## TINJAUAN KRITIS HASIL KEPUTUSAN BAHS| AL-MASA<IL AL-DI<NIYYAH

## AL-MAUD{U<<‘IYYAH  MUKTAMAR NU XXX TENTANG NU DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Syamsul Maarif
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara

## Abstract
This  study  was  conducted  to  dig  deeper  into  the  democratic  discourse that was the result of Bahtsul Masail Diniyah Mawdhuiyah's decision at the  XXX  NU  Congress  in  PP.  Lirboyo,  Kediri,  East  Java,  1999. In  this study, the author uses Van Dijk's critical discourse analysis theory. There are three important elements in analyzing critical discourse, namely text, social conditions, and social contexts.
This  study  can  be  concluded  that  NU  is  a  religious  organization  that appreciates  or  accepts  democracy  in  Indonesia.  For  NU,  democracy  is translated as an order that regulates relations between the state and the people  based  on  universal  values,  namely  equality,  freedom  and pluralism.  These  values  are  values  that  are  taught  by  Islam  to  realize mercy  for  all  nature.  Therefore,  NU  considers  democracy  to  be  in  line with the values of Islamic teachings.

## Keywords
Nahdlatul Ulama, Democracy, Baht Masail
Nahdlatul Ulama, Demokrasi, Bahtsul Masail

## Abstrak
Kajian  ini  dilakukan  untuk  menggali  lebih  dalam  terkait  wacana demokrasi  yang  menjadi  hasil  keputusan  Bahtsul  Masail  Diniyah
Mawdhuiyah  Muktamar  XXX  Nahdlatul  Ulama  (NU)  di  PP.  Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Dalam kajian ini, penulis menggunakan teori  analisis  wacana  kritis  Van  Dijk.  Ada  tiga  elemen  penting  dalam menganalisis wacana kritis, yaitu teks, kondisi sosial, dan  konteks sosial. Kajian ini dapat disimpulkan bahwa NU merupakan salah satu organisasi keagamaan  yang  berkomitmen  untuk  menerima  sistem  demokrasi  di Indonesia.  Bagi  NU,  demokrasi  diterjemahkan  sebagai  tatanan  yang mengatur  hubungan  antara  negara  dan  rakyat  berdasarkan  nilai-nilai universal,  yaitu  persamaan,  kebebasan,  dan  pluralisme.  Nilai-nilai tersebut  merupakan  nilai-nilai  yang  diajarkan  oleh  Islam  untuk mewujudkan rahmat bagi semua alam. Oleh karena itu, NU menganggap demokrasi itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Pendahuluan
Demokrasi  merupakan  salah  satu  isu sentral dan global pada paruh kedua abad ke- 20.  Berbagai  macam  gerakan  dan  upaya mewujudkan  kehidupan  demokratis  tumbuh dan  berkembang  di  mana-mana,  terutama  di negara  dunia  ketiga,  termasuk  Indonesia. Sejak  perjuangan  mewujudkan  kemerdekaan, bangsa  Indonesia  telah  mencita-citakan negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) dengan  tujuan  terwujudnya  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amin  Rais  mengatakan,  pada  era  pasca 1998,  setidaknya  ada  lima  persoalan  besar yang  harus  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia, yakni demokratisasi, pembentukan pemerintahan  yang  paling  bersih,  penegakan keadilan  sosial,  pembangunan  sumber  daya manusia,  dan  penguatan  persatuan  dan kesatuan  bangsa  Indonesia.  Pada  awal  abad XXI,  lima  masalah  tersebut  akan  menjadi tantangan  besar  yang  harus  dihadapi  oleh kepemimpinan  nasional  pasca  1998  (Daman, 2001: 97).
Selama pemerintahan Orde Baru, demokrasi    Pancasila  yang  dikemas  serta dikembangkan  untuk  memperbaiki  demokrasi liberal  dan  demokrasi  terpimpin,  ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak mengandung  unsur  non  demokratik,  sehingga melahirkan pemerintahan yang sementara oleh pengamat disebut sebagai otoriter-birokratik.
Pelbagai peristiwa dan gerakan perlawanan rakyat  selama  rezim  Soeharto,  terutama  pada dekade  1990-an  dan  menjelang  pemilu  1997, menunjukkan  meningkatnya  jeritan  tuntutan kebutuhan  hidup  demokratis  dalam  tatanan masyarakat  Indonesia,  di  samping  masalah krisis  ekonomi,  tidak  berperannya  lembaga legislatif  dan  mandulnya  organisasi  politik, pemilihan umum yang menghasilkan perwakilan semu serta tidak bisa menyalurkan kehendak  dan  aspirasi  rakyat,  menyebabkan komunikasi rakyat tersumbat.
Isu  politik  lain  yang  cukup  berarti  dalam NU di era reformasi adalah dideklarasikannya Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  oleh Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU). Setelah  melalui  jalan  berliku,  tatkala  situasi euforia  politik  di  era  reformasi  terbuka  pintu kebebasan, NU kembali memprakasai pembentukan  PKB  yang  diklaim  sebagai partai  penyalur  aspirasi  politik  warga  NU, sehingga secara defacto, NU kembali bermain politik praktis.
Bagi  NU,  pendirian  partai  merupakan keharusan bagi sejarah perpolitikan warga NU dalam  konstelasi  politik  reformasi  Indonesia. Sekalipun, langkah tersebut dianggap kontroversial dan terkesan ambigu. Karena, di satu  sisi  menetapkan  norma Khittah  1926 sebagai barometer untuk memutuskan hubungan  keorganisasian  terhadap  semua partai politik. Di sisi lain, PBNU
merekomendasikan  dengan  hanya  mengakui keabsahan kepada satu partai, yakni PKB.
Di  samping  itu,  sebagaimana  dalam  setiap kasus  politik,  NU  tetap  mempertimbangkan aspek  Fiqh  secara  normatif.  Bagi  NU  adalah suatu  kewajiban  untuk  amar  makruf  nahi munkar .  Oleh  karena  itu,  untuk  membangun pemerintah  yang  bebas  dari  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  (KKN)  haruslah  dilakukan secara  komprehensif.  Strategi  perjuangan dengan  melepaskan  diri  dari  gelanggang politik praktis pada masa Orde Baru agaknya perlu  dirubah.  Di  sini  perjuangan  melalui parlemen,  dengan  kendaraan  politiknya menjadi  suatu  keharusan.  (Hamdani  Mu'in, 2001: 93).
Sebagai  ormas  keagamaan  terbesar  yang bergerak  dalam  bidang  dakwah,  pendidikan dan  ekonomi,  keterlibatan  NU  dalam  wacana maupun  gerakan  reformasi  menjadi  suatu keniscayaan.  Salah  satu  wacana  yang dikembangkan  oleh  NU  ketika  reformasi bergulir  di  antaranya  adalah  penegakan demokrasi  dan  keabsahan  Presiden  wanita  di
mata  syariat  yang  terlihat  dari  hasil  Munas Alim  Ulama  NU  di  Lombok  pada  tanggal  17 Nopember.  NU  mempunyai  pemikiran  yang cukup  relevan  terhadap  penegakan  demokrasi di  Indonesia,  yaitu  bagi  NU  pengembangan demokrasi  membutuhkan  basis  sosial  yang kuat,  karena  itu  penguatan  terhadap  civil society  (masyarakat  sipil),  dalam  arti  bebas, mandiri dan bertanggung jawab.
Masyarakat  sipil  dirumuskan  oleh  NU sebagai  masyarakat  etis  yang  menjunjung kesetaraan,  menghargai  kebebasan,  terdapat saling kepercayaan, kesukarelaan, persaudaraan,  keswadayaan  dan  kemandirian, terutama  dalam  berhadapan  dengan  negara dan  kekuatan  kapitalis  (Solusi  Problematika Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan  Mu'tamar, Munas,  dan  Konbes  NU  Tahun  1926-2004, 2007: 662-663).
Muktamar  XXX  NU  yang  berlangsung  di Lirboyo,  Kediri,  Jawa  Timur  telah  banyak menghasilkan  keputusan  penting  bagi  masa depan  NU.  Kebijakan-kebijakan  organisasi dan  rekomendasi  yang  dirumuskan  dalam muktamar  tersebut  mengisyaratkan  bahwa NU  senantiasa  memiliki  komitmen  terhadap keutuhan  bangsa  dan  negara.  Hal  ini menunjukkan bahwa NU memberikan perhatian  yang  serius  terhadap  tatanan kehidupan masyarakat yang makmur, berkeadilan dan sejahtera dan menolak segala bentuk  upaya  disintegrasi  dan  propaganda yang  berakibat  hancurnya  sistem  sosial.  NU bukan  saja  peduli  terhadap  kepentingan sendiri  tetapi  lebih  dari  itu,  bahwa  keutuhan bangsa  dan  negara  merupakan  keniscayaan dan  harus  diutamakan  karena  merupakan prasyarat terwujudnya demokrasi dan kemakmuran  (Materi  Pertanggungjawaban Pengurus  Besar  NU:  Mu'tamar  NU  ke-31, 2004:1).
Tahun  1999  adalah  masa  yang  paling menarik  untuk  dikaji.  Di  satu  sisi,  karena masa  itu  merupakan  masa  transisi  dengan
ditandai beralihnya masa demokrasi terpimpin menuju  masa  reformasi.  Di  sisi  lain,  masa reformasi  dan  terpilihnya  Abdurrahman Wahid,  merupakan  dua  momen  penting  bagi NU.  Seiring  terpilihnya  Abdurrahman  Wahid pada  tanggal  20  Oktober  1999  menjadi Presiden,  maka  dengan  sendirinya  kran-kran demokrasi  sedikit  demi  sedikit  mulai  terbuka lebar.
Terpilihnya  Abdurrahman  Wahid  menjadi Presiden,  menempatkan  NU  pada  posisi dilematis  antara  mendukung  Abdurrahman Wahid  yang sebelumya menjadi  referensi NU sebagai  Presiden,  tanpa  bersikap  kritis  sama sekali  terhadap  kebijakan  pemerintah  atau tetap  memperjuangkan  terciptanya  tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis. Berbeda  keadaan,  ketika  NU  berada  di  luar kekuasaan  pada  masa  rezim  Soeharto,  NU atau  orang-orang  NU  selalu  mengkritisi  dan mengontrol  terhadap  bentuk  kebijakan pemerintah  yang  tidak  memihak  kepada kepentingan rakyat yang berakibat tersumbatnya  proses  demokrasi  di  Indonesia (Feillard, 1999: 105-119).
NU  sebagai  ormas  keagamaan  merasa mempunyai  andil  besar  dalam  mengawal  dan mewujudkan  demokrasi  di  Indonesia.  Maka, melalui forum Bahtsul Masail XXX NU di PP. Lirboyo,  Kediri,  Jawa  Timur,  tahun  1999, yang  menghasilkan  beberapa  keputusan  yang berkaitan dengan masalah kehidupan bernegara, misalnya, demokrasi. NU mengambil sebuah keputusan bahwa
demokrasi  merupakan tatanan yang mengatur hubungan  antara  negara  dan  rakyat  yang didasarkan  atas  nilai-nilai  universal,  yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari  prinsip  bahwa  hubungan  antara  negara dan  rakyat  didasarkan  atas  kontrak  sosial dengan  rakyat  yang  berhak  membentuk pemerintahan,  maka,  sebenarnya  demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yang memandang
pemerintah  sebagai  amanah  dan  penegak keadilan.
Berangkat  dari  asumsi  di  atas,  maka penulis tertarik melakukan kajian tentang NU dan  demokrasi  di  Indonesia  yang  difokuskan dengan  cara    melakukan  analisis  wacana secara  kritis  terhadap  keputusan  Bahtsul Masail  Muktama  XXX  NU  di  PP.  Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Penelitian ini dilakukan  untuk  menjawab  persoalan  terkait konteks yang melatarbelakangi NU mewacanakan  demokrasi,  dan  juga  metode penyampaiannya ke masyarakat.
Tinjauan Pustaka
Bahtsul  Masail  adalah  salah  satu  forum diskusi  keagamaan  dalam  organisasi  NU untuk  merespons  dan  memberikan  solusi  atas problematika  yang  muncul  bagi  kehidupan masyarakat.  Bahtsul  Masail  dalam  muktamar adalah  salah  satu  forum  tertinggi  NU  yang mempunyai otoritas tertinggi untuk merumuskan  berbagai  masalah  keagamaan, baik Masa>il  al-Di>niyyah  Wa>qi‘iyyah  maupun Mawd{u>‘iyyah. Oleh karena itu, melalui forum ini  dihasilkan  sebuah  keputusan  dari kesepakatan  hukum  yang  dipercayai  menjadi tradisi  dan  pembimbing  kehidupan  bagi masyarakat umum khususnya warga NU.
Analisis  wacana  kritis,  menggunakan bahasa  dalam  teks  untuk  dianalisis.  Analisis bahasa  tidak  hanya  menggambarkan  dari aspek  kebahasaan  semata,  namun  juga menghubungkannya  dengan  konteks.  Arti konteks  di  sini  adalah  bahasa  itu  dipakai untuk  tujuan  dan  praktek  tertentu,  termasuk praktek  kekuasaan.  (Eriyanto,  2001:  7). Menurut  Munawar  (2007:  120),  Pendekatan analisis  wacana  kritis  merupakan  pendekatan interdisipliner terhadap teks, yang memandang  teks  adalah  bentuk  dari  gejala sosial.
Analisis  wacana  kritis  mempunyai  lima karakter  yang  harus  diperhatikan,  yaitu: pertama,  tindaka,  bahwa  wacana  dipahami
sebagai  bentuk  interaksi. Kedua,  konteks, bahwa  analisis  wacana  mempertimbangkan konteks  dari  wacana,  seperti  latar,  situasi, peristiwa,  dan  kondisi.  Wacana  dipandang, diproduksi,  dimengerti,  dan  dianalisis  pada suatu konteks tertentu. Ketiga, historis bahwa dengan  menempatkan  wacana  dalam  konteks tertentu,  berarti  wacana  diproduksi  dalam konteks  tertentu  dan  tidak  dapat  dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya.  Salah  satu  aspek  penting  agar bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan  wacana  itu  dalam  konteks historis tertentu. Keempat, kekuasaan, bahwa setiap sesuatu yang muncul dalam bentuk teks atau  apa  pun  tidak  dipandang  sesuatu  yang alamiah,  wajar  dan  netral  tetapi  merupakan bentuk  pertarungan  kekuasaan. Kelima, ideologi  bahwa    teks,  percakapan  dan  lain sebagainya  adalah  bentuk  dari  praktek ideologi  atau  pencerminan  dari  ideologi tertentu (Eriyanto, 2001: 8-14).
Banyak pendekatan yang digunakan dalam analisis  wacana  kritis,  namun  yang  menjadi kerangka  (pijakan)  penelitian  ini  adalah pendekatan  kognisi  sosial  dengan  tokoh utamanya Van Dijk. Pendekatan ini menganggap faktor kognisi merupakan elemen penting  dalam  produksi  wacana.  Wacana dilihat  bukan  hanya  dari  struktur  wacana, tetapi juga menyertakan wacana itu diproduksi.  proses  produksi  itu  disebut sebagai kognisi sosial.
Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  yang dimaksudkan  untuk  dapat  menangkap  makna yang  terdalam  berikut  konteks  yang melingkupi  variabel  yang  diteliti.  Adapun obyek  penelitian  ini  difokuskan  pada  analisis wacana  kritis  terhadap  hasil  keputusan bahtsul masail dalam muktamar  XXX NU di PP. Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tahun 1999. Bahan-bahan  yang  akan  dipergunakan  dalam penelitian  ini  diperoleh  dan  dikumpulkan
dengan  menggunakan  teknik  dokumentasi yang  dimaksudkan  sebagai  upaya  penelitian melalui dokumen dan atau buku-buku literatur sebagai  data  tertulis  yang  mengandung keterangan  dan  penjelasan  serta  pemikiran tentang  fenomena  yang  masih  aktual (Bachtiar, 1997: 43).
Disamping itu, juga dengan menggunakan teknik  wawancara  yang  dimaksudkan  untuk mendapatkan  informasi  yang  terkait  dengan penelitian  yang  sering  kali  tidak  ditemukan secara  tertulis  dalam  literatur,  atau  sekalipun ada tidak dilaporkan secara lengkap.
Kemudian untuk mendapatkan sampai kepada jawaban  atas  persoalan  mendasar  dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik analisis wacana yang dikembangkan oleh Van Dijk yang  sering  disebut  sebagai  kognisi sosial  (Sobur,  2004:  73).  Wacana  oleh  Van Dijk  digambarkan  mempunyai  tiga  dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari teori analisis Van Dijk adalah  menggabungkan  ketiga  dimensi wacana  tersebut  ke  dalam  satu  kesatuan analisis (Eriyanto, 2001: 224).
Dimensi  teks  yang  akan  diteliti  adalah struktur dari teks yang dapat dianalisis secara linguistik.  Dimensi  kognisi  sosial  untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh  individu  atau  kelompok  pembuat  teks. Sedangkan  konteks  melihat  bagaimana  teks itu  dihubungkan  lebih  jauh  dengan  struktur sosial  dan  pengetahuan  yang  berkembang dalam  masyarakat  atas  suatu  wacana.  Ketiga dimensi ini harus dilakukan bersama-sama dan bersifat integral (Eriyanto, 2001: 225). Hasil  Keputusan  Bahtsul  Masail  dalam Muktamar XXX  NU  di  PP.  Lirboyo,  Kediri, Jawa Timur, Tahun 1999
Adapun  hasil  dari  bahtsul  masail  tersebut dapat diperincikan sebagai berikut: 1
1 Lihat  lebih  jauh  dalam Ahkamul  Fuqaha,  Solusi Problematika  Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan

## 1. Respons Islam terhadap Demokrasi
a. Demokrasi  kini  merupakan  salah  satu sistem  tatanan  kenegaraan  ideal  yang didambakan  oleh  seluruh  negara  di dunia,  terutama  setelah  runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme  usai  perang dunia II.
b. Demokrasi  merupakan  tatanan  yang mengatur  hubungan  antara  negara  dan rakyat  yang  didasarkan  atas  nialai-nilai universal  yaitu  persamaan,  kebebasan, dan pluralisme.
2. Dalam  urusan  negara,  karena  tidak mungkin  seluruh  anggota  masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah, maka dibuat  lembaga  perwakilan  sebagaimana Ahl al-Hall Wa al-Aqd.
3. Ruang  lingkup  kekuasaan  politik  dan legislasi  dari  kekuasaan  rakyat,  lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan  mengikuti  sistem  penetapan  hukum keagamaan yang baku.
4. Pemerintahan dalam suatu negara merupakan  sunnah  Allah  yang  mesti terwujud  secara syar‘iy  maupun  ‘aqliy untuk  menjaga  kedaulatan,  mengatur  tata kehidupan,  melindungi  hak  setiap  warga negaranya  dan  mewujudkan  kemaslahatan bersama.
Analisis  Hasil  Keputusan  Bahtsul  Masail dalam  Muktamar NU  di  PP.  Lirboyo,  Kediri, Jawa Timur, Tahun 1999.
Van  Dijk  (Eriyanto,  2001:  226),  dalam menganalis  sebuah  teks melalui  tiga  tahapan, yaitu: pertama,    struktur  makro.  Ini merupakan  makna  global/umum  dari  suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau  tema  yang  dikedepankan  dalam  suatu berita. Kedua,  superstruktur.  Ini  merupakan struktur  wacana  yang  berhubungan  dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian
Mu'tamar,  Munas,  Konbes  Nahdlatul  Ulama  tahun ' 1926-2004 M, hlm 657-683
teks  tersusun  ke  dalam  suatu  berita  secara utuh. Ketiga,  struktur  mikro.  Hal  ini merupakan makna wacana yang dapat diamati dari  bagian  kecil  dari  suatu  teks  yakni,  kata, kalimat,  proposisi,  anak  kalimat,  parafrase, dan  gambar.  Adapun,  ketiga  elemen  tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya.
Analisis  pertama,  penulis  menentukan struktur  makro  terlebih  dahulu.  Adapun struktur  makro  pada  teks  keputusan  tersebut adalah  Islam  khususnya  NU  mendukung demokrasi.  NU  memiliki  anggapan  bahwa demokrasi  sejalan  dengan  ajaran  Islam  yang memandang  pemerintah  sebagai  amanah  dan penegak  keadilan.  Karena  pada  prinsipnya demokrasi merupakan hubungan antara negara dan  rakyat  yang berhak  membentuk pemerintahan dengan didasarkan atas kontrak sosial.  Di  samping  itu,  ajaran  Islam  juga mengandung  nilai-nilai  yang  diperjuangkan oleh  demokrasi.  Nilai-nilai  tersebut  adalah musyawarah, kesetaran, keadilan, dan kebebasan.
Analisis  penulis  menganggap  bahwa  NU mendukung demokrasi. Hal ini juga diperkuat oleh  adanya  subtopik  dalam  teks  keputusan tersebut  tentang  bagaimana  NU  melakukan pemberdayaan  terhadap  masyarakat  sipil, Ahlussunnah  Wal  Jamah  dan  perkembangan sosial  budaya,  Islam  dan  kesetaraan  gender, pemulihan  perekonomian  nasional  yang berorientasi  pada  kepentingan  rakyat,  acuan moral  untuk  menegakan  keadilan  dan mencegah KKN.
Subtopik  dalam  teks  tersebut  merupakan faktor penunjang tegaknya demokrasi. Pengembangan demokrasi sangat
membutuhkan  pengutan  terhadap  basis  sosial (masyarakat  sipil)  yang  bebas,  mandiri,  dan bertanggung  jawab  dengan  menjunjung kesetaraan, kebebasan, terdapat saling kepercayaan,  kesukarelaan  dan  persaudaraan. Sebagai  metode  pemahaman  dan  pemikiran
keagamaan  yang  fitri,  Ahlussunnah  Wal Jamaah mengaktualisasikan  diri  dalam mengembangkan  peradaban,  kebudayaan  dan tradisi  yang  konstruktif  serta  mencegah perubahan  yang  bersifat  merusak  atas  dasar prinsip moralitas keagamaan dan kemanusiaan.
Analisis  tahap  kedua,  yaitu  menganalisis teks  hasil  keputusan  bahtsul  masail,  dimana penulis menentukan superstruktur dengan cara menampilkan skema hasil keputusan tersebut, sebagaimana paparan penulis pada pembahasan sebelumnya.
Analisis  tahap  ketiga  adalah  menentukan struktur  mikro  yang  terbagi  menjadi  empat elemen,  yaitu  semantik,  sintaksis,  stilistik, dan retoris (Sobur, 2004: 74). Adapun elemen semantik  pada  teks  hasil  keputusan  tersebut, yaitu  Demokrasi  merupakan  tatanan  yang mengatur  hubungan  antara  negara  dan  rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Dilihat dari  prinsip-prinsip  bahwa  hubungan  antara negara  dan  rakyat  didasarkan  atas  kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan,  demokrasi  sebenarnya  sejalan dengan  ajaran  Islam  yang  memandang pemerintah  sebagai  amanah  dan  penegak keadilan.  Dengan  adanya  latarbelakang  di atas,  maka  makna  yang  tersembunyi  yang ingin  disampaikan  adalah  NU  menerima demokrasi.
Elemen  kedua  yaitu  menentukan  sintaksis pada  teks  hasil  keputusan  tersebut,  yaitu dengan  melihat  pada  prinsip-prinsip  bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk  pemerintahan,  maka  demokrasi sebenarnya  sejalan  dengan  ajaran  Islam  yang memandang  pemerintah  sebagai  amanah  dan penegak  keadilan.  Sintaksis  teks  tersebut berbentuk koherensi kondisional yang ditandai  dengan  pemakaian  anak  kalimat
sebagai  penjelas  yang  menunjukan  adanya hubungan antara demokrasi dengan Islam.
Koherensi  tersebut  memiliki  fungsi  untuk mengkomunikasikan  kepada  publik  bahwa demokrasi  sejalan  dengan  ajaran  Islam  yang memandang  pemerintah  sebagai  amanah  dan penegak keadilan. Dengan kata lain, koherensi kondisional  ini  sebagai  upaya  untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada khalayak  pembaca  agar  bisa  mengerti  apa yang  dimaksud  dalam  teks  ini  (Eriyanto, 2001:  246).  Di  samping  itu,  dalam  teks  hasil keputasan tersebut menampilkan atau menggunakan kata ganti ‘kita’. Kata ganti ini, mempunyai  implikasi  merangkul  dukungan dan  menghilangkan  oposisi  yang  ada.  Dalam hal  ini,  Apa  yang  menjadi  sikap  NU  seolah- olah menjadi sikap khalayak. Pemakaian kata ganti  tersebut  dalam  teks  keputusan  tersebut menciptakan  perasaan  bersama  di  antara  NU dan  khalayak.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada batas antara NU dengan khalayak.
Kemudian  elemen  retoris  dalam  teks  hasil keputusan  tersebut,  di  antaranya  menyetir ayat  suci  al-Qur'an  surat  al-Nisa':  58  dan hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  Muslim  yang dipakai  untuk  memperkuat  pesan  bahwa demokrasi  sebenarnya  sejalan  dengan  dengan ajaran  Islam  yang  memandang  pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan.
Simpulan Hasil dari kajian ini dapat diambil kesimpulan bahwa  NU  merupakan  salah  satu  organisasi keagamaan  yang  memberikan  apresiasi  atau menerima  demokrasi  di  Indonesia.  Bagi  NU, demokrasi  diterjemahkan  sebagai  tatanan yang  mengatur  hubungan  antara  negara  dan rakyat  berdasarkan  nilai-nilai  universal,  yaitu persamaan,  kebebasan,  dan  pluralisme.  Nilai- nilai  tersebut  merupakan  nilai-nilai  yang diajarkan  oleh  Islam  untuk  mewujudkan rahmat bagi semua alam. Oleh karena itu, NU menganggap  demokrasi  itu  sejalan  dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Daftar Pustaka Abdillah,  Masykuri,  2004, Demokrasi  di Persimpangan  Makna:  Respon  Intelektual Muslim  Indonesia  terhadap  Konsep Demokrasi (1966-1993), Yogyakarta: Tiara Wacana  Yogya  Bekerja  Sama  dengan Yayasan  Adikarya  IKAPI  dan  The  Ford Foundation.
Adnan,  Abdul  Basit,  1982, Kemelut  di  NU antara Kyai dan Politisi, Sala: Mayasari. Ahmad,  Munawar,  2007, Merunut  Pemikiran Kritis  di  Indonesia  dan  Penerapan  Critical Discourse  Analysis  Sebagai  Alternatif Metodologi, Yogyakarta: Gava Media. Ahmad,  Muhajir,  2007, Idham  Khalid:  Guru Politik  Orang  NU,  Yogyakarta:  Pustaka Pesantren
Alfian, 1978, Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia, Jakarta: YIIS.
Anam,  Choirul,  1985 ,  Pertumbuhan  dan Perkembangan  Nahdah  al-'Ulam ā ',  Sala: Jatayu.
Asmawi, 1999, PKB Jendela Politik Gus Dur, Yogyakarta: Titian Illahi Press.
Azis.  M.  Amin,  dkk.,  1993, Agama Demokrasi, dan Keadilan, Jakarta:
Gramedia.
Azra,  Azyumardi,  1996, Pergolakan  Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme, Jakarta: Paramadina. Budiarjo,  Miriam,  1998 a,  Partisipasi  dan Partai Politik, Jakarta: Obor Indonesia, -------------------, 1998 b, Menggapai Kedaulatan  untuk  Rakyat,  Bandung: Mizan. ------------------,  2003, Dasar-Dasar  Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Budiman,  Arif,  1996, Teori  Negara:  Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, Jakarta: Gramedia.
Bachtiar, Wardi, 1997, Metodologi Penelitian Ilmu  Dakwah,  Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu.
Daman,  Rozikin,  2001, Membidik  NU: Dilema  Percaturan  Politik  NU  Pasca Khittah, Yogyakarta: Gama Media. Dharwis,  Ellyasa,  1995 ,    Gus  Dur,  NU,  dan Masyarakat Sipil, Yogyakarta: LkiS. Eriyanto,  2003, Analisis  Wacana:  Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LkiS.
---------,  2002, Analisis  Framing,  Konstruksi, Ideologi  dan  Politik  Media,  Yogyakarta: LkiS.
----------,  2000, Kekuasaan  Otoriter:  dari Gerakan  Penindasan  Menuju  Politik Hegemoni (Studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto),  Yogyakarta:  INSIST  dan Pustaka Pelajar.
Effendy,  Bahtiar,  1998, Islam  dan  Negara: Transformasi  Pemikiran  dan  Praktek Politik  Islam  di  Indonesia,  Jakarta: Paramadina.
Feilard,  Andree ,  1999,  NU  vis-à-vis  Negara, Yogyakarta: LkiS.
Fatah,  Eep  Saefulloh,  2000, Masalah  dan Masa  Depan  Demokrasi  Terpimpin Konstitusional,  Bandung:  PT.  REMAJA ROSDAKARYA.
Fatah,  Munawir  Abdul,  2006, Tradisi  Orang- Orang NU, Yogyakarta: Pustaka Pesantren Gaffar,  Affan,  1999, Politik  Indonesia: Transisi  Menuju  Demokrasi,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gaffar,  Karim,  A.,  1999, Metamorfosis:  NU dan Politisasi Islam Indonesia, Yogyakarta: Lkis.
Hardiman, F. Budi, 1993, Menuju Masyarakat Komunikatif:  Ilmu,  Masyarakat,  Politik dan  Posmodernisme  Menurut  Jurgen Habermas, Yogyakarta: Kanisius.
Haidar, Ali, 1998, NU dan Islam di Indonesia: Pendekatan  Fiqih  dalam  Politik,  Jakarta: Gramedia.
Hamdani,  Muin,  2001 ,  Tradisi  Fiqh  dalam Wacana  Politik  NU  Era  Reformasi  Tahun 1998-1999. Tesis IAIN Walisongo.
Haris,  Syamsuddin,  1999, Kecurangan  dan Perlawanan  Rakyat  dalam  Pemilu  1997, Jakarta: Obor Indonesia.
Hakim,  Lukman,  2004 ,  Perlawanan  Islam Kultural:  Relasi  Asosiatif  Pertumbuhan Civil  Seciety  dan  Doktrin  Aswaja  NU, Surabaya: Pustaka Eureka.
Helmy,  Ario,  2009, Biografi  K.H.  Zainul Arifin:Berdzikir Menyesiati
Angin,
Jakarta: LTN NU Hidayat, N., 2007, di Bawah Kibaran Bendera Matahari Terbit: Ikhtisar Sejarah Perjuangan Pendudukan Jepang di Indonesia,  1942-1945,  Jakarta:  PT.  Buku Kita.
Ida, Laode, 1996, Anatomi Konflik NU, Elite Islam dan Negara, Jakarta: Sinar Harapan.
__  __  __  __  __,  1999, Gus  Dur  di  antara Keberhasilan  dan  Kenestapaan,  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
J.  Moleong,  Lexy,  2007, Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Jalil,  Matori  Abdul,  1999 ,  Dari  NU  untuk Kebangkitan Bangsa, Jakarta: Grasindo.
J.A.  Denny,  2006, Demokrasi  Indonesia:  Visi dan  Praktek,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Karim,  Rusli,  M.,  1983, Perjalanan  Partai Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali. Karim,  A.  Gaffar,  LKiS,  1995, Metamorfosis NU  dan  Politisasi  Islam  Indonesia, Yogyakarta: LKiS.
Kuntowijoyo,  1994, Dinamika  Sejarah  Umat Islam Indonesia, Jakarta: Pustaka Pelajar. Muhtarom  H.M.,  2005, Reproduksi  Ulama  di Era  Globalisasi;  Resistensi  Tradisional Islam, Cet., 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Madjid,  Nurcholis,  1999, Cita-Cita  Politik Islam Era Reformasi, Jakarta: Paramadina.
---------------------,  1998, Dialog  Keterbukaan, Artikulasi  Nilai  Islam  dalam  Wacana Sosial  Politik  Kontemporer,  Jakarta: Paramadina.
Malik, Dedy Djamaluddin, 1992, Zaman Baru Islam  Indonesia:  Pemikiran  dan  Aksi Politik, Bandung.
Marijan,  Kacung,  1992, Quo  Vadis  NU Setelah  Kembali  ke  Khittah,  Jakarta: Erlangga.
Masdar,  Mas'udi  F.  Dkk,  2009, Syarah Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  Perspektif Islam,  Jakarta:  Sekretaria  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Masdar,  Umaruddin,  1999 ,  Membaca  Pikiran Gus  Dur  dan  Amin  Rais  tentang Demokrasi,  Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Miri, Djamaluddin, Penerjemah, 2007, Ahkamul  Fuqaha:  Solusi  Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan
Mu'tamar,  Munas  dan  Konbes  Nahdah  al- 'Ulam ā '  (1926-2004),  Surabaya:  LTN  NU Bekerja Sama dengan Khalista.
Muhadjir, Noeng, 2002, Metodologi
Penelitian  Kualitatif,  Yogyakarta:  Rake Sarasin.
Mulyana,  Dedy,  2001, Nuansa-Nuansa
Komunikasi:  Meneropong  Politik  dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Muzadi,  Abdul  Muchit,  2006, NU  dalam Perspektif  Sejarah  dan  Ajaran,  Surabaya: Khalista.
Noer,  Deliar,  1987, Partai  Islam  di  Pentas
Nasional:
Kisah dan Analisis
Perkembangan  Politik  Indonesia  1945-
1966, Bandung: Mizan.
Rais,  Amin,  1986, Demokrasi  dan  Proses Politik, Jakarta: LP3S. Romli, Lili, 2006, Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah  Perkembangan  Partai-Partai  Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sobur,  Alex,  2004, Analisis  Teks  Media: Suatu  Pengantar  untuk  Analisis  Wacana, Analisis  Semiotik,  dan  Analisis  Framing, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sofyan,  Muhammad,  1999, Agama  dan Kekerasan  dalam  Bingkai  Reformasi, Yogyakarta: Media Pressindo.
Sudibyo, 2001, Politik Media dan Pertarungan Wacana, Yogyakarta: LkiS, 2001. Sorensen,  Georg,  2003, Demokrasi  dan Demokratisasi:  Proses  dan  prospek  dalam Sebuah  Dunia  yang  Sedang  Berubah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suryabrata,  Sumadi,  1998, Metodologi Penelitian,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Setiawan,  Zudi,  2007, Nasionalisme  NU, Semarang: Aneka Ilmu.
Semardjan,  Selo,  Editor,  2000, Menuju  Tata Indonesia  Baru,  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Suseno,  Franz  Magnes,  1995, Mencari  Sosok Demokrasi,  Sebuah  Telaah  Filosofis, Jakarta: Gramedia.
---------------------------,  1988, Etika  Politik, Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia.
Thaha,  Idris, 2005,  Demokrasi  Religius; Pemikiran  Politik  Nurcholis  Madjid  dan M.Amien Rais, Jakarta: TERAJU.
Ulum,  Bahrul,  2002, Bodohnya  NU  Apa  NU dibodohi? Yogyakarta: ar-Ruzz Press. Wahid,  Marzuki,  dkk.,  1999, Dinamika  NU: Perjalanan  Sosial  dari  Mu'tamar  Cipasung (1994) ke Mu'tamar Kediri (1999), Jakarta: Harian  Kompas  Bekerja  Sama  dengan Lakpesdam NU.
Wahid,  Marzuki,  1999, Geger  di  Repbulik NU, Jakarta: Kompas-Lakpesdam NU,
Wahid,  Abdurrahman,  1998, Tabayun  Gus Dur,  Pribumisasi  Islam,  Hak  Minoritas, Reformasi Kultural, Yogyakarta: LkiS.
----------------------, 1999, Membangun Demokrasi, Bandung: Rosdakarya. -----------------------,  1984, Bunga  Rampai
Pesantren, Jakarta: Dharma Agung.
Zahro, Ahmad, 2004, Tradisi Intelektual NU:
Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Yogyakarta: LkiS.
Zuhri,  Saifuddin,  2001, Guruku  Orang- Orang  dari  Pesantren,  Yogyakarta:  PT. LkiS