https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

## COLLABORATION GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT
Niluh Eka Puri Setiawandari*, Arimurti Kriswibowo Prodi Administrasi Publik, FISIP, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email : arimurti.adne@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Kabupaten Lamongan sampai saat ini menghadapi permasalahan sampah, bertambahnya jumlah timbunan sampah yang ada di Kabupaten Lamongan yang semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta  yang  terjadi  di  TPST  Sampah  Tanggung  Jawabku.  Untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA, pemerintah telah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash.
Kata kunci : Collaborative governance , pengelolaan, sampah

## ABSTRACT
Until now, Lamongan Regency is facing a waste problem, the increasing number of landfills in Lamongan Regency is increasing. This study aims to find out how the process of collaboration between the government, the community and the private sector occurs at the My Responsibility Waste TPST. To reduce the amount of waste dumped in TPA, the government has built an Integrated Waste Management Site (TPST). The research method used in this research is qualitative. Collecting data using interview techniques, observation and documentation directly. Based on research findings, the collaboration process at the My Responsibility TPST in Lamongan Regency is going well although there are still obstacles. This research concludes that collaborative governance has run optimally, this can be seen from the collaboration aspect of Ansell and Gash.
Keywords: Collaborative governance, management, waste

## PENDAHULUAN
Aktivitas  yang  dilakukan  oleh  manusia dalam setiap harinya selalu menghasilkan sampah. Kegiatan  manusia  yang  semakin  hari  semakin meningkat mengakibatkan timbunan sampah yang dihasilkan  juga  bertambah,  jika  jumlah  sampah yang  masuk  pada  TPA  terus  bertambah  tanpa adanya  upaya  pengelolaan  sampah  yang  baik, maka  akan  berdampak  pada  masalah  lingkungan seperti bau tidak sedap, pemandangan yang buruk, bahkan dapat menyebabkan banjir (Torang, 2022). Jumlah  Timbunan  sampah  akan  terus  bertambah pada  setiap  tahun  nya  berdampak  pada  mening- katnya  jumlah  penduduk  dan  kualitas  kehidupan masyarakat
Kabupaten  Lamongan  adalah  salah  satu  ka- bupaten di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh penghargaan  Adipura  kencana  pada  tahun  2011, 2013, dan 2014. Selanjutnya, kabupaten lamongan meraih  penghargaan  kembali  yaitu  Adipura  Ki- rana  pada  tahun  2016  dan  tahun  2019.    Sebagai salah  satu  kota  yang  mendapatkan  penghargaan, Kabupaten  Lamongan  belum  mampu  melakukan pengelolaan  sampah  dengan  baik.  Masih  banyak
masalah pengelolaan sampah yang harus dihadapi pemerintah. Fasilitas yang disediakan oleh peme- rintah  untuk  menunjang  kegiatan  pengelolaan sampah  masih  kurang,  hal  itu  menjadi  penyebab masyarakat  masih  membuang  sampah  secara sembarangan.
Kabupaten  Lamongan  sebagai  salah  satu kabupaten  di  Jawa  Timur  juga  menghadapi  per- masalahan  persampahan.  Perkembangan  dan pertumbuhan  penduduk  akan  berdampak  pada tingkat  konsumsi  masyarakat  yang  berdampak pada meningkatnya volume sampah (Tuti, 2022). Saat ini kabupaten lamongan mengalami pening- katan  penduduk  yang  cukup  signifikan,  dalam  5 tahun  terakhir  perkembangan  jumlah  penduduk Kabupaten  Lamongan  selalu  mengalami  pening- katan dari tahun ke tahun.
Salah  satu  masalah  yang  belum  terselesai- kan di Indonesia adalah sampah. Dengan mening- katnya kepadatan penduduk. Limbah yang dihasil- kan  juga  semakin  meningkat.  Sampah  rumah tangga,  sampah  bisnis,  sampah  pasar,  dan  ter- utama  sampah  perkotaan  menghasilkan  berbagai jenis sampah (Saputra et al., 2022). Pertumbuhan
penduduk yang ada di Kabupaten Lamongan ber- pengaruh tehadap volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Selain kepadatan penduduk budaya hidup  masyarakat  yang  belum  berubah  juga menjadi  masalah,  tidak  melakukan  pemilahan sampah  dari  sumbernya  dan  juga  masih  mem- buang  sampah  di  sembarang  tempat.  Selain  itu, masyarakat di Kabupaten Lamongan kebanyakan masih melakukan pembakaran sampah di pinggir jalan  sehingga  menimbulkan  masalah  baru. Pemerintah kabupaten lamongan mengalami ken- dala dalam menangani volume sampah yang terus meningkat yang berasal dari kegiatan masyarakat setiap  harinya.  Menurut  data  DLH  Kabupaten Lamongan tahun 2018 jumlah timbulan sampah di Kabupaten  Lamongan  mencapai  393,18  ton/hari tetapi yang bisa dikelola hanya 55 ton saja, sisanya masih belum dapat ditangani dengan baik. Angka tersebut tergolong besar karena berpengaruh pada ketersediaan lahan TPA Tambakrigadung. Penge- lolaan  sampah  yang  kurang  baik  salah  satunya disebabkan  karena  kabupaten  lamongan  hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir atau TPA yaitu di Desa Tambakrigadung Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
Pemerintah  Kabupaten  Lamongan  menya- dari masih memiliki keterbatasan dalam melaku- kan  kegiatan  pengelolaan  sampah,  sehingga  pe- merintah Kabupaten Lamongan membuat strategi untuk  mengatasi  masalah  pengelolaan  sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA, salah satunya yaitu dengan Pembangunan Tempat Pengelolaan  Sampah  Terpadu  (TPST).  Program ini  diresmikan  pada  tahun  2020  dan  dijalankan secara aktif sampai saat ini. Adanya pembangunan TPST  merupakan  bentuk  Implementasi  dari  Pe- raturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  Nomor  8 Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Sampah.  Di- harapkan dengan adanya TPST dapat mengurangi permasalahn  sampah  yang  ada  di  Kabupaten Lamongan. Saat ini di Kabupaten Lamongan ha- nya  ada  satu  TPST  yaitu  TPST  SAMTAKU (Sampah Tanggung Jawabku).
TPST Samtaku mampu menampung 50 Ton sampah  setiap  harinya.  Adanya  TPST  ini  dapat dikatakan  berperan  penting  dalam  penanganan sampah  di  Kabupaten  Lamongan.  Selain  jumlah lahan  yang  luas  dan  dapat  menampung  residu yang  besar,  TPST  Samtaku  ini  memiliki  sarana prasana yang lengkap dan menggunakan teknologi berstandart  internasional (Verra) secara  terinteg- rasi.  Sehingga  mulai  dari  proses  pemilahan,  pe- nggunaan  ulang,  pendaur  ulang,  dan  pemrosesan sampah  di  Kabupaten  Lamongan  banyak  dilaku- kan  di  TPST  Samtaku  ini.  Namun,  Pemerintah
juga  mengalami  kendala  dalam  pengangkutan sampah dari TPS ke TPST dikarenakan kurangnya transportasi pengangkut sampah.
Kegiatan pengelolaan sampah di TPST Sam- taku  Kabupaten  Lamongan  melibatkan  beberapa pihak antara lain yaitu pihak pemerintah, swasta, dan  juga  masyarakat.  Kerjasama  yang  dilakukan antar steakholder dalam  pengelolaan  sampah  di TPST  Samtaku  mencirikan  adanya collaborative governance. Menurut  Emerson  et  al.,  (2012:2) dalam jurnal (Molla et al., 2021). Ungkapan "tata kelola kolaboratif" digunakan dalam konteks ma- najemen untuk menggambarkan proses struktural di mana pengambilan keputusan kebijakan publik menggabungkan  banyak  pemain  konstruktif  dan berasal dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor  bisnis,  dan  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan untuk  mencapai  suatu  tujuan,  yang  tidak  dapat dicapai jika prosedurnya dilakukan oleh satu pihak saja.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  dilakukan  untuk mencapai  tujuan. Collaborative  governance ada untuk  merespon  masalah  yang  tejadi  pada  mas- yarakat.  Kolaborasi  yang ada  adalah istilah  yang digunakan  untuk  menggambarkan  kerjasama  da- lam  pengambilan  keputusan  yang  formal,  eks- plisit,  dan  diarahkan  pada  orientasi  kolektif (Amelinda & Kriswibowo, 2021).
Pada  pelaksanaan  Kolaborasi  yang  terjalin antara  instansi  pemerintah  dengan  instansi  non pemerintah  dalam  pengelolaan  sampah  di  TPST Samtaku  Kabupaten  Lamongan  dapat  dikatakan belum berjalan dengan cukup baik karena tujuan adanya  pembangunan  TPST  Samtaku  tersebut belum  tercapai  sepenuhnya.  Permasalahan  perta- ma  Pemerintah  yang  hanya  memiliki  12  armada pengangkut  sampah  mengalami  kendala  dalam pengangkutan dari TPS ke TPST sehingga masih banyak  sampah  yang  berceceran  di  TPS  liar seperti  di  pinggir  jalan  maupun  pinggir  sungai. Permasalahan  kedua  yaitu  dalam  pelaksanaan Collaborative Governance dibutuhkan juga peran masyarakat.  Namun  kesadaran masyarakat  kabu- paten  lamongan  masih  sangat  minim  dibuktikan dengan masih banyak TPS liar yang ada di Kabu- paten  Lamongan.  Terdapat  60  titik  penyebaran TPS  liar  pada  27  kecamatan  yang  ada  di  Ka- bupaten  Lamongan  menyebabkan  permasalahan sampah  di  Kabupaten  Lamongan  belum  teratasi dengan baik.
Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bah- wa pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabu- paten Lamongan yang mempunyai tujuan mengu- rangi  volume  sampah  yang  tinggi  dan  mening- katkan  kesadaran  masyarakat  untuk  tidak  mem- buang sampah di pinggir jalan, di pinggir sungai
maupun  tempat  pembuangan  sampah  liar  belum berjalan dengan optimal.

## METODE
Peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  yang komprehensif dan mendalam  tentang situasi atau proses yang diteliti, serta untuk mendeskripsikan secara detail kajian penelitian tentang tata kelola kolaboratif  dalam  pengelolaan  sampah  di  TPST. SAMTAKU,  Kabupaten  Lamongan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang situasi atau  proses  yang  diteliti.  Konsekuensinya,  ke- mampuan menghasilkan respon yang secara tepat menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di area yang  menjadi  fokus  utama  penyelidikan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gamba- ran, masukan, dan gagasan kepada para pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan pengelolaan  sampah  di  TPST  SAMTAKU  yang terletak di Kabupaten Lamongan untuk perbaikan proses  tersebut.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  untuk  keperluan  inkuiri  ini  adalah observasi  terbuka  atau  terselubung,  wawancara semi  terstruktur,  dan  dokumentasi  berupa  arsip dokumen, rekaman, dan gambar kegiatan.
Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan  teknik  purposive  sampling  yang terdiri  dari  kepala  bagian  pengelolaan  sampah Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lamongan (Pemerintah) , kepala seksi pengurangan sampah Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lamongan, kepala TPST SAMTAKU Kabupaten Lamongan, pihak  pengelola  Dompet  Dhuafa  (Masyarakat), pihak  PT.  Reciki  Solusi  Indonesia (Swasta).  Da- lam proyek penelitian khusus ini, metode analisis data  meliputi  langkah-langkah  berikut:  pengum- pulan  data,  pemadatan  data,  penyajian  data, penarikan  kesimpulan,  dan  penentuan  keabsahan data  melalui  penggunaan  dua  jenis  triangulasi yang  berbeda:  triangulasi  sumber  dan triangulasi teknis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  strategi  Pemerintah  Kabupaten Lamongan adalah program pembangunan penge- lolaan  sampah  terpadu  (TPST)  di  Kabupaten Lamongan yang mulai dibangun pada tahun 2019 dan  mulai  beroperasi  dai  Tahun  2020.  Tujuan pembangunan TPST ini adalah agar pengurangan sampah  dapat  dilakukan  dari  sumbernya  yaitu masyarakat. Selain itu, dalam pengelolaan sampah di  Kabupaten  Lamongan  penulis  menggunakan model  tata  kelola  kolaboratif  Ansell  &  Gash
(2008) yaitu, Kondisi awal, kepemimpinan fasili- tatif,  Desain  kelembagaan,  Proses  Kolaboratif. Model  dapat  dikurangi  lebih  lanjut  menjadi  sub- bagian.  Dimana  proses  kolaboratif,  merupakan inti  dari  model  ini.  Sedangkan  kondisi  awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif didefinisikan  sebagai  pendukung  yang  dapat memberikan  kontribusi  penting  dalam  proses kolaboratif.  Model  kolaborasi  ini  dipilih  karena menggambarkan  secara  detail  bagaimana  proses kolaborasi bersifat siklus.
Selain  itu  peneliti  menggunakan  teori  ini karena  sebelum  terjadi  kerjasama  dalam  proses pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Lamongan, terdapat  kegiatan  kepemimpinan,  kepercayaan antar  aktor,  komitmen  bersama,  dan  struktur kelembagaan. Ini mencirikan praktek kolaboratif. Selain itu, penanganan masalah sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan melibatkan kerja- sama pemerintah dan non pemerintah yang men- jadi ciri dari praktek collaborative governance.

## Kondisi Awal
Dapat  diartikan  sebagai  awal  sebelum  kerja- sama terjadi hingga bagaimana proses kerjasama antar  pemangku  kepentingan  dapat  terjalin.  Me- nurut Ansell & Gash (2008) kondisi awal tersebut diatas  dapat  dipengaruhi  oleh  3  indikator  yaitu, ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar  aktor  kolaborasi,  adanya  aspek  insentif (motivasi) yang jelas, kendala stakeholders untuk berkolaborasi (Konflik). Dalam penelitian ini, fak- tor  motivasi  yang  menyebabkan  para  aktor  ikut dalam  proses  kolaborasi  berawal  dari  ketidak- mampuan  antar  masing-masing stakeholders mengatasi masalah yang ada.
Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak mam- pu  menangani  permasalahan  di  lingkungannya seperti  banyak  sampah  yang  setiap  hari  semakin tidak teratasi, banyak masyarakat yang membuang sampah secara liar, kurang penghijauan di daerah sekitar  permukiman  yang  berakibat  pada  pence- maran  udara  meningkat  dan  masalah  banjir.  Se- lanjutnya PT. Reciki Solusi Indonesia merupakan perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  penge- lolaan sampah yang membutuhkan sampah untuk dikelola dan menjadi komitmen perusahaan untuk mengurangi  timbulan  sampah.  Sedangkan  peran pemerintah  dalam  penanganan  sampah  sebagai pembuat kebijakan, melakukan pengawasan, serta memiliki kewajiban untuk memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Kemudian ketimpangan sumber daya dan pe- ngetahuan terlihat dari rendahnya jumlah sumber daya  manusia  yang  tidak  memiliki  keterampilan untuk  melakukan  pengelolaan  sampah.  Rendah-
nya  sumber  daya  manusia  yang  belum  memiliki keterampilan dalam melakukan pengelolaan sam- pah  serta  pada  sarana  dan  prasarana  yang  belum ada.  Para  pekerja  di  TPST  Samtaku  Kabupaten Lamongan pada awalnya dikelola oleh masyarakat yang  memiliki  perbedaan  latar  belakang  khusus- nya di bidang pendidikan agak sulit bagi mereka dalam  memahami  tata  cara  pengelolaan  sampah yang benar dan efektif.
Selanjutnya faktor yang menjadi penghambat adalah  adanya  konflik  sosial  dengan  masyarakat desa setempat. Ansell & Gash (2008) mengemu- kakan  bahwa  konflik  cenderung  menciptakan tingkat  kepercayaan  yang  rendah,  yang  pada gilirannya akan menghasilkan  tingkat  komitmen, strategi  manipulasi,  dan  komunikasi  yang  tidak jujur. Faktor yang menjadi adanya kendala adalah sumber  daya  yang  ada  pada  TPST  Samtaku Kabupaten Lamongan. Pada saat awal berdirinya TPST  sumber  daya  manusia  yang  masih  rendah. Masyarakat  yang  mengelola  sampah  belum memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  tentang sampah.

## Desain Kelembagaan
Desain  kelembagaan  mengacu  pada  aturan Pendekatan  kemitraan  Ansell  &  Gash  dipandu oleh serangkaian  prinsip  dan  praktik  serta  diciri- kan  oleh  administrasi  yang  transparan  (2008). Regulasi  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lamongan  Nomor 8  Tahun  2016 tentang  Penge- lolaan  Sampah,  dan  Nota  Kesepahaman  dengan PT.  Reciki  Solutions  Indonesia  menjadi  pondasi pengelolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  di  Ka- bupaten Lamongan. Selain itu, menurut Molla et al.  (2021),  regulasi  adalah  kekuasaan  yang  di- terima  dari  lembaga  atau  organisasi  untuk  me- ngatur  dan  mengendalikan  kegiatan  yang  berada dalam  yurisdiksi  mereka.  Definisi  ini  didasarkan pada  definisi regulasi  yang  diberikan  oleh Molla et al. Di TPST Samtaku di Kabupaten Lamongan, tata  kelembagaan  pengelolaan  sampah  sudah berada pada level yang sebaik mungkin. Terlihat bahwa perusahaan pengelola sampah telah meng- ikuti  kesepakatan  kerja  yang  tertuang  dalam MOU.

## Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan  fasilitatif  merupakan  unsur penting  dalam collaborative  governance. Dalam jurnal mereka, Ansell & Gash (2008) menyatakan "kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan  mempertahankan  aturan  dasar  yang  jelas, membangun  kepercayaan,  memfasilitasi  dialog, dan  mengeksplorasi  keuntungan  bersama".  Se-
dangkan menurut Vagen maintaning dan Huxman (2003)  dalam  skripsi  Andryani  (2019),  ber- pendapat bahwa kepemimpinan digunakan untuk memberdayakan  serta  memobilisasi  para  pema- ngku  kepentingan  untuk  meningkatkan  proses kolaborasi. Sehingga, kepemimpinan yang efektif dan  bertanggung  jawab  akan  membawa  keber- hasilan dalam proses kolaborasi.
Kepemimpinan  yang  dilakukan  di  TPST Samtaku  Kabupaten  Lamongan  belum  optimal sepenuhnya. Para pelaku kolaborasi dalam penge- lolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  Kabupaten  La- mongan  telah  menjalankan  perannya  masing- masing  sesuai  dengan  tupoksinya.  Namun  kepe- mimpinan fasilitatif dalam pengelolaan sampah di TPST  Samtaku  Kabupaten  Lamongan  lebih dominan dilakukan oleh Pihak Swasta. Peran pe- merintah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan hanya  sebagai  pembuat  kebijakan,  sedangkan peran  dari  Dompet  Dhuafa  hanya  menjadi  edu- kator kalau pemerintah meminta saja.

## Proses Kolaborasi

## Dialog Tatap Muka
Menurut  Ansell  dan  Gash  (2008),  langkah pertama dalam proses tata kelola kolaboratif ada- lah dialog tatap muka antara berbagai pemangku kepentingan. Menurut para penulis ini, langkah ini adalah  bagian  terpenting  dari  proses  karena  di situlah  kepercayaan,  saling  menghormati,  saling pengertian,  dan  komitmen  terhadap  proses  di- bangun. Proses mencapai konsensus dipecah men- jadi  tiga  tahap  yang  berbeda,  menurut  Susskind dan  Cruikshank  (1987:95),  seperti  dikutip  dalam Bustomi  et  al.  (2022).  Fase-fase  ini  adalah  pra- negosiasi,  negosiasi,  dan  implementasi,  masing- masing.
Sebelum  terbangunnya  TPST  Samtaku  Ka- bupaten  Lamongan  sering  diadakan  pertemuan dengan  para  aktor  kolaborasi  tetapi  Sejak  ter- bangunnya  TPST  hingga  saat  ini  pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan tidak pernah melakukam pertemuan dalam bentuk forum  dialog tatap muka  untuk membahas  pena- nganan  sampah,  hanya  melakukan  laporan  saja setiap bulan. Dialog tatap muka yang dilakukan ini bertujuan untuk berbagi informasi, tujuan bersama serta pemahaman satu sama lain dalam menangani permasalahan  pengelolaan  sampah.  Dalam  lapo- ran yang dilakukan dilaporkan tntang kinerja dan evaluasi kinerja masing-masing kolaborator dalam proses  pengelolaan  sampah  selama  satu  tahun. Kinerja sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh  kemampuan  pegawai  dalam  melaksanakan
tugas yang dibebankan kepadanya (Kriswibowo et al., 2018).
Disarankan agar sering dilakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan per- masalahan pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten  Lamongan.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan. Reko- mendasi  ini  didukung  oleh  teori  yang  dikemu- kakan  oleh  Meier  dan  O'Toole  Jr.  (2002)  dalam (Idris et al., 2022). Menurut teori ini, keberhasilan program ditonjolkan oleh proses kerjasama antar organisasi  yang  membutuhkan  kerjasama.  Teori ini dikutip dalam (Idris et al., 2022). Di sisi lain, belum ada pertemuan terus-menerus di antara para aktor yang sekarang bekerja sama.

## Membangun Kepercayaan
Proses membangun kepercayan dalam penge- lolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  Kabupaten Lamongan  dilakukan  dengan  komunikasi  yang intens baik secara formal maupun informal. antar pelaku  kolaborasi.  Komunikasi  formal  misalnya melalui  koordinasi  dalam  kegiatan  pelaksanaan terkait  sampah.  Sedangkan  bentuk  komunikasi informal dilakukan koordinasi melalui whatsapp. Komunikasi  yang  sering  dilakukan  ini  memper- kuat kepercayaan antar pelaku kolaborasi. Namun, diketahui  bahwa  pelaksanaan  koordinasi  dalam bentuk sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan mengedukasi masyarakat masih jarang dilakukan oleh  para  pelaku  kolaborasi  kepada  masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya tingkat keperca- yaan masyarakat kepada para pelaku kolaborasi.
Adanya  transparansi  juga  menjadi  salah  satu cara  membangun  kepercayaan  antar  para  pelaku kolaborasi  dalam  pengelolaan  sampah  di  TPST Samtaku  Kabupaten  Lamongan.  Bentuk  dari transparansi  ini  adalah  laporan  kinerja.  Adanya transparansi  ini  membuat  proses  kolaborasi  ber- jalan  dengan  lancar.  Hal  ini  sesuai  dengan  pen- dapat Siswanto & Aldridge dalam Pratolo (2008), yang  mengatakan  adanya  pengungkapan  infor- masi organisasi secara transparan kepada para pe- mangku  kepentingan memiliki  peran  yang  besar, antara  lain  informasi  tersebut  menjadi  salah  satu sarana penting bagi stakeholder untuk mengawasi jalannya kegiatan organisasi.

## Komitmen Terhadap Proses
Suatu  kegiatan  tidak  akan  berhasil  apabila para pelakunya tidak mempunyai komitmen yang kuat  dalam  proses  pelaksanaannya.  Jadi  apabila komitmen  dari  pemangku  kepentingan  kurang, maka akan menjadi suatu permasalahan (Ansell & Gash, 2008).  Selain itu, (Arifin & Utami, 2018) berpendapat bahwa sesungguhnya komitmen ada- lah sebuah keyakinan bahwa dengan collaborative
governance  akan  menciptakan  keuntungan  untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik.
Komitmen  yang  lahir  di  dalam  proses  colla- borative governance dalam pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan diawali dari adanya  kebutuhan  dari  masing-masing  pelaku kolaborasi. Adanya kepentingan ini memunculkan komitmen  yang  kuat  untuk  menyelesaikan  per- masalahan  yang  ada.  Komitmen  dalam  proses kolaborasi yaitu untuk mengurangi jumlah residu sampah  yang  masuk  ke  TPA  Tambakrigadung dengan  melakukan  pengelolaan  sampah  yang efektif  dan  efisien,  dan  menjaga  lingkungan  se- perti  sungai  dan  jalanan  agar  terbebas  dari  sam- pah.  Sehingga  dari  adanya  kepentingan  masing- masing pihak, para pelaku kolaborasi mempunyai komitmen  yang  kuat,  dibuktikan  dari  adanya bantuan-bantuan dari PT. Reciki Solusi Indonesia yang memberikan bantuan sarana dan prasarana.

## Kesepahaman Bersama
Ansell & Gash (2008), mengemukakan bah- wa  para  pemangku  kepentingan  harus  memiliki pemahaman  yang  sama  dari  diadakannya  kola- borasi, seperti visi dan misi, tujuan yang jelas, dan penyelarasan inti masalah. Selanjutnya, (Bustomi et al., 2022) menyatakan pada titik tertentu dalam proses  kolaborasi,  para  pemangku  kepentingan harus  mengembangkan  pemahaman  bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama.
Pada pelaksanaannya, para pelaku kolaborasi yaitu  DLH  Kabupaten  Lamongan,  Dompet Dhuafa  dan  PT.  Reciki  Solusi  Indonesia  telah memiliki  kesepahaman  yang  sama. Mereka  telah paham mengenai visi dan misi diadakannya kola- borasi serta mereka juga telah memahami peran- nya masing-masing dalam proses kolaborasi. Para pelaku  kolaborasi  juga  memahami  tujuan  dari diadakannya  kolaborasi  yaitu  untuk  mengurangi jumlah  timbulan  sampah  dengan  melakukan  pe- ngelolaan sampah yang efektif.
Selain itu, bentuk upaya membangun pema- haman  bersama  antar  stakeholders  dilakukan dengan koordinasi dan musyawarah. Namun, an- tara  pelaku  kolaborasi  dengan  masyarakat  masih belum  memiliki  kesepahaman  yang  sama  me- ngenai  pentingnya  melakukan  pengelolaan  sam- pah dari sumbernya, dan juga dampak dari mem- buang  sampah  sembarangan.  Hal  ini  menjadi hambatan  utama  dalam  proses  kolaborasi  penge- lolaan  sampah  di  TPST  Samtaku  Kabupaten Lamongan,  yaitu  mengubah  kesepahaman  dan pola  pikir  masyarakat.  Kurangnya  kesepahaman masyarakat  dikarenakan  peran  dari stakeholders yang masih minim dalam melakukan sosialisasi.

## Hasil Sementara Kolaborasi
Ansell & Gash (2008) mengemukakan bah- wa  hasil  antara  merupakan  hasil  yang  nyata  dari kolaborasi, ini sebagai proses penting untuk mem- bangun  momentum  yang  dapat  mengarah  pada kesuksesan proses kolaborasi.
Berdasarkan teori dan hasil yang didapatkan dari temuan di lapangan terkait proses kolaborasi dengan stakeholders di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan  yaitu  timbulan  sampah  di  Kabupaten Lamongan  telah  berkurang  dibuktikan  dengan berkurangnya  tempat  pembuangan  sampah  liar dan  juga  dapat  memperpanjang  umur  TPA. Namun  masih  ada  beberapa  keluhan  dari  pihak swasta  yaitu  kurangnya  support  dari  pemerintah terkait  pengangkutan  sampah  yang  datang  ter- lambat  dan  kurangnya  dilakukan  edukasi  sosia- lisasi terkait sampah serta sampah yang dibawa ke TPST  tidak  sesuai  kesepakatan  sehingga  meng- gangu proses pengolahan.
Proses  pengelolaan  sampah  di  TPST  Sam- taku Kabupaten Lamongan sudah cukup optimal, dilihat dari jumlah residu sampah yang dibawa ke TPA  Tambakrigadung  sesuai  dengan  target. Sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  di  TPST Samtaku  Kabupaten  Lamongan  juga  selalu  ter- penuhi. Kemudian dampak dari seringnya dilaku- kan koordinasi dan musyawarah juga meningkat- kan  motivasi  para  pelaku  kolaborasi.  Sehingga stakeholders  dapat  meningkatkan  produktivitas dan  kepercayaan  akan  terbangun.  Proses  kola- borasi  yang  efektif  membawa  pada  stabilitas. Seperti  pendapat  Vangen  dan  Huxman  dalam Ansell  &  Gash  (2008),  Keberhasilan  kecil  ini dapat  memberikan feedback dalam  proses  kola- boratif, mendorong membangun kepercayaan, dan komitmen yang baik.

## KESIMPULAN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamo- ngan,  Dompet  Dhuafa,  dan  PT.Reciki  Solusi Indonesia  bersinergi  melakukan  tata  kelola  kola- boratif dalam pengelolaan sampah di TPST Sam- taku  Kabupaten  Lamongan.  Dapat  disimpulkan bahwa  tata  kelola  kolaboratif  dalam  pengelolaan sampah di TPST Samtaku Kabupaten Lamongan sudah  cukup  optimal,  berdasarkan  uraian  hasil
penelitian  yang  telah  dikemukakan.  Hal  ini  di- mungkinkan  karena  dapat  disimpulkan  bahwa Collaborative  Governance  sudah  cukup  optimal. Hal  ini  dikarenakan  proses collaborative  gover- nance telah  terbentuk  dan  sedang  berjalan,  yang ditunjukkan  dengan  adanya  1)  Kondisi  awal terbentuknya  kerjasama  memunculkan  insentif untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada, yang  menyebabkan  stakeholder  memiliki  ko- mitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi. 2) Hanya satu pemain dalam upaya kolaboratif yang berpotensi  mendominasi  peran  kepemimpinan fasilitatif.  3)  Struktur  organisasi  TPST  Samtaku Kabupaten  Lamongan  tidak  seefektif  yang  se- harusnya.  4)  Forum  obrolan  tatap  muka  sangat jarang  diadakan  akhir-akhir  ini.  5)  Organisasi belum  membuat  kemajuan  yang  cukup  dalam membangun  budaya  kepercayaan  di  antara  para anggotanya.  6)  Adanya  dedikasi  yang  kuat  ter- hadap  proses  yang  mengikutsertakan  pemangku kepentingan  dalam  pengambilan  keputusan.  7) Masih  adanya  kesenjangan  komunikasi  antara masyarakat  dengan  penanggung  jawab  pengelo- laan  sampah.  8)  Berdasarkan  hasil  evaluasi  se- mentara,  telah  disimpulkan  bahwa  tujuan  kemit- raan telah tercapai; meskipun demikian, masih ada kendala,  dan  sektor  swasta  terus  menyuarakan keprihatinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelinda,  A.  D.,  &  Kriswibowo,  A.  (2021).
Collaborative Governance In Waste Management (Study In The Integrated Waste Management  Site  Of  Tambakrejo  Area, Sidoarjo  Regency). Dia , 19 (1),  29–40. https://doi.org/10.30996/dia.v15i2.4842 Andryani,  W. (2019). Collaborative  Governance Dalam Inovasi Program Smart Health (Studi pada Desa Sepanjang Kecamatan
Gondanglegi Kabupaten Malang) . Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative governance  in  theory  and  practice. Journal of  Public  Administration  Research  and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Arifin,  S.,  &  Utami,  D.  (2018).  Collaborative Governance  Dalam  Program  Rintisan  Desa Inklusif  di  Desa  Sendangadi  Kecamatan Mlati. E-Juarnal Fisip UNY , 7 (3), 315–332. Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A.
(2022).
Partisipasi Publik dalam Collaborative  Governance  Pada  Program Sister  City  Bandung  dan  Jepang  Dalam Menanggulangi  Sampah  di  Kota  Bandung. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi ,
Tahun  Provinsi  Kabupaten/Kota Timbulan Sampah Harian(ton) 2021 Jawa Timur Kab. Lamongan 221.94 2022 Jawa Timur Kab. Lamongan 228.06
13 (Vol. 13 No. 1), 48–64. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.50 37
Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2015). Evaluating the productivity of collaborative  governance  regimes:  A performance matrix. Public Performance and  Management  Review , 38 (4),  717– 747.
https://doi.org/10.1080/15309576.2015. 1031016
Idris,  I.,  Herdiana,  D.,  &  Mujtahid,  I.  M.
(2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah
Kecamatan  Pulau  Tiga  Kabupaten Natuna. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) , 6 (3), 9810–9819. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3269
Khairiyah,  N.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2021).
Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Satu Keluarga  Satu  Sarjana  Oleh  Baznas  di Kabupaten  Kampar. Ministrate:  Jurnal Birokrasi  dan  Pemerintahan  Daerah , 3(3), 258-266.
Kriswibowo, A., Harsanto, B. T., & Kurniasih, D.
(2018). Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai  Kantor  Perpustakaan  dan  Arsip Daerah  Kabupaten  Banyumas. Dinamika
Governance :  Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara ,
7 (2). https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1205
Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021).
Collaborative Governance
dalam Pengelolaan  Kampung  Wisata Praiijing  di
Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten  Sumba  Barat. Jurnal  Ilmu Pemerintahan  Suara  Khatulistiwa , 6 (2), 140–148. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790 Pratolo, S. (2008). Transparansi dan Akuntabilitas Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah  dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah:  Sudut Pandang  Aparatur  dan  Masyarakat  di  Era Otonomi  Daerah. Jurnal  Akuntansi  dan Investasi , 9 (2), 108–124.
Saputra, T., Astuti, W., Nasution, S. R., & Zuhdi, S.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan  Sampah  di  Bank  Sampah. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (3), 246–251. Sudaryono.  (2017). Metodologi  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method .
Jakarta: Rajawali Pers.
Syaiful  Islamy  H.  (2018). Collaborative Governance  Konsep  dan  Aplikasi .
Yogyakarta: Deepublish.
Torang  Hadomuan,  M.,  &  WD  Tuti,  R.  (2022).
Evaluasi  Kebijakan  Terhadap  Pengelolaan Sampah  Kawasan  dan  Timbulan  di  Kota Tangerang  Selatan. Kebijakan:  Jurnal  Ilmu Administrasi , 13 (Vol.  13  No.  1),  7–14. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.45
Umar Sidiq, M. C. (2019). Metode Penelitian Kualitatif  di  Bidang  Pendidikan .  CV.
Nata Karya.
Zulkarnaini,  Z.,  Sujianto,  S.,  Wawan,  W.,  & Mashur,  D.  Institutional  Synergy  In Sustainable  Peatland  Management. Jurnal Kebijakan Publik , 13(4), 420-424.