## KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK  INDONESIA
Oleh:

## Mukhlis
Gampong Tingkeum Manyang kec. Kutablang, Kab. Bireuen, Aceh
Abstrak Abstract Keistimewaan dan kekhususan Aceh mengalami pasang surut dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dapat disebutkan bahwa daerah Aceh Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan ulama sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006
(sebelumnya diatur dalan UU No. 18 Tahun 2001) oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi daerah istimewa Aceh.
Privileges  and  specificity  of Aceh have ups and downs in the course of  the constitutional  republic of Indonesia,  under Article  18B  of the 1945 Constitution  can be mentioned that the region of Aceh and  Aceh is a  special  privilege. Special region  that is  associated with  territorial  privileges in  the fields of religion,  custom,  and education  scholars  as stipulated in Law no.  44  In 1999,  while the specific areas related to governance,  as stipulated  in Law no. 11, 2006 (previously set role in Law.  18 of 2001)  by  the  Aceh because  there are  2  (two) designation  is  a special  area  and special  area,  so the  name  can be mentioned  as an area  of Aceh special  special region  of Aceh province.
Kata Kunci: Keistimewaan, Kekhususan, Aceh.

## A. Pendahuluan
Berdasarkan Pasal 18B (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dapat diketahui bahwa negara mengakui adanya daerah yang bersifat khusus
atau istimewa. Namun demikian pengertian daerah khusus atau istimewa tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam UUD 1945. Oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut perlu diatur dengan undang-undang sebagaimana perintah UUD 1945 tersebut.
Perkataan khusus memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya) 1 . Mengingat ketentuan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka dapat dikatagorikan bahwa daerah di Indonesia dapat dikatagorikan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus.  Daerah istimewa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh, adapun daerah khusus meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Aceh.
Berdasarkan kenyataan di atas UUD 1945 menyebutkan istilah khusus atau istimewa, namun Daerah Aceh dapat disebut mendapat 2 (dua) sebutan yaitu Daerah Istimewa dan Daerah khusus.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapatlah diidentifikasikan masalah yaitu bagaimanakan  bagaimana keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam perspektif negara kesatuan republik Indonesia.

## C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk merumuskan konsepsi yang tepat mengenai keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam perspektif negara kesatuan republik Indonesia.

## D. Pembahasan
1. Pengakuan Aceh sebagai Daerah Istimewa
1 Bagir Manan, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm. 15.
Aceh pada satu waktu yang lalu telah pernah tampil sebagai salah satu Lima Besar Islam di Dunia, 2 maka wajarlah kalau setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Aceh berkeinginan menjadi satu Propinsi Otonom dalam Republik Indonesia. Keinginan Aceh itu semakin bertambah layak, setelah Aceh tampil sebagai satu-satunya Wilayah Republik Indonesia yang sanggup menahan penyerbuan Belanda dalam dua kali agresinya, Hatta setelah itu Aceh disanjung setinggi langit, baik oleh Presiden Sukarno waktu berkunjung ke Aceh dalam bulan Juni 1948 maupun oleh para Menteri/Pejabat Negara lainnya. Dalam kunjungan itu, Presiden memberi gelar kehormatan bagi Aceh dengan DAERAH MODAL, dan menjanjikan akan memberi hak otonomi yang luas bagi Aceh sehingga dapat menjalankan Syari'at Islam.
Perjalanan panjang dalam pembentukan propinsi Aceh mengalami bermacam  persolan dan perjuangan panjang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ketatanegaran Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang besifat istimewa dan khusus, terkait dengan kharakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi.
Pemberian sebutan keistimewaan yang disebut dengan Daerah Istimewa Aceh diberikan berdasarkan Keputusan Perdana Menteri No.1/Misi/1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959, adapun hal yang menjadi perhatian utama adalah bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan. 3
22 Kerajaan Aceh yang berdiri awal abad XVI yang dianggap oleh seorang sejarawan Amerika sebagai salah satu dari Lima Besar Islam  yang ada di dunia waktu itu. Kelima besar Islam yang dimaksud adalah kerajaan Turki Usmaniah di Asia Kecil, kerajaan Moroko di Afrika Utara, Kerajaan Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Acra di Anak Benua India dan Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Lihat   A. Hasjmy, Semangat Merdeka, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hlm. 369. Aceh yang pernah menjadi negara yang terbentang luas dari Sumatra sampai semenanjung tanah Melayu, dan bahkan menurut William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra dapat disamakan dengan sistem negara yang beradab di Eropa, terus menarik untuk dibicarakan. Dalam sejarahnya Aceh menurut Wilfred Cantwell Smith dalam bukunya Islam in Modern History menempatkan Aceh sebagai sebuah sistem politik kerajaan Islam yang diperhitungkan dalam kancah antar bangsa-bangsa, Aceh bersama Turki Usmani, Bani Fathimiyah di Moroko, Isfahan di Iran Moghol di India. Lihat Wilfred Cantwell Smith, Islam In Modern History, The New American Library of World Literature, Inc., New York 1959. hlm. 45. Kebangkitan Aceh pada abad ke-16 telah mencapai titik bahwa ia dipandang sebagai salah satu kerajaan Islam yang terkuat di belahan Nusantara. Lihat Amirul Hadi, Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm.194.
3 Husni, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, PPS Unpad, 2004, hlm. 265.

## JURNAL ILMU HUKUM
Berdasarkan  Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Misi/1959 yang ditanda tangani oleh Mr. Hardi selaku Wakil Perdana Menteri I/Ketua Misi Pemerintah ke Aceh pada tanggal 26 Mei 1959,  Keputusan ini memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam tiga bidang, Agama, Pendidikan dan Adat.
Mengenai sebutan “Daerah Istimewa Aceh”, ada baiknya disimak keterangan S.M. Amin, Gubernur dpb.  Pada Departemen Dalam Negeri dalam suatu nota yang disampaikannya pada tanggal 22 Juni 1962 kepada Kabinet Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang antara lain sebagai berikut:
“Daerah Aceh memang mempunyai keistimewaan, sejak jaman yang lalu. Dalam jaman penjajahan Belanda, daerah ini menarik perhatian Pemerintah Belanda; daerah ini diperlakukan dengan sangat hati-hati. Terhadap daerah ini mereka jalankan siasat istimewa dengan sebutan “Aceh politiek”. Mereka, penjajah Belanda dapat menangkap jiwa masyarakat Aceh, dan dapat menyesuaikan cara-cara memerintah dan cara-cara bergaul dengan masyarakat umum sehingga lambat laun kedudukan mereka di daerah ini menjadi stabil. Keistimewaan Aceh ini bersumber dalam jiwa raga yang sangat “fanatik” pada agama Islam. Menstabiliseer keadaan dalam masyarakat adalah terutama memelihara perasaan keagamaan ini, menghindarkan segala sesuatu yang dapat menyinggung perasaan ini. Faktor utama bagi pemberontakan Tgk. Daud Beureueh yang berlangsung sejak September 1953 sampai dengan akhir Tahun 1961 adalah tidak cukupnya perhatian Pemerintah terhadap “keistimewaan” jiwa dan semangat Aceh ini, sehingga dalam masyarakat Aceh dapat tumbuh dengan subur gejala-gejala yang tidak dapat disesuaikan dengan hukum-hukum Islam dan semangat “fanatisme” rakyat Aceh”. 4
S.M. Amin lebih lanjut, mengemukakan pandangannya mengenai sebutan “Daerah Istimewa Aceh” seperti yang tersebut dalam Keputusan Perdana Menteri RI No. l/Misi/1959 pada hakikatnya bukanlah suatu hal luar biasa, oleh karena yang diberikan itu ternyata hanyalah hak otonomi yang berpokok pangkal pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 (Undang- Undang Pokok Pemerintahan Daerah) sehingga perkataan “Istimewa” itu
4 Nur El Ibrahim M., Peranan Teungku M.Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh, Jakarta: Media Dakwah, 1986,  hlm. 185.
sebenarnya tidaklah tepat, nama tidak sesuai dengan isi, menurut penafsiran yang lazim daripada perkataan “Istimewa”. Daerah istimewa menurut penafsiran yang lazim menyerupai suatu daerah yang berbentuk dan bersifat lain daripada daerah-daerah otonomi; yang menyerupai suatu daerah yang mempunyai pemerintahan yang sangat luas kekuasaannya seolah-olah terlepas dari Pemerintah Pusat, suatu daerah yang seolah-olah menyerupai suatu negara bagian dalam suatu negara federatif. 5
Terlepas dari pandangan di atas, pemberian hak otonomi yang luas bagi Aceh, diikuti pula dengan mengadakan Pembangunan di segala bidang terlebih-lebih lagi dalam bidang Pendidikan. Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah tersebut, titik-titik terang dalam mencapai pemulihan keamanan di daerah Aceh semakin nyata kelihatan. Dari pihak DI/TII dengan dipelopori oleh para Pemimpinnya, menyatakan tunduk kepada Pemerintah RI. Pada awal Tahun 1961, anggota-anggota DI/TII dengan perlengkapan senjatanya mulai turun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pemerintah menyambut dengan baik setiap anggota DI/TII yang penuh kesadaran kembali ke pangkuan Negara RI, tanpa tuntutan apa pun, meskipun mereka telah berusaha merong-rong Pemerintah RI. selama beberapa Tahun. Presiden Republik Indonesia telah pula memberikan amnesti dan abolisi kepada semua anggota DI/TII yang kembali tersebut, berdasarkan keputusan Presiden No. 180 Tahun 1959 tanggal 15 Agustus 1959 dan Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961, tanggal 17 Agustus 1961.
Keinginan masyarakat Aceh baru dapat terpenuhi setelah Misi Hardi melakukan musyawarah dengan Dewan Revolusi Aceh yang menghasilkan Aceh berhak menyandang sebutan Daerah Istimewa. Setelah pemberian status daerah istimewa, kondisi masyarakat Aceh cendrung normal dan tidak terjadi pergolakan.

## JURNAL ILMU HUKUM
Keistimewaan Aceh yang diberikan itu diperkuat kembali dengan pengakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Peralihan Pasal 88 menyebutkan:
(1).  Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka:
a. “Daerah tingkat I dan Daerah Istimewa Yogyakarta” yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 serta Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/Missi/1959 adalah "Propinsi" termaksud pada pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang ini. b. “Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya” yang menurut Undang- undang No. 10 Tahun 1964 disebut Jakarta adalah “Kotaraya” termaksud pada pasal 2 Undang-undang ini yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Penpetapan Presiden No. 2 Tahun 1961  dengan mengingat perubahan-perubahan yang timbul karena berlakunya Undang- undang ini.
c. ”Daerah-daerah Kotapraja” yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang- undang No. 1 Tahun 1957 adalah "Kotamadya" termaksud pada Pasal 2 ayat (1) sub b Undang-undang ini.
d. “Daerah Tingkat II” yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 adalah "Kabupaten" termaksud pada Pasal 2 ayat (1) sub b Undang-undang ini. (2) a. Sifat istimewa sesuatu Daerah yang berdasarkan atas ketentuan mengingat kedudukan dan hak-hak asal-usul dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang masih diakui dan berlaku hingga sekarang atau sebutan Daerah Istimewa atas alasan lain, berlaku terus hingga dihapuskan.
Keistimewaan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sehingga menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan dan memajukan ketiga hal tersebut Pendidikan, Adat dan Agama, dan yang menjadi perhatian paling utama dalam pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh. Namun dalam perjalanan pelaksanaan ketiga hal Keistimewaan Provinsi Aceh tersebut tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena payung hukum sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

## JURNAL ILMU HUKUM
Berkaitan dengan hal tersebut pada masa pemerintahan gubernur Hasby Wahidy bersama DPRD telah membuat beberapa Peraturan Daerah (Perda) untuk mewujudkan keistimewaan Aceh dalam bidang Agama dikeluarkanlah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1963 tentang pelaksanaan Syi’ar Agama Islam dalam daerah Istimewa Aceh. Perda tersebut tidak mendapat pengesahan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat yang berwewenang. 6 Kemudian juga dikeluarkan  Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1966 tentang pedoman dasar Majelis Permusyawaratan Ulama. Perda ini kemudian menjadi cikal bakal pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian menjadi inspirasi bagi pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada tingkat nasional.
Tahun 1968 jabatan Gubernur digantikan oleh Muzakir Walad bersama DPR-GR yang penuh idealisme menyusun sebuah sebuah raperda yang memberikan rambu bagi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dibentuk dan disusun oleh panitia khusus yang terdi dari ulama dan cendikiawan. Raperda tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perda No. 6 Tahun 1968. Setelah perda tersebut dikirim ke Pemerintah Pusat untuk mendapat pengesahan, ternyata  dengan rekomendasi Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri menolak mengesahkan Perda tersebut. Alasan penolakan Perda tersebut juga amat sederhana, oleh karena urusan agama belum menjadi bagian otonomi daerah, maka belum dapat diatur sebagai urusan rumah tangga daerah. 7 Sejak saat penolakan Perda No. 6 Tahun 1968 tersebut, para pemimpin Aceh tidak pernah lagi membicarakan masalah pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam, karena dianggap tabu.
Tiga  keistimewaan Provinsi Aceh yang telah di berikan oleh Pusat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan ditengah perjalanan pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
6 M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah (Proses Pembentukan UU No. 44/1999, Jakarta: PB Al Jam’Iyatul Washliyah, 2000, hlm. 34.
7 Ibid., hlm. 36-37.

## JURNAL ILMU HUKUM
Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat dramatis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dimana demokrasi terpimpin yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno pada masa akhir jabatannya sebagai Presiden berdasarkan ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Demokrasi Terpimpin.  Mengakibatkan terjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang diakhiri dengan keluarnya ketetapan MPRS mengenai pemberhentian Presiden Soekarno dan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

## 2. Keistimewaan dan kekhususan Aceh setelah Reformasi
Pemberian otonomi  kepada Provinsi Aceh melewati jalan yang panjang dan berliku.
“Disebut sebagai perjuangan “melawan arus” dalam bingkai NKRI, memakan waktu yang lama, dan sangat melelahkan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan otonomi khusus (special autonomy) atau kerap disebut “asymmetris decentralization”, dimana diberikannya kewenangan yang besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya kepada daerah merupakan barang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah”. 8
Provinsi Aceh kemudian diberikan Keistimeweaan dalam Pendidikan, Adat dan peran Ulama dalam pembangunan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Namun pemerintah belum bisa mengakomodir tuntutan masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syari’at Islam yang kaffah,  maka pada Sidang umum MPR Tahun 1999 melahirkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara mengatur secara hukum otonomi khusus yang di berikan kepada dua Daerah Provinsi, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya yaitu:
8 Yohanis Anton Raharusun, Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI, Jakarta: Konstitusi Press, 2009, hlm.186.
“Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh maka perlu di tempuh langkah-langkah sebagai berikut; Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keregaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-undang”.
Ketetapan MPR tersebut pada Sidang Umum Tahunan MPR Tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 merekomendasikan supaya secepatnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan yang merupakan kekhususan dalam bidang pelaksanaan Syari’at Islam, diakui Peran Wali Nanggroe dan  Tuha Nanggroe sebagai Penyelenggara Adat, Budaya, dan Persatu Masyarakat, mendapatkan dana perimbangan keuangan yang besar dari daerah lain dan ditetapkan Qanun sebagai Peraturan Daerah.
Pelaksanaan Syari’at Islam yang diberikankan untuk Aceh merupakan Otonomi Khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Kelahiran UU ini dilatarbelakangi konflik Aceh yang berupa gerakan separatisme dilakukan Gerakan Aceh Merdeka pada Tahun 1976 dan gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa menuntut perubahan di segala aspek, terutama pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah telah mengatur dan memberikan wewenang dan kewajiban yang
lebih menekan pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 9
Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya Untuk menemukan kembali indentitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini di tanggapi secara positif oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Tanggapan positif ini memang diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa pengalaman dahulu pada massa orde baru akan berbalik kembali ke sistem pemerintah yang sentralisasi. 10 Pemberian keistimewaan dan kekhususan kepada Aceh selalu didahului dengan kekecewaan bahkan pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat yang kemudian melahirkan berbagai perlawanan dari rakyat Aceh.
Berkaitan dengan nama Provinsi Aceh dalam konteks hukum di Aceh terjadi berbagai perubahan beberapa peraturan perundang- undangan yang pernah berlaku dan yang masih berlaku yaitu melalui Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2001, dan Undang- Undang  Nomor 11 Tahun 2006. Berdasarkan keempat undang-undang ini nama Provinsi Aceh selalu mengalami perubahan dari Atjeh, Istimewa,
Nanggroe Aceh Darussalam, dan Aceh. Secara historis dan yuridis nama Aceh yang digunakan yaitu:
9 Pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. yang dimaksud daya saing daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan public daerah, sumber daya manusia dan teknologi, yang secara keseeluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.
10 Al Yasa’ Abubakar, Hukum Pidana Islam Di NAD, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, hlm.1.

## JURNAL ILMU HUKUM

## Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 ini selalu dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang- undangan (konsideran mengingat) yang berkaitan dengan Aceh. Walaupun berada dalam satu undang-undang tetapi antara Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

## Kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang- undang ini menegaskan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan yang meliputi empat bidang yaitu, penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Undang-undang ini lahir seiring perubahan penerapan asas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang sebelumnya menganut asas sentralisasi menjadi desentralisasi. Asas sentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan dimana segala sesuatu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah  pusat, sedangkan asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sehingga Aceh diberikan otonomi khusus untuk menjalankan rumah tangganya sendiri.
Keempat, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dirasa belum mampu memberikan kedilan bagi masyarakat dimana konflik bersenjata antara RI dan GAM terus berlangsung yang banyak menelan korban jiwa. Konflik yang telah berlangsung cukup lama berakhir dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan

## JURNAL ILMU HUKUM
Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Tahap ini merupakan tahap awal untuk mewujudkan perdamaian yang abadi di Aceh. Masa perdamaian inilah lahir  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), merupakan amanah dari kesepakatann tersebut dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Perbedaan yang menarik dari keempat undang-undang di atas adalah pemakaian nama Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, berdasarkan undang-undang tersebut penggunaan nama Provinsi Aceh masih memerlukan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan dalam undang-undang sebelumnya tidak disebutkan harus melalui Peraturan Pemerintah.
Pasal 251 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Nama Aceh sebagai daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum Tahun 2009.
(2)  Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap digunakan sebagai nama provinsi.
(3)  Nama dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh.
Berdasarkan  rumusan Pasal 251 tersebut menegaskan bahwa nama
Aceh dan gelar pejabat pemerintahan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, hingga saat ini  Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
Tanggal  7 April 2009  Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur  Nomor 46  Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Aceh. Adapun pertimbangan dikeluarkan Pergub tersebut adalah:
a. Bahwa beberapa istilah yang telah digunakan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, terutama kepada para penyelenggara Pemerintah Aceh;
b. Bahwa untuk tersosialisasinya istilah-istilah sebagaimana tersebut huruf a, SAMBIL MENUNGGU DITETAPKANNYA Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Istilah-Istilah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, perlu diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Gubernur.
Semangat lahirnya Pergub No.  46 Tahun 2009 adalah sebagai langkah awal mensosialisasikan istilah yang telah digunakan dalam UUPA kepada masyarakat. Dalam perjalanannya sosialisasi ini mendapat sambutan yang positif dari pemerintah pusat, pada tanggal 18 Mei 2011 dikeluarkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-266/MK.1/2011 tentang Perubahan Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Aceh, dalam butir ke 1 disebutkan:
“bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh, penyebutan   Nanggroe Aceh Darussalam sudah tidak diperlukan lagi dan berubah menjadi Aceh”.
Secara eksplisit dapat dilihat bahwa landasan  yuridis diterbitkankannya surat edaran ini adalah UUPA dan Pergub No. 46 Tahun 2009. Meskipun beberapa kantor wilayah (instansi vertikal) yang ada di Banda Aceh, dimana telah menggunakan nomenklatur Aceh sebagai nama kantor wilahnya seperti,   Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kanwil BPK Aceh, Kejati Aceh, dan Polda Aceh, hal ini juga dapat kita lihat dalam surat-surat menteri yang ditujukan kepada gubernur secara tegas menyebutkan “Gubernur Aceh” bukan “Gubernur NAD”. Namun sebaiknya Pemerintah dalam hal ini Presiden tetap mengeluarkan

## JURNAL ILMU HUKUM
Produk Perundang-undangan dalam bentuk PP sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 251 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
Persoalan kemudian apakah Provinsi Aceh masih dikatakan sebagai daerah istimewa dan masih mempunyai Otonomi Khusus? akan diuraikan dalam sub berikut ini.
Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut Pasal 18A UUD 1945 menentukan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Aceh merupakan daerah Istimewa dengan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999  dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Namun Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2001 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2001  menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur  dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun. 11
Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang tidak menyebutkan secara tegas dimanakah letak titik berat otonomi tersebut, lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dengan tegas menyebutkan Aceh adalah daerah otonomi khusus. Hal ini dapat dilihat dari judul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang

## JURNAL ILMU HUKUM
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, meskipun apa yang menjadi kewenangan yang bersifat khusus tersebut tidak dirumuskan secara jelas dan tegas. Hanya ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 bahwa kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan Undang-undang ini  pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Konsep kekhususan dan keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran menimbang a disebutkan: “…pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Ketentuan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum disebutkan aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Papua secara tegas disebutkan dalam judul Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.  Untuk Papua status Otonomi Khusus  jelas dari judul Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana halnya juga dalam Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2001
tentang otonomi khusus bagi Aceh. Otonomi khusus tidak menonjol dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, namun terdapat dalam beberapa ketentuan/penjelasan. Hal tersebut dikarenakan dalam MoU Helsinki tidak dipakai istilah “otonomi khusus”, karena oleh fihak GAM tidak dianggap sebagai sesuatu yang mencerminkan sifat pemerintahan yang diinginkan.
Pengakuan  keistimewaan terhadap Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang.  Status keistimewaan kepada Daerah Kota Istimewa Jakarta, mempunyai keistimewaan sebagai Ibu Kota Negara. Sedangkan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaannya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
Sifat Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 baru dapat dipahami secara baik, apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut ditegaskan bahwa Provinsi NAD adalah daerah otonom yang bersifat istimewa.  Keistimewaan adalah “kewenangan khusus” untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. 12 Mengenai eksistensi otonomi khusus Provinsi Aceh dapat dilihat lebih khusus dalam disertasi Husni. 13
Berbeda halnya pengaturan otonomi khusus dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang tidak menyebutkan istilah otonomi
12 Husni, Op.Cit., hlm. 324. Ada perebdaan keistimewaan dengan keputusan Misi Hardi yang hanya mengenal 3 (tiga) keistimewaan yaitu agama, adat dan pendidikan.
13 Ibid.
khusus di dalam isinya sebagimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana di uraikan di atas. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2006 disebutkan Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola  pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya  itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.
Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. 14
Istilah  otonomi khusus tidak disebutkan dalam judul Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, namun terdapat beberapa ketentuan yang menyarankan bahwa Aceh mempunyai “otonomi khusus”. Hal ini dapat di lihat dari beberapa ketentuan antara lain:
1. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pasal 22 ayat (2) menyebutkan DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat-alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.
3. Pasal 78 ayat (2)b: yang berkaitan dengan tujuan khusus partai politik lokal disebutkan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.
4. Pasal 179 ayat 2 sub b yang berkaitan dengan salah satu sumber pendapatan daerah Dana Otonomi Khusus. Dalam Penjelasan umum disebutkan Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus.
Terkait dengan hal tersebut Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menyebutkan:
(1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:
a. melaksanakan sendiri;
b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;
c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan
d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan”.
Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,  terdapat beberapa kekhususan antara lain:
1. Pembagian daerah di Aceh yang dibagi kedalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan dan gampong. 15
2. Kewenangan berkaitan dengan  persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh  yang dibuat oleh
Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
3. Kewenangan dalam hal kerjasama internasional, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan:
(1)  Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
(2) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya,  dan olah raga internasional.
(3) Dalam hal diadakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden”.
4. Kewenangan dalam pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA, diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
5. Kewenangan dalam pembentukan badan/lembaga/komisi, hal ini datur dalam Pasal 10 yaitu:
(1)  Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut Undang-Undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, badan dan/atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.
6. Berkaitan dengan gubernur Aceh dipilih melalui pemilihan umum yang diajukan oleh Partai politik nasional, partai politik lokal serta
calon perseorangan. Menyangkut kewenangan gubernur mempunyai tugas dan wewenang khusus/tambahan yaitu:
a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan syari’at Islam hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) butir e Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006. b. Melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh hal ini diatur dalam  Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. c. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh (Kapolda) hal  tersebut diatur dalam Pasal 205 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. d. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh  (kajati)  yang diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. e. Menetapkan kebijakan yang harus diperhatikan dalam seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian NKRI oleh Kepolisian Aceh,  hal tersebut diatur dalam Pasal 207
ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
7. Berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh  (DPRA/DPRK), bahwa jumlah anggota DPRA 125% dari ketentuan nasional, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Juga dipilih melalui pemillihan umum yang diikut oleh partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok). DPRA mempunyai kewenangan khusus atau tambahan yaitu:
a. Memberikan pertimbangan untuk rencana pembuatan persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan
Aceh.
b. Memberikan pertimbangan terhadap rencana pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Aceh.
c. Mengusulkan pembentukan Komisi  Independen Pemilihan
(KIP) KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Panwas.
8. Kekhususan Aceh juga berkaitan dengan adanya partai politik lokal (parlok) yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang kemudian telah dikeluarkan Paraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik lokal di Aceh.
9. Berkaitan dengan kelembagaan di Aceh, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 juga dikenal adanya lembaga Wali Nangroe sebagai kepemimpinan adat, membina kehidupan adat dan
memberikan pertimbangan terhadap penyusunan ketentuan adat oleh lembaga adat serta memberikan gelar kehormatan atau derajat adat. Lebaga Wali Nanggroe bukan lah lembaga politik dan pemerintahan,  mengenai Wali Nanggroe tersebut diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 yaitu: Pasal 96 menyebutkan:
(1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai  pemersatu  masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
(2)  Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
(3)  Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh  seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh”.
Ketentuan lebih lanjut Pasal 97 menjelaskan Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.
10. Adanya Mahkamah Syar’iyah merupakan salah satu kekhususan di Aceh yang mempunyai kewenangan tambahan yaitu mengadili perkara pidana yang terkait dengan pelaksanaan syaria’at islam. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebutkan bahwa (1) Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. (3) Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al- syakhsiyah  (hukum keluarga), muamalah  (hukum perdata), dan jinayah  (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah  (hukum perdata), dan jinayah
(hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
11. Berkaitan dengan syari’at Islam,  penerapan Syari’at Islam di Aceh telah diberlakukan secara khusus, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, secara yuridis Syari’at Islam  tersebut menjadi  Hukum Positif bagi masyarakat Aceh,  karena Syari’at Islam telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara  kaffah.  Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi  aqidah,  syar’iyah  dan akhlak.  Mengenai adanya ketentuan  jinayah  (pidana) yang diatur dengan Qanun, 16 terkait dengan hal tersebut terdapat dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Adanya penundukan diri secara sukarela. 17 Jinayah berlaku bagi non muslim apabila delik tersebut tidak ada pengaturannya dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lain, hal tersebut diatur dalam Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. 18 Qanun tentang syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui yudicial review  oleh Mahkamah Agung, berkaitan dengan hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (4). Ketentuan tentang hukuman yang berlaku untuk peraturan daerah, tidak berlaku untuk  qanun  Syari’at Islam, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 241 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
12. Kekhususan Aceh juga berkaitan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh. 19 Namun pembentukan KKR di Aceh menjadi terkendala sehubungan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
13. Kewenangan khusus lain juga berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.  lebih lanjut juga berkaitan dengan keuangan Aceh, berkaitan dengan sumber keuangan Aceh/kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 179-181 serta pengelolaan keuangan khusus diatur dalam Pasal 182 dan 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
16 Mengenai tentang qanun jinayah hingga saat ini belum disahkan dan masih menimbulkan kontroversi.
17 Pasal 19 ayat (1) menyebutkan dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
18 Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
19 Diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
14. Lebih  lanjut di Aceh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak dikenal lagi kelurahan. Hal ini diatur dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
15. Kekhususan Aceh juga berkaitan dengan pembentukan lembaga- lembaga Adat sebagimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
16. Selain itu juga dikenal adanya bendera, lambang dan himne sebagaimana diatur dalam Pasal 246-248 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
Berdasarkan  uraian di atas dapat diketahui bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak menyebutkan istilah otonomi khusus di dalamnya, namun kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 masih merupakan kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.

## E. Kesimpulan
Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang penyelenggaraan agama, adat, pendidikan dan peran ulama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 (sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001),  oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi daerah istimewa Aceh.

## F. Daftar Pustaka

## A. Buku dan Sumber Lain
A. Hasjmy , Semangat Merdeka, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
Al Yasa’ Abubakar, Hukum Pidana Islam Di NAD, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
Amirul Hadi, Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

## JURNAL ILMU HUKUM

## Bagir Manan, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat
Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam  Indonesia, 2001.
Husni, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, PPS Unpad, 2004.
M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah (Proses  Pembentukan UU No. 44/1999,  Jakarta: PB Al Jam’Iyatul Washliyah, 2000.
M. Nur El Ibrahim,  Peranan Teungku M.Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh, Jakarta: Media Dakwah, 1986.
Yohanis Anton Raharusun, Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI, Jakarta: Konstitusi Press, 2009.
Wilfred Cantwell Smith,  Islam In Modern History,  The New American Library of World Literature, Inc., New York 1959.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang-Dasar 1945
TAP MPR N0. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh