## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK NEGERI JEMBER
Achmad Bagoes Wijaya Kusuma Tarmizi 1 *, Endro Sugiartono 1 1 Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember,Indonesia
* Korespondensi: ahmadbagus101099@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  and  describe  in  detail  how  the  implementation  of  state  property management  policies  at  the  Jember  State  Polytechnic.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative  research  method.  Data  collection  techniques  are  carried  out  by  means  of  interviews, observations  and  documentation  related  to  the  management  of  state  property.  This  research  was conducted with a theoretical approach to the policy implementation model of Donald Van Meter and Carl  Van  Horn which has six indicators. The  results showed that the  management  of state property carried out at the Jember State Polytechnic was in accordance with Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Management of State/Regional Property and was also in accordance with the theory developed by Van Meter and Van Horn. There are six variables proposed by van meter and van horn, one of which is the resource variable which is a problem at the Jember State Polytechnic. These problems arise due to the low educational competence of the managers of state property owned by the Jember State Polytechnic.
Keywords : Policy Implementation, State Property Management

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  secara  rinci  bagaimana implementasi  kebijakan  pengelolaan  barang  milik  negara  di  Politeknik  Negeri  Jember.  Metode penelitian  yang digunakanadalah  metode  penelitian deskriptif kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  terkait  dengan  pengelolaan  barang milik  negara.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  teori  model  implementasi  kebijakan Donald  Van  Meter  Dan  Carl  Van  Horn  yang  memiliki  6  indikator.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pengelolaan  barang  milik  negara  yang  dilakukan  di  Politeknik  Negeri  Jember  telah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  dan  juga  telah  sesuai  dengan  teori  yang  dikembangkan  oleh  Van  Meter  dan  Van Horn. Terdapat enam variabel yang dikemukakan oleh van meter dan van horn, salah satu variabel yaitu  variabel  sumber  daya  yang  menjadi  masalah  di  Politeknik  Negeri  Jember.  Permasalahan tersebut  timbul  dikarenakan  oleh  rendahnya  kompetensi  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  para pengelola barang milik negara yang dimiliki Politeknik Negeri Jember.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Barang Milik Negara

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  diera  digital  seperti sekarang  akan  berdampak  pada  banyak  aspek  yang  dapat  memberikan beragam perubahan di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia dan  telah  membawa  banyak  sekali  perubahan  terhadap  sistem  politik,  sosial, kemasyarakatan, ekonomi serta pendidikan.
Pesatnya  perkembangan  teknologi  khususnya  pada  instasi  pendidikan, maka  pemerintah  harus  dapat  melakukan  akselerasi  kegiatan/teknologi  agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berlangkung khusunya pada pengelolaan barang milik negara yang ada pada instansi pendidikan serta dapat menyesuaikan pada peraturan yang sudah ditetapkan.
Pengelolaan BMN di perguruan tinggi memerlukan tata kelola yang baik khususnya  barang  milik negara  yang  baik.  Tata  kelola  yang  baik  diperguruan tinggi dapat disebut dengan good university governance (Ahmad et al., 2017). Terdapat  3  (tiga)  paket  undang-undang  bidang  keuangan  Negara  yang mengatur  pengelolaan  keuangan  yang  dimiliki  suatu  instansi  pemerintahan. Dari  ketiga  Undang-undang  menunjukkan  bahwa  Barang  Milik  Negara termasuk di dalam ruang lingkup keuangan negara.
Kebijakan  pengelolaan barang milik negara didasarkan  pada Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28 ,  2020  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah  yaitu  barang  milik negara  adalah  barang  yang  diperoleh atas beban APBN/APBD dan perolehan lainnya yang sah.
Pengelolaan BMN di Politeknik Negeri Jember selaku intansi pemerintah pusat yang berada di daerah harus selalu mengikuti pengkembangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan BMN,oleh karena itu Politeknik Negeri Jember selalu  mengikuti  Peraturan  Pemerintah  Pusat  tentang  pengelolaan  BMN  yang berlaku  di  indonesia,  dimulai  dari Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 6 , 2006) sampai dengan yang terbaru dan yang digunakan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 , 2020 tentang Pengelolaan Barang  Milik  Negara,  hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  proses pengelolaan  barang  milik  negara  agar  sesuai  dengan  aturan  pemerintah  yang ada  di  pusat  dan  juga  untuk  mendukung  terciptanya  suatu  penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini  dilakukan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  pengelolaan  barang milik negara pada Politeknik Negeri Jember sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif,  yaitu  memberikan  gambaran  secara  lengkap  mengenai suatu  kenyataan  empiris,  keadaan,  sifat,  gejala  maupun  frekuensi  hubungan tertentu  dan  gejala  lain  dari  subjek  yang  dijadikan  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan  di  Politeknik  Negeri  Jember  dengan  alasan  adalah  institusi pemerintah  pusat  yang  harus  melaksanakan  proses  pengelolaan  barang  milik negara.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  dan  jenis  data  primer  berupa obeservasi  dan  wawancara  serta  data  sekunder  berupa  dokumentasi. Wawancara  dilakukan  kepada  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  BMN  selaku pengelola BMN, Koordinator bidang Umum selaku Kuasa Pengguna Barang dan Analis BMN selaku pelaksana teknis BMN.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Model  Miles  dan  Huberman  (1984)  dalam  Sugiyono  (2017)  meliputi  reduksi data,  penyajian  data  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Reduksi dilakukan  dengan  mengumpulkan  dokumen  sumber  yang  dapat  dipakai menjadi  dasar  untuk  mengambil  keputusan.  Data  yang  di  sajikan  pada penelitian  ini  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan ketiga  informan  diatas.  Pada  penelitian  ini  kesimpulan  dan  verifikasi mengambil dari hasil wawancara dengan memperhatikan landasan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  ( Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  28 ,  2020)  Daerah  dan  juga  dilakukan  dengan pendekatan  teori  model  implementasi  kebijakan  Donald  Van  Meter  Dan  Carl Van Horn yang memiliki 6 indikator sebagai berikut:
a. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar  dan  sasaran  kebijakan  merupakan  ketentuan-ketentuan  untuk dijadikan  sebagai  bukti  dan  dapat  dideskripsikan  dengan  mudah  dalam mewujudkan  standar  dan  sasaran  dan  orang  yang  terlibat  dalam  suatu kebijakan.  Sasaran  kebijakan  yang  jelas  akan  memudahkan  sebuah  kebijakan dan  akan  menghindari  masalah  dalam  pengimplementasiannya.  Peraturan Barang  Milik  Negara  diatur  dalam  ( Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  28 ,  2020)  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  standar  kebijakan  pengelolaan  BMN  yang digunakan  oleh  Polije  telah  mengimplementasiakan  pengelolaan  barang  milik negara  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  yang  telah  berlaku  yaitu ( Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28 ,  2020).  Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan adanya kebijakan pengelolaan barang milik negara yang ada didalam ( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 , 2020) ini  akan  membawa  dampak  yang  cukup  baik  kedepannya  karena  setiap rangkaian  kegiatan  pengelolaan  BMN  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan kepastian  utilisasi  dan  optimalisasi  aset,  meningkatkan  pengaturan  secara tegas  mengenai  aset,  perluasan  lingkup  perencanaan  serta  menyempurnakan siklus  pengelolaan  BMN.  Dari  hasil  wawancara  maka  tujuan  kebijakan  ini adalah  untuk  mewujudkan  administrasi  yang  tertib  dengan  prosedur pengelolaan  barang  milik  negara,  menciptakan  efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan  barang,  serta  pengelolaan  dan  pencataatan  aset  dapat dilaksanakan  secara  tepat  dan  akuntabel  agar  bisa  dipertanggung  jawabkan sehingga dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMN yang ada di Politeknik Negeri Jember.
1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara
Dalam  setiap  unit  yang  ada  di  Politeknik  Nageri  Jember  para pengguna/penanggungjawab  barang  harus  benar-benar  memperhatikan kebutuhan apa saja yang diperlukan, kondisinya dan keberadaannya. Hasil wawancara  terkait  Perencanaan  kebutuhan  dan  Penganggaran  BMN,  dapat dikatakan bahwa perencanaan kebutuhan dan penggaran dilakukan dengan cara mengusulkan kebutuhan dari setiap bagian/unit masing-masing yang ada  di  Politeknik  Negeri  Jember  yang  kemudian  kebutuhan  tersebut  akan dipilah  sesuai  dengan  keurgensian/prioritas  barang  tersebut  dan  untuk penganggaran  kebutuhannya  pihak  pengelola  aset  akan  menyesuaikan dengan kemampuan financial yang dimiliki oleh Satker.

## 2. Pengadaan Barang Milik Negara
Menurut  ( Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomr  27 ,  2014), Pelaksanaan  pengadaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan,  kecuali  ditentukan  lain dalam  Peraturan  Pemerintah  ini.  Hasil  wawancara  diatas  menunjukkan bahwa  proses  pengadaan yang  ada  di  Politeknik Negeri  Jember  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  dan  SOP  yang  berlaku,  di  Polije  sendiri  proses pengadaan melalu sistem lelang, Lelang dipoltek sendiri dilakukan dengan dengan 3 cara yaitu  lelang penunjukan langsung,lelang terbatas,dan lelang umum.
3. Penggunaan Barang Milik Negara
Penggunaan  Barang  Milik  Negara  ini  diawali  dengan  adanya  Penetapan Status Pengguna (PSP) oleh pengelola BMN. Dari wawancara Terkait dengan hal  ini,  maka  proses  penggunaan  yang  dilaksanakan  di  Politeknik  Negeri Jember  telah  sesuai  dengan  PP  yang  berlaku  yaitu  diwali  dengan  adanya Penetapan  Status  Pengguna  (PSP)  kepada  pengguna  barang  setelah  itu dilakukan  proses  pencatatan  yang  ada  pada  sistem  yang  kemudian  akan diberi  kodesifikasi  sesuai  jenis  barang  sebelum  akhirnya  didistribusikan kepada masing-masing unit yang membutuhkan barang tersebut.
4. Pemanfaatan Barang Milik Negara
Di  Politeknik  Negeri  Jember  sendiri,  pemanfaatan  yang  dilakukan  lebih kepada  pemanfaatan  terhadap  alat-alat  laboratorium  dan  sistem  pinjam pakai kendaraan dinas. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemanfaatan  barang  milik  negara  yang  dilakukan  di  Politeknik  Negeri Jember  yaitu  berupa  pemanfaatkan  beberapa  aset  yang  ada  di Laporatorium  yang  digunakan  sebagai  penunjang  berbabagai  kegian pendidikan  khususnya  kegiatan  praktikum  mahasiswa  serta  pemanfaatan aset  tersebut  (alat  laboratorium)dan  juga  sistem  pinjam  pakai  berupa peminjaman  kendaraan  dinas  yang  dilakukan  oleh  semua  internal  civitas akademika yang ada.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Menurut ( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 , 2020) Pasal 42  ayat  2,pengamanan  BMN  menekankan  pada  keamanan  secara administrasi,  secara  fisik  dan  hukum.  Dari  hasil  wawancara  diatas,dapat dikatakan bahwa hal pertama yang dilakukan Polije dalam pengamanan ini di  awali  dengan  pengamanan  yang  dilakukan  oleh user /pengguna  itu sendiri sebagai wujud rasa tanggung jawab memiliki suatu barang selama barang  tersebut  dalam  penguasaannya.  Pengamanan  BMN  yang  ada  di Politeknik  Negeri  Jember  sendiri  telah  dilaksanakan  dengan  baik  karena setiap  pihak  yang  menggunakan  barang  milik  negara  selalu  menjaga  dan memelihara  barang  milik  negaranya  tersebut  serta  para  pengguna  telah memiliki  bukti  kepemilikan  akan  barang  tersebut.  Kegiatan  pemeliharaan yang  dilakukan  di  Polije  yaitu  dengan  melakukan  perawatan  ringan  dan berat terhadap aset
6. Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Proses pemindahtanganan di Polije masih bersifat internal karena kegiatan pemindahtanganan  masih  dilakukan  antar  unit  yang  ada  di  Politeknik Negeri jember. Dari hasil wawancara, dalam hal proses pemindahtanganan yang  dilakukan  oleh  Polije  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik  meskipun hanya  di  lingkungan  internal  Politeknik  Negeri  Jember.  Karena  proses pemindahtanganan barang dari ruangan ke ruangan yang yang lainnya atau
dari  satu  unit  ke  unit  lainnya  di  polije  telah  dilaksanakann  dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
7. Pemusnahaan Barang Milik Negara
Menurut Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28 ,  2020, Pemusnahan  Barang  Milik  Negara  dilakukan  karena  Barang  Milik  Negara tidak  dapat  digunakan,tidak  dapat  dimanfaatkan,  dan/atau  tidak  dapat dipindahtangankan  atau  terdapat  alasan  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dari  hasil  wawancara,  maka  dapat dikatakan  bahwa  kegiatan  pemusnahan  yang  dilakukan  di  Polije  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  pemusnahan  ini memiliki  tujuan  untuk  mengurangi  jumlah  barang  yang  tidak  memiliki nilai  ekonomis  maupun  kegunaan  lagi  dipolije  sendiri  pemusnahan dilakukan biasanya pada barang2 habis pakai.
8. Penatausahaan Barang Milik Negara
Penatausahaan  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang  berlaku.  Penatausahaan  yang  dilakukan  di  Polije  selama  ini  telah berjalan cukup baik dan juga dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan yang  berlaku.  Dari  wawancara  terkait  penatausahaan  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  penatausahaan  yang  dilakukan  di  Politeknik  Negeri Jember  diawali  dengan  kegiatan  pembukuan  melalui  sistem  SIMAK-BMN selanjutnya adalah kegiatan inventarisasi BMNsetelah itu pelaporan barang milik negara.
9. Penghapusan Barang Milik Negara
Proses  penghapusan  yang  ada  di  Polije  hampir  sama  dengan  proses pemusnahan.  Dari  hasil  wawancara  dapat  dikatakan  proses  penghapusan barang  milik  negara  yang  dilakukan  di  Politeknik  Negeri  Jember  telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku  karena mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan.
10. Penilaian Barang Milik Negara
Proses penilaian yang ada di Politeknik Negeri Jember dilakukan oleh BPK dan juga KPKNL. Dari wawancara diatas diperoleh terkait dengan penilaian BMN, Politeknik Negeri Jember telah melaksanakan proses penilaian ulang BMN sesuai dengan anjuran dari pemerintah, pertama melalui bpk dengan mendapatkan  nilai  wajar  WTP  dan  Politeknik  Negeri  Jember  telah melakukan  revaluasi/penyesuaikan  nilai  aset  yang  dulu/masa  lampau dengan nilai aset yang terbaru/terkini melalui pihak dari KPKNL.
11. Pembinaan,pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara Pelaksanaan  pembinaan,pengawasan,  dan  pengendalian  barang  milik negara  di  Politeknik  Negeri  Jember  ini  dilakukan  dengan  adanya  kegiatan inventarisasi  ulang  sebagai  langkah  dalam  pengendalian  dan  pengawasan BMN.  Dari  hasil  wawancara  diperoleh  terkait  Pembinaan  yang  dilakukan oleh pengelola BMN di Politeknik Negeri Jember adalah dengan melakukan pembimbingan  baik  itu  secara  teknis  maupun  non-teknis  tentang pengelolaan  BMN.  Kegiatan  ini  dilakukan  agar  para  pengguna  BMN  dapat memanfaatkan dan mengamankan BMN  agar  barang tersebut tidak hilang ataupun  rusak.  Adapun  pengawasan  dan  pengendalian  (Wasdal)  menurut hasil  wawancara    maka  dikatakan  bahwa  proses  pengendalian  dan pengawasan  lebih  kepada  kegiatan  inventarisasi  terhadap  barang  milik negara yang biasanya diinventarisasi setiap tahun.
b. Sumber Daya
Sumber  Daya  merupakan  hal  terpenting  dalam  melaksanakan  suatu maksud  tertentu  yang  telah  ditetapkan.  Keberhasilan  proses  implementasi kebijakan pengelolaan BMN sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber  daya  yang  ada.  Dari  hasil  wawancara  dan  penjelasan  terkait  dengan sumber  daya  di  atas,dapat  dikatakan  bahwa  sumber  daya  yang  mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan BMN adalah sumber daya manusia, sumber daya  finansial  dan  sumber  daya  lainnya.  Informasi  dari  wawancara menyebutkan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  Polije  masih kurang kompetensi khususnya pada pengelolaan barang milik negara. Sumber daya  yang  kedua  adalah  sumber  daya  finansial  yang  sudah  cukup  memadai serta  adanya  sember  daya  lainnya  berupa  Aplikasi  SIMAK-BMN  yang  akan sangat  membatu  para  pengelola  BMN  dan  aplikasi  tersebut  telah  digunakan dengan baik.
c. Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik  badan  pelaksana  meliputi  siapa  saja  yang  terlibat  dalam suatu  kebijakan  dan  bagaimana  bentuk  dukungan  serta  tanggungjawab  yang diberikan  oleh  pelaksana  dalam  kebijakan  pengelolaan  BMN.  Pihak  yang terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  BMN  ini  dimulai dari  Direktur,wakil  direktur  bidang  umum  dan  keuangan,koordinator  umum dan  keuangan,Kepala  Sub  Koordinator  bidang  Umum  dan  BMN  lalu  ke  Analis BMN.  Dari  hasil  wawancara  terkait  hal  tersebut  didapati  bahwa  dalam mencapai  keberhasilan  kebijakan  pengelolaan  BMN  polije  melakukan  suatu pendelegasian  tugas  kepada  pihak  tertentu,  Pendelegasian  tugas  ini  tentunya akan  mempercepat  prosedur  dan  tahapan  karena  dilakukan  oleh  orang  yang berbeda  dan  akan  mempermudah  implementor  untuk  fokus  mengerjakan tugas  dantanggungjawabnya  sehingga  kebijakan  pengelolaan  BMN  dapat berjalan efektif dan efisien.

## d. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  agen  pelaksana  kebijakan  sangat berdampak  pada  keberhasilan  atau  kegagalan  kebijakan.  Tujuan  kebijakan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mewujudkan administrasi yang tertib dengan prosedur pengelolaan barang milik negara dan juga mencipkatak efektivitas dan efesiensi penggunaan barang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka  implementor  dituntut  harus  memiliki  disposisi  seperti  pemahaman, sikap  menerima  dan  memiliki  intensitas  terhadap  kebijakan.  Ketiga  hal tersebut sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan  pengelolaan  barang  milik  negara.  Dari  hasil  wawancara  dan observasi  yang  lakukan,  dapat  dikatakan  bahwasannya  implementor pengelolaan  barang  milik  negara  telah  memiliki  sikap  pelaksana  yang diharapkan  dan  juga  pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  ini  terus memberikan  dukungan  terhadap  pelaksanaan  BMN  berupa  terpenuhinya sarana dan prasarana serta adanya pemberian suatu reward beserta dukungan pada pengembangan suatu aplikasi.
e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi pada kebijakan pengelolaan barang milik negara ini dilakukan pelaksana  kebijakan  bisa  saling  bekerja  sama  untuk  mencapai  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Komunikasi  dilakukan  mulai  dari  pimpinan  instasi /direktur sampai dengan pengguna/ User barang. Berdasarkan hasil wawancara terkait  dengan  kebijakan  pengelolaan  barang  milik  negara,maka  dapat dikatakan  bahwa  komunikasi  dalam  kebijakan  ini  sudah  sepenuhnya
dilaksanakan  dengan  baik  karena  koordinasi  antar  bagian/pelaksana  telah terlaksana dengan baik dan tidak terjadi masalah.

## f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Kinerja  implementasi  kebijakan  publik  dilihat  oleh  sejauh  mana lingkungan  dari  luar  atau  ekternal  turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan publik  yang  telah  ditetapkan.  Kurangnya  kekondusifan  intrumen  ini  dapat menjadi  masalah  dalam  kegagalan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan  ketertiban  kondisi  lingkungan  eksternal.  Dari  pengumpulan hasil  wawancara  diatas  di  atas,  menunjukkan  bahwa  lingkungan  sosial  dan ekonomi  berdampak  pada  keberhasilan  implementasi  kebijakan  pengelolaan BMN yang ada di Polije. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah dampak yang diberikan oleh pihak pengelola BMN terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan ekonomi  adalah  adanya  dampak  ekonomi  yang  diterima  oleh  masyarakat sekitar. Adapun dampak sosial yang diberikan oleh Polije adalah adanya suatu kebermanfaatan aset baik itu diberikan masyarakat dengan adanya pemberian suatu  fasilitas  tertentu  kepada  masyarakat  umum.  Sedangkan  untuk  dampak ekonomi  adalah  dengan  adanya  pengelolaan  BMN  ini  secara  tidak  langsung akan  memberikan  lapangan  pekerjaan  baru  bagi  masyarakat  berupa penyewaan tempat tinggal/kos-kosan.

## PEMBAHASAN
Penerapan  implementasi  kebijakan  didasarkan  pada  teori  yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter & Van Horn disebut dengan A Model of the  Policy  Implementation  (Agustino,  2008).  Proses  implementasi  ini merupakan  sebuah  abstraksi/performasi  dari  suatu  pelaksanaan  kebijakan yang  pada  dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan  berbagai  variabel.  Model  ini  mengandaikan  bahwa  implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia,pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Untuk penerapan kebijakan pengelolaan barang milik negara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 , 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Secara  keseluruhan  proses  kegiatan  pengelolaan  barang  milik  negara yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Jember telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28 ,  2020  Tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah  terkait  pengelolaan  barang  milik  negara  dan  juga  telah sesuai  dengan  teori  yang  dikembangkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn. Terdapat  6  variabel  yang  dikembangkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  yang telah  dilaksanakan  dengan  baik  kecuali  satu  variabel  terkait  dengan  sumber daya tepatnya sumber daya manusia yang masih belum cukup memadai dalam hal  kompetensi  pendidikan  dan  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki Polije.

## SIMPULAN
Terkait  dengan  implementasi  kebijakan  pengelolaan  barang  milik negara, Politeknik Negeri Jember telah melaksanakan pengelolaan barang milik negara  sesuai  dengan  ( Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28 , 2020) Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan juga penelitian ini sesuai model pendekatan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan hasil dari keenam 6 variabel yang dikembangkan oleh Van Meter dan  Van  Horn  yang  telah  dilaksanakan  dengan  baik  kecuali  satu  variabel terkait dengan sumber daya tepatnya sumber daya manusia yang masih belum cukup  memadai  dalam  hal  kompetensi  pendidikan  dan  jumlah  sumber  daya manusia yang dimiliki Polije.
Berikut adalah keterbatasan dan saran:
1. Dari  11  pengelolaan  barang  milik  negara,  Polije  hanya  memiliki  5  SOP dalam  pengelolaan  BMN,  hal  tersebut  tentunya  menyulitkan  penelitian karena  masih  harus  melihat  prosedur  yang  ada  di  Peraturan  Perundang undangan yang berlaku serta harus menyesuaikan kembali dengan bagian- bagian yang ada di Intansi yang sesuai dengan PP tersebut.
2. Untuk mengatasi kondisi yang terkait dengan sumber daya manusia,  baik itu dalam segi kompetensi pendidikan maupun minimnya jumlah pegawai, maka diperlukan pembukaan lowongan pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai pegelola barang milik negara.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta .
Ahmad, A., Djamhuri, A., & Kamayanti, A. (2017). ICU auditors ‟ understanding of  achieving  good  university  governance. The  Indonesian  Accounting Review , 6 (2), 227–238.
Hikmah, N., As’ad, H. . U., & Hamdie, A. N. (2014). Analisis Sistem Pengelolaan Barang  Milik  Negara  Pada  Balai  Penelitian  Dan  Pengembangan  Rawa Banjarmasin .
Nancy.  (2015). Implementasi  kebijakan  pengelolaan  barang milik daerah  pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sigi. Jurnal Katalogis ,
3 (2), 160–172.
Nuryamin,  S.  (2015).  Pengelolaan  Aset  atau  Barang  Milik  Daerah  Di  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Bantul  Tahun  2014-2015. Jurusan  Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Aset , 20120520145 , 1–20.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 . (2020).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomr 27 . (2014).
Peraturan Ppemerintah Republik Indonesia Nomor 6 . (2006).
Sambudi,  &  Rumokoy,  D.  A.  (2012). Implementasi  Pengelolaan  Barang  Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado . 1–8.
Simamora,  D.  S.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP) Kabupaten Humbang Hasundutan. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 1 (3), 82–91.
Sumardi,  I.  A.  (2017). Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 . 110265 , 110493.
Theodora,  F.,  Yuliani,  F.,  &  Heriyanto,  D.  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 15 , 348–353.
Vebrianto,  A.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Penatausahaan  Barang/Aset Negara  Pada  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Pengndalian  Penyakit Bersumber Binatang Donggala. E Jurnal Katalogis , 4 , 138–148.
Winarni,  E.,  &  Sari,  Y.  (2020).  Analisis  Optimalisasi  Pengelolaan  Aset/Barang (Barang  Milik  Negara)  di  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 20 (1), 147. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.860
Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset  dan  Barang  Milik  Negara  Di  IPDN  Kampus  Jatinangor. Jurnal Administrasi Publik , 7 (8), 34–41.