PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli
EDITOR IN-CHIEF Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
EDITORIAL BOARDS MEMBERS Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H
MANAGING EDITOR Indah Satria, S.H., M.H

## ASSISTANT EDITORS
Yulia Hesti, S.H., MH Shany Carolina Mawuntu
PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL
1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Dina Haryati Sukardi, 1 Dian Herlambang 2

## Abstract
The principle of freedom of contract is a principle that gives freedom to the parties to: (1) make or not make an agreement; (2) entering into agreements with anyone; (3)  determine  the  contents  of  the  agreement,  implementation,  and  terms;  and  (4) determine the form of an agreement that is written or oral. The purpose of this study is to find out whether the work agreement between directors and employees at the Hospital of Menggala based on the principle of freedom of contract is in accordance with  Article  1320  of  the  Civil  Code,  knowing  the  inhibiting  factors  in  the implementation of the principle of freedom contracting to an employment agreement at  the  District  Hospital  ofalaala,  and  the  efforts  made  in  overcoming any  obstacles that occur in the implementation of the principle of freedom of contracting with an employment contract at the District Hospital.The results of the analysis carried out that the work agreement of the Cooperative Hospital meets the principle of freedom of contract. The principle of freedom of contract is a principle that gives freedom to the parties to make or not make an agreement, enter into an agreement with anyone, determine  the  contents  of  the  agreement,  its  implementation,  requirements, determine the form of the agreement, written or oral, in making the work agreement of  both  the  Directors  and  workers there  is no  influence  or  pressure  from  the  other party,  both  parties  give  freedom  to  the  other  party  to  express  their  opinions  or proposals  regarding  the  agreement  material,  then  the  work  agreement  of  the Shepala Regional Hospital is in accordance with the principle of freedom of contract as contained in Article 1320 of the Civil Code. In carrying out the principle of freedom of contract beer to work agreements the Cooperative Hospital experienced obstacles. Constraints  faced  include:  (1)  the  absence  of  trade  unions  in  fighting  for  workers' rights  (2)  Low  Worker  Resources.  The  efforts  of  the  Penggala  District  Hospital  in facing  obstacles  in  implementing  the  principle  of  freedom  of  contract  to  work agreements are immediately possible to form trade unions that can bridge workers and hospital directors and hold various trainings to improve the professionalism and abilities of their employees.
Keywords: Freedom of Contract Principle,  Employment Agreement.
1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mitra Indonesia, dinaharyati@umitra.ac.id
2 Dosen  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Institut  Informatika  dan  Bisnis  Darmajaya, dianherlambang@darmajaya.ac.id

## I. PENDAHULUAN
Perjanjian berarti menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang  membuatnya  sehingga  perjanjian  adalah  sumber  perikatan  di  samping sumber-sumber  yang  lain.  Suatu  perjanjian  dinamakan  juga  persetujuan,  karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya. 3
Guna  mewujudkan  suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama,  para pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  dapat  melaksanakan  isi  perjanjian sebagaimana mestinya. Dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan  sebagai  maksud  dan  tujuan  diadakannya  perjanjian  akan  tercipta dengan  baik tanpa  ada  pihak  yang  dirugikan  yang  dapat  menuntut  atas  kerugian yang  dideritanya.  Pasal  1365  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  :“Tiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 4
Demikian pula dalam perjanjian kerja, seorang buruh mengadakan perjanjian kerja  dengan  perusahaan  atau  majikan  dengan  mengikatkan  dirinya  dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh upah. Buruh mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya itu harus memberikan sesuatu kepada majikan berupa pengarahan  jasa-jasanya  sebagaimana  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dan tidakboleh dilalaikan. 5
Dalam  perkembangannya,  kebebasan  berkontrak  hanya  bisa  mencapai tujuan bila para pihak mempunyai kedudukanyang seimbang. Jika salah satu pihak lemah  maka  pihak  yang  memiliki  kedudukan  lebih  kuat  dapat  memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat- syarat  atau  ketentuan  dalam  kontrak/perjanjian  untuk  waktu  tertentu  yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak.
Latar  belakang  lahirnya  asas  kebebasan  berkontrak  adalah  adanya  paham individualisme  yang  secara  embrional  lahir  pada  zaman  Yunani  yang  diteruskan kaum  Epicuristen  dan  berkembang  pesat  dalam  zaman  renaisans  melalui  antara lain  ajaran-ajaran  Hugo  de  Grecht,  Thomas  Hobbes,  Jhon  Locke,  dan  Rosseau. Setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. 6
Kebebasan  berkontrak  adalah  refleksi  dari  perkembangan  paham  pasar bebas  yang  dipelopori  oleh  Adam  Smith  dengan  teori  ekonomi  klasiknya mendasarkan  pemikirannya  pada  ajaran  hukum  alam.  Hal  yang  sama  menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitaanism. Utilitarianism
3 Subekti, Aneka Perjanjian , Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1.
4 J. Satrio, 1992. Hukum Perjanjian , Citra Aditya Bhakti, Bandung.
5 G. Kartasapoetra, dkk., Pokok-pokok Hukum Perburuhan , Armico, Bandung, 1985, hlm. 73.
6 Salim., et.al ., 2007. Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika.
dan teori ekonomi klasik laissez faire dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal modernsilistis.
Perkembangan  kebebasan  berkontrak  dapat  mendatangkan  ketidakadilan karena  prinsip  ini  hanya  dapat  mencapai  tujuannya,  yaitu  mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang.  Dalam  kenyataan  hal  tersebut  sering  tidak  terjadi  demikian  sehingga negara  menganggap  perlu  campur  tangan  untuk  melindungi  pihak  yang  lemah. Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila para  pihak  mempunyai bargaining  position yang  seimbang.  Jika  salah  satu  pihak lemah  maka  pihak  yang  memiliki bargaining  position lebih  kuat  dapat memaksakan  kehendaknya  untuk  menekan  pihak  lain  demi  keuntungan  dirinya sendiri.  Syarat-syarat  atau  ketentuan  dalam  kontrak/perjanjian  untuk  waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak.
Keadaan  tersebut  di  atas  bisa  berlaku  dalam  hubungan  perjanjian  antara majikan  dengan  buruh  yang  kemudian  menimbulkan  hal-hal  yang  negatif  dalam arti  pihak  yang  mempunyai bargaining  position yang  kuat  dapat  memaksakan kehendaknya  kepada  pihak  yang  lemah,  dan  pihak  yang  kuat  mendapat keuntungan dari tindakannya tersebut. Azas kebebasan berkontrak ini terkandung dalam  Pasal  1338  Ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  berbunyi:  “Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.
Dengan  menekankan  pada  perkataan  semua,  maka  Pasal  tersebut  seolah- olah  berisikan  suatu  pernyataan  kepada  masyarakat  diperbolehkan  membuat perjanjian  yang  berupa  dan  berisi  tentang  apa  saja  dan  diperolehkan  pula membuat  undang-undang  sendiri,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang,  ketertiban  umum,  dan  kesusilaan.  Lebih  tegasnya  para  pihak  yang membuat  perjanjian  dapat  menciptakan  suatu  ketentuan  sendiri  untuk kepentingan mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  asas kebebasan  berkontrak  adalah  suatu  asas  yang  memberikan  kebebasan  kepada para  pihak  untuk:  (1) membuat  atau  tidak  membuat  perjanjian; (2) mengadakan perjanjian  dengan  siapa  pun;  (3)  menentukan  isi  perjanjian,  pelaksanaan,  dan persyaratannya;  dan  (4)  menentukan  bentuknya  perjanjian  yaitu  tertulis  atau lisan.
RSUD  Menggala  dalam  usahanya  tidak  terlepas  dari  kerjasama  dengan perusahaan  lain  atau  pihak  lain  yang  mendukung  kelancaran  dan  kemajuan usahanya.  Di  samping  itu  RSUD  Menggala  juga  memperkerjakan  karyawan- karyawan  yang  jumlah  cukup  banyak.  Dengan  demikian  dalam  usaha  tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan rumah sakit sehingga mengikatkan diri sesuai dengan isi perjanjian kerja tersebut.
Masing-masing pihak yaitu perusahaan dan para karyawan mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Salah satu bentuk perjanjiannya  adalah  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu,  maksudnya  adalah jangka waktu yang telah ditentukan lebih dahulu, yang digantungkan pada jangka waktu  sampai  pekerjaan  selesai. Jadi  pada  kerja  yang  tidak  ditentukan  waktunya dikaitkan  dengan  lamanya  pekerjaan  selesai.  Apabila  pekerjaan  selesai,  jangka waktu  kerja  sama  dengan  jumlah  waktu  menyiapkan  kerja.  Makna  jangka  waktu bisa  dihubungkan  tujuan  penyelesaian  pekerjaan.  Berdasarkan  uraian  di  atas, peneliti  merumuskan  permasalahan  guna  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yaitu: Apakah  pelaksanaan  perjanjian  kerja  antar  direktur  dan  karyawan  di  RSUD Menggala yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak sudah sesuai dengan Pasal 1320  KUHPerdata?  Faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan  asas  kebebasan  berkontrak  terhadap  perjanjian  kerja  di  RSUD Menggala?.Jenis penelitian yang peneliti pergunakan dalam penyusunan penelitian ini  adalah  jenis  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  peneliti  menggunakan  data normative kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari norma hukum positif. 7

## II. PEMBAHASAN
RSUD Menggala merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang  yang  didirikan  pada  tanggal  25  Juni  2003,  berlokasi  di  tempat  yang strategis  yaitu  di  Jalur  Lintas  Timur  Sumatera.  Karena  lokasi  yang  strategis  ini RSUD  Menggala  menjadikan  pusat  rujukan  yang  mudah  dijangkau  masyarakat untuk  mendapat  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  dan kabupaten-kabupaten lain di sekitar wilayah Tulang Bawang.
Pada  tingkat  kabupaten,  RSUD  Menggala  merupakan  satu-satunya  rumah sakit  milik  pemerintah  kabupaten  yang  memiliki  pelayanan  dan  fasilitas  yang cukup lengkap. Hal ini terwujud karena komitmen yang tinggi dari pengelola dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi bagi warganya.
RSUD  Menggala  dalam  usahanya  tidak  terlepas  dari  kerja  sama  dengan perusahaan  lain  atau  pihak  lain  untuk  mendukung  kelancaran  dan  mendukung usahanya.  RSUD Menggala  juga  mempekerjakan  karyawan-karyawan  yang  cukup banyak. Dengan demikian dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan perusahaan sehingga mengikatkan diri sesuai dengan  isi  perjanjian  kerja  tersebut.  Masing-masing  pihak  yaitu  RSUD  Menggala dan para karyawan mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
Salah  satu  bentuk  perjanjiannya  adalah  perjanjian  kerja  untuk  tenaga kontrak, maksudnya adalah jangka waktu yang telah ditentukan lebih dahulu, yang
7 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 1998.
digantungkan  pada  jangka  waktu  sampai  pekerjaan  selesai.  Jadi  pada  kerja  yang tidak  ditentukan  waktunya  dikaitkan  dengan  lamanya  pekerjaan  selesai.  Apabila pekerjaan  selesai,  jangka  waktu  kerja  sama  dengan  jumlah  waktu  menyiapkan kerja. Makna jangka waktu bisa dihubungkan tujuan penyelesaian pekerjaan.
Kesepakatan  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  kerja  yang  lazim  disebut kesepakatan, bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan  perjanjian  kerja  harus  setuju  mengenai  hal-hak  yang  diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima  pekerjaan  yang  ditawarkan,  dan  pihak  pengusaha  menerima  pekerja tersebut untuk dipekerjakan. 8
Kemampuan  atau  kecakapan  kedua  belah  pihak  yang  membuat  perjanjian maksudnya  pihak  pekerja  maupun  pengusaha  cakap  membuat  perjanjian. Seseorang  dipandang  cakap  membuat  perjanjian  jika  yang  bersangkutan  telah cukup  umur.  Ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  memberikan  batasan  umur minimal  18  tahun  (Pasal  1  Angka  26  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003). Selain  itu,  seseorang  dikatakan  cakap  membuat  perjanjian  jika  orang  tersebut tidak terganggu jiwanya/waras. Dengan demikian pihak yang membuat perjanjian kerja pada RSUD Menggala sudah cukup umur karena minimal usia pekerja adalah 18 tahun. 9
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Andrian Daria, Kepala Urusan Umum dan  Kepegawaian,  perjanjian  kerja  untuk  tenaga  kontrak  di  RSUD  Menggala memuat klausul-klausul sebagai berikut:
1) Para  pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu. Klausul ini menjelaskan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini, di mana pihak rumah sakit diwakili oleh direktur rumah sakit sebagai  pihak  pertama  dan  karyawan  yang  bersangkutan  sebagai  pihak kedua.  Klausul  ini  menyebutkan  nama,  jabatan,  dan  alamat  pihak-pihak yang  mngikatkan  dirinya  dalam  perjanjian  tersebut  baik  pihak  pertama maupun pihak kedua dan juga menyebutkan tanggal perjanjian ini dibuat.
2) Pengangkatan.  Klausul  ini  menjelaskan  bahwa  pihak  pertama  mengangkat pihak kedua sebagai tenaga kontrak lepas pada RSUD Menggala dan pihak kedua  setuju  diangkat  sebagai  tenaga  kontrak  lepas  tersebut,  mengingat bahwa perjanjian itu dibuat hanya untuk waktu tertentu.
3) Tugas  Karyawan.  Klausul  ini  menjelaskan  bahwa  pihak  kedua  bersedia bekerja  di  wilayah  kerja  RSUD  Menggala  dan  sanggup  memenuhi  segala peraturan rumah sakit. Klausul ini juga menjelaskan bahwa pihak pertama memberikan  tugas  kepada  pihak  kedua  dan  pihak  kedua  menerima  tugas dari  pihak  pertama  untuk  dipekerjakan  di  bagian  tertentu  pada  RSUD Menggala.
8 FX.Djualmiadji 1994. Perjanjian Kerja. Jakarta.Bumi Aksara.
9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4) Berlakunya  Perjanjian.  Klausul  ini  menyebabkan  jangka  waktu  perjanjian kerja itu berlaku pada RSUD Menggala.
5) Upah. Klausul ini menjelaskan besarnya upah yang diberikan pihak rumah sakit kepada karyawan dan cara pembayarannya.
6) Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Klausul  ini  menjelaskan  bahwa  pemutusan perjanjian kerja hanya dapat dilakukan apabila :
a. Selesai masa berlaku perjanjian kerja.
b. Pihak  kedua  diterima  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Pegawai Tidak Tetap di instansi pemerintah.
c. Salah  satu  pihak  mengingkari  perjanjian  kerja  dan  pemutusan perjanjian  kerja  sepihak  oleh  pihak  kedua  akan  dikenakan  sanksi pemulangan  gaji  dan  tidak  akan  dikeluarkan  Surat  Pengalaman Bekerja.
d. Melanggar disiplin kerja yang ditentukan RSUD Menggala.
e. Apabila  5  (lima)  hari  dalam  1  (satu)  bulan  pihak  kedua  tidak melaksanakan  tugas  tanpa  adanya  pemberitahuan  yang  jelas  atau tanpa  keterangan,  pihak  pertama  berhak  memberhentikan  pihak kedua.
f. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka pihak kedua tidak  akan  menuntut  pembayaran  uang  pesangon  kepada  pihak pertama.
7) Penutup. Klausul ini memuat bahwa surat perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak.
a. Pelaksanaan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Menurut  Pasal  1320 KUHPerdata  pada  Perjanjian  Kerja  Antar  Direktur  dan  Karyawan  di RSUD Menggala
Berdasarkan  landasan  teori  dan  data-data  yang  dikumpulkan  menunjukkan bahwa  perjanjian  kerja  di  RSUD  Menggala  merupakan  bagian  dari  Hukum Ketenagakerjaan  yang  memiliki  unsur-unsur  seperti  :  Peraturan  dalam  bentuk tertulis  yang  dituangkan  dalam  Bab  maupun  Pasal-Pasal  yang  telah  disepakati bersama  antara  Direksi  mewakili  rumah  sakit  maupun  Pekerja,  mengatur hubungan  kerja  antara  Pekerja  dan  rumah  sakit  ini  bisa  dilihat  dalam  perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak baik pihak rumah sakit maupun karyawan,  adanya  orang  yang  bekerja  pada  orang  lain  dengan  mendapat  upah sebagai  balas  jasa  dalam  perjanjian  kerja  dijelaskan  bahwa  karyawan  adalah pekerja  kontrak  yang  bekerja  pada  rumah  sakit  dengan  memperoleh  gaji  dan terikat  hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  artinya  bahwa  karyawan adalah  orang  yang  bekerja  kepada  rumah  sakit  dalam  hal  ini  Direksi  sebagai Pimpinan  rumah  sakit  selaku  Pemberi  Kerja.  Dari  uraian  diatas  maka  perjanjian
kerja  di  RSUD  Menggala  telah  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  bagian  hukum ketenagakerjaan sebagai berikut :
1) serangkai peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis
2) mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha
3) adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
Bahwa  dengan  mendasarkan  kata  semua,  maka  berarti  semua  orang  bebas untuk mengadakan perjanjian yang memuat apa saja dan syarat-syarat perjanjian macam  apapun  (menentukan  secara  bebas  apa  yang  menjadi  hak,  kewajiban  dan tanggungjawab  sepanjang  tidak  melanggar  ketertiban  umum)  adalah  suatu  asas yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  pada  dasarnya  telah  membuat  kontrak (perjanjian)  yang  berisi  dan  macam  apapun  asalkan  tidak  bertentangan  dengan undang-undang dan ketertiban umum. 10
Pasal  1313  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  Perjanjian  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 11Perjanjian kerja merupakan hasil kesepakatan bersama antara Direksi  dalam  hal  ini  mewakili  pihak  rumah  sakit  dan  Pekerja,  Direksi  dengan adanya  perjanjian  kerja  berkewajiban  untuk  memberi  hak  Pekerja  sebagaimana terikat  dalam  perjanjian  kerja  begitu  pula  sebaliknya  Pekerja  berkewajiban memberi  hak  Perusahaan  sebagaimana  terikat  dalam  perjanjian  kerja.  Perjanjian kerja  sebagai  salah  satu  bentuk  Perjanjian  maka  harus  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian  sebagai  mana  ditetapkan  dalam  Pasal  1320,  maka  Perjanjian  Kerja RSUD  Menggala  merupakan  hasil  kesepakat  kedua  pihak  yaitu  Direksi  yang mewakili  pihak  rumah  sakit  maupun  karyawan  ini  dibuktikan  dengan penandatanganan  para  pihak  dalam  naskah  perjanjian  kerja,  para  pihak  yang melakukan perjanjian harus cakap hukum.
Mengenai hal tertentu, dalam perjanjian kerja yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Bab-Bab dan dijabarkan dalam Pasal-Pasal yang mengikat para pihak. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat  dengan  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku yaitu  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  maupun Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  1  Tahun  1985  tentang  Tata  cara pembuatan  Kesepakatan  Kerja  Bersama  atau  sekarang  yang  disebut  Perjanjian Kerja  Bersama,  jadi  isi  perjanjian  kerja  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
Menurut  Bapak  Andrian  Daria,  “sebagai  perjanjian,  perjanjian  kerja  RSUD Menggala  memenuhi  asas  kebebasan  berkontrak.”Asas  kebebasan  berkontrak
10 Absori, Hukum Ekonomi Indonesia (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisme Perdagangan) , Muhammadiyah University Press UMS, Surakarta, 2006, hlm. 85.
11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
adalah  suatu  asas  yang  memberi  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  membuat atau  tidak  membuat  perjanjian,  mengadakan  perjanjian  dengan  siapapun, menentukan  isi  perjanjian,  pelaksanaan,  persyaratannya,  menentukan  bentuknya perjanjian  yaitu  tertulis  atau  lisan,  dalam  membuat  perjanjian  kerja  para  pihak baik Direksi maupun pekerja tidak ada pengaruh maupun tekanan dari pihak lain, kedua  pihak  memberikan  kebebasan  kepada  pihak  lain  untuk  mengemukakan pendapat  atau  usul  mengenai  materi  perjanjian,  maka  perjanjian  kerja  RSUD Menggala  telah  sesuai  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  seperti  yang  terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

## b. Faktor-faktor  Penghambat  Dalam  Pelaksanaan  Asas  Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kerja di RSUD Menggala
Berdasarkan  pengamatan  dalam  penelitian  secara  umum  Pelaksanaan Perjanjian  Kerja  di  RSUD  Menggala  sudah  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dapat dilihat,  hubungan  kerja  berjalan  dengan  lancar.  Namun  demikian  ada  beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan asas  kebebasan berkontrak tidak sesuai peraturan perundang-undangan maupun materi perjanjian kerja itu sendiri, yaitu :
1) Belum  adanya  serikat  karyawan  dalam  memperjuangkan  hak-hak karyawan  dalam  perjanjian  kerja.Serikat  Karyawan  merupakan  wakil karyawan dalam perundingan maupun pengawasan pelaksanaan perjanjian kerja. Selama ini yang terjadi adalah bahwa perjanjian kerja adalah antara direktur rumah sakit dengan pekerja sendiri.
2) Sumber Daya Pekerja yang rendah Pekerja  pelaksana  di  RSUD  Menggala  rata-rata  berpendidikan  SMA sehingga  berpengaruh  pada  tingkat  kedisiplinan  karyawan  sebagaimana yang  ada  dalam  tata  tertib  kerja,  berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti selama  melakukan  penelitian  sebagian  besar  karyawan  tidak  melengkapi perlengkapan kerja seperti masker, pakaian kerja.

## III. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai.  Pelaksanaan Perjanjian  Kerja  pada    RSUD  Menggala    dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan Perjanjian  Kerja  RSUD  Menggala  pada  prinsipnya  telah  berjalan  dengan  baik meskipun ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan kedua pihak. Tidak terlaksananya  kesepakatan  oleh  kedua  pihak  tidak  sampai  menimbulkan perselisihan hubungan kerja karena selalu diselesailkan secara musyawarah untuk mufakat.  Dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerja  RSUD  Menggala  antara  direktur dengan  karyawan  tidak  ada  pengaruh  maupun  tekanan  dari  pihak  lain,  kedua pihak memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk mengemukakan pendapat atau usul mengenai materi perjanjian, maka perjanjian kerja RSUD Menggala telah
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Dalam  pelaksanaan  asas  kebebasan  berkontrak  terhadap  perjanjian  kerja RSUD Menggala mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain : (1) belum adanya Serikat  Pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja (2)  Sumber  Daya  Pekerja  yang  rendah.Upaya  pihak  RSUD  Menggala  dalam menghadapi  kendala  pada  pelaksanaan  asas  kebebasan  berkontrak  terhadap perjanjian kerja adalah dengan  segera mungkin membentuk serikat pekerja yang bisa  menjembatani  antara  para  pekerja  dengan  pihak  direktur  rumah  sakit  dan mengadakan  berbagai  pelatihan-pelatihan  untuk  meningkatkan  profesionalisme dan kemampuan para karyawannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Absori, Hukum  Ekonomi  Indonesia  (Beberapa  Aspek  Pengembangan  Pada  Era Liberalisme Perdagangan) , Muhammadiyah University Press UMS, Surakarta, 2006.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Press, 1998.
FX.Djualmiadji, 1994, Perjanjian Kerja. Jakarta.Bumi Aksara.
G. Kartasapoetra, dkk., Pokok-pokok Hukum Perburuhan , Armico, Bandung, 1985.
J. Satrio, 1992. Hukum Perjanjian , Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Salim., et.al ., 2007. Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, Aneka Perjanjian , Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari  3  BAB, yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang  memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini  berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya  dengan  format  footnote.  Sumber kutipan  harus  memuat  nama  pengarang,  tahun  penerbitan,  judul  buku,  nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945. Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta. 1994,  hlm.  19.  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi  bersifat alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  kota  terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan.  1994. Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang  tulisan  antara  15-25  halaman,  font  cambria  dengan  1,15  spasi.  Dalam  hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.