## SISTEM MUḌĀRABAH DAN APLIKASINYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALU

## Murniati Ruslan
STAIN Datokarama Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu e-mail: murniati_ruslan@yahoo.com
Abstrak: Bank  Syariah Mandiri merupakan  bank  milik pemerintah yang pertama kali menerapkan sistem syariah. Dalam perjalanannya, bank plat merah ini mengaplikasikan salah satu sistem kerja sama dengan nasabah yang disebut muḍārabah. Aplikasi sistem muḍārabah juga dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, yang didirikan pada 2003. Penelitian ini membahas teori muḍārabah dan aplikasi sistem muḍārabah tersebut oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Dari penelitin ini ditemukan bahwa aplikasi sistem muḍārabah pada bank Syariah Mandiri
Cabang Palu belum sepenuhnya diwujudkan secara murni sesuai dengan landasan teoretik sistem muḍārabah yang dikemukakan para ahli, meskipun komitmen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada nasabah mengalami peningkatan secara signifikan.
Abstract:  Bank  Syariah  Mandiri  is  a  state  bank  who  first introduced a system of sharia. In a way, this bank was applying one system of cooperation with customers called muḍārabah.
The systems  of muḍārabah are also applicated in the Bank Syariah Mandiri Branch Palu, which was established in 2003. This study discusses the theory and application of muḍārabah system in Bank Syariah Mandiri Branch Palu. The results showed that the application of muḍārabah system in Bank Syariah Mandiri
Branch Palu has not been fully realized purely in accordance with the theoretical foundation of muḍārabah system suggested by experts, despite the commitment of Bank Syariah Mandiri Branch Palu to customers has increased significantly.
Kata Kunci: aplikasi, sistem muḍārabah, Bank Syarih Mandiri.

## PENDAHULUAN
Muḍārabah merupakan salah satu sistem dalam perbankan syariah. Seperti diketahui, sistem ini juga diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menjalin kerja sama dengan nasabah. Praktik ini sekaligus melengkapi praktik kelompok Bank Mandiri sejajar dengan praktik perbankan konvensional dengan sistem bunga yang sudah terlebih dulu dilaksanakan.
PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palu adalah salah satu perbankan nasional berbasis syariah yang beroperasi di Kota Palu. Sebagai perbankan yang menerapkan sistem syariah, secara teoretik, Bank Syariah Mandiri Cabang Palu tentu menerapkan sistem perbankan syariah sebagaimana yang tertulis secara eksplisit di dalam referensi tentang sistem syariah yang ditulis para ahli terkait.
Akan tetapi, hal ini hanya dapat diketahui secara pasti dengan melakukan penelitian ilmiah. Pengungkapan pratik muḍārabah pada Bank Syariah mandiri Cabang Palu itulah yang mendorong dilakukanya penelitian ini, agar diketahui apakah penerapan sistem muḍārabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu persis serupa dan sama dengan teks tertulis yang ditemukan di dalam berbagai literatur atau sumber-sumber terkait yang berlaku di Indonesia.
Secara teoretik, dikenal dua tipe atau model sistem muḍārabah. Tipe atau model pertama disebut muḍārabah mutlaqah. Pada tipe atau model ini, shahibul mal (pemilik modal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola ( mudharib) untuk mempergunakan dana dalam usaha yang dianggapnya baik dan  menguntungkan.  Namun  demikian,  pengelola  tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (‘urf). 1
1 Lihat Muhammad Rifqi , Akuntansi Keuangan Syariah, 2010, h. 251.
Tipe atau model kedua ialah muḍārabah muqayyadah. Pada tipe atau model ini, pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. 2

## KAJIAN PUSTAKA
Konsep Muḍārabah
Muḍārabah, dalam fiqih Islam, merupakan salah satu bentuk kerja sama antara rab al-māl  (investor) dengan seorang pihak kedua ( muḍārib)  yang   berfungsi  sebagai  pengelola  dalam berdagang. Kata muḍārabah itu sendiri berasal dari kata ḍarb, aL- ḍarb fī arḍ, yaitu berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagimana firman Allah di dalam Q.S. Al-Muzzammil (73): 20, yang artinya: “… dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah.” 3
Secara  terminologi, para ulama  Fiqh mendefinisikan muḍārabah atau qiraḍ dengan:
Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan. 4
Muḍārabah disebut juga qiraadh, berasal dari kata al-qardhu yang  berarti al-qath’u  (sepotong),  karena  pemilik  modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. 5
2 Ibid.
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik. Dikutip dari M. Rawas Qal’aji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha, (Darun-Nafs, Beirut, 1985), h.
95
4 As-Sarakhsi, al-Mabsuṭ,  Jilid  22.  h.18.  Dikutip  dari  DR.  H.  Nasrun
Haroen, MA, Fiqh Mu’amalah, (Gaya Media Pratama, Jakarta), h.175-76.
5 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah III/220 dan Al-Wajiz Fi Fiqhus Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz, karya ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, h.359, dalam Shobirin, “Sistem  Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah
Sedangkan menurut istilah fiqih, muḍārabah ialah  akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan,  sedangkan  keuntungannya  dibagi  antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 6
Secara umum, muḍārabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu muḍārabah muṭlaqah dan muḍārabah muqayyadah.  Muḍārabah muṭlaqah (muḍārabah secara mutlak/bebas) adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf, hal ini seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al mā syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal  yang memberi kekuasaan  sangat  besar.
Sedangkan muḍārabah muqayyadah  (muḍārabah  terikat)
merupakan  kebalikan  dari muḍārabah muthlaqah,  yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. 7
Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa perbedaan antara muḍārabah muthlaqah  dan  muḍārabah muqayyadah terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan kehendak pemilik modal.
Sementara itu, terkait rukun akad muḍārabah,  terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad muḍārabah adalah ijab dan qabūl. Sedangkan Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad muḍārabah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad; tidak hanya
dengan  Literatur  Fikih”  (http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ SISTEM%20PEMBIAYAAN%20MUDHARABAH%20ANTARA%20PERBANKAN%20S YRIAH%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH.pdf), diakses 15 Maret 2013.
6 Ibid. 7 Ibid.
terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah. 8
Adapun syarat-syarat muḍārabah sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur ulama adalah: (1) orang yang berakal, harus cakap bertindak hukum, dan cakap diangkat sebagai wakil; (2) mengenai modal disyaratkan (berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhya kepada muḍārib  (pengelola). Jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya; (3). yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.
Menurut Imam al-Nawawī, muḍārabah memiliki lima rukun, yaitu (1) modal; (2) jenis usaha; 3) keuntungan; (4) ṣigat (pelafalan transaksi), dan (5) ada pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola. 9
Sedangkan syarat-syarat dalam muḍārabah adalah sebagai berikut:
- Penyedia dana (ṣāhib al-māl) dan pengelola (muḍarib) harus cakap hukum.
- Pernyataan ijab dan qabūl harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); (b) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; (c) akad dituangkan
8 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid IV, h.839, dalam
Shobirin,  “Sistem  Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah dengan Literatur Fikih”, Ibid.
9 Al-Rauḍah  karya  imam  Nawawi  (5/117),  dalam  Shobirin,  “Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah dengan Literatur Fikih”, Ibid.
secara  tertulis,  melalui  korespondensi  atau  dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (muḍārib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (a) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; (b) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; (c) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada muḍārib (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- Keuntungan muḍārabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: (a) harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; (b) bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.  Perubahan  nisbah  harus  berdasarkan kesepakatan; (c) penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari muḍārabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- Kegiatan usaha oleh pengelola ( muḍārib), sebagai perimbangan modal  yang  disediakan  oleh  penyedia  dana,  harus memperhatikan hal-hal berikut: (a) kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan; (b) penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola  sedemikian  rupa  yang  dapat  menghalangi tercapainya  tujuan muḍārabah,  yaitu  keuntungan;  (c) pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam
tindakannya yang berhubungan dengan muḍārabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. 10
Terkait modal, ada pendapat yang mengatakan bahwa modal dalam muḍārabah harus berbentuk uang. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat selain uang, modal dapat pula berupa aset yang dapat dinilai. Akan tetapi, yang pasti, kontrak muḍārabah harus jelas jumlah modalnya. Selain itu, modal tidak boleh berupa suatu  hutang  yang dipinjam muḍārib pada saat dilanjutkan kontrak muḍārabah.
Dari empat Madzhab Fiqh, tak satu pun yang mengizinkan suatu kontrak  dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan muḍārabah berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon muḍārib kepada investor. 11 Rab al-māl (investor) harus menyerahkan modal muḍārabah kepada muḍārib agar kontrak ini menjadi sah. 12 Muḍārib bebas menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut dalam batas-batas klausul kontrak muḍārabah yang secara umum menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi-lokasi tempat muḍārib boleh menjalankan usahanya.
Kontrak muḍārabah  bank-bank  Islam  saat ini sudah menjamur di seluruh dunia, terutama di negara-negara Timur Tengah. Pada umumnya, kontrak muḍārabah digunakan dalam perbankan Islam untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. 13
Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kita memahami praktik muḍārabah dalam perbankan syariah yang dipraktikkan
10 http://www.mui.or.id, diakses 9 Februari 2013.
11 Ibnu Qudamah, Mughni V, h.73, dalam Shobirin, “Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah dengan Literatur Fikih”,
Ibid.
12 Ibid. 13 Abdullah  Saeed, Contract of Mudharabah, dalam Shobirin, “Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah dengan Literatur Fikih”, Ibid.
di berbagai negara terkait beberapa hal, yakni modal, manajemen, jangka waktu, jaminan, dan pembagian laba-rugi.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif  dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian  kualitatif,  landasan teori  dimanfaatkan  sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. 14
Dengan demikian, penelitian tentang sistem muḍārabah dan aplikasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu berupaya mengemukakan teori mudharabah yang dikenal di dalam sistem perbankan syariah selama ini dan penerapannya oleh Bank Syariah Mandiri dalam hubungannya dengan nasabah-nasabah di Kota Palu. Lebih khusus, penelitian ini akan menguraikan fenomena hubungan antara Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dengan nasabahnya  terkait penerapan  sistem mudharabah. Selanjutnya, dari penelitian ini akan terungkap apakah penerapan sistem mudharabah oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu benar-benar sesuai dan sejalan dengan teori sistem mudharabah yang dikenal selama ini atau tidak.
Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian ini menggunakan teknik atau cara pengambilan sampel secara tidak acak ( non-random sampling).  Hal  ini
14 Lihat  http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif,  diakses  4 Maret 2013.
dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti mengharapkan mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. Kriteria dimaksud berupa kemudahan mengakses posisi sampel untuk melakukan wawancara. Dengan kata lain, tehnik ini dipilih  berdasarkan  pertimbangan  tujuan  dilakukannya penelitian, dengan harapan tujuan penelitian dapat terpenuhi. 15
Dengan metode pangambilan atau penarikan sampel yang non-probabilitas, maka tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini, populasi dimaksud adalah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Palu yang berdomisili di Kota Palu. Tentu saja, tidak semua nasabah dijadikan sampel. Sampel di sini diperlukan sebagai  sumber data primer yang  dikumpulkan  dengan melakukan  wawancara  mendalam.  Peneliti  menggunakan sampling non-probabilitas untuk menetukan narasumber yang akan diwawancarai guna mengumpulkan data primer.
Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam ( in depth interview), dalam hal ini digunakan teknik wawancara berstruktur. Dengan wawancara berstruktur, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Palu yang menjadi sampel penelitian. Wawancara dimaksud  terkait dengan apa yang mereka ketahui dan alami mengenai pelaksanaan sistem mudharabah dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Selain melakukan wawancara dengan nasabah, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dan  berstruktur  dengan  beberapa  pegawai  atau karyawan/karyawati  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Palu mengenai pelaksanaan sistem mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.
15 http://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_%28statistika%29, diakses tanggal 5/3/2013.
Selain melakukan wawancara mendalam dan berstruktur, dilakukan pula metode kepustakaan atau library research. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung argumentasi yang dibangun dari hasil wawancara tersebut. Dengan metode kepustakaan, peneliti melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi, dokumen- dokumen, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas masalah sistem mudharabah pada umumnya dan pelaksanaan sistem mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu pada khususnya.

## Teknik  Analisis Data
Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini tentu menguraikan hasil penetilian secara kualitatif, dan oleh sebab itu yang digunakan adalah data kualitatif. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu koreksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 16
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada  penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi antara lain meliputi meringkas dan mengkode data. Reduksi  merupakan  bentuk  analisis  yang  menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
Sedangkan  penyajian  data  adalah  kegiatan  ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dalam penelitian ini ialah teks naratif. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan.
16 Ivanovich Agusta, “ Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis  Data Kualitatif ”, http://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpulan- analisis data-kualitatif.pdf, diakses 16 Maret 2013.
Kesimpulan dimaksud mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

## HASIL PENELITIAN
Aplikasi Sistem Muḍārabah  Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu
Manakala dokumen akad Bank Syariah Mandiri dicermati, maka tampak bahwa akad muḍārabah yang digunakan Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri memiliki format standar dan berlalu di seluruh Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. Akad tersebut memuat butir-butir kesepakatan antara Bank Syariah Mandiri  dan nasabah (mudharib). Sebagai  suatu kesepakatan atau kontrak, akad tersebut tentu saja mengikat kedua belah pihak.
Yang menarik di sini ialah formulir akad tersebut diawali dengan firman Allah SWT. Dalam konteks ini, Bank Syariah Mandiri mencantumkan tiga surat dalam al-Quran secara berturut-turut sebagai bagian awal dari akad tersebut. Ketiga surat tersebut masing-masing Q.S. al-Maaidah (5): 1, Q.S. al-Nisā’ (4): 29, dan al-Baqarah (2): 198. Selengkapnya, ayat-ayat tersebut berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji…” (Q.S. Al-Maaidah [5] : 1).
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (Q.S. al-Nisā’ [4]: 29).
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu” (Q.S. al-Baqarah [2]: 198).
Ketiga ayat tersebut menekankan keniscayaan mencari karunia Allah SWT, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT (larangan memakan riba’) dan dengan penuh kejujuran. Itulah kiranya prinsip-prinsip syariah yang ditekankan dalam setiap akad syariah, yang tidak ditekankan
secara detil di dalam akad atau kontrak pada perbankan konvensional. Manakala kita ingin mencari sisi perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, hal tersebut merupakan salah satu penanda yang sangat jelas dan terang- benderang yang membedakan keduanya.
Selain itu, penting pula ditekankan di sini bahwa akad pembiayaan muḍārabah tersebut merupakan salah satu bentuk kesepakatan antara Bank Syariah Mandiri sebagai pemilik modal (ṣāhib al-māl)  dengan  pengelola  atau  nasabah  (muḍārib) berdasarkan prinsip bagi hasil ( syirkah). Dalam konteks ini, bagi hasil  atau syirkah  didefinisikan  sebagai  pembagian  atas pendapatan/keuntungan  antara  nasabah (muḍārib)  dan  bank (ṣāhib al-māl) yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank.
Landasan  syariah pembiayaan muḍārabah   di Indonesia ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiraṭ). 17
Selain pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat produktif, Bank Syariah Mandiri juga menyediakan pembiayaan atau pinjaman yang sifatnya konsumtif bagi nasabah. Secara teoretik, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, sebagaimana telah disinggung di atas.
Pembiyaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan
17 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi I (Cet.ke-2; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) , h.81.
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 18
Dari sisi teknis, pembiayaan yang sifatnya konsumtif yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri hampir serupa dengan pembiayaan  konsumtif  yang  diberikan  oleh  perbankan konvensional.  Namun  demikian,  sebagai  perbankan  yang mendasarkan operasionalnya pada sistem syariah, ada sisi perbedaan yang dapat dijelaskan antara praktik Bank Syariah Mandiri dengan perbankan konvensional terkait pembiayaan konsumtif. Dalam konteks ini, salah satu perbedaan yang cukup menonjol di sini adalah pada besaran bunga yang dikenakan kepada nasabah. Bank Syariah Mandiri sendiri mengenakan bunga kepada nasabah sebesar 0,99 persen, sedangkan perbankan konvensional sekitar 2 persen bahkan lebih. Itulah perbedaan pembiayaan konsumtif perbankan konvensional dengan Bank Syariah Mandiri, lebih khusus Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  aplikasi  sistem muḍārabah Bank Syariah Mandiri Cabang Palu didominasi oleh pembiayaan yang bersifat konsumtif, di mana Bank Syariah Mandiri  bertindak  sebagai ṣāhib māl,  sedangkan  nasabah bertindak  sebagai muḍārib. Dengan kata lain, Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, hingga penelitian ini dilakukan, lebih banyak melayani nasabah terkait pembiayaan konsumtif. Peneliti juga menemukan bahwa pembiayaan konsumtif dibutuhkan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (primer maupun sekunder) dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Pertanyaannya kemudian ialah, apakah perbankan syariah, lebih khusus Bank Syariah Mandiri, dapat pula melayani pembiayaan konsumtif seperti yang dilakukan oleh perbankan
18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, h.160. Lihat juga M Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Era Adicitra Intermedia, Solo, 2011, h.336.
konvensional? Secara teoretik, para ahli berpendapat bahwa Bank Syariah  dapat  menyediakan  pembiayaan  komersil  untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini: 19
- Al-bai’ bi ṡaman ajīl (salah satu bentuk murābahah) atau jual beli dengan angsuran.
- Al-ijārah al-muntahia bi al-tamlīk atau sewa beli.
- Al-musyārakah mutanāqiṣah atau decreasing participation, di mana  secara  bertahap  bank  menurunkan  jumlah partisipasinya.
- Al-Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.
Terkait  aplikasi  sistem muḍārabah  pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, dari wawancara peneliti dengan pimpinan Bank Syariah Mandir Cabang Palu, diketahui bahwa penerapan akad muḍārabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu diaplikasikan dalam dua macam produk, yakni produk pendanaan dan produk pembiayaan. Produk pendanaan meliputi Tabungan BSM, Tabungan Investasi & Berencana, dan Deposito. Sementara dalam produk pembiayaan, Bank Syariah Mandiri Cabang Palu menjalin kerja sama dengan Koperasi Beringin pada Kantor Gubernur Provinsi Sulewesi Tengah. Pembiayaan ini disebut Pembiayaan Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) Executing. PKPA inilah yang paling banyak dibiayai oleh Bank Syariah  Mandiri  terkait  produk  pembiayaannya.  Dengan demikian, jelaslah bahwa Koperasi Beringin merupakan debitur utama Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. 20
Alasan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu memberikan bantuan pembiayaan kepada Koperasi Baringin adalah karena
19 Sami Hasan Ahmad Hamoud, Tathwiir al-A’mal al-Mash-rafiyyah bima Yattafiqu wasy-Syariah al-Islamiah (1982), dalam Muhammad Syafi’i Antonio, Ibid, h.168.
20 Muhammad Hasib, Wawancara, Palu, 24 Juli 2013.
pengelolo koperasi tersebut dipandang memiliki keahlian atau profesional dalam mengelola koperasi dan dana bantuan yang akan disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. 21
Secara teknis, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah   Mandiri  Cabang   Palu  kepada  Koperasi   Beringin dikategorikan pada pembiayaan muḍārabah yang tidak disertai dengan penyertaan modal. Secara teoretik, dikenal beberapa jenis akad muḍārabah,  yakni  muḍārabah tanpa disertai penyertaan modal seperti pembiayaan yang diberikan kepada Koperasi Beringin,  dan muḍārabah yang merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak dimana ṣāḥib al-māl  menyediakan  modal, sedangkan muḍārib menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat di muka. 22
Akad pendanaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada Koperasi Beringin, menurut Sudirman, Kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan sebuah wujud komitmen untuk membantu pegawai negeri sipil (PNS) menengah ke bawah. 23 Bunga yang dikenakan pun terbilang sangat rendah, yakni hanya 0,99 persen. Dana bantuan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu tersebut digunakan anggota  Koperasi  Beringin  untuk  menyekolahkan  anak, membangun rumah, membeli  kendaraan roda dua, dan kebutuhan primer serta sekunder lainnya. 24
Selain memberikan kemudahan dalam soal tingkat bunga, Bank Syariah Mandiri Cabang Palu juga memberikan berbagai kemudahan lain. Anggota koperasi hanya diminta mengajukan berkas diproses awal buka rekening di Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Semua bentuk pelayanan dilakukan di Bank Syariah
21 Ibid. 22 Ibid. 23 Sudirman, Wawancara, Palu, 29 Juli 2013.
24 Ibid.
Mandiri Cabang Palu. Koperasi Beringin bertindak sebagai mediator atau memediasi anggotanya untuk mendapatkan dana dari Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. 25
Penting pula dicatat, bahwa komitmen pendanaan Bank Syariah   Mandiri  Cabang   Palu  kepada  Koperasi   Beringin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2007, Koperasi Beringin memperoleh kucuran dana sebesar Rp3,8 miliar untuk 93 anggota koperasi dengan batas maksimal jumlah kredit Rp.50 juta/orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada 2010 menjadi Rp4 miliar yang diperuntukkan bagi 80 anggota koperasi dengan batas maksimal kredit Rp80 juta. Pada 2011, dana yang digelontorkan sebesar Rp4 miliar untuk 50 anggota koperasi. Pada 2012, terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp5 miliar. Dari dana sebesar itu, Rp777 juta di antaranya diberikan kepada sembilan pemohon. 26
Selain Koperasi Beringin, akad pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu diberikan pula kepada Koperasi Angkatan Laut di Palu. Sebagaimana dikemukakan oleh Soepandji, Kepala Koperasi Lanal Palu, jumlah dana yang disalurkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palu kepada koperasi yang dipimpinnya sekitar Rp1,5 hingga Rp2 miliar pada tahun 2009 untuk 50-an anggota koperasi. 27 Besarnya dana yang digelontorkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu tersebut merupakan bukti besarnya komitmen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam membantu jajaran TNI AL di Palu dalam soal pembiayaan terkait kebutuhan yang bersifat konsumtif.
Dari paparan di atas, ada satu hal yang menarik dicatat terkait  praktik pembiayaan Bank Syariah Mandiri ialah ditentukannya besaran bunga pinjaman secara tetap, yakni 0,99 persen. Kalau kita merujuk pada pendapat ahli, salah satu
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Soepandji, Wawancara, Palu, 30 Juli 2013.
karakteristik perbankan syariah ialah menghindari penggunaan persentase, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. 28
Penentuan bunga tetap tampaknya memang sulit dihindari oleh perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri Cabang Palu. Di satu sisi, perbankan syariah didorong untuk meningkatkan peran intermediasinya dalam rangka membantu msyarakat memenuhi sebagian kebutuhan mereka, di lain sisi, penerapan  karakteristik  perbankan  syariah  dengan  tidak menentukan besaran tingkat bunga tetap sulit dilakukan, karena masyarakat sudah terbiasa dengan pengaturan tingkat bunga di muka. Mungkin alasan itulah, Bank Syariah Mandiri mencoba mengmbil jalan tengah dengan menentukan tingkat bunga tetap namun dengan angka yang terbilang sangat rendah (0,99 persen). Rendahnya bunga yang dikenakan Bank Syariah Mandiri dianggap sebagai bentuk kompromi yang diterima oleh setiap nasabah yang memperoleh bantuan dana dari Bank Syariah Mandiri.
Hal lain yang juga sangat menarik dicatat ialah filosofi pemberian bantuan dana atau kredit oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah koperasi pegawai dan aparat negara, yakni komitmen untuk membantu pegawai menengah ke bawah. Filosofi yang dipraktikkan secara baik oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu sejalan dengan tujuan awal pendirian perbankan syariah di Indonesia. Kiranya sudah menjadi rahasia umum, bahwa akses masyarakat menengah ke bawah pada perbankan konvensional sangat terbatas. Itu sebabnya, masyarakat pada level ini sangat sulit membangun usaha atau berwirausaha secara baik karena minimnya dukungan lembaga keuangan. Padahal, sebagian besar penduduk Indonesia berada pada level ini. Kurangnya dukungan perbankan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil warga Indonesia.
28 Dari Warkum Sumitro (2003), dalam Rifki Muhammad, Op.Cit, h.45.
Maka, sksistensi perbankan syariah jelas membawa angin segar dan harapan baru bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain mengenakan bunga yang jauh lebih rendah, peran intermediasi perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, yang terus meningkat melahirkan optimisme dan harapan sebagian besar rakyat Indonesia untuk merasakan maslahat dari lembaga perbankan nasional.
Dengan mengutamakan pemberian bantuan dana kepada pegawai menengah ke bawah anggota koperasi, Bank Syariah Mandiri mencoba memenuhi unsur paling substansial dari ekonomi Islam terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial  bagi  masyarakat.  Kerangka  keadilan  juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. 29
Penekanan terhadap aspek keadilan ini sangat penting agar kita tidak terjerumus pada pereduksian makna eksistensial perbankan syariah atau ekonomi Islam. Perbankan syariah bukan sekadar urusan riba atau bukan riba. Sebagaimana dikemukakan Sri-Edi Swasono, kehidupan ekonomi ribawi hidup subur di dalam sistem  ekonomi  yang  eksploitatif  secara  luas,  yang  memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya trade-off secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah yang tersubordinasikan dan terdiskriminasi, yang membiarkan brutalitas pasar  bebas (laissez-faire)  dalam  arti luas. 30
29 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009,
h.116-17.
30 Sri-Edi Swasono, “Kata Sambutan”, dalam Euis Amalia, Ibid, h.v.

## PENUTUP
Peneliti akhirnya tiba pada kesimpulan sebagai berikut:
- Peran Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam membantu masyarakat setempat tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dapat dicermati pada komitmen Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam menyalurkan bantuan kredit bagi anggota Koperasi Beringin dan Koperasi Lanal Palu dalam jumlah yang cukup besar.
- Aplikasi  sistem muḍārabah yang direalisasikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dapat digolongkan ke dalam dua jenis produk, yakni produk pendanaan (Tabungan BSM, Tabungan Investa dan Berencana, dan Deposito) dan produk pembiayaan.  Hingga  penelitian  ini  dilakukan,  produk pembiayaan  untuk memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat konsumtif terbilang paling banyak diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.
- Ditilik dari penerapan kebijakan bunga tetap, dapat dikatakan bahwa aplikasi sistem muḍārabah oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Palu belum sepenuhnya mengaplikasikan sistem syariah secara murni sebagaimana dikemukakan para ahli. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada garis perbedaan yang tajam antara  praktik  perbankan  syariah  dengan  perbankan konvensional dalam soal pembiayaan. Meskipun hal ini menunjukkan  adanya  persamaan  dengan  perbankan konvensional,  pengenaan  bunga  yang  sangat  rendah menunjukkan sisi perbedaan antara Bank Syariah Mandiri dengan perbankan konvensional.
- Terkait dengan poin nomor 3 di atas, Bank Syariah Mandiri perlu terus berupaya mewujudkan sistem muḍārabah secara murni untuk menegaskan jati diri Bank Syariah Mandiri sebagai perbankan berbasis syariah dalam pengertian dan aplikasi sesungguhnya sebagai pembeda yang tegas dan jelas dengan perbankan konvensional.
Penelitian ini diharapkan meletakkan pondasi teoretis bagi penelitian selanjutnya tentang sistem muḍārabah dan aplikasinya pada salah satu bank syariah di Tanah Air, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Palu.
Secara lebih khusus, pemikiran yang telah dipaparkan di dalam penelitian ini menunjukkan secara jelas dan terang benderang kiprah Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam menjalankan  fungsi  intermediansinya  guna  membantu masyarakat Palu dalam soal pendanaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Penelitian ini diharapkan mendorong seluruh pihak terkait, pemerintah daerah dan Bank Syariah Mandiri untuk mengambil peran yang lebih besar dan konstruktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Palu dan pengembangan perbankan berbasis syariah di wilayah ini agar kesenjangan antarwarga dapat diperkecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Arif,  M  Nur  Rianto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Solo: Era
Adicitra Intermedia, 2011.
Amalia,  Euis, Keadilan  Distributif  dalam  Ekonomi  Islam: Penguatan  Peran    LKM  dan  UKM  di  Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2009.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik,
Jakarta: Gema Insasni, 2001.
Chapra, M Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema
Insani Press, 2012.
Haroen, Nasrun, Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, tt.
Hasib, Muhammad, Wawancara, Palu, 24 Juli 2013.
343
Lofland, John and Lofland, Lyn H . Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis, 2 nd Edition, Belmont, California: Wadsworth Pub. Co.1984.
Muhammad,  Rifqi, Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PASK Syariah, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
Moleong ,  L  J.  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.
Remaja. Rosdakarya. 2004.
Riduwan. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta, 2003.
Riduwan , Metode dan Teknis Menyusun Tesis, Bandung: Alfabeta,
2006 .
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi I Cet.
ke-2;  Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
Shobirin, “Sistem Pembiayaan Muḍārabah (Bagi Hasil) antara Perbankan Syari’ah dengan Literatur Fikih” (http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/SISTEM%20PEMBI AYAAN%20 Muḍārabah%20ANTARA%20PERBANKAN%20SYR
IAH%20DAN%20LITERATUR%20FIKIH.pdf) , diakses 15 Maret 2013.
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,  Bandung:  Alfabeta,
2012.
Wirdyaningsih (Ed.) . Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,
Jakarta: Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Zeid, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
http://mhugm.wikidot.com/artikel:012, diakses 26 Januari 2011.
http://www.mui.or.id, diakses 9 Februari 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_%28statistika%29, diakses 5 Maret 2013.
http://ivanagusta.files.wordpress.com/2009/04/ivan-pengumpul- an-analisis-data-kualitatif.pdf, diakses 16 Maret 2013.
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif,  diakses  4 Maret 2013.
http://www.slideshare.net/Hennov/penelitian-kualitatif-14605 311, diakses 4 Maret 2013.
http://regionalinvestment.com/newsipid/displayprofil.php?ia=7 271, diakses 4 Agustus 2013.
http://id.shvoong.com/travel/budget/1991933-sejarah-kota- palu/ #ixzz1eyRy9ALb, diakses 4 Agustus 2013.
www.republika.co.id, 29 Juli 2013. http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/
profil-perusahaan/ diakses 28 Juli 2013.
Soepandji, Wawancara, Palu, 30 Juli 2013.
Sudirman, Wawancara, Palu, 29 Juli 2013.