## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## DELIK ADUAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

## ADULTERY OFFENCES IN THE VIEW OF CRIMINAL LAW AND ISLAMIC LAW

## Sirajuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

## Risdayani
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: risdayani@stiba.ac.id

## Dewi Indriani
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: dewiindriani@stiba.ac.id Keywords : ABSTRACT complaint, adultery, criminal offence This  research  is  driven  by  the  recognition  that  adultery  represents  a criminal offence that challenges the values of decency and social order, and  has  the  potential  to  have  adverse  implications  for  individuals, families, and society at large. The objective of this research is to examine the provisions pertaining to complaints filed by victims of adultery, with a particular focus on the comparison between Indonesian national criminal law and Islamic law (fikih jinayat).   The research employs a qualitative approach with a normative focus, utilising an inductive analysis of data gathered  from  legal  literature.  The  findings  indicate  that  Islamic  law offers greater latitude in filing complaints of adultery, extending to both victims  of  adultery  crimes  and  those  who  have  suffered  harm. Additionally,  it  imposes  more  severe  penalties.  In  contrast,  national criminal  law  prioritizes  the  protection  of  victims'  rights,  while  also providing for the mitigation of punishment for the family of the perpetrator of adultery crimes. The findings of this research demonstrate the necessity for a comprehensive understanding of the distinctions between these two legal systems to develop a national criminal law that aligns with Islamic law in the enforcement of adultery laws. Kata kunci : ABSTRAK pengaduan, perzinahan, tindak pidana Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perzinahan sebagai tindak pidana yang mengancam  nilai-nilai  kesusilaan  dan  tatanan  sosial,  serta  berimplikasi negatif  pada  individu,  keluarga,  dan  masyarakat. Tujuan  penelitian  ini untuk membahas ketentuan pengaduan korban tindak pidana perzinahan melalui perbandingan antara hukum pidana nasional Indonesia dan hukum Islam  (fikih  jinayat).    Metode  yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan pendekatan normatif, menggunakan analisis induktif terhadap data yang dikumpulkan dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum  Islam  memberikan  kebebasan  lebih  luas  dalam  pengaduan perzinahan  yang  dapat  dilakukan  oleh  korban  tindak  pidana  perzinahan maupun yang mendapatinya dan menegakkan hukuman yang lebih berat, sementara hukum pidana nasional lebih terfokus pada perlindungan hak individu  korban  tindak  pidana  perzinahan  dengan  ketentuan  merupakan keluarga pelaku tindak pidana perzinahan yang akan diberi hukuman yang

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
lebih  ringan.  Implikasi  penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  pemahaman yang  mendalam  mengenai  perbedaan  kedua  sistem  hukum  untuk menciptakan hukum pidana nasional yang mengikuti hukum Islam dalam penegakan hukum perzinahan.
Diterima : 16 Agustus 2024; Direvisi : 26 Agustus 2024; Disetujui : 26 Agustus 2024; Tersedia online : 30 Agustus 2024
How  to  cite: Sirajuddin,  Risdayani,  Dewi  Indriani,  “Delik  Aduan  Tindak  Pidana  Perzinahan  dalam Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 5, No. 2 (2024): 359-372. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1717.

## PENDAHULUAN
Perzinaan merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia  yang  tidak  memiliki  hubungan  perkawinan  sebelumnya.  Zina  termasuk  salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. 1 Perzinahan  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  telah  ditetapkan  aturannya  di Indonesia.  Indonesia  yang  merupakan  suatu  negara  hukum  memiliki  suatu  kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan. 2
Perzinahan  pada  hakekatnya  termasuk  salah  satu  delik  kesusilaan  yang  erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan yang merugikan salah satu pihak antara suami dan istri. 3 Di Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 telah mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan orang yang  bukan suami atau istrinya. 4 Sifat  delik perzinahan adalah delik aduan  absolut,  yang  berarti  penuntutan  hanya  dapat  dilakukan  setelah  pihak  yang dirugikan  terlebih  dahulu  melaporkannya.  Perzinahan  harus  dikriminalisasi  karena perzinahan  merupakan  perbuatan  keji  yang  memiliki  sifat  merusak  atau  destruktif. Perzinahan berdampak pada masyarakat dan pelakunya. Namun, UU No. 1 tahun 2023 memiliki pro dan kontra. Beberapa orang berpendapat bahwa, karena perzinahan lajang dapat  dikriminalisasi,  hal  ini  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  negara dianggap  terlalu  mencampuri  urusan  privasi  individu. 5 Ketentuan  mengenai  tindak pidana perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum dapat
1 T A Yudhagama and B Handayani, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan  Hukum  Positif  Di  Indonesia,” Kultura:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Sosial  … ,  2024,  231, http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1031.
2 Ika  Agustini,  Rofiqur  Rachman,  and  Ruly  Haryandra,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” Rechtenstudent 2, no. 3 (2021): 343, doi:10.35719/rch.v2i3.89.
3 Yudhagama  and  Handayani,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” 231.
4 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Pub. L. No. 1, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan 1 (2023), 141.
5 Lade  Sirjon  and  La  Ode  Awal  Sakti,  “Kriminalisasi  Delik  Perzinahan  Dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 12, no. 1 (2023): 55–56, doi:10.22373/legitimasi.v12i1.18017.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dianggap efektif dalam menangani masalah perzinahan di Indonesia. 6 Sehingga banyak terjadi perzinahan yang menghancurkan kekokohan rumah tangga.
Islam  telah  melarang      seseorang      untuk      melakukan  perbuatan  zina      karena faktanya      zina  merupakan  suatu  perbuatan  yang  keji  dan  dosa  berdasarkan  Al-Qur'an surat al-Isra’/17:32.
هَّنِّا ٓىنِّٰ زلا اوُبَرْقَ ت  َلََو ٗ َناَك ةَشِّحاَف ۗ َء ۤاَسَو لْيِّبَس
Terjemahnya:
Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. 7
Perlu diketahui bahwa perzinahan diharamkan dalam hukum Islam, dan itu adalah hubungan terlarang  antara  seorang laki-laki dan seorang perempuan, meskipun  dengan persetujuan  mereka  sehingga  melakukannya  adalah  dosa.  Ini  juga  merupakan  tindak pidana  yang  mempunyai  sanksi  hukum. 8 Perzinaan  dalam  hukum  Islam  dikategorikan sebagai  suatu  tindak  pidana  yang  termasuk  dalam  kelompok  jarimah  hudud,  yaitu kelompok  jarimah  yang  menduduki  urutan  teratas  dalam  hirarki  jarimah.    Kelompok jarimah  hudud  ini  mengancamkan  pelakunya  dengan  hukuman  yang  sangat  berat,  dan rata-rata  hilangnya  nyawa  paling  tidak  hilangnya  sebagian  anggota  tubuh  pelaku jarimah. 9 Hukuman  bagi  pezinah  adalah  pemenjaraan  di  dalam  rumah  dan  hukuman dengan makian, ejekan, dan pemukulan dengan sandal, dan hukumnya demikian hingga Allah membatalkan dan menghapuskannya dengan cambuk atau rajam. 10
Dalam  konteks  tatanan  nilai  norma  sosial,  perzinaan  merupakan  perilaku menyimpang  yang  bersifat  anti  sosial.  Hal  ini  karena  perzinaan  menimbulkan  dampak kerugian  besar,  baik  yang  bersifat  individu  pelaku,  keluarga,  maupun  masyarakat. 11 Namun  melihat  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  dibalik  itu  ada  korban  dari  perilaku perzinahan  yang  harus  kehilangan  hak-haknya  dalam  ikatan  perkawinan.  Berdasarkan uraian  di  atas  menarik  minat  peneliti  untuk  melakukan  penelitia  yang  berjudul “Pengaduan Korban Tindak Pidana Perzinahan: Telaah Perbandingan Hukum Pidana dan Hukum Islam”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaduan oleh korban  tindak  pidana  perzinahan  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Islam.  Metode penelitian  yang  dipergunakan  penelitian  ini  yaitu  jenis  penelitian  kualitatif,  penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
6 Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri, “Pengaturan Tindak Pidana  Perzinahan  Dalam  RKUHP,” Jurnal  Studia  Legalia 3,  no.  01  (2022):  27–28, doi:10.61084/jsl.v3i01.22.
7 Qur’an  Kemenag,  “Qur’an  Kemenag,” Qur’an  Kemenag ,  accessed  August  8,  2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=111.
8 Ibrāhīm bin Ḥumayd As-Sāḥirah, Tahzīb At-Tarhīb Min Fāḥishat Az-Zinā , 2021, 19.
9 Sri Dwi Friwarti and Eka Fadhlianti, “Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat,” AT-TASYRI’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 2023, 206, doi:10.47498/tasyri.v15i2.2341.
10 As-Sāḥirah, Tahzīb At-Tarhīb Min Fāḥishat Az-Zinā , 79.
11 Usman Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar, “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 126– 27, doi:10.22437/ujh.4.1.125-157.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kata tertulis  maupun lisan dari  orang-orang dan perilaku yang diamati. 12 Pengumpulan datan diperoleh dari dari buku, literatur, dan bahan lain lain. Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah  pendekata  normatif,  yaitu  proses  penelitian  untuk  meneliti  dan mengkaji  tentang  hukum  sebagai  norma,  aturan,  asas  hukum,  prinsip  hukum,  doktrin hukum,  teori  hukum  dan  kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab  permasalahan  hukum yang  diteliti. 13 Setelah  data  dikumpulkan  selanjutnya  dianalisis  menggunakan  analisis induktif  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian.  Fokus  dari  penelitian  ini  yaitu  prosedur pengaduan  yang  diajukan  oleh  korban  zina  baik  terkait  hukum  pidana  (UU  Nomor  1 Tahun 2023) maupun hukum Islam (Jinayah), agar dapat membedakan pola atau prosedur pengaduan  yang  diajukan  oleh  korban  perzinahan  baik  berdasarkan  hukum  Islam    dan hukum positif.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian tentang sistem pembuktian tindak pidana zina dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang dimuat dalam jurnal Julia Rahmayati Siahaan merupakan salah satu contoh eksplorasi sebelumnya mengenai pengaduan perzinahan. Penulis kajian ini hanya menganalisis  kedua  peraturan  tersebut  tanpa  membicarakan  Peraturan  Nomor  1  Tahun 2023 dengan memusatkan perhatian pada kerangka pembuktian perselingkuhan menurut sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum positif. 14
Begitupun  dengan  penelitian  berjudul  “Analisis  Hukuman  Bagi  Pelaku  Zina Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” menjadi judul eksplorasi kedua yang  melakukan  penyelidikan  ini.  Oleh  John  Kenedi  Meskipun  pola  pengaduan perzinahan  tidak  menjadi  fokus  tulisan  ini,  namun  penelusuran  analisis  hukuman  bagi pelaku  perzinahan  dari  perspektif  hukum  positif  dan  hukum  pidana  Islam  membahas tentang analisis komprehensif perzinahan dari kedua hukum positif dan hukum Islam. 15 Penelitian  berjudul  “Studi  Banding  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Pidana Positif Mengenai Tindak Pidana Zina” karya Muh Fikram, Kamri Ahmad, dan Ahmad Fadil  diterbitkan  dalam  empat  jurnal.  Buku  ini  mengkaji  bagaimana  sistem  delik perzinahan  dapat  digunakan  baik  dalam  hukum  pidana  positif  maupun  hukum  pidana Islam. Penulis juga membahas pantas atau tidaknya perzinahan. Penyidikan relatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap perbuatan zina. 16
Penelitian  berjudul  “Pengaduan  Korban  Tindak  Pidana  Perzinahan:  Telaah Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam” memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal membandingkan hukum pidana positif dan hukum Islam mengenai  perzinahan.  Namun,  penelitian  ini  menawarkan  novelty  dengan mengintegrasikan  pembahasan  UU  No.  1  Tahun  2023,  yang  belum  dibahas  dalam penelitian  sebelumnya,  dan  memfokuskan  secara  spesifik  pada  prosedur  pengaduan,
12 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 28.
13 Ibid., 48.
14 Juliya  Rahmayanti  Siahaan,  “Sistem  Pembuktian  Tindak  Pidana  Perzinaan  Dalam  Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2020).
15 John Kenedi, “Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Nuansa 12, no. 1 (2019), doi:10.29300/nuansa.v12i1.2105.
16 Muhammad Adnan Lutfi et al., “Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan  Hukum  Pidana  Positif  Indonesia  Dan  Hukum  Pidana  Islam,” Borobudur  Law  and  Society Journal 1, no. 1 (2022), doi:10.31603/6537.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
selain dari analisis hukuman. Ini memberikan kontribusi baru dalam diskusi perbandingan hukum terkait perzinahan.

## PEMBAHASAN

## Sistematika  Pengaduan  oleh  Korban  Tindak  Pidana  Perzinahan  dalam  Hukum Pidana ( UU Nomor 1 Tahun 2023)
Definisi pengaduan adalah laporan resmi yang berisi permintaan dari pihak yang berkepentingan  kepada  pejabat  yang  berwenang  untuk  mengambil  tindakan  sesuai dengan  hukum  terhadap  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  yang merugikannya  (Pasal  1  ayat  25  KUHAP). 17 Dengan  kata  lain,  pengaduan  adalah pemberitahuan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  atau  korban  yang  telah  dirugikan  oleh suatu  tindak  pidana  yang  telah  terjadi,  kepada  pihak  yang  berwenang  untuk  segera mengambil tindakan. Dalam tindak pidana penuntutan, tidak ada penuntutan yang dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan (permintaan) dari orang/korban yang telah dirugikan, dipermalukan oleh suatu tindak pidana atau yang berhak mengajukan pengaduan. Oleh karena  itu,  tidak  semua  kejahatan  atau  tindak  pidana  dapat  dilaporkan  kepada  pejabat yang berwenang. Hal ini karena dalam penuntutan pidana, suatu tindakan atau prosedur hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan atau permintaan dari korban atau para korban tindak pidana. Tindak pidana penuntutan Ada dua jenis tindak pidana penuntutan, yaitu tindak  pidana  penuntutan  absolut  dan  tindak  pidana  penuntutan  relatif.  Hal  ini  karena kejahatan penuntutan dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak korban atau orang- orang yang telah dirugikan atau dipermalukan dalam suatu tindak pidana.
Tindak  pidana  aduan  relatif  pada  prinsipnya  bukanlah  merupakan  delik  aduan, akan tetapi merupakan delik laporan. Akan tetapi menjadi termasuk delik aduan karena dilakukan  didalam  kalangan  keluarga  sendiri,  Maka  penuntutan  yang  dilakukan  bukan peristiwanya  atau  kejahatannya  akan  tetapi  hanya  kepada  orang-orang  yang  telah melakukan  tindak  pidana  tersebut,  jadi  apabila  tindak  pidana  aduan  relatif  dilakukan penuntutan  maka  perkaranya  dapat  dibelah  (spleit).  Adapun  pasal-pasal  dalam  KUHP yang termasuk tindak pidana aduan relatif antara lain, yaitu: KUHP Pasal 367 (pencurian dalam lingkungan keluarga), KUHP Pasal 370 (pemerasan dalam lingkungan keluarga). KUHP Pasal 367 (penggelapan dalam lingkungan keluarga), KUHP Pasal 394 (penipuan dalam lingkungan keluarga), Bentuk Pengaduan Pengaduan menurut bentuknya ada dua yaitu 18 :
1. Pengaduan lisan adalah pengaduan pengaduan   lisan   tersebut   dicatat   oleh pejabat yang  menerima.    Setelah  dicatat,  pengaduan  ditandatangani  oleh  pengadu  dan      si penerima   laporan (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu). 19
2. Pengaduan tertulis dalam konteks hukum acara pidana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan dalam KUHP
17 Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981,” Kuhap § (1981), 4.
18 Fitri  Pratiwi  Rasyid,  “Kajian  Relevansi  Delik  Aduan  Pada  Implementasi  Undang-Undang  Hak Cipta,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 32,  no.  2  (2020):  212, doi:10.22146/jmh.51060.
19 Vanessa Aulin Eman, “Pembahasan Atas Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga (Analisis Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” Lex Crimen X, no. 3 (2021): 101.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Pasal  108  KUHAP  menjelaskan  bahwa setiap  orang  yang  mengalami,  melihat,  menyaksikan,  dan/atau  menjadi  korban peristiwa  yang  terjadi,  yang  dapat  diduga  sebagai  tindak  pidana,  berhak  untuk mengajukan laporan atau pengaduan secara tertulis atau lisan kepada penyidik atau penyidik  pembantu  (Ayat  1 ) .  Dalam  hal  pengaduan  dilakukan  secara  tertulis, pengadu  harus  menandatangani  pengaduan  tersebut.  Setelah  itu,  penyidik  atau penyidik pembantu harus  memberikan tanda terima yang sah sebagai  bukti bahwa pengaduan telah diterima (Ayat 2 ) . 20
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  zina  adalah  perbuatan  bersanggama antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  tidak  terikat  oleh  hubungan  pernikahan (perkawinan). 21 R. Soesilo mendefinisikan zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.  Beliau  mengatakan  bahwa  zina  adalah  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh seorang  laki-laki  atau  perempuan  yang  telah  bersuami  atau  dalam  ikatan  perkawinan dengan seorang perempuan atau laki-laki yang tidak berada dalam hubungan suami-istri, sehingga dalam pasal ini persetubuhan yang dilakukan haruslah atas dasar suka sama suka dan  tidak  boleh  ada  paksaan  dari  salah  satu  pihak, 22 Sebagai  perubahan  dari  definisi sebelumnya, UU No. 1 Tahun 2023 mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual di  luar  ikatan  pernikahan  yang  sah  dengan  orang  yang  bukan  suami  atau  istrinya. Perzinahan merupakan tindakan yang melawan hukum sifat melawan hukum przinahan merupakan perbuatan yang mencederai atau melanggar hukum dalam masyarakat. Suatu perbuatan  yang  seharusnya  tidak  dilakukan,  dilanggar  sehingga  memunculkan  potensi terjadinya tata pergaulan masyarakat yang tidak adil. 23
Pasal  411  UU  No.  1  Tahun  2023  memperluas  makna  zina  dengan  melarang hubungan  seksual  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum  menikah,  berdasarkan prinsip-prinsip moral dan agama masyarakat Indonesia. Sebagaimana bunyi ayat (1): “(1) Setiap  Orang  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  orang  yang  bukan  suami  atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. 24 Penuntutan terhadap tindak pidana perzinahan ini hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berhak, seperti pasangan sah  atau  orang  tua  pelaku,  sesuai  Pasal  411  Ayat  (2)  KUHP.  Hal  ini  mencerminkan reformasi hukum pidana yang mempertimbangkan nilai-nilai sosio-filosofis, politik, dan kultural yang mendasari kebijakan hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 411 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi:“(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
1. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan;
2. orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. 25
20 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981, 34–35.
21 KBBI VI Daring, “Zi.Na,” Badan Pengenmbangan Dan Pembinaan Bahasa , accessed August 10, 2024, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina.
22 Herlina  Safitri,  Ikhwanuddin  Harahap,  and  Dermina  Dalimunthe,  “Dimensi  Fiqh  Jinayah  Pada KUHPidana Tentang Perzinaan,” Jurnal El Thawalib 1, no. 1 (2020): 1–12.
23 Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 55.
24 Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 141.
25 Ibid., 142.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, delik perzinahan masih tetap terkualifikasi sebagai delik aduan. Secara umum delik diklasifikasikan menjadi dua yaitu delik biasa dan  delik  aduan.  Pengklasifikasian  jenis  delik  biasa  dan  aduan  membawa  kosekuensi hukum  dalam  konteks  penegakkan  hukum.  Hampir  sebagian  besar  delik-delik  dalam KUHP adalah delik biasa. Artinya, untuk melakukan proses penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, khusus perbuatan yang terkualifikasi delik aduan, maka dalam proses penegakkan hukumnya membutuhkan pengaduan terlebih dahulu. Sehingga proses hukum terhadap perbuatan perzinahan dapat dilakukan apabila telah ada pengaduan terlebih dahulu. Hak untuk melakukan pengaduan terhadap delik perzinahan dibatasi, dalam KUHP lama pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang korban. Pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami atau istri yang menjadi korban telah meninggal dunia, maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (2) di  atas,  Hak  untuk  melakukan  pengaduan  diperluas,  hal  ini  sebagai  kosekuensi diperluasnya  makna  perzinahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023.  Hak pengaduan  diberikan  kepada  suami  atau  istri  lagi  orang  yang  terikat  perkawinan  dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. 26
Dalam  konteks  struktur  sosial  budaya  masyarakat  yang  bersifat  kekeluargaan, kolektivistik,  dan  monodualistik,  permasalahan  perzinahan  tidak  hanya  dipandang sebagai urusan privat individu, tetapi juga sebagai persoalan yang menyentuh nilai-nilai serta  kepentingan  masyarakat  luas,  minimal  dalam  konteks  keluarga,  kaum,  dan lingkungan.  Ini  menimbulkan  pertanyaan  apakah  delik  perzinahan  seharusnya dikualifikasi sebagai delik aduan yang bersifat absolut, mengingat terdapat kepentingan umum yang juga mungkin terganggu akibat perbuatan tersebut. Menurut Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023, delik perzinahan termasuk dalam kategori delik aduan absolut, yang berarti  pengaduan  harus  diajukan  oleh  korban  sendiri  atau  oleh  orang  yang  memiliki hubungan  tertentu  dengan  korban.  Ini  menegaskan  bahwa  perbuatan  perzinahan  baru dapat  diproses  hukum  jika  ada  pengaduan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  secara langsung.  Dalam  hal  ini,  korban  tindak  pidana  perzinahan  memiliki  hak  untuk mengajukan pengaduan, namun pengaduan tersebut dapat ditarik kembali selama proses persidangan  belum  dimulai  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  tersebut  ayat  (4):  (4) Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  belum dimulai. 27
Pasal 284 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perzinahan, khususnya bagi mereka yang sudah menikah. Hukuman bagi pelaku perzinahan ini adalah pidana penjara paling  lama  sembilan  bulan.  Pasal  ini  juga  terkait  dengan  Pasal  27  BW  (Burgerlijk Wetboek), yang menyatakan bahwa seseorang hanya boleh terikat dalam satu perkawinan pada satu waktu. Penuntutan atas perzinahan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pasangan yang tercemar, dan pengaduan tersebut harus diikuti dengan permintaan cerai
26 Sirjon and Sakti, “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 61.
27 Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 142.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dalam  waktu  tiga  bulan.  Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  sidang  pengadilan belum dimulai. 28
Ketentuan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang lebih memperhatikan kepentingan dan kehendak korban, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara hak  individu  dan  kepentingan  sosial.  Dalam  praktik,  bahkan  setelah  sidang  dimulai, hakim seringkali masih memberikan kesempatan untuk mediasi atau penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 juga mengatur bahwa pengaduan tidak dapat dipisah. Misalnya, jika seorang suami (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah melakukan perzinahan dengan pria lain (C), maka kedua pelaku, B dan C, harus dituntut secara hukum. Tidak dimungkinkan untuk hanya menuntut salah satu pelaku atas dasar permintaan pihak pengadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum atas tindak pidana perzinahan.
Dengan  demikian,  meskipun  delik  perzinahan  dalam  ketentuan  ini dikualifikasikan  sebagai  delik  aduan  absolut,  undang-undang  tetap  memberikan  ruang untuk  perlindungan  hak-hak  korban  serta  upaya  penyelesaian  secara  damai  sebelum masuk  ke  proses  pengadilan.  Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  begitu  pengadilan memulai pemeriksaan, kesempatan  untuk  menarik kembali  pengaduan atau melakukan penyelesaian damai menjadi lebih terbatas.

## Sistematika  Pengaduan  oleh  Korban  Tindak  Pidana  Perzinahan  dalam  Hukum Islam (Jinayah)
Di Indonesia posisi hukum Islam hanya menepatkan diri pada beberapa persoalan yang  dapat  diatur  lewat  peradilan  agama,  yaitu  beberapa  persoalan  yang  menyangkut hubungan  keluarga  dan  beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan  persoalan  waris. Penerapan  Hukum  Islam  di  Indonesia  menggambarkan  posisi  yang  dilematis  dalam rangka  pelaksanakannya.  Misalnya,  dalam  pelaksanaan  hukum  jinayah.  Pada  satu  sisi hukum  tersebut  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  karena  menjadi perintah  Allah.  Sementara  pada  sisi  lain,  negara  kita  bukanlah  negara  Islam  dalam pengertian ideologis yang menetapkan syaria’at Islam sebagai konstitisi negara. 29
Dalam hukum pidana Islam, pidana dikenal dengan istilah jarȋmah atau jinȃyah. pengertian jinȃyah menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang  oleh syara’ ,  baik  perbuatan  tersebut  mengenai  jiwa,  harta,  atau lainnya.Larangan-larangan syara’ tersebut  ada  kalanya  berupa  mengerjakan  perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara’ pada pengertian  tersebut  dimaksudkan  bahwa  suatu  perbuatan  baru  dianggap  tindak  pidana apabila  dilarang  oleh syara’ . 30 Salah  satu  perbuatan  yang  dilarang  oleh syara’ adalah perzinahan.  zina  dimasukkan  sebagai  tindak  kejahatan  pidana  dalam  Islam  yang  para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina
28 kumparan.com, “Isi Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan,” Kumparan.Com , accessed August 12, 2024, https://kumparan.com/berita-update/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-1xIxaUBvCUX.
29 Ririn  Isna  Magfiroh  and  Ashif  Az  Zafi,  “Eksistensi  Fikih  Dalam  Penerapan  Hukum  Zina  Di Indonesia,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 18, no. 1 (2020): 114, doi:10.35905/diktum.v18i1.1314.
30 H Fadhlurrahman, “Pemikiran Abdul Qadir Audah Tentang Hukum Pidana Islam,” Ilmiyyat 1, no. 1 (2020): 103–4.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sudah  semestinya  ditegakkan  kepada  orang  yang  telah  terbukti  melakukan  perbuatan zina. 31
Zina dalam hukum Islam terbagi menjadi dua macam yaitu zina muhṣan dan zina gairu muhṣan . Zina muhṣan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, seperti suami atau istrinya. Pelaku zina muhṣan dapat dihukum dengan dua jenis hukuman, yaitu dirajam atau dera seratus kali. Rajam adalah hukuman mati dengan melempar orang yang berzina dengan batu atau sejenisnya. Hampir semua ulama fikih menyetujui hukuman rajam. Zina gairu muhṣan adalah zina yang dilakukan oleh  individu  yang  belum  menikah.  Pelaku  zina gairu muhṣan menerima  dua  jenis hukuman:  dera  seratus  kali  dan  pengasingan  selama  satu  tahun.  Hukuman  dera  adalah hukuman terbatas, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ . Hakim tidak boleh mengurangi,  menambah, menunda, atau menggantikan hukuman dengan hukuman lain karena hukuman dera merupakan hak Allah Swt. atau hak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah atau individu tidak berhak untuk memberikan pengampunan. 32 Dalam fikih jinayah  siapapun  boleh  melaporkan  bagi  yang  mendapati  perzinaan,  dengan  syarat seluruh  syarat  pelaporan  tersebut  terpenuh  yaitu  perzinaan  tersebut  disaksikan  oleh    4 orang  laki-laki  dalam  satu  majelis  dan  kesaksian  tersebut  harus terperinci atau jelas. Sehingga perzinaan  dalam  fikih  jinayah  merupakan  tindak  pidana  dengan  jenis delik aduan biasa, bukan aduan absolut. 33
Dakwa (gugatan) menurut istilah para fuqaha adalah pernyataan seseorang yang disampaikan kepada hakim untuk menuntut suatu hak yang berada ditangan pihak lain yang digugat, atau untuk mempertahankan suatu hak yang sudah ada pada dirinya sendiri. Adapun  menurut  istilah  adalah  pengaduan  yang  dapat  diterima  disisi  hakim,  yang dimaksudkan  dengan  pengugat,  menuntut  suatu  hak  pada  pihak  lain.  Dan  dakwa  ini mengenai  dalam  hal  pidana  maupun  bersifat  perdata,  maka  seseorang  yang  menuntut kepengadilan baik bersifat pidana maupun perdata itu disebut dakwa.Tindak pidana zina yang harus dijatuhi hukuman hudud hanya dapat dibuktikan oleh empat hal: 1. Kesaksian, 2. Pengakuan, 3. Qarinah (indikasi) 4. Sumpah li’an 34 .

## 1. Kesaksian
Kesaksian dalam hukum islam disebut dengan syahadah, adalah cara yang biasa dipakai dalam menetapkan tindak pidana. Kebanyakan tindak pidana ditetapkan melalui saksi dan sangat sedikit yang ditetapkan tanpa melalui saksi dengan demikian, sebagai salah satu cara untuk menetapkan tindak pidana,kesaksian memiliki peran sangat besar dalam  penetapan  tindak  pidana  Para  ulama  sepakat  bahwa  zina  tidak  bisa  dibuktikan
31 Ririn Isna Magfiroh and Az Zafi, “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia,” 108–9.
32 Muhammad  Sibghotulloh  L  A  and  Khoirul  Ahsan,  “Kajian  Fikih  Terhadap  Pasal  415  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan,” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 7, no. 1 (2023): 36–43, doi:10.33650/jhi.v7i1.5759.
33 A R Yasdin, R Rapung, and I Rafi, “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP  Tahun  1946  Dan  No.  01  Tahun  2023,” AL-QIBLAH:  Jurnal  Studi  Islam  Dan  … ,  2024,  624, https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1655.
34 Rahil Khalisa et al., “Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah 1, no. 2 (2023): 7–8.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dengan  kecuali  melalui  empat  orang  saksi.  Ini  merupakan  ijmak  para  ulama.  Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisa’/4:15.
ْمَأَف ۟اوُدِّهَش نِّإَف ۖ ْمُكنِّ م  ةَعَ بْرَأ َّنِّهْيَلَع ۟اوُدِّهْشَتْسٱَف ْمُكِّئٓاَسِّ ن نِّم َةَشِّحىَفْلٱ َينِّتَْيَ  ِّتِىَّلٱَو ىَّتَِح  ِّتوُيُ بْلٱ  ِّفِ َّنُهوُكِّس
ليِّبَس َّنَُلَ َُّللَّٱ َلَعَْيَ ْوَأ ُتْوَمْلٱ َّنُهى ىَّفَوَ تَ ي
Terjemahnya:
Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah  kesaksian  atas  (perbuatan  keji)-nya  dari  empat  orang  di  antara  kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam  rumah  sampai  mereka  menemui  ajal  atau  sampai  Allah  memberi  jalan (yang lain). 35

## 2. (Ikrar) Pengakuan
Pengakuan  menurut  bahasa  adalah  menetapkan  dan  mengetahui  sesuatu  hak dengan  tidak  mengingkari.  Secara  istilah  pengakuan  adalah  mengabarkan  sesuatu  hak bagi orang lain. Yang dimaksud pengakuan di dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya  hak  orang  lain  yang  ada  dalam  diri  pengaku  itu  sendiri  dengan  ucapan  atau berstatus  sebagai  ucapan  meskipun  untuk  masa  yang  akan  datang.  Dalilnya  terdapat dalam Al-Qur’an surah Yusuf/12:51.
هُّتْدَواَر ۠ َنََا ۖ ُّقَْلْا َصَحْصَح َنى  ْلا ِّزْيِّزَعْلا ُتَاَرْما  ِّتَلاَق ٗ ْنَع ه ِّسْفَّ ن ٗ هَّنِّاَو ٗ َنِّمَل َْينِّقِّدى صلا Terjemahnya:
Istri  al-Aziz  berkata,  “Sekarang  jelaslah  kebenaran  itu.  Akulah  yang menggodanya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.” 36

## 3. Qarīnah
Zuhur al-hamli (nampak kehamilan) Selain hal-hal di atas, terdapat pula alat-alat bukti lain yang dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang  dapat  mengindikasikan  dilakukannya  suatu  tindak  pidana.  Hal-hal  yang  hendak dimaknai dalam suatu perkara disebabkan adanya petunjuk-petunjuk, yang dalam istilah fiqh  disebut  qarînat  al-ahwâl  (petunjuk  tentang  keadaan)  Sayyid  Sabiq  menyebutkan qarinah, yaitu: Qarīnah adalah petunjuk tentang keadaan karena penerapannya mengarah pada  keyakinan.  Qarīnah  adalah  suatu  keadaan,  peristiwa  atau  perbuatan  yang  dapat memberikan  petunjuk  tentang  adanya  sesuatu  atau  peristiwa,  sehingga  qarinah merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  benar  dalam  suatu  persidangan.  Adapun  zina, kehamilan seorang wanita yang belum menikah atau yatim piatu adalah qarinah (bukti) bahwa timbulnya kehamilan adalah akibat dari perbuatannya.
4) Nukūl an al-mula’anah (tidak bersedia untuk membalas li’an )
Li'an  berasal  dari  kata  la'nu,  yang  berarti  benci.  Mereka  disebut  Li'an  karena masing-masing  pihak  telah  memberikan  kesaksiannya  sebanyak  empat  kali,  dan
35 Qur’an  Kemenag,  “Qur’an  Kemenag,” Qur’an  Kemenag ,  accessed  August  10,  2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=15&to=176.
36 Qur’an  Kemenag,  “Qur’an  Kemenag,” Qur’an  Kemenag ,  accessed  August  10,  2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=51&to=111.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kesaksian kelima diakhiri dengan pernyataan bahwa mereka siap menerima laknat Tuhan jika kesaksiannya salah. Bahwa ia siap dilaknat oleh Allah setelah empat kali mengaku dan menerima sumpah suami istri karena salah satu pihak dengan keras menuduh pihak lain  berzina,  suaminya  tidak  mengakui  anak  yang  dikandungnya,  atau  istrinya  tidak melahirkan anak, dan pihak lain menuntut agar sumpah dibatalkan. Tidak ada bukti yang diberikan kepada hakim. Jika terdakwa atau terdakwa tidak bersedia berbuat zina, mereka harus  dipenjarakan  sampai  mereka  bersedia  melakukannya,  yang  menunjukkan  bahwa mereka benar-benar berbuat zina. Ini karena pada dasarnya setiap orang yang benar-benar tidak  bersalah  atau  tidak  melakukan  apa  yang  didakwakan  kepadanya  harus  bersedia mengucapkan sumpah untuk melepaskan diri dari tuduhan yang didakwakan kepadanya.
5) Penyelesaian Perkara Zina Dalam hal menyelesaikan perkara zina.
Apabila seseorang dituduh telah melakukan perbuatan zina dan tuduhan tersebut diserahkan  ke  pengadilan,  setelah  itu  Hakim  mempelajari,  kemudian  menyelidiki  dan memutus perkara tersebut di persidangan Apabila dari hasil penyidikan Hakim mendapati cukup  bukti-bukti  yang  meyakinkan  untuk  membuktikan  kebenaran  dakwaan,  maka diputuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perzinahan dan dipidana. Dalam dakwaan yang tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan  penuduh  dapat  dikenakan  qazaf  (hukuman  karena  menuduh  seseorang  melakukan perzinahan). 37
Dalam  hukum  Islam  (fikih  jinayat),  korban  atau  siapa  saja  yang  mengetahui perzinahan dapat melaporkan tindak pidana ini, asalkan disertai dengan bukti yang jelas. Laporan tersebut tidak terbatas pada pihak yang dirugikan secara langsung. Perzinahan dalam  fikih  jinayat  dianggap  sebagai  pelanggaran  yang  lebih  serius  dengan  hukuman yang tetap dan berat, serta lebih menekankan pada prinsip moral dan keadilan sosial.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  sistem  hukum  Islam  (fikih  jinayat), pengaduan  tindak  pidana  perzinahan  tidak  terbatas  hanya  pada  korban  yang  dirugikan secara  langsung.  Siapa  pun  yang  menyaksikan  perbuatan  zina  dengan  bukti  yang  jelas dapat melaporkannya kepada pihak berwenang. Dalam konteks keluarga, setiap anggota keluarga yang mengetahui adanya perzinahan berhak melaporkan hal tersebut. Hukuman untuk  pelaku  zina  dalam  fiqh  jinayat  sangat  tegas:  bagi  pelaku  yang  sudah  menikah (muhsan), hukumannya adalah rajam hingga mati, sedangkan bagi yang belum menikah ( gairu muhsan),  hukumannya  adalah  cambuk  100  kali  dan  pengasingan  selama  satu tahun.  Sebaliknya,  dalam  hukum  pidana  nasional  Indonesia,  khususnya  menurut  Pasal 411  UU  No.  1  Tahun  2023,  pengaduan  perzinahan  harus  diajukan  oleh  pihak  yang dirugikan,  seperti  suami,  istri,  orang  tua,  atau  anak  dari  korban.  Ini  menunjukkan perbedaan mendasar dalam prosedur pengaduan dan jenis hukuman antara hukum Islam dan  hukum  nasional.  Hukum  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  siapa  saja  untuk melaporkan  perzinahan  asalkan  ada  bukti  yang  kuat,  sementara  hukum  nasional  lebih membatasi pihak yang dapat mengajukan pengaduan.
Penelitian mengenai prosedur pengaduan korban tindak pidana perzinahan dalam hukum  Islam  (Fiqh  Jinayat)  dan  hukum  pidana  nasional  menunjukkan  persamaan  dan perbedaan  yang  mendasar.  Persamaannya  adalah  bahwa  kedua  sistem  hukum
37 Khalisa  et  al.,  “Jarimah  Hudud  Zina  Bagi  Pelaku  Yang  Telah  Menikah  Dan  Belum  Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” 7–8.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menghukum pelaku perzinahan, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Namun,  dalam  hukum  Islam,  pengaduan  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  dengan  bukti yang  jelas,  dan  hukuman  bersifat  tetap  serta  lebih  berat,  seperti  rajam  atau  cambuk. Sebaliknya, dalam hukum pidana nasional, pengaduan harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan langsung, dengan hukuman yang lebih ringan yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan dan penuntutan hanya bisa dilakukan berdasarkan pengaduan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa terdapat persamaan  dan  perbedaan  mendasar  antara  hukum  pidana  nasional  dan  hukum  Islam (fikih jinayat) dalam menangani kasus perzinahan terkhusus prosedur pengaduan korban tindak pidana perzinahan. Kedua sistem hukum menghukum pelaku perzinahan, namun prosedur  pengaduan  dan  jenis  hukumannya  berbeda.  Dalam  hukum  Islam,  pengaduan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan bukti yang jelas meskipun bukan termasuk korban dalam  tindak  pidana  perziahan  tersebut,  dan  hukuman  bersifat  tetap  serta  lebih  berat, seperti rajam atau cambuk. Sebaliknya, dalam hukum pidana nasional, pengaduan harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan yaitu korban, dengan hukuman yang lebih ringan dan  penuntutan  hanya  dilakukan  berdasarkan  pengaduan.  Hukum  Islam  lebih  fleksibel dalam memberikan ruang bagi siapa saja untuk melaporkan perzinahan, sementara hukum nasional lebih terfokus pada perlindungan hak individu korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami perbedaan prosedur dan sanksi dalam kedua sistem hukum untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan.
Penelitian  ini  mengimplikasikan  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  dapat mengambil pelajaran dari hukum Islam dalam penanganan tindak pidana perzinahan, baik secara  teoritis  maupun  praktis.  Secara  teoritis,  hukum  pidana  Indonesia  dapat mempertimbangkan  integrasi  nilai-nilai  moral  dan  sosial  yang  kuat  sebagaimana diterapkan  dalam  hukum  Islam,  termasuk  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  bagi masyarakat  untuk  melaporkan  perzinahan.  Secara  praktis,  reformasi  hukum  dapat dilakukan  dengan  memperluas  definisi  pengaduan  dan  mengevaluasi  kembali  tingkat hukuman,  sehingga  sistem  hukum  lebih  efektif  dalam  pencegahan  perzinahan  dan menjaga integritas sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan  Lutfi,  Muhammad,  Yulia  Kurniaty,  Basri  Basri,  and  Johny  Krisnan.  “Studi Perbandingan  Tentang  Penetapan  Sanksi  Pidana  Pencurian  Berdasarkan  Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” Borobudur Law and Society Journal 1, no. 1 (2022). doi:10.31603/6537.
Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” Rechtenstudent 2, no. 3 (2021). doi:10.35719/rch.v2i3.89.
As-Sāḥirah, Ibrāhīm bin Ḥumayd. Tahzīb At-Tarhīb Min Fāḥishat Az-Zinā , 2021. Daring, KBBI VI. “Zi.Na.” Badan Pengenmbangan Dan Pembinaan Bahasa . Accessed August 10, 2024. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina.
Eman,  Vanessa  Aulin.  “Pembahasan  Atas  Delik  Aduan  Pencurian  Dalam  Keluarga

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(Analisis Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Lex Crimen X, no. 3 (2021).
Fadhlurrahman,  H.  “Pemikiran  Abdul  Qadir  Audah  Tentang  Hukum  Pidana  Islam.” Ilmiyyat 1, no. 1 (2020).
Friwarti,  Sri  Dwi,  and  Eka  Fadhlianti.  “Perbandingan  Sanksi  Bagi  Pelaku  Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat.” AT-TASYRI’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah , 2023. doi:10.47498/tasyri.v15i2.2341.
Indonesia,  Republik.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  No.  8
Tahun 1981, Kuhap § (1981).
Kenedi,  John.  “Analisis  Pemidanaan  Terhadap  Perzinahan  Dalam  Perspektif  Hukum
Positif Dan Hukum Islam.” Nuansa 12, no. 1 (2019).
doi:10.29300/nuansa.v12i1.2105.
Khalisa, Rahil, Rangga Putrana, Renaldy Sundara Salim, Shofa Zahira Arrumaisha, and Deden  Najmudin.  “Jarimah  Hudud  Zina  Bagi  Pelaku  Yang  Telah  Menikah  Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah 1, no. 2 (2023). kumparan.com.  “Isi  Pasal  284  KUHP  Tentang  Perzinaan.” Kumparan.Com .  Accessed August  12,  2024.  https://kumparan.com/berita-update/isi-pasal-284-kuhp-tentang- perzinaan-1xIxaUBvCUX.
L A, Muhammad Sibghotulloh, and Khoirul Ahsan. “Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan.” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 7, no. 1 (2023). doi:10.33650/jhi.v7i1.5759.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020.
Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Pub.  L.  No.  1,  Direktorat  Utama Pembinaan  dan  Pengembangan  Hukum  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  Badan Pemeriksa Keuangan 1 (2023).
Putri, Dhea Sukma, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri. “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP.” Jurnal Studia Legalia 3, no. 01 (2022). doi:10.61084/jsl.v3i01.22.
Qur’an  Kemenag.  “Qur’an  Kemenag.” Qur’an  Kemenag .  Accessed  August  8,  2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=111.
Qur’an  Kemenag.  “Qur’an  Kemenag.” Qur’an  Kemenag .  Accessed  August  10,  2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=15&to=176.
———.  “Qur’an  Kemenag.” Qur’an  Kemenag .  Accessed  August  10,  2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=51&to=111.
Rasyid,  Fitri  Pratiwi.  “Kajian  Relevansi  Delik  Aduan  Pada  Implementasi  Undang- Undang Hak Cipta.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 32, no. 2 (2020). doi:10.22146/jmh.51060.
Ririn Isna Magfiroh, and Ashif Az Zafi. “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di  Indonesia.” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 18,  no.  1  (2020). doi:10.35905/diktum.v18i1.1314.
Rosyadi, Imron. Hukum Pidana . Surabaya: Revka Prima Media, 2022. Safitri, Herlina, Ikhwanuddin Harahap, and Dermina Dalimunthe. “Dimensi Fiqh Jinayah

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 359-372 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Pada KUHPidana Tentang Perzinaan.” Jurnal El Thawalib 1, no. 1 (2020). Siahaan,  Juliya  Rahmayanti.  “Sistem  Pembuktian  Tindak  Pidana  Perzinaan  Dalam Perspektif  Hukum  Pidana  Positif  Dan  Hukum  Pidana  Islam.” Al-Qanun:  Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2020).
Sirjon, Lade, and La Ode Awal Sakti. “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.” Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 12,  no.  1  (2023). doi:10.22373/legitimasi.v12i1.18017.
Usman, Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar. “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam  Dan  Hukum  Adat  Dalam  Pengaturan  Tindak  Pidana  Perzinaan.” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021). doi:10.22437/ujh.4.1.125-157.
Yasdin, A R, R Rapung, and I Rafi. “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam  KUHP  Tahun  1946  Dan  No.  01  Tahun  2023.” AL-QIBLAH:  Jurnal  Studi Islam Dan … , 2024. https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1655. Yudhagama, T A, and B Handayani. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial … , 2024. http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1031.