## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

## Konstruksi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal
Yopiza 1 , Isdiana Syafitri 2 , Putri Ramadhani 3
1,2,3 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : Yopizaovi@gmail.com
Abstrak- Kemiskinan sebagai masalah sosial yang kompleks dan memerlukan solusi yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang efektif  dalam  mengatasi  kemiskinan  adalah  melalui  pemberdayaan  masyarakat.  Artikel  ini  membahas  konsep  pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal. Wakaf, sebagai instrumen keuangan Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Program-program yang didanai dari wakaf, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan pendidikan, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat  miskin. Selain itu, adanya dukungan dan pengawasan yang ketat dari pengelola Baitul Maal memastikan bahwa wakaf digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan solusi yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi konsep pemberdayaan masyarakat kurang  mampu melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf pada Baitul Maal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Program-program yang didanai dari wakaf, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan bantuan pendidikan, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Selain itu, adanya dukungan dan pengawasan yang ketat dari pengelola Baitul Maal memastikan bahwa wakaf digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Sebagaimana pada Pasal 11 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yangmana pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara optimal dan transparan.
Kata Kunci : Pemberdayaan; Masyarakat; Wakaf; Baitul; Maal.

## 1. INTRODUCTION
Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi  oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.  Tingginya  angka  kemiskinan  mencerminkan  adanya  ketidakadilan  sosial  dan  kesenjangan  ekonomi  yang memerlukan  penanganan  yang  efektif  dan  berkelanjutan.  Salah  satu  pendekatan  yang  dapat  diambil  untuk  mengatasi masalah ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat kurang mampu, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka.
Konteks instrumen keuangan Islam, seperti wakaf, memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Wakaf adalah bentuk amal jariyah yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi  penerima manfaat. Baitul Maal, sebagai  lembaga pengelola dana sosial Islam, memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan wakaf agar  tepat  sasaran dan berdampak maksimal.
Pemanfaatan  wakaf  untuk  pemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu  masih  menghadapi  berbagai  tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, serta masalah dalam manajemen dan transparansi pengelolaan dana wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep yang komprehensif dan konstruktif untuk memanfaatkan wakaf secara efektif dalam pemberdayaan masyarakat.
Permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia khususnya kemiskinan menjadikan kesejahteraan ekonomi  sebagai  prioritas  utama  untuk  menyelesaikan  persoalan  kemiskinan.  Tingginya  angka  kemiskinan mencerminkan  adanya  ketidakadilan  sosial  dan  kesenjangan  ekonomi  yang  memerlukan  penanganan  yang  efektif  dan berkelanjutan.
Kehadiran  Lembaga  wakaf  dapat  dikatakan  sangat  penting  dalam  meminimalisir  persoalan  kemiskinan  di Indonesia, Selain itu, wakaf produktif juga berlandaskan ajaran dalam islam yang berdimensi   spiritual, dalam hal  ini wakaf merupakan ajaran yang mengutamakan kesejahteraan ekonomi berbasis sosial.
Konteks instrumen keuangan Islam, seperti wakaf, memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Wakaf adalah bentuk amal jariyah yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi  penerima manfaat. Baitul Maal, sebagai  lembaga pengelola dana sosial Islam, memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan wakaf agar tepat  sasaran dan berdampak maksimal.
Maka, sangat  diperlukan sebuah konsep yang komprehensif dan konstruktif untuk memanfaatkan wakaf secara efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat  mengetahui bahwa  wakaf memiliki potensi  yang lebih besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkonstruksi  konsep  pemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu  melalui pemanfaatan  wakaf  pada  Baitul  Maal,  dengan  harapan  dapat  memberikan  solusi  yang  berkelanjutan  dalam  mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian hukum dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. 1 Penelitian  hukum  normatif  ialah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  studi  dokumen. 2 Pada  penelitian  ini pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Penelitian  hukum  membagi  2 jenis  penelitian,  yakni  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.  Pada  penelitian  menggunakan  jenis Penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  (Statute  Approach).    pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Eksistensi Baitul Maal Terhadap Pengelolaan Wakaf
Wakaf di Indonesia sudah ada sejak berdirinya Islam sebagai kekuatan sosial dan poltik hingga berdirinya kerajaan Islam di nusantara di abad 12 M. Tradisi wakaf dimulai sejak abad 15 M di Jawa Timur dengan dengan ditemukannya bukti-bukti historis wakaf baru ada pada awal abad ke-16 (Djatnika, 1982). Di Sumatera, Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul abad ke-14 M. 3
Di  Indonesia  wakaf  adalah  salah  satu  jenis  ibadah maliyah yang  dirasakan  sebagian  orang  memiliki  nilai-nilai spritual  yang tinggi,  karena  mewakafkan  sebagian  harta  untuk  kepentingan  masyarakat  banyak,  di  mana  setelah  harta tersebut  diwakafkan,  maka  wakif  tidak  lagi  memiliki  hak  atas  harta  wakaf  tersebut,  melainkan  kepemilikannya  telah menjadi milik umat, yang secara hakiki telah beralih menjadi milik Allah Subhana Wata’ ala. 4
Wakaf sebagai wujud menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam. Harta yang sudah diwakafkan sudah bukan menjadi hak milik yang mewakafkan dan juga bukan menjadi hak milik nadzir melainkan manjadi hak milik Allah. 5
Salah satu wadah pengelolaannya, yaitu Baitul Maal. Baitu jamak dari buyut yang berarti tempat diam sedangkan Maalun  berarti  harta. 6 Sedangkan  Mal  adalah  harta  dan  Baitu  tempat  penyimpanan  harta  benda  atau  rumah perbendaharaan. 7 Menurut Taqiyyudin, bait al-mal (Baitul Mal) adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi  hak kaum muslimin, 8 Pada masa Rasulullah SAW, Baitul  Mal lebih mempunyai pengertian  sebagai  pihak  yang  menangani  setiap  harta  benda  kaum  muslimin,  baik  berupa  pendapatan  maupun pengeluaran. 9
Baitul Maal memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam. Berikut adalah beberapa peran utama Baitul Maal dalam pengelolaan wakaf yaitu melakukan pengumpulan dana wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, distribusi manfaat wakaf.
Persoalan lainnya mengenai overlaping efektifitas pengelolaan wakaf adalah pembinaan nadzir termasuk upaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nadzir, pengaturan perubahan harta wakaf, pengawasan penukaran wakaf dan  membuat  kebijakan  bidang  perwakafan masih  memerlukan  sinergi  antar  lembaga  untuk  menyelesaikan  persoalan tersebut. 10
1 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan , (Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hlm. 12.
2 Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, Penelitian Hukum (Malang: Setara Press, 2022).
3 Gazalba, Sidi. 1989. Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Al-Husna
4 Fathurraman Azhari, Qawaid Fiqiyyah Muamalah, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015), hlm. 1
5 Anisa Fitria Utami and Munawar Ismail, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai ( Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah ),” Jurnal Ilmah Mahasiswa.FEB.Universitas Brawijaya 3, no. 1 (2016): 1–16.
6 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990,  hlm 74.
7 Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi IV, 2010, hlm 101
8 Taqiyyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti,1996, hlm 253.
9 Amrullah, Menggagas Ulang Tugas dan Fungsi Baitul Mal( Banda Aceh : Baitul Mal Aceh, 2010), hlm. 27- 28.
10 Husen, Sayed Muhammad. 2018. “Sinergisitas BWI dan Baitul Mal dalam Mengelola Wakaf,” http://baitulmal. acehprov. go. id/?p=2981.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
Baitul  Maal  harus  menjalankan  pengelolaan  wakaf  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi.  Laporan keuangan  dan  aktivitas  pengelolaan  wakaf  harus disusun  secara  periodik  dan  dipublikasikan  kepada  para  donatur  dan masyarakat umum, untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan niat dan tujuan para wakif (pemberi wakaf).
Wakaf  dalam  bentuk  peran  ekonomi  memiliki  arti  bahwa  wakaf  diberikan  untuk  mendukung  perekonomian masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat miskin. Begitu pula dengan peranan wakaf sebagai mediasi sosial bagi umat Islam,  wakaf  diharapkan  mam  pu memberikan  sumbangan  sosial  kepada  masyarakat  miskin  yang membutuhkan  agar taraf  perekonomian  mereka  bisa  meningkat.  Oleh  karena  itu  pada  tataran  idealnya  maka  harta  wakaf  adalah tanggungjawab  kolektif  guna  menjaga  keabadiannya.  Maka  dengan  demikian  keberadaan  lembaga  wakaf  sangat diperlukan sebagaima na yang telah diterapkan di negara muslim. 11
Baitul  Maal  juga  dapat  menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga  swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Baitul Maal dapat menjadi  motor  penggerak  dalam  pemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu  dan  pengentasan  kemiskinan  melalui pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan.
Dalam  perkembangannya  terdapat  wakaf  untuk  kesejahteraan  sosial.  Misalnya  wakaf  tanah  dan  bangunan  dari Sultan  Notokusumo  I  Raja  Sumenep  tahun  1786  M  untuk  fakir  miskin.  Pemberian  wakaf  untuk  kesejahteraan  sosial semacam ini didorong oleh siasat untuk mencegah tanah tersebut jatuh VOC. 12
Peran  Baitul  Maal  dalam  pengelolaan  wakaf  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia misalnya sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa Wakaf didefinisikan sebagai  perbuatan hukum  Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Dalam  konteks  ini,  Baitul  Maal  dapat  berperan  sebagai  Nazhir.  Pasal  42  Mengatur  bahwa  pengelolaan  dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, amanah, kepatutan, dan kemanfaatan.
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang Wakaf (PP Wakaf) mengatur bahwa Baitul Maal sebagai Nazhir harus mengelola wakaf secara transparan dan akuntabel, serta bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut.
Pasal  14  PP  Wakaf  menegaskan  bahwa  Baitul  Maal  harus  melaporkan  secara  periodik  kepada  Badan  Wakaf Indonesia (BWI) mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
Lebih  lanjut,  Peraturan  BWI  No.  1  Tahun  2020  tentang  Standar  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Harta  Benda Wakaf menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, termasuk pelaksanaan audit dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dengan peran yang diatur secara jelas dalam peraturan  perundang-undangan,  Baitul  Maal  diharapkan  dapat  mengelola  wakaf  secara  optimal,  profesional,  dan berkelanjutan, sehingga dapat  memberikan manfaat  yang maksimal  bagi  kesejahteraan masyarakat  dan pemberdayaan ekonomi umat.

## 3.2. Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Wakaf Pada Baitul Maal
Pengelolaan  dan  pengembangan  aset  wakaf  adalah  bagian  dari  manajemen  wakaf.  Manajemen  adalah  sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. 13
BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki dua fungsi, yaitu Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitul  Tamwil  (Lembaga  Komersial).  Oprasional  yang  dilakukan  BMT  dari  kedua  fungsi  tersebut  adalah  sama-sama menghimpun  dana  masyarakat  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat,  akan  tetapi  jenis  dana  yang  dihimpun  dan disalurkannya berbeda. BMT dioprasikan oleh prinsip berbagi untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro serta meningkatkan martabat dan pendapatan orang yang tidak mampu (dhuafa). 14
Ada beberapa tujuan dari pembahasan ini pertama, mengetahui posisi Baitul Mal sebagai bagian dari BMT. Kedua, tata  cara  pengelolaan  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  pada  BMT.  Hasil  ini  berguna  bagi  pembuat  kebijakan,  terutama pemerintah dalam membuat kebijakan tentang tata kelola lembaga keuangan mikro syariah. Bagi BMT sebagai masukan dalam pengelolaan Baitu Maal. Baitul Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan Battul Tamwil yang dalam
11 Hidayatina MA and Ali Muhayatsyah, “Overlaping Fungsi Baitul Mal Dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik Terhadap Peran Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf Di Aceh),” INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 13, no. 2 (2020): 329–50, https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329- 350.
12 Djatnika, Rahmat. 1982. Wakaf Tanah. Surabaya: Al-Ikhlas
13 Trisno Wardi Putra, Manajemen Wakaf , (Bandung  : Widina, 2022), hlm 76
14 Aziz dalam Muhammad Nasrullah Ridwan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil Padamulya,” ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 3 (2021): 142–49, https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
pendiriannya  mcmang  sengaja  didirikan  untuk  mencari  keuntungan  (laba)  Baitul  Maal  BMT  yang  menurut  fungsinya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 15
Dahulu  wakaf  dikembangkan  berupa  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah  yang  dibangun  masjid,  tanah  yang diperuntukkan untuk kuburan dan yang lainnya. Wakaf tersebut dirasa kurang pas karena pemanfaatannya terbatas hanya pada bidang tertentu saja dan tidak meluas ke masyarakat lain. Padahal jika pemanfaatan benda wakaf dapat dikelola dan disalurkan dengan baik, wakaf dapat menjadi salah satu potensi yang berperan penting dalam mengembangkan ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, objek wakaf yang tadinya hanya berupa benda tidak bergerak kini berkembang menjadi benda yang bergerak atau pemanfaatannya lebih luas dari sebelumnya. 16 Pemberdayaan berasal dari kata empower yang mengandung dua arti: (i) to give power to, (giving power, diverting strength  atau  mendelegasikan  wewenang  pada  pihak  lain,  (ii)  to  give  ability  to,  enable  (upaya  untuk  memberikan kemampuan).  Pemberdayaan  adalah  perluasan  aset  dan  kemampuan  masyarakat  tak  berdaya  untuk  berpartisipasi, bernegosiasi dengan, mempengaruhi, mengendalikan, dan meminta pertanggungjawaban lembaga yang mempengaruhi kehidupan  mereka.  Pemberdayaan  mengacu  pada  kemampuan  rakyat,  terutama  kelompok  yang  lemah  dan  rentan sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  dan  memiliki  kekuatan  atau  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar, menjangkau sumber daya produktif, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dalam Islam secara umum adalah dua pendekatan yang menggunakan Islam dalam pemberdayaan orang miskin  dan anak yatim. Pertama, pendekatan  parsial  berkelanjutan,  yaitu  memberikan  bantuan  langsung  kepada  masyarakat  miskin  yang  tidak  mampu bekerja  seperti  penyandang  disabilitas,  lansia,  orang  lumpuh,  dll.  Kedua,  pendekatan  struktural,  yaitu  memberikan bantuan secara terus menerus agar anak-anak miskin dan yatim piatu dapat mengatasi kemiskinan/kelemahan, dan yang dibantu juga diharapkan dapat membantu. 17
Pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui wakaf pada Baitul Maal memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam  konteks  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  berkelanjutan.  Pemberdayaan  melalui  wakaf memungkinkan  penerima  manfaat  untuk  mengembangkan  kapasitas  diri  dan  ekonominya.  Misalnya,  dana  wakaf  bisa digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau mendirikan fasilitas yang mendukung ekonomi lokal, sehingga penerima manfaat dapat mencapai kemandirian ekonomi.
Wakaf  telah  menunjukkan  berbagai  peran  penting  dalam  mengembangkan  berbagai  kegiatan  sosial,  ekonomi, pendidikan  dan  kebudayaan.  Wakaf  harus  mampu  berperan  efektif  dalam  membangun  umat  agar  mampu  mengurangi ketergantungan  pendanaan  dari  pemerintah.  Wakaf  terbukti  mamu  menjadi  instrumen  jaminan  sosial  dalam pemberdayaan masyarakat. 18
Perlu untuk diketahui dan dipahami bahwa ketika berbicara mengenai pemberdayaan wakaf secara produktif, maka terdapat 3 (tiga) filosofi dasar yang harus diperhatikan dan dipahami, yaitu:  Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai ”proyek yang terintegrasi” di mana dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, Asas kesejahteraan nadzir , yakni dengan menjadikan nadzir sebagai  profesi  yang  memberikan  harapan  kepada  lulusan  terbaik  umat  dan  profesi  yang  memberikan  kesejahteraan, bukan  saja  diakhirat  tetapi  juga  di  dunia.  Seperti di  Turki,  badan  pengelola  wakaf  mendapatkan  alokasi  5  %  dari net income wakaf  begitu  juga  dengan  Kantor  Administrasi  Wakaf  Bangladesh,  dan The  Central  Waqf  Council India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. Ketiga, Asas transparansi dan accountability . Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report . 19
Waqif tidak  terdorong  untuk  memastikan  apakah  harta  wakaf  yang  ia  berikan  sudah  diberdayakan  atau  tidak. Dalam  kasus  ini waqif sering  berpandangan  bahwa  pemberdayaan  harta  wakaf  adalah  tanggung  jawab nadzir ,  bukan bagian  dari  tanggungjawabnya.  Padahal  visi  dan  motivasi waqif dalam  berwakaf  turut  menentukan  keberhasilan pengelolaan wakaf. 20
Konsep  wakaf  produktif  dapat  dikatakan  sejalan  dengan  esensi  dari  wakaf  itu  sendiri,  yaitu  mempertahankan pokok aset dan memberikan manfaat dari pokok aset tersebut kepada mauquf alaihi. Dalam wakaf produktif, maka hasil pengelolaan wakaf akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama untuk biaya perawatan dan pelestarian aset wakaf
15 Kuat Ismanto, “Kuatismanto,” Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan 12 (2015): 24–38.
16 Huzzatul Fikriyah and Muhammad Zen, “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat,” Jurnal Manajemen Dakwah 5, no. 1 (2019): 37–52, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/19973.
17 Syahrul Fitri T and Imam Haryadi, “The Models of Micro Enterprise Empowerment By Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt), (Case Study: Micro At Baitul Maal Wa Tamwil Hasanah Ponorogo 2018),” Journal of Islamic Economics and Philanthropy 1, no. 4 (2018): 103–16, https://doi.org/10.21111/jiep.v1i4.3083.
18 Mardani. Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat). Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
19 Aji Darwan, Op.Cit , hlm. 82
20 Uswatun Hasanah, Aspek Hukum Wakaf Uang , (Jakarta : BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011), hlm.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
dan bagian yang kedua disalurkan kepada mauquf alaihi, sebagai pihak yang berhak menerima manfaat dari aset wakaf yang dikelola sesuai dengan keinginan wakif. Hasil pengelolaan wakaf produktif, baik itu diperuntukkan sebagai biaya opersioanal  dalam  perawatan  aset  wakaf  maupun  disalurkan  kepada  penerima  wakaf  ( mauquf  alaihi )  atau  pun dikembangkan  untuk  membeli  aset  wakaf  yang  baru  sebagai  bentuk  dari  pengembangan  aset  wakaf,  hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 21
Keterpurukan bangsa Indonesia pada sektor ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi global pada dekade terakhir millennium kedua memberi pengaruh yang memprihatinkan. Meskipun negara telah berusaha mengatasi krisis itu, namun belum sepenuhnya bisa menyelesaikan dampak yang ditimbulkannya. Dalam kondisi demikian, seluruh komponen bangsa dapat berkontribusi dalam memulihkan keadaan. Langkah itu antara lain diwujudkan dengan memanfaatkan instrument- instrumen  ekonominya  agar  dapat  dimanfaatkan masyarakat  untuk  pemulihan  terutama  dalam  sektor  ekonomi  supaya menjadi  lebih  baik.  Dalam  hal  ini  berbagai  instrument  ekonomi  Islam  seperti  zakat,  infaq,  shadaqah  dan  wakaf  dapat menjadi  alternatif  dalam  merecovery  krisis  ekonomi  tersebut.  Khusus  mengenai  wakaf,  lembaga  ini  sangat  potensial dikembangkan,  karena  wakaf  yang  dikelola  secara  produktif  dapat  membantu  problem  sosial  ekonomi  masyarakat. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi problem karena kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, dan cenderung hanya untuk kegiatan ibadah khusus. Hal ini terkait dengan keterbatasan pemahaman tentang substansi wakaf, seperti mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, dan tugas nadzir . 22
Harta  wakaf,  jika  dikelola  dengan  baik,  dapat  memberikan  manfaat  yang  berkelanjutan  dan  berlipat  ganda. Berbeda  dengan  pemberian  langsung  yang  habis  sekali  pakai,  wakaf  dapat  diinvestasikan  dalam  proyek-proyek  yang menghasilkan keuntungan terus-menerus.
Padahal, jika dikelola dengan baik, dalam perspektif tekno ekonomi BMT dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro. Di samping berfungsi sebagai alat (tools) pengembangan usaha, tekno- ekonomi ini juga berperan sebagai pemicu kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku usaha mikro dan BMT itu sendiri. Dengan penerapan tekno-ekonomi ini diharapkan usaha mikro dan BMT yang mengembangkannya bisa lebih meningkat produktivitas dan daya saingnya, apalagi dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas seperti CAFTA. 23
Program  pemberdayaan  berbasis  wakaf  juga  berfungsi  untuk  membangun  kesadaran  dan  partisipasi  sosial  di kalangan  masyarakat.  Ketika  masyarakat  melihat  manfaat  nyata  dari  wakaf,  mereka  lebih  cenderung  untuk  ikut berpartisipasi dalam berwakaf, menciptakan siklus kebaikan yang berkelanjutan.
Pendekatan pemberdayaan membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan langsung tunai atau bantuan  sementara  lainnya.  Dengan  memberikan  alat  dan  dukungan  yang  mereka  butuhkan  untuk  menjadi  mandiri, masyarakat dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Baitul  Maal  yang  mengelola  wakaf  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi  akan  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Kepercayaan ini penting untuk menarik lebih banyak wakif (pemberi wakaf) yang ingin memastikan bahwa harta wakaf mereka dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata.
Urgensi  pemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu  melalui  wakaf  pada  Baitul  Maal  tidak  hanya  terletak  pada upaya pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat,  mengurangi  ketergantungan  pada  bantuan  langsung,  dan  membangun  masyarakat  yang  lebih  mandiri  dan sejahtera.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pemanfaatan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat kurang  mampu,  diperlukan  revisi  terhadap  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Berikut  adalah  usulan revisi  terhadap  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan  peraturan  pelaksananya  untuk  mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf pada Baitul Maal.
Revisi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 terkait Peran Nazhir penting untuk dilakukan revisi  menjadi  “Nazhir  bertanggung  jawab  tidak  hanya  menerima  dan  mengelola  wakaf  tetapi  juga  memastikan pemanfaatan  wakaf  untuk  program  pemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu  yang  berkelanjutan.  Nazhir  wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja yang mencakup program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi  masyarakat  penerima manfaat  wakaf”.  Lebih  lanjut, Pasal  42 penting untuk dilakukan revisi  menjadi “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tambahan Klausul: Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan  dengan  prinsip  keberlanjutan,  yaitu  memanfaatkan  hasil  pengelolaan  wakaf  untuk  program-program  jangka panjang yang memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Setiap program yang didanai dari hasil pengelolaan wakaf harus memiliki komponen pemberdayaan yang jelas dan terukur”.
21 Hamli Syaifullah, Ali Idrus, Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif di Era Digital : Studi Kasus Yayasan Wakaf Bani Umar , (ZISWAF, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 114-128), hlm. 115
22 Badan Wakaf Indonesia, Op.Cit , hlm.  9
23 Mu’allim, A. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 10 (1).

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
Revisi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 3 penting untuk dilakukan revisi menjadi “Nazhir, termasuk Baitul Maal, wajib mempublikasikan rencana kerja tahunan yang mencakup program pemberdayaan masyarakat dan laporan realisasi penggunaannya”.
Revisi terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksananya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf oleh Baitul Maal tidak hanya terbatas pada penerimaan dan distribusi harta wakaf, tetapi juga mencakup pemanfaatan yang berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian,  wakaf  dapat  menjadi  instrumen  yang  efektif  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN
Peran baitul  maal  terhadap pengelolaan wakaf dalam peraturan perundang-undangan di  Indonesia dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan profesional,  transparan,  dan  bertanggung  jawab.  Urgensi  konstruksi  dalam  peraturan  perundang-undangan  terkait pemberdayaan  masyarakat  kurang  mampu  melalui  wakaf  pada  Baitul  Maal  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara optimal, transparan, dan berkelanjutan dengan melakukan revisi terhadap Pasal 11  dan  Pasal  42  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  untuk  mengoptimalkan  konsep  pemberdayaan masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan wakaf pada Baitul maal.

## REFERENCES
(Musa, 2016)Eka NAM Sihombing, C. H. (2022). Penelitian Hukum . Setara Press. Fikriyah, H., & Zen, M. (2019). Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Baitulmaal Muamalat. Jurnal Manajemen Dakwah ,
5 (1), 37–52. Ismanto, K. (2015). Kuatismanto. Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan , 12 , 24–38. MA, H., & Muhayatsyah, A. (2020). Overlaping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik  terhadap  Peran  Baitul  Mal  sebagai  Lembaga  Pengelola  Wakaf  di  Aceh). INFERENSI:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan , 13 (2), 329–350. https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350 Musa, A. (2016). Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 18 (3), 403–415.
http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5933%0Ahttp://e- repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/5933/4887 Ridwan, M. N. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Baitul Maal wa Tamwil Padamulya. ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (3), 142–149. https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936 T, S. F., & Haryadi, I. (2018). the Models of Micro Enterprise Empowerment By Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt), (Case Study: Micro At  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Hasanah  Ponorogo  2018). Journal  of  Islamic  Economics  and  Philanthropy , 1 (4),  103–116. https://doi.org/10.21111/jiep.v1i4.3083
Utami, A. F., & Ismail, M. (2016). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai ( Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah ). Jurnal Ilmah Mahasiswa.FEB.Universitas Brawijaya , 3 (1), 1–16.
Anisa Fitria Utami and Munawar Ismail, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai ( Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah ),” Jurnal Ilmah Mahasiswa.FEB.Universitas Brawijaya 3, no. 1 (2016): 1–16.
Aziz  dalam  Muhammad  Nasrullah  Ridwan,  “Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Pendirian  Baitul  Maal  Wa  Tamwil
Padamulya,” ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 3 (2021): 142–49,
https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936.
Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi IV, 2010 Djatnika, Rahmat. 1982. Wakaf Tanah. Surabaya: Al-Ikhlas Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, Penelitian Hukum, Malang: Setara Press, 2022. Fathurraman Azhari, Qawaid Fiqiyyah Muamalah, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015. Gazalba, Sidi. 1989. Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Al-Husna Hamli Syaifullah, Ali Idrus, Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif di Era Digital : Studi Kasus Yayasan Wakaf Bani Umar , (ZISWAF, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 114-128.
Hidayatina MA and Ali Muhayatsyah, “Overlaping Fungsi Baitul Mal Dan Kantor Urusan Agama Sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik  Terhadap  Peran  Baitul  Mal  Sebagai  Lembaga  Pengelola  Wakaf  Di  Aceh),” INFERENSI:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan 13, no. 2 (2020): 329–50, https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350.
Husen,  Sayed  Muhammad.  2018.  “Sinergisitas  BWI  dan  Baitul  Mal  dalam  Mengelola  Wakaf,”  http://baitulmal.  acehprov.  go. id/?p=2981.
Huzzatul Fikriyah and Muhammad Zen, “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif Di Baitulmaal Muamalat,” Jurnal Manajemen Dakwah 5, no. 1 (2019): 37–52, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/19973. Kuat Ismanto, “Kuatismanto,” Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan 12 (2015): 24–38. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990.
Mardani. Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat).
Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
Mu’allim, A. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 10 (1). Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan , Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Syahrul Fitri T and Imam Haryadi, “The Models of Micro Enterprise Empowerment By Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt), (Case Study: Micro At Baitul Maal Wa Tamwil Hasanah Ponorogo 2018),” Journal of Islamic Economics and Philanthropy 1, no. 4 (2018): 103–16, https://doi.org/10.21111/jiep.v1i4.3083.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]
ISSN 2808-005X (media online) Available Online at http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin
Taqiyyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti,1996. Trisno Wardi Putra, Manajemen Wakaf , Bandung  : Widina, 2022. Uswatun Hasanah, Aspek Hukum Wakaf Uang , Jakarta : BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
.