Overmacht Sebagai Batas Tanggung Gugat PT. PLN (PERSERO) Pada Kasus Blackout

## Humaidi Rizqi Alfath Syaif humaidirizqi96@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
Almost every aspect of human life is affected by electricity. Various types of  human  activities  require  electricity  from  preparing  food,  doing  work through computers, using electronic devices, or street lighting, requiring electricity  input.  Indonesia  handed  over  the  management  of  electricity supply  to  PT.  PLN  (Persero)  as  the  BUMN  that  is  responsible  for  this matter. Blackout often results in losses for many parties so that they often make good claims on the basis of acts against the law to default. However, lawsuits filed to PT. PLN (Persero) often fails because of the argument of overmacht argued by the attorney of PT. PLN (Persero). This is based on PT. PLN (Persero) considers that the events that caused the Blackout were caused by things outside their control. This is in line with the concept of overmacht which negates the accountability of one of the parties who did not do what was promised if it was caused by events outside his control such as natural disasters. However, if the blackout is caused by negligence of PT. PLN (Persero) then they must be held accountable for losses incurred. Keywords: Overmacht; Force Majeure; Electricity; Blackout; Damages.

## Abstrak
Dalam menjalani kehidupan, ada banyak jenis energi atau tenaga yang digunakan oleh manusia salah satunya ialah tenaga listrik. Indonesia menyerahkan pengurusan penyediaan tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh di dalam Konstitusi Indonesia mewajibkan penguasaan sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan tugasnya tak jarang menemui kendala sehingga distribusi tenaga listrik yang seharusnya dapat dialirkan dengan normal tidak dapat dipenuhi sehingga menyebabkan Blackout.
Seringkali Blackout yang terjadi menyebabkan kerugian bagi banyak pihak sehingga tak jarang mereka melakukan gugatan baik dengan dasar perbuatan melawan hukum hingga wanprestasi. Namun, gugatan-gugatan yang dilayangkan kepada PT. PLN (Persero) seringkali gagal karena dalil overmacht yang didalilkan kuasa hukum PT. PLN (Persero). Hal ini didasari karena PT. PLN (Persero) beranggapan bahwa kejadian yang menyebabkan Blackout disebabkan oleh hal di luar kendali mereka. Hal ini sejalan dengan konsep overmacht yang meniadakan tanggung gugat salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan apabila hal tersebut dikarenakan oleh kejadian di luar kendalinya seperti bencana alam. Namun, bila kejadian blackout disebabkan oleh kelalaian PT. PLN (Persero) maka mereka wajib bertanggung gugat atas kerugian yang timbul.
Kata Kunci: Overmacht ; Blackout ; Listrik; Ganti Rugi.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1347-1364
How to cite: Humaidi Rizqi Alfath Syaif, ‘ Overmacht Sebagai Batas Tanggung Gugat PT. PLN (PERSERO) Pada Kasus Blackout’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37313
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1348 Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...

## Pendahuluan
Listrik ialah sumberdaya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Sejak ditemukannya, listrik memainkan peran yang sangat siginifikan dalam kehidupan manusia. Listrik sendiri merupakan salah satu energi dasar yang bersifat serba guna. 1 Penggunaan listrik dalam kehidupan sehari- hari manusia membuat listrik menjadi komoditas yang harus selalu ada dalam sendi- sendi kehidupan manusia. Hampir setiap sendi-sendi kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari listrik. Penggunaan komputer dalam menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan dari kantor, menyetel televisi sebagai sarana hiburan, mengisi daya smartphone yang selalu digunakan manusia untuk berkomunikasi, hingga sumber daya yang dapat menghidupkan lampu, semuanya ialah dilaksanakan dengan menggunakan listrik. Ketiadaan listrik, walaupun sebentar saja, dapat menimbulkan kebingungan bahkan kerugian bagi masyarakat pada jaman sekarang.
Penyediaan listrik bagi masyarakat di Indonesia, disediakan oleh PT.
Perusahaan Listrik Negara, lebih dikenal sebagai PT. PLN (Persero). Kewenangan PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan layanan kelistrikan kepada rakyat didasari atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 secara tegas mengatur bahwa setiap produksi yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat harus dikuasai oleh negara. Dengan amanat tersebut, PT. PLN (Persero) diberikan kuasa untuk melaksanakan pemberian layanan kelistrikan bagi masyarakat.
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyedia listrik bagi masyarakat, PT. PLN (Persero) tidak luput dari kendala dan masalah. Beberapa masalah yang dihadapi  oleh  PT.PLN  (Persero)  antara  lain  ialah  rasio  elektrifikasi  yang  belum mencapai 100 Persen pada tahun 2019. 2 Masalah lain yang sering menjadi momok bagi PT. PLN (Persero) ialah terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout .
1 International Electrotechnical Commission, ‘The Strategic Importance of Electrification’, <https://www.iec.ch/smartenergy/importance/>,  dikunjungi pada 15 Agustus 2019.
2 Septian Deny, ‘Ini Tantangan Terberat PLN Capai Rasio Elektifikasi 99,9 Persen’ , (Liputan 6, 2019) <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3933239/ini-tantangan-terberat-pln-capai-rasio- elektrifikasi-999-persen >, dikunjungi pada 13 Agustus 2019.
Blackout adalah hal yang sering terjadi di berbagai negara, dan tak jarang menyebabkan kerugian yang masif. Pada 2 Januari 2001, terjadi pemadaman listrik besar-besaran di India yang mempengaruhi kehidupan 230 Juta warga negara India dan menyebabkan kerugian sebesar 5 Triliun Rupee atau sekitar 70 Juta USD. 3 Negara maju seperti Amerika Serikat pun tidak luput dari permasalahan blackout . Ketika Badai Maria datang dan menghancurkan peralatan suplai listrik di Pulau Virgin, 675.000 penduduk Puerto Rico mengalami Blackout. 4 Peristiwa Blackout tersebut terbukti menjadi hal yang sangat fatal bagi penduduk Puerto Rico. Tidak adanya suplai listrik membuat banyak peralatan medis yang penting seperti mesin pencuci darah, tidak berfungsi. Sanitasi air bersih pun juga terhambat sehingga banyak penduduk yang terpaksa meminum air dari sumur yang terkontaminasi. 5 Blackout tersebut bahkan menyebabkan kematian sebanyak 1052 orang. 6
Pemadaman listrik massal ini jelas menimbulkan kerugian yang sangat masif, hal itu terbukti dari beberapa kasus yang pernah terjadi di masa lalu. Indonesia pernah mengalami hal serupa di tahun 2005. Pada pukul 09:00 WIB 18 Agustus 2005, terjadi Blackout. 7 Hal ini terjadi karena jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ukuran 500KV Saguling, Cibinong dan Cilegong mendadak rusak. Diperkirakan 120 juta pelanggan listrik terganggu atas pemadaman listrik ini. Dibutuhkan sekitar 24 jam untuk normalisasi sistem pasokan listrik.
3 Doug Criss, ‘Puerto Rico’s power outage is now the second-largest blackout on record’ , (CNN, 2018) <https://edition.cnn.com/2018/04/16/us/puerto-rico-blackout-second-largest-global- ly-trnd/index.html>, dikunjungi pada 16 Agustus 2019.
4 Umair Irfan, ‘It’s been more than 100 days and Puerto Rico is still in the longest blackout in US history, (VOX, 2018) <https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/10/30/16560212/ puerto-rico-longest-blackout-in-us-history-hurricane-maria-grid-electricity>, dikunjungi pada 17 Agustus 2019.
5 ibid.
6 Frances Robles, ‘Official Toll in Puerto Rico: 64 Actual Deaths May Be 1052’, (The New York Times, 2017) <https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/08/us/puerto-rico-hurricane- maria-death-toll.html>, dikunjungi 17 Agustus 2019.
7 Hidayat Setiaji, ‘Mati Listrik 2005 Lebih Parah, Seluruh Jawa dan Bali Kena Getah’, (CNBC Indonesia, 2019), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190804155027-4-89710/mati- listrik-2005-lebih-parah-seluruh-jawa-bali-kena-getah>, dikunjungi pada 18 Agustus 2019.

## 1350 Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...
Peristiwa Blackout di Indonesia akhirnya terjadi kembali dan sangat disoroti karena menimbulkan efek yang besar. Pada 4 Agustus 2019 8 , Blackout secara besar- besaran terjadi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian daerah Jawa Tengah.
Peristiwa pemadaman listrik ini terjadi sejak Minggu pukul 11.45 WIB hingga keesokan harinya. Ibukota langsung lumpuh total. Sistem transportasi umum ikut merasakan efeknya. Kereta api baru yaitu Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta harus berhenti di tengah jalan karena menggunakan listrik sebagai daya geraknya, akhirnya ribuan penumpang harus dievakuasi dari terowongan gelap yang merupakan jalur satu-satunya MRT Jakarta. KRL pun ikut lumpuh, membuat ribuan penumpang harus terlantar di stasiun.
Kerugian dialami oleh hampir semua pengguna listrik di Ibukota. Peristiwa ini berdampak pada berbagai lini bisnis yang ada di Ibukota. Jaringan komunikasi menjadi lumpuh sehingga semua pelanggan operator seluler terganggu dalam menjalankan komunikasi mereka karena ketiadaan jaringan, baik komunikasi biasa ataupun internet. Jaringan telekomunikasi seluler Hutchison Tri Indonesia atau  biasa  dikenal  sebagai  Tri,  mengalami  kerugian  finansial  sebesar  Rp.  15 Miliar hingga Rp.20 Miliar. 9 Pusat-pusat perbelanjaan yang terlihat ramai, ternyata mengalami kerugian dikarenakan biaya penggunaan genset sebagai ganti listrik dari PT. PLN (Persero) meroket naik menjadi 3 kali biaya operasional bila menggunakan listrik biasa. 10 Industri Kecil Menengah (IKM) juga merasakan dampak yang sangat signifikan atas kejadian tersebut. Mati lampu yang cukup lama ini menyebabkan IKM seperti usaha kuliner, restoran, catering, kafe, konveksi, transportasi online, SPBU, bengkel, mebel dan usaha lainnya tidak dapat beroperasi. 11
8 Tommy Kurnia, ‘HEADLINE: Petaka Mati Lampu di Jakarta dan Separuh Jawa, Kesiagaan PLN Dipertanyakan’ , (Liputan 6, 2019) <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4030418/headline- petaka-mati-lampu-di-jakarta-dan-separuh-jawa-kesiagaan-pln-dipertanyakan>, dikunjungi pada 18 Agustus 2019.
9 Vania Rossa, ‘Menakar Kerugian Tri Usai Blackout PLN’ , (Suara.com, 2019) <https:// www.suara.com/tekno/2019/08/16/112418/menakar-kerugian-tri-usai-blackout-pln>,dikunjungi pada 17 Agustus 2019.
10 Tommy Kurnia, Loc.Cit. 11 ibid.
Alasan mengapa terjadi blackout hingga kini belum dipaparkan secara resmi oleh PT. PLN (Persero). Namun, beberapa media berita nasional telah melaporkan beberapa dugaan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Media informasi Detik News melaporkan bahwa penyebab dari blackout ialah disebabkan oleh adanya pohon yang memiliki ketinggian di atas batas 8,5 meter di sekitar area tower transmisi listrik. 12 Media pemberitaan lain juga memberitakan adanya ledakan di sekitar daerah transmisi yang bersebelahan dengan beberapa pohon. 13 Apakah PT. PLN (PERSERO) telah lalai dalam menjalankan tugasnya, atau justru pohon-pohon penyebab peristiwa tersebut justru dapat digunakan sebagai dalil adanya daya paksa sehingga mereka dapat lepas dari tanggung gugatnya?.
PT. PLN (Persero) sebenarnya telah menyiapkan dana sebesar Rp. 865 miliar 14 untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak atas peristiwa blackout tersebut. Jumlah kompensasi yang diberikan ini sebenarnya ialah amanat dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“Permen ESDM 27/2017”. Isi dari Permen ESDM 27/2017 tersebut mengatur pemberian kompensasi kepada pelanggannya ketika peristiwa semacam Blackout terjadi. Berdasarkan peraturan tersebut, pelanggan yang mengalami Blackout akan mendapatkan kompensasi beberapa persen dari tagihan listrik bulanan mereka. Lantas timbul pertanyaan, apabila kerugian yang ditimbulkan oleh Blackout ternyata jauh lebih tinggi daripada jumlah kompensasi, apakah PT. PLN (Persero) bertanggung gugat terhadap hal tersebut? Apakah Permen ESDM 27/2017 tersebut dapat membatasi tanggung gugat PT. PLN (Persero)? Karena pada kenyataannya, banyak pihak yang mengalami
12 Angling Adhitya Purbaya, ‘Bukan Sabotase, Blackout Jakarta Akibat ‘Ulah’ Pepohonan di Semarang’,(Detik News, 2019), <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4653659/bukan-sab- otase-blackout-jakarta-akibat-ulah-pepohonan-di-semarang>, dikunjungi pada 10 Oktober 2019.
13 Anastasia Arvirianty, ‘5 Pohon Jadi ‘Biang Kerok’, Mati Lampu Separuh Jawa, Benarkah?’. (CNBC Indonesia, 2019) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190806204124-4-90310/5-po- hon-jadi-biang-kerok-mati-lampu-separuh-jawa-benarkah>, dikunjungi pada 10 Oktober 2019.
14 Fika Nurul Ulya, ‘PLN Beri Kompensasi Listrik Padam, Begini Cara Cek Besarannya’ , (Kompas, 2019) < https://money.kompas.com/read/2019/08/19/060600126/pln-beri-kompensasi- listrik-padam-begini-cara-cek-besarannya?page=2>, dikunjungi pada 20 Agustus 2019.

## 1352 Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...
kerugian dengan nominal jauh di atas nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Permen ESDM 27/2017. Maka diperlukannya kajian mendalam untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, bentuk pendekatan masalah yang digunakan adalah Statue Approach (Pendekatan Perundang-undangan) dan Conceptual  Approach (Pendekatan Konseptual). Statute approach merupakan pendekatan masalah yang didasarkan pada analisis, penafsiran dan tindakan pengkajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan.
Conceptual approach merupakan pengkajian dari beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berupa pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang dihadapi, yakni mengenai permasalahan tentang tanggung gugat PT. PLN (Persero) dalam terjadinya Blackout.

## Kedudukan PT. PLN (Persero) Serta Konsumen Pembeli Tenaga Listrik
Tenaga listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang sangat vital bagi kehidupan manusia di masa sekarang. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia hampir seluruhnya bergantung pada listrik. Modernisasi yang terjadi membuat setiap sendi kehidupan manusia diliputi oleh tenaga listrik. Hampir setiap gawai maupun peralatan pekerjaan yang digunakan manusia digerakkan oleh tenaga listrik. Ketiadaan tenaga listrik akan berdampak buruk bagi masyarakat.
Kebutuhan akan tenaga listrik yang sangat signifikan ini tentu berdampak pada bertambahnya jumlah permintaan tenaga listrik oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia memiliki PT. PLN (Persero) sebagai pengusaha penyedia tenaga listrik bagi masyarakat. Kewajiban PT. PLN (Persero) untuk menyediakan tenaga listrik telah diatur sebagai turunan dari kewajiban Negara yang diatur oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) yang memerintahkan bahwa setiap produksi yang penting bagi Negara dan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Tenaga listrik sejatinya termasuk pada kategori “produksi” yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Selanjutnya disebut UU 30/2009) menyatakan:
“Pembangunan  sektor  ketenagalistrikan  bertujuan  untuk  memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu  menciptakan  masyarakat  adil  dan makmur  yang  merata  materiil  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Tenaga listrik,  sebagai  salah  satu  hasil  pemanfaatan  kekayaan  alam,  mempunyai peranan  penting  bagi  negara  dalam  mewujudkan  pencapaian  tujuan pembangunan nasional. Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  segala  bidang  dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  ini  menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  dan  pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik”.
Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 yang pada salah satu pertimbangannya mengatakan sebagai berikut:
“Menimbang  bahwa  Mahkamah  berpendapat  pembuat  undang  undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga  oleh  karenanya  menurut  Pasal  33  ayat  (2)  UUD  1945  harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan  negara  yang  didanai  oleh  pemerintah  (negara)  atau  dengan kemitraan........”
Maka dengan ini, keberadaan tenaga listrik ialah salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara.
Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 1994 menjelaskan bahwa PT. PLN (Persero) mempunyai tujuan untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan rakyat sekaligus untuk mendapatkan keuntungan karena dikelolakan dalam bentuk perusahaan. PT. PLN (Persero) diharuskan untuk mengusahakan adanya penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang memadai beserta mutu yang bagus

## 1354 Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...
agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat tercapai secara adil dan merata. Hal ini ditujukan agar muncul dorongan peningkatan kegiatan ekonomi dimana keuntungan yang diperoleh dari penyediaan tenaga listrik dapat digunakan untuk pembiayaan pengembangan PT. PLN (Persero) dalam melayani masyarakat akan penyediaan tenaga listrik.
PT. PLN (Persero) menggunakan sistem jual beli dalam melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik terhadap konsumennnya. Konsumen yang membutuhkan tenaga listrik akan mengajukan permintaan atas saluran tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero) melalui perjanjian yang telah disiapkan oleh PT. PLN (Persero). Perjanian tersebut ialah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). SPJBTL ini nantinya akan ditanda-tangani oleh calon konsumen diawal pemasangan.
Pasal  1 Angka  (7)  UU  Nomor  30/2009  telah  mengatur  mengenai  definisi konsumen. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen ialah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pemegang izin dalam hal ini ialah PT. PLN (Persero). Hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen ialah berwujud sebagai perjanjian. Perjanjian tersebut ialah perjanjian jual beli dimana hal yang diperjualkan ialah jasa penyaluran tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) kepada pelanggan. 15

## Overmacht Pada Kasus Blackout di Jakarta Tanggal 4 Agustus 2019
Dalam beberapa kejadian dimana terjadi Blackout , PT. PLN (Persero) seringkali menghindari tanggung jawab dengan mendalilkan Overmacht . Pada tahun 2016, terjadi blackout berkali-kali di daerah PLN Malingping. 16 Lantas, manager PLN UPJ Malingping berdalih bahwa listrik seringkali padam dikarenakan kejadian luar biasa yang terjadi di luar kehendak manusia atau overmacht . Bahkan, dalam salah satu kasus gugatan masyarakat kepada PT. PLN (Persero), majelis pengadilan
15 Dean Pratama Kartapraja, Perlindungan  Hukum  Konsumen  Dalam  Jasa  Pelayanan Penyaluran Arus Listrik Dengan Sistem Token (Universitas Lampung, 2017).[33].
16 Eggi, ‘PLN Malingping Tidak Mau Tanggung Jawab Kerugian Warga Akibat Sering Mati Lampu’, (Poros.ID, 2016), <https://poros.id/1045/pln-malingping-tidak-mau-tanggungjawab-keru- gian-warga-akibat-sering-mati-lampu.html> dikunjungi pada 25 November 2019.
mengabulkan dalil overmacht yang didalilkan oleh PLN. 17 Hal ini menunjukkan adanya tendensi PT. PLN (Persero) untuk mendalilkan overmacht di setiap adanya gugatan mengenai blackout yang merugikan penggugatnya.
Pengaturan tentang Overmacht atau daya paksa sebenarnya telah diatur dalam BW. Buku III BW telah mengatur tentang hal tersebut secara tersebar. 18
Pasal-pasal yang berkaitan tentang Overmacht ialah Pasal 1244, Pasal 1245,
Pasal 1444, dan Pasal 1445 BW. Masing-masing terletak pada Bagian IV tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga beserta pada Bagian VII tentang Musnahnya Barang Yang Terutang.
Sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai Overmacht ketika peristiwa tersebut setidaknya memenuhi tiga unsur, yaitu:
a.  Pemenuhan kewajiban tercegah atau terhalang;
b.  Terhalangnya pemenuhan kewajiban tersebut terjadi di   luar kesalahan debitor;
c.  Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan kewajiban tersebut bukan termasuk sebagai risiko debitor. 19
Dalam mendalilkan overmacht agar terlepas dari tanggung gugat, Seorang debitor harus melakukan pembuktian bahwa overmacht tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya. Pembuktian ini nantinya akan berhubungan dengan jenis perikatan apakah yang dilaksanakan, apakah perikatan tersebut ialah perikatan Inspanning atau Perikatan Resultaat. Jenis perikatan yang ada dapat mempengaruhi bagaimana pembuktian overmacht dapat dinyatakan ada sehingga tergugat tidak perlu dibebani akan tanggung gugat.
Dalam perikatan inspanning , usaha terbaik debitor dalam melaksanakan suatu kewajiban ialah hal yang diharapkan untuk terjadi. Jika, kreditor dapat membuktikan bahwa disaat debitor melakukan kewajibannya, disertai dengan usaha yang tidak
17 DNY, ‘Gugatan Pemadaman Listrik Kandas’ (Hukum Online, 2010) <https://www.huku- monline.com/berita/baca/lt4c7e83442636a/gugatan-pemadaman-listrik-kandas/> dikunjungi pada 25 November 2019.
18 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komer- sial (Prenada Media Group 2016).[270].

## 1356 Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...
sebaik mungkin yang dapat ia lakukan saat itu dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka dalil overmacht akan tidak dapat diterapkan. 20 J.H. Nieuwenhuis memberikan contoh ketika seorang dokter yang terlambat memberikan suntikan kepada pasien yang telat datang ketika suntikan tersebut ialah suntikan yang sudah terjadwal, tidak dapat digugat karena keterlambatan tersebut dikarenakan oleh pasien itu sendiri.
Lalu, di dalam perikatan resultaat , hal yang diharapkan ialah sebuah hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Ketika debitor tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan, lantas debitor dianggap bertanggung gugat. Namun, ketika ternyata overmacht terjadi sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hasil yang diharapkan, maka debitor tidak dapat dibebani tanggung gugat. 21 Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada sisi debitor. Sebagai contoh, dalam perjanjian pembangunan rumah, debitor diwajibkan untuk menyerahkan rumah yang sudah jadi pada waktu tertentu. Jika terjadi Overmacht yang menyebabkan penyerahan rumah tersebut tidak pada waktu yang diperjanjikan, maka debitor tidak dapat dibebani tanggung gugat.
Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis di atas, maka ada beberapa kondisi dimana dalil overmacht tidak dapat digunakan. Hal-hal tersebut ialah:
a.  Ketika Overmacht benar terjadi di luar kesalahan debitor, namun debitor telah dalam keadaan lalai;
b.  Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian;
c.  Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan;
d.  Tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitor dalam melaksanakan perikatannya. 22
Salah satu kasus yang menarik dan terjadi pada 4 Agustus 2019 yaitu Blackout yang terjadi di Jakarta. Blackout ini secara total melumpuhkan aktifitas ekonomi di Ibukota. Setelah penyelidikan awal, ditemukan bahwa terjadi kerusakan pada
20 J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Universitas Airlangga 1985).[100].
21 ibid. [93].
22 ibid .[276].
jaringan listrik di Gunungpati, Semarang. 23 Hal tersebut disebabkan oleh adanya pohon di sekitar area tower transmisi yang terdampak loncatan listrik atau flash dikarenakan pohon tersebut memiliki ketinggian 8,5 meter. Ketinggian pohon tersebut ternyata melebihi batas Right of Way (ROW). 24
Dalam perikatan yang bersifat resultaat, dalil adanya overmacht akan berhasil ketika PT. PLN (Persero) dapat mendalilkan telah terjadi Overmacht yang sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebuah kejadian dapat dikatakan menjadi sebuah overmacht ketika memenuhi tiga unsur yaitu benar terhalangnya prestasi debitor, terhalangnya pemenuhan kewajiban di luar kesalahan debitor, dan peristiwa tersebut bukan bagian dari risiko debitor.
Unsur pertama jelas terpenuhi karena kewajiban PT. PLN (Persero) untuk memberikan aliran tenaga listrik di daerah Jakarta tidak dapat dipenuhi, sehingga menyebabkan Blackout . Unsur kedua jelas tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan bahwa PT. PLN (Persero) jelas telah lalai dalam melakukan pemeliharaan jaringan listrik yang menyebabkan terjadinya Blackout 4 Agustus 2019 di Jakarta. PT. PLN (Persero) gagal dalam memprediksi bahwa adanya beberapa pohon yang melewati batas ROW dapat merusak transmisi aliran tenaga listrik. Tidak seperti gempa bumi yang tidak dapat diprediksi dengan mudah, keberadaan pohon di sekeliling pembangkit listrik tersebut yang dapat menganggu transmisi listrik, adalah hal yang dapat diprediksi dan dicegah untuk terjadi oleh PT. PLN (Persero). Dengan tidak dipenuhinya unsur kedua ini, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Overmacht . Hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif. 25 Sehingga, kegagalan PT. PLN
(Persero) dalam memelihara jaringan listrik mereka tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan tanggung gugat mereka dengan dasar overmacht .
23 Angling Adhitya Purbaya, Loc.Cit.
24 ROW menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 ialah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
25 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit. [272].

## 1358 Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...
Mahkamah Agung pernah memberikan penjelasan mengenai hal yang dapat dikatakan sebagai overmacht dalam terjadinya Blackout . Mahkamah Agung pada putusannya dengan Nomor 496/PK.PDT/2011 tertanggal 6 Desember 2011, berpendapat bahwa pemadaman listrik yang dilakukan untuk menghindari adanya aliran listrik saat terjadi banjir besar sehingga orang lain dapat terhindar dari sengatan listrik, dapat dikategorikan sebagai overmacht .
Keadaan dimana sebuah kejadian dapat diprediksi oleh PT. PLN (Persero)
dapat menyebabkan kejadian Blackout terjadi atau kejadian dimana PT. PLN lalai dalam menjalankan tugasnya, PT. PLN (Persero) bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumennya. Dalam keadaan tersebut, PT. PLN (Persero) tidak dapat menggunakan dalil overmacht untuk membatasi tanggung gugat mereka.
Ganti Rugi Bagi Konsumen Tenaga Listrik Terdampak Blackout Yang Disebabkan Oleh Kelalaian PT. PLN (Persero)
Dalam Permen ESDM 27/2017 tidak menjelaskan mengenai ganti rugi secara spesifik apabila standar mutu layanan yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi oleh PT. PLN (Persero). Pasal 6 Permen ESDM 27/2017 mengatur pemberian pengurangan tagihan listrik bilamana terjadi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi sepuluh persen di atas besaran tingat mutu pelayanan tenaga listrik yang telah ditetapkan, dengan indikator sebagai berikut:
a.  Lama gangguan;
b.  Jumlah gangguan;
c.  Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
d.  Kesalahan pembacaan kWh meter;
e.  Waktu koreksi kesalahan rekening;
f.  Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.
Besaran pengurangan tagihan listrik kepada konsumen juga dijelaskan dalam Permen ESDM 27/2017. Pengurangan tersebut ialah sebesar berikut:
a. 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik;
b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik.
Mekanisme pengurangan tagihan ini berbeda-beda tergantung pada jenis pembayaran yang diterapkan pada konsumen. Pada konsumen dengan pembayaran Prabayar, pengurangan tagihan akan disetarakan dengan pengurangan tagihan pada konsumen untuk Tarif Tenaga Listrik Reguler dengan Daya tersambung yang sama. Pengurangan tagihan akan dikalkulasi pada tagihan listrik atau pembelian token listrik pada bulan berikutnya.
Pada dasarnya, pengurangan tagihan ialah hal yang dapat diberikan oleh PT. PLN (Persero) dalam terjadinya Blackout karena kejadian tersebut membuat konsumen tidak dapat merasakan tenaga listrik secara terus-menerus seperti yang diamanatkan pada Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009. Pengurangan tagihan ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk ganti rugi yang diatur oleh negara dalam peraturannya untuk diberikan kepada konsumen yang dirugikan. Sehingga dapat disimpulkan bentuk ganti rugi yang ditawarkan oleh PT. PLN (Persero) ialah pengurangan tagihan saja. Hal ini disebabkan bahwa dalam peraturan terkait, tidak pernah dibahas mengenai ganti rugi secara detail, hanya pengurangan tagihan saja yang dapat diberikan oleh PT. PLN (Persero).
Dalam mencari tahu ganti rugi apa saja yang dapat dituntut kepada PT. PLN (Persero) dalam terjadinya Blackout , maka perlu dianalisa menggunakan pengertian ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Untuk menentukan apakah ganti rugi tersebut bisa dituntut atau tidak, maka hubungan kausal diantara wanprestasi yang menyebabkan Blackout dengan kerugian yang muncul harus dibuktikan terkait satu sama lain.
Bagi konsumen terdampak Blackout, maka kerugian yang berupa “biaya” ialah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh konsumen dalam menegakkan haknya dalam menerima ganti rugi oleh PT. PLN (Persero) seperti biaya transportasi pulang pergi dari rumah mereka menuju kantor cabang PT. PLN (Persero). Dalam hal “rugi”, maka kerusakan peralatan elektronik yang langsung terhubung dengan aliran tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) dapat dikategorikan sebagai “rugi”. Kerusakan peralatan elektronik yang dapat dimintakan pertanggung gugatannya ialah yang tergantung kepada aliran listrik PT. PLN (Persero), kerusakan perangkat

## 1360 Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...
elektronik yang bergantung pada baterai tidak dapat dikatakan sebagai “rugi” karena mereka tidak bergantung kepada listrik dari PT. PLN (Persero). Ganti rugi yang berbentuk “Bunga” dalam hal ini ialah hilangnya keuntungan yang muncul akibat padamnya listrik pada peristiwa blackout seperti berkurangnya omzet penjualan toko-toko yang terdampak oleh blackout , jumlah reparasi smartphone yang dapat diselesaikan oleh seorang tukang reparasi dalam jangka waktu terjadinya blackout, atau keuntungan yang harusnya didapatkan dari pengoperasian kereta listrik selama terjadinya blackout .
Hubungan kausal diantara wanprestasi PT. PLN (Persero) yang menyebabkan blackout terjadi dengan kerugian yang timbul harus diperjelas. Semenjak setelah terjadinya blackout , ada satu kasus yang cukup menarik untuk dibahas yaitu gugatan ganti rugi atas kematian ikan koi yang disebabkan oleh blackout Jakarta lalu. 26 Kematian ikan koi yang kehidupannya bergantung kepada aliran listrik ini memenuhi kriteria conditio sine qua non sekaligus bersama teori adequat . Hal ini dikarenakan wanprestasi PT. PLN (Persero) yang menyebabkan Blackout pada 4 Agustus 2019 silam ialah akibat langsung dan seketika yang mengakibatkan kematian ikan koi milik pemiliknya tersebut.
Sehingga untuk menentukan apa saja yang dapat dituntut ganti rugi atas kejadian blackout yang disebabkan oleh kelalaian PT. PLN (Persero), maka hendak diperhatikan beberapa unsur yang telah dijabarkan di dalam bab ini. Korban yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut harus berhati-hati dalam mendalilkan jenis- jenis kerugian yang ada agar tuntutan dengan dasar wanprestasi PT. PLN (Persero) dalam melakukan distribusi tenaga listrik tersebut dapat dikabulkan oleh hakim.

## Kesimpulan
PT. PLN (Persero) memegang kendali penuh dalam distribusi tenaga listrik di Indonesia. Sebagai BUMN yang memiliki sejarah yang cukup panjang, PT. PLN
26 CNN Indonesia, ‘Gugatan Pemilik Ikan Koi ke PLN Ditolak, Sengon Disalahkan’, (CNN Indonesia, 2019) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190930135833-12-435327/gugatan- pemilik-ikan-koi-ke-pln-ditolak-sengon-disalahkan> dikunjungi pada 1 Desember 2019.
(Persero) memiliki beberapa peraturan yang mengatur arah sekaligus memandu jalan mereka dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan tenaga listrik yang baik kepada konsumennya di Indonesia. Namun, tak jarang masalah terjadi dalam proses tersebut, seringkali ialah terjadinya pemadaman listrik atau Blackout . Dalih overmacht yang digunakan PT. PLN (Persero) sebagai alasan terjadinya Blackout seharusnya tidak selalu berhasil didalilkan karena dalam beberapa kondisi, peristiwa yang didalilkan sebagai overmacht ternyata merupakan kesalahan yang terjadi di sisi PT. PLN (Persero).
Nilai kompensasi yang relatif kecil tidak mungkin dapat meliputi kerugian semua korban yang terdampak oleh kelalaian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Dalam menggugat PT. PLN (Persero) atas wanprestasi yang menyebabkan blackout kemarin, maka perlu diperhatikan kerugian apa saja yang dapat dituntut kepada PT. PLN (Persero) agar tuntutan tersebut berhasil dikabulkan oleh pengadilan. Kerugian yang dirasa tidak cocok untuk ditanggung oleh PT. PLN (Persero) walaupun secara conditio sine qua non terbukti, tidak boleh dituntut kepada mereka.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Prenada Media Group 2016).
J.H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Universitas Airlangga 1985).

## Laman
Anastasia Arvirianty, ‘5 Pohon Jadi ‘Biang Kerok’, Mati Lampu Separuh Jawa, Benarkah?’. (CNBC Indonesia, 2019) <https://www.cnbcindonesia.com/ news/20190806204124-4-90310/5-pohon-jadi-biang-kerok-mati-lampu- separuh-jawa-benarkah>, dikunjungi pada 10 Oktober 2019.
Angling Adhitya Purbaya, ‘Bukan Sabotase, Blackout Jakarta Akibat ‘Ulah’ Pepohonan di Semarang’,(Detik News, 2019), <https://news.detik.com/ berita-jawa-tengah/d-4653659/bukan-sabotase-blackout-jakarta-akibat-ulah- pepohonan-di-semarang>, dikunjungi pada 10 Oktober 2019.
CNN Indonesia, ‘Gugatan Pemilik Ikan Koi ke PLN Ditolak, Sengon

## 1362 Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...
Disalahkan’, (CNN Indonesia, 2019) <https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20190930135833-12-435327/gugatan-pemilik-ikan-koi-ke-pln- ditolak-sengon-disalahkan> dikunjungi pada 1 Desember 2019.
Dean Pratama Kartapraja, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jasa Pelayanan Penyaluran Arus Listrik Dengan Sistem Token (Universitas Lampung, 2017).
DNY, ‘Gugatan Pemadaman Listrik Kandas’ (Hukum Online, 2010) <https://www. hukumonline.com/berita/baca/lt4c7e83442636a/gugatan-pemadaman-listrik- kandas/> dikunjungi pada 25 November 2019.
Doug Criss, ‘Puerto Rico’s power outage is now the second-largest blackout on record’ , (CNN, 2018) <https://edition.cnn.com/2018/04/16/us/puerto-rico- blackout-second-largest-globally-trnd/index.html>, dikunjungi pada 16 Agustus 2019.
Eggi, ‘PLN Malingping Tidak Mau Tanggung Jawab Kerugian Warga Akibat Sering Mati Lampu’, (Poros.ID, 2016), <https://poros.id/1045/pln-malingping- tidak-mau-tanggungjawab-kerugian-warga-akibat-sering-mati-lampu.html> dikunjungi pada 25 November 2019.
Fika Nurul Ulya, ‘PLN Beri Kompensasi Listrik Padam, Begini Cara Cek Besarannya’ , (Kompas, 2019) < https://money.kompas.com/read/2019/08/19/060600126/ pln-beri-kompensasi-listrik-padam-begini-cara-cek-besarannya?page=2>, dikunjungi pada 20 Agustus 2019.
Frances Robles, ‘Official Toll in Puerto Rico: 64 Actual Deaths May Be 1052’, (The New York Times, 2017) <https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/08/ us/puerto-rico-hurricane-maria-death-toll.html>, dikunjungi 17 Agustus 2019.
Hidayat Setiaji, ‘Mati Listrik 2005 Lebih Parah, Seluruh Jawa dan Bali Kena Getah’, (CNBC Indonesia, 2019), <https://www.cnbcindonesia.com/ news/20190804155027-4-89710/mati-listrik-2005-lebih-parah-seluruh- jawa-bali-kena-getah>, dikunjungi pada 18 Agustus 2019.
International Electrotechnical Commission, ‘The Strategic Importance of Electrification’,  < https://www.iec.ch/smartenergy/importance/>,  dikunjungi pada 15 Agustus 2019.
Septian Deny, ‘Ini Tantangan Terberat PLN Capai Rasio Elektifikasi 99,9 Persen’ , (Liputan 6, 2019) <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3933239/ini- tantangan-terberat-pln-capai-rasio-elektrifikasi-999-persen >, dikunjungi pada 13 Agustus 2019.
Tommy Kurnia, ‘HEADLINE: Petaka Mati Lampu di Jakarta dan Separuh Jawa, Kesiagaan PLN Dipertanyakan’ , (Liputan 6, 2019) <https://www.liputan6. com/bisnis/read/4030418/headline-petaka-mati-lampu-di-jakarta-dan- separuh-jawa-kesiagaan-pln-dipertanyakan>, dikunjungi pada 18 Agustus 2019.
Umair Irfan, ‘It’s been more than 100 days and Puerto Rico is still in the longest blackout in US history, (VOX, 2018) <https://www.vox.com/energy-and- environment/2017/10/30/16560212/puerto-rico-longest-blackout-in-us- history-hurricane-maria-grid-electricity>, dikunjungi pada 17 Agustus 2019.
Vania Rossa, ‘Menakar Kerugian Tri Usai Blackout PLN’ , (Suara.com, 2019) <https://www.suara.com/tekno/2019/08/16/112418/menakar-kerugian-tri- usai-blackout-pln>, dikunjungi pada 17 Agustus 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (berita Negara Republik Indoesia Tahun 2017 Nomor 485).

## Humaidi Rizqi: Overmacht Sebagai Batas...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--