206 |

## DAKWAH MANIFESTO MASYARAKAT MADANI PARTAI POLITIK; STUDI KASUS PARTAI GERINDRA

## Abu Khaer
PTIQ – Jakarta email: abukhaer@yahoo.com Hp: 08990-564-699

## ABSTRACT
Trend  strong  and  weakening  private  realm,  public,  state  and economic for democration can cause imbalance in the politic of the state. Finding author, borrow case political party of Gerindera, that  Gerindera  have  given  contribution  for  shape  civilization Indonetion  in  cauldron  political  of  praktic  in  this  indonestion republic.  Political  party  in  Indonestion  have  pass  proces demokration adult in reach of civil socity.  Paradigm of politic in Indonetion can’t separated from factor supervision an balances in all domains civil socity, It is good, pirvate, public, economic,
as well as state. The conclusion different with paradigm of politic pundit  for  example  :  Antonio  Gramsci  (1999)  and Alexis  de Tocqueville (1945) that contend socity movement must be outside and confront with state.
Kecenderungan menguat dan melemahnya ranah privat, publik,
negara,  dan  ekonomi  bagi  demokratisasi  dapat  menyebabkan ketidakseimbangan dalam politik suatu negara. Temuan penulis, meminjam kasus Partai Politik Gerindra, bahwa Gerindra telah bersumbangsih  untuk  membentuk  peradaban  Indonesia  dalam kancah politik praktisnya di Republik Indonesia ini. Partai politik di Indonesia sudah melewati proses pendewasaan demokratisasi dalam  rangka  mencapai  masyarakat  yang  madani.  Paradigma politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari faktor pengawasan dan keseimbangan (check and balances) di semua ranah masyarakat madani, baik itu privat, publik, ekonomi (pasar), maupun negara. Kesimpulan  tersebut  berbeda  dengan  paradigma  politik
| 207
cendekiawan  seperti  Antonio  Gramsci  (1999)  dan  Alexis  de Tocqueville (1945), yang berpendapat bahwa gerakan masyarakat madani harus berada di luar dan berhadap-hadapan dengan negara.
Keyword : Masyarakat Madani, partai politik, privat, publik, negara, pasar.

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkritisi  paradigma  dakwah politik civil society kaum Hegelian dan Marxis seperti de Tocqueville (Alexis  de  Tocqueville,  1945:  t.h) dan  Gramsci.  Mereka  menolak pandangan bahwa lembaga politik akan mampu membangun demokrasi bersama-sama dengan unsur masyarakat madani yang lain. Paradigma dakwah civil  society Max  Weber,(  Ivan  Doherty,  2001:  25)  EE. Schattscheider , ( SC. Stokes, 1999: 243-267) Thomas Janoski,( Thomas Janoski, 1998: 12-17) Andi Faisal Bakti dan cendekiawan masyarakat madani Indonesia mengkritisi kekakuan pandangan pertama. Menurut paradigma yang disebut terakhir berargumentasi bahwa apapun bentuk dari suatu perkumpulan masyarakat yang berkembang, tak terkecuali partai politik, bisa bekerja sama dengan Negara untuk membentuk suatu masyarakat civil society (masyarakat madani) yang demokratis (Azyumardi Azra, 2003: 75).
Dengan memfokuskan kajian pada manifesto perjuangan partai politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), penulis mendukung dan memperkuat pendapat cendekiawan masyarakat madani dan berupaya untuk menemukan rancang-bangun demokrasi ( M. Steven Fish , 2002 : 4-5) untuk membentuk masyarakat madani ( civil society ) oleh suatu aktor partai politik.
Terlepas  dari  asumsi  pendapat  cendekiawan  yang  mendukung maupun  kontra,  mengenai  hubungan  antara  partai  politik  dan masyarakat madani, penulis mendasarkan argumennya pada studi yang dilakukan oleh beberapa cendekiawan di proses demokratisasi Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang mendukung  bahwa  partai  politik

## Abu Khaer
merupakan  bagian  dari  aktor civil  society .  Menariknya,  temuan sementara  penulis,  mensyiratkan  bahwa  manifesto  politik  partai Gerindra mendukung ide-ide demokrasi dan aplikasinya bertujuan agar terbentuk  masyarakat  madani  di  Indonesia.  Namun  ada  beberapa variabel yang diduga menjadi kendala tumbuhnya budaya demokrasi di  kalangan  Gerindra  sebagai  syarat  utama  bangunan  masyarakat madani, yaitu atribut Gerindra sebagai partai politik dan sosok militer Prabowo Subianto sebagai Dewan Pembina Gerindra. Menurut penulis, variabel tersebut masih debatabel. Berdasarkan penelitian penulis, sosok Prabowo dalam platform dan aksinya sudah mencerminkan pilar- pilar masyarakat madani.

## PARTAI POLITIK DALAM WACANA MASYARAKAT MADANI
Alexis  de  Tocqueville  dalam  bukunya Democracy  in America, berpendapat  bahwa  demokrasi  ala Amerika  Serikat  dengan  sistem kepartaiannya,  pada  hakikatnya  merupakan  sebuah  sistem  yang memberi  peluang  kepada  mayoritas  untuk  bertindak  semaunya, semacam  diktator  mayoritas  ketimbang  demokrasi.  De  Tocqueville lebih lanjut memaparkan, jika seseorang atau suatu partai politik atau organisasi masyarakat termasuk dalam kelompok minoritas, ia tidak akan mendapatkan apa-apa, karena semuanya telah ditentukan oleh kelompok mayoritas yang menentukan pemilihan umum.( Alexis de Tocqueville, t.t : 264-280)
Kelompok  mayoritas,  melalui  kemenangan  pemilihan  umum, menyisihkan untuk dirinya semua hak menentukan kebijakan politik, melalui institusi kepresidenan yang amat kuat. Dalam hal ini, partai politik  itu  sebenarnya  tidak  lebih  daripada  kendaraan  politik  bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan ‘nafsu birahi’ kekuasaannya sendiri.( Vahid Amani Zoeram, dkk, t.t : 223-224) Partai politik  hanya  berfungsi  sebagai  alat  bagi  segelintir  orang  yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu ‘at the expense of the general will . ’ Dalam bahasa Gramsci, telah terjadi hegemoni yang dilakukan bukan saja oleh kelas
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
| 209
penguasa, ia juga bisa diberlakukan oleh kelompok-kelompok sosial, apapun bentuknya tak terkecuali partai politik, apakah mereka yang berhaluan progresif, regresif, reformis, dan sebagainya demi meraih kekuasaan  untuk  memimpin,  bagaimana  mereka  memperluas kekuasaan  mereka  dan  mempertahankannya.  (http://links.org.au/ node/1260)
Gerindra -sebagai salah satu bagian dari kontestan partai politik di pemilu- dalam pendapat Whitehead, sebagaimana yang dikutip oleh Hadiwinata  termasuk  dalam  kategori political  society (masyarakat politik)  bukan civil  society (masyarakat  madani).  (Bob  Sugeng Hadiwinata,  2005  :  8)   Kategori  yang  disebut  pertama,  berambisi untuk  memperebutkan  kekuasaan  politik  melalui  berbagai  cara, sedangkan kategori yang disebut kemudian, hanya berpretensi untuk melakukan  kontrol  terhadap  pemerintah  tanpa  harus  ikut memperebutkan kekuasaan.
Sir Azra  dan Andi  Faisal  Bakti  menguraikan  lebih  lanjut  bahwa pandangan  Whitehead  senada-seirama  dengan  pernyataan  para cendekiawan  Hegelian  dan  Marxsis  seperti  Ernest  Gellner,  Hannah Arendt, Jurgen Habermas, David Ost, Andre Arato, Fernando Cardoso.( Azyumardi Azra, 2003 : 75 ) Di Indonesia, pandangan ini diwakili oleh Muhammad Hikam AS, mantan Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid. Mereka berpandangan bahwa secara keseluruhan tatanan politik terdiri atas Negara di satu pihak vis a vis civil society di pihak lain. Ide civil society merupakan ide sebagian masyarakat yang memiliki kehidupan sendiri yang jauh berbeda dengan negara, dan yang sebagian besar memiliki otonomi sendiri. Civil society terletak di luar batas keluarga, klan dan kewilayahan. Dalam artian ini civil society terpisah dari negara. ( Azyumardi Azra, 2003 : 76 )
Namun  demikian,  keberadaan  partai  politik  (parpol)  juga merupakan salah satu komponen dalam kehidupan politik modern yang demokratis.  Max  Weber,  sebagaimana  dikutip  oleh  Ivan  Doherty, menyatakan bahwa political parties as ‘ children democracy ,’ partai politik adalah ‘anak kandung’ demokrasi. Bahkan EE. Schattscheider berpendapat  bahwa  keberadaan  partai  politiklah  yang  sebetulnya
Abu Khaer
menentukan  demokrasi, Political  parties  created  democracy , dan modern  democracy  is  unthinkable  save  in  terms  of  the  parties, demokrasi  modern  tak  mungkin  terjaga  kecuali  dalam  terma kepartaian.( Ivan Doherty, 2001: 25)
Thomas Janoski berpendapat bahwa partai politik itu merupakan agen  penghubung  antara  masyarakat  dengan  negara.  Partai  politik dengan demikian merupakan bagian dari gerakan masyarakat madani. Janoski lebih lanjut memformulasikan bahwa masyarakat madani itu memiliki empat ruang ( sphere ) domain, yaitu private, public, state , dan market .  Keempat  hal  itu  merupakan  satu  kesatuan  yang  tak terpisahkan dalam peran masyarakat madani sebagai check and balance terhadap  kekuasaan  dan  hegemoni  suatu  pemerintahan.(Thomas Janoski , t.t : 13)
Karena itu, Jimly Asshiddiqie memperkuat pendapat di atas dengan pernyataannya bahwa keberadaan suatu partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya ( the degree  of  institutionalization )  dalam  setiap  sistem  politik  yang demokratis.  Bahkan  sebagai  suatu  organisasi,  keberadaan  parpol bertujuan  untuk  mengaktifkan  dan  memobilisasi  rakyat,  mewakili kepentingan  tertentu,  memberikan  jalan  kompromi  bagi  pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai,. Ia tidak hanya sebagai instrumen demokrasi  tapi  sekaligus  mengusung  tujuan  yang  lebih  luas  yakni memastikan kedaulatan rakyat atas hak-hak dasarnya, baik itu hak sipil politik maupun ekonomi dan sosial mereka.
Dalam konteks masyarakat madani di Indonesia, pandangan negatif terhadap peran partai politik di atas dikritik oleh Dawam Rahardjo dan  Nurcholis  Madjid.  Menurut  kedua  cendekiawan  pendukung pendapat  ini civil  society merupakan  “mitra”  Negara  yang  bisa mencegah  birokrasi  menyeleweng  dari  tugas  dan  hakekatnya  yang sejati.  Masyarakat  sipil  yang  tergabung  dalam  beragam  bentuk organisasi termasuk suatu partai politik bisa menjadi representasi dan kristalisasi  kekuatan  di  luar  negara,  yang  menjadi sparing  partner bagi  negara.  Hal  ini  menjadikan civil  society sebagai  kekuatan
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
pengimbang sekaligus kontrol, yang membatasi dan memungkinkan negara  tetap  berjalan  sesuai  dengan  hakekatnya.  Dalam  hal  ini keterlibatan partai politik sebagai bagian dari civil society menjadi kekuatan yang efektif untuk mencegah hegemoni Negara. Selain itu, dengan masyarakat sipil menjadi indikasi ada wilayah-wilayah yang bisa digarap entitas mandiri di luar negara. Dengan demikian, segala energi,  prakarsa,  aktivitas  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak terkonsentrasi dan tersentralisasi hanya pada negara semata-mata. (Azyumardi Azra, 2003 : 76)
Selain itu, Madjid cendekiawan pendiri Paramadina, meniscayakan civil society dipersyarat dengan adanya partai politik sebagai bagian public sphere atau ruang yang cukup yang di ruang tersebut warga masyarakat dapat dengan leluasa melakukan aktivitas sosial, politik dan  ekonominya,  tanpa  didominasi  oleh  sekelompok  kecil  orang. (Nurcholish Madjid, 1999 : 145) Di dalam public sphere ini, warga masyarakat akan memiliki akses yang luas kepada lembaga-lembaga, baik  lembaga  negara  seperti  birokrasi,  lembaga  perwakilan  dan peradilan, maupun lembaga non-negara seperti partai politik, lembaga keagamaan,  gilda,  perserikatan,  federasi,  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok kepentingan lainnya. (Gordon Gauchat, 2012 : 170-171)
Di  dalam public  sphere itu  pula  terjadi  diskursus  yang  intensif tentang segala hal yang terjadi dalam negara, sehingga pemerintah dan lembaga-lembaga negara memiliki tingkat akuntabilitas yang cukup tinggi. Di samping itu, kebijakan publik juga melibatkan masyarakat yang  luas,  melalui  diskusi-diskusi  publik  yang  intensif  dilakukan. (Azyumardi Azra, 2003 : 384-385) Bahkan Azra  berkesimpulan karena tidak mempunyai public sphere berupa partai politik-lah konsep-konsep masyarakat  madani Cak Nur  sendiri  kurang  begitu  ‘membumi’  jika dibandingkan dengan Gus Dur, sebagai sesama pendekar masyarakat madani  Indonesia.  Oposisi  yang  dibangun  oleh Cak Nur  merupakan oposisi  soliter.  Menurut  Gus  Dur,  demokratisasi  harus  dimulai  dari perbedayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus  dilibatkan  tanpa  mengenal  golongan  manapun.  Terpenting, masyarakat haruslah memulai untuk berdemokrasi dan inilah hakekat

## Abu Khaer
212 |
dari  sebuah  demokratisasi.  (Dirk Tomsa  dan Andreas  Ufen  ,  2013  : 125)

## GERINDRA DALAM KANCAH POLITIK
Kiprah Abdurrahman Wahid dalam membumikan dan membangun masyarakat  madani  diikuti  jejaknya  oleh  Prabowo  Subianto,  sang lokomotif dan komandan tertinggi partai politik Gerindra. Prabowo di samping berperan sebagai aktor oposisi birokrasi juga berperan dalam wadah partai politik. Dalam kedua kapasitasnya tersebut, Prabowo menurut Gus Dur merupakan sosok yang dianggap betul-betul perhatian ke  rakyat.  Prabowo  sungguh-sungguh  mengenal  masalah  ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan pertanian.
Apresiasi Gus Dur  tersebut  bukan  merupakan  sesuatu  yang mengada-ada. Penguatan sektor ekonomi ( strong market/ economi) rakyat atau ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pondasi dari tiga pondasi yang menopang bagi tegaknya masyarakat madani. Dua poin  lainnya  dari  dasar  pondasi,  menurut  Konprensi  Dunia  tentang World Forum on Democracy di Warsawa, Polandia, pada tanggal 24-27 Juni 2002 dan Azra adalah kuatnya Negara ( strong state ) dan kuatnya masyarakat sipil ( strong civil society ). (Azyumardi Azra, 2002 : 70)
Sementara  itu,  dalam  nomenklatur  Islam  disaat  membicarakan demokrasi  dikenal  beberapa  prinsip  yang  merupakan  bentuk  dasar dari  praktek  yang  dilakukan  Rasulullah  Saw.  Dalam  memimpin masyarakat seperti tertuang dalam Piagam Madinah, serta tercermin dalam  pengangkatan  para  khulafa  al-Rasyidin  dan  praktek kepemimpinan mereka. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: shûrâ , musawa , ’adâlah , amânah , mas’uliyah dan % urriyah .( Abd al- $ amîd Ismaîl al- An c arî,  1980 M/1400  H  : 4-5) Firman Allah tentang shûrâ ,  sebagai mekanisme pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan pihak- pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan terjabarkan dalam dalam surat Ali Imrân ayat 159 yaitu:

## Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
| 213
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu ma’afkanlah  mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- Nya. (QS. Ali Imran: 159).
Sistem demokrasi sendiri meskipun tak memiliki kebenaran yang absolut sebab terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi memiliki nilai  lebih  dan  beberapa  keunggulan.  Demokrasi  telah  terbukti mengantarkan pada terbentuknya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghasilkan kebijakan baik, masyarakat adil, berpihak kepada kepentingan mayoritas, menghargai kebebasan dan hak-hak individu. Qardhawî dan Madjid  menyatakan bahwa demokrasi dapat  membawa warga  bangsa  menuju  terbentuknya civil  society (masyarakat madani) yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai- nilai keadilan, kebebasan, persamaan, toleransi, menghormati hak- hak individu dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama.  (Nurcholis Madjid, 2000 : 18-19)
Di  Indonesia,  bangunan  masyarakat  madani  sampai  tahun  2013 ini, proses transisi menuju demokrasi telah melalui masa 16 tahun sejak tahun 1998 masa keruntuhan rezim otoriter Presiden Suharto dan  pemilu  yang  demokratis  di  tahun1999.  Era  kepemimpinan  BJ. Habibie sebagai Presiden RI ke-3 selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi Wakil Presiden RI ke-7 membukan pandora gerakan demokrasi bangsa yang selama 32 tahun dikekang.( Azyumardi Azra, 2002 : 14-15) Pintu kebebasan dan demokrasi di Indonesia secara perlahan mulai terbuka.

## Abu Khaer
Sejak Pemilihan Umum pasca reformasi sejak tahun 1999 sampai dengan  Pemilihan  Umum  tahun  2009  telah  banyak  dinamika  yang dihadapi dalam melaksanakan amanat demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satu yang paling berbeda dibandingkan dengan penerapan sistem demokrasi otoriter pada masa rezim orde baru adalah dengan munculnya berbagai macam partai politik peserta pemilu  yang  setiap  saat  jumlahnya  selalu  bertambah.  ( Azyumardi Azra, 2002 : 60) Pada pemilu tahun 2009, partai politik peserta pemilu mencapai  jumlah  yang  paling  banyak  dibandingkan  dengan  pemilu sebelumnya, yaitu sebanyak 38 parpol ditambah 6 partai politik lokal di  Nangroe Aceh  Darussalam.  Di  Pemilu  tahun  2014,  berdasarkan Keputusan  KPU  Nomor  05/Kpts/KPU/ Tahun  2003  dan  Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik KPU Nomor: 5/BA/ I/2003, sepuluh jumlah parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dari 34 jumlah partai yang telah diverifikasi KPU. Sepuluh partai tersebut secara berurut adalah: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi  Indonesia-Perjuangan  (PDI-P),  Partai  Demokrat  (PD), Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra),  Golongan  Karya  (Golkar),  Hati Nurani  Rakyat  (Hanura),  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional-Demokrat (NasDem) dan Partai Persatuan Pembangunan.( KPU Nomor 05/Kpts/KPU/ Tahun 2003 dan KPU Nomor: 5/BA/I/2003)
Pada  pemilu  2009  yang  lalu,  ada  satu  partai  politik  baru  yang dianggap cukup fantastis mendulang sukses dalam kancah perpolitikan di Indonesia.( Saiful Mujani and R. William Liddle, 2010 : 36-38) Partai politik ini adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Didirikan oleh Prabowo Subianto, seorang militer mantan Jenderal Komando Pasukan  Khusus  (Kopassus)  TNI-AD  di  era  Orde  Baru.  Meskipun  ia disinyalir ikut bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM berdalih subversif seperti penculikan dan penghilangan aktivis, sebagai mantan militer dan seorang pengusaha minyak yang go internasional , keluasan  relasi  dan  kemampuan  finansialnya  ikut  membantu mengembangkan dan mendulang suara dukungan rakyat Partai Gerindra dengan pesat. Bahkan, Prabowo, sebagai mantan militer yang secara notabene berlawanan dan dilawan oleh para aktivis civil society, dalam
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
| 215
berbagai bursa lembaga survey, merupakan salah-satu Calon Presiden yang diprediksi cukup tinggi mendapat suara dukungan rakyat untuk memimpin NKR-Indonesia ini. (LSI, 2012 : 16)
Pada  pemilu  pertamanya,  partai  politik  Gerindra  berhasil menduduki posisi ke-8 dengan meraup 4.5% suara dan mendapatkan 30 kursi di Senayan, gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Saiful Mujani  and  R.  William  Liddle,  2010  : 16)  Namun,  dengan  belum terpilihnya mantan calon wakil presiden dari partai politik ini pada pemilu  2009,  Prabowo,  Partai  Gerindra  pun  menjadi  partai  politik oposisi bersama PDI-P dan Hanura. Partai Gerindra adalah partai politik yang  menggambarkan  dirinya  sebagai  partai  yang  membela  kaum marginal, kaum miskin, dan kaum pedesaan. Hal tersebut dapat dilihat dari visi Partai Gerindra untuk Indonesia berbunyi: “Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai- nilai  nasionalisme  dan  religiusitas  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.”
Mencuatnya popularitas dan kepercayaan publik terhadap Partai Gerindra sesuai hasil survei yang dilakukan lembaga survey Indonesia (LSI), dinilai oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap partai- partai politik yang menikmati kekuasaan yang tak kunjung menawarkan perubahan nyata. Masyarakat mulai tidak percaya dengan para politisi partai lama yang tidak bisa diandalkan. Alasan berikutnya, diakibatkan oleh  slogan-slogan  yang  didicantumkan  partai  Gerindra  cukup menyentuh perasaan publik.
Berdasarkan latar belakang di atas, Ilmu Sosial di Indonesia masih kurang dalam hal kajian dan analisa tentang peran partai politik dan elit politik dalam wacana masyarakat madani, sehinggga kajian tentang perspektif  peran  parpol  dan  elite  politik  menjadi  langka.  Padahal persoalan yang bersifat politis dan elitis di masyarakat semakin banyak. Dengan  mengetahui  biografi  wacana  partai  politik  dan  para  elite politiknya, kita bisa membaca perilaku dan kerja elit dalam panggung politik.  Oleh  karena  itu,  penulis  merasa  tertarik  untuk  ikut

## Abu Khaer
bersumbangsih dengan mengangkat tema penelitian disertasi dengan judul “Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik Gerindra.”
Atas  dasar  pemikiran  di  atas,  masalah  penelitian  dapat dirumuskan melalui pertanyaan besar bagaimanakah rancangan masyarakat  madani  yang  dibentuk  dalam  manifesto  partai Gerindra.  Pernyataan  tersebut  diperinci  lagi  dalam  rumusan minor:  bagaimanakah  manifesto  masyarakat  madani  parpol Gerindra?  Lebih  jauh,  apa  upaya  parpol  Gerindra  dalam membangun masyarakat madani dalam ranah private ? Bagaimana pula hal tersebut teraplikasikan dalam ranah publik? Lalu seperti apakah  potret  perjuangan civil  society- nya  terbangun  dalam state  sphere ?  Terakhir,  apa  implikasinya  dalam  ranah market sphere ?
Penelitian ini mencoba memahami pemikiran dan upaya yang dilakukan  partai  Gerindra  untuk  membangun  masyarakat  yang madani. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang sebisa mungkin  menghindari  subyektifitas  dan  mengedepankan obyektivitas.  Pertama,  menganalisis  perdebatan  akademik  di seputar  konsep civil  society .  Kedua,  menganalisis  perdebatan akademik bagaimana dunia Islam mengadopsi konsep civil society dalam  konsep  masyarakat  madani.  Ketiga,  menjelaskan bagaimana  partai  politik  Gerindra  menerapkan  konsep masyarakat madani dalam kiprahnya.
Konsep  metodologi  Masyarakat  madani  yang  dipakai  untuk menganalisis  pembahasan  ini  menggunakan  rancang-bangun masyarakat  madani  yang  diformulasikan  oleh  Thomas  Janoski sebagai mana yang telah disinggung di muka.( Andi Faisal Bakti, (2006  :  1) Janoski  dalam  formulanya  merangkum  dengan  arif dimensi-dimensi  kontradiktif  corak  protagonis  dan  antagonis paradigma  masyarakat  madani  berhubungan  dengan  suatu pemerintahan. Skema kerangka formulasi tersebut sebagai berikut:
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
| 217
Gambar: Tautan Ranah Publik dengan Tripartite Kontrol

## KAWAH  CANDRADIMUKA  MANIFESTO  MASYARAKAT  MADANI GERINDRA: PRIVATE SPHERE
Partai  Gerindra  lahir  untuk  mengangkat  rakyat  dari  jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan.( DPP Partai Gerindra, 2009 : 3) Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki  kekuasaan  ekonomi  dan  politik  akan  dengan  mudah  jadi

## Abu Khaer
korban.  Untuk  melawan  secara  konstitusional  hegemoni  tersebut, Gerindra terbentuk dari gabungan pribadi-pribadi dengan beraneka ragam  latar  belakang  mulai  dari  kalangan  petani,  buruh,  nelayan, aktivis  sosial,  akademisi,  pengusaha,  hingga  militer.  (Wawancara dengan Suhardi dan Permadi )
Prabowo  Subianto,  Muchdi  PR.,  Mayjend  Haryadi  Darmawan, Kombes (Pur) Alfons Loe Mau, merupakan nama-nama dari kalangan militer yang ikut bergabung dengan Gerindra. Dalam ranah pengusaha, selain Prabowo juga tercatat ada Hasyim adik prabowo sendiri, seorang bisnismen dan kolektor benda-benda purbakala. Dikalangan aktivis, terdaftar  nama-nama  semisal  Fadli  Zon,  Ahmad  Muzani,  Pius Lustrilanang, dan M. Zastrouw. Kalangan akademisi yang ikut gabung dalam Gerindra juga banyak, sebut saja misalnya Suhardi, ilmuwan pertanian; Burhanuddin Abdullah, praktisi keuangan. Dari kalangan artis terdapat jamal mirdad dan Rachel Maryam.
Gerindra dibentuk oleh gabungan pribadi-pribadi dengan semangat yang sama, yaitu meluruskan rel yang salah atas sikap para elite dalam memimpin  negeri  ini.  Bagi  mereka,  pemerintahan  hanya mengedepankan ekonomi yang kapitalistik, politik demokrasi liberal yang tidak sesuai founding fathers bangsa ini. Banyak sekali parpol- parpol yang lebih untungkan golongan saja daripada masyarakat secara keseluruhan. Semua elite sekarang ini, gagal untuk dijadikan pemimpin sehingga muncul partai-partai baru, tak lain untuk memunculkan figur pemimpin baru bagi pemerintahan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, Gerindra ingin memperjuangkan pemimpin yang baru. Apalagi, sudah banyak dukungan selama ini, baik dari kelompok tani, pelayan, dan masyarakat  yang  merasa  hanya  menjadi  korban  globalisasi,  tidak menerima manfaat apa-apa. Semua alat-alat strategis negara sekarang ini malah semakin banyak dikuasai asing. Gerindra menganggap ini tak lain proses dari pengkhianatan elite bangsa.( Prabowo Subianto, 2012 : 1)
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra

## PUBLIC SPHERE
Awal didirikannya Gerindra, tidak terlepas dari peran organisasi publik di bidang pertanian, yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di mana selama dua periode Prabowo menjadi ketuanya. Selain HKTI, berbagai macam organisasi mendukung Gerindra, antara lain Lembaga  Masyarakat  Peduli  Hutan,  Kebun  dan  Pangan,  Perbindo (Perhimpunan  Bambu  Indonesia) Asosiasi  Pedagang  Pasar  seluruh Indonesia (APPSI), Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira), dan lain- lain.( Wawancara dengan Suhardi)
Berbagai lembaga publik itu bergabung dengan Gerindra karena merasa prihatin terhadap lingkungan rakyat kecil dan nasib petani yang selalu bernasib buntung sebagai dampak  stuktur ekonomi yang ada.  Untuk  memperbaikinya  nasib  petani  harus  didahului  dengan perubahan sistem ekonomi. Tapi yang membuat mereka frustasi saat ingin melakukan perubahan, sebab mereka sebagai organisasi publik terhempas oleh  kekuatan politik. Intinya, politik adalah panglima, termasuk menentukan nasib petani. Apa yang digagas dan diusulkannya tak  pernah  ditanggapi.  Sebagai  contoh,  mereka  punya  usul negara jangan  impor  pangan,  ternyata  malah  impor.  Dari  situlah  akhirnya mereka menyadari bahwa untuk melakukan perubahan sistem harus menggunakan kekuatan politik.
Gerindra pada pemilu lalu, hanya sebatas mengajukan Prabowo Subianto, sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati dari PDIP. Meski gagal dalam memperoleh suara mayoritas kala itu, namun Gerindra telah berhasil dalam menimba pengalaman, sebagai bekal dikemudian hari dalam mencalonkan Presiden dari partainya sendiri. Menjelang  Pilpres  2014,  Gerindra  dengan  penuh  percaya  diri  akan mendukung Let Jen (Purn TNI) Prabowo Subianto, sebagai satu satunya calon  Presiden  dari  partainya  pada  pemilu  2014  nanti.  Bersama Prabowo,  Partai  Gerindra  perlahan  mulai  bangkit,  dengan  meraih simpati dari seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum petani dan nelayan. Tiap detik, dari hari ke hari, jumlah anggota partai  Gerindra dan simpatisan makin bertambah, bertambah dan terus bertambah. Hal ini membuktikan bahwa Gerindra semakin dipercaya sebagai Partai calon pemenang Pemilu 2014. ( Wawancara dengan Suhardi)
Abu Khaer

## STATE SPHERE
Gerindra dalam hubungannya dengan negara, berdiri tegas dengan menjadi  partai  oposisi  yang  jelas  dan  tegas  selalu  mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan yang merugikan rakyat dan negara. Misalnya, keputusan Pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.
Gerindra sadar bahwa naik atau turun harga BBM, adalah kuasa Pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Gerindra melalui berbagai saluran  kenegaraan  mengingatkan bahwa  sistim  ekonomi  Indonesia rapuh. Tanpa  strategi  yang  tepat,  dikarenakan  sumber  energi  BBM bangsa ini menipis, dan tren harga BBM dunia yang terus naik, beban subsidi  BBM  pada  ekonomi  dapat  menjadi  sangat  berat.(  Prabowo Subianto, 2013: 1)
Sistim kenegaraan yang dianut sekarang mengakibatkan kekayaan nasional  Indonesia  yang  kaya-raya  dan  melimpah  mengalir  keluar negeri.  Untuk  itu,  Gerindra  menganjurkan  suatu  strategi  yang dinamakan  oleh  Prabowo  dengan  strategi  dorongan  besar.  Strategi untuk membuka lahan-lahan produksi untuk tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bioethanol atau bahan bakar nabati (BBN) yakni singkong, aren, tebu, jagung, kemiri dan lain sebagainya.
Strategi ini telah berhasil dilaksanakan dengan sukses oleh negara- negara lain. Brazil adalah contoh yang paling berhasil. Sudah hampir, atau mungkin sekarang sudah lebih dari setengah dari kebutuhan BBM Brazil dipenuhi dari bioethanol. Karena itu, saat ini ekonomi Brazil dapat kuat dan rakyatnya hidup dengan baik.
Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra)  melalui  lembaga parlemen  di  gedung  senayan  DPR,  memperjuangkan  menjadikan anggaran  lebih  dihemat  oleh  Pemerintah  dari  konsekuensinya mengambil keputusan untuk mengurangi subsidi BBM.
Sejak pasal 8 ayat (10) UU APBN 2013 disahkan pada tahun 2012 yang lalu,  pemerintah mendapatkan  kewenangan yang  tidak dapat dihalangi oleh lembaga parlemen untuk menaikkan BBM setiap saat sepanjang  tahun  2013.  Keputusan  untuk  meningkatkan  atau menurunkan harga BBM berada di wilayah eksekutif, bukan legislatif.
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
Berikut ini sampaikan hal-hal yang Gerindra perjuangkan di DPR agar keputusan Pemerintah tidak terlalu membebani rakyat banyak.
Pertama, walaupun Partai Gerindra hanya memiliki 26 kursi, ia harus perjuangkan anggaran untuk membuka lahan produktif untuk memproduksi  pangan  dan  bioethanol.  Untuk  itu,  pemerintah membutuhkan investasi kurang lebih 5.000 dolar untuk satu hektar. Berdasarkan perhitungan Gerindra, jika Pemerintah berani menghapus subsidi BBM, akan membuka kemampuan untuk memberikan subsidi langsung hampir 300 triliun rupiah. Jika dari angka 300 triliun rupiah ini  digunakan  100  triliun  rupiah,  atau  10  milyar  dolar  saja  untuk mencetak lahan produktif – berarti bangsa Indonesia bisa mencetak dua juta hektar lahan produktif Jika keseluruhan dari dua juta hektar lahan produktif ini ditanami singkong, bangsa ini bisa menghasilkan 125 juta barel bioethanol setiap tahun. Jumlah ini sudah 25 persen dari kebutuhan BBM nasional. Dengan teknologi yang tepat, Gerindra yakin  bisa  meningkatkan  produksi  sampai  memenuhi  50  persen kebutuhan nasional. Dengan mencetak lagi lahan produktif, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan BBM nasional dari singkong. Juga dengan dua juta hektar lahan produktif baru, dari hulu sampai hilir kita bisa membuka lapangan kerja untuk delapan sampai 12 juta orang bekerja.
Kedua,  dana  yang  dihemat  oleh  Pemerintah  harus  segera dimanfaatkan secerdas mungkin, setepat mungkin. Antara lain untuk: 1) Menciptakan lahan-lahan produktif 2) Membangun infrastruktur; 3) Membantu rakyat yang paling miskin dengan subsidi langsung terarah seperti membangun dan membebaskan biaya transportasi umum bagi mereka yang membutuhkan; 4) Harus menciptakan lapangan pekerjaan yang  produktif  dan  bisa  memberi  penghidupan  yang  layak.  Karena prinsip Partai Gerindra adalah tidak sekedar membantu tetapi untuk menghilangkan  kemiskinan  dengan  cara  menciptakan  lapangan pekerjaan.  Maka  Partai  Gerindra  semaksimal  mungkin memperjuangkan agar dana yang dihemat oleh Pemerintah harusnya gunakan untuk: Melindungi rakyat yang paling miskin dari beban yang terlalu berat;  Meningkatkan produktifitas  bangsa di  bidang pangan dan energi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita kita dapat swasembada pangan dan swasembada energi.
Pada  pertemuan  Prabowo,  selaku  Dewan  Pembina  Gerindra, dengan Presiden SBY bulan Maret 2013, ia juga menyarankan agar: Bulog diperkuat, PT Pertani diperkuat, serta diciptakan gerai-gerai untuk  menyalurkan  subsidi  langsung  kepada  rakyat  miskin  berupa sembako. Ia juga telah menyampaikan dalam beberapa forum, bahwa koperasi unit  desa harus  diberdayakan. Distribusi  pupuk bersubsidi harus melalui KUD-KUD di seluruh kecamatan di Indonesia harus efektif. Kita  juga  harus  pastikan  barang-barang  bersubsidi  tidak  boleh diperdagangkan. (Budi Sucahyo, 2013 : 6)
Partai Gerindra memberi peringatan kepada pemerintah tentang haluan bangsa Indonesia yang harus kembali pada UUD 1945 yang di sahkan pada tangga 18 Agustus 1945 bukan UUD hasil revisi seperti saat  ini. Dalam  hal  haluan ekonomi  misalnya,  maka  Pasal 33,  UUD 1945 yang menjadi panduannya, begitupun dengan hal-hal lainnya. Gerindra  pun  berupaya  Mempertahankan  kedaulatan  dan  tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (DPP Partai Gerindra, 2009 dan 2013 : 12 dan 11)
Dalam  ranah  state,  Gerindra  berjuang  memperoleh  kekuasaan politik  secara  konstitusional  guna  mewujudkan  pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut  melaksanakan ketertiban dunia. Gerindra bercita menciptakan masyarakat adil dan makmur,  merata  material  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Gerindrapun  berupaya  untuk  mewujudkan  kedaulatan rakyat  dalam  rangka  mengembangkan  kehidupan  demokrasi,  yang menjungjung tinggi dan menghormati kebenaran, hukum, dan keadilan; Mewujudkan  ekonomi  kerakyatan  yang  bertumpu  pada  kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.( Hashim Djojohadikusumo, 2011: 1)
Selain itu Gerindra berupaya Mendorong pembangunan nasional yang  menitik  beratkan  pada  pembangunan  ekonomi  kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
| 223
pembangunan  bagi  seluruh  warga  bangsa  dengan  mengurangi ketergantungan kepada pihak asing; Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan  kesejahteraan  rakyat;  Menegakkan  supremasi  hukum  dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum; Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui Pemilu  Legislatif  dan  Pemilu  Presiden  untuk  menciptakan  lapisan Kepemimpinan nasional yang kuat.

## MARKET SPHERE
Dengan lolos sebagai peserta Pemilu 2014, Partai Gerindra telah melewati  satu  tahap  maraton  untuk  meraih  cita-cita  besar,  yakni melakukan perubahan. Partai Gerindra mempunyai visi mewujudkan kesejahteraan  rakyat    Indonesia.  Oleh  karenanya,  dalam  ranah ekonomi,  Gerindra  menginginkan  pemerataan  ekonomi,  bukan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang. Inilah yang Gerindra ingin wujudkan. Perekonomian Indonesia kembali ke ruh  Pancasila  dan  UUD  1945,  terutama  Pasal  33.  Ideologi  bangsa mengamanahkan  bahwa  sumber  daya  ekonomi  digunakan  untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. (DPP Partai Gerindra, 2009 dan 2013 : 19-20 dan 24)
Bagi Gerindra, kemakmuran bumi pertiwi dikeruk habis oleh bangsa asing, rakyat hanya kebagian sisanya belaka. Perekonomian bangsa Indonesia  penuh  dengan  paradoks.  Indonesia  adalah  negara  kaya dengan  sumber  daya  alam  melimpah  tapi  penduduknya  miskin. Indonesia  adalah  negara  agraris  tapi  pangannya  harus  diimpor. Indonesia adalah negara kepulauan dan merupakan salah satu negara dengan pantai terpanjang di dunia. Tapi nyatanya Indonesia mengimpor ikan dan garam. Banyak lagi paradoks lain yang bisa dijejerkan satu persatu.( Amran Nasution, 2013 : 3)
Intinya, Negara Indonesia yang pernah dijajah Belanda ratusan tahun  itu  sudah  terbiasa  tergantung  kepada  asing.  Maka  di  dalam ‘’Kembalikan Indonesia,’’ Prabowo memberi jalan keluar dari segala macam paradoks itu dengan keberanian segenap jajaran bangsa untuk

## Abu Khaer
mandiri. Indonesia tak boleh tergantung pada bantuan asing tapi harus menuju ke arah kemandirian ekonomi nasional.
Indonesia adalah pemakan beras terbesar di dunia. Setiap tahun harus mengimpor beras dalam jumlah besar. Maka Prabowo menegaskan Indonesia harus swasembada pangan. apalagi upaya untuk menjadi negeri  berswasembada  pangan  itu  sekaligus  akan  memberikan kesempatan kerja kepada para petani. Kata kuncinya dalam hal ini adalah  kemandirian.  Sebagai  negeri  yang  ratusan  tahun  terjajah, memang melaksanakan kemandirian itu bukan sesuatu yang mudah.
Presiden  Indonesia  pertama  Soekarno  dulu  pernah memperkenalkan gagasan ’’Berdikari’’ (berdiri di atas kaki sendiri). Bung  Hatta  dengan  gagasan  Koperasi-nya.  Tapi  seperti  sama  kita ketahui dari sejarah, gagasan besar Bung Karno dan Bung Hatta itu hanya tinggal gagasan yang tak pernah berhasil direalisasikan. Memang gagasan kemandirian Prabowo itu tak sama dengan ‘’Berdikari’’ dan Koperasi Bung Karno-Hatta, yang belakangan diikuti dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Di dalam buku Prabowo berikutnya, “Membangun Kembali    Indonesia    Raya”  yang  diterbitkan  pada  2009,  Prabowo memperjelas  gagasannya  dengan  menyampaikan  program  prioritas membangun kedaulatan pangan, membangun kedaulatan energi, dan mengembangkan industri unggul. Sangat jelas gagasan ini jauh dari arti mengisolasi diri dari dunia internasional. Dengan kata lain, gagasan Prabowo sebenarnya lebih realistis.( Prabowo Subianto, 2009 : t.h )
Sebagai negara pertanian dengan 60% penduduknya hidup di sektor pertanian,  adalah  wajar  kalau  Indonesia  menjadi  negara berswasembada  pangan.  Negeri  ini  penghasil  beras,  jagung,  dan beragam  biji-bijian.  Selain  itu,  perut  bumi  dan  lautan  Indonesia potensial sebagai penghasil minyak bumi. Selain alam Indonesia kaya dengan berbagai jenis tumbuhan yang bisa diolah sebagai substitusi bahan bakar minyak.( Amran Nasution, 2013 : 3 )
Hanya saja sayangnya perut bumi yang menjadi penghasil energi itu diserahkan kepada perusahaan asing seperti Caltex, Total, Exxon Mobile,  dan  semacamnya.  Dengan  demikian  dalam  bidang  energi, Indonesia tergantung kepada perusahaan asing. Itulah yang berten-
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
tangan dengan cita Gerindra untuk membangun kedaulatan energi. Potensi negara di bidang pangan dan energi harus ditangani sendiri.
Gerindra sangat sadar betapa vitalnya pangan dan energi, apalagi ketika  terjadi  konflik.  Sekali  pun  memiliki  persenjataan  canggih, sebuah  negara  akan  bertekuk-lutut  bila  tak  memiliki  pangan  dan energi.
Masalahnya:  bagaimana  gagasan  tentang  kemandirian  itu  bisa direalisasikan?  Jawabannya  jelas,  dibutuhkan  kekuasaan.  Tanpa kekuasaan  ( power )  tak  mungkin  gagasan  besar  seperti  itu  bisa dilaksanakan.
Pemerintahan  Presiden  SBY  yang  dalam  2  periode  menguasai Indonesia, misalnya, jelas tak mendukung gagasan tentang kemandirian pangan  mau  pun  energi.  Terbukti,  pemerintahan  SBY  sangat bersemangat mengimpor beras, sekaligus kurang peduli nasib petani. Pencetakan sawah baru hampir tak ada, pembangunan jaringan irigasi sangat langka. Sedangkan industri energi negara betul-betul diserahkan kepada perusahaan-perusahaan minyak asing. Oleh karena itu, pada 2008, muncul ide mendirikan partai. Dari situ berdirilah Partai Gerindra (Gerakan indonesia raya), yang sekarang memasuki usia 6 tahun. Partai ini diharapkan akan merealisasikan gagasan Prabowo Subianto tentang kemandirian ekonomi Indonesia di bidang pangan dan energi.
Memang semua itu bukan soal gampang. Dalam Pemilu legislatif 2009, misalnya, Gerindra yang baru didirikan setahun sebelumnya, hanya meraih 26 kursi DPR (tak sampai 5%). Dengan perolehan itu, adalah mustahil Gerindra bisa memperjuangkan gagasan ekonominya tadi di lembaga legislatif. Harapan sekarang digantungkan pada Pemilu 2014. Diharapkan Partai Gerindra akan berhasil mengerek perolehan kursinya secara signifikan. Selain itu, diharapkan Prabowo Subianto akan terpilih sebagai Presiden RI.
Jaringan  network  Prabowo di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah diperkirakan lebih luas. Prabowo juga dinilai lebih berwibawa, lebih tegas dan pro rakyat. Kelebihan lainnya dari Prabowo adalah masih  dipandang  mempunyai  pendukung  dikalangan  Golkar  dan mempunyai peluang memggerus pendukung PDIP di pedesaan.

## Abu Khaer
Secara  garis  besar  partai  Gerindra  menawarkan  sebuah kemandirian bangsa, bila terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Hal  ini  secara  terus  menerus  diusung  oleh  Gerindra  dan  tidak  ada partai  yang  menyainginya,  maka  hal  ini  akan  melekat  pada pengusungnya. Awareness  yang  melekat  di  masyarakat  adalah  isu kemandirian  bangsa  sudah  menjadi    image  dari  partai  Gerindra. Positioning ini menjadi penting karena untuk membedakan partai satu dengan partai lainnya.
Menurut survei yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada  April 2009 menunjukkan citra sebagai partainya wong cilik  yang selama ini melekat di PDIP mulai bergeser. Partai Gerindra, berkat iklan  politiknya  yang  sangat  luar  biasa,  sukses  membangun  image sebagai partai yang paling memperjuangkan petani 26,8 % dan nelayan 26,7 %. Hasil survei ini menunjukkan bahwa image yang dimiliki oleh partai Gerindra masih tinggi di benak masyarakat.
Oleh karena itu hal ini partai politik Gerindra di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, bukan hanya dapat memanajemen organisasinya tetapi juga dapat merancang atau mengatur strategi positioning dalam organisasinya sehingga dapat membuat pemilih untuk tetap setia dan konsisten pada organisasinya.  Selain itu juga untuk meningkatkan jumlah penjualan produknya melalui pemilihan, agar dapat terus bertahan dan berkembang dalam dunia politik.

## KESIMPULAN
Mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: “ The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing .” Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik- baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.” terinspirasi  oleh  kata-kata  tersebut,  Gerindra  terbentuk  sebagai sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya  saja.  Sementara  kondisi  yang  sedang  berjalan,  justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.

## Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
| 227
Pembentukan Partai Gerindra dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6  Februari  2008.  Dalam  deklarasi  itu,  termaktub  visi,  misi  dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia  yang  merdeka,  berdaulat,  bersatu,  demokratis,  adil  dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.
Bagi  Gerindra,  budaya  bangsa  dan  wawasan  kebangsaan  harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga  perbedaan  justru  menjadi  rahmat  dan  menjadi  kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam  penderitaan,  sistem  politik  tidak  mampu  merumuskan  dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa Indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, Indonesia terjebak dalam sistem ekonomi pasar.  Sistem  ekonomi  pasar  telah  memporak-porandakan perekonomian  bangsa,  yang  menyebabkan  situasi  yang  sulit  bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak  ada  pilihan  lain  bagi  bangsa  Indonesia  ini  kecuali  harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi  kerakyatan.  Nah,  Partai  Gerindra  terpanggil  untuk memberikan  pengabdiannya  bagi  bangsa  dan  negara  dan  bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-An c arî, ‘Abd al- $ amîd Ismaîl. al-Shûrâ wa atharuha fî al-Dimaqrâ m iyya (Qahîrâ: al-Ma m ba’ah al-Salâfiyah, 1980).
Azra, Azyumardi. Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat (Jakarta: Kompas, 2002).
______. “Civil Society and Democratization in Indonesia: The Transition Under President Wahid and Beyond,” dalam David C. Shack dan Wayne Hudson, Civil Society In Asia (Law, Ethic and Governance) (Hampshire, Inggris dan Burlington, USA: Ashgate Publishing Company, 2003).
______. “Oposisi Cak Nur: Oposisi Soliter,” dalam Sukandi A.K., (ed.), Prof. Dr. Nurcholis Madjid Jejak Pemikir dari Pembaharu sampai Guru Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
______. Malam Seribu Bulan: Renungan-renungan 30 Hari Ramadan (Jakarta: Erlangga, 2005).
______. “Politik Lokal dan Pembelajaran Politik,” dalam Andy Ramses M dan La Bakry (ed.), Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: MIPI, 2009). Bakti, Andi Faisal. “Press Potrayyal of Civil Society in Southeast Asia,” dalam Helen Lansdowne, Philip Dearden dan William Nielson (ed.) Communities in  Southeast  Asia  Part  IV  (Governance  and  Civil  Society) (Victoria, Canada: Center for Asia Pacific Initiatives, 2000).
______.  “Majelis Azzikra  New Approach  to  Dakwah  for  Civil  Society  in Indonesia,” dalam Mimbar Agama dan Budaya , VoL. 23, No. 1, (2006) ______, dkk. Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi (Ciputat: Churia, 2012).
______, “At-Thahiriyah and its Engagement in  Civil Society: The Case  of Dakwah Activities,” www.andifaisalbakti.com.
______, “As-Syafi’iyah Engagement in Dakwah and The Development of BKMT for Civil Society in Indonesia,” www.andifaisalbakti.com.
______,  “Islam  in  Cambodia:  cham  religious  learning  groups  and  Their Contribution to Civil Society,” www.andifaisalbakti.com.
______,, “Communication and Dakwah: Religious Learning Group and Their Role in the Protection of Islamic Human Security and Rights for Indonesian Civil  Society”  dalam  Wayne  Nelles  (ed.), Comparative  Education, Terrorism, and Human Security; From Critical Pedagogy to Peacebuilding (New York, United States: Palgrave Macmillan, 2003)
______, “Darut Tauhid: New Approach to Dakwah for Peace in Indonesia” dalam Dakwah; Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi , Volume VIII No. 1 Juni (2006).
______, “Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman,” dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Islam, Negara dan Civil Society;  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam  Kontemporer (Jakarta:
Paramadina, 2005).
______,  “Communication  and  Violence:  Communicating  Human  Factor Characteristics  is  Necessary  for  Horizontal  Conflict  Resolution  in Indonesia,” dalam Identity, Culture,  and  Politics Vol.  9,  No. 1  (July 2008).
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
______, “Nurcholish Madjid and the Paramadina Foundation,” dalam IIAS Newsletter , 34, July (2004), 22;
______, “Islam and Modernity; Nurcholish Madjid’s Interpretation of Civil Society, Pluralism, Secularization, and Democracy,” dalam Asian Journal of Social Science , Volume 33, Brill-Leiden, Number 3, (2005), 489.
______,  “Islamic  Communication  in  the  Philippines:  How  do  Muslims Contribute to Civil Society in Mindanao?,” dalam makalah Orientation and Country Workshop of API Fellowships, Cooperation between Nippon Foundation and Research Center for Regional Resources-LIPI, Jakarta,
March 23-24, (2010).
______,  “Majelis Azzikra:  New Approach  to  Dakwah  for  Civil  Society  in Indonesia,” dalam Mimbar Agama dan Budaya, VoL 23, No. 1, (2006).
______, “Islamic Religious Learning Groups and Civil Society: How Do Muslims Contribute to Civil Society in Japan and The Philippines?,” The 8th Asian Public Intellectuals Fellowship (API). Japan: Nippon Foundation, (2008). ______,  “Understanding  How  Communication  Works:  The  Key  to  Good Governance for Development in Indonesia”, dalam Andi Faisal Bakti (ed),
Good Governance & Conflict Resolution in Indonesia; From Authoritarian Government to Civil Society (Jakarta: Logos, 2009).
______, “Dakwah Dalam Komunikasi, dalam Republika,
______, Islamic Dawah in Southeast Asia; www.andifaisalbakti.com.
______, “Sumbangan Ilmu-Ilmu Keislaman Terhadap Pembangunan Nasional:
Perspektif Ilmu Dakwah,” Makalah disampaikan di Seminar Nasional , Progam Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, 17 Desember (2011).
______, “The Contribution of Dakwah To Communication Studies: Risale-I Nur Collection Perspective,” Paper Presented at International Badiuzzaman Symposium on: Knowledge, Faith, and Morality and the Future of Humanity , Organized by the Istanbul Foundation for Science and Culture at Wow Hotel, (2010).
Bruinessen, Martin van. “Post-Suharto Muslim engagements with civil society and democracy”, makalah yang dipresentasikan pada Third International Conference and Workshop “Indonesia in Transition”, organised by the KNAW and  Labsosio, Universitas Indonesia, August  24-28, Universitas Indonesia, Depok (2003).
Chadwick H, Bruce. Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial . (Semarang: IKIP Press, 1983.).
Abu Khaer
230 |
Chan dhoke, Neera. Benturan Negara dan Masyarakat Sipil (Yogyakarta, ISTAWA, 2001).
Chan dhoke, Neera. “The Civil an d the Political in  Civil Society,” dalam C.M.
Elliot (ed.), Civil Society and Democracy: a Reader (Oxford: Oxford Un iversity Press, 2003).
Djojohadikusumo, Hashim, “Gerin dra Membela dan  Melestarikan  Pan casila,” dalam Gema Indonesia Raya, Edisi 7/T ahun  I/November, (2011).
Effen dy, Bahtiar. “Wawasan  al-Qur’an  ten tan g Masyarakat Madan i: Men uju Terben tukn ya Negara-Ban gsa yan g Modern ,” dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol. 1, No. 2, (1999).
Fish, M. Steven . “Islam an d Authoritarian ism,” dalam World Politics ,
Volume 55, Number 1, Oktober (2002).
Gerin dra. Manifesto Perjuangan Partai Gerindra (Jakarta: Gerin dra, 2013). ______, “Susun an  Dewan  Pen gurus Pusat,” www.partaigerin dra.or.id, diakses tan ggal 12 Oktober 2013.
______, Tanya Jawab Seputar Partai Gerindra: Gerakan Indonesia Raya (Jakarta: Bakom-DPP Gerin dra, 2009).
Hadiwin ata, Bob “ Civil Society : P emban gun  dan  Sekaligus Perusak Demokrasi,” dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 9, Nomor 1, Juli (2005).
Hamayotsu, K ikue. “Brin gin g Clien telism an d In stitution s Back in : The Rise an d Fall of Religious Parties in  In don esia’s Electoral Democracy,” dalam Dirk Tomsa dan  An dreas Ufen  (ed.), Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand, and Philippines (New York: Routledge, 2013).
Hikam, M. AS. “W acan a In telektual ten tan g Civil Society di In don esia,” dalam
Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol. 1, No. 2, (1999).
Ibrahim, Faisal. “P erkemban gan  Civil Society Di Negara-Negara Arab (Proses Demokratisasi Di Mesir, Suriah Dan  Kuwait), Disertasi, Program Politik dan  Hubun gan  In tern asion al di Timur Ten gah UI, (2007).
Ibrahîm, Zakaria ’Abd al-Mun ’îm. Ni “ âm al-Shûrâ fî al-Islâm wa Ni “ âm al- Dimaqrâ m iyyah al-Mu’a c irâh (Qahîrâ: Ttp., 1985).
Lampiran  Keputusan  KPU Nomor 05/Kpts/KPU/ Tahun  2003 dan  Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik KPU Nomor: 5/BA/I/2003.
LSI. Mencari Capres 2014, Pengetahuan, Sikap, Tindakan Elektoral Calon Pemilih, (Jakarta: LSI, 2012).
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra
| 231
Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i.  “Universalisme  Nilai-nilai  Politik  Islam  Menuju Masyarakat Madani,” dalam Profetika Vol. 1. No. 2. Jakarta, (1999).
Madjid, Nurcholis. Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi , (Jakarta, Voice Center Indonesia, 2000).
______. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999). Marx, Karl dan Frederick Engels. Manifesto of the Communist Party  February
1848 (terj.)  Samuel  Moore  (Moscow:  Marxists  Internet  Archive (marxists.org), 2010).
Mujani, Saiful dan R. William Liddle. “Personalities, parties, and voters,” dalam Journal of Democracy , Volume 21,  Number 2  April (2010). Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
Munhanif, Ali, “M. Steven Fish: “Islam dan Otoritarianisme,” dalam Review paper  Yayasan Abad Demokrasi, Edisi 030, Oktober (2011).
Nasution, Amran, “Kalau Prabowo Jadi Presiden,” dalam Gema Indonesia Raya, Edisi 22/Tahun III/Februari, (2013).
Qar awî, Yusûf. Fiqh al-Daulah fî al-Islâm (Qahira, Dâr al- b urûq, 2005).
Rahardjo, M. Dawam. “Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal,” dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol. 1, No. 2, (1999). Schumann,  Olaf.  “Dilema  Islam  Kontemporer: Antara  Masyarakat  Madani dan Negara Islam,” dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol. 1, No. 2, (1999).
Subianto, Prabowo, “Gerindra Berjuang untuk Masa Depan Indonesia,” dalam Gema Indonesia Raya, Edisi 10/Tahun II/Februari, (2012).
______, “Kita Harus Merebut Hati Rakyat,” dalam Gema Indonesia Raya, Edisi 14/Tahun II/Juni, (2012).
______, “Pemilu 2014 adalah Momentum Kita,” dalam Gema Indonesia Raya, Edisi 24/Tahun III/April, (2013).
______,  “Perubahan  Dimulai  Dari  Pemimpin  yang Amanah,”  dalam Gema Indonesia Raya, Edisi 19/Tahun II/November, (2012).
______,  “Saya  Siap  Menjadi  Pelayan  Rakyat  ...,”  dalam Gema  Indonesia Raya, Edisi 22/Tahun III/Februari, (2013).
______, Membangun Kembali Indonesia Raya (Jakarta: Gerindra, 2009). Sucahyo, Budi, “Prabowo Subianto: Saya Ingin Menjadi Successor SBY, ” dalam Gema Indonesia Raya, Edisi 24/Tahun III/April, (2013).
Abu Khaer
232 |
Weiss, Meredith L. “Civil Society and Political Reform in Malaysia,” dalam David C. Shack dan Wayne Hudson, Civil Society In Asia (Law, Ethic and Governance) (Hampshire, Inggris dan Burlington, USA: Ashgate Publishing Company, 2003).
Dakwah Manifesto Masyarakat Madani Partai Politik; Studi Kasus Partai Gerindra