## PENGHINDARAN WARIS MELALUI HIBAH DI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH BREBES

## Sutrisno
Pasca Sarjana IAIN Pekalongan
E-mail: stainsutrisnopkl@gmail.com Article Information Abstract http://journal.unusia. ac.id/index.php/moz aic/
DOI: http://doi.org/ 10.47776/mozaic.v7i 2.263

## Informasi Artikel
Naskah diterima:
16 September 2021
Naskah direvisi: 26 September 2021 Naskah disetujui: 18 Oktober 2021 Naskah dipublish:
31 Oktober 2021
This  study analyzes the pattern of inheritance distribution practices  at  the  Al-Hikmah  Islamic  Boarding  School  in Brebes  district.  This  paper  uses  the  empirical  research method  with  a  qualitative  approach,  in  this  case,  the researcher  obtains  data  by  interviewing,  observing,  and documentation. This results in the distribution of inheritance at the Al-Hikmah Islamic boarding school in Brebes district does  not  use  Islamic  law  ( faraidl science)  but  uses  the practice of grants, this practice does not mean that Kiai and Islamic boarding schools as a source of scientific treasures turn away from Al-Hikmah. Qur'an and Sunnah, however, this method is a mursalah maslahah to avoid conflict among the kiai's family and Islamic boarding school. In this case, the implementation of the distribution of inheritance is based on what was agreed upon by the parties concerned and carried out for maslahah mursalah.

## Abstrak
Keywords:
Al Hikmah, Inheritance (Hibah), Waris.
Kata Kunci: Al  Hikmah,  Hibah, Warisan. Kajian  ini  menganalisis  pola  praktik  pembagian waris  di Pondok  Pesantren  Al-Hikmah  di  kabupaten Brebes  yang selama ini menjadi sumber hukum Islam justru menghindari hukum  waris  dengan  menggunakan  cara  hibah.  Metode penelitian  hukum  empiris  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif, dalam hal  ini  peneliti  memperoleh data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka berdasarkan hasil  analisa  peneliti,  bahwa  pembagian  harta  waris  di pondok  pesantren  al-Hikmah  di  kabupaten  Brebes  tidak menggunakan  hukum  Islam  (ilmu faraidl )  akan  tetapi menggunakan praktik  hibah, praktik  ini  dilakukan bukan berarti Kiai dan pondok pesantren sebagai sumber khasanah keilmuan berpaling dari Al-Qur’an dan Assunnah akan tetapi cara  tersebut  merupakan maslahah  mursalah untuk menghindari konflik di kalangan keluarga kiai dan Pondok Pesantren . Dalam  hal  ini  pelaksanaan pembagian warisan didasarkan pada apa yang disepakati oleh pihak-pihak terkait dan dilaksanakan untuk maslahah mursalah .

## PENDAHULUAN
Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam saat ini menjadikan hukum waris selalu menarik untuk di kaji dan di pelajari. Hal inilah yang menyebabkan hukum waris yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia selalu berbeda. Setiap daerah memiliki praktik sendiri untuk pembagian harta warisan.
Masyarakat saat ini masih menggunakan tiga hukum waris, yaitu: hukum waris berdasarkan  hukum  Islam  yang  diuraikan  dalam  ilmu faraidl 1 .  hukum  waris berdasarkan hukum adat tidak tertulis (sifatnya), dan hukum waris berdasarkan Hukum Perdata  (KUHP) 2 .  Di  antara tiga  hukum waris  yang  ada di  Indonesia yang  sering dipraktikkan adalah hukum adat dan hukum Islam. Alasan  mengapa hukum Islam masih digunakan adalah karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dan kenapa mereka memakai hukum adat tertentu, ini sebab pluralisme yang masih ada di Indonesia, hal ini terbukti dengan pelaksanaan waris yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Masyarakat mengikuti budaya yang diwarisi nenek moyangnya dari generasi ke generasi, sejak dulu sampai sekarang. Pondok Pesantren al-Hikmah Brebes merupakan pondok terbesar di Jawa Tengah, dari alumni pondok ini lahir para kiai yang ‘alim dan faham  dalam berbagai ilmu pengetahuan termasuk  ilmu faraidl serta  sangat  kental dengan  Nahdlatul Ulamanya yang berpaham ahlussunah waljamaah yang  mengajarkan toleransi    yang  sangat  tinggi,  namun dalam masalah pembagian waris masih menyimpan pertanyaan besar, apakah Pondok Pesantren al- Hikmah  yang  terletak  di  kabupaten  Brebes  mempraktikkan  pembagian  waris berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam? Ataukah berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku secara luas di kalangan masyarakat sekitar sesuai ketentuan sistem yang telah disepakati? 3 .
Permaslahannya adalah  kiai  di  Pondok  Pesantren  al-Hikmah  di  kabupaten Brebes sebagai sumber ilmu yang menjadi rujukan serta kiblat masyarakat terdapat suatu hal yang tidak selaras dengan apa yang ada dalam Al Qur'an dan Assunnah yaitu mengenai  hukum  waris.  Pondok  Pesantren  al-Hikmah  sejak  zaman  dahulu
1 Fa tchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al Ma ’arif, 1994). Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogya karta: UII Press, 2001, 2001).
2 M. Toha  Abdurrahman, Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam (Yogyakarta, n.d.).
3 Wa hidah Fa ridah, Praktik Penyelesaian  Harta  Warisan Pada  Masyarakat Banjar (Ba njarmasin: Anta sari Press Ba njarmasin, 2018).
menggunakan cara  hibah  dalam  pembagian warisan.  Praktik  pembagian warisan dengan model ini secara tidak langsung menghilangkan ketentuan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan warisan 4 padahal, sesuai penjelasan QS, Anissa / 4: 11 bagian anak laki-laki adalah dua bagian dari perempuan 5 .
Berdasarkan  berbagai  problematika  dan  konflik  yang  ada  di  masyarakat disebabkan model praktik dengan cara hibah, maka praktik hibah yang dilakukan di Pondok Pesantren al-Hikmah perlu untuk dianalisis dengan lebih teliti dan mendalam melalui suatu penelitian agar  dapat dibuktikan kebenarannya secara valid, apakah praktik waris  dengan hibah di  keluarga besar Pondok Pesantren al-Hikmah sesuai tujuan maslahah mursalah atau terjadi  konfik antar keluarga? Agar  analisis  yang dilakukan  peneliti  selama  ini  dapat  mewakili  anggapan  masyarakat  tentang pelaksanaan pembagian harta waris melalui hibah dapat menjadi rujukan keilmuan atau justru hanya menjadi sebuah persoalan hukum waris yang belum dapat mewakili problematika ketentuan pelaksanaan pembagian waris di kalangan masyarakat pada umumnya.
Di lingkungan pondok, seseorang yang alim akan ilmu agama biasa dipanggil dengan  sebutan  Ustaz/Kiai/Abah  yai.  Begitupun  sebutan  bagi  istri  dan durriyah /keturunan kiai punya sebutan yang berbeda dari orang kebanyakan. Istri kiai biasa  dipanggil  Bu  Nyai/Umi,  sedangkan  putra  laki-laki  kiai  biasa  dipanggil Gus, , sementara putri perempuan seorang kiai biasa dipanggil Ning. Hal ini menurut penulis sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembagian harta waris di dalam keluarga Pondok Pesantren al-Hikmah di mana dalam satu keluarga putra (Gus) putri (Ning) beliau lebih dari 15 orang sehingga sangat mungkin terjadi konflik dalam  pembagian waris  di  antara  mereka, sehingga  kiai  di  pondok tersebut  bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembagian warisan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  bertujuan  untuk  men gkaji keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata -kata, dan bahasa, dengan memanfaatkan beberapa metode Ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa
4 Suda rsono, Wawancara, Tokoh Masyarakat Desa Perdopo (Brebes, 2020).
5 Kementerian Agama, Al Qur’an Dan Terjemahnya (Ja karta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2010).
digunakan  adalah  wawancara,  pengamatan,  dan  pemanfaatan  media .  Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Pendekatan sosiologis  yaitu  dengan  menggambarkan keadaan keluarga pesantren pada umumnya , yang  saling  berkaitan satu sama  lain.  Sehingga  secara sosiologis  akan  dapat  diketahui  hibah  di  Pondok  Pesantren  al-Hikmah  Brebes. Penelitian ini menggunakan sumber data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  dengan  mengadakan peninjauan langsung  pada  objek yang  diteliti,  dan  ini  didapat dari  perilaku atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara 6 dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 7 .

## KAJIAN TEORI

## 1. Pengertian Hibah
Pengertian hibah dapat ditinjau dari dua segi yaitu etimologi dan terminology. Kata hibah berasal dari  bahasa Arab yaitu wahiba yang  berarti “pemberian kepada orang  lain  tanpa imbalan” 8 . Pengertian  hibah secara etimologi  adalah memberikan sesuatu benda, sehingga  hak milik  atas  benda berpindah dari orang yang  memberi kepada orang  yang  menerima tanpa  mengaharapkan imbalan. Secara  terminology, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengaharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup 9 .
Abdul Aziz  Dahlan menjelaskan, “hibah sebagai pemberian suka rela untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan.” 10 . Adapun menurut Jumhur Ulama hibah sebagai aqad yang memindahkan hak milik tanpa ganti rugi secara suka rela ketika masih hidup. Menurut ulama Ulama Hanbali hibah adalah perpindahan harta yang  memberikan hak untuk melakukan tindakan hukum, bendanya ada dan dapat diserahkan.
Dengan penjelasan di atas maka bisa diambil simpulan bahwa pengertian hibah
6 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2010).
7 Suna rdi Nur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Ja karta: Bumi Aksara, 2011).
8 Fua d Ifram Al-Butami, Munjib Al-Tullab (Beirut: Da r-al Masyriq, n.d.).
9 Ahma d Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Ja karta: Raja Gra findo Persada, 1997).
10 Abdul Aziz Da hlan, Ensklopedi Hukum Islam, 2003, Hal.540. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
pada dasarnya sama walaupun redaksinya berbeda. Hibah merupakan suatu akad yang memberikan sebab hukum pengalihan atas hak kepemilikan tanpa balasan atau imbal balik, yang dilakukan ketika masih hidup secara suka rela. Memberi tanpa mengharap balasan. Allah berfirman dalam surat al-Mudassir ayat:
ُرِث ْكَت ْسَت ْنُنْمَت  َلََو
Artinya”  dan  janganlah engkau  (Muhammad)  memberi  (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak 11 .

## 2. Dasar hukum Hibah
Di dalam hukum Islam belum ada dasar hukum yang jelas terkait hibah, namun secara ekplisit dapat digunakan petunjuk atau anjuran secara umum, supaya seseorang membagi sebagian hartanya kepada orang lain 12 . Dasar hibah menurut hukum  Islam adalah firman Allah  SWT  yang  menganjurkan  kepada ummat  Islam  agar  saling berbuat  baik  dan  saling  mengasihi  kepada  sesamanya. Islam  menganjurkan agar umatnya suka memberi, karena memberi lebih baik dari menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas dan hanya mencari ridha Allah dan karena persaudaraan.
َ و ِناَو ْدُع ْلاَو  ِمْثِ ْلَا ىَلَع اْوُنَواَعَت  َلَ
َ هاللّٰ َّنِاۗ  َ هاللّٰ او ُقَّتاَو ِبا َقِعْلا ُدْيِد َش
Artinya: “dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa -Nya” 13 .
Dalam  ayat  lain  disebutkan juga  untuk  selalu  berbuat  baik  dengan  tolong menolong, yang direalisasikan dalam perbuatan memberikan harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkannya, yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam surat al Baqarah ayat 177:
َسْي َ ل َّرِب ْلا ِر ِخ ٰ ْلَا  ِمْوَيْلاَو ِ هللّٰاِب َنَمٰا ْنَم َّرِبْلا َّنِكٰلَو  ِبِرْغَْلْاَو  ِقِر ْشَْلْا َلَبِق ْمُكَهْوُجُو اْوُّلَوُت ْنَا ۚ  َنّٖ يِبَّنلاَو  ِبٰت ِك ْلاَو ِةَكِٕىٰٰۤلَْلْاَو
ْي ِك ٰس َ ْلْاَو ى ٰمٰتَيْلاَو ىٰبْرُقْلا ىِوَذ ّٖهِ بُح ىٰلَع َلاَْلْا ىَتٰاَو ۚ َةوٰكَّزلا ىَتٰا َو َةوٰلَّصلا َماَقَا َو  ِۚبا َقِ رلا ِىفَو َنْيِلِٕىٰۤا َّسلاَو ِِۙلْيِبَّسلا َنْباَو َن
ِٕى ٰٰۤ لوُا  ِۗس ْ أَبْلا  َنْي ِحَو ِء
ٰۤاَّرَّضلاَو ِءٰۤا َسْأَبْلا ىِف َنْيِرِبهصلاَو ۚ اْوُدَهاَع اَذِا ْمِهِدْهَعِب  َنْوُفْوُْلْاَو ۗ ا ْو ُق َد َص  َنْي ِذ َّلا  َك ُم ُه  َكِٕى ٰٰۤ لوُا َو َنْو ُقَّتُ ْ لْا
Artinya: ”Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat,
11 Aga ma, Al Qur’an Dan Terjemahnya .
12 Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia .
13 Aga ma, Al Qur’an Dan Terjemahnya .
tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir),  peminta-minta,  dan  untuk  memerdekakan  hamba  sahaya,  yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang -orang yang menepati janji apabila berjanji,  dan orang  yang sabar  dalam kemelaratan, penderitaan dan pada  masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa .
Hibah adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang bernilai positif. Ulama fikih sepakat hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu:
َم اًئيِن َه ُهو
ُلُكَف ا ًس ْفَن ُهْن ِم ٍء ْي َ ش  ْنَع ْم ُكَل  َنْب ِط  ْنِإَف ۚ ًةَل ْحِن  َّنِهِتاَق ُدَص َءا َسِ نلا اوُتآَو

## اًئيِر
Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya .
Al-Qur’an  tidak  ada  yang  menyebutkan secara  langsung  untuk  berhibah. Namun  dari  ayat-ayat  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya menganjurkan ummat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan in faq, sedekah dan lain-lain termasuk hibah.

## 3. Hibah Menurut Hukum Perdata (BW)
Hibah dalam bahasa Belanda adalah “ Schenking ” 14 . Sedangkan menurut istilah yang  dimaksud hibah menurut pasal 1666 Undang-undang hukum Perdata  adalah: “Suatu perjanjian penyerahan benda oleh penghibah di waktu hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali” 15 . Pengertian yang terdapat pada pasal 1666 Undang- undang  Hukum Perdata  bahwa hibah  dimaknai  pemberian suatu  perjanjian untuk memberikan suatu benda dengan cuma-cuma dan mutlak, serta tidak dapat dicabut
14 J.C.T Simora ngkir, Rudy Erwin, a nd J.T Pra setyo, Kamus Hukum , 12th ed. (Ja karta: Sina r Grafika, 2012).
15 Subekti R a nd Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 39th ed. (Ja karta: Pradnya Pa ra mita, 2008).
kembali. Kesimpulannya hibah adalah perjanjian yang  bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pihak penghibah.

## 4. Dasar Hukum Hibah
Ketentuan yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut 16 :
a. Pasal 1667 Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW): “Objek hibah adalah benda-benda yang sudah ada, jika bendanya belum ada (akan ada dikemudian hari) maka hibahnya batal”
b. Pasal 1668 Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW): “Hibah dengan perjanjian, bahwa penghibah berkuasa untuk menjual dan memberikan benda hibah kepada orang lain adalah batal” . penghibah tetap berkuasa untuk menjual  dan  memindah  tangankan  benda  hibah  kepada  orang  lain,  pada hakikatnya tidak terjadi perpindahan hak milik kepada penerima hibah hal ini jelas menyebabkan hibah batal sebab ini hanya pemberian nikmat hasil.
c. Pasal  1669 Kitab  Undang-undang Hukum Perdata  (BW): . “Penghibah dapat membuat perjanjian untuk memiliki  kenikmatan  hasil benda-benda bergerak dan  tidak  bergerak  yang  dihibahkan untuk  dirinya  dan   orang  lain  dengan memperhatikan Undang-undang Hukum Perdata” di dalam bab ini  mengatur tentang hak pakai hasil atau hak nikmat hasil. Banyak yang telah dicabut setelah keluarnya Undang-undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, tetapi pengaturan benda bergerak masih berlaku.
d. Pasal 1670 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW): “Apabila dalam akta hibah terdapat pernyataan untuk melunasi utang-utang atau beban lain maka hibah batal”.

## PENGALIHAN  HARTA  HIBAH  ORANGTUA  KEPADA  ANAKNYA MENJADI HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Pasal  211  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa:  “warisan  dapat diperoleh berupa hibah dari orangtua” 17 . Hal ini sebenarnya tidak ada dalam Al-Qur’an
16 Dermina  Da limunthe, “Comparasi  Penga lihan Ha rta Hiba h Menjadi Ha rta Wa risa n Perspektif Kompila si Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 6, no. 1 (2020): 13–26.
17 Da hla n, Ensklopedi Hukum Islam, 2003, Hal.540.
dan hadis yang menunjukkan bahwa hibah diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, bila  dianalisis ini  sebenarnya memuat aspek ‘ urf ,  Ketentuan pasal  211  Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orangtua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan, hibah tersebut merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini dalam kaidah Islam disebut ‘urf , yang  dimaksud dengan ‘urf adalah  melakukan atau  meninggalkan  perbuatan atau ucapan dan telah menjadi kebiasaan 18 .
Hibah  yang  diberikan orangtua  kepada anak  dapat  diperhitungk an sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau ‘urf di  kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya masyarakat Jawa memberikan hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini merupakan penghibahan sebagian harta keluarga kepada anak. Ini dimulai ketika anak hidup berumah tangga dan membentuk keluarga sendiri. Setelah  penghibahan ini orangtua  meninggal  dunia, dilakukan pembagian harta  warisan,  maka  hibah  akan diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anaknya.
Apabila seorang anak telah mendapatkan hibah semasa bapaknya masih hidup, sebesar bagian warisan yang telah diperhitungkan menjadi bagiannya maka ia dianggap telah menrima bagiannya secara penuh, maka anak ini tidak berhak lagi atas harta yang lain yang dibagi-bagi pasca bapaknya meninggal dunia 19 .
Tradisi ini dilakukan juga oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau dan masayarakat yang menganut sistem patrilineal seperti masyarakat Batak. Tujuan kebiasaan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan menghindari perselisihan pada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam tidak membuat patokan secara jelas seperti apa hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan.
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENGALIHAN HARTA HIBAH ORANGTUA KEPADA ANAKNYA MENJADI HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  DAN  KITAB  UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
18 Ahmad. Khoiri, “Penerapan Metode Al-‘urf Da lam Tradisi Pembagian Harta Waris: Ka sus Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang” (UIN Walisongo, 2018).
19 Surojo Wiknjodiputro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat , 14th ed. (Ja karta: Gunung Agung, 1995).
Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” 20 . Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan jelas pengalihan harta hibah mrnjadi harta warisan. Ini merupakan ‘urf , karena dari penelusuran ayat Al-Qur’an dan hadis, tidak dijumpai nash yang mengatur tentang diperhitungkannya harta hibah menjadi harta warisan. Ini sesuai dengan kaidah ilmu fikih yang menyatakan “hukum itu dapat ditetapkan dari adat kebiasaan” 21 .
Dalam Undang-undang hukum Perdata tidak ada pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta warisan, namun dikenal istilah pemasukan  ( inbreng ),  dalam  Undang-undang  Hukum  Perdata  sendiri  tidak  ada memberikan  defenisi inbreng tapi  dapat  disimpulkan  bahwa  inbreng  itu  adalah “penghitungan harta hibah yang diterima oleh ahli waris pada saat pembagian harta warisan” 22 .
1. Dalam Kompilasi Hukum Islam proses pengalihan harta hibah menjadi warisan terjadi secara otomatis sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata melalui proses pemasukan atau inbreng (dalam bentuk barang atau harta).
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang mengatur bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1682 bahwa hibah batal apabila tidak dibuat dengan akta notaris.
3. Dalam  Kompilasi  hukum  Islam  semua  hibah  orangtua  kepada  anaknya diperhitungkan sebagai warisan tanpa membedakan semua ahli waris sedangkan dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  tidak  semua  penerima hibah berkewajiban untuk  memasukkan  kembali  semua  hibah  yang  diterimanya apabila tertulis dalam akta hibah.
4. Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-undang Hukum  Perdata  mempunyai tujuan bahwa pengalihan harta  hibah yang diberikan orangtua kepada anak menjadi warisan adalah untuk melindungi bagian  masing-masing ahli  waris agar tercipta keadilan dan terhindar dari perselisihan sesama ahli waris.
Supaya  artikel  ini  fokus,  peneliti  membatasi  bahasan  dalam  penelitian
20 Da hla n, Ensklopedi Hukum Islam, 2003, Hal.540.
21 Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fikqh (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).
22 Efendi Pera ngin, Hukum Waris (Ja karta: Raja Grafindo Persada, 2007).
penerapan pembagian harta  warisan dalam  lingkup keluarga  Pondok Pesantren  al- Hikmah di  Kabupten Brebes. Mengapa  pembatasan ini  dilakukan karena Kiai  dan ulama sebagai warasatul anbiya (pewaris para  nabi) juga  menerapkan cara  Hibah sebagai praktik pembagian waris, hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa  Kiai dan Ulama pun  tidak  selalu  menggunakan  Al-Qur’an  dan  Hadis  sebagai  pedoman  dalam pembagian waris, tindakan seperti ini menurut penulis sebagai penghindaran hukum waris dengan menggunkan sistem hibah.

## PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI  PONDOK PESANTREN  AL-HIKMAH

## KABUPATEN BREBES
Di kalangan keluarga kiai Pondok Pesantren al-Hikmah masih memegang nilai- nilai adat yang ada di Pondok pesantren tersebut. Salah satunya pembagian harta waris menggunakan cara  hibah. Keluarga  Kiai  di  Pondok  Pesantren  Al-Hikmah  sangat pengaruh dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Kiai dan Ulama sekalipun menerapkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Pembagian waris yang diterapkan oleh Pegasuh Pondok Pesantren dengan cara  memberikan harta  kepada Putra-putrinya ketika  beliau  masih  hidup.  Dengan jumlah  keluarga  yang  tidak  sedikit  beliau  sudah  menyiapkan bagian-bagian yang diberikan  kepada  Putra-putrinya  yaitu  berupa  tanah  dan  sawah  yang  kemudian dibangun sebagai tempat tinggal. Dengan demikian ketika orangtua meninggal dunia, tidak perlu dibagi lagi, sebab semua Putra-putri beliau dari yang tertua sampai yang termuda  sudah  mendapatkan bagiannya masing-masing.  Keluarga  kiai  di  Pondok Pesantren al-Hikmah memang menggunakan cara hibah sebagai alternatif pembagian harta. Melihat kasus ini penulis melakukan Observasi dan wawancara dengan keluarga, Pengurus pondok dan santri selaku orang kepercayaan kiai, Maka berdasarkan hasil analisa peneliti, bahwa pembagian harta waris di pondok pesantren  al-Hikmah tidak menggunakan hukum Islam (ilmu  faraidl) akan tetapi  menggunakan praktik hibah, praktik ini dilakukan bukan berarti Kiai dan Ulama di pondok pesantren sebagai sumber khasanah keilmuan berpaling dari Al-Qur’an dan Assunnah akan tetapi cara tersebut merupakan  cara  yang  tepat  untuk  mencapai maslahah  mursalah dengan  tujuan menghindari konflik dalam keluarga kiai dan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dalam hal ini pelaksanaan pembagian warisan didasarkan pada apa yang disepakati oleh pihak-
pihak terkait dan didasarkan pada keadilan.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini  menyimpulkan bahwa penghindaran waris melalui hibah yang dilaksanakan  di pondok pesantren Al-Hikmah Brebes merupakan  tardisi yang turun temurun salah satunya sebagai upaya dalam mengindari perselisihan terkait harta warisan. Kendati demikian, pemberikan hibah disesuaikan  dengan  ketentuan  dalam pembagian waris. Menurut hukum Islam hibah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan  hibah  tersebut  disetujui  oleh  segenap  ahli  waris  yang  lain.  Islam  sangat menekankan keadilan di antara ahli waris dengan cara memberikan hak masing-masing sesuai ketentuan nash .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M.  Toha. Pembahasan Waris  Dan  Wasiat  Menurut Hukum  Islam . Yogyakarta, n.d.
Agama,  Kementerian. Al  Qur’an Dan  Terjemahnya . Jakarta: CV.  Pustaka  Agung Harapan, 2010.
Al-Butami, Fuad Ifram. Munjib Al-Tullab . Beirut: Dar-al Masyriq, n.d.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Waris Islam . Yogyakarta: UII Press, 2001, 2001.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensklopedi Hukum Islam, 2003, Hal.540. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
Dalimunthe, Dermina. “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan
Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.” Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 6, no. 1 (2020): 13–26.
Faridah, Wahidah. Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada  Masyarakat Banjar . Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2018.
Khoiri, Ahmad. “Penerapan Metode Al-‘urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris: Kasus Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.” UIN Walisongo, 2018.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda Karya, 2010.
Mujib, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fikqh . Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
Nur, Sunardi. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Perangin, Efendi. Hukum Waris . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
R,  Subekti,  and Tjitrosudibio R. Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata . 39th ed.
Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Rahman, Fatchur. Ilmu Waris . Bandung: Al Ma’arif, 1994.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Simorangkir, J.C.T, Rudy Erwin, and J.T Prasetyo. Kamus Hukum . 12th ed. Jakarta:
Sinar Grafika, 2012.
Sudarsono. Wawancara, Tokoh Masyarakat Desa Perdopo . Brebes, 2020.
Wiknjodiputro, Surojo. Pengantar Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat .  14th  ed.  Jakarta:
Gunung Agung, 1995.