## Mengapa Lembaga Zakat Dipilih?: Pendekatan Multicriteria Decision Making

## Aam Slamet Rusydiana
Peneliti pada Sharia Economic Applied Research & Training (SMART),
Indonesia aamsmart@gmail.com

## Abstract
Islamic finance is also known as a social financial entity that also has an equally  important  role  for  public  benefit.  One  of  Islamic  social  financial instrument  is  zakat.  Typically,  zakat  are  managed  by  an  institution  known  as amilin or the management of zakat. This study tries to analyze the preferences and  behavior  of  criteria  for  selection  of  zakat  institution  or  amil  zakat  in Indonesia  through  the  multicriteria  decision  making  method  known  as Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  approach.  The  results  conclude  that  the most priority criteria that influence the selection of zakat institution in Indonesia are  innovative program,  professional  and  financial  transparency/accountability. Therefore, zakat managers or amilin must always be innovative and professional for  managing  zakat  and  social  funds.  In  addition,  trustworthy  and  fully responsible managers are needed in managing zakat funds.
Keywords: Preference, Behaviour, Zakat Institution, AHP, MCDM

## Pendahuluan
Industri  keuangan  syariah,  menjadi  objek  studi  yang  selalu  menarik diteliti.  Terutama  jika  dikomparasi  dengan  kondisi  industri  keuangan konvensional  yang  telah  lebih  dahulu  eksis.  Misalnya,  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nurfalah  etal  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  perbankan  syariah relatif  lebih  stabil  dibandingkan  dengan  perbankan  konvensional  dalam menghadapi shock baik  dari  internal  maupun  eksternal.  Hal  ini  menjadi  temuan menarik yang perlu dibuktikan melalui berbagai riset di masa mendatang.
Selain industri keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah  dan  sebagainya,  dalam  keuangan  Islam  dikenal  pula  entitas  keuangan sosial yang juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Industri Islamic social finance tersebut antara lain adalah lembaga zakat, lembaga wakaf, baitul maal wat tamwiil  dan  sebagainya.  Penelitian  ini  akan  mencoba  mengelaborasi  terkait preferensi publik terhadap kriteria lembaga zakat yang ideal.
Zakat  merupakan  stimulus  dalam  perekonomian  sehingga  memunculkan kekuatan  baru  dalam  penghimpunan  investasi  yang  signifikan  sehingga  akan
mendorong  peningkatan  produksi  dalam  siklus  perekonomian  suatu  daerah. Bahkan  secara  makro  zakat  akan  dapat  meningkatkan agregat  demand karena meningkatnya purchasing  power (daya  beli)  masyarakat  atas  barang-barang  dan jasa. Ketika zakat diimplementasikan secara sistem pengelolaan yang baik, maka secara pasti akan menyebabkan munculnya lapangan kerja yang luas.
Berbicara  pengelolaan  penggunaan  dana  zakat,  yang  terpenting  dan  tidak boleh  dilupakan  adalah  peran  amil  zakat  (baca:  Organisasi  Pengelola  Zakat) selaku  pengemban  amanah  pengelolaan  dana-dana  zakat  itu.  Jika  para  amil zakatnya  baik  dalam  pengelolaannya,  maka  dapat  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  ashnaf  mustahik  lainnya.  Tapi  jika  para  amil  zakat  tidak  baik  dalam pengelolaannya, maka diduga hak ashnaf mustahik yang lain tidak akan terpenuhi, itulah  nilai  esensi  strategisnya  amil  zakat.  Dengan  kata  lain,  hal  terpenting  dari zakat  adalah  bagaimana  mengelola  dalam  menggunakan  dana  zakat (manajemennya)  sehingga  dapat  mencapai  efektivitas  lembaga  yang  optimal (Rusydiana etal, 2016).
Penelitian  ini  akan  mencoba  memotret  persepsi  publik  dan  preferensinya terhadap  kriteria  lembaga  zakat  yang  diharapkan.  Studi  sebelumnya  tentang preferensi masyarakat terhadap lembaga zakat tidak banyak ditemukan. Riset-riset terkait  zakat  cenderung  bersifat  kualitatif  (Rusydiana  &  Alparisi,  2016).  Namun demikian, riset-riset yang berbicara terkait kriteria yang perlu dimiliki oleh sebuah lembaga  zakat  agar  berhasil  dalam  prosesnya,  telah  dilakukan  beberapa  peneliti. Misalnya, riset yang dilakukan oleh Chatib etal (2018), Nugraha etal (2018), serta Huda  (2014)  dengan  objek  riset  di  Indonesia.  Atau  penelitian  Taha  etal  (2017), Taha etal (2015), Htay & Salman (2014), Rahman etal (2012), Wahid etal (2012), dan Haron (2010) dengan kasus riset di Malaysia. Demikian pula kasus lembaga zakat  di  beberapa  negara  Islam  lainnya  seperti  Bangladesh,  Brunei,  Kuwait, Nigeria, Turki dan Pakistan.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  minat  masyarakat  untuk memilih lembaga zakat. Apakah faktor-faktor tersebut timbul dari masing-masing individu  berupa  tingkat  relijiusitas  atau  karena  sifat  dari  internal  lembaga  atau yang  berasal  dari  institusinya.  Faktor  tersebut  misal  karena  amil  zakat  yang profesional,  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelola  zakat,  pelayanan  yang  baik yang diberikan lembaga zakat, atau karena adanya promosi melalui aneka media.
Diantara  beberapa  faktor  ini  akan  dicari  kriteria  terpenting  menurut  responden terkait pemilihan lembaga zakat di Indonesia.
Penelitian  ini  memiliki  2  tujuan  utama.  Pertama  mencoba  menganalisis preferensi dan perilaku pemilihan kriteria lembaga zakat di Indonesia. Kedua, dari penentuan  prioritas  kriteria  tersebut,  lembaga  zakat  mana  kemudian  yang  lebih memiliki preferensi tinggi dimata masyarakat. Jika kebanyakan studi terkait yang telah dilakukan lebih banyak menggunakan analisis faktor atau statistik deskriptif biasa,  maka  penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  Analytical  Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Saaty (Rusydiana & Firmansyah, 2017).

## Landasan Teori
Secara  umum,  faktor  yang  mempengaruhi  pemilihan  lembaga  zakat  oleh masyarakat  dapat  diklasifikasikan  menjadi  faktor  eksternal  dan  internal.  Faktor eksternal yang muncul dalam banyak literatur adalah pengaruh sosiologis. Secara psikologis,  orang  cenderung  bereaksi  terhadap  rekomendasi  teman,  kerabat  dan anggota  keluarga,  maka  kekuatan  implisit  dari  iklan  dari  mulut  ke  mulut. Demikian juga faktor relijiusitas dan awareness masyarakat.
Selain  pengaruh  sosial,  preferensi  publik  terhadap  lembaga  zakat  dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus yang bersifat internal untuk masing-masing lembaga  zakat.  Kenyamanan  merupakan  faktor  potensial,  demikian  juga  kualitas pelayananan. Kenyamanan diukur dengan lokasi lembaga dalam kaitannya dengan rumah  dan  kantor,  kemudahan  berdonasi  dan  lain  sebagainya.  Demikian  juga fasilitas  kecanggihan  teknologi  yang  dimiliki  lembaga  sosial  semisal  lembaga zakat.
Beberapa  penelitian  terkait  preferensi  terhadap  lembaga  zakat  telah dilakukan  dibeberapa  negara  meskipun  relatif  sedikit  jika  dibandingkan  dengan riset  serupa  tentang  preferensi  terhadap  bank  syariah.  Di  Malaysia,  penelitian tentang  kriteria  yang  penting  yang  harus  dimiliki  lembaga  zakat  dilakukan  oleh Taha etal (2017), Taha etal (2015), Htay  & Salman (2014), Rahman etal (2012), Wahid etal (2012), dan Haron (2010).
Beberapa kriteria penting yang perlu dimiliki sebuah lembaga zakat untuk kasus  riset  di  Malaysia  adalah:  faktor  transparansi  lembaga  zakat,  akuntabilitas, administrasi  dan  manajemen  lembaga  yang  baik,  profesionalisme,  trust  atau
kepercayaan  hingga  tata  kelola  yang  baik  (GCG).  Sementara  itu  kasus  di Indonesia,  beberapa  kriteria  penting  yang  perlu  dimiliki  sebuah  lembaga  zakat antara lain: tingkat akuntabilitas lembaga zakat, good governance, profesionalisme,  dan  program  yang  inovatif  yang  dimiliki  lembaga  zakat. Penelitian  terkait  kriteria  penting  yang  perlu  dimiliki  sebuah  lembaga  zakat  di tempat lain telah di lakukan di Bangladesh (Uddin, 2016), Brunei (Jaelani, 2016), Kuwait  (Ahmad etal,  2015), Nigeria (Amuda, 2013), Turki  (Babacan, 2011) dan Pakistan  (Suhaib,  2009).  Faktor-faktor  preferensi  terhadap  lembaga  zakat  relatif tidak jauh berbeda dengan kriteria seperti di atas dengan penekanan pada program yang inovatif serta faktor akuntabilitas dan tata kelola lembaga yang baik sebuah lembaga zakat atau dikenal dengan Good Amil Governance.
Di  Indonesia,  tidak  banyak  penelitian  tentang  preferensi  dan  kriteria pemilihan  masayarakat  secara  umum  terhadap  lembaga  zakat.  Yang  ada  adalah riset  umum  terkait  kriteria  yang  harus  dimiliki  lembaga  zakat.  Penelitian  yang dilakukan oleh Chotib et al (2018) misalnya, memberikan kritik bahwa penerapan tata  kelola  amil  yang  baik  di  Lembaga  Amil  Zakat  akan  terwujud  ketika  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  kepatuhan,  keadilan,  manfaat,  syariah  dan  kearifan lokal berjalan selaras dalam tata kelola Amil Zakat.
Terkait  penggunaan  metode  penelitian  yang  digunakan,  sebagian  besar peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  biasa . Beberapa  metode berbeda dalam riset preferensi terhadap lembaga zakat adalah: Structural equation model atau SEM (Wahid et al, 2012), modified action research (Huda, 2014) dan analisis  laporan  keuangan  (Taha  et  al,  2017  &  2015).  Penelitian  ini  sendiri  akan menggunakan  metode  pengambilan  keputusan  kriteria  majemuk  yakni  metode Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  yang  dikembangkan  oleh  Saaty  (Rusydiana dan Devi, 2013).
Tabel 2.1 Studi Literatur Kriteria Lembaga Zakat di Beberapa Negara
No Source/object Methods Zakat Institution Criteria 1 Chatib et al (2018)/ Indonesia Descriptive Accountability 2 Nugraha et al (2018)/ Indonesia Descriptive Good governance 3 Taha et al (2017)/ Malaysia Annual report analysis Transparency, awareness 4 Uddin (2016)/ Bangladesh Descriptive Innovative program 5 Jaelani (2016)/ Brunei Descriptive Accountability
6 Ahmad et al (2015)/ Kuwait Descriptive Innovation, GCG 7 Taha et al (2015)/ Malaysia Annual report analysis Financial disclosure 8 Huda (2014)/Indonesia  Modified action research Professionalism 9 Htay & Salman (2014)/Malaysia Statistical descriptive Financial reporting, transparency 10 Amuda (2013)/Nigeria Descriptive Innovative program 11 Rahman et al (2012)/ Malaysia Descriptive Good administration, professionalism 12 Wahid et al (2012)/ Malaysia SEM Trust 13 Babacan (2011)/Turki Descriptive Innovative program 14 Haron (2010)/Malaysia  Descriptive Good governance 15 Suhaib (2009)/Pakistan  Descriptive Innovative program

## Analytic Hierarchy Process
Analytic  Hierarchy  Process atau  AHP  adalah  teori  umum  pengukuran relatif yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu  yang  mencerminkan  pengukuran  relatif  dari  pengaruh  elemen-elemen yang  saling  berinteraksi  berkenaan  dengan  kriteria  kontrol  (Saaty,  2003).  AHP merupakan teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk memperlakukan dependence secara  sistematis  yang  dapat  menangkap  dan mengkombinasi faktor-faktor tangible dan intangible (Azis, 2003).
AHP  merupakan  pendekatan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang memberikan  kerangka  kerja  umum  dalam  memperlakukan  keputusan-keputusan tanpa  membuat  asumsi-asumsi  tentang  independensi  elemen-elemen  pada  level yang  lebih  tinggi  dari  elemen-elemen  pada  level  yang  lebih  rendah  dan  tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level. Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, kriteria, subkriteria, dan  alternatif, dimana masing-masing level  memiliki elemen. Sementara itu, pada jaringan ANP (yang merupakan pengembangan dari AHP), level dalam AHP disebut cluster yang dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya, yang sekarang disebut simpul (baca gambar 2.1).

## Gambar  2.1 Perbandingan Hierarki dan Jaringan
Prinsip-prinsip  dasar  AHP  ada  tiga,  yaitu  dekomposisi,  penilaian komparasi  ( comparative judgements ),  dan  komposisi  atau  sistesis  dari  prioritas (Saaty,  1996).  Prinsip  dekomposisi  diterapkan  untuk  menstrukturkan  masalah yang  kompleks  menjadi  kerangka  hierarki  atau  jaringan  cluster,  sub-cluster,  sus- sub  cluster,  dan  seterusnya.  Dengan  kata  lain  dekomposisi  adalah  memodelkan masalah ke dalam kerangka AHP.
Prinsip  penilaian  komparasi  diterapkan  untuk  membangun  pembandingan pasangan  ( pairwise comparison )  dari  semua  kombinasi  elemen-elemen  dalam cluster dilihat dari cluster induknya. Pembandingan pasangan ini digunakan untuk mendapatkan  prioritas  lokal  dari  elemen-elemen  dalam  suatu  cluster  dilihat  dari cluster  induknya.  Prinsip  komposisi  hierarkis  atau  sintesis  diterapkan  untuk mengalikan  prioritas  lokal  dari  elemen-elemen  dalam  cluster  dengan  prioritas „global‟  dari  elemen  induk,  yang  akan  menghasilkan  prioritas  global  seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah (biasanya merupakan alternatif).
Dalam  perkembangannya,  metode  yang  pertama  kali  dikembangkan  oleh Thomas L. Saaty ini mengalami beberapa „ekstensi‟ dan pengembangan analisis. Tabel 2.2. adalah beberapa analisis yang berawal dari Analytic Hierarchy Process sejak tahun 1977.

## Tabel 2.2. Perkembangan analisis AHP/ANP
No Sumber Tahun Penulis 1 A scaling method for priorities in hierarchical structures 1977 Saaty 2 Reciprocal matrices with random coefficients 1984 Vargas
●●●●● ●●● ●●●● ● Tujuan Kriteria Subkriteria Loop menunjukkan bahwa setiap elemen hanya tergantung pada dirinya sendiri Komponen, Cluster (Level) Elemen
C 3 ●●● ●● C 1 ●●
●●● C 2 ● C 4 ●●●● Hierarki Linier Jaringan Feedback
Sumber: Azis (2003)
Feedback
3 A note on the analysis of subjective judgement matrices 1985 Crawford&Willi ams 4 Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process 1986 Saaty 5 The theory of ratio scale estimation – Saaty AHP 1987 Harker & Vargas 6 Uncertainty and rank order in the analytic hierarchy process 1987 Saaty & Vargas 7 How to make a decision – The analytic hierarchy process 1990 Saaty 8 Remarks on the analytic hierarchy process 1990 Dyer 9 An exposition of the AHP in reply to the paper remarks on AHP 1990 Saaty 10 Highlights and critical points in the theory & application of AHP 1994 Saaty 11 Using AHP for resource allocation problems  1995 Ramanathan&G anesh 12 Aggregating individual judgements and priorities with the AHP 1998 Forman & Peniwati 13 A decision support system for supplier selection using AHP&LP 1998 Ghodsypur&Ob rien 14 Decision making with dependence & feedback: The ANP 2001 Saaty 15 The encyclicon: A dictionary of decisions with dependence and feedback based on the analytic network process 2004 Saaty & Ozdemir 16 A study on the utilization of compatibility metric in the AHP 2005 Yoon & Jung 17 An approach to avoiding rank reversal in AHP 2006 Wang & Elhag 18 A new MADM method: Hierarchical fuzzy axiomatic design 2009 Kahraman & Cebi 19 Financial service sector performance measurement model: AHP sensitivity analysis and BSC approach 2011 Wu, Lin & Tsai 20 The neural network process (NNP): Generalization of the AHP and ANP to the continuous case of neural firing 2015 Saaty

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  AHP.  Sesuai  dengan  prinsip-prinsip dasarnya,  fungsi  utama  AHP  ada  tiga  yaitu  menstruktur  kompleksitas, pengukuran,  dan  sintesis.  Berikut  ini  akan  dijelaskan  langkah-langkah  metode AHP  sehingga  mendapatkan  hasil  akhir  berupa  nilai  bobot  eigenvalue  dari matriks.
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  merupakan  data  primer  yang didapat  dari  hasil  wawancara  ( indepth  interview) dengan  dengan  pakar  dan praktisi,  yang  memiliki  pemahaman  tentang  permasalahan  yang  dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Secara  umum,  syarat  responden  yang  valid  dalam  AHP  adalah  bahwa  mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya.
Data yang digunakan dalam studi ini adalah hasil wawancara dengan  120 responden.  Penentuan  responden  berdasarkan random  sampling .  Pemilihan responden  pada  penelitian  AHP  dilakukan  dengan  mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan yang diteliti. Peneliti mempersiapkan pertanyaan wawancara mengikuti kondisi penggunaan tool AHP. Tabel  3.1.  memperlihatkan  contoh  form  wawancara  AHP  yang  peneliti  gunakan berdasarkan tujuan penelitian yakni kriteria pemilihan lembaga zakat di Indonesia.
Tabel 3.1. Kuesioner AHP Kriteria Lembaga Zakat
Professionalism Transparency  Service  Comfort Innovative Program Professionali sm Fin.Transpar
ency Service Comfort Innovative Program
Angka konsistensi dari keseluruhan perbandingan berpasangan ditentukan dari nilai Consistency Index (CI), dimana CI = ( max-n) / (n-1) dimana n adalah ukuran  matriks.  Penilaian  konsistensi  dapat  dicek  dengan  melihat  nilai Consistency Ratio (CR) di bawah 0,1. Dalam AHP, hal ini penting karena tingkat inkonsistensi  yang  tinggi  mengindikasikan  bahwa  responden  kurang  memahami perbedaan pilihan. Nilai rasio konsistensi juga penting karena menunjukkan hasil estimasi yang „robust‟ dalam AHP (Lipovetsky & Conklin, 2002). Berikut adalah tabel indeks konsistensi acak rata-rata.
Tabel 3.2. Indeks Konsistensi Acak Rata-rata (RI)
Ukuran matriks 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10
Random consistency  0  0  0.58  0.9  1.12  1.24  1.32  1.41  1.45  1.49 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  analisis  kualitatif-kuantitatif  dimana bertujuan  untuk  menangkap  suatu  nilai  atau  pandangan  yang  diwakili  responden
terkait preferensi lembaga zakat di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode AHP dan diolah dengan menggunakan software “ Expert Choice ”.
Analytic  Hierarchy  Process (AHP)  merupakan  teori  matematis  yang mampu  menganalisa  pengaruh  dengan  pendekatan  asumsi-asumsi  untuk menyelasaikan bentuk permasalahan. AHP pertama kali dikenalkan oleh Thomas L.  Saaty  (1977).  Metode  ini  digunakan  dalam  bentuk  penyelesaian  dengan pertimbangan  atas  penyesuaian  kompleksitas  masalah  secara  penguraian  sintesis disertai  adanya  skala  prioritas  yang  menghasilkan  pengaruh  prioritas  terbesar. AHP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor dependence secara sistematik. Pengambilan  keputusan  dalam  aplikasi  AHP  yaitu  dengan    melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empiris.
AHP  menggunakan  prosedur  untuk  mendapatkan  skala  rasio.  Meskipun bukan  berupa  metode  yang  memiliki  feedback  seperti  halnya  ANP,  AHP membutuhkan matriks besar yang dikenal dengan supermatriks yang berisi suatu set dari sub-matriks. Supermatriks ini diharapkan dapat menangkap pengaruh dari elemen-elemen  pada  elemen-elemen  lain  dalam  jaringan.  Misalkan  suatu  cluster dinyatakan dengan C h , h = 1, 2, ..., N, dan diasumsikan bahwa cluster ini memiliki elemen  sejumlah  nh  yang  dinyatakan  dengan h hn h h e e e ,..., , 2 1 ,  gambar  3.1 memperlihatkan supermatriks dari hierarki seperti pada gambar berikut (Ascarya, 2005).
Pada  praktiknya,  penggunaan  metode  AHP/ANP  dalam  riset  sangat bervariatif pada berbagai  bidang, seperti  yang disampaikan oleh Sipahi &  Timor (2010),  Lee  (2010)  dan  Ho  (2008).  Sementara  itu,  dalam  ekonomi  keuangan syariah,  penelitian  dengan  metode  ANP  telah  dilakukan  oleh  Rusydiana  (2016), Rusydiana  dan  Devi  (2013),  Ascarya  (2015),  Rusydiana  dan  Devi  (2018),  dan penelitian yang lainnya.

## Gambar 3.1 Supermatriks dari Hierarki

## Hasil Dan Pembahasan
1. Demografi Responden
Tabel di bawah ini menunjukkan dari total  responden  yang diwawancara, 72 responden adalah laki-laki (60%) dan 48 responden adalah perempuan (40%). Distribusi  status  pernikahan  relatif  seimbang  yakni  64  responden  (53%)  telah menikah dan  56  responden (47%) belum menikah. Responden dengan kelompok usia  di  bawah  30  tahun  memiliki  jumlah  terbanyak  yaitu  79  orang  (66%) sementara responden kelompok usia di atas 30 tahun berjumlah 41 orang (34%). Dalam  perspektif  sektor  pekerjaan,  hanya  16  responden  yang  berlatar  belakang PNS/sektor  publik  (13%)  sementara  104  responden  (87%)  berlatar  belakang swasta.
Tabel 4.1. Demografi Responden NO  VARIABEL LEVEL FREKUENSI  (%) 1 Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 72 48 60% 40% 2 Usia < 30 > 30 79 41 66% 34% 3 Pendidikan Pascasarjana Sarjana Diploma & dibawahnya 24 72 24 20% 60% 20% 4 Status Pernikahan Menikah Single 64 56 53% 47% 5 Sektor Pekerjaan PNS Swasta 16 104 13% 87% 6 Background Ekonomi Islam Ya Tidak 78 42 65% 35%
Terkait  pendidikan,  24  orang  dari  keseluruhan  responden  (20%)  telah mencapai  pascasarjana,  72  responden  (60%)  bergelar  sarjana  dan  sisanya  24
responden (20%) memiliki pendidikan diploma atau di bawahnya. Adapun terkait latar  belakang  pendidikan  ekonomi  Islam,  mayoritas  responden  memiliki background pendidikan ekonomi Islam  yaitu 78 responden  (65%), meskipun ada pula  responden  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  ekonomi  Islam  sebanyak  42 responden (35%).

## 2. Analisis Model
Pada  tahap  ini  peneliti  melakukan  kajian-kajian  secara  pustaka  terhadap seluruh aspek yang menjadi preferensi masyarakat terhadap lembaga zakat baik di Indonesia,  maupun  di  beberapa  negara  lain.  Selain  itu  dilakukan  juga indepth interview kepada beberapa responden yang dianggap paling mengetahui terhadap permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Serta  pencarian  prioritas  dilakukan  pula melalui  pengisian  kuesioner  sehingga  dengan  ketiga  cara  ini  maka  penulis  dapat menemukan aspek-aspek yang akan menjadi prioritas pemilihan lembaga zakat di Indonesia.  Selanjutnya  dibuat  sebuah  model  untuk  kemudian  dianalisis menggunakan software.

## Gambar 4.1. Kriteria Lembaga Zakat di Indonesia
Setelah  penentuan  kriteria  dan  pembuatan  model  selesai  selanjutnya, dilakukan  penyebaran  kuesioner  terhadap  seluruh  responden  untuk  ditemukan bobot kriteria yang akan menjadi prioritas pemilihan lembaga zakat di Indonesia. Adapun  pengolahan  data  kuesioner  dilakukan  dengan  menggunakan software Expert Choice 11.0.
Hasil  pengolahan  data  dapat  dilihat  pada  gambar  di  bawah  ini.  Gambar menunjukkan nilai geometric mean dari prioritas agregat atas total 120 responden berdasarkan prinsip perbandingan berpasangan, baik untuk kriteria lembaga zakat maupun  alternatif  lembaga  zakat.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  metode AHP, nilai rasio indeks inkonsistensi adalah sebesar 0.03. Nilai ini menunjukkan
Zakat Organization Criteria in Indonesia
Professionalism Fin.Transparency Service
Comfort Innovative Program
hasil yang konsisten dan valid dimana nilai maksimal inconsistency index adalah 10% atau 0.1.
Gambar 4.2. Nilai Bobot Kriteria Pemilihan Lembaga Zakat
Berdasarkan  nilai  bobot eigenvalue yang  dihasilkan  dari  supermatriks, kriteria  paling  prioritas  yang  mempengaruhi  pemilihan  lembaga  zakat  adalah faktor  inovasi  program  yang  dimiliki  lembaga  zakat  (0.265)  diikuti  oleh  faktor profesionalisme  lembaga  zakat  (0.235).  Berturut-turut  kriteria  selanjutnya  adalah transparansi  keuangan  (0.206)  diikuti  oleh  faktor  faktor  pelayanan  (0.176)  dan faktor kenyamanan (0.118).
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kriteria  penting  yang  mempengaruhi pemilihan  lembaga  zakat  di  Indonesia  adalah  faktor  program  yang  inovatif  dari lembaga zakat. Hal ini relevan dengan hasil penelitian  Uddin (2016) dan Ahmad etal  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  faktor  „innovative  program‟  lembaga  zakat adalah  kriteria  penting  sebuah  lembaga  zakat.  Hal  ini  memberikan  dampak terhadap keputusan lembaga zakat dalam penentuan strategi marketingnya dengan misalnya  melakukan  inovasi  baik  dari  sisi  fundraising  pengumpulan  dana  zakat, pengelolaan dan penyaluran atau distribusinya.
Adapun  kriteria  kedua  yang  dianggap  paling  penting  dalam  pemilihan lembaga zakat di Indonesia adalah faktor profesionalisme. Faktor profesionalisme lembaga filantropi semisal lembaga zakat menjadi bahan pertimbangan responden dalam  memilih  lembaga  zakat.  Hasil  ini  diamini  oleh  Huda  (2014)  dan  Rahman etal  (2012)  yang  mengatakan  bahwa  faktor  profesionalisme  amil  pengelola menjadi  faktor  penting  dalam  keberhasilan  lembaga  zakat.  Dari  sisi  kompetensi,
amil  zakat  dituntut  untuk  profesional,  amanah  dan  memahami  fikih  serta manajemen zakat.
Tidak  kalah  penting  adalah  bahwa  lembaga  zakat  perlu  melakukan transparansi  keuangan  (akuntabilitas).  Hasil  ini  relevan  dengan  riset  yang dilakukan  oleh  Chatib  etal  (2018)  dan  Jaelani  (2016)  .  Pada  faktanya,  faktor accountability ini  menjadi  kriteria  paling  penting  dibanding  kriteria  yang  lain menurut  para  responden.  Hal  ini  berimplikasi  bahwa  lembaga  zakat  harus senantiasa  amanah  dan  bertanggung  jawab  penuh  dalam  mengelola  dana  dan objek  zakat.  Pada  sisi  ini,  konsep  mengenai  akuntabilitas,  transparansi  dan aksesibilitas  menempati  kriteria  yang  sangat  penting  terkait  dengan pertanggungjawaban  lembaga  zakat  dalam  menyajikan,  melaporkan  dan mengungkap  segala  aktifitas  kegiatan  serta  sejauh  mana  laporan  keuangan memuat  semua  informasi  yang  relevan  yang  dibutuhkan  oleh  para  muzakki  dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh publik. Hal ini berkaitan dengan konsep  Good  Amil  Governance  atau  tata  kelola  amil  pengelola  zakat  yang  baik yang  sebagian  besar  tertuang  pada  Zakat  Core  Principles  yang  digagas  oleh Baznas dan Bank Indonesia.

## Kesimpulan
Diantara  beberapa  riset  yang  ada,  masih  sangat  jarang  yang mengaplikasikan  pendekatan multicriteria  decision  making berupa  metode Analytic  Hierarchy  Process  dalam  riset  tentang  kriteria  penting  pemilihan lembaga  zakat.  Penelitian  ini  mencoba  mengisi  kekosongan  itu.  Beberapa  hasil penelitian  di  negara  dengan  keberadaan  lembaga  zakat  dan  filantrofi  lain, menunjukkan  hasil  yang  berbeda-beda.  Namun  diantara  faktor  yang mempengaruhi  pemilihan  lembaga  zakat  oleh  masyarakat  dapat  diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal.
Berdasarkan hasil perhitungan, kriteria paling prioritas yang mempengaruhi  pemilihan  lembaga  zakat  di  Indonesia  adalah  faktor  inovasi program  yang dimiliki lembaga zakat  (0.265) diikuti oleh faktor profesionalisme lembaga  zakat  (0.235).  Berturut-turut  kriteria  selanjutnya  adalah  transparansi keuangan  (0.206)  diikuti  oleh  faktor  faktor  pelayanan  (0.176)  dan  faktor kenyamanan (0.118).
Dari  hasil  ini,  para  amil  pengelola  zakat  harus  mampu  secara  kreatif melakukan  inovasi  baik  dari  sisi  fundraising  pengumpulan  dana  zakat, pengelolaan serta penyaluran dana zakat. Selain itu, para amil zakat dituntut untuk profesional  serta  senantiasa  amanah  dan  bertanggung  jawab  penuh  dalam mengelola  dana  dan  objek  zakat  demikian  pula  kompeten  dan  memahami  fikih serta manajemen zakat.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  M.,  Rashid,  S.K.,  Ibrahim,  U.,  and  Oseni,  U.A.  2015.  “The  legal  and regulatory  framework  for  zakah  and  waqf  administration  in  Kuwait: Lessons for Nigerian zakah and waqf institutions”, International Journal of Business, Economics and Law, Vol.7, Issue 4, pp.9-21.
Amuda, Y.J. 2013. “Empowerment of Nigerian muslim households through waqf, zakat,  sadaqat  and  public  funding”, International  Journal  of  Trade, Economics and Finance , Vol.4, No.6, pp.419-424.
Ascarya,  2005.  “Analytic  Network  Process  (ANP)  Pendekatan  Baru  Studi Kualitatif” . Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta
Ascarya.  2015.  “Determining  the  real  causes  of  financial  crisis  in  Islamic economic  perspective:  ANP  approach”, Tazkia  Islamic  Finance  and Business Review , Vol.9, No.2, pp.109-127.
Azis,  Iwan  J.  2003.  “Analytic  network  process  with  feedback  influence:  A  new approach to impact study”, Paper presented in seminar organized by the Departement  of  Urban  and  Regional  Planning,  University  of  Illinois, Urbana-Campaign.
Babacan, Mehmet. 2011. “Economics of philanthropic institutions, regulation and governance  in  Turkey”, Journal  of  Economic  and  Social  Research , Vol.13, No.2, pp.61-89.
Chotib,  M.,  Yuswadi,  H.,  Toha,  A.,  and  Wahyudi,  E.  2018.  “Implementation  of good amil governance at amil zakat institution”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.7, Issue 1, pp.93-100.
Crawford,  G.  and  C.  Williams.  1985.  “A  note  on  the  analysis  of  subjective judgement  matrices”, Journal  of  Mathematical  Psychology Vol  29, pp.387-405.
Dyer,  J.S.  1990.  “Remarks  on  the  analytic  hierarchy  process”, Management Science Vol 36, pp.249.
Forman,  E.,  and  K.  Peniwati.  1998.  “Aggregating  individual  judgements  and priorities  with  the  analytic  hierarchy  process”, European  Journal  of Operational Research Vol 108, pp.165-169
Ghodsypour, S.H., and C. O‟Brien. 1998. “A decision support system for supplier selection  using  an  integrated  analytic  hierarchy  process  and  linear programming”, International  Journal  of  Production  Economics 56-57, pp.199-212.
Harker, P.T. and Vargas, L.G. 1987. “The theory of ratio scale estimation: Saaty‟s analytic hierarchy process”, Management Science Vol 33, pp.1383-1403.
Haron,  N.H.,  Jasni,  H.H.N.S.,  and  Rahman,  R.A.  2010.  “Zakat  for  asnafs‟ business by lembaga zakat Selangor”, Malaysian Accounting Review , SI Vol.9, No.2, pp.123-138.
Ho,  W.  2008.  “Integrated  analytic  hierarchy  process  and  its  applications:  A literature review”, European Journal of Operational Research, Vol. 186, pp. 211-228.
Htay,  S.N.N.,  and  Salman,  S.A.  2014.  “Proposed  best  practices  of  financial information disclosure for zakat institutions: A case study of Malaysia”, World Applied Sciences Journal, (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice), Vol.30 pp.288-294.
Huda,  Nurul.  2014.  “Solution  of  zakat  problem  in  Indonesia  with  modification action research”, Human Falah , Vol.1, No.1, pp.40-62.
Islamic Banker Association. 2017. Global Islamic Finance Report 2017 .
Jaelani, Aan. 2016. “Zakah management for poverty alleviation in  Indonesia and Brunei  Darussalam”, Turkish  Economic  Review ,  Vol.3,  Issue  3,  pp.495- 512.
Kahraman,  C.,  and  S.  Cebi.  2009.  “A  new  multi-attribute  decision  making method:  Hierarchical  fuzzy  axiomatic  design”, Expert  Systems  with Applications Vol 36, pp.4848-4861.
Lee, M.C. 2010. “The analytic hierarchy and the network process in multicriteria decision making: Performance evaluation and selecting key performance indicators based on ANP model”, Convergence  and Hybrid  Information Technologies , Book edited by Marius Crisan.
Nugraha,  S.,  Wardayati,  S.M.,  and  Sayekti,  Y.  2018.  “Implementation  of  zakat accounting  in  amil  zakat  institute  (LAZ)  in  Jember  (Reviewed  from zakah shariah: PSAK 101 and PSAK 109)”, International Journal of New Technology and Research , Vol.4, Issue 1, pp.52-57.
Nurfalah, I., Rusydiana, A.S., Laila, N., and Cahyono, E.F. 2018. “Early warning to  banking crises  in the dual  financial system in  Indonesia: The markov
switching  approach”, JKAU:  Islamic  Economics ,  Vol.31,  No.2,  pp.133- 156.
Ozdemir, Asli. 2013. “Integrating analytic network process and data envelopment analysis  for  efficiency  measurement  of  Turkish  commercial  banks”. Banks and Bank Systems Volume 8 issue 2 .
Rahman,  A.A.,  Alias,  M.H.,  and  Omar,  S.M.N.S.  2012.  “Zakat  institution  in Malaysia: Problems and issues”, GJAT , Vol.2, Issue 1, pp.35-41.
Ramanathan,  R.,  and  L.S.  Ganesh.  1995.  “Using  AHP  for  resource  allocation problems”, European  Journal  of  Operational  Research Vol  80,  pp.410- 417.
Rusydiana,  Aam  Slamet.  2016.  “Analisis  masalah  pengembangan  perbankan syariah  di  Indonesia:  Aplikasi  metode  Analytical  network  process”, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen , Vol.6, No.2, pp.237-246.
Rusydiana, Aam Slamet and Devi, A. 2018. “Elaborating cash waqf development in  Indonesia  using  Analytic  network  process”, International  Journal  of Islamic Business and Economics, Vol.2, No.1, pp.1-13.
Rusydiana, Aam S, and Devi, A. 2017. “Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia:  Pendekatan  metode  analytic  network  process  (ANP)”. Al- Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2, pp.115-133.
Rusydiana,  Aam  Slamet  and  Devi,  A.  2013.  “Challenges  in  Developing  Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) in Indonesia using Analytic Network Process (ANP)”. Business and Management Quarterly Review 4(2) 51-62.
Rusydiana,  Aam  S,  and  Irman  Firmansyah.  2017.  “Prioritizing  zakat  core principles criteria”. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 7, No. 2, pp.277-302.
Rusydiana,  Aam  S,  and  Salman  Al  Parisi.  2016.  “Studi  literatur  tentang  riset zakat”. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 16, No. 2, pp.281-290.
Rusydiana,  Aam  S.,  Hasna  Maliha  and  Salman  Al  Parisi.  2016.  “Efficiency measurement  of  zakat  institution  program:  Case  study  dompet  dhuafa Indonesia”. International Journal of Islamic Business Ethics, Vol. 1, No. 1, pp.28-43.
Saaty,  Thomas  L.  1977.  “A  scaling  method  for  priorities  in  hierarchical structures”, Journal of Mathematical Psychology Vol 15, pp.234-281.
Saaty,  Thomas  L.  1986.  “Axiomatic  foundation  of  the  Analytic  hierarchy process”, Management Science Vol 32, pp.841-855.
Saaty,  Thomas  L.  1990.  “How  to  make  a  decision:  The  analytic  hierarchy process”, European Journal of Operational Research Vol 48, pp.9-26.
Saaty, Thomas L. 1990. “An exposition of the AHP in reply to the paper „remarks on  the  analytic  hierarchy  process‟,” Management  Science Vol  36, pp.259-268.
Saaty,  Thomas  L.  1996. Fundamentals  of  Decision  Making  and  Priority  Theory with The Analytic Hierarchy Process . RWS Publication, Pittsburgh USA.
Saaty,  Thomas  L.  2001. Decision  Making  with  Dependence  and  Feedback:  The Analytic Network Process . RWS Publication, Pittsburgh USA.
Saaty,  Thomas  L.  2015. The  Neural  Network  Process  (NNP):  Generalization  of the  AHP  and  ANP  to  the  Continuous  Case  of  Neural  Firing .  RWS Publication, Pittsburgh USA.
Saaty, Thomas  L and Vargas, Louis G. 1987. “Uncertainty and rank order in the analytic  hierarchy  process”, European  Journal  of  Operational  Research Vol 32, pp.107-117.
Saaty,  Thomas  L and Vargas,  Louis  G.  2006. Decision Making  with the Analitic Network  Process.  Economic,  Political,  Social  and  Technological Applications  with  Benefits,  Opportunities,  Costs  and  Risks. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.
Saaty,  Thomas  L  and  M.S.  Ozdemir.  2004. The  Encyclicon:  A  Dictionary  of Decisions with Dependence and Feedback based on the Analytic Network Process . RWS Publication, Pittsburgh
Sipahi,  S.  and  Timor,  M.  2010.  “The  analytic  hierarchy  process  and  analytic network  process:  An  overview  of  applications”, Management  Decision , Vol. 48, Issue 5, pp. 775-808.
Suhaib, A.Q. 2009. “Contribution of zakat in the social development of Pakistan”, Pakistan Journal of Social Sciences, Vol.29, No.2, pp.313-334.
Taha,  R.,  Adam,  F.,  Ali,  N.N.M.,  and  Ariff,  A.M.  2017.  “Religiosity  and transparency in the management of zakat institutions”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , Vol. 20, Issue 1, pp.1-9.
Taha, R., Ali, N.N.M., Zulkifli, M.F., and Paizin, M.N. 2015. “Disclosure of zakat information:  Is  it  important?”,  Proceeding  of  the  International Conference on Masjid, Zakat and Waqf, 1-2 December 2015, Shah Alam Selangor, Malaysia.
Uddin,  A.E.  2016.  “Through  Islamic  banks‟  zakat  house  (IBZH):  Investment  of zakah  funds  in  microfinance  to  remove  poverty  in  Bangladesh,  A  new model”, International  Journal  of  Islamic  Economics  and  Finance Studies , Vol.2, No.1, pp.1-26.
Vargas,  L.G.  1984.  “Reciprocal  matrices  with  random  coefficients”, Journal  of Mathematical Modeling Vol 3, pp.69-81.
Wahid, H., Kader, R.A., and Ahmad, S. 2012. “Localization of zakat distribution, religiosity,  quality  of  life  and  attitude  change  (Perception  of  zakat recipients  in  Malaysia)”,  Proceeding  the  13th  Malaysia  Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting 2012.
Wang, Y.M., and T.M.S. Elhag. 2006. “An approach to avoiding rank reversal in AHP”, Decision Support Systems Vol 42, pp.1474-1480.
Wu,  C.R.,  C.T.  Lin,  and  P.H.  Tsai.  2011.  “Financial  service  sector  performance measurement  model:  AHP  sensitivity  analysis  and  balanced  scorecard approach”, The Service Industries Journal Vol 31, pp.695-711.
Yoon,  M.S.,  and  Jung,  H.W.  2005.  “A  study  on  the  utilization  of  compatibility metric  in  the  AHP:  Applying  to  software  process  assessments”, Proceeding of ISAHP 2005, Honolulu Hawaii, July 8-10, 2003.