## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1263-1271 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENGATASI DAN MENCEGAH PENYEBARAN WABAH PMK DAN LSDV OLEH BPTUHPT PADANG MENGATAS
1 Erman Syarif, 2 Roni Ekha Putera 1,2 Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Corresponding author: ermansyarif212@gmail.com Kota Bukittinggi, 102010, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  FMD  and  LSDV  prevention  policies  by BPTUHPT  Padang  Mengatas,  West  Sumatra  Province.  The  method  used  in  this  research  is  a qualitative  method  to  see  how  the  implementation  of  FMD  and  LSDV  outbreak  prevention policies. Data collection was carried out  using interviews, observation, and documentation. Data  analysis  was  carried  out  using  triangulation  techniques,  namely  data  reduction,  data presentation,  and  conclusion  drawing.  The  results  showed  that  the  implementation  of  FMD and  LSDV  outbreak  prevention  policies  at  BPTU  HPT  Padang  Mengatas  was  well implemented.  Supported  by  adequate  resources,  facilities,  and  infrastructure  for supporting the  FMD  and  LSDV  prevention  processes.  The  bureaucratic  structure  is  well  implemented  in formulating policies and in their implementation in the field, which is in accordance with the qualifications  of  employees  who  are  experts  in  their  fields.  The  communication  process  for providing  information  about  standard  procedures  for  preventing  FMD  and  LSDV  outbreaks has  been  carried  out  well  in  accordance  with  policy  objectives.  The  attitude  of  policy implementers toward carrying out prevention can be accepted by leaders and also by the public  who  visit  BPTU  HPT  Padang  Mengatas.  So  that  the  implementation  of  this  FMD  and LSDV outbreak prevention policy has been carried out well at BPTU HPT Padang Mengatas.

## Keywords: Attitude; Communication; Policy; Prevention of FMD and LSDV; Resources

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan wabah PMK dan  LSDV  oleh  BPTUHPT  Padang  Mengatas,  Provinsi  Sumatera  Barat.  Metode  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  untuk  melihat  bagaimana implementasi kebijakan pencegahan wabah PMK dan LSDV. Pengumpulan data  dilakukan dengan  menggunakan  wawancara,  observasi  serta  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pencegahan wabah PMK dan LSDV di BPTU HPT Padang Mengatas sudah terlaksana dengan baik. Didukung oleh sumber  daya  yang  memadai  serta  sarana  dan  prasarana  dalam  menunjang  proses pencegahan PMK dan LSDV ini. Struktur birokrasi terlaksana dengan baik dalam merumuskan kebijakan  serta  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  yang  telah  sesuai  dengan  kualifikasi pegawai  yang  ahli  dibidangnya.  Proses  komunikasi  dalam  pemberian  informasi  mengenai prosedur  standar  dalam  pencegahan  wabah  PMk  dan  LSDV  telah  terlaksana  dengan  baik sesuai  dengan  tujuan  kebijakan.  Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  dalam  melakukan pencegahan  dapat  diterima  oleh  pimpinan  dan  juga  masyarkat  yang  berkunjung  ke  BPTU HPT  Padang  Mengatas.  Sehingga  untuk  implementasi  kebijakan  pencegahan  wabah  PMK dan LSDV ini telah terlaksana dengan baik di BPTU HPT Padang Mengatas .
Kata Kunci: Kebijakan; Komunikasi; Pencegahan PMK dan LSDV; Sikap; Sumber Daya
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENGATASI DAN MENCEGAH PENYEBARAN WABAH PMK DAN LSDV OLEH BPTUHPT PADANG MENGATAS
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1263-1271                                              Erman Syarif. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Dalam  mengkaji  studi  implementasi  kebijakan  publik  maka  perlu  diketahui  variabel- variabel  atau  faktor  yang  mempengaruhinya.  Ada  beberapa  model  implementasi  yang dapat  digunakan  sebagai  acuan,  diantaranya  adalah  Grindle  (1980)  yang  dilkutip  dari (Elwan, L.O.M, 2011:15) dijelaskan bahwa  mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses  tindakan-tindakan  administratif  umum  yang  perlu  diperiksa  sampai  level  program yang  spesifik.  Keberhasilan  atau  kegagalan  dari  suatu  kebijakan  dapat  dilihat  dari kapasitasnya  untuk  menjalankan  program  sesuai  dengan  desain  semula.  Karena  itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan  yang  ditentukan.  (dalam  Elwan.L.O.M,  2011:22). Pengukuran  kesesuaian  ini  dapat  dilihat  dari dua  hal,  yaitu:  a)  Dilihat  dari prosesnya,  yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut. Dimensi ini diukur dengan  melihat  dua  faktor,  yaitu:  a)  Dampak  atau  efeknya  pada  masyarakat  secara individu dan kelompok; dan b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.
Lebih  lanjut,  menurut  argumen  Grindle  bahwa  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (implementability) .  Implementabilitas  ini  dapat  dilihat  dari  aspek  isi kebijakan (content of  policy) dan  aspek konteks  implementasi  kebijakan (contexs  of  policy implementation). (Supriadin et al., 2020)
Untuk  diketahui  bahwa  menurut  Jones  (1991)  menjelaskan  bahwa  Implementasi kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan  konseptual,  namun  tidak  senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)
Sektor  peternakan  dengan  komoditi  utama  sapi  dilaporkan  sejak  bulan  april  2022 tengah menghadapi masalah serius akibat penyebaran penyakit kuku dan mulut (PMK) atau disebut juga Foot Mouth Desease (FMD). Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan penyakit menular yang menyerang hewan berkuku artiodactyl seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan rusa. Beberpa gejala yang ditimbulkan adalah akan muncul hipersalivasi, saliva terlihat menggantung,  air  liur  berbusa  di  lantai  kandang  (Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Indonesia, 2022).
Beberapa  regulasi  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menanggulangi  wabah PMK  ini,  sehingga  kasus  PMK  setelah  tahun  2022  mengalami  penurunan  dibandingkan dengan tingkat kasus yang mencapai puncak pada bulan Juni 2022. Penurunan kasus PMK ini  ditandai  dengan  keluarnya  Keputusan  Menteri  Pertanian  No.  311  Tahun  2023  tentang penurunan kasus PMK dari pandemi menjadi tertular pada bulan juni 2023.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1263-1271 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487
Selain  wabah  penyakit  mulut  dan  kuku  (PMK),  penyakit  kulit  seperti  benjolan  (LSD) juga  merupakan  penyakit  yang  menyebabkan  berkurangnya  produksi  ternak  sapi.  Salam (2023)  dalam  artikel  pada  Kompas  menyatakan  bahwa  berdasarkan  data  sistem  informasi kesehatan  nasional  pada  November  2022  ditemukan  11.474  kasus  LSD  di  enam  provinsi  di Indonesia. Peyakit LSD banyak ditemukan pada jenis sapi perah. Hal ini dapat menurunkan produksi  susu  pada  sapi  perah  yang  terinfeksi  LSD.  Nurjanah  dan  Dharmayanti  (2023) menyatakan bahwa  lumpy  skin  disease merupakan  penyakit  yang  berdampak  signifikan terhadap perdagangan dan ketahanan pangan.
Balai  Pembibitan  Ternak  Unggul  dan  Hijauan  Pakan  Ternak  (BPTUHPT)  Padang Mengatas  merupakan  instansi  yang  mempunyai  tugas  pokok  dengan  Visi “Menjadi Pusat Penghasil  Sapi  Bibit  Unggul Nasional” dan  Misi ”Men ingkatkan  populasi  sapi  potong, meningkatkan  produksi  dan  produktifitas  bibit  sapi  potong,  menyediakan  bibit  sapi  potong yang  bersertifikat,  melakukan  distribusi  bibit  sapi  potong  unggul,  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia aparatur dan pelaku usaha sapi potong”.
Tugas  pokok  tersebut  dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai  dengan  prioritas  dan rencana  strategis  BPTU  HPT  Padang  Mengatas  yang  memuat  sasaran,  indikator  dan  target kinerja.  Balai Pembibitan  Ternak  Unggul Hijauan  Pakan  Ternak  (BPTUHPT)  Padang  Mengatas adalah  salah  satu  unit  pelaksana  teknis  Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan  Kementerian  Pertanian  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Provinsi Sumatera Barat, dibentuk dengan Permentan No. 56/PERMENTAN/OT.140/J-2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Struktur dan Organisasi BPTUHPT Padang Mengatas.
BPTUHPT  Padang  Mengatas  bertanggung  jawab  kepada  Direktorat  Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,  Balai  Pembibitan  Ternak  Unggul  Hijauan  Pakan  Ternak  Padang  Mengatas berfungsi  sebagai  penghasil  bibit  sapi  Simmental,  Limousin  dan  Pesisir,  serta  dinilai  tinggi dalam  mendukung  program  Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Kementerian  Pertanian  dalam  meningkatkan  populasi  dan  produktivitas  dalam menghasilkan bibit yang berkualitas dari sapi dan kerbau.
BPTUHPT  Padang  Mengatas  sebagai  produsen  sapi  eksotik  ras  Simmental  dan Limousin  yang  berkualitas,  secara  khusus  memproduksi  sapi  pejantan  kedua  ras  tersebut untuk  memenuhi  kebutuhan  Balai  Inseminasi  Buatan  (BIB)  nasional  dan  daerah  untuk kemudian  dimanfaatkan  semennya  untuk  melakukan  inseminasi  buatan  ternak  sapi masyarakat di seluruh Indonesia.
Ketersediaan benih yang berkualitas dan memenuhi standar lokal akan mendukung program  Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  khususnya  dalam meningkatkan  produktivitas  ternak,  yang  pada  akhirnya  akan  membantu  memenuhi

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENGATASI DAN MENCEGAH PENYEBARAN WABAH PMK DAN LSDV OLEH BPTUHPT PADANG MENGATAS
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1263-1271                                              Erman Syarif. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kebutuhan  daging  nasional.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  ketersediaan  benih  unggul sebagai  benih  dasar,  BPTUHPT  Padang  Mengatas  terus  meningkatkan  produksi  untuk menyediakan  benih  unggul  baik  sapi  jantan  maupun  sapi  dara  yang  didistribusikan  ke seluruh Indonesia.
Dengan  adanya  serangan  wabah  penyakti  PMK  dan  LSD  membuat  instansi  yang bergerak  di  bidang  peternakan  sapi  menerima  dampak  yang  signifikan  termasuk ” Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas”. Salah satu instansi yang  menyediakan  bibit  sapi  unggul  membuat  produksi  sapi  pada  tahun  2022  dan  2023 menjadi terganggu. Hal ini juga berdampak terhadap kebijakan yang diambil oleh BPTU HPT Padang  Mengatas  dalam  mencegah  penularan  penyakit  agar  tidak  menyebar  luas  dan mengatasi wabah virus PMK dan LSD yang terlanjur menjangkiti sapi-sapi yang diternakkan di BPTUHPT Padang Mengatas.
Penurunan  kasus  PMK  dan  LSDV  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  regulasi  dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun instansi-instansi yang bergerak di bidang peternakan. Beberapa regulasi telah disusun dalam rangka menanggulangi wabah PMK  mulai  dari  Pemerintah  Pusat  sampai  daerah.  Salah  satunya  peraturan  pemerintah  No. 11  tahun  2022  tentang  perubahan  atas  peraturan  pemerintah  No.  4  tahun  2016  tentang pemasukan  ternak  dan  atau  produk  hewan  dalam  hal  tertentu  yang  berasal  dari  negara atau  zona  dalam  suatu  negara  asal  pemasukan.  Surat  edaran  satuan  tugas  penanganan penyakit  mulut  dan  kuku  No.  3  tahun  2022  tentang  pengendalian  lalu  lintas  hewan  dan produk  hewan  rentan  penyakit  mulut  dan  kuku  berbasis  kewilayahan.  Serta  keputusan Menteri  Pertanian  RI  Nomor  242/KPTS/PK.320/M/3/2022  tentang  penetapan  daerah  wabah penyakit kulit berbenjol (Lumpy Skin Disease) di Provinsi Riau.
Sebelum terjadinya wabah PMK dan LSD ini, BPTU memiliki kebijakan untuk membuka akses  bagi  masyarakat  luas  untuk  dapat  berkunjung  ke  wilayah  BPTU.  Kunjungan  ini  bisa dalam rangka wisata, studi tiru, kunjungan dinas dari berbagai instansi daerah maupun pusat dan kunjungan lainnya yang bersifat resmi.
Berdasarkan  temuan  adanya  sejumlah  sapi  yang  telah  terjangkit virus  PMK  dan  LSD serta kerugian yang dihasilkan cukup signifikan, membuat instansi BPTU melakukan berbagai tindakan  pencegahan  dan  penanggulangan  untuk  tidak  mewabahnya  virus  tersebut menjangkiti  sapi-sapi  lainnya.  Pengambil  keputusan  yaitu  Kepala  BPTU  HPT  Padang mengatas  bersama  para  kepala  sub  bagian  merancang  berbagai  kebijakan  dengan sasaran  kebijakan  tersebut  adalah  seluruh  pegawai  beserta  staf  dan  masyarakat  yang berada  disekitaran  wilayah  BPTU  HPT  Padang  Mengatas  serta  para  tamu  dan  wisatawan yang berkunjung ke BPTU HPT Padang Mengatas.
Diantara  kebijakan-kebijakan  yang  sudah  dijalankan  yaitu  pembatasan  jumlah pengunjung  yang  akan  memasuki  kawasan  BPTU  HPT,  penerapan bio  security bagi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1263-1271 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487
pengunjung  yang  akan  memasuki  kawasan ” Balai  Pembibitan  Ternak  Unggul  dan  Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas” , penyemprotan desinfektan keseluruh lokasi BPTU dua kali dalam seminggu, peningkatan standar kebersihan bagi seluruh pejabat serta pegawai dan staf  BPTU.  Selain  itu,  BPTU  juga  melakukan  pembinaan  kepada  peternak  disekitar  kawasan BPTU  mengenai  manajemen  pemeliharaan  ternak  yang  baik. Serta  pemberian  vitamin  dan disinfektan  kepada  para  peternak  disekitaran  kawasan  BPTU.  Sanitasi  kandang  juga diterapkan  dalam  rangka  menjaga  kebersihan  dan  mencegah  adanya  virus  yang  dapat berkembang biak.
Salah  satu  kebijkan  yang  diambil  oleh  BPTU  adalah  penerapan biosecurity dalam mencegah  masuknya  wabah  PMK  dan  LSDV.  Djati  et  al.  (2023)  menjelaskan  pentingnya penerapan biosecurity dalam mencegah penularan PMK dan LSDV.
Salah satu pencegahan dengan melarang ataupun membatasi kunjungan orang di luar  karyawan  atau  penanggungjawab  kandang.  Baju  khusus  bekerja  kandang  wajib digunakan dan segera dicuci di satu kali pemakaian. Orang luar maupun kendaraan yang masuk  ke  kandang  harus  melalui  dipping  yang  telah  disediakan  dan  disemprot menggunakan sprayer yang  telah  disediakan.  Ditingkat  peternak  mitra  juga  dilakukan  hal yang sama dengan membatasi orang keluar masuk kandang dan berganti baju untuk anak kandang dengan memakai baju khusus yang hanya dipakai di kandang.
Mengingat pentingnya kebijakan yang tepat sasaran untuk internal dan publik yang berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  luar  dalam  mengatasi  penularan  wabah  virus PMK  dan  LSD  dan  untuk  mengetahui  kebijakan  tersebut  dapat  mencegah  dan menanggulangi wabah virus PMK dan LSD, maka peneliti mencoba untuk melakukan analisis bagaimana  implementasi  kebijakan  yang  diambil  oleh  Balai  Pembibitan  Ternak  Unggul Hijauan  Pakan  Ternak  Padang  Mengatas  dalam  upaya  mengatasi  dan  mencegah penyebaran wabah PMK dan LSD.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  indikator  implementasi  kebijakan  menurut  teori Edwards  III.  Implementasi  adalah  sebuah  proses  interaksi  antara  penentuan  tujuan  dan segala  bentuk  upaya  untuk  mendapatkan  apa  yang  menjadi  target  dari  tujuan  itu  sendiri (Edwards III, 1984). Menurut Edwards III, implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan  oleh  faktor  sumber  daya  manusia  (SDM),  struktur  organisasi,  komunikasi,  serta disposisi atau sikap (Agustino, 2016).

## METODE
Metode  penelitian  merupakan  elemen  yang  penting  dalam  melakukan  suatu  penelitian. Desain  penelitian  dengan  melakukan  pendekatan  secara  kualitatif  dimulai  dari pengumpulan  data  hingga  menganalisis  dan  menarik  kesimpulan  dari  penelitian.  Menurut

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENGATASI DAN MENCEGAH PENYEBARAN WABAH PMK DAN LSDV OLEH BPTUHPT PADANG MENGATAS
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1263-1271                                              Erman Syarif. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Rasyid  (2022),  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  makna-makna  yang  diberikan  oleh  individu  atau  kelompok  individu  terhadap permasalahan  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  melibatkan  pertanyaan  dan langkah-langkah  yang  muncul.  Data  biasanya  dikumpulkan  dalam  pengaturan  partisipan, dan  analisis  data  dibangun  secara  induktif  dari  tema  khusus  ke  tema  umum,  dan  peneliti menafsirkan  makna  data.  Skrip  wawancara  dikembangkan  dengan  merujuk  kepada  teori implementasi  kebijakan  menurut  Edwards  III  yang  terdiri  dari  empat  indikator  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi/sikap,  dan  struktur  birokrasi.  Data  yang  diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan pendapat Miles, Huberman & Saldaña (2014)  dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. yaitu data  dianalisis  menggunakan  tiga  langkah,  yaitu  kondensasi  data,  penyajian  data  (data display),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi). Kondensasi  data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  wabah  PMK  dan  LSDV  oleh  BPTUHPT  Padang Mengatas: Perspektif Struktur BIrokrasi
BPTU HPT Padang Mengatas sebagai salah satu instansi peternakan memiliki struktur birokrasi selama  ini  yang  sudah  baik  dalam  proses  pelaksanaan  berbagai  kebijakan.  Dalam menerapkan  suatu  kebijakan,  diperlukannya Standar  Operasional  Prosedur (SOP) pembuatan  prosedur  kerja.  SOP  ini  diperlukan  agar  kebijakan  tersebut  memberikan pemahaman  yang  sama  dimulai  dari  pimpinan  instansi  serta  ke  pegawai-pegawai dibawahnya. SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam melakukan suatu kebijakan. Birokrasi  menyediakan  mekanisme  untuk  pengendalian  dan  pengawasan.  Dengan  struktur yang  terorganisir,  manajemen dapat  memantau  kinerja  unit-unit  tertentu  dan  membuat perubahan  atau  perbaikan. Koordinasi  dan  perintah  dari  atasan  yang  terjalin  dengan  baik akan  menghasilkan  informasi  yang  akurat  berkelanjutan  sehingga  untuk  penerapan kebijakan  akan  berjalan  sesuai  dengan  aturan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  dapat disimpulkan bahwa Koordinasi dilakukan oleh Pimpinan BPTU HPT Padang Mengatas dalam memberikan  kebijakan  biosecurity  ini  kepada  seluruh  pegawai  sudah  berjalan  dengan semestinya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kesesuaian  tujuan  pelaksanaan biosecutiy ini  yang diharapkan  oleh  pimpinan  dengan  yang  dilaksanakan  oleh  seluruh  pegawai  termasuk dilapangan  berjalan  sesuai  dengan  prosedur.  Koordinasi  antar  pegawai  serta  staf  dalam menerapkan kebijakan biosecurity ini terjalin dengan baik.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1263-1271 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487
Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  Wabah  PMK  dan  LSDV  oleh  BPTUHPT  Padang Mengatas: Perspektif Sumber Daya
Dalam  suatu  organisasi  pemerintahan  maupun  swasta,  keberadaan  sumber  daya merupakan  salah  satu  aspek  utama  yang  menentukan  keberhasilan  suatu  organisasi. Sumber  daya  merupakan  penggerak  dalam  menjalankan  roda  kegiatan.  Sumber  daya yang memadai menjadikan organisasi mencapai tujuan dengan cepat dan terarah. Sumber daya  merupakan  salah  satu  aset  penting  yang  dimiliki  organisasi.  Tujuan  adanya  sumber daya  adalah  untuk  sebagai  aktor  utama  dalam  membuat  perencanaan,  menjalankan tugas  sesuai  dengan  fungsi  masing-masing  serta  menjadi  roda  penggerak  suatu  organisasi dalam  mencapai  tujuan.  Keberadaan  sumber  daya  manusia  (pegawai)  pada  BPTUHPT Padang  Mengatas  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  BPTU  dalam  mencapai tujuan organisasi termasuk keberhasilan dalam mencegah wabah PMK dan LSDV.
Sumber daya tidak hanya dilihat dari keberhasilan memberdayakan pegawai yang dimiliki  tetapi  juga  harus  memberikan  dampak  dan  persepsi  positif  kepada  masyarakat yang  bersinggungan  langsung  dengan  pelayanan  instansi.  Berdasarkan  wawancara dengan salah satu warga didapat gambaran bahwa untuk pelayanan yang dilakukan oleh pegawai  BPTU  telah  memberikan  respon  positif  serta  memberikan  kepuasan  bagi  warga yang memasuki kawasan BPTU HPT Padang Mengatas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber  daya  yang  dimiliki  BPTU  telah  termasuk  kedalam  kategori  yang  berhasil  dalam menajalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan visi misi instansi.

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  Wabah  PMK  dan  LSDV  oleh  BPTUHPT  Padang Mengatas: Perspektif Disposisi/Sikap
Para  perumus  kebijakan  memiliki  hak  yang  besar  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang dibuat.  Menurut  Edward  III  dalam  Laary  et  al.  (2022)  menyatakan  bahwa  jika  implementor atau  pelaksana  ingin  melaksanakan  suatu  kebijakan  maka  mereka  harus  melaksanakan sesuai  dengan  keinginan  pembuat  kebijakan.  Namun  apabila  pelaksana  kebijakan menentang  atau  berbeda  pendapat  dengan  pembuat  kebijakan  maka  penerapan kebijakan  akan  menajdi  semakin  kompleks.  Suatu  kebijakan  dapat  berlangsung  secara efektif  karena  mendapat  dukungan  dari  para  pelaksana  kebijakan,  namun  kebijakan- kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan  atau  kepentingan  organisasi  dari  para  pelaksana.  Oleh  karena  itu,  sikap  yang sesuai  dan  saling  mendukung  semua  komponen  dalam  organisasi  akan  menjadikan implementasi  kebijakan  menjadi  efektif.  Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa pegawai  di  lingkungan  BPTUHPT  Padang  Mengatas  sangat  taat  dan  disiplin  dalam mematuhi kebijakan pencegahan PMK dan LSD ini terutama kebijakan biosecurity . Selain itu, kesadaran pegawai akan pentingnya kebijakan ini juga menjadi salah satu poin positif yang

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM UPAYA MENGATASI DAN MENCEGAH PENYEBARAN WABAH PMK DAN LSDV OLEH BPTUHPT PADANG MENGATAS
Volume 7 Number 3 (August-October 2024), pp.1263-1271                                              Erman Syarif. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menggambarkan  tingkat  kesadaran  dan  profesionalitas  pegawai  di  BPTUHPT  Padang Mengatas.  Para  pelaksana  tidak  hanya  dituntut  untuk  mengetahui  dan  menguasai kebijakan yang harus dijalankan dari pimpinan atau pembuat kebijakan tetapi mereka juga harus memiliki kesadaran dan keinginan dari dalam diri masing-masing untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  Wabah  PMk  dan  LSDV  oleh  BPTUHPT  Padang Mengatas: Perspektif Komunikasi
Komunikasi  merupakan  hal  yang  penting  dalam  menerapkan  suatu  kebijakan.  Kebijakan yang  merupakan  suatu  pesan  yang  harus  disampaikan  kepada  pegawai  dan  pihak  yang bertaggung  jawab  sehingga  diperlukan adanya  komunikasi  yang  efektif  dan  efisien.  Untuk komunikasi  yang  terjadi  antara  pimpinan  dengan  pegawai  yang  melaksanakan  kebijakan pencegahan  PMK  dan  LSD  ini,  sudah  terjalin  cukup  baik.  Berdasarkan  hasil  wawancara ditemukan  bahwa  proses  mengkomunikasikan  kebijakan  pencegahan  PMK  dan  LSD  yang dilakukan  kepada  seluruh  pegawai  BPTUHPT  Padang  Mengatas  berlangsung  cukup  baik. Informasi -informasi terkait pengetahuan tentang PMK disampaikan kepada seluruh pegawai dan  staf  di  BPTU.  Selain  itu,  untuk  memberi  pemahaman  kepada  masyarkat,  juga disosialisasikan  secara  baik  dan  mengayomi  agar  masyarakat  sekitar  maupun  tamu  yang berkunjung memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menerapkan kebijakan pencegahan  PMK  dan  LSD  terutama  kebijakan biosecurity .  Dari  hasil  observasi  peneliti  di lapangan  didapati  bahwa  sosialisasi  mengenai  penerapan biosecurity dalam  memasuki kawasan  BPTU  ke  tamu  yang  berkunjung  terlaksana  sesuai  dengan  SOP  dan  juga  arahan dari pimpinan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pencegahan wabah  PMK  dan  LSD  di  BPTUHPT  Padang  Mengatas,  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  telah terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  model  implementasi  kebijakan  Edward  III.  Struktur birokrasi  yang  baik,  kesesuaian  sikap  antara  pembuat  kebijakan  dan  implementor, penyampaian  informasi  yang  konsisten,  serta  penempatan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas di posisi yang sesuai menjadikan proses implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan  efisien.  Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  memperdalam  cakupan  penelitian  agar analisis kebijakan lebih mendalam dan terperinci.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1263-1271 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.487

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  Kementerian  Pertanian  Indonesia.
(2022).  Dapat  diakses  di: https://ditjenpkh.pertanian.go.id/video/14-kenali-penyakit- mulut-dan-kuku-pmk-pada-ternak# !
Djati,  M.  S.,  Kuswati,  K.,  Susilorini,  T.  E.,  Septian,  W.  A.,  &  Wahyuni,  R.  D.  (2023).  Penguatan Sistem  Biosecurity  Pasca  Penyebaran  Penyakit  Mulut  Dan  Kuku  (Pmk)  Pada Peternakan  Sapi  Pedaging  Di  Pesantren  Al  Fatih  Kabupaten  Pamekasan. Journal  of Innovation and Applied Technology , 9 (2), 62-69.
Edwards III, G.C. (edited). (1984). Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. Keputusan  Menteri  Pertanian  No.  311  Tahun  2023  tentang  Penurunan  Kasus  PMK  dari Pandemi Menjadi Tertular.
Keputusan  Menteri  Pertanian  RI  Nomor  242/KPTS/PK.320/M/3/2022  Tentang  Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease) di Provinsi Riau.
Laary, Y., Tulusan, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Administrasi Publik , 8 (120).
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Nurjanah,  D.,  &  Dharmayanti,  N.L.P.I.  (2023,  February).  Ulasan  Lumpy  Skin  Disease:  Penyakit Infeksius Yang Berpotensi Mengancam Kesehatan Sapi Di Indonesia. In Proceedings of the 1st International Conference for Health Research – BRIN (ICHR 2022) .
Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
Permentan  No.  56/PERMENTAN/OT.140/J-2013  tanggal  24  Mei  2013  tentang  Struktur  dan Organisasi BPTUHPT Padang Mengatas.
Rasyid, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek.
Salam, H. (2023 ). Wabah Lumpy Skin Disease “Kembali Muncul di Pulau Jawa”, dapat diakses di: https//www.kompas.id. (Diunduh pada 21 januari 2024).
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan