## IMPLEMENTASI KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Oleh: Jaenuri 1
Jaenuri036@gmail.com

## Abstrak
Pernikahan  dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami,karena asas tersebut lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri. Namun demikian, Islam memperbolehkan suami melakukan poligami, disertai dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  lapangan  (field  research).  Metode  pengumpulan data yang digunakan  adalah:  Wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Teknis analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: implementasi konsep adil  dalam  berpoligami  di  Desa  Sumberrejo,  Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Kriteria adil yang belum sesuai dengan ajaran Islam adalah kriteria adil dalam hal pemberian tempat tinggal yang sepadan kepada masing-masing istri, tanpa membedakan latar belakang masing-masing itri, baik istri yang kaya, maupun istri yang miskin.  Demikian pula dalam hal  pembagian  hari,  tidak  dilakukan  secara  sama kepada masing-masing istri, tetapi berdasarkan keinginan suami. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan  bahwa  pembagian  hari  tidak  hanya  mengacu
1 Dosen AS STAI Darussalam Lampung
kepada pemenuhan kebutuhan biologis suami atau istri, tetapi perwujudan kasih sayang dan perhatian suami. Adapun dalam hal  pemberian  nafkah  belanja sehari-hari diberikan sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Hal tersebut sejalan  dengan  pendapat  jumhur  ulama  (Maliki  dan  Hanafi) yang  mengatakan  bahwa  pemberian  nafkah  tidak  dilakukan berdasarkan kadar tertentu, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri.
Kata Kunci: Keadilan, Poligami

## A. Pendahuluan
Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami istri terikat dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan yang ditetapkan Allah SWT.
Pernikahan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak- hak istri. Namun demikian, Islam memperbolehkan suami melakukan poligami, disertai dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya. Persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan suami dengan lebih dari satu istri, tidak hanya mengacu kepada kepentingan seksual, tetapi disertai pula penghormatan kepada hak-hak istri.
“Kedatangan Islam kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara isteri.” 2
“Islam membolehkan adanya poligami, yaitu seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang, namun kebolehan itu, tidaklah secara mutlak, tetapi dengan syarat kemampuan berlaku adil di antara istri-istri itu.” 3
2 Abd. Rahman I. Do’i, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah  (Syari’ah), (Jakarta;
Rajawali Press, 2002), h. 195
3 Amiur Nurudin dan Tarigan Ahmad Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta:

## KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Berdasarkan ketentuan adil dalam poligami tersebut di atas, maka poligami dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan seksual saja, tetapi mencakup kemampuan suami dalam memenuhi hak- hak istri, baik hak yang bersifat materi, maupun non materi.
Adil  dalam  perspektif  fiqih  munakahat  diartikan  sebagai  “adanya persamaan  dalam  memberikan  nafkah  dan  pembagian  hari  terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.” 4 Adil dalam batas kemampuan manusia adalah adil yang bersifat obyektif dan terukur,  yaitu adil dalam hal pemenuhan kebutuhan materi, bukan adil dalam hal kasih sayang dan cinta, karena kasih sayang dan cinta tidak dapat diukur secara obyektif dan di luar kemampuan manusia untuk dibagi.
Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi konsesus (ijmak ulama). Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak. Kemampuan beraku adil merupakan acuan yuridis dalam berpoligami yang menempatkan istri bukan semata-mata pihak yang dieksploitasi secara seksual.
Syariat Islam memandang implementasi dari konsep adil dalam berpoligami merupakan tindakan hukum yang bukan saja berakibat di dunia, tetapi harus dipertanggung jawabkan pelakunya di akhirat. Para ulama mazhab juga telah bersepakat bahwa syarat diperbolehkannya poligami adalah kemampuan suami berlaku adil di antara para istrinya. Walaupun terdapat sedikit perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi`i dan Imam Malik dalam dalam hal pembagian hari.  Namun demikian pada prinsipnya ulama mazhab sepakat bahwa suami yang melakukan poligami harus berlaku adil terhadap para istrinya. 5
Berdasarkan ketentuan sifat adil di atas, maka setiap suami yang melakukan poligami harus berlaku adil kepada istri-istrinya. Ketentuan tentang poligami di Inodnesia telah diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan dirumuskan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
Kencana, 2004), cet ke-2, h. 113
4 Ibid .,  h. 171
5  Lihat Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid , Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 523
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1 “Suami yang hendak berstri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan agama.” 6 Sedangkan kemampuan suami untuk berlaku adil dalam poligami diperiksa oleh Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf C “ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak.” 7
Berdasarkan ketentuan sifat adil dalam poligami di atas, maka setiap suami yang akan melakukan poligami harus  mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, disertai dengan jaminan untuk berlaku adil dan mampu memberi nafkah istri dan anaknya.

## B. Poligami

## 1.    Pengertian Poligami
“Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.” 8 Dalam pengertian lain disebutkan “poligami artinya banyak istri. Kata poligami berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan.” 9
Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap lebih dari satu orang istri. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri, tanpa menceraikan istri yang lain.
Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan untuk para isteri. Suami menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Isrti-isteri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.
6 Pasal 56 ayat 1Kompilasi Hukum Islam
7 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op. Cit ., h. 163-164
8 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Edisi I, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010) , h. 129
9 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Cet.   ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 117

## KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya ( Q.S. al-Nisa’: 3 dan 129), kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara isteri. 10
Berdasarkan pendapat di atas, dipahami bahwa syariat Isalm tidak menghilangkan kebolehan berpoligami yang secara historis sudah menjadi tradisi pada masa pra Islam, khusunya Arab Jahiliyah. Namun demikian, syariat Islam membatasi kebolehan berpoligami hanya dengan empat orang istri diserttai dengan syarat mampu berlaku adil.

## 2.    Dasar Hukum Poligami
Dasar hukum poligami dalam ajaran Islam dapat dijumpai dari Al- Quran maupun Hadis. Adapun dasar hukum poligami dari Al-Quran adalah Firman Allah SWT yang artinya;
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa`: 3) 11
Berkaitan  dengan  ayat  di  atas,  Sayyid  Sabiq  menjelaskan  sebagai berikut:
Maksudnya jika kamu merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak- anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dari ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk kawin lebih dari seorang. Tetapi sebaliknya,kalau takut tidak dapat berbuat adil, boleh kawin dengan orang lain, dua orang, atau tiga, atau empat. 12
Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa poligami diperbolehkan dalam syariat Islam, dan merupakan hukum yang telah
10 Abd. Rahman I. Do’i, 2002, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), Jakarta; Rajawali Press, hal. 195.
11 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , (Bandung, Syamil Cipta Media, 2005), cet ke-1, h. 77.
12 Sayyid Sabiq, Op. cit ., h. 165.
disepkatai oleh ulama. Ayat 3 surat al-Nisa di atas, secara ekplisit menjelaskan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya itu. Ibnu Katsir mengatakan: “nikahilah wanita manapun yang kamu sukai, boleh menikahi mereka dua orang, dan jika suka boleh tiga orang, dan jika suka boleh empat orang.” 13
Kebolehan menikahi wanita dari satu merupakan kelonggaran dalam hukum Islam, yang hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana, dan untuk kemaslahatan suami dan istri-sitrinya, bukan sekedar untuk melampiaskan dorongan seksual.
Adapun dasar hukum poligami yang bersumber dari Hadis, sebagaimana dipahami dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:
ٍ ة�َو�ْس��َن� ُن�ا�َم� َث� ْ ة���َد� ْن� َع�َو�� ُة�ْم� َل��ْس��َأ� َل��ا�َة��� ُّة���َد�َس�� َأ� �ل��� ٌن � ْه�َو�� َل��ا�َة���َو�� َة�َرْة��َم�ُع� ُن�ْن� ٌدَّد�َس��ُم� َل��ا�َة��� ٍ��� ْ ة�� َة��� َ ن�ْن� َث�َر َح�ْل��� َ ن� َع� 14 ا�ٍع�َن��ْر َأ � َّن� ُع�ْن�َم� ْرَة��ْن��َأا�َم� َّ ل��َس��َو�� َه�ْة� َ ل��َع� ُهلل� �� َّ ل�� َ��� ُّ ة��َن� َنمل��� َل��ا�َةع�َن��� َ م� َّ لا� َس��َو�� َه�ْة� َ ل��َع� ُهلل� �� َّ ل�� َ��� ّ َة��َن�

## َّنمل��َل�� َك��َل��َند ُة�ْرَ����َند�َن���
“Dari Haris bin Qois, dari Musaddad bin Umairah, dari Wahab bin Asadi, ia berkata: “saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya  menceritakan  hal  itu  kepada  Nabi  Saw.,  maka  sabda  beliau:  ‘Pilihlah empat orang di antara mereka. (H.R. Abu Daud) ” 15
Hadis di atas secara implisit memperbolehkan suami menikahi wanita lebih dari satu dengan batas maksimal sebanyak empat orang istri. Sayyid Sabiq  mengatakan  “merupakan  karunia  Allah  dan  rahmat-Nya  kepada manuusia membolehkan adanya poligami dan membatasakan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, dengan syarat sanggup berbuat adil.” 16
Memahami uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa diperbolehkannya poligami merupakan karunia Allah bagi suami yang memiliki kemampuan untuk  bersikap  adil  terhadap  istri-istrinya,  baik  dalam  masalah  nafkah lahir maupun nafkah batin.
13 Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir), Juz 4, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesdindo, 2000) h. 435
14 Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz 2, (Beirut: Maktabah Asriyah, tt), h. 272
15 Terjemah Hadis disalin dari Sayyid Sabiq, Op. cit ., h. 169
16 Ibid ., h. 179

## IMPLEMENTASI KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

## C. Prosedur Poligami menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974dan Kompilasi
Hukum Islam
Poligami walaupun secara hukum diperbolehkan dalam syariat Islam, namun pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang suami hanya boleh beristeri satu orang wanita, dan seorang istri hanya boleh bersuami satu orang laki-laki. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  sebagai berikut:
(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.
(2)  Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 17
Berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia berpegangan pada asas monogami dalam perkawinan. Namun demikian ayat 2 Pasal di atasmengizinkan suami melakukan poligami dengan syarat dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (suami istri). Selanjutnya suami mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 sebagai berikut:
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
a)  Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
b)  Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c)  Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
17 Pasal 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974
1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
2)  Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3)  Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
d)  Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. 18
Berdasarkan ketentuan di atas, praktik poligami di Indonesia diatur dengan ketentuan yang sangat ketat, yang meliputi alasan suami berpoligami, adanya persetujuan istri, adanya kemampuan suami menafkahi  anak  dan  istri-istrinya,  dan  adanya  jaminan  suami  mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kesanggupan suami tersebut dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan, dan perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum.
Prosedur poligami juga diatur dalam KHI sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 56 adalah sebagai berikut:
a)  Suami yang hendak berstri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan agama.
b)  Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
c)  Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 19
Memahami pasal di atas, diketahui bahwa suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Selanjutnya disebutkan bahwa apabila suami melakukan poligami tanpa mendapat izin dari Peengadilan Agama, maka pernikahan suami dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pernikahan tersebut secara hukum nasional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op. Cit ., h. 163-164 19 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), Cet. Ke-2, h. 17

## D.   Konsep Adil

## 1.    Pengertian Adil
Menurut Wahbah Zuhaili, “adil menurut bahasa artinya moderat. Menurut syara` adil adalah menjauhi dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil.” 20 Menurut  Sayyid  Sabiq,  “sifat  adil  berkaitan dengan kesalehan dalam agama, dan memiliki sifat muru`ah (wibawa). Kesalehan dalam agama terpenuhi dengan menjalankan hal yang fardhu, sunnah, dan menjauhi hal yang diharamkan dan dimakruhkan.” 21
Pengertian adil di atas mengacu kepada adil sebagai sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, dan merupakan indikator kemampuan seseorang untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kemaslahatan orang lain. Adil dalam pengertian di atas, merupakan bagian dari syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam masalah kesaksian ( syahadah ), kewalian ( wilayah ), dan pemerintahan ( imarah ).
Ibnu Katsir member penafsiran “jangan sekali-kali kalian biarkan perasaan benci terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil kepada mereka, tetapi amalkanlah keadilan terhadap setiap orang, baik terhadap teman ataupun musuh.” 22
Memahami kutipan di atas, maka adil adalah sifat yang mendorong seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada orang lain yang seharusnya menerima hak tersebut, walaupun orang lain tersebut adalah musuhnya.
Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa adil adalah keseimbangan dalam memahami dan menjalankan suatu tindakan sehingga dapat melakasanakan kewajiban tanpa melanggar hak-hak orang lain.

## 2.   Adil dalam Poligami
Adil  dalam  perspektif  fiqih  munakahat  diartikan  sebagai  “adanya persamaan  dalam  memberikan  nafkah  dan  pembagian  hari  terhadap
20 Wahbah Zuhaili, Op. cit., h. 519 21 Sayyid Sabiq , Op. cit, h. 364
22 IbnuKatsir, TafsirIbnuKatisr, Juz5, h. 304
sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.” 23
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pengertian adil adalah adanya persamaan nafkah yang diberikan suami kepada istri- istrinya dalam batas-batas yang mampu dilakukan oleh suami tersebut.
Menurut Wahbah Zuhaili, adil dalam konteks poligami diartikan sebagai berikut:
ٍ ة�ْة��َن�َم�َو�� ٍة�َر َث���ا�َع�ُم� َ ن�ْس��ُح�َو�� ٍةه� َةع�َن��َن�� ْن�َم� َةه�َّة��َدا�َمْ�ا�� ة��َح��َو�َن�ل��� ة��َنل�� َة�ا�َن��ْو��َنر���� َن�ْة��َن�� ُةه�َّة��َو�ْس��َة��ل�� أ �
“ Menyamakan  di  antara  para  istri  dalam  aspek-aspek  yang  bersifat  materi, berupa pemberian nafkah, baiknya hubungan dan tempat tinggal.” 24
Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  adil  dalam konteks poligami adalah perlakuan yang sama yang diberikan oleh suami kepada para istrinya dalam hal yang bersifat materi, seperti pemberian nafkah,  tempat  tinggal  dan  pembagian  hari.  Pengertian  adil  menurut definisi di atas dibatasi pada hal-hal yang bersifat materi saja, dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non materi (batin), seperti kasih sayang, dan cinta kepada para istri.
Pandangan di atas sejalan dengan pandangan Beni Ahmad Saebani bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata, sehingga suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-sitriya dan mengatur waktu gilir secara adil. 25
Adil  merupakan  syarat  yang  ditetapkan  oleh  syara`  kepada  suami yang hendak melakukan poligami. Ketetapan tersebut bertujuan untuk memberi ketentuan yang tegas dan terukur dalam memperlakukan para istri dengan perlakuan yang sama sesuai dengan hak-hak yang semestinya diterima.
Berkaitan  dengan  adil  sebagai  syarat  poligami,  Sayyid  Sabiq mengatakan sebagai berikut:
23 Muhammad Husein Al-Zahabi dalam Amiur Nuruddin  dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Cet. Ke- 2, (Jakarta: Prenada Media, 2004),  h. 171
24 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu , Juz 7, cet ke-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 168
25 Beni Ahmad Syaebani, Fiqh  Munakahat  2 , Edisi Revisi, Cet. Ke-VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 155

## KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Allah Ta`ala membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang  dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak istri maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga orang istri, maka haramlah baginya kawin dengan empat perempuan. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya kawin dengan tiga perempuan. Begitu pula kalau dia khawatir akan berbuat zalim kalau kawin dengan dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya. 26
Memahami kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa adil merupakan syarat yang ditetapkan oleh syara` bagi suami yang hendak berpoligami. Sebagagi suatu syarat, maka apabila seorang suami merasa dirinya tidak mampu berlaku adil terhadap lebih dari satu istri, maka haram baginya untuk menikahi lebih dari satu istri.

## 3.  Dasar Hukum Wajibnya Adil dalam Poligami
Dasar hukum wajibnya adil dalam poligami dapat dipahami dari firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa` ayat 3 yang artinya:
Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat.  kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya .(Q.S. An-Nisa`; 3) 27
Berkaitan dengan ayat di atas, Abdul Rahman Ghozali menjelaskan sebagai berikut:
Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang
26 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, Alih bahasa Mohammad Thalib, Cet. Ke-20, (Bandung:
Al-Ma`arif, 2011), h.171
27 Departemen Agama RI, Op. cit, h. 77
bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami). 28
Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa kemampuan berlaku adil merupakan syarat yang harus dipenuhi suami yang hendak berpoligami. Jika tidak dapat berlaku adil, maka suami tidak boleh melakukan poligami. Dapat pula dipahami bahwa menikah dengan satu istri (monogami) merupakan hukum asal dalam perkawinan menurut syariat Islam. Dengan monogami kehidupan rumah tangga suami istri lebih terhindar dari dari konflik yang disebabkan oleh perasaan cemburu dan iri hati. Oleh karena itu, poligami merupakan bentuk pernikahan yang keluar dari hukum asal perkawinan yang dianjurkan syariat Islam, sehingga harus memenuhi persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap semua istrinya.
Dasar hukum wajibnya bersikap adil dalam berpoligami dapat pula dipahami dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:
ْن � َع� ،ٍك��ْة�َ��ُن�� َن�ْن� َرْة�� َثس��َن� ْن�َع� ،ٍ���َن� َأ � َ ن�ْن�� َر ْن���َن�ل��� َ ن� َع� ،ُة�َدا�َة�َة��� ا�َن�َثل� ،ٌم�ا�َم�َه� ا�َن�َثل� ،��َس��َل��ا�َة�َّ�������أ� َد�ْة�َل��َو� ْ ل��� ْ و� ُ نل� َأ � َا�ن�َثل�َد��َ�� " َم�ْو� َ ةل� َءا� َ ن�� ا� َم�َه�َد��َ�� َأ � �� َ ل�� َأ� َ ل� � ا�َم�َنل�� َن�ا�َة�� َأ �َرْ��� ُه�َل��  ْة�َن��ا�َك��� ْن�َم�  :َل��ا�َة��� ،َ م� َّ لا� َس��َو�� َه�ْة� َ ل��َع� ُهلل� �� َّ ل�� َ��� َ ّ ة��َن� َّنمل��� َ ن� َع� ،َة�َرْ ة� َرُه� ْة��َنل� َأ � 29 "( دو���د و�نل� أ � ��و��ر( ٌ ل�َ أ�ل�ا�َم� ُه�ُّةع� َثم��َو�� َةه�َم�ا�َة�َة�� ْ ����
“ Barangsiapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia nanti akan datang pada hari kiamat dengan bahu miring .” 30

## 5.    Kriteria Adil  dalam Poligami menurut Ulama Mazhab
Pemberian  nafkah  yang  sama  kepada  para  istri  bagi  suami  yang berpoligami merupakan acuan utama makna adil menurut ulama mazhab. Namun demikian ulama mazhab berbeda pendapat tentang tata cara pemberian  nafkah  kepada  istri-istri  tersebut  sebagaimana  dijelaskan sebagai berikut:
28 Abdul RahmanGhozali, Op. cit., , h. 129 29 Abu DaudSulaimanIbn al-Asy`ats, Sunan Abu Daud, Jilid 2, (Beirut: Maktabah al-Asriyah,, tt), h. 242
30 Terjemah Hadis disalin dari Beni Ahmad Syaebani, Op. cit ., h. 158

## a).   Adil dalam Pemberian nafkah menurut Imam Syafi`i
Menurut  Imam  Syafi`i  suami  harus  memberikan  nafkah  dengan kadar  yang  yang  telah  ditentukan  kepada  para  istrinya.  Imam  Syafi`i sebagaimana dijelaskan Ibnu Rusydberpendapat “ bahwa  nafkah  itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud , dan orang miskin satu mud .” 31
Memahami pendapat Imam Syafi`i di atas dapat dikemukakan bahwa suami yang kaya apabila melakukan poligami, maka wajib memberi nafkah sebanyak dua mud setiap hari kepada masing-masing istrinya, bagi suami yang miskin satu mud, dan bagi suami yang sedang satu mud setengah.
Al-Quran  tidak  menjelaskan  ketentuan  kadar  nafkah  yang  harus diberikan kepada istri, oleh karena itu penetapan kadarnya dilakukan melalui  ijtihad.  Sebagai  ukuran  nafkah  yang  paling  dekat  dengan  nash adalah  memberi  nafkah  dengan  ukuran  pembayaran  makanan  dalam masalah kafarat , yaitu sama dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melanggar sumpah.

## b). Adil dalam pemberian nafkah menurut Jumhur Ulama (Imam

## Malik dan Abu Hanifah)
Menurut Jumhur Ulama (Imam Malik dan Abu Hanifah) sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd “Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara`, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. ” 32
Pendapat jumhur ulama di atas berbeda dengan pendapat Imam Syafi`i yang menentukan kadar nafkah bagi istri sebesar dua mud bagi suami yang kaya, satu setengah mud bagi suami yang sedang, dan satu mud bagi suami yang miskin, dengan mengacu kepada mud dalam pembayaran kafarat .
c) . Adil dalam pembagian Hari menurut Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd berpendapat bahwa lamanya suami tinggal di rumah istri-istri harus
31 Ibnu Rusyd, Op. Cit ., h. 519
32 Abul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, Loc. cit .
sama, baik gadis atau janda. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia harus bergilir pula pada istri yang lama. 33
Memahami pendapat di atas, dapat dikemuakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara istri yang janda atau masih gadis dalam hal pembagian hari. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa apabila suami menikah lagi dengan istri yang masih gadis, maka istri tersebut tidak mendapat perlakuan istimewa dengan tambahan hari yang lebih lama dari istri-istrri sebelumnya. Suami menurut Imam Abu Hanifah tetap berkewajiban menginap di tempat istri yang lama.
Pendapat Imam Abu Hanifah di atas didasarkan pada Hadis dari Ummu Salamah yang diiriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:
َهلل�
َ ل� �ْ و� ُس��َر َّن � َأ � َةه�َم�َل��َس�� َ ّم� ُأ � ْن � َع� َه�ْة�َنل� َأ � ْن � َع� ٍم� ا�َثس�� َه� َن�ْن� َث�َرا� َ ح� ْل�� � َ ن�ْن� َن� َ م� ْح�َّ ر�� � � َد�ْن�َع� َن�ْن� َر ْ ����َن� ْ ة��َنل� َأ � َ ن�ْن� َك�َل�� َ م ْ �ا�� َد� ْ ن� َع� ْن�َع� ْن � أ� ٌن ��َو� َه� َك�َل��ْع� َأ � �� َ ل�� َع� َك��َن�� َ���ْة�� َ ل�� ُه�َّن��َأ� َل��ا�َة���َو�� ٍا�ث��َ��ل�َث�� ا�َع�َد�ْن�َع� َم�ا�َة��� َأ � َةه�َم�َل��َس�� َّ م� ُأ � َ جن �َّو�� َنرَة� ا�َمَ�ا� َ م� َ لا� َس��َو�� َه�ْة� َ ل��َع� ُهلل� �� َّ ل�� َ��� )م�لا�س��م� ��و��ر( ْ ة��َ أل�ا�َس�� َ ن��َل�� ُة�ْه�َن� َس�� َك��َل�� ُة�ْه�َن� َس�� ْن�أ�َو�� َك��ل�� ُة�ْه� َ ن� َ س�� َة� ْأ�� َ ثس��
Artinya: “Sesungguhnya  Rasulullah  Saw.  ketika  menikahi  Ummu  Salamah beliau  tinggal  di  rumah  Ummu  Salamah  selama  tiga  hari.  Rasul  berkata ‘sesungguhnya  engkau  tidak  boleh  mengabaikan  keluargamu,  jika  engkau mengehendaki, maka aku tinggal selama tujuh hari, dan jika aku tinggal selama tujuh hari, maka aku juga tinggal selama tujuh hari pada istri-istriku yang lain”. 34
Berdasarkan Hadis di atas, Abu Hanifah berpandangan bahwa tidak ada perbedaan antara istri yang baru dinikahi dengan istri yang lama, baik istri yang baru dinikahi tersebut gadis atau janda. Berdasarkan hadis di atas, Abu Hanifah berpandangan tidak boleh ada perbedaan dalah hal pembagian hari, antara istri yang baru dinikahi dengan istri yang lama.

## d).  Adil dalam Pembagian Hari menurut Imam Malik dan Syafi`i
Imam  Malik  dan  Syafi`i  sebagaimana  dijelaskan  Ibnu  Rusyd berpendapat bahwa suami tinggal di rumah istri yang masih gadis selama
33 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid , Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 523
34 Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim Juz 5 , (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), h. 1083
tujuh hari dan di rumah istri yang sudah janda selama tiga hari. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia tidak bergilir pada istri yang lama. 35
Pendapat Imam Malik dan Syafi`i di atas, berbeda dengan pepndapat Imam Abu Hanifah sebelumnya. Menurut Imam Malik dan Syafi`i, apabila suami menikah lagi dengan istri yang baru, maka istri baru tersebut mendapat giliran hari yang lebih lama dibandingkan dengan istri sebelumnya. Apabila istri yang baru dinikahi tersebut gadis, maka suami tinggal di rumah istri baru tersebut selama tujuh hari, dan tidak kembali kepada istri lama sebelum selesainya jatah tujuh hari bagi istri yang masih gadis tersebut. Jika istri yang baru dinikahi sudah janda, maka suami tinggal di rumah istri tersebut selama tiga hari, dan tidak kembali kepada istri lama sebelum lewat dari tiga hari.
Pendapat  Imam  Malik  dan  Syafi`i  di  atas  didasarkan  pada  Hadis sebagai berikut:
َ ل� �ْ و� ُة���َأ� ْن� َأ � ُة � ْأ�� َ ثس�� ْو� َ ل��َو�� ،ُه�ْن� َع� ُهلل� َ ة�� َ نس��َر ٍ��� َن� َأ � ْن � َع� َةه�َن����َل�َة��� ْة��َنل� َأ � ْن � َع� ٌد��َل��ا�َن�� ا�َن�َثل�َد��َ�� ٌ ر ْث��� َن� ا�َن�َثل�َد��َ�� ٌد َّد�َس��ُم� ا�َن�َثل�َد��َ�� َ جن �َّو�� َنرَة� � َن د َأ� َو�� ،ا�ٍع�ْن� َس�� ا�َع� َد�ْن� َع� َم�ا�َة��� َأ � َ ر ْ ����َن� ْ ل��� َ جن �ّو�� َنرَة� � َن د َأ� ُةه�َنس ُس��ل��أ� " : َ ل� � ا�َة��� ْن�َ���� َ ���َو�� َم� َّ لا� َس��َو�� َه�ْة� َ ل��َع� ُهلل� �� َّ ل�� َ��� ُّ ة��َن� َنمل��� َل��ا�َة��� ) ة���را�نح�ن�لل� � � ��و��ر( � " ٍث���َل�َث�� ا�َع� َد�ْن� َع� َم�ا�َة���أ�  َن�َّة��ث� َ ل���
Artinya:“ Merupakan  sunnah  adalah  apabila  seorang  laki-laki  menikah  lagi dengan gadis, maka ia tinggal di rumah istri tersebut selama tujuh hari, dan apabila menikah lagi dengan janda, maka ia tinggal di rumah istri tersebut selama tiga hari. (H.R. Bukhori)” 36
Berdasarkan hadis di atas, Imam Syafi`i dan Imam Malik berpendapat bahwa suami yang menikah lagi dengan istri baru yang masih gadis, maka suami tinggal selama tujuh malam di rumah istri baru tersebut, dan apabila istri baru tersebut janda, maka suami tinggal selama tiga hari di rumah istri tersebut.
Pendapat di atas sebagaimana dikemukakan oleh Abu Bakar Al- Husaini dari kalangan Syafi`iyyah yang mengatakan sebagai berikut:
Jika seseorang menikah lagi dengan seorang perempuan sedangkan ia sudah mempunyai dua orang istri misalnya, si suami harus memotong
35 Ibnu Rusyd, Op. Cit ., h. 523 36 Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhori, Al-Jami` As-Shahih , Juz 3, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H),   h. 391
giliran kedua istri lamanya dan diberikan kepada istri baru. Jika istri baru tersebut gadis, maka suami tinggal bersama istri baru tersebut selama tujuh  malamm,dan  kalau  janda  tiga  malam,  dan  ia  tidak  mengqodo` (mengganti) giliran istri lama. 37

## Memahami pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa menurt Imam
Malik dan Syafi`i dan ulama yang mengikuti kedua mazhab tersebut, suami yang menikah lagi dengan istri, terutama apabila istri baru tersebut masih gadis, maka hendaknya suami memperhatikan kondisi psikologis istri baru tersebut, dengan kasih sayang dan perhatian yang dapat membesarkan hatinya dari pandangan subyektif istri-istri lain yang menjadi madunya. Dalam hal ini Abu Abdillah               al-Alusi mengatakan sebagai berikut:
Tujuan ketetapan ini adalah memperlihatkan bukti kasih sayang seorang suami kepada isterinya yang baru, kerana seorang wanita yang masih gadis lebih tinggi ketergantungannya kepada suami dan sentiasa berharap tetap berada di sisi suaminya. Ini berbeda dengan seorang wanita yang sudah janda dan oleh karena  itu, bagian perempuan yang masih gadis dilebihkan selama empat hari 38 .
Berdasarkan pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa tambahan waktu giliran selama tujuh hai  bagi gadis yang baru dinikahi didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi psikologis istri yang masih gadis lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dibandingkan istri-istri sebelumnya. Pengaturan syariat tersebut bukan semata-mata didasarkan pada  pertimbangan  fisik  dan  seksual,  namun  lebih  melihat  kebutuhan psikologis istri baru yang masih gadis tersebut.

## D.  Analisa Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa  Sumberrejo  Kecamatan  Batanghari  Kabupaten

## Lampung Timur
Setelah melakukan wawancara terhadap sejumlah responden untuk mengetahui gambaran umum implementasi konsep adil dalam poligami di Desa Sumberrejo, maka pada bagian ini penulis melakukan analisis
37 Taqiyuddin  Abu  Bakar  bin  Muhammad  al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar, Bagian 2, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya, Bina Iman, 2007), h. 160
38 Abu Abdillah  al-Alusi, Ibanah al-AhkamSyarah Bulugh al- Maram , alih bahasa Aminudin Basir dkk, (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010), h. 469

## KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
terhadap hasil wawancara tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang implementasi konsep adil dalam poligami di Desa Sumberrejo. Untuk lebih memudahkan analisa implementasi konsep adil dalam poligami di Desa Sumberrejo, maka analis tersebut diuraikan berdasarkan kriteria adil dalam poligami sebagai berikut:
1.  Analisa Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo berdasarkan kriteria pemberian nafkah yang sama kepada para istri.
Pemberian  nafkah  yang  sama  kepada  para  istri  bagi  suami  yang berpoligami merupakan acuan utama makna adil menurut ulama mazhab. Menurut Jumhur Ulama (Imam Malik dan Abu Hanifah)  sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd “Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara`, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. ” 39
Menurut  Imam  Syafi`i  suami  harus  memberikan  nafkah  dengan kadar  yang  yang  telah  ditentukan  kepada  para  istrinya.  Imam  Syafi`i sebagaimana dijelaskan Ibnu Rusydberpendapat “ bahwa  nafkah  itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud , dan orang miskin satu mud .” 40
Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan beberapa responden sebelumnya,  diketahui  bahwa  pemberian  nafkah  yang  diberikan  suami yang berpoligami kepada para istrinya tidak diberikan dalam kadar tertentu, tetapi sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan masing- masing istri. Praktik tersebut relevan dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa pemberian nafkah kepada istri tidak didasarkan pada kadar atau jumlah tertentu, tetapi berdasarkan keadaan masing- masing suami-istri. Oleh karena itu, pemberian nafkah akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden sebelumnya, diketahui bahwa perbedaan kadar nafkah yang diberikan kepada para istri dikarenakan perbedaan kebutuhan harian, seperti karena anak dari salah satu istri masih menempuh pendidikan, atau dikarenakan kebutuhan yang
39 Ibnu Rusyd, Loc. cit . 40 Ibid ., h. 519
sifatnya mendesak, seperti biaya pengobatan, sewa rumah, dan pembelian perlengkapan rumah tangga.
Adapun dalam hal tempat tinggal menurut Sayyid Sabiq “Allah Ta`ala membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang  dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.” 41
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tidak boleh ada perbedaan antara satu istri dengan istri lainnya dalam hal tempat tinggal, tanpa melihat latar belakang istri, baik istri yang kaya maupun miskin. Dengan demikian, suami yang melakukan poligami tetap berkewajiban memberikan tempat tinggal yang sepadan kepada masing-masing istri, walaupun salah istri berasal dari orang kaya, atau telah memiliki tempat tinggal sendiri.
Berdasarkan wawancara dengan responden sebelumnya, diketahui bahwa dari empat orang suami yang melakukan poligami, tiga di antaranya tidak memberikan tempat tinggal yang sepadan antara satu istri dengan istri lainnya. Perbedaan tersebut dikarenakan salah satu istri telah memiliki rumah sendiri sebelum menikah, atau dikarenakan suami belum mampu membuatkan rumah sendiri kepada istri tersebut.
2.  Analisa Implementasi Konsep Adil dalam Poligami di Desa Sumberrejo berdasarkan kriteria Pembagian Hari.
Salah satu kriteria adil dalam poligami adalah pembagian hari yang sama antara satu dengan istri lainnya, kecuali bagi istri yang baru dinikahi, maka menurut Imam Malik dan Syafi`i sebagaimana dijelaskan Ibnu Rusyd tinggal di rumah istri yang masih gadis selama tujuh hari dan di rumah istri yang sudah janda selama tiga hari. 42 Sedangkan menurut Abu Hanifah lamanya suami tinggal di rumah istri-istri harus sama, baik gadis atau janda. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia harus bergilir pula pada istri yang lama. 43
41 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 6 alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Ma`arif,
1980), cet ke-1, h.171
42 Ibnu Rusyd, Op. cit ., h. 523
43 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid , Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali

## KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Berdasarkan wawancara dengan seluruh responden sebelumnya, diketahui bahwa pembagian hari menginap suami tidak dilakukan dengan jumlah hari yang sama, tetapi berdasarkan keinginana dan kondisi suami. Walaupun demikian, para responden tersebut mengatakan bahwa suami tetap memenuhi kebutuhan istri-istrinya, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah batin.
Pembagian hari menginap suami, pada dasarnya tidak hanya mengacu kepada pemenuhan kebutuhan biologis istri saja, tetapi merupakan perwujudan kasih sayang dan perhatian suami. Oleh karena itu Abu Hanifah berpandangan tidak ada perlakuan istimewa antara istri yang baru dari istri yang lama. Berdasarkan prinsip tersebut, maka perbedaan menginap suami di rumah istri-istrinya tidak sesuai dengan konsep adil dalam poligami menurut ajaran Islam.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan wawancara dengan empat suami pelaku poligami dan tiga orang istri, diketahui bahwa pandangan responden terhadap konsep adil dalam poligami berbeda-beda. Dari tujuh orang responden yang diwawancarai, empat orang responden berpandangan bahwa adil tidak diukur dari jumlah pemberian yang sama, tetapi berdasarkan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Sedangkan tiga orang responden lainnya berpandangan bahwa adil harus dibuktikan dengan adanya pemberian yang sama.
Implementasi konsep adil dalam berpoligami di Desa Sumberrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Kriteria adil yang belum sesuai dengan ajaran Islam adalah kriteria adil dalam hal pemberian tempat tinggal yang sepadan kepada masing-masing istri, tanpa membedakan latar belakang masing- masing itri, baik istri yang kaya, maupun istri yang miskin.  Demikian pula dalam hal pembagian hari, tidak dilakukan secara sama kepada masing- masing istri, tetapi berdasarkan keinginan suami. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa pembagian hari tidak hanya mengacu kepada pemenuhan kebutuhan biologis suami atau istri, tetapi perwujudan kasih sayang dan perhatian suami.
Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 523
Adapun  dalam  hal  pemberian  nafkah  belanja  sehari-hari  diberikan sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Hal tersebut sejalan dengan  pendapat  jumhur  ulama  (Maliki  dan  Hanafi)  yang  mengatakan bahwa  pemberian  nafkah  tidak  dilakukan  berdasarkan  kadar  tertentu, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Oleh karena itu, pemberian  nafkah  akan  berbeda-beda  berdasarkan  perbedaan  tempat, waktu dan keadaan.

## Daftar Pustaka
Abd. Rahman I. Do’i, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah),
Jakarta: Rajawali Press, 2002
Amiur Nurudin dan Tarigan Ahmad Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia , cet ke-, Jakarta: Kencana, 2004, Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid , Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, 2007.
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Edisi I, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Cet.   ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , , cet ke-1, Bandung:Syamil Cipta Media, 2005.
Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir), Juz 4, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesdindo, 2000.
Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz 2, Beirut: Maktabah Asriyah.
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan,
Kewarisan, dan Perwakafan), Juz5, Bandung: Nuansa Aulia, 2009 IbnuKatsir, TafsirIbnuKatisr.
Muhammad Husein Al-Zahabi dalam Amiur Nuruddin  dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Cet. Ke- 2, Jakarta: Prenada Media, 2004.
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu , Juz 7, cet ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

## IMPLEMENTASI KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Beni Ahmad Syaebani, Fiqh Munakahat 2 , Edisi Revisi, Cet. Ke-VI, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, Alih bahasa Mohammad Thalib, Cet. Ke- 20, Bandung: Al-Ma`arif, 2011.
Muhammad Husein Al-Zahabi dalam Amiur Nuruddin  dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Cet. Ke- 2, Jakarta: Prenada Media, 2004.
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu , Juz 7, cet ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
Beni Ahmad Syaebani, Fiqh Munakahat 2 , Edisi Revisi, Cet. Ke-VI, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Abu DaudSulaimanIbn al-Asy`ats, Sunan Abu Daud, Jilid 2, Beirut: Maktabah al-Asriyah,, tt
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid , Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim Juz 5 , Kairo: Dar al-Hadis,
1991.
Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhori, Al-Jami`  As-Shahih , Juz 3, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H.
Taqiyuddin  Abu  Bakar  bin  Muhammad  al-Husaini, Kifayatu al- Akhyar, Bagian 2, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa,
Surabaya: Bina Iman, 2007.
Abu Abdillah  al-Alusi, Ibanah  al-AhkamSyarah  Bulugh  al-  Maram , alih bahasa Aminudin Basir dkk, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 6 alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung:
Al-Ma`arif, 1980.
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid , Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.