Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang

## ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA DALAM PENDAMPINGAN PENERAPAN SNI CHSE DESA WISATA KATEGORI RINTISAN DAN KATEGORI BERKEMBANG
Lisa Rosiana Badan Standardisasi Nasional
Email : lisa.rosiana@bsn.go.id

## Abstrak
Kolaborasi BSN dengan Kemenparekraf dalam kegiatan pendampingan penerapan SNI CHSE yang mendukung kegiatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI CHSE di desa wisata dalam rangka mendorong peningkatan jumlah penerap SNI dan pemulihan sektor pariwisata di desa wisata.  Keterbatasan  anggaran  tahapan  pendampingan  BSN  untuk mendorong  jumlah  penerap  SNI  CHSE,  menarik  minat  penulis  untuk melakukan analisis efektifitas biaya dalam pendampingan  penerapan SNI CHSE  desa  wisata  kategori    rintisan  dan  berkembang.  Analisis  dengan menghitung nilai efektifitas, rata-rata biaya langsung dan biaya dengan nilai tambah.  Makalah  ini  menghasilkan  kesimpulan tahapan  dalam pendampingan  penerapan  SNI  CHSE  yang  dilakukan  oleh  BSN  untuk mendukung  program  pemulihan  sektor  pariwisata  dari  kemenparekraf secara  umum  dapat  berjalan  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  dari Kemenparekraf dan panduan dari BSN. Berdasarkan analisis biaya, pelaku usaha  di  desa  wisata  kategori  berkembang  lebih  efektif  mendapatkan pendampingan  penerapan  BSN  sampai  dengan  siap  uji  sertifikasi dibandingkan  desa  wisata  kategori  rintisan.  Kegiatan  pendampingan penerapan  SNI  CHSE  yang  dilakukan  oleh  BSN  dalam  mendukung kegiatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi Kemenparekraf selanjutnya dapat berjalan lebih efektif untuk desa wisata kategori berkembang.
Kata kunci: analisis efektivitas biaya, pendampingan penerapan SNI, desa wisata

## Abstract
BSN  collaboration  with  the  Ministry  of  Tourism  and  Creative Economy in assisting activities in the implementation of SNI CHSE which supports facilitation activities for financing SNI CHSE certification in tourist villages  in  order  to  encourage  an  increase  in  the  number  of  SNI implementers and the recovery of the tourism sector in tourist villages. The limited budget for the BSN assistance stage  to encourage the number of SNI CHSE implementers has attracted the author’s interest in conducting a cost effectiveness analysis in assisting the implementation of SNI CHSE in tourist  villages  in  the  pilot    and  developing    categories..  Analysis  by calculating  the    effectiveness  value,  average  difrect  costs  and  costs  with added  value.  This  paper  concludes  that  the  stages    in  assisting  the implementation  of  SNI  CHSE  carried    out  by  BSN  to  support  the  tourism sector  recovery  program  from  the  Ministry  of  Tourism  and  Creative Economy can generally run in  accordance with technical instructions from
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
the Ministry of Tourism and Creative Economy and guideliines from BSN. Based on cost analysis, business actors in tourist villages in the developing category are more effective in getting  assistance in implementing BSN until they are ready for the certification test compared to tourist  villages in the pilot  category.  Assistance  activities  for  the  implementation  of  SNI  CHSE carried out by BSN in supporting the Kemenparekraf certification financing facilitation activities can then run more effectively for developing category tourist villages.
Keywords: a cost effectiveness analysis,  the implementation of SNI CHSE, tourist  villages.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Bentuk kolaborasi antara lembaga pemerintah, Badan Standardisasi Nasional  (BSN)  dengan  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif (Kemenparekraf)/  Badan  Pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  (Baparekraf adalah  pertama,  penetapan  SNI  9042:2021  Kebersihan,  Kesehatan, Keselamatan  dan  Kelestarian  Lingkungan  Tempat  Penyelenggaraan  dan Pendukung  Kegiatan  Pariwisata  (CHSE)  pada  November  2021  untuk mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  Domestik  dan  Internasional dalam  berwisata  dengan  aman,nyaman  dan  sehat  sebagai  dampak  dari pandemik COVID-19 dan menjamin produk dan pelayanan yang diberikan usaha  pariwisata.  Hal  tersebut  sebagai  langkah  pemulihan  sektor pariwisata  akibat  penurunan  drastis  wisatawan  mancanegara  karena COVID-19  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  75%  dari  tahun  2019.  Kedua, pada  tahun  2022  BSN  bekerja  sama  dengan  Kemenparekraf  melakukan pendampingan penerapan SNI CHSE kepada para pelaku usaha wisata di sektor  usaha  hotel, homestay dan  rumah  makan  di  berbagai  lokasi pariwisata prioritas sebagai pilot project .
Pada  tahun  2023,  BSN  dengan  anggaran  pendampingan  yang terbatas  kembali  melakukan  kolaborasi  dengan  Kemenparekraf  untuk melakukan sertifikasi CHSE pada Desa Wisata pemenang ADWI (Anugerah Desa  Wisata  Indonesia).  Pengertian  desa  wisata  adalah  suatu  daerah tujuan  wisata  yang  mengintegrasikan  daya  tarik  wisata,  fasilitas  umum, fasilitas  pariwisata,  aksesibilitas,  yang  disajikan  dalam  suatu  struktur kehidupan  masyarakat  yang  menyatu  dengan  tata  cara  dan  tradisi  yang berlaku  (SNI  9042:2021).  Desa  wisata  merupakan  suatu  model  yang mempromosikan pola dasar pengembangan berkelanjutan yang menyesuaikan  dengan  karakteristik  desa  lokal  (Chevalier  et  al.,2019). Kategori  desa  wisata  ada  empat  yaitu  rintisan,  berkembang,  maju  dan mandiri.  Pendampingan  desa  wisata  mengacu  pada  SNI  9042:2021  dan KAN  K –  08.07.01  Rev  01  Persyaratan  Tambahan  Akreditasi  Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata Lingkup CHSE di tingkat desa wisata, minimal  60%  dari  setiap  usaha  yang  ada  di  dalam  desa  wisata  harus dinyatakan memenuhi persyaratan SNI CHSE (sertifikat).
Tahapan fasilitasi pembinaan dan pembiayaan SNI CHSE pada desa wisata  terdiri  dari  tahap  pertama,  sosialisasi  (kerjasama  Kemenparekraf
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
dan BSN) diikuti oleh pendaftar di jadesta, Selanjutnya para pemenang 5 besar  ADWI  mengikuti  tahap awareness lanjutan  berupa  tahap  penilaian mandiri,  tahap  analisa  kesenjangan  ( Gap  Analysis ),  pemberian rekomendasi kepada Kemenparekraf untuk penetapan pelaku usaha yang berhak  mendapat  fasilitasi  pembiayaan  sertifikasi,  tahap  pengembangan sistem,  Implementasi  sistem,  audit  internal  dan/atau  prasertifikasi,  dan pendampingan  penutupan  temuan  audit  sertifikasi.  Permasalahan keterbatasan  anggaran  pendampingan  penerapan  CHSE  menjadi  dasar untuk  melakukan  analisis  biaya  yang  efektif  ( cost  effectiveness  analysis ) khusus  anggaran  untuk  pendanaan  dengan  sedikit  intervensi  (Brent R.J.,2023).  Analisis  tersebut  akan  menghasilkan  rekomendasi  kategori desa wisata yang lebih efektif dalam pendampingan penerapan SNI CHSE oleh BSN dan fasilitasi pembiayaan sertifikasi oleh Kemenparekraf.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  tahapan  dalam  pendampingan  penerapan  SNI  CHSE sampai dengan siap uji sertifikasi?
2. Bagaimana menentukan Desa wisata yang lebih efektif mendapatkan  pendampingan  penerapan  SNI  CHSE  dari  BSN  dan fasilitasi  pembiayaan  sertifikasi  dari  Kemenparekraf  berdasarkan analisis biaya efektif?

## KAJIAN TEORI
A. Tahap Pendampingan Penerapan SNI CHSE Pada  kegiatan  fasilitasi  pembiayaan  sertifikasi  SNI  CHSE,  tahap pendampingan  penerapan  SNI  CHSE  terdiri  dari  tahap  sosialisasi  dan penilaian  mandiri.  Kegiatan  ini  merupakan  alternatif  solusi  pembiayaan dengan anggaran terbatas melalui analisis biaya yang efektif ( cost effective analysis ) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menentukan sasaran yang ingin dicapai analisa biaya yang efektif dari kegiatan  pendampingan  penerapan  SNI  yang  dilakukan  oleh  BSN kepada pelaku usaha di desa wisata pemenang ADWI sesuai kategori;
b. Menentukan  nila  efektivitas  dari  populasi  yang  siap  uji  sertifikasi  di desa  wisata  yang  jumlahnya  paling  banyak  dalam  daftar  penerima fasilitasi pembiayaan SNI CHSE dari Kemenparekraf tahun 2023.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Data  kuantitatif (Sugiyono,  2016)  adalah  data  yang  berbentuk  angka,  atau  data  kualitatif yang diangkakan.
Lokasi  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  desa  wisata  Iboih, Sabang,  Aceh,  desa  wisata  Bira  Tengah,  Sampang-Jatim,  desa  wisata Duren Sari Sawahan, Trenggalek-Jatim, desa wisata Bowele, Kab. Malang, desa wisata Kakaskasen Dua Tomohon-Sulut. Penelitian ini menggunakan
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
metode  pengumpulan  data  dengan  kuesioner  merupakan  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberi  seperangkat pertanyaan dalam bentuk google doc dan membandingkan realisasi dengan target  yang  ditetapkan  ( gap  analysis )  sampai  dengan  tahap  uji  sertifikasi dan dilanjutkan analisis biaya yang efektif ( cost effective analysis ) dengan langkah-langkah sesuai formula (Bang et al.,2013) dan (Refasi et al.,2018) sebagai berikut:
a. Menentukan  biaya  langsung  dalam  kegiatan  pendampingan penerapan SNI CHSE
Biaya  langsung  berupa  biaya  pada  tahap  penilaian  mandiri  untuk kunjungan  dalam  rangka gap  analysis dan  biaya  audit  internal (prasertifikasi)  setelah  dilakukan  pembinaan  dan  penyusunan dokumen;
b. Menghitung besarnya ACER yang diperoleh dari Biaya total rata-rata dihitung diperoleh dari biaya langsung dengan formula:

## 𝐴𝐶𝐸𝑅 = Rata − rata biaya
Rata − rata efektivitas
ACER = Rasio rata-rata biaya efektif
c. Menghitung  besarnya  ICER  yang  diperoleh  dari  selisih  ACER dibandingkan selisih nilai efektifitas.

## 𝐼𝐶𝐸𝑅 = ∆C ∆Ε
ICER: Rasio nilai tambah yang lebih efektif

## HASIL dan PEMBAHASAN

## A. Profil Desa Wisata
Terdapat empat kategori Desa Wisata (Widayanti et al.,2019) yaitu: pertama,  desa  wisata  rintisan  dengan  kriteria  antara  lain  masih  berupa potensi  yang  dapat  dikembangkan  untuk  menjadi  destinasi  wisata; pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas; belum ada/masih sedikit  sekali  wisatawan  yang  berkunjung  dan  berasal  dari  masyarakat sekitar;  kesadaran  masyarakat  terhadap  potensi  wisata  belum  tumbuh; sangat  diperlukan  pendampingan  dari  pihak  terkait  (pemerintah;  swasta), memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata; pengelolaan desa  wisata  masih  bersifat  lokal  desa.  Kedua,  desa  wisata  berkembang sudah  mulai  dikenal  dan  dikunjungi,  masyarakat  sekitar  dan  pengunjung dari  luar  daerah,  sudah  terdapat  pengembangan  sarana  prasarana  dan fasilitas pariwisata, sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi  bagi  masyarakat.  Ketiga,  desa  wisata  maju  dengan  masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya,  sudah  menjadi  destinasi  wisata  yang  dikenal  dan banyak  dikunjungi  oleh  wisatawan,  termasuk  wisatawan  mancanegara, sarana  prasarana  dan  fasilitas  pariwisata  sudah  memadai,  masyarakat
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
sudah  berkemampuan  untuk  mengelola  usaha  pariwisata  melalui pokdarwis/kelompok  kerja  lokal,  masyarakat  sudah  berkemampuan memanfaatkan  dana  desa  untuk  pengembangan  desa  wisata,  sistem pengelolaan  desa  wisata  yang  berdampak  pada  peningkatan  ekonomi masyarakat  di  desa  dan  pendapatan  asli  desa.  Keempat,  desa  wisata mandiri  dengan  masyarakat  sudah  memberikan  inovasi  dalam pengembangan  potensi  wisata  desa  (diversifikasi  produk)  menjadi  unit kewirausahaan yang mandiri, sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh  mancanegara  dan  sudah  menerapkan  konsep  keberlanjuitan  yang diakui  oleh  dunia,  sarana  dan  prasarana  sudah  mengikuti  standar internasional  minimal  ASEAN,  pengelolaan  desa  wisata  sudah  dilakukan secara  kolaboratif  antar  sektor  sudah  berjalan  baik,  dana  desa  menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata, desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi  mandiri  (mampu,  membuat  bahan  promosi  dan  menjual  secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.
Tahapan-tahapan  kolaborasi  BSN  dan  Kemenparekraf  dalam penerapan SNI CHSE di Desa Wisata pemenang ADWI Tahun 2023 sesuai Petunjuk  Teknis  Deputi  bidang  Industri  dan  investasi,  Nomor: Juknis/9/II.00.01/D.4/2003: pertama, tahap sosialisasi fasilitasi pembiayaan Sertifikasi  SNI  CHSE  kepada  pemenang  5  besar  ADWI  kategori kelembagaan.
Kedua, tahap penilaian mandiri ( Awareness) dengan menyebarkan kuesioner  berupa  Google  form  yang  berisi  pertanyaan-pertanyaan  terkait tempat  penyelenggaraan  pariwisata  dengan  persyaratan  disesuaikan dengan  tempat  (setiap  dimensi  kebersihan,  kesehatan,  keselamatan  dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan pariwisata baik daya Tarik wisata,  restoran/rumah  makan,  hotel,  pondok  wisata,  pusat  informasi pariwisata, tempat penjualan cenderamata dan oleh-oleh pada SNI CHSE Unsur Daya Tarik Wisata dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penerapan kebijakan,  prosedur  dan/atau  petunjuk  kerja  mengenai  pengelolaan kebersihan di lingkungan daya tarik wisata, pembersihan area dan barang publik,  pembersihan  dan  penggunaan  kamar  mandi/toilet,  penyediaan informasi  dan  imbauan  tertulis  tentang  pengelolaan  kebersihan  yang diperlukan,  penyediaan  fasilitas/sarana  kebersihan,  pemantauan  dan evaluasi  penerapan  kebijakan,  prosedur  dan/atau  petunjuk  kerja pengelolaan kebersihan di lingkungan daya tarik wisata.Pertanyaan terkait 1.  Penerapan  kebijakan, prosedur  dan/atau  petunjuk  kerja  mengenai pelaksanaan keselamatan di lingkungan daya tarik wisata; 2. Penyediaan informasi  dan  imbauan  tertulis  tentang  pelaksanaan  keselamatan  yang diperlukan (mekanisme penyelamatan diri dari bencana alam, mekanisme penyelamatan diri dari kebakaran, peta lokasi titik kumpul yang aman, peta atau  petunjuk  arah  jalur  evakuasi,  informasi  tertulis  mengenai  nomor telepon  penting,  3.  Penyediaan  fasilitas/sarana  keselamatan  mengenai perlengkapan peralatan pertolongan kedaruratan paling sedikit oksigen set, alat  pemadam  kebakaran,  alat  peringatan  apabila  terjadi  kebakaran  atau kejadian bencana lain yang perlu evakuasi, alat komunikasi yang berfungsi dengan  baik,  4.  Koordinasi  intensif  dengan  Dinas  Kesehatan  Kesehatan,
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah,  Dinas  Pemadam  Kebakaran, dan  Kepolisian  setempat  untuk  pembentukan  tim/penunjukkan  personal siaga  bencana,  latihan  kesiapsiagaan  berkala  dan  penanganan  kondisi darurat  keselamatan  dan  keamanan,  5.  Pemantauan  dan  evaluasi penerapan  kebijakan,  prosedur  dan/atau  petunjuk  kerja  pelaksanaan keselamatan di lingkungan daya tarik wisata. Ada juga pertanyaan terkait karyawan  dan  pemandu  wisata  lokal  telah  mendapat  pembekalan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Skor  dari  pertanyaan-pertanyaan  selanjutnya  di  rekap  dan  diolah oleh  Direktorat  Penguatan  Penerapan  Standar  dan  Penilaian  Kesesuaian pada  tahun  2023  menjadi  penilaian  mandiri,  berikut  pelaku  usaha  yang telah  memenuhi  85%  yaitu  Desa  wisata  Iboih,  Sabang,  Aceh  (Kategori Rintisan),  Desa  wisata  Bira  Tengah,  Sampang-Jatim  (Kategori Berkembang),  Desa  wisata  Duren  Sari  Sawahan,  Trenggalek-Jatim (kategori  Maju),  Desa  wisata  Bowele,  Kab. Malang (kategori Maju),  Desa Wisata Kakaskasen Dua, Tomohon- Sulut (kategori Berkembang). Ketiga, tahap pendampingan dalam implementasi SNI CHSE yaitu BSN melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di desa wisata yang telah memenuhi kriteria  nilai  mandiri  sebesar  85%+  yaitu  42  pelaku  usaha  (desa  wisata Iboih, Sabang, Aceh – kategori rintisan), 30 pelaku usaha (desa wisata Bira Tengah, Sampang – Jatim- kategori berkembang), 10 pelaku usaha (desa wisata Duren Sari Sawahan, Trenggalek-Jatim – kategori maju), 10 pelaku usaha (desa wisata Bowele, Kab.Malang – kategori maju), 15 pelaku usaha (desa  wisata  Kakaskasen  Dua,  Tomohon-  Sulut – kategori berkembang). Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pendampingan  antara  lain: identifikasi  berdasarkan  analisa gap .  Selanjutnya  tahap  penyusunan dokumentasi  dan  pengembangan  sistem  dan  tahap  audit  internal  atau persiapan sertifikasi dan tahap siap uji sertifikasi
Analisis biaya yang efektif (Cost Effectiveness Analysis) pada pelaku usaha  di  desa  wisata dilakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  jumlah penerap SNI CHSE di desa wisata. Langkah awal kegiatan ini berkolaborasi dengan  Kemenparekraf/Barekraf  sebagai  penyelenggara  ADWI  2023 melalui rangkaian tahapan penerapan SNI CHSE dari sosialisasi, penilaian mandiri, pengembangan system (pendampingan), evaluasi sampai dengan diperoleh  pelaku  usaha  yang  mendapat  fasilitasi  pembiayaan  sertifikasi. Berdasarkan  data  pelaku  usaha  yang  mendapat  fasilitasi  pembiayaan sertifikasi  menunjukkan  tidak  semua  pelaku  usaha  yang  memperoleh pendampingan penerapan SNI CHSE akan mendapat kesempatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi, oleh karena keterbatasn anggaran pendampingan sampai  dengan  sertifikasi.  Hal  tersebut  mendorong  penulis  untuk malakukan analisis biaya yang efektif ( Cost Effectiveness Analysis ) sebagai bahan  pertimbangan  kegiatan  pendampingan  penerapan  sampai  dengan siap  sertifikasi  SNI  CHSE.  Perhitungan  analisis  biaya  efektif  dengan tahapan – tahapan sebagai berikut: menghitung besarnya efektivitas,
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
Tabel 3. Hasil Perhitungan Efektivitas No  Desa wisata Siap Sertifikasi Populasi Efektivitas (%) 1 Kategori Berkembang 15 30 50,00 2 Kategori Rintisan 19 42 45,24
Sumber: hasil olah data dari SK Kemenparekraf dan Gap Analysis , 2023 Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai efektivitas desa wisata kategori rintisan lebih kecil dari desa wisata kategori berkembang.
Selanjutnya  menghitung  besaran  biaya  pendampingan  penerapan  SNI CHSE  yang terdiri  dari  biaya  penilaian  mandiri  ( Gap  analysis )  dan  biaya audit internal dengan harga standar biaya masukan (SBM) rincian sebagai berikut:
Tabel 4.
Hasil Perhitungan Biaya Penilaian Mandiri ( Gap Analysis ) dan Audit Internal N o Biaya Pendampingan Jumla h Satuan Oran g Harga Rupiah (SBM) Total 1  Desa Wisata Bira (berkembang) Biaya Gap Analysis 30.972.0 00 - Tiket pesawat PP 2 PP 3 5.466.0 00 16.398.0 00 - Taksi/Trans port (bandara) 8 Orang/k ali 3 194.000  2.328.00 0 - Hotel (3 malam x 3 orang) 6 Kamar 3 814.000  7.326.00 0 - Uang Harian (4 harix 3 orang) 8 OH 3 410.000  4.920.00 0 Biaya Audit Internal 30.972.0 00
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
N o Biaya Pendampingan Jumla h Satuan Oran g Harga Rupiah (SBM) Total - Tiket pesawat PP 1 PP 3 5.466.0 00 16.398.0 00 - Taksi/Trans port (bandara) 4 Orang/k ali 3 194.000  2.328.00 0 Hotel (3 malam x 3 orang) - 3 Kamar 3 814.000  7.326.00 0 Uang  Harian  (4 harix 3 orang) 4 OH 3 410.000  4.920.00 0 2  Desa  Wisata  Iboih (Rintisan) Biaya Gap Analysis 39.588.0 00 Tiket pesawat PP 2 PP 2 7.519.0 00 30.076.0 00 Taksi/Transport (bandara) 4 Orang/k ali 2 123.000 984.000 Hotel (4 malam x 2 orang) 4 Kamar 3 616.000  4.928.00 0 Uang  Harian  (5 harix 2 orang) 5 OH 3 360.000  3.600.00 0 Biaya  Audit Internal 39.588.0 00 Tiket pesawat PP 2 PP 2 7.519.0 00 30.076.0 00 Taksi/Transport (bandara) 4 Orang/k ali 2 123.000 984.000 Hotel (4 malam x 2 orang) 4 Kamar 3 616.000  4.928.00 0 Uang  Harian  (5 harix 2 orang) 5 OH 3 360.000  3.600.00 0
Sumber: hasil olah data dari Rincian Anggaran Belanja biaya pendampingan Direktorat PPSPK – BSN Tahun 2023
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
Perhitungan  ACER  sebagaimana  berikut  dirinci  dalam  Tabel dibawah ini.
Tabel 5. Hasil Perhitungan ACER N o. Biaya Pendampi ngan Popul asi (a) Total Biaya (b) Biaya Langsu ng (c) Siap sertifik asi Efektivi tas ACER 1  Desa wisata kategori rintisan 42 79.176. 000 1.885. 143 19 45,24 41.669 ,82 2  Desa wisata kategori berkemban g 30 61.944. 000 2.064. 800 15 50 41.296
,00
Sumber: hasil olah data
Perhitungan ICER yang membandingkan nilai biaya dan efektivitas sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Perhitungan ICER ∆C ∆Ε ICER (∆C/∆Ε) 41.296-41.669,82= - 374 50-45,24 =4,76 -79
Sumber: hasil olah data

## SIMPULAN dan SARAN
Hasil  analisa  deskriptif  dan  analisa  perhitungan  ACER  dan  ICER sebagai berikut:
a.  Tahapan  dalam  pendampingan  penerapan  SNI  CHSE  yang  dilakukan oleh  BSN  untuk  mendukung  program  pemulihan  sektor pariwisata  dari kemenparekraf  secara  umum  dapat  berjalan  sesuai  dengan  petunjuk teknis dari Kemenparekraf dan panduan dari BSN.
b.  Berdasarkan  analisis  biaya,  pelaku  usaha  di  desa  wisata  kategori berkembang lebih efektif untuk mendapatkan pendampingan penerapan BSN  sampai  dengan  siap  uji  sertifikasi  dibandingkan  desa  wisata kategori rintisan.
Kegiatan  pendampingan  penerapan  SNI  CHSE  yang  dilakukan oleh  BSN dalam mendukung kegiatan fasilitasi pembiayaan sertifikasi Kemenparekraf
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
selanjutnya  dapat  berjalan  lebih  efektif  untuk  desa  wisata  kategori berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Heejung  Bang,  Hongwei  Zhao.  (2014).  Average  Cost-Effectiveness  Ratio with Censored Data. J Biopharm Stat. 22(2): 401-
415.doi:10.1080/10543406,2010,544437
[BSN] Badan Standardisasi Nasional. (2021). SNI 9042:2021. Kebersihan, Kesehatan,  Keselamatan,  dan  Kelestarian  Lingkungan  Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata. Jakarta (ID): BSN
[KAN]  Komite  Akreditasi  Nasional.  (2023). Persyaratan  Tambahan Akreditasi  Lembaga  Sertifikasi  (LSPr)  Usaha  Pariwisata  Lingkup CHSE. Jakarta (ID): KAN Ninsi  Lelantina  Refasi,  Widya  Astuty  Lolo,  Widdhi  Bodhi.  (2018).  Analisis Efektivitas  Biaya  (Cost  Effectiveness  Analysis)  Pada  Pengobatan Pasien Malaria Falciparum di RSUD Nabire. Jurnal Ilmiah Farmasi Agnes  Wirdayanti,  Amanah  Asri,  dkk.  (2019).  Pedoman  Desa  Wisata. Jakarta  (ID):  Kementerian  Koordinasi  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi
Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Evaluasi  Pembangunan  Nasional. Jakarta (ID): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Petunjuk  Teknis  Deputi  Bidang  Industri  dan  Investasi  Nomor: JUKNIS/9/II.00.01/D.4/2023 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan  Sertifikasi  SNI  CHSE  di  Desa  Wisata  Pemenang Anugerah  Desa  Wisata  Indonesia  (ADWI)  Kategori  Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE Tahun 2023
Robert  J.  Brent.  (2023).  Cost-Benefit  Analysis  versus  Cost-Effectiveness Analysis  from  a  Societal  Perspective  in  Healthcare.  Int  J  Environ Res Public Health. 20(5): 4637. doi: 10.3390/ijerph2005463
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Manajemen. Bandung (ID): Alfabeta.
Sylvine Pickel Chevalier, I Komang Gde Bendesa, I Nyoman Darma Putra. (2019).  The  Integrated  touristic  villages:  an  Indonesian  model  of sustainable tourism?. Tourism Geographies 23(3):1-25.
doi:10.1080/14616688.2019.1600006.