## KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KORPORASI SEBAB KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN MENGAKIBATKAN ANCAMAN SERIUS
Rony Andre Christian Naldo 1* , Mesdiana Purba 1
1 Universitas Simalungun
* Koresponden author ronyandre87@gmail.com

## ABSTRACT
As a legal subject, in addition to rights holders, corporations are also legal obligations. In carrying out  business  activities  estates,  corporations  bear  a  legal  obligation  to  implement  the  Corporate Governance (Good Corporate Governance / GCG) and the Social Responsibility and Environment (Corporate Social Responsibility / CSR) to the realization of sustainable development. With regard to the legal obligation to implement good corporate governance and CSR activities in the plantation business, the corporation shall not open or tilling the land by burning, as fire plantation corporation can lead to a serious threat to inflict harm the environment. The fact is that on the island of Sumatera, there have been fires on plantations of various corporations resulting in a serious threat, which in Civil Law is an Act Against the Law (PMH) with the consequence of absolute liability to corporations to  compensate  for  environmental  losses.  This  study  discusses  the  concept  of  absolute  corporate accountability because plantation land fires pose a serious threat. This study is prescriptive, using normative legal methods, referring to the legal norms contained in the legislation, using secondary data. This study uses a variety of legal approaches, concepts, legal comparisons, and history. The results  of  the  study  concluded  that  there  are  13  (thirteen)  concepts  related  to  corporate  absolute responsibility because plantation land fires cause a serious threat, and there are still 4 (four) things that are weaknesses.
Keywords: Accountability, Corporate, Serious Threats.

## ABSTRAK
Sebagai  subjek  hukum,  selain  penyandang  hak,  korporasi  juga  merupakan  penyandang  kewajiban hukum. Dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan, korporasi menyandang kewajiban hukum untuk  menerapkan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance/GCG)  serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) guna terealisasinya pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR, dalam melaksanakan  aktivitas  bisnis  perkebunan,  korporasi  dilarang  membuka  maupun  mengolah  lahan dengan cara membakar, karena kebakaran lahan perkebunan korporasi dapat mengakibatkan ancaman serius  yang  menimbulkan  kerugian  lingkungan  hidup.  Fakta  di  Pulau  Sumatera,  telah  terjadi kebakaran lahan perkebunan berbagai korporasi mengakibatkan ancaman serius, yang secara Hukum Perdata  merupakan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dengan  konsekuensi  pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup. Penelitian ini membahas  mengenai  konsep  pertanggungjawaban  mutlak  korporasi  sebab  kebakaran  lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius. Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode Yuridis Normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan,  menggunakan  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  perundang- undangan, konsep, perbandingan hukum, dan sejarah. Hasil penelitian menyimpulkan ada 13 (tiga belas)  konsep  terkait  pertanggungjawaban  mutlak  korporasi  sebab  kebakaran  lahan  perkebunan mengakibatkan ancaman serius, dan masih terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kelemahan.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Ancaman Serius.

## I. PENDAHULUAN
Menurut W.C.L. van der Grinten 1 , dalam doktrin,  badan  hukum  atau rechts  persoon ( corpus habere ) mempunyai hak dan kewajiban  hukum  yang  sama  dengan  subjek hukum  lainnya  seperti  manusia  ( nataurlijke persoon ), oleh karena itu sangat tipis didepan hukum untuk membedakan hak dan kewajiban hukum  kedua  subjek  hukum  tersebut. Sebagaimana  halnya  subjek  hukum  manusia yang  memerlukan  persyaratan  tertentu  untuk dapat dikatakan memiliki kemampuan hukum ( rechtsbevoegdheid ), badan hukum memerlukan  syarat  juridis  formil  dan  4 (empat) syarat materiil. Pertama , mempunyai kekayaan terpisah. Kedua , mempunyai tujuan tertentu. Ketiga ,  mempunyai  kepentingan tertentu. Keempat ,  mempunyai  organisasi teratur.
Korporasi  merupakan  badan  hukum. Korporasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hingga saat sekarang ini  banyak  korporasi  yang  melaksanakan aktivitas  bisnis  perkebunan  di  Indonesia. Dalam  melaksanakan  aktivitas  bisnisnya, berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dan b Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal 2 , Pasal 74 ayat (1)
1 Grinten,  W.C.L.  van  der.  1973. Assers’s Handleiding  tot  de  Beoefemng  van  het  Nederlands Burgelijk Rechts . Zwole. Hal. 132
2 Lihat Pasal 15  huruf a dan  b  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
3 Lihat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas 3 ,  serta  Pasal  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perseroan  Terbatas 4 ,  korporasi berkewajiban  hukum  menerapkan  GCG  dan CSR  yang  mencakup  Triple  P  Bottom  Line ( Profit,  People,  Planet ),  guna  terwujudnya pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditentukan  Pasal  3  huruf  i  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5 .
GCG merupakan prinsip yang mendasari suatu  proses  dan  mekanisme  pengelolaan korporasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Penerapan  GCG  akan  dapat  meningkatkan kinerja  korporasi  dan  nilai  ekonomi  jangka panjang  bagi  para  investor  dan stakeholder . CSR merupakan inti dari etika bisnis. Menurut Yusuf  Wibisono 6 .  CSR  didefenisikan  sebagai tanggung  jawab  korporasi  kepada  para pemangku  kepentingan  untuk  berlaku  etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif, yang mencakup  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  ( triple  bottom  line )  dalam  rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
4 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
5 Lihat  Pasal  3  huruf  i  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6 Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR . Gresik: Frascho Publishing, Hal. 7
Menurut  Amin  Widjaja  Tunggal 7 ,  CSR merupakan kewajiban korporasi untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan,  dan  melaksanakan  tindakan  yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Terkait dengan kewajiban hukum menerapkan  GCG  dan  CSR,  berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009,  dan  Pasal  67  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 8 , dalam  melaksanakan  aktivitas  bisnisnya korporasi berkewajiban memelihara kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta mengendalikan  pencemaran  /  kerusakan lingkungan  hidup. Sehubungan  dengan  itu, berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun  2009,  korporasi  menyandang  3 kewajiban  hukum. Pertama ,  memberikan informasi  yang  terkait  dengan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Kedua , menjaga  keberlanjutan  fungsi  lingkungan hidup. Ketiga , menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan  lingkungan  hidup.  Selain  itu, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 2014 ayat (1) dan (2), dalam melaksanakan  aktivitas  bisnisnya,  korporasi juga  dilarang  melakukan  perbuatan  yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
7 Tunggal,  Amin  Widjaja.  2008. Corporate Social Responsibility . Jakarta: Harvindo, Hal. 30
Kebakaran  lahan  perkebunan  korporasi dapat  menyebabkan  terjadinya  pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup (baku mutu udara ambien) daerah maupun nasional, yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  12  Tahun  2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran  Udara  di  Daerah  (Permen  LH Nomor  12  Tahun  2010)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Pengendalian  Pencemaran  Udara  (PP  Nomor 41  Tahun  1999).  Selain  itu  juga  dapat menyebabkan terjadinya kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,  yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan  Hidup  yang  Berkaitan  Dengan Kebakaran Hutan dan/atau  Lahan (PP Nomor 4 Tahun 2001).
Dengan  dapat  terjadinya  pencemaran melampaui
baku mutu udara ambien/kerusakan  melampaui  kriteria  baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan ancaman serius, guna menerapkan  GCG  dan  CSR,  berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39  Tahun  2014,  dan  Pasal  11  PP  Nomor  4 Tahun  2001,  dalam  melaksanakan  aktivitas bisnisnya  korporasi  dilarang  melakukan pembukaan/pengolahan  lahan  perkebunan dengan cara membakar. Fakta hukum di Pulau
8 Lihat Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Sumatera,  telah  terjadi  kebakaran  lahan perkebunan berbagai korporasi, salah satunya adalah  PT.  Waringin  Agro  Jaya  (PT.  WAJ), yang terjadi pada tahun 2015, dengan lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  88  UU Nomor  32  Tahun  2009,  kebakaran  lahan perkebunan  korporasi  yang  mengakibatkan ancaman  serius,  merupakan  PMH  ( tort )  yang menimbulkan  pertanggungjawaban  mutlak ( strict  liability )  terhadap  korporasi  untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ganti rugi dibayarkan korporasi pasca adanya putusan  lembaga  peradilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dan  pasti  atas gugatan PMH.
Gugatan PMH diajukan untuk menegakkan Hukum
Perdata guna merealisasikan asas yang telah ditentukan pada Pasal  2  huruf  a  UU  Nomor  32  Tahun  2009 (asas  tanggung  jawab  negara)  dan  ketentuan Pasal  28  I  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai  akibat  dalam  melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak
melaksanakan kewajiban
hukumnya menerapkan GCG dan CSR, sehingga aktivitas bisnisnya melanggar asas yang telah ditentukan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, g, h UU  Nomor  25  Tahun  2007  (asas  kepastian hukum,  asas  keberlanjutan,  asas  berwawasan lingkungan), Pasal 2 huruf b, c, e, f UU Nomor 32  Tahun  2009  (asas  kelestarian  dan
keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan,  asas  manfaat,  asas  kehati- hatian), asas pada Pasal 2 huruf d, j UU Nomor 39  Tahun  2014  (asas  keberlanjutan,  asas kelestarian fungsi lingkungan hidup), melanggar  ketentuan  pasal  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  terkait,  serta bertentangan dengan kesusilaan.
Atas gugatan yang diajukan Pemerintah melalui  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK),  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1561/K/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim  Agung  Soltoni  Mohdally,  Sudrajad Dimyati  dan  Panji  Widagdo,  masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung), telah diterapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap  PT.  WAJ.  Dengan  adanya  putusan tersebut, terealisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf g, j UU Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar),  ketentuan  Pasal  28  D  ayat  (1) UUD 1945, ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, keadilan dan jaminan perlindungan  hukum atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat,  yang  berdasarkan ketentuan  Pasal  28  H  ayat  (1)  dan  Pasal 28  I ayat (5) UUD 1945, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999), Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, merupakan hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap Warga Negara Indonesia (WNI).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  membahas  mengenai konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius. Penelitian ini bersifat  preskriptif,  menggunakan  metode juridis  normatif 9 mengacu  kepada  norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan  jenis  pendekatan  perundang- undangan,  konsep,  perbandingan  hukum,  dan sejarah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 10 .  Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Teori  Tanggung  Jawab Hukum, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi dokumen kepustakaan ( library research ), yaitu  pengumpulan  data  dokumen,  literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  akan  dijawab  dalam penelitian  ini.  Seluruh  data  yang  sudah diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan, selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh  berbagai  pasal  kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematisasikan  sehingga  menghasilkan klasifikasi  yang  selaras  dengan  permasalahan penelitian.  Selanjutnya  data  yang  diperoleh dianalisis  secara  deduktif  kualitatif  untuk sampai  pada  kesimpulan,  sehingga  pokok
9 Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji.  2004.
Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, Hal. 10
10 Sunggono, Bambang. 2002. Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.
194-195
permasalahan  yang  ditelaah  dalam  penelitian akan dapat dijawab 11 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Bismar Nasution, untuk melahirkan  nilai  yang  lebih  baik  bagi korporasi,  telah  berkembang  pengelolaan korporasi  yang  mengarah  pada  kepentingan para  pihak  yang  berkepentingan  terhadap eksistensi  korporasi.  Perkembangan  tersebut ditandai  dengan  pengelolaan  yang  tidak  lagi dominan untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan para pemangku kepentingan,  sehingga  muncul  keseimbangan yang  sejalan  dengan  GCG.  Salah  satu  yang mengemuka dalam perkembangan pengelolaan  korporasi  adalah  munculnya pengelolaan  korporasi  dalam  konteks  CSR yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. John Elkington telah mengingatkan  bahwa  terdapat  3  (tiga) komponen  penting  dalam  pembangunan berkelanjutan. Pertama , pertumbuhan ekonomi. Kedua ,  kelestarian  lingkungan hidup. Ketiga , kesejahteraan masyarakat 12 .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  UU Nomor  40  Tahun  2007,  aktivitas  bisnis  yang dilakukan  korporasi  tidak  boleh  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,  dan/atau  kesusilaan. Untuk  itu dalam melaksanakan aktivitas bisnis,
11 Ibid, Hal. 196
12 Anggusti,  Martono.  2019. Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Hal. xiii
korporasi  memiliki  kewajiban  hukum  untuk menerapkan  GCG  dan  CSR.  Salah  satu aktivitas  bisnis  yang  dilakukan  korporasi berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  adalah aktivitas  bisnis  perkebunan.  Kebakaran  lahan perkebunan  dapat  mengakibatkan  terjadinya ancaman serius. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1  angka  (34)  UU  Nomor  32  Tahun  2009, ancaman  serius  merupakan  ancaman  yang berdampak  luas  terhadap  lingkungan  hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Dengan  dapat  mengakibatkan  ancaman serius,  terkait  dengan  kewajiban  hukum menerapkan  GCG  dan  CSR,  berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39  Tahun  2014,  dan  Pasal  11  PP  Nomor  4 Tahun 2001, dalam melakukan aktivitas bisnis korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan  lahan  perkebunan dengan cara membakar. Fakta hukum di Pulau Sumatera,  telah  terjadi  kebakaran  lahan perkebunan berbagai korporasi, salah satunya adalah  PT.  WAJ.  Dengan  fakta  terjadinya kebakaran lahan perkebunan korporasi, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak
melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan GCG dan CSR. Kebakaran lahan perkebunan  korporasi  yang  mengakibatkan ancaman  serius  merupakan  PMH,  yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum.
13 Aburaera,  Sukarno, et . al .  2013. Filsafat Hukum  (Teori  dan  Praktik) .  Jakarta:  Prenada  Media Grup). Hal. 155
Menurut  Hans  Kelsen  dalam  Teori Tanggung  Jawab  Hukum, that  a  person  is legally responsible for certain behavior or that he  bears  the  legal  responsibility  therefor means that he is liable to a sanction in case of contrary  behavior.  Normally,  that  is,  in  case the sanctions is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual  is  responsible.  In  this  case  the subject  of  the  legal  responsibility  and  the subject of the legal duty coincide.
Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen di atas, konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya  terkait,  namun  tidak  identik  dengan konsep kewajiban hukum. Menurut Immanuel Kant,  berdasarkan  Teori  Kewajiban,  orang mungkin  atau  seharusnya  dipresentasikan berdasarkan  kebebasan  orang  tersebut  yang kemudian  bisa  disebut  dengan suprasensible . Orang  tersebut  dipresentasikan  secara  murni menurut  kemanusiaan  sebagai  orang  yang secara fisik mandiri dan berbeda dengan orang yang  telah  termodifikasi.  Inilah  yang  biasa disebut  dengan  hak,  dan  kemudian  akan bermuara  pada  lahirnya  kewajiban  dari  hak tersebut 13 .
Kewajiban pada dasarnya muncul dalam kesadaran  orang  sebagai  suatu  evidensi  yang khas  sehingga  tidak  dapat  dideduksikan kepada  suatu  gejala  hidup  lain.  Evidensi  ini dapat  dirumuskan  menjadi  melakukan  yang baik  dan  menghindari  yang  jahat.  Evidensi
seperti  ini  bernilai  etika  yang  melahirkan kewajiban  yang  etis.  Kewajiban  etis  ini  pada hakikatnya merupakan kewajiban yang dilakukan  dalam  ketaatan  terhadap  norma- norma  yang  disadari  orang  dalam  segala bentuk perhubungannya baik terhadap dirinya sendiri,  terhadap  sesama,  maupun  Tuhan 14 . Implikasi  ketaatan  orang  terhadap  norma, maka  orang  tidak  bebas  untuk  mengikuti keinginan  hawa  nafsunya.  Norma  akan menjadi  pengingat  ketika  orang  akan  berbuat tidak baik.
Hubungan  antara  sikap  etis  dan  hukum telah meletakkan dasar bagi diterjemahkannya hukum dalam konteks yang lebih umum. Sikap etis  akan  menjembatani  orang  yang  memiliki ego untuk tidak selalu memikirkan diri sendiri, melainkan  menyadari  akan  kedudukan  dan adanya kepentingan orang lain. Etika mengatur hidup dalam hubungan baiknya sebagai bagian komunitas masyarakat maupun dalam konteks berbangsa  dan  bernegara.  Konstruksi  etika seperti  ini  sangat  sederhana  dalam  melihat keterkaitan  etika  dan  hukum.  Hukum  yang dimaksud tentunya adalah hukum positif yang diwujudkan  dari  perwujudan  norma-norma (etika)  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  konkrit  yang  berlaku  pada  suatu masyarakat  tertentu.  Legalitas  dan  moralitas pada dasarnya sangatlah sulit untuk dipisahkan karena keduanya sungguh merupakan gambaran 2 kutub yang saling membutuhkan. Keduanya  tetap  dapat  dibedakan  khususnya
14 Huijbers, Theo. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah . Jakarta: Kanisius. Hal, 283
dalam  konteks  bahwa  perbuatan  orang  yang mematuhi  aturan  karena  sifat  legislasinya aturan tersebut dan yang mematuhi aturan itu karena  aturan  tersebut  bersifat  moral  atau etis 15 .
Korporasi  (melalui  Direksi)  secara hukum  diwajibkan  untuk  berbuat  dengan menerapkan  GCG  dan  CSR  yang  merupakan inti  dari  etika  bisnis,  guna  terwujudnya pembangunan  berkelanjutan,  sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 huruf i UU Nomor  32  Tahun  2009.  Jika  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  perbuatannya yang sebaliknya, merupakan syarat diberlakukannya  tindakan  paksa.  Tindakan paksa tidak mesti ditujukan terhadap korporasi yang  diwajibkan,  namun  dapat  ditujukan kepada  orang  lain  yang  terkait  dengan korporasi,  dengan  cara  yang  ditetapkan  oleh tatanan  hukum,  yakni  melalui  pemberian sanksi  sebagai  wujud  pertanggungjawaban hukum korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 88  UU  Nomor  32  Tahun  2009,  kebakaran lahan perkebunan korporasi merupakan PMH, yang menimbulkan pertanggungjawaban mutlak  terhadap  korporasi  untuk  membayar ganti  rugi  atas  kerugian  lingkungan  hidup tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Dihimpun berdasarkan peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  ada  13 konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan  ancaman  serius. Pertama ,
15 Abuaraera et . al. Op cit. Hal 156
sengketa  diselesaikan  secara  non  litigasi maupun  litigasi,  yang  dipilih  secara  sukarela oleh para pihak. Gugatan hanya dapat diajukan apabila  penyelesaian  sengketa  secara  non litigasi  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah satu  atau  para  pihak  yang  bersengketa 16 .
Dalam  hal  sengketa  diselesaikan  secara litigasi,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 1956 17 ,  pemeriksaan  perkara  pidana  dapat dipertangguhkan menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan gugatan PMH yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Kedua ,  penyelesaian  sengketa  secara  non litigasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi, tindakan  pemulihan  akibat  ancaman  serius, tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan terulangnya  ancaman  serius,  dan  tindakan untuk  mencegah  timbulnya  dampak  negatif terhadap  lingkungan  hidup.  Dapat  digunakan jasa Mediator dan/atau Arbiter untuk membantu  menyelesaikan  sengketa  (Pasal  85 ayat {1} dan {3} UU Nomor 32 Tahun 2009). Ketiga ,  korporasi  wajib  membayar  ganti  rugi atas  kerugian  lingkungan  hidup  sebagai realisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2  huruf  j  UU  Nomor  32  Tahun  2009  (asas pencemar  membayar)  dan/atau  melakukan tindakan  hukum  tertentu,  restrukturisasi  tidak menghapus pertanggungjawaban, dan pengadilan  dapat  menetapkan  pembayaran uang  paksa  yang  diputuskan  berdasarkan
16 Lihat  Pasal  Pasal  84  UU  Nomor  32  Tahun 2009
peraturan perundang-undangan atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tertentu  demi  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup  (Pasal  87  UU  Nomor  32  Tahun  2009). Keempat , korporasi bertanggung jawab mutlak atas  kerugian  lingkungan  hidup  yang  terjadi tanpa  perlu  pembuktian  unsur  kesalahan oleh penggugat  sebagai  dasar  pembayaran  ganti rugi.  Hal  ini  merupakan lex  specialist dari gugatan PMH pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu,  dalam  arti  jika  menurut  penetapan peraturan  perundang-undangan  ditentukan keharusan  asuransi  terhadap  aktivitas  bisnis korporasi atau telah tersedia dana lingkungan hidup  (Pasal  88  UU  Nomor  32  Tahun  2009). Kelima ,  dalam  penyelesaian  sengketa  secara litigasi,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  daluarsa  pengajuan  gugatan  PMH adalah  30  (tiga  puluh)  tahun  sejak  diketahui terjadinya  PMH  kebakaran  lahan  korporasi yang  menimbulkan  ancaman  serius  (Pasal  89 ayat {1} UU Nomor 32 Tahun 2009). Keenam , gugatan  PMH  dapat  diajukan  Pemerintah melalui  KLHK  dan/atau  Pemerintah  Daerah (Pemda)  melalui  instansi  yang  bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, perseorangan  dan/atau  masyarakat,  maupun organisasi  lingkungan  hidup  (Pasal  90  ayat {1}, Pasal 91 ayat {1}, dan Pasal 92 ayat {1} UU Nomor 32 Tahun 2009). Ketujuh , tidak ada
17 Lihat  Pasal  1  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 1956
pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal  alasan  pemaaf. Kedelapan ,  kerugian berupa  kerugian  lingkungan  hidup,  yakni kerugian  yang  timbul  akibat  ancaman  serius, yang  bukan  merupakan  hak  milik  privat (Penjelasan  Pasal  90  ayat  {1}  UU  Nomor  32 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka {2}  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  7  Tahun 2014  Tentang  Kerugian  Lingkungan  Hidup Akibat  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan Lingkungan  Hidup  {Permen  LH  Nomor  7 Tahun 2014}). Kesembilan , kerugian lingkungan  hidup  meliputi  kerugian  karena dilampauinya  baku  mutu  lingkungan  hidup, penggantian  biaya  pelaksanaan  penyelesaian sengketa,  penggantian  biaya  penanggulangan ancaman  serius  dan  pemulihan  fungsi lingkungan  hidup,  serta  kerugian  ekosistem (Pasal  3  Permen  LH  Nomor  7  Tahun  2014). Kesepuluh , penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli dibidang pencemaran/kerusakan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, yang berdasarkan Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor 36/KMA/SK/II/2013  Tentang  Pemberlakuan Pedoman  Penanganan  Perkara  Lingkungan Hidup  (KMA  Nomor  36/KMA/SK/II/2013) dapat dijadikan sebagai parameter menghitung besarnya  kerugian  lingkungan  hidup  (Pasal  4 ayat  {1}  Permen  LH  Nomor  7  Tahun  2014). Kesebelas , penghitungan kerugian lingkungan hidup  oleh  Ahli  dipergunakan  sebagai penilaian  awal  dalam  penyelesaian  sengketa secara non litigasi maupun litigasi, yang dapat mengalami  perubahan  akibat  pengaruh  faktor
non  teknis  dan  teknis  (Pasal  6  Permen  LH Nomor  7  Tahun  2014). Keduabelas ,  dalam penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi, besarnya kerugian lingkungan hidup ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  para pihak  yang  bersengketa,  sedangkan  dalam penyelesaian sengketa secara litigasi besarnya kerugian lingkungan hidup ditentukan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dan  pasti  (Pasal  7 Permen LH  Nomor  7  Tahun  2014). Ketigabelas , pembayaran kerugian lingkungan hidup  merupakan  penerimaan  negara  bukan pajak yang wajib disetor ke kas negara (Pasal 8 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014).
Konsep  pertanggungjawaban  mutlak diadopsi  Indonesia  dari  perkembangan tort pada negara Common Law yang terjadi pasca perkembangan masyarakat agraris ke masyarakat  industri.  Pengadopsian  tersebut dikenal dengan istilah  “pencangkokan hukum/transplantasi hukum ( legal adoption/legal borrowing/legal
reception/legal
transplantation/legal
transplants )”.  Transplantasi  hukum  dapat diartikan  sebagai  pencangkokan  hukum  dari suatu  negara  oleh  negara  lain,  yang  berbeda fakta  sosial  dan  sistem  hukumnya.  Menurut Alan Watson (Watson, 1993: 21), transplantasi hukum  merupakan the  borrowing  and transmissibility  of  rules  from  one  society  or system to another .
Transplantasi  hukum  sering  dilakukan pada  pembuatan  undang-undang.  Pemerintah bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)
mempunyai  2  opsi  dalam  membuat  aturan undang-undang. Pertama ,  mengadopsi  aturan hukum  yang  telah  ada  dan  berlaku  di  negara lain  yang  menganut  sistem  hukum  yang berbeda. Kedua ,  melakukan  sendiri  proses pencarian  aturan  hukum  yang  sesuai  dengan identitas  bangsa  dan  negara,  yang  harmonis dengan  tradisi,  budaya  dan  sejarah.  Ada  4 faktor  yang  mempengaruhi  masuknya  aturan- aturan  hukum  yang  ditransplantasi  dari  suatu negara pada suatu negara. Pertama , transplantasi  dapat  dilakukan  dengan  mudah, dan  cepat. Kedua ,  para  Ahli  hukum  yang cenderung  mencontoh  aturan  hukum  yang dianggap baik dan benar. Ketiga , kolonialisme.
Keempat , globalisasi.
Faktor yang mempengaruhi transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak di Indonesia adalah globalisasi. Menurut
Ningrum Natasya Sirait 18 , globalisasi bukanlah  suatu  takdir  yang  tidak  dapat dielakkan, melainkan suatu rancangan manusia
untuk
mengintegrasikan perekonomian  negara-negara  dalam  suatu mekanisme. Penegasan bahwa faktor globalisasi mempengaruhi transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak, didasarkan pada 2 alasan. Pertama , Indonesia mendukung  kesepakatan  lingkungan  global, yang  dimulai  dari  Stockholm Declaration 1972.  Sebagai  tindak  lanjutnya,  Pemerintah bersama parlemen menyusun Undang-undang Nomor  4  Tahun  1982  Tentang  Ketentuan-
18 Sirait,  Ningrum  Natasya.  2006. Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional . Medan:
ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UU  Nomor  4  Tahun  1982). Kedua , bagian  Menimbang  huruf  e  UU  Nomor  32 Tahun 2009, yang mempertimbangkan: “Bahwa  pemanasan  global  yang  semakin meningkat  mengakibatkan  perubahan  iklim sehingga  memperparah  penurunan  kualitas lingkungan  hidup  karena  itu  perlu  dilakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup”.
Pada Common  Law ,  sesuai  dengan pendapat Morton J. Horwitz, standar asli dari tangggung  jawab  PMH  bukanlah  kesalahan, akan tetapi pertanggungjawaban mutlak. PMH pada Common  Law ,  pertanggungjawaban mutlak  dibebankan  kepada  orang  yang menyebabkan  kerugian.  Maksud  tidaklah penting,  unsur  utama  adalah  sebab.  Dengan demikian, orang dipertanggungjawabkan terhadap  kerugian  yang  timbul  tanpa  perlu pembuktian unsur kesalahan. Untuk itu, maka tidak  perlu  diperhatikan  perbuatan  orang tersebut merupakan unsur kesengajaan ataupun unsur kelalaian.
Menurut L.B. Curson, konsep pertanggungjawaban mutlak didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama , adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu  yang  diperlukan  untuk  kesejahteraan sosial. Kedua ,  pembuktian mens  rea sangat sulit  untuk  pelanggaran  yang  berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Ketiga , tingginya tingkat  bahaya  sosial  yang  ditimbulkan
Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar,  Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Hal 13
perbuatan.  (Muladi,  dan  Dwidja  Priyatno, 2011: 107-108).  Konsep pertanggungjawaban mutlak  berkembang  dalam  praktik  untuk mengatasi keterbatasan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Konsep pertanggungjawaban berdasarkan  unsur  kesalahan  membebankan pembuktian  kepada  penggugat,  sehingga sering  penggugat  sulit  membuktikan  adanya PMH.
Konsep  pertanggungjawaban  mutlak berawal  dari  perkara Rylands  vs.  Fletcher di Inggris  pada  tahun  1868,  yang  kemudian ditransplantasi  dalam  peraturan  perundang- undangan berbagai negara dan dalam berbagai konvensi internasional 19 . Di Amerika Serikat, perkembangan  konsep  pertanggungjawaban mutlak  terjadi  pada  2  arah. Pertama , pengadopsian  konsep  pertanggungjawaban mutlak melalui pengadilan. Kedua , pengadopsian  konsep  pertanggungjawaban mutlak melalui peraturan perundang- undangan.
Pengadopsian
konsep pertanggungjawaban mutlak melalui peraturan perundang-undangan  juga  memiliki  3  ciri. Pertama , kanalisasi pertanggungjawaban ( chanelling  of  liability ). Kedua ,  pembatasan pertanggungjawaban/ganti rugi ( financial caps/ceiling ). Ketiga ,  jaminan  keuangan ( financial responsibility ) dan sistem pendanaan lingkungan ( environmental fund ) 20 .
19 Syarif,  Laode  M.,  dan  Andri  G.  Wibisana.
2010. Hukum  Lingkungan ( Teori,  Legislasi,  dan  Studi Kasus ). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 583
Transplantasi konsep pertanggungjawaban  mutlak  ke  Indonesia, perlu  disesuaikan  dan  diterapkan  sesuai dengan  asalnya  sehingga  tidak  menimbulkan kegamangan  secara  hukum. Untuk  itu dibutuhkan  pembaharuan  hukum  mengenai konsep  pertanggungjawaban  mutlak  secara Hukum  Perdata,  yang  juga  harus  mencakup pembaharuan  berpikir,  berperilaku,  dan  pola hidup  yang  sesuai  dengan  perkembangan hukum  dan  masyarakat  secara  global. Perbedaan konsep hanya dapat diatasi dengan pembaharuan  hukum.  Hal  ini  ditegaskan berdasarkan  pendapat  Nathan  Roscoe  Pound, ataupun  Mochtar  Kusumaatmadja,  bahwa hukum  adalah  alat  atau  sarana  untuk memperbaharui  masyarakat  ( law  as  a  tool  of social engineering ).
Terhadap 13 konsep
pertanggungjawaban  mutlak  korporasi  sebab kebakaran  lahan  perkebunan  mengakibatkan ancaman serius, dikaji lebih lanjut berdasarkan konsep  pertanggungjawaban  mutlak  pada Common  Law (khususnya  Inggris  dan Amerika  Serikat),  ditegaskan  bahwa  konsep tersebut  belum  diterapkan  sesuai  dengan asalnya.  Hal  ini  ditegaskan  karena  konsep tersebut  tidak  diikuti  dengan  pembatasan perihal alasan pemaaf, maupun ganti rugi.
Di Inggris, berdasarkan perkara Rylands vs.  Fletcher ,  konsep  pertanggungjawaban mutlak  diikuti  3  pembatasan  perihal  alasan
20 Wibisana, Andri G. 2017. Penegakan Hukum Lingkungan  (Melalui  Pertanggungjawaban  Perdata) . Depok:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum,  Universitas Indonesia. Hal. 88
pemaaf. Pertama , kesalahan penggugat sendiri. Kedua ,  daya  paksa. Ketiga ,  bencana alam. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, tidak ada  satupun  pasal  yang  mengatur  mengenai pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal  alasan  pemaaf,  sehingga  berbeda dengan  undang-undang  terdahulunya.  Dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 Tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UU Nomor 23 Tahun 1997), berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) ada 3 pembatasan pertanggungjawaban  mutlak  perihal  alasan pemaaf. Pertama ,  adanya  bencana  alam  atau peperangan. Kedua ,  adanya  keadaan  terpaksa diluar  kemampuan  manusia. Ketiga ,  adanya tindakan pihak ketiga.
Sesuai dengan pendapat Michael Faure, pembatasan  akan  mengganggu  efektivitas pertanggungjawaban mutlak untuk mendorong kehati-hatian  korporasi  dalam  melakukan aktivitas  bisnis  (merealisasikan  asas  kehati- hatian)  yang  telah  ditentukan  pada  Pasal  2 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun demikian,  dikaji  dari  asalnya  (Inggris), pertanggungjawaban mutlak diikuti pembatasan  perihal  alasan  pemaaf.  Untuk  itu diharapkan  dalam  hal  pembaharuan  hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan  hukum  perihal alasan  pemaaf yang menjadi  pembatasan  pertanggungjawaban mutlak,  yakni  karena  keadaan  kahar  ( force majeure )  berupa  bencana  alam  dan/atau peperangan yang menyebabkan pelaku
circumstances (berada dalam keadaan ketidakmungkinan/impossibilitas absolut).
Di
Amerika Serikat, konsep pertanggungjawaban  mutlak  diikuti  dengan pembatasan perihal ganti rugi. Hal ini tentunya berbeda  dengan  konsep  pertanggungjawaban mutlak di Indonesia, yang tidak diikuti dengan pembatasan  perihal  ganti  rugi.  Di  Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permen LH  Nomor  7  Tahun  2014,  ganti  rugi didasarkan  pada  hasil  perhitungan  yang dilakukan oleh Ahli dibidang pencemaran/kerusakan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, yang berdasarkan KMA  Nomor  36/KMA/SK/II/2013  dapat dijadikan sebagai parameter bagi Hakim untuk menghitung  besarnya  kerugian  lingkungan hidup.
Dengan tidak adanya pembatasan perihal ganti rugi, penentuannya menjadi berdasarkan pada  kebijaksanaan  Hakim.  Hal  ini  dapat menimbulkan  subjektifitas  Hakim  dalam memutus  besarnya  ganti  rugi  atas  kerugian lingkungan  hidup  yang  harus  dibayarkan korporasi.  Untuk  itu  diharapkan  dalam  hal pembaharuan  hukum,  Pemerintah  bersama DPR  memperbaharui  UU  Nomor  32  Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum mengenai  pembatasan  perihal  ganti  rugi. Melalui  pembaharuan  UU  Nomor  32  Tahun 2009  dengan  penambahan  ketentuan  hukum pembatasan  perihal  alasan  pemaaf  maupun ganti  rugi,  maka  akan  dapat  mengakomodir kesamaan  yang  adil,  yang  oleh  John  Borden Rawls disebut “ justice as fairness ”.
Selain
transplantasi
konsep
pertanggungjawaban mutlak yang tidak sesuai dengan asalnya, perlu juga dilakukan pembaharuan  hukum  mengenai  2  hal. Pertama , ketentuan hukum terhadap korporasi yang  tidak  sanggup  membayar  ganti  rugi.
Kedua ,  ketentuan  hukum  terhadap  korporasi yang tidak patuh putusan pengadilan.
Mengenai  ketentuan  hukum  terhadap korporasi yang tidak sanggup membayar ganti rugi, dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 belum ada  ditentukan.  Untuk  itu  diharapkan  dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR  memperbaharui  UU  Nomor  32  Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum terhadap  korporasi  yang  tidak  sanggup membayar  ganti  rugi,  misalnya  dengan  cara melakukan  pembayaran  secara  berangsur  ke kas  negara  atas  sisa  ganti  rugi  yang  belum dibayarkan,  yang  dilakukan  berdasarkan perjanjian tertulis.
Mengenai  ketentuan  hukum  terhadap korporasi yang tidak patuh putusan pengadilan,  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU  Nomor  1  Tahun  1946/KUHP),  UU Nomor  32  Tahun  2009  dan  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  (UU  Nomor  48  Tahun  2009), belum  ada  ditentukan  secara  tegas.  Untuk  itu maka  diharapkan  dalam  hal  pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui KUHP, UU Nomor 32 Tahun 2009, dan UU Nomor 48 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum berupa sanksi
pidana  terhadap  korporasi  yang  tidak  patuh putusan  pengadilan  tanpa  menghapuskan pertanggungjawaban  secara  Hukum  Perdata. Dengan demikian, pembaharuan hukum dapat menumbuhkan  kepatuhan  hukum  korporasi terhadap putusan pengadilan.
Berdasarkan pemaparan, ditegaskan ada 4  hal  yang  menjadi  kelemahan  konsep pertanggungjawaban  mutlak  korporasi  sebab kebakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan  ancaman  serius. Pertama , konsep  pertanggungjawaban  mutlak  tidak diikuti  dengan  pembatasan  perihal  alasan pemaaf. Kedua, konsep  pertanggungjawaban mutlak  tidak  diikuti  dengan  pembatasan perihal ganti rugi. Ketiga , konsep pertanggungjawaban  mutlak  tidak  diikuti ketentuan  hukum  terhadap  korporasi  yang tidak sanggup membayar ganti rugi. Keempat , konsep  pertanggungjawaban  mutlak  tidak diikuti ketentuan hukum berupa sanksi Pidana (tanpa  menghapuskan  pertanggungjawaban Perdata)  terhadap  korporasi  yang  tidak  patuh putusan pengadilan

## IV. KESIMPULAN
Konsep  pertanggungjawaban  mutlak korporasi  sebab  kebakaran  lahan  perkebunan mengakibatkan  ancaman  serius  mencakup  13 ketentuan hukum, yang masih memiliki 4 hal yang menjadi kelemahan. Dengan adanya 4 hal yang  menjadi  kelemahan,  yang  diikuti  pula dengan  adanya  asas  kebebasan  Hakim  yang tidak perlu mengikuti putusan terdahulu yang fakta hukumnya sama (menerapkan
precedent / stare  decisis / stare  decisis  et  non quieta movera ), ditegaskan bahwa Pemerintah
belum serius menerapkan
pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi.
Melalui pembaharuan hukum terhadap 4 hal  yang  menjadi  kelemahan  tersebut,  dapat menciptakan  keadilan,  dan  kepastian  hukum. Selain  itu  dapat  menciptakan  kepatuhan hukum korporasi terhadap putusan pengadilan, sehingga  memiliki  marwah  di  masyarakat, apalagi  jika  diikuti  dengan  para  Hakim  yang berintegritas, bermoral, dan memiliki pengetahuan  serta  pemahaman  Ilmu  Hukum dengan  baik,  khususnya  pada  bidang  Hukum Perusahaan  dan  Hukum  Lingkungan.  Hal  ini penting untuk diperhatikan dengan penegasan berdasarkan 2 alasan. Pertama , peraturan yang sangat baik pun tidak akan dapat menciptakan keadilan  jika  aparatur  hukumnya  tidak bermoral. Kedua ,  kualitas  penegakan  hukum sangat dipengaruhi moral dan kualitas hukum aparaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Aburaera,  Sukarno, et . al .  2013. Filsafat Hukum  (Teori  dan  Praktik) .  Jakarta: Prenada Media Grup).
Anggusti, Martono. 2019. Pengelolaan
Perusahaan  dan  Kesejahteraan  Tenaga
Kerja .  Jakarta:  Bhuana  Ilmu  Populer Kelompok Gramedia.
Grinten,  W.C.L.  van  der.  1973. Assers’s Handleiding  tot  de  Beoefemng  van  het Nederlands Burgelijk Rechts . Zwole.
Huijbers, Theo. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah . Jakarta: Kanisius.
Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2011. Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group. Sirait,  Ningrum  Natasya.  2006. Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional . Medan: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar,
Fakultas  Hukum,  Universitas  Sumatera Utara.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji.  2004. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sunggono, Bambang. 2002. Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syarif,  Laode  M.,  dan  Andri  G.  Wibisana.
2010. Hukum Lingkungan ( Teori, Legislasi,  dan  Studi  Kasus ).  Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Tunggal,  Amin  Widjaja.  2008. Corporate Social Responsibility . Jakarta: Harvindo.
Watson,  Alan.  1993. Legal  Transplants  (An Approach to Comparative Law) . Athens:
University of Georgia Press.
Wibisana, Andri  G. 2017. Penegakan Hukum Lingkungan (Melalui Pertanggungjawaban  Perdata) .  Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR . Gresik: Frascho Publishing

## Undang Undang
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014 Tentang Perkebunan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012 Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perseroan Terbatas Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 1956