Peran  Pendidikan  Islam  dalam  Pemberdayaan  Perempuan  dan Pencegahan Woman Trafficking di Indonesia
Irham Abdul Haris Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia
Corresponding Author :        irham@an-nur.ac.id

## ARTICLE INFO
Article history:
Received June 19, 2024 Revised July 31, 2024 Accepted August 09, 2020

## ABSTRAK
Human  trafficking,  especially  women  (woman  trafficking),  is  essentially slavery  in  modern  times.  Trafficking  can  occur  as  a  result  of  child adoption,  money  loans,  unregistered  marriages,  promises  of  interesting work, low education and insight, working conditions and wages that have not  been  standardized.  In  responding  to  trafficking,  Islam  through education  clearly  rejects  and  offers  several  solutions  so  that  humanity, especially  women,  is  free  from  the  practice  of  human  trafficking.  Islam teaches  dharuriyatu  khamsin  (five  human  rights),  consisting  of maintaining  the  rights  of  religion,  life,  reason,  property,  lineage  and honor.  The  role  of  Islam  through  education  is  very  important  as  a preventive measure, namely with knowledge, skills and attitudes so that it  is  not  easy  to  fall  into  human  trafficking.  Apart  from  that,  Islam, through education, also seeks to empower women to have careers, so that they can live independently to meet their and their family's needs so that they do not easily fall into human trafficking.
Keywords : Islamic Education, Women's Empowerment, Woman Trafficking
Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Traffickiııg in Person atau perdagangan orang beberapa tahun belakangan ini ramai  dibicarakan banyak  orang  yang  peduli  terhadap  tindak  pelanggaran hak  asasi manusia. Perdagangan orang/manusia sesungguhnya bisa terjadi pada manusia jenis kelamin  apapun,  kecil  manupun  dewasa.  Walaupun  dalam  kenyataannya,  kejahatan trafficking  ini  banyak  dialami  oleh  perempuan  dan  anak.  Hal  ini  mungkin  karena perempuan  dan  anak-anak  dipersepsikan  sebagai  makhluk  manusia  yang  lemah dibandingkan laki-laki, sebagaimana persepsi yang telah lama berkembang dari masa ke masa.
Penghapusan  perdagangan  orang  atau  perbudakan  sebenarnya  sudah dilakukan  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka.  Pada  tahun  1854,  pemerintah  (raja)  dan parlemen Belanda mengundangkan Wet (Undang Undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 yang  diumumkan  dalam  Staatsblad  Hindia  Belanda  No.  2  Tahun  1855,  yang  dalam pasal  169  menentukan  bahwa  paling  lambat  I  Januari  1860  perbudakan  di  Hindia Belanda  sudah  harus  dihapuskan  secara  total.  Dalam  tingkat  internasional,  hükum untuk penghapusan perbudakan, trafficking manusia  , dan praktik yang serupa juga sudah  lama  diupayakan,  seperti  disepakatinya  Konvensi  Perbudakan  Liga  Bangsa- Bangsa  pada  tahun  1926,  dan  yang  baru-baru  ini  pada  tahun  2000  telah  muncul "Protokol untuk Mencegah, Menindas, Menghukum   Trafficking Manusia, khususnya

## Attractive : Innovative Education Journal
Wanita dan Anak, Suplemen pada Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Yang  Terorganisasi.  Di  Indonesia  sendiri,  pada  Pasal  297  KUHP  telah  dinyatakan bahwa  Perdagangan  perempuan  dan  laki-laki  yang  belum  dewasa  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun.  Kemudian  baru-baru  ini  pada  tanggal  20 Maret  2007  telah  disetujui  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (PTPPO).  Meski  demikian,  fakta  mcnunjukkan  bahwa  dalam masyarakat  dunia  tcrmasuk  Indonesia,  tindakan  serupa  perbudakan  dan  trafficking perempuan dan anak masih tcrus terjadi. Data trafficking perempuan dan anak justru mcnunjukkan  tren  yang  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  sarana  transportasi, kecanggihan  teknologi,  globalisasi,  dan  tentunya  kalahnya  hati  nurani  terhadap keuntungan finansial, komersialiasi dan lain sebagainya. (Daud & Sopoyono, 2019)
Di Indonsia Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menerima 757 laporan selama periode 5 Juni- 14 Agustus 2023. Dari  ratusan laporan itu,  polisi  menangkap  dan  menetapkan  sebanyak  901  orang  sebagai  tersangka  kasus perdagangan  orang.  modus  yang  dilakukan  para  pelaku  TPPO  tersebut  bervariasi. Salah satunya adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau Pembantu Rumah  Tangga  (PRT)  sebanyak  516  kasus.  Kemudian,  modus  menjadikan  korban sebagai  Anak  Buah  Kapal  (ABK)  sebanyak  9  kasus,  menjadi  Pekerja  Seks  Komersial (PSK)  sebanyak  219  kasus  dan  eksploitasi  anak  sebanyak  59  kasus.  ( Satgas  TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang , 2023)

## METODE
Artikel  ini  merupakan  pemikiran  yang  didukung  oleh  data  dari  buku,  jurnal, website  internet  dan  lain-lain  yang  dianggap  valid,  oleh  karena  itu  artikel  ini  juga disebut dengan kajian pustaka. Adapun jenis data yang ditampilkan berupa deskripsi kata tanpa pengolahan angka, oleh karena itu artikel ini juga disebut dengan penelitian kualitatif. Cara pegumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang dikaji dan  ditela’ah  secara  mendalam,  setelah  dirasa  sudah  sesuai  dengan  topik  penelitian diolah dan disajikan sehingga dapat dipahami sesuai topik penelitian. Selain itu juga terdapat  beberapa  artikel  yang  murni  dari  hasil  analisa  peneliti  namun  tetap berlandaskan pada teori yang ada secara objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Woman Trafficking
Trafficking  in  Person  atau  Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.
Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)
tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dari pengertian trafficking di atas, dapat dipahami bahwa trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung tindakan oleh pelaku  yang  diiringi  ancaman  kepada  seorang  korban  untuk  digunakan  dan dieksploitasi  demi  keuntungan  pelaku  dan  sangat  merugikan  bagi  korban,  (Geru, 2010) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Table 1: Pengertian Trafficking Tindakan Cara Penggunaan 1. Perekrutan Ancaman Pelacuran dan eksploitasi seksual 2. Pengangukan antar daerah dan negara Penggunaan kekerasan verbal dan fisik Buruh migran legal atau ilegal 3. Pindah Tangan Penculikan Adopsi Anak 4. Pemberangkatan  Penipuan Pengantin 5. Penerimaan Penipuan Pembantu Rumah Tangga 6. Penampungan Sementara Ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain Pengemis,  industri pornografi, pengedar obat terlarang, dan eksploitasi lainnya
Perdagangan  orang  hakikatnya  adalah  perbudakan  di  masa  modern. Perbudakan  di  masa  modern  ini  mewujud  dalam  bentuk-bentuk  yang  bennacam- macam.  Komisi  Hak  Asasi  Manusia  PBB  mencatat  beberapa  bentuk  perbudakan modern, yang mana trafficking merupakan salah satu dari bentuk-bentuk perbudakan modern  tersebut,  yaitu:  Children  Trafficking,  Under  age  Prostitution,  Children Pornography,  Exploitation  of  minor  age  worker,  Sexual  mutilation  to  young  girl, Involving children in a gun conflict,  Servitude,  Human  trafficking,  Human's  organs trade,  Exploitation  for  prostitution,  and  Activities  under  the  apaflheid  regime  and feudalism. (Harkrisnowo, 2003)
Perdagangan  orang  bisa  disebut  sebagai  perbudakan  pada  masa      modern  ini, sebab  perdagangan  orang  itu  menjadikan  orang  tidak  mempunyai  kebebasan, kemerdekaan, dijadikan komoditi dan tidak mempunyai kehendak dan pilihan sendiri secara  bebas/sukarela.  Perbudakan  pada  masa  lalu  maupun  dalam  bentuknya  pada modern ini jelas tidak dibenarkan oleh Islam karena Islam menekakan kebebasan dan keadilan, dalam relasi antar individu dan struktur apapun.

## Penyebab Woman Trafficking
Trafficking dapat terjadi antara Iain akibat Adopsi Anak, pinjaman uang (terlilit hutang/kemiskinan), nikah Siri (illegal wedding), dijanjikan pekerjaan Yang menarik, pendidikan  dan  wawasan  yang  rendah,  kondisi  kerja  dan  upah  yang  belum  ada standarisasi,  serta  kesenjangan  antara  majikan  dan PRT  yang  terlalu jauh.  Ini  karena modus yang dilakukan Oleh para trafiker sangatlah halus, bisa dengan menawarkan
pekerjaan, dengan iming-iming gaji yang besar, bisa melalui pinjaman hutang dengan pura-pura  menolong,  melalui  adopsi  anak  (legal  atau  ilegal)  dengan  alasan  untuk disekolahkan,  atau  dengan  cara  mengikat  perempuan  dalam  pernikahan,  namun pernikahan  dibawah  tangan  dan  lain-lain  yang  berakibat  perempuan  tidak  mampu membebaskan diri dari kejahatan suaminya. (Wulandari & Wicaksono, 2014)
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  trafficking  tentu  saja  sangat kompleks. Menurut Waters dan Crook dalam bukunya Sosiologi One (1990), perilaku sosial selalu dipengaruhi Oleh tiga hal, yaitu: kultur, struktur sosial, dan kepribadian sosial. Kultur terdiri atas norma, nilai  dan persepsi  masyarakat. Struktur sosial  yaitu peran-peran  dan  hubungan  atau  interaksi  seseorang  dengan  yang  Iain.  Sedangkan kepribadian sosial yaitu reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar. Ketiga hal tersebut bukanlah sesuatu yang bebas berdiri sendiri melainkan saling terkait dan berpengaruh  satu  sama  Iainnya.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  tidak  mungkin  lahir suatu  budaya  (kultur)  tanpa  ada  suatu  struktur  sosial,  atau  ada  kepribadian  sosial tertentu  tanpa  adanya  suatu  budaya.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penyebab  masalah perdagangan  orang  ini  dapat  ditelusuri  dari  kultur,  struktur  sosial  dan  kepribadian. (Geru, 2010) Faktor penyebab trafficking dijelaskan pada tabel berikut:
Table 2: Penyebab Trafficking di Indonesia Faktor Keadaan di Indonesia 1. Kultur (pengetahu an, norma, nilai) a. Penduduk masih bodoh, mudah ditipu b. Tidak  tahu  bahaya  trafficking,  tidak  tahu jalur melapor, tidak tahu tujuan pekerjaan 2. Kepribadian Sosial a. Haus  kasih  sayang  orang  tua,  perceraian, patah hati, anak lahir tanpa ayah, kekerasan terhadap perempuan; b. Pola hidup boros, terlilit hutang; c. Menganggap  tabu  jika  terungkap,  sudah salah  anggap  biasa,  trauma,  rasa  bersalah, kawin kontrak d. Malas, ingin kaya dengan mudah e. Cepat tergiur, pengaruh iklan f. Kesulitan ekonomi keluarga 3. Struktur Sosial a. Tidak  ada  lapangan  kerja,  tidak  punya ketrampilan b. Pemerintah,  tokoh  masyarakat  kurang peduli c. Pelaku  tidak  ditindak,  perusahaan  hiburan semakin mudah, hukuman ringan

## Peran Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Perempuan
Dalam sejarah masyarakat Muslim, praktik perbudakan pernah dilegalkan oleh para  ulama.  Selama  abad  pertengahan,  para  fuqaha  dan  teolog  Muslim  pada umumnya  membenarkan  praktik  perbudakan  dengan  mengutip  beberapa  ayat  al- Qur'an. Mereka juga menetapkan aturan aturan perilaku yang rinci bagi para budak, dan  juga  untuk  kepemilikan  dan  kemerdekaan  mereka.  Memiliki  budak  dianggap sebagai "hak alamiah" dalam masyarakat Muslim pada zaman itu, seperti kepemilikan atas  barang-barang  lainnya,  semisal  binatang  ternak.  Seorang  budak  yang  lari  dari
tuannya  dianggap  sebagai  orang  berdosa.  Sekarang  perbudakan  sudah  dihapuskan dan  dianggap  sebagai  sesuatu  Yang  tidak  dapat  ditolerir  oleh  semua  masyarakat beradab, tidak banyak lagi orang yang memanfaatkan kitab suci untuk menjustifikasi dan menegaskan bahwa Tuhan telah memberikan hak kepemilikan budak kepada para pemiliknya. Para ulama tidak lagi menyatakan adanya hak untuk besetubuh dengan budak  perempuan,  sesuatu  yang  sebelumnya  dibenarkan.  Kesadaran  umat  manusia dalam  masyarakat  modern  dikondisikan  oleh  konsep  hak-hak  asasi  manusia  dan martabat manusia. (Engineer, 2004)
Dalam  al-Qur'an  memang  terdapat  ayat  yang  tampaknya    menghalalkan berhubungan seks dengan budak-budak perempuan atau tawanan perempuan tanpa nikah.  kata  yang  digunakan  untuk  perempuan  semacam  ini  adalah  milk  al-yamin, yakni  mereka  yang  dimiliki  karena  tawanan  perang  atau  sebab  lain.  Muslim  yang ortodoks menganggap bahwa berhubungan seks dengan tawanan perang perempuan atau yang dibeli ditempat penjualan budak adalah halal. Pemahaman ini diambil dari Al  Qur’an Surat Annisa ayat 24 dan 25, yang artinya : "Dan (diharamkan juga kamu mengawini)  wanita  yang  bersuami,  kecuali  budak- budąk  yang  kamu  miliki  sebagai ketetapanNya  atas  kamu.  Dan  dihalakan  bagi  kamu  selain  yang  demikian.  (Yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri- isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya  (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban:  dan  tiadalah  mengapa  bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” . ”Dan barangsiapa di antara  kamu  (orang  merdeka)  yang  tidak  cukup  perbelanjaannya  untuk  mengawini wanita-wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budakbudak  yang  kamu  miliki,  Allah  mengetahui  keimananmu;  sebagian  kamu adalah  dari  sebagian  yang  lain,  karena  itu  kawinilah  mereka  dengan  seizin  tuan mereka  dan  berilah  maskawin  mereka  menurut  yang  patut,  sedang  merekapun wanita-wanita  yang  memelihara  diri,  bukan  pezina  dan  bukan  pula  wanita  yang mengambil  laki-laki  sebagai  piaraannya;  dan  apabila  mereka  telah  menjaga  diri dengan kawin, kemudian mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo  hukuman  dari  hukuman  wanita-wanita  merdeka  yang  bersuami.  (Kebolehan mengawini  budak)  itu,  adalah  bagi  orang-orang  yang  takut  kepada  kemasyarakatan menjaga  diri  (dari  perbuatan  zina)  di  antaramu.  Dan  Allah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang” . (Al- Qur’an, 2023)
Namun, dalam memahami ayat di atas, beberapa penafsir modem berpendapat bahwa berhubungan seks dengan perempuan yang dibeli di tempat penjualan budak tersebut adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh al-Qur'an. Ayat di atas dengan jelas berbicara tentang mengawini seorang budak perempuan atau milk al-yamin jika seorang  tidak  mampu  mengawini  seorang  perempuan  yang  beriman  (muhsanat). Seseorang  dituntut  untuk  mengawini  seorang  milk  al-yamin  apabila  tidak  mampu mengawini  seorang  perempuan  merdeka.  Karena  itu  seseorang  tidak  diizinkan berhubungan seks dengan millc al-yamin apabila dia sudah kawin dengan perempuan beriman  yang  merdeka.  Jika  al-Qur'an  memperbolehkan  seseorang  melakukan hubungan  seks  dengan  para  budak  perempuan  tanpa  nikah  maka  orang  dapat memiliki  sejumlah  budak  perempuan  dan  berhubungan  seks  dengannya,  sehingga hubungan  seks  akan  menjadi  semata-mata  birahi.  Ini  jelas  bertentangan  dengan  al- Qur'an.  (Engineer,  2000)  Dalam  al- Qur’an  Surat  An  Nisa  ayat 24  dan  25  jelas  dapat dipahami  bahwa  apabila  hubungan  seks  dengan  budak  disebutkan  maka  tindakan menikahinya ditetapkan secara jelas sebagai syaratnya.
Nabi  Muhammad  sebagai  pendidik  utama  dalam  ajaran  Islam  juga  tidak menginginkan  bertahannya  perbuadakan,  apalagi  membolehkan  hubungan  seks dengan  mereka  tanpa  menikahinya  terlebih  dulu.  Dalam  suatu  hadits  yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda bahwa barangsiapa yang mempunyai seorang  budak  perempuan,  dan  memberinya  pendidikan  yang  diperlukan, mengajarinya  disiplin  yang  benar,  dan  kemudian  mengawininya  setelah memerdekakannya maka dia akan mendapat ganjaran berlipat ganda. (Engineer, 2000) Dalam al-Qur'an surat al-Balad diterangkan bahwa, "Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki Iagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan".(Al- Qur’an, 2023)
Pada hakikatnya Islam menganggap laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama  di  mata  Allah,  dan  selayaknya  disetarakan  dalam  pandangan  sesama  manusia Nabi  Muhammad  mendidik  umatnya  dengan  ajaran  Islam  untuk  tidak  pernah mentolerir  praktik  pergundikan.  (Hariadi  et  al.,  2023)  Nabi  Muhammad  berusaha melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk memperbaiki nasib para budak-budak tersebut,  dengan  cara  membela  pembebasan  mereka,  pendidikan  mereka  dan perkawinan  mereka.  Orang  hampir  tidak  menemukan  bandingan  upaya  Nabi  ini dalam  sejarah-sejarah  agama  dan  masyarakat  lain.  Nabi  tidak  pernah  mendorong orang untuk memiliki budak, tapi karena kondisi sosial-budaya masyarakat waktu itu yang  dengan  kuat  membenarkan  praktik  perbudakan,  Nabi  tidak  dapat menghapuskannya  sama  sekali.  Islam  jelas  tidak  mengajarkan  gerakan  radikal  dan revolusioner dalam penghapusan, tetapi selangkah demi agar tidak mengguncangkan budaya yang telah ada, dengan meletakkan landasan dan ide universalnya (dalam al- Qur'an)  agar  bisa  berjalan  mengikuti  sejarah.  Perlu  dipahami bahwa  masyarakat  pra feodal  perbudakan  dibenarkan,  dan  para  budak  pun  menerimanya.  Namun  sikap terhadap  perbudakan  ini  mulai  mengalami  perubahan  cepat  dalam  masyarakat, sehingga akhirnya mengalami perubahan total.
Di era modern ini pendidikan Islam dilanjutkan oleh para guru, orang tua, tokoh agama,  keluarga,  dan  masyarakat.  Namun  yang  paling  berperan  adalah  guru  dan orang  tua,  para  pendidik  Islam  secara  bertahap  menanamkan  kesetaraan  gender  di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Sekolah tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu dan memperdalam teori, tetapi juga menanamkan keterampilan, dan sikap yang akan sangat  berguna  sebagai  bekal  kecakapan  hidup  para  siswa  di  masa  depan  terutama kaum  perempuan.  Arrohmatan  menjelaskan  bahwa  kurikulum  pendidikan  saat  ini tidak terlepas dari unsur pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif). Hal ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan-keterampilan yang  berguna  dalam  dunia  kerja.  (Arrohmatan,  2019)  Jika  perempuan  berkarir  dan dapat  hidup  mandiri  ia  tidak  akan  mudah  terjerumus  dalam  perdagangan  manusia. Nilai-nilai kesetaraan gender inilah yang diajarkan dan terbangun dalam pendidikan di sekolah.

## Peran Pendidikan Islam dalam Pencegahan Woman Trafficking
Nabi  Muhammad  melalui  ajaran  Islam  datang  di  tengah  budaya  yang melegalkan perbudakan, Islam telah menawarkan solusi agar umat manusia bebas dari praktik  perbudakan  dan  praktik  yang  sejenis  dengannya.  Tentu  saja  solusi  yang ditawarkan  adalah  solusi  yang  bisa  diterima  oleh  masyarakat  yang  waktu  itu mendukung  praktik  perbudakan.  Adapun  upaya  Islam  melalui  pendidikan  umat untuk membebaskan perempuan dan anak dari perbudakan dan praktik yang serupa Pertama,  Islam  menyindir  dengan  keras  pembunuhan  anak  perempuan  yang  baru
lahir  karena  malu  terhadap  kaumnya  (al- Qur’an  Surat  An -Nahl  ayat  59);  Kedua, menyelamatkan anak yatim perempuan untuk terhindar dari keinginan laki-laki untuk menikahinya  karena  ingin  menguasai  harta  peninggalan  orangtuanya,  dengan memilih saja orang lain (al- Qur’an Surat An-Nisa ayat 3); Ketiga, memperkuat posisi para  budak,  termasuk  budak  perempuan,  misalnya  dengan  cara  membuat  perjanjian untuk kebebasan dan tidak melacurkan para budak perempuan (al- Qur’an Surat An- Nur ayat 33), atau dengan cara membebaskan budak sebagai tebusan dari denda yang harus dibayar misalnya denda akibar menzihar istri, juga dengan cara memerdekakan budak  perempuan  apabila  dalam  hubungan  seksual  dengan  majikannya  budak perempuan tersebut melahirkan anak. (Nasution, 2015)
Nabi  Muhammad  melalui  pendidikan  Islam  kepada  umatnya  mengajarkan dharuriyatu  khamsin  (hak  asasi  dalam  Islam).  Hak  itu  adalah  lima  hal  yang  perlu dipelihara  sebagai  hak  setiap  orang,  yaitu  pertama  Pemeliharaan  atas  hak  beragama (hifdzud dien); kedua Pemeliharaan atas Jiwa (hifdzun nafs); ketiga Pemeliharaan atas Akal  (hifdzul  aql);  keempat  Pemeliharaan  atas  Harta  (hifdzul  mal);  dan  kelima pemeliharaan  atas  Keturunan/nasab  (hifdzun  nasl)  dan  Kehormatan  (hifdzul  'ird). (Rahman, 2019)
Dalam  pendidikan  Islam  modern  pemberdayaan  perempuan  dilakukan disekolah  terlebih  lagi  di  madrasah  (sekolah  naungan  Kementerian  Agama),  meski secara universal materi yang diajarkan di madrasah sama dengan di sekolah (sekolah naungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan)  akan  tetapi  madrasah  lebih menekankan  faktor  sikap  pada  seorang  perempuan.  Di  madrasah  diberlakukan kewajiban  menutup  aurat  bagi  siswi  yaitu  dengan  memakai  rok  panjang,  kemeja panjang  dan  juga  jilbab,  hal  ini  bukan  sekedar  untuk  kesalehan  semata  akan  tetapi merupakan  wujud  proteksi  atau  perlindungan  terhadap  perempuan  agar  terhindar dari bahaya yang mengancam. Selain itu dimadrasah diajarkan materi Aqidah Akhlak yang  bertujuan  untuk  memberi  kepahaman  kepada  para  siswa  tentang  pentingnya karakter budi pekerti luhur baik secara lisan, perbuatan maupun pemikiran.

## KESIMPULAN
Perdagangan  manusia  merupakan  perbudakan  di  masa  modern,  yaitu  suatu tindakan  menjerumuskan  seseorang  untuk  melakukan  hal-hal  yang  merugikan  bagi korbannya  dan  menguntungkan  bagi  pihak  tertentu  yang  menjadi  pelakunya. Mayoritas  korbannya  adalah  perempuan hal  ini disebabkan  oleh  kultur, kepribadian sosial,  dan  struktur  sosial  yang  sering  tidak  setara  antara  gender  laki-laki  dan perempuan.  Nabi  Muhammad  sebagai  pendidik  utama  dalam  Islam  telah  berabad- abad yang lalu berjuang untuk menghapus perbudakan dan memuliakan perempuan, dalm ajarannya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Kini di era modern perjuangan  penyetaraan  gender  menjadi  tugas  para  pendidik  terutama  para  guru, melalui  pendidikan di  sekolah diajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan untuk membekali peserta didik dapat berkarir di masa depannya sehinggat tidak mudah terjerumus dalam perdagangan manusia.

## REFERENSI
Al- Qur’an,  L.  P.  M.  (2023). Al- Qur’anul  Karim .  Kementerian  Agama  Republik Indonesia. https://quran.kemenag.go.id
Arrohmatan, A. (2019). Religion Materials Deconstruction on Student Books of Senior High School in Indonesia Arrohmatan. Journal of Research in Islamic Education , 1 (1),
51 – 60. https://doi.org/10.25217/jrie.v1i1.498
Daud,  B.  S.,  &  Sopoyono,  E.  (2019).  PENERAPAN  SANKSI  PIDANA  TERHADAP PELAKU  PERDAGANGAN  MANUSIA  (HUMAN  TRAFFICKING)  DI
INDONESIA. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia;  Volume  1,  Nomor  3,  Tahun 2019DO - 10.14710/Jphi.V1i3.352-365 , 1 (3), 352 – 365. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168
Engineer,  A.  A.  (2000). Hak-hak  perempuan  dalam  Islam .  LSPPA  Yayasan  Prakarsa. https://books.google.co.id/books?id=OociHQAACAAJ
Engineer,  A.  A.  (2004). The  Rights  of  Woman  in  Islam (2nd  ed.).  New  Dawn  Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1949-3606.1993.tb01018.x
Geru,  H.  A.  (2010). Trafiking  perempuan  dan  anak:  penanggulangan  komprehensif :  studi kasus Sulawesi Utara (L. M. Gandhi (Ed.)). Yayasan Obor Indonesia.
Hariadi,  H.,  Lestari,  A.  K.,  Irawan,  M.  N.  L.,  &  Arrohmatan,  A.  (2023).  ANALISIS GENDER  TENTANG  KESETARAAN  HAK  TALAK  BAGI  PEREMPUAN. Jurnal Insan Cendekia , 4 (1), 36 – 43. https://journal.jcopublishing.com/index.php/jic/article/view/256
Harkrisnowo,  H.  (2003).  Indonesia  Court  Report:  Human  Trafficking.  In Universitas Indonesia Human Right Center .
Nasution,  A.  S.  A.  (2015).  Perbudakan  dalam  Hukum  Islam. AHKAM :  Jurnal  Ilmu Syariah , 15 (1), 95 – 102. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852
Rahman,  A.  (2019).  Al-Daruriyat  al-Khams  dalam  Masyarakat  Plural. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab , 1 (1 SE-Articles).
https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664
Satgas  TPPO  Tetapkan  901  Tersangka  Kasus  Perdagangan  Orang .  (2023).  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tppo- tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang
Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)  Khususnya  Terhadap  Perempuan  dan  Anak:  Suatu  Permasalahan dan  Penanganannya  di  Kota  Semarang. Yustisia , 90 (1),  1 – 12.  https://e- journal.unair.ac.id
Copyright Holder : © Irham Abdul Haris (2024).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: