## Volume 7 Issue 3 (2024) Pages 781 - 791 YUME : Journal of Management
ISSN : 2614-851X (Online)

## Dinamika  Pemutakhiran  Perguruan  Tinggi  Negeri  dan Akuntansinya
Padlim Hanif 1 , Esti Alfia 2 , Katra Pramadeka 3
Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

## Abstrak
Pemutakhiran organisasi pasti akan dihadapi oleh entitas apapun. Hal ini disebabkan seluruh aspek  yang  terdapat  di  internal  maupun  eksternal  suatu  entitas  akan  mendorong pemutakhiran  tersebut.  Terlebih  lagi  tantangan,  peluang,  ancaman  dan  kebutuhan  yang berhubungan  dengan  eksistensi  entitas  tersebut  akan  berdampak  signifikan  pada  laju pemutakhiran  organisasi.  Hal  demikian  juga  kiranya  yang  terjadi  pada  Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN).  Sebagai  instrumen  pemerintah,  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  memiliki fungsi  strategis  yang  berhubungan  dengan  perwujudan  ketersedian  sumber  daya  manusia yang berkualitas. Negara menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu indikator strategis pembangunan  yang  dilakukan.  Hal  ini  bisa  ditelusuri  dari  betapa  besarnya  perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012. Hal demikian juga berdampak bagi pemutakhiran organisasi pada  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN).  Pemerintah  memberikan  ruang  yang  seluas-luasnya bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk menentukan pemutakhiran organisasinya untuk berbentuk Satuan Kerja, Badan Layanan Umum (BLU), atau Badan Hukum (BH). Tentunya kesempatan  ini  harus  bisa  dimanfaatkan  oleh  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  secara maksimal.
Pemutakhiran  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  juga  tentunya  akan  disertai  dengan pemutakhiran  pemanfaatan  Akuntansi  sebagai  financial  tools.  Menjadi  sifat  dasar  bahwa Akuntansi  akan  ikut  mutakhir  jika  entitas  pemanfaatannya  dilakukan  pemutakhiran organisasi.  Oleh  karena  itu,  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  perlu  mempersiapkan  sistem informasi, sumber daya manusia, operator, dan regulasinya.
Kata  Kunci :  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN),  Satuan  Kerja,  Badan  Layanan  Umum  (BLU),  Badan Hukum (BH), Akuntansi.
Copyright (c) 2024 Padlim Hanif
* Corresponding author : Basso Yusril Email Address : bassoyusril@gmail.com ( Makassar )

## PENDAHULUAN
Sekarang  adalah  era  pendidikan  tinggi  yang  harus  memiliki  kemampuan untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi.  Adapun  hal demikian  bertujuan  untuk  menghasilkan  ilmuwan,  intelektual,  maupun profesional yang kreatif, berbudaya, demokratis, serta tangguh berkarakter. Selain daripada itu output dari pendidikan tinggi juga diharapkan mampu untuk terlibat membela  kepentingan  bangsa  dan  negara  melalui  kampuan  untuk  bersaing  di dalam  globalisasi  di  semua  sektor  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan
kemutakhiran  pengelolaan  perguruan  tinggi,  termasuk  juga  Perguruan  Tinggi Negeri (PTN) dengan berbasis pada prinsip-prinsip otonomi pengelolaan entitas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, terdapat amanat yang menegaskan pendistribusian pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  dengan  berbasis  pada  prinsip-prinsip  otonomi.  Pada  pasal  64  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwasanya prinsip-prinsip otonomi tata kelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari bidang akademik maupun bidang non akademik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, prinsip-prinsip  otonomi  di  bidang  akademik  meliputi  penentuan  kebijakan operasional  dan  norma    terkait  penerapan  Tridharma  Perguruan  Tinggi (Pengajaran,  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat).  Sedangkan  prinsip-prinsip otonomi  di  bidang  non  akademik  berhubungan  dengan  penentuan  kebijakan operasional dan norma terkait keuangan, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan tata laksana organisasi.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  membuka  jalan  bagi  Perguruan Tinggi  Negeri  (PTN)  untuk  memutakhirkan  organisasi  nya  guna  menyesuaikan pelakasanaan  prinsip-prinsip  otonomi.  Selain  menjadi  Satuan  Kerja  (SATKER), Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  dapat  melakukan  akselerasi  entitas  menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) ataupun Perguruan Tinggi  Negeri  (PTN)  Badan  Hukum  (BH).  Tentunya  pemutakhiran  organisasi berbasis  prinsip-prinsip  otonomi  tersebut  juga  haruslah  berkesesuian  dengan kepasitas dan kapabilitas dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Selain  itu,  agar  dapat  mewujudkan  pemutakhiran  organisasi  dengan berdasarkan  pada  prinsip  prinsip  otonomi  yang  berkualitas,  Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN)  memerlukan  pengelolaan  organisasi  secara  menyeluruh  dan profesional  atas  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki.  Sebagaimana  salah  satu sumber  daya  tersebut  adalah  sumber  daya  yang  berhubungan  dengan  finansial. Mengingat bahwasanya kegiatan akademik maupun non akademik tidak akan bisa terlaksana  tanpa  sumber  daya  finansial,  sehingga  atas  dasar  hal  tersebut, diperlukan lah kiranya tools yang memadai bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) guna  menjaga  arah  pemutakhiran  entitasnya  agar  senantiasa  sesuai  dengan prinsip-prinsip otonomi yang berkualitas.
Sebagai financial tools, Akuntansi  akan  senantiasa  menjaga  fungsi  dan manfaatnya  bagi  suatu  entitas.  Ketika  entitas  melakukan  pemutakhiran,  maka sudah  semestinya  akuntansi  dari  entitas  tersebut  juga  akan  ikut  dimutakhirkan. Semakin  mutakhir  suatu  entitas,  maka  bisa  dipastikan  semakin  mutakhir  juga akuntansi  dari entitas tersebut.
Atas  dasar  hal  tersebut,  tulisan  ini  berusaha  untuk  mengkaji  bagaimana pemutakhiran  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  beserta  pemutakhiran  manfaat akuntansi nya. Mengingat ketika ada yang dimutakhirkan, maka pasti ada yang berubah.  Namun  apakah  perubahan  tersebut  berkonotasi  kemajuan  atau  justru kemunduran bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

## METODE PENELITIAN
Metodologi Tulisan ini berbasis studi pustaka ( library research ). Menurut Fadli (2021), studi pustaka ( library research ) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami
dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut  Adlini  et  al.  (2022)  Pengumpulan  data  tersebut  menggunakan  cara  mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.  Adapun  yang  menjadi  fokus  pada  tulisan  ini  ialah  berhubungan  dengan pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) beserta pemutakhiran Akuntansi nya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012,  Perguruan  Tinggi  Negeri (PTN) telah mengadaptasi mekanisme pengelolaan keuangan dengan berbasis pada pada  Perguruan  Tinggi  Negeri  Satuan  Kerja  (PTN  SATKER),  Perguruan  Tinggi Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN  BLU),  dan  Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan Hukum (PTN BH). Kesemua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut masih didalam Kementerian  yang  sama,  namun  mempunyai  tata  kelola  finansial  yang  berbeda. Kesemua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut juga senantiasa berusaha untuk mewujudkan kualitas output yang terbaik dan berkualitas.

## Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER)
Terkait  dengan  perbedaan  pengelolaan  keuangan,  Perguruan  Tinggi  Negeri Satuan  Kerja  (PTN  SATKER)  tidak  mempunyai  otonomi  untuk  tata  kelola keuangannya. Untuk pembiayaan dan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja  (PTN  SATKER)  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN), termasuk uang kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa juga harus masuk ke kas negara. Hal demikian tentunya memberikan pengaruh yang signifikan bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER).
Tidak  adanya  otonomi  bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Satuan  Kerja  (PTN SATKER), menjadikan entitas pendidikan ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan Kementerian dan Lembaga yang memayungi nya. Padahal bisa jadi Kementerian/Lembaga  yang  memayungi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Satuan  Kerja (PTN  SATKER)  memiliki  keterbatasan  juga  dalam  pelaksanaan  aktivitas organisasinya. Sehingga hal demikian bisa menjadi dampak yang kurang baik bagi Perguruan  Tinggi  Negeri  Satuan  Kerja  (PTN  SATKER)  maupun  Kementerian ataupun Lembaga yang memayunginya.
Dikarenakan tidak memiliki otonomi pengelolaan keuangan, maka Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) cenderung tidak memiliki fleksibelitas pengelolaan keuangan. Sehingga pemanfaatan sumber daya finansialnya menjadi terbatas. Sedangkan kegiatan akademik maupun non akademik sangat bergantung pada sumber daya finansial tersebut.
Selain  daripada  itu,  dikarenakan  belum  adanya  felksibelitas  pengelolaan keuangan, hal demikian juga berdampak pada kemandirian dari Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER). Menjadi sulit bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan  Kerja  (PTN  SATKER)  untuk  melakukan  akselerasi  organisasi  jika  tidak memiliki  kemandirian  operasional.  Sehingga  terjadi  stagnansi  Perguruan  Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) dalam membangun kinerja.
Namun  meskipun  demikian,  dibalik  berbagai  macam  kekurangan  tersebut, Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) memiliki beberapa kelebihan.
Pengawasan dan kontrol yang masih secara total dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga yang memayungi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) tidak  selamanya  berkonotasi  negatif.  Justru  pengawasan  dan  kontrl  tersebut mendorong Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) agar senantiasa untuk  berada  di  jalur  yang  semestinya  dalam  membangun  kinerja  tanpa  harus mengalami agency problem .
Selain  dari  pada  itu,  Perguruan  Tinggi  Negeri  Satuan  Kerja  (PTN  SATKER) juga  merupakan  prioritas  bagi  negara  dalam  pendistribusian  subsidi  pendidikan. Sehingga  Perguruan  Tinggi  Negeri  Satuan  Kerja  (PTN  SATKER)  dapat  menjadi cerminan  utama  pemerintah  untuk  melakukan  evaluasi  pelayanan  di  bidang pendidikan  tinggi.  Bahkan  melalui  evaluasi  tersebut  akan  berdampak  pada penguatan organisasi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER).

## Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU)
Secara  fundamental,  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN BLU)  merupakan  Peguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  yang  telah  memiliki  beberapa flesibelitas  terkait  pengelolaan  organisasi,  tekhusus  berhubungan  dengan pengelolaan  finansial  dan budgeting- nya.  Untuk  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan Layanan Umum (PTN BLU), perihal pengelolaan keuangannya sudah berbasis pada prinsip-prinsip otonomi. Sehingga Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) memiliki daya akselerasi yang lebih memadai.
Untuk Sumber Daya Manusia, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN  BLU)  mewajibkan  adanya  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  berbeda.  Selain  itu diwajibkan  bagi  Sumber  Daya  Manusia  untuk  memiliki  kesesuaian  standar kompetensi.  Hal  ini  menunjukan  bahwasanya  Sumber  Daya  Manusia  diharapkan mampu menjadi stimulus yang positif bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).
Untuk  tataran  teknis.  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN BLU) diharuskan memiliki Standar Pelayanan Minimal. Kegunaannya adalah untuk mengukur agar setiap pelayanan yang diberikan agar sesuai dengan ekspektasi yang sudah ditetapkan. Selain itu juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi layanan secara berkelanjutan.
Selain daripada itu bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), tarif layanan juga merupkan instrumen keuangan yang sangat dibutuhkan. Hal demikian berhubungan dengan capaian performance yang akan diharapkan tercapai atas layanan yang sudah tersandar untuk dilakukan. Sekaligus menjadi media yang bisa  dipakai  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN  BLU)  untuk menambah  kapasitas  entitas.  Meskipun  Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan Umum (PTN BLU) terdapat kelebihan, namun bukan berarti entitas tersebut tidak memiliki  berbagai  kekurangan.  Pemborosan  yang  terjadi  akibat miss  management merupakan hal yang sangat memungkinkan terjadi di Peguruan Tinggi Negeri Badan Layanan  Umum  (PTN  BLU).  Sebagai  contoh  yang  paling  umum,  dikarenakan Peguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) memiliki fleksibelitas, namun justru dibalik hal tersebut berpotensi terjadinya agency problem. Sehingga atas dasar  hal  demikian,  secara  teknis  akan  menimbulkan agency  cost dikarenakan terjadinya  perbedaan  kepentingan  antara  Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan
Umum  (PTN  BLU)  dengan  Kementerian  atau  Lembaga  yang  memayungi  nya. Bilamana  kondisi  ini  berkelanjutan,  maka  akan  terjadi  inefisiensi  Peguruan  Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).
Selain itu, Peguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) memiliki kemandirian pengelolaan sumber daya finansialnya. Melalui kemandirian tersebut, Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN  BLU)  dapat  melakukan penarikan biaya pelayanan secara langsung dari masyarakat. Sehingga atas dasar hal tersebut,  justru  Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN  BLU) memungkinkan lebih berfokus pada maksimalisasi penerimaan dan mengesampingkan  fokus  utama  lainnya  yang  berhubungan  dengan  maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Ironi tentunya, katakanlah walaupun pelayanan yang diberikan  Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN  BLU)  kepada masyarakat  sudah  terkategorikan  prima  dan  berkualitas,  namun  jika  masyarakat tidak  memiliki  kemampuan  yang  memadai  untuk  mengakses  pelayanan  tersebut, maka sama saja aspek kebermanfaatan dari Peguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) sulit untuk terealisasi secara baik dan benar.

## Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) telah diberikan pengelolaan keuangan dengan basis otonomi yang lebih luas jika dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2015 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan  Mekanisme  Pendanaan  Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTN  BH), pendanaan  Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTN  BH)  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  serta  selain  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) untuk mencari sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selanjutnya  sehubungan  dengan  pemanfaatan  aset,  Peguruan  Tinggi  Negeri Badan  Hukum  (PTN  BH)  memiliki  potensi  yang  sangat  menjanjikan  terkait mekanisme  pemanfaatan  Aset  Tetap.  Sebagaimana  Aset  Peguruan  Tinggi  Negeri Badan Hukum (PTN BH) berupa tanah dan selain tanah. Untuk Aset Tanah Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  merupakan  Barang  Milik  Negara.  Sedangkan  Aset  Tanah Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang diperoleh dari hasil usaha akan menjadi milik sendiri/dipisahkan dari kekayaan negara.
Adanya  perbedaan  status  kepemilikan  tersebut  tentunya  berdampak  pada perbedaan  aturan  terkait  pemanfaatan  Aset  Tanah  tersebut.  Jika  Aset  Tanah  yang berstatus  Barang  Milik  Negara  (BMN),  maka  aturan  nya  haruslah  berhubungan dengan  pemanfaatan  Barang  Milik  Negara  (BMN).  Sedangkan  Aset  Tanah  yang berasal dari hasil usaha sendiri Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), maka  pemanfaatannya  diatur  sendiri  oleh  entitas  tersebut.  Bahkan  untuk kewenangan pemanfaatan Aset Tanah yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) tersebut harus sesuai dengan kedudukan dari Menteri Keuangan. Sedangkan Aset Tanah  yang  berasal  dari  hasil  usaha  sendiri  ,  menjadi  kewenangan  dari  pimpnan
Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Namun meski terdapat perbedaan aturan terkait pemanfaatan Aset Tanah tersebut, pendapatan dari pemanfaatan nya tetap mutlak menjadi pendapatan bagi Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).
Berdasarkan  hal  tersebut,  menjadi  keharusan  bagi  Peguruan  Tinggi  Negeri Badan Hukum (PTN BH) untuk menysusun aturan-aturan yang sangat diperlukan supaya  pemanfaatan  Aset  Tetap  dapat  dilakukan  seseuai  dengan  prinsip-prinsip Akuntabilitas. Bahkan terkhusus Aset Tanah, maka Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum  (PTN  BH)  diharuskan  untuk  mengupayakan  pendataan  dan pengidentifikasian  terkait  Aset  Tanah  yang  bisa  untuk  dikerjasamakan pemanfaatannya dam kemudian di ajukan untuk disetujui oleh Menteri Keuangan.
Ditinjau  dari  peluang  besarnya  pendapatan,  tentunya  Aset  Tanah  yang dimanfaatkan mempunyai potensi yang besar bagi Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Pendapatan dari pemanfaatan Aset Tanah ini tentunya memiliki nilai ekonomis yang startegis. Hal ini dikarenakan dilakukan untuk periodisasi yang lama dengan investasi yang besar.
Meskipun  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTN  BH)  memiliki  berbagai keuntungan, namun bukan berati tidak terdapat kemelahannya. Beberapa hal yang dipandang menjadi kelemahan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah  justru  ketika  entitas  ini  dituntut  untuk  lebih  mandiri  dan  tidak  tergantung pada  Pemerintah.  Sehingga  menjadi  pertanyaan,  jika  sudah  mandiri,  apakah Peguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTN  BH)  bisa  senantiasa  maksimal melakukan control terhadap  dirinya.  Selain  daripada  itu,  Perguruan  Tinggi  Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam praktiknya memungkinkan untuk melibatkan secara luas  korporasi  untuk  terlibat  juga  dalam  eksistensi  nya.  Sebagai  contoh,  terdapat kemungkinan  yang  diperbolehkan  bagi  korporasi  untuk  membuka  usaha  dengan basis kerja sama di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Hal demikian juga memungkinkan bagi korporasi secara tidak langsung bisa memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  beberapa  kebijakan  yang  terdapat  di  Perguruan  Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).
Kekurangan  lainnya  yang  paling  krusial  adalah  peningkatan  biaya  kuliah  di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Hal demikian, dianggap wajar bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), namun belum tentu bagi masyarakat.  Meskipun  terdapat  maksimalisasi  pelayanan  yang  memungkinkan dilakukan  oleh  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTN  BH),  permasalahan biaya  kuliah  tetap  menjadi  isu  sensitif  yang  bisa  mempengaruhi  kepercayaan  dari masyarakat. Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), kemandirian pengelolaan sumber daya finansial juga memiliki dampak negatif juga. Sebagaimana pengelolaan  yang  lebih  fleksibel  dan  memungkinkan  dibalik  hal  demikian  justru berpeluang nya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) di manfaatkan hanya  untuk  kepentingan  pribadi  ataupun  kelompok  dari  para  yang  berpengaruh saja. Sehingga semua akan berusaha untuk menjadi yang bepngaruh di Perguruan Tinggi  Negeri  Badan  Hukum  (PTN  BH)  tanpa  memikirkan  fokus  utama  untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

## Pemutakhiran Akuntansi Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sistem pengelolaan keuangan negara berubah orientasinya dari tradisional menjadi berbasis  kinerja.  Tata  kelola  keuangan  dengan  basis  kinerja  ini  diamanatkan  pada pasal 68 dan 69 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebagaimana dari pasal- pasal tersebut ditekankan bahwasanya pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk  memberikan  pelayanan  yang  maskimal  kepada  masyarakat.  Pelayanan tersebut antara lain meliputi pendidikan dan kesehatan.
Atas  dasar  tugas  pokok  dan  fungsi  pelayanan  tersebut,  entitas  pemerintahan dapat  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  finansialnya  secara  fleksibel  dengan mengedepankan pada efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Enitas pemerintahan yang  dapat  melakukan  hal  tersebut  diakui  sebagai  Badan  Layanan  Umum  (BLU). Sebagaimana  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  merupakan  salah  satu  entitas pemerintahan yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Pada Badan Layanan Umum (BLU), secara esensi adalah tools yang bisa digunakan untuk  memaksimalkan  kinerja  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  terhadap service kepada publik dengan berdasarkan kepada pengelolaan keuangan yang berorientasi pada  output,  akuntabilitas,  transparansi  dan  prfesioanlitas.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Pebendaharaan  Negara,  Badan  Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan  dalam  melakukan  kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selain dari pada itu, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  menyatakan  bahwasanya  Pola  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola keuangan  yang  memberikan  fleksibelitas  berupa  keleluasaan  untuk  menerapkan praktek-praktek  bisnis  yang  sehat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
Dalam  perkembangannya,  sudah  semakin  banyak  Perguruan  Tinggi  Negeri (PTN) yang berbadan hukum Badan Layanan Umum (BLU). Sehingga, Pemerintah kembali melakukan pemutakhiran aturan lagi untuk badan hukum Entitas Peguruan Tingginya menjadi Badan Hukum (BH). Opsional ini menjadikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki kapasitas sebagai Satuan Kerja, Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum (BH).
Inovasi ini merupakan langkah startegis bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk memaksimalkan perbaikan diri. Dengan adanya pemutahkhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini tentunya akan berdampak pada Sistem Akuntansi baru dan Sumber Daya Manusia yang harus siap menerima perubahan Sistem Akuntansi.
Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  dalam penerapan Akuntansinya merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 yang lebih terarah pada penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH)  dalam penerapan Akuntansinya
merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2015  tentang  Bentuk  dan Mekanisme Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwasanya  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  Badan  Hukum  (BH)  menerapkan Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)yang  ditetapkan  oleh  Ikatan  Akuntansi Indonesia (IAI) .Kondisi ini tentunya menjadi dilema bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH). Tentunya jika di hierarkikan, bentuk Perguruan Tinggi Negeri  (PTN)  Badan  Hukum  (BH)  adalah  bentuk  termutakhir  dari  pengelolaan Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN).  Sehingga  sudah  selayaknya  penerapan  akuntansi juga harus lebih mutakhir.
Memang terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang  Organisasi  Nirlaba  dan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  yang  dapat  berpeluang  mengakomodir kebutuhan  dari  Akuntansi  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  Badan  Hukum  (BH). Namun  jika  di  tinjau  dari  kharakteristik  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  Badan Hukum  (BH),  maka  kedua  standar  akuntansi  tersebut  belum  lah  dipandang memadai. Hal ini dikarenakan, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH) sudah tidak pure nirlaba dan wajib memberikan akuntabilitas kepada publik.
Lain halnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER), mengingat statusnya  yang  tidak  memiliki  otonomi  dalam  pengelolaan  keuangan.  Sehingga penerapan  Akutansi  nya  harus  sesantiasa  berkesesuaian  dengan  kebijakan Kementerian dan Lembaga yang memayunginya. Namun bukan berarti hal demikian menjadi kekurangan, justru penerapan Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) terminimalisir terjadinya dari miss understanding.
Perlu  menjadi  perhatian  juga  kiranya  bahwa  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN) harus dapat mengenali dirinya semaksimal mungkin agar dapat melihat kebutuhan pengembangan organisasinya. Meskipun terdapat berbagai macam keunggulan yang dimiliki dari pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun jangan sampai Perguruan  Tinggi  Negeri  justru  memaksakan  dirinya  untuk  mengikuti  arus pemutakhiran tersebut. Tentunya ada banyak yang harus disiapkan oleh Perguruan Tinggi  Negeri  guna  menghadapi  pemutakhiran  organisasi  tersebut.  Sebagaimana pemanfaatan akuntansi salah satunya.
Agar  pemutakhiran  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  dapat  maksimal,  maka pemanfaatan Akuntansi nya harus lah beriringan dengan berbagai macam kelebihan dari  pemutakhiran  tersebut.  Diantara  kelebihan  pemutakhiran  tersebut  seperti fleksibelitas  pengelolaan  keuangan,  kemandirian  operasional  dan  maksimalisasi potensi  organisasi  yang  dimiliki  tentunya  sangat  membutuhkan  penerapan akuntansi  yang  memadai.  Hal  demikian  mengingat  di  balik  keunggulan  tersebut, ternyata bisa menjadi kekurangan jika tidak dapat di kontrol dengan baik dan benar.
Untuk  menjawab  keunggulan  pemutakhiran  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN) berupa  fleksibelitas  pengelolaan  keuangan,  maka  diperlukan  lah  Sistem  Informasi Akuntansi (SIA) yang strategis terintegrasi. Hal demikian dimaksud agar fleksibelitas pengelolaan  keuangan  tersebut  dapat  diawasi  dan  dikontrol  dengan  maksimal. Sehingga  peluang  untuk  terjadinya fraud yang  mengintai  dibalik  fleksibelitas pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi terminimalisir.
Selanjutnya terkait dengan kemandirian operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  diperlukanlah  perencanaan  berbasis  informasi  akuntansi  yang  teruji.  Hal demikian  dimaksudkan  agar  kemandirian  operasional  Perguruan  Tinggi  Negeri (PTN)  terlaksana  dengan  prinsip-prinsip  akuntabilitas.  Sehingga  kemandirian operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbebas dari inefisiensi. Selain itu juga, terkait  dengan  maksimalisasi  potensi  organisasi  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN) diperlukanlah pemetaan dengan berbasis pada penentuan cost driver yang tepat. Hal demikian  menjadi  penting,  dikarenakan  ketepatan  penentuan cost  driver dapat berpengaruh  terhadap  maksimalisasi income bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN). Dengan  catatan  penentuan cost  driver tersebut  haruslah  berkesesuaian  dengan kebutuhan masyarakat luas.

## SIMPULAN
Pemutakhiran  Organisasi  bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  merupakan suatu keniscayaan yang dapat dilakukan. Hal ini tidak lain bertujuan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat menjawab berbagai macam tantangan dan kebutuhannya. Namun  bukan  menjadi  keharusan  bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  untuk memaksakan dirinya melakukan pemutakhiran. Mengingat pemutakhiran organisasi juga memberikan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu sendiri baik yang bersifat positif maupun negatif.
Akuntansi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pemutakhiran organisasi  di  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN).  Sudah  menjadi  sifat  dari kebermanfaatan  Akuntansi  akan  selalu  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan dari  entitas  pemanfaatnya.  Mengingat  manfaat  luar  biasa  yang  diberikan  oleh Akuntansi  dalam  menjaga  entitas  tersebut  agar  dapat  senantiasa  eksis  secara berkelanjutan.
Untuk  Perguruan  Tinggi  Negeri  Satuan  Kerja  (PTN  SATKER),  Akuntansi  yang dimanfaatkan  adalah  berkesesuain  dengan  jalur  koordinasi  dan  konsolidasi  Kementerian dan  Lembaga  yang  memayungi  nya.  Hal  demikian  menjadikan  Perguruan  Tinggi  Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) menjadi lebih terarah secara aturan, kebijakan dan penerapan akuntansinya. Selain itu, untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Layanan Umum (PTN BLU),  terdapat  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  Nomor  13  yang mengakomodir kebutuhan dengan penerapan berbasis Akrual. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH), maka entitas ini menggunakan dasar penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Meninjau penggunaan Standar Akuntansi yang digunakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH), dapat menimbulkan asumsi yang jika entitas ini memang menyiapkan diri untuk pengembangan organisasi yang sangat berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya finansial nya.

## Referensi :
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974–980. Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 21 (1), 33–54. IAI. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
IAI.  (2011). Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  Nomor  45  tentang  Organisasi Nirlaba . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
IAI.  (2015). Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  Nomor  13  tentang  Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Pemerintah RI. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara . Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum . Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah RI. (2012). Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi . Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah  RI.  (2014). Peraturan  Pemerintah  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu . Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah  RI.  (2015). Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2015  tentang  Bentuk  dan Mekanisme Perguruan Tinggi Berbadan Hukum . Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah  RI.  (2020). Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum . Jakarta: Sekretariat Negara.