## SOSIALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA GURU-GURU SMP PEMBANGUNAN MEDAN

## Mohammad Iqbal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan Email : m_iqbal@dharmawangsa.ac.id

## A bstract
Income Tax Article 21 is a tax imposed on income earned by individual taxpayers. The income in question is income in the form of compensation in connection with work or services received or earned including salaries, wages, allowances, honorarium, commissions, bonuses, gratuities, pensions, or other forms of remuneration, income tax article 21 can’t be separated  from  the  administrative  system.  The  administrative  system  in  taxation  has a  role  to  provide  information  in decision making and information to taxpayers regarding the taxes that are their obligations. The administrative system for calculating and with holding taxes has been regulated in the applicable tax regulations. SMP Pembangun which is domiciled  in  Medan  at  Jln.  Brigader  Jendral  Zein  Hamid  Gg.  Sepakat  No.  55,  Titi  Kuning,  Medan  Johor  since  its establishment  has  faced  the  same  tax  problem  as  of  now  not  yet  reporting  its  income  tax.  The  purpose  of  community service activities is to assist in the calculation, deposit, and reporting of Article 21 Income Tax for the teachers of SMP Pembangun Medan.
Keywords : Sistem Administrasi, Pajak Penghasilan Pasal 21

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  yang  bisa  berupa pembangunan infrastruktur dan juga pemberian  subsidi.  Untuk  menjalankan kebijakan-kebijakan  tersebut,  diperlukan dana  yang  tidak  sedikit.  Oleh  sebab  itu, Pemerintah Indonesia harus memiliki sumber pendapatan  yang  memadai  agar  seluruh kebijakan dapat dijalankan dengan lancar.
Sumber  pendapatan  negara  yang terbesar  berasal  dari  sektor  pajak.  Sumber pendapatan  tersebut  dibagi  dalam  tujuh sektor  yaitu  Pajak  Penghasilan,  Pajak Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, Pajak
Ekspor, Pajak
Perdagangan Internasional  serta  Bea  Masuk  dan  Cukai. Dan besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang  perpajakan  yang  berlaku,
pada  umumnya  pajak  dikenakan  pada seseorang  sudah  memiliki  penghasilan dengan besaran tertentu.
Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa bagi mereka yang wajib membayarnya.  Apabila  seorang  yang  telah wajib  pajak  lalai  dalam  membayar  pajaknya maka  akan  dijatuhi  sanksi  berupa  sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal ini telah ditetapkan  undang-undang  perpajakan  yang berlaku.  Salah  satu  jenis  pajak  adalah  pajak penghasilan  pasal  21.  Disebut  pajak penghasilan  pasal  21,  karena  ketentuan perpajakan  berkenaan  dengan  penghasilan karyawan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 21.  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  merupakan pajak  terutang  yang  dihitung  berdasarkan penghasilan  yang  diterima  oleh  wajib  pajak orang  pribadi.  Penghasilan  yang  dimaksud
disini  adalah  penghasilan  yang  berupa penggantian  atau  imbalan  yang  berkenaan dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah, tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.
Dalam  pelaksanaan  perhitungan  dan pemotongan  pajak,  khususnya  dalam  hal  ini Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  tidak  lepas  dari sistem  administrasi.  Administrasi  adalah proses  yang  terdapat  di  dalam  organisasi yang  modern  yang  memiliki  fungsi  dalam penyelenggaraan  dari  organisasi  tersebut, sehingga  organisasi  itu  dapat  berkembang, tumbuh dan bergerak. Setiap perusahaan atau organisasi  tidak  luput  dari  pengelolaan masalah  administrasi,  karena  administrasi merupakan  titik  pokok  dalam  perusahaan. Untuk  berkembang,  tumbuh  dan  bergerak perusahaan  membutuhkan  administrasi  yang baik.
Sistem administrasi dalam perpajakan memiliki peran untuk
memberikan  informasi  dalam  pengambilan keputusan  bagi  pihak  perusahaan  dan informasi kepada wajib pajak mengenai pajak
yang menjadi kewajibannya. Sistem
administrasi tentang perhitungan dan pemotongan  pajak  telah  diatur  dalam peraturan-peraturan  pajak  yang  berlaku. Namun,  tidak  semua  wajib  pajak  telah memahami  peraturan-peraturan  pajak  yang berlaku. Kurangnya pemahaman akan sistem administrasi  ini  dapat  membuat  kesadaran akan kewajiban membayar pajak menurun.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  yang  dilakukan di  ruang  kelas  SMP  Pembangun  Medan adalah  dengan  memberikan  presentasi interaksi  dan  diikuti  praktek  agar  para  guru dan  pegawai  dapat  memahami  lebih  cepat. Hal  ini  dilakukan  untuk  membangkitkan motivasi  diri  yang  dimiliki  oleh  para  guru, pemberian materi diberikan dengan sesi tanya jawab.
Program pengabdian ini dilaksanakan dengan  beberapa  tahapan  kegiatan  secara lebih jelas bisa dilihat dalam table berikut.
Tabel 1. Tahapan Rencana Program Tahap Nama Tahapan Solusi yang Ditawarkan 1. Perjanjian awal Penandatanganan surat kesepakatan perjanjian kerjasama antara penulis dan kepala sekolah SMP Pembangun 2. Jenis pelatihan Sosialisasi pajak penghasilan pasal 21 pada guru-guru SMP Pembangun Medan 3. Penentuan lokasi pelatihan Ruang kelas SMP Pembangun Medan 4. Jumlah peserta 20 peserta 5. Lama pelatihan 1 hari

## 3. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak

## Definisi Pajak
Secara  umum  pajak  adalah  iuran wajib  masyarakat  kepada  negara  yang  dapat membiayai  kebijakan-kebijakan  pemerintah
yang  bertujuan  untuk  menyejahterakan rakyat.
Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  yang  dapat dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  jasa timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat digunakan untuk pengeluaran umum.”
Sedangkan  menurut  P.J.A  Andriani, dalam  buku  Waluyo  (2017:2)  “Pajak merupakan  iuran  kepada  negara  (yang  dapat dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturan-peraturan, dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali, yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”
Berdasarkan  definisi  diatas  dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
a) Pajak  merupakan  iuran  kepada  negara yang bersifat memaksa.
b) Pajak  diatur  dalam  peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.
c) Wajib  pajak  tidak  mendapatkan  kontra prestasi secara langsung.
d) Bagi siapa yang tidak membayarnya akan dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  undang- undang.
e) Pajak  digunakan  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan  untuk  memenuhi  kepentingan masyarakat.

## Fungsi Pajak
Pajak  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya  dalam  pelaksanaan  pembangunan karena  pajak  merupakan  sumber  pendapatan negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran termasuk  pengeluaran  pembangunan,  pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan  kesejahteraan  umum,  suatu negara  tidak  akan  mungkin  menghendaki merosotnya  kehidupan  ekonomi  masyarakat. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :
a. Fungsi Penerimaan
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran  pemerintah.  Sebagai  contoh: dimasukannya  pajak  dalam  APBN  sebagai penerimaan dalam Negeri.
b. Fungsi Mengatur
Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  .atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi  sebagai  contoh  :  dikenakannya pajak  yang  lebih  tinggi  terhadap  barang mewah.

## Jenis Pajak
Pajak  dapat  dikelompokan  ke  dalam 3 kelompok, adalah sebagai berikut:
1. Menurut  golongan  atau  pembebanan terdiri dari:
a) Pajak  langsung,  adalah  pajak  yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada  pihak  lain,  tetapi  harus  menjadi beban  langsung  wajib  pajak  yang bersangkutan.
Contoh
: pajak penghasilan.
b) Pajak  tidak  langsung,  adalah  pajak  yang pembebanannya  dapat  dilimpahkan  pada pihak  lain.  Contoh  :  pajak  pertambahan nilai.
2. Menurut sifat Pembagian  pajak  menurut  sifat adalah sebagai berikut :
a) Pajak  subjektif,  adalah  pajak  yang berpangkal  atau  berdasarkan  pada subjeknya  yang  selanjutnya  dicari  syarat objektifnya,  dalam  arti  memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
b) Pajak  objektif,  adalah  pajak  yang berpangkal  atau  berdasarkan  pada objeknya  tanpa  memperhatikan  keadaan dari  wajib  pajak.  Contoh  :  pajak pertambahan  nilai  dan  pajak  penjualan atas barang mewah.
3. Menurut  pemungut  dan  pengelolaannya, adalah sebagai berikut :
a) Pajak  pusat,  adalah  pajak  yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan  untuk  membiayai  rumah tangga  Negara.  Contoh  :  pajak penghasilan,  pajak  pertambahan nilai  dan  pajak  penjualan  atas barang mewah, dan bea materai.
b) Pajak  daerah,  adalah  pajak  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah dan  digunakan  untuk  membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan
bangunan  sektor  perkotaan  dan pedesaan.

## Pengertian Pajak Pengasilan Pasal 21
Adapun pengertian pajak penghasilan menurut  pasal  1  Undang-Undang  No.36 /2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Menurut
Rimsky
Judisseno
(2013:76)  Pajak  penghasilan  adalah  suatu pungutan  resmi  yang  ditunjukan  kepada masyarakat  yang  berpenghasilan  atau  atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan  masyarakat  dalam  hidup  berbangsa  dan bernegara  sebagai  suatu  kewajiban  yang harus dilaksanakannya.
Penghasilan  dari  adanya  hubungan pekerjaan  yang  dilakukan  dapat  digantikan dengan  penggantian  atau  imbalan  berupa gaji,  honorarium,  upah,  tunjangan,  komisi, bonus,  gratifikasi,  uang  pensiun,  atau imbalan  dalam  bentuk  lainnya,  kecuali ditentukan  dalam  undang-undang  yaitu  jika penggantian atau imbalan yang diterima oleh penerima  diakui  sebagai  penghasilan  dan dikenakan  pajak  penghasilan  sesuai  dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku,  maka  besarnya penggantian  atau  imbalan  yang  akan dibayarkan  dapat  diakui  sebagai  biaya  yang dapat dikurangkan dari penghasilannya.
Pada  saat  ini  PPh  pasal  21  harus menjadi  perhatian  bagi  wajib  pajak  yang dikenakan  PPh  pasal  21,  oleh  karena  itu
penulis  akan  membahasnya  secara  perlahan- lahan  agar  mudah  dimengerti  dan  dipahami. Dari  definisi  diatas  dan  berdasarkan  ciri-ciri dari  pajak  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pajak  adalah  iuran  atau  kontribusi  wajib rakyat  kepada  negara  yang  dipungut  oleh pemerintah berdasarkan UU sehingga bersifat memaksa  tanpa  jasa  timbal  atau  kontra- prestasi  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan dan untuk mencapai kesejahteraan umum.

## Ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak  penghasilan  ditinjau  dari  segi pemungutannya  dikategorikan  sebagai  pajak pusat,  tetapi  ditinjau  dari  sifatnya,  termasuk pajak subjektif. Jadi, kewenangan pemungutannya  berada  pada  pemerintahan pusat  penerapannya  berdasarkan  pada  diri orang atau badan yang dikenai pajak tersebut tidak  boleh  dilimpahkan  kepada  pihak  lain dengan cara memasukkan beban pajak dalam kalkulasi  harga  jual.  Pemungutan  pajak penghasilan  dilakukan  secara  periodik terhadap  pengumpulan  penghasilan  yang diperoleh  atau  diterima  oleh  wajib  pajak dalam satu tahun pajak.
Pajak  penghasilan  merupakan  suatu penghasilan  Negara  yang  berasal  dari pendapatan  rakyat,  dimana  pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang sehingga dapat memberi kepastian hukum.
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut  Undang-Undang  No  36 Tahun  2008  Pemotong  Pajak  Penghasilan Pasal 21 terdiri dari:
a. Pemberi  kerja  orang  pribadi  atau  badan, baik  merupakan  pusat  maupun  cabang, perwakilan, unit, atau bentuk usaha tetap.
b. Bendaharawan  pemerintah  termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah,  lembaga-lembaga  negara lainnya  dan  Kedaulatan  Besar  Republik Indonesia di luar negeri.
c. Yayasan  (termasuk  yayasan  di  bidang kesejahteraan,  rumah  sakit,  pendidikan, kesenian, olahraga kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi,
perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial  publik  dan  organisasi  massa, organisasi  lainnya  dalam  bentuk  apapun dalam segala bidang kegiatan.
d. Dana  pensiun,  badan  penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan- badan yang membayar uang pensiun dan Tabungan  Hari  Tua  atau  Jaminan  Hari Tua kepada wajib pajak.
e. Perusahaan dan bentuk usaha tetap, yang membayar  honorarium  atau  pembayaran lainnya:
 Sebagai imbalan sehubungan
dengan kegiatan dan jasa, atau
 Kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
f. Penyelenggaraan  kegiatan  (termasuk badan  pemerintah,  organisasi  termasuk organisasi  internasional,  perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang
menyelenggarakan kegiatan) yang
membayar  honorarium,  hadiah,  atau penghargaan dalam bentuk apapun.
Pegawai  adalah  orang  pribadi,  yang melakukan  pekerjaan  berdasarkan  perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis  maupun tidak  tertulis,  termasuk  yang  melakukan pekerjaan  dalam  jabatan  negeri  atau  badan usaha  milik  negara  atau  badan  usaha  milik daerah.
Pegawai  tetap  adalah  orang  pribadi yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  yang menerima  atau  memperoleh  gaji  dalam jumlah  tertentu  secara  berkala,  termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas  yang  secara  terus-menerus  ikut mengelola  kegiatan  perusahaan  secara langsung.
Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang  termasuk  subjek  pajak  penghasilan pasal 21 adalah:
a. Pegawai.
b. Penerima  uang  pesangon,  pensiun  atau uang  manfaat  pensiun,  tunjangan  hari tua,  atau  jaminan  hari  tua  termasuk  ahli warisnya.
c. Bukan  pegawai  yang  menerima  atau memperoleh  penghasilan  sehubungan dengan  pekerjaan,  jasa  atau  kegiatan, antara lain meliputi:
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan  bebas,  yang  terdiri  dari
pengacara,  akuntan,  arsitek,  dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
2) Pemain  musik,  pembawa  acara, penyanyi,  pelawak,  bintang  film, bintang  sinetron,  bintang  iklan, sutradara dan kru film.
3) Peragawan/peragawati, pemain drama,  penari,  pemahat,  pelukis  dan seniman lainnya.
4) Olahragawan.
5) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
6) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
7) Pemberi  jasa  dalam  segala  bidang termasuk teknik komputer dan system aplikasinya,
telekomunikasi,
elektronika,  fotografi,  ekonomi  dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
8) Agen iklan.
9) Pengawas dan pengelola proyek.
d. Peserta  kegiatan  yang  menerima  atau memperoleh  penghasilan  sehubungan dengan  keikutsertaannya  dalam  suatu kegiatan, antara lain meliputi:
1) Peserta  perlombaan  dalam  segala bidang,  antara  lain  perlombaan olahraga,  seni,  ketangkasan,  ilmu pengetahuan,
teknologi dan perlombaan lainnya.
2) Peserta  rapat,  konferensi,  sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
3) Peserta  atau  anggota  dalam  suatu kepanitiaan  sebagai  penyelenggara kegiatan tertentu.
4) Peserta  pendidikan,  pelatihan  dan magang.
5) Peserta kegiatan lainnya.
b.  Bukan  Subjek  Pajak  Penghasilan

## Pasal
1) Pejabat  perwakilan  diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari
negara  asing,  dan  orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka  yang  bekerja  pada  dan bertempat tinggal bersama mereka,
dengan syarat bukan warga negara
Indonesia  dan  di  Indonesia  tidak menerima atau memperoleh penghasilan  lain  di  luar  jabatan atau  pekerjaannya  tersebut  serta negara yang bersangkutan memberikan  perlakuan  timbal baik. 2) Pejabat  Perwakilan  Organisasi Internasional sebagaimana  di
maksud  dalam  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  574/KMK/2000 sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.03/2005  sepanjang  bukan warga  negara  Indonesia  dan  tidak menjalankan  usaha  atau  kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Dapat  disimpulkan  bahwa  Subjek
Pajak  Penghasilan  yang  tidak  dipotong  PPh Pasal  21  adalah  seluruh  Pejabat  perwakilan
diplomatik dan Pejabat perwakilan organisasi Internasional.
Objek dan Bukan Objek Pajak
Penghasilan Pasal 21
a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut  Undang-Undang  No  36 Tahun  2008  yang  termasuk  objek  pajak penghasilan pasal 21, adalah:
1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai  Tetap,  naik  berupa  penghasilan yang  bersifat  teratur  maupun  tidak teratur.
2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima  pensiun  secara  teratur  berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan  hari  tua  yang  dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka  waktu  2  (dua)  tahun  sejak pegawai berhenti bekerja.
4) Penghasilan  Pegawai  Tidak  Tetap  atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah  mingguan,  upah  satuan,  upah borongan,  atau  upah  yang  dibayarkan secara bulanan.
5) Imbalan  kepada  Bukan  Pegawai,  antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan  sejenisnya  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun  sebagai  imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6) Imbalan  kepada  peserta  kegiatan,  antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang  rapat,  honorarium,  hadiah  atau
penghargaan  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun,  dan  imbalan  sejenis dengan nama apapun.
7) Penghasilan  berupa  honorarium  atau imbalan  yang  bersifat  tidak  teratur  yang diterima  atau  diperoleh  anggota  dewan komisaris  atau  dewan  pengawas  yang tidak  merangkap  sebagai  Pegawai  Tetap pada perusahaan yang sama.
8) Penghasilan  berupa  jasa  produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat  tidak  teratur  yang  diterima  atau diperoleh mantan pegawai atau
9) Penghasilan  berupa  penarikan  dana pensiun  oleh  peserta  program  pensiun yang  masih  berstatus  sebagai  pegawai, dari  dana  pensiun  yang  pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
b.  Bukan  Objek  Pajak  Penghasilan  Pasal 21
1) Pembayaran  manfaat  atau  santunan asuransi dari perusahaan asuransi
sehubungan  dengan  asuransi  kesehatan, asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau  kenikmatan  dalam  bentuk apapun  yang  diberikan  oleh  wajib  pajak atau pemerintah.
3) Iuran  pensiun  yang  dibayarkan  kepada dana  pensiun  yang  pendiriannya  telah disahkan  oleh  Menteri  Keuangan,  iuran
tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari
tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan
penyelenggara  jaminan  sosial  tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4) Badan  penyelenggara  jaminan  sosial tenaga  kerja  yang  dibayar  oleh  pemberi kerja.
5) Zakat  yang  diterima  oleh  orang  pribadi yang  berhak  dari  badan  atau  lembaga amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan oleh  pemerintah,  atau  sumbangan keagamaan  yang  sifatnya  wajib  bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang  diterima  oleh  orang  pribadi  yang berhak  dari  lembaga  keagamaan  yang dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah, sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau penguasaan  di  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan.
6) Beasiswa,  yang  memenuhi  persyaratan tertentu  yang  ketentuannya  diatur  lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Dapat disimpulkan bahwa penghasilan  yang  diterima  wajib  pajak  yang tidak  dipotong  PPh  pasal  21  adalah pembayaran  asuransi,  penerimaan  natura dalam  bentuk  apapun,  iuran  pensiun, kenikmatan  berupa  pajak  yang  ditanggung oleh pemberi kerja, zakat yang diterima oleh orang pribadi serta beasiswa yang memenuhi syarat.

## Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21
1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan,  bukan  pegawai  yang  memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara
berkesinambungan  dalam  1  (satu)  tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang  PPh  dikalikan  dengan Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP).  PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
a. Pegawai  Tetap:  Penghasilan  bruto dikurangi  biaya  jabatan  (5%  dari penghasilan  bruto,  maksimum  Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan);  dikurangi  iuran  pensiun,  iuran jaminan  hari  tua,  dikurangi  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
b. Penerima  Pensiun  Bulanan:  Penghasilan bruto  dikurangi  biaya  pensiun  (5%  dari penghasilan  bruto,  maksimum  Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
c. Bukan  Pegawai  yang  memiliki  NPWP dan  menerima  penghasilan secara
berkesinambungan: 50 % dari
Penghasilan  bruto  dikurangi  PTKP perbulan.
2. Bukan  Pegawai  yang  menerima  atau memperoleh  penghasilan  dikenakan  tarif Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  dikalikan dengan  50%  dari  jumlah  penghasilan bruto  untuk  setiap  pembayaran  imbalan yang tidak berkesinambungan.
3. Peserta  kegiatan  yang  menerima  atau memperoleh  penghasilan  dikenakan  tarif Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a  dikalikan dengan  jumlah  penghasilan  bruto  untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
4. Pejabat Negara, PNS, anggota
TNI/POLRI  yang  menerima  honorarium
dan  imbalan  lain  yang  sumber  dananya berasal  dari  Keuangan  Negara  atau Keuangan  Daerah  dipotong  PPh  Ps.  21 dengan  tarif  15%  dari  penghasilan  bruto dan  bersifat  final,  kecuali  yang dibayarkan  kepada  PNS  Gol.  II  D  ke bawah,  anggota  TNI/POLRI  Peltu  ke bawah/ Ajun Insp./Tingkat I ke bawah.
5. Besar  PTKP  Berdasarkan  PMK  No. 101/PMK.010/2016, tidak akan
dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan kurang atau sama dengan Rp 54.000.000.  Berikut  adalah  penjelasan lengkapnya.
6. Penerima PTKP untuk diri pegawai Setahun 54.000.000
Sebulan 4.500.000
7. Tambahan  untuk  pegawai  yang  sudah menikah (Kawin)
Setahun 4.500.000
Sebulan 375.000
8. Tambahan setiap anggota keluarga Setahun 4.500.000
Sebulan 375.000
Paling banyak 3 (tiga) orang, anggota keluarga  adalah  anggota  keluarga  sedarah dan  semenda  dalam  satu  garis  keturunan lurus,  serta  anak  angkat  yang  menjadi tanggungan sepenuhnya.
Tarif  pasal  17  ayat  (1)  huruf  a undang-undang pajak penghasilan perhitungannya  dengan  menggunakan  tarif progresif sebagai berikut:
Penghasilan Netto Kena PajakTarif Sampai dengan Rp 50 juta 5 % Diatas Rp50 juta s/d Rp 250 juta 15%
Diatas Rp250 juta s/d Rp 500 juta 25% Diatas Rp 500 juta 30%
9. Bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak  memiliki
NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh pasal 17.

## Pengertian-Pengertian  yang  Berhubungan dengan Sistem Administrasi PPh Pasal 21
Adapun  pengertian-pengertian  yang berhubungan dengan sistem administrasi PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:
1. Wajib  Pajak  (WP)  adalah  orang  pribadi atau  badan  yang  menurut  ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut  pajak  atau  pemotong  pajak tertentu.
2. Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) adalah  nomor  yang  diberikan  kepada wajib  pajak  sebagai  sarana  dalam
administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau  identitas  wajib  pajak  dalam
melaksanakan  hak  dan  kewajiban perpajakannya.
3. Masa  pajak  adalah  jangka  waktu  yang lamanya  sama  dengan  1  (satu)  bulan takwin  atau  jangka  waktu  lain  yang ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan.
4. Pajak  yang  terutang  adalah  pajak  yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun pajak  dan atau dalam bagian  tahun  pajak  menurut  ketentuan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran  pajak,  objek  pajak  atau bukan  objek  pajak,  dan  atau  harta  dan kewajiban,  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Surat  Pemberitahuan  Masa  adalah  surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
7. Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  adalah  surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana  untuk  melakukan  pembayaran atau  penyetoran  pajak  yang  terutang  ke kas  negara  melalui  Kantor  Pos  dan  atau Bank  Umum  Milik  Negara  atau  Bank Umum  Milik  Daerah  atau  tempat pembayaran  lain  yang  ditunjuk  oleh pemerintah.
8. Surat  Tagihan  Pajak  adalah  surat  untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa  administrasi  berupa  bunga  dan atau denda.

## Dasar Hukum PPh Pasal 21
Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:
1. Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana  telah  diubah terakhir  dengan  Undang-undang  No.  28 Tahun 2007.
2. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  541/KMK.04/2000 sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 184/PMK.03/2007  tentang  Penentuan Tanggal  Jatuh  Tempo  Pembayaran  dan Penyeroran  Pajak,  Penentuan  Tempat Pembayaran  Pajak,  dan  Tata  Cara Pembayaran,  Penyetoran  dan  Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan  Dengan  Pekerjaan  dari
Pegawai  Harian  dan  Mingguan  serta Pegawai  Tidak  Tetap  Lainnya  yang Tidak  Dikenakan  Pemotongan  Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata  cara  pemotongan,  penyetoran,  dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau  penghasilan  pasal  26  sehubungan dengan  pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan orang pribadi.

## Penghitungan Pajak Penghasilan
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:
a. Penghasilan bagi wajib pajak
Penghasilan  disini  merupakan  segala bentuk  kenikmatan  yang  diterima  oleh seorang wajib pajak setelah menjalankan kewajibannya.  Penghasilan  oleh  wajib pajak  orang  pribadi  dapat  berupa  gaji
pokok,  tunjangan  jabatan,  tunjangan keluarga, biaya makan, biaya transportasi,  bonus,  natura,  honorarium. Apabila  pihak  perusahaan  membayarkan asuransi  berupa  Jaminan  Kecelakaan Kerja,  Jaminan  Kematian,  maupun Jaminan  Hari  Tua,  maka  hal  tersebut menjadi  bagian  dari  penghasilan  wajib pajak.
b. Penghasilan neto
Dalam  menentukan  jumlah  penghasilan neto, pihak perusahaan harus menghitung apa  saja  yang  menjadi  potongan penghasilan dari jumlah seluruh penghasilan  yang  diterima  oleh  wajib pajak. Hal ini dapat berupa biaya jabatan, berbagai iuran seperti iuran pensiun, serta iuran  Tabungan  Hari  Tua,  dan  lain sebagainya.
c. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Penghasilan  tidak  kenak  pajak  adalah pengurangan  atas  penghasilan  neto sebelum  dihitung  dengan  tarif  pajak. PTKP  ini  dihitung  berdasarkan  status dari pada wajib pajak tersebut dan berapa tanggungannya.  Apabila  wajib  pajak adalah seorangwanita  yang  sudah menikah,  maka  dalam  menetapkan jumlah  PTKP  tidak  dihitung  lagi  jumlah tanggungannya.  Berikut  adalah  jumlah PTKP yang ditetapkan berdasarkan status perkawinan dari wajib pajak:
Status Jumlah PTKP TK/0 = Rp. 54.000.000 K/0 = Rp. 58.500.000 K/1 = Rp. 63.000.000
K/2 = Rp. 67.500.000 K/3 = Rp. 72.000.000 d. Penghasilan kena pajak (PKP) Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang didapat setelah penghasilan  neto  telah  dikurangi  dengan PTKP.  Setelah  PKP  diketahui,  PKP dikalikan  dengan  tarif  yang  berlaku. Berikut  adalah  tarif  Pajak  Penghasilan Pasal 21 yang berlaku:

## Lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak  Tarif Pajak
Setelah  PKP  dikalikan  dengan  tarif pajak maka diketahuilah pajak yang terutang atas  penghasilan  wajib  pajak.  Proses perhitungan  pajak  harus  dituliskan  dalam Surat  Pemberitahuan  (SPT)  masa  PPh  Pasal 21.  Berikut  ini  contoh  Perhitungan  Pajak Penghasilan Pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi
Yudha adalah pegawai pada perusahaan  PT.  X  memperoleh gaji  sebulan Rp.  5.000.000,00  dan  membayar  iuran pensiun  sebesar  Rp  100.000,00.  Yudha belum  menikah.  Penghitungan  PPh  Pasal  21 bulan Januari adalah sebagai berikut:
Gaji sebulan Rp.  5.000.000 Pengurangan 1. Biaya Jabatan 5 % x 5.000.000 Rp.  250.000
2. Iuran Pensiun Rp.  100.000 (Rp. 350.000) Penghasilan neto sebulan
Rp. 4.650.000
Penghasilan neto setahun
12 x Rp.4.650.000                   Rp. 55.800.000 PTKP setahun Untuk WP Sendiri Rp. 54.000.000 Penghasilan kena pajak setahun
Rp.  1.800.000
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp.1.800.000. = Rp. 90.000 PPh Pasal 21 sebulan Rp. 90.000 : 12 = Rp. 7.500

## Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
Setelah  perusahaan  memotong  Pajak Penghasilan Pasal 21 atas wajib pajak, maka perusahaan wajib menyetorkan pajak tersebut ke  bank  persepsi  dan  kantor  pos  yang ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan  untuk menerima  setoran  penerimaan  negara. Setelah  perusahaan  menyetorkan  pajak  pada bank  persepsi  dimana  perusahaan  terdaftar, maka  perusahaan  akan  menerima  Surat Setoran  Pajak  sebagai  bukti  yang  akan digunakan  untuk  pelaporan  pada  kantor pelayanan pajak.

## Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Setelah  perusahaan  menyetor  pajak yang  terutang  kepada  bank  persepsi,  maka perusahaan  diwajibkan  untuk  melakukan pelaporan
pajak. Pelaporan pajak disampaikan  ke  KPP  atau  KP2KP  dimana wajib  pajak  terdaftar.  Dalam  melakukan pelaporan pajak, perusahaan harus melampirkan formulir, yaitu:
SPT Masa PPh Pasal 21 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke 3

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Walaupun  pajak  penghasilan  pasal 21  wajib  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  dan bersifat  memaksa,  tidak  semua  wajib  pajak tahu  bagaimana  tata  cara  penyetoran  dan pelaporan pajak sehingga  mengurangi animo masyarakat dalam membayar pajak.

## Saran
Sebagai  saran  yang  mungkin  akan dapat digunakan antara lain:
1. Guru  dan  pegawai  sebagai  wajib  pajak harus memahami mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku supaya pegawai mengetahui berapa besar pajak yang akan dipotong dari penghasilan tiap bulannya.
2. Penetapan  pajak  penghasilan  pasal  21 harus  dilakukan  trasparan  supaya  lebih cepat dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi  Revisi 2011 . Yogyakarta : Andi.
Departemen Keuangan RI DJP Nomor PER- 32/PJ/2015. Tentang  Pedoman  Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Peraturan  Dirjen  Pajak  nomor  31/PJ/2009, pengertian  pegawai  tetap  adalah pegawai yang menerima atau memperoleh  penghasilan  dalam  jumlah tertentu,  termasuk  anggota  dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang  secara  teratur  terus  menerus  ikut mengelola  kegiatan  perusahaan  secara langsung,  serta  pegawai  yang  bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka
tertentu  sepanjang  pegawai  yang bersangkutan  bekerja  penuh  atau  full time dalam pekerjaan tersebut .
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2008; Tentang  Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat  Dikurangkan  dari  Penghasilan
Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2012; Tentang Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan Tidak Kena Pajak .
Republik  Indonesia.  2008. Undang-Undang Pajak  Penghasilan  No.36  Tahun  2008 .
Cetakan  Pertama,  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Siti  Resmi.  2011. Perpajakan  Teori  dan Kasus . Jakarta : Salemba Empat.
Waluyo.  2017. Perpajakan  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.