## KEPENTINGAN POLITIK PENGUASA TERHADAP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
Oleh Sunarso

## Jurusan PKnH FISE UNY

## Abstrak
Kepentingan  politik  penguasa  terhadap  Pendidikan  Kewarganegaraan  di Indonesia  dapat  dirunut  dalam  sejarah  perkembangan  mata  pelajaran  ini,  sejak munculnya  dalam  sistem  pendidikan  nasional  pada  era  Orde  Lama  hingga  Orde Reformasi.  Mata  pelajaran  ini  muncul  pertama  kali  tahun  1957.  Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi  yang khas. Mata pelajaran ini menonjol dengan misinya  untuk  mewujudkan  sikap  toleransi,  tenggang  rasa,  memelihara  persatuan dan  kesatuan,  tidak  memaksakan  pendapat  dan  lain-lain,  yang  dirasionalkan  demi terciptanya  stabilitas  nasional  sebagai  prasyarat  bagi  kelangsungan  pembangunan. Di  balik  semua  itu  Pendidikan  Kewarganegaraan  sesungguhnya  telah  berfungsi sebagai  alat  penguasa  untuk  melanggengkan  kekuasaan.  Sosok  Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic atau Citizenship) yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

## Pendahuluan
Jatuhnya  Soeharto  dari  kekuasaan  pada  Mei  1998,  berikut  dengan  krisis moneter,  ekonomi  dan  politik,  telah  mendorong  reformasi  bukan  hanya  dalam bidang politik dan ekonomi. Melainkan dalam bidang pendidikan. Reformasi dalam bidang  pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  reposisi  dan  bahkan  rekonstruksi pendidikan  secara  keseluruhan.  Reformasi,  reposisi,  dan  rekonstruksi  pendidikan jelas  harus  melibatkan  penilaian  kembali  secara  kritis  pencapaian  dan  masalah- masalah yang dihadapi pendidikan nasional.
Pendidikan  nasional  menurut  banyak  kalangan  bukan  hanya  belum  berhasil meningkatkan  kecerdasan  dan  ketrampilan  anak  didik,  melainkan  gagal  dalam membentuk  karakter  dan  kepribadian (nation  and  character  building). Padahal pembentukan karakter dan kepribadian ini sangat penting, bahkan sangat mendesak, karena  masih  berkelanjutannya  berbagai  krisis  yang  melanda  bangsa  dan  negara Indonesia hingga saat ini (Azyumardi Azra, 2006:vi)
Paradigma  pendidikan  yang  dianut  pada  masa  Orde  Baru  adalah  “pendidikan untuk  pembangunan”,  sehingga  pendidikan  telah  diposisikan  sedemikian  rupa sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya yang
menjadi  jargon  Orde  Baru  dalam  kebijakan  dan  operasionalnya  ternyata  lebih banyak  berpihak  dan  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Ironisnya pembangunan  yang  telah  berlangsung  selama  lebih  30  tahun  dan  telah  “dibayar dengan  mahal”  lebih-lebih  menyangkut social  cost yang  sifatnya uncalculated, ternyata  justru  menghasilkan  keterpurukan  di  berbagai  bidang.  Pengalaman  pada masa Orde Baru itu telah memberikan pelajaran “berharga” tentang betapa rapuhnya suatu  pembangunan  yang  hanya  menekankan  pada  aspek  phisik-materiil  dan kepentingan-kepentingan ekonomi belaka (Muchson, 2004).
Pendidikan  Kewarganegaraan  mempunyai  misi  yang  lebih  khas.  Mata pelajaran  (mata  kuliah)  ini  menonjol  dengan  misinya  untuk  mewujudkan  sikap toleransi,  tenggang  rasa,  memelihara  persatuan  dan  kesatuan,  tidak  memaksakan pendapat  dan  lain-lain,  yang  dirasionalkan  demi  terciptanya  stabilitas  nasional sebagai  prasyarat  bagi  kelangsungan  pembangunan.  Di  balik  semua  itu  Pendidikan Kewarganegaraan  sesungguhnya  telah  berfungsi  sebagai  alat  penguasa  untuk melanggengkan  kekuasaan.  Sosok  Pendidikan  Kewarganegaraan  ( Civic  atau Citizenship) yang demikian memang sering muncul  di  sejumlah negara,  khususnya negara-negara  berkembang,  sesuai  dengan  laporan  penelitian  Cogan  (1998)  yang dikutip oleh Ace Suryadi dan Somantri (2000:1) yang mengatakan:
“Citizenship  education  has  often  reflected  the  interest  of  those  in  power  in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education”.
Kepentingan  politik  penguasa  terhadap  Pendidikan  Kewarganegaraan  di Indonesia  dapat  dirunut  dalam  sejarah  perkembangan  mata  pelajaran  (mata  kuliah) ini,  sejak  munculnya  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Mata  pelajaran  (mata kuliah) ini muncul pertama kali tahun 1957 dengan nama “Kewarganegaraan”, yang isinya sebatas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S tanggal 10  Desember  1959  tentang  pembentukan  panitia  penyusunan  buku  pedoman mengenai  kewajiban-kewajiban  dan  hak-hak  warga  negara  Indonesia  dan  hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indonesia.  Panitia  tersebut  berhasil  menyusun  buku  Manusia  dan  Masyarakat  Baru
Indonesia  pada  tahun  1962  yang  menjadi  acuan  mata  pelajaran  civics  yang  telah muncul  pada  tahun  1961.  Buku  tersebut  berisi  tentang  Sejarah  Pergerakan  Rakyat Indonesia;  Pancasila;  UUD  1945;  Demokrasi  dan  Ekonomi  Terpimpin;  Konferensi Asia  Afrika;  Hak  dan  Kewajiban  Warga  Negara;  Manifesto  Politik;  dan  lampiran- lampiran  Dekrit  Presiden,  Pidato  Lahirnya  Pancasila,  Panca  Wardana,  dan Declaration of Human Rights , serta pidato-pidato Presiden lainnya yang dipaketkan dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktirinasi ( Tubapi ).
Sejak munculnya  Orde  Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran  Civics versi Orde  Lama  hampir  seluruhnya  dibuang,  karena  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada Kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul  dengan  nama  “Kewargaan  Negara”,  yang  isinya  di  samping  Pancasila  dan UUD1945,  adalah  Ketetapan-Ketetapan  MPRS  1966,  1967,  dan  1968,  termasuk GBHN,  Hak  Asasi  Manusia,  serta  beberapa  materi  yang  berspek  sejarah,  geografi, dan  ekonomi.  Sesuai  dengan  manta  Ketetapan  MPR  No.  IV/MP/1973,  mata pelajaran  ini  berubah  nama  menjadi  Pendidikan  Moral  Pancasila  (PMP)  pada Kurikulum  1975. Dengan ditetapkannya  Ketetapan MPR No.  II/MPR/1978  tentang P-4,  maka  terjadilah  perkembangan  yang  cukup  substantif  mengenai  materi  mata pelajaran  ini,  yakni  sangat  dominannya  materi  P-4  dalam  PMP.  Bahkan  dalam penjelasan  ringkas  tentang  PMP  oleh  Depdikbud  (1982)  dinyatakan  bahwa  hakikat PMP  tidak  lain    adalah  pelaksanaan  P-4  melalui  jalur  pendidikan  formal.  Hal  ini tetapberlangsung  hingga  berlakunya  Kurikulum  1984  maupun  Kurikulum  1994, dimana  “Pendidikan  Moral  Pancasila”  (PMP)  telah  berubah  nama  menjadi  “ Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan”  (PPKn).  Dalam  perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999,  apalagi  Ketetapan  MPR  No.  II/MPR/1978  tersebut  telah  dicabut  dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.
Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi  ke  arah  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  paradigma  baru (New Indonesian  Civic Education). Reformasi itu mulai  dari aspek  yang mendasar,  yaitu reorientasi  visi  dan  misi,  revitalisasi  fungsi  atau  peranan,  hingga  restrukturisasi  isi kurikulum  dan  materi  pembelajaran.  Seiring  dengan  itu,  dalam  sistem  pendidikan
nasional  juga sedang disosialisasikan pembaharuan kurikulum dengan konsep  yang disebut kurikulum berbasis kompetensi.

## Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Kewarganegaraan
Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di  Indonesia  adalah  untuk  membentuk  warga  negara  yang  baik (a  good  citizen). Akan tetapi pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik  adalah  warga  negara  yang  berjiwa “revolusioner”, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah  warga  negara  yang  Pancasilais,  manusia  pembangunan  dan  sebagainya. Sejalan  dengan  visi  Pendidikan  Kewarganegaraan  era  Reformasi,  misi  mata pelajaran  ini  adalah  meningkatkan  kompetensi  siswa  agar  mampu  menjadi  warga negara  yang  berperan  serta  secara  aktif  dalam  sistem  pemerintahan  negara  yang demokratis.  Sehubungan  dengan  itu,  Ace  Suryadi  dan  Somardi  (2000:5) mengemukakan  bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan  memfokuskan  pada  tiga komponen  pengembangan,  yaitu  (1) civic  knowledge ,  (2) civic  skill, dan  (3) civic disposition .  Inilah  pengertian  warga  negara  yang  baik,  yang  diharapkan  oleh Pendidikan Kewarganegaraan di Era Reformasi.
Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Era  Reformasi  dituntut  merevitalisasi  diri agar  mampu  melaksanakan  misi  sesuai  dengan  visinya  itu.  Hingga  saat  ini  mata pelajaran  tersebut  seakan  tidak  memiliki  vitalitas,  tidak  berdaya,  dan  tidak  dapat berfungsi secara baik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan.
Dalam penataannya di dalam struktur kurikulum, Belinda Charles dalam Print (1999:133-135),  merekomendasikan  isi  Pendidikan  Kewarganegaraan  dapat  ditata dalam  tiga  model,  yaitu formal  Curriculum,  Informal  Curriculum,  Hidden Curriculum .  Dengan  model formal  curriculum ,  implementasi  pembelajarannya dapat  menembus  berbagai  mata  pelajaran (cross-curriculum). Dengan  model informal  curriculum dapat  diimplementasikan  dalam  kegiatan-kegiatan  ekstra kurikuler,  seperti  kepanduan,  klub-klub  remaja,  PMR,  kegiatan  rekreasi,  dan  olah raga.  Model  ini  justru  efektif  dalam  pembentukan  karakter  remaja.  Dengan  model
hidden curriculum , seperti misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehari-hari.

## Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter
Azyumardi  mengklasifikasi  penyebab  krisis  mentalitas,  moral,  dan  karakter mahasiswa di perguruan tinggi  yang juga menjadi bagian dari pendidikan nasional. Ada  tujuh  masalah  pokok  yang  turut  menjadi  akar  krisis  mentalitas  dan  moral  di lingkungan  perguruan  tinggi.  Antara  lain:  arah  pendidikan  telah  kehilangan obyektivitasnya;  proses  pendewasaan  diri  tidak  berlangsung;  proses  pendidikan  di sekolah  dan  perguruan  tinggi  sangat  membelenggu  siswa  dan  mahasiswa  dan, bahkan juga guru dan dosen; beban kurikulum yang demikian berat, lebih parah lagi, hampir  sepenuhnya  diorientasikan  pada  pengembangan  ranah  kognitif  belaka; beberapa  mata  pelajaran  dan  matakuliah,  termasuk  juga  pendidikan  agama  dan pendidikan  kewarganegaraan,  disampaikan  dalam  bentuk  verbalisme,  yang  juga disertai  dengan rote-memorizing ,  pada  saat  yang  sama  siswa  dan  mahasiswa dihadapkan kepada nilai-nilai yang sering bertentangan; Siswa dan mahasiswa juga mengalami  kesulitan  dalam  mencari  contoh  teladan  yang  baik    di  lingkungannya (Azyumardi Azra, 2006:xi).
Ketujuh  permasalahan  tersebut  harus  dicarikan  solusinya.  Solusi  tidak  bisa dilakukan  secara  adhoc  dan  parsial.  Bahkan  dapat  dikatakan,  pemecahan  masalah- masalah  besar  itu  meniscayakan  reformasi  itu  sendiri  secara  keseluruhan.  Karena, masalah-masalah tersebut saling berkaitan.
Persoalan  lain  yang  dihadapi  bangsa  ini  adalah  tentang  pembentukan masyarakat  madani  yang  sering  disebut civil  society ,  terwujudnya  masyarakat demokratis,  pelaksanaan  otonomi  daerah,  dan  terrealisasinya  pemerintahan  yang bersih  melalui  jalur  pendidikan  nasional.  Harus  diakui  upaya  untuk mengaktualisasikan  demokrasi  dan  civil  society  di  Indonesia  melalui  jalur pendidikan  kelihatannya  masih  harus  menempuh  jalan  panjang,  terjal,  dan  berliku- liku.
Oleh  karena  itu  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  sekolah  dan  di  perguruan tinggi  harus melakukan reorientasi,  rekonstruksi kritis,  restrukturisasi, dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru. Upaya-upaya itu harus bertujuan
akhir  pembentukan  masyarakat  Indonesia  yang  demokratis,  bersih,  bermoral,  dan berakhlak;  dan  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai civility (keadaban).  Sekolah  harus memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, skill, dan membentuk karakter. Center for Civic  Education pada  tahun  1994  dalam National  Standards  for  Civics  and Government .  Ketiga  komponen  pokok  tersebut,  yaitu civic  knowledge,  civic  skills, dan civic dispositions (Margaret S. Bronson, dkk., 1999:8-25).
Pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowledge )  merupakan  meteri  substansi yang  harus  diketahui  oleh  warga  negara.  Pada  prinsipnya  pengetahuan  yang  harus diketahui  oleh  warga  negara  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem poitik dan pemerintahan, nilai-nilai universal  dalam  masyarakat  demokratis,  cara-cara  kerjasama  untuk  mewujudkan kemajuan  bersama,  serta  hidup  berdampingan  secara  damai  dalam  masyarakat internasional.
Ketramtpilan  kewarganegaraan (civic  skills), merupakan  ketrampilan  yang dikembangkan    dari  pengetahuan  kewarganegaraan,  agar  [pengetahuan  yang diperoleh  menjadi  sesuatu  yang  bermakna,  karena  dapat  dimanfaatkan  dalam menghadapi  masalah-masalah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Civic  skills mencakup intellectual  skills (ketrampilan  intelektual)  dan participation  skills (ketrampilan partisipasi).
Karakter  kewarganegaraan (civic  dispositions), merupakan  sifat-sifat  yang harus dimiliki setiap warga negara untuk  mendukung  efektivitas partisipasi  politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum.
Civic  Education (Pendidikan  Kewarganegaraan)  memfokuskan    pada demokrasi  politik  atau  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  politik.  Karena Civic Education sebagai  bagian dari sosialisasi  politik berfungsi  sebagai  pemelihara dan pengembang  sistem  politik  yang  ideal    yaitu  demokrasi.  Dalam  demokrasi konstitusional  , civic  education yang  efektif  adalah  suatu  keharusan.  Karena kemampuan  untuk  berpartisipasi  dalam  masyarakat  demokratis,  berfikir  secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan  kita  mendengar  dan  mengakomodasi  pihak  lain  semuanya  itu memerlukan kemampuan yang memadai.

## Dikutip dari Buku Ilmu Pend hl 693…….

## Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Orde Lama
Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal dijadikan  sarana  untuk  mempersiapkan  warganegara    yang  sesuai  dengan  cita-cita nasional.  Upaya  itu  nampak  dari  lahirnya  berbagai  nama  untuk  Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  yang  sering  berganti-ganti  sejalan  dengan  perkembangan dan  pasang  surutnya  perjalanan  politik  Bangsa  Indonesia.  Hal  itu  ditunjukkan dengan  lahirnya  berbagai  kebijakan  di  bidang  pendidikan  khususnya  tentang  PKn sebagai  tindak  lanjut  dari  Dekrit  Presiden  1959  untuk  kembali  ke  UUD  1945, diantaranya dengan instruksi pembaharuan buku-buku di universitas-universitas.
Pemerintah  dalam  hal  ini,  Departemen  P  dan  K  mengeluarkan  surat keputusan  No.  122274/S,  tanggal  10  Desember  1959,    membentuk  panitia  yang terdiri  dari  7  orang.  Tugas  panitia  tersebut  membuat  buku  pedoman  mengenai kewajiban-kewajiban  dan  hak-hak  warganegara  Indonesia    disertai  hal-hal  yang akan  menginsyafkan  mereka  tentang  sebab-sebab  sejarah  dan  tujuan  Revolusi Kemerdekaan  kita  (Supardo,  dkk,  1962).  Panitia  tersebut  berhasil  menyusun  buku “Manusia  dan  Masyarakat  Baru  Indonesia”  pada  tahun  1962.  Menurut  para penulisnya  (Supardo,  dkk.),    buku  ini  dapat  disebut  dengan  istilah  Jerman “Staatsburgerkunde”, dengan istilah Inggris “Civics” atau dengan istilah Indonesia “Kewarganegaraan”. Akan  tetapi  oleh  karena  isi  buku  ini  agak  luas  maka,  nama “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” agaknya lebih tepat.
Buku pedoman PKn tersebut berisi (1) Sejarah pergerakan/perjuangan rakyat Indonesia, (2) Pancasila, (3) UUD 1945, (4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, (5) Konferensi Asia Afrika, (6) Kewajiban dan hak warganegara, (7) Manifesto Politik, (8)  Laksana  Malaikat  dan  Lampiran-lampiran  tentang  Dekrit  Presiden,  Lahirnya Pancasila,  Pidato  Presiden  Soekarno, Declaration  of  Human  Rights dan  Panca wardhana  (lima  perkembangan).  Pada  dasarnya  bahan  pelajaran  kewarganegaraan tersebut  telah digunakan sejak 1959 sampai dengan pecahnya Pemberontakan Partai Komunis  Indonesia  (PKI)  pada  tanggal  30  september  1965.  Selanjutnya  setelah terjadinya  pemberontakan  PKI,  istilah  Pendidikan  Kewarganegaraan  atas  usul Menteri  Kehakiman  waktu  itu  Mr.  Suhardjo  diubah  menjadi  “  Pendidikan
Kewargaan  Negara”  dan  berlaku  sampai  dengan  tahun  1968.  Diberlakukannya Kurikulum 1968 namanya berubah lagi menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”.
PKn  menurut  kurikulum  1968  berada  dalam  Kelompok  Pembinaan  Jiwa Pancasila  baik  di  sekolah  Dasar  maupun  di  sekolah  Menengah.  Bedanya  adalah  di SD  kelompok  mata  pelajaran  terdiri  dari  Pendidikan  agama,  Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olah Raga. Sedangkan di di SMA tanpa Bahasa daerah. Bahan-bahan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan  menurut  kurikulum  1968  tersebut  digunakan  sampai  dengan ditetapkannya  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Kurikulum  1975  dengan  nama “Pendidikan  Moral  Pancasila”  (PMP)  sebagai  nama  Bidang  Studi  (BS)  untuk Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  tujuannya  adalah  untuk  membentuk warganegara Pancasilais yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan  ditetapkanya  ketetapan  MPR  No.  II/MPR/1978  tentang  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4)  maka  materi  bidang  studi  PMP dilengkapi atau bahkan di dominasi oleh materi (P4) yang cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas PKn telah muncul dengan berbagai nama.  Numan  Somanteri  (1972)  mengemukakan  bahwa  istilah  “Civics  dan  Civics Education” telah muncul masing-masing dengan nama:
a. Pendidikan Kewarganegaraan (1957);
b. Civics (1962);
c. Pendidikan Kewargaan Negara (1968).
Materi  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  muncul  dengan  berbagai  nama  tersebut antara  lain  Pendidikan  Kewarganegaran  (1957)  membahas  cara  memperoleh  dan kehilangan kewrganegaraan. Sedang Civics (1962) lebih banyak membahas tentang Sejarah  Kebangkitan  Nasional,  UUD,  Pidato-Pidato  Politik  Kenegaraan  ,  yang terutama diarahkan untuk “nation and character building” bangsa Indonesia, seperti pada  waktu  pelaksanaan  pelajaran Civics di  Amerika  Serikat  pada  tahun-tahun setelah Declaration of  Independen.
Pidato-Pidato  Politik  Kenegaraan  itu  dikemas  dengan  nama  “Tujuh  Bahan Pokok Indoktrinasi”  (TUBAPI) yang berisi pidato-pidato politik kenegaraan mantan Presiden  Soekarno  ditambah  dengan Manifesto  Politik (Manipol)  dan  Undang-
Undang  Dasar  45,  Sosialisme  Indonesia,  Demokrasi  dan  Ekonomi  Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK). Pada masa pemerintahan Orde Baru bahan-bahan pelajaran  yang  bersifat indoktrinasi tersebut  dibuang  dan  dihilangkan  sama  sekali melalui  Kurikulum  1968  dengan  melakukan  perubahan-perubahan  materi  dan metode penyampaian. Namun materi pelajaran atau kelompok mata pelajaran untuk Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila. Kelompok  Pembinaan  Jiwa  Pancasila  ialah  Kelompok  segi  pendidikan  yang terutama  ditujukan  kepada  pembentukan  mental  dan  moral  Pancasila  serta pengembangan  manusia  yang  sehat  dan  kuat  fisiknya  dalam  rangka  pembinaan bangsa.
Sebagai  alat  formal  dipergunakan  2  segi  pendidikan:  Pendidikan  Agama, Pendidikan  Kewargaan  Negara,  Pendidikan  Bahasa  Indonesia,  Bahasa  Daerah  dan Olahraga.  Pendidikan  Agama  diberikan  secara  intensif  sejak  dari  kelas  I  sampai kelas VI dan diganti pendidikan budipekerti saja.
Begitu  pula  Pendidikan  Kewargaan  Negara,  yang  mencakup  sejarah Indonesia,  Ilmu  Bumi  dan  Pengetahuan  Kewargaan  Negara,  selama  masa pendidikan  yang  enam  tahun  itu  diberikan  terus  menerus.  Sedangkan  Bahasa Indonesia  dalam  kelompok  ini  mendapat  tempat  yang  penting  sekali,  sebagai  alat pembina cara berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai  langkah  pertama  bagi  sekolah-sekolah  yang  menggunakan  bahasa  tersebut, sebagai  pengantar  sampai  kelas  III  dalam  membina  jiwa  dan  moral  Pancasila. Olahraga  yang  berfungsi  sebagai  pembentuk  manusia  Indonesia  yang  sehat  rohani dan  jasmaninya  diberikan  secara  teratur  semenjak  anak-anak  menduduki  bangku sekolah.
Sama  halnya  Kurukulum  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Menengah  Pertama 1968, Rencana Pendidikan dan Pelajaran SMA tahun 1968 juga dibagi kedalam tiga kelompok  besar  masing-masing  Kelompok  Pembina  Jiwa  Pancasila,  Kelompok Pembina  Pengetahuan  Dasar,  dan  Kelompok  Pembina  Kecakapan  Khusus. Pendidikan Kewargaan Negara termasuk dalam Kelompok Pembina Jiwa Pancasila bersama  Pendidikan  Agama,  Bahasa  Indonesia  dan  Pendidikan  Olah  Raga.  Mata pelajaran Kewargaan Negara di SMA berintikan: (1) Pancasila dan UUD 1945; (2) Ketetapan-Ketetapam MPRS 1966; (3) Pengetahuan umum tentang PBB.
Tujuan  diajarkannya  adalah  agar  tiap-tiap  warganegara  Indonesia berkewajiban  mengamalkan  Pancasila  dan  UUD  1945  serta  merealisasikan  isi  dan jiwa  UUD  1945  dan  ketetapan-ketetapan  MPRS  sebagai  ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.  Dengan  demikian  Kewargaan  Negara  tidak  saja  wajib  dipelajari tetapi  lebih-lebih  lagi  merupakan  bentuk  sikap  hidup.  Karena  komunikasi  modern yang  mendekatkan  bangsa  yang  satu  dengan  yng  lainnya  maka  Indonesia  yang tergabung dalam PBB berkewajiban menyelami  dan mempelajari bentuk  organisasi PBB  itu.  Salah  satu  hal  penting  dari  kurikulum  SMA  1968  tersebut  adalah  Mata Pelajaran Kewargaan Negara  yang pengajarannya senantiasa  dikorelasikan dengan pelajaran  lain  seperti  sejarah  Indonesia,  Ilmu  bumi  Indonesia,  Hak  Asasi  Manusia dan  Ekonomi,  sehingga  mata  pelajaran  Kewargaan  Negara  tersebut  menjadi  lebih hidup dan lebih menantang serta lebih bermakna.

## Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Orde Baru
Dalam  perubahan  kurikulum  sekolah  tahun  1968  menjadi  kurukulum  tahun 1975  mata  pelajaran  PKn  atas  dasar  Keputusan  MPR  1978  diganti  dengan  nama baru yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila  (PMP). Ini merupakan hasil penggabungan  mata  pelajaran  sejenis  menjadi  bidang  studi.  Bidang  studi  PMP merupakan bahan-bahan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan  dari  mata  pelajaran  yang  bersangkut  paut  diantaranya  mata  pelajaran Sejarah,  Ilmu  Bumi  dan  Ekonomi.  Sedangkan  gabungan  mata  pelajaran  Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi menjadi bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau Studi  Sosial  (Social  Studies)  dan  saat  ini  bernama  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuian Sosial (PIPS). Hal yang sama masih tetap berlaku saat berlakunya Kurikulum  1984 sebagai  penyesuaian  Kurikulum  1975.  Mengenai  bidang  studi  PMP  tersebut Depdikbud  telah  mengeluarkan  Penjelasan  Ringkas  tentang  Pendidikan  Moral Pancasila  (Dikbud,  1982)  di  mana  dikemukakan  berbagai  hal  penting  antara  lain adalah sebagai berikut:
Pendidikan  Moral  Pancasila  (PMP)  secara  konstitusional  mulai  dikenal dengan  adanya  TAP  MPR  No.  IV/MPR/1973  tentang  Garis-garis  Besar  Haluan Negara.  Dengan  adanya  Ketetapan  MPR  No.  II/MPR/1978  tentang  Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP didasarkan pada isi
P4  tersebut.  Oleh  karena  TAP  MPR  No.  II/MPR/1978  merupakan  penuntun  dan pegangan  hidup  bagi  sikap  dan  tingkah  laku  setiap  manusia    Indonesia  dalam kehidupan  bermasyarakat  serta  bernegara,  maka  dijadikan  sumber,  dan  tempat berpijak,  isi,  dan  evaluasi  PMP.  Dengan  demikian  hakekat  PMP  tiada  lain  adalah pelaksanaan  P4  melalui  jalur  pendidikan  formal.  Di  samping  pelaksanaan  PMP  di sekolah-sekolah di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat  berbagai  penataran, dalam rangka menyesuaikan Kurikulum  1975 dengan P4 dan  GBHN  1978  mengusahakan  adanya  buku  pegangan  bagi  murid  dan  guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Usaha itu telah menghasilkan Buku Paket PMP.
Dari penjelasan ringkas  di  atas dapat  disimpulkan bahwa (1) P4 merupakan sumber,  dan  tempat  berpijak,  isi,  dan  cara  evaluasi  PMP  melalui  pembakuan kurikulum1975;  (2)  dengan  dihasilkannya  Buku  Paket  PMP  untuk  semua  tingkat pendidikan di sekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewarganegaraan (Manusia dan  Masyarakat  Baru  Indonesia,  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi;  dan  (3)  P4  tidak hanya  diberlakukan  untuk  sekolah-sekolah  tetapi  juga  untuk  masyarakat  pada umumnya  melalui  berbagai  penataran  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila (P4) oleh BP7, untuk  sekolah diberlakukan bidang studi PMP sedangkan untuk  masyarakat  diberlakukan  P4.  Namun  demikian  materi  PMP  tersebut didominasi  oleh  bahan-bahan  P4  yang  disesuaikan  dengan  masing-masing lingkungan yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  PMP  karena  berbagai  perubahan  dan berbagai  pertimbangan,  dengan  disusunnya  kurikulum  sekolah  tahun  1994  diubah menjadi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  yang  terutama didasarkan  pada  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  2  tahun  1989  ayat  2  yang menyatakan bahwa:
Isi kurukulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat:
a. Pendidikan Pancasila;
b. Pendidikan Agama;
c. Pendidikan Kewarganegaraan.
Sebagai sekedar perbandingan dari sisi tujuan, dalam era pemerintahan Orde Baru,  bidang  studi  PMP  bertujuan  untuk  membentuk  Manusia  Pancasilais  di  mana
menurut  Kurikulum  Sekolah  Dasar  1975  tersebut  seluruh  bidang  studi  berperan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas. Membentuk Manusia Pancasilais bukan  hanya  merupakan  tanggung  jawab  bidang  studi  PMP  semata.  Oleh  karena kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan terhadap Kurikulum 1975, maka tujuan membentuk Manusia Indonesia Pancasilais tetap merupakan tema utamanya.
Sealama  masa  Orde  Baru  kurikulum  telah  berubah  beberapa  kali  yang berakibat berubahnya pula kurikulum PKn yang diawali dengan kurikulum 1962 ke kurikulum  tahun  1968,  kemudian  menjadi  kurikulum  tahun  1975,  dan  selanjutnya kurikulum  tahun  1984  sebagai  penyempurnaan  terhadap  kurikulum  1975,  dan terakhir kurikulum tahun 1994 sebagai kelanjutan kurikulum tahun 1984. Perubahan PKn  yang  bernama  Pendidikan  Moral  Pancasila  (PMP)  menjadi  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga terjadi dalam era Orde Baru.
Kedua  penggalan  waktu  yang  berbeda  jaman  itu  meiliki  tujuan  yang  sama yaitu  mendidik,  membentuk,  atau  mempersiapkan  warganegara  yang  baik  menurut apa  yang  dianggap  baik  menurut  pandangan  rezim  yang  berkuasa  pada  masa  itu. Penggalan  waktu  pertama  Orde  Lama  menekankan  pada “nation  and  character building” sedangkan  periode  berikutnya  yaitu  Orde  Baru  lebih  menekankan  pada “Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya” yang masing-masing telah diketahui kekuatan  dan  kelemahan-kelemahannya.  Yang  pertama  berakhir  dengan  lahirnya Gerakan  30  September  PKI  dan  yang  kedua  berakhir  dalam  situasi    pemerintahan yang korup, yang ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang  dibangun  di  atas  legitimasi  politik  dengan  nilai-nilai  kultur  feodalisme  dan primordialisme.  Selama  masa  Orde  Baru  materi  PPKn  didominasi  oleh  materi  P4 menyebabkan  pembelajaran  PPKn  di  kelas  berlangsung  dengan  sangat  kaku  tanpa improvisasi dan cenderung kearah indoktrinasi. Akibat lebih jauh adalah siswa lebih terbiasa  menghafalkan  nilai-nilai  dan  moral  Pancasila  dan  bukannya  mengamalkan nilai-nilai dan moral tersebut.

## Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Reformasi
Bagaimana  PKn  di  era  Reformasi?    Akankah  pendekatan,  cara-cara,  proses dan prosedur yang telah ditempuh selama ini akan menjadi kelanjutan kedua episode kehidupan  sosial  dan  politik  masa  lalu  yang  pada  dasarnya  bukan  membahagiakan
atau  mensejahterakan  rakyat  namun  justru  sebaliknya.  Akankah  perjalanan kehidupan  sosial  dan  politik  bangsa  ini  dalam  era  Reformasi  sekarang  ini  akan berakhir  dengan  tragis  seperti  masa  lalu.    Mampukah  bangsa  dan  para  pemimpin sosial  politik  serta  tokoh  masyarakat  membawa  bangsa  ini  kepada  kehidupan  yang lebih  baik,  lebih  sejahtera,  lebih  aman,  lebih  bebas  dalam  menuju  masyarakat madani  Indonesia.    Masyarakat  yang  beradab  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai luhur  yang  menghargai  harkat  dan  martabat  manusia,  seperti  dicita-citakan.  Semua itu  akan  sangat  bergantung  pada  pilihan-pilihan  kehidupan  sosial  politik  dan kenegaraan  yang  ditentukan  bersama  sebagai  manifestasi    dari  harapan,  keinginan dan cita-cita baik sebagai individu, warga masyarakat dan warganegara.
Untuk  mencapai  masyarakat  yang  dicita-citakan  itu  peran  pendidikan  amat sentral.  Mengingat  peran  pendidikan  yang  amat  strategis  dalam  membawa  bangsa ini menjadi bangsa yang maju, yang sejahtera dan diperhitungkan dalam percaturan internasional  maka  pendidikan  haruslah  pendidikan  yang  bebas  dari  berbagai kelemahan  yang  telah  terjadi  selama  ini.  Salah  satu  kelemahan  yang  mendasar adalah  ketidakjelasan  dan  ketidakkonsistenan  para  pembuat  kebijakan  dan pelaksanaan sistem pendidikan (Senat  IKIP Bandung, 1999). Demokratisasi  bidang pendidikan  amat  diperlukan  terutama  dalam  memposisikan  warganegara  sebagai subyek  dan  bukan  sekedar  obyek  dari  kepentingan  politik  penguasa  semata. Demokratiosasi  di  bidang  pendidikan  yang  ditindaklanjuti  dengan  pendidikan demokrasi adalah suatu yang memungkinkan upaya pengembangan segenap potensi individu warganegara Indonesia secara optimal sesuai dengan fitrah insaninya.
Guna  memperoleh  perbandingan,  memperluas  visi  dan  memberi  dasar  yang kokoh  bagi  pendidikan  untuk  warganegara  demokratik “democratic  citizenship” yang  seharusnya  menjadi  dasar  pendidikan  Indonesia  dalam  era  reformasi  tersebut ada  baiknya  mengutip  pendapat  Thomas  Jefferson  sebagai  penulis  Deklarasi Kemerdekaan Amerika  yang menyatakan bahwa: “…that the knowledge, skills and behaviors of democratic citizenship do not just occur natullay in oneself but rather they must be taught consciously through schooling to teach new generation, i.e they are  learned  behaviors”. Agar  peran  pendidikan  dipahami  secara  jelas  dalam mendidik  warganegara  yang  demokratis  tersebut  John  F.  Kennedy  misalnya    lebih memperkuat pendapat Jefferson dengan mengatakan bahwa: “There is an old saying
that  the  course  of  civilization  is  a  race  between  catastrophe  and  education.  In  a democracy such as ours, we must make sure that education wins the race”.
Kedua  pandangan  tersebut  memberi  isyarat  yang  jelas  bahwa  pendidikan amat  berperan  dalam  mendidik  warganegara  yang  demokratis,  yang  menyiratkan dan mensyaratkan bahwa pendidikan itu sendiri haruslah demokratis dan dilakukan dengan  cara-acara  yang  demokratis  pula  sebab  pendidikan  harus  efektif  yang didukung  oleh  faktor-faktor  startegis  lingkungan    internal  dan  eksternal.  Dalam konteks  itu  dapat  diidentifikasikan  parameter  dan  variabel  yang  signifikan,  baik yang  berhubungan  dengan  proses  belajar  mengajar,  evaluasi,  sistem  kurikulum, sistem manajemen dan faktor kontekstual sosial, ekonomi, politik, hukum dll, yang dibangun oleh sumber daya manusia  yang kompeten dan teruji. Jika pendidikan itu mau  efektif,  ia  harus  kuat,  punya  kemandirian,  dan  hubungan  saling  bantu  dengan faktor  eksternalnya  dengan  anggaran  yang  cukup  untuk  membiayai  SDM. Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  efektif  selain  yang  tersebut  di  atas,  perlu  visi yang  dibangun  bersama  tentang  warganegara  yang  baik,  demokratis,  cerdas, terampil dalam menuju masyarakat madani.
Keadaan  masa  lalu  itu  menunjukkan  betapa  rapuhnya  pembangunan termasuk  pembinaan  warganegara  yang  hanya  mengandalkan  faktor  keamanan, ekonomi atau teknologi belaka tanpa memikirkan secara sungguh sungguh individu- individu  warganegara  sebagai  SDM  yang  akan  terlibat  dalam  keseluruhan  sistem yang  dibentuk  dengan  berbagai  pendekatan  tersebut.  Pendekatan-pendekatan  yang dianut dalam pembangunan bangsa dan warganegara masa lalu itu secara nyata telah menunjukkan  kegagalan-kegagalannya  terutama  bagi  kemajuan  dan  perkembangan bangsa  dalam  menciptakan  masyarakat  yang  damai,  saling  menghargai,  memiliki sikap  toleransi,  demokratis,  bertanggungjawab,  berdisiplin,  dan  menghormati aturan-aturan  serta  hukum  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Keadaan  seperti ini  mendorong  kita  semua  untuk  memikirkan  penataan  kembali  pendidikan  bagi warganegara Indonesia khususnya PKn Indonesia.
Dengan mencermati ciri-ciri PKn dalam kedua kurun waktu di atas nampak bahwa  baik  substansi  materi  maupun  metode  mengajarnya  tidak  terlalu  banyak mengalami perubahan, bahkan dapat dikatakan bahwa kelemahannya justru terletak pada ketidakkonsistenan  dalam melaksanakan apa  yang ditetapkan oleh kurikulum.
Terlalu  banyak  penyimpangan  yang  terjadi  sehingga  sulit  untuk  dapat  memastikan kelemahan-kelemahan  pengajaran  PKn  yang  terjadi.  Bahkan  kalau  mau  lebih obyektif dapat dikatakan bahwa mata pelajaran  PKn menurut kurikulum 1968 jika dilaksanakan  dengan  baik  akan  mampu  menyiapkan  warganegara  yang  baik Mengapa?,  karena  selain  mempelajari  mata  pelajaran  PKn  murid-murid  juga mempelajari  Pendidikan  Agama,  mereka  juga  mempelajari  Bahasa  Indonesia  dan Olah  Raga  sehingga  dapat  dihasilkan  manusia  Indonesia  seutuhnya  sebagaimana juga  telah  dicanangkan  oleh  Orde  Baru  yaitu  manusia  yang  sehat  rokhani  dan jasmaninya, sebagaimana juga dicanangkan dalam kurikulum-kurikulum selanjutnya.
Telah  diuraikan  tedahulu  bahwa  ketiga  rezim  pemerintahan  memiliki perhatian  yang  begitu  signifikan    terhadap  PKn.    Hal  itu  dapat  dilihat  dari  berbagi kebijakan pendidikan khususnya tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang seolah- olah  amat  dipengaruhi  oleh  perubahan-perubahan  situasi  politik  dan  kenegaraan. Pada  masa-masa  yang  lalu  yang  jika  tujuannya  dicermati  senantiasa  menempatkan PKn  tersebut  sebagai  “alat  politik”  bukan  sebagai  “alat  pendidikan  politik”  yang didasari  oleh  nilai-nilai  demokrasi  tetapi  justru  untuk  mengarahkan  dan mendominasi  nilai-nilai yang memungkinkan sebuah rezim untuk  mempertahankan “kemapanan” yang mendukung kekuasaan yang ada.
Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan dalam sistem sosial  politik,  dan  kenegaraan  yang  memang  semakin  menuntut  pada  kemantapan dalam  PKn  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Adanya  tuntutan-tuntutan  perubahan  kearah  kehidupan  yang lebih demokratis harus diakui sebagai hasil positif dari pendidikan PKn belakangan ini  termasuk  ekses  yang  sekaligus  merupakan  tantangan  bagi  proses  demokratisasi itu sendiri.
Tuntutan  perubahan  itu  selain  disebabkan  oleh  hal-hal  di  atas  juga  karena beberapa sebab lain yang amat fundamental seperti dikemukakan oleh Aziz Wahab (1998)  dengan  mengatakan  bahwa:  Bidang  Studi  PKn  sesuai  fungsi  dan  tujuannya selama ini menjadi sarana untuk membina warganegara untuk lebih mengetahui hak dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Namun  sejalan dengan terjadinya reformasi diperlukan kajian ulang terhadap relevansi meteri PKn
dalam kurikulum karena beberapa alasan, di antaranya: (1} Selama Orde Baru yang lalu ada kekacauan pengertian antara negara dan pemerintah /rezim yang berkuasa; seakan-akan  keduanya  menjadi  identik.  Hal  itu  mengakibatkan  penerjemahan  PKn ke  dalam  kurikulum  pun  banyak  diwarnai  oleh  perspektif  dan  kepentingan pemerintah dengan mengatasnamakan perspektif dan kepentingan negara. Hal  yang sama  sesungguhnya  bukan  hanya  berlaku  untuk  PKn  tetapi  juga  untuk  bidang- bidang  studi  lainnya  seperti  Sejarah,  Ekonomi,  dan  Geografi.  (2)  Karena  alasan pertama  di  atas,  topik-topik  tertentu  lebih  banyak  diangkat  (misalnya  soal kepatuhan,  kesetiaan  pada  pemerintah  yang  berkuasa,  keamanan  nasional)  yang bertujuan menguatkan kedudukan pemerintah yang berkuasa; sedangkan topik-topik lain  seperti  hak  asasi  manusia,  demokrasi  politik,  demokrasi    ekonomi,  hak-hak rakyat,  kewajiban  pemerintah  kepada  publik,  kebebasan  menyatakan  pendapat, kebebasan  beragama,  kurang  ditampilkan  secara  proporsional.  (3)  PKn  adalah sarana pendidikan politik bangsa. Namun pendidikan politik yang dimaksud selama ini  cenderung  “sepihak”  dan  “menolog”,    yaitu  mendukung  kelanggengan kekuasaan    Orde  yang  berkuasa.  Akibatnya  siswa    tidak  disiapkan  untuk  berpikir secara dewasa, bertanggung jawab dan jujur bahkan terhadap dirinya sendiri. Produk akhirnya  adalah  peserta  didik    yang  “tanpa  pilihan”,    harus  menerima  apa  adanya tanpa  dapat  dan  mampu  mempertanyakan  hal-hal  di  luar  koridor  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Dari  sudut  perkembangan  moral,  hal  ini  tidak menguntungkan  karena  membuat  siswa  menjadi  kerdil  dalam  berpikir.  PKn  lebih menekankan  segi “to  tell  students  about  what  are  desiable  behaviors” dan  bukan “to  ask  and  let  student  to  think  and  to  find…”. (4)  Dalam    kenyataan,  terjadi berbagai  kebingungan  peserta  didik  akibat  apa  yang  diajarkan  di  sekolah  berbeda kenyataannya.  Akibat  lanjutnya  adalah  secara  tidak  disadari  kita  menyiapkan generasi yang memiliki kepribadian terpecah.
Berdasarkan  alasan-alasan  di  atas,  kaji  ulang  dan  peninjauan  kembali terhadap  materi  dan  metodologi  PKn  dalam  kurikulum  1994  merupakan  suatu keharusan dalam Era Reformasi sekarang ini. Kaji ulang diarahkan terhadap hal-hal berikut ini:
1. Sejauh  manakah  materi  yang  ada  dalam  kurikulum  masih  relevan  dengan semangat  bangsa  kita  yang  dengan  memanfaatkan  momentum  reformasi
sedang  memformulasikan  kembali  format  dan  implementasi  nilai-nilai Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Acuan  kita  adalah kehidupan berbangsa dan masyarakat  Indonesia di masa depan, berdasarkan pengalaman di masa lalu dan sekarang.
2. Banyak keluhan selama  ini tentang padat  dan banyaknya materi  yang mesti dipelajari  oleh  siswa.  Hal  inipun  perlu  dikaji  ulang,  materi  manakah  yang dapat  dikeluarkan,  digabungkan,  dirampingkan,  dan  meteri  mana  yang benar-benar esensial bagi anak, masyarakat dan kehidupan bangsa.
3. Dari segi metodologi, metode yang cenderung doktriner dan monolog selama ini,    perlu  ditinjau  ulang  dari  segi  karakter  belajar  dan  tahap-tahap perkembangan peserta didik. Sudah cukup lama kita mengetahui bahwa PKn adalah  pelajaran  yang  “membosankan”  bahkan  cenderung  “tidak  disukai” siswa  karena  materi  dan  metodenya  memang  tidak  menantang  siswa  secara intelektual, di samping amat sarat dengan pesan-pesan ideologis rezim yang berkuasa.
Proses  perubahan  kearah  demokratisasi  dan  pendewasaan  sebagai  bangsa yang berdaulat yang memiliki kepercayaan dan jati diri sebagai bangsa masih harus dibenahi  melalui  pengembangan  konsep  “baru”  PKn  melalui  kurikulum  sekolah untuk  masa-masa  yang  akan  datang.  Satu  hal  yang  amat  mengkhawatirkan  dalam proses  penyiapan  warganegara  yang  demokratis  itu  adalah  kurang  diperhatikannya unsur hukum dalam kurikulum PKn padahal warganegara yang demokratis itu harus memiliki  disiplin  dan  tanggung  jawab.  Selain  disiplin  dan  tanggung  jawab warganegara  demokratis  juga  harus  memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun harus disadari bahwa hal itu hanya mungkin  dicapai  dengan  menumbuhkan  pemahaman  dan  pengamalan  tentang kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Untuk itu pengajaran hukum yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari, di dalam lingkungan  keluarga,  lingkungan  bermain,  lingkungan  sekolah  dan  masyarakat secara  keseluruhan  harus  menjadi  perhatian  yang  serius  dalam  pengembangan kurikulum untuk pendidikan warganegara baik melalui bidang studi Pendidikan IPS ataupun melalui PKn itu sendiri.
Dalam  era  reformasi  dan  dalam  kehidupan  demokrasi  setiap  orang  sebagai warganegara memperoleh kebebasan dan diperlakukan secara adil. Untuk itu setiap warganegara  harus  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh pendidikan  yang  baik.  Dalam  pendewasaan  dan  sikap  keterbukaan    dan  kebebasan itu  baik  politik  maupun  ekonomi  itu  harus  dijelaskan  secara  tuntas  bahwa:  dasar- dasar  demokrasi  itu  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Chapin  dan  Messsick (1989:114) diantaranya adalah seperti berikut: “Each person has one vote; Citizens have  equal  protection  under  the  law;  Decuisions  and  laws  can  be  reviewed  and amended by lawful process; Decisions and government acts are based on law”.
Tujuannya  adalah  agar  setiap  warganegara  menjadi  cerdas,  dapat  berpikir kritis dan kreatif serta memiliki sikap disiplin pribadi dan dapat berpartisipasi dalam mengatasi  berbagai  persoalan  baik  pribadi,  maupun  masyarakat  lingkungannya. Lahirnya  warganegara  seperti  itu  menuntut  perubahan-perubahan  mendasar  dalam pendidikan pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan khususnya.

## Penutup
Uraian  di  atas  telah  membawa  dan  mengantarkan  Bangsa  Indonesia  kepada situasi yang mendorong bangsa ini untuk tidak mengulangi langkah-langkah politik yang  keliru  yang  cenderung  lebih  menekankan  kepada  kekuasaan  dengan menomorduakan  rakyat  dan  masyarakat  dalam  sistem  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Pengakuan terhadap hak-hak individu yang didasari rasa tanggung jawab harus ditambahkan, penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta lebih menekan lagi pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus sudah mulai menjadi  dasar-dasar  kebijakan  nasional  dengan  senantiasa  membuka  diri  terhadap perubahan global dan dengan respon yang dilakukan secara cerdas. Semua itu hanya mungkin  dapat  dicapai  jika  dilakukan  perubahan  paradigma  terhadap  PKn. Paradigma  baru  tersebut  menuntut  diakukannya  redifinisi  dan  revitalisasi implementasi konsep PKn sehingga benar-benar menjadi sebuah wadah  yang dapat membangun  dan  mengembangkan  berbagai  kemampuan  warganegara  agar  dapat lebih  sensitif,  proaktif,  inovatif,  dan  kreatif,  serta  cerdas    sehingga  dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupannya sebagai warganegara dan warga masyarakat.
Redifinisi  dan  revitalisasi  pengertian  serta  tujuan  PKn  akan  mendorong lahirnya paradigma baru PKn tersebut. Paradigma baru tersebut harus disusun di atas pilar-pilar  demokrasi  yang  akan  mendukung  nuansa  demokratis  yang  saat  ini  telah berkembang  di  masyarakat.  Atas  dasar  beberapa  konsep  dimaksud  akan  mendasari paradigma baru PKn Indonesia sebagai berikut:
1. Konstitusionalisme;
2. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Warganegara yang cerdas;
4. Kedaulatan perorangan (people souvereignity);
5. Pers yang bebas;
6. Kekuasaan UU (the rule of law);
7. Hak-hak dasar manusia;
8. Pembagian  kekuasaan (division of power);
9. Sistem pengadilan yang bebas ( independent yudicial system);
10. Desentralisasi (decentralization /local autonomy);
11. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (social welfare and social justice);
12. Patriotisme dan nasionalisme (patriotism and nationalism).
Paradigma  baru  PKn  tersebut  menuntut  adanya  perubahan  dalam  seluruh aspek pembelajaran PKn dimulai dari tujuan sampai pada pengembangan bahan ajar, metode  mengajar  dan  penilaiannya.  Dari  sisi  tujuan  misalnya  yang  umunya diketahui  dari  berbagai  literatur  bahwa  tujuan  PKn  adalah  untuk  membentuk warganegara yang baik. Yaitu warganegara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

## Daftar Pustaka
Abdul Azis Wahab, (1998) Kajian Terhadap Kinerja Kurikulum 1994 dan Faktor- Faktor  yang Mempengaruhi. Bandung: Jurusan PPKN  IKIP Bandung.
Azyumardi  Azra.  (2006). Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional .  Penerbit  Buku Kompas,
Jakarta.
Depdikbud, (1993) Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah . GBPP PKn.
Depdikbud, (1968) Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. GBPP PKn.
Depdikbud, (1982) Penjelasan Ringkas Tentang Buku PMP . Dirjend Dasmen..
Muchson  AR.  (2004). Pendidikan  Kewarganegaraan  Paradigma  Baru (Jurnal Civics)
vol. 1, No. 1 Juni 2004.
Numan  Somantri.  (1972) Beberapa  Masalah  dalam  Pengajaran  PKn, seminar Nasional Civic, Surakarta: Tawangmangu.
Print,  Murray  et  al.  (1999). Civic  Education  for  Civil  Society .  London:  Asian Academic
Press.
Redaksi Sketsa Masa. (1961). Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi . Surabaya: Penerbit GRIP.
Suryadi, Ace dan Somantri. (2000). “Pemikiran Ke Arah Rakayasa Kurikulum Pendidikan  Kewarganegaraan” Paper,  The  International  Seminar:  The Need for
New Indonesian Civic Education, March 29, 2000, at Bandung.
Supardo  dkk.  (1962) Manusia  dan  Masyarakat  Baru  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Waterwoth, Peter. (1998). “Trends in Social Studies Education and Citizenship Education” . Paper. Faculty of Education, Deakin University, Australia.