## CONCEPTUAL PAPER

## PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU INOVASI GURU TERHADAP MUTU PENDIDIKAN, PRESTASI BELAJAR DAN KESEMPATAN KERJA
(Studi Pada Karyawan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII Surabaya)
Eka Mulya Prasetya 1 , Tri Wulida Afrianty 2 , Arik Prasetya 3
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia 123 Email: ekadoneve@gmail.com , twulidafia@ub.ac.id , arik_p_fia@ub.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this paper is to find out the extent of the role of the principal managing the school with his  leadership  and  teachers  who  work  innovatively  in  teaching  and  learning  activities  capable  of providing  high  quality  education  which  will  ultimately  have  an  impact  on  student  achievement  and opportunities or employment opportunities for graduates. This paper extends an empirical review of the role of teachers in improving the quality of education in order to get the most out of students' learning achievements  and  get  work  opportunities  for  graduates.  The  role  of  school  principals  in  managing schools with their leadership and teachers who work innovatively in teaching and learning activities is able  to  provide  a  good  quality  of  education  in  order  to  get  the  maximum  student  achievement  and provide  employment  opportunities  or  opportunities  for  graduate  students.  Existing  research  only addresses  the  point  of  view  of  students  and  students  who  have  graduated.  Even  though  the  role  of teachers is key in realizing the quality of education implemented in schools so that students are able to have abilities that are useful for survival after graduation . .
Keyword: Transformational Leadership, Teacher Innovative Behavior, Educational Quality, Learning Achievement, Employment Opportunities

## ABSTRAK
Tujuan  makalah  ini  adalah  ingin  mengetahui  sejauh  mana  peran  kepala  sekolah  mengelolah  sekolah dengan  kepemimpinannya  dan  guru  yang  bekerja  inovatif  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  mampu memberikan  mutu  pendidikan  yang  tinggi  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  prestasi  belajar para siswa serta peluang atau kesempatan kerja bagi lulusan. Makalah ini memperluas tinjauan empiris peranan  para  pengajar  dalam  menigkatkan  mutu  pendidikan  agar  mendapatkan  hasil  maksimal  dari prestasi belajar para siswa serta mendapatkan kesempatan bekerja bagi lulusan. Peran kepala sekolah mengelolah sekolah dengan kepemimpinannya dan guru yang bekerja inovatif dalam kegiatan belajar mengajar  mampu  memberikan  mutu  pendidikan  yang  baik  guna  mendapatkan  prestasi  belajar  siswa yang maksimal serta memberikan peluang atau kesempatan kerja bagi lulusan peserta didik. Penelitian yang  ada  hanya  menujukan  dari  sudut  pandang  para  siswa  maupun  siswa  yang  sudah  lulus.  Padahal peranan para pengajar adalah kunci dalam  mewujudkan  mutu pendidikan  yang diterapkan di sekolah sehingga siswa mampu memiliki kemampuan yang berguna untuk keberlangsungan hidup setelah lulus.
Kata  Kunci:  Kepemimpinan  Transformasional,  Perilaku  Inovatif  Guru,  Mutu  Pendidikan,
Prestasi Belajar, Kesempatan Kerja

## PENDAHULUAN
Masa  kini  semakin  banyak  pemimpin bisnis,  politisi,  dan  pendidik  bersatu  di  sekitar gagasan bahwa siswa membutuhkan "keterampilan  abad  ke-21"  untuk  menjadi sukses  (Rotherham  and  Willingham  2010). Namun pada kenyataannya, keterampilan yang dibutuhkan  siswa  di  abad  ke-21  bukanlah  hal baru.  Pembangunan  ekonomi  adalah  usaha- usaha  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  suatu bangsa  yang  seringkali  diukur  dengan  tinggi rendahnya  pendapatan  riil  per  kapita  (Irawan; Suparmoko  1992).  Dalam  pembangunan  dan kegiatan  berproduksi,  peranan  tenaga  manusia banyak  ditentukan  oleh  jumlah  dan  kualitas tenaga  kerja  yang  tersedia  di  berbagai  bidang kegiatan.  Selain  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (IPTEK),  sumber  daya  alam  (SDA) dan  kapasitas  produksi,  salah  satu  faktor dinamika lainnya dalam pembangunan ekonomi jangka  panjang  yaitu  sumber  daya  manusia (SDM).  Kualitas  SDM  dan  kualitas  angkatan kerja  dipengaruhi  oleh  keterampilan  secara teknis, dimiliki atau tidaknya keahlian tertentu yang profesional, tingkat kecerdasan akademis serta pembinaan di masyarakat.
Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan  yang  sering  dihadapi  oleh setiap  negara,  khususnya  negara  berkembang seperti  Indonesia.  Jumlah  penduduk  yang bertambah  semakin  besar  setiap  tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja. Pengangguran merupakan suatu keadaan  di  mana  seseorang  yang  tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan  dan  juga  secara  aktif  tidak  sedang mencari pekerjaan (Nanga 2005) .
Pengangguran  terjadi  karena  pertumbuhan angkatan  tenaga  kerja  lebih  tinggi  dari pertumbuhan  lapangan  pekerjaan  yang  ada. Tingkat  pengangguran  dapat  mengukur  sejauh mana  angkatan  kerja  mampu  diserap  oleh lapangan  kerja  yang  ada.  Pengangguran  yang tinggi dapat menjadi sumber utama kemiskinan, dapat  memicu  kriminalitas  yang  tinggi  serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang(Tirta 2013).
Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM) (Bastian 2007). Sumber daya manusia dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan,  keahlian,  serta  keterampilannya sesuai  dengan  kebutuhan  berbagai  bidang  dan sektor.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  alat pengubah karakter manusia. Dengan
pendidikan,  manusia  dapat  mengetahui  segala sesuatu  yang  tidak  atau  belum  diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan  harus  diikuti  oleh  kesempatan  dan kemampuan  serta  kemauannya.  Ditinjau  dari sudut human  capital (modal  manusia)  sebagai unsur modal pendidikan diperhitungkan sendiri sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang, baik  secara  sosial  maupun  ekonomi  (Bastian 2007) . Teori human  capital atau  modal  manusia yang  dikemukakan  oleh  Becker  (1975) (Atmanti 2005), memaparkan bahwa pendidikan  dapat  mengajarkan  kepada  para pekerja  tentang  keahlian-keahlian  yang  dapat meningkatkan  produktivitas  dan  pekerja  akan mendapatkan  pendapatan  yang  lebih  tinggi pula.  Dengan  adanya  peningkatan  di  dalam pendidikan  tenaga  kerja,  maka  diharapkan  hal tersebut  akan  dapat  meningkatkan  kualitas tenaga  kerja  tersebut.  Menurut  Moeis  tenaga kerja  dengan  pendidikan  kejuruan  mempunyai keterampilan khusus yang dipersiapkan memasuki dunia kerja sehingga dapat dikatakan probabilitas  untuk  menganggur  lebih  kecil daripada  tenaga  kerja  berpendidikan  umum (Sutomo, A.M; Susilo; Susanti 1999).
Pendidikan  dipahami  secara  luas  sebagai investasi  penting  dalam  pembentukan  sumber daya  manusia.  Pendidikan  pasca  sekolah menengah, khususnya, dianggap mempersiapkan  individu  dengan  campuran keterampilan  kognitif  dan  non-kognitif  yang meningkatkan output pasar  tenaga  kerja. Banyak  negara  telah  memulai  ekspansi  besar- besaran  pendidikan  pasca  sekolah  menengah dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Akibatnya, jumlah individu yang menghabiskan waktu dan uang untuk gelar sarjana atau universitas telah meningkat secara dramatis (Schofer dan Meyer dalam Zhou, 2019).
Pembangunan pendidikan dengan penekanan  pada  perluasan  kesempatan  kerja cenderung  lebih  menyebabkan  meningkatnya pengangguran  tenaga  kerja  terdidik  daripada bertambahnya  tenaga  kerja  produktif  yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja seperti yang  terjadi  di  Jawa  Timur,  menunjukkan jumlah presentase pengangguran yang berpendidikan  lebih  tinggi  seperti  tamat  SMA atau SMK, tamat Diploma sampai dengan tamat Sarjana lebih  besar  bila  di  bandingkan  dengan pengangguran yang berpendidikan lebih rendah (tamat  SD  sampai  tamat  SMP).  Hal  ini
disebabkan, bahwa semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada pekerjaan yang aman dengan demikian angkatan kerja terdidik lebih  suka  memilih  menganggur  daripada mendapat  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan keinginan mereka (Tobing dalam Tirtosudarmo, 1996).
Para  pembuat  kebijakan  percaya  bahwa daya  saing  dan  kemakmuran  suatu  negara terkait erat dengan keterampilan yang diperoleh dan  dimanfaatkan  oleh  tenaga  kerja  (K.  Zhou 2019). Akibatnya, banyak negara meningkatkan investasi mereka dalam  mode baru pendidikan dan  pelatihan  (Kozma,  R;  Russell  2005). Kemahiran  dasar  dalam  melek  huruf  (yaitu, berbagai  keterampilan  dari  memahami  kata- kata  dan  kalimat  tertulis  hingga  pemahaman, interpretasi  dan  evaluasi  teks  yang  rumit)  dan berhitung (yaitu, keterampilan yang melibatkan mengelola  situasi  atau  memecahkan  masalah dalam  kehidupan  nyata  dengan  menanggapi informasi  matematika  dan  konten  yang direpresentasikan dalam berbagai cara) dipandang  sebagai  hal  mendasar  untuk pengembangan  keterampilan  dan  kompetensi “tingkat tinggi”, yang dibutuhkan dalam semua jenis pekerjaan (OECD 2016).
Berkaitan  dengan  Rencana  Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2015-2019  yang  diatur  dalam  Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015 mengenai pendidikan  dalam  program  Indonesia  Pintar melaksanakan  wajib  belajar  12  tahun. Oleh karena itu, diharapkan melalui dinas pendidikan dapat  bekerja  sama  dalam  menyiapkan tambahan  sekolah  menengah  atas  (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK).
Pada  tahun  2005,  muncul  kebijakan peningkatan  rasio  SMK:SMA  sebesar  70:30 pada tahun 2014 (Barliana, Maknun, and Herma 2010). Hal tersebut diungkapkan oleh Bambang Sudibyo  selaku  Menteri  Pendidikan  Nasional pada  saat  upacara  peringatan  Hari  Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2009 di Jakarta (Barliana, Maknun, and Herma 2010). Adanya peningkatan  rasio  tersebut  untuk  mendukung program  utama  penguatan  pendidikan  vokasi yang  mengedepankan  penguasaan  keahlian terapan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun  2019  jumlah  angkatan  kerja  pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24  juta  orang  dibanding  Februari  2018. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)
juga  meningkat  sebesar  0,12  persen  poin. Rentang setahun terakhir, pengangguran berkurang  50  ribu  orang,  sejalan  dengan  TPT yang  turun  menjadi  5,01  persen  pada  Februari 2019.  Dilihat  dari  tingkat  pendidikan,  TPT untuk  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) masih tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,63 persen (BPS, 2019).
Penduduk  yang  bekerja  sebanyak  129,36 juta  orang,  bertambah  2,29  juta  orang  dari Februari  2018.  Lapangan  pekerjaan  yang mengalami  peningkatan  persentase  penduduk yang  bekerja  terutama  pada  Penyediaan Akomodasi  dan  Makan  Minum  (0,43  persen poin),  Perdagangan  (0,39  persen  poin),  dan Konstruksi  (0,34  persen  poin).  Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya  pada  Pertanian  (1,00  persen  poin); Administrasi Pemerintahan (0,23 persen poin); serta  Informasi  dan  Komunikasi  (0,06  persen poin). Sebanyak 74,08 juta orang (57,27 persen) bekerja pada kegiatan informal (BPS, 2019).
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur  melaporkan  hasil  statistik  tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  Tahun  2005- 2018  pada  21  Januari  2019.  Jumlah  angkatan kerja di Jawa Timur pada bulan Februari 2019 tercatat  sebanyak  21,59  juta  orang  atau  naik berkisar  584  ribu  orang  dibanding  Februari 2018. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20,76 juta orang  penduduk  di  Jawa  Timur  bekerja, sedangkan  sisanya  sebanyak  0,83  juta  orang menganggur  ( http://kominfo.jatimprov.go.id ).
Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, menurut  Kepala  BPS  Jawa  Timur  Teguh Purnomo  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja (TPAK)  di  Jawa  Timur  juga  mengalami peningkatan. Pada Februari 2019 TPAK tercatat sebesar  70,02%,  meningkat  1,31%  poin dibanding Februari 2018 yang lalu.
Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan  yang  ditamatkan,  pada  Februari 2019  terlihat  bahwa  TPT  untuk  Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan yang lain,  yaitu  sebesar  6,84%.  TPT  tertinggi berikutnya  terdapat  pada  pendidikan  Diploma sebesar  6,13%.  Sebaliknya,  TPT  terendah terdapat  pada  pendidikan  SD  sebesar  2,01% ( http://kominfo.jatimprov.go.id ). Walaupun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya  sebesar  2.23%,  namun  lulusan SMK di Jawa Timur masih tinggi.
Pada  tahun  2018  menurut  Kepala  Dinas Pendidikan  (Dindik)  Saiful  Rachman,  nilai ujian  nasional  (NUN)  tingkat  SMA/SMK/MA di  Jawa  Timur  (Jatim)  mengalami  penurunan yang  signifikan  dibanding  tahun  sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah siswa yang  memperoleh  nilai  di  bawah  55.  Untuk jenjang  SMK,  presentase  siswa/siswi  yang memperoleh  nilai  di  bawah  55  mencapai 78,88%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 55,41%. Untuk jenjang SMA, presentase siswa/siswi yang memperoleh nilai di bawah 55 mencapai  85,30%,  meningkat  dari  tahun sebelumnya  yang  hanya  85,13%.  Sedangkan untuk jenjang MA, presentase siswa/siswi yang memperoleh  nilai  di  bawah  55  mencapai 96,34%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 95,41%.
( https://surabaya.tribunnews.com ).
Menurut  laporan  capaian  nilai  ujian nasional melalui laman puependik kemendikbud ( http://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/ ) rerata  nilai  ujian  nasional  SMK  pada  tahun pelajaran  2017/2018  di  Kota  Malang  berada pada  peringkat  pertama  sebesar  53,12  disusul Kota Blitar dan Kota Batu diurutan kedua dan ketiga. Namun, hanya terdapat 7 dari 55 SMK Negeri  dan  Swasta  di  Kota  Malang  mendapat nilai  rerata  di  atas  55.  Rerata  nilai  UN  SMK Telkom  sebesar  76,52,  nilai  tersebut  cukup mencolok  dengan  seluruh  SMK  Negeri  yang ada  di  Kota  Malang.  Rerata  nilai  UN  SMK Negeri tertinggi di Kota Malang hanya sebesar 64,65,  berbeda  11,87  poin.  Hal  ini  menjadi permasalahan  bagi  institut  pendidikan  dalam menyiapkan  lulusan  dalam  menghadapi  ujian nasional yang merupakan syarat wajib siswa/siswi dinyatakan lulus sekolah khususnya lulusan SMK Negeri di Kota Malang.
Kenaikan  nilai  ujian  nasional  di  bawah  55 pada tingkat pendidikan SMK sangat signifikan dengan  nilai  pertambahan  sebesar  23,47%. Padahal, tantangan abad 21 yang harus dihadapi oleh  pendidikan  kejuruan  semakin  kompleks (Windiyati 2018). Secara tradisional, persiapan langsung  untuk  bekerja  adalah  tujuan  utama dari  pendidikan  kejuruan  (Pavlova  2009). Pendidikan  vokasi  dianggap  memberikan pelatihan  khusus  yang  bersifat  reproduksi  dan berdasarkan instruksi dari guru, dengan maksud untuk  mengembangkan  pemahaman  tentang industri tertentu, yang terdiri dari keterampilan atau trik khusus perdagangan (Pavlova 2009).
Menurut  Dewey  di  dalam  bukunya  yang berjudul " Democracy and Education " menyatakan  bahwa  pendidikan  memerlukan kegiatan  praktik  yang  bermakna  (Djatmiko 2010).  Pemikiran  Dewey  ini  diperkuat  oleh Prosser  yang  membedakan  antara  pendidikan tingkat  menengah  umum  dengan  pendidikan menengah  kejuruan.  Prosser  memperkenalkan sekolah  untuk  bekerja,  di  mana  siswa  dididik untuk  mempelajari  latihan  dan  proyek  seperti kondisi  kerja  yang  nyata  di  dunia  industri (Djatmiko 2010). Aristotle mempertimbangkan nature , habit dan reason sebagai  tiga  hal penting  yang  dapat  memperkuat  dalam  proses pendidikan. Sebagai contoh, repetition merupakan  kunci  untuk  mengembangkan kebiasaan  yang  baik.  Aristotle  menekankan keseimbangan  antara  aspek  teori  dan  praktik dalam mengajar (Djatmiko 2010).
Penekanan yang diungkapkan oleh beberapa ahli tentang keseimbangan aspek teori dan  pratik  di  dalam  pendidikan  vokasi  akan bepengaruh  terhadap  lulusan  memahami  suatu keahlian tertentu guna mendapatkan nilai hasil (prestasi  belajar)  yang  memuaskan  serta mendapatkan kesempatan kerja yang diharapkan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Karena  pendidikan  vokasi  merupakan  kondisi yang  dibuat  menyerupai  keadaan  nyata  (dunia kerja)  untuk  mewujudkan  lulusan  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  diharapkan  dalam bekerja. Sehingga, para siswa/siswi diharapkan setelah  lulus  dapat  langsung  bekerja  sesuai keahlian yang dimiliki.
Pemerintah Indonesia menanggapi tantangan  abad  21  pada  pendidikan  kejuruan melalui  Instruksi  Presiden  No.  9  tahun  2016. Instruksi  Presiden  tersebut  menjadi  perhatian dalam revitalisasi sekolah menengah kejuruan. Revitalisasi kejuruan dilakukan melalui pengembangan kurikulum dan berbaris dengan kebutuhan  bisnis/industri,  pembelajaran  yang memupuk keterampilan abad ke-21, peningkatan  profesional  guru  dan  tenaga kependidikan, standardisasi fasilitas infrastruktur, memperbarui program kerja sama industri,  mengelola  dan  menyusun  struktur lembaga, dan meningkatkan akses ke sertifikasi kompetensi.
Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan standar pendidikan yang digunakan untuk  merujuk  tingkat  mutu  pendidikan  di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  19  Tahun  2005  tentang SNP  yang  kemudian  didirikan  juga  Badan
Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP)  sebagai badan  yang  merumuskan  delapan  (8)  standar pencapaian penyelenggaraan pendidikan. Proses  menilai  standar  pendidikan  nasional adalah  akreditasi.  Lulusan  adalah  hasil  dari sistem  pendidikan.  Lulusan  yang  berkualitas dapat  dilihat  dari  kualitas  akademik  (Elfitri, Muchtar, and Evanita 2019).
Standar  pendidikan  nasional  diperlukan guna dijadikan patokan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan (Raharjo 2014). Karena standar pendidikan nasional merupakan tuntutan  politik,  tuntutan  globalisasi  dan merupakan  tuntutan  dari  kemajuan  (Tilaar 2006). Lebih lanjut dikemukakan bahwa fungsi standar  nasional  pendidikan  adalah  mengukur kualitas pendidikan, pemetaan masalah pendidikan  serta  penyusunan  strategi  dan rencana pengembangan sesudah diperoleh data dari  evaluasi  belajar  secara  nasional  seperti ujian nasional (UN) (Raharjo 2014).
Ujian  nasional  sebagai  salah  satu  standar penilaian  pendidikan  dilakukan  untuk  lebih memudahkan  serta  dapat  dengan  cepat mengetahui  ukuran  kualitasnya.  Hasil  UN sebagai  gambar  yang  menyangkut  prestasi belajar  setelah  menjalani  proses  pendidikan dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  dinyatakan dalam  nilai  angka  pada  rapor  atau  semester (Fachrudin,  2017).  Sehingga,  adanya  nilai  UN ini  mempermudah  dalam  menilai  hasil  belajar atau presatasi belajar para siswa-siswi.
Adanya standar pendidikan secara nasional mampu meningkatkan prestasi akademik siswa- siswi  (Bishop  1997).  Standar  pendidikan  juga mampu  memberikan  gambaran  pencapain absolut  dan  menjauh  dari  ukuran  pencapaian relatif  seperti  peringkat  di  kelas,  nilai  guru, tingkat  kurikulum  tiap  sekolah  dan  lain sebagainya (Bishop 1997) . Akibatnya, perguruan  tinggi  dan  pengusaha  cenderung memberi  bobot  lebih  besar  pada  prestasi akademik ketika para lulusan akan melanjutkan ke bangku pendidikan yang lebih tinggi maupun bekerja (Bishop 1997).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Raharjo (2014) menunjukan pengaruh kedelapan standar  terhadap  UN  secara  bersama-sama ( simultan ) signifikan.
Hal tersebut menunjukkan  bahwa  delapan  standar  nasional pendidikan sangat berpengaruh terhadap capaian  nilai  UN.  Dari  kedelapan  standar tersebut, jika diuji secara parsial (satu persatu), pengaruh  secara  signifikan  pada  hasil  UN adalah berasal dari standar pendidik dan tenaga
kependidikan (PTK) dengan nili sebesar 0,044. Artinya  bahwa  tujuh  standar  yang  lainnya memiliki  pengaruh  tetapi  tidak  signifikan terhadap nilai UN. Hal ini menunjukkan bahwa standar  PTK  memiliki  peran  strategis  dalam meningkatkan  prestasi  siswa.  Namun,  peran dari  standar  yang  lain  juga  perlu  diperhatikan untuk secara bersama-sama dalam
meningkatkan prestasi siswa-siswi.
Namun prestasi belajar yang yang digunakan dalam penelitian Raharjo hanya pada hasil  UN  saja.  Padahal  penilaian  hasil  belajar dilakukan untuk memperoleh jati diri seseorang (kompeten  atau  tidak  kompeten)  dalam penguasaan kemampuan (Nurtanto dan Sofyan, 2015).  Sesuai  ungkapan  Brown,  Kipral  & Rauner (2007) “ That a person’s skills, abilities, knowledge  and  experiences  should  match  the specific  requirements  of  a  particular  job  was regarded  as  the  main  factor  when  making occupational  decisions ”  (Nurtanto  and  Sofyan 2015).  Bloom  (1956)  telah  membagi  tujuan belajar menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik (Nurtanto and Sofyan 2015).
Standar  nasional mampu  mempengaruhi prestasi  belajar  para  siswa  (Bishop  1997). Analisis yang dilakukan Costrell (1994) tentang pengaturan optimal standar pendidikan menyimpulkan bahwa pengaturan standar yang lebih  terpusat  (ujian  pencapaian  negara  atau nasional)  menghasilkan  standar  yang  lebih tinggi,  prestasi  lebih  tinggi  dan  kesejahteraan sosial lebih tinggi daripada pengaturan standar desentralisasi.
Di  segala  aspek  usaha  manusia  seperti politik, bisnis, akademisi, karya sosial, dan lain sebagainya, kepemimpinan sangatlah dibutuhkan  (Walala,  Waiganjo,  and  Njeru 2015).  Masing  –  masing  lingkungan  memiliki kekhasan  sendiri  dan  memerlukan  gaya kepemimpinan yang berbeda (Walala, Waiganjo,  and  Njeru  2015).  Oleh  karenanya, sejauh  mana  seseorang  menunjukkan  sifat kepemimpinan  dan  berhasil  tidak  hanya tergantung pada karakteristiknya dan kemampuan pribadi, tetapi juga pada karakteristik situasi dan lingkungan di mana ia menemukan  jati  dirinya.  Gaya  kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah salah satu faktor yang memainkan peran penting dalam meningkatkan  atau  memperlambat  minat  dan komitmen individu dalam organisasi. Ini adalah cara  dan  pendekatan  memberikan  arahan, memotivasi  orang  dan  mencapai  tujuan.
Sehingga, Glantz (2002) menekankan perlunya seorang  manajer  untuk  menemukannya  gaya kepemimpinan  (Walala,  Waiganjo,  and  Njeru 2015).
Kepemimpinan  merupakan  proses  untuk mempengaruhi dalam menetukan tujuan organisasi,  memotivasi  para  pengikut  agar mampu  mencapai  tujuan  (Husnayain  2015). Selain  itu  juga,  mempengaruhi  interprestasi mengenai  peristiwa  yang  terjadi  oleh  para pengikutnya,  pengorganisasian  serta  aktivitas- aktivitas  untuk  mencapai  sasaran,  memelihara hubungan  kerjasama  dan  kerja  kelompok  dan memperoleh  dukungan  dan  kerjasama  dari masyarakat (Mulyadi 2010). Hal tersebut yang harus diwujudkan dalam kepemimpinan kepala sekolah.
Selain  faktor  kepemimpinan  yang  mampu
mempengaruhi mutu pendidikan, faktor
perilaku inovasi dari guru untuk mentransformasikan pengetahuan kepada peserta  didik  juga  dapat  mempengaruhi  mutu pendidikan. Untuk mencapai hasil pembelajaran  yang  optimal  dibutuhkan  guru kreatif  dan  inovatif  yang  memiliki  keinginan yang  besar  untuk  terus  memperbaiki  dan meningkatkan  mutu  belajar  yang  berkaitan dengan  peningkatan  mutu  pendidikan  (Fitriani 2016).  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh Djemari yang mengatakan bahwa usaha kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan  kualitas  pembelajaran  yang  akan menghasilkan  kualitas  belajar  yang  baik (Widoyoko 2009).
Perbedaan  penelitian  pada  makalah  ini dengan yang terdahulu yang pertama ialah pada unit analisi. Unit analisis yang digunakan ialah pengajar  atau  guru.  Dikarenakan  1  periode kepemimpinan  dari  kepala  sekolah  selama  4 tahun  maka  diharapkan  dapat  mengenal  lebih jauh akan kepemimpinan kepala sekolah dalam memimpin serta merasakan kebijakan- kebijakan kepala sekolah dalam  meningkatkan mutu  pendidkan  selama  1  periode  tersebut. Kedua  adalah  indikator  prestasi  belajar  tidak hanya  nilai  rerata  UN  namun  juga  nilai  yang lain  yakni  menggunakan  Taksonomi  Bloom (afektif, kognitif, psikomotorik).

## KAJIAN PUSTAKA Kepemimpinan Transformasional
Kepemimpinan transformasional
adalah  suatu  keadaan  di  mana  para  pengikut dari seorang pemimpin transformasional merasa  adanya  kepercayaan,  kekaguman,
kesetiaan,  dan  hormat  terhadap  pemimpin tersebut dan mereka termotivasi untuk melakukan  lebih  dari  pada  target  yang ditentukan  sebelumnya  (Bass  dalam  Yukl, 2013:313).

## Perilaku Inovasi
Wess  dan  Farr  (dalam  De  Jong  dan Kemp,  2003)  “Perilaku  Inovasi  adalah  semua perilaku  individu  yang  diarahkan  untuk menghasilkan, memperkenalkan dan mengaplikasikan hal-hal baru, yang bermanfaat dalam berbagai  level  organisasi”.  Perilaku Inovasi  sebagai  aktivitas  individu  yang bertujuan  untuk  memperkenalkan  ide-ide  baru dan berguna yang berhubungan dengan proses, produk ataupun prosedur (De Jong, 2007).

## Mutu Pendidikan
Mutu  adalah  konsep  yang  absolut  dan relatif  (Sallis  dalam  Usman,  2006:407).  Mutu yang  absolut  ialah  mutu  yang  idealismenya tinggi  dan  harus  dipenuhi,  berstandar  tinggi, dengan  sifat  produk  bergengsi  tinggi.  Mutu yang  relatif  bukanlah  sebuah  akhir,  namun sebagai  sebuah  alat  yang  telah  ditetapkan atau jasa  dinilai,  yaitu  apakah  telah  memenuhi standar  yang  telah  ditetapkan  (Usman,  2006  : 408). Di dalam konteks pendidikan, pengertian mutu  mencakup input ,  proses  dan output pendidikan (Depdiknas, 2001:24).
Definisi pendidikan berdasarkan undang-undang  RI  Nomor  20  tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 ayat 1, yaitu “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  keperibadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa dan negara” (Usman, 2006:7).
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  mutu pendidikan memiliki arti pelayanan oraganisasi dalam hal ini sekolah dalam pengelolaan secara operasional  dan  efesien  terhadap  komponen- komponen  yang  berkaitan  dengan  sekolah, sehingga  menghasilkan  nilai  tambah  terhadap komponen  tersebut  menurut  norma  atau ketentuan yang berlaku.

## Prestasi Belajar
Prestasi belajar dapat pula didefinisikan “nilai  merupakan  perumusan  terakhir  yang
dapat  diberikan  oleh  guru  mengenai  kemajuan atau  prestasi  belajar  siswa  selama  masa tertentu”  (Suryabrata,  2006).  “Prestasi  belajar diartikan  sebagai  tingkat  keberhasilan  siswa mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam sebuah program pengajaran” (Syah, 1995).

## Kesempatan Kerja
Kesempatan  kerja  secara  umum  yaitu suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara  aktif  dalam  kegiatan  perekonomian. Gambaran  mengenai  kesempatan  kerja  adalah dengan  menggunakan  data  sensus  penduduk, jumlah  penduduk  yang  bekerja  biasanya dipandang  mencerminkan  jumlah  kesempatan kerja  yang  ada  (Rusli,  2012).  Memberikan pengertian  kesempatan  kerja  sebagai  suatu keadaan  di  mana  semua  pekerja  yang  ingin bekerja  pada  suatu  tingkat  upah  tertentu  akan dengan  mudah  mendapat  pekerjaan  (Sukirno, 2000:68).
“Kesempatan  kerja  adalah  banyaknya orang  dapat  terserap  untuk  bekerja  pada  suatu perusahaan  atau  suatu  instansi,  kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia  mencukupi  atau  seimbang  dengan banyaknya  tenaga  kerja  yang  tersedia” (Tambunan, 2001).

## Hubungan Antar Variabel
Seorang  pemimpin  di  dalam  sebuah organisasi  sangatlah  penting  guna  memainkan perannya dalam membantu kelompok, organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai tujuannya.  “ Leadership  is  the  behavior  of  an individual when he is directing the activities of a  group  toward  a  shared  goal ”  (Hemphill  & Coons dalam Haeruddin, 2009). Kepemimpinan ialah  proses  mempengaruhi  orang  lain  untuk mencapai pengembangan atau tujuan organisasi (Wahjosumidjo  dalam  Andriani,  Kesumawati, & Kristiawan, 2018).
Ditetapkanya Undang – Undang No. 32 Tahun  2004  mengenai  pemerintahan  daerah, mengakibatkan  terjadinya  perubahan  yang mendasar  di  dalam  organisasi  pemerintahan termasuk  organisasi  sekolah  yaitu  sistem manajemen  yang  pada  mulanya  sentralistik menjadi  sistem  manajemen  desentralistik. Karenanya,  gaya  kepemimpinan  manajemen dituntut  untuk  dapat  melakukan  penyesuaian serta perubahan dalam segala aspek organisasi yang  dipimpin.  Hal  ini  memberikan  peluang
para pimpinan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah untuk mengaktualisasikan kemampuannya  dalam  mengelolah  sekolah yang dipimpin.
Kepemimpinan  yang  kompeten  dan efektif  diperlukan  untuk  mengelola  situasi. Gruban  menyoroti  fakta  bahwa  kompetensi kepemimpinan  memiliki  hubungan  yang  besar dengan perubahan organisasi yang berhasil dan pemimpin  yang  kompeten  mungkin  terbukti lebih efektif dalam mengelola proses perubahan dengan  sukses  (Abbas  and  Asghar  2010). Bennis  juga  mengakui  bahwa  kualitas  dan karakteristik  khusus  diperlukan  dari  seorang pemimpin untuk membawa perubahan organisasi  yang  sukses  (Abbas  and  Asghar 2010).    Kondisi  yang  penuh  tantangan  serta berbeda antar sekolah yang satu dengan lainnya serta  situasi  yang  berbeda,  maka  gaya kepemimpinan  yang  cukup  efektif  untuk mengelolah  perubahan  tersebut  di  organisasi sekolah yakni gaya kepemimpinan transformasional.
Para  pemimpin  mengarahkan  energi mereka kepada individu-individu yang berusaha  mencapai sesuatu bersama. Perhatian terhadap tujuan bersama memberikan kepemimpinan  nada  tambahan  etis,  karena menekankan  kebutuhan  bagi  para  pemimpin untuk  bekerja  dengan  para  pengikut  untuk mencapai  tujuan  tertentu  (Northouse  dalam Andriani  et  al.,  2018).  Penekanan  mutualisme adalah  mengurangi  kemungkinan  bahwa  para pemimpin mengambil tindakan terhadap pengikut  dengan  cara  yang  tidak  etis  atau dipaksakan (Andriani, Kesumawati, and Kristiawan  2018).  Hal  ini  meningkatkan kemungkinan  bahwa  pemimpin  dan  pengikut akan bekerja bersama untuk kebaikan bersama. Kepala  sekolah  adalah  orang  yang  ditunjuk untuk  menjadi  pemimpin  formal  dalam  suatu organisasi dalam hal ini sekolah, kepala sekolah yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab kepada  atasan,  staf,  dan  lingkungan  kerja,  dan melakukan tugasnya sebagai pendidik, administrator dan pencipta iklim bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ahmad dalam Andriani et al., 2018).
Selain kepemimpinan transformasional kepala sekolah perilaku inovasi sangat penting bagi  organisasi  untuk  memastikan  efektivitas dan  keunggulan  kompetitifnya.  Karenanya, organisasi  sekolah  semakin  berharap  dan membutuhkan  karyawan  untuk  berkontribusi dalam pengembangan inovasi. Untuk
karyawan,  inovasi  dan  keterlibatan  dalam pengembangan  mereka  dapat  mengarah  pada peningkatan kondisi kerja, kepuasan kerja, dan kesejahteraan (Anderson, De Dreu, and Nijstad 2004;  Kanter  1988;  Scott,  Susanne  G;  Bruce 1994;  Messmann  and  Mulder  2012).  Oleh karena  itu,  sangat  penting  bagi  organisasi  dan HRD  untuk  memahami  bagaimana  inovasi dikembangkan  dan  bagaimana  perilaku  kerja karyawan terkait dengan proses ini.
Inovasi adalah produk atau proses baru yang berpotensi bermanfaat yang dikembangkan  dan  diterapkan  dalam  konteks kerja  tertentu  untuk  mengatasi  masalah  atau meningkatkan  status  quo  (Messmann  and Mulder  2012).  Hal  ini  termasuk  memikirkan kembali dan mengubah prinsip kerja organisasi yang mendasarinya. Kontribusi karyawan untuk pengembangan inovasi disebut sebagai perilaku kerja  inovatif  atau innovative  work  behaviour (IWB)  yang  mencakup  semua  aktivitas  kerja yang  dilakukan  terkait  dengan  pengembangan inovasi (Messmann, Gerhard; Mulder 2011).
IWB  merupakan  konstruk  penjelasan untuk kontribusi karyawan terhadap pengembangan  inovasi  dan  berasal  dari  model psikologis organisasi inovasi sebagai proses dua tahap yang meliputi tahap kreatif yang mengacu pada  pengenalan  masalah  dan  generasi  ide  di tingkat  individu,  dan  tahap  implementasi mengacu pada memperjuangkan dan penerapan ide-ide  inovatif  dalam  praktik  organisasi (Amabile 1988; Oldham and Cummings 1996). Dari  studi  tentang  perilaku  kerja  yang  kreatif dan  inovatif  (Amabile  1988;  De  Jong  2007; Dorenbosch,  Van  Engen,  and  Verhagen  2005; Janssen 2005; Kanter 1988; Kleysen and Street 2001),  diturunkan  bahwa  pengembangan inovasi  membutuhkan  penyelesaian  empat tugas.  Eksplorasi  peluang  mengacu  pada pengakuan  dan  pemahaman  masalah  dan kebutuhan  dalam  konteks  pekerjaan  seseorang yang  menciptakan  peluang  untuk  perubahan dan peningkatan. Pembuatan ide berisi aktivasi pengembangan  inovasi  dengan  menciptakan dan menyarankan ide untuk produk atau proses yang  baru,  dapat  diterapkan,  dan  berpotensi bermanfaat  untuk  mendekati  peluang  yang diidentifikasi. Promosi ide mencakup memperjuangkan  gagasan  dengan  meyakinkan lingkungan sosial dari inovasi yang dibayangkan  dan  membangun  koalisi  sekutu yang  mengambil  alih  tanggung  jawab  dan memberikan  informasi,  sumber  daya,  dan dukungan  yang  diperlukan.  Realisasi  ide
melibatkan  percobaan  dengan  ide  seseorang, membuat  prototipe  fisik  atau  intelektual  dari inovasi, memeriksa dan meningkatkan kecukupannya,  dan  merencanakan  integrasi strategisnya ke dalam praktik organisasi.
Selain  itu,  karena  inovasi  didasarkan pada  aktivitas  manusia  dan  dikembangkan dalam konteks pekerjaan tertentu, IWB bersifat dinamis  dan  terikat  konteks  (Messmann  and Mulder  2012).  IWB  dinamis  karena  hubungan yang kompleks antara aktivitas kerja dan hasil kerja  karyawan  di  masa  lalu  dan  aktivitas mereka  di  masa  sekarang  dan  di  masa  depan yang  memengaruhi  proses  pengembangan inovasi serta pengembangan profesional karyawan.  Ini  terikat  konteks  karena  aktivitas dan  hasil  kerja  dipengaruhi  oleh  faktor kontekstual  (J.  Zhou  and  Shalley  2003)  dan menjadi  bermakna  hanya  dalam  kaitannya dengan  konteks  kerja  di  mana  mereka dilaksanakan. Namun, implikasi dari sifat IWB yang dinamis dan terikat konteks mungkin tidak selalu eksplisit.
Oleh  karena  itu,  refleksi  pada  proses pengembangan  inovasi  menjadi  tugas  inovasi yang diperlukan kelima. Penelitian menunjukkan bahwa merefleksikan ide, strategi, kegiatan, dan hasil berkontribusi pada seluruh proses pengembangan inovasi (Müller, Herbig,  and  Petrovic  2009).  Selanjutnya, dengan merefleksikan kegiatan dan hasil kerja, karyawan  dapat  mengatur  dan  meningkatkan kinerja  profesional  mereka  (van  Woerkom 2004).  Misalnya,  dengan  merefleksikan  hasil dari  kegiatan  saat  ini,  karyawan  dapat meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan mereka  untuk  kegiatan  di  masa  depan  yang sebanding.  Demikian  juga,  kegiatan  saat  ini dapat dilakukan dengan merefleksikan pengalaman  dengan  kegiatan  masa  lalu  yang serupa.
Pada penelitian Messmann dan Mulder (2012)  menggunakan  4  dimensi  IWB  untuk studi  pada  guru  sekolah  kejuruan  di  Jerman. Empat  dimensi  tersebut  adalah Opportunity Exploration (OE), Idea  Generation (IG), Idea Promotion (IP)  dan Reflection (RE).  Karena studi  yang  pada  guru  sekolah  kejuruan  di Jerman  disesuaikan  dengan  konteks  pekerjaan guru.
Di  dunia  pendidikan,  istilah  mutu pendidikan  sangat  berkaitan  dengan  kualitas dari  sekolah.  Mengelola  kualitas  dalam  dunia pendidikan harus ditangani secara berbeda dari industri  manufaktur  atau  jasa  (Madu  and  Kuei
1993;  Chua  2004).  Model  manajemen  kualitas yang  dipraktikkan  oleh  dunia  bisnis  telah diadaptasi dan diterapkan pada sektor pendidikan. Bahkan, kualitas dalam pendidikan harus  dimulai  di  tingkat  sekolah  (Koch  and Fisher 1998; Chua 2004). Banyak contoh mutu pendidikan  di  dunia  yang  diterapkan  di  dunia, seperti  Total  Quality  Management  (TQM) (Barnard  1999),  European  Foundation  for Quality  Management  (EFQM),  ISO  9000, Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award untuk  meningkatkan  kinerja  (Chua  2004). Bahkan  metodologi  kualitas  layanan  yang paling  populer,  SERVQUAL  (Parasuraman, Zeithaml,  and  Berry  1985;  1998;  Chua  2004) dan lain sebagainya.
Namun  di  Indonesia  mutu  pendidikan yang  dipergunakan  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  19  tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).  Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal  tentang  sistem  pendidikan  di  seluruh wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (PP No. 13 Tahun 2015). Standar ini hanya  dipergunakan  untuk  satuan  pendidikan dasar  dan  menengah  saja,  tidak  termasuk pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD),  taman kanak-kanak  (TK)  dan  pendidikan  tinggi (Institut/Perguruan Tinggi/Universitas/Politeknik).
Peran  kepemimpinan  kepala  sekolah dan perilaku kerja inovatif karyawan dalam hal ini  adalah  guru  mampu  mempengaruhi  mutu pendidikan  sekolah.  Karena  kepala  sekolah merupakan  kunci  kesuksesan  sekolah  dalam melakukan pengembangan
pendidikan (Husnayain, 2015). Sehingga kegiatan meningkatkan  serta  memperbaiki  program  di sekolah sebagian besar terletak pada diri kepala sekolah.  Sebagai  pimpinan  sekolah,  kepala sekolah  mempunyai  peran  yang  sangat  besar dalam  mengembangkan  etos  kerja  dan  kerja sama yang harmonis, minat terhadap perkembangan dunia
pendidikan, perkembangan  kualitas  profesional  guru  dan staf  pendidik  yang  dipimpin,  serta  kualitas peserta  didik  atau  siswa-siswi.  Hal  tersebut ditentukan  dengan  kualitas  yang  dimiliki  oleh kepala sekolah.
Kepala  sekolah  mampu  meningkatkan mutu  pendidikan  dengan  cara  memperbaiki manajemen (Zahro, Sobri, and Nurabadi 2018). Peran  kepala  sekolah  di  sebagai  pemimpin perubahan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah menjadi pemimpin yang visioner, yakni
kepala sekolah harus bisa merangkul guru untuk bersama-sama  menentukan  visi,  misi,  arah, langkah,  target,  dan  kebijakan  yang  ditempuh untuk  mencapai  target  yang  telah  ditentukan. Penelitian  yang  telah  dilakukan  menetapkan bahwa  gaya  kepemimpinan  memengaruhi keberhasilan proses reformasi dalam organisasi karena  proses  menjadi  lebih  sukses  di  mana manajemen  melibatkan  staf  lain  dalam  proses tersebut tetapi mengambil peran kepemimpinan yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan kualitas  pendidikan  teknis.  Studi  ini  juga menetapkan bahwa gaya kepemimpinan secara langsung  mempengaruhi  kualitas  pendidikan sebagian  besar  (Walala,  Waiganjo,  and  Njeru 2015).
Proposisi  1:  Kepemimpinan  Transformasional mempengaruhi Mutu Pendidikan.
Pembelajaran  yang  bermutu  seperti yang  diharapkan  tentu  membutuhkan  aktivitas dan  kreativitas  yang  lebih  dari  seorang  guru. Guru  yang  kreatif  diharapkan  lebih  peka terhadap permasalahan pendidikan serta mampu  mencari  jalan  pemecahannya.  Guru yang  kreatif  akan  membuat  perubahan  – perubahan baru dalam pembelajaran sehinggga peserta didik lebih senang dan mutu pembelajaranpun diharapkan akan meningkat.
Untuk  mencapai  hasil  pembelajaran yang  optimal  dibutuhkan  guru  kreatif  dan inovatif  yang  memiliki  keinginan  yang  besar untuk  terus  memperbaiki  dan  meningkatkan mutu belajar yang berkaitan dengan peningkatan  mutu  pendidikan  (Fitriani  2016). Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Djemari yang  mengatakan  bahwa  usaha  kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan  kualitas  pembelajaran  yang  akan menghasilkan  kualitas  belajar  yang  baik (Widoyoko  2009).  Sehingga,  peran  guru sangatlah besar dalam proses belajar mengajar.
Temuan penelitian yang pernah dilakukan  menunjukkan  bahwa  sekolah  yang inovatif secara
signifikan mampu mempengaruhi  pada  aspek  penilaian  kualitas Inspektorat  Pendidikan  (mutu  pendidikan) (Hofman et al. 2013). Penelitian yang lain telah menginformasikan bahwa implementasi manajemen  inovasi  dan  kreatifitas  guru  dalam meningkatkan mutu pembelajaran dapat berjalan dengan baik karena setiap guru selalu memiliki usaha yang tepat dalam mentransferkan  ilmunya  sesuai  karakter  murid dan waktu mengajar (Supriadi 2017). Hambatannya  kurangnya  media  pendukung
pembelajaran baik itu pendukung bagi kemajuan guru-gurunya maupun para siswanya sehingga bisa menghambat mutu pembelajaran di sekolah.
Pembelajaran  yang  bermutu  seperti yang  diharapkan  tentu  membutuhkan  aktivitas dan  kreativitas  yang  lebih  dari  seorang  guru. Guru  yang  kreatif  diharapkan  lebih  peka terhadap permasalahan pendidikan serta mampu  mencari  jalan  pemecahannya.  Guru yang  kreatif  akan  membuat  perubahan  – perubahan baru dalam pembelajaran sehinggga peserta didik lebih senang dan mutu pembelajaranpun diharapkan akan meningkat. Proposisi 2: Perilaku Inovasi
Guru mempengaruhi Mutu Pendidikan
Sejalan  dengan  upaya  peningkatan mutu  pendidikan  maka  perlu  diperhatikan masalah  pencapaian  akademik  siswa-siswi (Warsito  2009).  Siswa-siswi  yang  memiliki potensi tinggi tentunya memiliki peluang yang lebih  besar  untuk  mencapai  prestasi  akademik pada  jenjang  pendidikan  yang  sedang  di tempuhnya  (Warsito  2009).  Prestasi  akademik siswa-siswi dilihat dari nilai ujian akhir sekolah dan  nilai  UN.  Menurut  Suryabrata  prestasi akademik ialah seluruh hasil yang telah dicapai ( achievement )  yang  diperoleh  melalui  proses belajar  akademik  ( academic  achievement ) (Maslihah 2011). Prestasi setiap individu tidak selalu  sama  antara  satu  dengan  lainnya  dalam berbagai  bidang.  Misalnya  prestasi  dalam bidang  olahraga,  teknologi,  kesenian,  ilmu pengetahuan  dan  sebagainya.  Sedangkan akademik merupakan segala hal yang berkaitan dengan  bidang  keilmuan  (Afiah  2012). Taksonomi  Bloom  menyusun  suatu  tujuan belajar yang harus dicapai oleh seseorang ketika belajar,  sehingga  terjadi  perubahan  dalam  diri seseorang  tersebut  (Sudjana  2009).  Perubahan terjadi  pada  tiga  ranah  (Sudjana  2009),  yaitu ranah  kognitif,  ranah  afektif  dan  ranah psikomotorik.
Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu standar  penilaian  pendidikan  dilakukan  untuk lebih  memudahkan  serta  dapat  dengan  cepat mengetahui  ukuran  kualitasnya.  Hasil  UN sebagai  gambar  yang  menyangkut  prestasi belajar  setelah  menjalani  proses  pendidikan dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  dinyatakan dalam  nilai  angka  pada  rapor  atau  semester (Fachrudin,  2017).  Sehingga,  adanya  nilai  UN ini  mempermudah  dalam  menilai  hasil  belajar atau presatasi belajar para siswa-siswi.
Penilaian  belajar  oleh  pemerintah bertujuan untuk penilaian pencapaian kompetensi  lulusan  secara  nasional  pada  mata pelajaran  tertentu  dalam  kelompok  mata pelajaran  tertentu  dalam  kelompok  mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dilakukan  dalam  bentuk  ujian  nasional (Mulyasa  2010;  Raharjo  2014).  Selanjutnya, dikemukakan  bahwa  UN  dilakukan  secara obyektif,  berkeadilan  dan  akuntabel,  serta diadakan  sebanyak-banyaknya  satu  kali  dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran (Raharjo 2014). “Setiap peserta didik wajib  mengikuti  satu  kali  ujian  nasional  tanpa dipungut  biaya  dan  berhak  mengulanginya sepanjang  belum  dinyatakan  lulus  dari  satuan pendidikan” (Raharjo 2014).
Ujian  nasional  sebagai  salah  satu standar  penilaian  pendidikan  dilakukan  untuk lebih  memudahkan  serta  dapat  dengan  cepat mengetahui  ukuran  kualitasnya.  Hasil  UN sebagai  gambar  yang  menyangkut  prestasi belajar  setelah  menjalani  proses  pendidikan dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  dinyatakan dalam  nilai  angka  pada  rapor  atau  semester (Fachrudin  2017).  Sehingga,  adanya  nilai  UN ini  mempermudah  dalam  menilai  hasil  belajar atau presatasi belajar para siswa-siswi.
Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2014) menunjukan pengaruh kedelapan standar  terhadap  UN  secara  bersama-sama ( simultan )  signifikan  dengan  data  statistik p=0,000  (p<0,05).  Ini  menunjukkan  bahwa delapan  standar  nasional  pendidikan  sangat berpengaruh  terhadap  capaian  nilai  UN.  Dari kedelapan  standar  tersebut,  jika  diuji  secara parsial (satu persatu), pengaruh secara signifikan  pada  hasil  UN  adalah  berasal  dari standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan (PTK), p = 0,044 (p<0,05). Artinya bahwa tujuh standar  yang lainnya  memiliki pengaruh tetapi tidak  signifikan  terhadap  nilai  UN.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  standar  PTK  memiliki peran  strategis  dalam  meningkatkan  prestasi siswa. Namun, peran dari standar yang lain juga perlu  diperhatikan  untuk  secara  bersama-sama dalam meningkatkan prestasi siswa.
Proposisi  3:  Mutu  Pendidikan  mempengaruhi Prestasi Belajar
Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di  luar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan barang  dan  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan
masyarakat.  “Tenaga  kerja  ( man  power )  pada dasarnya  adalah  penduduk  dalam  usia  kerja (berusia  15-64  tahun)  atau  jumlah  seluruh penduduk  dalam  suatu  Negara  yang  dapat memproduksi  barang  dan  jasa  jika  ada permintaan  terhadap  tenaga  mereka,  dan  jika mereka  mau  berpartisipasi  dalam  aktivitas tersebut”(Mulyadi  2012).  Pasar  tenaga  kerja akan  terjadi  keseimbangan  antara  penawaran tenaga  kerja  dan  permintaan  tenaga  kerja, apabila  harga  tenaga  kerja  (upah)  cukup fleksibel (Nasution 1997).
Ciri – ciri tenaga kerja (Sitanggang and Nachrowi  2004)  adalah  tenaga  kerja  pada umumnya  tersedia  di  pasar  tenaga  kerja  dan biasanya  siap  untuk  digunakan  dalam  suatu proses  produksi  barang  dan  jasa.  Kemudian perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga  kerja  dari  pasar  tenaga  kerja.  Apabila tenaga  kerja  tersebut  telah  bekerja,  maka mereka  akan  menerima  imbalan  berupa  upah atau gaji. Kemudian, tenaga kerja yang terampil merupakan  potensi  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  sangat  dibutuhkan  pada  setiap perusahaan untuk mencapai tujuan.
Adanya  standar  pendidikan  secara nasional mampu meningkatnya prestasi akademik  siswa-siswi  (Bishop  1997).  Standar pendidikan juga mampu memberikan gambaran pencapain absolut  dan  menjauh  dari  ukuran pencapaian  relatif  seperti  peringkat  di  kelas, nilai  guru,  tingkat  SNP  tiap  sekolah  dan  lain sebagainya (Bishop 1997) . Akibatnya, perguruan  tinggi  dan  pengusaha  cenderung memberi  bobot  lebih  besar  pada  prestasi akademik ketika para lulusan akan melanjutkan ke bangku pendidikan yang lebih tinggi maupun bekerja (Bishop 1997).
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  tinjaun empiris  menunjukan  faktor  yang  berpengaruh terhadap  kesempatan  kerja  lulusan  adalah kurikulum, sedangkan sesudah penerapan SNP faktor  yang  mempengaruhi  adalah  sarana prasarana dengan tingkat signifikansi 0,1% dan kurikulum  dengan  tingkat  signifikansi  0,5% (Harahap  2009).  Artinya  bahwa  kurikulum yang baik dan sarana prasarana yang memadai sangat  mendukung  terhadap  kesempatan  kerja siswa.  Sedangkan  faktor  guru  memiliki pengaruh  yang  tidak  signifikan  terhadap kesempatan  kerja  lulusan  Sekolah  Menengah Kejuruan, baik sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan.
Proposisi  4:  Mutu  Pendidikan  mempengaruhi Kesempatan Kerja

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian  penjelasan  ( explanatory  research ). Penelitian ini mengambil lokasi di seluruh SMK Negeri  Malang,  Jawa  Timur.  Alasan  peneliti menggunakan  lokasi  ini  untuk  melakukan penelitian  karena  hasil  statistik  TPT  Kota Malang  pada  tahun  2018  menunjukan  bahwa memiliki  nilai  6,79%  tertinggi  di  seluruh wilayah  Jawa  Timur.  Sedangkan  di  kawasan Malang  Raya  tidak  mencapai  50%  TPT  dari Kota Malang,  yaitu  Kabupaten Malang hanya 3,24%  dan  Kota  Batu  sebesar  3,12%.  dilihat dari tingkat  pendidikan  yang  ditamatkan,  pada Februari  2019  terlihat  bahwa  TPT  untuk Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  masih mendominasi di antara tingkat pendidikan yang lain,  yaitu  sebesar  6,84%.  TPT  tertinggi berikutnya  terdapat  pada  pendidikan  Diploma sebesar  6,13%.  Sebaliknya,  TPT  terendah terdapat pada pendidikan SD kebawah sebesar 2,01%.

## Gambar 1 Model Kerangka Proposisi
Sumber: Peneliti

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kepemimpinan  memiliki  andil  yang  besar dalam  menjalankan  oragnisasi  pendidikan. Peranan  dalam  mengelolah  sekolah  dapat memberikan  dampak  dalam  peningkatan  mutu pendidikan.  Tidak  hanya  kepala  sekolah,  guru yang memiliki perilaku inovasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran dapat berjalan dengan baik karena setiap guru selalu memiliki usaha yang tepat dalam mentransferkan  ilmunya  sesuai  karakter  murid dan  waktu  mengajar.  Standar  pendidikan nasional mampu mempengaruhi prestasi belajar para  siswa.  Adanya  standar  akademik  mampu memberikan  dampak  pada  kesempatan  kerja para lulusan.
Kepemimpin an Transformasi Perilaku Inovasi Mutu Pendidi Prestas i Belajar Kesemp atan P P P P

## Saran
Bagi  peneliti  selanjutnya,  dapat  menggunakan makalah  ini  sebagai  referensi  serta  dapat dikembangkan dengan melihat beberapa faktor yang  dapat  mempengaruhi  kesempatan  kerja bagi siswa-siswi lulusan SMK.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Wasim, and Imran Asghar. 2010. “The Role  of  Leadership  in  Organisational Change.” Industrial Engineering .
Afiah,  Izmah.  2012.  “Korelasi  Antara  Potensi Akademik,  Motivasi  Belajar  Dengan Prestasi  Akademik  Pada  Siswa  Kelas  X Program  Unggulan  MAN  Tambakberas Jombang,” 12–63.
Amabile,  Teresa  M.  1988.  “A  Model  of
Creativity and Innovation in Organizations.” Research in
Organizational  Behavior 10:  123–67. https://doi.org/ISBN: 0-89232-748-0.
Anderson,  Neil,  Carsten  K.W.  De  Dreu,  and
Bernard A. Nijstad. 2004. “The Routinization  of  Innovation  Research:  A Constructively  Critical  Review  of  the State-of-the-Science.” Journal of Organizational  Behavior 25  (2):  147–73.
https://doi.org/10.1002/job.236.
Andriani,  Septi,  Nila  Kesumawati,  and Muhammad  Kristiawan.  2018.  “The Influence of the Transformational Leadership  and  Work  Motivation  on Teachers  Performance.” International Journal  of  Scientific  and  Technology
Research 7 (7): 19–29. Atmanti,  Hastarini  Dwi.  2005.  “Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan.” Urnal Dinamika Pembangunan 2 (1): 30–39. https://doi.org/ISSN 1829 - 7617. Badan  Pusat  Statistik  Jawa  Timur.  2019. Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan  Tertinggi  yang  Ditamatkan Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2018. Retrieved
from https://www.bps.go.id/statictable/2016/04 /05/1909/penduduk-berumur-15-tahun- ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi- yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan- selama-seminggu-yang-lalu-2008- 2018.html .
Barliana, M Syaom, Johar Maknun, and Kunthi Herma.  2010.  “Evaluasi  Atas  Kebijakan Peningkatan  Rasio  Siswa  SMK :  SMA
Ditelaah  Dari  Kesiapan  Sarana  Dan Prasarana” 6: 529–38. http://ejournal.upi.edu/index.php/invotec/ article/view/6087/4108. Barnard,  Janet.  1999.  “Quality  Principles Handbook.” Business  Communication Quarterly 62 (2): 61–73. https://doi.org/doi.org/10.1177/10805699 9906200206.
Bastian,  Indra.  2007. Akuntansi  Pendidikan . Jakarta: Erlangga.
Bishop, John H. 1997. “The Effect of National Standards  and  Curriculum-Based  Exams on  Achievement.” American  Economic Review 87 (2): 260–64.
Chua,  Clare.  2004.  “Perception  of  Quality  in Higher  Education  Clare  Chua.”  In Proceedings of the Australian Universities Quality Forum , edited by Rob Carmichael. Adelaide: AUQA Occasional Publication. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down load?doi=10.1.1.125.3578&rep=rep1&ty pe=pdf.
Djatmiko,  Istanto  W.  2010.  “PENDIDIKAN
VOKASI DALAM PERSPEKTIF PHILOSOPHER TRADISIONAL.” http://staffnew.uny.ac.id/upload/1316290
61/lainlain/Filosifi+Pendidikan+Vokasi.p df.
Dorenbosch,  Luc,  M  Van  Engen,  and  M Verhagen. 2005. “On-the-Job Innovation: The  Impact  of  Job  Design  and  Human Resource Management through Production  Ownership.” Creativity  and
Innovation  Management 14  (June):  129–
41. https://doi.org/10.1111/j.1476- 8691.2005.00333.x.
Elfitri, Riza, Bustari Muchtar, and Susi Evanita. 2019.  “The  Effect  of National  Education Standards  on  Academic  Quality  of Graduates  Vocational  High  School  in Solok City and Regency.” In Proceedings of the 2nd Padang International Conference  on  Education,  Economics, Business  and  Accounting .  Atlantis  Press.
https://doi.org/10.2991/piceeba2- 18.2019.111.
Fachrudin,  Yudhi.  2017.  “UN  Dalam  Standar
Penilaian Pendidikan.” 2017. http://staibinamadani.ac.id/un-dalam- standar-penilaian-pendidikan/.
Fitriani.  2016. Sukses  Profesi  Guru  Dengan Penelitian  Tindakan  Kelas .  Yogyakarta: Deepublish.
Haeruddin, M Ikhwan Maulana. 2009. “KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA.” Jurnal PIONIR 8
(September): 104–11.
Harahap,  Susi  Susilawati.  2009.  “Pengaruh Penerapan  Standar  Nasional  Pendidikan Terhadap  Kesempatan  Kerja  Lulusan Siswa  Smk  Negeri  Di  Kota  Medan.” Universitas Sumatera Utara.
Hofman,  Roelande  H.,  Jan  de  Boom,  Marieke Meeuwisse,  and  W.  H.Adriaan  Hofman. 2013.  “Educational  Innovation,  Quality, and Effects: An Exploration of
Innovations and Their Effects in Secondary Education.” Educational Policy 27 (6): 843–66. https://doi.org/10.1177/08959048114292
88.
Husnayain,  Muhammad  Faizul.  2015.  “Peran Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam Mengembangkan Mutu Sumberdaya Guru Pada  Lembaga  Pendidikan  Islam.” Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim Malang. Irawan;  Suparmoko,  M.  1992. Ekanomi Pembangunan . Yogyakarta: BPFE.
Janssen,  Onne.  2005.  “The  Joint  Impact  of Perceived  Influence  and  Supervisor Supportiveness  on  Employee  Innovative Behaviour.” Journal of Occupational and Organizational  Psychology 78  (4):  573– 79. https://doi.org/10.1348/096317905X2582 3.
Jong, Jereon De. 2007. Individual Innovation : The  Connection  between  Leadership  and Employees  ’  Innovative  Work  Behavior The Connection Between Leadership and . Zoetermeer: EIM. Kanter,  Rosabeth  Moss.  1988.  “When  a Thousand  Flowers  Bloom :  Structural, Collective,  and  Social  Conditions  for Innovation in Organization.” Research in Organizational Behavior , 169–211.
Kleysen,  Robert  F,  and  Christopher  T.  Street.
2001.  “Toward  a  Multi ‐ dimensional
Measure of Individual Innovative
Behavior.” Edited by Street Christopher T.
Journal of Intellectual Capital 2 (3): 284– 96. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005 660.
Koch,  James  V.,  and  James  L.  Fisher.  1998. “Higher  Education  and  Total  Quality
Management.” Total Quality Management 9 (8): 659–68. https://doi.org/10.1080/0954412988136. Kozma,  R;  Russell,  Joel.  2005.  “Modeling Students Becoming Chemists: Developing
Representational Competence.” In
Visualization in Science Education , edited by  John  K.  Gilbert,  121–46.  Dordrecht: Springer Link. https://link.springer.com/chapter/10.1007 /1-4020-3613-2_8. Madu,  Christian  N,  and  Chu-Hua  Kuei.  1993.
“Dimensions  of  Quality  Teaching  in Higher  Institutions.” Total Quality Management 4 (3): 325–38. https://doi.org/10.1080/09544129300000 046. Maslihah.  2011.  “Studi  Tentang  Hubungan Dukungan  Sosial,  Penyesuaian  Sosial  Di Lingkungan Sekolah Dan Prestasi Akademik  Siswa  Smpit  Assyfa  Boarding School  Subang  Jawa  Barat.” Jurnal Psikologi Undip 10 (2): 103–14.
https://doi.org/10.14710/jpu.10.2.103- 114. Messmann, Gerhard; Mulder, Regina H. 2011. “Innovative Work Behaviour in Vocational Colleges: Understanding How and  Why  Innovations  Are  Developed.” Vocations  and  Learning 4  (1):  63–84. https://link.springer.com/article/10.1007/s 12186-010-9049-y.
Messmann,  Gerhard,  and  Regina  H  Mulder.
2012.  “Development  of  A  Measurement
Instrument for Innovative Work
Behaviour  as  A  Dynamic  and  Context- Bound  Construct.” Human  Resource Development  International 14  (2):  129– 41. https://doi.org/10.1080/13678868.2011.6 46894.
Müller,  Andreas,  Britta  Herbig,  and  Kostanija Petrovic.  2009.  “The  Explication  of Implicit  Team  Knowledge  and  Its Supporting Effect on Team Processes and
Technical Innovations: An Action Regulation Perspective on Team Reflexivity.” Small  Group  Research 40 (1): 28–51. https://doi.org/10.1177/10464964083265 74. Mulyadi. 2010. “Kepemimpinan  Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu.” UIN Malang Press.
Mulyadi,  Seto.  2012. Ekonomi  Sumber  Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan . Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Mulyasa,  E.  2010. Implementasi  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara. Nanga,  Muana.  2005. Makro  Ekonomi:  Teori, Masalah,  Dan  Kebijakan. Jakarta:  PT Grafindo Persada. Nasution, Mulia. 1997. Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Nurtanto, Muhammad, and Herminarto Sofyan. 2015.  “Implementasi  Problem-Based Learning  Untuk  Meningkatkan  Hasil Belajar Kognitif, Psikomotor, Dan Afektif
Siswa  Di  SMK.” Jurnal  Pendidikan Vokasi 5 (3): 352. https://doi.org/10.21831/jpv.v5i3.6489. OECD. 2016. “PISA 2015 Results in Focus.” In . Paris: OECD
Publishing.
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015- results-in-focus.pdf.
Oldham, Greg R., and Anne Cummings. 1996. “Employee  Creativity:  Personal  and Contextual Factors at Work.” Academy of Management  Journal 39  (3):  607–34. https://doi.org/10.2307/256657.
Parasuraman,  A  Parsu,  Valarie  Zeithaml,  and Leonard  Berry.  1985.  “A  Conceptual
Model  of  Service  Quality  and  Its Implication for Future Research (SERVQUAL).” The Journal of Marketing 49 (January): 41–50. https://doi.org/10.2307/1251430. ———. 1998. “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions  of  Service  Quality.” Journal of Retailing 64 (1): 12–37. https://www.researchgate.net/publication/
200827786_SERVQUAL_A_Multiple- item_Scale_for_Measuring_Consumer_P erceptions_of_Service_Quality. Pavlova, M. 2009. Technology and Vocational Education  for  Sustainable  Development Empowering  Individuals  for  the  Future . Queensland: Springer Link.
Raharjo,  Sabar  Budi.  2014.  “Kontribusi Delapan  Standar  Nasional  Pendidikan Terhadap  Pencapaian  Prestasi  Belajar.”
Jurnal  Pendidikan  Dan  Kebudayaan 20 (4): 470. https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.160.
Rotherham,  Andrew,  and  Daniel  Willingham. 2010.  “‘21st-Century’  Skills.” American Educator 34 (January): 17.
Scott,  Susanne  G;  Bruce,  Reginald  A.  1994. “Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the
Workplace.” The Academy of Management  Journal 37  (3):  580–607. https://doi.org/DOI: 10.2307/256701. Sitanggang,  Ignatia  Rohana,  and  Djalal Nachrowi.  Nachrowi.  2004.  “Pengaruh Struktur  Ekonomi  Pada  Penyerapan Tenaga  Kerja  Sektoral:  Analisis  Model Demometrik Di 30 Propinsi Pada 9 Sektor Di  Indonesia.” Jurnal  Ekonomi  Dan
Pembangunan Indonesia 5 (1). https://doi.org/doi.org/10.21002/jepi.v5i1
.102.
Sudjana,  Nana.  2009. Penilaian  Hasil  Proses Belajar  Mengajar .  Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya. Supriadi, Dudun. 2017. “Implementasi Manajemen Inovasi Dan Kreatifitas Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran.” Indonesian  Journal  of Education Management and Administration Review 1 (2): 125–32.
Sutomo,  A.M;  Susilo;  Susanti,  Lies.  1999. “Analisis  Pengangguran  Tenaga  Kerja Terdidik  Di  Kotamadya  Surakarta  Tahun 1996: Suatu Pendekatan Search Theory.”
Jurnal Perpektif . Tilaar, Henry Alexis Rudolf. 2006. Standarisasi Pendidikan  Nasional:  Suatu  Tinjauan Kritis . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Tirta,  Artriyan  Syahnur.  2013.  “Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi  Jawa  Tengah.”  Universitas Negeri Semarang.
Tirtosudarmo,  Riwanto.  1996. Demografi Politik  (Pembangunan  Indonesia  Dari Riau  Sampai  Timor-Timur) .  Jakarta:  PT Pustaka Sinar Harapan.
Walala,  Sawega  James;,  Esther  Wangithi;
Waiganjo, and Agnes Njeru. 2015. “Effect of  Leadership  Style  on  the  Delivery  of Quality Education in Public Technical and Vocational  Education  Institutions  in Kenya.” International Journal of Business Administration 6 (1): 63–76.
https://doi.org/10.5430/ijba.v6n1p63. Warsito,  Hadi.  2009.  “Hubungan  Antara  Self- Efficacy  Dengan  Penyesuaian  Akademik Dan  Prestasi  Akademik  (  Studi  Pada
Mahasiswa FIP Universitas Negeri Surabaya  ).” Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 9 (1): 29–47.
Widoyoko,  Eko  Putro  S.  2009. Evaluasi Program Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi  Pendidik  Dan  Calon  Pendidik) .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Windiyati, Hestina. 2018. “PRAKSIS STRATEGI PEMBELAJARAN KEJURUAN    BIDANG  AGRIBISNIS ABAD 21.” TAMAN VOKASI; Vol 5, No 2 (2017) . https://doi.org/10.30738/jtvok.v5i2.2474.
Woerkom, Marianne van. 2004. “The Concept of Critical Reflection and Its Implications for  Human  Resource  Development.”
Advances in Developing Human Resources 6 (2): 178–92. https://doi.org/10.1177/15234223042633 28.
Zahro,  Anna  Mar’atuz,  Ahmad  Yusuf  Sobri,
and Ahmad Nurabadi. 2018. “Kepemimpinan Perubahan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.” Jurnal  Adminitrasi  Dan
Manajemen Pendidikan 2 (September): 1– 23. https://doi.org/ISSN 2615-8574. Zhou,  Jing,  and  Crhristina  E  Shalley.  2003.
“RESEARCH ON EMPLOYEE CREATIVITY:  A  CRITICAL  REVIEW AND  DIRECTIONS  FOR  FUTURE
RESEARCH.”  In Research  in  Personnel and  Human  Resources  Management , edited  by  Shalley  Christina  E,  22:165– 217.  Research  in  Personnel  and  Human
Resources  Management.  Emerald  Group Publishing Limited.
https://doi.org/10.1016/S0742- 7301(03)22004-1. Zhou,  Kai.  2019.  “EDUCATION,  SKILLS, AND  WAGE  OUTCOMES  AMONG MID-CAREER  ADULTS:  A  CROSS-
NATIONAL
STUDY.” https://search.proquest.com/openview/ 7f3331ed883fd43e67bb87dc3c689fe0/ 1?pq- origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y.