## `RESISTENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUKIMAN
ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS JAMBI 1
Rina Astarika 2
Partini 3
Endang Sulastri 4

## ABSTRAK
Pemerintah  Propinsi  Jambi  sudah  melakukan    pemberdayaan  terhadap  Orang  Rimba diberbagai bidang. Pemberdayaan melibatkan semua stakeholder terkait yaitu Pemerintah, Swasta dan  LSM.  Keberhasilan  pemberdayaan    di  bidang  pemukiman    belum  seperti  yang  diharafkan. Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  tentang  Resistensi  Program  Pemberdayaan  Pemukiman    Orang Rimba  di  TNBD  Jambi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif-deskriptif.  Data penelitian diperoleh melalui pengamatan langsung, focus group discussion , wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa resistensi program pemberdayaan pemukiman Orang Rimba di TNBD Jambi disebabkan karena : 1) pemberdayaan pemukiman tidak mengacu  pada  karakteristik  sosial,  ekonomi  dan  budaya  Orang  Rimba,  atau  dapat  dikatakan peberdayaan tidak sesuai dengan sistem ide Orang Rimba tentang konsep rumah dan budaya me- langun, 2) pemberdayaan pemukiman tidak dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi Orang Rim- ba  3)  Tidak  berjalannya  konsep  pemukiman  PKAT  sebagai  pranata  menyeluruh  4)  masih  ku- rangnya kerjasama lintas sektoral dalam pemberdayaan pemukiman bagi Orang Rimba.
Kata kunci : resistensi, pemberdayaan, pemukiman, orang rimba, TNBD

## ABSTRACT
Jambi  Province  Government  has  empowered  Rimba  people  in  various  fields.  The empowerment  involves  all  relevant  stakeholders  namely  Government,  Private  Sector  and  NGOs. The success of empowerment in the field of settlement has not been standardized. This study aims to  examine  the  resistance  of  the  settlement  empowerment  program  on  Rimba  people  in  Bukit Duabelas National Park of Jambi (BDNP). The research method used was qualitative-descriptive. The  research  data  was  obtained  through  direct  observation,  focus  group  discussion,  interviews, observation,  documentation  and  literature  studies.  The  results  of  the  study  indicate  that  the resistance of settlement empowerment program of Rimba people in Jambi National Park is due to 1)  settlement  empowerment  does  not  refer  to  Rimba  people  social,  economic  and  cultural characteristics, or it can be said that empowerment is not in accordance with Rimba people system of  housing  and  cultural  development  concepts.  2)  the  empowerment  of  settlements  were  not accompanied  by  economic  empowerment  of  Rimba  people  3)  the  failure  of  the  concept  of  the fostering remote indigenous communities settlement as a comprehensive institution 4) There is still lack of cross-sectorial cooperation in empowering settlements for Rimba people.
Keyword : resistance, empowerment, settlements, Rimba people- NPBD
1 Hasil Penelitian
2 Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Universitas  Terbuka,  Pos-el:  rinaastarikasyafrie@ gmail.com
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
4 Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada

## A. PENDAHULUAN
Orang  Rimba  atau  yang  dikenal dengan  Suku  Anak  Dalam  (SAD)  adalah salah  satu  etnik  tradisional  yang  ada  di  In- donesia.  Orang  Rimba  merupakan  sebutan bagi  komunitas  adat  yang  hidup dalam  hu- tan  di  Provinsi  Jambi.  Diawali  dengan  se- butan suku terasing, yang merupakan gene- ralisasi  untuk  semua  suku  yang  dianggap “belum  hidup  normal”.  Kemudian  mereka dinamai Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan  berikutnya  disebut  Suku  Anak  Dalam (SAD),  sedangkan  istilah Kubu merupakan sebutan  yang  dilekatkan  oleh  masyarakat melayu pada komunitas ini. Kubu diartikan hidup  liar,  kotor,  bau,  penuh  dengan  ke- kuatan magic ,  bodoh  dan  tertutup.  Penye- butan kubu ini sangat ditentang oleh Orang Rimba,  dan  dengan  lantang  menyebutkan identitas  mereka  sebagai  Orang  Rimba (Rangkuti dan Angkawijaya, 2010)
Keseharian  mereka  diisi  dengan aktivitas  memanen  sejumlah  hasil  hutan, terutama  produk  hutan  non  kayu  untuk mempertahankan hidup mereka. Hutan me- rupakan  sumber  makanan  dan  tempat  ting- galnya  (Hariyadi  dan  Tictikn,  2012).  Pola penghidupan  Orang  Rimba    berburu  dan meramu  telah  ada  sejak  ribuan  tahun  dan tetap  mereka  pertahankan  hingga  saat  ini (Handini, 2006).
Dinamika  kehidupan  Orang  Rimba tidak  terlepas  dari  hutan,  dan  menjadi  per- masalahan ketika hutan sebagai ruang hidup mereka  terus  menerus  tereksploitasi  dan menjadikan  Orang  Rimba  termarginalkan (Muchlis,  2017).  Praktek-praktek  pem- bangunan  yang membuat kehancuran hutan hujan  tropis  di  wilayah  Bukit  Duabelas  di- mulai  era  tahun  1970-an  ketika  rezim  orde baru gencar melakukan pembangunan hing- ga  kepelosok  Indonesia  dengan  meng- eksploitasi  sumber  daya  alam  demi  men- dorong  pertumbuhan  ekonomi.  Pada  era pemerintahan  orde  baru,  pengusaha  kayu mengantongi  ijin  hak  penguasaan  hutan (HPH)  dari  pemerintah  secara  masif  me-
lakukan  eksploitasi  kayu  di  kawasan  Bukit Duabelas (Rokhdian, 2012).
Berbagai  program  pemberdayaan untuk  meningkatkan  harkat  derajat  dan  ke- hidupan Orang Rimba telah dilakukan oleh Pemerintah,  Swasta  dan  LSM.  Orang  Rim- ba dijadikan objek “pembangunan” melalui skema  proyek  pemukiman  kembali  ( re- settlement )  dengan  pelabelan  sebagai  Ma- syarakat  Terasing  oleh  Departemen  Sosial. Proyek  tersebut  dilandasi  anggapan  bahwa Orang  Rimba  telah  kehilangan  kontak dengan  arus  perubahan  ( mainstream )  dari segi  sosial,  reliqi,  politik  dan  ekonomi,  se- hingga  pemerintah  memiliki  kewajiban  un- tuk  menolong  dan  mengembalikan  orang rimba kedalam tatanan umum melalui pem- berian  bantuan  rumah  dan  pemukiman, mengenalkan  cara-cara  berproduksi,  eks- presi budaya baru, pendididikan formal, fa- silitas  kesehatan,  pemberian  agama  dan  in- teraksi  dengan  masyarakat  lain  (Per- son,1998).
Pemberdayaan  dibidang  pemukiman dilakukan  oleh  Kementrian  Sosial  Melalui program  pembinaan  komunitas  adat  ter- pencil  (PKAT),  awalnya  program  ini    ber- nama  PKMT  (Pemukiman  Kembali  Ma- syarakat  Terasing).  Dalam  kurun  waktu 2010-2015,  program  pemberdayaan  pemu- kiman  terhadap  Orang  Rimba  di  TNBD telah dilaksanakan di beberapa lokasi antara lain:  a)  Desa  Padang  Kelapo,  Kecamatan Maro  Sebo  Ulu  Kabupaten  Batanghari (tahun  2011);  b)  Desa  Bukit  Suban  dan Pematang  Kabau  Kecamatan,  Kabupaten Sarolangun  (tahun  2013);  c)  Sebelum  itu juga  banyak  pemukiman  untuk  Orang Rimba  sudah  didirikan  yakni  di  desa Singosari pada tahun 2007 sebanyak 30 ru- mah,  di  dusun  Air  panas  tahun  1991  se- banyak  50  rumah.  Kepada  masing  masing KK  (Kepala  keluarga)  diberikan  rumah yang  berukuran  6x6  meter,  berdinding  pa- pan,  beratap  seng  dan  berlantai  tanah  ( Muchlis, 2017).
Bagaimana tanggapan Orang Rimba terhadap  program  ini?.  Beragam  respon
Orang  Rimba  muncul.  Di  Desa  Sepintun Kecamatan  Pauh,  Kabupaten  Sarolangun, sudah dibangun puluhan rumah. Namun ru- mah-rumah  itu  banyak  yang  dijual  pada pendatang  (warga  trans),  hanya  sebagian Orang  Rimba  yang  tinggal  disana.  Di Kabupaten Batanghari, pemerintah juga su- dah  membangun  55  rumah  untuk  rombong Tumenggung  Celitai.  Pemerintah  menjanji- kan  membangun  sekolah,  puskesmas  dan lahan  usaha.  Lima  tahun  sudah  berlalu, namun  sarana  yang  dijanjikan  tak  kunjung datang  dibangun.  Nasib  pun  sama,  banyak rumah  terlantar,  rusak  dan  ditinggalkan penghuninya  (www.mongobay.co.id).  Be- berapa  berita  yang  diunggah  media  online dari  tahun  1999-2017  memberitakan  kega- galan    program  pemberdayaan  Orang  Rim- ba  di  TNBD  tersaji  pada  Tabel  1  berikut ini:
Tabel 1. Berita Media Online tentang Kegagalan Program Pemberdayaan Orang Rimba di TNBD pada Tahun 2009-2017
No Judul Media 1 Impian Memandirikan Orang Rimba Arsipgatra.com (Tahun 2009) 2 Taman Nasional Bukit Dua Belas di Jambi terancam punah www.tribunnews.com ( 23 September 2013) 3 Orang Rimba Jambi
Kesulitan Mendapat Pangan www.antaranews,com ( 7 Maret 2015) 4 Hutan Menyempit Orang Rimba Menurun Newsliputan6.com (8 Maret 2015) 5 Bertemu Jokowi, Ini Kata Suku Anak Dalam (SAD) https://m.tempo.com ( 31 Oktober 2015) 6 Merumahkan Orang Rimba
Pindai.org.
(18 November 2015) 7 Orang Rimba Diusir dari tempat Tinggalnya, Dimana Kehadiran Negara ? News.idntimes.com (14 Oktober 2016) 8 LIPI diskusi Orang Rimba di STISIP NH Jambitribunnews.com (17 Oktober 2016) 9 Merefleksi Pemukiman Orang Rimba Jambipos.online.com (30 Januari 2017) 10 Ketika Semua Berlomba Memberdayakan Orang Rimba www.antaranews.com ( 30 Januari 2017)
Sumber : Pengolahan data primer penelitian
Dari  pemaparan  di  atas,  peneliti  ter- tarik  untuk  menganalisis  secara  mendalam tentang  Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba di TNBD. Istilah resistensi  mengacu  pada  posisi  sikap  untuk bertahan,  berusaha  melawan,  menentang atau upaya oposisi. Dalam kaitanya dengan penelitian  ini  resistensi  diartikan  sebagai suatu  tindakan  menolak  program  pember-
dayaan  pemukiman  di  kawasan  TNBD. Tindakan sosial antisipatif dilakukan Orang Rimba    karena  ketidakadilan  yang  dilaku- kan  oleh  pihak  penguasa  terhadap  dirinya, baik  secara  terbuka  maupun  secara  sem- bunyi-sembunyi.  Penelitian  difokuskan  pa- da  program  pemberdayaan  pemukiman yang  dilakukan  oleh Pemerintah dengan pertimbangan  bahwa  program  pemberda- yaan  Pemerintah  lebih  terstruktur  dari  segi pendanaan dan fasilitasi serta dilakukan se- cara bertahap dan berkelanjutan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan model pen- dekatan  kualitatif,  karena  data  dan  infor- masi  yang  dibahas  bersifat  unik  dan  khas serta  merupakan  gejala  sosial  dalam  kon- teks  pemberdayaan  dan  resistensi.  Metode yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa bahan-bahan  tertulis  yang  berasal  dari penelitian  terdahulu,  jurnal,  buku,  tesis,  di- sertasi  dan  berbagai  informasi  secara  on- line.
Penelitian ini difokuskan pada Orang Rimba  Air  Hitam dan Orang  Rimba Makekal Ulu yang mendiami Hutan Taman Nasional  Bukit  Duabelas  Jambi. Orang Rimba  Air  Hitam pada  awalnya  menerima program  pemukiman  yang  diberikan  peme- rintah, namun seiring berjalan waktu mere- ka  meninggalkan  perumahan  yang  di- bangun  pemerintah,  bahkan  ada  yang  men- jual  rumah  tersebut  pada  warga  transmig- rasi  sekitarnya.  Sedangkan Orang  Rimba Makekal Ulu adalah tipe masyarakat Rimba yang  memang  dari  awal  menolak  pemu- kiman yang diberikan Pemerintah.
Informasi  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini  meliputi perilaku Orang Rim- ba  dan  konsepsi  pemukiman  menurut  bu- daya  mereka.  Informan  dipilih  dengan  cara purposive dan  snowball  sampling.  Data didapatkan  melalui, focus  group  discus- sion ,  wawancara,  observasi,  dokumentasi dan studi literatur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Rumah bagi Orang Rimba
Rumah  mempunyai  makna  lebih  dari sekedar  tempat  tinggal.  Rumah  berfungsi sebagai  tempat  manusia  berkeluarga  atau bereproduksi,  bersosialisasi, storage (tem- pat penyimpanan) dan sebagai wahana ma- nusia  mengekspresikan  dirinya,  sehingga menjadi sangat penting  mengenal pola  pe- nataan ruang rumah, untuk mengetahui pola pikir  manusia  penghuninya  (Prasetijo, 2013).
Orang Rimba selama ratusan tahun hi- dup di dalam hutan belantara sumatera. Me- reka  hidup  berkelompok  kecil  dan  me- nyebar  pada  daerah-daerah  yang  dianggap strategis.  Strategis  dalam  artian  ditemukan banyak sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara konseptual mereka  menganggap  hutan  adalah  rumah dan  tempat  tinggal  mereka  sesungguhnya. Secara  garis  besar  Orang  Rimba  dike- lompokkan  atas  tiga  rombong  besar,  yaitu rombong  Air  Hitam , rombong  MakekalUlu dan rombong  Kejasung (Sandbukt  dan Warsi,  1998).  Walaupun  terbagi  atas  rom- bong  yang  berbeda,  namun  konsep  pemu- kiman dan kebudayaan mereka tetap sama.
Rumah bagi Orang Rimba disebut bubungan, teratak atau pesaken (Handini, 2006).  Berdasarkan  bentuknya  rumah  ter- bagi  atas  dua  yaitu rumah  godong (rumah besar) dan rumah sampaeyon ( rumah tadah angin).  Berdasarkan  fungsinya  rumah  juga dikategorikan  menjadi  dua  yaitu sudung (rumah sementara yang mudah di lepas dan dibawa  pindah,  dan rumah  untuk  menetap. Sudung  digunakan  bila besanding atau melangun. Besanding bila  mereka  berma- lam ditempat lain yang agak jauh dari tem- pat tinggal mereka karena berburu. Melang- un bila ada keluarga  yang meninggal maka mereka  akan  pergi  meninggalkan  rumah mereka. Tempat untuk sudung dan melang- un  dipilih  tempat  yang  agak  miring  dan dekat  dengan  sumber  air.  Lantai rumah sudung diatur  miring,  dengan  tujuan  untuk menjaga diri dari ganguan binatang berbisa.
Adapun  konsep  rumah  menetap bagi Orang Rimba berarti mereka mendiami bubungan  lebih  dari  dua  musim  dalam  se- tahun  untuk  tempat  tinggal  keluarga  inti ataupun keluarga luas (Soetomo, 1995). Bu- bungan  menetap  tersusun  atas  tiga  bagian, yaitu rumah induk, gajah nyusu dan bagian dapur. Bagian inti rumah terdiri atas rumah induk  dan gajah  nyusu ,  dan  bagian  bukan inti adalah dapur. Rumah induk dihuni oleh keluarga  inti  yang  terdiri  atas  suami,  isteri, anak perempuan yang sudah besar dan anak bujang  yang  sudah  besar.    Bubungan gad- jah nyusu , tersambung dengan rumah induk digunakan untuk tempat menaruh air, kuali, periuk, hasil buruan dan perobat dapur lain- nya.
Bahan  yang  dipakai  untuk  mem- buat  bubungan  berupa  bahan  yang  ada  di sekitar  pemukiman  mereka,  tidak  meng- ambil barang dari luar. Atapnya terbuat dari daun  nipah  atau bengkuang (semacam pandan),  yang  cara  membuatnya  dengan menganyam. Di atas dedaunan ditaruh pem- berat  yang  berupa  kayu-kayu  kecil,  kemu- dian  diikat  pada  kerangka  rumah.  Dinding- nya  terbuat  dari  kulit  kayu  meranti,  tiang, alang panjang, alang pendek, gelagar, tang- ga  terbuat  dari  kayu  bulat  dari  sekitar  me- reka.  Cara  merangkainya  tidak  ada  yang menggunakan paku, melainkan dengan cara di  ikat  memakai  rotan  cacing.  Paku,  seng, papan,  dan  kayu.  Gergajian  tidak  dipakai karena merupakan larangan  nenek moyang. Pemakaian  paku,  seng,  genteng,  bata  dan papan,  dan  kayu  persegi  menandakan  ber- kampung  dan  berarti  melanggar  adat  yang akan  kena  kutuk  arwah  nenek  moyang (Soetomo, 1995).  Bubungan rumah sudung dan  rumah  untuk  menetap  dapat  dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut ini :
Gambar 1 Rumah Sudung (sementara) (Dokumen penelitian 2018)
Gambar 2. Rumah Godong (menetap) (Dokumen penelitian 2018)
Sebenarnya  tidak  ada  aturan  baku secara ketat dalam hukum adat yang meng- atur  penempatan  rumah  Orang  Rimba.  Te- tapi ada aturan yang mesti diikuti oleh pem- buatnya.  Seperti  harus  ada  pembagian ruang  antara  laki  laki  dan  perempuan.  Pe- nempatan lokasi rumah sebaiknya menjauhi daerah  yang  dipantang,  seperti daerah  su- ban atau  rawa.  Daerah  yang  menurut  me- reka  dihuni  oleh  dewa  jahat,  karena  takut akan  kutukan,  maka  harus  mereka  jauhi (Prasetijo, 2013)

## 1. Program Pemberdayaan  Pemukiman di Jambi
Menurut  Rinaldi  (2013)  jumlah KAT  di  Jambi  belum  bisa  terdata  seutuh- nya,  dikarenakan  lokasi  yang  sulit  dijang- kau  dan  kebudayaan  melangun  (berpindah) Orang  Rimba  yang  menyebabkan  sulitnya pendataan. Berdasarkan data dari Dinas So- sial  Jambi,  jumlah    keseluruhan  KAT  di Propinsi  Jambi  dari  tahun  1973  sampai tahun  2013  sebanyak  6.773  KK/  28.883 jiwa.  Dari  data  tersebut    ada  3.299  KK/ 13.664 jiwa yang sudah diberdayakan mela- lui  program  PKAT  dan  sekitar  3.544 KK/15.239 jiwa KAT yang belum
mendapatkan  pemberdayaan  dari  Pemerin- tah. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan KAT di Jambi masih menjadi prioritas uta- ma pemerintah.
Melalui  Keppres  Nomor  111  tahun 1999  tentang  Program  Pemberdayaan  Ko- munitas  Adat  Terpencil  (PKAT)  yang  di- maksud  dengan  KAT  (komunitas  adat  ter- pencil) atau masyarakat terasing adalah ke- lompok  sosial  budaya  yang  bersifat  lokal dan  terpencar  serta  kurang  atau  belum  ter- libat dalam jaringan dan pelayanan baik so- sial,  ekonomi  maupun  politik,  Mereka  di- anggap  sebagai  suatu  permasalahan  sosial karena  keterasingan  dan  keterbelakangan- nya,  yang  membuat  mereka  rawan  secara sosial. Untuk mengatasi permasalahan sosi- al  ini  maka  negara  membuat  program PKAT  untuk  mereka  (Muchlis,  2017). Strategi pemberdayaan KAT dilakukan me- lalui sistem pemukiman sosial dalam bentuk pemukiman  di  tempat  asal  ( in-situ )  dan pemukiman  di  tempat  baru (exitu ),  mem- bangun  sarana  dan  prasarana  sosial,  serta mengembangkan  kerjasama  antar  dinas terkait  dan  masyarakat  (Dinas  Sosial  Pro- vinsi Jambi, 2013).
Tujuan  utama  dari  penanganan  ma- syarakat  terasing  adalah  dengan  cara  me- mukimkan  mereka  kedalam  sebuah  pemu- kiman  yang  didesain  khusus  untuk  itu  dan membina  mereka  di  tempat  tersebut.  Lan- dasan  utama  dari  kegiatan  pemukiman  dan pembinaan  terhadap  masyarakat  terasing adalah  untuk  meniadakan  keterbatasan  ko- munikasi  dengan  masyarakat  lain  dan  ter- hadap pelayanan pemerintah.
Bentuk  bantuan  program  pemukim- an  yang  diberikan  kepada  KAT  adalah masing-masing  kepala  keluarga  (KK)  KAT diberikan rumah ukuran type 36, berdinding papan,  beratap  seng  dan  berlantai  semen, dibuatkan  juga    pembangunan  fasilitas  ba- lai, pembangunan sarana air dan jalan ling- kungan. Ada juga pemberian jaminan hidup untuk  warga  selama  8  bulan  dalam  bentuk paket jatah hidup (Jadup),  bantuan peralat- an  kerja  dan  pemberian  bibit  tanam  pa-
lawija  dan  pupuk  yang  disesuaikan  dengan kondisi  lingkungan  setempat  (Dinas  Sosial Prop Jambi, 2013).
Dalam kurun waktu 1991 sampai ta- hun  2015,  data  program  pemberdayaan  pe- mukiman  pada  Orang  Rimba  Air  Hitam  di TNBD  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  berikut ini :
Tabel1. Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba Air Hitam Di TNBD Jambi
Bidang Sumber Program Pelaksana Program Bentuk Pemberdayaan Pemberdayaan Perumahan  Pemerintah Pusat dan daerah Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial di Kab. Sarolangun Tahun 1991 dibangun 50 rumah di dusun Air panas Tahun 2007 dibangun 30 rumah di dusun
Singosari Tahun 2008 di Dusun Singosaridibangun 20 rumah Tahun 2013 dibangun
50 rumah Desa Ujung Kutai,
Pematang Kabau
Tahun 2013, di desa Bukit Suban sebanyak
61 rumah untuk 61 KK (daerah punti kayu 1 ). Tahun 2015 dibangun 20 Rumah Di desa Punti Kayu 2 Kecamatan Air Hitam. Disediakan pendamping lokal yaitu pak kades setempat dan juga pedamping professional selama kurang lebih setahun untuk menetap dan tinggal bersama Orang Rimba. Sumber : Data Primer, 2018
Tabel 1 menunjukkan bahwa  dari ta- hun 1991 sampai tahun 2013 di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Pemerin- tah  sudah  membangun  pemukiman  seba- nyak  231 rumah untuk Orang Rimba. Prog- ram  pemukiman  mengeluarkan  dana  yang tidak  sedikit,  karena  itu  perlu  dilakukan pertimbangan  dan  evaluasi  untuk  pengem- bangan  program  pemukiman  ini  selanjut- nya.  Muncul  pertanyaan,  “apakah  penang- anan  masyarakat  terasing  itu  memang  ha- nya  dengan  harus  memukimkan  Orang Rimba?  Kalau  tujuan  dari  penanganan  ma- syarakat  terasing  dilakukan  dengan  memu- kimkan mereka sebagai kegiatan utamanya,
maka  tujuan  dari  penanganan  masyarakat terasing  dapat  menyimpang  dari  tujuan yang  seharusnya  dicapai.  Karena  kegiatan memukimkan  sekelompok  orang  dengan tradisi  kebudayaan  yang  telah  mantap  se- perti pada Orang Rimba akan menghasilkan berbagai permasalahan sosial, budaya, eko- nomi, politik dan bahkan kepribadian.

## 2. Rumah Bagi Orang Rimba Air Hitam
Gagal Berulang Kali, Mengapa?
Model pemukiman Orang Rimba se- betulnya  dapat  dilihat  sebagai  sebuah  pra- nata menyeluruh atau institusi lokal, karena Orang  Rimba  dibina  dan  diperlakukan  se- bagai sebuah masyarakat kecil di dalam ke- lompok.  Orang  Rimba  menerima  dan mengikuti  program–program  pembinaan dari  PKAT.  Di  pemukiman  tersebut  se- harusnya  tinggal  pendamping  PKAT  yang selalu  siap  mendampingi  mereka.  Pola  ini sebenarnya dapat menjadi efektif untuk usa- ha pembinaan Orang Rimba seandainya di- lakukan sesuai aturannya. Namun pada Ke- nyataannya  tidak  berjalan  sebagaimana  se- harusnya.
Berbagai  kritikan  terhadap  program pemukiman  terjadi,  seperti  yang  dilakukan Tumenggung  Bt  (Kelompok  Singosari)  Air Hitam.  Orang  Rimba  dikelompoknya  sem- pat  menolak  program  pemukiman,  karena berdasarkan  pengalaman,  bantuan  yang  sa- ma pada tahun 2007, rumah yang dibangun pemerintah banyak yang roboh, karena ma- terial yang asal-asalan. Mereka juga berujar lebih  baik  diberi terpal agar  bisa  dibawa melangun (berpindah)  untuk susudungon (atap  rumah  dari  terpal). Tetapi  oleh  pe- tugas  dijanjikan  rumah  semi  permanen, akhirnya  mereka  setuju.  Faktanya  begitu perumahan  diberikan  tidak  lebih  baik  dari bangunan  rumah  sebelumnya.  Alhasil  dari 55  rumah  yang  dibagikan  27  KK  dian- taranya  sudah  keluar  dari  rumahnya.  Me- reka  berkeliaran  di  sekitar  TNBD.  Rumah yang  dibangun  tidak  ada  fasilitas  MCK, tidak  ada  fasilitas  sumur,  listrik  dan  jauh dari  tempat  mereka  mencari  nafkah (Muchlis, 2017). Wawancara dengan
Informan  US (Dinas Sosial Propinsi Jambi) mengatakan:
“ Dalam  bantuan  program  pemukiman yang  diberikan,  Tidak  bisa  semua  lang- sung  diberikan  namun  secara  bertahap karena  keterbatasan  dana.  Misalnya  ta- hun  ini  dibuat  rumah  dan  sumur  dulu, tahun  depan  baru  MCK  nya. (Wa- wancara, Oktober 2017).
Orang  Rimba  Air  Hitam  khususnya di  desa  Pematang  Kabau  dan  Bukit  Suban, menempati  rumah  pada  hari  kamis  malam (karena  hari  jumat  adalah  hari  pasar)  Me- reka  datang  dengan  membawa  hasil  hutan seperi rotan, karet, madu dan menjualnya di hari pasar. Kondisi rumah selama enam (6) hari ke depan kembali kosong. Rumah ban- tuan  dari  pemerintah  hanya  berfungsi  se- bagai rumah singgah. Ketika aktivitas di pa- sar  selesai  maka  kelompok  masyarakat  ini akan kembali ke pemukiman mereka di hu- tan (Muchlis, 2017)
Perumahan Orang Rimba Air Hitam di  Desa  Pematang  Kabau  dan  Bukit  Suban sebagaimana  disajikan  pada  gambar  3 berikut ini :
Gambar 3 & 4. Program Pemukiman KAT Orang Rimba Air Hitam,
(Sumber Dokumen Penelitian 2018)
Gambar 3 menunjukkan bahwa struk- tur  bangunan  rumah  Orang  Rimba  yang dibangun  beratap  seng,  berdinding  beton, dan berlantai semen, serta jarak pemukiman Orang Rimba antara rumah yang satu deng- an rumah  yang lain sangat dekat berkisar 1 sampai 2 meter. Tidak ada lahan untuk pe- karangan,  apalagi  untuk  berusaha  tani.  Hal ini menyebabkan banyak Orang Rimba me- ninggalkan pemukiman yang mereka dapat- kan.
Pendapat  ini  di  dukung  oleh  Feri Irawan  (2015)  yang  mengatakan,  “belum ada program pemukiman orang Rimba yang dibangun  pemerintah  berhasil.  “Buyar  se- mua!”. Kegagalan tentu bukan tanpa sebab. Menurut  Feri,  pemerintah  tak  berpikir, bagaimana  orang  Rimba  yang  biasa  hidup nomaden  dan  berburu  bisa  mencukupi kebutuhan  hidup,  saat  mereka  dipaksa  me- netap.  Pemerintah  hanya  membangun  ru- mah  tanpa  lahan  usaha  yang  cukup.  Orang Rimba  yang  hidup  menetap  meninggalkan budaya  dan  kepercayaan  mereka.  Meru- mahkan  orang  Rimba  tak  bisa  hanya  deng- an  membangunkan  rumah.  Orang  Rimba perlu ladang sumber hidup.
Bantuan  berbentuk  fisik  dengan  tu- juan  merumahkan  Orang  Rimba,  namun tidak  memberikan  lahan  usaha,  menye- babkan  program  ini  dinilai  suram  oleh Orang  Rimba  karena  tidak  menjamin  ke- hidupan  mereka.  Pendapat  senada  juga  di- katakan  Ferry  (2016)  yang  menyatakan banyak pemukiman Orang Rimba ditinggalkan  karena  tidak  ada  transformasi bagaimana Orang Rimba harus bertahan hi- dup. Kondisi ini menyebabkan Orang Rim- ba  tak  mampu  bersaing  dan  tergusur  dari segi ekonomi. Aritonang (2010) juga meng- atakan  hal  yang  sama,  “Kegagalan  pemu- kiman disebabkan Orang Rimba terbiasa hi- dup  secara  nomaden.  ”  Selain  itu  rumah yang  dibangun  Pemerintah  jauh  dari  hutan dan sumber air. Sebagian besar Orang Rim- ba  menolak  dan  meninggalkan  rumah  ter- sebut.  Kendati  ada  yang  menerima,  jum- lahnya sangat sedikit. Bahkan ironisnya be-
berapa  bantuan  rumah  dari  Pemerintah  di- jual  oleh  Orang  Rimba  kepada  penduduk desa  atau  warga  transmigrasi,  sebelum akhirnya  mereka  masuk  kembali  kedalam hutan (Muchlis, 2017).
Kegagalan  juga  disebabkan  karena perbedaan  konsep  rumah  dan  pemukiman sebagaimana  yang  dianut  oleh  Orang  Rim- ba  selama  ini.  Orang  Rimba  membangun rumah  dengan  konsep  yang  sederhana  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  hidup  me- reka  sehari  hari.  Rumah  atau  sudung  di- bangun disepanjang anak sungai dan berada tidak terlalu jauh dari sungai.  Hal ini seper- ti  yang  di  katakan  oleh  Informan  TG  (  Air Hitam) berkata:
“Orang  Rimba,  punyo  selako  adat,  da- lam membangun rumah yaitu rumah (su- dung)  beatap  sikai,  badinding  banir, balantai tanah dan  berkelambu resam” Artinya:  Mereka  (Orang  Rimba)  mem- punyai  larangan  dalam  membangun  ru- mah,  pantang  beratap  seng,  harus  ber- dinding  kayu,  harus  berumah  beratap daun kayu hutan, dan berlantai tanah” . Begitu  sulitnya  bagi  Orang  Rimba untuk  beradaptasi  dengan  lingkungan  yang baru.  Rumah  yang  diberikan  pemerintah terbuat dari semen, beratap seng, dan hanya ada  ruang  tidur  dan  masak.  Orang  Rimba biasa  hidup  beralaskan  tanah  dan  berdin- ding  kayu.  Mereka  membuang  sampah  ru- mah  tangganya  di  lantai  tanah,  dan  di  sana juga lah mereka tidur (Prasetijo, 2008).
Ada  satu  aksioma  bagi  pemerintah, tidak mungkin melakukan program lain se- belum  Orang  Rimba  dapat  didiamkan  da- lam  satu  lokasi.  Asumsi  ini  timbul  karena kurangnya  pemahaman  makna  melangun dan  sifat  mobilitas  Orang  Rimba  (Arito- nang,  2010).  Disisi  lain  Pemerintah    me- mandang faktor budaya yang Orang Rimba miliki  dan  masih  dilakukan  hingga  kini yaitu melangun merupakan  penghambat utama  atas  kegagalan  program  pemberda- yaan pemukiman. “Sulit sekali menghilang- kan  budaya  nomaden,  sulit  berubah”,  kata Usuf Suryana, Kepala Seksi Pemberdayaan
AKT,  Dinas  Sosial  Jambi.  Beliau  mem- benarkan banyak program perumahan gagal tetapi  Usup  menuding  penyebabnya  pe- merintah  kabupaten  tidak  konsisten  mene- ruskan  program  pemerintah  pusat.  Banyak dinas  tidak  mau  ikut  andil,  mereka  hanya mengandalkan  Dinas  Sosial.  Ada  ego  sek- toral.  Menurut  mereka    Orang  Rimba  itu urusan  Dinas  Sosial  jadi  mereka  tak  perlu ikut tanggung jwab. (www.mongobay.com)
Dalam  pemberdayaan  pemukiman, pemerintah  tidak  menghargai  pengetahuan lokal (local wisdom ) yang ada tentang ben- tuk  rumah  dan  kebudayaan  melangun Orang  Rimba.  Pengetahuan  lokal  mereka, terabaikan.  Pembangunan  yang  menekan- kan pada ekonomi telah meminggirkan ma- syarakat  lokal.  Hal  yang  sama  juga  dikata- kan  Lestari  (2012)  yang  mengatakan,  pem- berdayaan  dengan  penyediaan  rumah  bagi Orang  rimba  telah  gagal,  walaupun  pada awalnya  mereka  menerima  namun  pada akhirnya mereka meninggalkan pemukiman tersebut.  Semua  itu  disebabkan  pemberda- yaan pemukiman tidak memperhatikan adat atau budaya orang Rimba itu sendiri.
Program  pemukiman  dengan  meng- eluarkan Orang Rimba dari hutan,  yang di- lakukan  oleh  negara,  dengan  menganggap komunitas  ini  bisa  segera  beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan mampu me- lakukan  aktivitas  perekonomian  yang  sama seperti  warga  transmigrasi  seperti  berla- dang,  beternak,  menghasilkan  uang  dan membeli  segala  kebutuhan  hidupnya  ter- bukti  gagal.  Orang  Rimba  terbiasa  dengan kehidupan di dalam hutan, tidak serta merta bisa  dipisahkan  dengan  alam  dengan  cara- cara  modern  sebagaimana  yang  dilakukan komunitas lain.

## 3. Penolakan  Pemukiman  Orang  Rimba di Makekal Ulu
Tawaran  perumahan  untuk  pemu- kiman di Makekal Ulu, datang pada dekade tahun  1980-an.  Tetapi  kelompok  Tumeng- gung celitai (Makekal Ulu)  menolak keluar dari kawasan hutan adat di Bukit Duabelas. Berdasarkan  wawancara  dari  Informan  TC
(Makekal  Ulu,  April  2018)  mengatakan bahwa: “hopi  rumah  dibangun  di  luar hutan” (artinya  tidak  mau  rumah  dibangun di  luar  hutan).  Orang  Rimba  Makekal  Ulu tidak  mau  menerima  bantuan  rumah  yang dibangun di luar hutan mereka.
Informan  MT  juga  mengatakan dalam  adat  Orang  Rimba,  menerima  diru- mahkan  sama  artinya  memilih  untuk  me- ninggalkan  adat.  Petikan  wawancara  deng- an Informan MT sebagai berikut :
“Kalau  kelompok  Orang  Rimba  terima rumah,  artinya  budaya  hutan  tanah  ki- to,  kito  buang  tidak  digunakan  lagi. Orang  Rimba  itu  sudah  punya  rumah, untuk  apa  rumah,  rumahnya  ya  Bukit Duabelas.  Masyarakat  adat  harus  ber- pegang  teguh  pada  adat  dan  menjaga wilayah  adatnya.  Beberapa  Tumeng- gung  dianggap  gegabah  dengan  mene- rima  rumah  dari  pemerintah.  MT mengatakan  akan  bahaya  jika  semua kelompok  menerima  bantuan  untuk dirumahkan.  Ia  takut  pemerintah  seng- aja ingin mengosongkan Bukit duabelas dengan cara membangun perumahan di luar kawasan adat Orang Rimba”.
MT juga mengatakan:
“ Orang  Rimba  Makekal  Ulu  memiliki banyak  kebun  karet.  Kebun  karet  sudah cukup,  tapi  dak  ado  hasilnya”?  Karena dimanfaatkan tengkulak, pemerintah be- lum  turun  tangan,  harga  getah  dak  je- las,  jalan  dak  ado.  Kalau  pemerintah pusat  turun  malah  programnya  bangun rumah,  apo  Orang  Rimba  bisa  makan rumah? Orang Rimba tidak bisa makan rumah  jawab  MT  kesal (Wawancara, April 2018).
Menurut  MT  Orang  Rimba  yang  hi- dup  di  perumahan  akan  sengsara  dua  kali, dibanding  dengan  kelompok  yang  tinggal dalam  kawasan.  Mereka  yang  hanya  bisa hidup bercocok tanam dan berburu di paksa hidup  di  luar  hutan  dengan  pengetahuan yang  terbatas.  Akibatnya  banyak  Orang Rimba  jadi  pengangguran  meski  hidup  da- lam  kemoderenan.    Punya  motor  tapi  tak
punya penghasilan. Akhirnya banyak kasus pencurian  brondol  sawit,  atau  minta-minta (pengemis). Kasus ini paling banyak terjadi pada Orang Rimba yang menerima bantuan perumahan.
Prasetijo  (2013)  menyatakan  bahwa Orang  Rimba  mempunyai  cara  bertahan yang  unik  dengan  budayanya.  Pemerintah harus  memfasilitasi  Orang  Rimba  yang ingin berubah dan Orang Rimba yang ingin mempertahankan  adatnya.  Yang  terpenting dalam  program  pemukiman  adalah  meng- akomodir budaya Orang Rimba. Selama ini Pemerintah  sibuk  membangun  pemukiman, tetapi  mengabaikan  sumber  penghidupan dan budaya Orang Rimba

## 4. Solusi  Mengatasi  Resistensi  Program Pemberdayaan Pemukiman
Agar program pemberdayaan pemu- kiman  dapat  diterima  masyarakat  Rimba, ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan pemerintah antara lain :
a. Pendekatan  pemberdayaan  pemukiman yang digunakan buttom- up (berasal dari masyarakat  Rimba  itu  sendiri)  mengacu pada  karakteristik  sosial,  ekonomi  dan budaya Orang Rimba atau sesuai dengan sistem  ide  Orang  Rimba.  Selama  ini pendekatan  pemberdayaan  pemukiman dikatakan  sudah  bersifat buttom-up, na- mun  kenyataan  di  lapangan  masih  ber- sifat top–down.
b. Masalah  utama  yang  dihadapi  Orang Rimba bukanlah soal pemukiman, karena rumah  bagi  mereka  adalah  hutan.  Ma- salah  Orang  Rimba  yang  utama  adalah sumber penghidupan yang semakin sulit.
Prioritas strategi pemberdayaan ekonomi Orang Rimba lebih mengacu pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar mereka dan pengembangan  usaha  kreatif  di  bidang pertanian dan non pertanian.
c. Adanya  kerjasama  dan  keterlibatan  se- mua  aktor  pembangunan  yaitu  peme- rintah, swasta,  LSM dan masyarakat un- tuk  bersama  sama  memberdayakan Orang Rimba.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa Secara umum resistensi program  pemberdayaan  pemukiman  Orang Rimba  di  TNBD  Jambi  disebabkan  karena ketidaksamaan  persepsi  Orang  Rimba  ter- hadap  program  pemberdayaan  pemukiman. Pengabaian terhadap budaya dan adat lokal Orang  Rimba,  tidak  adanya  pemberdayaan ekonomi, tidak berjalannya program PKAT secara  maksimal  serta  tidak  adanya  pem- binaan  lintas  sektoral  mendasari  penyebab terjadinya resistensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang  R.,  2010. Orang  Rimba  Menantang Zaman. Jambi: Komunitas Konservasi Indo- nesia WARSI.
Anonim.  2013. Pedoman  Pelaksanaan Program  Pemberdayaan  KAT. Dinas Sosial Propinsi Jambi Fery,  I.2015. Rumah  Bagi  Orang  Rimba Gagal  Berulang  Kali,  Mengapa  ? www.  mongobay.com,  diakses  tanggal 1 Oktober 2018.
Ferry  Y.  2016. Sejarah  Pembinaan  Ter- hadap  SAD  di  Kabupaten  Batanghari Propinsi  Jambi 1970-2014.  scholar. unand.ac.id/13286/  (diakses  tanggal  5 Agustus 2017).
Handini.,  R.  2006. Foraging  yang  Memu- dar,  Suku  Anak  Dalam  di  Tengah  Pe- rubahan . Jakarta: Insist Press.
Hariyadi,  N.,  and  T.Ticktin.  2012. From Shifting  Cultivation  to  Cinnamon Agroforestry:  Changing  Agricultural Practises  Among  The    Serampasin  the Kerinci  Seblat  National  Park,  Indo- nesia. Human  Ecology  DO1  10.1007/ s10745-012-9481-8
Lestari,  I.  2012. Penolakan  dan  Penerima- an  Orang  Rimba  Terhadap  Program Pemebrdayaan  Komunitas  Adat  Ter- pencil  (Studi  Kasus:  Orang  Rimba  di Taman Nasional Bukit Duabelas, Desa Pematang  Kabau,  Kecamatan  Air  Hi- tam, Sarolangun, Jambi. Skripsi. Juru- san  Antropologi.  Fakultas  Ilmu  Sosial
dan  Ilmu  Politik.  Universitas  Andalas. Padang Muchlis,  Fuad.  2017. Praktik  Komunikasi dalam Pemberdayaan Orang Rimba di Taman  Nasional  Bukit  Duabelas  Pro- pinsi  Jambi .  Disertasi.  Sekolah  Pasca- sarjana IPB.
Person,  Gerard.  1989. The  Kubu  and  the Outside  Wold  (South  Sumatera,  In- donesia): The Modification of Hunting and  Gathering” dalam  Anthropas  84: hal 507-519.
Prasetijo,  Adi,  S.  2011. Serah  Jajah  dan Perlawanan  Yang  Tersisa;  Etnografi Orang  Rimba  di  Jambi. Wedatama Widya Sastra.
Rangkuti  Rafii  dan  Angkawijaya  Bubeng. 2013. Mengenal  Orang  Rimba.  Catat- an  Pendampingan  Orang  Rimba  Me- nentang Zona . Jakarta: KKI Warsi. Rokhdian, Dodi., 2012.  “ Alim Rajo Disem- bah,  Piado  Rajo  Disanggah.  Bentuk Perlawanan  Orang  Rimba  Makekal Hulu  Terhadap  Kebijakan  Zonasi Taman  Nasional  Bukit  Dua  Belas Jambi”. Tesis. Pascasarjana  Univer- sitas  Indonesia,  Bandung.  http://lib.ui. ac.id/ (diakses 5 Agustus 2017)
Rinaldi,  A,  2013. Upaya  Pembinaan  dan Pemberdayaan  Suku  Anak  Dalam Jambi. Internet.  Diakses  04-12-2016. Tersedia  pada:  http://kerincitime.co. id/upaya  pembinaan  dan  pemberda- yaan suku anak dalam jambi/html
Sandbukt,  Oyvind  dan  Warsi.  1998. Orang Rimba  Penilaian  Kebutuhan  Bagi Pembangunan  dan  Keselamatan  Sum- berdaya .  Laporan  untuk  Bank  Dunia. Jambi: Warsi.
Soetomo,  M.  1995. Orang  Rimbo:  Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat
Ter-asing  di  Makekal.  Provinsi  Jambi . Disertasi. Universitas Padjajaran.
Wawancara  dengan  Bapak  Usuf  Suryana,
Dinas  Sosial  Propinsi  Jambi,  Oktober 2017
Wawancara  dengan  Tumenggung  Grib  Air Hitam, Februari 2018
Wawancara  dengan  Tumenggung  Celitai, April 2018 Wawancara  dengan  Mijak  Tampung,  April 2018