## DISPARITAS  EKONOMI  ANTAR  KABUPATEN/KOTA DI  PROVINSI BALI
I  Putu  Gede  Iwan  Trisna Jaya Bahtiar  Fitanto Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

## Abstraksi
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  krisis ekonomi mempengaruhi hirarki disparitas pendapatan perkapita dan pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Bali  dan  sekaligus  berusaha menganalisis sektor atau subsektor kegiatanperkonomian yang memiliki potensi untuk mempengaruhi disparitas ekonomi di Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan sektor dan subsektor kegiatan perekonomian yang berpengaruh terhadap nilai kesenjanganan dan hirarki  ketimpangan wilayah dan kota di Provinsi Bali adalah: Sektor Pertanian (sub sektor peternakan), Industri Pengolahan, Perdagangan Hotel dan Restoran (sub sektor perdagangan besardan eceran, hotel dan restoran), Pengangkutan danKomunikasi (sub sektor Pengangkutan), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (sub sektor bank dan sewa bangunan), Sektor Jasa- jasa  (sub  sektor  swasta).  Keseluruhan  sektor yang  memiliki  nilai kesenjangan  dan  korelasi  yang  tinggi  tersebut  sebagian  besar terkonsentrasi  hanya pada  wilayah pembangunan  Bali  Selatan (Denpasar,  Badung dan Gianyar).  Intensitas kegiatan perekonomian yang timpang di antara wilayah pembangunan Bali Selatan dengan tiga wilayah pembangunan lainnya (Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat) juga telah menyebabkan perbedaan pada hirarki ketimpangan wilayah ekonomi yang dimiliki oleh kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali. Kata-kata  Kunci:  hirarki  disparitas,  pendapatan  perkapita, pertumbuhan ekonomi

## Pendahuluan
Pembangunan  perekonomian  merupakan  salah  satu  indikasi perkembangan  suatu  wilayah  dalam  usahanya  mencapai  kemajuan  serta tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Dalam konsepsi yang sederhana, ukuran dari  tingkat kesejahteraan  sebagai  hasil  dari  pembangunan  ekonomi  tersebut, merupakan  perbandingan  antara  pendapatan  dengan jumlah  penduduk  yang dimiliki atau disebut juga  sebagai pendapatan perkapita.
Bagaimana  membuat  suatu  titik  temu  diantara  upaya  dalam meningkatkan  pendapatan  perkapita  suatu  wilayah  dengan  pertumbuhan ekonomi  dan  disisi  lain  mengupayakan  pemerataan  pertumbuhan.  Secara konsepsi  merujuk  pada  pemahaman  pembangunan  ekonomi  tradisional  maka menurut Goulet (dalam Todaro, 2000) membahas pembangunan ekonomi paling
Jaya dan Fitanto,  Disparitas Bkonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
tidak  ada  tiga  komponen  dasar  atau  nilai  inti  yang  harus  dijadikan  basis konseptual  dan  pedoman  praktis  untuk memahami pembangunan yang paling hakiki.  Ketiga  komponen  dasar  tersebut  menurut  Goulet  adalah  berupa kecukupan (sustenance), jati diri (selfesteem) serta kebebasan (freedoom); ketiga komponen inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan  masyarakat  melalui pembangunan.
Jika  pembangunan  ekonomi  dengan  pertumbuhannya  merupakan prasyarat  dasar  bagi  pemenuhan  kebutuhan  manusia  maka  hal  ini mengisyaratkan bahwa wilayah yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi sudah  barang  tentu  memiliki  penduduk  miskin  yang  rendah.  Jika  tingkat kemiskinan diukur berdasarkan kemiskinan absolut maka pada suatu wilayah dimana terdapat tingkat pertumbuhan yang tinggi serta tingkat pendapatan yang tinggi  pula  sudah  seharusnya  wilayah  tersebut  memiliki jumlah  penduduk miskin yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah  lainnya.
Pada  tahapan  ini,  terlepas  dari  permasalahan  distribusi  hasil-hasil pembangunan ekonomi dan prosentase perubahan yang dialami masing-masing wilayah  administratif,  terdapat  kecenderungan  bahwa  apa  yang  telah disampaikan  oleh  Goulet  mengenai  keberhasilan  pembangunan  dimana pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita mendapat tempat didalamnya, mampu  menciptakan  trickle-down  effect yaitu  secara  bersama-sama  tingkat pertumbuhan  dan  pendapatan  perkapita  yang  tinggi  mampu  mengurangi kemiskinan absolut sehingga baik jumlah maupun prosentase penduduk miskin pada  daerah  tersebut  lebih  rendah jika  dibandingkan  daerah  lainnya,  karena dengan pendapatan perkapita yang tinggi,  berarti akan tersedia cukup banyak barang dan jasa riil  bagi rata-rata penduduk untuk melakukan konsumsi  dan investasi.
Dengan  demikian  perbedaan  intensitas  kegiatan perekonomian akan menyebabkan  perbedaan  pula  pada  tingkat  produksi  barang  dan jasa  yang dihasilkan  sehingga  faktor  tersebut  pada  akhirnya  menyebabkan  perbedaan dalam  hal  persediaan  barang-barang  hasil  produksi  barang  dan jasa  riil yang dikonsumsi penduduk suatu wilayah tertentu, akibat lainnya adalah perbedaan dalam  tingkat  investasi  pada  masing-masing  wilayah,  juga  akan  mengalami perbedaan pula.
Sesuai dengan konsepsi pertumbuhan ekonomi maka menurut Jinghan (2001)  pembentukan  modal  merupakan  faktor  paling  penting  dan  strategis  di dalam  proses pembangunan ekonomi.  Pembentukan modal menurut Jhinghan bahkan  disebut  sebagai  faktor  utama  menuju  pembangunan  ekonomi.  Lebih lanjut  ia  mengemukakan  bahwa  sekali  proses  ini  berjalan  maka  akan senantiasa menggumpal  dan  menghidupi  dirinya  sendiri.
Pada tahap awai pembangunan ekonomi, dampak polarisasi akan sangat sulit  untuk  dihindari.  Alasan  ini  yang  mendorong  mengapa  pada  tahap  awai pembangunan,  beberapa  daerah  memiliki  tingkat  intensitas  kegiatan  ekonomi yang  berbeda.  Campur  tangan  pemerintah  merupakan  faktor  terbesar  dalam pembentukan  dan  terkonsentrasinya  berbagai  kegiatan  perekonomian  pada suatu  wilayah.  Hal  tersebut  menandakan  pula,  dalam jangka  panjang  tingkat pertumbuhan banyak dipengaruhi oleh faktor endogen yang sebagian diantaranya ditentukan  oleh  kebijakan  pemerintah  serta  berbagai  faktor  lainnya  yang terdapat dalam analisa pertumbuhan (Wibisono, 2001).
Dengan  dasar  pemikiran  sebagaiaman  diatas,  maka  penelitian  ini diarahkan  untuk  menjawab  beberapa  permasalahan  sebagai  berikut:

## TBMA,  Volume 5,  Nomor 1,  Maret 2004
Pertama,  sejauh  mana  krisis  ekonomi  mempengaruhi  hirarki  disparitas pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali? Kedua,  sektor  atau  subsektor  kegiatan  perekonomian  apakah  yang  memiliki potensi  untuk  mempengaruhi disparitas  ekonomi  Provinsi  Bali?

## Kerangka Teoritis

## Pembangunan Daerah Dalam Pendekatan Spasial
Sejalan  dengan  konteks  pembangunan  disuatu  negara  maka  daerah sebagai  bagian  dari subsistem yang terintegrasi  secara nasional juga memiliki kontribusi  terhadap  pola  pembangunan  nasional.  Jika  bagian  pertama  dari tulisan  diatas  menjelaskan  faktor-faktor  utama  yang  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  adalah  pembentukan  modal  berupa  investasi,  baik  itu yang tergolong kedalam Stock ofPhysical Capital dan Stock of Human Capital, maka dalam  kerangka  analisa  pembangunan  daerah,  kegiatan  perekonomian  yang terbentuk dimana  investasi mengambil  tempat  didalamnya merupakan  bagian dari kesatuan ruang atau sistem ruang (spatial system).
Pembahasan  selanjutnya  tidak  hanya  terkonsentrasi  pada  analisa ekonomi  makro  akan  tetapi  menyangkut  pula  analisa  ekonomi  regional  yang pada  hakekatnya  membahas  kegiatan  perekonomian  ditinjau  dari  sudut penyebaran kegiatan keberbagai lokasi dalam suatu economic space atau ruang ekonomi tertentu  (Sukimo,  1976).  Mengapa pemahaman ini perlu? Azis  (1993) mengemukakan beberapa alasan berkenaan dengan perbedaan pokok diantara ilmu  ekonomi  regional dan ilmu  ekonomi  konvensional,  masih  menurut beliau tampa  kelengkapan  dari  ilmu  ekonomi  regional,  analisa  formal  dari  ilmu ekonomi  konvensional  cenderung  berada  dalam  dunia  tampa  ruang  atau semacam  wonderland o f no dimension.
Perbedaan diantara keduanya tampak dalam  hal dasar pemikiran,  ilmu ekonomi  regional  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  mempunyai pemikiran  dasar  yang  berdimensi  spasial.  Jarak  dan  lokasi  merupakan  hal, yang  penting  sehingga  biaya  pengangkutan  memegang  peranan  utama  dalam analisisnya.  Keuntungan  ekonomi  yang  berasal  dari  gejala  spasial  seperti penghematan  karena aglomerasi  (agglomeration economies),  karena urbanisasi (urbanization  economies) dan  karena lokasi  (localization Economies) merupakan variabel  yang  diperhitungkan  secara  eksplisit.  Ilmu  ekonomi  konvensional cenderung  meremehkan berbagai unsur spatial-jwdaposition semacam ini (Aziz, 1993).
Dalam tahapan selanjutnya, pembangunan suatu daerah juga mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Menurut Hoover dan Fisher (Nurcahyani, 2001) menyebutkan  tahapan-tahapan  pembangunan  ekonomi  regional  meliputi: pertama,  ekonomi  subsisten.  Dalam  tahapan  ini  masyarakat  hanya  dapat memenuhi  kebutuhan  sendiri  pada  tingkat  cukup  untuk  hidup  sehari-sehari. Kehidupan  penduduk  sebagian  besar masih  tergantung pada  sektor pertanian dan pengumpulan  hasil-hasil alamnya.
Kedua,  pengembangan  transportasi  dan  spesialisasi  lokal.  Pada  tahap kedua  ini  telah  terdapat  peningkatan  baik  dalam  prasarana  maupun  sarana transportasi yang mengakibatkan terjadinya beberapa spesialisasi pada lokasi- lokasi  tertentu.  Dikalangan  masyarakat  petani  timbul  spesialisasi  baru  diluar
Jaya dan Fitanto,  Disparitas Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
pertanian dimana hasil produksi, bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian bersangkutan.
Ketiga,  perdagangan antar daerah.  Hal ini terjadi karena telah terdapat perbaikan dalam bidang transportasi dan terjadi perubahan-perubahan di sektor kegiatan  dari  arah  produksi jenis  ekstensifikasi  menjadi  pertanian  yang lebih dititikberatkan ke intensifikasi.  Hasil sampingannya juga dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk kegiatan industri pedesaan.
Keempat,  industrialisasi.  Dengan  makin  bertambahnya  penduduk  dan menurunnya  potensi  dari  peningkatan  produksi  pertanian  dan  produksi ekstraktif lainnya, daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan  lapangan  kerja yaitu  melalui  industrialisasi  yang  lebih  menitikberatkan pada  kegiatan  kegiatan-kegiatan  yang  menyangkut  industri-industri manufaktur serta pertambangan dan  galian.
Kelima,  spesialisasi daerah.  Dalam tahap ini daerah telah  sampai pada tingkat  spesialisasi  kegiatan,  baik  barang  dan  jasa-jasa  untuk  keperluan penjualan kedaerah lain yang termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus lainnya. Keenam,  aliran  faktor  produksi  antar  daerah.  Peningkatan  infrastruktur  dan arus informasi pada akhimya meningkatkan tingkat mobilisasi faktor produksi antar daerah.
Tahapan-tahapan inilah yang merupakan awai dari perbedaan intensitas kegiatan  ekonomi- diberbagai  wilayah,  sehingga  menimbulkan  dikotomi  antar daerah maju dan terbelakang. Keterbelakangan suatu daerah dipengaruhi antara lain  oleh  rendahnya  tingkat  aktivitas  ekonomi  dan  tingkat  aktivitas  ini  dapat diukur  melalui  variabel  investasi.
Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Azis (1993) daya tarik daerah terbelakang bagi investor swasta, baik asing maupun domestik, umumnya sangat  kecil  baik  karena  kondisi  daerahnya  yang  langka  sumber  daya  (alam dan  tenaga  kerja)  maupun  karena  kurangnya  insetif yang  ditawarkan  oleh pemerintah  daerah  setempat,  merupakan  faktor  utama  bagi  terciptanya keterbelakangan daerah.  Insentif dapat bervariasi dari infrastruktur, perangkat keras  maupun  lunak,  sampai  kepersoalan  yang  tampak  kecil  namun menentukan,  seperti  kenyamanan  dan  keamanan.

## Pemerataan Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Wilayah
Setiap  wilayah  mempunyai  potensi  untuk  tumbuh  dan  berkembang sesuai  dengan  kondisinya  masing-masing.  Kondisi-kondisi  ini  tidak  sama diantara  wilayah  satu  dengan  lainnya,  sehingga  kecepatan  pengembangan/ pembangunan masing-masing wilayah tersebut tidak sama, atau dapat dikatakan pertumbuhan tidak berlangsung secara merata. Jika dilihat secara keseluruhan maka akan terdapat disparitas1 atau terjadi ketidakseimbangan diantara wilayah pertumbuhan.  Menurut Tunjung (2000:31)  fenomena ketidak seimbangan atau imbalance, dapat dirasakan dan diamati misalnya: diantara wilayah-wilayah yang berbeda, diantara sektor-sektor pembangunan, diantara sektor-sektor perkotaan dan  pedesaan  serta diantara kelompok-kelompok masyarakat.
1  Disparitas berasal dari kata “par”, yang mempunyai konotasi tidak tepat (pada nilai atau keadaan yang dikehendaki). Dalam konteks pengembangan wilayah kata tersebut dipakai untuk suatu keadaan yang  tidak  seimbang,  atau  terjadinya  kesenjangan  atau gap di  antara  bagian-bagian  wilayah-. (Tunjung, 2000:30).

## TEMA,  Volume 5,  Nomor  1,  Maret 2004
Sejalan dengan hal diatas, ketimpangan daerah atau regional merupakan konsekuensi  logis  dari  pembangunan dan  merupakan  suatu  tahap perubahan dari pembangunan itu sendiri. Perbedaan perkembangan antar daerah terutama disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  sumber  daya  dan  kecenderungan  untuk investasi  didaerah  urban;  karena  tersedianya  sarana  transportasi  dan komunikasi,  perbankan,  asuransi,  dan jasa  lainnya.  Disisi  lain  pembangunan ekonomi itu  sendiri akan  menyebabkan adanya konsentrasi spasial,  polarisasi dan  ketimpangan  regional  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  ketimpangan regional  adalah  hasil dari pembangunan ekonomi.
Perbedaaan  intensitas  pembangunan  antar  daerah  selalu  terjadi  pada tahap awai pembangunan. Perbedaan yang ada diantara satu wilayah dan wilayah lainnya  hanya  terletak  pada  jangka  waktu  berlangsungnya  tiap  tahapan pembangunan, yaitu lamanya tahap proses polarisasi sebelum timbul kekuatan yang memperlemah dan kemudian membalik proses tersebut. Perbedaaan kurun waktu ini merupakan akibat dari kombinasi beberapa faktor (Azis,  1993)
Kesimpulan  yang  sangat  penting  dari  studi  ini  adalah  didalam  proses penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah,  tujuan  dan  sasaran  untuk menghindari  pola  tahapan yang berawal  dengan  proses  polarisasi  sangat  sulit dicapai.  Akan  tetapi  bila  proses  polarisasi  berlangsung  terus,  atau  perbedaan tingkat  pembangunan  antar  daerah  tetap  tinggi,  meskipun  misalnya  proses pembangunan telah melewati tahap awai, suatu koreksi atau perubahan didalam perencanaan  pembangunan  daerah  harus  dilakukan.
Williamson (Nurcahyani, 2001) mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya  ketimpangan:  pertama,  migrasi  tenaga  kerja.  Migrasi  ini  terjadi karena para pekerja ingin mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mereka berusaha untuk melakukan migrasi di wilayah yang banyak terdapat lapangan keija yang menjanjikan,  sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi pemusatan migrasi.
Kedua, migrasi kapital. Seperti disebutkan diatas bahwa investor memilih wilayah yang memiliki  sarana dan  prasarana yang lengkap  serta wilayah yang mempunyai  faktor-faktor  produksi  yang  lebih  murah.  Daerah  yang  tidak memiliki  hal  tersebut  akan  sulit  mendapatkan  kapital.
Ketiga,  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  mengalokasikan investasinya  kedaerah-daerah  kaya  yang  membutuhkan  bermacam-macam investasi publik, dengan segera akan menimbulkan pertumbuhan industri yang cepat.  Hal  ini  akan  mengakibatkan  semakin  cepatnya  laju  pertumbuhan didaerah  kaya yang  cenderung  akan  memperbesar ketimpangan  daerah.
Keempat,  secara  umum  kurangnya  keterkaitan  antar  daerah  akan meyebabkan  kurangnya efek  penyebaran,  perubahan  sosial  dan  penggandaan pendapatan.  Apalagi jika  daerah  kaya  mempunyai  areal  pertanian  yang  luas dan  produktif.  Maka  daerah  miskin  semakin  tidak  memperoleh  keuntungan dari  hubungan  dengan  daerah  kaya  karena  daerah  kaya  dapat  menyediakan input-input  untuk  perangkat  industrinya.  Dengan  demikian  daerah  miskin hanya akan  memperoleh  efek yang tidak  menguntungkan  berupa  polarisasi.
Akan tetapi pola ketimpangan wilayah sebagaimana yang dikemukakan oleh Williamson  tidak  akan  berlangsung terus  seperti yang diduga.  Disamping pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan diatas, daerah yang lebih kaya dapat pula menimbulkan pengaruh yang menguntungkan bagi daerah yang lebih miskin  untuk  mengadakan  pembangunan  yang  lebih  cepat.  Pengaruh  ini dinamakan oleh Myrdal dengan istilah spread effect (Sadono,  1976).

## Jaya dan Fitanto,  Disparitas Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Perkembangan  didaerah  yang  kaya  pada  akhimya  akan  menyebabkan timbulnya  kemacetan  ( kongesti),  dan  keadaan  ini  selanjutnya  akan menimbulkan  faktor-faktor  yang  akan  menciutkan  jurang  perbedaan kesejahteraan diantara daerah kaya dengan daerah miskin.  Lebih lanjut Mrydal (Sadono,  1976)  mengemukakan  faktor-faktor  tersebut  diantaranya:  pertama, external dis-economies, yaitu  faktor-faktor yang menyebabkan bertambah  lama pembangunan  akan  memakan  biaya  yang  lebih  besar  walaupun  tujuan  yang ingin dicapai tetap sama (misalnya pembangunan jalan di kota yang padat akan lebih mahal daripada kota kecil karena mahalnya harga tanah di kota besar).
Kedua, tingkat gaji, upah dan pembayaran lainnya kepada faktor produksi akan  menjadi  lebih  mahal  dan  menaikkan  ongkos  produksi  di  daerah  kaya. Keadaan  ini  memungkinkan  daerah  miskin  untuk  berkembang  dengan  lebih cepat  karena  daerah  itu  menjadi  lebih  menarik  sebagai  tempat  untuk mengadakan  penanaman  modal.  Ketiga,  perkembangan  di  daerah  yang  kaya akan menyebabkan pada beberapa masa kemudian alat-alat produksinya menjadi lebih  tua  dan  tingkat  teknologinya  agak  lebih  rendah  dari  yang  dapat dikembangkan di  daerah  lain.
Selanjutnya  Mrydal  menyebutkan  bahwa  apabila ketiga faktor  tersebut timbul,  daerah yang  lebih  miskin  akan  menjadi  lebih  menarik  sebagai  tempat untuk  mengadakan  penanaman  modal  yang  baru.  Akibatnya  pembangunan didaerah  miskin  mengalami  perkembangan  dan  melebihi  perkembangan yang terjadi  didaerah  yang  lebih  kaya.  Didalam  masa  selanjutnya  jurang kesejahteraan  diantara  daerah  yang  lebih  kaya  dan  yang  lebih  miskin  akan menciut  kembali.  Masih  menurut  Mrydal,  sayangnya  tingkat  yang  demikian baru akan tercapai apabila perekonomian daerah miskin telah mencapai tingkat yang sangat modern.
Akan tetapi pada umumnya spread effects yang terjadi adalah jauh lebih lemah daripada backwash effects sehingga secara keseluruhan pada tahap awai, pembangunan  daerah  yang  lebih  kaya  akan  memperlambat  jalannya pembangunan  didaerah  miskin,  hal  inilah  yang  menyebabkan  makin  lama jurang  kesejahteraan  diantara  kedua  daerah  tersebut  akan  menjadi  semakin bertambah lebar.
Mrydal  (Tunjung,  2000)  mengemukakan  bahwa  proses  yang  membawa pengaruh  demikian  besar  tersebut  adalah  merupakan  sebuah  Circular  and Cumulative Caution yang secara diagramatis digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1 Circular Cumulative  Caution
Sumber. Myrdal (dalam Tunjung, 2000)

## TEMA,  Volume 5, Nomor 1, Maret 2004
Mrydal  menjelaskan  lebih  lanjut,  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  akan cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan, terutama dikota-kota besar. Daya  tarik  kota-kota  besar  ini  tidak  hanya  menyedot  tenaga  kerja  saja, melainkan juga  modal  sumber  daya  alam.  Proses  ini  semakin  lama  semakin terakumulasi  sehingga  pertumbuhan  secara  keseluruhan  sulit  dikendalikan lagi. Seolah terjadi proses sebab-akibat yang semakin lama semakin menumpuk, dari  sistem  kegiatan  yang  kecil  bahkan  menjadi  mega  sistem.
Setelah  proses  ini  berjalan,  keadaan  equilibirium  awai  akan  bergeser, dan akan teijadi perkembangan baru sehingga keadaan tersebut akan semakin jauh dari equilibirium. Secara dinamis dampak-dampak atau efek-efek berganda (multiplier effects) akan  membawa  percepatan  yang  semakin  tinggi yang  tidak pernah  terbayangkan  sebelumnya.  Proses  akumulasi  pertumbuhan  tersebut sering pula disebut polarisasi atau pengkutub-an, yang menimbulkan kengerian akan  tumbuhnya  gigantisme  kota-kota  metropolitan,  yaitu  kota  raksasa  yang tumbuh  terus tampa batas dan tidak dapat dikendalikan  lagi.  Dampak negatif yang dikhawatirkan adalah semua potensi dan sumber akan tersedot ke pusat, sedangkan daerah sekitarnya tidak mampu tumbuh dan berkembang (Tunjung, 2000 ).
Untuk  mencegah  hal  tersebut  terjadi,  peran  pemerintah  sangat diperlukan  dalam  tahap  awai  pembangunan  suatu  daerah,  kegiatan  untuk menyebar aktivitas  perekonomian  akan  sangat  bermanfaaat  guna mengurangi gejala backwash effect yang timbul pada awai pembangunan dan pada akhirnya menciptakan  pemerataan  pembangunan.

## Beberapa Temuan Penelitian Terdahulu
Berbagai  studi  mengenai  ketimpangan  wilayah  lebih  banyak  terfokus kepada hubungan diantara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, salah  satu  diantaranya  adalah,  hipotesis  adanya  kurva  U  terbalik  dari  Simon Kuznet.  Analisis  tersebut  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  mula-mula  ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah  mencapai  suatu tingkat pembangunan  tertentu,  distribusi pendapatan makin  merata  (Kuncoro,  1997).  Hipotesis  ini  banyak  didukung  oleh  ahli-ahli ekonomi  pembangunan  lainnya  seperti  Provocovitch,  dan  Okun  berdasarkan hasil penelitian masing-masing menyatakan, distribusi pendapatan yang merata mempunyai hubungan yang negatif dengan  pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Hasibuan, dalam Fitrianto, 2002).
Sejalan dengan hasil studi beberapa ahli tersebut diatas, Williamson juga menyimpulkan  bahwa  pada  waktu  negara  sedang  tumbuh  berkembang dapat terjadi  Divergensi  (kesenjangan  membesar)  dalam  pengembangan,  dan kemudian  akan  terjadi  Konvergensi  (kesenjangan  mengecil)  apabila perkembangan  negara  tersebut  sudah  lebih  tinggi  lagi  (Williamson  dalam Fitrianto, 2002).
Isu kesenjangan  ekonomi antar daerah telah lama menjadi bahan kajian para ekonom  regional.  Esmara  (1975) yang merupakan  peneliti  pertama  (studi kasus  Indonesia)  dalam  mengukur  kesenjangan  ekonomi  antar  daerah, menyimpulkan berdasarkan data dari tahun  1950-1960,  Indonesia merupakan negara dengan kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan. Ardani (1996) telah menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antar daerah  dengan  menggunakan  Indeks  Williamson  (VJ  selama  1968-1993  dan 1983-1993. Kesimpulannya mendukung hipotesis Williamson bahwa pada tahap
Jaya dan Fitanto,  Disparitas Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
awai pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar daerah, namun  semakin  maju  pembangunan  ekonomi  terdapat  kesenjangan  yang semakin  menyempit.  Studi  Ardani  agaknya  sejalan  dengan  hasil  studi  Akita dan  Lukman  (dalam  Kuncoro,  1997),  yang  menemukan  tidak  terdapatnya perubahan  kesenjangan  ekonomi  antar daerah  selama  1983-1990.
Santoso (Fitrianto, 2002) meneliti ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Bali,  menyatakan bahwa  ketimpangan  pendapatan  antar daerah  di Bali  dikategorikan  ketimpangan  ringan  (0,216-0,290),  tetapi  menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi  atau  dengan  kata  lain  ada  hubungan  yang  positif antara  ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga Wenagama (Fitrianto, 2002 ) menyatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah sampai tahun  1993 di Bali masih dikategorikan ketimpangan ringan, yang ditunjukkan oleh  nilai  ketimpangan  sebesar 0,383.
Akan  tetapi  berbeda  halnya  dengan  studi  yang  telah  dilakukan  oleh Mubyarto (2000), dengan membandingkan data-data kemakmuran dari daerah- daerah yang kaya akan  sumber daya alam  dan  hasil-hasil pembangunan yang diwakili oleh  nilai-nilai  (skor)  pembangunan  bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh  Bappenas  maka  sebagai  akibat  dari  diterapkannya  sentralisasi,  daerah- daerah yang seharusnya memiliki potensi yang cukup besar dalam membangun perekonomian  daerahnya  ternyata  memiliki  skor  yang  rendah  dalam  bidang pembangunan  ekonomi2.
Dengan  menggunakan  konsepsi  teori  pertumbuhan  berbasis  ekonomi (ekspor)  Soepono  (2002)  mengidentifikasi  dan  menentukan  beberapa  sektor- sektor  di  Kabupaten  Badung yang  tergolong  kedalam  sektor  basis  dan  sektor non-basis.  Dengan  memperhitungkan  data  antar  waktu  (cross  section)  antara 1985 dan 1995, Soepono menemukan bahwa dalam tahun 1985 diantara sembilan sektor di  Kabupaten  Badung,  enam  sektor-sektor:  Listrik,  Gas  dan Air  Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan,  Keuangan/Asuransi,  dan  Jasa  Kemasyarakatan  merupakan sektor-sektor  basis.  Sedangkan  tiga  sektor  lainnya yakni:  Pertanian  Tambang dan  Penggalian,  dan Industri adalah  sektor-sektor non-basis.  Sedangkan  pada kurun  waktu  10  tahun  (1995)  terdapat  penurunan  tenaga  kerja  pada  sektor Listrik,  Gas  dan  Air  Bersih  mencapai  62.65%,  akibatnya,  sektor  Listrik,  Gas dan Air Bersih berubah dari sektor basis menjadi non-basis.  Sebaliknya sektor yang  semula  non-basis  di  tahun  1985  tetapi  berubah  menjadi  basis  sepuluh tahun kemudian adalah  sektor Tambang dan  Penggalian.

## Metode  Penelitian

## Jenis  Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif dimaksudkan  untuk  menggali  dan  mengklarifikasi  mengenai  suatu fenomena  atau  kenyataan  sosial  dengan  jalan  mendeskripsikan  sejumlah variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah  (Sanapiah  dalam  Indriana,  2001). Sedangkan  pendekatan  kuantitatif yang dilakukan  melalui  perhitungan  secara matematis  serta  pengunaan  metode  statistik.
2 Daerah-daerah  kaya akan sumber daya alam tersebut meliputi Nangroe Aceh  Darusallam,  Riau, Kaltim dan Papua.

## TEMA,  Volume 5,  Nomor 1,  Maret 2004

## Jenis Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder berupa publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Daerah  dan  Berbagai  instansi  lainnya  yang  terkait  dengan  penelitian  yang dilaksanakan.

## Metode  Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode dokumenter dimana menurut W. Gulo (2002) metode dokumenter adalah penggunaan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang  lalu.  Prosedur  pengumpulan  data  secara  kepustakaan  (library  study), termasuk  didalamnya.
Tabel  1 Operasional Konsep Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Bali
(Studi Empiris Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten Di Provinsi Bali) Konsep Variabel Indikator Batasan Variabel Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 1. Sektor Basis Wilayah 2. Pemetaan Ekonomi 3. Nilai Kesenjangan 1 .TingkatKontribusi, Lq  dan  Shift- Share 2. Geometrik Mean (modifikasi rumus bunga) 3. Indeks Williamson Data Makro Ekonomi Regional a. PDRB per kapita b. Jumlah pddk pertengahan tahun
c. PDRB menurut lap. usaha
Sumber. W. Gulo, 2002: 46

## Metode Analisa Data

## Pemetaan Ekonomi
Pemetaan  ekonomi  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan gambaran yang  sederhana dan  dapat menjelaskan  dengan  bahasa visual yang komunikatif,  maka  peneliti  melakukan  pemetaan  wilayah  ekonomi  yang didasarkan pada pendapatan regional perkapita dan pertumbuhan ekonomi dibagi dalam tiga rentang waktu yaitu 1993-1997 (4 tahun pertama), 1997-2002 (5 tahun kedua), Gambaran yang akan dihasilkan adalah sebuah diagram dimana terdapat empat  kuadran  wilayah  yang  tergolong  dalam  empat  kategori  yaitu:  pertama, daerah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi dan pertumbuhan yang tinggi, kedua,  daerah  yang  memiliki  pendapatan  perkapita  tinggi  dan  pertumbuhan rendah,  ketiga,  daerah  yang  tergolong  memiliki  pendapatan  perkapita  rendah dan  pertumbuhan  yang  juga  rendah  dan  yang  keempat  adalah  daerah  yang memiliki  pendapatan  perkapita  yang  rendah  akan  tetapi  pertumbuhan ekonominya  tinggi.
Diagram  tersebut  terbentuk  atas  rasio  atau  perbandingan  dari pendapatan yang terwakili oleh PDRB pada tahun 2002 atas harga konstan  1993 (kuadran  Y)  dari  delapan  kabupaten  serta  kotamadya  di  Provinsi  Bali  dengan pertumbuhan ekonomi (kuadran X) yang diukur menggunakan modifikasi rumus bunga sebagaimana tertera dibawah ini  :
Pn = Po (1 + r)n Dimana:  Po = jumlah pokok yang akan dibungakan pada periode awai, (PDRB awai)
r = tingkat bunga (rata-rata pertumbuhan)
n = jumlahperiode uang  tesebut dibungakan (tahun perbandingan)
Pn  = jumlah uang pada akhir periode n (PDRB akhir)
Rumus diatas dapat ditulis k e m b a li menjadi
Pn ------------
(1 + r)“  =  ~fo  atau  r=   V P n / P o -l
Sehingga  nantinya akan  didapat  pergerakan yang  menggambarkan hirarki tingkat pertumbuhan wilayah diantara kabupaten dan kotamadya di Provinsi  Bali  selama rentang waktu yang telah  ditetapkan diatas.  Dari hasil tersebut nantinya akan didapat visualisasi terhadap disparitas pertumbuhan wilayah yang terjadi diantara kabupaten di Provinsi Bali.

## Ketimpangan Pendapatan Per-kapita
Untuk mengukur nilai kesenjangan maka digunakan Indeks Williamson, sebagai  tolak  ukur  ketimpangan  pendapatan  regional.  Nilai  kesenjangan yang dipergunakan dalam penelitian ini mempergunakan Indeks Wiliamson dari Uppal dan Sri Handoko (dalam Fitrianto, 2002) yang dinyatakan dengan:

## VZ (J'/ - y}  i
V.  = ---------- =---------- '
y
dimana :
Vw = Indeks Williamson (disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di  Provinsi  Bali)
f i  = penduduk dari wilayah Kabupaten i n  =  penduduk seluruh Provinsi Bali y.  =  pendapatan per kapita dari wilayah Kabupaten i
y = pendapatan per kapita dari seluruh Provinsi Bali

## Análisis dan Pembahasan

## Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah Provinsi  Bali
Permasalahan disparitas antar wilayah ekonomi menjadi penting untuk disimak  sebab hal tersebut  menyangkut juga  mengenai  masalah  ketimpangan regional (regional equality) dan spatial distribution o f resources. Untuk memahami permasalahan tersebut maka kita akan melihat gambaran  perbandingan an tara pendapatan  perkapita  suatu  daerah  dan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang dimilikinya3.  Dimana  perbandingan  ini  akan  memperlihatkan  hirarki ketimpangan  wilayah  ekonomi  dan  kontraksi  perekonomian  sebagai  akibat dampak  krisis  yang  menyertainya.

## 3 Pertumbuhan Ekonomi diukur berdasarkan metode Geometrik Mean
- If _ II *■ £ t Pendapatan Tinggi dan pertumbuhan tinggi ^   Badung jianyar ___ Pendapatan rendah d »  pertumbuhan rendah 1 .......1 ...................I *   1 *   ®   Jembrana Klungkung _ * Karancasem Tabanan *   Buleleng and i j J 2% 4% 6% 8% Pertumbuhan %  PDRB
Gambar 2 Hirarki Ketimpangan Wilayah Berdasarkan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi 1993-1997 (ADHK 1993)
Sumber. Data Diolah
Pada gambar diatas terdapat empat kuadran yang menggambarkan kondisi masing-masing daerah.  Empat kuadran tersebut terdiri atas:  kuadran pertama, merupakan  daerah  yang  memiliki  pendapatan  perkapita  yang  tinggi  dan juga memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi,  Daerah  yang  termasuk  dalam kuadran ini adalah: Kabupaten Badung. Kuadran kedua, merupakan daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi akan tetapi pertumbuhannya rendah. Daerah yang termasuk dalam  kategori ini adalah  Kabupaten Gianyar dan  Kota Madya Denpasar. Kuadran Ketiga, merupakan daerah yang memiliki pendapatan perkapita  yang  rendah  dengan  tingkat  pertumbuhannya  yang juga  rendah. Daerah  yang  termasuk  dalam  kuadran  ini  adalah  kabupaten  Tabanan  dan Kabupaten  Bangli.  Kuadran  Keempat,  merupakan  daerah  yang  memiliki pendapatan perkapita yang rendah akan tetapi tingkat pertumbuhannya tinggi. Beberapa  daerah  yang  termasuk  dalam  kuadran  ini  adalah:  Kabupaten Klungkung,  Kabupaten  Karangasem,  Kabupaten  Buleleng  dan  Kabupaten Jembrana.
Penggolongan sesuai dengan kondisi daerah, seperti yang kita lihat diatas merupakan  cermin  karakteristik  kondisi  perekonomian  yang  dimiliki  oleh masing-masing wilayah, akan tetapi kondisi ini dapat segera berubah mengingat Bali  memiliki  struktur  perekonomian  yang  telah  terintegrasi  baik  pada  skala nasional  maupun  internasional.
Berikut  dalam  gambar  3  adalah  perubahan  kondisi  perekonomian sebagaimana yang dimaksud dalam bahasan diatas.  Beberapa kabupaten yang menempati  posisi  pada  beberapa  kuadran  tampak  mengalami  perpindahan kekuadran  berikutnya,  akan  tetapi yang  lebih  penting  dari  analisa  ini  adalah menentukan penyebab utama perpindahan kuadran  antar kabupaten.

## Penggolongan Sektor Berdasarkan Nilai Vw dan Koefisien Korelasi
Untuk  selanjutnya,  berdasarkan  perbandingan  nilai  Vw  yang  dimiliki sub  sektor  dan  nilai  koefisien  korelasi  maka  kita  akan  mengelompokkan  sub sektor menjadi dua kelompok yaitu: pertama,  sektor yang tergolong kedalam

## Jaya dan Fitanto,  Disparitas Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Rata-rata Prosentase
U - ? i s * | | ®  Badung -   I f Peedapetan Tingg) dan pertMnbuhaa tiajgj ~   ft»hp « » !L ifmbrana uan pertumbuhan rendah 1 1 1 *   Klunglqpg
® J3angli*  BuilicBjf •   T ^ t e n^ sem -1% -0.5% o.% 0.5% 1%
Pertumbuhan % PDRB
Gambar 3 Hirarki Ketimpangan Wilayah Berdasarkan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi 1997-2002 (ADHK 1993)
Sumber. Data Diolah
kelompok  A  yang  merupakan  sektor  yang  memiliki  Nilai  Vw  Tinggi  dan  Nilai Koefisien  Korelasi  (r) 3 rang  tinggi  pula.  Kedua.  sektor yang  tergolong  kedalam kelompok  B,  yaitu  memiliki  nilai  Vw  yang  tinggi  akan  tetapi  nilai  Koefisien Korelasinya (r) rendah. Beberapa sektor/sub sektor yang tersebar secara merata atau  memiliki  nilai  Vw  yang  rendah  (dibawah  rata-rata Vw  Provinsi  Bali)  dan memiliki  nilai  koefisien  korelasi  yang juga  rendah  tidak  diikutsertakan  dalam penggolongan  tersebut  sebab  pertumbuhan  sektor  ini  tidak  banyak mempengaruhi  ketimpangan yang ada dan  memiliki hubungan  (korelasi)  yang lemah  terhadap  ketimpangan  atau  disparitas  pendapatan  perkapita  antar kabupaten
Tabel 2
Penggolongan Sektor Berdasarkan Perbandingan Nilai Vw Dan Koefisien Korelasi Tahun 1997-1998, ADHK 93
Kelom pok A Kelom pok  B 1)  Pertanian -  Peternakan
2)  Industri Pengolahan
3)  Perdagangan  Hotel dan Restoran -  Perdagangan Besar dan  Eceran
- Hotel
- Restoran
4)  Pengangkutan dan Komunikasi
- Pengangkutan
5)  Keuangan,  Persewaan dan Jasa Perusahaan
- Bank
-  Sewa Bangunan
6 ) Jasa-jasa
-  Swasta
6 ) Jasa-jasa -Pemerintahan  Umum
Sumber.  Hasil Perbandingan Nilai Vw dan Koefisien Korelasi

## TEMA,  Volume 5,  Nomor 1, Maret 2004
Pertumbuhan yang teijadi pada sektor A diprediksi akan meningkatkan laju  ketimpangan,  sebab  sektor  ini  selain  memiliki  nilai  indeks  ketimpangan yang tinggi yang berarti juga terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu di Propinsi  Bali,  juga  menunjukkan  hubungan  keeratan  yang  positif dalam  arti bahwa  sektor  ini  tumbuh  pada  wilayah  yang  lebih  berkembang.  Maka pertumbuhan  wilayah  tersebut juga  akan  memicu  perkembangan  sektor yang berada  pada  golongan  A  dan  pada  akhirnya  juga  memicu  ketimpangan pendapatan perkapita antar wilayah ekonomi yang ada di Provinsi Bali.

## Tabel 3

## Laju Perkembangan Sektoral Per-tahun (Sektor/Subsektor yang tergolong kedalam Kelompok A) Provinsi Bali ADHK 1993
Sektor/Sub  Sektor 1997 1998 1999 1)  Pertanian 3.78 0.71 -1.90 - Peternakan 5.39 -6.99 0.04 2) PHR 8.06 -3.65 1.21 -  Perdagangan Besar 8.09 -14.20 1.37 - Hotel 9.98 1.53 0.65 - Restoran 5.60 0.88 2.25 3)  Pengangkutan 8s 6.14 -9.05 0.84 Komunikasi - Angkutan 5.35 -11.76 -1.54 4) Keuangan dan Persewan -2.05 -3.31 0.79 - Bank -7.76 -10.38 -3.62 - Sewa Bangunan 1.43 4.79 1.96 5) Jasa-jasa 5.29 -5.31 2.17 -Swasta 6.67 -7.21 1.92

## Sumber. Data Diolah
Ketika  krisis  ekonomi  berlangsung  tampak  dengan jelas  bahwa  Sektor Keuangan,  Persewaan  dan  Jasa  Perusahaan  mengalami  penurunan pertumbuhan. Terlihat bahwa penurunan lebih banyak disebabkan oleh adanya laju penurunan pertumbuhan di Sub sektor Bank sedangkan  Sub sektor Sewa Bangunan  mengalami  laju  pertumbuhan  yang  positif akan  tetapi  oleh  sebab Sub  sektor  Bank  memberikan  kontribusi  yang  dominan  terhadap  Sektor Keuangan,  Persewaan  dan  Jasa  Perusahaan  maka  penurunan  pertumbuhan pada  sektor  Keuangan,  Persewaan  dan  Jasa  Perusahaan  terlihat  mengalami laju  penurunan.
Secara umum pada masa sebelum krisis laju pertumbuhan sektor yang tergolong  kedalam  kelompok A,  memperlihatkan  hal yang  positif kecuali  pada Sektor  Keuangan  dengan  Sub  sektor  Perbankannya.  Sedangkan  pada  masa krisis ekonomi yaitu pada tahun  1998 beberapa sektor,  pertumbuhannya tidak tidak sebesar pada periode sebelumnya atau dapat dikatakan terjadi penurunan percepatan pertumbuhan.
Kenyataan itu terlihat pada beberapa sektor yaitu: Sub sektor Peternakan mengalami  penurunan  dari  tingkat  pertumbuhan  yang  mencapai  5.39%  dari periode  sebelum  krisis  (1997)  turun  menjadi  -6.99%  pada  masa  krisis  (1998) dan  hanya mampu  tumbuh  sebesar  0.04%  pada  periode  berikutnya.  Hal yang sama  juga  dialami  oleh  beberapa  sektor  lainnya  seperti  Sektor  Industri Pengolahan,  Perdagangan  Hotel  dan  Restoran,  Pengangkutan dan  Komunikasi,

## Jaya dan Fitanto,  Disparitas Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Keuangan dan Jasa-jasa. Khusus berkenaan dengan beberapa sektor yang terkait dengan kegiatan pariwisata,  secara umum pada masa krisis tampak mengalami laju  pertumbuhan  yang  cukup  menghawatirkan,  akan  tetapi  belum menunjukkan  pertumbuhan yang negatif.  Pada Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami laju pertumbuhan yang lebih besar diantara Subsektor lainnya  pada  Sektor yang  sama.  Laju  penurunan  tersebut  mencapai  -14.32% semasa krisis  ekonomi  berlangsung dan  mampu  tumbuh  sebesar  0.65%  pada masa  pemulihan  setelah  krisis.  Sedangkan  pada  sektor yang  sama  Hotel  dan Restoran  meskipun  tidak  mengalami  pertumbuhan  yang  negatif,  akan  tetapi sub  sektor tersebut hanya mampu  tumbuh masing-masing sebesar  1.53% dan 0.88%  pada  masa  krisis  ekonomi  berlangsung  dan  mancapai  2.25%  dan  0.89 pada  periode  tahun  1998.  Sektor  lainnya  yang  terkait  erat  dengan  kegiatan pariwisata  yaitu  Pengangkutan  dan  Komunikasi  dengan  Sub  sektor Angkutannya juga mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -11.76 % pada tahun 1997 dan 1.54% pada tahun 1998.
Pengarah krisis ekonomi terhadap sektor-sektor perekonomian  Provinsi Bali terutama kegiatan pariwisata sebagai leading sektor perekonomian regional sangatlah  erat.  Secara  keseluruhan  pada  masa  krisis,  meskipun  Provinsi  Bali masih  mengalami  pertumbuhan  yang  positif  akan  tetapi  laju  percepatan pertumbuhan  yang  dimiliki  sangat jauh  berkurang jika  dibandingkan  periode sebelum .krisis  ekonomi  berlangsung.
Penurunan  laju  percepatan  pertumbuhan juga  terjadi  pada  kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Bali.  Beberapa  kegiatan  utama yang  dimiliki  merupakan pemicu utama dari penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten.  Untuk  melihat  keterkaitan  diantara  sektor  dan  sub  sektor  yang terkonsentrasi  pada  beberapa  ruang  ekonomi  tertentu  di  Provinsi  Bali  maka analisa selanjutnya adalah menentukan bobot lokasi masing-masing sektor yang tergolong kedalam kelompok A, dimana memiliki tingkat kontribusi yang tinggi terhadap  pendapatan  regional,  memiliki  nilai  kesenjangan  dan  diduga terkonsentrasi  pada  daerah  tertentu  serta  memiliki  nilai  korelasi  yang  tinggi dan berada diwilayah yang lebih berkembang.

## Pengaruh Laju Perkembangan Sektor Golongan A terhadap Hirarki Ketimpangan Wilayah Ekonomi dan Kota
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  perbandingan  diantara  sektor  dan subsektor masing-masing kabupaten  dengan  Sektor dan  subsektor yang  sama di  Provinsi  Bali.  Kontribusi  yang  dimiliki  oleh  kabupaten  tertentu  akan menunjukkan  bobot  lokasi  dimana  sektor  golongan  A  tersebut  seharusnya terletak.  Sehingga  pada  akhirnya  definisi  antara  tingkat  konsentrasi  sektor dan sub  sektor tersebut serta daerah yang lebih dan kurang berkembang akan menjadi jelas.
Terdapat beberapa kesesuaian antara hasil perhitungan nilai Vw Sektor dan  Sub sektor yang dihitung,  dengan kontribusi yang dimiliki masing-masing kabupaten terhadap sektor dan sub sektor yang sama pada Provinsi Bali. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah: pertama,  Sektor Pertanian meskipun  memiliki kontribusi yang tinggi terhadap total pendapatan PDRB Provinsi Bali akan tetapi pada  kenvataanya  kontribusi  yang  diberikan  tersebar  pada  beberapa  wilayah tertentu  seperti Tabanan,  Gianyar,  Karangasem dan  Buleleng.  Sedangkan jika dibandingkan dengan konsepsi wilayah pembangunan maka kontribusi tersebar merata pada  setiap wilayah  pembangunan  baik Bali Utara,  Selatan,  Tengah

## Tabel 4 Kontribusi Beberapa Sektor Perekonomian Daerah Terhadap Sektor Golongan A di Provinsi Bali
Kab.Kota Pertanian | Pariwisata Laimrya 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 [1998 1999 Jembrana ] 9.24 9.59 9.95 6.13 6.22 6m 7.97 7.48 5.91 Tabanan 1&00 17.85 17.03 8.28 7.64 8.06 7.68 7.18 7.27 Badung 8.13 8.30 &56 32.95 33.15 32.23 15.17 14.47 14.46 Gianyar 10.30 10.31 9.86 9.60 9.71 9.72 16.98 17.42 17.90 Klungkung 6.35 6.37 6.51 3.73 3.89 3.82 6.49 6.26 6.23 Bangli 8.23 8.10 8.02 4.15 4.33 4.28 3.51 3.32 3.35 Karangasem 12.61 12.58 12.82 5.90 5.95 5.82 5.43 5.51 5.53 Buldeng 19.17 19.35 19.24 10.97 11.38 11.19 , 9.56 8.52 9.02 Denpasar 8.48 8.75 9.01 19.49 19.88 19.50 30.73 28.79 28.83 .......... i"""" ........ ..  .... . Bali Selaian 26.92 ! 27.36 27.43  j 62.05 1 62.74 61.44 62.88 60.68 61.19 Bali Tensah  |27.19 27.04 27.35 13.79  | 14.18 13.92 15.44 15.08 15.11 BaliBarat  |27.24 27.44 26.98 14.41  | 13.86 14.10 • 15.66 14.67 13.18 Bali Utara 19.17 19.35 19.24 10.97 11.38 11.19 9.56 8.52 9.02

## Sumber. Data Diolah
-  Pariwisata meliputi:  Sektor  Perdagangan,  Hotel dan Restoran Pengangkutan dan  Komunikasi,  serta Jasa.
- Lainnya: tergolong kedalam sektor Industri Pengolahan; Keuangan; Persewaan dan Jasa
-  Perusahaan,  Pertambangan  dan  Penggalian;  Listrik  Gas  dan Air Bersih  serta Bangunan
maupun  Barat.  Jika  dihitung  berdasarkan  nilai Vw yang  dimiliki  maka  wajar jika terdapat indikasi bahwa indeks ketimpangan yang dimiliki tampak rendah dan tersebar secara merata pada setiap Kabupaten di Provinsi Bali.
Jika  dibandingkan  dengan  koefisien  korelasi  yang  dimiliki  maka  hasil tersebut  menunjukkan  perkembangan  sektor  cenderung  pada  daerah  yang kurang  berkembang  seperti  Karangasem  (Bali  Tengah),  Tabanan  (Bali  Barat) Buleleng  (Bali  Utara).  Kontribusi  yang  diberikan  sektor  pertanian  rata-rata mencapai 20% terhadap PDRB total Provinsi Bali.
Kedua, Hasil perhitungan nilai Vw menunjukkan bahwa beberapa sektor yang  terkait  erat  dengan  kegiatan  pariwisata  seperti  Industri  Pengolahan, Perdagangan  Hotel  dan  Restoran,  Pengangkutan  dan  Komunikasi  serta  Jasa memiliki  nilai  ketimpangan  yang  tinggi  dan  terkonsentrasi  pada  beberapa wilayah  tertentu.  Jika  kita  melihat  dari  data  dalam  tabel 8 maka  beberapa daerah  yang  menunjukkan  tingkat  kontribusi  yang  tinggi  terhadap  sektor  ini adalah  Kabupaten  Badung  dan  Kotamadya  Denpasar  (Bali  Selatan).  Sehingga kita bisa memprediksi  bahwa dae  rah ini lebih berkembang jika dibandingkan dengan  wilayah  lainnya.  Laju  pertumbuhan  pada  wilayah  pembangunan  Bali Selatan  akan  sangat  mempengaruhi  tingkat  kesenjangan  yang  dimiliki  oleh

## Jaya dan Fitanto,  Disparitas Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Provinsi  Bali,  mengingat  sektor  kegiatan  Pariwisata  memberikan  kontribusi rata-rata sebesar 73.  4% terhadap PDRB Provinsi Bali.
Ketiga,  sektor  lainnya  terdiri  atas  beberapa  sektor  yang  memberikan tingkat kontribusi yang sangat rendah terhadap total pendapatan (PDRB) Provinsi Bali. Akan tetapi pada dasarnya meskipun memberikan tingkat kontribusi yang rendah beberapa sektor seperti: Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air Bersih serta Lembaga Intermediasi Keuangan yag terwakili kedalam  Sektor Keuangan, Persewaan  dan  Jasa  Perusahaan  merupakan  infrastruktur  pembentuk perkotaan.  Maka  wajar jika  nilai  Vw  dari  sektor  Industri  Pengolahan  dan Keuangan menunjukkan  bahwa sektor ini terkonsentrasi pada daerah tertentu di  wilayah  yang  lebih  berkembang  (maju).  Maka  disesuaikan  dengan  data 8 terlihat  bahwa  wilayah  Pembangunan  Bali  Selatan  memberikan  tingkat kontribusi mencapai 60% dari total pendapatan pada sektor dan sub sektor yang sama di tingkat Provinsi Bali.
Wilayah  pembangunan  Bali  Selatan  terdiri  dari  Kabupaten  Badung, Gianyar dan Denpasar. Ketiga wilayah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang  besar  dan  sudah  tentu  membutuhkan  fasilitas  perkotaan  seperti:  tata Pemukiman,  Air  Bersih,  Listrik  dan  Jasa  Intermediasi  Keuangan  serta pendukung kehidupan  perkotaan lainnya.
Untuk lebih memfokuskan bobot lokasi yang diharapkan maka kita hanya akan  melihat tingkat kontribusi  pada  sub  sektor dibandingkan  dengan  sektor dan sub sektor yang sama pada wilayah Provinsi Bali (tabel 9).
Masing-masing sektor yang termasuk kedalam golongan A sesuai dengan nilai Vw yang tinggi serta Nilai Koefisien Korelasi yang tinggi,  ternyata sebagian besar terkonsentrasi pada wilayah Pembangunan Bali Selatan yaitu Badung dan Denpasar.  Kondisi  inilah  yang  ternyata  menyebabkan  secara  umum  nilai kesenjangan  yang  dimiliki  Provinsi  Bali  pada  masa  krisis  mengalami peningkatan secara perlahan.  Akan tetapi perbedaan yang sesungguhnya akan kita lihat dengan  membandingkan  hirarki ketimpangan wilayah ekonomi  pada masa sebelum krisis dan pada masa pemulihan.

## Tabel 5

## Bobot Lokasi Beberapa Sub sektor Yang Tergolong Kelompok A Tahun 1997
Sektor/Sub Sektor Lokasi Kontribusi (%) 1) Pertanian - Peternakan 1) Denpasar 2) Tabanan (19.87) dan (18.77) 2) PHR - Perdagangan Besar 1) Buleleng  2) Denpasar 3) Badung (16.87) (15.86) (15.15) - Hotel 1) Badung (69.13) dan (25.93) - Restoran 1) Denpasar 2) Badung (23.22) dan (19.72) 3) Pengangkutan & Komunikasi - Angkutan 1) Badung  2) Denpasar (50.07) dan (21.17) 4) Keuangandan Persewan - Bank 1) Denpasar (74.41) - Sewa Bangunan 1) Denpasar (30.57) 5) Jasa-jasa -Swasta 1) Denpasar 2) Buleleng (17.28) dan (16.55)

## Sumber: Hasil Analisis

## TEMA,  Volume 5,  Nomor 1,  Maret 2004
Perubahan  posisi  masing-masing  kabupaten  menunjukkan  kondisi perekonomian yang dialami pada saat sebelum krisis dan setelah krisis ekonomi (Gambar 4).
Pada  wilayah  Pembangunan  Bali  Utara,  Tengah  dan  Barat  pada  saat sebelum krisis,  merupakan daerah yang tergolong memiliki tingkat pendapatan perkapita  yang  rendah  akan  tetapi  tingkat  pertumbuhan  ekonominya  tinggi. Jika  dilihat  berdasarkan  karakteristik  ekonominya  maka  daerah-daerah  yang tergolong  kedalam  wilayah  pembangunan  ini  merupakan  daerah-daerah yang bergerak  pada  sektor  primer.  Kondisi  ini juga  memberikan  gambaran  kepada kita  bahwa  sektor  pertanian  tergolong  memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang lambat akan  tetapi  baik bagi  kemandirian daerah.
R d ftT ftaP ro eatase
- U I] J i ®   rW yw sr faidnpiflr. Tng^dai pcrtunfafantsfg: ®   Badung la ry ar ___ ftmfapBtan rendah cfenperturohiian rendah * .i .  r: ^ Jen tra ra Karangasem Tatenan •   Buleleng tendij | 6 2 % 4 % 6 % R aH n fcd ian  %  PDRB 8 % -P /o -Of/o 0 % Q f/o P/«

## RjtuibJwMUti
Gambar 4 Hirarki Ketimpangan Wilayah Berdasarkan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK 1993) 1993-1997 dan  1997-2002
Sumber. Data Diolah
Sedangkan  daerah  yang  tergolong  dalam  wilayah  Pembangunan  Bali Selatan  meliputi  Kabupaten  Badung,  Kota  Madya  Denpasar  serta  Kabupaten Gianyar juga terlihat mengalami perubahan kuadran. Jika sebelumnya tergolong kedalam wilayah yang memiliki kategori pendapatan perkapita yang tinggi dan tingkat pertumbuhan yang juga tinggi akan tetapi ketika sebagian besar sektor dan  sub  sektor yang terkait erat dengan pariwisata mengalami kontraksi pada saat krisis ekonomi maka dua daerah yaitu:  Badung dan Denpasar mengalami laju penurunan  pertumbuhan ekonomi  sehingga masuk kedalam  kuadran dua yaitu  daerah  yang  memiliki  pendapatan  perkapita  tinggi  akan  tetapi  tingkat pertumbuhannya  rendah.  Sedangkan  Kabupaten  Gianyar  memiliki  tingkat ketergantungan  dan  keterikatan  yang  demikian  tinggi  terhadap  dua  daerah sebelumnya sehingga pada saat krisis menyebabkan kondisi Kabupaten Gianyar tidak saja mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi akan tetapi tingkat pendapatan perkapitanya juga tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

## Jaya dan Fitanto,  Disparitas Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Dengan  demikian  tampak jelas  disini  bahwa  sektor/ sub  sektor  yang tergolong kedalam  kelompok  A  berada di wilayah  Bali  selatan dan  oleh  sebab memiliki tingkat korelasi yang positif maka laju penurunan pertumbuhan sektor/ sub  sektor  ini  menyebabkan juga  laju  penurunan  pertumbuhan  pada  daerah yang  maju  (Denpasar,  Badung,  Gianyar)  serta  oleh  karena  memiliki  tingkat kontribusi  sebesar  75%  dari  total  PDRB  Provinsi  Bali,  laju  penurunan pertumbuhan  sektor  ini  juga  menyebabkan  penurunan  laju  pertumbuhan Provinsi  Bali.
Sedangkan  pada  masing-masing  kabupaten,  sektor  yang  berkaitan dengan  kegiatan  pariwisata  yaitu:  Perdagangan,  Hotel  dan  Restoran, Pengangkutan dan Jasa-jasa rata-rata memberikan kontribusi sebesar 15% pada wilayah pembangunan Bali Utara, Bali Barat dan Bali Tengah. Dengan demikian penurunan  laju  pertumbuhan  pada  sektor  ini juga  beraitan  erat  dengan  laju penurunan pertumbuhan di daerah yang sama. Akan tetapi sektor primer masih memegang kontribusi yang  besar  pada wilayah  pembangunan  Bali Utara,  Bali Barat  dan  Bali  Tengah  sehingga  jika  kita  lihat  pada  kuadran  hirarki ketimpangan wilayah ekonomi (gambar 4) wilayah yang ada didalamnya seperti: Karangasem,  Klungkung,  Bangli,  tidak  mengalami  perpindahan  kuadran  dan tetap tergolong sebagai daerah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang rendah akan tetapi sebenarnya laju pertumbuhan ekonominya lebih  stabil jika dibandingkan wilayah  Pembangunan  Bali  Selatan.
B a d u n g Jumlah  Penduduk  (355.088) Laju  Pertumbuhan Penduduk  1.36% Sektor  Basis: -Bangunan,Perdagangan, Hotel dan  Restoran, Pengangkutan  dan  komunikasi D e n p a s a r Jumlah  Penduduk  (549  751) Laju  Pertumbuhan Penduduk  1.92% Sektor  Basis: •tndustri  Pengolahan, Listrik  Gas dan  Air  Bersih,  Perdagangan Hotel  Dan  Restoran, Pengangkut dan  Komunikasi, Keuangan, Persewaan  dan  Jasa  Perusahaan J e m b r a n a Jumlah  Penduduk  (236.208) Laju  Pertumbuhan Penduduk  0.49% Sektor  Basis: - Pertanian, Bangunan, Pengangkutan  dan Komunikasi, Jasa. B angli Jumlah  Penduduk  (197.694) Laju  Pertumbuhan Penduduk  0.75% Sektor  Basis: -Pertanian, Bangunan  dan  Jasa-jasa K l u n g k u n g J umlah  Penduduk  (157.953) 1  aju  Pertumbuhan 1  enduduk  0.34% !  ektor  Basis: -Pertanian,  Pertambangan  dan ’enggatian,  Industri  Pengolahan Bangunan, Jasa-jasa. T a b a n a n Jumlah  Penduduk  (383.385) Laju  Pertumbuhan Penduduk  0.64% Sektor  Basis: -Pertanian, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran,Pengangkutan  dan Komunikasi serta  Jasa-jasa ■ a n y a r umlah  Penduduk  (402.130) I  aju  Pertumbuhan enduduk  I  I6% ektor  Basis: 'Industri  Pengolahan,  Bangunan, ’erdagangan.  Hotel  dan  Restoran, asa-jasa u lelen g umlah  Penduduk  (569.315) aju  Pertumbuhan enduduk  0.28% ektor  Basis: ertanian, Pertambangan  dan enggalian  dan  Jasa-jasa. I K a r a n g a s e m umlah  Penduduk  (367..039) Ilaju  Pertumbuhan I  enduduk  0.41% i  ektor  Basis: - Pertanian, Pertambangan  dan ’enggalian  dan  Jasa-jasa.

## Gambar 5

## Hirarki Ketimpangan Wilayah Ekonomi dan Kota Di Provinsi Bali Th. 2002
Sumber.  Hasil Análisis Sektor Basis dan  Pemetaan  Ekonomi

## TEMA,  Volume 5,  Nomor 1,  Maret 2004
Masing-masing  kota  memiliki  sistem  yang  berbeda  dan  dibangun berdasarkan  karakteristik  kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  terdapat  didalam ruang ekonomi yang ada.  Melihat kondisi dan fungsi kota yang dimiliki, strategi pembangunan  ekonomi  dan  pengembangan  wilayah  pada  masing-masing kota yang tergolong orde kota kedua seperti Singaraja, Semarapura dan Negara tidak semata-mata berkaitan dengan pengembangan industri berskala besar (terutama pembangunan  industri  yang  dibangun  untuk  menstimulasi  pertumbuhan ekonomi  wilayah)  melainkan  lebih  menfokuskan  pada  pengembangan  antar sektor secara wajar,  sehingga dapat menumbuhkan industri berskala kecil dan pengembangan  sektor  informal.
Strategi  ini  merupakan  penguatan  terhadap  corak  dasar  dari  kegiatan ekstraktif yang  berada pada  orde  kota  kedua  tersebut  (Singaraja,  Semarapura dan  Negara).  Relevansi  dari  kebijakan  ini  adalah  menunjukkan  adanya  usaha untuk  memperketat  hubungan  desa  dan  kota  melalui  pengembangan  industri dasar pertanian dan perluasan produksi input-input pertanian.
Menciptakan  rangka  dasar  bagi  industri  pertanian  sebagai  kekuatan utama (driving force) pada orde kota kedua seperti:  Singaraja,  Semarapura dan Negara  memiliki  beberapa  tujuan  dan  manfaat  diantaranya:  pertama,  Sesuai dengan analisa sebelumnya, kota-kota orde kedua ini memiliki fungsi dan corak kegiatan  primer  sebagai  kegiatan  utama  (sektor  basis),  maka  pengembangan tidak  dilakukan  untuk  merombak  struktur  ekonomi  yang  ada  khususnya melakukan tranformasi kearah struktur ekonomi yang sama  dengan  orde kota yang  lebih  tinggi  (Badung,  Denpasar  dan  Gianyar)  akan  tetapi  strategi  yang dijalankan  lebih  berorientasi  kepada  penguatan  struktur  ekonomi  yang  telah ada (ekstraktif) melalui pembangunan infrastruktur bagi industri dasar pertanian dan perluasan pemanfaatan  hasil-hasil produksi primer.
Kedua,  Dalam  analisa  ketimpangan,  sektor  pertanian  walaupun  telah menunjukkan  penurunan  kontribusi  (selama  pembangunan  ekonomi  yang dilaksanakan di Provinsi Bali yang lebih berorientasi kepada kegiatan pariwisata) pada  masa  krisis  pertumbuhannya  telah  mempertahankan  laju  percepatan pertumbuhan  regional  Provinsi  Bali  menjadi  tetap  positif  sehingga  nilai ketimpangan yang dimiliki secara regional Provinsi Bali tetap rendah meskipun industri utama yang menjadi leading sektor mengalami kontraksi semasa krisis ekonomi  berlangsung.
Ketiga,  Sebagai  rekomendasi  kebijakan,  maka  pengembangan  kawasan agropolitan sangat sesuai dengan kondisi pada kota-kota yang tergolong sebagai kota  orde  kedua  termasuk  Singaraja  (Buleleng)  dan  Semarapura  (Klungkung) beserta Bangli dan Amplapura (Karangasem).
Sebagai  kesimpulan  akhir  dalam  pembahasan  antara  pengaruh  laju perkembangan  sektor  golongan  A  terhadap  hirarki  ketimpangan  wilayah ekonomi  dan  kota  maka  sektor-ektor  kegiatan  yang  bertumpu  pada  jasa pariwisata telah  menjadi  sektor yang dominan  dan  menentukan  pertumbuhan ekonomi baik dalam tingkatan regional Provinsi Bali maupun lokal kabupaten. Akan  tetapi  oleh  sebab  infrastruktur  penunjang  kegiatan  pariwisata  hanya terkonsentrasi pada wilayah pembangunan Bali Selatan (Denpasar, Badung dan Gianyar), akibatnya perkembangan pada wilayah Bali Selatan akan mendominasi perkembangan  daerah  lain  serta  regional  Provinsi  Bali.

## Jaya dan Fitanto,  Disparitas Bkonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

## Kesimpulan dan Keterbatasan

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  nilai  kesenjangan  dan  korelasi  yang dimiliki  oleh  masing-masing  sektor/sub  sektor  di  Provinsi  Bali  maka  sektor kegiatan  perekonomian  yang  berpengaruh  terhadap  nilai  kesenjanganan  dan hirarki  ketimpangan wilayah dan kota di Provinsi Bali adalah: Sektor Pertanian (sub sektor peternakan), Industri Pengolahan,  Perdagangan Hotel dan Restoran (sub  sektor perdagangan  besar dan  eceran,  hotel dan  restoran),  Pengangkutan dan  Komunikasi  (sub  sektor  Pengangkutan),  Keuangan,  Persewaan  dan  Jasa Perusahaan (sub sektor bank dan sewa bangunan), Sektor Jasa-jasa (sub sektor swasta).
Keseluruhan  sektor yang  memiliki  nilai  kesenjangan  dan  korelasi yang tinggi tersebut sebagian besar terkonsentrasi hanya pada wilayah pembangunan Bali Selatan (Denpasar, Badung dan Gianyar). Intensitas kegiatan perekonomian yang timpang diantara wilayah pembangunan Bali Selatan dengan tiga wilayah pembangunan  lainnya  (Bali  Utara*  Bali  Timur  dan  Bali  Barat)  juga  telah menyebabkan  perbedaan  pada  hirarki  ketimpangan  wilayah  ekonomi  yang dimiliki oleh  kabupaten-kabupaten  di  Provinsi  Bali.
Masing-masing kota pada wilayah pembangunan Provinsi Bali terbentuk atas beberapa fungsi dan sistem yang membentuk jaringan antar kota dan pada akhirnya  mengumpul  menuju  pada  regional  primacy  (keunggulan  wilayah). Kenyataan  ini  dapat  kita  lihat  dari  masing-masing  kota  di  Provinsi  Bali yang memiliki  fungsinya  sendiri-sendiri  dimana  pada  wilayah  pembangunan  Bali Selatan kota yang ada (Badung, Denpasar dan Gianyar) lebih berorientasi kepada pelayanan jasa pariwisata  sedangkan tiga wilayah  lainnya meliputi  Bali Barat, Bali Timur dan Bali Utara, kegiatan ekstraktif (sektor primer) masih memegang peranan yang dominan.
Tabanan dan Gianyar merupakan dua kota yang tergolong unik. Gianyar secara spasial terletak dekat dengan kawasan industri pariwisata yaitu Badung dan Denpasar akan tetapi terspesialisasi kedalam corak perekonomian sekunder yaitu:  perdagangan  dan  industri  pengolahan yang  bergerak dalam  penyediaan souvenir  dan  handycraft  bagi  industri  pariwisata  di  Provinsi  Bali.  Sedangkan kota Tabanan memiliki dualisme struktur perekonomian dimana corak kegiatan ekonomi yang bersifat ekstraktif (sektor pertanian)  masih  memiliki  peran yang dominan akan tetapi corak kegiatan tersier meliputi sektor pendukung kegiatan pariwisata mulai  mampu  mengimbangi dan  memperlihatkan  kinerja yang baik dalam  menstimulasi  pertumbuhan  ekonomi  Tabanan.

## Keterbatasan
Penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan , diantaranya adalah: pertama,  deskripsi  beberapa  daerah  pada  perhitungan  hirarki  ketimpangan dimaksudkan  untuk  melihat  keterkaitan  antara  tingkat  kesejahteraan  suatu daerah dengan perbandingan pertumbuhan ekonominya, pada dasarnya metode ini cukup mampu memberikan gambaran pola ketimpangan yang terjadi diantara kabupaten  di  Provinsi  Bali  akan  tetapi  metode  ini  tidak  mampu  menjelaskan bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi sehingga hanya mennggambarkan posisi  sementara  suatu  daerah  dibandingkan  dengan  daerah  lainnya  yang tercermin  dari  pendapatan  perkapita dan  pertumbuhan yang menyertai

## TEMA,  Volume 5,  Nomor 1,  Maret 2004
Kedua,  penelitian  ini  tidak  memperhitungkan  peran  serta  manusia, budaya serta kondisi karakteristik daerah Bali sebagai salah satu faktor penting dalam  menjelaskan  mengapa  teijadi  perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  dan tingkat  kesejahteraan  diantara  daerah-daerah  pada  Provinsi  Bali.  Sebab sebagaimana yang  kita  ketahui  perbedaan  intensitas  perekonomian  bersama- sama dengan faktor-faktor non-ekonomi (konteks sistem sosial yang utuh) dalam banyak hal merupakan fungsi dari (ditentukan oleh) tata nilai,  insentif-insentif, berbagai  sikap  maupun  kepercayaan,  serta  Struktur  kelembagaan  dan kekuasaan masyrakat.  Pengaruh atau arti penting faktor-faktor tersebut sama besarnya  dengan  yang  dimainkan  oleh  variabel-variabel  ekonomi  stratagis lainnya seperti pendapatan regional, tabungan, investasi dan harga-harga faktor Produksi.

## Daftar Pustaka
Anonim, 2001, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun2001 tentang Rencana Strategik (RBNSTRA) Provinsi Bali Tahun 2002-2005, Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2001.
Anonim, 2001, Draft Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Bali No Tahun2003 Tentang Rencana  Strategik (RENSTRA) Provinsi Bali  Tahun 2003-2008, Pemerintah  Provinsi  Bali Tahun  2003.
Anonim,  1997,  Pedoman  Penulisan  Skripsi  dan Laporan  Praktek Kerja  Nyata, Fakultas  Ekonomi  Universitas  Brawijaya,  Malang. Anonim, 2003, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali 2002, BPS Provinsi Bali,
Denpasar.
Anonim, 2003, PDRB Provinsi Bali 1979-2002, BPS Provinsi Bali, Denpasar.
Anonim, 2003, Bali Membangun 1995-2002, Bapedda Provinsi Bali, Denpasar. Azis,  Iwan  Jaya,  1993,  Rmu  Ekonomi  Regional  dan  Beberapa  Aplikasinya  Di
Indonesia,  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Daroesman,  Ruth,  1973,  An  Economic  Survey  Of Bali,  Bulletin  Of Indonesian Economic Studies, Vol. 9 No. 3 November.
Dine  M.,  2002,  Regional and  Local  Economic  Analysis  Tools,  Prepared for  The Public Finance,  Desentralization and Poverty Reduction Program,  World
Bank Institute.  January 2002.
Esteban J. 2000, Regional Convergence in Europe and The Industry mix: A Shift Share Analysis,  Regional Science and  Urban Economics 30  (2000)  353- 364, January.
Fitriyanto,  Agus  Dwi,  2002,  Analisis  Dampak  Ekonomi Terhadap  Kesenjangan Antar  Wilayah  Di  Jawa  Timur,  Skripsi  (SI),  Ekonomi  Pembangunan,
Fakultas  Ekonomi,  Universitas Brawijaya,  Malang Gulo W. 2002, Metodologi Penelitian, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta.
Jhones, Charles L., 2001, Introduction To Economic Growth, W.W Norton & Company Ltd. New York.
Jhingan,  M.L.,  2000,  Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan  ,  Terjemahan Guritno,  Penerbit PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
J. Vernon, Henderson,  1988, Urban Development  Theory, Fact, and Illusion, Oxford University Press,  Inc.,  New York.

## Jaya dan Fitanto,  Disparitas Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Komaruddin,  1991,  Uang Di Negara Sedang Berkembang,  Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad,  1997, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Kuncoro,  Mudrajad,  2002,  Analisis  Spasial dan Regional:  Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Luluk,  Nurcahyani,  2001,  Analisa  faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Pertumbuhan  Ekonomi Jawa Timur  1987-1999,  Skripsi (SI) Ekonomi Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Brawijaya,  Malang.
Prasetyo,  Soepono,  2001, Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (ekspor):  Posisi dan Sumbangannya Bagi Pembendaharaan Alat-Alat Analisis Regional,
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.  16 No. I, 2001, 41-53 Januari. Rietveld, Piet,  1988, Urban Development Pattern In Indonesia, Bulletin o f Economic Studies, Vol. 4 No.  1, April.
Sadoulet, Elisabeth and Alain de Janviy, Quantitative Development Policy Analysis, The John Hopkins University Press,  London. Seers,  Dudly,  1971, Arti Pembangunan,  dalam Arus Pemikiran Ekonomi Politik ,
Terjemahan,  Amir  Effendi  Siregar,  Penerbit  PT.  Tiara  Wacana  Yogya,
Yogyakarta.
Suharso,  Tunjung  W.  2000,  Azas  Perencanaan  Wilayah,  Program  Studi Perencanaan Wilayah  Dan Kota Universitas Brawijaya,  Malang. Sukirno, Sadono,  1976, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah,
Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Indonesia,  Jakarta Takahiro,  Akita  dan  Armida  S.  Alisjahbana,  2002,  Regional  Income  Inequality
Inlndonesia and The Initial Impact Of The Economic Crisis, Bulletin Of
Indonesian Economic Studies, Vol. 38, No. 2, 2002: 201-22, Januari.
Todaro,  Michael  P.,  2000,  Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga,  Terjemahan Haris munandar,  Penerbit Erlangga, Jakarta.
van Den Berg, Hendrik, 2001,  Economic Growth and Development,  Mc-Graw-Hill Irwin.  New York.
Wibisono,  Yusuf,  2001,  Determinan  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional;  Studi Empiris  Antara  Provinsi  Di  Indonesia,  Jumal  Ekonomi Pembangunan Indonesia, Vol  1, No. 2 Januari 2001. Jakarta