## MASALAH DAN TANTANGAN PRIVATISASI PENDIDIKAN TINGGI

## Nurika Khalila Daulay
Prodi MPI FITK IAIN Sumut – Medan Jl. Williem Iskandar Psr.V Medan Estate Email: nurika.khalila@gmail.com
Abstrak: Privatisasi  pendidikan  tinggi  seringkali  dipahami  sebagai  komersialisasi  pendidikan, dimana dunia pendidikan tinggi berubah menjadi lahan bisnis yang menerapkan prinsip ekonomi “dengan modal sesedikit mungkin untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya”. Akibatnya adalah  konsentrasi  institusi  pendidikan  akan  terpecah  kepada  pemikiran  dan  kegiatan  “bisnis” yang  otomatis  akan  mengubah  nuansa  akademik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung. Pendidikan tinggi khususnya dalam konteks sebagai public goods mestinya bertugas bukan hanya untuk  melaksanakan  proses  transfer  dan  transmisi  ilmu  pengetahuan  dan  keahlian,  tetapi  juga membentuk kepribadian dan watak anak didik dan bangsa.
Kata kunci: privatisasi, pendidikan tinggi, populism, neoliberalism, anak didik
Abstract: The privatization of higher education is often understood as the commercialization of education, where higher education turned into a business area that applies economic principles "with as little capital as possible to generate maximum profit". The result is the concentration of educational  institutions  will  be  split  to  the  thoughts  and  activities  of  "business"  that  will automatically  change  the  academic  shades  directly  or  indirectly.  Particularly  in  the  context  of higher  education  as  public  goods  should  be  served  not  only  to  carry  out  the  transfer  and transmission  of  knowledge  and  expertise,  but  also  shape  the  personality  and  character  of  the students and the nation.
Keywords: privatization, higher education, populism, neoliberalism, students

## Pendahuluan
Sejak tahun 2000, pendidikan tinggi negeri di Indonesia secara bertahap telah mengubah statusnya  menjadi  ptn  yang  berbadan  hukum  (BHMN),  dimulai  dari  UI,  ITB,  UGM,  dan  IPB, empat perguruan tinggi negeri (PTN) favorit di Indonesia yang menjadi pioneer perubahan status untuk menjadi lebih otonom dibanding masa sebelumnya. Perubahan status ini selanjutnya diikuti juga oleh ptn-ptn lainnya di seluruh Indonesia.
Meski niat dan tujuan perubahan universitas negeri tersebut menjadi BHMN, antara lain, adalah untuk membuat mereka menjadi lebih otonom dalam berbagai aspek pengelolaannya, tetapi apa yang dilihat publik adalah kian meningkatnya berbagai pembiayaan untuk belajar di perguruan tinggi negeri BHMN, khususnya. Karena itulah, banyak kalangan publik melihat bahwa perubahan tersebut tidak lain hanyalah komodifikasi dan komersialisasi pendidikan tinggi, khususnya yang diselenggarakan negara melalui perguruan tinggi negeri.
Kecenderungan  pendidikan  tinggi  menjadi  sebuah  komoditas  yang  mencakup  proses privatisasi  dan  komersialisasi  dan  bahkan  “ marketization ”  pada  dasarnya  juga  bertentangan dengan  gagasan,  wacana,  dan  konsep  tentang  pendidikan,  termasuk  pendidikan  tinggi,  sebagai
sebuah public goods , barang publik. Pendidikan tinggi khususnya dalam konteks sebagai sebuah public goods memang bertugas  bukan hanya untuk melaksanakan proses transfer dan transmisi ilmu  pengetahuan  dan  keahlian,  tetapi  juga  membentuk  kepribadian  dan  watak  anak  didik  dan bangsa.
Artikel  ini  berupaya  meninjau  lebih  dalam  tentang  privatisasi  pendidikan  tinggi, latarbelakang munculnya privatisasi pendidikan tinggi, relevansi pendidikan tinggi dengan sistem populism  dan  sistem  neoliberalism,  masalah  dan  tantangan  privatisasi  pendidikan  tinggi,  dan dampak yang ditimbulkan dari privatisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

## Konsep Dasar

## 1. Pengertian Privatisasi
Peacok (1930) mendefinisikan privatisasi sebagai proses pemindahan kepemilikan industri dari  pemerintah  ke  sektor  swasta.  Dunleavy  (1980)  memaknai  privatisasi  sebagai  pemindahan permanen dari aktifitas  produksi  barang dan jasa  yang dilakukan perusahaan negara ke swasta. Clementi  (1980)  mendefinisikan  hampir  sama  yaitu  sebagai  proses  pemindahan  kepemilikan perusahaan sektor publik kepada sektor swasta.
Termasuk  Savas  (1987)  yang  mendefinisikan  privatisasi  sebagai  tindakan  mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta khususnya dalam aktifitas yang menyangkut kepemilikan  atas  aset-aset.  Dubleavy  menyatakan  bahwa  privatisasi  merupakan  pemindahan permanen  aktivitas  produksi  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  negara  ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik, seperti lembaga swadaya masyarakat.
Menurut  J.A.  Kay  dan  D.J.  Thompson,  privatisasi  merupakan  cara  untuk  mengubah hubungan  antara pemerintah dan sektor swasta.  Menurut Besley dan  Littlechild, meskipun  kata "privatisasi"  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  "pembentukan  perusahaan"  namun  dalam Company Act , privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan yang sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta.
Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas , mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan  layanan  penting  untuk  publik  kepada  sektor  privat  akan  menghilangkan  kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit (http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi).
Era  otonomi  pendidikan  melalui  otonomi  sekolah  dan  kampus  yang  diberlakukan pemerintah  membawa  implikasi  hak  dan  kewajiban  institusi  pendidikan  terutama  pendidikan tinggi mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber pendapatan guna menghidupi diri. Banyak di antara Perguruan Tinggi Negeri yang mulai melakukan penarikan uang pangkal
dari  mahasiswa  baru  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  kampus.  Akibatnya,  rakyat  harus mengeluarkan  biaya  yang  besar  jika  ingin  mengecap  pendidikan,  terutama  pendidikan  tinggi. Privatisasi pendidikan ini tidak dapat dipungkiri menjadikan pendidikan sebagai barang mewah dan  sulit  dijangkau  oleh  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Biaya  pendidikan  untuk  masuk perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  mulai  dari  Rp.45  juta  hingga  1  Miliar  menjadi  faktanya (http://www.geocities.com/ekonomiindonesia/pendpublik.html).
Pada  tataran  teoritis  filosofi,  privatisasi  pendidikan  berpegang  pada  cara  terbaik mengalokasikan  aset  negara  yang  membebani  hingga  dapat  didistribusikan  kepada  hajat  hidup orang  banyak.  Namun  pada  prakteknya  terdapat  beberapa  yang  ternyata  justru  tidak  mencapai idealisasi dan cita-cita luhur dari privatisasi pendidikan itu sendiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai public goods yang dapat diakses oleh setiap warga negara menempatkan  Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki  SDM  yang  berkualitas  rendah. Berdasarkan laporan UNDP melalui program HDI (Human Development Index), pada tahun 2006 Indonesia berada di peringkat 108 dari 175 negara. Jauh lebih rendah dari Singapura (25), Brunei (34), Malaysia (61), Thailand (74), dan Filipina (84).
Otonomi  pendidikan  yang  mengarah  pada  privatisasi  pendidikan  bahkan  komersialisasi pendidikan  membawa  efek-efek  negatif  maupun  positif  sebagai  konsekuensi  logisnya.  Efek negatif yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah ini sayangnya justru kurang menguntungkan bagi  rakyat  kecil.  pendidikan  yang  berkualitas  untuk  masyarakat  bawah  sampai  saat  ini  belum tersentuh dalam program pendidikan nasional. Jalur khusus yang sudah diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi hanyalah salah satu bukti bahwa Institusi pendidikan semakin tidak memberikan tempat bagi masyarakat miskin (http://www.geocities.com/ekonomiindonesia/pendpublik.html).
Jalur khusus yang diterapkan oleh PTN-PTN di Indonesia jelas mengurangi kuota tempat bagi  mahasiswa-mahasiswa  yang  sebenarnya  berprestasi  tetapi  tidak  mampu  secara  finansial. Kebijakan privatisasi pendidikan tinggi di Indonesia jelas tidak sesuai dan sangat jauh dari konsep pemerataan  pendidikan  dan  keadilan  sosial  yang  adil  dan  merata  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia seperti yang terungkap dalam pancasila sebagai dasar negara.
Berangkat  dari  pemikiran  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  privatisasi  merupakan proses  pemindahan  kepemilikan  dari  yang  awalnya  dikelola  oleh  negara  dan  lembaga-lembaga publik  dialihkan  menjadi  kepemilikan  yang  sifatnya  perseorangan  dan  individual.  Pemindahan kepemilikan dari publik kepada perseorangan berarti juga berakibat pada terpindahnya kekuasaan dan  kemanfaatan  satu  usaha.  Privatisasi  menghendaki  kekuasaan  dan  kemanfaatannya  dimiliki oleh perseorangan.

## 2. Tujuan Privatisasi
Program  privatisasi  dinyatakan  memiliki  dua  tujuan: Pertama ,  untuk  mempromosikan ”kompetisi”  dan  peningkatan  ”efisiensi”,  sinerji  antar  perusahaan  harus  dilakukan.  Spirit ”kompetisi” merupakan cara terbaik untuk menyakinkan bahwa barang dan jasa yang diinginkan oleh  konsumen  dapat  disediakan  pada  biaya  ekonomi  terendah.  Privatisasi  juga  memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih ”kekuatan pasar” yang dapat menyediakan tekanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi. Perusahaan yang di”privatisasi” biasanya akan beroperasi  dalam  lingkungan  pasar  yang  kompettif  .  pada  kenyataannya  pemerintah  sebagai pemilik, tidak membatasi manfaat privatisasi pada area kompetisi ekonomi yang ketat. Privatisasi hendaknya dikembangkan ke monopoli ilmiah sehingga kompetisi tidak dapat bekerja atau sangat terbatas.  Selaras  dengan  pemikiran  ini,  implementasi  peraturan  tentang  mekanisme  pasar, menurunkan harga, dan meyakinkan jasa terbaik bagi konsumen perlu dipublikasikan dan diawasi secara ketat pelaksanaanya;
Kedua , Program privatisasi sering digunakan untuk mempromosikan kepemilikan saham secara lebih luas kepada para pekerja dan masyarakat. Untuk mensukseskan program ini, kebijakan yang dinyatakan pemerintah harusnya menyengkut perluasan cakupan kesejahteraan pemilik serta memberikan  peranan  langsung  terhadap  pihak-pihak  terkait.  Namun  menurut  Indra,  tujuan privatisasi adalah untuk mengurangi pembayaran tang yang menjadi beban anggaran negara (Indra Bastian, 2002).

## 3. Landasan Hukum
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa:
Privatisasi adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar  manfaat  bagi  negara  dan  masyarakat,  serta  memperluas  saham  oleh masyarakat.
Sementara  itu,  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  1945  menggariskan  bahwa,  (1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya,  dan  (3)  Pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  diatur  dengan  undang- undang  (Batang  tubuh  UUD  1945).  Landasan  di  atas  setidaknya  memperlihatkan  keseriusan pemerintah  dalam  memajukan  dunia  pendidikan  demi  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat. Namun  langkah  pemerintah  untuk  mewujudkan  semua  itu  tidak  mudah  dilaksanakan  karena munculnya  beberapa  faktor  penghambat.  Neoliberalisme  yang  semakin  menguat  di  beberapa
sektor, memberikan legitimasi bahwa sektor pendidikan harus diprivatisasi agar pengelolaannya bisa  lebih  efektif  ( http://www.duniaesai.com/pendidikan/pend43.htm ) .  Ditambah  pula  dengan  krisis ekonomi tahun 1997 yang memaksa Indonesia berhutang kepada lembaga asing seperti IMF dan World  Bank ,  memudahkan  kekuatan  asing  untuk  mengontrol  dan  mengarahkan  kebijakan pemerintah  Indonesia  sesuai  dengan  tujuan  mereka.  Salah  satu  bentuk  konkretnya  adalah privatisasi pendidikan.
Privatisasi pendidikan yang terjadi di Indonesia merupakan suatu hal yang bertentang dari UUD  1945  dimana  telah  disebutkan  dalam  pasal  31  ayat  1  yakni  setiap  warga  negara  berhak mendapat pendidikan dan juga UU No 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Bila menelaah lebih dalam dimana  pada  hakikatnya  setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan  namun  pada  realita yang akan pemerintah tidak mampu memberikan jalur yang mudah untuk diakses masyarakat luas terkait pendidikan ini. Masyarakat yang menengah ke bawah akan sangat sulit menghadapi biaya untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  perguruan  tinggi.  Awalnya  harapan  masyarakat  kecil  ialah apabila mereka atau anak mereka dapat masuk perguruan tinggi negeri maka mereka tidak perlu memikirkanbiaya,  tetapi  sekarang  berbeda  karena  PTN  telah  berubah  status  menjadi  BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Bagaimana mungkin masyarakat dapat memiliki hak yang sama untuk  menerima  pendidikan  yang  bermutu  bila  keadaan  sekarang  menunjukkan  hanya  mereka yang memiliki uanglah yang bisa meraih pendidikan bermutu.

## Pembahasan
Istilah privatisasi sangat kental dengan pendekatan modal. Sebagai lembaga yang berbasis modal, maka lembaga pendidikan yang telah diprivatisasi akan berhitung untung-rugi dalam setiap aktivitasnya,  seperti  layaknya  lembaga  bisnis.  Privatisasi  itu  memang  berangkat  dari  konsep liberalisme  dan  kapitalisme,  dimana  model  pelayanan  sudah  membidik  segmen  tertentu  demi perputaran modal.
Jika tidak hati-hati, privatisasi pendidikan bisa juga pada akhirnya menjadi komersialisasi pendidikan,  dimana  dunia  pendidikan  berubah  menjadi  lahan  bisnis  yang  menerapkan  prinsip ekonomi: Dengan  modal  sesedikit  mungkin  untuk  menghasilkan  keuntungan  sebesar-besarnya . Konsep  BHP  (yang  UU-nya  telah  dihapuskan)  secara  mudah  bisa  diidentikkan  dengan  sebuah korporasi dalam dunia bisnis, yang menyebabkan terjadinya komersialisasi pelayanan pendidikan. Akibatnya adalah konsentrasi institusi pendidikan akan terpecah kepada pemikiran dan kegiatan “bisnis,” yang otomatis akan mengubah nuansa akademik secara langsung ataupun tidak langsung.
Secara  umum,  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  didanai  dengan  tiga  sumber  utama ( Dirjen Dikti, 2004: 27) , yaitu:
a) Pemerintah, melalui APBN yang dialokasikan untuk subsektor pendidikan tinggi;
b) Masyarakat, melalui pembayaran uang kuliah dan sumbangan lainnya dari mahasiswa dan orangtua;
c) Sektor produktif, melalui kerjasama masing-masing perguruan tinggi dengan sektor swasta (dalam dan luar negeri), industri, dan sektor lain di lingkungan pemerintahan (Departemen teknis atau lembaga lainnya, dan Pemerintah Daerah).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008  tentang  pendanaan  pendidikan  mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan  untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat  termasuk satuan pendidikan. Dalam hal  ini  ada  komponen  pendanaan  yang  menjadi  tanggung  jawab  penuh  pemerintah,  pemerintah daerah, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah seperti dijabar pada Tabel berikut. Tabel 1
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Rasio  pendanaan  sektor  pendidikan  yang  bersumber  dari  pemerintah  dan  masyarakat  di berbagai negara terhadap persentase Produk Domestik Bruto (PDB) tertera pada gambar berikut yang  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  pendanaan  pendidikan  jauh  lebih  besar dibandingkan peran masyarakat. Dalam gambar tersebut juga sangat jelas terlihat bahwa anggaran pendidikan Indonesia tergolong paling kecil di antara negara-negara lain di dunia.
Sumber: www.oecd.org/els/education/eag2002

## Gambar 1

## Rasio Pendanaan Sektor Pendidikan oleh Pemerintah dan Masyarakat terhadap PDB (%, Potret tahun 1999)
Alokasi  anggaran  sektor  publik  untuk  pendidikan  dalam  APBN  2003  adalah  sebesar 4,95%, ekivalen dengan  0,93% (PDB), sedangkan anggaran subsector pendidikan tinggi  adalah 1,46%  APBN,  ekivalen  dengan  0,28%  PDB.  Alokasi  ini  tergolong  sangat  kecil  dibandingkan dengan jumlah yang dialokasikan negara-negara maju dan negara-negara tetangga.
Dibandingkan  dengan  negara-negara  berkembang  lain  di  Asia,  alokasi  APBN  untuk subsektor pendidikan tinggi adalah yang terendah, seperti tersaji pada tabel 2.
Tabel 2 Persentase Alokasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi per Mahasiswa Dibandingkan dengan PDB per Kapita pada Tahun 1997
Sumber: Bank Dunia, Development Indicators , Education inputs , 2002 (*keadaan tahun 1999)
Ketidak mampuan pemerintah dalam memenuhi  anggaran pendidikan sebesar 20 persen seperti yang sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari  APBN  serta  APBD  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Ini menandakan untuk memperbolehkan pemerintah lebih dari 20% dalam menganggarkan APBN untuk pendidikan di luar gaji guru. Tidak heran Indonesia masih terbelakang dalam bidang pendidikan karena pada tahun 2005 saja hanya menganggarkan 8,1%,  tahun  2006  mengalokasikan  APBN  sebesar  9,4%  untuk  pendidikan,  bahkan  tidak  bisa mencapai mencapai setengah dari  yang sudah ditetapkan UUD 1945. Di tahun 2007 meningkat menjadi 11,8% dari APBN sebesar Rp 90,10 triliun ( Kompas , 10/12/2007), Perhatian pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk pendidikan di Indonesia ini tampak masih sangat minim. China, Malaysia  dan  India  adalah  beberapa  negara  yang  sangat  memperhatikan  pendidikan  dalam negerinya,  yang  sangat  royal  dalam  mengalokasikan  dana  anggarannya  untuk  pendidikan, sehingga tidak heran jika malaysia berada pada posisi 56 di atas Indonesia yang turun dari posisi 58 menjadi 62 dalam Educational Development Index . Padahal sejak periode awal kemerdekaan banyak guru Indonesia yang sengaja didatangkan untuk mengajar di Malaysia.
Dengan ini semakin jelas bahwa negara yang maju ialah negara yang selalu menempatkan pendidikan  sebagai  prioritas  pembangunan,  agar  dapat  bersaing  dengan  negara  lain.  Masalah tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara eksplisit dalam UU BHP (yang kini telah dihapuskan) dapat dipahami bahwa pembiayaan pemerintah masih tergolong rendah,  meskipun  anggaran  pendidikan  20%  dari  APBN  telah  direalisasikan,  sebagaimana disajikan pada tabel 3.

## Tabel 3
Perkembangan Anggaran Pendidikan di Indonesia APBN Alokasi Rasio 2005 33,40 triliun 8,1 % 2006 44,11 triliun 10,1 % 2007 53,07 trilliun 10,5% 2008 158,52 trilliun 18,5% 2009 207,41 trilliun 20,0% 2010 209,54 trilliun 20,0%
Sumber: http://fmnindonesia.wordpress.com/2010/01/10/refleksi-akhir-tahun-pendidikan-2009/

## 1. Latar Belakang Munculnya Privatisasi Pendidikan Tinggi
Indonesia termasuk  salah satu  negara  yang melakukan privatisasi  pendidikan.  Indonesia melakukan  privatisasi  pendidikan  karena  kebijakan  hutang  dari  lembaga-lembaga  keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Lembaga-lembaga ini memberikan pinjaman kepada negara-negara  dunia  ketiga  dengan  menggunakan  prasyarat-prasyarat  yang  pada  dasarnya bertujuan untuk meliberalisasi dan deregulasi ekonomi. Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena imbas dari kebijakan ini.

## Tabel 4

## Situasi Hutang Luar Negeri Indonesia di Asia (dalam Milyar USD)
Dikutip dari: Data Education Watch , Kapal Perempuan, Jakarta, 2007.
Pada tahun 1990, hutang luar negeri  Indonesia di Asia menempati  posisi tertinggi  (69.9 USD),  sementara  pada  tahun  2002  menempati  urutan  kedua  (132.2  USD),  dan  posisi  pertama ditempati  oleh  Cina  (168.3  USD).  Meski  demikian,  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa kecenderungan negara-negara berkembang dalam persoalan hutang semakin meningkat dari tahun ke tahun, termasuk Indonesia. Oleh karena kondisi yang demikian itu, pemerintah Indonesia harus mengalokasikan 35-40 persen dari keseluruhan total APBN untuk membayar hutang LN sehingga dana untuk pendidikan menjadi lebih kecil.
Disarikan dari: ADB , Human Development Report , EFA Reports , 2003. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malaysia Timor- Leste
Thailand Cambodia Philippines Indonesia
25,5 24,2 24,2 18,3
16.2 8,5
Selanjutnya  dari  gambar  3,  Indonesia  terlihat  paling  rendah  dalam  mengalokasikan pembiayaan untuk pelayanan umum (kesehatan dan pendidikan) dibanding dengan negara-negara lain  di  Asia.  Sementara  alokasi  pembiayaan  hutang  luar  negeri,  Indonesia  menempati  rangking tertinggi  ketiga  dari  lima  negara  yang  lain  (Thailand  rangking  pertama  tertinggi;  Philipina rangking  kedua;  Malaysia  rangking  keempat;  Lao  PDR  rangking  kelima;  Cambodia  rangking keenam). Untuk memastikan pembayaran hutang luar negeri itulah kemudian lembaga-lembaga keuangan internasional mendorong negara-negara berkembang untuk meminimalkan peran negara dalam  penyediaan  pelayanan  publik  yang  membutuhkan  dana  yang  besar  dan  memberikannya kepada “pasar”. Hal ini jelas berimplikasi pada kebijakan privatisasi pendidikan.
Konsekuensi  dilemparnya  pendidikan  ke  pasar  bebas  diharapkan  tercipta  kinerja  yang positif dan meningkatkan kompetensi perguruan tinggi dalam mengahadapi era globalisasi. Di satu pihak  disebutkan  pemerintah  merasa  tidak  memiliki  dana  yang  cukup  untuk  membiayai pendidikan.  Dalam  hal  ini  privatisasi  dianggap  dapat  meringankan  beban  pemerintah  dalam membiayai pendidikan, sehingga anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan bisa dialihkan pada sektor lainnya yang dirasa lebih mendesak dengan alasan bahwa sektor pendidikan banyak memboroskan anggaran pemerintah, sedangkan permasalahan di Indonesia begitu banyak membutuhkan sokongan dana, sehingga sektor pendidikan pada akhirnya yang akan dikorbankan (http://www.geocities.com/ekonomiindonesia/pendmahal.html).  Privatisasi  pendidikan  membuat penyelenggaraan pendidikan oleh perguruan tinggi negeri dianggap sebagai komoditas ekonomi semata dan melupakan hakekat substansi dari dunia pendidikan yang sebenarnya.
Sources: UNDP, HDR 2004; ADB/ARIC Total Debt Service and Education & Health Expenditure as %  of GDP (2001/2002) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Philippines Thailand Total Debt Service Education & Health
2. Relevansi Privatisasi Pendidikan Tinggi dengan Sistem Populism
Populism berasal dari bahasa latin, yakni populus yang berarti rakyat. Bila didefinisikan, Populisme  merupakan  sebuah  filosofi  atau  doktrin  politis  yang  bertujuan  untuk  melawan kepentingan  dari  kaum  elit  yang  korup  (http://en.wikipedia.org/wiki/  Populism).  Populism  juga merupakan paham bahwa partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan bisnis adalah sesuatu yang penting  untuk  melindungi  individu  dari  eksploitasi  infleksibelitas  birokrasi  dan  konglomerasi financial (http://www.answer. com/topic/populism), suatu paham politis yang mendukung hak dan kekuasaan rakyat dalam melawan keistimewaan kaum elit. Slogan dari paham ini adalah “ Power to the people ”.
Populisme  dikarakteristikkan  sebagai  kritik  radikal  terhadap status  quo namun  tidak memiliki identitas yang kuat sebagai pergerakan sayap kanan atau kiri. Populisme menggabungkan elemen 'kanan' dan 'kiri', bertentangan dengan kepentingan bisnis dan finansial namun terkadang bermusuhan dengan keberadaan partai sosialis dan buruh. Populisme memiliki arti yang berbeda pada setiap bangsa, tidak hanya sebagai doktrin sederhana namun juga sebagai suatu pergerakan. Terdapat tiga cara dalam melihat populisme sebagaimana yang dilakukan oleh Rusia pada abad ke-19, yakni sebagai reaksi melawan kapitalisme dan sosialisme barat, sebagai sosialisme agraris, dan  sebagai  teori  dalam  mengadvokasi  hegemoni  bangsa  melampaui  elit  terdidik (http://www.answer.com/topic/populism).
Adapun yang dimaksud dengan sistem ekonomi yang berwatak populis adalah pemerintah yang berkuasa memberikan prioritas kepada sektor usaha kecil dan menengah di  dalam negeri. Tetapi, berbeda dengan ekonomi yang berwatak nasional, sistem ekonomi populistik memberikan tempat yang relatif luas bagi rakyat suatu bangsa secara umum untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi (Coen Husain Ponto, 2006) atau yang ditegaskan oleh Mubyarto sebagai ekonomi rakyat, yakni ekonomi yang berpihak pada rakyat. Argentina di masa Peronisme adalah prototipe sistem ini. Sebagian pakar menilai, sistem ekonomi yang tengah dikembangkan di Venezuela di bawah Hugo Chavez, lebih mirip model populisme ketimbang sosialisme.

## 3. Relevansi Privatisasi Pendidikan Tinggi dengan Sistem Neoliberalism
Neoliberalism yang  dikenal  sebagai  paham  ekonomi  neoliberal,  mengacu  pada  filosofi ekonomi-politik  yang  mengurangi  atau  menolak  campur  tangan  pemerintah  dalam  ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi.
Neoliberalisme menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad 19, dimana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah  dalam  kehidupan  ekonomi.  Regulator  utama  dalam  kehidupan  ekonomi  adalah
mekanisme  pasar,  bukan  pemerintah.  Mekanisme  pasar  akan  diatur  oleh  persepsi  individu,  dan pengetahuan  para  individu  akan  dapat  memecahkan  kompleksitas  dan  ketidakpastian  ekonomi sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial.
Pada intinya paham neoliberalisme (Fakih, 2003) dapat dirumuskan ke dalam pokok-pokok pendirian sebagai berikut:
1. Biarkan pasar bekerja.
2. Kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi untuk pelayanan sosial.
3. Deregulasi ekonomi.
4. Keyakinan terhadap privatisasi.
5. Menghapus konsep barang-barang publik
Penerapan gagasan neoliberal dapat dilihat dalam bentuk nyata yaitu kebijakan privatisasi. Privatisasi  secara  umum  dipahami  sebagai  proses  sistematis  untuk  memindahkan  status kepemilikan Badan Usaha Milik Negara atau kekayaan publik lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik perorangan. Privatisasi merupakan agenda neoliberal dan pasar bebas  terpenting.  Pada  dasarnya,  privatisasi  diharapkan  akan  menjadi  jalan  untuk  efisiensi perusahaan,  menyelamatkan  perusahaan  dari  kebangkrutan,  mendukung  transfer  teknologi, mempermudah akses pasar global, mendorong budaya kerja, meningkatkan kualitas barang dan jasa serta meningkatkan iklim kompetisi usaha (Wikipedia). Hakikat dari privatisasi adalah dalam rangka  menciptakan  iklim  ekonomi  persaingan  bebas.  Dengan  kata  lain  agenda  privatisasi sesungguhnya lebih dimaksud sebagai usaha untuk menata ulang struktur ekonomi suatu negara guna  melicinkan  jalan  bagi  agenda  neoliberal  global  sebagai  jaminan  keamanan  bagi  investasi mereka di negara tempat tujuan investasi mereka.

## 4. Bentuk-bentuk Privatisasi
Privatisasi dapat diasumsikan dalam berbagai bentuk, tetapi ada tiga macam yang paling umum (Geeta Gouri, 1991):

## 1) The Sale of an Existing State-Owned Enterprise
Bentuk  ini  banyak  terdapat  di  Eropa,  di  Negara-negara  berkembang,  dan  bentuk perencanaan  ekonomi  di  Negara-negara  Eropa  Timur  dan  bekas  Uni  Sovyet.  Di  Eropa  Barat, privatisasi dilakukan terhadap perusahaan negara skala besar, seperti utilitas publik, transportasi, dan  industri  berat.  Di  Eropa  Timur  dan  bekas  Uni  Sovyet,  privatisasi  dilakukan  terhadap perusahaan milik negara dari skala kecil sampai skala besar. Di antara negara berkembang, juga ditemukan perusahaan kecil dan besar milik negara yang diprivatisasi.
2) Use  of  Private  Financing  and  Management  rather  than  public  for  new  infrastruktur development
Adalah bentuk  privatisasi  dimana kondisi  perusahaan swasta di  suatu  Negara lebih baik dari  perusahaan  sektor  publik  tradisional  dalam  pengembangan  infrastruktur.  Situasi  ini menjadikan privatisasi cepat populer, setidak-tidaknya dalam experimental sense , hampir di setiap tempat.

## 3) Outsourcing (Contracting Out to Private Vendor)
Adalah  bentuk  privatisasi  dimana  terjadi  pelepasan  fungsi  sektor  publik  konvensional seluruhnya dikontrakkan ke vendor swasta.

## 5. Masalah yang Timbul dari Privatisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia
Di  Indonesia  sebagai  penerapan  privatisasi  yaitu  dengan  mahalnya  biaya  pendidikan  di tingkat Perguruan Tinggi karena dicabutnya subsidi pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi, atau masih  dan  makin  mahalnya  biaya  sekolah  wajib  9  tahun  bagi  anak  dianggap  contoh  dari ketidakberpihakan  pemerintah  pada  rakyat.  Dengan  dijadikannya  Perguruan  Tinggi  Negeri menjadi  BHMN,  misalnya,  menjadikan  rakyat  sungkan  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke perguruan tinggi karena mahalnya biaya untuk memperolehnya menyebabkan kebebasan rakyat untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan tertunda.
Dalam  penerapannya  di  Indonesia,  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan-tujuan  privatisasi pendidikan tidaklah sesuai seperti apa yang diharapkan. Misalnya dalam upaya untuk mengurangi inefisiensi,  kenyataannya privatisasi  bukan menjadikan manajemen universitas semakin efisien, sebaliknya universitas yang diprivatisasi semakin mahal produk layanannya. Sementara itu tidak ada  bukti  yang  meyakinkan  privatisasi  sebagai  perusahaan  layanan  umum,  tidak  serta  merta menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Privatisasi perusahaan negara telah membawa akibat pada konsentrasi pemilikan kapital di tangan sedikit orang, sementara itu memaksa rakyat umum membayar lebih mahal  atas kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian golongan paling miskin dalam masyarakat akan menjadi korban dari kebijakan neoliberal dalam bentuk privatisasi tersebut.  Kaum  miskin  harus  memecahkan  masalah  mereka  (dalam  hal  ini  berkaitan  dengan masalah pendidikan) dengan usaha mereka sendiri. Tidak ada lagi perlindungan maupun subsidi atas kebutuhan dasar mereka. Kaum miskin justru dikorbankan, mereka dipersalahkan, dianggap malas dan tidak kreatif.  Pendidikan dikelola sebagaimana perusahaan,  dimana pendidikan  yang berkualitas diperuntukan bagi pihak yang punya kemampuan finansial. Sementara orang miskin akan tetap dengan kondisinya. Dari sini pemerintah terkesan ingin melepas tanggung jawab atas terwujudnya pendidikan (khususnya pendidikan dasar) gratis, bermutu, dan berkualitas bagi rakyat
Indonesia. Ujung semua ide menuju pada terwujudnya privatiasi pendidikan, di mana tanggung jawab pemerintah terkurangi, bahkan dilepas sama sekali.
Melalui  kampanye  privatisasi  dan  potong  subsidi,  akhirnya  banyak  negara  yang  tidak mampu  lagi  melaksanakan  amanat  konstitusi  untuk  melindungi  rakyatnya.  Agar  negara  tidak bersalah karena melanggar konstitusi, maka ada desakan dari rezim pasar bebas untuk melakukan reformasi  kebijakan  dengan  melakukan  amandeman  pada  konstitusi  UUD  1945,  serta ditindaklanjuti dengan melakukan reformasi untuk menciptakan produk perundang-undangan baru yang bernafaskan neoliberal, sehingga pemerintah terhindar dari melakukan pelanggaran HAM. Nuansa  privatisasi  atau  upaya  pelepasan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  menyelenggarakan dan membiayai pendidikan, terutama pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis dan bermutu, sudah terlihat dalam legalitas pendidikan. Aromanya dimulai dari munculnya sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal itu terlihat  dari  turunnya  derajat  "kewajiban"  pemerintah  sebagai  penanggung  jawab  utama  dalam pendidikan dasar rakyat, menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat. Ini terlihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa "masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan",  dan  Pasal  12  Ayat  2  (b)  yang  memberi  kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada.
Pendidikan  tinggi  di  Indonesia  pada  tahun  2004  terdiri  atas  81  perguruan  tinggi  negeri (PTN), 6 di antaranya telah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan pada tahun 2003 tercatat  lebih  kurang  2.236  perguruan  tinggi  swasta  (PTS). Jumlah  tersebut  meliputi  lembaga pendidikan tinggi yang berada dalam yurisdiksi pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Di luar itu masih terdapat sejumlah IAIN, IAIS, STAIS, dan pendidikan tinggi kedinasan seperti Akademi Militer, STIA-LAN, STAN, IIP, dan lain-lainnya.
Jumlah  mahasiswa  PTN  mencapai  880  ribu  termasuk  mahasiswa  universitas  terbuka, sementara  jumlah  mahasiswa  PTS  mencapai  1,7  juta.  Angka  partisipasi  kasar  mahasiswa  telah meningkat  dari  9%  pada  tahun  1985  menjadi  12,8  %  pada  tahun  2002.  Dibandingkan  dengan negara-negara  di  dunia,  angka  partisipasi  kasar  pendidikan  tinggi  tahun  2002  masih  tergolong rendah, seperti ditunjukkan oleh Gambar 4 berikut:
Gambar 4 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) di beberapa Negara Berkembang dan Maju.
Keadaan tahun 2000. (Khusus untuk Indonesia data tahun 2002)
Sumber: www.oecd.org/els/education/eag2002
Kondisi  di  atas  berkorelasi  secara  positif  dengan  peringkat  perguruan  tinggi  Indonesia dibandingkan dengan berbagai perguruan tinggi di dunia dan Asia (Tabel 5).

## Tabel 5

## Peringkat Perguruan Tinggi di Tingkat Dunia dan Asia
Sumber: Shanghai Jiao Tong University Institute of Higher Education, 2003
Governance dan  sistem  pengelolaan  di  PTN  maupun  PTS  selama  ini  pada  umumnya mengikuti peraturan yang secara seragam berlaku untuk seluruh jajaran unit pelayanan pemerintah. Pengelolaan  terpusat  seperti  ini  mengakibatkan  tumbuhnya  budaya  birokrasi  yang  kuat  di perguruan tinggi.  Pimpinan perguruan tinggi  merasa bahwa akuntabilitas  mereka hanya kepada atasannya  ( single  accountability )  di  pemerintah  pusat,  dan  bukan  kepada stakeholders secara keseluruhan  yaitu  masyarakat  perguruan  tinggi  (dosen,  pegawai,  dan  mahasiswa),  orangtua mahasiswa,  pemerintah  pusat  dan  daerah,  dan  masyarakat  lainnya  (penyedia  kerja,  alumni, industri, dan masyarakat umum lainnya). Untuk sebagian PTS, kewenangan yayasan yang sangat besar  mengakibatkan  hilangnya  otonomi  dalam  pengelolaan  untuk  dapat  menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan baik.
Menyadari  hal  tersebut,  berbagai  keleluasaan  telah  diusahakan  oleh  pemerintah  kepada perguruan tinggi melalui penerapan PP No. 60/1999 dan PP No. 61/1999. Selanjutnya untuk dapat lebih  memberdayakan  perguruan  tinggi  menjadi  suatu  organisasi  yang  sehat,  pemerintah  telah memberikan status badan hukum pada 6 PTN. Dengan status tersebut PT mempunyai kewenangan hukum  untuk  menerapkan  sistem  pengelolaan  internal,  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian, melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh stakeholders -nya. Namun demikian, implementasi kewenangan perguruan tinggi berbadan hukum saat ini belum didukung oleh peraturan perundang- undangan yang kondusif bagi pengelolaan perguruan tinggi yang otonom.

## 6. Tantangan yang Timbul dari Privatisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia
Mungkin alasan pemerintah bisa diterima kalau mereka tidak bisa memenuhi alokasi 20 persen  untuk  pendidikan  dikarenakan  dana  yang  dibutuhkan  pada  saat  ini  digunakan  untuk membiayai penanggulangan bencana dan memperbaiki perekonomian negara. Namun tidak bisa diterima  kalau  sektor  pendidikan  kemudian  diprivatisasi,  yang  tidak  lebih  dari  upaya komersialisasi  dalam  hal  pendidikan.  Kebijakan  privatisasi  pendidikan  merupakan  resep  dari World  Bank and  ADB  ( Asian  Development  Bank ).  Mereka  berargumentasi  bahwa  negara  tidak akan  dapat  memenuhi  pembiayaan  pendidikan  keseluruhan.  Negara-negara  miskin  harus mendapatkan jalan alternatif untuk pembiayaan pendidikan. Mereka memberikan resep standar:
1. Cost Recovery (Perbaikan Pembiayaan): “Biaya pemakai”, “Pembiayaan komunitas”, atau “Pembiayaan bersama”.
2. Peran lebih besar dari Pasar dalam membentuk pendidikan
3. Partisipasi sektor swasta yang lebih besar
4. Desentralisasi
5. Pemerintah pusat memberikan beban lebih besar kepada pemerintah lokal
6. Tidak ada lagi subsidi untuk pendidikan setingkat universitas.
Resep dari Bank Dunia dan ADB ini berimplikasi pada privatisasi pendidikan di negara- negara miskin dan berkembang. Hal ini ditandai dengan peran negara yang diminimalisasi untuk menyediakan  pendidikan  dasar  bermutu  dan  gratis.  Padahal  negara  bertanggung  jawab  penuh dalam penyediaan pelayanan pendidikan. Dalam pendidikan sendiri terkandung perspektif HAM, dimana pendidikan adalah hak dasar rakyat dan negara harus menyelenggarakan pendidikan gratis dan  bermutu  sebagai  usaha  memenuhi  hak  dasar  ini.  Ketika  negara  tidak  lagi  menyediakan pelayanan  pendidikan  bagi  masyarakat,  sebaliknya  malah  menjadikannya  sebagai  komoditas, maka negara telah merusak nilai-nilai HAM.
Selain itu privatisasi pendidikan juga akan memberikan pengaruh pada aktivitas internal PTN, ini terkait dengan adanya tuntutan terhadap kinerja yang lebih tinggi dari SDM/karyawan sehingga ini mengakibatkan ketidaksiapan karyawan bahkan kewalahan karyawan  yang apabila terjadi  secara  berlebih  dapat  mengakibatkan burnout pada  karyawan.  Hal  lain  yang  perlu dipertimbangkan yakni ketika privatisasi pendidikan dilakukan maka pada lingkungan eksternal akan  timbul  keresahan  masyarakat  yang  menjadi  kurang  terlayani  karena  perubahan  kebijakan subsidi,  perubahan  kebijakan  manajemen  baru  dalam  melayani  produk  dan  jasa  bersubsidi. Fenomena  privatisasi  pendidikan  terutama  perguruan  tinggi  negeri  telah  menimbulkan  pro  dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Peraturan pemerintah (PP) no 60 tahun 1999 dan PP no 61 tahun 1999 tentang penetapan status  BHMN terhadap PTN,  yang merupakan produk politik sekaligus  produk  dari  pertimbangan  ekonomi  yang  mengedepankan  kemajuan  persaingan  dan penyediaan fasilitas yang lebih baik, membuat universitas-universitas negeri (UI, ITB, IPB, UGM) berlomba-lomba membuka jalur khusus dengan memasang tarif ratusan juta rupiah. Mereka juga menaikkan  uang  masuk  ke  PTN  dengan  nominal  yang  tidak  sedikit.  Misalnya  seperti  UI,  pada tahun 2004 memberlakukan admission fee ( Afee ) kepada mahasiswa baru yang masuk melalui jalur SPMB  (seleksi  penerimaan  mahasiswa  baru)  dengan  biaya  antara  5  juta  s.d  25  juta  rupiah.  Ini merupakan  fenomena  yang  muncul  karena  PTN  membutuhkan  dana  segar  untuk  berkompetisi dalam dunia pendidikan, untuk meraih dana segar tersebutlah masyarkat yang dibebani. Dampak ini membuat masyarakat yang pintar dan miskin tidak bisa mengakses ke PTN tersebut. Barangkali tidak ada niat bagi masyarakat yang pintar tapi miskin untuk masuk ke PTN favorit tersebut karena melihat nominalnya saja sudah memberatkan kehidupan ekonomi mereka.
7. Dampak Privatisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia
a. Dampak Positif dari Privatisasi PTN
Privatisasi pendidikan memiliki
sisi positif, Suharto (melalui http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004021801205420) mengungkapkan ada 4 sisi positif privatisasi pendidikan:
1. Beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang.
2. Memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mencerdaskan bangsa.
3. Lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif.
4. Gaji pegiat pendidikan (dosen, guru) dapat lebih ditingkatkan.
Privatisasi pendidikan yang diadakan terhadap beberapa PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di  Indonesia,  salah  satunya  yakni  Universitas  Indonesia  merupakan  upaya  pemerintah  untuk memajukan  pelayanan  pendidikan  dimana  pemerintah  merasa  tidak  mampu  mengurus  urusan pendidikan  “tingkat  tinggi”  bagi  rakyatnya,  Privatisasi  ini  merupakan  peralihan  kepemilikan perguruan beserta manajemennya dari pemerintah terhadap kemandirian perguruan tinggi tersebut. Dengan kata lain, pemerintah memberikan pengelolaan perguruan tinggi ini kepada rektor masing- masing PTN.
Bentuk dari privatisasi pendidikan di Indonesia adalah bentuk privatisasi dimana kondisi perusahaan  swasta  di  suatu  Negara  lebih  baik  dari  perusahaan  sektor  publik  tradisional  dalam pengembangan infrastruktur. Diharapkan dengan dikelolanya PTN secara mandiri oleh pimpinan PTN, maka PTN tersebut dapat mengelola dengan baik dalam penyediaan fasilitas dan daya saing yang  lebih  tinggi.  Dengan  kata  lain,  privatisasi  muncul  sebagai  akibat  ketidakmampuan pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  pendidikan  sebagai  pelayanan  publik  yang  pada hakikatnya merupakan hak setiap warga negara.

## b. Dampak Negatif dari Privatisasi PTN
Walaupun  memiliki  sisi  positif,  dampak  privatisasi  pendidikan  lebih  banyak  negatifnya dibanding positifnya. Seperti  yang diungkapkan  oleh Suharto  bahwa terdapat  beberapa dampak sosial yang negatif dari privatisasi pendidikan (http://www.mediaindo.co.id/ cetak/berita.asp?id=2004021801205420), di antaranya ialah :
1. Pendidikan menjadi mahal karena sudah menjadi “barang mewah” yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas, khususnya warga kurang mampu . Hal ini dapat meningkatkan angka putus sekolah pada masyarakat miskin yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan pengangguran, anak jalanan, pekerja anak, dan kriminalitas.
2. Gap dalam  kualitas  pendidikan.  Privatisasi  dapat  meingkatkan  kompetisi.  Sisi  lain  dari kompetisi  adalah  menciptakan  polarisasi  lembaga  pendidikan.  Lembaga  yang  menang dalam  persaingan  dan  perburuan  dana  akan  menjadi  sekolah  unggulan.  Lembaga pendidikan yang kalah akan semakin terpuruk menjadi sekolah “kurang gizi”.
3. Diskriminasi .  Kesempatan  memperoleh  pendidikan  semakin  sempit  dan  diskriminatif. Orang kaya dapat memperoleh pendidikan relatif mudah. Sedangkan orang miskin semakin
sulit.  Orang  kaya  memperoleh  pendidikan  yang  berkualitas  .  Orang  miskin  hanya memperoleh pendidikan ala kadarnya.
4. Stigmatisasi . Terjadi segregasi kelas sosial antara orang kaya dan miskin. Konsekuensinya terjadi  pelabelan  sosial.  Sekolah  bagus  dan  ternama  adalah  sekolahan  orang  kaya. Sebaliknya,  sekolah  sederhana  adalah  sekolah  miskin.  Masyarakat  biasa  yang  bersusah payah  menyekolahkan  anaknya,  harus  menerima  kenyataan  menjadi  warga  kelas  dua, karena “sumbangan dana pendidikannya” rendah. Di sekolah, anak akan merasa minder karena tidak mampu mengikuti dan suasana glamour sekolah.
5. Perubahan misi pendidikan . Pendidikan pada mulanya bertujuan untuk mencerdaskan dan memberdayakan  masyarakat.  Komersialisasi  dapat  menggeser  “budaya  akademik” menjadi “budaya ekonomis”. Para guru akan memiliki mentalitas “pedagang” ketimbang mentalitas pendidik. Mereka lebih tertarik mencari pendapatan daripada mengembangkan pengetahuan. Mereka lebih terdorong untuk mengumpulkan “kredit koin” daripada “kredit poin”. Di PT, fenomena ini melahirkan dua kategori dosen, yaitu: “dosen luar biasa” dan “dosen biasa di luar”.
6. Memacu konsumerisme dan gaya hidup “besar pasak daripada tiang” . Banyak anak-anak sekolah gedongan yang membawa mobil mahal (milik orang tuanya) ke sekolah. Guru dan dosen dapat terobsesi oleh gaya hidup mewah. Ini dapat melahirkan mental “diktator” pada pengajar, yaitu “menjual diktat untuk beli motor”.
7. Memperburuk  kualitas  SDM  dan  kepemimpinan  masa  depan .  Didorong  oleh  misi meningkatkan akumulasi kapitas sebesar-besarnya, lembaga pendidikan akan lebih banyak menerima pelajar-pelajar gedongan meski memiliki IQ pas-pasan. Pelajar yang berprestasi tetapi miskin, tidak dapat sekolah atau melanjukan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini  dapat  mengancam  kepemimpinan  masa  depan.  Mobilitas  sosial  vertikal  hanya  akan menjadi  milik  orang  kaya  yang  mampu  sekolah  tinggi,  meskipun  secara  intelektual diragukan.
8. Rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan . Secara sederhana, rantai kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut: karena miskin, orang tidak dapat sekolah; karena tidak sekolah, ia tidak dapat pekerjaan yang baik; karena tidak dapat pekerjaan, ia menjadi  miskin;  bagitu  seterusnya.  Pendidikan  sebagai  alat  pemberdayaan  yang  dapat memutus  rantai  kemiskinan  ( vicious  circle  of  poverty ),  semakin  kehilangan  fungsinya. Dalam konteksi ini komersialisasi pendidikan dapat mengarah pada pelanggengan poverty trap (jebakan kemiskinan).
Dampak  privatisasi  pendidikan  lebih  banyak  negatifnya  dibanding  positifnya.  Menurut Greeta, akibat yang timbul dari privatisasi salah satunya ialah akibat sosial. Masalah yang dapat timbul ialah apabila setelah privatisasi timbul keresahan sosial, seperti:
1. Internal perusahaan :
a) Adanya  kesenjangan  pendapatan  antara  staf  lokal  dan  asing  (kalau  merekrut  tenaga asing)
b) Perampingan pegawai karena tuntutan efisiensi dan tuntutan kinerja SDM yang lebih tinggi yang sulit dipenuhi oleh banyak karyawan.
2. Eksternal Perusahaan :
a) Keresahan  masyarakat  yang  menjadi  kurang  terlayani  karena  perubahan  kebijakan subsidi,  perubahan  kebijakan  manajemen  baru  dalam  melayani  produk  dan  jasa bersibsidi.
b) Keresahan  para  rekanan  pemasok  yang  telah  sejak  lama  menikmati  fasilitas  dan kemudahan dari perusahaan milik pemerintah. Sebagai rekanan perusahaan yang telah diswastakan harus berkompetisi dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan harga pasar.
Privatisasi  pendidikan  bukanlah  suatu  yang  memiliki  filosofi  yang  buruk  namun  pada tataran praktis privatisasi membuat berbagai dampak yang meluas dan signifikan pada masyarakat. Dampak negatif yang dihasilkan dari privatisasi akan berdampak menurunnya akses masyarakat kecil untuk menikmati pendidikan.
Pendidikan  merupakan  jalan  menuju  tingkat  kesejahteraan,  karena  dengan  pendidikan yang tinggi diharapkan mereka mampu memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar atau dunia kerja. Dengan terpilihnya mereka dalam dunia kerja yang baik maka diharapkan mereka mampu memenuhi  kebutuhan  dan  dapat  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan  mereka.  Namun  pada kenyataannya, untuk mendapatkan pendidikan saja masyarakat masih sulit menjangkau biaya yang tertancap. Dengan realita seperti ini, fenomena yang sangat dikhawatirkan ialah ketidakmampuan masyarakat (yang stratifikasi sosialnya berada di level menengah ke bawah) dalam menghadapi persaingan global terlebih lagi untuk memenuhi kebutuhan minimum masyarakat.

## Penutup
Kebijakan  privatisasi  pendidikan  jelas  kontradiktif  dengan  komitmen Education  for  All (Pendidikan untuk Semua). Privatisasi pendidikan juga bertentangan dengan konsep pendidikan berbasis hak. Semestinya, pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia ( education is human right ),  yang  pemenuhannya  dilakukan  oleh  pemerintah,  dan  masyarakat  tinggal  menikmatinya secara serius dan tanggung jawab. Selain itu, pendidikan bukan hanya merupakan hak manusia
normal atau manusia berduit, tetapi juga komunitas penyandang cacat dan kelompok-kelompok masyarakat  yang  kurang  diuntungkan  ( disadvantage  group ).  Pemenuhan  akan  kebutuhan pendidikan seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Meski masyarakat perlu berpartisipasi dalam hal pendidikan, namun partisipasi masyarakat semestinya tidak dalam hal pembiayaan pendidikan secara  langsung,  karena  secara  tidak  langsung  masyarakat  sudah  berpartisipasi  dalam  hal pembiayaan  di  bidang  pendidikan,  yakni  ketika  mereka  membayar  pajak  kepada  negara  dalam kesehariannya. Pendidikan semestinya diberikan oleh pemerintah secara gratis dan bermutu, sebab aparat pemerintah juga sudah mendapat gaji dari rakyat melalui pajak.
Kebijakan privatisasi pendidikan yang bentuknya tidak lebih dari sekedar komersialisasi pendidikan  dan  menganggap  pendidikan  sebagai  komoditas  dagangan,  harus  dicegah  dalam pelaksanaannya.  Sebab  apabila  terus  dibiarkan,  maka  skenario  asing  dalam  mempengaruhi kebijakan  dalam  negeri  telah  mencapai  tujuannya.  Skenario  ini  berimplikasi  kepada ketergantungan pemerintah Indonesia akan ide-ide dari luar yang belum tentu cocok dilaksanakan dalam iklim sosial dan budaya setempat.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Masyhudi, “Pencapaian Education for All melalui Islamic Schools”, Nizamia , Volume 12, Nomor 1, Tahun 2009.
Bastian, Indra. 2002. Privatisasi di Indonesia .
Darmaningtyas. 1999. Pendidikan pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis) . Yogyakarta: LPIST dan Pustaka Pelajar.
Departemen Pendidikan Nasional RI, Dirjen Pendidikan Tinggi. 2004. Strategi jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS) 2003 – 2010, Menuju Sinergi kebijakan Nasional .
Gouri,  Geeta  (ed.).  1991. Privatization  and  Public  Enterprise:  The  Asian  Pacific  Experience . Oxford and IBH Publishing Company Private Limited: New Delhi.
Mansour, Fakih. 2003. Bebas dari Neoliberalisme . Edisi I, Jakarta: INSISTPress.
Suharto,  Edi.  “ Bahaya  Sosial  Privatisasi  Pendidikan ”, International  Policy  Analyst ,  Central European University (CEU), Hungary, ( OPINI Rabu, 18 Februari 2004), dipublikasikan secara online
melalui http://www.mediaindo.co.id/cetak/
berita.asp?id=2004021801205420