Keyvords
' I d dah, preg nant w oman, zina, KHI, marriage.

## Abstract
This article aims to explore  how  iddah  pregnant  woman because of zina by islamic law article 5 3 paragraph 2, and analyze it. ' Iddah for pregnant woman because of zinawill have implications on the legal or notl, that marriage. In addition, iddah pregnant  woman  because of zina is not explicitly described both  in the qur'an  an sunnah, so invite difference of opinion  among ulama. Ulama Syafi'iyah and Hanafiyah not oblige iddah,while  ulama  Malikiyah and Hanabilah obligeiddahuntil to give birth. But  considering the psychological  and sociological  impact ihrt rrill result, then it would be better if woman  pregnat  because of zina is not required iddah even  though married  to men who did not make her pregnant, because the men who impregnated her irresponsible. In article  53 paragraph 2 KHI, implicitly explains that there  is no obligation iddah for pregnant  woman because of zina with when  mated with males who  impregnate without having  to wait first- born child in the womb. As in the case of marriage with a men who is not impregnate nothing  explanation.  But do not rule out this  provision also applies to men who did not impregnate  her. For if men are willing to marry and not disputed by the women  in question has been considered true as menwho  impregnate.

## Abstrak

## Pendahuluan
Hukum merupakan esensi yang  disaring dari peradaban suatu  bangsa dan sekaligus mencerminkan jiwa suatu  bangsa  secara lebih jelas dari lembaga lain yang ada. Kedudukan hukum dalam  Islam adalah  sebagai inti dan saripati alaran Islam itu sendiri. Sehingga sangatlah tidak mungkin  untuk dapat memahami Islam tanpa memahami  hukum  Islam.
Hukum  Islam (Djamll, 1999 1 I ; Syaltut, t.th.:77), dalam catatan  sejarah telah mengalami pertumbuhan  dan perkembangal.  Hal tersebut menunjukkan  suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan  perkembangan sosial budaya dimana hukum itu turnbuh  (Sirry,
1995: l).Karena  pada dasamya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir  hukum dengan laktor sosial-budaya  dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.
Pada dewasa ini, pembaharuan  hukum Islam telah  menjadi suatu kebutuhan di negara- negara muslim.  Meskipun pada  kenyataannya pembaharuan hukum Islam di r,'egara-rrcgara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, se tidaknya fenomena tersebut mencerminkan  bahwa aktifitas  ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adany a ij tihad  pasti hukum  Islam  akan kehi langan sifat elastis dan akomodatifnya  dalam merespon permasalahan baru  yang  muncul seiring dengan perubahanzaman.
Di Indonesia upaya  pembaharuan hukum Islam  telah menghasilkan wujud yang konkret.
Salah  satunya  adalah Kompilasi Hukum Islam yang patut dinilai sebagai ijma'ulama Indonesia (Syarifudin,  1990: 138-139).Namun  mencermati gagasan-gagasan yang ada dalam  KHI, kesimpulan yalg dapat diperoleh adalah pemanfaatan lembaga taffiq dan takhoyyur dalam fomulasi hukumnya. Nilai lebih  dari proses penyusunan KHI adalah referensi dari 38 buah kitab  dari  berbagai mazhab fiqh yang ada,  studi banding  ke negara-negara muslim Timur Tengah, telaah yurisprudensi, dan serangkaian wawancara dengan para ulama Indonesia (Ahmad, 200: 110; Rofiq,  2000;25-54). Dasar hukum KHI adalah  Instruksi Presiden No.l tahun 1991  yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian  ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun l99l mengenai penyebarluasan  Kompilasi Hukum  Islam  (Huda, 2001 202-207).Meskipun KHI oleh pakar  hukum di Indonesia tidak
dinyatakan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,  namun  seluruh jajaran peradilan agarna di Indone  sia sudah men gakuinya sebagai hukum  dan pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam sehingga KHI dapat disebut sebagai  undang-undang Islam (Syarituddin, 2A02: 45 -46).
Adapun pendekatan yang  digunakan  di dalam penyusunan KHI mencakup beberapa pendekatan. P ertama,pendekatan normatif.  Yaitu bahwa perumusan KHI mengambil  bahan  sumber utama dat'. nash  al-Qur'an dan Sunnah.  Kedua, mengutamakan  pemecahan problema masa kini'
Ketiga, unity dan variety. Dan Keempat,
pendekatan kompromi dengan hukum adat (Harahap, 2000:82-92).Keempat  pendekatan tersebut  digunakan di dalam  merumuskan KHI yang terdiri dari tiga kitab hukum. Buku  I tentang Perkawinan, Buku II tentang  Kewarisan  dan Buku III tentang  Perwakafan.
Dalam pendekatan  Yang lebih mengutamakan pemecahan problema  masa kini dimaksudkan  bahwa di dalam  perumusan KHI sejauh  mungkin dihindari perdebatan di dalarn mempersoalkan  perbedaan  pendapat  ularna. Akan tetapi langsung diarahkan kepada  masalah  yang dihadapi  dalam kehidupan  masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial untuk mertecahkan problema ketidaktertiban  yang  dihadapi selama ini. Dalam hal ini tampak  sekali  pernanfaatan  lembaga taffiq dan takhayyur dalamformulasi hukurn KHI.
Akhir-akhir ini perubahan peradaban manusia semakin akseleratif. Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, manusia  semakin banyak kehilangan nilai-nilai  yang diyakirti sebelumnya. Manusia  semakin dihadapkan  pada perbenturan dan erosi nilai-nilai  moral dan keluhuran. Budaya permisif dan  serba terbuka memerangkap  manusia hingga berkubang di dunia kemaksiatan.
Pergaulan bebas hinggafree sex melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan  di luar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut  dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang  bukan menghamili.
Sebenarnya  masalah  'iddah  secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati  oleh para ulama  selain juga telah  dijelaskan  secara eksplisit
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150
13 I Arif Hidayah;  'Iddah Perempuan Hamil karenaZina
oleh  zass al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika  'iddah tersebut  dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang  hamil  karena zina maka 'iddah tersebut menjadi sebuah masalah yafig membutuhkan  pengkajian secara cermat.
Bagaimanapwt'iddah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah  dalam arti syah atau tidaknya perkawinan  tersebut.  Selain itu 'iddah  perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah  sehingga  mengundang  perbedaan pendapat  dikalangan  ulama.
Menurut  Syaf iyyah dan Hanafiyyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan 'iddah.Hal  ini dikarenakan' iddahberirjuan untuk  menj aga nasab sementara  persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil (Sabiq, I 9 83 : 282 -283) . Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa  terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan (Al-Jaziri, 1969: 52I). Adapun menurut Syaf  iyyah tidak ada larangan untuk  menggauli isterinya tersebut meskipun masih  dalam  keadaan hamil.
Ulama  Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri  dalam bentuk  zina sama  hukumnya  dengan  perempuan yang dicampuri secara syubhat.Berdasarkan  akad  yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yarrg sama dengan 'iddahkectali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd  atas dirinya, maka ia cukup  menyucikan dirinya dengan satu kali haid.
Ulama  Hanabilah menyatakan b ahw a' i d d cti p erempuan  hami I kar ena zina s ep erti halnya 'iddah yang berlaku  bagi isteri  yang dicerai oleh  suaminya  dalam keadaan hamil  yaitu sampai dengan melahirkan.  Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis  Nabi  yang artinya: "Dari Tuwaifi'bin Tsabit, dari Nabi saw.
Bersabda, "Tidak halal bagi seorang  yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian menyiramkan airnya pada
tanaman orang lain". Dikeluarkan  oleh Abu Dawud  dan Tirmidzi dan disahkan oleh Ibnu  Habbah" (al-Asqalani, t.th.: se0).
Sementara itu jika meninjau hukum positif  di Indonesia 'iddah  bagi  perempuan hamil karena zina secara implisit diatur dalam  pasal 53 KHI  sebagaiberikut:
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan  pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan  dengan  wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu  lebih  dahulu kelahiran  anaknya.
(3) Dengan  dilangsungkannya  perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandunglahir.
(4) Dari pasal 53  .ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban  'iddah bagi perempuan hamil karena zina jika ia dikawinkan dengan  pria yang menghamilinya.
Persoalan yang kemudian muncul adalah jika perempuan hamil karena zina tersebut menikah  dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini KHI belum memberikan penj elasan.
Berangkat dari persoalan di atas, penulisakan melakukan  analisis terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2  KHI tentang 'iddahperempuan hamil karena  zina. Yakni  untuk menjawab  pertanyaan  mengenai bagaimana 'iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum  Islam? Serta bagaimana analisis hukum 'iddah  perempuan hamil karena zina  dalam Kompilasi  Hukum Islam?
Pengertian dan DasarHukum 'idduh Menurut bahasa, kata'iddahberasal  dari kata al-'adctd. Sedangkan kata al-'adad merupakan bentuk masdar dari  kata kerja'adda- ya'uddu yang  berarti  menghitung.  Kata  al-'adod memiliki arti  ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun  bentuk jama' dankata ol- 'adad adalah al-a'dad  begitu pula  bentuk  jama' dari kata 'iddahadalah al-'idad.  Dan dikatakan juga  bahwa seorang perempuan telah ber"iddah karena kematian  suaminya atau talak suami kepadanya.
Menurut Sayyid Sabiq (1968: 187), yang ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. l, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150
dimaksud  dengan 'iddah  dari segi  bahasa  adalah perempuan (isteri)  menghitung  hari-harinya dan masa bersihnya.sementara  al-Jaziri (t.th.: 5 13), menyatakan  bahwa kata' iddahmttlak digunakan untuk menyebut  hari-hari  haid perempuan atau hari-hari sucinya.
Dari sisi epistimologi  maka terdapat beberapa definisi  'iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki
kesamaan secara garis besarnya.
Menurut  al-Jaziri  'iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa. Menurutnya,  'iddah yaitu masa tunggu seorang  perempuan yang tidak hanya  didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan  pada bilangan bulan atau  dengan melahirkan dan selama  masa  tersebut seorang perempuan  dilarang untuk menikah dengan laki- laki lain. Sementara itu Sayyid  Sabiq  menjelaskan bahwa 'iddahmentpakan  sebuah  nama bagi masa lamanya  perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah  kematian  suaminya atau setelah pisah  dari suaminya.
Abu Yahya Zakariyya al-Ansari (t.th.:
103), memberikan definisi 'iddah sebagai  masa
tunggu seorang  perempuan untuk rnengetahui kesucian rahim atau untuk  ta'abbud (beribadah)
atau untuk tafaiiu' (bela sungkawa) terhadap suaminya. Dalam  definisi  lain  dijelaskan bahwa
' iddahmenttrtt'urf sy ar a' adalah nama untuk  suatu masa yang  ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa  dari  pengaruh-pengaruh  pernikahan.
Muhammad Zaid al-lbyani menjelaskan bahwa  'iddah rnerriliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i  dan dalam  istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti rnenghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu  yang diwajibkan bagi  perempuan  maupun laki-laki ketika terdapat sebab.  Adapur.r  dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu  yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena  perkawinannya  syubhat.
Dari berbagai definisi 'iddah  yang telah dikemukakan  diatas, maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang 'iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan  bagi perempuan  setelah  kematian  suami  atau putus perkawinan  baik  berdasarkan  masa haid  atau suci, bilangan  bulan, maupun dengan  melahirkan untuk
mengetahui  kesucian  rahim,  beribadah  (ta' abbud) maupun  bela  sungkawa  atas suaminya. Selama masa  tersebut  perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki  lain (Sulaiman,  2409:
41s).
Kewajiban  menjalankan 'iddah bagi seorang perempuan  setelah kematian suaminya atau setelah pisah  dengan  suaminya  dijelaskan secara eksplisit dalam  al-Qur'an  maupun  Sunnah.
Diantara  nash al-Qur'an  yang menjelaskan  tentang
'iddah antara lain dalarn Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234, Al-Ahzab ayat 49, setta At-Thalaq ayat4.
Berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah tersebut  maka  para  ulama  telah sepakat (ijma') bahwa 'iddah  hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda  dalam  masalah tafshil (perincian) dalam beberapa  persoalan saj a.
Selama  dalam  ketentuan'  iddah y ang telah dijelaskan  secara eksplisit  oleh nas al-Qur'an maupun Sunnah tidak banyak mengundang perbedaan  pendapat dikalangan ulama. Tetapi ketika ketentuan  'iddah  tersebut  dihadapkan  pada suatu persoalan yang belum  ada penjelasannya baik dalam al-Qur'an  maupun  Sunnah seperti 'iddcth bagi perempuan hamil karena zina telah menimbulkan  perbedaan  pendapat dikalangan ulama sebagaimana  akan dibahas  nanti.

## Macammacam'idduh
Berdasarkan  penjelasan tentang'iddqh yang  terdapat  dalam nas al-Qur'an,  maka para fuqaha dalam  kitab-kitab fiqh konvensional rnembagi  'iddah  menjadi  tiga  yaifu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan  bulan dan  dengan melalrirkan. Kalau  dicermati penenruan 'iddah itu sendiri sebenarnya  disesuaikan dengan sebab putusnnya  perkawinan, keadaan isteri  dan akad perkawinan.
Sebab putusnya perkawinan daPat dibedakan  karena kematian  suami, talaq bain sughra  maupun kubra dan faskh (pembatalan) seperti  murtadnya  suami atau khiyar bulug perempuan.Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi  isteri  yang sudah dicampuri atau  belum, isteri masih mengalami  haid atau belum bahkan sudah menopause,  isteri  dalam  keadaan hamil atau tidak,  isteri  seorang  yang  merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah.
Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Yol.2 No. 1, Januari-Juni20L5,ISSN 2356-0150
15 | Arif Hidayah;  'Iddah Perempuan Hamil karenaZina
dapat dibagi  menjadi  akad shahih  dan akad fasid.
Secara umum maka 'iddah dapat dibedakan sebagai berikut: ? 'iddah seorang isteri yang  masih  mengalami haidyaitu dengan tigakali haid. ? 'iddah seorang isteri yang sudah tidak haid
(menopause)  yaitu  tiga bulan . ? 'iddah seorang isteri  yang ditinggal  mati  oleh
suaminya  adalah  empat bulan sepuluh  hari
j ika ia tidak dalam  keadaan hamil. ? 'iddah  seorang isteri yang hamil  yaitu sampai melahirkan (Sabiq, t.th.: 27 7 -27 8).

## Ketentuan  'idduh dalam  Kompilasi  Hukum Islam
Masalah  'iddah dalam KHI diatur pada
Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian  kedua yaitu  waktu tunggu pasal 1 53, 1 54, dan 1 5 5. Akan tetapi' iddah  yang dijelaskan  dalam pasal-pasal tersebut  hanyalah 'iddah yang telah disepakati  oleh  para ulama. Sedangkan  masalah 'iddah perempuan hamil karena zrrra tidak ada penjelasan  secara eksplisit  di dalam KHI. Namun kalau dicermati,  ketentuan 'iddah perempuan hamil karena zina tersebut  sebenarnya dijelaskan secara implisit oleh KHI dalam  pasal 53 yang mengatur  masalah kawin hamil khususnya ayat kedua.
Dalam hal ini 'iddah perempuan  hamil kar ena zinadapat  dibagi  berdasarkan  dengan  siapa perempuan tersebut  akan  dikawinkan. Pertqma, 'iddah perempuan hamil karena zina jlka dikawinkan  dengan laki-laki yang  menghamili.
Kedua, 'iddah perempuan hamil karena zinailka dikawinkan  dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.
Dalam Kompilasi  Hukum  Islam, masalah 'iddah atau waktu tunggu dijelaskan dalam  pasal 153, 154 dan 155. Pasal  153  ayat (1) KHI menyatakan: "bagi seorang isteri yang putus perkawinannya  berlaku waktu tunggu  atau 'iddah, kecuali qabla  ad-dukhul  dan perkawinannya putus bukan karena  kematian suami."
Adapun macam-macam'iddah dalam KHI dijelaskan  sebagai berikut : 1 . Putus perkawinan  karena ditinggal mati  suami
Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI menjelaskan: "apabila perkawinan putus karena kematian,  walaupun  qabla ad'dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus  tiga puluh)hari".
Ketentuan di atas berlaku  bagi isteri yang ditinggal  mati suaminya  dalam  keadaan tidak hamil. Sedangkan  apabila isteri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah  sampai ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 153 ayat
(2)hurufdKHI.
Persoalan yang  muncul kemudian adalah apabila isteri dalam  keadaan  hamil tersebut  melahirkan  dalam  waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak terdapat  penjelasan di dalam KHI. Sementara itu mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  masa
'iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan  meskipun  selisih waktu kematian suami  hingga ia melahirkan  hanya setengah bulan.
Adapun menurut Malik dari Ibn 'Abbas  berpendapat bahwa  'iddah bagi perempuan tersebut adalah berdasarkan waktu yang paling lama dari dua jenis 'iddah tersebut, apakah 130 hari atau melahirkan. Ali bin Abi  Thalib sependapat  dengan  pendapat Malik tersebut. Argumentasi Yang dikemukakan adalah mengkompromikan kedua ayat tentang 'iddah hamil (at- Thalaq[65]:  4) dan  ayat  tentang  isteri yang ditinggal mati suaminya  (al-Baqarah l2l : 234).
Pendapat Malik diatas tampak lebih rasional yaitu untuk memberikan tenggang waktu  berbela  sungkawa relatif lebih lama. Karena kematian suami bagaimanapun bukanlah  persoalan yang dapat segera dilupakan,  namun ia membawa damPak psikologis yang memerlukan waktu untuk memulihkannya (Rofiq, 2000, 3 1 4).
1 . Putus  perkawinan  karena  perceraian
Isteri yang  dicerai suaminya dapat berlaku beberapa kemungkinan  waktu  tunggu sesuai dengan kead aanr'y a : a. Dalamkeadaanhamil.
Apabila isteri dicerai suaminYa dalam keadaan hamil  maka 'iddahnYa sampai ia melahirkan kandungannya seperli dijelaskan  dalam pasal 153 ayat(2) hurufc KHL b. Apabila  dicerai  suaminya setelah terjadi hubun gan  k elamin  (dukh u l) :
1) Bagi yang masih datang bulan,  waktu
tunggunya  adalah tiga kali suci  dengan sekurang-kurangnya  90 hari (pasal 153 ayat(2)huruf bKHI).
ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. l, Januari-Juni}}l1,ISSN 2356-0150
Arif Hidayah;  'Iddah Perempuan Hamil karenaZina I 16
2) Bagi  yang tidak atau belum datang bulan  masa 'iddahnya  tiga bulan atau
90 (sembilan puluh) hari  (pasal 153 ayat(2)hurufbKHI).
3) Bagi isteri yang  pemah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menYusui maka
'iddahnya tiga kali waktu suci  (pasal
153 ayat(5)KHI).
4) Dalam keadaan pada  ayat (5) tersebut bukan karena menYusui maka
'iddahnya selama  satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka
'iddahnya menjadi tiga kali suci (pasal 153 ayat (6) KHI).
3. Putus perkawinan karena faskh, khulu' dan li'an
Waktu 'iddah  bagi janda Yang Putus perkawinannya  karena khulu' (cerai gugat atas dasar  tebusan ata:u 'iwad dari isteri),
fasakh,  atau li'an, maka waktu tunggu berlaku seperti'iddahtalak (pasal 155 KHI). 4. Isteri ditalak raj'i kemtdian ditinggal  mati suami  dalam  masa 'iddah
Apabila  isteri tertalak rai'i kemtdian dalam waktu 'iddah  sebagaimana yang  dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan  ayat (6)
pasal  153 KHI ditinggal  mati oleh suaminya,
maka' iddahnya berubah  menj adi empat bulan
sepuluh hari (130 hari) terhitung saat matinya
bekas suami  (pasal 154 KHI).
Selaniutnya  dalam pasal 153 ayat (4) KHI menjelaskan  bahwa bagi perkawinan yang  putus karena perceraian,  tenggang waktu tunggu dihitung  sejak  jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi  perkawinan  yang putus karena kematian,  tenggang waktu  dihitung sejak kematiansuami.
'Idduh Perempuan Hamil Karena Zina dalam KompilasiHukumlslam
Secara implisit ketentuan 'iddah perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya  dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2. Adapun  pasal 53 KHI
tersebut berbunyi:
Pasal 53
1) Seorang wanita hamil di luar  nikah, dapat dikawinkan dengan Pria Yang menghamilinya.
2) Perkawinan  dengan wanita hamil yang disebut  pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan  dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandunglahir.
Dalam pasal 53 aYat 2 di atas daPat diperoleh penjelasan  secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki  yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk  menj alankan' iddah yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam  ayat 2 bahwa  perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu  kelahiran anaknya.
Memang ketentuan yang terdapat  dalam pasal 53 ayat2 merupakan  suatu bagian integral dari pasal  53. Dalam arti bahwa antara ayatyaflg satu dengan ayat  yarrg lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin  hamil.  Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah (sampai melahirkan) berarti bertentangan  dengan  pasal 53 ayat 1 tentang  kebolehan kawin hamil.
Ketentuan'iddahPetemPtan hamil karena  zina  jika  menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga  tidak  dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI. Sementara  dalam pasal 53 ayat 2 sebagairnana telah diuraikan sebelumnya, secara implisit hanya menjelaskan ketentuan 'iddahbagi  perempuan hamil karena zina yang menikah  dengan laki-laki yang menghamilinya.
Tetapi jika dikaji lebih jauh sebenarnya ketentuan  dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka  peluang  bagi kebolehan kawin hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili'
Seandainya laki-laki tersebut  bersedia mengawini dan  tidak disanggah oleh perempuan  yang bersangkutan  maka telah dianggap  benar  sebagai laki-laki yang menghamili. Sehingga kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili perempuan hamil tersebut, sebagai  bapak formal, sebagai  pengganti  karena laki-laki yang menghamilinya  tidak bertanggung jawab, bisa terjadi untuk tidak mengatakan  sering (Rofiq, 2000: 166).  Pernikahan  seperti ini dalam adat Jawa disebut  nikah Tambelan,  sedangkan di
ISTI'DAL; Jurnal  Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni20I5,ISSN 2356-0150
17 | Arif Hidayah;'Iddah Perempuan Hamil karena Zina
di dalam  masyarakat  Bugis  disebut  Pattongkok Siriq (Muhammad,  2000: 3l).
'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina dalam PandanganUlama'
Pada dasarnya ulama  telah sepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan  orang yang menghamilinya  tidak  berlaku kewajiban  'iddah. Sedangkan jika perempuan hamil  karenazina  menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka  terdapat perbedaan pendapat  di kalangan ulama.
Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri  dalam bentuk  zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat.B  erdasarkan  akad  yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yafig sama dengan
'iddahkeatali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd  atas dirinya, maka ia cukup  menyucikan dirinya dengan satu kali haid (Al-Mughniyyah, 1964 152-153). Adapun bagi perempuan hamil karena zina maka perempuan tersebut  wajib menjalankan  'iddahdengan tiga kali haid atau dengan  tenggang waktu tiga bulan, baik bagi perempuan yang telah tampak kehamilannya maupun belum.  Adapun  yang pertama (telah tampak  kehamilannya).Sedangkan yang kedua (belum  tampak kehamilannya) karena untuk menghindari  bercampurnya  keturunan (Al- Zuhalli,1997).
Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang perempuan hamil karena zina maka ketentuan 'iddahnya adalah sampai dengan melahirkan.  Berdasarkan firmanAllah:
Arlinya: Perempuan-perempuan yang tidak  haid lagi diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa  'iddah-nya) maka 'iddah-nya adalah tiga bulan,  dan  begitu  pula perempuan- perempuan yang tidak haid. Sedangkan pereempuan-perempuan yang tidak  hamil,  waktu 'iddahmereka itu sampai mereka itu rnelahirkan kandungannya. Dan barang  siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya  dia menjadikan  kemudahan baginya  dalam  urusannya(Q S. At-Th alaq 4) .
Ulama Hanafiyyah  berpendapat  bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan 'iddah, karena 'iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki laki yang menyebabkan harnil. Sehingga boleh menikahi  perempuan hamil karena zina tanpa harus menunggt'iddah. Pendapat ini didasarkan pada dua  alasan. P ertama, laki-laki yang berzina dengan  perempuan tersebut tidak disebutkan sebagai muharramat  maka hukumnya mubah berdasarkan fi rman Allah :
kemudian  menyiramkan  airnYa Pada tanaman  yang lain. Dikeluarkan  olehAbu
Daud  dan Ttirmidzi dan disahkan oleh
AbuHibban."
Menurut  ulama  Syaf iyyah, perempuan yang  dicarnpuri secara zina maka tidak ada kewajiban'iddahbaginya dan diperbolehkan untuk menikahi  perempuan hamil katena  zina
serta mencampurinya.Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan  hubungan  nasab maka tidak diharamkan menikahi perempuan tersebut  seperti  halnya jika tidak hamil.
Ulama  Hanabilah menYatakan bahwa 'iddah perempuan hamil karena  zina seperti halnya' i ddah y angberlaku  bagi isteri  yang dicerai oleh  suaminya  dalam keadaan hamil  yaitu sampai dengan melahirkan.Selain  itu masih  terdapat  satu syarat lagi yaitu taubat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah  larangan untuk menikahi perempuan  tersebut  pada waktu hamil.
Perbedaan  pendapat yang muncul di kalangan ulama di atas kalau dikelompokkan dapat  dibagi  rnenjadi  dua yaitu pendapat yang rnewajibkan'iddah dan tidak mewajibkan'iddah terhadap perempuan hamil karena zina.
Sementara mengenai dengan  siapa perempuan hamil tersebut akan dikawinkan, apakah  dengan laki-laki yang menghamili atau bukan sehingga mempengaruhi  boleh dan  tidaknya mencampuri perempuan  tersebut  pada waktu  hamil, tidak ada penj elasan secara eksplisit.
Dari sisi sosiologi memang  pendapat yang tidak mewajibkan  adanya 'iddah  (Hanafi dan Syaf i) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup  aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat Malik dan Ahmad yang rrewajibkan adanya 'iddah jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun  orang tua dalam  mengawasi putera-puteri  mereka. Di sini orang  yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama dari pada perorangan. Biarlah satu  orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap  baik  dan kasusnya menjadi pelajaran.Pendapat Malik dan Ahmad ini apabila dianut akan lebih  menjamin  terpeliharanya nilai- nilai akhlak  dalam  masy arakat.

## Analisis  Tentang  'iddah Perempuan  Hamil
Karena  Zina  Pasal 53 Ayat  ZDala;m Perspektif Hukumlslam
Meninjau dari penjelasan tentang 'iddah perempuan hamil kareana  zina, penulis berusaha menganalisa  salah satu dari penyebab boleh atau tidaknya  menikah dengan perempuan yagn telah hamil karen  a zina p ada masa' idd ah.
Dalam  Kompilasi  Hukum Islam telah dijelaskan dalam  pasal 53, sepanjang keduajenis
'iddahbagi perempuan hamil sebagai  akibat dari perkawinan yang  sah, baik karena kematian suaminya atau talak tidak begitu banyak mengundang kontroversi  karena masing-masing telah  dijelaskan  oleh nass secara eksplisit.  Akan tetapi  dalam hal 'iddahbagi perempuan  hamil karena zina maka tidak ada  penjelasan secara eksplisit oleh nass  . Sebagai konsekuensinya  maka muncul perbedaan  pendapat di kalangan  ulama tentang ada  tidaknya  kewajiban 'iddahbagi perempuan  tersebut  ataupun  tenggang  waktu  masa 'iddahtersebut.  Pada dasarnya  ulama telah sepakat bahwa jikaperempuan hamil  karena  zina menikah dengan orang yang menghamilinya  tidak berlaku kewajiban  'iddah. Sedangkan jika perempuan hamil karen a zina  menikah  dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan pendapat  di kalangan ularra.
Perbedaan  pendapat Yang muncul di kalangan  ularna jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi  dua yaitu pendapat  yang  mewajibkan 'iddah dan tidak  mewajibkan 'iddah terhadap perempuan hamil karena zina. Sernentara mengenai  dengan siapa perempuan hamil tersebut akan dikawinkan, apakah  dengan laki-laki yang menghamili atau bukan sehingga  mempengaruhi boleh dan tidaknya mencampuri perempuan tersebut  pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara eksplisit.
Pendapat Imam  Hanafi dan Imam  Syaf i menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup  albnya dan tidak menanggung  malu' Sedangkan pendapat Imam Malik dan Ahmad yang mewajibkan  adanya'iddah  jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati  dalam  pergaulan, baik bagi rnuda-mudi maupun  orang  tua  dalam  mengawasi putera-puteri  mereka. Di sini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan,  akan tetapi menjaga masyarakat banyak  lebih  utama dari pada perorangan' Biarlah satu  orang  menjadi  korban, tetapi masyarakat

## 19 |
Arif Hidayah;  'Iddah Perempuan Hamil karenaZina
tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran (Anwar, 1996: 55). Sedangkan  Pendapat Malik dan Ahmad ini apabila dianut  akan lebih menjamin terpeliharanya nilai-nilai  akhlak dalam masyarakat (Basyir, 1999 : 3 6).

## Kesimpulan
Kajian di atas menghasilkan kesimpulan bahwa  menurut  Pasal 53 ayat 2 KHI tidak ada kewajiban  'iddah  bagi perempuan hamil karena zina dengan apabila dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa  harus menunggu terlebih  dahulu  kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun  dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang  bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan  ketentuan ini juga  berlaku  bagi laki- laki yang tidak menghamilinya. Karena seandainya laki-laki tersebut  besedia  menikahi dan tidak disanggah oleh perempuan  yang
bersangkutan  maka telah dianggap  benar  sebagai laki-laki yang menghamili.
Pada dasamya tidak ada kewajiban'iddah bagi perempuan hamil karena zina jlka menikah baik dengan laki-laki yang  menghamilinya atau bukan. Untuk  yang pertama  memang telah dijelaskan oleh KHI dalam  pasal 53 ayat 2 dan telah disepakati oleh ulama. Sedangkan yang kedua,tidak  dijelaskan oleh KHI dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Syaf iyyah dan Hanafiyyah tidak mewajibkan 'iddah sedangkan ulama Malikiyyah dan Hanabilah  mewajibkan 'iddah yaitu sampai melahirkan. Akan tetapi mengingat dampak psikologis maupun sosiologis yang akan ditimbulkan, maka  akan lebih baik kalau perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan 'iddah meski  menikah  tlengan laki-laki yang tidak menghamilinya, karena laki-1aki yang menghamilinya tidak  bertanggung j awab.

## DAFTARPUSTAKA
Ahmad, Noeqe/ al., 2000,  Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia,
cet.I Yogyakarta:Pustaka  Pelajar.
Al-Mugniyyah,Muhammad  Jawad,l964,  al- Ahwal asy-Syakhsiyyah, cet.I  Beirut:  Dar al-'Ilmi li al-Malayin.
Az-Zuhail| Wahbah,  1997, al-Fiqh  al-Islam  wa Adillatuh, cet. IV, Damaskus: Dar al- Fikr,1997. Badran,  Badran Abu 'Ainain, t.th.,az-Zawaj  wa Thalaq fi al-Islam : Fiqh Maqarin  baina
al Mazahib  al-Arba'ah  qs-Sunnah wa al- Mazhab al-Jaghfari wa al-Qanun,
Iskandaria:  Muasasah Syabab al-Jami'ah
Basyir, Ahmad  Azhar,1999,  Hukum Perkawinan Islam,cet.  IX, Yogyakarta: UII Press.
Departemen Agama R[, 1989, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan  Penterjemahaan  al-
Qur'an
Djamil,Fathurrahman,1999, Filsffit Hukum I s I am, J akarta: Lo gos Wacana Ilmu.
Iaziri, Abdurrahman,  L969, Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah, Mesir: Maktabah at-tij ariyah al-Kubra.
Muttaqien, Dadan,et al., (ed), 2}}0,Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum  Indonesia, edisi II,
Yogyakarta:UIIPress.
Rasid, sulaiman, 2009, Fiqh  Islam (Hukum Fiqh I s I am), Bandung:  Sinar  Baru.
Rofiq, Ahmad, 2000, Indonesia,cet.IY GrafindoPersada.
Rofiq, Ahmad, 2000, Indonesia,cet.IV, Grafindo Persada.
Hukum Islam di Jakarta: PT. Raja
Hukum Islam di Jakarta: PT. Raja
Sabiq,As-Sayyid,l983, Fiqh as-Snnnah,  cet.IY, Beirut: Daaral-Fikr.
Sirry,Mun'im  A.,1996, Sejarah Fiqh Islam: Suatu P en gantar,Surabaya: Risalah Gusti.
Sya1tut,Mahmud,l966,  al-Islam'Aqidah wa Sy ari' ah, t.tp. : Dar al-Qalam.
Syarifuddin,Amfu,2002, Meretas Kebekuqn Ijtihad: Isu-isu Penting  Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, cet.l,  Jakarta: CiputatPress,2002.
Syariftrddin,Amir, 1990, Pembaharuan Pemikiran dalam  Hukttm Islam,
Padang:Angkasa  Raya.
Wahid, Marzuki, dan Rumadi, 2001,  F iqh Mozhab Negara: Kritik Atas Polilik Hukum di I n d o n e s i a,Yo gy akarta: LKI S. Yanggo, Chuzaimah  T.dan Hafiz Anshary A.Z (ed), 1996, Problematika Hukum Islam Kontemporer II,cet.lI, Jakarta: Pustaka Firdaus.
ISTI'DAL; Jumal Studi Hukum  Islam, Vol. 2 No. l, Januari-Juni2015,ISSN 2356-0150