Implementasi Pelayanan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Samsat Samarinda Kota
Doddy Triantoro 1 , Aji Ratna Kusuma 2 , Djumadi 3
Abstract
The aim of this study is to analyze the implementation of extension services  of  motor  vehicle  registration  certificate  in  SAMSAT  Samarinda.
The research is using qualitative data analysis tehnique. The result shows that the extension of the service certificate of motor vehicle number based on the Indonesian National Police Regulation No. 05/2012, but practically it did not run well. Due to 7 (seven) parameter, only three items that can be pursued  especially  in a  mechanism of  service,  accountability and hospitality  of  police  personnel  in  service. The  causes  of  less service in Samsat  Samarinda  are limited  allocation  of  operational  budgets  to support the services, lack of availability of operational support that meets the qualifications required, both in quantity and quality, and availability of police personel with technology skill.
Keywords: Implementation, public service, SAMSAT Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi
Pelayanan  Perpanjangan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  di Samsat Kota Samarinda. Metode penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa layanan perpanjangan surat tanda nomor  kendaraan  bermotor  di  kantor  Samsat Samarinda diatur  berdasarkan  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  05 Tahun 2012, namun pada tataran praktis belum berjalan optimal. Karena dari 7 (tujuh)  parameter  yang ditentukan,  hanya  tiga  item  yang  dapat dipenuhi  yaitu: mekanisme  dalam  pelayanan,  akuntabilitas  dan keramahtamahan  personil  kepolisian  dalam  pelayanan.  Kurang optimalnya  pelayanan  perpanjangan  surat  tanda  nomor  kendaraan bermotor    di Samsat  Samarinda,  disebabkan  oleh  berbagai  faktor diantaranya terbatasnya alokasi anggaran operasional untuk menunjang pelayanan,  kurang  tersedianya sarana operasional    penunjang  yang memenuhi  kualifikasi  yang  dibutuhkan,  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas,  dan  kurang  tersedianya  personil  kepolisian yang  menguasai sarana teknnologi.
Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan publik, SAMSAT
Pelayanan yang berkualitas merupakan dambaan setiap orang. Namun dalam kenyataan ternyata masih banyak orang merasa belum mendapatkan pelayanan  yang  berkualitas  seperti  yang  diharapkan.  Bahkan  isu  yang berkembang  tentang  pelayanan  di  berbagai  organisasi  publik  masih menunjukkan  adanya  indikasi  kurang  memuaskan.  Seperti  halnya  yang
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda
terjadi  pada  pelayanan  perpanjangan  surat tanda  nomor  kendaraan bermotor di Samsat Samarinda, masih adanya sebagian kecil pengguna jasa yang  kurang  puas  atas  layanan  yang  diberikan.  Meskipun pelayanan  yang dilakukan  selama  ini  telah  mengalami  perubahan  dan  perbaikan,  tetapi perubahan  tersebut  kurang  signifikan. Karena kualitas  layanan  yang dikembangkan belum sepenuhnya bisa memuaskan publik.
Dari  hasil  observasi    menunjukkan  adanya  beberapa  indikasi kekurangan,  antara  lain:  kurang  transparansi  petugas  dalam  pelayanan; masih  lambannya  pelayanan; karena  ketidakseimbangan  antara  personil pelaksana  dengan pemilik  kendaraan yang  memerlukan  layanan perpanjangan sehingga  terjadi  antrian  panjang; terbatasnya  personil kepolisian yang menguasai alat yang berbasis teknologi; terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan STNK; dan belum semua personil dapat memanfaatkan program berbasis teknologi yang dikembangkan sekarang ini. Berdasarkan  fenomena  yang  diulas  di  atas,  maka  diperlukan  kajian  yang lebih  mendalam,  sehingga  dapat  diketahui  dengan  jelas  bagaimana implementasi  pelayanan  perpanjangan  STNK.  Artikel  ilmiah  merupakan sebuah  upaya  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang mendudukung dan menghambat impelemtasi pelayanan perpanjangan STNK di Samsat Samarinda.

## Perpanjangan STNK dalam Proses Implementasi Kebijakan
Kebijakan  publik  adalah  suatu  keputusan  yang  dimaksudkan  untuk mengatasi  kesalahan  tertentu  melakukan  kegiatan  tertentu,  atau  untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang  mempunyai wewenang  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  Negara  dan pembangunan,  berlangsung  dalam  satu  kebijak-an  tertentu.  Dalam kehidupan administrasi negara,  secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan  dalam  berbagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan. Pendapat  lain  dapat  dikemukakan  oleh  Theodore  Lowi  (dalam  Winarno, 2002:51) yang mengatakan bahwa masalah publik dapat dibedakan kedalam masalah  prosedural  yaitu  berhubungan  dengan  bagaimana  pemerintah  di organisasikan  untuk  melakukan  tugas–tugasnya.  Dari  pengertian  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik    sebuah  keputusan  yang mempunyai  tujuan  dan  maksud  tertentu,  berupa  serangkaian  instruksi  dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara pencapaian tujuan.
Menurut Van Meter dan Van Horn (1985 : 447) bahwa Implementasi kebijaksanaan  meliputi  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh pemerintah,  individu  atau  kelompok,  yang  dimaksudkan  mencapai  tujuan yang  telah  ditentukan    dalam  keputusan.  Hal  ini  termasuk  upaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan  besar  maupun  kecil  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan.  Lebih lanjut dikatakan bahwa proses implementasi publik, yaitu: Proses  implementasi  kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila tujuan-tujuan
dan  sasaran-sasaran  yang  semula    telah  diperinci,  program-program  aksi telah  dirancang  dan  sejumlah  dana/biaya  telah  dialokasikan  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  negara.  Perincian  tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas: kepentingan  yang  dipengaruhi; tipe  manfaat; derajat  perubahan  yang diharapkan; letak pengambilan keputusan; pelaksana program; sumber daya yang  dilibatkan.    Sedangkan dalam konteks  implementasinya  terdiri  atas: kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat;  karakteristik lembaga  dan  penguasa;  keputusan  dan  daya  tanggap.  Di  luar  isi  kebijakan dan konteks implementasi, ada tujuan kebijakan, tujuan yang telah dicapai, program  aksi  dan  proyek  individu  dan  dibiayai,  program  yang  dijalankan. Menurut  Grindle  (dalam  Winarno,  2002  :  342),  implementasi  dipandang sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasil kegiatan pemerintah. Karena  itu,  implementasi  kebijakan  membutuhkan  adanya  sistem pelaksanaan  yang  jelas,  dirancang dengan  maksud  untuk  mencapai  tujuan akhir. Implementasi kebijakan juga ditentukan oleh isi kebijakan dan kontek implementasi,  serta  ide  dasar.  Secara  teoritis  fungsi  implementasi  adalah untuk  membentuk  suatu  hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan negara  diwujudkan  sebagai  hasil  akhir  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan pemerintah. Dasar hukum yang digunakan untuk pengurusan perpanjangan STNK  di  kantor  Samsat  Samarinda  dilandaskan  pada  peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012. Peraturan dapat disebut sebagai sebuah kebijakan yang implementasinya akan dinilai berdasarkan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini.

## Pelayanan  Publik di  Kantor  Samsat  Samarinda:  Upaya  Pemenuhan Prinsip Pelayanan Publik
Pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Menurut  Keputusan  Menpan  nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,  tentang  pedoman  pelayanan  umum    bahwa pelayanan publik  sebagai  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum  yang dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  pusat,  di  daerah,  dan  di  lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang  dan atau jasa, baik dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Kemudian  pendapat  yang  berbeda  telah  dikemukakan  oleh  Kotler  (1999 :548)  bahwa  pelayanan  adalah  setiap  tindakan  atau  kegiatan  yang  dapat ditawarkan  oleh  satu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  pada  dasarnya  tidak berwujud  dan  tidak  mengakibatkan  kepemilikan  apapun. Dari  pendapat  di atas dapat disimpulkan bahwa  pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan penyelenggara negara dalama rangka pemenuhan kebutuhan, baik berupa barang dan jasa secara berkesinambungan.
Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  setiap  instansi  penyedia pelayanan  publik  harus  memperhatikan  sejumlah  azas  pelayanan  publik,
yang  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain adalah sebagai berikut:
 Transparansi, pemberian  pelayanan  publik  harus  bersifat  terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
 Akuntabilitas, pelayanan  publik  harus  dapat  dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Kondisional, pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan  kemampuan  pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
 Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pela-yanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
 Tidak diskriminatif, pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif,  dalam  arti  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.
 Keseimbangan  hak  dan  kewajiban, pemberi  dan  penerima  pelayanan publik  harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak (Mahmudi, 2007:87).
Menurut  Kepmenpan  Nomor  63/2003  tentang  pedoman  pelayanan umum,  dijelaskan,  terapat  beberapa  prinsip  yang  berkenaan  dengan pelayanan  umum,  antara  lain:  Kesederhanaan,  dalam  arti  bahwa prosedur/tata  cara  pelayanan  diselenggarakan  secara  mudah,  lancar,  cepat tidak  berbelit-belit,  dan  mudah  dilaksanakan; Kejelasan  dari  kepastian; adanya  kejelasan  dan  kepastian  mengenai  prosedur/tata  cara  pelayanan umum; persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administrasi; unit kerja  dan  atau  pejabat  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam memberikan  pelayanan  umum; Rincian  biaya/tarif  pelayanan  umum  dan tatacara pembayarannya; jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum; hak dan  kewajiban  baik  dari  pemberi  maupun  penerima  pelayanan  umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapan sebagai alat untuk  memastikan  mulai  dari  proses  pelayanan  umum  hingga penyelesaiannya;  pejabat  yang  menerima  keluhan  masyarakat  apabila terdapat sesuatu yang  tidak jelas, dan atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada  masyarakat  (pelangan); keamanan  dalam  arti  bahwa proses  hasil  pelayanan  umum  dapat  memberikan  keamanan  dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum; keterbukaan dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi  pelayanan  umum,  waktu  penyelesaian  dan  rincian  biaya/tarif  dan hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  proses  pelayanan  umum  wajib diinformasikan  secara  terbuka  agar  mudah  diketahui  dan  dipahami  oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
Seiring dengan pelayanan pepanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya. Kemudian dijabarkan dalam Keputusan Kepolisian Negara Nomor 05 tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Nomor kendaraan  Bermotor  di  Wilayah  Indonesia.Dengan  dikeluarkan  kebijakan tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  pelaksanaannya  sehingga secara  aplikatif  tidak  menimbulkan  interpretasi  yang  berbeda,  antara petugas  pelaksana  dengan  pemilik  kendaraan  bermotor.  Terutama  yang berkenaan  dengan  sistem  dan  prosedur  pelayanan  perpanjangan  STNK. Bukan  hanya  mengatur  mengenai  sistem  dan  prosedur  pelaksanaannya tetapi  juga  perlu  ditentukan  standar  operasional  prosedur,  sehingga pelayanan perpanjangan STNKB dapat terukur.
Sebagai  dasar  untuk  mengatur  perpanjangan  surat  tanda  nomor kendaraan  bermotor,  maka  lembaga  kepolisian  telah  mengeluarkan kebijakan  melalui Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2012,  tentang  Registrasi  dan Identifikasi  Kendaraan Bermotor.  Diharapkan  dengan  dikeluarkannya  kebijakan  tersebut pengurusan  perpanjanagan  surat  tanda nomor  kendaraan  bermotor  dapat diselesaikan  lebih  transparan,  akuntabel,  tertib,  dan  lancar. Kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan  oleh  peralatan  mekanik  berupa  mesin  selain  kendaraan  yang berjalan  di  atas  rel.  Sehubungan  dengan  pelayanan perpanjangan  ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan tersebut:
 Sebagai pembaharuan legitimasi pengoperasian ranmor
 Sebagai pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian ranmor
 Sebagai pertimbangan kepemilikan Secara  prosedural  pengurusan  regident  ranmor  secara  khusus dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 Menunjukan sertifikat registrasi uji tipe
 Dokumen yang berisi data spesifikasi teknis serta kelaikan jalan ranmor
 Bukti kepemilikan Ranmor yang sah
 Dokumen hasil pemeriksaan cek fisik ranmor
 Bukti registrasi dan regident ranmor
Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  pemeriksaan  atau  Cek  Fisik Kendaraan  bermotor,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  26  dinyatakan sebagai berikut:
 Regident Ranmor baru;
 Regident perubahan identitas Ranmor dan Pemilik;
 Regident pemindahtanganan kepemilikan Ranmor;
 Penggantian bukti Regident Ranmor;
 Perpanjangan Regident Ranmor; dan
 Regident Ranmor berdasarkan kondisi kontinjensi

## Implementasi Pelayanan Perpanjangan STNK
Pelayanan  perpanjangan  surat  tanda  nomor  kendaraan  bermotor  di kantor Samsat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepolisian RI No. 05  Tahun  2012  secara  implementatif  terindikasi  kurang  memenuhi kualifikasi yang diharapkan.  Secara faktual masih terjadi kesenjangan antara harapan  dgn  kenyataan.  Sebab  dari  parameter  ditetapkan  tidak  semuanya memenuhi harapan pengguna jasa (pemiliki kendaraan yang memperpanjang STNK)  Untuk  mengeahui  lebih  jelas,  fenomena  yang  terjadi  maka terkait dengan implementasi pelayanan perpanjangan STNK.
Makanisme/prosedur  pelayanan  perpanjangan  STNK  dimaksud merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  tersusun  melalui  tahapan-tahapan yang  telah  ditentukan  sesuai    mekanisme  pelayanan  dibuat  dengan  tujuan agar  secara  aplikatif  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  institusi  lebih  teratur dan terarah sehingga  tercipta suatu keadaan yang lebih tertib, teratur, aman dan lancar, serta mampu memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (klien). Dalam  menyelenggarakan  pelayanan  perpanjangan  STNK  selalu  didasarkan atas  prinsip-prinsip  pelayanan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Kepolisian Negara Nomor 05 tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Nomor Kendaraan  Bermotor.  Fakta  menunjukkan  bahwa  mekanisme/prosedur pelayanan  perpanjangan  STNK  masih  dihadapkan  oleh  jalur  birokrasi  yang panjang,  lantaran  dilaksanakan  dengan  pola  pelayanan  terpadu  atau pelayanan satu atap maka pengurusan STNK dapat memerlukan waktu relatif lama.  Misalnya  untuk  STNK  tahun  hanya  diperlukan  waktu  30  menit sedangkan STNK 5 (lima) tahun dapat diselesaikan dalam waktu 1 jam atau 60  menit.  Standar  pelayanan  tersebut  sudah  ditentukan  sesuai  mekanisme yang berlaku.
Berdasarkan hasil observasi lapangan, pelayanan perpanjangan STNK di Kantor Samsat Samarinda ditinjau dari aspek mekanisme pelayanan dapat dikatakan birokratis, terindikasi dari jalur birorasi yang ditentukan  seperti yang ditampilkan pada gambar pelayanan perpanjangan STNK dengan jalur birokrasi  yang  panjang  atau  kurang  mencerminkan  azas  kesederhanaan, Meski  demikian  pola  pelayanan  dibuat  dengan  sistem  satu  atap  maka pengurusan STNK dapat diselesaikan relatif singkat. Dengan demikian para pemilik  kendaraan  yang  memperpanjang  STNK  tidak  memerlukan  waktu yang lama, dan hanya diperlukan waktu 30 menit.
Transparansi  pelayanan  merupakan  salah  satu  parameter  untuk mengukur  kualitas  pelayanan.  Dari  aspek  transparansi  dapat  dilihat  dari beberapa  hal  antara  lain,  tata  cara  pelayanan,  persyaratan  pelayanan,  baik teknis  maupun  administratif,  unit  kerja  dan  atau  pejabat  yang  berwenang dan  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan    rincian  biaya/tarif pelayanan  umum  dan  tata  cara  pembayaran,  jadwal  waktu penyelesaian pelayanan umum, hak dan kewajiban, baik dari pemberi maupun penerima
pelayanan  umum,  berdasarkan  bukti  penerimaan  pemohon  kelengkapan, sebagai alat untuk memastikan proses pelayanan. Perlakukan petugas dalam memberikan layanan, dan pejabat yang menerima keluhan masyarakat. Fakta menunjukkan  bahwa  dalam  hal  transparansi  seiring  dengan  perpanjangan STNK  di  Kantor  Samsat  Samarinda,  belum  sepenuhnya  menunjukkan tindakan  yang  transparan.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  aspek perlakukan petugas dalam memberikan layanan dan ketepatan waktu yang diperlukan pada setiap pengurusan perpanjangan STNK. Hingga kini  masih dihadapkan  pada  dua  persoalan  yaitu  masih  tejadinya  perlakuan  yang diskriminatif  dan  kurang  tepat  waktu.  Secara  implementatif  pelayanan perpanjangan  STNK  yang  dilakukan  personil  kepolisian  kurang  memenuhi kualifikasi  yang  diharapkan  oleh  para  pemohon.  Meski  demikian  tindakan yang  dilakukan  menunjukkan  indikasi  cukup  baik.  Sebab  dari  sejumlah pemohon  yang  mendapat  perlakukan  diskriminatif  oleh  petugas  hanya sebagian  kecil.  Sesuai  data  yang  diperoleh  bahwa  pelayanan  perpanjangan STNK  ditinjau  dari  aspek  transparansi,  secara  aplikatif  kurang  sesuai  yang harapan misalnya dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan STNK masih  beragam  atau  belum  terstandarisasi,  demikian  halnya  mengenai perlakukan petugas dalam memberikan layanan, masih terjadi diskriminasi. Sub fokus berikutnya yang diukur dari pelayanan perpanjangan STNK adalah akuntabilitas petugas dalam memberikan pelayanan.
Faktor  akuntabilitas  adalah  suatu  kewajiban  untuk  menjawab  dan menerangkan  atas  tindakan  yang  dilakukan  personil  kepolisian  dalam melaksanakan tugasnya. Pertanggungjawaban atas bidang tugasnya memang suatu  keharusan,  bukan  hanya  pada  atasan  langsung  tetapi  juga  pada masyarakat  yang  berkepentingan  memperpanjang  STNK.  Akuntabilitas memang  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  membangun  kepercayaan  pada penyelenggaran agar mendapat simpati masyarakat. Karena itu akuntabilitas penting  untuk  mengukur  pihak  penyelenggara  apakah  tindakan  yang dilakukan  dalam  memenuhi  kepentingan  masyarakat  pengguna  jasa  sudah sesuai  yang  diharapkan.  Fakta  menunjukkan  bahwa  secara  aplikatif pelayanan  perpanjangan  STNK  di  Kantor  Samsat  ditinjau  dari  aspek akuntanbilitas  dalam  pelayanan  termasuk  cukup  baik  terindikasi  oleh pertanggungjawaban  dalam  penerbitan  STNK,  sebagian  besar  pemohon dapat  terlayani  dan  diselesaikan  tepat  pada  waktunya.  Tanggung  jawab personil  kepolisian,  bukan  hanya  pada  masyarakat  yg  melakukan perpanjangan  STNK  tetapi  juga  pimpinan  unit  kerja  (Kanit  Regident)  dan Kapoltabes. Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  soal  akuntabilitas terkait  dengan  pelayanan  perpanjangan  STNK  yang  dilakukan  personil kepolisian  di  Kantor  Samsat  Samarinda  sudah  sesuai  standar  operasional prosedur.  Meski  demikian  dalam  pelaksanaan  masih  terdapat  kesenjangan, tetapi kesenjangan tersebut tidak signifikan, karena semua persoalan dengan perpanjangan  STNK  dapat  diselesaikan  dan  dipertanggungjawabkan. Baik pada  pimpinan  unit  kerja  (Regident)  maupun  pada  pemohon/pemilik kendaraan bermotor.
Dalam  rangka  efektivitas  pelayanan  perpanjangan  STNK,  hendaknya ditopang  dengan  personil  kepolisian  yang  memadai,  baik  secara  kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan indikasi bahwa secara kuantitas maupun kualitas kurang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.  Terutama  pada  personil  yang  ditempatkan  sebagai  ujung tombak seharusnya memiliki kemampuan profesional, tetapi faktanya masih beragam.  Apalagi  seiring  dengan  meningkatnya  tuntutan  masyarakat terhadap  pelayanan  perpanjangan  STNK,  tetunya  harus  dibarengi  dengan personil  kepolisian  yang  handal  sehingga  mampu  menyelesikan  tugasnya secara  efektif.  Terutama  perlu  disediakan  personil  yang  menguasai  IT sehingga dengan mudah untuk mengakses data baik berkanaan dengan input data,  maupun    verifikasi  data.  Dalam  hal  kompetensi    personil  kepolisian yang  terlibat  dalam  pelayanan  perpanjangan  STNK  secara  kuantitas  cukup memadai,  tetapi  ditinjau  dari  aspek  kualitas  kurang  memadai.  Terindikasi dari  tingkat  pendidikan  personil  kepolisian  yang  sebagian  besar berpendidikan menengah saja. Meskipun sudah memiliki keterampilan yang memadai,  tetapi  tidak  semuanya    memenuhi  kualifikasi  yang  dibutuhkan, apalagi  bila  dibandingkan  dengan  jumlah  pemohon  perpanjangan  STNK  yg terus meningkat.
Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  perpanjangan STNK    tidak  terlepas  dari  faktor  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan lembaga.  Kondisi  faktual  menunjukkan  bahwa  kurang  ditunjang  dengan sarana dan prasarana sesuai yang kualifikasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini sarana  dan  prasarana  dimaksud  adalah  tersedianya  sarana/fasilitas  kerja dan  kelengkapan  kerja,  dan  sarana  sosial  serta  sarana  pendukung  lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelayanan perpanjangan STNK. Mekipun sarana dan  prasarana  kurang  sesuai  kualifikasi  yang  dibutuhkan  tetapi ditinjau dari kuantitas dan kualitas termasuk cukup memadai. Seperti sarana komputer  atau  laptop  dan  prasarana  lain  dapat  menunjang  rutinitas  kerja pegawai.  Fakta  menunjukkan  bahwa  memang  ada  beberapa  sarana  dan prasarana yang perlu diganti karena tidak sesuai kebutuhan. Karena belum ada  penggantinya  maka  demi  terselenggaranya  pelayanan  perpanajangan STNK  maka  memanfaatkan  sarana/fasilitas  yang  ada  dan  yang  terpenting pelayanan bidang kehutanan dapat diakses. Secara faktual mengenai sarana operasional  yang  digunakan  untuk  pelayanan  perpanjangan  STNK  jika ditinjau dari segi kuantitas cukup memadai, tetapi ditinjau dari segi kualitas kurang  memadai.  Terindikasi  oleh  spesifikasi  sarana  yang  ada  misalnya sarana komputer, dan printer, kondisinya kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan, sehingga dalam mengakses data sangat lamban.
Kepastian  dan  ketepatan  waktu  layanan  merupakan  suatu  harapan setiap pengguna jasa, apalagi terkait dengan pelayanan perpanjangan STNK yang  terus  meningkat  jumlahnya,  tentunya  berharap  layanan  dapat diselesaikan  tepat  waktu.  Oleh  karena  itu  pihak  personil  selalu  berusaha untuk  menyelesaikan  sesuai  SOP.  Fakta  menunjukkan  bahwa  pelayanan perpanjangan STNK  di Samsat Samarinda tidak semuanya dapat diselesaikan
standar  operasional  prosedur.  Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa pelayanan  perpanjangan  STNK  tidak  semua  kepentingan  pemohon  dapat diselesiakan  sesuai  waktu  yang  ditetapkan.  Tetapi  dari  tindakan  yang dilakukan pihak personil kepolisian sebagian besar pemohon dapat terlayani sesuai  waktu  yang  ditetapkan.  Dengan  kata  lain  pelayanan  perpanjangan STNK di Kantor Samsat, Samarinda masih terdapat sebagian kecil tidak dapat diselesaikan  sesuai  stadar  operasional  prosedur  (SOP)    meski  demikian secara  sebagian  besar  STNK  dapat  diselesaikan  sesuai  waktu  yang ditetapkan.
Aspek  keramahtamahan  pegawai    dalam  memberikan  layanan merupakan suatu persyaratan. Karena pada petugas pelaksana yang berada pada    garis  depan  harus  mempunyai sikap  yang  ramah,  santun,  dan berperilaku baik. Sebagai pelayanan publik hendaknya memiliki sensitivitas terhadap apa yang diingin oleh para pemakai jasa. Jika kesemuanya itu sudah tersedia  sesuai  dengan  kualifikasi  yang  dibutuhkan  niscaya  harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan akan terealisasi. Dari  hasil  observasi  di  objek  penelitian  menunjukkan  soal kesopanan  dan  keramahtamahan  personil  kepolisian  ketika  memberikan layanan pada publik termasuk  baik. Hal tersebut tercermin pada sikap dan perilaku perosnil yang selalu bersikap santun dan ramah. Dengan demikian soal  keramahtamahan  personil  kepolisian  dalam  pelayanan  perpanjangan STNK  yang  berada  garis  depan  terindikasi  baik,  terindikasi  ketika berinteraksi langsung dengan pengguna jasa, bukan hanya penampilan, tutur kata sikap sopan  dan santun, tetapi perilaku yang ramah, ceria, lincah dan gesit
Faktor pendukung dan penghambat pelayanan Terlaksananya  pelayanan  dalam  rangka  memperpanjang  STNK  di kantor  Samsat  Samarinda  ditunjang  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  Undang- Undang  nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Jalan  Raya  yang  dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan hukum melaksanakan pengaturan dan pengendalian dalam berlalu lintas. Keputusan Kepolisian Negara Nomor 05 tahun  2012  tentang  Perpanjangan  Surat  Nomor  Kendaraan  Bermotor  di wilayah  Indonesia  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  pelaksanaan pelayanan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan kendaraan bermotor di Samsat Samarinda. Komitmen Kepala Unit Regident dan pimpinan vertikal Kepolisian  Kota  Besar  (Poltabes)  di  Samarinda  dalam  mendukung pelaksanaan pelayanan perpanjangan STNK  di kantor Samsat Samarinda. Sementara  itu  juga  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  implementasinya, yaitu: Terbatasnya alokasi anggaran operasional untuk menunjang kegiatan pelayanan perpanjangan  Surat  Nomor  kendaraan  Bermotor sehingga  tidak dapat  memenuhi/melengkapi  kebutuhan  operasional  secara  rutin. Terbatasnya  sarana  operasional  penunjang pelayanan perpan-jangan surat tanda  nomor  kendaraan  bermotor.  Seperti  sarana komputer,  kondisi  dan kapasitasnya  sudah  tidak  lagi  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi.
Terbatasnya  personil  kepolisian  yang  menguasai  sarana  teknologi  yang digunakan  sebagai  penunjang  pelayanan  perpanjangan  surat  nomor kendaraan  bermotor,  dan  disamping  jumlah  petugas  yang  ditempatkan dalam  pelayanan  perpanjangan  surat  nomor  kendaraan  bermotor  kurang sebanding  dengan  banyak  volume  pekerjaan  maka  layanan  tidak  dapat diselesaikan tepat waktu.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab  sebelumnya,  penulis  akan  menarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut; pertama pelayanan perpanjangan STNK di kantor Samsat Samarinda yang diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun  2012  secara  implementatif  kurang  optimal.  Terindikasi  oleh  fakta- fakta yang terjadi di objek penelitian menunjukkan gejala antara lain, dari 7 (tujuh)  parameter  yang  ditentukan,  ternyata  tidak  semuanya  dapat diaplikasikan secara efektif. Dari parameter tersebut ternyata hanya 3 (tiga) item  yang  dapat  dikatagorikan  efektif,  dan  4  (empat)    item  lainnya  dapat dikatagorikan  cukup  efektif.  Untuk  katagori  pelayanan  yang  dinilai  efektif dapat  ditinjau  dari  aspek  mekanisme/pelayanan,  akuntabilitas  petugas dalam  pelayanan,  dan  keramahan  petugas  dalam  pelayanan.  Sedangkan parameter  yang  dikatagorikan  cukup  efektif    antara  lain  transparansi pelaksana  dalam  pelayanan,  kompetensi  petugas  yang  terlibat  dalam pelayanan,  kelengkapan  sarana  operasional  penunjang,  pelayanan,  dan ketepatan/kepastian  waktu  dalam  pelayanan. Kedua, kurang  optimalnya pelayanan perpanjangan STNK di kantor Samsat Samarinda disebabkan oleh terbatasnya  alokasi  anggaran  operasional  untuk  menunjang  pelayanan, kurang  tersedianya sarana    operasional    penunjang  yang  memenuhi kualifikasi  yang  dibutuhkan,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas,  dan kurang tersedianya personil kepolisian yang menguasai sarana teknnologi.

## Rekomendasi
Untuk  bisa  lebih  memberikan  pelayanan  yang  optimal  maka  perlu dilakukan  beberapa  hal,  yaitu:  meningkatkan  alokasi  anggaran  operasional untuk  menunjang  kelancaran  pelayanan  perpnjangan  surat  tanda  nomor kendaraan bermotor, maka pihak pimpinan unit Regident dapat mengajukan usulan  melalui  pimpinan  vertikal. Memperbarui  dan  menambah sarana operasional yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui usulan yang dibuat dalam rencana kerja tahunan kepada pimpinan  vertikal  kepolisian  di  Kota  Samarinda. Meningkatkan  personil kepolisian,  sesuai  kriteria  yang  dibutuhkan,  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas, dengan cara mengusulkan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar di Samarinda, yang dibuat dalam tahun anggaran.

## Daftar Pustaka
Anonimus, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Jalan Raya, Indonesia, Jakarta .
_______,  Peraturan  Kepolisian  Negara  Nomor  05  tahun  2012  tentang Perpanjangan Surat Nomor Kendaraan Bermotor,
_______,  Kepmenpan  nomor  .63/KEP/M.PAN/7/2003,  tentang  pedoman pelayanan umum Hodge.  1999. Organisasi  Teori  dan  Tingkah  Laku. Diterjemahkan  Kerta Sapoetra. Jakarta: Bina Aksara.
Mahmudi.  2007. Kinerja  pegawai  dalam  Pelayanan  Publik .    Malang:  Dinas Pertanian Kabupaten Malang.
Osborne,  David  dan  Gaebler.  1999. Mewirausahakan  Birokrasi,  Reinventing Government,  Transformasi  Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor Publik ,  Penterjemah  Abdul  Rosyid.  Jakarta:  Pustaka  Binaman Pressindo.
Van  Meter,  Donald,  S.  Van  dan  Carl  E.  Van  Horn.  1985. The  Policy Implementation Process; A Conceptual Framework . Baverly Hills: Sage Publication.inc.
Wahab, Abdul. 1997. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Rineka Cipta.
_______, 1999. Analisis Kebijaksanaan Negara . Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara . Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
_______, 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik , Teori dan Aplikasinya , Cetakan II. Malang: Brawijaya University Press.
Winarno,  Budi.  2002 . Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Media Presindo.