Implementasi  Penyaluran  Bantuan  Pupuk  Bersubsidi  di  Desa  Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
Mirnawati 1* , Wahyu Widodo 2 , Sigit Setioko 3 , Tri Widodo 4 , Umi Salamah 5 1, 2, 3, 4, 5 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indonesia
mirnaheru5@gmail.com *

## ARTICLE INFO
Article history:
Received January 29, 2024 Revised April 22, 2024 Accepted May 17, 2024

## Abstract
One  of  the  government  policies  in  agriculture  that  requires  effective implementation  is  subsidized  fertilizer  distribution  programs  which  is regulated  in  the  Minister  of  Trade  Number:  15/M  DAG/PER/4/2013 which  explains  the  Provision  and  Distribution  of  Subsidized  Fertilizers for the Agricultural Sector. However, this program was not run well. The purpose  of  this  study  is  to  determine  communication,  resources,  and disposition  in  the  implementation  of  subsidized  fertilizer  distribution  in Sumber  Katon  Village,  Seputih  Surabaya  District,  Central  Lampung Regency.
This research uses qualitative methods, while the research sources consist of  primary  data  and  secondary  data,  determining  informants,  namely purposive  sampling  techniques  or  deliberately  choosing  people  who  are considered to be able to provide accurate information. The data collecting techniques were observation, interview, and documentation.
The  research  results  show  that  there  has  been  good  communication between  the  government,  distributors,  and  the  community  distributing subsidized  fertilizer  based  on  the  results  of  the  Definitive  Group  Needs Plan. Communication is also established between Distributors, Retailers, and  farmers.  However,  providing  information  is  not  optimal,  and  there was  a  limiting  fertilizer  quota.  Good  implementation  of  subsidized fertilizer distribution continues to be pursued despite many obstacles.
Keywords : Subsidized Fertilizer, Government Policy Published by Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Proses kebijakan merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang dipandang sebagai alat administrasi publik yang terdiri dari aktor dan organisasi, prosedur, teknik dan sumber data diatur  untuk  tampil secara bersamaan dalam melaksanakan kebijakan untuk  mencapai  tujuan.  Implementasi  adalah  langkah-langkah  yang  akan  dilakukan setelah  aturan  hukum  ditetapkan  dan  juga  dilaksanakan  yang  merupakan  bagian  dari proses  administrasi  yang  mengacu  pada  desain  atau  pengimplementasian  sistem administrasi  yang  memiliki  konsekuensi  dalam  pelaksanaan,  isi,  dan  dampak  suatu kebijakan  (Redhani  &  Satria,  2020).  Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  yang sangat  penting  dalam  sebuah  struktur  kebijakan  secara  keseluruhan.  Tahap  ini  akan menentukan  apakah  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  benar-benar  diterapkan  dan dilaksanakan di  lapangan dan berhasil memberikan output dan outcome sesuai  dengan

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
yang  diharapkan.  Dalam  rangka  mewujudkan  suatu  output  dan  outcomes  yang  telah ditentukan,  maka  kebijakan  publik  harus  dilaksanakan.  Jika  tidak  dilaksanakan, kebijakan  itu  hanya  akan  menjadi  catatan  elit  (Djabier,  2015).  Salah  satu  kebijakan pemerintah adalah di bidang pertanian yang membutuhkan pelaksanaan distribusi yang efektif  dalam  program  pupuk  bersubsidi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor:  15/M  DAG/PER/4/2013  yang  menjelaskan  tentang  Penyediaan dan  Penyaluran  Pupuk  Subsidi  untuk  Sektor  Pertanian.  Pupuk  bersubsidi  adalah program  yang  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  sektor  pertanian. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  10  Tahun  2022  tentang  Penetapan Alokasi  dan  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  pupuk  bersubsidi  untuk  sektor  pertanian, tentang  pupuk  bersubsidi  yang  merupakan  jenis  barang  dalam  pengawasan  dan penyediaan  serta  penyalurannya  mendapat  bantuan  pemerintah  untuk  kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Oleh karena itu, sebagai barang yang diawasi dan diatur,dalam beberapa peraturan, baik peraturan presiden maupun peraturan menteri,  seperti  Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2005  tentang  penetapan  pupuk bersubsidi  sebagai  barang  dalam  pengawasan.  Penyaluran  pupuk  bersubsidi  kepada petani  yang  terdaftar  di  dalam  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  Tani  (RDKK) yang telah disusun.
Masalah  pupuk  di  Indonesia  selalu  menjadi  persoalan  yang  menyentuh  langsung pada  kebutuhan  petani  dalam  mengelola  lahan.  Oleh  karena  itu,  ketika  pupuk mengalami kelangkaan dan harganya mahal maka petanilah yang akan menjadi korban utamanya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi  petani.  Dengan  adanya  keterbatasan  Pemerintah  dalam  penyediaan  subsidi  pupuk dalam  rangka  pogram  pemerintah,maka  pupuk  bersubsidi  hanya  diperuntukan  bagi usaha pertanian.
Pupuk  bersubsidi  adalah  pupuk  yang  pengadaan  dan  penyalurannya  mendapat subsidi dari pemerintah,sedangkan pupuk nonsubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya  di  luar  program  pemerintah  dan  tidak  mendapat  subsidi.  Kebijakan pemberian pupuk bersubsidi di tingkat petani diupayakan untuk memenuhi enam prinsip yang tepat, yaitu: tempat, jenis, waktu, jumlah, kualitas dan harga yang wajar sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan.
Pupuk  memiliki  peran  penting  dan  strategis  dalam  meningkatkan  produksi  dan produktivitas  pertanian.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  terus  mendorong  penggunaan pupuk  yang  efisien  melalui  berbagai  kebijakan  yang  meliputi  aspek  teknis penyediaan,distribusi  dan  harga  melalui  subsidi.  Kebijakan  subsidi  dan  penyaluran pupuk  yang  telah  dilaksanakan  mulai  dari  perencanaan  kebutuhan,  penetapan  harga eceran  tertinggi  (HET),  besaran  subsidi  hingga  sistem  distribusi  ke  pengguna  pupuk cukup  komprehensif.  Namun  berbagai  kebijakan  tersebut  belum  mampu  menjamin ketersediaan  pupuk  memadai  dengan  harga  eceran  tertinggi  (HET)  yang  telah ditentukan.  Lebih  khusus  lagi,  masih  sering  terjadinya  berbagai  kasus  permasalahan, termasuk  kelangkaan  pasokan  pupuk  yang  menyebabkan  harga  aktual  melebihi  harga eceran  tertinggi  (HET),  dan  margin  pemasaran  lebih  tinggi  dari  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.
Masalah  yang  terjadi  adalah  keterlambatan  dalam  penyaluran  pupuk  subsidi, karena  satu  minggu  saja  terlambat  maka  berpengaruh  besar  terhadap  tanaman. Permasalahan lainnya adalah tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk  bersubsidi  lebih  tinggi  dijual  di  kios-kios  pupuk.  Adapun  tujuan  penelitian  ini yaitu  untuk  mengetahui  komunikasi,  sumber  daya  dan  disposisi  dalam  implementasi
penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon  Kecamatan  Seputih  Surabaya Kabupaten  Lampung  Tengah.  Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  informasi  bagi  warga  di  desa  sumber  katon  mengenai  implementasi penyaluran bantuan pupuk bersubsidi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  adapun  sumber  penelitian  terdiri dari  data  primer  dan  data  sekunder,  penentuan  informan  yaitu  teknik  purposive sampling atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang  akurat.  Data  penelitian  dikumpul  dengan  cara  teknik  observasi,wawancara  dan dokumentasi.  Secara  akademis,  penelitian  ini  diharapkam  dapat  memberikan sumbangan  terhadap  pengembangan  ilmu  sosial  dan  ilmu  politik  khususnya  dalam bidang  ilmu  administrasi  yang  berkaitan  dengan  implementasi.  Lokasi  penelitian dilakukan  di  Desa  Sumber  katon  Kecamatan  Seputih  Surabaya  Kabupaten  Lampung Tengah.  Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Distribusi pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan kurang baik dan kurang maksimal hal ini dikarenakan  masih  terjadinya  kelangkaan  pupuk,  disebabkan  karena  terjadi  perbedaan antara  RDKK  atau  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  Tani  yang  disusun  oleh kelompok tani tidak sesuai dengan alokasi pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat, ini merupakan permasalahan yang muncul dan harus segera diselesaikan.
Maka dari itu impelementasi yang baik sangat perlu dilakukan, sehingga peneliti menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  publik  dari  Edward  III,karena  beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk melihat permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Desa  Sumber  Katon  Kecamatan  Seputih  Surabaya  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang berjalan  dengan  kurang  baik  dan  kurang  maksimal.  Teori  implementasi  ini  merujuk kepada  faktor  pendukung  implementasi  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  dan  disposisi. Ketiga  aspek  tersebut  lah  yang  menjadi  dasar  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon  Kecamatan  Seputih  Surabaya  Kabupaten  Lampung Tengah,berikut  dipaparkan  secara  rinci  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  sesuai dengan teknik pengumpulan data yang ditentukan, berikut hasil penelitiannya.

## Komunikasi
Dalam  sebuah  organisasi  komunikasi  sangat  diperlukan  untuk  menyampaikan sebuah  pesan  atau  arahan  dalam  menyelesaikan  sesuatu  kebijakan  yang  harus dilaksanakan  sehingga  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  dapat  tercapai  semaksimal mungkin.  Implementasi  penyaluran  bantuan  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon Kecamatan  Seputih  Surabaya  Kabupaten  Lampung  Tengah,  komunikasi  yang dimaksudkan  oleh  peneliti  terdiri  dari  komunikasi  yang  dilakukan  antar  sesama pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat,  komunikasi  yang  terjalin  dengan  baik  antar pihak-pihak  yang  terlibat,  dampak  dari  komunikasi  terhadap  proses  implementasi kebijakan dan hambatan- hambatan yang terjadi pada saat komunikasi dengan informan . Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah swasta yaitu memberikan Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun oleh kelompok Tani, dalam hal    penyaluran  ini  Distributor  harus  memperhatikan  RDKK  yang  sudah  disusun  yang selanjutnya nanti diberikan ke pengecer dan tak lupa dengan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kerja sama dengan distributor dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga dari pernyataan di  atas  menjelaskan  bahwa  distributor  melaksanakan  penyaluran  pupuk  bersubsidi berdasarkan  informasi  dari  pemerintah.  Sedangkan  komunikasi  yang  dilakukan  oleh distributor  ke  pengecer  juga  perlu  dilakukan  dan  sudah  berjalan  baik,  tetapi  perlu dilakukan  peningkatan    komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  wujud pelaksanaan implementasi penyaluran pupuk yang lebih maksimal. Dalam hal ini yang menjadi  hambatan  yaitu  salah  satunya  ada  pembatasan  kuota  pupuk  yang  disalurkan pupuk  yang  ada  tidak  sesuai  denga  RDKK  yang  sudah  disusun  dan  komunikasi  yang dibangun  oleh  pengecer  dan  distributor  perlu  ditingkatkan  karena  pelaporan  yang dilakukan  oleh  pengecer  selalu  terlambat  akibatnya  pengecer  perlu  menunggu  sampai distributor  menyediakan  pupuk.  Komunikasi  terhambat  salah  satunya  dikarenakan pendekatan  pemerintah  dengan  masyarakat  yang  kurang  dan  penyesuaian  diri  antara pemerintah  dan  masyarakat,  diperlukan  penyelesaian  masalah  tersebut  agar  tidak menghambat  komunikasi  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi. Komunikasi  sangat  diperlukan  terhadap  proses  implementasi  sehingga  dapat memberikan  kepuasan  petani  diakibatkan  salah  satunya  kuota  yang  diinginkan  petani tidak  memadai  atau  kekurangan.  Komunikasi  sangat  mempengaruhi  proses implementasi  kebijakan  mulai  dari  penyusunan  RDKK,  penentuan  kuota,  pelaksanaan aturan  dan  penyaluran  pupuk.  Setiap  distributor  memiliki  aturan  dan  tata  cara  yang berbeda-beda,  maka  distributor  harus  memperbaiki  komunikasi  berupa  pemberian informasi  secara  intens  agar  komunikasi  tersebut  memberikan  dampak  yang  baik terlebih untuk petani. Komunikasi sangat perlu dilakukan oleh pemerintah karena sangat bedampak dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi.
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  yaitu  penyaluran  pupuk bersubsidi  berdasarkan  dari  hasil  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK) yang telah disusun. Cara membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini berdasarkan  atas  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  karena  isi  Rencana Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  adalah  jumlah  kebutuhan  petani  secara  riil terhadap pupuk bersubsidi selama satu tahun yang penyusunannya melalui musyawarah. Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  ini  disusun  petani  secara berkelompok.  Nantinya  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  ini  akan memberikan panduan jumlah pupuk yang akan disalurkan, selain itu juga berisi rincian sumber  daya  ,  sasaran  produktivitas,  pengorganisasian,  adanya  pembagian  kerja  dan adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani di Desa Sumber Katon.
Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  ini  juga  merupakan  salah  satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  memperoleh  pupuk  bersubsidi.  Sedangkan komunikasi juga terjalin antara kelompok tani dengan Distributor yang telah dipercayai untuk  menyalurkan  pupuk,  dalam  hal  penyaluran  ini  Distributor  harus  memperhatikan RDKK yang sudah ada yang selanjutnya nanti diberikan ke pengecer.  Distributor dan pegecer merupakan kunci keberhasilan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi agar pupuk  bisa  sampai  ke  tangan  petani  yang  berhak  terhadap  pupuk  bersubsidi  sesuai dengan  tahapan  atau  mekanisme  yang  telah  diatur.    Setiap  Distributor  memiliki wilayahnya masing-masing dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Pengecer  juga  berperan  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  yang merupakan bagian dari Lini IV. Pengecer harus memperhatikan Harga Eceran Tertinggi atau  disebut  dengan  HET.  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  merupakan  harga  Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani dalam kemasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Di sisi lain masyarakat merasakan bahwa komunikasi  yang  terjalin  antar  pemerintah  dan  masyarakat  belum  sepenuhnya  optimal tentang  pemberian  informasi  mengenai  pupuk  ya.  Pupuk  bersubsidi  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  para  petani  yang  pada  dasarnya  digunakan  oleh  petani untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keperluannya  bertani.  Seharusnya  komunikasi  berupa pemahaman masyarakat dalam proses implementasi diperhatikan lebih detail lagi karena sangat berpengaruh terhadap optimalnya sebuah implementasi kebijakan.

## Sumber Daya
Sumber  daya  (resources)  dalam  sebuah  organisasi  sangatlah  penting  dan dibutuhkan.  Hal  ini  sejalan  ketersediaan  sumber  daya  pendukung  dalam  sebuah organisasi,  terkhusus  sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  adalah  kecakapan  pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Selain itu sumber daya  material  sangat  diperlukan  dalam  menunjang  pengimplementasian  sebuah kebijakan. Menurut peneliti Sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan pihak-pihak yang  terlibat  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk,  pihak  pelaksana  memiliki kemampuan  yang  baik  dalam  implementasi  penyaluran,  sumber  daya  manusia  dan materil yang memadai. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi  adalah  Kelompok  Tani  dan  beserta  struktur  anggotanya.  Sehingga  dapat dianalisis  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsi yaitu struktur anggota kelompok tani, dan distributor atau penyalur yang ada di Desa Sumber Katon.
Pelaksanaan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  maka  salah  satu  faktor yang  mendukung  yaitu  tempat  dan  pihak  pelaksana  memiliki  kemampuan  yang  baik sehingga  mampu  merealisasikan  tugasnya  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik. Kemampuan  yang  baik  mendukung  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  karena pihak-pihak  mampu  dan  mengetahui  fungsi  dan  tugas  pokok  yang  telah  diberikan, penguatan  kelembagaan  dan  instrumen  hukum  menjadi  pendukung  kesuksesan implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon.  Pihak-  pihak  yang terlibat harus berkompeten dan juga berkualitas untuk mendukung proses implementasi yang adil.
Sumber  Daya  terdiri  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi penyaluran  pupuk  bersubsidi  yaitu,  distributor  yang  ada  di  Desa  Sumber  Katon, Pengecer  Kelompok  Tani,  Gabungan  Kelompok  Tani,  dan  Petani.  Pihak  Pelaksana memiliki  kemampuan  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  penguatan kelembagaan  dan  instrumen  hukum  menjadi  pendukung  kesuksesan  implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon. Sumber daya manusia dan materil yang  memadai  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Kemampuan  yang baik  mendukung  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  pihak–pihak  yang dilibatkan  ditentukan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  dikeluarkan.  Kemampuan  dan tempat  serta  sarana  prasaran  yang  baik  mendukung  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsidi  karena  pihak-pihak  mampu  dan  mengetahui  fungsi  dan  tugas  pokok  yang telah  diberikan,  penguatan  kelembagaan  dan  instrumen  hukum  menjadi  pendukung kesuksesan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon.  Setiap
distributor memiliki tata cara atau sistem yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan permintaan sehingga penyaluran pupuk berdasarkan permintaan sebelumnya. Sehingga dapat  disimpulkan  kemampuan  serta  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  materil dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  serta  pelaksanaan  Standar Operasioanal  Prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait karena pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  kunci  peningkatan  kinerja  dalam implementasi  dan  efektivitas  kebijakan.  Implementasi  dapat  berhasil  secara  optimal harus  memperhitungkan  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana  kebijakan  yang  telah dibuat,  sumber  daya  yang  berintegritas  dan  berkompeten  sangat  diperlukan.  Selain  itu sumber anggaran atau materil yang mencukupi juga berperan penting dalam menunjang implementasi.

## Disposisi
Berkaitan  dengan  adanya  kemauan,  keinginan  kuat  para  pelaku  kebijakan  dalam sebuah  organisasi  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  dibuat  secara  sungguh- sungguh  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat  diwujudkan.  Sehingga, disposisi  yang  dimaksud  oleh  peneliti  terdiri  dari  pihak-pihak  terkait  memiliki keinginan  yang  kuat  untuk  melaksanakan  kegiatan  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsidi  dan  tujuan  kebijakan  harus  dicapai  tentang  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsidi.  Pelayanan  publik  berupa  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  bagi petani tidak mampu berjalan optimal jika tidak diikuti dengan keinginan yang kuat dari pihak-pihak yang terkait. Kelompok Tani Desa Sumber Katon memiliki keinginan yang kuat  dalam  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  keinginan  ini  diwujudkan  melalui  evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Keinginan yang kuat juga dirasakan oleh  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  petani  bahwa  keinginan  yang  kuat  ini  bisa dilihat  dari  peraturan  yang  dikeluarkan  dan  dapat  di  nilai  bahwa  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  begitu  ketat  dalam  pengambilan  pupuk  yang  sudah terdaftar  dalam  Kelompok  Tani  dan  RDKK.  Pembatasan  pupuk  yang  terjadi  dan  tidak sesuai  dengan  RDKK  yang  telah  disusun  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan, maka dari itu implementasi belum terlaksana secara optimal.
Pencapaian  tujuan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  terus  diusahakan meski  terjadi  banyak  hambatan-hambatan,  memang  perlu  untuk  perbaikan-perbaikan guna  mencapai  pelaksanaan  tujuan  tersebut.  Pembatasan  pupuk  yang  terjadi  perlu ditindak  lanjuti  karena  RDKK  yang  telah  disusun  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang terjadi di lapangan, maka dari itu tujuan implementasi belum terlaksana secara optimal. Maka,  diperlukan  peningkatan-peningkatan  koordinasi  antara  pihak  terkait. Implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon  perlu  memberikan dampak yang positif terhadap petani melalu RDKK yang harusnya mampu mencukupi kebutuhan  petani  akan  pupuk,  sehingga  meningkatkan  kesejahteraan  petani  di  Desa Katon.
Kegiatan  Implementasi  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon memiliki  keinginan  yang  kuat  dalam  menyukseskan  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsidi.  Keinginan  ini  diwujudkan  melalui  evaluasi  terhadap  pelaksanaan penyaluran.  Implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  merupakan  bagian  dari pelayanan  publik,  maka  dari  itu  implementasi  ini  tidak  bisa  berdiri  sendirinya  tanpa disokong  oleh  keinginan  yang  kuat  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk  membawa peningkatan yang jauh lebih baik.
Keinginan  yang  kuat  juga  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai petani  bahwa  keinginan  yang  kuat  ini  bisa  dilihat  dari  peraturan  yang  dikeluarkan. Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  begitu  ketat  dalam  pengambilan pupuk  yang  hanya  sudah  terdaftar  dalam  Kelompok  Tani  dan  RDKK.    Impelementasi kebijakan  merupakan  bagian  dari  keinginan  yang  kuat  dalam  menyukseskan  sebuah kebijakan yang telah disusun. Keinginan yang kuat tersebut dilaksanakan dalam bentuk peningkatan-peningkatan  sumber  daya  manusia,  materil  maupun  segi  hukum  dari implementasi kebijakan tersebut.

## PEMBAHASAN Komunikasi
Distribusi  bantuan pupuk bersubsidi di  Desa Sumber Katon,  komunikasi penting dilakukan  untuk  menyampaikan  sebuah  pesan  atau  arahan  dalam  melaksanakan kebijakan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  sehingga  tujuan  dari  kebijakan tersebut dapat tercapai semaksimal mungkin. Pupuk bersubsidi merupakan barang yang diawasi  pengadaan  dan  penyalurannya  yang  telah  mendapat  subsidi  dari  pemerintah untuk keperluan petani di bidang pertanian. Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di  Desa  Sumber  Katon,  komunikasi  terdiri  dari  komunikasi  yang  dilakukan  antar sesama  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat,  tingkat  komunikasi  yang  terjalin antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dan  hambatan-hambatan  yang  terjadi  pada  saat komunikasi, berikut akan dibahas satu persatu.
Komunikasi  yang  Dilakukan  Terhadap  Kebijakan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi antara  Pemerintah,  Pihak  Swasta  dan  Masyarakat.  Komunikasi  yang  dilakukan  oleh pihak  pemerintah  yaitu  penyaluran  pupuk  bersubsidi  berdasarkan  dari  hasil  Rencana Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  yang  telah  disusun.  Cara  membuat  Rencana Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  ini  berdasarkan  atas  komunikasi  antara pemerintah dan masyarakat karena isi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah jumlah kebutuhan petani secara riil terhadap pupuk bersubsidi selama satu tahun yang  penyusunannya  melalui  musyawarah.  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok (RDKK) ini disusun petani secara berkelompok. Nantinya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini akan memberikan panduan jumlah pupuk yang akan disalurkan, selain  itu  juga  berisi  rincian  sumber  daya  ,  sasaran  produktivitas,  pengorganisasian, adanya pembagian kerja dan adanya kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani di Desa Sumber Katon.
Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  ini  juga  merupakan  salah  satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  memperoleh  pupuk  bersubsidi.  Sedangkan komunikasi juga terjalin antara kelompok tani dengan Distributor yang telah dipercayai untuk  menyalurkan  pupuk,  dalam  hal  penyaluran  ini  Distributor  harus  memperhatikan RDKK yang sudah ada yang selanjutnya nanti diberikan ke pengecer.  Distributor dan pegecer merupakan kunci keberhasilan implementasi penyaluran pupuk bersubsidi agar pupuk  bisa  sampai  ke  tangan  petani  yang  berhak  terhadap  pupuk  bersubsidi  sesuai dengan  tahapan  atau  mekanisme  yang  telah  diatur.    Setiap  Distributor  memiliki wilayahnya masing-masing dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Pengecer  juga  berperan  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  yang merupakan bagian dari Lini IV. Pengecer harus memperhatikan Harga Eceran Tertinggi atau  disebut  dengan  HET.  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  merupakan  harga  Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani dalam kemasan dari hasil penelitian yang dilakukan.
Di  sisi  lain  masyarakat  merasakan  bahwa  komunikasi  yang  terjalin  antar pemerintah  dan  masyarakat  belum  sepenuhnya  optimal  tentang  pemberian  informasi mengenai pupuk ya. Pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani  yang  pada  dasarnya  digunakan  oleh  petani  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan keperluannya  bertani.  Seharusnya  komunikasi  berupa  pemahaman  masyarakat  dalam proses  implementasi  diperhatikan  lebih  detail  lagi  karena  sangat  berpengaruh  terhadap optimalnya sebuah implementasi kebijakan.

## Tingkat Komunikasi yang Terjalin antara Pihak-Pihak yang Terlibat
Hasil  penelitian  bahwa  komunikasi  juga  dilaksanakan  dengan  baik  antar  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  yaitu  antara pemerintah,distributor, Pengecer, Kelompok Tani maupun Petani. Pemberian informasi terus dilakukan oleh pihak Distributor Pupuk Bersubsidi pihak yang dipercayai terlibat dalam  implemementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  berupa  pelaksanaan  pelaporan secara  berkala  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  penyaluran.  Sedangkan  antara  pihak distributor  dengan  pengecer  juga  telah  diterapkan  pemberian  informasi  yang  sudah terjalin dengan baik antar pihak-pihak yang terlibat.
Komunikasi  sangat  perlu  dilakukan,semakin  intens  sebuah  komunikasi  yang terjalin  antara  pihak-pihak  yang  ikut  serta  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsidi maka tingkat kesepemahaman dan kesepakatan semakin tinggi pula sehingga perlu  dilakukan  peningkatan  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  sebagai wujud  pelaksanaan  implementasi  penyaluran  pupuk  yang  lebih  maksimal  sehingga tujuan kebijakan yaitu meringankan beban petani dan meningkatkan produksi pertanian di  Desa  Sumber  Katon.  Menurut  Rohman  (2020)  untuk  mencapai  tujuan  dari  suatu kebijakan perlu adanya suatu kerjasama yang ahli di bidang tertentu atau perlu adanya penggerakan  dari  suatu  pemimpin,  karena  orang  tersebut  yang  menggerakan  atau mengkoordinasikan  unsur-unsur  di  bawahnya  supaya  mencapai  apa  yang  menjadi tujuan.  Sehingga  semakin  tinggi  tingkat  komunikasi  yang  terjalin  antara  pihak-pihak pada  pelaksanaan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  maka  pengkoordinasian semakin meningkat.

## Hambatan-Hambatan yang Terjadi pada saat Komunikasi
Dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  hambatan  yaitu  salah  satunya  peneliti juga  mendapatkan  bahwa  komunikasi  yang  dibangun  oleh  pengecer  dan  distributor perlu  ditingkatkan  karena  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  pengecer  biasa  lambat melaporkan tentang keperluan pupuk akibatnya pengecer perlu menunggu waktu sampai distributor  menyediakan pupuk tersebut.  Hasil penelitian bahwa komunikasi  terhambat dikarenakan  pendekatan  pemerintah  dengan  masyarakat  yang  kurang  dan  penyesuaian diri antara pemerintah dan masyarakat.
Disimpulkan  bahwa  komunikasi  merupakan  kunci  sukses  dari  implementasi penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon  karena  komunikasi  berkaitan dengan  apa  yang  dilakukan  antar  sesama  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat, tingkat  komunikasi  yang  terjalin  antara  pihak-pihak  yang  terlibat,  dampak  dari komunikasi  terhadap  proses  implementasi  kebijakan  dan  hambatan-hambatan  yang terjadi  pada  saat  komunikasi.    Disimpulkan  bahwa  komunikasi  berkaitan  dengan pemahaman  antar  pihak-pihak  yang  terlibat,  saling  memahami  tujuan  dan  arah kebijakan  yang  dibuat.  Usaha  untuk  memberikan  pemahaman  berupa  perbaikan komunikasi dengan pemberian informasi dalam implementasi kebijikan publik.

## Sumber Daya
Sumber  daya  (resources)  di  Desa  Sumber  Katon  sangat  dibutuhkan.  Antaranya yaitu  ketersediaan  sumber  daya  yang  mendukung,  terkhusus  sumber  daya  manusia dalam  hal  ini  adalah  kecakapan  pelaksana  kebijakan  yang  akan  mengimplementasikan kebijakan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Selain  itu  sumber  daya  material sangat diperlukan dalam menunjang pengimplementasian penyaluran pupuk bersubsidi. Sumber  daya  yang  dimaksud  yaitu  terdiri  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam implementasi  penyaluran  pupuk,  pihak  pelaksana  di  Desa  Sumber  Katon  memiliki kemampuan  yang  baik  dalam  kebijakan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi, sumber  daya  manusia  dan  materil  yang  memadai.  Berikut  pembahasan  dari  hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti.

## Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk    bersubsidi distributor  yang  ada  di  Desa  Sumber  Katon,  Distributor  merupakan  untuk  melakukan seperti  pembelian,  penyimpanan,  selanjutnya  penyaluran  dan  penjualan  Pupuk Bersubsidi. Pihak lain yang ikut serta yaitu Pengecer tingkat  kecamatan dan desa, dan Kelompok  Tani  serta  Gabungan  Kelompok  Tani  dan  Petani.    Diharapkan  keterlibatan pihak-pihak tersebut  mampu  melaksanakan implementasi  penyaluran pupuk bersubsidi sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  direncanakan  dan  bekerja  sesuai  dengan  koridornya. Menurut Handoyo (2012) bahwa dalam implementasi kebijakan juga terdapat aktor lain yang  berpengaruh  yaitu  birokrat,  kelompok  sasaran,  dan  kelompok  swasta.  Sehingga pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  harus bersama-sama bukan saling bersaing agar tujuan kebijakan mampu tercapai.

## Tempat Pelaksanaan dan Pihak Pelaksana Dalam Implementasi Pupuk Bersubsidi
Kemampuan  yang  baik  mendukung  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi, pihak–pihak  yang  dilibatkan  ditentukan  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  dikeluarkan. Kemampuan  dan  tempat  serta  sarana  prasaran  yang  baik  mendukung  implementasi penyaluran  pupuk  bersubsidi  karena  pihak-pihak  mampu  dan  mengetahui  fungsi  dan tugas  pokok  yang  telah  diberikan,  penguatan  kelembagaan  dan  instrumen  hukum menjadi  pendukung  kesuksesan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa Sumber  Katon.  Setiap  distributor  memiliki  tata  cara  atau  sistem  yang  berbeda-beda karena  disesuaikan  dengan  permintaan  sehingga  penyaluran  pupuk  berdasarkan permintaan sebelumnya.
Sehingga dapat disimpulkan kemampuan serta peningkatan sumber daya manusia dan materil dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi serta pelaksanaan Standar Operasioanal  Prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait karena pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  kunci  peningkatan  kinerja  dalam implementasi  dan  efektivitas  kebijakan.  Implementasi  dapat  berhasil  secara  optimal harus  memperhitungkan  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana  kebijakan  yang  telah dibuat,  sumber  daya  yang  berintegritas  dan  berkompeten  sangat  diperlukan.  Selain  itu sumber anggaran atau materil yang mencukupi juga berperan penting dalam menunjang implementasi.

## Disposisi
Disposisi adalah hal yang berkaitan dengan adanya kemauan, keinginan kuat para perlaku  kebijakan  dalam  sebuah  organisasi  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  telah
dibuat  secara  sungguh-sungguh  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat diwujudkan, berikut akan dibahas secara terperinci.

## Pihak-Pihak Terkait Memiliki Keinginan yang Kuat untuk Melaksanakan
Kegiatan  Implementasi  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon memiliki  keinginan  yang  kuat  dalam  menyukseskan  implementasi  penyaluran  pupuk bersubsidi.  Keinginan  ini  diwujudkan  melalui  evaluasi  terhadap  pelaksanaan penyaluran.  Implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  merupakan  bagian  dari pelayanan  publik,  maka  dari  itu  implementasi  ini  tidak  bisa  berdiri  sendirinya  tanpa disokong  oleh  keinginan  yang  kuat  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk  membawa peningkatan yang jauh lebih baik.
Keinginan  yang  kuat  juga  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai petani  bahwa  keinginan  yang  kuat  ini  bisa  dilihat  dari  peraturan  yang  dikeluarkan. Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  begitu  ketat  dalam  pengambilan pupuk  yang  hanya  sudah  terdaftar  dalam  Kelompok  Tani  dan  RDKK.    Impelementasi kebijakan  merupakan  bagian  dari  keinginan  yang  kuat  dalam  menyukseskan  sebuah kebijakan yang telah disusun. Keinginan yang kuat tersebut dilaksanakan dalam bentuk peningkatan-peningkatan  sumber  daya  manusia,  materil  maupun  segi  hukum  dari implementasi kebijakan tersebut.

## Tujuan Kebijakan Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pencapaian  tujuan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  terus  diusahakan meski  terjadi  banyak  hambatan-hambatan.  Pembatasan  pupuk  yang  terjadi  perlu ditindak  lanjuti  karena  RDKK  yang  telah  disusun  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang terjadi di lapangan, maka dari itu tujuan implementasi belum terlaksana secara optimal. Dapat  disimpulkan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon perlu  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  petani  melalu  RDKK  yang  harusnya mampu mencukupi kebutuhan petani akan pupuk, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Katon.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  dikemukakan kesimpulan  sebagai  berikut:  Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  dari hasil  wawancara  didapatkan  bahwa  penyaluran  pupuk  bersubsidi  harus  berdasarkan hasil  Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  yang  telah  disusun  petani. Komunikasi juga terjalin  antara Distributor untuk menyalurkan pupuk yang selanjutnya nanti  diberikan  ke  pengecer.  Namun,  di  sisi  lain  pemberian  informasi  kepada  petani belum optimal yang dirasakan langsung oleh petani di Desa Sumber Katon , hambatan- hambatan  yang  terjadi  pada  saat  komunikasi  yaitu  salah  satunya  pembatasan  kuota pupuk yang disalurkan.
Sumber  Daya  terdiri  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi penyaluran  pupuk  bersubsidi  yaitu,  distributor  yang  ada  di  Desa  Sumber  Katon, Pengecer  Kelompok  Tani,  Gabungan  Kelompok  Tani,  dan  Petani.  Pihak  Pelaksana memiliki  kemampuan  dalam  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi,  penguatan kelembagaan  dan  instrumen  hukum  menjadi  pendukung  kesuksesan  implementasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Sumber Katon. Sumber daya manusia dan materil yang memadai dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi.
Disposisi  berkaitan  dengan  hasil  penelitian  menggunakan  teknik  wawancara terdiri  dari  pihak-pihak  terkait  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  melaksanakan kegiatan  implementasi  penyaluran  pupuk  bersubsidi.  Pencapaian  tujuan  implementasi penyaluran  pupuk  bersubsidi  terus  diusahakan  meski  terjadi  banyak  hambatan- hambatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersesbut,  terdapat  rekomendasi  yang  dapat  menjadi pertimbangan, yaitu pemerintah harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan informasi mengenai pupuk bersubsidi agar para petani juga paham mengenai pengimplementasian pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon  dan  pemahaman  tentang  Rencana  Definitif Kebutuhan  Kelompok  (RDKK).  Selanjutnya,  dibutuhkan  tindak  lanjut  pemerintah tentang Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang mengalami pembatasan kuota  pupuk  bersubsidi  ketika  diajukan  ke  pusat.  Terakhir,  akan  lebih  baik  lagi  jika menggunakan kebijakan baru yang lebih modern seperti penggunaan Kartu Tani untuk mendukung implementasi penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih optimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  STISIPOL  Dharmawacana  Metro  yang telah  menyelenggarakan  kegiatan  penelitian  ini,  semua  anggota  kelompok  penelitian dan  distributor  serta  masyarakat  penyaluran  pupuk  bersubsidi  di  Desa  Sumber  Katon Kecamatan  Seputih  Surabaya  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  sudah  ikut  serta  dan berpartisipasi  dalam  mensukseskan  program  Penelitian  ini.  Semoga  semua  diberikan kebaikan oleh Allah SWT.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI
Penulisan  artikel  ini  dilakukan  oleh  MW  sebagai  penulis  pertama,  WW  sebagai penulis kedua memberikan ide untuk menyelesaikan penelitian ini sebagai pembimbing, selebihnya  berperan  sebagai  pengumpul  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  SS,  TW,  dan US.

## REFERENSI
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Budi  Winarno,  (2002).  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Media Presindo.
Dunn,  W.N.  (2003).  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Edisi  Kedua.  Yogyakarta: Gadjah.
Agustino,  Leo.  (2016).  Kebijaksanaan  Negara.  Jakarta:  Bumi  Aksara.  Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
Nur  Mufidah,  Indah  Prabawati.  (2020).  Implementasi  Progam  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi  Melalui  Kartu  Tani  Di  Desa  Durung  Bedug  Kecamatan  Candi Kabupaten Sidoarjo.
Riant  Nugroho,  (2003).  Kebijakan  Publik  Formulasi,Implementasi,dan  Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia.
Rohman, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan  Desa.  Pembangunan  Dan  Kebijakan  Publik,  2(1),  30–36. https://doi.org/2087-15111
Sugiyono, (2003). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Tachjan, M.Si., (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
Virginia SP, Sofia Pangemanan, Gustaf Undaf. Implementasi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Kecamatan  Damau  Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
Wahab,  S.  A.  (2012).  Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Penyusunan  ModelModel Implementasi Kebijakan Publik (1st ed.; F. Hutari, Ed.).
Copyright Holder :
© Mirnawati, Wahyu Widodo, Sigit Setioko, Tri Widodo, Umi Salamah, (2024).
First Publication Right :
© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA