## TANGGUNG JAWAB HUKUM PUSKESMAS TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT

## Tety Sulestiyowati
Akademi Kebidanan AR-Rum Salatiga Email: Tetysulestiyowati@gmail.com

## Abstrak
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk Puskesmas harus menentukan dan menetapkan KTR,  Hal ini sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang  No 36 Tahun  2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Hukum Puskesmas Terhadap KTR dalam upaya  meningkatkan  Kesehatan  Masyarakat.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif,  spesifikasi  penelitiannya deskriptif    analitis, Analisis  datanya  kualitatif,  Setiap Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  (puskesmas)    bertanggung  jawab  untuk  menetapkan  dan mementukan  KTR  di  wilayah  puskesmas.  Kendala-kendala  yang  di  hadapi  Menurut  hasil wawancara  seorang  responden  (staff  karyawan)  menunjukkan  bahwa  selama  ini  sanksi  yang diberikan  apabila  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  hal  merokok  hanyalah  sanksi teguran yang sifatnya ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Tidak adanya  sanksi  yang  tegas  dari  pihak  Puskesmas,  merupakan  faktor  penghambat  terciptanya kawasan  tanpa  rokok  dilingkungan  Puskesmas.  Perlu  komitmen  bersama  antara  pemerintah, Dinas  Kesehatan  dan  Pimpinan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  karena  semua  mempunyai tanggung jawab dalam mengedarkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam upaya meningkatan kesehatan masyarakat.
Kata Kunci : Kawasan tanpa rokok (KTR), fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas).

## LEGAL RESPONSIBILITY OF THE PUBLIC HEALTH CENTER AGAINST NO SMOKING AREAS IN EFFORTS TO IMPROVE PUBLIC HEALTHS

## Abstract
Every health care, including health center must define and assign No Smoking Areas, This is in  accordance  with  Article  115  paragraph  (1)  of  Law  No.  36  Year  2009  on  Health.  This research  entitled  Public  Health  Center  Liability  Against  No  Smoking  Areas  in  order  to improve  public  health.  This  research  approach  is  normative,  descriptive  analytical  research specifications, analysis of qualitative data. Every public health cares (especially public health center) has responsible for establishing and determine of No Smoking Areas in their regions. Constraints  faced  According  from  one  respondent  interviews  (staff  employees)  shows  that during  the  sanctions  provided  in  case  of  offenses  committed  in  the  case  of  smoke  just sanctions that are warning light and doesn’t provide a deterrent effect for offenders. It allows for  violations  of  citizens  back  by  public  health  centers,  absence  of  strict  sanctions  from  the public health center, a factor inhibiting the creation of no smoking area in public health center environment. Keep a shared commitment between the government, the Department of Health and head of public health care for all have a responsibility in passing the No Smoking Area in an effort to improve public health.
Keywords: No smoking areas, public health cares.

## Pendahuluan
Rokok  merupakan  benda  kecil  yang paling banyak digemari dan tingkat konsumsi  yang  relatif  tinggi  di  masyarakat. Masalah  rokok juga  masih menjadi masalah Nasional yang diprioritaskan upaya
penanggulangannya karena menyangkut berbagai  aspek  dalam  kehidupan  seperti aspek  ekonomi,  sosial  politik,  dan  terutama aspek  kesehatan.  Meski  menyadari  bahaya merokok,  orang-orang  di  seluruh  dunia masih  terus  menghisap  belasan  milyar batang rokok setiap harinya. Jumlah perokok di  negara-negara  berkembang  jauh  lebih banyak dibanding jumlah perokok di negara maju. 1
Dampak  negatif  yang  dirasakan  dari asap  rokok  tidak  hanya  terdapat  pada perokok  aktif  saja  namun  juga  berdampak besar  terhadap  orang-orang  di  sekitar  yang menjadi perokok pasif yaitu berupa paparan dari  asap  rokok.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Lukyta  Dwi  Prasetya.  menemukan bahwa :
Kerugian  yang  ditimbulkan  rokok sangat  banyak  bagi  kesehatan.    Berbagai penyakit  mulai  dari  rusaknya  selaput  lendir sampai  penyakit  keganasan  seperti  kanker dapat  ditimbulkan  dari  perilaku  merokok. Hasil  penelitian  juga  menemukan  adanya bahaya  dari secondhand-smoke ,  yaitu  asap
rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok  karena  berada  di  sekitar  perokok, atau  biasa  disebut  juga  dengan  perokok pasif. 2
Keseimbangan hak kebebasan merokok dan  hak  atas  kesehatan  ini  kemudian  diatur dalam  peraturan  tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  (KTR).  KTR  diatur  berdasarkan
Peraturan  Bersama  Menteri  Kesehatan  Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011,  Nomor  7  Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kawasan  Tanpa  Rokok.  Pasal  3  :  Kawasan Tanpa  Rokok  (KTR)  Antara  lain  :  fasilitas pelayanan  kesehatan,  tempat  proses  belajar mengajar,  tempat  bermain  anak,  tempat ibadah,  angkutan  umum,  tempat  kerja, tempat  umum  dan  tempat  lain  yang  telah ditetapkan,  Pimpinan  atau  penanggung jawab  tempat-tempat  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  menentukan dan menentukan KTR. 3
Perda  Kota  Salatiga  nomer  6  Tahun 2016  mengatur  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR),  dalam  pasal  1  (13)  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  adalah  suatu  alat dan/atau  tempat  yang  digunakan  untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,  baik  promotif,  preventif,  kuratif maupun  rehabilitatif  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau
masyarakat,  Ketentuan  pasal  ini  menjadi dasar  yuridis bagi seseorang  untuk meminta tanggung  jawab  pihak  puskesmas  untuk melaksanakan KTR. 4 Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian
Kesehatan  (Kemenkes),  Soewarta  Kosen, mengatakan,  kerugian  total  akibat  konsumsi rokok  selama  2013  mencapai  Rp  378,75 triliun.  Jumlah  itu  berasal  dari  kerugian akibat  membeli  rokok  Rp  138  triliun, hilangnya produktivitas akibat sakit, disabilitas  dan  kematian  prematur  di  usia muda  sebesar  Rp  235,4  triliun,  dan  biaya berobat  akibat  penyakit-penyakit  terkait tembakau sebanyak Rp 5,35 triliun. 5
Saat ini, epidemi penggunaan tembakau sedang  terjadi  di  Indonesia.  Kondisi  itu meningkatkan  risiko  peningkatan  kasus penyakit  tidak  menular,  terutama  stroke, serangan  jantung,  hingga  kanker  paru-paru yang  merupakan  penyakit  Menular.  Kondisi itu akan memperparah kondisi perekonomian keluarga mengingat kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan  rendah  adalah  kelompok terbesar pengonsumsi rokok. Pada 2013, jumlah perokok di Indonesia  mencapai  65  juta  orang  atau  28 persen  penduduk  Indonesia.  Jumlah  itu dipastikan  akan  terus  naik  mengingat meningkatnya pendapatan keluarga Indonesia,  jumlah  penduduk  yang  terus
bertambah,  harga  rokok  yang  murah,  serta ekspansifnya  industri  rokok  menyasar  anak muda  sebagai  perokok  baru. Data  Global Adult  Tobacco  Survey (GATS)  Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO)  pada  2014 menunjukkan,  20  persen  anak  usia  13-15 tahun  atau  usia  sekolah  menengah  pertama sudah  merokok.  Meski  sekolah  dinyatakan sebagai  tempat  dilarang  merokok,  anak remaja  itu  terpapar  asap  rokok,  baik  dari dalam  rumah  maupun  di  tempat-tempat umum. 6
Peran  serta  masyarakat  ini  sangat menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu lingkungan  yang  baik,  selain  itu  diperlukan campur  tangan  pemerintah  dalam  hal melakukan  pengawasan  dan  pemantauan diantaranya  dengan  menetapkan  kebijakan, memberi  saran,  arahan,  petunjuk,  dan pembinaan  kepada  institusi  khususnya
Puskesmas  terdapat  pada  UU  No.  36  Tahun 2009  Pasal  199  ayat  2  Tentang    Kesehatan adalah : “ Setiap orang yang dengan sengaja melanggar  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR) Sebagaimana  yang  dimaksud    Pasal  115 dipidana Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00  (lima  Puluh  Juta  Rupiah” apabila diketahui Instansi Puskesmas melanggar  ketentuan  yang  ada,  maka pemerintah  berhak  memberikan  sanksi tegas”. 7

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu  cara  atau  prosedur  yang  digunakan untuk  memecahkan  masalah  di  dalam penelitian  ini  dengan  melakukan  analisis terhadap data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian  dilanjutkan  dengan  menganalisis terhadap  data  primer  yang  digunakan sebagai data pendukung. 8 Pendekatan yuridis normatif mengutamakan  data  sekunder  yang  meliputi bahan-bahan  hukum  primer  (peraturan perundang-undangan), bahan
hukum sekunder (karya ilmiah, hasil penelitian yang lalu,  literatur  hukum),  bahan  hukum  tersier (kamus  hukum,  bibliografi,  ensiklopedia, indeks).    Spesifikasi  penelitian  yang digunakan    adalah deskriptif    analitis . Bersifat deskriptif . 9

## Hasil penelitian
Beberapa  Puskesmas  Dikota  Salatiga, selama ini ternyata memang belum memiliki ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang KTR  yang  dibuat  oleh  Puskesmas  yang bersangkutan.  Peraturan  tentang  larangan merokok selama ini diterapkan oleh Puskesmas  yang  ada  di  Kota  Salatiga melalui  penempelan  poster,  buku  tata  tertib dan himbauan-himbauan yang berisi larangan merokok di wilayah Puskesmas. Hasil penelitian diketahui hanya Puskesmas  Sidorejo  Kidul  yang  memiliki aturan  khusus  yang  berupa  SK  tentang kawasan  tanpa  rokok  sedangkan  dengan puskesmas  Tegalrejo  hanya  memiliki  aturan larangan  merokok  di  Puskesmas.  Peraturan internal  yang  belum  ada  merupakan  faktor penghambat terlaksananya kebijakan
kawasan tanpa rokok dilingkungan Puskesmas Kota Salatiga. Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Hukum KTR  selama  ini  terkesan  masih  setengah hati  dimana  adanya  pelanggar  KTR  tidak mendapat  sanksi  yang  tegas  sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut terus terjadi.  Belum  adanya  peraturan  yang khusus  mengatur  tentang  larangan  merokok tersebut kemudian membuat pihak
Puskesmas  kesulitan  untuk  menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan KTR.
Menurut  hasil  wawancara  seorang responden  (staff  karyawan)  menunjukkan bahwa  selama  ini  sanksi  yang  diberikan apabila  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan dalam hal merokok  hanyalah  sanksi teguran yang  sifatnya  ringan  dan  tidak  memberikan efek  jera  bagi  pelaku  pelanggaran.  Hal tersebut  memungkinkan  untuk  terjadinya pelanggaran kembali Dikawasan Puskesmas.
Tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  dari pihak Puskesmas merupakan faktor penghambat  terciptanya  kawasan  tanpa rokok dilingkungan Puskesmas. 1. Jumlah warga Puskesmas yang didominasi oleh perempuan Jumlah keseluruhan dari warga Puskesmas  didominasi  oleh  jumlah
Karyawan  yang  sebagian  besar  berjenis kelamin  perempuan.  Perilaku  merokok sebagian  besar  dilakukan  oleh  seorang laki-laki.  Hal  ini  merupakan  faktor pendukung  terlaksananya  KTR  dan terwujudnya lingkungan Puskesmas yang  bersih  sehat  terbebas  dari  paparan asap rokok.
2. Tingkat  Kesadaran  tentang  kawasan tanpa rokok
Sosialisasi  menjadi  alat  utama  untuk membentuk  kesadaran  warga  kampus untuk berperilaku  hidup bersih dan sehat terutama  menjadikan  Puskesmas  sebagai daerah  yang  bebas  dari  asap  rokok.  Jika ditinjau dari pemikiran dan alasan kenapa orang  merokok,  maka  kemungkinan perokok  tidak  tahu  dan  percaya  akan keberadaan  peraturan  larangan  merokok di  kawasan  tertentu  yang  bersifat mengikat  dan  memiliki  sanksi  apabila dilanggar.  Hal  ini  terjadi  kemungkinan akibat kurangnya sosialisasi dan penegakan  peraturan  yang  tegas  dan
konsisten  oleh  pihak  yang  berwenang, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki  kewajiban  untuk  merokok  atau tidak merokok pada kawasan tertentu.
Kondisi  tersebut  dapat  dilihat  dengan apa  yang  terjadi  di  Puskesmas  Tegalrejo Salatiga  bahwa  masih  terdapat  beberapa orang  yang  merokok  pada  kawasan  yang dilarang,  padahal  peraturan  tersebut  sudah ada  baik  dalam  tingkat  Undang-undang, Peraturan  Menteri,  Peraturan  Pemerintah Daerah  Kota  Salatiga  serta  slogan  larangan merokok yang ditempel oleh pihak Puskesmas. Tingkat kesadaran dari warga Puskesmas ataupun warga masyarakat sekitar  Puskesmas  yang  rendah  merupakan faktor  penghambat  terwujudnya  lingkungan kampus  yang  terbebas  dari  paparan  asap rokok.
Bedasarkan  Data  dari  Dinas  Kesehatan Kota  (DKK) Salatiga, dari sepuluh penyakit besar  yang  sudah  dikelompokkan  dari laporan 6 puskesmas di Kota Salatiga, Acute upper  respiratory  infection,  unspecified merupakan  peringkat  Pertama, Acute  upper respiratory  infection,  unspecified yang sering  kita  kenal  sebagai  penyakit  Inspeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Kandungan dari  asap  Sidestream  lebih  berbahaya daripada  asap Mainstream .  Kandungan carcino- genics yang ada padanya mencapai 4  (empat)  kali  lipat  dari  asap  Mains-  tream. Kandungan amonia yang  ada  padanya mencapai 46 kali lipat dari asap Mainstream dan juga kandungan lainnya yang lebih tingi kadarnya dari Mainstream . Dengan
demikian,  para  perokok  pasif  lebih  rentan terhadap  berbagai  bahaya  rokok  bila menghirup  asap Sidestream, yakni  asap rokok yang dihasilkan secara sendirinya dan bukan  hasil  hisapan  pemiliknya  dibanding dengan apabila mereka yang menghisap asap Mainstream,  atau  asap  yang  dihasilkan  dari hisapan perokok aktif.
Perbedaan yang di temukan di Puskesmas  Siderojo  Kidul  dan  Puskesmas Tegalrejo  adalah,  di  Puskesmas  Sidorejo Kidul  sudah  ada  Surat  Keputusan  dari Kepala Puskesmas tentang KTR, akan tetapi di  Puskesmas  Tegalrejo  belum  ada  Surat Keputusan  Secara  tertulis  hanya  berbentuk Himbauan  secara  lisan  untuk  peraturan
Kawasan Tanpa Rokok, untuk hasil akreditasi Puskesmas Siderejo Kidul
termasuk  puskesmas  Utama  dan  Tegalrejo Akreditasi Puskesmas Dasar.

## Tanngung Jawab Hukum
Undang-Undang  No  36  Tahun  2009 tentang kesehatan
Adanya  kementerian  yang  membidangi masalah  kesehatan  menunjukkan  bahwa kesehatan merupakan salah satu
permasalahan  yang  harus  ditangani  oleh negara.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut maka  dibentuklah  Undang-undang  No  36 Tahun  2009  tentang  kesehatan  yang  dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa :
Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik secara  fisik,  mental,  spritual  maupun  sosial yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Upaya  untuk  menciptakan  kesehatan tersebut  harus  didukung  dengan  kondisi lingkungan  yang  sehat.  Salah  satu  bentuk dalam menjaga kesehatan lingkungan adalah upaya membebaskan lingkungan udara yang bersih  termasuk  dari  paparan  asap  rokok. Penciptaan  lingkungan  yang  bersih  ini sejiwa  dengan  Undang-Undang  Kesehatan Pasal  6  yang  berbunyi  :  ”Setiap  orang berhak  mendapatkan  lingkungan  yang  sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.
Berdasarkan  Pasal  6  tersebut  secara jelas bahwa sudah menjadi hak setiap orang untuk  mendapatkan  lingkungan  yang  sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya.  Hal  ini  menerangkan  bahwa kesehatan pada individu dapat tercipta salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan  yang  sehat  karena  berawal  dari lingkungan  yang  sehat  akan  mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan seseorang.
Upaya  untuk  menciptakan  lingkungan yang  sehat  dapat  terwujud  jika  masing- masing  individu  menyadari  pentingnya menjaga  lingkungan  yang  sehat.  Artinya bahwa setiap orang harus mampu menyadari bahwa kebutuhan lingkungan sehat itu tidak hanya  untuk  dirinya  sendiri  namun  di  situ ada  hak  orang  lain  di  sekitarnya  untuk memperoleh  atau  mendapatkan  lingkungan yang  sehat  pula.  Hal  ini  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Kesehatan  Pasal  10  yang berbunyi :
”Setiap orang berkewajiban menghormati  hak  orang  lain  dalam  upaya memperoleh  lingkungan  yang  sehat,  baik fisik, biologi, maupun sosial”. Pasal  tersebut  menerangkan  bahwa semua orang berkewajiban untuk
menghormati  hak-hak  orang  lain  dalam meperoleh  kesehatan  melalui  lingkungan yang  bersih  dan  sehat  salah  satunya  adalah dengan  tidak  merokok  di  sembarang  tempat yang  akan  melanggar  hak  orang  lain  untuk menghirup udara bersih tanpa cemaran asap rokok.
Pengaturan  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR)  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  115 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1I5 :
Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  Antara lain  :  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  tempat proses  belajar  mengajar,  tempat  bermain anak,  tempat  ibadah,  angkutan  umum, tempat  kerja,  tempat  umum  dan  tempat  lain yang telah ditetapkan.
Pengaturan  Tanggung  Jawab  Hukum Puskesmas  Tedapat  Dalam  Perda  Kota
Salatiga No 6 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau tangung  jawab  tempat  atau  Kawasan  yang tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana yang              dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1) dikenakan sanksi adminitrasi berupa : 1. Teguran  untuk  memenuhi  kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
2. Denda  paling  banyak  sebesar  Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah).

## Kesimpulan
Pengaturan  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR), Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Puskesmas  Tedapat  Dalam  Perda  Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kendala-kendala yang di hadapi Menurut hasil wawancara seorang
responden  (staff  karyawan)  menunjukkan bahwa  selama  ini  sanksi  yang  diberikan apabila  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan dalam hal merokok hanyalah  sanksi teguran yang  sifatnya  ringan  dan  tidak  memberikan efek  jera  bagi  pelaku  pelanggaran.  Hal tersebut  memungkinkan  untuk  terjadinya
pelanggaran kembali oleh warga Puskesmas, Tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  dari  pihak Puskesmas,  merupakan  faktor  penghambat terciptanya kawasan tanpa rokok dilingkungan  Puskesmas,  pelaksanannya pun  masih  bertahap  dikarenakan  belum ADA Petunjuk Teknis (JUKNIS) dari Dinas
Kesehatan  hanya  sebatas  pemberitahuan secara lisan.
Solusi dalam menentukan dan menetapkan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR) Adalah  :  Pemberian  pedoman,  bimbingan dan  supervisi  dalam  penyelenggaraan  KTR, Penyelenggaraan  sosialisasi  yang  ditujukan untuk    mencegah  perokok  pemula  dan informasi  mengenai  dampak  rokok  bagi kesehatan,  Penyediaan  akses  informasi  dan edukasi kesehatan masyarakat.

## Daftar Pustaka
1. Dirjend.  Pengawasan  Rokok, Pedoman Kawasan
Tanpa    Rokok .  Jakarta:  Dirjend.          Pengawasan Rokok, Depkes RI. 2011.
2. Lukyta  Dwi  Prasetya,  Pengaruh  Negatif  Rokok bagi  Kesehatan  di  Kalangan  Remaja,  Jurnal pendidikan,  Universitas  Negeri  Malang,  Hlm  12.
2011. 3. Peraturan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011,  Nomor  7  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kawasan  Tanpa Rokok. 2011.
4. Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Nomor  6  Tahun
2016 Tentang Kawasan Tannpa Rokok. 2016. 5. M zaid Wahyudi, 2015, http://print.kompas.com/baca/sains/kesehatan/201 5/12/17/ Kerugian-akibat-Rokok-3%2c7-Kali- Lebih-Besar-Dibandi, diakses Tanggal 15 September  2016. 6. M zaid Wahyudi, 2015, http://print.kompas.com/baca/sains/kesehatan/201 5/12/17/ Kerugian-akibat-Rokok-3%2c7-Kali- Lebih-Besar-Dibandi, diakses Tanggal 19 September  2016.
7. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.
8. Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  Penelitian Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan  Kedelapan<  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hal. 1. 2004.
9. Sri  Mamuji.  Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Rajawali Press. 2009.