## ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  SEBAGAI DASAR PERKEMBANGAN PERJANJIAN DI INDONESIA

## TAMI RUSLI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
The principle of freedom of contract (freedom of contract) contained in Paragraph 3 of Article 1338 of the Civil Code, provides that everyone bebasa create and determine the form  and  content  of  the  original  agreement  meets  the  requirements  of  good  faith  and propriety, decency. The approach used is a normative juridical using secondary data, data analysis  performed  by  means  of  qualitative  analysis.  The  results  showed  that  the development of the principle of freedom of contract was able to bring injustice because this principle  can  only  achieve  its  objectives,  namely  to  bring  prosperity  as  optimally  as possible,  if  the  parties  have  equal  bargaining  power.  Advice  can  be  given  development agreements based principle of freedom of contract must be followed by the establishment of the rule of law, so that the creation of order and justice.
Keywords: Principles, Freedom Of Contract, Agreement.

## I. PENDAHULUAN
Asas  hukum  merupakan  pedoman moral  dan  rujukan  utama  pengaturan perundang-undangan.
Asas hukum
mewarnai klausula pasal-pasal dalam peraturan
perundang-undangan.
Penggunaan  asas  hukum  dalam  peraturan perundan-undangan merupa kan keharusan, karena peraturan perundang-undangan yang tidak  mengandung  asas  hukum  bukanlah peraturan  perundang-undangan  yang  baik dan tidak mungkin dapat mencapai tujuannya.  Peraturan  perundang-undangan yang mengatur pada dasarnya harus mampu mewujudkan  tujuan  hukum  sebagai  mana dinyatakan Gustav Radbruch bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum  merupakan  tiga  ide  dasar  hukum atau  tiga  nilai  dasar  hukum  yang  akan
dicapai  dalam  setiap  peraturan  perundang- undangan.  Hal  ini  tidak  berarti  dapat dipersamakan dengan asas hukum. (Achmad Ali, 1996,  hlm. 95).
Asas  kebebasan  berkontrak  (freedom
of  contract)  yang  terdapat  di  dalam  Pasal 1338  Ayat  3  KUHPerdata,  menyatakan bahwa: “suatu perjanjian harus
dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Rumusan ini memberikan arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup,  perjanjian  tersebut  sama  sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan  para  pihak.  Pasal  1338  Ayat  3 KUHPerdata ini senapas dengan Pasal 1339 yang  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian tidak  memenuhi  syarat-syarat  itikad  baik dan  kepatutan,  kepantasan  menjadi  batal dan  tidak  mengikat.  (Purwahid  Patrik, 1986, hlm, 8).
Sebab suatu perjanjian selain menghendaki adanya syarat itikad baik juga syarat kepatutan yang meng hendaki bahwa dalam  suatu  perjanjian,  suatu  pihak  hanya terikat pada ketentuan-ketentuan  atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan,    bukan  sebagaimana  yang ditentukan oleh perjanjian standar/baku.
Itikad baik dan kepatutan merupakan  etika  dan  standar  moral  dalam berbisnis.  Sebab  etika  adalah  refleksi  kritis terhadap moralitas, dimana etika bermaksud menghimbau orang untuk
bertindak  sesuai  dengan  moralitas,  dan etika bermaksud untuk menggugah kesadaran  manusia  untuk  bertindak  secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. (J Ibrrahim  dan  L  Sewu,  hukum  Bisnis  dalam
Persepsi Manusia Modern,
Refika Aditama, 2003, hlm, 29).
Veronika  Kumalawati  menyebut  kan bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  etika adalah  pedoman,  patokan,  ukuran  untuk menilai  prilaku  manusia  yang  baik  atau buruk  yang  berlaku  secara  umum  dalam kehidupan bersama (Veronika Kumalawati, 1989, hlm, 39).
Untuk  itu  di  dalam  melakukan kegiatan  usaha  dibutuhkan  etika,  yaitu nilai-nilai  dan  norma-norma  moral  yang berlaku  bagi  praktik  bisnis  (B  Dawam Rahardjo, 2001, hlm, 183).
Keterkaitan  dengan  nilai-nilai  dan etika  dalam  bisnis,  maka  yang  diharapkan dan  menjadi  keinginan  masyarakat  banyak bahwa  dalam  berbisnis  nilai-nilai  moral patut dianut dan dimiliki oleh para kreditur. Kreditur  di  dalam  menjalankan  usahanya tidak  semata-mata  mengejar  keuntungan dengan  tanpa  memperhati  kan  rambu- rambu  moral/etika  akan  tetapi  senantiasa
menjunjung  tinggi  nilai-nilai  etika  dalam berbisnis.
Standar  moral  di  dalam  berbisnis sebagaimana  yang  dikemuka  kan  di  atas ternyata tidak ditemukan para debitur dalam menjalankan kegiatan bisnis. Sebab  debitur dijadikan  sebagai  objek  dalam  bisnis  dan bukan  sebagai  subjek  di  dalam  bisnis. Debitur tidak menikmati kebebasan berkontrak sebagaimana apa yang dinyatakan  di  dalam  asas  kebebasan berkontrak, yaitu:
1. Kebebasan  para  pihak  menutup  atau tidak menutup kontrak;
2. Kebebasan  menentukan  dengan  siapa para pihak akan menutup kontrak;
3. Kebebasan  para  pihak  menentukan bentuk kontrak;
4. Kebebasan  para  pihak  menentukan  isi kontrak;
5. Kebebasan  para  pihak  menentukan  cara penutupan kontrak.
Tiga  dari  kelima  macam  kebebasan berkontrak  sebagaimana  yang  diuraikan  di atas tidak dapat diwujudkan. Debitur hanya dihadapkan pada 2 (dua) macam kebebasan, yaitu:  kebebasan  menutup  atau  tidak menutup kontrak serta kebebasan menentukan  dengan  siapa  akan  menutup kontrak tersebut. (Johanes Gunawan, 2003).
Melihat  pemahaman terhadap makna asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan  perjanjian  standar/baku,  tentunya perjanjian  standar/baku  telah  bertentangan dengan  asas  kebebasan  berkontrak.  Di dalam  perjanjian  standar/baku,  kedudukan kreditur  dan  debitur    tidak  seimbang. Ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur telah terjadi penyalahgunan  keadaan  (Misbruik  Van Omstandigheden),  menyangkut  ke  adaan- keadaan  yang  berperan  pada  terjadinya kontrak  yaitu:  menikmati  keadaan  orang lain  tidak  menyebabkan  isi  kontrak  atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi
menyebabkan kehendak yang
disalahgunakan  menjadi  tidak  bebas.  (Van Dunne, 1987, hlm, 10).

## II. PEMBAHASAN
Asas Kebebasan Berkontrak

## Berdasarkan Pendapat Para Ahli
Istilah  kebebasan  berkontrak  dalam kepustakaan  common  law,  dituangkan dalam  istilah  freedom  of  contract  atau liberty  of  contract  atau  party  outonomy. Pada  kepustakaan  yang  berbahasa  Inggris istilah  yang  pertama  lebih  umum  dipakai dari  pada  istilah  yang  kedua  atau  ketiga. Kebebasan  berkontrak  dalam  sistem  civil law dikenal dengan istilah private outonomy.
Bagi Konrad Zweight dan Hein Kotz, kebebasan  berkontrak  berarti  kebebasan untuk  memilih  dan  membuat  kontrak,  dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan  janji  mereka,  dan  kebebasan  untuk memilih subjek perjanjian. (Ridwan Khairandy, 2003, hlm. 42).
Ridwan  Khairandy  sendiri  dalam bukunya  itikad  baik  dalam  kebebasan berkontrak menyatakan kebebasan berkontrak  dalam  hukum  kontrak  memiliki makna  kebebasan  berkontrak  yang  positif dan  negatif.  Kebebasan  berkontrak  yang positif  adalah  bahwa  para  pihak  memiliki kebebasan  untuk  membuat  kontrak  yang mengikat  yang  mencerminkan  kehendak bebas para pihak. Berdasar prinsip tersebut, maka  pembentukan  suatu  kontrak  dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas  para  pihak.  Kebebasan  berkontrak negatif  bermakna  bahwa  para  pihak  bebas dari  suatu  kewajiban  sepanjang  kontrak yang  mengikat  itu  tidak  mengaturnya. (Ridwan Khairandy, 2003, hlm. 42).
A.L.  Terry  sebagaimana  dikutip  oleh Sutan  Remy  Sjahdeini  menyatakan  bahwa yang  dimaksud  asas  kebebasan  berkontrak adalah  kebebasan  para  pihak  yang  terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun  dan  menyetujui  klausul-klausul dari  perjanjian  tersebut,  tanpa  campur tangan  pihak  lain.  Campur  tangan  tersebut dapat  datang  dari  negara  melalui  peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan-ketentuan  yang  diperkenankan atau dilarang. Campur tangan tersebut dapat pula  datangnya  dari  pihak  pengadilan, berupa putusan pengadilan yang membatalkan  sesuatu  klausul  dari  suatu perjanjian  atau  seluruh  perjanjian  itu,  atau berupa  putusan  yang  berisi  pernyataan bahwa  suatu  perjanjian  batal  demi  hukum. (Sutan Remy Sjahdeini, , 1993, hlm, 24).
Kebebasan,  menurut  Immanuel  Kant (1724-1804) tidak mungkin dilepaskan dari hukum  moral  dan  dalam  perjanjian  dikenal dengan  itikad  baik.  Kebebasan  yang dimiliki oleh para pihak untuk memperjanjikan  hal  apapun  baru  akan memberikan  kemanfaatan  yang  adil  bagi para  pihak  jika  hal-hal  yang  diperjanjikan tersebut  dilandaskan  oleh  itikad  baik  dari para  pihak.  Kebebasan  dalam  membuat perjanjian  adalah  nilai  utama  dan  absolut, karena kehendak bebas tersebut mencerminkan keadilan bagi para pihak dan mengikat  sebagai  undang-undang.  Nilai kebebasan  tersebut  akan    kehilangan keutamaan dan kemutlakannya jika ternyata perjanjian  tersebut  menimbulkan  ketidak adilan atau menindas salah satu pihak.
Sementara  itu  Johanes  Gunawan mengatakan  bahwa  asas  ini  mengandung arti  bahwa  masyarakat  memiliki  kebebasan untuk  membuat  perjanjian  sesuai  dengan kehendak atau kepentingan mereka.
Selanjutnya  dikatakan  kebebasan  yang dimaksud meliputi :
(1) Kebebasan tiap orang untuk memutuskan  apakah  ia  akan  membuat perjanjian      atau  tidak  membuat perjanjian.
(2) Kebebasan  tiap  orang  untuk  memilih dengan  siapa  ia  akan  membuat  suatu perjanjian.
(3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. (4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian. (5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.
Asas  Kebebasan  Berkontrak    Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian
Asas  kebebasan  berkontrak  atau dikenal  dengan  istilah  freedom  of  contract, party autonomy, liberty of contract berkembang seiring dengan kapitalisme dan individualisme.  Kegiatan  ekonomi  apapun tidak  boleh  dibatasi.  Setiap  orang  berhak atas kenikmatan dari apa yang ia usahakan. Kebebasan  berkontrak  sangat  lekat  dengan konsepsi  hak  asasi  manusia.  Kebebasan membuat  perjanjian  merupakan  wujud nyata dari penghormatan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pengaturan perjanjian dalam KUHPerdata  dikatakan  bersifat  terbuka, karena  terbuka  untuk  memperjanjikan apapun yang dikehendaki oleh para pihak.
Hingga  saat  ini  tetap  menjadi  asas penting  dalam  sistem  hukum  perjanjian baik dalam sistem civil law system, common law  system  maupun  dalam  sistem  lainnya. (Ridwan Khairandy, 2003, hlm. 43).
Hal  ini  dikarenakan    pertama,  asas kebebasan  berkontrak  merupakan  suatu asas  yang  bersifat  universal  yang  berlaku disemua  negara  di  dunia  ini,  kedua,  asas
kebebasan  berkontrak  ini  mengandung makna  sebagai  suatu  perwujudan  dari kehendak  bebas  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  yang  berarti  juga  sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia.  (Hasanudin  Rahman,  2003,  hlm,
15). Kebebasan berkontak adalah merupakan  refleksi  dari  perkembangan pasar  bebas  yang  dipelopori  Adam  Smith pada  abad  ke  sembilanbelas.  Adam  Smith dengan filsafat ekonomi klasiknya menekankan  pada  ajaran  laissez  faire  yang menekankan  prinsip  non  intervensi  oleh negara  terhadap  kegiatan  ekonomi  dan bekerjanya  pasar.  Atas  ajaran  tersebut Smith  mengusulkan  suatu  asas  political economy yang menyatakan bahwa perundang-undangan sebaiknya tidak digunakan  untuk  mencampuri  kebebasan berkontrak  karena  ke  bebasan  ini  penting bagi  kelanjutan  perdagangan  dan  industri. Menurut  Smith  pemerintah  yang  terbaik adalah  pemerintah  yang  mengatur  sedikit. Kebijakan  ekonomi  yang  terbaik  adalah yang  berasal  dari  kegiatan  orang-orang yang  timbul  secara  spontan  dan  tanpa halangan.
Hal  yang  sama  juga  menjadi  dasar pemikiran  Jeremy  Bentham  yang  dikenal dengan  ajaran  filsafat  utilitarian  Bentham (Benthamite  utilitarianism).  Secara  umum Bentham menyatakan bahwa tidak seorangpun  dapat  mengetahui  tentang  apa yang  baik  untuk  kepentingan  dirinya, kecuali  dirinya  sendiri.  Menurut  Bentham, pemerintah  tidak  boleh  ikut  campur  dalam hal yang pemerintah sendiri tidak memahaminya.  Sebagaimana  halnya  para ekonom  klasik,  Bentham  juga  mengkritik mania regulasi  (mania for regulation) yang banyak  mengontrol  buruh  dalam  bentuk Setlement  Laws,  Apprenticienship  Law,
Wage  Fixing  dan  lain-lain.  Menurut pemikiran P.S. Atiyah, tidak diragukan lagi bahwa  paham  utilitarian  Jeremy  Bentham ini  erat  sekali  kaitannya  dengan  pemikiran politik ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam  Smith.  Bahkan  keduanya  saling melengkapi dalam mendukung aliran pemikiran individualistik. Antara pemikiran Adam  Smith  dan  Jeremy  Bentham  ada persamaannya  yaitu;  pertama,  keduanya percaya  terhadap  individualisme  sebagai suatu  nilai  dan  sebagai  mekanisme  sosial. Kedua,  mereka  yakin  bahwa  kebebasan berkontrak  sebagai  suatu  asas  umum. Ketiga, keduanya menerima sebagai starting point bahwa manusia pada umumnya
mengetahui kepentingan- kepentingan  mereka  sendiri  yang  terbaik. Keempat, paham keduanya menaruh perhatian  utama  terhadap  maksimalisasi dari  kekayaan  seseorang  yang  satu  dan kebahagiaan
yang lain
tanpa memperdulikan  bagaimana  kekayaan  atau kebahagiaan  itu  didistribusikan.  (Sutan Remy Sjahdeini, 1993, hlm, 24).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas dapatlah  dikatakan  bahwa  hukum  kontrak yang berkembang pada abad sembilan belas telah  mendapat  banyak  pengaruh  aliran filsafat yang menekankan pada individualisme, sebagaimana tercermin dari pemikiran  politik  ekonomi  klasik  Adam Smith  dan  utilitarisme  Jeremy  Bentham. Oleh  karena  itu  dapatlah  dikatakan  bahwa sumber  dari  kebebasan  berkontrak  adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah
kepentingan individu pula, dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.
Perkembangan asas kebebasan berkontrak  ternyata  dapat  mendatangkan
ketidakadilan  karena  asas  ini  hanya  dapat mencapai  tujuannya,  yaitu  mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak  memiliki  bargaining  power  yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak  yang  memiliki  bargaining  position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan  dirinya  sendiri.  Syarat-syarat atau  ketentuan-ketentuan  dalam  kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan  yang  adil  dan  layak.  Dalam perkembangannya laissez faire menimbulkan kepincangan dalam kehidupan  masyarakat,  sehingga  negara perlu campur tangan melakukan pembatasan  terhadap  pelaksanaan  dari  asas kebebasan  berkontrak  untuk  melindungi pihak yang lemah. (Sutan Remy Sjahdeini, , 1993, hlm, 8).
Menurut Ridwan Khairandy,
paradigma  kebebasan  berkontrak  pada akhirnya  bergeser  ke  arah  pardigma kepatutan. Walaupun kebebasan berkontrak masih  menjadi  asas  penting  dalam  hukum perjanjian  baik  dalam  civil  law  maupun common  law,  tetapi  ia  tidak  lagi  muncul seperti  kebebasan  berkontrak  bukanlah kebebasan  tanpa  batas.  Negara  telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak  melalui  peraturan  perundang- undangan dan putusan pengadilan. (Ridwan Khairandi, 2003, hlm, 43).
Ditinjau  dari  aspek  praktis  dalam proses perancangan dan pembuatan perjanjian, maka asas kebebasan berkontrak perlu  dijadikan  dasar  dalam  pelaksanaan perancangan  dan  pembuatan  perjanjian, khususnya  dikaitkan  dengan  dua  aspek utama yaitu:
a. Aspek  akomodatif,  dalam  arti  bahwa dalam  perancangan  dan  pembuatan perjanjian,  seorang  perancang  perjanjian
harus mampu mengakomodasikan seoptimal  mungkin  kebutuhan  dan keinginan  yang  sah,  yang  terbentuk  di dalam  transaksi  bisnis  mereka  ke  dalam kontrak bisnis yang dirancangnya.
b. Aspek  legalitas,  dalam  arti  bahwa seorang perancang dan pembuat perjanjian  harus  berupaya  semaksimal mungkin  untuk    dapat  menuangkan transaksi bisnis (transaksi apapun) diantara  para  pihak  ke  dalam  kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan. Aspek ini  perlu  diperhatikan  hal-hal  yang mungkin  dapat  membatasi  kebebasan para  pihak  dalam  mewujudkan  transaksi bisnis mereka.
Keberlakuan Asas Kebebasan Berkontrak Berlakunya asas kebebasan
berkontrak  dalam  hukum  perjanjian  di Indonesia  antara  lain  dapat  dilihat  dari beberapa pasal KUHPerdata sebagai berikut:
a. Pasal 1320 Ayat (1) jo. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata
Pasal  1320  Ayat  (1)  menyatakan sebagian  salah  satu  syarat  sahnya  suatu perjanjian  diperlukan  adanya  “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.
Pasal  1338  Ayat  (1)  menentukan bahwa  “semua  perj anjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Berdasarkan dua pasal dalam KUHPerdata  tersebut  dapatlah  dikatakan, berlakunya  asas  kebebasan  berkontrak  di dalam  hukum  perjanjian    memantapkan adanya  asas  kebebasan  berkontrak.  Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian  maka  perjanjian  yang  dibuat tidak  sah,  sehingga  tanpa  sepakat  maka perjanjian  yang  dibuat  dapat  dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk
memberikan  sepakatnya.  Sepakat  yang diberikan dengan paksa adalah Contradictio Interminis.  Adanya  paksaan  menunjuk  kan tidak  adanya  sepakat,  yang  mungkin dilakukan  oleh  pihak  lain  adalah  untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju  mengikatkan  diri  pada  perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana  (take it or leave it).
Adanya  konsensus  dari  para  pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan  mengikat  perjanjian  sebagaimana layaknya undang-undang (pacta sunt servanda).  Apa  yang  dinyatakan  seseorang dalam  suatu  hubungan  hukum  menjadi hukum  bagi  mereka.  Asas  inilah  yang menjadi  kekuatan  mengikatnya  perjanjian. Ini  bukan  hanya  kewajiban  moral,  tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya  wajib  ditaati.  Sebagai konsekuensinya,  maka  hakim  maupun pihak ketiga tidak mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut.
Menurut
Subekti, cara me nyimpulkan  asas  kebebasan  berkontrak (beginsel  der  contractsvrijheid)  adalah dengan  jalan  menekankan  pada  perkataan semua  yang  ada  di  muka  perkataan perjanjian  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Dikatakan  bahwa  Pasal  1338  Ayat  (1) tersebut  seolah-olah  membuat  pernyataan bahwa masya rakat diperbolehkan membuat perjanji  an  apa  saja  dan  itu  akan  mengikat sebagaimana  mengikatnya  undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pembatasan  terhadap  kebebasan  itu  hanya berupa  apa  yang  dinamakan  ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti, 1984, hlm, 5).
Mariam Darus Badrulzaman
menyatakan  “semua”  mengandung  a rti meliputi  seluruh  perjanjian,  baik  yang namanya  dikenal  maupun  yang  tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan  berkontrak  (contract-vrijheid) berhubungan  dengan  isi  perjanjian,  yaitu kebebasan  menentu  kan  apa  dan  siapa perjanjian  itu  diadakan.  Perjanjian  yang diperbuat  sesuai  dengan  Pasal  1320 KUHPerdata  ini  mempunyai  kekuatan mengikat.  (Mariam  Darus  Badrulzaman 2001, hlm, 84).
b. Pasal  1320  Ayat  (4)  jo.  Pasal  1337 KUHPerdata
Pasal  1320  Ayat  (4)  KUHPerdata menyatakan  salah  satu  syarat  sahnya perjanjian  apabila  dilakukan  atas  suatu sebab yang halal.
Pasal  1337  KUHPerdata  menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang  oleh  undang-undang,  atau  apabila berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau ketertiban umum.
Berdasarkan  dua  pasal  ini  dapat disimpulkan  asalkan  bukan  karena  sebab (causa)  yang  halal  (dilarang)  oleh  undang- undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketetiban umum, maka setiap orang bebas untuk
memperjanjikannya.
c. Pasal  1329  jo.  Pasal  1330  dan  1331 KUHPerdata
Pasal 1329 KUHPerdata menyata kan setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat perjanjian,  kecuali  jika  ia  ditentukan  tidak cakap oleh undang-undang.
Pasal 1330 KUHPerdata menyata kan tidak  cakap  untuk  membuat  perjanjian adalah :
1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Wanita yang sudah bersuami.
Pasal 1331 KUHPerdata menyata kan orang-orang  yang  di  dalam  pasal  yang  lalu dinyatakan  tidak  cakap,  boleh  menuntut pembatalan  perikatan-perikatan  yang  telah mereka  perbuat  dalam  hal-hal  dimana kekuasaan  itu  tidak  dikecualikan  dalam undang-undang.
Atas  dasar  tiga  pasal  tersebut  dapat diketahui bahwa KUHPerdata tidak melarang  bagi  seseorang  untuk  membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang dikehendakinya.  Undang-undang  hanya menentukan  bahwa  orang-orang  tertentu tidak  cakap  untuk  membuat  perjanjian. Oleh  karena  itu  dapatlah  dikatakan  bahwa setiap  orang  bebas  untuk  memilih  pihak dengan  siapa  ia  menginginkan  untuk membuat  perjanjian  asalkan  pihak  tersebut bukan  pihak  yang  tidak  cakap  untuk membuat perjanjian. Bahkan menurut Pasal 1331,  bila  seseorang  membuat  perjanjian dengan  seseorang  lain  yang  menurut undang-undang  tidak  cakap  membuat perjanjian,  maka  perjanjian  itu  tetap  sah selama  tidak  dituntut  pembatalannya  oleh pihak yang tidak cakap.
d. Pasal  1332  KUHPerdata,  menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan  saja  dapat  menjadi pokok  perjanjian-perjanjian.  Pasal  ini menegaskan  bahwa  asalkan  menyangkut barang-barang  yang  bernilai  ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.
e. Ketentuan Buku III KUHPerdata kebanyakan  bersifat  hukum  pelengkap (aanvullend  Recht)  artinya  para  pihak dapat  secara  bebas  membuat  syarat- syarat atau aturan tersendiri dalam suatu perjanjian  menyimpang  dari  ketentuan undang-undang,  namun  jika  para  pihak tidak  mengatur  dalam  perjanjian  maka
ketentuan  Buku  III  KUHPerdata  akan melengkapinya  untuk  mencegah  adanya kekosongan  hukum  sesuai  dengan  isi materi  perjanjian  sebagaimana  yang dikehendaki para pihak.
f. Buku  III  KUHPerdata  juga  tidak melarang kepada seseorang untuk membuat  perjanjian  itu  dalam  bentuk tertentu.  Sehingga  para  pihak  dapat secara  bebas  untuk  membuat  perjanjian secara  lisan  ataupun  tertulis,  terkecuali untuk  perjanjian  tertentu  harus  dalam bentuk  akta  outentik  seperti  perjanjian jual beli tanah harus dengan akta PPAT.
Asas kebebasan berkontrak ini merupakan  refleksi  dari  sistem  terbuka (open system) dari hukum kontrak tersebut. (Munir Fuady, 1999, hlm. 30).
Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata
mengandung  arti  “kemauan”  ( will)  para pihak  untuk  saling  berpartisipasi,  ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.
Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas  kepercayaan  ini  merupakan  nilai  etis yang  bersumber  dari  moral.    Asas kebebasan  berkontrak  ini  adalah  salah  satu asas  yang  sangat  penting  dalam  hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan  dari  kehendak  bebas,  pancaran hak asasi manusia.
Kebebasan  berkonrak  hanya  dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Kebebasan  berkontrak  yang  sebenarnya akan  dapat  eksis  jika  dalam  perjanjian memiliki  keseimbangan  secara  ekonomi dan  sosial.  Bargaining  power  yang  tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan  kehendaknya  kepada  pihak yang  lemah,  hingga  pihak  yang  lemah mengikuti saja syarat-syarat perjanjian yang
diajukan kepadanya. Sehingga tidak mungkin  ada  kebebasan  berkontrak  tanpa pada  saat  yang  sama  ada  pengakuan keseimbangan posisi tawar dari para pihak. Hal ini sesuai dengan ajaran klasik dari asas kebebasan  berkontrak  yang  berasumsi bahwa  posisi  tawar  para  pihak  dalam perjanjian adalah seimbang. Oleh karena itu dapat  berarti  setiap  orang  dapat  memilih apa  saja  yang  diinginkannya  melalui kesepakatan bersama.
Faktanya  para  pihak  dalam  suatu perjanjian  sering  kali  tidak  seimbang sehingga  dimungkinkan  sekali  pihak  yang punya  kedudukan  atau  posisi  tawar  yang lemah  dalam  suatu  perjanjian  akan  banyak dirugikan.  Lebih-lebih  jika  pihak  yang mempunyai  kedudukan  atau  posisi  yang kuat  memaksakan  kehendaknya  kepada pihak  yang  lemah  untuk  keuntungan  bagi pihak  yang  punya  kedudukan  atau  posisi yang  kuat  tersebut.  Akibatnya,  kontrak tersebut  menjadi  tidak  masuk  akal  dan bertentangan  dengan  aturan-aturan  hukum yang adil.
Melihat  hal  tersebut  maka  dalam perkembangannya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian  dibatasi  pemberlakuannya,  oleh negara dengan peraturan perundang- undangannya  dan  oleh  hakim  pengadilan dengan  melalui  putusan-putusannya  serta dalam  praktik  kebutuhan  kegiatan ekonomi dalam  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan asumsi  yang  berkembang  adalah  bahwa memegang  teguh  ajaran  asas  kebebasan berkontrak dapat menyebabkan dan melahirkan  ketidakadilan  dalam  suatu perjanjian. Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak hanya bersifat terbatas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata yaitu sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan  berkontrak  memang  sangat penting  khususnya  dalam  bidang  ekonomi, agar    kegiatan  ekonomi  yang  sangat  luas dan  dinamis  tersebut  dapat  diperjanjikan menurut  kemanfaatan  bagi  para  pihak. Segala hal yang menyangkut kegiatan yang diperjanjikan diserahkan kepada  para pihak yang membuat perjanjian.
Pembatasan asas kebebasan yang dari hakim  melalui  putusan-putusan  hakim  di pengadilan.  Hakim  dapat  membatasi  suatu penerapan  asas  kebebasan  berkontrak dalam perjanjian dikarenakan, pada dasarnya hakim dalam melaksanakan fungsi dan  kewenangan  kehakiman  diberikan otonomi kebebasan yang mencakup:
Menafsirkan peraturan perundang-
undangan;
a. Mencari  dan  menemukan  asas-asas  dan dasar-dasar hukum;
b. Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan
perundang-undangan;
c. Dibenarkan  pula  melakukan  contra legem apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum, dan; Memiliki  otonomi  yang  bebas  untuk mengikuti yurisprudensi. (Retnowulan Sutantio, 1990, hlm, 4).
Menghadapi  kasus  atau  sengketa yang  mengandung  keadaan  tertentu  atau yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan cara penyelesaian  yang  tertentu  pula  (khusus). Dapat  pula  kasus  tersebut  telah  diatur dalam perundang-undangan, tetapi substansi  nya  terlalu  umum,  abstrak,  dan bertentangan  dengan  kepentingan  umum atau  tidak  seuai  dengan  kepatutan,  dalam keadaan  demikian  hakim  berfungsi  sebagai
“judges  as  laws  maker”. (M.  Yahya Harahap,  1977,  hlm,  184).  Dalam  hal  ini hakim melakukan penemuan hukum, dalam arti  hakim  melakukan  proses  pembentukan hukum  ini  merupakan  proses  konkritisasi dan  individualisasi  peraturan  hukum  yang bersifat  umum  dangan  mengingat  peristiwa konkrit.  (Sudikno  Mertokusumo,  1993, hlm, 3).
Penemuan  hukum  yang  dilakukan tidak sekedar meng interpretasikan undang- undang  atau  hanya  melaksanakan  undang- undang  saja,  tetapi  juga  penemuan  hukum karena  hakim  bukan  hanya  sebagai  corong undang-undang.  Seorang  hakim  yang  baik adalah  penerjemah  dari  rasa  keadilan bangsanya.  Seorang  hakim  harus  dapat mengikuti dan menghayati terjadinya perubahan nilai dalam hubungan
kemasyarakatan.  Melalui  interpretasi  yang baik, hukum akan hidup dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang  mendambakannya.  (Setiawan,  1991, hlm, 140-141).
Dikaitkan  dengan  konteks  hukum perjanjian,  hakim  memiliki  kewenangan untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran rasa  keadilan.  Kewenangan  tersebut  adalah hakim  harus  mengurangi  atau  bahkan meniadakan    sama  sekali  suatu  kewajib  an kontraktual  dari  suatu  perjanjian  yang mengandung  ketidakadilan.  Hal  tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Isi hukum,
termasuk  isi  perjanjian  harus  memuat  nlai- nilai keadilan.
Mengikuti hukum yurisprudensi di Belanda, maka keadilan itu diartikan  sebagai  suatu  kepatutan  yang berkembang dalam masyarakat.
Asikin  Kusuma  Atmadja,  dalam makalahnya  menyatakan  bahwa  Hakim berwenang  untuk  memasuki/meneliti  isi suatu  kontrak  apabila  diperlukan  karena isi
dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. (Asikin Kusuma Atmadja, 1987, hlm, 45).
Dengan  demikian  asas  kebebasan berkontrak  tidak  lagi  bersifat  absolut,  yang berarti  dalam  keadaan  tertentu  hakim berwenang melalui penafsiran hukum untuk meneliti  dan  menilai  serta  menyatakan bahwa  kedudukan  para  pihak  dalam  suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang,  sehingga  salah  satu  pihak dianggap  tidak  bebas  untuk  menyatakan kehendaknya. Disini terjadi suatu penyalahgunaan  keadaan  (misbruik  van omstandigheden).
Suatu  perjanjian  menimbulkan  hak dan  kewajiban  para  pihak.  Isi  hak  dan kewajiban  tersebut  selain  ditentukan  oleh hukum yang memaksa (dwingen recht) juga sudah  ditentukan  oleh  kesepakatan  yang dibuat para pihak. Namun demikian hukum yang  menambah  (aanvullen  recht)  juga mengisi  kekosongan  dalam  perjanjian  yang dibuat oleh para pihak, yaitu jika para pihak tidak  secara  tegas  mengaturnya  secara menyimpang.  Adanya  kesempatan  seperti itu sudah dapat diduga, bahwa kemungkinan  terjadi  exonoratie  clausul dapat
menyebabkan adanya penyalahgunaan  keadaan  (misbruik  van omstandig  heden).  Kiranya  sudah  dapat diduga  sebelumnya  bahwa  memperjanjikan pembebasan  tanggung  jawab  dari  kerugian karena  kesengaja  an  tentunya  dianggap tidak  patut  karena  bertentangan  dengan norma-norma  sosial,  tata  krama  dan kesusilaan. (J. Satrio, 1995, hlm, 321-322).
Penyalahgunaan  keadaan  (misbruik van  omstandigheden)  dapat  digunakan dalam  kategori  cacat  dalam  menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan.  Hal  ini  merupakan  alasan untuk  menyatakan  batal  atau  membatalkan
suatu  perjanjian  yang  tidak  diatur  dalam undang-undang, melainkan merupakan suatu  konstruksi  yang  dapat  dikembangkan melalui yurisprudensi.
Ajaran nengenai penyalahgunaan keadaan  (misbruik  van  omstandig  heden) sebagai  salah  satu  alasan  pembatalan kontrak telah ditentukan dalam yurisprudensi  di  Indonesia,  seperti  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  3431  K/Pdt/1985,  tanggal  4  Maret 1987  tentang  bunga  pinjaman  dan  barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut pendapat Van Dunne sebagaimana dikutip oleh Henry P. Pangabean menyatakan bahwa:
“Tidak  tepat  menyatakan  perjanjian yang  terjadi  di  bawah  penyalahgunaan keadaan  bertentangan  dengan  kebiasaan yang  baik,  tetapi  penyalahgunaan  keadaan itu  me  nyangkut  keadaan-keadaan  yang berperan  pada  terjadinya  kontrak,  seperti menikmati  keadaan  orang  lain  tidak menyebabkan  isi  kontrak  atau  maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang
disalahgunakan  menjadi  tidak  bebas”
(Henry P. 1997,  hlm, 43).
Sesuai  dengan  hukum,  kebutuhan konstruksi penyalahgunaan keadaan merupakan  atau  dianggap  sebagai  faktor yang  membatasi  atau  mengganggu  adanya kehendak  yang  bebas  untuk  menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Salah satu  keadaan  yang  dapat  disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (economish  overwicht)  pada  salah  satu pihak,  yang  mengganggu  keseimbang  an antara  kedua  belah  pihak  sehingga  adanya kehendak  yang  bebas  untuk  memberikan persetujuan  yang  merupakan  salah  satu syarat  bagi  sahnya  suatu  persetujuan  tidak
ada (kehendak yang cacat). Asikin Kusuma Atmadja  yang  penting  ialah  menciptakan beberapa  titik  taut  yang  merupakan  dasar bagi  hakim  untuk  menilai  secara  adil apakah  suatu  keadaan  dapat  ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi yang
disalahguna  kan  sehingga  menggangu keseimbang an antara pihak dan membatasi kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan untuk
memberikan persetujuan.  Di  sini  terletak  wewenang hakim  untuk  menggunakan  interpretasi sebagai  sarana  hukum  untuk  melumpuhkan perjanjian  yang  tidak  seimbang.  (Asikin Kusuma Atmadja, 1987, hlm, 46).
Selain  pembatasan-pembatasan  yang datangnya  dari  negara  berupa  peraturan perundang-undangan  dan  dari  pengadilan, sejak beberapa puluh tahun terakhir ini asas kebebasan  berkontrak  juga  telah  mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya
perjanjian-perjanjian baku/standar dalam dunia bisnis. Perjanjian standar  yang  berkembang  berdasarkan  asas kebebasan berkontrak.
Begitu  kuatnya  pembatasan  terhadap asas  kebebasan  berkontrak  sebagai  akibat digunakannya  perjanjian  -perjanjian  baku dalam  dunia  bisnis  oleh  salah  satu  pihak, sehingga bagi pihak yang lainnya kebebasan  yang  tinggal  hanyalah  berupa pilihan antara menerima atau menolak (take it  or  leave  it)  syarat-syarat  perjanjian  baku yang disodorkan kepadanya.  Namun demikian,  demi  kepentingan  praktis  harus diakui  bahwa  di  dalam  kegiatan  bisnis  dan perdagangan dengan intensitas tinggi
manfaat  dari  penggunaan  perjanjian  baku sangatlah dirasakan, sehingga yang terpenting dalam pembuatan dan
perancangan  perjanjian,  isi  dan  persyaratan perjanjian distandarisir adalah aspek perlindungan  terhadap  pihak  yang  tidak
memiliki posisi tawar yang menguntungkan debitur  berdasarkan  asas  fairness  and reasonableness, dan jaminan bahwa substansinya  tidak  bertentangan  dengan peraturan  per  undang-undangan,  ketertiban umum dan kesusilaan.
Apa  yang  dikemukakan  tersebut  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  tidak  ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Pemerintah  dapat  mengatur  atau  melarang suatu  kontrak  yang  dapat  berakibat  buruk terhadap  atau  merugikan  kepentingan masyarakat  dari  tindakan  kesewenang- wenangan.
Sekarang, kebebasan berkontrak bukanlah  kebebasan  tanpa  batas.  Negara telah  melakukan  sejumlah  pembatasan kebebasan  berkontrak  melalui  peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.  Menurut  pendapat  Purwahid
Patrik menyatakan bahwa terjadinya berbagai  pembatasan  kebebasan  berkontrak disebabkan karena: a. Berkembangnya dalam lapangan ekonomi  yang  membentuk  persekutuan- persekutuan dagang, badan-badan hukum  atau  perseroan-perseroan,  dan golongan-golongan masyarakat lain (misalnya golongan buruh dan tani);
b. Terjadinya  pemasyarakatan  keingin  an adanya  keseimbangan  antara  individu dan  masyarakat  yang  tertuju  pada keadilan sosial;
c. Timbulnya formalisme perjanjian;
d. Makin  banyak  peraturan  di  bidang hukum  tata  usaha  negara.  (Purwahid Patrik, 1986, hlm, 9-10).
Sedangkan  menurut  Sri  Soedewi Maschoen  Sofwan,  menyatakan  bahwa pembatasan  kebebasan  berkontrak  akibat adanya:
a. Perkembangan  masyarakat  di  bidang sosial ekonomi, misalkan karena
penggabungan
atau sentralisasi perusahaan;
b. Adanya  campur  tangan  pemerintah untuk  melindungi  kepentingan  umum atau pihak yang lemah;
c. Adanya  aliran  dalam  masyarakat  yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial.  (Djohari  Santoso  dan  Achmad
Ali, 1983, hlm, 53-54). Berdasarkan pendapat Ridwan Khairandy,
pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yaitu:
a. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian;
b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan. Sedangkan  menurut  Setiawan  bahwa pembatasan kebebasan ber kontrak
dipengaruhi oleh:
a. Berkembangnya doktrin itikad baik;
b. Berkembangnya doktrin penyalah gunaan keadaan
c. Makin banyaknya kontrak baku, dan
d. Berkembangnya hukum ekonomi.

## III. PENUTUP
Dari  segi  sudut  pandang  formil, kebebasan berkontrak tetap berlaku, namun muatan  isi  (atau  jangkauan)  dari  hubungan kontraktual  ditentukan  oleh  kombinasi  dari berbagai aturan-aturan pembatasan sebagaimana  tersebut  di  atas.  Hukum perjanjian berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan  privat  menjadi  kepentingan masyarakat.  Dapat  dicermati  menyurutnya elemen-elemen hukum publik. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu.
Perkembangan perjanjian yang demikian  tentunya  juga  harus  diikuti dengan pembentukan aturan hukum. Pembentukan aturan hukum dalam mayarakat  yang  sedang  membangun,  yang berarti  masyarakat  yang  sedang  berubah cepat,  hukum  tidak  hanya  berfungsi memelihara  ketertiban  tetapi  juga  harus dapat membantu proses perubahan masyarakat  itu.    Hukum  sebagai  sarana pembangunan oleh
Mochtar Kusumaadmadja tidak hanya cukup  tujuan hukum  selain  terciptanya  ketertiban  juga tercapainya suatu keadilan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya  kepastian  hukum.  Tanpa  kepastian dan  ketertiban  dalam  masyarakat  tentunya para pihak tidak mungkin mau mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.BUKU

## Djohari  Santoso  dan  Achmad  Ali,  Hukum
Perjanjian  Indonesia,  Badan  penerbit FH-UII, Yogyakarta, 1983.
Hasanudin Rahman, Contract Drafting, seri
Ketrampilan Merancang Kontrak
Bisnis,  PT,.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003. Henry  P.  Pangabean,  Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru)  untuk  Pembatalan  Perjanjian (Berbagai  Perkembang  an  Hukum  di Belanda), Liberty, Yogyakarta, 1997.
Herlien, Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia  (Hukum Perjanjian  Berlandaskan  Asas-Asas Wigati  Indonesia),  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006.

## J  Ibrrahim  dan  L  Sewu,  hukum  Bisnis
dalam  Persepsi  Manusia  Modern,
Refika Aditama, 2003.
J.  Satrio,  Hukum  Perikatan  Yang  Lahir Dari  Perjanjian,  Buku  I,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 1995. Mariam Darus Badrulzaman
dkk,
Kompilasi Hukum Perikatan,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku
Pertama,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1999.
M.  Yahya  Harahap,  Beberapa  Tinjauan

## Tentang  Permasalahan  Hukum,  Buku
Kesatu,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1977.
Purwahid  Patrik,  Asas  Itikad  Baik  dan Kepatutan  Dalam  Perjanjian,  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.
Ridwan  Khairandy,  Itikad  baik  dalam Kebebasan  Berkontrak,  Universitas Indonesia  Fakultas  Hukum  Pancasila,
Jakarta, 2003.
Sudikno  Mertokusumo,  Bab-Bab  tentang Penemuan  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993,.
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan berkontrak  dan  Perlindungan  Yang Seimbang  bagi  Para  Pihak  Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Di  Indonesia, Institut  Bankir  Indonesia,  Jakarta,
1993.
Subekti,  Hukum  Perjanjian,  PT.  Intermasa,
Jakarta, 1984.
Veronika  Kumalawati,  Hukum  dan  Etika dalam  Praktek  Dokter,  Sinar  Harapan, Jakarta,  1989.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil
Amandemen.
Kitab Undang_Undang Hukum Perdata

## C. SUMBER LAIN
Asikin  Kusuma  Atmadja,  Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan
Pemerataan Keadilan, Varia Peradilan,
Tahun II. No. 27, Februari, 1987.
B  Dawam  Rahardjo,  Etika  Bisnis  dan Realitanya,  majalah  Ilmiah  Masalah- masalah  Hukum,  Fakultas  Hukuum Undip, edisi Oktober-Nopember 2001.
Johanes  Gunawan,  Reorientasi  Hukum Kontrak  di  Indonesia,  Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 6, 2003.
Retnowulan  Sutantio,  Perjanjian  Menurut Hukum  Indonesia,  Varia  Peradilan, Tahun V. No. 56 Mei 1990. Setiawan, Pengaruh Yurisprudnsi Terhadap Peraturan perundang-Undangan,
Varia  Peradilan,  Tahun  VI.    No.  65, Februari, 1991.