Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Desak Gde Dwi Arini, Putu Ayu Sriasih Wesna, dan Nengah Ganawati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Email. arinidesak1966@gmail.com

## Abstract
The legal protection of local workers in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower and Regional Regulation (Perda) of Bali Province Number 10 of 2019 concerning the implementation of Manpower, Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Regional Regulation of Bali Province Number 5 of 2020 concerning Standards for Organizing Balinese Cultural Tourism, in companies located in Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency is a study of researchers. Companies located in Saba Tourism Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency employ local  workers in all fields, and it is highly expected that the Government in general and employers as investors and local workers in particular that arrangements regarding legal protection and local labor development models require separate policies from employers, where the employer is also obliged to foster good relations with all parties, namely investors, the Saba Tourism Village community and the Government of Gianyar Regency, because the policies and regulations issued by the company are inseparable from its supervision, to avoid the possibility of arbitrary actions by employers against the local workforce itself. The method used is empirical legal research, with primary data through field research, secondary data through library research. The purpose of this study is to examine and analyze the local workforce development model in the Company located in Saba tourist attraction Blahbatuh District Gianyar Regency, as well as the constraints and obstacles faced by a company in applying the legislation. From the research results obtained that the local labor development model seen from the condition of the internal factors of local  labor development  in  improving the  economy  of the  Saba  tourist  village  community  is  still  greater than  the  weakness factors,  while  the  condition  of  external  factors  is  still  greater  than  the  opportunity  factor  threat.  The  local  workforce development strategy in improving the economy is a wearknes-opportunity (WO) strategy, namely improving the skills of local workers  in  the  formal  or  informal  sector,  especially  for  local  workers,  then  improving  facilities  and  infrastructure  and supporting human resources (HR), the employment training center (BLK) for training and improving the business skills of local workers in various sectors, accelerating services and prioritizing business investment rules so that they can absorb more local labor. While the empowerment of local labor in the Krisna souvenir business, Ajik's milk pie business, Aloe Vera business, Villa and Restorant business, Turtle Breeder business, Plaminggo business located in the Saba tourist village, Gianyar Regency, in accordance with the Bali Provincial Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the implementation of Manpower has agreed with the Blangsinga traditional village to coordinate with the Customary Village and it has been agreed to employ local labor around 70% from local labor in the Blangsinga traditional village, and 30% from outside labor. This shows that the local workforce recruited comes from their birthplace or is native to the area where they live and are domiciled in the area and are proven by identity cards (KTP) and family cards (KK). As well as the role of traditional villages in empowering local labor is very large, very influential on the company's commitment and there must be approval from the traditional village every time they recruit workers, with the aim that there is a balance between the rights and obligations of companies operating in the village which contributes to the welfare of the surrounding community and automatically provides welfare from the economic aspect. The targeted scientific journal output is a Sinta 4 Accredited National Journal entitled KertaWicaksana Journal, as well as a 2024 research report, and Intellectual Property Rights (IPR).
Keywords: development; economy; tourism village
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 27
Published: 14/08/2024
How To Cite:
Arini,  D,  G,  D.,  Wesna,  P,  A,  S.,  Ganawati,  N. ( 2021).  Model  Pengembangan  Tenaga  Kerja  Lokal  dalam Meningkatkan  Perekonomian  dan  Menunjang  Pariwisata  Desa  Wisata  Saba  Kecamatan  Blahbatuh Kabupaten Gianyar . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 18(1). Pp 27-39. https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.27-39

## I.  PENDAHULUAN
Keberadaan  pariwisata  di  Bali  sebagai  sektor utama  perekonomian  daerah  dikarenakan  Pulau Bali  memiliki  keelokan  alam  yang  mempesona, masyarakat  yang  ramah,  dan  keanekaragaman tradisi, yang menyebabkan kegiatan pariwisata di Bali  tetap  eksis  dari  waktu  ke  waktu.  Keindahan alam dan segala keunikan tersebut yang dibarengi dengan kekuatan keagamaan serta dikombinasikan  dengan  budaya  sehingga  bersatu sangat  kuat  dalam  sisi  kehidupan  masyarakat. Atas  peranan  tersebut  membawa  Bali  pada dewasa  kini  menjadi  salah  satu  daerah  dengan kunjungan  pariwisata  terbesar  di  Indonesia. Adanya  peningkatan  jumlah  wisatawan  yang datang  dapat  diakui  sebagai  suatu  dampak  yang baik  terutama  pada  aspek  perekonomian masyarakat.  Pariwisata  yang  berdasarkan  atas masyarakat  adalah  suatu  aktivitas  ekonomi penting  yang  bilamana  dikelola  dengan  tepat dapat berdampak baik pada tatanan pembangunan, pengurangan kemiskinan,
keselarasan  masyarakat,  pengembangan  ekonomi lokal,  manajemen  sumber  daya  alam,  dan lingkungan yang berkelanjutan. (Malik, Farmawaty,  2016:67-92).  Aspek  ekonomi  yang bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  ialah  dengan pesatnya  perkembangan  pariwisata  baru  seperti hotel,  villa,  travel,  dan  lain-lainnya  yang  dapat membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat sekitar.  Di  sisi  lain  pembangunan  industri  wisata haruslah  mengedepankan  prinsip  keberlanjutan lingkungan,  agar  dalam  pengelolaannya  dapat dirasakan  sampai  anak  cucu  kita.(Purnamasari, andi Maya, 2011:49-64). Hal ini berkaitan dengan prinsip  budaya  Bali  yang  menganut  prinsip  Tri Hita  Karana  yaitu  prinsip  hubungan  harmonis antara  manusia  dengan  lingkungan.  (Kristyana Dewi, Desak Ayu, and Wayan Bela Siki Layang, 2019:1-16)
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki suatu ragam budaya dan tradisi di setiap masing- masing  daerah.  Dalam  ragam  budaya,  setiap daerah akan berusaha untuk membuat suatu objek pariwisata.  Dengan  objek  pariwisata  yang  besar maka  dapat  menjadi  penyumbang  devisa  bagi perekonomian  Indonesia,  maka  disinilah  terdapat investor  yang  ingin  membangun  pariwisata  yang lebih modern. Berbicara investor telah dilindungi oleh  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal,  yang  memberikan perlindungan  bagi  investor  yang  berinvestasi  di Indonesia khususnya di Kabupaten Gianyar. Oleh karenanya  untuk  mendatangkan  investor  setidak-
tidaknya  dibutuhkan  tiga  syarat  yaitu  :  investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi  investor,  investasi  akan  sangat  dipengaruhi stabilitas  politik,  dan  adanya  kepastian  hukum investor berinvestasi.(Erman Rajagukguk, 2022:53)
Obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perusahaan yang berada di desa wisata Saba Kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar, memperhatikan  Keputusan  Bupati  Gianyar Nomor  :  18/E-02/HK/2021  tentang  Penetapan Desa  Wisata  Di  Kabupaten  Gianyar.  Dalam Keputusan  Bupati  Gianyar  tersebut  menetapkan salah  satu  Desa  Wisata  Di  Kabupaten  Gianyar adalah Desa Wisata  Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten  Gianyar.  Desa  Wisata  Saba  memiliki usaha  wisata  seperti  :  Wisata  Alam,  Wisata Budaya, dan wisata Buatan. Desa Saba, memiliki lima (5) Desa Adat dan delapan (8) banjar Dinas. Salah  satu  Desa  Adatnya  yaitu  Desa  Adat Blangsinga  yang  memiliki  kekuasaan  mengelola Desa  Wisata  Blangsinga,  dengan  usaha  wisata yang terkenal yakni obyek wisata alam air terjun, dan  Jembatan  Kaca.  Di  kawasan  Desa  Wisata Saba  terbentuk  Oleh  –  Oleh  Krisna,  usaha  Aloe Fera,  usaha  Flaminggo,  Usaha  Villa  dan Restorant  yang  mendukung  dan  menunjang kelancaran dalam meningkatkan kegiatan perekonomian  Desa  Wisata  Saba,  termasuk  juga pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa Wisata Saba terhadap usaha-usaha yang ada disekitar desa wisata .
Pelestarian Desa Wisata menjadi salah satu hal yang  harus  diperhatikan  dalam  kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata  Saba, sehingga  Desa Wisata  Saba  tetap  ramai  dikunjungi  para wisatawan domestik dan manca negara.
Desa  Saba  termasuk  wilayah  Kecamatan Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar,  Propinsi  Bali. Desa  Saba  merupakan  Desa  Pantai  yang mempunyai luas wilayah sebesar 600,60 Ha yang membentang  dari  utara  ke  selatan  dengan ketinggian  desa  0-500  diatas  permukaan  laut. Desa  saba  berbatasan  dengan  Desa  Blahbatuh disebelah  Utara,  Desa  pering  sebelah  Timur, Samudra  Indonesia  sebelah  Selatan,  dan Kecamatan  Sukawati  disebelah  Barat.  Secara geografis  Desa  Saba  terletak  disebelah  selatan Kecamatan Blahbatuh dan Desa Blahbatuh. Pintu gerbang  utama  Desa  Saba  adalah  Banjar  Dinas Saba. Untuk mencapai Desa Saba dapat ditempuh melalui  Banjar  Dinas  Perangsada,  Desa  Pering dengan jalan raya sepanjang 2,10 Km. Selain itu,
Halaman 28 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Desa  Saba  dapat  ditempuh  melalui  Banjar  Dinas Gelumpang,  Desa  Sukawati  yag  berjarak  1,50 Km.  Ataupun  dapat  ditempuh  melalui  jalan  by pass  Tohpati  Kusamba  (Jalan  Prof.  DR.  Ida Bagus Mantra). Dilihat dari segi administratif dan kewilayahannya,  Desa  Saba  terdiri  dari  8  Banjar Dinas  dan  5  Desa  pekraman.  8  Banjar  Dinas, yaitu:  Banjar  Dinas  Blangsinge,  Banjar  Dinas Sema,  Banjar  Dinas  Kawan,  Banjar  Dinas Tengah,  Banjar  Dinas  Tegallulung,  Banjar  Dinas Banda,  Banjar  Dinas  Pinda,  Banjar  Dinas  Saba dan  5  Desa  Pekaraman  Desa  Saba,  yaitu:  Desa Pekraman  Blangsinge,  Desa  Pekraman  Bonbiyu (Sema,  Kawan,  Tengah,  dan  Tegallulung),  Desa Pekraman  Banda,  Desa  Pekraman  Pinda,  Desa Pekraman  Saba.  (https://id.wikipedia.org/wiki/ Saba,_Blahbatuh,_Gianyar,  diakses  tanggal  21 Desember 2023, pukul 13.00 wita).
Sesuai  skema  penelitian  kami  kajian  eko wisata, dengan obyek penelitian desa wisata Saba Kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar  sesuai Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun 2020 tentang Standard Penyelenggaraan
Kepariwisataan  Budaya  Bali  menentukan  bahwa penyelenggaraan  kepariwisataan  budaya  Bali perlu  ditata  secara  komperhensif  sesuai  visi Pembangunan  Daerah  Mangun  Sat  Kerthi  Loka Bali  melalui  pola  Pembangunan  semesta berencana  menuju  Bali  era  Baru,  dan  untuk meningkatkan  kualitas,  keberlanjutan  dan  daya saing  kepariwisataan  budaya  Bali  diperlukan standard  penyelenggaraan  kepariwisataan  budaya Bali  yang  berdasarkan  Tri  Hita  Karana  yang bersumber  dari  Nilai-nilai  budaya  dan  kearifan lokal Sat Kerti.
Dalam  perjalanan  sejarah  Indonesia,  seorang tenaga  kerja  termasuk  tenaga  kerja  lokal  hadir dalam berbagai ragam peranan dan aktifitas yang kesemuanya  mengilhami  bagi  penerusnya  untuk lebih  meningkatkan  potensi  yang  ada  kemasa depan. Dengan demikian majunya perkembangan dunia,  tenaga  kerja  lokal  telah  mendapatkan tempat  yang  sama  kedudukan  dan  derajatnya antara perempuan dengan kaum pria. Hal ini tidak terlepas  dari  perjuangan  yang  telah  dirintis  oleh R.A.  Kartini  dan  pahlawan-pahlawan  perempuan lainnya,  sehingga  tenaga  kerja  khususnya perempuan  memiliki  harkat  dan  martabat  yang sama  dengan  kaum  pria  dan  dapat  menjadi  mitra sejajar  pria  dalam  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat bangsa dan negara.
Keberadaan sebagai tenaga kerja baik pria atau perempuan  merupakan  kodrat  yang  tidak  bisa
dihindari  dan  muncul  ketika  manusia  itu  lahir. Fitrah  manusia  sebagai  pria  ataupun  perempuan adalah  untuk  menciptakan  suatu  keseimbangan dalam  kesejahteraan  manusia  itu  sendiri.  Namun pada  kenyataannya,  sering  kita  jumpai  polemik yang  mendasar  pada  perbedaan  pada  jenis kelamin.  Berbagai  bentuk  ketidak  adilan  banyak dialami  dan  dirasakan  oleh  tenaga  kerja/pekerja karena  status  keperempuanan  yang  dimilikinya. Tradisi dan budaya masyarakat serta perkembangannya  turut  berpengaruh.  Ungkapan Jawa yang menyatakan, “Perempuan kuwikancawingking ”, menunjukkan makna tentang kedudukan perempuan yang terbelenggu.
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan industri  di  era  globalisasi  ini,  telah  membukakan mata  dan  wawasan  tenaga  kerja  lokal,  sehingga banyak  tenaga  kerja  merasa  perlu  untuk mengasah  dirinya  agar  mampu  mengembangkan potensi  yang  ada  pada  dirinya.  Dengan  peralihan dari  era  industri  ke  era  transformasi  informasi yang semakin cepat, yang akhirnya memasuki era pasar  bebas  yang  merupakan  manifestasi  dari globalisasi,  tanpa  disadari  telah  menuntut  tenaga kerja untuk lebih memperjuangkan eksistensinya.
Akhir-akhir ini berkembang lapangan pekerjaan  baru  yang  sebelumnya  tidak  terjadi pada tenaga kerja di Indonesia. Dahulu pekerjaan di  perusahaan  diantaranya  sebagai  resepsionis, sekretaris, juru ketik, dan lain-lain dilakukan oleh perempuan.  Pekerjaan  yang  sekarang  sedang berkembang  adalah  pekerjaan  yang  banyak digeluti  oleh  kaum  pria  pada  umumnya,  namun tidak  menutup  kemungkinan  bagi  kaum perempuan  untuk  melakukannya.  Perbedaan  ini menjadi cermin dari kenyataan, bahwa kaum pria dan  perempuan  harus  saling  mengisi  dalam mencapai kesempurnaannya atau taraf yang lebih tinggi dari kemanusiaan.
Dengan  berkembangnya  teknologi  tidak menutup  kemungkinan  seorang  anak  yang  masih di bawah umur berstatus sebagai tenaga kerja, hal ini  disebabkan  oleh  karena  tuntutan  hidup keluarganya  di  bidang  ekonomi,  karena ketidakmampuan  orangtuanya  untuk  menghidupi anak-anaknya,  dan  juga  ada  salah  satu  fakta  di kota  kota  besar  disebabkan  oleh  karena  hoby akhirnya  anak  tersebut  terlibat  kontrak  dengan suatu  perusahaan  seperti  contohnya  seorang  artis yang masih di bawah umur.
Berdasarkan  tinjauan  seorang  psikhologis terdapat tiga sumber yang merangsang berkembang  kemandirian  tenaga  kerja/pekerja  di
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Indonesia, yaitu : (Saparinah Sadli, 2001: 34) Sebagai konsekuensi dibesarkan dalam kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan.
Sebagai  manifestasi  tradisi  dan  sistem  sosial yang  mendorong  kemandirian  tenaga  kerja/ pekerja sebagai anggota masyarakat.
Sebagai  konsekuensi  dari  latar  belakang pendidikan dan pengalamannya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perkembangan masyarakat  modern  telah  memaksakan  tenaga kerja pada umumnya pada khususnya tenaga kerja lokal  untuk  semakin  berperan  dalam  berbagai macam  kegiatan  kesibukan  dan  kerja  yang produktif diluar kodrat mendampingi keluarganya.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  ditarik bahwa  tenaga  kerja  lokal  sebagai  mitra  yang sejajar  dengan  perusahaan  yang  berada  di  Desa Wisata Saba, mempunyai kesempatan  yang  sama dalam  pembangunan  di  segala  bidang  dalam meningkatkan  perekonomian  dan  atau  mendapat pekerjaan  dengan  memperhatikan  kodrat  serta harkat  dan  martabatnya  tanpa  meninggalkan tugasnya  sebagai  Pembina  muda  sesuai  dengan kemampuan yang dimilikinya.
Dalam  mencapai  sumber  daya  manusia  yang berdaya  saing  tinggi  yaitu  berkualitas  dan berintegritas  bermutu,  profesioanal  dan  bermoral serta  memiliki  jati  diri  yang  kokoh  yang dikembangkan  berdasarkan  nilai  kearifan  lokal krama  Bali  Pembangunan  ketenagakerjaan sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan Nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan  harkat,  martabat,  dan  harga  diri tenaga  kerja  serta  mewujudkan  masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun  sepiritual.  Kewenangan  itu  diamanatkan oleh  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  utamanya  dalam Pasal  12  ayat  (2)  huruf  a  menentukan  bahwa urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  Daerah  untuk  Kabupaten  atau  kota antara  lain  adalah  bidang  ketenagakerjaan. Permasalahan masih banyaknya tenaga kerja yang belum  kompeten  dalam  bentuk  ketidak  sesuaian antara  kompetensi  tenaga  kerja  dengan  keahlian yang  di  butuhkan,  banyaknya  tenaga  kerja  asing yang  bekerja  tanpa  dokumen  dan  pengiriman
tenaga kerja keluar negeri yang non prosedural.
Pembangunan  ketenagakerjaan  dalam  hal  ini tenaga  kerja  lokal  di  Desa  Wisata  Saba mempunyai  banyak  dimensi  dan  keterkaitan. Keterkaitan  itu  tidak  hanya  dengan  kepentingan tenaga  kerja  selama,  sebelum  dan  sesudah  masa kerja  tetapi  juga  keterkaitan  dengan  kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu di  perlukan  pengaturan  yang  menyeluruh  dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan  produktifitas  dan  daya  saing  tenaga kerja  Indonesia,  upaya  perluasan  kesempatan kerja,  pelayanan  penempatan  tenaga  kerja,  dan pembinaan hubungan industrial.
Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari  pembangunan  ketenagakerjaan  desa  Wisata Saba  harus  diarahkan  untuk  terus  mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.  Hubungan  industrial  tersebut  akan melahirkan  hubungan  kerja  antara  para  pihak. Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.  Dan  perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh para  pihak  dinyatakan  sah  secara  hukum berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata,  wajib memenuhi  empat  syarat  yaitu  ada  kesepakatan kedua  belah  pihak,  kemampuan  atau  kecakapan melakukan  perbuatan  hukum,  adanya  pekerjaan yang  diperjanjikan,  dan  pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam  bidang  ketenagakerjaan,  pengakuan dan  penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia merupakan  tonggak  utama  dalam  menegakan demokrasi di tempat  kerja. Penegakan demokrasi di  tempat  kerja  di  harapkan  dapat  mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan  pekerja  Indonesia  untuk  membangun  negara Indonesia  yang  di  cita  –  citakan  yang  menjadi kewenangan  dan  akan  di  selenggarakan  oleh Pemerintah Provinsi.
Pengaturan  tentang  tenaga  kerja  lokal  dilihat dari  Pasal  1  ayat  (14)  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan  ketenagakerjaan,  menentukan bahwa :
Tenaga  kerja  lokal  yang  sering  selanjutnya disingkat  TKL  adalah  tenaga  kerja  yang  berada atau  tinggal  di  Wilayah  provinsi  Bali  yang
Halaman 30 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) di wilayah Hukum Provinsi  bali,  serta  terikat  oleh  aturan-aturan secara  keseluruhan  yang  berlaku  di  wilayah Indonesia.
Dengan  demikian  implementasi  Pasal  1  ayat (14)  Perda  Nomor  10  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  di  Provinsi Bali  telah  sesuai  dengan  norma-norma  hukum ketenagakerjaan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  10 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 37 menentukan bahwa :
Perusahaan  memberikan  prioritas  bagi  warga sekitar  yang  memiliki  kompetensi  kerja  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prioritas  bagi  warga  sekitar  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dikoordinasikan  dengan Aparat  Desa,  Dinas  Provinsi,  dan/atau  Dinas Kabupaten/Kota secara terbuka dan transparan.
Hal  ini  yang  mendasar  diadakannya  aturan- aturan  khusus  tentang  tenaga  kerja  lokal  yang memerlukan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan khodratnya  sebagai  seorang  tenaga  kerja  tanpa melihat dimana mereka bekerja atau tidak melihat jenis  kelamin  dan  atau  macam  pekerjaannya  dan melakukan  hubungan  kerja  dengan  pihak  yang mempekerjakannya.
Hal  ini  diatur  dalam  Undang  –  Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  tentang  Ketenagakerjaan  ini menerapkan pembatasan pekerjaan yang dilakukan  oleh  tenaga  kerja  pada  umumnya, berdasarkan  pertimbangan  aturan  pada  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  10  Tahun  2019 tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  yang menentukan bahwa:
Setiap  perusahaan  wajib  memprioritaskan tenaga  kerja  lokal  dimana  perusahaan  tersebut berdiri  dan  beroperasional  serta  berdiskusi dengan  aparat  desa  tentang  prosentase  tenaga yang dipakai.
Artinya bahwa perusahaan yang memprioritaskan  tenaga  kerja  lokal  wajib ditingkatkan  pemberdayaan  dan  pengembangan pekerjanya  berdasarkan  kompetensinya  serta prosentase  tenaga  kerja  yang  dipakai  wajib disepakati  untuk  masing  masing  desa  pada perusahaan di desa wisata Kabupaten Gianyar.
Hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang sehingga  menarik  perhatian  peneliti  untuk mengkaji  serta  menelaahnya  dalam  suatu penelitian  yang  berjudul  “ Model  Pengembangan Tenaga  Kerja  Lokal  Dalam  Meningkatkan Perekonomian  Dan  Menunjang  Pariwisata  Di Desa  Wisata  Saba  Kecamatan  Blahbatuh Kabupaten Gianyar”.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  tersebut  di atas, maka timbul permasalahan dalam hubungannya  dengan  penelitian  yang  diajukan. Masalah  tersebut  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:  bagaimanakah  model  pengembangan tenaga kerja lokal dalam meningkatkan perekonomian  dan  menunjang  Pariwisata  Desa Wisata  Saba  Kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten Gianyar,  dalam  arti  membahas  tentang  model pengembangan  tenaga  kerja  lokal  dalam hubungan kerja antara pengusaha sebagai investor dengan pekerjanya dalam meningkatkan perekonomian  dan  menunjang  Pariwisata  Desa Wisata  Saba  Kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten Gianyar.

## II.  METODE
Menurut  Kartini  Kartono,  metode  penelitian adalah  cara-cara  berpikir  dan  berbuat,  yang dipersiapkan  dengan  baik  untuk  mengadakan penelitian  dan  guna  mencapai  tujuan.(Kartini Kartono,  1995:  58) Dari  uraian  tersebut  di  atas dapat  dipahami,  bahwa  penelitian  pada  dasarnya adalah  suatu  kegiatan  yang  terencana  dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum baru guna mendapatkan  kebenaran  ataupun  ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  Empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris ynag  diambil  dari  prilaku  manusia,  baik  perilaku verbal yang didapat  wawancara maupun perilaku lainnya.  Penelitian  hukum  empiris  yaitu penelitian  lapangan  dengan  melihat  serta mengamati  apa  yang  terjadi  dilapangan, penerapan  peraturan-peraturan  tersebut  dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian  hukum  empiris  ini  juga  digunakan penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dengan melakukan menelaah  peraturan  perundang-undngan  yang terkait dengan tenaga kerja lokal.
Pendekatan  masalah  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual  yaitu  kegiatan  meneliti  peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori maupun  norma-norma  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  terutama  yang  berkaitan  dengan tenaga  kerja  lokal  dan  pendekatan  sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perlindungan hak dan pemberdayaan tenaga kerja lokal  menurut  KUH  Perdata,  Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  2009  dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan, Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  dan  Perda  Provinsi  Bali Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Standard Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.
Untuk  menunjang  pembahasan  terhadap permasalahan  yang  diajukan  sumber  data diperoleh dari :
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh dilapangan  melalui  penelitian  lapangan  ( Field Research).
Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library
Research) , yang terdiri dari bahan hukum primer dan  bahan  hukum  Sekunder.  Bahan  hukum primer  bentuknya  yaitu  KUH  Perdata,  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  Peraturan  Daerah  Provinsi
Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2020 tentang Standard Penyelenggaraan Kepariwisataan  Budaya  Bali,  Undang-Undang
Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal.  Bahan  Hukum  Sekunder  dilakukan dengan  penelitian  kepustakaan  diperoleh  dari literatur, hasil penelitian dan jurnal.
Dalam  teknik  pengumpulan  data  primer  dan data  sekunder,  peneliti  mengadakan  penelitian lapangan  dengan  teknik  observasi  dan  teknik wawancara  yang  berkaitan  dengan  permasalahan dan  data  kemudian  dituangkan  dalam  karya ilmiah  dengan  mengkaitkan  permasalahan  yang dibahas.
Setelah  data  primer  dan  data  sekunder terkumpul,  maka  data  tersebut  diolah  dan
dianalisa dengan mempergunakan teknik kualitatif. Setelah melalui proses pengolahan dan analisis,  kemudian  bahan  hukum  tersebut disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Deskriptif artinya  adalah  pemaparan  hasil  penelitian  secara sistematis dan menyeluruh menyangkut data yang berhubungan  dengan  permasalahan  penelitian. Sedangkan analisis artinya data yang berhubungan  penelitian  dianalisis  secara  cermat, sehingga kemudian didapatkan kesimpulan.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal Dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Dan Menunjang  Pariwisata  Desa  Wisata  Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Secara  geografis  Desa  Wisata  Saba  terletak disebelah selatan Kecamatan Blahbatuh dan Desa Blahbatuh.  Pintu  gerbang  utama  Desa  Saba adalah  di  sebelah  utara  yaitu  Banjar  Dinas Blangsinga.  Untuk  mencapai  Desa  Saba  dapat juga ditempuh melalui Banjar Dinas  Perangsada, Desa  Pering dengan  jalan  raya  sepanjang 2,10 km.  Desa  Saba  juga  dapat  ditempuh  melalui Banjar  Dinas  Gelumpang,  Desa  Sukawati  yang berjarak  1,50  km,  dan  dapat  juga  melalui  jalan arteri by  pass  Tohpati-Kusamba  (Jalan  Prof.  Dr. Ida  Bagus  Mantra).  Lokasi  Desa  Saba  yang termasuk  strategis  ini  merupakan  hal  yang menguntungkan  bagi  perkembangan  pariwisata dan perekonomian Desa Saba.
Desa  wisata  Saba  merupakan  Desa  Pantai yang  mempunyai  luas  wilayah  sebanyak 660  Ha yang  membentang  dari  utara  ke  selatan  dengan ketinggian  Desa  Saba  kira-  kira 0 – 500  meterdi atas  permukaan  laut.  Dengan  kondisi  geografis seperti  ini  maka  pengembangan  wisata  bahari serta  industri  penunjang  pariwisata  akan memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap pembangunan Desa.
Desa  Wisata  Saba  termasuk  wilayah Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar, Propinsi  Bali  dengan  batas-batas  wilayah  di sebelah  utara  yaitu  Desa  Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh,  sebelah  timur  yaitu  Desa  Pering, Kecamatan  Blahbatuh,  sebelah  selatan  yaitu Samudera  Indonesia,  sebelah  barat  yaitu Kecamatan Sukawati. Dilihat dari segi administratif dan kewilayahan, Desa Saba terletak membujur  dari utara  ke  selatan dan terdiri-dari 8 (delapan)  Banjar  Dinas  dan  5  (lima)  Desa Pekraman.  Adapun  8  (delapan)  Banjar  Dinas yang  ada  di  Desa  Saba,  yaitu  Banjar  Dinas
Halaman 32 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Blangsinga,  Banjar  Dinas  Sema,  Banjar  Dinas Kawan,  Banjar  Dinas  Tengah,  Banjar  Dinas Tegallulung,  Banjar  Dinas  Banda,  Banjar  Dinas Pinda,  Banjar  Dinas  Saba. Sebagaimana  telah disebutkan  sebelumnya,  bahwa  terdapat  5  (lima) Desa  Pakraman  di  lingkungan  Desa  Saba,  yaitu Desa  Pakraman  Blangsinga,  Desa  Pakraman Bonbiyu  (terdiri  dari  Banjar  Sema,  Banjar Kawan, Banjar Tengah, Banjar Tegalulung), Desa Pakraman  Banda,  Desa  Pakraman  Pinda,  Desa Pakraman Saba.
Penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  wisata Saba  Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, karakteristik responden menurut umur dikelompokkan  menjadi tiga  kategori  yaitu  umur 18-27  Tahun,  28-37  Tahun,  38-37  Tahun. Sebagian  besar  responden  berumur  28-37  Tahun yaitu  28  orang  (43,7%).  Karakteristik  responden menurut  tingkat  pendidikan  sebagian  besar memiliki  tingkat  pendidikan  terakhir  sekolah menengah  atas/sekolah  menengah  kejuruan (SMA/SMK)  sebanyak  41  orang  (64,1%). Sedangkan  karakteristik  responden  menurut pekerjaan  sebagian  besar  status  pekerjaannya adalah
Blahbatuh,  sebelah  selatan  yaitu  Samudera Indonesia,  sebelah  barat  yaitu  Kecamatan Sukawati.  Dilihat  dari  segi  administratif  dan kewilayahan,  Desa  Saba  terletak  membujur  dari
utara  ke  selatan  dan  terdiri-dari  8  (delapan) Banjar  Dinas  dan  5  (lima)  Desa  Pekraman. Adapun  8  (delapan)  Banjar  Dinas  yang  ada  di Desa Saba, yaitu Banjar Dinas Blangsinga, Banjar Dinas  Sema,  Banjar  Dinas  Kawan,  Banjar  Dinas Tengah,  Banjar  Dinas  Tegallulung,  Banjar  Dinas Banda,  Banjar  Dinas  Pinda,  Banjar  Dinas  Saba. Sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya, bahwa  terdapat  5  (lima)  Desa  Pakraman  di lingkungan  Desa  Saba,  yaitu  Desa  Pakraman Blangsinga, Desa Pakraman Bonbiyu (terdiri  dari Banjar  Sema,  Banjar  Kawan,  Banjar  Tengah, Banjar Tegalulung), Desa Pakraman Banda, Desa Pakraman Pinda, Desa Pakraman Saba.
IPenelitian  yang  dilakukan  di  Desa  wisata Saba  Kecamatan  Blahbatuh,  Kabupaten  Gianyar, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, karakteristik responden menurut umur dikelompokkan  menjadi tiga  kategori  yaitu  umur 18-27  Tahun,  28-37  Tahun,  38-37  Tahun. Sebagian  besar  responden  berumur  28-37  Tahun yaitu  28  orang  (43,7%). Karakteristik  responden menurut  tingkat  pendidikan  sebagian  besar memiliki  tingkat  pendidikan  terakhir  sekolah menengah  atas/sekolah  menengah  kejuruan (SMA/SMK)  sebanyak  41  orang  (64,1%). Sedangkan  karakteristik  responden  menurut pekerjaan  sebagian  besar  status  pekerjaannya adalah  Ibu  rumah  tangga  (IRT)  sebanyak  28 orang  (43,7%).  Lebih  rinci  dapat  dilihat  pada tabel 1.
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Tabel 1. Sebaran Karakter istik Responden Menur ut Umur, Tingkat Pendidikan, dan Peker jaan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
IIBerdasarkan  penelitian,  dari  64  sampel karakteristik  sampel  menurut  jenis  kelamin sebagian besar  berjenis kelamin perempuan  yaitu 34  orang  (53,1%)  sisanya  berjenis  kelamin  laki- laki.
IIIKarakteristik sampel menurut umur sebagian  besar  berumur  13  –  24  bulan  yaitu  36 orang  (56,2%).  Lebih  rinci  dapat  dilihat  pada tabel 2.
IV
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Tabel 2. Sebar an Kar akter istik Sampel Menur ut J enis Kelamin dan Umur
Jenis Kelamin f % Laki-laki 30 46,9 Perempuan 34 53,1 Total 64 100,1 Umur f % 6-12 bulan 28 43.8 13-24 bulan 36 56,2 Total 64 100,0 VHasil penelitian menunjukkan bahwa responden  sebagian  besar  memiliki  tingkat pengetahuan baik  yaitu 45 orang (70,3%), tingkat pengetahuan  cukup  18  orang  (28,1%),  tingkat pengetahuan  kurang  sebanyak  1  orang  (1,6%). Hal  ini  didukung  oleh  sebagian  besar  tingkat pendidikan  terakhir  responden  yaitu  SMA/SMK. Menurut  Notoatmojo  (2007)  umumnya  ibu  yang mempunyai  tingkat  pendidikan  sedang  sampai tinggi  dapat  menerima  hal-hal  baru  dan  dapat menerima perubahan guna memelihara kesehatan. Mereka akan terdorong untuk ingin tahu, mencari pengalaman  sehingga  informasi  yang  didapat akan  menjadi  pengetahuan  dan  akan  diterapkan pada kehidupannya.
VIDikaitkan  obyek  penelitian  yang  dilakukan berada  pada  daerah  desa  wisata  Saba  menurut Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) menentukan  bahwa  pariwisata  adalah  berbagai macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  oleh Masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
VIIBerdasarkan  konsep  pariwisata  tersebut, peneliti melakukan penelitian di Desa wisata Saba pada tanggal 20 Mei 2024 melakukan wawancara dengan  Bapak  Komang  Hendra  selaku  Kelian Dinas  Blangsinga  Desa  Saba  Kecamatan Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar,  mengatakan bahwa  model  pengembangan  terhadap  tenaga kerja lokal di desa Wisata Saba adalah banyaknya tenaga kerja lokal yang diserap oleh perusahaaan Krisna  oleh-oleh  Bali,  pie  susu  ajik,  d”tukad river, dan jembatan kaca ( glass bridge ), sehingga
banyak  Masyarakat  yang  mengalihkan  profesi dari  sebelumnya  banyak  sebagau  buruh  harian lepas  kini  menjadi  pelaku  wisata.  Selain  bekerja sebagai karyawan di Perusahaan yang ada di Desa wisata  saba,  kini  Masyarakat  juga  ingin menjadikan  desa  wisata  saba  sebagai  desa mandiri dengan BUPDA ( Baga Utsha padruwen desa  adat)  yang  bertumpu  pada  obyek  wisata yang  ada  di  Desa  wisata  blangsinga  khususnya yaitu waterfall Blangsinga.  Hampir  seluruh karyawan  di  Bupda  menggunakan  tenaga  kerja lokal.  Sampai  saai  ini  karyawan  sudah  mencapai sekitar kurang lebih 40 orang yang bekerja untuk memajukan desa wisata saba termasuk pengelolaan sampah, kebersihan pura, dan taman- taman  yang  ada  di  desa  wisata  saba.  Sedangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia tenaga kerja  lokal,  pernah  dilakukan  kursus  Bahasa inggris, akan tetapi tidak berkesinambungan, dan untuk pengembangan Sumber daya manusia yang lainya belum pernah dilakukan.
VIII Provinsi  Bali  pada  umumnya  dan Kabupaten Gianyar pada khususnya yang banyak menyimpan  potensi  pariwisata  yang  besar.  Bali memiliki  banyak  obyek  wisata  yang  selalu berkembang tiap tahunnya. Pesatnya perkembangan  pariwisata  di  Bali  dan  khususnya di  Kabupaten  Gianyar  khusus  desa  wisata  Saba terdapat  berbagai  usaha  seperti  yang  telah disebutkan  diatas  Usaha  oleh-oleh  Krisna  Bali, Jembatan  Kaca,  Usaha  Penangkar  Penyu,  usaha pie  susu  ajik,  Usaha  Aloe  Vera,  Usaha Plaminggo,  dan  Usaha  Villa  dan  Restorant  yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing maupun domestik.Serta  ada  berbagai  obyek  wisata seperti  :  air  terjun  Tegenungan,  tempat
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
pengelukatan  Pura  Musen  (Siwa  Budha),  dan Jembatan  Kaca  yang  bekerja  sama  antara  Desa Adat  dengan  investor  dari  Negara  Cina,  dengan pembagian  keuntungan  25  %  masuk  keuntungan ke  Desa  adat  dan  75%  masuk  keuntungan  untuk investor  asing.  Untuk  obyek  wisata  Jembatan Kaca, pengenaan tarif untuk wisatawan lokal Rp. 100.000,-,  untuk  wisatawan  domestik  Rp. 150.000,-  dan  untuk  tarif  wisatawan  asing  Rp. 250.000,-  Hal  tersebut  berimplikasi  terhadap banyaknya  jumlah  wisatawan  yang  berwisata khususnya  ke Obyek  wisata yang  ada di Gianyar pada khususnya dan ke Bali pada umumnya.
IX Dengan  komitmen  dari  sejak  awal  usaha- usaha  tersebut  yang  berada  di  desa  wisata Blangsinga  adalah  telah  memberdayakan  tenaga kerja lokalsecara profesional, dari hasil penelitian yang  sebelumnya  dilakukan  pada  tanggal  6  Juni 2023 mengatakan bahwa 70 % terdiri dari tenaga kerja  lokal,  dan  tenaga  kerja  non  lokal  hanya  30 %.  Masyarakat  yang  bergabung  sebagai  tenaga kerja  lokal  pada  usaha-usaha  tersebut  pada dasarnya  semua  hasil  Kerjasama  antara  investor dengan  Desa  Adat  Blangsinga,  awalnya  sebagai tenaga  kerja  ada  tahap  seleksi  khusus  untuk bekerja  di  perusahaan  tersebut.  Penyerapan tenaga  kerja  lokal  yakni  masyarakat  desa  adat blangsinga  dengan  rencana  awal  penyerapan tenaga  kerja  lokal  dijatah  yaitu  masyarakat  dari masing-masing  Banjar.  Realita  yang  terjadi adalah  semua  banjar  mengambil  quota  yang tersedia  sehingga  quota  boleh  diisi  oleh  banjar dengan  catatan  masih  masyarakat  desa  adat Blangsinga.
XDikarenakan  usaha-usaha  tersebut  yang memang sejak awal menjunjung tinggi memberdayakan  tenaga  kerja  lokal,  sehingga membutuhkan  tahapan  khusus  dari  pihak perusahaan dalam mengusahakan skill masyarakat  lokal  agar dapat memiliki daya saing dan daya jual kepada wisatawan yang berkunjung sebagai  daya  tarik  wisatawan,  kemampuan berbahasa  asing,  kemampuan  dalam  service,  dan cara  melakukan  penyelamatan  bencana  atau terjadi risiko bagi wisatawan. Untuk meningkatkan  kemampuan  berbahasa  asing (  Bahasa  Inggris,  Bahasa  Mandarin,  dan  Bahasa Jepang)  diadakan  secara  berkala  dengan mendatangkan para guru yang ahli di bidangnya, juga  memberikan  pelatihan  3  S  yaitu  senyum, salam,  dan  sapa  serta  pembekalan  terhadap informasi-informasi yang akan mereka sampaikan ketika menerima wisatawan.
XIBerbicara  konsep  tenaga  kerja  lokal  adalah tenga  kerja  yang  berasal  dari  tanah  kelahirannya atau  asli  dari  daerah  tempat  tinggal  dan berdomisili  di  daerah  tersebut  serta  dibuktikan dengan  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  dan  kartu keluarga (KK).
XIIHasil  penelitian  sebelumnya  pernah dilakukan  pada  tanggal  6  Juni  2023,  dengan Bapak Perbekel Desa Saba yang Bernama Bapak Ketut  Redhana,  SP,  mengatakan  bahwa pemberdayaan tenaga kerja lokal pada usaha oleh -oleh Krisna, pada usaha aloe vera, usaha pie susu ajik  dan  usaha  Plaminggo,  usaha  Villa  dan restorant serta Usaha penangkar penyu , jembatan kaca,  yang  ada  pada  desa  wisata  Saba  dengan prosentase  70  %  tenaga  kerja  lokal,  dan  sisanya 30 % dari tenaga kerja luar, hal ini membuktikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2019  tentang penyelenggaraaan ketenagakerjaan, hal ini berarti hasil  kesepakatan  dari  perusahaan  dengan  desa adat  Blangsinga.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk memudahkan komunikasi dengan warga masyarakat  sekitarnya,  tidak  monoton  bertujuan untuk  bisnis  mencari  keuntungan  semata.  Hal tersebut juga dilakukan untuk lebih memudahkan musyawarah dan kekeluargaan kepada masyarakat.  Akan  tetapi  ada  kelemahan  yang dilakukan yaitu antara perusahaan dengan tenaga kerla  lokal  yang  telah  direkrut  tidak  ada pengikatan  kontrak  kerja  secara  tertulis,  hal  ini mengakibatkan  tidak  ada  kepastian  hukum  hak dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  dan  ketika terjadi  risiko  pelanggaran  sulit  menyelesaikan dengan adil.
XIII Menurut hasil penelitian bahwa hubungan kerja  antara  pengusaha  terhadap  tenaga  kerja lokal  sebatas  hubungan  kerja  antara  pengusaha dengan  pekerjanya  namun  ketika  pekerjanya patuh  dan  taat  dengan  aturan  atau  tata  tertib perusahaan, hal ini tidak ada masalah dan berjalan dengan  lancar,  akan  tetapi  ketika  terjadi pelanggaran  maka  penyelesaian  masalah  selalu diupayakan  dengan  cara  musyawarah  atau  cara kekeluargaan.  Hasil  penelitian  juga  mengatakan bahwa  belum  pernah  terjadi  permasalahan wanprestasi  /tidak  melaksanakan  melaksanakan kewajiban antara perusahaan dengan tenaga kerja lokal  pada  usaha  desa  wisata  Blangsinga  yang tidak melaksanakan kewajiban walaupun pengikatan  kesepakatan  dalam  bentuk  lisan, artinya  bahwa  tenaga  kerja  lokal  tersebut  telah mendapatkan  haknya  seperti  upah  dengan  skala UMR,  mendapatkan  tunjangan  hari  raya  (THR),
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 35
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Gambar 1. Pelaksanaan Penelitian di Objek Wisata Air
Terjun Blangsinga
Gambar 2. Pelaksanaan Penelitian di Wisata Oleh Oleh Krisna Blangsinga Gambar 3. Penyerahan Tempat Sampah Kepada Prebekel Desa Saba Dalam Rangka Kebersihan Lingkungan
Gambar 4. Melaksanakan Wawancara Dengan Bapak
Prebekel Desa Saba dan Bapak Bendesa Adat
serta  dijamin  dengan  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan.
XIVUrgensi  pengaturan  penyerapan  tenaga kerja  lokal  dari  krama  desa  adat  mencerminkan upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi inklusif bagi  komunitas  krama  desa  adat  Blangsinga Kabupaten  Gianyar  Provinsi  Bali.  Pemberdayaan desa  adat  desa  wisata  Blangsinga  tidak  memberi tekanan  pada  pengusaha  pariwisata  dalam
kebijakan  penerimaan  tenaga  kerja  lokal. Kombinasi  lintas  sektor  yang  ditetapkan pemerintah  daerah  kabupaten  Gianyar  Provinsi Bali  menjembatani  kebutuhan  pertumbuhan ekonomi  inklusif  berupa  penyediaan  lapangan pekerjaan  dan  fasilitas  pelatihan  maupun pendidikan  magang  sebelum  direkrut  sebagai tenaga  kerja  di  masing-masing  daerah  Provinsi Bali. Dengan demikian hasil penelitian menununjukkan  bahwa  siginifikan  dengan
pemberdayaan  desa  adat  Blangsinga  dalam mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  inklusif komunitas krama desa adat di Provinsi Bali.
XVPeran Desa Adat Blangsinga Terhadap Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja Lokal  Di  Desa  Wisata  Saba  Kecamatan  Blahbatuh Kabupaten Gianyar
XVIHasil  penelitian  dengan  Bapak  Ketut Redhana , SP sebagai Perbekel Desa Saba bahwa peran  desa  adat  sangat  prioritas  terhadap pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  yang  bekerja pada  usaha  yang  ada  di  Desa  wisata  Saba Kabupaten  Gianyar  seperti  usaha  :  Oleh-oleh krisna, usaha pie susu ajik, Jembatan kaca, usaha air  terjun  Tegenungan,  usaha  Aloe  Fera,  Usaha
Penangkar penyu, Usaha Plaminggo, Usaha Villa dan  Restorant,  hal  ini  berdasarkan  hasil wawancara  semua  dikelola  langsung  oleh  Desa Adat  artinya  bahwa  ijin  usaha  wajib  dilakukan antara desa adat dan Perusahaan tersebut, dengan prosentase  70  %  tenaga  kerja  lokal  dan  30  % tenaga  kerja  eksternal.  Hal  ini  memberikan kesempatan  berusaha  dan  bekerja  untuk masyarakat  desa  secara  otomatis  memberikan kesejahteraan  kepada  warga  masyarakat  desa disana.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  ada  beberapa  peran  desa  adat  di  Desa Wisata  Blangsinga  desa  Saba  yaitu  sebagai berikut :
XVIIDesa  adat  berperan  dalam  pengelolaan
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
manajemen Desa wisata Saba; XVIIIDesa adat berperan melakukan Kerjasama terhadap Investor yang berinvestasi di Desa wisata Saba; XIXDesa adat berperan dalam hal memberikan  ijin  rekomendasi  kepada  Investor, tanpa  melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu dengan  Kepala  Desa  /Perbekelnya,  hal  ini  yang terjadi  di  Desa  wisata  Blangsingan  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Bapak  Perbekel  Desa Saba yang Bernama Bapak I Ketut Redhana, SP;
XXBegitu besar peran desa adat dibandingkan Desa  Dinas  yang  hanya  menerima  laporan keuangan  perbulan  (sekitar  lebih  kurang  300jt perbulan  pemasukan  keuangan  dari  usaha maupun  dari  obyek  wisata  beserta  air  terjun Tegenungan, Villa dan Restorant, Jembatan Kaca, yang  ada  di  Desa  wisata  Saba  hal  ini dipergunakan untuk biaya Pembangunan. Dengan demikian Pemasukan anggaran dasar Desa wisata Saba sangat tinggi untuk Kabupaten Gianyar.
XXIPrajuru  desa  adat  dipilih  dan  ditetapkan oleh desa adat. Struktur dan susunan prajuru desa adat  diatur  dalam  awig-awig  dan  awig-awig dilaksanakan  oleh  prajuru  desa.  Prajuru  desa selaku  badan  eksekutif  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  berpedoman  pada  awig-awig dibuat dan disahkan  krama desa. Oleh  karena itu prajuru  desa  bertanggung  jawab  kepada  krama desa  dan  pertanggung  jawaban  dikemukakan melalui  paruman  bersifat  demokratis.  (I  Nyoman Sirtha, 2008: 54)
XXIITugas  wewenang  prajuru  desa  adat secara  umum  di  Bali  dimuat  dalam  ketentuan Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Desa Adatdi Bali, ditentukan bahwa prajuru desa adat mempunyai tugas-tugas :
XXIIIMelaksanakan awig-awig desa adat ; XXIVMengatur  penyelenggaraan  upacara keagamaan di desa adat ;
XXVMengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;
XXVIMewakili  desa  adat  dalam  bertindak melakukan  perbuatan  hukum  baik  di  dalam maupu di luar peradilan atas persetujuan paruman desa;
XXVIIMengurus  dan  mengatur  pengelolaan harta kekayaan desa adat ;
XXVIIIMembina  kerukunan  umat  beragama
dalam wilayah desa adat.
XXIXDalam  mewujudkan  tujuan  bersama Prajuru Desa adat mempunyai tugas melaksanakan awig-awig, mengambil kebijaksanan-kebijaksanaan,  melalui  paruman bertujuan menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desanya, mengusahakan keseimbangan harmonis di desanya berlandaskan konsep  Tri  Hita  Karana,  apabila  terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan disepakati  (awig-awig)  akan  menyebabkan terjadinya  ketidakseimbangan  atau  disharmonis skala niskala.
XXXI  Nyoman  Sirtha,(  2002)  mengatakan bahwa: “ Kehidupan masyarakat di Bali tersusun satu  kesatuan  desa  adat  (desa  pakraman) mempunyai  hukum  sendiri  disebut  awig-awig. Setiap  desa  adat  mempunyai  awig-awig, berlandaskan falsafah Tri Hita Karana (tiga dasar kebahagian)  yakni  Parahyangan,  Palemahan, Pawongan”.
XXXIBerdasarkan ketentuan Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Desa  adat  di  Bali  disebutkan  pengertian awig-awig  yaitu  :  “Awig-awig  adalah  aturan dibuat  desa  adat  dan  atau  banjar  adat  yang berlaku  bagi  krama  desa  adat,  krama  tamiu,  dan tamiu.  Hal  ini  dipakai  sebagai  pedoman pelaksanaan  Tri  Hita  Karana  sesuai  desa mewacara  dharma  agama  di  desa  adat  masing- masing”.  Awig-awig memuat aturan-aturan dasar menyangkut  wilayah  adat,  krama  desa  adat, keagamaan  serta  sanksi.  Awig-awig  desa  adat, merupakan  hukum  adat  mempunyai  fungsi mengatur  dan  mengendalikan  prilaku  warga masyarakat  dalam  pergaulan  hidupnya  guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Awig-awig  hidup  dalam  masyarakat  tidak  hanya membedakan  hak  dan  kewajiban  melainkan memberikan  sanksi-sanksi  adat  baik  berupa sanksi  denda,  sanksi  phisik,  maupun  sanksi psikologi  bersifat  sprirtual,  sehingga  dirasakan sebagai derita pelanggarnya.
XXXIIKehidupan masyarakat di Bali tersusun satu  kesatuan  desa  adat  mempunyai  hukum sendiri  disebut  awig-awig.  Setiap  desa  pakraman mempunyai awig-awig, berlandaskan falsafah Tri Hita  Karana.  Dalam  upaya  mewujudkan  tujuan bersama  masyarakat  adat  mempunyai  tugas melaksanakan  awig-awig  dan  ikut  serta  dalam mengambil  kebijaksanaan-kebijaksanaan  melalui paruman (rapat) bertujuan menjamin terpeliharanya persatuan kesatuan krama desanya,
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 37
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
tetap  mengusahakan  keseimbangan  harmonis  di desanya  berlandaskan  konsep  Tri  Hita  Karana, sehingga  bila  terjadi  pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan disepakati (awig-awig)
menyebabkan  terjadinya  ketidakseimbangan  atau disharmonis  sekala  niskala.  Untuk  itu  perlu pemulihan terhadap ketidak seimbangan. Pemulihan  juga  dilaksanakan  secara  sekala  dan niskala.
XXXIIISanksi  mempunyai  peranan  penting dalam kehidupan masyarakat di Bali. Tidak hanya pelanggaran  adat  saja  oleh  masyarakatnya dikenakan  sanksi  adat,  bahkan  terhadap  delik biasapun  seringkali  masyarakatnya  dibebani sanksi adat meskipun si pelaku sudah dipidana di peradilan umum.
XXXIVAda  tiga  golongan  sanksi  adat masyarakat  Bali  disebut  pamidanda,  tiga golongan sanksi dikenal sebutan tri danda, terdiri atas: (Suasthawa Dharmayuda, 2001)
XXXVArtha danda XXXVIYaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda berupa uang atau barang
XXXVIIJiwa danda
XXXVIIIYaitu  tindakan  hukum  berupa pengenaan  penderitaan  jasmani  rohani  bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik atau psikis);
XXXIXSangaskara danda
XLBerupa  tindakan  hukum  mengembalikan keseimbangan magis (hukuman untuk melakukan upacara agama).

## IV. SIMPULAN
Model  pengembangan  tenaga  kerja  lokal dilihat dari kondisi faktor internal pengembangan tenaga  kerja  lokal  dalam  meningkatkan perekonomian  masyarakat  desa  wisata  Saba masih lebih besar faktor kelemahannya dibandingkan faktor kekuatan, sedangkan kondisi faktor eksternal masih lebih besar faktor peluang dibandingkan faktor ancaman. Stategi pengembangan  tenaga  kerja  lokal  dalam meningkatkan  perekonomian  adalah  strategi wearknes-opportunity  (WO)  yaitu  meningkatkan ketrampilan  tenaga  kerja  lokal  dalam  sektor formal  ataupun  informal  terutama  bagi  tenaga kerja  lokal,  kemudian  meningkatkan  sarana  dan prasarana  serta  sumber  daya  manusia  (SDM) penunjang,  Balai  latihan  ketenagakerjaan  (BLK) untuk  pelatihan  dan  peningkatan  ketrampilan usaha  tenaga  kerja  lokal  pada  berbagai  sektor,
mempercepat  pelayanan  dan  aturan  investasi usaha  diprioritaskan  sehingga  dapat  menyerap tenaga  kerja  lokal  lebih  banyak.    Sedangkan pemberdayaan tenaga kerja lokal pada usaha oleh -oleh  Krisna,  usaha  pie  susu  ajik,  usaha  Aloe Vera, usaha Villa dan Restorant, usaha Penangkar Penyu,  usaha  Plaminggo  yang  berada  di  desa wisata Saba Kabupaten Gianyar, sesuai peraturan Daerah  Provinsi  bali  Nomor  10  Tahun  2019 tentang  penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  telah sepakat  dengan  desa  adat  Blangsinga  telah melakukan kordinasi dengan Desa Adat dan telah disepakati  mempekerjakan  tenaga  kerja  lokal sekitar  70  %  berasal  dari  tenaga  kerja  lokal  di Desa  adat  Blangsinga,  dan  30  %  berasal  dari tenaga  kerja  luar.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  tenaga  kerja  lokal  yang  direkrut  berasal dari  tanah  kelahirannya  atau  asli  dari  daerah tempat tinggal dan berdomisili di daerah tersebut serta  dibuktikan  dengan  kartu  tanda  penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Serta peran desa adat  dalam  pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal sangat  besar  sangat  berpengaruh  terhadap komitmen  perusahaan  dan  wajib  ada  persetujuan dari  desa  adat  tersebut  setiap  merekrut  tenaga kerja, dengan tujuan agar ada kesimbangan antara hak  dan  kewajiban  dari  perusahaan  yang beroperasional di desa tersebut yang memberikan konstribusi  kesejahteraan  kepada  masyarakat yang  ada  disekitarnya  dan  otomatis  memberikan kesejahteraan dari aspek ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam.  H.R.  2009, Hukum  Ketenagakerjaan, Restu Agung, Jakarta. Adam L, 2016, Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia  Melalui  Peningkatan Produktifitas  , Jurnal Kependudukan Indonesia 11 (2) Badan Pusat Statistik, 2018, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia , BPS Republik Indonesia
Djumadi, 2005, Perjanjian Kerja , Edisi Revisi Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
_______,  2006, Perjanjian  Kerja ,  Cetakan  Ke  Dua, Sinar Grafika, Jakarta.
Edy  Sutrisna  Sidabutar,  2007, Pedoman  Penyelesaian PHK , Banten: Express, Tangerang. Erman Rajagukguk, 2022, Hukum Investasi (PMA dan PMDN ), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Isnaeni,  2014, Seberkas  Diorama  Hukum  Kontrak , PT.Reveka Media, Surabaya.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Malik,  Farmawati,  2016, Peranan  Kebudayaan  Dalam Pencitraan Pariwisata Bali, JurnaL Kepariwisataan  Indonesia,  Jurnal  Penelitian,
Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia
Model Pengembangan Tenaga Kerja Lokal dalam Meningkatkan Perekonomian dan Menunjang Pariwisata Desa Wisata Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
11, Nomor. 1.
Muhamad Nursam, Johan Wahyudi, dkk, 2021, Jurnal Strategi  Pengembangan  Tenaga  Kerja  Lokal Dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Daerah Kabupaten  Sumbawa, Fakultas  Pertanian Universitas Mataram (Unram), Mataram.
Philipus  M.  Hadjon,  2007, Perlindungan  Bagi  Rakyat
Indonesia , Percetakan M2 Print, Edisi Khusus,
Surabaya. Purnamasari, Andi Maya, 2011, Journal Pengembangan  Masyarakat  Untuk  Pariwisata Di Kampung  Wisata  Toddabojo Provinsi
Sulawesi Selatan, Makasar.
Wijayanto H, & Ode S, 2019, Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia,  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik Dan Pembangunan 10 (1)
Kristayana  Dewi,  Desak  Ayu,  And  Wayan  Siki Laying,  2019, Wewenang  Pengawasan  Dan
Pengendalian  Fungsi  Control  Adenin  Udara Ada  Dinas  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia , Kertha Negara Journal Ilmu Hukum, Nomor. 9.
Hidayat Muharam, 2006, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan  Serta  Pelaksanaannya  di Indonesia , PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung Imam  Soepomo,  2009, Hukum  Ketenagakerjaan Undang-Undang  dan  Peraturan-peraturan , Jambatan, Jakarta
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun  2020 tentang Standard Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Sugata  Wiranata  I  Dewa,  2021,  Jurnal Model Pemberdayaan  Tenaga  Kerja  Lokal  dan Implikasinya, Universitas Hasanudin, Makasar . Suma”Mur, 2005, Hygiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja , Gunung Agung, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang
Penanaman M odal
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024 — CC-BY-SA 4.0 License