## Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

## Alfina Prayogo, Esther Simamora dan Nita Kusuma
alfinaprayogo@gmail.com Universitas Gadjah Mada

## Abstrak
Berbagai  kasus-kasus  ketidakrukunan  umat  beragama  seringkali terjadi di Indonesia, contohnya perusakan rumah ibadah. Hal tersebut tentu merupakan salah satu hambatan Indonesia menuju negara maju. Agama merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi. Negara mempunyai kewajiban untuk  menjamin  kerukunan  umat  beragama  berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Indonesia  secara resmi  sudah  mengesahkan  enam  agama  resmi.  Konsep  kota  ramah HAM  diluncurkan  oleh  Gerakan  Rakyat  untuk  Pendidikan  HAM tahun 1997 dengan konsep kota inklusif, adil, dan nondiskriminatif.
Kemudian konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum) yang dilakukan  setiap  tahun  di  kota  Gwangju,  Republik  Korea  Selatan. Peran  pemerintah  sangat  berpengaruh  dalam  menjaga  kerukunan umat beragama, berbagai upaya dilaukan oleh pemerintah, antara lain mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan mendirikan Forum Keurukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  di  berbagai  provinsi  untuk memelihara kerukunan umat beragama. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi.
Kata Kunci: Ham; Agama; Peran Pemerintah.

## Pendahuluan
Agama  merupakan keyakinan  terhadap Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  harus dimiliki oleh setiap manusia. 1 Agama berguna dalam menentukan kebijakan yang berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama,  contoh:  kebijakan  Kementerian Agama dalam pembangunan tempat-tempat ibadah beragama, untuk memelihara dan  menyuburkan  kesadaran  umat  dalam  menghayati  dan  melaksanakan  ajaran- ajarannya. 2 Termasuk  dalam  acara  agama:  Sepercik  Iman  Pembasuh  Kalbu,
1 <https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind> accessed 19 November.
Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020 21

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 1, Januari 2020
How to cite: Alfina Prayogo, Esther Simamora dan Nita Kusuma, ‘Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia’ (2020) Vol. 3 No. 1 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 6 Desember 2019; Diterima 12 Desember 2019; Diterbitkan 1 Januari 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17619

## Alfina Prayogo: Peran Pemerintah dalam
Terjemahan Al-Quran,  Mimbar Agama  Islam,  Mimbar Agama  Katolik,  Mimbar Agama Protestan. 3 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. 4
Tabel 1. Persebaran Agama-Agama di Indonesia 5 Agama Islam Protestan Katolik Hindu Budha Konghucu Persen 87,2% 6,9% 2,9% 1,7% 0,7% 0,05%
Perbedaan ini menimbulkan keberagaman yang berdampak negatif dan positif bagi masyarakat Indonesia. Keragaman ini menjadi positif saat masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai, tetapi dapat juga menjadi negatif saat masyarakat tidak dapat menghargai perbedaan. Istilah kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, dalam pidato pembukaan  Musyawarah  Antar  Agama  tanggal  30  Nopember  1967  antara  lain menyatakan:  “Adanya  kerukunan  antara  golongan  beragama  adalah  merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat berwujud”. 6 Dari pidato K.H. M. Dachlan tersebutlah istilah “Kerukunan Hidup Beragama” mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan. 7
Pluralisme  adalah  keadaan  masyarakat  yang  majemuk  (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya). 8 Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat pluralitas yang cukup tinggi, baik dalam bidang bahasa, suku
3 ibid.
4 <https://www.indonesia.go.id/profil/agama> accessed 19 November 2019.
5 ibid.
6 Ibnu Rusydi & Siti Zolehah, ‘ Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian‘ (2018) al-Afkar, Journal for Islamic Studies.
7 ibid.
8 <https://kbbi.web.id/pluralisme> accessed 17 November 2019.
bangsa,  maupun  agama. 9 Bagi  negara  yang  pluralis  di  bidang  agama,  seperti Indonesia,  kerawanan  dan  ancaman  permusuhan  antar  warga  yang  dipicu  oleh permasalahan agama sewaktu-waktu akan muncul jika tidak diantisipasi dengan baik. 10 Di  negara  kita  juga  pernah  diadakan  Peringatan  100  Tahun  Parlernen Agama-agama  Sedunia  yang  salah  satu  targetnya  adalah  mencetuskan  sebuah deklarasi pembentukan “Tim Kerukunan Hidup Umat Beragama” sebagai wadah kerjasama  keilmuan  dalam  bidang  keagamaan  (Abdullah,  1999:  4). 11 Bangsa kita sangat mendambakan hasil kajian dan penelitian dalam bidang agama untuk menopang  keterlibatan  bersama  seluruh  pengikut  agama-agama  di  Indonesia dalam membina dan menempuh kerukunan hidup antar umat beragama. 12 Solusi lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan adalah melalui Pendidikan Agama di sekolah (lembaga pendidikan formal) mulai dari tirtgkat dasar sampai tingkat tinggi (perguruan tinggi). 13
Berbicara  mengenai  hak  asasi  manusia  (HAM),  akan  diterangkan  terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak. Sederhananya, hak adalah sesuatu yang harus diterima seseorang. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. 14
Memasuki  pengertian,  menurut  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  dimaksud  dengan  hak  asasi  manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum  dan  Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9 Marzuki, ‘ Pluralitas Agama Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Mencari Per- an Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum)‘, (2001), Th.XX, No..3 Cakrawala Pendidikan.
10 ibid.
11 ibid.
12 ibid.
13 ibid.
14 Nada   Siti   Salsabila,   ‘ Implementasi   Teori-Teori   HAM   di   Indonesia ’   (Academia, 2017)<https://www.academia.edu/33373767/Implementasi_Teori-  Teori_Hak_Asasi_Manu- sia_di_Indonesia_Studi_Kasus_Problematika_Industrialisasi_Pabrik_Sem  en_di_Kabupaten_ Rembang> accessed 19 November 2019

## Alfina Prayogo: Peran Pemerintah dalam
HAM merupakan hak yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia bukan karena hukum positif.
John  Locke  menyatakan  bahwa,  hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. 15
Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.
Miriam Budiardjo berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh  manusia  yang  telah  diperoleh  dan  dibawanya  bersamaan  dengan  kelahiran dan  kehadirannya  dalam  hidup  masyarakat. 16 Sehingga  HAM  bersifat  asasi  dan universal  karena  ada  pada  setiap  manusia  tanpa  membedakan  suku,  ras,  agama, golongan, dan jenis kelamin.
Thomas  Jefferson  mengemukakan  bahwa  HAM  pada  dasarnya  adalah kebebasan  manusia  yang  tidak  diberikan  oleh  negara. 17 Pemerintah  diciptakan untuk melindungi pelaksanaaan hak asasi manusia. 18
Kemudian menurut Universal Declarations of Human Rights, bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari manusia. 19
HAM  melekat  pada  semua  manusia  tanpa  membedakan  suku,  ras,  agama, bangsa,  dan  negara.  Sehingga  HAM  bersifat  universal.  Menurut  pemikir  besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk soaial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabadikan untuk kelompok. 20 HAM memiliki kajian yang cukup luas jika dibahas. Di satu sisi, HAM bisa bersifat liberalisme, kemudian ada pihak lain yang menentangnya masuk dalam golongan sosialis.
Di  Indonesia,  kata  agama  diartikan  dalam  pandangan  yang  berbeda-beda, di  mana  belum  terdapat  konsensus  yang  pasti.  Agama  dapat  diartikan  berubah menurut  keadaan  dan  waktu  saat  agama  itu  di  artikan.  Kamus  Besar  Bahasa
15 ibid.
16 ibid. 17 ibid.
18 Sri  Rahayu Wilujeng,  ‘ Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis’ (2013)  18 Humanika.
19 ibid.
Indonesia  mendefinisikan  agama  sebagai  “ Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya ”. Dari segi normatif yuridis di Indonesia, belum ada kesepakatan tentang  pendefinisian  agama.  Praktiknya,  di  Indonesia  agama-agama  yang  yang dimaksud adalah 6 (enam) agama yang dominan dianut oleh masyarakat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1/PNPS/1965. 21 Sebagaimana ditegaskan di dalam Putusan MK, tidak jarang pelaksanaan UU yang menegaskan 6 agama ini  mendiskriminasikan  kelompok  agama-agama  minoritas,  termasuk  komunitas yang  terkategori  agamaagama  leluhur. 22 Di  mana  sebenarnya  hal  ini  dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, ketika membatasi hak kepercayaan setiap individu dalam menentukan kepercayaan yang dianut.
Ketiadaan persamaan arti ini sering kali menjadi celah dalam menimbulkan adanya  konflik.  Di  mana  dalam  hal  ini  peran  Pemerintah  dan  Negara  dalam menjamin terciptanya hubungan yang baik diperlukan. Peran ini tidak sebatas dengan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan warga negara melalui Peraturan Perundang-Undangan  semata.lebih  dari  itu,  peran  Pemerintah  dan  Negara  harus diwujudkan dalam bentukyang lebih kongkret. Baik melalui badan atau lembaga khusus di bawah Pemerintahan.

## Penjaminan Kebebasan Beragama
Konsep  hak  atas  kebebasan  beragama  dan  beribadah  di  Indonesia  adalah didasarkan pada Sila Pertama dari Pancasila “ke-Tuhanan YME”, yang kemudian menjiwai dan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Tidak ada pemisahan antara negara dan agama karena Pancasila merupakan dasar falsafah negara, dengan “keTuhanan YME” sebagai sila pertama, yang mengandung arti bahwa ke-Tuhanan YME  menjadi  jiwa  dan  dasar  dalam  penyelenggaraan kehidupan  berbangsa  dan
21 ibid.
22 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rapat Paripurna 2019, Standar Norma dan Setting Norm Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

## Alfina Prayogo: Peran Pemerintah dalam
bernegara. 23 Mendasarkan  perlindungan  HAM,  termasuk  hak  atas  kebebasan beragama dan beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa (YME) sebagai Sila  Pertama Pancasila  yang  merupakan  dasar   falsafah   negara   ( philosofische grondslag ), 24 perkembangan  HAM  di  Barat  secara  umum  berkebalikan  dengan  hal  tersebut. Soekarno  mengemukakan  bahwa:  ” Philosofische  grondslag  itulah  pundamen , filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal abadi.”
Pada  abad  17  dengan  makin  menguatnya  soliditas  kebangsaan,  maka kedaulatan negara semakin menguat dan agama sebagai entitas politik yang berkuasa semakin berkurang. 25 Sila Pertama dari Pancasila adalah “ke-Tuhanan YME”, 26 di mana diketahui bahwaPancasila sebagai dasr negara dijadikan jiwa dalam pearturan perundang-undangan di bawahnya. Sila Pertama ”ke-Tuhanan YME” bukan saja menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa, melainkan secara implisit juga mengandung ajaran toleransi beragama. 27
Dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan YME yang berarti bahwa setiap manusia di Indonesia berkewajiban menghormati agama dan kepercayaan orang lain, betapa pun mungkin ia tidak mempercayainya doktrin agama dan kepercayaan itu, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain. 28 Negara RI merupakan negara yang memberikan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diatur dalam
23 Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia’’ (2011) Vol. 8 Jurnal Konstitusi.[501].
24 Soekarno dalam Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati eds., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  28   Mei   1945-22   Agustus   1945, ed.  III,  cet.  2,  (Jakarta: Sekretariat NegaraR.I. 1995).[63].
25 Natalie Goldstein, Global Issues: Religion ad the State, (New York: Facts on File, Inc, 2010).[28].
26 Undang-Undang Dasar 1945, loc cit., bagian Pembukaan.[3].
27 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Kon- stitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press 1996). [98].
28 ibid. [98-99].
Pasal 29 UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut: 29
(1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Yusril Ihza menjelaskan bahwa berkaitan dengan Pasal 29 UUD 1945 dilihat dari  sudut  teologi  keagamaan,  kebebasan  untuk  memeluk  agama  itu  bersifat transeden  (bersumber  dari  Tuhan)  yang  memberikan  kebebasan  pada  manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapa pun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk  tidak  menganut  agama. 30 Ismail  Suny  mengemukakan  hubungan  antara  2 (dua) ayat dalam Pasal 29 yaitu bahwa “......agama dan kepercayaan yang boleh diberi hak hidup di negara Republik Indonesia adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan atau membahayakan dasar negaraKetuhanan Yang Maha Esa. Sedang paham atheisme secara tegas membahayakan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena faham tidak berTuhan itu bertujuan menghapuskan kepercayaan terhadap Tuhan”. 31
Lebih lanjut Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa salah satu ciri Negara Hukum  Indonesia  adalah  tidak  adanya  pemisahan  yang  rigid  dan  mutlak  antara agama  dan  negara,  karena  agama  dan  negara  berada  dalam  hubungan  yang harmonis. 32 Artinya negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin kebebasan beragama warga negaranya. Penjaminan yang diartikan di sini bukan hanya sebatas perlindungan  sebagaimana  ditulis  dalam  Perauturan  Perundangan-  Undangan. Lebih dari itu Pemerintah dan Negara diwajibkan untuk memenuhi segala sarana dan  prasarana,  akses  serta  perlindungan  untuk  mendukung  jalannya  kebebasan beragama warga negara.
29 Republik Indonesia, Keputusan Presiden mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang- Undang Dasar 1945 , loc cit., ps. 29. 30 Op.Cit .[105-106].
31 Ismail Suny, Mencari Keadilan, cet.1 (Ghalia Indonesia 1982).[87].
32 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, cet. 2, (Erlangga 1985).[37-38].

## Alfina Prayogo: Peran Pemerintah dalam
Salah satu sumber konflik yang rentan muncul di tengah-tengah masyarakat yang  beragam  adalah  konflik  yang  bersumber  dari  perbedaan  agama. 33 Studi yang  dilakukan Centre of Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2012, menyatakan bahwa toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. 34 Dalam survei CSIS, sebanyak 59,5 persen responden tidak berkeberatan bertetangga dengan orang beragama lain. 35 Sekitar 33,7 persen lainnya menjawab sebaliknya.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Februari  2012  di  23  provinsi  dan melibatkan 2.213 responden. 36
Sikap  Pemerintah  dalam  Hubungan  antarumat  Beragama  Berdasarkan Peraturan  Bersama  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 Tahun 2006/Nomor  8  Tahun  2006,  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  menjadi tanggung  jawab  bersama  umat  beragama,  pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat. 37 Dengan demikian pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi dalam umat beragama. 38
Kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  khususnya  forum  internum merupakan  hak  individu  yang  tidak  bisa  ditunda  pemenuhannya  ( nonderogable rights). 39 Namun, kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) hingga saat ini masih menjadi salah satu problem utama HAM di Indonesia. 40
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  adalah  lembaga yang  diberi  mandat  oleh  Undang-Undang  untuk  mengembangkan  kondisi  yang kondusif  bagi  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  (HAM)  sesuai  dengan  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  serta
33 Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati , ’Toleransi Antar Umat Berag- ama di Kota Bandung’ (2016) UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology Volume 1 (2).
34 ibid.
35 ibid.
36 ibid.
37 Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati , ’Toleransi Antar Umat Berag- ama di Kota Bandung’ (2016) UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology Volume 1 (2).
38 ibid.
39 ‘ Laporan Tahunan Komnas HAM ’ <https://www.komnasham.go.id/files/20170324-lapo- ran- tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf>, accessed 17 September 2019.
40 ibid.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 41 Selain itu, Komnas HAM juga bertujuan meningkatkan  perlindungan  dan  penegakan  HAM  guna  berkembangnya  pribadi manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  kemampuannya  berpartisipasi  dalam  berbagai bidang kehidupan. 42
Tabel 2. Pengaduan KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) Berdasarkan Isu Kategori Isu 43
Permasalahan yang juga banyak diadukan pada tahun 2016 ini adalah  ancaman atau intimidasi terhadap kelompok keagamaan (12 pengaduan). 44 Ini menandakan bahwa tindakan ancaman atau intimidasi dengan mengatasnamakan agama kepada kelompok  keagamaan  pada  tahun  ini  meningkat  dari  tahun  sebelumnya  yang berjumlah 7 pengaduan. 45
Salah satu wilayah di Indonesia yang berhasil mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan menekan potensi konflik isu rasial ini adalah Manado. 46 Manado merupakan ibukota dari provinsi Sulawesi Utara, dimana mayoritas masyarakatnya memeluk  agama  Kristen  dengan  ras  Minahasa  tetapi  dapat  hidup  dengan  damai dan  berdampingan  dengan  masyarakat  minoritas  yang  memeluk  agama  lain. 47
Keberhasilan Manado ini telah lama menjadi perbincangan di Indonesia, seperti
41 ibid. 42 ibid.
43 ibid. 44 ibid. 45 ibid.
46 Studi Pertukaran Sosial dan Peran Nilai Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Kelom- pok Umat Beragama di Manado (Wulan Purnama Sari) Submitted: April 2018, Accepted: April 2018 Profetik Jurnal Komunikasi, hlm. 96-105 ISSN: 1979-2522 (print), ISSN:2549-0168 (online).
47 ibid.

## Alfina Prayogo: Peran Pemerintah dalam
artikel  di  Manado  Post  dengan  tajuk  “Kerukunan  di  Manado  Menjadi  Contoh”, dalam artikel tersebut Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut diundang khusus mempresentasikan  keberhasilan  dalam  menjaga  toleransi  antar  pemeluk  agama, dalam  acara  Kongres  Nasional  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan,  yang dilaksanakan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas-  HAM)  Republik Indonesia di Balai Kartini Jakarta. 48
Pemerintah  Indonesia  juga  sudah  mendirikan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB)  di  berbagai  daerah.  Tujuan  didirikan  FKUB  adalah  untuk memelihara kerukunanu umat beragama di Indonesia.

## Kewajiban Pemerintah Untuk Mewujudkan Kota Ramah HAM
Dalam konteks hak asasi manusia, negara merupakan subyek hukum utama. Negara menjadi entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, untuk minimal warga negaranya masing-masing. 49
Dalam  Negara  Indonesia,  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  Undang-  Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk  memberikan  penghormatan,  penagakan,  pemajuan,  perlindungan  dan pemenuhan hak asasi manuisa. 50 Lebih lanjut dalam Undang- Undang yang sama setidaknya terdapat 3 Pasal yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut antara lain, Pasal 8, 71, dan 72. Komitmen ini diwujudkan dengan memasukkan HAM dalam  prioritas  pembangunan  Nasional  tahun  2000-2004  (Propenas)  dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. 51
Berdasarkan  instrumen  HAM  internasional,  terdapat  tiga  tanggung  jawab negara: Kewajiban menghormati (To Respect), Kewajiban memenuhi (To Fullfil), dan Kewajiban melindungi (To Protect). Kewajiban Negara untuk menghormati
48 ibid.
49 Naniek Pangestuti, Muh. Khamdan, Diklat Latihan Dasar (Latsar) Golongan Iii, Modul 2, Tanggung Jawab Negara Atas Ham (Pusat Pengembangan Diklat Teknis Dan Kepemimpinan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Ham 2017).[4].
50 ibid. [10].
51 ibid. [13].
berarti bahwa negara wajib menghindari tindakan-tindakan intervensi atau campur tangan dengan dalih apapun untuk mengurangi atau menghilangkan hak- hak individu guna melaksanakan atau menikmati hak-haknya. 52 Ketiga kewajiban Negara  tersebut  harus  berjalan  saling  beriringan.  Artinya  Negara  berkewajiban untuk  mengambil  langkah-langkah  legislatif,  administratif,  dan  peradilan  dan tindakan-tindakan  yang  diperlukan  untuk  merealisasikan  secara  penuh  hak-hak asasi manusia semua warganya dalam hal membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan  yang  memadai  dalam  menjamin  setiap  orang  memperoleh  haknya. 53
Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan aktif dalam mencegah pelanggaran hak  asasi  bagi  semua  warganya.  Menuntut  negara  dan  seluruh  institusi  beserta aparaturnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya. 54
Dalam  instrumen  internasional,  memang  tidak  dikatakan  bahwa  terdapat kewajiban untuk menegakkan HAM. Hal ini karena, kewajiban yang disebut diatas merupakan  kewajiban  negara  secar  umum.  Akan  tetapi  bukan  berarti  tidak  ada tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM yang tidak tercantum dalam Instrumen Internasional HAM namun, kewajiban tersebut termaktub dalam Instrumen Nasional yaitu kewajiban atau tanggung jawab menegakan dan tanggung jawab memajukan hak asasi manusia. 55 Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan dan memajukan HAM mengandung 2 unsur penting: 56
1.  Kewajiban untuk bertindak; ( obligation to cundact ) artinya akan mensyaratkan negara melakukan langkah- langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak.
2.  Kewajiban berdampak ( obligation to result ) artinya akan mensyaratkan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.
52 ibid .[30].
53 ibid. [31]. 54 ibid .[31].
55 ibid .[32]. 56 ibid. [33].

## Alfina Prayogo: Peran Pemerintah dalam

## Kota Ramah HAM
Konsep kota ramah HAM diluncurkan oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM  tahun  1997  dengan  konsep  kota  inklusif,  adil,  dan  nondiskriminatif. Kemudian konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia ( World Human Rights Cities Forum) yang dilakukan setiap tahun di kota Gwangju, Republik Korea Selatan. 57 Hak  atas  kota  adalah  salah  satu prinsip kota ramah HAM yang dideklarasikan dalam Forum di Gwangju tersebut. Dalam Piagam Dunia untuk Hak atas Kota mendefinisikan hak atas kota sebagai pemanfaatan kota yang adil-merata sesuai dengan prinsip- prinsip keberlanjutan, demokrasi,  kesetaraan  dan  keadilan  sosial. 58 Di  Indonesia,  geraka  hak  atas  kota dipelopori oleh Romo Mangun yang memberdayakan masyarakat pinggiran Kali Code untuk mendesain kampungnya. 59
Kota  ramah  HAM  dapat  diartikan  sebagai  kota  yang  menggunakan  hak asasi manusia sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan dalam tata kelola kota. 60 HAM menjadi dasar dan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan  dan  peraturan.  Pemerintah  dan  warga  negaranya  tunduk  secara  moral pada  HAM.  Hubungan  horizontal  dalam  kota  ramah  HAM  antara  pemerintah dan warga negara dilakukan dengan memberikan jaminan dan pengakuan HAM warga negara. Sedangkan untuk hubungan vertikal antar warga negara diwujudkan dalam sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan mengembangkan sikap nondiskriminatif.
Dalam  perkembangannya,  HAM  sempat  dicap  sebagai  produk  Barat  yang mengenyampingkan  pedoman,  norma,  dan  budaya  negara  non-Barat.  HAM dianggap lebih mementingkan hak sipil dan politik. Namun, hal tersebut ditepis dengan  kehadiran  Deklarasi  Vienna  tahun  1993.  Deklarasi  Vienna  menegaskan
57 Muhammad Nurkhoiron, ‘ Mengembangkan Kota HAM di Indonesia: Peluang dan Tanta- ngannya’ (2017) 4 Sosiologi.[124].
58 INFID,  ‘ Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia ’  (INFID,  2015) <https://www.infid.org/wp-content/uploads/2018/12/Buku-Panduan-HRC-final.pdf>  accessed  19 November 2019)
59 ibid.
perpaduan antara promosi dan penegakan HAM dalam perubahan sosial. 61
Pada  tahun  1997,  tepatnya  di  Rosario,  Argentina,  puluhan  organisasi  HAM membangun joint agreement untuk mendorong kota ramah HAM. Kemudian di Australia, layanan pemerintah harus sesuai dengan kode etik pengakuan hak asasi manusia. 62 Komisi HAM Victoria dan Peluang Setara Victoria mengembangkan sebuah perangkat panduan yang sesuai dengan aspek-aspek HAM untuk Pemerintah Daerah.
Di  Luksemburg,  didirikan  sebuah  kantor  untuk  menyambut  dan mengintegrasikan orang asing, yang didukung oleh Pemerintah Nasional dan Daerah serta  masyarakat  sipil. 63 Sedangkan  di  Slovenia,  Undang-Undang  Pemerintah Daerah menetapkan hak-hak warga minoritas keturunan asing. 64 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa populasi Rumania harus mempunyai perwakilan formal di Dewan Kota.
Perlindungan  HAM  yang  paling  efektif  dilakukan  melalui  tingkat  daerah/ wilayah. Dalam lingkup tersebut, berbagai persoalan tentang HAM terjadi, mulai dari  kesenjangan  sosial,  kemiskinan,  hingga  diskriminasi  ras.  Salah  satu  bentuk penyelesaian masalah adalah dengan membangun kota ramah HAM. Yang menjadi konsen  di  sini  adalah  bagaimana  mengubah  paradigma  kota  yang  cenderung menguntungkan pemerintah menuju kota yang bisa memenuhi hak-hak masyarakat.

## Kesimpulan
Ketiadaan  persamaan  mengenai  agama  tidak  jarang  menimbulkan  adanya konflik.  Di  mana  dalam  hal  ini  peran  Pemerintah  dan  Negara  dalam  menjamin terciptanya  hubungan  yang  baik  diperlukan  demi  terwujudnya  keadaan  sosial yang rukun. Negara sebagai subyek dalam mempertahankan HAM memiliki tiga tanggung  jawab  negara,  yaitu  kewajiban  menghormati  ( To Respect ), kewajiban memenuhi ( To Fullfil ), dan kewajiban melindungi ( To Protect ) di mana ketiganya
61 Nurkhoirin, Op. Cit. [126].
62 ibid.
63 INFID, Loc. Cit.
64 ibid. [28].

## Alfina Prayogo: Peran Pemerintah dalam
harus  berjalan  beriringan  dan  menimbulkan  kewajiban  lebih  lanjut  bagi  negara untuk  bertindak  dan  berdampak.  Dalam  artian  negara  tidak  hanya  berkewajiban dalam membentuk Peraturan Perundang Undangan untuk menjamin HAM namun, lebih dari itu negara wajib memberikan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Berbagai peran negara diwujudkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan sebagai jaminan mengenai kebebasan warga negara dalam memeluk, menjalankan, menganut  atau  mengakui  agama/kepercayaan  yang  mereka  pilih. Tidak  berhenti dalam bentuk peraturan perundang-undangan semata namun, peran Pemerintah dan Negara diwujudkan secara lebih kongkret melalui dibentuknya badan atau lembaga yang berwenang menjamin adanya kenyamanan bagi masing-masing warga negara dalam memilih kepercayaan yang mereka miliki.
Perlindungan  HAM  yang  paling  efektif  dilakukan  melalui  tingkat  daerah/ wilayah. Dalam lingkup tersebut, berbagai persoalan tentang HAM terjadi, mulai dari  kesenjangan  sosial,  kemiskinan,  hingga  diskriminasi  ras.  Salah  satu  bentuk penyelesaian  masalah  adalah  dengan  membangun  kota  ramah  HAM.  Hal  yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana mengubah paradigma kota yang cenderung menguntungkan pemerintah menuju kota yang bisa memenuhi hak-hak masyarakat.

## Daftar Bacaan

## Buku
Naniek Pangestuti, Muh. Khamdan, Diklat Latihan Dasar (Latsar) Golongan Iii, Modul 2, Tanggung Jawab Negara Atas Ham (Pusat Pengembangan Diklat Teknis Dan Kepemimpinan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Ham, 2017).
Natalie Goldstein, Global Issues: Religion ad the State , (New York: Facts on File, Inc, 2010).
Saafroedin Bahar, et.al., Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, ed.  III,  cet.  2,  (Jakarta: Sekretariat NegaraR.I., 1995).
Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian , (Jakarta: Gema Insani

## Press 1996).
Ismail Suny, Mencari Keadilan, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982).
Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, cet. 2, (Jakarta: Erlangga 1985).

## Jurnal
Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia’’, (2011), 8 Jurnal Konstitusi.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rapat Paripurna 2019, Standar Norma dan Setting Norm Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  mengenai  Dekrit  Presiden  Republik Indonesia/Panglima  Tertinggi  Angkatan  Perang  tentang  Kembali  Kepada Undang- Undang Dasar 1945, loc cit., ps. 29.
Sri  Rahayu  Wilujeng,  ‘ Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis ’ (2013) 18 Humanika.
Muhammad Nurkhoiron, ‘ Mengembangkan Kota HAM di Indonesia: Peluang dan Tantangannya’ (2017) 4 Sosiologi.
Ibnu Rusydi & Siti Zolehah, ‘ Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian ‘ (2018 ) al-Afkar, Journal for Islamic Studies.
Marzuki,  ‘ Pluralitas Agama Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Mencari  Peran  Pendidikan Agama  di  Perguruan  Tinggi  Umum)‘,  (2001), Th.XX, No..3 Cakrawala Pendidikan .

## Laman
INFID,  ‘ Panduan Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia ’  (INFID, 2015)<https://www.infid.org/wp-content/uploads/2018/12/Buku-Panduan- HRC-final.pdf > accessed 19 November 2019
Nada  Siti  Salsabila,  ‘ Implementasi Teori-Teori HAM di Indonesia’ (Academia,
2017)< https://www.academia.edu/33373767/Implementasi_Teori-  Teori_ Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia_Studi_Kasus_Problematika_Industrialis asi_Pabrik_Semen_di_Kabupaten_Rembang> accessed 19 November 2019
<https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind>accessed  19 November.

## Alfina Prayogo: Peran Pemerintah dalam
<https://www.indonesia.go.id/profil/agama> accessed 19 November 2019.
<https://kbbi.web.id/pluralisme> accessed 17 November 2019.
Nada  Siti  Salsabila,  ‘ Implementasi Teori-Teori HAM di Indonesia’ (Academia, 2017)< https://www.academia.edu/33373767/Implementasi_Teori-  Teori_ Hak_Asasi_Manusia_di_Indonesia_Studi_Kasus_Problematika_Industrialis asi_Pabrik_Semen_di_Kabupaten_Rembang> accessed 19 November 2019.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).