## TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK NGELANGKAHI DI DESA BAWU BATEALIT JEPARA
Sri Puji Lestari
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara pujilestari.jpr22@gmail.com
Keyword:
‘Urf,  stepping  over  marriage,
Bawu Village

## Abstract
This study aims to understand the tradition of ngestepi marriage carried  out  by  the  people  of  Bawu  Village  which  is  usually carried out every time a sister's marriage precedes her brother, in addition to understanding clearly from the perspective of 'urf whether the law of the tradition of skipping marriage is contrary to  Islamic  Shari'ah  or  not.  This  study  uses  a  juridical- sociological  approach,  using  a  qualitative  research  type  using field  research  methods.  To  obtain  the  data  used  the  method  of observation,  interviews  and  documentation.  The  results  of  this study  state  that,  first,  the  implementation  of  the  marriage  is carried out in the morning before the bride and groom carry out the qabul consent. Before the procession begins, the whole family and all family members perform prayers. After that, the bride-to- be sungkeman to her sister, then the bride-to-be's sister expresses her sincerity to be willing to be stepped over, and the bride-to-be (sister)  hands  over  the  money  or  goods  to  her  sister.  Then  the older  brother  holds  the  wulung  sugarcane  tied  with  roasted ingkung while holding hands with the younger brother then both of them step over the tumpeng golong three times. After all the wedding processions are over, it is followed by eating with family and  relatives.  Second,  based  on  the  perspective  of  'urf,  the tradition  of  skipping  marriage  in  Bawu  Village  has  become  a custom that applies in the community and has been in effect for a long time and has no conflict with the texts of the Qur'an and Hadith, then these customs are permissible and permissible. can be done as long as it does not conflict with Islamic law

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  tradisi  pernikahan ngelangkahi  yang  dilaksanakan  masyarakat  Desa  Bawu  yang telah  biasa  dilaksanakan  setiap  ada  pernikahan  sang  adik mendahului kakaknya, selain itu untuk memahami secara nyata berdasarkan perspektif  ‘urf apakah hukum tradisi  pernikahan ngelangkahi  berlawanan  dengan  Syari’at  Islam  atau  tidak. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-sosiologis, menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan metode  lapagan  (field  research).  Untuk  memperoleh  data digunakan  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, pelaksanaan pernikahan ngelangkahi dilaksanakan pagi hari sebelum calon pengantin  melaksanakan  ijab  qabul.  Sebelum  prosesi  dimulai seluruh keluarga dan seluruh anggota keluarga melaksanakan
Keyword: ‘Urf,  stepping  over  marriage,
Bawu Village
do’a. Setelah itu, calon pengantin sungkeman kepada kakaknya, kemudian kakak calon pengantin mengutarakan keikhlasannya untuk  bersedia  dilangkahi,  dan  calon  pengantin  (adik) menyerahkan  uang  atau  barang  pelangkahan  kepada  sang kakak.  Kemudian  kakak  memegang  tebu  wulung  yang  diikat dengan ingkung bakar sambil berpegangan tangan dengan adik kemudian keduanya melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali.  Setelah  semua  prosesi  pernikahan  ngelangkahi  selesai, dilanjutkan  makan  bersama  keluarga  dan  kerabat.  Kedua, Berdasarkan perspektif ‘urf tradisi pernikahan ngelangkahi di Desa  Bawu  sudah  menjadi  adat  kebiasaan  yang  berlaku  di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki pertentangan  dengan  nash  Al-Qur’an  dan  Hadits,  maka  adat istiadat  tersebut  memiliki  hukum  mubah  (boleh)  dan  boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

## Pendahuluan
Setiap manusia yang berada di muka bumi ini pastinya menginginkan kebahagiaan dan berusaha  agar  kebahagiaan  ini  tetap  menjadi miliknya.  Kebahagiaan  tidak  dapat  dicapai dengan  mudah  tanpa  mematuhi  peraturan- peraturan  yang  digariskan  agama,  diantaranya kewajiban  individu-individu  dalam  masyarakat itu  saling  menunaikan  hak  dan  kewajibannya masing-masing,  dan  salah  satu  untuk  mencapai kebahagiaan  itu  ialah  dengan  pernikahan. Sebagaimana  dikemukakan  di  atas  Islam memandang pernikahan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari pada itu pernikahan sebagai kontak sosial keanekaragaman tugas.
Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang  sangat  sakral  dan  mempunyai  tujuan  yang sakral pula dan tidak bisa terlepas dari ketentuan Syariat  Islam.  Pernikahan  bukan  hanya  untuk memuaskan  nafsu,  melainkan  untuk  meraih ketenangan, ketentraman dan belajar untuk saling mengayomi  diantara  suami  dan  istri  dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam (Asnawi,  2004:  20).  Memang  tidak  dapat dipungkiri  laki-laki  dan  perempuan  sudah fitrahnya  untuk  saling  mempunyai  ketertarikan dan  hal  tersebut  kemudian  beranjak  kepada  niat suci  pernikahan,  proses  ini  mengandung  dua aspek  yaitu  aspek  biologis  agar  manusia  bisa berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa  tenang  dan  tentram  berdasarkan  kasih sayang.  Dengan  cinta  dan  kasih  sayang  tidak hanya menginginkan pasangan tersebut
membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia,  tetapi  juga  memberikan  kekuatan  yang dibutuhkan  untuk  mengutamakan  nilai-nilai kebudayaan  yang  lebih  tinggi.  Al-Qur’an  telah menerangkan  sasaran  tersebut  bahwa  dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.
Agar  tujuan  dalam  pernikahan  tercapai,  dan mampu  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah , mawaddah dan warahmah maka harus  diperhatikan  tentang  syarat-syarat  tertentu agar tujuan dari disyariatkannya pernikahan dapat tercapai  dan  tidak  menyalahi  aturan  yang  telah ditetapkan Agama (Rofiq, 1998: 56).
Sebagaimana  terdapat  dalam  al-Qur’an  surat ar-Rum ayat 21:
“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar- benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berpikir”.
Dengan  demikian,  perkawinan  itu  bisa diartikan  sebagai  perbuatan  hukum  yang mengikat antara seorang perempuan dengan laki- laki (suami-istri)  yang mengandung nilai ibadah kepada  Allah  SWT  di  dari  satu  pihak  dengan yang  lain  mengandung  aspek  keperdataan  yang menimbulakan  hak  dan  kewajiban  antara  suami istri.
Islam  dengan  jelas  pula  menerangkan  aturan perkawinan  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat
tidak  terlepas  dari  pengaruh  budaya  dan lingkungan  dimana  masyarakat  itu  berada,  dan paling  dominan  adalah  dipengaruhi  oleh  adat istiadat  dan  budaya  dimana  masyarakat  itu berdomisil.
Adat  ada  dua  macam,  yaitu  adat  yang  benar ( sahih )  dan  adat  yamg  rusak  ( fasid ).  Adat  yang benar  adalah  kebiasaan  yang  berlaku  secara umum,  tidak  bertentangan  dengan  dalil syar’i , tidak  menghalalkan  yang  haram  dan  tidak membatalkan kewajiban. Adat yang rusak adalah adat  yang  berlaku  disuatu  tempat,  namun bertentangan  dengan  dalil syar’i ,  menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.
Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat, Islam menyaring tradisi tersebut agar  setiap  nilai-nilai  yang  dianut  oleh masyarakat  tidak  bertolak  belakang  dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap masyarakat  yang  beragama  Islam  tidak  boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan  pernah  lebih  utama  dibandingkan  wahyu dari Allah SWT (Koentjoroningrat, 1987:276).
Ketika  hukum  Islam  dipraktikan  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  memiliki  budaya  dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan  tidak  selalu  sama  dan  seragam. Pranata-pranata  Islam  sering  kali  disesuaikan dengan hukum  adat  yang berlaku di  masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya.
Di dalam Islam tidak diatur atau tidak dibahas secara jelas karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam  sendiri  hanuya  mengatur  tentang  hukum nikah,  peminangan,  rukun  akad  nikah,  syarat
nikah, macam-macam akad nikah, wanita-wanita yang  diharamkan  dan  pengaruh  akad  nikah dilangsungkan  dengan  walimah  untuk  wujud bersyukur.
Indonesia    yang  terdiri  dari  berbagai  suku bangsa mempunyai bermacam-macam perbedaan upacara  pernikahan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh berbagai  macam  alat  perlengkapan  yang menyertai    dalam  suatu  upacara  pernikahan  di setiap  adat.  Adat  pernikahan  yang  bermacam- macam  menandakan  latar  belakang  hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan oleh masyarakat bangsa Indonesia.
Kenyataan  kehidupan  serta  alam  Indonesia dengan  sendirinya  membuat  bangsa  Indonesia untuk saling berbeda-beda antara kebiasaan atau perselisihan  budaya,  adat  serta  tradisi.  Cara pandang umat Islam Indonesia antara satu daerah dengan yang lain juga saling berbeda. Kondisi ini juga  berbaur  dengan  norma  ajaran  agama  Islam dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Salah  satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaan  upacara  pernikahan.  Keberagaman suku  bangsa  di  Indonesia  juga  berpengaruh terhadap  sistem  perkawinan  yang  ada  di masyarakat.
Dalam  masyarakat  Jawa  pernikahan  adalah salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam kehidupan mereka, dan merupakan suatu hal yang sakral.  Pernikahan  ngelangkahi  sampai  saat  ini masih diperdebatkan karena ada masyarakat yang tetap  berpegang  teguh  dengan  hukum  adat, sehingga  berpendapat  bahwa  jika  sang  adik dalam  pernikahan  mendahului  kakaknya,  maka
kakaknya akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang  sangat  lama  dan  hal  ini  menjadi  kurang bagus  bagi  kakak  yang  dilangkahinya  terutama masalah psikologis karena kakak merasa dirinya tidak  laku.  Serta  akan  menjadi  musibah  atau bencana terhadap rumah tangga yang akan dibina oleh pasangan yang akan menikah.
Larangan  ini  secara  tidak  langsung  sebagai penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak atau orang tua mereka tidak  memberikan  izin.  Kalaupun  dibolehkan mereka diharuskan membayar uang atau membeli barang  tertentu  kepada  kakanya  yang  belum menikah,  sehingga  hal  tersebut  menjadi  beban dan  mereka  bisa  mengurungkan  niatnya  untuk menikah.
Beberapa permasalahan yang timbul yaitu jika ada seseorang yang sudah mempunyai pasangan dan ternyata pasangan itu mempunyai kakak yang belum  menikah,  sedangkan  yang  bersangkutan memiliki  keinginan  untuk  menikah,  maka  jika tidak disegerakan bisa terjerumus pada perbuatan zina atau perbuatan buruk lainnya.
Keadaan  yang  terjadi  di  masyarakat  desa Bawu,  kecamatan  Batealit,  kabupaten  Jepara yaitu  masih  menjunjung  tinggi  adat  istiadatnya dan  juga  segala  sesuatu  menyangkut  hal  yang paling  peka  dalam  diri  masyarakat  itu  seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan,  yang  semuanya  harus  dipelihara serta ditegakkan dalam kehidupan nyata.
Demikian  juga  soal  pernikahan ngelangkahi , masyarakat  Jawa  pasti  tahu  jika  menikah mendahului  saudara  kandung  yang  belum
menikah  maka  hukumnya  dilarang  oleh  hukum adat  setempat.  Harus  ada  syarat-syarat  yang dipenuhi  karena  kalau  tidak  akan  membawa petaka,  tidak  hanya  untuk  satu  pihak  tapi keduanya.  Hal  ini  pada  kenyataannya  masih banyak dipercaya.
Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan  jawaban  dari  persoalan  tentang prosesi tradisi ngelangkahi di kalangan masyarakat,  berikut  sudut  pandangnya  dalam hukum Islam.

## Metode Penelitian
Kajian ini dilakukan secara kualitatif difokuskan  pada  kajian  lapangan,  dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menjelaskan fenomena sebenarnya yang terjadi  di masyarakat khususnya  pada  masyarakat  di  Desa  Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.
Pendekatan  sosiologis  hukum  dimaksudkan untuk  melihat  aspek-aspek  hukum  dan  interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi  temuan  bahan  non  hukum  bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.
Data yang digunakan dalam kajian ini merujuk pada  sumber  data  yang  diambil  dari  sumber primer  berupa    perspektif ‘urf terhadap pernikahan ngelangkahi di desa Bawu kecamatan Batealit  kabupaten  Jepara  (Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona, 2015: 297)
Kemudian  sumber  data  primer  tersebut didukung  dengan  data  yang  diperoleh  dari sumber data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku tentang persepektif
‘urf terhadap  pernikahan ngelangkahi di  desa Bawu  kecamatan  Batealit  kabupaten  Jepara  dan data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian  ini  untuk  melengkapi  informasi  yang dibutuhkan dalam penelitian.
Data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian dilakukan langkah analisis data dengan menggunakan  teknik  analisis  deduktif,  yang dapat dilakukan dengan upaya untuk mendokumentasikan  atau  mengobservasikan secara  umum  praktek  pernikahan ngelangkahi , setelah  itu  mengolah  hasil  data  yang  sudah didapat sesuai dengan objek penelitian.
Kemudian  melakukan  reduksi  data  dengan harapan  mendapatkan  hasil  akhir  dan  bisa menjawab  rumusan  masalah.  Kemudian  dapat dianalisis dengan menggunkan metode deduktif, yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum  untuk  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat khusus.

## Pernikahan dalam Tinjauan Hukum Islam
Menurut  etimologi,  pernikahan  berasal  dari kata al-wath’u yang  artinya  hubungan  badan.
Kemudian  dalam  literatur  fikih,  pernikahan disebut  dalam  dua  kata  yaitu nikāhu dan zāwaj yang  memiliki  arti  melalui,  menginjak,  berjalan di  atas,  dan  bersenggama  atau  bersetubuh (Nasution,  2005:  217).  Pengertian  nikah  juga berasal  dari  kata al-jam’u yang  berarti menghimpun  atau  mengumpulkan  (Rahman, 2003: 76).  Kemudian menurut syara’ arti nikah yaitu  akad  yang  telah  terkenal  dan  memenuhi
rukun-rukun serta syarat-syarat untuk berkumpul.
Pengertian  pernikahan  menurut  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (syariat Islam).
Kemudian  pengertian  pernikahan  menurut pendapat para ulama antara lain:
1. Ulama Hanafi mengartikan pernikahan sebagai  akad  yang  membuat  pernikahan menjadikan  seorang  laki-laki  dapat  memiliki dan menggunakan perempuan terhadap seluruh  angota  badannya  untuk  mendapatkan sebuah kenikmatan.
2. Ulama Syafi‘i menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal yang  mengandung  kekuasaan  untuk watha´ (bersetubuh)  dan  memiliki  arti  pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
3. Ulama Maliki berpendapat bahwa pernikahan adalah  suatu  akad  atau  perjanjian  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  kepuasaan tanpa adanya harga yang harus dibayar.
4. Ulama Hanbali berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad dengan menggunakan lafal annīkaha atau tanwij yang memiliki  arti  pernikahan  membuat  laki-laki dan  perempuan  mendapatkan  kepuasan  satu sama lain.
5. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al-
Ahwal  al-Syakhsiyyah ,  menjadikan  bahwa
nikah  adalah  akad  yang  menimbulkan  akibat pasangan  laki-laki  dan  wanita  menjadi  halal dalam  melakukan  hubungan  suami  istri,  dan adanya  hak  serta  kewajiban  di  antara keduanya.
6. Perkawinan  menurut  Hukum  Islam  adalah akad  yang  sangat  kuat  atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT yang melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah  (Shohari,  2014:  42-43).
Oleh  karena  itu  pengertian  pernikahan  dalam ajaran  Islam  mempunyai  nilai  ibadah,  sehingga Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat  kuat  untuk  menaati  perintah  Allah,  dan ketika  melaksanakannya  merupakan  ibadah. Keluarga  merupakan  kesatuan  sosial  terkecil yang  dibentuk  atas  dasar  ikatan  pernikahan, dengan unsur-unsur yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya.
Sedangkan  sifat-sifat  keluarga  sebagai  suatu kesatuan  sosial  meliputi  rasa  cinta  dan  kasih sayang, ikatan pernikahan, pemilikan harta benda bersama  maupun  tempat  tinggal  bagi  seluruh anggota keluarganya.
Jadi,  pengertian  pernikahan  merupakan  suatu perikatan  (ikatan)  dan  akad  yang  dimaksudkan untuk  menghalalkan  hubungan  antara  laki-laki dengan  perempuan  berkumpul  yang  awalnya haram  dengan  tujuan  mewujudkan  kebahagiaan dan kasih sayang  hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT (Azzam, 2015: 12-14).
Dasar hukum pernikahan ditetapkan berdasarkan  dalil  al-Qur’an  dan  Hadits.  Dalil yang berasal dari al-Qur’an dalam surat an-Nisa ayat 3 sebagai berikut:
“ Dan  jika  kamu  tidak  akan  berlaku  adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau  empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”
Dalam  dalil  as-Sunnah  dari  H.R.  Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:
“Wahai  para  pemuda,  barangsiapa  diantara kalian  memiliki  kemampuan,  maka  nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki  kemampuan  itu,  hendaklah  ia  selalu berpuasa,  sebab  puasa  itu  merupakan  kendali baginya” (H.R. Bukhari Muslim).
Berdasarkan  Syariat  Islam  dan  tuntunan  cara pernikahan  yang benar maka hukum pernikahan dapat  digolongkan  dalam  lima  kategori  yaitu wajib,  sunnah,  haram,  makruh  dan  mubah. Pernikahan  yang  merupakan  sunnatullah  pada dasarnya  adalah  mubah  tergantung  kepada tingkat maslahatnya.
Berdasarkan ijmak para ulama’ sepakat bahwa nikah  adalah  perbuatan  yang  mulia  dan  banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan  saja  pada  dirinya  sabagai  penzina  tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.
Hukum  pernikahan  tersebut  dikategorikan
berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah yaitu sebagai berikut:
1. Wajib
Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan  untuk  membangun  rumah tangga  atau  menikah  serta  ia  tidak  dapat menahan  dirinya  dari  hal-hal  yang  dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk
melaksanakan
pernikahan karena
dikhawatirkan  jika  tidak  menikah  ia  bisa melakukan  perbuatan  zina  yang  dilarang dalam Islam.
2. Sunnah
Berdasarkan pendapat para ulamak, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki  kemampuan  untuk  menikah  atau membangun  rumah  tangga  dengan  penuh kesiapan  akan  tetapi  dia  dapat  menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Hukum sunnah untuk menikah jika seseorang tidak dikhawatirkan untuk melakukan perbuatan  zina.  Akan  tetapi,  Islam  selalu menganjurkan  umatnya  unruk  menikah  jika sudah memiliki kemampuan dalam melakukan pernikahan dan menikah merupakan bentuk dari ibadah (Hasan, 2008: 149-153).
3. Haram
Pernikahan  hukumnya  menjadi  haram jika  dilaksanakan  oleh  orang  yang  tidak memiliki  kemampuan  dan  tanggung  jawab
untuk  memulai  suatu  kehidupan  rumah tangga dan jika menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan  tujuan  untuk  menganiaya  atau menyakiti seseorang, bertujuan untuk meghalangi  seseorang  agar  tidak  menikah dengan  orang  lain  akan  tetapi  dia  kemudian menelantarkan  istrinya  tersebut,  juga  haram hukumnya dalam Islam.
4. Makruh
Pernikahan  hukumnya  makruh  jika dilaksanakan  oleh  orang  yang  memiliki cukup  kemampuan  dan  tanggung  jawab untuk  berumah  tangga  serta  dia  dapat menahan  dirinya  dari  perbuatan  zina sehingga  jika  tidak  menikah  dia  tidak  akan terpengaruh dalam perbuatan zina. Hukumnya makruh jika dia hanya memiliki keinginan  untuk  menikah  namun  tidak memiliki  niat  dan  tekad  yang  kuat  untuk memenuhi  kewajiban  suami  terhadap  istri maupun sebaliknya (Tihami, 2014: 58-60). 5. Mubah
Suatu  pernikahan hukumnya mubah  atau boleh  dilaksanakan  jika  seseorang  memiliki kemampuan  untuk  menikah  dan  dia  dapat terpengaruh  dalam  perbuatan  zina  jika  tidak melaksanakan pernikahan. Pernikahan bersifat mubah jika dia menikah hanya untuk memenuhi nafsu atau syahwat dalam dirinya saja dan bukan dengan tujuan untuk membina rumah  tangga  sesuai  dengan  Syariat  Islam, namun  dia  memiliki  kemampuan  untuk berumah tangga dan tidak akan
menelantarkan istrinya.

## Syarat dan Rukun Pernikahan
Syarat pernikahan menjadi hal yang harus ada dalam  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu ibadah  maupun  pekerjaan,  tetapi  hal  tersebut tidak  ada  dalam  rangkaian  ibadah  maupun pekerjaan.  Adapun  syarat  sah  dalam  pernikahan yaitu:
1. Calon suami, seorang calon suami yang akan menikah  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai  berikut:  bukan  mahram  dari  calon istri,  tidak  terpaksa  (atas  kemauan  sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram Haji.
2. Calon  istri,  bagi  calon  istri  yang  akan menikah  juga  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai  berikut:  tidak  bersuami,  bukan mahram,  tidak  dalam  masa  iddah,  merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.
3. Wali, seorang wali dalam sebuah pernikahan yaitu  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut: laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohaninya,  tidak  dipaksa,  adil,  tidak  sedang ihram haji.
4. Ijab  kabul,  ijab  adalah  sesuatu  yang diucapkan  oleh  wali,  sedangkan  kabul  ialah sesuatu  yang  diucapkan  oleh  mempelai  pria atau  wakilnya  disaksikan  oleh  dua  orang saksi.
5. Mahar,  mahar  adalah  pemberian  dari  calon mempelai  pria  kepada  calon  mempelai wanita,  baik  dalam  bentuk  barang  atau  jasa yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam. Fuqaha’ sependapat bahwa mahar atau
maskawin  itu  termasuk  syarat  sahnya  nikah dan  tidak  boleh  diadakan  persetujuan  untuk meniadakannya.
Sebagaimana  firman  Allah  dalam  QS.  an- Nisa’ ayat 4:
“Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” .
Di  dalam  KHI  Pasal  30  dijelaskan  dengan tegas  bahwa  calon  mempelai  pria  wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua  belah  pihak  yaitu  untuk  memperoleh kebahagiaan dan kesehjateraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesehjateraan akhirat.
Rukun  adalah  sesuatu  yang  harus  ada  untuk menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  pekerjaan (ibadah),  namun  sesuatu  itu  termasuk  dalam rangkaian  pekerjaan  tersebut.  Adapun  rukun dalam sebuah pernikahan, yaitu:
1. Calon  istri,  dalam  hal  ini  tersebut  boleh dinikahi  dan  sah  secara  syar´i  karena  tidak ada  penyebab  tertentu  yang  menjadikan pernikahan diralarang.
2. Calon suami,  syarat untuk calon suami yaitu bukan  saudara  atau  mahram  istri,  tidak terpaksa  dalam  pernikahaannya,  orangnya jelas dan tidak sedang ihram haji.
3. Wali, wali adalah ayah dari mempelai wanita. Terkait ayah bagi calon mempelai wanita ini
terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan  wali ab´ad (jauh).  Karena  pernikahan tidak sah tanpa ada izin dari walinya.
4. Dua  orang  saksi  yang  adil,  golongan  Syafi´i mengatakan  apabila  pernikahan  disaksikan oleh  dua  orang  yang  belum  diketahui  adil tidaknya,    maka  hukum  tetap  sah.  Karena pernikahan  itu  terjadi  di  berbagai  daerah terpencil  maupun  di  kota,  bagaimana  dapat diketahui orang adil tidaknya jika diharuskan untuk mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya,  hal  ini  akan  menyusahkan.  Oleh karena  itu  adil  dapat  dilihat  dari  segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik.
Apabila  dalam  suatu  hari  saksi  tersebut terlihat  kefasikannya  maka  pernikahan  yang telah  terjadi  tetap  dianggap  sah.  Menurut Jumhur  Ulama’  pernikahan  yang  tidak dihadiri  oleh  para  saksi,  namun  diumumkan kepada  orang  ramai  dengan  cara  lain, pernikahannya  tetap  tidak  sah.  Karena  saksi merupakan syarat sahnya pernikahan.
5. Shighat ,  meliputi  ijab  dan  qabul  yang diucapkan  antara  wali  atau  perwakilannya dengan mempelai pria.

## Tujuan Pernikahan
Tujuan  pernikahan menurut  adalah  untuk memenuhi  petunjuk  agama  dalam  rangka membangun keluarga  yang sakinah, mawaddah, warrahmah . Sehingga membentuk keluarga yang baik  dalam  menggunakan  hak  dan  kewajiban, terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  lahir
dan batinnya, sehingga menimbulkan kebahagiaan  dan  kasih  sayang  antara  anggota keluarga.  Maka  dari  itu  kewajiban  nikah merupakan  hal  yang  sangat  dianjurkan  dalam Islam (Zulaikha, 2015: 18-25).
Tujuan dari pernikahan dalam Q.S. ar-Ruum: 30, Allah telah berfirman:
“Maka  hadapkanlah  wajahmu  dengan  lurus kepada  Agama  (Allah),  (tetaplah  atas)  fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah SWT.  (itulah)  agama  yang  lurus,  tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”
Adapun tujuan dari suatu pernikahan menurut Syariat Islam adalah:
1. Memenuhi tuntutan naluri manusia
Islam  sangat  menganjurkan  bagi  mereka yang  telah  mampu  untuk  menikah,  karena nikah  merupakan  fitrah  kemanusiaan  serta naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak tidak dipenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui  pernikahan  atau  perkawinan,  maka bisa  menjerumuskan  seseorang  ke  jalan syaitan  yaitu  mereka  dapat  berbuat  hal-hal yang diharaman Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.
2. Sebagai  benteng  yang  kokoh  bagi  akhlak manusia
Dalam  sebuah  hadist  shahih  yang  telah diriwayatkan  oleh  Ahmad,  Bukhari,  Muslim, Tirmidzi,  Nasa’i,  Darimi,  Ibnu  Jarud,  dan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda:
“Wahai  para  pemuda!  Barang  siapa diantara  kalian  berkemampuan  untuk  nikah,
maka  nikahlah,  karena  nikah  itu  lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi  farji  (kemaluan).  Dan  barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah  ia puasa  (shaum),  karena  shaum  itu  dapat membentengi dirinya.”
Dari  Hadits  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa pernikahan  merupakan  hal  yang  disyariatkan dalam Islam, dimana dengan menikah akan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya.  Ini  berarti  bahwa  pernikahan merupakan  benteng  yang  kokoh  bagi  martabat seseorang.
Syarat  pernikahan  dalam  Islam  adalah  suatu jalan  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang merupakan  cara  paling  efektif  dalam  upaya mencegah  kerusakan  pribadi,  serta  menghindari kekacauan dalam masyarakat.
3. Menegakkan rumah tangga islami
Tujuan  suci  dari  suatu  pernikahan  adalah agar  syariat  islam  dalam  kehidupan  rumah tangga selalu ditegakkan oleh pasangan suami istri.  Untuk  itu,  sangatlah  penting  bagi  kita untuk  memilih  calon  yang  tepat  sebelum menikah,  agar  nantinya  bisa  terbina keluarga sakinah,  mawaddah,  warahmah.  Islam  juga membenarkan tentang adanya talak (perceraian) apabila suami dan istri tidak lagi bisa  menegakkan  syariat-syariat  islam  dalam rumah  tangganya.  Namun,  Islam  juga membenarkan adanya rujuk (kembali menikah)  apabila  keduanya  sanggup  untuk kembali  melaksanakan  syariat-syariat  islam
dalam rumah tangganya.
4. Meningkatkan ibadah kepada Allah
Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk  beribadah  serta  beramal  sholeh disamping  kegiatan  ibadah  dan  amal  sholeh lainnya, dimana menurut konsep ajaran islam, hidup  adalah  untuk  mengabdi  dan  beribadah hanya kepada Allah semata.
5. Memperoleh keturunan
Menurut ajaran Islam tujuan dilaksanakannya  suatu  pernikahan  adalah untuk  mendapatkan  keturunan  yang  sholeh dan  sholehah  agar  dapat  terbentuk  generasi yang  berkualitas.  Agar  Syariat  Islam  dapat dapat  ditegakkan  dalam  suatu  rumah  tangga, maka  diperlukan  pasangan-pasangan  yang ideal.

## Tradisi Pernikahan dalam Masyarakat Jawa
Dalam pandangan masyarakat Jawa, pernikahan  mempunyai  arti  tersendiri  yaitu, selain  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  sah juga  menjaga  kehormatan  keluarga.  Sudut pandang masyarakat Jawa lebih mengarah kepada pembentukan antara alam nyata, masyarakat, dan alam kodrati yang dianggap keramat.
Dilihat  dari  segi  sejarah,  ada-istiadat  Jawa telah  tumbuh  dan  berkembang  lama,  baik  di lingkungan keraton maupun di luar keraton. Adat istiadat  Jawa  membuat  sistem  tata  nilai,  norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat, yang kini masih dikenal dan dipatuhi oleh  masyarakat  Jawa  yang  masih  ingin melestarikannya  sebagai  warisan  kebudayaan yang dianggap luhur dan kekal. Dalam usahanya
untuk melestarikan adat dan istiadat, masyarakat Jawa  melaksanakan  tata  upacara  tradisi  sebagai wujud perencanaan, tindakan, dan perbuatan dari tata  nilai  yang  telah  diatur  (Khadziq,  2009:  67- 71).
Sistem  tata  nilai,  norma,  pandangan  maupun aturan  yang  harus  diwujudkan  dalam  upacara tradisi  khususnya  dalam  pernikahan,  yang  pada prinsipnya adalah penerapan dari tata kehidupan masyarakat Jawa yang selalu ingin lebih berhati- hati  agar  dalam  setiap  tutur  kata,  sikap,  dan tingkah laku mendapatkan keselamatan, kebahagiaan,  dan  kesehjateraan  jasmani  dan rohaninya.
Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang religius. Perilaku perkeseharian masyarakat Jawa  banyak  dipengaruhi  oleh  pemikiran  yang bersifat  spiritual,  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat  Jawa  memiliki  relasi  istimewa dengan alam. Sudut pandangan masyarakat Jawa mempercayai  bahwa  alam  sekitar  sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, karena alam sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat maupun mata pencaharian mereka.
‘Urf dalam Tinjauan Pemikiran Hukum Islam Dari segi bahasa (etimologi), ‘ urf berasal dari kata  yang  terdiri  dari  kata árāfa yang  berarti (kenal). Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal  atau  pengetahuan), ta`rif (definisi), ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik).
Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘âdah (kebiasaan) yaitu sesuatu yang  telah  mantap  di  dalam  jiwa  dari  segi
dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar (Rahman, 2011:209-210).
Dalam  bukunya  Dr.  Abdul  Wahab  Khalaf menyebutkan ‘urf adalah  segala  sesuatu  yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan  atau  tradisi  baik  bersifat  perkataan, perbuatan,  atau  dalam  kaitannya  meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.
Menurut para ahli syarak ‘urf bermakna adat, dengan  kata  lain ‘urf dan  adat  itu  tidak  ada perbedaan, ‘urf tentang perbuatan manusia misalnya  seperti  jual  beli  yang  dilakukan berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak dengan tidak mengucapkan ijab qabul.
Kemudian ‘urf yang  bersifat  ucapan  atau perkataan,  misalnya  pengertian al-walad ,  yang lafaz  tersebut  pasti  berarti  anak  laki-laki  dan bukan anak wanita.
Selain itu Wahbah Zuhaili mendefinisikan ‘urf sebagai “sesuatu  yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari  setiap perbuatan  yang telah sering  dilakukan  diantara  mereka,  atau  juga lafadh  yang  dikenal  dengan  sebuah  arti  khusus yang  tidak  tercakup  bahasa  serta  hanya memungkinkan makna ketika didengarkan”.
Ahmad  Fahmi  Abu  Sunah  menyebut ‘urf adalah “sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang  rasional  dan  penerimaan  watak  yang sehat  atasnya”.  Abu  Sunah  menegaskan  bahwa tidak  semua  kebiasaan  dianggap  sebagai ‘urf , karena  berungkali  telah  dilakukan  dan  menjadi kebiasaan  sebagai  bentuk  kesepakatan  para pelakunya,  maka ‘urf harus  bisa  diterima  oleh akal sehat atau rasional.
Terdapat  syarat  minimal  keberlakuan  ‘urf hanya dua: ketetapan (al- istiqrar ) dan kontinuitas ( al-istimrar ). Istiqrar menunjukkan  bahwa ‘urf merupakan  sesuatu  yang  mendapat  kesepakatan antar  para  pelakunya.  Adanya al-istimrar dimaksudkan agar ‘urf dapat dijadikan pedoman hukum  yang memadai dan permanen serta tidak berubah,  karena  jika  Hukum  Islam  yang semestinya  didasarkan  pada  prinsip  stabilitas hukum  ( istiqamat  al-hukm ),  ketika  harus berubah-ubah dan bersifat fleksibel dalam waktu yang sangat cepat.
Maka dari itu, Islam tidak memusnahkan ‘urf yang  tumbuh  berkembang  di  masyarakat.  Akan tetapi  Islam  hadir  hadir  dengan  keadaan menyeleksi ‘urf yang ada agar tidak bertentangan dengan Islam dan ‘urf dapat terus berlanjut.
Sebaliknya,  jika  bertentangan  dengan  Islam, maka  Islam  menghapus  dan  memodifikasi  agar sesuai dengan nilai ajaran Islam.
Secara  historis,  terdapat  beberapa  bukti  yang menujukkan bahwa ‘urf pada masa sebelum Nabi Muhammad  diadopsi  sesuai  dengan  Agama Islam.  Nabi  Muhammad  menetapkan  adat-adat Arab  yang  sudah  berkembang  secara  turun temurun.  Penetapan  ini  dalam  Hadits  disebut dengan  Sunnah  taqririyah  artinya  ketika  tidak bertentangan  dengan  Syariat  Islam,  Nabi Muhammad SAW. akan mengakomodasi ‘urf dan tidak  seketika  dapat  dihapuskan,  tetapi  justru dijadikan penguat ajaran Islam dengan meresmikannya.
Jadi,  pengertian ‘urf bisa  dibagi  menjadi  dua yaitu  secara  terminologi  dan  secara  etimologi,
‘urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dipahami oleh manusia yang dipandang baik dan diterima  oleh  akal  manusia  kemudian  telah berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh  kelompok  manusia  tersebut  baik  berupa perbuatan  ataupun  ucapan.  Sedangkan  secara etimologi ‘urf menurut  mayoritas  ulama  yaitu adat artinya sesuatu yang dikenal dan diulang.
Perbedaan  antara ‘urf dengan  ijmak  yang dalam beberapa aspek yaitu:
1. Dalam  segi  ruang  lingkupnya ‘urf terbentuk oleh  kesepakatan  terhadap  sesuatu  perkataan atau  perbuatan,  berbaur  di  dalamnya  orang awam  dan  orang elite ,  mujtahid  dan  bukan mujtahid,  dan  dapat  tercapai  bahwa  dia  akan dilakukan  dan  dikenal  oleh  sebagian  besar orang  dan  tidak  pasti  dilakukan  oleh  semua orang.  Sedangkan  ijmak  hanya  terbentuk dengan kesepakatan mujtahid terhadap hukum syarak yang amali.
2. ‘Urf terwujud  dengan  kesepakatan  semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana ketidak setujuan beberapa orang tidak merusak  terjadinya ‘urf .  Sedangkan  ijmak hanya terwujud kesepakatan seluruh mujtahid dalam  suatu  masa  terjadinya  peristiwa hukum,  penolakan  seorang  atau  beberapa mujtahid membuat ijmak tidak terjadi. 3. ‘Urf yang  dijadikan  landasan  ketentuan hukum  apabila  berubah  membuat  ketentuan hukumnya  berubah  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  seperti  berlandaskan  nash (al-Qur’an  dan  Hadits),  sedangkan  ijmak sharikh yang  dijadikan  landasan  kekuatan
hukum yang berlandaskan  nash dan tidak ada lagi  peluang  kekuatan  untuk  berijtihad terhadap  ketentuan  hukum  yang  ditetapkan ijmak (Zein, 2008: 35-38).
Macam-macam ‘urf telah dijelaskan oleh para ulamak,  salah  satunya  yaitu  ulama  ushul  yang membagi ‘urf menjadi tiga macam:
1. Dari  segi  objeknya ‘urf dibagi  dalam kebiasaan  yang  menyangkut  ungkapan  dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. 2. Kebiasaan  yang  menyangkut  ungkapan  ( al- ‘Urf  al-lafdzi ),  kebisaan  yang  menyangkut ungkapan  adalah  kebiasaan  masyarakat  yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu  dalam  mengungkapkan  sesuatu. Misalnya  ungkapan  ikan  dalam  masyarakat mengungkapkan  lauk  pauk.  Padahal  dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah  umum  pada  suatu  daerah  tertentu. Apabila  dalam  memahami  ungkapan  itu diperlukan  cara  lain,  maka  tidak  dinamakan ‘urf ,  misalnya  ada  seseorang  datang  dalam keadaan  marah  dan  ditanganya  ada  tongkat kecil,  saya  berucap  “  jika  saya  bertemu  dia maka  saya  akan  bunuh  dia  dengan  tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia  maksud  membunuh  tersebut  adalah memukul  dengan  tongkat.  Ungkapan  seperti ini merupakan majas bukan ‘urf .
Kebiasaan  yang  berbentuk  perbuatan  ( al- ‘urf  al-amali ),  kebiasaan  yang  berbentuk perbuatan  adalah  kebiasaan  biasa  atau kebiasaan  masyarakat  yang  berhubungan dengan  muamalah  dan  keperdataan.    Seperti
kebiasaan  masyarakat  yang  melakukan  jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian  membayar  dikasir  tanpa  adanya suatu  akad  ucapan  yang  dilakukan  keduanya (Sapiuddin, 2011: 56-57).
2. Dari  segi  cakupanya ‘urf dibagi  menjadi  dua yaitu  kebiasaan  yang  bersifat  umum  dan kebiasaan  yang  bersifat  khusus:  Kebiasaan yang  bersifat  umum  ( al-‘urf  al-‘am )  adalah kebiasaan  tertentu  yang  berlaku  secara  luas diseluruh  masyarakat  dan  diseluruh  daerah dan  seluruh  Negara.  Seperti  mandi  di  kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya,  dan  akad istishna’ (perburuhan).
Misalnya  lagi  dalam  jual  beli  mobil,  seluruh alat  yang  diperlukan  untuk  memperbaiki mobil  seperti  kunci,  tang,  dongkrak,  dan  ban serep  termasuk  dalam  harga  jual,  tanpa  akad sendiri  dan  biaya  tambahan.  Contoh  lain adalah  kebiasaan  yang  berlaku  bahwa  berat barang  bawaan  bagi  setiap  penumpang pesawat terbang adalah 20 Kg.
Ulama’  Madzhab  Hanafi  menetapkan bahwa ‘urf  ‘am dapat  mengalahkan  Qiyas yang  kemudian  dinamakan  Istihsan. ‘Urf ini dapat mentakhsis nash yang ‘am yang bersifat jelas dan tidak samar.
Diantara  meninggalkan  keumuman  dari nash zhanni karena adanya ‘urf ialah larangan Nabi  SAW  mengenai  jual  beli  yang  disertai dengan adanya syarat.  Dalam hal  ini, jumhur ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan  diberlakukanya  semua  syarat,  jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah
menjadi ‘urf (tradisi).
‘Urf seperti  itu  dibenarkan  berdasarkan ijmak yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama- ulama  mujtahid,  oleh  golongan  sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya.
Kebiasaan  yang bersifat  khusus  ( al-urf  al- khash )  adalah  kebiasaan  yang  berlaku  dalam suatu  daerah  atau  masyarakat  tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci  yaitu ‘urf yang  berlaku  di  suatu Negara,  wilayah  atau  golongan  masyarakat tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila  terdapat  cacat  tertentu  pada  barang yang  dibeli  dapat  dikembalikan  dan  untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat  mengembalikan  barang  tersebut.  Atau kebiasaan  mengenai  penentuan  masa  garansi terhadap barang-barang tertentu.
‘Urf semacam  ini  tidak  boleh  berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan Qiyas  yang  ilat-nya  ditemukan  tidak  melalui jalan qathi ,  baik  berupa  nash  maupun  yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.
3. Dari segi keabsahanya dari pandangan syarak,
‘urf terbagi  dua,  yaitu  kebisaaan  yang dianggap  sah  dan  kebiasaan  yang  dianggap rusak:
a. Kebiasaan  yang  dianggap  sah  ( al-‘Urf  al- sahih )  adalah  kebiasaan  yang  berlaku ditengah-tengah  masyarakat  yang  tidak bertentangan  dengan  nash  al-Qur’an  dan Hadits dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, juga tidak membawa
madharat kepada mereka.
Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang  haram  dan  juga  tidak  membatalkan yang  wajib.  Misalnya,  dalam  masalah pertunangan  pihak  laki-laki  memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
b. Kebiasaan  yang  dianggap  rusak  ( al-‘Urf fasid )  adalah kebiasaan  yang bertentangan dengan dalil-dalil Islam dan kaidah-kaidah dasar  yang  ada  dalam  Islam.  Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang diantara sesame pedagang. Uang itu sebesar Rp.
10.000.000,.  kemudian  dalam  tempo  satu bulan uang itu harus dikembalikan dengan jumlah  Rp.  11.000.000,.  apabila  jatuh tempo,  dengan  perhitungan  bunga  sebesar 10%.  Dilihat  dari  keuntungan  yang  diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang didapatkan  dari  Rp.  10.000.000,.  tersebut mungkin  melebihi  bunganya  sebesar  10% tersebut.  Akan  tetapi  praktik  seperti  ini bukanlah  kebiasaan  yang  bersifat  tolong- menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran  barang  sejenis.  Pelaksanaan peminjaman seperti itu merupakan praktik peminjaman  yang  berlaku  di  zaman Jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi´ah  (riba  yang  muncuk  dari  pinjam meminjam). Oleh sebab itu, ‘urf seperti ini menurut  ulamak  ushul  fiqih  termasuk
dalam kategori al-‘urf al-fasid .
Kedudukan ‘urf sebagai sumber Hukum dalam Islam sebagaimana  yang telah dijelaskan bahwa ‘urf dapat  dijadikan  sumber  hukum  atau  dalil dalam Islam ketika tidak bertentangan dengan al- Qur’an dan Hadits.
Adapun keaslian ‘urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: Firman Allah dalam QS. al-A’raf:199
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan  yang  ma'ruf,  serta  berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.
Berdasarkan  ayat  di  atas  Allah  SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf adalah sesuatu yang  dinilai  oleh  kaum  muslimin  sebagai kebaikan,  dikerjakan  berulang-ulang,  dan  yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman.
Oleh  ulama  Hanafiyyah, ‘urf itu  didahulukan atas qiyas  khafi (qiyas  yang  tidak  ditemukannya ‘illah secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf itu mentakhshis nash yang umum. Ulama
Malikiyyah menjadikan ‘urf yang hidup dikalangan penduduk  Madinah  sebagai dasar  dalam
menetapkan hukum. Kemudian Ulama Syafi`iyyah  banyak  menggunakan ‘urf dalam hal-hal  yang  tidak  ditemukan  ketentuan  batasan dalam  syarak  maupun  dalam  penggunaan bahasa. Contoh  penerapan ‘urf dalam  hukum Islam  yaitu  pendapat  ulama  Hanafiyyah  yang menyatakan  bahwa  sesorang  yang  bersumpah
1 Dahlan, Ushul , 215-218.
tidak  akan  makan  daging,  kemudian  dia  makan ikan  maka  tidaklah  dianggap  sesorang  itu melanggar  sumpahnya.  Karena  berdasarkan kebiasaan ‘urf ,  kata  daging lahmun tidak diartikan  dengan  kata samakūn .  Adapun  contoh lainnya dalam penggunaan ‘urf yaitu tentang usia seseorang  itu  dikatakan  baligh,  tentang  ukuran sedikit  banyaknya  najis  yang  dimaafkan,  atau tentang  ukuran  timbangan  yang  belum  dikenal pada masa Rasulullah SAW. 1
a. Syarat-syarat ‘Urf untuk Dijadikan Landasan Hukum
a. ‘Urf mengandung  kemaslahatan  yang logis,  syarat  ini merupakan sesuatu  yang mutlak  yang  ada  pada ‘urf yang  shahih. Sehingga  dapat  diterima  masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan al- Quran  dan  Hadits.  Sebaliknya,  apabila ‘urf itu  mendatangkan  kemudhratan  dan tidak  dapat  dilogika,  maka ‘urf yang demikian  tidak  dapat  dibenarkan  dalam Islam. Seperti contoh istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan  dengan  pembakaran  jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun ‘urf dalam hal ini dinilai baik dari segi agama dalam  suatu  kelompok,  tetapi  kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima oleh akal. b. ‘Urf berlaku umum pada masyarakat yang terkait  dengan  lingkungan ‘urf, atau minimal  dikalangan  sebagian  besar masyarakat. ‘Urf juga  berlaku  pada
mayoritas  kasus  yang  terjadi  di  tengah- tengah  masyarakat  dan  keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat  contoh  yang  berkembang  dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat
Indonesia  dalam  melaksanakan  transaksi menggunakan alat tukar resmi yaitu mata uang  Rupiah  dalam  satu  transaksi  tidak menyebutkan  secara  tentang  jenis  mata uangnya,  karena  semua  orang  telah mengetahui  dan  tidak  ada  kemungkinan dari penggunaan mata uang Rupiah  yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu. c. ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum yang telah berlaku pada saat itu,  bukan ‘urf yang  muncul  kemudian.
Maka ‘urf harus  ada  sebelum  penetapan hukum, jika ‘urf datang setelah penetapan hukum,  maka  tidak  diperhitungkan. Menurut  syarat  ini  misalnya  pemberian mahar istri oleh suami. Dalam melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak  menjelaskan  teknis  pembayaran maharnya  dibayar  lunas  atau  dicicil. Sedangkan ‘urf yang  telah  berlaku  di tempat  itu  melunasi  seluruh  mahar, kemudian ‘urf ditempat  itu  mengalami perubahan  ketika  orang-orang  sudah terbiasa  mencicil  mahar.  Lalu  muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami dan istri tentang pembayaran  mahar  tersebut.  Suami berprinsip pada ‘urf yang berlaku setelah
adanya  akad yaitu  pembayaran  mahar
secara dicicil. Sementara istri berpedoman pada ‘urf yang berlaku pada saat  akad  pernikahan  tersebut  dan  tidak ada ‘urf yang  muncul  setelah  adanya akad.
d. ‘Urf itu  tidak  bertentangan  dengan  nash, sehingga  menyebabkan  hukum  yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Syarat  ini  memperkuat  terwujudnya ‘urf yang  sahih  karena  jika ‘urf bertentangan dengan  nash  atau  bertentangan  dengan prinsip  syarak  yang  jelas  dan  pasti,  dia termasuk ‘urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.  Misalnya  kebiasaan  di  Negara bahwa sah mengembalikan harta amanah istri  atau  anak  dari  pihak  pemberi  atau pemilik  amanah.  Kebiasaan  seperti  ini dapat  dijadikan  pegangan  jika  terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri
Pelaksanaan  Tradisi Ngelangkahi dalam Pernikahan di Desa Bawu
Tradisi langkahan dalam  perkawinan  adalah suatu adat pernikahan yang masih di terapkan di Desa  Bawu.  Di  dalam  Islam  memang  tidak dibahas secara jelas tentang tradisi langkahan ini. Langkahan ialah  suatu  tradisi  yang  dilakukan sebelum  pernikahan  yang  dilaksanakan  apabila calon  mempelai  perempuan  mendahului  kakak perempuan atau kakak laki-laki, calon mempelai perempuan  melangkah  terlebih  dahulu  dari kakaknya.
Langkahan berasal  dari  kata  dasar  langkah (Jawa)  yang  berarti  lompat.  Upacara langkahan di  sini  dimaksudkan  apabila  calon  pengantin menikah  mendahului  kakaknya  yang  belum nikah,  maka  sebelum  melaksanakan  prosesi siraman,  calon  pengantin  diwajibkan  meminta izin kepada kakak yang dilangkahi.
Dalam  pernikahan  anak  khususnya  di  Desa Bawu, orang tua tidak boleh menolak atau melarang jika ada yang melamar  anaknya  entah  itu  adiknya  atau kakaknya  yang  mau  menikah,  karena  jodoh  itu dari  Allah  SWT.  Selain  itu  tidak  ada  dalil-dalil dan Syariat Islam yang mengatur orang tua dalam mengatur  masalah  pernikahan  anak-anaknya harus  secara  tertib  atau  harus  berurutan  yang lebih tua dahulu baru yang muda.
Di Desa Bawu pernikahan melangkahi kakak kandung  tersebut  sebagai  kebiasaan  dalam masyarakat  dan  akhirnya  menjadi  suatu  tradisi yang  sampai  saat  ini  masih  dipakai,  begitu  juga yang  terjadi  di  Desa  Bawu.  Praktik  tradisi langkahan di Desa Bawu ketika calon mempelai perempuan  atau  calon  mempelai  laki-laki memiliki kakak baik itu perempuan maupun laki- laki yang belum menikah, maka pasangan calon mempelai  perempuan  maupun  laki-laki  wajib memberikan  uang  atau  barang  pelangkahan kepada  kakak  sebagai  tanda  penghormatan  dan tanda kasih sayang.
Pelaksanaan tradisi langkahan dimulai dengan selamatan  keluarga  dengan  tujuan  untuk memohon kepada Allah SWT diberikan keselamatan,  kelancaran  dan  kebaikan  dalam
proses  pernikahan  tersebut,  kemudian  pihak calon  suami  dari  calon  pengantin  harus  datang untuk melamar calon istri, dan pada saat itu orang tua pihak calon istri atau keluarga yang mewakili sebagai  juru  bicara  menjelaskan  terlebih  dahulu kepada keluarga pihak calon suami tentang tradisi adat  langkahan  dan  menjelaskan  bahwa  calon istrinya  tersebut  masih  mempunyai  kakak  atau saudara  yang  belum  menikah  maka  disitu keluarga  pihak  calon  istri  juga  menjelaskan bahwa calon suami harus memberikan uang atau barang pelangkahan kepada calon kakak iparnya sesusai dengan permintaan sang kakak. Uang atau barang pelangkahan tersebut  harus  diberikan sebelum proses ijab dan qabul dilaksanakan.
Pemberian tersebut sebagai tanda penghormatan  kepada  sang  kakak  sembari memintak  izin  dan  kerelaan  dari sang  kakak karena  telah  melangkahi  dan  mohon  doa  restu untuk  melaksanakan pernikahannya  terlebih dahulu.
Sebelum  prosesi langkahan dilaksanakan, pihak  keluarga  harus  menyiapkan  beberapa kebutuhan dalam prosesi langkahan, yaitu: 1. Tumpeng  nasi  putih  dilengkapi  lauk  pauk, tumpeng  ini  di  namakan:  tumpeng  sindura pengasih.  Sindura  berarti:  menthuk  (jawa) menjemput  (indonesia)  pengasih  berarti: sesuatu  yang  mampu  membuat  kita  dikasihi sesame termasuk oleh suami.
2. Ayam  panggang,  terdiri  dari  kepala,  sayap, kaki menyatu, ini merupakan harapan, mudah- mudahan  mempelai  nanti  andaikan  menjadi pemimpin  yang  merakyat/menyatu  dengan
rakyat yang di pimpin.
3. Teken  (tongkat)  tebu  wulung  disebut  teken sido  dadi.  Hal  ini  merupakan  simbol  doa semoga  apa  yang  di  cita-citakan  oleh mempelai  terlaksana.  Bunga  setaman  Bunga setaman  ini  juga  merupakan  simbol  doa semoga  kehidupan  mempelai  nantinya  selalu di penuhi bunga-bunga kehidupan yang indah dan harum.
4. Pelangkah  yaitu  sesuatu  berupa  barang  atau uang  yang  sampaikan  oleh  calon  mempelai kepada kakaknya sebagai ucapan terima kasih atas  kerelaanya  untuk  didahului  menikah, biasanya  sesuatu  yang  di  sampaikan  tersebut berupa pakaian satu setel maupun uang. Prosesi atau tata cara tradisi langkahan di Desa Bawu  dari  hasil  observasi  pada  salah  satu pernikahan  masyarakat  yang  melakukan  tradisi langkahan yaitu sebagai berikut:
1. Calon  pengantin  duduk  dan  mengucapkan salam  kepada  kakaknya  yang  duduk  diapit kedua  orangtua.  Keduanya  berhadapan  untuk melakukan prosesi langkahan .
2. Sambil  melakukan  sungkem  dihadapan kakak, calon pengantin mengutarakan permohonan  maaf  apabila  selama  ini  telah berbuat  salah  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja.  Lalu  calon  pengantin  memohon ijin dan keikhlasan sang kakak untuk bersedia dilangkahi menikah lebih dulu.
3. Kakak calon pengantin mengutarakan keikhlasannya  untuk  bersedia  dilangkahi. Kemudian  calon  pengantin  mengucapkan terimakasih serta mendoakan sang kakak agar
segera  menemukan  jodohnya  untuk  bias menyusul ke pelaminan kelak.
4. Calon  pengantin  menyerahkan  plangkahan kepada  sang  kakak,  dan  meminta  kesediaan sang kakak untuk tetap membimbingnya terus dalam  menjalani  kehidupan,  dengan  nasehat dan tuntunan yang benar.
5. Kemudian  kakak  memegang  tebu  wulung yang  diikat  dengan  ingkung  bakar  sebagai tongkat simbolis untuk membimbing adiknya sambil berpegangan tangan dengan sang adik, lalu membimbing calon pengantin melangkahi  tumpeng  golong  sebanyak  tiga kali.
Prosesi atau tata cara tradisi langkahan di Desa Bawu  ditutup  dengan  acara  makan  bersama dengan keluarga dan kerabat lainnya. Kemudian mengenai barang atau uang pelangkahan di Desa Bawu,  tidak  ada  kadar  atau  patokan  dalam pemberian  tersebut,  tidak  ada  patokan  jumlah uang  dan  jumlah  mahalnya  barang  yang  akan diberikan sebagai barang pelangkahan. Uang dan barang  pelangkahan  diserahkan  kepada  kakak, sang kakak meminta apa saja dibolehkan asalkan tidak  memberatkan  adiknya.  Apabila  ada  yang meminta uang dengan jumlah  yang banyak atau barang  yang  bagus  atau  yang  mahal  yang  mana calon pengantin tidak mampu untuk mengabulkannnya  maka  akan  menjadi  factor penghambat  pernikahan.  Hal yang  harus dilakukan  adalah  calon  pengantin  (sang  adik) meminta  belas  kasihan  atau  toleransi  kepada kakaknya  untuk  meringankan  jumlah  uang maupun harga barang permintaanya, kalau tidak
berhasil  maka  orang  tua  wajib  membantu  untuk membujuk kakak agar meringankan permintaannya  supaya  pernikahan  adiknya  tetap terlaksana dan berjalan dengan lancar.
Tradisi  pernikahan ngelangkahi adalah  salah satu budaya Jawa yang telah beradaptasi dengan Islam sebagai agama mayoritas di Jepara. Karena sifat budaya Jawa yang terbuka untuk menerima unsur  budaya  lain  yang  berkaitan  dengan kehidupan  sehari-hari,  maka  tidak  ada  budaya yang dapat tumbuh terlepas dari budaya lain.
Di  kalangan  Jawa  Islam  inilah  tumbuh  dan berkembangnya  perpaduan  budaya  Islam  Jawa yang memiliki ciri luar budaya itu menggunakan simbol Islam, tetapi ruh budayanya adalah Jawa. Islam  digambarkan  sebagai wadah sedangkan isinya adalah Jawa.
Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Ngelangkahi dalam Pernikahan di Desa Bawu Tradisi langkahan yaitu  suatu  tradisi  atau aturan  yang  dilakukan  dan  ditaati  oleh masyarakat  Desa  Bawu.  Masyarakat  meyakini pernikahan dengan tradisi langkahan dikarenakan  memang  dahulunya tinggalan  dari nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan (menjadi suatu adat) di dalam masyarakat.
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  tradisi sangat  kuat,  ketaatan  yang berbau  adat  nenek moyang mengakibatkan sulit menerima pembaharuan  dari  luar.  Meskipun  kehidupan masyarakat  Desa  Bawu  tidak  jauh  berbeda dengan masyarakat di daerah-daerah lain, namun dalam hal aturan tradisi sangat dipatuhi apalagi di dalamnya  terdapat  suatu  hokum  atau  sebab  dan
akibat  bagi  yang  melanggarnya,  meskipun hukuman tersebut hanya mitos.
Seperti  dalam  tradisi  langkahan,  masyarakat Desa  Bawu  belum  pernah  melanggar  tradisi langkahan ini dan tidak ada dampak buruk secara nyata  bagi  yang  melanggar  seperti  mitos  yang menjadi  bahan  pembicaraan  masyarakat.  Bagi masyarakat Desa Bawu, seseorang yang melanggar  tradisi langkahan tersebut  maka hubungan  rumah  tangga  yang  akan  dibangun tidak akan harmonis, kemudian bagi kakak yang dilangkahi  tersebut  akan  sulit  mendapat  jodoh. Tradisi langkahan menjadi  sebuah  kebiasaan yang  sudah  terbiasa  dan  dilakukan  oleh masyarakat Desa Bawu yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
Faktor penyebab terjadinya tradisi langkahan di  Desa  Bawu  adalah  sikap  menghormati  kakak karena telah mendahului  atau melangkahi  untuk menikah  terlebih  dahulu,  oleh  sebab  itu  kakak diperbolehkan  meminta  apa  saja  asal  tidak memberatkan  adiknya.  Selain  itu  juga  adanya sikap patut terhadap petuah nenek moyang.
Kemudian  faktor  budaya  dan  tradisi  daerah juga menjadi salah satu  faktor penyebab adanya tradisi  langkahan  di  Desa  Bawu.    Situasi  dan kondisi  suatu  masyarakat  yang  biasanya  yang lebih  tua  menikah  terlebih  dahulu,  akan  tetapi dalam kenyataanya yang lebih muda yang sudah memiliki  pasangan  dan  siap  menikah.  Sehingga dalam  keadaan  mendesak,  adiknya  harus menikah terlebih dahulu (ngelangkahi) kakaknya.
Tradisi langkahan sudah  menjadi  sebuah kebiasaan  dalam  adat  pernikahan  yang  tidak
bertentangan dengan ajaran Islam, yang menjadi permasalahan  jika  sang  kakak  meminta  barang atau  uang  langkahan  yang  sangat  memberatkan adiknya. Hal tersebut dapat menghambat adiknya untuk  menikah  karena  barang  atau  uang  yang diminta  sang  kakak  belum  terpenuhi,  dan menghambat  pernikahan  bertentangan  dengan Hukum Islam.
Di  sisi  lain  dapat  dipandang  sebagai  sebuah kemaslahatan  yang  ditimbulkan  dari  tradisi langkahan  karena  mendapat  kerelaan  dan keridhoan dari kedua belah pihak.
Perspektif ‘Urf terhadap  Tradisi  Pernikahan Nglangkahi Desa Bawu
Problematika  masyarakat  yang  semakin komplek  menuntut  adanya  penyelesaian  secara tepat. Hukum Islam yang menjadikan Al-Qur’an dan  Hadist  sebagai  rujukan  utamanya  ada masanya tidak menjelaskan hukum  Islam secara rinci, sementara ummat Islam harus menjalankan kehidupannya  sesuai  aturan,  norma  dan  hukum Islam  dituntut  untuk  selalu  relevan  terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks.
Diperlukan ijtihad para ulama dalam menangani  problem  ini  yang  salah  satu  produk ijtihadnya adalah ‘urf yang dapat dijadikan solusi dan sebagai salah satu sumber hukum Islam. ‘Urf ialah  sesuatu  yang  telah  diketahui  oleh  orang banyak  dan  dikerjakan  oleh  mereka,  baik  dari perkataan  atau  perbuatan  atau  sesuatu  yang ditinggalkan.
Artikel ini akan membahas konsep ‘urf yang
2 Putri D, “Konsep ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam”, Jurnal El- Mashlahah, 2,
dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  Islam tersebut. Adapun hasil pembahasan dari  konsep tersebut adalah pertama , 'urf harus berlaku terus menerus  atau  kebanyakan  berlaku. Kedua , 'urf yang  dijadikan  sumber  hukum  bagi  suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan  tersebut. Ketiga ,  Tidak  ada  penegasan (nash)  yang  berlawanan  dengan 'urf . Keempat , pemakaian 'urf tidak  akan  mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari`at sebab  nash-nash  syara`  harus  didahulukan  atas 'urf . 2
Berdasarkan keanekaragaman adat pernikahan yang  ada  di  masyarakat  Jawa,  khususnya  di masyarakat  Desa  Bawu  Kecamatan  Batealit Kabupaten  Jepara.  Adat  pernikahan  merupakan salah  satu  peristiwa  yang  ada  hubungannya dengan  kehidupan  manusia,  adanya  hubungan sosial  antar  orang  tua,  kerabat,  dan  masyarakat. Fenomena  yang  terjadi  di  Desa  Bawu  dalam pelaksanaan  pernikahan  menggunakan  upacara sebagai  simbolik  yang  dijadikan  adat  istiadat secara turun-temurun.
Filosofi  pelaksanaan  pernikahan  adat  Desa Bawu  bertujuan  supaya  pernikahan  tersebut langgeng,  bahagia,  kelancaran  rezeki  dan  kekal. Upacara  pernikahan  merupakan  adat  kebiasaan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Bawu sejak dari nenek moyang mereka, yang dilakukan dengan  runtutan-runtutan  prosesi  dengan  sakral dan hikmat serta penuh makna.
Adat  pernikahan langkahan (ngelangkahi)
(2020), diakses 19 Agustus 202.
adalah  adat  pernikahan  yang  dilakukan  oleh seorang  adik  yang  mendahului  kakaknya, kemudian  adik  tersebut  meminta  izin  dan kerelaan  kepada  kakaknya  dengan  memberikan sejumlah  uang  atau  barang  yang  disebut pelangkah .
Menurut  ulama  dalam  kaidah  Ushul  Fikih berpendapat  bahwa  dalam  kitab mawadi‘ al-awaliyah merujuk  pendapat  Abdul  Hamid Hakim dalam kaidah bahwa adat kebiasaan atau tradisi  bisa  dijadikan  hukum,  yang  artinya  adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah terentu (Dahlan, 2011: 45-47).
Berdasarkan  pendapat  ulama  Ushul  Fikih sepakat  bahwa ‘Urf  al-Shahih ,  yaitu  adat  yang tidak  bertentangan  dengan  syarak,  baik  yang menyangkut  adat/  kebiasaan  ucapan  maupun adat/kebiasaan  perbuatan  dapat  dijadikan  hujjah dalam menetapkan hukum syarak.
Menurut  pendapat  Al  Qarafi  menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum  harus terlebih  dahulu  meneliti kebiasaan yang  berlaku  dalam  masyarakat  setempat, sehingga  hukum  yang  ditetapkan  itu  tidak bertentangan  atau  menghilangkan  kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.
Menurut  Al  Syathibi  yaitu  ahli  Ushul  Fikih mazhab  Maliki,  dan  Ibn  Qayyim  Al  Jauziyah yaitu  ahli  Ushul  Fikih  mazhab  Hanbali  bahwa para  ulama  mazhab  menerima  dan  menjadikan adat  istiadat  sebagai  dalil  syarak  dalam menetapkan  hukum,  apabila  tidak  ada  ayat  atau hadits  yang  menjelaskan  hukum  suatu  masalah
yang dihadapi, termasuk perkawinan adat.
Oleh  karena  itu  tradisi  yang  sudah  menjadi kebiasaan  di  Desa  Bawu  bisa  menjadi  hukum yang  berlaku  di  desa  tersebut.  Secara  hukum Islam  bahwa  tradisi  adat  pernikahan  langkahan (ngelangkahi) di  Desa  Bawu  tidak  menduduki hukum  sebagai  kewajiban  ataupun  penekanan terhadap  sesuatu  yang  harus  dilakukan.  Tetapi, karena  hukum  sesuai  dengan  zamannya  apabila adat  istiadat  tidak  dilakukan  mengakibatkan kekhawatiran,  ketidakharmonisan  ataupun  suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut.
Maka  hal  ini  bisa  menjadi  penekanan  dalam prosesi  pernikahan  adat  istiadat  di  Desa  Bawu tetapi  hanya  masyarakat  yang  mempercayai  hal tersebut  (Dahlan,  2011:  52).  Jika  ditinjau  dari budaya  masyarakat  bahwa  masyarakat  Desa Bawu  masih  memegang  teguh  kebudayaan daerah setempat.
Budaya  lokal  menjadi  kebiasaan  yang berkembang  di  lingkungan  masyarakat  Desa Bawu  secara  turun  temurun.  Keanekaragaman budaya  dan  adat  istiadat  di  Desa  Bawu  terlihat pada  penyelenggaraan  pernikahan.  Hal  ini  tidak terdapat  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits,  selain  itu Islam tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan adat yang terjadi di Desa Bawu.
Solusi  yang  bisa  ditawarkan  mengembalikan masalah  tersebut  pada  adat  masyarakat  itu sendiri.  Berkaitan  dengan  adat  istiadat,  dalam prosesi  pernikahan  adat  Desa  Bawu  ini  dapat pandang  dari  segi  ushul  fiqih  yaitu  ´ Urf fi’li (kebiasaan  perbuatan),  yang  mana  berbentuk perbuatan.
Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan  dan  bukan  berarti  sembarang memudahkan, asalkan pelaksanakan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam.  Bila  prosesi-prosesi  upacara  pernikahan adat  Desa  Bawu  yaitu  tradisi  pernikahan langkahan ( ngelangkahi ) ada maksud dan tujuan untuk  meminta  selamat  kepada  roh-roh  dan dhanyang penunggu  desa  itu  yang  tidak dibenarkan dalam syari’at Islam.
Prosesi  pernikahan  langkahan  (ngelangkahi) yang ada di Desa Bawu merupakan tradisi  yang tidak  dilarang  oleh  Syariat  Islam,  karena  dalam pelaksanaanya  terdapat  doa  bersama  yang bertujuan  untuk  memohon  ridha,  keselamatan dan keberkahan kepada Allah SWT, serta dalam pelaksanaanya  bertujuan  untuk  menghormati saudara yang lebih tua dengan meminta izin serta kerelaannya untuk menerima sang adik menikah terlebih dulu.
Selain itu dalam prosesi pernikahan langkahan terdapat hal yang menjadi karakteristik dari  prosesi  pernikahan.  Jadi  menurut  analisa penulis  mengenai  pernikahan  adat  langkahan  di Desa  Bawu  Kecamatan  Batealit  Kabupaten Jepara  yaitu  tradisi  adat  ngelangkahi  termasuk adat  kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat  dan sudah berlaku sejak lama serta tidak bertentangan dengan  nash  al-Qur’an  dan  Hadits,  maka  adat istiadat  itu  boleh  dilakukan,  dan  berhukum mubah  (boleh).  Tetapi  apabila  melaksanakan upacara  pernikahan  adat  disertai  sesaji  yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada  selain  Allah  SWT.  itu  yang  dilarang
dalam syariat Islam.
Dalam  Hukum  Islam,  terdapat  pernyataan bahwa  adat  dapat  berlaku  ketika  sejalan  dengan prinsip  ajaran  Islam  yaitu  ketauhidan.  Bahkan Islam masuk dan dapat diterima dengan mudah di Indonesia  karena  penyebarannya  sangat  terbuka untuk  hukum  adat  yang  telah  mengakar dikehidupan  masyarakat  dan  menjadikan  adat sebagai kolaborasi untuk mengIslamkan Indonesia. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi adat  ngelangkahi  dalam  pernikahan  yang  masih hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa.

## Simpulan
Point penting dari kajian ini dapat dirangkum dalam simpulan sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan pernikahan ngelangkahi di pagi  hari  sebelum  ijab  qabul  dimulai  seluruh keluarga  meliputi  ayah,  ibu,  kakak,  calon pengantin  (adik),  dan  seluruh  anggota keluarga  melaksanakan  doa  bersama,  setelah acara  doa  bersama  selesai,  kemudian  calon pengantin  duduk  dan  mengucapkan  salam kepada  kakaknya  yang  duduk  diapit  kedua orangtua.
Sambil melakukan sungkem dihadapan kakak, calon  pengantin  mengutarakan  permohonan maaf  apabila  selama  ini  telah  berbuat  salah baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Dan prosesi  selanjutnya  yaitu  kakak  memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai  tongkat  simbolis  untuk  membimbing adiknya  sambil  berpegangan  tangan  dengan sang  adik,  lalu  membimbing  calon  pengantin melangkahi  tumpeng  sebanyak  tiga  kali.
Setelah semua prosesi pernikahan ngelangkahi selesai,  dilanjutkan  makan  bersama  keluarga dan kerabat.
Berdasarkan perspektif ‘urf tradisi pernikahan ngelangkahi Di  Desa  Bawu  tidak  menduduki hukum  sebagai  kewajiban  ataupun  penekanan terhadap  sesuatu  yang  harus  dilakukan.  Tetapi, karena  hukum  sesuai  dengan  zamannya  apabila adat  istiadat  tidak  dilakukan  mengakibatkan kekhawatiran,  tidak  harmonis  ataupun  suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut.
Dalam  prosesi  adat  pernikahan ngelangkahi tidak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits, selain itu  dalam  Hukum  Islam  tidak  ada  aturan  yang kuat  mengenai  prosesi  pernikahan ngelangkahi .
Dan jika dalam prosesi  upacara pernikahan adat ngelangkahi di Desa Bawu terdapat maksud dan tujuan  untuk  meminta  selamat  kepada  roh-roh dan penunggu desa yang tidak dibenarkan dalam syari’at Islam.
Akan tetapi dalam masyarakat Desa Bawu saat pelaksanaan  tradisi ngelangkahi terdapat  do’a bersama dan prosesi sungkeman , setelah itu adik harus  memberi  uang  atau  barang  pelangkah sebagai  hadiah  untuk  kakak  tetapi  sang  kakak tidak  boleh  meminta  uang  atau  barang  yang memberatkan  adiknya  yang  dapat  menjadi penyebab  penghambat  pernikahan  sang  adik. Karena  menghambat  pernikahan  orang  lain sangat  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam.  Jadi menurut analisis penulis, pernikahan ngelangkahi di  Desa  Bawu  Kecamatan  Batealit  Kabupaten Jepara merupakan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat  dan  sudah  berlaku  sejak  lama  serta
tidak  memiliki  pertentangan  dengan  nash al- Qur’an  dan  Hadits,  maka  adat  istiadat  tersebut memiliki hukum mubah dan boleh dilakukan.
Abdulkadir,  Muhammad.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum. Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti.
Abdul Baqi, Muhammad Fu’ad. 2017. Shahih Bukhari-Muslim .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Aidh, al-Qarni. 2006. Bulughul Maram Hadits Pilihan Hukum . Jakarta Timur: Qisthi Press,
Al-Asqalani,  Al-Hafizh  Ibnu  Hajar.  2016. Terjemah  Kitab  Bulughul  Maram .  Jakarta: Shahih.
Al-Faifi,  Syaikh  Sulaiman  Ahmad  Yahya. 2014. Ringksan  Fikih  Sunnah  Sayyid  Sabiq. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
Alhamdani  H.S.A.  2002. Risalah  Nikah . Jakarta: Pustaka Amani.
Amin,  Nurul.    2004. Tinjauan  Hukum  Islam terhadap  Adat  Pelangkahan  dalam  Perkawinan di  Minomartini  Ngalik  Sleman  Yogyakarta . Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Atikoh.  2008.  Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap Pemberian dalam Perkawinan Ngelangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa  Kabupaten  Tegal .  Skripsi,  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Arikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta: Rineka Cipta.
Ashshofa,  Burhan.  2010. Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Ayyub, Syaikh Hasan. 2008. Fikih Keluarga . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Azzam,  A.  W.  2015. Fiqh  Ibadah. Jakarta: Amzah.
Dawson,  Catherine.  2010. Metode  Penelitian Praktis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen  Agama  RI.  2002.    “ Al-  Qur’an dan Terjemahannya” . Semarang: Toha Putra.
Effendi,  Satria  M.  Zein.  2008. Ushul  Fiqh . Jakarta: Kencana.
Ghofar, Abdul. 2006. Fiqh Keluarga . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Ghozali, Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahat .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Hamzawi.  2018  .  “Urf  dalam  Kompilasi Hukum Islam  Indonesia”, Jurnal  Inovatif, 4,  1,: 1-27.
Hariwijaya.
2008. M.
Tata cara penyelenggaraan perkawinan adat jawa . Yogyakarta: Hanggar Kreator.
Hassan,  Saleh.  2008. Kajian  Fiqh  Nabawi  & Fiqh  Kontemporer ,  Jakarta:    Raja  Grafindo Persada,
Usman,  Husaini  &  Purnomo  Setiady  Akbar. 2008. Metode  Penelitian  Sosial .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Setiawan, Johan & Albi Anggito. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
Jumal,  Abdul.  1997. Persentuhan  Hukum  di Indonesia  dengan  Hukum  Perkawinan  Islam ,
Mustika.
Khadziq.  2009. Islam  dan  Budaya  Lokal .
Yogyakarta: TERAS.
Nasution,
Khoriudin. 2005.
Hukum perkawinan 1 . Yogyakarta: Academia Tazzafa. Maloko,  Tahir  M.  2012. Dinamika  Hukum dalam  Perkawinan  Cet.1 .  Alauddin  University Press.
Maran,  Rafael  Raga.  2007. Manusia  dan Kebudayaan  Dalam  Persfektif  Ilmu  Budaya Dasar. PT Rineka Cipta Karta.
Masyitoh, Dewi. 2009. Tinjauan Hukum Islam terhadap  Adat  Pelangkahan  dalam  Pernikahan Studi  Kasus  di  desa  Sakatiga  Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan .  Skripsi,    UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
Nur  Aini,  Siti.  2013. Tinjauan  Hukum  Islam terhadap Tradisi Ngelangkahi dalam Pernikahan di  desa  Sumber  Tlash  kecamatan  Dander kabupaen Bojonegoro . Skripsi, IAIN Salatiga.
Nurcholish, Majid. 2000. Masyarakat Religius. Jakarta: Paramadina.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.  2015. Kamus  Besar ,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Putri D. 2020. “Konsep ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam”, Jurnal El- Mashlahah, 10, 2,  (2020):  14-25.  Diakses  tanggal  19  Agustus 2021.
Dahlan,  Rahmah.  2011. Usul  Fiqih .  Jakarta: Amzah.
Rahmat,  Hakim.  2000. Hukum  Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
Rasjid, Sulaiman. 2004. Fiqh Islam . Bandung: Percetakan  Sinar  Baru  Algensindo  Offset
Bandung.
Saebani. 2001. Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 2 . Bandung: Pustaka Setia.
Sahal,  Akhmad  dan  Aziz  Munawir.  2015. Islam  Nusantara. Bandung:  PT.  Mizan  Pustaka. Cet. 1.
Sahrani, Tihami Shohari. 2014. Fiqh Munakahat. Jakarta: Raja Wali
Pers.
Sarifuddin,  Amir.  2006. Hukum  Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
Sarjana  S,  Suratman  I.  2017.  “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Tafiqah Peradaban  Islam, 13,  2,  (2017):  279-296. Diakses tanggal 18 Agustus 2021.
Shidiq,  Sapiudin.  2011. Ushul  Fiqh. Jakarta:
Kencana.
Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan
Nasional, Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiono.  2015. Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Syarifuddin, Amir.  2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media. Tihami. 2014. Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah . Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974. Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam .
Zainudin, Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Graika,
Zen, Amiruddin. 2009. Ushul Fiqih.
Yogyakarta: TERAS.
Zulaikha,  Siti.  2015. Fiqh  Munakahah  1 . Yokyakarta: Idea Pres Yogyakarta.
Zuhaili,  Wahbah.  2011. Fiqih  Islam  Wa adillatuhu . Jakarta: Gema Insani.