Keyword: Role, BWI, Cash Waqf
Kata Kunci:
Peran, BWI, Wakaf Uang

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  role  of  BWI  in  the implementation  of  cash  waqf  in  Jepara,  whether  it  is  in accordance  with  the  waqf  law  in  Indonesia,  especially  cash waqf. This study uses a sociological juridical approach, the type of qualitative research, and descriptive analysis methods. Data collection methods used are primary and secondary legal data. The results of this study state that, First, cash waqf conducted by  BWI  Jepara  is  accordance  with  the  legal  system  and regulations  in  force  in  Indonesia,  namely  in  accordance  with Law Number 41 of 2004 concerning waqf because it is still not optimal  in  the  implementation  of  the  Act.  Second,  cash  waqf conducted by BWI Jepara is still limited to state civil servants and government officials in Jepara have not touched the wider community aspect due to the low public understanding of cash waqf.  Third,  BWI  Jepara  as  a  cash  waqf  nair  which  initially only placed cash waqf funds into Islamic banks with the concept of wadiah (deposit) needs to seek to empower cash waqf assets to a more productive sector.

## Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BWI dalam pelaksanaan wakaf uang di Jepara, apakah sudah sesuai dengan  Undang-undang  perwakafan  di  Indonesia  khususnya wakaf  uang.  Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis sosiologis, jenis kajian kualitatif dan metode analisis deskriptif. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  data  hukum primer  dan  sekunder.  Hasil  kajian  ini  menyatakan  bahwa Pertama, wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Jepara sesuai dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  wakaf  sebab  masih  belum  maksimal  dalam implementasi atas Undang-undang tersebut. Kedua wakaf uang yang  dilakukan  oleh  BWI  Jepara  masih  terbatas  terhadap aparatur  sipil  negara  dan  pejabat  pemerintahan  yang  ada  di Jepara  belum  menyentuh  aspek  masyarakat  secara  luas disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Ketiga, BWI Jepara sebagai nażir wakaf uang yang semula hanya menempatkan dana wakaf uang ke bank syariah dengan  konsep  wadiah  (titipan)  perlu  mengupayakan pemberdayaan harta wakaf uang ke sektor yang lebih produktif. .

## TINJAUAN UU WAKAF TERHADAP PERAN BWI DALAM PELAKSANAAN WAKAF UANG DI JEPARA

## SYAHRUL A’DHIM

## Badan Wakaf Indonesia Kab. Jepara
Imron Choeri*, Syahrul Adzim**
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*, Badan Wakaf Indonesia Kab. Jepara**
imronchoeri@unisnu.ac.id*, adhimsyah@gmail.com**

## Pendahuluan
Wakaf  merupakan  sistem  yang  telah terbukti  bisa  memberikan  sumbangsih  bagi kemajuan,  kebudayaan,  pendidikan,  ekonomi, sosial,  dan  peradaban.  Dalam  Islam  wakaf sudah  dipraktikkan  sejak  zaman  Rasulullah saw. dan sudah mengalami banyak perubahan yang signifikan mulai dari jenisnya, pengelolaannya hingga peruntukannya. Semua itu  menuntut  adanya ijtihad-ijtihad baru  yang bisa  memberikan  alternatif  pengembangan wakaf pada masa kini yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Dalam Islam wakaf diletakkan sebagai salah satu  macam  ibadah  yang  amat  membuat  hati orang  gembira.  Dalam  fungsinya  sebagai ibadah, wakaf dapat diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan bagi wakif pada hari kemudian, karena  ia  merupakan  salah  satu  bentuk  amal jariyah  yang  pahalanya  akan  terus  mengalir selama  harta  tersebut  dimanfaatkan  (kemenag RI, 2006:13).
Terdapat  sebuah  ayat  al- Qur’an  yang menyebutkan  mengenai  wakaf  sebagaimana dalam al- Qur’an surah al -Baqarah (2) ayat 261:
“ Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan oleh)  orang  yang  menafkahkannya  di  jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) kepada  siapa  yang  dia  kehendaki,  dan  Allah Maha Luas (karunia-Nya) dan Maha
Mengetahui” (Q.S. al-Baqarah/2: 261).
Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping  berfungsi  ubudiyah  juga  berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang  tinggi  antara  sesama  manusia.  Oleh karenanya,  wakaf  adalah  salah  satu  usaha mewujudkan dan memelihara hablun min Allah dan hablun min an-naas (Zein, 2004: 409).
Dalam  konteks  negara  Indonesia  amalan wakaf  sudah  dilaksanakan  oleh  masyarakat muslim  Indonesia  sejak  sebelum  merdeka. Wakaf  umumnya  di  praktikkan  masyarakat untuk  masjid,  lembaga  pendidikan,  pesantren, dan  kuburan  merupakan  jenis  wakaf  yang paling  dikenal  dalam  masyarakat.  Praktik wakaf  ini  diasumsikan  telah  ada  sejak  Islam menjadi  kekuatan  sosial  politik  dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di nusantara sejak akhir abad ke-12 M.
Di  Jawa  Timur,  tradisi  yang  menyerupai praktik wakaf telah ada sejak abad ke-15 M dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya  bukti-bukti  historis  baru  pada awal  abad ke-16 M. Praktik  yang  menyerupai wakaf  ini  dapat  ditemukan  dibeberapa  daerah seperti  di  Mataram,  telah  dikenal  praktik semacam  wakaf  yang  disebut  tanah perdikan yaitu tanah yang diberikan oleh negara kepada orang tertentu yang dianggap telah berjasa dan mereka dibebaskan dari  pembayaran pajak, di Lombok  dikenal  dengan  tanah pareman yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak yang diserahkan kepada desa-desa Subak (Dhewayani, 2020: 7-8).
Setelah  melalui  proses  panjang  dalam merumuskan Undang-undang mengenai wakaf agar  wakaf  tersebut  dapat  terorganisir, pemerintah  akhirnya  menetapkan  Undang- undang  yang  mengatur  tentang  perwakafan  di Indonesia  yaitu  Undang-undang  Nomor  41 tahun  2004  Tentang  Wakaf  serta  untuk melengkapi Undang-undang tersebut pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah  Nomor  42  tahun  2006  mengenai Pelaksanaan  Atas  Undang-undang  Nomor  41 tahun 2004 (Soemitra, 2009: 455).
Hal tersebut berdampak pada perkembangan wakaf  di  Indonesia  yang  kian  hari  kian meningkat.  Hal  ini  terlihat  dari  bertambahnya jumlah  dan  objek  harta  wakaf,  baik  berupa tanah,  uang  dan  lainnya  yang  tersebar  di berbagai  penjuru  di  Indonesia,  setelah  adanya wakaf produktif, kini juga terdapat wakaf uang ( cash  waqf )  yang  dapat  dilakukan  oleh  setiap orang melalui lembaga keuangan syariah.
Pada  umumnya  di  negara-negara  yang wakafnya  sudah  berkembang  dengan  baik, mereka  juga  memiliki  badan  wakaf  atau lembaga  yang  seperti  badan  wakaf  yang bersifat nasional dan berada dibawah Kementerian Wakaf seperti di Mesir, Yordania, maupun  Arab  Saudi,  tetapi  ada  juga  badan wakaf  yang  independen.  Di  Mesir  misalnya badan wakaf langsung ada dibawah kementerian, pendiriannya berdasarkan Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 80  Tahun  1971.  Karena  ada  dibawah kementerian  tugas  badan  wakaf  Mesir  cukup berat yakni menangani wakaf secara
keseluruhan,  baik  dibidang  administrasi, investasi, pengembangan, dan pendayagunaan.
Dalam rangka memajukan dan mengembangkan  potensi  wakaf  di  Indonesia maka  dibentuklah  Badan  Wakaf  Indonesia. Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  merupakan lembaga  independen  untuk  mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ketentuan mengenai Badan  Wakaf  Indonesia  secara  jelas  tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 kemudian  diperjelas  dengan  PP  Nomor  42 Tahun  2006,  tugas  pokok  BWI  adalah memajukan  dan  mengembangkan  wakaf nasional  mulai  dari  pembinaan  nażir  dalam mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda wakaf,  memberikan  persetujuan  dan/atau  izin atas  perubahan  peruntukan  dan  status  harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nażir , memberi saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Melihat kepada tugas-tugas yang dibebankan kepada BWI, badan ini mempunyai fungsi  sangat  strategis  terutama  dalam  rangka pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  nażir untuk  dapat  melakukan  pengelolaan  wakaf secara  produktif.  Oleh  karena  itu  keberadaan BWI ini harus profesional dalam melaksanakan tugasnya  dan  pemerintah  dalam  hal  ini  hanya sebagai  fasilitator,  motivator  dan  regulator. Pola organisasi dan kelembagaan badan wakaf diharapkan  dapat  merespon  semua  persoalan yang  dihadapi  masyarakat,  terutama  masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan hal-hal lain  dalam  upaya  meningkatkan  taraf  hidup
umat  Islam  pada  khususnya  dan  masyarakat pada umumnya.
Supaya  hal-hal  tersebut  dapat  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan,  peran  BWI sebagai  lembaga  yang  mengelola  harta  wakaf diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  benar- benar  mempunyai  kemampuan  dan  kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki  komitmen  dalam  pengembangan wakaf  serta  memahami  masalah  wakaf  serta hal-hal yang terkait wakaf (Usman, 2009: 133).
Yang  memunculkan  permasalahan,  belum banyak  masyarakat  mengetahui  peran  BWI Jepara  dalam  pelaksanaan,  pengelolaan  serta pengembangan  harta  benda  wakaf  terutama uang  serta  pembinaan  nażir  wak af  uang  di Jepara  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan fungsi  wakaf  di  Jepara.  Hal  tersebut  menarik dilakukan kajian sebab adanya Undang-undang Nomor  41  Tahun  2004  yang  menyatakan bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  na żir serta melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (UU No. 41 Thn. 2004 Pasal 49, ayat (1)).
BWI  Jepara  dalam  wakaf  uang  juga melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai mediator.  Ketentuan  ini  didasarkan  pada pertimbangan keamanan. Terkesan ada pembatasan yang kaku karena tidak dimungkinkannya  lembaga  atau  pihak  lain  di luar  lembaga  syariah  dalam  mengelola  wakaf uang,  disamping  itu,  tampak  belum  diatur yakni lembaga penjamin untuk mengantisipasi kemungkinan  habisnya  harta  wakaf  apabila
terjadi  pailit.  Harus  disadari  pula  bahwa pengelolaan dana wakaf uang merupakan dana publik  yang  harus  dipertanggungjawabkan secara  transparan  dan  akuntabel  ( Khosyi’ah , 2010: 213).
Berdasarkan  latar  belakang  kajian  ini  akan menjawab persoalan tentang bagaimana peran BWI dalam pelaksanaan wakaf uang di Jepara, dan  bagaimana  tinjauan  perundang-undangan wakaf  di  Indonesia  tentang  peran  BWI  dalam pelaksanaan wakaf uang di Jepara.

## Metode Kajian
Adapun  metode  yang  digunakan  dalam kajian  ini  adalah  kajian  lapangan  ( field research )  dan  menggunakan  pendekatan kualitatif,  karena  dilakukan  di  BWI  Jepara yakni mengkaji peran BWI dalam pelaksanaan wakaf  uang  di  Jepara  dalam  kaitannya pengembangan wakaf uang di Jepara.
Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena objek kajian dalam kajian ini adalah perilaku dan respon masyarakat Jepara dalam    kaitannya  dengan  penggunaan  wakaf uang ditinjau dari  perundang-undangan wakaf di  Indonesia. Kajian dilakukan di BWI Jepara bertempat  di  kantor  Kementerian  Agama  di jalan  Ratu  Kalinyamat,  Demaan  Kabupaten Jepara.
Sumber data primer dalam kajian ini adalah berupa  hasil  wawancara  dan  dokumentasi dengan BWI Jepara, sedangkan data sekunder ( secondary  data )  adalah  data  yang  diperoleh dari  kajian  kepustakaan  dan  dokumen  yang biasanya  disediakan  di  perpustakaan,  atau milik  pribadi  berkaitan  dengan  permasalahan
yang akan dibahas.  Metode pengumpulan data yang  digunakan  dalam  kajian  ini  yaitu observasi  dan  wawancara  dan  dokumentasi dengan  cara  melihat  dokumen  dan  arsip  yang ada di BWI Jepara.
Pengecekan  keabsahan  data    dengan triangulasi  yaitu  tiga  teknik  diantaranya triangulasi  sumber  data  dengan  mencari sumber  informasi  lain  mengenai  topik  kajian dari  sumber  atau  partisipan  lain,  yakni melakukan  pengecekan  wawancara  dengan berbagai  pihak  baik  BWI  Jepara,  buku, dokumen  kemudian  dikombinasikan  dengan analisis menurut perundang-undangan wakaf di Indonesia.
Kedua yaitu triangulasi teknik pengumpulan data,  dengan  memadukan  lebih  dari  satu metode  dalam  analisis  data  kajian,  metode tersebut  tidak  hanya  melakukan  metode wawancara dengan BWI Jepara saja tetapi juga dapat dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.
Ketiga  yaitu  triangulasi  waktu  kajian, metode  tersebut  dilakukan  dengan  mengecek data  yang  dikumpulkan  dengan  teknik wawancara  di  pagi  hari  ketika  narasumber masih  segar,  belum  banyak  masalah,  akan memberikan  data  yang  valid  sehingga  lebih kredibel.
Adapun  metode  analisis  yang  digunakan dalam  kajian  yakni  menggunakan  metode deskriptif  yang  bertujuan  untuk  melukiskan tentang  hal  di  daerah  dan  saat  tertentu  untuk menyusun interpretasi dan konklusi.
Pengertian Wakaf Uang
Secara etimologis, wakaf merupakan mashdar dari waqafa asy- syai’ , yang memiliki arti sesuatu yang berhenti (Khairi, 2015: 437), serta  secara  harfiah  wakaf  dapat  diartikan terhenti,  penghentian,  penundaan,  tinggal, menahan, diam, berhenti sejenak, mengistirahatkan,  tidak  berjalan  (tetap),  tidak bergerak dan menahan (Lubis, 2016: 10).
Adapun secara terminologis, wakaf menurut Abu Hanifah diartikan sebagai menahan harta benda  ( al- ‘ain )  dibawah  naungan  pemiliknya dengan  disertai  pemberian  manfaat  sebagai sedekah.  Kemudian  menurut  jumhur  ulama, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan  dari wakif dan  selainnya  dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (Hasan, 2011: 3).
Adapun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  pasal  215  ayat  1  wakaf  disebutkan sebagai perbuatan hukum seseorang, sekelompok  orang  atau  badan  hukum  yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.
Sedangkan  dalam  perspektif  Undang- undang  Nomor 41 Tahun 2004 pasal  1 ayat  1 wakaf dapat diartikan sebagai perbuatan wakif untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan
umum  menurut  syariah  (Kemenag  RI,  2012: 110).
Sementara itu secara umum pengertian uang adalah segala sesuatu  yang digunakan sebagai alat  untuk  transaksi  yang  dapat  berupa  uang kartal  maupun  uang  giral.  Uang  juga  dapat didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  secara umum diterima untuk pembayaran barang dan jasa,  serta  memiliki  fungsi  sebagai  kekayaan bagi pemiliknya. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan Undang-undang sebagai  uang  dan  sah  untuk  alat  transaksi perdagangan (Muktar, 2016: 1).
Selanjutnya,  wakaf  uang  dalam  definisi Departemen  Agama  disebutkan  bahwa  wakaf uang  merupakan  wakaf  yang  dilakukan seseorang,  kelompok  orang  dan  lembaga  atau badan  hukum  dalam  bentuk  uang.  Dengan demikian,  wakaf  uang  merupakan  salah  satu bentuk  wakaf  yang  diserahkan  oleh  seorang wakif kepada nażir dalam bentuk uang. Adapun pengertian  wakaf  uang  menurut  Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi  pendaftaran  wakaf  uang  pasal  1 ayat 1 wakaf uang diartikan sebagai perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  uang  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  jangka  waktu tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut  syariah  ( Kompilasi  Hukum  Islam , 108).
Para  ahli  hukum  Islam  menyebutkan beberapa  dasar  hukum  wakaf  dalam  hukum Islam  yang  meliputi  ayat  al- Qur’an,  hadis,
ijtihad  para  ahli  hukum  Islam  serta  hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf.
Dasar hukum  perwakafan dalam nash-nash al- Qur’an  yang khusus  menyebutkan  tentang wakaf,  tidak  ditemukan  sama  sekali  yang menjelaskan tentang wakaf secara eksplisit, al- Qur’an  hanya  menyebutkan  berbagai  bentuk kebajikan,  yaitu  dalam  bentuk  sedekah  dan infak yang bersifat umum.
Nash  al- Qur’an  yang  menjadi  dasa r pelaksanaan  ibadah  wakaf  diantaranya  adalah Q.S.  al-Baqarah  (2):  261  dan  267,  Q.S.  Ali Imran (3): 92, yaitu sebagai berikut:
“ Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan  hartanya  di  jalan  Allah  adalah seperti  (orang-orang  yang  menabur)  sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada  setiap  tangkai  ada  seratus  biji.  Allah melipat  gandakan  (pahala)  bagi  siapa  yang Dia  kehendaki.  Allah  Maha  Luas  (karunia- Nya)  lagi  Maha  Mengetahui” (Q.S.  al- Baqarah/2: 261).
“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah  (di  jalan  allah)  sebagian  dari hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. al-Baqarah/2: 267).
Dari kedua ayat tersebut dikemukakan kata infak  yang  dimaksud  infak  dapat  pula  berarti wakaf.  Sedangkan  wakaf  menurut  Undang- undang  wakaf  dapat  dipergunakan  untuk kebutuhan kegiatan ibadah sarana dan kegiatan pendidikan,  beasiswa,  kesehatan,  bantuan untuk  fakir  miskin,  anak  terlantar,  dan  yatim piatu,  serta  meningkatkan  ekonomi  umat  dan kemajuan kemaslahatan umum.
Sebagaimana dijelaskan Jalaludin al- Mahalli  dan  Jalaludin  al-Suyuti  bahwa  kata anfiqu dalam ayat ini berarti berzakatlah kamu. Seiring  dengan  penafsiran  tersebut,  makna menginfakkan harta di jalan Allah dalam ayat ini  tentu  sangat  luas.  Apapun  perbuatan menginfakkan harta di jalan Allah yang sesuai syariat,  perbuatan  tersebut  dikategorikan sebagai  menginfakkan  harta  dijalan  Allah (Lubis, 66).  Allah berfirman:
“ Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada kebajikan  (yang  sempurna),  sebelum  kamu menginfakkan  sebahagian  harta  yang  kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imron/3: 92).
Imam  Qurtubi  mengemukakan  bahwa  ayat ini menunjukkan kemungkinan makna tekstual, beserta  cakupan  maknanya  secara  umum. Karena para sahabat tidak memahami maknanya selain dari yang tertera pada teks.
Dari  penafsiran  tersebut  dapat  dimaknai bahwa  agar  dapat  mencapai  kebajikan  yang sempurna adalah dengan menginfakkan sebagian  harta  yang  dicintai.  Menginfakkan
harta yang dicintai pada ayat ini menunjukkan secara  khusus  bentuk  perbuatan  hukumnya. Oleh  karena  itu,  mewakafkan  sebagian  harta dapat  dikategorikan  menginfakkan  harta (Lubis, Hal. 65).
“ Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah,  sujudlah,  sembahlah  Tuhanmu  dan lakukanlah  kebaikan  agar  kamu  beruntung” (Q.S. Al-Hajj/22:7).
Ayat  tersebut  memiliki  makna  amar  atau perintah  terhadap  orang  beriman,  selain mengerjakan  salat,  Allah  juga  menganjurkan kepada  orang  beriman  untuk  melakukan  al- khair  (kebaikan).  Al- Sa’di  mengemukakan bahwa  al-khair  tersebut  bersifat  umum.  Oleh karena  itu,  makna  kebajikan  dalam  ayat  ini dapat  juga  berarti  silaturrahmi  dan  berakhlak mulia.
Apa  saja  perbuatan  baik  dan  mulia  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  al-khair. Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi menafsirkan  al-khair  sebagai  silaturrahmi  dan akhlak mulia. Hasan Mansur pula menafsirkan bahwa al-khair berarti perintah untuk melakukan perbuatan baik secara umum, antara lain dengan berwakaf. Dari beberapa penafsiran  diatas  makna  perbuatan  kebajikan tersebut  bersifat  umum  oleh  karena  wakaf adalah perbuatan yang bersifat kebajikan, maka wakaf dapat digolongkan sebagai al-khair (al- Suyuti, 2019: 186-187).
“ Bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang  tanah  di  Khaibar,  kemudian  Umar menghadap Rasulullah untuk meminta
petun juk.  Umar  berkata:  “Hai  Rasulullah,
saya  mendapat  sebidang  tanah  di  Khaibar, saya  belum  mendapatkan  harta  sebaik  itu, maka  apakah  yang  engkau  perintahkan kepadaku?” Rasulullah,  bersabda: “ Bila engkau suka, kau tahan  (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola),  tidak  dijual,  tidak  dihibahkan  dan tidak diwariskan . Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya  (hasil  pengelolaan  tanah) kepada  orang-orang  fakir,  kaum  kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan  tidak  dilarang  bagi  yang  mengelola (nażir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (H.R. Bukhari).
“ Bahwa  anak  Adam  (manusia)  meninggal dunia,  maka  putuslah  amalnya,  kecuali  tiga perkara,  shadaqah jariyah,  ilmu  yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (H.R. Muslim).
Kedua  hadis  tersebut  merupakan  dasar umum disyariatkannya wakaf dan dipakai juga oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadis  pertama  wakaf  uang  menjadikan  hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap wakaf  uang  memiliki  hakikat  yang  sama dengan  wakaf  tanah,  yakni  harta  pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan.
Dengan  mekanisme  wakaf  uang              yang telah  ditentukan,  pokok  harta  akan  dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan
uang  tersebut  dapat  dipakai  untuk  mendanai kepentingan umat. Pada hadis kedua, mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian  rezekinya  sebagai  tabungan  akhirat dalam bentuk sedekah jariyah(Lubis, Hal. 33).
Selain  al- Qur’an  dan  Hadis,  la zim  berlaku sebagai  sumber  hukum  adalah  ijtihad  ulama, ijtihad ulama memperjelas hukum jika sumber utama (al- Qur’an dan Hadis) kurang jelas atau membutuhkan diskusi untuk diputuskan.
Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para  ahli  hukum  Islam.  Beberapa  sumber menyebutkan  bahwa  wakaf  uang  telah dipraktikkan  oleh  masyarakat  yang  menganut madzhab Hanafi.
Terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai hukum wakaf uang. Imam Bukhari mengungkapkan bahwa imam az-Zuhri berpendapat  bahwa  dinar  boleh  diwakafkan. Caranya  dengan  menjadikan  dinar  itu  sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
Wahbah  az-Zuhaili  juga  mengungkapkan bahwa  madzhab  Hanafi  membolehkan  wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar isti ḥsān bi al-urfi , karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.  Madzhab  Hanafi  berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘ur f (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan nash (teks).
Cara  melakukan  wakaf  uang  menurut madzhab Hanafi ialah menjadikan modal usaha dengan mudharabah sedangkan keuntungannya  disedekahkan  kepada  pihak
wakaf.  Pendapat  ini  didukung  oleh  Ibn  Jibrin yang  menyatakan  bahwa  wakaf  uang  harus diberdayakan  sehingga  mampu  memberikan kemudahan  dalam  membantu  orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.
Ibn  Abidin  mengemukakan  bahwa  wakaf uang  yang  dikatakan  merupakan  kebiasaan yang  berlaku  di  masyarakat  adalah  kebiasaan yang  berlaku  di  wilayah  Romawi,  sedangkan wakaf  di  negeri  lain,  wakaf  uang  bukan merupakan  kebiasaan.  Karena  itulah  Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah.
Madzhab  Syafi’i  be rpandangan  bahwa wakaf  uang  tidak  dibolehkan  seperti  yang disampaikan  Muhammad  an-Nawawi  dalam kitab  al- Majmu’ berpendapat bahwa madzhab Syafi’i tidak membolehkan wakaf uang karena dinar  dan  dirham  akan  lenyap  ketika dibayarkan  sehingga  tidak  ada  lagi  wujudnya (Hasan, Hal. 29).
Namun  dengan  melihat  perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat memungkinkan untuk dilaksanakan wakaf uang. Sebagai contoh uang yang diwakafkan dapat dijadikan modal usaha seperti  yang  dijelaskan  madzhab  Hanafi  atau diinvestasikan  dalam  bentuk  saham  atau didepositkan  di  perbankan  syariah  dan keuntungannya  dapat  disalurkan  sebagai  hasil wakaf.  Wakaf  uang  yang  diinvestasikan  atau didepositkan, maka wujud atau nilai uang tetap terpelihara  dan  menghasilkan  keuntungan dalam  jangka  waktu  yang  lama  (Djunaidi, 2007: 6).
Selain  ulama  madzhab  Hanafi,  terdapat sebagian  ulama  yang  mengatakan  bahwa madzhab  Syafi’i  juga  membolehkan  wakaf uang  sebagaimana  yang  ditulis  oleh  al- Mawardi  serta  Abu  Saur  yang  meriwayatkan dari Imam  Syafi’i  tentang  dibolehkannya wakaf dinar dan dirham.
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) memfatwakan wakaf uang bahwa wakaf uang  hukumnya  boleh.  Fatwa  MUI  tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa  tersebut  ditetapkan  bahwa  wakaf  uang adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (cash) termasuk didalamnya surat berharga dan hanya dibolehkan  untuk  digunakan  dan  disalurkan kepada  hal-hal  yang  sesuai  syariah  serta  nilai pokok  wakaf  uang  diharuskan  terjamin kelestariannya dengan tidak menjual, menghibahkan,  maupun  diwariskan  (Amin dkk, 2011: 424).
Syarat-syarat wakaf ada empat yaitu: a. Wakif dengan  syarat ahliyah  at- tabaru’
(mempunyai  wewenang  untuk  memberi), merdeka,  sempurna  akalnya,  balig,  dan bijaksana dalam bertindak.
b. Bukan  orang  murtad,  syarat  tersebut ditetapkan  oleh  ulama  Hanafiyah,  akan tetapi  apabila  pada  kemudian  hari  orang tersebut  masuk  Islam  kembali,  maka  sah wakafnya.
c. Mauquf  Bih (barang  yang  diwakafkan), syarat yang harus dipenuhi dari barang yang diwakafkan harus dari harta yang
mempunyai  nilai  manfaat,  harta  tersebut harus diketahui secara pasti ketika berwakaf,  serta  harta  tersebut  merupakan milik sempurna wakif.
d. Mauquf  Alaih (orang  atau  badan  yang menerima  wakaf),  pada  dasarnya  syarat pokok dari wakaf adalah hanya untuk sarana dan prasarana kebaikan akan tetapi masing- masing  madzhab  menetapkan  syarat-syarat tersendiri (Saebani, 2011: 265-270). Rukun wakaf ada empat sebagai berikut ini:
a. Wakif ,  yaitu  orang  yang  mewakafkan.  Ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta.
b. Mauquf ,  yaitu  barang  milik wakif yang diwakafkan.
c. Mauquf  ‘alaih ,  yaitu  yang  diserahi  wakaf, baik orang, golongan, atau pihak tertentu.
d. Shighah ,  wakaf  harus  dengan  lafal.  Lafal wakaf  ada  yang  jelas,  seperti  aku mewakafkan,  aku  menahan,  dan  lafal lainnya.  Dengan  mengatakan  kalimat tersebut,  maka  wakaf  telah  sah  tanpa menggabungkan dengan perkara lain di luar wakaf. Lafal wakaf juga ada yang berbentuk kinayah,  seperti  aku  sedekahkan,  aku abadikan, dan lafal lainnya.
Dengan  mengucapkan  lafal  tersebut maka  telah  terjadi  wakaf.  Pengucapan  itu harus disertai niat atau dengan sesuatu yang menjelaskan  bahwa  seseorang  bermaksud memberikan  wakaf,  seperti  sedekah  yang diwakafkan  atau  sedekah  yang  tidak  boleh dijual.  Begitu  pula  wakaf  telah  mengikat dengan adanya perbuatan yang
menunjukkan adanya kehendak mewakafkan (Khairi, Hal. 443).
Adapun menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6 menyebutkan bahwa rukun wakaf  yaitu  adanya wakif, nażir ,  harta  benda wakaf,  ikrar  wakaf,  peruntukan  harta  benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.
Di dunia, wakaf sebagai alat untuk berbuat baik  kepada  orang-orang  terkasih.  Di  akhirat sebagai  alat  mendapatkan  pahala  dengan  niat dari yang melakukan.
Kalangan  Hanafiyah  mengatakan  wakaf hukumnya  mubah  dengan  dalil  bahwa  orang kafir  sah  melakukan  wakaf.  Kadang-kadang wakaf  berubah  menjadi  wajib  apabila  disertai nazar. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan atau  hasil  dari  harta  wakaf  tersebut  harus disedekahkan.
Kalau seorang berwakaf kepada orang yang tidak boleh mendapatkan zakat seperti al-ushul (ayah,  kakek  dan  seterusnya)  dan al- furu’ (anak,  cucu  dan  seterusnya),  maka  hukumnya boleh.  Artinya,  menurut  hukum syara’ wakaf itu  sah  karena  muncul  dari  pemiliknya  dan diberikan  secara  proporsional.  Namun  nazar tidak bisa gugur dengan wakaf. Sebab sedekah wajib  harus  ikhlas  karena  Allah  serta memberikan  sedekah  kepada  orang  yang kesaksiannya tidak diperbolehkan bisa bermanfaat bagi orang tersebut, meskipun tidak ikhlas karena Allah.
Sebagaimana orang yang memberikan harta kepada orang tersebut untuk tujuan kafarat atau zakat,  maka  apa  yang  diberikan  itu  menjadi
sedekah sedang tanggungan kafarat atau zakat masih tetap (az-Zuhaili, 2011: 274).
Ketentuan mengenai wakaf uang telah lama muncul.  Bahkan  dalam  kajian  fikih  klasik sekalipun persoalan ini telah diperbincangkan, yaítu sejalan dengan munculnya ide menegakkan fikih muamalah dalam perspektif maqashid  as-syariah (tujuan  syariah)  yang dalam  pandangan  Umer  Chapra  bersumber pada mashlahah  al-mursalah (kemaslahatan umum) termasuk usaha mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
Dalam  catatan  sejarah  Islam,  wakaf  uang sudah  dipraktikkan  sejak  awal  abad  kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa az-Zuhri  salah  satu  ulama  terkemuka  dan peletak  dasar tadwin  al-hadis memfatwakan bahwa  wakaf  dinar  dan  dirham  dianjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan  menjadikan  uang  tersebut  sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.
Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah  di  Mesir.  Pada  masa  itu, perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga  benda  bergerak  semisal  wakaf  uang. Tahun  1178,  dalam  rangka  menyejahterakan ulama  dan  kepentingan  misi  madzhab  Sunni, Salahuddin  al-Ayyubi  menetapkan  kebijakan bahwa  orang  Kristen  yang  datang  dari Iskandaria  untuk  berdagang  wajib  membayar bea  cukai.  Sayangnya,  tidak  ada  penjelasan
apakah  orang  Kristen  yang  datang  dari Iskandaria  itu  membayar  bea  cukai  dalam bentuk  barang  atau  uang.  Namun  umumnya, bea cukai itu dibayar dalam bentuk uang. Uang tersebut  akhirnya  diwakafkan  kepada  para fuqaha’ dan para keturunannya.
Di  era  modern  ini,  wakaf  uang  menjadi populer berkat sentuhan piawai M. A. Mannan dengan  berdirinya  sebuah  lembaga  yang  ia sebut Social  Investment  Bank  Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk sertifikat  wakaf  uang  pertama  kali  di  dunia. Lembaga  ini  mengumpulkan  dana  dari  para agniya ’ (orang  kaya)  untuk  dikelola  secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada fakir miskin.
Di  Bangladesh,  wakaf  uang  telah  dikelola oleh Social  Investment  Bank  Ltd (SIBL) dengan  mengembangkan  pasar  sosial  ( the volutary capital market ). Instrumen-instrumen keuangan  Islam  yang  telah  dikembangkan, antara lain adalah surat obligasi pembangunan perangkat wakaf ( waqf properties development bond ), sertifikat wakaf uang ( cash waqf deposit certificate ),  sertifikat  wakaf  keluarga  ( family waqf  certificate ),  obligasi  pembangunan perangkat masjid ( mosque properties development  bond ),  saham  komunitas  masjid ( mosque community share ), sertifikat qard al- hasan ( quard-e-hasana  certificate ),  sertifikat pembayaran  zakat  (zakat/ ushar  payment certificate ),  dan  sertifikat  simpanan  haji  ( hajj saving certificate ).
Terobosan  ini  menunjukkan  bahwa  wakaf uang secara jelas dapat memberikan kontribusi nyata  untuk  peningkatan  kesejahteraan  umat (Hasan, Hal. 23-24).
Wacana  wakaf  uang  untuk  mewujudkan kesejahteraan sosial yang memiliki kemanfaatan  yang  sama  dengan  wakaf  tanah mendapat  respons  positif  dari  Majelis  Ulama Indonesia (MUI), setelah M.A.
Manan  memberikan  seminar  di  Indonesia tentang wakaf uang. Akhirnya pada tanggal 11 Mei  2002  MUI  mengeluarkan  fatwa  tentang kebolehan  wakaf  uang,  dengan  syarat  nilai pokok  wakaf  harus  dijamin  tidak  berkurang. Kemudian,  perjuangan  untuk  membuat  dasar hukum kegiatan wakaf dalam bentuk Undang- undang  terus  dilakukan  oleh  berbagai  pihak. Akhirnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
Dalam Undang-undang wakaf diatur antara lain  tentang  bentuk  benda  wakaf,  yaitu  benda tidak bergerak, benda bergerak dan  uang. Hal ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan      yang  ada dalam  Pasal  28  sampai  31  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 sampai 27 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006. Wakaf benda bergerak antara lain berupa uang, dilakukan  oleh  pewakaf  melalui  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  yang  ditunjuk  oleh Menteri. (Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004).
Wakaf atas benda bergerak, berupa uang ini, dilaksanakan wakif secara tertulis kepada LKS. Kemudian,  oleh  LKS  diterbitkan  sertifikat wakaf  uang,  sertifikat  wakaf  uang  yang  telah diterbitkan  oleh  LKS  disampaikan  kepada wakif dan nażir sebagai bukti penyerahan harta benda  wakaf  (Pasal  29  UU  Nomor  41  Tahun 2004),  kemudian  LKS  atas  nama  nażir mendaftarkan  harta  benda  wakaf  berupa  uang itu  kepada  Menteri  selambat-lambatnya  7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (Pasal 30 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2006 dipertegas wakaf uang yang dapat diwakafkan ialah uang rupiah, jika uang  yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing seperti  rial,  dolar,  euro,  ringgit  Malaysia  dan sebagainya  maka  harus  dikonversikan  dulu kepada uang rupiah.
Apabila  dikaji  dari  sudut  sistem  hukum  di bidang  perwakafan,  maka  sistem  hukum  di Indonesia  sangat  mendukung  pada  potensi pemberdayaan  gerakan  wakaf  uang,  terutama setelah  disahkannya  Undang-undang  Nomor 41  Tahun  2004.  Undang-undang  tersebut kemudian menjadi acuan hukum perwakafan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang wakaf.
Secara  khusus  mengenai  wakaf  uang, Menteri  Agama  Republik  Indonesia  ikut mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  4  Tahun  2009  Tentang
Pengelolaan  Pendaftaran  Wakaf  Uang  Tunai. Peraturan  tersebut  mengatur  mengenai  ikrar wakaf,  pendaftaran,  laporan  pengawasan,  dan peran  masyarakat  terhadap  wakaf  uang  untuk lebih memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.
Kemudian  Undang-undang  Nomor  41 Tahun  2004  juga  memerintahkan  untuk dibentuk  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI). Untuk  pembentukan  badan  ini  Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan BWI yang  mempunyai  tugas  mengelola  dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.
Setelah  BWI  terbentuk,  dalam  rangka memajukan  wakaf  di  Indonesia  khususnya wakaf uang, BWI telah mengeluarkan berbagai peraturan  BWI.  Diantaranya,  Peraturan  BWI Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Pedoman Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta  Benda Wakaf  Bergerak  Berupa  Uang  hal  ini  terlihat dalam  pasal  4  mengenai  setoran  wakaf  uang yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung  dimana  setoran  wakaf  uang  secara langsung  dilakukan  oleh wakif atau  kuasanya hadir  dikantor  LKS-PWU  dan  setoran  wakaf uang  secara  tidak  langsung  dapat  melalui media electronic channel , antara lain; Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM), phone banking , internet banking, dan mobile banking . Serta  dalam  pasal  10  investasi  wakaf  uang ditujukan  untuk  proyek-proyek  produktif  bagi kemaslahatan  umat  melalui  investasi  yang langsung dikelola oleh nażir dan tidak dikelola secara  langsung  oleh  nażir  dengan  investasi
melalui  lembaga  yang  memenuhi  kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
Pada  tahun  2010  BWI  juga  mengeluarkan beberapa  aturan,  diantaranya  yang  khusus tentang  wakaf  uang  adalah  Peraturan  BWI Nomor  2  Tahun  2010  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran Nażir Wakaf  Uang  dalam peraturan tersebut memuat persyaratan pendaftaran nażir wakaf  uang  dimana nażir harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan  meliputi;  pengetahuan  di  bidang keuangan  syariah,  pengalaman  di  bidang pengeloaan  keuangan  serta  komitmen  yang tinggi dalam mengembangkan wakaf uang.
Dengan  demikian,  kedudukan  wakaf  uang jelas  dan  telah  mendapatkan  tempat  dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan jika dilihat dari  segi  potensinya,  wakaf  uang  memiliki prospek  besar  dalam  pengembangan  dan pemberdayaan  ekonomi  umat  melalui  bentuk investasi mudharabah ( full financing ), investasi musyarakah ( joint venture ), investasi ijarah ( leasing )  dan  investasi istisna ( hire- purchase )  serta  investasi  lain  yang  sesuai syariah(Lubis, Hal. 106).

## Pelaksanaan Wakaf Uang di BWI Jepara
BWI Jepara dalam pelaksanaan wakaf uang di wilayah Kabupaten Jepara memiliki potensi yang  sangat  besar  akan  sumber  daya  manusia yang mayoritas beragama Islam. Menurut data BPS jumlah penduduk yang beragama Islam di Kabupaten  Jepara  sebanyak  1.173.160  pada tahun 2020.
Menurut  ibu  Siti  Zuliyati  apabila  dari  data tersebut  1 juta orang mau melakukan  gerakan
wakaf uang 10 ribu rupiah, maka BWI Jepara dalam  penerimaannya  dapat  meraih  wakaf uang kurang lebih 10 miliar. Meskipun dalam pelaksanaan  memiliki  keunggulan  dalam masyarakat yang mayoritas Islam, BWI Jepara dalam pelaksanaan wakaf uang belum mampu memaksimalkan sektor tersebut yang diakibatkan  oleh  sedikitnya  anggota  BWI Jepara  yang  hanya  berjumlah  12  orang  serta banyaknya  beban  kerja  yang  diemban  oleh BWI Jepara dalam mengelola wakaf di Jepara.
BWI  Jepara  dalam  pelaksanaannya  baru menerima wakaf uang dari jajaran pemerintahan  yakni  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Jepara, petinggi  dan  lurah  yang  ada  di  Jepara  serta seluruh  ASN  yang  terdapat  di  Jepara.  Sampai sekarang baru terkumpul dana wakaf sebanyak 120  juta  sejak  diluncurkan  pada  akhir  bulan Januari 2020.
Adapun  dalam  pelaksanaan  wakaf  uang tentunya  terdapat  mekanisme  yang  harus dilaksanakan oleh wakif agar dapat mewakafkan  uang.  Adapun  alur  wakaf  uang yang dapat ditempuh oleh wakif diantaranya: 1. Wakif (perorangan/kelompok/orang/badan hukum)  yang  akan  mewakafkan  uangnya diwajibkan untuk:
a. Hadir  di  Lembaga  Keuangan  Syariah Penerima  Wakaf  Uang  (LKS-PWU) untuk  menyatakan  kehendak  wakaf uangnya.
b. Menjelaskan  kepemilikan  dan  asal-usul uang yang akan diwakafkan.
c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
d. Mengisi  formulir  pernyataan  kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf  (AIW)  yang  berbentuk  formulir wakaf uang.
2. Dalam  hal wakif tidak  dapat  hadir,  maka wakif dapat menunjuk kuasanya.
3. Wakif dapat  menyatakan  ikrar  wakaf  uang kepada nażir dihadapan  Pejabat  Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) yang selanjutnya nażir menyerahkan  AIW  tersebut  kepada LKS-PWU
4. Wakif berupa organisasi/badan hukum yang mewakafkan uangnya mencantumkan nama dan identitasnya dalam formulir wakaf uang dengan  nama  pengurus  organisasi  atau direksi badan hukum yang bersangkutan.
5. Wakif organisasi  maupun  badan  hukum hanya  dapat  mewakafkan  uangnya  untuk jangka waktu selamanya.
6. LKS yang dapat menerima wakaf uang uang ditunjuk  oleh  Menteri  atas  dasar  saran  dan pertimbangan dari BWI.
7. Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bertugas:
a. Mengumumkan  kepada  publik  atas keberadaannya sebagai LKS-PWU.
b. Menyediakan  blangko  sertifikat  wakaf uang.
c. Menerima  secara  tunai  wakaf  uang  dari wakif atas nama nażir .
d. Menempatkan  uang  wakaf  ke  dalam rekening  titipan  atas  nama nażir yang sudah terdaftar.
e. Menerima  pernyataan  kehendak  wakif yang  dituangkan  secara  tertulis  dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
f. Menerbitkan  sertifikat  wakaf  uang  serta menyerahkan  sertifikat  tersebut  kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nażir.
g. Mendaftarkan wakaf uang kepada
Menteri  atas  nama  nażir  dengan tembusan BWI.
8.  Sertifikat  wakaf  uang  sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
a. Nama LKS-PWU.
b. Nama Wakif.
c. Alamat wakif.
d. Jumlah wakaf uang.
e. Peruntukan wakaf.
f. Jangka waktu wakaf.
g. Nama nażir.
h. Alamat nażir.
i. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.
8. LKS-PWU  atas  nama nażir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh)  hari  sejak  diterbitkannya  sertifikat wakaf uang kemudian ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
9. Pengumuman  harta  benda  wakaf,  PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dimuat dalam  register  umum  wakaf  yang  tersedia pada kantor Kementerian Agama dan BWI. 10. Nażir menerima  hasil  pengelolaan wakaf  uang  dari  LKS-PWU,  atau  dapat mengelolanya  sendiri  bersama  mitra,  dan
kemudian  menyalurkan  hasilnya  kepada mauquf ‘alaih (dengan tetap menahan harta pokok wakaf).
11. Mauquf  ‘alaih menerima  manfaat  dari hasil pengelolaan wakaf uang.
Terdapat cara praktis yang ditawarkan oleh BWI Jepara dalam wakaf uang di BWI Jepara yaitu:
1. Wakaf uang dengan nażir perwak ilan  BWI Jepara dapat dilakukan dengan cara transfer uang  ke  rekening  bank  yang  ditunjuk  oleh BWI  Jepara  yakni  Bank  BNI  syariah  dan Bank  Jateng  syariah  atas  nama  Perwakilan Badan  Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Jepara serta apabila memerlukan sebuah konfirmasi dari BWI Jepara dapat menghubungi pihak BWI Jepara.
2.  Ataupun  dapat  datang  langsung  ke  kantor layanan  wakaf  uang  perwakilan  BWI Kabupaten Jepara yang bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Meskipun prosedur dalam berwakaf uang di BWI  Jepara  sudah  sangatlah  mudah,  namun dalam  pelaksanaanya  dilapangan  cukuplah sulit.  Hal  ini  disebabkan  oleh  minimnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang sebab  pemahaman  benda  wakaf  yang  masih sempit,  serta  harta  yang  dapat  diwakafkan masih  dipahami  sebatas  pada  benda  tak bergerak, seperti tanah.
Namun dalam perkembangannya wakaf bisa berupa benda bergerak antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual  dan  hak  sewa.  Meskipun  BWI Jepara sendiri sudah melakukan berbagai  cara
untuk  mensosialisasikan  wakaf  uang  dengan cara seminar wakaf dan juga menyebar pamflet mengenai program wakaf uang serta melakukan kerjasama dengan jajaran
pemerintah
Kabupaten Jepara untuk melakukan  gerakan  wakaf  uang  akan  tetapi masih  tetap  belum  bisa  menggerakkan  wakaf uang di Jepara.

## Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Jepara
Pengelolaan  wakaf  uang  di  Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004  menentukan  bahwa  ada  tiga  pihak  yang terkait  dalam  pengelolaan  wakaf  uang,  yakni BWI sebagai pihak pengelola dan pengembangan wakaf uang, Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  sebagai  lembaga penghimpun  dan  penyalur  dana  serta  nażir sebagai pengelola dana wakaf uang.
Dalam  hal  pengelolaan  wakaf  uang,  BWI Jepara  melakukan  kerjasama  pengelolaan wakaf  uang  dengan  perbankan  yang  ditunjuk yakni  Bank  Jateng  syariah  dan  BNI  syariah untuk  mengelola  wakaf  uang  serta  tunduk kepada  kebijakan  bank  syariah  yang  ditunjuk dengan  menempatkan  uang  wakaf  dengan konsep wadiah (titipan).
Dalam  konsep wadiah ,  uang  wakaf  yang disetorkan  wakif  kepada  bank  syariah  yang ditunjuk  oleh  BWI  Jepara  untuk  dititipkan kepada  bank  sebagai  pihak  yang  diberi kepercayaan  dengan  tujuan  untuk  menjaga keselamatan,  keamanan,  serta  keutuhan  uang itu.  Dalam  hal  ini  BWI  Jepara  menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah , dimana pihak bank syariah diberi kuasa untuk
memberdayakan  dana  wakaf  uang  tersebut untuk  diinvestasikan  kepada  properti  atau produk investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah  yang  kemudian  keuntungan  yang dihasilkan  dari  investasi  dapat  didistribusikan kepada mauquf  ‘alaih sebagai  penerima manfaat wakaf.
Dalam implementasinya pengelolaan wakaf uang  oleh  BWI  Jepara  meskipun  atas  nama BWI  Jepara  sebagai nażir wakaf  uang  akan tetapi  dalam  pengelolaan  wakaf  tersebut  bank syariahlah yang menjadi nażir wakaf uang dan merangkap  sebagai  LKS-PWU.  Yang  hingga sekarang  persoalannya  dana  wakaf  uang tersebut  belum  memiliki  manfaat  sehingga belum  dapat  didistribusikan  kepada mauquf ‘alaih sebagai penerima manfaat wakaf.
Pendistribusian Wakaf Uang di BWI Jepara Upaya BWI Jepara dalam mendistribusikan hasil  manfaat  wakaf  uang  patut  dipuji  sebab sudah sejak lama direncanakan untuk didistribusikan kepada berbagai lini masyarakat untuk kesejahteraan umat. Program BWI  Jepara  dalam  mendistribusikan  manfaat wakaf uang dapat diwujudkan dalam berbagai bidang yaitu:
1.  Bidang  keagamaan  diberikan  untuk  sarana dan kegiatan ibadah.
2.  Bidang sosial  yang diberikan kepada yatim piatu,  bantuan  masyarakat  miskin,  anak terlantar,  dan  atau  orang  berkebutuhan khusus/disabilitas.
3.  Bantuan  ekonomi  untuk  pedagang  sebagai bantuan modal usaha.
4.  Bidang pendidikan diberikan kepada siswa, santri,  mahasiswa  yang  kurang  mampu sebagai bantuan pendidikan ataupun beasiswa pelajar.
5.  Bidang  kesehatan  yang  berfokus  kepada pemberian  bantuan  kepada  masyarakat dalam memperoleh akses kesehatan dengan pengobatan  umum  serta  bidang  lainnya demi  memajukan  kehidupan  bangsa  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Analisis  Pelaksanaan  Wakaf  Uang  di  BWI Jepara
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi  Islam  yang  potensinya  belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi wakaf,  terutama  wakaf  uang  produktif  yang dapat  digunakan  sebagai  alternatif  pendanaan pada  masjid  dan  pondok  pesantren  dalam rangka  menuju  kemandirian  finansial  yang bermuara  pada  kemaslahatan  umat.  Namun, sebagian  masyarakat  masih  beranggapan bahwa  wakaf  hanyalah  berupa  masjid  dan kuburan.
Meski wakaf telah mengalami perkembangan  dan  tampil  dalam  bentuk  lain diantaranya wakaf produktif atau wakaf uang. Wakaf  tak  hanya  kuburan  dan  masjid  namun potensi  wakaf  bisa  dikembangkan  untuk  hal- hal  produktif  yang  akan  memberikan  manfaat ekonomi kepada masyarakat luas.
BWI Jepara dalam pelaksanaan wakaf uang memiliki  sisi  yang  belum  maksimal,  hal  ini dapat  diketahui  bahwa  BWI  Jepara  sebagai nażir  wakaf  uang  masih  menyerahkan pengelolaan  wakaf  kepada  bank  syariah  serta
nażir  wakaf  belum  mampu  mengelola  sendiri harta  wakaf  tersebut  dengan  menjadikannya wakaf  produktif.  Hal  ini  mencerminkan  BWI Jepara belum mampu secara optimal mengimplementasikan Peraturan Badan Wakaf Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 2  yang menyatakan bahwa nażir yang  dalam  hal  ini  BWI  Jepara mempunyai  kewajiban  dalam  mengelola  dan mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang dilakukan  secara  produktif  sesuai  dengan prinsip  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  implementasinya  wakaf  uang  yang dilakukan  oleh  BWI  Jepara  juga  masih menempatkan  dana  wakaf  uang  sebagai  dana wadiah  di  bank  syariah  meskipun  terdapat model  pembiayaan  berprospek  besar  yang membolehkan  pengelola  wakaf  produktif memegang  hak  ekslusif  terhadap  pengelolaan yaitu: murabahah , istisna’ , ijarah dan mudharabah serta  berbagai  kepemilikan  atau syari’at  al -milk , dimana ada beberapa kontraktor  yang  berbagi  manajemen  atau menugaskan  proyek  pada  pihak  penyedia pembiayaan  untuk  bagi  hasil  atas  keuntungan dan sewa jangka panjang dalam investasi.
Menurut  ibu  Siti  Zuliyati  selaku  Sekretaris BWI  Jepara  terdapat  kendala  dan  tantangan yang dihadapi BWI Jepara dalam mengembangkan  wakaf  uang  di  Jepara disebabkan  oleh  minimnya  pengetahuan masyarakat  terhadap  wakaf  uang  sebab
pemahaman  yang  masih  terbatas  tentang wakaf,  harta  wakaf,  dan  peruntukan  wakaf. Sebagian  besar  umat  masih  beranggapan, bahwa harta wakaf masih terbatas pada benda tidak  bergerak  dan  peruntukan  wakaf  pun dipahami  hanya  untuk  sarana  ibadah,  sosial, dan pendidikan semata.
Agar  konsep  wakaf  uang  dapat  dipahami dan  diterima  secara  cepat  oleh  masyarakat maka konsep wakaf uang ini perlu disosialisasikan.  BWI  Jepara  sendiri  sudah melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan  wakaf  uang  dengan  cara seminar  wakaf  dan  juga  menyebar  pamflet mengenai program wakaf uang serta melakukan kerjasama dengan jajaran
pemerintah Kabupaten Jepara untuk melakukan  gerakan  wakaf  uang  akan  tetapi masih  tetap  belum  bisa  menggerakkan  wakaf uang di Jepara.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  BWI  Jepara belum maksimal dalam mengedukasi masyarakat  mengenai  wakaf  uang  serta penggunaan  media  pamflet  dan  seminar  yang dianggap masyarakat hanya sebagian kelompok yang mengetahui proses wakaf uang. Hal  tersebut  menjadikan  BWI  Jepara  perlu mengupayakan  dalam  menggencarkan  wakaf uang melalui media elektronik sebagai bentuk penyebarluasan  informasi  wakaf  uang  yang masif  kepada  masyarakat  agar  masyarakat dapat  mengetahui  dan  memahami  pentingnya wakaf uang.
Tinjauan  Perundang-undangan  Wakaf  di Indonesia  Terhadap  Peran  BWI  Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang di Jepara
Kelahiran  BWI  merupakan  perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dimaksud dalam pasal  47  bertujuan  untuk  memajukan  dan mengembangkan  perwakafan  di  Indonesia serta  menjadikan  BWI  sebagai  lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan  tugasnya  bersifat  bebas  dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
BWI Jepara sebagai nażir wakaf uang sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  pasal 45  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2006 mempunyai kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan  peruntukannya  dalam  Undang-undang tersebut  secara  jelas  mengungkapkan  bahwa BWI  Jepara  sebagai nażir wakaf  uang memegang peranan sebagai kunci keberhasilan pengembangan harta wakaf, akan tetapi dalam kenyataannya,  BWI  Jepara  belum  mampu secara  optimal  mengelola  harta  wakaf  sebab harta  wakaf  dijadikan  sebagai  dana wadiah (titipan)  pada  bank  syariah  serta  dana  yang terkumpul  belum  memiliki  manfaat  sehingga belum  dapat  didistribusikan  kepada mauquf ‘alaih sebagai penerima manfaat wakaf.
BWI Jepara sebagai nażir wakaf uang pada dasarnya  bisa  mengelola  wakaf  uang  ke  arah wakaf  yang  lebih  produktif  dengan  cara
menempatkan  dana  wakaf  uang  tersebut dengan  cara  investasi  properti,  penanaman modal,  produksi,  kemitraan,  perdagangan, agrobisnis, pertambangan, pembangunan gedung,  apartemen,  rumah  susun,  pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan, sarana kesehatan,  serta  usaha-usaha  yang  tidak bertentangan dengan syariah.
Namun, sayangnya jumlah nażir wakaf uang yang  bekerja  secara  penuh  sangatlah  minim, umumnya  mereka  bekerja  sambilan  dengan tetap  memiliki  pekerjaan  tetap,  seperti  PNS, petani,  pedagang,  dan  sebagainya  yang  harus diutamakan  disamping  tugas  sebagai  nażir yang mengakibatkan wakaf uang belum dapat dikelola  dengan  baik  oleh  BWI  Jepara, meskipun  dalam  Peraturan  Badan  Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang pasal  2 telah  mengatur  mengenai  syarat  nażir  wakaf uang  yang  harus  memiliki  komitmen  yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang serta transparan dan akuntabel akan tetapi nampaknya hal tersebut belum bisa dilaksanakan oleh BWI Jepara.
Hal tersebut juga belum sesuai dengan pasal 42  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 yang  berbunyi  bahwa  nażir  wajib  mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta dalam  pasal  43  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda wakaf  oleh  nażir  dilaksanakan  sesuai  dengan prinsip syariah serta dilakukan secara produktif
dan dalam kegiatan investasi tersebut diperlukan  lembaga  penjamin  syariah  untuk mengantisipasi  kemungkinan  habisnya  harta wakaf apabila terjadi pailit.
BWI Jepara dalam upayanya memberdayakan  wakaf  uang  juga  mengalami berbagai  hambatan  yang  terdapat  dilapangan seperti  rendahnya  pemahaman  masyarakat mengenai  wakaf  uang.  Maka  dari  itu  BWI Jepara  perlu  mengupayakan  penyebarluasan informasi dengan melakukan kampanye wakaf uang  melalui  dua  media  yakni  elektronik  dan media  cetak  sebagai  bentuk  penyebarluasan informasi  wakaf  uang  yang  masif  kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami pentingnya berwakaf uang.

## Simpulan
Pelaksanaan  wakaf  uang  yang  dilakukan oleh BWI Jepara telah sesuai dengan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalamnya telah mememenuhi berbagai aspek  yakni  kelembagaan  yang  didalamnya terdapat  dewan  pertimbangan,  ketua  dan  tata cara  berwakaf  uang  yang  dapat  dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan  melalui  mobile  banking  atau  internet banking  akan  tetapi  dalam  hal  pengelolaan wakaf  uang  BWI  Jepara  belum  mampu mendayagunakan dan menginvestasikan sendiri harta wakaf tersebut.
Dalam hal pengelolaan dan pendistribusian manfaat  wakaf  uang,  BWI  Jepara  masih memerlukan  adanya  inovasi  yang  dapat mengembangkan  harta  wakaf  seperti  halnya menggunakan akad mudharabah maupun akad
lain  yang  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu cara  untuk  mengembangkan  wakaf  uang  dan membuat inovasi lain yang telah terbukti dapat menjadikan  wakaf  uang  tersebut  produktif yang  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dengan tetap  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
Daftar Pustaka
al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin al- Suyuti.
2019. Tafsir  al-Jalalain juz  2.  Bandung:
Sinar Baru Algensindo.
Aziz, Muhammad. 2017. “Peran Badan Wakaf
Indonesia (BWI) Dalam
Mengembangkan  Prospek  Wakaf  Uang
Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Syariah. vol.1.  no.2 .  Tuban:  Sekolah  Tinggi
Agama Islam Al Hikmah: 207. az-Zuhaili,  Wahbah.  2011. Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu . jilid  10 .  Yogyakarta:  Gema Insani Press.
Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten
Jepara.  2019. Panduan  Pelaksanaan
Wakaf .  Yogyakarta:  CV  kaizen  Sarana Edukasi.
Basrowi.  2008. Memahami  Kajian  Kualitatif .
Jakarta: Rineka Cipta.
BPS  Kabupaten  Jepara.  2021. Kabupaten
Jepara Dalam Angka . Jepara: Percetakan Sinar Saluyu.
Bungin,  Burhan.  2015. Metodologi  Kajian Kualitatif  Aktualisasi  Metodologis  Ke Arah  Ragam  Varian  Kontemporer .
Jakarta: Rajawali Pers.
Chabiburrohman, Muhammad. 2018. “Analisis
Yuridis  Pelaksanaan  Wakaf  Tunai  di BMT  Mitra  Muamalah  Ngabul  Jepara Tahun  2018”.  Skripsi.  Jepara:  Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara. Creswell,  John  W.  2018. Kajian  Kualitatif  & Desain  Riset : Memilih  Diantara  Lima Pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen  Agama  RI.  al- Qur’an  dan Terjemahan.  Jakarta:  Penerbit  Beras,
2014.
Dhewayani,  Jaharuddin  Radiana.  Potensi  & Konsep  Wakaf.  Yogyakarta:  Hikam
Pustaka, 2020. Djunaidi, Achmad. 2007. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia . Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
Efendi,  Jonaedi.  2016. Metode  Kajian Hukum Normatif dan Empiris . Jakarta: Kencana. Fahham,  Achmad  Muchaddam.  2015.  " Pengelolaan  Wakaf  Tunai  di  Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama Daerah  Ist imewa  Yogyakarta”. Jurnal Aspirasi . ttp.: P3DI DPR RI: 27.
Fatmala, Diah Ayu. 2019. “Efektifitas Proporsi Penyaluran  Wakaf  Uang  Terhadap Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi’iyyah Kota Gajah”. Skripsi. Lampung: Ins titut Agama Islam Negeri Metro.
Hasan, Sudirman. 2011. Wakaf Uang
Perspektif  Fikih,  Hukum  Positif,  dan
Manajemen . Malang: UIN Maliki Press.
Hasanah,  Uswatun.  2012. “Peranan  Badan Wakaf  Indonesia  Dalam  Pengembangan Wakaf  Uang  di  Indonesia  Menurut Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf”. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan .  vol.  42.  No.  1.  Depok:
JPH UI: 160.
Janwari,  Yadi.  2015. Lembaga  Keuangan Syariah . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat
Pemberdayaan  Wakaf.  2012. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Wakaf . Jakarta: Kemenag RI. Kementerian  Agama  RI  Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Fiqh
Wakaf . Jakarta: Kemenag RI.
Kementerian Agama RI. 2019. Al- Qur’an dan
Terjemahannya . Jakarta: Lajnah Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an  Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Keputusan  Badan  Pelaksana  Badan  Wakaf Indonesia  Nomor  41/BWI/P-BWI/2018,
Penetapan  Pengurus  Perwakilan  Badan Wakaf  Indonesia  Kabupaten  Jepara Provinsi  Jawa  Tengah  Masa  Jabatan Tahun 2018-2021.
Khairi,  Miftahul.  2015. Ensiklopedia  Fiqih Muamalah
dalam Pandangan 4
Madzhab .  Yogyakarta:  Maktabah  Al- Hanif.
Khosyi’ah,  Syiah. 2010. Wakaf  dan  Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia .
Bandung: Pustaka Setia.
Lubis,  Suhrawardi  K.  Hukum  Wakaf  Tunai.
Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
Ma’ruf  Amin  dkk. 2011. Himpunan  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Sejak  1975. Jakarta: Erlangga.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Kajian Hukum.
Jakarta Timur: Prenadamedia Group. Masdar.  2017. “Penerapan  Hukum  Wakaf Uang  di  Indonesia  Perspektif  Legal System  Theory”.  Jurnal  Kajian  Hukum Islam.  vol.  XI.  no.  1.  Purwakarta:  IAIN Purwakarta: 84-85.
Moleong,  Lexy  J.  1993. Metodologi  Kajian
Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muktar,  Bustari.  2016. Bank  dan  Lembaga Keuangan Lain . Jakarta: Kencana.
Munthe,  Iqbal  Harfi.  2018. “Analisis  Strategi Pengelolaan  Wakaf  Uang  Pada  Global Wakaf Cabang Medan”. Skripsi. Medan: Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara.
Novitasari, Dias. 2018. “Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf  ‘Alaih  BWUT  MUI  DIY Dengan Menggunakan Pendekatan
Model  Cibest”.  Skripsi.  Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta.
Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  1
Tahun  2009,  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf Bergerak Berupa Uang.
Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  2
Tahun  2010,  Tata  Cara  Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006,
Pelaksanaan Wakaf.
Purwanto,  Didik.  2013. “Analisis  Terhadap
System  Wakaf  Tunai  Dalam  Perspektif

## Hukum Islam”. Skripsi. Jepara: Fakultas
Syariah dan Hukum UNISNU Jepara. Putri,  Rafika  Edyan.  2019. “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Studi Masyarakat  Kelurahan  Sumur  Dewa
Kecamatan  Selebar  Kota  Bengkulu”.
Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
Rohmah, Tsalisatur. 2017. “Model Pengelolaan
Wakaf  Uang  Pada  Lembaga  Wakaf  (L-
Kaf)  Sidogiri  Pasuruan”.  Skripsi.
Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Rozalinda. 2016. Manajemen Wakaf Produktif .
Jakarta: Rajawali Press.
Saebani,  Beni  Ahmad.  2011. Hukum  Perdata
Islam  di  Indonesia .  Bandung:  CV
Pustaka Setia.
Semiawan,  Conny  R.  2010. Metode  Kajian
Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya . Jakarta: Grasindo.
Soekanto,  Soerjono.  2014. Pengantar  Kajian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soemitra,  Andri.  2009 .  Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana. Sulistiani, Siska Lis. 2017. Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia . Bandung: PT Refika
Aditama.
Sunggono, Bambang. 2005. Metodologi Kajian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia.  2011. Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Nuansa Aulia. Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004,
Wakaf.
Usman,  Rachmadi.  2009. Hukum  Perwakafan di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Wawancara  Bapak  Bin  H.  M.  Burhan  selaku Divisi Pembinaan Nażir pada tanggal 22 Juni tahun 2021 jam 11:00.
Wawancara Ibu Siti Zuliyati selaku Sekretaris BWI  Jepara  pada  tanggal  22  Juni  tahun 2021 jam 09:35.
Zein,  Satria  Efendi  M.  2004. Problematika Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer . Jakarta: Kencana.