https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## KEBIJAKAN DIKLAT MILITER UNTUK PROFESIONALISME TNI

## POLICY MILITARY TRAINING AND EDUCATION TO PROFESSIONALISM TNI
Ryan Budi Rusmana*, Muh Azis Muslim
Department of Public Policy and Administration, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat *Korespondensi email: ryan.budi@ui.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan TNI AD khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal TNI AD  (Itjenad)  dalam  mewujudkan  profesionalisme  prajurit  melalui  program  pelatihan  dan  pendidikan.  Dengan menggunakan pendekatan post-positivisme melalui  metode  kualitatif,  penelitian  ini mengeksplorasi kebijakan  TNI AD dalam mendorong terbentuknya profesionalisme prajurit. Pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara secara purposif kepada informan kunci serta menggunakan data sekunder melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahunan Itjenad. Data kemudian diolah menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dan analisis menggunakan metode ilustratif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 jenis pelatihan dan 6 jenis pendidikan yang menjadi  basis  pengembangan  profesionalisme  prajurit.  Program  pelatihan  meliputi  pelatihan  kemampuan  prajurit tingkat  perorangan  program  latihan  standarisasi  (Proglatsi),  non-Proglatsi,  perencanaan  dan  anggaran,  program administrasi pelatihan, program kerjasama latihan militer antara TNI AD dengan militer negara-negara non ASEAN dan ASEAN. Sementara pendidikan militer meliputi pendidikan pertama (Dikma), pendidikan pembentukan (Diktuk), pendidikan pengembangan umum (Dikbangum), pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes), pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dikilpengtek) dan pendidikan peralihan (Dikalih). Secara khusus, program tersebut dijalankan Itjenad dengan memfokuskan pada 2 program yaitu pelatihan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi dan pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes). Hasil pelaksanaan program tersebut tahun 2022 menunjukkan pelatihan  prajurit  tingkat  perorangan  non-Proglatsi  mencapai  target  terpenuhi  sebesar  100  persen,  sementara pendidikan  pengembangan  spesialisasi  (Dikbangspes)  terpenuhi  87  persen  dari  target.  Program  pelatihan  dan pendidikan  militer  mampu  meningkatkan  kapasitas  dan  profesionalisme  TNI  AD  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.
Kata kunci : Profesionalisme TNI; pelatihan; Pendidikan, kebijakan

## ABSTRACT
This study aims to describe the policies of the Indonesian Army, especially within the Inspectorate General of the Indonesian  Army  (Itjenad)  in  realizing  the  professionalism  of  soldiers  through  training  and  education  programs. Using  a  post-positivism  approach  through  qualitative  methods,  this  research  explores  the  Army's  policies  in encouraging the formation of soldier professionalism. Data collection uses primary data through purposive interviews with key informants and uses secondary data through the Itjenad annual accountability performance report (LAKIP). The data was then processed using the Miles and Huberman approach and analyzed using the illustrative method. The results showed that there are 5 types of training and 6 types of education that are the basis for developing soldiers' professionalism. Training programs include non-Proglatsi individual level soldier ability training, standardization training programs (Proglatsi), planning and budgeting (REN), training administration programs, military training cooperation programs between the Army and the military of non-ASEAN and ASEAN countries. Meanwhile, military education  includes  first  education  (Dikma),  formation  education  (Diktuk),  general  development  education (Dikbangum), specialization development education (Dikbangspes), science and technology education (Dikilpengtek) and transition education (Dikalih). In particular, the program is carried out by Itejenad by focusing on 2 programs, namely the training of non-Proglatsi individual soldiers and specialization development education  (Dikbangspes). The results of the implementation of the program in 2022 showed that the training of non-Proglatsi individual-level soldiers reached the target of 100 percent, while specialization development education (Dikbangspes) met 87 percent of the target. The military training and education program is able to increase the capacity and professionalism of the Army in carrying out its duties and functions.
Keywords: Professionalism; training; education; policy

## PENDAHULUAN
Profesionalisme  TNI  mempunyai  keterkaitan dengan  masalah  politik.  Isu  ini  kerap  dihadapkan pada  masalah  dwifungsi  ABRI  yaitu  keterlibatan militer dalam politik praktis pada masa Orde Baru. Selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan,
militer  juga  sebagai  kekuatan  sosial-politik  yang digunakan  untuk  melanjutkan  status  quo  (Surya- wan & Sumarjiana, 2020). Fenomena keterlibatan militer dalam politik disinyalir kuat menjadi faktor terjadinya  pemero-sotan  profesionalisme  militer. Dalam studi yang dilakukan Ouédraogo (2014) di
Afrika  menunjuk-kan  pelemahan  profesionalisme militer disebabkan keberpihakan dukungan militer pada  politik pemerintah.  Militer  bukan  untuk  me- lindungi  warga  negara  namun  kontrol  militer  d- ipandang  sebagai  kendaraan  menuju  kekuasaan politik.
Hal yang sama terjadi di Indonesia. Pada masa rezim otoritarian Orde Baru, TNI menjadi alat am- puh untuk mengawasi aktivitas politik masyarakat (Mietzner, 2006). TNI memiliki instrumen represif yang terstruktur hingga tingkat desa yang bergerak pada  ranah  politik  (Gunawan,  2017).  Hal  ini bertentangan  dengan  nilai-nilai  profesionalisme TNI  sebagai  institusi  pertahanan  dan  keamanan negara.  Dalam  perjalanannya,  peristiwa  reformasi 1998  menjadi  momentum  reformasi  internal  TNI. Gelombang  reformasi  tidak  hanya  sebagai  peris- tiwa  politik,  namun  menjadi  momentum  transfor- masi  dan  reformasi  internal  TNI.  Reformasi  TNI ditandai  dengan  penghapusan  Dwi  Fungsi  ABRI, hak politik prajurit dan penghapusan Fraksi ABRI di  Parlemen,  dan  melepaskan  pengekangan  ke- bebasan  sipil  yang  biasa  dilakukan  aparat  TNI ketika  Orde  Baru  serta  menjadikan  TNI  sebagai institusi profesional (Setara Institute, 2019).
Reformasi  menandai  era  baru  dalam  me- wujudkan TNI yang profesional.  Kejatuhan rezim Orde  Baru  telah  mendorong  perubahan  di  ling- kungan  TNI,  dengan  melepaskan  TNI  dari  ke- terlibatannya  dalam  politik  praktis  yaitu  dengan menghapuskan peran politik TNI dan membangun TNI yang profesional (Kristiadi, 2000). Reformasi politik  nasional  mendorong  lahirnya  reformasi internal TNI melalui perubahan, pembenahan, pe- nataan  dan  perbaikan  di  lingkungan  internal,  me- lalui  perubahan  struktural,  kultural,  dan  instru- mental yang mengarah pada terwujudnya TNI yang profesional  (Subagyo,  2017).  Militer  yang  pro- fesional  yang  mampu  bersinergi  dengan  tatanan politik  yang  demokratis  (Perlmuter,  2000)  dan beroperasi  di  wilayah  yang  terpisah  dari  wilayah sipil dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan (Brooks, 2020).
Selain pada tuntutan reformasi internal, dalam konteks  upaya  tugas  dan  fungsinya,  TNI  juga  di- hadapkan pada tantangan lingkungan strategis yang semakin  berkembang  dan  kompleks.  Profesio- nalisme  TNI  menjadi  ujung  tombak  dalam  me- wujudkan pertahanan dan keamanan negara dengan melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan terhadap  keutuhan  bangsa  dan  negara,  baik  yang sifatnya  tradisional  maupun  non  tradisional (Riyanto, 2017).
Kondisi  lingkungan  strategis  yang  semakin berkembang  menuntut  peningkatan  profesiona- lisme  TNI  dalam  menghadapi  ancaman,  salah satunya  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Perkembangan
kawasan  ini  memiliki  peluang,  tantangan,  dan risiko  yang  dapat  menimbulkan  konflik  antar- negara. Sengketa di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur,  Semenanjung  Korea,  dan  ketegangan  di beberapa  wilayah  perbatasan  antarnegara.  Disisi lain, kawasan ini memiliki sejarah panjang penye- lundupan  narkotika,  penyelundupan  manusia,  pe- nyelundupan  senjata,  perompakan  di  laut,  pen- curian kekayaan alam, terorisme serta separatisme (Kementerian Pertahanan, 2015).
Dengan  demikian,  profesionalisme  TNI  me- rupakan  kebutuhan  yang  harus  menjadi  prioritas. Untuk  mewujudkan  TNI  yang  profesional, Huntington  (2003)  menjelaskan  profesionalisme militer  harus  memiliki  peningkatan  pada  keahlian spesifik,  pengetahuan  serta  kemahiran  melalui pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman,  serta mengikuti  perkembangan  bidang  profesinya. Militer  merupakan  unit  khusus  yang  memiliki karakter,  otonomi  dan  kemandirian  dalam  urusan internal,  tradisi,  dan  kebiasaan  yang  khas  dan berbeda dengan unit sosial lainnya (Fattah, 2005).
Lebih  lanjut  Djuyandi  (2012)  menjelaskan bahwa profesionalisme TNI harus didasarkan pada keahlian dan kemahiran dalam melaksankan tugas pertahanan  negara,    bersikap  netral  dan  tidak melibatkan  diri  dalam  politik  praktis,  memiliki disiplin, taat hukum, dan memiliki jiwa korsa yang tinggi, memiliki moral dan etika keprajuritan yang tinggi,  menghargai  dan  membela  rakyat  secara proporsional serta menghargai supremasi sipil.
TNI  dapat  bekerja  secara  profesional  dengan mengedepankan  pada  kemampuan  untuk  pertaha- nan  negara.  Menjadi  prajuit  profesional  dibentuk melalui  proses  pembelajaran  seumur  hidup  untuk menyempurnakan  pengetahuan,  keterampilan  dan kemampuan militer (Khon, 2013). Militer modern telah  mengadopsi  pandangan  yang  lebih  fleksibel dan maju secara teknologi dengan penekanan pada profesionalisme melalui pelatihan, pendidikan dan pendampingan  untuk  mengatasi  dan  menghadapi tantangan abad ke-21 (Malik, 2021)
Atas  dasar  tersebut,  penelitian  ini  berupaya untuk  mengkaji  kebijakan  TNI  AD  dalam  me- wujudkan  profesionalisme  prajurit  khususnya  di lingkungan Inspektorat Jenderal TNI AD (Itjenad). Kebijakan  profesionalisme  TNI  diwujudkan  me- lalui  program  pelatihan  dan  pendidikan  sebagai komponen  dasar  dalam  pengembangan  profesio- nalisme  TNI  secara  berkelanjutan.  Program pelatihan dan pendidikan mendukung kemampuan dasar  TNI  untuk  mengatasi  berbagai  potensi ancaman dan gangguan pertahanan negara.
Selain  itu,  Itjenad  memiliki  fungsi  organik yaitu menyelenggarakan kegiatan bidang intelejen, operasi,  latihan,  personel,  logistik,  territorial  dan perencanaan  yang  mendukung  pelaksanaan  pro- fesionalisme  TNI  AD.  Itjenad  memiliki  program
pengembangan  pelatihan  dan  pendidikan  yang difokuskan  untuk  mendorong  peningkatan  kom- petensi dan profesionalisme prajurit.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist sebagai  paradigma  dan  kerangka  kerja dalam proses pengumpulan data penelitian melalui metode  kualitatif  (Denzin  &  Lincoln,  1994).  Pe- neliti  memilih  metode  ini  sebagai  cara  untuk mengkaji masalah penelitian yang difokuskan pada pengkajian program pelatihan dan pendidikan TNI yang digunakan sebagai instrumen untuk mening- katkan  profesionalisme  TNI.  Pendekatan  dan  me- tode  kualitatif  memberikan  keleluasaan  kepada peneliti  untuk  mengeksplorasi  secara  mendalam dan menyeluruh pada berbagai kebijakan pelatihan dan pendidikan TNI.
Untuk  memperoleh  data  yang  akurat  dan valid, peneliti menggunakan wawancara mendalam dengan  teknik purposive dalam  proses  pemilihan informan.  Peneliti  memilih  informan  kunci  ( key informan )  agar  mendapatkan  data  dan  informasi secara  mendalam.  Pemilihan  informan  antara  lain Inspektur  Utama  I/Perencanaan  (Irut  I/Ren),  In- spektur  Utama  II/Administrasi  Latihan  (Irut  II/ Minlat),  Inspektur  Utama  III/Pembinaan  Program Latihan Standarisasi (Irut III/Binproglatsi), Inspek- tur  Utama  IV/Pembinaan  Non  Program  Latihan Standarisasi (Irut IV/Bin Non Proglatsi), Inspektur Utama V/Kerjasama Latihan ASEAN (Irut V/Ker- malat  ASEAN),  Inspektur  Utama  VI/Kerjasama Latihan  Non  ASEAN  (Irut  VI/Kermalat  Non ASEAN).
Selain  itu,  penelian  ini  menggunakan  data sekunder  melalui  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja tahunan  Itjenad  yang  dianalisis  secara  ilustratif. Selanjutnya,  peneliti  menggunakan  teknik  olah data interaktif Miles dan Huberman (1992). Proses pengolahan  data  dilakukan  secara  simultan  dan berkelanjutan  selama  proses  pengumpulan  data berlangsung  dengan  menyajikan  4  proses  utama yaitu Pertama, peneliti memulai pengumpulan data dengan wawancara mendalam mengumpulkan data dan dukumen (sekunder) yang mendukung. Kedua, peneliti melakukan reduksi data dengan cara klas- terisasi  data  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian yang  berfokus  pada  kebijakan  program  pelatihan dan  pendidikan.  Ketiga,  peneliti  melakukan  ana- lisis  data  yang  berasal  dari  data  primer  dan  se- kunder.  Peneliti  kemudian  menyajikan  data  dan informasi  yang  didasarkan  hasil  data  primer  yang dikolaborasi  dengan  data  sekunder.  Keempat,  pe- neliti  melakukan  penarikan  kesimpulan  yang  di- dasarkan  pada  permasalahan  dan  temuan  pene- litian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, TNI me- rupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,  bertugas  melaksanakan  kebijakan  per- tahanan negara untuk menegakkan kedaulatan ne- gara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah,  dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan ope- rasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang,  serta  ikut  secara  aktif  dalam  tugas  peme- liharaan  perdamaian  regional  dan  internasional. Sebagai  alat  pertahanan  negara,  TNI  mengamban tugas  sebagai  komponen  utama  dalam  sistem pertahanan negara.
Komponen  utama  sistem  pertahanan  negara berperan  sebagai  penindak  dan  penyanggah  awal setiap  muncul  ancaman.  Kemampuan  dan  pe- nampilan  TNI  secara  profesional  dalam  peran tersebut harus senantiasa dijiwai Sapta Marga dan Sumpah  Prajurit  yang  perwujudannya  diseleng- garakan  dengan  upaya  pembinaan  Prajurit  TNI secara  terpadu,  berlanjut  dan  konsisten  dengan jaminan  keseimbangan  pembekalan  kemampuan, keterampilan maupun pengalaman melalui pendidikan dan penugasan di lapangan.
Profesionalisme TNI sangat menentukan arah dan  ruang  gerak  pertahanan  negara.  Profesiona- lisme berkaitan dengan daya dan kemampuan TNI menggerakkan sumber daya militer untuk  mampu mendeteksi  dan  mengatasi  berbagai  potensi ancaman  pertahanan  negara.  Proses  reformasi  ini bertujuan  untuk  senantiasa  menjadikan  TNI  AD sebagai organisasi profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai amanat Undang- Undang.
TNI  berfungsi  sebagai  penangkal  terhadap setiap  bentuk  ancaman  militer  dan  ancaman  bers- enjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedau- latan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dituntut  untuk  senantiasa  peka  dan  waspada  ter- hadap berbagai kemungkinan timbulnya ancaman. Untuk itu, sebagaimana Hantington (2003) meng- garisbawahi  bahwa  profesionalisme  militer  dapat diraih  melalui  pendidikan,  pelatihan,  pengalaman untuk meningkatkan kompetensi prajurit.
Dalam  konteks  ini,  TNI  AD  terus  berupaya meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  sumber daya  militer  untuk  meningkatkan  profesionalisme prajurit  agar  dapat  secara  konsisten  dan  simultan menjadi  tameng  pertahanan  negara yang  kuat dan disegani  lawan.  Upaya  meningkatkan  profesio- nalisme  TNI  AD  berfokus  untuk  menguatkan  sis- tem  pelatihan  dan  pendidikan  prajurit  secara  ter- padu,  terencana  dan  berkelanjutan.  Upaya  ini dilakukan  untuk  memastikan  setiap  proses  pelati- han  dan  pendidikan  militer  dapat  menghasilkan prajurit yang memiliki kualifikasi dan kompetensi mumpuni  untuk  siap  sedia  menghadapi  berbagai ancaman pertahanan negara.
Adapun strategi yang dikembangkan TNI AD dalam meningkatkan profesioanlisme seluruh per- sonel  TNI  yaitu  melalui  proses  pelatihan  dan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan profesio- nalisme  personel  TNI  AD  untuk  melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan  Operasi Militer Selain  Perang  (OMSP)  melalui  pelatihan  kemam- puan  prajurit  tingkat  perorangan  non-proglatsi, proglatsi,  rencana  program  dan  anggaran,  kerja- sama  latihan  militer  ASEAN  dan  Non  ASEAN. Sementara  dalam  bidang  pendidikan  militer  me- lalui  Pendidikan  Pertama  (Dikma),  Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Umum  (Dikbangum),  Pendidikan  Pengembangan Spesialisasi  (Dikbangspes),  Pendidikan  Ilmu  Pe- ngetahuan  dan  Teknologi  (Dikilpengtek),  Pen- didikan Peralihan (Dikalih).
Program latihan TNI AD merupakan penjaba- ran  kebijakan,  tugas  fungsi  dan  sasaran  latihan. TNI  AD  melaksanakan  pembinaan  kekuatan,  ke- mampuan  dan  gelar  satuan  untuk  menjamin  pro- fesionalisme  prajurit  dan  satuan  TNI  AD  secara terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Be- berapa  kegiatan  utama  dalam  pelatihan  TNI  AD sebagai bentuk percepatan rofesionalisme TNI AD antara lain :
Gambar 2 . Program Pelatihan Militer TNI AD
Pertama,  pelatihan  kemampuan  prajurit  ting- kat  perorangan  non-Proglatsi  merupakan  program latihan  yang  berada  diluar  program  latihan  stan- darisasi (Proglatsi) dengan proyeksi latihan sesuai dengan  tipologi  wilayah,  penambahan  dan  peme- liharaan  kemampuan  spesialisasi  dalam  rangka peningkatan  profesionalisme  prajurit  TNI  AD. Program  ini  bertujuan  untuk  sinkronisasi  pe- nyusunan  dan  pengawasan  program  latihan perorangan  dan  satuan  diluar  program  latihan standarisasi.  Program  kegiatan  ini  dalam  rangka mendukung tugas pokok TNI AD melalui beberapa kegiatan  seperti  latihan  pembentukan  Raider
(Lattuk  Raider),  pelatihan  menembak  secara  ter- padu  dan  pembinaan  altet  TNI  untuk  kegiatan nasional dan internasional.
Kedua, program latihan standarisasi (Proglatsi) yang  memberikan  pelatihan  terstandarisasi  sesuai dengan  bidang  dan  keahlian.  Program  ini  dise- lenggarakan disetiap kecabangan TNI dari tingkat pusat  hingga  Kotama  maupun  Pus/Cab/Fung  TNI AD.  Secara  lebih  spesifik,  program  ini  menyasar langsung  pada  peningkatan  kemampuan  prajurit TNI  AD  pada  bidang  Satuan  Tempur  (Satpur), Satuan  Bantuan  Tempur  (Satbanpur),  Satuan  In- telejen  (Satintel),  Satuan  Bantuan  Administrasi (Satbanmin),  Satuan  Komando  Wilayah  (Satko- wil),  Satuan  Markas  Besar  (Sat  Markas/Denma), Direktorat,  Dinas,  Satuan  Lembaga  Pendidikan (Satlemdik),  Badan  Pelaksana  Pusat  (Balakpus) TNI AD.
Ketiga,  perencanaan  dan  anggaran  untuk  me- wujudkan  rencana  program  dan  anggaran  pela- tihan.  Tahapan  ini  penting  untuk  memberikan panduan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pelatihan secara  terpadu  dan  bekelanjutan.  Dukungan  ang- garan  juga  manjadi  bagian  yang  penting  untuk mendukung  semua  proses  pelatihan.  Untuk  itu, perencanaan  dan  anggaran  menjadi  proses  yang melekat  dalam  rangkaian  proses  kebijakan  pela- tihan untuk mewujudkan profesionalisme TNI AD.
Program  administrasi  pelatihan  sebagai sup- porting system dalam mewujudkan profesionalisme TNI AD. Program ini dimulai dari proses pelatihan mengorganisir, menginventarisasi, mengawasi dan melaksanakan kajian terkait dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana latihan untuk mewujudkan  inventarisasi  sarana  dan  prasarana latihan  satuan  jajaran  TNI  AD  secara  tertib  dan teratur sebagai aset milik TNI AD.
Keempat,  program  kerjasama  latihan  militer antara TNI AD dengan militer negara-negara Non ASEAN.  Kegiatan  kerjasama  dilakukan  melalui perumusan,  penyelenggaraan  dan  evaluasi  kerja- sama latihan militer. Kegiatan ini terwujud dalam berbagai  bentuk  seperti  rapat  bersama,  kunjungan perwira  militer,  pertukaran  prajurit  dan  latihan gabungan  yang  diselenggarakan  secara  bersama- sama negara Non ASEAN. Kerjasama ini diperlu- kan TNI AD sebagai bentuk diplomasi militer serta meningkatkan  posisi  strategis  TNI  AD  dalam mengembangkan  kekuatan  militer.  Disisi  lain, proses  kerjasama  dilakukan  guna  mempercepat proses transfer  of  technology dalam  Alusista  TNI AD  melalui  pertukaran  ilmu  pengetahuan  militer, pengalaman serta cross reference TNI AD sebagai pengguna teknologi.
Kelima,  program  latihan  bersama  militer  TNI AD  dengan  militer  negara-negara  tetangga ASEAN. Sebagai satu rumpun bangsa melayu dan negara  tetangga,  kerjasama  ini  penting  untuk
Kebijakan Profesionalisme TNI AD melalui Pelatihan Non Proglatsi Proglatsi Perencanaan Porgram dan Anggaran Kerjasama Latihan Militer ASEAN Kerjasama Latihan Militer Non ASEAN
membangun  kekuatan  regional  ASEAN  sebagai pusat pertumbuhan dunia. Sebagaimana kerjasama negara  Non  ASEAN,  kerjasama  latihan  bersama negara-negara  ASEAN  memiliki  tujuan  yang  se- jalan  dengan  upaya  membangun  percepatan transfer  teknologi,  berbagi  ilmu  pengetahuan, pengalaman  dan cross  reference dengan  militer ASEAN.
Berikutnya, profesionalisme TNI dibangun dan diperkuat  dengan  pendidikan  militer  melalui pendidikan  sekolah  militer.  Pendidikan  sekolah militer  diselenggarakan  kepada  prajurit  yang bertujuan untuk membekali, memelihara, mengem- bangkan  dan  meningkatkan  pengetahuan  serta keterampilan militer yang disusun secara sistematis dan  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan khusus militer. Dalam pelaksanaannya, pendidikan profesional  TNI  khususnya  pada  jenjang  perwira militer  dilaksanakan  melalui  beberapa  program yaitu
Gambar  3 .  Program  Pendidikan  Militer  TNI  AD (diolah peneliti, 2024)
Pertama, pendidikan pertama (Dikma). Dikma Perwira  merupakan  jalur  pendidikan  Akademi Militer  (Akmil)  dan  Sepa  PK  (Tahap  I  penyele- nggaraannya  oleh  Mabes  TNI).  Pendidikan Pertama  Perwira  melalui  Akademi  Militer  adalah pendidikan  tingkat  akademi  dan  Perwira  Prajurit Karier  (Pa  PK)  yang  dilaksanakan  oleh  TNI  AD. Hasil  pendidikan  Dikmapa  melalui  Akademi Militer memenuhi kualifikasi lulusan Perwira TNI AD  berpangkat  Letnan  Dua  sesuai  korps  masing- masing  dan  memiliki  kualifikasi  akademik  Dip- loma-4  (D-4)  dengan  gelar  Sarjana  Terapan  Per- tahanan (S.Tr.Han).
Kedua,  pendidikan  pembentukan  (Diktuk). Pendidikan  pembentukan  dalam  rangka  memb- entuk  dan  mengembangkan  prajurit  Bintara  TNI
AD  yang  memiliki  kualifikasi  dan  memenuhi syarat  serta  terpilih  menjadi  Perwira  TNI  AD. Proses  pendidikan  dilaksanakan  melalui  Sekolah Calon  Perwira  TNI  AD  (Secapaad)  untuk  mem- bentuk  Bintara  terpilih  menjadi  Perwira  yang memiliki  kompetensi  handal.  Pemilihan  prajurit Bintara  berasal  dari  prajurit  terpilih  yang berpangkat  Sersan  Kepala  (Serka),  Sersan  Mayor (Serma), Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan Pem- bantu Letnan Satu (Peltu).
Ketiga,  pendidikan  pengembangan  umum (Dikbangum).  Pendidikan  pengembangan  umum diselenggarakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan serta pengetahuan terkait dasar  keperwiraan.  Dikbangum  terdiri  atas Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) I, Diklapa II dan Pendidikan Reguler Sekolah Komando dan Staf TNI AD (Dikreg Seskoad). Dikbangum dilak- sanakan  pada  setiap  kecabangan  seperti  kecaba- ngan  Infanteri,  kecabangan  Kavaleri,  kecabangan Armed,  kecabangan  Arhanud,  kecabangan  Zeni, kecabangan Bekang, kecabangan Hub, kecabangan Pal,  kecabangan  Kes,  kecabangan  Ajen,  keca- bangan  Top,  kecabangan  Ku,  kecabangan  Kum, dan  kecabangan  Pom.  Pendidikan  Pengembangan Umum  secara  menyeluruh  menjangkau  pada kecabangan sesuai dengan tugas dan pokok fungsi masing-masing kecabangan.
Ketiga, pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes). Pendidikan pengembangan spesia- lisasi  diselenggarakan  untuk  mengembangkan kemampuan spesialis baik yang telah maupun yang belum  diperoleh  dari  pendidikan,  pelatihan  dan penugasan  sebelumnya  dalam  rangka  proyeksi penugasan  prajurit  selanjutnya.  Pendidikan  Pe- ngembangan  Spesialisasi  Perwira  terdiri  atas Pendidikan  Kejuruan  dan  Pendidikan  Keahlian. Pendidikan  Kejuruan  merupakan  pendidikan  spe- sialisasi yang diselenggarakan untuk menanamkan, mengembangkan  dan  meningkatkan  penguasaan bidang  tertentu  atau  kejuruan  sesuai  dengan keahlian Perwira. Sementara Pendidikan Keahlian diselengarakan  untuk  meningkatkan  kemampuan Perwira  dalam  keahlian  dan  keterampilan  alam pengoperasian sistem senjata (alutsista) TNI AD.
Keempat,  pendidikan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (Dikilpengtek). Pendidikan Ilmu Penge- tahuan dan Teknologi memfokuskan pada pengua- saan  dan  pengembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi yang bekaitan dengan tugas dan pokok fungsi  TNI  AD.  Beberapa  contoh  Dikilpengtek yang  tersedia  antara  lain  Sekolah  Tinggi  Hukum Militer  (STHM),  Lembaga  Pengkajian  dan  Tek- nologi  (Lemjiantek)  dan  Akademi  Keperawatan (Akper).
Kelima,  pendidikan  peralihan  (Dikalih).  Di- kalih  merupakan  pendidikan  yang  difokuskan  un- tuk  melengkapi  dan  memantapkan  aspek  pen-
Pendidikan Militer Mewujudkan TNI AD prefesional Pendidikan Pertama (Dikma) Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Dikilpengtek) Pendidikan Peralihan (Dikalih) Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes)
didikan dasar golongan pangkat dari Bintara yang mendapat anugerah seperti Kenaikan Pangkat Luar Biasa.
Dalam konteks pelaksanaanya di Itjenad, prog- ram  dalam  rangka  mendukung  profesionalisme prajurit masuk  dalam salah satu program strategis. Terdapat  tiga  program  yang  menjadi  tugas  pokok Itjenad  yaitu  Program  Profesionalisme  dan  Kese- jahteraan Prajurit,  Progam Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan serta Prog- ram  Dukungan  Manajemen.  Program  profesio- nalisme  dengan  sasaran  terwujudnya  peningkatan profesionalisme  personel  TNI  AD  untuk  melak- sanakan  tugas  dalam  OMP  dan  OMSP,  dengan kegiatan terdiri dari kegiatan Latihan Matra Darat dan  Kegiatan  Penyelenggaraan  Pendidikan  Matra Darat.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Itje- nad  guna  mewujudkan  profesionalisme  TNI  AD dilingkungan Inpektorat Jenderal difokuskan pada dua  kegiatan.  Pertama,  kegiatan  penyelenggaraan latihan  Matra  Darat  untuk  mewujudkan  pening- katan profesionalisme kemampuan prajurit tingkat perorangan  non-Proglatsi.  Target  yang  dicanang- kan  yaitu  jumlah  persentase  sebesar  100  persen prajurit  yang  lulus  dalam  melaksanakan  latihan perorangan  Non  Proglatsi  berupa  Pembinaan Jasmani  Militer  (Binjasmil),  Menembak  Senjata Ringan  (Bakjatri),  minggu  militer  dan  latihan peningkatan  profesionalisme  prajurit.  Berdasakan data  diatas,  realisasi  capaian  dapat  diraih  sebesar 100  persen.  Artinya  seluruh  program  mampu dituntaskan dengan target optimal.
Tabel 1 . Program Pelatihan dan Pendidikan Militer Itjenad (diolah peneliti, 2024)
N o Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Terwujudnya peningkatan profesionalis me kemampuan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi. Persentase prajurit yang lulus dalam melaksanakan Lator non Proglatsi melalui Latihan berupa Binjasmil, Bakjatri, dan minggu militer, latihan peningkatan profesionalisme dan MTT. 100 % 100% 100%
2
Terwujudnya personel yang terdidik dan berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan personel TNI AD yang profesional dari hasil pendidikan pengemba- ngan spesialisasi (Dik- bangspes). Persentase lulu- san Dikbangspes dalam memenuhi kebutuhan  per- sonel TNI AD dari hasil Dikbangspes.
100% 87% 87%
Kedua,  kegiatan  pendidikan  pengembangan spesialisasi  Matra  Darat  untuk  mewujudkan  per- sonel  yang  terdidik  dan  berkualitas  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  personel  TNI  AD  yang profesional  dari  hasil  Pendidikan  Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes). Persentase ditargetkan 100  persen  mampu  menghasilkan  lulusan  Dik- bangspes  dalam  memenuhi  kebutuhan    personel TNI AD dari hasil Dikbangspes. Berdasarkan hasil data  diatas,  realisasi  Dikbangspes  sebesar  87  per- sen, tidak memenuhi target dari 100 persen target yang direncanakan. Dengan demikian, pada aspek Dikbangspes masih membutuhkan percepatan agar pada periode selanjutnya dapat ditingkatkan.
Secara  umum,  pelaksanaan  pelatihan  dan pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan  profesio- nalisme  TNI  AD  terus  didorong  lebih  baik.  Pen- dekatan  ini  merupakan  komponen  paling  penting mewujudkan  profesionalisme  militer  melalui pendidikan  militer  formal  dan  pelatihan  kejuruan serta penyusunan program yang ditetapkan dengan jelas  berdasarkan  etika  militer profesional (Paterson, 2019).
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  beberapa penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  profesiona- lisme  militer  di  beberapa  negara,  yang  meng- gunakan  pendekatan  pelatihan  dan  pendidikan sebagai  basis  kebijakan  pengembangan  profesio- nalisme militer.  Penelitian Esterhuyse dan Bester dalam Stouffer dan Lindsay (2012) tentang profe- sionalisme  militer  di  Afrika  Selatan  menjelaskan bahwa  program  pelatihan  dan  pendidikan  dipan- dang sebagai sarana utama untuk membangun dan memelihara  profesionalisme  militer.  Cara  ini  di- pandang  sebagai  sarana  utama  untuk  pengem- bangan profesionalisme militer.
Penelitian  Bentley  dan  Horn  dalam  Stouffer dan  Lindsay  (2012)  juga  menegaskan  hal  yang sama.  Pelatihan  dan  pendidikan  yang  dikembang- kan  pada  militer  Kanada,  justru  mendorong  pro- fesionalisme  berbasis  pendidikan  tinggi  melalui pendidikan  pascasarjana  dan  doktor  bagi  perwira militer.  Kebijakan  profesionalisme  militer  di  Ka- nada  berorientasi  pada  investasi  melalui  pen- didikan tinggi.
Pelaksanaan  program  pelatihan  dan  pendidi- kan  merupakan  komitmen  yang  diupayakan  TNI AD  agar  memiliki  sistem  dan  prajurit  yang  pro- fesional.  Peningkatan  kapasitas  dan  kemampuan prajurit  melalui  pelatihan  dan  pendidikan  secara terarah,  berkesinambungan  dan  berkelanjutan dapat  secara  agregatif  mendorong  kualitas  dan profesionalisme  TNI  dalam  menjalankan  tugas pertahanan negara.

## KESIMPULAN
Perkembangan  lingkungan  strategis  semakin kompleks, sehingga tantangan dan ancaman dalam
pertahanan  negara  juga  semakin  berkembang. Untuk itu, profesionalisme TNI AD menjadi kebu- tuhan  yang  tidak  bisa  ditawar.  Melalui  penyele- nggaraan  program  pelatihan  dan  pendidikan  yang digerakan  secara  masif,  terstruktur,  terencana, berkesinambungan  dan  berkelanjutan,  profesio- nalisme  TNI  AD  dapat  terwujud  sebagai  sistem pertahanan  negara.  Dengan  demikian,  perlu  opti- malisasi  dalam  pelaksanaan  program  pendidikan khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal TNI AD  agar  dapat  memenuhi  target  yang  lebih  baik pada  periode  berikutnya.  Salah  satu  cara  yang direkomendasikan  yaitu  akurasi  proses  perenca- naan dan penganggaran yang lebih baik dalam pe- laksanaan pelatihan dan pendidikan secara terpadu sehingga  target  yang  diharapkan  dapat  terealisasi lebih  optimal.  Selain  itu,  program  pengembangan pelatihan  dan  pendidikan  harus  dikembangkan berdasarkan  kebutuhan  dan  ancaman  lingkungan strategis  yang  semakin  kompleks  dengan  penye- suaian  pada  metode,  peralatan  dan  kulikulum. Berdasarkan hasil penelitian ini, agenda penelitian berikutnya dapat memperdalam pada kajian respon anggota TNI terhadap kebijakan program pelatihan dan  pendidikan  sehingga  dapat  menggambarkan profesionalisem  prajurit  TNI  secara  faktual  dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Brooks,
Risa. (2020). Paradoxes of
Professionalism:  Rethinking  Civil-Military
Relations  in  the  United  States. International Security 2020; 44 (4): 7–44. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00374 Denzin K., N., Lincoln S., Y. (1994). Hand Book of Qualitative  Research .  London-  New  Delhi: Sage Publications
Djuyandi,  Yusa.  2012.  Membangun  Demokrasi melalui  Profesionalisme  Tentara  Nasional Indonesia, Jurnal  Humaniora, Vol.3  No.2
Oktober 2012: 512-522 Fattah. 2005. Demiliterisasi Tentara , Yogyakarta:
LkiS
Gunawan, Aditya Batara (2017) "Kontrol Sipil atas
Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia  Pasca  Orde  Baru,"  Jurnal  Politik: Vol. 2: Iss. 2, Article 2. DOI: 10.7454/jp.v2i2.1115 Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss2/2
Huntington,  S.  P.  (2003). Prajurit  dan  Negara: Teori  dan  Politik  Hubungan  Militer-Sipil, Jakarta: PT Grasindo
I Putu Nopa Suryawan, I., P., N,. Sumarjiana, I., K., L. (2020). Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI. Jurnal Santiaji Pendidikan,
Volume 10, Nomor 2, Juli 2020
Kohn,  R.,  H.  (2013).  First  Priorities  in  Military Professionalism, Jurnal Orbis . Vol 57, Issue 3, 2013, Hlm. 380-389,
Kristiadi, J. (2000). Profesionalisme TNI di Tengah Transisi  Politik. Prosiding  Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I.
Miles, M., B., Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia .
Mietzner, Marcus. (2006). The Politics of Military
Reform  in  Post-Suharto  Indonesia:  Elite Conflict,  Nationalism,  and  Institutional Resistance. Washington: East West Center.
Malik,  S.,  M.  (2021).  Profesionalism  in  Military:
Theoritical and Practical. Journal of Defense Resources  Management. Vol.  12,  Issue  2 (23)/2021.
Ouédraogo,  E.  (2014). Advancing  Military Professionalism  in  Africa. Afrika  Selatan.
Africa Center for Strategic Studies Perlmuter,  Amos.  2000. Militer  dan  Politik , Jakarta: Grafindo Persada
Paterson, Pat. (2019). Measuring Military Professionalism in Partner Nations: Guidance for  Security  Assistance  Officials, Journal  of Military Ethcs , Vol. 18, No. 2, 145–163
Riyanto, Joko. (2017). Kewaspadaan Nasional Bela Negara  dan  Integrasi  Nasional. Jurnal  Wira . Volume 67/No 51
Setara  Institute.  (2019).  Jalan  Sunyi  Reformasi TNI.  https://setara-institute.org/jalan-sunyi- reformasi-tni/
Stouffer,  J.,  Lindsay,  D.  (eds).  (2012). Threats  to military professionalism: international perspectives. Kanada:  Minister  of  National Defence:
Subagyo,  A.  2017.  Mewujudkan  Profesionalisme TNI  AD  DI  Era  Reformasi, Jurnal  Sekolah Staf dan Komando Angakatan Darat , Vol. 2, Maret 2017