PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

## Muslih 1

## Abstract
Legal aid had the meaning of access to justice, which was the ability of people to seek and obtain restoration of their rights only through formal and informal justice court. The provision of legal aid providers in Law Number 16 of 2011 was a guarantee of the constitutional rights for the person or group of people which were categorized as poor  people.  Political  law  was  something  which  underlies  the  basic  policy  of  the promulgation  of  a  regulation  and  the  basic  policy  of  the  enactment  of  a  certain regulation  in  the  national  legal  system.  The  regulation  and  enforcement  of  sharia banking regulations in Indonesia from a political perspective of Islamic law was to be understood  worthily,  the  existence  of  sharia  banking  regulations  in  Indonesia currently strengthened the theory of positivism of Islamic law and strengthened the paradigm of prophetic legal in the national legal system. According to the authors, the regulations contained in Law Number 16 of 2011 concerning legal aid, the most important  thing  was  to  provide  legal  assistance  as  a  tool  in  law  enforcement  and justice. The legal assistance can be carried out in existence when the subject of legal aid,  law  enforcers  and  law  institutions  of  sharia  arbitration  (Basyarnas)  was functioning  properly.  Occasionally,  the  political  view  of  Islamic  law  which  had  the main objective was the formation of justice products based on the Qur'an, Al-Hadith, Ijma  and  Qias  in  the  concept  and  practice  levels.  Then  the  implementation  of  Law Number 16 of 2011 concerning legal assistance by Shari'ah arbitration in resolving Islamic  banking  disputes,  with  clear  processes  or  mechanisms  and  agreements, arbitration  agreement  clauses  before  or  after  related  to  the  agreement  from  the beginning was to provide convenience in resolving banking disputes or non banking disputes.
Keywords: Legal Aid, Sharia Arbitration, Sharia Banking Disputes.

## I. PENDAHULUAN
Bantuan  hukum  merupakan  makna  dari acces  to  justice yaitu  kemampuan rakyat  dalam  mencari  dan  memperoleh  pemulihan  hak-haknya  melalui  institusi peradilan  formal  maupun  informal. 2 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  merupakan  dasar  bagi  negara  untuk  menjamin  warga negara  khususnya  bagi  orang  atau  kelompok  orang  miskin  untuk  mendapatkan
1 Dosen Universitas Malahayati prodi Hukum, ustmuslih@malahayati.ac.id
2 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 7.
akses  keadilan  dan  kesamaan  di  hadapan  hukum.  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum  adalah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  secara cuma-cuma  kepada  penerima  bantuan  hukum.  Bantuan  hukum  tersebut  meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. 3
Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  menghasilkan  cakupan  perkara  yang  cukup  luas,  diantaranya  perkara ekonomi Syari’ah. Seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian Syari’ah, Pengadilan  Agama  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, memiliki peluang yang sangat besar untuk menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Namun,  ada  jalur  lain  yang  dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut, yakni melalui arbitrase.  Pada  perkembangan  ekonomi,  arbitrase  merupakan  bagian  penting dalam menyelesaian sengketa.
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase bersandar pada Pasal 615-651 RR, Pasal  377  HIR,  Pasal  705  RBg,  dan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1970, 4 Arbitrase  merupakan  suatu  perdamaian  dimana  para pihak-pihak yang terlibat bersepakat untuk agar perselisihan tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak,  yang  ditunjuk  oleh  para  pihak  sendiri  yang  putusannya  mengikat  bagi kedua belah pihak. 5
Arbitrase  telah  dikenal  sejak  lama  untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa diluar  pengadilan  untuk  perkara-perkara  tertentu.  Penyelesaian  perkara  yang bersifat  tertutup  untuk  umum  dan  kerahasiaan  para  pihak  terjamin,  cepat  dan efisien, menjadikan arbitrase sebagai alternatif khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti  sengketa  perbankan.Penyelesaian  masalahpada  kedua  belah  pihak memerlukan  pemahaman  mengenai  arbitrase  untuk  bentuk  kerja  sama. 6 Para pihak yang memiliki permasalahan dalam kasus perbankan tentunya memerlukan pendampingan  untuk  mendapatkan  pemahaman  terkait  penyelesaian  sengketa. Adanya  Undang  Undang  No16  tahun  2011  Bantuan  hukum,  menurut  undang- undang ini ada  jasa hukum  yang  diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara
3 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2011,  “  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum”,  h.2,  http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/undang.php,  diakses tanggal 01 Mei 2020
4 Candra Irawan, Aspek Hukum  dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar  Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 17.
5 MA, dkk, Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: MA, dkk, 2008), hlm. 18.
6 Sopar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 315.
cuma-cuma  kepada  penerima  bantuan  hukum.  Tujuan  penyelenggaraan  bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akes keadilan.
Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28  D  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang  sama  terhadap  hukum.  Penyebutan  hak  dalam  UUD  1945  ini  membawa konsekwensi  tertentu,  baik  pengualifikasiannya  maupun  pihak  yang  memiliki kewajiban dalam pemenuhannya. Bantuan hukum diberikan tidak hanya di dalam pengadilan,  melainkan  juga  diluar  pengadilan.  Esensi  dari  pemberian  bantuan hukum  ialah  menjamin  hak-hak  bagi  setiap  individu  yang  sedang  menghadapi sengketa  hukum.  Hal  tersebut  merupakan  implementasi  negara  yang  mengakui, melindungi, serta menjamin hak asasi dari setiap warga negaranya. Alasan penting untuk  menyelesaikan  masalah  memerlukan  bantuan  hukum  ini  memiliki  kaitan erat  dengan  lahirnya  tatanan  hukum  di  Indonesia  yang  sesuai  dengan  fungsinya masing  masing,  oleh  karenanya  adanya  lembaga  untuk  menyelesaian  masalah secara  litigasi  maupun  non  litigasi  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  itu tidak terlepas dari bagaimana undang undang bantuan hukum juga dapat memiliki peran dan fungsinya.
Penegakan  hukum  merupakan  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  prilaku  dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembelaan yang diperoleh melalui bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang  paling  mendasar  bagi  setiap  orang  yang  meliputi  berbagai  aspek  dalam memperoleh  keadilan.  Melaksanakan  dan  memelihara  keadilan  di  bumi merupakan  prasyarat  bagi  kebahagiaan  manusia.  Hal  tersebut  merupakan  sebab gagasan  keadilan  sedemikian  kuat  dalam  Al-Qur’an.  Penegakkan  keadilan  dan moralitas  masyarakat  merupakan  perhatian  utama  Al-Qur’an. 7 Politk  hukum merupakan legal  policy atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  akan diberlakukan  oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  bentuknya  dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. 8
Politik Hukum Islam merupakan arah hukum Islam yang akan diberlakukan oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  bentuknya  dapat  berupa pembuatan  hukum  baru  dan  penggantian  hukum  lama.Dalam  tatanan  negara, politik  hukum  islam  menjadi  sebuah  alat  bagaimana  hukum  itu  dapat  lahir  atas kepentingan  umum  dan  kemaslahatan  umat.  Akan    tetapi  ada  sebab  khusus bagaimana  sebuah  produk  hukum  lahir  atas  dasar  kepentingan  tertentu  hanya untuk kepentingan yang dipengaruhi dari aspek kelompok atau golongan tertentu,
7 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, (Jakarta: Pustaka  LP3IS Indonesia, 2006), hlm. 17.
8 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 1.
organisasi kepartaian, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi bisnis dan lain lain.  produk  hukum  atas  dasar  kepentingan  tertentulah  yang  menjadikan  hukum tidak  memberikan  keadilan  secara  nyata,  maka  politik  hukum  bukan  hanya berpikir sebatas aturan Negara, tetapi bagaimana nilai nilai Al-Qur’an, As-Sunnah dapat juga diterapkan.
Oleh karena itu politik hukum islam seharusnya merepleksikan nilai qurani, Tolong  menolong  dalam  kebajikan  yakni  segala  bentuk  dan  hal  yang  membawa kepada  kemaslahatan  duniawi  dan  atau  ukhrawi,  walaupun  hal  tersebut  berarti dengan menolong orang-orang yang tidak seiman. Allah akan senantiasa menolong hambanya yang gemar menolong sesamanya. Hati nurani yang telah diberikan oleh Allah  SWT.  kepada  manusia  diyakini  selalu  cenderung  kepada  kebaikan. 9 Tolong menolong  dalam  konsep  negara  tentunya  lebih  efektif  apabila  penguasa,  para penegak  hukum,  aturan  hukum  hukum  yang  lahir  semua  atas  nilai  yang  islami. Maka keberadaan undang undang bantuan hukum menjadi sangat penting Tanpa adanya  bantuan  hukum  tersebut,  para  pihak  akan  kesulitan  dalam  mengurus sendiri proses sengketa yang dihadapi. Kebutuhan akses setiap warga negara atas keadilan  dan  kesamaan  di  hadapan  hukum  merupakan  jaminan  dari  negara Indonesia.  Hukum  yang  ada  tersebut  tidak  akan  berjalan  dan  berlaku  dengan sendirinya. Adanya gerakan bantuan hukum turut memberikan kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial (buruh, tani, mahasiswa, cendikiawan, pers, dan sebagainya) dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah. 10
Dari  uraian  diatas  dapat  penulis  rumuskan  menjadi  dua  pertanyaan,  yang pertama  (1)  bagaimana  pengaturan  bantuan  hukum  melalui  arbitrase  dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  Syari’ah  perspektif  politik  hukum  Islam.  Yang kedua (2) bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan  hukum  melalui  arbitrase  Syari’ah  dalam  menyelesaikan  sengketa perbankan Syari’ah ?

## II. PEMBAHASAN
a. Pengaturan  bantuan  hukum  melalui  arbitrase  syari’ah  dalam menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah  perspektif  politik  hukum Islam
Bantuan  hukum  telah  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Barat  sejak  zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan  lebih  dianggap  sebagai  suatu  pekerjaan  yang  mulia,  khususnya  untuk menolong  orang-orang  tanpa  mengharapkan  dan/atau  menerima  imbalan  atau honorrarium.  Setelah  meletusnya  Revolusi  Perancis,  bantuan  hukum  kemudian
9 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 13
10 Bambang  Sunggono,  dan  Aries  Harianto, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.130-135.
mulai  menjadi  bagian  dari  kegiatan  hukum  atau  kegiatan  yuridis  dengan  mulai lebih  menekankan  pada  hak  yang  sama  bagi  warga  masyarakat  untuk mempertahankan  kepentingan-kepentingannya  di  muka  pengadilan  dan  hingga awal  abad  ke-20,  bantuan  hukum  ini  lebih  banyak  dianggap  sebagai  pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan 11 Pengaturan bantuan hukum jika  dilihat  dari  aspek sejarah tidak mengharapkan  imbalan  apapun  ,  akan  tetapi kalau  terdapat  Campur  tangan  kekuasaan  eksekutif  pada  pengadilan  mencapai puncaknya  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor.  19  Tahun  1964 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  Undang- Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau rule of law yang mengakui pengadilan bebas sebagai  unsur  esensial  dan  memastikan.  Sejak  itu  boleh  dikatakan  peranan  para advokat  menjadi  lumpuh  dan  bantuan  hukum  menjadi  tidak  ada  artinya  sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia. 12
Masalah  bantuan  hukum  tumbuh  dan  berkembang  dengan  pesat.  Misalnya saja,  sejak  tahun  1978,  banyak  bermunculan  Lembaga  Bantuan  Hukum  dengan menggunakan  berbagai  nama.  Ada  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  sifatnya independen,  ada  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  dibentuk  oleh  suatu  organisasi politik  atau  suatu  organisasi  masa,  ada  pula  yang  dikaitkan  dengan  lembaga pendidikan,  dan  lain  sebagainya.  Pada  tahun  1979  terdapat  tidak kurang  dari  57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum 13
Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  bantuan  hukum. Namun  kebanyakan  ketentuan  tentang  bantuan  hukum  diatur  dalam  suatu undang-undang  yang  tidak  secara  khusus  mengatur  mengenai  bantuan  hukum, seperti  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  jo.  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Merealisasikan  kegiatan  bantuan  hukum  selama  belum  adanya  undang- undang  yang  secara  tegas  mengatur  mengenai  bantuan  hukum,  dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang 23  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum,  selanjutnya  disebut  Sema,  yang  pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Ketentuan  SEMA  ini  memerintahkan  setiap Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama,  dan  Pengadilan  TUN  di  Indonesia  untuk
11 Ibid . hlm.11. 12 Abdurahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta, Cendana Perss 1983), hlm. 30. 13 Bambang Sunggono, Op.Cit . hlm.11.
segera  membentuk  Pos  Bantuan  Hukum,  selanjutnya  disebut  Posbakum,  guna memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu  secara ekonomis. 14
Guna melaksanakan amanat Sema, sejak tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan  Hukum  di  banyak  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri  di  seluruh Indonesia.  Pembentukan  Posbakum  tersebut  dilakukan  secara  bertahap.  Pada tahun 2011, misalnya, dibentuk 46 Posbakum di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.  Pada  tahun  2012,  jumlah  Posbakum  bertambah  menjadi  69  di  69 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah Posbakum yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, direncanakan penambahan  5  Posbakum  di  5  Pengadilan  Agama  di  Indonesia,  antara  lain  di Pengadilan  Agama  Stabat,  Pengadilan  Agama  cibinong,  Pengadilan  Agama Purwokerto,  Pengadilan  Agama  Tulungagung,  dan  Pengadilan  AgamaGirimenang, sehingga  total  Posbakum  di  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  menjadi  74 Posbakum. 15
Usaha  untuk  membentuk  suatu  undang-undang  khusus  mengenai  bantuan hukum  membuahkan  hasil  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Dengan  lahirnya  Undang-Undang  tersebut, pemberian  bantuan  hukum  di  Indonesia  mencapai  suatu  ketegasan  melalui tatanan  prosedural  yang  tegas  dan  pasti  yang  diatur  dalam  undang-undang tersebut  sehingga  lebih  menjaminkepastian  hukum  bagi  perlindungan  hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.
Bantuan  hukum  merupakan  bagian  dari  hukum  acara  peradilan  Islam. Hukum  acara  peradilan  Islam  (fiqh  murafa‟at)  adalah  ketentuan-ketentuan  yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi‚ perkosaan atas suatu ketentuan hukum materil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan  mendapatkan  keadilan  dari  hukum,  apabila  kepentingan  atau  haknya dilanggar  oleh  orang  lain  dan  sebaliknya,  bagaimana  cara  mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. 16
Bantuan  hukum  dalam  Islam  dikenal  dengan  istilah  kuasa  hukum.  Dimana kuasa  hukum  dalam  bahasa  Arabnya  disebut al-wakalah  fial-khusumah .  Menurut Sayyid  Sabiq,  Al  Wakalah  adalah  pelimpahan  kekuasaan  oleh  seseorang  kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Al-wakalah masih bersifat umum, mencakup semua akrifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun al-wakalah fi al-khusumah
14 Lampiran  7  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
15 http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014- posbakumbertambah-5-menjadi-74- 111.html, pada tanggal 20 Mei 2020
16 Asadullah  Al-Faruq, Hukum  acara  peradilan  Islam, (Yogyakarta:  PT  Pustaka  Yudistia,  2009) hlm. 3.
(kuasa  hukum)  secara  khusus  ditemukan  dalam  berperkara  atau  sengketa  di pengadilan. 17
Adapun  dalam  hukum  Islam,  kerangka  filosofis  bantuan  hukum  berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar  dari  tiga  konsep.  Pertama,  konsep  tentang  manusia  ( mafhum  al-insan ), kedua, konsep tentang  hak dan  kewajiban ( mafhum al-huquq wa al-wajibat ), dan ketiga,  konsep  tentang penegakan  hukum  hak  asasi  manusia  ( mafhum  al-hukm  fi huquq  al-insan ).  Ketiga  konsep  tersebut  diduga  sangat  memengaruhi  perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat. 18
Melihat kedudukan bantuan hukum yang semakin kuat dalam menyelesaikan sengketa  litigasi  maupun  non  litigasi  maka  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase syariah mestinya menjadi sebuah terobosan bagaimana pemberi bantuan hukum  yang  pada  asal  mulanya,  atau  pada  umumnya  yang  memiliki  latar pendidikan  hukum  umum  memberikan  kesempatan  yang  pasti  para  pemberi bantuan  hukum  yang  memiliki  latar  pendidikan  hukum  islam  agar  dalam menyelenggarakan  bantuan  hukum  pada  kasus  kasus  ekonomi  syariah  maupun perbankan  syariah  menjadi  lebih  relevan.    Hasil  kesepakatan  para  pihak  dalam menyelesaikan  sengketa  akhirnya  benar  benar  memberikan  keputusan  hukum selain  final  dan  binding  juga  memberikan  aspek  keadilan  yang  lebih  nyata mencerminkan  nilai  nilai  qurani  sebagaimana  pandangan  politik  hukum  islam melahirkan nilai nilai kebenaran yang hakiki.
Istilah arbitrase berasal dari Bahasa Belanda: “arbitrate”dan Bahasa Inggris: arbitration,  dalam  Bahasa  Latin:  arbitrare,  yang  berarti  penyelesaian  atau pemutusan  sengketa  oleh  seorang  hakim  atau  para  hakim  berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan  mentaati keputusan yang diberikan oleh  hakim  atau  para  hakim  yang  mereka  pilih.  Dengan  demikian  arbitrase merupakan suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang  dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil yaitu tidak memihak  kepada  salah  satu pihak yang  berselisih  tersebut. 19 Lahirnya  Basyarnas, sangat  tepat  karena  melalui  badan  arbitrase  tersebut,  sengketa-sengketa  bisnis yang  operasionalnya  menggunakan  Syari‟ah  Islam  maka  dapat  diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam. 20 Arbitrase syariah sebagai lembaga yang profesional  dan  proporsional  dalam  menyelesaikan  sengketa  sengkata  lebih mudah  dengan  dorongan  para  pemberi  bantuan  hukum  dan  dasar  hukum  pada penyelenggaraan bantuan hukum yang terintegrasi sebagaimana lahirnya produk
17 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 -terjemahan, Bandung:AL-Ma‟arif 1987), hlm. 55.
18 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 29.
19 A.  Rahmad  Rosyidi, Arbitrase  dalam  Perspektif  Islam, PT.  Citra  Aditya  Bakti  :Bandung, 2002 , hlm.23.
20 Mariam Darus Badrul Zaman Islam, Arbitrase dalam Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1994. hlm.64.
hukum  itu  memiliki  keterkaitan  yang  dapat  bersinergi  antara  undang  undang dengan  undang  undang,  aturan  dengan  aturan,lembaga  dengan  lembaga,  para penegak  hukum  yang  satu  dengan  para  penegak  hukum  yang  lain  saling menguatkan demi menghasilkan hukum yang benar dan berkeadilan.
Hukum yang benar dan berkeadilan dapat terlahir ketika cabang ilmu politik hukum  islam  dapat  diterapkan  dalam  tatanan  Negara.  Politik  Hukum  atau Legal Polic  y atau  arah  hukum  yang  akan  diberlakukan  oleh  negara  untuk  mencapai tujuan  negara,  yang  bentuknya  dapat  berupa  pembuatan  hukum  baru  dan penggantian  hukum  lama.  Hukum  memiliki  pengertian  yang  sangat  luas,  bukan hanya hukum tertulis tetapi juga ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis bukan hanya  peraturan  perundang-undangan  saja,  tetapi  termasuk  pula  hukum  tertulis yang  dibentuk  oleh  pengadilan  melalui  putusan-putusannya,  yang  kemudian  kita kenal dengan yurisprudensi.
Politik hukum tidak terlepas dari relita sosial dan tradisional yang terdapat di  negara  Indonesia.  Politik  hukum  mewujud  dalam  pembentukan  hukum, sehingga dia merupakan politik hukum dari pembuatan politik hukum itu sendiri. Dengan  demikian  politik  hukum  memiliki  misi  merancang  atau  melakukan perubahan  terhaadap  hukum  untuk  memenuhi  kebutuhan  sesuai  perkembangan masyarakat.  Oleh  sebab  itu  politik  hukum  direfleksikan  pada  semua  produk hukum  yang  dibuat  oleh  semua  pembuat  hukum  dalam  arti  luas,  yang  tidak terbatas  hanya  pada  DPR  dan  pemerintah  sebagai  pembentuk  undang-undang, tetapi  lembaga  peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  melalui putusannya. 21
Hukum  merupakan  produk  politik  sehingga  setiap  produk  hukum  akan sangat  ditentukan  oleh  imbangan  kekuatan  atau  konfigurasi  politik  yang melahirkannya.  Setiap  produk  hukum  merupakan  produk  keputusan  politik sehingga  hukum  dapat  dilihat  sebagai  kristalisasi  dari  pemikiran  politik  yang saling  berinteraksi  di  kalangan  para  politisi. 22 Jika  melihat  fenomena  yang  telah terjadi,  hukum  tidak  selalu  dapat  dilihat  sebagai  penjamin  kepastian  hukum, penegak hak-hak rakyat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul ,  tidak  mempan  memotong  keseweang-wenangan,  tidak  mampu menegakkan  keadilan  dan  tidak  dapat  menampilkan  dirinya  sebagai  pedoman yang  harus  diikuti  dalam  menyelesaikan  berbagai  kasus  yang  harusnya  bisa dijawab  oleh  hukum.  Banyak  produk  hukum  yang  lebih  diwarnai  oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. 23
Ternyata  hukum  itu  tidak  steril  dari  subsistem  kemasyarakatan  lainnya. Politik  kerapkali  melakukan  intervensi  atas  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum
21 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju SatuSistem Nasional, Bandung:Alumni, hlm.1. 22 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, ( Yogyakarta : Gama Media, 1999), hlm. 4.
sehingga  muncul  pertanyaan  tentang  subsistem  mana  antara  hukum  dan  politik yang  dalam  kenyataannya  lebih  suprematif.  Disini  hukum  tidak  bisa  hanya dipandang  sebagai  pasal-pasal  yang  bersifat  imperatif atau  keharusan-keharusan yang bersifat das sollen , melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan das sein bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan  materi  dan  pasal-pasalnya,  maupun  dalam  implementasi penegakkannya. 24
Politik  itu  selalu  mengenai  kepentingan.  Semua  pemain  politik  selalu membawa kepentingan yang kadang-kadang dan bahkan selalu bertubrukan atau saling  bertentangan,  karena  muara  kepentingan  politik  adalah  kekuasaan  dan pengaruh,  maka  konflik  kepentingan  politik  menjadi  lebih  keras  dari  konflik lainnya,  karena  itulah  politik  harus  diikat  dengan  norma-norma  hukum  dan  tata cara  yang  disepakati  bersama  diantara  para  pemain  politik.  Maka  oleh  sebab  itu politik  hukum  memberikan  nilai  nilai  kebenaran,  norma  norma  yang  baik,    jika nilai islam dan sumber kebenaran dari nilai quran diterapkan.
Elite  politik  memainkan  sejumlah  skenario  yang  mengarah  kepada kepentingan  diri,  partai,  atau  golongannya  sendiri. Politics  for  it  self menjadi sesuatu  yang  lazim  dan  mengobsesi  pikiran  banyak  politikus.  Politikus  yang  di parlemen, yang tengah menjalankan fungsi legislasi, dalam menjalankan tugasnya tidak berorientasi kepada upaya memecahkan problema konstitusional, melainkan didasarkan  pada  upaya  menutup  kepentingan  dan  kelemahan  pribadi  masing- masing elite politik. 25
Pengaruh  politik  terhadap  hukum  dapat  berlaku  terhadap  penegakan hukumnya  dan  karateristik  produk-produk  serta  proses  pembuatannya,  Tingkat perkembangan  masyarakat  tertentu  dapat  mempengaruhi  pola  penegakan hukumnya.  Politik  sebagai  subsistem  kemasyarakatan  senantiasa  mempengaruhi produk hukum sehingga muncul paham baku bahwa “hukum adalah produk politik 26 Perspektif  politik  hukum,  kewenangan  penyelesaian  sengketa  perbankan syari‟ah  (ekonomi  syari‟ah),  tentu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  unsur  filosofis, politis  dan  sosiologis.  Walaupun  pengaturan  undang-undang  Perbankan  Syari‟ah telah  ditetapkan,  namun  tidak  dapat  dipisahkan  dari  prinsipnya  untuk  menjaga dan mengatur kepentingan umat Islam.
Persoalan  politik  hukum  perbankan  syari‟ah  terus  berlanjut,  walaupun setelah  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,selanjutnya  disebut  juga  dengan  undang-undang  Peradilan  Agama. Ketentuan  Pasal  dapat  dibentuk  pengadilan  khusus  yang  diatur  dengan  undang-
24 Ibid. hlm. 9. 25 Zainuddin  Maliki, Politikus  Busuk  :  FeNomormena  Insensibilitas  Moral  Elite  Politik, (Yogyakarta : Galang Press, 2004), hlm. 8.
26 Mahfud MD, Op.Cit. hlm. 72
undang (UU No 50 tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078 Dan Pasal  3A  ayat  (1)  UU  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.)
Ketidakjelasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah makin dipertegas dengan terbitnya Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah. Dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan “Penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Namun, dalam Pasal 55 ayat (2) disebutkan  bahwa  “Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa dilakukan  sesuai  dengan  isi  akad”.Selanjutnya  dalam  Pasal  55  ayat  (3)  berbunyi “Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan  dengan  prinsip  syari‟ah.”  Menurut  catatan  Mahkamah  Agung, sepanjang tahun 2012 hanya ditemukan 31 kasus sengketa ekonomi syari‟ah yang diterima.  Jika  dibandingkan  dengan  jumlah  Pengadilan  Agama  dan/atau Mahkamah Syari‟ah di seluruh Indonesia, yakni sebanyak 359 Pengadilan Agama dan/atau  Mahkamah  Syari‟ah,  maka  masing-masing  Pengadilan  Agama  dan/atau Mahkamah Syari‟ah hanya menangani perkara ekonomi syari‟ah sebanyak 0,01% dari total perkara sengketa ekonomi syari‟ah. 27
Hal  tersebut  menjadi  dasar  kuat,  bahwa  bantuan  hukum  sangat  diperlukan melalui  arbitrase  syariah  khususnya  dalam  menyelesaikan  sengketa  perbankan syariah untuk mencerminkan bahwa di Indonesia memiliki basyarnas. Kedudukan arbitrasi syariah dan  fungsi bantuan hukum yang terintegrasi menjadi terobosan baru  dimana  para  pemberi  bantuan  hukum  bukan  memihak  akan  tetapi mengambil  peran  dan  fungsi  dalam  memberikan  pendampingan  bahwa  bantuan hukum  bisa  didapat  bukan  hanya  dalam  persoalan  penyelesaian  sengketa dipengadilan  saja  tapi  bantuan  hukum  didapat  diluar  pengadilan.  Kondisi  ini menjelaskan  ada beberapa yang harus difahami (1) aspek kelembagaan dan aspek subtansi  hukum  yang  tercermin  dari  lahirnya  peraturan  perundang-undangan. Dari  aspek  kelembagaan  dapat  dilihat  salah  satunya  dalam  kewenangan  pada peradilan agama, dimana sengketa ekonomi syari‟ah menjadi kewenangan mutlak peradilan Agama, di samping diakuinya keberadaan dewan syari‟ah nasioan (DSN) dan badan arbitrase syari‟ah nasional (Basyarnas) yang kedudukannya berada di bawah  majelis  ulama  Indonesia  diperlukan  ssosialisasi  yang  kuat  dan terintegrasinya  dengan  para  pemberi  bantuan  hukum.  (2)aspek  sistem  hukum dalam  meregulasi  aturan  hukum  perlu  evolusi  bertahap  dan  keterkaitan  antara
27 Gala  Perdana  Lubis,  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012 terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syari‟ah  di  Indonesia”  (Tesis:  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2014, hlm. 9
satu  undang-undang  dengan  undang-undang  yang  lain  sebelum  disahkannya undang undang atau produk hukum tersebut.

## b. Pelaksanaan  bantuan  hukum  melalui  arbitrase  syari’ah  dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah
prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  Basyarnas  dimulai  dengan penyerahan  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  menyelesaikan  persengketaan melalui  Basyarnas  sesuai  dengan  peraturan  prosedur  yang  berlaku.  Para  pihak yang bersengketa bersepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan islah (perdamaian)  tanpa  ada  suatu  persengketaan  berkenaan  dengan  perjanjian atas  pemintaan  para  pihak  tersebut.  Kesepakatan  ini  tercantum  dalam  klausa arbitrase.  Prosedur  arbitrase  dimulai  dengan  didaftarkannya  surat  permohonan para  pihak  yang  bersengketa  kepada  sekretaris  Basyarnas.  Berkas  permohonan tersebut  mesti  mencantumkan  alamat  kantor  atau  tempat  tinggal  terakhir  atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. 28
Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak. Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan juga apa yang dituntut. Pada dasarnya pengadilan agama  tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat dalam  perjanjian  arbitrase.  Dengan  adanya  suatu  perjanjian  arbitrase  tertulis, maka  perjanjian  itu meniadakan  hak  para  pihak untuk  mengajukan  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat  dalam  perjanjiannya  ke  pengadilan agama. 29
Mekanisme  bantuan  hukum  melalui  Arbitrase  merupakan  salah  satu alternatif  penyelesaian  sengketabagi  para  pihak.  Arbitrase  dipandang  sebagai pranata  hukum  yangpenting  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  luar peradilan.Penyelesaian  perkara  melalui  arbitrase  relatif  lebih  mudah dibandingkandengan  menyelesaikan  perkara  di  pengadilan  yang  bersifat formal.Tingkat formalitas dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrasedikategorikan  dengan  agak  formal/semi  formal.  Pada  gugatan  para pihakdisertakan pula ketentuan atau aturan-aturan selama sidang berlangsung.Namun  tahapan  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  yang  diatur dalamundang-undang  arbitrase.  Arbitrase  bersifat  tertutup  baik  dalam publikasimaupun hasil akhir.Adanya undang-undang arbitrase menunjukan bahwa peranarbitrase  dalam  bidang  perdagangan  maupun  usaha  baik  dalam tingkatnasional  maupun  internasional.  Kebebasan  otonomi  yang  sangat  luas dankerahasiaan yang sangat terjaga sangat diminati oleh para pengusaha,investor
28 Ahmad Djauhari, Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional (Basyarnas), hlm.58. 29 Cik  Basir, Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syari‟ahdi  Pengadilan  Agama, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.90.
dalam menyelesaikan  sengketa.  Banyaknya  kelebihan  yangdimiliki  oleh  arbitrase merupakan alasan bagi pengguna arbitrse dalammemilih menyelesaikan sengketa yang  sedang  dihadapi.  Sejalan  denganundang-undang  bantuan  hukum  juga terdapat  proses  memberi  bantuanhukum,  bukan  hanya  bersifat  formal/  litigasi tetapi  juga  semi  formal/  nonlitigasi  yang  artinya  keberadaan  regulasi  yang  ada pada undang undangbantuan hukum harusnya berjalan dengan baik sebagaimana amanat  Pasal  4  ayat  (2)  dan  pada  Pasal  9  poin  a,  b,  c.  menggambarkan bahwapemberi  bantuan  juga  memiliki  ikatan  hukum  agar  dapat  menjalankan perannya,  pelayanan  bantuan  hukum,  penyuluhan  hukum,  konsultasihukum  dan lain lain.
Lahirnya  Basyarnas,  sangat  tepat  karena  melalui  badan  arbitrase  tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan Syari‟ah Islam maka dapat diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam. 30 Badan arbitrase akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari  ruh ajaran dan akhlak Islam menuju jalan Ishlah. Disamping itu tujuan utama pendirian Basyarnas adalah sebagai berikut:
1) Memberikan  penyelesaian  yang  adil  dan  cepat  dalam  sengketa- sengketa  muamalah/perdata  yang  timbul  dalam  bidang perdagangan, industry, jasa dll.
2) Menerima  permintaan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu perjanjian tanpa adnya suatu sengketa , memberikan suatu pendapat yang  mengikat  mengenai  suatu  persoalan  berkenaan  dengan perjanjian tersebut. 31
Dalam prakteknya Basyarnas tak hanya diperuntukan bagi orang Islam saja, lebih  dari  itu  Basyarnas  terbuka  untuk  semua  kalangan  bagi  yang  memerlukan Dengan  begitu  Basyarnas  dapat  memposisikan  dirinya  sebagai  lembaga  yang mengedepankan  persamaan  untuk  memeberikan  solusi  bagi  orang  yang membutuhkan.  Meski  dalam  proses  pembelajaran  Basyarnas  tetap  memberikan rasa  kepedulian  yang  tinggi  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Atas  dasar  inilah keberadaan Basyarnas patut dijadikan panutan bagi setiap lembaga yang bergerak dibidang  perwasitan. 32 Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat secara  tertulis  adalahfinal  dan  mengikat  para  pihak  untuk  dilaksanakan  dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan agama dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 33
Terhadap  keputusan  arbitrase,  parapihak  dapat  mengajukan  permohonan pembatalan  apabila  putusan  tersebut  diduga  mengandung  unsur-unsur  sebagai
30 Mariam Darus Badrul Zaman Islam, Arbitrase dalam Islam, hlm.64.
31 M. Zein Effendi, Arbitrase dalam Syariat Islam, hlm. 72.
32 Ibid, hlm. 78. 33 Cik Basir, Op.Cit . hlm.65.
berikut:(1)  Surat  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan  setelah  putusan dijatuhkan,  diakui  palsu  atau  dinyatakan  palsu.(2)  Setelah  putusan  diambil ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  yang  disembunyikan  oleh  pihak lawan atau(3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 34
Permohonan  pembatalan  tersebut  harus  diajukan  secara  tertulis  ditujukan kepada ketua pengadilan agama, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung  sejak  hari  penyerahan  dan  pendaftaran  putusan  arbitrase  kepada panitera  pengadilan  agama.  Jika  permohonan  pembatalan  tersebut  dikabulkan, maka ketua Pengadilan Agama dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan menjatuhkan putusan pembatalan.Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan  banding ke  Mahkamah Agung yang memutuskan dalam  tingkat  pertama  dan  terakhir.  Mahkamah  Agung  juga  hanya  diberi  waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan banding tersebut. 35

## III. PENUTUP
Undang-Undang yang telah lahir berada ditengah masyarakat begitu banyak dalam  rangka  untuk  memberikan  ketertiban,  keamanan,  kenyamanan,  keadilan dan kepastian serta melindungi hak dasar. Hukumyang telah ada tersebut tentunya memiliki  kekhususan  fungsi  masing-masing,  seperti  yang  penulis  fokus  tentang analisis bantuan hukum melalui arbitrase dalam penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah. Maksudnya bahwa aturan yang terdapat dalam Undang-Undangtersebut yang paling inti adalah memberikan bantuan hukum sebagai alat dalam penegakan hukum  dan  keadilan,  akan  tetapi  tidak  akan  sinergisdari  sisi  konsep  maupun peraktik  yang  diorentasikan  kemaslahatan  jika  tidak  menerapkan  politik  yang islami  dan  mengimplementasikan  prinsipmaqosidd  syari‟ah.  Bantuan  hukum maupun  Basyarnas  dapat  terealisasisecara  ideal  ketika  subjek  pemberi  bantuan hukum,  para  penegak  hukum,lembaga  hukum  arbitrase  syari‟ah  (Basyarnas) berfungsi  dengan  baik.Fungsi  hukum  akan  terimplementasikan  jika  masyarakat memahami dan melaksanakannya, sebaliknya jika masyarakat kurang memahami bahkantidak  memahami  dan  tidak  melaksanakannya  tidak  mungkin  terlaksana. Maka  dengan  adanya  Undang-Undang  bantuan  hukum  jelas  dalam penyelenggaraan  bantuan  hukumnya  memiliki  kantor  dan  secretariattetap, memiliki pengurus dan program. Jadi masyarakat penerima bantuan hukum yang kesulitan  akan  dapat  memahami  dan  melaksanakanperaturan  jika  pemberi bantuan  hukum  maksimal  dalam  sosialisasi  penyuluhan  hukum  dan  maksimal dalam memberikan konsultasi hukum secara konsisten dan continue.
34 A. Rahmad Rosyidi, Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, hlm.189.
35 Ibid. hlm.191.
Keberadaan  Badan  Arbitrase  Syari‟ah  Nasional  (Basyarnas)  sebagai  salah satu  contoh  lembaga  arbitrase  Islam  yang  ada  di  Indonesia,  apabila  dilihat  dari aspek yuridis memunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al- Qur‟an,  As-Sunnah  dan  Ijma  Ulama.  Secara  historis  dapat  dikatakan  bahwa keberadaan  lembaga  Arbitrase  Islam  sudah  sejak  masa  Rasulullah  SAW  dan berkembang sampai sekarang dari Lemabaga Ad-Hoc menjadi Lembaga Permanen. Demikian  juga  secara  sosiologis  keberadaan  Arbitrase  Islam  merupakan kebutuhan  umat  dalam  menyelesaikan  setiap  terjadi  sengketa  di  antara  mereka yang  meliputi  masalah  politik,  peperangan,  perdagangan,  keluarga,  ekonomi  dan bisnis. Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan  proses  pengadilan,  Jadi  kedudukan  hukum  Badan  Arbitrase  Syari‟ah Nasional  (Basyarnas)  dalam  tata  hukum  Indonesia  memunyai  landasan  hukum yang  sangat  kuat.  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (Basyarnas)  sebagai lembaga  Arbitrase  Islam  dengan  status  badan  hukum  Yayasan  diberi  atau memunyai  kewenangan  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  bisnis  para  pihak sesuai dengan Peraturan Prosedur BadanArbitrase Syari‟ah Nasional (Basyarnas). Berdasarkan hukum positif yang berlaku  yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan119 ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat  (1)  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dibolehkan  melalui  lembaga Arbitrase.  Hal  demikian  juga  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.Begitu  juga  dengan keberadaan  Undang-Undang  Bantuan  hukum  diatur  secra  regulainya  yaitu Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Pasal  4  ayat  (2)  dan  Pasal  9  huruf  a,  b,c Beserta Pasal 14 dan lain lain.
Bagi  para  lembaga  Pelaksana  hukum  yang  menjalankan  produk  hukum seharusnya  memperhatikan  Politik  hukum  Islam  yang  menjadi  salah  satu  dasar yang  kuat  dalam  menghasilkan  produk  hukum  yang  bukan  hanya  untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tetapi  bertujuan  kemaslahatan  umat  yang dilaksanakan  dengan  tanggungjawab  dan  amanah  baik  di  dunia  maupun  akhirat. Seyogyanya  para  pemangku  kebijakan  yang  mengeluarkan  produk  Hukum  dapat Mengaplikasikan  sebuah  produk  hukum  kususnya  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang  bantuan  hukum  melalui  arbitrase  syari‟ah  dalam menyelesaikan  sengketa  perbankan  syari‟ah  harus  terevaluasi  dari  segi  konsep hukum  maupun  dari  perealisasiannya  karena  kebutuhan  masyaratkat  terus berkembang sesuai kebutuhan jaman.
Pengaturan bantuan hukum melalui arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bukan  hanya  diperuntukan  untuk  orang  miskin  tetapi  didalamnya  tersirat  juga penyelesaian  permasalahan  sifatnya  litigasi  dan  nonlitigasi  artinya  memiliki cakupan lebih luas untuk dapat diterapkanyang mestinya bukan hanya pada para penegak  yang  memahami  aturan  hukum  tapi  masyarakat  juga  harus memahaminya dengan maksimal

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
A.Rahmad  Rosyidi, Arbitrase  dalam  Perspektif  Islam, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002 .
Abdurahman, Aspek-Aspek  Bantuan  Hukum  di  Indonesia, Cendana  Perss,  Jakarta, 1983.
Ahmad Djauhari, Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional (Basyarnas).
Ahmad  Syafii  Maarif, Islam  dan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara, Pustaka  LP3IS Indonesia, Jakarta, 2006.
Asadullah  Al-Faruq, Hukum  acara  peradilan  Islam, (Yogyakarta:  PT  Pustaka Yudistia, 2009).
Bambang Sunggono,  dan  Aries  Harianto, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
Candra  Irawan, Aspek  Hukum  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan  (Alternative  Dispute  Resolution)  di  Indonesia, Mandar  Maju, Bandung, 2010.
Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari‟ahdi Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2009.
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, Pustaka Setia, Bandung 2012.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 3, Lentera Hati, Jakarta, 2012.
M. Zein Effendi, Arbitrase dalam Syariat Islam.
MA, dkk, Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, MA, Jakarta, 2008.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Mariam  Darus  Badrul  Zaman  Islam, Arbitrase  dalam  Islam, Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994.
Moh.  Mahfud  MD, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia, Gama  Media, Yogyakarta, 1999.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 -terjemahan, AL-Ma‟arif, Bandung, 1987.
Sopar  Maru  Hutagalung, Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju SatuSistem Nasional, Bandung:Alumni.
Zainuddin Maliki, Politikus Busuk : Fenomormena Insensibilitas Moral Elite Politik, Galang Press, Yogyakarta, 2004.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1991  tentang  Arbitrase  dan  alternatife penyelesaian sengketa
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2010

## Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

## C. Sumber Lain
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2011,  “  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum”,  http://www.bphn.go.id/bantuanhukum/ undang.php, diakses tanggal 01 Mei 2020
http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014 posbakumbertambah-5-menjadi-74- 111.html, pada tanggal 20 Mei 2020
Gala  Perdana  Lubis,  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU- X/2012  terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syari‟ah  di  Indonesia” (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2014.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  3  BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang  memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini  berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya  dengan  format  footnote.  Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta. 1994,  hlm.  19.  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi  bersifat alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  kota  terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam  hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.