## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG DIPASUNG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT
1 Erih Williasari, 2 Teguh Prasetyo, 3 Ahmad Jaeni 1,2,3 Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia
Email: williasari@ymail.com ABSTRAK Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemasungan, Orang Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ), Keadilan Bermartabat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang memiliki hak untuk hidup merdeka, dan termasuk dalam golongan seseorang dilindungi oleh hukum.
Meskipun telah banyak regulasi mengenai larangan pemasungan, bahkan hingga ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan pemasungan, perilaku ini  masih  terus  terjadi.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis perlindungan  hukum  terhadap  pemasungan  ODGJ  perspektif  keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat adalah bentuk teori menggabungkan hukum positif  dengan  dasar  hukum  Indonesia  (Pancasila)  yang  mengedepankan  nilai kemanusiaan,  untuk  menjaga  martabat  manusia.  Jenis  penelitian  ini  adalah yuridis-empiris  dengan  teknik  statute  approach  dan  case  study.  Peneliti mengumpulkan  data  melalui  wawancara  yang  kemudian  hasil  wawancara tersebut  diolah  dengan  pendekatan  Undang-Undang  dan  analisis  dengan  teori keadilan bermartabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi  pemasungan  terhadap  ODGJ  disebabkan  rasa  trauma  dan pencegahan akan stigma buruk masyarakat kepada ODGJ, namun hal demikian tetap pelanggaran HAM yang tidak memenuhi unsur keadilan bermartabat. UU Nomor  17 Tahun  2023  tentang  Kesehatan,  Permenkes  Nomor  54  Tahun  2017, dan  PP  Nomor  28  Tahun  2024  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  54  Tahun  2017 tentang  Kesehatan  adalah  bentuk  upaya  preventif  dan  implementasi  terhadap penanggulanagan tindakan pemasungan ODGJ secara nyata. Regulasi ini memuat hal-hal  yang  menjadi  dasar  terlaksananya  dukungan  antar  sektoral  melakukan penanggulangan atas kejahatan ini. ABSTRACT Keywords: Legal Protection, Shackling,  People  With Mental Disorders (ODGJ), Dignified Justice People with Mental Disorders (ODGJ) are individuals who have the right to live freely,  and  are included  in the  group  of  people  protected  by law.  Even though there are many regulations regarding the prohibition of shackling, even criminal threats for someone who commits shackling, this behavior still continues to occur.
This research aims to analyze legal protection against shackling of ODGJ from a dignified justice perspective. Dignified justice is a form of theory that combines positive law with the basis of Indonesian law (Pancasila) which prioritizes human values,  to  maintain  human  dignity.  This type  of  research is  juridical-empirical using  statute  approach  and  case  study  techniques.  Researchers  collected  data through interviews and then the results of the interviews were processed using a legal approach and analysis using the theory of dignified justice. The results of this  research  show  that  the  factors  that  influence  the  shackling  of  ODGJ  are caused by feelings of trauma and prevention of the bad stigma of society towards ODGJ,  however,  this  is  still  a  human  rights  violation  that  does  not  fulfill  the elements  of  dignified  justice.  Law  Number  17  of  2023 concerning  Health,  and Minister of Health Regulation Number 54 of 2017 are forms of preventive and implementation  efforts  to  address  actual  shackling  of  ODGJ.  This  regulation contains matters that form the basis for implementing inter-sectoral support to overcome this crime .

## PENDAHULUAN
Orang  dengan  gangguan  jiwa  (ODGJ)  merupakan  seseorang  yang  memiliki  gangguan psikologisnya  yang tidak berfungsi dengan baik sehingga  mengganggunya dalam  fungsi sehari- hari  dan  oleh  karenanya  menyulitkan  diri  sendiri  dan/atau  orang  lain  disekitarnya.    Saat  ini gangguan jiwa menjadi salah satu permasalahan kesehatan di dunia. WHO mencatat sebanyak 970 juta orang di dunia hidup dengan gangguan jiwa pada tahun 2019.
Permasalahan gangguan jiwa menjadi permasalahan nasional maupun secara global. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia/psikosis sebesar 7% setiap 1000 rumah tangga. Prevalensi  rumah  tangga  dengan  anggota  rumah  tangga  yang  mengalami  gangguan  jiwa skizofrenia/psikosis mengalami peningkatan drastis apabila dibandingkan dengan Riskesdas 2013 yaitu hanya sebesar 1.7%.
Permasalahan gangguan jiwa tidak hanya pada besarnya angka prevalensinya saja, namun juga permasalahan penanganan yang salah pada ODGJ seperti perilaku kekerasan terhadap ODGJ yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Perilaku kekerasan terhadap ODGJ masih marak terjadi di Indonesia salah satunya perilaku pemasungan. Data Riskesdas 2018 mencatat setidaknya 14% keluarga melakukan praktik pemasungan terhadap anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Dimana sebesar 31,5% diantaranya melakukan tindakan pemasungan dalam 3 bulan terakhir. Tindakan pemasungan dalam waktu yang lama dapat berdampak timbulnya luka fisik, disabilitas fisik, penyakit fisik kronik akibat infeksi, kekurangan nutrisi, dan kekurangan cairan yang sering berujung pada kecacatan permanen atau kematian.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jati,  2019  mengungkapkan  ODGJ  yang  dipasung mengalami  perubahan  fisik  yang  sangat  signifikan,  yaitu  terjadinya  penurunan  berat  badan, beberapa  ODGJ  tidak  mendapatkan  akses  air  bersih  serta  tempat  pemasungannya  tidak  pernah dibersihkan, Selain itu, ODGJ tidak mengonsumsi obat yang tepat menjadikan membuat mereka harus  dipasung,  yang  berakibat  perilaku  suka  marah  hingga  hanya  berdiam  diri  tidak  mampu berkomunikasi mengungkapkan perasaannya.
Tindakan  pemasungan  sangat  bertentangan  dengan  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  (DUHAM).  DUHAM  Pasal  3  menyebutkan  tiap-tiap  individu  memiliki  hak  atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai  individu. Hal tersebut  bermakna setiap  individu berhak  untuk  hidup,  memiliki  kebebasan  atas  hidupnya  dan  keselamatannya  sendiri.  Tindakan pemasungan terhadap ODGJ dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindak pidana perampasan kebebasan kemerdekaan seseorang, karena dilakukan dengan cara pengekangan secara fisik kepada ODGJ (disabilitas mental) sehingga ODGJ semakin sulit untuk
beraktivitas sesuai dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan amanat dari Pasal 7 DUHAM, ODGJ berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya pencegahan praktik pemasungan.
Berdasarkan Pasal 42 UU HAM, orang yang  mengalami gangguan  mental  mendapatkan perlindungan hukum, pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat  fisik  dan  atau  cacat  mental  berhak  memperoleh  perawatan,  pendidikan,  pelatihan,  dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat, kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Meskipun tindakan pemasungan dinilai telah melanggar hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia,  faktanya  hingga saat  ini pemasungan terhadap ODGJ  masih kerap dilakukan. Provinsi  Jawa  Tengan  menjadi  salah  satu  daerah  yang  masih  menghadapi  permasalahan  terkait pemasungan terhadap ODGJ. DIketahui pada tahun 2018, Jawa Tengah memiliki sekitar 100 orang telah diupayakan dibebaskan dari pemasungan, serta mendapat perawatan medis dan rehabilitasi sosial.  Berdasarkan  data  dari  Pemprov  Jawa  Tengah,  setelah  diadakannya  kegiatan  pelepasan pemasungan ini, terjadi penurunan angka pada kejahatan pemasungan ODGJ. Tahun 2018, ODGJ yang dipasung berjumlah 654 orang, tahun 2019 berjumlah 599 orang, 2020 berjumlah 515 orang, tahun  2021  berjumlah  40  orang,  tahun  2022  385  orang,  dan  di  tahun  2023  hingga  bulan  Mart tercatat 222 orang. Pelepasan pemasungan terhadap ODGJ diupayakan melalui koordinasi lintas sektor, yaitu dengan DInas Sosial, petugas kepolisian, TNI Pemerintah Kota dan Kabupaten yang bekerjasama menjadi satu dalam Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
Tujuan  utama  pembentukan  TPKJM  adalah  sebagai  wadah  koordinatif  yang  memiliki tujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi masalah tentang kesehatan  jiwa, agar  masyarakat  lebih produktif dan  membentuk perilaku  individu  yang sehat . Dapat  disimpulkan  bahwa  tugas  TPKJM  adalah  menangani  dan  menanggulangi  permasalahan kesehatan  jiwa  pada  masyarakat.  Dalam  praktiknya,  TPKJM  melakukan  sosialisasi  hingga melakukan reservasi terhadap ODGJ.
TPKJM  dibentuk  di  setiap  daerah  -  daerah  untuk  menanggulangi  permasalahan pemasungan terhadap ODGJ. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang masih bermasalah terhadap pemasungan ODGJ yaitu di daerah Kabupaten Purworejo. Berdasakan hasil observasi penulis saat terjun  ke  lapangan,  diketahui  terdapat  21  orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  mengalami pemasungan  dalam  11  Kecamatan.  Daerah  ini  menjadi  salah  satu  sasaran  tim  TPKJM  untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun anggota dari Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di Kabupaten Purworejo, yaitu terdiri dari programer jiwa (perawat), bidan desa, kader desa dan perangkat desa.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siswanto  (2021)  mengungkapkan  Perlindungan  pada ODGJ yang mendapatkan tindakan pasung sudah diatur pada UU No. 18 Tahun 2014 serta pelaku perbuatan  pemasungan  terhadap  ODGJ  dapat  diberikan  sanksi  Pidana.  Penelitian  lainnya  yang dilakukan  oleh  Frishilya  (2021)  menyebutkan  Undang-Undang  Kesehatan  jiwa  terkesan  lemah
bahkan sama sekali tidak memberikan perlindungan khusus kepada korban pemasungan dan tidak ada campur tangan negara didalam melindungi hak mereka. Pengaturan yang ideal diperlukan agar pemenuhan  perlindungan  yang  diberikan  dapat  terpenuhi  sesuai  kebutuhan  masyarakat  yang mengalami sebuah tindak pidana.
Pengesahan  Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan telah  mencabut  Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  18 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa sesuai  dengan  asas  dalam  perundang-undangan  lex  posteori  derogate  legi  priori  yang  mana peraturan  perundang-undangan  baru  mengesampingkan  peraturan  perundangan-undangan  lama. Selain  itu,  telah  dibentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2024  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan,  yang  sebagian  besar berisi  mengenai action pemerintah untuk pemberantasan tindakan pemasungan terhadap ODGJ. Tugas TPKJM adalah bentuk implementasi daripada Bagian Keenam tentang Kesehatan Jiwa dari PP tersebut, yang berisi mengenai hak ODGJ mendapatkan pelayanan terbaik untuk perawatannya dengan berbagai upaya dari pemerintah, yang memiliki sifat promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitasi.
Meskipun  demikian,  penanganan  pemasungan  terhadap  ODGJ  oleh  TPKJM  tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak TPKJM saat proses bimbingan kepada keluarga  ODGJ,  hingga  proses  evakuasi  korban  (ODGJ  yang  dipasung)  ke  RSUD).  Beberapa kendala ini penulis temukan saat melakukan tahap observasi di tempat penelitian.
Dengan demikian, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai alasan ODGJ sering dipasung, dan analisis perlindungan hukum terhadap Orang Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  yang  Dipasung  melalui  beberapa  hukum  positif  yang  berlaku khususnya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri kesehatan Nomor 54 Tahun 2017, dan PP No. 28 Tahun 2024 dalam perspektif teori Keadilan bermatabat.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara  langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.  Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Pendekatan  Undang-Undang  (statute  approach),  pendekatan  ini dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan ODGJ di Indonesia. (2) Pendekatan kasus (case  approach),  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  dari pemasungan di Kabupaten Purworejo.
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Terhadap Gangguan Jiwa, dan Pasal 333 KUHP, Pp No. 28 Tahun 2024. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dari pihak-pihak yang melakukan pemasungan terhadap ODGJ, dan buku, jurnal,  serta  bahan  kapustakaan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  teori  perlindungan  hukum, keadilan bermartabat, hak asasi manusia, dan mengenai ODGJ.
Teknik  pengumpulan  data  adalah  melalui  studi  kapustakaan  dan  wawancara.  Teknik pengolahan terhadap  bahan  hukum untuk penelitian  hukum  normatif dianalisis dengan deduktif dan  penafsiran  hukum.    Penelitian  hukum  empiris  dianalisis  dengan  induktif.  Hasil  analisis deduktif dan induktif diuraikan secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, didapatkan beberapa data yang menunjukkan adanya pemasungan terhadap ODGJ Kecamatan di Kabupaten Purworejo, yaitu:
1) Puskesmas Surworejo 1 orang
2) Puskesmas Pituruh 2 orang
3) Puskesmas Karanggetas 3 orang
4) Puskesmas Butuh 1 orang
5) Puskesmas Bruno 1 orang
6) Puskesmas Kaligesing 1 orang
7) Puskesmas Ngombol 1 orang
8) Puskesmas Bragolan 3 orang
9) Puskesmas Bragolan 3 orang
10) Puskesmas Semawung Daleman 2 orang 11) Puskesmas Bener 1 orang 12) Puskesmas Kemiri 3 orang
Data tersebut berasal dari Puskesmas-puskesmas yang turun ke lapangan untuk melakukan tindakan terhadap ODGJ yang dipasung.
Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari berbagai narasumber, yaitu:
1) Narasumber: 21 Keluarga yang memasung ODGJ.
No
Pertanyaan
Jawaban
1. Apa alasan ODGJ dipasung? -  ODGJ sering mengamuk sehingga mencelakai keluarga atau lingkungan -  ODGJ sering kelunyuran sehingga hilang dari rumah -  Ketakutan keluarga terhadap ODGJ Perempuan adalah terjadinya kehamilan apabila keluyuran 2. Sejak kapan ODGJ dipasung dan sudah berapa lama? ODGJ dipasung selama satu tahun hingga 15 Tahun. 3. Dimana ODGJ dipasung dan apa jenis pemasungannya? -  Dalam rumah tersendiri -  Dalam kamar -  Dirantai 4. Siapa yang menyarankan ODGJ dipasung? -  Keluarga
-  Masyarakat 5. Apakah keluarga mengetahui dampak pemasungan? -  Ada keluarga yang mengetahui dampak pemasungan yaitu kecacatan fisik, penyakit fisik dan kematian
-  Keluarga tidak mengetahui dampak pemasungan
6. Apakah keluarga mengetahui dampak pemasungan? -  Ada keluarga yang mengetahui dampak pemasungan yaitu kecacatan fisik, penyakit fisik dan kematian -  Keluarga tidak mengetahui dampak pemasungan 7. Apakah keluarga pernah berdiskusi sebelumnya dengan dinas terkait mengenai pemasungan terhadap ODGJ? -  Pernah, tetapi keluarga menolak -  Keluarga tidak pernah berdiskusi 8. Apakah keluarga mengetahui bahwa pemasungan termasuk dalam tindak pidana? -  Banyak keluarga tidak mengetahui dampak pemasungan, tetapi ada beberapa keluarga yang mengetahui dampak pemasungan 9. Perawatan ODGJ selama dipasung -  ODGJ tetap diberi makan setiap hari -  Ada yang sering dimandikan dan
diganti pakaiannya, tetapi ada juga yang jarang dimandikan atau tidak
dimandikan sama sekali
-  ODGJ tidak pernah diobati
2)

## Narasumber: Dinas Kesehatan
No Pertanyaan Jawaban 1. Bagaimana peran dari pemerintah daerah atau dinas yang terkait terhadap ODGJ yang dilakukan pemasungan? -  Sosialisasi dari puskemas terhadap keluarga yang dipasung -  Kunjungan rumah dari programmer jiwa puskemas 2. Bagaimana peran dari pemerintah daerah atau dinas yang terkait terhadap ODGJ yang dilakukan pemasungan? - Sosialisasi dari puskemas terhadap keluarga yang dipasung - Kunjungan rumah dari programmer jiwa puskemas 3. Adakah tindakan yang dilakukan pemerintah daerah atau dinas terkait untuk melakukan pengobatan? -  Programmer menyarankan keluarga untuk mengobati ODGJ ke puskemas -  Puskemas melakukan evakuasi ODGJ ke RSUD
setempat 4. Apabila ODGJ telah melakukan pengobatan, apakah ada dinas terkait yang mengevaluasi perkembangan penyakit ODGJ? Programmer jiwa melakukan kunjungan rumah untuk mengevaluasi pengobatan

## ODGJ
Analisis Faktor Penyebab ODGJ Dipasung Perspektif Keadilan Bermartabat dan Hak Asasi Manusia.  Berdasarkan data  yang  dihasilkan  dari  wawancara  kepada  keluarga  ODGJ,  didapatkan hasil mengenai beberapa faktor penyebab penyebab ODGJ dipasung, yaitu sebagai berikut:
1) ODGJ sering mengamuk, sehingga mencelakai keluarga atau lingkungan
2) ODGJ sering keluyuran sehingga hilang dari rumah
3) Timbulnya rasa takut terhadap ODGJ perempuan jika terjadi kehamilan, apabila dibiarkan hidup secara bebas.
Faktor-faktor  tersebut  yang  dijadikan  alasan  bagi  pihak  keluarga  dan  masyarakat  sekitar lebih  memilih  membatasi  ruang  gerak  penderita  ODGJ  dengan  cara  melakukan  pemasungan. Namun, bagaimanapun juga tindakan yang demikian ini telah melanggar hak asasi manusia pada diri ODGJ tersebut. Sebagaimana postulasi pemikiran Hak asasi Manusia  yang dirumuskan oleh Locke, bahwa setiap individu mempunyai karunia dari alam berupa hak yang telah melakat di dalam kehidupannya. Kebebasan adalah bentuk dari hak diri mereka secara pribadi, dan tidak ada yang berhak  mencabut  hak  setiap  individu  tersebut.    Dengan  demikian,  seorang  ODGJ  memiliki  hak sama dengan manusia lainnya untuk mendapatkan hak-haknya, dan setiap orang tidak memiliki hak untuk mencabut hak tersebut.
Locke menyatakan bahwa pemerintah memiliki kontrak sosial kepada setiap individu untuk melakukan  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  negaranya.  Dengan  demikian,  yang  berhak melakukan kontrol untuk memberi perlindungan dan memberi batasan akan sutu hak berasal dari ketentuan pemerintah. Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijabarkan oleh pihak keluarga yang melakukan  pemasungan  kepada  ODGJ,  pemasungan  yang  dilakukan  memiliki  tujuan  untuk menjaga harkat dan martabat dalam diri ODGj tersebut, terutama ODGJ wanita. Selain itu, tujuan utama  adalah  untuk  menjaga  ketertiban  umum,  agar  tidak  terjadi  penyerangan  dan  melukai masyarakat  lainnya. Namun,  pembatasan hak dapat dilakukan terhadap orang yang telah berbuat kejahatan  dengan  sengaja.  Negara  yang  berperan sebagai  penjamin  terpenuhinya  hak-hak  warga negaranya,  menerbitkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagai  dasar  untuk  menjaga ketertiban umum, pada dasarnya pembatasan hak ini adalah bentuk pertanggung jawaban hukum.
Pembatasan  hak  asasi  manusia  hanya  dapat  dilakukan  oleh  negara  secara  normatif  yang dicantumkan pada Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi  manusia, Pasal 12 Ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  Secara  substansial,  pasal  tersebut  menjelaskan  mengenai  syarat  pembatasan  hak  asasi manusia  terhadap  seseorang,  yaitu  pembatasan  berdasarkan  hukum  (by  law),  pembatasan berdasarkan tujuan yang sah (legitimate aim), serta pembatasan disebabkan kebutuhan masyarakat demokratis (necessary  in a democratice society). Ketiga syarat  ini di kontekstualisasikan dengan perbuatan pidana.
Syarat  pertama,  pembatasan  hukum  (by  law),  yaitu  bentuk  pembatasan  hak  terhadap perilaku  kriminal  yang  dapat  dilakukan  melalui  ketentuan  hukum  nasional,  yang  dalam  proses penyusunananya  dengan  cara  yang  demokratis.  Law  dalam  hal  ini  merujuk  pada  ketentuan perundang-undangan  tertulis  di  Indonesia  .  Sedangkan  pemasungan  tidak  ada  dalam  peraturan perundang-undangan, tidak ada hukum nasional  yang memberikan ketentuan agar melaksanakan pemasungan terhadap penderita ODGJ.
Syarat  kedua,  pembatasan  yang  didasarkan  pada  tujuan  yang  sah,  mengacu  pada  tujuan hukum  dibenarkan  dalam  kerangka  pembatasan  hak  asasi  manusia,  meliputi  untuk  ketertiban
umum, moral publik, kesehatan masyarakat, keselamatan publik, dah hak serta kebebasan maupun reputasi orang lain.
Tujuan  untuk  mencapai  kesehatan  masyarakat  memiliki  makna,  bahwa  negara  diberikan sebuah  kepercayaan  untuk  membatasi  hak  asasi  manusia  dengan  tujuan  mewujudkan  kesehatan masyarakat,  hak-hak  dari  individu  dibatasi  dengan  tujuan  menjaga  virus  agar  tidak  menyebar, mengenai penyebaran penyakit menular, dan memberi pengobatan bagi para individu yang sakit, dan  juga  aktivitas  industry  yang  dapat  membahayakan  kesehatan.  Sehingga  adalam  hal  ini, pemerintah  dapat  membatasi  hak-hak  individu  untuk  berkegiatan  secara  bebas,  ketentuan  ini didasarkan pada World Health Organization.
Jika  merujuk  pada  ODGJ,  hal  ini  bukan  penyakit  yang  menular,  ODGJ  adalah  penyakit mental  yang  dipengaruhi  faktor  psikologis.  Seseorang  yang  mengalami  ODGJ  dapat  dibatasi haknya dengan diberikan pengobatan, bukan dengan pemasungan. Tujuan pengobatan adalah untuk memberi kehidupan yang lebih baik kepada ODGJ, hal ini juga bentuk implementasi dari Pasal 28 H  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang  menjabarkan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  hidup sejahtera  secara  lahir  dan  batin,  mendapatkan  tempat  tinggal,  serta  mendapat  lingkungan  hidup yang baik, sehat, dan berhak mendapat pelayanan kesehatan, serta negara mempunyai kewajiban menyediakan hal ini.
Syarat  ketiga,  yaitu  pembatasan  hak  asasi  manusia  harus  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menjaga  demokrasi  berjalan  dengan  baik.  Namun  usaha  membatasi  hak  asasi  manusia  tidak diperkenankan  jika  merusak  demokrasi.  Selain  itu,  peraturan  mengenai  pembatasan  hak,  negara harus  mempertimbangkan  prinsip  proporsionalitas,  memuat  tiga  kriteria  yaitu,  pertama,  dalam memberikan batasan HAM dilakukan dengan cara rasional memiliki kaitan dengan dengan tujuan yang akan dicapai. Kedua, pengurangan hak dilakukan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan. Ketiga, terdapat keseimbangan antara tujuan pembatasan hak dengan efek pembatasan hak .
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  pemasungan  kepada  ODGJ,  yaitu  melalui  tindakan ODGJ  yan  dikhawatirkan  melukai  masyarakat  setempat  tidak  dapat  dijadikan  landasan  untuk melakukan perbuatan pemasungan. Seperti halnya prinsip dalam teori keadilan bermartabat bahwa seseorang  yang  bersalah  tetap  mempunyai  kewenangan  memperoleh  hak-haknya.  Begitupun dengan ODGJ, yang merupakan individu dalam mata hukum tidak dapat dijadikan sebagai pelaku tindak  kejahatan,  maka  perbuatan  yang  mereka  lakukan  tidak  sepatutnya  dicederai  dengan membatasi hak-haknya melalui pemasungan.
Peraturan perundang-undangan yang secara substansial membahas mengenai problematika penanganan terhadap ODGJ adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang  dengan  Gangguan  Jiwa.  Adapun  beberapa  Pasal  dalam  UU  No.  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  beberapa  faktor  dan  perlakuan  yang  diungkapkan narasumber untuk melakukan pemasungan, diantaranya yaitu:
Pasal 74 ayat (2), menyatakan mengenai tujuan upaya kesehatan jiwa, yaitu diselenggarakan untuk  “(a)  menjamin  setiap  orang  dapat  mencapai  kualitas  hidup  yang  baik,  menikmati  hidup kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan dari gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, dan menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya”.
Pasal 75 ayat (1) menyatakan “Upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif,  dan  berkesinambungan  sepanjang  siklus  kehidupan  manusia  bagi  orang  yang berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat”, Pasal 75 ayat (2): “Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya pencegahan bunuh diri melalui pencegahan risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri”.
Pasal 76 ayat (1): “Setiap orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau, informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa”. Ayat (2): “Setiap orang  dilarang  melakukan  pemasungan,  penelantaran,  kekerasan,  atau  menyuruh  orang  lain melakukan pemasungan, penelantaran dan atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lain yang melanggar HAM. Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara”.
Berdasarkan  beberapa  faktor-faktor  yang  diungkapkan  narasumber,  bahwa  pemasungan disebabkan ODGJ sering mengamuk, sering pergi ke luar rumah hingga hilang, dan sebab ada rasa takut jika ODGJ perempuan yang dibiarkan pergi akan hamil, berdasarkan persepsi tersebut tidak dapat  membatalkan  apa  yang  telah  ditetapkan oleh  UU  No.  17 Tahun  2023 tentang  Kesehatan., sebagaimana istilah hukum dalam Blac’s Law Dictionary 2nd Edition, yang mengungkapkan “Eat Strict right: extreme right the extremity or rigor of the law. Extreme law (rigor of law) is the greatest injury;  strict  law  is  great  punishment”,  yang  artinya  hukum  yang  absolut  (kepastian  hukum) merupakan hukuman terbesar. Hukum yang kaku merupakan hukuman yang besar . Dalam adagium ini  dapat  diketahui  bahwa  hukum  tertulis  di  Indonesia  adalah  bentuk  kepastian  hukum  yang memiliki derajat tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara.
Rumusan Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), (2), dan Pasal 76 Ayat (1), (2) adalah wujud orientasi pembentukan Undang-Undang yang holistic dan terintegrasi. Bunyi Pasal ini tidak hanya menekankan  pada  pelayanan  publik  untuk  menjamin  pemenuhan  hak  bagi  ODGJ,  namun  juga memiliki sifat universal bagi masyarakat Indonesia memberikan hak-hak yang sama kepada ODGJ. Pernyataan Pasal 76 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “orang dengan gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara” adalah bentuk implementasi nilai Pancasila khususnya sila kedua dan kelima.
Adapun  bunyi  Pasal-Pasal  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  74  tahun  2017 merujuk pada implementasi penanganan masalah kemanusiaan terhadap ODGJ. Bukan hanya berisi mengenai  larangan atau hukuman bagi orang yang melakukan tindak pemasukan kepada ODGJ, namun  kepada  usaya  preventif  pemerintah  untuk  menegakkan  keadilan  bermartabat,  yaitu
mengenai panduan lembaga lintas sektoral yang saat ini dikenal dengan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang melakukan tindakan sebagai bentuk realisasi perlindungan HAM terhadap  ODGJ.  Berdasasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  kepada  pihak  Dinas Kesehatan,  mereka  menyatakan  bahwa  telah  melakukan  sosialisasi  kepada  rumah-rumah  warga secara langsung untuk melepaskan pemasungan, hingga melakukan evakuasi membawa ODGJ ke RSUD agar mendapat penanganan kesehatan yang tepat.
Namun, terdapat beberapa kendala selama melakukan evakuasi ke RSUD, pihak keluarga mengeluhkan  terdapat  rasa takut  bahwa  ODGJ  akan  kembali  menyerang  mereka,  seperti  dahulu yang  pernah  mereka  alami.  Sehingga  dalam  pelepasan  pasung  tersebut  keluarga  banyak pertimbangan.  Atas  dasar  ini,  dibutuhkan  sebuah  pemecahan  masalah  melalui  pendekatan psikologis terhadap keluarga yang mengampu ODGJ, bukan hanya pengobatan pada ODGJ, namun diperlukan upaya untuk memberi pelayanan psikologis untuk menghilangkan rasa trauma pada diri pengasuh ODGJ (anggota keluarga lain).

## Analisis Perlindungan Hukum ODGJ dalam Perspektif Keadilan Bermartabat
Terdapat beberapa unsur dari pengertian ini yang harus ada terhadap orang yang diberikan perlindungan hukum, diantaranya yaitu:
1) Upaya  hukum  yang  diberikan  oleh  aparat  hukum,  artinya  suatu  ketentuan  hukum  yang dirumuskan  dalam  hukum  positif  Indonesia  diberikan  oleh  pemerintah  yang  kemudian dijalankan oleh aparat hukum untuk menegakkan keadilan. Hal ini merujuk pada kewajiban dari aparat hukum untuk memberikan upaya-upaya perlindungan dengan jalur hukum.
2) Memberikan  rasa  aman  secara  fisik  dan  pikiran,  rasa  aman  berarti  perasaan  tenang  dan nyaman yang ada pada diri seseorang. Seseorang akan merasa aman jika tidak ada gangguan yang  mengancam  akan  keselamatan  dirinya.  Secara  fisik,  hal  ini  dimaknai  memberi  rasa ketentraman  kepada  seseorang  dari  serangan  fisik  yang  membahayakan  atau  melukai badannya.  Memberi  rasa  aman  pada  pikiran,  hal  ini  merujuk  pada  psikologis  seseorang, dalam hal ini aparat hukum memberikan upaya atas pencegahan tindakan penyerangan yang menimbulkan  gangguan  psikologis.  Tindakan  penyerangan  psikologis  adalah  tindakan orang  lain  yang  menyebabkan  seseorang  merasa  cemas,  gelisah,  tidak  nyaman,  bahkan merasa  trauma.  Penyerangan  psikologis,  berpengaruh  pada  kondisi  emosional  seseorang yang tidak menyebabkan luka fisik .
3) Dari berbagai ancaman pihak manapun, ancaman merupakan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataaan maksud, rencana atau niat untuk berbuat sesuatu yang  bersifat  merugikan,  menyulitkan,  mencelakakan,  hingga  menyusahkan  pihak  lain  . Pihak manapun memiliki arti mencakup semua subjek hukum, baik dari kalangan keluarga, masyarakat sekitar, pegawai pemerintah, lembaga pemerintahan, dan lain-lain.
Pelaksanaan perlindungan hukum oleh negara menurut R. La Porta mempunyai dua sifat. Pertama,  bersifat  pencegahan  (prohibited)  yang  dirumuskan  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan.  Kedua  bersifat  hukuman  (sanction)  yaitu  menegakkan  peraturan  yang  telah  dibuat
.Pertama,  perlindungan  hukum  pencegahan,  dengan  merumuskan  beberapa  regulasi  di  Indonesia untuk melindungi tindakan pemasungan kepada ODGJ diantaranya yaitu:
1) Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945 ini secara tidak langsung memberikan bentuk perlindungan hukum kepada ODGJ dari perbuatan pemasungan, seseorang  yang  menderita penyakit gangguan jiwa memiliki hak yang sama seperti halnya masyarakat lainnya untuk memiliki kehidupan yang layak, bertempat tinggal yang layak, dan pelayanan kesehatan yang layak. Sedangkan tindakan  pemasungan  adalah  bentuk  yang  melanggar  hak-hak  ODGJ,  mereka  tidak mendapat  perlindungan,  tidak  mendapat  tempat  tinggal  yang  sehat,  tidak  mendapat pengobatan secara tepat sehingga dapat semakin memperparah kondisi fisik, dan psikologis para ODGJ. Pemasungan hanya membuat mereka merasa stress, tertekan, dan memperburuk keadaan mereka karena tidak mendapat pengobatan secara tepat.
2) Pasal 28 D ayat (1) Pasal 9, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 9 dalam Undang-Undang ini secara substansial memberikan jaminan atas  perlindungan  hak  setiap  orang  untuk  mempertahankan  kehidupannya  hingga meningkatkan  taraf  hidupnya  .  Tiap-tiap  orang  memiliki  hak  untuk  hidup  dengan  aman, tenang, tenteram, sejahtera secara lahir dan batin. Serta semua orang memiliki  hak untuk melangsungkan  kehidupan  pada  lingkungan  yang  baik  dan  sehat. Dalam  hal  ini,  seorang ODGJ memiliki hak mendapatkan lingkungan yang sehat, dan mendapatkan kesejahteraan hidup.  Pasal  42  memberikan  perlindungan  hukum  agar keluarga  yang  mengampu  ODGJ dapat  mengobati  pasien  dengan  mengantarkannya  pada  lembaga  yang  disediakan  oleh pemerintah untuk mengobati orang-orang dengan gangguan jiwa.
3) Pasal  74  hingga  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2023 tentang  Kesehatan,  di dalam UU ini, pasal tersebut merepresentasikan perlindungan bagi ODGJ ketika melakukan tindak pidana. Diantaranya, seseorang yang melakukan kejahatan dengan kondisi jiwanya yang terganggu, perlu  dilakukan  pemeriksaan  jiwa  secara  medis terlebih  dahulu,  seorang ODGJ  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  kemampuannya,  serta  dalam. Pasal  76  adalah  bentuk  perlindungan  hukum  dengan  cara  pencegahan,  yang  ditegaskan mengenai  larangan  pemasungan,  penelantaran,  hingga  kekerasan  kepada  orang  dengan gangguan  jiwa.  Undang-Undang  Kesehatan  ini  juga  secara  eksplisit  memberikan  bentuk hukuman  kepada  orang-orang  yang  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan  Pasal-pasal sebelumnya,  yang  diatur  dalam  Pasal  434  yang  memberikan  hukuman  bagi  pelaku pemasungan  kepada  ODGJ  dengan  hukuman  pidana  penjara  maksimal  2  (dua)  tahun  6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta) Rupiah.
4) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam pasal ini menyebutkan secara eksplisit bahwa seorang penyandang disabilitas memiliki hak untuk dihormati, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan serta pengasuhan yang layak untuk kehidupannya, hak untuk terbebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan
dikucilkan,  bebas  dari  berbagai  ancaman  yang  merujuk  pada  kegiatan  eksploitasi,  serta bebas  dari  penyiksaan,  perlakuan  dan  penghukuman  secara  kejam,  dan  merendahkan martabat manusia.
5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada  Orang  dengan  Gangguan  Jiwa.  Secara  substansial,  ketentuan-ketentuan  dalam Permenkes ini berupa tindakan pelayanan yang dilakukan lintas sektoral, masyarakat, dan keluarga ODGJ dalam melakukan perlindungan dan penanganan secara tepat kepada ODGJ. Disebutkan  pada  Pasal  6,  dalam  upaya  penanggulangan  pemasungan  kepada  ODGJ pemerintah  melakukan  upaya  advokasi,  sosialisasi,  memberikan  fasilitas  keikutsertaan jaminan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang  bermutu, dan berkualitas. Selain itu,  bentuk  penanganan  ini  tidak  hanya  ditujukan  proses  evakuasi  ODGJ,  namun  juga pembinaan kepada keluarga dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan ODGJ.
6) Pasal  333  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  di  dalam  Pasal  tersebut  memberikan ancaman hukuman bagi para pelaku yang melakukan perampasan kemerdekaan bagi orang lain, yaitu dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun, dengan batas maksimal 9 (Sembilan) tahun  penjara  bagi  penganiayaan  berat,  apabila  tindakan  itu  menyebabkan  kematian, hukuman maksimal adalah 12 (duabelas) tahun penjara.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2023,  dalam  PP  ini  menegaskan  mengenai  upaya  pemerintah  melakukan perlindungan terhadap kesehatan jiwa para ODGJ, yang pada intinya terdapat tiga macam upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif.
Pasal-pasal tersebut adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, dengan mengedepankan  hak  asasi  orang  dengan  gangguan  jiwa.  Pasal-pasal  dalam  ketentuan  regulasi tersebut  adalah  bentuk  implementasi  penjunjungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  dalam  asas equality  before  the  law.  Semua  orang  memiliki  kesamaan  di  mata  hukum,  dalam  Pancasila kesamaan derajat manusia di mata hukum adalah bentuk pengejawantahan sila ke lima. Keadilan bermartabat adalah bentuk keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, rumusan Pasal 434 Undang- Undang  Kesehatan  menyebutkan  ancaman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemasungan  kepada ODGJ.  Hukuman  ini  adalah  bentuk  pengejawantahan  akan  larangan-larangan  menyiksa,  hingga melakukan  pemasungan  kepada  ODGJ  yang  dirumuskan  pada  Pasal-Pasal  sebelmnya.  Lebih tepatnya hal ini memiliki hubungan dengan pertanggung jawaban hukum, seorang yang mengalami gangguan  jiwa  adalah  manusia  yang  dilindungi  hak-haknya  oleh  hukum,  maka  pelanggaran  atas hak-haknya juga harus mendapatkan sebuah keadilan. Pertanggungjawaban hukum adalah bentuk pembatasan hak by law, dengan demikian hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum.
Sifat perlindungan hukum berikutnya adalah penegakan peraturan yang dibuat (sanction), hal  ini  didasarkan  pada  implementasi  lembaga  peradilan  ketika  mengadili  pelaku  pemasungan ODGJ.  Namun,  di  samping  itu,  terdapat  bentuk  representasi  atas  keadilan  yang  bernilai
bermartabat, yaitu implementasi atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penanggulangan  Pemasungan  pada  Oang  Dengan  Gangguan  Jiwa.  Upaya  pemerintah  tersebut menjadi  penjamin  bahwa  setiap  individu/orang  dapat  mencapai  kualitas  hidup  yang  baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa/mentalnya. Kedua, pemerintah juga harus mampu memberikan pelindungan  dan  menjamin  pelayanan  kesehatan  Jiwa  bagi  ODGJ  tanpa  ada  diskriminasi berdasarkan  ras,  suku,  agama  dan  kepercayaan.  dan  pada  akhirnya  pemerintah  harus  dapat mengupayakan  ‘ruang  inklusi’  kepada  ODGJ  untuk  memperoleh  hak-haknya  dan  berkontribusi dalam  sektor-sektor  strategis  pemerintah,  sehingga  ODGJ  sebagai  bagian  dari  kelompok  rentan (vulnerable group) tidak hanya dapat menjadi obyek pelayanan publik, namun juga menjadi subyek hukum yang bermartabat. Hal ini direalisasikan melalui Tim Pelaksana Jiwa Masyarakat (TPKJM) antar lintas sektoral.
Sebagaimana pendapat Notonagoro mengenai keadilan bermartabat yang mengungkapkan bahwa  pencapaian  keadilan  bermartabat  adalah  rasa  kemanusiaan  yang  adil  kepada  diri  sendiri, sesama  manusia,  dan  juga  kepada  Tuhan.  Rasa  kemanusiaan  yang  adil  dapat  terealisasi  melalui perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  ODGJ.  PP  No.  28  Tahun  2024 menjadi salah satu regulasi penting untuk merealisasikan keadilan kepada ODGJ. Dalam Pasal 151 ayat (1) menjelaskan mengenai upaya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah kepada  ODGJ,  meliputi  menghilangkan  stigma,  diskriminasi  pada  pelanggaran  hak  asasi  ODGJ, meingkatkan  pemahaman,  penerimaan,  dan  peran  masyarakat  terhadap  kesehatan  jiwa.  Upaya secara promotif direalisasikan berdasarkan Pasal 151 ayat  (2), yang  menekankan pada pola asuh positif,  komunikasi,  informasi,  edukasi,  dan  pertolongan  pertama  pada  luka  psikologis, meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  kesehatan  jiwa.  Serta  Pasal  153  menjelaskan tentang  upaya  kesehatan  jiwa  secara  preventif,  yang  meliputi  deteksi  dini,  konseling,  dukungan psikologis awal. Tujuan utama adalah mencegah potensi bunuh diri. Upaya kesehatan jiwa bersifat kuratif  dalam  Pasal  157,  yaitu  untuk  penyembuhan  atau  tahap  pengobatan  kepada  ODGJ  yang dilakukan  melalui  perawatan  medis.  Pembaharuan  yang  dijelaskan  dalam  PP  ini  adalah  bentuk enyempurnaan  terhadap  langkah  nyata  mewujudkan  keadilan  yang  bermartabat,  yang  pada konsepnya  “memanusiakan  manusia”,  menghilangkan  diskriminasi  terhadap  semua  manusia. Dengan demikianwujud realisasi ini dapat diwujudkan oleh TPKJM berdasarkan upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, dan kuratif berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024 tersebut.

## KESIMPULAN
Pemasungan  merupakan  perlakuan  yang  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  Orang Dengan Gangguan Jiwa memiliki hak yang sama di mata hukum (equality before the law), dengan demikian  meskipun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  untuk  perbuatan  pemasungan  ditujukan sebagai  upaya  melindungi  masyarakat  lainnya  dari  serangan  ODGJ,  tindakan  itu  tetap  tidak dibenarkan,  baik  secara  hukum  maupun  secara  kemanusiaan.  Pemasungan  adalah  hal  yang
bertentangan  dengan  keadilan  bermartabat.  Sebab  keadilan  yang  bermartabat  adalah  yang menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaa.  Pengobatan  adalah  upaya  yang  solutif,  dan  bentuk pembatasan hak  yang dapat dilakukan atas tujuan yang  jelas demi kesejahteraan penderita sakit jiwa.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  Peraturan  menteri  Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang  dengan  Gangguan  Jiwa,  dan  PP  No.  28  Tahun  2024  adalah  bentuk  perlindungan  hukum yang  komprehensif  dengan  pemenuhan  unsur  perlindungan  hukum.  Kedua  regulasi  ini  adalah tindakan preventif, promotif, dan solutif bagi implementasi penanggulangan pemasungan kepada ODGJ yang berdasarkan atas asas kemanusiaan yang bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Gani Abdullah. “Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 1, no. 2 (2004).
Barda  Nawawi  Arief.  Pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  (Indonesia).  Semarang:  Pustaka Magister, 2015.
Darji  Darmodihardjo,  Sidharta.  Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  Dan  Bagaimana  Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
Humas Mahkamah Agung. “Summum Ius Summa Iniuria.” Pengadilan Negeri Wamena. Papua, 2020. https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel.
Jack  Donnely.  Universal  Human  Rights  in  Theory  and  Practice.  Ithaca  and  London:  Cornell University Press, 1973.
John  Locke.  The  Second  Treatise  of  Civil  Government  and  a  Letter  Concerning  Toleration. Oxford, 1964.
Kementerian  Pendidikan  dan  Budaya.  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.”  kbbi.web.id,  2024. https://kbbi.web.id/ancam.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Maidin  Gultom.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan.  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2012.
Nowak.  “Pengantar  Pada  Rezim  Hukum  HAM  International.”  Basic  Law  Bulletin  Issue,  The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law 60 (2013): 9.
Peraturan  Menteri  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Penanggulangan  Pemasungan  pada  Oang Dengan Gangguan Jiwa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2024  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Philip Alston, Franz Magnis-Suseno. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
Siti Aisah. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan. Jakarta: Komnas HAM RI, 2020.
Teguh Prasetyo. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Bandung: Nusa Media, 2015. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Wahyu  Sasongko.  Ketentuan  -  Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License