## Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com

## Anisa Rahma Dita Dwinanda
ansdita@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Technological developments have penetrated various fields, one of which is in the financial sector. It is inseparable from credit which was initially only roled by banks, as time goes by, financial technology- based money lending emerged. For example is uangteman.com. Financial technology-based money lending services are not much different from banks, both of which provide money lending services. The difference between the two is the emergence of new legal subjects and legal relations. For knowing the legal subject and legal relationship in financial technology- based money lending services, conducted legal research with the type of Normative Juridical research. This legal research is carried out by examining and analyzing the prevailing laws and regulations, explaining and predicting future developments. In addition, researchers will also analyze wether the prudential principle can be applied in Financial technology-based money lending services and the oversight role of the Financial Services Authority (OJK) in monitoring the course of activities. This research resulted in the discovery that Financial technology-based money lending services had a different legal relationship from the bank. Financial technology-based money lending services, there are new parties called marketplace. Beside, the prudential principle applied to Financial technology-based money lending services is not the same as a bank. It is because the structure of Financial technology-based money lending is not similar compare to the bank.
Keywords: Financial  Technology-based  Money  Lending;  uangteman.com;  Legal  Relationship; Prudential Principle; Financial Services Authority.

## Abstrak
Perkembangan teknologi telah merambah pada berbagai bidang, salah satunya yaitu pada bidang financial.  Tidak  terlepas  dari  kredit  yang  awalnya  hanya  diperankan  oleh  bank,  seiring  dengan berjalannya  waktu  muncul  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi.  Salah satu contohnya ialah uangteman.com. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini tidak jauh berbeda dengan bank, dimana keduanya menyediakan jasa pinjam meminjam uang. Hal yang menjadi pembeda keduanya ialah munculnya subjek hukum dan hubungan hukum baru. Untuk mengetahui subjek hukum dan hubungan hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan dan memprediksi perkembangan yang akan datang. Di samping itu, peneliti juga akan menganalisis terkait prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan di layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi serta peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi jalannya kegiatan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai hubungan hukum yang berbeda dari bank. Pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat pihak baru yang disebut dengan  Penyelenggara.  Selain  itu,  prinsip  kehati-hatian  yang  diterapkan  pada  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidaklah sama dengan bank. Hal ini dikarenakan struktur bank dangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidaklah sama. Kata Kunci: Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi;  uangteman.com; Hubungan Hukum, Prinsip Kehati-hatian; Otoritas Jasa Keuangan.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 3, Mei 2019
Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

## 820 Anisa Rahma: Penerapan Prinsip Kehati-hatian

## Pendahuluan
Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang bertujuan untuk membuat layanan finansial atau perbankan menjadi lebih efisien. Pertama kali muncul pada tahun 2005 di Inggris oleh Zopa , yaitu suatu institusi keuangan berbasis teknologi yang menjalankan jasa pinjam meminjam uang dan merupakan perusahaan pinjaman berbasis teknologi informasi pertama. Pada Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi , terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu : Pemberi Pinjaman, Penyelenggara dan Penerima Pinjaman.
Tugas utama dari Layanan pinjam meminjam uang adalah menghimpun calon- calon penerima Pinjaman yang kemudian akan diseleksi berdasarkan kelayakan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Salah satu Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah ada di Indonesia ialah situs uangteman.com. Situs yang berstatus hukum sebagai suatu badan Hukum dengan nama PT. Digital Alpha Indonesia (PT. DAI) yang sudah beroperasi sejak bulan April 2015. 1 Situs uangteman.com merupakan sebuah marketplace yang melayani nasabah dengan sistem short-term microcredit yang berarti kredit mikro jangka pendek. 2
Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yaitu: “Layanan  Pinjam  Meminanjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.
Pada pinjam meminjam uang melalui bank konvensional, terdapat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya unsur jaminan dan lain sebagainya pada pinjam meminjam melalui bank
1 < https://uangteman.com/about>, accessed 2 Agustus 2018.
2 Fintechnews Singapore, “Fintech Takes Off In Indonesia” < http://fintechnews.sg/11700/ indonesia/fintech-indonesia-take-off/>, accesed 4 Oktober 2018.
konvensional guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beda halnya dengan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi,  penerapan  prinsip  kehati- kehatian belum sepenuhnya terimplementasikan. Mengingat risiko pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga mempunyai risiko yang tinggi dan sudah seharusnya prinsip kehati-hatian juga perlu diterapkan.

## Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Ber- basis Teknologi Informasi
Praktik penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akan melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu; Penyelenggara, Pemberi  Pinjaman,  dan  Penerima  Pinjaman.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meninjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi memberikan definisi mengenai para pihak tersebut;
“Pen yelenggara  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  yang  selanjutnya  disebut  Penyelenggara  adalah  badan  hukum Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” – Pasal 1 angka 6 “Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” – Pasal 1 angka 7
“Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” – Pasal 1 angka 8
Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan  kewajiban  pihak  yang  lain.  Dalam  hubungan  hukum,  terdapat  pihak  yang berhak atas suatu prestasi ( prestatie subject ) dan pihak lain yang wajib melakukan prestasi ( plicht subject ). 3 Sebelum terjadinya hubungan hukum, akan didahului dengan  adanya  peristiwa  hukum. Terkait  dengan  Perjanjian,  terdapat  beberapa syarat  yang  harus  diperhatikan.  Sesuai  dengan  Pasal  1320  BW,  syarat  sah Perjanjian yaitu: a. Adanya kata sepakat ( agreement atau cosensus ), b. Kecakapan
3 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2015). [269].

## Anisa Rahma: Penerapan Prinsip Kehati-hatian
para pihak ( capacity ), c. Suatu hal tertentu ( certainty of term ), dan d. Suatu sebab yang diperbolehkan ( legality ).
Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat Subyektif dikarenakan kedua syarat  tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Obyek Perjanjian dan disebut dengan syarat Obyektif. Tidak terpenuhinya syarat Subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian tersebut batal, apabila dimintakan pembatalannya ( voidable ). Hak untuk meminta Pembatalan perjanjian tersebut dibatasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (Pasal 1445 BW). Sedangkan apabila syarat Obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum ( void ab initio ). Hal ini berarti sejak  awal,  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada.  Sehingga  tiada  dasar saling menuntut di muka Pengadilan. 4
Sesuai dengan Pasal 18 POJK 77/01/2016, terdapat 2 (dua) hubungan hukum pada  para  pihak  dalam  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis  Teknologi Informasi yaitu;
1.  Perjanjian antara Penyelengara dengan Pemberi Pinjaman;
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 huruf a POJK 77/01/2016, bahwa  terjadi  suatu  perjanjian  antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi  pinjaman. Lebih jelasnya diatur pada Pasal 19 yang khusus menjelaskan tentang Perjanjian antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi  pinjaman.  Ketentuan  dalam  peraturan  ini dapat ditambah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh pihak Penyelenggara maupun Pemberi pinjaman.
Pada perjanjian yang dibuat antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman,  menimbulkan  kewajiban  bagi  Penyelenggara  untuk  menyediakan akses informasi perihal penggunaan dana yang berasal dari Pemberi Pinjaman tersebut.  Namun,  pemberian  informasi  tersebut  dibatasi  sebatas  informasi yang berhubungan dengan penyelenggara, uang yang gunakan dan Pemberi
4 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian (Sumur Bandung 2004).[213].
Pinjaman  saja.  Dengan  kata  lain,  tidak  termasuk  informasi  terkait  identitas Penerima Pinjaman.
Hubungan hukum yang terjadi antara Penerima pinjaman dengan Pemberi pinjaman  merupakan  suatu  perjanjian  pemberian  pinjaman  /  perjanjian  pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 BW adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.
Proses  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  diawali dengan pengajuan permohonan pinjaman oleh calon Penerima Pinjaman kepada penyelenggara. Penerima pinjaman hanya perlu mengisi form yang telah disediakan oleh  Penyelenggara.  Kemudian,  Penyelenggara  bertindak  sebagai  perantara ( marketplace )  bertugas  untuk  menganalisis  permohonan  dari  calon  Penerima pinjaman. 5 Perjanjian yang terjadi antara Pemberi dengan Penerima pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik sesuai dengan Pasal 20 POJK 77/01/2016.
Dalam memperlancar usahanya untuk memenuhi permintaan pinjam meminjam uang dari masyarakat, situs uangteman.com menggandeng beberapa investor  untuk  menanamkan  modal  pada  usahanya.  Pasal  16  POJK  77/01/2016 menjelaskan tentang siapa saja yang dapat menjadi Pemberi Pinjaman, yaitu:
a. Orang perseorangan warga Negara Indonesia;
b. Orang perseorangan warga Negara Asing;
c. Badan hukum Indonesia / Asing;
d. Badan usaha Indonesia / Asing; dan/atau
e. Lembaga Internasional.
Uangteman.com sendiri  mempunyai  2  (dua)  jenis  Investor  yang  telah membantu jalannya bisnis pinjam meminjam uang online ini, yaitu:
1.  Pemberi pinjaman yang berasal dari Investor besar; dan
2. Pemberi pinjaman yang berasal dari nasabah.
5 Ernama, Budiharto, Hendro S., ‘Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)’ (2017), 6 Diponegoro Law Journal.[11].

## 824 Anisa Rahma: Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Terdapat 4 (empat) investor besar yang turut serta membantu pendanaan uangteman.
com yaitu:
1.  STI Financial Group;
2.  K2 Venture Capital;
3.  Draper Associates;
4. Alpha JWC Ventures.
Pasal 15 POJK 77/01/2016, yang dimaksud dengan Penerima Pinjaman yaitu:
1.  Orang perseorangan Warga Negara Indonesia; atau
2.  Badan hukum Indonesia.
Uangteman.com memberikan syarat tambahan terkait Penerima pinjaman, meliputi: 6
1.  Warga Negara Indonesia;
2.  Usia 21 hingga 65 Tahun; dan
3. Punya pekerjaan atau penghasilan.
Dalam melakukan pinjam meminjam uang, segala sesuatu akan dituangkan dalam dokumen elektronik yang telah disediakan oleh pihak Penyelenggara. Berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang pada marketplace lainnya, uangteman.
com tidak memberikan informasi terkait Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman kepada masing-masing pihaknya. Hal tersebut dapat dilihat pada dokumen elektronik yang berupa form persetujuan pengajuan pinjaman yang disediakan Penyelenggara.
Sesuai dengan Pasal 5 POJK 77/01/2016 yang menyatakan jika kegiatan usaha Penyelenggara meliputi menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman. Uangteman.com dalam hal ini mengelolah sepenuhnya dana yang telah terkumpul. Di lain sisi, Penyelenggara juga  dibebani  kewajiban  untuk  menyediakan  akses  informasi  mengenai  status pinjam meminjam uang tersebut kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. Namun akses informasi tersebut tidak termasuk identitas kedua pihak tersebut.
Perjanjian yang terjadi antara calon Penerima pinjaman dengan uangteman. com disebut dengan Perjanjian Pinjaman Pribadi. Dimana pada lembar perjanjian
6 < https://uangteman.com/>, accesed 28 Oktober 2018.
tersebut, uangteman menyatakan bahwa ia bertindak sebagai Pemberi Pinjaman.
Dalam hal ini dapat dikatakan jika uangteman mempunyai peran ganda. Selain menjadi Penyelenggara, uangteman juga bertindak sebagai Pemberi Pinjaman yang melakukan hubungan secara langsung dengan Penerima Pinjaman. Kedudukan hukum uangteman sebagai Penyelenggara sejalan dengan kegiatan yang dilakukan uangteman , yaitu menyediakan situs pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan kedudukan uangteman sebagai Pemberi pinjaman, dalam melakukan perbuatan hukumnya didasarkan atas Peraturan Undang-undangan yang dalam hal ini adalah POJK 77/01/2016. Dalam perbuatan hukum yang terjadi antara pemilik dana dengan uangteman.com , tidak ditemukan adanya unsur surat kuasa.

## Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Pada perjanjian pemberian kredit pada Bank, dikenal dengan dengan adanya prinsip kehati-hatian ( prudential principle ). Kata “ prudent ” secara harfiah dalam  bahasa  Indonesia  dimaknai  sebagai  ”bijaksana”.  Dalam  UU  Perbankan tidak dijelaskan secara tegas mengenai prinsip kehati-hatian. 7 Akan tetapi, pada penjelasan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian  adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rachmadi Usman, prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan, bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati ( prudent ) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan pada bank. 8
7 Permadi Gandapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank (Gramedia Pustaka Utama 2004).[21].
8 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Gramedia Pustaka Utam 2003).[18].

## 826 Anisa Rahma: Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Pada  perbankan,  Pasal  2  UU  Perbankan  menegaskan  bahwa  perbankan Indonesia  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  harus  berasaskan  demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 9 Selain itu, prinsip Kehati- hatian tersirat secara eksplisit pada Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) UU Perbankan. Pasal 29:
(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (3)  dalam  memberikn  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah dan  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  bank  wajib  menempuh  cara-cara yang tidak merugikan bank dan  kepentingan penerima pinjaman yang mempercayakan dananya kepada bank
(4) untuk kepentingan penerima pinjaman, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi penerima pinjaman yang dilakukan melalui bank.
Contoh  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  yaitu  diterapkannya  prinsip Mengenal  Nasabah  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Know  Your  Customer Principle (selanjutnya  disebut  KYC Principle ).  KYC Principle adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas penerima pinjaman serta memantau transaksi yang mencurigakan. 10 KYC Principle diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Selain prinsip KYC, ada beberapa prinsip lain yang harus diperhatikan dalam pemberian Kredit. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, pemberian kredit pada bank harus memperhatikan Prinsip 5C’s, yaitu:
1.  Character;
Penilaian watak atau kepribadian calon penerima pinjaman dimaksudkan un - tuk mengetahui kejujuran dan itikad baik untuk melunasi atau mengembalikan pengembaliannya.
9 Trisadini Prasastinah Usanti, Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan , (Airlang - ga University Press 2013).[1].
10 Tridasini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan Edisi Pertama , (Kencana, 2017).
[21].

## 2.  Capacity;
Menilai kemampuan seseorang dalam bidang usahanya dan manajerialnya.
3.  Capital;
Bank melakukan analisis mengenai kemampuan permodalan calon penerima pinjaman dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang bersangkutan.
4.  Collateral;
Untuk menanggung pembayaran kredit macet, maka calon penerima pinjaman wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan.
5.  Condition of economy.
Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor dengan memperhatikan keadaan pasar di dalam dan di luar negeri. 11
Selain itu, dalam proses pemberian kredit terdapat pula prinsip 4P, yaitu:
1.  Personality;
Kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlunya pengumpulan data-data debitur.
2.  Purpose;
Tujuan penggunaan kredit tersebut apakah digunakan utuk kegiatan konsumtif, produktif atau spekulatif.
3.  Prospect;
Masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. Un- sur penilainnya meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

## 4.  Payment.
Cara pembayaran dengan memperhatikan kelancaran aliran dana ( cash flow ). 12
11 Rachmadi Usman, Op. Cit. [246].
12 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet , (Kompas Gramedia 2010).
[34-35].

## 828 Anisa Rahma: Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Prinsip analisis pemberian kredit yang selanjutnya adalah prinsip 3-R, yaitu:
1.  Returns;
Hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaat - kan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor.
2.  Repayment;
Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga mesti dipertimbangkan.
Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran.
3.  Risk Bearing Ability.
Sejauh mana kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Dalam hal terjad - inya peristiwa di luar antisipasi kedua pihak. Terutama peristiwa yang dapat mengakibatkan terjdinya  kredit macet. 13
Ketiga  prinsip  tersebut  pada  dasarnya  mempunyai  titik  singgung  yang  saling berkaitan serta memiliki unsur kesamaan antara satu dengan lainnya.
Dalam pemberian kreditnya, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi juga harus menerapkan prinsip Kehati-hatian. Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang juga harus memperhatikan Prinsip Perlindungan Konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. 14 Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar harus memenuhi beberapa hal pokok, diantaranya: menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi, dan menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati- hatian. 15 Demi  kelancaran  kegiatan  usaha  Penyelenggara,  Pasal  43  menerangkan tentang kegiatan yang harus dihindari oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:
13 Rachmadi Usman, Op. Cit. [249].
14 Ayu Yuliani, ‘BI akan Keluarkan Aturan Fintech’, (Kominfo, 2017) <https://www.komin - fo.go.id/content/detail/11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan_media>  accesed  11  No - vember 2018.
15 Departemen  Komunikasi,    ‘Bank  Indonesia  Terbitkan  Ketentuan  Penyelenggaraan  Te - knologi  Finansial’,  (Siaran  Pers  Bank  Indonesia,  2017)  <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/si - aran-pers/Pages/sp_199317.aspx> accesed 11 November 2018.
a.  Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
b. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pi - hak lain;
d. Menerbitkan surat utang;
e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
f.  Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
g. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
h.  Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.
Dengan  demikian,  pelaksanaan  Teknologi  Informasi  tidak  terlepas  dari  prinsip kehati-hatian dan termasuk juga prinsip KYC di dalamnya.
Dalam layanan pinjam meminjam  uang berbasis teknologi  informasi, prinsip 5-C tidak dapat diterapkan seluruhnya, khususnya collateral mengingat tidak adanya unsur jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara. Akan tetapi, dengan tidak dapat diterapkannya collateral tidak menghilangkan eksistensi jaminan umum sebagaimana pada Pasal 1131 BW untuk menjamin pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Sedangkan  untuk  prinsip  4-P  dan  prinsip  3-R  masih  dapat    diterapkan pada  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis    teknologi  informasi.  Bahwa dalam memberikan pinjaman, pihak penyelenggara akan mengumpulkan data diri calon penerima pinjaman. Dari pengumpulan data diri ini, dapat dikatakan jika  penyelenggara  telah  menerapkan  prinsip  4-P  dan  3-R.  Oleh  karena,  dari pengumpulan data calon penerima pinjaman inilah, pihak penyelenggara dapat mengetahui apakah calon penerima pinjaman mampu untuk melunasi dan mampu untuk menanggung risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.
Sebagai salah satu Penyedia jasa pinjam meminjam uang online , uangteman.
com diharuskan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dapat dilihat pada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon penerima pinjaman jika ingin meminjam uang di uangteman.com . Berasal dari dokumen yang dikumpulkan secara online tersebut, pihak penyelenggara mengolah data tersebut sebagai pertimbangan kelayakan calon penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman uang .

## 830 Anisa Rahma: Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, uangteman.com juga memberlakukan peraturan one person one loan . Setiap peminjam hanya diperbolehkan memiliki satu fasilitas pinjaman hingga pinjaman tersebut lunas. Apabila catatan pembayaran baik, maka penerima pinjaman tersebut dapat mengajukan pinjaman lagi dengan proses yang akan lebih cepat dari sebelumnya dan terdapat penurunan biaya layanan (diskon biaya layanan). 16 Jika pada bank pemberian kredit disertai dengan suatu jaminan yang telah diperhitungkan oleh pihak bank, maka pada uangteman.com ini kegiatan pinjam meminjam uang tidak disertai dengan jaminan. Hal tersebut tergantikan  dengan  adanya  slip  gaji  dan  SKU.  Pada  saat  pengajuan  pinjaman, uangteman.com akan menghubungi tempat kerja atau kantor dari calon penerima pinjaman tersebut untuk memastikan kebenaran data yang telah disetor oleh calon penerima pinjaman.

## Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kegiatan Usaha Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Teknologi  Informasi tidak  terlepas  dari  pengawasan  OJK  selaku  lembaga  yang  independen,  yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 16 Agustus 2018, OJK telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Setiap  penyelenggara  baik perusahaan Startup maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan:
1.  Pencatatan  kepada  OJK  untuk  perusahaan  Startup/non-LJK.  Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian Regulatory Sandbox.  Sedangkan  untuk  LJK,  permohonan  Sandbox  diajukan  kepada
16 < https://uangteman.com/faq/apakah-penerima pinjaman-dapat-mengajukan-leb - ih-dari-satu-pinjaman-sekaligus > accesed 20 November 2018.
pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB).
2. Proses Regulatory Sandbox berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan .
3.  Pendaftaran/perizinan kepada OJK. 17
Sesuai dengan Pasal 7 POJK 77/POJK.01/2016, telah ditetapkan jika Penyelenggara Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  wajib  mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.
Pada  proses  Pendaftaran,  OJK  selaku  pengawas  akan  menetapkan Penyelenggara mana yang dapat mengikuti proses Regulatory Sandbox . 18 Setelah mengikuti serangkaian proses pada Regulatory  Sandbox ,  maka  OJK  akan menetapkan hasil uji coba masing-masing Penyelenggara. Sesuai dengan Pasal 11 POJK 13/POJK.02/2018, hasil dari Regulatory Sandbox dinyatakan dengan status:
a. Direkomendasikan;
b. Perbaikan; atau
c. Tidak direkomendasikan.

## Kesimpulan
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan  jaringan  internet.  Pihak  yang  terlibat  didalamnya  yaitu:  pemberi pinjaman,  penyelenggara,  dan  penerima  pinjaman.  Terdapat  2  (dua)  hubungan hukum yaitu: perjanjian Pemberian Kuasa antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian Pinjam meminjam Uang antara Pemberi Pinjaman dengan
17 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Siaran Pers OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital Payung Hukum Pengembangan Fintech, SP 57/DHMS/OJK/VIII/2018’, (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbit - kan-Aturan-Inovasi-Keuangan-Digital.aspx> accesed 16 November 2018.
18 Regulatory  Sandbox adalah  mekanisme  pengujian  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara. (Pasal 1 angka 4 POJK 13/POJK.02/2018).

## 832 Anisa Rahma: Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Penerima Pinjaman. Uangteman.com merupakan salah satu contoh Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.
Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi juga diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kehati- hatian  yang  didalamnya  juga  memuat  Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  Your Customer  Principle ),  4P  dan  3R.  Mengingat  kegiatan  pinjam  meminjam  uang merupakan kegiatan yang mempunyai banyak risiko. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam  Uang  berbasis Teknologi  Informasi juga  wajib  mendukung  tindakan anti  Pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme.  Tiap  Penyelenggara memiliki  cara  berbeda  terkait  penerapan  Prinsip  Kehati-hatian.  Penyelenggara Teknologi    Finansial  harus  mengurus  pendaftaran  dan  perizinan  atas  kegiatan usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pendaftaran dan perizinan inilah OJK dapat mengawasi jalannya kegiatan usaha Teknologi Finansial supaya tidak memberikan dampak buruk pada perekonomian Indonesia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet (Kompas Gramedia 2010).
Permadi  Gandapraja, Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank (Gramedia  Pustaka Utama 2004).
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika 2015).
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia (Gramedia Pus - taka Utama 2001).
Trisadini  Prasastinah  Usanti, Prinsip  Kehati-hatian  pada  Transaksi  Perbankan , (Airlangga University Press 2013).
Tridasini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan Edisi Pertama , (Kencana, 2017).
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , (Sumur Bandung 2004)

## Jurnal
Erna ma,  Budiharto,  Hendro  S.,  ‘Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap Financial  Technology  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/ POJK.01/2016)’ (2017), 6 Diponegoro Law Journal.

## Laman
<ht tps://uangteman.com/about>, accesed 2 Agustus 2018.
Fintechnews  Singapore, “Fintech  Takes  Off  In  Indonesia” < http://fintechnews. sg/11700/indonesia/fintech-indonesia-take-off/>, accesed 4 Oktober 2018
< https://uangteman.com/>, accesed 28 Oktober 2018.
Ayu Yuliani, ‘BI akan Keluarkan Aturan Fintech’, (Kominfo, 2017) <https://www. kominfo.go.id/content/detail/11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/ sorotan_media> accesed 11 November 2018.
Departemen Komunikasi,  ‘Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Penyelenggaraan Teknologi Finansial’, (Siaran Pers Bank Indonesia, 2017) <https://www.bi.go. id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_199317.aspx> accesed 11 November 2018.
< https://uangteman.com/faq/apakah-penerima  pinjaman-dapat-mengajukan-lebih- dari-satu-pinjaman-sekaligus > accesed 20 November 2018.
Otoritas  Jasa  Keuangan,  ‘Siaran  Pers  OJK  Terbitkan Aturan  Inovasi  Keuangan Digital  Payung  Hukum  Pengembangan  Fintech,  SP  57/DHMS/OJK/ VIII/2018’, (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) <https://www.ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Aturan-Inovasi- Keuangan-Digital.aspx> accesed 16 November 2018.

## Perundang-undangan

## Burgerlijk Wetboek (BW)
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah.  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  94,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4867).

## 834 Anisa Rahma: Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang  Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2018  Nomor  135,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 6238)
Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial
Peraturan  Dewan  Anggota  Gubernur  Nomor  19/15/PADG/2017  tentang  Tata Cara  Pendaftaran,  Penyampaian  Informasi,  dan  Pemantauan  Penyeenggara Teknologi Finansial.
HOW TO CITE : Anisa  Rahma  Dita  Dwinanda,  ‘Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com’ (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.