Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM
Gabby Agnesya,  Holyness N Singadimedja,

## Chloryne Trie Isana Dewi
gabby18001@mail.unpad.ac.id Universitas Padjadjaran

## Abstract
The purpose of this journal is to provide the knowledge and analysis of whether the Indonesian seafarer migrant worker placement company (Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd.) for the Long Xing 629 ship can be  held  civilly  responsible  and  be  asked  for  compensation  to  fulfill the rights of the families of victims of Indonesian migrant workers for failing to prevent modern slavery practices on the ship. This research is a socio-legal research that examines the gap between objects of legal science originating from various legal norms contained in legislation as well as conventions and legal norms accepted by the international community as a legal material, with objects of social science in the form of legal problems that exist in society that are guided by legal norms as the main problem. Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. as a Chinese company under the auspices of the United Nations which recognizes business principles and human rights as a soft law recommended by the state to every limited liability company has made a seafarer agreement with the Indonesian seafarer migrant workers on the basis that there will be no arbitrariness and this is written clear in the rights and obligations of the agreement. This is also based on the International Convention which stated that migrant workers are not allowed to be enslaved, however, there has been a violation of the seafarer agreement and indications of modern slavery on the crewship. Due to regulatory gaps and the existing situation, seeing that slavery violations occur outside the jurisdiction of the state, making human rights law enforcement and victims' compensation procession very difficult. Therefore, the Indonesian government has not been able to ask for civil liability to Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. for the death of immigrant workers on the Long Xing 629.
Keywords: Law and Human Rights; Modern Slavery; Civil Liability; Long Xing 629; Dahlian Ocean Fishing Co.

## Abstrak
Tujuan penulisan dalam jurnal ini adalah memberikan pengetahuan dan analisa apakah perusahaan penempatan (Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd.) pekerja migran laut untuk Kapal Long Xing 629 dapat bertanggungjawab secara perdata dan dimintakan kompensasi ganti rugi untuk memenuhi hak-hak keluarga korban pekerja migran Indonesia karena gagal melakukan pencegahan praktik perbudakan

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
Jurist-Diction. 2022; 495-520
How to cite: Gabby Agnesya,  Holyness N Singadimedja, Chloryne Trie Isana Dewi, ‘Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 20 Januari 2022; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34891
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
496

## Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) yang mendukung dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut terbukti dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut secara tegas menyatakan perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. 1
Pada 13 Februari 2019, sebanyak 22 Pekerja Migran Indonesia diterbangkan ke Busan, Korea Selatan untuk menjadi Anak Buah Kapal pada kapal ikan berbendera Cina. 22 Pekerja Migran tersebut direkrut dan diterbangkan melalui 3 perusahaan penyalur Anak Buah Kapal di Indonesia atau kerap disebut Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 3 perusahaan tersebut adalah PT Alfira Pratama Jaya
Copyright © 2022 Gabby Agnesya,  Holyness N Singadimedja, Chloryne Trie Isana Dewi
modern (modern slavery) pada kapal tersebut. Penelitian ini merupakan socio-legal research yang mengkaji kesenjangan antara objek ilmu hukum yang berasal dari berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun konvensi-konvensi dan norma-norma hukum yang diterima oleh masyarakat internasional sebagai bahan hukum, dengan objek ilmu sosial yang berupa kenyataan atau permasalahan hukum yang ada di masyarakat yang berpedoman pada norma hukum sebagai masalah utama. Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd sebagai perusahaan cina berada di bawah naungan United Nations yang mengenal prinsip bisnis dan ham sebagai soft law yang dianjurkan negara ke setiap limited liablity company telah membuat perjanjian kerja laut antara pekerja migran laut dengan perusahaan penempatan dengan landasan bahwa tidak akan ada kesewenangan dan hal ini tertulis jelas dalam hak dan kewajiban perjanjian tersebut. Hal ini juga didasari oleh Konvensi Internasional yang menyatakan bahwa pekerja migran tidak diperbolehkan untuk diperbudak dan diperhambakan, Namun pada faktanya telah terjadi pelanggaran perjanjian kerja laut dan indikasi modern slavery pada awak kapal tersebut. Adanya kesenjangan regulasi dan situasi yang ada melihat pelanggaran perbudakan terjadi diluar yurisdiksi negara membuat penegakan hukum ham dan prosesi kompensasi korban sangat alot. Sehingga sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia belum dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. atas meninggalnya pekerja imigran dalam Kapal Long Xing 629. Kata Kunci: Hukum dan Hak Asasi Manusia; Modern Slavery;
Pertanggungjawaban Perdata; Long Xing 629; Dahlian Ocean Fishing Co.
yang selanjutnya disebut sebagai “PT APJ”, PT Sinar Muara Gemilang yang selanjutnya disebut sebagai “PT SMG”, dan PT Lakemba Perkasa Bahari yang selanjutnya disebut sebagai “PT LPB”. Masing-masing dari perusahaan tersebut memberangkatkan 8 (delapan) anak buah kapal oleh PT APJ, kemudian 6 (enam) anak buah kapal oleh PT SMG, dan 8 (delapan) anak buah kapal lainnya oleh PT LPB. 22 (dua puluh dua) Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan oleh ketiga perusahaan tersebut dengan kesepakatan akan menerima gaji, penempatan kerja, dan waktu kerja yang layak sesuai dengan perjanjian kerja antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Pekerja Migran Indonesia. Lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa pada tahun 2020 ketiga perusahaan penyalur tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Izin Aktif. 2
Pelayaran dimulai pada tanggal 15 Februari 2019 yang diberangkatkan dari Busan, Korea Selatan untuk melakukan pelayaran di Kapal Long Xing 629. Selanjutnya, dikarenakan Kapal Long Xing seri 630 membutuhkan tenaga anak buah kapal lebih, maka 2 (dua) anak buah kapal yang merupakan pekerja migran dari Indonesia tersebut dipindahkan menuju Kapal Long Xing 630. Kapal berjenis Long Xing merupakan kapal pengangkut ikan tuna yang berada dibawah perusahaan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd yang terdaftar di negara China, termasuk juga kapal Long Xing dengan nomor seri lain. 3
Perusahaan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. diindikasikan sering melakukan modern slavery terhadap anak buah kapal yang bekerja pada perusahaanya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya berita yang beredar terkait tidak adanya penerapan bisnis dan HAM dalam perusahaan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. 4 Padahal,
2 [s.n][s.a], ‘Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Izin Aktif’ <https://bp2mi.go.id/uploads/penempatan/images/data_17-03-2020_Daftar__Perusahaan_Penem- patan_Pelerja_Migran_Indonesia_(P3MI)_Per_Maret_2020.pdf> diakses tanggal 29 Oktober 2021.
3 [s.n][s.a], Lihat Data Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd <https://www.iattc.org/VesselRegis- ter/VesselDetails.aspx?VesNo=13635&Lang=en> diakses tanggal 29 Oktober 2021.
4 Steve Bittenbender, ‘US Issues Order Against Chinese Fishing Company Accused of Forced Labor” (SeafoodSource, 2021) <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sus- tainability/us-issues-order-against-chinese-fishing-company-accused-of-forced-labor > diakses pada 25 Juli 2021.

## 498 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
Negara Cina yang merupakan anggota PBB turut menyetujui tanggung jawab bersama negara untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia dalam sektor bisnis melalui Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM.
Pada 7 Mei 2019, satu anak buah kapal pada Kapal Long Xing 629 mengalami sakit dengan gejala badan membengkak, sesak nafas, dan sakit pada bagian dada. Anak  buah  kapal  tersebut  bernama  Effendi  Pasaribu  yang  meninggal  dunia  saat menjalani pengobatan di Busan, Korea Selatan. Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan anak buah kapal pada Kapal Cina tersebut, sebelumnya pada bulan Desember 2019 terdapat 3 (tiga) anak buah kapal lainnya yang meninggal dan juga dilarung  ke  Samudera  Pasifik  dengan  mengalami  gejala  yang  sama. Anak  buah kapal tersebut bernama Ari, Sepri, dan Alfatah.
Kasus pelarungan anak buah kapal tersebut pertama kali menjadi viral melalui stasiun televisi Korea Selatan bernama Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). Stasiun TV tersebut menyorot dan memberitakan dugaan pelanggaran HAM terhadap video pelarungan anak buah kapal Indonesia di salah satu kapal milik Cina. Judul penyiaran di stasiun TV tersebut berjudul “Ekslusif Kerja Satu hari 18 Jam dan Jika Meninggal Akibat Penyakit Langsung Dibuang ke Pantai”. Lebih lanjut, berita tersebut semakin viral di Indonesia setelah pemilik akun Youtube bernama Jang Hansol menerjemahkan berita tersebut ke  dalam Bahasa Indonesia melalui akun Korea Reomit. Berdasarkan penjelasan pada akun Youtube Jang Hansol, video pelarungan tersebut didapatkan karena pelarungan tersebut dilakukan di Pelabuhan Busan pada 30 Maret 2020 dan saat ingin menindaklanjut untuk melakukan pemeriksaan, kapal tersebut sudah berangkat untuk menghindari investigasi. Berawal dari beredarnya video pelarungan tersebut, maka dimulailah investigasi terkait penyebab meninggalnya para anak buah Kapal Long Xing 629 yang berujung ditemukannya indikasi modern slavery . 5
5 Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, ‘Menteri Edhy Pastikan Lapangan Kerja Baru untuk 14 ABK Long Xing 629’ (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020) <https:// kkp.go.id/artikel/19369-menteri-edhy-pastikan-lapangan-kerja-baru-untuk-14-abk-long-xing-629> diakses pada 4 Agustus 2021.
Pada awalnya, seluruh Pekerja Migran Indonesia dari PT APJ, PT SMG, dan PT LPB, ditempatkan di Kapal Long Xing 629, namun seiring berjalannya waktu, terjadi pemindahan penempatan pekerja di Kapal Long Xing lain yang masih dimiliki perusahaan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. Setelah kasus ini viral, Pekerja Migran Indonesia yang sehat dan selamat dipulangkan ke Indonesia. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari kesaksian anak buah kapal Indonesia yang merupakan rekan kerja para korban, ditemukan fakta bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anak buah kapal, para anak buah kapal tidak diperlakukan dengan baik. Diantaranya, anak buah kapal dari Indonesia tersebut meminum air laut yang disaring dan pernah berdiri selama 30 (tiga puluh) jam untuk bertugas menangkap ikan tuna. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi kemanusiaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dari sisi perjanjian kerja, baik itu pengawasan dari perusahaan penyalur anak buah kapal maupun dari pemerintah. Berdasarkan informasi tersebut, Kementerian Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia  mengirimkan  notifikasi  kepada  Regional Fisheries Management Organization, walaupun belum ada konfirmasi lebih lanjut akan dugaan modern slavery ini.
Dalam melakukan investigasi untuk menyelesaikan kasus ini, aparat penegak hukum menemukan adanya ketidaksesuaian dalam beberapa aspek yang disepakati dari perjanjian kerja. Diantaranya jaminan kelayakan kerja dan jaminan kesehatan bagi pekerja awak kapal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Tak hanya perbudakkan, ABK dari Indonesia tersebut mengalami diskirminasi ras dari operator Kapal Cina, terlihat dari ABK Indonesia yang mengkonsumsi air laut sementara ABK dari Cina sendiri meminum air kemasan yang berada dalam kapal. 6 Permasalahan ketidaksesuaian perlakuan anak buah kapal meliputi masa istirahat, standar kondisi kerja dan makanan, K3
6 Adib Muttaqin Asfar, ‘Perbudakan ABK Indonesia di Kapal China: Dipaksa Minum Air Laut, Berdiri 30 Jam’ (Solopos, 2020) <https://www.solopos.com/perbudakan-abk-indone- sia-di-kapal-china-dipaksa-minum-air-laut-berdiri-30-jam-1060152> diakses pada 22 Juni 2021.

## 500 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan perawatan medis dasar, jaminan sosial dan sebagainya. Lebih lanjut lagi, ditemukan indikasi bahwa anak buah kapal dalam kapal asing tersebut mengalami perbudakan modern ( modern slavery) berupa kerja paksa ( forced labour) dengan adanya overworking yaitu hanya memilik waktu tidur tidak lebih dari 4 jam setiap harinya, menerima fasilitas tidak layak dan hanya mendapat upah senilai Rp1.800.000,00 selama setahun yang ternyata tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut yang telah disepakati yaitu upah senilai 300 USD setiap bulannya. 7
Melihat sejumlah fakta bahwa sudah terjadi adanya indikasi perbudakan berbentuk kerja paksa dan juga diskriminasi, maka sebenarnya hal tersebut sudah diatur pencegahannya melalui Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006, dimana Indonesia dan Cina telah meratifikasi nya. Indonesia yang meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 merupakan wujud komitmen dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal Indonesia. 8 Pada pokoknya, Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 ini mengatur lima hal, yaitu: ketentuan minimum bagi pelaut bekerja di kapal, mengatur kondisi kerja awak kapal, akomodasi, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum. 9
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, mengatakan bahwa Pemerintah Cina mengklaim kapal berbendera Cina tersebut sudah mematuhi praktik kelautan Internasional dalam melakukan pelarungan jenazah awak kapalnya ke laut. 10 Pemerintah Cina mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan awak
7 Denny Armandhanu, ‘Kejanggalan Kontrak Kerja yang Bikin ABK WNI di Kapal China Menderita’ (Kumparan, 2020) <https://kumparan.com/kumparannews/kejanggalan-kontrak-kerja- yang-bikin-abk-wni-di-kapal-china-menderita-1tO8zpsxFk6/full> diakses pada 21 Juni 2021.
8 Admin Portal, ‘Komitmen Pemerintah Dalam Melindungi Awak Kapal Indonesia’ (Direk- torat Jenderal Perhubungan Laut, 2020) <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/7808/komit- men-pemerintah-dalam-melindungi-awak-kapal-indonesia> diakses pada 22 Juni 2021.
9 Lukman Adam, ‘Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia’ (2016) 21 DPR Kajian.[321].
10 Tim berita, ‘Syarat-syarat Kapal Boleh Melakukan Pelarungan Jenazah’ (CNN Indonesia, 2020) <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200507111240-113-500997/syarat-syarat- kapal-boleh-melakukan-pelarungan-jenazah> diakses pada 8 April 2020.
kapal lainnya dan mencegah adanya infeksi berkelanjutan. Pernyataan tersebut didasari oleh Seafarer’s Service Regulation yang memperbolehkan pelarungan awak kapal dengan syarat anak buah kapal meninggal dikarenakan kematian akibat infeksi. 11 Namun, dalam melakukan investigasi yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia terdapat dugaan  anak buah kapal yang bekerja pada kapal cina tersebut meninggal bukan karena infeksi melainkan adanya perlakukan tidak baik dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang sudah disepakati yang berlandaskan kemanusiaan. Hal tersebut juga memicu adanya ketidaksesuaian antara apa yang telah disepakati oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Pekerja Migran Indonesia sebelum mereka diterbangkan menuju Busan. 12
Berkenaan dengan penjelasan kasus yang telah diuraikan di atas, Pekerja Migran Indonesia selayaknya mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentang dilarangnya menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan Pasal 10 Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang didalamnya terdapat ketentuan jelas bahwa Pekerja Migran tidak boleh diperbudak atau diperhambakan. Sebagaimana termaktub dalam regulasi tersebut, pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kesewenangan-wenangan serta peraturan lain yang melanggar hak asasi manusia.
Namun, pemerintah juga terbatas dalam melakukan perlindungan yang belum diatur lebih lanjut regulasinya berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa “..Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan pelaut
11 Lihat Article 30 Seafarer’s Service Regulation
12 Denny Armandhanu, ‘Kejanggalan Kontrak Kerja yang Bikin ABK WNI di Kapal China Menderita’ (Kumparan, 2020) <https://kumparan.com/kumparannews/kejanggalan-kontrak-kerja- yang-bikin-abk-wni-di-kapal-china-menderita-1tO8zpsxFk6/full> diakses pada 21 Juni 2021.

## 502 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah..”. Dalam praktiknya, pembahasan Peraturan Pemerintah ini belum tuntas walaupun telah melalui beberapa kali pembahasan. Sehingga, perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia yang berada pada yuridiksi bendera negara lain dan laut lepas masih terbatas. Namun, regulasi-regulasi nasional yang telah ada pada dasarnya merupakan perwujudan dari pemenuhan negara dalam melindungi hak asasi manusia menurut Prinsip Bisnis dan HAM terutama dalam sektor bisnis, walaupun penerapannya belum maksimal.
Pemerintah hanya dapat mengakomodir perlindungan pekerja migran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran  Indonesia  yang  tidak  mengatur  perlindungan  secara  spesifik  terhadap perlindungan awak kapal. Hal ini kemudian menyebabkan berlanjutnya perbudakkan dalam hal overworking, tidak mendapatkan fasilitas yang layak dan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, hal-hal tersebut termasuk dalam praktik modern slavery. 13
Dalam prosesnya, Pemerintah juga belum meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. sebagaimana diatur dalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kekosongan payung hukum tersebut mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyelesaian kasus tersebut dengan regulasi yang ada walau belum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pekerja migran Indonesia. Dalam melakukan investigasi menuju penyelesaian kasus ini, terdapat pertanyaan besar terhadap sejauh apa perlindungan hukum yang sebenarnya dapat diupayakan terhadap indikasi modern slavery 3 (tiga) anak buah kapal Indonesia yang dilarungkan berdasarkan regulasi-regulasi terkait, baik secara perdata maupun pidana.
Kemudian, untuk melengkapi peraturan yang sudah disebutkan sebelumnya,
United Nations merumuskan United Nations Guiding Principles on Business
13 International  Labour  Office  and  Sectoral Activities  Department,  Caught  at  Sea:  Forced Labour and Trafficking in Fisheries (International Labour Office and Sectoral Activities Department 2013).[18].
and Human Rights 2011 .  Dalam  perumusan  tersebut,  diidentifikasikan  bahwa permasahan utama dalam pelanggaran HAM dilakukan oleh korporasi yang hanya memikirkan keuntungan bagi perusahaan dan kurang aktifnya pemerintah dalam mengatur kebijakan mengenai penghormatan hak asasi manusia oleh korporasi. 14 Jika diperhatikan lebih lanjut, Hukum Nasional dan Internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak buah kapal Indonesia mengadung prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang mengacu pada UNGPs on Business and Human Rights. Dalam hal kasus perbudakan dan diskriminasi anak buah kapal sehingga dilarungkan, perusahaan/ korporasi tersebut hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mementingkan aspek HAM yang dimiliki oleh anak buah kapal tersebut. Padahal, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sendiri, bisnis tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang dimiliki seseorang dan hak asasi yang dimiliki pekerja merupakan tanggung jawab perusahaan. 15 Dalam hal ini, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia maupun Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd belum mementingkan aspek HAM yang dimiliki Anak Buah Kapal. Terlebih lagi, penegakkan hukum hanya dilakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sampai sekarang masih dalam proses. Sampai sekarang keluarga para korban belum mendapatkan pertanggungjawaban secara perdata dari Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. maupun negara Cina. Dengan ditemukannya indikasi modern slavery yang dialami Pekerja Migran Indonesia, terdapat beberapa upaya hukum yang masih dapat dilakukan untuk menindaklanjuti kasus ini agar tidak terulang adanya Modern Slavery terhadap Pekerja Migran di Negara Cina maupun Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd.

## Pekerja atau Buruh
Pengertian pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
14 John Ruggie, Business and Human Rights: Further Steps Toward rhe Operationalization of the Protect, Respect, and Remedy Framework ( UN Doc A/HRC/14 2014). [27].
15 Rory Sullivan, Business and Human Rights: Dilemmas and Solutions (Greenleaf Publication 2003).[14].

## Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 16 Seseorang yang masih menerima upah dalam bentuk apapun dianggap sebagai pekerja atau buruh.
Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja merupakan hubungan keperdataan dan segala hal yang menjadi kewajiban bagi pekerja maupun pemberi kerja tertuang dalam perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja tersebut, menjadikan pekerja wajib bekerja dengan bayaran upah sedangkan pemberi kerja diwajibkan untuk membayar upah. 17
Walaupun dalam undang-undang telah diatur mengenai hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam hubungan kerja, contohnya seperti upah minimun, tidak sedikit pula para pekerja yang menyanggupi perjanjian kerja tersebut dengan alasan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan posisi dari pekerja merupakan posisi yang lemah atau dapat dibilang tidak memiliki kuasa. Berangkat dari pemikiran sosiologis tersebut maka sudah sepatutnya pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa aturan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak bagi para pekerja.
Menurut Philipus, perlindungan hukum yang dimaksud adalah hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). 18 Namun, apabila pemikiran tersebut dikaitkan dengan teori ekonomi, maka dapat dijabarkan pekerja sebagai rakyat yang diposisi lemah ekonomi terhadap pemberi kerja yang memiliki posisi sebagai yang memerintah.
Dalam pelaksanaannya tidak jarang pekerja dengan pemberi kerja mengalami perselisihan. Perselisihan tersebut terjadi akibat dua hal, yang pertama, adanya perbedaan cara pandang terhadap hukum perburuhan. Dan yang kedua, adanya pembedaan perlakuan antar pekerja yang dilakukan oleh pemberi kerja sehingga menjadikan pekerja merasa dibedakan.
16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
17 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (PT Raja Grafindo Persada 2004).[15].
18 Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Averroes Press 2002).[3].

## Tenaga Kerja
Pengertian tenaga kerja itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengeluarkan usaha pada tiap satuan waktu guna menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, yang digunakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. 19 Apabila dilihat dari pengertian pekerja, tenaga kerja merupakan tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh pekerja sehingga ia di upah. Pendapat lain diutarakan oleh Sumarsono, tenaga kerja adalah orang yang bersedia dan sanggup bekerja, dimana tenaga kerja ini meliputi semua orang yang bekerja baik untuk diri sendiri ataupun untuk anggota keluarganya yang tidak menerima imbalan dalam bentuk upah, atau semua orang yang memiliki keinginan dan mampu untuk bekerja meskipun sedang tidak memiliki pekerjaan. 20 Namun, pada dasarnya tenaga kerja merupakan semua orang yang sudah memenuhi batas umur yang diatur undang-undang untuk bisa bekerja. Namun tenaga kerja merupakan hal yang berbeda dengan tenaga ahli. Tenaga ahli merupakan orang yang memliki keahlian dibidang tertentu dan memiliki pendidikan khusus sampai dengan sertifikasi.

## Pengertian dan Jenis Migrasi International
Menurut Solimano, migrasi international dapat diartikan proses perpindahan penduduk suatu negara ke negara lain yang umumnya orang melakukan migrasi ke luar negeri untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi. Pendapat tersebut didukung dengan fakta keadaan bahwa di negara berkembang angka kemiskinan masih tinggi dan upah minimum yang ditetapkan oleh negara belum dapat mencukupi biaya hidup masyarakatnya. Namun bukan hanya mengenai kemiskinan, upah yang rendah bagi seseorang yang memiliki keahlian tinggi juga salah satu faktor mengapa seseorang lebih memilih bermigrasi ke negara lain.
19 Sri Handono, ‘Analisis Factor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sentra Industry Kecil Yang Telah Dibina di Kabupaten Sukoharjo’, Skripsi (Fakultas Ekonomi UNS 2004).[24].
20 Sony  Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan (Graha Ilmu 2003).[6].

## 506 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
Salah satu contoh paling populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah dengan menjadi tenaga kerja seperti asisten rumah tangga, pekerja berat, dan pekerja migran diluar negeri. Hal tersebut mereka lakukan semata-mata untuk menghidupi keluarga di daerah asalnya yang berekonomi rendah. 21 Negara-negara di dunia memiliki kebijakan tersendiri dalam menyikapi migrasi. Seseorang yang melakukan migrasi untuk bekerja disebut dengan Pekerja Migran.
Migrasi International dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tertentu, antara lain: 22
a)  Migran tetap (penetap), termasuk para pekerja pendatang, dan keluarga yang menyusulnya;
b) Pekerja kontrak sementara, adalah seseorang yang tinggal di negara penerima untuk jangka waktu tertentu yang biasanya sekitar dua tahun lamanya;
c)  Para profesioanl dengan izin tinggal sementara, pekerja migran tersebut biasanya pindah dari satu ke negara lainnya dengan tujuan dipekerjakan karena keahliannya;
d) Migran ilegal, para migran yang masuk tanpa memiliki dokumen serta izin dari pihak berwenang;
e)  Pencari suaka, orang tersebut mengajukan izin untuk tinggal di negara lain dikarenakan adanya ketakutan akan hukuman karena suku, agama, politik, keanggotaan organisasi, dan lain sebagainya;
f)  Pengungsi, pengungsi disini haruslah mereka yang memenuhi kriteria sesuai dengan persyaratan dalam Konvensi PBB 1951 mengenai status pengungsi.

## Pekerja Migran
Migrasi pekerja merupakan suatu kegiatan yang termasuk dalam migrasi international. Migrasi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari para pencari kerja. Faktor yang menjadi penyebab adanya pekerja migran biasanya dikarenakan faktor negara asal yang masih miskin atau berkembang, sehingga upah minimum dari negara tersebut tidak setinggi negara tujuan. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebabnya adalah kesejahteraan ekonomi para pekerja migran.
21 Stark O & Bloom D.E., ‘The new economics of Labour Migration’ (1985) 2 American Economic Review.[173].
22 Mas’ad  ,  M.  Nizar,  Faridatul  Aini,  ‘Mengidentifikasi  Faktor  Yang  Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015’ (2016) 13 Kajian Penelitian dan Pengembangan Kependidikan.[32].
International Labour Organisation (ILO) menjelaskan pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan tujuan untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapa pun yuang diterima secara reguler, seorang migran, untuk suatu pekerjaan. 23
Dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang membuat pekerja untuk melakukan migrasi, antara lain: 24
a) Demand pull, faktor tersebut terjadi apabila adanya permintaan dari negara tujuan.
b) Supply push, faktor ini terjadi apabila pada suatu negara sudah tidak mencukupi lagi lapangan kerja yang tersedia sehingga pengangguran harus bermigrasi untuk mencari pekerjaan.
c)  Network, faktor yang memberi informasi bagi migran dalam mengambil keputusan untuk migrasi.
Pemerintah sendiri dalam usahanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya yang menjadi pekerja migran telah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU PPMI”). Kata Pelindungan yang dimaksud disini berbeda arti dengan kata Perlindungan. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kata Perlindungan dan Pelindungan memiliki kata dasar yang sama yaitu Lindung. Namun kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Kata Perlindungan itu sendiri merujuk kepada tempat berlindungi.
Sedangkan kata Pelindungan merujuk kepada istilah Perilah Melindungi. Dengan rumusan kata seperti ini, dapat ditarik bahwa tujuan dari UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk melindungi para pekerja migran di luar negeri.
Dari Undang-Undang tersebut ada beberapa pengaturan seperti hak pekerja migran telah ditambahkan megenai kebebasan berserikat, serta perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum bagi para pekerja imigran. Pemerintah juga diwajibkan untuk
23 [s.n][s.a], ‘Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia’ <https:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/ wcms_122318.pdf> diakses tanggal 29 Oktober 2021.
24 Safrida, ‘Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian di Indone- sia’ , Disertasi (Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor 2008).[1].

## 508 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
memberikan pelatihan bagi para pekerja imigran yang hendak berangkat ke negara tujuan. Dengan adanya UU PPMI, para pekerja diberikan jaminan atas asuransi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Warga negara yang ingin menjadi pekerja migran haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 25
a)  Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b) Memiliki kompetensi;
c)  Sehat jasmani dan rohani;
d) Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial; dan e)  Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

## Perjanjian Kerja Laut
Perjanjian Kerja Laut sering juga disebut dengan istilah monsterrol . Pengertian dari Perjanjian Kerja Laut ini sendiri diatur dalam Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seorang buruh di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, baik sebagai nahkoda atau anak kapal. 26 Namun dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja Laut adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan atau nahkoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedudukan Perjanjian Kerja Laut yang diatur dalam KUH Dagang sebenarnya tidak berbeda dengan perjanjian kerja yang diatur dalam KUH Perdata. Sehingga dalam merumuskan Perjanjian Kerja Laut, haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 KUH Perdata.
25 Vide Pasal 5 UU PPMI.
26 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Pengaturan jangka waktu mengenai Perjanjian Kerja Laut dibagi menjadi tiga, antara lain:
a)  PKL untuk waktu tertentu (periode waktu), dalam perjanjian tersebut harus diatur jelas mengenai jangka waktu yang diatur. Setelah lewat dari jangka waktu, perjanjian tersebut sudah habis.
b) PKL untuk waktu tidak tertentu, dalam perjanjian tersebut hubungan kerja terus berlaku hingga ada pengakhiran dari para pihak.
c)  PKL untuk satu atau beberapa perjalanan, dalam perjanjian tersebut waktu perjanjian berlangsung selama berapa kali perjalanan dari pelabuhan ke pelabuhan lain diperjanjikan.
PKL tersebut diwajibkan dimuat dalam perjanjian tertulis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 399 dan 400 KUH Dagang. Kemudian, yang wajib mempunyai PKL tersebut ialah semua orang yang harus melakukan perjalanan dinas sebagai awak kapal. Dari ketentuan tersebut dapat dipastikan bahwa seluruh Pekerja Migran Indonesia seharusnya memiliki PKL yang diselenggarakan antara Pekerja Migran Indonesia dengan perusahaan penyalur mereka.
Isi dari Perjanjian Kerja Laut, antara lain:
a)  Nama lengkap, tanggal lahir dan tempat kelahiran dari anak buah kapal;
b) Tempat dan tanggal dilakukannya perjanjian;
c)  Kapal tempat yang bersangkutan bekerja;
d) Perjalanan-perjalanan yang akan ditempuh;
e)  Sebagai apa ia dipekerjakan atau jabatan tenaga kerja di kapal, baik sebagai nahkoda atau anak buah kapal;
f)  Pernyataan yang berisi: apakah tenaga kerja tersebut mengikatkan diri untuk tuags-tugas lain selain tugas di kapal;
g) Nama syahbandar yang menyaksikan atau mengesahkan perjanjian kerja laut itu.
h) Gaji atau upah dan jaminan-jaminan lainnya selain yang harus atau diharuskan oleh Undang-Undang;
i)  Saat perjalanan kerja laut itu dimulai;
j)  Pernyataan yang berisi: Undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam penentuan hari libur dan cuti;
k) Tanda tangan tenaga kerja, pengusaha pelayaran dan syahbandar.

## Prinsip Bisnis dan HAM
Pada awalnya penyusunan Guiding Principles on Business and Human Rights

## 510 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
(Prinsip-Prinsip dalam Panduan Bisnis dan HAM) didasari oleh masalah-masalah terkait korporasi dan pelanggaran HAM yang bermunculan sejak ekspansi perusahaan- perusahaan transnasional yang melibatkan banyaknya tenaga kerja dari berbagai negara. 27 Prinsip-prinsip yang ada dalam panduan yang dikeluarkan oleh PBB ini bersifat soft law, yaitu tidak memiliki kekuatan untuk memaksa penerapannya namun diformulasi sebagai perpanjangan tangan dari Hukum Internasional untuk membentuk kerangka  berfikir  yang  sama  terhadap  penghormatan  HAM  oleh  korporasi  yang menjalankan bisnis. 28 John Gerard Ruggie mengakui bahwa United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dikategorikan sebagai soft law bagi negara anggota PBB, dimana Negara Indonesia dan Cina termasuk di dalamnya sehingga soft law ini berlaku bagi kedua belah pihak. 29 Prinsip-prinsip dalam panduan Bisnis Dan HAM terbagi menjadi 3 (tiga) pilar, yaitu: 30
1.  Pilar Pemerintah yang berfokus pada panduan untuk negara agar memenuhi kewajibannya untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM yang berada di sektor bisnis;
2.  Pilar Perusahaan yang berfokus pada perusahaan yang merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk bertanggungjawab menghormati hak asasi yang dimiliki individu pada perusahaan;
3.  Pilar Pemulihan yang berfokus pada pemberian akses pemulihan pasca terjadinya pelanggaran HAM dalam berbisnis.

## Pembahasan
Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629 dapat digolongkan sebagai perbudakan modern. Perbudakan modern sendiri memiliki ciri-ciri tersendiri, diantaranya:
27 Serlyeti  Pulu, Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Konsil LSM Indonesia 2018).[1].
28 Boyle, Alan E. ‘Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law’ (1999) 48 The International and Comparative Law Quarterly.[901].
29 [s.n], ‘Mengintip Penerapan UNGPs di Negara Maju’ ( Kabar BHR , 2020) <https://bhrinsti- tute.id/mengintip-penerapan-ungps-di-negara-maju/> diakses pada 5 Oktober 2021.
30 Wahyu Wagiman, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerang- ka Perserikatan Bangsa-Bangsa (ELSAM 2012).[13].
1.  Merampas kebebasan, menurut Organisasi Buruh International (ILO) hampir dari 21 juta orang menjadi korban dari kerja paksa;
2.  Merampas hak, buruh tidak mendapatkan upah setelah bekerja dan ataupun buruh hanya mendapatkan gaji di bawah minimum standar yang berlaku;
3.  Merampas kenyamanan serta kesejahteraan, memberikan tempat tidur yang layak dihuni manusia dan juga memberikan makanan yang jauh dari kata sehat seperti makanan binatang ataupun bekas dari majikannya, menurut Anis Hidayah dari Migrant Care Indonesia mengatakan bahwa perbudakan modern yang terjadi di Indonesia banyak terjadi pada sektor pekerja rumah tangga, nelayan dan pertanian; 31
4.  Merampas kehormatan, baik perempuan maupun laki-laki serta anak-anak telah banyak yang menjadi korban dari perdagangan manusia oleh beberapa oknum untuk menjadi budak seks dan juga buruh tidak terampil;
5.  Penyiksaan, tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh majikan dengan cara memukul dan bahkan menggunting lidah serta melakukan pembunuhan kepada pekerjanya;
6.  Memperjualbelikan, menurut Bill Clintong ada sebanyak 27 juta orang yang diperjualbelikan dan menjadi korban trafficking . 32
Dari pemaparan kasus posisi dan pemaparan yuridis maka dapat kita lihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dilindungi dan dijunjung tinggi. Hak tersebut sudah kokoh dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
Pelindungan HAM wajib dilakukan dan diberikan oleh pemerintah, hal tersebut tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia”. Seluruh bangsa yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak terlepas dimana orang tersebut berada. Selama orang tersebut adalah warga negara Indonesia, ia wajib mendapat pelindungan HAM dari pemerintah. Para pekerja migran asal Indonesia kerap menjadi sasaran dalam tidak terpenuhinya Perjanjian Kerja yang berindikasi perbudakan dikarenakan para pekerja tersebut kurang pengetahuan mengenai kontrak pekerjaan. Melalui dasar konstitusi negara, Indonesia yang termasuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
31 Setyoningsih, Endang., Fitriyah, & Hermini, ‘Peran LSM Migrant CARE Dalam Membantu TKI Bermasalah’ (2013) 2 Journal Of Politic And Government Studies.[261].
32 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, ‘Perbudakan Dalam Hukum Islam’ (2015) XV AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah.[100-101].

## 512 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
juga memberlakukan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dikategorikan sebagai soft law bagi negara anggota PBB.
Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa DUHAM ini merupakan standar untuk semua bangsa dan semua negara. PBB juga menjelaskan bahwa tujuan dari DUHAM ini adalah untuk mengembangkan hubungan antar bangsa yang bersahabat dan untuk mencapai kerjasama international dalam menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
Dalam kasus tersebut perlakuan yang didapat oleh Awak Kapal Indonesia diduga tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam DUHAM, diantaranya :
“Pasal 4 yang berbunyi “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.” Pasal 5 yang berbunyi “tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”.
Dari pasal-pasal diatas sudah ditegaskan bahwa tidak seorangpun dapat diperbudak. Perbuatan yang dilakukan oleh awak kapal Long Xing 629 terhadap awak kapal asal Indonesia sudah dikategorikan kepada perbudakan modern. Hal tersebut sangat jelas dikarenakan mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang mereka buat dengan perusahaan penyalur. Sebagai contoh para awak kapal Indonesia mendapatkan perlakuan diskriminatif. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa awak kapal Cina mendapatkan makanan yang layak konsumsi sedangkan awak kapal Indonesia mendapatkan makanan sisa yaitu daging yang sudah membusuk bahkan umpan ikan yang sudah jelas tidak diperuntukan konsumsi manusia. 33
Perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia di kapal asing diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain:
a)  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan pengertian pekerja migran menurut pasal 1 ayat (2)
33 Heyder Affan  dan  Callistasia  Wijaya,  ‘ABK  Indonesia  di  Kapal  China:  ‘Tidur  Hanya Tiga Jam, Makan Umpan Ikan’, Hingga Pengalaman Pahit Yang Sulit Dilupakan Melarung Jenazah Teman”, (BBC News Indonesia, 2020) https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661 diakses pada tanggal 29 Oktober 2021.
adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pelaut termasuk pekerja migran yang dilindungi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang menyatakan “Pekerja Migran Indonesia meliputi: Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Namun Pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut lagi mengenai bagaimana pelindungan, yang seharusnya diberikan terkhusus oleh pemerintah.
b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention  Tahun  2006.  Undang-undang  tersebut  merupakan  ratifikasi  yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membuat perjanjian international menjadi Undang-Undang. Dalam UU tersebut diatur bahwa setiap negara yang meratifikasi konvensi tersebut harus memastikan bahwa harus diaturnya mengenai: a. Kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak atas perundingan bersama; b. penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja; c. penghapusan efektif pekerja anak; dan d. penghapusan diskriminasi berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan. Dalam konvensi ini juga diatur mengenai tanggung jawab negara adalah tanggung jawab negara dimana bendera kapal beroperasi untuk memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya. Dan setiap kapal diwajibkan memiliki prosedur keluhan untuk semua awak kapal dan harus menginvestigasi keluhan yang terjadi. 34 Sebenarnya ILO telah membuat peraturan lebih terperinci dalam ILO C 188- Work in Fishing Convention tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam penangkapan ikan. Tujuan dari dibuat peraturan tersebtu adalah agar para ABK dapat memiliki kondisi kerja yang layak. Namun pemerintah belum meratifikasi peraturan tersebut sehingga membuat kekosongan hukum bagi pemerintah dalam mengawasi para Pekerja Migran yang bekerja di kapal asing.
c)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO
34 Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko, ‘Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum International’ (2021) 1 Tatohi Jurnal Ilmu Hukum.[6].

## 514 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa juga mengatur tentang pengambilan tindakan efektif jika terjadi kerja paksa yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, dimana hal tersebut dapat dikatakan termasuk pertanggungjawaban perdata dari perusahaan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. Pengambilan tindakan efektif tersebut tertuang dalam Pasal 2 Konvensi ILO yang menyatakan “Tiap Anggota  Organisasi  Perburuhan  Internasional  yang  meratifikasi  Konvensi  ini wajib mengambil tindakan efektif untuk menjamin penghapusan segera dan sepenuhnya atas kerja paksa atau kerja wajib sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi ini.” Sehingga, jika dirasa oleh korban gugatan perdata terhadap perusahaan Kapal Long Xing 629 adalah tindakan efektif yang dapat menimbulkan efek jera dan sebagai pemenuhan atas hak-hak yang dilanggar, maka korban dapat mengajukan gugatan perdata.
Bila dilihat dari pertanggungjawaban perdata, jelas seharusnya perusahaan penyalur dapat dimintai pertanggungjawaban perdata hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”. 35 Dalam hal ini terminologi yang digunakan adalah melawan hukum karena substansi dari terminologi tersebut lebih luas dibanding melanggar hukum. Melawan hukum mencakup adanya perbuatan yang kesengajaan maupun kelalaian. Bilamana dilihat dari perbuatan perusahaan Kapal Long Xing 629, dapat dipastikan adanya kesengajaan dikarenakan perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Laut yang telah disepakati bersama. Jadi sudah seharusnya perusahaan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. memiliki andil dalam pertanggungjawaban atas peristiwa ini dan tidak hanya perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Terlebih lagi, para awak kapal tersebut dijanjikan dengan gaji dan bonus sesuai perjanjian kerja dan dipekerjakan secara legal, namun pada kenyataannya gaji dan bonus yang diterima para awak
35 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).[9].
kapal tidak sesuai dan bahkan mendapatkan perlakuan buruk pada lingkungan bekerja. Dalam hal ini para perusahaan penyalur telah melanggar perjanjian dan lepas tangan saat para awak kapal sudah mulai bekerja. Sehingga, sudah sepatutnya pertanggungjawaban perdata dimintakan terhadap Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd dan juga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.

## Kesimpulan
Dari pemaparan kasus diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan: Peristiwa yang terjadi kepada 22 awak kapal Indonesia pada kapal Long Xing 629 termasuk kejahatan perbudakan modern yang disebabkan adanya pelanggaran perjanjian kerja laut oleh perusahaan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. yang tidak menerapkan prinsip bisnis dan ham yang dianjurkan oleh PBB untuk memperhatikan seluruh hak asasi manusia dalam sektor bisnis.
Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata pada kasus tersebut dapat dilakukan  atau  ditujukan  kepada  3  perusahaan  penyaluran  yaitu  PT  Alfira Pratama Jaya, PT Sinar Muara Gemilang, dan PT Lakemba Perkasa Bahari dan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. selaku perusahaan yang memberlakukan perbudakkan modern.
Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah ganti rugi yang setimpal dengan adanya kerugian yang dirasakan oleh para awak kapal, hal tersebut didukung dengan adanya perjanjian kerja laut yang telah dibuat oleh para pihak namun salah satu pihak tidak melakukan prestasinya yaitu para perusahaan penyaluran tidak membayar gaji para awak kapal. Ganti rugi yang dimaksud disini sesuai dengan unsur Pasal 1243 KUH Perdata yang menjealskan bahwa ganti rugi atau Schade adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau di perkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. 36 Ganti rugi disini adalah pembayaran gaji yang belum juga dibayar oleh ketiga perusahaan penyalur awak kapal Indonesia dan bahkan ganti rugi sesuai dengan Konvensi ILO 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
36 Marian Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (PT Citra Aditya Bakti 2015).[30].

## 516 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
Selain itu pertanggungjawaban perdata juga dapat ditempuh oleh karena status dari ketiga perusahaan tersebut yang tidak memiliki izin aktif untuk menyalurkan pekerja migran. Oleh karena hal tersebut ketiga perusahaan penyaluran dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada para awak kapal Indonesia.
Dengan adanya DUHAM semua tindakan diskriminatif dan perbudakan yang dilakukan oleh para awak kapal Cina terhadap awak kapal Indonesia tidak bisa dibenarkan. Jalur hukum harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa negara harus melindungi seluruh warga negaranya.

## Daftar Pustaka Buku
John Ruggie, Business and Human Rights: Further Steps Toward rhe Operationalization of the Protect, Respect, and Remedy Framework (UN Doc A/HRC/14) .
Marian Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata (PT Citra Aditya Bakti 2015).
Rory Sullivan, Business and Human Rights: Dilemmas and Solutions (Greenleaf Publication 2003).
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003).
Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Averroes Press 2002).
Serlyeti Pulu, Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Konsil LSM Indonesia 2018).
Sony Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan (Graha Ilmu 2003).
Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (PT Raja Grafindo Persada 2004).
Wahyu Wagiman, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia:
Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (ELSAM 2012).

## Jurnal
Boyl e, Alan E., ‘Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law’ (1999) 48 The International and Comparative Law Quarterly.
Lukman Adam, ‘Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia’ (2016) 21 DPR Kajian.
Mas’ad , M. Nizar, Faridatul Aini, ‘Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015’ (2016) 13 Kajian Penelitian dan Pengembangan Kependidikan.
Riza Amalia et., al. ‘Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum International’ (2021) 1 Tatohi Jurnal Ilmu Hukum.
Setyoningsih, Endang., Fitriyah, & Hermini, ‘Peran LSM Migrant CARE Dalam Membantu TKI Bermasalah’ (2013) 2 Journal Of Politic And Government Studies.
Stark O & Bloom D.E., ‘The New Economics of Labour Migration’ (1985) 2 American Economic Review.

## Paper
Safrida, ‘Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian di Indonesia’ , Disertasi (Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor 2008).
Sri Handono, ‘Analisis Factor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sentra Industry Kecil Yang Telah Dibina di Kabupaten Sukoharjo’, Skripsi (Fakultas Ekonomi UNS 2004).

## Laman
Adib Muttaqin Asfar, ‘Perbudakan ABK Indonesia di Kapal China: Dipaksa Minum Air Laut, Berdiri 30 Jam’ (Solopos, 2020) <https://www.solopos.com/ perbudakan-abk-indonesia-di-kapal-china-dipaksa-minum-air-laut-berdiri- 30-jam-1060152>.
Admin Portal, ‘Komitmen Pemerintah Dalam Melindungi Awak Kapal Indonesia’ (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2020) <https://hubla.dephub.go.id/ home/post/read/7808/komitmen-pemerintah-dalam-melindungi-awak-kapal- indonesia>.

## 518 Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, ‘Menteri Edhy Pastikan Lapangan Kerja Baru untuk 14 ABK Long Xing 629’ (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020) <https://kkp.go.id/artikel/19369-menteri-edhy- pastikan-lapangan-kerja-baru-untuk-14-abk-long-xing-629>.
Denny Armandhanu, ‘Kejanggalan Kontrak Kerja yang Bikin ABK WNI di Kapal China Menderita’ (Kumparan, 2020) <https://kumparan.com/kumparannews/ kejanggalan-kontrak-kerja-yang-bikin-abk-wni-di-kapal-china-menderita- 1tO8zpsxFk6/full>.
Steve Bittenbender, ‘US Issues Order Against Chinese Fishing Company Accused of Forced Labor” (SeafoodSource, 2021) <https://www.seafoodsource.com/ news/environment-sustainability/us-issues-order-against-chinese-fishing- company-accused-of-forced-labor>.
Tim berita, ‘Syarat-syarat Kapal Boleh Melakukan Pelarungan Jenazah’ (CNN Indonesia, 2020) <https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20200507111240-113-500997/syarat-syarat-kapal-boleh- melakukan-pelarungan-jenazah>.
[s.n], ‘Mengintip Penerapan UNGPs di Negara Maju’ ( Kabar BHR , 2020) <https:// bhrinstitute.id/mengintip-penerapan-ungps-di-negara-maju/> diakses pada 5 Oktober 2021.
[s.n][s.a], ‘Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Izin Aktif’ <https://bp2mi.go.id/uploads/penempatan/images/data_17-03-2020_ Daftar__Perusahaan_Penempatan_Pelerja_Migran_Indonesia_(P3MI)_Per_ Maret_2020.pdf>.
[s.n][s.a], ‘Lihat Data Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd’ <https://www.iattc.org/ VesselRegister/VesselDetails.aspx?VesNo=13635&Lang=en>.
[s.n][s.a], ‘Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia’ <https:// www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/ documents/publication/wcms_122318.pdf >.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 105 Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
Peraturan Menteri  Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun  2015  Tentang  Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.
Seafarer’s Service Regulations Tahun 2018.

## Gabby Agnesya, dkk: Tanggung Jawab Perdata...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--