## KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMODERASI PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Riyans Ardiansyah

## Email: riyansborneo@gmail.com
(Universitas Borneo Tarakan)
Abstrak:  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel moderasi. Pendapatan asli daerah merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai kemandirian  daerah.  Jumlah  pendapatan  asli  daerah  dipengaruhi  oleh  pajak  daerah, retribusi  daerah  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  pemerintah kotamadya  Tarakan.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) WarpPLS. Hasil Penelitian menunjukan bahwa  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah. Namun  retribusi  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Kepatuhan wajib  pajak  tidak  memoderasi  hubungan  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah, tetapi kepatuhan memoderasi hubungan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
Kata  kunci  :  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Kepatuhan  Wajib Pajak
Abstract: The purpose of this study was to examine the effect of regional taxes and regional tax  levies  on  regional  original  income  with  taxpayer  compliance  as  a  moderating  variable. Local revenue is a very important indicator in assessing regional independence. The amount of local revenue is influenced by local taxes, regional retribution and taxpayer compliance. This research was conducted at the municipality of Tarakan. The analytical method used is a quantitative method using Structural Equation Modeling (SEM) WarpPLS. The results of the study show that local taxes have a positive and significant effect on local revenue. However, regional levies do not affect regional income. Compliance with taxpayers does not moderate the  relationship  of  local  taxes  to  local  revenue,  but  compliance  moderates  the  relationship between regional retribution and local revenue
Keywords: Regional Taxes, Regional Retributions, Local Revenue, Taxpayer Compliance

## LATAR BELAKANG
Pendapatan  asli  daerah  merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian daerah. Pertumbuhan jumlah pendapatan asli daerah  mengindikasikan  daerah  mampu mengelola  keuangan  daerah  dan  dikatakan bahwa daerah tersebut  mandiri.  Peningkatan kemandirian  daerah  sangat  erat  kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan  PAD,  maka  semakin  besar pula  deskresi  daerah  untuk  menggunakan
PAD  tersebut  sesuai  dengan  aspirasi, kebutuhan  dan  perioritas  pembangunan daerah (Halim, 2007).
Pendapatan  asli  daerah  merupakan pendapatan  yang  diperoleh  Daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. Pajak daerah terdiri atas 16 jenis pajak yang terbagi  atas  5  jenis  pajak  provinsi  dan  11 jenis pajak kabupaten/kota.
Meskipun pelaksanaan otonomi daerah  sudah  lama  dilaksanakan,  namun hingga  tahun  2014  baru  sedikit  pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.  Total  PAD  Kotamadya  Tarakan Tahun 2012 tercatat sebesar Rp. 80.711.785.946,-  dan  pada  tahun  2013  naik menjadi  Rp.  94.014.016.149,-  pada  tahun 2014  PAD  kotamadya  Tarakan  mengalami penurunan  menjadi  Rp.  92.878.375.829,-. Dilihat  dari  kontribusi  PAD  terhadap  total penerimaan,  pemerintah  kotamadya  Tarakan setelah  otonomi  daerah,  PAD  memiliki kontribusi  sebesar  5  %  pada  tahun  2012, kontribusi ini naik menjadi 6,4 % tahun 2013 dan  pada  tahun  2014  kembali  turun  menadi 4,5 %, (Tarakan dalam angka).  Berdasarkan data  dari  BPS  kota  Tarakan  diperoleh  fakta bahwa  bagian  terbesar  total  pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan  yang  mencapai  78%  dari  total pendapatan  daerah.  Sementara  itu  PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi  antara  4-5  %  pendapatan  daerah. Berdasarkan  kenyataan  tersebut,  penting bagi  daerah  untuk  menaruh  perhatian  yang lebih  besar  terhadap  manjemen  pendapatan asli daerah.
Pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah merupakan  sumber  PAD  dalam  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan pembangunan  daerah.  Namun, sumber pendapatan  yang  paling  potensial  adalah pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  yang merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah.
Besarnya  jumlah  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah  erat  kaitannya  dengan kepatuhan  wajib  pajak.  Jika  wajib  pajak mengetahui  jenis  dan  manfaat  dari  pajak yang akan dibayarkan, maka akan meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak adalah  suatu  iklim  kepatuhan  dan  kesadaran pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  yang
tercermin  dalam  situasi  dimana  wajib  pajak paham  dan  berusaha  untuk  memahami semua  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan,  mengisi  formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah  pajak  yang  terutang  dengan  benar dan  membayar  pajak  yang  terutang  tepat pada waktunya (Zain, 2003).
Penelitian  yang  terkait  dengan  pajak daerah, retribusi daerah dan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumya.  Waluyo  (2012)  mengemukakan bahwa  pada  dasarnya  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah  mempunyai  ketertarikan yang  erat  dengan  jasa  pelayanan  yang disediakan  oleh  pemerintah  daerah.  Asteria (2015) dan Fitra (2016) menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD. Kusuma  dan  Wirawati  (2013)  menyatakan bahwa  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap peningkatan PAD. Penelitian Wulandari  dan  Iryani  (2016)  menyebutkan bahwa  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak reklame  dan  PPJU  berpengaruh  terhadap pendapatan  asli  daerah.  penelitian  Nugroho (2013), Putri dan Rahayu (2015), Marita dan Suardana (2016) dalam penelitiannya menghasilkan  bahwa  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Sedangkan hasil penelitian Priatnasari  (2012),  Mauri,  Mattalatta  dan Hasmin  (2017)  menyatakan  bahwa  ada hubungan  positif  tetapi  tidak  signifikan antara  retribusi  daerah  dan  pendapatan  asli daerah.  Hasil  penelitian  Murniati  dan Kasasih  (2017)  menunjukan  bahwa  tingkat efektivitas realisasi retribusi pelayanan pasar tidak efektif memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Handayani  (2017)  retribusi  pasar  kurang berkontribusi  terhadap  pendapatan  asli daerah.  Hasil  penelitian  Idayanti  (2014) menunjukan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang rendah terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hasil penelitian  Safrita  (2014)  menyatakan  bahwa
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak  reklame  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah,  Utami  dan Wardani (2014). Riduansyah (2003) menjelaskan  kontribusi  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  total perolehan  penerimaan  daerah  terlihat  cukup baik.  Waluyo  (2012)  menjelaskan  bahwa pajak  reklame  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah,  hal  ini disebabkan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan  pemungutan  pajak  reklame, retribusi  daerah  berjenis  jasa  umum  juga tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat  dalam  melakukan  pembayaran retribusi jasa umum.
Menurut  Franzoni  (1999)  unsur  dari kepatuhan pajak adalah melaporkan penghasilan  sesuai  dengan  peraturan  pajak, melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dan membayarnya  tepat  waktu.  Motif  yang mendorong  seseorang  untuk  membayar pajak  diantaranya  seperti  karena  takut dihukum atau terpaksa karena adanya sanksi (Rosdiana,  2005),  karena  didorong  rasa senang  dan  rasa  hormat  kepada  petugas pajak dan karena kesadaran tentang pentingnya  kegunaan  pajak  bagi  diri  sendiri dan masyarakat luas. Penelitian Carolina dan Fortunata (2013) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan  antara  vertical  tax  fairness  dan horizontal tax fairness terhadap tax compliance.  Penelitian  Fermana  (2013) menunjukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan pajak. Penelitian Gani, Hidayat dan Pamungkas  (2016)  menyatakan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  hotel  dan  kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Menurut Nurmantu (2003) isu
kepatuhan menjadi penting karena
ketidakpatuhan
secara
bersamaan menimbulkan  upaya  menghindarkan  pajak,
baik  dengan  fraud  maupun  ilegal  yang disebut dengan tax evasion maupun penghindaran  pajak  tanpa  pelanggaran  yang disebut  tax  avoiden.  Pada  hakekatnya kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak dan pelaksanaan perpajakan juga kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.  Kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  dipengaruhi  oleh hal-hal  seperti:  kurang  efektifnya  sosialisasi dari pemerintah untuk menyerukan membayar  pajak,  kurangnya  pengetahuan wajib  pajak  tentang  pajak,  dan  adanya kekhawatiran masyarakat dalam penggunaan penerimaan  pajak  yang  dikumpul  tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  latar  belakang  dan uraian  diatas  maka  penelitian  ini  meneliti pengaruh  pajak  daerah  dengan  kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang memoderasi  hubungan  pajak  daerah  dan pendapatan asli daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
Apakah  pajak  daerah,  retribusi  daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai variabel moderasi?

## TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan  latar  belakang  masalah maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  menguji dan  menganalisis  pengaruh  pajak  daerah, retribusi  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah  dengan  kepatuhan  wajib  pajak sebagai variable moderasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Teori. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi  kinerja  perekonomian  suatu  daerah. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah yang dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan,  meliputi:  (1)  Pajak  daerah,  (2) Retribusi  Daerah,  (3)  Hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  (4) Lain-lain PAD yang sah.

## Pajak Daerah
Definisi  pajak    sesuai  ketentuan umum  perpajakan  (KUP)  Tahun  2009  pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah)  berdasarkan  undang-undang yang  bersifat  dapat  dipaksakan  dan  terutang oleh  yang  wajib  pajak  dan  membayarnya dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali (kontra  prestasi/balas  jasa)  secara  langsung, yang  hasilnya  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  negara  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.  Menurut Mardiasmo  (2002),  terdapat  dua  pendekatan dalam  pemungutan  pajak  yaitu  benefit approach  dan  ability  to  pay  approach. Benefit  approach,  adalah  prinsip  pengenaan pajak  berdasarkan  atas  manfaat  yang diterima  oleh  seorang  wajib  pajak  dari pembayaran  pajak  itu  kepada  pemerintah. Ability  to  pay  approach,  adalah  prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak.
Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  yaitu  pungutan sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  perizinan tertentu  yang  khusus  disediakan  atau
diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.(Darwin, 2010). Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus dan atau diberikan pemerintah daerah untuk  kepentingan  pribadi  atau  badan. Sesuai  Undang-Undang  No.34  Tahun  2009 pasal  108  Ayat  2-4,  retribusi  daerah  dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi  jasa  usaha  dan  retribusi  perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi tersebut sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  28,  Pasal  1  Tahun  2009 diuraikan  bahwa  retribusi  jasa  umum  terdiri atas  14  Jenis  retribusi,  retribusi  jasa  khusus terdiri  atas  11  retribusi  dan  retribusi perizinan  tertentu  terdiri  atas  5  jenis retribusi.
Kepatuhan Wajib Pajak
Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)
Theory of Planned Behavior merupakan  teori  tentang  perilaku  manusia. Teori  ini  merupakan  pengembangan  dari Theory  of  Reasoned  Action  (Teori  alasan bertindak)  oleh  Fishbein  dan  Ajzen  (1975) menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu perilaku  tergantung  dari  niat  yang  dimiliki oleh  orang  tersebut.  Lebih  lanjut  (Ajzen, 1980)  menjelaskan  bahwa  niat  melakukan atau  tidak  melakukan  perilaku  tertentu dipengaruhi  oleh  dua  penentu  dasar  yaitu pertama  sikap  (attitude  towards  behavior) dan  kedua  norma  subyektif  (subjective norms).  Dikemukakannya  bahwa  sikap berasal  dari  keyakinan  terhadap  perilaku (behavioral beliefs), sedangkan norma subjektif  berasal  dari  keyakinan  normatif (normative beliefs). Ajzen (1988)
menambahkan  konstruk  yang  belum  ada dalam  TRA,  yaitu  kontrol  perilaku  yang dipersepsi  (perceived  behavioral  control). sehingga  dilakukan  atau  tidak  dilakukannya suatu  perilaku  tidak  hanya  ditentukan  oleh
sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga ditentukan  oleh  persepsi  individu  terhadap kontrol  yang  dapat  dilakukannya  yang bersumber  pada  keyakinannya  terhadap kontrol  tersebut  (control  beliefs).  Secara komprehensip  Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  menjelaskan  bahwa  perilaku  yang ditimbulkan  oleh  individu  muncul  karena adanya  niat  untuk  berperilaku.  Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: (1) Behavioral Beliefs, (2)  Normative  Beliefs,  dan  (3)  Control Beliefs.  Arum  (2012:12)  Theory  of  Planned of  Behavior  relevan  untuk  menjelaskan perilaku  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya.
Behavioral beliefs, normative beliefs, dan  control  beliefs  sebagai  tiga  faktor  yang menentukan  seseorang  untuk  berperilaku. Setelah  terdapat  tiga  faktor  tersebut,  maka seseorang  akan  memasuki  tahap  intention, kemudian  tahap  terakhir  adalah  behavior. Tahap  intention  merupakan  tahap  dimana seseorang  memiliki  maksud  atau  niat  untuk berperilaku,  sedangkan  behavior  adalah tahap  seseorang  berperilaku  (Mustikasari, 2007). Dalam teori ini kesadaran wajib pajak dan  sanksi  perpajakan  merupakan  faktor yang  menentukan  kepatuhan  wajib  pajak. Apabila  wajib  pajak  memiliki  kesadaran tentang  pentingnya  membayar  pajak  bagi pembangunan negara, maka wajib pajak juga akan  memiliki  niat  atau  keyakinan  untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut dengan membayar kewajibannya.
Menurut
Nurmantu (2003),
kepatuhan  perpajakan  adalah  sebagai  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Kepatuhan  pajak  (tax  compliance)  menurut Zain (2003:31) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi  di  mana  wajib  pajak  paham  dan berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan, mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap  dan
jelas,  menghitung  jumlah  pajak  yang terutang  dengan  benar  dan  membayar  pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Nasucha  (2005),  kepatuhan  Wajib  Pajak dapat  diidentifikasi  dari  kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan  (SPT),  kepatuhan  dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,  dan  kepatuhan  dalam  pembayaran tunggakan

## Penelitian Terdahulu
Banyak  penelitian  mengenai  pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah  yang  telah  dilakukan  oleh  penelitian sebelumnya.  Penelitian  tersebut  ada  yang berpengaruh  signifikan  tapi  juga  terdapat beberapa  penelitian  yang  tidak  berpengaruh signifikan.  Kusuma  dan  Wirawati  (2013), Riduansyah  (2003),  Asteria  (2015),  Fitra (2016), Fermana (2013), Marita dan Suardana (2016), Nugroho (2013), Putri dan Rahayu  (2015),  Vamiagustin  dan  Saifi (2014),  Wulandari  dan  Iryanie  (2016) tentang  pengaruh  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah menunjukan  bahwa  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Namun  demikian  penelitian  yang dilakukan  oleh  Waluyo  (2012),  Utami  dan Wardani  (2014),    tentang  pengaruh  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan asli daerah menunjukan hal yang sebaliknya  yaitu pajak reklame dan retribusi jasa  umum  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Penelitian Mauri,  Mattalatta  dan  Hasma  (2017) menunjukan  retribusi  daerah  berpengaruh tidak  signifikan  terhadap  pendapatan  asli daerah.  Penelitian  Murniati  dan  kasasih (2017),  Handayani  (2017),  Idayanti  (2014) menujukan  retribusi  kurang  memberikan kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah. Penelitian Safrita (2014) menyatakan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan
retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sementara  itu,    penelitian  yang  dilakukan oleh  Gani,  Irsan,  dan  pamungkas  (2016) tentang  pengaruh  kepatuhan  wajib  pajak hotel  dan  restoran  terhadap  penerimaan pajak  daerah  menunjukan  bahwa  kepatuhan wajib  pajak  hotel  dan  restoran  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.  Penelitian  lain  mengenai  kepatuhan wajib  pajak  juga  dilakukan  oleh  Carolina dan  Fortunata  (2013),  Fermana  (2013), menunjukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan pajak,  artinya  ketika  terjadi  peningkatan pada kepatuhan wajib pajak maka mengakibatkan penerimaan pajak meningkat dan  sebaliknya.  Berdasarkan  uraian  tersebut dapat  disimpulkan  kepatuhan  wajib  pajak akan  meningkatkan  jumlah  penerimaan pajak  daerah  yang  juga  sekaligus  akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
Berdasarkan uraian diatas menunjukan  bahwa  penelitian  mengenai pengaruh  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  telah banyak di lakukan oleh penelitian sebelumnya.  Namun  demikian  penelitian- penelitian  tersebut  menunjukan  hasil  yang berbeda-beda, sebagian berpengaruh signifikan dan sebagian lagi tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan penelitian  mengenai  pengaruh  pajak  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  dengan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel moderasi belum pernah dilakukan. Disamping  itu  alat  analisis  yang  digunakan adalah regresi berganda.
Kerangka Penelitian
Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  teori  dan  penelitian terdahulu  yang  telah  dijelaskan  diatas  maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut: berdasarkan Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Pajak Daerah  merupakan  kontribusi  wajib  kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya kemampuan rakyat.
Pajak  daerah  merupakan  sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka semakin  besar  jumlah  Pendapatan  Asli Daerah. Penelitian Wahyudian (2013) menjelaskan  bahwa peningkatan  pajak daerah  mengakibatkan  peningkatan  yang signifikan  pada  pendapatan  asli  daerah. Penelitian  Nugroho  (2013),  Pratama  (2015), Asteria  (2015),  Fitra  (2016),  Kusuma  dan Wirawati (2013), Marita (2016), Riduansyah (2003), Putri dan Rahayu (2015),
Vamiagustin  (2014),  Wulandari  (2016) menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan positif  dan  signifikan  antara  pajak  daerah terhadap pendapatan asli daerah.
PD (X1) KWP (M) RD (X2) PAD (Y) H1 H4 H3 H2
H1: Diduga pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
Retribusi  Daerah  menurut  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2009  yaitu pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi  atau  badan.  Retribusi  Daerah mempunyai  peranan  yang  sangat  besar terhadap  pelaksanaan  otonomi  daerah  untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin  besar  jumlah  penerimaan  Retribusi Daerah  maka  semakin  besar  pula  jumlah penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Yeni (2012)  menjelaskan  bahwa  ada  pengaruh Retribusi  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.  Penelitian  Nugroho  (2013),  Asteria (2015),  Fitra  (2016),  Kusuma  dan  Wirawati (2013),  Riduansyah  (2003),  Putri  dan Rahayu  (2015),  Utami  dan  Wardani  (2014) menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
H2:  Diduga  retribusi  daerah  berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
Pajak  Daerah  (Darwin,  2010)  yaitu iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi  atau  badan  kepada  pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung  yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Penelitian  Wahyudian  (2013), Nugroho  (2013),  Pratama  (2015),  Asteria (2015),  Fitra  (2016),  Kusuma  dan  Wirawati (2013),  Marita  (2016),  Riduansyah  (2003), Putri  dan  Rahayu  (2015),  Vamiagustin (2014),  Wulandari  (2016)  menunjukan bahwa  terdapat  hubungan  positif  dan signifikan  antara  pajak  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Penerimaan  pajak daerah  erat  kaitannya  dengan  kepatuhan wajib pajak. Semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak
daerah, selanjutnya juga  akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan kepatuhan material (Nurmantu, 2003). Penelitian  Fermana  (2013)  menunjukan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh positif  terhadap  penerimaan  pajak,  artinya ketika  terjadi  peningkatan  pada  kepatuhan wajib pajak maka mengakibatkan penerimaan pajak meningkat dan sebaliknya. Penelitian  Gani,  Hidayat  dan  Pamungkas (2016)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  hotel  dan  kepatuhan  wajib  pajak restoran  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan  kepatuhan  wajib  pajak  akan meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak daerah yang juga sekaligus akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah,  demikian  juga  sebaliknya.  Sehingga hipotesis  yang  ketiga  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
H3: Diduga kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
Retribusi  daerah  yaitu  pungutan sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  perizinan tertentu  yang  khusus  disediakan  atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.(Darwin,  2010).  Kepatuhan  wajib pajak  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya  dan  kepatuhan  material (Nurmantu, 2003). Yeni (2012) menjelaskan bahwa  ada  pengaruh  Retribusi  Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Nugroho  (2013),  Asteria  (2015),  Fitra (2016),  Kusuma  dan  Wirawati  (2013), Riduansyah  (2003),  Putri  dan  Rahayu (2015), Utami dan Wardani (2014) menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan positif dan signifikan antara retribusi daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hasil
penelitian  sesuai  dengan  penelitian  Gani, Hidayat  dan  Pamungkas  (2016)  menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan pajak  daerah.  Sehingga  hipotesis  yang diajukan adalah.
H4:  Diduga  kepatuhan  wajib  pajak memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  kuantitatif  dengan  konsep explanatory  atau  confirmatory  research, karena  penelitian  ini  bermaksud  untuk menjelaskan  hubungan  kausal  antar  variabel melalui  pengujian  hipotesis  yang  telah dirumuskan sebelumnya. Variabel penelitian dianalisis  dengan  menggunakan  structural equation modeling (SEM) dengan menggunakan software WarpPLS 6,0.
Obyek  penelitian  ini  adalah  seluruh jenis  pajak  dan  retribusi  daerah  pemerintah kota  Tarakan  tahun  2012-2016  yang  terdiri atas  11  jenis  pajak  daerah  dan  30  jenis retribusi  daerah.  Metode  pemilihan  sampel yang  digunakan  adalah  non  probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. kriteria pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  (1)  Laporan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  kota  Tarakan  tahun  2012 sampai  dengan  tahun  2016,  (2)  Memiliki data  laporan  yang  lengkap  selama  periode pengamatan
Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah  kota  Tarakan  tahun  2012-2016, laporan  penerimaan  pajak  dan  penggunaan pajak,  data  kepatuhan  wajib  pajak,  data pendapatan asli daerah, data retribusi daerah dan  data  lainnya  yang  terkait  dengan variabel penelitian. Data penelitian diperoleh dari  institusi  pemerintah  daerah  yaitu  badan pusat statistik Kota Tarakan, dinas pendapatan  pengelolaan  Keuangan  daerah
dan  aset  Kota  Tarakan,  Badan  perencanaan dan pembangunan daerah Kota Tarakan serta sumber lain pada Pemerintah Kota Tarakan.

## HASIL PENELITIAN
Data  realisasi  penerimaan  pajak daerah  Kota  Tarakan  Tahun  2012-2016 menunjukan  bahwa  unsur  penerimaan  pajak daerah terdiri atas 11 jenis pajak yaitu terdiri atas  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  sarang burung  wallet,  pajak  bumi  dan  bangunan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Data tersebut juga menunjukan bahwa penerimaan pajak daerah pada periode tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana penerimaan pajak tertinggi terdapat pada pajak penerangan jalan, kemudian pajak bea perolehan hak katas tanah dan bangunan  serta  pajak  bumi  dan  bangunan. Sementara  penerimaan  pajak  yang  terendah adalah  pajak  air  tanah,  kemudian  pajak sarang burung dan pajak hiburan.
Data  realisasi  penerimaan  retribusi daerah  menunjukan  bahwa  periode  tahun 2012-2016 pemerintah kota Tarakan memungut  retribusi  atas  14  jenis  retribusi daerah,  baik  retribusi  jasa  umum,  retribusi jasa  usaha  dan  retribusi  perizinan  tertentu. Penerimaan  retribusi  jasa  umum  terdiri  atas retribusi  pelayanan  kesahatan,  retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pemeriksaan  alat  pemadam  kebakaran. Sedangkan  retribusi  jasa  usaha  terdiri  atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi  rumah  potong  hewan,  retribusi pelayanan  kepelabuhan  dan  retribusi  tempat rekreasi  dan  olahraga.  Serta  retribusi perizinan  tertentu  terdiri  atas  retribusi  izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan,  retribusi  izin  trayek  dan  retribusi izin usaha perikanan.
Data penerimaan retribusi juga menunjukan bahwa jenis penerimaan retribusi  yang  terbesar  adalah  retribusi pelayanan  kesehatan,  kemudian  retribusi pelayanan  kepelabuhan  dan  retribusi  izin mendirikan bangunan. Sementara itu
penerimaan  retribusi  daerah  yang  terkecil berturut-turut  adalah  retribusi  penerimaan alat  pemedaman  kebakaran,  retribusi  izin trayek  dan  retribusi  rumah  potong  hewan. Data  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  daerah kota  Tarakan  tahun  2012-2016  menunjukan bahwa target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya  selalu  meningkat  kecuali  tahun 2015  yang  mengalami  penurunan  sebesar dua  persen  atau  sebesar  Rp.  669.229.000 dari tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah realisasi  penerimaan  pajak  daerah  terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2016  yang  mengalami  penurunan  sebesar 2,9% atau sebesar Rp. 1.037.460.859,-.
Data  target  dan  realisasi  penerimaan pajak  tahun  2012-2016  menunjukan  bahwa terdapat  selisih  positif  antara  target  dan penerimaan  pajak  selama  periode  tersebut yaitu tahun 2012, 2014 dan 2015. Sementara itu  terdapat  selisih  negative  antara  target pajak  dan  realisasi  pada  tahun  2013  dan 2016.  Data  realisasi  pendapatan  asli  daerah kota Tarakan Tahun 2012-2016 menunjukan bahwa  realisasi  penerimaan  daerah  terus mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun, kecuali  tahun  2013 yang  mengalami peningkatan  sebesar  16%  atau  sebesar  Rp. 13.302.230.203.-. Data realisasi ini menunjukan  bahwa  jumlah  penerimaan pajak yang paling rendah adalah penerimaan tahun 2016.
Hasil Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat  hasil  olahan  WarpPLS  yaitu  hasil output  path  coefficients  dan  nilai  p-value. Jika  nilai  nilai  coefficient  variabel  positif dan  nilai  p-value  lebih  kecil  dari  alpha  5%, maka dikatakan berpengaruh positif signifikan dan demikian sebaliknya. Sedangkan  untuk  melihat  hasil  uji  hipotesis moderasi  dengan  melihat  hasil  olahan indirect  and  total  effects.  Adapun  hasil penelitian  dapat  dilihat  dalam  Tabel  1  dan Tabel 2 (terlampir)
Pada  Tabel  1  diatas  dapat  dilihat bahwa  semua  korelasi  antara  variabel
independen  terhadap  variabel  dependen adalah  signifikan  karena  nilai  p-value  lebih kecil dari 0,05. korelasi antara variabel pajak daerah  (X1)  dengan  pendapatan  asli  daerah (Y)  adalah  sebesar  32,00  dan  nilai  p-value 0,001,  korelasi  antara  retribusi  daerah  (X2) dan  pendapatan  asli  daerah  (Y)  sebesar  - 28,27  dan  nilai  p-value  0,001,  pengaruh langsung variabel moderasi kepatuhan wajib pajak  (M)  terhadap  pendapatan  asli  daerah (Y)  adalah  36,10  dan  nilai  p-value  0,001. Hasil  tersebut  mendukung  hipotesis  1  yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Namun  demikian hasil  perhitungan  retribusi  daerah  (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) menunjukan  hasil  negatif.    Meskipun  hasil perhitungan  ini  signifikan,  akan  tetapi  hasil ini  berbeda  dengan  hipotesis  2  yang diajukan. Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan  terdapat  pengaruh  positif  tidak didukung atau ditolak.
Pada  Tabel  2  diatas  dapat  dilihat pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dengan  pendapatan  asli  daerah.  Hasil perhitungan  menunjukan  bahwa  pengaruh kepatuhan wajib pajak (M) dan pajak daerah (X1)  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (Y) adalah  -8,00  dan  signifikan  pada  0,001. Hasil  ini  tidak  mendukung  hipotesis  yang diajukan  karena  pengaruh  dari  hubungan tersebut  adalah negatif, sehingga hipotesis 3 yang  diajukan  tidak  didukung  atau  ditolak. sedangkan  hasil  perhitungan  antara  retribusi daerah (X2) dan kepatuhan wajib pajak  (M) dengan pendapatan asli daerah (Y) menunjukan 0,59 dan signifikan pada 0,026. Hasil  ini  menunjukan  bahwa  terdapat pengaruh positif dan signifikan, sehingga hal ini mendukung hipotesis 4 yang menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
Pada  Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa semua  korelasi  antara  variabel  independen terhadap variabel dependen adalah signifikan karena  nilai  p-value  lebih  kecil  dari  0,05.
korelasi  antara  variabel  pajak  daerah  (X1) dengan  pendapatan  asli  daerah  (Y)  adalah sebesar  32,00  dan  nilai  p-value  0,001, korelasi  antara  retribusi  daerah  (X2)  dan pendapatan  asli  daerah  (Y)  sebesar  -28,27 dan  nilai  p-value  0,001,  pengaruh  langsung variabel  moderasi  kepatuhan  wajib  pajak (M)  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (Y) adalah  36,10  dan  nilai  p-value  0,001.  Hasil tersebut  mendukung  hipotesis  1  yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Namun  demikian hasil  perhitungan  retribusi  daerah  (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) menunjukan  hasil  negatif.    Meskipun  hasil perhitungan  ini  signifikan,  akan  tetapi  hasil ini  berbeda  dengan  hipotesis  2  yang diajukan. Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan  terdapat  pengaruh  positif  tidak didukung atau ditolak.
Pada  Tabel  2,  dapat  dilihat  pengaruh variabel  moderasi  terhadap  hubungan  pajak daerah dan retribusi daerah dengan pendapatan  asli  daerah.  Hasil  perhitungan menunjukan  bahwa  pengaruh  kepatuhan wajib  pajak  (M)  dan  pajak  daerah  (X1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah - 8,00  dan  signifikan  pada  0,001.  Hasil  ini tidak  mendukung  hipotesis  yang  diajukan karena  pengaruh  dari  hubungan  tersebut adalah  negatif,  sehingga  hipotesis  3  yang diajukan  tidak  didukung  atau  ditolak. sedangkan  hasil  perhitungan  antara  retribusi daerah (X2) dan kepatuhan wajib pajak  (M) dengan pendapatan asli daerah (Y) menunjukan 0,59 dan signifikan pada 0,026. Hasil  ini  menunjukan  bahwa  terdapat pengaruh positif dan signifikan, sehingga hal ini mendukung hipotesis 4 yang menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
Pembahasan
Hubungan antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah
Hipotesis  pertama  yang  menyatakan bahwa  pajak  daerah  memiliki  pengaruh positif  terhadap  pendapatan  asli  daerah, dapat  diterima  karena  hasil  perhitungan mendukung  hipotesis.  Hasil  ini  menunjukan bahwa  jika  semua  pajak  daerah  yang  terdiri atas 11 jenis pajak mampu di peroleh dengan optimal  oleh  perangkat  daerah  maka  akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Perangkat  daerah  harus  berusaha  mencari strategi  untuk  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  baik  melalui  sosialisasi, pelayan  dan  penagihan  agar  supaya  dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian Nugroho  (2013),  Pratama  (2015),  Asteria (2015),  Fitra  (2016),  Kusuma  dan  Wirawati (2013),  Marita  (2016),  Riduansyah  (2003), Putri  dan  Rahayu  (2015),  Vamiagustin (2014), Wulandari (2016)
Hubungan  Antara  Retribusi  Daerah  Dan Pendapatan Asli Daerah
Hipotesis  kedua  yang  menyatakan bahwa  retribusi  daerah  memiliki  pengaruh positif  terhadap  pendapatan  asli  daerah, ditolak  karena  nilai  hasil  perhitungan menunjukan (Koefisien Beta) negatif meskipun  nilai  p-value  signifikan  pada 0,001. Berdasarkan hasil perhitungan statistik  menunjukan  bahwa  hanya  terdapat 5    dari  24  jenis  retribusi  yang  berpengaruh signifikan  terhadap  retribusi  daerah  yaitu Retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan,
Retribusi penggatian biaya cetak kartu tanda penduduk dan  akta  catatan  sipil,  Retribusi  pengujian kendaraan  bermotor,  retribusi  pemakaian daerah,  dan  Retribusi  rumah  potongan hewan,  sementara  retribusi  lainnya  tidak mampu menjelaskan jumlah retribusi daerah.
Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena metode pengelolaan pemungutan dan
pengawasan  retribusi  masih  sangat  lemah, serta sumberdaya dan regulasi yang menyokong retribusi inipun belum memadai, dimana  dapat  dilihat  dari  belum  adanya sanksi  atas  orang  atau  pribadi  yang  tidak membayar  retribusi.  Hasil  penelitian  ini sesuai  dengan  penelitian  Mauri,  Mattalatta, dan  Hasmin  (2017),  Murniati  dan  Kasasih (2017),  Handayani  (2017),  Idayanti  (2014), dan  Safrita  (2014)  yang  menyatakan  bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Hubungan  antara  kepatuhan  wajib  pajak, pajak daerah dan pendapatan asli daerah
Hipotesis  ketiga  yang  menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  memoderasi hubungan antara pajak daerah dan pendapatan  asli  daerah,  ditolak  karena  hasil perhitungan  menunjukan  nilai  koeffecient negatif  walaupun  nilai  p-value  signifikan pada  0,001.  Hasil  ini  bertolak  belakang dengan  hipotesis  3  yang  diajukan.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  tidak  mempengaruhi  hubungan  antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Hal mungkin  disebabkan  karena  jumlah  target pajak yang ingin dicapai selama tahun 2012- 2016  lebih  kecil  dari  jumlah  realisasi penerimaan pajak tersebut, sedangkan jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  terus meningkat.  Sehingga  data  jumlah  wajib  dan jumlah target penerimaan yang seharus tidak sesuai dengan jumlah realisasi yang seharunya diterima. Sehingga tingkat kepatuhan  wajib  pajak  tidak  sebanding  atau dengan jumlah pajak yang diterima. Akibatnya  hubungan  antara  jumlah  wajib pajak,  jumlah  penerimaan  pajak  dan  jumlah pajak  daerah  serta  pendapatan  daerah  tidak dapat dibandingkan.
Hubungan  antara  kepatuhan  wajib  pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah
Hipotesis  keempat  yang  menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  memoderasi pengaruh  retribusi  daerah  dan  pendapatan
asli  daerah,  dapat  diterima.  Karena  hasil perhitungan  menunjukan  koeffecient  positif dan  nilai  p-value  signifikan  pada  0,026. Hasil  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang diajukan  sebelumnya.  Jika  jumlah  retibusi daerah  dapat  diperoleh  dengan  optimal  di sertai  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  maka akan  meningkatkan  jumlah  pendapatan  asli daerah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah harus  berusaha  agar  pengelolaan  dan pelayanaan  atas  retribusi  daerah  terus ditingkatkan  agar  pendapatan  asli  daerah dapat  terus  meningkat  sesuai  dengan  target yang  telah  ditetapka.  Hasil  penelitian  ini sesuai  dengan  teori  Theory  of  Planned Behavior  (Fishbein  dan  Ajzen,  1975)  yang menyatakan bahwa perilaku yang ditimbulkan  oleh  individu  muncul  karena adanya  niat  untuk  berperilaku.  Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu: (1) Behavioral Beliefs, (2)  Normative  Beliefs,  dan  (3)  Control Beliefs.  Pendapatan  asli  daerah  akan meningkat  jika  penerimaan  pajak  daerah meningkat  yang  diikuti  oleh  keinginan masyarakat untuk patuh membayar. Keinginan  untuk  patuh  ini  merupakan perilaku masyarakat yang didorong oleh niat yang  ingin  patuh.  Sedangkan  niat  ingin patuh  ini  di  dorong  oleh  keyakinan  dan informasi  bahwa  pemerintah  menggunakan pembayaran  retribusi  dengan  baik  misal untuk  pelayanan  kepada  masyarakat  dan pembangunan  sarana  dan  perasarana  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Hasil penelitian  sesuai  dengan  penelitian  Gani, Hidayat  dan  Pamungkas  (2016)  menyatakan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan pajak daerah.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  adalah  untuk  menguji pengaruh  kepatuhan  wajib  pajak,  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Berdasarkan  hasil perhitungan  melalui  SEM  Warp  PLS  dan
pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulan sebagai berikut: 1.    Variabel  pajak  daerah  tidak  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pendapatan  asli  daerah,  artinya  peningkatan jumlah pajak daerah juga akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.
2.  Variabel  retribusi  daerah  memiliki pengaruh  negatif  terhadap  pendapatan  asli daerah,  artinya  bahwa  retribusi  daerah  tidak mempengaruhi  perubahan  atas  pendapatan asli daerah.
3.    Variabel  kepatuhan  wajib  pajak  tidak memoderasi  hubungan  antara  variabel  pajak daerah  dan  pendapatan  asli  daerah,  artinya peningkatan atau penurunan kepatuhan wajib pajak  tidak  akan  mempengaruhi  jumlah penerimaan  pajak  daerah  juga  sekaligus tidak  mempengaruhi  jumlah  pendapatan  asli daerah.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak memoderasi hubungan antara variabel retribusi  daerah  dan  pendapatan  asli  daerah, artinya dengan peningkatan kesadaran masyarakat  untuk  membayar  retribusiti daerah,  maka  akan  meningkatkan  jumlah penerimaan  retribusi  daerah  juga  sekaligus meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah, demikian sebaliknya.
Variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya peningkatan jumlah pajak daerah juga akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah

## SARAN
Berdasarkan
hasil penelitian beberapa  saran  yang  dapat  diajukan  oleh penulis adalah sebagai berikut:
1.      Pemerintah  kota  Tarakan  harus  lebih aktif  dalam  memungut  pajak  dan  retribusi daerah  melalui  sosialisasi,  pelayanan  yang lebih baik,  mencari jenis-jenis  retribusi baru agar  jumlah  penerimaan  meningkat.  Serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui  sosialisasi  dan  pemberian  sanksi secara  konsisten  kepada  wajib  pajak  yang tidak patuh.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan  hasil  penelitian  ini  sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dengan variabel atau objek yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  W.  dan  Jogiyanto,  H.  M,  2009. Konsep  Dan  Aplikasi  PLS  (Partial Least  Square) Untuk  Penelitian
Empiris.
Yogyakarta: Badan Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis UGM,
Ajzen,  Icek  1988. From  Intentions  to Actions:  Attitudes,  Personality,  and Behavior. London,  England:  Open
University Press.
Ajzen,  Icek  and  Fishbein,  M.  1980.
Understanding Attitude and Predicting Social Behavior.
Englewood Cliffs, NJ:Prantice Hall Asteria  Beta  (2015). Analisis  Pengaruh Penerimaan  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten  Kota  Di  Jawa  Tengah .
Jurnal Riset Manajemen. Vol. 2 No. 1.Januari.
Badan Pusat Statistik Kota Tarakan. 2015.
Kota Tarakan Dalam Angka. Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor
Publik:  suatu  Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Carolina,  Verani  dan  Fortunata,  Riana (2013) Tax Fairness Perception and Tax  Compliance;  Studi  Empirik pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Karyawan  Di  Bandung .  Jurnal Infestasi. Vol. 9 No. 1. Juni Darwin (2010). Pajak dan Retribusi Daerah . Jakarta:  Mitra  Wacana  Media. Utami, Dwi Isti dan Wardani, Dewi Fahmi,  Irham  (2011). Analisis  Kinerja Keuangan, Panduan bagi Akademisi,  Manajer, dan Investor untuk  Menilai  dan  Menganalisis Bisnis  dari  Aspek    Keuangan. Bandung: Alfabeta
Fishbein,  Martin  and  Icek,  Ajzen.  (1975).
Belief,  Attitude,  Intention  and Behavior:  An  Introduction  to Theory  and  Research , Reading , MA. Addison. Wesley
Fitra,  Halkadri.(2016). Pengaruh  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Di  Kota  Padang  Setelah Dikeluarkannya  Undang-Undang
Otonomi  Daerah, Jurnal  Praktik Bisnis, Vol. 5. No.1 Mei Fermana,  Asep  Muhammad  Mulya  (2013) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak . Franzoni,  A.  Luigi  (1999). Tax  Evation  and tax  compliance.  Social  Science research network no.6020
Gani,  abdul  Ali  Irsan  anshari,  Hidayat, kadarisman  dan  Pamungkas,  Maria G  Wi  Endang.  (2016) Pengaruh Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  dan Restoran  Terhadap  Penerimaan Pajak  Daerah  (studi  pada  Dinas pendapatan  daerah  kota  malang) .
Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)  Vol.  8 No. 1 Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib  Pajak  (Tax  Compliance). Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5, p4-9.
Halim  Abdul.  2004.. Manajemen  Keuangan Daerah. Yogyakarta:  Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN. Halim  Abdul.  2004.. Manajemen  Keuangan Daerah. Akademi Manajemen Perusahaan , Yogyakarta: YKPN.
Halim  Abdul,  2007. Akuntansi  Sektor
Publik: Akuntansi Keuangan
Daerah, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
Handayani,  Sutri  (2017). Potensi  Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi,  Volume  II,  No.  1 Februari. Hersey,  Paul  dan  Kenneth.  H.  Blanchard .2005. Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharma . karta.
Mustika,  Winda  Ayu  dan  Idayanti,  Farida 2014. Kontribusi  Pajak  Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya , Jurnal
Ilmu  dan  Riset  Akuntansi,  Vol.  3
No. 6.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2009. Standar Akuntansi  Keuangan  Indonesia .
Jakarta: Salemba Empat.
Kusuma.  2014. Pengaruh  Pajak  Reklame dan  Retribusi  Parkir  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Seminar Nasional Akuntansi Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Kusuma, Made Krisna dan Wirawati, Ni Gst. Putu.  (2013). Analisis  Pengaruh
Penerimaan  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali .  E-Jurnal  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Udayana. Bali.
Mardiasmo (2002). Perpajakan Edisi Revisi. Andi Yogyakarta . Yogyakarta.
Marita,  Ni  Made  dan  Suardana,  Ketut  Alit (2016). Pengaruh  Pajak  Daerah Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di kota Denpasar. E Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana, Vol.14 Januari Mauri,  Andi  Pilham,  Mattalatta,  Hasmin (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng, Jurnal Mirai Manajemen ,  Vol.  2.  Nomor  1. Oktober.
Murniati,  Sri  dan  Kasasih.Dwi  (2017).
Analisis kontribusi dan Efektivitas Penerimaan  Retribusi  Pelayanan Pasar  Terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah  Kota  Palembang ,  Jurnal Kompetitif,  Universitas  Tridinanti Palembang,  Vol.  6,  No.  1  Edisi Jan-Jul.
Mustikasari,  Elia  (2007). Kajian  Empiris tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Badan  di  Perusahaan  Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X: 1-42 Nasucha, Chaizi (2005). Reformasi
Administrasi  Publik,  Teori  dan
Praktik .  Jakarta.  PT.  Gramedia Widia Sarana Indonesia.
Nugroho,  Adi  (2013) Analisis  Pengaruh Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012, Jurnal Universitas Dian Nuswantoro. Nurmantu, Safri (2003). Pengantar Perpajakan. Granit, Jakarta
Peraturan  Daerah  Kota  Tarakan  Nomor  1
Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa

## Umum
Peraturan  Daerah  Kota  Tarakan  Nomor  2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan  Daerah  Kota  Tarakan  Nomor  3 Tahun  2012  Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pratama,  Ayu  Widya  Putri  (2015). Analisis Pajak Daerah, Jumlah Wisatawan dan  Produk  Domistik  Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.
Priatnasari, Yeni (2012). Pengaruh Retribusi
Daerah  pada  Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tegal terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kota Tegal. Jurnal
Akuntansi  Volume  1  Nomor  1,
Politeknik Tegal.
Putri,  Meilda  Ellyasa  dan  Rahayu,  Putri (2015). Pengaruh  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah,  Studi Kasus  Pada  Pemerintah  daerah Kabupaten  Cirebon  Tahun  2010- 2014,
E Proceeding of Management, Vol.2 No.1. Purnomo, Hadi (2004). Reformasi Administrasi Perpajakan . Jakarta Riduansyah,  Mohammad  (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah Kota  Bogor). Pusat  Pengembangan dan  Penelitian  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Vol  7  No  2. Universitas Indonesia. Jakarta.
Rosdiana,  Haula  dan  Tarigan,  Rasin  .2005.
Perpajakan  Teori  dan  Aplikasi ,
Jakarta:  Penerbit  Raja  Grafindo Persada.
Rustyaningsih,  Sri  (2011). Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak, Jurnal.  Widya  Warta, No.02 Tahun XXXV. Jui 2011 Safrita  (2014). Pengaruh  Retribusi  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah kota  Jaya Pura,  Jurnal  Manajemen dan Akuntansi , Vol 2. No. 1.
Sugiyono (2013). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: ALFABETA.
Surjoputro,  Djoko  Slamet,  dan  Widodo, Junaedi  Eko  (2004). Meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui Modernisasi
Administrasi Perpajakan.  Menuju  Sistem  dan Administrasi  Perpajakan  Berkelas Dunia. Studi Perpajakan di
Indonesia dengan Insprirasi
Pengalaman  Jepang,  Ed.  Robert Pakpahan  dan  Toyomu  Yuasa . Jakarta. JICA
Solimun, Fernandes. Adji Achmad Rinaldo,
Nurjannah.2017. Metode  Statistika Multivariat.  Pemodelan  Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS. UB Press. Vamiagustin,  Vadia,  Suhadak,  dan  Saifi, Muhammad (2014). Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah  (Studi  Kasus  pada  Dinas
Pendapatan Kota Batu Tahun 2010- 2012). Jurnal  Administrasi  Bisnis. Vol.14 No.2. September. Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang perubahan Undang- undang Nomor  18  Tahun  1997. tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2000 , Lembaran Negara RI No.  119  Sekretaris  Negara  RI. Jakarta Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah . Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan . Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan Undang-undang  Nomor  18  Tahun 1997. Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Wahyudian,  Angger  (2013). The  Effect  of Local  Tax  Towards  Local  Revenue in  Malang  District. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  FEB  Volume  1  Nomor 2, Universitas Brawijaya. Surabaya. Waluyo,  Budi  (2012). Pengaruh  Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa  Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Depok  Jawa  Barat. Jurnal  jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.
Universitas Gunadarma. Jakarta.
Wulandari,  Phaureula  Artha  dan  Iryanie
Emy  (2016). Analisis  Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota
Banjarmasin. Proseding  Seminar Nasional INDOCOMPAC, Universitas Bakrie, Mei.
Zain,  M.  2003..  Manajemen  Perpajakan.
Jakarta: Salemba Empat.