## PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN DI KOTA SAMARINDA
Djumadi 1 , Pracahaya Pradana Putra 2 , Yayuk Rifqi Masruroh 3 , Syamsinar 4 , Rido Cahyawan 5 , Abdul Kadir Jailani 6
1 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unmul
2,3,4,5,6, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unmul Alamat Korespondensi : jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com
Abstract: The principles of good governance are characteristics that must be met in the  implementation  of  good  governance,  which  relates  to  the  control  of  a government  in  order  to  achieve  the  results  desired  by  stakeholders.  Hence  the research  on  the  implementation  of  good  governance,  which  is  reviewed  through the  application  of  a  number  of  principles  of  good  governance  in  the  regional government in the regional government becomes a means to assess the fulfillment of  public  needs  by  the  government.  This  study  compares  the  implementation  of good  governance  in  several  sub-district  governments  in  the  city  of  Samarinda, which shows that the application of the principles of accountability, transparency and justice/equality still needs improvement so that it can be carried out better for meeting community expectations.
Keywords: good governance, accountability, transparency, responsiveness.
Abstrak: Prinsip-prinsip  good  governance  merupakan  karakteristik  yang  harus dipenuhi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan pengendalian terhadap suatu pemerintahan agar mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders. Maka penelitian mengenai penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik,  yang  dikaji  melalui  penerapan  sejumlah  prinsip  good  governance  pada pemerintah daerah menjadi sebuah sarana untuk mengkaji pemenuhan kebutuhan publik  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  mengkomparasikan  penyelenggaraan  tata pemerintahan yang baik pada beberapa pemerintah kecamatan di Kota Samarinda, yang  menunjukkan  bahwa  penerapan  prinsip  akuntabilitas,  transparansi  dan keadilan/kesetaraan  masih  membutuhkan  pembenahan  agar  terlaksana  secara lebih baik untuk pemenuhan harapan masyarakat.
Kata Kunci : good governance, akuntabilitas, tranparansi, responsivitas.

## Pendahuluan
Good  Governance merupakan  proses  penyelenggaraan  kekuasaan  dalam menyediakan  barang  dan  jasa  publik  ( public  goods dan services ).  Sehingga  dalam praktek  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  publik, harus  diiringi  dengan  penerapan  prinsip good  governance (kepemerintahan  atau tata  pemerintahan  yang  baik). Dalam  perspektif  Otonomi  Daerah,  khususnya  di Indonesia,  penerapan Good  Governance merupakan  suatu  urgensitas  dalam  upaya mewujudkan  pemerintahan  daerah  atau local  governance yang  efektif,  efisien, mandiri.  Secara  umum  dapat  dikatakan  tata  pemerintahan  yang  baik  atau good governance menunjuk  pada  proses  pengelolaan  pemerintahan  melalui  keterlibatan stakeholders yang  luas  dalam  bidang  ekonomi,  sosial  dan  politik  suatu  negara  dan pendayagunaan  sumberdaya  alam,  keuangan  dan  manusia  menurut  kepentingan semua  pihak  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Esensi  kepemerintahan  yang  baik (Good  Governance) dicirikan  dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentalisasi  dan  otonomi  daerah  yang  ditujukan  untuk  memberikan  keleluasaan kepada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  masyarakat  setempat,  dan meningkatkan pelayanan publik. Hal seperti ini yang dikemukakan Widodo (2001:1) bahwa  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan publik menurut paradigma Relle Government senantiasa menyederhanakan  pada  Undang-undang  yang  berlaku.  Dengan  demikian, penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  publik  dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Dalam konteks good governance, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik,  selain  didasarkan  pada  kriteria  atau  unsur-unsur  kepemerintahan  yang  baik, diperlukan kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan  operasionalnya.  Proses  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan),  sedang  praktek  terbaiknya  disebut good  governance (kepemerintahan yang baik). Agar good governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan  komitmen  dari  semua  pihak,  yaitu  pemerintah  dan  masyarakat. Good governance yang  efektif  menuntut  adanya alignment (koordinasi)  yang  baik  dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.
Dengan  demikian  organisasi  publik  setiap  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  diperlukan  sumber  daya  manusia  yakni  aparatur pemerintah  daerah  yang  mampu  mewujudkan  karakteristik Good  Governance . Jelaslah  bahwa  perubahan  paradigma  organisasi  yang  memerlukan  pendekatan baru di dalam pengelolaannya adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai  tujuan  organisasi  yang  diharapkan.  Dwiyanto  (2008:38)  mengemukakan bahwa  sosok  dan  perilaku  birokrasi  yang  mencerminkan  nilai  dan  tradisi  praktek good governance dapat mendorong perubahan yang berarti dalam kinerja birokrasi pemerintah.  Maka  kontribusi  perwujudan  praktek good  governance tentu  akan membangun kinerja birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi yang tidak lepas dari efektivitas kerja pegawai sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, dan penerapan good governance dapat mendorong terciptanya efektivitas kerja tersebut. Oleh karena itu manusia dalam suatu organisasi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi yang perlu dikelola secara baik.
Kenyataan  yang  dapat  dilihat  sekarang  bahwa  sampai  saat  ini  pun pelaksanaan kehidupan  negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era  globalisasi,  reformasi,  demokratisasi,  dan  otonomi  daerah,  justru  masih menghadapi  berbagai  masalah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya guna  mewujudkan Good  Governance secara  utuh.  Kebutuhan  masyarakat  yang dominan  melayani  kebutuhan  administratif  masyarakat  maupun  melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan tugas-tugas yang dilimpahkan pemerintah daerah melalui  Kepala  Daerah  dan  dilaksanakan  secara  efisien  dan  akuntabel,  sehingga
Pemerintah  Kecamatan  adalah  salah  satu  mitra  Pemerintah  Kota  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  serta  merupakan  unsur  pelaksana  asas desentralisasi.  Dengan  demikian, Kecamatan  menjadi  penghubung  antara pemerintah daerah dengan masyarakat di Kota Samarinda.
Penelitian  ini  dilakukan  di  lingkungan  Pemerintah  Kecamatan  pada  Kota Samarinda.  Beberapa  wilayah  pemerintahan  kecamatan  yang  menjadi  obyek penelitian  antara  lain  Kecamatan  Samarinda  Seberang,  Samarinda  Ulu  dan Samarinda Ilir. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance di beberapa wilayah pemerintahan kecamatan di Kota Samarinda, sebab masih ada beberapa aspek good governance yang belum dilaksanakan secara maksimal.
Sejumlah  penelitian  mengenai Good  Governance sudah  banyak  dilakukan, namun  penelitian  ini  menempatkan  diri  sebagai  kajian  komparatif  atas  praktek penyelenggaraan Good  Governance pada  level  pemerintahan  kecamatan  untuk wilayah  Kota  Samarinda,  dengan  berfokus  pada  penerapan  prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP.

## Kerangka Teori
Dahulu  ilmu  politik  hanya  mengenal  istilah government (pemerintah), sebagai  badan-badan  yang  menjalankan  pemerintahan.  Sebelum  tahun  1990-an, ilmu  politik  banyak  mencurahkan  perhatian  pada  beberapa  persoalan,  bagaimana pemerintah  dibentuk  dan  berubah,  menjalankan  kewenangan  sampai  mengambil keputusan. Secara empirik, pemerintah (lama) itu sangat identik dengan kekuasaan, penguasaan,  kewenangan,  dominasi,  pemaksaan,  pemusatan,  dan  lain-lain. Pemerintah  adalah  segala-galanya  ( omnipotent )  dan  maha  kuasa  yang  secara langsung dirasakan masyarakat.
Pada  dekade  1990-an,  sejumlah  pandangan  baru  terhadap  pemerintah bermunculan,  meskipun  secara  empirik  pemerintah  belum  berubah.  Menyusul gerakan yang memotong peran negara (demokratisasi, desentralisasi, debirokratisasi, deregulasi,  reformasi birokrasi, privatisasi, reinventing  government , dan  lain-lain),  pada  tahun  1990-an  para  ilmuwan  politik  mempertanyakan  dan memikirkan  kembali  peran  pemerintah.  Dalam  konteks  ini  berkembanglah pemikiran  baru  tentang  apa  itu  pemerintahan,  apa  yang  harus  ia  lakukan,  peran pemerintah  dalam  masyarakat,  pandangan  baru  pada  isu-isu  abadi  tentang bagaimana  pemerintah  yang  terpilih  dan  bertanggungjawab  memainkan  peran fasilitasi dalam masyarakat.
Istilah governance banyak  diterjemahkan  menjadi  tata  pemerintahan, penyelenggaraan  negara,  atau  cukup  diartikan  dengan  penyelenggaraan  maupun pengelolaan,  sehingga Good  Governance dapat  diartikan  sebagai  penyelenggaraan tata  pemerintahan  yang  baik. Good  Governance menunjuk  pada  pengertian  bahwa kekuasaan  tidak  lagi  semata-mata  dimiliki  atau  menjadi  urusan  pemerintah  pusat yang  bersifat  sentralistik  akan  tetapi Good  Governance menekankan  pada pelaksanaan  fungsi governing secara  bersama-sama.  Hal  ini  sejalan  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokrasi  dan  proses  pelaksanaan  otonomi
daerah  di  era  reformasi  guna  menciptakan  penyelenggaraan  tata  pemerintahan yang baik.
1. Good Governance / Tata Pemerintahan yang Baik
Governance tidak sama dengan government (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga, tetapi governance adalah proses pemerintahan dalam arti yang luas. Pierre dan  Peters  dalam  Dwipayana  (2003:8)  memahami governance sebagai  sebuah konsep  yang  berada  dalam  konteks  hubungan  antara  sistem  politik  dengan lingkungannya, dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik.
United National Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti (2012:4-5) menyatakan pengertian governance sebagai “the exercise of economic, political, and administrative outhor to manage a nation’s affairs at all levels.” (Suatu pelaksanaan kewenangan  atau  kekuasaan  di  bidang  ekonomi,  politik  dan  administratif  untuk mengelola  berbagai  urusan  nasional  pada  setiap  tingkatan).  Berdasarkan  definisi tersebut, governance memiliki tiga kaki yaitu:
1. Economic  governance meliputi  proses  pembuatan  keputusan  ( decision  making processes) yang  memfasilitasi  terhadap equity,  proverty, dan quality  of  live (keadilan, kepemilikan, dan kualitas hidup).
2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan.
Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga hal domain, yaitu state (negara  atau  pemerintah), private  sector (sektor  swasta  atau  dunia  usaha)  dan society (masyarakat),  yang  saling  berinteraksi  dan  menjalankan  fungsinya  masing- masing. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, private sector menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif  dalam  interaksi  sosial,  ekonomi,  dan  politik,  termasuk  mengajak  kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Menurut  Cagin  dalam  Syakrani  dan  Syahriani  (2009:121)  mengemukakan “ governance  refers  to  the  institutions,  processes  &  traditions  which  define  how powers is exercised, how decisions are made, and how citizen have their say .” (Konsep governance merujuk pada institusi, proses dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga didengar).
Sedarmayanti  (2012:6)  menyatakan  arti good dalam good  governance mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama , nilai yang menjunjung tinggi keinginan  rakyat  atau  kehendak  rakyat,  dan  nilai  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  rakyat  dalam  mencapai  tujuan  nasional,  kemandirian,  pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua , aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif  dan  efisien  dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi pada :
1) Orientasi  ideal,  negara  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan  nasional. Orientasi  ini  bertitik  tolak  pada  demokratisasi  dalam  kehidupan  bernegara dengan elemen konstituennya seperti : Legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, accountability (akuntabilitas), securing of  human  right , autonomy  and  devolution  of  power dan assurance  of  civilion
control (hak  asasi  manusia,  otonomi  dan  peralihan  kekuasaan  dan  jaminan kendali oleh warga negara).
2) Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan  upaya  mencapai  tujuan  nasional.  Orientasi  kedua  ini  mencapai sejauhmana  pemerintah  mempunyai  kompetensi  dan  sejauhmana  struktur serta mekanisme politik serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien. Lebih  lanjut  Dwipayana  dan  Eko  dalam  Syakrani  dan  Syahriani  (2009:122)
governance merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah good governance (tata kelola kepemerintahan yang sehat) atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata kelola kepemerintahan  tak  sehat  - bad  governance. Dengan  demikian  maka  dapat dikatakan  bahwa governance adalah  institusi  yang  memegang  kekuasaan  dan kewenangan di bidang ekonomi, politik dan administratif dimana keputusan dibuat dan  dilaksanakan  yang  mana  institusi  ini  terdiri  atas  beberapa  domain  yakni  dari sektor negara, swasta dan masyarakat itu sendiri.

## 2. Prinsip-prinsip Good Governance / Tata Pemerintahan yang Baik
Menurut  Dwiyanto  (2008:23)  unsur  yang  dapat  memberikan  gambaran administratif  publik  yang  baik  ( good  governance )  yaitu  efisien,  non-diskriminatif, berkeadilan, berdaya tanggap tinggi serta akuntabilitas.
Ganie-Rochman  dalam  Syakrani  dan  Syahriani  (2009:121)  mengembangkan empat prinsip, yakni akuntabilitas, rule of law , informasi, dan transparansi.
UNDP  dalam  Sedarmayanti  (2012:5)  mengemukakan  juga  bahwa karakterisitik  atau  prinsip  yang  harus  dianut  dan  dikembangkan  dalam  praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:
1. Partisipasi  :  setiap  orang  atau  warga  masyarakat,  baik  laki-laki  maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik  secara  langsung,  maupun  melalui  lembaga  perwakilan,  sesuai  dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan  Hukum  :  kerangka  aturan  hukum  dan  perundang-undangan  harus berkeadilan,  ditegakkan  dan  dipatuhi  secara  utuh,  terutama  aturan  hukum tentang Hak Asasi Manusia.
3. Transparansi  :  transparansi  harus  dibangun  dalam  rangka  kebebasan  aliran informasi.
4. Daya Tanggap : setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi  Konsensus  :  pemerintahan  yang  baik  akan  bertindak  sebagai penengah  bagi  berbagai  kepentingan  yang  berbeda  untuk  mencapai  konsensus atau  kesempatan  yang  terbaik  bagi  kepentingan  masing  pihak,  dan  jika dimungkinkan  juga  dapat  diberlakukan  terhadap  berbagai  kebijakan  dan prosedur yang akan diterapkan pemerintah.
6. Berkeadilan  :  pemerintahan  yang  baik  akan  memberi  kesempatan  yang  baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas  dan  Efisiensi  :  setiap  proses  kegiatan  dan  kelembagaan  diarahkan
untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas : para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan  masyarakat  madani  memiliki  pertanggungjawaban  kepada  publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik.
9. Visi Strategis : para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka  panjang  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan pembangunan  manusia,  bersamaan  dengan  dirasakannya  kebutuhan  untuk pembangunan tersebut.

## Metode Penelitian
Penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik dalam  penelitian  ini  dikaji pada  penerapan  prinsip-prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  responsivitas  dan keadilan/kesetaraan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  kecamatan  dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  pelayan  masyarakat,  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengkomparasi penyelenggaraan  tata  pemerintahan  yang  baik dari  tiga  wilayah  pemerintahan kecamatan  di  Kota  Samarinda,  antara  lain  pada  Kecamatan  Samarinda  Seberang, Samarinda  Ulu  dan  Samarinda  Ilir.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  wawancara  terhadap  informan  dari  pihak  Kantor  Kecamatan  maupun  dari masyarakat  yang  telah  memperoleh  pelayanan,  beserta  studi  dokumen  terhadap sumber-sumber  data  sekunder.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan menggunakan  alat  analisis  model  interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33).

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran  umum  lingkungan  pemerintah  kecamatan  yang  menjadi  lokasi penelitian tampak pada tabel berikut:
Tabel 1.
Gambaran Umum Wilayah Pemerintahan Kecamatan di Kota Samarinda yang Menjadi Lokasi Penelitian
No Kecamatan Luas Wilayah (ha) Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Pegawai (org) Visi 1 Samarinda Seberang 5.369 64.262 28 Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 2 Samarinda Ulu 23.374 135.814 27 Terwujudnya aparatur profesional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu dan pembangunan berwawasan lingkungan. 3 Samarinda Ilir 1.772 km2 74.012 31 Pelayanan prima berkualitas mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, hijau dan kondusif
Sumber : Hasil Penelitian, 2017.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  sudah  seharusnya  aparatur pemerintah  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kepemerintahan  yang  baik  sebagai adanya karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan  dengan  pengendalian,  yakni  pengendalian  suatu  pemerintah  yang  baik agar  mencapai  hasil  yang  dikehendaki stakeholders . Tata  pemerintahan  yang  baik merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan  intervensi  pemerintah  atas  kepentingan-kepentingannya.  Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dan  mencapai  tujuan  serta  cita-cita  bangsa bernegara.  Untuk  menerapkan  tata  pemerintahan  yang  baik  di  lingkungan pemerintahan tentu saja pemerintah membutuhkan standar penerapannya melalui prinsip-prinsip good  governance sebagai  dasar  penerapan  tata  pemerintahan  yang baik.
Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu, partisipasi (participation), akuntabilitas (accountability), aturan  hukum (rule  of  law) ,  transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), berorientasi  konsensus (concensus  orientation), berkeadilan (equity), efektivitas  dan  efisiensi (effectiveness  and  efficiency), profesional (professionalism) dan visi strategis (strategic vision). Namun pengkajian prinsip-prinsip  tersebut  dalam  penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip responsivitas serta prinsip keadilan/kesetaraan  yang  sangat  bersentuhan  dengan  pelayanan  kepada masyarakat yang dapat diamati dan dirasakan oleh pelanggan secara langsung.
Temuan penelitian terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah  kecamatan yang  menjadi lokasi penelitian  ini tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Ringkasan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Pemerintahan Kecamatan di Kota Samarinda yang Menjadi Lokasi Penelitian No Kecamatan Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik Akuntabilitas Transparansi Responsivitas Keadilan/ Kesetaraan 1 Samarinda Seberang Sudah diterapkan dengan sangat baik, sebab dalam pemberian pelayanan para pegawai tidak pernah meminta biaya tambahan kepada masyarakat, pegawai memiliki kedisiplinan jam kerja yang baik, juga sangat Sudah diterapkan dengan sangat baik, sebab prosedur, besaran biaya dan waktu penyelesaian pelayanan telah diterapkan sesuai peraturan, dan masyarakat sudah mengetahuinya dengan jelas, termasuk bila ada peraturan yang baru, Sudah diterapkan dengan sangat baik, terlihat dari adanya respon pegawai yang baik terhadap kebutuhan dan kritik dari masyarakat dan ditindaklanjuti secara cepat pula. Kurang diterapkan secara baik, sebab para pegawai tidak pernah memberikan perbedaan perlakuan dalam pelayanan berdasarkan agama dan jenis pekerjaan. Namun kadangkala masih memberikan
mampu menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku. penyampaiannya ke masyarakat pun cepat. perlakuan yang berbeda berdasarkan suku dan terhadap keluarganya. 2 Samarinda Ulu Sudah diterapkan dengan cukup baik, pegawai selalu menargetkan waktu kepengurusan berkas sehingga warga tidak merasa kuatir dengan pemborosan waktu yang diperlukan dalam pemberian pelayanan dan pemberian pelayanan sudah sesuai dengan standar walaupun sebagian masyarakat masih mengeluhkan tentang target penyelesaian dokumen yang lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Kurang diterapkan secara baik, sebab prosedur dan besaran biaya pelayanan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tetapi waktu penyelesaian pelayanan telah diterapkan pada prakteknya masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada (cenderung lebih lama selesai). Sudah diterapkan dengan baik, terlihat dari adanya semangat pegawai dalam bekerja dengan cepat dan tanggap dalam melayani berbagai keperluan masyarakat, serta tersedianya kotak pengaduan di loket pelayanan maupun di akun media sosial serta website kecamatan untuk sarana penyampaian keluhan atas pelayanan. Belum diterapkan dengan baik, masih ditemukan pegawai yang memberikan perlakuan berbeda terhadap masyarakat yang mengurus berkas serta masih adanya toleransi yang diberikan pegawai kepada kenalannya yang mengurus suatu dokumen saat sedang mengurus berkas. 3 Samarinda Ilir Kurang diterapkan secara baik, sebab masih terdapat celah adanya ketidakjelasan pemberian pelayanan kepada masyarakat, akibat belum lengkapnya penerimaan Belum diterapkan secara baik, sebab masyarakat yang pertama kali melakukan pengurusan pelayanan publik kurang mengetahui prosedur atau tata cara dan persyaratannya. Papan informasi Kurang diterapkan secara baik, karena waktu pelayanan yang cukup lama tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Sudah diterapkan secara cukup baik, sebab dalam pemberian pelayanan pegawai lebih mengutamakan masyarakat yang duluan datang dengan persyaratan yang lengkap. Dimana
masyarakat terhadap informasi pelayanan yang didukung oleh pemberian pelayanan yang belum optimal dalam hal waktu pelaksanaan. belum mencantumkan secara lengkap hal-hal tersebut, lalu apabila pegawai sibuk, maka pemberian informasi pada masyarakat tidak bisa dilakukan secara maksimal. waktu penyelesaian disesuaikan dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Sumber : Hasil penelitian, 2017.
Pada  penyelenggaraan  tata  kepemerintahan  yang  baik  oleh  pemerintah Kecamatan  Samarinda  Ulu,  diketahui  bahwa  prinsip-prinsip good  governance telah diterapkan  dengan  cukup  baik.  Namun  juga  masih  butuh  pembenahan  lagi  agar dapat  menjadikan  pelayanan  yang  diberikan  semakin  berkualitas  dan  mampu memberikan  kepuasan  kepada  setiap  warga  yang  menerima  pelayanan  tersebut, melalui  adanya  temuan  bahwa  masih  belum  optimalnya  penerapan  prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip keadilan/kesetaraan.
Padahal  akuntabilitas  adalah  prinsip  yang  harus  dianut  atau  dikembangkan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik sebagaimana yang dikemukakan UNDP  dalam  Sedarmayanti  (2012:  5)  bahwa  akuntabilitas  adalah  dimana pengambilan  keputusan  di  sektor  publik,  swasta,  dan  masyarakat  madani  memiliki pertanggungjawaban  (akuntabilitas),  kepada  publik  (masyarakat  umum),  dan sebagaimana  halnya  kepada  para  pemilik  ( stakeholders ).  Maka  akuntabilitas merupakan  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang  telah  ditetapkan.  Sehingga,  ketika  penerapan  prinsip  akuntabilitas  belum diterapkan secara baik, maka sungguh patut dilakukan optimalisasi yang lebih baik untuk hal tersebut.
Sedangkan  terkait  dengan  penerapan  prinsip  transparansi,  sesungguhnya terdapat tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses  informasi  sehingga  masyarakat  dapat  menjangkau  setiap  segi  kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif.  Tujuan  dari  transparansi  adalah  membangun  rasa  saling  percaya  antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik  yang  membutuhkan,  terutama  informasi  handal  yang  berkaitan  dengan masalah  hukum,  peraturan,  dan  hasil  yang  dicapai  dalam  proses  pemerintahan, adanya  mekanisme  yang  memungkinkan  masyarakat  mengakses  informasi  yang relevan,  adanya  peraturan  yang  mengatur  kewajiban  pemerintah  daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat  untuk  mengkritisi  kebijakan  yang  dihasilkan  pemerintah  daerah. Sehingga  aspek-aspek  transparansi  tersebut  seharusnya  berupaya  dipenuhi  oleh pemerintah dalam pemberian pelayanan publik.
Sementara  untuk  prinsip  keadilan/kesetaraan,  Simangunson  dan  Sinuraya (2004:256-265)  telah  mengemukakan  bahwa  setiap  pejabat  publik  dituntut  untuk
mempertanggungjawabkan  semua  kebijakan,  perbuatan,  moral,  dan  netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Dengan demikian, sudah seharusnya penyelenggaraan  pemerintahan  mampu  menerapkan  tidak  hanya  prinsip akuntabilitas, tetapi juga prinsip keadilan/kesetaraan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Penyelenggaraan  tata  kepemerintahan  yang  baik  oleh  pemerintah kecamatan  di  Kota  Samarinda  membutuhkan  penerapan  prinsip-prinsip good governanve secara  optimal  untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  terkait  dengan pemenuhan  hak  mereka  atas  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  memuaskan. Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan prinsip  keadilan/kesetaraan  membutuhkan  pembenahan  melalui  optimalisasi  yang lebih baik. Peneliti menyarankan  agar  1) Pemerintah Pusat dapat membuat inovasi kebijakan  berupa  adanya  kewenangan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat memproduksi  bahan  baku  berupa  blanko-blanko  dokumen  kependudukan  secara mandiri untuk dapat lebih tepat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik  dalam  pemenuhan  layanan  publik  yang  lebih  sesuai  dengan  preferensi masyarakat, 2)  Unsur  pimpinan  dapat  melakukan  pengawasan  yang  lebih  baik terhadap  pelaksanaan  tugas  pegawai  dalam  melayani  masyarakat  untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan pada penerapan prinsip keadilan/kesetaraan.

## Daftar Pustaka
Dwipayana, Ari. 2003. Membangun Good Governance di Desa . IRE Press: Yogyakarta. Dwiyanto,  Agus.  2008. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Milles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman  dan  Johnny  Saldana.  2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Third Edition. SAGE Publications Inc. Arizona, USA.
Sedarmayanti.  2012. Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik) .  Mandar  Maju: Bandung.
Syakrani  dan  Syahriani,  2009. Implementasi  Otonomi  Daerah  dalam  Perspektif  Good Governance . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi  Pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah .  Insan  Cendekia: Surabaya.