PAJAK PENGHASILAN ROYALTI TERHADAP PENULIS BUKU “TERE LIYE”

## Amroh
amrohtralala@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The Income Tax Collection is imposition of income tax in which received or obtained from Indonesia. Sytem Tax collection in Indonesia used self assessment system there is from this system the taxpayers are given the authority to calculate, deposit and report their own tax payable. Basically, tax in Indonesia is one means of income from the state of Indonesia itself, every society and entrepreneurs are burdened with responsibilities and obligations to payment of taxes to the State. One of these taxpayers is the Author of Books, in which the taxes deposited are directly deducted by the issuer through the royalties it receives. Royalty is in can from how many the number of books sold, the more books sold then samakin many taxes that must be deposited.
Keywords: Income Tax Collection; Author; Royalty.

## Abstrak
Pemungutan Pajak Penghasilan adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang  diterima  atau diperoleh  dari  Indonesia.  Pemungutan  pajak  di  Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment system yang mana dalam sistem pemungutan pajak ini Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Pada dasarnya pajak di Indonesia  merupakan  salah  satu  sarana  penghasilan  dari  negara  Indonesia  itu sendiri, setiap masyarakat dan pengusaha dibebani tanggung jawab dan kewajiban dalam pembayaran pajak ke Negara. Salah satu wajib pajak ini adalah Penulis Buku, dimana pajak yang disetorkan dipotong langsung oleh penerbit melalui royalti yang diterimanya. Royalti ini di dapat dari berapa banyak jumlah buku yang terjual, semakin banyak buku yang terjual maka samakin banyak pajak yang harus di setorkan.
Kata Kunci: Pemungutan Pajak Penghasilan; Penulis Buku; Royalti.

## Pendahuluan
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.
Amroh: Pajak Penghasilan Royalti 397

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Sistem Perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment , yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang, memotong atau memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dengan adanya sistem ini menuntut kesadaran diri bagi Wajib Pajak, kejujuran Wajib Pajak, kedisiplinan Wajib Pajak, serta adanya kemauan untuk membayar pajak dari Wajib Pajak. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan dengan baik dan memiliki rasa kedisiplinan yang tinggi terhadap pajak ( tax consciusness ). 1 Sadar bahwa tidak semua Wajib pajak disiplin dalam membayar pajak, sehingga pelaksanaan tata cara “mengikat pajak sendiri” di Indonesia khususnya tidak sepenuhnya diserahkan kepada Wajib Pajak, perhitungan besarnya pendapatan/laba itu disesuaikan dengan cara menetapkan dasar pungutan ( tax base ) dan menetapkan besaran tarifnya ( tax rate ) sebagai langkah awal untuk menuju ke arah pelaksanaan self assessment yang murni yaitu menghitung dan menyetor pajak sendiri. 2
Salah satu penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan yaitu seorang Penulis Buku karena sumber penghasilan dari penulis adalah penghasilan dari usaha dan kegiatannya dalam membuat sebuah karya tulis yang kemudian hasil karya tulisannya diterbitkan oleh penerbit dan kemudian cetakan buku tersebut disebar luaskan di pasaran buku di Indonesia.
Sebagai salah satu Wajib Pajak Penulis Buku harus membayarkan penghasilan dari berapa banyak buku yang laku terjual dipasaran atau yang sering disebut dengan royalti. Royalti dalam dunia perpajakan khususnya dalam pajak penghasilan memiliki arti sebagai imbalan atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual atau yang sering disingkat dengan HAKI ( intellectual property rights ). 3
Penulis yang menulis buku memperoleh penghasilan berupa royalti. Definisi
1 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2003.[67].
2 Ibid .[68].
3 Chairil Anwar Pohan, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Kon- sep Hukum Pajak, Edisi 2, Mitra Wacana dan STIAMI, Jakarta, 2014.[11].
mengenai royalti dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 angka 21 yang menjelaskan Bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas salah satunya penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya. Royalti diatur dalam PPh pasal 23 dikenakan kepada Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh dalam pasal 21.
Penghasilan yang diterima penulis penuh waktu diterima rutin dan terukur dalam surat perjanjian penerbitan. Bila kemudahan pemotongan oleh penerbit dijadikan alasan menjadikan “royalti” sebagai objek Pasal 23, itu akan melanggar asas keadilan bagi penulisnya. Penulis tentu bukan badan usaha dan tidak memerlukan SIUP. Pengenaan PPh pasal 23 atas royalti terjadi karena royalti adalah passive income . Sementara PPh pasal 21 adalah active income . Passive income berarti tanpa bekerja, seorang penulis kemudian tinggal menerima hasilnya. Ketika menandatangani Surat Perjanjian Penerbitan, seorang penulis buku harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP, hal ini terkait dengan besarnya pajak royalti yang akan dikenakan, jika seorang penulis yang memiliki NPWP maka akan dikenakan pajak royalti sebesar 15%, sementara yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak sebesar 30%.
Salah satu penulis buku yang terkenal di Indonesia yakni “Tere Liye”. Menuntut Ketidakadilan dalam suatu pemungutan pajak terhadap profesi penulis membuat seorang Penulis Buku yang berjudul “Tere Liye” harus memutus kerja sama dengan dua penerbit yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit per 31 juli 2017, karena pungutan pajak buku yang terlalu tinggi. Sebagai contoh bila
Amroh: Pajak Penghasilan Royalti
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
penghasilan seorang penulis yang disebut sebagai royalti mencapai Rp. 1 Milliar, setidaknya sekitar Rp. 245 juta atau 24,5 persennya perlu disetor sebagai pungutan pajak, besarnya biaya tersebut diperoleh dari perhitungan bahwa Rp 50 juta pertama dikenakan tarif sebesar 5 persen, sekitar Rp 50-250 juta berikutnya dikenakan pajak 15 persen, Rp 250-500 juta dikenakan tarif 25 persen dan Rp 500 juta sampai Rp 1 milliar berikutnya dipajaki 30 persen. Sehingga total pajak mencapai hingga Rp 245 juta. Ketidak adilan pungutan pajak yang tinggi ini lah membuat penulis Tere Liye tidak lagi mencetak ulang bukunya. 4
Tentunya Royalti yang diterima oleh setiap penulis tidak sama dan berbeda- beda pendapatan nya. Mulai dari 10% sampai 15%. Normalnya dan umumnya, penulis menerima royalti 10% dari jumlah penjualan yang mencapai 5.000 eksemplar. Sedangkan penjualan buku melebihi angka 5.000 eksemplas, penulis dapat menerima royalti maksimal 15%. 5
Jika dibandingkan dengan angka royalti di Amerika tentu jauh berbeda untuk penulis di angka 10% sampai 12,5%, khusus untuk hardback . Sebenarnya angka ini sama dengan aturan royalti di Indonesia. Sedangkan angka royalti untuk paperback mencapai 7,5% sampai 10%. Royalti khusus penulis eksepsional bisa mencapai 15% dari hasil penjualan. Terkait dengan keluhan penarikan penjualan buku karena besar royalti yang diterima penulis sangat kecil, ternyata standart royalti memang sebanyak itu. Jumlah royalti di beberapa negara seperti Amerika dan Eropa juga dikisaran 10% sampai 15%. Pemberian Royalti di Jepang sistem pembayaran royalti yang mereka gunakan sedikit berbeda. 6
Sistem pembayaran royalti di Jepang dengan cara membayarkan semua royalti cetakan pertama kepada penulis, dalam jangka waktu sebulan setelah buku diterbitkan. Berbeda di Indonesia, sistem pembayaran royalti di Indonesia dibayarkan secara berkala. Bisa dibayarkan per semester, dengan kata lain sistem
4 Nn, Pajak Penulis dan Royalti penulis buku Tere Liye, http://www.kompasiana.com/prin- gadiasurya/59afa2deb737c613cb56f3e2/tere-liye-royalti-dan-pajak-penulis. Dikunjungi pada tang- gal 12 Maret 2018 pukul 09.00 WIB
5 Ibid
6 Ibid
ini menimbulkan banyak ketidakpastian penulis. Imbasnya, nasib ekonomi penulis.
Ketika seorang Penulis buku Tere Liye mengharapkan agar dalam perhitungan pajak dapat menghitungkan jerih payah dan biaya yang dikeluarkan selama proses penulisan, Direktorat Jendral Pajak dan Kementrian Keuangan telah mengakomodasi dengan kebijakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan melalui penggunaan norma. Bagi profesi penulis, perhitungan normanya adalah 50 persen dari penghasilannya sebagai penulis (baik royalti maupun honorarium lainnya) Maksudnya, biaya untuk menghasilkan buku bagi seorang penulis dianggap sebesar 50 persen dari penghasilannya. 7 Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan dan keadilan bagi profesi penulis untuk dapat terus berkarya di Indonesia.

## Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :
a. Apakah Penulis Tere Liye dapat dikategorikan sebagai Subjek Penghasilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ?
b. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Penulis Tere Liye terhadap Pemerintah Pemungutan Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) ?

## Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak Penulis Buku Tere Liye terhadap pemerintah pemungutan pajak atau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).
b. Untuk mengetahui mekanisme penerapan aturan dan pemungutan pajak penghasilan di masyarakat khususnya pada Penulis Buku Tere Liye.

## Manfaat Penelitian
a. Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat wajib pajak khususnya para Penulis Buku di indonesia dan para praktisi dibidang perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan dengan Pajak Penghasilan Royalti Terhadap Penulis Buku Tere Liye
b. Bagi pembaca skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran singkat mengenai upaya yang dilakukan oleh Penulis Buku Tere Liye untuk menurunkan besaran pajak penghasilan royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah.

## Metode Penelitian Tipe Penelitian Hukum
Tipe penulisan ini merupakan hukum ( legal research ), yaitu menemukan kebenaran koherensi dengan melihat adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan ( act ) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. 8 Jenis penulisan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah Reform Oriented Research. Reform Oriented Research merupakan penulisan yang secara intensif mengevaluasi kecukupan dari aturan-aturan hukum yang ada dan merekomendasikan perubahan-perubahan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang ditentukan sesuai dengan yang di inginkan.

## Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan didalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) adalah pendekatan dalam penulisan hukum yang dilakukan dengan
8 Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.[47].
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. 9 Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarkhi, dan asas-asas.

## Sumber Bahan Hukum
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu;
1. Sumber Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan serta peraturan pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diantaranya yaitu :
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pengertian penghasilan;
c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
e. Peraturan Menteri Keuangan bernomor 101/PMK010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
f. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri;
g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dari jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan upaya keberatan pajak. Di samping itu juga penulis mencari data dan sumber pengetahuan mengenai besar pajak royalti yang diterima oleh penulis buku tere liye melalui search google di internet.

## 404

## Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum akan dilakukan secara tertulis dengan cara melakukan penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang didasarkan pada literatur dan pustaka baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan hukum primer maupun literatur hukum dan sumber-sumber hukum lain yang tertulis sebagai bahan hukum sekunder. Kepustakaan yang dominan adalah kepustakaan dalam bidang hukum administrasi khususnya yang menyangkut kebijakan pemerintahan, hukum perpajakan, dan hukum administrasi perpajakan.

## Analisis Bahan Hukum
Dalam menganalisis bahan hukum, penulis akan mengumpulkan bahan-bahan hukum  kemudian  akan  di  klasifikasikan  menurut  rumusan  masalah  yang  penulis ajukan.  Bahan-bahan  hukum  yang  terkumpul  kemudian  dilakukan  klasifikasi, di analisis, dan dipaparkan guna memecahkan rumusan masalah yang dihadapi.
Bahan-bahan hukum ini disusun dengan menggunakan metode deduktif. Kemudian disusun secara sistematis dengan mengaitkan penjelasan dari peraturan perundang- undangan yang ada dengan buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dapat diartikan melalui penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan Undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan Undang-undang yang lainnya. Sedangkan penafsiran gramatikal adalah penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang- undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.

## Analisis
Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran ( budgetair ) dan fungsi mengatur ( regulered ). Dalam fungsi anggaran ( budgetair ), pajak merupakan salah
satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. 10
Penulis buku tere liye sebagai subjek pajak harus membayarkan pajak penghasilan atas royalti yang diterimanya dari hasil penjualan buku. Pemotongan pajak penulis buku dipotong langsung oleh penerbit buku, jika buku tersebut semakin banyak cetakkan maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayarkan, artinya pajak selalu mengikuti penghasilan yang diterima oleh penulis, sehingga hal inilah yang menyebabkan tingginya pajak yang harus disetorkan ke Direktorat Jendral Pajak.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PPh, bahwa subjek pajak dalam PPh terbagi menjadi dua jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima dan memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus dapat menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, subjek pajak akan menjadi Wajib Pajak orang pribadi apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan untuk badan sejak saat di dirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar indonesia.
Penulis Buku “Tere Liye”merupakan subjek pajak penghasilan dalam hal ini merupakan orang pribadi yang akan dikenakan pajak penghasilan melalui penghasilan yang diterima melalui hasil kerjasama dengan penerbit buku. Penulis Buku “Tere Liye” dapat menjadi wajib pajak apabila penulis buku ini memenuhi
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
syarat-syarat subjektif dan objektif sehingga kepadanya dibebankan untuk membayar pajak atas penghasilannya. Wajib Pajak menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, bahwa setiap Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak akan tetapi sebaliknya tidak semua Subjek Pajak merupakan Wajib Pajak.
Sebagai seorang penulis buku maka penulis buku “tere liye” harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment yang berlaku di Indonesia untuk menjadi Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Berdasarkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya, sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan Perubahannya.
Sehingga persyaratan Subjektif dan Objektif harus dipenuhi Penulis Buku “Tere Liye” untuk dapat menjadi Wajib Pajak.
Berdasarkan ketentuan mengenai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, penulis buku “tere liye” sebagai orang pribadi yang termasuk subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi dalam hal ini bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam suatu tahunan pajak. Penulis Buku “Tere
Liye” mempunyai kewajiban sebagai subjek pajak dalam negeri orang pribadi pada saat menerima penghasilan. 11
Penulis Buku “Tere Liye” sebagai subjek pajak dalam negeri orang pribadi menjadi Wajib Pajak apabila penghasilan yang didapat sebagai Penulis Buku “Tere Liye” telah melebihi Tidak Kenak Pajak. Salah satu persyaratan untuk menjadi seorang Penulis buku ialah harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai penghasilan sebagai Penulis Buku dapat dikenakan pajak penghasilan.
Dalam pemungutan pajak penghasilan penghasilan terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan yaitu: 12
a. Asas tempat tinggal
Negara-negara yang mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (pasal 4 Undang-undang PPh).
b. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
c. Asas sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa memperhatikan tempat wajib pajak.
Jika merujuk asas-asas tersebut diatas maka pasal 23 Undang-undang PPh yang mengatur pemungutan pajak penghasilan kepada subjek pajak dalam negeri, pasal tersebut menganut asas tempat tinggal yaitu Negara-negara yang mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat
11 Ibid .[45]. 12 Waluyo, Perpajakan Indonesia , Salemba Empat, Jakarta.[16]

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
tinggal wajib pajak, dengan demikian subjek pajak dalam negeri harus membayar pajak penghasilan yang diperolehnya.
Di Indonesia pemungutan pajaknya menggunakan sistem self assesment, sistem pemungutan ini memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13
Ada tiga jenis pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :
1. System Official Assessment
Sistem Official Assessment adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.
2. System Self Assessment
Sistem Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah Wajib Pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kewajiban dan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem Self Assessment sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.
3. System Withholding
Sistem Withholding adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah. 14
Pemungutan pajak penghasilan terhadap penulis buku di Indonesia menganut sistem Self Assessment yaitu kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang di dapat sudah timbul.
13 Ibid. [12]. 14 Ibid. [121].
Hubungan antara penulis buku dengan penerbit buku hanya sebatas mitra hubungan kerja. Dalam pemotongan pajak pun penulis buku tidak memotong pajak penghasilan dari penerbit buku karena penerbit buku adalah pemilik bisnis independen bukan merupakan karyawan penulis sehingga penerbit buku harus menghitung melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Dalam hal ini sudah terlihat bahwa pemotongan pajak penghasilan royalti penulis buku menganut sistem Self Assessment sehingga penulis buku diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri Self Assessment System adalah:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan pasal 14 UU PPh diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pasal 14 UU PPh. Sehingga wajib orang pribadi tersebut dalam psal 14 UU PPh wajib menyelenggarakan pencatatan. Pencatatan dalam penghasilan sebagai penulis buku perlu dilakukan karena penghasilan sebagai penulis buku bergantung kepada jumlah berapa banyak buku yang di terbitkan setiap bulannya. Dalam hal ini perlu pengawasan dari fiskus agar negara tidak kehilangan potensi penerimaan pajak penghasilan dari penulis buku di Indonesia.
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam pasal 23 Undang- undang PPh menggunakan sistem pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke tiga, jadi dalam hal ini wajib pajak dalam negeri tidak membayarkan sendiri pajaknya, tetapi yang berkewajiban untuk membayarkan pajak tersebut adalah pihak penerbit buku dalam negeri yang membayarkan penghasilan berupa royalti kepada pemegang hak cipta atas konsekuensi dilakukannya perjanjian atas penerbitan buku.

## 410
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
Sistem penyetoran pajak penghasilan atas royalti penerbitan buku sama dengan pemungutan objek-objek pajak penghasilan lainnya yang sangat terutangnya, jatuh pada akhir bulan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-undang PPh. Atas pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong harus disetorkan selambat- lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnyasetelah bulan saat terutangnya pajak, setelah itu pihak pemotong pajak penghasilan tersebut diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 15 Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan masa adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam untuk suatu masa pajak pemotong pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 23 terhadap subjek dalam negeri baik yang berupa orang pribadi ataupun badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. 16 Hal ini sebagai pertanggungjawaban pemotong pajak terhadap subjek pajak dalam negeri yang penghasilannya telah dipotong oleh pemotong pajak.
Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dalam memungut pajak harus berdasarkan asas-asas pemungutan pajak yang sudah dijelaskan diatas. Besar kecilnya pengenaan Pajak Penghasilan royalti terhadap penulis buku memang sudah ditetapkan oleh pemerintah namun tingginya pajak yang harus dibayarkan oleh penulis buku membuat penulis buku merasa terbebani sehingga tidak sesuai dalam asas Equality yang diuraikan oleh Adam Smith dengan sebutan The Four Cannons atau The Four Maxims yang dibahas dalam buku An Inguiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran belanja dari wajib pajak. Dalam hal ini penghasilan sebagai seorang penulis buku tidaklah menentu setiap harinya mengingat menulis buku membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan bisa berbulan-bulan tergantung dari gagasan ide yang dimiliki oleh setiap penulis dan juga penulis buku harus mengeluarkan biaya-biaya seperti launching buku
hingga bagi hasil dengan pihak penerbit buku. Sehingga dalam hal ini pemerintah dalam memungut pajak penghasilan royalti haruslah melihat kemampuan membayar pajak penulis buku. Indonesia sebagai negara hukum bercirikan negara kesejahteraan modern ( welfare state modern ) yang  berkehendak  untuk  mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadang kala melanggar  hak-hak  wajib  pajak  dalam  melakukan  pemungutan  pajak. Hal  ini dapat terhindarkan apabila pemerintah menghayati  dan mentaati  hukum pajak yang berlaku. Pelanggaran hukum dapat terjadi apabila subjek hukum tertentu (pemerintah atau warga negara sebagai wajib pajak) tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak dari subjek hukum yang lain, lalu  subjek  hukum  yang  dilanggar  haruslah  mendapatkan  perlindungan hukum.
Perlindungan hukum bagi rakyat haruslah benar-benar dapat di implementasikan dengan baik, karena perlindungan hukum merupakan konsep yang mendasar dan universal, dalam arti di anut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, masing-masing negara mempunyai cara dan mkanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu dapat diberikan Upaya perlindungan hukum preventif yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yang dalam hal ini adalah penulis buku (Tere Liye) yang ada di Indonesia yang merasa keberatan terhadap pemungutan pajak di Indonesia. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jendral Pajak yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Dalam hukum pajak, upaya hukum yang dapat menjadi fasilitas bagi Wajib Pajak yang sedang bersengketa adalah :
1. Upaya Hukum Litigasi
Upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui badan- badan  peradilan.  Dalam  hal  ini  terjadi  sengketa  antara Wajib Pajak dengan
Amroh: Pajak Penghasilan Royalti
pejabat yang berwenang, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak, lalu mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 17
2. Upaya Hukum Non Litigasi
Upaya hukum non litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar proses peradilan. Jalur non litigasi ini dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif.  penjelasan  perkara  diluar  pengadilan  ini  terdapat dalam Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “ Penyelesaian perkara diluar pengadilan,atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. “ juga diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “Alternatif penyelesaian perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, atau penilaian para ahli.”
Upaya hukum non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa diantaranya adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik antara individu, kelompok maupun antara badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.
Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga sebagai pihak yang netral bukan untuk memutus sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan.
17 Nn, Perlu Terobosan Dalam Penyelesaian Pajak, 17 Juli 2013, http://www.pajak.go.id/, dikunjungi pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 08.56 WIB.
412 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018

## Amroh: Pajak Penghasilan Royalti
Adanya perlindungan hukum preventif berupa upaya keberatan ialah untuk mencegah Wajib pajak dari kesewenang-wenangan Direktorat Jendral Pajak yang melakukan pemotongan pajak. Wajib Pajak yang merasa mengalami kerugian atau tidak tepatnya penerapan pemungutan pajak yang diperoleh dapat mengajukan keberatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak.
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau mencegah terjadinya benturan kepentingan antara wajib pajak dengan pejabat pajak. Perlindungan hukum represif meliputi upaya banding dan gugatan yang diajukan oleh wajib pajak kepada pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu:
1. Direktorat Jendral pajak;
2. Direktur Jendral Bea dan Cukai;
3. Gubernur/Bupati/Walikota;
4. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Perlindungan hukum represif ini merupakan instrumen dibidang hukum yang diperlukan guna mencari penyelesaian ketika telah terjadi benturan kepentingan ini haruslah adil bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, wajib pajak dapat menggunakan Upaya Hukum yang tersedia seperti keberatan dan gugatan.
Perlindungan hukum bagi penulis buku (Tere Liye) yang ada di Indonesia ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Misalnya Apabila penulis buku merasa keberatan dengan pemungutan pajak di Indonesia, penulis buku dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak. Apabila penulis buku Indonesia masih keberatan atau merasa tidak adil dengan keputusan keberatan dapat mengajukan perlindungan  hukum represif berupa banding kepada Pengadilan Pajak. Dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung apabila hanya Wajib Pajak mempunyai bukti baru Tata cara peninjauan kembali putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung, tidak hanya diperuntukkan bagi para pihak yang bersengketa, melainkan sampai kepada Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagaimana

## 414
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
cara pengajuan peninjauan kembali tersebut agar dapat diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung. Dalam arti, tidak terjadi penolakan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang melakukan pengawasan terhadap pengadilan dibawahnya, termasuk Pengadilan Pajak yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. 18

## Kesimpulan
a. Pasal 23 Undang-undang PPh menyatakan bahwa atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak dalam negeri dipotong penghasilannya sebesar 15% untuk pajak penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan dalam hal pembayaran atas pajak penghasilan royalti buku yang langsung dipotong oleh pihak penerbit buku.
b. Upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak yang sedang bersengketa ada dua yaitu upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan Wajib Pajak dengan mengajukan upaya hukum berupa keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak, lalu mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu upaya hukum non litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar proses peradilan, upaya hukum ini mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa diantaranya adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

## Daftar Bacaan

## Buku
Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud, Penulisan Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media
18 Muhammad Djafar Saidi , Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengke- ta Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.[204].

## Amroh: Pajak Penghasilan Royalti
Group, Jakarta, 2010.
Pohan, Chairil Anwar, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak, Edisi 2, Mitra Wacana dan STIAMI, Jakarta, 2014.
Saidi, Muhammad  Djafar, Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 169.
Suandi, Erly, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2014

## Laman
Nn, Pajak Penulis dan Royalti penulis buku Tere Liye, http://www.kompasiana. com/pringadiasurya/59afa2deb737c613cb56f3e2/tere-liye-royalti-dan- pajak-penulis. Dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.00 WIB
HOW TO CITE : Amroh, ‘Pajak Penghasilan Royalti Terhadap Penulis Buku “Tere Liye”’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.