## SENSIVITAS GENDER HAKIM BANDING DALAM PUTUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Fitriyani
Prodi Akhwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul
Ulama Indonesia (UNUSIA) Email: fitriyanispsuinjkt@gmail.com Article Information Abstact http://journal.unusia. ac.id/index.php/moz
aic/
DOI: http://doi.org/10.477 76/mozaic.v7i2.262

## Informasi Artikel
Naskah diterima:
11 Juni 2021
Naskah direvisi: 28 September 2021 Naskah disetujui:
30 Oktober 2021
Naskah dipublish:
31 Oktober 2021 This study found that judges' sensitivity to gender issues was still low in the Religious High Court, especially in deciding cases related to husband and wife issues. This is due to the judge's  understanding of  legal  sources and  the  ability  of judges to use legal  logic  which is still  gender-biased. This research  is  a  qualitative  study  (library  research)  with descriptive-analytical character, using a  juridical approach and a gender approach, in which the researcher will describe and analyze according to  the  data  obtained, in  relation to court decisions regarding Domestic Violence (KDRT) using the main data source. namely in the form of decisions of the High Religious Courts related to Domestic Violence (KDRT) taken from the website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, secondary, primary, and tertiary data and judge interviews as  supporting data for the  study. Data  analysis uses content analysis of court decisions related to Domestic Violence  (KDRT).  Aims  to  understand  the logic  of  the judge's  decision and  analyze the  judge's  argument on  the decision on Domestic Violence (KDRT) from the perspective of gender justice in the Religious High Court. There are three aspects used by judges in deciding cases: 1) legal aspects, 2) philosophical aspects, and 3  social aspects. In  addition to these three aspects, judges also use legal logic/judges' ijtihad in  the  discovery of  new laws.  The  perspective of  judges' decisions that are not gender-equitable are characterized by the  presence  of  1)  marginalization  of  women,  2) subordination, 3) stereotypes, 4) violence, 5) double burden. Abstrak Keywords: Gender
Sensitivity, Judges, Religious High Court, Domestic Violence.

## Kata Kunci
Sensitivitas Gender,
Hakim, Pengadilan
Penelitian ini menemukan kepekaan hakim terhadap isu  gender  masih  rendah  di  Pengadilan  Tinggi  Agama, terutama dalam memutus perkara terkait dengan persoalan suami istri.  Hal  ini  disebabkan karena pemahaman hakim terhadap  sumber-sumber  hukum  dan  kemampuan  hakim dalam menggunakan logika hukum yang masih bias gender. Penelitian  ini merupakan studi kualitatif (library research) bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan yuridis dan  pendekatan  gender  yaitu  di  mana  peneliti  akan mendeskripsikan serta  menganalisa  sesuai  data-data yang
Tinggi Agama , KDRT. didapat,  kaitannya  dengan  putusan  pengadilan  tentang Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dengan menggunakan  sumber  data  utama  yaitu  berupa  putusan- putusan Pengadilan Tinggi Agama terkait dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga  (KDRT)  yang diambil dari  wabsite Mahkamah Agung RI, data skunder, primer dan tersier serta wawancara  hakim  sebagai  data  pendukung  penelitian. Analisis  data  menggunakan content  analysis putusan- putusan pengadilan yang  terakit  dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Bertujuan untuk memahami logika putusan  hakim  dan  menganalisis  argumen  hakim  pada putusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif keadilan gender di Pengadilan Tinggi  Agama. Terdapat tiga aspek yang  digunakan hakim dalam  memutus  perkara 1) aspek  undang-undang, 2)  aspek  filosofis , 3  aspek sosial . Selain tiga  aspek tersebut hakim juga menggunakan logika hukum/ ijtihad hakim dalam penemuan hukum baru. Adapun perspektif putusan  hakim  yang  tidak  berkeadilan  gender ditandai  dengan hadirnya 1)  marginalisasi  perempuan, 2)
subordinasi , 3) stereotype , 4) violence , 5) double burden.

## PENDAHULUAN
Lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama kini menjadi lembaga yang memiliki pengaruh cukup besar bagi masyarakat muslim di Indonesia. Posisi Peradilan Agama  sebagai  corong  penerapan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  sedikit banyaknya telah berhasil membuat keteraturan dan kesadaran hukum melalui putusan- putusannya. Namun, realitas objektif ini tentu masih meninggalkan kritik -kritik terbuka terhadap tata cara pelaksanaannya. Seperti kritik yang disampaikan Eman Suparman dari  Komisi  Yudisial yang  menilai putusan Peradilan Agama  masih  sangat rendah kualitas  penalaran hukumnya, konklusi  tertentu  yang  dipaksakan, tidak  tuntasnya analisis,  dan  absennya proses  berpikir  silogistik  yang  runtut. 1 Tentunya beberapa pertimbangan ini  menjadi  tantangan Peradilan  Agama  agar  mampu terus  menerus bertransformasi menjadi wilayah yang sangat  efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas  hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender sesuai yang diharapkan.
1 ‘Mahkota Hakim Di Meja Diskusi’, Majalah  Peradilan Agama , Mei 2013, h. 5.
Beberapa instrumen hukum positif yang mengatur hubungan keperdataan antar individu  (khususnya  yang  beragama  Islam),  kritik  perspektif  gender  yang  tidak mencerminkan semangat kesetaraan sangat kental ditujukan pad a Instruksi Persiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menurut Komisi Nasional Perempuan 2 kedua peraturan ini merupakan instrumen hukum yang paling sering digunakan Peradilan Agama.
Menurut  Musdah  Mulia  kasus-kasus  hukum  yang  mengungkap  bahwa ketimpangan gender dalam bidang hukum dijumpai pada tiga aspek hukum, yaitu: pada materi hukum (contet of law), budaya hukum (culture of law) dan struktur hukumnya (structure of law) 3 . Berkenaan dengan aspek struktur, ketimpangan gender ditandai oleh masih rendahnya sentivitas gender dilingkungan penegak hukum, terutama dikalangan jaksa dan hakim. Hal itu kemudian diperparah oleh keterbatasan materi hukum yang ada sebagaimana terlihat dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, termasuk KUHP,  Undang-Undang Perkawinan (UUP),  dan  Kompilasi Hukum Islam  (KHI). Materi  hukum dalam ketiga  regulasi  tersebut  dipedomani oleh  Pengadilan  Agama masih  sarat  dengan  muatan  nilai-nilai  patriarki  yang  bias  gender.  Terlebih  lagi Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  secara  eksplisit  menempatkan perempuan hanya sebagai objek seksual dan meneguhkan subordinasi perempuan. 4 Menjadi lebih parah lagi kerena budaya hukum masih sangat dipengaruhi nilai-nilai patriarki 5 dan kemudian
2 Sulistyowati  Irianto and  Antonius  Cahyadi, Runtuhnya Sekat  Perdata  Dan  Pidana: Studi Peradilan Kasus  Kekerasan  Terhadap Perempuan (Jakarta: Yayasan  Obor Indonesa, 2008). (Bersumber dari  Komnas  Perempuan tahun  2007,  instrument hukum  yang  mendominasi di Pengadilan Agama  adalah  UU  Perkawinan No. 1/1974  oleh  34%, Kompilasi Hukum  Islam sebanyak 32%, PP tentang Izin Menikah Lagi Bagi PNS No.10/1983 dari 13%, KUHP 2%, dan UDR PKDRT No. 23/2004 sebesar 1%).
3 Musdah  Mulia, Ensiklopedia  Muslimah  Reformis,  Pokok-Pokok  Pemikiran  Untuk Reintrepretasi Dan Aksi , Cet. 1 (Jakarta: Dian Rakyat).
4 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  Dan Transformasi  Sosial (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar), h.12..
5 Rifka Annisa, Women’s Crisis Center, Benarkah Kita Mencintai Istri Kita ; Kelompok Kerja Perempuan  dan  Anak  Mahkamah  Agung  RI  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  (MaPPI  FHUI),  ‘Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’ (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018). ( 5 Patriarki adalah cara pandangan yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  lebih  utama  (superior) di  atas  perempuan. Patriarki berasal  dari  bahasa  Yunani: patria berarti  bapak,  dan arche berarti  aturan.  Secara  istilah digunakan  untuk  merumuskan  kondisi  sosiologis  anggota  laki-laki  suatu  masyarakat  yang cenderung  menguasai  posisi  kekuasaan,  semakin  berkuasa  mereka,  maka  semakin  kuat dorongan seorang laki-laki untuk memegang posisi tersebut)
mendapat legitimasi yang kuat dari interpretasi agama. Tidak heran kalau selanjutnya agama dituduh sebagai salah satu unsur yang melanggengkan budaya patriarki dan melegalkan relasi gender yang tidak setara. 6
Husein  Muhammad dan  Marzuki  Wahid menilai  bahwa  hukum  keluarga Indonesia masih bernuansa diskriminatif-patriarkhis, pandangan ini begitu jelas tampak dalam beberapa pasal KHI tentang wali nikah dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 yang cenderung bias gender di mana hak perwalian hanya dimiliki oleh laki-laki meskipun ibu adalah orang terdekat anak, tentang saksi dalam Pasal 24, 25, dan 26 di mana hanya laki-laki yang berhak menjadi saksi, tentang kepala rumah tangga dalam Pasal 79 yang tidak memperhatikan kapabilitas dan kredibilitas istri/suami sebagai kepala keluarga 7 dan  tentang nusyuz hanya berlaku  untuk  istri  dan  penyelesaian akhir  yang  tidak seimbang antar suami dan istri.
Salikul Hadi juga menyimpulkan bahwa terjadi bias gender dalam konstruksi hukum Islam  di  Indonesia disebabkan pembagian peran  dalam  KHI  yang  sangat patriarkis cenderung banyak terdapat pada aturan-aturan jauh sebelumnya yang bersifat diskriminati. Didapati pula beberapa aturan formal pemerintah yang memperlihatkan norma ambivalen, disatu pihak pemerintah mengakui legal capacity kaum perempuan, disatu pihak justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin dan stereotype terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan di sektor  domestik  dan  peran  laki-laki  di  sektor  publik. 8 Durotun  Nafisah  juga memberikan kesimpulan bahwa KHI sebagai instrumen hukum yang paling banyak digunakan  dalam  Peradilan  Agama  berfungsi  sebagai  kontrol  sosial  yang  masih memiliki beberapa pasal yang dianggapnya bias gender. Ketidakadilan gender terdiri dari  marjinalisasi,  streotipe,  subordinasi, double  burden, dan violence. Menurut Durotun hal ini disebabkan oleh latar belakang sosiokultural dan metode pen yusunan
6 Mulia., 69
7 Husein  Muhammad, Reformulasi  Hukum  Keluarga  Indonesia  Pengantar  Dalam  Marzuki Wahid, Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia , Cet. I (ISIF, 2014),h.xxiii.
8 Solikul Hadi, ‘Bias  Gender Dalam  Konstruksi Hukum  Islam Di  Indonesia’, Vol. 7, No. 1 (2014),h. 25.
KHI  yang  hanya mengkompilasi kitab-kitab fiqih  tanpa  ada  kerangka ushul  fiqih apalagi pendekatan studi non-islamic. 9
Lain halnya menurut Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim. Keduanya meneliti bagaimana peran besar Indonesia sebagai garda terdepan d alam mengangkat   hakim perempuan di Pengadilan Agama. Peran hakim perempuan terbukti memberikan hasil positif dalam melindungi hak para perempuan yang berkara di  pengadilan. Namun meskipun hakim perempuan sudah memiliki kompetensi yang sama dalam memutus perkara seperti  para hakim laki-laki  dan dalam batas  tertentu memiliki  sensitivitas gender  yang  lebih  kuat  ketimbang  laki-laki,  peran  mereka  masih  terlihat  belum maksimal. Ini  disebabkan jumlah hakim perempuan yang lebih  sedikit dari  jumlah hakim laki-laki. Belum  lagsistem  panel/majelis yang  sering  sekali didominasi oleh hakim  laki-laki,  sehingga  putusan  yang  digunakan  adalah  putusan  hasil musyawarah/mayoritas. 10
Peradilan Agama di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pertama ( judex factie) hingga pada tingkat tertinggi ( judex juris) di Mahkamah Agung. 11 Melahirkan putusan- putusan hukum yang  tidak  berkeadilan gender. Sehingga  pertanyaannya kemudian adalah, seberapa besar bias gender terjadi yang disebabkan perbedaan gender terhadap keadilan (keadilan) gender. 12 yang dihasilkan lewat putusan-putusan tingkat banding, dan bagaimana dengan hakim menentukan dasar keputusan hakim dalam memutus suatu perkara sampai hukum hasil ijtihad hakim dijatuhkan kesetaraan gender.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan analisis dan kajian terhadap  sensivitas  putusan  hakim  banding  terkait  dengan  perceraian  disebabkan karena  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Sekaligus  sebagai  bentuk  konfirmasi terhadap budaya patriarki yang mengakar dan membudaya sampai kepada ruang publik
9 Durotun Nafisah,  ‘Politisasi Relasi  Suami-Istri: Telaah  KHI Perspektif  Gender’, Yin Yan , 2008.
10 Euis Nurlaelawati and Arskal Salim, ‘Gender Peradilan Islam: Hakim Wanita Di Pengadilan Agama Indonesia’, Aljami`ah , Vol. 51, No.2 (2013).
11 ‘Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan’, 2014., jumlah Kekerasan terhadap  Perempuan  (KtP)  sebesar  293.220.  Sebesar  96%  atau  sebanyak  280.710  kasus ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di  Indonesia. Sisanya  12.510 kasus  atau  berkisar 4%  bersumber dari  191 lembaga-lembaga mitra.
12 Fauzan Arrasyid, Sentivitas Gender  Hakim Kasasi  Dalam Pertimbangan Hukum  (Analisis Putusan Kasasi Tahun 2015 , 2015, h.8.
khususnya Peradilan  Islam  di  bawah  Mahkamah Agung.  Studi  ini  juga  semakin menarik  dengan  menambahkan  PERMA  No.  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan dan  Berhadapan Hukum sebagai  salah satu  analisis tambahan terhadap putusan-putusan para hakim.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan jenis penelitian yuridis yang bersifat kualitatif 13 atau library research, deskriptif analitis, yaitu di mana penelitian akan mendeskripsikan serta menganalisa sesuai data-data yang didapat, kaitannya dengan Putusan KDRT, buku-buku, serta  literatur  lainnya  yang  berkaitan dengan  penelitian ini.  Penulisan deskripsi ini  menjadi pilihan karena membantu serta membangun eksposisi (tujuan penulisannya), argumentasi (menyatakan argumentasi kepada pembacanya), dan narasi agar  sebuah subyek terlihat  hidup kepada para pembacanya serta bagaimana sikap mengekspresikan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama , dengan pendekatan yuridis normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua , dengan pendekatan berspektif perempuan, yaitu alat atau tools untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam pembentukan hukum sesuai dengan hierarkinya. 14 Sumber  data  yang  digunakan  sumber  data  skunder,  primer  dan  tersier.: Pertama, bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 1 Tahnu 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, INPRES Persiden No 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam, INPRES  No  9  Tahun 2000 tentang
13 Sugiyono  Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D (Bandung: ALFABETA, 2012). H. 13, menurutnya Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan secara alamiah langsung kepada sumber data, dan lebih bersifat deskriptif atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata maupun gambar tidak kepada angka.   Penelitian kualitatif  memiliki beberapa  karakteristik yaitu  dilakukan  secara  alamiah  langsung  kepada sumber  data,  dan  lebih  bersifat  deskriptif atau  data  yang  dikumpulkan berbentuk  kata-kata maupun gambar tidak kepada angka
14 Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Kementrian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan  Anak,  ‘Parameter  Resume  Kesetaraan  Gender  Dalam  Formasi  Regulasi Perundang-Undangan’ (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia).
Pengarusutamaan Gender, Perma  No.  3  Tahun  2017  tentang  Pedoma n  Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kedua, Bahan primer putusan yang diambil dari wabsite Makamah Agung RI mengenai perkara perceraian sebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketiga, Bahan tersier berupa buku-buku teks,  jurnal  hukum,  hasil  penelitian  hukum,  kamus  hukum,  berita,  internet  dan Ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Penelitian ini juga melakukan wawancara hakim untuk mendukung sumber data  penelitian. Selanjutnya, untuk analisis data  dengan content  analysis menganalisis  putusan-putusan  pengadilan  yang  terakit  dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). 15

## KAJIAN TEORI
Musdah Mulia mengartikan Sensitivitas gender (gender sensitivity) kemampuan hakim untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. 16 Untuk menilai sensitivitas gender hakim terhadap  perlindungan hak-hak perempuan pasca  perceraian dapat  dinilai  dengan menggunakan dua indikator Pertama, upaya hakim dalam merealisasikan nafkah istri baik nafkah iddah maupun nafkah lampau (madhiyah) . Kedua , upaya yang dilakukan hakim untuk merealisasikan nafkah iddah dan madhiyah istri yaitu menggunakan hak ex officio (kewenangan karena jabatannya). Dengan cara menunda proses ikrar talak bagi suami apabila belum melunasi segala kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya.
Adapun  perspektif  putusan  hakim  yang  tidak  berkeadilan  gender  dalam pandangan Mansour  Fakih  ditandai  dengan  hadirnya 1)  marginalisasi  perempuan (pemiskinan ekonomi), 2) subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan, 3) penglabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu dan akibat dari stereotype ituterjadi diskriminasi serta berbagai tindakan lainnya, 4) kekerasan (violence) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan karena perbedaan gender, 5) karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga,
15 Eriyanto, Analisis Isi: Pengangar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya (Krippendorf, 2004); Henri Subiakto, , Analisis Isi  Siaran  Berita Nasional Televisi Republik Indonesia (Surabaya: FISIP UNAIR, 1990), h.165.
16 Musdah Muliah, Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam) (Jakarta: Rineka Cita, 2009), h. 121.
maka banyak perempuan mengandung beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama (double burden) . 17
Satjipto Raharjo idealnya hukum itu mengalir mengikuti alur perkembangan masyarakat. Hukum  tampil  dengan  pesona  inklusif, menerapkan segala  hal  yang melingkari hukum untuk diterapkan pada fakta-fakta sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya menciptakan kepastian hukum, namun mewujudkan keadilan dan kemanfaatan di masyarakat.

## HASIL PENELITIAN
Adapun putusan yang akan dianalisis dan merupakan putusan terakit dengan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  menjadi  hasil  penelitian  ini, sebagaimana tabel berikut:

## Tabel A. 1
Putusan PTA pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) No Nama PTA Nomor Putusan Tahun 1 PTA Kendari Nomor:0005/Pdt.G/2016/PTA.Kdi 2016 2 PTA Palembang Nomor:21/Pdt.G/2018/PTA Plg 2018 3 PTA Banjarmasin Nomor:44/Pdt.G/2019/PTA. Bjm 2019
Sumber: PTA Kendari, PTA Palembang dan PTA Banjarmasin.
1. Putusan perkara Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor: 0005/Pdt.G/2016/PTA.Kdi.
Pada kasus ini terjadinya perselisihan dan pertengkara antara suami dan istri  sampai  pada tindak  KDRT dan  ditangani  oleh  polisi. Diperoleh fakta pula bahwa  sebab-sebab perselisihan tersebut  karena suami  telah  berselingkuh dengan wanita lain, namun istri tidak dapat menceraikan suaminya, karena suami tidak mau diceraikan. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2244 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994.
Sebagai pihak yang terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) dan telah meninggalkan termohon selama 22 hari, menurut hukum tidak diberi hak untuk mengajukan gugatan dengan alasan tersebut, karena sejalan dengan SEMA  RI
17 Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 72.
Nomor  3  Tahun  1981  yang  menyatakan  pihak  yang  menyebabkan  timbulnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mungkin dapat meminta perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut.
Suami tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT) antara kedua belah pihak. Majelis  hakim tingkat banding dapat memahami mengapa istri memilih untuk meninggalkan  tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa rumah tangga antara suami dan istri pada kasus ini telah pecah (broken mariage) yang sedemikian rupa sifatnya dan rumah tangga  kedua belah pihak tidak mungkin dapat diperbaiki lagi  dan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
Menurut  Majelis  Hakim  Tingkat  Banding  didasarkan kepada pertimbangan yang  tidak  cukup (onvoldoende  gemotiverrd), dan  pertimbangannya  tidak  dapat dipertahankan lagi serta  harus dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi  Agama Kendari mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan istri karena alasan -alasan cerainya telah dapat dibuktikan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat tidak termasuk istri  yang nusyuz dan  berhak memperolah nafkah iddah. Majelis  Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai istri yang akan dicerai dan tidak termasuk istri yang nusyuz, istri berhak memperoleh mut’ah, tetapi nilai nominal jumlah uang mut’ah yang diperoleh oleh  istri  berpedoman pada pendap at seorang pakar hukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab Al  Ahwal al-Syalhsiyah halaman 334 sebagai berikut:
“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa keridhaan istri, maka istri tersebut berhak menerima mut’ah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah.”
Melihat  dari  kronologis kasusnya penyebab terjadinya KDRT  karena suami sering marah-marah dan terjadilah pertengkaran secara terus-menerus sebagai alasan
untuk menceraikan istrinya karena ternyata suminya sudah punya wanita idaman lain, jelas hal ini sangat tidak berkeadilan gender.
Putusan KDRT yang diteliti merupakan persoalan serius kaum perempun dan menimbulkan sebagai dampak negatif yang sangat merugikan. Dampak tersebut antara lain: secara fisik, perempuan dapat mengalami patah tulang, memar, kelainan saraf, gangguan  psikologis,  mengalami  gangguan  emosi  seperti  kecemasan, depresi  dan perasaan rendah diri. Hak-hak reproduksi juga mengalami gangguan, di samping itu, berpengaruh kepada dampak pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka.
Dilhat dari segi  perspektif gender kesalapahaman terhadap agama juga dapat menjadi pemicu KDRT.  Dalam memahami nusyuz istri  terkadang diartikan sebagai justifikasi  bagi  suami  untuk  melakukan  kekerasan  sebagai  pendidikan  untuk memperbaiki sikap istri. Latar belakang yang menyebabkan sikap pembangkan istri cenderung  diabaikan  hingga  tujuan  pendidik  tidak  tercapai  dan  potensi konflik/kekerasan tetap ada. Hal ini memang tidak dapat dipisahkan dengan pengaruh budaya partiarki yang telah mengakar kuat hingga penafsiran terhadap ajaran Islam cenderung mengistimewakan laki-laki.
Persoalan kekerasan terhadap istri sendiri tidak lepas dari budaya dan agama dalam  konteks  yang  cenderung  patriarkal  terhadap  moralitas  suami.  Ini  ka rena domestik kekerasan di  kalangan  umat  Islam  saat  ini,  yang  tidak  didasarkan pada kesalahpahaman dari Ayat Al-Quran saja, tetapi juga konstruksi budaya dan agama patriarki yang menimbulkan berbagai bentuk dampak negatif prasangka terhadap posisi dan peran istri. Agama-agama besar di dunia pada dasarnya melegitimasi pandangan ini.
Apabila ditinjau dari keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pegahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah membongkar pandangan lama dan telah menegaskan bahwa relasi suami istri  atau relasi orang tua  dan anak bukanlah semata-mata masalah domestik dan hanya menjadi hukum privat saja, melainkan juga hukum publik. Undang-Undang PKDRT menegaskan bahwa kekerasan baik seksual, fisik, pisikis dan menelantaran ekonomi terhadap istri dan anggota keluarga lainnya, merupakan  urusan  negara  dan  sekaligus  masyarakat  di  mana  hukum  itu  dapat ditegakkan kepada pihak yang melakukan kekerasan.
2. Kasus  lainya  pada  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palembang  Nomor: 21/Pdt.G/2018/PTA Plg. KDRT yang menyababkan penderitaan  secara fisik, seksual, pisikologis dan penelantaran rumah tangga.
Majelis  hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif di dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, yang mempersoalkan tentang Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan hak-hak suami istri  sebagaimana termaksud di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dianggap keliru menurut terbanding adalah suatu kekeliruan besar, karena Majelis  Hakim Pengadilan  Agama  Palembang telah  benar  dan tepat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.
Majelis  hakim  di  dalam  pertimbangan  hukumnya  menyatakan  bahwa: “Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan  ini  tidak  dipertimbangkan Majelis  Hakim”, sehingga putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah benar dan tepat di dalam pertimbangan hukumnya, karena bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Pembanding tidak ada hubungan relevan dengan gugatan yang diajukannya dalam perkara Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA  Plg.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Palembang  yang memeriksa perkara  ini  untuk  menguatkan Putusan  Pengadilan  Agama  Palembang Nomor Perkara 1767/Pdt.G/2017/PA Plg  tanggal  3  Mei  2018 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono );
Istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan jo.  Pasal  19  huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Istri  juga  mengajukan gugatan  nafkah madhiyah, nafkah iddah d an  mut’ah sebagai  kumulasi  gugatan  dalam  perkara  gugatan  cerai a  quo, hal  mana  tidak dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Palembang  dalam putusannya, sehingga  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Agama  Palembang  akan memberikan  pertimbangan  mengenai  kumulasi  gugatan  dimaksud  setelah mempertimbangkan pokok perkara a quo
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara a quo , telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50  Tahun 2009, serta  telah memenuhi pula ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan istri pergi  dari  kediaman bersama dan tinggal  di  rumah saudaranya dan sejak  itu  pula keduanya tetap pisah tempat tinggal hingga saat ini. Pada kasus ini istri dan suami terus saling berbantahan dan ada bekas lebam di pelipis kiri istri. Suaminya telah mendorong tubuh istrinya hingga terjatuh dekat pintu kamar, yang mengakibatkan istri merasakan sakit perut dan mengeluarkan flek darah kental berwarna merah serta luka lebam di bagian pelipis kirinya, dan pada saat itu pula istri menelpon kakaknya minta dijemput dan menemaninya ke dokter untuk berobat.
Sejak kejadian itu istri dan suami ini telah pisah tempat tinggal  selama enam bulan, dan hingga saat ini istri tetap tinggal di rumah orang tuanya, demikian juga suami tetap tinggal di rumah orang tuanya di Banyuasin. Perselisihan tersebut terus berlanjut dan mereka tidak pernah lagi  hidup rukun sebagai  suami istri  serta  tidak ada  lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya.
Istri  tetap  pada  pendiriannya untuk  bercerai  dengan  suaminya, hubungan mereka sudah sulit dipertahankan dan didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:
“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017).
Sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak  dalam  satu  tempat  kediaman bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”. Merupakan fakta yang cukup sesuai
alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang ‐ Undang Nomor  1  Tahun  1974”  memenuhi Pasal  39  ayat  (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah  Nomor 9  Tahun 1975  jo.  Pasal  116  huruf f  Kompilasi Hukum  Islam, sehingga amar putusan pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan, namun perlu perbaikan pada redaksi amar putusan angka satu dimaksud. Ditegaskan pula dalam Pasal 24 ayat (2)  huruf a  Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1975 yang  menyatakan,  bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”; dan ketentuan Pasal  152  Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  pula  bahwa  “bekas  istri  berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali istri nusyuz”
Pada proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat  selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kiswah selama dalam idah (nafkah idah) dan mut’ah dari suami/bekas suaminya . Penetapan hak-hak istri  tersebut dapat  dilakukan melalui gugatan  cerai, gugatan rekonvensi dalam  permohonan cerai  talak  maupun ditetapkan oleh  hakim secara ex-officio.
Putusan Mahkamah Agung RI  Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum:  “istri  yang  menggugat  cerai  suaminya  tidak  selalu  dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada istrinya dengan alasan bekas istri  harus menjalani masa idah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami”.
Sesuai Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara  fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekeraan fisik, kekerasan psikis, ke kerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Ketentuan Pasal  5 huruf (b)  Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)  yang menjelaskan tentang
bentuk-bentuk Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  maka  ditemukan fakta bahwa kepergian istri dari kediaman bersama dipicu oleh tindak kekerasan secara fisik dan psikologis yang telah dilakukan oleh suami. Sehingg kepergian istri dari kediaman bersaman dengan suaminya di  Banyuasin beralasan menurut hukum dan istri  tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang telah berbuat nusyuz.
Melihat dari kronologis kasusnya bahwa aspek pertama dan utama yang dijadikan dasar dalam perceraian karena terjadinya pertengkaran secara terus-menerus adalah merupakan aspek  yuridis.  Dengan  berpatokan pada undang-undang yang  berlaku, hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika  ditegakkan, sebab  salah  satu  tujuan  hukum itu  unsurnya adalah  menciptakan keadilan.
Kesadaran  akan  adanya  diskriminasi  dan  perlakuan  tidak  adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun ruang privat, telah  merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Namun telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi- sanksi  bagi  para  pelakunya.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,  merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.
Undang-Undang  tersebut  dilegislasikan  dengan  beberapa  pertimbangan: Pertama , bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. Kedua , bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dih apuskan. Ketiga , bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, mestinya mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, ata u perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Keempat , bahwa dalam kenyataannya kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  banyak  terjadi,  sedangkan  sistem  hukum Indonesia belum  menjamin akan  adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 Undang-Undang ini dijelaskan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau  penderitaan secara  fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah meliputi suami, istri, dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri  dan  anak)  karena  hubungan darah,  perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah  untuk mencegah segala  bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan  dalam rumah tangga,  dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Secara tegas,  kekerasan dalam rumah tangga,  diatur  dalam Pasal  5  Undang- Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang  dilarang  melakukan kekerasan dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a)  kekerasan fisik; b)  kekerasan psikis;  c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.
Berdasarkan pasal tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka  berat), kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang  dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga  dengan orang  lain  untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu), atau penelantaran  rumah  tangga  (seperti  orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).
Melihat dari kasus-kasus putusan perkara di atas terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka telah terjadi kekerasan (violence) sebab adanya tidak kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa  tunggal  dalam  rumah  tangga.  Kekerasan  terhadap  perempuan  yang diakibatkan karena perbedaan gender sering kali terjadi karena mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kepada kekerasan dalam bentuk yang lebih  luas seperti  pelecehan seksual. Kekerasan yang  disebabkan oleh  bias gen der disebut gender-realted violence pada dasarnya kekerasan gender tersebut disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan kekuatan yang ada dalam manusia.
Meskipun sebagian hakim berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  bukan bagian  dari nusyuz nya suami karena belum diatur  dalam  Undang- Undang  Perkawinan dan  KHI  sebagai  regulasi  rujukan yang  sering  digunakan di Pengadilan Agama. Berbeda halnya menurut Helvira hakim Pengadilan Agama Palopo:
“Kekerasan dalam rumah tangga yang berupakan kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, sebaliknya istri  yang mengajukan gugatan cerai disebabkan karena mengalami KDRT tidak selamanya dapat dianggap nusyuz . Hakim  di  pengadilan sebaiknya terlebih dahulu melihat kronologis kasusnya, supaya dapat  mempertimbangkan dan  memutuskan sesuai nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara” . 18
3. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilihat kasusnya pada Putusan Perkara  Pengadilan Tinggi  Agama  Banjarmasin Nomor: 44/Pdt.G/2019/PTA.Bjm kekerasan secara verbal dan fisik.
Pada  kasus  ini  terjadinya inzage dalam  pertimbangan hakim  memutuskan bahwa suami dihukum membayar nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istrinya. Namun hal itu disanggah oleh suami karena menurutnya istri telah nusyuz , karena pergi  meninggalkan suaminya saat  terjadi  perselisihan dalam rumah tangga mereka maka gugurlah haknya sebagai penerima nafkah. Namun dalam pembelaan istri,  hal  itu  dilakukan istri  karena  ingin  menenangkan pikiran  antara mereka, maka istri  pergi ke rumah keluarganya yang ada di yogy akarta. Karena istri
18 Helvira, Wawancara Pribadi dengan Helvira pada 21 Oktober 2020.
selalu mendapatkan kekerasan dari suami secara verbal dan fisik. Perginya istri supaya saling intropeksi diri satu sama lain.
Sesuai  dengan ketentuan Pasal  19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan cukup alasan dan terbukti bahwa antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, telah cukup bagi istri untuk melakukan perceraian dengan suaminya berdasarkan  pasal  39  ayat  2  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  karenanya permohonan pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap termohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dinyatakan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya pertimbangan dalam hal ini patut untuk dipertahankan.
Ikatan perkawinan  bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi  merupakan ikatan  lahir  dan  batin  antara  pasangan  suami  istri.  Keutuhan rumah  tangga  lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah ketimbang aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa, diantaranya rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, rasa senasib sepenanggungan. Apabila antara suami istri  sudah tidak ada kesamaan rasa sebagaimana tersebut di atas, ma ka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya batiniyah.
Di samping adanya pertengkaran tersebut yang awalnya mencapai perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim melalui kuasa hukumnya masing-masing. Namun sikap istri yang tetap ingin bercerai dengan suaminya, maka cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan  Agama  Kotabaru untuk  memperoleh kesimpulan bahwa  rumah tangga antara suami-istri tersebut telah retak (broken marriage ) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.
Pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya “Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun” yang menyatakan:
“Tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu  serius  atau  sepele (berat  atau  ringan)  namun kebaikan hanya d apat  diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga”.
Selain  itu,  pertimbangan  hakim  juga  berdasarkan  Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal  8 September 2003 yang  abstrak hukumnya dapat disimpulkan, ba hwa hidup berpisah tidak  dalam  satu  tempat  kediaman bersama  dan  salah  satu  pihak  tidak  berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian.
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban bagi bekas suami,” dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang  atau benda, kecuali bekas istri  tersebut qobla al- dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan c) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun” dan Pasal 152 menyebutkan: “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ”.
Pada  kasus  ini  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Kotabaru  Nomor 388/Pdt.G/2018/PA.Ktb  telah  mempertimbangkan,  bahwa  istri  sebagai  penggugat terbanding  tidak  terbukti  sebagai  istri  yang nusyuz , pertimbangan  tersebut  dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  Agama Banjarmasin. Karena pada saat itu istri mengikuti suaminya tinggal di Kotabaru Kalimantan-Selatan membuktikan bahwa  ada  ketaatan  dan  kesetiaannya sebagai seorang istri. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi suaminya untuk melindungi dan  menyayangi  serta  membahagiakan  istri  dan  anak-anaknya.  Namun  dalam perjalanan  pernikahan  mereka  setelah  sekitar  lima  tahun  tinggal  bersama  terjadi pertengkaran yang  sulit  untuk dirukunkan kembali, sebab suami  selingkuh dengan perempuan lain dan mereka telah satu rumah dengan perempuan lain tersebut.
Pada kasus ini dalam menentukan besaran mut’ah yang disesuiakan dengan kepatutan dan kemampuan suami Pasal  160  Kompilasi  Hukum Islam  (KH I)  juga dipertimbangkan tentang masa  suami  dan  istri  dalam  membina rumah  tangganya, karena masa pengabdian istri telah cukup lama, tepatnya sejak tanggal 24 Agustus 2005 (lebih dari 13 tahun) dan telah melahirkan serta mengasuh dua orang anak, juga dengan memperhatikan pula kondisi sosial ekonomi suami. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  Banjarmasin  sependapat dengan  pertimbangan Majelis  Hakim  Pengadilan Agama Kotabaru tentang besaran mut’ah yang wajib dibayarkan, untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi  hak-hak bekas istri  yang nota  bene kaum perempuan, maka Pengadilan Tinggi  Agama Banjarmasin memandang perlu untuk memerintahkan mantan suami  agar  membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau), mut’ah dan nafkah ‘iddah dibayar lunas pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf c.
Argumen hakim dalam memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara suami-istri tersebut telah retak ( broken marriage ) dan sulit  diharapkan untuk dapat hidup  rukun kembali,  sehingga  alternatif  yang  terbaik  adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak  negatif yang lebih besar. Sejalan dengan kaidah asasiyah رارضلا لازي “kemudaratan harus dihilangkan.
Argumen mejelis hakim berikutnya terakait istri yang melakukan nusyuz dapat di ‘embargo’ dengan tidak diberi nafkah oleh suami serta sejumlah tindakan lainnya. Hampir semua ulama sepakat, bahwa nafkah istri  yang nusyuz menjadi gugur  dari kewajiban suami.Adapaun akibat nusyuz bagi  suami  dalam  hal  ini  belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi menetapkannya sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diseret ke meja hijau, ini jelas suatu bentuk diskriminasi.
Masalah pemukulan sungguhpun diizinkan oleh Al-Qur’an dengan beberapa catatan, dalam praktek sangat rentan untuk disalahgunakan pihak suami dan merupakan pintu atau jalan bagi tindakan kekerasan terhadap istri atas instruksi agama. Ini cukup berbahaya, karena menjadi alasan terciptanya tindak kekerasan terhadap wanita yang secara umum lemah fisiknya. Hal ini juga menjadi sasaran bagi kalangan non Islam untuk  memojokkan umat  Islam  bahwa syari’at  Islam  ‘merestui’  tindak  kekerasan terhadap wanita  dengan membolehkan pemukulan. Andaikata pemukulan itu  tidak
diizinkan saja, kaum wanita cukup potensial mendapatkan perlakuan kasar dan keras dari suaminya. Dalam hal ini hendaknya diperhatikan, bahwa sunnah Nabi secara jelas tidak ‘‘merestui’’ praktek pemukulan ini dengan salah satu  sabdanya, yang intinya bahwa pria yang memukul istrinya bukanlah pria terbaik di antara umatku perlu juga disadari bahwa kata “daraba” dalam Al-Qur’an maknanya tidak selalu ‘memukul’, namun terkadang juga dapat bermakna berjalan di muka bumi atau  membuat tamsil atau perumpamaan. Jika makna ini yang diamalkan, dapat saja menghadapi istri yang nusyuz suami dapat pergi buat sementara waktu untuk merenungi kesalahan diri, dan istri juga ketika ditinggal suami juga melakukan hal yang serupa, atau dapat juga suami membuat suatu tamsil, perumpamaan, perbandingan kehidupan rumah tangganya sebelum dan sesudah istri nusyuz atau membandingkannya dengan keluarga lain yang tidak terjadi.
Menurut Musdah Mulia, Tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad saw sendiri awal  sudah terkait  dengan humanisme dan  rasa  keadilan, karena itu  tauhid  hanya bermakna jika menghasilkan konsekuensi moral mengenai kesamaan umat manusia. Untuk itu perlu transformasi interpretasi agama dari teologi penindasan menuju teologi pembebasan sejati. Secara religius, proses pembebasan kaum perempuan dari struktur penindasan dan kekerasan jelas bukan pekerjaan mudah, tetapi harus segera dilakukan.
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  merupakan  salah  satu  bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam  relasi  laki-laki  dan  perempuan yang dikonstruksi masyarakat. Tidak hanya berupa  perselisihan,  tetapi  lebih  buruk  lagi.  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga bersumber dari pandangan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Hal ini lebih banyak dialami oleh perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga  (KDRT) karena konstruksi masyarakat yang patriarki.
Rancangan Undang-Undang Anti  Kekersan Dalam Rumah Tangga  (KDRT) muncul karena undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  masih  belum  dapat  melindungi  kaum  perempuan.Pemahaman  tentang kekerasan hanya dimaknai sebagai  kekerasan fisik, padahal dapat  berw ujud psikis maupun seksual. Seperti halnya yang dialami dalam kasus di atas istri dianggap nusyuz karena pergi meninggalakan rumah tinggal bersama, disebab kerena telah diusir bahkan diancam akan dibunuh jika tidak pergi  dari  rumah tinggal  bersama oleh sua minya,
ternyata hanya salah satu cara suami supaya tidak ketahuan kalau ternyata dia telah mempuyai wanita idaman lain.
Pada  dasarnya Tujuan lahirnya Undang-Undang No  23  tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  terdapat  empat  asas  yang digadang-gadang untuk melaksanakan undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender,  non  diskriminasidan perlindungan korban. Adapun tujuan  dari diberlakukannya  undang-undang  PKDRT  adalah; Pertama ,  menyatakan  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  kejahatan  terhadap  kemanusiaan . Kedua , menegaskan hak-hak korban dan  kewajiban serta  tanggung  jawab  pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  upaya penghapusan segala  bentuk  kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai  aspek kehidupan perempuan. Namun terdapat beberapa tambahan tujuan yang diharapkan dari Undang-Undang PKDRT ini setelah diberlakukannya, yaitu; mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Menurut Ibu Hj. Hafsah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat:
“Kekerasan Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  bukan bagian  dari nusyuz suami menurutnya itu  hanya kekhilafan yang  dilakukan oleh  seorang  suami  karena menurutnya belum  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI).” 19
Perspektif kesetaraan dan keadilan gender, sejumlah pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) memarjinalkan perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fiqih yang menempatkan perempuan sebagai “urutan kedua” setelah laki-laki, seperti dalam soal wali, saksi, nusyu>z , poligami, serta dalam hal hak dan kewajiban suami istri. Padahal pihak-pihak yang menikah dan membentuk keluarga itu bukan hanya laki- laki, tapi juga perempuan. Mereka dimata Allah sama-sama kerja keras dan sama-sama dihargai  pula,  tanpa  diskriminasi, dan  tanpa satu  dilebihkan sedangkan yang  satu dilemahkan. Sementara  fakta  menunjukkan,  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga masih butuh perhatian.
19 Hj. Hafsah, Wawancara Pribadi, 2020.

## KESIMPULAN
Kepekaan gender hakim Pengadilan Tinggi  Agama  masih  rendah, terutama dalam memutus perkara terkait dengan persoalan suami istri/rumah tangga.  Hal ini disebebkan  karena  pemahaman hakim  terhadap  sumber-sumber hukum  dan  juga kemampuan  hakim  dalam  menggunakan  logika  hukum  yang  masih  bias  gender. Dipengaruhi oleh budanya patriarki, regulasi yang digunakan hakim seperti Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bias gender, dan classic  islamic doctrine . Logika  hukum yang  digunakan hakim dalam memutus putusan perkara merupakan bagian dari ijtihad  hakim dalam menemukan hukum baru, namun teradang hakim belum berani melakukan terobosan baru dalam berargumen  berdasarkan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat (sosial justice) hakim masih dominan dalam menggunakan (legal justice) keadilan berdasarkan undang-undang dan masih rendahnya pemahaman gender hakim dalam urusan hukum keluarga meskipun sudah ada Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dihadapan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa, Rifka, Women’s Crisis Center, Benarkah Kita Mencintai Istri Kita
Arrasyid,  Fauzan, Sentivitas  Gender Hakim  Kasasi  Dalam  Pertimbangan Hukum (Analisis Putusan Kasasi Tahun 2015 , 2015
Eriyanto, Analisis Isi: Pengangar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya (Krippendorf, 2004)
Fakih,  Mansour, Analisis  Gender  Dan  Transformasi Sosial (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar)
Hadi, Solikul, ‘Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia’, Vol. 7, No.
1 (2014), 25
Helvira, Wawancara Pribadi dengan Helvira
Hj. Hafsah, Wawancara Pribadi, 2020
Irianto, Sulistyowati, and Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi  Peradilan  Kasus  Kekerasan Terhadap Perempuan (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesa, 2008)
Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas  Hukum Universitas Indonesia (MaPPI  FHUI), ‘Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum’ (Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  bekerja  sama  dengan  Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018)
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak,  ‘Parameter  Resume  Kesetaraan  Gender  Dalam Formasi Regulasi Perundang-Undangan’ (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia)
‘Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan’, 2014
‘Mahkota Hakim Di Meja Diskusi’, Majalah  Peradilan Agama , Mei 2013
Muhammad,  Husein, Reformulasi  Hukum  Keluarga  Indonesia Pengantar  Dalam Marzuki Wahid, Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia , Cet. I (ISIF, 2014)
Mulia,  Musdah, Ensiklopedia Muslimah Reformis,  Pokok-Pokok Pemikiran  Untuk Reintrepretasi Dan Aksi , Cet. 1 (Jakarta: Dian Rakyat)
Muliah, Musdah, Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam) (Jakarta: Rineka Cita, 2009)
Nafisah, Durotun, ‘Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender’, Yin Yan , 2008
Nurlaelawati, Euis,  and Arskal Salim,  ‘Gender Peradilan Islam:  Hakim Wanita  Di Pengadilan Agama Indonesia’, Aljami`ah , Vol. 51, No.2 (2013)
Subiakto, Henri, ,  Analisis  Isi  Siaran Berita  Nasional Televisi  Republik Indonesia (Surabaya: FISIP UNAIR, 1990)
Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  Dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2012)