## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 8, No. 1, Juni 2023 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Pada  Pemilu  Melalui Pendidikan Demokrasi

## Muhammad Dimas Alfarisyi
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi Email: dhimasalfarisyi33@gmail.com

## Nashrulloh Al Hasani
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi
Email: anasalhasani957@gmail.com

## Siti Tiara Maulia
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi
Email: sititiaramaulia@unja.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  pentingnya  partisipasi  yang  tinggi  dalam  proses  demokrasi,  terutama  dalam acara  berskala  besar  seperti  pemilihan  umum,  untuk  memastikan  bahwa  warga  negara  memiliki kebebasan  untuk  memilih  pemimpin  mereka  berdasarkan  hati  nurani.  Namun,  partisipasi  yang rendah,  seperti  "golput"  atau  yang  disebut  sebagai  golongan  putih,  dapat  menjadi  ancaman  bagi demokrasi dan mengurangi esensinya. Dalam artikel ini, penulis menggunakan teknik studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari buku, skripsi, jurnal, dan berita .  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat  pada  pemilu  adalah minimnya  tingkat  pemahaman  atau  pendidikan  masyarakat  tentang  pemilu.  Oleh  karena  itu diperlukan suatu upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menerapkan pendidikan demokrasi bagi warga negara. Dengan adanya pendidikan demokrasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas  partisipasi  politik  masyarakat  agar  nantinya  dapat  melahirkan  calon  pemimpin  yang berkualitas.
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Pendidikan Demokrasi

## Abstract
This article examines the importance of high participation in democratic processes, especially in large- scale events such as elections, to ensure that citizens have the freedom to choose their leaders based on conscience. However, low participation, such as "abstentions" or so-called white groups, can be a threat to democracy and reduce its essence. In this article, the writer uses literature study technique. The data used is secondary data, namely data from books, theses, journals, and news. One of the factors that influence people's political participation in elections is the lack of public understanding or education about elections. Therefore, an effort is needed to overcome this by implementing democratic education for citizens. With the existence of democracy education in Indonesia, it is hoped that it can improve the quality of people's political participation so that later they can produce quality prospective leaders.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 8, No. 1, Juni 2023
Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia
Keywords: Political Participation, Elections, Democracy Education.

## PENDAHULUAN
Negara demokrasi seharusnya memiliki partisipasi politik yang tinggi. Khusunya pada penyelenggaraan  pemilu  yang  disebut  sebagai  pesta  demokrasi.  Penyelenggaraan  pemilu menjadi  bukti  bahwa  negara  telah  menyediakan  ruang  kebebasan  bagi  masyarakat  untuk menentukan  pemimpin  mana  yang  layak  sesuai  hati  nuraninya  (Saputra,  2020).  Indonesia sebagai  salah  satu  negara  yang  berpegang  pada  paham  demokrasi  seharusnya  dapat memaksimalkan  partisipasi  politik  masyarakatnya.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa memerlukan upaya yang optimal untuk meingkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Golput  pada  hakikatnya  merupakan  kerugian  bagi  demokrasi.  Mengapa  demikian, kehadiran  golput  atau  yang  sering  disebut  sebagai  golongan  putih  ini  dapat  mengancam status  demokrasi  di  suatu  negara,  dan  dapat  menurunkan  esensi  dari  demokrasi,  seperti halnya  di  Indonesia  yang  memiliki  catatan  sejarah  yang  cukup  Panjang.  Jika  diulas  secara seksama, Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu mulai tahun 1955 sampai tahun 2019, namun masyarakat cenderung tidak menggunakan suaranya dengan utuh atau mengoptimalkan hak pilihnya, bahkan hal ini kian meningkat setiap kali pelaksanaan pemilu (Saputra, 2020).
Partisipasi politik tidak hanya memberikan ruang pada untuk memberikan suaranya pad  proses  pemilihan  umum,  akan  tetapi  perwujudan  nyata  dalam  dalam  pengambilan keputusan.  Dilihat  pandang  dari  sudut  pandang  pemerintah,  partisipasi  politik  berkaitan dengan  cara  mengkoordinir  pengambilan  kebijakan  dengan  mengoptimalkan  hak  dan kewajiban warga negara. Jika partisipasi masyarakat pada proses pemilu tergolong rendah, ini akan menjadi masalah yang serius. Banyak pihak yang terkena imbasnya, baik organisasi penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun pihak lainnya.
Ada beberapa alasan mengapa masyarakat cenderung pasif dalam berpartisipasi pada pemilu,  yaitu  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  partai  politik  yang  rendah,  tingginya politik  “imbal  jasa”  yaitu  masyarakat  akan  memberikan  hak  pilihnya  jika  diberi  sebuah imbalan, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai politik (Husna & Fahrimal, 2021). Partisipasi masyarakat yang rendah dalam penyelenggaraan pemilu dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas pentingnya proses demokrasi melalui pemilu. Mereka cenderung berumpama bahwa yang mengatur sistem itu adalah pemerintah dan bukan menjadi urusan

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 8, No. 1, Juni 2023
Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia
mereka.  Ketika  seorang  pemimpin  telah  terpilih  lalu  performanya  tidak  sesuai  dengan ekpekstasi mereka, pada akhirnya timbullah perasaaan kecewa akibat realitas yang dirasakan yang kemudian melahirkan perilaku sikap apatis politik. (Husna & Fahrimal, 2021)
Salah satu upaya untuk meingkatkan partisipasi adalah melalui pendidikan demokrasi. Zamroni mengatakan bahwa pendidikan demokrasi diharapkan mampu membentuk generasi demokratis  yang  memegang  teguh  nilai  inklusivitas  dan  bermanfaat  untuk  kemaslahatan masyarakat. Pada dasarnya, Pendidikan demokrasi merupakan internalisasi values demokrasi agar dapat diimplementasikan dengan tepat oleh warga negara (Muhammad Sobri, 2022).
Pendidikan  demokratis  adalah  Pendidikan  yang  memiliki  tujuan  untuk  membentuk masyarakat  demokratis,  yakni  masyarakat  yang  memiliki  pemahaman,  penghargaan,  dan upaya  pelaksanaan  demokrasi  dalam  kehidupannya.  Pendidikan  demokrasi  juga  berfungsi untuk  membantu  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  hak  dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan demokrasi juga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap kritis serta toleran terhadap perbedaan dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat. (Nur & Sudarsono, 2019).

## METODE PENELITIAN
Data merupakan hasil olah informasi untuk memberikan manfaat dan memberikan values bagi pengguna data untuk mengambil keputusan. Informasi adalah data yang telah diolah  menjadi  suatu  bentuk  yang  berguna  bagi  penerimanya  dan  memiliki  nilai  bagi pengambilan keputusan saat ini atau dimasa yang akan datang (Fairuzabdi, 2021). Informasi tidak hanya dianggap sebagai sarana pengetahuan, tetapi berperan penting dalam kehidupan masyarakat.  Bahkan  manusia  sangat  memerlukan  informasi  sebelum  mereka  mengambil keputusan agar tepat dan sesuai yang diharapkan. Informasi ini tersebar banyak sekali, dan dapat  ditemukan  darimana  saja,  seperti  dari  buku,  internet,  sekolah,  lingkungan,  bahkan tempat di sekitar kita. Di dalam penelitian, Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah penelitian itu. Penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat dapat membantu peneliti memperoleh data valid dan relevan.
Dalam  artikel  ini,  metode  yang  digunakan  ialah literature  review . Literature  review adalah  metode  yang  digunakan  dengan  membaca,  memilah,  dan  mengolah  data  Pustaka (Fadli, 2021). Data sekunder digunakan dalam metode penelitian ini, yakni data yang didapat

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 8, No. 1, Juni 2023
Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia
melalui buku-buku, jurnal, skripsi maupun berita. Setelah data-data tadi dikumpulkan, lalu akan ditinjau lebih lanjut agar dapat disusun Kembali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah memasuki masa orde baru, sistem pemilihan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Pemilu atau pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh negara sebagai ruang bagi masyarakatnya untuk dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria  ataupun  kehendaknya.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  08  Tahun  2012  tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku (Indonesia, 2012).
Secara  teori,  pemilu  merupakan  Langkah  awal  dari  beberapa  uraian  pengelolaan negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu sering dianggap sebagai salah satu kegiatan yang bertanggungjawab atas implementasi sistem politik di Indonesia. Proses ini melibatkan warga negara secara langsung. Dengan adanya pemilu ini, rakyat dapat mengemukakan aspirasinya dalam dunia politik. Pemilu ini memiliki lima tujuan dilihat dari pelaksanaannya, yaitu:
1. Pemilu  sebagai  perwujudan  kedaulatan  rakyat.  Sesuai  dengan  sila  keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratn/perwakilan,  artinya  kedaulatan  itu  terletak  di  tangan  rakyat. Dengan  adanya  pemilu,  rakyat  bisa  menentukan  wakil-wakilnya,  yang  nantinya para wakil tersebut juga akan menampung aspirasi rakyat dan menentukan siapa yang layak memegang sistem pemerintahan.
2. Pemilu  merupakan  landasan  pembentukan  struktur  politik  formal.  Jika penyelenggaraannya  berkualitas  akan  berpengaruh  positif  terhadap  kulitas lembaga politik formal.
3. Pemilu  merupakan  metode  restrukturisasi  pemimpin  yang  dilakukan  secara konstitusional.
4. Pemilu  merupakan  bentuk  legitimasi  bagi  pemimpin  politik  sebagai  cara  untuk mempertanggungjawabkan  kinerjanya  sesuai  dengan  peraturan  perundangan yang berlaku.
5. Pemilu  merupakan  sarana  bagi  masyarakat  untuk  memberikan  aspirasinya. Penyelenggaraan pemilu memastikan masyarakat dapat memilih pemimpin secara

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 8, No. 1, Juni 2023
Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia
langsung  sehingga  dapat  meminta  pertanggungjawaban  atas  realisasi  janji politiknya.  Sesuai  dengan  UUD  1945,  pemilu  dilakukan  untuk  mendirikan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan demokratis.
Keterlibatan  aktif  individu  dalam  berbagai  aspek  baik  fisik  dan  non-fisik  untuk berkontribusi dalam kegiatan dalam mencapai tujuan (Adi, 2013). Menurut Michael Rush dan Philip Althoft, partisipasi politik merupakan aktivitas masyarakat untuk berperan aktif dalam proses  pemilihan  pemimpin,  pembuatan  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi kebijakan. Semua aktivitas masyarakat dan kontribusinya dalam tata kelola kebijakan adalah bentuk  dari  partisipasi  politik  (Arniti,  2020).  Kesadaran  politik  berhubungan  dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam politik sadar akan  kedudukan  dan  komitmennya  atas  pilihan  yang  telah  ditentukan.  Partisipasi  politik menunjukkan  sistem controlling mandiri  dari  masyarakat  atas  penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk  mengukur  partisipasi  masyarakat,  dapat  diamati  dari  perilaku  politik  yang ditunjukkan,  salah  satunya  adalah  antusiasme  dalam  mengikuti  tahapan  pemli  bagi  para pemilih.  Jika  dilihat  dari  bentuknya  partisipasi  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yakni partisipasi  langsung  dan  tidak  langsung.  Parfit  berpendapat  bahwa  partisipasi  pada  dapat didefinisikan sebagai support warga negara dalam pembangunan berdasarkan motivasi yang kuat  untuk  berkontribusi  secara  langsung  dan  tidak  langsung  sekaligus  memikul  peranan penting  dalam  pembangunan.  Dengan  demikian,  partisipasi  politik  sangat  berkaitan  erat dengan pelaksanaan pemilu, jika kualitas partisipasi politik rendah, maka akan berdampak pada keberlangsungan pemilu tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika kualitas partisipasi politik masyarakat tinggi, maka dapat melahirkan calon pemimpin yang baik pula.
Kurangnya  wawasan  terkait  dengan  pentingnya  keseimbangan  hak  dan  kewajiban sebagai warga negara serta minimnya wawasan mengenai pemilu dan demokrasi menjadi faktor penyebab partisipasi politik yang rendah. Imam Prasetya menyebutkan bahwa:
“Tingkat  partisipasi  seseorang  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  salah  satunya  adalah pendidikan.  Orang  yang  memiliki  pendidikan  lebih  tinggi  akan  mempunyai  wawasan  dan pengetahuan yang lebih tinggi pula daripada orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih  rendah.  Sehingga  partisipasi  diberikan  oleh  orang  yang  berpendidikan  lebih  tinggi cenderung lebih besar daripada orang yang berpendidikan rendah.”
Pengamat politik dari Universitas Widya Mandira Kupang, Urbanus Hurek, mengemukakan mengenai penyebab partisipasi politik masyarakat yang rendah dalam pemilu.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 8, No. 1, Juni 2023
Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia
1. Figur calon pemimpin yang maju pada pemilu kurang berkenan di hati masyarakat.
2. Pemilih  jenuh  dengan  agenda  rutin  pemilu  yang  dirasa  tidak  membawa  dampak berarti bagi pemilih.
3. Pemilu tidak dimaknai sebagai proses penting dalam kehidupan bernegara.
Jika dibiarkan lebih lanjut, maka dapat melunturkan nilai dari pemilu dan demokrasi itu. Dan juga rendahnya partisipasi politik menyebabkan kualitas calon pemimpin yang tidak sesuai yang  akibatnya  tingkat  pemerintahan  menjadi  tidak  beraturan  dan  aspirasi  yang  diminta rakyat  pun  tidak  terpenuhi  dengan  maksimal.  Untuk  mengantisipasi  rendahnya  partisipasi politik  masyarakat,  diperlukan  adanya  upaya  yang  dapat  meningkatkan  tingkat  partisipasi untuk penyelenggaraan pemilu dan kegiatan pemerintahan yang berkualitas. Salah satunya adalah melalui pendidikan demokrasi.
Winataputra  dan  Budimansyah  mengemukakan  bahwa  Pendidikan  demokrasi  baik Pendidikan secara formal (pembelajaran di sekolah), non formal (pendidikan di luar sekolah), dan  informal  (melalui  relasi  keluarga  dan  lingkungan)  memiliki  pandangan  sebagai  wadah substantif, pedagogis, dan sosio-kultural untuk membentuk values, konsep, prinsip, cita-cita, dan  kapabilitas  demokrasi  melalui  berbagai  konteks  pengalaman.  Sedangkan  Zamroni mendefinisikan pendidikan demokrasi lebih khusus, yaitu pendidikan demokrasi sebagai cara memberikan  pemahaman  kepada  peserta  didik  tentang  praktik  demokrasi  baik  di  sekolah maupun  di  lingkungan  masyarakat  untuk  menuntun  peserta  didik  dalam  mengenal  dan meningkatkan efektifitas partisipasi mereka dalam sistem politik.
Secara  esensial,  pendidikan  demokrasi  memiliki  tujuan  untuk  membangun  budaya politik baru yang lebih demokratis. Namun perlu dipahami bahwa demokrasi bukan hanya impelmentasi trias politica, namun penyelenggaraan kehidupan bernegara yang lebih inklusif dan terbuka melalui pendidikan politik untuk mengupayakan penerapan niali demokrasi yang lebih kondusif. Pendidikan demokrasi seharusnya memiliki pembaruan untuk  pembangunan demokrasi itu sendiri (Pusposari, 2017). Upaya terbaik untuk menyelenggarakan pendidikan demokrasi perlu dijalankan oleh seluruh pihak sehingga membentuk budaya demokrasi yang lebih dinamis dan dipenuhi kontribusi dari masyarakat.
Pendidikan  demokrasi  memberikan  ketrampilan  kepada  siswa  dan  warga  negara secara  umum  untuk  menjalankan  demokrasi  melalui  sosialisasi  politik  yang  aktif.  Selain konsep  demokrasi,  pendidikan  demokrasi  perlu  memberikan  pemahaman  tentang  praktik demokrasi yang ideal.  Pada tataran konsep, demokrasi memaknai sikap dan perilaku yang

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 8, No. 1, Juni 2023
Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia
demokratis, sedangkan pada tataran praksis dimaknai sebagai penyelenggaraan demokrasi sebagai sebuah sistem.
Perlu  adanya  komitmen  dari  guru, stakeholders pendidikan  demokrasi,  tokoh masyarakat,  elit  politik,  dan  masyarakats  secara  umum  untuk  mengefektifkan  sosialisasi politik.  Pendidikan  demokrasi  juga  perlu  mencermati  nilai-nilai  holistik  maupun  universal. Pendidikan demokrasi dikatakanefektif jika memiliki luaran (peserta didik) yang kompeten secara  personal  dan  sosial  dalam  demokratisasi  dinamis  dan  berdampak  pada outcome pendidikan demokrasi, yakni good citizen. Penyelenggaraan Pendidikan demokrasi yang baik jugda dapat diukur dari impelmentasi softskill dan IPTEKS, kemampuan bekerjasama dalam kelompok dengan egaliter, leadership, keberanian, gigih, dan tabah. Selain itu, kesuksesan pendidikan demokrasi juga dapat diukur melalui penguasaan nilai-nilai IPTEKS dan soft skill , yaitu kemampuan bekerja kelompok secara egalitarian, memimpin demokrasi, kemampuan berkoordinasi,  rasa  percaya  diri,  tabah,  gigih,  dan  mempunyai  nasionalisme  tinggi  demi mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis ( Sofian, Kedaulatan rakyat, 19 Agustus 2005).

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  disebabkan  oleh  salah  satu  faktor yaitu kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Tingkat partisipasi dalam pemilu yang rendah  (golongan  putih)  dapat  mempengaruhi  esensi  demokrasi.  Pendidikan  demokrasi memiliki  tujuan  untuk  membentuk  warga  negara  yang  menerapkan  demokratisasi.  Hal tersebut merujuk pada masyarakat yang menghargai, memahami, dan mengimplementasikan nilai  demokrasi.  Pendidikan  demokrasi  juga  berfungsi  untuk  membantu  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  sebagai  warga  negara  dan  mendorong  partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.
Internalisasi nilai demokrasi merupakan esensi dari pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi  merupakan  upaya  sistemik  dan  komprehensif  untuk  memberikan  fasilitas pendidikan  politik  kepada  warga  negara  untuk  memahami,  melaksanakan,  dan mengambangkan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi berdasarkan kedudukan dan perannya dalam bermasyarakat.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 8, No. 1, Juni 2023
Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia

## Saran
Golput atau golongan putih seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemilu dan partai politik. Program kerja seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk penguatan demokrasi harus di tingkatkan. Terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat dan kesadaran demokrasi rendah dan juga pemerintah juga harus memberi contoh yang baik untuk  rakyatnya.  Selain  itu,  penerapan  Pendidikan  demokrasi  di  kalangan  masyarakat merupakan salah satu upaya terbaik dalam meningkatkan partisipasi politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4 , 329-348.
Asmaul Husna, Y. F. (2021). Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya. Jurnal Pengabdian Masyarakat: darma bakti Teuku Umar, 85-100.
Elfitri  M.,  dan  Suryanef.  (2012).  Upaya  Peningkatan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  oleh Relawan  Demokrasi  Basis  Warganet  pada  Pemilu  Serentak  2019  di  Kota  Padang. Journal of Education, Cultural and Politics , 39-47.
Fadli, M. R. (2021). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal Humanika , 33-54.
Faizuabdi, M. (2021). Konsep Dasar Data, Informasi, Pengetahuan. 9-30.
Firda Puspa, R. R. (t.thn.). Demokrasi Pendidikan.
Inilah  3  Penyebab  Rendahnya  Partisipasi  Politik .  (2012). Inilah  3  Penyebab  Rendahnya Partisipasi Politik | Republika Online
Kartoni. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan. Jurnal Pemilu dan Demokrasi , 1-19.
Kusrahmadi, S. (t.thn.). Pentingnya Pendidikan Demokrasi Dalam Mewujudkan Masyarakat Sipil (Civil Society). 1-19.
Lampiran  UU  RI  No.  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Liando,  D.  M.  (2016).  Pemilu  Dan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  (  Studi  Pada  Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum , 14-28. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia. (2021). https://www.uii.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/
Muhammad  Sobri,  U.  (2022).  Implementasi  Pendidikan  Demokrasi  di  Sekolah. Jurnal Pendidikan dan Konseling , 6174-6181.

## JPI: Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 8, No. 1, Juni 2023
Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia
Pengertian  Pemilu. (2022).  https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian- pemilu#:~:text=Pemilu%20adalah%20sarana%20pelaksanaan%20kedaulatan,Dasar%
20Negara%20Republik%20Indonesia%201945
Pusposari,  D.  (t.thn.).  Pendidikan  Yang  Demokratis  Dalam  Era  Global. Bahasa  Dan  Sastra Indonesia Dalam Konteks Global , 83-98.
Rizki  Ramdani,  D.  A.  (2021).  Implementasi  Nilai-Nilai  Demokrasi  Dalam  Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan DEWANTARA , 9034- 9038.
Sundari, F. W. (2017). Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pelalawan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015. JOM FISIP ,
1-15.
Tarigan, S. A. (t.thn.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.
Warsudin,  D.  (2016).  Optimalisasi  KKPU  Dalam  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , 1995-2030.