∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽

## GAGASAN RESTRUKTURISASI KEWENANGAN NOTARIS DALAM YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL INDONESIA
Hatta Isnaini Wahyu Utomo
Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso Surabaya, Indonesia Jl. Raya Dukuh Kupang Barat Nomor 1/216-218, Surabaya, Jawa Timur 60225 hatta.isnaini@yahoo.com
Naskah diterima: 5 Juni; direvisi: 12 Agustus; disetujui: 1 September

## ABSTRAK
Meningkatnya  peluang  transaksi  perdagangan  barang  dan  jasa  dalam  lingkup  global di  era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  ini  harus  direspon  dengan  kemampuan negara  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  terlibat dalam  pasar  bebas  MEA.  Notaris  diharapkan  mampu  memberikan  pelayanan  akan jasanya  tidak  hanya  di  tingkat  regional  tetapi  juga  nasional  bahkan  global.  Hal tersebut  melahirkan  gagasan  tentang  optimalisasi  peranan  Notaris.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  untuk  mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Hasil penelitian ini menganalisis tentang landasan politis, filosofis dan sosiologis dalam gagasan perluasan wilayah jabatan notaris serta konsep globalisasi pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam yurisdiksi ekstrateritorial.
Kata kunci: Notaris, Kewenangan, Yurisdiksi Ekstrateritorial.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽

## IDEAS OF RESTRUCTURING NOTARY AUTHORITY EXTRATERITORIAL JURISDICTION IN INDONESIAN
Baginda Parsaulian
Faculty of Law, University of Yos Sudarso Surabaya, Indonesia Raya Dukuh West Kupang Street Number 1/216-218, Surabaya, East Jawa 60225 hatta.isnaini@yahoo.com

## ABSTRACT
Increased  opportunities  for  trade  in  goods  and  services  in  the  global  sphere  in  the era of the ASEAN Economic Community (MEA) must be responded with the ability of the state to provide legal protection for the people of Indonesia who are involved in the MEA free market. The notary is expected to be able to provide services not only at the regional level but also nationally and even globally. This gave birth to the idea of optimizing the role of the Notary. This study uses normative legal research methods conducted to find solutions to existing legal problems. The research approach used is the statute approach and the conceptual approach. The results of this study analyze the  political,  philosophical  and  sociological  foundations  in  the  notion  of  expanding the  area  of  notary  public  office  and  the  concept  of  globalization  of  the implementation of notary office duties in the extraterritorial jurisdiction.
Keyword: Notary, Authority, Extraterritorial Jurisdiction.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽

## A. Latar belakang
Berlakunya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  secara  otomatis  membuat kebutuhan  akan  jasa  hukum  akan  meningkat,  bukan  hanya  dalam  lingkup  dalam negeri  saja  tetapi  juga  lintas  batas.  Hal  tersebut  sebagai  konsekuensi  dari  aktivitas investasi,  produksi  dan  pemasaran  di  wilayah  ASEAN  yang  lahir  dari collective agreements negara-negara  anggota  ASEAN.  Kesepakatan-kesepakatan  bersama ( collective  agreements )  negara-negara  anggota  ASEAN merupakan  perjanjian internasional  yang  akan  mengikat  setiap  angota.  Dengan  pengertian  lain, ASEAN collective agreements akan mengakibatkan negara-negara anggota yang menyetujuinya  membuat  kesepakatan  internasional.  Dari  sisi  hukum  perdata internasional,  ini  menjadi  bagian  dari  perkembangan  hukum  nasionalnya,  dalam aktivitas bisnis internasional. 1
Salah satu jasa hukum yang paling dibutuhkan seiring dengan berlakunya MEA adalah  kebutuhan  akan  alat  bukti  tertulis  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian sempurna  dan  mampu  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang  terikat  di dalamnya.  Sejalan  dengan  berkembangnya  tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional maupun global di era MEA membuat kebutuhan akan jasa Notaris menjadi meningkat. Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik akan menjadi sosok yang sentral dalam aktivitas perdagangan barang maupun jasa setelah berlakunya MEA.
Pada  era  MEA  Notaris  harus  mampu  menempatkan  diri  dalam  menjalankan tugas  jabatan  untuk  mengimplementasikan capital  intellectual untuk  melayani  para pihak  yang  membutuhkan  jasa  Notaris,  sehingga  dalam  hal  ini  Notaris  harus melengkapi diri dengan kemampuan menguasai bidang hukum yang berkaitan dengan perdagangan jasa dari hulu ke hilir dan tidak tersegmentasi. 2 Meningkatnya peluang transaksi  perdagangan  barang  dan  jasa  dalam  lingkup  global  di  era  MEA  ini  harus direspon  dengan  kemampuan  negara  memberikan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat Indonesia yang terlibat dalam pasar bebas MEA. Hal tersebut melahirkan gagasan  tentang  optimalisasi  peranan  Notaris.  Notaris  diharapkan  mampu memberikan  pelayanan  akan  jasanya  tidak  hanya  di  tingkat  regional  tetapi  juga nasional bahkan global.
Gagasan  tersebut  bukan  tanpa  hambatan  mengingat  dalam  ketentuan  yang mengatur tentang wilayah jabatan Notaris pada saat ini yaitu yang telah diatur dalam Pasal  18  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (yang  selanjutnya  disebut  UUJN),  dinyatakan  bahwa:  “Notaris  mempunyai  wilayah
1 Ricardo  Simandjuntak,  “Urgensi  Pembangunan  Hukum  Kepailitan  Transnasional  Indonesia  dalam Menghadapi  The  ASEAN  Economic  Community’s  Crossborder  Insolvency  Law”  dalam Spirit  Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehngena Purba, S.H., M.S. , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 73.
2 Habib  Adjie,  “Aktualisasi  Peran  Notaris  Dalam  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)”, Makalah , disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “ Tantangan  Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris  Dalam  Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ”, Surabaya, 15 Juni 2015, hlm. 6.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya” dan ketentuan dalam  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  UUJN  menyatakan  bahwa  Notaris  dilarang “Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. 3
Optimalisasi  peranan  Notaris  dirumuskan  melalui  gagasan  tentang  perluasan wilayah jabatan Notaris dari yang semula telah diatur saat ini yaitu meliputi wilayah propinsi menjadi wilayah yurisdiksi, baik yurisdiksi teritorial maupun ekstrateritorial. Gagasan  tersebut  dilaksanakan  dengan  menempatkan  posisi  Notaris  sebagai  Pejabat Publik  bukan  sebagai  profesi  hukum,  sehingga  hakikat  dari  keberadaan  lembaga Notaris di Indonesia tetap terjaga.
Adapun  gagasan  perluasan  wilayah  jabatan  Notaris  akan  ditinjaun  dari  nilai- nilai sosio filosofis, sosio politik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap  muatan  normatif  dan  substantif  hukum  yang  dicita-citakan.  Gagasan sebagaimana  tertulis  di  atas  diharapkan  mampu  menjadi  awal  bagi  pembaharuan hukum  kenotariatan  sehingga  mampu  menjadi  hukum  yang  responsif  dan  dapat memuaskan semua pihak. 4 Pada titik ini negara diharapkan mampu bertindak sebagai fasilitator  yang  mampu  melahirkan  aturan-aturan  hukum  yang  mungkin  saja  dapat diadopsi dari praktik-praktik dalam kehidupan bermasyarakat .

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  hukum  yang  akan dibahas dalam artikel ini adalah:
1. Bagaimana konsep penerapan landasan politis, filosofis dan sosiologis dalam gagasan perluasan wilayah jabatan notaris?
2. Bagaimanakah  harmonisasi  era  globalisasi  terhadap  pelaksanaan  tugas jabatan notaris dalam yurisdiksi ekstrateritorial?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  meneliti  konsep  penerapan  landasan  politis,  filosofis  dan  sosiologis dalam gagasan perluasan wilayah jabatan notaris.
2. Untuk  mengkaji  harmonisasi  era  globalisasi  terhadap  pelaksanaan  tugas jabatan notaris dalam yurisdiksi ekstrateritorial.

## D. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk  mencari  pemecahan  masalah atas permasalahan  hukum  yang  ada.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 5 Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  melalui  metode library  research (metode  kepustakaan)  dengan  menguji bahan  dokumen  dan  bahan  pustaka  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data dianalisis  secara  kualitatif-normatif,  meneliti  dengan  jalan  menafsirkan  dan
3 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam Safi’i, “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasian Akta”, Jurnal Res Judicata , Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 215.
4 Teubner, Gunter, “Substantive and Reflexsive Elements in Modern Law”, Law Society Review , Volume 17  Nomor  1,  dalam  Teguh  Prasetyo, Filsafat,  Teori  dan  Ilmu  Hukum:  Pemikiran  Menuju  Masyarakat  yang Berkeadilan dan Bermartabat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 314.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
membangun  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  perundang-undangan. 6 Metode  analisis  kualitatif, 7 dibangun  berdasarkan  data  sekunder  yang  berupa  teori, makna  dan  substansinya  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang-undangan kemudian  dianalisis  dengan  normatifnya  undang-undang,  teori  dan  pendapat  pakar yang berkaitan, sehingga di dapat kesimpulan dan saran. 8

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Kedaulatan  ( souveraignity )  bermakna  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara yang  di  dalam  negara  tersebut  tidak  dihinggapi  adanya  kekuasaan  lain.  Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk  menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli, abadi serta tidak dapat dibagi-bagi. 9 Suatu negara  dikatakan  berdaulat  apabila  mempunyai  otonomi  penuh  dan  tanggung  jawab yang  penuh  pula  terhadap  perkembangan  bangsa  dan  negara  baik  bersifat  ke  dalam maupun  keluar  dengan  segala  kebijaksanaan  di  berbagai  bidang  seperti  politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan serta menjalin hubungan dengan negara- negara serta bangsa-bangsa lain di dunia.
Prinsip  dasar  kedaulatan  negara  tersebut  selanjutnya  direfleksikan  ke  dalam Yurisdiksi.  Kedaulatan  negara  tidak  akan  diakui  apabila  negara  tersebut  tidak memiliki  yurisdiksi. 10 Yurisdiksi  adalah  wilayah/daerah  tempat  berlakunya  sebuah undang-undang  yang  berdasarkan  hukum.  Selain  jenis  yurisdiksi  dalam  pengertian yang  telah  dijelaskan  di  atas,  terdapat  jenis  yurisdiksi  lain  yang  didasarkan  pada tempat atau wilayah terkait objek yang diatur. Jenis yurisdiksi tersebut adalah:
1. Yurisdiksi  Teritorial,  yaitu  merupakan  kewenangan  suatu  negara  untuk mengatur,  menerapkan,  dan  memaksakan  hukum  nasionalnya  terhadap segala  sesuatu  yang  berada  atau  terjadi  dalam  wilayah  negaranya  yang berdasarkan  pada  batas-batas  teritorialnya.  Kewenangan  ini  tidak  bersifat mutlak karena dibatasi oleh hukum internasional yang berlaku;
2. Yurisdiksi  Ekstrateritorial,  yaitu  merupakan  kewenangan  negara  yang diberikan  oleh  hukum  internasional  untuk  melaksanakan  kedaulatannya  di wilayah  yang  bukan  merupakan  wilayah  negaranya  atau  dengan  kata  lain, pelaksanaan kedaulatan suatu negara di wilayah negara lain. 11
3. Yurisdiksi ekstrateritorial, diartikan sebagai kepanjangan secara semu ( quasi extentio )  dari  yurisdiksi  suatu  negara  di  wilayah  yurisdiksi  negara  lain.
Lingkungan  wilayah  di  dalam premises tersebut  dianggap  seakan-akan
6 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1,  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3,  Nomor  3, 2014.
7 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20, (Bandung:  PT.  Alumni, 2006), hlm. 139.
8 Ibid., hlm. 141.
9 Soehino, Ilmu Negara , (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 17.
10 Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teori dan Praktek , (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 56.
11 J.G.  Starke  diterjemahkan  oleh  Bambang  Iriana  Djajaatmadja, Pengantar  Hukum  Internasional , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 270.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
merupakan  wilayah  tambahan  dari  suatu  negara  yang  berada  di  wilayah negara lain. 12
Yurisdiksi  ekstrateritorial  tersebut  meliputi  yurisdiksi  Perwakilan  Diplomatik dan Konsuler dari suatu negara khususnya yang menyangkut yurisdiksi suatu negara terhadap warga negaranya di negara lain. Kedutaan Besar merupakan salah satu dari ekstrateritorial  suatu  negara,  di  mana  negara  dapat menerapkan  yurisdiksinya  dalam wilayah  negara  penerima.  Kedutaan  ( embassy )  juga  dikenal  sebagai  kantor perwakilan yang berkedudukan di negara lain. Kedutaan Besar merupakan salah satu dari  Ekstrateritorial  suatu  negara,  di  mana  negara  dapat  menerapkan  yurisdiksinya dalam wilayah negara penerima. 13

## F. Hasil Pembahasan
1.  Konsep  penerapan  landasan  politis,  filosofis  dan  sosiologis  dalam gagasan perluasan wilayah jabatan notaris
Pembahasan  tentang  gagasan  perluasan  wilayah  jabatan  Notaris  tidak  bisa dilepaskan  dari  tujuan  negara.  Pada  umumnya  dikatakan  bahwa  tujuan  bangsa Indonesia  adalah  membentuk  masyarakat  adil  dan  makmur  berlandaskan  Pancasila. Bangsa  dalam  mencapai  tujuannya  tersebut  membentuk  negara  sehingga  apa  yang menjadi  tujuan  negara  pada  hakikatnya  adalah  merupakan  tujuan  bangsa. 14 Tujuan negara  telah  secara  definitif  dinyatakan  dalam  alenia  keempat  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (yang  selanjutnya  disebut UUD NRI Tahun 1945), yang meliputi:
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia,  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam  pencapaian  tujuan  negara  tersebut  pelaksanaannya  harus  selalu didasarkan  pada  Pancasila.  Pancasila  dalam  hal  ini  menjadi  panduan  politik  hukum nasional dalam berbagai bidang. Menurut Mahfud MD, Politik hukum secara umum dapat digambarkan sebagai suatu arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan  cara  untuk  membuat  dan  melaksanakan  hukum  dalam  rangka  menapai  tujuan bangsa  dan  negara.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  politik  hukum  merupakan  upaya menjadikan  hukum  sebagai  proses  pencapaian  tujuan  negara. 15 Sehingga  dengan demikian  pembahasan  tentang  politik  hukum  harus  dimulai  dengan  penegasan tentang tujuan negara.
Politik  hukum  merupakan  kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah,  bentuk, maupun isi dari hukum yang akan berlaku bentuknya dapat berupa pembuatan hukum
12 C.S.T. Kansil, Modul Hukum Internasional , (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 71.
13 Syahmin A.K., Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis , Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 3
14 Soehino, Hukum Tata Negara: Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 79.
15 Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012), hlm. 15-16.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
baru  dan  penggantian  hukum  lama.  Dari  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  politik mempunyai pengaruh dalam pembentukan hukum. 16
Sebagaimana digambarkan oleh Mahfud MD bahwa konfigurasi politik tertentu melahirkan  hukum  dengan  karakter  tertentu, 17 maka  gagasan  perluasan  wilayah jabatan Notaris sesuai dengan konfigurasi politik yang ada saat ini. Gagasan tersebut sejalan  dengan  agenda  prioritas  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dan  Wakil Presiden  Ma’ruf  Amin.  Adapun  lima  prioritas  dalam  pemerintahan  periode  kedua Presiden  Joko  Widodo  adalah:  1)  melanjutkan  pembangunan  infrastruktur;  2) pembangunan  SDM;  3)  mengundang  investasi;  4)  mereformasi  birokrasi;  dan  5) menjamin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. 18
Adanya  agenda  untuk  mengundang  investasi  akan  membuat  peran  Notaris dalam pembuatan alat bukti dalam lalu lintas investasi akan semakin meningkat, hal ini  berkaitan  dengan  kebutuhan  para  investor  akan  adanya  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  pada  saat  melakukan  investasi  yang  dapat  diperoleh  dari  akta Notaris. Selanjutnya beranjak ke nilai filosofis, dalam hal ini yang dimaksud dengan filosofis  yaitu  dasar  filsafat  atau  pandangan  atau  ide  yang  menjadi  dasar  cita-cita sewaktu  menuangkan  hasrat  dan  kebijaksanaan  kedalam  suatu  rencana  atau  draft peraturan negara. 19
Secara  konstitusional  negara  memiliki  kewajiban  untuk  mewujudkan  tujuan negara  sebagaimana  digariskan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  yaitu  untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu sumber daya utama dalam mewujudkan kesejahteraan  umum  setelah  berlakunya  MEA  adalah  perdagangan  barang  dan  jasa. Dalam  lalu  lintas  perdagangan  barang  dan  jasa  ini tentunya  akan  sangat  dibutuhkan alat  bukti  yang  mampu  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 20
Pentingnya  sebuah  alat  bukti  dalam  perdagangan  barang  dan  jasa  di  era  MEA membuat pengaturan tentang wilayah jabatan Notaris dalam menjadi tidak lagi sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Perdagangan  barang  dan  jasa  di  era  MEA  tidak  lagi bersifat  regional  tetapi  telah  masuk  ke  dalam  lingkup  global  sehingga  transaksi tersebut bisa dilakukan di luar negeri. Kondisi tersebut memaksa hukum untuk dapat menyesuaikan  diri  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Apabila  hal  tersebut  tidak  segera terlaksana  maka  tujuan  negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  berpotensi terhambat.
Perlindungan kepentingan setiap bangsa Indonesia yang berkecimpung di pasar internasional  dimaksudkan  untuk  memajukan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  pada umumnya.  Pada  saat  satu  kelompok  masyarakat  merasakan  adanya  suatu perlindungan dalam bertransaksi di pasar internasional maka hal ini akan berpotensi
16 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , (Surabaya: Erlangga, 2014), hlm. 5.
17 Moh. Mahfud MD, loc. cit.
18 “Meneruskan  Jalan  Perubahan  Untuk  Indonesia  Maju:  Berdaulat,  Mandiri,  dan  Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Visi Misi Joko Widodo dan Ma’ruf Amin,
19 M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan , (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 7.
20 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris: Bahan Diskusi Dalam Menghadapi Ujian  Kode  Etik  Notaris”, Makalah ,  disampaikan  dalam  acara Belajar  Bareng  Alumni ,  Universitas  Narotama, Februari 2017, hlm. 33.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
mengajak  masyarakat  lainnya  untuk  berkecimpung  di  pasar  internasional,  sehingga dengan  ini  tujuan  mewujudkan  kesejahteraan  umum  dapat  segera  tercapai.  Di samping  itu  dengan  adanya  suatu  perlindungan  hukum  dalam  transaksi  di  pasar internasional,  maka  akan  tercipta  ketertiban  dalam  lingkup  global  sehingga  hal  ini sejalan dengan cita-cita bangsa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan.
Pada nilai sosiologis gagasan perluasan wilayah jabatan Notaris ini merupakan respon atas keinginan masyarakat untuk segera mampu bersaing dengan rasa aman di pasar  internasional.  Berbagai  sektor  industri  di  indonesia  dari  industri  besar  sampai dengan industri mikro sudah banyak yang terlibat dalam pasar internasional sehingga diharapkan  ada  lembaga  yang  dipercaya  mampu  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum.  Notaris  sebagai  sosok  yang  selama  ini  dipercaya  oleh masyarakat diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia yang bertransaksi  di  pasar  internasional  dalam  perdagangan  barang  dan  jasa  akan  suatu akta otentik yang mampu memberikan rasa aman dalam bertransaksi.
Dari  gagasan  tentang  perluasaan  wilayah  jabatan  Notaris  ini  akan  muncul pertanyaan  mengapa  yang  dibutuhkan  adalah  jasa  Notaris  Indonesia  bukan  dari Notaris Asing? Hal ini dapat terjawab dengan melihat bagaimana kemajemukan yang ada  dalam  bangsa  ini  yang  membuat  bangsa  Indonesia  memiliki  jiwa  yang  berbeda dari  bangsa  lainnya  sehingga  tentunya  yang  dapat  memahami  apa  yang  menjadi keinginan  bangsa  Indonesia  adalah  dari  bangsa  sendiri.  Perubahan  wilayah  jabatan Notaris  dari  semula  dalam  wilayah  provinsi  menjadi  wilayah  yurisdiksi  teritorial dapat  dilaksanakan  apabila  sudah  ada  payung  hukum  yang  melandasinya.  Prosedur yang  harus  dilewati  terlebih  dahulu  adalah  dengan  melakukan  perubahan  terhadap UUJN terlebih dahulu.
2.  Harmonisasi era globalisasi terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam yurisdiksi ekstrateritorial
Delapan jenis profesi telah ditetapkan dapat lintas antar negara anggota ASEAN melalui MRA. Namun dari daftar itu, profesi notaris sementara ini belum ditetapkan sebagai profesi yang dapat lintas ASEAN. 21 Tidak adanya Notaris dalam profesi yang ditetapkan  dapat  lintas  negara  dapat  dipahami  karena  pada  hakikatnya  Notaris bukanlah  profesi  murni  sebagaimana  profesi  lainnya.  Meskipun  Notaris  memenuhi unsur sebagai sebuah profesi seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu: 22
a. Meliputi bidang tertentu;
b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
c. Bersifat tetap atau terus menerus;
d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
f. Terkelompok dalam suatu organisasi.
21 Harkristuti  Harkrisnowo,  “Kesiapan  Notaris  Terkait  Standar  Kelayakan  Kompetensi  Profesi  dalam Menghadapi  Tantangan  dan  Peluang  Era  MEA”, Makalah ,  disampaikan  dalam  rangkaian Kongres  XXII  Ikatan Notaris Indonesia (INI), Palembang, 20 Mei 2016, hlm. 2.
22 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 58.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
Namun  terdapat  perbedaan  yang  membedakan  dengan  profesi  yang  lainnya yaitu  yang  mengangkat  dan  memberhentikan  seorang  Notaris  adalah  Menteri.  Dari konstruksi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pada  hakikatnya  Notaris  adalah  jabatan bukan  profesi.  Alasan  selanjutnya  mengapa  jasa  Notaris  tidak  termasuk  jasa  yang dapat  di  lintas  negara-kan  adalah  karena  secara  filosofis  lembaga  Notaris  ini diciptakan  oleh  Negara  untuk  melaksanakan  sebagian  tugas  dari  Negara  dalam melayani  masyarakat  di  bidang  hukum  privat.  Hukum  privat  yang  dimaksud  tidak menempatkan  Notaris  sebagai  subyek  hukum  atau  pihak  dalam  akta  tetapi  sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta otentik. 23
Sebagai  jabatan  yang  dilahirkan  untuk  menjalankan  sebagian  tugas  negara, membuat  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Notaris  berada  dalam  lingkup  hukum publik.  Hal  ini  lah  yang  membuat  hampir  tidak  mungkin  jabatan  Notaris  dijalankan oleh  selain  Warga  Negara  Indonesia  sendiri.  Konstruksi  demikian  membuat  alasan mengapa Notaris tidak disertakan sebagai jasa yang dapat lintas negara tampak jelas dan logis. Sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya, bahwa dalam era MEA ini masyarakat  yang  terlibat  perdagangan  barang  dan  jasa  di  pasar  internasional membutuhkan jasa Notaris dalam lingkup global sehingga dalam hal ini hukum harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut melalui pembaharuan hukum. Dalam hal ini hukum harus menjadi salah satu cara atau upaya yang dapat digunakan untuk  mengatasi  masalah  sosial  guna  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Pembaharuan  hukum  merupakan  upaya  melakukan  evaluasi  atau  pembentukan peraturan yang lebih baik dan berdaya guna serta berhasil guna. 24
Pembaharuan  hukum  perlu  dilakukan  agar  mampu  menyesuaikan  diri  dengan sistem  hukum  modern.  Menurut  Habib  Adjie,  ciri-ciri  sistem  hukum  modern, adalah: 25
a. Fasilitatif,  yaitu  hukum  yang  dapat  memfasilitasi  berbagai  kepentingan masyarakat;
b. Akomodatif,  yaitu  hukum  yang  dapat  mengakomodasikan  berbagai kepentingan masyarakat;
c. Adaptif,  yaitu  hukum  yang  dapat  beradaptasi  dengan  hal-hal  yang  baru terjadi  dengan  tetap  memberikan  kepastian  hukum  dan  tetap  dengan memberikan perhatian terhadap hukum yang lama sehingga dalam hal ini hukum haruf dapat mengintegrasikan berbagai nilai lama dan hal-hal baru sehingga  terjadi  perubahan,  tidak  menimbulkan  gejolak  yang mengakibatkan kekosongan hukum;
d. Bottom  Up ,  bahwa  hukum  merupakan  kristalisasi  berbagai  nilai  yang hidup  dalam  masyarakat  selama  ini.  Artinya,  nilai-nilai  yang  selama  ini hidup  dalam  masyarakat  dan  nilai-nilai  tersebut  diyakini  benar,  maka
23 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang Jabatan Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 16-17.
24 Otto Yudianto, o.p cit ., hlm. 35-36.
25 Habib Adjie dalam R.A. Emma Nurita, Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep dan Pemikiran , (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 103-104.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
harus  dihargai  dan  dinormatifkan  dalam  bentuk  suatu  Peraturan Perundang-undangan;
e. Futuristik,  yaitu  hukum  yang  dapat  mengantisipasi  berbagai  kejadian yang  mungkin  muncul  pada  suatu  hari. Meskipun  suatu  tindakan  hukum tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, hukum yang futuristik telah memberikan jalan keluarnya.
Perluasan  wilayah  jabatan  Notaris  dilaksanakan  dengan  tetap  memperhatikan bahwa Jabatan Notaris lahir untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dan  bekerja  untuk  pelayanan  kepentingan  umum  khususnya  dalam  bidang  hukum perdata.  Fungsi  publik  dari  negara  yang  dipercayakan  kepada  Notaris  tersebut merupakan  bagian  dari  tujuan  negara  demi  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  peran  Notaris  sebagai  lembaga  yang mampu  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku di Indonesia.
Konsep globalisasi wilayah jabatan Notaris dalam hal ini bukan berarti bahwa Notaris dapat melaksanakan jabatannya di Negara lain, namun terbatas pada wilayah yang  menjadi  yurisdiksi  ekstrateritorial  Indonesia  saja.  Sehingga  hukum  yang  akan dipergunakan  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  dalam  konsep  tersebut  tetap hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sebagai  jabatan  kepercayaan  dan  lahir  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka sudah selayaknya masyarakat dapat memilih sendiri Notaris mana yang akan dipercaya untuk mengkonstantir perbuatan hukumnya ke dalam akta otentik dan tidak terbatas pada wilayah jabatan tertentu saja.
Pada  konsep  ini  apabila  masyarakat  Indonesia  akan  bertransaksi  di  pasar Internasional  dengan  obyek  yang  berada  di  Indonesia  atau  diproduksi  di  Indonesia namun  ingin  melakukan  transaksinya  di  negara  lain  atau  di  negara  tempat  pihak lawan  transaksinya  berasal  maka  masyarakat  dapat  meminta  jasa  Notaris  yang dipercayainya dan membawa Notaris ikut ke negara tersebut. Selanjutnya agar hukum yang  dipergunakan  tetap  sesuai  dengan  hukum  Indonesia  dan  masih  dalam  wilayah kewenangan  dari  Notaris  Indonesia  maka  untuk  penandatanganan  akta  tersebut dilaksanakan  di  wilayah  yang  masih  menjadi  yurisdiksi  ekstrateritorial  Indonesia yaitu di Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Negara tersebut.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Pembaharuan  hukum  dalam  gagasan  perluasan  wilayah  jabatan  Notaris dalam  yurisdiksi  ekstrateritoral  Indonesia  didasarkan  pada:  1).  Nilai politis, bahwa gagasan perluasan wilayah jabatan Notaris sejalan dengan program  prioritas  periode  kedua  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo yaitu  untuk  mengundang  investasi;  2).  Nilai  Filosofis,  bahwa  demi mencapai  tujuan  Negara  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum dibutuhkan  sosok  yang  mampu  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang  bertransaksi  dalam  pasar internasional; dan 3). Nilai Sosiologis, bahwa berbagai  sektor industri di indonesia dari industri besar sampai dengan industri mikro sudah banyak
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
yang  terlibat  dalam  pasar  internasional  sehingga  diharapkan  masyarakat yang terlibat mampu bertransaksi dengan aman dan nyaman.
b. Pembaharuan  hukum  dalam  gagasan  perluasan  wilayah  jabatan  Notaris dalam  yurisdiksi  ekstrateritoral  Indonesia  dilaksanakan  dengan  konsep: 1).  Dilaksanakan  di  wilayah  yang  menjadi  yurisdiksi  Indonesia  baik teritorial  maupun  ekstrateritorial;  2).  Dalam  yurisdiksi  ekstrateritorial penandatanganan  akta  dilakukan  di  hadapan  Notaris  dan  dilakukan  di Kedutaan Besar Republik Indonesia;  3). Hukum yang dipergunakan tetap hukum Indonesia.
2. Saran
a. Perlu  dilakukan  perubahan  terhadap  UUJN  untuk  mengakomodir  dan memberikan  dasar  hukum  bagi  perubahan  wilayah  jabatan  Notaris  dari semula dalam wilayah propinsi menjadi wilayah yurisdiksi teritorial.
b. Perlu  disempurnakan  konsepsi  perluasan  wilayah  jabatan  Notaris  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  global  dan  mengikuti  era  perdagangan bebas  MEA.  Hal  tersebut  dapat  disesuaikan  dengan  penentuan  dan pembentukan konsep pendaftaran yang diatur diantara anggota MEA agar mendapatkan kepastian hukum dan kesesuaian perkembangan zaman.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Adjie,  Habib. Hukum  Notaris  Indonesia:  Tafsir  Tematik Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama. 2008. A.K, Syahmin. Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis . Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
Buana, Mirza Satria. Hukum Internasional Teori dan Praktek . Bandung: Nusamedia. 2007.
Harsono,  Boedi. Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional .  Jakarta: Universitas Trisaksti. 2007.
Kansil, C.S.T. Modul Hukum Internasional . Jakarta: Djambatan. 2002. Lubis,  M.  Solly. Landasan  dan  Teknik  Perundang-Undangan .  Bandung:  Mandar Maju. 1995.
MD,  Moh.  Mahfud. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi .  Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group. 2008.
Marzuki, Suparman. Politik Hukum Hak Asasi Manusia . Surabaya: Surabaya. 2014.
Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006. Nurita, R.A. Emma. Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep dan Pemikiran . Bandung: Refika Aditama. 2012.
Soehino. Hukum  Tata  Negara:  Sumber-sumber  Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 2005.
________________. Ilmu Negara . Yogyakarta: Liberty. 1980.
Starke,  J.G.  Diterjemahkan  oleh  Bambang  Iriana  Djajaatmadja, Pengantar  Hukum Internasional . Jakarta: Sinar Grafika. 2004. Subagyo, P. Joko. Hukum Laut Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽

## 2.  Artikel Jurnal
Adjie,  Habib.  “Aktualisasi  Peran  Notaris  Dalam  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)”. Makalah .  Disampaikan  Pada  Seminar  Nasional  “ Tantangan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ”. Surabaya. 15 Juni 2015.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Harkrisnowo, Harkristuti. “Kesiapan Notaris Terkait Standar Kelayakan Kompetensi Profesi  dalam  Mengahdapi  Tantangan  dan  Peluang  Era  MEA”. Makalah . Disampaikan  Dalam  Rangkaian Kongres  XXII  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI). Palembang. 20 Mei 2016.
Hasan,  Ida  R.,  M.  Holyone  Nurdin  Singadimedja.  “Analisis  Normatif  Penataan Hukum  Terhadap  Kriteria  Keadaan  Memaksa  Dalam  Proses  Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 2. Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Reforma  Agraria  Hambatan  dan  Tantangan  di  Kabupaten Karawang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  4. Nomor 1. 2019.
________________. “Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . Volume 31. Nomor 2. 2019.
________________.“Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1. Nomor 1. 2016.
________________.“Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2. Nomor 1. 2017.
Simandjuntak,  Ricardo.  “Urgensi  Pembangunan  Hukum  Kepailitan  Transnasional Indonesia dalam Menghadapi The ASEAN Economic Community’s Crossborder Insolvency  Law”. Spirit  Hukum:  Dedikasikan  Untuk  Purna  Bakti  70  Tahun Prof. Hj. Rehngena Purba, S.H., M.S. , Rajawali Pers. Jakarta. 2012. Singadimedja, Holyness N.  “Analisis Yuridis Terhadap Politik Hukum Kewenangan Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re-Sentralisasi  Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 2. Nomor 2. 2017.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Gagasan  Restrukturisasi Kewenangan  Notaris  Dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Indonesia ∽ Hatta  Isnaini Wahyu Utomo ∽
Teubner, Gunter. “ Substantive and Reflexsive Elements in Modern Law ”. Law Society Review .  Volume  17.  Volume  1.  2012.  Dalam  Teguh  Prasetyo, Filsafat,  Teori dan  Ilmu  Hukum:  Pemikiran  Menuju  Masyarakat  Yang  Berkeadilan  dan Bermartabat . Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
Utomo,  Hatta  Isnaini  Wahyu.  “Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris:  Bahan  Diskusi Dalam  Menghadapi  Ujian  Kode  Etik  Notaris”, Makalah .  Disampaikan  Dalam Acara Belajar Bareng Alumni . Universitas Narotama. Februari 2017. Utomo,  Hatta  Isnaini  Wahyu.,  Imam  Safi’i.  “Tanggung  Jawab  Mantan  Karyawan Notaris  Sebagai  Saksi  Akta  Terhadap  Kerahasian  Akta”. Jurnal  Res  Judicata . Volume 2. Nomor 1. 2019.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
________________.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.