## Penerapan Tanda Tangan Digital sebagai Bentuk Baru Penyelenggaraan Smart Governance
Nursani Budiarti 1, *   Yahya Pandega Putra 1, dan Achmad Nurmandi 2
1 Magister Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Yogyakarta, Indonesia 2 Program Studi Politik Islam - Ilmu Politik, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Yogyakarta, Indonesia * Korespondensi: nursani.budiarti@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Studi Pustaka
Sitasi Cantuman: Budiarti, N., Putra, Y. P., & Nurmandi, A. (2020). Digital Signature Implementation as a New Smart Governance Model. Society, 8(2), 628-639.
DOI: 10.33019/society.v8i2.222
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 22 Agustus, 2020;
Diterima: 9 November, 2020;
Dipublikasi: 30 Desember, 2020;
Dengan  perkembangan  zaman,  tidak  ada  yang  mustahil dengan  teknologi  internet.  Salah  satu  kelebihan  dari  internet adalah memungkinkan untuk dikembangkan untuk mendukung  kreativitas  dan  keterbukaan  kepada  publik, khususnya  tata  kelola  pemerintahan  berbasis  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  atau  smart  governance, dengan  penerapan  tanda  tangan  digital,  baik  dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun dalam korespondensi  dan  dokumen  lainnya.  Sebagian  besar  studi tanda  tangan  digital  sebelumnya  terbatas  pada  penelitian teknis tentang pola dan desain tanda tangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan tanda tangan digital  sebagai  bentuk  baru  penyelenggaraan  smart governance.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif dan sumber data yang terdiri dari data referensi dari berbagai penelitian sebelumnya dan data bersumber dari berita media  online  nasional.  Berdasarkan  hasil  analisis menggunakan  perangkat  lunak  NVivo  12  Plus,  diperlukan penerapan  tanda  tangan  digital  (digital  signature)  untuk mengantisipasi  ancaman  kejahatan  dunia  maya  (cybercrime) dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan  akuntabel  sebagai  bentuk  baru  penyelenggaraan  smart governance.
Kata Kunci: Keamanan  Siber;  Kejahatan  Dunia  Maya; Pelayanan  Publik;  Smart  Governance;  Tanda Tangan Digital

## Society, 8 (2), 662-673, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.222

## 1. Pendahuluan
Semakin pesat perkembangan teknologi maka akan semakin banyak pula tantangan yang muncul  bersamanya.  Dengan  kemajuan  teknologi,  setiap  orang  dapat  dengan  mudah melakukan  segala  sesuatu  dengan  lebih  cepat  dan  lebih  singkat.  Salah  satu  perkembangan teknologi  tersebut  adalah  internet.  Mayoritas  pengguna  internet  di  Indonesia  menggunakan internet  dalam  kehidupan  sehari-hari  ( Darmayani,  2018 ).  Saat  ini  internet  tidak  hanya digunakan sebagai penunjang pekerjaan, tetapi internet juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Karenanya,  pengaruh  internet  ada  di  setiap  aspek kehidupan manusia. Selain digunakan sebagai penunjang kerja, juga untuk kebutuhan pribadi setiap orang. Internet telah menjadi pintu dan jendela dunia, dunia yang lebih luas dan tanpa batas.  Tidak  ada  yang  mustahil  dengan  teknologi  internet,  mulai  dari  hal  yang  paling sederhana  yaitu  mencari  berita  hingga berkomunikasi  dengan kerabat  atau  teman  di  belahan dunia  lain.  Salah  satu  kelebihan  dari  internet  adalah  memungkinkan  untuk  dikembangkan guna menunjang kreativitas dan keterbukaan kepada publik. Hal tersebut menjadikan internet sangat  fleksibel  untuk  perkembangan  selanjutnya  yang  mendorong  muncul  dan berkembangnya inovasi online ( Septianingrum et al., 2018 ).
Terkait  penggunaan  internet  saat  ini,  data  yang  dilaporkan  oleh  Google  Consumer Barometer berdasarkan hasil survei tahun 2017 menunjukkan bahwa sebagai berikut:
Gambar 1. Penggunaan Internet untuk Keperluan Pribadi Sumber: Google Consumer Barometer (2017a)
Berdasarkan Gambar  1 ,  dari  populasi  1.000  responden online dan offline tahun  2017,  56% responden  menggunakan  internet  untuk  keperluan  pribadi,  dan  44%  menggunakan  internet, bukan untuk keperluan pribadi.
Gambar 2. Penggunaan Internet Pribadi Sumber: Google Consumer Barometer (2017b)
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.222
Berdasarkan Gambar  2 ,  dari  populasi  604  responden online pada  tahun  2017  yang mengakses melalui komputer, Tablet , dan Smartphone untuk keperluan pribadi, terlihat bahwa 79%  responden  mengakses  internet  setiap  hari,  14%  mengakses  internet  seminggu  sekali,  6% mengakses internet sebulan sekali, dan 1% responden mengakses internet kurang dari sebulan sekali.

## Gambar 3. Perangkat yang digunakan
Sumber: Google Consumer Barometer (2017c)
Berdasarkan Gambar 3 , dari populasi 1.000 responden online dan offline pada tahun 2017, 91%  mengakses  internet  melalui  telepon  seluler  (telepon  seluler  dan Smartphone ).  Selain  itu, 60% menggunakan Smartphone , 22% menggunakan komputer (gabungan Desktop, Laptop, dan Notebook), 8% menggunakan Tablet , 95% menggunakan televisi, 7% menggunakan MP3 player , 1%  menggunakan eReader ,  3%  menggunakan  perangkat  digital  untuk  menyimpan  atau merekam  program  TV,  2%  perangkat  digital  untuk  melakukan streaming konten  internet  di layar TV dan 1% menggunakan perangkat digital wearable .
Ketiga gambar di atas menunjukkan bagaimana pola perkembangan teknologi khususnya internet  yang  semakin  masif.  Hal  tersebut  memaksa  pemerintah  untuk  menyiapkan  standar keamanan  siber  ( cybersecurity ).  Tanpa  standar  keamanan  siber  ( cybersecurity )  yang  aman  dan tepat, ancaman akan  terus meningkat. Salah  satu langkah keamanan siber pemerintah adalah
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.222
dengan  menerapkan  tanda  tangan  digital  ( digital  signature )  pada  dokumen  resmi  pemerintah. Tanda  tangan  digital  terdiri  dari  informasi  elektronik  yang  berkaitan  dengan  informasi elektronik  lainnya  sebagai  sistem  verifikasi  atau  otentikasi.  Di  Indonesia,  perusahaan  digital yang memiliki kewenangan untuk menerima pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik bagi warga negara Indonesia serta telah terdaftar dan diakui  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  dengan  nama PrivyID.

## Gambar 4. Pengguna Tanda Tangan Digital PrivyID Tahun 2018 Sumber: Selular.id (2018)
Berdasarkan Gambar 4 , pada 2018, pengguna tanda tangan digital PrivyID adalah 1,9 juta. Berdasarkan  demografi,  59%  pengguna  tanda  tangan  digital  berada  di  Jakarta-Bogor-Depok- Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dan 41% di luar Jabodetabek. Jika dipilah berdasarkan profesi, 70% pengguna tanda tangan digital pada 2018 adalah pekerja swasta, dan 30% adalah pekerja sektor lainnya. Sedangkan  jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, 62% adalah pengguna laki- laki, dan 38% adalah pengguna perempuan. Berdasarkan penggunaan media operasi, sebanyak 63% pengguna menandatangani dokumen melalui smartphone , dan sekitar 37% menggunakan komputer pribadi (PC) atau laptop.

## 2. Tinjauan Pustaka
Perkembangan TIK, yang terdiri dari Internet of Things ( IoT ), Internet of Everything (IoE) , dan Internet of Nano Things (IoNT) , merupakan pendekatan baru untuk mengintegrasikan internet ke dalam kehidupan personal, profesional, dan masyarakat ( Miraz et. al., 2015 ). Banyak kota atau daerah  menggunakan  pendekatan  ini  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan,  perencanaan, dan pengelolaan kota atau wilayah.
Secara  umum,  untuk  disebut  kota  atau  daerah  yang  besar  dan  sejahtera,  kota-kota  di seluruh dunia memiliki kualitas dan standar yang baik dalam berbagai aktivitas dan kehidupan
1,121 779 1,330 570 1,178 722 1,197 703 0 500 1,000 1,500 Demografi Profesi Jenis Kelamin Media Millions PC/Laptop
Smartphone Perempuan Laki-Laki Sektor Lainnya Sektor Swasta Luar Jabodetabek Jabodetabek
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.222
masyarakat.  Perencanaan  kota  dan  daerah  diperlukan  untuk  meningkatkan  tata  kelola pemerintahan, inovasi teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas investasi bisnis untuk mewujudkan Smart  City .  Predikat Smart  City diperoleh  dengan  mengembangkan  tata  kelola infrastruktur cerdas  ( Smart Infrastructure ) menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  untuk  mencari  dan  menganalisis  data  yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah,  masyarakat, dan pemangku kepentingan ( Stakeholders ) lainnya. Menjadi Smart City juga berarti harus terus berinovasi dan berkembang ke arah yang lebih baik.
Smart  governance menjadi  syarat  utama  dalam  melaksanakan  pembangunan Smart  City . Pemerintah  harus  membentuk  paradigma  masyarakat  tentang  kehidupan  yang  lebih  baik. Kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  dapat  ditumbuhkan  dengan  menunjukkan kepedulian dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tata kelola  pemerintahan,  konsep  tata  kelola  yang  baik  ( good  governance )  merupakan  kunci  utama keberhasilannya. Konsep tersebut merupakan paradigma, sistem dan tata kelola pemerintahan serta  pembangunan  yang  berdasarkan  prinsip  hukum. Smart  governance bertujuan  untuk mewujudkan  tata  kelola  yang  efektif,  efisien,  komunikatif,  serta  terus  meningkatkan  kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terintegrasi.
Pola  perkembangan  teknologi  yang  semakin  masif,  khususnya  internet,  memaksa pemerintah untuk mempersiapkan standar keamanan siber untuk jaringan internet yang ada, khususnya  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  TIK.  Tanpa  standar cybersecurity yang cepat  dan  tepat,  ancaman  akan  semakin  meningkat  yang  disebut cybercrime (kejahatan  dunia maya). Cybercrime adalah  aktivitas  melanggar  hukum  di  mana  komputer  atau  perangkat komputasi seperti smartphone , tablet , Personal Digital Assistant (PDA), dan perangkat lain yang berdiri  sendiri  atau  bagian  dari  jaringan  ( network )  digunakan  sebagai  alat  dan  atau  sebagai sasaran untuk aktivitas kriminal. Orang-orang dengan pola pikir destruktif dan kriminal sering melakukan  kejahatan  dunia  maya  ( cybercrime )  untuk  membalas  dendam,  keserakahan,  dan mendapatkan pengalaman ( Pande, 2017 ).
Jenis  ancaman cybercrime terdiri  dari  1)  Pencurian  data  pribadi  untuk  tujuan  komersial, seperti  pencurian  identitas  dan  nomor  kartu  kredit;  2)  Akses  ilegal  ke  data  perusahaan  yang digunakan  untuk  persaingan  bisnis;  3)  Pencurian  data  pemerintah  yang  digunakan  untuk menyerang entitas tertentu; 4) Mengumpulkan data intelijen suatu negara untuk kepentingan negara  asing  atau  entitas  tertentu;  5)  Manipulasi  data  untuk  tujuan  politik  atau  bisnis;  6) Serangan  yang  bertujuan  menghilangkan  kendali  atau  melemahkan  atau  bahkan melumpuhkan pemerintah atau perusahaan; 7) Manipulasi perilaku pengguna internet untuk mengunduh Malicious Software (Malware) yang bertujuan untuk menyusup dan menghancurkan sistem,  dan  8)  Serangan  langsung  melalui  jaringan  internet  terhadap  sistem  yang  bertujuan untuk melumpuhkan layanan publik dari lembaga publik tertentu ( Ahmad et al., 2018 ) . Proses  tata  kelola  berbasis  TIK  memangkas  birokrasi  yang  panjang  menjadi  proses pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien  tanpa  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Birokrasi  terkadang  menyebabkan  keterlambatan  dalam  proses pelayanan  publik  dan  pengambilan  keputusan  kebijakan  pemerintah.  Dalam  melakukan penyederhanaan birokrasi diperlukan suatu sistem yang efektif dan efisien tanpa mengurangi akuntabilitas pemerintahan dengan penerapan tanda tangan digital pada pelayanan publik dan proses korespondensi serta dokumen administrasi pemerintahan lainnya. Tanda tangan digital terdiri  dari  informasi  elektronik  yang  berkaitan  dengan  informasi  elektronik  lainnya  sebagai sistem  verifikasi  atau  otentikasi.  Tanda  tangan  digital  bukanlah  tanda  tangan  yang  dipindai dan  kemudian  disematkan  ke  dalam  dokumen,  melainkan  serangkaian  data  dan  informasi yang disematkan ke dalam dokumen.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.222
Tanda  tangan  digital  merupakan  salah  satu  kebijakan  keamanan  siber  yang  diterapkan dalam  mengantisipasi  manipulasi  data  dan  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan.  Tiga  proses dasar  tanda  tangan  digital  terdiri  dari  pemeriksaan  otentikasi  penanda  tangan,  otentikasi dokumen,  dan  verifikasi  tanda  tangan  digital.  Pengembangannya  menggunakan  beberapa algoritma, seperti Elgamal dan Schnorr ( Pooja & Yadav, 2018 ).
Penerapan  tanda  tangan  digital  dalam  pemerintahan  semakin  meningkat,  mulai  dari pengelolaan  dokumen  dalam  korespondensi  resmi  hingga  digunakan  dalam  dokumen perizinan  pemerintah.  Penggunaan  tanda  tangan  digital  dapat  menjamin  bahwa  dokumen tersebut  asli  ( Liyanti  &  Hakim,  2019 )  karena  dapat  mengotentikasi  dokumen  yang ditandatangani  dan  pemilik  tanda  tangan  melalui  suatu  algoritma  ( Perdana et  al., 2019 ). Ada dua  jenis  tanda  tangan  digital:  tanda  tangan  digital  tidak  bersertifikasi  ( uncertified  digital signature) dan  tanda  tangan  digital  bersertifikasi  ( certified  digital  signature ).  Jenis  tanda  tangan digital  yang  tidak  bersertifikasi  misalnya  adalah  tanda  tangan  tinta  basah  yang  dipindai, Barcode , QR Code , dan Biometrik. Sebaliknya, contoh tanda tangan digital bersertifikasi adalah tanda  tangan  yang  menggunakan  kriptografi  atau  disebut  tanda  tangan  digital  ( digital signature ).
Tanda  tangan  digital  sebagai  bentuk  baru  penyelenggaraan smart  governance bertujuan untuk  mendorong smart  governance yang  akuntabel  lebih  lanjut  untuk  mengembangkan keamanan  siber  (cybersecurity)  ( Febrianta et  al., 2019 ).  Selain  itu,  penerapan  kebijakan  tanda tangan digital ( digital signature ) juga sejalan dengan penerapan smart governance terutama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, serta terciptanya citra positif pemerintahan yang modern dan progresif ( Kumar, 2015 ).

## Gambar 5. Kerangka Konseptual
Gambar  5 di  atas  menggambarkan  bahwa  kerangka  konseptual  studi  dari  konsep smart governance menekankan  pada  kebijakan cybersecurity dengan  penerapan  tanda  tangan  digital untuk  mengantisipasi  manipulasi  data  dan  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  pemerintah untuk melaksanakan proses tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

## 3. Metodologi Penelitian
Kerangka  konseptual  studi  ini  berdasarkan  penyelenggaraan smart  governance membutuhkan  kebijakan cybersecurity menggunakan  tanda  tangan  digital  ( digital  signature ) ( Gambar  5 ).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penerapan  tanda  tangan  digital
sebagai bentuk baru penyelenggaraan smart governance untuk mengimplementasikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan sumber data yang terdiri dari data referensi dari berbagai penelitian sebelumnya dan data yang bersumber dari berita media online nasional menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus dengan fitur NCapture . Fitur ini mampu mengekstrak data secara sistematis dari media online nasional dengan menggali setiap berita  secara  mendalam.  Penggunaan  media online nasional  dalam  penelitian  ini  bertujuan untuk  melengkapi literature  review yang  digunakan  sebagai  referensi.  Penggunaan  perangkat lunak NVivo 12 Plus bertujuan untuk memetakan dan mengeksplorasi implementasi kebijakan keamanan siber menggunakan tanda tangan digital dalam smart governance .

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Beberapa  fungsi  dari  implementasi smart  governance adalah  1)  Pembuatan  kebijakan  dan implementasi  fungsi  regulasi  dan  pembangunan  berjalan  dengan  baik;  2)  Akuisisi, penyimpanan, dan  pengambilan data  dilaksanakan  dengan  cepat;  3)  Peningkatan  manajemen tata kelola pemerintahan; 4) Peningkatan sosialisasi aturan, regulasi, dan kegiatan pemerintah; 5) Peningkatan kinerja dalam fungsi pengaturan; 6) Peningkatan kinerja di bidang sosial; dan 7) Menciptakan citra positif pemerintahan yang modern dan progresif ( Kumar, 2015 ).

## Gambar 6. Smart Governance
Sumber: NVivo 12 Plus (hasil data diolah)
Gambar  6 menunjukkan  dua  laporan  media online nasional  tentang smart  governance , khususnya  pemberitaan smart  city ,  dan  berita online nasional  mengenai  sertifikat  elektronik. Sebagai  bagian  dari smart  city , smart  governance membutuhkan  penerapan  kebijakan  pada sertifikat elektronik.
Pola  perkembangan  teknologi  yang  semakin  masif,  khususnya  internet,  memaksa pemerintah  untuk  mempersiapkan  standar  keamanan  siber  ( cybersecurity )  untuk  jaringan internet  yang  ada,  khususnya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  TIK.  Tanpa langkah-langkah keamanan siber yang cepat dan tepat, ancaman akan semakin meningkat yang disebut kejahatan siber ( cybercrime ).
Gambar 7. Cybersecurity

## Sumber: NVivo 12 Plus (hasil data diolah)
Gambar  7 menunjukkan  bahwa  beberapa  berita online nasional  melaporkan  tentang kebijakan  keamanan  siber  ( cybersecurity ). Cybersecurity merupakan  kebijakan  yang  harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman kejahatan dunia maya ( cybercrime ).
Gambar 8. Penelitian tentang Cybersecurity Sumber: NVivo 12 Plus (hasil data diolah)
Gambar  8 menunjukkan  bahwa  ada  lima  penelitian  yang  mengkaji  keamanan  siber ( cybersecurity ), terdiri dari:
1) Rinaldi  Munir  melakukan  kajian  terhadap  aspek  keamanan  informasi  dan  menyatakan bahwa  tanda  tangan  digital  ( digital  signature )  tidak  terbatas  pada  penyematan  dokumen digital. Tanda tangan digital juga dapat disematkan dalam perangkat lunak ( software ) untuk menjaga integritas dokumen dan perangkat lunak ( Munir, 2015 ).
2) Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, & Scott A. Vanstone, dalam buku yang berjudul “ Handbook  of  Applied  Cryptography ”  menjelaskan registration  authority .  Proses  tersebut merupakan salah satu proses dalam penerbitan tanda tangan digital ( digital signature ) yang
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.222
bertujuan  untuk  menjaga  kerahasiaan,  integritas,  otentikasi  entitas,  dan  otentikasi  data ( Menezes et al., 1997 ).
3) Phie Chyan melakukan kajian terhadap aspek keamanan informasi dan menyatakan bahwa mengikuti  keunggulan  pengembangan  TIK,  ada  satu  hal  yang  harus  menjadi  perhatian pemerintah yaitu keamanan informasi. Informasi tersebut harus dijaga agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berwenang ( Chyan, 2018 ).
4) Deni  Ahmad,  Dinita  Andriani  Putri,  Hari  Styawan,  Leonardus  K.  Nugraha,  &  Merry Magdalena  melakukan  kajian  tentang  kebijakan,  tata  kelola,  strategi dan  upaya,  cakupan, sasaran, dan ancaman keamanan siber ( cybercrime ) ( Ahmad et al., 2018 ).
5) Firda Zulivia Abraham, Paulus Insap Santosa, & Wing Wahyu Winarno melakukan kajian registration  authority yang  merupakan  model  otentikasi  tanda  tangan  digital  yang digunakan untuk dokumen elektronik yang dibuat, dikirim, atau disimpan, baik dalam tipe analog atau digital atau dalam tipe lainnya ( Abraham et al., 2018 ).
Pemerintah harus menerapkan kebijakan keamanan siber  ( cybersecurity ) dalam proses tata kelola pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman kejahatan dunia maya ( cybercrime) dalam penyelenggaraan smart governance .

## Gambar 9. Digital Signature
Sumber: NVivo 12 Plus (hasil data diolah)
Gambar  9 menunjukkan  bahwa  banyak  media online nasional  memberitakan  tentang penggunaan tanda tangan digital ( digital signature ). Proses validitas tanda tangan digital paling banyak diberitakan oleh sepuluh media online nasional. Sebagai perbandingan, layanan tanda tangan digital menempati urutan kedua dengan pemberitaan yang dilakukan oleh lima media online nasional,  urutan  ketiga  mengenai  validitas  tanda  tangan  digital  dengan  menggunakan sertifikat  digital  dan  penerapan  tanda  tangan  digital  yang  diberitakan  oleh  tiga  media online nasional  dan  selebihnya  mengenai  penggunaan  dan  pentingnya  tanda  tangan  digital  yang diberitakan  oleh  dua  media online nasional.  Tanda  tangan  digital  dalam  kerangka  kebijakan keamanan siber ( cybersecurity) dalam penerapan smart governance dinilai sebagai kebijakan yang tepat bagi banyak pihak.

## Gambar 10. Penelitian tentang Digital Signature
Sumber: NVivo 12 Plus (hasil data diolah)
Gambar  10 menunjukkan  bahwa  sudah  banyak  penelitian  yang  meneliti  tanda  tangan ( digital signature ). Validitas tanda tangan digital melalui proses verifikasi tanda tangan digital merupakan  topik  yang  paling  banyak  dikaji.  Secara  umum  semua  penelitian  yang  meneliti topik verifikasi tanda tangan digital sebagian besar menyatakan aspek keamanan tanda tangan digital,  termasuk  penggunaan  algoritma  Message  Digest  5  (MD5)  ( Precilia  &  Izzuddin,  2015 ), algoritma RSA ( Ihwani, 2016 ), sertifikat digital pada tanda tangan digital ( Perdana et al., 2019 ), dan  lainnya.  Faktor  keamanan  perlindungan  data  menjadi  prioritas  untuk  menjaga kerahasiaan, integritas, otentikasi entitas, dan otentikasi asal data.
Hasil  analisis  menggunakan  perangkat  lunak  NVivo  12  Plus  menunjukkan  bahwa penggunaan tanda tangan digital ( digital signature ) untuk mengantisipasi kejahatan dunia maya ( cybercrime ) dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan siber ( cybersecurity) merupakan kebutuhan  yang  mendesak  bagi  pemerintah.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  konsep smart governance yang mengedepankan kebijakan cybersecurity dengan penerapan tanda tangan digital untuk  mengantisipasi  manipulasi  data  dan  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  pemerintah sehingga proses tata kelola menjadi efektif, efisien, dan akuntabel.

## 5. Kesimpulan
Tanda tangan digital sebagai model penerapan kebijakan keamanan siber dalam penerapan smart governance merupakan kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi kejahatan siber. Analisis menggunakan hasil software NVivo 12 Plus, sebagai berikut: 1) Smart governance ,  sebagai  bagian  dari smart  city ,  memerlukan  penerapan  kebijakan  penggunaan sertifikat  elektronik.  2)  Keamanan  siber  ( cybersecurity )  merupakan  kebijakan  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengantisipasi  ancaman  kejahatan  siber  ( cybercrime ).  3) Penggunaan tanda tangan digital ( digital signature ) sebagai bentuk baru penyelenggaraan smart governance dinilai  sebagai  kebijakan  yang  tepat  oleh  banyak  pihak.  Berdasarkan  hasil  analisis dengan  menggunakan  perangkat  lunak  NVivo  12  Plus,  bentuk  baru  penyelenggaraan smart governance dalam  penerapan  tanda  tangan  digital, diperlukan  untuk  mengantisipasi  ancaman cybercrime dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.222

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Abraham,  F.  Z.,  Santosa,  P.  I.,  &  Winarno,  W.  W.  (2018).  Tandatangan  Digital  Sebagai  Solusi Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  Hijau:  Sebuah  Kajian  Literatur  (Digital Signature  as  Green  Information  and  Communication  Technology  (ICT)  Solution:  A Review  Paper). Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi:  Jurnal  Penelitian  Teknologi  Informasi dan Komunikasi , 9 (2), 111-124. http://dx.doi.org/10.17933/mti.v9i2.120
Ahmad, D., Putri, D. A., Styawan, H., Nugraha, L. K., & Magdalena, M. (2018). Kebijakan Cyber Security  Dalam  Perspektif  Multi  Stakeholder .  Jakarta,  Indonesia:  Kementerian  Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Chyan, P. (2018). Penerapan sistem kriptografi enkripsi jamak dan tanda tangan digital dalam mendukung  keamanan  informasi. TEMATIKA:  Journal  of  Informatics  and  Information Systems , 6 (1), 39-46. Retrieved from
https://www.uajm.ac.id/files/journals/2/articles/83/submission/copyedit/83-156-1- CE.pdf
Darmayani,  A.  (2018). SIBERPEDIA:  Panduan  Pintar  Keamanan  Siber .  Yogyakarta,  Indonesia: Center  for  Digital  Society,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Gadjah Mada.
Febrianta,  M.,  Indrawati,  I.,  &  Amani,  H.  (2019,  June  29).  Identification  of  e-Governance
Indicators for Measuring Smart Governance in Bandung City.
https://doi.org/10.31227/osf.io/avbsu
Google  Consumer  Barometer.  (2017a). Do  People  Use  The  Internet  For  Personal  Puposes .  Google Consumer Barometer. Retrieved from https://www.consumerbarometer.com/en/graph-
builder/?question=N1&filter=country:indonesia
Google  Consumer  Barometer.  (2017b). How  Often  Do  People  Go  Online  (For  Personal  Internet
Usage) . Google Consumer Barometer. Retrieved from
https://www.consumerbarometer.com/en/graph-
builder/?question=M6&filter=country:indonesia
Google Consumer Barometer. (2017c). Which Device Do People Use . Google Consumer Barometer.
Retrieved from
https://www.consumerbarometer.com/en/graph-
builder/?question=M1&filter=country:indonesia
Ihwani,  M.  (2016).  Model  Keamanan  Informasi  Berbasis  Digital  Signature  Dengan  Algoritma RSA. Journal  of Computer  Engineering,  Science  and  System , 1 (1),  15-20. https://doi.org/10.24114/cess.v1i1.4037
Kumar,  T.  V.  M.  (2015). E-Governance  for  Smart  Cities .  Singapore:  Springer  Science+Business Media. https://doi.org/10.1007/978-981-287-287-6
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v8i2.222
Liyanti,  L.,  &  Hakim,  A.  R.  (2019).  Perancangan  Penerapan  Tanda  Tangan  Digital  Sebagai Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Pentashihan  Al  Quran  Digital. SISTEMASI:  Jurnal Sistem Informasi , 8 (1), 41–54. https://doi.org/10.32520/stmsi.v8i1.415 Menezes,  A.  J.,  Oorschot,  P.  V.  C.,  &  Vanstone,  S.  A.  (1997). Handbook  of  Applied  Cryptography (Discrete Mathematics and Its Applications) . Florida, United States: CRC Press. Miraz, M. H., Ali, M., Excell, P. S., & Picking, R. (2015). A review on Internet of Things (IoT), Internet  of  Everything  (IoE)  and  Internet  of  Nano  Things  (IoNT). 2015  Internet Technologies and Applications (ITA) , 219–224. Wrexham, UK. https://doi.org/10.1109/itecha.2015.7317398
Munir,  R.  (2015).  Penggunaan  Tanda-Tangan  Digital  untuk  Menjaga  Integritas  Berkas Perangkat Lunak. Prosiding SNATi2015 , F-31-F-34. Yogyakarta, Indonesia. Retrieved from https://journal.uii.ac.id/Snati/article/view/1364
Pande,  D.  J.  (2017). Introduction  to  Cyber  Security .  Uttarakhand,  India:  Uttarakhand  Open University.
Perdana, R. A., Anbiya, D. R., & Grahitandaru, A. (2019). Penerapan Tanda Tangan Digital pada Gambar Formulir C1.Plano-KWK di Pilkada Sulawesi Selatan. Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 6 (5), 475–484. https://doi.org/10.25126/jtiik.2019651471 Pooja,  M.,  &  Yadav,  M.  (2018).  Digital  Signature. International  Journal  of  Scientific  Research  in Computer  Science,  Engineering  and  Information  Technology , 3 (6),  71-75.  Retrieved  from http://ijsrcseit.com/paper/CSEIT183613.pdf
Precilia,  D.  P.,  &  Izzuddin,  A.  (2015).  Aplikasi  Tanda  Tangan  Digital  (Digital  Signature) Menggunakan  Algoritma  Message  Digest  5  (MD5). Energy , 5 (1),  14-19.  Retrieved  from https://ejournal.upm.ac.id/index.php/energy/article/view/155
Selular.id.  (2018,  August  5).  Penggunaan  Tanda  Tangan  Digital  di  Indonesia  Tumbuh  Pesat.
Retrieved from https://selular.id/2018/08/penggunaan-tanda-tangan-digital-di- indonesia-tumbuh-pesat/
Septianingrum,  A.,  Ahmad,  D.,  Styawan,  H.,  Ashar,  I.  M.,  Banyumurti,  I.,  Mardiana, Magdalena,  M.,  Ameliah,  R.,  &  Khoiriyah,  R.  (2018). Pengantar  Tata  Kelola  Internet . Jakarta, Indonesia: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
__________________________

## Tentang Penulis
1. Nursani Budiarti, mahasiswa pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
E-Mail: nursani.budiarti@gmail.com
2. Yahya  Pandega  Putra, mahasiswa  pascasarjana  Magister  Ilmu  Pemerintahan,  Jusuf  Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
E-Mail: namakuyahya@gmail.com
3. Achmad Nurmandi, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Penulis  adalah  Guru  Besar  pada  Program  Studi  Politik  Islam  -  Ilmu  Politik,  Jusuf  Kalla School of Government, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, Indonesia.
E-Mail: nurmandi_achmad@umy.ac.id