Dinamika  Perubahan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Mengenai  Batas  Usia  Minimal Perkawinan

## Yuliani Catur Rini
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

## Ari Tri Wibowo
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

## Abstrak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  berdampak pemenuhan  hak-hak  dasar  dan  hak-hak  konstitusional  warga  negara terutama  dalam  hal  perkawinan.  Konsekuensi  logis  dari  putusan  MK tersebut maka ada perubahan norma terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan perkawinan.  Pasal  7  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  menetapkan bahwa  usia  minimal  perkawinan  bagi  pria  adalah  umur  19  tahun  dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki- laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Berubahnya  batas  minimal  usia  kawin  memberi  dampak  terhadap dispensasi  kawin.  Adanya  “dispensasi  kawin”  yang  kewenangannya diberikan kepada hakim pengadilan agama menjadi dua mata pisau yang terkadang  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam  pencegahan  pernikahan dini.
Keywords : Perubahan, Dispensasi. Pernikahan dini
Corresponding  Author: Yuliani Catur Rini, Ari Tri Wibowo
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Email : yulianirini1987@gmail.com
© The Author(s) 2022 DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the  material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 79

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 1 Juni 2022 Accepted: 1 Agustus 2022 Online: 31 Oktober
2022
JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.2 : 79-92 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index
ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Pasal 1 Undang-undang (UU) Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 disebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pasal 1 ini kita dapat memahami dua hal pokok disini. Pertama, perkawinan adalah sebuah ikatan. Kedua, perkawinan mempunyai tujuan tertentu. Pasal 1 UU Perkawinan ini secara terbuka menyebut dua tujuan perkawinan yang sudah dibentuk oleh suami  istri,  yaitu  (1).  keluarga  yang  bahagia  dan  (2).  keluarga  yang  kekal.  Namun  untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan keluarga yang kekal tidak serta merta semua pasangan dapat  melaksanakan  perkawinan.  Namun  masih  ada  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipenuhi terlebih dahulu, seperti halnya batas umur minimum untuk melangsungkan perkawinan.
Perkawinan ini mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Terhadap batasan waktu sampai kapan kewajiban ini harus dilaksanakan, Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menegaskan dua ketetapan waktu, yakni: 1) sampai anak tersebut kawin; atau 2) dapat berdiri sendiri. Sayangnya, UU Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut, kriteria apa yang harus dipertimbangkan dalam menentukan seorang anak itu sudah “dapat berdiri sendiri”. Namun, pada pasal berikutnya, yakni Pasal 46 ayat (2) diatur kewajiban seorang anak  untuk  membantu  orang  tua  dan  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas,  apabila  anak  tersebut sudah  “dewasa”.  Walaupun  tidak  secara  eksplisit  mendefinisikan  umur  “dewasa”,  namun  pada Pasal 47 ayat (1), UU Perkawinan menegaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut.
Terdapat satu persoalan yang timbul di dalam UU Perkawinan adalah Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Batas usia perkawinan bagi laki- laki  adalah  19  tahun.  Batas  usia  ini  tidak  dianggap  sebagai  persoalan  dari  persepktif  hak  anak karena usia 19 tahun telah dikategorikan sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di Indonesia sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 ayat (3) UU HAM dan Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan (CEDAW). 1
Diskriminasi  ini  bisa  dalam  hal  pendidikan,  kesehatan.  Tidak  memungkiri  juga  karena psikologi  yang  belum  matang  untuk  berkeluarga  dapat  mengakibatkan  kekerasan  dalam  rumah tangga. Dampak negatif perkawinan pada usia yang belum cukup matang menimbulkan tumbuh kembang  anak  dan  akan  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak  dasar  anak  seperti  hak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. 2
Berdasarkan  permasalahan  itu,  batasan  umur  yang  mendiskriminasi  perempuan  tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk pengaturan yang lebih objektif, agar hukum yang dicita-
1 Pasal  1  Konvensi  Internasional  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (CEDAW) menyebutkan:  “setiap  perbedaan,  pengecualian  atau  pembatasan  yang  dibuat  berdasarkan  jenis  kelamin  yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.”
2 Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
citakan dapat tercapai, maka perlu memahaminya secara mendalam terhadap keberadaan hukum itu sendiri. Sehingga dapat ditemukan hakekat sebenarnya dari hukum itu sendiri, tujuannya dan mengapa  orang  harus  tunduk  pada  hukum  tersebut  terutama  mengenai  batas  umur  minimal melakukan perkawinan, dengan umur yang tepat untuk dicantumkan dalam UU, diharapkan akan terjadi  penghormatan  terhadap  perkawinan  itu  sendiri  dan  juga  menimbulkan  semangat  untuk membangun  suatu  negara  hukum  yang  lebih  baik  kalau  tidak  dapat  dikatakan  hukum  yang sempurna. Oleh Theo Huijbers pemahaman yang mendekati sempurna terhadap hukum itu sendiri dipercaya  sebagai  hal  yang  dapat  memperpendek  jarak  antara  hukum  dan  keadilan  sehingga hukum dipandang sebagai cita-cita yang harus dilaksanakan. 3 Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah  Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis perubahan Undang-Undang Perkawinan? 2) Bagaimana dinamika mengenai mengenai batas umur minimum perkawinan pasca perubahan UU Perkawinan?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan ( statute approach ) sebagai sumber hukum yang telah ada. Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum. Selain itu sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian ini dapat mencakup penelitian tentang asas- asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horisontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk usaha penemuan hukum inconcreto . 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertimbangan atau Landasan Filosofis, Landasan Sosiologi dan Landasan Yuridis.

## Landasan Filosofis
Landasan  filosofis  merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi  suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 5 Falsafah  bangsa  indonesia  ini  tercantum  dalam  Butir-butir  sila  Pancasila  yang  landasan  utama yang  mengikat  Penyelenggara  Negara  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  Ber-Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat digapai apabila Penyelenggara  Negara  menjamin  kesejahteraan  tiap  warga  negaranya,  termasuk  menjamin  dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.
3 Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum , Yogyakarta: Kanusius, hlm. 11
4 Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm 127
5 Arifin Bur dan Wira Atma Hajri, Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bengkalis , UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018, hlm 406.
Negara  menjamin  pemenuhan,  perlindungan  dan  penghormatan  hak-hak  asasi  manusia melalui batang tubuh UUD 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun. 6 Jaminan  terhadap  hak  setiap  orang  untuk  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara  untuk  mewujudkan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  jauh  dari  perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hakhak asasi manusia, seperti Kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik,  Kovenan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  Konvensi  Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.

## Landasan Sosiologis
Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. 7 Pengabaian  terhadap  praktek  perkawinan  anak  yang  menimbulkan  kekerasan  dan ekploitasi  seksual  telah  berlangsung  cukup  lama. 8 Respon  Negara  kolonial  baru  muncul  pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. 9 Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun  1915  untuk  memerangi  perkawinan  anak.  Pada  tahun  1925,  Gubernur  Jenderal  Belanda membuat  Surat  Edaran  (No.  403)  kepada  semua  residen  di  Hindia  Belanda  (Indonesia)  untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia. 10
Pasca  kemerdekaan,  adanya  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  cenderung mengubah  politik  hukum  terkait  dengan  perkawinan  anak.  Gerakan  perempuan  pada  saat  itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 pada  jamannya  merupakan  lompatan  dari  yang  sebelumnya  tidak  ada  minimum  usia  kawin. 11
6 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan),    “Hak  Konstitusi”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/40%20HAK%20KONSTITUSI.  pdf,  diakses  09 Januari 2021.
7 Sita T, van Bemellen dan Mies Grinjs, “Perdebatan tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara”, dalam Horii, Grinjs, Irianto, dan Saptandari, 2018, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.
8 Susan Blackburn and Bessell, Sharon, Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth- Century Indonesia”, Indonesia, No. 63, April 1997, hlm. 107-141.
9 Sita T, van Bemellen dan Mies Grinjs, Perdebatan tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara, dalam Horii, Grinjs, Irianto, dan Saptandari, 2018, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.
10 Ibid . 11 Op.cit. Susan Blackburn dan Bessell Sharon
Bersamaan  dengan  adanya  UU  Perkawinan,  pemerintah  Orde  Baru,  menggalakan  program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun  dan  dorongan  kepada  orang  tua  untuk  menghindari  anak  menikah  di  bawah  20  tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu. 12
Aturan  dalam  UU  Perkawinan  merupakan  upaya  Negara  untuk  melindungi  institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi  hukumnya,  maupun  terkait  pengaruh  dari  faktor  sosial,  ekonomi,  dan  budaya masyarakat, pemahaman agama. 13
Faktor-faktor  di  atas  sangat  berpengaruh  terhadap  munculnya  praktek  perkawinan  anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan  mendapatkan  surat  nikah. 14 Terdapat  perubahan  data  terkait  dengan  perkawinan  anak  di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22 %. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anakpenting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah.  Pada  tahun  2015,  perkawinan  usia  anak  di  daerah  perdesaan  hampir1/3  lebih  tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. 15 Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan  sosial  media  sebagai  sisi  negatif  dari  teknologi.  Hal  ini  menimbulkan  kekawatiran orang  tua  diperkotaan  dan  berdampak  pada  keinginan  untuk  menanamkan  kembali  nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usai muda. 16
Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum  perkawinan.  Berdasarkan  rekapitulasi  data  perkara  yang  diterima  oleh  Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk  dispensasi  untuk  perkawinan  usia  di  bawah  batas  minimum  perkawinan  yang  diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pada tahun 2015 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat sejumlah  11.075  pengajuan  dispensasi  perkawinan. 17 Alasan  utama  dari  pengajuan  dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi.
12 Ibid.
13 Sulistyowati Irianto, “Sambutan”, dalam Hoko Horri, Mies Grijns, dan Saptandari, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta
14 Detik.com,  “Indonesia  Masih  Darurat  Perkawinan  Anak”,  https://  news.detik.com/  kolom/d4044812/indonesia- masih-darurat-perkawinan-anak, diakses 09 Januari 2021.
15 Hoko  Horri  dan  Mies  Grijns,  “Pendahuluan”,  dalam  Horii  Grinjs,  Sulistyowati  Irianto,  dan  Saptandari,  2018, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor.
16 Pam Nilan, “Youth transitions to urban, middle-class marriage in Indonesia: faith, family and finances,” Journal of Youth Studies, Vol. 11, No. 1 2008, hlm. 65-82
17 Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.

## Landasan Yuridis
Indonesia  sebagai  negara  hukum  di  era  reformasi  telah  memiliki  peraturan  perundang- undangan tentang Perlindungan Anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan. Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin  khususnya  untuk  perempuan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mulai  dianggap  semakin  tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak.
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak- anak dari ancaman perkawinan usia anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Pasal  7  ayat  (1)  belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan Pada tahun 2017, Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  sebagian  dari  gugatan  uji  materi  terkait  perbedaan  usia perkawinan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batasusia perkawinan laki- laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.
Pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun  1945  yang  menyebut  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  kedudukan  sama  di  hadapan hukum.  Mahkamah  Konstitusi  juga  menyatakan  UU  Perkawinan  tidak  sinkron  dengan  UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan.  Jika  diletakkan  dalam  konteks  lebih  luas,  perkawinan  anak  mengancam  dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat. 18
Putusan  MK  tersebut  di  atas,  merupakan  mandat  konstitusional  yang  sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  anak  tanpa  diskriminasi.  Yang  perlu  segera  dilakukan  oleh pemerintah dan DPR RI adalah; pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegah perkawinan  anak;  kedua,  menghapuskan  membedakan  aturan  batas  usia  perkawinan  anak  baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam  Pasal  7  ayat  1  UndangUndang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  terkait  usia perkawinan  pada  batas  usia  perkawinan  dengan  menaikkan  standarnya;  ketiga,  memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan  berusia  16  tahun,  sudah  dinilai  tidak  relevan  lagi  di  masa  sekarang  baik  dari  sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-
18 Eddy L. Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2009, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
laki  dan  perempuan  setidaknya  telah  genap  berusia  19  tahun  jika  hendak  melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran  batasan  usia  perkawinan  bila  tidak  ada  faktorfaktor  yang  sifat  mendesak  untuk dilangsungkan perkawinan.

## Dinamika yang muncul atas batasan usia minimal perkawinan

## Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan
Sasaran  perubahan  peraturan  ini  adalah  perubahan  Pasal  7  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  UU Perkawinan.  Putusan  Nomor  22/PUU-XV/2017  tentang  perkara  pengujian  UU  Perkawinan menyatakan  bahwa  Pasal  7  ayat  (1)  sepanjang  frasa  “16  tahun”  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat.  Kemudian  MK memerintahkan pembuat Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan di Pasal 7 Ayat (1) berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
Perubahaan  Pasal  7  Ayat  (1)  UU  Perkawinan  merupakan  bagian  dari  amanat  konsitusi khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan a quo menunjukan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan baik didalam hukum dan pemerintahan antara setiap warga negara atau dikenal juga dengan “Equality before the law “. Pasal 7 Ayat (1) membedakan antara warga negara laki-laki dan perempuan. Pembedaan tersebut perlu dihapuskan karena tidak sesui dengan  Pasal  27  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  dengan  menyamakan  batas  usia  perkawinan perempuan dan laki-laki pada usia 19 tahun.
Penyamaan  batas  usia  perkawinan  perempuan  dan  laki-laki  pada  usia  19  tahun  juga berkesesuaian dengan kerangka hak asasi manusia yang telah menjadi bagian dari politik hukum di  Indonesia  dengan  adanya  UU  Pengesahan  Konvensi  Hak  Sipil  dan  Politik,  UU  Pengesahan Konvensi  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  UU  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  dan  Ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak.  Usia  19  tahun merupakan  usia  yang  dapat  dikategorikan  bukan  lagi  anak  dan  di  atas  batas  usia  yang  telah disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.
Selain  itu,  Pasal  7  ayat  (2)  mendesak  untuk  direvisi  karena  memberikan  peluang  adanya penyimpangan  terhadap  usia  minimum  perkawinan  dengan  tidak  ada  batasan  yang  jelas  dalam situasi apa penyimpangan dapat dilakukan. Perlu adanya batasan yang jelas agar penyimpangan terhadap usia minimum tidak mudah dilakukan.
Usia 16 tahun bukanlah usia yang tepat untuk melakukan perkawinan bagi anak perempuan, karena  usia  16  tahun  adalah  usia  dimana  seharusnya  anak  masih  mengikuti  pendidikan  sesuai dengan citacita pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (UU Pendidikan Nasional) yang mewajibkan adanya wajib belajar 12 tahun. Jika melihat usia pendidikan pertama usia anak masuk Sekolah Dasar di usia 7 tahun maka dengan adanya wajib belajar 12 tahun berarti usia anak untuk mendapatkan hak pendidikannya sampai selesai adalah 19 tahun.
Pasal  7  ayat  (1)  terkait  usia  perkawinan  perempuan  yang  masih  mematok  usia  16  tahun adalah bentuk pembedaan terhadap salah jenis kelamin, yaitu perempuan, yang mana di dalam UU HAM  Pasal  1  ayat  (3)  hal  tersebut  masuk  dalam  salah  satu  bentuk  diskriminasi.  Bahwa kematangan  fisik  dan  mental  kedua  calon  mempelai  yang  merupakan  hal  yang  sangat  penting karena  dalam  perkawinan  kedewasaan  dan  rasa  tanggung  jawab  yang  besar  sangat  diperlukan
dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan.
Pasal  7  ayat  (2)  UU  Perkawinan  mengatur  tentang  dispensasi  perkawinan  di  bawah  usia minimum yang dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita. Pasal ini perlu dipertegas dan dipastikan agar tidak digunakan sebagai alasan oleh kedua pihak orang tua untuk mengawinkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pembatasan  terhadap  penyimpangan  usia  minimun  juga  perlu  diikuti  dengan:  1)  upaya-upaya pencegahan  untuk  menghindari  penyimpangan  terhadap  usia  minimum  dan  untuk mempromosikan perkawinan di atas usia minimum dalam berbagai bentuk kegiatan; 2) upaya- upaya  afirmasi  terhadap  anak  yang  melangsungkan  perkawinan  di  bawah  usia  minimal  dalam bentuk,  pertama,  perlindungan  hak-haknya  seperti  hak  untuk  melanjutkan  pendidikan;  kedua, pendampingan khusus dalam bentuk pelatihan-pelatihan menghadapi kondisi perkawinan dalam usia muda dan dampak dari perkawinan (kehamilan dan pengasuhan anak); ketiga, bantuan khusus ekonomi, sosial dan psikososial bagi anak-anak yang masuk dalam kondisi penyimpangan usia perkawinan.  Perubahan  Pasal  7  Ayat  (2)  berkesesuaian  dengan  upaya  untuk  mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak- hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang  terlibat  dengan  anak  harus  memperhatikan  dua  tujuan  tersebut  dengan  didasarkan  pada kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Para  pihak  yang  terlibat  dengan  dispensasi  kawin  harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup,  tumbuh  kembang  dan  perlindungan  dari  segala  bentuk  perlakuan  salah,  eksploitasi  dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.
UU  Perkawinan  hanya  mewajibkan  pengadilan  mendengar  keterangan  orang  tua  dalam permohonan dispensasi kawin. Karena itu, adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengacu pada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women),  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  dan  PERMA  No.  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  sangat  penting  untuk  menjamin  pelaksanaan  sistem peradilan yang melindungi hak anak. 19

## Dispensansi Perkawinan
Memasuki tahun ke-2 pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya tanggal 15 Oktober  2019.  Pasca  perubahan,  lonjakan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  masuk  di Pengadilan mengalami peningkatan yang signifikan.
Perkawinan usia dini di Indonesia secara umum amatlah sangat tinggi. Sebagaimana data yang  disampaikan  oleh  YM.  Dr.  H.  Busra,  S.H.,M.H.  (Hakim  Agung  Kamar  Agama)  pada Pembinaan dan Kajian Rutin secara daring dengan tema Permasalahan Permohonan Dispensasi
19 Bestha Inatsan Ashila, Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak, http://ijrs.or.id/mendorong- peran-hakim-dalam-mencegah-perkawinan-anak/ diakses pada 17 Gebruari 2022
Kawin pada tanggal 23 April 2021. Permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2017 sebanyak  13.103,  tahun  2018  sebanyak  13.822,  tahun  2019  sebanyak  24.864,  dan  tahun  2020 sebanyak 64.196. 20 Peningkatan permohonan dispensasi kawin yang sangat tinggi tersebut tidak semata dipengaruhi oleh perubahan batas usia perkawinan tetapi sebagai tolok ukur bukan pada angka  batas  usia  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang.  Tanpa  perubahan  usia  pada  Undang- Undang tersebutpun perkawinan usia dini diIndonesia tergolong sangat tinggi.
Lonjakan dispensasi pernikahan ini disebabkan berbagai faktor, kata Retty. Pertama karena adanya  peraturan  yang  menjadi  celah,  setelah  adanya  perubahan  Undang-Undang  tetang Perkawinan  Nomor  16  tahun  2019  yang  mulai  berlaku  15  Oktober  2019.  UU  ini  memuat  soal dispensasi pernikahan atau hak untuk menikah meskipun belum berusia 19 tahun. 21 Penjelasan Pasal 7 ayat (2) terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sangat mendesak. Yang dimaksud alasan sangat mendesak pada penjelasan pasal tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tidak cukup disitu, untuk menguatkan maksud alasan sangat mendesak adalah diperlukan bukti-bukti pendukung yang cukup.  Maksud  dari  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup  adalah  surat  keterangan  yang membuktikan  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah  ketentuan  undang-undang  dan  surat keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang  mendukung  pernyataan  orang  tua  bahwa  perkawinan tersebut  sangat  mendesak  untuk  dilaksanakan.  Dan  inilah  yang  menjadi  celah  hukum  untuk diajukannya permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.
Pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak,  pertimbangan  moral,  agama,  adat  dan  budaya,  aspek  psikologis,  aspek  kesahatan,  dan dampak  yang  ditimbulkan.  Bila  melihat  alasan-alasan  diajukannya  dispensasi  kawin  disetiap pengadilan, pada umumnya hampir sama, diantaranya :
a. Kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai;
b. Takut terjerumus hubungan seks bebas karena anak calon pengantin tersebut sudah sering keluar jalan berdua;
c. Takut melanggar norma sosial/adat dimana pada setiap daerah memiliki norma sosial/ada yang berbeda-beda;
d. Takut melanggar norma agama yang secara tegas mengharamkan jalinan kasih sayang tanpa ikatan yang sah;
e. Kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan yang belum terikat perkawinan yang sah;
f. Calon pengantin perempuan telah hamil;
g. Calon mempelai adalah anak yatim piatu atau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya pasca perceraian yang tidak diketahui lagi alamat pastinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 22
Komnas Perempuan mencatat  6 (enam) bahaya perkawinan anak yang mengancam masa depan   Indonesia khususnya perempuan,  yakni,
20 Syamsul Bahri, Hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, https://badilag. mahkamahagung.go.id/artikel /publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25- 5 diakses pada 17 Februari 2022
21 https://tirto.id/lonceng-tanda-bahaya-pernikahan-anak-melonjak-300-kala-pandemi-gaUW  diakses  pada  17 Februari 2022.
22 Op.cit , Syamsul Bahri.
a) Pendidikan:  anak perempuan yang kawin sebelum berusia 18  tahun, 4  kali lebih rentan dalam  menyelesaikan pendidikan menengah/setara;
b) Ekonomi:  Kerugian ekonomi yang diakibatkan perkawinan anak ditaksir  setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB) sebab  kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi terhambat;
c) Kekerasan dan Perceraian:  Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengalami kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian;
d) Angka  Kematian  Ibu  (AKI):    Komplikasi  saat  kehamilan  dan  melahirkan  menjadi penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia  15 - 19 tahun. Ibu muda yang melahirkan juga rentan mengalami kerusakan pada organ reproduksi;
e) Angka  Kematian  Bayi  (AKB):    Bayi  yang  lahir  dari  ibu  berusia  di  bawah  20  tahun berpeluang  meninggal  sebelum  usia  28  hari/1,5  kali  lebih  besar  dibandingkan  ibu berusia 20 - 30 tahun;
f) Stunting:  1 dari 3 balita mengalami stunting. Perkawinan dan kelahiran pada usia anak meningkatkan risiko terjadinya stunting. 23
Dampak  tersebut  melanggar  pemenuhan  dan  penikmatan  hak-hak  anak  perempuan,  baik yang  dijamin  dalam  Konstitusi,  Undang-Undang  dan  Konvensi  Internasional.  Konstitusi  UUD 1945, Pasal 28B ayat 2, jelas menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Rekomendasi Umum CEDAW No. 31 dan Konvensi  Hak Anak No. 18 menyebutkan perkawinan anak  sebagai  pemaksaan  perkawinan  mengingat  anak  belum  mampu  memberikan  persetujuan secara bebas. Oleh karena itu, perkawinan anak  merupakan bentuk harmful practice. “ 24 Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tenta ng Perubahan UU Perkawinan bahwa tujuan kenaikan dan penyamaan umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi sicalon pengantin agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain  itu  dapat  terpenuhinya  hak-hak  anak  sehingga  mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak termasuk  pendampingan  orang  tua  serta  memberikan  akses  anak  terhadap  pendidikan  setinggi mungkin.
Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya  di  lapangan.  Sehingga  lahirnya  perubahan  Undang-Undang  terhadap  batas  umur perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia. Demikianpun Pengadilan sebagai benteng terakhir untuk menekan angka perkawinan usia dini juga tidak memberikan pengaruh besar. Terbukti 99% permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan oleh Pengadilan. Memahi klausula kepentingan terbaik bagi anak tentu akan berbeda- beda. Perbedaan pandangan diantaranya dapat dipengaruhi oleh pemahaman, latar belakang, adat dan budaya. Beda halnya ketika mengedepankan semangat pencegahan guna kepentingan terbaik bagi anak boleh jadi akan menekan angka perkawinan usia dini.
Adapun beberapa antisipati guna menekan angka perkawinan usia dini yakni : pertama yang harus ditempuh adalah memperketat persyaratan administrasi. Misalnya tidak cukup hanya dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga/Kartu Tanda Pengenal, Ijazah terakhir dan Penolakan oleh
23 Survei Nasional Sosial dan Ekonomi, United Nations Children’s Fund, dan Kidman, 2016.
24 Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang "Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya ( Harmful Practice ) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 (3 Agustus 2021), https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran- pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang- menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021 diskses pada 17 Februari 2022
Kantor  Urusan  Agama  tetapi  juga  harus  dilampirkan  Surat  Keterangan  dari  Tenaga  Kesehatan yang  menerangkan  bahwa  anak  dalam  keadaan  sehat  jasmaninya/hamil.  Surat  keterangan  dari Psikolog bahwa anak secara mental sudah dapat dibebani tanggung jawab. Surat keterangan dari Dinas/Pekerja  Sosial  bahwa  anak  juga  sudah  dapat  mandiri  mengurus  rumah  tangganya  kelak. Kedua adalah sosialisasi yang masif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar dan pendidik disekolah-sekolah dan oleh pemerintah itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan pada penjelasan Pasal 7 ayat (2)  menyebutkan  “kemudian  untuk  memastikan  terlaksananya  ketentuan  ini,  Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”. 25

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mendasar pada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Dinamika yang terjadi terhadap perubahan batas usia mempunyai dampak yang sangat luas yakni adanya dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tahun  2020 mengalami peningkatan 300%.

## Saran
Memperketat  syarat  administrasi  pengajuan  dispensasi  kawin  sebagai  bukti  pendukung  bahwa perkawinan tersebut benar-benar dilakukan atas dasar keadaan mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa perkawinan tersebut harus dilakukan. Sosialisasi yang masif kepada masyarakat oleh  seluruh  pemangku  kepentingan,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tenaga  pengajar  dan pendidik disekolah-sekolah dan oleh pemerintah itu sendiri tentang pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

## REFERENSI
Arifin  Bur  dan  Wira  Atma  Hajri,  Pertimbangan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan Daerah  mengenai  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  di  Kabupaten  Bengkalis,  UIR  Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018.
Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Bestha  Inatsan  Ashila,  Mendorong  Peran  Hakim  Dalam  Mencegah  Perkawinan  Anak, http://ijrs.or.id/mendorong-peran-hakim-dalam-mencegah-perkawinan-anak/  diakses  pada 17 Gebruari 2022
25 Ibid.
Detik.com, “Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak”,
https://news.detik.com/kolom/d4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak, diakses 09 Januari 2021.
Eddy L. Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2009, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
Hoko  Horri  dan  Mies  Grijns,  “Pendahuluan”,  dalam  Horii  Grinjs,  Sulistyowati  Irianto,  dan Saptandari, 2018, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor.
https://tirto.id/lonceng-tanda-bahaya-pernikahan-anak-melonjak-300-kala-pandemi-gaUW diakses pada 17 Februari 2022.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),  “Hak Konstitusi”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/40%20HAK%20KONS TITUSI. pdf, diakses 09 Januari 2021
Pam  Nilan,  “Youth  transitions  to  urban,  middle-class  marriage  in  Indonesia:  faith,  family  and finances,” Journal of Youth Studies, Vol. 11, No. 1 2008,
Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.
Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  Tentang  "Perkawinan  Anak  Merupakan  Praktik  Berbahaya (Harmful  Practice)  yang  Menghambat  Indonesia  Emas  2045  (3  Agustus  2021), https://komnas perempuan.go.id/siaran-pers-detail/ siaran-pers-komnas-perempuan- tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang- menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021 diskses pada 17 Februari 2022
Sita T, van Bemellen dan Mies Grinjs, “Perdebatan tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial  Hingga  ke  Kurun  Jawa  Masa  Kini:  Adat,  Agama,  dan  Negara”,  dalam  Horii, Grinjs,Irianto,  dan  Saptandari,  2018,  Menikah  Muda  di  Indonesia,  Suara,  Hukum  dan Praktek, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.
Sulistyowati Irianto, “Sambutan”, dalam Hoko Horri, Mies Grijns, dan Saptandari, Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta
Susan Blackburn and Bessell, Sharon, Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia”, Indonesia, No. 63, April 1997.
Syamsul Bahri, Hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi- kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5 diakses pada 17 Februari 2022
Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanusius.

## Competing interests
No conflict interest.
Funding. None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The authors is a lecture at Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto