PRANATA PRANATA H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak
Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Dan  Psikotropika  (Studi  Putusan  Pm
Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)
P e r t a n g g u n g j a w a b a n   N e g a r a   Te r h a d a p P e n g i n g k a r a n   K e a d i l a n   D a l a m   A r b r i t a s e Internasional Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Dalam  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)
Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi  Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)
Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)
SYUKRI HIDAYATULLAH ZAINAB OMPU
JAINAH RECCA AYU HAPSARI

## NOVIASIH
MUHARAM TAMI RUSLI S. ENDANG PRASETYAWATI MEITA DJOHAN OE
AGUS ISKANDAR 1-8 9-18 19-27 28-43 44-53 54-60 61-68

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 11 Nomor 1 Januari 2016
ISSN 1907-560X Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). 69-78
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H. Melisa Safitri, SH., M.H.
Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
Suparnyo,  Hukum  Pajak  Suatu  Sketsa  Asas, Pustaka Magister, Semarang, 2012 B. PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan sebagaimana dirubah  terakhir  kali  dalam  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2009

## ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA
(Studi Putusan PM Nomor: PUT/17-K/PM 1-04/AD/I/2014)

## ZAINAB OMPU JAINAH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
Drug abuse problem, it is already very alarming, this was due to the development of science and  technology,  as  well  as  the  impact  of  globalization,  the  current  transportation  is  very advanced. The problem in this research is how the legal considerations of the Military Court of  the  Military  Members  who  abuse  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic?  Normative  juridical approach  and  empirical,  data  analysis  used  is  qualitative.  The  result  is  the  legal considerations Military Court. Although this criminal act is a special type of criminal offense, but  the  presumption  of  innocence  remains  to  be  upheld  in  view  of  the  defendant  are  also human  beings  who  have  rights.  Based  on  Military  Justice  Putuasan  Number:  PUT  /  17-K  / PM 1-04 / AD /  I / 2014  which involves Yuli Basuki Rahmat sergeant demanded prison for four (4) years for the accused detained temporarily reduced and a fine of Rp 800,000,000, - ., subsidiary 2 months in jail as well as additional criminal fired from military service. Saran, the  Military  Court  Judge  is  expected  to  be  able  to  apply  the  death  penalty  because  of  the impact of this extraordinary crime that can damage the physical and mental youth. Keywords: legal considerations, narcotics, psychotropic

## I. PENDAHULUAN
Narkotika  diperlukan  oleh  manusia untuk  pengobatan sehingga untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  bidang  pengobatan  dan studi  ilmiah  diperlukan  suatu  produksi narkotika  yang  terus  menerus  untuk  para penderita  tersebut.  Dalam  dasar  menimbang Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  di  sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang  sangat  merugikan  apabila  digunakan tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang ketat  dan  saksama.  Narkotika  apabila dipergunakan  secara  tidak  teratur  menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya  serta  dapat  menimbulkan ketergantung an pada pengguna itu sendiri.
Masalah penyalahgunaan narko tika ini bukan  saja  merupakan  masalah  yang  perlu mendapat  perhatian  bagi  negara  Indonesia, melainkan  juga  bagi  dunia  Internasional. Memasuki  abad  ke-20  perhatian  dunia internasional  terhadap  masalah  narkotika semakin  meningkat,  salah  satu  dapat  dilihat melalui  Single  Convention  on  Narcotic Drugs  pada  Tahun  1961.  Masalah  ini menjadi  begitu  penting  mengingat  bahwa obat-obat  (narkotika)  itu  adalah  suatu  zat yang  dapat  merusak  fisik  dan  mental  yang bersangkutan,  apabila  penggunanya  tanpa resep dokter. (Kusno Adi, 2009: 30).
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa  hal  antara  lain  karena  Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  maka  pengaruh globalisasi,  arus  transportasi  yang  sangat maju  dan  penggeseran  nilai  matrialistis
dengan  dinamika  sasaran  opini  peredaran gelap. Masyarakat
Indonesia bahkan masyarakat  dunia  pada  umumnya  saat  ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian  secara  illegal  bermacam-  macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam  akibat  maraknya  peredaran  gelap narkotika  yang  telah  merebak  di  segala lapisan  masyarakat,  termasuk  di  kalangan generasi  muda.  Hal  ini  akan  sangat berpengaruh  terhadap  kehidupan  bangsa  dan negara pada masa mendatang.
Adapun yang  termasuk  golongan narkotika  adalah  candu  dan  komponen- komponennya  yang  aktif  yaitu  morphin, heroin, codein, ganja dan cocain, juga hasish, shabu-shabu,  koplo  dan  sejenisnya.  Bahaya penyalah  gunaannya  tidak  hanya  terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa  akibat  lebih  jauh  lagi,  yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat  yang  bisa  berdampak  pada malapetaka  runtuhnya  suatu  bangsa  negara dan  dunia.  Negara  yang  tidak  dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika  akan  diklaim sebagai  sarang  kejahatan  ini.  Hal  tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra  suatu  negara.  Untuk  mengantisipasi masalah  tersebut  telah  diadakan  berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk  konferensi  yang  telah  diadakan baik  dibawah  naungan  Liga  Bangsa-Bangsa maupun  di  bawah  naungan  Peserikatan Bangsa-Bangsa.
Meskipun  narkotika  sangat  bermanfaat dan  diperlukan  untuk  pengobatan  sesuai dengan  standar  pengobatan,  terlebih  jika disertai  dengan  peredaran  narkotika  secara gelap  akan  menimbulkan  akibat  yang  sangat merugikan  perorangan  maupun  masyarakat khususnya  generasi  muda  bahkan  dapat menimbulkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi
kehidupan  dan  niali-nilai  budaya  bangsa yang  pada  akhirnya  akan  dapat  melemahkan ketahanan nasional.
Peredaran  obat  terlarang  narkotika masih  tetap  marak,  bahkan  akhir-akhir  ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat  yang  tadinya  hanya  sebagai daerah  transit  bagi  barang-barang  terlarang tersebut,  belakangan  ini  telah  dijadikan daerah  tujuan  operasi  peredaran  narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  semakin  hari semakin  meningkat,  menunjukkan  aplikasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 belum dapat  secara  efektif  dalam  mengatasi  setiap tindak  pidana  narkotika,  padahal  pemerintah telah  mengupayakan  untuk  mengantisipasi dengan  membentuk  dan  memberlakukan Undang-undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan  tersebut  oleh  karena  itu  ketentuan pidana  di  dalam  per  Undang-undangan pidana  khusus  lebih  interen  dan  lebih mendekati  tujuan  reformasi  di  banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu. (Andi Hamzah, 1997: 67).
Perumusan kebijakan kriminali sasi dan kualifikasi  tindak  pidana  yang  kurang  jelas, dimana  kebijakan  kriminalisasi  Undang- undang  tersebut  terfokus  untuk  kepentingan pengobatan  atau  tujuan  ilmu  pengetahuan dan pengangkutan narkotika (termasuk dalam lintas  dan  eksport).  Kemudian  dalam kualifikasi tindak pidananya hanya mengatur ketentuan perubahan-perubahan sebagai larangan  (Pasal  23  dan  24  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1976)  termasuk  ancaman sanksi  pidana.  Dengan  adanya  kelemahan- kelemahan  seperti  tersebut  maka  diadakan perubahan, sebagai penggantinya di keluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
dengan  dinamika  sasaran  opini  peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan
masyarakat  dunia  pada  umumnya  saat  ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian  secara  illegal  bermacam-  macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam  akibat  maraknya  peredaran  gelap narkotika  yang  telah  merebak  di  segala lapisan  masyarakat,  termasuk  di  kalangan generasi  muda.  Hal  ini  akan  sangat berpengaruh  terhadap  kehidupan  bangsa  dan negara pada masa mendatang.
Adapun yang  termasuk  golongan narkotika  adalah  candu  dan  komponen- komponennya  yang  aktif  yaitu  morphin, heroin, codein, ganja dan cocain, juga hasish, shabu-shabu,  koplo  dan  sejenisnya.  Bahaya penyalah  gunaannya  tidak  hanya  terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa  akibat  lebih  jauh  lagi,  yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat  yang  bisa  berdampak  pada malapetaka  runtuhnya  suatu  bangsa  negara dan  dunia.  Negara  yang  tidak  dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika  akan  diklaim sebagai  sarang  kejahatan  ini.  Hal  tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra  suatu  negara.  Untuk  mengantisipasi masalah  tersebut  telah  diadakan  berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk  konferensi  yang  telah  diadakan baik  dibawah  naungan  Liga  Bangsa-Bangsa maupun  di  bawah  naungan  Peserikatan Bangsa-Bangsa.
Meskipun  narkotika  sangat  bermanfaat dan  diperlukan  untuk  pengobatan  sesuai dengan  standar  pengobatan,  terlebih  jika disertai  dengan  peredaran  narkotika  secara gelap  akan  menimbulkan  akibat  yang  sangat merugikan  perorangan  maupun  masyarakat khususnya  generasi  muda  bahkan  dapat menimbulkan  bahaya  yang  lebih  besar  bagi
kehidupan  dan  niali-nilai  budaya  bangsa yang  pada  akhirnya  akan  dapat  melemahkan ketahanan nasional.
Peredaran  obat  terlarang  narkotika masih  tetap  marak,  bahkan  akhir-akhir  ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat  yang  tadinya  hanya  sebagai daerah  transit  bagi  barang-barang  terlarang tersebut,  belakangan  ini  telah  dijadikan daerah  tujuan  operasi  peredaran  narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.
Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  semakin  hari semakin  meningkat,  menunjukkan  aplikasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 belum dapat  secara  efektif  dalam  mengatasi  setiap tindak  pidana  narkotika,  padahal  pemerintah telah  mengupayakan  untuk  mengantisipasi dengan  membentuk  dan  memberlakukan Undang-undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan  tersebut  oleh  karena  itu  ketentuan pidana  di  dalam  per  Undang-undangan pidana  khusus  lebih  interen  dan  lebih mendekati  tujuan  reformasi  di  banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu. (Andi Hamzah, 1997: 67).
Perumusan kebijakan kriminali sasi dan kualifikasi  tindak  pidana  yang  kurang  jelas, dimana  kebijakan  kriminalisasi  Undang- undang  tersebut  terfokus  untuk  kepentingan pengobatan  atau  tujuan  ilmu  pengetahuan dan pengangkutan narkotika (termasuk dalam lintas  dan  eksport).  Kemudian  dalam kualifikasi tindak pidananya hanya mengatur ketentuan perubahan-perubahan sebagai larangan  (Pasal  23  dan  24  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1976)  termasuk  ancaman sanksi  pidana.  Dengan  adanya  kelemahan- kelemahan  seperti  tersebut  maka  diadakan perubahan, sebagai penggantinya di keluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor
22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk
lebih meningkatkan
pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas  penyalahgunaan  dan  peredaran narkotika,  diperlukan  pengaturan  dalam bentuk  undang-undang  baru  berazaskan keimanan  dan  ketakwaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa,  manfaat,  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat  ketentuan  baru  dalam  konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
pemberantasan  peredaran  gelap  Narkotika dan  Psikotropika  Tahun  1988  yang  telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun  1997  tentang  Pengesahan  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan  peredaran  gelap  narkotika. Dengan  demikian  Undang-undang  narkotika yang  baru  diharapkan  lebih  efektif  untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transit sasaran peredaran narkotika.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika,  memang  sudah mengatur  mengenai  upaya  pemberantasan terhadap  tindak  pidana  Narkotika  melalui ancaman  pidana  denda,  pidana  penjara, pidana  seumur  hidup,  dan  pidana  mati  dan mengatur  mengenai  pemanfaatan  Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.  Namun,  dalam  kenyataannya  tindak pidana  Narkotika  di  dalam  masyarakat menunjukkan  kecenderungan  yang  semakin meningkat  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif  dengan  korban  yang  meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi  muda  pada  umumnya.  Oleh  sebab
itu,  Undang-undang  ini  dicabut  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Beberapa  materi  baru  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  menunjukkan  adanya  upya-upaya dalam  memberikan  efek  psikologis  kepada masyarakat  agar  tidak  terjerumus  dalam tindak  pidana  narkotika,  telah  ditetapkan ancaman  pidana  yang  lebih  berat,  minimum dan  maksimum  mengingat  tingkat  bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Guna  terciptanya  kerjasama  dalam mencegah
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah  Daerah,  maka  di  provinsi maupun  di  Kabupaten/Kota  telah  dibentuk pula  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi (BNNP)  dan  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten/Kota  (BNNK).  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  ditetapkan  oleh  Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  pada hakekatnya  merupakan  reformasi  hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  dan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  yang dimaksud adalah :
a. Realitas  gradasi  karena  variasi  golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman  yang  berbeda  dengan  golongan 1  yang  terberat  di  susul  dengan  golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut  di  puji  justru  dalam  pemberatan pidana  penjara  ada  ketentuan  hukum minimal  (paling  singkat).  Hal  ini  adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
b. Ketentuan  pemberatan  selain  didasarkan penggolongan  juga  realitas  bahwa  dalam penyalah gunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakat  an  (konspirasi),  maka  bila penyalahgunaan  beberapa  orang  dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.
c. Penanggulangan dan Pemberantasan dilakukan  bila  pelaku  penyalahguna  an narkoba  terorganisasi.  Ini  menunjukkan bahwa  penyalah  gunaan  narkotika  telah ada  sindikat-sindikat  yang  terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
d. Demikian  pula  apabila  koporasi  yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat  dikenakan  hukum  pidana  penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  di  Indonesia  dalam  lima  tahun terakhir  menunjukkan  peningkatan  yang sangat  tajam.  Pada  Tahun  2002  pengguna narkotika di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta orang.  Empat  tahun  kemudian  yakni  Tahun 2006 pengguna narkotika meningkat dua kali lipat,  menjadi  4  juta  pengguna.  (F.Agsya, 2010: 6)
Perkembangan  tingkat  tindak  pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu  narkoba  hanya  berkisar  di  wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan  keluarga  mapan,  kini  penyebarannya telah  merambah  kesegala  penjuru  strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat  dari  keluarga  melarat  hingga konglomerat, dari pedesaan hingga
perkotaan,  dari  anak  muda  hingga  yang  tua- tua. (F.Agsya, 2010: 61)
Laporan  Departemen  Kesehatan  RI, angka  kematian  akibat  penyalahgunaan narkotika  mencapai  15.000  pertahun.  Maka tidak  heran  kalau  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa narkoba musuh nasional. Ajakan  itu  tampaknya  bersambut  dengan adanya  penggerebekan  pabrik  narkoba  di Tanggerang,  Banten,  dimana  merupakan pabrik  narkoba  terbesar  ketiga  di  dunia. Selain  ibu  kota,  daerah-daerah  lainnya  yang sangat  rentan  peredaran  narkoba  terutama yang  melibatkan  WNA  adalah  daerah  yang memiliki  sarana  pariwisata.  Terlebih  jika daerah  itu  memang  menjadi  tujuan  utama bagi  para  turis  mancanegara  untuk  sekedar melancong  atau  berlibur.  Penyalagunaan narkotika  dapat  saja  dilakukan  oleh  setiap orang termasuk oleh anggota militer.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti bagaimana  pertimbangan  hukum  Pengadilan Militer  terhadap  Anggota  Militer  yang menyalahgunakan Narkotika dan
Psikotropika?

## II. PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum,  seorang  filosof  besar  abad  ke  20, Roscoe  Pound  menyatakan  bahwa:  I…Use simple  word  “liability”  for  the  situation whereby  one  may  exact  legally  and  other  is legally subjeced to the exaction.”Pertangungjawaban pidana diartikan  Pound  adalah  sebagai  suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan  di  terima  pelaku  dari  seseorang  yang telah  di  rugikan,  menurutnya  juga  bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak  hanya  menyangkut  masalah  hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah
b. Ketentuan  pemberatan  selain  didasarkan penggolongan  juga  realitas  bahwa  dalam penyalah gunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakat  an  (konspirasi),  maka  bila penyalahgunaan  beberapa  orang  dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat. c. Penanggulangan dan Pemberantasan dilakukan  bila  pelaku  penyalahguna  an narkoba  terorganisasi.  Ini  menunjukkan bahwa  penyalah  gunaan  narkotika  telah ada  sindikat-sindikat  yang  terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
d. Demikian  pula  apabila  koporasi  yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana
korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat  dikenakan  hukum  pidana  penjara.
Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  di  Indonesia  dalam  lima  tahun terakhir  menunjukkan  peningkatan  yang sangat  tajam.  Pada  Tahun  2002  pengguna narkotika di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta orang.  Empat  tahun  kemudian  yakni  Tahun 2006 pengguna narkotika meningkat dua kali lipat,  menjadi  4  juta  pengguna.  (F.Agsya, 2010: 6)
Perkembangan  tingkat  tindak  pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu  narkoba  hanya  berkisar  di  wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan  keluarga  mapan,  kini  penyebarannya telah  merambah  kesegala  penjuru  strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat  dari  keluarga  melarat  hingga konglomerat, dari pedesaan hingga
perkotaan,  dari  anak  muda  hingga  yang  tua- tua. (F.Agsya, 2010: 61)
Laporan  Departemen  Kesehatan  RI, angka  kematian  akibat  penyalahgunaan narkotika  mencapai  15.000  pertahun.  Maka tidak  heran  kalau  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa narkoba musuh nasional. Ajakan  itu  tampaknya  bersambut  dengan adanya  penggerebekan  pabrik  narkoba  di Tanggerang,  Banten,  dimana  merupakan pabrik  narkoba  terbesar  ketiga  di  dunia. Selain  ibu  kota,  daerah-daerah  lainnya  yang sangat  rentan  peredaran  narkoba  terutama yang  melibatkan  WNA  adalah  daerah  yang memiliki  sarana  pariwisata.  Terlebih  jika daerah  itu  memang  menjadi  tujuan  utama bagi  para  turis  mancanegara  untuk  sekedar melancong  atau  berlibur.  Penyalagunaan narkotika  dapat  saja  dilakukan  oleh  setiap orang termasuk oleh anggota militer.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti bagaimana  pertimbangan  hukum  Pengadilan Militer  terhadap  Anggota  Militer  yang menyalahgunakan
Narkotika dan Psikotropika?

## II. PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “liability” dalam segi falsafah hukum,  seorang  filosof  besar  abad  ke  20, Roscoe  Pound  menyatakan  bahwa:  I…Use simple  word  “liability”  for  the  situation whereby  one  may  exact  legally  and  other  is legally subjeced to the
exaction.”Pertangungjawaban pidana diartikan  Pound  adalah  sebagai  suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan  di  terima  pelaku  dari  seseorang  yang telah  di  rugikan,  menurutnya  juga  bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak  hanya  menyangkut  masalah  hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah
nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam  suatu  masyarakat.  (Roscoe  Pound. 2000: 65)
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa  asing  menurut  Romli  Atmasasmita disebut sebagai “toereken -baarheid,” “criminal  reponsibilty,”  “criminal  liability,” pertanggung  jawaban  pidana  disini  di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan  atasnya  pidana  atau tidak  terhadap  tindakan  yang  di  lakukannya itu. (Romli Atmasasmita, 1996:.245)
Pasal  27  konsep  KUHP  menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah di teruskannya  celaan  yang  objektif  ada  pada tindak  pidana  berdasarkan  hukum  yang berlaku,  secara  obyektif  kepada  pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk  dapat  di  kenai  pidana  karena perbuatannya.
Mengenai
kemampuan ber
tanggungjawab  sebenarnya  tidak  secara terperinci  ditegaskan  oleh  Pasal  44  KUHP. Hanya  di  temukan  beberapa  pandangan  para sarjana,  misalnya  Van  Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya  3  (tiga)  syarat,  yaitu:  (1)  dapat menginsafi  (mengerti)  makna  perbuatannya dalam  alam  kejahatan,  (2)  dapat  menginsafi bahwa  perbuatanya  di  pandang  tidak  patut dalam  pergaulan  masyarakat,  (3)  mampu untuk  menentukan  niat  atau  kehendaknya terhadap perbuatan tadi.
Pengertian Narkotika
Narkotika  merupakan  istilah  yang sering  kali  digunakan  oleh  penegak  hukum dan masyarakat. Narkotika dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari  bahan  kimia  tetapi  juga  karena  sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.  Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat Adiktif  adalah  istilah  kedokteran  untuk
sekelompok  zat  yang  jika  masuk  ke  dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan  (adiktif)  dan  mempengaruhi system  kerja  otak  (psikoaktif).  Termasuk  di dalamnya  jenis  obat,  bahan  atau  zat  yang penggunaannya  diatur  dengan  Undang- Undang  dan  peraturan  hukum  lain  maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan  seperti  Alkohol,  Nicotin, Cafein  dan  Inhalansia/Solven.  Jadi  istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok  zat  yang  dapat  mempengaruhi system  kerja  otak  ini  adalah  NAPZA (Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif) karena  istilah  ini  lebih  mengacu  pada  istilah yang  digunakan  dalam  Undang-  Undang Narkotika dan Psikotropika.
Narkotika  atau  lebih  tepatnya  Napza menurut  Lydia  Harlina  Martonoadalah  obat, bahan  dan  zat  yang  bukan  termasuk  jenis makanan.  Oleh  sebab  itu  jika  kelompok  zat ini  dikonsumsi  oleh  manusia  baik  dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan  maka  ia  akan  mempengaruhi susunan  saraf  pusat  (otak)  dan  akan menyebabkan  ketergantungan.  Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain  seperti  jantung,  pernafasan,  peredaran darah  dan  lain-lain  akan  berubah  meningkat pada  saat  mengkonsumsi  dan  akan  menurun pada  saat  tidak  dikonsumsi  (menjadi  tidak teratur). (Lydia Harlina Martono, 2009: 5)
Perkataan Narkotika berasal dari bahasa  Yunani  yaitu  “narke”  yang  berarti terbius  sehingga  tidak  merasakan  apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal  dari  kata  narcissusyang  berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai  bunga  yang  dapat  menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Selain itu, pengertian  Narkotika  secara  farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah  obat  yang  dapat  menghilangkan  rasa nyeri  yang  berasal  dari  daerah  Viseral  dan
dapat  menimbulkan  efek  stupor  (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.  Efek  yang  ditimbulkan  narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal  /halusinasi  serta  menimbulkan  daya rangsang/stimulant.
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997 tentang  Narkotika,  di  Indonesia  belum dibedakan  secara  jelas  antara  narkotika  dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.
M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika  ada  dua  macam  yaitu  narkotika alam  dan  narkotika  sintetis,yang  termasuk dalam  kategori  narkotika  alam  adalah berbagai  jenis  candu,  morphine,  heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alamini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk  didalamnya  adalah  hallucinogen, depressant dan stimulant. (M. Ridha Ma’roef, 1976: 34)
Golongan obat yang sering disalahgunakan  secara  klinik  menurut  M. Ridha  Ma’roefdapatdibagi  dalam  beberapa kelompok, yaitu:
a. Obat  narkotik  seperti  candu,  morphine, heroin dan sebagainya.
b. Obat  halusinogen  seperti  ganja,  LSD, mescaline dansebagainya.
c. Obat depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda(sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
d. Obat stimulantseperti amfetamine, phenmetrazine. (M. Ridha Ma’roef, 1976: 37)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka menurut penulis narkotika adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan.
Oleh  sebab  itu  jika  kelompok  zat  ini dikonsumsi  oleh  manusia  baik  dengan  cara dihirup,  dihisap,  ditelan,  atau  disuntikkan maka  ia  akan  mempengaruhi  susunan  saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan.

## Narkotika Dalam Hukum Pidana
Tindak  Pidana  di  bidang  narkotika diatur  dalam  Pasal  78  sampai  dengan  Pasal 100  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam Undang-Undang Narkotika  tidak  disebutkan  secara  jelas bahwa  semua  tindak  pidana  yang  diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat  dipastikan  sudah  merupakan  tindak pidana  mengingat  bahaya  yang  besar  yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika.
Undang-Undang  Narkotika  Nomor  35 Tahun  2009  ini  juga  mengenal  ancaman pidana  minimal,  namun  ancaman  pidana minimal  ini  hanya  dimaksudkan  sebagai pemberatan  hukuman  saja  dan  bukan  untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanyadapat dikenakan  apabila  tindak  pidananya  berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan  secara  terorganisir  dan  dilakukan oleh korporasi.
Hal  ini  menurut  Arif  Gosita  berbeda dengan undang-undang Psikotropika, dimana ancaman  pidana  minimal  justru  dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan  hukuman  diperuntukkan  kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir  maupun  dengan  permufakatan jahat  tidak  ada  ancaman  minimal  pidananya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang  diatur  dalam  BabXII  Undang-undang
dapat  menimbulkan  efek  stupor  (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.  Efek  yang  ditimbulkan  narkotika adalah selain dapat menimbulkan
ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal  /halusinasi  serta  menimbulkan  daya rangsang/stimulant. Sebelum lahirnya Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997 tentang  Narkotika,  di  Indonesia  belum dibedakan  secara  jelas  antara  narkotika  dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.
M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika  ada  dua  macam  yaitu  narkotika alam  dan  narkotika  sintetis,yang  termasuk dalam  kategori  narkotika  alam  adalah berbagai  jenis  candu,  morphine,  heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine.
Narkotika alamini termasuk dalam
pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk  didalamnya  adalah  hallucinogen, depressant dan stimulant. (M. Ridha Ma’roef, 1976: 34) Golongan obat yang sering
disalahgunakan  secara  klinik  menurut  M.
Ridha  Ma’roefdapatdibagi  dalam  beberapa kelompok, yaitu:
a. Obat  narkotik  seperti  candu,  morphine, heroin dan sebagainya.
b. Obat  halusinogen  seperti  ganja,  LSD,
mescaline dansebagainya.
c. Obat depresan seperti obat tidur
(hynotika), obat pereda(sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
d. Obat stimulantseperti amfetamine,
phenmetrazine. (M. Ridha Ma’roef, 1976:
37)
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka menurut penulis narkotika adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan.
Oleh  sebab  itu  jika  kelompok  zat  ini dikonsumsi  oleh  manusia  baik  dengan  cara dihirup,  dihisap,  ditelan,  atau  disuntikkan maka  ia  akan  mempengaruhi  susunan  saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan.

## Narkotika Dalam Hukum Pidana
Tindak  Pidana  di  bidang  narkotika diatur  dalam  Pasal  78  sampai  dengan  Pasal 100  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 yang merupakan ketentuan khusus.
Walaupun di dalam Undang-Undang
Narkotika  tidak  disebutkan  secara  jelas bahwa  semua  tindak  pidana  yang  diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat  dipastikan  sudah  merupakan  tindak pidana  mengingat  bahaya  yang  besar  yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika.
Undang-Undang  Narkotika  Nomor  35 Tahun  2009  ini  juga  mengenal  ancaman pidana  minimal,  namun  ancaman  pidana minimal  ini  hanya  dimaksudkan  sebagai pemberatan  hukuman  saja  dan  bukan  untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya.
Ancaman pidana minimal hanyadapat dikenakan  apabila  tindak  pidananya  berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan  secara  terorganisir  dan  dilakukan oleh korporasi.
Hal  ini  menurut  Arif  Gosita  berbeda
dengan undang-undang Psikotropika, dimana ancaman  pidana  minimal  justru  dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan  hukuman  diperuntukkan  kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir  maupun  dengan  permufakatan jahat  tidak  ada  ancaman  minimal  pidananya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang  diatur  dalam  BabXII  Undang-undang
Narkotika  dapat  dikelompokkan  dari  segi perbuatannya sebagai berikut:
a. tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika;
b. jual beli narkotika;
c. pengangkutan dan transito narkotikan;
d. penguasaan narkotika;
e. penyalahgunaan narkotika;
f. tidak melaporkan kecanduan narkotika;
g. label dan publikasi narkotika;
h. jalannya peradilan narkotika;
i. penyitaan dan pemusnahan narkotika;
j. keterangan palsu;
k. penyimpangan  fungsi  lembaga;  (Arif Gosita, 1983: 41)
Tindak  pidana  yang  berhubungan dengan  Narkotika  dikualifikasikan  menjadi beberapa  bentuk  tindak  pidana,  namun  yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan  dengan  pemakai  dan  pengedar narkotika.  Jika  berbicara  tentang  pengedar narkotika,  sudah  jelas  kiranya  telah  terjadi interaksi  antara  pengedar  dan  pembeli narkotika,  keduanya  merupakan  pelaku tindak  pidana  narkotika.  Akan  tetapi,  jika kita  berbicara  tentang  pemakai  narkotika, sejauh  ini  masih  terdapat  perbedaan  sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah  memenuhi  kualifikasi  dalam  undang- undang  narkotika.  Jika  pemakai  adalah pelaku  tindak  pidana,  maka  siapakah  korban dari tindak pidana tersebut.
Walaupun  dalam  rumusan  tindak pidana  tidak  pernah  menyebutkan  adanya korban  sebagai  salah  satu  syarat  terjadinya tindak  pidana,  namun  kedudukan  korban secara  konvensional  merupakan  rumusan dasar terjadinya tindak pidana.
Kejahatan  yang  dimaksudkan  disini adalah kejahatan dalam arti luas sebagaimana didefinisikan  oleh  Arif  Gosita  di  atas. Kenapa bukan tindak pidana, karena
berbicara  tentang  tindak  pidana  merupakan generalisasi  dari  kejahatan,  secara  istilah kejahatan berasal dari kata mijsdriff sedangkan  tindak  pidana  berasal  dari  kata delict  atau  strafbaar  feit,  cakupan  diantara keduanyapun  berbeda.  (Arif  Gosita,  1983: 41)
Perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki  dua  segi  dalam  unsur-unsurnya, yaitu segi objektif dan segi subjektif. Dilihat dari  segi  objektif,  peristiwa  pidana  adalah suatu tindakan (sengaja  maupun  culpa)  yang bertentangan  dengan  hukum  positif  (bersifat tanpa  hak)  dan  menimbulkan  akibat  yang oleh  hukum  dilarang  dengan  ancaman hukuman.  Menurut  sudut  pandang  objektif ini  bagian  terpentingnya  adalah  letak  sifat melawan  hukum  (onrechtmatigheid)  dimana jika  tidak  ada  unsur  melawan  hukum  ini, maka  tidak  ada  peristiwa  pidana.Segi subjektif  dalam  peristiwa  pidana  adalah unsur  kesalahan  (schuldzijde),  yakni  akibat yang  tidak  diinginkan  oleh  undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer terhadap Anggota Militer yang menyalahgunakan Narkotika dan

## Psikotropika
Berdasarkan  Putusan  Peradilan  Militer Nomor: PUT/17-K/PM 1-04/AD/I/2014 yang melibatkan  Serka  Rahmad  Yuli  Basuki dituntut  penjara  selama  4  (empat)  tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan  denda  sebesar  Rp  800.000.000,-., subsider  2  bulan  penjara  serta  pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Rismubeda  selaku  Kepala  UPT.  Oditurat Militer  I-04  Bandar  Lampung,  menyatakan bahwa  dalam  persidangan  perkara  narkotika, hakim  dapat  menjatuhkan  vonis  sesuai dengan berat ringannya kesalahan
sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Meskipun  tindak  pidana di  bidang  narkotika  merupakan  jenis  tindak pidana  khusus  namun  asas  praduga  tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat  terdakwa  juga  manusia  yang memiliki hak asasi.
Kemudian  hasil  wawancara  dengan Rismubeda  selaku  Kepala  UPT.  Oditurat Militer  I-04  Bandar  Lampung  mengatakan Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  negara  kita  memberlakukan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1996 tentang Narkotika (lembaran negara RI tahun 1976  Nomor  36,  tambahan  lembaran  negara RI  nomor  3086),  namun  Undang-Undang tersebut  tidak  dapat  dipertahankan  lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan  kualitas  kejahatan  narkotika yang  sudah  menjadi  ancaman  yang  sangat serius bagi kehidupan manusia.
Undang-Undang Narkotika juga memberi  kelancaran  dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  dimaksud,  yaitu  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  narkotika  dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal  ini  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Jadi menurut Undang-Undang tersebut, ketersediaan narkotika adalah penting adanya namun tidak boleh disalahgunakan. Penyalah gunaan  narkotika  inilah  yang  diancam dengan pidana.
Hasil wawancara dengan Tedy Markopolo  selaku  Kepala  Tata  Usaha  dan Urusan Dalam (Kataud) Pengadilan Militer I- 04  Palembang  menyatakan  bahwa  ancaman pidana  dalam  Undang-Undang  Narkotika  ini beragam sesuai dengan derajat tindak pidana yang dilakukan. Bentuk-bentuk pemidanaannya  masih  mengacu  pada  KUHP yakni  pidana  mati,  seumur  hidup,  penjara, dan denda.
Hasil  wawancara  dengan  Rismubeda selaku  Kepala  UPT.  Oditurat  Militer  I-04 Bandar  Lampung  menyatakan  bahwa  dalam teori  hukum  pidana  menurut  para  sarjana hukum  pidana  terkemuka,  bahwa  tujuan pidana  adalah  prevensi,  baik  prevensi  umum (generale preventie), maupun prevensi khusus  (speciale  preventie).  Dalam  banyak literatur  juga  disebut  bahwa  tujuan  hukum pidana  dan  pemidanaan  selalu  menjadi  awal dari  buah  pemikiran  para  sarjana.  Ahli-ahli penologi juga membahas lebih dalam tentang sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  adalah  sanksi yang  paling  istimewa,  karena  kepentingan hukum  yang  hendak  dilindungi  oleh  kaidah- kaidah  hukum  pidana  (schultznorm)  adalah nyawa,  badan  (kebebasan),  kehormatan  dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara.
Walaupun  tujuan  pemidanaan  bukan merupakan  suatu  hal  yang  baru,  tetapi dampak  dari  pemidanaan  yang  berkenaan dengan  kelanjutan  kehidupan  terpidana, khususnya  dampak  stigmatisasi  terhadap terpidana  dan  keluarganya,  menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru  yang mengkreasi  jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan  pemidanaan  itu  sendiri.  Oleh  karena itu  pulalah  penjatuhan  sanksi  pidana  harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan  hakim,  karena  menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda  dengan  sanksi  perdata  atau  sanksi administasi  yang  hanya  berkenaan  dengan sifat-sifat kebendaan.
Pembebanan pidana (een straf pleggen) harus  diusahakan  agar  sesuai  dan  seimbang dengan  nilai-nilai  kesadaran  hukum,  nilai- nilai  mana  bergerak  menurut  perkembangan ruang,  waktu  dan  keadaan  yang  mewajibkan pengenaan  suatu  nestapa  yang  istimewa sifatnya,  sebagai  suatu  reaksi  terhadap  aksi
sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Meskipun  tindak  pidana di  bidang  narkotika  merupakan  jenis  tindak pidana  khusus  namun  asas  praduga  tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat  terdakwa  juga  manusia  yang memiliki hak asasi.
Kemudian  hasil  wawancara  dengan Rismubeda  selaku  Kepala  UPT.  Oditurat Militer  I-04  Bandar  Lampung  mengatakan Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  negara  kita  memberlakukan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1996 tentang Narkotika (lembaran negara RI tahun 1976  Nomor  36,  tambahan  lembaran  negara RI  nomor  3086),  namun  Undang-Undang tersebut  tidak  dapat  dipertahankan  lagi keberadaannya,
karena adanya perkembangan  kualitas  kejahatan  narkotika yang  sudah  menjadi  ancaman  yang  sangat serius bagi kehidupan manusia.
Undang-Undang
Narkotika juga memberi  kelancaran  dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  dimaksud,  yaitu  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  narkotika  dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal  ini  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Jadi menurut Undang-Undang tersebut, ketersediaan narkotika adalah penting adanya namun tidak boleh disalahgunakan. Penyalah gunaan  narkotika  inilah  yang  diancam dengan pidana.
Hasil wawancara dengan Tedy Markopolo  selaku  Kepala  Tata  Usaha  dan Urusan Dalam (Kataud) Pengadilan Militer I- 04  Palembang  menyatakan  bahwa  ancaman pidana  dalam  Undang-Undang  Narkotika  ini beragam sesuai dengan derajat tindak pidana yang dilakukan. Bentuk-bentuk pemidanaannya  masih  mengacu  pada  KUHP yakni  pidana  mati,  seumur  hidup,  penjara, dan denda.
Hasil  wawancara  dengan  Rismubeda selaku  Kepala  UPT.  Oditurat  Militer  I-04 Bandar  Lampung  menyatakan  bahwa  dalam teori  hukum  pidana  menurut  para  sarjana hukum  pidana  terkemuka,  bahwa  tujuan pidana  adalah  prevensi,  baik  prevensi  umum (generale preventie), maupun prevensi khusus  (speciale  preventie).  Dalam  banyak literatur  juga  disebut  bahwa  tujuan  hukum pidana  dan  pemidanaan  selalu  menjadi  awal dari  buah  pemikiran  para  sarjana.  Ahli-ahli penologi juga membahas lebih dalam tentang sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  adalah  sanksi yang  paling  istimewa,  karena  kepentingan hukum  yang  hendak  dilindungi  oleh  kaidah- kaidah  hukum  pidana  (schultznorm)  adalah nyawa,  badan  (kebebasan),  kehormatan  dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara.
Walaupun  tujuan  pemidanaan  bukan merupakan  suatu  hal  yang  baru,  tetapi dampak  dari  pemidanaan  yang  berkenaan dengan  kelanjutan  kehidupan  terpidana, khususnya  dampak  stigmatisasi  terhadap terpidana  dan  keluarganya,  menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru  yang mengkreasi  jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan  pemidanaan  itu  sendiri.  Oleh  karena itu  pulalah  penjatuhan  sanksi  pidana  harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan  hakim,  karena  menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda  dengan  sanksi  perdata  atau  sanksi administasi  yang  hanya  berkenaan  dengan sifat-sifat kebendaan.
Pembebanan pidana (een straf pleggen) harus  diusahakan  agar  sesuai  dan  seimbang dengan  nilai-nilai  kesadaran  hukum,  nilai- nilai  mana  bergerak  menurut  perkembangan ruang,  waktu  dan  keadaan  yang  mewajibkan pengenaan  suatu  nestapa  yang  istimewa sifatnya,  sebagai  suatu  reaksi  terhadap  aksi
yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan  pidana.  Pembahasan  tentang eksistensi  pidana  mati  dalam  sistem  hukum pidana  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan.  Pembahasan  terhadap  tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman  atau  analisis  tentang  sejauh mana  jenis  sanksi  pidana  relevan  dan karenanya  patut  dipertahankan  dalam  suatu sistem  hukum  pidana.  Dengan  kata  lain, untuk  mengukur  sejauh  mana  suatu  jenis sanksi  pidana  tersebut  dapat  memenuhi tujuan  pemidanaan  yang  ditentukan  oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingat, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan.
Bertolak  dari  pendapat  tersebut  maka untuk melihat dasar pembenaran pidana mati dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia akan  dilihat  apakah  pidana  mati  yang  ada dalam  Perundang-Undangan  di  Indonesia (KUHP  dan  UU  yang  lain)  dapat  memenuhi tujuan  pemidanaan  yang  telah  ditetapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Namun  demikian  mengingat  dalam sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana  selama  ini  belum  pernah  dirumuskan secara  formal  dalam  Undang-Undang,  maka tujuan  pemidanaan  yang  akan  digunakan sebagai  tolok  ukur  dan  dasar  pembenaran dalam  memahas  pidana  mati  lebih  bersifat teoretis. Upaya mencari pembenaran terhadap  pidana  mati  terhadap  kejahatan narkoba  juga  dikaitkan  dengan  tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan
KUHP  sebagai  “embrio”  dari  sistem  hukum pidana  Indonesia.  Upaya  ini  dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa jauh Konsep/Rancangan KUHP menampung gagasan/ide tentang pidana mati.
Sedangkan  menurut  hasil  wawancara dengan  Tedy  Markopolo  selaku  Kataud
Pengadilan
Militer I-04
Palembang menyatakan  bahwa  berdasarkan  putusan Mahkamah Militer, kesatu: setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I dan kedua: setiap penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri. Putusan  Peradilan  Militer  Nomor:  PUT/17- K/PM  1-04/AD/I/2014  yang  melibatkan Serka  Rahmad  Yuli  Basuki  dijatuhkan hukuman  berupa  pidana  penjara  selama  2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan dijatuhi denda sebanyak Rp 800.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan  kurangan  serta  pidana  tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat dianalisis bahwa pertimbangan hukum pengadilan  militer  terhadap  anggota  militer yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika, hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai  dengan  berat  ringannya  kesalahan sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Meskipun  tindak  pidana di  bidang  narkotika  merupakan  jenis  tindak pidana  khusus  namun  asas  praduga  tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat  terdakwa  juga  manusia  yang memiliki hak asasi.

## III. PENUTUP
Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer  terhadap  Anggota  Militer  yang menyalahgunakan Narkotika
dan Psikotropika,  dalam  persidangan  perkara narkotika,  hakim  dapat  menjatuhkan  vonis sesuai  dengan  berat  ringannya  kesalahan sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  di  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Meskipun  tindak  pidana di  bidang  narkotika  merupakan  jenis  tindak pidana  khusus  namun  asas  praduga  tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat  terdakwa  juga  manusia  yang memiliki  hak  asasi.    Berdasarkan  Putusan Peradilan  Militer  Nomor:  PUT/17-K/PM  1-
04/AD/I  /2011  yang  melibatkan  Serka Rahmad Yuli Basuki dituntut penjara selama 4  (empat)  tahun  dikurangi  selama  terdakwa ditahan  sementara  dan  denda  sebesar  Rp 800.000.000,-., subsider 2 bulan penjara serta pidana  tambahan  dipecat  dari  dinas  militer. Disarankan kepada Hakim Pengadilan
Militer  dapat  menerapkan  putusan  yang seadil-adilnya dan untuk melindungi kepentingan  negara  dan  masyarakat  dari bahaya Narkoba.  Pidana mati masih relevan diterapkan  untuk  kejahatan  Narkoba  karena dampak  dari  kejahatan  ini  sangat  luar  biasa yang  bisa  merusak  fisik  dan  mental  generasi muda yang merupakan tunas bangsa sehingga bisa mengancam ketahanan Nasional Bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan  Indonesia.  PT.  Pradnya Paramita, Jakarta, 1997,
Arif  Gosita,  Kedudukan  Korban  Tindak
Pidana  Narkoba  dalam  Perspektif
Hukum. Akademika Pressindo, Jakarta.
1983
F.  Agsya,  Undang-Undang  Narkotika  dan Undang-Undang  Psikotropika,  Asa Mandiri, Jakarta, 2010.
Kusno  Adi,  Kebijakan  Kriminal  Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika  Oleh  Anak,  UMM  Press, Malang, 2009,
Lydia  Harlina  Martono,  Penanggulangan
Terpadu  Penyalahgunaan  Narkoba. Balai Pustaka, Jakarta 2009
M.  Ridha  Ma’roef,  Narkotika  Masalah  dan
Bahayanya,  CV  Marga  Djaya,  Jakarta,
1976
Romli  Atmasasmita.  .Asas-asas  Hukum Pidana  Indonesia  dan  Penerapanya, Cet  IV,  Alumni  Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996
Roscoe  Pound.  “  introduction  to  the phlisophy  of  law”  dalam  Romli Atmasasmita,  Perbandingan  Hukum Pidana.Cet.II,:Mandar  Maju,  Bandung
2000

## B. UNDANG-UNDANG
DAN

## PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Pemberlakukan Peraturan
Hukum  Pidana  di  Seluruh  Indonesia (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997 tentang Psikotropika
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997
tentang Peradilan Militer
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002
Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang    Nomor  16  Tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika
C. SUMBER LAINNYA
Ali  Muhammad.  Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia  Modern.  Pustaka  Amani. Jakarta, 1980.
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X