INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12604-12618 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Legal Protection of The Director as the Person in Charge of the Hospital due to Malpractice in a Regional Public Hospital
Mu’ammar 1 ✉ , Mas Iman Kusnandar 2 , Fatkhul Muin 3
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: muammar80@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tidak  ada  perlindungan  hukum  bagi  direktur  rumah  sakit  apabila  terjadi  kelalaian  yang  bukan disebabkan olehnya, namun direktur rumah sakit harus mempertanggungjawabkan kelalaian tersebut. Bentuk tanggung jawab yang diemban direktur akibat malpraktik juga belum diatur dalam Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  1)  Perlindungan hukum  terhadap  Direktur  selaku  penanggung  jawab  rumah  sakit  akibat  malpraktik  di  Rumah  Sakit Umum Daerah (RSUD) belum terpenuhi. Padahal tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Perwal Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Kesehatan. Profil RSUD Kota Serang Tahun 2021, Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tugas,  fungsi  dan  wewenang  direktur  rumah  sakit  tidak  hanya sebatas pada hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, namun direktur rumah sakit juga harus bertanggung  jawab  secara  hukum  tidak  tertulis  apabila  terjadi  malpraktek  di  rumah  sakit,  karena penyelenggaraan  rumah  sakit  itu  sendiri  berada  di  bawah  tanggung  jawab  direktur  rumah  sakit;  2) Bentuk  tanggung  jawab  hukum  Direktur  akibat  malpraktek  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD) sebenarnya hanya sebatas tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Perwal Serang Nomor 20  Tahun  2022  dan  Profil  RSUD  Kota  Serang  Tahun  2021,  meliputi  pembinaan,  pengawasan,  dan pengendalian  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  unsur  organisasi.  Namun  karena  direktur  rumah  sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit dan dianggap sebagai penanggung jawab rumah sakit, maka  mengakibatkan  direktur rumah  sakit  bertanggung  jawab  dan  menanggung akibat  malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Seharusnya dari segi bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik akibat kelalaian tenaga medis di rumah sakit, maka tenaga medis yang bersangkutan dan pihak rumah sakit wajib mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita pasien sesuai dengan Pasal 193 UU No. Hukum Kesehatan.

## Abstract
There is no legal protection for the hospital director in the event of negligence not caused by him, but the hospital director must take responsibility for the negligence. The form of responsibility carried out by the director due to malpractice has also not been regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. The results of the research show: 1) Legal protection of the Director as the person in charge of the hospital due to malpractice at Regional General Hospital (RSUD) has not been fulfilled. Although the duties, functions and authorities of the hospital director have been regulated in Article 7 paragraph (3) of Presidential Regulation No. 77 of 2015, Article 11 paragraphs (2) and (4) of Perwal Serang No. 20 of 2022 and the Profile of the Serang City Hospital in 2021, the results showed that the duties, functions and authorities of the hospital director are not limited to the matters regulated in these provisions, but the  hospital  director  must  also  be  unwritten  legally  responsible  in  the  event  of  malpractice  in  the hospital, because the organization of the hospital itself is under the responsibility of the hospital director; 2) The form of legal responsibility of the Director due to malpractice at the Regional General Hospital (RSUD)  is  actually  only  limited  to  the  duties,  functions  and  authorities  of  the  hospital  director  as regulated in Article 7 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 77 of 2015, Article 11 paragraph (2) and (4) of Perwal Serang Number 20 of 2022 and the Profile of Serang City Hospital in 2021, including guidance, supervision, and control of the implementation of the duties and functions of organizational elements. However, because the hospital director is the highest leader in the hospital and is considered the person in charge of the hospital, it results in the hospital director being responsible and bearing the consequences of malpractice committed by medical personnel or health workers. Supposedly in terms of the form of legal responsibility in the event of malpractice due to negligence of medical personnel in the hospital, the relevant medical personnel and the hospital are obliged to be responsible for all losses suffered by the patient in accordance with Article 193 of the Health Law.
Keywords: Legal Protection, Director, Responsible Person, Hospital, Malpractice

## PENDAHULUAN
Semua orang termasuk tenaga Kesehatan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh  Masyarakat.  Namun  dalam  menjalankan  pelayanan  Kesehatan  tersebut,  tentu  tidak luput dari adanya kelalaian atau pelanggaran pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dan/atau tenaga medis rumah sakit.
Direktur  rumah  sakit  merupakan  salah  satu  pimpinan  dari  fasilitas  pelayanan Kesehatan  yang  disediakan  oleh  rumah  sakit.    Direktur  rumah  sakit  juga  harus memperhatikan  pemenuhan  kebutuhan  insentif,  jaminan  keamanan,  serta  keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal
234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kepala daerah yang membawahi  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  tersebut  harus  memperhatikan  pemenuhan kebutuhan insentif, jaminan keamanan, serta keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada dalam sebuah rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis  dan  pelaporan,  serta  pemecahan  masalah  dalam  mencegah  dan  menangani kejadian yang membahayakan keselamatan pasien, hal ini sesuai dengan Pasal 176 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, tugas dan kewenangan direktur rumah sakit tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, misalnya terdapat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan atau tenaga medis saat melakukan tindakan pelayanan kepada pasien. Kelalaian tersebut disebut sebagai malpraktik.
Pengertian malpraktik menurut Azrul Azwar memiliki beberapa pengertian, antara lain:
1. Malpraktik merupakan setiap kesalahan professional yang diperbuat oleh dokter, oleh karena pada waktu melakukan tidak menilai, tidak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, di dalam situasi dan kondisi yang sama.
2. Malpraktik  merupakan  setiap  kesalahan  yang  diperbuat  oleh  dokter,  oleh  karena melakukan pekerjaan kedokteran di bawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama.
3. Malpraktik merupakan setiap kesalahan professional diperbuat oleh dokter yang di dalamnya  termasuk  kesalahan  karena  perbuatan  yang  tidak  masuk  akal  serta kesalahan  karena  keterampilan  ataupun  kesetiaan  yang  kurang  dalam menyelenggarakan kewajiban ataupun kepercayaan professional yang dimilikinya. Beberapa  kasus  kelalaian  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  atau tenaga Kesehatan di Indonesia, antara lain:
1. Kasus infeksi pasca operasi Caesar di Bintan Utara. Seorang Wanita berusia 30 tahun mengalami infeksi pasca operasi Caesar yang mengakibatkan perutnya berlubang dan mengeluarkan  bau.  Pasca  tindakan  operasi  Caesar,  pihak  rumah  sakit  baik  tenaga medis maupun tenaga Kesehatan tidak memeriksa luka bekas operasi pasien, bahkan tidak mengganti perbannya.
2. Kasus kebutaan pasca operasi usus buntu di Nusa Tenggara Timur yang dialami oleh seorang anak berusia 14 tahun. Setelah menjalani operasi usus buntu di Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu. Bukan hanya mengalami kebutaan, tetapi anak tersebut  juga  mengalami  pembengkakan  jantung  dan  paru-paru,  sehingga  harus dirawat secara intensif di RSUD tersebut.
3. Kasus  balita  meninggal  dunia  usai  disuntik  oleh  dokter  di  Rumah  Sakit  Awal  Bros. Mulanya, balita tersebut didiagnosa mengalami dehidrasi ringan, setelah  beberapa hari  kondisi  balita  mulai  pulih  bahkan  sudah  bisa  berlarian.  Namun  sebelum diperbolehkan  pulang,  seorang  dokter  menyuntikkan  cairan  ke  dalam  infus  yang terpasang pada balita tersebut. Setelah disuntik, kondisi balita mendadak kritis, seluruh tubuhnya  membiru,  muncul  bitnik-bintik,  dan  keluar  busa  dari  mulutnya.  Selang beberapa saat, balita tersebut meninggal dunia.
Kelalaian  yang  ditimbulkan  oleh  tenaga  medis  atau  tenaga  Kesehatan  tersebut berakibat  pada  adanya  pertanggungjawaban  yang  harus  dilakukan  oleh  Direktur  rumah sakit sebagai salah satu pimpinan yang memiliki tanggung jawab apabila terjadi masalah dalam menjalankan fasilitas pelayanan Kesehatan yang dilakukan.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemerintah Kota Serang, yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum. RSUD Kota Serang sebagai UPTD Pemerintah Kota serang yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan tersebut menjalankan salah satu urusan  pemerintahan  yang  wajib  dilakukan,  yaitu  pelayanan  dasar.  Hal  ini  seperti  yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi kesehatan.
RSUD Kota Serang apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,  diberikan  kewenangan yang  berdasarkan urusan pemerintah sebagai dasar otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  Pemerintah  Daerah  Kota  Serang  dalam melaksanakan  pelayanan  dasar  di  bidang  kesehatan  perlu  merumuskan  aturan  terkait dengan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesehatan.  Regulasi  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Kota Serang dalam menjalankan tugasnya terkait urusan pemerintahan yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal, di mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditegaskan pula mengenai urusan pemerintahan wajib yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  salah  satunya  terdiri  atas  kesehatan.  Adapun
regulasi  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  direktur  rumah  sakit  diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
Pertanggungjawaban  rumah  sakit  sebagai  pemberi  kerja  dari  seorang  dokter  yang menjadi sub- ordinat juga disebutkan dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan: “… Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan- urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan- pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang- orang ini dipakainya …dst.”
Terkait  dengan  Pasal  1367  KUHPerdata  tersebut,  maka  direktur  rumah  sakit  ikut berbagi tanggung jawab bila ada kelalaian atau kesalahan yang ditimbulkan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, hal ini disebut sebagai prinsip vicarious  liability. Dengan  prinsip tersebut maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kelalaian yang dilakukan tenaga medis atau tenaga Kesehatan, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa tindakan atau pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan itu dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit. Hal tersebut  dapat dikatakan bahwa tidak  adanya  perlindungan hukum  bagi direktur rumah sakit  dalam  hal  kelalaian  yang  bukan  disebabkan  olehnya,  namun  direktur  rumah  sakit tersebut harus ikut bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh direktur akibat malpraktik juga belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah  yakni  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  Direktur  sebagai  penanggung jawab  rumah  sakit  akibat  malpraktik  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah?  Serta  bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Direktur akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah?.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  sebagai  pijakan  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran tentang  perlindungan  terhadap  direktur  sebagai  penanggung  jawab  rumah  sakit  akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah. Menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan  perundang-undangan, keputusan pengadilan,  teori hukum,  dan dapat berupa pendapat para sarjana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum terhadap Direktur sebagai Penanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Direktur Rumah Sakit, menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009,  adalah  kepala  atau  pejabat  tertinggi  di  rumah  sakit.  Direktur sebagai pejabat tertinggi di rumah sakit, sebagaimana disebutkan pada Bab III, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  serta  penggunaan  dan penatausahaan barang milik daerah. Berdasarkan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021, Direktur RSUD Kota Serang dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan RSUD Kota Serang;
2. Penyusunan rencana strategis RSUD Kota Serang;
3. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
4. Pembinaan,  pengordinasian,  pengendalian,  pengawasan,  program,  dan  kegiatan RSUD Kota Serang;
Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015 menyatakan, bahwa direktur rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:
a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
d. Pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  unsur organisasi; dan
e. Evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.
Tugas Direktur Rumah Sakit juga diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa jabatan Direktur mempunyai tugas pokok  membantu  Kepala  Dinas  Kesehatan  dalam  pengelolaan  RSUD  Kota  Serang  dan penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  dilaksanakan secara  terpadu  dengan  upaya  peningkatan  dan  pencegahan  serta  melaksanakan  upaya kesehatan rujukan. Lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Direktur Rumah Sakit mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan, perencanaan, dan keuangan;
b. Mengoordinasikan pelayanan medik;
c. Mengoordinasikan pelayanan dan asuhan keperawatan;
d. Mengoordinasikan pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
e. Mengoordinasikan pelayanan rujukan medik, nonmedik, dan lainnya;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pemasaran;
h. Mengoordinasikan pengelolaan promosi, hukum, dan kehumasan;
i. Mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
j. Mengoordinasikan pengelolaan aset.
Tugas  dan  fungsi  jabatan  direktur  rumah  sakit  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat dikatakan  hanya  meliputi  perumusan  kebijakan,  penyusunan  rencana  strategis, penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan rumah sakit.
Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan kewenangan dari direktur rumah sakit tidak sebatas hal-hal yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021. Dalam hal terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh petugas medis atau petugas kesehatan rumah sakit, maka bukan hanya rumah sakit yang bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tersebut  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  193  Undang-Undang  Kesehatan,  bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit, namun Direktur rumah sakit juga ikut bertanggung jawab terhadap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut.
Rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan medis menurut Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 77 Tahun 2015, di dalamnya terdapat unsur pelayanan medis di rumah sakit yang merupakan salah satu unsur organisasi di bidang pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit. Lebih lanjut menurut Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 77 Tahun 2015, unsur  pelayanan medis tersebut salah satunya dipimpin  oleh direktur. Kewenangan dalam pengelolaan rumah sakit dimiliki oleh direktur rumah sakit, hal ini sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Rudiansyah, Sarsintorini Putra, dan Sudiro, berpendapat bahwa wewenang Direktur rumah sakit antara lain meliputi membuat kebijakan operasional dan menetapkan berbagai peraturan yang belum diatur dalam hospital by law, mengusulkan rencana kerja, anggaran tahunan, pengembangan rumah sakit, dan cara mengendalikan penyelenggaraan rumah sakit agar tercapai target yang sudah dilakukan.
Direktur  rumah  sakit  merupakan  salah  satu  pimpinan  dari  fasilitas  pelayanan Kesehatan  yang  disediakan  oleh  rumah  sakit.    Direktur  rumah  sakit  juga  harus
memperhatikan  pemenuhan  kebutuhan  insentif,  jaminan  keamanan,  serta  keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kepala daerah yang membawahi  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  tersebut  harus  memperhatikan  pemenuhan kebutuhan insentif, jaminan keamanan, serta keselamatan kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada dalam sebuah rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis  dan  pelaporan,  serta  pemecahan  masalah  dalam  mencegah  dan  menangani kejadian yang membahayakan keselamatan pasien, hal ini sesuai dengan Pasal 176 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, tugas dan kewenangan direktur rumah sakit tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, misalnya terdapat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan atau tenaga medis saat melakukan tindakan pelayanan  kepada  pasien.  Kelalaian  tersebut  disebut  sebagai  malpraktik.  Malpraktik kedokteran,  menurut  Kartono  Muhamad  seperti  dikutip  Adami  Chazawi,  adalah  istilah hukum, yang dari sudut harfiah pun artinya praktik kedokteran yang buruk atau jelek, karena salah atau menyimpang dari yang semestinya dan lain sebagainya.
Berdasarkan  penelitian,  terdapat  dugaan  malpraktik  dalam  kasus  kematian  pasien bernama Solha di RSUD Bangka Selatan yang pada awalnya pada tanggal 13 September 2023  datang  ke  Rumah  Sakit  hanya  untuk  mengobati  benjolan  di  punggungnya  yang kemungkinan adalah bisul. Namun, begitu tiba di RSUD Bangka Selatan, pihak rumah sakit segera  menyarankan  untuk  melakukan  operasi  pada  pasien.  Anak  pasien  Solha  yang bernama  Nadia,  yang  menjadi  wali  pasien  setuju  dengan  rekomendasi  tersebut,  pasien menjalani operasi  pada tanggal 14 September 2023 pukul 09.00 WIB dan selesai  sekitar pukul 11.30 WIB. Namun pasca-operasi, pasien tidak pernah pulih, yang mana sampai tangal 15  September  2023,  pasien  tetap  tidak  sadarkan  diri  dan  harus  ditangani  oleh  dokter. Akhirnya, pasien dibawa ke Unit Perawatan Intensif (ICU) dan tidak lama setelah itu pasien dinyatakan meninggal dunia. Perlu dicatat, bahwa selama operasi tersebut, pasien diduga hanya ditangani oleh seorang dokter bedah tanpa adanya seorang dokter anastesi yang mendampingi,  karena  dokter  anestesi  yang  seharusnya  menangani  pasien  tidak  ada  di lokasi.  Padahal  dokter  anestesi  bertanggung  jawab  dalam  proses  pembiusan  sebelum pasien  menjalani  operasi  atau  prosedur  medis  lainnya.  Hal  tersebut  tentu  tidak  sesuai dengan prosedur medis yang seharusnya dijalankan selama operasi tersebut. Atas peristiwa
tersebut, Nadia (anak pasien) melaporkan RSUD Bangka Selatan ke Polres Bangka Selatan atas dugaan malpraktik.
Berdasarkan  kasus  tersebut,  meskipun  yang  dilaporkan  oleh  pihak  keluarga  pasien adalah RSUD Bangka Selatan, namun penanggung jawab pelayanan rumah sakit itu sendiri adalah  direktur  rumah  sakit,  sehingga  ketika  ada  laporan  masyarakat  terkait  dugaan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis di rumah sakit, maka direktur rumah sakit yang bertanggung jawab atas nama rumah sakit. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi direktur rumah sakit sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, juga tidak sesuai dengan Pasal 193 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia Kesehatan rumah sakit.
Apabila  dikaitkan  dengan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  teori perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang  bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu  konsep  di  mana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.
Aturan dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015 yang menyebutkan tugas dan fungsi direktur rumah sakit, di mana di dalamnya hanya menyebutkan bahwa direktur rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi koordinasi pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  unsur  organisasi,  penetapan  kebijakan  penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya, penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, pembinaan,  pengawasan,  dan  pengendalian  pelakasanaan  tugas  dan  fungsi  unsur organisasi, serta evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.
Aturan tersebut seharusnya telah menjadi perangkat hukum yang dapat melindungi direktur  rumah  sakit,  karena  dalam  aturan  tersebut  tidak  menyebutkan  mengenai  tugas direktur rumah sakit yang bertanggung jawab apabila terdapat malpraktik medis. Demikian pula halnya apabila dilihat dari tugas dan wewenang direktur rumah sakit di RSUD Kota Serang, yang diatur dalam Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021 dan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022, yang didalamnya hanya  mengatur  mengenai  tugas  direktur  rumah  sakit  dalam  hal  penyelenggaraan  dan pengelolaan  rumah  sakit,  perumusan  dan  penyusunan  kebijakan,  serta  pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan, program, dan kegiatan RSUD Kota Serang.
Berdasarkan hal tersebut maka tugas dan kewenangan dari direktur rumah sakit tidak sebatas hal-hal yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021, sehingga perlindungan hukum terhadap direktur rumah sakit apabila terjadi malpraktik belum terpenuhi, karena direktur rumah sakit yang seharusnya hanya menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut di atas, akan tetapi direktur rumah sakit juga secara  tidak  tertulis  harus  bertanggung  jawab  secara  hukum  karena  penyelenggaraan rumah  sakit  itu  sendiri  berada  di  bawah  tanggung  jawab  direktur  rumah  sakit  apabila terdapat  malpraktik  di  rumah  sakit  tersebut.  Pasal  193  Undang-Undang  Kesehatan,  juga telah menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  Sumber  Daya  Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Aturan ini seharusnya dapat melindungi direktur rumah sakit dari beban  tanggung  jawab  saat  terjadi  kelalaian  malpraktik  medis.    Ketentuan  tentang tanggung  jawab  rumah  sakit  dimaksudkan  agar  ada  jaminan  ganti  rugi  yang  harus didapatkan oleh penderita akibat perbuatan dari dokter yang melakukan malpraktek, juga sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penuh dengan kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien.
Bentuk Tanggung Jawab Hukum Direktur Akibat Malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kelalaian  yang  mengakibatkan  terjadinya  malpraktik  medis  berkaitan  erat  dengan hukum  kesehatan,  yaitu  semua  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini  berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubunga antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Dengan sendirinya, hukum kesehatan ini menciptakan hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara  pelayanan  dan  penerima  pelayanan  (masyarakat),  baik  sebagai  pasien maupun kelompok masyarakat.
Mengenai  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter,  senantiasa  akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan bisa disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh overmacht (keadaan memaksa), dan kedua  disebabkan  karena  dokter  melakukan  tindakan  medis  yang  tidak  sesuai  dengan standar profesi medis atau bisa dikatakan karena kelalaian.
Malpraktik merupakan pelanggaran hukum tenaga medis atau tenaga kesehatan atas kewajiban  hukumnya  karena  undang-undang  membawa  suatu  keadaan  perbuatan
melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad),  di  mana  kedua-duanya  mengemban pertanggungjawaban penggantian kerugian atas kelalaian yang menyebabkan terjadinya malpraktik tersebut. Dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah perbuatan melawan hukum  ( onrechtmatige  daad),  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  yang  dalam penyelenggaraan  kesehatannya  telah  berbuat  melawan  hukum  karena  tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan undang-undang).
Tenaga  medis  dituntut  harus  selalu  meningkatkan  ketrampilan  profesional  agar mampu bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya sendiri. Saat tenaga medis yang bekerja  rumah  sakit  melakukan  kelalaian  dalam  tugas  profesionalnya  hingga  terbukti melakukan malapraktik medis, maka tenaga medis dalam hal ini harus bertanggung jawab karena  telah  gagal  melakukan  tanggung  jawabnya.  Sehingga  tenaga  medis  harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada pasien dan rumah sakit. Dengan demikian, yang memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  tenaga  medis  atau  tenaga kesehatan yang menyebabkan malpraktek adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan dan rumah sakit, bukan direktur rumah sakit. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal  193  Undang-Undang  Kesehatan,  juga  telah  menegaskan  bahwa  Rumah  Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Sumber daya manusia rumah sakit yaitu tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit.
Bentuk tanggung  jawab  direktur rumah sakit hanya  sampai  pada  penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, di sini peran  direktur  rumah  sakit  yaitu  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan terhadap alur maupun prosedur tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakitnya. Hal ini sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi direktur rumah sakit yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015 yang menyebutkan tugas dan fungsi direktur rumah sakit, di mana di dalamnya hanya menyebutkan bahwa direktur rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan  fungsi  unsur  organisasi,  penetapan  kebijakan  penyelenggaraan  rumah  sakit  sesuai dengan  kewenangannya,  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  rumah  sakit,  pembinaan, pengawasan,  dan  pengendalian  pelakasanaan  tugas  dan  fungsi  unsur  organisasi,  serta evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  bentuk  tanggung  jawab  hukum direktur apabila terjadi malpraktik di RSUD Kota Serang seharusnya hanya terbatas pada
melakukan pengawasan terhadap alur maupun prosedur tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakitnya. Apabila prosedur tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis tidak sesuai dengan SOP yang ada, maka direktur rumah sakit akan memberikan teguran atau sanksi kepada petugas medis yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi direktur rumah sakit yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Namun, karena  direktur rumah sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit  dan  dianggap  sebagai  penanggung  jawab  rumah  sakit,  maka  hal  tersebut mengakibatkan direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab dan menanggung akibat dari malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.
Apabila direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab atas malpraktik yang dilakukan oleh  petugas  medis  atau  petugas  kesehatan,  maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan  tidak memenuhi  unsur  keadilan.  Dikaitkan  dengan  teori  keadilan,  di  mana  Menurut  W.J.S. Poerwodarminto  kata  adil  berarti  tidak  berat  sebelah,  harus  tidak  ada  kesewenang- wenangan  dan  tidak  memihak.  Jadi,  keadilan  pada  dasarnya  memperlakukan  seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Jika direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab secara hukum akibat dari malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak adil, karena  direktur  sebagai  pimpinan  tertinggi  di  rumah  sakitnya  hanya  diberi  kewenangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang ada dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021. Apabila direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab secara hukum atas malpraktik yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan di rumah sakitnya, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab  secara  hukum  terhadap  semua  kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.
Seharusnya dalam hal bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik akibat kelalaian  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit,  maka  tenaga  medis  atau tenaga kesehatan dan rumah sakit yang wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien. Rumah sakit dalam hal tanggung jawab hukumnya juga harus mencari solusi penyelesaian permasalahan kelalaian malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, termasuk juga mengenai mekanisme kompensasi yang diberikan kepada pasien. Apabila terjadi sengketa medis antara dokter yang bertugas di rumah sakit dengan pasiennya, dan kemudian dokter dinyatakan bersalah, maka besaran ganti kerugian
yang digugat oleh pasien terlebih dahulu akan dibayarkan oleh rumah sakit sesuai dengan pola pertanggungjawaban rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi. Selanjutnya, rumah  sakit  berhak  untuk  meminta reimburse  besaran  ganti  kerugian  tersebut  kepada dokter  yang  telah  menimbulkan  kerugian.  Hak  rumah  sakit  untuk  meminta reimburse tersebut dikenal dengan hak regres. Penerapan hak  regres  selain tergantung  pada pola perjanjian  antara  rumah  sakit  dengan  dokter  juga  tergantung  dari  posisi  dan  kontribusi dokter.
Hak  dan  kewajiban  masing-masing  penyelenggara  pelayanan  dan  penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien), atau kelompok masyarakat yang  diharapkan  tidak  boleh  saling  bertentangan  antara  satu  dengan  lainnya.  Hal  ini dilakukan untuk mengurangi berbagai konflik yang akan menyertainya dalam pemberian pelayanan kesehatan. Karena malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, di mana hal tersebut merupakan permasalahan antara dokter dengan pasien, maka hal itu bukan tanggung jawab hukum direktur rumah sakit. Namun karena terjadi di rumah sakit, maka yang seharusnya bertanggung jawab akibat terjadinya kelalaian tersebut adalah rumah sakit sesuai dengan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan.

## SIMPULAN
Berdasarkanvpembahasan  yang  telah  disampaikan  divatas,  maka  identifikasi masalah dapat dijawab dalam kesimpulan sebagai berikut:
Perlindungan  hukum  terhadap  Direktur  sebagai  penanggung  jawab  rumah  sakit akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum terpenuhi. Meskipun tugas, fungsi dan kewenangan direktur rumah sakit telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021, namun hasil penelitian menunjukan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan direktur rumah sakit tidak terbatas pada hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, akan tetapi direktur rumah sakit  juga  secara  tidak  tertulis  harus  bertanggung  jawab  secara  hukum  apabila  terjadi malpraktik  di  rumah  sakit,  karena  penyelenggaraan  rumah  sakit  itu  sendiri  berada  di bawah  tanggung  jawab  direktur  rumah  sakit.  Hal  ini  bertentangan  dengan  Pasal  193 Undang-Undang Kesehatan, di mana seharusnya yang bertanggung jawab secara hukum adalah Rumah Sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Aturan ini seharusnya dapat menjadi perlindungan hukum  bagi  direktur  rumah  sakit  dari  beban  tanggung  jawab  saat  terjadi  kelalaian malpraktik  medis,  karena  kewenangan  yang  diberikan  pada  direktur  rumah  sakit
merupakan  kewenangan  yang  bersumber  dari  proses  atau  prosedur  pelimpahan  dari pejabat daerah.
Bentuk tanggung jawab hukum Direktur akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebenarnya hanya terbatas pada tugas, fungsi dan kewenangan direktur rumah sakit telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Tahun 2021, di antaranya yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Apabila direktur rumah sakit ikut bertanggung jawab secara hukum akibat dari malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip keadilan,  karena  direktur  sebagai  pimpinan  tertinggi  di  rumah  sakitnya  hanya  diberi kewenangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang. Namun, karena direktur rumah sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit dan dianggap sebagai penanggung jawab  rumah  sakit,  maka  hal  tersebut  mengakibatkan  direktur  rumah  sakit  ikut bertanggung jawab dan menanggung akibat dari malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis  atau  tenaga  kesehatan.  Seharusnya  dalam  hal  bentuk  tanggung  jawab  hukum apabila  terjadi  malpraktik  akibat  kelalaian  tenaga  medis  di  rumah  sakit,  maka  tenaga medis bersangkutan dan rumah sakit yang wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien sesuai dengan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan. Rumah sakit  dalam  hal  tanggung  jawab  hukumnya  juga  harus  mencari  solusi  penyelesaian permasalahan  kelalaian  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis,  termasuk  juga mengenai mekanisme kompensasi yang diberikan kepada pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2016. Malapraktik Kedokteran, Jakarta: Sinar Grafika.
Azrul Azwar. 2016. Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan, Surabaya. Perhuki. Bambang Waluyo. 2016. Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
Direktorat  Keperawatan  dan  Ketehnisian  Medik,  2015,  Standar  Tenaga  Keperawatan  di
Rumah Sakit, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik – Departemen Kesehatan RI.
Friscky Gilbert Mandry Polii, Daniel F. Aling, dan Marthin Doodoh, 2022, “Tanggung Jawab
Rumah Sakit atas kelalaian Diagnosis pada Pasien Covid serta Standar Operasional Prosedur Penanganannya”, Lex Crimen, Vol. 11 No. 5, Manado: Univ. Sam Ratulangi. DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat .
Indar,  Muh.  Alwy  Arifin,  Darmawansyah,  dan  Nuryani.  2020. Sengketa  Pelayanan
Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
John  Rawls.  2014. Teori  Keadilan:  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk  Mewujudkan Kesejahteraan  Sosial  dalam  Negara,  Terjemahan,  Yogyakarta:  Penerbit  Pustaka Pelajar.
Nur  Basuki  Winarno.  2018. Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Ombudsman Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, “Kontroversi Dugaan Malpraktik di
RSUD Bangka Selatan: Ini Tanggapan Ombudsman Babel”,
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--kontroversi-dugaan- malpraktik-di-rsud-bangka-selatan-ini-tanggapan-ombudsman-babel , diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pukul 13.21 WIB.
Orami. “Kasus Malpraktik di Indonesia yang Menggemparkan Publik”, 21 Januari 2023, https://www.orami.co.id/magazine/kasus-malpraktik-di-indonesia,  diakses  pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 13.42 WIB.
Philipus  M.  Hadjon.  2015.  Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia,  Surabaya:  Bina Ilmu.
Rudiansyah, Sarsintorini Putra, dan Sudiro, 2017, “Analisis Pelaksanaan Peran, Fungsi dan Wewenang Governing Body di Rumah Sakit Islam NU Demak”, Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, Vol. 5 No. 2. DOI: https://doi.org/10.14710/jmki.5.2.2017.119- 130
Soekidjo Notoatmodjo. 2015. Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta.
Wandani Syahrir, Sabir Alwy, dan Indar. 2023. “Tanggung Jawab Hukum Perdata terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis”, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 31 No.1.