  di  pasar. Untuk  itu,  diperlukan  suatu  regulasi  dari  pemerintah  dalam  kerangka  hukum persaingan  usaha  yang  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  untuk  dapat mencegah  atau  menindak  pelaku  usaha  yang  menciptakan  kondisi  anti- persaingan tersebut.
Hukum  persaingan  usaha  adalah  seperangkat  aturan  hukum  yang mengatur  mengenai  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  persaingan  usaha, yang  mencakup  hal-hal  yang  boleh  dilakukan  dan  hal-hal  yang  dilarang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  (Hermansyah,  2008  :  2).  Hukum  persaingan ( Competition  Law )  merupakan  instrumen  hukum  yang  menentukan  tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan (Arie Siswanto, 2004 : 25).
Berdasarkan  pendapat  tersebut  dapat  diketahui  secara  umum  bahwa yang  dimaksud  dengan  hukum  persaingan  usaha  adalah  seperangkat  aturan hukum  yang  mengatur  perilaku  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya dengan  tujuan  menciptakan  kesempatan  berusaha  yang  sama  dan menghindari adanya pemusatan kekuatan ekonomi.
Keberadaan  hukum  persaingan  usaha  adalah  untuk  mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat ( fair competition ) dan efektif pada suatu pasar tertentu, dengan tujuan mendorong agar pelaku usaha melakukan  efisiensi  sehingga  mampu  bersaing  dengan  para  pesaingnnya (Hermansyah, 2008 : 13). Saat ini Indonesia telah memiliki pengaturan tentang persaingan  usaha  sebagai  suatu  sistem  dalam  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  yang  digunakan  untuk  menata  terselenggaranya  proses dan  kegiatan  persaingan  usaha  di  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaiangan  Tidak Sehat.

## B. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  merupakan  suatu  lembaga independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  serta  pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Berdasarkan  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adalah sebagai berikut :
a. melakukan  penilaian  terhadap  perjanjian  dan  kegiatan  usaha/tindakan pelaku  usaha  yang  dilarang  oleh  undang-undang  ini  serta  penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan;
b. mengambil tindakan sesuaia dengan wewenang yang diberikan;
c. member saran  dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah  yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
d. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang- undang ini;
e. memberikan  laporan  secara  berkala  atas  hasil  kerja  kepada  Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Adapun  wewenang  KPPU  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  36  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :
1.  Menerima  laporan  dari  dan  atau  dari  pelaku  usaha  tentang  dengan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  praktek  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang dilaporkan  oleh  masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menimpilkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan penyelewengan terhadap ketentuan undang-undang ini.
6. Memanggil dan  menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelenggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7.  Meminta  bantuan  penyidik  untuk  menghadirkan  para  pelaku  usaha, saksi-saksi  ahli,  atau  setiap  orang  bagaimana  dimaksud  huruf  c  dan  f yang tidakn bersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta  keterangan  dari  instansi  pemerintah  dalam  kaitannya  dengan penyelidikan  dan  atau  penulisan  terhadap  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10.  Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11.  Memberitahukan  putusan  komisi  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12.  Menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada  pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Komisi  ini  merupakan badan  yang  mempunyai kewenangan  yang sangat luas  dalam  menangani  perkara  persaingan  tidak  sehat  sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

## III. Pembahasan
Beberapa Pasal yang mengatur mengenai mekanisme penanganan perkara persaingan  usaha  tidak  sehat  yaitu  dalam  Pasal  38  sampai  dengan  Pasal  46 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaiangan  Tidak  Sehat.  Perkara  yang  timbul  karena  pelanggaran  undang-
undang  ini  dapat  diajukan  karena  adanya  pengaduan  dan  dapat  juga  tanpa adanya pengaduan.
Adapun prosedur penanganan perkara persaingan tidak sehat  yaitu pihak- pihak  yang  dapat  mengajukan  perkara  atas  dugaan  telah  terjadi  praktek persaingan  usaha  tidak  sehat  kepada  komisi  pengawasan  persaingan  usaha. Adapun  pihak yang  dapat  mengajukannya,  yaitu  anggota  masyarakat luas, pihak yang  dirugikan  atau  praktek  bisnis  yang  bersangkutan,  misalnya  pelaku  usaha pesaing dan KPPU sendiri.
Pemeriksaan  pendahuluan  atas  pengaduan  atau  gugatan  yang  ditunjukan kepada  KPPU  dilakukan  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  setelah pengaduan  tersebut  diterima  dan  harus  diputuskan  apakah  proses  pemeriksaan tersebut layak diteruskan atau tidak. Pelaku usaha yang diadakan karena dicurigai telah  melakukan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  wajib bekerja sama atau beritikad baik untuk meluncurkan proses pemeriksaan dengan misalnya  menyerahkan  alat  bukti  yang  diperlukan  dan  memberikan  keterangan serta bersedia diperiksa oleh KPPU.
Apabila  KPPU  memutuskan  perlunya  pemeriksaan  lanjutan  maka  proses pemeriksaan  lanjutan  tersebut  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari.  KPPU  wajib membacakan putusannya secara terbuka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak  8  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  Pasal  30  diterimanya pemberitahuan tersebut, pelaku usaha itu wajib  melaksanakan  isi  putusan KPPU tersebut.  Apabila  bersangkutan  keberatan  terhadap  isi  putusan  KPPU  tersebut. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU, maka dia dapat mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Negeri.
Pengadilan  Negeri  ini  kemudian  harus  mulai  memeriksa  permohonan banding  tersebut  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak  diterimanya permohonan  banding,  dan  jangka  waktu  pemeriksaan  itu  adalah  30  (tiga  puluh) hari. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat pula dimintakan kasasi langsung ke  Mahkamah  Agung  yang  kemudian  Mahkamah  Agung  harus  menjatuhkan putusannya  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  diterimanya permohonan kasasi tersebut.
Apabila pelaku usaha terbukti bersalah tidak juga melaksanakan isi petugas KPPU  dan  tidak  pula  banding  ke  Pengadilan  Negeri,  maka  KPPU  dapat menyerahkan suratnya itu ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai  dengan
hukum acara pidana yang berlaku.  Petugas KPPU tersebut dianggap  merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
Komisi  diberi  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan administrative  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999, berupa :
a. penetapan  pembatalan  perjanjian  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaiangan Tidak Sehat;
b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical;
c.  perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  kegiatan  yang terbukti  menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  menyebabkan persiangan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat;
d. perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan  penyalahgunaan posisi dominan;
e.  penetapan  pembatalan  atas  merger  atau  akuisisiatau  konsilidasi  badan yang dilarang oleh undang-undang;
f.  penetapan pembayaran ganti rugi;
g. pengenaan denda sebagaimana  diatur dalam  pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Selain  mengatur  tentang  sanksi  administrative  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  juga  mengatur  tentang  sanksi  pelanggaran  terhadap undang-undang  ini  yang  dapat  dikenakan  ancaman  pidana,  yaitu  berupa  pidana pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  itu  berupa  pidana  denda  sedangkan untuk  pidana  tambahan  dengan  menunjuk  pada  pasal  10  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, berupa :
a.  pencabutan ijin usaha;
b.  larangan  kepada  pelaku  usaha  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun;
c.  penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang  menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain.
Setelah  adanya  pemberitahuan  putusan,  maka  akan  diikuti  dengan pelaksanaan  putusan  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  putusan  kepada Komisi. Pelaku usaha yang keberatan atas putusan Komisi diberikan kesempatan untuk  mengajukan  keberatannya  kepada  Pengadilan  Negeri,  dan  apabila  tidak terdapat keberatan,  maka putusan Komisi  dinyatakan telah  mempunyai kekuatan hukum  yang tetap dan dapat  dimintakan penetapan  eksekusi kepada Pengadilan Negeri.  Sedangkan  apabila  pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  putusan  Komisi,
maka  Komisi  akan  menyerahkan  putusan  tersebut  kepada  penyidik  untuk dilakukan  penyidikan.  Putusan  Komisi  yang  tidak  dilaksanakan  itu  dianggap sebagai  bukti  permulaan  bagi  penyidik  untuk  digunakan  dalam  melakukan penyidikan lebih lanjut.
Setelah  Pengadilan  Negeri  melakukan  pemeriksaaan  terhadap  pelaku usaha,  maka  Pengadilan  Negeri  menjatuhkan  putusannya.  Upaya  hukum selanjutnya  apabila  pelaku  usaha  keberatan  terhadap  putusan  yang  telah dijatuhkan  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  mahkamah  Agung.  Putusan  Komisi yang  diajukan  tersebut,  dalam  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri  dianggap penyidik sebagai bukti permulaan yang cukup untuk digunakan penyidikan sesuai dengan ketntuan yang berlaku.
Dalam  perkara  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  menimbulkan  kerugian terhadap Negara dapat dikatagorikan sebagai perbuatan pidana artinya perbuatan yang  diancam  dengan  suatu  pidana  terhadap  pelakunya.  Disamping  itu  kerugian bisa terjadi terhadap kepentingan pelaku usaha pesaingnya, maka dapat diajukan dengan suatu gugatan kepada pelakunya.
Berdasarkan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  terdapat  2  dasar hukum  untuk  melakukan  tuntutan  hak  (gugatan)  yang  berupa  tuntutan  ganti  rugi yaitu  berdasarkan  wanprestasi  (pasal  1243  KUHPerdata)  dan  berdasarkan perbuatan  melanggar  hukum  (pasal  1365  KUHPerdata).  Akan  tetapi  nampaknya dalam  perkara  persaingan  usaha  lebih  tepat  menggunakan  dasar  perbuatan melawan  hukum  untuk  meminta  ganti  rugi.  Dalam  perkara  persaingan  usaha  ini unsur melanggar hukum lebih menekankan pada bertentangan dengan kewajiban hukum  dari  pelaku.  Maksud  dari  kewajiban  hukum  adalah  kewajiban  menurut undang-undang.  (R.  Setiawan,  1987  :  83)  Kewajiban  hukum  di  sini  berupa larangan  adanya  perjanjian  dan  perbuatan  yang  bersifat  anti  persaingan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaiangan Tidak Sehat.
Mengenai  perkara  perdata  adalah  berkaitan  dengan  penetapan  ganti  rugi untuk  pelaku  usaha  pesaingnya  yang  dirugikan.  Apabila  ini  berkaitan  dengan perkara perdata,  maka proses pembuktiannya tentu berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Perdata  yang berlaku  karena undang-undang  ini sama sekali tidak mengaturnya.  Kewenangan  Komisi  sebagai  lembaga  kuasi-judisial  dianggap terlalu luas karena sesuai dengan Pasal 47 huruf f dan g Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan Persaiangan Tidak Sehat diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan penetapan pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda padahal kewenangan itu berada di tangan lembaga judisial yaitu Pengadilan Negeri (Normin S. Pakpahan, 1994 : 16)
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaiangan  Tidak  Sehat,  tidak  dibedakan  sama  sekali  apakah perkara  persaingan  usaha  itu  merupakan  perkara  pidana    dan  perkara  perdata. Sementara  itu  ketentuan  yang  ada  lebih  menitikberatkan  pada  aspek  perkara pidana,  tetapi  ada  juga  ketentuan  mengenai  pembayaran  ganti  kerugian.  Oleh karena  itu,  persoalan  gugatan  ganti  rugi  bisa  dilakukan  langsung  kepada Pengadilan Negeri, setelah Komisi telah  memutuskan adanya suatu  pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## IV. Kesimpulan
Untuk  mengupayakan  secara  optimal  terciptanya  persaingan  usaha  yang sehat  ( fair  competition )  dan  efektif  pada  suatu  pasar  tertentu,  dengan  tujuan mendorong  agar  pelaku  usaha  melakukan  efisiensi  sehingga  mampu  bersaing dengan  para  pesaingnnya,  akan  tetapi  dalam  dunia  usaha  seringkali  terjadinya persaingan  usaha  tidak  sehat  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  pesainnya. untuk  mendapatkan  tuntutan  hak  pesaing,  maka  terdapat  mekanisme penanganan perkara persaingan tidak sehat dengan melakukan laporan kepada KPPU  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  38  sampai  dengan  Pasal  46  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Tidak Sehat.
Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha  selain  mengatur  tentang  sanksi administrative  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  juga  mengatur tentang  sanksi  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  yang  dapat  dikenakan ancaman  pidana,  yaitu  berupa  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Pidana pokok  itu  berupa  pidana  denda  sedangkan  untuk  pidana  tambahan  dengan menunjuk pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Daftar Pustaka
Fuady , Munir, 1999, Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat) , Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
Hermansyah,  2008, Pokok-Pokok  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia , Jakarta, Kencana Prenada Media.
Maulana,  Insan  Budi,  2000, Catatan  Singkat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Pakpahan,  Normin  S.,  1994, Pokok-Pokok  Pikiran  Tentang  Hukum  Persaingan Usaha, Jakarta, ELIPS.
Setiawan, R., 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bandung, Binacipta.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio,  2009, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Jakarta, Balai Pustaka.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat