TIONGHOA INDONESIA: DARI DIKOTOMI KE MONO-IDENTITAS?
Ibrahim, S.Fil., M.Si*

## Abstract
The most commonly used by various elements in defining Tionghoa identity is by dividing it  into  main  dichotomy,  i.e.  totok  and  peranakan.  Nevertheless,  totok  and  peranakan definition  themselves  have  limits  that  keep  continuously  debated.  Totok  is  generally understood  from  the  side  of  its  birth  and  Tionghoa  Puritanism,  while  peranakan  is comprehended as identity  that mixes each other  with locality. As the time  goes by, totok and peranakan dichotomy are not relevant anymore. Recent politic development has led to Tionghoa identity option measured singly by the level of more liquid flexibility.

## Key words:

## Tionghoa, Identity, Totok, and Peranaka

## I. PENDAHULUAN
Pada  masa  kolonial,  identitas  etnis Tionghoa 1 dapat  diidentifikasi  dalam  dua term: totok dan peranakan.  Selain  riwayat kelahiran, faktor derajat penyesuaian dengan  kebudayaan  lokal  juga  menjadi faktor pembeda antara totok dan peranakan. Totok didefinisikan dalam relasinya dengan sejarah kelahiran mereka di negara asal dan tingkat  orientasi  budaya  serta  politiknya terhadap  negara  leluhur mereka,  sementara peranakan mengacu  pada  kelahiran  di  luar negara  China  dan  derajat  penyesuaian  diri dengan  konteks  lokal,  misalnya  bahasa, agama, nasionalisme, dan sebagainya.
Dikotomi totok dan peranakan pada akhirnya  juga  cenderung  memberikan warna politik yang berbeda. Totok misalnya cenderung mendukung nasionalisme China, sementara peranakan,  sekalipun  tetap  ada
* Penulis  adalah  Dosen Jurusan Sosiologi  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Bangka Belitung
1 Istilah  ‘identitas  etnis  Tionghoa’ yang  akan digunakan  dalam  tulisan  ini  merujuk  pada  identitas dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  misalnya  identitas agama,  budaya,  sosial,  bahasa,  politik,  dan sebagainya.
yang berorientasi  China,  pada  umumnya mendukung kekawulaan  Belanda atau nasionalisme  Indonesia.  Jika  pada  masa kolonial  orientasi  politik  etnis  ini  terbagi dalam  tiga  corak,  maka  setelah  Indonesia merdeka  sikap  mereka  terpecah  dalam beberapa  kelompok,  yakni integrasionis, asimilasionis,  dan cukong.  Masing-masing kelompok  ini  menempuh  cara  politik  yang berbeda-beda  dalam  mencapai  tujuannya. Ketika Indonesia memasuki masa reformasi,  corak aktivisme  politik menjadi fenomena baru. Dua cara yang dipakai oleh etnis  ini  adalah  gerakan  tuntutan  untuk mendapatkan  hak-hak  konstitusional  dan keterlibatan  dalam  berbagai  kandidasi- kandasi Pemilu.
Dalam perkembangan politik mutakhir,  definisi  identitas  etnis  Tionghoa yang  mengacu  pada totok dan peranakan tentu tidak lagi relevan.  Pencarian identitas di  luar  pemilahan  tersebut  menjadi  penting untuk  ditelusuri  dan  menjadi  bagian  dari gugahan tulisan ini.

## II. PEMBAHASAN
Term  ‘Masalah  Tionghoa’  yang populer  pada  masa  Orde  Baru  pada dasarnya memuat substansi dasar mengenai identitas orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Perdebatan mengenai bagaimana dan  seharusnya  seperti  apa  identitas  etnis Tionghoa tersebut ditempatkan oleh penduduk  pribumi  dan  etnis  Tionghoa  itu sendiri  bermuara  pada  persoalan-persoalan lain  di  luar  sekedar  identitas.  Itulah sebabnya, Suryadinata (2010:185) mengatakan  bahwa  persoalan  Tionghoa bukan  hanya  persoalan  identitas  apa adanya,  namun  menyangkut  ranah  yang lebih  luas,  yaitu  politik,  ekonomi,  dan hubungan  internasional.  Meski  demikian, Suryadinata  meyakini  bahwa  persoalan identitaslah yang kemudian memberi dampak  besar  bagi  perluasan  dimensi ‘Masalah Tionghoa’ dan karenanya persoalan  identitas  menjadi  sangat  penting dan pertama-tama harus dijernihkan.
Cara  utama  yang  digunakan  oleh Suryadinata  (1984:xvii)  dalam  membahas identitas  etnis  Tionghoa  adalah  bagaimana mengidentifikasi  etnis  Tionghoa  dengan memperjelas  istilah-istilah  utama  yang selama  ini  banyak  dipergunakan.  Kategori- kategori  identifikasi  etnis  Tionghoa  yang lazim  digunakan  seperti  ras,  bahasa,  dan agama  dikritik  oleh  Suryadinata  karena menurutnya tidak relevan dengan kenyataan bahwa  banyak  orang  Tionghoa  Indonesia yang memiliki latar belakang ras campuran, tidak  dapat  berbahasa  China,  dan  bukan penganut agama China. Kategori identifikasi  diri  misalnya  dengan  cara mengidentifikasi  nama  keluarga  Tionghoa menurut  Suryadinata  juga  tidak  relevan karena  adanya  kebijakan  resmi  negara
untuk  mewajibkan  orang-orang  Tionghoa mengganti nama menjadi khas Indonesia 2 . Istilah yang pertama-tama harus dijernihkan menurut
Suryadinata (1984:xviii-xix;
2002:2;  2007:14;  132)  adalah  istilah totok dan peranakan. Istilah-istilah ini membantu untuk
mengidentifikasi bagaimana sebetulnya  wujud  identitas  etnis  Tionghoa tersebut. Onghokham (2008:135)
mendefinisikan totok dan peranakan dari sisi  kelahirannya.  Menurut  Onghokham, istilah peranakan mengacu  pada  orang- orang  Tionghoa  yang  lahir  di  luar  negara China  dari  seorang totok 3 . Totok adalah pendatang  baru  dari  negara  China  dan kelahiran  Cina.  Onghokham  menyebut istilah totok dengan  istilah singkeh atau singkek 4 (lihat  juga  Bertrand,  2004:60;
Rahoyo, 2010:63; Tan, 2008:1; Suryadinata,  2007:131;  Willmott,  1960:18; Lim  &  Mead,  2011:7,  Reid,  2009:  289). Keberadaan peranakan menurut Onghokham  (2008:169)  dipengaruhi  oleh fakta  sejarah  minimnya  wanita-wanita Tionghoa  yang  beremigrasi  ke  Pulau  Jawa sampai  pada  abad  ke-19.  Meski  demikian, Onghokham  meyakini  bahwa  terdapat pergeseran definisi setelah Indonesia merdeka  yang  tidak  lagi  berkutat  pada faktor kelahiran dan orientasi budaya.
Sementara  itu, totok dan peranakan menurut Suryadinata (1984:xviii-xix)
2 Kebijakan  pemerintah  terhadap  etnis  Tionghoa diaspora menurut Suryadinata (2002:10-11) dipengaruhi  oleh  konsep  bangsa  dimana  mereka berada.  Jumlah  etnis  Tionghoa  yang  ada  di  suatu negara  juga  relatif  berpengaruh  terhadap  kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah.  Faktor  lain  adalah sistem  politik  suatu  negara,  apakah  demokratis  atau otoriter.
3 Tionghoa totok menurut  Lim  &  Mead  (2011:10) secara umum adalah orang-orang Hokkien, Cantonese, Hakka, Teochew, dan Hainan.
4 Menurut  Williams  (1960:10),  istilah Singkeh diturunkan dari kata hsin- k’o yang berarti tamu baru.
tidaklah  merujuk  pada  asal-usul  kelahiran, melainkan merujuk pada tingkat penetrasinya  terhadap  kebudayaan  lokal. Totok tidaklah  didefinisikan  sebagai  orang- orang  yang  lahir  di  China  dan  kemudian tinggal  di  perantauan  (overseas  China), namun  dilihat  dari  sejauhmana  ia  masih berbahasa China dan berorientasi ke negara China. Sementara peranakan mengacu pada etnis  Tionghoa  yang  menggunakan  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa sehari-hari  di rumah  (lihat  juga  Suryadinata,  2010:183; 2002:17;  1978:  1).  Indikator  bahasa  ini menurut  Tan  (2008:166-169)  menjadi faktor  pembeda  yang  penting  untuk mengidentifikasi  identitas  etnis  Tionghoa karena  bahasa  menyangkut  perbedaan pengalaman, sejarah, atau pendidikan.
Dikotomi  ini  oleh  Dawis  (2010:54; lihat  juga  2010:25;  Yamamoto,  2011:109; Lim  &  Mead,  2011:7;  Freedman,  2000:26) tidak  hanya  dipandang  sebagai  dua  istilah, namun  juga  sebagai  dua  kelompok  yang saling  berbeda  dan  pada  akhirnya  memiliki orientasi  yang  relatif  berbeda.  Selain  soal orientasi  pada  negara  China,  pemilihan istilah totok dan peranakan pada  masa kolonial  juga  terjadi  dalam  dunia  ekonomi, misalnya  Tionghoa totok yang  lebih memilih menjadi pedagang. Bahkan menurut Tong (2010:112) ada
kecenderungan  bahwa  hubungan  antara totok  dan  perananan  memuncak  menjadi hubungan  yang disharmonis. Hal ini dipicu oleh  kalangan totok yang  merasa  superior dan  lebih  Tionghoa,  sementara peranakan justru  cenderung  masuk  golongan  ekonomi tinggi  dan  menganggap totok sebagai pendatang.
Vasanty (1999:354) mengkombinasikan  definisi totok dan
peranakan antara  kelahiran  dan  derajat penyesuaian. Totok bukan  saja  orang  yang
lahir  di  negara  China,  namun  juga  masih memiliki dan mempraktikkan budaya Tionghoa  dalam  kehidupan  sehari-hari. Sementara peranakan, selain  lahir  di Indonesia,  juga  sudah  beradaptasi  secara jauh  dalam  kehidupan  masyarakat  pribumi. Analisis yang  selama  ini  dianggap  paling memadai mengenai identitas etnis Tionghoa adalah analisis Gungwu (lihat Tan, 1997:39). Gungwu (1988:1-16) mengatakan bahwa  identitas  Tionghoa  saling  tumpang tindih, berubah dari waktu ke waktu, saling menyilang, dan selalu tidak bisa dilepaskan dari pencampuran identitas 5 .
Menurut Gungwu (1988:9), ada tujuh identitas  etnis  Tionghoa  yang  dapat diidentifikasi, yaitu identitas sejarah (berkaitan  dengan  sejarah  masa  lalu  orang- orang  Tionghoa  dan  terbentuk  umumnya sebelum  perang  dunia  kedua.  Identitas  ini membungkus  konsep  dengan  identitas budaya), identitas nasionalis China (berkaitan dengan orientasi sebagian kelompok  terhadap  nasionalisme  di  China yang  bangkit  pada  awal  tahun  1900-an. Identitas ini menurut Gungwu sudah sangat tipis  untuk  tidak  mengatakannya  sudah tidak  ada), identitas  komunal (identitas  ini bersifat  jejaring  kuat  dan  menurut  Gungwu dapat  dijumpai  di  Malaysia.  Identitas  ini dapat berubah  menjadi  identitas  etnis), identitas nasional-lokal (identitas ini berkaitan  dengan  identitas  diri  sebagai warganegara dimana mereka berada. Identitas  ini  umumnya  dipegang  oleh orang-orang  yang  berada  di  wilaya  Asia Tenggara), identitas  budaya (identitas  ini diserap  dari  tradisi  identitas  sejarah  dan merupakan  identitas  yang  paling  lentur), identitas etnis (identitas etnis pada dasarnya
5 Chee-Kiong & Kwok-bun (2001:363)
menyebutnya  dengan  istilah  labelitas  yang  saling bertabrakan, bercampur, dan melebur.
mengoreksi  identitas  budaya  dalam  hal orisinalitas ras dan lebih spesifik menyangkut  gagasan  dari  tujuan  politik dalam  rangka  mencapai  legitimasi  hak-hak minoritas.  Konsep  ini  bertujuan  untuk memperoleh  simpati  dari  dunia  luar),  dan identitas kelas (identitas ini sangat tergantung  pada  persilangan  batas-batas etnis  yang  tumbuh  sebagai  sesuatu  yang tidak terhindarkan dalam waktu yang lama. Pada  titik  ini,  menurut  Gungwu,  identitas menjadi sangat tergantung dengan keadaan, termasuk  elemen  di  luar  Tionghoa  itu sendiri).
Suryadinata  &  Peacock  sebagaimana
dicatat oleh Dawis (2010:83-84)
mengemukakan bahwa perkembangan mutakhir  etnis  Tionghoa  menunjukkan  ada perbedaan  dasar  sosial  dan  budaya  yang terbentuk  oleh  fakta  sejarah  pemisahan totok dan peranakan pada  masa  kolonial dan awal kemerdekaan. Orang-orang Tionghoa peranakan menentukan  jati dirinya berdasarkan tempat kelahiran mereka  di  Indonesia  dan  berorientasi  pada Indonesia. Sebaliknya, orang-orang Tionghoa totok lebih  sering  beriorientasi China  atau  yang  lebih  sering  lagi  adalah orientasi  pada  tanah  tempat  kelahiran orangtua atau nenek moyang mereka.
Dengan  demikian,  mengidentifikasi identitas  etnis  Tionghoa  sesungguhnya tidak dapat dilakukan dengan mudah karena terjadinya  heterogenitas  identitas  dalam tubuh  etnis  Tionghoa  itu  sendiri  (lihat  juga Tan,  1991:119) 6 .  Heterogenitas  tersebut misalnya menurut Dawis (2010:103) meliputi  asal-usul  daerah,  afiliasi  agama, pengaruh  keluarga,  kelas,  patriarki,  dan
6 Stavenhagen  sebagaimana dicatat oleh  Fisher, dkk (2000:46-47)  menggunakan  kriteria  bahasa,agama, wilayah,  organisasi  sosial,  budaya,  dan  ras  untuk menentukan kelompok-kelompok etnis.
pencarian  jodoh  yang  mendasari  pola interaksi  dan  identifikasi  etnis  Tionghoa Indonesia.
Dalam  konteks  perkembangan  politik dan pemerintahan mutakhir  yang kemudian berimplikasi  pada  ruang-ruang  sosial  dan budaya, dikotomi totok dan peranakan tidak lagi  relevan  dalam  merumuskan  identitas etnis  Tionghoa.  Terutama  yang  harus dipertanyakan  menurut  Tan  (2008:166) adalah eksistensi Tionghoa totok. Dikotomi identitas  tersebut  dibentuk  oleh  fakta sejarah  emigrasi  orang-orang  Tionghoa yang terpaksa bercampur dengan penduduk lokal  karena  minimnya  wanita-wanita  dari Cina  yang  beremigrasi  ke  Indonesia. Gelombang demi gelombang emigrasi yang kemudian  masuk,  serta  perkembangan politik Indonesia pra kemerdekaan membentuk  identitas  Tionghoa  dalam  dua identitas yang saling berseberangan. Situasi ini  semakin  memudar  seiring  dengan berkembangnya beberapa hal.
Pertama,  Orde  Baru  telah  melakukan proyek asimilasi total yang memaksa orang- orang  Tionghoa  untuk  melebur secara penuh  dengan  menghilangkan  identitas- identitas mereka. Di tengah cercaan banyak ilmuwan  tentang  kegagalan  dan  dampak buruk  dari  asimiliasi  Orde  Baru  tersebut, tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  proyek  ini memberikan  efek  positif  bagi  bangunan nasionalisme Indonesia orang-orang Tionghoa.  Sekalipun  Orde  Reformasi  telah membawa  perubahan  mendasar  pada  cara pandang  dan  perlakuan  terhadap  orang- orang  Tionghoa,  namun  tetap  tidak  mudah untuk menghapus pengaruh asimilasi tersebut.  Artinya,  terlanjur  banyak  orang- orang Tionghoa yang sudah menghilangkan identitas ketionghoaan mereka.
Kedua, dikotomi totok dan peranakan mengandaikan  masih  adanya  pengalaman
dan  tuturan  langsung  orang-orang  dari negara China. Hal ini misalnya berlangsung dalam gelombang-gelombang emigrasi orang-orang  Tionghoa  kelahiran  China  ke Indonesia  pada  masa  pra  kemerdeakaan. Selain sekarang sudah sukar mencari orang- orang kelahiran China yang berkwarganegaraan Indonesia, sistem perpindahan  kewarganegaraan  saat  ini  juga tidak semudah pada abad-abad sebelumnya. Mobilisasi kwarganegaraan dalam beberapa dasawarsa  terakhir  ini  terikat  ketat  oleh sistem kwarganegaraan yang berlaku secara internasional.  Dengan  demikian,  orang- orang Tionghoa  yang  ada di  Indonesia saat ini  diperkirakan  merupakan  orang-orang yang  sudah  berstatus peranakan dalam  arti kelahiran. Suryadinata (2010:183) mengatakan bahwa berhentinya arus imigrasi  Tionghoa  ke  Indonesia  secara otomatis  menurunkan  jumlah  Tionghoa totok di  Indonesia,  bahkan  generasi- generasi totok telah
mengalami peranakanisasi.
Ketiga, iklim politik di Indonesia saat ini sedang menuju pada proses demokratisasi dengan elemen-elemen partisipasi, kontestasi, dan ekualitas sebagai ciri  dasarnya.  Orientasi totok yang  pada masa kolonial mengarah pada nasionalisme China  kiranya  tidak  relevan  mengingat saluran-saluran politik etnis Tionghoa dapat diakomodir  dalam  sistem  perpolitikan  di Indonesia  saat  ini.  Setidaknya  hal  ini dibuktikan  dengan  berdirinya  berbagai organisasi partai politik berorientasi etnisitas ke-tionghoa-an pada awal reformasi.
Oleh  karena  itu,  identitas  etnis Tionghoa  perlu  didefinisikan  di  luar dikotomi totok dan peranakan. Pertanyaannya: apakah mungkin memunculkan satu identitas Tionghoa yang
sama  sekali  lepas  dari  dua  istilah  dasar tersebut?
Secara fisik, memang mengidentifikasi  orang-orang  Tionghoa tidaklah terlampau rumit. Rahoyo (2010:139)  misalnya  mengidentifikasi  etnis Tionghoa  dari  mata  dan  kulit,  bahasa  yang digunakan,  dan  nama  asli  yang  dimiliki. Namun Rahoyo, berdasarkan temuan penelitiannya  mengemukakan  salah  satu cara  baru  untuk  mengidentifikasi  mereka adalah  dengan  klaim ideal  type yang seharusnya  melekat  dalam  diri  orang Tionghoa, yaitu seharusnya kaya. Jika tidak kaya,  maka  orang-orang  Tionghoa  itu sendiri  akan  menanggalkan  identitas  ke- tionghoa-annya  dan  akan  lebih  memilih membangun  hubungan  dengan  penduduk pribumi. Sementara Usman (2010:330-338) menambahkan  aspek  lain,  yaitu  silsilah keturunan darah dan cara mereka mempraktikkan  budaya  leluhur.  Namun  ini lagi-lagi masih kontroversial.
Studi Usman  (2009)  mengenai  etnis Tionghoa  di  Aceh  menunjukkan  bahwa sekalipun  etnis  Tionghoa  berusaha  untuk beradaptasi dengan masyarakat lokal melalui  berbagai  manipulasi  identitas, namun  pada  batas-batas  tertentu  mereka tetap  memiliki  dan  memelihara  identitas yang  menjadi  pembeda  mereka  dengan orang-orang  lain.  Identitas  etnis  Tionghoa di  Aceh  yang  menonjol  yang  diidentifikasi oleh  Usman  (2009:330)  adalah  identitas nasional  dan  lokal,  identitas  historis  dan budaya, serta identitas etnis.
Cara etnis Tionghoa di Aceh mengidentifikasi  identitas  nasional  dan lokalnya  adalah  dengan  melalui  bahasa Indonesia  dan  serapan  dari  bahasa  Aceh. Cara  lain  adalah  dengan  penggunaan  kartu tanda penduduk. Berkaitan dengan identitas historis dan budaya, etnis Tionghoa di Aceh
menggunakan identitas ganda. Selain penyesuaian  dengan  identitas  Aceh,  etnis Tionghoa di daerah ini pada dasarnya tetap mempertahankan  identitas  historis  dan budaya leluhur mereka, misalnya penggunaan  bahasa Khek sebagai  bahasa suku,  tulisan  Mandarin  di  rumah-rumah, ritual keagamaan, pengunaan nama nasional dan nama keluarga sekaligus, serta penguatan  jejaring  etnis  dalam  bisnis. Adapun identitas etnis adalah identitas yang tidak  dapat  berubah  secara  alami  dan bersifat  biologis.  Etnis  Tionghoa  ditandai dengan  ciri  fisik  yang  sangat  mudah diidentifikasi,  misalnya  melalui  wajah, mata,  dan  warna  kulit 7 .  Masyarakat  Aceh sendiri  memahami  etnis  Tionghoa  dari aspek  turunan  darah  Tionghoa  dan  praktik budaya  Tionghoanya  sekaligus  (Usman, 2009:330-338).
Studi
Usman ini setidaknya mengemukakan informasi penting berkaitan dengan bagaimana etnis Tionghoa memperlakukan  identitas-identitas  yang mereka  miliki.  Etnis  Tionghoa  Aceh menurut  Usman  (2009:354)  tetap  berusaha menjaga  identitas  historis  dan  budaya Tiongkok  sehingga  kesan  eksklusivitas menjadi tidak terhindarkan. Etnis Tionghoa juga secara politik menurut Usman cenderung  terikat  oleh  doktrin  leluhur, yakni  secara  moral  berkewajiban  untuk membangun  negara  leluhurnya.  Mereka cenderung  membentuk  jaringan  dengan sesama  etnisnya.  Manipulasi-manipulasi identitas  etnis  Tionghoa  menurut  Usman dilakukan unutuk menyesuaikan diri dengan lingkungan  masyarakat  setempat  seraya
7 Menurut  Rahoyo  (2010:138),  dari  ciri  fisik sebenarnya  cukup  mudah  untuk  mengidentifikasi seseorang apakah Tionghoa atau bukan.
tetap  mempertahankan  identitas  Tionghoa mereka 8 . Studi Dawis (2010) juga
menunjukkan  adanya  kerinduan  orang- orang  Tionghoa  Indonesia  terhadap  leluhur mereka.  Tekanan  demi  tekanan  yang dialami  oleh  orang-orang  Tionghoa  di Indonesia membuat mereka berusaha untuk mencari  ruang-ruang  bagi  rekonstruksi  jati diri.  Media  film  ber-setting negara  Cina adalah  salah  satu  sarana  yang  menurut Dawis  (2010:186-189)  membantu  etnis  ini untuk  membentuk  rasa  solidaritas  dan kebersamaan  di  antara  keluarga,  tetangga, dan  anggota  masyarakat  lainnya  melalui imajinasi-imajinasi  tentang  Hongkong  atau Taiwan.
Upaya  penguatan  identitas  etnis Tionghoa juga  pernah  distudi  oleh  Lasiyo (1992).  Menurut  Lasiyo,  etnis  Tionghoa tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  warisan leluhur  mereka,  terutama  dalam  hal orientasi  agama.  Meski  menganut  agama baru, namun etnis Tionghoa masih mempraktikkan agama asli mereka.
8 Manipulasi identitas ke-Tionghoa-an juga dilakukan  oleh  Rahoyo  (2010).  Menurut  Rahoyo (2010:174-175), etnis Tionghoa sendiri mendefinisikan  identitas  etnis  mereka  dengan stereotip  kaya  secara  materi.  Ketika  Tionghoa  tidak dapat  keluar  dari  belitan  kemiskinan,  maka  mereka akan  menghilangkan  identitas  etnis  mereka  sebagai orang Tionghoa dan lebih  memilih  mengidentifikasi diri sebagai orang miskin. Ajaran materialisme yang menjadi  pandangan  hidup  membentuk  konstruksi berpikir  orang  Tionghoa  bahwa  mereka  pada dasarnya  harus  menjadi  orang  kaya  (ideal  type), bukan  seperti  yang  terjadi  dalam  diri  Tionghoa miskin  (real  type).  Dalam  kasus  demikian,  orang- orang Tionghoa miskin menurut Rahoyo tidak dapat memanfaatkan  rasa  inferior  mereka  dan  lebih bersifat  inferior.  Ketika  orang-orang  Tionghoa miskin  memilih  jalur  identitas  kelas  sebagai  dasar pembentukan  jati  diri  mereka,  maka sesungguhnya menurut Rahoyo, mereka telah kehilangan kesempatan  untuk  mendapatkan  manfaat  dari identitas  etnis,  misalnya  solidaritas  etnis  atau  yang disebut dengan relasi guanxi.
Penerimaan  agama  baru  bagi  mereka hanyalah bentuk adaptasi dengan lingkungan sekitar 9 . Senada dengan temuan tersebut,  Tjhin  (2007:335)  mengatakan bahwa  kesuksesan  orang-orang  Tionghoa memang  sangat  dipengaruhi  oleh  latar belakang  sejarah  mereka,  terutama  nilai- nilai  sosial  kultural  yang  berakar  pada konfusianisme,  tanggung  jawab  terhadap keluarga,  dan  pemanfaatan  sumber  daya dan  akumulasi  modal.  Situasi  ini  menurut Thjin menjadi faktor penting yang mempengaruhi  bisnis  etnis  Tionghoa. Orientasi kekerabatan etnis Tionghoa sebagai  simbol  familisme  dijaga  dengan kuat  sehingga  tidak  mengherankan  jika mereka  loyal  terhadap  negeri  leluhur mereka.
Huntington (2000:219;307) mengatakan  bahwa  ada  kecenderungan orang-orang  Tionghoa  yang  menyebar  ke berbagai  negara  tetap  terorientasi  pada ‘tanah air nenek moyang’, terutama negara - negara  yang  didominasi  etnis  Tionghoa seperti  Taiwan  dan  Singapura  yang  oleh Huntington disebut sebagai ‘Neg ara Peranakan  Cina’  dan  bergerak  berproses menuju  unifikasi,  yaitu  ‘Cina  Raya’.  Studi Erman (2010:13-17) mengenai corak politik etnis Tionghoa di Pulau Bangka pada masa pra kemerdekaan juga menampakkan bahwa  komunitas  Tionghoa  di  Bangka memiliki  orientasi politik  yang  erat  dengan perkembangan politik komunitasnya di luar daerah  dan  berorientasi  pada  pergerakan politik  leluhur.  Para  buruh-buruh  tambang
9 Situasi  ini  menurut  Tan  (1991:123)  dipertegas oleh  sebuah  riset  di  Solo  yang  menunjukkan  bahwa totok lebih  banyak  menjadi  muslim  ketimbang orang-orang peranakan. Ketika orang-orang peranakan ditanya mengenai fenomena ini, umumnya  mereka  mengatakan  bahwa  konversi agama  orang-orang totok ke  Islam  hanya  untuk mempermudah urusan bisnis mereka.
mengorganisir diri dengan jaringan-jaringan di  luar  Pulau  Bangka  dan  mengabaikan persoalan lokalitas. Erman menduga bahwa peran  intelektual  Tionghoa  yang  masuk melalui  sekolah-sekolah  Tionghoa  menjadi sebab maraknya aksi-aksi pergerakan buruh tambang pada masa kolonial.
Jika Suryadinata (2010:218-237 menyatakan bahwa
kebangkitan kebudayaan  etnis  Tionghoa  sedang  terjadi di  Indonesia  saat  ini  yang  diawali  dengan reposisi  tiga  pilar  budaya  Tionghoa  (pers Tionghoa, sekolah Tionghoa, dan organisasi Tionghoa), tidakkah kemudian ini menandakan bahwa sedang terjadi pergeseran menuju identitas tunggal? Artinya bahwa dikotomi totok dan peranakan memang  menjadi  tidak  urgen, apakah ini berarti ada sebuah identitas baru Tionghoa  yang  sedang  dibangun  oleh  etnis ini  melalui  saluran-saluran  formal  yang tersedia?
Kenyataan menunjukkan bahwa batas-batas  identitas  menjadi  sesuatu  yang tidak  perlu  diperdebatkan.  Dalam  kasus partisipasi  politik  elektoral  di  Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami peningkatan  dalam  satu  dasawarsa  terakhir ini,  kecenderungan  menunjukkan  bahwa debat-debat  mengenai  budaya  asal,  daerah kelahiran,  bahasa  yang  digunakan,  agama, sampai  pada  kepercayaan  mereka  tidak terlampau  berpengaruh.  Fokus  identitas adalah fokus ketionghoaan yang menyertakan terlesapnya batas-batas heterogenitas.  Yang  penting  kemudian adalah  apakah  Tionghoa  atau  bukan? Tionghoa  tidak  lagi  lengkap  dengan  atribut heterogentitasnya  karena  adanya  nuansa tunggal  identitas  yang  lebih  merujuk  pada etnis ini atau bukan.
Nyaris menangnya Ahok di Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada
Pilkada 2007 dan terpilihnya Ahok sebagai Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  2012  lalu menyertakan  informasi  penting  bahwa identitas  yang  memiliki  batas-batas  varian tenggelam  dalam  sebuah  kata  utama: Tionghoa.  Sub-sub  identitas  pada  akhirnya menjadi  tidak  sepenting  pada  identifikasi etnisitas secara umum.
Meski masih perlu perdebatan panjang,  transisi  dari  dikotomi  kek  mono- identitas  saya  kira  patut  dipertimbangkan sebagai  sebuah  cara  baru  untuk  melihat identitas  ketionghoaan.  Hal  ini  terutama terlihat  dari  penetrasi  Tionghoa  dalam dunia politik yang cenderung meminggirkan basis-basis perdebatan subidentitas.  Bagaimana  bentuknya,  pada batas  yang  bagaimana,  dan  daya  lesapnya adalah  poin  pokok  yang  menarik  untuk terus diperbincangkan.

## III. PENUTUP
Tionghoa Indonesia selalu bergumul dengan  debat-debat  identitas.  Identitas menjadi penting karena pada akhirnya akan bermuara pada bagaimana etnis ini menempatkan  identitasnya  dalam  konteks lingkungan ekonomi dan politik. Cara yang paling
umum digunakan untuk mengidentifikasi ketionghoaan adalah dengan cara dikotomi, yakni apakah mereka totok atau peranakan.
Totok  dikaitkan  dengan  kelahiran asli  dan  daya  orisinalitas  ketionghoaan, sementara peranakan lebih dikaitkan dengan  percampuran  atas  identitas  lokal dimana  Tionghoa berada.  Seiring  dengan perkembangan  waktu,  memahami  etnis Tionghoa  dalam  dua  definisi  tersebut kiranya  tidak  lagi  relevan.  Pertama,  rezim Orde  Baru  telah  memaksakan  proyek asimiliasi total terhadap orang-orang Tionghoa  dan  dengan  sendirinya  memaksa
Tionghoa totok semakin habis dan tergerus. Kedua, mengandaikan masih adanya
Tionghoa totok berarti masih mengandaikan adanya generasi-generasi kelahiran Tiongkok.  Padahal  waktu  yang  teramat lama  sudah  menghilangkan  kemungkinan masih  banyaknya  Tionghoa  yang  secara langsung  lahir  di  daerah  asalnya.  Ketiga, iklim  demokrasi  yang  sedang  berkembang saat ini memungkinkan Tionghoa tidak lagi memikirkan nasionalisme asal daerah.
Dengan  memperhatikan  diskursus teoritis  dan  perkembangan  politik  yang terjadi, ada kecenderungan bahwa Tionghoa tidak lagi terbelah dalam dikotomi identitas, melainkan  lebur  dalam  sebuah  identitas tunggal. Pengalaman politik terbaru menunjukkan  bahwa  sub-sub  identitas menjadi  tidak  penting,  sementara  identitas etnisitas  lebih  dominan.  Penelusuran  lebih lanjut mengenai bagaimana identitas tunggal  tersebut  dipahami  menjadi  debat baru yang menarik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertrand,  Jacques,  2004. Nationalism  and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge University Press,
Cambridge.
Chee-kiong,  Tong  dan  Chan  Kwok-bun,
2001. One  Face,  Many  Masks:  The Singularity  and  Plurality  of  Chinese Identity dalam Diaspora,  10:3  2001, pp. 361-389.
Dawis,  Aimee,  2010. Orang  Tionghoa Indonesia  Mencari  Identitas,  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
____________,  2010. Orang  Tionghoa Berorganisasi,  Yang  Kini  Lanjutan dari  Masa  Lalu? dalam Setelah  Air Mata  Kering,  Masyarakat  Tionghoa Pasca-Peristiwa  Mei  1998,  Editor  I Wibowo dan Thung Ju Lan, Kompas, Jakarta.
Erman,  Erwiza,  2007. Deregulasi  Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi Kasus Bangka dalam Politik  Lokal  di  Indonesia, Editor  Henk  Schulte  Nordholt  dan Gerry van Klinken dibantu oleh Ireen Karang-Hoogenboom,  Yayasan  Obor Indonesia-KITLV, Jakarta.
Fisher,  dkk.,  2000. Mengelola  Konflik,
Keterampilan  dan  Strategi  untuk
Bertindak, diterjemahkan
oleh
Karikasari,  dkk,  The  British  Council- Indonesia, Jakarta.
Freedman, Amy L., 2000. Political
Participation  and  Ethnic  Minorities,
Chinese Overseas in Malaysia,
Indonesia,  and  The  United  States, Routledge, New York dan London.
Gungwu,  Wang,  1988. The  Study  of Chinese  Identities  in  Southeast  Asia dalam Changing  Identities  of  The
Southeast  Asian  Chinese  since  World War  II,  Editor  Jennifer  Cushman  dan Wang Gungwu, Hong Kong University Press, Hong Kong.
Huntington,  Samuel  P.,  2000. Benturan Antar  Peradaban  dan  Masa  Depan Politik Dunia, Diterjemahkan oleh M. Sadat Ismail, Qalam, Yogyakarta.
Lasiyo,  1992. Agama  Konghucu,  An Emerging  Form  of  Religious  Life Among  The  Indonesian  Chinese, Disertasi Doktor, University of London  School  of  Oriental  and African  Studies,  Center  of  Religion and Philospohy.
Lim,  Hermanto  dan  David  Mead,  2011.
Chinese  in  Indonesia:  A  Background Study, SIL International, SIL Electronic  Survey  Report  2011-028, March 2011.
Onghokham,  2008. Anti  Cina,  Kapitalisme Cina  dan  Gerakan  Cina,  Sejarah Etnis  Cina  di  Indonesia,  Komunitas
Bambu, Jakarta.
Rahoyo,  Stefanus,  2010. Dilema  Tionghoa Miskin, Tiara Wacana, Yogyakarta.

## Reid,  Anthony,  2011.  Chinese  on  The
Mining  Frontier  in  Southeast  Asia dalam Chinese  Circulations,  Capital, Commodities, and Networks in
Southeast Asia, Editor Eric Tagliacozzo  dan  Wen-Chin  Chang, Duke  University  Press,  Durham  dan London, pp. 21-36.
Suryadinata,  Leo,  1978. The Chinese
Minority  in  Indonesia,  Seven  Papers,
Chopment Enterprises, Singapore. _______________, 1984. Dilema Minoritas Tionghoa, Diterjemahkan oleh
Wilandari  Supardan,  Grafiti  Press, Jakarta.
_______________, 2002. Negara dan Etnis Tionghoa,  Kasus  Indonesia,  LP3ES, Jakarta.
_______________,  2007. Understanding The Ethnic Chinese in Southeast Asia, Institute  of  Southeast  Asian  Studies, Pasir Panjang-Singapore.
_______________,  2010. Etnis  Tionghoa dan  Nasionalisme Indonesia,  Sebuah Bunga  Rampai  1965-2008,  Kompas
Media Nusantara, Jakarta.

## Tan,  Mely  G.,  1991. The  Social  and
Cultural  Dimension  of  The  Role  of Ethnic Chinese in Indonesian Society dalam Indonesia, Vol. 51, The Role of Indonesian Chinese in Shaping Modern Indonesian  Life  (1991),  pp. 113-125, Dipublikasikan oleh Southeast Asian Program Publications  at  Cornell  University, akses 14/11/2011 23:45
___________, 1997. The Ethnic Chinese in
Indonesia:  Issues  of  Identity dalam Ethnic  Chinese  as  Southeast  Asians, Editor  Leo  Suryadinata,  Institute  of Southeast  Asian  Studies  dan  Allen  & Unwin, Pasir Panjang dan New South Wales.
___________,  2008. Etnis  Tionghoa  di Indonesia,  Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta.
Tjhin,  Christine  Susanna,  2007. The
Chinese Indonesians’ Role in Substantiating Sino-Indonesia Strategic  Partnership dalam The Indonesian  Quarterly,  Jurnal  CSIS
Vol. 35 No. 4 Fourth Quarter 2007.
Tong,  C.K.,  2010. Between  a  Rock  and  a
Hard Place: The Chinese in
Indonesia dalam Identity  and  Ethnic Relations  in Southeast  Asia,  Springer Sceince+Business  Media  B.V.  2010, pp. 111-145.
Usman,  A.  Rani,  2009. Etnis  Cina Perantauan  di  Aceh,  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta.
Vasanty,  Puspa,  1999. Kebudayaan  Orang Tionghoa di Indonesia dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Diredaksi oleh Koentjaraningrat, Cetakan ke-18,
Djambatan, Jakarta.
Williams,  Lea  E.,  1960. Overseas  Chinese Nationalism, The Genesis of The Pan- Chinese  Movement  in  Indonesia 1900-1916, The Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
Willmott,  Donald  Earl,  1960. The  Chinese of Semarang: A Changing Minority in Indonesia,  Cornell  University  Press, Itacha dan London.
Yamamoto,  Nobuto,  2011. The  Chinese
Connection:  Rewriting  Journalism and  Social  Categories  in Indonesian History dalam Chinese  Indonesians and  Regime  Change,  Editor  Marleen Dieleman, Juliette Koning, Peter Post, Brill, Leiden dan Boston, pp. 93-116.