Implementasi  Kebijakan  Peran Komite Sekolah SMK Negeri 5 Samarinda (Realisasi Kemendiknas  Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan  Pendidikan dan Komite Sekolah)

## A. Amirunsyah Awie
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
Abstract: The  existence  of  the  school  committee  as  been  arranged  in  National Education Minister Decision Number 044/U/2002 formed in order to organize society’s aspiration,  to  develop  society’s  role,  and  to  create  democratics  situation  to implement  the  education  so  that  educational  high  quality  can  be  reached.  The development  of  educational  high  quality  at  school  need  to  be  supported  by headmasters’  managerial  ability.  School  must  be  progressed  every  year.  Therefore, good  relationship  among  teachers  must  be  created  so  that  there  will  be  a  more condusive  and  cozier  working  climate  and  condition.  Thus,  the  arrangement  of physical appearance and school management must be built so that school can be an educational  environment  which  can  grow  creativity  and  discipline  to  increase educational high quality.
Keyword : Implementation, policy, school committees
Abstrak: Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002  dibentuk  dalam  rangka  untuk  mewadahi aspirasi  masyarakat,  meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  dan  menciptakan suasana  demokratis  dalam    penyelenggaraan  pendidikan  dalam  upaya  peningkatan mutu  pendidikan.  Peningkatan  mutu    pendidikan  di  sekolah    perlu  didukung  oleh kemampuan manajerial kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang  maju dari tahun ke tahun. Karena itu  hubungan baik antara guru  perlu diciptakan  agar terjalin iklim dan  suasana  kerja  yang  kondusif  dan  menyenangkan.  Demikian  halnya    penataan penampilan  fisik  dan  manajemen  sekolah  perlu    dibina  agar    sekolah  menjadi lingkungan pendidikan  yang dapat menumbuhkan kreativitas, disiplin dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Komite Sekolah

## Pendahuluan
Salah  satu  contoh  penyelenggaraan  pendidikan  yang  melaksanakan  Komite Sekolah  dapat  diamati  di  Kota  Samarinda.  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda berupaya untuk mengubah agar tiap sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah melalui Komite Sekolah. Dimana  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  baik  dapat  menunjang  dalam  kegiatan belajar mengajar di luar sekolah sehingga diharapkan tiap murid dapat memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan dari kegiatan proses belajar mengajar  di luar sekolah.
Melalui Komite sekolah masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran
perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan.  Masyarakat  dapat  berperan  sebagai  sumber,  pelaksana  dan pengguna  hasil  pendidikan.  Masyarakat  juga  memiliki  peran  dalam  peningkatan mutu  pendidikan,  yang  meliputi  perencanaan,  pengawasan,  dan  monitoring program  pendidikan  melalui  dewan  sekolah  dan  komite  sekolah.  Keberadaan komite  sekolah  sebagaimana  diatur  di  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  044/U/2002  dibentuk  dalam  rangka  untuk  mewadahi  aspirasi masyarakat,  meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  dan  menciptakan  suasana demokratis  dalam    penyelenggaraan  pendidikan.  Kebijakan  itu  merupakan konsekuensi  dari  upaya  meletakkan  landasan  yang  kuat  bagi  terselenggaranya pendidikan  yang  lebih    demokratis,  transparan,  dan  efisien  dengan  pelibatan partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah  mengarah pada  empat peran utama komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.
Dengan  demikian,  keterlibatan  orangtua  siswa  dan  masyarakat    dalam penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  kunci  keberhasilan implementasi MBS dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa  masyarakat  dalam  melahirkan  kebijakan  operasional  dan  program pendidikan.  Selama  ini  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  di  Kalimantan  Timur  pada khususnya  telah  diupayakan  pelibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan,  namun  keterlibatan  tersebut  masih  sebatas  dalam  bentuk  dukungan dana  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  atau  sekedar  untuk  membantu  serta menyediakan  fasilitas  belajar  anak  di  rumah.  Sementara  itu,  keterlibatan  orangtua siswa  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  program-program  sekolah,  proses pelaksanaan  pembelajaran  di  sekolah,  evaluasi  dan  akuntabilitas  program  belum dapat terealisasikan.
Rendahnya  peran  orang  tua  siswa  dan  masyarakat  mengenai  arti  penting keterlibatan  mereka  dalam  pendidikan  anak,  rendahnya  tingkat  pendidikan orangtua,  faktor  budaya  dan  sikap  orangtua  yang  cenderung  mempercayakan sepenuhnya  pendidikan  anaknya  kepada  sekolah,  diduga  akan  menjadi  kendala utama dalam upaya pelibatan orangtua dalam pendidikan anaknya di sekolah. Sikap sebagian  administrator  sekolah  dan  guru,  dan  sikap  iklim  kerja  yang  tertutup  juga menyebabkan rendahnya keterlibatan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

## Konsep Implementasi Kebijakan
Udoji  dalam  Wahab  (2005:59)  dengan  tegas  mengatakan  bahwa  : “the execution  of policies  as important than policy  making. Policies will remain dreams or blue    printsfile  jackets  unless  they  are    implemented”. (Pelaksanaan  kebijaksanaan adalah  sesuatu  yang  penting    dari  pada  pembuatan  kebijaksanaan.  Kebijaksanaan akan  sekedar berupa impian  atau rencana bagus  yang tersimpan rapi  dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).
Selanjutnya  Jones (dalam Widodo, 2001) merumuskan batasan implementasi sebagai ” a process of getting additional  resources so  as to figure out  what is  to be
done”. Implementasi dalam hal ini  merupakan proses  mendapatkan sumber daya tambahan    sehingga  dapat  menghitung  apa  yang  akan  dikerjakan.  Apa  yang dikemukakan  oleh  Jones    tentang  implementasi  tersebut    tidak  kurang  dari  suatu kebijaksanaan  yang paling tidak memerlukan  dua macam tindakan  yang berurutan. Pertama  :  merumuskan    tindakan    yang  akan  dilakukan,  Kedua  :  melaksanakan tindakan  apa yang telah dirumuskan tadi.

## Implementasi Kebijakan Publik
Menurut  Grindle dalam Samodra  (1994:22-24): “Implementasi kebijakan pada dasarnya  ditentukan  oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  kebijakan”.  Isi  kebijakan menunjukkan  kedudukan  pembuat  kebijakan  sehingga  posisi  kedudukan  ini  akan mempengaruhi  proses  implementasi  kebijakan,  konteks  kebijakan  ini  meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang telibat.
Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai  peranan  di  luar  kebijakan.  Oleh  karena  itu  dalam  menentukan keberhasilan  suatu  program  maka  model  kesesuaian    D.C  Korten  dalam Tjokrowinoto  (1996:136)  merupakan  bentuk  yang  ideal  untuk  mencapai keberhasilan  suatu  program/kebijakan.  Keberhasilan  suatu  program  juga  akan terjadi  jika  terdapat  kesesuaian  antara  hasil  program  dengan  kebutuhan  sasaran, syarat  tugas  tugas  pekerjaan  program  dengan  kemampuan  organisasi  pelaksana, serta  proses  pengambilan  keputusan  organisasi  pelaksana  dengan  sarana pengungkapan kebutuhan sasaran.

## Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan
Salah  satu  indikator  keberhasilan  sekolah  dalam  pelaksanaan  MBS  adalah adanya  peningkatan  partisipasi  orangtua    dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Hal  tersebut  dapat  terealisasi  apabila  antara  sekolah  dengan masyarakat  terjalin  komunikasi  dan  kerja  sama  yang  baik  dalam  mencapai  tujuan pendidikan.  Selanjutnya  mekanisme  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dapat ditempuh  melalui  langkah-langkah  sebagai  berikut:  (1)  melakukan  dialog  untuk merumuskan tujuan sekolah; (2) menciptakan hubungan yang baik antar partisipan; (3)  harus  mampu  belajar  dari  pengalaman;  (4)  menjalin  hubungan  dengan lingkungan  di  luar  sekolah;  (5)  menerapkan  pendekatan  belajar  tuntas  bagi  siswa; dan (6) melibatkan semua partisipan dalam pengambilan keputusan.

## Komite Sekolah
Komite  sekolah  sebagaimana  di  atur  dalam  keputusan  Menteri    Pendidikan nasional    Nomor  044/U/2002  disebutkan  bahwa  komite  sekolah  adalah  badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan,  efisiensi  pengelolalaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan  baik pendidikan  para  sekolah,  jalur  pendidikan  sekolah  maupun  pendidikan  jalur  luar sekolah.

## Interpretasi Data
Untuk  data  penelitian  akan  diuraiakan  berdarkan  fokus  dari  variabel penelitian.  Data  penelitian  sifatnya  hanya  memaparkan,  menggambarkan  dan mendeskripsikan  data  hasil  penelitian,  maka  dalam  penelitian  ini  penulis    akan menggambarkan  data  apa  adanya  dengan  yang  ada  di  lapangan  yaitu  mengenai ”Implementasi Kebijakan  Peran Komite Sekolah di SMK Negeri 5 Samarinda sebagai Realisasi Kemendiknas  Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan  Pendidikan dan Komite Sekolah.
Implementasi  kebijakan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini merupakan  suatu  bentuk  pelaksanaan  kebijakan  yang  diperlukan  sebagai  sebuah solusi yang bersifat menyeluruh yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan program pendidikan.  Secara  umum,  implementasi  kebijakan  Peran  Komite  Sekolah merupakan  suatu  proses  untuk  mencapai  suatu  sasaran    program  dalam  suatu organisasi  sekolah  melalui  tahapan-tahapan  dan  program  kegiatan  tersebut  telah tersusun  serta  telah  disalurkan  untuk  mencapai  sasaran.  Implementasi  kebijakan Peran  Komite  Sekolah  dapat  dilihat  dari  empat    dimensi  dalam  pelaksanaannya, yaitu  :  (1).  Komunikasi,  (2)  sumber  daya,  (3)  disposisi  dan  (4)  struktur  organisasi. Berikut hasil penelitian akan diuraikan sebaga berikut :

## 1. Komunikasi
Komunikasi adalah penyampaian informasi  dari pengirim  kepada penerima  dan informasi itu dapat dimengerti oleh penerima. Komunikasi merupakan salah satu faktor    yang  sangat  menentukan    efektivitas    implementasi  kebijakan  serta merupakan sarana untuk menyebarluaskan  informasi  baik komunikasi vertikal maupun  horizontal.  Fokus  dari  variabel  komunikasi  meliputi    transparansi  dan kejelasan (manfaat dan tujuan).
a . Transparansi
Transparansi  yang  dimaksud  adalah  adanya  keterbukaan  dari  komite sekolah  mengenai  perannya  terkait  dengan  implementasi  kebijakan   pada SMK Negeri 5 Samarinda
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  penulis  kepada beberapa informan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komite sekolah telah  dikomunikasikan  dengan  baik.  Implementasi  kebijakan  yang  dimaksud tetap  mengacu  pada  Kepmendiknas  Nomor  044/U/2002  tentang  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
b. Kejelasan
Mengenai kejelasan (manfaat dan tujuan), ini berkaitan langsung dengan sasaran  atau  tujuan  implementasi    kebijakan  peran  komite  sekolah.  Terkait dengan  masalah  komite  sekolah,  peran  orang  tua  siswa  dalam  pelaksanaan Komite Sekolah di SMK Negeri 5 Samarinda.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  penulis  kepada beberapa  informan  menunjukkan  bahwa  kejelasan  mengenai  kebijakan    telah Peran  Komite  Sekolah    sebagai  Realisasi  dari  Kemendiknas  Nomor  044/U/2002 telah  dikomunikasikan  dengan  baik,  sehingga  akan  mempengaruhi    proses pengimplementasian  suatu kebijkan tertentu.
2. Sumber Daya
Berkaitan  dengan  sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan  peran komite  sekolah  adalah  berkaitan  dengan    perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasan    tentang  sumber  daya  yang  ada,  seperti  jumlah manusia  sebagai  pelaksananya,  finansial  sebagai  pendanaannya,  fisik  sebagai penampilan (performance) yakni  kekuatan,  pengetahuan,  keterampilan    dari orang-orang yang melaksanakan, teknologi yang digunakan. Fokus dari variabel sumber  daya  adalah  kemampuan  dan  peran  komite  sekolah  rangka meningkatkan kualitas sekolah dalam melaksanakan program pendidikan.
a. Kemampuan anggota komite sekolah
Kemampuan  anggota  komite  sekolah  yang  dimaksud  adalah kemampuan  dalam  melaksanakan  arah  dan  kebijakan  komite  sekolah. Kemampuan  anggota  komite  sekolah  dapat  dilihat  dari  keaktifan  mereka  dan sumbang sarannnya dalam dalam forum ataupun rapat sekolah.
Berdasarkan  hasil  observasi  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  peran sumber  daya  manusia    yang  masuk  susunan  kepengurusan  komite  sekolah mampu  menentukan  arah  kebijakan  serta  dapat    memfasilitasi  sarana  dan prasarana  yang  digunakan  untuk  kegiatan  belajar  mengajar  yang  dapat menunjang  kegiatan  sekolah  serta  mampu  memberi  masukan,  pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil  oleh  sekolah  dan  program  pendidikan  serta  rencana  anggaran pendidikan dan belaja sekolah.
b. Jumlah Pengurus Komite Sekolah
Jumlah pengurus komite sekolah yang dimaksud adalah banyaknya orang yang  terlibat  dalam  kepengurusan  komite  sekolah.  Kepengurusan  komite Sekolah  ditetapkan  untuk  pertama  kali  dengan  Surat  Keputusan  kepala  satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.  Dalam AD dan ART telah diatur  bahwa    Pengurus  komite  sekolah  SMK  N  5  Samarinda    terdiri  dari  unsur tokoh masyarakat, wali/orang tua siswa, pengusaha, tokoh pendidikan, dan guru di sekolah tersebut. Adapun jumlah pengurus komite sekolah sebanyak 21 orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan dibantu oleh komisi-komisi.
Dari  beberapa  pendapat  hasil  observasi  disimpulkan  bahwa  dengan jumlah  kepengurusan  komite  sekolah  yang  ada  mampu  untuk  dapat melaksanakan  tugas-tugas  yang  diprogramkan  oleh  komite  sekolah. Pemahaman  beberapa  anggota  mengenai  tugas  dan  peran  komite  sekolah  di SMK 5 Samarinda sudah sesuai dengan SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite  Sekolah. Komite Sekolah di SMK N 5 Samarinda berperan  sebagai  pemberi  pertimbangan,  pendukung,  pengontrol,  dan penghubung.

## 3. Disposisi
Disposisi  yang  dimaksud  dalam  implementasi  kebijakan    peran  komite sekolah  merupakan  karakteristik  dari  orang-orang    yang  terlibat  dalam kepengurusan  komite  sekolah,  seperti  komitmen  mereka,  konsistensi  secara
terus  menerus,  jujur  dalam  bekerja  (ikhlas)  serta  sesuai  ketentuan  dalam kebijaksanaan  pemerintah  terkait  dengan  peran  komite  sekolah  dalam  upaya meningkatkan  program  pendidikan  di  sekolah.  Adapun  fokus  yang  diteliti  dari variabel disposisi adalah Konsisten dan jujur dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebagai  pengurus komite sekolah.
a. Konsisten
Konsisten  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  salah  satu karakteristik  yang  harus  dilakukan  oleh  kepengurusan  komite  sekolah  dalam menjalankan  perannya . Dalam  dimensi  ini  unsur  konsistensi  pengurus  sangat menentukan implementasi kebijakan  terkait dengan peran komite sekolah.
b. Jujur
Dalam  rangka  pelaksanaan  kepengurusan  komite  sekolah  harus menunjukkan sikap profesional dan dapat mewadahi serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

## 4. Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  yang  dimaksud  dalam  implementasi  kebijakan  peran komite sekolah tersebut  tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab  mengenai program  kerja  dalam  rangka  peningkatan  mutu  pendidikan.  Adapun  yang menjadi  fokus  penelitian  untuk  variabel  struktur  organisasi  adalah  (SOP)  dan pengawasan.
a. Standar  dan Prosedur
Standar  dan Prosedur adalah merupakan suatu standar baku yang harus dilaksanakan oleh pengurus yang mengacu pada  Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 mengenai peran komite sekolah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diperlukan  dukungan  kemampuan manajemen  yang  komprehensif,  instrumen  kebijakan  yang  diperlukan  antara lain:  standar  fisik,  standar  SDM  dan  standar  pelayanan,  terintegrasi,  dan  dapat merespon masalah yang timbul, dan instrumen policy monitoring.
b. Pengawasan
Pengawasan  dalam  suatu  organisasi  merupakan  suatu  keharusan. Pengawasan  adalah  satu  diantara  fungsi  manajemen  yang  merupakan  proses kegiatan,  untuk  memastikan  dan  menjamin  bahwa  tujuan  dan  tugas-tugas organisasi  telah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  kebijakan,  instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Dari  beberapa  pendapat  informan  terkait  dengan  pengawasan  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pengawasan  adalah  suatu  upaya  agar  yang  telah direncanakan  sebelumnya  dapat  diwujudkan  serta  untuk  mengetahui kelemahan-kelemahan  dan  kesulitan-kesulitan  dalam  pelaksanaan  suatu program kerja, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan berkaitan dengan kebijakan.
Untuk  memudahkan  dalam  memahami  kajian  kebijakan  terkait implementasi  kebijakan  komite  sekolah,  dapat  dilakukan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Instrumen  kebijakan :  adalah  suatu  pedoman/standar  tentang  aspek  legal yang  menetapkan stakeholder yang  terlibat,  tanggung  jawabnya, kontribusinya  dan  akuntabilitasnya  dalam  bentuk  produk  hukum,    berupa standar, prosedur tetap pedoman tehnis dan pedoman pelaksanaan.
2. Isu  kebijakan :  permasalahan  kebijakan  yang  diidentifikasi  sebagai  masalah dalam mencapai tujuan kebijakan.
3. Policy gap /  kesenjangan  kebijakan : munculnya  masalah kebijakan, sebagai akibat  tidak  ada/tidak  lengkapnya  instrumen  kebijakan  yang  diperlukan dalam rangka implementasi kebijakan.
4. Konflik  kebijakan :  munculnya  masalah  kebijakan  sebagai  akibat  tidak siskronnya  kebijakan  yang  ada  baik  dalam  lingkup  internal  dan  eksternal maupun di tingkat implementasi.
5. Alternatif  kebijakan :  pilihan-pilihan  kebijakan  untuk  dipertimbangkan sebagai rekomendasi kebijakan.
6. Hospital  bylaw : ketentuan  penyelenggaraan  program  pendidikan  di  satuan pendidikan  (misalnya  dalam  bentuk  keputusan  Kepala  Sekolah  di  Satuan Pendidikan).

## Pembahasan
Pembentukan Komite Sekolah merupakan tuntutan yang lahir seiring dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi  untuk  lebih  meningkatkan  peran  serta  keluarga  dan  masyarakat. Tuntutan  tersebut  tertuang  dalam  UU  Nomor  25  Tahun  2002  tentang  Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah.  Butir-butir  ketentuan  yang  penting  di  dalam Kepmendiknas tersebut akhirnya juga diakomodasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Implementasi  kebijakan  peran  komite  sekolah  sebagai  realisasi  dari Kepmendiknas  nomor    044/U/2002  dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yaitu kominikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  organisasi.  Untuk  dapat melaksanakan  peran  dan  fungsi  Komite  Sekolah  secara  maksimal  dalam  rangka peningkatan  mutu  layanan  pendidikan  di  sekolah  dan  daerah,  Direktorat  Jenderal Manajemen Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  melalui  kegiatan Pembinaan  Komite Sekolah,  telah  meluncurkan  beberapa  program  dan  kegiatan  dengan  tujuan  agar Komite  Sekolah  dapat  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  secara  optimal  dengan dukungan  dari  keempat  variabel  tersebut  yaitu  kominikasi,  sumber  daya,  disposisi dan struktur organisasi.
Dari  hasil  penelitian  sebagaimana  telah  diungkapkan  di  atas,  kepengurusan komite  sekolah  telah  mengikuti  aturan  dengan  jumlah  anggota  minimum  11  orang sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang, dan untuk struktur organisasi seperti disarankan. Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite sekolah. Paling banyak ada tiga orang wanita terwakili dalam komite sekolah, meskipun demikian bendaharawan adalah wanita.
Pengetahuan  mengenai  pendidikan,  yang  nampak  dari  tugas  sehari-hari  di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi  faktor  utama  untuk  menjadi  pengurus.  Pengurus  dipilih  karena keterampilan-keterampilan  (dilihat  dari  aspek  sumber  daya)  mereka  dan  jaringan hubungan yang mereka miliki (komunikasi). Sebagian besar anggota komite sekolah mempunyai  minat  menjadi  anggota  komite  sekolah  dalam  hal  ini  anggota  komite sekolah memiliki komitmen dan kejujuran (disposisi). Anggota komite sekolah pada umumnya  dipilih  melalui  musyawarah  dan  tidak  melalui  pemilihan  dalam  suatu wadah  (organisasi).  Beberapa  orang  yang  dulunya  adalah  anggota  BP3  diangkat kembali  menjadi  anggota  komite  sekolah  dan  tugasnya  diperluas.  Kepengurusan komite  sekolah  tersebut  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan  dari  dari  kepala sekolah.    Pertemuan-pertemuan  formal  dilakukan  secara  reguler  misalnya  setiap satu bulan, satu semester, dan satu tahun. Komite sekolah sering mereka diundang oleh  kepala  sekolah  untuk  mendiskusikan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pendanaan  rencana  pengembangan  sekolah  (RAPBS),  tetapi  mereka  dapat diundang oleh kepala sekolah maupun oleh ketua komite untuk mendiskusikan hal- hal  yang      berkaitan  dengan  kalender  sekolah.  Program-program  yang dikembangkan  dalam  pertemuan-pertemuan  ini  menunjukkan  kecenderungan terfokus  pada  perbaikan  fisik  sekolah.  Aktivitas  peningkatan  kualitas  pendidikan pada  umumnya  nampak  tidak  mengacu  pada  isu-isu  penting    belajar  mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah.
Kebijakan optimalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah merupakan langkah kebijakan yang memiliki peranan dan implikasi penting dalam memenuhi kebutuhan terwujudnya  program  pendidikan  di  sekolah  yang  sesuai  dengan  konsep Manajemen  Berbasis  Sekolah.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  maka  dapat  dihasilkan alternatif-alternatif  strategi  beserta  aktivitas  pendekatannya,  sehingga  peran komite sekolah di SMK Negeri 5 Samarinda semakin maksimal yang meliputi:
1. Penyusunan regulasi tentang peran Komite Sekolah yang mengakomodir : a.  Kebutuhan  akan  adanya  jaminan  dan  perlindungan  hak  dan  kewajiban Komite sekolah;
b.  Sekolah  dalam  melaksanakan  TUPOKSI-nya  sesuai  dengan  AD/ART  yang ditetapkan;
c. Kewenangan dan urusan dalam penanganan dan pengelolaan keuangan;
d. Kewenangan dalam peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di Sekolah; dan
e. Formulasi standar AD/ART Komite sekolah.
2.   Redefinisi Kemitraan antara Komite Sekolah dan Sekolah Perumusan  bentuk  kemitraan  Komite  Sekolah  dengan  Sekolah  yang diusulkan adalah berbentuk kerjasama Komite Sekolah dan Sekolah dengan kesetaraan hanya pada sisi tugas dan fungsinya sesuai yang disepakati dalam regulasi/peraturan yang mengikat, sedangkan dari sisi kedudukan kerjasama tetap pihak Sekolah (Kepala Sekolah) berada pada posisi pemimpin.
3.   Penataan Kelembagaan Komite Sekolah
Model  kelembagaan  Komite  Sekolah  yang  diusulkan  adalah  suatu  bentuk kelembagaan fungsional yang lebih menitik beratkan pada pelayanan fungsi administrasi dan keuangan, mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta sesuai dengan program Sekolah yang telah disusun dan ditetapkan.
4.  Kebijakan Rekruitmen Anggota Komite Sekolah Penetapan kriteria calon anggota Komite Sekolah, antara lain :
a.    Memiliki  kepedulian  dan  dedikasi  yang  tinggi  akan  keberlangsungan program dan kemajuan sekolah;
b.  Alumni  atau  orang  tua  murid  yang  memiliki  ikatan  primordial  terhadap sekolah,  memiliki track  record yang  baik  dan  aktif  serta sense  belonging yang tinggi;
c. Memiliki waktu yang cukup;
d. Memiliki kapabilitas/kemampuan yang memadati; dan
e. Mampu bekerja sama dan mengerti akan Tim Building .

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut  pertama  bahwa  implementasi  kebijakan  peran  komite  sekolah sebagai  realisasi  dari  Kepmendinas  nomor    044/U/2002  telah  dikomunikasikan dengan  baik  kepada  pengurus  komite  sekolah    dengan  tujuan  peningkatan  peran komite  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan  program  pendidikan  di  satuan pendidikan. Sedang yang terkait dengan sumber daya yang meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan    tentang  sumber  daya  yang tersedia,  seperti  jumlah  manusia  sebagai  pelaksananya,  finansial  sebagai pendanaannya,  fisik  sebagai  penampilan (performance) yakni  kekuatan, pengetahuan,  keterampilan    dari  orang-orang  yang  melaksanakan,  teknologi  yang digunakan ini terlaksana dengan baik. Adapun kebijakan berkaitan dengan disposisi dalam meningkatkan  peran komite sekolah seperti komitmen mereka, konsistensi secara  terus  menerus,  jujur  dalam  bekerja  (ikhlas)  terlaksana  dengan  baik. Sedangkan    yang  berkaitan  dengan  struktur  organisasi.  adanya  pembagian  yang jelas    dalam  organisasi  tentang  fungsi,  tugas  dan  tanggung  jawab    mengenai pelaksanaan  program komite sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Selanjutnya  pelaksanaan program  kerja  komite  sekolah  di  SMK  N  5  Samarinda telah berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan adanya pemahaman pengurus komite  sekolah  dan  kepala  sekolah  terhadap  tugas  dan  peran  komite  sekolah penyelenggaraan  program  kerja  sekolah.  Dan  terakhir  kendala  dalam  Pelaksanaan program  komite  sekolah  di  SMK  N  5  Samarinda  adalah:  (a)  faktor  kesibukkan pengurus  komite  sekolah,  dan  (b)  jadwal/waktu  pertemuan  yang  terbatas, disebabkan pengurus komite sekolah melibatkan berbagai elemen masyarakat.

## Saran-Saran
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka berikut ini  akan disampaikan masukan-masukan    agar  mendorong  peningkatan  pelayanan.  Adapun  masukan- masukan  berupa  saran  adalah  pertama  pihak  sekolah  hendaknya  lebih  proaktif dalam  memberdayakan  dan  melibatkan  pengurus  komite  sekolah  dalam  berbagai
pengambilan kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan program sekolah yang bersifat strategis sehingga peningkatan kualitas sekolah dapat dicapai. Yang kedua pihak sekolah hendaknya memiliki dan melaksanakan mekanisme kontrol mengenai kinerja komite sekolah secara berkesinambungan, sehingga bila terjadi hal-hal yang kurang efektif pada proses kerja komite sekolah dalam segera diperbaiki.

## Daftar Pustaka
Anonim, Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 , tentang Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  Panduan  Umum  Dewan  Pendidikan  dan Komite Sekolah, Depdiknas Jakarta.
Anonim, Tim  Pengembangan  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  Direktorat Jenderal  Departemen  Pendidikan  Nasional .  (2002).  Indikator  Kinerja  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Depdiknas Jakarta.
Anonim, UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Depdiknas. Jakarta.
Anonim, 2009, Panduan  Pelaksanaan  Pembinaan  SMP  RSBI , Jakarta. Arikunto, Suharsimi. 2003. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta Arni, Muhammad, 2001, Komunikasi Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta. Dunn,  William,  N.      2000, Analisis  Kebijakan  Publik, PT  Hanindita  Graya  Widya, Yogyakarta.
Edward  III,  George.C,  1980, Implementation  Public  Policy, Congressional  Quarterly Press, Washington.
Effendi, Sofyan,  2000, Kuliah Umum MAP UNDIP Angkatan I , Semarang. Gama,  Judistira  K.,  2001, Metodologi  Penelitian  Pendekatan  Kualitatif, Bandung, Primaco Akademika.
Handoko, Hani T., 2000, Managemen, Edisi II,(terjemahan), BPFE, Yogyakarta. Hasibuan,  Melayu  S.P.,  2002, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Dasar  dan    Kunci Keberhasilan, Cetakan  Keenam, edisi revisi, Haji masagung, Jakarta.
Islamy, M. Irfan, 2001, Prinsip-prinsip Kebijakan Negara , Bumi Aksara, Jakarta Keban, T Yarimias, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Gava Media Yokyakarta.
Manullang, 2005, Dasar-Dasar Manajemen. Edisi Revisi, Sinar Harapan. Medan Masoed,  Mochtar,  2007, Politik,  Birokrasi  dan  Pembangunan ,  Pustaka  Pelajar,
Jakarta.
Miles, Mattew B. dan Haberman, 2002, Analisa Data Kualitattif,, UI Press, Jakarta. Moelong,  J.    Lexi,    2000, Metodologi  Penelitian  Kualytatif, Remaja  Rosdakarya, Jakarta.
Nasution, 2003, Metode Research (penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta. Nawawi,  Hadari,  (et  al),2003, Penelitian  Terapan, Gajahmada  University  Press. Jogyakarta.
Risliana, 2011, Implementasi Kebijakan manajemen Berbasi Sekolah  di SMA Negeri 1
Kuaro Kabupaten Paser , Tesis Yang Tidak Dipublikasikan
Samodra  Wibawa,  1994, Evaluasi  Kebijakan  Publik, PT.    Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Siagian,  Sondang  P.,  2001, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Cetakan  Kesembilan, Bumi Aksara, Jakarta.
Subarsono,  AG,2005, Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono. 2007. Memahami penelitian kualitatif . Bandung: Alfabeta Syaukani, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yokjakarta. Tjokroamidjojo,  Bintoro,  1996, Kebijaksanaan  dan  Administrasi  Pembangunan, edisi revisi, LP3ES, Jakarta.
Toha, M., 2002, Perilaku Organisasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta Tohir,  2012, Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Publik  Dalam  Rangka  Peningkatan Pelayanan Radiologi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur . Tesis Yang Tidak Dipublikasikan.
Wahab, Sholichin, Abdul, 2004, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi ------------, 2005, Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta .
Wintoro,  Agus,  2011, Implementasi  kebijakan  Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Internasional (RSBI) SMP Negeri 2 Tanah Grogot, Tesis Yang Tidak Dipublikasikan.