Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 209

## Abstract
In the Indonesian context, the understanding of hadith is also carried out by various Muslim communities in Indonesia which in this case are the Nahdlatul Ulama community or abbreviated as NU. In connection with this,  lately  there  was  a  polemic  about  the  practice  of  greeting  from various  religious  traditions  carried  out  by  officials.  Along  with  the diversity of society, the pros and cons are inevitable. Discussions in the public  room  were  increasingly  busy  responding  to  the  issue.  In  this condition, the East Java Nahdlatul Ulama (PWNU) Regional Board was called  to  attend  to  study  it  scientifically  as  part  of  his  sermon  to  the people, nation and state. The author tries to reveal about how the general understanding of the hadith? And how is the understanding of the hadith among the Nahdlatul Ulama religious community. In this case the hadith about greetings across religions in the context of national and state life.
Dalam  konteks  Indonesia,  pemahaman  terhadap  hadis  juga  dilakukan oleh berbagai komunitas muslim di Indonesia yang dalam hal ini adalah komunitas Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Bekaitan dengan hal itu, belakangan  terjadi  polemik  praktek  pengucapan  salam  dari  berbagai tradisi  agama  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat.  Seiring  kemajemukan masyarakat,  pro  kontra  pun  tidak  terhindarkan.  Diskusi  diruang  publik pun  semakin  ramai  merespon  isu  tersebut.  Dalam  kondisi  demikian Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  (PWNU)  Jawa  Timur  terpanggil hadir  untuk  mengkajinya  secara  ilmiah  sebagai  bagian  khidmahnya kepada  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Penulis  berusaha  mengungkap tentang bagaimanakah pemahaman hadis secara umum? Serta bagaimana pemahaman  hadis  dikalangan  komunitas  keagamaan  Nahdlatul  Ulama. Dalam hal ini hadis tentang salam lintas agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keywords : Hadis, NU, Lintas Agama

## Pendahuluan
Hadis  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam Islam,  tidak  hanya  sebagai  salah  satu  bentuk  tafsir  terhadap  al- Qur ’ an  tetapi  juga  penjelas  semua  konteks  yang  terkait  dengan Rasulullah  yang  meliputi  semua  informasi,  bahkan  pesan,  kesan dan  sifat  nabi,  dimana  hal  ini  sangat  penting  untuk dipertimbangkan  dalam  rangka  memaknai  ajaran  al-Qur‟an  dan menjadi  rujukan  dari  berbagai  problem  sosial  keagamaan  yang dihadapi oleh umat muslim.
Meskipun  diyakini  sebagai  sumber  ajaran  kedua  setelah  al- Qur‟an,  hadis  mempunyai  problem  yang  cukup  rumit  terkait dengan proses kodifikasinya yang memakan waktu cukup panjang yakni  setelah  hampir  seratus  tahun  tinggal  dalam  hafalan  para sahabat  dan  tabiin  yang  banyak  berpindah-pindah  dari  hafalan seorang  guru  kepada  hafalan    muridnya.  Setidaknya  dalam  proses historiografinya,  hadis  mengalami  beberapa  periode,  dari  periode keterpeliharaan dalam hafalan hingga periode dibukukannya hadis tersebut (tadwin). Pertama  adalah  periode  keterpeliharaan  hadis dalam  hafalan  yang  berlangsung  pada  abad  ke-1  Hijriyah.  Kedua, periode  pentadwinan  hadis,  yang  masih  bercampur  antara  hadis dengan fatwa sahabat dan tabiin yang berlangsung pada abad ke-2 Hijriyah.  Ketiga,  periode  pentadwinan  dengan  memisahkan  hadis dari fatwa sahabat dan tabiin, berlangsung sejak abad ke-3 Hijriyah. Keempat,  periode  seleksi  kesahihan  hadis  dan  kelima  periode pentadwinan  hadis tahzib dengan  sistematika  penggabungan  dan penyarahan yang berlangsung semenjak abad ke 4 Hijriyah.
Upaya  pemahaman  terhadap  hadis  ini  terus-menerus dilakukan  sebagai  salah  satu  bentuk  kontekstualisasi  dan penyelesaian problem sosial masyarakat melalui teks yang dianggap sebagai  sumber  ajaran.  Dalam  konteks  Indonesia,  pemahaman terhadap hadis juga dilakukan oleh berbagai komunitas muslim di Indonesia  yang  dalam  hal  ini  adalah  komunitas  Nahdlatul  Ulama atau  disingkat  NU.  Bekaitan  dengan  hal  itu,  belakangan  terjadi
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 211
polemik  praktek  pengucapan  salam  dari  berbagai  tradisi  agama yang  dilakukan  oleh  para  pejabat.  Seiring  kemajemukan masyarakat,  pro  kontra  pun  tidak  terhindarkan.  Diskusi  di  ruang publik  pun  semakin  ramai  merespon  isu  tersebut.  Dalam  kondisi demikian  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  (PWNU)  Jawa Timur  terpanggil  hadir  untuk  mengkajinya  secara  ilmiah  sebagai bagian khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam artikel  ini  akan  menjelaskan  tentang  bagaimanakah  pemahaman hadis  secara  umum?  Serta  bagaimana  pemahaman  hadis  di kalangan  komunitas  keagamaan  Nahdlatul  Ulama.  Dalam  hal  ini hadis  tentang  salam  lintas  agama  dalam  konteks  kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Sekilas tentang Pemahaman Hadis
Istilah  pemahaman  hadis  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan fahm  al-hadits atau fiqh  al-hadits .  Menurut  kamus  bahasa  Arab  kata fahm sinonim  dengan  kata fiqh ,  yang  artinya  memahami,  mengerti atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris makna ini sepadan dengan kata to understand atau to comprehend. 1 Baik fahm al-hadits ataupun fiqh al-hadits ,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Suryadi  merupakan bagian dari kritik matan (naqd al-matan) , dan kritik matan merupakan bagian  dari  kritik  hadis (naqd al-hadits). 2 Sementara  itu  kritik  hadis (naqd  al-hadits) atau  penelitian  hadis  Nabi  terdiri  dari  kritik sanad (naqd al-khariji) atau kritik ekstern dan kritik matan (naqd al-dakhili) atau  kritik  intern.  Berbeda  dengan  Suryadi,  Syuhudi  Ismail membedakan  antara  istilah fahm  al-hadits atau fiqh  al-hadits dengan naqd  al-hadits . Fahm  al-hadits atau fiqh  al-hadits sudah  tidak  lagi berbicara  tentang  persoalan  otentisitas matan hadis,  tetapi  lebih pada  persoalan  pemahaman  dengan  menggunakan  beragam pendekatan baik pendekatan historis, antropologis, psikologis dan
1 Munīr Ba ʻ labakkī and Rū ḥ ī Ba ʻ labakkī, Al-Mawrid Dictionary: English-Arabic, Arabic-English (Beirut: Dar El-Ilm LilMalayin, 2004), 835.
2 Suryadi, Metode  Kontemporer  Memahami  Hadis  Nabi (Yogyakarta:  Sukses Offset, 2018).
212 | Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019
juga  sosiologis.  Sedangkan naqd  al-hadits pasti  melibatkan  kajian kritik sanad dan  kritik matan meskipun  kemudian  dilanjutkan dengan  pemahaman  karena  memang  pada  dasarnya naqd  al-hadits merupakan suatu upaya untuk membedakan kualitas hadis, antara yang benar ( shahih ) dan yang tidak benar (tidak shahih ). 3
Dari  sini  terlihat  bahwa  dalam  kajian naqd  al-hadits diawali dengan kecurigaan terhadap otentisitas hadis dan hasil dari kajian naqd  al-hadits ini  adalah  diterima  atau  tidaknya  sebuah  hadis. Sedangkan  dalam  kajian fahm  al-hadits diawali  dengan  keinginan untuk mengungkap makna dan maksud dari kandungan hadis, dan hasil  dari  kajian fahm  al-hadits atau fiqh  al-hadits ini  adalah  apakah sebuah hadis bisa diamalkan atau tidak. Secara garis besar, ada dua tipologi  para  ulama  dalam  memahami  hadis.  Tipologi  ini didasarkan  pada  pendekatan  yang  digunakan. Pertama ,  kelompok tekstualis,  kelompok  ini  lebih  menekankan  pemahaman  terhadap hadis  Nabi  tanpa  memperdulikan  proses  sejarah  yang melahirkannya. Kelompok ini lebih mementingkan makna lahiriyah teks, dalam hal ini penekanan teks hadis terfokus hanya pada aspek bahasa.  Sedangkan kedua adalah  kelompok  kontekstualis. Kelompok ini melakukan pemahaman hadis dengan mempertimbangkan  asal-usul (asbab  al-wurud) hadis,  atau  konteks yang berada di balik teks. 4 Kelompok pertama selanjutnya disebut dengan ahl al-ra ’ yi , sedangkan kelompok kedua disebut dengan ahl al-hadits .
Perbedaan dalam memahami hadis Nabi ini terjadi sejak masa Nabi,  namun  demikian  penyebutan  kedua  tipologi  pemahaman hadis ini belum muncul saat itu. Penyebutan kedua istilah tersebut mulai terlihat pada masa sahabat, dan semakin menguat khususnya pada masa perkembangan Mu ‘ tazilah sebagai reaksi atas spekulasi
3 Syuhudi  Ismail, Cara  Praktis  Memahami  Hadis (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1991), 4–5.
4 Nurun Najwa, Ilmu Ma‟anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 5.
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 213
teologis  kelompok  Mu ‘ tazilah  dan  pada  masa  timbulnya  reaksi As„ariyah .
Contoh  perbedaan  pemahaman  terhadap  hadis  yang  paling sering  dipaparkan  oleh  para  ahli  hadis  adalah  ketika  Nabi  SAW memerintahkan  sejumlah  sahabat  untuk  pergi  ke  perkampungan Bani  Quraizhah.  Sebelum  berangkat  beliau  berpesan: “La Yusalliyanna ahadun al-Asra illa fi Bani Quraizah ”, artinya “Janganlah ada  salah  seorang  diantara  kamu  yang  salat  Ashar,  kecuali  di perkampungan  Bani  Quraizhah”  (HR.  Al-Bukhari,  no.  894). Perjalanan  ke  perkampungan  tersebut  cukup  memakan  waktu, sehingga  diperkirakan  sebelum  mereka  sampai  di  tempat  yang dituju, waktu Ashar telah habis. Oleh karenanya sebagian sahabat memahaminya  sebagai  perintah  Nabi  untuk  bergegas  dalam perjalanan  dan  sampai  pada  waktu  masih  ashar.  Merekapun  salat ashar pada waktunya, walaupun belum tiba di tempat yang dituju yakni  perkampungan  Bani  Quraizah . Tetapi  sahabat  lain  yang memahaminya secara tekstual, mereka baru melakukan salat ashar setelah sampai di perkampungan  Bani Quraizah, meskipun waktu Asar  telah  berlalu. 5 Mengetahui  perbedaan  pemahaman  terhadap apa  yang  telah  disampaikan,  Rasulullah  hanya  diam  dan  tidak menyalahkan  ataupun  membenarkan  salah  satu  dari  kedua kelompok sahabat ini. Peristiwa ini merupakan satu contoh kasus dimana perbedaan pemahaman sahabat terhadap hadis telah terjadi pada  masa  Nabi  dan  sikap  diam  Nabi  tersebut  merupakan  satu bentuk persetujuan dari perbedaan pemahaman tersebut.
Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu dan jarak yang semakin jauh dengan Rasulullah, perbedaan-perbedaan dalam pemahaman  hadis  dirasakan  semakin  tajam,  hingga  pada  masa selanjutnya perbedaan pemahaman tersebut membentuk dua aliran yang secara radikal membentuk kelompok yang berseberangan dan tidak  jarang  bahkan  berujung  pada  konflik  dan  kekerasan.
5 M.  Quraish  Shihab, “Kata  Pengantar”  Dalam  Muhammad  al-Ghazali,  Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Terj. M. Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1989), 9.
Mayoritas  kelompok ahl  al-hadits berada  di  Hijaz  (Madinah), sedangkan  para  ulama ahl  al-ra ’y i kebanyakan  tinggal  di  Irak  dan daerah-daerah  yang  jauh  dari  Hijaz.  Dalam  tradisi  fiqh,  istilah ahl al-hadits merujuk  pada  mazhab  Hanbali,  yang  memandang  segala sesuatu harus dirujuk pada teks yang ada, sedangkan kelompok ahl al-ra‟yi mengacu pada mazhab Hanafi. Meskipun kedua tipologi ini seolah  saling  bertolak  belakang  dan  berseberangan,  tetapi  pada kenyataannya  dalam  aplikasinya  kedua  aliran  ini  tidak  serta  merta berseberangan secara ekstrim. Kedua pendekatan baik tekstual dan kontekstual  juga  seringkali  digunakan  secara  bersamaan  saling mendukung  dan  tidak  dapat  dipisahkan,  meskipun  tetap  dengan “porsi” yang berbeda-beda satu sama lain.
Selain adanya perbedaan tipologi dan aliran dalam memahami hadis,  hadis  sebagai  sumber  kedua  setelah  al-Qur ’ an  juga “disikapi”  secara  berbeda  oleh  ahli  hadis  dan  ahli  fikih  dan  ahli ushul. Ahli hadis seringkali disibukkan dengan upaya menemukan validitas hadis dan akurasi periwayatan dengan menempuh dua hal yakni  penelitian sanad dan matan .  Sedangkan  ahli  fiqih  dan  ahli ushul  sebagai mujtahid bukan  lagi  terkonsentrasi  pada  hal-hal tersebut kecuali jika ia merangkap sebagai ahli hadis, bagi para ahli fiqih  dan  ahli  ushul, matan hadis  lebih  didekati  dengan  aspek substansi  doktrinalnya.  Secara  lebih  rinci,  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Hasjim Abbas, perbedaan antara ahli hadis dan ahli  fiqh  dan  ahli  ushul  dalam  melakukan  kritik  dan  pendekatan terhadap matan hadis terlihat antara lain:
a. Ahli hadis sangat ketat menyikapi gejala illat hadis, tidak hanya illat  qadihah (merusak)  citra matan ,  tetapi  juga illat  khafifah (ringan) juga dipandang menjadi sebab status ke- dhaif -an hadis. Sedangkan ahli fiqih dan ahli ushul bersikap lebih permisif dan mentolerir illat tersebut.
b. Ahli  hadis  sangat  peduli  dengan  uji  ketersambungan sanad (ittisal) seluruh  periwayat disyaratkan  harus  jelas  personalianya dan  dikenal  luas  kepribadian  maupun  profesi  kehadisannya.
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 215
Bila  hal-hal  tersebut  tidak  terpenuhi  atau  cacat  dianggap merupakan  ke- dha„if -an yang  sangat  mendasar.  Sedangkan  ahli fiqih dan ahli ushul justru bersedia mengamalkan hadis mursal sekalipun  versi  dan  terminologinya  berbeda  dengan  versi  ahli hadis,  melembagakan atsar  (hadis  mawquf) ,  „ amal  al-shahabah (hukum  kebiasaan  yang  hidup  dan  dihormati  oleh  generasi sahabah) dan sirah mereka.
c. Ahli  fiqih  lebih interest pada  uji  kuantitas  periwayat  guna mengukur  data tawatur ahad -nya  hadis  dan qath‟iy-zanny-nya dalalah.
d. Ahli  hadis  bersikap  peka  terhadap  kecacatan  kepribadian perawi  dari  segi  integritas  keagamaan  seperti  indikasi keterlibatan  pada  faham bid„ah .  Demikian  juga  bila  dicurigai memalsukan  hadis,  atau  tidak  cermat  dalam  membawakan hadis  lantaran  buruk  ingatan  dan  ketahuan  banyak  salahnya pada  penyajian  teks matan -nya.  Sementara  ahli  fiqih  dan  ahli ushul  lebih  tertarik  menyoroti  data  konsistensi  perilaku periwayat diperhadapkan dengan muatan doktrin hadis dimana ia  bertindak  sebagai  periwayatnya.  Konsistensi  periwayat  oleh mereka  dipandang  sebagai  cermin  daya  keberlakuan  ajaran hadis yang ia riwayatkan.
e. Data  temuan  tambahan  informasi matan hadis (ziyadah) hanya akan dipertimbangkan manakala subyek yang
bertanggungjawab  atas  data  tambahan  informasi  itu  adalah periwayat yang menurut ahli hadis betul-betul tergolong tsiqah . Sedangkan para ahli fqih dan ahli ushul bersikap sangat toleran dan lunak dalam merespon data tambahan tersebut.
Demikian  sekilas  tentang  pemahaman  suatu  hadis,  dimana perbedaan dalam memahami hadis menjadi sumber dari perbedaan sikap dalam prilaku keagamaan.

## Sekilas tentang Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)
NU  atau  singkatan  dari  Nahdhatul  Ulama  adalah  organisasi Islam  yang  didirikan  oleh  para  Ulama,  yang  secara  resmi  berdiri
pada  tanggal  31  januari  1926  atau  bertepatan  dengan  16  Agustus 1344 H. Pada masa-masa itu terjadi perdebatan sengit antara kaum tradisionalis (yang diwakili oleh Abdul Wahab dan kawan-kawan), dengan  kelompok  reformis  (dengan  Ahmad  Sookarti  sebagai pendiri  Al-Irsyad  dan  Ahmad  Dahlan  sebagai  pendiri Muhammadiyah).  Perdebatan  tersebut  semakin  seru  pada  awal awal  dekade  dua  puluhan.  Puncaknya  pada  kongres  al-Islam  di Cirebon  pada  tahun  1922  dimana  terjadi  perdebatan  yang  keras antara  dua  kelompok  terjadi  sehingga  tuduhan  kafir  dan  syirik terdengar. 6 Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi berdirinya  ormas  NU,  di  samping  juga  pengaruh  internasional, dimana pada  saat itu terjadi penyerbuan kaum wahabi di Makkah serta runtuhnya khilafah di Turki. Pada saat itu akan dilangsungkan semacam  “muktamar  khilafah”  oleh  kerajaan  Saudi  Arabia  yang berkeinginan  menjadi  Khilafah  Islamiyah  tunggal  untuk menggantikan  Khilafah  Ustmaniyah  di  Turki  yang  baru digulingkan  oleh  gerakan  Turki  Muda  pimpinan  Kemal  Attaturk. Untuk  mengirim  delegasi  sebagai  wakil  umat  Islam  Indonesia, dibentuk semacam panitia. Semula panitia ini merancang susunan delegasi umat Islam Indonesia ke muktamar khilafah (yang ternyata batal diselenggarakan), dan KH Abdul Wahab Hasbullah termasuk salah  seorang  anggota  delegasi  mewakili  ulama  yang  kemudian dicoret  dengan  alasan  tidak  punya  organisasi.  Pencoretan  KH. Abdul Wahab Hasbullah ini kemudian menimbulkan gerakan besar bagi  kaum  pesantren  di  Indonesia  sehingga  membentuk  sebuah komite  dengan  nama  komite  Hijaz.  Komite  ini  kemudian  akan menghadap  Raja  Saudi  Arabia  dan  mengajukan  keberatan  atas berbagai  hal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Saudi  yang  dengan alasan  anti syirik ,  anti khurafat ,  dan  anti bid ‘ ah ,  melarang  ziarah
6 Deliar  Noer, Gerakan  Moderen  Islam  Di  Indonesia  1900  -  1942 (Jakarta:
LP3ES, 1980), 243–47.
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 217
kubur,  baca  kitab barzanji ,  meminggirkan  empat  mazhab, menggusur berbagai petilasan sejarah Islam dan lain sebagainya. 7
NU  seringkali  diidentikkan  sebagai  organisasi  Islam  kaum tradisionalis,  kaum  bersarung  yang  mempunyai  basis  masyarakat pedesaan (terkait dengan pengertian Islam tradisional, Deliar Noer dalam bukunya “Gerakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900-1992” menuliskan  bahwa  golongan  Islam  tradisional  lebih  banyak menghiraukan soal-soal agama atau ibadah semata. Tidak hanya itu Islam seakan sama dengan fiqih dan dalam hal  ini golongan Islam tradisi  mengakui taqlid dan  menolak ijtihad dan  menjadi  pengikut mazhab. Golongan ini juga lebih banyak mengikuti pendapat yang telah ada, dan bukan cara mengambil fatwa itu. Dalam hal tasawuf, golongan  ini  jatuh  kepada  perbuatan  yang  termasuk  syirik, memperserikatkan  Tuhan  dengan  benda-benda,  menghormati benda-benda  keramat,  memberikan  sajian-sajian,  mengadakan slametan atau kenduri sebagai  sedekah  kepada  arwah  dan  memakai azimat,  jimat  atau  tangkal  penolak  bala  untuk  melindungi  diri, semuanya  berakibat  pada  kaburnya  tauhid  karena  didalamnya banyak bercampur dengan ajaran dan kebiasaan animis dan Hindu sebagai  konsekuensi  dari  perkembangan  dan  perjumpaan  Islam dengan  berbagai  tradisi  dan  budaya  lain.  Apa  yang  ditulis  oleh Deliar  Noer  tentang  pengertian  Islam  tradisional  cukup berpengaruh  terhadap  konstruksi  masyarakat  Indonesia  tentang kalangan  Islam  tradisi  yang  secara  tidak  langsung  merujuk  pada NU meskipun dalam hal ini Deliar Noer tidak langsung menunjuk NU  di  dalam  penjelasannya. 8 Hampir  sama  dengan  Deliar  Noer, Howard  dalam  bukunya  “ Persatuan  Islam:  Pembaharuan  Islam Indonesia  Abad  XX ”  juga  mengkonstruksikan  Islam  tradisional sebagai  golongan  Islam  yang  bermazhab,  kurang berijtihad dan
7 A. Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama (Surabaya: Khalista, 2006), 6.
8 Noer, Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900 - 1942 , 320–21.
kaum  tua. 9 Meskipun  dalam  perkembangannya  NU  mengalami banyak  perkembangan  terutama  dalam  hal  pemikiran,  tetapi agaknya  citra  sebagai  kaum  tradisional  tetap  melekat  bagi  ormas ini.  Sebagai  sebuah  organisasi,  NU  memiliki  prinsip  dasar organisasi  yang  pada  awalnya  dirumuskan  K.H.  Hasyim  Asy'ari dalam  kitab Qanun  Asasi (prinsip  dasar),  dan  juga    kitab I'tiqad Ahlussunnah  Wal  Jamaah .  Kedua  kitab  tersebut  kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan  warga  NU  dalam  berpikir  dan  bertindak  dalam  bidang sosial, keagamaan dan politik.
Dalam  khittahnya,  NU  menganut  paham Ahlussunah waljama‟ah ,  sebuah  pola  pikir  yang  mengambil  jalan  tengah  antara ekstrem  „ aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena  itu  dalam  dasar-dasar  faham  keagamaannya  dijelaskan bahwa  sumber  pemikiran  bagi  NU  tidak  hanya  al-Qur'an, sunnah , tetapi  juga  menggunakan  kemampuan  akal  ditambah  dengan realitas  empirik.  Dalam  memahami,  menafsirkan  Islam  dan sumber-sumbernya tersebut, NU mengikuti faham ahlussunnah wal jamaah dan menggunakan jalan pendekatan mazhab. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al- Asy„ari  dan  Abu  Mansur  Al-Maturidi  dalam  bidang  teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam  Syafi„i  dan  mengakui  tiga  mazhab  yang  lain:  Imam  Hanafi, Imam  Maliki,  dan  Imam  Hanbali  sebagaimana  yang  tergambar dalam  lambang  NU  berbintang  4  di  bawah.  Sementara  dalam bidang  tasawuf,  mengembangkan  metode  Al-Ghazali  dan  Junaid al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.
Selain  itu  dijelaskan  pula dalam  dasar  keagamaan  NU  bahwa NU  mengikuti  pendirian  bahwa  Islam  adalah  agama  yang fithri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki
9 Howard  M  Federspiel  and  Yudian  W  Asmin, Persatuan  Islam:  pembaharuan Islam Indonesia abad XX (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 58– 126.
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 219
oleh  manusia.  Paham  keagamaan  yang  dianut  oleh  NU  bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan untuk menghapus nilai-nilai tersebut. 10
Dasar-dasar  pendirian  paham  keagamaan  NU  tersebut menumbuhkan  sikap-sikap  kemasyarakatan  yang  bercirikan  pada sikap:
a. Tawasuth dan i ‘ tidal :  Sikap  tengah  yang  berintikan  kepada prinsip  hidup  yang  menjunjung  tinggi  keharusan  berlaku  adil dan  lurus  di  tengah-tengah  kehidupan  bersama.  NU  dengan sikap  dasar  ini  akan  selalu  menjadi  kelompok  panutan  yang bersikap  dan  bertindak  lurus  dan  selalu  bersifat  membangun serta  menghindari  segala  bentuk  pendekatan  yang  bersikap tatharruf (ekstrim).
b. Tasamuh :  Sikap  toleran  terhadap  perbedaan  pandangan  baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu ‘ , atau  menjadi  masalah khilafiyah ,  serta  dalam  kemasyarakatan dan kebudayaan.
c. Tawazun :  Sikap  seimbang  dalam  berkhidmah.  Menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta  kepada  ligkungan  hidupnya.  Menyelaraskan  kepentingan masa lalu, masa kini dan mendatang.
d. Sikap Amar  Ma ‘ ruf  Nahi  Munkar :  Selalu  memiliki  kepekaan untuk  mendorong  perbuatan  baik,  berguna  dan  bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal  yang  dapat  menjerumuskan  dan  merendahkan  nilai-nilai kehidupan.

## Pemahaman dan Pemikiran Hadis di NU
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  prinsip  dasar organisasi  bahwa  dalam  paham  keagamaan  NU  al-Qur‟an  dan
10 H. A.  Mustofa Bisri, 3 Pedoman Warga NU (Jakarta: Yayasan Mata Air dan Majma ‟ Buhuts An-Nahdliyah, 2010), 41–44.
Hadis  menjadi  sumber  utama.  Dalam  hal  ini  penulis  perlu membedakan antara pemahaman hadis oleh NU dengan pemikiran hadis  di  NU.  Pemahaman  hadis  di  NU  adalah  bagaimana memahami dan mengamalkan hadis di dalam organisasi NU (baca: semacam living hadis  di  NU),  sedangkan  pemikiran  hadis  di  NU adalah  bagaimana  dinamika  pemikiran  hadis  dan  upaya pengembangan  pemikiran  ilmu  hadis  di  NU.  Karena  itulah  maka mengetahui  bagaimana  NU  memahami  hadis  tentu  saja  berbeda dengan  bagaimana  dinamika  perkembangan  pemikiran  hadis  di NU.
Sejak berdiri sebagai sebuah organisasi, NU memang berupaya untuk  mempertahankan  tradisi-tradisi  lama  yang  baik  dan mengambil  tradisi  baru  yang  lebih  baik.  Dengan  dasar  inilah kemudian,  NU  menjadi  salah  satu  organisasi  Islam  di  Indonesia yang  konsisten  dalam  menjaga  tradisi-tradisi  Islam  yang  selama banyak  dianggap  bukan  tradisi  Islam  dan bid ‘ ah karena  tidak  ada pada  masa  Nabi  SAW,  misalnya  tradisi  perayaan  maulid  Nabi, ziarah  kubur, tawassul , tahlilan dan  lain  sebagainya.  Tradisi-tradisi tersebut  selama  membawa  kebaikan  dan  maslahat  menurut  NU justru harus dilestarikan. Di sini penulis akan membahas satu hadis terkait dengan bid ‘ ah dan bagaimana NU memahami hadis tentang bid ‘ ah .  Pemilihan  hadis  tentang bid ‘ ah ini  karena  memang  semua tradisi  Islam  yang  dilakukan  oleh  jama ’ ah  NU  dianggap  sebagai bid ‘ ah dan syirik oleh kebanyakan orang Islam berbeda pandangan.
Dasar dari judgemen bid ‘ ah ini adalah hadis Nabi SAW:
“Setiap bid ‘ ah adalah  kesesatan  dan  setiap  kesesatan  akan masuk neraka.”
Hadis  ini  menjadi  “senjata”  yang  ampuh  untuk  men- judge bid ‘ ah pada setiap amalan keagamaan yang dilakukan dan tidak ada pada masa Nabi SAW.
Merujuk  pada  buku  fiqh  tradisionalis: “Jawaban  berbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari” karya KH. Muhyidin Abdusshomad
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 221
(2004) dan buku “ Kenapa Takut Bid ‘ ah” karya Dr. Omar Abdallah Kamel (2005) yang diterbitkan oleh Lakpesdam NU―meski bukan diterbitkan  oleh  PBNU―tetapi  setidaknya  dua  karya  ini  mewakili pandangan  NU  tentang  hadis bid ‘ ah .  Hadis  yang  sering  dijadikan dasar pelarangan semua bid ‘ ah adalah:
“Dari  Abdullah  bin  Mas ‘ ud,  sesungguhnya  Rasulullah  SAW bersabda:  Ingatlah,  berhati-hatilah  kalian,  jangan  sampai  membuat  hal-hal yang baru. Karena perkara yang paling jelek adalah membuat-buat hal baru dalam  masalah  agama.  Dan  setiap  perbuatan  yang  baru dibuat  itu adalah bid ‘ ah. Dan sesungguhnya semua bid ‘ ah itu adalah sesat ”. (HR Sunan Ibn Majah)
Penggunaan  kata kullu secara  tekstual  memang  diartikan seluruh  atau  semua.  Padahal  kata kullu tidak  selamanya  diartikan seluruh  atau  semua,  hal  ini  bisa  dilihat  dalam  teks-teks  al-Qur‟an atau hadis misalnya dalam QS. Al-Anbiya: 30, QS. Al-Rahman: 15, QS.  Al-Kahfi:  79  dan  lain  sebagainya,  sehingga  kata kullu dalam hadis  di  atas  bukan  berarti  setiap bid ‘ ah dilarang  karena  yang dilarang  hanyalah bid ‘ ah yang  bertentangan  dengan  ajaran  dan secara nyata akan merusak ajaran agama Islam
Terkait dengan persoalan bid ‘ ah ini, NU juga merujuk kepada pandangan para ulama seperti Imam  Syafi ‘ i, yang membagi bid ‘ ah menjadi  dua  macam,  yakni  pertama  sesuatu  yang  baru  yang menyalahi  al-Qur ’ an  yang  disebut  dengan bid ’ ah dhalal dan kedua sesuatu  yang  baru  yang  termasuk  kebajikan  yang  tidak  menyalahi sedikitpun  dari  hal  itu  ( al-Qur ’ an,  al-Sunnah,  dan  Ijma ’ ) .  Maka perbuatan  tersebut  tergolong  perbuatan  baru  yang  tidak  dicela. Selain Imam Syafi ‘ i, ulama lain seperti Ibn Atsir, Ibn Rajab, Imam Ghazali juga berpendapat demikian.
Dengan  demikian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak semua bid ‘ ah itu  dilarang  dalam  agama,  karena  hanya bid ‘ ah yang akan  menghancurkan  sendi-sendi  agamalah  yang  dilarang, sebaliknya amaliyah yang  akan  menambah  syiar  dan  daya  tarik agama  Islam  tidak  dilarang.  Bahkan  umat  Islam  dituntut  untuk
lebih  kreatif  untuk  menjawab  persoalan  zaman  yang  semakin kompleks,  sehingga  agama  Islam  menjadi  relevan  di  setiap  waktu dan tempat. Dari pemahaman inilah NU menjadi gerakan dakwah, sosial keagamaan yang cukup adaptif terhadap tradisi-tradisi dalam masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam.
Dari  sini  dapat  dilihat  bagaimana  NU  memahami  hadis tentang bid ‘ ah dengan  tetap  merujuk  kepada  ulama-ulama pandangan  terdahulu.  Sehingga  bisa  dikatakan  dalam  rangka memahami  hadis  Nabi  SAW,  NU  tetap  berada  dalam  bingkai mazhabi dan tetap merujuk kepada pandangan ulama terdahulu.
Dalam pengambilan hukum di NU, NU  mendirikan lembaga yang  disebut  dengan  Lembaga  Bahsul  Masail  NU  (LBMNU). Lembaga ini merupakan institusi resmi yang dibentuk oleh PBNU yang memiliki kewenangan untuk menjawab persoalan keagamaan yang  dihadapi  oleh  warga Nahdliyin .  Bahsul  Masail  sendiri  oleh PBNU  dilaksanakan  bersamaan  dengan  muktamar  NU,  yakni setiap  lima  tahun  sekali.  Meskipun  demikian,  di  lingkungan  NU Bahsul Masail hanya dilaksanakan oleh PBNU tetapi juga di adakan di  tingkat  wilayah,  cabang  maupun  di  pesantren.  Meskipun  dari sudut pandang hierarki yuridis-praktis, dalam arti  struktur jenjang pengambilan keputusan, Bahsul Masail yang diadakan oleh PBNU merupakan  forum  yang  mempunyai  otoritas  tertinggi  dan mempunyai  daya  ikat  yang  lebih  kuat  bagi  warga  NU  dalam memutuskan  masalah  keagamaan,  tetapi  hasil  keputusan  Lajnah Bahsul  Masail  yang  diselenggarakan  oleh  baik  PBNU  maupun bukan PBNU, asalkan masih di dalam lingkungan NU mempunyai kekuatan  hukum  yang  sama  dan  tidak  bisa  saling  membatalkan. Meskipun  demikian,  hasil  keputusan  yang  disahkan  oleh  PBNU mempunyai daya ikat lebih tinggi. Dari sini terlihat bahwa PBNU bersikap  toleran  dan  membebaskan  para  jamaahnya  untuk melaksanakan  Bahsul  Masail  dengan  konsekuensi  kalau  ada pertentangan  antara  hasil  keputusan  yang  diambil  oleh  PBNU
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 223
dengan  hasil  keputusan  jamaah  NU,  mereka  dipersilakan  berjalan sendiri-sendiri. 11 Adapun  mekanisme  pemecahan  masalah  yang ditempuh  oleh  Lajnah  Bahsul  Masail  sebagian  besar  adalah langsung  merujuk  kepada  kitab-kitab mu ‘ tabarah dari  kalangan empat mazhab terutama mazhab Syafi ‘ i. Hal ini tentu saja berbeda dengan  kaum  modernis  yang  lebih  banyak  merujuk  langsung kepada  al-Qur ’ an  dan  Hadis.  Dalam  hal  ini  dikarenakan  Lajnah Bahsul Masail mengaplikasikan pendekatan madzhaby, sebagaimana yang telah tertulis dalam dasar-dasar keagamaan NU, sehingga ada tiga  macam  metode istinbath hukum  yang  diterapkan  secara berjenjang,  yaitu: Pertama adalah  metode qauly ,  yakni  suatu  cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian  mencari  jawabannya  pada  kitab-kitab  fiqh  dari  mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya.
Sebagai contoh metode qauly adalah keputusan Muktamar 11 (Banjarmasin, tanggal 9 Juni 1993), yakni:
Soal: Apa perbedaan antara al-Qur‟an, hadis nabi dan Hadis Qudsi? Dan apa hikmahnya mengingat al-Qur‟an itu dari Allah, begitu pula hadis, karena Rasulullah SAW tidak berkata, kecuali wahyu yang diterimanya?
Jawab: Perbedaan:  Bahwa  al-Qur‟an  diturunkan  dengan  lafal  dan artinya,  yang  dapat pahala membacanya, dan manusia  tidak  dapat meniru menyusun seperti itu, walaupun berupa sesurat yang pendek. Adapun hadis qudsi yaitu wahyu yang diterima Rasulullah SAW, tidak dengan perantara malaikat menurut kebiasaan, tetapi dengan ilham atau mimpi, adakalanya diterima  lafal  dan  artinya,  dan  adakalanya  artinya  saja.  Kemudian Rasulullah  SAW,  menyusun  ibaratnya  dan  dilakukan  oleh  Allah,  dan membacanya bukanlah menjadi ibadah. Adapun hadis Nabawi adalah yang diwahyukan  artinya,  dan  disusun  ibaratnya  oleh  Nabi,  dengan  tidak dilakukan  kepada  Allah.  Yang  termulia  dari  tiga  itu  adalah  al-Qur‟an,
11 N.U.  (Organization)  et  al.,  eds., Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam: Keputusan  Muktamar,  Munas,  Dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama,  1926-2004  M  = [Ahkamul  Fuqaha:  Fi  Muqarrarāt  Mu ʼ tamar  Nahdlatul  Ulama] ,  Cet.  3  (Surabaya: Lajnah Ta‟lif wan Nasyr Jawa Timur : Khalista, 2007), 76–77.
kemudian  hadis  qudsi  lalu  hadis  nabawi.  Hal  ini  didasarkan  pada keterangan dari kitab tanwirul Qulub, yakni:
“Perbedaan antara al-Qur ’ an dan hadis qudsi serta hadis nabi adalah bahwa  al-Qur ’ an  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW, dengan  lafal  dan  maknanya,  membacanya  dinilai  ibadah,  dan mengandung  mu k jizat  yang  melemahkan  semua  makhluk  untuk  bisa membuat padanan surat paling pendek dari padanya. Sedangkan hadis qudsi,  diturunkan  kepada  Nabi  SAW,  biasanya  tanpa  perantara malaikat, namun dengan ilham atau mimpi. Adakalanya dengan lafal dan  maknanya  sekaligus  dan  adakalanya  hanya  maknanya  saja  dan Nabi SAW yang membuat redaksinya dan kemudian menisbatkannya (mengatasnamakan)  kepada  Allah  SWT.  Hadis  qudsi  membacanya tidak dinilai ibadah dan tidak mengandung mu k jizat yang melemahkan (sehingga  seseorang  bisa  saja  menirunya).  Adapun  hadis  Nabi, diwahyukan  oleh  Allah  kepadanya  dengan maknanya  saja  dan  Nabi SAW yang membuat redaksinya, serta tidak menisbatkannya kepada Allah  SWT.  Yang  paling  mulia  dari  ketiganya  adalah  al-Qur ’ an, kemudian hadis qudsi.
Dengan metode qauly ini maka akibatnya proses Bahsul Masail ini mirip dengan apa yang terjadi dalam gudang tempat persediaan beragam kebutuhan hiudp masyarakat, dimana dalam tataran ijtihad dipadankan  dengan  metode bayani. Dalam  prakteknya  metode  ini paling  dominan  dipergunakan.  Tercatat  362  keputusan  yang diambil berdasarkan metode ini, sejak 1926-1999. 12
Kedua adalah metode ilhaqy , yang dalam hal ini adalah apabila metode qauly tidak  dapat  dilaksanakan  karena  tidak  ditemukan jawaban  tekstual  dari  suatu  kitab mu ‘ tabar ,  maka  dilakukan  apa yang disebut ilhaq , yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang  belum  dijawab  oleh  kitab  (belum  ada  ketetapan  hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”. Metode ini dalam prakteknya menggunakan prosedur dan  persyaratan  mirip qiyas .  Karenanya  dapat  dikatakan  sebagai
12 Ahmad  Zahro, Tradisi  intelektual  NU:  Lajnah  Bahtsul  Masa‟il,  1926-1999 , Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), 120.
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 225
metode qiyasi model  NU.  Ada  perbedaan  antara ilhaq dan qiyas , yakni  kalau qiyas adalah menyamakan  hukum  sesuatu  yang  belum ada  ketetapannya  dengan  sesuatu  yang  ada  kepastian  hukumnya berdasarkan  nas  al-Qur ’ an  dan  atau  as-Sunnah,  sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan  sesuatu  yang  sudah  adakepastian  hukumnya  berdasarkan teks  suatu  kitab mu ‘ tabar ). 13 Contoh  penerapan ilhaqy adalah  apa yang  diputuskan  dalam  muktamar  II  (Surabaya,  9-11  Oktober 1927) mengenai jual beli mercon.
Soal: “Sahkah jual-beli mercon (petasan) untuk merayakan hari Raya atau penganten dan lain sebagainya?”
Jawab: “Jual  beli  tersebut  hukumnya  sah  karena  ada  maksud  baik yakni  adanya  perasaangembira  menggembirakan  hati  dengan  suara  petasan itu”. Keterangan dalam kitab I ’ anah at Thalibin juz III/ 121-122 .
“Adapun  membelanjakan  harta  untuk  sedekah,  aspek-aspek kebaikan, makanan, pakaian dan hadiah yang tidak sesuai dengannya, maka tidak termasuk tindakan sia-sia (pendapatnya: tidak termasuk tindakan  sia-sia)  artinya  menurut  pendapat  yang  terkuat,  karena  di dalamnya  mengandung  tujuan  yang  benar,  yaitu  mendapatkan  pahala atau bersenang-senang. Oleh karenanya dikatakan dalam hal kebaikan tidak ada yang dinamakan israf dan tidak ada kebaikan dalam israf”
Al-Bajury/652-654 bab perdagangan :
“(Menjual sesuatu yang dapat dilihat) artinya dapat dihadirkan (maka diperbolehkan) jika memenuhi syarat, yaitu barang yang dijual itu suci, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan dan dimiliki oleh pembeli”.
Al-Jamal „ala Fath al-Wahhab juz III/24:
“Dan  yang  benar  dalam  memberikan  dalih  bahwasanya  (rokok)  itu dapat dimanfaatkan oleh pihak pembeli, yaitu menghisapnya, mengingat rokok  termasuk  yang  diperbolehkan  karena  tidak  adanya  dalil  yang mengharamkannya.  Maka  memanfaatkannya  tergolong  boleh.  Namun dalam penjelasannya, al-Syaikh (pengarang kitab) rupanya menetapkan haramnya,  dan  karena  itu  perlu  dibedakan  antara  sedikit  dan
banyaknya  sebagaimana  diketahui  dari  uraian  sebelumnya. Periksalah!”
Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai hukum jual beli dan menggunakan  petasan.  Yang  ada  adalah  uraian  singkat  mengenai hukum  bolehnya  men -tasarruf- kan  harta  untuk  kebaikan  dan kesenangan (i ‘ anah), sahnya  menjual  benda-bendan  yang  dapat dihadirkan  asal  suci  dan  bermanfaat (al-Bajury) ,  dan  bolehnya membeli  dan  mengisap  rokok  karena  tidak  adanya  dalil  yang mengharamkannya (al-Jamal). Jadi  keputusan  ini  didasarkan  pada qiyas dengan illat suci  dan  bermanfaatnya  petasan  sebagaimana rokok dan lain-lain 14 .
Ketiga adalah metode manhajiy , yakni suatu cara menyelesaikan masalah  keagamaan  yang  ditempuh  Lajnah  Bahsul  Masail  dengan mengikuti  jalan  pikiran  dan  kaidah  penetapan  hukum  yang  telah disusun  imam  madzhab.  Secara  resmi  metode  ini  baru dipopulerkan  penggunaannya  dalam  musyawarah  nasional  Alim Ulama NU di Bandar lampung. Karenanya dapat dikatakan bahwa Munas  Bandar  Lampung  adalah  era  kesadaran  perlunya  redefinisi dan  reformasi  dalam  arti  bermazhab.  Era  ini  dapat  dikatakan sebagai  titik  awal  untuk  bersikap  lebih  inklusif  dalam  hal pemahaman beragama. Meskipun baru dipopulerkan dalam Munas di Lampung penggunaan metode manhajiy sudah pernah dilakukan sebelum keputusan Lampung, tercatat ada enam keputusan dengan menggunakan metode manhajiy.
Dalam munas di Bandar Lampung menyatakan bahwa sistem pengambilan  hukum  yang  tidak  ada qaul/wajah sama  sekali  dan tidak  mungkin  dilakukan ilhaq ,  maka  dapat  dilakukan istinbath jama ‘ iy dengan  prosedur  bermadzhab  secara manhajiy oleh  Lajnah Bahsul  Masail.  Prosedur istinbath adalah  dengan  mempraktekkan qawa‟id ushuliyah dan qawa‟id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) oleh para ahlinya.  Ungkapan  tersebut  mengandung  maksud  bahwa
14 N.U. (Organization) et al., Solusi Problematika Aktual Hukum Islam , 31–33.
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 227
penerapan  metode manhajiy harus  dengan  menelusuri  dan mengikuti secara hierarkis metode/prosedur istinbat hukum empat berikut:  Mazhab  Hanafi  dengan  metode  dan  hierarki:  Al-Qur ’ an, al-hadis  al-shahih,  aqwal  al-sahabah,  qiyas,  al-istihsan,  ijma ‘ dan  al-„urf.
Mazhab  Maliki  dengan  metode  hierarki:  Al-Qur ’ an, al-hadis  al- shahih,  ijma ‘ sahabat,  „ amal  ahl  al-madinah, fatwa  sahabat ,  qiyas,  al- istihsan,  al-masalih  al-mursalah,  dan  al-zara ‘ i .  Mazhab  Syafi ‘ i  dengan metode  dan  hierarki:  Al-Qur ’ an  dan al-hadis  al-shahih,  ijma ‘ ,  aqwal sahabah  dan  qiyas .  Serta  mazhab  Hanbali  dengan  metode  dan hierarki: nash,  ijma„,  qiyas,  al-masalih  al-mursalah,  al-istihsan,  al-zara ‘ i, fatwa  sahabat  dan  al-istihsan .  Contoh  penerapan  metode manhajiy adalah keputusan muktamar 1 (1926).
Soal: “Dapat pahalakah sodaqah kepada mayat?”
Jawab: “Dapat”
Keterangan dalam kitab al-Bukhary bab “ janazah ” dan kitab al- Muhadzdzab bab wasiat: “Ibn Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang  bertanya  kepada  Rasulullah  SAW:  Sungguh  ibuku  telah meninggal,  apakah  dia  dapat  memperoleh  manfaat  apabila  saya bersedekah  untuknya?  Maka  beliau  menjawab:  ya  dapat.  Dia berkata:  Sungguh  saya  mempunyai  keranjang  buah,  maka kupesaksikan kepadamu bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia”. 15
Dari  ketiga  metode  diatas  maka  dapat  dilihat  bahwa  dalam istinbat  hukum  NU  tidak  langsung  merujuk  pada  dalil  al-Qur ’ an dan hadis, tetapi tetap merujuk  kepada empat mazhab. Meskipun dalam  kenyataannya  mazhab  Syafi ‘ i  lebih  banyak  dipakai  dan sangat  mendominasi.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  kitab-kitab  rujukan yang  dipakai  dimana  kitab  mazhab  Syafi„i  sangat  mendominasi dibandingkan dengan kitab tiga mazhab yang lainnya.
15 Zahro, Tradisi intelektual NU , 17–18.
Persoalan-persoalan  hadis  yang  dibahas  di  dalam  Lajnah Bahsul  Masail,  penulis  hanya  mendapatkan  satu  persoalan (sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas),  yakni  tentang perbedaan  antara  al-Qur ’ an,  hadis qudsi dan  hadis nabawi. Dalam hal  ini  pembahasan  Lajnah  Bahsul  Masail  lebih  banyak  pada persoalan fikih. Dari jumlah 505 keputusan yang diambil mulai dari muktamar 1 tahun 1926 hingga muktamar tahun 1999, 428 (84,8%) adalah bidang fikih dengan klasifikasi 320 (74,8%) fikih sosial dan 108  (25,2%)  fikih  ritual,  dan  77  keputusan  (15,2%)  adalah  non fikih. Hal ini dikarenakan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk  dalam  Lajnah  Bahsul  Masail  adalah  persoalan  fikih  yang menyangkut  persoalan-persoalan real yang  dihadapi  oleh masyarakat.
Sementara  itu  terkait  dengan  perkembangan  pemikiran  hadis di  kalangan  NU,  secara  umum  menurut  penulis  tidak  banyak mendapatkan perhatian, terbukti dengan kurangnya diskusi seputar hadis berikut perkembangannya. Meskipun di dalam Lajnah Bahsul Masail  terdapat  satu  bidang tahqiq  wa  at-takhrij tetapi  bidang  ini hanya bertugas untuk mentakhrij hadis dalam kitab-kitab mu ‘ tabarah , menelaah biografi kitab-kitab mu ‘ tabarah beserta konteks sosialnya, membedah dan menganalisis kitab-kitab itu dari sisi substansi dan metodologi,  serta  membuat  resensi  kitab-kitab  yang  di -takhrij dan di -tahqiq. Hal ini juga bisa dilihat di dalam dua “wajah NU” yakni NU  struktural  dan  NU  kultural,  NU  struktural  yang  dimaksud  di sini  adalah  NU  sebuah  organisasi (jam ‘ iyyah) dimana  bisa  dilihat dari  keputusan-keputusan  muktamar  oleh  Lajnah  Bahsul  Masail dan NU kultural adalah NU sebagai basis jamaah dalam hal ini baik di pesantren maupun di kalangan NU muda dimana diskusi-diskusi terkait  dengan  hadis  masih  belum  banyak  diadakan.  Berbeda dengan  organisasi  Islam  Muhammadiyah  misalnya  dimana  diskusi tentang hadis dan pengembangan pemikiran terhadap hadis cukup mendapatkan  perhatian.  Hal  ini  bisa  dilihat  di  dalam  buku
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 229
“Pengembangan  Pemikiran  Terhadap  Hadis” yang  merupakan  hasil seminar dan diskusi tentang perkembangan hadis. 16

## Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU tentang Hukum Salam Lintas Agama
Islam  sebagai  agama  kerahmatan  selalu  menebarkan  pesan- pesan  kedamaian  di  tengah  manusia.  Pesan  kedamaian  dalam wujud  menebarkan  salam  secara  verbal  juga  telah  menjadi  tradisi agama  tauhid  sejak  Nabi  Adam  AS  yang  terus  diwarisi  hingga sekarang.  Nabi Muhammad SAW pun pernah mengucapkan salam kepada  penyembah  berhala  dan  segolongan  Yahudi  yang  sedang berkumpul bersama kaum muslimin.
“Diriwayatkan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabarinya Bahwa  Nabi  SAW  naik  himar  yang  di  atasnya  terdapat  pelana  dan  di bawahnya  terdapat  kain  beludru  kampung  Fadak,  sementara  Usamah mengikuti  di  belakangnya  dalam  rangka  menjenguk  Sa‟d  bin  „Ubadah  di kampung Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar,  sehingga  Nabi  SAW  melewati  suatu  majelis  yang  di  dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. Di majelis itu juga ada  Abdullah  bin  Rawahah.  Kemudian  ketika  debu  telapak  hewan kendaraan  menyebar  ke  majelis,  Abdullah  bin  Ubai  menutupi  hidungnya dengan  selendangnya,  lalu  berkata:  “Jangan  kenai  debu  kami.”  Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka …” (Muttafaq „Alaih)
Demikian  pula  sebagian  generasi  sahabat  dan  tabiin setelahnya, seperti Abu Usamah RA, Ibn Mas„ud RA dan selainnya membolehkan dan melakukannya. 17 Karena demikian, sangat wajar menebarkan  salam  sebagai  pesan  kedamaian  menjadi  tradisi universal manusia lintas adat, budaya dan agama, dengan berbagai model, cara dan dinamika zamannya.
16 Yunahar  Ilyas  and  M  Mas‟udi, Pengembangan  Pemikiran  Terhadap  Hadis (Yogyakarta: LPPI UMY, 1996).
17 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami‟ li Ahkam al-
Qur‟an , vol. XI (Riyadh: Dar „Alam al-Kutub, 2003), 112.
Lalu  pertanyaannya  bagaimana  hukum  mengucapkan  salam dari  berbagai  tradisi  agama  yang  dilakukan  oleh  pejabat  muslim dalam  acara  yang  dihadiri  oleh  lintas  agama?  Dalam  hal  ini,  bagi pejabat  muslim  dianjurkan  mengucapkan  salam  dengan  kalimat “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”, atau diikuti dengan ucapan  salam  nasional,  seperti  selamat  pagi,  salam  sejahtera  bagi kita  semua,  dan  semisalnya.  Namun  demikian,  dalam  kondisi  dan situasi  tertentu  demi  menjaga  persatuan  bangsa  dan  menghindari perpecahan,  pejabat  muslim  juga  diperbolehkan  menambahkan salam lintas agama. 18 Keputusan yang diambil dalam Bahtsul Masail tersebut  dengan  beberapa  sumber  rujukan.  Dari  data  yang diperoleh  terdapat  sekitar  sebelas  sumber  yang  digunakan  dari kitab-kitab klasik. Namun dari sumber-sumber tersebut hanya satu yang  mengutip  hadis,  itupun  tidak  langsung  dari  kitab  hadis melainkan dari kitab tafsir yang mengutip hadis Nabi Muhammad SAW.
Hal demikian dapat dimaklumi karena pada dasarnya referensi yang  digunakan  pada  bahtsul  masail  dalam  mengambil istinbath hukum  biasanya  menggunakan  kitab-kitab  fiqih  karena menggunakan perspektif fiqih. Bahtsul Masail yang dilakukan oleh komunitas  NU  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam hal  terkait dengan hukum mnegucapkan salam lintas agama. Keputusan yang diambil oleh  BM  PWNU  Jawa  Timur  memperbolehkan  hal  itu  demi kemaslahatan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kerukunan antar umat beragama bisa tercapai demi persatuan dan kesatuan NKRI.

## Kesimpulan
Bagi  masyarakat  NU,  melanggengkan  tradisi  baik  yang berkembang di dalam masyarakat menjadi hal yang penting untuk
18 “Keputusan  Bahtsul  Masail  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  Jawa Timur Tentang Hukum Salam Lintas Agama,” November 2019.
Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019 | 231
dilakukan  sembari  mengambil  hal-hal  baru  yang  lebih  baik. Sehingga antara tradisi dan budaya lokal dan juga nilai-nilai agama sangat  mungkin  bisa  disatukan.  Pemahaman  hadis  yang memperkuat  ideologi  suatu  komunitas  dan  atau  ideologi  yang mempengaruhi pemahaman hadis adalah dua hal yang saling terkait satu  sama  lain.  Apa  yang  terjadi  kemudian  adalah  kontestasi wacana keagamaan dalam konteks masyarakat Indonesia. Apa yang terlihat  di  dalam  cara  memahami  teks  agama  dan  prilaku keagamaan  suatu  komunitas  adalah  sebuah  “simbol”  yang  jika dibaca  secara  mendalam  akan  menjelaskan  sebuah  kontestasi  dan ideologi masing-masing komunitas tersebut.
Dalam  konteks  Bahsul  Masail,  pengambilan  hukum  sangat jarang  sekali  menggunakan  hadis  atau  kitab-kitab  hadis.  Mereka lebih sering menggunakan kitab-kitab fiqih atau ushul fiqih seperti yang  terjadi  pada  Bahsul  Masail  PWNU  Jawa  Timur  ketika membahas  salam  lintas  agama.  Dari  sebelas  referensi  hanya  satu yang  menggunakan  dasar  hadis  itupun  tidak  langsung  dari  kitab hadis  melainkan  dari  kitab  tafsir  yang  mengutip  hadis.  Hal demikian tidaklah mengapa karena tujuan dari bahsul masail yaitu untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka
Ba ʻ labakkī,  Munīr,  and  Rū ḥ ī  Ba ʻ labakkī. Al-Mawrid  Dictionary: English-Arabic,  Arabic-English .  Beirut:  Dar  El-Ilm  LilMalayin,
2004.
Bisri, H. A.  Mustofa. 3 Pedoman Warga NU . Jakarta: Yayasan Mata Air dan Majma ‟ Buhuts An-Nahdliyah, 2010.
Federspiel,  Howard  M,  and  Yudian  W  Asmin. Persatuan  Islam: pembaharuan Islam Indonesia abad XX . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
Ilyas,  Yunahar,  and  M  Mas‟udi. Pengembangan  Pemikiran  Terhadap Hadis . Yogyakarta: LPPI UMY, 1996.
232 | Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2019
Ismail,  Syuhudi. Cara  Praktis  Memahami  Hadis .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1991.
“Keputusan  Bahtsul  Masail  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama Jawa  Timur  Tentang  Hukum  Salam  Lintas  Agama,” November 2019.
Muzadi, A. Muchith. Mengenal Nahdlatul Ulama . Surabaya: Khalista, 2006.
Najwa,  Nurun. Ilmu  Ma‟anil  Hadis  Metode  Pemahaman  Hadis  Nabi:
Teori Dan. Aplikasi . Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
Noer,  Deliar. Gerakan  Moderen  Islam  Di  Indonesia  1900  -  1942 .
Jakarta: LP3ES, 1980.
N.U.  (Organization),  eds. Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam: Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-
2004 M = [Ahkamul Fuqaha: Fi Muqarrarāt Mu ʼ tamar Nahdlatul Ulama] .  Cet.  3.  Surabaya:  Lajnah  Ta‟lif  wan  Nasyr  Jawa
Timur : Khalista, 2007.
Qurthubi,  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  al-. al-Jami‟  li Ahkam al-Qur‟an . Vol. XI. XXIII vols. Riyadh: Dar „Alam al- Kutub, 2003.
Shihab, M. Quraish. “Kata Pengantar” Dalam Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Terj. M. Al-Baqir . Bandung: Mizan,
1989.
Suryadi. Metode  Kontemporer  Memahami  Hadis  Nabi .  Yogyakarta: Sukses Offset, 2018.
Zahro, Ahmad. Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa‟il, 1926- 1999 . Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2004.