## PENGEMBANGAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Saefrudin e-mail: saefrudintbi@gmail.com Universitas Hasyim Asy’ari  Jombang

## Abstract
Education is an important part of the national development process that helps determine the economic growth of a country. Education is also an investment in human resource development,  where  the  improvement  of  skills  and  abilities  is  believed  to  be  a  factor supporting human efforts in navigating a life full of uncertainty.
The  variety  of  school  environment  conditions  and  the  varied  needs  of  students  in  the learning process coupled with Indonesia's highly complex geography, often can not be fully appreciated by the central bureaucracy. Therefore, in the process of improving the quality of education needs to find an alternative model of school management. This led to  the  birth  of  the  concept  of  school-based  quality  improvement  management.  The purpose of this discussion is to describe the concept of management in accordance with the needs of schools.

## Key Word:  Development, School  Based Management

## Abstrak
Pendidikan  merupakan  bagian  penting  dari  proses  pembangunan  nasional  yang membantu  menentukan  pertumbuhan  ekonomi  sebuah  negara.  Pendidikan  juga merupakan  investasi  dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dimana peningkatan keterampilan dan kemampuan diyakini menjadi faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian.
Beragamnya kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa di dalam proses  pembelajaran  ditambah  lagi  dengan  kondisi  geografi  Indonesia  yang  sangat kompleks,  seringkali  tidak  dapat  diapresiasi  secara  lengkap  oleh  birokrasi  pusat. Karena  itu,  di  dalam  proses  peningkatan  mutu  pendidikan  perlu  dicari  alternatif pengelolaan  sekolah.  Hal  ini  mendorong  lahirnya  konsep  konsep  manajemen peningkatan  mutu  berbasis  sekolah.  Tujuan  pembahasan  ini  adalah  untuk menguraikan konsep manajemen sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Kata Kunci : Pengembangan, Manajemen Berbasis Sekolah
Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  investasi dalam  pengembangan  sumber  daya manusia,  dimana  peningkatan  kecakapan dan  kemampuan  diyakini  sebagai  faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Beragamnya kondisi lingkungan  sekolah  dan  bervariasinya kebutuhan  siswa  di  dalam  proses pembelajaran  ditambah  lagi  dengan kondisi  geografi  Indonesia  yang  sangat kompleks, seringkali tidak dapat diapresiasi  secara  lengkap  oleh  birokrasi pusat.  Karena  itu,  di  dalam  proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari
alternatif  pengelolaan  sekolah.  Hal  ini mendorong  lahirnya  konsep  manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dalam kaitannya dengan pendidikan nasional yang selama ini dirasa belum    mengalami  peningkatan,  menurut Umaedi  (2001)  hal  ini  dikarenakan beberapa faktor, antara lain:
1) Kebijakan  dan  penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan education production function atau input-output  analysis  yang  tidak dilaksanakan secara konsekuen.
2) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-sentralistik. 3) Minimnya peran serta masyarakat, khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan.  (M.  Zainuddin,  2008: 209) Dengan diundangkannya UU No. 22
tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah  dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat  dan  Daerah  pada  hakekatnya memberi  kewenangan  dan  keleluasaan kepada  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Kewenangan  diberikan  kepada  daerah kabupaten  dan  kota  berdasarkan  asas desentralisasi  dalam  wujud  otonomi  luas, nyata dan bertanggung jawab.
Sejalan  dengan  arah  kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah  daerah  akan  meningkat termasuk  dalam  manajemen  pendidikan.
Pemerintah  daerah  diharapkan  untuk senantiasa  meningkatkan  kemampuannya dalam  berbagai  tahap  pembangunan pendidikan,  sejak  tahap  perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan,  sampai  pemantauan  atau monitoring  di  daerah  masing-masing sejalan  dengan  kebijakan  pendidikan nasional  yang  digariskan  pemerintah.  Hal ini  secara  implisit  dinyatakan  dalam Undang-undang  tentang  Otonomi  Daerah, yang  diberlakukan  secara  efektif  mulai tanggal 1 Januari 2001, bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan  yang  wajib  dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota (Pasal 11 ayat 2). (B. Suryosubroto,  2004: 194) Tilaar bahkan mempertegas bahwa desentralisasi  pendidikan  merupakan suatu keharusan. Menurutnya, ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi  pendidikan.  Ketiga  hal tersebut adalah: (a) pembangunan masyarakat demokrasi (b) pengembangan social  capital;  dan  (c)  peningkatan  daya saing  bangsa.  Ketiga  hal  tersebut  sudah
lebih  dari  cukup  untuk  dijadikan  alasan mengapa  desentralisasi  pendidikan  harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. (Sam M. Chan, 2006: 2)
Ketentuan  otonomi  daerah  yang dilandasi  oleh  Undang-undang  Nomor  22 dan 25 tahun 1999 sebagaimana diuraikan di atas, telah membawa perubahan dalam berbagai  bidang  kehidupan,  termasuk penyelenggaraan pendidikan. Bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan  wewenang  pusat,  dengan berlakunya Undang-undang tersebut, kewenangan dialihkan ke pemerintah kota dan  kabupaten.  Sehubungan  dengan  itu Sidi  (2000)  mengemukakan  empat  isu kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan nasional  yang  perlu  direkonstruksi  dalam rangka otonomi daerah, berkaitan dengan peningkatan  mutu  pendidikan,  efisiensi pengelolaan  pendidikan,  serta  relevansi pendidikan  dan  pemerataan  pelayanan pendidikan sebagai berikut: 1) Upaya peningkatan mutu pendidikan  dilakukan  dengan menetapkan  tujuan  dan  standar kompetensi  pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat.  Standar  kompetensi yang  mungkin  akan  berbeda antarsekolah  atau  antardaerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal, normal (mainstream), dan unggulan. 2) Peningkatan  efisiensi  pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan  pendidikan  berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan  yang  lebih  luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan  sumber  daya yang  tersedia  bagi  tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. 3) Peningkatan  relevansi  pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis  masyarakat.  Peningkatan peran  serta  orang  tua  dan masyarakat  pada  level  kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite
(dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas  kepala  sekolah,  guru  senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat dan  perwakilan  siswa.  Peran komite  meliputi  perencanaan, implementasi,  monitoring,  serta evaluasi program kerja sekolah. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan.  Hal  ini  berkenaan  dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan  yang  adil  dan  transparan, upaya  pemerataan  mutu  pendidikan dengan  adanya  standar  kompetensi minimal,  serta  pemerataan  pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat. (E. Mulyasa ,  2002) Pada  era  otonomi  pendidikan, sekolah  merupakan  lembaga  publik  yang mempunyai  tugas  untuk  memberikan pelayanan  kepada  publik,  khususnya pelayanan untuk peserta didik, atau siswa yang menuntut pendidikan. Secara proaktif sekolah mengatur sendiri apa yang dinilai baik dalam pemberian layanan pendidikan secara optimal bagi anak-anak bangsa. Dalam kerangka inilah manajemen berbasis  sekolah  (MBS)  tampil  sebagai paradigma baru pengembangan pendidikan  yang  berorientasi  pada kebutuhan sekolah dan kebutuhan daerah masing-masing. MBS merupakan kebijakan yang  sangat  strategis  dalam  rangka pengembangan  kemampuan  sekolah  dan daerah  dalam  bottom-up  planing  policy, yaitu  kebijaksanaan  pendidikan  yang diprakarsai oleh setiap sekolah dan daerah, khususnya  mengenai  masalah-masalah yang  dihadapi  sekolah  dan  daerah  yang bersangkutan  serta  ditindaklanjuti  oleh setiap  tingkatan  manajemen  di  atasnya sampai tingkat pusat. (E. Mulyasa,  2002)

## Pembahasan
1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen  mencakup  kegiatan untuk  mencapai  tujuan,  dilakukan  oleh individu-individu  yang  menyumbangkan upayanya  yang  terbaik  melalui  tindakan- tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan  tentang  apa  yang  harus
mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana  melakukannya,  memahami bagaimana  mereka  harus  melakukannya dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka.  Selanjutnya  perlu  menetapkan dan  memelihara  pula  suatu  kondisi lingkungan  yang  memberi  responsi ekonomis,  psikologis,  sosial,  politis,  dan sumbangan-sumbangan teknis serta pengendaliannya. (George R. Terry, 2009) Dalam bahasa Indonesia, manajemen dipadankan dengan
“pengelolaan”.  Dalam  konteks  sekolah,
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan  sebagai  “mengelola  sekolah”, artinya  mengatur  agar  seluruh  potensi sekolah  berfungsi  secara  optimal  dalam mendukung  tercapainya  tujuan  sekolah.
(Suparlan, 2008) Istilah manajemen berbasis sekolah  merupakan  terjemahan  dari “school-based  management”.  Istilah  ini pertama  kali  muncul  di  Amerika  Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan  paradigma  baru  pendidikan, yang  memberikan  otonomi  luas  pada tingkat  sekolah  (pelibatan  masyarakat) dalam  kerangka  kebijakan  pendidikan nasional.  Otonomi  diberikan  agar  sekolah leluasa  mengelola  sumber  daya  dan sumber  dana  dengan  mengalokasikannya sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan,  serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.  Pada  sistem  MBS,  sekolah dituntut  secara  mandiri  untuk  menggali, mengalokasikan,  menentukan  prioritas, mengendalikan,  dan  mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Kewenangan  yang  bertumpu  pada sekolah  merupakan  inti  dari  MBS  yang dipandang  memiliki  tingkat  efektivitas tinggi serta  memberikan beberapa keuntungan berikut: 1. Kebijakan  dan  kewenangan  sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru.
2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. 4. Adanya  perhatian  bersama  untuk mengambil keputusan, memberdayakan  guru,  manajemen sekolah,  rancang  ulang  sekolah  dan perubahan perencanaan.
2. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen berbasis sekolah merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah untuk  mencapai  keunggulan  masyarakat bangsa  dalam  penguasaan  ilmu  dan teknologi,  yang  dinyatakan  dalam  GBHN. Hal  tersebut  diharapkan  dapat  dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan  di  Indonesia  yang  berkualitas dan  berkelanjutan,  baik  secara  makro,
maupun mikro.
MBS,  yang  ditandai  dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan  respon  pemerintah  terhadap gejala-gejala  yang  muncul  di  masyarakat, bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui  keleluasaan  mengelola  sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan  birokrasi.  Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan  profesionalisme  guru  dan kepala  sekolah.  Peningkatan  pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi  pada  kelompok  tertentu. Hal  ini  dimungkinkan  karena  pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan terhadap sekolah. Konsep  manajemen  peningkatan  mutu berbasis sekolah ini bertujuan:
a. Mensosialisasikan  konsep  dasar manajemen peningkatan mutu berbasis  sekolah  khususnya  kepada masyarakat. b. Memperoleh  masukan  agar  konsep manajemen ini dapat diimplementasikan  dengan  mudah
dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman  kultural,  sosio  ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografinya.
c. Menambah  wawasan  pengetahuan masyarakat  khususnya  masyarakat sekolah  dan  individu  yang  peduli terhadap  pendidikan,  khususnya peningkatan mutu pendidikan. d. Memotivasi  masyarakat  sekolah untuk terlibat dan berfikir mengenai peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing-masing.
e. Menggalang  kesadaran  masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan  dinamis  dalam  mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. f. Memotivasi  timbulnya  pemikiran- pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan  dari  individu  dan masyarakat  yang  peduli  terhadap pendidikan  khususnya  masyarakat sekolah  yang  berada  di  garis  paling depan  dalam  proses  pembangunan tersebut.
g. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan  tanggung  jawab  semua komponen  masyarakat, dengan fokus  peningkatan  mutu  yang berkelanjutan (terus- menerus) pada tataran sekolah.
h. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan  pada  tiap  sekolah  harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target  mutu  yang  harus  dicapai setiap  tahun,  lima  tahun  dan seterusnya  sehingga  tercapai  misi sekolah ke depan.                          (B.
Suryosubroto, 2004:206) Esensi pendidikan berbasis masyarakat  akan  semakin  kuat  sejalan dengan  keputusan  politik  desentralisasi pemerintahan.  Praksis  ini  dilegitimasi dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa  “Pendidikan  berbasis  masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan  kekhasan  agama,  sosial, budaya,  aspirasi,  dan  potensi  masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh,
dan  untuk  masyarakat”.  Frasa  “potensi masyarakat”  disini  dapat  juga  bermakna kemampuan masyarakat mendanai program-program pendidikan yang dibangunnya, serta kemampuan orang tua murid  menanggung  beban  pembiayaan ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah- sekolah  tertentu.  (Sudarwan  Danim, Alfabeta, 2010: 35 )

## 3.  Karakteristik  Manajemen  Berbasis
Sekolah MBS  yang  ditawarkan  sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan  akan  memberikan  wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama  ini.  Hal  ini  diharapkan  dapat membawa  dampak  terhadap  peningkatan efisiensi  dan  efektivitas  kinerja  sekolah, dengan  menyediakan  layanan  pendidikan yang  komprehensif  dan  tanggap  terhadap kebutuhan  masyarakat  sekolah  setempat. Karena peserta didik biasanya datang dari berbagai  latar  belakang  kesukuan  dan tingkat sosial, salah satu perhatian sekolah harus  ditujukan  pada  asas  pemerataan, baik  dalam  bidang  sosial,  ekonomi, maupun  politik.  Di  sisi  lain,  sekolah  juga harus  meningkatkan  efisiensi,  partisipasi, dan mutu, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Direktorat Sekolah Lanjutan  Tingkat  Pertama  bahwa  dari aspek proses pendidikan, MBS memiliki 15 karakteristik sebagai berikut:
1. Proses  belajar  mengajar  yang efektivitasnya tinggi.
2. Kepemimpinan sekolah yang kuat.
3. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
4. Pengelolaan  tenaga  kependidikan yang efektif.
5. Sekolah memiliki budaya mutu.
6. Sekolah  memiliki  team  work  yang kompak, cerdas dan dinamis.
7. Sekolah  memiliki  kewenangan (kemandirian).
8. Partisipasi  yang  tinggi  dari  warga sekolah dan masyarakat.
9. Sekolah  memiliki  keterbukaan (transparansi) manajemen.
10. Sekolah  memiliki  kemauan  untuk berubah (psikologis dan fisik).
11. Sekolah  melakukan  evaluasi  dan perbaikan secara berkelanjutan.
12. Sekolah  responsif  dan  antisipasif terhadap kebutuhan.
13. Sekolah memiliki komunikasi yang baik.
14. Sekolah memiliki akuntabilitas.
15. Sekolah  memiliki  kemampuan menjaga sustainabilitas. (Suparlan, 2008 : 32) Karakteristik  MBS  bisa  diketahui antara  lain  dari  bagaimana  sekolah  dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar-mengajar, pengelolaan  sumber  daya  manusia,  dan pengelolaan  administrasi.  Lebih  lanjut BPPN  dan  Bank  Dunia  (1999),  mengutip dari  Focus  on  School:  The  Future Organisation  of  Education    Services  for Student,  Departement  of  Education, Australia  (1990),  mengemukakan  ciri-ciri MBS  dalam  bagan  berikut: (E.  Mulyasa,
2002:. 30)
Ciri-ciri MBS Organisasi Sekolah Proses Belajar Mengajar Sumber Daya Manusia Sumber Daya dan Administrasi Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah Meningkatkan kualitas belajar siswa Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan semua siswa Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah Memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah Mengelola dana sekolah Mengelola kegiatan operasional sekolah Menyelenggarakan pengajaran yang efektif Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf Menyediakan dukungan administratif Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait (school community) Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa Menjamin kesejahteraan staf dan siswa Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab (akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah) Program pengembangan yang diperlukan siswa Kesejahteraan staf dan siswa Memelihara gedung dan sarana lainnya Disamping  karakteristik  di  atas  juga ada karakteristik MBS dari aspek masukan (input)  maupun  aspek  keluaran  (output) yang diharapkan. Dari aspek masukan MBS mempunyai karakteristik:
1. Memiliki kebijakan, program, kegiatan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Sekolah harus memiliki visi,  misi,  dan  merumuskan kebijakan,  program,  dan  kegiatan sekolah  untuk  jangka  panjang, jangka  menengah,  dan  jangka pendek (tahunan).
2. Tersedia sumber daya yang cukup. Sumber  daya  ini  meliputi  sumber daya  manusia  maupun  sumber daya  lainnya,  seperti  sarana  dan prasarana yang memadai. 3. Staf yang kompeten dan berdedikasi  tinggi.  Semua  staf harus  memiliki  kemampuan  dan sikap kebersamaan serta semangat untuk  mencapai  tujuan  yang  telah disepakati bersama.
4. Fokus pada pelanggan (khususnya siswa).  Tujuan  akhir  semua kegiatan  sekolah  tidak  lain  adalah memberikan  pelayanan  prima kepada  para  pelanggan  untuk memberikan  kepuasan  pelanggan, terutama  kepada  orang  tua  siswa dan  semua  peserta  didik  yang
sedang  menuntut  pendidikan  di sekolah itu.
5. Input  manajemen,  yang  meliputi: (a)  pembagian  tugas  yang  jelas,
(b)  rencana  yang  rinci  dan sistematis,  (c)  program  dan kegiatan sekolah, (d) tata tertib dan ketentuan  yang  jelas,  dan  (e) pengendalian mutu untuk memberikan  keyakinan  bahwa sasaran yang telah disepakati akan dapat dicapai. 6. Dari aspek keluarannya, MBS akan mencapai sasaran berupa keberhasilan siswa, baik dari aspek akademik (academic achievement) seperti  hasil  belajar  siswa,  hasil berbagai  lomba  mata  pelajaran tingkat nasional dan internasional, maupun keberhasilan nonakademik (nonacademic achievement) seperti prestasi olahraga,  kesenian,  keimanan  dan ketakwaan, kedisiplinan, dan prestasi  nonakademik  lainnya.
(Suparlan, 2008)

## 4.  Implementasi  Manajemen  Berbasis
Sekolah
Peningkatan  mutu  pendidikan  di sekolah  perlu  didukung  kemampuan manajerial  para  kepala  sekolah.  Sekolah perlu  berkembang  maju  dari  tahun  ke tahun.  Karena  itu,  hubungan  baik  antar guru  perlu  diciptakan  agar  terjalin  iklim dan  suasana  kerja  yang  kondusif  dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan  fisik  dan  manajemen  sekolah perlu  dibina  agar  sekolah  menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan  kreativitas,  disiplin,  dan semangat  belajar  peserta  didik.  Dalam kerangka  inilah  dirasakan  perlunya implementasi MBS. Untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan  pendidikan.  Wibawa  kepala  sekolah harus ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar,  disiplin  kerja,  keteladanan  dan hubungan  manusiawi  sebagai  modal perwujudan  iklim  kerja  yang  kondusif. Lebih lanjut, kepala sekolah dituntut untuk
melakukan  fungsinya  sebagai  manajer sekolah  dalam  meningkatkan  proses belajar  mengajar,  dengan  melakukan supervisi kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru.
Disamping  itu,  kepala  sekolah  juga  harus melakukan  tukar  pikiran,  sumbang  saran, dan  studi  banding  antarsekolah  untuk menyerap  kiat-kiat  kepemimpinan  dari kepala  sekolah  yang  lain.  Seorang pemimpin  yang  efektif  adalah  orang  yang memberi dan mengambil arah yang efektif bagi  yang  dipimpin  dan  organisasinya. Dalam  setiap  lingkungan  kerja,  seorang pemimpin  yang  efektif  adalah  penting untuk memperhatikan kelangsungan hidup yang  sehat dan  produktif  di  tempat  kerja. (Sudarwan Danim, 2010) Kinerja  kepemimpinan  kepala  sekolah dalam kaitannya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai  oleh  kepala  sekolah  dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan secara  efektif  dan  efisien.  Sehubungan dengan itu, kepemimpinan kepala sekolah yang  efektif  dalam  MBS  dapat  dilihat berdasarkan kriteria berikut:
1. Mampu  memberdayakan  guru- guru  untuk  melaksanakan  proses pembelajaran  dengan  baik,  lancar, dan produktif.
2. Dapat  menyelesaikan  tugas  dan pekerjaan  sesuai  dengan  waktu yang telah ditetapkan.
3. Mampu  menjalin  hubungan  yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan  tujuan  sekolah  dan pendidikan. 4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat  kedewasaan  guru  dan pegawai lain di sekolah.
5. Bekerja  dengan  tim  manajemen; dan 6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah  secara  produktif  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan. (E. Mulyasa, 2002)
Dalam  manajemen  peningkatan mutu  berbasis  sekolah  ini  diharapkan sekolah  dapat  bekerja  dalam  koridor-
koridor  tertentu  antara  lain  sebagai berikut:
1. Sumber  daya;  Sekolah  harus mempunyai  fleksibilitas  dalam mengatur  semua  sumber  daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk;  (1) memperkuat sekolah  dalam  menentukan  dan mengalokasikan dana sesuai dengan  skala  prioritas  yang  telah ditetapkan untuk proses peningkatan  mutu,  (2)  pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya  (3)  pengurangan birokrasi pusat. 2. Pertanggungjawaban (accountability;,  sekolah  dituntut untuk  memiliki  akuntabilitas  baik kepada masyarakat maupun pemerintah.  Hal  ini  merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggungjawaban (accountability) ini bertujuan untuk  meyakinkan  bahwa  dana masyarakat  dipergunakan  sesuai dengan  kebijakan  yang  telah ditentukan dalam rangka meningkatkan  kualitas  pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan  informasi  mengenai apa  yang  sudah  dikerjakan.  Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap  pelaksanaan  program prioritas  sekolah  dalam  proses peningkatan mutu. 3. Kurikulum, berdasarkan kurikulum standar  yang  telah  ditentukan secara nasional, sekolah bertanggungjawab untuk mengembangkan  kurikulum  baik dari  standar  materi  (content)  dan proses  penyampaiannya.  Melalui penjelasan  bahwa  materi  tersebut
ada  manfaat  dan  relevansinya terhadap  siswa,  sekolah    harus menciptakan  suasana  belajar  yang menyenangkan  dan  melibatkan semua indra dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh  dan  berkembang  secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan,  terampil,  memiliki sikap  arif  dan  bijaksana,  karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan  dalam  kegiatan  ini yaitu: a. Pengembangan kurikulum tersebut  harus  memenuhi kebutuhan  siswa. b. Bagaimana  mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk  menyajikan  kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin  secara  efektif  dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
c. Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur  perubahan  sebagai fenomena alamiah di sekolah. 4. Personel sekolah; sekolah bertanggungjawab    dan  terlibat dalam  proses  rekrutmen  (dalam arti  penentuan  jenis  guru  yang diperlukan) dan pembinaan struktural  staf  sekolah  (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan  staf  lainnya).  Sementara  itu pembinaan  profesional  dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan lainnya  dilakukan  secara  terus menerus  atas  inisiatif  sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah  dan  instrumen  pendukung. Dalam  konteks  ini  pengembangan profesional harus menunjang peningkatan mutu dan penghargaan  terhadap  prestasi perlu  dikembangkan.  Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan  kewenangan  kepada sekolah untuk mengontrol sumber
daya  manusia,  fleksibilitas  dalam merespon  kebutuhan  masyarakat, misalnya  pengangkatan  tenaga honorer  untuk  keterampilan  yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat. Konsekuensi  logis  dari  itu, sekolah harus diperkenankan untuk: a. Mengembangkan  perencanaan pendidikan dan prioritasnya di dalam  kerangka  acuan  yang dibuat oleh pemerintah.
b. Memonitor  dan  mengevaluasi setiap  kemajuan  yang  telah dicapai dan menentukan apakah  tujuannya  telah  sesuai kebutuhan  untuk  peningkatan mutu. c. Menyajikan  laporan  terhadap hasil dan performannya kepada masyarakat  dan  pemerintah sebagai konsumen dari layanan pendidikan (pertanggungjawaban  kepada stake-holders). Uraian tersebut memberikan wawasan pemahaman  kepada  kita  bahwa tanggungjawab peningkatan kualitas  pendidikan  secara  mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar yaitu sekolah. Dengan kata lain, di dalam  masyarakat  yang  kompleks seperti sekarang di mana berbagai perubahan  yang  telah  membawa kepada  perubahan  tata  nilai  yang bervariasi  dan  harapan  yang  lebih besar  terhadap  pendidikan  terjadi begitu  cepat,  maka  diyakini  dan disadari bahwa kewenangan pusat tidak  lagi  secara  tepat  dan  cepat dapat merespon perubahan keinginan  masyarakat  tersebut. Kondisi ini telah membawa kepada suatu  kesadaran  bahwa  hanya sekolah  yang  dikelola  secara efektiflah  (dengan  manajemen yang  berbasis  sekolah)  yang  akan mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam  hal  mutu  pendidikan.  (B. Suryosubroto 2004, 213)

## 5. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan  Pendidikan  melalui Komite Sekolah
a. Keanggotaan Komite Sekolah
Sebagai  representasi  dari  masyarakat, Komite  Sekolah  anggotanya  berasal dari  unsur-unsur  yang  ada  dalam masyarakat.  Anggota  Komite  Sekolah terdiri atas: 1). Unsur masyarakat (wali murid,  tokoh  masyarakat,  tokoh pendidikan,  dunia  usaha/industri, wakil  alumni,  wakil  peserta  didik;  2). Unsur  dewan  guru,  yayasan/lembaga penyelenggara  pendidikan,  Badan Pertimbangan  Desa  (BPD)  maksimal tiga  orang.  Anggota  Komite  Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang dan jumlahnya gasal, yang terdiri dari  ketua  (bukan  dari  satuan pendidikan), sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota.
b. Kedudukan
Komite  Sekolah  berkedudukan  di satuan  pendidikan,  baik  di  sekolah maupun  di  luar  sekolah.  Satuan pendidikan  dalam  berbagai  jenjang,
jenis dan jalur pendidikan.
c. Sifat Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat  mandiri,  tidak  memiliki hubungan  hierarkis  dengan  sekolah maupun lembaga pemerintahan lainnya.  Komite  Sekolah  dan  sekolah memiliki  kemandirian  masing-masing, namun tetap sebagai mitra yang harus saling  bekerja  sama  sejalan  dengan konsep MBS.
d. Tujuan Komite Sekolah Komite  sekolah  dibentuk  dengan tujuan  untuk  mengupayakan  jalinan antara  orang  tua  dan  sekolah,  dapat bersama-sama  mengantisipasi  dan mengarahkan  serta  meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak di usia sekolah,  pendidikan  diharapkan  akan menjadi  tanggung  jawab  bersama mulai  keluarga,  masyarakat  dan pemerintah.
Menurut Depdiknas tujuan  pembentukan  Komite  Sekolah adalah  untuk  1)  Mewadahi  dan menyalurkan  aspirasi  dan  prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; 2) Meningkatkan  tanggung  jawab  dan peran  serta  aktif  dari  seluruh  lapisan masyarakat  dalam  penyelenggaraan
pendidikan                     3) Menciptakan suasana  dan  kondisi  yang  transparan, akuntabel,  dan  demokratis  dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan  yang  bermutu  di  daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Lebih  lanjut  Komite  Sekolah  memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2) Melakukan  kerja  sama  dengan masyarakat  baik  perorangan, organisasi,  dunia  usaha  atau dunia  industri  (DUDI)  dan pemerintah  berkenaan  dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3) Menampung  dan  menganalisis aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:  a).  kebijakan  dan program pendidikan b). rencana anggaran pendidikan dan belanja  sekolah  c).  kriteria fasilitas pendidikan   d). kriteria tenaga  pendidikan,  dan  e).  hal- hal  lain  yang  terkait  dengan pendidikan. 5) Mendorong  orang  tua  dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung  peningkatan  mutu dan pemerataan pendidikan. 6) Menggalang  dana  masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan  pendidikan  di satuan pendidikan. 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan,  dan  keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Secara  implisit  dipahami  bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga independen  yang  bertanggung  jawab  atas program  pendidikan  di  sekolah  sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam
pendidikan.  Ini  bukan  berarti  partisipasi masyarakat  dalam  pendidikan  harus melalui  Komite  Sekolah,  akan  tetapi  bisa secara  langsung  kepada  sekolah.  Komite Sekolah bertugas menumbuhkan komitmen  dan  perhatian  masyarakat terhadap pendidikan. (Mukhibat, 2012)

## Kesimpulan
Beragamnya  kondisi  lingkungan sekolah  dan  bervariasinya  kebutuhan siswa  di  dalam  proses  pembelajaran ditambah  lagi  dengan  kondisi  geografi Indonesia yang sangat kompleks, seringkali tidak dapat diapresiasi secara lengkap oleh birokrasi pusat. Karena itu, di dalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternatif  pengelolaan  sekolah.  Hal  ini mendorong  lahirnya  konsep  manajemen peningkatan  mutu  berbasis  sekolah. Manajemen  alternatif  ini  memberikan kemandirian  kepada  sekolah  untuk mengatur  dirinya  sendiri  dalam  rangka peningkatan  mutu  pendidikan,  tetapi masih  tetap  mengacu  kepada  kebijakan nasional.  Konsekuensi  dari  pelaksanaan program ini adanya komitmen yang tinggi dari  berbagai  pihak  yaitu  orang  tua siswa/masyarakat,  guru,  kepala  sekolah, siswa  dan  staf  lainnya  di  satu  sisi  dan pemerintah di sisi lainnya sebagai partner dalam mencapai tujuan peningkatan mutu.
Dari uraian makalah  di atas, maka dapat diambil kesimpulan:
1. Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) dapat  diartikan  sebagai  “mengelola sekolah”,  artinya  mengatur  agar seluruh  potensi  sekolah  berfungsi secara  optimal  dalam  mendukung tercapainya tujuan sekolah.
2. MBS, yang ditandai dengan otonomi sekolah  dan  pelibatan  masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap  gejala-gejala  yang  muncul di  masyarakat,  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi,  mutu  dan pemerataan pendidikan.
3. Karakteristik  MBS  bisa  diketahui antara  lain  dari  bagaimana  sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi  sekolah,  proses  belajar- mengajar,  pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan administrasi. 4. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah  dalam  kaitannya  dengan
MBS  adalah  segala  upaya  yang dilakukan  dan  hasil  yang  dapat dicapai  oleh  kepala  sekolah  dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya untuk  mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Komite  sekolah  dibentuk  dengan tujuan  untuk mengupayakan  jalinan antara orang tua dan sekolah, dapat bersama-sama  mengantisipasi  dan mengarahkan  serta  meningkatkan kepedulian  terhadap  anak-anak  di usia sekolah, pendidikan diharapkan akan  menjadi  tanggung  jawab bersama mulai keluarga, masyarakat dan pemerintah.
Daftar Pustaka
Chan, Sam M. 2006. Kebijakan Pendidikan Era  Otonomi  Daerah.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Danim, Sudarwan. 2010. Otonomi Manajemen  Sekolah.  Bandung: Alfabeta. Mulyasa,  E.  2002.  Manajemen  Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mukhibat.  2012.  Manajemen  Berbasis Sekolah. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. Suparlan.  2008.  Membangun  Sekolah Efektif. Yogyakarta: Hikayat.
Suryosubroto,  B.  2004.  Manajemen Pendidikan  di  Sekolah.  Jakarta:
Rineka Cipta. Terry,  George  R.  2009.  Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Zainuddin, M. 2008. Reformasi Pendidikan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. B.  Suryosubroto,  2004,  Manajemen Pendidikan  di  Sekolah  (Jakarta: Rineka Cipta,
Sam M. Chan, 2006, Kebijakan Pendidikan
Era Otonomi Daerah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, E.  Mulyasa,  2002,  Manajemen  Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya,) George  R.  Terry,  2009,  Prinsip-prinsip Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, B.  Suryosubroto,  2004,  Manajemen Pendidikan  di  Sekolah  (Jakarta: Rineka Cipta,) Sudarwan Danim, 2010 Otonomi Manajemen  Sekolah  (Bandung: Alfabeta)