## RESPON DOSEN PGMI TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KEDALAM KURIKULUM PERGURUAN TINGGI ISLAM
Oleh: Yuni Setia Ningsih Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah FTK UIN Ar-Raniry Email: yunisetianingsih@ar-raniry.ac.id

## Abstract
Anti-corruption  education  has  become  a  serious  concern  of  the  government.  The Indonesian  government  is  trying  to  include  anti-corruption  education  in  the  higher education  curriculum.  The  education  will  be  included  in  the  higher  education curriculum  by  considering  the  curriculum  content  in  each  university.  This  needs discussions and opinions to ascertain the position of anti-corruption education in the curriculum.  Therefore,  it  is  necessary  to  conduct  research  on  the  urgency  of  anti- corruption  education  into  the  curriculum  of  Islamic  higher  education.  This  study aims to determine the opinion of PGMI lecturers about the urgency of anti-corruption education  into  the  Islamic  higher  education  curriculum,  especially  PGMI.  This research  is  a  qualitative  research  with  a  descriptive  approach.  The  data  collection technique  used  was  distributing  questionnaires,  interviews,  and  document  analysis. The instruments used were questionnaire sheets, interview lists, and documents. The collected  data  were  analyzed  using  the  Miles  and  Huberman  model,  namely:  data collection,  data  reduction,  data  display,  and  drawing  conclusions.  Based  on  the research data, it was found that the PGMI FTK lecturers of UIN Ar-Raniry had high attention  and  gave  a  positive  response  to  the  urgency  of  anti-corruption  education into the curriculum of Islamic higher education. Furthermore, it is also known that the dominant respondents (as many as 58%) stated that anti-corruption education is necessary  or  urgent  to  be  included  in  the  curriculum  of  Islamic  higher  education. Finally,  the  curriculum  model  suggested  by  the  respondents  is  an  integrated,  a habituation,  and  an  autonomous  independent  model  to  accommodate  anti- corruption education.

## Keywords:    Anti-corruption  Education,  Islamic  Higher  Education  Curriculum, PGMI

## Abstrak
Pendidikan  antikorupsi  telah  menjadi  perhatian  serius  pemerintah.  Pemerintah Indonesia mencoba untuk memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan  tinggi.    Pendidikan  antikorupsi  dimasukkan  kedalam  kurikulum perguruan  tinggi  dengan  mempertimbangkan  muatan  kurikulum  di  masing-masing Perguruan  Tinggi.  Perlu  adanya  diskusi  dan  pendapat  untuk  memastikan  dimana posisi  pendidikan  antikorupsi  dalam  kurikulum  nantinya.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  penelitian  tentang  urgensi  pendidikan  antikorupsi  kedalam  kurikulum perguruan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat  dosen PGMI tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam,  khususnya  PGMI.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan pendistribusian angket, wawancara, dan dokumen analisis. Insrumen yang digunakan yaitu lembaran angket,

## PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN VOLUME 10 NO 2 2021 P-ISSN 2339-2495/ E-ISSN 2549-6611
daftar  wawancara,  dan  dokumen.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan menggunakan model  Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan  data, reduksi data, display data, dan menarik simpulan. Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry memiliki atensi yang tinggi dan memberikan respon positif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam,  khususnya  PGMI.  Selanjutnya,  diketahui  juga  bahwa  secara  dominan responden  (sebanyak  58%)  menyatakan  bahwa  pendidikan  antikorupsi  perlu  atau urgen  dimasukkan  kedalam  kurikulum  perguruan  tinggi  Islam.  Terakhir,  model kurikulum  yang  disarankan  oleh  responden  adalah  model  terintegrasi,  model kultturisasi,  dan  model  independen  otonom  untuk  mengakomodir  pendidikan antikorupsi.

## Kata Kunci:  Pendidikan Antikorupsi, Kurikulum Perguruan Tinggi Islam, PGMI

## A. Pendahuluan
Pendidikan  di  Indonesia  terus  berkembang.  Pendidikan  tidak  hanya  sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik agar menjadi lebih  baik.  Secara  teknis  pendidikan  yang  awalnya  lebih  ke  manual,  sekarang  telah bergeser  sedikit  demi  sedikit  ke  arah  yang  sifatnya  leketronik  atau  digital. Perkembangan  tersebut  membuat  tantangan  tersendiri  bagi  para  pendidik  untuk terus memperhatikan karakter peserta didik.
Pendidikan  karakter  telah  tercantum  dalam  kurikulum  2013.  Ada  beberapa karakter yang harus dikembangkan dalam kurikulum 2013, di antaranya kesabaran, keberanian,  kedisiplinan,  kejujuran,  dan  lainnya.  Pendidikan  karakter  ini  bersifat hiden  kurikulum,  yang  outputnya  ada,  akan  tetapi  tidak  menjadi  salah  satu  materi khusus ataupun mata pelajaran.
Pendidikan  karakter  di  tingkat  sekolah  lebih  jelas  arahnya.  Semuanya tercantum  dalam  kurikulum.  Secara  teknis  ada  target  tertentu  yang  harus  dicapai. Akan  tetapi  hal  ini  berbeda  dengan  yang  terjadi  di  tingkat  perguruan  tinggi.  Di tingkat  perguruan  tinggi,  pendidikan  karakter  juga  dituntut  untuk  dikembangkan. Hal  ini  nampak  pada  tujuan  kurikulum  KKNI  (Kurikulum  Kerangka  Nasional Indonesia).  Namun  KKNI  di  tingkat  perguruan  tinggi  belum  sepenuhnya  berjalan dengan baik. Jadi, pendidikan karakter diharapkan menjadi materi titipan pada mata kuliah tertentu, seperti Metodologi Studi islam, Akhlak Tasawuf, dan sejenisnya.
Pendidikan karakter yang masuk dalam hiden kurikulum dirasa belum cukup untuk  mengatasi  permasalahan  moral  bangsa  Indonesia.  Salah  satu  sorotan  yang terbesar  adalah  permasalahan  korupsi.  Adanya  kekhawatiran  pendidikan  karakter tidak dapat menangkal gejala praktik korupsi yang terus merajalela.
Perhatian  serius  terhadap  pendidikan  antikorupsi  memiliki  landasan hukumnya. Salah satu landasan yang terkuat adalah Instruksi Presiden RI Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Maka sangat wajar kiranya pemerintah memberikan perhatian khusus tentang permasalahan korupsi.
Pada  hakikatnya  pendidikan  karakter  dan  pendidikan  korupsi  memiliki beberapa  kesamaan.  Pendidikan  karakter  dan  juga  pendidikan  antikorupsi  sama- sama  menitik-beratkan  pada  sikap.  Adanya  kesadaran  tentang  hal-hal  yang  tidak baik memalui proses pendidikan dengan cara membangun karakter-karakter spesifik. Contoh, dalam pendidikan karakter ada sifat jujur yang dibangun. Begitu juga halnya dengan pendidikan antikorupsi.
Agar  lebih  jelas  berikut  ini  ada  komparasi  antara  pendidikan  karakter  dan pendidikan antikorupsi: 1
_____________
1 Belferik Manullang, Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas Tahun 2045, Jurnal Pendidikan Karakter, No.1, 2013 (Online)
https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283/1067 diakses pada 14 Agustus 2019.
Pendidikan Karakter Pendidikan Antikorupsi 1. Religious
2. Jujur
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa ingin tahu
10. Semangat kebangsaan
11. Cinta tanah air
12. Berprestasi
13. Komunikatif
14. Cinta damai
15. Gemar membaca
16. Peduli lingkungan
17. Peduli sosial
18. Tanggung jawab
1. Jujur
2. Disiplin
3. Tanggung jawab
4. Kerja keras
5. Sederhana
6. Mandiri
7. Adil
8. Berani
9. Peduli
Secara  garis  besar,  pendidikan  karakter  dan  pendidikan  antikorupsi  sama- sama  mengembangkan  nilai-nilai  tersebut.  Tidak  ada  permasalahan  yang  muncul tentang  hal  tersebut.  Nilai-nilai  yang  dibangun  mencerminkan  generasi  yang  tahan secara mental, cinta tanah air, dan peduli terhadap sesama.
Hal  ini  akan  menimbulkan  pro  dan  kontra  ketika  pendidikan  nilai  tersebut menjadi  sebuah  subject  matter  yang  berdiri  sendiri.  Seperti  halnya  pendidikan antikorupsi yang diwacanakan akan menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri di perguruan tinggi.
Terlepas dari pro dan kontra pendidikan antikorupsi menjadi mata kuliah, ada beberapa fakta yang  membuat kebijakan  penetapan Pendidikan  antikorupsi sebagai sebuah  mata  kuliah.  Pertama,  regulasi  pengembangan  kurikulum  akan  terganggu. Idealnya  pengembangan  kurikulum  dievaluasi  setelah  terlaksana  minimal  5  tahun. Setelah  lima  tahun  berjalan  baru  dievaluasi  untuk  memetakan  apa  yang  belum tercapai dan apa yang harus diperbaharui. Apabila sebuah kurikulum baru berjalan 1 tahun,  kemudian  dirubah  lagi,  maka  sangat  menggangu  sistem.  Permasalahan  ini diperkuat  lagi  dengan  adanya  sistem  digitalisasi,  yang  tidak  boleh  serta  merta menghapus dan menambahkan mata kuliah dalam periode yang tidak teratur. Kedua, regulasi kurikulum KKNI di perguruan tinggi tidak dapat dengan serta merta diotak- atik. Sebagai contoh, beban sks di perguruan tinggi pada setiap program studi adalah 147-150. Apabila ada penambahan mata kuliah baru, tentunya ada mata kuliah yang dihapus atau dianggap tidak penting. Sedangkan dalam kurikulum perguruan tinggi, ada  mata  kuliah  Universitas  /  Institusi,  Fakultas,  dan  juga  Program  Studi.  Mata
kuliah  universitas  /  Institusi  adalah  mata  kuliah  yang  telah  ditetapkan  secara nasional  berdasarkan  standar  lulusan  mahasiswa.  Mata  kuliah  fakultas  merupakan core  yang  ingin  dicapai  berdasarkan  kekhasan  visi  dan  misi,  serta  spesifikasi  yang ingin dicapai oleh fakultas. Sedangkan mata kuliah program studi adalah mata kuliah yang  disusun  dan  dikembangkan  berdasarkan  profil  lulusan  program  studi.  Ketiga- tiganya adalah core dan penting.
Di sisi  yang lain,  apabila pendidikan  antikorupsi tidak dimasukkan ke dalam kurikulum  dan  tidak  menjadi  mata  kuliah  yang  berdiri  sendiri,  maka  lembaga tersebut  dianggap tidak mengikuti dan memenuhi tuntutan nasional. Permasalahan korupsi  adalah  permasalahan  nasional.    Pendidikan  antikorupsi  merupakan  mata kuliah  yang  dituntut  dari  kementrian  pusat.  Apabila  tidak  dipenuhi,  maka  kampus tersebut  dianggap tidak masuk dalam sistem yang ingin memberantas korupsi.
Pelimpahan  kebijakan  ini  harus  ditelusuri  dari  level  dasar,  yakni  program studi (selanjutnya disebut Prodi). Prodi menjadi ujung tombak untuk menggoalkan, apakah pendidikan antikorupsi menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri atau menjadi hiden kurikulum yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang lain.
Prodi  PGMI  merupakan  salah  satu  prodi  yang  ada  di  Fakultas  Tarbiyah  dan Keguruan.  Prodi  PGMI  memiliki  karakteristik  yang  unik.  Dikatakan  unik  karena prodi  PGMI  mengharuskan  mahasiswa  dapat  menguasai  5  bidang  mata  pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn.  Mahasiswa di prodi PGMI dipersiapkan  untuk  menjadi  Guru  Kelas  di  tingkat  sekolah  dasar.    Jadi  mahasiswa harus mampu menguasai konsep mata pelajaran tersebut.
Secara konten, Prodi PGMI memiliki muatan kurikulum yang sangat luas dan banyak.  Mata  kuliah  lima  bidang  tersebut  menyebar  di  berbagai  semseter.  Untuk mensingkronkan  urutan  dan  juga  capaian  lima  mapel  tersebut  memerlukan pertimbangan  yang  matang.  Hal  ini  juga  menjadi  problem  dalam  pengembangan kurikulum prodi PGMI, apalagi jika akan ditambahkan beban mata kuliah yang baru pada prodi tersebut.
Realitas  tersebut  tentunya  juga  berpengaruh  terhadap  kebijakan  penentuan Pendidikan antikorupsi menjadi sebuah mata kuliah atau pun tidak. Oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam tentang hal ini. Solusi dan saran dari dosen sebagai pihak  pelaksana  kurikulum.  Dengan  demikian  diharapkan  kebijakan  yang  diambil berdasarkan  berbagai  pertimbangan  bukan  kebijakan  yang  dilandaskan  pada egosektoral atau emosional belaka.
Dengan demikian tulisan ini akan membicarakan tentang  respon dosen PGMI tentang  urgensi  pendidikan  antikorupsi  kedalam  kurikulum  perguruan  tinggi. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memetakan  pendapat  dosen  PGMI  tentang  urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi, untuk mengidentifikasi pendapat yang dominan tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan  tinggi,  dan  untuk  menganalisis  kemungkinan  solusi  untuk  pendidikan antikorupsi  dalam  kurikulum  perguruan  tinggi.  Ringkasnya,  tulisan  ini  diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang  adanya kesimpang-

## PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN VOLUME 10 NO 2 2021 P-ISSN 2339-2495/ E-ISSN 2549-6611
siuran  penetapan  kebijakan  pendidikan  antikorupsi  kedalam  kurikulum  pendidikan tinggi,  khususnya  Perguruan  Tinggi  Islam.  Ada  yang  setuju  dan  ada  juga  yang menolak  pendidikan  antikorupsi  menjadi  sebuah  komponen  mata  kuliah  yang  unik dan  berdiri  sendiri.  Dengan  adanya  penelitian  ini,  maka  akan  jelas  bahwa  terdapat konsideran-konsideran  spesifik  sehingga  pendidikan  antikorupsi  dapat  terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi Islam.
Ada beberapa kajian yang pernah menelaah tentang pendidikan antikorupsi di antaranya sebagai berikut:
1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rusdi  Hasan  dengan  judul  Penerapan Pendidikan  Antikorupsi  di  Kampus  Sebagai  Bagian  Integral  dari  Pendidikan Karakter.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Universitas  Khairun  (Unkhair)  Maluku Utara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  hasil penelitian  tersebut,  pendidikan  antikorupsi  merupakan  bagian  dari pendidikan  karakter.  Pendidikan  antikorupsi  terintegrasi  dengan  materi  lain dalam bentuk pendidikan karakter. 2
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siful Arifin dengan judul Model Implementasi Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi  Islam.  Penelitian  ini  menelisik berbagai  model  yang  memungkinkan  cocok  untuk  diterapkan  dalam  proses pendidikan  antikorupsi  di  perguruan  tinggi.  Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut  diketahui  bahwa  pendidikan  antikorupsi  dapat  dilakukan  dengan emapat  model,  yaitu:  model  independen-otonom,  model  integratif,  model suplemen,  model  kulturisasi  /  pembudayaan.  Disini  peneliti  menekankan bahwa pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah harus terus dikembangkan sebagai  bentuk  kepedulian  perguruan  tinggi  terhadap  pemberantasan korupsi. 3
Kedua  penelitian  di  atas  berbeda  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan. Kedua  peneliti  tersebut  lebih  menekankan  pada  bentuk  pendidikan  antikorupsi secara  teoretik,  baik  itu  dalam  bentuk  terintegrasi  maupun  tidak.  Berbeda  halnya dengan  penelitian  yang  akan  peneliti  lakukan.  Penelitian  yang  dilakukan  lebih menekankan  pada  persepsi  para  dosen  terhadap  pro  dan  kontra  pendidikan antikorupsi  menjadi  sebuah  mata  kuliah  yang  berdiri  sendiri  atau  otonom  di perguruan tinggi. Dengan demikian hasilnya dapat diketahui persepsi dosen tentang pendidikan  antikorupsi  menjadi  mata  kuliah  otonom,  pendapat  yang  dominan,  dan saran-saran  solutif  untuk  penerimaan  ataupun  penolakan  pendidikan  antikorupsi menjadi mata kuliah otonom.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analitik.  Penelitian  ini  memberikan  gambaran  terhadap  pendapat  dosen  tentang _____________
2 Rusdi  Hasan,  Penerapan  Pendidikan  Antikorupsi  di  Kampus  Sebagai  Bagian  Integral  dari Pendidikan  Karakter,  Edukasi  –  Jurnal  Pendidikan,  Vol.13,  No,2,  Juni  2015  (Online) http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143  diakses 14 Agustus 2019.
3 Siful  Arifin,  Model  Implementasi  Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi  Islam, Kariman,
Vol.
01, No. 01, Tahun 2015 (Online)
http://ejournal.stit- alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46 diakses pada 14 Agustus 2019.
pengintegrasian pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hasil penelitian dipaparkan secara naratif. Untuk menyimpulkan dilakukan beberapa cara  yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  display  data,  dan  menarik  simpulan. 4 Sampelnya adalah dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry yang berjumlah 12 orang. Jenis  sampel  ini  adalah  total  sampling.  Teknik  sampling  dengan  menggunakan teknik  purposive  sampling.  Peneliti  mengambil  sampel  penelitian  adalah  dosen Prodi  PGMI  dengan  pertimbangan  Prodi  PGMI  memiliki  muatan  kurikulum  yang lebih  padat  dari  pada  Prodi  lainnya,  yaitu  berfokus  pada  lima  bidang  (Matematika, Bahasa  Indonesia,  IPS,  IPA,  dan  PKn).  Instrumen  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  adalah  dengan  menggunakan  Lembaran  Angket,  Daftar Wawancara,  dan  Dokumen.  Dokumen  yang  dimaksudkan  disini  adalah  produk Kurikulum  Prodi  PGMI  UIN  Ar-Raniry.  Dokumen  ini  dianalisis  untuk  mencari informasi jumlah SKS yang termuat di dalamnya dan untuk memastikan keberadaan atau  posisi  pendidikan  antikorupsi  dalam  kurikulum  tersebut.  Sejalan  dengan instrumen  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data,  maka  teknik  pengumpulan datanya juga inline dengan instrumen tersebut. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai  berikut:  Pendistribusian  Angket,  Wawancara,  dan  Dokumen  Analisis.  Data yang  telah  terkumpul,  dianalisis  dengan  pendekatan  deskriptif  analitik.  Teknik analisis  data  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman,  yaitu:  pengumpulan  data, reduksi data, display data, dan menarik simpulan. 5

## B. Pembahasan
1. Kerangka Teori
a. Pendidikan Antikorupsi dalam Pandangan Islam
Pendidikan  merupakan  usaha  sadar  yang  dilakukan  secara  bertahap  dan simultan  (terus  menerus  atau  proses)  terencana  yang  dilakukan  oleh  orang  yang memiliki  kualifikasi  sebagai  seorang  pendidik. 6 Proses  yang  simultan  tersebut diharapkan  dapat  mewujudkan  manusia  yang  bermoral  tinggi. 7 Dalam  perspektif Islam, pendidikan dilakukan untuk membentuk manusia yang memiliki akhlak yang mulia.  Ada  beberapa  tujuan  pendidikan  dalam  konteks  Islam,  di    antaranya  adalah menumbuhkan  dan  meningkatkan  keimanan  melalui  pemberian  dan  pemupukan pengetahuan  tentang  agama  Islam.  Selain  itu,  penghayatan,  pengamalan,  dan pengalaman  peserta  didik  tentang  agama  Islam  juga  diperlukan  sehingga  peserta didik  diharapkan  menjadi  manusia  muslim  yang  terus  berkembang  dalam  hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dengan bekal tersebut mereka dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.
_____________
4 Imam  Gunawan,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  (Online)  http://fip.um.ac.id/wp- content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf diakses pada 16 Agustus 2019.
5 Imam  Gunawan,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  (Online)  http://fip.um.ac.id/wp- content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf diakses pada 16 Agustus 2019.
6 Samsul Nizar, Pengantar Dasar- dasar Pemikiran Pendidikan Islam,   (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 86.
7 Muhammad AR, Pendidikan di Alaf Baru, (Jogjakarta: Prisma Sophie, 2002), hal. 24.

## PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN VOLUME 10 NO 2 2021 P-ISSN 2339-2495/ E-ISSN 2549-6611
Berlandaskan pada ajaran Islam, pendidikan antikorupsi tidaklah sulit untuk diterapkan.  Pendidikan  antikorupsi  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  proses  belajar  mengajar  yang  kritis  terhadap  nilai-nilai  antikorupsi. 8 Nilai-nilai  antikorupsi sudah ada  dalam al-qur’an.  Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah  kejujuran,  tanggung  jawab,  dan  kesederhanaan.  Kata  kejujuran  dalam  al- Qur’an digunakan kata a ṣ - Ṣ idq  dan antonim kejujuran yaitu dusta  kiżib, khiyānah, munkar,  dan  buhtān,  mas ʻ ūl  dan  amānah  (tanggung  jawab)  sedangkan kesederhanaan  antonimnya  yaitu  berlebihan  taraf,  isrāf,  tabżīr. 9 Nilai-nilai pendidikan antikorupsi sudah tampak dalam ajaran Islam. Intinya, apabila nilai-nilai ajaran  Islam  sudah  terinternalisasi  dalam  diri  muslim,  maka  korupsi  tidak  akan dilakukan.
Korupsi adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama. Secara sederhana korupsi  dipahami  bahwa  seseorang  yang  mengambil  hak  atau  mengabaikan  hak orang  lain  dengan  cara  tidak  benar.  Ada  juga  yang  membagi  perbuatan  yang termasuk dalam kategori korupsi, sebagai berikut:
1. Tingkah  laku  dan  tindakan  seseorang  pejabat  publik  yang  menyimpang  dari tugas-tugas  publik  formal  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi,  atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat, dan teman.
2. Tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah  uang  atau  yang  lain),  sehingga  dapat  merusak  kedudukannya  dan kepentingan publik.
3. Pemanfaatan  lembaga  ekstra  legal  oleh  individu-individu  atau  kelompok- kelompok  untuk  mendapatkan  pengaruh  terhadap  kebijakan  dan  tindakan birokrasi. 10
Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan korupsi, yaitu riswah  (Sogok),  sirqah  (pencurian),  khianah  (pengkhianatan),  dan  ghulul  atau ghasys (penipuan). 11 Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak  hanya  seperti  yang  dipahami  oleh  masyarakat  pada  umumnya,  yaitu menggelapkan  uang  negara.  Ternyata  ruang  lingkup  perbuatan  yang  dikatakan korupsi begitu luas.
Untuk  meminimalisir  perbuatan  korupsi  memang  diperlukan  pendidikan antikorupsi.  Akan  tetapi  yang  sangat  urgen  dilakukan  adalah  penanaman  ajaran Islam dalam diri muslim. Muslim tidak cukup hanya berislam saja. Orang yang hanya _____________
8 Fitri  Fauziah,  Nilai-nilai  Pendidikan  Antikorupsi  dalam  Al-Qur’an:  Kejujuran,  Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online) http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf  diakses pada 15 Agustus 2019.
9 Fitri  Fauziah,  Nilai-nilai  Pendidikan  Antikorupsi  dalam  Al-Qur’an:  Kejujuran,  Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online) http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf diakses pada 15 Agustus 2019.
10 Hidayati,  Pendidikan  Antikorupsi  Tinjauan  Perspektif  Pendidikan  Islam  (Online) http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22
11 Hidayati,  Pendidikan  Antikorupsi  Tinjauan  Perspektif  Pendidikan  Islam  (Online) http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22
berislam saja sama halnya orang islam KTP. Jadi yang diperlukan adalah keimanan. Mukmin  adalah  orang  yang  meyakini  rukun  iman.  Permasalahan  keimanan  dapat dikatakan  sebagai  permasalahan  yang  hanya  individu  tersebut  dengan  Allah  saja yang tahu. Orang yang sudah dapat meyakini yang Allah dan adanya malaikat akan selalu  menjaga  tingkah  lakunya,  karena  ia  tahu  ada  yang  selalu  mengawasinya. Dengan  demikian,  pendidikan  antikorupsi  yang  sangat  urgen  adalah  dengan  cara penanaman  nilai-nilai  tauhid.  Ringkasnya,  Islam,  iman  dan  ihsan  harus  sejalan sehingga korupsi tidak akan dilakukan oleh generasi ini.
b. Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Pengembangan  kurikulum  menjadi  suatu  kebutuhan  yang  dinamis.
Pengembangan  tersebut  mengacu  pada  regulasi  pendidikan  tinggi  secara  nasional. Regulasi  yang  disusun  berusaha  untuk  menjawab  permasalahan  pendidikan  di tingkat  perguruan  tinggi.  Selain  itu,  kurikulum  juga  dikembangankan  karena tuntutan zaman.
Pengembangan  kurikulum  secara  garis  besar  dipengaruhi  oleh  tiga  hal berikut: 12
1. Masyarakat,  yang  meliputi  tuntutan,  kebutuhan,  dan  kondisi  masyarakat. Tuntuan,  kebutuhan,  dan  kondisi  masyarakat  selalu  berkembang  secara dinamis.
2. Falsafah  negara.  Pengembangan  kurikulum  tidak  bisa  lepas  dari pemikiran-pemikiran  dan  nilai-nilai  filosofis  falsafah  Negara,  yaitu pancasila.
3. Tuntutan dunia kerja. Pengembangan kurikulum juga harus mengacu pada ketersediaan atau peluang dunia kerja.
Dalam proses pengembangannya, secara garis besar kurikulum dikelompokkan menjadi empat macam: 13
1. Kurikulum sebagai produk pendidikan
2. Kurikulum sebagai program pendidikan
3. Kurikulum sebagai proses belajar yang direncanakan
4. Kurikulum sebagai pengalaman peserta didik
Kurikulum pendidikan tinggi mencakup keempat kelompok tersebut. Namun dalam  konteks  penelitian  ini,  kurikulum  lebih  kepada  program  pendidikan  dan proses  belajar  yang  direncanakan.  Unuk  mewujudkan  bentuk  kelompok  kurikulum tersebut,  dalam  pengembangannya  diperlukan  pertimbangan  dari  aspek  asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
_____________
12 Mardia,  TATAKELOLA  KURIKULUM  PENDIDIKAN  TINGGI  ISLAM  (Studi  Perencanaan Strategik  Jurusan  PAI  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  dan  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  ), Conference Proceeding, Annual Inernational Conference on Islamic Studies (Online), diakses pada 11 September 2020.
13 Wagiran,
Pengembangan
Kurikulum Pendidikan Tinggi,
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297916/lainlain/PENGEMBANGAN+KURIKULUM+PENDIDIK AN+TINGGI.pdf, (Online) diakses pada tanggal 10 September 2020.

## PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN VOLUME 10 NO 2 2021 P-ISSN 2339-2495/ E-ISSN 2549-6611
1. Asas filosofis 2. Asas sosiologis 3. Asas organisaoris 4. Asas psikologis 14
Asas  filosofis  berfungsi  sebagai  penentu  arah  pendidikan.  Khusus  di Indonesia, maka falsafah Pancasila tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian arah pendidikan perguruan tinggi harus mengarah pada keutuhan dan menjaga kestabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asas sosiologis berperan memberikan dasar  untuk  menentukan  apa  saja  yang  akan  dipelajari.  Penenuan  apa  yang  akan dipelajari diperoleh melalui analisis kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek budaya (lokal wisdom), perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi.  Asas  organisatoris  berfungsi  memberikan  kerangka  muatan pembelajaran  itu  disusun.  Asas  ini  memberikan  dasar-dasar  dalam  bentuk bagaimana  pelajaran  itu  disusun.  Apakah  dari  yang  mudah  ke  yang  kompleks  atau yang sifatnya spesifik kepada yang sifatnya global atau juga dari yang sifatnya lokal kepada  yang  bersifat  internasional.  Selain  itu,  asas  organisatoris  ini  juga  sebagai dasar  bagaimana  penentuan  dan  urutan  mata  pelajaran.  Asas  psikologis  berperan memberikan berbagai prinsip-prinsip perkembangan psikologis anak didik. Prinsip- prinsip  perkembangan  peserta  didik  dilihat  dalam  berbagai  aspeknya.  Dengan demikian,  dapat  ditentukan  bagaimana  mengajarkan  bahan  pelajaran  agar  dapat dicerna dan dikuasai oleh anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya.
Secara  teoretis,  ada  beberapa  cara  untuk  mengimplimentasikan  pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi, diantaranya sebagai berikut:
1. Model  terintegrasi.  Pendidikan  antikorupsi  di  perguruan  tinggi  dapat diintegrasikan  dengan  matakuliah,  diintegrasikan  melalui  pembelajaran tematis,  diintegrasikan  melalui  pembiasaan,  dan  diintegrasikan  melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri. 15
2. Model  independen-otonom. 16 Dalam  model  ini,  pendidikan  antikorupsi dijadikan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.
3. Model  Suplemen. 17 Model  suplemen  ini  menjadikan  pendidikan  antikorupsi dilaksanakan  di  luar  jam  mata  kuliah.  Secara  teknis  pelaksanaan  ini  bisa
_____________
14 M.  Hanafi,  Pengembangan  Kurikulum    Perguruan  Tinggi  Agama  Islam, http://aptipi.or.id/storage/media/1.%20Materi%20Pengembangan%20Kurikulum.pdf, (Online), dikases pada tanggal 10 September 2020.
15 Rusdi  Hasan,  Penerapan  Pendidikan  Antikorupsi  di  Kampus  Sebagai  Bagian  Integral  dari Pendidikan  Karakter,  Edukasi  –  Jurnal  Pendidikan,  Vol.13,  No,2,  Juni  2015  (Online) http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143  diakses 14 Agustus 2019.
16 Siful  Arifin,  Model  Implementasi  Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi  Islam, Kariman,
Vol.
01, No. 01, Tahun 2015
(Online) http://ejournal.stit- alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46 diakses pada 14 Agustus 2019.
17 Siful  Arifin,  Model  Implementasi  Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi  Islam, Kariman,
Vol.
01, No. 01, Tahun 2015 (Online)
http://ejournal.stit- alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46 diakses pada 14 Agustus 2019.
dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu:  melalui  kegiatan  ekstrakurikuler  yang dikelola oleh kampus itu sendiri dan melalui kemitraan dengan lembaga lain yang konsen dengan pendidikan antikorupsi.
4. Model Kulturisasi / pembudayaan. 18 Dalam model ini, pendidikan antikorupsi merupakan  proses  holistik  yang  melibatkan  semua  komponen  perguruan tinggi.
Kurikulum  perguruan  tinggi  saat  ini  berbasis  kompetensi  dan  masih  tetap mengacu pada kerangka nasional Indonesia. Kurikulum KKNI merupakan kurikulum yang  mencoba  untuk  memadukan  antara  pengetahuan  dan  skill  kerja.  Hal  ini dilakukan  agar  lulusan  perguruan  tinggi  memiliki  keahlian  lain  selain  bidang  yang ditekuni  (prodinya).  Lulusan  dengan  pola  seperti  ini  akan  memiliki  sertifikat keahlian pendamping ijazah.
Kurikulum  KKNI  tersebut  berusaha  mengakomodir  perkembangan pengeahuan dan teknologi. Maka dari itu penenkanan utamanya adalah pada literasi. Muatan kurikulum tidak hanya melatih calon lulusan atau mahasiswa dengan literasi membaca  dan  menulis.  Berdasarkan  kebijakan  dari  Forum  Ekonomi  Dunia  (World Economic Forum) pada tahun 2015, ada enam jenis literasi, yaitu literasi baca tulis (literacy), literasi numerasi (numeracy), literasi saintifik (scientific literacy), literasi TIK  (ICT  Literacy),  literasi  finansial  (financial  literacy),  dan  literasi  budaya  & kewargaan (cultural & civic literacy).  Selanjutnya, ada tiga  jenis literasi baru yang harus  dikuasai  oleh  mahasiswa  pada  era  revolusi  industri  4.0,  yaitu  literasi  data, literasi digital, dan literasi manusia. 19
Dengan demikian pengembangan kurikulum perguruan tinggi tetap mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetap mengacu pada nilai-nilai karakter  yang  harus  ditanamkan  kepada  mahasiswa.  Perpaduan  antara  nilai-nilai karakter  positif  seperti  antikorupsi  dengan  berbagai  ilmu  pengetahuan,  diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki mental yang kuat, moral yang baik, serta skill yang memadai untuk dapat bersaing dengan dunia global.
2. Hasil Penelitian
- Respon  dosen  tentang  urgensi  pendidikan  anti  korupsi  kedalam kurikulum perguruan tinggi
Urgensi  pendidikan  antikorupsi  kedalam  kurikulum  perguruan  tinggi  Islam, khususnya PGMI ditanggapai beragam oleh Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry. Secara  persentase,  58%  dosen  Prodi  PGMI  FTK  UIN  Ar-Raniry  merespon  positif. Berkaitan  dengan  respon  negatif  terhadap  urgensi  pendidikan  antikorupsi  kedalam
_____________
18 Siful  Arifin,  Model  Implementasi  Pendidikan  Antikorupsi  di  Perguruan  Tinggi  Islam, Kariman, Vol. 01,
No. 01, Tahun 2015
(Online) http://ejournal.stit- alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46 diakses pada 14 Agustus 2019.
19 Helaluddin,  REDESAIN  KURIKULUM  PENDIDIKAN  TINGGI  ISLAM:  Strategi  dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0,  Jurnal MUDARRISUNA Vol. 8 No. 2 July-Desember 2018, hal. 263.

## PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN VOLUME 10 NO 2 2021 P-ISSN 2339-2495/ E-ISSN 2549-6611
kurikulum  perguruan  tinggi  Islam,  sebanyak  42%  dosen  PGMI  FTK  UIN  Ar-Raniry memberikan respon negatif.
Berdasarkan  analisis,  penyebab  dosen  Prodi  PGMI  FTK  UIN  Ar-Raniry merespon  negatif  terhadap  pendidikan  antikorupsi  kedalam  kurikulum  perguruan tinggi Islam adalah sebagai berikut.  Pendidikan anti korupsi belum masuk ke dalam kurikulum PGMI FTK UIN Ar-Raniry.  Pendidikan anti korupsi masih baru wacana akan  dimasukkan  ke  dalam  kurikulum.  Secara  keseluruhan  Dosen  PGMI  UIN  Ar- Raniry  menyatakan  bahwa  pendidikan  anti  korupsi  itu  penting.  Pendidikan antikorupsi  berkaitan  erat  dengan  pendidikan  karakter,  yakni  kejujuran.  Karakter kejujuran perlu dibentuk, apalagi bagi  calon  guru yang ada di Prodi PGMI. Bahkan ada juga yang  berpendapat, pendidikan antikorupsi tidak hanya di perguruan tinggi akan  tetapi  dimulai  dari  sejak  pendidikan  anak  usia  dini  atau  di  sekolah  tingkat dasar.  Hal  ini  dilakukan  karena  pendidikan  anti  korupsi  adalah  pembentukan karakter  dan  memerlukan  proses  yang  lama.  Jika  dimulai  sejak  perguruan  tinggi, maka akan sulit terbentuk karakter jujur tersebut.
Tanggapan positif dari dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry:
- Pendidikan  antikorupsi  merupakan  salah  cara  untuk  membentuk  karakter calon  guru. Mahasiswa PGMI adalah calon guru yang nantinya akan mengajar di tingkat sekolah dasar, baik itu di SD/MI.
- Perlu  pendidikan  antikorupsi  untuk  memberikan  pemahaman  lebih  jauh tentang  pendidikan  antikorupsi  dengan  tujuan  dapat  diimplementasikan secara nyata dengan baik.
Selain itu, alasan respon negatif dari dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry:
- Inti dari hal itu semua adalah karakter kejujuran. Pembentukan awal karakter lebih ke usia dini atau Sekolah Dasar, bukan bermula ketika perguruan tinggi. Jika  pencapaian  yg  diinginkan  untuk  tingkat  Perguruan  Tinggi,  maka  akan sulit  tercapai.  Pada  tingkat  perguruan  tinggi  bukan  tahap  pembentukan karakter lagi. Bisa saja diterapkan, akan tetapi sulit penerapannya.
- Perbuatan korupsi bukan karena tidak  ada ilmu tentang korupsi, banyak hal lain yang lebih menentukan penyebab terjadinya korupsi.
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  mayoritas  responden menyatakan  bahwa  pendidikan  antikorupsi  urgen  untuk  dimasukkan  dalam kurikulum  perguruan  tinggi,  khususnya  perguruan  tinggi  Islam.  Pendidikan antikorupsi menjadi atensi yang perlu diprioritaskan, mengingat kondisi masyarakat Indonesia  saat  ini  banyak  terjadi  tindakan  koruptif  yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintah.
Pentingnya  pendidikan  antikorupsi  masuk  dalam  kurikulum  juga  dinyatakan oleh  pakar  pendidikan  dari  Universitas  Ahmad  Dahlan  Yogyakarta,  Sumaryati.  Ia mengatakan  bahwa  pendidikan  antikorupsi  merupakan  salah  satu  upaya  bagi terwujudnya penguasaan pengetahuan yang benar, niat atau motivasi yang baik, dan
tindakan  yang  baik  dan  benar. 20 Selain  itu,  ia  juga  mengatakan  bahwa  melalui pendidikan  antikorupsi  akan  terlahir  generasi  yang  memiliki  kebiasaan  berpikir, berniat, dan bertindak yang selalu dibingkai  nilai kejujuran, generasi yang terampil membaca situasi sosial kemasyarakatan. 21
Kemenristekdikti  juga  memberikan  atensi  yang  luar  biasa  tentang pemberantasan  korupsi.  Dalam  kurun  waktu  2018  Kemenristek  dikti  sudah memberikan  ToT  (Training  of  Trainer)  Pendidikan  Antikorupsi  untuk  Perguruan Tinggi  kepada  dosen  atau  tenaga  pengajar  di  perguruan  tinggi.  Hal  ini  dilakukan dalam  rangka  lebih  memantapkan  kembali  para  dosen  Perguruan  Tinggi  di lingkungan  Kementerian  Ristekdikti  untuk  mengajarkan  nilai-nilai  integritas  dan anti-korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tingginya masing-masing. 22
Pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi  harus  melibatkan  banyak  pihak. Tindakan  korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  atau  extra  ordinary  crime.  Di tingkat  perguruan  tinggi  tidak  hanya  dosen  yang  berperan  dalam  pencegahan korupsi.  Namun,  mahasiswa  juga  harus  dilibatkan  dalam  proses  pencegahan. Mahasiswa  adalah  pewaris  pada  masa  mendatang.  Peran  aktif  mahasiswa  lebih difokuskan pada proses pencegahan dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat.  Mahasiswa  diharapkan  dapat  berperan  sebagai  agen  perubahan  dan motor  penggerak  gerakan  antikorupsi  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu  mahasiswa perlu dibekali ilmu tentang antikorupsi. 23
Pendidikan antikorupsi harus masuk ke kurikulum di semua jenjang. Jenjang pendidikan  usia  dini  merupakan  level  yang  tepat  untuk  mengajarkan  pendidikan antikorupsi.  Tentunya,  dalam  konteks  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan antikorupsi  bukanlah  untuk  memahami  dan  menghafal  hukum-hukum  tentang korupsi. Namun lebih kepada memberikan pemahaman dan pembiasaan untuk tidak mengambil  barang  dan  hak  orang  lain.  Jika  hal  tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan maka  sampai  dewasa  ia  akan  menyadari  bahwa  mengambil  barang  dan  hak  orang merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama dan negara. 24
_____________
20 Sumaryati,  Pendidikan  Antikorupsi  Harus  Masuk  Dalam  Kurikulum,  (online) https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/99856/pendidikan-antikorupsi-harus-masuk- dalam-kurikulum. Diakses pada tanggal 15 September 2020.
21 Sumaryati,  Pendidikan  Antikorupsi  Harus  Masuk  Dalam  Kurikulum,  (online) https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/99856/pendidikan-antikorupsi-harus-masuk- dalam-kurikulum. Diakses pada tanggal 15 September 2020.
22 Pendidikan  Antikorupsi  Masuk  Kurikulum  Pendidikan  Semua  Jenjang,  (Online) https://siedoo.com/berita-13644-pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-pendidikan-semua- jenjang/. Diakses pada tanggal 16 September 2020.
23 Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan
Tinggi, (Online) https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/perguruan-tinggi/pendidikan-antikorupsi-untuk- perguruan-tinggi , Diakses pada tanggal 14 September 2020.
24 Fauzi Ahmad Syawaluddin, Pendidikan Korupsi dari Dini hingga Perguruan Tinggi, (Online) https://geotimes.co.id/opini/pendidikan-antikorupsi-dari-dini-hingga-perguruan-tinggi/ Diakses pada tanggal 10 September 2020.

## PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN VOLUME 10 NO 2 2021 P-ISSN 2339-2495/ E-ISSN 2549-6611
Penegasan  pendidikan  antikorupsi  harus  masuk  dalam  kurikulum  juga dinyatakan  oleh  Ketua  DPR  RI,  Bambang  Soesatyo  (pada  waktu  itu).  Menurutnya pendidikan  antikorupsi  harus  masuk  pada  mata  pelajaran  tertentu  jika  di  sekolah, atau  mata  kuliah  tertentu  jika  di  perguruan  tinggi,  baik  itu  dalam  mata  pelajaran muatan lokal maupun ekstrakurikuler. 25
Komitmen  pemerintah  dalam  mencegah  dan  memberantas  korupsi  tidak hanya  sekedar  melakukan  ToT,  akan  tetapi  juga  membuat  komitmen  serius  antara lembaga  KPK  dengan  beberapa  kementerian,  yaitu  Kemendikbud,  Kemendagri, Kemenristekdikti, dan Kemenag pada tahun 2019. 26
Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya jika Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar- Raniry  memberikan  atensi  yang  tinggi  terhadap  pendidikan  antikorupsi  kedalam kurikulum  perguruan  tinggi  Islam.  Hal  ini  juga  sebagai  bentuk  dukungan  Dosen PGMI dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui sistem pendidikan di level perguruan tinggi.
- Pendapat  dominan  tentang  urgensi  pendidikan  anti  korupsi  dalam kurikulum perguruan tinggi
Berdasarkan data penelitian, sebanyak 58% dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry menyatakan  setuju  terhadap  dimasukkan  pendidikan  antikorupsi  ke  dalam kurikulum  perguruan  tinggi.  Pernyataan  setuju  tersebut  dibarengi  dengan  alasan bahwa  pendidikan  antikorupsi  merupakan  pembentukan  karakter  jujur.  Karakter jujur  diperlukan  oleh  pembelajar  dan  juga  guru  termasuk  juga  calon  guru.  Namun disisi yang lain, sebanyak 42% dari dosen PGMI UIN Ar-Raniry tidak setuju dengan masuknya pendidikan anti korupsi.
Persenatase  dominan  pendapat  positif  dosen  Prodi  PGMI  tersebut  memiliki landasan. Ini merupakan langkah yang tepat untuk membentuk karakter mahasiswa. Dalam  muatan  matakuliah  antikorupsi  yang  diajarkan  pada  mahasiswa  menuntut usaha  berpikir  kritis  terhadap  kondisi  serta  situasi  yang  ada  di  Indonesia.  Namun dalam pelaksanaannya, penanaman karakter jujur yang terhindar dari sifat koruptif masih  menemui  kendala.  Kendala  yang  dihadapi  sejauh  ini  adalah ketidakseimbangan  antara  teori  dan  praktek  di  lapangan  (masyarakat).  Hal  ini menjadi  sebuah  tantangan  tersendiri  untuk  meyakinkan  mahasiswa  bahwa  korupsi perlu dihindari.
Berdasarkan paparan data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang  dominan  tentang  urgensi  pendidikan  antikorupsi  kedalam  kurikulum perguruan  tinggi  Islam  adalah  pendapat  positif,  sebanyak  58%.  Responden _____________
25 Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk dalam Kurikulum, (Online)
https://mediaindonesia.com/read/detail/153412-pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-kurikulum. Diakses pada tanggal 14 September 2020.
26 Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum
2019, (Online),
https://news.detik.com/berita/d-4338580/pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-2019  Diakses pada tanggal 10 September 2020.
menyatakan  setuju  dengan  dimasukkannya  pendidikan  antikorupsi  kedalam kurikulum.  Di  sisi  yang  lain,  sebanyak  42%  dosen  memberikan  respon  negatif. Namun secara persentase, mayoritas responden menyatakan setuju.
- Solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi
Mayoritas dosen menyatakan setuju tentang pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum.  Responden  memberikan  beberapa  alternatif  model  kurikulum  sebagai solusi untuk memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum. Secara garis besar  model  untuk  pengintegrasian  pendidikan  antikorupsi  ke  dalam  kurikulum perguruan tinggi ada beberapa model. Berikut penjabarannya.
Model  kulturisasi  disarankan  oleh  responden  dengan  persentase  58%. Pembiasaan  untuk  tidak  melakukan  hal  tersebut.  Perlu  adanya  sinkronisasi  antara teri  dan  praktik.  Jika  hal  tersebut  sinkron,  maka  pendidikan  antikorupsi  dapat dijalankan.  Jika  praktek  korupsi  masih  ada  di  mana  mana  maka  apapun  jenis pendidikan anti korupsi tidak akan berhasil.
Alasan responden terhadap model tersebut adalah sebagai berikut:
- Penting untuk melakukan pembiasaan untuk tidak melakukan korupsi.
- Jika praktek korupsi masih ada di mana-mana maka apapun jenis pendidikan anti  korupsi  tidak  akan  berhasil.  Oleh  karena  itu  perlu  pembiasaan  dan pembudayaan.
- Pendidikan  antikorupsi  merupakan  sebuah  pembelajaran  yang  harus dibudayakan agar bisa mewujudkan karakter yang jujur.
- Perlu adanya pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Model  kulturisasi  atau  pembisaan  juga  menjadi  alternatif  model  kurikulum yang  baik.  Intinya  pendidikan  antikorupsi  dimasukkan  kedalam  kurikulum  dengan harapan  untuk  menanamkan  nilai,  bukan  hanya  memberikan  pengetahuan. Penanaman nilai tidak akan mudah terimplementasi begitu saja. Hal ini perlu proses dan  pembiasaan  serta  conoh  yang  benar.  Tidak  heran  jika  responden  ada  yang menyatakan  bahwa  kendala  dalam  mengimplementasikan  pendidikan  antikorupsi adalah  masyarakat  belum  sepenuhnya  memberikan  contoh  sikap  dan  perilaku  yang mencerminkan antikorupsi.
Selain  itu,  penanaman  karakter  anti  korupsi  kepada  mahasiswa  dapat dilakukan  dengan  pembiasaan  yang  dilakukan  di  iklim  kampus.  Nilai-nilai  korupsi harus terus ditanamkan agar mahasiswa juga memiliki kompetensi dalam melakukan pencegahan  pada  orang  lain  untuk   korupsi.   Tetapi  juga  melakukan  pencegahan pada  diri  sendiri  untuk  tidak  melakukan  korupsi.  Sebagai  salah  satu  contoh  nyata bagi  mahasiswa  adalah  mempersiapkan  diri  dengan  sebaik-baiknya  dalam menghadapi  ujian  semester.  Tidak  menyontek  saat  ujian,  atau  melakukan plagiarisme  lainnya. 27 Statemen  tersebut  merupakan  contoh  sederhana,  bahwa
_____________
27 Mahasiswa
dan pendidikan antikorupsi,
(Online),
https://www.ayosemarang.com/read/2019/08/28/42956/mahasiswa-dan-pendidikan-karakter- antikorupsi. Diakses pada 9 September 2020.

## PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN VOLUME 10 NO 2 2021 P-ISSN 2339-2495/ E-ISSN 2549-6611
banyak  cara  untuk  mengarahkan  mahasiswa  memahami  karakter  pendidikan antikorupsi dan terinternalisasi dalam dirinya.
Sebanyak 25% responden memilih model terintegrasi sebagai solusi untuk mengakomodir  pendidikan  antikorupsi  kedalam  kurikulum  perguruan  tinggi  Islam. Model  terintegrasi  bisa  dengan  mata  kuliah  lainnya.  Bisa  dimasukkan  sebagai  sub materi pada matakuliah pancasila. Selanjutnya, bisa juga diintegrasikan dengan mata kuliah agama karena Materi antikorupsi tidak terlalu banyak. Intinya terintegrasi ke dalam materi atau matakuliah agama atau pancasila. Namun penguatan pemahaman dosen  serta  keteladanan  yang  ditunjukkan  dosen  dalam  mengelola  perkuliahan secara benar, tepat, disiplin dan bertanggung jawab sangat diperlukan. Alasan yang diberikan oleh responden adalah sebagai berikut:
- Pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan sebagai sub materi pada matakuliah pancasila.  Selanjutnya,  bisa  juga  diintegrasikan  dengan  matakuliah  agama karena materi antikorupsi tidak terlalu banyak. Dengan kata lain, bahan kajian antikorupsi  tidak  luas  sehingga  bisa  diintegrasikan  dengan  matakuliah  yang lain.
- Pendidikan antikorupsi harus tertanam di setiap materi mata kuliah.
- Bisa dimasukkan sebagai sub materi pada mata kuliah lain.
- Bisa diintegrasikan dengan mata kuliah agama.
- Bahan kajian antikorupsi tidak luas sehingga bisa diintegrasikan dengan mata kuliah yang lain.
Menteri  Ristekdikti  periode  sebelumnya  pernah  menyatakan  bahwa pendidikan  antikorupsi  harus  masuk  ke  dalam  mata  kuliah  dasar  umum  (MKDU) yang  didalamnya  ada  muatan  pancasila  dan  kewarganegaraan.  Mata  kuliah  yang  di dalamnya  ada  materi  pancasila  dan  kewarganegaraan,  maka  akan  di-blend  dengan pendidikan antikorupsi. 28
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  model  terintegrasi dengan  mata  kuliah  lain,  khususnya  mata  kuliah  dasar  umum.  Mata  kuliah  MKDU memang  menjadi  opsi  yang  memungkinkan,  karena  pendidikan  antikorupsi konteksnya  adalah  keindonesiaan.  Maka  patut  kiranya,  adanya  integrasi  dengan materi-materi kenegaraan lainnya.
Selain MKDU, responden ada juga yang menyarankan untuk menginttegrasikan dengan mata kuliah keagamaan. Hal ini juga tidak bertentangan dengan  pendapat  kemenristekdikti  tersebut.  Mata  kuliah  keagamaan  lebih menitikberatkan materinya pada perilaku jujur dan keimanan kepada Tuhan. Ketika seseorang  telah  tertanam  iman  dalam  jiwanya  dan  juga  telah  dapat  bersikap  jujur, maka tindakan koruptif akan bisa dihindari.
Selanjutnya  yang  terakhir  adalah  model  independen  otonom.  Model  ini dipilih  responden  sebanyak  7%.  Adapun  alasan  mengapa  model  ini  dipilih  oleh _____________
28
Pendidikan
Antikorupsi Masuk Kurikulum
2019, (Online),
https://news.detik.com/berita/d-4338580/pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-2019  Diakses pada tanggal 10 September 2020.
responden  sebagai  solusi  untuk  mengakomodir  pendidikan  antikorupsi  kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam adalah sebagai berikut:
- Perlu adanya pengetahuan tentang pendidikan antikorupsi.
- Pendidikan antikorupsi yang berdiri sendiri lebih jelas arahnya.
- Banyak  hal  yang  perlu  dibahas  dan  ditekankan.  Karena  korupsi  tidak  hanya dilakukan  oleh  wakil  rakyat  atau  pejabat-pejabat.  Namun  guru  juga  bisa melakukan  hal  tersebut  tanpa  disadari.  Misalnya  terlambat  masuk  kelas. Dengan demikian pendidikan antikorupsi perlu menjadi perhatian khusus dan berdiri sendiri.

## C. Penutup
Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry memiliki atensi terhadap pendidikan antikorupsi  di  level  pendidikan  tinggi.  Responden  memberikan  respon  posiif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Khusus di PGMI FTK UIN Ar-Raniry, pendidikan antikorupsi masih menjadi wacana. Pendidikan  antikorupsi  belum  dimasukkan  ke  dalam  Kurikulum  Prodi.  Secara mayoritas  responden  menyatakan  setuju  atau  merespon  positif  bahwa  pendidikan antikorupsi itu urgen untuk dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hal  ini  diketahui  berdasarkan  data  angket  yang  didistribusikan  kepada  responden. Lebih dari 50% dosen prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry merespon positif. Responden memberikan  solusi  untuk  cara  memasukkan  pendidikan  antikorupsi  kedalam kurikulum  perguruan  tinggi.  Solusi  tersebut  adalah  dengan  menerapkan  model kurikulum terintegrasi dengan mata kuliah lain khususnya mata kuliah dasar umum (MKDU),  model  kulturisasi  atau  pembudayaan  (pembiasaan),  dan  model independen-otonom  yang  berdiri  sendiri  sebagai  mata  kuliah.  Responden menyarankan  ketiga  model  kurikulum  tersebut  untuk  mengakomodir  pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum PGMI.

## PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN VOLUME 10 NO 2 2021 P-ISSN 2339-2495/ E-ISSN 2549-6611

## DAFTAR PUSTAKA
Belferik Manullang, Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas Tahun 2045, Jurnal Pendidikan Karakter, No.1, 2013 (Online) https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283/1067 diakses pada 14 Agustus 2019.
Fitri Fauziah, Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur’an: Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online) http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf  diakses pada 15 Agustus 2019.
Hidayati, Pendidikan Antikorupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam (Online) http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Online) http://fip.um.ac.id/wp- content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf diakses pada 16 Agustus 2019.
M. Hanafi, Pengembangan Kurikulum  Perguruan Tinggi Agama Islam, http://aptipi.or.id/storage/media/1.%20Materi%20Pengembangan%20Kurikul um.pdf, (Online), dikases pada tanggal 10 September 2020.

## Mardia,  TATAKELOLA  KURIKULUM  PENDIDIKAN  TINGGI  ISLAM  (Studi
Perencanaan  Strategik  Jurusan  PAI  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  dan UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  ),  Conference  Proceeding,  Annual Inernational Conference on Islamic Studies (Online), diakses pada 11 September 2020.
Muhammad AR, Pendidikan di Alaf Baru, (Jogjakarta: Prisma Sophie, 2002).
Rusdi Hasan, Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter, Edukasi – Jurnal Pendidikan, Vol.13, No,2, Juni 2015 (Online) http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143 diakses 14 Agustus 2019.
Samsul Nizar, Pengantar Dasar- dasar Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) http://ejournal.stit-
alkarimiyyahal.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46 diakses pada 14 Agustus 2019.
Wagiran, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297916/lainlain/PENGEMBANGAN+KU RIKULUM+PENDIDIKAN+TINGGI.pdf, (Online) diakses pada tanggal 10 September 2020.