Implementasi Pengelolaan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

## Lili Masmuji
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: The  purpose  of  this  article  is  to  describe  and  analyze  the  Advertising  Tax Management  Implementation  in  increasing  local  income  as  well  as  to  determine  its contribution to local revenue in Bontang city. The research finding concludes that the management of advertisement tax in Bontang is not running optimal. It is due to lack of achievement of targets. Within the last 5 years of the advertisement tax revenues did  not  always  hit  the  target,  so  that  its  contribution  to  local  revenue  is  relatively small. In fact, from advertisement tax promises to add other sources of income and a greater  contribution  has  yet  to  be  able  to  increase  the  revenue  from  advertisement tax. Advertisement tax revenue in Bontang caused by various factors:  Less effective in socializing  the  taxpayer  regarding  local  regulation  No.  02  Year  2011  regarding advertisement tax levies, and weak legal sanctions against the tax subject, so much the subject of taxes easily avoid taxation.
Keywords: Advertisment tax, Local revenue, Implementation
Abstrak: Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  menggambarkan  dan menganalsis implementasi pengelolaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapat asli  daerah  Kota  Bontang.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  pajak reklame  di  Kota  Bontang  belum  berjalan  optimal.  Hal  itu  disebabkan  oleh  kurangnya pencapaian  target.  Dalam  5  tahun  terakhir  kontribusi  pajak  reklame  relatif  rendah. Kurangnya pemasukan daerah yang berasal dari pajak reklame dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pembayar pajak terkait UU No. 12 Tahun 2011 dan lemahnya sanksi atas wajib pajak yang tidak membayark kewajibannya.
Kata Kunci: Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Implementasi

## Pendahuluan
Dalam  rangka  percepatan  pembangunan,  maka  reformasi  birokrasi  memang sangat  diperlukan,  baik  secara  kelembagaan  maupun  secara  individual.  Secara kelembagaan  dapat  dilakukan  melalui  pembuatan  keputusan,  struktur,  dan prosedur  kerja.  Sedangkan  secara  individual  dapat  dilakukan  melalui  membinaan moral,  sikap  dan  perilaku,  dan  budaya  kerja.  Keduanya  dilakukan  secara  sinergi sehingga hasil pembangunan ada kecenderungan dapat membawa perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berbicara  tentang  pembangunan  tentunya  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab  sepenuhnya  oleh  pemerintah,  tetapi  perlu  melibatkan  dan  dukungan masyarakat.  Terutama  bagi  Negara  berkembang  seperti  (Indonesia)  masih  belum mampu  hanya  mengandalkan  pemerintah  tetapi  diperlukan  keterlibatan  dan dukungan  masyarakat.  Sebagaimana  yang  dikemu-kakan  oleh  Siagian  (1998  :  22) bahwa  :  “tugas  pembangunan  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  bersama
suatu  bangsa,  tugas  tersebut  tidak  memung  kinkan  diserahkan  sepenuhnya  pada pemerin  tah  saja,  tetapi  dalam  proses  pembangunan  memerlukan  kerjasama  dan partisipsi masyarakat”
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  memperli  hatkan  bahwa  mekanisme pembangunan  merupakan  perpaduan  yang  melibatkan  kehen-dak  pemerintah  dan partisipasi  masyarakat.  Adapun  tema  sentral  konsep  pembangunan  berbasis partisipasi masyarakat merupakan esensi otonomi daerah. Otonomi yang diberikan pada  daerah  kota  dan  kabupaten  berdasarkan  pada  azas  desentralisasi  dalam bentuk otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Tujuannya adalah upaya  sistematis  dan  terpadu  untuk  meningkatkan  taraf  hidup,  kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadil-an, sambil tetap menjaga keserasian  relasi  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah.  Meskipun  kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan yang mendasar khususnya memangkas kekuasaan  pusat  dan  memberi  ruang  politik  yang  sangat  besar  bagi  daerah terutama  ke  kabupaten/kota  dan  selain  itu  membawa  pergeseran  orientasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dari ketergantungan pada pemerintah pusat  bergeser  kepada  kemandirian  pemerintah  daerah  itu  sendiri  dalam membangun daerah  menuju  kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  perubahan  tersebut belum  sepenuhnya  dapat  dinikmati  oleh  lapisan  masyarakat  di  daerah.  Realita menunjukkan  bahwa  pemberian  otonomi  daerah  telah  membawa  konsekuensi terhadap  pengalihan  kekuasaan  ke  daerah-daerah,  antara  lain;  (a)  pengalihan kekuasaan  ke  daerah  dapat  berakibat  pada  kebangkitan  kembali  aristokrasi  atau feodalisme  lokal  dengan  segala  akibatnya,  (b)  membuka  ruang  bagi  kebangkitan politik  komunal  yang  sangat  rawan  terhadap  terjadinya  konflik  horizontal  maupun terjadinya  politik  diskriminasi  dan  penin  dasan  atas  etnik  dan  kelompok  minoritas, (c)  akan  berakibat  pada  pengalihan  otoritarianisme  negara  dari  pusat  (Jakarta)  ke daerah-daerah,  (d)  daerah-daerah  yang  memiliki  keterbatasan  pengalaman  dalam mengelola birokrasi pelayanan akan beresi-ko pada terjadinya inefisiensi dan inefek- tivitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik,  serta  (e) keterbatasan  sarana  dan  prasarana  komunikasi  dan  transportasi  akan  berimplikasi pada sektor pelayanan publik dan persoalan pemerataan di daerah-daerah (Lay dkk, 2002:3).
Berdasarkan pemikiran di atas dengan jelas bahwa kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang berlaku sekarang ini telah menimbulkan koseskuensi logis, yaitu disatu sisi dapat menumbuhkan kemandirian untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya    sendiri,  dan  disisi  lain  dapat  mempercepat  pembangunan  daerah. Meskipun  hasil  pembangunan  di  era  oronomi  belum  dapat  dinikmati  oleh  seluruh lapisan  masyarakat  (belum  optimal)  tetapi  secara  empirick  stelah  menunjukkan perubahan cukup berarti bagi sebagian besar masyarakat. Kurang optimalnya hasil pembangunan  di  Indonesia  di  ero  otonomi  daerah  disinyalir  sebagai  akibat,  dari otonomi  yang  dipaksakan    dan  juga  karena  ketidakmampun  daerah  dalam  menge lola  sumber  daya  yang  dimiliki.  Hal  tersebut  didukung  oleh  hasil  analisis  yang disampaikan  Utomo  (2006  : 216) bahwa  terdapat  124  daerah  kota/kabupaten yang dimekarkan bermasalah.
Berkenaan dengan pemikiran di atas maka cukup beralasan jika Presiden Repu- blik  Indonesia  (Soesilo  Bambang  Yudhoyono)  dalam  pidatonya  telah  menang- guhkan  bagi  daerah  Kabupaten/Kota/  Provinsi  yang  ingin  melakukan  pemekaran.. Dengan  pemikiran  presiden  Soesilo  Bambang  Yudhoyono,  cukup  beralasan  jika pemekaran daerah ditangguh kan untuk sementara (remunerasi), terkecuali daerah telah  mempunyai  kesiapan  yang  matang,  baik  sumber  daya  manusia  maupun sumber keuanagan. Karena tidaklah mungkin daerah dapat mengurus dan mengatur rumah  tangganya  sendiri,  tanpa  memiliki  sumber  daya  yang  cukup,  salah  satunya sumber  keuangan,  mengingat  faktor  tersebut  merupakan  determinan  penting untuk  menunjang  kelancaran  penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintah  daerah. Seiring  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  sudah  selayaknya  jika pemerintah  daerah  harus  memiliki  kemampuan  untuk  menggali  sumber  –  sumber pendapatan  guna  pembiayaan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan. Sumber-sumber  pendapatan  tersebut,  baik  yang  berasal  dari  pajak  dan  retribusi daerah  maupun  sumber-sumber  pendapatan  lain  yang  dapat  meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan konstribusi yang berarti bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pemerintah Kota Bontang sebagai daerah otonom maka seiring dengan pelak sanaan  otonomi  daerah  maka  dalam  membiayai  penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan  tidak  menyurutkan  semangat  otonomi.  Dengan  segala  kemampuan, dan  potensi  yang  dimiliki  maka  pemerintah  Kota  Bontang,  melakukan  langkah- langkah  preventif  mengingat  ke  depan  diperlukan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  yang  tidak  sedikit,  maka  untuk  mengan  tisipasi  masalah  tersebut perlu  menginten-  sifkan  terhadap  penggalian  sumber-sumber  pendapatan,  salah satunya  dari  pajak  reklame.  Mengingat  dari  sumber  pendapatan  tersebut  belum dikelola  secara  optimal  padahal  dari  sektor  tersebut  cukup  menjanjikan  untuk meningkatkan Penda-patan Asli Daerah.
Dalam  rangka  optimalisasi  pengelo  laan  pajak  reklame  perlu  dikelola  secara efektif sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan kontribusi yang berarti terha dap pendapatan asli daerah diaktualisasikan mengingat pembiayaan penyelenggaraan  tugas-tugas  pemerintahan,  Dari  hasil  observasi  sementara menunjukkan bahwa kurang optimalnya  pengelolaan pajak reklame tersermin oleh beberapa indikasi : 1) kurang optimalnya dalam melakukan pendataan terhadap para pemasang reklame 2) belum semua reklame masuk dalam data bese, sehingga ada subyek pajak terbebas dari pungutan, 3) lemahnya pengawasan terhadap iklan-iklan dan reklame yang terpasang.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  cukup  menarik  untuk  diteliti  mengingat realisasi pendapatan dari pajak reklame terlalu kecil. Padahal secara faktual sumber pendapatan  dari  pajak  reklame  cukup  memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar. Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengungkap  fenomena  yang  terhjadi, terutama  terhadap  pengelolaan  pajak  reklame.  Disamping  itu  dapat  diketahui  pula faktor-faktor yang menghambat pengelolaan pajak reklame di Kota Bontang..

## Manajemen Keuangan Daerah
Kaho  (1991:23  )  bahwa  salah satu  kriteria  penting  untuk  mengetahui  secara nyata  kemampuan  daerah  dalam  mengatur  dan megurus  rumah tangganya  adalah kemampuan  ( self-supporting) dalam  bidang  keuangan.  Dengan  kata  lain,  faktor keuangan  mer  pakan  faktor-faktor  esensial  dalam  mengukur  tingkat  kemampuan daerah  dalam  melaksanakan  otonominya.  Dalam  penye  lenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  bagi  daerah  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sistem pembiayaan pemerintah  dalam  kerangka  Negara  kesatuan,  yang  mencakup  pembagian keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  serta  pemerataan  antara  daerah secara  proporsional,  demokratis,  adil  dan  transparan  dengan  memperhatikan potensi,  kondisi  dan  kebutuhan  daerah,  sejalan  dengan  kewajiban  dan  pembagian kewenangan  serta  tata  cara  penyelenggaraan  kewenangan  termasuk  pengelolaan dan pengawasan keuangan.
Dasar-dasar pembiyaan pemerin tahan daerah dalam Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 adalah :
1. Penyelenggaraan  tugas  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  atas beban APBD;
2. Penyelenggaraan  tugas  pemerintah  pusat  yang  dilaksanakan  oleh  perangkat daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di biayai atas APBN;
3. Penyelenggaraan  tugas  pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  perangkat  daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai APBN;
4. Penyerahan  dan  pelimpahan  kewe  nangan  atau  penungasan  pemerintah  pusat kepada bupati / walikota diikuti dengan pembiayaan.
Sumber-sumber penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, sebagai berikut :
1.   Pada Pasal 3 disebutkan bahwa yang menjadi sumber penerimaan meliputi :
a) Pendapatan Asli Daerah;
b) Dana Perimbangan;
c) Pinjaman Daerah;
d) Lain- lain penerimaan yang sah.
2.  Pada  4 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah. terdiri dari :
a)   Hasil Pajak Daerah;
b)   Hasil Retribusi Daerah;
c)  Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
d)   Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Pada pasal 6 Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana  Perimbangan Pemerintah Pusat dengan daerah : a    Dana Perimbangan terdiri dari :
1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
2)   Dana alokasi umum;
3)   Dana alokasi khusus.
b. Penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbangan 10 %  (  sepuluh  persen  )  untuk  pemerintah  pusat  dan  90%  (  sembilan  puluh persen ) untukdaerah;
c    Penerimaan  Negara  dari  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan dibagi dengan imbangan 20 % ( dua puluh persen ) untuk pemerintah pusat dan 80 % (delapan puluh persen ) untuk daerah;
d.  10 % ( sepuluh persen ) penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 20 % (dua puluh  persen  )  penerimaan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan yang menjadi bagian dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibagikan kepada seluruh kabupaten kota.
e.    Penerimaan  Negara  dari  sumber  daya  alam  sektor  kehutanan,  sektor pertambangan  umum,  dan  sektor  perikanan  dibagi  dengan  imbangan  20  % (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80 % ( delapan puluh persen) untuk daerah;
f. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan, minyak, dan gas alam  yang  dihasilkan  dari  wilayah  daerah  yang  bersangkutan  dibagi  dengan imbangan sebagai berikut :
1)  Penerimaan  Negara  dari  pertam-bangan  minyak  bumi  dan  yang  berasal  dari wilayah  daerah  setelah  dikurangi  komponen  pajak  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85% ( delapan puluh lima  persen) untuk pemerintah pusat dan 15% ( lima belas persen) untuk daerah;
2    Penerimaan  Negara  dari  pertam-bangan  gas  alam  yang  berasal  dari  wilayah daerah  setelah  dikurangi  komponen  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dibagi  dengan  imbangan  70%  (tujuh  puluh  persen)  untuk  pemerintah pusat dan 30% ( tiga puluh persen) untuk pemerintah daerah.
Dana  alokasi  umum  ditetapkan  sekurang-kurangnya  25  %  dari  penerimaan dalam  negeri  yang  ditetapkan  dalam  APBN.  Dana  alokasi  umum  untuk  daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten / kota ditetapkan masing-masing 10 % dan 90% dari  dana  alokasi  umum  yang  sudah  ditetapkan.  Dalam  hal  terjadi  perubahan kewenangan  diantara  daerah  Kabupaten  /  Kota,  presentase  dana  alokasi  umum untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten / kota disesuaikan dengan perubahan tersebut.

## Implementasi Kebijakan Pablik
Pengertian kebijakan atau policy penggunaannya sering disamaartikan dengan istilah-istilah  lain  seperti  tujuan  ( goals ),  program,  keputusan,  undang-undang, ketentuan-ketentuan,  usulan-usulan  atau  rancangan  besar  (Solichin.  1994  :  1-2). Pengertian  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  serangkaian  tindakan  yang mempunyai  tujuan  tertentu  dengan  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  atau sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu.  (Anderson  ,  1979  : 99-102
Menurut  Dye  (1978  :  161)  kebijakan  publik  diartikan  : ” …. What  ever government  choose  to  do  or  not  to  do …. ”. apabila  pemerintah  memilih  untuk melakukan  sesuatu  maka  harus  ada  obyek  dan  kebijakan  publik  harus  merupakan
tindakan  pemerintah  bukan  semata-mata  pernyataan  keinginan  pemerintah. Sedang-kan Anderson (dalam Islamy, 1998 : 12) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerin-tah dengan implikasi atau ciri-ciri sebagai berikut
a. Memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
b. Berupa tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah ;
c. Ada yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah ;
d. Bersifat Positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan mengenai suatu masalah  tertentu  atau  bersifat  negatif  dalam  arti  merupakan  keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu ;
e. Setidak-tidaknya  dalam  arti  praktis  didasarkan  atau  selalu  dilandaskan  pada peraturan-peraturan perundang-undang-an.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  keberhasilan  suatu  kebijakan  akan  sangat tergantung pada orang-orang yang ditunjuk sebagaipelaksana kebijakan. Pelaksana kebi-jakan  merupakan  salah  satu  tahap  dari  keseluruhan  proses  kebijakan  publik, mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi,  dan  implementasi  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  kebijaksanaan  yang  membawa  konsekuensi  langsung  pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan. Edward (1978 : 1). Menurut Grindle (dalam Solichin,  1990)  hal  ini  menyangkut  pada  penciptaan  sistem  pelaksanaan kebijaksanaan  yang  merupakan  alat  khusus  yang  disusun  untuk  mencapai  tujuan. Sedangkan  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Solichin,  1997  :  447)  mengatakan, bahwa Implementasi kebijaksanaan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok, yang dimaksudkan mencapai tujuan yang telah  ditentukan    dalam  keputusan.  Hal  ini  termasuk  upaya  mentrasformasikan keputusan  ke  dalam  tahap  operasional  untuk  mencapai  perubahan  besar  maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan.
Sedangkan Van Horn (dalam Solichin, 1997 : 65) pelaksanaan kebijakan dapat diartikan  sebagai  “ Those  actions  by  public  or  private  individuals  (or  group)  the  are directed  at  the  achievement  of  objectives  set  forth  in  prior  policy  decisions ” (“tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”). Sedangkan proses implementasi kebijakan tersebut baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah  ditetapkan  dalam  bentuk  program-program    harus  mempertim-bangkan antara  peluang    dan  kelemahan,  dimungkinkan  kecilnya  resiko  dan    besarnya peluang  sehingga  tercapainya  tujuan  organi-sasi  seperti  yang  diharapkan. Implementasi  akan  berhasil  apabila  perubahan  yang  dikehendaki  relatif  sedikit, sementara  kesepakatan  terhadap  tujuan  relatif  tinggi.  Sedangkan  Grindle  (dalam Solichin,  1997  :  125)  dengan  teorinya  “ implementation  as  process  politic  and administration” (Implentasi  sebagai  proses  politik  dan  administrasi),  memandang bahwa  kebijakan yang dirumuskan secara implementatif didalamnya tidak terlepas dari    muatan  politik  dan  administrasi.  Pandangan  Grindle  ini  setidak-tidaknya  tidak jauh  berbeda  atau  memiliki  relevansi  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Van  Meter dan  Van  Horn  dalam  melihat  implementasi  dalam  keterkaitannya  dengan lingkungan . Perincian  tujuan  dari  suatu  kebijakan  yang  telah  disebutkan  di  atas
sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas : (1) kepen-tingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan  yang  diharapkan,  (4)  letak  pengambilan  kepu-tusan,  (5)  pelaksana program, (6) sumber daya yang dilibatkan.
Dewasa  ini  studi  mengenai  implemen-tasi  kebijakan  telah  semakin mendapatkan perhatian, bukan saja di negara-negara industri melainkan juga telah menjalar di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia). Oleh karena itu guna memper-oleh pemahaman yang baik mengenai implemen-tasi kebijakan negara kita jangan  hanya  menyoroti  perilaku  dari  lembaga-lembaga  administrasi  atau  badan- badan  yang  bertang-gung  jawab  atas  suatu  program  berikut  pelaksa-naannya terhadap  kelompok-kelom-pok  sasaran (target  group), tetapi  juga  perlu memperhatikan  secara  cermat  berbagai  jaringan  kekuatan  politik,  ekonomi  dan sosial  yang  langsung  atau  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  perilaku  dari berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  program  dan  yang  pada  akhirnya  membawa dampak (yang diharapkan maupun tidak) terhadap program tersebut. Secara garis besar  kita  dapat  mengatakan  bahwa  fungsi  implementasi  ialah  untuk  membentuk suatu  hubungan  yang  memungkinkan  tujuan-tujuan  ataupun  sasaran-sasaran kebijakan  negara  diwujud-kan  sebagai “outcome” (hasil  akhir)  kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  pemerintah.  Sebab  itu  fungsi  implementasi  mencakup  pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan  negara disebut “ Policy Delivery System” ( sistem  penyampaian/penerusan  kebijakan  negara)  yang  biasanya  terdiri  dari  cara- cara  atau  sarana-sarana  tertentu  yang  dirancang/  didesain  secara  khusus  serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

## Intensifikasi Pungutan Pajak
Dalam rangka meningkatkan punguan pajak  perlu didukung dengan berbagai faktor,  baik  faktor  sumber  daya  manusia  maupun  sarana  dan  prasarana  yang memadai.  Adapun  pengertian  pemungutan  itu  sendiri  dikemukan  oleh  Soelarno (1999:111) adalah : “Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan  subyek  sampai  dengan  kegiatan  penagihan  pajak  kepada  Wajib  pajak  serta pengawasan  penyetorannya”.  Dari  rumusan  pengertian  tersebut  dapat  diartikan sebagi  “Rangkaian  kegiatan  untuk  pelaksanaan  pengenaan  pajak”  Terkait  dengan pungutan  pajak    yang    tidak  kalah  pentingnya  adalah  komitmen  aparatur  dalam memberikan  layanan,  meskipun  tersedianya  aparatur  yang  berkualitas,  dan  sarana dan  prasarana  yang  memadai  tetapi  tanpa  dibarengi  dengan    komitmen  aparatur yang  kuat  maka  layanan  bisa  saja  kurang  efektit.  Demikian  hal  terhadap  pungutan pajak  reklame  tanpa  didukung  dengan  ketiga  faktor  tersebut  cenderung  hasilnya kurang optimal. Karena itu dalam rangka optimalisasi pungutan hotel dan restoran, ketiga  hal  tersebut  selayaknya  berjalan  secara  simultan  dan  beriringan  sehingga terbentuk hubungan yang  sinergi.
Komitmen aparatur dalam melakukan pungutan dimaksud memiliki intensitasi- fikasi  dan  kesanggupan  untuk  bertindak  lebih  proaktif  dalam  menggali  semua sumber pendapatan yang terkait dengan pungutan hotel dan restoran.. Intensifikasi dimaksud dalam penelitian ini adalah meningkatkan kegiatan yang lebih baik. Makna tersebut  bila  dikaitkan  dengan  kinerja  aparatur  artinya  proses  kegiatan  yang
dilakukan  paratur  harus  menunjukkan  adanya  tindakan  yang  lebih  intensif  untuk menghasilkan  sesuatu  yang  lebih  baik.  (Balai  Pustaka  2001  :  383).  Oleh  karena  itu cukup  beralasan  jika  setiap  aparatur  diharuskan  memiliki  komitmen  yang  kuat  dan memiliki  jiwa  interprenuer  guna  memaksi-malkan  hasil  kerja.    Sedangkan ekstensifikasi  adalah  upaya-upaya  dalam  rangka  optimalisasi  usaha  untuk  mencari peluang  yang  lebih  menguntungkan  atau  menghasilkan  sesuatu  yang  lebih  baik (Tjandra,  2005  :  172).  Ekstensifikasi  kinerja  aparatur  dalam  pelayanan  dimaksud adalah  sebagai  upaya  agar  aparatur  dapat  bekerja  secara  optimal  dan  mampu memanfaatkan  sumber  daya    secara  efektif  dan  efisien.  Dengan  melakukan intensifikasi  dan  ekstensifikasi  kinerja  aparatur  justru  keadaan  akan  lebih  baik. Demikian  halnya  bagi  organisasi  publik,  Sebagaimana  yang  dikemukakan  Lains, (1985  :  55)  bahwa  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  sebagai  salah  satu  upaya  untuk menggali sumber daya  yang dapat menghasilkan penerimaan lebih besar sehingga hasil  yang  dicapai  lebih  optimal.  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan  manakala  ada dukungan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  disamping  itu  memiliki komitmen  yang  kuat    untuk  menangkap  peluang  sehingga  hasilnya  optimal. Sedangkan  kebijakan dan usaha ekstensifikasi melalui peningkatan pelayanan akan mendorong  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak.  (Simanjuntak,  2001  : 274).  Dengan  demikian  kebijakan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pungutan  pajak reklame  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan.  Berkenaan  dengan  hal tersebut  maka  diperlukan  aparatur  yang    memiliki  komitmen  kuat  dalam mengemban  tuasnya  dan  juga  memiliki  sikap.  inovasi  dan  kreatifitas  untuk kepentingan  lembaga,  serta  memiliki  motivsi  dan  ethos  kerja  yang  tinggi  dalam pekerjaan. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi  sumber daya aparatur  akan sangat tergantung pada kreatifitas aparatur dalam mendukung kebijakan lembaga. Karena  karakteristik  dan  kreativitas  aparatur  yang  berbeda,  maka  tidak  menutup kemungkinan  kinerja  aparatur  dalam  meningkatkan  pungutan  pajak  reklame  akan berbeda.  Pada  akhirnya  perbedaan  tersebut  justru  akan  membawa  konsekuensi logis  terhadap  hasil  yang  dicapai.  (Rejo,  1995  :  25).  Berkenan  dengan  pemikiran  di atas  maka  Kristiadi  (1991  :47)  membe-rikan  batasanbatasan  agar  intensifikasi  dan ekstensifikasi terkait dengan pungutan pajak reklame, dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:
1. Memperbaiki pengetahuan dan keteram-pilan pada semua tingkatan pegawai;
2. Memperbaiki moral pekerja;
3. Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan;
4. Membantu karyawan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan  yang ada;
5. Mengembangkan rasa tanggung jawab sejalan dengan kompetensi dan kemam- puan dalam pengetahuan;
6. Menyediakan lingkungan yang baik untuk belajar, berkembang dan koordinasi. Menurut  Perry  (1989    :    217)  bahwa  intesifikasi  dan  ektensifikasi  kinerja aparatur  dalam  rangka  pungutan  pajak  reklame,  dapat  dilakukan  dengan  cara sebagai berikut :
1. Meningkatkan keterampilan dan keahlian pegawai
2. Meningkatkan disiplin kerja pegawai
3. Pemberian insentif.
4. Penyempurnaan sistim pelaksanaan dan mekanisme.
5. Menentukan standarisasi sarana dan prasarana
6. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan
7. Penyempurnaan sistem pelaporan
8. Peningkatan pegawasan dan pengen-dalian

## Pelayanan Publik
Pelayanan  merupakan  terjemahan  dari  kata service ,  yang  sering  juga diterjemahkan menjadi jasa . Menurut Kotler (1995 :548), jasa adalah setiap tindakan atau  kegiatan yang  dapat  ditawarkan  oleh  satu  pihak kepada  pihak  lain yang  pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan prima adalah layanan yang memberikan kepuasan kepada  pelanggan    Menurut  Cristopher  (1992)  menyatakan  bahwa  pelayanan pelanggan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  system  manajemen,  diorganisir  untuk menyediakan  hubungan  pelayanan  yang  berkesinambung  an  antara  waktu pemesanan dan waktu barang atau jasa itu diterima dan digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan / harapan pelanggan dalam jangka panjang. Pendapat yang  berbeda  telah  dikemukakan  oleh  Kotler  (1995  :548)  bahwa  pelayanan  adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain  yang  pada  dasarnya  tidak  berwujud  dan  tidak  mengakibatkan  kepemilikan apapun Kotler (1995 :548).
Sedangkan  menurut  Keputusan  Men-teri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  63  tahun  2003,  tentang  Pedoman  Pelayanan  Umum  diakatakan  bahwa pelayanan  adalah  sebagai  bentuk  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh instansi  pemerintah  baik    dipusat,  didaerah,  BUMN,  dan  BUMD  dalam  bentuk barang  maupun  jasa  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  sesuai peraturan  perundang  -undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa pelayanan  mempunyai  makna  sebagai  suatu  bentuk  layanan  yang  memberikan kepuasan bagi pelanggannya, sehingga mempunyai kesan yang menyenangkan dan senantiasa akan diingat oleh para pelanggannya.

## Pelayanan Masyarakat Birokrasi  Pemerintah
Dalam  kehidupan    bermasyarakat  dan  bernegara  dewasa  ini,  kehidupan masyarakat  maupun  kehidupan  secara  individual  sangat  dipengaruhi  oleh  negara. Pengaruh  negara  dapat  dirasakan  sejak  seseorang  dilahirkan  sampai  menjelang ajalnya melalui berbagai bentuk pengaturan dan kontrol yang dijalankan oleh badan- badan  pemerintahan  yang  bertindak  atas  nama  negara.  Fenomena  intervensi negara  ( state  intervention )  merupakan  suatu  perwujudan  diterimanya  konsep negara kesejahteraan ( walfare state ) (Abdul Wahab, 1995 : 8). Karena itu, fenomena intervensi negara dalam berbagai negara akan memberikan bentukan yang beragam terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah.
Dalam  perkembangan  dewasa  ini  ada  kecenderungan  yang  sangat  kuat  yang meng-arah  pada  implementasi  pelayanan  publik  yang  berkeadilan.  Kecenderungan ini  tercer-min  dari  munculnya  pergeseran  paradigma  administrasi  negara  dari
paradigma  kuantitatif  ke  paradigma  kualitatif.Dalam  perkembangan  paradigma administrasi  negara  ( public ),  visi  terhadap  tema  sentral  administrasi  negara  telah mengalami perubahan pandangan. Misal nya, kelompok cendikiawan muda adminis- trasi  negara  yang  dipelopori  oleh  Dwight  Waldo  dan  Frederickson  yang tergabung dalam  gerakan  administrasi  negara  baru  ( the  neo  public  administration ) menawarkan  nilai  keadilan  sosial  atau  persamaan  serta  pelayanan  kepada  publik sebagai  tema  sentral  yang  harus  diwujudkan  dalam  administrasi  negara,  yang mempunyai implikasi struktural maupun manajerial. Selain itu, dalam paradigma ini juga  ditekankan  menolak  efisiensi  sebagai  satu-satunya  nilai  dalam  administrasi negara (Tjokrowinoto, 1998 : 40-42).
Demikian  juga  Blau  dan  Page  (dalam  Mufiz,  1998  :  171)  memformulasikan birokrasi  sebagai  sebuah  tipe  dari  suatu  organisasi  yang  dimaksudkan  untuk mencapai  tugas-tugas  administrasif  yang  besar,  dengan  cara  mengkoordinasikan secara  sistematik  pekerjaan  dari  banyak  orang.  Dengan  demikian  birokrasi  tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja, tetapi juga pada semua organisasi- organisasi  besar.  Karena  itu  birokrasi  akan  ditemui  pada  setiap  bentuk  organisasi yang dihasilkan oleh proses rasionalisasi terutama organisasi pemerintah. Kemudian Welker  (dalam  Hicks  dan  Gadler,  1981  :  206)  menggambarkan  pandangan birokrasinya  yang  ideal,  mencakup  karekteristik-karakteristik  esensial,  dan mengenai  organisasi  yang  radikal  dan  efesien.  Menurut  Welker  (dalam    Robbins, 1994 : 338) terdapat enam karakteristik birokrasi, yaitu :
1. Adanya  prinsip  pembidangan  tugas  yang  jelas,  pada  umumnya  diatur berdasarkan hukum atau peraturan administrasi.
2. Adanya prinsip herarki ( kewenangan yang jelas )
3. Manajemen didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis atau diarsipkan.
4. Terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerjaan melalui latihan keahlian
5. Aktivitas spesialisasi menurut kepastian pekerjaan secara penuh.
6. Berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen.
Karakteristik-karakteristik  tersebut  menggambarkan  ideal  type  birokrasi  yang lebih merupakan gambaran hipotesis daripada yang sebenarnya tentang bagaimana kebijakan  organisasi  itu  distruktur.  Birokrasi  adalah  organisasi  berskala  luas  yang didalamnya terdapat karakteristik-karakteristik di atas. Pembagian tugas yang jelas bagi aparat birokrasi serta setiap tugas yang dilaksanakan menurut keahlian. Posisi diatur  dalam  bentuk  herarki,  dengan  wewenang  disusun  dan  didelegasikan  secara bertingkat mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat organisasi paling bawah. Segala tindakan administrasi harus tertulis dan pejabat birokrasi harus mampu memisahkan tugas  /  kegiatan  kantor  dengan  kegiatan  pribadi.  Mengingat  tugas-tugas  di  dalam organisasi  dilaksanakan  berdasarkan  spesialisasi  maka  diperlukan  pendidikan  dan latihan bagi aparat birokrasi secara kontinue.
Melihat  pola  hubungan  antara  birokrasi  dengan  masyarakat,  Alfian  dan Syamsuddin  (1999  :  229)  membedakan  dua  kategori  orientasi  tanggung  jawab birokrasi,  yaitu  orientasi  pelayanan  dan  orientasi  pengendalian  sosial.  Sebagai pelayan  masyarakat,  birokrasi  pemerintah  secara  profesional  harus  memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mampu menjamin kepuasan pihak yang dilayani. Malahan  bila  dikaji  secara  mendalam,  status  birokrasi  pemerintah  sebagai  belahan
pelayan  masyarakat,  keberadaannya  tidak  terlepas  dari  sistem  lain  yang  ada  di dalam satu negara.
Dengan  demikian,  tugas  dan  tanggung  jawab  birokrasi  sebagai  pelayan masyarakat  sangat  kuat  dan  kompleks.  Dia  harus  bertanggung  jawab  kepada ideology  dan  dasar  negara,  pemerintah  ,  partai  politik,  hukum  dan  aturan-aturan kedinasan,  etika  dan  profesi    serta  kepada  masyarakat.  Kumorotomo  (2002  :135), mengajukan bentuk organis-adaptif sebagai bentuk orga-nisasi birokrasi Pemerintah yang  memiliki  daya  tanggap  terhadap  kepentingan-kepen-tingan  masyarakat,  yaitu dengan  memiliki  cirri-ciri  pokok  :  (1)  berorientasi  kepada  kebutuhan  para  pemakai jasa, (2) bersifat kreatif dan inovatif, (3) menganggap sumber daya manusia sebagai modal  tetap  jangka  panjang,  dan  (4)  kepemimpinan  yang  memiliki  kemampuan mempersatukan  berbagai  kepentingan  dalam  organisasi,  sehingga  dapat menumbuhkan  sinergisme.  Karena  itu  aparatur  pemerintah  harus  lebih  peka terhadap  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  dan  tidak  membeda-bedakan pelayanan  antara  warga  negara  yang  satu  dengan  warga  negara  lainnya,  sehingga mampu  memberikan  pelayanan  terbaik.  Jika  birokrasi  lebih  peka  terhadap kebutuhaan  masyarakat  dan  juga  sebaliknya  masyarakat  mau  mempergunakan pelayanan  yang  telah  disediakan  oleh  birokrasi  dengan  cara  berpartisipasi,  maka kualitas,  frekuensi  dan  penyebaran  kegiatan  pelayanan  lebih  dapat  ditingkatkan kepada  arah  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat.  Untuk  itu  perlu  adanya keserasian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat (birokrasi, masyarakat, lingkungan dan wujud pelayanan), sehingga kecenderungan hubung an antara  birokrasi  dan  masyarakat  dapat  memenuhi  kehendak  yang  terbanyak  dari masyarakat.
Osborne  dan  Geabler  (1992  :  ix)  meng-usulkan  sembilan  asas  kebijakan  yang berkait-an  dengan  tugas  masyarakat  yang  dilakukan  pemerintah  dan  sekaligus merupakan asas pelayanan kepada masyarakat, yaitu :
1) mengemudikan ketimbang pemerintah yang melayani,
2) bersainglah dalam memberikan pelayanan,
3) organisasi  yang  melaksanakan  aturan  perlu  diubah  menjadi  organisasi  yang mempu-nyai misi,
4) biaya yang menghasilkan sesuatu jangan sebaliknya,
5) perhatikan kebutuhan langganan dan bukan kebutuhan birokrasi,
6) mendapatkan biaya dan bukan memboros-kan biaya,
7) mencegah lebih baik ketimbang meng-obati,
8) jauhilah herarki, kembangkan partisipasi dan kerja tim,
9) perubahan sesuaikan dengan keadaan pasar.
Kesembilan  kecenderungan  tersebut  walaupun  terjadi  di  Amerika  Serikat, setidak-tidaknya  beberapa  diantaranya  mempunyai  nilai  yang  sama  dengan  apa yang  sedang  dipikirkan,  diarahkan  dan  dikembangkan  oleh  pemerintah  sekalipun mungkin  berbeda  lingkungannya.  Khusus  didalam  kontak  pelayanan  masyarakat, pemerintah harus lebih bersifat terbuka menghubungkan partisipasi  dan kerja tim, menempatkan  diri  pada  posisi  tuntutan  kebutuhan  masyarakat,  serta  peran pemerintah harus diimbangi oleh peran serta dalam pelayanan masyarakat.
Menurut    Kep./25/M.PAN/2/2004  tersebut  terdapat  14  unsur  yang  “relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu:
1. Prosedur  Pelayanan,  yaitu  kemudahan  tahapan  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan  Pelayanan,  yaitu  persyaratan  teknis  dan  administratif  yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan  petugas  pelayanan,  yaitu  keberadaan  dan  kepastian  petugas  yang memberikan pelayanan.
4. Kedislipinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberi-kan pelayanan  terutama    terhadap  konsistensi  waktu  kerja  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
5. Tanggung  jawab  petugas  pelayanan,  yaitu  kejelasan  wewenang  dan  tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan  petugas  pelayanan,  yaitu  tingkat  keahlian  dan  ketrampilan  yang dimiliki  petugas  dalam  memberikan  atau  menyelesaiakan  pelayanan  kepada masyarakat.
7. Kecepatan  pelayanan,  yaitu  target  waktu  pelayanan  dapat  diselesaikan  dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
8. Keadilan  mendapatkan  pelayanan,  yaitu  pelaksanaan  pelayanan  dengan  tidak membedakan golongan/status masyara-kat yang dilayani.
9. Kesopanan  dan  keramahan  petugas,  yaitu  sikap  dan  perilaku  petugas  dalam memberikan pelayanan kepada masya-rakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian  biaya  pelayanan,  yaitu  kesesu-aian  antara  biaya  yang  dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu  pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan  lingkungan,  yaitu  kondisi  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang bersih,  rapi  dan  teratur  sehingga  dapat  memberikan  rasa  nyaman  kepeda penerima pelayanan.
14. Keamanan  pelayanan,  yaitu  terjaminnya  tingkat  keamanan  lingkungan  unit pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk  mendapatkan  pelayanan  terhadap  resiko-resiko  yang  diakibatkan  dari pelaksanaan pelayanan.

## Mekanisme Pungutan Pajak Reklame
Mekanisme  pungutan  pajak  reklame  diatur  berdasarkan    Pararturan Pemerintah  Nomor  91  tahun  2010,  tentang  Pelaksanakan  Pungutan  Pajak. Berkenaan  dengan  pungutan  pajak  reklame  pada  masing-masing  daerah  diatur melalui  Peraturan.  Daerah.  Untuk  Kota  Bontang    diatur  melalui  Peraturan  Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan pajak reklame. Adapun meka-nisme yang dibuat pemerintah Kota Bontang pungutan  sebagai berikut :
1.  Tata cara penetapan dan pemungutan pajak daerah yaitu:
a.  Penetapan pajak daerah berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
b. Dalam hal SPTD tidak dipenuhi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
c. Bentuk dan isi tata cara penerbitan SKPD atau Dokumen lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
d.    Pemungutan  Pajak  Daerah  tidak  dapat  dialihkan  pada  pihak  ketiga  atau diborongkan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.
2.  Tata cara pembayaran Pajak Daerah:
a.  Pembayaran  Pajak  Daerah  dilakukan  di  Kas  Daerah  atau  ditempat  lain  yang ditunjukkan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan  dengan  menggunakan SKPD, SKPD jabatan dan SKPD tambahan.
b.  Dalam  hal  pembayaran  dilakukan  ditempat  lain  yang  ditunjuk  maka  hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan Oleh Kepala Daerah.
c.   Pembyaran Pajak Daerah Harus dilunasi sekaligus.
d. Kepala Daerah atau pejabat yang ditentukan dapat memberi izin kepada wajib pajak  terutang  untuk  mengangsur  pajak  terutang  dalam  jangka  waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
e.    Tata  cara  pembayaran  penyetoran  Pajak  Daerah  ditetapkan  Oleh  Kepala Daerah.
f.      Kepala  daerah  atau  pejabat  yang  ditunjuk  dapat  mengizinkan  wajib  pajak yang menanda pembayaran pajak yang menunda pembayaran pajak sampai batas  waktu  yang  ditentukan  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
g.   Pembayaran pajak dalam perda diberikan tanda bukti pembayaran.
h.   Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
i.  Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran pejak ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3.  Tata cara penagihan pajak daerah:
a.  Pengeluaran  surat  teguran,  surat  pe-ringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis penagihan Pajak Daerah.
b.    Dalam  jangka  waktu  7  (  tujuh  )  hari  setelah  tanggal  surat  teguran,  surat peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis,  wajib  pajak  daerah  harus  melunasi pajak daerah yang terutang.
c.    Surat  teguran,  surat  peringatan  atau  surat  lain  sejenis  dikeluarkan  oleh pejabat yang ditunjuk.
d.    Bentuk  dan  isi  formulir  yang  diper-gunakan  untuk  pelaksanaan  penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

## Pendapatan Asli Daerah
Sebelum mengarah pada pendapatan asli daerah ada baiknya melihat apa yang dimaksud  dengan  Pendapatan  Daerah.  Mengingat  pendapatan  daerah  erat kaitannya  dengan  pendapatan  asli  daerah  yang  merupakan  salah  satu  komponen
pembentuk  dari  pendaptan  daerah.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  105 Tahun  2000  Tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggung  jawaban  Keuangan  Daerah, Pendapatan  Daerah  adalah  semua  penerimaan  kas  daerah  dalam  periode  tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah (Umbara, 2001:94). Undang-undang No. 33  tahun  2004  sebagai  pengganti  Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah membagi pendapatan daerah menjadi:
1) Pendapatan  Asli  Daerah;  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  hasil  perusahan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2) Dana  perimbangan;  terdiri  dari  bagian  daerah  dari  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  penerimaan  dari sumberdaya alam, kemudian dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK);
3) Pinjaman Daerah;
4) Lain-lain Penerimaan yang sah.
Sebelum  memberikan  pengertian  mengenai  pendapatan  asli  daerah  baiknya memahami  terlebih  dahulu  pengertian  dari  masing-masing  komponen  kata  yang membentuknya. Secara etimologis penda-patan adalah hasil terjemahan dari bahasa Inggris  yaitu “income”, yang  diterjemahkan  oleh  Wojowasito  dan  Poerwadarminta (1980 : 83) sebagai “pendapatan penghasilan”.
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  pendapatan  dapat  diartikan  sebagai keseluruhan  penerimaan  seseorang,  baik  yang  berupa  uang  maupun  barang  yang diperoleh  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Sedangkan  pengertian  daerah  dalam  UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (i) adalah: “Daerah otonom selanjutnya  disebut  Daerah,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai batas  daerah  tertentu  berwenang  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam  ikatan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia”.  Dari  ketetapan  pasal  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  daerah  otonom  adalah  Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam hal ini adalah Daerah Propinsi dan Kota serta Kabupaten.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas  maka  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan  penerimaan  daerah  yang  sumber-sumber  pendapatannya  berasal  dari penggalian  atau  pungutan  daerah,  sedangkan  besar  kecilnya  pendapatan  daerah sangat  ditentukan  oleh  potensi  daerah  dan  lembaga  atau  badan  yang menanganinya. Lebih tepatnya pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33/2004  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembahasan
Sebagai  tema  sentral  mengenai  penelitian  yang  dilakukan  adalah  intensifikasi pungutan  Pajak  reklame  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Perlunya melakukan intensifikasi pungutan pajak di Kota Bontang mengingat selama ini hasil
yang dicapai belum maksimal. Padahal dari sektor tersebut sangat menjanjikan akan mendatang-kan  sumber  pendapatan  yang  lebih  besar  jika  dilakukan  tindakan  yang lebih  intensif.    Apalagi  dilihat  pertumbuhan  ekonomi  dan  perkembangan pembangunan di berbagai wilayah Kota Bontang, justru memiliki peluang yang lebih besar  untuk  meningkatkan  pendapatan  sektor  pajak,  terutama  dari    hotel  dan restoran  yang  selama  ini  belum  dilakukan  evaluasi,  dan  masih  banyaknya  subyek pajak  yang  belum  terpungut,  sehingga  hasil  yang  dicapai  kurang  optimal,  dan konstribusinya  terhadap  pendapatan  asli  daerah  relatif  kecil.  Untuk  mengetahui lebih  lanjut  mengenai  realita  yang  terjadi  terhadap    pungutan  pajak  reklame  di daerah  tersebut  maka  dengan  sub  fokus  penelitian  yang  telah  ditetapkan  dapat mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di obyek penelitian. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan yang terkait dengan pungutan  pajak  reklame.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  telah diperoleh  beberapa  temuan,  maka  untuk  lebih  jelasnya  temuan  tersebut  secara substansial dapat dideskripsikan sebagai berikut :

## Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2008-2011
Adapun  target  dan  realisasi  penerimaan  Pajak  Reklame  di  Kota  Bontang tahun  anggaran  2008  sampai  dengan  2011,  dimana  anggaran  pada  tahun  2008 dengan  target  sebesar  Rp.2.500.000.000,-  terealisasi  sebesar  Rp.2.992.911.037,- dengan  pencapaian  116,92  %.  Pada  tahun  anggaran  2009  dengan  target Rp.3.000.000.000,-  terealisasi  sebesar  Rp.  2.958.393.061,-  atau  menurun  98,61  %. Pada  tahun  anggaran  2010  dengan  target  Rp.  3550.000.000,-  dengan  realisasi Rp.3.304.729.501,-  atau  dengan  penurunan  kembali  93,09  %.  Kemudian  pada anggaran  tahun  2011  di  targetkan  sebesar  Rp.3.550.000.000,-  dengan  realisasi RP.3.318.797.677,- atau mengalami sedikit peningkatan sekitar 93,49%.
Penerimaan  dari  sektor  Pajak  Reklame  selama  tahun  pengamatan  pada tahun  2008  mencapai  target  dimana  pencapaian  tertinggi  sekitar  116,92%,  namun jika  dilihat  dari  sektor  pertumbuhannya  pada  tahun  berikutnya  2009  mengalami penurunan menjadi -15,66%, tahun 2010 meningkat menjadi -5,59%, dan di tahun 2011 mengalami  peningkatan  namun  sangat  kecil  menjadi  0,42%  Pada  tahun  2008 persentasi  penerimaan  Pajak  Reklame  mengalami  peningkatan  dan  melebihi  dari target  yang  telah  di  anggarkan  dibandingkan  pada  tahun  2009,  2010,  2011 persentase  penerimaan  Pajak  Reklame  mengalami  penurunan  pendapatan  pada tahun  sebelum  nya,  jadi  terlihat  dari  gambaran  realisasi  penerimaan  dari  sektor Pajak Reklame mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahunnya.
Sedangkan  kontribusi  Pajak  Reklame  Kota  Bontang  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama empat tahun rata-rata sebesar 2,96%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame kecil dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  karena  disebabkan  banyaknya  reklame  yang  sifatnya  sosial  dan politik  sehingga  hilangnya  kesempatan  dari  reklame  bisnis  atau  komersil, pemasangan  reklame  yang  tidak  ada  izinnya  dari  instansi  yang  terkait  atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin pemasangan reklame dapat dikatakan  lemahnya  pengawasan  dari  aparat,  dan  pengusaha  reklame  yang  tidak membayar  pajak  namun  setelah  ditelusuri  sudah  pindah  tempat  atau  alamat.
Walaupun  kontribusi  pajak  reklame  kecil  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

## Penerimaan Pajak Reklame
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerimaan  Pajak  Reklame Kota  Bontang  terdapat  5  (lima)  jenis  objek  reklame  yang  menjadi  sasaran penerimaan  Pajak  Reklame sebagai  pajak  daerah  baik  yang  bersifat permanen dan insidentil  (sementara).  Adapun  jenis  obyek  reklame  tersebut  adalah  reklame megatron,  reklame papan/billboard,reklame   selebaran,  reklame kain,  dan  reklame berjalan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame diharapkan DPPKAD Kota Bontang  dapat  mencari  objek  Pajak  Reklame  baru  sebagai  usaha  peningkatan penerimaan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang

## Intensitas Petugas Dalam Melakukan Pungutan Pajak Reklame
Dalam  usaha    untuk  mengoptimalkan  hasil  pungutan  pajak  reklame  tidak cukup hanya mengandalkan komitmen yang kuat tetapi harus disertai oleh tindakan yang  sungguh-sungguh dari  petugas pajak.  Optimalisasi penerimaan  pajak  reklame sebenarnya  sangat  tergantung  pada    kesungguhan  unsur  pelaksana  dalam menjalankan  tugasnya  dan  dukungan  sarana  operasional  yang  memadai.  Dalam kenyataannya  semua  itu  belum  terpenuhi  sesuai  kualifikasi  yang  dibutuhkan, sehingga dalam proses pelaksanaan selalu dihadapkan pada persoalan yang kurang tepat    untuk  mendukung  kelancaran  pungutan  pajak.  Seperti  aparatur  yang profesional,  sarana  operasional  yang  memadai,  dan  biaya  operasional  yang  cukup, nampaknya  hal  tersebut  masih  menjadi  persoalan  yang  setiap  tahun  selalu diperbincangkan tetapi tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Konsekuensi logis kurangnya  perhatian  terhadap  faktor  tersebut  maka  efektivitas  pungutan  pajak reklame  belum  dapat  diaktualisasikan.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  jumlah obyek/subyek  pajak    yang  terekam  oleh  data  base  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Bontang, ternyata masih banyak subyek/wajib pajak yang tidak masuk  dalam data base,  dan  tentunya  akan  membawa  konsekuensi  terhadap  realisasi  penerimaan pajak  reklame  di  Kota  Bontang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa informan  di  atas  memperlihatkan  bahwa  intensitas  pungutan  pajak  reklame  yang dilakukan  oleh  instansi  yang  berwenang  belum  optimal.  Hal  tersebut  dapat diketahui  dua  persoalan  yang  terjadi  obyek  pajak,  menunjukkan  bahwa  masih adanya subyek pajak yang belum terpungut oleh petugas pajak, karena  pembiaran dan disamping itu kurangnya pemahaman subyek pajak terhadap kebijakan dibidang perpajakan,  dan  tidak  adanya  petugas  pajak  yang  memungut  pajak  maka  ada beberapa  subyek  pajak  yang  terlepas  dari  pungutan  pajak.  Kemudian  disisi  lain, memang  tidak  semua    subyek  pajak  terlepas  dari  kewajibannya  untukmembayar pajak, justru ada beberapa subyek pajak yang menyadari hal tersebut, karena tidak mau  menanggung  resiko  maka  kewajibannya  sebagai  subyek  pajak  telah diselesaikan sebelum batas waktu atau jatuh tempo, terutama bagi wajib pajak yang berada di dekat pusat pemerintahan kabupaten justru semuanya telah terpungut.
Koordinasi Internal dan Eksternal Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Reklame Kerjasama  antar  petugas  pelaksana  dan  instansi  lain  yang  terkait  merupakan salah  satu  faktor  yang  menentukan  terhadap  efektivitas  pungutan  pajak  reklame. Apalagi berkenaan dengan pungutan pajak reklame yang melibatkan banyak orang intansi  terkait,  maka  dalam  rangka  optimalisasi  hasil  pungutan  justru  koordinasi sangat  diperlukan.  Kerjasama  antar  petugs  pelaksana  sebagai  bentuk  partisipasi dalam  mewujudkan  visi  dan  misi  yang  telah  ditentukan.  Maka  berkenaan  dengan peningkatan  penerimaan  pajak  reklame  di  Kota  Bontang,  diperlukan  koordinasi yang  sehat,  baik  secara  internal,  vertikal  maupun  antar  instansi  erkait.  Dari  hasil temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  kerjasama  antar  petugas  pelaksana pemungut pajak reklame termasuk cukup baik, dan hal tersebut dapat diketahui dari komunikasi  antar  petugas  dan  pimpinan  unit  pelakasana  teknis,  dilakukan  secara aktif.  Meskipun  belum  menunjukkan  tindakan  yang  koordinatif,  tetapi  kerjasama yang  dibangun  secara  internal  menunjukkan  adanya  kerjasama  cukup  baik. Sementara koordinasi dan kerja sama secara  eksternal justru dinilai kurang efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari komunikasi antar lembaga, Meski demikian terus diupayakan  hingga  terciptanya  koordinasi  dan  kerja  sama  antar  instansi  dan  antar petugas  pelaksana  hingga  terjalin  secara  harmonis,  Dengan  efektifnya  koordinasi dan  kerjasama  yang  baik  antar  petugas,  baik  secara  internal  maupun  eksternal penerimaan pajak reklame di Kota Bontang dapat ditingkatkan.

## Faktor Pendukung Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Bontang
Faktor  –faktor  pendukung  dalam  penyelenggaraan  reklame  yaitu  adanya sarana  dan  prasarana  penunjang  dalam  meningkatkan  penerimaan  Pajak  Reklame, seperti loket-loket pembayaran pajak dalam satu tempat maka dapat  memudahkan dan  memberikan  kenyamanan  kepada  para  wajib  pajak  dalam  melaksanakan transaksi pembayaran Pajak Reklame sehingga tidak perlu lagi melaksanakan proses transaksi  dalam  waktu  yang  relative  lama  ,  dan  fasilitas  mobil  keliling  demi memudahkan  pelaksanaan  proses  izin  dan  pembayaran  Pajak  Reklame.  Adanya Peraturan  Daerah  Nomor  09  tahun  2010  mengenai  pajak  reklame  di  Kota  Bontang didukung  dengan  dikeluarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Perijinan  Penyelenggaraan  Reklame,  dan  Peratura  Walikota  Nomor  16  tahun  2011 tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Reklame  dapat  berjalan  sesuai  dengan fungsinya  dalam  memberikan  kontribusi  penerimaan  terhadap  pendapatan  asli daerah.  Dalam  upaya  peningkatan  pelaksanaan  pungutan  Pajak  Reklame,  pihak pemerintah  daerah  mengeluarkan  ketetapan  tersebut  sebagai  dasar  hukum  yang sah  untuk  mengatur  dalam  penyelenggaraan  reklame  maupun  dalam  pungutan pajak  reklame,  ketetapan  yang  telah  ditetapkan  dan  disepakati  merupakan pelaksanaan pungutan pajak dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yakni memberikan peningkatan terhadap PAD Kota Bontang. Pembinaan sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintah  dalam  menangani  penarikan  pajak reklame.  Dibentuknya  tim  penarikan  pajak  disetiap  kecamatan  seluruh  Kota Bontang terdapat masing-masing koordinator penarikan Pajak Reklame. Adanya tim yang telah disesuaikan tugasnya seperti tim peremajaan data, dan tim reklame yang
telah  ditetapkan  pada  Peraturan  Walikota  Nomor  16  Tahun  2011.  Oleh  karena  itu, penetapan  kebijakan  diharapkan  akan  dapat  memperjelas  arah  dan  tujuan  dalam pelaksanaan  penyelenggaraan  dan  pemungutan  Pajak  Reklame  yang  menjadi pedoman  bagi  pelaksanaan  Pajak  Reklame.Kesadaran  dari  pengguna  jasa  reklame dalam melaksanakan pembayaran pajak reklame diharapkan dapat terwujud dengan baik, peran aparat pemerintah daerah yang pro aktif dalam memberikan sosialisasi dan  penyuluhan  tentang  pentingnya  membayar  pajak  sehingga  menjadi  faktor pendukung  untuk  meningkatkan  penerimaan  Pajak  Reklame.    Begitu  juga  dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting karena ketepatan ataupun  keterlambatan  dalam  pembayaran  dapat  mempengaruhi  tingkat penerimaan  pajak  reklame.  Kelalaian  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  dapat mempengaruhi penurunan penerimaan pajak sehingga berdampak pada penurunan tingkat pendapatan daerah.

## Faktor Penghambat Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Bontang
Faktor    penghambat  yang  dihadapi  dalam  mencapai  penerimaan  Pajak Reklame  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  adalah  banyaknya  reklame politik dan sosial pada masa musim pemilu akibatnya terjadi penurunan penerimaan Pajak  Reklame,  ini  disebabkan  tidak  ada  aturan  Undang-undang  atau  Perda  yang mengatur  dalam  hal    penerimaan  pajak  dari  reklame  politik  dan  sosial  sehingga hilangnya  kesempatan  dari  penyelenggaraan  reklame  komersil.  Pengguna  jasa reklame  yang  lalai  dalam  memenuhi  kewajiban  dalam  membayar  pajak,  pada  saat penagihan  tidak  berada  ditempat  atau  pindah  tanpa  melakukan  pemberitahuan sehingga  menyulitkan  petugas  pajak  dalam  melaksanakan  penagihan.  Lemahnya pengawasan  dari  petugas  dalam  mendeteksi  papan  reklame  sehingga  terdapat pengguna  jasa  reklame  yang  tidak  berijin  dan  memasang  reklame  di  tempat  yang telah dilarang seperti tiang listrik dan pohon di pinggir jalan. Usaha yang ditempuh dalam  pelaksanaan  penyeleng  garaan  reklame  dalam  meningkatkan  penerima  an Pajak  Reklame  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yaitu:  Intensi fikasi  Yaitu  suatu  cara  untuk  memperbesar  jumlah  pendapatan  dimana  sumber- sumber    penerimaan  yang  ada  ditingkatkan  dengan  cara  :Melakukan  Peremajaan data yang tiap 3 bulan diaccroskan oleh tim peremajaan data.Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah No. 09 tahun 2010 tentang penyelenggaraan  reklame, Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2011 tentang perizinan reklame, serta Peraturan Walikota Nomor  16  tahun  2011  tentang  tata  cara  penyelenggaraan  reklame.(1) Menyederhanakan  sistem  dan  prosedur  perijinan  pemasangan  Pajak  Reklame,  (2) Melakukan  pengawasan  berkala  dan  berkesi  nambungan  dengan  SKPD  terkait dalam  menertibkan  reklame  yang  tidak  membayar  pajak.  Ekstensifikasi  Yaitu  cara meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan  melakukan  perluasan  pemungutan  pajak dalam  arti  melakukan    pendataan  serta  mencari  objek  pajak  reklame  baru  yang dapat dikenakan Pajak Reklame, yang objek-objek ini

## Kesimpulan
Pengelolaan  pajak  reklame  di  Kota  Bontang  secara  implementatif  kurang optimal,  dan  hal  tersebut  terindikasi  oleh  kurang  tercapainya  target  yang
direncanakan.  Dalam  kurun waktu  5 tahun  terakhir  penerimaan  dari  pajak  reklame selalu  tidak  mencapai  target  sehingga  kontribusinya  terhadap  pendapatan  asli daerah  relatif  kecil.  Padahal  dari  pajak  reklame  menjanjikan  akan    menambah sumber  penerimaan  dan  kontribusinya  lebih  besar  ternyata  belum  mampu meningkatkan pendapatan dari pajak reklame.
Penerimaan pajak reklame kontribusinya terhadap Pajak daerah pada tahun 2008 sebesar 9,42 %, pada tahun 2009 sebesar 8,37 %, pada tahun 2010 sebesar 7,63 % dan pada tahun 2011 sebesar 6,73 %. Sedangka kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah tercatat pada tahun 2008 sebesar 3,43, pada tahun 2009 sebesar 2,76 %, pada tahun 2010 sebesar 3,05 % dan pada tahun 2011 sebesar 2,62 %
Kurang  optimalnya  dalam  realisasi  penerimaan  pajak  reklame  di  Kota Bontang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : (a) Terbatasnya alokasi dana operasional,  dan  tidak  adanya  insentif  terhadap  petugas  pajak,  maka  motivasi petugas  pajak  kurang  terpacu  untuk  melakukan  intensifikasi  terhadap  pungutan Pajak  reklame.  (b)  Kurang efektifnya  dalam  melakukan  sosialisasi  terhadap  subyek pajak  mengenai  peraturan  daerah  Nomor  02  Tahun  2011  tentang  pungutan  pajak reklame,  dan  lemahnya  sanksi  hukum  terhadap  subyek  pajak,  sehingga  banyak subyek pajak yang menghindarkan diri dari pungutan pajak.
Meningkatkan  alokasi  dana  operasional  untuk  menunjang  kelancaran pemungutan  pajak  reklame  dengan  cara  mengajukan  penambahan  dana  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sesuai  kebutuhan.  Merenovasi dan menambah sarana/fasilitas kerja untuk memperlancar pungutan  pajak reklame sesuai  kebutuhan  operasional,  sehingga  pungutan  pajak  dapat  dilakukan  pada daerah  obyek  pajak  yang  belum  terjangkau  selama  ini,  yaitu  melalui  rencana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Meningkatkan  pengawasan  secara langsung ke subjek dan objek Pajak reklame dengan melakukan kerjasama yang baik dengan  organisasi  lain  yang  dilibatkan  untuk  memungut  pajak.  Menumbuhkan kesadaran  pegawai  untuk  merubah  pola  pikir  dan  budaya  kerja  aparatur berorientasi pada kepentingan publik, melalui pembinaan, baik yang sifatnya untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian maupun terhadap pemanfaatan jam kerja secara  efektif.  Menambah  petugas  administratif  dan  pengawas  yang  memiliki kompetensi  professional  melalui  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Bontang  sesuai kualifikasi  yang  dibutuhkan.  Meningkatkan  sosialisasi  mengenai  Peraturan  Daerah No. 09 tahun 2010 tentang penyelenggaraan  reklame, Peraturan Walikota Nomor 15 tahun  2011  tentang  perizinan  reklame,  serta  Peraturan  Walikota  Nomor  16  tahun 2011  tentang  tata  cara  penyelenggaraan  reklame  kepada  wajib  pajak,  baik  melalui penyuluhan, penyebaran famlet, media cetak, radio maupun televisi.

## Daftar Pustaka
Anonimus, Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang Pemerintahan  daerah.
Indonesi, Jakarta .
_______,  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004,  tentang Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah , Indonesi, Jakarta .
______, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995, Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat . Indonesia. Jakarta.
______,  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Pungutan  Pajak  dan Retribusi. Indonesia. Jakarta.
______,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  Tahun    2006.  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak reklame. Jakarta.
______,  Peraturan  Pemerintah  No.  105  Tahun  2000  Tentang Pengelolaan  dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
______,  Kepmenpan  Nomor  63  tahun  2003  tentang Pedoman  Pelayanan  Umum, Indonesia. Jakarta.
______, Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , Indonesia, Jakarta.
______,  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah . Indonesia. Jakarta.
______,  Peraturan  Pemerintah  No.  105  Tahun  2000  Tentang Pengelolaan  dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Indonesia. Jakarta.
______,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  970-893  tanggal  24  Desember 2001 tentang sistem administrasi pendapatan daerah. Indonesia. Jakarta.
______,  Peraturan  Daerah  nomor  02  Tahun  2011  tentang  pajak  reklame  Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pelaksanaan pungutan Pajak reklame. Kota Bontang. Provinsi Kalimantan Timur.
Anderson, J.E. 1979. Public Policy Makin g. New York : Holt, Rine hart and Winston. Ariyadi. 1998. Kualitas Manusia Dalam Menyongsong Era Tinggal Landas . Prospek. No 1, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, Yogyakarta
Brannen, Julia. 1997. Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda.
Davidow,  H.  William  dan  Bro  Uttal.  1989. Total  Customer  Service ,  the  Ultimat Weapon, New York : Harper and Row Publisher.
Dunn,  William  N,  1994. Pengantar  Analisis  Kebijaksanaan  Publik . Edisi  ke  Dua.  Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Dye, R. Thomas. 1978. Understanding Public Policy . New Haven.  Yale University.
Edward  dan  Sharkansky.1978.  Implementing  Public  Policy.  Texas  A  dan  M  Univer- sity, Congressional Quarterly Press.
Effendi,  Sofyan,  1989. Pelayanan  Publik,  Pemerataan  dan  Administrasi  Negara  Baru , Yogyakarta, P3K UGM.
Faisal, Sanapiah. 1992. Format Penelitian Ilmu Sosial . Jakarta : Rajawali.
Gie,  The  Liang.  1992  Gie, Efisiensi  Kerja  Bagi  Pembangunan  Negara ,  Gajah  Mada University, Pres Yogyakarta.
Handayaningrat,  Sowarno. 1995. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen , Cetakan Kesepuluh, Haji Masagung. Jakarta.
Hicks,  G.  Herbert  dan  Gadler  Ray  Gullet.  1987. Organisasi  Teori  dan  Tingkah  Laku. Diterjemahkan Kerta Sapoetra. Bina Aksara, Jakarta.
Indarwanto. 2001. Teori Administrasi Publik dan Birokrasi . Taroda. Malang. Islamy, M. Irfan. 1998. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Jones,  O.  Charles.  1991. Pengantar  Kebijaksanaan  Publik .  Diterjemahkan  Nashir Budiman. Rajawali, Jakarta.
Korten, David C., 1995. Pembangunan yang Memihak Rakyat , Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan. Lembaga Studi Indonesia, Jakarta.
Kristiadi,  J.B.  1993. Administrasi/  Mana-jemen  Pembangunan  (Kumpulan  Tulisan) . Lembaga Administrasi  Negara. Jakarta
Kumorotomo,  Wahyudi.  1999. Etika  Administrasi  Negara .  Raja  Grapindo  Perkasa. Jakarta.
Lembaga  Administrasi  Negara.  1999. Kebijaksanaan  Tentang  Pelayanan  Umum . Jakarta
Miles,  Mathew  B.A,  Michael  Huberman.  1992. Analisis  Data  Kualitatif .  Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
Moenir, A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Cetakan Keenam Bumi Aksara. Jakarta.
Moleong,  Lexy,  2000. Metedologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung  :  PT.  Remaja Ridaskarya.
Mufiz. 1985. Pengantar Administrasi Negara . Karunika. Jakarta.
Mustofadidjaja.  2001.  Jurnal  Admisnitrasi  Negara,  Perkembangan  Administrasi Negara di Indonesia. Vol. III No.2,  2 Maret 2003. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
Nawawi,  Hadari.  1989. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.  Gajah  Mada  Press . Yogyakarta.
Nigro,  A.  Felix  And  Llyod  G.  Nigro.  1980. Modern  Public  Administration .  Printed  by Cacho Hermanos. Mandaluyong, Metro Manila.
Osborne,  David  dan  Gaebler.1992. Mewirausahakan  Birokrasi,  Reinventing Government,  Transformasi  Semangat  Wirausaha  Ke  Dalam  Sektor  Publik , Penterjemah Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Sabatier,  Paul  A  &  Mazmanian,  Daniel  A.  1987. Implementation  and  Public  Policy . Scott Foresman and Company, University of California At Davis.
Siagian,  P.  Sondang.  1986. Analisis  Serta  Perumusan  Kebijaksanaan  dan  Strategi Organisasi . Gunung Agung. Jakarta. Singarimbun,  Masri  dan  Sofyan  Effendi,  1995. Metode  Penelitian  Survai ,  LP3ES, Jakarta.
Solichin,  Abdul  Wahab,    1990. Analisis  Kebijaksanaan  Negara .  Dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
______, 1997. Analisis Kebijaksanaan Publik , Teori dan Aplikasinya. Cetakan II. Danar Wijaya. Brawijaya University Press. Malang.
______,  1999. Reformasi  Pelayanan  Publik,  Kajian  dari  Perspektif  Teori  Governance, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Kebijakan  Publik,  FIA Universitas Brawijaya Malang.
______,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  970-893  tanggal  24  Desember 2001 tentang sistem administrasi pendapatan daerah, Indonesia. Jakarta. Stahl, O. Glenn. 1985. Pengantar Administrasi Negara . Karunia, Jakarta. Sugandha Dann. 1991. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi . Cetakan Kedua.
Inter Media. Jakarta.
Sumitro.  Djoyohadikusumo.  1989.  . Pembangunan  Memperkuat  dan  Meningkatkan Wibawa  Sektor  Publik ,  Dalam  Majalah  Manajemen  Tahun  III,  Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Thoha,  Miftah.  2003. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara .  PT.  Raja Grafindo Persada Jakarta.
______,  1992. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Birokrasi .  Media  Widya  Mandala, Yogyakarta.
Tjokroamidjojo,  Bintoro.  1988.  Kebijaksana  an  dan  Administrasi  Pembangunan
Perkembangan Teori dan Penerapan. LP3ES. Jakarta.
Van  Meter,  Donald,  S.  Van  dan  Carl  E.  Van  Horn,  1975, The  Policy  Implementation Process; Aconceptual Frame Work , Baverly Hills, Sage Publication inc