## IMPLEMENTASI STRATEGI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

## Zulkafli
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Implementation Strategies Motor Vehicle Tax. The purpose of research is to inves- tigate the implementation of the motor vehicle tax revenue in the Technical Implementation Unit (UPT) Income Rokan Hulu. The informants are officers motor vehicle tax recipients and taxpay - ers. Data were collected by interview, observation and documentation. Data analysis started from the data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that in the implementa- tion of strategies to increase tax revenues, motor vehicle has been running pretty well. But in its implementation still found that factors inhibiting factor means of building and budget.
Keywords: strategy, strategy implementation, local taxes
Abstrak: Implementasi Strategi Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan penelitian adalah un- tuk mengetahui implementasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu. Informan penelitian adalah petugas penerima pajak kendaraan bermotor serta wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi strategi dalam pening- katan penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan faktor penghambat yaitu faktor sarana gedung dan anggaran.
Kata kunci: strategi, implementasi strategi, pajak daerah
PENDAHULUAN Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka mem- biayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pemban- gunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan penga- wasan keuangan daerah. Sistem pembiay- aan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Daerah diharapkan dapat mening- katkan kapasitas fiskal ( fiscal capacity ) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal ( fiscal need ) sehingga tidak mengalami defisit fis - kal ( fiscal gap ), (Kaho, 2002). Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
menjelaskan pajak daerah adalah kontri- busi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersi- fat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retri- busi daerah sudah di bagi pajak daerah yang harus dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adanya pem- bagian kewenangan dalam pengelolaan pa- jak daerah, diharapkan tidak lagi ditemukan permasalahan pengelolaan potensi pajak daerah yang ada di daerah. Adapun pemba- gian jenis pajak daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 2 dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah, yaitu : 1.  Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
a.  Pajak Kendaraan Bermotor b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermo- tor
c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ber- motor
d.  Pajak Air Permukaan e.  Pajak Rokok
2.  Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : a.  Pajak Hotel b.  Pajak Restoran c.  Pajak Hiburan d.  Pajak Reklame e.  Pajak Penerangan Jalan
f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan g.  Pajak Parkir
h.  Pajak Air Tanah
i.  Pajak Sarang Burung Walet
j.  Pajak Bumi dan Bangunan Perde- saan dan Perkotaan
k.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Salah satu pajak daerah yang men- jadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menggali dan mengelolanya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kenda- raan Bermotor (PKB) berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pa- jak dan retribusi daerah adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage ), kecuali kereta api, kenda- raan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara dan kendaraan bermotor yang dimil- iki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pa- jak dari Pemerintah. Sedangkan subjek pa- jak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi atau badan yang me- miliki dan/atau menguasai kendaraan ber- motor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpa- jakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu potensi pajak daerah yang produktif di Provinsi Riau dalam mem- berikan kontribusi yang besar pada peneri- maan PAD Provinsi Riau. Sehubungan den- gan itu, target pajak yang terus ditingkatkan setiap tahunnya dan realisasi yang telah di- capai selalu melebihi target yang telah diten- tukan mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan masih jauh dari potensi yang bisa didapatkan sehingga potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) belum optimal. Untuk mengoptimalkan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu diketahui implementasi strategi yang tepat dalam upaya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. Maka dengan demikian perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Perta- ma , bagaimana implementasi strategi dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu ? Kedua , apa saja faktor-faktor yang meng- hambat implementasi strategi dalam pening- katan penerimaan Pajak Kendaraan Bermo- tor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu ? Bryson (2011) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau alokasi  sumber  daya  yang  mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilaku- kan dan mengapa organisasi melakukan- nya. Kemudian Hamel dan Prahalad (2005) menjelaskan bahwa strategi merupakan tin- dakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilaku- kan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.
Dalam lingkungan organisasi atau pe-
rusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan ter- capai. Menurut Grant (2009) strategi memi- liki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu :
1.  Strategi sebagai pendukung untuk pen- gambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberi- kan kesatuan hubungan antara keputu- san-keputusan yang diambil oleh indi- vidu atau organisasi.
2.  Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi Salah satu peranan penting strategi seb- agai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
3.  Strategi sebagai target Konsep strategi akan digabungkan den- gan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan ti- dak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target peru- sahaan.
Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamik karena berlangsung se- cara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan penin- jauan ulang dan bahkan mungkin peruba- han di masa depan. Salah satu alasan uta- ma mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun ekster- nal selalu berubah-ubah pula. Dengan kata lain strategi manajemen dimaksudkan agar organisasi menjadi satuan yang mampu me- nampilkan kinerja tinggi karena organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektifitas dan produktivitasnya makin lama makin tinggi.
Manajemen strategik berkaitan den- gan upaya memutuskan persoalan strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam praktek. Mana- jemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga macam elemen utama. Terdapat adanya analisis strategik dimana penyusun strategi (strategis) yang bersang- kutan berupaya untuk memahami posisi strategik organisasi yang bersangkutan. Ter- dapat pula adanya pilihan strategik yang ber- hubungan dengan perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka. Akhirnya terdapat pula implemen- tasi strategi yang berhubungan dengan mer- encanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan. Manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka panjang di- dalam perusahaan. Hal ini termasuk anali- sis lingkungan (lingkungan eksternal dan internal), formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol. (Wheelen and Hunger, 2012) Implementasi strategi adalah sebuah proses yang mana strategi dan kebijakan di- arahkan kedalam tindakan melalui pengem- bangan program, anggaran, dan prosedur. Proses ini memerlukan perubahan dalam budaya, struktur, dan sistem manajemen pada seluruh organisasi atau perusahaan. (Wheelen and Hunger, 2012) Pendapat lain menjelaskan implemen- tasi strategi adalah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sum- ber daya perusahaan (keuangan, manusia, peralatan dan lain-lain) melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi diper- lukan untuk memperinci secara lebih jelas dan tepat bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan. (Haris, Amirullah, dan Budiyono, 2004). Wheelen and Hunger (2012), menjelaskan implementasi strategi dapat dikembangkan melalui :
1. Program Program merupakan pernyataan aktivi-
tas atau langkah yang dibutuhkan un- tuk menyelesaikan sebuah perencanaan. Program dibuat sebagai tindakan orien- tasi strategi.
2. Anggaran Anggaran adalah pernyataan dari pro- gram perusahaan dalam kondisi keuan- gan. Dalam anggaran digunakan peren- canaan dan kontrol anggaran, supaya anggaran dapat diketahui secara detail berapa besarnya biaya yang dibutuhkan dari suatu program.
3. Prosedur Prosedur, terkadang dikatakan Standard Operating Procedures (SOP), adalah sebuah sistem yang berisi langkah atau teknik yang mendeskripsikan secara de- tail bagaimana tugas khusus atau peker- jaan dilakukan secara benar. Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh hasil sesuai dalam rencana organisasi, perusahaan harus menganalisa lingkungan eksternal, mengidentifikasi pel - uang dan ancaman dalam lingkungan terse- but, menentukan mana di antara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki yang merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterap- kan ( strategic formulation ). Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terinte- grasi dan terkoordinasi yang diambil un- tuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. (Tedjo Tripomo, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabu- paten Rokan Hulu.
METODE Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualita- tif. Informan penelitian adalah petugas pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis melalui tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL Program
Program merupakan pernyataan akti- vitas atau langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perencanaan. Setiap program yang disusun merupakan pedoman dan petunjuk bagi organisasi untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya sebuah program dalam organisasi, maka setiap unit-unit kerja dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Untuk mengetahui hasil wawancara yang dilaku- kan terhadap informan kunci tentang pro- gram dalam implementasi strategi dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat sebagai berikut: “Pendataan dan verifikasi potensi PKB baru dilakukan melalui razia yang dilakukan pihak Kepolisian dan mengcross cek data wajib pajak yang membayar dan yang be- lum membayar. Upaya ini dilakukan untuk melihat kekuatan potensi PKB yang ada di wilayah kami. Pembentukan UP pembantu sudah kami lakukan...di Rokan Hulu sudah tiga UP pembantu yaitu UP Kepenuhan, UP Ujung Batu dan UP Tambusai atau Dalu-Da- lu. Hal ini kami lakukan supaya pelayanan penerimaan PKB lebih dekat dengan para wajib pajaknya. Kemudian melayani peneri- maan PKB melalui Samsat keliling belum dilakukan, karena fasilitas tersebut belum tersedia di wilayah kami...” (Wawancara dengan Kepala UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, 14 November 2015). Wawancara juga dilakukan terhadap informan pelengkap, untuk mengetahui ten- tang program dalam implementasi strategi dalam peningkatan penerimaan Pajak Kend- araan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: “Kami wajib pajak atau masyarakat belum pernah didata secara langsung oleh petugas samsat, tetapi razia yang dilakukan pihak Kepolisian ada dilakukan. Namun razia yang dilakukan tidak menanyakan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 : 443-452
tentang masalah PKB tetapi lebih kepada kelengkapan surat-surat kendaraan. Pem- bentukan UP pembantu sudah dilakukan... sehingga sangat membantu kami dalam membayar PKB. Namun tingkat kesadaran masyarakat atau wajib pajak yang masih ren- dah dalam membayar PKB, karena mereka berfikir  mambayar  PKB  bukan  merupakan suatu yang utama. Karena kepentingan pem- bayaran PKB apabila kendaraan yang digu- nakan dibawa ke kota, kalau hanya dipakai di desa tidak perlu bayar PKB. Untuk Sam- sat Keliling belum pernah kami nampak di wilayah ini dalam membantu untuk pelayan- an penerimaan PKB...”(Wawancara dengan masyarakat (Usin Ahmad) Desa Kepenuhan Barat, 14 November 2015).
Anggaran Anggaran merupakan pernyataan dari program organisasi dalam kondisi keuan- gan, dalam hal ini merupakan pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung terlak- sananya program. Implementasi sebuah pro- gram tidak akan mungkin terwujud apabila tidak didukung oleh anggaran yang baik. Karena anggaran akan menjadi faktor kunci bagi terlaksananya seluruh  program yang sudah disusun dan direncanakan. Untuk mengetahui hasil wawancara yang dilaku- kan terhadap informan kunci tentang ang- garan dalam implementasi strategi dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat sebagai berikut:
“Anggaran yang disediakan untuk mengaji tenaga honorer memang ada, tetapi pengeluarannya tidak berjalan dalam setiap bulan. Pembayaran gaji honorer paling cepat 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sehingga terkadang kurang memotivasi tenaga hon- orer dalam melaksanakan tugasnya. Angga- ran untuk fasilitas dan IT yang mendukung pemungutan PKB masih minimal, sehingga terkadang fasilitas dan IT yang tersedia be- lum mendukung proses pemungutan PKB. Namun belum menghalangi proses pem- bayaran PKB secara signifikan, karena be -
berapa proses pembayaran juga masih di- lakukan secara manual...” (Wawacara den- gan Kepala UP Pembantu Kepenuhan, 15 November 2015) Wawancara juga dilakukan terhadap informan pelengkap, untuk mengetahui ten- tang anggaran dalam implementasi strategi dalam peningkatan penerimaan Pajak Kend- araan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: “Mengenai anggaran yang disediakan untuk operasional organisasi, kami tidak mengetahuinya. Tetapi keberadaan tenaga honorer memang ada, bahkan untuk UPT pendapatan dan UP pembantu keberadaan tenaga honorer ini sangat membantu  pelak- sanaan kerja. Karena PNS yang dimiliki oleh UPT pendapatan dan UP pembantu sangat sedikit. Fasilitas yang mendukung peneri- maan PKB sudah ada, ruang tunggu ada, pa- pan informasi ada, komputer (lihat gambar 1 dan 2). Hal itu seperti cukup untuk mendu- kung penerimaan PKB di UPT pendapatan dan UP pembantu...”(Wawancara dengan masyarakat wajib pajak (Hadi Putrawan) Kelurahan Kota Tengah, 15 November 2015).
Gambar 1. Fasilitas Gedung UPT Pendapatan Ka- bupaten Rokan Hulu
Gambar 2. Ruang tunggu dan pembayaran pajak oleh wajib pajak
Prosedur Prosedur merupakan sebuah sistem yang berisi langkah atau teknik yang mendeskripsikan secara detail bagaimana tugas khusus atau pekerjaan dilakukan se- cara benar. Penyusunan prosedur kerja yang baik akan sangat membantu dalam rangka melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah dibebankan. Karena prosedur kerja yang disusun akan memberikan arahan dan petunjuk bagi petugas untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Untuk menge- tahui hasil wawancara yang dilakukan ter- hadap informan kunci tentang prosedur dalam implementasi strategi dalam pening- katan penerimaan Pajak Kendaraan Bermo- tor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat sebagai berikut: “SOP pembayaran PKB sudah tersedia melalui papan-papan informasi yang ada di ruang tunggu pembayaran. Keberadaan SOP ini memang sangat membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB yang dimilikinya. Bahkan pihak pemungut pajak akan membantu menyelesaikan pelayanan PKB secepatnya, apabila ketentuan yang di- syaratkan dapat dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian SDM yang dimiliki sudah cukup untuk saat ini dengan kondisi kantor yang kecil, namun apabila nanti pindah ke kan- tor yang lebih besar maka SDM yang ada
sangat tidak mencukupi. Apalagi SDM yang dimiliki saat ini masih berstatus honor, se- hingga apabila tidak menemukan suasana yang nyaman dalam bekerja mereka bisa mengundurkan diri. Selanjutnya pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab su- dah dilakukan untuk masing-masing unit kerja telah dilakukan. Tinggal kemampuan dan ketrampilan masing-masing SDM saja untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan...”(Wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT Pendapa- tan Kabupaten Rokan Hulu, 16 November
2015). Wawancara juga dilakukan terhadap informan pelengkap, untuk mengetahui ten- tang prosedur dalam implementasi strategi dalam peningkatan penerimaan Pajak Kend- araan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: “Papan pengumuman tentang syarat pembayaran PKB dan langkah-langkah pembayaran dimasing-masing loket sudah tersedia, bahkan ruang tunggu pembayaran yang disediakan juga nyaman walaupun kondisinya kecil. Biasanya masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pembayaran PKB tidak pernah diper- sulit oleh petugas dan proses penyelesaian- nya juga cepat...bahkan masyarakat yang tidak lengkap persyaratannya akan dibantu mencari solusinya agar PKB yang dibe- bankan tetap dapat dibayar...untuk SDM yang dimiliki kami tidak tahu secara men- detail...sedangkan mengenai tugas dan tang- gung jawabnya kami juga tidak tahu secara mendetail pula...”(Wawancara dengan ma- syarakat wajib pajak (Suwarni dan Supra- pto) Desa Rambah Utama).
Faktor-faktor yang menghambat Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan dan observasi lapangan ditemukan faktor-fak- tor yang menghambat implementasi strate- gi dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di unit pelak-
sana teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu adalah 1) Faktor sarana gedung penerimaan PKB, masih sangat sender- hana dan kurang mendukung dalam upaya penerimaan PKB secara maksimal; 2) Fak- tor SDM, yang kami miliki memang masih minimal dan hanya berpendidikan SLTA mayoritas. dan 3) Keterbatasan anggaran dalam upah tenaga honorer memang sangat menganggu motivasi dan semangat kerja tenaga honorer. Sebab kantor kami mayori- tas dihuni oleh tenaga honorer.

## PEMBAHASAN
Program Keberadaan program dalam suatu organisasi akan sangat penting untuk bisa menentukan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sebab kedudukan program dapat dijadikan sebagai langkah-langkah strategis bagi organisasi untuk merealisasikan apa yang telah direncanakan. Suatu organisasi yang tidak memiliki program dalam melak- sanakan aktivitasnya, maka organisasi itu dengan sendirinya tidak akan mampu mere- alisasikan tujuan yang telah ditetapkan dan akan berhenti dalam melakukan aktivitas- nya. Dari hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan oleh UPT pendapa- tan Kabupaten Rokan Hulu dalam mengim- plementasi strategi dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya program-program yang dilakukan UPT pendapatan seperti pendataan dan veri- fikasi  potensi  PKB  dan  pembentukan  UP pembantu sudah dilaksanakan. Hanya pe- nyediaan Samsat Keliling untuk membantu pelayanan penerimaan PKB di wilayah Ka- bupaten Rokan Hulu saja yang belum terse- dia. Realitas ini membuktikan bahwa tingkat keseriusan dan komitmen UPT pendapatan Kabupaten Rokan Hulu dalam memaksimal- kan penerimaan PKB sangatlah tinggi. Se- bab UPT pendapatan sudah menyedikan unit pelayanan (UP) pembantu sebanyak 3 tem- pat atau lokasi, guna membantu penerimaan
PKB di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Keberadaan UP pembantu sangat membantu masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB yang dibebankan akibat kepemilikan kendaraan bermotornya. Dalam upaya mendukung kesadaran masyarakat dalam membayar PKB, pihak UPT pendapatan juga telah melakukan beberapa strategi pen- dataan dan verifikasi seperti razia bersama dengan pihak Kepolisian dan Jasa Raharja. Walaupun frekuensinya yang masih mini- mal, setidaknya telah memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pem- bayaran PKB yang dibebankan. Tinggal lagi kesadaran masyarakat itu didukung oleh kemauan dan keinginan untuk membayar PKB. Tetapi pihak UPT pendapatan harus terus menyusun program-program kerjanya untuk mendukung penerimaan PKB yang maksimal, misalnya dengan mensosial- isasikan pentingnya membayar PKB bagi masyarakat, meningkatkan kegiatan razia bersama dan melakukan social mapping ke- beradaan kendaraan bermotor masyarakat dalam mendukung data potensi PKB serta membuat strategi pembayaran PKB bisa di- lakukan di Kantor Desa, khusus bagi desa yang berada di wilayah pedalaman dan sulit terjangkau dari UP pembantu terdekat.

## Anggaran
Anggaran merupakan pernyataan dari program organisasi dalam kondisi keuan- gan, dalam hal ini merupakan pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung terlak- sananya program. Implementasi sebuah pro- gram tidak akan mungkin terwujud apabila tidak didukung oleh anggaran yang baik. Karena anggaran akan menjadi faktor kunci bagi terlaksananya seluruh  program yang sudah disusun dan direncanakan. Sebab anggaran akan membiayai seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu keberadaan anggaran akan sangat menentukan untuk tercapai dan tidak tercapaikan suatu program. Dari hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bah-
wa anggaran yang disediakan oleh UPT pendapatan Kabupaten Rokan Hulu dalam mengimplementasi strategi dalam peningka- tan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih belum maksimal atau belum memenuhi kebutuhan. Artinya perencanaan anggaran belanja yang disusun oleh Dinas Pendapatan Provinsi sebagai induk organ- isasi bagi UPT pendapatan dan UP pem- bantu belum mampu sepenuhnya membaca kebutuhan dari masing-masing unit kerjan- ya. Pemenuhan anggaran untuk upah tenaga honorer masih belum maksimal, pemenuhan anggaran untuk memenuhi fasilitas dan IT kerja juga masih belum maksimal. Kondisi ini tentunya dapat menghambat pelaksa- naan kinerja yang sudah dibebankan kepada UPT pendapatan dan UP pembantu yang telah ditetapkan. Keterbatasan anggaran upah bagi tenaga honorer membuat UPT pendapatan dan UP pembantu tidak dapat menerima tenaga honorer yang profesional sesuai dengan kebutuhan. Sebab dengan upah yang minimal dan masih dibawah stan- dart UMR, tentunya tidak ada tenaga kerja profesional yang siap bekerja dan membantu UPT pendapatan atau UP pembantu dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan. Fakta inilah yang membuat UPT pendapa- tan dan UP pembantu harus memaksimalkan anggaran yang disisihkan untuk pembayaran upah, agar dapat merekrut tenaga kerja ses- uai dengan anggaran yang diberikan. Efek domain yang diterima oleh UPT pendapatan dan UP pembantu tentunya dengan merekrut tenaga kerja yang bisa diupah dengan angga- ran yang disediakan. Akibatnya tenaga kerja yang diperoleh hanya berpendidikan dilevel tingkat menengah atas dan diploma saja, yang mana dalam melaksanakan tugasnya sangat dibutuhkan pembinaan dan arahan dari tenaga kerja lainnya yang berada di UPT pendapatan dan UP pembantu. Kemudian untuk anggaran fasilitas kerja dan IT juga masih belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam upaya memaksimalkan penerimaan PKB dan pajak lainnya. Gedung fasilitas kerja yang masih sederhana, bahkan untuk melakukan uji kendaraan yang merupakan
rangkaian dalam penerimaan PKB juga ma- sih sulih dilakukan. Fasilitas IT yang terse- dia juga masih secukupnya, artinya IT yang berhubungan dengan komputerisasi masih belum memadai dan ditambah lagi tenaga yang mengoperasionalkan IT juga belum memadai. Akibatnya sistem pembayaran PKB masih ada yang manual dan ada yang komputerisasi. Realitasnya ini akan sangat menghambat apabila pembayaran sistem online untuk PKB diterapkan oleh UPT pendapatan atau Samsat daerah.
Prosedur Setiap program kerja yang disusun dan ditetapkan seharusnya memiliki prosedur kerja yang jelas, agar pelaksanaan peker- jaan yang dilakukan dapat teratur dan men- capai tujuan yang telah ditetapkan. Prose- dur kerja biasanya sudah diatur didalam perundang-undangan atau disusun oleh top management dalam setiap organisasi. Hal ini dilakukan supaya setiap SDM yang ada dalam organisasi memilki pedoman dan pentujuk untuk melakukan setiap pekerjaan yang telah dilimpahkan. Oleh karenanya ke- beradaan prosedur kerja menjadi kewajiban bagi organisasi untuk mengarahkan setiap SDM-nya agar bekerja sesuai dengan petun- juk dan arahan yang sudah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi yang telah diten- tukan.
Dari hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bah- wa prosedur yang dilaksanakan oleh UPT pendapatan Kabupaten Rokan Hulu dalam mengimplementasi strategi dalam peningka- tan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berjalan dengan baik. Artinya pihak UPT pendapatan dan UP pembantu sudah mampu menyediakan SOP pelayan- an pembayaran PKB dengan baik, mampu menggunakan tenaga kerja yang terbatas dengan maksimal dan mampu membagi tu- gas kepada setiap unit kerja dengan cukup baik pula. Ketersediaan SOP yang dimiliki memang menjadi kunci utama bagi kelan- caran terlaksananya pelayanan pembayaran PKB yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak. Karena melalui SOP yang ada ma-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 : 443-452
syarakat wajib pajak dapat mengetahui ke- tentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembayaran PKB. Bahkan apabila ada masyarakat wajib pajak yang ti- dak memenuhi kriteria yang tertera didalam SOP, maka petugas pemungut PKB akan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak Kepoliasian dan Jasa Raharja untuk mem- bantu memberikan solusi bagi masyarakat wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB yang dibebankan.
Keterbukaan dalam memberikan pelayanan pembayaran PKB juga menjadi ciri utama dari SOP yang disediakan oleh pi- hak pelaksana pemungutan dan penerimaan PKB. Sebab dengannya adanya transparansi dari petugas pemungut akan terpupuk ke- percayaan publik terhadap pelayanan yang disediakan. Pentingnya pelayanan publik pada masyarakat juga ditemukan Silalahi (2011) dalam penelitianya, bahwa renda- hnya pemberian layanan ini usaha oleh bi- rokrasi pemerintah berdampak pada renda- hnya kepercayaan pelaku usaha pada pemer- intah. Oleh karena itu keberadaan SOP bagi UPT pendapatan dan UP pembantu memang sangat memberikan kemudahan bagi ma- syarakat wajib pajak dalam mengurus pem- bayaran PKB-nya. Kemudian dalam upaya menyiapkan dan menempatkan tenaga kerja yang dimiliki, pihak pelaksana pemungutan dan penerimaan PKB berusaha memaksi- malkan SDM yang ada. Kondisi ini dilaku- kan dengan menempatkan SDM pada posisi yang ada dalam setiap unit kerja dan selalu berusaha membimbing serta mengarahkan petugas pemungutan dan penerimaan PKB agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Keterbatasan petugas atau tena- ga kerja yang profesional sampai saat ini masih bisa tertanggulangi dengan kondisi kantor yang kecil dan kemudahan tenaga kerja yang ada untuk diarahkan dan dibimb- ing dalam melaksanakan pemungutan dan penerimaan PKB. Apalagi setiap tenaga kerja yang diterima dan bekerja pada UPT pendapatan dan UP pembantu sebagai tena- ga honorer memiliki kemauan untuk mem- pelajari setiap proses pemberian pelayanan
penerimaan PKB kepada masyarakat wajib pajak. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, petugas pe- mungutan dan penerimaan PKB akan beru- saha sekuat tenaga memberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya mengenai pem- bagian tugas dalam bekerja juga sudah di- lakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Artinya setiap unit kerja akan bertanggung jawab terhadap job descriptions yang telah dibebankan. Apabi- la ada unit kerja yang kurang memahami job descriptions yang dilimpahkan, maka top management organisasi akan memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Ditambah lagi sinergi dan koordinasi berjalan dengan lancar diantara tiga organ- isasi yang bertugas dalam melakukan pe- mungutan dan penerimaan PKB, yaitu UPT pendapatan atau UP pembantu, Kepolisian dan Jasa Raharja.
Berdasarkan keseluruhan hasil wawa- ncara yang dilakukan tentang  implemen- tasi strategi dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu di- simpulkan sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya pihak pelaksana pemungutan dan penerimaan PKB sudah cukup mampu melaksanakan program kerja yang disu- sunnya dalam upaya penerimaan PKB, cu- kup mampu menggunakan anggaran yang disediakan untuk dapat memaksimalkan operasional implementasi pemungutan dan penerimaan PKB dan cukup mampu melak- sanakan prosedur kerja dalam pemungutan dan penerimaan PKB di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Realitas ini terlihat dari ke- mampuan pelaksana pemungutan dan pener- imaan PKB dalam melaksanakan program penerimaan PKB dengan maksimal sep- erti, menyiapkan UP pembantu dibeberapa wilayah strategis dalam upaya melakukan penerimaan PKB yang maksimal, beker- jasama dengan Kepolisian dan Jasa Raharja guna melakukan razia terhadap wajib pajak yang belum membayar PKB dan kegiatan- kegiatan lainnya.

## Zulkafli, Implementasi Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Program yang dilakukan ini ternya- ta memberikan kontribusi yang maksimal dalam penerimaan PKB yang dilakukan. Walaupun pada tahun 2013 dan 2014 peneri- maan PKB menurun, itu disebabkan oleh tar- get yang disusun untuk masing-masing UPT pendapatan di Provinsi Riau tanpa melibat- kan pelaksana pemungutan dan penerimaan PKB di UPT pendapatan. Kondisi ini mem- buat target yang disusun hanya berdasarkan rumus rasional penerimaan pajak saja tanpa melihat realitas penerimaan pajak dimasing- masing wilayah UPT pendapatan. Kemudi- an UPT pendapatan dan UP pembantu sudah cukup mampu menggunakan anggaran yang diberikan dengan maksimal. Artinya dari setiap anggaran yang diberikan dapat diper- gunakan untuk biaya operasional organisasi, walaupun dalam hal pembayaran upah tena- ga honorer masih sering terjadi keterlam- batan tetapi karena adanya komitmen dari tenaga honorer untuk siap mengabdi dalam melakukan penerimaan PKB semuanya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya prosedur kerja yang dijalankan dalam pe- mungutan dan penerimaan PKB sudah dapat dijalankan dengan cukup baik. Artinya UPT pendapatan dan UP penerimaan sudah mampu menyediakan SOP pelayanan den- gan baik, sehingga sangat membantu ma- syarakat wajib pajak untuk bisa melakukan pembayaran PKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga, UPT pendapa- tan dan UP pembantu sudah cukup mampu menyiapkan dan menempatkan tenaganya pada posisi yang tepat serta membagi tugas- nya sesuai dengan unit kerja yang ditempati. Fakta ini sangat membantu setiap tenaga kerja pada unit kerja untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang em- bankan. Apabila ada kebuntuan dan ketidak- pahaman tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya, maka top management organisasi akan mengarahkan dan membimbing petu- gas dalam upaya menyelesaikan pekerjaan yang sudah dibebankan. Walaupun pening- katan penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan cukup baik, namun ada be- berapa faktor penghambat antara lain: fasili-
tas gedung yang belum memadai, tingkat pendidikan tenaga UPT, mayoritas SLTA dan tenaga honorer yang belum menerima upah atau yang memadai.

## SIMPULAN
Implementasi strategi dalam pening- katan penerimaan Pajak Kendaraan Bermo- tor (PKB) di UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya pihak pelaksana pemungutan dan penerimaan PKB sudah cukup mampu melaksanakan program kerja yang disu- sunnya dalam upaya penerimaan PKB, cu- kup mampu menggunakan anggaran yang disediakan untuk dapat memaksimalkan operasional implementasi pemungutan dan penerimaan PKB dan cukup mampu melak- sanakan prosedur kerja dalam pemungutan dan penerimaan PKB di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Faktor-faktor yang mengham- bat implementasi strategi dalam pening- katan penerimaan pajak kendaraan bermo- tor (PKB) di unit pelaksana teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu adalah faktor sarana gedung penerimaan PKB, fak- tor SDM dan faktor anggaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Bryson, Jo., 2011., Managing Information Services., Ashgate Publishing Lim- ited., England. Grant Robert M., 2009., Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplika- si. , Edisi Kedua. Jakarta. Erlangga. Haris, Amirullah, Budiyono., 2004. Pengan- tar Manajemen, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hamel, G dan Prahalad, C, K., 2005., Kom- petisi Masa Depan . Jakarta. Bina Rupa Aksara. Tedjo Triptono., 2005., Manajemen strate- gic . Jakarta: Penerbit Harvarindo. Uber Silalahi, 2011. Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru, Jurnal JIANA, 11 (2).
Wheelen Thomas L & Hunger J. David., 2012., Manajemen Strategis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.