## PENGANTAR REDAKSI
Syukur  Alhamdulillah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  karena  hanya  dengan rahmat-Nya  segala  yang  kita  lakukan  dengan  kerja  keras  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jurnal  Etnoreflika  Volume  3  Nomor  3  bulan  Oktober  tahun  2014  telah  terbit  dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan  tersebut  merupakan  hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai  disiplin ilmu,  yakni  sosial  dan  budaya  yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 3, Oktober 2014, memuat tulisan sebagai berikut:
 Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  pada  Objek  Wisata  Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
 Peranan Budaya Lokal dalam Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.
 Strategi Kesopanan Berbahasa terhadap Kemampuan Tindak Tutur Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Metro.
 Model  Pendidikan  Karakter  Anak  Usia  Prasekolah  Berbasis  Metode  Dongeng  pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari.
 Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 Penguatan  Peran  Pemerintah  Daerah  dan  Kepolisian  di  Provinsi  Sulaweso  Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba.
 Negosiasi  dalam  Pelaksanaan  Ritual Kaago-ago  Liwu pada  Masyarakat  Desa  Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara.
 Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari.
 Komunikasi  Perspektif Gender pada Anak  Usia Dini  Melalui Reproduksi Narasi  Buku Cerita Anak Berarketip Gender.
Semoga  sajian  dalam  jurnal  ini,  dapat  memberikan  kontribusi,  informasi  maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.
Volume 3, Nomor 3, Oktober 2014

## DAFTAR ISI
H. Nasruddin Suyuti Hartini Wa Ode Sitti Hafsah La Ode Aris Dedy Subandowo Fenny  Thresia Marsia Sumule Genggong Asrul Jaya Laode Mustafa R Erens Elvianus Koodoh Marwati La Ode Sahidin La Manguntara La Ode Amaluddin La Iba 602-613 614-621 622-631 632-641 642-649 650-671 672-679 680-690 691-700 Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Objek Wisata Toronipa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Peranan Budaya Lokal dalam Men- dukung Pengembangan Obyek Wisata Walengkabola di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
Strategi Kesopanan Berbahasa ter- hadap Kemampuan Tindak Tutur Ma- hasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muham- madiyah Metro Model Pendidikan Karakter Anak
Usia Prasekolah Berbasis Metode Dongeng pada Taman Kanak-kanak di Kota Kendari Fungsi Pemerintah Desa dalam Pem- binaan Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan
Narkoba Negosiasi dalam Pelaksanaan Ritual
Kaago-ago Liwu pada Masyarakat Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Sentral Kota Kendari Komunikasi Perspektif Gender pada Anak Usia Dini Melalui Reproduksi
Narasi Buku Cerita Anak Berarketip Gender

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL KOTA KENDARI 1
La Manguntara 2
La Ode Amaluddin 3

## ABSTRAK
Pengelolaan Pasar Sentral Kota Kendari belum dilaksanakan menurut ketentuan Perda No. 3  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Perusahaan  Daerah  Pasar  Kota  Kendari.  Pengelolaannya berada  di  bawah  BPKAD  (Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah)  Kota  Kendari  sebagai akibat dari adanya konflik berkepanjangan antara KPPS (Kesatuan Pedagang Pasar Sentral) dengan pejabat PD Pasar Kota Kendari. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan PS Kota Kendari, secara  umum  sama  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pasar-pasar  lainnya.  Pemanfaatan potensi retribusi hanya mencapai rata-rata 30 persen dari potensi yang tersedia. Selain adanya isu pembangunan PS kota  menjadi pasar modern, kondisi objek retribusi yang relatif tidak stabil dan rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya menjadi faktor utama yang menghambat  pelaksanaan  pengelolaan  retribusi  PS  Kota  Kendari.  Selain  itu,    pelayanan  kepada wajib  retribusi  yang  tidak  maksimal  seperti  keterlambatan  mobil  pengangkut  sampah  ataupun pemadaman lampu oleh PLN, juga  menjadi salah faktor signifikan yang menghambat optimalisasi penerimaan retribusi PS Kota Kendari .
Kata kunci: pengelolaan pasar, retribusi, pendapatan daerah

## ABSTRACT
Management of Kendari's central market has not done based region regulation No. 3 2004, about  The  Establishment  of  Regional  Enterprise  Market  of  Kendari.  The  management  is  under BPKAD  (Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah-  Financial  Management  Board  and  the Regional  Assets)  Kendari  City  as  a  result  of  the  prolonged  conflict  between  KPPS  (Kesatuan Pedagang Pasar Sentral  - Unitary of Central market Traders) with functioning territory bussines market  Kendari  City.  The  problem  that  appear  in  management  at  central  market  Kendari  City, generally  similar  to  the  problems  faced  by  other  markets.  Exploiting  the  potential  of  retribution only  reached  an  average  of  30  percent  of  the  available  potential.  In  addition  to  the  issue  of contruction  of  traditional  central  market  Kendari  City  to  become  modern  market,  the  condition object  retribution  relatively  unstable  and  low  awareness  in  performing  the  obligations  to  pay retribution is become the major factor hampering the implemention of the retribution management in  Kendari's  central  market.  Beside,  servicing  to  compulsory  retribution  are  not  optimal  as garbage  as  well  as  the  high  frequency  of  electrical  failure  by  the  government  PLN  (Perusahaan Listrik Negara - Electric Nation Firm). The lack of good service become one significant factor that hinder the optimization of revenue in Kendari's central market.
Keywords: management of central market, retribution
1 Hasil Penelitian
2 Staf Pendidik pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan,  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: lamanguntara@yahoo.co.id
3 Staf  Pendidik  pada  Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: amaluddin.75@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Retribusi  pasar  merupakan  salah satu  sumber  penerimaan  penting  di  antara sumber-sumber  penerimaan  PAD  (Lutfi, 2005;  Kusman,  2002;  Syamsuri,  2003). Namun  demikian,  dalam  pengelolaannya masih  dijumpai  sejumlah  masalah  yang berakibat pada tidak optimalnya penggalian potensi  retribusi  pasar  ini.  Hal  ini  antara lain  disebabkan  oleh  faktor-faktor  seperti: (1)  kurangnya  kemampuan  aparatur  dalam melaksanakan  tugas-tugasnya;  (2)  terbatas- nya  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang dimiliki;  (3)  rendahnya  kesadaran  wajib retribusi;  dan  (4)  kurangnya  pengawasan dalam  pelaksanaannya    (Syamsuri,  2003). Hal  lainnya  yang  sudah  menjadi  kecen- derungan  umum  dalam  pengelolaan  ret- ribusi  pasar  adalah  adanya  kebocoran  dana retribusi  pada  tingkat  pemungutan  maupun pada  saat  pengumpulan  retribusi  pasar  se- belum  masuk  ke  kas  daerah  (La  Mangun- tara, 2007).
Berangkat dari fenomena tersebut di atas,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  me- lihat  sejauh  mana  permasalahan  yang  ter- jadi  memiliki  derajat  keteralihan (transfer- ability) pada pasar sentral Kota Kendari. Ini dimaksudkan  untuk  menelusuri  apakah  ter- dapat  kecenderungan  yang  sama  mengenai permasalahan  dalam  pengelolaan  retribusi pasar.
Temuan  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan asupan teoritik bagi upa- ya  meningkatkan  penerimaan  pendapatan asli  daerah  dari  sektor  retribusi,  khususnya retribusi  pasar  serta  mampu  menyediakan informasi  yang  berharga  seputar  penge- lolaan retribusi pasar di Kota Kendari, khu- susnya pada Pasar Sentral Kota Kendari.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  men- deskripsikan  implementasi  kebijakan  retri- busi pasar pada Pasar Sentral Kota Kendari serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaannya.  Penelitian  ini  diharapkan dapat  bermanfaat  bagi  pemerintah  daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Kendari
dan  PD  Pasar  Kota  Kendari  dalam  usaha pengelolaan  dan  peningkatan  pendapatan asli  daerah  yang  bersumber  dari    retribusi pasar terutama Pasar Sentral Kota Kendari

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Konsep Kebijakan Publik
Fredrick  (dalam  Islamy,  2002:17) memberikan  pengertian  kebijakan  sebagai “……. a  proposed  course  of  action  of person,  group,  or  government  within  a given  environmnent  providing  obstacles and  opportunities  which  the  policy  was proposed  to  utilize  and  overcome  in  an effort to reach a goal or relize an objective or purpose.”.
Hugh  Heclo  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Soenarko  (1998),  mendefini- sikan kebijakan sebagai suatu arah kegiatan yang  tertuju  kepada  tercapainya  beberapa tujuan. Thomas R. Dye (1992:2) mendefini- sikan  kebijakan  sebagai  “ is  whatever  go- vernment choose to do or not to do” (apa- pun  yang  dipilih  pemerintah  untuk  dila- kukan  atau  tidak  dilakukan).  Lebih  lanjut Dye,  mengatakan  bahwa  bila  pemerintah memilih  untuk  melakukan  sesuatu  maka harus  ada  tujuannya  (objektifnya),  dan kebijakan  negara  itu  harus  meliputi  semua tindakan  pemerintah.  Jadi  kebijakan  bukan semata-mata merupakan pernyataan keingi- nan  pemerintah  atau  pejabat  pemerintah saja.  Di  samping  itu,  sesuatu  yang  tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan  negara.  Hal  ini  disebabkan  kare- na  ‘sesuatu  yang  tidak  dilakukan’  oleh  pe- merintah  akan  mempunyai  pengaruh  (dam- pak)  yang  sama  besarnya  dengan  ‘sesuatu yang dilakukan’ oleh pemerintah.
Dari  beberapa  pengertian  kebijakan negara  yang  telah  dikemukakan  di  atas, Islamy (2002: 20) mengemukakan beberapa elemen penting dari kebijakan negara (pub- lic  policy), yaitu:  (1)  bahwa  kebijakan  ne- gara  itu  dalam  bentuk  perdananya  berupa penetapan  tindakan-tindakan  pemerintah; (2) bahwa kebijakan negara itu tidak cukup
hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata; (3) bahwa kebijakan negara  baik  untuk  melakukan  sesuatu  atau tidak  melakukan  sesuatu  itu  mempunyai dan  dilandasi  dengan  maksud  dan  tujuan tertentu;  (4)  bahwa  kebijakan  negara  itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik.
Implementasi  kebijakan  berarti  usa- ha  mewujudkan  secara  aktual  alternatif yang  telah  dipilih    untuk  memecahkan  ma- salah  (Islamy,  2003:39).  Hal  ini  mencakup segala  kegiatan  baik  yang  dilakukan    oleh pemerintah maupun oleh pihak  swasta (se- cara  individual  atau  kelompok)  yang  di- arahkan  untuk  mencapai  tujuan  (meme- cahkan masalah) yang telah ditetapkan.
Proses  implementasi  lebih  rinci  di- kemukakan  oleh  Mazmanian  dan  Sabatier (1981:4) sebagai berikut :
“Implementation  is  carrying  out  of  basic policy  decision,  usually  incoporated  in  a statue but  which can also take the form, of important  executive  orders  or  court  deci- sions.  Ideally,  that  decisions  identifies  the problem (s) to  be addressed, stimulates the objective(s)  to  be  persuade,  and,  in  a  va- riety  of  ways,  “structures”  the  implemen- tation  process.  The  process  normally  runs through  a  number  of  stage  beginning  with passage of the basic statute, followes by the policy  outputs  (decisions)  of  implementing agencies,  the  complience  of  target  groups with  those  decisions,  the  actual  im- pacts….both intended and unintended …..of those  out,  the  percieved  impacts  of  agency decisions,  and,  finally,  important  revisions (or attempted revisions) in the basic statute.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  nam- pak bahwa proses  implementasi meliputi:
a. Disahkannya  Undang-undang  dan  di- ikuti  oleh  output  kebijakan  dalam  ben- tuk  pelaksanaan  kebijakan  oleh  agen- agen yang mengimplementaskannya.
b. Ketaatan  kelompok  sasaran (target group) dengan kebijakan tersebut.
c. Pengaruh-pengaruh  nyata  baik  yang dikehendaki  atau  tidak  dari  output  ke- bijakan.
d. Pengaruh-pengaruh  kebijakan  sebagai- mana  dipersepsikan  oleh  agen  pengam- bil kebijakan.
e. Perbaikan-perbaikan  penting  terhadap Undang-undang/kebijakan tersebut.
Ada  beberapa  faktor  yang  Mem- pengaruhi  Implementasi  Kebijakan.  Marse (dalam  Sunggono,  1994:49)  mengidentifi- kasi  beberapa  aspek  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan  yaitu:  (1)  isi  dari suatu  kebijakan  yang  akan  diimplementasi- kan;  (2) tingkat  informasi  dari pelaku  yang terlibat;  (3)  banyaknya  dukungan  bagi  ke- bijakan  yang  diimplementasikan;  dan  (4) pembagian potensi.
Faktor lain yang mempengaruhi im- plementasi  kebijakan  adalah  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  George  Edwards III  (1980:10),  bahwa  terdapat  empat  (4) faktor  yang  mempengaruhi  implementasi suatu  kebijakan  yaitu  :  (1)  komunikasi;  (2) sumber-sumber (recources); (3)  disposisi sikap para pelaksana; dan (4) struktur biro- krasi.
Pada  hakekatnya,  sesuai  dengan adagium  baku,  rakyat  mempunyai  kewa- jiban  mutlak  untuk  mematuhi  hukum (peo- ple have the absolute duty to obey the law), demikian  pula  halnya  dengan  kewajiban menjalankan  kebijakan  negara/pemerintah. Menurut  Anderson  (Islamy,  2003:39),  ter- dapat beberapa alasan mengapa rakyat mau melaksanakan  kebijakan  yaitu:  (1)  respek anggota  masyarakat  terhadap  otoritas  dan keputusan  badan  pemerintah;  (2)  adanya kesadaran untuk menerima kebijakan peme- rintah;  (3)  adanya  keyakinan  bahwa  kebi- jakan  itu  dibuat  secara  sah,  konstitusional dan  menurut  prosedur  yang  benar;  (4)  ada- nya kepentingan pribadi; adanya sanksi bila tidak  melaksanakan  kebijakan.  Sebaliknya,
rakyat  tidak  mau  melaksanakan  kebijakan karena  alasan:  (1)  kebijakan  yang  ada bertentangan  dengan  nilai  masyarakat;  (2) adanya  konsep  ketidakpatuhan  selektif terhadap  hukum;  (3)  keanggotaan  sese- orang  dalam  kelompok  atau  perkumpulan; (4)  keinginan  untuk  memperoleh  keuntu- ngan  dengan  cepat;  (5)  adanya  ketidak- pastian hukum, dan sebagainya.
Implementasi  kebijakan  publik  ter- laksana melalui beberapa tahapan. Lewis A. Gunn  (1984)  dalam  Islamy  (2002)  menge- mukakan  tahap  implementasi  kebijakan publik sebagai berikut :
Tahap  I,  terdiri  atas  kegiatan-kegiatan:  a) mengembangkan  rencana  suatu  program dengan  penetapan  tujuan  secara  jelas;  b) menentukan  standar  pelaksanaan;  c)  me- nentukan cara yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
Tahap  II,  merupakan  pelaksaan  program dengan mendayagunakan struktur staf, sum- ber daya, prosedur, biaya serta metode.
Tahap  III,  meliputi  kegiatan-kegiatan:  a) menentukan  jadwal;  b)  melakukan  peman- tauan;  c)  mengadakan  pengawasan  untuk menjamin  kelancaran  pelaksanaan  prog- ram,  sehingga  jika  terdapat  penyimpangan atau  pelanggaran  dapat  diambil  tindakan yang sesuai dengan segera.
Sedangkan Lineberry (Islamy, 2003: 39)  menjelaskan  bahwa  dalam  imple- mentasi  kebijakan  sedikitnya  diperlukan unsur-unsur:  (1)  pembentukan  unit  pelak- sana,  personalia  dan  anggaran  serta  fasili- tas  yang  dibutuhkan;  (2)  penetapan  pedo- man secara teknis; (3) koordinasi di antara pelaksana dan tanggung jawab; (4) alokasi sumber-sumber untuk  merealisasikan tuju- an  sehingga  jelas  dampaknya  bagi  kelom- pok sasaran
3. Retribusi Daerah.
a. Obyek retribusi daerah.
Obyek  retribusi  adalah  berbagai  je- nis  jasa  tertentu  yang  disediakan  oleh
pemerintah  daerah  (Kurniawan,  2004:145). Tidak  semua  jasa  yang  diberikan  oleh  pe- merintah  daerah  dapat  dipungut  retribu- sinya.
Menurut PP No. 66 Tahun 2001 ten- tang  Retribusi  Daerah,  objek  reribusi  di- kelompokan  ke  dalam  tiga  golongan  yakni retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga jenis  penggolongan  jenis  retribusi  daerah tersebut, retribusi pasar yang menjadi objek kajian  penelitian  ini  masuk  dalam  kelom- pok retribusi jasa umum.
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi
Josef Riwu Kaho (1988:180) meng- identifikasi  beberapa  faktor  yang  mem- pengaruhi  pemungutan  retribusi  antara  lain adalah;  (1)  pengetahuan  tentang  asas-asas organisasi; (2) disiplin kerja; dan (3) faktor pengawasan yang efektif.
Sementara  itu,  Zauhar  (1996)  men- jelaskan bahwa dalam  pelaksanaan kebija- kan  retribusi,  efektivitas  pelaksanaan/pe- ngelolaannya  dipengaruhi  oleh  dua  faktor utama  yakni  faktor  internal  dan  faktor  eks- ternal.  Faktor  internal  meliputi  organisasi dan perencanaan, sistem dan prosedur, sara- na  dan  prasarana,  insentif  serta  koordinasi dan kemampuan personil. Sedangkan faktor eksternal  meliputi:  kesadaran  wajib  pajak, pertumbuhan objek penerimaan, kondisi ob- jek  penerimaan,  kebijakan  pemerintah  pu- sat, serta perekonomian daerah.
Faktor lain  yang berpengaruh terha- dap  pemungutan  retribusi  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Ismail  (2002:87) adalah:  (1)  relatif  rendahnya  basis  retribusi daerah;  (2)  perannya  yang  tergolong  kecil dalam  total  penerimaan  daerah;  (3)  ke- mampuan  administrasi  pemungutan  yang masih rendah. Hal ini diasosiasi-kan bahwa pemungutan  pajak  dan  retribusi  cenderung dibebani  oleh  biaya  pungut  yang  besar. PAD  masih  ter-golong  memiliki buoyancy yang  ren-dah.  Salah  satu  sebabnya  adalah
dite-rapkannya  system  “ target” dalam  pe- mungutannya; (4) kemampuan perencanaan dan penga-wasan keuangan yang lemah.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian studi  kasus  dan  berbasis  pada  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  ini  diharapkan  mam- pu  menghasilkan  suatu  uraian  yang  men- dalam  tentang  berbagai  hal  yang  ber- hubungan  dengan  pengelolaan  retribusi pasar pada Pasar Sentral Kota Kendari.
Fokus  penelitian  ini  diarahkan  pada dua  aspek  yakni  implementasi  serta  faktor yang  mempengaruhi  pelaksanaannya.  Pada Aspek  implementasi  penelitian  ini  menyo- roti  empat  aktivitas  yang  saling  berhu- bungan  antara  satu  dengan  yang  lainnya yakni: pendataan objek retribusi, penentuan target retribusi, pemungutan dan penyetoran retri-busi pasar ke kas daerah.
Pengumpualan  data  dalam  pene- litian  ini  dilakukan  melalui  wawancara mendalam (indepth  interview); dokumen- tasi (documentation); dan observasi (obser- vation). Data  yang  terkumpul  kemudian dilakukan analisis dengan mengikuti model analisis  data  dari  Miles  dan  Huberman (1992)  yang  meliputi; reduksi  data,  penya- jian  data,  dan  verifikasi/  penarikan  kesim- pulan.

## D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL KOTA KENDARI
1. Pendataan Objek Retribusi
Pendataan obyek retribusi pada pada Pasar Sentral Kota Kendari telah dilaksana- kan  dengan  baik.  Sumber  penerimaan  ret- ribusi  pasar  di  Kota  Kendari  termasuk  di dalamnya  Pasar  Sentral  Kota  Kendari  me- liputi: (1) retribusi pemakaian toko/kios; (2) retribusi pelataran; (3) retribusi kebersihan; (4)  retribusi  MCK;  dan  (5)  retribusi  parkir. Dari  kelima  sumber  penerimaan  retribusi pasar  di  atas,  jenis  retribusi  utama  yang
menjadi  objek  penerimaan  retribusi  Pasar Sentral  Kota  Kendari  adalah  retribusi  pe- makaian  toko/kios  dan  retribusi  pelataran. Jumlah  pedagang  tetap  (toko/kios)  yang tercatat  sebanyak  611  pedagang  sementara pedagang  loss/pelataran  berjumlah  1000 orang.  Meskipun  jumlah  ini  setiap  hari  sa- ngat  fluktuatif  karena  demikianlah  karakter dari  pedagang  sekaligus  menunjukkan  ke- adaan  objek  retribusi  pasar  Sentral  Kota. Temuan  Yuzan  Noor  (2000)  dan  Syamsuri (2003),  tentang  kurang  lengkapnya  data jumlah  pedagang  sebagai  salah  satu  faktor yang  menghambat  optimalisasi  penerimaan retribusi  pasar,  khusus  dalam  kasus  Pasar Sentral  Kota  Kendari,  hal  ini  tidak  terjadi. Ini  menunjukkan  bahwa  administrasi  pe- mungutan telah dilakukan dengan baik.

## 2. Penentuan Target Retribusi
Dari  beberapa  jenis  retribusi  yang telah  ditetapkan  sebagai  sumber  penerima- an  retribusi  Pasar  Sentral  Kota  Kendari, penetapan  target  penerimaannya  dilakukan berdasarkan  kondisi  objektif  penerimaan retribusi seperti yang selama ini terjadi.
Tabel  1:  Target  penerimaan  dan  realiasi retribusi  Pasar  Sentral  Kota  Kendari  menurut jenis retribusi
No . Jenis Retribusi Target/ bulan (Rp) Realisasi (Rp) Perse ntase (%) 1. Retribusi  pemakaian toko/kios 7.300.000 6.763.500 92,6 2. Retribusi pelataran 8.920.000 936.000 89 3. Retribusi kebersihan 8.466.000 7.623.000 90 4. Retribusi MCK 10.000 43.000 400 5. Retribusi parkir 420.000 387.000 92 Jumlah 25.116.000  15.752.500
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa capaian  target  penerimaan  retribusi  mem- perlihatkan  performansi  yang  sangat  baik karena  realisasi  penerimaan  retribusi  pada setiap item penerimaan tercapai rata-rata di atas  90  persen.  Pertanyaannya  kemudian adalah apakah angka-angka tersebut di  atas telah  menunjukkan  keberhasilan  pengelola- an  retribusi  Pasar  Sentral  Kota  Kendari? Untuk  menjawabnya,  tentunya  harus  dimu- lai dari realitas kondisi obyektif setiap jenis
retribusi  yang  ada,  yakni  dengan  memban- dingkan  jumlah  objek  retribusi  tercatat  de- ngan dasar tarif yang berlaku berangkat dari dasar normatif aturan yang berlaku.
a.  Retribusi pemakaian toko/kios
Menurut  Perda  No.  No.  14  Tahun 1998  Tentang  Retribusi  Pasar  disebutkan bahwa  besarnya  tarif  retribusi  sewa  tempat duduk  untuk  setiap  petak  pasar  pada  Pasar kelas II (B) adalah: Golongan BI Rp 90/m/- hari, Golongan BII Rp 80 m/hari, Golongan BIII  Rp  70  m/hari,  Golongan  BIV  Rp  60/- m/hari.  Merujuk  pada  ketentuan  di  atas, Pasar  Sentral  Kota  masuk  pada  Golongan BI.  Ini  artinya  bahwa  setiap  pemanfaatan bangunan/petak dalam pasar dikenakan ret- ribusi sebesar Rp 90/m/hari. Dengan jumlah petak  sebanyak  611  dengan  luas  rata-rata per  petak  20  meter  per  segi,  maka  potensi penerimaan  retribusi  (di  luar  pemanfaatan pelataran)  adalah  sebesar  Rp  1.099.800,- per  hari  atau  sebesar  Rp  32.994.000,-  per bulan.
Dengan  melihat  target  penerimaan retribusi  pemakaian  toko/kios  sebesar  Rp 7.300.000,-  per  bulan,  maka  jumlah  target penerimaan  yang  ditetapkan  sesungguhnya hanya  mencapai  22,1  persen  dari  potensi retribusi yang tersedia. Sehingga dengan re- alisasi  sebesar  rata-rata  90  persen  dari  tar- get yang telah ditetapkan, maka penerimaan retribusi dari  pemakaian toko/kios pada Pa- sar Sentral Kota Kendari hanya berkisar 20 persen  dari  total  potensi  penerimaan  yang ada. Tentunya ini adalah jumlah yang relatif sangat kecil.
Target  penerimaan  yang  ditetapkan oleh  pengelola  Pasar  Sentral  Kota  kendari sebesar  rata-rata  Rp.  1.500,-  setiap  petak bangunan  yang  dipergunakan  pedagang  se- benarnya  sudah  cukup  realistik  bila  diban- dingkan  dengan  potensi  yang  tersedia.  Na- mun realisasinya sangat jauh dari harapan.
Kendala-kendala  dalam  mengopti- malkan penerimaan retribusi pasar sebagai- mana  yang  terjadi  pada  Pasar  Sentral  Kota
ini  nampaknya  menunjukkan  kecenderu- ngan yang sama dengan permasalahan yang terjadi  dalam  pemungutan  retribusi  di  dae- rah lain (La Manguntara, dkk, 2006). Faktor rendahnya kesadaran wajib retribusi (Syam- suri,  2003;  Kusman,  2002  )  menjadi  faktor utama yang menghambat optimalisasi pene- rimaan retribusi pasar.
Penegakan  aturan  yang  berlaku nampaknya  sangat  sulit  dilakukan  mengi- ngat  kondisi  objek  retribusi  pasar  yang  ti- dak  tetap.  Sanksi  yang  diterapkan  kepada pedagang  justru  berakibat  pada  semakin menúrunnya  penerimaan  karena  pedagang Pasar  Sentral  yang  tergabung  dalam  KPPS (Kesatuan  Pedagang  Pasar  Sentral)  justru bereksi  secara  ‘berani’  dengan  tidak  mem- bayar retribusi. Bahkan mereka mengancam untuk  tidak  membayar  cicilan  bulanan  dari kios  yang  mereka  pergunakan  (wawancara dengan  Syahrir  tanggal  15  September 2005). Keadaan ini muncul terutama setelah adanya isu pembangunan pasar sentral kota menjadi  pasar  modern,  karena  para  peda- gang  dihantui  oleh  kekhawatiran  mahalnya sewa  kios  serta  ancaman  akan  masuknya pedagang lain yang memiliki kekuatan loby lebih  kuat  dari  mereka.  Kondisi  ini  pulalah yang  telah  menyebabkan  menurunnya  ang- ka penerimaan retribusi pasar sentral karena pedagang  beranggapan  bahwa  retribusi yang  tidak  dibayar  tidak  akan  berimplikasi berarti bagi mereka. Selain itu, mereka juga beranggapan  bahwa  pasar  yang  ada  seka- rang  nantinya  juga  akan  dibangun  kembali sehingga menganggap pembayaran retribusi tidaklah perlu.
b.  Retribusi pelataran
Pelataran  sebagaimana  disebutkan dalam  Perda  No.  No.  14  Tahun  1998  Ten- tang  Retribusi  Pasar  adalah  tempat  dagang yang  memanjang  dan  tidak  beratap  dan  ti- dak  berdinding  (terbuka)  serta  diisi  bebe- rapa  orang  pedagang.  Lebih  lanjut  dijelas- kan dalam Perda tersebut bahwa pemakaian pelataran dalam pasar kelas II dipungut ret-
ribusi  jualan  sebesar  Rp  400/3m/hari/lantai dan Rp 300/3m/hari/tanah.
Dengan  asumsi  bahwa  setiap  peda- gang  pelataran  membayar  rata-rata  sebesar Rp 350,- dengan pemanfaatan pelataran se- luas  rata-rata  6  meter  persegi,  maka  setiap hari  akan  diperoleh  penerimaan  retribusi sebesar  Rp  700.000,-  atau  sebesar  Rp 21.000.000,-  per  bulan.  Dengan  demikian, target  penerimaan  retribusi  pelataran  yang ditetapkan sebesar Rp 8.920.000,- per bulan sebenarnya  hanya  mencapai  42,5  persen dari potensi yang tersedia.
c.  Retribusi kebersihan
Retribusi untuk pemeliharaan keber- sihan bagi pasar yang dibangun pemerintah daerah  sebagaimana  disebutkan  dalam  Per- da  No.  14  Tahun  1998  Tentang  Retribusi Pasar adalah sebesar Rp 200/petak per hari untuk  retribusi  pemeliharaan  kebersihan dan  Rp  100,-  per  hari  untuk  retribusi keamanan pasar.
Dalam prakteknya, untuk jenis retri- busi ini justru dinaikkan menjadi  Rp. 500,- per  hari  tanpa  membedakan  antara  peda- gang  toko  maupun  pelataran.  Jika  peneri- maan  ini  berjalan  normal,  setiap  hari  akan diperoleh  retribusi  sebesar  Rp  805.500,- atau  sebesar  Rp.  24.165.000,-  per  bulan. Namun  target  yang  ditetapkan  hanya  sebe- sar  Rp  8.466.000,-.  Jumlah  ini  hanya  men- capai  35  persen  dari  total  potensi  yang  ter- sedia.
d.  Retribusi parkir dan MCK.
Menurut  Perda  No.  No.  14  Tahun 1998  Tentang  Retribusi  Pasar,  Retribusi Parkir  dan  MCK  masuk  dalam  kategori retribusi  pemakaian  fasilitas  penunjang  pa- sar. Setiap satu kali pemakaian pada semua kelas pasar ditetapkan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) adalah; untuk buang air besar Rp 500, buang air kecil Rp 100,  mandi Rp 1000,-. Dalam penelitian ini, kontribusi ret- ribusi  ini  sangat  tidak  signifikan  sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
Sementara  untuk  retribusi  parkir, dalam  hal  ini  retribusi  kendaraan  bermotor ditetapkan;      retribusi  kendaraan  tidak  ber- motor penjual keliling sebesar Rp 500,- dan kendaraan  bermotor  sebesar  Rp  1.500,-. Dalam  prakteknya,  pemungutan  retribusi parkir  tidak  dijalankan  sesuai  ketentuan yang berlaku namun  dilakukan melalui sis- tem  target  yakni  setiap  hari  pekerja  yang ditugaskan  sebagai  tukang  parkir  diwajib- kan menyetor Rp 16.000,-  per hari. Hal  ini dilakukan  karena  cara  seperti  ini  dianggap cukup efektif sehingga pemasukan retribusi parkir menjadi stabil tanpa dibebani dengan target  yang  memberatkan  petugas  parkir. Hal  ini  juga  memungkinkan  petugas  parkir bisa bekerja lebih ’bersemangat’ karena pe- nerimaan  di  atas  target  yang  ditetapkan menjadi  pendapatan  pribadi  petugas  yang bersangkutan.  Langkah  tersebut  dilakukan karena  sifat  penerimaan  untuk  jenis  retri- busi  parkir  memiliki  kondisinya  yang  sa- ngat unpredictable. Akibatnya,  penetapan estimasi  jumlah  target  sangat  sulit  dilaku- kan.
Mencermati  persentase    penetapan target retribusi di atas, yakni target retribusi sebesar  20  persen  dari  potensi  retribusi  pe- makaian kios, 42,5 persen pemanfaatan pe- lataran, serta 35 persen retribusi kebersihan, menunjukkan  angka  yang  relatif  rendah. Namun  demikian  inilah  karakter  retribusi pasar yang keadaannya sulit dipaksakan un- tuk disesuaikan dengan ketentuan yang ber- laku.  Adapun  langkah  yang  mungkin  bisa dilakukan  adalah  pendekatan  persuasif  ke- pada  para  pedagang  yang  enggan  mem- bayar  retribusi  sehingga  dengan  kesadaran mereka bisa diperoleh hasil yang optimal.
Rendahnya retribusi pemakaian kios maupun  penggunaan  pelataran  menunjuk- kan  adanya  kesulitan  pengelolaan  retribusi pasar untuk menegakkan kebijakan retribusi yang  ada  secara  konsisten.  Hal  ini  karena karakter pengelolaan (khususnya pemungu- tan)  retribusi  pasar  ini  memang  lebih  me- ngandalkan  sifat  persuasi  dari  petugas  pe-
ngelola  karena  nampaknya  hampir  tidak mungkin  bagi  petugas  pasar  memaksakan aturan yang berlaku. Justru jika hal tersebut dilakukan  akan  berdampak  pada  menurun- nya  penerimaan  retribusi  yang  tentunya akan  berimplikasi  pada  penerimaan  daerah secara umum.

## 3. Pemungutan Retribusi
a.  Prosedur pemungutan
Pemungutan  retribusi  belum  dilak- sanakan sesuai dengan ketentuan  yang ber- laku.  Seharusnya,  besarnya  tarif  retribusi sewa tempat duduk untuk setiap petak pasar adalah Pasar kelas  II  (B) adalah: Golongan BI  Rp  90/m/hari,  Golongan  BII  Rp  80 m/hari, Golongan BIII Rp 70 m/hari, Golo- ngan  BIV  Rp  60/m/hari.  Dalam  pelaksana- annya  pemungutan  retribusi  tidak  mengacu pada ketentuan ini. Tarif retribusi justru di- tetapkan secara merata yakni bagi pengguna kios Rp. 1.500,- per petak sedangkan peng- guna  pelataran  Rp  1.000,-  per  petak.  Hal tersebut dilakukan karena retribusi ini nam- paknya  tidak  dapat  dipaksakan.  Justru  jika mengikuti  aturan  akan  menurunkan  peneri- maan.
Menurut  Soesilo  Zauhar  (1996), kondisi  objek  penerimaan  yang  memiliki karakter  demikian  ini  menjadi  salah  satu faktor eksternal yang berpengaruh besar da- lam  pengelolaan  retribusi  daerah  termasuk di dalamnya pengelolaan retribusi pasar ini. Tidak  dijalankannya  aturan  tarif  retribusi pasar secara konsisten juga terjadi pada pa- sar  yang  lain  seperti  di  Kota  Malang  (La Manguntara,  dkk,  2006).  Kondisi  ini  nam- paknya menjadi karakter khas yang melekat pada retribusi pasar.
Dilihat dari segi tata cara pemungu- tan,  pelaksanaannya  sudah  berjalan  seperti prosedur  yang  berlaku.  Setiap  pembayaran retribusi  yang  dipungut  dilakukan  dengan menggunakan  karcis  yang  dicetak  dan  di- perporasi  di  Dinas  Pendapatan  dan  pemu- ngutannya dikontrol oleh koordinator pasar sentral. Pegawai yang tersedia sudah cukup
memadai.  Displin  dan  pembagian  kerja  su- dah  berjalan  baik,  pengawasan  kepada  pe- tugas  pemungut  sudah  dipastikan  berjalan sesuai  rencana  (Kaho,1988).  Adapun  kebo- coran  di  tingkat  pemungut  masih  dapat  di- maklumi  karena  yang  paling  penting  se- bagai  kontrol  internal  untuk  memastikan pelaksanaan  pemungutan  berjalan  normal adalah  pencapaian  target.  Meski  demikian, sebenarnya  perlu  uji  petik  yang  dilakukan oleh pihak eksternal.  Ini dimungkinkan un- tuk  memastikan  secara  objektif  kondisi  pe- nerimaan yang sebenarnya di lapangan. De- ngan hasil uji petik ini diharapkan akan ada perbandingan  yang  ’jujur’  antara  keterang- an dari pengelola pasar seputar objek pene- rimaan retribusi  dengan informasi yang di- himpun oleh pihak eksternal.
b. Prosedur pencetakan  dan  pendistribusian karcis
Secara  prosedural,  sesuai  ketentuan yang  berlaku,  proses  pemungutan  retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis. Se- cara  umum  hal  ini  telah  dilaksanakan  de- ngan baik.
Pegawai  pemungut  (juru  pungut) yang  berhubungan  langsung  dengan  akti- vitas  pemungutan  dan  pengumpulan  retri- busi  pasar  berjumlah  12  orang.  Menurut keterangan  Penanggung  jawab  PS  Kota, juru pungut bekerja dengan  disiplin dan de- ngan  pembagian  kerja  yang  baik.  Setiap petugas  (juru  pungut)  sudah  mempunyai wilayah  tugas  tetap  yang  dibagi  ber- dasarkan letak bedak/loss ataupun dasaran/- halaman  yang  berdekatan,  sehingga  setiap hari,  para  pedagang  hanya  berhubungan dengan  orang  yang  sama  ketika  membayar retribusi pasar. Hal ini memungkinkan bagi se-tiap juru pungut mengenal benar kondisi para  pedagang  yang  membayar  retribusi pasar  setiap  harinya.  Jika  pada  suatu  saat ada  juru  pungut  yang  berhalangan  datang, maka akan digantikan oleh orang lain  yang ditunjuk  oleh  koordinator  petugas  pe- mungut.
Setelah selesai melaksanakan tugas- nya,  para  juru  pungut  menyerahkan  dana retribusi  bersama  bukti  karcis  pembayaran- nya  kepada  koordinator  juru  pungut.  Hasil setoran  dana  retribusi  tersebut  selanjutnya dibukukan  dalam  buku  catatan  penerimaan harian  retribusi  pasar.  Dana  yang  telah  ter- kumpul  itu  kemudian  diserahkan  kepada Kepala  Pasar  untuk  selanjutnya  disetor  ke kas daerah.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, implementasi kebijakan retribusi pasar pada Pasar Sentral Kota Kendari dapat disimpul- kan beberapa hal sebagai berikut:
Pengelolaan  Pasar  Sentral  Kota Kendari  belum  dilaksanakan  sesuai  keten- tuan yang berlaku yakni Perda No. 3 Tahun 2004  Tentang  Pembentukan  Perusahaan Daerah  Pasar  Kota  Kendari.  Pengelolaan- nya  berada  di  bawah  BPKAD  (Badan  Pe- ngelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah)  Kota Kendari  sebagai  akibat  dari  adanya  konflik yang  berkepanjangan  antara  KPPS  (Kesa- tuan  Pedagang  Pasar  Sentral)  dengan  peja- bat PD Pasar Kota Kendari.
Pendataan  objek  retribusi  pasar Kota  Kendari  telah  dilaksanakan  dengan baik.  Tersedianya  data  base  yang  lengkap mengenai  jumlah  pedagang  baik  pedagang yang  menempati  toko/kios  maupun  pelata- ran menjadi dasar yang baik bagi penentuan target  penerimaan  retribusi.  Jenis  retribusi yang  menjadi  sumber  penerimaan  pasar Kota  Kendari  meliputi:  1)  Retribusi  pema- kaian  toko/kios;  2)  Retribusi  pelataran;  3) Retribusi  kebersihan;  4)  Retribusi  MCK, dan  5)  Retribusi  parkir.  Dari  kelima  sum- ber penerimaan tersebut, retribusi pemakai- an  toko/kios,  retribusi  pelataran  dan  retri- busi  kebersihan  menjadi  sumber  penerima- an retribusi  utama.
Target penerimaan retribusi yang di- tetapkan oleh BPKAD Kota Kendari secara
umum  relatif  kecil  dibanding  dengan  po- tensi  yang  tersedia.  Target  yang  ditetapkan hanya  mencapai  rata-rata  sekitar  30  persen dari  total  potensi  yang  ada.  Besaran  target ini  nampaknya  akan  sangat  sulit  ditingkat- kan  mengingat  beberapa  sebab:  1)  Kondisi objek  retribusi  yang  relatif  tidak  stabil;  2) Wajib  retribusi  tidak  maksimal  dalam  me- laksanakan  kewajiban  mereka  terutama  ka- rena  faktor adanya isu  kebijakan pembang- unan  Pasar  Sentral  menjadi  pasar  modern; 3)  Pelayanan  kepada  wajib  retribusi  yang tidak maksimal seperti keterlambatan mobil pengangkut  sampah  ataupun  pemadaman lampu  oleh  PLN  menjadi  salah  faktor  sig- nifikan  yang  menghambat  optimalisasi  pe- nerimaan retribusi.
Selanjutnya,  pemungutan  retribusi pasar yang dilakukan oleh juru pungut pada dasarnya  telah  dilaksanakan  sesuai  meka- nisme yang berlaku. Setiap pemungutan ret- ribusi  kepada  pedagang  senantiasa  disertai dengan  adanya  bukti  pembayaran  (karcis). Namun  demikian,  jumlah  nominal  retribusi yang dipungut tidak dilakukan menurut ke- tentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  karena  kon- disi wajib retribusi Pasar Sentral Kota serta objek  retribusi  pasar  tidak  memungkinkan dilaksanakannya pemungutan retribusi  me- nurut kebijakan tarif yang berlaku.
Sementara itu, berkaitan dengan pe- nyetoran  retribusi  pasar  ke  kas  daerah, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai aturan  yang  berlaku.  Setiap  hari,  dana  ret- ribusi yang terkumpul disetor ke kas daerah (Bank  Pembangunan  Daerah)  melalui  ben- dahara  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset Daerah Kota Kendari.

## 2. Saran-Saran
Mengacu  pada  kesimpulan  di  atas, sebagai langkah perbaikan bagi optimalisasi pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Sen- tral  Kota  Kendari  perlu  dilakukan  hal-hal sebagai berikut:
Dalam  rangka  pengelolaan  pasar yang  benar-benar  berorientasi  pada  usaha
peningkatan  kontribusi  retribusi  pasar  ter- hadap  PAD  Kota  Kendari,  maka  perlu dilakukan  langkah-langkah  persuasif  kepa- da  para  pedagang.  Langkah  persuasif  ini idealnya  dilakukan  melalui  KKPS  Kota Kendari sebagai perwakilan pedagang pasar agar mereka secara sadar memahami posisi dan  keberadaannya  sebagai  salah  satu komponen  penting  dalam  menunjang  pe- nerimaan  daerah  di  Kota  Kendari.  Sambil menunggu  kesiapan investor dan saat yang tepat bagi pembangunan pasar Sentral Kota menjadi  Pasar  modern,  Pemerintah  Kota dalam  hal  ini  BPKAD  Kota  Kendari  di- harapkan  tetap  melaksanakan  pembinaan kepada  para  pedagang  pasar  sehingga  me- reka  tetap  melaksanakan  apa  yang  telah menjadi kewajiban mereka
Mengingat  kondisi  objek  dan  wajib retribusi  pasar  sentral  Kota  Kendari  yang tidak  stabil,  maka  besaran  target  peneri- maan  retribusi  pasar  yang  ditetapkan  se- dapat mungkin dapat menyesuaikan dengan kondisi  yang  ada.  Usaha  untuk  memak- sakan  diberlakukannya  aturan  secara  tegas sesuai kebijakan tarif yang ada justru dikha- watirkan  akan  berdampak  pada  menu- runnya  penerimaan  retribusi  sebagai  akibat resistensi  pedagang  atas  kebijakan  tersebut sebagaimana yang selama ini terjadi.
Selain itu, Pemerintah juga diharap- kan  dapat  segera  mengantisipasi  berbagai faktor  yang  menghambat  usaha  untuk  me- ningkatkan jumlah penerimaan retribusi pa- sar,  seperti  keterlambatan  mobil  pengang- kut sampah dan  pemadaman lampu PLN.

## DAFTAR PUSTAKA
Islamy,  M  Irfan.  2002. Prinsip  Prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Nega- ra. Jakarta: Bumi        Aksara .
Ismail,  Tjip.  2002. Meningkatkan  Kemam- puan  Keuangan  Daerah ,  Jurnal Forum  Inovasi,  Edisi  September- Nopember  2002,  halaman  39-43 dan 87-91.
Kaho, Josef, Riwu. 1988. Prospek Otonomi Daerah  di  Negara  Republik  Indo- nesia  Identifikasi  Faktor  Faktor Yang  Mempengaruhi  Penyeleng- garaan  Otonomi  Daerah.
Jakarta: Rajawali Pers.
Kurniawan,  Panca,  &  Purwanto,  Agus. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi daerah  di  Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
Kusman,  M.  Munif.  2002. Pelaksanaan Retribusi  Pasar  Dalam  Upaya Meningkatkan  PAD  di  Kabupaten Jombang  Jawa  Timur. Tesis  tidak diterbitkan.  Malang:  PPS  Univer- sitas     Brawijaya.
La  Manguntara,  2007, Implementasi  Kebi- jakan Retribusi Pasar, Studi Kasus Pada  Pasar  Besar  Kota  Malang , Gema  Pendidikan,  Volume  14 No.1 Januari 2007
Lutfi, Achmad. 2005. Pemanfaatan Kebija- kan  Desentralisasi  Fiskal  Berda- sarkan  UU  NO.  34/2000  Oleh Pemda  Untuk  Menarik  Pajak  Da- erah  Dan  Retribusi  Daerah  (Studi Di  Kota  Bogor) ,  Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 5 No. 2, Maret-Agustus 2005, halaman 141-152.
Milles,  Matthew  B.  &  A.  Michel  Huber- man.  1992. An  Expanded  Source Book:  Qualitative  Data  Analysis . London: Sage Publication.
Sabatier, P.A., and Mazmanian, D.A. 1979.
The  Conditions  of  Effective  Imple- mentation , Policy Analysis 5: 481- 504.
Soenarko,  SD.  1998. Public  Policy:
Pengertian  Pokok  Untuk  Mema- hami  dan  Analisa  Kebijaksanaan Pemerintah . Surabaya: Papyrus.
Syamsuri.  2003. Efektivitas  Penerimaan Retribusi  Pasar    pada  Pemerintah
Kota  Banjar  Baru. Tesis  ti-dak
diterbitkan. Malang: PPS Universi- tas Brawijaya.
Zauhar,  Susilo.  1996. Reformasi  Adminis- trasi Konsep Dimensi dan Strategi . Jakarta: Bumi    Aksara.