## Research Article
Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia
Andy Usmina Wijaya * , Sekaring Ayumeida Kusnadi, Fikri Hadi Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra
* andyusmina@uwp.ac.id

## ABSTRACT
The  regulation  of  Traditional  Knowledge  should  align  with  the  concept  of  social  justice  in  Indonesia. This research aims to analyze the concept of social justice within the regulation of traditional knowledge as part of the intellectual property rights held by indigenous communities in Indonesia. The regulation of Traditional  Knowledge  emerged  to  protect  the  interests  of  indigenous  communities  in  Indonesia  who have  utilized  natural  resources  to  create  something  useful  for  their  way  of  life.  This  research  is normative  juridical  in  nature,  employing  a  legislative  approach,  a  conceptual  approach,  and  a philosophical  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  traditional  knowledge,  as  part  of intellectual  property  rights  owned  by  local  indigenous  communities,  must  be  protected  based  on  the concept of social justice in Indonesia, which is grounded in the nation's ideology, Pancasila, particularly its fifth principle. The conclusion is that the concept of social justice in traditional knowledge is based on four  principles  aimed  at  balancing  individual  and  community  interests:  the  principle  of  justice,  the economic principle, the cultural principle, and the social principle.

## Keywords: Intellectual Property Rights; Traditional Knowledge; Social Justice; Communal
Rights.

## ABSTRAK
Regulasi  Pengetahuan  Tradisional  seharusnya  sejalan  dengan  konsep  keadilan  sosial  di  Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep keadilan sosial dalam regulasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia. Regulasi Pengetahuan  Tradisional  muncul  ketika  ingin  melindungi  kepentingan  masyarakat  adat  di  Indonesia yang  sudah  mengkreasikan  bahan-bahan  yang  disediakan  oleh  alam  untuk  diubah  menjadi  sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat adat setempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari  HKI,  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat  setempat  dan  harus  dilindungi  berdasarkan  konsep keadilan sosial yang ada di Indonesia dilandasi oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila terutama pada sila kelima. Kesimpulannya bahwa konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.
Kata Kunci : Hak kekayaan intelektual; Pengetahuan tradisional; Keadilan sosial; Hak Komunal.

## A. PENDAHULUAN
Menurut  WIPO  ( World  Intellectual Property Rights Organization ), HKI merujuk pada kreativitas  dari  pemikiran:  penemuan,  karya artistik dan sastra, simbol, nama, citra, dan disain yang  digunakan  dalam  dunia  komersial.  Pada hakikatnya  HKI  tidak  hanya  mengakui  hak kekayaan  intelektual  individu  tetapi  juga keberadaan  hak  kekayaan  intelektual  komunal. Salah satu bagian dari HKI yang merupakan hak kekayaan intelektual komunal adalah Pengetahuan  tradisional.  Di  dalam  Konvensi UNESCO  2003  pengakuan  hak  kekayaan intelektual komunal mengatur warisan budaya tak benda  melalui  berbagai  ekspresi,  representasi, praktek, keterampilan, pengetahuan dan instrumen.  Mereka  juga  mempertimbangkan objek,  artefak,  dan  lingkungan  budaya  terkait untuk  berbagai  kelompok  dan  komunitas  dan dalam  beberapa  kasus,  individu  yang  diakui sebagai  bagian  dari  warisan  budaya  (Braber  & Howard, 2023).
Hak  intelektual  individual  adalah  hak  yang diberikan  kepada  pemegang  hak  atau  badan hukum  serta  memberikan  keuntungan  secara material  (Putri,  Putri,  &  Rehulina,  2021).  Hak  ini diberikan  atas  dasar  “ first  come  first  served ” dimana  hak  kekayaan  intelektual  individual tersebut berbeda dengan hak intelektual komunal, karena  hak  kekayaan  intelektual  komunal didasarkan  pada  prinsip  yang  berbeda.  Hak kekayaan  intelektual  komunal  adalah  hak  yang dimiliki  oleh  masyarakat  adat  atau  masyarakat
daerah. Hak Kekayaan Intelektual Komunal dapat berupa  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT), Pengetahuan  Tradisional  (PT),  Sumber  Daya Genetik  (SDG)  dan  Potensi  Indikasi  Geografis (IG).
Hak  kekayaan  intelektual  komunal  telah diatur  secara  khusus  di  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2022  tentang Kekayaan  Intelektual  Komunal  (yang  selanjutnya disebut  PP  KIK).  Berdasarkan  PP  KIK  tersebut bisa  diketahui  bahwa  jenis  Kekayaan  Intelektual Komunal  yang  terdiri  atas  Ekspresi  Budaya Tradisional,  Pengetahuan  Tradisional,  Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.
Keanekaragaman budaya tradisional Indonesia  berupa  budaya  komunal  menjadi  aset pembangunan  bangsa.  Namun,  perkembangan teknologi  dan  peningkatan  intensitas  interaksi dengan negara lain termasuk perdagangan yang intensif  dapat  memicu  terjadinya  komersialisasi yang  tidak  adil,  merugikan  dan  berkelanjutan (Toruan,  2017).  Sementara,  unsur  budaya Indonesia  yang  sangat  beragam  rentan  diklaim oleh  negara  lain.  Oleh  karena  itu,  diperlukan revitalisasi  budaya  bangsa  melalui  upaya nasional  yang  terintegrasi  di  Indonesia. Mekanisme  komersialisasi  budaya  Indonesia yang  telah  diwujudkan  dalam  suatu  benda kemudian diperdagangkan dalam sistem perdagangan internasional, tidak boleh menghilangkan  nilai-nilai  sosial  di  masyarakat Indonesia  termasuk  nilai  keadilan  sosial  (Saha,
2011).  Keberhasilan  revitalisasi  budaya  dan komersialisasi keanekaragaman budaya Indonesia  dapat  dicapai  dengan  membangun sistem hukum yang melindungi kekayaan budaya itu  sendiri.  Prinsip  hak  komunal  mengutamakan aspek kepentingan masyarakat atau lebih dikenal dengan  fungsi  sosial.  Konsep  HKI  yang  pada awalnya ditujukan untuk melindungi pencipta dan ciptaannya sekarang berubah kesan menjadi satu sistem  yang  seolah-olah  melupakan  fungsi sosialnya (Putri, 2021).
Negara Indonesia dibangun dengan tujuan untuk  mewujudkan  Negara  Republik  Indonesia yang  berkonsep  Keadilan  yang  merupakan perwujudan  dari  falsafah  Pancasila  terutama  sila Kelima  yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh Rakyat  Indonesia”  dan  alinea  Keempat Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan  bahwa  “kemudian  daripada  itu untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan”  (Taufiqurrahman  et  al.,  2022). Makna  yang  dapat  diambil  dari  pembukaan Undang-Undang  Dasar  dan  korelasinya  dengan Pengetahuan  tradisional  ini  adalah  negara Republik  Indonesia  akan  berusaha  menciptakan
kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyatnya,  dan meratakan  kesejahteraan  tersebut  dengan  jalan yang  adil  bagi  semua  lapisan  masyarakat  baik masyarakat  pada  umumnya  maupun  masyarakat adat dan juga masyarakat Industri.
Lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan  sosial  dapat  dilihat  dari  kelompok sosial masyarakat hukum adat, yang memandang bahwa  selagi  bumi  pertiwi  masih  memberikan segala  bahan  yang  diperlukan  bagi  hidup manusia hal itu sudah cukup, bagi mereka bukan konsep  mencari  keuntungan  yang  diharapkan melainkan terpenuhinya sesuatu untuk kelangsungan  hidup  sebagai  manusia,  untuk  itu masyarakat  hukum  adat  cenderung  untuk  saling berbagi  dan  memenuhi  kekurangan  di  antara sesamanya.  Masyarakat  adat  pada  hakekatnya adalah  kelompok  masyarakat  yang  teratur  dan bertahan  dengan  kekuatan  dan  kekayaannya sendiri  berupa  benda-benda  yang  tampak maupun  yang  tidak  tampak  (Novitasari, Gandryani, & Hadi, 2023). Menjadi permasalahan hukum,  ketika  pandangan  yang  demikian diperhadapkan dengan realitas sosial masyarakat modern  yang  memandang  segala  sesuatu  dari kacamata  bisnis  dan  cenderung  untuk  mencari keuntungan individu.
Masyarakat  adat  yang  berdasarkan regulasi  pengetahuan  tradisional  di  Indonesia merupakan  pemilik  pengetahuan  tradisional, berdasarkan hak komunal sebagaimana ditentukan  dalam  undang-Undang  HKI.  Namun realitanya  yang  terjadi  di  masyarakat  Indonesia
ditemukan  bahwa  pengetahuan  tradisional  yang merupakan  hak  komunal  masyarakat  adat tersebut  hanya  dirasakan  manfaat  ekonominya oleh  individu  tertentu  atau  sebagian  maupun sekelompok individu tertentu. Realitas inilah yang menjadi  permasalahan  hukum  konkret  yang terjadi  di  tengah  masyarakat  Indonesia,  dalam kaitannya  dengan  regulasi  tentang  pengetahuan tradisional.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengurai konsep keadilan sosial dalm regulasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  oleh masyarakat  adat  di  Indonesia.  Penelitian  ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang  dipublikasikan  di  jurnal  nasional  maupun jurnal internasional.
Penelitian  pada  jurnal  nasional  seperti penelitian  tentang  perlindungan  hukum  hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional terhadap  perolehan  manfaat  ekonomi  (Sofyarto, 2018), selanjutnya penelitian tentang perlindungan  hukum  terhadap  pengetahuan tradisional  dengan  sistem  perizinan:  perspektif negara  kesejahteraan  (Puspitasari,  2014),  dan penelitian lainnya yaitu tentang perlindungan hak komunal  masyarakat  adat  dalam  perspektif kekayaan intelektual tradisional di era globalisasi: kenyataan  dan  harapan  (Bustani,  2018). Perbedaannya penelitian-penelitian yang dipublikasikan  pada  jurnal  nasional  tersebut dengan  penelitian  ini  yaitu  terletak  pada  fokus kajiannya,  penelitian  ini  berfokus  pada  konsep
keadilan  sosial  yang  menjadi  dasar  regulasi pengetahuan tradisional di Indonesia.
Penelitian pada jurnal internasional seperti artikel tentang “ The Emerging Right to Communal Intellectual  Property (Munculnya  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  Komunal)”  (Nwauche, 2015). Selanjutnya penelitian tentang “Communal Rights as Hegemony in the Third World Regime: Indonesian  Perspective” (Hak  Komunal  sebagai Hegemoni  di  Rezim  Dunia  Ketiga:  Perspektif Indonesia”  (Putri,  Putri,  &  Tisnanta,  2022). Penelitian  pada  jurnal  internasional  tersebut belum  ada  yang  membahas  tentang  konsep keadilan  sosial  sebagai  perlindungan  hak komunal pada regulasi pengetahuan tradisional di Indonesia.  Berangkat  dari  perbandingan  dengan penelitian-penelitian  sebelumnya  baik  yang dipublikasi  pada  jurnal  nasional  maupun  jurnal internasional, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  tersebut sehingga memiliki nilai kebaharuan (novelty).

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif,  yaitu  dengan  menggunakan  sumber bahan-bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah  bahan  hukum  yang  bersifat authoritative (mengikat) yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan  perundang-undangan,  dan  putusan-
putusan  hakim.  Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan  hukum  yang  menjelaskan  serta mendukung bahan hukum primer, adapun bahan- bahan  sekunder  yaitu  berupa  semua  publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi (Marzuki, 2017).
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan undang-undang,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan filosofis. Pendekatan undang-undang dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu nilai- nilai  keadilan  sosial  pada  pengetahuan tradisional.  Pendekatan  konseptual  dilakukan karena  belum  ada  atau  tidak  ada  aturan  hukum terkait dengan masalah hukum yang dihadapinya. Pendekatan  konseptual  membangun  suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengetahuan  Tradisional  sebagai  Hak Kekayaan Intelektual
Pengetahuan  tradisional  diartikan  sebagai pengetahuan  yang  dimiliki  atau  dikuasai  dan digunakan  oleh  suatu  komunitas,  masyarakat, atau  suku  bangsa  tertentu  yang  bersifat  turun temurun  dan  terus  berkembang  sesuai  dengan perubahan  lingkungan (Labetubun,  Akyuwen,  & Pariela,  2018)  Pengertian  ini  digunakan  dalam Study  of  the  Problem  of  Discrmination  Againts Indigenous  Populations,  yang  dipersiapkan  oleh United Nations Sub-Commisions on Prevention of
Discrimination and Protection of Minorities . Istilah pengetahuan  tradisional  digunakan  untuk menerjemahkan istilah traditional knowledge yang dalam prespektif WIPO digambarkan mengandung  pengertian  yang  lebih  luas mencakup indigenous  knowledge dan folklore tujuan  dari  upaya  pemberian  perlindungan: menciptakan  sistem pelestarian, perlindungan, dan  pengembangan  pengetahuan  tradisional, melindungi  hak-hak  pemilik  pengetahuan tradisional, mengembangkan kapasitas masyarakat  pemilik  pengetahuan  tradisional  di Indonesia,  meningkatkan  kemampuan  inovasi nasional  berbasis  pengetahuan  tradisional. Dengan  demikian,  pemberian  perlindungan dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  proses misappropriation oleh  pihak  asing,  juga  untuk melindungi  dan  melestarikan  keanekaragaman hayati  selain  untuk  memberikan  manfaat ekonomis bagi anggota masyarakat lokal (Wijaya, Wibowo, & Hadi, 2023).
Secretariat of  CBD  mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut Traditional  knowledge  refers  to  the  knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities  around  the  world.  Developed  from experience  gained  over  the  centuries  and adapted  to  the  local  culture  and  environment, traditional  knowledge  is  transmitted  orally  from generation  to  generation.  It  tends  to  be collectively  owned  and  takes  the  form  of  stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals,  community  laws,  local  language,  and
agricultural  practices,  including  the  development of plant species and animal breeds. Sometimes it is  referred  to  as  an  oral  traditional  for  it  is practiced, sung, danced, painted, carved, chanted and  performed  down  through  millennia. Traditional  knowledge  is  mainly  of  a  practical nature,  particularly  in  such  fields  as  agriculture, fisheries,  health,  horticulture,  forestry  and environmental management in general (Perangin- angin, Nababan, & Siahaan, 2020).
Sementara The Director General of United Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization menjelaskan pengetahuan tradisional secara umum sebagai The indigenous people  of  the  world  possess  an  immense knowledge  of  their  environments,  based  on centuries  of  living  close  to  nature.  Living  in  and from  the  richness  and  variety  of  complex ecosystems,  they  have  an  understanding  of  the properties  of  plants  and  animals,  the  functioning of  ecosystems  and  the  techniques  for  using  and managing  them  that  is  particular  and  often detailed.  In  rural  communities  in  developing countries,  locally  occurring  species  are  relied  on for many - sometimes all - foods, medicines, fuel, building  materials  and  other  products.  Equally, people’s  knowledge  and  perceptions  of  the environment,  and  their  relationships  with  it,  are often  important  elements  of  cultural  identity ” (Talaat, Tahir, & Husain, 2012).
Di  samping  definisi  yang  diformulasikan oleh  organisasi-organisasi  internasional,  kita dapat  juga  merujuk  pada  definisi  yang
diformulasikan  oleh  para  sarjana  dan  ahli. Diantaranya  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh Peter Jaszi. Dengan merujuk pada definisi-definisi pengetahuan  tradisional  yang  telah  ada sebelumnya,  Peter  Jaszi  secara  umum mendefinisikan  pengetahuan  tradisional  sebagai pengetahuan  yang  dihasilkan  dari  aktivitas intelektual  yang  dikembangkan  berdasarkan pengalaman  dan  pengamatan  yang  lalu,  yang memiliki  sifat  dinamis  dan  karakter  yang  selalu berubah  berdasarkan  kebutuhan  dan  perubahan masyarakat  (Rohaini,  2015).  Sejalan  dengan Peter  Jaszi,  J.  Janewa  mendefinisikan  bahwa pengetahuan  tradisional  sebagai  hasil  dari aktivitas  intelektual  yang  diturunkan  antar generasi,  dan  berhubungan  dengan  kelompok masyarakat tertentu. Pengetahuan ini menekankan  pada  akumulasi  dan  transmisi pengetahuan antar generasi (Oseitutu, 2011).
Pasal  5  huruf  e Undang-Undang  No.  5 Tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan. Pengetahuan  Tradisional  adalah  seluruh  ide  dan gagasan  dalam  masyarakat,  yang  mengandung nilai-nilai  setempat  sebagai  hasil  pengalaman nyata  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan, dikembangkan  secara  terus-menerus  dan diwariskan  pada  generasi  berikutnya.  Pasal  1 angka  3 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  13  Tahun  2017  tentang  Data  Kekayaan Intelektual  Komunal.  Pengetahuan  Tradisional adalah  karya  intelektual  di  bidang  pengetahuan dan  teknologi  yang  mengandung  unsur karakteristik  warisan  tradisional  yang  dihasilkan,
dikembangkan,  dan  dipelihara  oleh  komunitas atau masyarakat tertentu. Perlindungan pengetahuan  tradisional  memiliki  tantangan tersendiri karena ciri-cirinya yang unik. Sebagian besar  pengetahuan  tradisional  yang  hidup  di lingkungan masyarakat negara-negara berkembang  dan  terbelakang  merupakan  bagian integral  dari  ritual  keagamaan  dan  bernilai budaya.  Karakteristik  pengetahuan  tradisional yang  komunal,  konkret,  tunai,  dan  terbuka bertolak  belakang  dengan  konsep  HKI. Pengetahuan  tradisional  bersifat  kolektif  dan sering  dianggap  sebagai  hak  milik  keseluruhan masyarakat  adat,  dan  tidak  menjadi  milik  dari orang  perseorangan  di  dalam  masyarakat  adat tersebut. Pengetahuan  tradisional  tidak  dapat dipisahkan  dari  masyarakat  asli  (Rosidawati, 2013).
Berdasarkan  semua  definisi  yang  ada, secara  umum  kemudian  disimpulkan  beberapa karakter umum pengetahuan tradisional, diantaranya  bahwa  pengetahuan  tradisional merupakan  pengetahuan  yang  meliputi  tradisi yang  didasarkan  pada  inovasi,  kreasi,  dan praktik-praktik yang merupakan bentuk awal, dan digunakan  oleh  komunitas  adat.  Pengetahuan tradisional  diturunkan  secara  lisan  dari  generasi ke  generasi.  Kondisi  ini  pada  akhirnya menciptakan  pengetahuan  tradisional  bersifat non-statis.  Sebagai  sebuah  pengetahuan  yang non-statis,  pengetahuan  ini  selalu  mengalami modifikasi  yang  kemudian  diadopsi  dengan perubahan  sesuai  kebutuhan  pemakainya.
Pengetahuan tradisional juga kebanyakan dimiliki oleh  masyarakat  (komunal)  bukan  oleh  individu. Pemanfaatannya  pun  lebih  banyak  untuk menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan  tradisional  tersebut,  bukan  untuk orientasi  keuntungan.  Lebih  jauh,  subjek  dari pengetahuan  tradisional  sangatlah  luas,  meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia seperti seni, kesehatan, makanan, pertanian, perumahan, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan  karakter-karakter  tersebut  di atas,  poin  penting  yang  harus  diingat  adalah bahwa  semua  itu  merupakan  gaya  hidup  dan mengandung  kearifan  lokal  satu  komunitas  adat yang  kemudian  menjelma  menjadi  identitas komunitas tersebut (Rohaini, 2015).
Pengetahuan  tradisional  yang  meliputi kesehatan,  spiritual,  budaya,  dan  bahasa  tidak dapat  dipisahkan  dari  masyarakat  adat  yang memilikinya.  Hal  ini  dikarenakan  pengetahuan tradisional  merupakan  jalan  hidup (way  of  life ). Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  pengetahuan tradisional  lahir  dari  semangat  untuk  hidup ( survive )  masyarakat  adat  (Ikhwan,  Djulaeka,  & Yulianti,  2013).  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa lahirnya  pengetahuan  tradisional  tersebut melibatkan  proses  mengkreasikan  bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk diubah menjadi sesuatu  yang  berguna  bagi  kehidupan masyarakat  adat  setempat.  Dalam  konteks tersebut,  pengetahuan  tradisional  merupakan bagian  dari  HKI  sebagai  hasil  kreativitas
intelektual  manusia  dalam  berbagai  wujud  dan berguna dalam kehidupannya.
Ada  tiga  posisi  isu  penting  mengenai hubungan antara pengetahuan tradisional dengan hukum  HKI  (Septarina,  2016)  yaitu  pertama The Public Domain Position yang menyatakan bahwa pengetahuan  tradisional  harus  menjadi  milik umum  yang  boleh  dinikmati  semua  penduduk  di dunia.  Posisi  ini  menentang  usaha  yang  ingin menjadikan  pengetahuan  tradisional  sebagai barang  komoditi.  Mereka  tidak  setuju  penciptaan HKI  lebih  mementingkan  perlindungan  hak individu  sehingga  merupakan  jalan  yang  akan merusak  lembaga  dan  struktur  tradisional  dalam pengetahuan tradisional.
Kedua,  The Appropriation  Position yang mendukung  kepemilikan  eksklusif  pengetahuan tradisional oleh suatu lembaga atau badan untuk bisa  menentukan  penggunaannya  untuk  tujuan komersial dan penggunaan lainnya. Dengan kata lain,  mereka  beranggapan  bahwa  pengetahuan tradisional  harus  dijadikan  komoditas  dan menjadikan HKI sebagai sebuah hal yang penting untuk  menentukan  bagaimana  dan  siapa  yang berhak memanfaatkan pengetahuan tradisional
Ketiga, The  Moral  Right  Position yang menyatakan  bahwa  pemegang hak pengetahuan tradisional  harus  dilindungi  dan  diberi  hak  yang berupa  kepemilikan  yang  penuh  dan  dapat mencegah atau menentang klaim para pengambil manfaat  atau  pemakai  pengetahuan  tradisional dapat  dikomersialkan  tetapi  hanya  oleh pemegang yang berhak. Pada perkembangannya
telah lahir instrumen hukum internasional baru di bidang kekayaan intelektual. Perjanjian internasional  multilateral  atau  Traktat  yang disepakati 24 Mei 2024  di Jenewa, yang disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai “Landmark  Treaty“ .  PBB  menyebut  sebagai Landmark  Treaty karena  Traktat  yang  telah diperjuangkan  beberapa  dekade  ini  memberikan pelindungan  dan  penghargaan  terhadap  sumber daya  genetik  (SDG),  pengetahuan  tradisonal (PT),  masyarakat  adat  dan  komunitas  lokalnya. Traktat  mewajibkan  inventor  paten  untuk mengungkapkan  asal  sumber  daya  genetik  dan pengetahuan  tradisional  dalam  permohonan paten,  jika  invensinya  terkait  dengan  variabel tersebut  (Ramli,  2024).  Ketentuan  ini  juga  akan berdampak  pada  terhindarnya  pemberian  paten (patent granted) yang memiliki kesamaan dengan pengetahuan  tradisional  atau  konflik  dengan keberadaan  sumber  daya  genetik,  sehingga mengenai  pengetahuan  tradisional  dalam perkembangannya  telah  memiliki  aturan  terbaru yang  semakin  menegaskan  kedudukannya sebagai HKI.

## 2. Konsep Keadilan Sosial Di Indonesia
Keadilan dalam Pancasila muncul pada sila kelima  dengan  kata-kata  Keadilan  bagi  seluruh Rakyat  Indonesia.  Pancasila  adalah  falsafah bangsa  Indonesia.  Dalam  kedudukannya  ini, Pancasila  melingkupi  setiap  aspek  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Oleh  karena  itu, falsafah  bangsa  ini  menjadi  pedoman  nilai  bagi
seluruh wilayah berkehidupan baik secara makro maupun mikro.
Keadilan  Sosial  berarti  keadilan  yang berlaku  dalam  masyarakat  di  bidang  kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan seluruh rakyat  Indonesia  berarti  setiap  orang  yang menjadi  rakyat  Indonesia,  baik  yang  berdiam  di wilayah  kekuasaan  Republik  Indonesia  maupun warga  negara  Indonesia  yang  berada  di  luar negeri.  Jadi,  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  berarti  bahwa  setiap  orang  Indonesia berhak  mendapat  perlakuan  adil  dalam  bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila  Keadilan  Sosial  ini  merupakan  tujuan  dari empat  sila  yang  mendahuluinya  dan  merupakan tujuan  bangsa  Indonesia  dalam  bernegara,  yang perwujudannya  ialah  tata  masyarakat  yang  adil dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  (Siregar, 2016).
Keadilan sosial merupakan salah satu asas yang  tercantum  dalam  Pancasila.  Kedudukan asas  yang  bersifat  abstrak  ini  membutuhkan penafsiran  sebelum  diaplikasikan  baik  sebagai dasar  dalam  penyusunan  hukum  maupun perilaku. Yamin memberikan pandangan mengenai  keadilan  sosial  sebagai  suatu kehendak keadilan bukan saja untuk perseorangan melainkan juga bisa dirasakan oleh masyarakat.  Pemikiran  ini  dapat  ditafsirkan bahwa  perwujudan  keadilan  sosial  sebagai pengakuan  hak  pribadi  yang  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  masyarakat  secara  umum (Yamin, 1960).
Soekarno  menafsirkan  bahwa  keadilan sosial  sebagai  perwujudan  masyarakat  adil  dan makmur  yang  di  dalamnya  tercipta  kebahagiaan bagi  semua  orang,  tidak  adanya  penghinaan, penindasan, dan penghisapan, serta ketersediaan kebutuhan  dasar  yaitu  sandang  dan  papan (Irawan,  2013).  Darmodiharjdo  memberikan penafsiran  bahwa  keadilan  sosial  sebagai  satu bentuk  keadilan  yang  berlaku  dalam  masyarakat baik  dalam  bentuk  materiil  maupun  spiritual. Setiap  orang  Indonesia  berhak  mendapatkan perlakuan  adil  dalam  setiap  aspek  kehidupan seperti  hukum,  sosial,  politik,  ekonomi,  dan budaya (Kurniawan, 2017).
Ada  tiga  prinsip  keadilan  sosial,  yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar  hak  adalah  keadilan  yang  diperhitungkan berdasarkan  hak  untuk  diterima  oleh  seseorang. Keadilan  atas  dasar  jasa  adalah  keadilan  yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang  telah  seseorang  berikan.  Sedangkan keadilan  atas  dasar  kebutuhan  adalah  keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sila kelima  Pancasila  menyatakan  bahwa  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  dan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Berbicara  mengenai  keadilan  sosial  maka tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  faham  sosialis dan  pertentangannya  dengan  faham  individualis. Kata  “Sosialisme”  berasal  dari  bahasa  latin “Socius”,  yang  memiliki  arti  “kawan  atau  teman”. Dari  kata socius tersebut  diturunkan  kembali  ke dalam  istilah  lain  yaitu  kata “society” (bahasa Inggris)  yang  diartikan  sebagai  kelompok  orang- orang  atau  masyarakat  sebagai  tempat  orang- orang tersebut hidup berkawan/berteman, dengan bahasa lainnya hidup bersama (Purwasih, Janah, &  Gumilar,  2018).  Dalam  ajaran  ini  yang  lebih dipentingkan dan di utamakan adalah keseluruhan kepentingan bersama atau kepentingan  masyarakat,  bukan  kepentingan individu,  khususnya  dalam  hal  ekonomi.  Paham sosialisme  merupakan  salah  satu  bagian  dari paham “kolektivisme” sebagai suatu paham yang menjadikan  kolektivitas  sebagai  pusat  tujuan hidup manusia, dan harus didahulukan dibanding kepentingan individu.
Berbeda  dengan  paham  individualis, berasal dari dua suku kata bahasa Latin, yaitu “in” yang  artinya  “tidak”  dan  kata  “dividus”  yang artinya  “terbagi”  jadi  arti  kata  individu  yang sebenarnya  adalah  “sesuatu  yang  tidak  dapat dibagi”  (Nurbaeti,  Sundari,  &  Nurlina,  2022).
Dalam  perkembangannya  kata  individu  ditujukan kepada  kesatuan  terkecil  didalam  masyarakat yaitu  manusia  sebagai  orang  perseorangan. Individualisme  adalah  salah  satu  ajaran  yang menempatkan  kepentingan  individu  sebagai pusat tujuan hidup manusia. Kepentingan individu berupa  kekayaan,  keselamatan,  kesejahteraan, dan  kemakmuran  seseorang,  menurut  ajaran  ini yang paling mengetahui kepentingan-kepentingan individu  adalah  diri  individu  itu  sendiri.  Oleh karenanya  setiap  usaha  manusia  untuk memenuhi  kepentingan  individualnya  akan  lebih tepat,  efektif,  dan  lebih  efisien  bilamana seluruhnya  diserahkan  kepada  individu-individu itu  sendiri,  dan  setiap  individu  harus  diberi kebebasan  dan  kemerdekaan  seluas-luasnya untuk memperjuangkan kepentingannya tersebut.
Fungsi negara dalam konsep individualisme  disini  harus  bertujuan  memenuhi kepentingan  individu-individu.  Tujuan  pokok  dari suatu negara hanya merupakan sarana atau alat bagi  tercapainya  kepentingan  manusia  secara individual.  Fungsi  negara  harus  dibatasi  kepada hanya  mengusahakan  terbukanya  situasi  dan kesempatan  yang  sebaik  mungkin  bagi  manusia dalam  upayanya  mengejar  kepentingan  individu, fungsi  negara  semata-mata  menjaga  keamanan dan  ketertiban  supaya  antara  individu  yang  satu dengan individu lainnya tidak saling mengganggu dan  tidak  saling  menghalangi  perjuangan  hidup dan penggunaan hak masing-masing.
Prinsip yang terdapat pada keadilan sosial adalah  perilaku  masyarakat  yang  selalu
memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana  mestinya  dalam  hubungan  antara pribadi terhadap keseluruhan baik secara material maupun  spiritual.  Keadilan  sosial  memiliki perbedaan  dengan  sosialisme  yang  lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan,  sedangkan  keadilan  sosial  lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana  mestinya.  Namun  keduanya  baik sosialisme  dan  keadilan  sosial  memiliki  tujuan yang  sama  yaitu  kesejahteraan  bersama  untuk mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur spiritual  maupun  material.  Untuk  terpenuhinya keadilan  sosial  tersebut  apabila  semua  warga negara wajib bertindak dan  bersikap secara adil, karena  keadilan  sosial  dapat  tercapai  jika  tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama (Febriansyah, 2017).
Sila  kelima  Pancasila  yang  berbunyi Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia terkandung  nilai  keadilan  sosial,  antara  lain perwujudan  keadilan  sosial  dalam  kehidupan sosial  atau  kemasyarakatan  meliputi  seluruh rakyat  Indonesia.  Keadilan  yang  dimaksudkan adalah  pemberian  hak  yang  sama  rata  kepada seluruh  rakyat  Indonesia  yang  merupakan  suatu keadilan  sosial  berkaitan  dengan  kesejahteraan. Sehingga  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  merupakan  suatu  keadilan  demi kesejahteraan  masyarakat  banyak.  Keadilan  dan kemakmuran yang merata merupakan kesejahteraan  yang  diinginkan  oleh  bangsa Indonesia. Adil makmur merupakan tujuan utama
bangsa  Indonesia  untuk  mewujudkan  keadilan sosial.
Keadilan  sosial  yang  merupakan  keadilan dari sila kelima Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai  keadilan.  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradap, Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  Yang  Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia (Febriansyah, 2017).
Prinsip  keadilan  sosial  itu  merupakan simpul  dari  semua  dimensi  dan  aspek  dari  ide kemanusiaan  mengenai  keadilan.  Dalam  prinsip keadilan  sosial  mengandung  pengakuan  akan martabat  manusia  yang  memiliki  hak-hak  yang sama  dan  berbeda  dengan  ide  keadilan  hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum.  Prinsip  keadilan  sosial  tentu  juga  tidak hanya  menyangkut  persoalan  moralitas  dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda dari satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.
Perwujudan  dari  sila  kelima  tersebut kemudian  menjadi  landasan  dalam  sistem demokrasi  negara  kesejahteraan (welfare  state) tidak  hanya  mencakup  cara  pengorganisasian kesejahteraan  (welfare)  atau  pelayanan  sosial (social  service), melainkan  menekankan  setiap orang  memperoleh  pelayanan  sosial  sebagai haknya  (Elviandri  &  Diyati,  2019).  Sila  kelima dalam  Pancasila  mengandung  makna  bahwa setiap  manusia  Indonesia  menyadari  hak  dan
kewajiban  yang  sama  untuk  menciptakan keadilan  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Bahkan  kata  „keadilan‟  disebutkan pada pembukaan UUD NRI dalam alenia pertama yakni  “peri  keadilan”  alinea  kedua  dan  alinea keempat yang memuat frasa “kemanusiaan yang adil  dan  beradab”  serta  “keadilan  sosial”,  yang selanjutnya  menjadi  konsep  Negara  Hukum Indonesia  (Hadi,  2022).  Oleh  karena  itu dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan  sikap  dan  suasana  kekeluargaan dan  kegotong-royongan  setiap  warga  negara. Sehingga diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga  kesinambungan  antara  hak  dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

## 3. Keadilan  Sosial  Pada  Pengetahuan Tradisional Di Indonesia
Kekayaan  merupakan  sesuatu  yang bersifat  khusus  atau  pantas  yang  dimiliki  oleh setiap  orang  secara  eksklusif.  Dalam  pengertian hukum  kekayaan  adalah  sekelompok  hak  yang dijamin  atau  dilindungi  oleh  pemerintah  untuk menunjukkan  segala  sesuatu  yang  merupakan subjek kepemilikan berwujud atau tidak berwujud, nyata  atau  tidak  nyata,  segala  sesuatu  yang memiliki  nilai  tukar  atau  yang  menghasilkan kekayaan atau harta.
Konsep  harta  kekayaan  menurut  hukum Indonesia,  meliputi  benda  dan  hubungan  hukum untuk  memperoleh  benda  tersebut.  Dengan  kata lain  meliputi  benda  ( zaak )  dan  perikatan ( verbintenis )  (Apeldoorn,  1973).  Harta  kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai
ekonomi  (Muhammad,  1994).  Lebih  lanjut menurut  Pasal  499  KUH  Perdata  pengertian benda meliputi barang ( good ) dan hak. Baik harta kekayaan  maupun  hak  yang  melekat  diatasnya diakui dan dilindungi berdasarkan bukti yang sah. Pengertian  Hak  Milik  terdapat  dalam  Pasal  570 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  Hak kepemilikan  adalah  hak  untuk  menikmati kegunaan  sesuatu  kebendaan  dengan  leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuh-penuhnya  asal  tidak  bertentangan dengan  undang-undang  atau  peraturan  umum yang  ditetapkan  oleh  suatu  kekuasaan  yang berhak  menetapkan  dan  tidak  mengganggu  hak- hak  orang  lain  dengan  tidak  mengurangi kemungkinan  akan  pencabutan  hak  itu  demi kepentingan  umum  berdasarkan  atas  ketentuan undang-undang  dan  dengan  pembayaran  ganti rugi  (Tanuramba,  2019).  Berdasarkan  ketentuan tersebut, maka hak atas barang milik dalam pasal tersebut  hanya  berlaku  bagi  barang  bergerak yang meliputi:
1. Hak menguasai dengan bebas;
2. Hak menikmati dengan sepenuhnya;
3. Secara  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang.
Pancasila  mengakui  adanya  hak  milik sebagai bagian dari cita hukum ( rechts idee ) dari negara  Republik  Indonesia  dalam  mencapai tujuan  nasionalnya  yaitu:”  …  mewujudkan kesejahteraan  umum…”.  HKI  sebagai  hak  milik pribadi  ( private  property )  diakui  di  negara Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  nilai-nilai
Pancasila,  sehingga  tidak  dapat  diambil  secara sewenang-wenang.  Namun  demikian  setiap pemberian  hak  memiliki  tujuan  tertentu.  Oleh karena itu HKI sebagai hak eksklusif yang bersifat monopoli  yang  sah  secara  hukum (legalized monopoly) juga  dibatasi  penggunaannya  oleh hukum (limitation  and  exception), atau  berfungsi sosial dalam konteks Indonesia (Sitorus, 2013).
Budaya  dan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia  dalam  kerangka  ideologi  Negara Pancasila,  tetap  memandang  dan  menempatkan manusia  dalam  sosok  yang  utuh,  yaitu  manusia dalam kodratnya sebagai pribadi yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa ataupun sebagai makhluk  yang  hidup  dan  menjadi  bagian  dari kelompok  manusia  lainnya.  Sebagai  makhluk sosial,  manusia  secara  pribadi  hidup  dalam lingkungan  kebersamaan  dengan  manusia  lain dan  bahkan  dengan  alam  sekitarnya.  Tetapi apapun paham mengenai keselarasan, keserasian ataupun keseimbangan yang melingkupi  kehidupan  tersebut,  pandangan  dan penghargaan  terhadap  manusia  sebagai  pribadi memiliki  bobot  yang  sama  dengan  hakekat  dan martabatnya  sebagai  makhluk  sosial  (Janed, 2013).
Penghargaan  kepada  manusia  sebagai pribadi.  termasuk  upaya  pengembangannya  dan karya-karya yang dihasilkannya, tetap memperoleh  tempat  yang  tinggi.  Dengan  kata lain,  konsep  mengenai  penghargaan  seseorang sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tetap  diberi  tempat  yang  tinggi,  sekalipun  hal  itu
harus selalu diwujudkan secara selaras seimbang dengan  konsep  mengenai  manusia  sebagai makhluk  sosial.  Oleh  karena  itu,  adalah  tepat kalau Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (PJPN)  menandaskan  bahwa  Pancasila  sebagai Dasar  Negara  Republik  Indonesia  merupakan sumber dari segala sumber hukum ( grundnorms ) bangsa Indonesia.
Perubahan-perubahan dan penyempurnaan  konstitusi  pada  dasarnya menyangkut  perubahan  paradigma  mengenai mengenai  peranan  individu  dalam  kegiatan ekonomi.  Gagasan  mengenai  hak  milik  sebagai hak asasi sebelumnya dianggap hal yang liberal, telah  diadopsikan  ke  dalam  rumusan  pasal  28 Ayat  (4)  UUD  1945  yang  berbunyi  “setiap  orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut  tidak  boleh  diambil  alih  secara sewenang-wenang  oleh  siapapun”.  Hal  tersebut menimbulkan  perdebatan  dalam  rapat-rapat BPUPKI  pada  tahun  1945  karena  ide  semacam itu  jelas  ditolak  karena  dinilai  berbau  kapitalisme liberalisme serta identik dengan kolonialisme dan imperialisme  yang  menjadi  musuh  bersama sehingga  ditentang  oleh  para  pemimpin  bangsa waktu itu (Asshidiqqie, 2016).
Setelah  periode  reformasi,  pada  tahun 2000  berbagai  instrumen  internasional  hak  asasi manusia  justru  diadopsikan  kedalam  UUD  1945 melalui perubahan kedua mulai pasal 28A sampai dengan  pasal  28J  UUD  1945.  Hal  tersebut mencerminkan kemajuan yang luar biasa karena
konsepsi  kemerdekaan  yang  sebelumnya  hanya dipahami  bersifat  kolektif  seperti  tercermin  pada Alinea  I  Pembukaan  UUD  1945,  dilengkapi dengan konsep-konsep kebebasan individu setiap warga  negara  dan  bahkan  kebebasan  asasi setiap  manusia.  Dengan  demikian  kemerdekaan kolektif  kebangsaan  ( national  independence ) dapat  dipahami  sebagai  hasil  dari  adanya kebebasan  individu  setiap  warga  negara  dan ruang  kebebasan  individu  tidak  akan  pernah terbuka jika tidak ada kemerdekaan kebangsaan.
Perlindungan HKI sebagai bagian dari hak milik,  tercantum  dalam  Pasal  28  Ayat  (4)  UUD 1945  yang  secara  khusus  menyebutkan  bahwa setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif untuk  membangun  masyarakat,  bangsa  dan negaranya.  Berdasarkan  ketentuan  ini,  maka perlindungan  HKI  berdasarkan  Pancasila  tidak hanya mengakui hak kepemilikan individu, namun juga  pengakuan  hak  kepemilikan  kolektif.  Hal  ini sejalan dengan adanya peningkatan pemahaman internasional  tentang  Kekayaan  Intelektual Kolektif, seperti pengetahuan tradisional. Dengan demikian  dalam  rangka  Pembangunan  Nasional, termasuk  pembangunan  ekonomi,  undang- undang  HKI  merupakan  instrument  hukum  yang sangat  penting  untuk  ditransplantasikan  dalam sistem  hukum  nasional  tanpa  mengabaikan kepentingan  nasional  dengan  tetap  berpegang teguh  pada  Pancasila  sebagai  landasan  idiil  dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
Selain  itu  sebagaimana  telah  diuraikan  di muka  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  huruf  e Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017  tentang Pemajuan  Kebudayaan  telah  menjadi  landasan yuridis  pengetahuan  tradisional,  yang  kemudian diatur  lebih  lanjut  di  dalam  ketentuan  Pasal  1 angka  3  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  13  Tahun  2017  tentang  Data  Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua aturan tersebut pada intinya  bertujuan  untuk  melindungi  pengetahuan tradisional  yang  bersifat  kolektif  dan  sering dianggap  sebagai  hak  milik  keseluruhan masyarakat  adat,  dan  tidak  menjadi  milik  dari orang  perseorangan  di  dalam  masyarakat  adat tersebut.  Pengetahuan  tradisional  tidak  dapat dipisahkan dari masyarakat asli.
Terkait dengan perlindungan HKI, nilai-nilai Pancasila  dalam  tataran  filosofis  memuat  nilai- nilai  dasar  fundamental  yang  harus  memayungi undang-undang  tercantum  dalam  konsiderannya. Pancasila  dalam  tataran  norma  atau  aturan memuat  nilai-nilai  implementatif.  Sedangkan dalam  rangka  penafsiran  hukum  atau  penemuan hukum oleh hakim dalam kasus tertentu memuat nilai-nilai  yang  bersifat  praksis  yang  berkeadilan sosial  sebagai  ciri  dari  Pancasila  yang  berbeda dengan  nilai-nilai  keadilan  lainnya.  Mengingat pengetahuan  tradisional  merupakan  suatu  hak yang  berasal  dari  kegiatan  kreatif,  kemampuan berpikir  manusia  yang  diekspresikan  kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat  serta  berguna  dalam  menunjang kehidupan manusia dan memiliki ekonomi, maka
masyarakat  adat  sebagai  pemilik  hal  tersebut perlu diberikan penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan  dalam  melahirkan  pengetahuan tersebut (Rosidawati, 2013).
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pandangan Recovery  Theory bahwa  penghargaan  dan pengakuan tersebut merupakan suatu keharusan, karena  masyarakat  adat  tersebut  pasti  telah banyak  mengeluarkan  banyak  waktu,  biaya,  dan tenaga  dalam  menghasilkan  karya  intelektualnya dalam  bentuk  pengetahuan  tradisional. Incentive Theory menyatakan bahwa sebagai penghargaan atas  pengetahuan  tradisional,  maka  masyarakat adat  pemilik  tersebut  berhak  untuk  memperoleh insentive  agar  terdorong  munculnya  kegiatan- kegiatan  yang  berguna  (Abubakar,  2013). Berdasarkan  pada  pandangan  recovery  theory tersebut  dengan  demikian  hukum  memberikan perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional sebagai  bagian  dari  hak  intelektual  kepada masyarakat  adat  dalam  bentuk  penghargaan sebagai  individu  karena  mempunyai  beberapa aspek  khusus.  Aspek  khusus  yang  melekat tersebut  adalah  hak  ekonomi  sebagai  hak eksklusif,  yaitu  hak  untuk  menggunakan  secara bebas pengetahuan tradisional tersebut.
Sesuai  dengan  falsafah  hidup  bangsa Indonesia  dalam  hak  kekayaan  intelektual  juga melekat aspek keseimbangan yaitu  perlindungan dan  kepentingan  umum  (fungsi  sosial)  yang merupakan  pembatasan  terhadap  hak  milik pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Hal tersebut sejalan dengan keadilan sosial dari  pengetahuan  tradisional  yang  mengenal  4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan  masyarakat  (Febriansyah,  2017). Prinsip tersebut adalah:
a. Prinsip Keadilan
Masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional  yang  telah  bekerja  menghasilkan pengetahuan  tradisional  dari  kemampuan intelektual  mereka,  harus  memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun  bukan  materi  seperti  rasa  aman karena  dilindungi  dan  diakui  hasil  karya intelektual  mereka.  Hukum  memberikan perlindungan  tersebut  demi  kepentingan  dari masyarakat  adat  berupa  kekuasaan  untuk bertindak  dalam  rangka  kepentingan  mereka yang  dikenal  dengan  hak.  Menyangkut mengenai  hak  kekayaan  intelektual  berupa pengetahuan tradisional, maka peristiwa yang menjadi  alasan  melekatnya  itu  adalah pengetahuan  tradisional  berdasarkan  atas kemampuan  intelektual  dari  masyarakat  adat sebagai  pemilik  pengetahuan  tradisional tersebut.
b. Prinsip Ekonomi Pengetahuan tradisional itu merupakan bagian dari HKI sehingga hak yang berasal dari hasil kegiatan  kreatif  suatu  kemampuan  daya  pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum  dalam  berbagai  bentuk,  serta  memiliki manfaat  yang  berguna  dalam  menunjang
kehidupan  manusia.  Maksud  dari  pernyataan tersebut  adalah  kepemilikan  pengetahuan tradisional  tersebut  adalah  wajar  karena  sifat ekonomis  dari  manusia  /  masyarakat  adat yang menjadikan hal tersebut suatu keharusan di  dalam  masyarakat  adat.  Dari  kepemilikan tersebut  masyarakat  adat  akan  mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty atau technical fee.
c. Prinsip Kebudayaan Karya  manusia  pada  hakekatnya  bertujuan untuk  memungkinkannya  hidup,  selanjutnya dari  karya  tersebut  akan  timbul  pula  suatu gerak hidup yang mengharuskan lebih banyak karya  lagi  sehingga  akan  terjadi  peningkatan taraf  kehidupan,  peradaban  dan  martabat manusia.  Begitu  pula  pada  pengetahuan tradisional  dari  masyarakat  adat.  Pengakuan atas  pengetahuan  tradisional  tersebut diharapkan  dapat  membangkitkan  semangat dan  minat  untuk  mendorong  digalinya pengetahuan tradisional lainnya.
d. Prinsip Sosial Hukum  tidak  mengukur  kepentingan  manusia sebagai  perseorangan  yang  berdiri  sendiri terlepas  dari  manusia  yang  lain.  Akan  tetapi hukum  mengatur  kepentingan  manusia sebagai  masyarakat.  Jadi  manusia  dalam hubungannya  dengan  manusia  lain,  yang sama  sama  terikat  dalam  suatu  ikatan masyarakat.  Dengan  demikian  hak  apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan
lainnya  tidak  boleh  diberikan  semata  mata untuk  memenuhi  kepentingan  perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja. Akan tetapi  pemberian  hak  kepada  perseorangan atau  persekutuan  atau  kesatuan  lainnya diberikan dan diakui oleh hukum.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka diketahui  bahwa  pengetahuan  tradisional merupakan  bagian  dari  HKI,  yang  dimiliki  oleh masyarakat  adat  setempat  dan  harus  dilindungi berdasarkan  konsep  keadilan  sosial  yang  ada  di Indonesia  dilandasi  oleh  ideologi  bangsa  yaitu Pancasila  terutama  pada  sila  kelima.  Konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan  kepentingan  dan  peranan pribadi  individu  dengan  kepentingan  masyarakat yaitu  prinsip  keadilan,  prinsip  ekonomi,  prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  tradisional yang  merupakan  bagian  dari  HKI,  yang  dimiliki oleh  masyarakat  adat  setempat  harus  dilindungi berdasarkan  konsep  keadilan  sosial  yang  ada  di Indonesia  dilandasi  oleh  ideologi  bangsa  yaitu Pancasila  terutama  pada  sila  kelima.  Konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan  kepentingan  dan  peranan pribadi  individu  dengan  kepentingan  masyarakat yaitu  prinsip  keadilan,  prinsip  ekonomi,  prinsip
kebudayaan dan prinsip sosial, dengan demikian maka  konsep  keadilan  sosial  dalam  regulasi pengetahuan tradisional bertujuan untuk menjamin  hak  komunal  di  Indonesia.  Sehingga perlu  bagi  Legislator  untuk  memperkuat  regulasi tentang  pengetahuan  tradisional  berlandaskan pada  konsep  keadilan  sosial  dari  pengetahuan tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat
Sebagai Sumber Hukum Dalam
Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , Vol.13, (No.2), pp.
319–331.  http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh. 2013.13.2.213
Braber,  Natalie.,  &  Howard,  Victoria.  (2023). Safeguarding  Language  as  Intangible Cultural  Heritage. International  Journal  of
Intagible Heritage ,
Vol.18. https://www.ijih.org/volumes/article/1090
Bustani,  S.  (2018)  Perlindungan  Hak  Komunal
Masyarakat  Adat  Dalam  Perspektif
Kekayaan  Intelektual  Tradisional  Di  Era
Globalisasi: Kenyataan
Dan
Harapan. Jurnal  Hukum  PRIORIS, Vol.6, (No.3),pp.304-325.
https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3184.
Elviandri,  Absori.,  &  Diyati,  Khuzdaifah.  (2019). Quo  Vadis  Negara  Kesejahteraan:
Meneguhkan  Ideologi  Welfare  State Negara  Hukum  Kesejahteraan  Indonesia.
Mimbar  Hukum, Vol.31,  (No.2),  pp.252–66 https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh. 32986.
Febriansyah,  Ferry  Irawan.  (2017).  Keadilan Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. DIH: Jurnal Hukum,Vol.13,(No.25),pp.1-27. https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545 Hadi, Fikri. (2022). Negara Hukum dan Hak Asasi Di  Indonesia. Wijaya  Putra  Law  Review , Vol.1,(No.2),pp.170-188.
https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79
Ikhwan,  Mufarrijul.,  Djulaeka.,  Murni.,  &  Yulianti,
Rina. (2013). Pengaturan Hukum
Pengetahuan Tradisional (Traditional
Knowledge)  Sebagai  Upaya  Perlindungan Kearifan  Lokal  Madura  Oleh  DPRD Bangkalan. Yustisia ,  Vol.2,  (No.1),  pp.74- 86.https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11 074
Labetubun,  Muchtar  Anshary  Hamid.,  Akyuwen,
Rory  Jeff    &  Pariela,  Marselo  Valentino Geovani. (2018). Perlindungan Pengetahuan  Tradisional  Secara  Sui Generis  Untuk  Menyongsong  Masyarakat Ekonomi  ASEAN. Jurnal  SASI ,  Vol.24,
(No.1),pp.1-10.
DOI:10.47268/sasi.v24i1.113
Novitasari,  Indah  Anggraini.,  Gandryani,  Farina.,
&  Hadi,  Fikri.  (2023).  Legalitas  Hak Komunal  Atas  Kelestarian  Hutan  Adat  di Wilayah  Ibu  Kota  Nusantara, Mimbar
Keadilan ,Vol.16,(No.1),pp.78-91 https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.8008 Nwauche, Enninya S. (2015). The emerging right
to communal intellectual property.
Marquette.  Intellectual.  Property  Law Review, Vol.19,(No.3),pp.221-235.
https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/vi ewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&articl e=1278&context=iplr
Perangin-angin,  Reh  Bungana  Beru.,  Nababan, Ramsul., & Siahaan, Parlaungan G. (2020). Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional Sebagai  Hak  Konstitusional  Di  Indonesia. Jurnal  Konstitusi ,Vol.17.(No.1),pp.178-196. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/a rti
Puspitasari,  W.  (2014).  Perlindungan  hukum terhadap  pengetahuan  tradisional  dengan sistem  perizinan:  perspektif  negara kesejahteraan. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1,(No.1),pp.34-56. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a3
Putri,  Yunita  M.  (2021).  Perlindungan  Bagi  Hak Kekayaan  Intelektual  Komunal. Jurnal Hukum  DE’RECHTSSTAAT ,  Vol.7,  (No.2), pp.173–184.
https://doi.org/https://ojs.unida.ac.id/LAW/a rticle/view/4073.
Putri,  Yunita  Maya.,  Putri,  Ria  Wierma.,  &
Rehulina.  (2021).  Perlindungan  Bagi  Hak Kekayaan  Intelektual  Komunal. Jurnal
Hukum  De'rechtsstaat ,  Vol.7,  (No.2),
pp.173-184. https://ojs.unida.ac.id/LAW/ article/view/4073
Putri,  Yunita  Maya.,  Putri,  Ria  Wierma.,  & Tisnanta,  H.  S.  (2021).  Communal  Rights as  Hegemony  in  the  Third  World  Regime: Indonesian Perspective. Indonesian Journal of International Law, Vol.19, (No.2), pp.275-289.
https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol19/iss2/6/ Rohaini.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap
Pengetahuan Tradisional Melalui
Pengembangan  Sui  Generis  Law. Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.9,  (No.4), pp.429-448.https://doi.org/10.25041/ fiatjustisia.v9no4.609
Rosidawati,  I.  (2013).  Konsep  Perlindungan Pengetahuan  Tradisional  Berdasarkan Asas  Keadilan  Melalui  Sui  Generis Intellectual Property System. Jurnal Hukum IUS  QUIA  IUSTUM ,  Vol.20,  (No.2),
pp.163–185
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustu
m.vol20.iss2.art1.
Saha,  Sanjib  Bhattacharya  Chandra  N.  (2011).
Intellectual  Property  Rights:  An  Overview and  Implications  in  Pharmaceutical Industry .  Journal  of  Advanced  Pharm Technol  Research ,  Vol.2,(No.2),pp.88–93. https://doi.org/10.4103/2231-4040.82952.
Septarina,  M.  (2016).  Perlindungan  Hukum Pengetahuan  Tradisional  Dalam  Konsep Hukum Kekayaan Intelektual, Al'Adl , Vol.8,
(No.2),pp.45-63.  DOI:10.31602/al-adl.v8i2. 457.
Siregar,  C.  (2014).  Pancasila,  Keadilan  Sosial,
Dan  Persatuan  Indonesia. Humaniora, Vol.5,(No.1),pp.107-114. https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.29 88.
Sofyarto,  K.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  atas  Pengetahuan
Tradisional  terhadap  Perolehan  Manfaat Ekonomi. Lambung  Mangkurat  Law Journal, Vol.3,(Vol.2),pp.194-203. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.98325
Talaat,  Wan  Izatul  Asma  Wan.,  Tahir,  Norhayati
Mohd.,  &  Husain,  Mohd  Lokman.  (2012).
Traditional Knowledge on Genetic
Resources:  Safeguarding  the  Cultural Sustenance  of  Indigenous  Communities. Asian  Social  Science, Vol.8,  (No.7),pp. 184-191. DOI:10.5539/ass.v8n7p184.
Tanuramba,  Reggina  R.  (2019),  Legalitas Kepemilikan  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah Ulayat  Menurut  Hukum  Agraria. Lex Privatum ,Vol.7,(No.5),pp.25–33.
https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/i ndex.php/lexprivatum/article/view/26985 Toruan, Henry Donald Lbn. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara  Cepat  Resolution  of  Intellectual Property  Disputes  by  Fast  Proceeding.
Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE ,  Vol.
17,(No.1),pp.74–91.
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21. 459-472.
Oseitutu,  J.  Janewa.  (2011).  A  Sui  Generis Regime  for  Traditional  Knowledge:  The Cultural Divide in Intellectual Property Law.
Marquette  Intellectual  Property  Law Review ,Vol.15,(No.1),pp.9-19. https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/v ol15/iss1/3/
Wijaya,  Andy  Usmina.,  Wibowo,  Dani  Teguh.,  &
Hadi.  (2023).  Kepemilikan  Common Property  pada  Pengetahuan  Tradisional, Jurnal  Mimbar  Keadilan ,  Vol.16,  (No.2), pp.23-43.
https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985

## PROSIDING
Kurniawan,  W.  (2017).  Keadilan  Sosial  dalam Hukum  Tata  Kelola  Perusahaan.  In Prosiding  Semnas  Sipendikum  FH UNIKAMA  (pp.28-54).  Malang:  Fakultas Hukum  Universitas  PGRI  Kanjuruhan Malang.

## DISERTASI
Sitorus,  W.  (2013).  Kepentingan  Umum  Dalam Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual (Kajian  Terhadap  Hak  Cipta,  Paten  dan Perlindungan Varietas
Tanaman. Universitas Airlangga.

## BUKU
Apeldoorn,V.  (1973). Pengantar  Ilmu  Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita.
Asshidiqqie,  J.  (2016). Konstitusi  Ekonomi .
Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Irawan, C. (2013). Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi  Indonesia .  Bandung:  CV  Mandar
Maju.
Jened,  R.  (2013). Interface  Hukum  Kekayaan
Intelektual  dan  Hukum  Persaingan ,
Jakarta: Rajagrafindo Rajawali Press. Marzuki,  Peter  M.  (2017). Penelitian  Hukum ,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muhammad,  Abdul  K.  (1994). Hukum  Harta
Kekayaan , Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Nurbaeti., Sundari., & Nurlina. (2022). Antropologi
Sosiologi. Gowa: Cemerlang.
Purwasih,  Joan  Hesti  Gita.,    Janah,  Yustinah Eka.,  &  Gumilar,  Faqih  Rizki . (2018).
Ensiklopedia  Sosiologi:  Dasar-dasar  Ilmu
Sosial . Klaten: Cempaka Putih.
Taufiqurrahman.,  Endarto,  Budi.,  Wijaya,  Andy
Usmina.,  Hadi,  Fikri.,  Wibowo,  Dani
Teguh.,  Alam,  Arief  Syahrul.,  Chamdani., Indradjaja,  Nobella  ,  Daim,  Nuryanto  A., Suwarno.,  &  Abadi,  Rihantoro  Bayuaji.
(2022). Potret  Hukum  Kontemporer  Di Indonesia .  Yogyakarta:  KYTA  Jaya
Mandiri.
Yamin,  M.  (1960). Naskah  Persiapan  Undang-
Undang  Dasar  1945  Jilid  II .  Jakarta:
Prapantja.

## SUMBER ONLINE
Ramli,  Ahmad  M.  (2024).  Landmark  Treaty:
Traktat Pelindung Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat. Retrieved from https://www.kompas.com/sains/read/2024/ 05/31/085059323/landmark-treaty-traktat- pelindung-pengetahuan-tradisional- masyarakat-adat?page=all