## Menuju Kewirausahaan Sosial di Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

## Muryanti Muryanti
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  Yogyakarta, 56281, Yogyakarta, Indonesia Korespondensi: newsyant@yahoo.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Muryanti, M. (2020). Towards Social Entrepreneurship in the Village through Village-Owned Enterprises. Society, 8(1), 163- 174.
DOI : 10.33019/society.v8i1.161
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 17 Maret, 2020;
Diterima: 19 Mei, 2020;
Dipublikasi: 23 Juni, 2020;
Kewirausahaan  sosial  adalah  konsep  penting  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Konsep  ini mengacu  pada  adanya  dedikasi  individu,  yang  memiliki karakter  pemimpin,  yang  bekerjasama  dengan  masyarakatnya secara  aktif,  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  kolektif. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  melalui  kewirausahaan sosial.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  observasi.  Hasil  observasi  kemudian  dianalisis, digabungkan  dan  diperkaya  dengan  data  sekunder.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  BUMDes  merupakan  sebuah lembaga di daerah pedesaan, yang memiliki peran yang penting dalam mendorong dan mendukung prinsip-prinsip kewirausahaan  sosial  di  masyarakat  pedesaan.  Namun, berbagai  kegiatan  dan  inovasi  BUMDes  belum  memberikan perubahan  signifikan  bagi  desa  seperti  peluang  kerja  bagi pemuda  desa  serta  bermacam-macam  kegiatan  ekonomi  di daerah  pedesaan  untuk  meningkatkan  perekonomian  lokal. Penguatan sistem sosial di desa diperlukan untuk mewujudkan kewirausahaan  sosial  secara  komprehensif  melalui  kolaborasi aktif  para  pemimpin  desa  dan  masyarakat.  Pengelolaan  dana desa  oleh  BUMDes  perlu  dilanjutkan  dan  dievaluasi  dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci: BUMDes;  Dana  Desa;  Desa;  Kewirausahaan Sosial

## Society, 8 (1), 170-181, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161

## 1. Pendahuluan
Pedesaan  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  bangsa.  Indonesia  bisa mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  melalui  desa.  Berkaitan  hubungannya  dengan masyarakat  kota,  desa  mampu  memberikan  sumbangan  pangan,  energi,  lingkungan,  dan tenaga  kerja  produktif  yang  bermigrasi  ke  kota.  Desa  merupakan  penggerak  kota  ( Muryanti, 2018 ).  Potensi  besar  ini,  yang  dapat  dikembangkan,  adalah  karena  banyaknya  desa  di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017,  jumlah  desa  di  Indonesia  sebanyak  74.957  desa  ( Abdulsalam,  2019 ).  Dalam  dua  tahun terakhir, jumlah desa meningkat sebanyak 203 desa.
Desa  memiliki  potensi  yang  besar.  Keberadaan  desa  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Selain  itu,  peraturan  lain  tentang potensi  desa  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2005  tentang Kelurahan,  serta  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia Nomor  66  Tahun  2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  desa  merupakan  suatu  pemerintahan  daerah  terendah,  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi untuk  mengatur  wilayahnya  sendiri.  Otonomi  desa  tidak  terlepas  dari  asal  usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  memiliki  empat  program  prioritas  untuk  mempercepar  pembangunan  desa. Empat  program  prioritas  tersebut  adalah  Produk  Unggulan  Kawasan  Pedesaan  (Prukades), Embung Desa (penampungan air dalam skala besar), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk menjalankan empat program prioritas tersebut. Tahun 2019, pemerintah telah mengalokasikan Rp70 triliun untuk dana desa ( Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018 ).
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu dari empat program Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.  Target  utama program  tersebut  yakni  adanya:  (1)  Sumber  Daya  Lokal;  (2)  Pengelolaan  Usaha  Ekonomi Produktif;  (3)  Penguatan  Kapasitas  dalam  Manajemen  Resiko  Bencana;  (4)  Pelestarian Lingkungan Hidup, dan (4) Penguatan Tata Kelola Desa. BUMDes mendorong dan mendukung desa agar berdikari untuk mengembangkan potensi desa melalui badan usaha yang dimiliki.
Beberapa desa di Indonesia telah berhasil menggali potensi desanya sebagai upaya dalam pembangunan  desa.  Penelitian  mendalam  atas  keberhasilan  tersebut  diperlukan  untuk dijadikan  sebagai  percontohan,  terutama  dalam  pengembangan  BUMDes.  Penelitian  ini bertujuan mengkaji  keberhasilan BUMDes di beberapa wilayah di Indonesia sebagai lembaga penggerak  pembangunan  desa  dengan  berfokus  pada  peran  BUMDes  dalam  menggerakan aktivitas  ekonomi  di  area  pedesaan.  Selain  itu,  BUMDes  juga  mampu  mendorong kewirausahaan  sosial  masyarakat  pedesaan,  yang  memang  sudah  terbentuk  sebelumnya, sebagai karakter yang melekat pada masyarakat. Upaya BUMDes bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan  keuntungan  ekonomi  semata  bagi  masyarakat  pedesaan,  akan  tetapi  lebih  dari itu,  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.  Misalnya, tersedianya  lapangan  pekerjaan  dan  menurunnya  angka  pengangguran  di  wilayah  pedesaan menjadi sebuah nilai positif dari program dana desa.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161

## 2. Tinjauan Pustaka
Gregory  Dees  menjelaskan  bahwa  kewirausahaan  sosial  berbeda  dengan  kewirausahaan bisnis  ( Puspitasari,  2019 ).  Kewirausahaan  sosial  memiliki  tujuan  yang  eksplisit  berdasarkan pada sebuah gerakan yang didorong oleh semangat untuk menolong orang lain dan membuat perubahan  untuk  kebaikan  bagi  masyarakat.  Wirausaha  sosial  adalah  mereka  yang  memiliki pengetahuan  modal  (Sumber  Daya  Manusia),  modal  sosial,  dan  keterampilan  sosial,  yang mengubah masalah sosial menjadi inovasi sosial. Cara terbaik untuk mengukur kewirausahaan sosial  bukan  dengan  menghitung  jumlah  keuntungan  yang  dihasilkan  tetapi  pada  tingkat  di mana kegiatan ekonomi juga menghasilkan nilai-nilai sosial. Selain itu, menurut Gregory Dess, kewirausahaan  sosial  adalah  kombinasi  dari  antusiasme  dalam  kegiatan  sosial,  yang dikombinasikan  dengan  tekad,  inovasi,  dan  disiplin,  hampir  sama  dengan  apa  yang berkembang  di  dunia  bisnis.  Kegiatan  kewirausahaan  sosial  tidak  hanya  untuk  mencari keuntungan,  tetapi  juga  bagaimana  menggabungkan  kegiatan  mencari  keuntungan  dengan kegiatan yang bertujuan nilai sosial.
Kegiatan  kewirausahaan  sosial,  pada  tingkat  individu,  dapat  mengurangi  tingkat pengangguran  dengan  menciptakan  lapangan  kerja  dan  pada  tingkat  kelompok,  dapat mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  masyarakat  (Firdaus,  2014)  dan  menyelesaikan  berbagai masalah  sosial  (pendidikan  dan  kesehatan).  Kewirausahaan  sosial  adalah  upaya  untuk menemukan  peluang  dengan  sumber  daya  kecil,  tetapi  memiliki  semangat  kerja  keras  yang berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Purwani  et  al.,  2018).  Menurut Abu-Saifan  (2012),  beberapa  karakteristik  kewirausahaan  sosial  adalah  sebagai  berikut:  (1) kemampuan inovasi; (2) dedikasi tinggi; (3) keterampilan manajerial; (4) pemikiran strategis; (5) pemikiran  holistik;  (6)  kemampuan  kepemimpinan;  (7)  komitmen  tinggi;  (8)  dapat  mencari peluang; (9) pencipta; (10) memiliki konten bisnis, dan (11) gigih dalam berusaha.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang  mempelajari  atau  menafsirkan  fenomena,  yang  dianalisis  dari  proses  dan  makna  yang melekat  pada  peneliti.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  memunculkan  berbagai  makna  dalam konteks yang berbeda, termasuk berbagai metode, yang mencakup pandangan interpretatif dan naturalistik dari subjek yang diteliti. Hasil penelitian kualitatif adalah proses pemaknaan dari pengalaman pribadi subjek penelitian sehari-hari ( Denzin & Lincoln, 2009, p. 2 ).
Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yang diperoleh melalui koran, baik koran online  atau  koran  cetak,  yang  mengulas  tentang  keberhasilan-keberhasilan  desa  yang mendapatkan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari observasi  di  desa-desa  yang  sukses  dalam  usaha  dan  manajemen BUMDes.  Observasi  adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling mendasar dalam penelitian dalam mengambil tindakan  dan  menafsirkan  suatu  peristiwa  dan  implikasinya.  Teknik  ini  digunakan  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  dan  mengetahui  kebenaran  umum  dan  pengetahuan  tentang budaya  masyarakat,  yang  tidak  bisa  diperoleh  melalui  wawancara  atau  untuk  memperkaya data  yang  diperoleh  dari  wawancara.  Observasi  merupakan  proses  mencatat  suatu  peristiwa dengan  menggunakan  instrumen  serta  merekamnya  untuk  tujuan  penelitian  ( Denzin  & Lincoln, 2009, p. 523 ).
Observasi  dijalankan  dengan  cara  mengamati  berbagai  kegiatan  yang  dijalankan  oleh BUMDes  di  beberapa  desa  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  Provinsi  Jawa  Tengah, Indonesia,  yang  telah  berhasil  dalam  mengembangkan  BUMDes.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pengembangan infrastruktur desa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa,
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161
pengembangan  desa  wisata,  unit  bisnis  yang  beragam  dan  dikelola  secara  mandiri,  atau pengembangan  konsep  desa  pintar  ( smart  village ),  dan  penggunaan  teknologi  di  antara masyarakat untuk memecahkan masalah di desa.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Peran BUMDes di Pedesaan
BUMDes adalah salah satu perwujudan dari implementasi undang-undang, terkait dengan pengelolaan  sumber  daya  alam  pada  skala  desa,  yang  sejalan  dengan  sila  ke-5  Pancasila, Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia  ( Surono,  2017 ).  BUMDes  bertujuan  untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat ( Agunggunanto et al., 2016 ). Keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara bersama menjadi sejalan dengan konsep kewirausahaan sosial.
BUMDes  didirikan,  dikelola,  dan  dikembangkan  oleh  desa.  Desa  juga  memiliki  peran sebagai  fasilitator  dan  motivator  dalam  meningkatkan  kualitas  manajemen  Sumber  Daya Manusia  BUMDes,  dan  pengawas  program  BUMDes  ( Chintary  &  Lestari,  2016 ).  Modal  awal BUMDes,  secara  keseluruhan,  adalah  milik desa.  Namun  di  beberapa  desa,  Pemerintah  Desa dan  masyarakat  berinvestasi  di  BUMDes,  dengan  persentase  51:49  ( Ridwan,  2014 ).  Modal BUMDes tersebut menjadi aset desa yang dikelola dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada  masyarakat  ( Astuti  &  Warsito,  2017 ).  Dalam  pengelolaan  BUMDes,  ada  pemisahan untuk  layanan,  manajemen  aset,  dan  pengembangan  bisnis,  yang  hasilnya  digunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ( Winarto, 2017 ).
BUMDes  memiliki  peran  penting  untuk  menjaga  semangat  gotong  royong  dalam pengembangan identitas bangsa. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Rika Fatimah di 61 desa di bagian barat Indonesia, menunjukkan bahwa pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat penting untuk dilakukan karena dapat menciptakan keunggulan kompetitif, kolaboratif dan adaptif, untuk kesejahteraan desa berkelanjutan dengan syarat melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan  karakter  desa  ( Kompas.id,  2018a ).  Tujuan  pendirian  BUMDes  adalah untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi di desa dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri dan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  ( Faedlulloh,  2018 ).  BUMDes  membawa  perubahan sosial dan ekonomi di desa, tidak langsung ke rumah tangga, tetapi lebih secara makro dengan peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD).  Hal  ini  sejalan  dengan  pembangunan  di  daerah pedesaan  yang  memiliki  prioritas  dalam  pembangunan  infrastruktur  dan  pembangunan ekonomi di tingkat desa ( Anggraeni, 2016 ).
BUMDes  juga  memiliki  peran  penting  dalam  menjalankan  proses  pemberdayaan masyarakat  yang  bertujuan  untuk  menjadi  stabilisator,  modernisator,  inovator,  dan mengurangi pengangguran ( Darwita & Redana, 2018 ). Namun, di masa depan, pembangunan ekonomi keluarga perlu diprioritaskan, ketika BUMDes telah mampu meningkatkan ekonomi pedesaan secara makro.
Kinerja  BUMDes  dipengaruhi  oleh:  (1)  tata  kelola  kelembagaan  sebagai  kunci  utama keberhasilan.  Kinerja  BUMDes  merupakan  kerja  kolektif  yang  berpengaruh  dan  dipengaruhi oleh sistem kerja desa yang saling terkait; (2) keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh jangkauan dan  skala  usaha,  yang  bisa  bertahan  karena  melayani  kebutuhan  lokal  masyarakat  lokal;  (3) BUMDes, yang tumbuh dan berkembang berlandaskan kearifan dan solidaritas lokal lebih kuat dan  kokoh  dalam  keberlanjutan  organisasi  dibandingkan  dengan  unit  usaha  komersial ( Diartho, 2017 ).
Kegiatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan ekonomi di desa, salah satunya adalah  pengelolaan  produksi  tahu  yang  difasilitasi  oleh  pemangku  kepentingan.  Pengelolaan
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161
limbah  cair  tahu  dan  pemanfaatan  biogas  berjalan  dan  berkelanjutan  saat  ini  dengan menggunakan  teknologi.  Proses  pengelolaan  diubah  karena  sebelumnya  proses  tersebut dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  menggunakan  Instalasi  Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak mempertimbangkan analisis kelayakan ekonomi ( Shaffitri et al., 2016 ).
Kegiatan lain yang dikembangkan oleh BUMDes beragam. Beberapa unit bisnis yang telah dikembangkan  termasuk  warung  serba  ada  atau  waserda  disertai  dengan  mengakomodasi produksi  asli  desa  ( Darwita  &  Redana,  2018 ),  pengembangan  pasar  desa,  pengembangan koperasi  yang  menjual  barang  grosir  dan  eceran,  unit  simpan  pinjam  melalui  koperasi, pengembangan  pariwisata  desa,  pengembangan  pertanian-industri-transportasi,  serta membantu  industri  rumah  tangga,  agro-industri  atau  perikanan  darat  ( Ridlwan,  2014 ), pengelolaan  air  bersih,  pembangunan  infrastruktur  desa,  memberikan  bantuan  kepada kelompok  bisnis  industri  rumah  tangga,  penyewaan  truk  mixer  ( Winarto,  2017 ).  Di  beberapa desa,  BUMDes  menjalankan  berbagai  kegiatan  berbasis  Islam.  Kegiatan  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  secara  keseluruhan,  dengan  mempromosikan  rasa  kekeluargaan  dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariah Islam ( Pradesyah & Albara, 2018 ). Kegiatan ekonomi berbasis syariah terdiri dari simpan dan pinjam tanpa bunga, tetapi hanya membayar bagi hasil sesuai dengan hasil operasi.
Kegiatan ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di desa dengan perputaran uang yang lebih  cepat.  Pada  tingkat  individu,  keluarga  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka  dan membuka peluang bisnis bagi setiap individu untuk mengembangkan produk mereka dengan cara yang inovatif dan kreatif. Di tingkat masyarakat, BUMDes dapat menciptakan pekerjaan baru  atau  memperbarui  pekerjaan  yang  ada  menggunakan  teknologi  yang  menarik  kaum muda. Peluang kerja ini dapat mengurangi pengangguran di daerah pedesaan. Perubahan yang terjadi pada tingkat individu, kelompok, dan masyarakat adalah bentuk konsep kewirausahaan sosial yang tumbuh di desa.
Saat  ini,  BUMDes  telah  diposisikan  sebagai  lembaga  ekonomi  desa  yang  memiliki  peran dalam kesejahteraan masyarakat, pemerintahan desa dan desa. BUMDes yang dikelola dengan baik akan mendukung ekonomi lokal, regional dan nasional. BUMDes sebagai lembaga baru di daerah  pedesaan  memiliki  kontribusi  positif  terhadap  pembangunan  ekonomi  di  daerah pedesaan,  namun  proses  implementasi  masih  memiliki  beberapa  masalah  yang  perlu diselesaikan di masa depan. Beberapa masalah yang dialami oleh BUMDes, termasuk kualitas layanan, manajemen organisasi, kurangnya jenis bisnis, dan rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan  dalam  manajemen  BUMDes  ( Agunggunanto  et  al.,  2016 ).  Dengan  demikian,  dalam proses  pengembangan  BUMDes,  harus  melibatkan  seluruh  masyarakat,  bukan  hanya  aparat desa,  dengan  menjadi  anggota/pemilik  BUMDes,  sebagaimana  diterapkan  dalam  sistem ekonomi koperasi ( Faedlulloh, 2018 ).
Sangat perlu untuk melakukan pengawasan oleh pihak terkait sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dengan tujuan memenuhi hak desa untuk sumber daya  alam  pada  skala  desa.  Dalam  implementasinya,  perlu  diatur  ketentuan  teknis  untuk melakukan  pemantauan  dan  evaluasi dan  memberikan  panduan  kepada desa  ( Surono,  2017 ). Di tingkat lokal, pemerintah desa memiliki peran yang kuat dalam mengelola BUMDes sebagai pengawas dan pembuat keputusan. Kualitas layanan dan manajemen organisasi BUMDes perlu ditingkatkan  dan  pekerja  profesional  diperlukan  untuk  menjadikan  BUMDes  lembaga profesional ( Anggraeni, 2016 ).
Pengawasan  internal  dan  eksternal  terhadap  BUMDes  dapat  dilakukan.  Kontrol  internal dilakukan  oleh  Badan  Pengawas,  sedangkan  kontrol  eksternal  dilakukan  oleh  Badan
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161
Pemberdayaan Masyarakat. Badan Pengawasan, dalam melakukan pengawasan, menggunakan data administrasi secara berkala sesuai dengan program kerja tahunan. Badan Pemberdayaan Masyarakat  hanya  berperan  dalam  proses  awal  pendirian  dan  fasilitasi  BUMDes  dengan program  pemerintah.  Dalam  implementasinya,  peran  kedua  pengawas  belum  optimal  dan membutuhkan  koordinasi  yang  baik  untuk  meningkatkan  BUMDes  dalam  memberdayakan dan  berkontribusi  pada  pembangunan  desa  ( Astuti  &  Warsito,  2017 ).  Meningkatkan pemberdayaan dan ketersediaan pekerjaan sebagai  hasil dari kinerja BUMDes tentunya dapat meningkatkan kewirausahaan sosial di desa.

## 4.2. Kewirausahaan Sosial melalui BUMDes di Desa
Kegiatan-kegiatan  BUMDes  merupakan  pelaksanaan  konsep  kewirausahaan  sosial  untuk mengembangkan potensi desa. Selain menghasilkan manfaat ekonomi, BUMDes juga berperan sebagai forum komunikasi, menjaga motivasi untuk bekerja, forum pemberdayaan  dan forum untuk  meningkatkan  solidaritas  bagi  masyarakat  pedesaan.  BUMDes  juga  memiliki  peran untuk menciptakan inovasi untuk mengurangi pengangguran. BUMDes membantu pemerintah desa  dalam  mengelola  dana  desa  dan  mengembangkan  sumber  daya  alam  dan  manusia  di desa.
Desa  Latukan,  Kecamatan  Karanggeneng,  Kabupaten  Lamongan,  Provinsi  Jawa  Timur, Indonesia,  salah  satu  desa  yang  telah  berhasil  menerapkan  konsep  kewirausahaan  dalam pengelolaan dana desa. Desa ini dikenal sebagai desa mandiri. Dana desa yang diperoleh dari pemerintah  pusat  hanya  digunakan  sebagai  pendanaan  pendukung  untuk  pengembangan desa.  Dengan  kata  lain,  pengembangan  desa  menggunakan  sumber-sumber  pendanaan mandiri desa.
Desa ini dengan populasi 1.500 keluarga (sekitar 5.000 jiwa) memiliki potensi unggul dari produksi pertanian. Tanaman pokok tidak jauh berbeda dengan desa lain yang terdiri dari padi dan  palawija.  Sedangkan  tanaman  komersial  ditanam  oleh  petani  yang  memberikan  banyak keuntungan adalah semangka kuning dan merah. Luas tanam semangka adalah 374.452 hektar. Dengan luas tanam seperti itu, tentu saja petani mendapat untung maksimal di musim panen.
Selain itu, kegiatan masyarakat Desa Latukan semakin dinamis dengan berbagai jenis usaha yang  dikelola  oleh  BUMDes  ( Kompas.id,  2018b ).  BUMDes  di  Desa  Latukan  memiliki perusahaan air minum, program ternak berkala, jasa perbaikan dan penyewaan alat produksi pertanian  seperti  mesin  tanam,  mesin  panen,  dan  traktor.  Sumber  air  bersih  dari  Air  Bawah Tanah (ABT) dan dari Sungai Bengawan Solo, yang diproses menggunakan Instalasi Penjernih Air  (IPA).  Air  yang  berasal  dari  sungai  ditampung  ke  dalam  kolam  penampungan  air  lalu diproses  menggunakan  Instalasi  Penjernih  Air  (IPA)  kemudian  didistribusikan  kepada masyarakat. Masyarakat membayar Rp1.200 per meter kubik (m 3 ) dalam menggunakan layanan ini. BUMDes mendapat keuntungan dari bisnis ini Rp1.250.000 per bulan.
BUMDes  juga  mengelola  pasar  desa  dan  menjual  produk-produk  unggulan  untuk  usaha kecil  dan  menengah  dalam  bentuk  makanan  ringan  dengan  bahan  dasar  jantung  pisang. Kemudian,  jantung  pisang  diolah  oleh  masyarakat  menjadi  keripik,  tongkat,  jenang  (bubur disajikan dengan gula merah atau santan) dan es krim. Pasar desa memiliki 67 kios pedagang kecil,  dengan  biaya  retribusi  Rp500  per  pedagang.  Pendapatan  dari  retribusi  memberikan manfaat  bagi  desa  sebesar  Rp3.000.000/bulan.  Pinjaman  modal  dibatasi  hingga  Rp3.000.000 untuk  setiap  pedagang,  yang  dialokasikan  untuk  200  pedagang  dan  masyarakat  setempat. Khusus untuk usaha kecil dan menengah, pinjaman modal harus dikembalikan dalam waktu 110 hari. Aset pasar desa mencapai Rp110.000.000 dan total kredit macet Rp30.000.000.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161
BUMDes  di  Desa  Latukan  tidak  hanya  mendorong  kegiatan  ekonomi  masyarakat, mengembangkan  potensi  desa,  dan  meningkatkan  omset  desa,  tetapi  juga  menjual  produk Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) melalui kios BUMDes yang terletak di dekat Kantor  Desa.  BUMDes  juga  bekerja  sama  dengan  Gabungan  Kelompok  Tani  atau  Gapoktan untuk  menyediakan  jasa  penyewaan  peralatan  pertanian.  Manajemen  peralatan  produksi pertanian  memberikan  kontribusi  pendapatan  ke  desa  sebesar  Rp.33.000.000/tahun  atau  20% dari omset jasa sewa dan perbaikan.
Dana desa yang diterima oleh Desa Latukan sebesar total Rp283.000.000 pada tahun 2015. Tahun 2016, dana desa yang diterima sebesar total Rp634.000.000. Tahun 2017, Dana desa yang diterima sebesar Rp809.000.000. Pengelolaan potensi desa dilakukan dengan berbagai kegiatan produktif dan telah mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp2,57 miliar. Hasil ini adalah sekitar  setengah  dari  total  pendapatan  Rp1,46  miliar  dari  berbagai  sumber  pendanaan  yang diterima seperti dana desa dan bagi hasil dari pajak dan retribusi dari kabupaten.
Pemerintah  Desa  juga  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  pinjaman  untuk usaha  ternak  kepada  petani.  Pada  tahun  2016,  pinjaman  usaha  ternak  kambing  mencapai Rp52.500.000,  dengan  ketentuan  satu  orang  mendapat  pinjaman  sebesar  Rp3.500.000,  yang tersebar  di  15  Rukun  Tetangga  (RT)  masing-masing  1  orang.  Uang  pinjaman  yang  dapat dikembalikan  sebesar  80%.  Kambing  dibeli oleh  penduduk  desa  tersebut  sebesar  Rp2.000.000 per kambing. Di desa ini terdapat 85 peternak sapi potong, 55 peternak kambing dan komoditas perikanan  (nila  2,4  ton/tahun,  lele  1  ton/tahun,  dan  bandeng  13  ton/tahun).  Keragaman kegiatan  usaha  petani  meningkatkan  perputaran  dana  desa  yang  dikelola  oleh  BUMDes (Kompas.id, 2018b).
Kewirausahaan  sosial  di  Desa  Latukan  dapat  dilihat  dari  aktivitas  BUMDes  yang melakukan  pembangunan  ekonomi  di  desa  tersebut.  Berbagai  jenis  kegiatan  ini  mampu mendorong  perekonomian  di  daerah  pedesaan  pada  tingkat  individu,  kelompok,  atau masyarakat  desa.  Pada  level  individu  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  mengurangi pengangguran  serta  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga.  Pada  level  kelompok  terdiri  dari kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat di desa-desa yang bekerja bersama  dengan  BUMDes,  seperti  Gapoktan,  Karang  Taruna,  Dasawisma,  atau  Posyandu, sebagai  kegiatan  kolektif  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  sosial.  Pada  level  masyarakat,  secara keseluruhan,  dapat  mengurangi  kemiskinan  di  pedesaan,  yang  dihasilkan  dari  kegiatan kewirausahaan sosial pada tingkat individu dan kelompok.
Kegiatan  ekonomi  dan  kewirausahaan  sosial  di  Desa  Latukan  merupakan  suatu keberhasilan  pengelolaan  dana  desa,  yang  salah  satu  pengelolaannya  dilakukan  melalui BUMDes.  Dalam  konteks  yang  berbeda,  desa-desa  berikut  berhasil  mendorong  kegiatan ekonomi desa dan mampu memperkuat kewirausahaan di desa.
1) Desa  Pangkahwetan,  Kecamatan  Ujungpangkah,  Kabupaten  Gresik,  Provinsi  Jawa  Timur ( Kompas.id, 2018c ).

## A. Pembangunan Ekonomi
a) Pengembangan  ekowisata mangrove (bakau)  dan  pembuatan  foto  spot  untuk wisatawan.
b) Pengembangan kawasan wisata Pulau Nyamuk (Gili Grasakan).
c) Pengembangan  kuliner  hasil  laut  (kare  rajungan,  lobster,  kelo  (asem-asem)  ikan sembilang, dan ikan bakar) di dekat dermaga.
d) Acara Berkala seperti Festival Muara Bengawan Solo (panjat pinang, balap dayung, perahu hias, layang-layang).
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161
e) Pengembangan  acara  budaya  Pemilihan  Duta  Wisata Reang (laki-laki)  dan Eson (perempuan).
B. Kewirausahaan Sosial
a) Pengembangan  desa  wisata  dapat  meningkatkan  lapangan  pekerjaan  dan mengurangi pengangguran.
b) BUMDes  memiliki  unit  bisnis  simpan  pinjam  serta  layanan  pembayaran  dan transfer untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat.
2) Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat ( Kompas.id, 2018d )
A. Pembangunan Ekonomi
a) Pengembangan  Perusahaan  Air  Minum  Desa  (PAMDes)  yang  menghasilkan  air yang bersih dan hemat dibandingkan dengan jika menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari.
b) Penjualan air minum dalam kemasan merek MAKMUR-QUA.
c) Pembukaan BUMDes Mart, yang menampung produk hasil kreativitas masyarakat desa (aneka produk ubi jalar).
d) Pengelolaan  sewa  atas  lahan  desa  melalui  lelang  kepada  masyarakat  dengan luas lahan yang disewa maksimal 1 hektar.
e) Pengembangan peternakan kambing.
f) Pembangunan kawasan wisata arung jeram di Sungai Cimanis sepanjang 3 km.
g) Pengelolaan sampah rumah tangga oleh pemerintah desa.
B. Kewirausahaan Sosial
Pengelola  BUMDes  yang  diantaranya  pengembangan  desa  wisata,  perusahaan  air minum  desa,  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  desa  dan  BUMDesMart  dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.
3) Desa  Baumata  Utara,  Kecamatan  Taebenu,  Kabupaten  Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur ( Kompas.id, 2018e )
A. Pembangunan Ekonomi
a) Pembangunan Taman Eden dengan tanaman hortikultura, palawija, tanaman kopi, kemiri, kelapa, pinang, nangka, dan mangga di sepanjang jalan desa yang gersang dapat menghijaukan desa dan sekaligus memberikan hasil ekonomi.
b) Pembangunan  sarana  dan  prasarana  pertanian  (pompa  sumur  bor,  selang,  keran air, pembangunan kandang sapi, pembangunan gudang pertanian) serta pembelian alat pertanian (mesin giling jagung dan mesin parut kelapa).
c) Pembangunan infrastruktur jalan desa untuk memperlancar aktivitas ekonomi.
d) Pengembangan BUMDes untuk menggerakan ekonomi desa dengan cara membeli tenda berpindah, kursi plastik, lampu bohlam, dan kios alat-alat pertanian.
B. Kewirausahaan Sosial
a) Taman  Eden  merupakan  upaya  inovatif  dari  pemerintah  dalam  menggerakkan masyarakat dalam budidaya pertanian secara kolektif (penggunaan lahan desa yang disewakan untuk kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama).
b) Proyek  padat  karya  dalam  pembangunan  infrastruktur  desa  dapat  meningkatkan lapangan pekerjaan.
c) Mengurangi  pengangguran  dengan  pengembangan  BUMDes  melalui  berbagai bisnis pertanian.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161
4) Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur ( Kompas.id, 2018f )

## A. Pembangunan Ekonomi
a) Pembangunan  ekowisata  dan  arboretum  dari  hutan  bambu  dan  embung  untuk pertanian untuk menjaga sumber air pertanian dan sumber air bersih.
b) Objek wisata pada embung pertanian berupa danau buatan (kolam renang, sepeda air dan perahu kecil).
c) Arboretum  bambu  adalah  wahana  pendidikan  karena  keanekaragaman  spesies bambu  yang  ditanam,  yang  berasal  dari  semua  daerah  di  Indonesia  dan  menjadi sumber  air  untuk  menjaga  keseimbangan  ekologis,  air  minum  sehari-hari,  dan irigasi.
d) Pembangunan  infrastruktur  desa,  yang  mencakup  drainase,  tembok  penyangga jalan, plat duiker, gorong-gorong dan rabat beton
B. Kewirausahaan Sosial
a) Pembangunan  infrastruktur  yang  padat  karya  dapat  meningkatkan  lapangan pekerjaan di desa.
b) Pengembangan Arboretum dan Ekowisata mampu mendorong tenaga kerja kreatif di desa untuk mengembangkan pariwisata.
c) Lapangan  pekerjaan  baru  hasil  pengembangan  pariwisata  terkait  dengan  industri rumah tangga dan kewirausahaan.
5) Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ( Kompas.id, 2018g )
A. Pembangunan Ekonomi
a) Budidaya padi lokal varietas Karang Dukuh dan Siam Unus.
b) Budidaya  tanaman  Jeruk  Siam  Banjar.  Buah  hasil  panen  kemudian  diolah  dan dijadikan produk es krim yang akan dijual melalui BUMDes.
c) Pengembangan unit usaha simpan pinjam BUMDes dan penyediaan modal kepada petani untuk budidaya padi lokal pada saat musim tanam dan dilunaskan kembali oleh petani pada saat musim panen.
d) Berbagai bisnis yang dikembangkan oleh BUMDes diantaranya jual dan beli gabah, layanan penyediaan air bersih, pengelolaan gedung serbaguna, penggemukan sapi, dan produksi es krim jeruk.
B. Kewirausahaan Sosial
a) Aneka  usaha  yang  dikembangkan  oleh  BUMDes  dapat  meningkatkan  lapangan pekerjaan di desa.
b) Budidaya tanaman lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan  meningkatkan kreativitas petani dengan tujuan untuk menambah pendapatan.
Desa-desa  tersebut  merupakan  contoh  terbaik  untuk  desa,  yang  telah  berhasil  dalam mengelola dana desa, yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan desa. Dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan desa, yang dalam pengelolaannya dilakukan dengan cara  mendirikan  lembaga  BUMDes.  Pembangunan  desa  dilakukan  melalui  kegiatan  yang beragam, diantaranya  pengembangan  wisata  desa  dan  kuliner,  pengelolaan  sumber  daya  air, peningkatan  produktivitas  pertanian  dan  peternakan,  pengelolaan  sumberdaya  desa, pembangunan infrstruktur serta pengelolaan aneka usaha.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161
Pembangunan ekonomi desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat  dan  lembaga  desa,  akan  tetapi  untuk  mengembangkan  kewirausahaan  sosial  di desa. Tumbuhnya konsep kewirausahaan sosial dikarenakan mekanisme solidaritas masyarakat di  pedesaan  masih  tergolong  tinggi  dibandingkan  dengan  masyarakat  kota.  Hal  ini berimplikasi pada munculnya gerakan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Meningkatnya aktivitas pembangunan desa menyebabkan berkurangnya aktivitas migrasi dari desa ke kota karena tersedianya lapangan pekerjaan yang menarik minat pemuda-pemudi di  desa,  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  desa  yang  meningkat,  dan  kreativitas  dalam mengembangkan berbagai macam usaha. Namun demikian, jika hal itu mengacu pada konsep kewirausahaan  sosial,  peningkatan  pembangunan  desa  tersebut  belum  signifikan.  Itu  baru mencakup sebagian kecil dari konsep kewirausahaan sosial yang bisa diterapkan di desa.
Konsep kewirausahaan sosial terdiri dari (1) pengetahuan, modal sosial, dan keterampilan sosial yang dapat menyelesaikan masalah sosial menjadi inovasi sosial; (2) kegiatan sosial yang berpadu dengan keteguhan, inovasi, dan disiplin; (3) menemukan peluang dengan sumberdaya yang minim yang disertai semangat kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4) karakter-karakter inovator, disiplin, memiliki dedikasi tinggi, pencipta, dan kepemimpinan belum  bisa  dilakukan  di  desa  melalui  program  ini.  Beberapa  alasan  penyebabnya  karena pelaksanaan  program  ini  masih  dalam  waktu  yang  singkat  (kurang  lebih  5  tahun),  sasaran program  atau  kegiatan  masih  dalam  jangka yang  pendek  (belum  berkelanjutan  untuk  jangka panjang),  program  kegiatan  bersifat  pragmatis  (menekankan  pada  kegiatan  yang  produktif dalam  jangka  pendek  daripada  pengembangan  program  peningkatan  kualitas  SDM  di  desa dalam  jangka  panjang),  pengembangan  karakter  kewirausahaan  sosial  dan  keterlibatan masyarakat dalam program ini belum signifikan karena lebih banyak keterlibatan aparat desa dibandingkan dengan masyarakat desa.

## 5. Kesimpulan
Berbagai  kegiatan  yang  didanai  dari  dana  desa  adalah  tahap  awal  dalam  proses pengembangan  kewirausahaan  sosial  di  desa.  Diperlukan  program  berkelanjutan  untuk menjaga kesinambungan kegiatan. Mengembangkan kewirausahaan sosial adalah proses yang panjang dan terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah pedesaan. Inovasi, pengawasan, dan keberlanjutan program perlu dilakukan agar dapat mencapai target.
Kewirausahaan sosial di desa dapat dikembangkan karena pada dasarnya masyarakat desa memiliki  karakter  kesadaran  kolektif  yang  kuat  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama. Kolektivitas  selalu  dapat  dipertahankan  jika  sistem  sosial  di  desa  mendukungnya. Kewirausahaan  sosial  di  desa,  pada  dasarnya,  tinggal  memerlukan  dorongan  dikarenakan sumberdaya yang sudah tersedia. Dana desa yang dikelola oleh BUMDes merupakan salah satu dorongan untuk menguatkan kewirausahaan sosial. Upaya awal yang progresif harus disadari sebagai  sebuah  peluang  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  kesejahteraan masyarakat desa mempengaruhi sistem sosial nasional.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  yang  telah  memberikan  bantuan  dan informasi selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161

## Daftar Pustaka
Abdulsalam, H. (2019, March 25). Saat Banyak Kelurahan Ingin Jadi Desa Demi Dapat Dana Desa . Retrieved  from https://tirto.id/saat-banyak-kelurahan-ingin-jadi-desa-demi-dapat-dana- desa-dj6y
Abu-Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. Technology Innovation Management Review , 2 (2), 22-27. https://doi.org/10.22215/timreview/523
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.  W.,  &  Darwanto,  D.  (2016).  Pengembangan Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes). Jurnal  Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1), 67-81. https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/395 Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. MODUS , 28 (2), 155–167. https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848
Astuti,  P.,  &  Warsito,  W.  (2017).  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  BUMDes  Desa  Ponggok Kecamatan  Polanharjo  Kabupaten  Klaten. Journal  of  Politic  and  Government  Studies,  6 (2), 291-300. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16127 Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik  Desa  (BUMDes). JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik , 5 (2),  59-63. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/244
Darwita,  I.  K.,  &  Redana,  D.  N.  (2018).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Penanggulangan  Pengangguran  Di  Desa  Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Locus , 9 (1), 52-60.
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/79
Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2009). Handbook  of  Qualitative  Research (Terjemahan  ed.). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
Diartho, H. C. (2017). Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDESA di Kabupaten Jember. Ekonomikawan:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan , 17 (2),  200-218. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1801
Faedlulloh,  D.  (2018).  BUMDes  dan  Kepemilikan  Warga:  Membangun  Skema  Organisasi Partisipatoris. Journal of Governance , 3 (1), 1–17. https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035 Firdaus,  N.  (2014).  Pengentasan  kemiskinan  melalui  pendekatan  kewirausahaan  sosial. Jurnal ekonomi dan Pembangunan , 22 (1), 55-67. https://doi.org/10.14203/JEP.22.1.2014.69-81 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018). INFORMASI  APBN  2019 .  Direktorat Jenderal  Anggaran.  Retrieved  from https://www.kemenkeu.go.id/media/11226/buku- informasi-apbn-2019.pdf
Kompas.id.  (2018a,  September  17).  Desa  Simpan  Potensi  Besar.  Retrieved  from https://kompas.id/baca/utama/2018/09/17/desa-simpan-potensi-besar/
Kompas.id.  (2018b,  April  25).  Menggali  Semua  Potensi  Ekonomi  Desa.  Retrieved  from https://kompas.id/baca/nusantara/2018/04/25/menggali-semua-potensi-ekonomi- desa/
Kompas.id.  (2018c,  January  17).  Menjual  Pesona  Muara  Bengawan  Solo.  Retrieved  from https://kompas.id/baca/nusantara/2018/01/17/menjual-pesona-muara-bengawan- solo/
Kompas.id.  (2018d,  March  28).  Kreativitas  Warga  Memperbaiki  Nasib.  Retrieved  from https://kompas.id/baca/nusantara/2018/03/28/kreativitas-warga-memperbaiki-nasib/
Kompas.id.  (2018e,  March  14).  Bangun  Hidup  Dari  Dana  Desa.  Retrieved  from https://kompas.id/baca/nusantara/2018/03/14/bangun-hidup-dari-dana-desa/
Kompas.id.  (2018f,  May  9).  Arboretum  Bambu  Dari  Sanankerto.  Retrieved  from https://kompas.id/baca/nusantara/2018/05/09/arboretum-bambu-dari-sanankerto/ Kompas.id.  (2018g,  July  17).  Nilai  Tambah  Produk  Unggulan  Desa.  Retrieved  from https://kompas.id/baca/nusantara/2018/07/17/nilai-tambah-produk-unggulan-desa/
Muryanti,  M.  (2018). Pedesaan  dalam  Putaran  Zaman:  Kajian  Sosiologis  Pedesaan,  Petani  dan Pertanian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pradesyah,  R.,  &  Albara,  A.  (2018).  Pengelolaan  Potensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Berbasis  Syariah  Di  Desa  Rambung  Sialang  Hulu  Kecamatan  Sei  Rampah  Kabupaten Serdang  Bedagai  Sumatera  Utara. JURNAL  PRODIKMAS  Hasil  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 2 (2), 156-164. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/prodikmas/article/view/2476
Purwani, D. A., Partini, P., & Wastutiningsih, S. P. (2018). Tantangan Sociopreneurs Yogyakarta Di Era Communication 3.0. Profetik: Jurnal Komunikasi , 11 (1), 12-25.
https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1420
Puspitasari,  D.  C. (2019,  September). Kewirausahaan  Sosial:  Dalam  Konsep  Dan  Terapan .  Diskusi Umum. Yogyakarta, Indonesia.
Ridlwan,  Z.  (2014).  Urgensi  BUMDes  dalam  Pembangunan  Perekonomian  Desa. Fiat  Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung , 8 (3), 424-440.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314
Shaffitri, L. R., Syaukat, Y., & Ekayani, M. (2016). Peranan BUMDes dalam Pengelolaan Limbah Cair  Tahu  dan  Pemanfaatan  Biogas. RISALAH  KEBIJAKAN  PERTANIAN  DAN LINGKUNGAN:  Rumusan  Kajian  Strategis  Bidang  Pertanian  dan  Lingkungan , 2 (2),  136-143. http://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10984
Surono,  A.  (2017).  Peranan  Hukum  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Skala  Desa  Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (3), 459-478.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/195
Winarto, B. (2017). Peranan Bumdes “Mandiri” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan  Purwantoro (Doctoral  Dissertation).  Ponorogo:  Universitas  Muhammadiyah Ponorogo. Retrieved from http://eprints.umpo.ac.id/3615/
__________________________

## Tentang Penulis
Muryanti, memperoleh gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia.
E-Mail: newsyant@yahoo.com