## Konstruk dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah
Abdul Rokhim Dosen Jurusan Syariah STAIN Jember rokhim.hf14@gmail.com

## Abstract
Syari’ah banks today are growing rapidly, both in Indonesia and internationally. Syari’ah    banks  provide  a  new  alternative  for  users  of  banking  services  to customers enjoy  products  with  a profit-sharing system, a wide range  of  products covenants  contained  therein,  including  in  the  case  of  a  partnership  contract,  in which  the  Islamic  bank  as  a  business  corporation  berproduk  Musharaka mutanaqishah describe the activities and institutions that produce banking services for financing partnership assets decreased according to customer needs, but there is still debate about the implications for both the practical and the academic world.
Keywords: syariah  banking,  corporation  of  business  and musyârakah mutanâqishah
.

## Abstrak
Bank syari'ah saat ini berkembang pesat, baik di Indonesia maupun Internasional. Bank  syariah  memberikan  alternatif  baru  bagi  para  pengguna  jasa  perbankan kepada  nasabah  menikmati  produk  dengan  sistem  bagi  hasil,  berbagai  macam produk  perjanjian  yang  terkandung  di  dalamnya,  termasuk  dalam  kasus  kontrak kemitraan,  di  mana  bank  Islam  sebagai  sebuah  bisnis  perusahaan  berproduk Musyarakah mutanaqishah menggambarkan  kegiatan  dan  lembaga  yang menghasilkan  layanan  perbankan  untuk  aset  kemitraan  pembiayaan  menurun sesuai  dengan  kebutuhan  pelanggan,  namun  masih  ada  perdebatan  tentang implikasi untuk kedua praktis dan dunia akademis.
Kata Kunci : bank syariah, korporasi bisnis dan musyârakah mutanâqishah .

## Pendahuluan
Perbankan  syariah  sebagai  korporasi  bisnis  mengalami  perkembangan yang  begitu  pesat.  Hal  tersebut  telah  membuktikan  kepada  kita  akan  pentingnya peran perbankan syariah dalam perekonomian. Sejarah membuktikan bahwa bank syariah  mampu  melewati  masa-masa  krisis  perekonomian  yang  dialami  negara kita.  Keberadaan  bank  syariah    telah  memberikan  alternatif  investasi  lain  tanpa harus  memikirkan  risiko  perkembangan  balas  jasa  dengan  metode  bunga  yang tidak  pasti.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaanya,  perbankan  syariah  membutuhkan perlakuan  khusus  karena  praktik  penerapannya  berbeda  dengan  bank
konvensional yang telah dikenal selama ini, terutama dalam hal menangani risiko dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah (Nawawi, 2012: 161).
Perbankan syariah sebagai korporasi bisnis atau perusahaan bisnis modern dewasa  ini  harus  tanggap  pada  lingkungan  bisnis  global.  Bank  syariah    sebagai korporasi  bisnis  berproduk musyarakah  mutanaqishah menggambarkan  aktivitas dan  institusi  yang  memproduksi  jasa  perbankan  untuk  pembiayaan  kemitraan menurun  aset  sesuai  dengan  kebutuhan  nasabah.  Sistem  bisnis  yang  dilakukan ialah  memproduksi  jasa  untuk  memuaskan  kebutuhan  masyarakat,  karena  bisnis ialah  suatu  lembaga  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan  meningkat  produksi  dan  pengembangannya  untuk  memenuhi  kebutuhan nasabah,  sambil  memperoleh  laba)  (Griffin  dan  Elbert,  1996:  5).  Perbankan syari’ah  dalam  melakukan  bisnis  berproduk musyarakah  mutanaqishah sebagai aktivitas  yang  menyediakan  jasa  atau  aset  yang  diperlukan  atau  diinginkan  oleh nasabah. Produk bisnis ini  dapat dilakukan oleh organisasi korporasi bisnis yang memiliki  badan  hukum,  perusahaan  yang  memiliki  badan  usaha,  maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha.
Aktivitas  bisnis  melalui  penyediaan  barang  dan  jasa  bertujuan  untuk menghasilkan profit (laba)  (Pride  &  Hughes,  tth.:  93).  Suatu  korporasi  atau perusahaan  dikatakan  menghasilkan  laba  apabila  total  penerimaan  pada  suatu periode (total revenues) lebih besar dari total biaya (total cost) pada periode yang sama.  Laba  merupakan  daya  tarik  utama  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis, sehingga melalui laba pelaku bisnis dapat mengembangkan skala usahanya untuk meningkatkan laba yang lebih besar.

## Bank Syariah sebagai Korporasi Bisnis
Bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  dengan  sistem  bagi  hasil  tidak mengandalkan  pada  bunga.  Selain  itu  juga  dapat  diartikan  sebagai  korporasi keuangan  atau  perbankan  di  mana  operasional  dan  produknya  dikembangkan berlandaskan al-Qur‟an dan al-Hadits Nabi  SAW.  Karnaen    Perwataatmadja membedakannya menjadi dua pengertian; pertama , bank Islam adalah bank yang beroperasi  dengan  prinsip  syariah  Islam. Kedua ,  bank  Islam  adalah  bank  yang beroperasi  dengan  prinsip  syariah  Islam  dan  tata  cara  beroperasinya  mengacu
kepada ketentuan-ketentuan al-Qur‟an dan al-Hadits (Perwataatmadja, 1999: 1).
Sedangkan  menurut  Ismail  Nawawi,  bank  Syariah  adalah  bank  yang aktivitasnya  berlandaskan al-Qur‟an dan al-Hadits .  Secara  operasional menggunakan  sistem  bagi  hasil  dan  meninggalkan  sistem  ribawi.  Dengan demikian,  penghindaran  bunga  yang  dianggap  riba  merupakan  salah  satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini (Nawawi, 2012: 25).
Oleh  karena  itu,  ciri-ciri  bank  syariah  atau  bank  Islam  sebagai  bank yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  memiliki  ciri-ciri  yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu adalah (Muhammad, 2002: 55):
a. Beban  biaya  yang  disepakati  bersama  pada  waktu  transaksi  diwujudkan dalam  bentuk  jumlah  nominal,  yang  besarnya  tidak  rigit  dan  dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
b. Penggunaan  presentase  dalam  hal  kewajiban  untuk  melakukan pembayaran  selalu  dihindarkan.  Hal  itu  disebabkan  presentase  bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
c. Di  dalam  kontrak-kontrak  pembiayaan  proyek,  bank  Syariah  tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ( fixed return ).
d. Pengerahan  dana  masyarakat  dalam  bentuk  deposito  atau  tabungan  oleh penyimpan  dianggap  sebagai  titipan (al-wadi‟ah) sedangkan  bagi  bank merupakan  titipan  yang  diamanati  sebagai  penyertaan  dana  pada  proyek- proyek yang dibiayai bank tersebut adalah profit (untung).
e. Bank  syariah  tidak  menerapkan  jual-beli  atau  sewa-menyewa  uang  dari mata uang yang sama, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.
f. Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil  dari  transaksi  pada  bank  konvensional  karena  menerapkan  sistem bunga.  Pos  ini  biasanya  digunakan  untuk  menyantuni  masyarakat  miskin dan bersifat sosial.
g. Ciri  lain  bank  syariah  adalah  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariah.
h. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan-sebutan dengan istilah Arab, misalnya al-mudlarabah, al-murabahah dan lain-lain .
i. Adanya  produk  khusus,  yakni  kredit  tanpa  beban,  bersifat  sosial  berasal dari ZIS dan pendapatan non halal.
j. Fungsi  kelembagaan  bank  syariah  selain  menjembatani  antara  pihak pemilik  modal  atau  orang  yang  memiliki  kelebihan  dana  dengan  pihak yang  membutuhkan  dana,  juga  berfungsi  khusus:  tanggung  jawab  atas keamanan  dana  yang  disimpan  dan  bisa  ditarik  sesuai  dengan  perjanjian (Muhammad,  2002:  55).  Hal  ini  bisa  juga  dilihat  perbandingannya  dalam bukunya Veithzal Rivai (2010; 30).
Konstruk dan Model Menuju Teori Musyarakah Mutanaqishah
Peristilahan “konstruk” adalah suatu konsep pemikiran yang secara khusus diciptakan bagi suatu penelitian dan atau untuk tujuan membangun teori. Konstruk dibangun  dengan  mengkombinasikan  konsep  sederhana,  khususnya  bilamana pemikiran atau bayangan yang ingin dikomunikasikan tidak secara langsung dapat diamati (Nawawi, 2011: 175).
Selanjutnya  dikemukakan  oleh  Ismail  Nawawi,    konstruk adalah  sesuatu yang paling sulit diamati dan paling rumit untuk diukur. Ia cenderung terdiri dari banyak  konsep  dan  sangat  abstrak.  Para  peneliti  merujuk  kesatuan-kesatuan  ini sebagai  konstruk  hipotesis  karena  hanya  dapat  disimpulkan  melalui  data. Keberadaan  dianggap  ada,  tetapi  perlu  diuji  lebih  lanjut.  Pada  akhirnya,  jika peneliti membuktikan bahwa konsep-konsep dan konstruk-konstruk dalam contoh ini saling berkaitan dan jika proposisi-proposisi yang merinci hubungan-hubungan ini  dapat  didukung,  maka  peneliti  telah  mempunyai  awal  dari  suatu  skema konseptual untuk menggambarkan hubungan antara pengetahuan dan persyaratan keterampilan yang akan menjelaskan upaya desain ulang pekerjaan.
Model  dikonsepsikan  sebagai  suatu  cerminan  fenomena  melalui  analogi. Suatu  model  dirumuskan  sebagai  cerminan  suatu  sistem  yang  dibuat  untuk mempelajari  salah  satu  aspek  dari  sistem  atau  dari  sistem  sebagai  keseluruhan. Model  dapat  digunakan  untuk  tujuan-tujuan  terapan  atau  teori-teori  yang  sangat teoritis. Model digunakan untuk menjelaskan, menegaskan, dan menyimulasikan.
Suatu model bukan merupakan penjelasan, ia hanyalah merupakan struktur dan  atau  fungsi  dari  suatu  objek  atau  proses  kedua.  Sebuah  model  adalah  hasil dari  penggunaan  struktur  atau  fungsi  dari  suatu  objek  atau  proses.  Ia  sebagai model bagi objek atau proses yang kedua. Bilamana substansi apakah secara fisik
atau  secara  konseptual  dari  objek  atau  proses  yang  kedua  diproyeksikan  kepada objek atau proses yang pertama, maka terbentuklah suatu model.
Konstruk  dan  model  merupakan  sarana  untuk  membangun  sebuah  teori. Sehubungan  dengan  teori  Cooper  and  Schindler  dalam  bukunya  Ismail  Nawawi (2012: 195-7) dikemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi  yang  tersusun  secara  sistematis  sehingga  dapat  digunakan  untuk menjelaskan  dan  meramalkan  fenomena.  Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Hoy and  Miskel  dalam  Ismail  Nawawi,  menyatakan  bahwa;  (1)  Teori  itu  berkenaan dengan  konsep,  asumsi,  dan  generalisasi  yang  logis.  (2)  Teori  berfungsi  untuk mengungkapkan,  menjelaskan  dan  memprediksi  perilaku  yang  memiliki keteraturan.  (3)  Teori  itu  sebagai  stimulant  dan  berbagai  pandangan  untuk mengembangkan pengetahuan.
Kemitraan menurun (musyarakah mutanaqishah) merupakan konsep yang berkaitan dengan variabel transaksi,  kemitraan (musyarakah), dan variabel ijarah yang  dikemas  dengan  asumsi  dan  pengalihan  aset.  Asumsi  yang  terkenal  dalam ilmu ekonomi adalah hal lain yang dianggap tetap atau konstan (ceteris paribus). Untuk mengetahui implementasi usaha kemitraan (musyarakah) pada suatu modal dengan  kuantitas  tertentu,  haruslah  diasumsikan  analisisnya  dengan  hal-hal  lain tetap  /  konstan  agar  pengaruh  persewaaan (ijarah) dan  hal-hal  lain  yang  tidak dapat diabaikan.

## Transaksi bisnis industri perbankan syariah.
Dalam  pembahasan  transaksi  bisnis,  transaksi  merupakan  kondisi  yang esensial  dalam  pelaksanaan  bisnis.  Konsep  transaksi  menurut Wahbah  Zuhaily (1994:  501), Shalah  As-Shawi  dan  Abdullah  Mushlih  (2001:  401)  keduanya mengemukakan  bahwa  terbentuknya  akad  dalam  bisnis  dapat  dikategorikan menjadi syarat sah (shahih), rusak (fasid) dan syarat yang batal (bathil) . Wahbah Zuhaily, Shalah  As-Shawi  dan  Abdullah  Mushlih  keduanya  menyebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu: ketentuan yang sesuai dengan substansi akad,  mendukung  dan  memperkuat  substansi  akad  dan  dibenarkan  oleh syariah , sesuai  dengan  kebiasaan  masyarakat („urf) .    Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah surat al-Maidah ayat 1 dan surat Ali Imran ayat 76 yaitu :
َغ  ْىُكْيَهَع ىَهْرُي اَي  َّلَِّإ  ِواَعََْ ْلْا ُحًَيَِٓت ْىُكَن  ْدَّهِحُأ ِدُٕقُعْناِت إُفَْٔأ إَُُيآ  ٍَيِزَّنا آَُّيَأ اَي ِذْيَّصنا يِّهِحُي  َشْي

## ُذيِشُي اَي ُىُكْحَي َ َّاللَّ ٌَِّإ ٌوُشُح ْىُرََْأَٔ
Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  akad-akad  itu.  Dihalalkan  bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu,  (yang  demikian  itu) dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut  yang  dikehendaki-Nya (Depag RI, 2002: 156).

ٍَيِقَّرًُْنا  ُّةِحُي َ َّاللَّ  ٌَِّئَف ىَقَّذأَ ِِِذَْٓعِت ىَفَْٔأ  ٍَْي ىَهَت
(Bukan  demikian),  sebenarnya  siapa  yang  menepati  janji  dan  bertakwa,  Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Depag RI, 2002: 90).
Berdasarkan  firman  Allah  SWT  di  atas,  syarat  pembentukan  akad dibedakan menjadi syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepastian hukum. Maksud dari syarat terjadinya akad merupakan segala  sesuatu  yang  dipersyaratkan    untuk  terjadinya  akad  secara syariah .  Jika tidak  memenuhi  syarat  tersebut  maka  akadnya  menjadi  batal.  Syarat  ini  dibagi menjadi  dua  macam  yaitu  umum,  maksudnya  syarat  yang  harus  ada  pada  setiap akad,  dan  khusus,  maksudnya  akad  yang  harus  ada  pada  sebagian  akad  yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dan tidak disyari’atkan pada bagian lain.
Selain  persyaratan  di  atas  terdapat  syarat  umum,  yang  meliputi:  kedua orang  yang  melakukan  akad  cakap  bertindak.  Yang  dijadikan  obyek  akad menerima sesuai dengan ketentuan hukum syariah dan dapat memberikan faidah (Nawawi, 2010: 210-1).
Sedangkan  syarat  sahnya  akad  dalam  bank  adalah  segala  sesuatu  yang disyaratkan syariah .  Hal  itu  bertujuan  untuk  menjamin  dampak  keabsahan  akad. Jika  tidak  terpenuhi  maka  rusaklah  akadnya.  Menurut  pendapat  yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin dalam Ismail Nawawi (2010: 97), mengemukakan adanya  kekhususan  syarat  akad  setiap  terjadinya  akad.  Ulama’  Hanafiyah mensyaratkan  terhindarnya  seorang  dari  enam  kecacatan  dalam  jual-beli,  yaitu: kabodohan,  kepaksaan,  pembatasan  waktu,  perkiraan,  ada  unsur  kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (fasid).
Syarat  pelaksanaan  akad  dalam  perbankan  ada  dua,  yaitu  pemilikan  dan kekuasaan.  Maksud  pemilikan  adalah  sesuatu  yang  dimiliki  oleh  seseorang  atau
nasabah,  ia  bebas  dengan  apa  yang  ia  miliki,  sesuai  dengan  aturan syariah. Sedangkan  maksud  dari  kekuasaan  adalah  kemampuan  seseorang  atau  nasabah dalam bertasaruf, sesuai dengan ketetapan syariah, baik dengan ketetapan aslinya dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti, disyaratkan antara lain;
a. Barang  yang  dijadikan  obyek  harus  miliknya  orang  yang  berakad,  jika bukan miliknya maka tergantung dari izin pemiliknya yang asli.
b. Barang  yang  dijadikan  obyek  akad  tidak  berkaitan  dengan  pemilikan orang lain.
Berbagai  unsur  yang  berkaitan  dengan  aplikasi  transaksi  akad  menurut Wahbah  Zuhaily  (2002:  89)  adalah:  (a)  Pihak-pihak  yang  akad.  (b)  Obyek  akad (ma‟qud alaih) . (c)Tujuan akad (maudlu‟ al-aqd). (d) Ijab qabul .
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Ismail  Nawawi  (2012:  189):  (a)  Aktor akad. (b) Obyek akad (ma‟qud alaih) . (c) Substansi akad atau tujuan (maudlu‟ al- aqd). (d) Serah terima (ijab qabul) . (e) Administrasi. (f) Kepastian hukum.
Ketentuan dalam pelaksanaan transaksi tersebut di atas merupakan segala sesuatu  yang  bisa  digunakan  untuk  mengungkapkan  kesepakatan  atas  dua kehendak atau sesuatu  yang bisa disamakan dengan hal  itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi. Menurut pendapat mayoritas atau jumhur ulama‟ , rukun akad dijelaskan secara terperinci, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (aqid) , obyek akad (ma‟qud alaih) dan ungkapan (shighat) .
Konstruksi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Perbankan Syariah Implementasi  dalam  operasional  pembiayaan musyarakah  mutanaqishah perbankan  syariah  adalah  merupakan  kerjasama  antara  bank  syariah  dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda), yaitu aset barang tersebut jadi milik bersama. Besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah  modal  atau  dana  yang  disertakan  dalam  kontrak  kerjasama  tersebut. Selanjutnya  nasabah  akan  membayar  (mengangsur)  sejumlah  modal  /  dana  yang dimiliki  oleh  bank  syariah.  Perpindahan  kepemilikan  dari  porsi  bank  syariah kepada  nasabah  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  modal  nasabah  dari pertambahan  angsuran  yang  dilakukan  nasabah  sampai  batas  akhir  waktu angsuran  hingga  angsurannya  berakhir,  berarti  kepemilikan  suatu  barang  atau benda  tersebut  sepenuhnya  menjadi  milik  nasabah.  Penurunan  porsi  kepemilikan
bank  syariah  terhadap  barang  atau  benda  berkurang  secara  proporsional  sesuai dengan besarnya angsuran.
Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih  kepemilikan,  nasabah  harus  membayar  sejumlah  sewa  kepada  bank  syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan  dengan  pembayaran  angsuran.  Pembayaran  angsuran  merupakan bentuk  pengambilalihan  porsi kepemilikan bank  syariah. Sedangkan pembayaran sewa  adalah  bentuk  keuntungan (fee) bagi  bank  syariah  atas  kepemilikannya terhadap  aset  tersebut.  Pembayaran  sewa  merupakan  bentuk  kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.
Skim musyarakah  mutanaqishah cocok  untuk  waktu  yang  panjang melebihi  10  tahun  pelunasan.  Bagi  bank,  keuntungan  didapat  bukan  dari  nilai cicilan  tapi  nilai  sewa.  Dengan  waktu  yang  panjang  nilai  cicilan  akan  rendah sedangkan sewa bisa disesuaikan untuk kurun waktu tertentu.
Determinan  Sistem  Transaksi Musyarakah  Mutanaqishah Pada  Bisnis  Bank Syariah
Dalam akad musyarakah mutanaqishah terdapat  adanya akad syirkah dan ijarah. Ketentuan sebelum melakukan transaksi (akad) yang disebut dengan syarat syirkah dan ijarah, menurut Wahbah  al-Zuhaily  (t.th.:  515)  mengungkapkan pendapat madzhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi  syarat  sah (shahih), rusak (fasid) dan  batal (bathil) dengan  penjelasan sebagai berikut:
(1) Ketentuan  pembentukan  prasyarat  yang  benar (shahih) merupakan ketentuan dalam bisnis yang sesuai dengan substansi atau tujuan akad, yang mendukung  dan  memperkuat  substansi  akad  bisnis  dan  dibenarkan  oleh syariah .
(2) Ketentuan  bisnis  yang  cacat  (syarat fasid )  adalah  ketentuan  yang  tidak sesuai  dengan  salah  satu  kriteria  yang  ada  dalam  ketentuan  pembentukan prasyarat yang benar.
(3) Ketentuan  pembentukan  prasyarat  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan (syarat bathil )  merupakan  ketentuan  yang  tidak  mempunyai  kriteria  syarat
shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif.
Ketentuan  atau  syarat  pembentukan  akad  dibedakan  menjadi  syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepastian hukum. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:
1. Syarat  terjadinya  akad,  merupakan  segala  sesuatu  yang  dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah , jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Umum  adalah  syarat  yang  harus  ada  pada  setiap  akad.  Maksudnya, kedua  orang  yang  melakukan  akad  antara  nasabah  atau  konsumen dengan  pihak  bank  harus    cakap  bertindak (ahliyyah), obyek  akad menerima  sesuai  dengan  ketentuan syariah ,  akad  itu  diijinkan  oleh syariah ,  dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai  hak  melakukan (nasabah dan pihak bank).
b. Syarat  khusus  adalah  akad  yang  harus  ada  pada  sebagian  akad  yang dilakukan  oleh  nasabah  dan  pihak  bank  dan  tidak  disyariatkan  pada bagian lain.
2. Syarat sahnya akad dalam bisnis adalah segala sesuatu yang disyaratkan syariah untuk  menjamin  dampak  keabsahan  akad.  Jika  tidak  terpenuhi maka rusaklah  akadnya.  Menurut  Ibnu Abidin  (t.th.:  6), mengemukakan adanya kekhususan syarat akad setiap terjadinya akad. Ulama’ Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu:  kabodohan,  kepaksaan,    pembatasan  waktu,  perkiraan,  ada  unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (fasid).
3. Syarat pelaksanaan akad bisnis perbankan syariah terdiri: pemilikan dan kekuasaan, dengan persyaratan:
a. Barang yang dijadikan obyek akad harus miliknya orang yang berakad, jika tidak memilikinya maka tergantung dari izin pemiliknya yang asli,
b. Barang  yang  dijadikan  obyek  akad  tidak  berkaitan  dengan  pemilikan orang lain.
4. Syarat  kepastian  hukum.  Dalam  pembentukan  akad  adalah  kepastian hukum, yakni tidak memerlukan lagi adanya khiyar .
Pada  dasarnya  rukun  akad  secara  umum  adalah ijab dan qabul (Musa, 1994: 60). Sedangkan ketentuan dalam pelaksanaan rukun akad, secara umum dan secara khusus dalam praktik khiyar, menurut madzhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu,  yaitu serah terima ( ijab  qabul ) , yang lainnya merupakan derivasi  dari  pengucapan (khiyar) ,  berarti shighat tidak  akan  ada  jika  tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi aqid dan obyek yang ditransaksikan (ma‟qud alaih). Sedangkan menurut madzhab Maliki dan  Syafii bahwa rukun dalam akad ada  tiga: aqid,  ma‟qud  alaih dan shighat (Musa,  1994:  60-1) . Menurut  Shalah Ash-Shawi  dan  Abdullah  Muslih  bahwa  rukun musyarakah  mutanaqishah ;  1). Pihak-pihak  transaktor,  2).  Obyek  transaksi,  yang  meliputi  modal,  usaha, keuntungan, dan 3). Pernyataan akad perjanjian.
Pendapat  lain  dikemukan  oleh  Ismail  Nawawi,  rukun musyarakah mutanaqishah ,  (1).  Aktor  transaksi,  (2).  Obyek  transaksi  (material  dan  manfaat),
(3).  Administrasi,  (4).  Serah-terima.  Sedangkan  unsur ijarah -  sewa  harus  jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai.
Dari  pendapat-pendapat  tersebut  hampir  sama  ketiga  ketentuan  tersebut, akan  tetapi  Ismail  Nawawi  menambahkan  ketentuan  kepastian  hukum  dan administrasi. Menurut Ismail Nawawi (2012: 154) pelaku transaksi dua orang atau lebih  yang  secara  langsung  terlibat  dalam  transaksi.  Kedua  belah  pihak dipersyaratkan  harus  memiliki  kelayakan  untuk  melakukan  akad  sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan bisa terwujud apabila para aqid berakal  dan baligh ,  bebas  memilih  (tidak  dalam  keterpaksaan)  dan  tidak membutuhkan khiyar .
Keberhasilan  dalam  bisnis  banyak  ditentukan  oleh  kompetensi  dan profesionalisme  bisnis.  Kompetensi (ahliyyah) dalam  bisnis  menurut  Shalah  al- Shawi  dan  Abdullah  al-Muslih,  kompetensi (ahliyyah) dari  segi  bahasa  adalah kelayakan (shahiyyah). Dalam istilah shar'i ialah: kelayakan seseorang (individu) untuk  mewajibkan  dan  melaksanakan  kewajiban.  Atau  (dengan  bahasa  lain): kapabilitas  individu  yang  menjadi  sandaran  tegaknya  hak-hak  yang  disyariatkan yang  wajib  dia  dapatkan  (hak)  atau  yang  menjadi  tanggung  jawab  wajib  atasnya (kewajiban).
Kompetensi  atau  kelayakan  terbagi  menjadi  dua,  yaitu;  a).  Kompetensi (kelayakan)  yang  wajib  didapatkan  seseorang,  b).  Kompetensi  dalam
melaksanakan  tanggung  jawab.  Dengan  demikian,  kompetensi  tersebut  dapat dirinci menjadi empat kategori yaitu:
1) Kompetensi  (kelayakan)  wajib  yang  penuh  adalah kelayakan  seseorang untuk  mendapatkan  hak  wajib  untuk  dirinya,  dan  tetapnya  kewajiban- kewajiban  atasnya.  Kelayakan  ini  telah  ada  dan  tetap  pada  diri  seseorang sejak ia lahir sampai meninggal dunia sesuai dengan kompetensi umur dan daya akalnya.
2) Kompetensi  (kelayakan)  wajib  yang  tidak  penuh  adalah kelayakan seseorang  untuk  mendapatkan  hak  wajib  saja.  Artinya,  tanpa  harus mengemban  suatu  kewajiban  apa  pun,  dimulai  sejak  dia  masih  berupa segumpal darah sampai dia lahir.
3) Kompetensi  (kelayakan)  pelaksanaan  penuh adalah  kompetensi  dalam berinteraksi  dan  bertindak.  Hal  itu  bisa  terwujud  dengan  kesadaran  yang baik; yaitu baligh , berakal sehat, dan tidak ada penghalang.
4) Kompetensi  (kelayakan)  pelaksanaan  tidak  penuh  adalah kelayakan seseorang  untuk  melakukan  sebagian  perbuatan  dan  tindakan,  dan meninggalkan sebagian yang lain. Sandaran kompetensi ini adalah berumur cukup  tetapi  belum  mencapai baligh dan mumayyiz dan  mayoritas  ulama berpendapat bahwa anak yang mumayyiz adalah sekitar tujuh tahun.
Sedangkan  objek  akad (ma‟qud  alaih) dalam  bisnis  adalah  benda-benda atau  komoditas  sebagai  objek  akad,  seperti  benda-benda  yang  dijual  dalam  akad jual  beli  dan  lain-lain.  Dalam  hal  ini,  ada  beberapa  persyaratan  sehingga  akad tersebut  dianggap  sah,  menurut  Shalah  Ash-Shawi  dan  Abdullah  Muslih  (2012: 27-8) sebagai berikut:
a. Barang tersebut harus suci atau bersih dari najis.
b. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
c. Komoditas harus bisa diserahterimakan.
d. Barang  yang  dijual  harus  merupakan  milik  sempurna  dari  orang  yang melakukan penjualan.
e. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli.
Menurut  pendapat  Wahbah  Zuhaily  (t.th.:  315),  obyek  transaksi  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi.
2) Obyek  transaksi  merupakan  barang  yang  diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
3) Obyek  transaksi  bisa  diserahterimakan  saat  terjadinya  akad  atau dimungkinkan dikemudian hari.
4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
5) Obyek  transaksi  harus  suci,  tidak  terkena  najis  dan  bukan  barang  najis, syarat ini diajukan oleh ulama’ selain madzhab Hanafi.
Dalam  hal  substansi  akad,  Wahbah  Zuhaily  (t.th.:  320-4)  menjelaskan bahwa, substansi  akad adalah  maksud dan tujuan  yang ingin  dicapai  dalam akad yang  dilakukan.  Hal  tersebut  menjadi  penting  karena  berpengaruh  terhadap implikasi  tertentu.  Berbeda  akad,  maka  berbedalah  tujuan  pokok  akad.  Dalam akad  jual  beli,  tujuan  pokoknya  ialah  memindahkan  barang  dari  penjual  kepada pembeli  dengan  diberi  ganti.  Sedangkan  tujuan  pokok  sewa (ijarah) adalah memberikan  manfaat  dari  seseorang  kepada  yang  lain  dengan  adanya  daya pengganti.
Adapun yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan  berkaitan dengan berbagai  ketentuan  yang  bersifat  dokumen  dan  yang  bersifat  administratif perjanjian dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah , misalnya kopi identitas diri  (KTP,  SIM,  atau  paspor),  foto  kopi  akte  nikah  (bagi  yang  sudah  menikah). Foto  kopi  rekening  koran  /  rekening  giro  atau  buku  tabungan  di  bank  mana  pun antara  3  bulan  terakhir.  Kopi  slip  gaji  atau  surat  keterangan  penghasilan  dari perusahaan tempat bekerja calon debitur.
Sedangkan  persyaratan  administrasi  bagi  kelembagaan  misalnya  debitur yang  berbentuk  perusahaan  meliputi  bentuk  badan  usaha  seperti  CV,  PT,  firma, dan lain-lain. Persyaratan yang diminta antara lain: 1). Kopi identitas diri dari para pengurus  perusahaan  (direktur  &  komisaris),  2).  Kopi  NPWP,  3).  Kopi  SIUP, Kopi Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya dari Notaris, 4). Kopi TDP, 6). Kopi rekening koran / giro atau buku tabungan 3 bulan terakhir,  7).  Data  keuangan  lainnya,  seperti  neraca  keuangan,  laporan  rugi  laba, catatan penjualan dan pembelian harian, dan data pembukuan lainnya.
Dalam hal sewa ( ijarah ) Wahbah Zuhaily (t.th.: 410), menjelaskan bahwa, ijarah muntahiyah bi al-tamlik sepadan dengan pengembangan akad musyarakah
mutanaqishah merupakan  instrumen  pembayaran  yang  diperbolehkan  oleh syariah dengan alasan sebagai berikut:
a. Kontrak merupakan penggabungan dua akad, yakni sewa dengan jual beli yang  terdiri  dari  dua  akad  yang    pisah  dan  independen,  pertama  adalah akad  sewa  dan  diakhir  masa  sewa  dibentuk  akad  baru  independen,  yakni akan jual beli atau hibah / penyerahan aset.
b. Menurut  ulama’  Hanabilah,  pihak  yang  melakukan  transaksi  memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kesepakatan dan syarat dalam sebuah akad, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah .
c. Adapun  janji  pihak  yang  menyewakan  barang  /  aset  untuk  melakukan transaksi  pindahan  pemilikan  barang  komoditas  diakhir  sewa  bukanlah suatu hal yang dapat merusak akad dalam pandangan syariah .
d. Ulama’  Malikiyah,  Syafiiyah  dan  Hanabilah  menyatakan,  akad  sewa (ijarah) bisa  digabungkan  dengan  akad  jual  beli  dalam  sebuah  transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan subtansi keduanya.
e. Selain itu juga terdapat fatwa dari konferensi fikih internasional pertama di Bayt  al-Tamwil  al-Kuwaiti,  pada  tanggal  7-11  Maret  1987  atau  juga ketetapan  ulama’  fikih  dunia    nomor  44  dalam  sebuah  konferensi  di Kuwait  (10-11  Desember  1988)  yang  mengakui  keabsahan  akad ijarah muntahiyah bi  al-tamlik (yang dikembangkan dengan akad) yang diakhiri dengan akad hibah atau penyerahan aset.
Di dalam pengembangan akad musyarakah mutanaqishah ada serah-terima (ijab  qabul) dalam  bisnis.  Pengertian ijab  qabul dalam  pengamalan  dewasa  ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli  sesuatu  terkadang  tidak  berhadapan,  misalnya  seseorang  yang  membeli tiket  pesawat  terbang  dengan  pemilik  pesawat  tersebut  tapi  hanya  membeli  tiket melalui travel.
Menurut  pendapat  Shalah  Ash-Shawi  dan  Abdullah  Muslih  (2008:  29), yang    dimaksud  dengan  pengucapan  akad  itu  adalah  ungkapan  yang  dilontarkan oleh  orang  yang  melakukan  akad  untuk  menunjukkan  keinginannya  yang mengesankan  bahwa  akad  itu  sudah  berlangsung.  Tentu  saja  ungkapan  itu  harus mengandung serah-terima (ijab qabul).
Ijab (ungkapan  penyerahan  barang)  adalah  yang  diungkapkan  lebih dahulu,  dan qabul (penerimaan)  diungkapkan  kemudian.  Ini  adalah madzhab Hanafiyah. Di mana menurut mereka, ijab adalah yang diucapkan sebelum qabul, baik  itu  dari  pihak  pemilik barang atau  pihak  yang  akan  menjadi  pemilik berikutnya. Ijab menunjukkan  penyerahan  kepemilikan,  sementara qabul menunjukkan  penerimaan  kepemilikan.  Ini  adalah madzhab mayoritas  ulama’. Maka yang benar menurut mereka bahwa ijab itu harus diungkapkan oleh pemilik barang  pertama,  seperti  penjual  dan  lain  sebagainya.  Perkataan  yang  benar menurut  mereka  bahwa, qabul itu  berasal  dari  orang  yang  akan  menjadi  pemilik kedua  dari  barang  tersebut,  seperti  pembeli  dan  lain  sebagainya.  Tidak  ada perbedaan bagi mereka, siapa pun yang mengucapkan pertama kali dan siapa yang belakangan.
Menurut pendapat Wahbah Zuhaily (t.th.: 114), ijab dan qabul dinyatakan batal karena hal-hal sebagai berikut:
(1) Penjual menarik kembali ungkapannya sebelum terjadi qabul dari pembeli.
(2) Adanya penolakan ijab dari pembeli.
(3) Berakhirnya  majelis  akad  (berpisah)  apabila  kedua  belah  pihak  belum mendapatkan kesepakatan.
(4) Kedua belah pihak atau salah satu, hilangnya syarat kecakapan (ahliyyah) dalam transaksi.
(5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.
Sedangkan  syarat-syarat shighat akad,  menurut  Shalah  Ash-Shawi  dan Abdullah Muslih (2012: 114-6) yaitu:
a. Harus  berada  dalam  satu  majelis,  maksudnya  kesamaan  lokasi  tersebut disesuaikan  dengan  kondisi  zaman  sehingga  akad  itu  bisa  berlangsung misalnya  melalui  pesawat  telepon  kecuali  akad  nikah  karena  nikah membutuhkan saksi.
b. Hal  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  ijab  harus  tetap  ada  hingga terjadinya qabul dari pihak kedua yang ikut dalam akad.
c. Tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pemunduran diri dari pihak kedua.
Pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah berakhir dengan pembatalan atau  meninggal  dunia  atau  tanpa  adanya  izin  ditangguhkan (mauquf) . Adapun
pembatalan pada akad lazim terdapat dalam beberapa hal: (1). Ketika akad rusak, (2).  Adanya khiyar ,  (3).  Pembatalan  akad,  (4).  Tidak  mungkin  melaksanakan akad, dan (5). Masa akad berakhir (Ash-Shawi dan Mushlih, 2012: 113-5).
Analisis  Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
Kerjasama  bisnis  secara  konseptual  adalah  akad  kerjasama  antara  dua pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana  masing-masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  atau al-mal ( expertise) dengan  kesepakatan  bahwa keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan. Musyarakah secara  bahasa  diambil  dari  bahasa  arab  yang  berarti  mencampur. Bisnis  dalam  hal  ini  mencampur  satu  modal  dengan  modal  yang  lain  sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Dengan  kata  lain  bahwa, musyarakah sebagai  usaha  patungan  atau perkongsian merupakan salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas  (pribadi  atau  perusahaan)  untuk  berbagi  pengeluaran  dan  laba  dari  suatu bisnis  tertentu.  Ini  adalah  bentuk  kemitraan  yang  terbatas  untuk  satu  tujuan tertentu. Di antara manfaat utama usaha patungan atau perkongsian (musyarakah) adalah para mitra menghemat uang dan mengurangi  risiko mereka lewat  berbagi modal dan sumber daya (Abdullah, 2014: 188).
Syirkah atau musharakah hukumnya  mubah.  Ini  berdasarkan  dalil al- Qur‟an dan al-Hadits Nabi  SAW  berupa taqrir terhadap syirkah. Pertimbangan tersebut  dengan  mendasarkan  pada  firman  Allah  SWT  dalam  Surat  Shad  (38), ayat : 24:
ْعَت ىَهَع  ْىُُٓضْعَت يِغْثَيَن ِءاَطَهُخْنا  ٍَِي اًشيِثَك  ٌَِّإَٔ ِِّجاَعَِ ىَنِإ َكِرَجْعََ  ِلاَؤُسِت  َكًََهَظ ْذَقَن  َلاَق َّلَِّإ ٍض
َأ ُدُٔٔاَد  ٍََّظَٔ  ْىُْ اَي  ٌميِهَقَٔ ِخاَحِناَّصنا إُهًَِعَٔ إَُُيآ  ٍَيِزَّنا اًعِكاَس  َّشَخَٔ َُّّتَس  َشَفْغَرْساَف ُِاََُّرَف اًَََّ
َباَََأَٔ
“Daud  berkata:  "Sesungguhnya  Dia  telah  berbuat  dzalim  kepadamu  dengan meminta  kambingmu  itu  untuk  ditambahkan  kepada  kambingnya.  Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat  dzalim  kepada  sebagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman dan  mengerjakan  amal  yang  saleh;  dan  amat  sedikitlah  mereka  ini".  dan  Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepadaTuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.
Sedangkan  dalam  sejarah  Islam  dijelaskan  bahwa,  pada  saat  beliau  SAW diutus  oleh  Allah  SWT  sebagai  Nabi,  orang-orang  pada  masa  itu  telah bermuamalat dengan cara bersyirkah dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya sebagaimana disebutkan dalam Hadits Rasul SAW (al-Kahlani, t.th.: 64) yang berbunyi:
َُّاللَّ  َلاَق : َىَّهَسَٔ ِّْيَهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ ُلُٕسَس  َلاَق { : َلاَق َُُّْع ُ َّاللَّ َيِضَس َجَشْيَشُْ يِتَأ  ٍَْع : ىَناَعَذ
ٍِْيَكيِشَّشنا  ُثِناَث اَََأ اًَُُْذَحَأ  ٍُْخَي  ْىَن اَي
دُٔاَد ُٕتَأ ُِأََس } آًَُِِْيَت  ٍِْي دْجَشَخ  ٌَاَخ اَرِئَف ، َُّثِحاَص

## ىِكاَحْنا َُّحَّحَصَٔ
Dari  Abu  Hurairah  RA  berkata:  Allah  SWT  telah  berfirman;  Aku  adalah  pihak ketiga  dari  dua  pihak  yang  berserikat  selama  salah  satu  dari  keduanya  tidak mengkhianati  temannya.  Kalau  salah  satunya  khianat,  maka  Aku  keluar  dari keduanya. (HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim).
Implementasi syirkah dalam  operasional  perbankan  syariah  adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Besaran  kepemilikan  dapat  ditentukan  sesuai  dengan  sejumlah  modal  atau  dana yang  disertakan  dalam  kontrak  kerjasama  tersebut.  Selanjutnya  nasabah  akan membayar (mengangsur) sejumlah modal / dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran  yang dilakukan nasabah.  Hingga  angsuran  berakhir  berarti  kepemilikan  suatu  barang  atau  benda tersebut  sepenuhnya  menjadi  milik  nasabah.  Penurunan  porsi  kepemilikan  bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional  sesuai  dengan besarnya angsuran.
Musyarakah mutanaqishah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih  untuk  kepemilikan  suatu  barang  atau  aset.  Dimana  kerjasama  ini  akan mengurangi  hak  kepemilikan  salah  satu  pihak  sementara  pihak  yang  lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran  atas  hak  kepemilikan  yang  lain.  Bentuk  kerjasama  ini  berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain (Nawawi, 2012: 59).
Berkaitan dengan syirkah, keberadaan pihak-pikak  yang bekerjasama dan pokok  modal,  sebagai  obyek  akad syirkah, dan shighat (ucapan  perjanjian  atau
kesepakatan)  merupakan  ketentuan  yang  harus  terpenuhi.  Sebagai  syarat  dari pelaksanaan akad syirkah .
Menurut Shalah al-Shawi dan Abdullah Muslih (2012: 151) bahwa rukun musyarakah  mutanaqishah ;  1).  Pihak-pihak  transaktor,  2).  Obyek  trasaksi,  yang meliputi, modal, usaha, keuntungan, dan 3). Pernyataan akad perjanjian.
Pendapat  lain  dikemukan  oleh  Ismail  Nawawi  (2012:  79),  rukun musyarakah mutanaqishah , 1). Aktor transaksi, 2). Obyek transaksi (mantrial dan manfaat),  3).  Administrasi,  4).  Serah-terima  dan  5).  Unsur ijarah (sewa)  harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai.
Selanjutnya Ismail Nawawi mengemukakan secara terperinci bahwa, unsur sewa  ketentuan  pokoknya  meliputi;  penyewa (musta‟jir) dan  yang  menyewakan (mu‟jir), shighat (ucapan  kesepakatan), ujrah  (fee), dan  barang  atau  benda  yang disewakan  yang  menjadi  obyek  akad  sewa.  Besaran  sewa  harus  jelas  dan  dapat diketahui kedua pihak.
Dalam musyarakah  mutanaqishah harus  jelas  besaran  angsuran  dan besaran sewa  yang harus dibayar nasabah. Ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi  syarat  yang  harus  diketahui  kedua  belah  pihak.  Harga  sewa,  besar kecilnya  harga  sewa,  dapat  berubah  sesuai  kesepakatan.  Dalam  kurun  waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.
Implementasi musyarakah  mutanaqishah dalam  operasional  perbankan syariah  adalah  merupakan  kerjasama  antara  bank  syariah  dengan  nasabah  untuk pengadaan  atau  pembelian  suatu  barang  (benda).  Di  mana  aset  barang  tersebut jadi milik bersama. Besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal  atau  dana  yang  disertakan  dalam  kontrak  kerjasama  tersebut.  Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal / dana yang dimiliki oleh bank syariah.
Perpindahan  kepemilikan  dari  porsi  bank  syariah  kepada  nasabah  seiring dengan  bertambahnya  jumlah  modal  nasabah  dari  pertambahan  angsuran  yang dilakukan  nasabah.  Hingga  angsuran  berakhir  berarti  kepemilikan  suatu  barang atau  benda  tersebut  sepenuhnya  menjadi  milik  nasabah.  Penurunan  porsi kepemilikan  bank  syariah  terhadap  barang  atau  benda  berkurang  secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.
Pembiayaan bank syariah khususnya pada produk pertama ditujukan untuk menyalurkan  investasi  dan  simpanan  masyarakat  di  sektor  riil  dengan  tujuan produktif  dalam  bentuk  investasi  bersama (invesment  financing) yang  dilakukan pada  mitra  usaha  ( kreditor) menggunakan  pola  bagi  hasil (mudlarabah dan musyarakah) dalam  bentuk  investasi  sendiri (trade  financing) kepada  yang membutuhkan  pembiayaan  menggunakan  pola  jual-beli (murabahah,  salam dan istishna‟) dan  pola  sewa (ijarah  dan  ijarah  muntahiyah  bi  al-tamlik) dan pembiayaan musyarakah  mutanaqishah. Dengan  demikian,  pembiayaan  proyek menggunakan pola bagi hasil mudlarabah dan musyarakah, pembiayaan pertanian dengan pola jual beli pesanan salam dan salam paralel , pembiayaan manufaktor dan  konstruksi  menggunakan  pola  jual-beli  dengan  memproduksi  atau pembangunan    ( istishna‟ dan istishna‟  paralel), sedangkan  ekspor  dengan  pola bagi hasil (mudlarabah dan musyarakah, atau jual-beli (murabahah).
Secara  umum,  jenis-jenis  pembiayaan  dapat  diilustrasikan  pada  gambar sebagai berikut (Nawawi, 2012: 165):
Gambar  Pembiayaan dalam bank syariah
Dari  gambar  tersebut  di  atas,  pembiayaan musyarakah  mutanaqishah termasuk Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan  konsumsi  dapat  dibedakan  atas  kebutuhan  primer  (pokok  atau  dasar) dan kebutuhan sekunder (Nawawi, 2012: 165-7).
Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi menurut Hamoun (dalam Nawawi, 2011: 39) dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
a. Bay‟ bi tsaman al-ajil (salah satu bentuk murabahah ) atau jual-beli dengan angsuran.
PEMBIAYAAN
Konsumtif Produktif Modal kerja Investasi
b. Ijarah muntahiyah bi al-tamlik atau sewa beli.
c. Musyarakah mutanaqishah yaitu secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
Di samping itu bank syariah juga memberikan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti dengan berbagai cara, yaitu,
1) Bagi  hasil (musyarakah  mutanaqishah) ,  misalnya  kebutuhan  pembelian mobil, sepeda motor, perumahan, dan aset yang lain,
2) Jual-beli (murabahah) ,  misalnya  perumahan,  properti  apa  yang  secara umum dapat dipenuhi dengan pola jual-beli ini, dan
3) Sewa  beli (ijarah  muntahiyah  bi  al-tamlik) ,  perumahan,  properti,  dan lainnya.
Pembiayaan  yang  ada  dalam  perbankan  syariah  menurut  al-Harran sebagaimana  dikutip  oleh  Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal  (2010:  40)  dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. Return bearing financing , yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial bersifat  menguntungkan  yaitu  ketika  pemilik  modal  mau  menanggung risiko kerugian dan nasabah juga mau memberikan keuntungan.
b. Return fee financing , yaitu bentuk pembiayaan yang ditujukan tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi lebih ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan.
c. Charity  financing, yaitu  bentuk  pembiayaan  yang  memang  diberikan kepada  orang  miskin  dan  membutuhkannya,  sehingga  dalam  pembiayaan model  ini  sama  sekali  tidak  ada  pokok  pembiayaan  dan  juga  keuntungan yang diambil.
Pembiayaan bank syariah menggunakan empat pola yang berbeda, yaitu:
1) Pola  bagi  hasil  untuk  investasi financing dengan  mengunakan  akad Musyarakah dan mudlarabah .
2) Pola  jual-beli  untuk trade  financing dengan  menggunakan  pola  akad murabahah, salam, dan istishna‟.
3) Pola  sewa  untuk trade  financing dengan  pola  akad ijarah dan ijarah muntahiyah bi al-tamlik
4) Pola pinjaman untuk dana talangan dengan akad qiradl.
Dari  sekian  banyak  produk  pembiayaan  bank  syariah,  tiga  produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan  modal  kerja,  pembiayaan  investasi,  dan  pembiayaan  aneka  barang dan  properti.  Akad-akad  yang  digunakan  dalam  aplikasi  pembiayaan  tersebut sangat  bervariasi  dari  pola  bagi  hasil (mudlarabah,  musyarakah,  musyarakah mutanaqishah ),  pola  jual-beli (murabahah,  salam dan istishna‟) ataupun  pola sewa ( ijarah dan ijarah muntahiyah bi al-tamlik). Bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan  modal  kerja,  pembiayaan  investasi  dan  pembiayaan  aneka  barang, perumahan  dan  properti,  seperti  telah  dijelaskan  di  atas.  Khusus  pembiayaan aneka  barang,  perumahan  dan  properti,  sama  dengan  perdagangan  berdasarkan pesanan.

## Model Analisis Kapasitas  Produk Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan musyarakah  mutanaqishah (perkongsian  yang  semakin berkurang) juga dikenal sebagai musyarakah muntahiya bi al-tamlik (perkongsian yang  diakhiri  dengan  pemilikan).  Melalui  konsep  ini,  bank  dan  pelanggannya berkongsi modal untuk mendapatkan sesuatu aset. Pemilikan aset tersebut adalah bagi  kedua  belah  pihak.  Aset  tersebut  akan  menjadi  milik  penuh  pelanggan apabila  dia  telah  membayar  kembali  ke  semua  pembiayaan  yang  diketengahkan bank dalam tempo masa yang ditetapkan secara berkala (Nawawi, 2010: 128).
Sebagai  contoh,  Muh  Muflih  telah  memohon  pembiayaan  atas  kontrak musyarakah mutanaqishah untuk membeli sebuah rumah. Setelah mengenal pasti rumah  yang  ingin  dibelinya,  Muh  Muflih  membayar  10  %  dari  harga  rumah tersebut  sebagai  deposit.  Jadi  sebanyak  90  %  dibayar  oleh  bank.  Muh  Muflih berkongsi  atau  bermitra  milik  dengan  pihak  bank  atas  rumah  tersebut  sebanyak 1:9 (satu nisbah sembilan).
Muh Muflih telah bersepakat untuk membayar kembali kepada pihak bank sebanyak  1  %  setiap  bulan  secara  berkala  untuk  mendapatkan  pemilikan  penuh (kadar bergantung kepada kontrak yang disetujui di awal perjanjian). Maka, dalam tempo  itu  pemilikan  bank  atas  rumah  tersebut  akan  berkurang,  manakala pemilikan  Muh  Muflih  akan  bertambah.  Di  akhir  kontrak,  pemilikan  rumah tersebut  telah  berpindah  sepenuhnya  ke  atas  Muh  Muflih,  menjadikan  nisbah pemilikan 100 : 0.
Musyarakah  mutanaqishah dapat  dengan  mudah  digunakan  untuk  tujuan pembiayaan  aset  tetap  oleh  bank  syariah.  Aset  tersebut  melibatkan  pembiayaan rumah, pembiayaan otomotif, pembiayaan pabrik dan mesin, pembiayaan gedung atau bangunan pabrik, dan pembiayaan aset lain. Dalam kasus pembiayaan rumah, kepemilikan  bersama  diciptakan  untuk  tujuan  pembiayaan musyarakah mutanaqishah . Pihak penyedia pembiayaan memberikan bagian yang tidak terbagi untuk  disewakan  pada  rekanan  yang  menggunakan  rumah  tersebut,  nasabah memberikan  uang  sewa  atas  bagian  dari  pihak  penyedia  pembiayaan  dan  secara periodik  membeli  unit  dari  kepemilikan  rekanannya.  Modus  operandi  yang  di setujui para ulama bahwa, ketiga kontrak (akad) tersebut dimasuki secara terpisah, guna memastikan setiap kontrak bersifat independen terhadap kedua kontrak lain. Urutan kontrak-kontrak tersebut seharusnya sebagai berikut (Nawawi, 2010: 128- 9):
1) Kontrak di antara rekanan untuk menciptakan kepemilikan bersama.
2) Rekaman  yang  menyediakan  pembiayaan  memberikan  unit  dari bagiannya ke nasabah untuk disewakan.
3) Nasabah  terus  membeli  unit  kepemilikan  dari  pihak  penyedia pembiayaan sesuai janjinya. Dengan demikian, uang sewa lama-kelamaan menurun.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  urutan  dokumentasi  dalam kesepakatan musyarakah  mutanaqishah pada  umumnya,  seperti  yang  digunakan oleh  Institusi  Finansial  Islami  (IFI)  untuk  bisnis  pembiayaan  nasabah  dengan berbasiskan kemitraan berdasarkan kepemilikan:
a. Penciptaan  kepemilikan  bersama  melalui  kesepakatan musyarakah nasabah dan institusional  keuangan islami menjadi  sesama pemilik dalam properti  bersama.  Jika  hak  legal  atas  properti  tersebut  telah  ada  pada  sisi nasabah, dapat dibuat perjanjian  yaitu IFI akan mendapatkan bagian pasti dalam  properti musyarakah dan  hal  ini  akan  melibatkan  kesepakatan penjual dan penyewaan kembali.
b. Perjanjian  penyewaan.  Kedua  belah  pihak  menyetujui  bahwa  IFI  akan menyewakan  bagian  yang  penuh  kepada  rekanan  nasabahnya  untuk  satu uang  sewa  yang  akan  diatur  di  bawah  peraturan  perjanjian ditandatanganinya  perjanjian  ini.  Perjanjian  ini  mengandung  perincian
mengenai  uang  sewa,  formula  perhitungan,  dan  jadwal  untuk  periode penyewaan.
c. Melakukan pembelian unit dari bagian bank dalam properti bersama. Hal ini  merupakan  janji  sepihak  yang  hanya  mengingat  pembuat  janji.  Baik nasabah maupun bank dapat membuat janji ini jika kesepakatannya dibuat berdasarkan aturan, ia dapat mengandung daftar harga yaitu nasabah harus membeli  unitnya  dari  waktu  ke  waktu.  Ia  juga  memberikan  perincian mengenai  situasi  jika  kapan  pun  nasabah  ingin  melakukan  pembelian bagian lebih banyak dibandingkan apa yang telah di tetapkan dalam jadwal yang  telah  disetujui  bersama.  Pada  umumnya  ia  merupakan  hipotek  yang adil  untuk  properti  yang  dibiayai.  Bank  akan  membutuhkan  tambahan jaminan  untuk  melindungi  kepentingannya,  khususnya  dari  sisi  posisi finansial nasabah yang bersangkutan.
Oleh  sebab  itu,  nasabah  membayar  uang  sewa  pada  pihak  bank  dalam properti,  kemudian  melakukan  pembelian  properti  pada  bank  secara  periodik hingga  kepemilikan  asetnya  dialihkan  kepadanya.  Fasilitas  ini  dapat  disediakan untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi rumah, dan lain-lain yang berupa aset tetap Nawawi, 2012: 228-234).
Usaha  patungan  atau  perkongsian  adalah  suatu  usaha  bisnis  yang dilakukan  oleh  dua  atau  lebih  entitas  (pribadi  atau  perusahaan)  untuk  berbagi pengeluaran dan laba dari satu proyek bisnis tertentu. Ini adalah bentuk kemitraan yang terbatas untuk satu tujuan tertentu. Di antara manfaat utama usaha patungan adalah para mitra menghemat uang dan mengurangi  risiko  mereka lewat  berbagi modal  dan  sumber  daya. Musyarakah merujuk  pada  kemitraan  usaha  patungan syariah  adalah  bank  dan  nasabah  sepakat  untuk  menggabungkan  sumber  daya keuangan  demi  menjalankan  dan  mengelola  suatu  usaha  bisnis  sesuai  dengan nisbah, sementara  kerugian  dibagi  secara  proporsional  sesuai  dengan  jumlah modal yang disumbangkan masing-masing mitra.
Pembiayaan  atau  kredit  merupakan  suatu  fasilitas  keuangan  yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk  dan  membayarnya  kembali  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Dalam Undang-Undang  Nomor.  10  tahun  1998  menyebutkan  bahwa  kredit  atau pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan
dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian nisbah.
Oleh  karena  itu,  untuk  meyakinkan  bank  bahwa  si  nasabah  benar-benar dapat  dipercaya,  maka  sebelum  pembiayaan  diberikan  terlebih  dahulu  bank mengadakan  analisis  pembiayaan.  Analisis  pembiayaan  meliputi  latar  belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor- faktor  lainnya.  Tujuan  analisis  ini  adalah  agar  bank  yakin  bahwa  kredit  yang diberikan benar-benar aman.
Sedangkan  pengertian  pembiayaan  atau  kredit  menurut  Undang-Undang Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998:  pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  disamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian  bunga.  Dalam  kata  kredit  terkandung  unsur-unsur  yang  direkatkan menjadi  satu,  sehingga  jika  kita  melakukan  pembiayaan  kredit  maka  termasuk membicarakan  unsur-unsur  yang  terkandung  di  dalamnya  (Nawawi,  2012:  130) yaitu: kepercayaan, kesepakatan (kontrak perjanjian), jangka waktu (1-3 tahun, di atas  3  tahun),  risiko  (lancar  atau  macet)  dan  balas  jasa  ( nisbah dan  biaya administrasi).
Model Alur Proses Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
Dalam  memberikan  pembiayaan  kepada  debiturnya  tentu  bank  akan melaksanakan prinsip kehatian-hatian. Hal ini memang disyaratkan oleh undang- undang  yang  mengatur  mengenai  perbankan  di  Indonesia,  bahkan  di  seluruh dunia.  Perlu  diketahui  bahwa  setiap  rupiah  dana  yang  disalurkan  ke  masyarakat oleh bank adalah milik masyarakat  juga, tentunya bank akan mengembalikannya kepada nasabah setiap saat berikut nisbah nya. Karena itu, bank selalu melakukan analisis  pembiayaan  untuk  menilai  kelayakan  calon  debiturnya  (pihak  yang meminjam uang dari bank). Pada umumnya, bank membagi debiturnya ke dalam dua  golongan  besar,  yaitu  debitur  perorangan  dan  debitur  perusahaan.  Adapun persyaratan  bagi  debitur  perorangan  antara  lain:  1).  Copy  identitas  diri  (KTP, SIM, atau paspor), 2). Copy akte nikah (bagi yang sudah menikah), 3). Copy kartu
keluarga, 4). Copy rekening koran / rekening  giro 3 bulan terakhir, 5). Copy slip gaji  dari  perusahaan  /  tempat  bekerja  calon  debitur.  Sedangkan  bagi  debitur perusahaan  dengan  persyaratan:  1).  Copy  identitas  diri  dari  para  pengurus perusahaan  (direktur  &  komisaris),  2).  Copy  NPWP,  3).  Copy  SIUP,  4).  Copy Akte  Pendirian  dan  Anggaran  Dasar  Perusahaan  beserta  perubahannya  dari Notaris,  5).  Copy  TDP,  6).  Copy  rekening  koran  /  giro  /  buku  tabungan  3  bulan terakhir,  7).  Data  keuangan  lainnya,  seperti  neraca  keuangan,  laporan  rugi  laba, catatan penjualan & pembelian harian, dan data pembukuan lainnya.
Ketika  bank  memberikan  pembiayaan  uang  kepada  nasabah,  bank  tentu saja  mengharapkan  uangnya  kembali.  Karenanya,  untuk  memperkecil  risiko (uangnya  tidak  kembali,  sebagai  contoh),  dalam  memberikan  kredit,  bank  harus mempertimbangkan  beberapa  hal-hal  yang  terdiri  dari character (kepribadian), capacity (kapasitas), capital (modal), colateral (jaminan),  dan condition  of economy (keadaan  perekonomian),  atau  sering  disebut  sebagai  5C  (panca  C) (Nawawi, 2012: 128).
Beberapa  hal  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian  di  perbankan  syariah adalah: 1). Jangka waktu pembiayaan 2). Nisbah bagi hasil 3). Cara pembayaran 4).  Agunan  /  jaminan  pembiayaan  5).  Biaya  administrasi  6).  asuransi  jiwa  dan tagihan.
Model Alur Tahapan Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Model alur pembiayaan musyarakah mutanaqishah dengan tahapan dalam pembiayaan  (Nawawi,  2010:  27)  untuk  pengadaan  suatu  barang,  melalui  alur sebagai berikut:
a. Nasabah  mengajukan  permohonan  kepada  bank  untuk  menjadi  mitra dalam  pembiayaan  /  pembelian  suatu  barang  yang  dibutuhkan  nasabah dengan menjelaskan data nasabah.
b. Petugas  bank  akan  menganalisis  kelayakan  nasabah  untuk  mendapatkan barang tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif.
c. Apabila  permohonan  nasabah  layak  disetujui  oleh  komite  pembiayaan, maka bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (offering letter) .
d. Dilakukan akad Musyarakah Mutanaqishah antara bank dan nasabah yang memuat  persyaratan  penyertaan  modal  (kemitraan),  persyaratan  sewa
menyewa  dan  sekaligus  pengikatan  jaminan  berupa  barang  yang diperjualbelikan tersebut, serta jaminan tambahan lainnya.
e. Penyerahan  barang  dilakukan  oleh  distributor  /  agen  kepada  bank  dan nasabah,  setelah  bank  dan  nasabah  melunasi  harga  pembelian  barang kepada distributor / agen. Setelah barang diterima bank dan nasabah, pihak bank  akan  melanjutkan  menyerahkan  barang  tersebut  kepada  pihak nasabah dengan menerbitkan surat tanda terima barang dengan penjelasan spesifikasi barang yang telah disepakati (Nawawi, 2010: 67).
Gambar Alur Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
Pada  gambar  tersebut  di  atas  menunjukkan  struktur Musyarakah dasar yaitu  nasabah  Muh  Kamil  dan  bank  menyetorkan  modal  setara  masing-masing Rp.  500.000.000  ke  dalam  satu  proyek.  Menurut  ketentuan  akad  (kesepakatan), laba  akan  dibagi  60-40  yaitu  Muh  Kamil  mendapatkan  60  karena  dialah  pihak utama yang akan mengelola proyek.
Kerugian,  di  sisi  lain,  akan  dibagi  secara  sama.  Bank  pada  umumnya menyerahkan tanggung jawab manajemen kepada mitra-nasabah dan mempertahankan  hak  supervisi  dan  tindak  lanjut.  Atau,  bank  bisa  menjadi  mitra aktif  dalam  berbagai  kegiatan  untuk  menjamin  tujuan-tujuan  perusahaan terpenuhi.

## NASABAH
BANK SYARIAH DEVELOPER 1 3 3 2 6 5 4 4

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  data  yang  ada  dalam  tulisan  ini,  maka  di  sini dapat  diambil  kesimpulan  bahwa; Pertama, konstruk  pembiayaan musyarakah mutanaqishah dalam  bisnis  industri  perbankan  syariah  terbangun  atau terkonstruksi melalui ketentuan transaksi umum dan transaksi khusus yang masuk dalam  teks  dan  konteks  serta  iklim  bisnis. Musyarakah  mutanaqishah dalam bisnis  jasa  perbankan,  memiliki  kekhususan  syarat  transaksi  atau  akad  dalam setiap  terjadinya  kesepakatan  bisnis  yakni  terhindarnya  seorang  dari  enam kecacatan  dalam  jual-beli:  kabodohan,  kepaksaan,  pembatasan  waktu,  perkiraan, kemadharatan, dan syarat-syarat jual-beli yang rusak (fasid).
Kedua, pembiayaan musyarakah mutanaqishah bank syariah menggunakan model secara aplikatif dalam bentuk sistemik yang saling hubungan determinan  transaksinya:  a).  Terjadinya  kesepakatan  transaksiator  untuk melakukan kemitraan pemilikan aset,  b). Adanya unsur jual-beli secara angsuran (bay‟  bi  tsaman  al-ajil  /  BBA), c). Adanya  unsur  persewaan (al-ijarah), d).
Adanya  penurunan  dan  peningkatan  pemilihan  dari  pihak  bank  ke  nasabah,  e). Akhirnya , terjadinya pemilikan aset secara penuh oleh nasabah.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  Ma’ruf.  2014. Manajemen  Bisnis  Syari‟ah. Yogyakarta:  Aswaja Pressindo.
Harran,  Sa’ad  Abdul    Sattar.  1993. Islamic  Fiance  Partnership  Financing. Selangor: Pelanduk Publications.
Huda,  Nurul.  2010. Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ibnu Abidin. Rad al-Mukhtar „Ala al-Dur al-Mukhtar, Jilid 3. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
Muhammad. 2002. Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
Musa, Kamil. 1994. Ahkam al-Muamalat. Beirut: Mu’assasatal-Risalah.
Nawawi,  Ismail.  2012. Manajemen  Risiko    Teori  dan  Pengantar  Praktik  Bisnis, Perbankan  Perbankan  Islam dan Konvensional . Jakarta :  Dwi  Pustaka Jaya.
________.  2010. Perbankan  Syari‟ah  Issu-Issu  Manajemen  Fiqh  Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktek, Buku Dua. Sidoarjo: VIV Press.
________. 2012. Isu-Isu Ekonomi Islam Nalar Bisnis . Jakarta: VIV Press.
________ . 2010. Manajemen Risiko. Jakarta : VIV press.
________. 2011. Kewirausahaan Bisnis. Surabaya:VIV Press.
________.  2011. Metoda  Penelitian  Paradigma  Positifistik  Ekonomi  Islam  dan Konvensional. Jakarta: VIV Press.
_______. 2012. Transaksi  Bisnis Kontemporer Perbankan Syariah Konstruk dan Model Teori Menuju Praktik. Jakarta: VIV Press.
_______.  2012. Transaksi  Bisnis  Kontemporer    Industri  Perbankan  Syariah . Jakarta: VIV Press.
_______.  2010. Fiqh Mu‟amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Surabaya: Putra Media Nusantara.
Perwataatmadja,  Karnaen.  1999. Apa  Dan  Bagaimana  Bank  Islam. Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima Yasa.
Rivai  dkk,  Veithzal.  2010. Islamic  Banking  Sistem  Bank  Islam  Bukan  Hanya Solusi  dalam Menghadapi  Berbagai Persoalan Perbankan  &  Ekonomi Global Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Shawi,  Shalah,  Muslih  Abdullah . 2001. Mala  Yasa‟u  al-Tajiru  Jahlahu .  Riyat KSA:Dar al-Muslim .
Zuhaili (al), Wahbah. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Bairut: Dar al-Fikr, t.th .
_______.2002. al-Muamalat al-Maliyah al-Muashirah . Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu’ashir.