http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4852
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565
DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4852 Vol. 1 | No. 2 | Oktober 2019 | Hal. 181 - 187

## NAHDLATUL ULAMA DALAM PUSARAN POLITIK: SEBUAH OTOKRIKTIK ORIENTASI NU DALAM POLITIK PERSPEKTIF INSIDER
Mahathir Muhammad Iqbal
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang email: Iqbalz_mm@yahoo.com

## ABSTRACT
A  healthy  and  strong  democratic  state  does  not  only  require  a  strong  political  world.  Of course,  it  is  important  to  have  a  strong  party,  a  strong  leader,  and  a  strong  government. However,  democracy  also  requires  civil  society  which  is  also  healthy  and  strong.  In  the political science literature, the political world and civil society are distinguished by political positions. The world of politics is the political territory of citizens who are prepared to fight for positions of government. The main vehicle is a political party. Meanwhile, civil society is the  area  of  activity  for  citizens  outside  the  government.  The  main  vehicle  is  mass organizations. Deliberately, the world of civil society did not want to take part in the power struggle  for  the  position  of  government.  They  deliberately  chose  a  position  outside  the government  to  control  the  government.  NU  is  expected  to  be  in  this  position.  Who  always kept his distance from the world of practical politics and power. That way, the independence of NU as an authoritative mass organization is maintained.
Keyword: democracy; civil society; independence; nahdlatul ulama .

## ABSTRAK
Negara  demokrasi  yang  sehat  dan  kuat  tak  hanya  membutuhkan  dunia  politik  (political society) yang kuat. Tentu saja, penting memiliki partai yang kuat, pemimpin yang kuat, dan pemerintahan yang kuat. Namun, demokrasi juga membutuhkan masyarakat madani (civil society)  yang  juga  sehat  dan  kuat.    Dalam  literatur  ilmu  politik,  dunia  politik  dan masyarakat  madani  dibedakan  oleh  posisi  politik.  Dunia  politik  adalah  wilayah  berpolitik warga  negara  yang  memang  dipersiapkan  untuk  bertarung  merebutkan  posisi pemerintahan.  Kendaraan  utamanya  adalah  partai  politik.  Sementara  itu,  masyarakat madani adalah wilayah aktivitas warga negara di luar pemerintahan.  Kendaraan utamanya adalah  ormas.  Secara  sengaja,  dunia  civil  society  itu  memang  tak  ingin  ikut  dalam pertarungan kekuasaan merebutkan posisi pemerintahan. Mereka sengaja memilih posisi di luar pemerintahan untuk mengontrol pemerintahan. NU diharapkan berada pada posisi ini. Yang  senantiasa  mengambil  jarak  dengan  dunia  politik  praktis  dan  kekuasaan.  Dengan begitu, independensi NU sebagai sebuah ormas yang berwibawa tetap terjaga.
Kata Kunci: demokrasi; civil society; independensi; nahdlatul ulama.

## PENDAHULUAN
Setiap ada hajatan kontestasi politik yang dikenal dengan istilah pemilu, pasti tidak hanya menyedot atensi publik dan media massa,  turbulensi politik pemilu di semua level yang  begitu  kuat  juga  seringkali  menyeret  dua  organisasi  masyarakat  Islam  terbesar  di Indonesia,  yakni  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah.  Hal  ini  bukan  sesuatu  yang tanpa  alasan.  Pertama,  Pemilu  sebagai  kekuatan  politik  melayani  beberapa  kepentingan sekaligus.  Pertama,  sebagai  medium  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi politik. Kedua, sebagai medium bagi masyarakat untuk mengevaluasi partai, wakil rakyat serta pemimpin yang berkuasa. Ketiga, sebagai sarana bagi kekuatan politik untuk meraih kekuasaan. 1
Kedua,  memang  suara  ormas  seperti  NU  dan  Muhammadiyah  mudah  menjadi pusat  perhatian  banyak  pihak.  Meminjam  istilah  KH.  Mustafa  Bisri,  seringkali  NU  dan Muhammadiyah  terlampau ge-er (gedhe  rumangsa).  Jika  NU  dan  Muhammadiyah  terus terlibat aksi dukung-mendukung dan bahkan lebih mempertegas sikap partisannya, tradisi politik yang kurang baik akan terulang. Yakni hanya menjadikan NU dan Muhammadiyah sebagai batu loncatan semata untuk mencapai tangga kekuasaan. 2
NU  sebagaimana  saat  awal  didirikannya  adalah jam’iyah  diniyah .  Hanya  karena tarikan  politik  yang  sedemikian  kuat,  NU  akhirnya  tergoda  untuk  memasuki  kawasan politik. (Nur Syam, JP, 12 Maret 2010, hal 4). Izzato Millati dalam tulisannya yang berjudul “Kilas NU dan Politik”, memberikan ulasan ringkas bagaimana NU dalam sejarahnya tidak lepas  dari  ketersinggungan  politik.  Berawal  dari  MIAI  (Majelis  Islam  A’la  Indonesia),  NU akhirnya  terlibat  dalam  masalah-masalah  politik.  Namun,  eksistensi  MIAI  tidak berlangsung  lama,  pada  Oktober  1943,  MIAI  akhirnya  membubarkan  diri  dan  digantikan oleh  Masyumi  (Majelis  Syuro  Muslimin  Indonesia).  Pada  awalnya,  Masyumi  merupakan sebuah  organisasi  non  politik,  tetapi,  setelah  Indonesia  merdeka,  Masyumi  akhirnya ditahbiskan  menjadi  partai  politik,  dan  memutuskan  NU  sebagai  tulang  punggung Masyumi.  Pada  tahun  1940-1950,  Masyumi  akhirnya  menjadi  partai  politik  terbesar  di Indonesia.  Masyumi  merupakan  partai  yang  heterogen  anggotanya,  sehingga  perbedaan kepentingan  politik  banyak  terjadi  didalamnya.  Dan  hal  tersebutlah  yang  telah menyebabkan  NU  keluar  dari  Masyumi  dan  menjadi  partai  politik  yang  bernama  sama, yaitu  NU.  Setelah  menjadi  partai  politik,  NU  mengukir  sejarah  yang  monumental,  NU berhasil  mendapatkan  suara  yang  cukup  besar  dan  berhasil  memperoleh  45  kursi  di parlemen  pada  pemilu  1955.  Perolehan  suara  NU  tidak  hanya  terjadi  pada  pemilu  1955, pada  pemilu  selanjutnya,  yaitu  pemilu  1971  NU  juga  berhasil  memperoleh  suara  yang cukup  besar.  Keberhasilan  NU  ini  dinilai  karena  kemampuan  NU  menggalang  solidaritas dilingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya. 3 Dengan begitu, dapat disimpukan bahwa NU adalah termasuk salah satu organisasi yang  sepanjang  perjalanan  sejarhnya  senantiasa  mengalami  perubahan  orientasi  dan bentuk;  ia  lahir  sebagai  organisasi  sosial-keagamaan,  namun  tumbuh,  berkembang  dan menjadi  besar  setelah  terlibat  aktif  dalam  gelanggang  politik  praktis.  Perubahan- perubahan  yang  dilakukan  itu,  disatu  sisi  menunjukkan  bahwa  NU  ternyata  mampu beradaptasi dengan perubahan situasional, namun disisi yang lain, perubahan seperti itu justru  semakin  memperkuat  asumsi  bahwa  NU  dipandang  tidak  mempunyai  pendirian, tidak  konsisten,  dan  berwatak  dualistik.  (Badrun  Alaena,  2000:  65).  Berangkat  dari  latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang reorientasi politik NU pada skala nasional dan lokal (Kabupaten Malang).
1 Muhammad Qodari, JP 28 Mei 2008, hal 4.
2 Ahmad Fuad Fanani, Syahwat Politik Muhammadiyah, JP edisi 23 Mei 2004, hal 4.
3 (https://www.nu.or.id/post/read/52693/kilas-nu-dan-politik).

## PEMBAHASAN 1. NU vis a vis Politik
NU  memang  pernah  secara  formal  mengambil  jarak  dengan  dunia  politik praktris melalui  kesepakatan dalam muktamar ke-27  di Situbondo 1984. Konsepnya, kembali  ke  garis  pesan  substantif  pada  awal  pendiriannya  alias  kembali  ke  Khittah 1926.  Yakni,  menjaga  jarak  dengan  dunia  politik  seraya  menjadikannya  sebagai gerakan  sosial  untuk  perubahan.  Baik dalam  NU  maupun  di  tingkat  negara  (di  mana NU  selalu  bersikap  kritis  terhadap  kekuasaan  yang  otoriter).  Nama  NU  pada  era  itu memang sangat menonjol dan disegani. Para elite NU giat melakukan pemberdayaan umat, termasuk menggalang kekuatan lintas komunitas dalam semangat kebangsaan. 4
Meskipun  demikian,  pergulatan  politik  masih  saja  diminati  oleh  NU.  Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. 5 Pertama, partai politik masih dilihat  relevan  di  dalam  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  NU,  atau setidaknya  elite  NU.  Relevansi  ini  tidak  lepas  dari  keuntungan-keuntungan  yang didapatkan  NU  selama  bergulat  dengan  politik.  Bibit  Suprapto  mengidentifikasi keuntungan itu, selama 1952-1973, kedalam tiga bidang: keagamaan, politik, dan sosial budaya. 6 Kedua, para politisi masih berpengaruh kuat di tubuh NU. Dan ketiga, situasi sistem  politik  masih  memungkinkan  adanya  perjuangan  kepentingan  lewat  jalur politik. Dan NU ingin memanfaatkan situasi seperti itu.
Hal  inilah  yang  menjelaskan  kenapa  pada  era  reformasi  NU  kembali  masuk dalam  kancah  politik  yang  didahului  dengan  pendirian  PKB  dengan  Gus  Dur  sebagai tokoh  utamanya.  Gerbong  NU  yang  sebelumnya  berisi  para  aktivis  pelaku  gerakan sosial  mulai  berhamburan  masuk  ke  arena  politik,  baik  melalui  PKB  maupun  parpol lain,  menikmati  kekuasaan  dan  materi  yang  menyertainya.  Karena  itu,  sejarah  pun kembali  mencatat,  orientasi  dan  fokus  para  elitenya  adalah  perebutan  kekuasaan, bukan lagi pada pemberdayaan umat. Warga arus bawah pun, boleh jadi, tidak hanya mulai kehilangan para patron yang bisa menjadi acuan, melainkan juga bisa kehilangan simpati terhadap NU. 7
2. NU Dalam Dinamika Politik Nasional dan Lokal (Kabupaten Malang)
Sebelum  kita  berbicara  lebih  jauh  soal  orientasi  politik  NU,  perlu  dipertegas disini bahwa pasca muktamar tahun 1983 di Situbondo, NU memantapkan eksistensi diri  sebagai  sebuah  organisasi  masyarakat  yang  bergerak  dalam  wilayah  kultural. Bukan  wilayah  politik  praktis.  Yang  NU  perjuangkan  adalah  politik  kebangsaan  atau politik  kerakyatan.  Sehingga  implikasi  nya  kepada  NU  menjadi  jelas.  Implikasi  itu adalah,  meminjam  konsep  yang  diperkenalkan  oleh  Kiai  Sahal  Mahfudh,  politik kekuasaan  yang  lazim  disebut  politik  tingkat  rendah  ( siayasah  safilah )  adalah porsi partai  politik  bagi  warga  negara,  termasuk  warga  NU  secara  perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik. 8
Ketika NU dibawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ormas itu  memulai  strategi  berpolitik  yang  sama  sekali  baru  dan  segar,  yakni  “kultural - 4 Laode Ida, JP, 24 Maret 2010, hal 4
5 Marijan, Kacung. 1992. Quo Vadis NU; Setelah Kembali Ke hittah 1926 . Jakarta: Erlangga. Hal 135-136.
6 Silakan baca  lebih  lanjut  buku  yang  ditulis  oleh  Bibit  Suprapto  yang berjudul  Nahdlatul  Ulama:  Eksistensi  Peran  dan Prospeknya, halaman 64-73.
7 Laode Ida, JP, 24 Maret 2010, hal 4
8 (https://www.nu.or.id/post/read/104034/politik-nu-politik-kebangsaan-dan-politik-kerakyatan).
kerakyatan”, bukan lagi “struktural - kekuasaan”. Strategi politik “ kultural- kerakyatan” tersebut  diprakarsai  oleh  sejumlah  kiai/tokoh  muda  NU  kala  itu,  seperti  KH.  Ahmad Shiddiq,  KH  Shahal  Mahfudz,  KH.  Muchit  Muzadi,  KH.  Mustafa  Bisri,  dan  KH. Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  sendiri.  Sebagai  ketua  umum  Pengurus  Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gusdur berbeda dengan para pendahulunya yang cenderung kompromistis dengan kekuasaan. Saat  itu, dia  tampil sebagai aktivis-intelektual yang kritis terhadap segala bentuk politisasi dan arigansi yang dilakukan negara. 9
Bahkan, Sumanto Al Qurtuby memberikan identifikasi bahwa sejak 1984, Gus Dur  menjadi  ikon  gerakan  politik  “kultural - kerakyatan”  di  tubuh  NU.  Dibawah komando  Gus  Dur  pula,  NU  kemudian  menjelma  menjadi  kekuatan civil  society ala Tocquivillean yang sangat kritis terhadap pemerintah/kekuasaan. 10
Tetapi,  jika  kita  lihat  secara  jujur  dengan  hati  yang  lapang,  terbuka,  serta pikiran yang jernih, NU kini menjadi sebuah organisasi yang tidak jelas identitasnya. Hal  ini  disebabkan  karena  sejumlah  tokoh  NU  yang  bernafsu  kepada  kekuasaan. Aki batnya  NU  menjadi  kehilangan  “wibawa  kultural”  sebagai  ormas  keagamaan  dan agen civil society yang seharusnya menjaga jarak terhadap kekuasaan politik agar bisa selalu bersikap kritis terhadap pemerintah. Lebih dari itu, lantaran sejumlah kiai dan tokoh NU yang memiliki syahwat politik kekuasaan pula, meminjam istilah Max Weber, “karisma tradisional” kiai menjadi rontok di mata umat. 11
Dalam  skala  nasional  misalnya,  kita  bisa  ambil  contoh  dalam  level  pemilu serentak 2019. Dinamika politik pra pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  memberikan  kepada  kita  sebuah  informasi  bahwa kegagalan Mahfud MD dalam mendampingi Jokowi disebabkan karena adanya campur tangan elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bahkan elit NU itu “mengancam” bahwa  jika  yang  terpilih  menjadi  Wakil  Presiden  mendampingi  Jokowi  bukan  dari kalangan NU, NU tidak akan bertanggung jawab secara moral terhadap pemerintahan yang sah. 12
Dalam konteks tersebut, telah terjadi sebuah inkonsistensi sikap. KH Said Aqil Siradj, dalam tulisannya yang berjudul “Kembalilah Ke Habitat Kultural” di Jawa Pos, menegaskan  bahwa  Islam  kultural  memiliki  peranan  sangat  penting  bagi kontinuitas misi  Islam  di  muka  bumi.  Suatu  peran  yang  tak  diwarisi  Islam  politik  yang  hanya mengejar  kekuasaan  instan.  Karena  itu,  Islam  kultural  harus  tetap  eksis.  Lenyapnya pola Islam kultural berarti lenyapnya Islam di dunia yang berakibat pada kehancuran Islam.  Lebih  jauh  lagi  KH.  Said  Aqil  Siradj,  menjelaskan  bahwa  NU  harus  kembali meneguhkan visinya yang lebih memancangkan independensi dan egalitarian. Politik adalah grey  area, tempat  lalu  lalang  kepentingan  yang  bila  tak  waspada  bisa menyeretnya pada kenikmatan sesaat. Karena itu, secara politik warga NU akan lebih baik dibebaskan untuk memilih partai. 13
Oleh karenanya, dalam skala yang sama, NU melalui elit-elit nya juga dianggap sudah  terlalu  jauh  dalam  melangkah.  Ormas  terbesar  di  Tanah  Air  itu  sudah  berani blak-blakan  mengusulkan  tambahan  jatah  menteri  untuk  kader  NU  di  kabinet berikutnya. "Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas Wakil Rais Syuriah PWNU
9 (Sumanto Al Qurtuby, JP, 15 Maret 2010, hal 4)
10 Ibid
11 Ibid
12 Untuk  lebih  lengkapnya,  silakan  simak  pernyataan  Prof.  Mahfud  MD  yang  disampaikan  pada  program  Indonesian Lawyers  Club  pada  14  Agustus  2018  yang  mengangkat  tema  "Kejutan  Cawapres:  Antara  Mahar  Politik  dan  PHP". Pernyataan Prof Mahfud MD ini juga dapat disimak dalam channel You Tube “ https://www.youtube.com/watch?v=W4Dbd3b9GSo&t=1075s ”.
Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) usai menghadiri Halal bi Halal Keluarga Besar  Gabungan  Asosiasi  Petani  Perkebunan  Indonesia  (Gapperindo)  di  Masjid  Al Akbar  Surabaya,  Rabu  (19/6)  malam.  Bahkan,  pengasuh  Ponpes  Bumi  Shoawat, Tulangan,  Sidoarjo  ini  yakin  jika  kader  NU  yang  diusulkan  akan  pos  menteri  yang strategis.  "Insya  Allah  akan  mendapat  posisi  yang  strategis,"  katanya. 14 Hal  ini dipertegas  oleh  pidato  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Umum  PBNU  Said  Aqil  Siradj dalam  peringatan  Hari  Lahir  ke-73  Muslimat  NU  di  Jakarta,  Ahad  (27/1/2019), mengindikasikan  bahwa  dia  sedang  bermain  politik  dengan  meminta  jatah  jabatan kepada penguasa. 15
Direktur  Wahid  Institute,  Yenny  Wahid  mengkritik  sikap  Ketua Umum Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU) Said  Aqil  Siradj,  yang  mulai menyiapkan  kader-kader  Nahdlatul  Ulama,  untuk  mengisi  jabatan  menteri  pada kabinet  Presiden  Joko  Widodo  periode  2019-2024.  Yenny  mengatakan,  NU  sebagai Ormas  Islam  tidak  boleh  terkesan  meminta-minta  jabatan  dalam  pemerintahan, termasuk  jabatan  menteri.  Alasannya,  kesan  meminta-minta  jabatan  itu  dapat berdampak  buruk  dalam  penilaian  publik. Menurut  putri  kandung  almarhum  KH Abdurrahman  Wahid  alias  Gus  Dur  itu,  NU  dapat  membantu  Pemerintah  dengan memberikan saran konstruktif maupun kritik membangun, terhadap setiap kebijakan yang  ditetapkan  Pemerintah,  tanpa  perlu  kader  NU  itu  turut  menduduki  kursi-kursi jabatan menteri. 16
Bagaimana dengan dinamika politik di Kabupaten Malang, terutama menjelang pilkada tahun 2020? ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur, KH.  Marzuki  Mustamar,  pada  5  Agustus  2019  menginisiasi  sebuah  pertemuan  di Pondok  Pesantren  (Ponpes) Sabilurrosyad  di  Gasek,  Kelurahan  Karangbesuki, Kecamatan  Sukun,  Kota  Malang.  Pertemuan  itu  sendiri  digelar  dengan  tujuan  untuk menyatukan suara NU dalam mendukung satu paslon calon Bupati dari NU. 17
Pertemuan itu mengeluarkan keputusan untuk membentuk tim Lajnah Siyasah atau  panitia  seleksi  (pansel).  Tim  yang  beranggotakan:  Rektor  Unisma  Prof  Dr  H. Maskuri  Bakri  MSi,  Syaiful  Arif,  Ustad  Sibaweh,  Ustad  Arifin,  dan  Ketua  Yayasan  PP Darun  Najah  Karangploso  H.  Abu  Yazid  Al-Bustomi  Muchtar  ini  bertugas  menjaring kader NU sekaligus mengerucutkan menjadi satu calon. Lajnah Siyasah ini bersifat ad hoc .  Tim  tersebut  yang  akan  menyeleksi  siapa  kader  NU  yang  paling  layak  diusung dalam  Pilbup  Malang  2020.  Setelah  memutuskan  calon  yang  diusung,  Lajnah  Siyasah juga  yang  akan  berkelilin  g  ke  calon  pemilih  untuk  mengenalkan  calon  dari  NU. Tugasnya, tim tersebut mengedukasi dan memberikan pencerahan di daerah-daerah. 18
14 https://www.merdeka.com/politik/nu-blak-blakan-minta-jatah-menteri-dukungan-nahdliyin-ke-jokowi-tidak- gratis.html
15 Kutipan  lengkap  pidatonya  seperti  ini: “Imam  masjid,  khatib -khatib,  KUA-KUA,  Menteri  Agama,  harus  dari  NU.  Kalau dipegang selain NU, [nanti dianggap] salah semua; nanti banyak [tuduhan] bidah kalau selain NU. Ini bidah nanti. Tari-tari sufi  [dituduh]  bidah  nanti” .  Bisa  dilihat  dalam  link  “ https://tirto.id/pidato-said-aqil-tuduhan-dan-bantahan-nu-minta- jabatan-dfkM ”.
16 Pernyataan  lengkapnya: "Saya  mengimbau  kepada  petinggi-petinggi  NU  untuk  tidak  terjebak  pada  retorika,  seolah- seolah  dipahami  kita  menuntut  kursi  kabinet  dan  lain  sebagainya.  Karena  peran  yang  harus  dijalankan  oleh  NU  adalah peran yang sinergis dengan Pemerintah, melakukan pemberian masukan-masukan yang konstruktif, ketika ada kritik pun kritik  yang  membangun.  Artinya,  pemerintahannya  (dijabat)  siapa  pun,  NU  harus  mampu  bekerja  sama  dan  mampu menjaga
jarak yang sehat," (https://kbr.id/nasional/07-
2019/yenny_wahid_kritik_sikap_pbnu_yang_terkesan_minta_jabatan_menteri/99847.html).
17 “Koalisi Gasek Usung Satu Kader NU” Jawa Pos Radar Malang, 5 Agustus 2019. Hal 1
18 “perdana, NU Bentuk Pansel Cabup” Jawa Pos Radar Malang, 6 Agustus 2019. Hal 1.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Dengan dibentuknya tim Lajnah Siyasah, implikasinya menjadi sangat jelas, NU hanya  akan  merekomendasikan  satu  nama  calon  bupati. 19 Demi  kepentingan  seleksi, tim pun sudah menetapkan rambu-rambu. Pertama, kandidat yang didukung berstatus sebagai calon bupati (cabup). Bukan calon wakil bupati (cawabup). Kedua, kader NU atau  non-NU  tapi  mempunyai  kepedulian  terhadap  kaum nahdliyin .  Ketiga,  sudah mendapatkan rekomendasi pencalonan dari partai politik (parpol). Jika semua nama- nama yang masuk penjaringan sudah mendapatkan rekom parpol, maka diprioritaskan rekom  dari  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB).  Keempat,  bersedia  menandatangani pakta integritas yang disusun oleh tim Lajnah Siyasah. 20
Yang  menarik  adalah,  belum  juga  Lajnah  Siyasah  bekerja  dan  mengeluarkan rekomendasi terhadap calon dari kalangan NU yang harus didukung, ada tiga tokoh NU yang mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri kepada PDIP. Ketiganya adalah Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Malang dr Umar Usman, Rektor  Universitas  Raden  Rahmat  (Unira)  Hasan  Abadi,  dan  Wakil  Ketua  Umum Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) PB NU Juma’ali. 21
Diakui  atau  tidak,  pembentukan  Lajnah  Siyasah  sebetulnya  telah  melibatkan NU  secara  organisatoris  kedalam  politik  praktis.  Karena  Lajnah  Siyasah  telah mengambil alih fungsi pokok dari partai politik. Kedua, kans untuk menyatukan suara NU adalah sesuatu yang mustahil. Karena kita harus jujur mengakui bahwa preferensi politik warga NU itu sangat  cair. Mereka bisa aktif dipartai apa saja  dan mendukung calon  siapa  saja.  Mengidentifikasi  preferensi  politik  warga  NU  ke  dalam  partai  atau calon tertentu itu sama saja melakukan simlifikasi bahkan mengerdilkan warga NU.

## KESIMPULAN
Dengan melihat kondisi faktual dinamika politik di Kabupaten Malang, dimana NU sangat rentan sekali terseret dalam politik praktis karena akselerasi yang dilakukan para elitnya,  maka  hendaknya  visi  politik  NU  harus  dikembalikan  ke  politik  simbolis,  bukan politik  praktis.  Arif  Afandi  mengidentifikasi  beberapa  manfaat  terkait  dengan  langkah politik  simbolis  ini.  Pertama,  memberikan  kesempatan  kepada  para  kader  NU  yang kebetulan  terlibat  dalam  kegiatan  politik  praktis  untuk  ”memanfaatkan”  secara  cerdas simbol-simbol NU untuk kepentingan politik praktis. Kedua, menghindarkan NU dari ajang pertempuran  politik  yang  manfaat  dan  mudaratnya  tentu  tidak  sepadan,  yakni  lebih banyak mudaratnya. Ketiga, politik simbolis adalah politik ”kelas tinggi”. Sebab, biasanya, orang yang menggunakan politik simbolis adalah orang yang matang dalam dunia politik. Politik  simbolis  lebih  save,  tidak  menimbulkan  dampak  politik  yang  serius.  Kesadaran untuk  lebih  menggunakan  simbol  dalam  politik  praktis  bagi  para  kader  NU,  tampaknya, sudah harus menjadi kesadaran, bahkan sebagai ”kode etik”. 22
Elite  NU  harus  memosisikan  diri  sebagai  guru  bangsa  dan  teladan  masyarakat. Untuk  itu,  mereka  perlu  mengembangkan  nilai-nilai  luhur  tersebut  dengan memulai  dari mereka sendiri. Awal mula yang harus mereka lakukan adalah mengambil jarak dari dunia dan  politik  kekuasaan.  Karena  sejarah  memberikan  kita  sebuah  pelajaran  bahwa
19 Tim Litbang Jawa Pos Radar Malang menemukan empat figur berlatar belakang nahdliyin yang siap meramaikan pesta demokrasi di Kabupaten Malang itu. Yakni H.M. Sanusi (Plt Bupati Malang yang juga nahdliyin ), Ali Ahmad (ketua DPC PKB Kabupaten Malang), Saifullah Maksum (ketua DPP PKB), dan dr Umar Usman (ketua PC NU Kabupaten Malang). Plus Rektor  Universitas  Islam  Raden  Rahmat  Malang  (Unira  Malang),  Hasan  Abadi,  yang  selama  ini  namanya  tidak  muncul dalam survei Jawa Pos Radar Malang “ https://radarmalang.id/nu-hanya-rekom-satu-nama/ ”.
20 “NU Hanya Rekom Satu Nama” Jawa Pos Radar Malang, 4 September 2019. Hal 1.
21 “ Ketika Tiga Tokoh NU “Tergoda” Partai Banteng” Jawa Pos Radar Malang. 12 September 2019. Hal 1.
22 Arif Afandi, Kembalikan NU ke Politik Simbolis , Jawa Pos edisi 25 Juli 2009. Hal 6.
kemandulan  NU  dalam  mewujudkan  visi  dan  mengemban  misi  NU  berpulang  pada terjebaknya NU dalam politik kekuasaan. 23

## DAFTAR RUJUKAN
Alaena,  Badrun.  2000. NU,  kritisisme  dan  Pergeseran  Makna  Aswaja .  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
Marijan, Kacung. 1992. Quo Vadis NU; Setelah Kembali Ke hittah 1926 . Jakarta: Erlangga.
Suprapto,  Bibit.  1987. Nahdlatul  Ulama;  Eksistensi  Peran  dan  Prospeknya .  Kabupaten Malang: Lembaga Pendidikan Maarif.

## Media Massa
“ Ketika T iga  Tokoh  NU “Tergoda” Partai Banteng” Jawa Pos Radar Malang. 12 September 2019. Hal 1.
“Koalisi Gasek Usung Satu Kader NU” Jawa Pos Radar Malang, 5 Agustus 2019. Hal 1 “NU Hanya Rekom Satu Nama” Jawa Pos Radar Malang, 4 September 2019. Hal 1. “perdana, NU Bentuk Pansel Cabup” Jawa Pos Radar Malang, 6 Agustus 2019. Hal 1 A’la, Abd, Kembalikan Roh Utama NU, Jawa Pos edisi 11 Juli 2011. Afandi, Arif, “ Kembalikan NU ke Politik Simbolis” , Jawa Pos edisi 25 Juli 2009. Hal 6 Al Qurtuby, Sumanto. “Nu dan “Politik Kerakyatan”” Jawa Pos , 15 Maret 2010. Hal 4 Fanani, Ahmad Fuad, “Syahwat Politik Muhammadiyah” , Jawa Pos, 23 Mei 2004. Hal 4. Ida, Laode , “NU dan Gerakan Islam Kontemporer” Jawa Pos Radar Malang, 24 Maret 2010. Hal 4.
Qodari,  Muhammad,  “NU  dan  Muhammadiyah Dalam  Pusaran  Pemilu” Jawa  Pos ,  28  Mei 2004. Hal 4.
Siradj, Said Aqil, “Kembalilah Ke Habitat Kultural” , Jawa Pos.
Syam, Nur, “Relasi Simbiosis NU - Politik” Jawa Pos , 12 Maret 2010. Hal 4.
Media Online https://kbr.id/nasional/07- 2019/yenny_wahid_kritik_sikap_pbnu_yang_terkesan_minta_jabatan_menteri/9984 7.html https://radarmalang.id/nu-hanya-rekom-satu-nama/ https://tirto.id/pidato-said-aqil-tuduhan-dan-bantahan-nu-minta-jabatan-dfkM https://www.merdeka.com/politik/nu-blak-blakan-minta-jatah-menteri-dukungan- nahdliyin-ke-jokowi-tidak-gratis.html https://www.nu.or.id/post/read/104034/politik-nu-politik-kebangsaan-dan-politik- kerakyatan https://www.nu.or.id/post/read/52693/kilas-nu-dan-politik https://www.youtube.com/watch?v=W4Dbd3b9GSo&t=1075s
23 Abd, A’la, Kembalikan Roh Utama NU, Jawa Pos edisi 11 Juli 2011. Hal 4.