Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat
Farhatun Nisa *1 , Agus Puji Priyono 2 , Anggraeni Dwijayanti 3
1,2 Departemen Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Indonesia
3 Departemen Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia Email: 1 farhatun.nisa@unpad.ac.id, 2 agus.priyono2023@unpad.ac.id, 3 anggifal@gmail.com

## Abstrak
Zakat  saat  ini  diperlakukan  dalam  sistem  perpajakan  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  di  Indonesia. Aspek pajak pembayar dan penerima zakat telah diatur khusus dalam peraturan pemerintah dimana pengaturan di Indonesia. Hal ini tersaji secara detail dalam aturan PP 60 tahun 2010 dan PP 18 Tahun 2009.  Mekanisme zakat sebagai  pengurang  pajak  penghasilan  merupakan  isu  krusial  yang  berdampak  pada  kepentingan  publik  dalam perekonomian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  zakat  sebagai  mekanisme  pengurang  pajak  dengan mendeskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan mengetahui serta solusi dalam pelaksanaan pemungutan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar bisa menjadi benchmark bagi  LAZ  dan  BAZNAS  lainnya  untuk  meningkatkan  kinerjanya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi . Penelitian ini  memberikan  gambaran  tentang  wajib  pajak  orang  pribadi  dapat  meminimalkan  pembayaran  pajak  dengan mengklaim  zakat  yang  telah  dibayarkan  sebagai  potongan  pajak  yang  dikurangkan  dari  jumlah  total  pajak penghasilan. Agar zakat bisa mengurangi penghasilan bruto, diperlukan bukti setoran dari BAZ atau LAZ sesuai Peraturan  PER-6/PJ/2011.  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  Rumah  Peduli  Umat  KBB  meningkatkan  kinerja pengumpulan ZIS DSKL sebesar 753,7% dan pendistribusian serta pendayagunaannya sebesar 681,8% pada 2021- 2022, didukung oleh promosi media sosial dan kontribusi relawan. Bukti setoran zakat sudah menjadi prosedur di LAZ,  namun  masih  ada  kesenjangan  pemahaman  dan  pemanfaatan  fasilitas  perpajakan  yang  memerlukan sosialisasi  lebih  intensif. Penelitian  ini  menyediakan  informasi  bagi  masyarakat  tentang  manfaat  zakat  dalam mengurangi pajak penghasilan dan menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ekonomi umat.
Kata kunci : LAZ, Pajak Penghasilan, Zakat

## Abstract
Zakat is currently treated in the taxation system as a deduction from taxable income in Indonesia. The tax aspects of zakat payers and recipients have been specifically regulated in government regulations where  regulation in Indonesia. This is presented in detail in the rules of PP 60 of 2010 and PP 18 of 2009. The mechanism of zakat as an income tax deduction is a crucial issue that affects the public interest in the economy.  This research aims to analyze zakat as a tax deduction mechanism by describing the practice of implementing zakat as a taxable income deduction and knowing and solutions in the implementation of zakat collection as a taxable income deduction so that  it  can  be  a  benchmark  for  LAZ  and  other  BAZNAS  to  improve  their  performance.  This  research  uses  a descriptive  qualitative  approach  with  data  collection  techniques  through  interviews,  observation,  and documentation. This research provides an overview of individual taxpayers can minimize tax payments by claiming zakat that has been paid as a tax deduction that is deducted from the total amount of income tax. In order for zakat to reduce gross income, proof of deposit from BAZ or LAZ is required according to Regulation PER-6/PJ/2011. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Peduli Umat KBB increased its ZIS DSKL collection performance by 753.7% and its distribution and utilization by 681.8% in 2021-2022, supported by social media promotion and volunteer contributions. Proof of zakat deposit has become a procedure in LAZ, but there is still a gap in understanding and utilization of tax facilities that require more intensive socialization. This research providing information to the public  about  the  benefits  of  zakat  in  reducing  income  tax  and  being  one  of  the  solutions  in  strengthening  the economy of the people.
Keywords : LAZ, Income Tax, Zakat
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 1. PENDAHULUAN
Zakat dan pajak penghasilan bukan hanya merupakan instrumen ekonomi, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mendorong kesejahteraan dan keberlanjutan sosial. Zakat memainkan peran penting dalam  meredistribusi  pendapatan  dan  kekayaan,  mengentaskan  kemiskinan,  serta  berkontribusi  pada kesejahteraan  sosial  dan  keberlanjutan  ekonomi.  (Al-Salih,  2020;  Echevarría,  2015).  Ini  berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, terutama dalam skenario pasca-krisis seperti pemulihan COVID- 19 di Indonesia (Arifqi et al., 2024). Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pajak penghasilan, terutama yang disesuaikan dengan masyarakat berpenghasilan rendah, dapat secara signifikan berdampak pada tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dampak pajak penghasilan terhadap masyarakat  berpenghasilan  rendah  merupakan  faktor  penting  dalam  mengatasi  kemiskinan  salah satunya di Indonesia.
Mengintegrasikan zakat sebagai mekanisme pengurang pajak dapat secara signifikan meningkatkan pengaruhnya dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Dengan menyelaraskan zakat dengan peraturan pajak penghasilan, potensi dampak sosial yang lebih besar melalui redistribusi kekayaan menjadi jelas (Djatmiko, 2019). Minat masyarakat terhadap mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat dipahami dengan lebih baik melalui penelusuran perilaku kepatuhan pajak sukarela wajib pajak orang pribadi (Hassan et al., 2021). Menyelidiki hubungan yang rumit antara kepatuhan pajak sukarela dan berbagai faktor ekonomi, sosial, perilaku, dan kelembagaan, yang menjelaskan bagaimana individu memandang  dan  terlibat  dengan  kewajiban  terkait  pajak.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan  yang berharga  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keputusan  pembayar  pajak,  yang  dapat  menjadi sangat  penting  dalam  memahami  dampak  potensial  dari  penggabungan  zakat  sebagai  mekanisme pengurang pajak.
Mekanisme  zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan  merupakan  isu  krusial  yang  berdampak pada  kepentingan  publik  dalam  perekonomian.  Ketertarikan  masyarakat  terhadap  mekanisme  zakat sebagai pengurang pajak penghasilan juga merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  minat  membayar  zakat,  seperti  kemudahan  pembayaran  (Abriyansyah,  2023), akuntabilitas,  dan  transparansi  (Amalia  et  al.,  2024),  memainkan  peran  penting  dalam  bagaimana individu terlibat dalam kewajiban beragama. Penelitian Johan & Prasetyo (2022) menyoroti bagaimana regulasi  zakat  sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  mempengaruhi  perilaku  muzakki  terhadap kepatuhan pajak. Temuan menunjukkan bahwa memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak  dapat  secara  signifikan  mengubah  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak,  menggeser  mereka  dari penolakan  terhadap  kewajiban  pajak  menjadi  upaya  kepatuhan,  meskipun  dengan  tantangan  dalam memahami undang-undang perpajakan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan zakat dalam peraturan perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan berpotensi menjembatani kesenjangan kesejahteraan di masyarakat.
Reformasi  pajak  dapat  dirancang  untuk  mendukung  Masyarakat  terutama  yang  berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan (Solaymani, 2020). Zakat dirancang untuk berfungsi sebagai bentuk kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, namun efektivitasnya dalam  mengurangi  beban  pajak  secara  langsung  bagi  individu  berpenghasilan  rendah  masih dipertanyakan.  Pengelolaan  zakat  secara  formal  bertujuan  untuk  meningkatkan  manfaatnya  bagi masyarakat, yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (Fitri, 2017). Bouanani & Belhadj (2020)  menyatakan bahwa meskipun zakat dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan,  klasifikasinya  sebagai  skema  pajak  masih  menjadi  perdebatan  di  antara  para  pembuat kebijakan. Sifat unik zakat yang berakar pada prinsip-prinsip Islam menimbulkan kekhawatiran tentang kompatibilitasnya  dengan  sistem  pajak  tradisional  dan  kemampuannya  untuk  secara  efektif meringankan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, implikasi praktis dari zakat dalam  mengurangi  beban  pajak  bagi  mereka  yang  kurang  beruntung  secara  ekonomi  memerlukan pemeriksaan  dan  analisis lebih  lanjut  dalam ranah  kebijakan  fiskal  dan  kerangka  kerja  kesejahteraan sosial.
Di  Indonesia,  Pertumbuhan  Pengumpulan  Zakat,  Infak,  dan  Sedekah  (ZIS)  terus  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  (2002-2018)  sebagaimana  digambarkan  dalam  Gambar  1.  Peningkatan tersebut terus berlanjut dimana pada Tahun 2021 realisasi pengumpulan ZIS mencapai Rp 132 miliar.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Kemudian, di 2022 naik menjadi Rp 268 miliar, dan pada 2023 mampu terkumpul Rp 338 miliar. Hal tersebut  didukung  dengan  berbagai  strategi  yang  telah  dilakukan  diantaranya  dilakukan  kolaborasi strategis dengan perusahaan untuk menyalurkan zakat melalui Baznas, melalui implementasi program zakat  langsung  bagi  karyawan,  serta  penguatan  kerja  sama  dengan  lembaga  filantropi  internasional. Strategi  lainnya  dilakukan  dengan  pendekatan  khusus  terhadap  pengumpulan  zakat  individu  dengan nilai lebih dari Rp 250 juta.
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS di Indonesia Sumber: Statistik Zakat Nasional (2018)
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  mendeskripsikan  praktik  pelaksanaan  zakat  sebagai  pengurang penghasilan  kena  pajak  dan  mengetahui  dan  Solusi  dalam  pelaksanaan  zakat  sebagai  pengurang penghasilan  kena  pajak  agar  bisa  menjadi benchmark bagi  LAZ  dan  BAZNAS  lainnya  untuk meningkatkan  kinerjanya.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  mengeksplorasi  peraturan,  praktik pelaksanaan,  dan  dampak  jangka  panjang  dari  integrasi  zakat  dalam  perpajakan,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  komprehensif  tentang  peran  zakat  sebagai  instrumen pengurangan beban pajak dan alat untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi juga rekomendasi bagi pembuat  kebijakan  mengenai  penggunaan  zakat  dalam  sistem  perpajakan.  Hal  ini  didukung  oleh penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan jika zakat hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penggunaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berpotensi memperbesar dampak zakat terhadap perekonomian (Djatmiko, 2019). Sejalan dengan penelitian Al-Salih (2020) bahwa Zakat memiliki  dampak  positif  pada  kesejahteraan  sosial  dan  keberlanjutan  ekonomi  di  Arab  Saudi.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi masyarakat tentang manfaat zakat dalam mengurangi pajak penghasilan dan menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ekonomi umat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Konsep Dasar Zakat dan Pajak Penghasilan
Menurut Wijayanti et al., (2022) implementasi zakat sebagai pengurang pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan baik di Indonesia maupun di Malaysia. Studi ini menyoroti perbedaan  dalam  kepatuhan  pembayaran  zakat  antara  kedua  negara  dan  menunjukkan  bahwa penggunaan  zakat  sebagai  pengurang  pajak  berpotensi  meningkatkan  perilaku  kepatuhan  pajak. Mekanisme ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bagi umat Islam, yang berpotensi memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban membayar zakat dan pajak dengan lebih tekun. Pengkajian ulang zakat  sebagai  instrumen  pengurang  pajak  membuka  peluang  signifikan  untuk  memaksimalkan potensinya dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip  keuangan  Islam  dan  dapat  memberikan  kontribusi  substansial  terhadap  kesejahteraan umat Muslim (Sani et al., 2021). Tabel 1 menyajikan mengenai uraian perbedaan antara zakat dan Pajak.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Tabel 1. Perbedaan antara Zakat dan Pajak URAIAN PAJAK ZAKAT DAN USHR Dasar Hukum UU Negara Yang Mengacu Pada Al -Qur’an Dan Hadits UU Negara Yang Mengacu Pada Al- Qur’an Dan Hadits Subjek Pribadi Muslim Pribadi Muslim Objek Kelebihan Penghasilan, Konsumsi Barang Mewah Harta Tertentu Yang Melebihi Nishab Jumlah Terutang Maksimum Sesuai Yang Ditetapkan  Minimum Sejumlah Yang Ditetapkan Penerima Manfaat Semua Golongan, Termasuk Orang Kaya Asnaf Delapan Saja Saat Terutang Saat Diperoleh/Saat Memiliki Setelah 1 Tahun, Kecuali Zakat Pertania n (Saat Diperoleh)
Sumber: Undang-undang dan Diolah kembali

## 2.2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Zakat dan Pajak Penghasilan di Indonesia
Zakat dapat sebagai pengurang pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Ketentuan mengenai zakat jadi pengurang zakat juga termaktub dalam Undang- Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Ketentuan  zakat  pengurang  pajak  juga disebutkan  pada  UU  No.  36  Tahun  2008  Perubahan  Keempat  atas  UU  No.  7/1983  tentang  Pajak Penghasilan, pada Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 yaitu
“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”
Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila tidak dibayarkan oleh wajib pajak pada  badan  amil  zakat/  lembaga  amil  zakat/  atau  lembaga  keagamaan  yang  dibentuk  atau  disahkan pemerintah  serta  Bukti  pembayaran  tidak  memenuhi  ketentuan.  Gambar  2  menyajikan  Dasar Pembayaran zakat dan pajak dimana dapat disimpulkan bahwa Pajak hanya atas penghasilan, sedangkan zakat lebih luas dibandingkan dengan pajak.
Gambar 2. Dasar Pembayaran Zakat & Pajak Berdasaran UU

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  studi  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Penelitian  kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
oleh  individu  atau  kelompok  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  sosial  atau  kemanusiaan  pada Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Proses  penelitian  ini  melibatkan  penyusunan  pertanyaan  dan  prosedur yang sistematis, pengumpulan data dilakukan dalam konteks partisipasi subjek, analisis data dilakukan secara  induktif  dari  rincian  spesifik  hingga  terbentuk  tema-tema  umum,  dan  peneliti  melakukan interpretasi  terhadap  makna  yang  terkandung  dalam  data  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi peran zakat sebagai pengurang penghasilan neto pada SPT Tahunan Orang Pribadi dan menganalisis peningkatan kinerja yang terjadi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Peduli Umat Kabupaten Bandung Barat selama periode 2021-2022. Wawancara dilakukan dengan muzakki serta pegawai LAZ untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  zakat  dapat  diimplementasikan  sebagai  pengurang  pajak penghasilan  pada  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi  berdasarkan  Peraturan  Perpajakan  secara  teoritis  dan praktis, serta apa saja tantangan dalam penerapannya dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis mengenai mekanisme zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan mengidentifikasi strategi untuk mengatasi tantangan  yang  ada  guna  meningkatkan  kinerja  Pengumpulan  dan  Kinerja  Pendistribusian  serta Pendayagunaan dana umat dalam zakat tersebut.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Perlakuan Zakat dalam Sistem Perpajakan Indonesia
Zakat saat ini diperlakukan dalam sistem perpajakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Perjalanan UU Zakat dan UU Pajak yang ada di Indonesia tersaji dalam Tabel 2. Pengaturan Zakat dalam UU Pajak terdapat dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a UU PPh dimana ”Yang dikecualikan dari objek  pajak  adalah  bantuan  atau  sumbangan,  termasuk  zakat,  infak,  dan  sedekah  yang  diterima  oleh badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan  yang diterima  oleh  penerima  zakat  yang  berhak  …..,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
Tabel 2. Undang-undang Pajak dan Zakat No Uraian UU Pajak UU Zakat 1. 1983 UU KUP, PPN, PPh, UU PPN, - 2. 1985 UU PBB, UU Bea Materai - 3. 1991 UU PPh (1) - 4. 1994 UU KUP (1), PPN (1), PPh (2), PBB (1) - 5. 1997 UU BPHTB, UU PDRD - 6. 1999 - UU No 38/1999 Pengelolaan Zakat 7. 2000 UU KUP (2), PPN (2), PPh (3), BPHTB (1), PDRD (1)  - 8. 2007 UU KUP (3) - 9. 2008 UU PPh (4) - 10. 2009 UU KUP, UU PDRD, UU PPN (3) 11. 2011 UU No 23/2011 Pengelolaan Zakat 12. 2016 UU Pengampunan Pajak 13. 2017 UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kept. Perpajakan 14. 2020 UU Corona, UU Bea Meterai, UU Ciptaker - 15. 2021 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Dalam  Pasal  9  ayat  1  huruf  g  UU  PPh  juga  menjelaskan  bahwa  untuk  menentukan  besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP dalam negeri tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau  sumbangan,  dan  warisan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  a  dan  huruf  b, kecuali …… “zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
disahkan  oleh  pemerintah”  ………,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Pemerintah;
Di Indonesia, aspek pajak pembayar dan penerima zakat juga telah diatur khusus dalam peraturan pemerintah  dimana  pengaturan  di  Indonesia  “Tidak  ada  Batasan  maksimal  pembayaran  zakat”  dan “Zakat terkait dengan penghasilan apapun baik bukan objek ataupun yang final”. Hal tersebut tersaji secara detail dalam aturan PP 60 tahun 2010 dan PP 18 Tahun 2009 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3  mengenai  Aspek  Pajak  Pembayar  dan  Penerima  Zakat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  dimana berdasarkan tabel tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada batasan maksimal pembayaran zakat, dan Zakat terkait dengan penghasilan apapun baik bukan objek ataupun yang final.
Tabel 3 Aspek Pajak Pembayar & Penerima Zakat berdasarkan Peraturan Pemerintah.
PP 60 Tahun 2010 Muzaik/ Pembayar zakat PP 18 Tahun 2009 Mustahik/ Penerima Zakat Zakat yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto meliputi:
a. Zakat  atas  penghasilan  yang  dibayarkan  oleh  WP orang  pribadi  pemeluk  agama  islam  dan/atau  oleh WP orang pribadi pemeluk agama islam
b. Kepada badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib bagi  pemeluk  agama  diakui  di  Indonesia, dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang  tidak  ada  hubungan dengan  usaha  pekerjaan,  kepemilikan  atau penguasaan diantara pihak-pihak bersangkutan. a. Penerima Zakat oleh:
Badan amil zakat atau lembaga    amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan b. penerima jakat yang berhak Per-6/PJ/2011
c. Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan
KEP-163/PJ/2003 (dicabut)
d. Penghasilan  adalah  penghasilan  yang  dikenakan PPh yang tidak bersifat final
e. Besarnya  zakat  yang  dapat  dikurangkan  dari  PKP sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan

## 4.2. Perlakuan zakat dalam sistem perpajakan di Indonesia Sebagai Pengurang Pajak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  Islam  yang  mengintegrasikan  zakat  ke  dalam  sistem perpajakan; wajib pajak orang pribadi dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan mengklaim zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan pajak yang dikurangkan dari jumlah total pajak penghasilan. Perlakuan  Zakat/Sumbangan  Keagamaan  sebagai  Pengurang  Pajak  Penghasilan  di  Indonesia  diatur berdasarkan PER-04/PJ/2022 Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari  penghasilan  bruto  dengan  syarat  dibayarkan  melalui  badan  atau  lembaga  penerima  zakat  atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
Dalam  konteks  zakat  dan  pajak  penghasilan,  untuk  mencegah  beban  ganda  bagi  wajib  zakat, pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  yang merupakan  revisi  dari  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999.  Pasal  22  undang-undang  tersebut menyatakan bahwa “zakat yang dibayar oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Ini berarti zakat dapat mengurangi beban pajak penghasilan.  Pada pasal 23 ayat  (1)  menyebutkan  BAZNAS  atau  LAZ  wajib  memberikan  bukti  setoran  zakat  kepada  setiap muzaki.Pada ayat (2) menyebutkan bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal tersebut didukung dengan Pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh dimana “Zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam”. Dengan demikian, zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah tersertifikasi oleh pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan, dengan syarat adanya bukti setoran yang sah.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Cara yang dilakukan agar bisa menjadi syarat pengurang penghasilan bruto, digunakan bukti setor zakat  yang  merupakan  dokumen  yang  dibuat  oleh  BAZ  maupun  LAZ  sebagaimana  gambar  3  yang sesuai dengan Peraturan PER-6/PJ/2011.
Gambar 3. Bukti Setor Zakat Sebagai Bukti Pengurang Pajak
4.3. Perlakuan zakat bagi Lembaga Amil Zakat serta analisis kendala dan kesuksesan dalam pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Indonesia
Lembaga  Amil  Zakat  Rumah  Peduli  Umat  merupakan  LAZ  dengan  skala  kota/kabupaten  yang diangkat berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat No. 1017 Tahun 2016. LAZ Rumah peduli Umat diaudit oleh BAZNAS secara berkala yang kemudian diperkuat dengan  audit  eksternal  dari  kantor  akuntan  publik  untuk  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  distribusi  dana  zakat.  Proses  audit  ganda  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk  mematuhi  standar akuntansi  dan  regulasi,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana zakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  pada  LAZ  Rumah  Peduli  Umat  KBB  terdapat peningkatan  signifikan  pada  kinerja  pengumpulan  ZIS  DSKL  serta  pendistribusian  serta pendayagunaannya  pada  tahun  2021-2022  yang  meningkat  753,7%  untuk  kinerja  pengumpulan  ZIS DSKL  dan  681,8%  untuk  kinerja  pendistribusian  serta  pendayagunaannya  yang  digambarkan  dalam gambar  4.  Peningkatan  tersebut  didukung  dengan  strategi  promosi  yang  efektif melalui media social (IG, Tiktok, FB, dan Broadcast melalui Aplikasi Fonnte) serta kontribusi relawan yang proaktif dalam menjaring  para  muzakki  dalam  mengedukasi  dan  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam donasi dan zakat. Hal tersebut juga didukung dengan periode tertentu seperti saat covid, serta kontribusi signifikan  dari  bulan  Ramadhan  dan  Idul  Adha  yang  menunjukkan  lonjakan  kontribusi  tertinggi sepanjang tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara strategi pemasaran digital yang efektif dan  peran  relawan  yang  berkontribusi,  dan  dengan  pemanfaatan  momen-momen  religius,  dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan zakat dan donasi.
Berdasarkan hal tersebut, Penelitian Widiastuti et al., (2021) yang mengidentifikasi dua masalah utama dalam tata kelola zakat di Indonesia dimana kurangnya informasi dari Mustahik kepada Muzakki dan rendahnya motivasi serta kemampuan Mustahik untuk berkembang dan memberikan Solusi utama adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas Amil, terutama dalam aspek teknologi menjadi terjawab. Hal  yang  dilakukan  LAZ  Rumah  Peduli  Umat  dengan  meningkatkan  kapasitas  Mustahik  dalam berkembang  dan  meningkatkan  aspek  teknologi  digital  menjadi  faktor  kesuksesan  pengembangan kemampuan teknologi dan peningkatan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Gambar 4. Laporan Kinerja LAZ
Sumber: BAZNAS Laporan 2021-2022 dan dikonfirmasi dengan Hasil Wawancara
Berkaitan  dengan  zakat  sebagai  pengurang  pajak,  yang  dibuat  dalam bukti  setoran  zakat  seperti dalam Gambar 3 telah menjadi prosedur pihak LAZ. Sosialisasi, baik melalui pegawai internal maupun relawan,  telah  dilakukan  untuk  menginformasikan  bahwa  zakat  yang  dibayarkan  dapat  digunakan sebagai  pengurang  pajak  penghasilan.  Namun,  pihak  LAZ  tidak  memiliki  data  pasti  mengenai persentase muzakki yang memanfaatkan hak ini karena keputusan tersebut tergantung pada kesadaran dan inisiatif masing-masing muzakki. Namun terdapat indikasi bahwa beberapa muzakki, terutama yang berprofesi  sebagai  dokter,  secara  aktif  memanfaatkan  zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan. Fenomena  ini  menunjukkan  adanya  kesenjangan  dalam  pemahaman  dan  pemanfaatan  fasilitas perpajakan  yang  diberikan  oleh  negara,  yang  mungkin  dapat  diatasi  dengan  sosialisasi  yang  lebih intensif dan terarah. Analisis lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana sosialisasi yang dilakukan telah efektif dan bagaimana strategi komunikasi dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh muzakki menyadari dan memanfaatkan hak mereka dengan optimal.

## 5. KESIMPULAN
Zakat saat ini diperlakukan dalam sistem perpajakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia.  Mengintegrasikan  zakat  sebagai  pengurang  pajak  penghasilan  dapat  memperbesar dampaknya  pada  kesejahteraan  sosial, dengan  potensi  untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak  sukarela dan mengubah perilaku muzakki. Aspek pajak pembayar dan penerima zakat telah diatur khusus dalam peraturan pemerintah dimana pengaturan di Indonesia. Hal ini tersaji secara detail dalam aturan PP 60 tahun 2010 dan PP 18 Tahun 2009. Indonesia merupakan salah satu negara Islam yang mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perpajakan; wajib pajak orang pribadi dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan mengklaim zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan pajak yang dikurangkan dari jumlah total  pajak  penghasilan.  Cara  yang  dilakukan  agar  zakat  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto, pembayarannya harus dilakukan melalui badan atau lembaga yang diakui oleh pemerintah, dengan bukti pembayaran  yang  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku  diantaranya  digunakan  bukti  setor  zakat  yang merupakan  dokumen  yang  dibuat  oleh  BAZ  maupun  LAZ  yang  sesuai  dengan  Peraturan  PER- 6/PJ/2011.
Indonesia telah mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perpajakan sebagai pengurang penghasilan kena  pajak,  sebagaimana  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Penerapan  zakat sebagai  pengurang  pajak  penghasilan  melalui  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ) yang tersertifikasi oleh pemerintah, dengan bukti setoran yang sah, menunjukkan potensi besar dalam meringankan beban pajak wajib pajak. LAZ Rumah Peduli Umat KBB menunjukkan peningkatan signifikan  dalam  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat  dimana  pada  tahun  2021-2022  meningkat 753,7%  untuk  kinerja  pengumpulan  ZIS  DSKL  dan  681,8%  untuk  kinerja  pendistribusian  serta pendayagunaannya. Peningkatan tersebut didukung dengan strategi promosi yang efektif melalui media social (IG, Tiktok, FB, dan Broadcast melalui Aplikasi Fonnte) serta kontribusi relawan yang proaktif dalam  menjaring  para  muzakki  dalam  mengedukasi  dan  mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  donasi  dan  zakat.  Berkaitan  dengan  zakat  sebagai  pengurang  pajak,  yang  dibuat  dalam  bukti
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
setoran zakat telah menjadi prosedur pihak LAZ. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman  dan  pemanfaatan  fasilitas  perpajakan  yang  diberikan  oleh  negara,  yang  mungkin  dapat diatasi  dengan  sosialisasi  yang  lebih  intensif  dan  terarah.  Penelitian  ini  menjadi  sarana  yang menyediakan informasi bagi masyarakat tentang manfaat zakat dalam mengurangi pajak penghasilan dan menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ekonomi umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abriyansyah, M. (2023). Research in Business & Social Science Analysis of factors affecting interest in paying Zakat , Infaq , Sadaqa ( ZIS ) through e-wallets . 12 (3), 216–230.
Ahmad,  J.,  Hasan,  A.  ul,  Naqvi,  T.,  &  Mubeen,  T.  (2019).  A  Review  on  Software  Testing  and  Its Methodology. Manager’s Journal on Software Engineering , 13 (1), 32–38. https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515
Al-Salih, A. N. (2020). The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability:
The  Case  of  Saudi  Arabia. International  Journal  of  Financial  Research , 11 (6),  196. https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p196
Aljawarneh,  S.,  Aldwairi,  M.,  &  Yassein,  M.  B.  (2018).  Anomaly-based  intrusion  detection  system through feature selection analysis and building hybrid efficient model. Journal of Computational Science , 25 (1), 152–160. https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006
Amalia, L. R. N., Haliah, & Nirwana. (2024). The Effect of Accountability and Transparency on Interest in  Paying  Zakat  at  the  National  Amil  Zakat  Agency  of  Buton  Regency  With  Religiosity  as  a Moderation. International Journal of Islamic Economics , 6 (1), 79–91.
Arifqi, M. M., Sofyan, A., Mayaningsih, D., & Fitriyah, R. (2024). Productive Zakat Model: Economic Empowerment  for  Post-COVID-19  Recovery  in  Indonesia. Al-Muamalat:  Jurnal  Ekonomi Syariah , 11 (1), 75–85. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.33518
Bouanani, M., & Belhadj, B. (2020). Does zakat reduce poverty? evidence from tunisia using the fuzzy approach. Metroeconomica , 71 (4), 835–850.
Djatmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies , 9 (1), 135–162. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162
Echevarría,  C.  A. (2015).  Income tax progressivity,  growth,  income inequality  and  welfare. SERIEs , 6 (1), 43–72. https://doi.org/10.1007/s13209-014-0119-5
Fitri,  M.  (2017).  Pengelolaan  Zakat  Produktif  Sebagai  Instrumen  Peningkatan  Kesejahteraan  Umat.
Jurnal Ekonomi Islam , 8 (1), 149–173.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830
Guo, Y., Han, S., Li, Y., Zhang, C., & Bai, Y. (2018). K-Nearest Neighbor combined with guided filter for  hyperspectral image  classification. International COnference  On  Identification,  Information and Knowledge in the Internet of Things , 159–165.
Handoko,  D.  (2016).  Sistem  Pendukung  Keputusan  Seleksi  Penentuan  Penerima  Beasiswa  Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). In Program Studi Teknik Informatika (Vol. 5, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Abdullah, Y. (2021). Socioeconomic Impact of COVID-19 in MENA Region and The Role of Islamic Finance. International Journal of Islamic Economics and Finance , 4 (January), 51–78.
Johan, A., & Prasetyo, D. (2022). Analysis on the income tax compliance behavior of muzaki at lazismu sragen. Jurnal Hukum Novelty , 13 (1), 109.
https://doi.org/https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a20316
Kurniawan, Y. I., Rahmawati, A., Chasanah, N., & Hanifa, A. (2019). Application for determining the modality preference  of  student learning. Journal  of  Physics:  Conference Series , 1367 (1),  1–11. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1367/1/012011
Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.680 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Kurniawan,  Y.  I.,  Soviana,  E.,  &  Yuliana,  I.  (2018).  Merging  Pearson  Correlation  and  TAN-ELR algorithm in recommender system.
AIP
Conference Proceedings , 1977 .
https://doi.org/10.1063/1.5042998
Low, C. (2015). NSL-KDD Dataset .
Sani, A., Samad, K., Saidina, A., Adanana, S., & Bustamama, K., Mamata, S. (2021). Enhancing the role of zakat institutions through good corporate governance for economic sustainability: a case from majlis agama islam melaka & amp; pusat zakat melaka. International Journal of Academic Research
in Economics and Management Sciences , 10 (3), 254–266. https://doi.org/https://doi.org/10.6007/ijarems/v10-i3/10984
Shams, E. A., & Rizaner, A. (2018). A novel support vector machine based intrusion detection system for mobile ad hoc networks.
Wireless Networks , 24 (5), 1821–1829. https://doi.org/10.1007/s11276-016-1439-0
Solaymani,  S.  (2020).  Assessing  the  economic  and  social  impacts  of  fiscal  policies:  Evidence  from recent  Malaysian  tax  adjustments. Journal  of  Economic  Studies , 47 (3),  671–694. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/jes-09-2018-0334
Sridevi,  M.,  Aishwarya,  S.,  Nidheesha,  A.,  &  Bokadia,  D.  (n.d.). Anomaly  Detection  by  Using  CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools . Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978- 981-13-1747-7
Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2021). Optimizing zakat governance  in  East  Java  using  analytical  network  process  (ANP):  the  role  of  zakat  technology (ZakaTech). Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business  Research, 12 (3),  301–319. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307
Wijayanti, P., Amilahaq, F., Muthaher, O., Baharuddin, S., & Sallem, N. R. M. (2022). Modelling zakat as tax deduction: A comparison study in Indonesia and Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Finance Research , 4 (1), 25–50.