Kesaksian Perempuan: Telaah Terhadap Status dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam
Moh. Ulumuddin STAI At-Tahdzib Ngoro Jombang Email: mohammadulumuddin@gmail.com

## Abstract
A discussion of the relationship betwen men and women which is not only discuss biological differences, but also their social role differences. So, in the Islamic Law about  the  value  of  women  testimony  than  men  is  the  main  differences  in muamalah case and islamic family law case.
Suatu  diskusi  hubungan  antara  para  laki-laki  dan  perempuan  yangtidak  hanya mendiskusikan perbedaan segi biologi, tetapi juga melibatkan perbedaan peranan sosial  mereka.  Maka,  di  dalam  Hukum  Islam  tentang  nilai  kesaksian  wanita- wanita  dibanding  orang  laki-laki  merupakan  pokok-pokok  penting  perbedaan  di dalam kasus muamalah hukum dan hukum perkawinan Islam

## Keywords: kesaksian wanita, fiqh muamalah, and  fiqh munakahat

## Pendahuluan
Dalam  diskursus  Islam  dan  jender,  pembahasan  tentang  persaksian  perempuan merupakan satu dari sekian tema, yang hingga saat ini masih cukup aktual. (Nasaruddin Umar,  2001).  Beberapa  kajian  telah  menunjukkan  bagaimana  penafsiran  keagamaan yang  bias  jender  memberikan  kontribusi  dalam  pelabelan  negatif  terhadap  perempuan. Menurut  Mahfudh,  penilaian  agama  yang  bias  terhadap  perempuan  tersebut  berawal dari  tiga  buah  asumsi  dasar  tentang  keyakinan  dalam  beragama. Pertama ,  asumsi dogmatik  yang  secara  eksplisit  menempatkan  perempuan  sebagai  pelengkap. Kedua , dogma  bahwa  bakat  moral  etik  perempuan  lebih  rendah. Ketiga ,  pandangan materialistik,  ideologi  masyarakat  Makah  pra-Islam  yang  memandang  rendah  peran perempuan dalam proses produksi.
Tanpa  bermaksud  mengabaikan  signifikansi  pendekatan  teologis  dalam  konteks Indonesia,  menarik  dicatat  pandangan  Wahid,  yang  menyatakan  hukum  Islam  –baca fikih-  jauh  tertinggal  di  belakang  realitas  sosial  mayarakat.  Menurutnya,  isu  kesetaraan jender  hakikatnya  terletak  pada  hak  asasi  manusia  ( al-kulliyyât  al-khamsah ),  dengan lebih  memempatkan  persamaan  di  muka  hukum  ( equality  before  the  law )  sebagai  inti dari persamaan dalam memperoleh kesempatan ( equality of opportunity ). (Abdurahman Wahid,  2007)  Pandangan  ini  berdasarkan  fenomena  umum  masyarakat  Indonesia,  yang tidak  mempersoalkan  kiprah  perempuan  dalam  publik  dan  memberikan  akses  luas misalnya  dalam pekerjaan, pendidikan, politik, dan hukum.
Berbeda  dengan  fakta  sosial  masyarakat  muslim  Indonesia.  Dalam  literatur  fikih yang  beredar  secara  luas,  masih  banyak  ditemukan  pemikiran  yang  mencerminkan pengukuhan  terhadap  tradisi  patriarki.  Demikian  ini  dapat  dipahami,  karena  betapapun keinginan fuqaha untuk  menyajikan  fikih  yang  ideal,  tentu  tidak  lepas  dari  kondisi sosial  budaya  tempat  fikih  diproduk.  Dalam  hal  ini,  gambaran  pemikiran  fikih  Imam
Abu  Hanifah  yang  lebih  bercorak  rasional  ketimbang  Imam  Maliki  dapat  dijadikan contoh.
Dengan  landasan  teoritis  di  atas,  artikel  ini  menfokuskan  pembahasan  tentang kesaksian  perempuan  di  muka  hukum.  Dan  dengan  mempertimbangkan  ketentuan Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  yang  tidak  menerima  kesaksian  perempuan dalam  perkawinan,  analisa  terhadap  dalil-dalil  fikih  diperkaya  dengan  mengemukakan pendapat  alternatif  ulama  dalam  memahami  ayat  tentang  kesaksian,  yang  lebih menekankan keterpercayaan seseorang daripada kuantitas saksi.

## Pembagian Hukum Muamalah dalam Fikih
Untuk  dapat  melakukan  kajian  ilmiah  atas  materi  fikih,  diperlukan  wawasan konseptual  tentang  taksonomi  fikih  yang  secara  luas  telah  diterima  oleh  ilmuan/  fuqaha'. Dalam wacana modern, sebagaimana penjelasan Khalaf dan Zuhayli, taksonomi fikih untuk bidang mu'amalah terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:
1. Al-Ahkam al-Ahwal al-Shakhsiyah (hukum perdata), berkenaan dengan kekerabatan Yang  mengatur  hubungan  suami-isteri,  antar  kerabat,  dan  kewarisan  (terdapat  70 ayat dalam al-Qur'an);
2. Al-Ahkam  al-Madaniyah (hukum  antar  individu/warga);  berkenaan  dengan perbuatan  antar  individu,  yang  meliputi  jual-beli,  gadai,  agunan,  perseroan,  dan sebagainya, yang bermaksud untuk mengatur hubungan kehartaan antar individu dan melindungi hak seseorang (terdapat 70 ayat);
3. Al-Ahkam  al-Jinaiyah (hukum  pidana),  berkenaan  dengan  kejahatan  dan  sanksi hukumnya, dan bermaksud untuk melindungi kehidupan manusia, hartanya, dan hak- haknya,  dan  untuk  membatasi  hubungan  antara  terpidana  dengan  pemidana  dan (terdapat 30 ayat);
4. Al-Ahkam  al-Murafa'at (hukum  acara),  berkenaan  dengan  proses  peradilan, keputusan,  kesaksian,  dan  sumpah,  bermaksud  untuk  mengatur  tindakantindakan agar tercipta keadilan di antara sesama manusia (terdapat 13 ayat);
5. Al-Ahkam  al-Dusturiyah (hukum  perundangan),  berkenaan  dengan  tatacara  hukum dan  sumber-sumbernya,  bermaksud  untuk  membatasi  hubungan  antara  pemerintah dan rakyat, dan pernyataan hak-hak Individu dan masyarakat (terdapat 10 ayat);
6. Al-Ahkam al-Dawliyah (hukum  kenegaraan);  hokum  mengenai  relasi  antara  negara dan  warganya,  juga  dengan  negara-negara  lain;  berkenaan  dengan  (a)  hubungan peinerintah  Islam  dengan  negara-negara  lain,  yakni  undang-undang  ( qanun ) umum kenegaraan,  (b)  hal-ihwal  selain  muslim  yang  berada  dalam  sistem  pemerintahan Islam,  yakni  undang-undang  khusus  kenegaraan,  bermaksud  untuk  membatasi hubungan  pemerintahan  Islam  dengan  negara-negara  lain  dalam  perdamaian  dan peperangan dan membatasi hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya dalam negara Islam (terdapat 25 ayat) dan;
7. Al-Ahkam  al-Iqtishadiyah  wa  al-Maliyah (hukum  kehartabendaan),  berkenaan dengan  hak-hak  kehartaan  individu-individu  dan  pertanggungjawabannya  dalam pengaturan  harta,  serta  hak-hak  negara  dan  kewajiban-kewajibannya,  bermaksud untuk mengatur hubungan kehartaan antara orang kaya dan orang miskin, dan antara Negara dan individu individu (terdapat 10 ayat).
Dalam  pandangan usul  fiqh ,  ketujuh  bidang  di  atas  termasuk  dalam  wilayah  hukum muamalah yang  bermaksud  untuk  mengatur  hubungan  antar  sesama  manusia,  apakah sebagai  individu  maupun  sebagai  anggota  masyarakat.  Ini  merupakan  hukum  ketiga  yang terdapat  dalam  al-Qur'an.  Pembagian  lengkapnya  adalah  (1)  hukum  keyakinan  ( al-ahkam
a1-i'tiqâdiyah ), (2) hukum akhlak ( al-ahkam al-khuluqiyah ); dan (3) hukum perbuatan ( al- ahkam al-'amaliyah ).
Hukum keyakinan berkenaan dengan kewajiban bagi mukallaf untuk meyakini Allah, para  malaikat-Nya,  kitab-kitab-Nya,  rasul-rasul-Nya,  dan  hari  akhir.  Hukum  akhlak berkenaan  dengan  kewajiban  bagi mukallaf untuk  menghiasi  diri  dengan  perilaku  yang terpuji dan menghindar dari perilaku  yang tercela. Sedangkan  hukum perbuatan berkenaan dengan  kewajiban  bagi mukallaf ,  yang  meliputi  perkataan,  perbuatan,  transaksi,  dan tindakan.  Hukum  terakhir  ini  disebut  fikih  al-Qur'an,  yang  memerlukan  ilmu usul  fiqh . Hukum ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum ` ibadah dan hukum mu'amalah . Hukum ibadah meliputi  shalat,  puasa,  zakat,  haji,  ujar  (nadhar),  sumpah,  dan sebagainya,  yang  bertujuan  untuk  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya. Sedangkan  hukum mu'amalah sebagaimana  penjelasan  di  atas.  Kemudian,  Al-Khatib, dengan merujuk  pada  konvensi  hukum  di  kalangan  ahli  fikih,  menyatakan  bahwa  muatan fikih  secara  rinci  terbagi  menjadi  delapan  bidang,  yaitu  (1)  hukum  ibadah,  (2)  hukum al- ahwal al-shakhsiyah yang meliputi hukum keluarga dan kewarisan, (3) hukum mu'amalah madaniyah, (4) hukum maliyah wa al-iqtishâdiyah , (5) hukum pidana, (6) hukum murafa'at , (7) hukum dusturiyah , dan (8) hukum dauliyah .
Hukum  kedua  dalam  pembagian  menurut  al-Khatib  di  atas  memperjelas  wawasan konseptual  bahwa  sejumlah  subjek  materi  yang  terhimpun  dalam  hukum al-ahwal  al- shakhsiyah terklasifikasi  menjadi  dua,  yaitu  hukum  keluarga/pemikahan  dan  hukum kewarisan.  Kemudian  hukum  ketiga,  hukum muamalah madaniyah mengatur  hubungan kehartaan  antar  individu.  Sedangkan  hukum  keempat,  hukum maliyah wa al - Iqtishâdiyah mengatur  relasi  kehartaan  antara  negara  dan  warganya,  dan  antara  si  kaya  dan  si  miskin. Penjelasan  ini  diperlukan  kaitannya  dengan  pembatasan  masalah  penelitian  yang  fokus terhadap kesaksian perempuan dalam perkawinan.

## A. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Jender
Ada beberapa  variabel  yang  dapat digunakan  sebagai  standar  dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Quran. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.
Salah  satu  tujuan  penciptaan  manusia  adalah  menyembah  kepada  Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Q.,s. Al-Zariyat/51:56:
Dan  Aku  tidak  menciptakan  jin  dan  manusia  melainkan  supaya  mereka menyembah-Ku
Dalam  kapasitas  manusia  sebagai  hamba,  tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki dan  perempuan.  Keduanya  mempunyai  potensi  dan  peluang  yang  sama  untuk menjadi  hamba  ideal.  Hamba  ideal  dalam  al-Quran  diistilahkan  dengan  orang- orang  yang  bertaqwa  ( Muttaqin ).  Sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Q.,s.  Al- Hujurat/49:13:
Hai  manusia,  sesungguhnya  kami  menciptakan  kalian  dari  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kalian  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Alloh ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Dalam  kapasitas  sebagai  hamba,  laki-laki  dan  perempuan  akan  mendapatkan penghargaan  dari  Tuhan  sesuai  dengan  kadar  pengabdiannya,  sebagaimana disebutkan dalam Q.,s. al-Nahl/16:97:
Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam  keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya  akan  kami  berikan  kepadanya kehidupan  yang  baik  dan  sesungguhnya  akan  Kami  beri  balasan  kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

## 2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi
Maksud  dan  tujuan  penciptaan  manusia  di  muka  bumi  ini  adalah,  di  samping untuk  menjadi  hamba  ( abid) )  yang  tunduk  dan  patuh  serta  mengabdi  kepada Alloh  swt.,  juga  untuk  menjadi  khalifah  di  bumi  ( khalifa  fil  ardl ).  Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam Q.,s. Al-An'am/6:165: Dan  Dialah  yang  menjadikan  kalian  penguasa-penguasa  di  bumi  dan  Dia meninggalkan sebagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu  tentang  apa  yang  diberikan-Nya  kepada  kalian.  Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dalam ayat lain disebutkan dalam Q.,s. Al-Baqarah/2:30: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  bumi".  Mereka  berkata: "Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu orang  yang  akan membuat  kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah,  padahal  kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui". Kata khalifah dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin  atau  kelompok  etnis  tertentu.  Laki-laki  dan  perempuan  mempunyai fungsi  yang  sama  sebagai  khalifah,  yang  akan  mempertanggung  jawabkan tugas-tugas  kekhalifahannya  di  bumi,  sebagaimana  halnya  mereka  harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.
3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial.
Laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  mengemban  amanah  dan  menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Q,.s. al-A'raf/7:172: Dan  (ingatlah),  ketika  Tuhanmu  mengeluarkan  keturunan  anak-anak  Adam dari  sulbi  mereka  dan  Alloh  mengambil  kesaksian  terhadap  jiwa  mereka (seraya  berfirman):  "Bukankan  Aku  ini  Tuhanmu?"  Mereka  menjawab  "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang sesungguhnya kami  (Bani  Adam)  adalah  orang-orang  yang  lengah  terhadap  ini  (keesaan Alloh).
Menurut Fakh al-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini  yang  tidak  berikrar  keberadaan  Tuhan,  dan  ikrar  mereka  disaksikan  oleh para malaikat.Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak".
4. Adam dan Hawa, terlibat secara aktif dalam drama Kosmis
Semua  ayat  yang  menceritakan  tentang  drama  kosmis,  yakni  cerita  tentang keadaan  Adam  dan  pasangannya  di  surga  sampai  keluar  ke  bumi,  selalu menekankan  kedua  belah  pihak  secara  aktif  dengan  menggunakan  kata  ganti untuk dua orang ( huma ), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut:
a. Keduanya  diciptakan  di  surga  dan  memanfaatkan  fasilitas  surga,
disebutkan dalam Q.,s. Al-Baqarah/2:35:
Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu  sukai,  dan  janganlah  kamu  dekati  pohon  ini,  yang  menyebabkan  kamu termasuk orang-orang yang zalim.
b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan, dalam Q.,s.
Al-A'raf/7:20:
Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada  keduanya apa  yang  etrtutup dari  mereka  (yaitu  auratnya) dan  syaitan berkata:  "Tuhan  kamu  tidak  melarangmu  dari  (mendekati)  pohon  ini, melainkan  supaya  kamu  berdua  tidak  menjadi  malaikat  atau  tidak  menjadi orang yang kekal (dalam surga).
c. Sama-sama  memakan  buah  khuldi  dan  keduanya  menerima  akibat  jatuh ke bumi, disebutkan dalam Q.,s. al-A'far/7:22:
Maka  syaitan  membujuk  keduanya  (untuk  memakan  buah  itu)  dengan  tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian  Tuhan  mereka  menyeru  mereka:  "Bukankah  Aku  telah  melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: " Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.
d. Sama-sama  memohon  ampun  dan  sama-sama  diampuni  Tuhan,  dalam Q.,s. al-A'raf/7:23:
Keduanya berkata: " Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan  jika  Engkau  tidak  mengampuni  kami  dan  memberi  rahmat  kepada  kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.
e. Setelah  di  bumi,  keduanya  mengembangkan  keturunan  dan  saling melengkapi  dan  saling  membutuhkan,  disebutkan  dalam  Q.,s.  Al- Baqarah/2:187:
Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri- isteri  kalian.  Mereka  itu  adalah  pakaian  bagimu,  dan  kalian  pun  adalah pakaian bagi  mereka.  Alloh  mengetahui bahwasanya  kalian  mengkhianati diri kamu sendiri, karena itu Alloh mengampuni dan memberi maaf kepadamu.

## 5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi
Peluang  untuk  meraih  prestasi  maksimum  tidak  ada perbedaan  antara  laki-laki dan perempuan, ditegaskan dalam Q.,s. Ali 'Imran/3:195:
Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan  permohonannya  (dengan  berfirman), "Sesungguhnya  Aku  tidak  menyia-nyiakan  amal orang-orang  yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kalian adalah turunan  dari  sebagian  yang  lain.  Maka  orang-orang  yang  berhijrah,  yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan  yang  dibunuh,  pastilah  akan  Ku-hapuskan  kesalahan-kesalahan  mereka dan pastilah  Aku  memasukkan  mereka  ke  dalam surga  yang  mengalir  sungai- sungai  di  bawahnya  sebagai  pahala  di  sisi  Allah.  Dan  Allah  pada  sisi-Nya pahala yang baik.
B. Kedudukan Saksi dalam Hukum Islam.
1.Pengertian Saksi
Secara  harfiah, syahâdat berarti  kabar  terhadap  sesuatu  yang  disaksikan,  melihat dengan  kepala,  dan  hadir.(  Zaki  al-Barudi,  2004)  Dalam  istilah  fikih, syahâdat adalah pemberitahuan  saksi  kepada  hakim  tentang  sesuatu  yang  dia  ketahui  dan  bukan berdasarkan  prasangka,  sedang  dalam  muamalah  dikenal  dengan  kesaksian  terhadap hutang  piutang  yang  diketahui  kadarnya.  Saksi  ( Syâhid )  diartikan  dengan  orang  yang melihat  atau  mendengar  suatu  kejadian,  bisa  terdiri  dari  laki-laki  dan  perempuan. Dengan  demikian  seorang  saksi  harus  berada  di  tempat  kejadian  pada  saat  kejadian berlangsung, dan dapat mendeskripsikan kejadian yang disaksikannya.
Pembahasan  tentang  kesaksian  menurut  Syafi'iyah  meliputi  masalah nasab , kelahiran,  kematian,  perbudakan,  perwalian,  wakaf,  pengasingan,  pernikahan  dan  yang berkaitan  dengannya, ta'dîl,  jarh ,  wasiat,  petunjuk  (mengenai hilal ),  dan  kepemilikan. Menurut  Hanafiyah,  saksi  diperlukan  dalam  lima  masalah,  yaitu  pernikahan, dukhul, keturunan,  kematian,  dan  peradilan.  Sementara  menurut  kalangan  Hanabilah  dan sebagian  Syafi'iyah  kesaksian  dibutuhkan  terkait  dengan  pernikahan,  keturunan, kematian, perbudakan, wakaf, dan kepemilikan.
Lebih  lanjut  Sayyid  Sabiq  mencatat  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh saksi,  yakni: Islam (akad antara muslim dan Muslimah), adil, berakal, baligh, memiliki kekuatan  ingatan,  netral,  bisa  berbicara,  dan  tidak  tuna  netra.  Menurutnya,  kesaksian dapat  dikualifikasi  berdasarkan  kuantitasnya  menjadi  5  kelompok,  yaitu:  (1)  dalam perkara  tuduhan  berbuat  zina  harus  berdasarkan  kesaksian  4  orang  laki-laki;  (2)  tiga orang  saksi  laki-laki  diperlukan  untuk  menentukan  status  sosial  seseorang  berdasarkan harta  benda;  (3)  diharuskan  kesaksian  dua  orang  laki-laki  dalam  perkara  pidana  dan perkawinan;  (4)  dalam  bidang  kehartabendaan kesaksian  dua  orang  laki-laki  atau seorang  laki-laki  dan  dua  orang  perempuan  dianggap  cukup;  (5)  seorang  perempuan diterima kesaksiannya dalam permasalahan radlâ'ah .
Penjelasan  di  atas,  menampakkan  bagaimana  superioritas  laki-laki  masih  begitu kental  dalam  literatur  fikih.  Perempuan  dianggap  memiliki  kekuatan  akal  terbatas  dan berada  di  bawah  laki-laki.  Lebih  dari  itu,  pendapat  ulama  fikih  tersebut,  kemudian diadopsi  oleh  perundang-undangan  di  Indonesia,  khususnya  Kompilasi  Hukum  Islam, sebagai berikut:
(pasal  25)  Yang  dapat  ditunjuk  sebagai  saksi  dalam  akad  nikah  adalah  seorang laki-laki,  muslim,  adil,  akil  baligh,  dan  tidak  terganggu  ingatan,  dan  tidak  tuna rungu atau tuli.
(pasal  26)  Saksi  harus  hadir  dan  menyaksikan  secara  langsung  akad  nikah serta  menandatangani  akta  nikah  pada  waktu  dan  ditempat  akad  nikah dilangsungkan.
Penting dikemukakan, bahwa KHI di Indonesia disusun melului empat jalur, yaitu: (1)  jalur  kitab-kitab  fikih;  (2)  jalur  wawancara  dengan  ulama  Indonesia;  (3)  jalur yurisprudensi peradilan agama; dan (4) jalur perbandingan dengan perundang-undangan Maroko, Mesir, dan Turki.( Bustanul Arifin , 2002) Jadi tidaklah begitu mengherankan jika  di  dalam  KHI  masih  banyak  muatan  kitab-kitab  fikih  klasik  yang  menempatkan perempuan satu tingkat di bawah laki-laki.
1.Pandangan Ulama terhadap Kesaksian dalam Perkawinan
Dalam  literatur  hukum  Islam  pembicaraan  tentang  kesaksian  perempuan umumnya  merujuk  kepada  surat  Al-Baqarah  (ayat:  282)  dan  hadis  tentang  dua kekurangan/kelemahan  perempuan,  yakni,  akal  dan  agama.  Sementara  ayat  yang menyetarakan dan tidak mempermasalahkan kedudukan laki-laki dan perempuan kurang
ditekankan.  Berikut  dikemukakan  bagaimana  pendapat fuqaha mengenai  kedukukan dan fungsi saksi dalam perkawinan, khususnya kesaksian perempuan.
Menurut  Hanafiyah,  saksi  harus  ada  dalam  perkawinan,  sebagaimana  dicatat Al-Sarkhisi:  (i)  hadis  yang  mengharuskan  kehadiran  empat  unsur  dalam  akad  nikah untuk  sahnya  perkawinan,  yakni  calon  suami  (peminang),  wali  dan  dua  orang  saksi, ditambah  dengan  (ii) asar 'Umar  yang  tidak  mengakui  keabsahan  perkawinan  yang hanya dihadiri  satu orang  saksi. Menurut Abu Hanîfah, saksi dalam perkawinan bisa saja  orang  fasik,  karena  kesaksian  dimaksudkan  sebagai  cara  mengumumkan perkawinan.  Alasan  yang  dikemukakan  menunjukkan  bahwa  kehadiran  saksi  hanya untuk menghadiri dan mendengarkan, maka tidak ada kekhawatiran berbohong.
Lebih  lanjut,  sebagaimana  dikemukakan  al-Sarkhisi  diperbolehkannya  saksi gabungan  antara  dua  wanita  dan  satu  pria.  Bahkan  menurutnya  satu  wanita ditambah  satu  pria  pun  pada  dasarnya  sudah  cukup  dalam  perkawinan,  hanya  saja sebagai  usaha  preventif  agar  tidak  menyesatkan  dan  tidak  lupa,  diperlukan  satu alternatif,  yakni  orang  lain.  Di  samping  itu,  Hadis  juga  menetapkan  kesaksian seorang  wanita  sama  dengan  kesaksian  setengah  pria.  Maka  kehadiran  dua  orang wanita  menjadi  penting.  Al-Sarkhisi  juga  berpendapat,  perkawinan  yang kesaksiannya  ditunda  adalah  tidak  sah.  Sebab  salah  satu  syarat  saksi  adalah penyaksian ketika tejadi transaksi ( aqad ).
Pendapat berbeda disampaikan Imam Mâlik yang berpendapat bahwa saksi tidak termasuk rukun perkawinan melainkan syarat sempurnanya, sedang yang menjadi rukun adalah pengumuman (I'lân), Pengumuman tersebut berguna untuk menghindari tuduhan atau keraguan orang lain. Dasar yang ditulis Malik untuk mengatakan bahwa kehadiran saksi dalam semua transaksi, termasuk dalam akad nikah, hanya bersifat sunnah (syarat sempurna),  adalah  Al-Baqarah  (2):  282  dan  al-Thalaq  (65):  2.  Sebagai  konsekuensi dari  pendapat  mereka  yang  menekankan  pengumuman,  kalau  sudah  diumumkan  maka gugurlah peran dan fungsi saksi.
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  tampak  bahwa  Imam  Malik  sebenarnya  ingin menekankan  pentingnya  pengumuman  dalam  pernikahan,  yang  menurutnya pengumuman  inilah  fungsi  saksi,  dan  sama  sekali  tidak  ingin  mengatakan  bahwa  saksi dalam  akad  nikah  tidak  menjadi  syarat.  Dalam  upaya  menekankan  pentingnya pengumuman,  akhimya  Imam  Malik  terkesan  tidak  mensyaratkan  saksi.  Dengan ungkapan  lain,  Imam  Malik  tetap  berpandangan  bahwa  saksi  menjadi  syar at semp urnanya, bukan syar at sah perkawinan.
Al-Syâfi'i  mengharuskan  adanya  saksi  dalam  perkawinan,  yang  terdiri  dari  dua orang pria yang adil. Argumen yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan dari ibn 'Abda.  Kesaksiaan  dua  orang  saksi  yang  bermusuhan  dengan  para  calon  (mempelai) dapat  diterima  dan  perkawinannya  sah,  dengan  catatan  tetap  adil  dan  mengakui perkawinan  tersebut.  Imam  Al-Syafi'i,  juga  menambahkan  empat  hal  yang  menjadikan sahnya sebuah perkawinan: (1) wali, (2) persetujuan (ridla) dari yang akan dinikahkan (al-mankûhah), (3)  persetujuan  dari  yang  akan  menikahi (an-nâkih), dan  (4)  dua  orang saksi yang adil.
Menurut Syafi'iyah, perempuan dianggap tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam  urusan  perkawinan,  berdasarkan  syarat  yang  diajukan  atas  saksi  sebagaimana yang disyaratkan terhadap wali, yaitu : (1) Islam, (2) Baligh, (3) Berakal, (4) Merdeka, (5) Laki-laki, dan (6) Adil. Pendapat inilah yang berkembang di Indonesia dan diadopsi Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Dalam  KHI  disebutkan  bahwa  seorang  saksi
perkawinan  haruslah  beragama  Islam,  laki-laki,  adil,  aqil  baligh,  tidak  terganggu ingatannya, dan tidak tuna tungu.
Dalam  mazhab  Hanbali,  saksi  dalam  perkawinan  harus  ada  dan  tidak  boleh seorang dzimmi, tidak  wanita,  tetapi  boleh  saksi  orang  buta, dengan  syarat mengetahui benar  suara  orang  yang  melakukan  transaksi  ( akad )  sama  kira-kira  dengan pengetahuan  orang  yang  tidak  buta.  Dasar  yang  digunakan  adalah  hadis  yang diriwayatkan  az-Zuhri,  bahwa  Nabi  melarang  wanita  menjadi  saksi  dalam  masalah perkawinan dan talak.  Dalam riwayat  lain  termasuk  ju ga larangan  pada bidang- bidang mu'amalat. Dengan  ungkapan  lain,  saksi  dalam  akad  nikah  harus  laki-laki dan jumlahnya harus dua, dan disunatkan mengumumkan perkawinan.
Menurut  Ibn  Qudamah,  hukum  mengumumkan  perkawinan  hanya  sunah, berdasarkan  perintah  untuk  memukul  gendang  ( dufûf )  dan  mendendangkan  suara. Sekiranya  pengumuman  menjadi  syarat  akad,  pasti  disyaratkan  seperti  halnya  syarat- syarat lain. Penjelasan ini memberikan pengertian bahwa dalam madzhab Hanbali, saksi merupakan bagian dari rukun nikah, sedangkan pengumuman hanya berupa anjuran.
Abu Zahra mengklaim, semua ulama sepakat bahwa tujuan akhir dari keberadaan saksi  dalam  perkawinan  adalah  pengumuman  ( I'lân )  kepada  masyarakat  luas  tentang telah  dilakukankannya  prosesi  perkawinan.  Demikian  juga  Mahmud  Syalthut,  lebih menekankan  pada  fungsi  saksi  yaitu  untuk  menyebarluaskan  informasi  tentang perkawinan kepada masyarakat, daripada sekedar kehadirannya pada akad nikah.
Dari  pembahasan  di  atas  tampak,  bahwa  pada  prinsipnya  semua  ulama mensyaratkan  adanya  saksi  dalam  akad  nikah,  hanya  saja  Imam  Malik  terlihat  lebih menekankan  fungsi  saksi  sebagai  sarana  pengumuman  daripada  hanya  sekedar  hadir pada  waktu  akad  nikah.  Akibatnya,  terkesan  Imam  Malik  tidak  mengharuskan  saksi dalam akad nikah.
Malikiyah,  syafi'iyah,  dan  Hanabilah  juga  mensyaratkan  jenis  kelamin  laki-laki atas  saksi  perkawinan,  berbeda  dengan  Hanafiyah  yang  masih  mentolerir  perempuan, bahkan mensejajarkannya dengan laki-laki.
C. Telaah Terhadap Dalil-dalil Tentang Kesaksian Perempuan
Sebagaimana  telah  penulis  jelaskan,  mayoritas fuqaha dan  masyarakat  muslim secara umum menganggap bahwa  harga seorang saksi perempuan  hanyalah  "setengah" saksi  laki-laki,  dan  oleh  karenanya  dua  orang  saksi  perempuan  adalah  sama  dengan seorang  saksi  laki-laki.  Dasar  utama  yang  digunakan  umumnya  merujuk  kepada  surat Al-Baqarah  ayat  (282).  Asbâb  al-Nuzûl  ayat  ini  berkaitan  dengan ba'y  al-Silm ,  yakni jual beli pesanan  yang pembayaran secara tunai dilakukan  ketika barang pesanan telah sempurna. Redaksi lain menyebutkan bahwa  ayat  ini  berkenaan dengan  hutang  piutang dalam batas waktu tertentu.
Secara  tektual,  ayat  282  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  kesaksian  dua orang  perempuan  dinilai  setara  dengan  kesaksian  seorang  laki-laki,  ini  pun  dengan catatan sudah tidak ditemukan  lagi dua orang  laki-laki. Oleh mayoritas ulama, ayat ini kemudian  ditafsirkan  dengan  hadis  yang  menjelaskan  kekurangan/kelemahan  akal perempuan dibanding laki-laki sebagai alasan terhadap otoritas kesaksian laki-laki.
Berbeda dengan  mayoritas ulama salaf yang menganggap nash tentang  kesaksian sudah  final,  para  pemikir  kontemporer  menunjukkan  kekurangan  akal  dalam  hadis  ini tidak  berarti  perempuan  secara  potensial  tidak  mampu  menyamai  atau  melampaui prestasi kreativitas akal laki-laki. Hadis ini menggambarkan keadaan praktis sehari-hari kaum  laki-laki  dan  perempuan  di  masa  Nabi.  Laki-laki  mempunyai  otoritas  satu berbanding dua dengan perempuan, karena ketika  itu fungsi dan peran publik berada di
pundak  laki-laki.  Dengan  kata  lain,  jika  peran  publik  perempuan  setara  dengan  peran publik laki-laki, maka kesaksian perempuan memiliki nilai yang sama dengan laki-laki.
Menurut Asghar Ali E. dinilainya kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian  seorang  laki-laki  disebabkan  oleh  terbatasnya  pengalaman  perempuan dibanding laki-laki dalam masalah keuangan. Argumen yang digunakan adalah pendapat Muhammad Asad, bahwa ketentuan dua perempuan dapat dijadikan pengganti bagi satu saksi  laki-laki,  tidak  memberi  cerminan  bahwa  kemampuan intelektual perempuan lemah atau  kurang  secara  mutlak.  Hanya  saja  perempuan  kurang  akrab  dengan  prosedur- prosedur  bisnis  dibanding  laki-laki.  Menurut  Ali  Asghar  ayat  ini  bersifat  anjuran, bukan wajib.  Al-Qur'an  ingin  bersikap  adil  bagi  yang  berhutang  dengan  ditulis  dan  oleh  dua orang saksi yang pantas.
Untuk memperkuat pendapatnya, Asghar Ali mengutip penafsiran  yang diberikan Maulvi  Mumtaz  Ali  Khan. Pertama, ayat  Al-Qur'an  tentang  kesaksian  perempuan dengan  cara  apapun  tidak  membuktikan  inferioritas  perempuan  dibanding  laki-laki. Maulvi  juga termasuk  yang berpendapat bahwa karena perempuan, di masa ketika ayat tentang  kesaksian diturunkan, dibiarkan bodoh, buta huruf, dan tidak pernah  menerima pengalaman  yang  cukup  dalam  masalah  keuangan,  oleh  karenanya  Al-Qur'an menetapkan  kebutuhan  dua  saksi  perempuan  sebagai  pengganti  satu saksi  laki-laki.  Itu hanyalah untuk mengingatkan  yang satu jika  yang lain lupa atau melakukan kesalahan. Kaum  laki-laki  menjadi  kompeten  dalam  masalah-masalah  seperti  keuangan  karena dapat mengingat  lebih baik dibanding perempuan. Kedua, Maulavi berpendapat bahwa perintah  Al-Qur'an  ini  adalah  pilihan  dan  bukan  pemaksaan  bagi  semua  umat. Ketiga , menurutnya  kecuali  transaksi  keuangan,  Al-Qur'an  di  mana  pun  juga  tidak membutuhkan dua kesaksian perempuan sebagai  pengganti satu laki-laki  seperti dalam masalah  perkawinan,  perceraian, hudûd (hukuman) , dan qishâsh (pembalasan). Keempat , dia berargumentasi bahwa Nabi telah menerima kesaksian seorang perempuan dan merujuk pada hadis yang menceritakan bahwa 'Uqbah telah menikahi seorang gadis dan  kemudian  datang  seorang  perempuan  yang  memberi  informasi  (kesaksian)  bahwa dia  telah  menyusui  baik  laki-laki  maupun  perempuan  itu.  Menurut  hadis  ini,  Nabi menerima  kesaksian  perempuan  tersebut  dan  membubarkan  perkawinan  mereka. Mengenai  hadits  ini,  sebetulnya  telah  digunakan  oleh  para  ulama  yang  menegaskan bahwa  persaksian  seorang  perempuan  dalam  kasus  'Uqbah  tersebut  bersifat  khusus terkait permasalahan radla'ah.
Senada  dengan  pandangan  di  atas,  menurut  Zaitunah,  ketentuan  kesaksian  satu laki-laki dan dua orang perempuan tidaklah  mencerminkan  kemutlakan  jumlah,  namun merupakan  hasil  pembacaan  yang  proporsional  terhadap  kondisi  perempuan  ketika  itu, yang  secara  umum  kualitasnya  masih  di  bawah  laki-laki.  Namun  akan  berbeda  lagi misalnya  bagi  perempuan  yang  matang  dalam  bisnis,  memiliki  SDM  memadai, sebagaimana Khadijah, maka ini dapat merubah formula itu menjadi satu banding satu. Dan kesaksian ini tidak dapat diberlakukan untuk kesaksian secara umum, namun hanya dalam  hal  bisnis  dan  sifatnya  konstekstual. Dengan  demikian,  ayat  dan  hadis  tentang kesaksian  perempuan  bersifat  kontekstual  dan  harus  ditafsirkan  sesuai  dengan  kondisi sosial perempuan.
Tawaran  cermat  diajukan  oleh  Nasaruddin  Umar,  yang  menyatakan  bahwa  yang dimaksud kata rajul dalam ayat di atas lebih menekankan kepada aspek jender laki-laki bukan  kepada  aspek  biologisnya  sebagai  manusia  yang  berjenis  kelamin  laki-laki. Menurutnya,  tidak  semua  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  mempunyai  kualitas persaksian  yang  sama.  Dia  kemudian  mengutip  syarat-syarat  saksi  yang  diajukan  oleh
Sayyid  Quthub,  bahwa  Anak  laki-laki  di  bawah  umur,  orang  mabuk,  orang  gila,  dan hamba sahaya tidak termasuk dalam kualifikasi saksi yang yang dimaksud ayat tersebut di atas.
Lebih  jauh,  penulis Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur'an ini menyatakan,  kata al-rijâl ( mufrad  rajul )  dalam  Al-Qur'an  lebih  berkonotasi  jender ( gender  term ),  dengan  menekankan  aspek  maskulinitas  dan  kejantanan  manusia  yang harus  memenuhi  kualifikasi  budaya  tertentu.  Dan  oleh  sebab  itu,  tradisi  bahasa  arab menyebut perempuan  yang memiliki sifat-sifat  kejantanan dengan rajlah. Kata al-nisâ' ( mu frad  mar'ah atau imra'ah )  dalam  Al-Qur'an,  hanya  digunakan  dalam  arti  jender perempuan  dan  isteri-isteri.  Menurutnya,  kata  yang  lebih  berkonotasi  kepada  jenis kelamin adalah al-dzakar dan al-untsâ .
Masih  menurut  Umar,  kata 'aql dalam  hadis  tentang  kekurangan  perempuan, masih  perlu  dilacak  apa  yang  sesungguhnya  dimaksud ﻞﻘﻌﻟا .  Apabila  kekurangan  akal dikaitkan  dengan  kualitas  persaksian,  sementara  persaksian  itu  berhubungan  dengan faktor  budaya,  maka  bisa  saja  yang  dimaksud  dengan  kekurangan  akal  adalah keterbatasan  penggunaan  fungsi  akal  bagi  perempuan  karena  adanya  pembatasan- pembatasan budaya di dalam masyarakat. Jadi sifat kekurangan akal  yang  diidentikkan dengan  perempuan  tidak  bersifat  alamiah  dan  permanen,  dapat  berubah  sesuai  dengan ruang lingkup peran publik perempuan.
Penting  dikemukakan,  bahwa  terdapat  beberapa  ulama  misalnya Abu  Sa'îd  Al- Khudri dan Al-Sya'by , yang lebih menekankan kualitas daripada kuantitas saksi. Mereka berpendapat  bahwa  ketentuan,  baik  wajib  maupun sunnah ,  pencatatan  dan  kesaksian tidak  lagi  diperlukan  jika  tidak  dikhawatirkan  terjadi  perselisihan.  Pencatatan  dan kesaksian dibutuhkan apabila transaksi tidak didasari sikap saling percaya.
Pengarang  kitab  al-Fushul  fil-Ushul  mengatakan  bahwa  melakukan  suatu keutamaan bukanlah  kewajiban. Redaksi ayat  ini terdapat kalimat nahi (larangan) akan tetapi bukan bermakna  larangan bahkan boleh  dilakukan. Seperti halnya  kalimat amar , apabila  tidak  bersamaan  dengan  larangan  untuk  meninggalkannya  maka  secara hakikatnya bukanlah suatu perintah, begitu juga kalimat nahi.
Dari  dasar  di  atas,  dapat  diperoleh  ketentuan  alternatif  bahwa  ayat  yang menjelaskan  tentang  kesaksian,  khususnya  yang  menilai  kesaksian  dua  orang perempuan dengan seorang laki-laki dinasakh dengan ayat yang lebih menekankan pada aspek amanah .  Apabila  aspek  amanah  lebih  penting  dari  pencatatan  dan  kesaksian, maka dalam muamalah perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki.
Dengan  demikian,  terlihat  banyak  ahli  tafsir  dan  ahli  hukum  modern  tidak menerima  ketentuan  bahwa  kesaksian  seorang  perempuan  bernilai  setengah  dari kesaksian laki-laki, dan jika memang dipahami secara tektual maka hanya khusus dalam lingkup keuangan, tidak lebih. Mayoritas mereka menginterpretasikan bahwa ketentuan tentang  persaksian  terkait  erat  dengan  budaya  yang  berlaku  ketika  ayat  tersebut diturunkan,  dimana  ketika  itu  peranan  publik  laki-laki  sangat  dominan  dibanding perempuan.  Sementara  itu,  ulama  abad  pertengahan  ( salaf )  juga  tidak  memiliki kesepakatan bulat mengenai kesaksian perempuan, apakah kesaksiannya diterima dalam setiap lini hukum atau hanya dalam hukum jual beli. Namun harus diakui, bahwa dalam ketentuan  hukum  Islam  di  Indonesia,  khususnya  kesaksian  dalam  perkawinan  masih mensyaratkan harus terdiri dari dua orang laki-laki.

## Penutup
Pembicaraan  tentang  relasi  laki-laki  dan  perempuan  tidak  hanya  membahas perbedaan  secara  biologis,  tetapi  juga  melibatkan  peran  sosial  mereka.  Sebagaimana
pembahasan  tentang  kesaksian  perempuan  di  atas,  yang  mengutarakan  perbedaan pendapat para ahli  tafsir dan ahli  hukum,  yang secara umum dapat diambil  kesimpulan sebagai berikut:
Pertama ,  tidak  adanya  kesepakatan  secara  bulat  diantara  ulama salaf mengenai ketentuan  sah  tidaknya  perkawinan  tanpa  kehadiran  saksi.  Mereka  juga  berbeda pendapat  tentang  diterima  tidaknya  kesaksian  perempuan  dalam  perkawinan. Namun  mereka  sepakat  bahwa  fungsi  saksi  dalam  perkawinan  adalah pengumuman atas terjadinya suatu perkawinan.
Kedua ,  dalam  hukum mu'amalah ,  terjadi  pergeseran  pandangan  atas  kesaksian perempuan.  Ulama salaf pada  umumnya  menerima  kesaksian  perempuan  dengan catatan  bahwa  nilai  kesaksian  dua orang  perempuan  sebanding  dengan  kesaksian seorang  lak-laki.  Sementara,  banyak  ulama  modern  yang  mensejajarkan  antara kesaksian  seorang  perempuan  dengan  kesaksian  seorang  laki-laki.  Perbedaan tersebut disebabkan dua hal  yaitu: (1) kondisi sosial perempuan ketika pandangan terhadap  kesaksian  perempuan  diproduk;  (2)  ulama salaf lebih  memaknai  kata rajul atau al-rijâl dan mar'ah/imra'ah atau al-nisâ' dalam  arti  jenis  kelamin  ( sex identity ), sedangkan ulama modern memaknainya lebih berkonotasi jender. Kesimpulan  di  atas  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  suatu  penafsiran  terhadap ayat dan  hadis tentang  kesaksian perempuan dengan mempertimbangkan  kondisi sosial perempuan  dan  kemungkinan  adanya  identitas  jender,  yang  kemudian  diharapkan menjadi rujukan hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Daftar Pustaka Al-'Asqalâny, Ibn Hajr, Fath al-Bâry, Al-Maktabat Al-Syâmilat, volume 2. Al-Barudi, Imad Zaki, Tafsir Wanita, terjemah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004. Al- Bukhâri, Muhammad Isma'il, Shahîh al-Bukhâry , Al-Maktabat Al-Syâmilat, volume
2.
Al-Daruquthni,  'Ali  bin  Umar  Abu  Hasan, Sunan  Al- Daruquthni ,  Kitab  al-Nikâh ,  Al- Maktabat Al-Syâmilat. volume 2.
Al-Dimyathi, Abu Bakr, I’ânat al-Thalibîn, al-Maktabat al-Syâmilat. volume 2.
Al-Husainy,  Taqiyuddin  Abi  Bakr, Kifâyat  al-Akhyâr  fî  Hall  Ghâyat al-Ikhtishâr, Al- Maktabat Al-Syâmilat, volume 2, juz II.
Al-Jurjani, Al-Ta'rîfât, Al-Maktabat Al-Syâmilat, volume 2.
Arifin,  Bustanul, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Akar  Sejarah,  Hambatan, dan Prospeknya , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Al-Khatib, Hasan Ahmad, Al-Fiqh Al-Muqarin , Al-Nawawi,  Muhyiddin  Abu  Zakariya, Al- Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Al-Maktabat Al-Syâmilat. volume 2.
Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, Al-Umm, Al-Maktabat Al-Syâmilat, volume 2. Al-Sarkhisi,  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Sahl, Al-Mabsûth, Al-Maktabat  Al-Syâmilat. volume 2.
Al-Thabary,  Mohammad  bin  Jarîr, Jâmi’  al-Bayân  fi Ta’lîm al-Qur’ân, Al-Maktabat Al-Syâmilat. volume 2.
Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Al-Maktabat Al-Syâmilat, volume 2. Al-Zuhayli, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islam Damshiq: Dar al-Fkr, 1986. Bown,  John.  R. Islam, Law,  and  Equality  in  Indinesia:  An  Anthropology  of  Public Reasoning, Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Departemen  Agama  R.I. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998.
Dono, Daniela, dan Bruce Russett, Gender, Islam, And Autoritarianism . World Politics 56 July 2004.
Engineer,  Ashghar  Ali, Hak-Hak Perempuan  dalam  Islam, terjemah  oleh  Farid  Wajdi Jakarta:LSPPA, 1994.
__________________, Pembebasan  Perempuan ,  terjemah  oleh  Agus  Nuryanto, Yogyakarta: LKis, 2003.
Fish, M. Steven, Islam and Authorism , World Politics 55 October 2002.
Feillard,  Andree, Indonesia's  Emerging  feminism:  Women  Leader  on  Equality, Inheritance,  and  Other  Gender  Issues, Studia  Islamika,  Volume  4  Nomor  1, 1997.
Ibn Abidin, Mohammad Amin, Radd al-Mukhtâr , Al-Maktabat Al-Syâmilat. volume 2. Ibn  Katsîr,  Abû  al-Fidâ'  Isma'il, Tafsîr  Al-Qur'an al-'Adzîm, Al-Maktabat  Al-Syâmilat, volume 2.
Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab, al-Maktabat al-Syâmilat, volume 2. Ibn  Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid  wa  al-Nihâyat  al-Muqtashid ,  Lebanon:  Dar  Ibn 'Ashshâshah, 2005.
Ibn Qudamah, Al-Mughni, Al-Maktabat Al-Syâmilat, volume 2, juz XIV. Khallaf, Abd al-Wahhab, 'Ilm Usul al-Fiqh Kuwait: Dar al-Qalam, 1977. Lang, Jeffrey, Berjuang Untuk Berserah: Menyegarkan Pemahaman Islam, terjemahan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000. cet. IV.
Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKis, 2001. Muslim bin Hajjâj, Shahîh Muslim . Al-Maktabat Al-Syâmilat, volume 2. Nasution,  Khoiruddin, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang- undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia, Jakarta: INIS, 2002.
Nasution,  Khairuddin, Daur  al-Harakât  al-Nisâ'iyyah  fî  I'âdat  Tasykîl  Qanûn  al- Mujtama' al-Islâmî bi Indûnîsiyyâ, Studia Islamika, Volume 8, Nomor 2, 2002 Nur,  Said, Perempuan  dalam  Himpitan  Teologi  dan  HAM, Yogyakarta:  Pilar  Religia, 2005.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Al-Maktabat Al-Syâmilat, volume 2. Subhan,  Zaitunah, Menggagas  Fikih  Pemberdayaan  Perempuan ,  Jakarta:  el-Kahfi, 2008, cet II.
Syalthût, Mahmûd, Al-Fatâwâ: Dirâsat Musykilât al-Muslim al-Mu'âshir fî hayâtihi al- Yaumiah al-'Ammah, ttp: Dar al-Qalam, tt. Umar,  Nasaruddin, Argumen  Kesetaraan  Jender:  Perspektif  Al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, 2001.
Wahid,  Abdurrahman, Islam  Kosmopolitan:  Nilai-nilai  Indonesia  dan  Transformasi Kebudayaan, Jakarta: the Wahid Institute, 2007. Zahra, Muhammad Abu, Muhâdarât fî 'Aqd al-Zawâj  wa Asâruhu , ttp: Dar al-Fikr  Al- 'Arabiyah, tt.