(Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakat Kelas 1 Palembang)

## PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) BAGI NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

## IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL RELEASE (PB) FOR PRISONERS ACCORDING TO LAW NUMBER 12 OF 1995 IN CLASS I COMMUNITY INSTITUTIONS PALEMBANG

## Jemmi Angga Saputra
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang jemmianggasaputra_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
The  aim  of  criminal  law  is  correctional,  meaning  it  is  a  system  of  treatment  of prisoners  in  Indonesia  which  is  based  on  the  ideology  of  social  integration, therefore  the  decision  of  the  Minister  of  Justice  of  the  Republic  of  Indonesia Number:  M.01.PK.0410  of  1999  regulates  Assimilation,  Conditional  Release (PB),  Leave  for  Release  (  CMB)  and  conditional  leave.  Conditional  Release  for prisoners  must  fulfill  the  requirements  and  stages  of  the  Process  for  Proposing Parole. Basically, it absolutely must be implemented in order to fulfill the quality of  Parole  itself.  However,  remembering  the  mandate  of  the  applicable  laws  and regulations,  not  only  is  the  quality  of  conditional  release  improved,  but  the quantity  also  needs  to  be  considered  to  balance  current  government  policy, namely considering the security approach and treatment approach for prisoners. The  problem  formulated  in  this  thesis  research  is:  How  is  conditional  release (PB)  implemented  for  prisoners  according  to  Law  Number  12  of  1995  in Palembang Class I Prison? What are the factors inhibiting the implementation of parole for prisoners according to Law number 12 of 1995 in Palembang Class I Prison?  The  research  method  used  in  this  research  is  empirical  juridical  using primary  data  obtained  directly  from  the  field  through  interviews  with  related parties  and  secondary  data  through  literature  study.  Data  analysis  was  carried out  without  testing  a  hypothesis  and  then  a  conclusion  was  drawn  deductively. The  results  of  this  research  are  the  implementation  of  conditional  release  for prisoners according to Law Number. 12 of 1995 in Palembang Class I Prison has not been implemented in accordance with the policies regulated in the regulations of  Law  Number.  12  of  1995.  This  is  proven  by  the  fact  that  there  are  still  many mechanisms and procedures that hinder the implementation of conditional release (PB),  while  the  inhibiting  factors  in  the  process  of  granting  PB  to  prisoners according to Law Number 12 of 1995 in Palembang Class I Prison are : Domicile Guarantee Factors, Existence Factors of Litmas or Correctional Centers (Bapas), South  Sumatra  Kumham  Regional  Officer  Factors,  Directorate  General  of Corrections Officer Factors, Process Factors, Fine Factors, Policy Factors Keywords: Correctional Institutions, Prisoners, Parole

## Abstrak
Tujuan  pidana  adalah  pemasyarakatan  artinya  merupakan  system  perlakuan terhadap  narapidana  di  Indonesia  yang  berlandaskan  faham integrasi  sosial,  oleh
sebab  itu  keputusan  Meteri  Kehakiman  RI  Nomor  :  M.01.PK.0410  tahun  1999 mengatur  tentang  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti  Menjelang  Bebas (CMB)  dan  Cuti  bersyarat.  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana  harus memenuhi  Syarat-syarat  maupun  pentahapan  Proses  Pelaksanaan  Pengusulan Pembebasan Bersyarat. pada dasarnya mutlak harus dilaksanakan guna memenuhi kualitas  Pembebasan  Bersyarat  itu  sendiri.  Namun  mengingat  amanat  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku,  bahwa  bukan  saja  kualitas  Pembebasan Bersyarat  yang  ditingkatkan  akan  tetapi  kuantitasnya  pun  masih  perlu diperhatikan  untuk  mengimbangi  kebijakan  Pemerintah  saat  ini  yaitu pertimbangan  antara security  approach dengan treatment  approach bagi narapidana.  Adapun  Permasalahan  yang  dirumuskan  dalam  penelitian  tesis  ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana menurut  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  di  Lapas  Kelas  I  Palembang? Apakah  faktor  penghambat  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana menurut  Undang-undang  nomor  12  tahun  1995  di  Lapas  Kelas  I Palembang?Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris  dengan  mengunakan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan melalui  wawancara  dengan  pihak  yang  terkait  dan  data  sekunder  melalui  studi pustaka.  Analisis  data  dilakukan  dengan  tidak  menguji  hipotesa  dan  lalu  ditarik suatu  kesimpulan  dengan  cara  deduktif. Hasil  penelitian  ini  adalah    Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana menurut Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995  di  Lapas  Kelas  I  Palembang  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan yang  diatur  dalam  peraturan  Undang-Undang  Nomor.  12  tahun  1995.  hal  ini terbukti  dimana  masih  banyak  mekanisme  dan  prosedur  yang  menghambat pelaksanaan  Pembebasan  Besyarat  (PB),    sedangkan  faktor-faktor-faktor penghambatan  dalam  proses  pemberian  PB    bagi  narapidana  menurut  Undang- Undang  Nomor.12  tahun  1995  di  Lapas  Kelas  I  Palembang  adalah  :  Faktor Penjamin  Domisili,  Faktor  Keberadaan  Litmas  Atau  Balai  Pemasyarakatan (Bapas),  Faktor  Petugas  Wilayah  Kumham  Sumatera  Selatan,  Faktor  Petugas Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan,  Faktor  Proses,  Faktor  Denda,  Faktor Kebijakan
Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  salah  satu  fenomena  sosial  yang  eksistensinya  tidak dapat  dihindarkan,  bahkan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  peradaban  manusia. Semakin besar populasi manusia di muka bumi ini, maka akan semakin meningkat pula  kuantitas  maupun  kualitas  dari  kejahatan  tersebut.  Sebagaimana  yang diungkapkan oleh Harkristuti Harkrismowo bahwa :
“Kejahatan  memang  terjadi  dimana-mana,  pada  setiap  waktu,  dan menyentuh segala lapisan masyarakat, dari segi pelaku maupun korbannya. Akan tetapi  apabila  sampai  pada  tingkat  penyelesaian  secara  formal  melalui  proses peradilan  pidana,  ternyata  dengan  berbagai  alasan,  tidak  semua  pelaku  kejahatan
diproses.  Sebagai  contoh,  karena  peristiwa  tersebut  tidak  dilaporkan  (baik  oleh korban  maupun  anggota  masyarakat  lainnya)  kepada  aparat  yang  berwajib.” 1 .
Seseorang  yang  melakukan  kejahatan  adalah  mereka  yang  melakukan  tindak pidana,  sedangkan  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  berhadapan dengan sistem peradilan pidana.
Mardjono Reksodiputro dalam pidato pengukuhan Guru Besar merumuskan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga. 2
1. Kepolisian, merupakan penjaga pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki  otoritas  untuk  melakukan  penangkapan,  penahanan  dan penyidikan  terhadap  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  pelanggaran hukum.
2. Kejaksaan,  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  dan eksekutor  atau  pelaksana  dari  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Berdasarkan  Ketentuan  Pasal  25  KUHP,  Kejaksaan (Penuntut  Umum)  juga  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  penahanan terhadap  tersangka,  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  untuk “kepentingan penuntutan” yang meliputi : mempersiapkan pembuatan surat dakwaan seperti yang dimaksud Pasal 140 ayat (1), apabila Penuntut Umum berpendapat  hasil  pemeriksaan  penyidikan  telah  sempurna,  dalam  waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan  pembuatan surat dakwaan serta  untuk  “memudahkan  menghadirkan”  terdakwa  ke  persidangan.
Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan.
3. Pengadilan,  berfungsi  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kasus-kasus pelanggaran  hukum  melalui  persidangan  serta  menjatuhkan  putusan terhadap pelanggaran hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Pemasyarakatan,  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem,  bertugas  melakukan perawatan tahanan,  pembinaan  dan  rehabilitasi  bagi  para  pelanggar  hukum
1 Harkristuti  Harkrisnowo, “Menuju  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berspektif  Gender  : Penanganan Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan ”, (Makalah pada Seminar Proses Hukum Berspektif Gender, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 2002).
2 Harkristuti Harkrisnowo, “ Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan : Suatu  Gugatan Terhadap Proses  Legislasi  dan  Pemidanaan  di  Indonesia ”.  (Orasi  Pada  Upacara  Pengukuhan  Guru  Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003).
agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi  sehingga  dapat  memulihkan kembali  hubungan  antara  mantan  narapidana  dengan  masyarakat  dengan tujuan  agar  ia  dapat  kembali  menjadi  warga  Negara  yang  berguna    bagi masyarakatnya.
Sahardjo  yang  ketika  itu  menjabat  sebagai  Menteri  Kehakiman  RI menyampaikan pidato pengukuhan saat menerima gelar Doctor Honoris Causa di dalam bidang Ilmu Hukum di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963, menegaskan lagi  perlunya  perubahan  dalam approach pembinaan  pelanggar  hukum. Berdasarkan  hasil  Konferensi  Nasional  Kepenjaraan  yang  Ke  IV  di  Lembang Bandung  pada  bulan  April  1964  lahirlah  sebuah  konsepsi  sistem  pembinaan pelanggar  hukum  yang  baru  yaitu  Sistem  Pemasyarakatan.  Menurut  Bambang Purnomo :
“Sistem  Pemasyarakatan  mengandung  perlakuan  terhadap  narapidana (treatment  of  prisoner) agar  semakin  terintegrasi  dalam  masyarakat  dan memperoleh  bimbingan  yang  terarah  berlandaskan  kepada  pedoman pelaksanaan  pembinaan  (manual)  yang  disesuaikan  dengan  standard minimum rules”. 3
“Dengan  singkat  tujuan  pidana  penjara  adalah  Pemasyarakatan”. 4 Gagasan- gagasan  Sahardjo  kemudian  dirumuskan  menjadi  “Sepuluh  Prinsip Pemasyarakatan”, sehingga Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara tetapi juga merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia. 5
Melalui  kebijakan  pidana  yang  berlandaskan  kepada  paham  reintegrasi sosial ini, maka diharapkan upaya-upaya  tersebut dapat meminimalisasi dampak- dampak  negatif  dari  proses  penegakan  hukum  yang  berupa prisonisasi, stigmatisasi, residivisme dan lain-lain. Sehingga proses penegakan hukum benar- benar  dapat  memanusiakan  manusia  karena  ditegakkan  berdasarkan  prinsip
3 Bambasng  Poernomo,  “ Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan ”, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 89
4 Sahardjo,  “ Pohon  Beringin  Pengayoman ”,  Rumah  Pengayoman  Sukamiskin  Bandung, 1963, hlm. 21
5 Soegondo  HR,  “ Prinsip-Prinsip  Konsepsi  Pemasyarakatan ”,  Makalah  Sarpenas  II  IKA AKIP, Bandung, 1994, hlm. 7
keadilan  substantif  (sosial)  dan  tidak  semata-mata  hanya  berdasarkan  kepada keadilan yang formal (prosedural).
Pemulihan kesatuan hubungan sebagai tujuan re-integrasi sosial hanya dapat dicapai  apabila  arah  dan  tata  cara  perlakuan  untuk  mencapai  kesatuan  hubungan tersebut  bukan  pelanggar  hukum  semata,  tetapi  masyarakat  luas  dengan institusinya harus sama-sama mengusahakan pulihnya kesatuan hubungan. Karena itu  dalam  usaha  pemulihan  kesatuan  hubungan  adalah  pentingnya  suatu  proses, yakni proses interaktif yang didukung program-program yang sesuai.
Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  masih  belum  memahami  secara lengkap terhadap permasalahan mengapa program reintegrasi sosial sebagai misal program Pembebasan Bersyarat tidak menunjukkan perkembangan. Sehingga bila konsep  ini  terus  dipertahankan,  maka  bukan  tidak  mungkin  program  integrasi narapidana  ke  tengah-tengah  masyarakat  akan  terhambat,  sehingga  sistem pemidanaan  di  Indonesia  akan  kembali  kepada  konsep  pemenjaraan  pada  masa lalu.
Secara  keseluruhan  kinerja  pemasyarakatan  tidak  tercapai  sebagaimana yang ditentukan pada indikator keberhasilan dalam Rencana Strategis Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, yaitu :
1. Isi Lembaga Pemasyaraktan / Rumah Tahanan Negara lebih rendah daripada kapasitas;
2. Menurunnya  secara  bertahap  dari  tahun  ke  tahun  angka  pelarian  dan gangguan kamtib;
3. Meningkatnya  secara  bertahap  jumlah  narapidana  yang  bebas  sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
4. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
5. Semakin  banyaknya  jenis-jenis  institusi  sesuai  dengan  kebutuhan  berbagai jenis/golongan narapidana;
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30;
7. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat;
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
9. Lembaga  Pemasyarakatan  /  Rumah  Tahanan  Negara  dalam  kondisi  bersih dan terpelihara; dan
10. Semakin  terwujudnya  lingkungan  pembinaan  yang  menggambarkan proyeksi    nilai-nilai  masyarakat  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  / Rumah  Tahanan  Negara  dan  semakin  berkurangnya  nilai-nilai  sub  kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara. 6
Kesepuluh  indikator  tersebut  merupakan  hasil  dari  analisa  terhadap  data- data maupun permasalahan yang timbul dari tuntutan publik. Pemerintah menilai bahwa  dari  kesepuluh  indikator  keberhasilan  tersebut  akan  dapat  memenuhi  rasa keadilan  masyarakat.  Lebih  lanjut  untuk  menguatkan  kebijakan  tersebut  atau dapat  dikatakan,  bahwa  “Pembuatan  keputusan  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari pembuatan kebijakan”. 7
Kebijakan  yang  dimaksud  di  atas  adalah  Kebijakan  Pemerintah  dalam  hal ini  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I.  yang  diimplementasikan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat  (PB)  dan  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB). Adapun maksud dari keputusan ini adalah agar pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki nilai kualitas yang dapat memberikan kepuasan masyarakat.
Pada Pasal 12 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999  tentang  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat  dan  Cuti  Menjelang  Bebas (CMB), tata cara dalam pemberian Pembebasan Bersyarat harus melalui tiga tahap proses  persidangan.  Pada  tiap  tahap  inilah  diharapkan  usulan  pemberian Pembebasan Bersyarat dapat disaring secara profesional.
Pada  kenyataannya  saat  ini  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  tersebut belum  pernah  terukur  tingkat  kualitas  keberhasilannya,  lebih  jauh  lagi  kebijakan tersebut  tidak  selamanya  berjalan  dengan  baik,  bahkan  cenderung  mendapat tantangan dari masyarakat.
Disisi  lain  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  pencapaian  sasaran keberhasilan  tersebut  adalah  mekanisme  proses  pentahapan  pengusulan
6 Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan,  “Rencana  Strategis  (RENSTRA) Pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2005-2009”, tanggal 31 Desember 2004, hlm. 18
7 Winarno  Budi,  “ Teori  Dan  Proses  Kebijakan ”,  Media  Pressindo,  Cetakan  Kedua, Yogyakarta, 2002, hlm. 31
Pembebasan  Bersyarat,  yang  semula  dimaksudkan  untuk  memberikan  dampak positif  dengan  kualitas  persidangan  pada  tiap  tahapnya,  justru  menjadi penghambat dalam meningkatkan angka pemberian Pembebasan Bersyarat secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan angka, berdasarkan sumber data dari Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan,  antara  jumlah  narapidana  yang  terdapat  pada  Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara di seluruh Indonesia pada Tahun 2007 berkisar 112.744 orang dengan jumlah narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada Tahun 2013 berjumlah 5.346 orang.
Tiga  tahap  tersebut  memperlihatkan  implikasi  penerapan  birokrasi  yang terstruktur  berdasarkan  hirarki  dan  sentralisasi,  hal  ini  dikemukakan  oleh  Taylor Wilson,  Weber,  Gullick  dan  Urwick  bahwa  Konsep  kebijakan  sendiri  pada dasarnya masih dipengaruhi oleh teori atau model birokrasi klasik, yaitu struktur, hierarki,  otoritas,  dikotomi  kebijakan  administrasi  rantai  Pemerintah,  dan sentralisasi. 8
Pentahapan  tersebut  juga  bertentangan  dengan  Kebijakan  Nasional Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  suatu  “ Good  Governance ”  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun  2000 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan yang  baik  adalah  :  “Kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi,  pelayanan  prima, demokrasi,  efisiensi,  efektivitas,  supremasi  hukum  dan  diterima  oleh  seluruh masyarakat”.
Dalam hal pelayanan publik, prose pengusulan Pembebasan Bersyarat dapat dilihat  bahwa  kebijakan  pentahapan  tersebut  masih  cenderung  mengabaikan kualitasnya,  khususnya  dalam  pengurusan  untuk  memperoleh  pemberian Pembebasan Bersyarat.
Hal  ini  dikatakan  oleh  Lijan  Poltak  Sinambela  bahwa  terdapat  beberapa permasalahan  yang  sering  menjadi  keluhan  publik  terkait  pelayanan  birokrasi pemerintahan, yaitu :
1. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin;
8 Lijan  Poltak  Sinambela,  dkk,  “Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori,  Kebijakan  dan Implementasi”, PT. Bumi Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 35
2. Mencari  berbagai  dalih,  seperti  kekurang  lengkapan  dokumen  pendukung, keterlambatan pangajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis;
3. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain;
4. Sulit dihubungi;
5. Senantiasa memperlambat dengan menggunakn kata-kata”sedang diproses”. 9
Hambatan-hambatan  tersebut  akan  menurunkan  citra  kinerja  petugas permasyarakatan  sebagai  pelayan  publik.  Kebijakan  pemerintah  khususnya pelayanan  public  terkait  dengan  penyelenggaraan  sistem  permasyarakatan  di Indonesia  perlu  mendapatkan  perhatian.  Tidak  hanya  peningkatan  kualitas pelayanan namun juga kebijakan yang di keluarkan sudah harus berbasiskan pada efisiensi.
Esensi  dari  pemulihan  hubungan  antara  narapidana  merupakan  anggota masyarakat  juga,  sehingga  di  dalam  Sistem  permasyarakatan  seseorang narapidana semaksimal mungkin tidak menjalani pidananya secara penuh didalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Permasyarakatan.
Untuk  memayungi  upaya  tersebut  maka  pada  tahun  1995  ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di mana program integrasi  dalam  mempersiapkan  narapidana  untuk  kembali  ke  tengah-tengah masyarakat diatur didalam Pasal 14, yaitu antara lain mendapatkan Asimilasi, Cuti Mengunjungi  Keluarga  (CMK),  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB)  maupun Pembebasan Bersyarat (PB).
Program  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  kepada  narapidana  memiliki intensitas  waktu  yang  relatif  lebih  lama  untuk  mensosialisasikan  dirinya  di tengah-tengah  masyarakat  dibandingkan  dengan  pemberian  program  intergrasi lainnya,  hal  ini  dapat  memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  bagi  individu narapidana  yang  bersangkutan  untuk  membuktikan  dirinya  bahwa  program Pembina  yang  di  peroleh  selama  menjalani  pidana  telah  merubah  sikap  dan perilakunya unuk menyatu kembali menjadi anggota masyarakat pada umumnya.
Di  Indonesia,  permasalahan over  capacity atau  kelebihan  kapasitas Lembaga  Permasyarakatan  /  Rumah  Tahanan  Negara  telah  menjadi  isu  nasional
9 Ibid , hlm. 36
dimana  perbandingan  antara  kapasitas  ruang  hunian  dengan  jumlah  penghuni sudah sangat jauh.
Namun kebijakan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Permasyarakatan  dalam  mengatasi  permasalahan over  capacity atau  kelebihan kapasitas  pada  Rumah  Tahanan  Negara  Lembaga  permasyarakatan  di  Indonesia hanya  di  tekankan  kepada  penambahan  kapasitas  atau  pembangunan  Rutan  / Lapas  baru.  Sedangkan  program  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  yang  pada kenyataannya  merupakan  jawaban  dari  permasalahan  tersebut  masih    belum dioptimalkan atau tidak di perhatikan secara serius.
Tingkat hunian narapidana secara nasional pada tahun 2012 mencapai angka 55.146  orang  narapidana  dilain  pihak  jumlah  narapidana  yang  mendapatkan Pembebasan  Bersyarat  hanya  berjumlah  5.849  orang.  Hal  ini  diperburuk  pada skala  di  tahun  2013  dimana  perbandingannya  adalah  dari  112.744  orang narapidana,  yang  mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat  hanya  berjumlah  5.346 orang. 10
Masalah  kelebihan  kapasitas  pada  dasarnya  akan  memperburuk  kondisi didalam  Rumah  Tahanan  Negara  /  Lembaga  Permasyarakatan  yang  cenderung menyebabkan tibulnya ketenanganketenangan ( tensions) yang di katakana sebagai “ pains of imprisonment” (derita yang di akibatkan pemenjaraan). Gresham Sykes mengemukakan tentang wujud derita itu, yaitu :
1. kehilangan kebebasan bergerak (deprivation of liberty)
2. kehilangan  hak  untuk  memiliki  barang  pribadi  dan  pelayanan  (deprivation of goods and services)
3. kehilangan  kebebasan  berhubungan  dengan  lawan  jenis  (deprivation  of hetero sexual relationship)
4. kehilangan kebebasan menentukan kehandak  (deprivation of autonomy)
5. kehilangan rasa aman (deprivationof security)
Dampak  negatif    yang  ditimbulkan  dari  masalah  kelebihan  kapasitas  di dalam  Rumah  Tahana  Negara  /  Lembaga  Permasyarakatan 11 .  Dampak  negatif
10 Direktorat  Bina  Registrasi  dan  Statistik  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  “Laporan Data Statistik Tahun 2005 dan Data Statistik Tahun 2013, Jakarta. Hlm. 42
11 Gresham  Sykes,  “ The  Pain  of    Imprisonment,  The  Sociology  of  Punishment  and Corrention”. Edited by  Norman  Johnson,  Leonard Savitz, Marvin E. Wolfgang, John  Wiley and Spn, inc, New York, hlm. 447
yang  ditimbulkan  dari  masalah  kelebihan  kapasitas  di  dalam  Rumah  Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru, salah satunya yaitu kemungkinan munculnya peredaran gelap narkotika yang pada akhirnya  berdampak  terhadap  peningkatan  jumlah  narapidana  yang  mengidap penyakit  HIV/AIDS  yang  cukup  signifikan.  Penularan  penyakit  tersebut  menjadi cepat  dikarenakan  narapidana  tidak  dapat  mengelak  dari  permasalahan penyimpangan sex ataupun  penggunaan  jarum  suntik  yang  sama  secara bergantian.
Dampak  negatif  lainnya  yang  ditimbulkan  akibat  dari  masalah  kelebihan kapasitas adalah tingginya tingkat residivisme, dengan kata lain bahwa tingginya populasi narapidana di dalam penjara dapat dinyatakan Rumah Tahanan Negara / Lembaga  Pemasyarakatan  tersebut  sebagai  “sekolah  kejahatan”  bagi  para narapidana  karena  bercampurnya  narapidana  “residivis”  dan  narapidana  “ first offender ”  (baru  pertama  melanggar  hukum),  sehingga  hampir  dapat  dipastikan program  pembinaan  tidak  akan  berjalan  di  dalam  Rumah  Tahanan  Negara  / Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.
Permasalahan  tersebut  di  atas  dapat  diatasi  melalui  program  pemberian Pembebasan  Bersyarat,  Corney  mengungkapkan  bahwa  “Mekanisme  pemberian PB  memang  diajukan  selain  untuk  mengatur  jumlah  populasi  di  dalam  penjara juga  untuk  mengefektifkan  program  pembinaan  terhadap  narapidana.  Carney mencatat ada 5 alasan menggunakan Pembebasan Bersyarat yaitu :
1. Memaksimalkan  pengaruh  Normal  kehidupan  masyarakat  yang  tidak terdapat didalam penjara.
2. Meminimalisasi pengaruh buruk penjara.
3. Merupakan sebuah rehabilitasi yang manusiawi dan
4. Mengefektifkan prosedur kepenjaraan daripada pemenjaraan. 12
Dikutip dari Edward K. Morris and Curtis J Braukman, Editor, “ Behavioral Aproaches  To  Crime  And  Delinquency,  II  Behavioral  Application  in  Adult  and Juvenille”, penulis  Michael  T  Nietzel.  Seorang  narapidana  dapat  diberikan Pembebasan  Bersyarat  pada  saat  telah  menjalani  2/3  dari  masa  pidananya  dan telah  memenuhi  syarat  administratif  dan  substantif.  Penentuan  2/3  tersebut
12 Edward  K  Moris  etl. Behavioral  Aproaches  to  crime  and  Delequency ,  Oxford  Ltd, Cambridge, 1977. Hlm, 71.
dimaksudkan  agar  sesegera  mungkin  narapidana  dapat  kembali  ke  keluarganya sesuai  dengan  tujuan  dari  Sistem  Pemasyarakatan  yang  berbasiskan community based  treatment atau  pembinaan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Halm  tersebut sesuai dengan Kepmenkeh. Nomor : M.01.PK.04.10 tahun 1999.
Namun  pada  kenyataannya  untuk  mencapai  syarat  2/3  tersebut,  bagi narapidana yang akan memperoleh Pembebasan Bersyarat  harus melalui 3 (tiga) tahapan proses pengusulan untuk disidangkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan  (TPP),  yakni  tahap  proses  sidang  TTP  Daerah,    tahap  proses sidang TPP Wilayah. Wilayah dan tahap  proses sidang TPP Pusat, Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman  Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
Proses  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana  sejak  di  sidang TPP  tingkat  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rumah  Tahanan  Negara  sampai diberikannya  Surat  Keputusan  Pembebasan  Bersyarat  dari  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan,  merupakan  tahapan  yang    harus  ditempuh  sehingga  standar waktu pengurusan usulan keseluruhan yang ditempuh menurut Keputusan Menteri tersebut adalah memakan waktu selama 60 (enam puluh) hari. Selama ini proses pengusulan dari tiap-tiap tahap sering mengalami hambatan, sebagai contoh dalam proses  pengusulan  PB  di  Rumah  Tahanan  Negara  /  Lembaga  Pemasyarakatan harus  memenuhi  beberapa  persyaratan,  antara  lain  syarat  administrasi  yaitu dokumen ataupun surat keterangan yang dibutuhkan dari berbagai pihak.
Setelah syarat itu terpenuhi dan kemudian Kepala Rumah Tahanan Negara / Lembaga  Pemasyarakatan  menyetujui  usul  TPP  Daerah,  maka  usulan  tersebut harus  melalui  tahap  proses  persidangan  TPP  Wilayah.  Pada  tahap  ini  usulan disidangkan  dengan  meneliti,  menelaah  dan  untuk  ditolak  atau  diteruskan  ke Kantor  Pusat.  Apabila  usulan  tersebut  disetujui  untuk  diteruskan,  maka  tahapan proses persidangan diserahkan kepada TPP Pusat.
Syarat-syarat maupun pentahapan proses pengusulan Pembebasan Bersyarat tersebut  pada  dasarnya  mutlak  harus  dilaksanakan  guna  memenuhi  kualitas Pembebasan  Bersyarat  itu  sendiri.  Namun  mengingat  amanat  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku,  bahwa  bukan  saja  kualitas  Pembebasan Bersyarat  yang  ditingkatkan  akan  tetapi  kuantitasnya  pun  masih  perlu
diperhatikan untuk mengimbangi kebijakan Pemerintah saat ini yaitu perimbangan antara security approach dengan treatment approach bagi narapidana.
Berdasarkan  atas  pemikiran  tersebut  di atas,  maka  penulis  terdorong  untuk menyusun Tesis dengan judul “PELAKSANAAN PEMBEBASAN
BERSYARAT (PB) BAGI NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  12  TAHUN  1995  TENTANG  PEMASYARAKATAN. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut  :Bagaimana  Pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  menurut Undang-undang  nomor  12  tahun  1995  Tentang  pemasyarakatan  dan  Apakah faktor  penghambat  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan?
Jenis  metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sesuai dengan penelitian hukum  empiris,  maka  bahan  hukum  pada  dasarnya  melalui  penelitian  lapangan, dengan  sumber  hukum  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Sebagaimana  tersebut  di  atas,  metode  penelitian  yang dipergunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris,  maka  pendekatannya adalah  pendekatan  kasus  dan  perundang-undangan  yaitu  pendekatan  yang mengkaji  data  lapangan  dan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berhubungan dengan permasalahan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lapas Klas I Palembang
Hak  atas  Pembebasan  Bersyarat  merupakan  wujud  pembinaan  yang dilaksanakan  oleh  pemasyarakatan  dalam  tahap  integrasi  dimana  narapidana berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat  tempat  narapidana  tinggal  dan pengawasan  serta  pembinaannya  dilakukan  oleh  pihak  Balai  Pemasyarakatan. Tahap  ini  merupakan  kelanjutan  dari  tahap  asimilasi,  dimana  dalam  tahap
asimilasi  narapidana  telah  mengalami  perubahan  secara  terbatas  dengan masyarakat luar.
Dalam  proses  pelaksanaan  pengusulan  Pembebasan  Bersyarat  bagi Narapidana yang selama ini dilaksanakan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan  berlandaskan  pada  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor M.01.PK.04.10  Tahun  2007  tentang  syarat  dan  tata  cara  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Proses  Pelaksanaan  Pengusulan  Pembebasan  Bersyarat  diawali  proses pengusulannya  dari  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  yang  kemudian disingkat  TPP  Lapas  ataupun  Rutan,  kemudian  apabila  Kepala  lapas  menyetujui hasil sidang tersebut, maka usulan Pembebasan Bersyarat akan diteruskan kepada Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  melalui  bagian  Divisi Pemasyarakatan  untuk  ditindaklanjuti  melalui  sidang  TPP  tingkat  Kanwil. Apabila  Kepala  Kantor  Wilayah  menyetujui  hasil  sidang  TPP  Kanwil,  maka usulan Pembebasan Bersyarat akan diteruskan dan dikirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  untuk  di  sidang  TPP  Pusat.  Dan  apabila  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  menyetujui  hasil  sidang  tersebut,  maka  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  yang  direkomendasikan  oleh  Direktur  Bina  Bimbingan Kemasyarakatan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat tersebut.
Adapun  dari  hasil  penelitian  dan  wawancara  yang  penulis  peroleh  terkait dengan  proses  Pelaksanaan  Pengusulan  Pembebasan  Bersyarat  Bagi  Narapidana di  Lapas  Kelas  I  Palembang  yang  selama  ini  dilaksanakan,  dapat  digambarkan tahap-tahap proses pengusulan Pembebasan Bersyarat sebagai berikut :
Tabel 1.
Prosedur Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lapas Kelas I Palembang
Sumber  :  Lembaga  Pemsayarakatan  Lapas  Kelas  I  Palembang,  10  Juni 2015
1) Tahap  I  :  Proses  Pelaksanaan  Pengusulan  Pembebasan  Bersyarat bagi narapidana di Lapas Kelas I Palembang.
Proses pengusulan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan di Lapas Klas I Palembang  sebagaimana  disampaikan  oleh  Yurdani  dalam  sebuah  wawancara sebagai berikut :
Proses pengusulan Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas I Palembang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  surat edaran  dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  atau  Kepmen  yang  mengatur tentang itu. Kemudian kita inventarisir narapidana yang telah memasuki 2/3 masa pidana  minimal  6  (enam)  bulan  sebelum  2/3  inventaris  dan  kemudian  kita istilahnya  panggil  perorang  untuk  kita  ingin  ketahui  persyaratan  yang  lainnya seperti, keluarga terus kemudian tempat tinggal, kemudian penjaminnya ada tidak, kemudian  kalau  benar-benar  memang  mereka  siap  untuk  itu  kita  baru  ya  kita berikan blangko-blangko formulirnya untuk diproses. Memang secara umum kita
umumkan  secara  tertulis  hak-hak  narapidana  termasuk  hak  atas  Pembebasan Bersyarat.” 13
Sama halnya dengan pernyataan Fahmi yang menyatakan bahwa :
“……masa  1/3  itu  sudah  kita  persiapkan  segala  sesuatunya,  namun  tidak semua narapidana, hanya narapidana yang mau diusulkan PB saja.” 14 .  Dari  hasil pengamatan penulis di Lapas Kelas I Palembang, terdapat beberapa tahapan dalam Proses  Pelaksanaan  Pengusulan  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana.  Berikut tahapan yang biasa dilakukan antara lain :

## 1) Pemberitahuan Kepada Narapidana
Dalam  proses  pengusulan  Pembebasan  Bersyarat  yang  penulis  temukan  di Lapas  sebagaimana  diungkapkan  oleh  petugas  Bantuan  Hukum  dan  Penyuluhan selanjutnya disingkat Bankumluh mengutarakan, sebagai berikut: 15
“Pertama  yang  biasa  saya  lakukan,  narapidana  kita  inventarisir,  kemudian  kita panggil  yang  hukumannya  di  atas  satu  tahun  lebih,  sambil  diberi  pengarahan untuk  pelaksanaan  pengurusan  PB  dan  penjelasan  tentang  persyaratannya  apa saja, yang paling awal dibuat adalah surat penjamin dan pernyataan dari keluarga penjamin dan keluarga klien PB harus yang ada hubungan darah. datang ke lapas sambil menunjukkan KTP dan indentitas pendukung lainnya”
Pernyataan  yang  sama  diperkuat  oleh  wawancara  yang  dilakukan  terhadap narapidana Iwan Susanto sebagaimana disampikan sebagai berikut : 16
“Saya  dipanggil  sama  petugas  bagian  Bankumluh,  katanya  saya  akan  diusulkan untuk  PB,  ya  saya  mau  dengan  senang  hati...  karena  pada  dasarnya  saya  pingin bisa  pulang  lebih  cepat  gitu..,!  terus  saya  disuruh  telepon  ke  istri  untuk  ngurus- ngurus syarat-syaratnya diperlukan...”
Pemberitahuan  kepada  narapidana  yang  akan  diusulkan  PB  nya  tidak terlepas dari hubungan baik antara petugas lapas dengan keluarga yang menjamin narapidana  yang  diusulkan  PB  tersebut.  Salah  satu  bentuk  kerjasama  tersebut
13 Wawancara  dengan  Bapak  Yurdani,  Kabid  Pembinaan  Tahanan  Lapas  Kelas  I Palembang
14 Wawancara dengan Fahmi,  BINPAS Lapas Kelas I Palembang 15 Wawancara dengan Syaifuddin, Staf Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Lapas Kelas I Palembang
16 Wawancara dengan Iwan Susanto. Narapidana Lapas Kelas I Palembang
diantaranya  adalah  dalam  pemenuhan  persyaratan-persyaratan  pengusulan  PB, sebagaimana diungkapkan oleh kelurga penjamin Mba Nia, yang menjelaskan : 17
“Awalnya  saya  ditelpon  sama  suami,  katanya  saya  disuruh  datang  ke  Lapas, disuruh  nemuin  petugas  disana  yaitu  untuk  mengurus  surat  pernyataan  untuk diketahui pihak pemerintah setempat. RT, RW dan Kades.”.
Hal yang sama juga diutarakan Syaifuddin  pada  tahap  proses  pelaksanaan pengusulan Pembebasan Bersyarat, yang menjelaskan:
“Tahap proses Pelaksanaan Pengusulan Pembebasan Bersyarat sebelum di sidang TPP  Lapas,  narapidana  kita  panggil  terlebih  dahulu,  kemudian  kita  beritahu bahwa  napi  tersebut  sudah  bisa  diusulkan  untuk  PB,  kemudian  bila  napi  siap  ya kita usahakan untuk menyiapkan persyaratan-persyaratannya”. 18
Menurut  petugas  Bankumluh  pemberian  PB  kepada  narapidana  harus “siap”,  lebih  jauh  pada  saat  penulis  menanyakan  tentang  kata  “siap”,  petugas tersebut menjawab dengan komentar demikian :
“ya  maksud  siap  itu  ya,  siap  dalam  arti  dia  dapat  memenuhi  persyaratan- persyaratan  yang  kita  mintakan  dek,  seperti  surat  pernyataan  tidak  akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, terus ditambah surat penjamin dari  keluarga,  gitu…dek..!”. 19 Dari  uraian  data  yang  ditemukan  dari  hasil wawancara  bahwa  pengusulan  PB  memerlukan  komunikasi  yang  efektif  antara petugas, narapidana dan keluarga dalam hal ini selaku penjamin.
2) Sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  di  Lapas    Kelas  I Palembang.
Pada  sidang  TPP  (Tim  Pengamat  Pemasyarakatan)  mengevaluasi  Litmas dari Bapas tentang layak atau tidaknya seorang narapidana secara sosial diberikan Pembebasan Bersyarat (PB).  Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan sidang TPP dari hasil penelitian di Lapas Kelas I Palembang adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Sidang TPP
Menurut keterangan dari Bapak Syaifuddin, mengatakan bahwa: 20
17 Wawancara dengan Nia, Keluarga Narapidana Lapas Kelas I Palembang
18 Wawancara dengan Bapak Syaifuddin, Staf Bakumluh Lapas Klas I Palembang,
19 Wawancara dengan Bapak Syaifuddin, Staf Bakumluh Lapas Kelas I Palembang,
20 Wawancara dengan Bapak Syaifuddin, Staf Bakumluh Lapas Klas I Palembang,
“Sidang  TPP,  tentang  usulan  PB  bagi  narapidana  dilakukan  sebulan  sekali, walaupun  hanya  satu  orang  kita  tetap  sidangkan  karena  sidang  TPP  tidak  hanya untuk napi yang mau PB saja”
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Anton  Romano  yang  mengatakan bahwa : 21
“Pelaksanaan  sidang  TPP  di  Lapas  dilaksanakan  1  (satu)  kali  dalam  sebulan, sidang  TPP  tersebut  tidak  hanya  membahas  narapidana  yang  diusulkan  PB  saja, tapi  narapidana  yang  akan  di  mutasi  atau  dipindah,  juga  kita  sidang  TPP  kan, kadang  juga  secara  insidentil  diadakan  sidang  TPP  untuk  membahas  izin narapidana  yang  akan  mengunjungi  keluarga  untuk  alasan  penting  misalnya, menghadiri pemakaman orang tua, wali nikah maupun pembagian warisan.
Hal  senada  juga  disampaikan  M.  Riski  selaku  anggota  TPP  Lapas mengutarakan bahwa :
“Untuk sidang TPP..., Kalo yang rutin itu sebulan sekali yaitu biasanya tiap awal - awal bulan, tapi kita juga kan kadang-kadang ada yang sifatnya insidentil artinya apa,  sidang  TPP  itu    juga  terkadang  dipakai  untuk  menyidangkan  keperluan- keperluan  yang  istilahnya  darurat,  seperti  tentang  ada  keluarga  yang  meninggal, orang tua yang sakit nah itu cuti luar biasa, nah itu diadakan sidang pada beberapa anggota  untuk  mendengar  pendapatnya  untuk  melegalkan  orang  tersebut  keluar dari  Lapas,  tapi  yang  tetap  satu  bulan  sekali.  Jadi  yang  sidang  untuk  PB  CMB asimilasi  sidang  Pemuka  Tamping,  kemudian  pemindahan  narapidana  itu  yang rutin tiap bulannya.” 22
b. Peserta Sidang TPP Lapas
Kemudian pada pelaksanaan sidang TPP Lapas berdasarkan hasil penelitian penulis,  bahwa  peserta  sidang  TPP  Lapas  dihadiri  sebanyak  9  (Sembilan)  orang anggota  TPP  Lapas  yang  terdiri  dari  para  pejabat  di  Lapas  Kelas  I  Palembang sebagaimana diutarakan oleh Bapak Yurdani bahwa sidang TPP dihadiri oleh : 23
“Bahwa sidang TPP biasanya dihadiri oleh anggota sebagai berikut :
a. Ketua merangkap Anggota Sidang adalah Kasi Pelayanan Tahanan;
21 Wawancara dengan Bapak Anton Romano, Kasubsi Bakumluh Lapas Klas I Palembang
22 Wawancara dengan Bapak M. Riski, Anggota TPP Lapas Klas I Palembang5
23 Wawancara dengan Bapak Yurdani, Kabid Pembinaan Tahanan Lapas Klas I Palembang
b. Sekretaris merangkap Anggota adalah Kasubs Bankumluh;
c. Kepala Pengamanan lapas sebagai Anggota;
d. Kasubsi Bimbingan Kegiatan Kerja sebagai Anggota;
e. Kasubsi Administrasi dan Perawatan sebagai Anggota;
f. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan sebagai Anggota;
g. 1 (satu) Staf KPR sebagai Anggota;
h. 1 (satu0 Staf Administrasi dan Perawatan sebagai Anggota;
i. Dokter pada lapas sebagai Anggota.
j.
Lebih lanjut Bapak Yurdani menjelaskan tentang tugas anggota sidang TPP tersebut, adalah :
“Anggota  sidang  TPP  Lapas  bertugas  memberi  saran  dan  masukan  serta merekomendasikan kepada Kalapas. Apabila Kalapas menyetujui ya kita teruskan atau kita laksanakan”. 24
Hal  senada  juga  diungkapkan  Anton  Romano  (AR)  yang  juga  selaku Sekretaris TPP, terkait dengan tugas anggota TPP, menjelaskan : 25
“Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  merencanakan  dan  merekomendasikan  kepada pimpinan terhadap para penghuni yang diusulkan proses pembinaan baik di dalam maupun di luar”.
c. Obyek yang Disidangkan
Pada  sidang  TPP  Lapas  yang  menjadi  obyek  sidang  TPP  ternyata  tidak hanya  membahas  tentang  usulan  PB  bagi  narapidana  saja,  namun  membahas tentang  narapidana  yang  akan  diusulkan  untuk  Asimilasi  maupun  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  sebagaimana  diutarakan  Anton  Romano,    berikut pernyataannya : 26
“Sidang TPP tidak hanya membahas masalah usulan PB saja, tapi juga hal-hal lain yang  menyangkut  program-program  pembinaan  narapidana,  seperti  narapidana yang akan kita usulkan untuk Asimilasi, trus yang akan kita mutasikan ke tempat lain, ya macam-macamlah yang menyangkut keberadaan di Lapas”.
24 Wawancara  dengan  Bapak  Yurdani,  Kabid  Pembinaan  Tahanan  Lapas  Kelas  I Palembang
25 Wawancara dengan Bapak Anton Romano, Kasubsi Bakumluh Lapas Klas I Palembang 26 Wawancara dengan Bapak Anton Romano, Kasubsi Bakumluh Lapas Klas I Palembang
Dari  jawaban  tersebut  bahwa  pelaksanaan  sidang  TPP  tidak  membahas secara  khusus  sidang  tentang  narapidana  yang  akan  diusulkan  Pembebasan Bersyarat,  namun  pada  pelaksanaannya  sidang  TPP  di  Lapas  Klas  I  Palembang juga membahas hal yang lain menyangkut program pembinaan narapidana.
d. Hasil Sidang TPP Lapas
Sidang  TPP  di  lapas  yang  membahas  tentang  usulan  Sidang  TPP  pada akhirnya  akan  menghasilkan  keputusan  dari  anggota  sidang  TPP  dan  membuat risalah sidang TPP, sebagaimana dijelaskan oleh Sumardianto : 27
“Hasil  sidang  TPP  yang  membahas  berbagai  usulan  tadi  kalau  sudah  mencapai kesepakatan  bersama  dan  tanggung  jawab  bersama  kemudian  di  tanda  tangani oleh seluruh anggota TPP, dan kita persiapkan hasil sidang TPP tadi untuk dibuat dan menyerahkan rekomendasi beserta risalah sidangnya ke Kalapas, karena tugas dari anggota TPP itukan memberikan rekomendasi dan masukan ke Kalapas”.
Dapat  diuraikan  bahwa,  dalam  sidang  TPP  akan  dihasilkan  keputusan tentang  patut  dan  tidak  patutnya  seorang  narapidana  diusulkan  PB-nya,  namun demikian  keputusan  memberikan/  mengusulkan  PB  seorang  narapidana  tetap berada  pada  keputusan  Kalapas  sebagai  pemegang  keputusan  tertinggi  dalam Lapas.  Keputusan  yang  dihasilkan  oleh  sidang  TPP  hanya  merupakan rekomendasi sebagai salah satu bahan pertimbangan Kalapas untuk mengusulkan PB seorang narapidana.
3) Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
Dari hasil pengamatan penulis bahwa dalam pelaksanaan sidang TPP  Lapas juga  menghadirkan  peserta  dari  luar,  yang  diantaranya  adalah  Pembimbing Kemasyarakatan  (PK)  Bapas,  berikut  wawancara  dengan  Chandra  dari  pihak Bapas sebagai  berikut : 28
“…..disitukan  kita  anggota  Tim  TPP  termasuk  saya  dari  Bapas  tugasnya membacakan  hasil  Litmas  kemudian  warganya  kita  suruh  menyimak  sambil berdiri dan keluarganya juga kita sampaikan, dalam hal ini ada enggak korengnya dari  pada  yang  bersangkutan,  karena  Bapaskan  membacakan  bagaimana
27 Wawancara  dengan  Bapak  Sumardianto,  Kasi  Pelayanan  dan  Penyuluhan  Lapas  Klas  I Palembang.
28 Wawancara dengan Bapak Chandra, Anggota TPP dari Pihak Bapas
tanggapan  dari  masyarakat,  bagaimana  keluarganya,  nanti  kalau  misalnya  ada yang  gak  benar  keluarga  maupun  warga  binaan  pasti  menyangkal,  kan  gitu...! Kemudian  kehadiran  mereka  membawa  pengaruh  yang  besar  dalam  proses pengusulan  PB,  karena  keluarga  benar-benar  dilibatkan  dalam  pembinaan,  kalau gak ada keluarga penjamin dari klien PB, ya.....! kita gak proses,  kita tunda saja sebab keluarganya tidak peduli”.
4) Surat  Keterangan  Tidak  Ada  Perkara  Lain  Dari  Kejaksaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  M.  Ikbal  dapat  diperoleh keterangan terkait dengan proses pengusulan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, bahwa : 29
“Untuk pelaksanaan PB yang salah satu syaratnya harus ada surat tidak ada perkara lain.”.
Lebih  lanjut  dijelaskan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Surat  Keterangan tidak ada perkara lain adalah : 30
“Surat  tidak  ada  perkara  lain  itu maksudnya,  bahwa  seorang  napi  itu  pada saat  menjalani  pidananya  di  Lapas  itu  apakah  dia  membuat  pidana  lagi,  gitu maksudnya”.
5) Waktu  yang  Diperlukan  Dalam  Proses  Pelaksanaan  Pengusulan Pembebasan Bersyarat  di Lapas Klas I Palembang
Dari  beberapa  keterangan  yang  penulis  peroleh,  proses  pengusulan  PB seorang  narapidana  di  Lapas  Klas  I  Palembang  setidaknya  menghabiskan  waktu sebanyak  2  (dua)  bulan.  Waktu  ini  dihitung  sejak,  narapidana  diberi pemberitahuan  tentang  akan  datangnya  waktu  2/3  (dua  pertiga)  masa  pidana, pembuatan  Penelitian  Kemasyarakatan  oleh  PK  Bapas,  kelengkapan  berkas  dan sidang TPP, rinciannya dapat dilihat tabel sebagai berikut :
Tabel II. Waktu Yang Diperlukan Dalam Proses Pengusulan  Pembebasan
Bersyarat di Lapas Klas I Palembang No Uraian Waktu Yang Diperlukan 1 2 Pemberitahuan Penyiapan Berkas
1 (satu) hari
3 (tiga) minggu
29 Wawancara dengan M. Ikbal, Kasi Intel Kejari Palembang,
30 Wawancara dengan M. Ikbal, Kasi Intel Kejari Palembang,
3 4 5 Litmas Bapas Sidang TPP Pengiriman ke Kanwil 4 (empat) minggu 1 (satu) hari 4 (empat) hari Total Waktu 2 (dua) bulan
Sumber  :  Sub  Seksi  Bantuan  Hukum  dan  Penyuluhan  di  lapas  kelas  I Palembang
2) Tahap  II  :  Proses  Pelaksanaan  Pengusulan  Pembebasan  Bersyarat bagi  narapidana  Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.
1) Penerimaan Berkas Usulan PB.
Proses  pengusulan  PB  di  Kantor  Wilayah  dimulai  dengan  proses penerimaan  berkas  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Divisi  Pemasyarakatan  pada Kanwil  Sumatera  Selatan  setelah  diterima,  berkas  ini  kemudian  diserahkan  ke Sekretariat TPP : 31
“…..Begitu kita terima kemudian kita masukkan dalam buku penerimaan, setelah itu  kita  buat  rencana  sidang,  kemudian  ada  agenda  sidangnya,  kemudian  setelah itu disidangkan, yang memenuhi syarat kita lampirkan yang gak memenuhi syarat ya  itu  artinya  administrasi  dan  substantif  itu  untuk  diberitahukan  ke  Rutan  yang bersangkutan”. Penerimaan berkas dan pemeriksaan kelengkapan pengusulan PB dlakukan  dalam  rangka  menyortir  apakah  berkas  yang  telah  diajukan  oleh  pihak Lapas secara administratif memenuhi persyaratan.
2) Pemeriksaan  Syarat  Substantif  Berkas  Usulan  PB Pemeriksaan berkas peryaratan substantif ini adalah pemeriksaan  tentang perhitungan pentahapan  dan  syarat  substantif  lainnya.  Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh Bapak Subiyantoro : 32
“Syarat substantif itu kan mesti dihitung dulu, diperiksa dulu. Di Sekretariat kan  dihitung  dulu  kemudian  dicek  persyaratannya,  kemudian  disidangkan,  jadi tidak  langsung  disidangkan.  Jadi  dicek  dulu  kemudian  mencek  persyaratan-
31 Wawancara  dengan  Bapak  Subiyantoro,  Kadiv.  Pemasyarakatan  Kanwil  Kumham Sumatera Selatan
32 Wawancara  dengan  Bapak  Subiyantoro,  Kadiv.  Pemasyarakatan  Kanwil  Kumham Sumatera Selatan
persyaratannya. Mengenai memenuhi syarat tidak memenuhi syarat kita sidangkan dulu  gitu,  nanti  pendapat  sidangnya  seperti  apa  kalau  memang  memenuhi  syarat secara  administrasi  dan  substansi  ya  dilanjutkan  tetapi  kalau  tidak  ya  ditolak. Ditolak itu maksudnya, ya kalau memang tidak memenuhi syarat dar administrasi dan substansi berartikan dikembalikan atau ditolak”
3) Sidang TPP Wilayah Pada Kantor Wilayah Sumatera Selatan
a. Peserta Sidang
Pada  Sidang  TPP  Kantor  Wilayah  Sumatera  Selatan  berdasarkan  hasil wawancara dengan Anggota TPP Kanwil Sumatera Selatan, bahwa sidang dihadiri oleh  anggota  TPP,  berikut  penjelasannya  : 33 .  “Sekitar  ada  7  orang,  tanpa  Kadiv Pas kita bisa sidang tapi kita ijin Ketua TPP dulu, yang penting bila sudah 2/3 dari jumlah anggota sidang ya kita jalan, tapi kita selalu laporkan ke Ketua TPP.”
b. Materi yang Disidangkan
Sedangkan  materi  yang  disidangkan  oleh  TPP  adalah  penyetujuan  atau penolakan usul PB yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan  di lingkungan  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Selatan. Apabila  persyaratan  normatif  maupun  substantif  tidak  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  PB,  maka  berkas  usul  PB  yang  disidangkan  akan  dikembalikan  ke Unit Pelaksana Teknis yang mengirimkan berkas tersebut.
4) Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Pengusulan PB di Kantor Wilayah
Dari hasil wawancara dengan Bapak Safar bahwa  dalam proses pengusulan PB dari UPT Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berada di  bawah  wewenang  Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan  HAM  Sumatera Selatan  setidaknya  dalam  pengusulan  PB  satu  orang  narapidana  menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu. 34
3) Tahap  III  :  Proses  Pelaksanaan  Pengusulan  Pembebasan  Bersyarat bagi Narapidana di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pusat.
Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara   Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
33 Wawancara  dengan  Bapak  Oksi  Meriandi,  anggota  TPP  Kanwil  Kumham  Sumatera Selatan
34 Wawancara  dengan  Bapak  Safar,  Kepala  Bidang  Pemasyarakatan,  Kanwil  Kumham Sumatera Selatan
Menjelang  Bebas  dan  Cuti  bersyarat,  bahwa  prosedur  sidang  TPP  untuk narapidana yang diusulkan Pembebasan Bersyarat dilaksanakan pada tahap ke tiga adalah  sidang  di  TPP  Pusat,  dimana  TPP  Pusat  yang  bertempat  di  Kantor Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  merupakan  penentu  terakhir  dari  proses sidang TPP, apakah narapidana tersebut diberikan untuk PB atau tidak.
Adapun  tahap-tahap  dari  semenjak  penerimaan  usulan  pembebasan bersyarat dari Kantor Wilayah hingga diterbitkannya Surat Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, adalah sebagai berikut :

## 1) Peneriman Bekas Usulan PB dari Kanwil
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebelum usulan Pembebasan Bersyarat diterima  pada  bagian  integrasi,  dimana  bagian  Integrasi  merupakan  bagian  yang memproses  dari  semenjak  diterimanya  usulan  Pembebasan  Bersyarat  hingga pengiriman  Surat  Keputusan  Pembebasan  Bersyarat,  terlebih  dahulu  usulan tersebut diterima oleh bagian TU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian usulan  tersebut  diserahkan  ke  bagian  TU  Direktorat  Bina  Bimbingan Kemasyarakatan  yang  berada  di  Lantai  III,  kemudian  dari  TU  Direktorat  Bina Bimbingan  Kemasyarakatan  baru  diserahkan  ke  bagian  Seksi  Integrasi,  menurut Bapak Subiyantoro.,SH : 35
“Dalam  proses  penerimaan  usulan  PB  dari  Kantor  Wilayah  sesuai  dengan Kepmen  Kehakiman  Tahun  1999,  usulan  dari  Kanwil  dikirim  ke  Ditjen Pemasyarakatan  dan  diterima  terlebih  dahulu  oleh  TU  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan,  semua  surat  dari  manapun  biasanya  diterima  oleh  bagian  TU Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  terlebih  dahulu  termasuk  usulan  PB  dari Kanwil,  baru  kemudian  dikirim  ke  bagian  Direktorat  masing-masing.  Setelah diterima  di  TU  Direktorat  dan  telah  mendapat  disposisi  dari  Direktur  Bina Bimbingan Kemasyarakatan, baru dikirim dan kita terima di bagian Integrasi”.

## 2) Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Usulan PB
Pemeriksaan kelengkapan normatif dan substantif dari dokumen pengusulan PB  dilakukan  oleh  petugas  integrasi.  Sedangkan  obyek  yang  diperiksa  adalah kelengkapan  berkas  dan  perhitungannya  tanggal  jatuh  tempo  dua  pertiga  masa
35 Wawancara  dengan  Bapak  Subiyantoro,  Kadiv.  Pemasyarakatan  Kanwil  Kumham Sumatera Selatan
pidana  serta  tanggal  bebas  sesungguhnya,  sebagaimana  disampaikan  oleh  Bapak Safar:
“Setelah berkas usulan dari Kanwil itu masuk dan sudah masuk di buku agenda, selanjutnya proses pengecekan berkas usulan, biasanya  yang kita cek itu putusan dari  Pengadilan,  Litmas,  terus  tanggal  2/3  nya,  penjaminnya,  terus  nanti  dia pulangnya  ke  wilayah  mana  itu  harus  sinkron  dengan  Litmas  Bapas  mana  yang buat.” 36 .  Setelah  dilakukan  pemeriksaan  berkas,  bagi  berkas  yang  memenuhi syarat administratif dan substantif, maka berkas usulan tersebut segera dibuatkan suatu  daftar  nominatif  untuk  bahan  sidang  TPP  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan. Dimana dalam daftar nominatif tersebut dimuat uraian seperti :
a. Risalah Pembinaan
Memuat  tentang  pembinaan  yang  telah  dilakukan  oleh  Lapas  terhadap narapidana yang diusulkan PB-nya.
b. Perhitungan 2/3 (dua pertiga)
Memuat  tentang  perhitungan  pentahapan  pembinaan  narapidana  dan penentuan tanggal masa 2/3 sebagai masa jatuh tempo pemberian PB.
c. Risalah Remisi atau Potongan Pidana yang Diterima
Memuat tentang daftar remisi dan jumlah remisi yang pernah diterima oleh narapidana yang diusulkan PB-nya, dimana penentuan jumlah remisi, maka akan diketahui juga jatuh tempo 2/3 masa pidana.
d. Risalah Pelanggaran Tata Tertib Selama Menjalani Masa Pidana
Dalam  risalah  ini  dimuat  tentang  daftar  pelanggaran-pelanggaran  yang pernah  dilakukan  oleh  narapidana  yang  diusulkan  PB-nya  selama  dia  menjalani pidananya di dalam Lapas. Risalah pelanggaran disiplin atau lebih dikenal dengan register  “F”  merupakan  alat  penilaian  yang  paling  pokok  dipergunakan  oleh Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  dalam  rangka  memutuskan  patut  dan  tidak patutnya seorang narapidana diberikan hak PB.
e. Risalah  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan,  yang  mengupas  diantaranya mengenai  risalah  ketersangkutan  dengan  pidana  atau  perkara  lain,  dan risalah lainnya.
3) Sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
36 Wawancara  dengan  Bapak  Safar,  Kepala  Bidang  Pemasyarakatan,  Kanwil  Kumham Sumatera Selatan
Sidang  TPP  Pusat  pada  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  dihadiri  oleh anggota TPP Pusat, yang meliputi :
a. Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan;
b. Direktur Bina Registrasi dan Statistik;
c. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban;
d. Kepala Subdit Pembimbingan;
e. Kepala Subdit Registrasi dan Statistik;
f. Kepala Subdit Penempatan dan Mutasi;
g. Kepala Subdit Pengawasan dan Pengendalian;
h. Kepala Seksi Integrasi;
i. Kepala Seksi Pendayagunaan Kerja TPP. 37
Materi  yang  disidangkan  adalah  memutuskan  pemberian  atau  penolakan usul  pemberian  PB.  Keputusan  diambil  berdasarkan  risalah  yang  disusun  oleh Sekretaris  TPP  Pusat.  Dalam  sidang  TPP  Pusat  ini  sekaligus  juga  diputuskan tentang  syarat-syarat  khusus  yang  harus  dipatuhi  oleh  narapidana  dalam melaksanakan PB,  penunjukan  Kejaksaan Negeri  yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan  PB  dan  pengawasan  PB,  serta  penunjukan  Balai  Pemasyarakatan yang berwenang untuk melakukan pembimbingan terhadap narapidana yang akan mendapatkan  PB.  Sidang  TPP  pada  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan, dilakukan tidak  hanya  membahas  permasalahan  usulan  PB  dari  Kantor  Wilayah, namun juga membahas permasalahan-permasalahan lain yang bersifat khusus atau teknis  di    bidang  Pemasyarakatan  juga  diputuskan  melalui  mekanisme  Sidang TPP.
2. Faktor-Faktor Penghambat yang Dihadapi dalam Proses Pelaksanaan Pengusulan Pembebasan Bersyarat
Dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  yang  memerlukan  koordinasi  dengan pihak  terkait  termasuk  dalam  pelaksanaan  pengurusan  perolehan  hak mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat  sering  dijumpai  kendala  ataupun permasalahan  baik  dalam  pemenuhan  syarat  substantif  maupun  syarat administratif antara lain :
1) Faktor Penjamin Domisili
37 Wawancara  dengan  Bapak  Subiyantoro  dan  Safar,  Kadiv.  Kanwil  Kumham  Sumatera Selatan.
Pemberitahuan  kepada  narapidana  yang  akan  diusulkan  PB  tidak  terlepas dari  hubungan  yang  baik  antara  petugas  lapas  dengan  keluarga  yang  menjamin narapidana  yang diusulkan PB tersebut.  Keluarga atau orang lain  yang bertindak sebagai  penjamin  narapidana/anak  pidana,  Salah  satu  bentuk  kerjasama  tersebut diantaranya  adalah  dalam  pemenuhan  persyaratan-persyaratan  pengusulan  PB. lalu  menghadap  kelapas  atau  kerutan  untuk  pembebasan  bersyarat  terhadap narapidana/anak  pidana,  proses  selanjutnya  pihak  lapas/rutan  akan  meninjau apakah  narapidana/anak  pidana  yang  bersangkutan  telah  memenuhi  persyaratan persyaratan.
Menurut keterangan dari bapak Fahmi.
“….. Jemm.. terkadang yang menjadi faktor penghambat yang sering sekali memperhambat  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  ini  adalah  tidak  adanya penjamin dari domisili klien PB tersebut. Dengan kata lain klien PB susah untuk mendapatkan kepercayaan dari tempat domisili klien PB tersebut…” 38
Contoh : Tidak ada penjamin dari pihak keluarga, Penjamin lingkungan dan lain-lain.
Dari  uraian  data  yang  ditemukan  dari  hasil  wawancara  bahwa  pengusulan Pembebasan  Bersyarat  (PB)  sangatlah  memerlukan  komunikasi  yang  baik  dan efektif  antara  petugas  dan  narapidana  serta  keluarga,  dalam  hal  ini  selaku penjamin.  Sehingga  narapidana  yang  telah  mendapat  rekomendasi  (SK)  untuk bebas  bersyarat  nantinya  dapat  berinteraksi  dan  mendapat  kepercayaan  serta diterima dengan positif dari masayarakat sekitarnya
2) Faktor Keberadaan litmas Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Hak  atas  Pembebasan  Bersyarat  merupakan  wujud  pembinaan  yang dilaksanakan  oleh  pemasyarakatan  dalam  tahap  integrasi  dimana  narapidana berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat  tempat  narapidana  tinggal  dan pengawasan serta pembinaannya dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan.
Sulitnya  memenuhi  Litmas  antar  daerah,  mengingat  minimnya  keberadaan Balai Pemasyarakatan (Bapas),  sehingga susah untuk melakukan Litmas, apalagi di tambah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang
38 Wawancara dengan Fahmi, BINPAS Lapas Klas I Palembang
banyak  terdapat  pendatang  dari  daerah  di  luar  Palembang  yang  tidak  jelas alamatnya
Pernyataan  yang  sama  diperkuat  oleh  wawancara  yang  dilakukan  bersama bapak Fahmi. sebagaimana disampaikan beliau sebagai berikut: 39
“…..  Dengan  kata  lain  keberadaan  tempat  litmas  (Bapas)  Di  kota  dan  di daerah  sangatlah  kurang,  sehingga  akses  untuk  melakukan  PK  dan  Litmas    itu menjadi susah. Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak ada disetiap Kabupaten,
Contohnya:  di  Palembang  ini  hanya  ada  2  yaitu,  di  Lahat  dan  di  Kota Palembang saja “ ungkap Bapak Fahmi diselah selah sesi wawancara” Dari uraian diatas  data  yang  ditemukan  dari  hasil  wawancara  bahwasanya  infra  struktur, sarana  prasana  untuk  melakukan  litmas  bimbingan  kemasyarakatan  (BAPAS) adalah  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menjadi  penghambat  proses  pelaksanaan pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana,  sehingga  Lembaga  Balai  Pemasyaraktan (BAPAS) harus ditambah keberadaannya.
3) Faktor  Petugas  di  Kantor  Wilayah  Kumham  Sumatera  Selatan dan Petugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Keterbatasan jumlah petugas yang akan menyeleksi dan menangani masalah berkas usulan Pembebasan Bersyarat dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM dan unit  pelaksana  teknis  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  di  seluruh  Indonesia, sehingga  sangat  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  dan  merupakan  suatu  hal  yang menjadi penghambat dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat (PB).
Dari  uraian  di  atas  maka  motivasi  dan  pemahaman  kerja  petugas  harus dibenahi  dan  perlu  ditingkatkan  secara  baik,  sehingga  proses  pengusulan pembebasan bersyarat (PB) dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

## 4) Faktor Denda
Denda merupakan salah satu kewajiban bagi klien PB, yang harus dan wajib dibayar untuk memenuhi persyaratan setelah terpenuhinya syarat administrasi dan syarat substantif.
Menurut  keterangan  dari  bapak  Fahmi  dan  ditambahkan  oleh  bapak Yurdani 40
39 Wawancara dengan Fahmi, BINPAS Lapas Klas I Palembang 40 Wawancara  dengan  Bapak  Yurdani,  Kabid  Pembinaan  Tahanan  Lapas  Kelas  I Palembang
“….. Nahhh Jemm.. ada persyaratan yang lain lagi, yang biasanya  terkadang yang  menjadi  faktor  penghambat  yang  sering  sekali  memperhambat  pelaksanaan pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  yaitu  masalah  denda.  Karena  apa  jem… masalah  denda  ini    tidak  semua  narapidana  bisa  menyanggupi  untuk  membayar denda  tersebut,  karena  nominal  denda  yang  cukup  besar.  Dengan  kata  lain  tidak semua narapidana berasal dari keluarga yang kaya dan punya uang kan…”
Contoh  :
a. Sama halnya dengan  :  Abdul Najib bin Wan Umar    (Pasal 338/KUHP dendanya adalah 60 Juta.
b. Abdul  Rahman  bin  Rahmat  Bustom  (kena  pasal  35/2009)  didenda sebesar 1 Milyar
5) Faktor Proses dan Kebijakan
Tahap pengusulan berjenjang dan jalur hirarki yang panjang dan banyaknya berkas  yang  harus  disertakan  dari  UPT  ke  wilayah  dan  ke  pusat  melalui  tahap- tahap  dan  kegiatan  sidang  TPP  yang  rumit  dan  dilakukan  pada  setiap  tingkatan pengusulan yaitu  bahwa sidang TPP dilakukan tidak hanya di  Lapas, tetapi juga akan  dilakukan  di  Kanwil  dan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  membuat proses  pengusulan  PB  menjadi  lama  dan  terkesan  menampilkan  wajah  birokrasi yang hirarkis dan berbelit-belit.
Kebijakan  pemberian  PB  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  merupakan  langkah  strategis  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  untuk mengatasi permasalahan over capacity dalam Lapas atau Rutan. Secara prinsip hal ini  sudah  seharusnya  diterapkan  dalam  sistem  pemasyarakatan  yang  berbasiskan pada  doktrin  re-integrasi  sosial.  Namun  pada  implementasinya  hal  ini  masih sangat  jauh  dari  ukura  ideal.  Seperti  ungkapan  GEORGE  EDWARDS  III,  yang ditulis  tahun  1980, Implementing  Public  Policy ,  Washington,  Conggressional Quarterly Press, yang menyatakan bahwa :
“Jika  suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau  tidak  dapat  mengurangi  masalah  yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan  sekalipun  kebijakan  itu  diimplementasikan  dengan  sangat  baik. Sementara  itu,  suatu  kebijakan  yang  cemerlang  mungkin  juga  akan  mengalami
kegagalan  jika  kebijakan  tersebut  kurang  diimplementasikan  dengan  baik  oleh para pelaksana kebijakan”. 41
Dengan  demikian  pentahapan  dalam  pengusulan  PB  pada  akhirnya  juga akan  bertentangan  dengan  konsep  baru  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan yaitu  kebijakan  Nasional  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan  suatu  “ Good Governance ”  sesuai  dengan  PP  No.  1  Tahun  2000  yang  menyatakan,  bahwa Pemerintahan  yang  baik  adalah  :  “Kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,  demokrasi,  efisiensi,  efektivitas,  supremasi  hukum  dan  diterima  oleh masyarakat”.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Berdasarkan  teori  efektivitas hukum  yang  dikemukakan  Soerjono  Soekanto,  efektif  atau  tidaknya  penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor : 42
1) Undang-Undang
Undang-Undang  dalam  arti  material  adalah  peraturan  tertulis  yang  berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.
2) Penegak Hukum
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  yang hendaknya  mempunyai  komponen-komponen  tertentu  sesuai  dengan aspirasi  masyarakat.  Mereka  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapat pengertian  dari  golongan  sasaran,  di  samping  mampu  menjalankan  atau membawakan  peranan  yang  dapat  diterima  oleh  mereka.  Ada  beberapa
41 Budi  Winarno,  “ Teori  Dan  Proses  Kebijakan ”,  Media  Pressindo,  Cetakan  Kedua, Yogyakarta, 2002, hlm. 125
42 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 17
halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum.
3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum  akan  berjalan  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana  atau  fasilitas  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut,  tidak  akan mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut.
4) Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut. Masyarakat  Indonesia  mempunyai  kecenderungan  yang  besar  untuk mengartikan  hukum  dan  bahkan  mengidentifikasikannya  dengan  petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa  baik  buruknya  hukum  senantiasa  dikaitkan  dengan  pola  perilaku penegak hukum.
5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan/sistem  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  sehingga  dianut  dan  apa  yang dianggap  buruk  sehingga  dihindari.  Pasangan  nilai  yang  berperan  dalam hukum,  adalah :
a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
c. Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.
Secara  epistemologis  dan  aksiologis,  penegakan  hukum  dijalankan  untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan
tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan  bertentangan  dengan  norma  hukum,  artinya  hukum  diberlakukan  bagi  siapa saja  dan  pemberlakuannya  sesuai  dengan  mekanisme  dan  cara  dalam  sistem penegakan hukum yang telah ada. 43
Dalam  upaya  pelaksanaan  pidana  dilakukan  dalam  lembaga  pemasyaratan, dan  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  yaitu  pembinaan  kepada  para  narapidana. Sistem  pemasyarakatan  yang  merupakan  sistem  pemidanaan  dengan  mendidik warga binaan pemasyarakatan yang telah melakukan tindak pidana agar bertaubat dan kembali kejalan yang benar, bukan merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan terpidana.
Menurut Saharjo dalam rumusan konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembaga Bandung  dalam  sepuluh  prinsip  pembinaan  dan  bimbingan  bagi  narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah: 44
1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dan Negara.
3. Rasa  Tobat  tidaklah  dapat  dicapai  dengan  menyiksa  melainkan  dengan bimbingan.
4. Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  narapidana  lebih  buruk  atau lebih lambat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  narapidana  harus  dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu  atau  hanya  diperuntukkan  bagi  kepentingan  lembaga  atau  negara saja.  Pekerjaan  yang  diberikan  harus  ditujukan  untuk  pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan  sebagai  manusia meskipun  ia  telah  tersesat.  Tidak  boleh  ditunjukkan  kepada  narapidana bahwa ia itu penjahat.
43 Sadjijono, Polri  Dalam  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia ,  Cetak  I,  Laksbang Pressindo, Jogyakarta, 2008, hlm. 61
44 Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Eresco, Bandung, 2005, hlm. 21
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana  fisik  Lembaga  dewasa  ini  merupakan  salah  satu  hambatan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan.
Sistem pemidanaan Indonesia yang berupa pidana perampasan kemerdekaan adalah  pemidanaan  yang  bersifat  institutional,  yang  pelaksanaan  pembinaan terpidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian pelaksanaan pidana  perampasan  kemerdekaan  akan  menimbulkan  efek  berupa  stigma  dan masyarakat  terhadap  individu  yang  dikenai  pidana,  serta  keterasingannya terpidana  terhadap  perkembangan  dan  perubahan  di  lingkungan  masyarakat.  Di samping  itu  pemerintah  yang  melaksanakan  pembinaan  terhadap  terpidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  sangat  berat,  baik  beban  anggarannya  maupun pemulihan  kondisi  dan  terpidana  setelah  selesai  menjalani  masa  pidananya. Kompleksnya permasalahan dalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, seyogyanya diusahakan suatu cara mencari alternatif pidana penjara dalam bentuk kebijakan.
Kebijakan  merupakan  kristalisasi  dan  keinginan  politik,  dituangkan  dalam bentuk  keputusan  politik  dan  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu, sehingga  kebijakan  lebih  ditekankan  pada  keputusan  yang  diambil  berdasarkan kepentingan  politik  tertentu  oleh  suatu  badan  atau  lembaga  yang  pada  akhirnya akan  menjadi  keputusan  yang  bersifat  mengikat  secara  umum  yang  bertujuan untuk  menegakkan  norma-norma  ataupun  membuat  aturan-aturan  baru. Sedangkan kebijaksanaan merupakan tindakan aparat atau pejabat yang ditujukan untuk  hal-hal  tertentu  dan  bersifat  sementara  dan  tidak  terikat  dengan  tujuan tertentu,  sehingga  lebih  menekankan  pada  prinsif  kemanfaatan  sesaat  dan adakalanya  menyimpang  dari  ketentuan  yang  bersifat  normatif,  oleh  karena  itu kebijaksanaan sering dipadangkan dengan wisdom dalam konteks kefilsafatan.
Pada  hakekatnya  hukum  mengandung  idea  atau  konsep-konsep  yang abstrak,  sekalipun  abstrak  tapi  hukum  dibuat  untuk  diimplementasikan  dalam kehidupan  sosial  sehari-hari,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  suatu  kegiatan  untuk mewujudkan  ide-ide  tersebut  ke  dalam  masyarakat.  Rangkaian  kegiatan  dalam rangka  mewujudkan  ide-ide  tersebut  menjadi  kenyataan  merupakan  suatu  proses
penegakan  hukum 45 .  Usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  atau  nilai  selalu melibatkan  lingkungan  serta  berbagai  pengaruh  faktor  lain.  Oleh  karena  itu penegakan  hukum  tidak  dapat  hanya  dilihat  sebagai  suatu  yang  berdiri  sendiri, melainkan  selalu  berada  diantara  berbagai  faktor.  Dalam  konteks  yang  demikian itu  titik  tolak  pemahaman  terhadap  hukum  tidak  sekedar  sebagai  suatu  rumusan hitam  putih  ( blue  print )  yang  ditetapkan  dalam  berbagai  bentuk  peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian  usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum pidana  yang  baik,  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan penanggulangan kejahatan.

## C. PENUTUP
Dari  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  Bab  sebelumnya,  maka  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  menurut  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  di  lapas  kelas  I  Palembang  belum dilaksanakan  secara  efektif  sesuai  dengan  kebijakan  yang  diatur  dalam peraturan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995.  Hal  ini  terbukti  dimana masih  banyak  mekanisme  dan  prosedur  yang  menghambat  pelaksanaan Pembebasan  Bersyarat  (PB),  hal  ini  terbukti  kebijakan  pentahapan  dalam proses  pemberian  pembebasan  bersyarat  pada  kenyataannya  membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini diperburuk dengan banyak usulan PB yang diselesaikan melewati target waktu yang ditetapkan, sehingga sering terjadi keterlambatan yang berakibat pada pelanggaran hak-hak narapidana.
2. Adapun  faktor-faktor  penghambat  dalam  proses  pemberian  Pembebasan Bersayarat  bagi  narapidana  menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 di lapas kelas I Palembang adalah :
a. Faktor Penjamin Domisili
b. Faktor Keberadaan litmas Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
c. Faktor  Petugas  di  Kantor  Wilayah  Kumham  Sumatera  Selatan  dan Petugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
d. Faktor Denda
45 Esmi  Warassih  Pujirahayu, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  Semarang, Suryandaru Utama, 2005, hlm 78
e. Faktor Proses dan Kebijakan
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  harus memberikan  penekanan  kepada  seluruh  pihak  Lapas  melalui  kebijakannya untuk  mewajibkan  pembuatan  Litmas  awal  bagi  narapidana,  mengingat Litmas  awal  merupakan  kunci  dalam  meningkatkan  kualitas  maupun kuantitas pemberian Pembebasan Bersyarat (PB).
2. Perlu  adanya  perbaikan  regulasi  yang  mengatur  tentang  penyederhanaan proses  pemberian  PB,  terutama  dalam  hal  pentahapan  atau  hirarki. Kewenangan  Kantor  Wilayah  hanya  sebatas  pada  fungsi  fasilitator, sedangkan  kewenangan  Lapas  adalah  langsung  pelaksana  kebijakan  secara teknis  dan  penerbitan  surat  keputusan  pemberian  pembebasan  bersyarat tetap  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  yang mengemban fungsi pembuat dan penentu kebijakan.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Adi  Sujatno, Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  Membangun  Manusia  Mandiri Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI, Jakarta, 2004.
Arief  Furchan, Pengantar  Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Usaha  Nasional Surabaya, 1992.
Bachtiar  Agus  Salim, Tujuan  Pidana  Penjara  Sejak  Reglemen  1917  Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini , Pustaka Bangsa, Medan, 2003.
Baharudin  Surjobroto, Suatu  Tinjauan  Tentang  Sistem  Pemasyarakatan ,  Dep. Kehakiman RI, Jakarta, 1991.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995. David  J.  Cooke,  Pamela  J.  Baldwin  dan  Jaqueline  Howison, Menyikap  Dunia Gelap Penjara , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Didin  Sudirman, Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , CV. Alnindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007. Diyah  Irawati, Menuju  Lembaga  Pemasyarakatan  Berwawasan  Hak  Asasi Manusia , UKI Press, Jakarta, 2005.
Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
Edward  K  Morris  and  Curtis  J.  Braukman,  Editor  , Behavioral  Approaches  To Crime And Deliinquency, II Behavioral Application in Adult and Juvenille , Penulis : Michael T Nietzel and Melissa Himelein.
Gresham  Sykes, The  Pain  of  Imprisonment,  The  Sociology  of  Punishment  and Correction ,  Edited  by  Norman  Johnston,  Leonard  Savitz,  Marvin  E. Wolfgang, John Wiley and Son, inc, New York, hlm. 447.
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan,  Rencana  Strategis  (RENSTRA) Pembangunan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Tahun  2005-2009, Tanggal 31 Desember 2004.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.01.PK.04.10 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
Laporan Data Statistik Tahun 2005 dan Data Statistik Tahun 2006, Jakarta, 2006, Direktorat Bina Registrasi dan Statistik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Lumintang, P.A.F, Hukum Penintensier Indonesia , Amirco Bandung, 1984. M.  Sholehuddin. Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana .  Jakarta  :  Rajawali  Perss, 2003.
Makalah  pada  Seminar  Proses  Hukum  Berspektif  Gender,  Kejaksaan  Agung Republik  Indonesia,  Jakarta,  30  Oktober  2002.  Harkristuti  Harkrisnowo, “ Menuju  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  Berspektif  Gender  :  Penanganan Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan ”. Makalah Sarpenas II  IKA  AKIP,  Bandung, 1994, Soegondo  HR, Prinsip-Prinsip Konsepsi Pemasyarakatan . Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni Bandung, 1985.
Muladi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung : PT. Alumni, 1998.
Orasi  pada  Upacara  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  dalam  Ilmu  Hukum  Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003.
Panjaitan,  Irwan,  Petrus  dan  Simorangkir, Lembaga  Pemasyarakatan  dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Cet. I, Jakarta, 1995.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidanan Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan , Liberty, Yogyakarta, 1986.
R. Achmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia , Bandung, 1979, Bina Cipta.
R.  Apik  Noto  Subroto, Pidana  dan  Pemasyarakatan  Dalam  Konsep  Revolusi , Jambatan, Jakarta, 1985.
Romli  Atmasasmita, Beberapa  Catatan  Isi  Naskah  RUU  Pemasyarakatan , Rineka, Bandung.
Sahardjo, Pohon  Beringin  Pengayoman ,  Rumah  Pengayoman  Sukamiskin, Bandung, 1963.
Soerjono  Soekamto,  Sosiologi  Suatu  Pengantar,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002.
Solahudin, Kitab Undang-Undang , Visimedia, Jakarta, 2008.
Sudarto, Suatu Dilemma dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia , Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang, 1974.
Sugandhi, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ,  Usaha  Nasional,  Surabaya, 1973.
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung, 2003. Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2000.
Widiada Gunakarya. Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan , Bandung, Armico. Winarno  Budi, Teori  Dan  Proses  Kebijakan ,  Media  Pressindo,  Cetakan  Kedua, Yogyakarta, 2002.
Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah , Tarsito, Bandung, 1990.