Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Pengaruh Penerimaan BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon
Olifia Yodiawati Talaᵃ, Frida Magda Sumualᵇ, Laura Theresia Rawungᶜ
a,b,c Program  Studi  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Negeri Manado, Jl. Kampus Tonsaru-Tondano, Indonesia.
Email: Olifiatala@unima.ac.id ᵃ, Fridasumual@unima.ac.id ᵇ, lauraatr26@gmail.com ᶜ

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 30-05-2024 Revised 18-05-2024 Accepted 19-05-2024
Kata Kunci: BPHTB, PBB, Pendapatan Asli
Daerah

## Keywords:
BPHTB, PBB, Local Original Income

## A B S T R A K
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  dan  Pajak  Bumi  dan Bangunan secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon selama periode 2020–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  dari  hasil Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Tomohon  tahun  2021  – 2023.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  sampling  jenuh  yaitu realisasi Pendapatan asli daerah (PAD), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tomohon selama tahun 2021-2023  dengan total sampel  yaitu 36. Hasil penelitian  ini  menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan secara simultan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Dengan  hasil penelitian  ini  maka berimplikasi pada  Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Pendapatan  daerah  Kota  Tomohon  mendapat  manfaat besar  dari  penggunaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan secara bersamaan.
A B S T R A C T
The  aim  of  this  research  is  to  find  out  how  the  Land  and  Building  Rights Acquisition  Fee  and  Land  and  Building  Tax  partially  and  simultaneously influence Tomohon City Regional Original Income during the 2020 – 2023 period.
This study uses a quantitative approach using secondary data from the results of the Tomohon City Government Budget Realization Report for 2021 - 2023. The sampling technique uses saturated sampling, namely the realization of Regional Original Income (PAD), Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) and Land Tax and Buildings (PBB) in Tomohon City during 2021-2023 with a total sample of 36. The results of this research indicate that the Land and Building Rights  Acquisition  Fee  (BPHTB)  has  no  partial  effect  on  Original  Regional Income,  then  Land  and  Building  Tax  has  a  positive  and  significant  effect  on Original  Regional  Income,  and  simultaneously  Land  and  Building  Rights Acquisition Fee (BPHTB) and Land and Building Tax have a significant effect on Original Regional Income. The results of this research have implications for the
Tomohon City Regional Financial and Revenue Management Agency to receive great benefits from the use of Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) and Land and Building Tax simultaneously.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia,  memberikan  kesempatan  dan  peluang  pada  tiap daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  daerahnya.  Otonomi merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah agar setiap  daerah  mempunyai  kewenangan  sendiri  yang  dapat  dimaksimalkan  untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Agar supaya peningkatan kesejahteraan daerah tersebut  dapat  berlangsung  dengan  baik,  maka  diperlukan  ketersediaan  keuangan atau juga disebut pendapatan asli daerah (PAD).
Pendapatan  asli  daerah  dapat  menentukan  kemampuan  daerah  dalam menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan  baik  pelayanan  publik  maupun pembangunan. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut menunjukkan bahwa daerah itu berhasil mengelolah sumber pendapatan.
Sebagai kota otonom yang dikelilingi oleh wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa,  Tomohon  berada  di  jalur  transportasi  penting  yang  menghubungkan  ibu kota  provinsi  dengan  kabupaten-kabupaten  di  Minahasa,  Minahasa  tenggara,  dan Minahasa Selatan. Ternyata posisi strategis ini mampu memengaruhi perkembangan dan  pergerakan  pertumbuhan  di  berbagai  bidang  di  Kota  Tomohon.  Ini  mencakup berbagai potensi yang ada, baik yang sudah ada maupun yang masih perlu diolah dan dikembangkan.
Pergerakan pembangunan di Kota Tomohon yang menekankan pada kegiatan industri  akan  menyebabkan  meningkatnya  aktivitas  penduduk.    Hal  tersebut  tentu akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdasarkan laporan realisasi anggaran Kota Tomohon, Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dalam 3 tahun terakhir, tahun 2021 realisasi PAD mencapai target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2022-2023 realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  memiliki  peran cukup penting ialah pajak daerah.  Sama halnya dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah,  Realisasi  pajak  daerah  yang  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan  yaitu pada tahun 2021, sedangkan tahun 2022-2023 realisasi PAD tidak mencapai target.
Pemungutan  pajak  daerah  Kota  Tomohon  merupakan  komponen  dengan target terbesar dalam perhitungan pendapatan asli daerah kota tomohon. Walaupun Pajak Daerah merupakan komponen dengan target terbesar, ada juga beberapa objek pajak  yang  dalam  3  tahun  terakhir  tidak  pernah  mencapai  target  yang  ditetapkan yaitu, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak MBLB, Pajak Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pemerintah  pusat  selalu  berupaya  dalam  meningkatkan  penerimaan  sektor perpajakan  suatu  daerah  sehingga  pemerintah  pusat  melaksanakan  amandemen
@2024 Olifia Yodiawati tala, Frida Magda Sumual, Laura Theresia Rawung Under The License CC BY-SA 4.0
terhadap  Undang-undang  Perpajakan  dan  Retribusi  Daerah.  Dalam  Kebijakan tersebut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan menjadi pajak daerah. (Joni, 2022) BPHTB  dan  PBB  tergolong  dalam  pos  pajak  daerah  yang  dikelola  oleh Pemerintah Kota Tomohon, serta merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang cukup  potensial  dalam  memberi  sumbangsih  terhadap  penerimaan  PAD.    Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan terhadap perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang merupakan pajak  negara  yang  dikenakan  atau  dibebankan  terhadap  Bumi dan  Bangunan  dan besar pungutannya ditentukan oleh keadaan objek.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang berlaku terhadap perolehan hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan.  Perolehan  hak  yang  sah  atas  tanah  dan/atau bangunan, baik oleh perorangan maupun badan, disebut dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  bangunan  merupakan  penyerahan Sebagian nilai ekonomis yang diperoleh kepada negara melalui pembayaran pajak dilakukan oleh pemilik atau pihak yang memperoleh ha katas tanah dan bangunan. (Tiwow et al., 2020)
Perwali  Nomor  5  Tahun  2020  bahwa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang selanjutnya  disingkat  PBB  adalah  pajak  atas  bumi  dan  bangunan  yang  dimiliki dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan,  kecuali  Kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. PBB merupakan pajak yang memiliki pemasukan yang besar  karena  mempunyai  alam  yang  begitu  luas, juga  mempunyai  penduduk  yang begitu  banyak  dan  pemungutannya  langsung  kepada  masyarakat  sebagai  wajib pajak, (Langi et al., 2021)
Berdasarkan  laporan  realisasi  dan  anggaran  yang  diperoleh  pada  BPKPD Kota Tomohon menunjukkan bahwa realisasi BPHTB dalam 3 Tahun terakhir tidak pernah  mencapai  target  yang  ditetapkan  sedangkan  realisasi  PBB  dalam  3  Tahun terakhir,  pada  tahun  2021  PBB  mencapai  target  yang  ditetapkan  dan  pada  tahun 2022-2023 PBB tidak mencapai target yang ditetapkan.
Data  yang  dikumpulkan  dari  Bidang  Pendapatan  BPKPD  Kota  Tomohon (2023)  menunjukkan  bahwa  ada  kendala  dalam  implementasi  yang  dapat mempengaruhi realisasi pajak, seperti wajib pajak dan BPHTB yang belum tertagih atau wajib pajak yang masih menunggak pajak. Masalah lainnya adalah sumber daya yang kurang dan tenaga kerja yang terbatas. Akibatnya, perlu dilakukan penelitian tentang dampak penerimaan BPHTB dan PBB terhadap PAD Kota Tomohon.
Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  BPHTB  memiliki  efek  yang positif  dan  signifikan  terhadap  PAD  (Studi  pada  Kabupaten  Sumenep).  Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan BPHTB memengaruhi hal ini, seperti besarnya
minat masyarakat untuk memiliki aset tanah dan bangunan berdampak pada jumlah transaksi  BPHTB  yang  terjadi,  dan  fakta  bahwa  transaksi  BPHTB  tersebut  akan meningkatkan pendapatan pajak. (Muhammad Yasin, 2024)
Penelitian yang dilakukan oleh (Joni Saputra, 2022) menjelaskan bahwa PAD dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Kabupaten  Nagan  Raya  2017-2021).  Ada  sejumlah  faktor  yang  dapat  menghambat penerimaan PBB, termasuk masyarakat atau wajib pajak yang belum memahami dan memahami sepenuhnya peraturan daerah, terutama peraturan perpajakan. Selain itu, wajib pajak mungkin kurang menyadari cara membayar pajak.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  pemerintah  memiliki  peranan  penting dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan masyarakat juga harus memiliki kepekaan  dan  kesadaran  untuk  melaksanakan  kewajibannya  yakni  membayar  pajak tepat pada waktunya. Karena itulah penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam  UU No 1 Tahun 2022 terkait dengan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Nomor 20, Pendapatan Asli Daerah, disingkat PAD ialah pendapatan yang berasal dari  daerah  dan  dipungut  didalamnya  termasuk  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah, sesuai dengan peraturan perundangan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  pemerintah  yang diperoleh dari potensi daerah yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan pendapatan perekonomian  bagi daerah  sehingga menjadi  sumber  pembiayaan bagi kemajuan daerah itu sendiri. (Mandak et al., 2022).

## Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang berlaku terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak yang sah atas tanah dan/atau bangunan, baik oleh perorangan maupun badan, disebut dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan merupakan penyerahan Sebagian nilai  ekonomis  yang  diperoleh  kepada  negara  melalui  pembayaran  pajak  dilakukan oleh pemilik atau pihak yang memperoleh ha katas tanah dan bangunan. (Tiwow et al., 2020).

## Pajak Bumi dan Bangunan
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Perwali  Nomor  5  Tahun  2020  bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor  perdesaan  dan  perkotaan,  kecuali  Kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  pajak  yang  bersifat  objektif  yang  artinya bahwa  besarnya  pajak  yang  terutang  ditentukan  oleh  keadaan  objeknya  yaitu  bumi (tanah)  dan/atau  bangunan.  PBB  merupakan  pajak  yang  memiliki  pemasukan  yang besar  karena  mempunyai  alam  yang  begitu  luas,  juga  mempunyai  penduduk  yang begitu banyak dan pemungutannya langsung kepada masyarakat sebagai wajib pajak, (Langi et al., 2021).

## Rumusan Hipotesis
Peningkatan  penerimaan  BPHTB  akan  berdampak  pada  penerimaan  baku daerah.  Semakin  tinggi  penerimaan  yang  dihasilkan  BPHTB  maka  semakin  besar pula dampak BPHTB terhadap PAD.  Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah  meningkatkan  penerimaan  BPHTB  dengan  cara  menaikkan  tarif  pajak BPHTB atau meningkatkan efisiensi perpajakan. Jumlah yang lebih besar ini akan berdampak  langsung  pada  peningkatan  PAD.  Hipotesis  tersebut  didukung  oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Regita Nurnajmi & Nunung Nurhayati, 2021)  yang  hasilnya  menunjukkan  bahwa  variabel  BPHTB  berpengaruh  positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H1:   Terdapat Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.
Semakin  efektif  dan  efisien  penerimaan  PBB,  maka  semakin  besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  ataupun  peningkatan  tarif  PBB,  penerimaan  dari  pajak  ini akan meningkat. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasin & Nasrullah Wahyu Maulana (2024) yang menunjukkan  bahwa  PBB  berpengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
H2:  Terdapat  Pengaruh  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.
Penelitian ini berasumsi bahwa kenaikan BPHTB dan PBB secara bersamaan berdampak  pada  pendapatan  asli  daerah  (PAD.  Pendapatan  BPHTB  dan  PBB membantu  menstabilkan  pendapatan  pemerintah  daerah  karena  keduanya  terkait dengan  real  estate.  Menaikkan  tarif  pajak  atau  meningkatkan  efisiensi  pemungutan BPHTB  dan  PBB  dapat  meningkatkan  penerimaan  kedua  pajak  tersebut.  Penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis tersebut adalah penelitian (Tasha Nurafifah & Arry  Irawan,  2020)  yang  menunjukkan  bahwa  BPHTB  dan  PBB  secara  simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H3:   Terdapat pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Tomohon.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data time series selama tahun 2021-2023. Data  yang digunakan berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
data Pajak Daerah terlebih khusus data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian ini  yaitu melalui laporan realisasi Penerimaan PAD,  BPHTB dan Pajak Bumi  dan  Bangunan  yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
Dalam penelitian ini populasinya adalah semua data anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlebih khusus data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) di Kota Tomohon pada periode tahun 2021-2023.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah sampling  jenuh,  yaitu  pengambilan  sampel  yang  menggunakan  seluruh  anggota populasi  sebagai  sampel.  Sampel  dalam penelitian  ini adalah  realisasi  Pendapatan asli  daerah  (PAD),  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tomohon selama tahun 2021-2023 dengan total sampel yaitu 36.
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Definisi Variabel Indikator Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas tanah  dan/atau  bangunan  oleh  individu  atau  organisasi. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mencakup hak  atas  tanah,  termasuk  hak  untuk  mengelolanya,  dan bangunan  di  atasnya,  sebagaimana  disebutkan  dalam undang-undang.(Martha  Agustina  Matanari  &  Harlyn Siagian, 2022) Laporan Realisai Anggaran BPHTB Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan  yang  dimiliki  dikuasai  dan  dimanfaatkan oleh  orang  pribadi  atau  badan  pada  sektor  perdesaan dan perkotaan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.(Cahyadi et al., 2023) Laporan Realisai Anggaran PBB
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang dihasilkan  oleh  daerah  itu  sendiri,  dan  dipungut berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.(Saputra, 2023) Laporan Realisai Anggaran PAD
Regresi  Linear  berganda  digunakan  sebagai  Teknik  analisis  data  pada penelitian  ini.  Program  Spss  23  digunakan  dalam  melaksanakan  pengolahan  data. Rumus persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini:
Y = a + b₁X₁ + b₂X₂
Keterangan: Y = Variabel Terikat (Pendapatan Asli Daerah) X₁ = Variabel Bebas (BPHTB) X₂ = Variabel Bebas (PBB) a = Bilangan berkonstanta, yaitu besarannya nilai Y ketika nilai X₁X₂ = 0 b₁,b₂ = Koefisien Regresi e = Error

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sugiyono (2022) menjelaskan statistik deskriptif adalah teknik pengumpulan atau  penyajian  data  yang  menghasilkan  informasi  bermanfaat.  Metode  ini memungkinkan penyajian kumpulan data yang berbeda secara ringkas dan rapi, dan memberikan  informasi  penting  seperti  kecenderungan  gagasan  data,  ukuran pemusatan, dan penyebaran data.
Tabel 2. Deskriptif Statistik N Minimum Maximum Mean Std. Deviation BPHTB 36 183716790 680057441 384301582.61 146781634.238 PBB 36 19407872 2147296469 485311200.31 634144690.328 PAD 36 1451104487 15392599935 4240588422.50 2603319523.801 Valid N (listwise) 36
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024
Hasilnya  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  menggunakan  36  data,  dengan analisis statistik deskriptif hanya membandingkan nilai rata-rata (mean) dari masing- masing variabel dan tidak menguji taraf signifikannya.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki nilai terkecil (minimum)  183716790 dan nilai terbesar (maksimum)  680057441 dengan nilai rata- rata  ( mean )  384301582.61  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  146781634.238.  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  memiliki  nilai  terkecil  (minimum)  19407872  dan  nilai terbesar  (maksimum)  2147296469  dengan  nilai  rata-rata  ( mean )  485311200.31  dan nilai  standar  deviasi  sebesar  634144690.328.  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki nilai  terkecil  (minimum)  1451104487  dan  nilai  terbesar  (maksimum)  15392599935 dengan  nilai  rata-rata  ( mean )  4240588422.50  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar 2603319523.801.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean .0000003 Std. Deviation 1121916622.09065250 Most Extreme Differences Absolute .121 Positive .121 Negative -.064 Test Statistic .121 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024 Berdasarkan  tabel  3 besaran  nilai  uji  statistic one  sample  Kolmogorov- Smirnov menunjukan nilai signifikansi 0,200 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1274049412.806 336524339.112 3.786 .001 BPHTB -.573 .858 -.119 -.668 .509 PBB -.397 .360 -.197 -1.104 .278
a. Dependent Variable: Abs_Res Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024
Hasil  uji  glejser  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  heteroskedastisitas  pada variabel yang diuji. Karena nilai signifikansi  uji lebih besar dari 0,05 (lima persen), dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada variabel yang diuji.
Tabel 5. Hasil Uji Multikonlineritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) BPHTB .882 1.133 PBB .882 1.133

## Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024
Seperti yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan nilai toleransi di tabel, variabel independen tidak memiliki korelasi antara satu sama lain dengan nilai BPHTB 0,882 dan PBB 0,882, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa nilai FIV lebih rendah dari 10,00  pada  variabel  BPHTB  dan  PBB  sebesar  1,133.  Nilai  VIF  juga  menunjukkan bahwa  tidak  ada  variabel  independen  yang  memiliki  nilai  di  atas  10,00.  Ini menunjukkan  bahwa  tidak  ada  multikolinieritas  antara  variabel  independen  dalam model regresi.
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .412 a .229 .191 1155414024.473 1.846
a. Predictors: (Constant), PBB, BPHTB b. Dependent Variable: PAD
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024 Berdasarkan hasil uji autokorelasi nilai Durbin-Watson sebesar 1.846 nilai ini akan  dibandingkan  dengan  nilai  tabel  menggunakan  nilai  signifikansi  0,05,  jumlah sampel  36  (N)  dan  variable  independent  dua  (k=2)  maka  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
dU = 1,380 4-dU   = 4 – 1,380 = 2.620 d = 1,846 dL = 1,150
Berdasarkan  Hasil  Uji  Durbin-Watson  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa tidak adanya autokorelasi karena dU < d < 4-dU atau 1,380 <1,846 < 2,620.
Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.591E+8 5.557E+8 6.463 .000 BPHTB -.168 1.416 -.020 -.118 .907 PBB 0.147 .594 .418 2.476 .019 a. Dependent Variable: PAD
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024 Persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut berdasarkan hasil  regresi  linier  berganda  yang  ditunjukkan  dalam  tabel  di  atas  Nilai  koefesien regresi untuk masing-masing variabel dihitung Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ε Y = 3,591 – 0,168 X1 + 0,147 X2 + ε Interpretasi persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut:
X1  =   -0,168 yang merupakan besaran koefisien regresi untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berarti setiap peningkatan X1 sebesar 1% maka variabek Y akan berkurang sebesar 0,168.
X2  =   0,147 yang merupakan besaran koefesien regresi untuk variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berarti setiap peningkatan X2 sebesar 1% maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,147.
Tabel 8. Hasil Uji Parsial (t) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.591E+8 5.557E+8 6.463 .000 BPHTB -.168 1.416 -.020 -.118 .907 PBB 0.147 .594 .418 2.476 .019
a. Dependent Variable: PAD Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024 Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai thitung = -0,118 < ttabel = 2,032245 dengan nilai signifikansi 0,907 > 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel BPHTB terhadap PAD.
Diketahui  dari  Hipotesis  kedua  bahwa  variabel  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk variabel ini, nilai thitung = 2,476 lebih besar dari nilai ttabel = 2,032245, dengan nilai  signifikansi  0,019  kurang  dari  0,05.  Dengan  demikian,  H0  ditolak  dan  H1 diterima.
Tabel 9. Hasil Uji Simultan (f)
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024
Dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel, ditemukan bahwa Fhitung = 3.367 lebih besar dari Ftabel = 3.28, sehingga H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara  bersamaan,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  hasil  uji  hipotesis  simultan,  yang dapat dilihat pada tabel.
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .412 a .229 .191 1155414024.473 1.846
a. Predictors: (Constant), PBB, BPHTB

## b. Dependent Variable: PAD
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2024 Berdasarkan uji hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas  yang  menunjukkan  nilai  Adjusted  R  Square  0,191.  Ini  menunjukkan  bahwa variabel  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (X1)  dan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (X2) memiliki pengaruh sebesar 19,1% terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y),  dengan  80.9%  tambahan  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD termasuk pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran.

## Pembahasan Pengaruh Penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS yang telah dilakukan diketahui thitung < ttabel  yaitu  -0,118  <  0,05.  Maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  BPHTB  tidak berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Joni  (Hakim  et  al.,  2020)  yang  menyatakan bahwa secara parsial BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad  Iqbal,  2020)  dengan  menyatakan  bahwa  secara  parsial  tidak  terdapat pengaruh  antara  BPHTB  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  tersebut dipengaruhi  oleh  banyaknya  wajib  pajak  yang  menunggak  pembayaran  karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan banyak pula
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 8.98853368716 206100.000 2 449442668435 8103000.000 3.367 .047 b Residual 440543917423 15520000.000 33 133498156794 8955140.000 Total 530432451110 31730000.000 35 a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), PBB, BPHTB
wajib pajak yang memanipulasi pembayaran pajak untuk menghindari tarif pajak yang tinggi (Cr). Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan realisasi penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  yaitu  dengan melakukan peningkatan pengawasan petugas pemungut pajak dengan cara mengawasi secara  langsung  serta  mendata  ulang  setiap  badan  atau  orang  yang  sudah  terdaftar sebagai  wajib  pajak  di  Kota  Tomohon  untuk  mencegah  terjadinya  manipulasi  dan kecurangan dalam pembayaran pajak tersebut.

## Pengaruh Penerimaan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan  uji perhitungan  SPSS,  diketahui  bahwa  thitung  lebih  besar  dari ttabel, yaitu 2,476 lebih besar dari 2,032245, dan nilai signifikansi adalah 0,019 lebih kecil dari 0.05. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PBB memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penemuan ini berbeda dengan penelitian Dinda (2020), yang menemukan  bahwa  PBB  secara  parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  PAD. Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang dilakukan oleh Nurnajmi (2021)  dengan  menyatakan  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  PBB terhadap  PAD.  Hal  ini  didukung  oleh  kesadaran  para  wajib  pajak  dalam membayar pajak.  Pemerintah  kota  selalu  berupaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  PBB  guna untuk tercapainya target yang telah ditetapkan dan dalam hal ini pula pemerintah Kota Tomohon  menerapkan  kebijakan  bagi  para  ASN  dan  Tenaga  Kontrak  agar  dapat mengajak  para  masyarakat  sekitar  untuk  boleh  segera  membayar  PBB,  hal  tersebut dapat  menjadi  salah  satu  faktor  menigkatnya  kesadaran  para  wajib  pajak.  Kota Tomohon juga saat ini mengalami peningkatan pesat dalam bidang property. Beberapa investor  ataupun  purusahaan  property  Sulawesi  utara  menjadikan  Kota  Tomohon sebagai  objek  pembangunan  karena  Tomohon  mempunyai  lokasi  yang  sangat strategis,  Sehingga  dapat  mempengaruhi  minat  para  masyarakat  ataupun  pendatang luar untuk memiliki rumah dan tinggal menetap di Kota Tomohon. Hal tersebut dapat meningkatkan realisasi PBB dan tentunya PBB akan menjadi sumber penerimaan yang potensial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tomohon. Pengendalian dan  pemanfaatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  harus  dipertahankan  dan  ditingkatkan dengan menyebarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah kepada setiap orang atau  badan  yang  sudah  di  kenakan  wajib  pajak.  Ini  akan  meningkatkan  penerimaan pajak setiap tahun. karena penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Tomohon.

## Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  SPSS,  kami  menemukan  bahwa  thitung  lebih besar dari ttabel, yaitu 3,367 lebih besar dari 3,28, dengan nilai signifikansi 0,047 lebih kecil dari 0,05, dan hasil uji R menunjukkan nilai R Square yang disesuaikan sebesar 0,191.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dua  variabel  dependen,  Bea Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB),  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara  bersamaan. Berdasarkan  Nilai  R  Square  yang  Disesuaikan,  diketahui  bahwa  BPHTB  dan  PBB memberikan pengaruh 19,1% terhadap PAD, sedangkan 80,9% terakhir dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti Pajak Penerangan Jalan Studi sebelumnya oleh  Nurnajmi  dan  Nurhayati  (2021)  menemukan  bahwa  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdampak pada
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersamaan. Pengelolaan BPHTB dan PBB di Kota  Tomohon  harus  dioptimalkan  untuk  meningkatkan  perolehan  pajak  dan berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  asli  daerah.  Pencapaian  pendapatan  asli daerah di Kota Tomohon harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, ini harus dilakukan dengan cara yang paling efektif.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  terdapat  beberapa  kesimpulan yang dapat ditarik:
1.   Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  tidak  berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon,
2.   Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon,
3.   Bea  Perolehan  hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  secara  simultan  berpegaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Tomohon.
Berdasarkan  kesimpulan  dan  hasil  penelitian  maka  saran-saran  yang  dapat diberikan  pertama  bagi  instansi  BPKPD  Kota  Tomohon,  pengawasan  petugas pemungutan pajak harus lebih ditingkatkan dan pemerintah juga dapat menggali serta memanfaatkan dengan baik sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan dapat membahas dan meneliti variabel lain yang tidak diteliti atau dibahas pada skripsi ini seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak mblb, pajak hiburan, pajak pnerangan jalan, pajak reklame, pajak sarang burung wallet.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi, D., Atmadja, A. T., & Darmawan, N. A. S. (2023). Pengaruh Pengaruh Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  &  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kota  Denpasar  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jimat  (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) undiksha , 14(03), 525–535.
Https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61632
Hakim, A., Arifiana, D., Rifa’i, M., & Ainulyaqin, M. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak  Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB),  Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pajak  Resto  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dalam  Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Malang 2017-2019). Jurnal ekonomi syariah pelita bangsa , 5(02), 149–160. Https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112
Joni, S. (2022). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Nagan  Raya  (Studi  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten Nagan Raya).
Langi,  V.,  Winerungan,  R.,  &  Sumual,  F.  (2021).  Analisis  Partisipasi  Wajib  Pajak Bumi  Dan  Bangunan  Di  Desa  Sion  Kecamatan  Tompasobaru. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 29–34. Https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.663
Martha, A. M., & Harlyn, S. (2022). Pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan  dan  perkotaan  (pbb  pp)  dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan (bphtb) terhadap pendapatan asli daerah (pad) pada 3 daerah. Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis , 5.
Iqbal,  M.  S.  J.  (2020).  Pengaruh  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan  (Bphtb)  Dan  Pajak  Air  Tanah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
Yasin,  M.,  &  Nasrullah,  W.  M.  (2024).  Pengaruh  Pajak  Bumi  Bangunan,  Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep. Jurnal riset dan publikasi ilmu ekonomi , 2.
Perwali  No.  5  Tahun  2020.  (2020).  Https://peraturan.bpk.go.id/details/149066/ perwali-kota-tomohon-no-5-tahun-2020
Regita,  N.,  &  Nunung,  N.  (2021).  Pengaruh  Kontribusi  BPHTB  Dan  PBB-P2 Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 7.
Saputra,  J.  (2023).  Pengaruh  BPHTB  dan  PBB  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Nagan Raya. Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis , 7(1), 23. Https://doi.org/10.35308/akbis.v7i1.7396
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (sugiyono, ed.). Alfabeta cv.
Tasha,  N.,  &  Arry,  I.  (2020).  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  (BPHTB)  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Di  Kota  Bandung. Indonesia accounting research journal , 1.
Tiwow, S., Ohy, J., & Hermanto, B. (2020). Analisis  Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  Di  Kota  Tomohon. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 1–7. Https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.360
Yani, R., Dede, M., & Safrizal. (2019). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa. 3.