## METODOLOGI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

## Al Fakhri Zakirman

## Abstrak
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen dan aspiratif. Dalam khittah pengabdiannya salah satu peran MUI adalah pemberi fatwa (al- iftâ’). Fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam yang ditanyakan oleh mustafti (peminta fatwa). Dalam menghasilkan sebuah fatwa, MUI menggunakan metodologi yang ditempuh oleh jumhur (mayoritas) ulama. Menjadikan al- Quran, sunnah, ijma’ dan qiyas sebagai dalil. Menjadikan pendapat mazhab (Abu Hanifah, Malik, Al- Syâfi’i dan Ahmad) sebagai patokan utama. Melakukan tarjih (memilih salah satu pendapat yang paling kuat) jika pada masalah tersebut ada beberapa pendapat. Apabila masalah yang dibahas belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya, maka MUI menggunakan metode takhrij (menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan yang sudah pernah dibahas ulama klasik). Jika tidak memungkinkan takhrij, MUI melakukan ijtihad kolektif. Dalam pengambilan sebuah hukum MUI sangat mempertimbangkan aspek kekuatan dalil dan
aspek kemaslahatan bagi umat.

## Kata Kunci : fatwa, metodologi, MUI
A. Pendahuluan
Setiap produk fiqh yang dihasilkan oleh para pakar hukum Islam, pasti  melewati  proses ijtihad .  Proses ijtihad  berjalan  dengan  benar  jika memiliki metodologi yang benar.
Metodologi  dalam  hukum  Islam  adalah ushul  fiqh,  setiap  produk  fiqh  pasti mempunyai dasar-dasar ushul fiqh.
Ilmu ushul fiqh pertama kali ditulis oleh Imam Al-Syâ fi’i (204 H). Lalu ilmu ini berkembang ditandai dengan munculnya kitab-kitab  ushul  fiqh  populer  pada periode  setelah  Imam  Al-Syâ fi’i,  seperti:
Al-Burhan karya  Imam  Al-Juwainî, Al- Mustashfâ karya  Imam  Al-Ghazalî, Al- Mahshûl karya  Imam  Al-Râzi,  dan  lain- lain.
Dalam  khazanah keilmuan  Islam, menurut M. Atho Mudzhar dalam pengantarnya  pada  buku  yang  berjudul, “ Problematika  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer ”, ushul  fiqh  setidaknya memiliki empat produk hukum yaitu: fiqh, fatwa, qadl â ’ (yurisprudensi) dan perundang-undangan
(Zein, 2005
: XXVII ) .
Fiqh  adalah  ilmu  tentang  hukum syar a’ (Baca:  Islam)  yang  berkaitan dengan  amalan  nyata  seorang  hamba yang  diambil  dari  dalil-dalil  secara  rinci (Al-Minyawi,  2011  :5).  Sedangkan  fatwa adalah  memberi  penjelasan  tentang hukum syara’ (Islam) pada suatu persoalan,  sebagai  bentuk jawaban  bagi peminta  fatwa,  baik  itu  peminta  fatwa teridentifikasi  atau  tidak,  individu  atau kelompok  (Al-Qaradlâwi,  1988 : 11 ).
Adapun qadl â ’ (yurisprudensi)  adalah keterangan tentang hukum syara’ (Islam) dengan ketentuan yang mesti diikuti (Ibn Qayyim, 1973 :36).
Fatwa  memiliki  dimensi  yang cukup luas dalam kehidupan bermasyarakat,  lebih  luas  dari qadl â ’.
Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  fatwa, mencakup  seluruh  sendi  kehidupan beragama. Sendi kehidupan agama yang dimaksud  antara  lain:  masalah  akidah, pokok-pokok  agama,  dan  hukum-hukum fiqh (Al-Asyqar, 1976 :24).
Seorang  ahli  agama,  seperti kiyai,  ustadz  atau  lainnya,  menjadi rujukan  dalam  setiap  persoalan  agama yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Oleh karena itu seorang mufti (pemberi fatwa) harus  terkualifikasi  dengan  baik.  Al- Mâliki mengutip pendapat Ibn al- Sam’ânî,  mengatakan  bahwa  seorang mufti  mestilah memiliki tiga syarat, yaitu: mampu berijtihad, adil (berintegritas) dan
tidak menggampangkan persoalan. Menggampangkan persoalan terlihat pada dua kondisi: Pertama , menggampangkan  pada  proses  ijtihad dengan  hanya  mencukupkan  ijtihadnya dengan dalil-dalil prematur. Kedua , mencari hal-hal yang paling ringan dalam beragama  atau  biasa  disebut  dengan tatabbu’  al-rukhash (Al-Mâliki,  1998  :13- 14).
Sedangkan Al-Syirâzî dalam kitab al-L uma’  fi  Ushûl  al-Fiqh, menyebutkan bahwa  seorang  mufti  harus  mengetahui sumber  hukum  Islam  yaitu  Al-Quran, secara  khusus  yang  berkaitan  dengan ayat-ayat  hukum,  halal  dan  haram. Begitu juga  ia  mesti  mengetahui  sunnah Nabi  SAW,  terkhusus  yang  berkaitan dengan  hadits-hadits  hukum.  Selain  itu, ia  juga  harus  memahami  hal-hal  yang berkaitan  dengan  pemahaman  nash- nash  Al-Quran  dan  Sunnah  seperti: al- haqîqah dan al-maj â z , al- ‘ â am dan al- kh â sh , al-mujmal dan al-mufashhal , al- muthlaq dan al-muqayyad , al-manthûq dan al-mafhûm ,  pemahaman  bahasa, ilmu  nahwu,  hal-hal  yang  berkaitan dengan  perbuatan  Nabi, al-n â sikh dan al-mansûkh ,  ijmâ ’  ulama,  memahami qiyas dan cara menggunakannya, mengetahui  urutan  dalil  serta  cara menentukan  dalil  yang  paling  kuat. Seorang mufti harus mempunyai integritas,  dapat  dipercaya  dan  tidak
menggampang-gampangkan
urusan agama  (Al-Syirâzî,  1995  :254-255). Imam  Al-Syâthibî  menambahkan  syarat “moderat”,  bagi  seorang  mufti  dalam memberi  fatwa  kepada  masyarakat. Tidak  membebani  mereka  dengan  fatwa yang ekstrim dan juga tidak menjerumuskan  mereka  pada  fatwa yang liberal (Al-Syâthibî, 2003 :276).
Penjelasan  para  pakar  ushul  fiqh di  atas  memberi  kesimpulan  bahwa seorang  mufti  mesti  memiliki  kapasitas keilmuan  hukum  Islam  yang  mumpuni, memiliki  integritas  moral  yang  baik.  Di samping  itu  juga  seorang  mufti  mesti mengetahui  secara  utuh  kondisi mustafti (peminta  fatwa),  sehingga  fatwa  yang  ia berikan moderat dan tepat.
Di Indonesia, peran iftâ ’ (pemberi fatwa)  banyak  diperankan  oleh  Majelis Ulama Indonesia. MUI adalah organisasi keagamaan  yang  bersifat  independen, tidak  berafiliasi  kepada salah  satu  partai politik,  mazhab  atau  aliran  keagamaan Islam yang ada di Indonesia. (Azra, 2000 :65).  Dalam  khittah  pengabdiannya,  MUI memiliki  lima  fungsi  dan  peran  utama, yaitu:  1)  Sebagai  pewaris  tugas-tugas para Nabi; 2)  Sebagai pemberi fatwa;  3) Sebagai  pembimbing  dan  pelayan  umat; 4) Sebagai perbaikan ( islâh) dan pembaharuan (al-tajdîd) , dan 5) Sebagai penegak  amar  ma’ruf  dan  nahi  munkar (Mudzhar, 1993 :63).
Di beberapa negara-negara Arab,
Seperti: Mesir, Jordania, Libanon,
Palestina,  Arab  Saudi,  fungsi iftâ’ (pemberi fatwa) diperankan oleh lembaga fatwa negara yang diketuai oleh seorang  mufti  agung.  Seorang  mufti agung, haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Mesir misalnya, penentuan  seorang  mufti  dilakukan secara  demokratis  oleh  para  ulama senior  dari  Universitas  Al-Azhar,  Kairo. Presiden hanya menyetujui hasil keputusan tersebut.
Sedangkan  di  Indonesia  MUI tidak  terlembaga  di  bawah  pemerintah. Sehingga Lebih independen dan aspiratif.  MUI  berposisi  sebagai  mitra stategis pemerintah yang saling memberikan manfaat. Hal ini diungkapkan  oleh  mantan  Ketua  Umum MUI  Prof.  Dr.  Din  Syamsudin  di  acara pembukaan  Munas  IX  MUI  di  Surabaya. “Simbiosis mutualisme antara pemerintah  dengan  ummat  Islam  (MUI) tampak  dari  kebijakan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  di  hari terakhirnya menjabat presiden, 24 Oktober 2014, yang menetapkan anggaran MUI pusat berasal dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  dan  MUI  daerah  dari APB Daerah
(APBD) provinsi/
kabupaten,” Lalu ia menegaskan:
“Yakinlah bahwa umat Islam di Indonesia
akan  mendukung  kebijakan  pemerintah selama  kebijakan  itu  berlandaskan  pada nilai-nilai  keagamaan,  khususnya  Islam ” (www.dmi.or.id).
Belakangan  fatwa  MUI  kembali terdengar  nyaring.  Beberapa  fatwanya menjadi  sorotan  publik,  seperti:  sikap keagamaan  MUI  terkait  pernyataan Gubernur  DKI  tentang  Al  Maidah  51, fatwa  perihal  shalat  jumat  di  tempat selain  di  masjid.  Terakhir,  fatwa  tentang penggunaan  atribut  keagamaan  non- muslim oleh muslim/muslimah.
Tulisan  singkat  ini  mencoba menjelaskan  tentang  pengertian  fatwa dan  metodologi  yang  digunakan  oleh MUI dalam menghasilkan fatwa- fatwanya.
B. Antara Fatwa, Qadlâ ’ dan Ijtihad
Kata  fatwa  dalam  bahasa  Arab biasa  disebut  juga  dengan al-futyâ atau al-fatwâ. Sedangkan  memberi  fatwa digunakan  kata al- ifta’ yang  merupakan bentuk  masdar  dari  kata  kerja aftâ-yuftî artinya  menjelaskan  dan  menerangkan. Contoh: aftâ  al- ‘âlim orang  alim  itu memberi penjelasan (Ibn Manzhûr, 1414 H :147). Sedangkan kata al-futyâ adalah bentuk  lain  dari  kata al-fatwâ dua  kata yang  memiliki  makna  sama.  R â ghib  al- Asfah â ni  menyebutkan  bahwa  kata al- futyâ dan al-fatwâ adalah  jawaban
terhadap  persoalan-persoalan  hukum (Al-Asfah â ni, 1412 H :625).
Bisa  disimpulkan  bahwa  fatwa adalah jawaban dari pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan kepada seorang  mufti  (pemberi  fatwa)  oleh mustafti (peminta  fatwa).  Sedangkan al- iftâ ’ adalah proses memberikan penjelasan fatwa oleh seorang mufti.
Defenisi  fatwa  menurut  para pakar  ushul  fiqh  tidak  jauh  berbeda dengan  pengertian  fatwa  menurut  ahli bahasa.  Al-Qarâfi  mendefinisikan  fatwa dengan  memberi  keterangan  tentang hukum  Allah  Swt,  baik  yang  bersifat mulzim (wajib  diikuti)  atau  tidak.  (Al- Qarâfi,  1994  :121).  Sedangkan  Ibnu Hamdan  menyebutkan  bahwa  fatwa adalah menyampaikan penjelasan tentang hukum syara ’ (Islam)
berdasarkan  dalil syar’i .  (Ibn  Hamdan,
1397 H : 4) .
Syeikh Al-Qaradlâwi memperjelas defenisi  fatwa  dengan  menambahkan unsur mustafti (peminta  fatwa).  Fatwa adalah  memberi  penjelasan  tentang hukum syara’ (Islam) pada suatu persoalan  sebagai  bentuk  jawaban  bagi peminta  fatwa  baik  itu  peminta  fatwa teridentifikasi atau tidak,  baik itu  individu atau kelompok. (Al-Qaradlâwi, 1988 : 11 ).
Dapat  disimpulkan  bahwa  fatwa adalah  memberi  penjelasan  tentang hukum syara ’  (Islam)  berdasarkan  al-
Quran,  sunnah,  ijmâ ’,  qiyâs  atau  dalil- dalil syar’i yang  lain  untuk  menjawab pertanyaan mustafti (peminta  fatwa).
Terlepas  apakah  peminta  fatwa  adalah individu,  kelompok  atau  lembaga.  Fatwa juga  tidak  mempunyai  kekuatan  yang mengikat kepada mustafti .
Adapun  Q adl â ’  terambil  dari bahasa Arab. Bentuk masdar dari qadla- yaqdli
berarti menetapkan, menyelesaikan, melaksanakan, menciptakan  dan  kematian.  Sedangkan qadl â ’  menurut  pakar  ushul  fiqh  adalah menyampaikan  hukum syara’ (Islam) dengan  ketentuan  harus  diikuti  (Ibn Qayyim, 1973 :36).
Defenisi  ini  masih  umum  karena tidak menyoroti kewenangan yang dimiliki  oleh  seorang q â dli ,  hanya menyebutkan  kewajiban  seorang  yang diputus perkara. Ibn Khaldun menyebutkan  defenisi  yang  lebih  jelas tentang qadlâ’ (yurisprudensi). Qadl â ’ adalah  jabatan  yang  bertujuan  untuk memutuskan segala bentuk persengketaan
di masyarakat, mencegah  segala  bentuk  dakwaan, memutus  segala  bentuk  perselisihan. (Ibn Khaldun, 1984 :173).
Defenisi ini lebih tegas menyebutkan  tentang  wewenang  dan posisi seorang q â dlî . Q adl â ’ (yurisprudensi) dan fatwa memiliki persamaan.  Di  antaranya  adalah qadla’
dan  fatwa  sama-sama  memberikan penjelasan tentang hukum syara’ (Islam).
Di  samping  itu  hukum  yang  dilahirkan oleh qadl â ’ dan  fatwa  sama-sama memiliki dasar-dasar ushul fiqh.
Namun  keduanya  juga  memiliki banyak perbedaan.di antaranya:
Pertama, Fatwa adalah penjelasan tentang  hukum syara’ (Islam)  tanpa mengikat mustafti secara hukum. Sedangkan seorang yang diputus perkaranya  terikat  oleh  keputusan  yang diambil  oleh  qâdli. Kedua, Qadl â ’ (Yurisprudensi) tidak bisa dibatalkan oleh fatwa,  sedangkan  fatwa  bisa  dibatalkan baik  oleh  fatwa  yang  lain  atau  oleh putusan peradilan. Ketiga, Qadl â ’ (Yurisprudensi) disampaikan secara lisan atau  tertulis,  sedangkan  fatwa  bisa berbentuk  lisan,  tulisan,  perbuatan  atau isyarat. Keempat, Seorang q â dli terikat pada argumentasi, keterangan dan bukti- bukti yang dihadirkan kepadanya, sedangkan seorang mufti boleh memberi fatwa  tanpa  memiliki  bukti-bukti  di hadapannya (Ibrahim, 2007 :46-49).
Fatwa  juga  memiliki  kemiripan dengan  ijtihad.  Karena  berfatwa  sama dengan berijtihad. Ijtihad adalah mengeluarkan semua kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ (Islam) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dengan cara istinbath (Melahirkan
hukum  dengan  dalil)  (Al-Syaukani,  1999 :205).
Sebagian pakar ushul fiqh seperti:  al-Syaukâni,  Ibn  Rusyd,  Rasyid Ridhâ,  Wahbah  Zuhaili  beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara fatwa dan  ijtihad,  karena  seorang  mufti  pasti seorang  mujtahid.  Namun  jika  dilihat lebih  jauh,  fatwa  dan  ijtihad  berbeda. Fatwa  lebih  khusus  dari  ijtihad.  Berikut perbedaan fatwa dan ijtihad:
Pertama, Objek  ijtihad  adalah hukum syara’ (Islam)  yang  bersifat zhanni (tidak  pasti),  sedangkan  fatwa objeknya  lebih  umum,  sesuai  dengan kebutuhan mustafti (peminta  fatwa).
Kedua, Seorang mujtahid ketika melakukan istinb â th (mencari  sebuah hukum)  tidak  memperhatikan  kondisi individu  per  individu,  hanya  fokus  pada masalah.  Sedangkan  seorang  mufti ketika mengeluarkan fatwa mesti memperhatikan  hal-hal  yang  meliputi masalah  dan  kondisi mustafti (peminta fatwa) . Ketiga, Fatwa  biasanya  berawal dari  pertanyaan  masalah  yang  dialami oleh mustafti sedangkan  ijtihad  bersifat lebih  umum,  baik  masalah  yang  telah terjadi  ataupun  belum  (Ibrahim,  2007 :63-65).
C. Fatwa dan Sikap Keagamaan

## Majelis Ulama Indonesia
Majelis  Ulama  Indonesia  adalah wadah yang dibentuk untuk menghimpun
para  ulama, zuama dan  cendekiawan muslim  Indonesia  guna  menyatukan gerak  dan  langkah-langkah  umat  Islam Indonesia  dalam  mewujudkan  cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri  pada  tanggal  7  Rajab  1395  H bertepatan  dengan  tanggal  26  Juli  1975 di  Jakarta,  lahir  dari  hasil  pertemuan musyawarah ulama se-Indonesia. (Sekretariat MUI, 1995 :13).
Dalam  khittah  pengabdiannya salah  satu  fungsi  dari  Majelis  Ulama Indonesia adalah sebagai pemberi fatwa ( al- iftâ’ ) kepada umat Islam atau pemerintah,  baik  diminta  maupun  tidak diminta. Berdasarkan informasi yang  dirilis  oleh  website  resmi  MUI, setidaknya  ada  4  jenis  fatwa  yang dikeluarkan oleh MUI:
1.  Fatwa Komisi Fatwa MUI.
Adalah  fatwa  yang  dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI setelah melakukan  pengkajian  terhadap  suatu permasalahan.  Beberapa  fatwa  paling anyar  yang  dihasilkan  oleh  komisi  fatwa adalah  hukum menggunakan  atribut  non muslim,  fatwa  perihal  shalat  jumat  di tempat selain mesjid, dan lain-lain.
Sebelum membahas sebuah masakah,  komisi  fatwa  terlebih  dahulu mendengarkan  dan  mempertimbangkan pendapat  para  ahli  dalam  bidang  yang berkaitan  dengan  masalah  tersebut, Sehingga fatwa yang dihasilkan tepat.

## 2.  Fatwa Dewan S yari’ah Nasional MUI
Dewan  Syariah  Nasional  MUI dibentuk  dalam  rangka  mewujudkan aspirasi  umat  Islam  mengenai  masalah perekonomian.  Mendorong  penerapan ajaran
Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan  sesuai  dengan  tuntunan syariat Islam.
Di antara tugas yang diamanahkan  kepada  Dewan  Syariah Nasional  adalah  mengeluarkan  fatwa tentang  ekonomi  syariah  untuk  dijadikan pedoman  bagi  regulator  dan  praktisi. Beberapa  fatwa  yang  dihasilkan  oleh Dewan  Syariah  Nasional  MUI  adalah wakaf  manfaat  asuransi  dan  manfaat investasi  pada  Asuransi  Jiwa  Syariah, sertifikat deposito syariah dan lain-lain.
3.  Fatwa Hasil Munas MUI
Musyawarah Nasional MUI adalah forum nasional lima tahunan MUI, dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang  dikeluarkan  oleh  MUI  ketika pelaksanaan  Munas.  Pada  pelaksanaan Munas  terakhir  di  Surabaya  tahun  2015, beberapa  fatwa  yang  dihasilkan  antara lain:  fatwa  kriminalisasi  hubungan  suami isteri  dan  fatwa  tentang  pendayagunaan harta  zakat,  infaq,  sedekah  dan  wakaf untuk  pembangunan  sarana  air  bersih dan sanitasi.
4. Fatwa Ijtima’ Ulama
Fatwa  ijtima’  ulama  adalah  hasil pertemuan  seluruh  komisi  fatwa  se- Indonesia  untuk  membahasa  masalah- masalah strategis  kebangsaan dan keummatan. H asil ijtima’ terakhir dilaksanakan  pada  tahun  2015  di  Tegal Jawa Tengah. Di antara keputusan fatwa yang dihasilkan adalah tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janji,  kriteria pengkafiran, radikalisme  agama,  pemanfaatan  tanah untuk  kesejahteraan  umat  dan  bangsa, penyerapan  hukum  Islam  ke  dalam hukum nasional.
Fatwa  ijtima’  ulama  ini  memiliki posisi  yang  lebih  kuat  karena  ini merupakan  hasil  pembahasan  yang dilakukan  oleh  ulama  se-Indonesia,  bisa disebut hasil ini dengan ijma’ lokal.
Adapun  Sikap  Keagamaan  MUI menurut  Wakil  Ketua  Umum  MUI  M Zainut  Tauhid  memiliki  kedudukan  yang lebih  tinggi  dari  fatwa  yang  dihasilkan oleh  komisi  fatwa,  karena  fatwa  hasil komisi  fatwa  dibuat  dan  ditandatangani oleh  ketua  dan  sekretaris  komisi  fatwa. Sedangkan,  sikap  keagamaan  tersebut dibahas  di  rapat  pimpinan  MUI  dan ditandatangani  oleh  Ketua  Umum  dan Sekretaris  Jenderal.  Sikap  Keagamaan yang  pernah  dikeluarkan  oleh  MUI adalah  sikap  terkait  “Pernyataan  Basuki

## Tjahaya  Purnama”  pada  tanggal  11
Oktober 2016.  (www.republika.co.id).

## D. Metodologi  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia
Secara umum MUI sudah menyusun  Pedoman  Penetapan  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  U- 596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut  disebutkan  bahwa  setiap  fatwa harus  berupa  pendapat  hukum  yang mempunyai  dasar-dasar  paling  kuat  dan membawa  maslahat  bagi  umat.  Dasar- dasar  yang  dijadikan  pegangan  dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits,  ijma ’,  qiyas  dan  dalil-dalil  hukum lainnya.
Dasar pijakan MUI dalam menghasilkan  sebuah  fatwa  di  atas adalah ijmâ’  ulama.  Imam  Al-Syâfi’i dalam  kitab  Al-Risalah  menyebutkan, “Tidak boleh seorang pun sampai kapan pun  berbicara  tentang  apapun  yang berkaitan  dengan  halal  dan  haram melainkan  harus  memiliki  dasar  ilmiah. Dasar ilmiah sebuah masalah adalah  al- Quran,  sunnah,  ijmâ ’  dan  qiyas"  (Al- Syâ fi’i, 1940 :37). Ibn Qayyim menyebutkan  bahwa  keempat  dalil  ini sudah disepakati dan tidak ada perbedaan  disana,  karena  keempatnya saling mendukung dan saling membenarkan. (Ibn Qayyim, 1973 :33).
MUI  dalam  fatwanya  juga  tidak menolak  dalil-dalil  hukum  selain  yang
disepakati  para  Ulama,  seperti: istihsan , istishab , sad  al- dzari’ah dan  dalil-dalil lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama.
Lebih lanjut MUI dalam membahas  masalah  terlebih  dahulu memperhatikan  dan  mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha terdahulu. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk
istidlal -nya, dan mempertimbangkan yang paling maslahat bagi umat.
Jika  masalah  tersebut  hanya terdapat  satu  pendapat  saja,  maka  MUI (dalam  hal  ini  komisi  fatwa  atau  tim khusus)  dapat  mengambilnya  sebagai keputusan  fatwa.  Hukum  yang  sudah disepakati melalui ijmâ ’ ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati  satu  hukum,  tidak  boleh seorang  pun  yang  keluar  dari  pendapat tersebut (Ibn Taimiyah, 1407 H: 10).
Para ulama yang sudah menyepakati  sebuah  hukum  melalui ijmâ ’,  tidak  diperkenankan  untuk  keluar dari  yang  sudah  ia  sepakati.  (Ibn  Najjâr, 1980  :249).  Begitu  juga  bagi  generasi berikutnya  tidak  boleh  keluar  dari  yang sudah  disepakati  oleh  para  Ulama sebelum  mereka  pada  masalah  yang sama. (Al-Syâ fi’i, 1940 :472).
Namun  jika  ternyata  lebih  dari satu pendapat, MUI melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih
(menguatkan  satu  pendapat).  Pendapat yang  memiliki  dasar  paling  kuat  dan maslahat paling besar untuk ummat akan dipilih  sebagai  keputusan  fatwa. Tarjih adalah  menetapkan  sesuatu  lebih  kuat dari  yang  lain,  Al-Râzi  dalam  kitab  al- Mahshûl  menyebutkan  bahwa tarjih adalah memperkuat salah satu pendapat yang  ada  setelah  mengetahui  mana yang  memiliki  dasar  paling  kuat,  lalu menggunakannya dan mengabaikan pendapat  yang  lemah.  (Al-Râzi,  1400  H :397).
Tarjih merupakan sebuah keniscayaan  karena  tidak  semua  hukum syariat  ditetapkan  dengan  dalil qath’î (pasti).  Banyak  dalil-dalil  yang  ada  pada syariat memiliki dalil zhanni (tidak pasti), baik secara pemahaman teksnya maupun  proses  periwayatannya.  Oleh karena  itu  muncul  banyak  pendapat dalam  memahami  satu  masalah.  Ketika ada perbedaan pendapat, seorang mujtahid  perlu  menentukan  satu  dari banyak  pendapat  yang  akan  digunakan dalam  beramal.  Memilih  pendapat  yang paling  kuat  ini  lah  yang  biasa  disebut dengan tarjih .
Beramal dengan dalil yang paling kuat  menurut  sebagian  besar  ulama hukumnya wajib. Sebaliknya, tidak boleh beramal  dengan  dalil  dan  dasar  hukum yang lemah. (Al-Aâmidî, 1387 H :257).
Di  antara  dasar  yang  digunakan oleh  pendapat  pertama  adalah  ijmâ ’ Sahabat.  Mereka  berpendapat  bahwa sahabat  Nabi  sepakat  untuk  beramal dengan  dalil  yang  lebih  kuat.  Hal  ini tampak  di  beberapa  riwayat  yang bertentangan.  Seperti  perkara  mandi junub. Ada dua riwayat yang bertentangan dalam masalah ini. Riwayat  pertama  adalah  riwayat  Aisyah Ra.  Riwayat  kedua  adalah  riwayat  Abu Hurairah Ra.
Pada riwayat
Aisyah Ra, disebutkan  bahwa  mandi junub wajib bagi  suami  istri  setelah  berhubungan badan.  Baik  itu inzâl (keluar  mani)  atau tidak.  Sedangkan  pada  riwayat  Abu Hurairah  Ra  mandi  diwajibkan  ketika inz â l saja.
Para  sahabat  mentarjih  riwayat Aisyah  Ra,  karena  dianggap  lebih mengetahui tentang rumah tangga Rasul.  Jika tarjih dan  beramal  dengan dalil  yang  paling  kuat  tidak  diperlukan, pasti para sahabat tidak melakukan tarjih terhadap  riwayat-riwayat  tersebut.  (Al- Hifnâwi, 1987 :291).
Sebagian  yang  lain  berpendapat bahwa jika ada dua dalil yang bertentangan,  seorang  mujtahid  tidak perlu men- tarjih salah satu dari keduanya. Pilihannya hanya dua. Pertama:  memilih  salah  satu  tanpa melihat  mana  yang  paling  kuat.  Kedua:
tidak  melanjutkan  proses  ijtihadnya.  (Al- Isnâwi :156).
Dalil yang mereka gunakan adalah al-Hasyr ayat  2.  Artinya: “ Maka ambillah  pelajaran  wahai  orang-orang yang  berakal ”. Ayat  tersebut  adalah perintah  untuk  berpikir  dan  mengambil pelajaran. Tanpa ada pembedaan terhadap  dalil  yang  kuat  atau  yang lemah.
Al-Aâmidi menjawab bahwa kesimpulan  yang  diambil  dari  ayat tersebut  tidak  bertentangan  dengan perintah  untuk  memakai  dalil  yang  lebih kuat.  Karena  ayat  tersebut  perintah untuk  berpikir  secara  umum.  (Al-Aâmidi, 1387 H :257).
Dalam  melakukan tarjih seorang mujtahid  perlu  memperhatikan  rambu- rambu  umum tarjih .  Adapun  rambu- rambu  yang  perlu  diperhatikan  sebagai berikut:
1. Tarjih tidak  diperkenankan  pada  dalil-
dalil  yang qath’i (pasti).  Dalil qath’i tidak  akan  melahirkan  perbedaan pendapat.  Jika  tidak  ada  perbedaan pendapat maka tidak ada tarjih. Al- ‘Abbâdi  menyebutkan  “dua  dalil yang qath’i (pasti),  baik  dalil  akal
ataupun naqli tidak akan
bertentangan. Jika bertentangan mesti  salah  satu  dari  keduanya me nasakh (membatalkan)  dalil  yang lain. (Al- ‘Abbâdi, 1356 H :148).
Begitu  juga  jika  salah  satu  dari  dalil tersebut zhanni (tidak pasti) dan yang kedua qath’i (pasti) dalam  kondisi seperti  ini  secara  otomatis  dalil  yang qath’i lebih  didahulukan  dibanding dalil yang zhanni.
2. Tarjih dilakukan jika tidak memungkinkan untuk mengkompromikan  dua  dalil  yang bertentangan. Karena dengan mengkompromikan
berarti mengamalkan  dua  dalil  yang  ada. Mengamalkan dua dalil jauh lebih baik dari pada mengamalkan satu dalil dan mengabaikan dalil yang lain.
Tetapi  menurut  ulama  hanafi  bahwa tarjih lebih baik dari pada mengkompromikan dua dalil. (Madkûr, 1395 H :321).
3. Tarjih bisa  menggunakan  dalil  yang paling banyak. Artinya semakin banyak  dalil  dari  satu  pendapat  akan semakin kuat pendapatnya.
Bila  ada  dua  dalil  yang bertentangan, sama-sama  kuat,  lalu  ditemukan  dalil ketiga  yang  menguatkan  salah  satu dari dua dalil tersebut maka dalil baru ini dianggap tarjih . (Al-Isnâwi :164).
Selanjutnya jika dalam pembahasannya  MUI  tidak  menemukan pendapat  terdahulu  dari  para  ulama, berarti  tidak  ada tarjih .  MUI  melakukan metode ilhaq  al- masail  bi  nazha’iriha
(menganalogikan  dengan  masalah  yang serupa) jika  memungkinkan.  Metode  ini dilakukan dengan memperhatikan mulhaq  bih (masalah  yang  belum dibahas  ulama) ,  mulhaq  ‘alaih (masalah yang sudah dibahas ulama) dan wajh al- ilhaq- nya (bentuk persamaannya).
Metode  ini  lebih  dikenal  dengan istilah takhrij .  Secara  sederhana takhrij adalah  menganalogikan  masalah  yang tidak  pernah  dibahas  oleh  para  ulama dengan  masalah  yang  sudah  pernah dibahas  oleh  para  ulama.  Istilah takhrij lebih  populer  digunakan  oleh  para pengkaji hadits, sedangkan dalam kajian-kajian  fiqih-ushul  fiqih  terminologi takhrij belum  banyak  dipahami  oleh sebagian sarjana muslim apalagi masyarakat awam.
Takhrij menurut  pengkaji  ushul fiqih terbagi menjadi tiga macam: 1. Takhrij  al-ushûl  min  al-furû ’ adalah menemukan dasar-dasar hukum Islam  yang  digunakan  oleh  imam- imam fiqih dengan cara
mengumpulkan  dan  mengkaji  produk hukum  fiqih  mereka.  (Al-Bahsain, 1414 H :19).
Takhrij jenis  ini  biasa  digunakan  oleh pengikut  mazhab  Abu  Hanifah  untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan  Imam  Abu  Hanifah  dalam menetapkan  sebuah  hukum.  Hal  ini
disebabkan  karena  Abu Hanifah semasa hidup  tidak mewariskan dasar-dasar pengambilan hukum kepada  murid-muridnya.  Sehingga para  penerus  mencari  sendiri  dasar yang  digunakan  oleh  Abu  Hanifah melalui  produk  hukum  fiqih  yang beliau hasilkan.
2.  Takhrij  al-furû ’  ‘ala  al-ushûl menurut pengkaji  ushul  fiqih  adalah  ilmu  yang membahas tentang illat (alasan dasar) atau  sumber- sumber  hukum  syar’i yang dijadikan sebagai rujukan hukum-hukum furû ’ (cabang)  untuk menjelaskan  sebab-sebab  perbedaan ulama, atau menjelaskan hukum yang tidak  terdapat  pada  literatur-literatur imam  mazhab  baik  pada  kaedah- kaedah  fiqih  atau  ushul  fiqih  mereka. (Al-Bahsain, 1414 H :51).
3.  Takhrij  al-furû ’  ‘ala  al-furû’ menurut pengkaji ushul fiqih adalah memindahkan hukum sebuah masalah  kepada  masalah  lain  yang serupa. (Taimiyah, 2001 :948).
Takhrij model  ini  sering  digunakan oleh ulama kontemporer dalam mencari hukum dari sebuah masalah, biasanya  dengan  menganalogikan masalah  yang  baru  kepada  masalah yang  lama  yang  sudah  diteliti  oleh para  ulama  klasik,  lalu  mengambil hukumnya  dan  menerapkan  hukum tersebut kepada masalah yang baru.
Takhrij yang  dilakukan  oleh  MUI adalah  bentuk takhrij ketiga  yaitu takhrij al-furû ’ ala al-furû’. Metode ini berpatokan  pada  pendapat  yang  pernah dibahas  oleh  para  ulama  terdahulu.
Metode ini dilakukan dengan memperhatikan mulhaq  bih,  mulhaq ‘alaih dan wajh  al-ilhâq- nya.  Jika takhrij juga  tidak  dapat  dilakukan,  maka  MUI (dalam  hal  ini  komisi  fatwa)  melakukan ijtihad  jamâ ’i ( pendapat  kolektif)  dengan menggunakan  kaidah-kaidah  ushul  fiqh dan fiqh.
Jika  kita  telaah  lebih  jauh,
penetapan fatwa MUI
mempertimbangkan maslahat umat Islam.  Pada  Munas  MUI  tahun  2005 ditetapkan  keputusan  tentang  kriteria maslahat.  Menurut  Imam  Al-Ghazâli, maslahat makna asalnya berarti menarik manfaat  atau  menolak  mudarat  (hal-hal yang  merugikan).  Akan  tetapi,  bukan  itu yang  kami  maksud,  sebab  meraih manfaat  dan  menghindarkan  mudarat adalah tujuan makhluk (manusia).
Kemaslahatan  makhluk  terletak  pada tercapainya tujuan mereka.
Maslahat  yang  kami  maksud adalah memelihara tujuan syara’ (hukum Islam).  Tujuan syara’  yang  ingin  dicapai dari makhluk ada lima: yaitu memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta mereka. Setiap hukum yang mengandung  tujuan  memelihara  kelima
hal  ini  disebut maslahat ;  dan  setiap  hal yang  meniadakannya  disebut mafsadat dan menolak mafsadat disebut maslahat (Al-Ghazâli, 1993 :175).
Sedangkan  Al-Syâthibi  dalam al- Muwâfaqât menyebutkan  bahwa  setiap dasar  agama  yang  tidak  ditunjuk  oleh nash  tertentu  dan  ia  sejalan  dengan tindakan syara’ serta  maknanya  diambil dari dalil-dalil syara’ , maka hal itu benar, dan dapat dijadikan landasan hukum dan rujukan, demikian itu apabila kemaslahatan  tersebut  dapat  dipastikan kebenarannya.  Sebab  dalil-dalil  tidak mesti  menunjukkan  kepastian  hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena  yang  demikian  itu  nampaknya sulit terjadi. (Al-Syâthibi, 2003 :32).
Dalam  SK  Nomor:  6/MUNAS VII/MUI102005,  MUI  menetapkan  3  butir tentang  kriteria  maslahat.  Pertama: Maslahat  menurut  hukum  Islam  adalah tercapainya tujuan syari’ah ( maq â shid al- syari’ah )  yang  diwujudkan  dalam  bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer ( al- dharuriyy â t al-khams ), yaitu agama, akal, jiwa,  harta  dam  keturunan.  Kedua: M aslahat  yang  dibenarkan  oleh  syari’ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu,  maslahat  tidak  boleh  bertentangan dengan  nash.  Ketiga:  Yang  berhak
menentukan  maslahat-tidaknya  sesuatu menurut syara’ adalah  lembaga  yang mempunyai kompetensi di bidang syari’ah  dan  dilakukan  melalui ijtihad jama’i .

## E. Penutup
Dari  pemaparan  di  atas  dapat
disimpulkan bahwa Majelis Ulama
Indonesia adalah lembaga yang independen dan aspiratif. Dalam
keputusan-keputusan fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI
lebih mempertimbangkan aspek kekuatan dalil dan kemaslahatan umat Islam.
Dalam  metodologi  pengambilan sebuah  hukum,  MUI  mengikuti  alur jumhur (mayoritas)  ulama  dalam  setiap prosesnya.  Mulai  dari  sumber  hukum yang  disepakati  (al-Quran,  sunnah,  ijmâ ’ dan  qiyas)  hingga  sumber  hukum  yang diperdebatkan  oleh  para  ulama  klasik, seperti istihs â n , istish â b,  sad  al- dzari’ah dan lain-lain.
Dalam  mengeluarkan  keputusan fatwa,  MUI  meletakkan  mazhab  ulama klasik (Abu Hanifah, Malik, Al-Syâ fi’i dan Ahmad)  sebagai  patokan  utama.  Jika terdapat perbedaan pendapat MUI mengambil  jalan tarjih (menguatkan salah  satu  pendapat).  Akan  tetapi  MUI tidak  mendetailkan  metode tarjih yang ditempuh  dalam  menguatkan  salah  satu mazhab.
Begitu  juga  dalam  membahas sebuah  masalah  yang  belum  dibahas sebelumnya  oleh  ulama.  Metode  yang digunakan  oleh  MUI  adalah  metode takhrij. Yaitu  dengan  menganalogikan masalah  yang  belum  dibahas  dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya  oleh  para  ulama  dengan segala ketentuannya. Jika tidak menemukan  kemiripan  dalam  masalah yang  ada,  MUI  menggunakan  metode ijtihad  kolektif.  Alur  pengambilan  hukum Islam  yang  digunakan  oleh  MUI  adalah alur jumhur (mayoritas) ulama.
Majelis  Ulama  Indonesia  juga sangat  aspiratif.  Aspirasi  keagamaan umat  Islam  ditampung  dan  dibahas. Sehingga  posisi  MUI  di  tengah  umat Islam  sangat  kuat.  Dan  fatwa  yang dilahirkan oleh MUI mendapat dukungan dari umat Islam.
Namun  keputusan  fatwa  MUI bukanlah  hukum  positif  di  Indonesia. Walaupun  MUI  memiliki  basis  dukungan yang kuat dari umat. Proses pengambilan  hukumnya  melalui  ijtihad kolektif  Ulama  Indonesia.  Semua  itu hanya  bersifat  masukan  positif  dan aspirasi  umat  Islam  kepada  pemerintah. Perlu ada sinergisitas antara  pemerintah dan  Majelis  Ulama  Indonesia  yang notabene  adalah  perwakilan  dari  simpul umat Islam Indonesia.
Sehingga kehidupan  beragama,  berbangsa  dan
bernegara bisa berjalan secara harmonis di Indonesia.

## F.  Daftar Pustaka
Al-Aâmidi,  Saif  al-Din  Ali  bin  Ali  bin Muhammad  bin  Sâlim. Al-Ihkâm  fi Ushul  al-Ahkâm (Kairo:  Maktabah Shubaih, 1387 H). Al- ‘Abbâdi,  Syihâb  al-Din  Ahmad  bin
Qâsim. Al-Ayât  al-Bayyinât  ala Syarh Jam’I al-Jawâmi’ (Kairo: Al- Mathba’ah al-Kubra, 1356 H).
Al-Asfahâni,  Abu  al-Qâsim  al-Husain  bin Muhammad. Al-Mufradât  fi  Gharib al-Qurân (Damaskus: Dâr al- Qalam, 1412).
Al- Bahsain, Ya’qub bin Abdul Wahab. Al- Takhrij  ‘inda  al-Fuqaha’  wa  al- Ushuliyyin, Dirâsah Nazhariah
Tathbiqiyyah  Ta’shiliyyah (Riyadh:
Maktabah al-Rusyd, 1414 H). Al-Ghazâli,  Muhammad  bin  Muhammad.
Al-Mustashfâ (Beirut:  Dâr  al-kutub al- ‘ilmiyyah, 1993).
Al-Hifnâwi,
Muhammad
Ibrahim
Muhammad. Al- Ta’ârudh  Wa  al- Tarjih  ‘inda  al-Ushuliyyin  Wa Atsaruhumâ  fi  al-Fiqh  al-Islâmiy
(Mansura:  Dâr  al-Wafâ  li  al- Thibâ’ah  wa al-Nasyr  wa al-Tauzi’, 1987).
Al-Isnawi, Abdul Rahim  bin al-Hasan bin Ali. Nihâyatu  al-Sul  Syarh  Minhâj
al-Wushul (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1999).
Al-Maliki, Muhammad bin Ali bin Husain.
Dhawâbith  al-Fatwâ (Iskandariah: Dâr al-Furqân, 1998).
Al-Minyawi,  Abu  al-Mundzir  Mahmud  bin Muhammad  bin  Mustafa. Al-Syarh al-Kabir  li  Mukhtashar  al-Ushul (Kairo:  Al-Maktabah  al-Syamilah, 2011).
Al-Qaradawi,  Yusuf. Al-Fatwâ  Baina  al- Indhibath  wa  al-Tasayyub (Kairo:
Dâr al-Shahwah li al-Nasyr , 1988) .
Al-Qar â fi, Syihab al-Din Ahmad bin Idris.
Al-Dzakhiirah (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1994)
Al-Razi,  Fakhru  al-Din  Muhammad  bin Umar  al-Husain. Al-Mahshul  fi  ilmi al-Ushul. (Riyadh: Jâmi’ah al-Imâm Muhammad bin Saud, 1400 H).
Al-Syâ fi’i,  Muhammad  bin  Idris. Al- Risâlah (Beirut:  Dâar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1940)
Al-Syaukani,  Muhammad  bin  Ali  bin Muhammad bin Abdullah. Irsyâd al- Fuhul  ila  tahqiq  al-Haq  min ‘ilm  al- Ushul (Kairo: Dâr al-Kitab al- ‘Arabi, 1999).
Al-Syâthibi,  Abu  Ishâq  Ibrahim  bin  Musâ bin Muhammad. Al-Muwâfaqât (Riyadh: Dâr Ibn al-Qayyim, 2003).
Al-Syirazi, Abu Ishâq bin Ibrahim bin Ali.
Al- Luma’ fi Ushul al-Fiqh
(Damaskus: Dâr al-Kalim al- Thayyib, 1995).
Azra,  Azumardi. Menuju  Masyarakat Madani : Gagasan, Fakta dan Tanggapan (Bandung:
Rosdakarya, 2000).
Ibn  Hamdan,  Ahmad. Shifat  al-Mufti  wa al-Mustafti (Beirut:  al-Maktab  al-
Isl âmiy, 1397H).
Ibrahim,  Muhammad  Yusri. Al-Fatwâ, Ahammiyatuhâ, Dhawâbithuhâ,
Aâtsaruhâ. (Kairo:  D â r  al-Yusr,
2007).
Ibn Khaldun, Abdul Rahman bin Muhammad. Al-Muqaddimah
Tarikh  al- ‘Allâmah  Ibn  Khaldun
(Madinah:  Dâr  al-Madinah  al- Munawwarah, 1984). Ibn  Manzhur,  Muhammad  bin  Makram bin  Ali. Lisân  al’Arab (Beirut:  Dâr al-Shâdir, 1414 H).
Ibn  Qayyim,  Muhammad  bin  Abu  Bakar Ayyub. I’lâm  al-Muwaqqi’in  ‘an
Rabbi  al- ‘Alamin (Beirut:  D âr al- Jail, 1973)
Ibn  Taimiyah,  Ahmad  bin  Abdul  Halim,
Majmu’  al-Fatâwâ (Riyadh:  Al- Riâsah  al-Ammah  li  al- Iftâ’,  1407
H).
Ibn  Taimiyah,  Abu  al-Barakât  Abdu  al-
Salâm. Al-Musawwadah fi Ushul al-
Fiqh (Riyadh:  Dâr  al-Fadhilah, 2001).
Madkuur,  Muhammad  Salâm. Ushul  al- Fiqh  al-Islâmiy (Kairo:  Dâr  al- Nahdhah al- ‘Arabiyah, 1395 H).
Mudzhar,  Muhammad  Atho, Fatwa- Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia; Sebuah  Studi  Tentang  Pemikiran Hukum  Islam  di  Indonesia  1975- 1988 (Jakarta: INIS, 1993).
Zein,  Satria  Effendi  M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi  dengan  Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2005).
20  Tahun  Majelis  Ulama  Indonesia (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995).
Firmansyah, Teguh. Republika News, 09
November  2016  “MUI:  Pendapat dan  Sikap  Keagamaan  Soal  Ahok Lebih  Tinggi  dari  Fatwa”  dalam (http://www.republika.co.id/berita/n asional/politik/16/11/09/ogcwxx377 -mui-pendapat-dan-sikap- keagamaan-soal-ahok-lebih-tinggi- dari-fatwa),  diakses  pada  tanggal 20 Januari 2017.
http://mui.or.id/index.php/category/produ k-mui/  diakses  pada  tanggal  20 Januari 2017.
Hamdani,  Muhammad  Ibrahim.  DMI berita,  26  Agustus  2015  “Pola
Hubungan MUI-Pemerintah Bersifat  Simbiosis  Mutualisme” dalam (http://dmi.or.id/pola-
hubungan-mui-pemerintah-bersifat- simbiosis-mutualisme/) diakses pada tanggal 19 Januari 2017. “Kriteria Maslahat” dalam (http://mui.or.id/wp-content/ uploads/2014/11/40.-Kriteria- Maslahat.pdf) diakses pada tanggal 23 Januari 2017. “Pedoman  Penetapan  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia” dalam
(https://jacksite.files.wordpress.co
m/2007/08/pedoman-penetapan- fatwa-majelis-ulama-indonesia.pdf) diakses  pada  tanggal  19  Januari 2017.