## PENGARUH PEMBAGIAN KERJA OLEH KEPALA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS
Oleh : Tia Hermawan tia.hermawan10@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK
Berdasarkan  observasi  awal  yang  penulis  lakukan  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis diketahui bahwa produktivitas  kerja  pegawai  masih  rendah  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya.  Hal ini salah  satunya  dikarenakan  kurang  maksimalnya  pembagian  kerja  yang  dilakukan  oleh  kepala. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  artinya  suatu  metode penelitian  yang  menggambarkan  objek  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dan  sedang berlangsung  pada  saat  penelitian  dilakukan  dengan  jalan  mengumpulkan  ,  menyusun  dan menjelaskan  data  yang  diperoleh  untuk  kemudian  dianalisis  sesuai  dengan  teori  yang  ada. Sedangkan  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  dan  pegawai  di  Dinas  Pengendalian Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis sebanyak 27 orang. Sehingga teknik sampling yang digunakan ialah teknik sampling jenuh. Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  1.  Studi  kepustakaan.  2.  Studi lapangan yang terdiri dari, a. observasi, b. wawancana dan c. angket. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  :1)  pelaksanaan  pembagian  kerja  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis  diperoleh  skor jawaban  angket  sebesar  1,789  dengan  rata-rata  74,54  apabila  dipersentasekan  sebesar  57,34% termasuk  pada  kategori  cukup  baik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  kepala senantiasa  berupaya  melaksanakan  pembagian  kerja  dengan  baik.  Sedangkan  berdasarkan observasi  diketahui  kepala  belum  berusaha  maksimal  dalam  melaksanakan  pembagian  kerja.  2) Produktivitas kerja pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis diperoleh skor jawaban angket sebesar 849 dengan  rata-rata  sebesar  70,75  apabila  dipersentasikan  sebesar  54,42%  termasuk  kategori  cukup baik.  Berdasarkan  wawancara  diperoleh  bahwa  sebagian  besar  pegawai  sudah  cukup  produktif dalam  bekerja  sedangkan  sebagian  kecilnya  masih  harus  berusaha  meningkatkan  produktivitas kerjanya.  Sedangkan  hasil  observasi  diketahui  tingkat  produktivitas  kerja  pegawai  masih  rendah dalam  pelaksanaan  pekerjaan.  3)  Pengaruh  pembagian  kerja  oleh  kepala  terhadap  produktivitas kerja  pegawai  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis  berada  pada  tingkat  hubungan  sedang  dengan koefisien  korelasi  0,53  dan  koefisien  determinasi  28,09%,  artinya  28,09%  produktivitas  kerja pegawai  dipengaruhi  oleh  pembagian  kerja.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  28,09% produktivitas  kerja  pegawai  dipengaruhi  oleh  pembagian  kerja  yang  dilakukan  kepala sedangkan 71,91% adalah dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
Kata kunci : Pembagian Kerja, Produktivitas Kerja Pegawai
1. PENDAHULUAN
Organisasi merupakan wadah untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka
pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam keadaan  demikian,  suatu  organisasi  dituntut untuk  menyediakan pegawai  yang produktif  agar mempermudah  dalam  pencapaian  tujuan,  akan tetapi  pada  kenyataan  di  lapangan  banyak pegawai  yang  kurang  produktif  dan  bisa dikatakan menghambat dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pembagian kerja termasuk faktor yang  sangat  penting  dalam  organisasi  karena
dengan  adanya  pembagian  kerja  akan  dapat memberikan  kejelasan  bagi  para  pegawai  untuk dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan sesuai  dengan  beban  kerja  yang  menjadi tanggung  jawabnya,  disamping  itu  juga  dapat mencegah  kemungkinan  terjadinya  tumpang tindih pekerjaan, pemborosan dan saling melempar  tanggung  jawab  bilamana  terjadi kesalahan dan kesulitan. Untuk menjaga kelangsungan  hidup  organisasi  perlu  adanya peningkatan produktivitas kerja, karena produktivitas  kerja  berkaitan  dengan  adanya
akibat  yang  dikehendaki,  maksudnya  bahwa pelaksanaan  pekerjaan  harus  menghasilkan  suatu tujuan  dengan  hasil  yang  optimal.  Produktivitas kerja  pegawai  merupakan  hal  yang  sangat penting  untuk  dijadikan  sebagai  tolak  ukur berhasil  tidaknya  pembagian  kerja  yang  telah dilakukan organisasi kepada pegawainya. Sebagai  salah  satu  bagian  dalam  organisasi pemerintah,  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis merupakan  unsur  pelaksana  urusan  pemerintah yang  menjadi  kewenangan  daerah  di  bidang Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  serta  tugas  pembantuan.  Di  dalam melaksanakan program kerjanya, Dinas
Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis  juga  memerlukan pegawai  yang  cakap,  terampil  dan  berwibawa untuk  menunjang  tujuan  organisasi.  Dalam organisasi  seorang  kepala  perlu  melakukan penempatan  kerja/pembagian  kerja  yang  tepat agar pegawai bisa menggunakan kemampuan dan keahlian  secara  efektif  dan  efisien  untuk mencapai  tujuan.  Berdasarkan  observasi  awal yang telah penulis lakukan di Dinas Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis dapat diketahui bahwa produktivitas kerja pegawai  masih  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :
1. Kurangnya  keterampilan  pegawai  dalam menyelesaikan pekerjaan, contohnya : Dalam  proses  kerja  input  dan  output  data, pegawai  kurang  menguasai  bidang  IT sehingga memperlambat pekerjaan.
2. Pegawai  belum  mampu  menyelesaikan pekerjaan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan,  contohnya  :  Masih  kurangnya kepesertaan  Program  Keluarga  Berencana yang  mengakibatkan  belum  terealisasinya jumlah  target  yang  telah  ditentukan  pada setiap periodenya.
3. Masih  ada  pegawai  yang  kurang  produktif, dan  belum  mampu  menggunakan  sumber daya  secara  efisien,  contohnya  :  Pada pelaksanaan Program Pelatihan bagi perempuan pelaku usaha, setelah melakukan pelatihan  secara  rutin  namun  masih  kurang mampu mempraktekkannya di lapangan.
Timbulnya  permasalahan  di  atas  diduga disebabkan  karena  masih  kurangnya  pembagian kerja  yang  dilakukan  oleh  kepala,  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  adanya  indikator-indikator sebagai berikut:
1. Kepala  jarang  melakukan  penilaian  hasil kerja,  hal  ini  dilihat  dari  prestasi  pegawai yang  cenderung  berubah-ubah  sehingga dapat  memperlambat  dalam  pencapaian tujuan.
2. Kepala  belum  maksimal  dalam  hal  merinci kegiatan dan target waktu, misalnya pegawai bidang  keluarga  berencana  mengerjakan tugas bidang advokasi kependudukan karena tidak  memahami  rincian  kegiatannya,  serta terjadi  keterlambatan  pekerjaan  karena pegawai  tidak  mengetahui  target  waktu penyelesaian.
3. Kepala  kurang  memantau  aktivitas  dari setiap  pegawai,  akibatnya  banyak  pegawai yang  mengabaikan  pekerjaan  dan  lebih fokus  pada  urusan  individu  contohnya  izin tidak  masuk  kantor  dengan  alasan  ada kepentingan pribadi sehingga mempengaruhi pada hasil kerja yang didapat.
Dari masalah-masalah yang terjadi tersebut,  perlunya  penyelesaian  yang  harus dilakukan oleh Kepala serta beberapa stakeholder terhadap pembagian kerja dan produktivitas kerja pegawai.  Diantaranya  dengan  memperhatikan hal-hal  yang  harus  disesuaikan  dengan  teori  dari Sutarto  (2015  :  105-138)  bahwa  untuk  dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai dengan cara melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. “Tiap-tiap  satuan  organisasi  hendaknya memiliki  rincian  aktivitas  yang  jelas  tertulis pada daftar rincian aktivitas.
2. Tiap-tiap  pejabat  dari  pucuk  pimpinan sampai  dengan  pejabat  yang  berkedudukan paling  rendah  harus  memiliki  rincian  tugas yang jelas dalam suatu daftar rincian tugas.
3. Jumlah  tugas  yang  sebaiknya  dibebankan kepada  seorang  pejabat  sebaiknya  berkisar antara 4 macam sampai dengan 12 macam.
4. Variasi tugas bagi seorang pejabat hendaknya diusahakan yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain.
5. Beban  aktivitas  bagi  tiap-tiap  satuan organisasi  atau  beban  tugas  masing-masing pejabat  hendaknya  merata  sehingga  dapat dihindarkan  adanya  satuan  organisasi  yang terlalu  banyak  aktivitasnya  dan  ada  satuan organisasi terlalu sedikit aktivitasnya, demikian  pula  dapat  dihindarkan  adanya pejabat  yang  terlalu  bertumpuk-tumpuk tugasnya dan ada pejabat yang sangat sedikit tugasnya  sehingga  nampak  terlalu  banyak menganggur.
6. Penempatan  para  pejabatnya  hendaknya yang tepat.
7. Penambahan  atau  pengurangan  pegawai hendaknya berdasarkan volume kerja.
8. Pembagian kerja terutama  yang menyangkut para pejabat dalam sesuatu satuan organisasi jangan  sampai  menimbulkan  “pengkotakan pejabat”.
9. Penggolongan tugas.
10. Dalam  melakukan  pembagian  kerja  harus memperhatikan pada adanya beberapa macam dasar pembagian kerja.
11. Setiap  pejabat  dalam  organisasi  atau  satuan organisasi  yang  ada  seharusnya  sudah  pasti memiliki  daftar  rincian  tugas  atau  daftar rincian aktivitas.
12. Untuk  membantu  ketepatan  beban  kerja pejabat  terutama  yang  bersifat  kerja  fisik dapat  dilakukan  dengan  jalan  melakukan perhitungan kerja.”
Maka  dari  itu  supaya  produktivitas  kerja pegawai  dapat  berjalan  dengan  efektif  hal  yang peneliti rekomendasikan adalah dalam pelaksanaan  pembagian  kerja  harus  mengacu kepada  dimensi-dimensi  mengenai  faktor-faktor yang  mempengaruhi  produktivitas  kerja  dan mengacu  kepada  dimensi-dimensi  yang  harus diperhatikan dalam pembagian kerja.
2. LANDASAN TEORITIS
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh  pembagian  kerja  oleh  Kepala  terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, maka diambil beberapa teori  yang  relevan  untuk  dijadikan  referensi dalam  penelitian  ini,  teori  tersebut  diambil  dari beberapa  sumber  mengenai  pembagian  kerja  dan produktivitas  kerja  pegawai  serta  beberapa  teori pendukung lainnya.
Pembagian  kerja  menurut  Hasibuan  (2006
: 10) sebagai berikut : Pembagian  kerja  mutlak  harus  diadakan pada  setiap  organisasi  karena  tanpa pembagian kerja berarti tidak ada organisasi dan kerjasama diantara anggotanya.  Dengan  pembagian  kerja maka  daya  guna  dan  hasil  guna  organisasi dapat ditingkatkan demi tercapainya tujuan. Adapun pendapat Silalahi (2017 : 16) menyatakan bahwa :
Pembagian  kerja  adalah  pengelompokan atau  spesialisasi  pekerjaan  dalam  berbagai bidang  berdasarkan  kepentingan,  sehingga setiap  individu  yang  menjadi  anggota kelompok  kerjasama  atau  organisasi  dapat mengerjakan  bidang  pekerjaan  tertentu sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.  Gordon  (Silalahi,  2011  :  190) menyatakan  pembagian  kerja  adalah  :
‘Kegiatan mengurai pekerjaan yang terspesialisasi sehingga tiap  orang anggota organisasi  mengerjakan  dan  bertanggung jawab  melaksanakan  seperangkat  tugas yang terbatas, bukan keseluruhan tugas.’ Kemudian  menurut Hani  Handoko  (2009 : 167) “Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan  agar  setiap  individu  dalam  organisasi bertanggung  jawab  untuk  dan  melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.”
Mengenai  produktivitas  kerja  menurut pendapat  Paul  Mali  (Sedarmayanti,  2009  :  57) mengutarakan  bahwa  :  ‘Produktivitas  kerja pegawai  adalah  bagaimana  menghasilkan  atau meningkatkan  hasil  barang  dan  jasa  setinggi mungkin  dengan  memanfaatkan  sumber  daya secara efisien.’
Whitmore  (Sedarmayanti,  2009  :  58) memandang bahwa : ‘Produktivitas kerja sebagai ukuran  atas  penggunaan  sumber  daya  dalam suatu  organisasi  yang  biasanya  dinyatakan sebagai  rasio  dari  keluaran  yang  dicapai  dengan sumber daya yang digunakan.’
Sinungan (2009 : 1) mengatakan : Produktivitas kerja pegawai pada dasarnya mencakup sikap mental patriotik yang memandang  hari  depan  secara  optimis  dengan berakar  pada  keyakinan  diri  bahwa  kehidupan hari  ini  adalah  lebih  baik  dari  hari  kemarin  dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini.
Pembagian  kerja  yang  dilakukan  kepala dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  upaya  dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Menurut Surakhmad  (1990  :  140)  metode  deskriptif analisis memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Memusatkan perhatian pada pemecahan masalah  yang  ada  pada  masa  sekarang atau masalah-masalah yang aktual.
2. Data  yang  dikumpulkan  mula-mula disusun,  dijelaskan  dan  kemudian dianalisis  (karena  itu  metode  ini  sering pula disebut metode analitik).
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal  02  Februari  2018  sampai  dengan  31  Juli 2018.  Tempat  penelitian  yang  peneliti  lakukan adalah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis  dan melakukan observasi terkait pengaruh pembagian kerja  oleh  Kepala  terhadap  produktivitas  kerja pegawai.

## 3.3 Prosedur
Dalam  penelitian  ini  langkah  penelitian yang  dilakukan  adalah  dengan  menggunakan indikator-indikator  melalui  teori  ahli  sebagai acuan  dalam  pelaksanaan  penelitian.  Teori  yang dijadikan  acuan  adalah  hal-hal  yang  harus diperhatikan  dalam  melakukan  pembagian  kerja dari  Sutarto  (2015  :  105-138)  dan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  produktivitas  kerja  pegawai dari  Sedsarmayanti  (2009  :  71-72),  yang kemudian  disesuaikan  dengan  keadaan  lokasi penelitian tersebut.
3.4 Subjek penelitian, Instrumen dan
Teknik Pengumpulan Data Subjek dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  dan  Kepala  di  Dinas  Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis  yang  berjumlah  27  orang.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  sensus “ sampling  jenuh ”,  menurut  pendapat  Sugiyono (2012 : 85) bahwa :
Sampling  Jenuh  adalah  teknik  penentuan sampel  bila  semua  anggota  populasi  digunakan sebagai  sampel.  Hal  ini  sering  dilakukan  bila jumlah  populasi  relatif  kecil,  kurang  dari  30 orang,  istilah  lain  sampel  jenuh  adalah  sensus, dimana  semua  anggota  populasi  dijadikan sampel.
Sampel  yang  digunakan  dari  pegawai  26 orang dengan menggunakan angket, dan 1 Kepala dengan  wawancara.  Jadi  jumlah  sampel  yang digunakan  adalah  sebanyak  27  orang.  Instrumen yang  digunakan  berupa  pedoman  angket  dan wawancara,  audio  rekaman  serta  foto.  Teknik pengumpulan data  yang  dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan,  yaitu teknik pengumpulan data  dengan  cara  mempelajari  buku-buku  dan bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya  dengan  masalah  yang  sedang diteliti penulis.
2. Studi  Lapangan  yaitu  teknik  pengumpulan data  yang  diperoleh secara langsung  di  lokasi penelitian dengan cara :
a. Observasi,  yaitu  cara  memperoleh  data dengan  mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian
b. Wawancara, yaitu suatu teknik
pengumpulan  data  dengan  cara  penulis melakukan  wawancara  langsung  terhadap informan.
c. Angket,  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan data  dengan  cara  penulis  menyediakan daftar  pertanyaan  yang  akan  diberikan kepada responden.

## 3.5 Teknis Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  analisis  data yang  digunakan adalah teknik  analisis kuantitatif melalui data yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan  langkah-langkah  menentukan  rentang, menentukan kategori penilaian dan presentase.
4. HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  difokuskan  kepada pembagian kerja dan produktivitas kerja pegawai dengan  menggunakan  teori  yang  telah  dijelaskan pada  bagian  pendahuluan,  maka  dengan  ini ditarik indikator-indikator yang digunakan yakni:
4.1 Pembagian  Kerja  oleh  Kepala  di  Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten

## Ciamis
Sub  variabel  bebas  dalam  penelitian  ini adalah  12  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam pembagian kerja, dengan dimensi-dimensi sebagai berikut:
a. Rincian  aktivitas  kerja  yang  jelas,  dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- Kepala  merinci  seluruh  aktivitas  pegawai untuk melakukan kegiatan rutin.
- Kepala  memberikan  daftar aktivitas  untuk dilaksanakan masing-masing pegawai.
b. Rincian  tugas  yang  jelas,  dengan  indikator- indikator sebagai berikut :
- Adanya  rincian  tugas  untuk  setiap pegawai agar memudahkan dalam pelaksanaan kerja.
- Kepala memberikan tugas kepada pegawai sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
c. Jumlah  tugas,  dengan  indikator-indikator sebagai berikut :
- Kepala  memberikan  jumlah  tugas  sesuai dengan kemampuan.
- Kepala  memberikan  batasan  tugas  agar tidak terlalu banyak.
d. Variasi tugas bagi pejabat, dengan indikator- indikator sebagai berikut :
- Kepala  memberikan  tugas  yang  sejenis kepada masing-masing pejabat
bawahannya.
- Kepala  mengelompokan  setiap  pekerjaan bagi masing-masing pejabat bawahannya.
e. Beban  tugas  yang  merata,  dengan  indikator- indikator sebagai berikut :
- Kepala  melakukan  pemerataan  tugas pejabat sesuai dengan tupoksinya.
- Kepala  memberikan  waktu  penyelesaian pekerjaan  sesuai  beban  tugas  masing- masing pejabat bawahannya.
f. Penempatan  pejabat  yang  tepat,  dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- Kepala  melakukan  penempatan  pejabat sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- Kepala  menggolongkan  tugas  sesuai dengan  kemampuan  dan  keahlian  yang dimiliki pejabat.
g. Penambahan  atau  pengurangan  pegawai, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- Kepala mengusulkan penambahan pegawai apabila volume kerja banyak.
- Kepala  mengusulkan  penundaan  mutasi pegawai apabila volume kerja berkurang.
h. Pembagian kerja jangan sampai menimbulkan  pengkotakan  pejabat,  dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- Tidak  ada  perbedaan  perlakuan  terhadap para pejabat dalam hal pembagian kerja.
- Adanya  kerjasama  diantara  para  pejabat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. i. Penggolongan  tugas, dengan  indikator- indikator sebagai berikut:
- Kepala menggolongkan tugas berdasarkan urgensi.
- Kepala menggolongkan tugas berdasarkan pelaksanaannya.
j. Pembagian kerja harus memperhatikan beberapa  macam  dasar,  dengan  indikator- indikator sebagai berikut:
- Kepala melakukan pembagian kerja berdasarkan fungsi.
- Kepala melakukan pembagian kerja berdasarkan rangkaian kerja.
k. Setiap  pejabat  sudah  pasti  memiliki  daftar rincian  tugas  atau  daftar  rincian  aktivitas, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- Kepala  memantau  setiap  rincian  tugas yang  sudah  diberikan  kepada  masing- masing pejabat.
- Kepala  memantau  setiap  rincian  aktivitas dari setiap pejabat.
l. Melakukan perhitungan kerja, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- Kepala melakukan perhitungan kerja.
- Kepala melakukan penilaian hasil kerja.

## TABEL 4.29

## REKAPITUASI INDIKATOR VARIABLE (X) PEMBAGIAN KERJA OLEH KEPALA DI DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS
No. Indikator Skor Kategori Persentase Kategori 1 Pembagian  kerja  dalam  merinci  seluruh  aktivitas pegawai untuk melakukan kegiatan rutin 80 Cukup Baik 62 Baik 2 Pembagian  kerja  dalam  memberikan  daftar  aktivitas untuk dilaksanakan masing-masing pegawai 76 Cukup Baik 58 Cukup Baik 3 Pembagian  kerja  dengan  adanya  rincian  tugas  untuk setiap  pegawai  agar  memudahkan  dalam  pelaksanaan kerja 82 Cukup Baik 63 Baik 4 Pembagian  kerja  dalam  memberikan  tugas  kepada pegawai  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur (SOP) 77 Cukup Baik 59 Cukup Baik 5 Pembagian kerja dalam memberikan jumlah tugas sesuai dengan kemampuan 70 Cukup Baik 54 Cukup Baik 6 Pembagian kerja dalam  memberikan batasan tugas  agar tidak terlalu banyak 66 Kurang Baik 51 Cukup Baik 7 Pembagian kerja dalam  memberikan  tugas yang  sejenis kepada masing-masing pejabat bawahannya 78 Cukup Baik 60 Cukup Baik 8 Pembagian kerja dalam mengelompokan setiap pekerjaan bagi masing-masing pejabat bawahannya 78 Cukup Baik 60 Cukup Baik 9 Pembagian  kerja  dalam  melakukan  pemerataan  tugas pejabat sesuai dengan tupoksinya 82 Cukup Baik 63 Baik 10 Pembagian kerja dalam memberikan waktu penyelesaian pekerjaan  sesuai  dengan  beban  tugas  masing-masing pejabat bawahannya 67 Kurang Baik 52 Cukup Baik 11 Pembagian kerja dalam  melakukan penempatan  pejabat sesuai dengan latar belakang pendidikan 78 Cukup Baik 60 Cukup Baik 12 Pembagian  kerja  dalam  menggolongkan  tugas  sesuai dengan kemampuan dan keahlilan yang dimiliki pejabat 69 Cukup Baik 53 Cukup Baik 13 Pembagia  kerja  dalam  mengusulkan  penambahan pegawai apabila volume kerja banyak 67 Kurang Baik 52 Cukup Baik 14 Pembagian  kerja  dalam  mengusulkan  penundaan  rotasi 66 Kurang Baik 51 Cukup Baik
pegawai apabila volume kerja berkurang 15 Pembagian  kerja  dalam  tidak  adanya  perbedaan perlakuan  terhadap  para  pejabat  dalam  hal  pembagian kerja 85 Cukup Baik 65 Baik 16 Pembagian kerja dalam kerjasama diantara para pejabat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya 71 Cukup Baik 55 Cukup Baik 17 Pembagian  kerja  dalam  memnggolongkan  tugas berdasarkan urgensi 75 Cukup Baik 58 Cukup Baik 18 Pembagian kerja dalam menggolongkan tugas berdasarkan pelaksanaannya 80 Cukup Baik 62 Baik 19 Pembagian kerja berdasarkan fungsi 75 Cukup Baik 58 Cukup Baik 20 Pembagian kerja berdasarkan rangkaian kerja 72 Cukup Baik 55 Cukup Baik 21 Pembagian  kerja  dalam  memantau  setiap  rincian  tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing pejabat 71 Cukup Baik 55 Cukup Baik 22 Pembagian  kerja  dalam  memantau  setiap  rincian aktivitas dari setiap pejabat 74 Cukup Baik 57 Cukup Baik 23 Pembagian kerja dalam melakukan perhitungan kerja 71 Cukup Baik 55 Cukup Baik 24 Pembagian kerja dalam melakukan penilaian hasil kerja 79 Cukup Baik 61 Baik Total Skor 1.789 Rata-rata 74,54 Cukup Baik 57,34 Cukup Baik Untuk lebih jelasnya pembagian kerja oleh
Kepala  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk,
Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis penulis sajikan sebagai berikut:
1. Rincian aktivitas kerja yang jelas
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  dimensi rincian  aktivitas  yang  jelas  yaitu  kepala  merinci seluruh aktivitas pegawai dan kepala memberikan daftar  aktivitas  tersebut  sudah  dilaksanakan dengan cukup baik artinya kepala sudah berusaha untuk  merinci  dan  memberikan  rincian  aktivitas kepada  setiap  pegawai  terlihat  dengan  adanya beberapa rincian pada papan informasi. Untuk itu perlu adanya kesadaran pegawai untuk menyimak lalu  memahami,  sehingga  tidak  ada  keraguan dalam bekerja.
2. Rincian tugas yang jelas
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  dimensi rincian  tugas  yang  jelas  yaitu  adanya  rincian tugas  untuk  setiap  pegawai  agar  memudahkan dalam  pelaksanaan  kerja  kemudian  kepala memberikan  tugas  yang  sesuai  dengan  standar operasional  prosedur  (SOP)  sudah  dilaksanakan dengan  cukup  baik,  artinya  kepala  sudah berusaha  merinci  seluruh  tugas  pegawai  terlihat dengan  adanya  rincian  tugas  pada  papan informasi,  kemudian  adanya  pemahaman  pada Peraturan  Bupati  Nomor  46  Tahun  2016  tentang tugas,  fungsi  dan  tata  kerja  organisasi  yang menjadi dasar aturan sehingga kepala memberikan  tugas  kepada  pegawai  sudah  sesuai dengan SOP.
3. Jumlah tugas
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  dimensi jumlah  tugas  yaitu  kepala  memberikan  jumlah tugas yang sesuai kemampuan sudah dilaksanakan  sudah  cukup  baik  artinya  kepala sudah berusaha memberikan jumlah tugas kepada
pegawai yang seusai dengan kemampuan masing- masing  pegawai.  Sedangkan  dimensi  adanya batasan  tugas  agar  tidak  terlalu  banyak  termasuk kategori kurang baik, artinya usaha kepala dalam memberikan  batasan  tugas  agar  tidak  terlalu banyak  masih  kurang  maksimal.  Jumlah  tugas yang  sesuai  dengan  kemampuan  pegawai  akan mempengaruhi  pada  penyelesaian  pekerjaan, karena  jika  tidak  sesuai  akan  menimbulkan keterlambatan  dalam  pekerjaan.  Selain  itu batasan  tugas  juga  diperlukan  mengingat  hal yang berlebihan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik.
4. Variasi tugas bagi pejabat
Berdasarkan  hasil  penelitian dimensi variasi tugas yang sejenis yaitu kepala memberikan tugas yang sejenis dan pengelompokan setiap pekerjaan sudah
dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  artinya  kepala sudah cukup berusaha membagi dan mengelompokkan  tugas  yang  sejenis  untuk kemudian  menjadi  suatu  pekerjaan.  Melihat variasi tugas yang dikelompokkan akan membantu  pegawai  dalam  pekerjaan  namun masih  terlihat  adanya  tugas/pekerjaan  yang tercampur  aduk  dan  tidak  jarang  adanya  tugas yang tertukar.
5. Beban tugas yang merata
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  dimensi beban tugas  yang merata  yaitu kepala melakukan pemerataan  tugas  berdasarkan  tupoksi  berada pada  kategori  cukup  baik  artinya  kepala  sudah berusaha  melakukan  pemerataan  tugas  pegawai sedangkan kepala memberikan waktu penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan beban tugas  masing-masing  pegawai  berada  pada kategori  kurang  baik,  artinya  usaha  kepala memberikan  waktu  penyelesaian  pekerjaan  yang sesuai  dengan  beban  kerja  masih  kurang
maksimal.  Perlunya  pemerataan  beban  tugas yang  merata  karena  menghindari  adanya  pejabat yang  merasa  dibeda-bedakan,  selain  itu  tidak seimbangnya  waktu  penyelesaian.  Untuk  itu setiap pekerjaan harus memiliki waktu penyelesaian  yang sesuai beban tugasnya. Dalam hal  ini,  kepala  harus  memberikan  jelas  waktu penyelesaian setiap tugas agar pegawai mengetahui  kapan  pekerjaannya  harus  selesai sehingga pekerjaannya dapat selesai tepat waktu.
6. Penempatan pejabat yang tepat
Berdasarkan  penelitian  pada dimensi penempatan  pejabat  yang  tepat  yaitu  kepala melakukan  menempatkan  pejabat  sesuai  latar belakang  pendidikan  dan  kepala  menggolongkan tugas  sesuai  kemampuan  dan  keahlian  sudah dilaksanakan  dengan  cukup  baik  artinya  kepala sudah berusaha menempatkan pejabat sesuai latar belakang  pendidikan  dan  menggolongkan  tugas yang  sesuai  kemampuan  dan  keahlian.  Melihat banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan  pejabat  namun  faktor  yang  sangat besar  mempengaruhi  yaitu  pendidikan,  karena jika seseorang pejabat  yang  memiliki pendidikan sudah  pasti  pernah  belajar  setidaknya  tahu meskipun  hanya  dasarnya,jika  pun  masih  kurang baik  hanya  perlu  meluruskan  dan  melatih kembali,  berbeda  dengan  yang  pendidikannya rendah harus mulai dari awal misalnya pemberian materi dasar.
7. Penambahan atau pengurangan pegawai Berdasarkan hasil  penelitian dimensi penambahan  atau  pengurangan  pegawai  yaitu kepala mengusulkan penambahan pegawai apabila  volume  kerja  banyak  dan  mengusulkan penundaan  mutasi  pegawai  apabila  volume  kerja berkurang  berada  pada  kategori  kurang  baik artinya usaha  kepala  dalam mengusulkan penambahan  pegawai  apabila  volume  kerja bertambah  dan  penundaan  mutasi  pegawai apabila volume kerja berkurang belum maksimal. Melihat  volume  kerja  yang  berubah-ubah,  tidak selalu bertambah namun terkadang juga berkurang.  Diperlukan  kecakapan  kepala  untuk bisa  mengatur  atau  mengatasi  hal  seperti  ini. Namun  kepala  hanya  bisa  mengusulkan  saja karena  penambahan  dan  mutasi  pegawai  adalah kewenangan BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). 8. Pembagian kerja jangan sampai menimbulkan pengkotakan pejabat Berdasarkan  penelitian  pada dimensi pembagian  kerja  jangan  sampai  menimbulkan pengkotakan pejabat yaitu tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap pejabat dan adanya kerjasama diantara para pejabat dalam
menjalankan tugas dan pekerjaannya berada pada kategori  cukup  baik,  artinya  kepala  sudah berusaha  tidak  membedakan  pejabat  sehingga diharapkan  para  pejabat  dapat  bekerja  sama. Karena  jika  adanya  perbedaan  perlakuan  maka akan  ada  pejabat  yang  merasa  tidak  adil  dan perasaan tersinggung sehingga kerjasama diantara pejabat akan sudah diciptakan.
9. Penggolongan tugas
Berdasarkan  hasil  penelitian dimensi penggolongan  tugas  yaitu  penggolongan  tugas berdasarkan urgensi dan berdasarkan pelaksanaan sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  artinya kepala  sudah  berusaha  menggolongkan  tugas yang  berdasarkan  urgensi  dan  pelaksanaannya. Contoh  penggolongan  tugas  yang  berdasarkan urgensi atau kepentingan yaitu kepala menggolongkan tugas-tugas yang harus dikerjakan  seketika,  segera  dan  berjangka  waktu panjang  tergantung  kepentingan  mendesak  atau tidak.  Sedangkan  tugas-tugas  yang  berdasarkan pelaksanaannya  berarti  tugas  yang  berdasarkan siapa yang akan mengerjakannya, misalkan tugas yang  akan  dikerjakan  sendiri,  tugas  yang  akan dikerjakan  bersama,  dan  tugas  yang  akan dilimpahkan kepada orang lain seperti bawahan. 10. Pembagian  kerja  harus  memperhatikan beberapa macam dasar Berdasarkan  penelitian  pada dimensi pembagian  kerja  harus  memperhatikan  beberapa dasar  yaitu  kepala  melakukan  pembagian  kerja berdasarkan  fungsi  dan  rangkaian  kerja  sudah dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  artinya  kepala cukup berusaha melakukan pembagian kerja yang berdasarkan fungsi dan rangkaian kerja. Pembagian kerja berdasarkan fungsi yaitu rincian serta pengelompokan tugas yang sejenis atau erat hubungannya  satu  sama  lain  untuk  dilakukan oleh  pegawai  tertentu  yang  mendasar  pada  jenis menurut  sifat  atau  pelaksanaannya.  Sedangkan pembagian  kerja  yang  berdasarkan  rangkaian kerja  yaitu  rincian  serta  pengelompokan  tugas yang  semacam  atau  erat  hubungannya  satu  sama lain  untuk  dilakukan  oleh  pegawai  tertentu  yang masing-masing secara berurutan. Rangkaian kerja disini  biasanya  berdasarkan  rangkaian  kerja berupa  seri,  paralel  serta  gabungan  dari  seri  dan paralel.
11. Setiap  pejabat  sudah  pasti  memiliki daftar  rincian  tugas  atau  daftar  rincian aktivitas
Berdasarkan  penelitian  pada dimensi pejabat memiliki rincian tugas dan aktivitas yaitu kepala  memantau  setiap  rincian  tugas  dan aktivitas  yang  sudah  diberikan  berada  pada kategori  cukup  baik  artinya  kepala  sudah berusaha  memantau  rincian  tugas  dan  aktivitas
yang sudah diberikan, hal ini menghindari adanya pegawai  yang  mengabaikan  dan  lupa  akan  tugas dan  aktivitasnya.  Namun  meskipun  begitu  tidak jarang  pegawai  kehilangan  daftar  rinciannya sehingga  terjadi  kesalahan  dalam  bekerja.  Selain usaha  kepala  diperlukan  juga  kesadaran  masing- masing pegawai sehingga adanya kerjasama yang baik antar aatasan dan bawahan.
12. Melakukan perhitungan kerja
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  dimensi melakukan  perhitungan  kerja  yaitu  kepala melakukan  perhitungan  kerja  dan  penilaian  kerja sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  artinya kepala  sudah  berusaha  melakukan  perhitungan dan  penilaian  hasil  kerja  para  pegawainya.
Perhitungan kerja disini salah satunya menggunakan motivasi berupa tunjangan sehingga  ada  semangat  baru  untuk  pegawai. Setelah  didapat  perhitungan  kerja  maka  kepala dapat  melakukan  penilaian  terhadap  kinerja pegawai.  Namun  jika  tunjangan  terus  menerus dijadikan  motivasi  dalam  pekerjaan  adakalanya tunjangan tersebut dihapuskan, pada saat itu bisa dilihat  apakah  pegawai  masih  tetap  baik  atau tidak.
4.2 Produktivitas  Kerja  Pegawai  Di  Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Pemberdayaan  Perempuan Dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Ciamis Adapun sub variabel terikat dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Sedarmayanti (2009: 71-72) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai, dengan dimensi-dimensi sebagai berikut:
a. Sikap  kerja,  dengan  indikator-  indikator sebagai berikut:
- Pegawai  mempunyai  kesadaran  untuk dapat  menyelesaikan  setiap  pekerjaan yang diberikan.
- Pegawai bersedia bekerja  diluar jam  kerja yang ditentukan.
b. Tingkat  keterampilan,  dengan  indikator- indikator sebagai berikut:
- Pegawai  mempunyai  keterampilan  dalam menyelesaikan pekerjaan.
- Pegawai  memiliki  keterampilan  yang lebih  baik  setelah  mengikuti  pendidikan dan pelatihan.
c. Hubungan  antara  tenaga  kerja  dan  pimpinan organisasi, dengan indikator- indikator sebagai berikut:
- Kepala  dan  pegawai  selalu  menerapkan sistem lingkaran pengawasan mutu
( quality controlcircles ).
- Pegawai  selalu  menerapkan  kerjasama dalam  melaksanakan  tugas  sehingga pekerjaan menjadi ringan.
d. Manajemen  produktivitas,  dengan  indikator- indikator sebagai berikut:
- Pegawai  dapat  bekerja  secara  produktif dengan  menggunakan sumber daya secara efisien.
- Pegawai  dapat  bekerja  sesuai  sistem  atau aturan kerja yang ditetapkan.
e. Efisiensi  tenaga  kerja,  dengan  indikator- indikator sebagai berikut:
- Pegawai  bekerja  sesuai  perencanaan  yang telah ditetapkan.
- Pegawai  bersedia  mengerjakan  setiap tambahan tugas.
f. Kewiraswastaan,  dengan  indikator-  indikator sebagai berikut:
- Pegawai  berani  mengambil  resiko  dari setiap pekerjaan. - Pegawai senantiasa meningkatkan kreativitas dalam bekerja.
TABEL 4.42
REKAPITUASI INDIKATOR VARIABEL (Y) PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS
No. Indikator Skor Kategori Persentase Kategori 1 Pegawai mempunyai kesadaran untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan 76 Sedang 58 Cukup Baik 2 Pegawai  bersedia  bekerja  diluar  jam  kerja  yang ditentukan. 67 Rendah 52 Cukup Baik 3 Pegawai mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan. 66 Rendah 51 Cukup Baik 4 Pegawai memiliki keterampilan yang lebih baik setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. 75 Sedang 58 Cukup Baik 5 Kepala  dan  pegawai  selalu  menerapkan  sistem lingkaran pengawasan mutu ( qualitycontrol circles ). 65 Rendah 50 Cukup Baik 6 Pegawai selalu menerapkan kerjasama dalam melaksanakan  tugas  sehingga  pekerjaan  menjadi ringan. 73 Sedang 56 Cukup Baik
7 Pegawai  dapat  bekerja  secara  produktif  dengan menggunakan sumber daya secara efisien. 67 Rendah 52 Cukup Baik 8 Pegawai  dapat  bekerja  sesuai  sistem  atau  aturan  kerja yang ditetapkan. 73 Sedang 56 Cukup Baik 9 Pegawai  bekerja  sesuai  perencanaan  yang  telah ditetapkan 71 Sedang 55 Cukup Baik 10 Pegawai bersedia mengerjakan setiap tambahan tugas. 67 Rendah 52 Cukup Baik 11 Pegawai berani mengambil resiko dari setiap pekerjaan. 74 Sedang 57 Cukup Baik 12 Pegawai  senantiasa  meningkatkan  kreativitas  dalam bekerja. 75 Sedang 58 Cukup Baik Total Skor 849 Rata-rata 70,75 Sedang 54,42 Cukup Baik Untuk  selanjutnya  penulis  sajikan  hasil penelitian  terkait  Efektivitas  Pembangunan  di Desa  Tanjungjaya  Kecamatan  Cisaga  Kabupaten Ciamis sebagai berikut:
1. Sikap Kerja
Berdasarkan penelitian pada dimensi sikap kerja  yaitu pegawai  mempunyai  kesadaran  untuk menyelesaikan  pekerjaan  berada  pada  kategori sedang artinya kesadaran pegawai untuk menyelesaikan  pekerjaan  sudah  cukup  baik. Sedangkan  kesediaan pegawai bekerja diluar jam kerja  yang  ditentukan  berada  pada  kategori rendah, artinya  kesediaan pegawai bekerja  diluar jam  kerja  masih  kurang  maksimal.  Kesadaran pegawai  disini  berasal  dari  diri  dan  hati  nurani masing-masing  pegawai  untuk  dapat  menerima konsekuensi  dari  pekerjaannya,  sehingga  akan menentukan  kecapaian  tujuan  suatu  program yang  telah  ditetapkan.  Kesadaran  pegawai  pada dasarnya  sikap  bersedia  bekerja  juga  sudah menunjukan bahwa pegawai sadar akan tugas dan tanggung  jawabnya,  namun  untuk  bekerja  pada luar  jam  kerja  yang  ditentukan  adakalanya pegawai  sedikit  merasa  terbebani  meskipun  hal tersebut sudah termasuk pada lingkup pekerjaannya.
2. Tingkat keterampilan Berdasarkan  penelitian  pada dimensi tingkat  keterampilan  yaitu  pegawai  mempunyai keterampilan dalam bekerja berada pada kategori rendah,  artinya  keterampilan  pegawai  masih kurang  sehingga  perlu  adanya  pelatihan  yang lebih baik. Sedangkan pegawai memiliki keterampilan  yang  lebih  baik  setelah  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  berada  pada  kategori sedang  artinya  pegawai  sudah  cukup  terampil dalam  bekerja  dan  mempunyai  keterampilan lebih  baik  setelah  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan.  Pada  penelitian  ini  pendidikan  dan pelatihan  jarang  dilakukan  oleh  kepala  karena dinas  KB  berkoordinasi  dengan  Badan  Diklat yang  mengurus  pendidikan dan  pelatihan keterampilan  pegawai  tingkat  daerah,  sehingga kepala  hanya  memberikan  arahan-arahan  atau sedikit pembelajaran  pada saat pekerjaan berlangsung. Untuk keterampilan yang lebih baik
kembali  lagi  pada  individu  masing-masing pegawai  yang  artinya  tidak  semua  pegawai  lebih baik setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. 3. Hubungan  antara  tenaga  kerja  dan pimpinan organisasi
Berdasarkan  penelitian  pada dimensi hubungan  antara  tenaga  kerja  yaitu  kepala  dan pegawai  menerapkan  sistem  lingkaran  mutu berada  pada  kategori  rendah,  artinya  kepala  dan pegawai  masih  kurang  melakukan  pengawasan satu  sama  lain.  Sedangkan  penerapan  kerjasama dalam  pekerjaan  berada  pada  kategori  sedang artinya  pegawai  sudah  berusaha  bekerja  sama dengan  sesama  pegawai.  Penerapan  pengawasan lingkaran  mutu  kurang  dilakukan  mengingat tingkat  atasan  lebih  tinggi  sehingga  bawahan merasa  enggan  untuk  melakukan  umpan  balik. Berbeda  dengan  kerjasama  antar  pegawai  sudah cukup  baik  dilakukan  meskipun  terkadang  ada pegawai  yang  merasa  dirinya  telah  mampu  dan tidak  membutuhkan  kerjasama  dengan  pegawai lain.
4. Manajemen produktivitas
Berdasarkan  penelitian  pada dimensi manajemen  produktivitas  yaitu  pegawai  dapat bekerja  secara  produktif  dengan  menggunakan sumber  daya  secara  efisien  berada  pada  kategori rendah artinya pegawai kurang mampu menggunakan  sumber  daya  yang  ada  sedangkan pegawai  bekerja  sesuai  sistem  aturan  kerja  yang ditetapkan  berada  pada  kategori  sedang  artinya pegawai  sudah  cukup  berusaha  bekerja  sesuai sistem atau aturan kerja yang ada.
5. Efisiensi tenaga kerja
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  dimensi efisiensi  tenaga  kerja  yaitu  pegawai  bekerja sesuai  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  berada pada  kategori  sedang  artinya  pegawai  sudah cukup  bekerja  sesuai  perencanaan  sedangkan pegawai  bersedia  mengerjakan  setiap  tambahan tugas  berada  pada  kategori  rendah  artinya kesediaan pegawai dalam mengerjakan tambahan tugas masih belum maksimal.
6. Kewiraswastaan
Berdasarkan  penelitian  pada dimensi kewiraswastaan  yaitu pegawai  berani  mengambil
resiko  dan  senantiasa  meningkatkan  kreativitas dalam  bekerja  berada  pada  kategori  cukup  baik artinya  pegawai  sudah  cukup  berani  dalam mengambil resiko dan selalu berusaha meningkatkan kreativitas dalam bekerja. Pegawai yang produktif dalam bekerja tentu dituntut untuk bisa  mengambil  resiko  dari  setiap  pekerjaannya, hal ini akan menandakan bahwa pegawai tersebut bisa  bertanggungjawab.Selain  pegawai  dituntut berani  mengambil  resiko  diharapkan  juga kreativitas dalam bekerja bisa ditingkatkan, untuk menghindari kejenuhan saat pekerjaan berlangsung  serta  bisa  menumbuhkan  semangat baru. 4.3 Pengaruh  Pengelolaan  Dana  Desa  oleh Pemerintah  Desa  terhadap  Efektivitas Pembangunan  di  Desa  Tanjungjaya Kecamatan  Cisaga  Kabupaten  Ciamis Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan hasil penelitian pada perhitungan  statistik  diperoleh  koefisien  korelasi product  moment  ( )  sebesar  0,53  dengan menggunakan  pedoman  untuk memberikan
interpretasi  koefisien  korelasi,  maka  dapat dianalisis  bahwa  terdapat  tingkat  hubungan sedang. Selanjutnya menghitung besarnya koefisien  determinasi  diperoleh  nilai  sebesar 28,09%.  Nilai  28,09%  berada  pada  tingkat pengaruh cukup berarti, artinya 28,09% produktivitas  kerja  pegawai  dipengaruhi  oleh pembagian  kerja,  sedangkan  71,91%  merupakan pengaruh  dari  variabel  lain  yang  tidak  diteliti seperti  motivasi  dan  fasilitas  kerja.  Untuk menjawab  hipotesis  yang  penulis  ajukan  maka penulis membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel . Untuk mencari t tabel dengan tingat keyakinan
95  %  dengan  =  0,5  dan  untuk  n  =  26  maka diperoleh  t tabel sebesar    2,064.  Karena  t hitung sebesar  3,0621  >  dari  t tabel sebesar  2,064,  maka hipotesis  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dengan kata  lain  hipotesis  yang  penulis  ajukan  yaitu  : “terdapat  Pengaruh  positif  antara  pembagian kerja  oleh  kepala  terhadap  produktivitas  kerja pegawai  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis”, dapat diterima.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai “Pengaruh  Pembagian  Kerja  Oleh  Kepala Terhadap  Produktivitas  Kerja  Pegawai  di  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan
Anak  Kabupaten  Ciamis”  maka  penulis  dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pembagian  kerja  oleh  kepala  di  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis diperoleh skor jawaban dari hasil penyebaran  angket  adalah  sebesar  1.789 dengan  rata-rata  skor  sebesar  74,54  apabila dipersentasekan sebesar 57,34%.
Berdasarkan pendapat Arikunto (2010 : 246) bahwa  57,34%  termasuk  kategori  cukup baik.  Artinya,  kepala  sudah  cukup  berusaha melakukan pembagian kerja dengan menggunakan hal-hal yang harus diperhatikan  dalam  melakukan  pembagian kerja  menurut  Sutarto  (2015  :105-138).  Hal ini  dilihat  dari  usaha  kepala  merinci  tugas dan  aktivitas  pegawai  berdasarkan  stándar operasional  prosedur  (SOP).  Kemudian adanya  batasan  tugas  yang  meringankan beban  kerja  pegawai  sehingga  terdapat kejelasan  wewenang  dan  tanggungjawab masing-masing  pegawai.  Dengan  demikian pelaksanaan  pembagian  kerja  sudah  cukup berjalan  secara  efektif  sesuai  harapan  dan tujuan.  Sementara  dari  hasil  observasi terlihat  bahwa  kepala  kurang  berupaya dalam penambahan dan pengurangan pegawai  karena  dampak  volume  kerja  yang berubah-ubah.  Hal  ini  dikarenakan  kepala hanya diberi wewenang mengusulkan, selebihnya  diserahkan  kepada  pihak  yang berwenang  yaitu  BAPERJAKAT  (Badan pertimbangan  jabatan  dan  kepangkatan). Namun berdasarkan hasil wawancara diperoleh  jawaban  bahwa  kepala  senantiasa berusaha melakukan pembagian kerja dengan baik yang meliputi pengelompokkan, penempatan serta penilaian pekerjaan pegawai.
2. Produtivitas kerja pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis diperoleh skor jawaban dari hasil penyebaran  angket  adalah  sebesar  849 dengan  rata-rata  skor  sebesar  70,75,  apabila dipersentasekan sebesar 54,42%.
Berdasarkan pendapat Arikunto (2010 : 246) bahwa  54,42%  termasuk  kategori  cukup baik,  artinya  produktivitas  kerja  pegawai sudah  cukup  sesuai  dengan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  produktivitas  kerja menurut Sedarmayanti (2009 :71-72). Dalam hal  ini  terlihat  adanya  kerjasama  diantara pegawai sehingga dengan kebersamaan akan
muncul sikap keberanian dalam pengambilan resiko serta peningkatan kreativitas  kerja.  Sedangkan  berdasarkan hasil observasi terlihat adanya keterlambatan pencapaian  target  dikarenakan  kurangnya kesesuaian antara hasil dan target perencanaan, hal ini membutuhkan keterampilan  yang  lebih  baik  dari  setiap pegawai. Namun berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa tingginya kesadaran pegawai dalam menyelesaikan  setiap  pekerjaan,  tentunya dengan menggunakan sumber daya yang ada sehingga  pekerjaan  dapat  diselesaikam sesuai  sistem  dan  aturan  kerja  yang ditetapkan.
3. Berdasarkan  perhitungan  statistik  diperoleh koefisien  korelasi  product  moment  ( ) sebesar  0,53.  Menurut  pendapat  Sugiyono
(2012  :  184)  bahwa  koefisien  korelasi sebesar  0,53  memiliki  tingkat  hubungan sedang. Artinya,
hubungan antara pembagian  kerja  dengan  produktivitas  kerja pegawai  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten  Ciamis  termasuk  pada  kategori sedang.  Selanjutnya  untuk  mengukur  besar pengaruh  antara  pembagian  kerja  dan produktivitas  kerja  pegawai  digunakan teknik statistik dengan menghitung besarnya koefisien  determinasi  menurut  Sugiyono (2012  :  184)  didapat  koefisien  determinasi sebesar  28,09%.  Nilai  28,09%  berada  pada tingkat  pengaruh  cukup  berarti,  artinya 28,09% produktivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh pembagian kerja,
sedangkan 71,91% merupakan pengaruh dari variabel  lain  yang  tidak  diteliti  seperti motivasi  dan  fasilitas  kerja.  Kemudian  t hitung 3,0621>dari t tabel 2,064. maka hipotesis yang berbunyi  bahwa  terdapat  pengaruh  antara pembagian  kerja  oleh  kepala  dengan produktivitas  kerja  pegawai  di  Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten  Ciamis diterima. 5.2 Saran Setelah penulis mengemukakan
kesimpulan  mengenai  “pengaruh  pembagian kerja  oleh  kepala  terhadap  produktivitas  kerja pegawai  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk, Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Ciamis”,
selanjutnya  penulis  memberikan  saran  sebagai berikut :
1. Pada pelaksanaan pembagian kerja diharapkan adanya  peningkatan  usaha  kepala  pada batasan tugas yang diberikan, karena mengingat kemampuan pegawai yang beragam  sehingga  adakalanya  menghambat waktu penyelesaian pekerjaan. Selain itu pada saat  volume  kerja  berubah,  penambahan  dan penundaan  mutasi  pegawai  masih  belum maksimal  dilakukan,  untuk  itu    diharapkan adanya  upaya-upaya lain  untuk  mengatasi  hal tersebut.
2. Mengingat tingkat produktivitas kerja
pegawai  masih  dalam  kategori  sedang diharapkan  kepala  meningkatkan  pelatihan keterampilan  pegawai yang  lebih  baik sehingga  tidak  ada  lagi  keterlambatan  dalam pencapaian. Selain itu, kurangnya pengawasan lingkaran  mutu  yang  dilakukan  kepala  dan pegawai. Meskipun kepala berusaha maksimal dalam  mengawasi  setiap  pekerjaan  pegawai, namun kurangnya umpan balik yang dilakukan pegawai menggambarkan
rendahnya  komunikasi  antara  kepala  dan pegawai.  Untuk  itu  diharapkan  upaya  kepala dalam  merangsang  umpan  balik  dari  pegawai agar  terjalin  komunikasi  yang  lebih  baik tentunya dalam lingkup pekerjaan.
3. Mengingat  pembagian  kerja  berpengaruh terhadap  produktivitas  kerja  pegawai,  maka sebaiknya  kepala  dapat  menerapkan  hal-hal yang  harus  dilakukan  dalam  pembagian  kerja seperti  merinci aktivitas  dan tugas  yang jelas, memberikan  jumlah  dan  beban  tugas  yang merata, melakukan penempatan pegawai  yang tepat  sampai  dengan  melakukan  perhitungan dan penilaian hasil kerja. Sehingga pelaksanaan  pembagian  kerja  menjadi  lebih terarah dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat  mempengaruhi  terhadap  produktivitas kerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur penelitian : Suatu  Pendekatan  Preaktek .  Jakarta:  PT. Asdi Mahastya.
Handoko,  Hani.  2009. Manajemen .  Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Hasibuan, Drs, H. Malayu S.P. 2006. Manajemen dasar,  pengertian,  dan  masalah .  Jakarta:
Bumi Aksara.
Sedarmayanti.  2009. Sumber  daya  manusia  dan produktivitas  kerja .  Bandung:  Mandar Maju.
Silalahi,  Ulber.    2011. Asas-asas  Manajemen . Bandung : Refika Aditama.
Silalahi,  Ulbert.  2017. Studi  tentang  ilmu administrasi Negara . Bandung: Sinar Baru
Algensindo.
Sinungan, Drs, Muchdarsyah. 2009. Produktivitas apa dan bagaimana . Jakarta: Bumi Aksara. Sutarto. 2015. Dasar-dasar Organisasi .
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Winarno,  Surakhmad.  1990. Metode  Penelitian Sosial . Ghalia Indonesia: Jakarta.