Vol. 2 No. 1 (2020) pp. 43-56 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Implementasi  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  untuk  Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo

## Farrah Syamala Rosyda
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia *email: farrah.rosyda@uin-suka.ac.id
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.651
Submitted: November 2019 Revised: Desember 2019 Accepted:Januari 2020

## ABSTRAK
Kata Kunci: Hak Pendidikan, Anak Pidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Hak  anak  salah  satunya  adalah  hak  pendidikan.  Hak  ini  tetap melekat  pada  anak  meskipun  anak  sedang  dihadapkan  dengan proses hukum atau pemidanaan dalam hal ini disebut anak pidana. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan di LPKA sebagai  upaya  pembinaan  dan  persiapan  masa  depan  bagi  anak pidana.  Tujuan  adanya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui penerapan hak pendidikan untuk anak pidana dilihat dari bentuk- bentuk  dan  prosesnya  di  Lembaga  Pemasyarakatan  khususnya  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kutoarjo.  Penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  terkait  implementasi  hak pendidikan untuk anak pidana di LPKA yang akan dipublikasikan ke  dalam  jurnal  ilmiah  nasional  dan  buku  ajar.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dengan  cara  observasi  dan  wawancara  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kutoarjo  sebagai  satu-satunya  lembaga pemasyarakatan  khusus  anak  yang  ada  di  Jawa  Tengah.  Data sekunder  didapatkan  dari  berbagai  peraturan  perundang- undangan  dan  bahan  pustaka  yang  terkait.  Data-data  yang diperoleh  selanjutnya  dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif untuk  menjawab  rumusan  masalah.  Hak  pendidikan  diberikan dalam  bentuk  pembinaan  kepribadian,  pembinaan  keterampilan dan  pendidikan  anak.  Berbagai  hak  pendidikan  diberikan  dengan kerjasama  berbagai  instansi  seperti  dinas  pendidikan,  dinas  sosial, kementerian  agama  dan  lain  sebagainya.  Proses  pemberian  hak
pendidikan  diberikan  pada  tahap  pembinaan  awal  di  LPKA Kutoarjo.
ABSTRACT
Keywords:
The Right Education, The Criminal Children, Special Building Institutions of Children One of the rights of children is the right to education. Even if the child is facing  a  legal  process  or  punishment,  this  right  still  belongs  to  the  child and  is  called  a  criminal  child.  Education  is  also  a  form  of  coaching  at LPKA  to  develop  and  prepare  for  the  future  of  criminal  children.  The purpose of this research is to determine the implementation of the right to education  for  criminal  children  seen  from  the  forms  and  processes  in  the Correctional Institution, especially in the Kutoarjo Child Special Guidance Institute. This research is expected to contribute to implementing the right to  education  for  criminal  children  in  LPKA,  published  in  national scientific  journals  and  textbooks.  This  study  uses  empirical  normative research  methods,  namely  using  primary  data  and  secondary  data.
Primary  data  was  obtained  through  observation  and  interviews  at  the Kutoarjo  Child  Special  Guidance  Institute  as  the  only  special  child correctional  institution  in  Central  Java.  Secondary  data  is  obtained  from various  laws  and  regulations  and  related  library  materials.  The  data obtained  were  then  analyzed  using  qualitative  methods  to  answer  the formulation of the problem. The right to education is given in personality development,  skills  development  and  children's  education.  Various educational rights are granted in collaboration with various agencies such as the education office, social service, ministry of religion, etc. The process of granting education rights is given at the initial coaching stage at LPKA Kutoarjo.

## 1. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  aset  generasi  mendatang  yang  sangat  berharga  dan dapat  dikatakan  bahwa  baik  buruknya  hari  depan  sebuah  bangsa  ditentukan oleh  tangan-tangan  pengembannya (Tatik  Mei  Widari,  2012) .  Anak  sebagai sumber  daya  manusia  dan  merupakan  generasi  penerus  bangsa  selayaknya mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah,  dalam  rangka  pemenuhan pendidikan  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan berkarakter.  Berkaitan  dengan  pemenuhan  hak  mendapatkan  pendidikan  dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Hal tersebut tidak hilang meskipun seorang anak dihadapkan dengan hukum atau yang biasa disebut dengan anak pidana.
Anak  yang  berada  di  lembaga  pemasyarakat  akan  berada  dalam lingkungan  pengaruh  serta  perilaku  orang-orang  yang  ada  dalam  lembaga pemasyarakatan  tersebut.  Umumnya  orang  yang  berada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  tutur  katanya  kasar,  hidupnya  keras,  dan  seringkali
Vol. 2 No. 1 (2020)
mengabaikan  etika  dan  budaya  serta  tata  pergaulan  yang  baik.  Anak  ketika masuk dalam proses pemidanaan tentu akan memasuki suatu lingkungan yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya (orang tua) (Tatilu, 2015).
Pendidikan  merupakan  syarat  pembinaan  sebagai  upaya  pemberian pembelajaraan  dan  persiapan  untuk  masa  depan  narapidana  khususnya  anak pidana. Hal tersebut dijelaskan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berupaya  memberikan  jaminan  bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh haknya atas pendidikan. Kemudian pada  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya.  Undang-undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan Pasal 22 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Pasal  1    ayat    (3),  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  85  berdasarkan  Bab III  huruf  G  tentang  Tugas  dan  Wewenang  Kementerian  Pendidikan  Nasional Lampiran  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Umum Penanganan  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum,  Kemudian  didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 60  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya (Hartono, 2019) .
Peraturan  diatas  hanyalah  sebuah  aturan  jika  tidak  diaplikasikan  di lembaga  pembinaan  khusus  anak  (LPKA).  Namun  hal  tersebut  menimbulkan dinamika dan permasalahan mengingat banyaknya anak dari berbagai usia dan latar  belakang  pendidikan  yang  masuk  dalam  LPKA.  Berdasarkan permasalahan  tersebut,  perlu  adanya  penelitian  mengenai  penerapan  hak pendidikan  sebagai  solusi  penerapan  hak  pendidikan  yang  sesuai  dengan kebutuhan anak pidana dan kondisi sarana prasarana di LPKA.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif  empiris  yang menggabungkan dua data yaitu data primer yang berupa wawancara dan data sekunder  berupa  data-  data  pustaka.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan.  Pendekatan  perundang-undangan (statute  approach)
yaitu  pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi.  Penelitian  ini menelaah  peraturan  perundang-undang  mengenai  pembinaan  narapidana (anak  pidana)  melalui  pendidikan  dan  sejauh  mana  penerapan  peraturan tersebut  di  lembaga  pembinaan  khusus  anak.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kutoarjo.  Lembaga  pembinaan  ini merupakan  lembaga  pembinaan  khusus  anak  satu-satunya  di  Provinsi  Jawa Tengah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hak-Hak Anak

## Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  berasal  dari  bahasa  perancis  yaitu Droits  L’Homme yang  mempunyai  arti  hak-  hak  manusia,  sedangkan  dalam  bahasa  inggris adalah Human  Rights dan  Bahasa  Belanda  adalah Menselijke  Rechten. Terdapat dua pengertian dasar dari hak asasi manusia, yaitu hak alamiah manusia yang dimiliki sejak manusia lahir yang bersumber dari moral manusia dan hak-hak manusia yang berdasarkan aturan hukum (Ni Ketut Sri Utari, 2016).
Berdasarkan  UU  No.  39  Tahun  1999  tentag  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  1 ayat (1), pengertian Hak asasi manusia adalah:
“Seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  Pemerintah, dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia”.
Menurut  Osita  Oze,  Hak  asasi  manusia  adalah  tuntutan  individu  atau kelompok kepada masyarakat atau negara. Tututan tersebut ada yang dijamin serta  dilindungi  oleh  hukum  namun  ada  juga  yang  menjadi  harapan  dimasa depan (Halili, 2015) . Pengertian tersebut menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya hak  asasi  manusia  dilindungi  sepenuhnya  oleh  negara,  namun  terdapat  yang perlu  diperjuangkan  oleh  individu  atau  kelompok  tersebut.  Terdapat  2  (dua) unsur utama dalam pengertian hak asasi manusia yaitu:
1. Hak tersebut ada sebelum adanya ketetapan dari negara
2. Hak  tersebut  bersifat  universal  tanpa  melihat  asal  usul,  warna  kulit,  latar belakang dan lain sebagainya.
Vol. 2 No. 1 (2020)
Bentuk-bentuk  hak  asasi  manusia  berdasarkan  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:
a. Hak untuk hidup
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
c. Hak mengembangkan diri
d. Hak memperoleh keadilan
e. Hak atas kebebasan pribadi
f. Hak atas rasa aman
g. Hak atas kesejahteraan
h. Hak turut serta dalam pemerintahan
i. Hak wanita
j. Hak anak

## Pengertian Hak Anak
Berbicara tentang masalah anak, tentunya membahas mengenai hak dan kewajiban anak. Di Indonesia, pengatuan mengenai hak anak diatur dalam UU No  39  Tahun  1999,  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.  Pengertian  hak  anak  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  tercantum  dalam Pasal  52  menjelaskan  bahwa  hak  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia  yang  diakui  dan  dilindungi  hukum  sejak  anak  tersebut  dalam kandungan.  Hak  anak  menurut  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perindungan Anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dijamin,  dilindungi,  dan dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara.  Hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 kategori menurut konvensi  hak anak  hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan dan hak untuk partisipasi (Setya Wahyudi, 2011) .

## Hak Pendidikan
Hak yang dimiliki oleh anak salah satunya adalah hak pendidikan. UUD 1945  mengatur  mengenai  hak  pendidikan  didalam  Pasal  31  yang  menjelaskan bahwa  hak  setiap  warga  negara  adalah  mendapatkan  pendidikan  dan  wajib menjalani pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain dalam UUD 1945, hak pendidikan juga diatur dalam deklarasi  hak anak dalam asas. Hak pendidikan dalam deklarasi hak anak dijelaskan bahwa pendidikan anak harus  diperhatikan  muai  dari  orang  tua  sampai  pihak  yang  terkait  dalam  hal
ini  pemerintah  agar  hak  pendidikan  tersebut  dapat  terpenuhi (Wagiati Soetodjo, 2010) .
Pasal  60  UU  no  39  tahun  1999  Berdasarkan  konvensi  hak  anak,  hak pendidikan masuk dalam kategori hak untuk tumbuh kembang. Pada dasarnya hak  untuk  tumbuh  kembang  adalah  mendapatkan  hak  pendidikan  dalam segala  bentuk  pendidikan  dan  taraf  hidup  anak  untuk  pengembangan  fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Pendidikan menjadi salah satu upaya untuk  membimbing  ke  arah  tujuan  yang  tinggi.  Tujuan  itu  dapat  tercapai dengan  pendidikan  yang  baik (Syaiful  Sagala,  2003). Tujuan  yang  dimaksud bisa  bermacam-macam,  salah  satunya  adalah  masa  depan  yang  lebih  baik. Pendidikan  berisi  pengertian  yang  luas,  yaitu  terdiri  dari  pendidikan, pengajaran  dan  pelatihan.  Meskipun  bagi  orang  awam  ketiganya  dianggap sama artinya, tapi ketiganya memiliki arti yang berbeda. Ketiga istilah tersebut akan lebih jelas jika kita lihat dalam konteks kata kerjanya, yaitu dalam bentuk mendidik, mengajar, dan melatih (Sofi Artnisa Siddiq, 2015) .

## 3.2 Anak Pidana / Narapidana anak

## Pengertian Anak Pidana
Tidak  sedikit  anak  harus  berhadapan  dengan  hukum  sejak  usia  yang sangat dini karena melakukan tindak pidana dengan berbagai alasan, dan tidak sedikit  juga  anak  yang  harus  berakhir  memprihatinkan,  menghabiskan  masa hidupnya di balik tembok penjara, terenggut dari keluarga dan lingkungannya (Septianita,  2018) .  Anak-  anak  yang  melanggar  norma  yang  hidup  dalam masyarakat  dan  melakukan  tindak  pidana  dikatakan  sebagai  anak  nakal.  Bagi anak-anak  nakal  tersebut  bisa  dijatuhkan  hukuman  atau  sanksi  berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana (Alden  Juniedy  Simanjuntak  et  al.,  2013). Walaupun  demikian  hukum harus  tetap  ditegakkan,  meskipun  anak  yang  melakukan  tindak  pidana mendapat  perlindungan  hukum  oleh  undang-undang  tidak  serta  merta  luput dari sanksi (Hasibuan et al., 2016) . Sanksi pidana diadakan untuk memberikan efek  jera  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  agar  mempertanggungjawabkan akibat  dari  hasil  tidakannya  dan  tidak  mengulangi  tindakan  tersebut  lagi  di kemudian hari (Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho, 2018).
Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No.  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,
Vol. 2 No. 1 (2020)
menjelaskan  bahwa  Anak  Pidana,  adalah  anak  berdasarkan  putusan pengadilan  menjalani  pidana  di  Lapas  Anak  paling  lama  sampai  berumur  18 (delapan belas) tahun (Maidin Gultom, 2008) .
Berdasarkan  Pasal  18  ayat  (2)  ,  anak  pidana  ditempatkan  di  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  Anak.  Pendaftaran  anak  pidana  dilakukan  melalui pencatatan berupa putusan pengadilan, jati diri, barang dan uang yang dibawa, pemeriksaan  kesehatan,  pembuatan  pasfoto,  pengambilan  sidik  jari  serta pembuatan  berita  acara  serah  terima  anak  pidana  lihat  Pasal  19  Undang- undang  No  12  Tahun  1995.  Namun  terdapat  pembaharuan  peraturan perundang-  undangan  yang  khusus  menjelaskan  mengenai  sistem  peradilan pidana anak bahwa, anak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak  Pasal  85  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012.

## Hak Anak Pidana
Hak-hak  anak  pidana  diatur  dalam  Pasal  3  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:
1. Diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
16. Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Selain  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  hak-hak  narapidana  anak/anak  pidana  yang  tetap  dilindungi  dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak pidana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  sebagai berikut:
1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan  perawatan,  baik  perawatan  rohani  maupun  perawatan jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima  kunjungan  keluarga,  penasehat  hukum,  atau  orang  tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti  mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
12. Mendapatkan  hak-hak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan yang berlaku.
Berdasarkan  peraturan-peraturan diatas, anak pidana masih mempunyai  hak-hak  yang  harus  dipenuhi  meskipun  sedang  menjalani hukumannya.  Hak-hak  yang  masih  dimiliki  salah  satunya  adalah  hak pendidikan.  Dari  perspektif  hak  asasi  manusia  (HAM),  pelaksanaan pendidikan  anak  termasuk  bagi  anak  didik  pemasyarakatan  di  LPKA  secara ideal bersifat non diskriminasi (Budijanto, 2013) .

## 3.3 Lembaga Pembinaan Khusus Anak

## Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Tempat  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan berdasarkan  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  berada  di
Vol. 2 No. 1 (2020)
Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS).  Pada  Tahun  2012  terdapat  aturan  yang memisahkan  tempat  pembinaan  untuk  anak  didik  pemasyarakatan  yaitu  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  atau  di  Lembaga  Penempatan  Anak Sementara  lihat  Pasal  85  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Perbedaan  antara  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  dengan  Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  adalah,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak merupakan  tempat  anak  menjalani  pidananya  sedangkan  Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  merupakan  tempat  anak  saat  proses  peradilan berlangsung Pasal  1  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Di  Indonesia  belum  setiap  daerah  mempunyai  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Menteri Hukum dan HAM, di Indonesia baru memiliki 33 LPKA . Di Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki satu LPKA yaitu LPKA Kutoarjo.
1. Bentuk  Pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Pasal  5 UU  No.  12  Tahun  1995  menjelaskan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  harus sesuai dengan asas sebagai berikut :
a. Pengayoman
b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. pendidikan;
d. pembimbingan;
e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang- orang tertentu.
2. LPKA merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan, sehingga LPKA juga tunduk  terhadap  UU  No.  12  Tahun  1995  sebagai  aturan  yang  menjelaskan mengenai  pemasyarakatan.  Selain  peraturan  tersebut,  terdapat  peraturan yang lebih detail menjelaskan mengenai bentuk pembinaan didalam LPKA, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:
“(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. LPKA  wajib  menyelenggarakan  pendidikan,  pelatihan  keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan  peraturan perundangundangan.
Penjelasan  yang  lebih  rinci  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  15  Tahun  2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum bab  III,  yaitu  penyelenggaraan  proses  pendidikan  dilakukan  berdasarkan proses  dan  tahap  pembinaan  pemasyarakatan.  Pelaksanaan  proses  dan  tahap pembinaan  meliputi  tahap  admisi-  orientasi  dan  pembinaan  pendahuluan, tahap  pembinaan  lanjutan,  tahap  asimilasi  dan  tahap  integrasi.  LPKA  wajib menyelenggarakan pendidikan wajib sembilan tahun.
Pembinaan  terdapat  3  (tiga)  jenis  pembinaan  yaitu,  pembinaan  mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan (Hizkia Brayen Lumowa, 2017) . Berdasarkan  Pedoman  perlakukan  anak  di  LPKA,  terdapat  tiga  jenis pembinaan yaitu:
1. Pembinaan  kepribadian  Pembinaan  ini  terdiri  dari  pembinaan  kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa  dan bernegara serta kegiatan lainnya.
2. Pembinaan keterampilan pembinaan keterampilan  terdiri dari kegiatan pembinaan  pertanian,  peternakan,  pertukangan,  kesenian  danteknologi informasi serta kegiatan lainnya.
3. Pendidikan anak
Pendidikan anak terdiri  dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal berupa wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sedangkan pendidikan non formal  mencangkup  kejar  paket  seperti  kejar  paket  A  setara  dengan  SD, kejar  paket  B  setara  SMP,  dan  kejar  paket  C  setara  dengan  SMA. Berdasarkan  UU  No.  20  Tahun  2003,  pendidikan  formal  yaitu  jenjang pendidikan  dasar,  menengah  dan  tinggi;  pendidikan  informal  dan nonformal.

## 3.4 Implementasi Hak Pendidikan di LPKA Kutoarjo
Hak  pendidikan  untuk  anak  pidana  dalam  LPKA  masuk  dalam  proses pembinaan. Berdasarkan pedoman, terdapat tiga jenis pembinaan yaitu:
1. Pembinaan  kepribadian  Pembinaan  ini  terdiri  dari  pembinaan  kerohanian, kesadara  hukum,  jasmani,  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  serta kegiatan lainnya.
Vol. 2 No. 1 (2020)
2. Pembinaan  keterampilan  pembinaan  keterampilan  terdiri  dari  kegiatan pembinaan  pertanian,  peternakan,  pertukangan,  kesenian  dan  teknologi informasi serta kegiatan lainnya.
3. Pendidikan anak
Pendidikan anak terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal berupa wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sedangkan pendidikan non formal  mencangkup  kejar  paket  seperti  kejar  paket  A  setara  dengan  SD, kejar paket B setara SMP, dan kejar paket C setara dengan SMA.
Pada  LPKA Klas  1  Kutoarjo,  pembinaannya  berupa,  Pembinaan kepribadian Pembinaan kepribadian  di  LPKA  Klas  1  Kutoarjo  berupa, pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  kerohanian,  kesadaran hukum.  Pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  dilakukan  untuk membentuk  karakter  bela  negara.  Pembinaan  ini  dilakukan  dengan mengundang Komando Rayon Militer (Koramil) 05 Kutoarjo. Selain pelatihan, pembentukan  karakter  bela  negara  diwujudkan  dengan  rutin  diadakannya upacara  peringatan  hari-hari  nasional  seperti  hari  kesadaran  nasional,  sebagai berikut :
1. Kegiatan  pembinaan  kerohanian  berupa  pengajian,  peringatan  hari  besar keagamaan, belajar musik hadroh. Pengajian dilakukan rutin yang diadakan melalui kerjasama dengan kementerian agama Kabupaten Purworejo.
2. Pembinaan keterampilan di LPKA Klas 1 Kutoarjo, pembinaan ini termasuk dalam  pembinaan  kemandirian.  Pembinaan  keterampilan  diisi  dengan pembuatan  kerajinan  tangan  boneka  pemasyarakatan,  gantungan  kunci, tempat  tisu,  tempat  pensil  dan  tas.  Selain  kerajinan  tangan,  terdapat pembinaan  lainnya  dibidang  pertanian  dan  perikanan.  Pembinaan  ini dilakukan  melalui  kerjasama  dengan  Dinas  pertanian,  kelautan  dan perikanan  Kabupaten  Purworejo.  Bentuk  kerjasama  antara  lain  dengan diadakannya  pelatihan  tentang  budidaya  air  tawar  dan  pembuatan  pakan pelet.
3. Pendidikan anak
Pendidikan anak di LPKA Klas 1 Kutoarjo menggunakan pendidikan non  formil  berupa  kejar  paket  melalui  kerjasama  dengan  Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat  (PKBM)  Tunas  Mekar  dibawah  pengawasan  Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Purworejo. PKBM ini mempunyai izin operasional SK No. 421.9/4449/2018, Akta Notaris No. 1 Tahun 2011. PKBM ini terdiri dari:
a. Kejar Paket A setara SD/MI
b. Kejar Paket B setara SMP/MTs
c. Kejar Paket C setara SMA/MA
Pembinaan tersebut diatas dilaksanakan mulai tahap pembinaan dimulai yaitu  tahap  pembinaan  awal  setelah  anak  pidana  selesai  melakukan  registrasi dan  serangkaian  proses  pada  tahap  pembinaan  awal.  Pembinaan  anak  pidana di LPKA terbagi menjadi tiga tahapan yaitu :
1. Tahap Pembinaan Awal
Tahap  ini  dilakukan  saat  masuk  di  LPKA  sampai  1/3  masa  pidana. Pada  tahap  ini  dilakukan  registrasi  seperti  penerimaan,  pendaftaran  dan penempatan  serta  pengenalan  lingkungan.  Langkah-langkahnya  sebagai berikut:
a. Penelitian Kemasyarakatan dan Asesmen
b. Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)
c. Perencanaan Program
d. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
e. Pelaksanaan Program Pembinaan
f. Pengasuh Pemasyarakatan
g. Pelaporan Pelaksanaan Program pembinaan
h. Pengawasan program pembinaan anak
2. Tahap  Pembinaan  Lanjutan  Tahap  ini  mulai  dilakukan  pembauran  yang biasa disebut dengan   asimilasi.  Asimilasi  dilakukan  mulai  dari  1/3 sampai  ½  masa  pidana.  Asimilasi  ada  2  (dua)  yaitu  asimilasi  dalam  dan asimilasi  luar.  Asimilasi  dalam  adalah  kegiatan  pembauran  anak  pidana dengan  masyarakat  luar  yang  dilakukan  di  dalam  LKPA,  sedangkan asimilasi luar adalah kegiatan pembauran anak pidana dengan masyarakat luar yang dilakukan di luar LPKA. Asimilasi ini dilakukan 3 jam perhari.
3. Tahap Pembinaan Akhir
Tahap  ini  adalah  tahap  penyerahan  anak  pidana  ke  Bapas.  Hal  ini dilakukan  pada  ½  sampai  akhir  masa  pidana.  Pembinaan  anak  pidana dilanjutkan  oleh  Bapas.  Dari  tahapan  tersebut,  proses  pemberian  hak pendidikan anak pidana atau pemberian pembinaan diberikan pada tahap awal setelah menyelesaikan beberapa proses pendataan atau dapat disebut dengan registrasi.
Vol. 2 No. 1 (2020)

## 4. KESIMPULAN
Hak pendidikan untuk anak pidana di LPKA Kutoarjo diterapkan dalam tahapan pembinaan awal. Setelah dilakukan pendaftaran dan mengetahui asal usul anak pidana maka dapat diberikan hak pendidikan. bentuk pemberian hak pendidikan  untuk  anak  pidana  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  Pembinaan kepribadian  berupa,  pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  seperti peringatan  hari-hari  besar  nasional,  kerohanian  seperti  pengajian,  kesadaran hukum seperti anti narkoba; Pembinaan keterampilan diisi dengan pembuatan kerajinan tangan, pertanian dan perikanan seperti beternak ikan lele. Dan yang terakhir adalah pendidikan anak yaitu pendidikan formal yaitu kejar paket A, B, dan C.
Proses pemberian hak pendidikan sesuai dengan pedoman pemberlakukan  anak  di  LPKA.  Hak  pendidikan  diberikan  pada  tahap pembinaan awal setelah pendaftaran. Hak pendidikan merupakan bagian dari pembinaan. Jika hak pendidikan  diberikan secepat mungkin maka pembinaan lebih  cepat  dilaksanakan  dan  tujuan  pemasyarakatan  akan  lebih  cepat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Alden Juniedy Simanjuntak, Anyang, T., & Simamora, S. (2013). Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Menjalani  Pidana  Penjara  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  IIB  Pontianak. Jurnal  Nestor  Magister  Hukum , 2 (2).
Budijanto,  O.  W.  (2013).  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Bagi  Anak  Didik Pemasyarakatan  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak. Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 7 (1), 62–73.
Gandhung  Wahyu  Febrianto  Nugroho.  (2018).  Perlindungan  Hak-Hak  Anak Dalam  Proses  Pembinaan  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I Kutoarjo. Recidive , 7 (3), 262–274.
Halili.  (2015). Hak  Asasi  Manusia:  Dari  Teori  ke  Pedagogi,  Universitas  Negeri Yogyakarta .
Hartono. (2019). Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum , 11 (1), 74–96.
Hasibuan,  K.  A.,  Marlina,  Putra,  M.  E.,  &  Ikhsan,  E.  (2016).  Perlindungan Hukum  Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  (Studi  Putusan  Pengadilan Negeri  Medan  Nomor:  27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn). USU  Law  Journal , 4 (2), 177–191.
Vol. 2 No. 1 (2020)
Hizkia  Brayen  Lumowa.  (2017).  Hak  Pendidikan  Anak  Narapidana  Ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.
Jurnal Lex Privatum , V (1), 137–145.
Maidin  Gultom.  (2008). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem Peradilan Anak di Indonesia . PT. Rafika Aditama.
Ni  Ketut  Sri  Utari,    dkk.  (2016). Buku  Ajar  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Fakultas Hukum Universitas Udayana .
Septianita,  H.  (2018).  Keadilan  Restoratif  Dalam  Putusan  Pidana  Anak. Jurnal Yudisia , 11 (2), 193–208. https://doi.org/10.1111/1467-9604.00254
Setya  Wahyudi.  (2011). Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaharuan  Sistem Peradilan Pidana Anaka di Indonesia . Genta Publishing.
Sofi  Artnisa  Siddiq.  (2015).  Pemenuhan  Hak  Narapidana  Anak  dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. Jurnal Pandecta , 10 (1).
Syaiful  Sagala.  (2003). Konsep  dan  Makna  Pembelajaran  untuk  Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar . Alfabeta.
Tatik  Mei  Widari.  (2012).  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Didik Pemasyarakatan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak. DIH,  Jurnal  Ilmu Hukum , 8 (15), 28–27.
Tatilu, S. S. (2015). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Dalam Masa Pemidanaan Anak. Lex Administratum , III (2), 57–62.
Wagiati Soetodjo. (2010). Hukum Pidana Anak . Refika Aditama.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License