## Evaluasi Pengelolaan Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 2017

## Drug Management Evaluation in Pharmacy Department of NTB Province Regional Hospital during 2017 Period
Nur Oktaviani, Gunawan Pamudji, Y.Kristanto Universitas Setia Budi Surakarta email : nuroktaviani8485@gmail.com

## Abstrak
IFRS  bertugas  dalam  pengelolaan  obat  yaitu  tahap  seleksi,  perencanaan  dan pengadaan,  distribusi  dan  penggunaan.  Observasi  pendahuluan  menunjukkan  permasalahan adanya beberapa item obat yang tidak terpakai yang mengakibatkan terjadinya obat kadaluarsa atau  rusak  di  IFRSUD  Provinsi  NTB.  Tujuan  penelitian  untuk  mengevaluasi  pengelolaan  obat pada IFRSUD Provinsi NTB.
Rancangan penelitian deskriptif secara retrospektif dan concurrent . Data kuantitatif dan kualitatif,  disertai  wawancara  pihak  terkait.  Indikator  pada  tiap  tahap  pengelolaan  obat  diukur menggunakan indikator Depkes RI, Pudjaningsih, Permenkes dan WHO dibandingkan penelitian lain.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa tahap pengelolaan obat ada yang belum  sesuai  standar  yaitu:  Tahap  seleksi,  kesesuaian  dengan  formularium  nasional  (96,7%), perencanaan  pengadaan,  persentase  alokasi  dana  yang  tersedia  (10,98%),  persentase  modal dana yang tersedia dari  dana yang dibutuhkan (54,66%), frekuensi kurang lengkapnya SP/Faktur (30 kali), frekuensi tertundanya pembayaran oleh rumah sakit (160 kali), persentase kesesuaian antara perencanaan dengan kenyataan pakai obat (120,64%), distribusi, ketepatan data jumlah obat pada kartu stok (73%), Turn Over Ratio (TOR) sebanyak (4,01 kali), persentase obat yang rusak/kadaluarsa (2,8%), persentase stok mati (4%), penggunaan, jumlah item obat perlembar resep  (3,44  lembar),  persentase  antibiotik  (11,78%),  persentase  obat  injeksi  (22,73%)..  Hasil yang  sesuai  standar  yaitu  tahap  seleksi:  kesesuaian  dengan  formularium  rumah  sakit; pengadaan:  frekuensi  pengadaan  tiap  item  obat  pertahun  dan  secara  EOQ;  distribusi:  tingkat ketersediaan  obat;  penggunaan:  persentase  peresepan  generik,  persentase  obat  yang diserahkan,  persentase  obat  dilabeli  lengkap  dan  rata-rata  waktu  yang  digunakan  melayani resep.
Kata kunci : Pengelolaan obat, Indikator, Instalasi Farmasi RSUD Provinsi NTB

## Abstract
IFRS is responsible for drug management, namely selection, planning and procurement, distribution and use. Preliminary observations indicate of drug management problems in IFRSUD Province NTB. The aim of the study was to evaluate of drug management in IFRSUD  Province NTB.
Descriptive  research  were  taken  retrospectively  and  concurrently.  Data  in  the  form  of quantitative  and  qualitative,  accompanied  by  interviews  of  related  parties.  All  stages  of  drug management measured using the MOH RI indicator, Pudjaningsih, Permenkes  and WHO then compared with the results of other studies.
The  results  showed  that  the  stage  that  did  not  meet  the  standards  were:  Selection, conformity  with  the  national  formulary  (96,7%),  planning  procurement,  percentage  of  available fund allocation (10,98%), namely the frequency of incomplete SP / Invoice (30 kali),  percentage of available capital funds with the total needed (54,66%), frequency of delay in payment by the hospital against the agreed time (160 kali), the percentage of suitability between drug planning and the reality of each drug (120,64%), distribution, the accuracy of the amount of drug data on the automatic stock card of (73%),Turn Over Ratio (TOR) as much (4,01 times), percentage and
value  of  drugs  that  were  damaged  /  expired  (2,8%),  percentage  of  dead  stock  (4%),  Usage, number of drug items per recipe (3,44 sheets), percentage of antibiotic (11,78%), and percentage of prescription injection drugs (22,73%).. The results are in accordance with the standards, the stage of selection suitability  with hospital formulary;  procurement: frequency of procurement of each  drug  item  per  year;  distribution:  namely  drug  availability  level;  use,  percentage  of prescription with a generic name, percentage of drugs that can submitted, percentage of drug that label, and the average time spent serving recipes.
Keywords: Drug Management, Indicators, Pharmacy Department of NTB Hospital.

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  adalah  Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat  darurat.  Pelayanan  kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, untuk
mendukung  hal  tersebut  Instalasi
Farmasi  Rumah  Sakit  bertugas  agar melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal, menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi, melaksanakan Komunikasi, Informasi  dan  Edukasi  (KIE),  memberi pelayanan  bermutu  melalui  analisa, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi, melakukan pengawasan berdasarkan aturan- aturan yang berlaku, menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan di bidang farmasi, mengadakan penelitian dan pengembangan  di  bidang  farmasi, memfasilitasi dan mendorong tersusunnya  standar  pengobatan  dan formularium  rumah  sakit  (Depkes,
2009). Pengelolaan obat
berhubungan  erat  dengan  anggaran dan  belanja  rumah  sakit.  Mengenai
biaya  obat  di  rumah  sakit  dapat sebesar  40  %  dari  total  biaya kesehatan.  Menurut  Depkes  RI, secara  nasional  biaya  obat  sebesar 40%-50%  dari  jumlah  operasional pelayanan kesehatan. Mengingat begitu pentingnya dana dan kedudukan  obat  bagi  rumah  sakit, maka pengelolaannya
harus dilakukan  secara  efektif  dan  efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang  sebesar-besarnya  bagi  pasien dan  rumah  sakit.  Siklus  manajemen obat  mencakup  4  tahap,  yaitu  : selection (seleksi), procurement (pengadaan), distribution (distribusi),
dan use (penggunaan).  Masing- masing tahap dalam siklus manajemen obat saling terkait sehingga  harus  dikelola  dengan  baik agar  masing-masing  dapat  dikelola secara  optimal.  Tahapan  yang  saling terkait  dalam  siklus  manajemen  obat diperlukan  suatu  sistem  suplai  yang terorganisir  agar  kegiatan  berjalan baik dan saling mendukung sehingga ketersediaan obat dapat terjamin yang mendukung  pelayanan  kesehatan dan  menjadi  sumber  pendapatan rumah  sakit  yang  potensial  (Quick et al .,2012)
Evaluasi  pengelolaan  obat  di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Provinsi
NTB perlu dilaksanakan, karena
evaluasi  pengelolaan  obat  di  IFRSUD
Provinsi  NTB  belum  pernah  dilakukan. Berdasarkan  observasi  awal  yang dilakukan,  permasalahan  yang  sering terjadi  di  IFRS  Provinsi  NTB  adalah pada tahap seleksi masih ada beberapa obat  yang  belum  masuk  Fornas  dan tahap pengadaan  masih  kecilnya anggaran  dana  obat,  dan  masih tertundanya  pembayaran  tagihan  oleh
RSUD  Provinsi  NTB  pada  distributor obat sehingga menyebabkan pembelian obat tidak bisa
dilaksanakan,  pada  tahap  distribusi masih  terdapat  beberapa  item  obat yang  tidak  terpakai,  serta  masih terdapat  beberapa  yang  kadaluarsa dan  pada  tahap penggunaan  masih banyaknya penggunaan sediaan injeksi. Ketidaklancaran pengelolaan obat  dapat  memberi  dampak  negatif terhadap  rumah  sakit,  maka  perlu dilakukan penelusuran terhadap gambaran pengelolaan dan manajemen  pendukungnya agar  dapat diketahui permasalahan sehingga dapat  dilakukan  upaya  perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Depkes (2008)  dalam  Pedoman  Supervisi  Dan Evaluasi  Obat  Publik,  Quick et  al
(2012),  Pujaningsih (1996), Permenkes (2016) dan WHO (1993) dan menetapkan beberapa indikator
pengelolaan  obat.  Sejumlah  indikator pengelolaan  obat  yang  dipilih  dapat dilihat pada tabel I.
Dari  hasil  perhitungan  dengan indikator  tersebut  kemudian  dinilai apakah sudah sesuai standar
pembanding  indikator  dan  dari  hasil berbagai hasil penelitian.

## METODE PENELITIAN
Alat Data primer dan terhadap data sekunder  yang  diambil  dari  dokumen dicatat dalam daftar cek atau mencatat langsung  pada  buku  tulis.  Pedoman wawancara,  berupa  daftar  pertanyaan yang  digunakan  untuk  mengumpulkan data  primer  dengan  mewawancarai pihak yang terkait dengan pengelolaan obat.
Bahan Data diambil dari data secara
retrospektif pada tahun 2017 serta data pada  saat  penelitian  ( concurrent ). Bahan  penelitian  meliputi  data  primer yang  diperoleh  dari  observasi  waktu pelayanan,  kartu  stok  dan  resep, sedangkan  data  sekunder  diperoleh dari dokumen berupa laporan keuangan,  laporan  pembelian,  surat pesanan, faktur obat, laporan persediaan  obat,  kartu  stok,  buku formularium rumah sakit dan formularium nasional, laporan penggunaan  obat  generik/obat  Fornas dan Formularium Rumah Sakit, laporan perencanaan  dan  pemakaian  obat tahunan, buku pembelian, laporan obat rusak/kadaluarsa, surat pesanan,
daftar rekanan. Prosedur Penelitian Seleksi Tahap seleksi di evaluasi menggunakan  indikator  kesesuaian item obat yang disediakan rumah sakit terhadap  formularium  nasional  2016 dan formularium rumah sakit.

## Perencanaan dan pengadaan
Tahap perencanaan dan pengadaan di evaluasi  dengan  indikator  persentase alokasi  dana  pengadaan  obat  yang tersedia,  persentase  modal  dana  yang
tersedia dengan keseluruhan dana yang dibutuhkan, frekuensi kurang lengkapnya  surat  pesanan  /faktur, frekuensi  pengadaan  tiap  item  obat pertahun, frekuensi
tertundanya pembayaran  oleh  rumah  sakit  terhadap waktu  yang  disepakati,  persentase kesesuaian  antara  perencanaan  obat dengan masing –masing obat.

## Distribusi
Tahap  distribusi  di  evaluasi dengan indikator ketepatan  data jumlah obat  pada  kartu  stok, Turn  Over  Ratio (TOR),  persentase  dan  nilai  obat  yang kadaluarsa  dan  atau  rusak,  persentase stok mati, tingkat ketersediaan obat.

## Penggunaan
Tahap  penggunaan  di  evaluasi dengan  indikator  jumlah  item  obat perlembar resep, persentase peresepan nama  generik,  persentase  peresepan obat  antibiotik,  persentase  peresepan obat injeksi, persentase obat yang dapat diserahkan,  persentase  obat  yang dilabeli dengan lengkap, rata-rata waktu yang digunakan untuk melayani resep.

## Managemen pendukung
Gambaran managemen
pendukung  diperoleh  dari  pengamatan selama penelitian dan data-data pendukung yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Seleksi
Persentase kesesuaian obat yang tersedia dengan Fornas adalah 96,7%. Menurut Kementrian Kesehatan bahwa persentase  kesesuaian  obat  dengan Fornas adalah 100% sebagai pedoman penyediaan obat untuk BPJS di fasilitas kesehatan  RS  (Kemenkes,  2016) belum  sesuai  standar,  dalam  hal  ini
diperlukan ketelitian KFT dalam seleksi obat yang disesuaikan dengan formularium nasional. Persentase kesesuaian obat yang tersedia dengan Formularium  Rumah  Sakit  adalah 86,1%  sudah  sesuai  standar,  menurut Permenkes untuk persyaratan akreditasi RS adalah 80% (Permenkes,
2014),  hal  ini  karena  Formularium Rumah  Sakit  belum  diperbaharui  yang masih banyak terdapat obat-obat untuk pasien umum.
Perencanaan dan pengadaan
Persentase  alokasi dana pengadaan obat yang tersedia Persentase alokasi dana
pengadaan  obat  yang  tersedia  tahun 2017  adalah  10,98%  belum  efisien  jika dibandingkan  dengan  nilai  standar berkisar 30-40% Depkes (2008).
Persentase modal dana yang tersedia dengan keseluruhan dana yang dibutuhkan
Persentase  modal  dana yang tersedia dengan keseluruhan dana yang  dibutuhkan  adalah  54,66%  belum sesuai  standar  adalah  100%  yang ditetapkan  oleh  Depkes  (2008)  dan dibandingkan  dengan  Penelitian  Costa (2012)  di  RSUD  Ungaran  Kabupaten Semarang sebesar 100%.
Frekuensi  kurang  lengkapnya  Surat Pesanan /Faktur
Frekuensi  kurang  lengkapnya Surat Pesanan /Faktur adalah 30 kali, hal ini  karena  surat  pesanan  yang  salah tidak langsung diperbaiki dan faktur yang salah  ada  yang  terlewatkan  untuk dikembalikan  pada  petugas  PBF  untuk diperbaiki,  hal  ini  melebihi  dari  standar Pudjaningsih (1996)  yaitu 1-9 kali.
Tahapan Indikator Tujuan Nilai Pembanding Seleksi 1.Kesesuaian  item  obat yang tersedia di Formularium Nasional. Untuk mengetahui jumlah obat obat FORNAS yang tersedia 100% (Permenkes, 2016) 2.  Kesesuaian  item  obat yang tersedia di FRS Untuk mengetahui jumlah obat formularium RS yang tersedia 80% (Permenkes, 2014) Pengadaan  1. Persentase alokasi Dana pengadaan  obat  yang tersedia. Untuk  mengetahui  seberapa jauh  persediaan  dana  RS memberikan dana  kepada IFRS 30-40% (Depkes, 2008) 2. Persentase  modal  dana yang  tersedia  dengan keseluruhan  dana  yang dibutuhkan. Untuk mengetahui sejauh mana persediaan dana rumah sakit memberikan dana kepada farmasi 100% (Depkes, 2008) 3. Frekuensi kurang lengkapnya SP/Faktur. Untuk mengetahui berapa kali terjadi kesalahan faktur 1-9  kali (Pudjaningsih, 1996) 4. Frekuensi pengadaan tiap item obat pertahun. Untuk mengetahui berapa kali obat –obat  tersebut  dipesan dalam setahun Rendah < 12 x/tahun Sedang 12- 24x/tahun Tinggi  >24x/tahun dibandingkan EOQ (Pudjaningsih, 1996) 5. Frekuensi tertundanya pembayaran  oleh  rumah sakit terhadap waktu yang disepakati. Untuk  mengetahui  kualitas pembayaran oleh rumah sakit 0-25  kali (Pudjaningsih, 1996) 6. Persentase  kesesuaian antara perencanaan obat dengan kenyataan masing-masing obat. Untuk  mengetahui  ketepatan perencanaan 100- 120% (Pudjaningsih, 1996) Distribusi 1. Ketepatan  data  jumlah obat pada kartu stok. Untuk  mengetahui  ketelitian petugas gudang 100% (Pudjaningsih, 1996) 2. Turn Over Ratio (TOR). Untuk  mengetahui  perputaran modal  dalam  satu  tahun persediaan 10- 23kali (Pudjaningsih, 1996) 3. Persentase dan nilai obat yang  kadaluarsa  dan atau rusak. Untuk  mengetahui  besarnya kerugian Rumah Sakit 0-0,25% (Pudjaningsih, 1996) 4. Persentase stok mati. Untuk  mengetahui  item  obat selama 3 bulan tidak terpakai 0% (Depkes, 2008) 5. Tingkat ketersediaan obat. Untuk  mengetahui  kisaran kecukupan obat 12-18  bulan (Depkes, 2008) Penggunaan  1. Jumlah item obat perlembar resep. Untuk mengukur derajat Polifarmasi 3,3 (WHO,1993 ) 2. Persentase peresepan dengan nama generik. Untuk  mengukur  peresepan obat generik. 82-94% (WHO,1993 ) 3. Persentase peresepan obat antibiotik. Untuk  mengukur  penggunaan antibiotika. 22,7 WHO,1993 ) 4. Persentase peresepan obat injeksi. Untuk  mengukur  penggunaan injeksi 17% WHO,1993 )

## Tabel 1. Indikator Pengelolaan Obat di Rumah sakit
Tahapan Indikator Tujuan Nilai Pembanding 5. Persentase  obat  yang dapat diserahkan. Untuk  mengukur    item  obat yang dapat diserahkan 76- 100% (Pudjaningsih, 1996) 6. Persentase  obat  yang dilabeli dengan lengkap. Untuk mengetahui penguasaan pengawasan tentang  informasi  pokok  yang harus ditulis pada etiket. 100% (Pudjaningsih, 1996) 7. Rata-rata  waktu  yang digunakan untuk melayani resep. Mengetahui tingkat kecepatan pelayanan  farmasi  dirumah sakit ≤60 menit racikan ≤30 menit non racikan (Depkes, 2008)
Frekuensi  pengadaan  tiap  item  obat pertahun
Frekuensi  pengadaan  tiap  item obat  pertahun  adalash  4,5-5×  setahun dibandingkan dengan pengadaan melalui metode Economic  Order  Quantity (EOQ) adalah  14,5×  setahun,  ini  disebabkan karena  rumah  sakit  yang  pemesanannya melalui sistem e-purchasing menggunakan e-katalog pertigabulan
sekali ( Permenkes, 2014).
Frekuensi  tertundanya  pembayaran oleh rumah sakit terhadap waktu yang disepakati Frekuensi tertundanya
pembayaran  oleh  rumah  sakit  terhadap waktu yang disepakati adalah 50× artinya melebihi dari standar Pudjaningsih (1996) 0-25 kali, hal ini disebabkan oleh lamanya pembayaran  klaim  dana  BPJS  karena pembayaran  keuangan  oleh  rumah  sakit menggunakan  dana  BLUD  yaitu  dari pemasukan pembayaran klaim BPJS dan pembayaran tunai.
Tabel 2. Hasil Pengamatan
Tahapan Indikator Jumlah Standar Seleksi 1.  Kesesuaian dengan Fornas KFT 96,7% 100% (Permenkes,2016) 2.  Kesesuaian dengan FRS 86,1% 80% (Permenkes,2015) Perencanaan dan pengadaan 1.  Persentase alokasi Dana pengadaan obat yang tersedia 10,98% 30-40% (Depkes, 2008) 2.  Persentase modal dana yang tersedia dengan  keseluruhan  dana  yang dibutuhkan 54,66% 100% (Depkes,2008) 3.  Frekuensi kurang lengkapnya SP/Faktur 30 kali 1-9 x (Pudjaningsih,1996) 4.  Frekuensi  kenyataan pengadaan Frekuensi kenyataan pengaadan menurut EOQ 4,5 x setahun 14,5 x setahun Rendah < 12 x/tahun Sedang 12- 24x/tahun Tinggi >24x (Pudjaningsih,1996) 5.  Frekuensi  tertundanya  pembayaran oleh rumah sakit terhadap waktu yang disepakati 50x 0-25 x (Pudjaningsih,1996) 6.  Persentase kesesuaian antara perencanaan obat dengan kenyataan masing-masing obat 120,64% 100-120% (Pudjaningsih,1996)
Tahapan Indikator Jumlah Standar Distribusi 1.  Ketepatan  data  jumlah  obat  pada kartu stok 73% 100% ( Pudjaningsih,1996) 2. Turn Over Ratio (TOR). 4,01 kali 10-23x/pertahun (Pudjaningsih,1996) 3.  Persentase  dan  nilai  obat    yang kadaluarsa dan atau rusak 2,8% 0-0,25% (Pujadningsih, 1996) 4.  Persentase stok mati 4% 0% (Depkes,2008) 5.  Tingkat ketersediaan obat 13,71 bulan 12-18 bulan (Depkes,2008) Penggunaan   1.  Jumlah item obat perlembar resep 3,48 1,3-2,2 (WHO.1993) 3,3 (Quck,1997) 2.  Persentase peresepan dengan nama generik 90,91% 82-94% (WHO,1993) 3.  Persentase peresepan obat antibiotik 11,78% 22,70% (WHO,1993) 4.  Persentase peresepan obat injeksi 22,73% Seminal mungkin (WHO,1993) 17% (Quick,1997) 5.  Persentase obat yang dapat diserahkan. 99,02% 76-100% ( Pudjaningsih,1996) 6.  Persentase obat yang dilabeli dengan lengkap 100% 100% (WHO,1993) 7.  Rata-rata  waktu  yang  digunakan untuk melayani resep 08.00-10.00 Racikan (12 menit) Non  racikan  (5 menit) 10.00-12.00 Racikan (16 menit) Non  racikan  (7 menit) 12.00-14.00 Racikan (11 menit) Non  racikan  (5 menit) ≤60 menit racikan ≤30 menit non racikan (Depkes,2008) Persentase kesesuaian antara perencanaan  obat  dengan  masing – masing obat Persentase kesesuaian
perencanaan  obat  melebihi  100-120% yaitu 120,64% hal ini berarti perencanan obat  masih  perlu  sedikit  diperbaiki karena  banyaknya  dokter  yang  minta obat  di  luar  perencanaan  dan  masih disetujui  oleh  IFRS  sehingga  terjadi
pemborosan  dimana  obat  yang  sudah dipesan tidak dapat terpakai lagi.

## Distribusi
Ketepatan  data  jumlah  obat  pada kartu stok
Ketepatan  data  jumlah  obat belum  sesuai  antara  jumlah  fisik  obat dengan  kartu  stok  adalah  73%,  hal  ini dapat  dikatakan  bahwa  administrasi
digudang  belum  dilaksanakan  secara optimal  dan  efisien  karena  Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan  belum  optimal  sehingga petugas  gudang  membutuhkan  waktu yang  lama  dapat  mencocokkan  antara stok  dan  fisik  obat  melalui  sistem kadang-kadang  para  petugas  memilih untuk menggunakan metode manual.

## Turn Over Ratio (TOR)
Nilai    ITOR  IFRSUD  Provinsi NTB  adalah  4,01  kali/pertahun  masih rendah,  dan  belum  sesuai  standar dengan  indikator  Pudjaningsih  (1996) yaitu  10-23  kali,  hal  ini  dapat  diartikan bahwa  secara  ekonomi  jumlah  nilai persediaan belum efisien dan kerugian yang dapat terjadi yaitu dibutuhkannya ruangan  penyimpanan  obat  yang  lebih besar  dan  resikonya  obat  dapat tertumpuk dan rusak.
Persentase  dan  nilai  obat  yang kadaluarsa dan atau rusak
Persentase nilai obat
kadaluarsa  dan  rusak  sebesar  2,8% dimana  nilai  tersebut  tidak  sesuai dengan  standar indikator Pudjaningsih (1996)  0-0,25%.  Dari  hasil  wawancara dengan bagian pengadaan dan kepala gudang  hal  ini  disebabkan  karena kurangnya  ketelitian  para  pegawai IFRS dalam mencatat obat kadaluarsa dan stok opname, dan dalam
pengadaan obat pada tahun 2017 tidak memperhatikan RKO pada  tahun sebelumnya,  sehingga  ada  sebagian obat yang kadaluarsa/rusak.

## Persentase stok mati
Persentase stok  mati  sebesar 4%.  Hasil  yang  diperoleh  lebih  tinggi
dibandingkan  dengan  standar  Depkes (2008)  yaitu 0%.  Dari hasil wawancara dengan petugas  gudang hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian  para  pegawai  IFRS  dalam mencatat  obat  kadaluarsa  dan  stok opname,  dan  dalam  pengadaan  obat pada tahun 2017 tidak memperhatikan RKO pada tahun sebelumnya,
sehingga  ada  sebagian  obat  yang kadaluarsa/rusak,  hal  ini  dapat  terjadi juga  karena  persentase  kesesuaian antara  perencanaan  obat  dengan kenyataan  pakai  yang  besar  yaitu melebihi  120,64%  melebihi  standar 100-120% sehingga banyak obat yang mengalami stok mati, sama halnya juga bisa  menyebabkan  obat  rusak  dan kadaluarsa.

## Tingkat ketersediaan obat
Tingkat  ketersediaan  obat  di IFRSUD  Provinsi  NTB  sebesar  13,71 bulan  dan    sudah  sesuai  standar menurut Depkes RI (2008) sebesar 12- 18 bulan, dimana dana pengadaan obat sangat terbatas sehingga
mempengaruhi  tingkat  ketersediaan obat,  tingkat  ketersediaan  ini  sudah sesuai  standar  tetapi  belum  efisien karena  tingkat  ketersediaan  yang banyak  atau  cukup  tetapi  belum dikelola  dengan  baik  dan  merata sehingga  ada  yang  menumpuk  di  slah satu depo farmasi.
Penggunaan Jumlah item obat
perlembar resep Rata-rata  jumlah  item  obat perlembar  resep  di  IFRSUD  Provinsi NTB yaitu sebesar 3,3 yang
menunjukkan  bahwa  terdapat  indikasi polifarmasi.  Jika  dibandingkan  dengan
standar  yang  ditetapkan  Quick  yaitu sebesar  3,3    maka  dapat  dikatakan bahwa  pengelolaan  obat  di  IFRSUD Provinsi  NTB  masih  belum  sesuai standar  karena  tiap  lembar  resepnya masih  terdapat  lebih  resep  obat  dari standar. Dalam hal ini bisa disebabkan juga karena pasien mempunyai
beberapa komplikasi penyakit.

## Persentase  peresepan  dengan  nama generik
Persentase  obat  dengan  nama generik  yang  diresepkan  di  RSUD Provinsi  NTB  menunjukkan  angka sebesar  90,91%.  Jika  dibandingkan dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh WHO  (1993)  yaitu  sebesar  82-94  % karena    maka  di  RSUD  Provinsi  NTB penggunaan obat generik sudah sesuai standar hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran  dokter  untuk  menulis  resep generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Hal ini menandakan  kerjasama  yang  baik antara profesi lain agar bisa mendukung lancaranya pelayanan farmasi pada pasien.

## Persentase peresepan obat antibiotik
Persentase peresepan antibiotik  di  RSUD  Provinsi  NTB sebesar 11,78 % lebih rendah dibandingkan  WHO  (1993)  adalah sebesar 22,7%. Persentase peresepan menunjukkan  hasil  yang  relatif  efisien dan hal ini disebabkan oleh kesadaran dokter  untuk  menulis  antibiotik  sudah bagus. Persentase peresepan antibiotik ini  sudah  sesuai  dengan  rekomendasi WHO  dimana  dokter  tidak  mudah meresepkan  antibiotik  untuk  setiap diagnosis penyakit.

## Persentase peresepan obat injeksi.
Persentase  peresapan  obat injeksi  dirawat  inap  sebesar  22,73% lebih  tinggi  dari  standar  di  Indonesia adalah 17%. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang menggunakan injeksi bisa dilihat dari keadaan pasien atau  dari  penyakitnya,  misal  untuk pasien  di  IGD,  pasien  yang  mual  dan muntah, sehingga menyebabkan banyaknya  penggunaan  injeksi.  Untuk meminimalisisr penggunaan injeksi yang  terlalu  banyak,  pasien  dari  IGD yang  sudah  dipindahkan  di  bangsal apabila keadaan sudah membaik tetapi masih harus rawat jalan dapat diberikan obat  oral  saja  untuk  mengurangi pemakaian injeksi.

## Rata-rata  waktu  yang  digunakan untuk melayani resep
Rata-rata waktu pelayanan resep yang digunakan mulai dari resep masuk sampai penyerahan obat kepada  pasien  rawat  jalan  dibagi menjadi 3 waktu yaitu dari pukul 08.00- 10.00  WITA  untuk  resep  racikan  12 menit,  resep non racikan 5 menit. Pukul 10.00-12.00  untuk  resep  racikan  16 menit,  non  racikan  7  menit.  Pukul 12.00-14.00  untuk  resep  racikan  11 menit, resep non racikan 5 menit.  Rata- rata  waktu  tunggu  di  IFRSUD  Provinsi NTB  sudah  sesuai  dengan  standar indikator  Depkes  (2008)  yaitu  resep racikan  ≤60  menit  dan  resep  non racikan ≤30 menit.
Persentase obat yang dapat diserahkan
Persentase    obat  yang  dapat diserahkan  di  IFRSUD  Provinsi  NTB yaitu 99,02%, sudah memenuhi standar
Pudjaningsih  yaitu  76-100%  (1996). Dari  hasil  wawancara  dengan  petugas depo  ada  beberapa  resep  yang  ditulis dokter tidak termasuk dalam Formurium
Nasional  dan  Formularium  Rumah Sakit  karena  obatnya  tidak  tersedia
IFRSUD Provinsi NTB sehingga diberikan  copy  resep,  sedangkan berdasarkan  Permenkes  No.28  tahun 2014  bisa  diberikan  setelah  ada rekomendasi  dari  ketua  KFT  dengan persetujuan Komite medik atau Kepala/Direktur  Rumah  Sakit,  jika disetujui maka semua pasien diberikan obat tersebut (walaupun harus menunggu  beberapa  hari)  dan  pasien dihubungi  kembali  untuk  mengambil obat tersebut.

## Persentase obat yang dilabeli dengan lengkap
Persentase obat dilabeli
dengan benar adalah 100% artinya nilai tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan  yaitu  100%  (WHO,1993). Hal  ini  menandakan  para  pegawai  di setiap depo IFRSUD Provinsi NTB telah melabeli etiket dengan benar, selain itu sebelum  obat  diserahkan  kepada pasien  selalu  dilakukan  pengecekan kembali  oleh  apoteker  sehingga  dapat mengurangi kesalahan dalam memberi label pada etiket.
Managemen Pendukung
Organisasi
Instalasi farmasi merupakan bagian dari rumah sakit, hal yang perlu diperhatikan  dalam  suatu  organisasi yaitu  rumah  sakit  adanya  faktor pengalaman dalam membangun pekerjaan yang sama, dan peran serta semua bagian dalam rumah sakit untuk
mensukseskan Sistem
Informasi Manajemen  yang  akan  dibangun, dengan  adanya  integrasi  antar  semua bagian  rumah  sakit  menjadi  satu kesatuan, akan membuat sistem
berjalan  dengan  efektif  dan  efisien sehingga kendala-kendala seperti redudansi , re-entry dan tidak konsisten pada  data  dapat  dihindarkan,  dengan harapan pengguna sistem memperoleh manfaat  yang  dapat  dirasakan  secara langsung.
Berdasarkan hasil pengamatan,  penggunaan  manajemen strategis  masih  pada  tingkat  rumah sakit. Instalasi farmasi sudah mempunyai visi dan misi tersendiri yang mencerminkan  peran  serta  pelayanan di rumah sakit.

## Keuangan
Hasil  pengamatan  untuk  dana yang  disediakan  rumah  sakit  masih sangat  minim  untuk  pembelian  obat. Pendapatan  khusus  di  IFRS  Umum Provinsi  NTB  sekarang  ini  tidak  ada untuk pasien BPJS, karena pembayaran menggunakan sistem paket  sedangkan  untuk  pasien  umum sudah sangat sedikit dan tidak
dilakukan pengamatan/pengambilan
data.

## Sistem Informasi Manajemen
Sistem  Manajemen  Informasi  di RSUD Provinsi NTB sudah sepenuhnya menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Penggunaan
sistem  informasi  di  instalasi  farmasi meliputi  data  pasien,  data  pemakaian obat,  daftar  harga,  data  keluar  masuk obat/stok  otomatis  tapi  belum  optimal penggunaannya, terkadang masih menggunakan cara manual.

## Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia Di Instalasi Farmasi  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Propinsi  NTB  sudah  cukup  memadai yaitu  sebanyak  47  orang  yang  terdiri dari  Apoteker  S2  Farmasi  Klinik  2 orang,    Apoteker  S2  Manajemen  1 orang,  Apoteker  12  orang,  Asisten Apoteker  30  orang  dan  SMA  2  orang. Dalam  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  rumah  sakit  memberi kesempatan  bagi  para  anggotanya untuk  mengikuti  berbagai  program seminar pendidikan dan pelatihan baik yang  diadakan  oleh  pihak  rumah  sakit ataupun dirumah sakit lain dan instansi pendidikan.

## KESIMPULAN
Tahap seleksi yang sudah sesuai standar  adalah  kesesuaian  item  obat dengan  Formularium  RS  (86,1%), tahap  perencanaan  dan  pengadaan yang yang sudah sesuai standar adalah frekuensi  pengadaan  tiap  item  obat pertahun  (4,5  kali),  tahap  distribusi yang  sudah  sesuai  standar  adalah tingkat ketersediaan obat (13,71 bulan), tahap  penggunaan  yang  sudah  sesuai standar  adalah  persentase  peresepan dengan nama generik (90,91%), persentase obat yang dapat diserahkan (99,02%), persentase obat yang dilabeli dengan  lengkap  (100%)  dan  rata-rata waktu  yang  digunakan melayani  resep dibagi  menjadi  3  waktu  yaitu  pukul 08.00-10.00  resep  racikan  (12  menit) non  racikan  (4,5  menit);  pukul  10.00- 12.00  resep  racikan  (16  menit)  non racikan  (7  menit);  pukul  12.00-14.00 resep racikan (11 menit) non racikan (5 menit).

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono,S.Suryawati,S.Sulanto,S.D.,1
999,Manajemen  Obat  Rumah Sakit  :  Kumpulan  Modul,33-36, Program Pendidikan Pascasarjana, Magister manajemen Rumah Sakit, Fakultas  Kedokteran,  UGM  : Yogyakarta. Departemen Kesehatan RI 1992. Surat Keputusan  Menteri  Republik Indonesia  No.983/MENKES/SK XI/1992  Tentang  Pelayanan Farmasi Ditetapkan Pada Tanggal  28  Desember  2017 Dan Mulai Berlaku Pada Tanggal 1 April 2018. Departemen  Kesehatan  RI,  2006. Keputusan  Menteri  Kesehatan RI Nomor Nomor 189/Menkes/Sk/III/2006 Tentang Kebijakan Obat Nasional. Jakarta.
Departemen  Kesehatan  RI.,  2008 a . Keputusan  Menteri  Kesehatan
RINomor129/Menkes/Sk/II/200 8  Tentang Standar  Pelayanan Minimal Rumah Sakit , Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
Departemen  Kesehatan  RI.,  2008 b , Pedoman  Perbekalan  Farmasi di  Rumah  Sakit, Direktorat Jedral  Pelayanan  Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Departemen  Kesehatan  RI.,  2009, Undang-Undang  no.44  tentang
Rumah  Sakit, Direktorat  Jedral Pelayanan  Kefarmasian  dan
Alat  Kesehatan  Departemen
Kesehatan  Republik  Indonesia,
Jakarta. Departemen  Kesehatan  RI.,  2010, Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1455/MENKES/SK/2010 tentang Formularium  Program Jaminan Kesehatan Masyarakat , Departemen Kesehatan  Republik  Indonesia, Jakarta. Costa  da  Inacio,  2017.  Evaluasi pengelolaan  obat  di  Instalasi Farmasi RSUD Ungaran Kabupaten  Semarang  Tahun 2016, Jawa Tengah. Fakhriadi A., Marchaban., dan Pudjaningsih  D.  2011, Analisis Pengengelolaan Obat Di Instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit Pku Muhammadiyah Temanggung Tahun 2006, 2007 Dan 2008, Journal Of Management  And  Pharmacy Practice. Kemenkes RI., 2014,  Tentang Standar Pelayanan  Farmasi  di  Rumah Sakit , Keputusan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia No.  58  Tahun  2014,  Direktorat Jendral Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta.
Kemenkes RI., 2016,  Tentang Standar Pelayanan  Farmasi  di  Rumah Sakit , Keputusan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia
No.  72  Tahun  2016,  Direktorat
Jendral Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta. Pudjaningsih., D, 2006, Pengembangan Indikator Efisiensi  Pengelolaan  Obat  di Farmasi  Rumah  Sakit .  Jurnal Logika 3.16-25. Permenkes RI., 2010, Tentang Kewajiban  Menggunakan  Obat Generik  Di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan Pemerintah . Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/Menkes/068/2010. Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia, Jakarta. Permenkes RI., 2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-catalogue , Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.  48
Tahun 2013, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
Permenkes RI., 2011, Tentang Sistem Informasi  Rumah  Sakit  (SIRS) nomor 1171/Menkes/PER/VI/ 2011 , Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Quick  D.J.,  Raukin  J.R.,  Laing,  RO., O’Conner RW., Horgerzeil,H.V., Dukes,M.N.G  and  Garnet,  A. 1997. Managing  Drug  Supply 2nd edition, 378-482, , Kumarian Press, West Hartford.
Quick D.J., Hume, M.L.O., Raukin J.R.,
Laing,  RO.,  O’Conner  RW., 2012. Managing  Drug  Supply the  Selection,  Procurement, Distribution, and Use of Pharmaceutical. Second edition.  Revised  and  Expaded , Kumarian Press, West Hartford. WHO, 1993 Tentang How To Investigate  Drug  Use  In  Health Facilities,Selected  Drug  Use Indicator, Geneva