## INFAK MASJID AT TAUFIQ PAILUS UNTUK PEMBIAYAAN MENURUT MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA
Keyword: Maqasid  al-Syari’ah,  Jasser Auda, Infak
Keyword: Maqasid  al-Syari’ah,  Jasser Auda, Infak

## Abstract
This study aims to determine the effectiveness of the use of mosque infaq funds for financing in the perspective of Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda. The type of study carried out is a field study carried out by going directly to the At-Taufiq Mosque which is the object, namely  in  Hamlet  Pailus  RT  07/03,  Karanggondang  Village, Mlonggo  District,  Jepara.  Data  collection  techniques  used  are observation,  interviews  and  documentation.  After  the  data  is collected,  then  an  analysis  is  carried  out  using  a  descriptive qualitative analysis method with the concept of the features of the Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda system in the form of 'cognition' of Islamic law, the overall coverage of Islamic law, openness in the law-making  process,  hierarchies  that  influence  each  other, multidimensionality of coverage. law, and an understanding of the philosophical intent of the Shari'a. The results of the study are: first, the  use  of  infaq  funds  at  the  At-Taufiq  Mosque  for  financing  is considered  very  effective  and  functional  in  terms  of  the  level  of problem  solving.  Second,  the  law  on  the  use  of  the  At-Taufiq Mosque's infaq funds for financing in the perspective of Maqasid al- Shari'ah  Jasser  Auda  is  permissible,  it  is  even  recommended  to consider the purpose of its use.

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana infak  masjid  untuk  pembiayaan  dalam  perspektif  Maqasid  al- Syari’ah Jasser Auda. Jenis kajian yang dilakukan adalah  kajian lapangan  yang  dilakukan  dengan  cara  terjun  langsung  ke  Masjid At-Taufiq yang menjadi objek yaitu di Dukuh Pailus RT 07/03, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Teknik
pengumpulan  data  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan  metode  deksriptif  analisis  kualitatif  dengan  konsep  fitur sistem  Maqasid  al-Syari’ah  Jasser  Auda  berupa  ‘kognisi’  hukum Islam,  kemenyeluruhan  cakupan  dari  syariat  Islam,  keterbukaan dalam  proses  pengambilan  hukum,  hierarki  yang  saling mempengaruhi,  multidimensionalitas  cakupan  hukum,  dan pemahaman akan maksud filsafat dari syariat. Hasil kajian tersebut adalah:  pertama,  pemanfaatan  dana  infak  di  Masjid  At-Taufiq untuk pembiayaan dinilai sangat efektif dan fungsional dilihat dari tingkat  problem  solving.  Kedua, Hukum  pemanfaatan  dana  infak Masjid At-Taufiq untuk pembiayaan dalam perspektif Maqasid al- Syari’ah Jasser Auda adalah boleh, bahkan dianjurkan menimbang tujuan dari pemanfaatannya.

## Muhammad Fakhri Abdillah
PP. Darul Falah Jepara ryefary @gmail.com

## Pendahuluan
Masjid  adalah  tempat  ibadah  kaum muslimin  yang  pada  hakikatnya  memiliki peran  strategis  untuk  kemajuan  peradaban umat  Islam.  Dalam  sejarah  tercatat  bahwa  di zaman  Rasulullah  saw.  telah  membuktikan multi fungsi peranan masjid tersebut, dimana masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat shalat,  tetapi  juga  sebagai  pusat  pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan militer dan fungsi-fungsi  sosial-ekonomi  lainnya  (Ibnu, 2002: 7).
Di masa sekarang ini, dapat diamati fungsi masjid  yang  dulu  multifungsi  itu,  ternyata masih banyak yang difungsikan hanya sebatas pada  rutinitas  ibadah  seperti  pengajian  dan shalat  berjamaah  saja,  sedangkan  fungsi hablun  min  al-nas terlihat  masih  sangat kurang.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, setidaknya  ada  dua  hal  yang  sangat disayangkan  dewasa  ini  terkait  keberadaan dan  kiprah  masjid.  Pertama,  masjid  hanya ramai  saat  salat  Jumat  dan  Ramadan,  namun terasa  sepi  di  hari-hari  lainnya.  Kedua, masyarakat  masih  menganggap masjid  hanya sebagai  tempat  ibadah  khusus  ( mahḍah ), sehingga melupakan sejarah masjid itu sendiri.
Dalam era global, seharusnya masjid sudah difungsikan  pada  suatu  upaya  pemberdayaan umat  yang  mengarah  kepada  pembangunan life  skill dan  militansi da'i-da'iyah nya,  di samping  pemberdayaan  yang  mengarah kepada  penguatan  bangunan  tauhid  umat. Untuk menuju kesana, banyak hal yang harus dibenahi agar eksistensi dan keberlangsungan
fungsi  ideal  masjid  dapat  terus  ditingkatkan, dan  agar  dapat  dicapai  pula  keseimbangan peran  masjid,  baik  sebagai  tempat  ibadah vertikal  maupun  untuk  menyelenggarakan ibadah  horizontal  seperti  muamalah  (Abdzar, 2012: 109).
Catatan sejarah juga menunjukkan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid telah dilaksanakan pada masa Rasulullah saw. dan  diteruskan  oleh  para  khalifah  hingga dinasti-dinasti  Islam  setelahnya.  Misalnya  di Masjid Nabawi, selain melaksanakan aktivitas menimba  ilmu,  berdiskusi  persoalan  politik, Rasulullah  saw  juga  melakukan  aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat (Kamaruddin,  2013:  58).  Masjid  merupakan pusat  peradaban  umat  Islam,  seperti  firman Allah Swt.:
“Hanyalah  yang  memakmurkan  masjid- masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada  Allah  dan  hari  kemudian,  serta  tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan  termasuk  golongan  orang-orang yang  mendapat  petunjuk” (Q.S.  at-Taubat/9: 18).
Oleh karena itu, tradisi keilmuan ekonomi yang  eksis  di  masa  silam  harus  dihidupkan kembali  di  masjid-masjid,  supaya  fungsi masjid  dalam  bidang  ekonomi  khususnya sebagaimana  pada  zaman  Rasulullah  saw. dapat  diwujudkan  kembali,  dimana  masjid berperan menyelesaikan problematika masyarakat dengan solusi praktis bukan hanya
sebatas memberi kajian keilmuan teoritis.
Pada  observasi  awal  yang  telah  dilakukan penulis  di  lingkungan  Masjid  At-Taufiq, Dukuh  Pailus,  RT  07,  RW  03,  Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten  Jepara  pada  tanggal  31  Mei  2021 lalu ditemukan upaya nyata untuk menghidupkan fungsi masjid sebagai fasilitator problem solving masyarakat sekitar.
Masjid menyediakan program pinjaman tanpa bunga  ( qarḍ )  menggunakan  dana  infak  yang dikelola  pengurus  masjid  untuk  masyarakat sekitar  masjid  yang  membutuhkan  tambahan dana  modal,  atau  talangan  dana  pengeluaran rumah  tangga  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjauhkan masyarakat  dari  pinjaman  yang  mengandung riba,  dan  sekaligus  dakwah  bilhal.  Namun, pemanfaatan dana masjid untuk qarḍ merupakan  hal  baru  dalam  pengelolaan  dana infak masjid.
Pemanfaatan dana infak masjid untuk qarḍ tidak  selaras  dengan  pemikiran  ulama terdahulu  terkait  pemanfaatan  harta  masjid. Kemaslahatan  untuk  masjid  digambarkan diantaranya  untuk  gaji  muazin,  imam, pembelian  minyak  untuk  bahan  bakar  lampu penerangan masjid. Seluruhnya ialah maslahat yang berhubungan langsung dengan masjid.
Perbedaan  antara  ‘untuk  pembangunan’ dan  ‘untuk  kemaslahatan  masjid’  adalah bahwa harta yang telah permanen harta wakaf secara  hukum  dan  dzat  bentuknya  seperti pembangunan, pengecatan, pengokohan, pembuatan tangga tangga, jalan, maka semua
itu termasuk ‘untuk pembangunan’.
Sedangkan  yang  mencangkup  semua  itu sekaligus apapun yang  bisa  membuat kemaslahatan  untuk  masjid  seperti  gaji muadzin,  imam,  pembelian  minyak  untuk bahan  bakar  lampu  maka  seluruhnya  itu termasuk  ‘untuk  kemaslahatan  masjid’. Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan, bahwa  ‘ maslahat ’  itu  lebih  umum  dari  pada ‘pembangunan’  (Al-Qolyubi  dan‘Umairah, 2015: juz 3, 108).
Dalam  analisis  hukum,  penulis  memilih Maqasid  al-Syari’ah Jasser  Auda  sebagai perspektifnya  supaya Maqasid  al-Syari’ah Jasser  Auda  menjadi  perspektif  landasan hukum  dalam  pemanfaatan  dana  infak untuk qarḍ di  Masjid  At-Taufiq  dengan  analisis sistem  dari Maqasid  al-Syari’ah Jasser  Auda yang  disajikan  berkisar  pada  enam  fitur sistem, yaitu sistem watak kognisi pemahaman Fikih, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas,  dan  kebermaksudan (Auda, 2015: 86). Melihat fenomena Fikih dari aspek sistemnya untuk mencapai tujuan pokok dalam kehidupan beragama yaitu kemaslahatan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka kajian  ini  akan  menjawab  persoalan  tentang bagaimana  efektivitas  praktik  pemanfaatan dana infak masjid untuk pembiayaan di Masjid At-Taufiq  menurut  perspektif Maqasid  al- Syari’ah Jasser  Auda  dan  bagaimana  hukum pemanfaatan  dana  infak  masjid  untuk pembiayaan  di  Masjid  At-Taufiq  dalam
perspektif Maqasid al-Syari’ah Jasser Auda.

## Metode Penulisan
Penulisan ini merupakan penulisan lapangan  karena  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  cara  terjun  langsung  ke Masjid At-Taufiq yang menjadi objek yaitu di
Dukuh Pailus RT 07/03, Desa
Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Dalam  hal  ini  penulis  akan  berfokus menganalisis praktik dan hukum pemanfaatan dana  infak  untuk pembiayaan menggunakan tinjauan Maqasid  al-Syari’ah sesuai  temuan lapangan , dengan tujuan memperoleh pandangan  hukum  Islam  terkini  terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Dalam  melakukan  kajian  ini,  penulis menggunakan pendekatan Maqasid al- Syari’ah Jasser  Auda  mengenai  hukum pemanfaatan  dana  infak  untuk pembiayaan menggunakan pendekatan fitur sistem Maqasid al-Syari’ah berupa ‘kognisi ’ hukum Islam,  kemenyeluruhan  cakupan  dari  syariat Islam, keterbukaan dalam proses pengambilan hukum,  hierarki  yang  saling  mempengaruhi, multidimensionalitas  cakupan  hukum,  dan pemahaman akan maksud filsafat dari syariat.
Jenis kajian disini termasuk dari penulisan hukum  empiris  yang  merupakan  penulisan hukum  dengan  data  primer  atau  suatu  data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu praktik  pembiayaan yang  diperoleh  dari wawancara dengan pihak terkait. Selanjutnya perspektif Maqasid  al-Syari’ah terhadap hukum  pemanfaatan dana infak masjid  untuk
pembiayaan.
Sedangkan  sumber  data  sekunder  yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil  penulisan,  pendapat  para  pakar  yang mendukung  tema  pembahasan  atau  hasil  dari karya ilmiah (Nasution, 1998: 26). Dalam hal ini  adalah  data  yang  di  dapat  dari  telaah literatur  yakni  jurnal  ilmiah.  buku  atau literatur  asli  dalam  hal  ini  adalah  al-Qur’an, hadis,  atau  kitab  terkait  analisis  hukum pemanfaatan dana infak dan pembiayaan .
Untuk  memudahkan  dalam  mengetahui kondisi  yang  diinginkan,  maka  penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Metode  observasi  digunakan  ketika  ingin melakukan penamatan terhadap objek penulisan  secara  langsung.  Pengamatan  ini berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran  untuk  menangkap  gejala  yang diamati  dan  apa  saja  yang  perlu  dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Dalam hal  ini  penulis  mendatangi  langsung  lokasi Masjid  At-Taufiq  untuk  mendapatkan  data yang konkret.
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  oleh penulis  termasuk  analisis  deskriptif  dengan cara  menggambarkan  atau  mendekajiankan keadaan/status  fenomena  dengan  kata-kata yang selanjutnya diklasifikasikan menggunakan fitur sistem hierarki yang saling mempengaruhi ( ‘ interrelated  hierarchy’) dalam Maqasid  al-Syari’ah Jasser  Auda. Kemudian, penulis melakukan analisa dengan konsep  sistem Maqasid  al-Syari’ah Jasser
Auda sebagai acuan dalam menentukan aspek hukum dari objek penulisan.
Mekanisme Pengelolaan Dana Masjid
Infak menurut KBBI memiliki arti pemberian  (sumbangan)  harta  dan  sebagainya (selain  zakat  wajib)  untuk  kebaikan,  sedekah, nafkah (KBBI). Kata infak diambil dari bahasa Arab;  yaitu anfaqa-yanfiqu - infaqan yang berarti;  membelanjakan,  mengeluarkan  atau mempergunakan harta (Zawawi dkk,
1993:15).
Adapun  menurut  terminologi  syariat,  infak berarti  mengeluarkan  sebagian  dari  harta  atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan  yang  diperintahkan  ajaran  Islam (Hal. 15). Sedangkan penyebutan infak masjid dalam  penulisan  ini  berarti  harta  berupa  uang yang diberikan kepada masjid.
Standar  Pembinaan  Manajemen  Masjid merujuk  kepada  Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun  2004  Tentang  Standar  Pembinaan Manajemen  Masjid,  dibuat  dengan  tujuan memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid  di  bidang idarah , imarah , dan riayah kepada aparatur pembina kemasjidan  maupun  pengurus  masjid  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  pembinaan  dan bimbingan  untuk  terwujudnya  kemakmuran masjid  dan  kehidupan  umat  yang  rukun, moderat, dan toleran.
Masjid  At-Taufiq  Pailus,  Karanggondang termasuk kedalam kategori Masjid Jami. Yaitu, masjid  yang  terletak  di  pusat  pemukiman  di wilayah  pedesaan/kelurahan,  menjadi  pusat
kegiatan keagamaan, menjadi pembina masjid, mushalla,  dan  majlis  taklim  yang  ada  di wilayah  tersebut,  dan  kepengurusan  masjid dipilih  oleh  jamaah  dan  ditetapkan  oleh pemerintah setempat. Susunan struktur organisasi pengurus masjid sekurang- kurangnya terdiri atas:
Dalam  Standar  Pembinaan  Manajemen Masjid  Jami,  termasuk  standar  pengelolaan Masjid  Jami di bidang imarah ialah menyelenggarakan  kegiatan  pemberdayaan sosial  dan  ekonomi  antara  lain  UPZ  (Unit Pengumpulan  Zakat),  BMT,  Koperasi,  dll; dengan  diawasi  oleh  pengawas  khusus  atau oleh  pimpinan  itu  sendiri.  Pengurus  secara keseluruhan juga harus melakukan pengawasan secara menyeluruh.
Masjid di samping tempat ibadah sekaligus berfungsi  sebagai  forum  komunikasi  jamaah, forum  ini  dikembangkan  fungsinya  sebagai kontak  para  jamaah  dalam  bidang  ekonomi anatara  lain  dengan  mendirikan  UPZ,  BMT ataupun  koperasi  di  lingkungan  masjid  untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup diantara  mereka.  Pengurus  masjid  perlu mensosialisasikan  tujuan  diadakannya  dan
Ketua
Sekretaris Bidang Ri'ayah Bidang Imaroh Bidang Idarah Bendahara
menjelaskan bahwasanya hal tersebut dianjurkan  dan  sesuai  dengan  ajaran  islam untuk  menggairahkan  kesadaran  umat  akan pentingnya  usaha  peningkatan  ekonomi, memberi  keterampilan  mereka  dalam  bidang usaha  dalam  rangka  kesejahteraan  umat  dan jamaah atau anggota.
Selanjutnya, secara advokasi dan melakukan kerjasama dengan pengurus masjid untuk pengamanan asset dan kekayaan masjid dan  melakukan  administrasi  pemgelolaan masjid  adalah  termasuk  tugas  dari  Badan Kesejahteraan Masjid.
Badan Kesejahteraan Masjid yang sclanjutnya disebut BKM adalah lembaga semi resmi yang dibentuk oleh Departemen Agarna untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai  tcmpat  ibadah  dan  sarana  pembinaan umat  Islam.  Pengurus  BKM  Desa/Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala KUA atas pertirnbangan Lurah/Kepala Dcsa setempat  terdiri  dari  ketua,  Sekretaris, Bendahara serta anggota sesuai kebutuhan.
Ketua BKM Desa/Kelurahan ialah Penyuluh Agama Islam KUA atau Kemenag yang ada di Desa/Kelurahan  yang  bersangkutan  karena jabatannya.  Sedangkan  pengurus  lainnya ditunjuk  dari  ulama,  tokoh  masyarakat,  guru agama lslarn atau wakil pcngurus masjid yang ada  di  Desa/Kelurahan  yang  bersangkutan sesuai kebutuhan.
1. Mekanisme  pengelolaan  dana  infak  masjid menurut fikih klasik Masjid  yang  merupakan  objek  infak memiliki status sebagaimana manusia merdeka
dalam  hal  harta,  yang  mana  masjid  bisa memiliki  penuh  hak  suatu  kepemilikan  (Al- Haytami,  2015:  208). Sehingga,  tentu  harta yang  diberikan  kepada  masjid  menjadi  milik masjid seutuhnya. Namun, bukan berarti ketika harta  diberikan  kepada  masjid  dan  menjadi milik  masjid  seketika  berubah  statusnya menjadi harta wakaf.
Ulama Syāfi‘iyah menetapkan  salah  satu syarat  yang  harus  ada  pada  benda  wakaf ( mawqūf )  adalah  keutuhan  bendanya  setelah dimanfaatkan  (‘ baqa’‘aynih ’).  Sedangkan uang tunai tidak akan utuh setelah dipergunakan.
Berbeda  dengan  ulama Syāfi‘iyah, ulama Hanafiyah menyatakan  bahwa  dinar  atau dirham  (uang)  boleh  diwakafkan  karena dipandang  sebagai  pengecualian  atas  dasar istihsān bi al-‘urf walaupun keutuhannya tidak kekal setelah pemanfaatannya (al-Syahir, 1979: 363).  Kebolehan  wakaf  uang  di sini dikarenakan  pertimbangan  hal  tersebut  telah banyak dipraktekkan dalam masyarakat.
Dalam literatur fikih banyak sekali pembahasan  terkait  status  ‘harta  masjid’ ( amwālul  masjid ),  ‘harta  masjid’  berdasarkan perolehan dan peruntukannya sedikitnya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:
a. Bagian  ‘pembangunan  masjid’,  yaitu  harta yang diperoleh dari:
1) Harta  yang  diberikan  ( mauhu>b )  atau disedekahkan ( mutas{addaq ) pada masjid untuk pembangunan masjid
2) Harta yang diperoleh dari hasil tas{arruf dari harta wakaf masjid
b. Bagian  ‘kemaslahatan  masjid’,  yaitu  harta yang diperoleh dari:
1) Harta  yang  diberikan  ( mauhu>b )  atau disedekahkan ( mutas{addaq ) pada masjid untuk kemaslahatan masjid 2) Harta yang diperoleh dari hasil tas{arruf dari  harta  wakaf  untuk  kemaslahatan masjid
3) Harta yang diperoleh dari hasil penjualan harta masjid yang rusak
c. Bagian  ‘mutlak’/tanpa  peruntukan  khusus, yaitu  harta  yang  diberikan/sedekahkan kepada  masjid  tanpa  peruntukan  khusus, atau hasil tas{arruf dari harta wakaf masjid tanpa peruntukan khusus.
Perbedaan antara ‘untuk pembangunan’ dan ‘kemaslahatan  masjid’  adalah  bahwa  harta yang  telah  permanen  menjadi  harta  wakaf secara  hukum  dan  dzat  bentuknya  seperti pembangunan, pengecatan, pengokohan, pembuatan  tangga-tangga,  jalan,  maka  semua itu termasuk ‘pembangunan’. Sedangkan yang mencakup  semua  itu  beserta  apapun  yang digunakan  untuk  kemaslahatan  masjid  seperti gaji  muazin,  imam,  pembelian  minyak  untuk bahan bakar lampu maka seluruhnya itu disebut maslahat. Jadi ‘maslahat’ itu lebih umum dari pada ‘pembangunan’ (Al-Qolyubi dan Umaira, 2015: 08).
Tasarruf harta masjid  harus maslahat,  dan ranah  kemaslahatannya  kembali  pada  masjid, kepentingan orang-orang muslim atau kebutuhan-kebutuhan  orang  muslim  secara umum.  Adapun  jika tas{arruf hanya  untuk kemaslahatan  khusus  tidak  diperbolehkan
kecuali  kemaslahatan  khusus  yang  berkaitan dengan  masjid  (Al-Haytami,  Hal.  208). Sehingga,  menurut  pandangan  fikih  klasik tas{arruf harta  untuk  kemaslahatan  khusus seperti peruntukan pembiayaan tidak diperbolehkan  kecuali  ada  kaitannya  dengan masjid atau orang-orang muslim secara umum.
Secara umum, al-Qur’an tidak menyebutkan wakaf  secara  jelas.  Bahkan  kata  wakaf  tidak ditemukan  di  dalamnya.  Al-Qur’an  hanya memiliki term nafaqa beserta turunannya. Para ulama  mengkategorikan  wakaf  sebagai  infak. Sebab  itu,  dasar  yang  digunakan  para  ulama dalam  menerangkan konsep  wakaf  ini didasarkan  pada  keumuman  ayat-ayat  al- Qur’an yang menjelaskan tentang infak. QS. Al-Baqarah/2: 254:
“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari rezeki  yang  telah  Kami  berikan  kepadamu sebelum datang  hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan  orang-orang  kafir  itulah  orang-orang yang zalim.
QS. Al-Baqarah/2: 261-263:
“Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir  benih  yang  menumbuhkan  tujuh  bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia kehendaki.  Dan  Allah  Maha  Luas  (karunia- Nya) lagi Maha Mengetahui.
QS. At-Taubah/9: 18
“Hanya  yang  memakmurkan  masjid-masjid
Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah  dan  Hari  kemudian,  serta  tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan  termasuk  golongan  orang-orang yang mendapat petunjuk.
Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  yang dimaksud  dengan  memakmurkan  masjid adalah  dengan  cara  membangun  masjid, membetulkan  masjid  jika  temboknya  rusak, mengokohkannya, dan ini merupakan memakmurkan masjid secara fisik.
Sebagian  ulama  juga  berpendapat  bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid adalah  dengan  cara  ibadah  seperti  salat di dalamnya dan segala macam bentuk pendekatan  diri  pada  Allah.  Ini  adalah memakmurkan  masjid  secara  maknawi  yang mana  ini  adalah  tujuan  luhur  didirikannya masjid (As-Sabuni, 2004: 401).
Sehingga,  memakmurkan  masjid  bisa dilakukan dengan cara;
a. Membangunnya dan memperbaiki masjid.
b. Menghadiri dan senantiasa ada di dalamnya.  Sebagaimana  perkataan  “Si fulan  memakmurkan  masjid”  artinya  dia selalu  hadir  di  masjid  dan  dan  senantiasa ada  di masjid. Sebagaimana  sabda Rasulullah  saw: “Apabila  kalian  melihat seseorang  yang  sering  berada  di  masjid maka  saksikanlah  akan  keimanannya.”
Maka  termasuk  memakmurkan  masjid adalah  selalu  hadir  di  dalamnya  (Al-Razi, 2004: 202).

## Dasar Hukum Akad
QS. An-Nisa/4: 29 :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah adalah  Maha  Penyayang  kepadamu”. (QS. An-Nisa/4: 29).
Q.S. Al-Baqarah/2: 275 :
“Orang-orang  yang  memakan  (mengambil) riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Dasar Hukum Qard } QS. At-Taghabun /64: 17:
“Jika  kamu  meminjamkan  kepada  Allah pinjaman  yang  baik,  niscaya  Allah  melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.
QS. Al-Baqarah/2: 245:
“Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang  banyak. Dan  Allah  menyempitkan  dan  melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan”.
QS. Al-Baqarah/2: 280i :
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian  atau  semua  utang)  itu,  lebih  baik bagimu, jika kamu mengetahui ”.
Kandungan  ayat  di  atas  menerangkan  jika orang  yang  berutang  dalam  kesulitan  untuk melunasi,  atau  akan  terjerumus  dalam kesulitan  bila  peminjam  memaksakan  diri membayar utangnya, maka syariat menganjurkan untuk memberi tenggang waktu untuk melunasi sampai peminjam memperoleh kelapangan,  ayat  tersebut  menyatakan  bahwa meringankan yang berutang terlebih membebaskannya  dari  utang  sangat  besar balasannya di sisi Allah.
“Barang siapa  membebaskan  seorang mukmin  dari  suatu  kesulitan  dunia,  maka Allah  akan  membebaskannya  dari  suatu kesulitan  pada  hari  kiamat.  Barang  siapa memberi  kemudahan  kepada  orang  yang berada  dalam  kesulitan,  maka  Allah  akan memberikan  kemudahan  di  dunia  dan akhirat” (H.R. Muslim) (al-Aasqalany, 2000: 208) .
Sama  halnya  dengan  hadis  sebelumnya, hadis  di  atas  berisi  penjelasan  bahwa  Allah akan memberikan balasan dengan
membebaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan  di  dunia  dan  akhirat  bagi  siapa saja yang meringankan beban saudara sesama muslim.
Teori Maqasid al-Syari’ah  Jasser Auda Maqasid  al-Syari’ah terdiri  dari  dua  suku kata yaitu Maqasid dan al-Syari’ah . Maqasid adalah  bentuk  plural  dari maqsad yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan,  tujuan  akhir. Maqasid  al-Syari’ah adalah  sasaran-sasaran  atau  maksud-maksud di balik syariat itu (Auda, Hal. 33).
Kata Maqasid  al-Syari’ah merupakan istilah yang tidak asing dalam ranah us}ul al- fiqh Islam.  Ada  beberapa  istilah  atau  nama yang  beragam  namun  sejalan  dengan  makna Maqasid  al-Syari’ah .  Di  antaranya  adalah qasd al-sya ri’ bi al-hukm , kemudian ghard al- syari’,  ma    arada  al-syari’  bi  al-hukm,  ma tasyawwafa  al-syari’  ilaih,  munasabat  al- qiyas,  al-hikmah,  al-maslahah,  al-  maslahah al-mursalah (Auda, 2006: 47-48).
Maqasid  al-Syari’ah dapat  dianggap sebagai jumlah tujuan yang dianggap ilahi dan konsep  akhlak  yang  melandasi  proses tasyri’ al-Islami (penyusunan  hukum  berdasarkan syariat  Islam)  seperti  prinsip  keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian,  kemudahan  dan  lain  sebagainya. Tujuan-tujuan  dan  konsep-konsep  tersebut yang  membentuk  sebuah  jembatan  antara al- tasyri’  al-Islami dan  konsep-konsep  yang berjalan tentang HAM (Auda, 2006: 1-4).
Konsep Maqasid al-Syari’ah dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hierarkis sebagaimana berikut:
Daruriyyat didefinisikan  sebagai  tujuan yang  harus  ada,  yang  bahkan  ketiadaannya didefinisikan  sebagai  tujuan  yang  harus  ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan  kehidupan  secara  total, misalnya  untuk  menyelamatkan  jiwa,  Islam mewajibkan Ibadah.
Hajiyyat didefinisikan  sebagai  sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan- kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyyat ,  misalnya  untuk  melaksanakan ibadah salat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika  tidak  ada  masjid  maka  terjadi  kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah  dapat  dilakukan di  luar masjid.
Tahsiniyyat didefinisikan  sebagai  sesuatu
yang  kehadirannya  bukan  niscaya  maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses  perwujudan  kepentingan Daruriyyat dan hajiyyat .  Sebaliknya  ketiadakhadirannya
tidak akan menghancurkan maupun mempersulit  kehidupan,  tetapi  mengurangi rasa keindahan dan etika.
Jasser  Auda  berusaha  untuk  memperbaiki kekurangan-kekurangan  atau  mengembang- kan teori Maqasid al-Syari’ah . Teori Maqasid al-Syari’ah klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat maupun manusia secara umum sedangkan para ulama kontemporer  telah  menginduksi  konsep- konsep  tersebut  dengan  cakupan  yang  lebih umum yaitu masyarakat, bangsa bahkan umat manusia(Auda, 2006: 6).
1. Fitur  Pendekatan  Sistem Maqasid  al- Syari’ah Jasser Auda
Perspektif  sistem  adalah  cara  pandang menengah  antara  pandangan  realis  dan pandangan normalis ketika melihat hubungan  antara  realitas  dan  konsepsi manusia tentang realitas itu. Menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan  realitas  tanpa  mengharuskan  adanya identitas maupun dualitas (Auda, 2006: 86).
Menurut  Jasser  Auda,  ilmu  Ushul  fikih adalah  sebuah  sistem,  yang  akan  dikaji berdasarkan  sejumlah  fitur.  Sekelompok fitur untuk sistem ini dan akan memberikan argumen  untuk  masing-masing  fitur  dari dua  perspektif;  teori  sistem  dan  teologi Islam.  Analisis  sistematis  yang  disajikan akan  berkisar  pada  enam  fitur  sistem
Maq>as{id al-Sya>ri’ah D}aruriyyat (Kebutuhan Primer) Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder) Tahsiniyyat (Kebaikan) Hifz} ad-Din Hifz} al-Nafs Hifz} al- Ma>l Hifz} al-Aql Hifz} an-Nasl Hifz} al-'Ird}
D}aruriyyat
(Kebutuhan Primer)
Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)
Tahsiniyyat (Kebaikan)
berikut,  yaitu  ‘kognisi  dalam  pemahaman fikih’,  ‘kemenyeluruhan’,  ‘keterbukaan’, ‘hierarki  yang  saling  mempengaruhi’, ‘multidimensionalitas’, dan ‘kebermaksudan’.
a. Kognisi ( cognitive nature ), Jasser Auda menjelaskan  walaupun nas} bersifat ilahi,  namun  pemahaman  akan nas} sesuai  dengan  pandangan  penafsiran atau pandangan dunia dari penafsir atau ahli  fikih  tersebut.  Maksud  daripada
cognitive nature adalah watak
kognitif/pemahaman/ idrak yang membangun sistem hukum Islam (fikih).
Dalam  perspektif  teologi,  Hukum Islam  merupakan  hasil  pemikiran  dan usaha manusia ( ijtihad ) dalam memahami  nas  sebagai  jalan  untuk mengungkap  makna  yang  tersembunyi dan  implikasi  praktisnya.  Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa fikih merupakan bagian dari kognisi atau idrak dan hasil pemahaman, interpretasi manusia, ketimbang sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan.
Keyakinan  bahwa  suatu  keputusan hukum  tertentu  juga  kemauan  Tuhan adalah  klaim  yang  mustahil  dapat dibuktikan. Fitur watak kognitif hukum Islam  ini  mutlak  diperlukan  untuk validasi,  suatu  kebutuhan  kuat  terdapat pandangan  pluralistik  pada  seluruh mazhab-mazhab fikih (Hal. 87).
Untuk  membongkar  validasi  semua kognisi  (pengetahuan  tentang  teks),
Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur’an dan sunah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus  dibedakan  antara  syariat, fiqh dan fatwa sebagai berikut:
1. Syariat:  wahyu  yang  diturunkan  kepada nabi Muhammad Saw. Syariah inilah yang menjadi  risalah  dan  tujuan  wahyu  yang harus  direalisasikan  di  tengah  kehidupan. Di sini, secara sederhana syariat berarti al- Qur’an dan sunah nabi.
2. Fiqh :  Koleksi  dalam  jumlah  besar, pendapat  hukum  yang  diberikan  oleh  ahli hukum  Islam  dari  berbagai  mazhab, berkenaan  dengan  aplikasi  syariah  pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir.
3. Fatwa: penerapan syariat dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Dengan  pemahaman  seperti  itu,  maka syariah  Islam  merupakan  wahyu  (al-Qur’an dan  sunah)  yang  sempurna,  sedangkan kesempurnaan syariat bergantung pada upayanya  yang  selalu  berkesinambungan untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi masyarakat  dan  mengarahkan  manusia  pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.
Di  sini,  syariat  sebagai  wahyu  harus dibedakan  dengan  hasil  pemikiran  tentang syariat  atau  interpretasi  terhadap  wahyu. Syariat Islam bukanlah segala hukum agama, aturan  ibadah,  legislasi  hukum,  segala pendapat  para  ahli fiqh , mufassir ,  pandangan para komentator dan ajaran tokoh agama.
b. Kemenyeluruhan  ( wholeness ),  Dalam
teori system permasalahan selalu dipandang secara holistik-menyeluruh.
Auda  menyatakan  pendekatan  ini jauh  lebih  baik  dibanding  dengan pendekatan atomistik yang melihat suatu permasalahan secara parsial. Pendekatan atomistik/parsial seperti ini memandang sesuatu  dalam  posisi  sebab-akibat. Sedangkan  pendekatan  sistem  melihat setiap  relasi  sebab  dan  akibat  sebagai satu  bagian  dari  keseluruhan  gambar, dimana sekelompok hubungan
melahirkan  karakteristik  yang  muncul dan berpadu untuk membentuk keseluruhan daripada sekedar ‘penjumlahan bagian-bagiannya’. Dengan ‘mengadopsi’ fitur
kemenyeluruhan,  metode  pembacaan yang  berkaitan  dengan  tema-tema, prinsip-prinsip didasarkan pada anggapan bahwa nas} merupakan suatu keseluruhan yang menyatu.
Implikasinya  ayat  al-ahkam  misalnya, akan  meluas  dari  ratusan  menjadi seluruh teks Al-Qur’an.
Begitu juga dengan ayat-ayat tentang aqidah,  kisah  nabi-nabi,  kehidupan akhirat dan alam semesta akan menjadi bagian dari sebuah gambar utuh. Dengan harapan akan memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis. c. Keterbukaan  ( openness ),  Teoretikus sistem  membedakan  antara  sistem terbuka  dan  tertutup.  Sistem  dalam kehidupan  harus  menjadi  sistem  yang
terbuka  yang  memiliki  kemampuan untuk mencapai target-target yang sama dari kondisi awal  yang berbeda melalui alternatif-alternatif  valid  yang  setara. Dengan demikian, sistem terbuka berinteraksi  dengan  lingkungan  yang berada  di  luar  sistem.  Berbeda  halnya dengan  sistem  tertutup  yang  terisolasi dari lingkungan.
Jasser  Auda  mengatakan  bahwa sistem  hukum  Islam  merupakan  sistem yang terbuka. Prinsip openness (keterbukaan)  penting  bagi  hukum Islam.  Pendapat  yang  menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis.
Padahal ijtihad merupakan  hal  yang urgen  dalam fiqh ,  sehingga  para  ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme  dan  metode  tertentu  untuk mensikapi  suatu  persoalan  yang  baru supaya  makhluk  hidup  tetap  hidup  dan eksis, ia harus memelihara suatu sistem keterbukaan begitu juga sebuah sistem.
Jasser  Auda  menawarkan  dua  cara agar  menuju  keterbukaan.  Pertama, merubah pandangan dan kedua, pembaruan  hukum  dengan  keterbukaan filosofis. Pembentukan world view atau ‘pandangan  dunia’  dimulai  dari  segala hal  di  lingkungan,  mulai  dari  agama, identitas  diri,  geografi  dan  lingkungan, politik,  budaya,  masyarakat,  ekonomi dan Bahasa.
Hierarki  yang  saling  mempengaruhi
( interrelated hierarchy ), pada bagian ini Auda  merujuk  pada  teori  kategorisasi dalam  ilmu  kognitif  sebagai  upaya mendekajiankan  strategi  kategorisasi universal  yang  sesuai  subyek  yang dikaji.
Kategorisasi merupakan proses memperlakukan  entitas  yang  terpisah,
menuju ruang yang bersifat
multidimensional.
Kategorisasi merupakan  salah  satu  aktivitas  kognitif yang  sangat  mendasar  dimana  manusia mengerti  informasi  yang  diterima, membuat  generalisasi  dan  prediksi, memberi  nama  serta  menilai  beragam ide dan item.
Berdasarkan  sains  kognitif  ada  dua alternatif  teoritik  untuk  menjelaskan kategorisasi  yang dilakukan manusia di mana merepresentasikan metode
kategorisasi itu sendiri. Metode
alternatif ini adalah kategorisasi
berdasarkan ‘feature  similarity’ dan ‘mental concept’ .
Kategorisasi  berbasis  fitur  berupaya untuk menemukan kesamaan dan perbedaan  natural  antara  dua  entitas yang  diukur  berdasarkan  sejauh  mana keduanya  cocok  atau  berbeda  dalam kaitannya  dengan  fitur  yang  ditentukan terlebih dahulu.
Auda  berupaya  untuk  menerapkan kategorisasi  berdasarkan  konsep  pada dasar-dasar hukum Islam. Analisis yang dilakukan Auda diperluas tidak berhenti
pada  hasil  hierarki  ‘struktur  pohon’, akan tetapi diperluas untuk menganalisa hubungan  saling  mempengaruhi  antara subkonsep-subkonsep yang dihasilkan. Fitur hierarki-saling berkaitan ( al- harakīriyyah  al-mu’tamadah  tabaduliyyan ; interrelated hierarchy ), setidaknya memberikan  perbaikan  pada  dua  dimensi Maqasid al-Syari’ah . Yaitu; jangkauan Maqasid al-Syari’ah itu sendiri, dan jangkauan orang/objek yang diliputi Maqasid al-Syari’ah.
Pertama, perbaikan jangkauan Maqasid al- Syari’ah .  Klasifikasi Maqasid  al-Syari’ah kontemporer Jasser Auda dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:
1) Maqasid  Umum  ( al-maqasid  al-‘ammah ), jenis  Maqasid  ini  bisa  ditelaah  di  seluruh bagian hukum Islam seperti keharusan dan kebutuhan  atau  rasionalitas,  manfaat, keadilan dan moralitas.
2) Maqasid Spesifik ( al-maqasid al- khashshah ),  Maqasid  ini  dapat  diamati melalui  bab-bab  tertentu  dalam  hukum Islam,  seperti  kesejahteraan  anak  dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan  dalam  hukum  kriminal;  dan perlindungan  dari  monopoli  dalam  hukum ekonomi.
3) Maqasid parsial ( al-maqasid al-juz’iyyah ), adalah parsial adalah maksud dibalik suatu nas atau  hukum  tertentu,  seperti  maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan  orang  sakit  untuk  tidak berpuasa, maksud memberi makan kepada
orang  miskin,  dalam  melarang  umat muslim menimbun daging selama idul adha (Hal. 36-37).
Ketiga  tingkatan Maqasid  al-Syari’ah
tersebut  harus  dilihat  secara  holistik,  tidak terpisah-pisah dan bersifat hierarkis sebagaimana dalam teori Maqasid al-Syari’ah klasik.  Kesatuan Maqasid  al-Syari’ah ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi  yang  lebih  luas.  Inilah  pintu  masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian. Relasi hierarki digambarkan sebagaimana berikut:
Kedua,  perbaikan  jangkauan  orang/objek hukum  yang  diliputi Maqasid  al-Syari’ah .
Menurut  Jasser  Auda,  agar  syariat  Islam mampu  memainkan  peran  positif  dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu  menjawab  tantangan-tantangan  masa kini, maka cakupan dan dimensi teori Maqasid al-Syari’ah seperti  yang  telah  dikembangkan pada  hukum  Islam  klasik  harus  diperluas (Hal.13). Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya  mencakup  wilayah  yang  lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya,  selanjutnya  dijabarkan  sebagai berikut:
Relasi antara tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:
Hifz ad-Din Perlindungan Agama Hifz al-Huriyyah al- I’tiqad Perlindungan kebebasan berkeyakinan Hifz al-Nafs Perlindungan Jiwa Hifz al-Huquq al- Insan Perlindungan Hak- hak Manusia Hifz al-Mal Perlindungan Harta Pewujudan Solidaritas Sosial Hifz al-Aql Perlindungan Akal Pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan Hifz an-Nasl Perlindungan Keturunan
Hifz al-Usrah Perlindungan Keluarga Hifz al-'Ird Perlindungan Kehormatan
Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia Hifz al-
Huriyyah al-
I’tiqad Hifz al- Huquq al-Insan Hifz al- Usrah Hifz al-Aql Hifz al- 'Ird Hifz al- Mal Maqasid Umum Maqasid Parsial Maqasid Spesifik
dimensionality ), dalam istilah sistem memiliki dua dimensi, yaitu pangkat (rank) dan  tingkatan  (level).  Pangkat  dalam kognisi multidimensi menunjukkan kuantitas  dimensi  dalam  hal  yang  akan dibahas.
Adapun  tingkatan  merepresentasikan
banyaknya tingkatan atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.  Sebuah  sistem  bukanlah  sesuatu yang  tunggal,  tetapi  terdiri  dari  beberapa bagian  yang  saling  terkait  antara  satu dengan  lainnya.  Hukum  Islam  adalah sebuah  sistem  yang  memiliki  berbagai dimensi.
Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam.
Menurutnya,  dikotomi  antara qat’iy dan z}anniy telah  begitu  dominan  dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah qat’iyyu al-dilalah, qat’iyyu as-subut, qat’iyyu al-mantiq .
Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang
mengandung pertentangan dengan mengedepankan  aspek Maqasid (tujuan utama  hukum).  Misalnya,  perbedaan- perbedaan  dalil  yang  muncul  dalam  sunah tentang  ibadah  hendaknya  dilihat  dari  sisi mempermudah ( Maqasid li taysir ); perbedaan-perbedaan  dalam  hadis  yang berkaitan  dengan ‘urf harus  dilihat  dari
perspektif universality  of  law ;  serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual. Penggabungan  fitur  multidimensionalitas dengan  pendekatan Maqasid  al-Syari’ah adalah  salah  satu  solusi  atas  dalil  yang bertentangan ( ta’arud }).
Multidimensionalitas menerapkan dua konsep  dasar ushul  fiqh yaitu  kepastian  dan pertentangan. Diperluasnya jangkauan pandangannya  dengan  memasukkan  satu dimensi lagi, yaitu Maqasid al-Syari’ah , akan menjadi sebuah solusi. Karena, bisa jadi dalil- dalil  yang  terlihat  berlawanan,  sesungguhnya tidaklah demikian jika dilihat dan dinilai dari sisi  yang  berbeda.  Jadi,  kedua  dalil  yang dilihatnya  berlawanan  dapat  menghasilkan suatu konteks yang baru.
d. Orientasi tujuan ( purposefulness ), Keenam fitur  pendekatan  Sistem  diatas  saling terkait,  satu  dengan  yang  lain.  Fitur purposefulness adalah fitur yang menjangkau semua fitur dengan kebermaksudan.
Teori Maqasid  al-Syari’ah disandingkan dengan  standar  dasar  konsep  yang  penting, yaitu  asas  rasionalitas  ( rationality ),  asas manfaat  ( utility ),  asas  keadilan  ( justice ).  dan asas moralitas ( morality ).
Jasser  Auda  menempatkan Maqasid  al- Syari’ah sebagai  prinsip  mendasar  dan metodologi  fundamental  dalam  reformasi hukum Islam kontemporer. Mengingat efektivitas  suatu  sistem  diukur  berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas
sistem  hukum  Islam  dinilai  berdasarkan tingkat  pencapaian Maqasid  al-Syari’ah -nya.
Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving -nya  terhadap  permasalahan  tertentu: apakah  lebih  efektif,  lebih  berdaya  guna,  dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.
Dengan adanya pembaruan dalam Maqasid al-Syari’ah kontemporer  ini,  memungkinkan Maqasid al-Syari’ah mengungguli historisitas keputusan fikih serta mencerminkan nilai dan prinsip umum dari nas} tersebut. Lalu, hukum- hukum  detail  dapat  digali dari prinsip-prinsip nas} secara kulliyah, menyeluruh (Hal. 37).

## Biografi singkat Jasser Auda
Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya  dihabiskan  untuk  Belajar  agama  di Masjid  Al  Azhar  Kairo,  dari  tahun  1983 sampai  1992.  Selama  di  Mesir,  Jasser  tidak pernah  mengenyam  pendidikan  agama  di lembaga formal, seperti  Universitas al-Azhar. Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sembari aktif di pengajian, ia  mengambil  kuliah  di  Cairo  University jurusan  Ilmu  Komunikasi:  studi  strata  satu diselesaikan  tahun  1988  dan  gelar  master diperoleh tahun 1993.
Usai  mengantongi  gelar  MSc  ( Master  of Science )  dari  Cairo  University,  Jasser melanjutkan  pendidikan  Doktoral  bidang System  Analysis di  Universitas  Waterloo, Kanada. Tahun 1996, Ia berhasil memperoleh gelar  Ph.D  dari  Waterloo.  Kemudian  Ia kembali  mengenyam  pendidikan  di  Islamic American  University  konsentrasi  Hukum
Islam,  tiga  tahun  berikutnya  (1999),  gelar Bachelor  of  Arts (BA)  untuk  kedua  kalinya diperoleh  dari  Islamic  American  University dalam bidang Islamic Studies .
Pada  kampus  yang  sama  Ia  melanjutkan jenjang  Master  dengan  konsentrasi  hukum Islam  dan  selesai  tahun  2004.  Kemudian  Ia pergi  ke  Inggris  untuk  melanjutkan  jenjang Doktoral  di  Universitas  Wales.  Pada  tahun 2008,  Ia  berhasil  meraih  gelar  Ph.D  bidang Hukum Islam (Ferdiansyah, 2018: 86).
Jasser  Auda  adalah  anggota  Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan  fokus  kajian  kebijakan  publik  dalam program  studi  Islam.  Jasser  Auda  adalah Anggota  Pendiri  persatuan  Ulama  Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan  akademik  di  Institute  International Advenced  System  Research  (IIAS),  Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban  (GCSC),  Inggris,  Anggota  Dewan Eksekutif  Asosiasi  Ilmuwan  Muslim  Sosial (AMSS)  Inggris, Anggota Forum Perlawanan Islamofobia  dan Recism (FAIR),  Inggris  dan konsultan untuk Islamonline.net.
Jasser Auda juga menjabat sebagai direktur sekaligus  pendiri  Maqashid  Research  Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan  menjadi  Dosen  tamu  di  berbagai  negara. Jasser memperoleh 9 penghargaan di antaranya: 1) Global Leader in Law certificate, Qatar  Law  Forum,  2009.  2)  Muslim  Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008.  3)  International  Centre  for  moderation Award,  Kuwait,  2008.  4)  Cairo  University
Medal, 2006. 5) Innovation Award,
International  Institue  of  Advanced  System Reseach (IIAS) Germany, 2002. 6) Province of Ontario,  Canada  1994-1996.  7)  Province  of Saskatchewan,  Canada  1993-1994.  8)  Qur’an Memorization  1st  Award,  Cairo,  1991.  9) penghargaan Research Grants (sebagai penulis utama atau penulis pendamping dari beberapa universitas  seperti  American  University  of Syari’ah  UAE  2003-2004),  dan  penghargaan bergengsi lainnya (Mu’amar dan Hasan, 2012: 389).
Analisis  Efektivitas  Praktik  Pemanfaatan Dana  Infak  Masjid  untuk Qarḍ di  Masjid
At-Taufiq  Dalam  Perspektif Maqasid  al- Syari’ah Jasser Auda
Pinjaman  Sosial  Pahala  Megah  adalah bentuk  tanggapan  positif  terhadap  polemik yang  dihadapi  masyarakat  sekitar  Masjid  At- Taufiq  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan taraf  ekonomi  masyarakat  sekitar  Masjid  At- Taufiq,  dan  suntikan  dana  tambahan  untuk keperluan  diri  atau  keluarga  dalam  keadaan tertentu.
Melalui  Pinjaman  Sosial  Pahala  Megah, syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia,  dan  mampu  menjawab  tantangan- tantangan masa kini.
Analisis Efektivitas Pinjaman Sosial Pahala Megah  dilihat  dengan  fitur interrelated hierarchy dari  perspektif  sistem Maqasid  al- Syari’ah Jasser Auda setidaknya menghasilkan dua gambaran besar konsep yang berkisar pada dua  dimensi  sistem. Yaitu;  jangkauan  objek
yang  diliputi Maqasid  al-Syari’ah, dan Maqasid  al-Syari’ah Pinjaman  Sosial  Pahala Megah itu sendiri (Hal. 90).
Selaras dengan istilahnya, fitur al- harakīriyyah  al-mu’tamadah  taba>duliyyan atau interrelated  hierarchy tidak  memahami tujuan-tujuan  hukum  Islam  atau Maqasid  al- Syari’ah sebagai variable-variabel yang berbeda,  namun  kedua  dimensi  di  atas dipahami  sebagai  sebuah  kesatuan  dalam hirearki  yang  saling  berhubungan  antara  satu dan lainnya.
1. Dimensi  jangkauan  objek  yang  diliputi Maqasid al-Syari’ah
Dengan memperluas cakupan dan dimensi  teori Maqasid  al-Syari’ah yang dikembangkan  pada  hukum  Islam  klasik. Konsep  objek  yang  dijangkau  sistem Maqasid  al-Syari’ah dalam  Pinjaman Sosial  Pahala  Megah  bisa  ditelaah  dari bagaimana tujuan Hifz ad-Din (perlindungan  terhadap  agama)  dalam praktiknya  terwujud  dengan Hifz  al- Huriyyah al-I’tiqad (perlindungan kebebasan berkeyakinan).
Dalam  praktiknya,  Pinjaman  Sosial Pahala  Megah  tidak  hanya  bisa  dirasakan manfaatnya oleh hanya masyarakat beragama  Islam,  tapi  seluruh  masyarakat sekitar  Masjid  At-Taufiq.  Tidak  ada paksaan  untuk  memeluk  agama  Islam sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman.
Dalam  praktiknya,  Pinjaman  Sosial Pahala  Megah  diwujudkan  dengan  tujuan
mengusung Hifz al-Huquq al-Insan (perlindungan  terhadap  hak-hak  manusia), pewujudan  solidaritas  sosial  terhadap masyarakat  sebagai  bentuk Hifz  al-Mal (penjagaan  terhadap  harta),  pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan dengan  wasilah  bantuan  sosial  dan  moral sebagai  konsep  besar  dari Hifz  al-Aql (perlindungan terhadap akal), meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq, dan suntikan dana tambahan  untuk  keperluan  diri  atau keluarga  dalam  keadaan  tertentu  sebagai praktik dari konsep Hifz al-Usrah (perlindungan  terhadap  keluarga)  dan Hifz al-'Ird (perlindungan kehormatan),
perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia.
2. Dimensi  jangkauan Maqasid  al-Syari’ah
Pinjaman Sosial Pahala Megah
Dalam konsep dimensi jangkauan Maqasid al-Syari’ah Jasser Auda, Maqasid al-Syari’ah dalam  Pinjaman  Sosial  Pahala  Megah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan holistik, yaitu:
a. Maqasid Umum ( al-maqasid al-‘ammah )
Awal  berdirinya  Pinjaman  Sosial  Pahala Megah  ditujukan  untuk  mencapai  dan mewujudkan  kesejahteraan  umat  secara  luas dunia  dan  akhirat.  Dengan  mengacu  pada tujuan  utama  ini,  pendekatan  sistem Maqasid al-Syari’ah menjadi  sandaran  utama  dalam menilai efektivitas praktik operasional Pinjaman Sosial Pahala Megah.
Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa
Pinjaman Sosial Pahala Megah dapat memenuhi  enam  tujuan  dari Maqasid  al- Syari’ah .
Namun,  sistem  ekonomi  dikatakan  sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya  dan  masyarakat  dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi.  Jadi,  Pahala  Megah  harus  bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu social welfare . Tujuan umum dari  Pinjaman  Sosial  Pahala  Megah  adalah meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat sekitar  Masjid  At-Taufiq,  dan  suntikan  dana tambahan  untuk  keperluan  diri  atau  keluarga dalam keadaan tertentu.
Maqasid Spesifik ( al-maqasid al- khashshah ) Pinjaman Sosial berbasis Qard al- Hasan merupakan  satu  dari  sekian  program Pahala  Megah  dari  pengurus  Masjid  At- Taufiq. Akad qard dipilih sebagai solusi yang tepat  untuk  menjawab  kebutuhan  masyarakat akan  dana  tunai  dibandingkan  akad  lainnya dikarenakan  hal-hal  spesifik  yang  ada  dalam Qard al-Hasan. Diantaranya:
1) Dana  pinjaman  leluasa  digunakan  untuk apapun,  tidak  seperti mudarabah atau murabahah yang  peruntukannya  sebagai modal.
2) Dana  dikembalikan  dengan  nominal  yang sama, tidak perlu memberi tambahan ketika mendapatkan laba dari tasarruf dengannya.
3) Orang  yang  tidak  memiliki  harta  tetapi  ia mempunyai kemampuan untuk
mengembangkannya.  Dengan  demikian, dapat menjadi bantuan harta untuk memulai
atau menambah produktifitasnya.
b. Maqasid Parsial ( al-maqashid al-juz’iyyah )
Tujuan  tersirat  dari  akad qord} berbasis masjid  pada  Pinjaman  Sosial  Pahala  Megah ialah  meramaikan  masjid  dengan  cara menghadiri  dan  senantiasa  ada  di  dalam masjid,  dalam  hal  ini  administrasi  Pinjaman Sosial dilaksanakan di teras masjid yang mana merupakan  bagian  dari  masjid.  Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Apabila kalian melihat seseorang yang sering berada di masjid maka saksikanlah akan keimanannya”.
Memaksimalkan fungsi dari masjid sebagai pusat  peradaban  Islam  mencakup  ibadah, keilmuan, ekonomi bahkan politik. Efektivitas Fiqh dinilai  berdasarkan  tingkat  pencapaian Maqasid  al-Syari’ah -nya  (Hal.98).  Yang berarti  dalam  kasus  ini,  sejauh  mana  tingkat problem  solving praktik  pemanfaatan  dana infak masjid untuk qarḍ , yaitu Pinjaman Sosial Pahala Megah terhadap permasalahan masyarakat:  apakah  lebih  efektif,  lebih berdaya  guna,  dan  lebih  membawa  manfaat yang besar.
Dalam  fitur  sistem,  efektivitas  sesuatu dinilai dari pencapaian akan tujuannya. Maka, pemanfaatan  dana  infak  di  Masjid  At-Taufiq untuk qard} dinilai  sangat  efektif  dan fungsional dilihat dari tingkat problem solving dan  tercapainya  tujuan-tujuan  dari  praktik qard} tersebut di Masjid At-Taufiq.
Analisis  Hukum  Pemanfaatan  Dana  Infak Masjid  Untuk Qarḍ Di  Masjid  At-Taufiq Pailus  Dalam  Perspektif Maqasid  al- Syari’ah Jasser Auda
Selaras dengan konsep Keterbukaan ( openness ), di mana Jasser Auda menawarkan dua  cara  agar  menuju  keterbukaan.  Pertama, merubah  pandangan  dan  kedua,  pembaruan hukum dengan keterbukaan filosofis. Pembentukan world  view atau  ‘pandangan dunia’ dimulai dari segala hal  di lingkungan, mulai  dari  agama,  identitas  diri,  geografi  dan lingkungan,  politik,  budaya,  masyarakat, ekonomi dan bahasa (Hal. 89).
Maka,  dalam  hukum  praktik  Pinjaman Sosial  Pahala  Megah  tidak  lepas  dari mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekitar  Masjid  At-Taufiq,  dan  Standar Pembinaan  Manajemen  Masjid  merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor DJ.II/802  Tahun  2004  Tentang  Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang memiliki tujuan  meningkatkan  kualitas  pembinaan  dan bimbingan  untuk  terwujudnya  kemakmuran masjid  dan  kehidupan  umat  yang  rukun, moderat, dan toleran.
Dalam literatur fikih klasik, tasarruf harta untuk kemaslahatan khusus seperti peruntukan pembiayaan tidak diperbolehkan kecuali ada kaitannya  dengan  masjid  atau  orang-orang muslim  secara  umum  (Al-Haytami:  208). Namun,  dengan  konsep  kognisi  ( cognitive nature ),  Jasser  Auda  menjelaskan  walaupun nas bersifat ilahi, namun pemahaman akan nas sesuai  dengan  pandangan  penafsiran  atau pandangan  dunia  dari  penafsir  atau  ahli  fikih tersebut.
Syariat Islam merupakan wahyu (al-Qur’an
dan  sunah)  yang  sempurna,  sedangkan kesempurnaan menjalankan syariat bergantung  pada  upayanya  yang  selalu berkesinambungan  untuk  menyesuaikan  diri dengan  kondisi  masyarakat  dan  mengarahkan manusia  pada  esensi  kemanusiaan  dan semangat kehidupan (Auda, 2006: 24).
Dengan fitur kemenyeluruhan ( wholeness ), metode  pembacaan  yang  berkaitan  dengan tema-tema,  prinsip-prinsip  didasarkan  pada anggapan  bahwa nas} merupakan  suatu keseluruhan yang menyatu. Implikasinya pada ayat  al-ahkam misalnya,  akan  meluas  dari ratusan  menjadi  seluruh  teks  Al-Qur’an. Begitu  juga  dengan  ayat-ayat  tentang  aqidah, kisah  nabi-nabi,  kehidupan  akhirat  dan  alam semesta  akan  menjadi  bagian  dari  sebuah gambar utuh. Dengan harapan akan memainkan  peranan  dalam  pembentukan hukum-hukum yuridis (Hal. 299).
Landasan  hukum  praktik  Pinjaman  Sosial Pahala  Megah  adalah  Syariat  Islam,  yaitu prinsip  hukum  halal  atau  kebolehan  dalam semua bentuk praktik muamalah sebagaimana firman  Allah  Swt “..  padahal  Allah  telah menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 275).
Segala  sesuatu  ciptaan  Allah  di  alam semesta  yang  ditujukan  untuk  manusia  dan kemaslahatannya adalah halal atau
diperbolehkan, “...Siapakah
yang mengharamkan  perhiasan  dari  Allah  yang telah  dikeluarkan-Nya  untuk  hamba-hamba- Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu
(disediakan)  bagi  orang-orang  yang  beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja)  di  hari  kiamat".. (Q.S.  Al-A’raf/7:32- 33).
Larangan  terhadap  sesuatu  dalam  Islam adalah  disebabkan  oleh  kemudaratan  yang terkandung  dalam  sesuatu  yang  dilarang. Membuat sesuatu  itu halal  atau haram  adalah kekuasaan prerogatif Allah Swt. Adapun yang mengarah  kepada  sesuatu  yang  dilarang  atau tidak  adil  atau  mengkondisikan  ketidak- moralan individu atau sosial, kesenjangan, atau ketidak-adilan  adalah  juga  termasuk  haram (tidak diperbolehkan).
Perniagaan  dalam  Islam  diatur  dalam Syariat yaitu: transaksi harus berdasarkan pada persetujuan  kedua  belah  pihak. “Hai  orang- orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,    kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu.” (QS.  An-Nisa/4:  29).  Manfaat pertukaran  harus  dapat  dirasakan  oleh  kedua belah pihak. Klausul kontrak dan implikasinya harus dihormati dan dilaksanakan.
Berbicara  masyarakat  pra  sejahtera  tidak lepas  dari  pengentasan  kemiskinan  sebagai pintu  masuknya.  Ekonomi  merupakan  aspek pembangunan yang memainkan peran penting, terutama  dalam  kaitannya  dengan  upaya membangun keadaban publik ( public civility ), masyarakat  yang  beradab.  Ekonomi  menjadi indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat. Kelimpahan atau kelesuan
ekonomi suatu masyarakat membuka peluang bagi  munculnya  tindakan  anomali,  atau penyimpangan seperti berbagai kasus
pencurian yang marak terjadi. Dalam konsep ‘orientasi tujuan’ ( purposefulness )
Jasser Auda yang menjangkau  semua  fitur Maqasid  al-Syari’ah dengan  kebermaksudan. Maqasid  al-Syari’ah disandingkan  dengan  standar  dasar  konsep yang penting, yaitu asas rasionalitas ( rationality ),  asas  manfaat  ( utility ),  asas keadilan ( justice ). dan asas moralitas ( morality ) (Hal. 290).
Pinjaman  Sosial  Pahala  Megah  sangat potensial  dalam  menangani  masalah  di  atas, karena  fungsi  sosialnya  yang  diciptakan memang  untuk  mengatasi  masalah  tersebut. Baik  itu  sifatnya  darurat  dan  karitatif  untuk manfaat  yang  konsumtif,  atau  sifatnya pemberdayaan  yang  mencoba  mengangkat ekonomi masyarakat dengan instrumen Qard} al-Hasan . “Siapakah  yang  mau  memberi pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik, maka  Allah  akan  meperlipat  gandakan pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda yang banyak.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 245).
Qard  al-Hasan tidak  berdampak  negatif seperti kerugian atau kredit macet bagi Pahala Megah  atau  Masjid  At-Taufiq  sebagai basisnya,  karena  memang  seluruh  dana  yang disediakan  diperuntukkan  untuk  tunjangan ekonomi dan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar. “Dan  jika  dalam  kesukaran,  maka berilah  tangguh  sampai  dia  berkelapangan. Dan  menyedekahkan  itu,  lebih  baik  bagimu,
jika  kamu  mengetahui” (Q.S.  Al-Baqarah/2: 280).  Kegiatan  ini  memang  harus  dilakukan untuk  mengangkat  derajat  masyarakat  sekitar dari pra sejahtera menjadi umat yang sejahtera.
Dengan  program  Pinjaman  Sosial  Pahala Megah,  pertama,  Masjid  At-Taufiq  menjadi agent  of  social  change khususnya  di  bidang ekonomi. Karena orientasinya memang diciptakan  untuk  mengangkat  kesejateraan umat  berbasis  pada  syariah.  Kedua,  program Pinjaman Sosial dapat dijadikan media dakwah karena diciptakan sebagai instrumen penerapan syariah di bidang muamalah.
Selanjutnya, dengan masjid sebagai basisnya, praktik qard di Masjid At-Taufiq ini bentuk implementasi da’wah bi al-hal dengan memaksimalkan  potensi masjid  sebagai  pusat peradaban  Islam  dan  meramaikan  masjid, “Hanya  yang  memakmurkan  masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah  dan  Hari  kemudian,  serta  tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut  selain  kepada  Allah,  maka  merekalah orang-orang  yang  diharapkan  termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah/9:18).
Ketiga,  karena  dua  sifat  di  atas,  maka Masjid  At-Taufiq  melalui  Pinjaman  Sosial Pahala Megah selain menjadi problem solving keperluan  atau  kebutuhan  mendesak  dari masyarakat  sekitar,  tapi  juga  menumbuhkan usaha-usaha  ekonomi  produktif  baru,  atau melahirkan pelaku usaha baru “Barang siapa membebaskan  seorang  mukmin  dari  suatu kesulitan dunia, maka Allah akan
membebaskannya  dari  suatu  kesulitan  pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan,  maka  Allah  akan  memberikan kemudahan  di  dunia  dan  akhirat” (H.R. Muslim).
Dengan  menjadikan  konsep Maqasid  al- Syari’ah Jasser  Auda  sebagai  prinsip  dan metodologi  fundamental  dalam  reformasi hukum Islam kontemporer,
yang
memungkinkan Maqasid
al-Syari’ah mengungguli historisitas keputusan fikih serta mencerminkan nilai dan prinsip umum dari nas tersebut. Lalu, hukum-hukum detail digali dari prinsip-prinsip nas secara kulliyah,
menyeluruh.  Hukum  pemanfaatan  dana  infak Masjid At-Taufiq untuk qard adalah halal atau boleh,  bahkan  dianjurkan  menimbang  tujuan dari  pemanfaatannya,  dan  dibutuhkannya untuk kemaslahatan baik secara ekonomi atau akidah  dan  syariat  Islam  masyarakat  sekitar Masjid At-Taufiq.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  maka  bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pemanfaatan  dana  infak  di  Masjid  At- Taufiq  untuk qard dinilai  sangat  efektif  dan fungsional dilihat dari tingkat problem solving dan tercapainya tujuan-tujuan dari praktik qard di  Masjid  At-Taufiq,  yaitu  Pinjaman  Sosial Pahala  Megah  terhadap  permasalahan  yang ada  dalam  masyarakat  sekitar  Masjid  At- Taufiq. Karena dalam fitur sistem, efektivitas sesuatu dinilai dari pencapaian akan tujuannya.
Hukum pemanfaatan dana infak Masjid At- Taufiq  untuk qard dalam  perspektif Maqasid al-Syari’ah Jasser  Auda  adalah  halal  atau boleh,  bahkan  dianjurkan  menimbang  tujuan dari  pemanfaatannya.  Konsep  ‘fitur  sistem’ Maqasid al-Syari’ah Jasser Auda memungkinkan  prinsip-prinsip nas digali secara kulliyah dan mengungguli  historisitas keputusan fikih.

## Daftar Pustaka
Abdul  Kadir,  Muhammad.  2004. Hukum  dan Penulisan  Hukum .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Al-‘Asqalany,  Ibnu  Hajar.  2000. Bulugh  al- Maram min Adillat al-Ahkam . Riyad: Dar Athlas.
Al-Haytami,  Ibn  Hajar.  2015.  terj. Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah  Al-Kubro .  Beirut:  Dar Kutub Ilmiyyah.
Al-Razi,  Fakhruddin.  1986. Tafsir  al-Razi.
Beirut: Dar Ibnu Asasah.
al-Syahir, Muhammad Amin. 1979. terj. Radd al-Mukhtār . Libanon: Dār al-fukad.
Al-Qolyubi &  ‘Umairah,  2015.  trans. Hasyiyata  al-Qolyubi  wa  ‘Umairah .
Mesir: Maktabah Taufiqiyyah.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penulisan  Suatu  Pendekatan  Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.
As-Sabuni,  Muhammad  Ali.  2004.  terj.
Rawai’ul  Bayan  tafsir  Ayat  al-Ahkam.
Beirut: Dar Ibnu Asasah.
Auda,  Jasser.  2015. Membumikan  Hukum Islam  Melalui  Maqasid  Syariah. terj. Jakarta: Mizan.
Auda, Jasser. 2013. al-Maqasid untuk Pemula. terj.  Ali  Abdelmon’im.  Yogyakarta: Suka Press.
Auda, Jasser. terj. 2006. Fiqh Maqasid ; Inatah al-Ahkam  al-Syar’iyah  bi  Maqasidiha, London:  al-  Ma’had  al-Alami  li  al-Fikr al-Islami.
DISPERMADES DUKCAPIL PROV. JATENG,  “SIDesa  Jawa  Tengah”, Diakses 8 Agustus 2021 ,
https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.2
0.07.2014
Departemen Agama Republik Indonesia. 1994.
Al-Qur'an Dan Terjemahan . Edisi revisi.
Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo. Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia.  2014. Himpunan  Fatwa
Keuangan  Syari’ah .  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Ferdiansyah, Hengki. 2018. Pemikiran Hukum Islam  Jasser  Auda .  tangerang  Selatan:
Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori. Gumanti,  Retna.  2018.  “Maqasid  Al-Syariah
Menurut Jasser Auda (Pendekatan
Sistem dalam Hukum Islam)” Jurnal Al- Himayah Vol. 2 Nomor 1: 97-118. Kamaruddin. 2013. “Analisis Potensi
Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Berbasis  Masjid  Di  Kota  Banda  Aceh” Jurnal Ilmiah Islam Futura , Vol. 13. No. 1: 58-70.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),
“Kamus  versi  online/daring  (dalam jaringan)”,  Diakses  13  Juni  2020, https://kbbi.web.id/
Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015.
Al-Qurán  dan  Terjemahnya .  Bandung: Syaamil Qurán.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Nomor  DJ.II/802
Tahun 2004. Standar Pembinaan Manajemen Masjid .
M. Abzar D. 2012. “Revitalisasi Peran Masjid
Sebagai  Basis  Dan  Media  Dakwah Kontemporer” Jurnal  Dakwah  Tabligh ,
Vol. 13, No. 1: 109-121.
Mu’amar,  M.  Arfan  &  Abdul  Wahid  Hasan.
2012. Studi Islam
Perspektif Insider/Outsider , Yogyakarta: IRCiSoD. Meilani, Cindi.  2019. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majlis  Ta’Lim  Untuk  Pemberdayaan Masyarakat  (Studi  Di  Majlis  Ta’lim
Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Pringsewu)”.  Kajian.  Universitas  Islam
Negeri Raden Intan Lampung.
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metode  Penulisan Kualitatif . Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. Nasution,  Arikunto  S.a.  1998. Metode Penulisan Naturalistic Kulitatif .
Bandung: Tarsito.
Nur  Baits,  Ammi. “ Ahliyah  at-Tasharruf”, Diakses 13 Juni 2021 ,
https://yufidia.com/2562-ahliyah-at- tasharruf.html.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  54  Tahun  2006, Susunan Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Dewan
Kesejahteraan Masjid .
Pratomo,  Hilmy.  ”Peran  Teori  Maqasid  Asy- Syari’ah Kontemporer Dalam
Pengembangan  Sistem  Penafsiran  Al-
Qur’an” Al-Mu‘ashirah Vol.  16,  No.  1 (2019): 92-111 .
Ramdani  Nur  F,  Husni.    2018.  “Efektivitas
Pendayagunaan Dana Zakat Infaq
Shadaqah  Perspektif Maqashid  Syaria h Studi Pada Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid  (Dpu-Dt)  Yogyakarta”.  Kajian.
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Rusina,  Yenny.    2020.  “Pengelolaan  Dana
Masjid  Al-Jihad  Banjarmasin  Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Maqâshid Asy-Syarî’ah ”. Tesis.
Universitas Islam Antasari Banjarmasin. Sabil,  Ibnu.  2002. Peran  Mesjid  Dalam Lintasan Sejarah . Jakarta: Logos.
Sabiq,  Sayyid.  1987.  terj. Fiqhus  Sunnah .
Beirut: Darul Kitab al-Arabi.
Saleh,  al-Fauzan.  2005. Fiqih  Sehari-hari .
Jakarta: Gema Insani Press.
Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah.  2017.
Metodologi Penulisan
Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.
Sholihin,  Ahmad  Ifham.  2010. Buku  Pintar Ekonomi Syariah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono. 2014. Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Soemitro,  Ronny  Hanitjo.  2010. Dualisme Penulisan Hukum (Empiris & Normatif). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syukri  Nur,  Muhammad.  2020. Tinjauan Pustaka  Sistematis .  Klaten:  Penerbit Lakeisha.
Yunus,  Mahmud  . Kamus  Arab-Indonesia , Jakarta:  Mahmud  Yunus  wa  Dzurriyah,
2009.
Zawawi, Somad dkk.. 1993. Ensiklopedi Islam . Jakarta: CV Anda Utama.
Zubaidah, Siti. 2018. “Analisis Dana Non Halal
Dalam  Pembiayaan Qordhul  Hasan
Perspektif Maqashid Al-Syari’ah ”. Kajian. Lampung: Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan.