## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN
(EJPP)
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Diterima: 29 Juli 2024, Diperbaiki: 05 Agustus 2024, Diterbitkan: 23 Agustus 2024

## PERTIMBANGAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KOPI SIANIDA JESSICA BERDASARKAN
CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE ATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG (Studi Putusan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)
Syaiful Ardi 1* , Farrel Rafi Hartadi 2 1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: syaifulardi@unespadang.ac.id
Abstrak: Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang sistem pembuktian perkara pidana dijelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.  Namun  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  Jessica  Kumala  Wongso  pada Putusan  Nomor.  777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst  hakim  menggunakan Circumstantial  Evidence sebagai  dasar  untuk  memutuskan  perkara,  sehingga  harus  diteliti  apa  yang  menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan circumstantial evicence atau bukti tidak langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan yuridis Normatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif.  Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: Pertama , Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa  yang  harus  dibuktikan.  Dalam  pertimbangan  yuridis  majelis  hakim  menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium de auditu, keterangan  saksi-saksi  yang  saling  bersesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa,  dan  dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian  dengan  peristiwa  yang  berada  di  persidangan. Kedua, Penerapan  pidana berdasarkan circumstantial evidence atau bukti tidak langsung yang digunakan yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kopi Sianida, Circumstantial Evidence

## PENDAHULUAN
Pada  Proklamasi  Kemerdekaan  tanggal  17  Agustus  1945,  terbentuklah  Negara  baru yaitu  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  ditandai  dengan  dibacakannya  teks proklamasi oleh Ir. Soekarno. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari wilayah kepulauan  yang  tersebar  dengan  beraneka  ragam  budaya,  adat,  keyakinan  dan  suku.  Pada dasarnya, tata hukum Indonesia yang ada dan berlaku pada saat itu adalah kaidah dan pranata Hukum  Adat  setempat  serta  Hukum  Agama  sejauh  diresapi  ke  dalam  Hukum  Adat.  Pada
tanggal  18  Agustus  1945  ditetapkan  dan  di  berlakukan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan menjadi landasan hukum Negara Indonesia.
Landasan hukum yang kuat adalah tumpuan penting bagi sebuah negara untuk menjaga keadilan,  keamanan,  dan  ketertiban  dalam  menjalankan  sistem  hukumnya.  Jika  berbicara tentang hukum, secara sederhana terlintas dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia didalam masyarakat. 1 Karakter dari hukum adalah aspek  kepribadian  yang  dimiliki  hukum  dan  berlaku  pada  suatau  kalangan  masyarakat (bangsa), yang sesuai dengan letak geografis, sebagai jiwa bangsa ( volkegeist ), sebagai budaya bangsa ( nation’s culture ) yang mempengaruhi pandangan, sikap dan prilaku pembentuk hukum dan juga penegak hukum. 2
Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berarti hukum memiliki kekuatan untuk  mengikat  yang  wajib  dipatuhi  oleh  seluruh  warga  negara.  Pengaruh  hukum  sangat penting  dalam  kehidupan  sehari-hari,  karena  segala  tindakan  dan  perbuatan  berlandaskan hukum di dalam perundang-undangan baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di atas otoritas atau kekuatan adalah hukum.
Saat  ini  hukum  di  Indonesia  menganut  system  hukum  campuran  terdiri  dari  sistem hukum Eropa Kontinental (civil law), agama, dan adat. Keseluruhan hukum tersebut di atur dalam perundang-undangan. 3 Civil Law yang diterapkan di Indonesia maka akan membentuk pada sistem hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata berkaitan dengan kewajiban dan  hak  individu  serta  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antar  individu.  Sementara  itu, hukum  pidana  berkaitan  dengan  peraturan  hukum  yang  mengatur  tindakan  kriminal  dan memberikan  sanksi  kepada  pelaku  kejahatan  atas  tindakannya.  Penegakan  hukum  pidana  di wujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara. 4
Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur tentang penentuan, pelaku, dan saksi tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan tata cara beracara di dalam pengadilan dan sebagai pedoman atau dasar untuk para penegak hukum melaksanakan  ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  pidana materil  yang  dimana  di atur  dalam Undang-Undang  nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Pada  tahap  pemeriksaan  beracara  di  pengadilan  berdasarkan  KUHAP,  jika  suatu perkara  pidana  telah  dilakukannya  penuntutan,  selanjutnya  perkara  tersebut  di  ajukan  ke pengadilan. Perkara pidana tersebut di periksa dan di adili dan di putus oleh Majelis Hakim. Sistem pembuktian di atur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi;
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya”.
Dalam  tahapan  pembuktian  peradilan  pidana  secara  prosedural  merupakan  tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil. Kebenaran materil
1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia , Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm.43.
2 Romli  Atmasasmita,  Rekonstruksi Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  (Geen  Straf  Zonder  Schuld), Gramedia, Jakarta, 2017, hlm.86.
3 Sofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya), Jurnal Ilmu Hukum 12 2016, hlm.12.
4 Vivi Arianti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Yuridis 2019, hlm.35.
adalah  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  peristiwa  sehingga  akan  membuat terang tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian adalah suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang di ambil oleh hakim. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap  penyelidikan  guna  menemukan  dapat  tidaknya  dilakukan  penyidikan  dalam  rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkannya.
Pembuktian  mengandung  arti  bahwa  benar  suatu  peristiwa  pidana  telah  terjadi  dan terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya  dan  harus  dipertanggungjawabkan. 5 Pembuktian dalam  hukum  acara  pidana  diartikan  sebagai  upaya  mendapatkan  keterangan-keterangan melalui  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  guna  memperoleh  suatu  keyakinan  atas  benar  atau tidaknya  perbuatan  pidana  yang  didakwakan  serta  dapat  mengetahui  ada  atau  tidaknya kesalahan pada terdakwa. 6 Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana hampir seragam dinegara  manapun  bahwa  beban  pembuktian  diletakkan  pada  pundak  pihak  Jaksa  Penuntut Umum.
Berdasarkan  teori  hukum  pembuktian,  menurut  Munir  Fuady 7 :  Bahwa  hukum pembuktian  harus  menentukan  dengan  tegas  ke  pundak  siapa  beban  pembuktian (burden  of proof, burden of producing evidence) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu  proses  hukum  dipengadilan,  misalnya  dalam  kasus  perdata  di  mana  para  pihak  sama- sama tidak dapat membuktikan perkaranya.
Alat  bukti  adalah  sesuatu  yang  ada  hubungannya  dengan  sesuatu  perbuatan,  dimana dengan  alat-alat  bukti  tersebut,  dapat  di  pergunakan  sebagai  bahan  pembuktian  guna menimbulkan  keyakinan  hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  telah  di lakukan oleh terdakwa. 8 Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat di gunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. 9
Berdasarkan  keyakinan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  harus  di  dukung  dengan minimal  dua  alat  bukti  yang  sah.  Penjumlahan  dari  sekurang-kurangnya  seorang  saksi ditambah  dengan  seorang  ahli  atau  surat  maupun  petunjuk,  dengan  ketentuan  penjumlahan kedua  alat  bukti  tersebut  harus  saling  menguatkan,  dan  tidak  saling  bertentangan,  dan  juga dapat dilakukan penjumlahan dua alat bukti tersebut berupa keterangan dua orang saksi yang saling  berkesesuaian  dan  saling  menguatkan,  maupun  penggabungan  antara  keterangan seorang  saksi  dengan  keterangan  terdakwa,  asalkan  keterangan  saksi  dengan  keterangan terdakwa saling berkesesuaian. 10 Maka secara mutlak hakim memutuskan perkara atau alasan pembuktian pengkauan.
Dengan apa yang diputuskan oleh hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan  juga  keadilan.  Hukum  juga  tidak  bisa  diidentikkan  dengan  keadilan,  karna  hukum  itu sendiri sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan. 11 Putusan hakim merupakan inti dari suatu  persidangan,  dikarenakan  dengan  putusan  hakim  tersebut  dapat  menentukan  nasib terdakwa  dan  berat  ringannya  suatu  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dalam pengadilan. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum  apabila  dalam  pembuktiannya  apa  yang
5 Hans Tangkau, Hukum Pembuktian Pidana, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hlm.18.
6 H.Rusli Muhamad, Hukum Acara Pidana Kontemporer , PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2007, hlm.185.
7 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata , PT Citra Aditya Bakty, Bandung, 2006, hlm.45.
8 Sasangka Heri  and Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.11.
9 Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.52.
10 Syaiful Bahkri, Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan , Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.41.
11 Syarif Mappiasse , Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim , Kencana, Jakarta, 2015, hlm.13.
didakwakan  penuntut  umum  terbukti,  maka  hakim  akan  menilai  bahwa  telah  terjadi  suatu tindak pidana.
Seperti  terdapat  pada  kasus  pembunuhan  berencana  Jessica  Kumala  Wongso  pada Putusan  Nomor.  777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst  hakim  menggunakan Circumstantial  Evidence sebagai  dasar  untuk  memutuskan  perkara  tersebut. Circumstantial  Evidence didefenisikan sebagai  bentuk  bukti  yang  boleh  dipertimbangkan  hakim  terkait  fakta-fakta  yang  tidak langsung dilihat saksi mata. 12
Jika  dibandingkan  dengan direct  evidence  ( bukti  langsung)  tentu circumstantial evidence (bukti  tidak  langsung)  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  signifikan.  Pihak penasehat hukum dari Jessica mempertanyakan circumstantial evidence kepada pakar hukum pidana dari Universitas Gajah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej mengenai pada pasal berapa circumstantial  evidence di  atur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Edward mengatakan bahawa circumstantial evidence tidak secara eksplisit diatur dalam  KUHAP,  akan  tetapi  jika  kita  buka  konsep  pada  pasal  185  KUHAP  merupakan circumstantial evidence . Menurut Edward mengatakan bahwa arti dari circumstantial evidence itu menurut KUHAP yaitu fakta-fakta yang sebetulnya berdiri sendiri tetapi antara fakta-fakta tersebut saling bersesuaian.
Saat  proses  pemeriksaan  pembuktian  kasus  Jessica  Kumala  Wongso,  tidak  ada seorangpun saksi yang melihat Jessica menaruh racun sianida di dalam kopi yang Jessica pesan untuk  Mirna.  Rekaman  CCTV  saat  itu  juga  tidak  merekam  bahwa  Jessica  menaruh  racun sianida kedalam kopi tersebut. Jika berdasarkan pasal 1 butir 26 KUHAP, untuk bisa dikatakan sebagai saksi haruslah melihat, mendengar dan merasakan sendiri. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya bukti langsung (direct evidence) dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah tetapi mendasarkan pada bukti tidak langsung atau circumstantial evidence.
Berdasarkan  keyakinan  hakim,  Jessica  telah  melakukan  perbuatan  sadis  dan  tercela yang mengakibatkan mirna meninggal dunia. Mirna meninggal dunia dikarenakan meminum racun  sianida  yang  dicampurkan  ke  dalam  kopi.  Berdasarkan  hasil  penyidikan,  Jessica membunuh  Mirna  dengan  cara  mencampurkan  Sianida  Kedalam  es  kopi  Vietnam,  dimana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman tersebut.
Hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di Café Olivier Grand Indonesia Jakarta,  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  tersebut  dengan  pidana  penjara  selama  dua puluh tahun. Berdasarkan beberapa uraian di atas yang telah di paparkan oleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul “Pertimbangan Keyakinan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusaan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)”.

## METODE PENELITIAN

## 1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  deskriptif. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan peraturan-peraturan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  dan  praktek  pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.
Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisi dan di olah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian
12 Eddy O.S Hiariej., Op.cit .hlm.3.
di sajikan secar deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.
2. Metode Pendekatan
Metode berasal dari kata Methodos (Yunani) yang di maksud adalah cara atau menuju suatu  jalan.  Metode  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  sutau  cara  kerja (sistematis)  untuk  memahami  suatu  subjek  atau  objek  penelitian,  sebagai  upaya  untuk menemukan  jawaban  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  termasuk keabsahannya 13
Penelitian  pada  dasarnya  merupakan  “suatu  upaya  pencarian”  dan  bukan  hanya sekedar  megamati  dengan  teliti  terhadap  suatu  objek  yang  mudah  terpegang  di  tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu research , yang berasal dari kata re (Kembali) dan to search (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “Mencari Kembali”. 14
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  normatif.  Pendekatan  Yuridus Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti. 15
Demikian penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan peneliti mengkaji peran circumstantial evidence atau bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara pidana, yang dalam kajiannya dengan menggunakan sumber data sekunder dalam bentuk peraturan perundangan dan keputusan pengadilan
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder,  yaitu  data  yang  di  peroleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  literatur  yang  ada hubungannya dengan topik permasalahan penelitian. Data sekunder dalam bidang hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan terdiri atas :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4) Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
5) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
b. Bahan hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup :
1) Buku-buku atau literatur
2) Hasil karya ilmiah para sarjana, seperti tesis, disertai
13 Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.148.
14 Said Sampara, Metode Penelitian Hukum, Kretakupa Print, Makasar 2017, hlm 23.
15 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudja, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13–14.
3) Jurnal
4) Hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya
c. Teknik Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  metode  penelitiaan kepustakaan.  Data  kepustakaan  yang  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan  hasil  penelitian. 16 Metede  pengumpulan  data  ini  mengacu  pada  sumber  data  atau bahan-bahan yang berkaitan langsung denga topik permasalahan yang di angkat.
d. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan hakim, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. 17

## HASIL DAN PEMBASAHAN
A. Pertimbangan  Keyakinan  Hakim  Dalam  Putusan  Perkara  Kopi  sianida  Jessica Berdasarkan  Circumstantial  Evidence  atau  Bukti  tidak  Langsung  pada  putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Putusan pengadilan atau lebih dikenal juga disebut putusan hakim, merupakan suatu hasil  dari  sebuah  proses  pemeriksaan  perkara  di  dalam  pengadilan.  Kehadiran  putusan sangat  dinanti-nantikan  oleh  pihak-  pihak  yang  berperkara  di  dalam  pengadilan, dikarenakan dengan putusan tersebut para pihak berharap akan memperoleh kepastian dan juga keadilan atas perkara yang diajukan di pengadilan. 18
Kata  ‘keadilan’,  tentu  saja  juga  digunakan  dalam  pengertian  hukum,  dari  segi kecocokan dengan hukum positif, kecocokan dengan undang- undang. Jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, maka dikatakan tidak adil, dan ketidakadilan tersebut terlepas dari beberapa pertimbangan nilai norma umum itu sendiri. Sesuati adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma. 19
Hakim  adalah  salah  satu  predikat  yang  melekat  pada  seseorang  yang  memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan  dengan  masalah  mengenai  kebebasan  dan  keadilan  secara  legal  dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. 20
Dalam Black  Law  Dictionary dinyatakan  bahwa: 21 “jurist  as  a  public  official oppointed  or  elcted  to  hear  decide  legal  matters  ini  court  or  judges  is  often  used interchangeable with court”.
Jika diterjemahkan: “Hakim sebagai pejabat umum yang ditunjuk atau dipilih untuk mendengar  keputusan  hakim  masalah  pengadilan  atau  inisial  hakim  sering  digunakan bergangtian dengan pengadilan”.
Tugas  hakim adalah  melaksanakan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  seorang  hakim  harus menjaga  segala  tingkah  lakunya  dan menjaga  kebersihan  pribadinya  dari  perbuatan  yang dapat  menjatuhkan  martabatnya  sebagai  Hakim.  Hakim  tidak  boleh  berpengaruh  dengan
16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.107.
17 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertai ,  Alfabeta,  Bandung, 2017, hlm.69–70.
18 M  Syamsudin  and  Salman  Luthan, Mahir  Menulis  Studi  Kasus  Hukum ,  Kencana,  2018,  Jakarta, hlm.26.
19 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum , Nusa Media, Bandung, 2019, hlm.48.
20 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim , Kencana, Jakarta, 2012, hlm.169.
21 Margono, Asas Keadilan  Kemanfaatan  &  Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim , Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.64-65.
keadaan  disekelilingnya  atau  tekanan  dari  siapapun,  dia  harus  tetap  tegar  dari  segala hantaman  dari  pihak  manapun. 22 Begitu  pentingnya  peranan  pertimbangan  hukum  bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial dapat diartikan menjadi dua makna: 23
1. Hakim  merupakan  profesi  yang  khusus,  sehingga  diberi  perangkat  khusus  pula  dalam bentuk  kemandirian  atau  kemerdekaan  untuk  menyelenggarakan  peradilan  yang  jujur, adil,  dan  berwibawa.  Pihak  luar  tidak  dibenarkan  campur  tangan  atas  tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim.
2. Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerankan  nuraninya  sebagai  tanggung  jawab  moral  atas  putusan  yang  dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan  oleh  masyarakat  pencari  keadilan.  Putusan  Hakim  atau  sering  juga  disebut putusan  pengadilan,  diambil  melalui  mekanisme  yang  panjang,  sebagai  wujud  dari melaksanakan dan menegakkan hukum.
Putusan  Hakim  adalah  pernyataan  Hakim  yang  dibuat  oleh  Hakim  sebagai  pejabat negara  yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  diucapkan  di  persidangan  yang  terbuka  untuk umum  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu  perkara  atau  sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Selain itu definisi lain dari putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang. Jadi putusan Hakim adalah perbuatan atau tindakan Hakim sebagai penguasa atau pejabat  negara.  Putusan  Hakim  diharapkan  dapat  menyelesaikan  suatu  perkara  yang diajukan ke pengadilan. 24
Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis Hakim,  dengan  terlebih  dahulu  dilakukan  musyawarah  berdasarkan  ketentuan  pasal  14 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan merupakan suatu  pernyataan  Hakim  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakikam  yang  diberi  wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. 25
Musyawarah  majelis  Hakim  tersebut  dilaksanakan  secara  rahasia,  artinya  apa  yang dihasilkan  atau  diperoleh  dalam  pertemuan  majelis  Hakim  tersebut  hanya  diketahui  oleh anggota  majelis  Hakim  yang  memeriksa  suatu  perkara  itu  sampai  putusan  tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 26
Bambang Waluyo mengemukakan beberapa point tentang hal-hal atau faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana adalah sebagai kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial  ekonomi  pembuat  tindak  pidana,  sikap  dan  tindakan  pembuat  sesudah  melakukan
22 Nurlaila Harun, Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah vol 15, no. 2 2017 hlm.174.
23 Marwa  Mas, Penguatan Argumentasi  Fakta-Fakta  Persidangan  Dan  Teori  Hukum  Dalam  Putusan Hakim , Jurnal Yudisial 5, no. 3 2012 hlm.287–288.
24 Margono, Op.cit., hlm.120.
25 Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim , 2015 hlm.40–41.
26 Aristo,  M.A Pangaribuan,  Arsa  Mufti,  and  Ichsan  Zikry, Pengantar Ilmu  Hukum  Acara  Pidana  Di Indonesia , Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.328.
tindak  pidana,  pengaruh  pidana  terhadap masa  depan  pembuat  tindak  pidana,  pandangan masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  dan  pengaruh  tindak  pidana  terhadap korban atau keluarga korban.
Kedudukan  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  sangat  penting.  Bahkan  dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut: 27
1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Macam-macam penjatuhan putusan majelis hakim dalam perkara pidana antara lain: 28
1. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah
2. Dinyatakan tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah Berdasarkan  pertimbangan  keyakinan  hakim  dalam  memutus  perkara,  hakim menggunakan Circumstantial  Evidence atau  bukti  tidak  langsung  karna  terkait  sulitnya mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan.
Circumstantial  evidence atau    merupakan  suatu  fakta  yang  bukan  menjadi  satu- satunya fakta yang terkait dengan suatu perkara, namun fakta tersebut berasal dari fakta- fakta  yang  berkaitan  ataupun  tidak  dengan  kasus  tersebut,  yang  kemudian  dapat  diambil kesimpulan. Kesimpulan dimaksud terkait dengan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.
Menurut Max M. Houck, circumstantial evidence adalah bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. Sudah barang tentu circumstantial evidence tersebut harus disesuaikan dengan bukti-bukti lainnya. Atas dasar itulah Houck berpendapat bahwa tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian  yang  sama.  Dapat  saja  bukti  yang  satu  mempunyai  kedudukan  yang lebih  penting  dari  bukti  yang  lain,  semuanya  tergantung  pada  pembuktian  suatu kasus di pengadilan. 29
Dalam  KUHAP,  tidak  mengenal  adanya circumtansial  evidence atau  bukti  tidak langsung ini. Namun Yahya Harahap dalam bukunya yang dikhususkan untuk materi hukum acara  perdata,  berpendapat  bahwa  dari  alat  bukti  yang  ada  pada  Pasal  164  HIR,  dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Direct Evidence dan Indirect Evidence. Disebut direct evidence “karena  diajukan  secara  fisik  oleh  pihak  yang  berkepentingan  di  depan persidangan”. Disebut indirect evidence, karena “pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik,  tetapi  yang  diperoleh  sebagai  kesimpulan  dari  hal  atau  peristiwa  yang  terjadi  di persidangan” 30

## 1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan  yuridis  maksudnya  adalah  hakim  mendasarkan  putusannya  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  secara  formil.  Hakim  secara  yuridis,  tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti  yang  sah,  sehingga  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).
27 Jonaedi  Efendi, Rekontruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Berbasis  Nilai-Nilai  Hukum  Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat , Kencana, Depok, 2018, hlm.86.
28 Hartono, Penyidikan  &  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif  , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.203.
29 Hiariej, Op. cit, Teori & Hukum Pembuktian, hlm.53.
30 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarata, 2016, hlm.558.
Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat;  (d)  Petunjuk;  (e)  Keterangan  Terdakwa  atau  hal  yang  secara  umum  sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa  perbuatan  terdakwa  melawan  hukum  formil  dan  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana yang dilakukan.
Dalam kasus kematian Wayan Mirna salihin oleh Jessuca Kumala Wongso hakim mempertimbangkan  berdasarkan  Pasal  340  KUHP  yaitu  tentang  Pembunuhan  yang direncanakan  terlebih  dahulu,  dalam  hal  pembuktian  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP, majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung  peristiwa  yang  harus  dibuktikan.  Majelis  hakim  menggunakan  bukti  tidak langsung  berupa  saksi  Testimonium  de  auditu,  keterangan  saksi-saksi  yang  saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersuaian dengan peristiwa atau fakta-fakta yang terdapat di persidangan.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan  non-yuridis  merupakan  faktor-faktor  yang  tidak  berhubungan dengan  hukum  yang  mempengaruhi  hakim  dalam  menentukan  berat  ringannya  pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor tersebut diantara lain yaitu keadaan diri terdakwa, akibat yang  ditimbulkkan  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  terdakwa,  cara  terdakwa melakukan  tindk  pidana,  keadaan  korban  tindak  pidana.  Pertimbanan  hakim  ini  juga disebut dengan sosiologis.
Dalam  putusan  nomor  777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst,  terdakwa  Jessica  kumala  alias Jessica  Kumala  Wongso  alias  Jess  oleh  hakim  dijatuhi  pidana  sesuai  dengan  tuntutan oleh penuntut umum. Hakim mempertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa  dan  hal  yang  dapat  meringankan  terdakwa  hanya  satu  yaitu  terdakwa  masi berada di usia muda, di harapkan dapat merubah diri di masa depan.
B. Penerapan Pidana dalam Perkara Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence atau Bukti Tidak Langsung Pada Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang- undang secara  negatif  “menggabungkan”  ke  dalam  dirinya  secara  terpadu  sistem  pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya terdapat dalam Pasal  183  KUHAP,  yang  berbunyi  :  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 31
Beberapa  hal  yang  fundamental  terkait  suatu  pembuktian.  Ada  empat  hal  terkait konsep  pembuktian,  yakni  pertama,  suatu  bukti  haruslah  relevan  dengan  sengketa  atau perkara  yang  sedang  diproses,  artinya  bukti  tersebut  berkaitan  dengan  fakta-fakta  yang menunjuk  pada  suatu  kebenaran  dari  suatu  peristiwa.  Kedua,  suatu  bukti  haruslah  dapat diterima. Ketiga, hal yang disebut sebagai exclusionary direction rules didefinisikan sebagai prinsip  hukum  yang  mensyaratkan  tidak  diakuinya  bukti  yang  diperoleh  secara  melawan
31 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2015, hlm 278.
hukum. Keempat, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.
Dalam  KUHAP  tidak  mengenal  adanya circumstantial  evidence atau  bukti  tidak langsung. Namun Yahya Harahap dalam bukunya yang di khususkan untuk materi hukum acara  perdata,  berpendapat  bahwa  dari alat  bukti  yang  ada  pada  pasal  164  HIR,  dapat  di klasifikasikan menjadi  dua,  yaitu  Direct Evidence  dan Indirect  Evidence. Disebut direct evidence karna diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Disebut indirect evidence karna pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. 32
Jika di KUHAP memang tidak ada, maka dapat dipertanyakan atas dasar apa hakim dalam  perkara  tersebut  yang  menyatakan  akan  adanya  bukti  tidak  langsung  atau circumstantial evidence ini. Namun dapat disimpulkan yang dijadikan dasar adalah doktrin- doktrin dari para ahli hukum yang menyatakan bahwa dalam hal atau keadaan tersebut yang tidak  adanya  saksi  mata  yang  melihat  kapan  dimasukkannya  racun  tersebut  ke  minuman korban, maka bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dapat digunakan.salah satu ahli hukum yang berpendapat demikian adalah Eddy O.S Hiariej yang dalam persidangan dihadirkan sebagai saksi ahli hukum pidana, kemudian hakim meyakini adanya bukti tidak langsung atau circumstantial evidence.
Dalam pembahasan penerapan pidana berdasarkan circumstantial evidence atau bukti tidak  langsung  ini  akan  di  tunjukan  dan  di  analisis  secara  rinci  bagaimana  seharusnya penerapan bukti tidak langsung yang digunakan hakim sebagai dasar menjatuhkan pidana dalam  sidang  pengadilan  dengan  Putusan  Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Ditunjukkan dan dianalisis berdasarkan perundang-undangan, asas legalitas, perlindungan atas HAM doktrin-doktrin dan pendapat para ahli.
Ditinjau  dari  asas  legalitas  penulis  berpendapat  Terdakwa  Jessica  tidak  bisa dinyatakan  bersalah,  karena  hakim  mendasarkan  pada  sebuah  doktrin circumstantial evidence yang tidak tercantum dalam undang-undang secara jelas.
Berdasarkan hal tersebut, penulis meyimpulkan hakim yang memutus perkara tersebut menggunakan  kewenangannya  melampaui  batasan  yang  dibuat  undang-undang,  karna pertimbangan  hakim  dalam  putusan  tersebut  dikatakan  bahwa  penuntut  umum  maupun hakim  dapat  menggunakan circumstantial  evidence dalam  hal  tidak  adanya  saksi  mata melihat secara langsung pembunuhan itu dilakukan dan hal ini bertentangan dengan  Pasal 183 jo. 184 Ayat (1) KUHAP.
Putusan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan tersebut tidak mengandung suatu kepastian hukum yang adil dan telah melanggar hak terdakwa yang dilindungi Pasal 28D  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Putusan  itu  juga melanggar  hak-hak  terdakwa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  Undang-Undang Nomor 39 Th. 1999 tentang HAM. Hakim telah sewenang-wenang menetapkan terdakwa bersalah dengan berdasarkan bukti tidak langsung yang tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indoenesia.
Terkait  penyataan  dalam  putusan  bahwa  hakim  dapat  menggunakan  bukti  tidak langsung,  setelah  penulis  membaca  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  tidak  ditemukan  satu  pasal  pun  yang  menjelaskan  bahwa  hakim dapat menggunakan circumtansial evidence atau bukti tidak langsung dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa.
Arti penting dari pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana adalah suatu ketentuan yang  memberikan  batasan  dalam  sidang  pengadilan  dalam  usaha  mencari  serta
32 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2016, hlm.558.
mempertahankan  suatu  kebenaran,  baik  itu  hakim,  penuntut  umum,  terdakwa  maupun penasihat  hukum,  tidak  boleh  bertindak  dengan  caranya  sendiri  dalam  hal  menilai pembuktian.  Semuanya  terikat  pada  tata  cara  serta  penilaian  alat  bukti  yang  ditentukan undang-undang. 33
Apabila  majelis  hakim  hendak  menjatuhkan  suatu  putusan  membenarkan  dakwaan dari JPU, harus diuji terlebih dahulu dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan kekuatan pembuktian  yang  melekat  pada  setiap  alat  bukti.  Apabila  tidak  demikian,  maka  bisa  saja orang yang seharusnya bersalah terbebas dari segala hukuman dan orang yang tidak bersalah malah mendapat hukuman.
Penulis menyimpulkan putusan hakim tersebut kontroversial karena tidak ada saksi dipersidangan yang secara jelas menyatakan bahwa terdakwa melakukan perencanaan yang tujuannya adalah menghilangkan nyawa Mirna Salihin.  Untuk membuktikan perencanaan ini mestinya diungkap ada tidaknya perselisihan antara Jessica dengan Mirna sebelumnya. Selain itu, diungkap rangkaian upaya Jessica menghilangkan nyawa Mirna, dimulai dengan cara  dia  memperoleh  sianida  sampai  menuangkan  ke  gelas  kopi  Vietnam  yang  disajikan kafe  Oliver.  Selama  dalam  persidangan  tak  terungkap  semua  masalah  tersebut  sehingga unsur-unsur pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHAP tidak terpenuhi.
Dalam hal mengidentifikasi suatu aturan hukum, maka seringkali kita jumpai keadaan suatu  aturan  hukum  yang  dalam  pembuatannya  diluar  dari  kata  sempurna,  karena  pada dasarnya  aturan-aturan  hukum  tersebut  juga  dibuat  oleh  manusia  yang  jauh  dari  kata sempurna, oleh sebab itu banyak didapati bahwa dalam aturan-aturan hukum banyak sekali kekurangan,  seperti  adanya  kekosongan  hukum,  terjadinya  konflik  antar  norma  hukum, serta norma yang kabur atau dapat dikatakan pula bahwa norma tersebut tidak jelas.
Oleh  karena  itu  berlakulah  asas-asas  penyelesaian  konflik  yang  ditujukan  untuk menghadapi  konflik-konflik  antar  norma  hukum  tersebut,  diantaranya “lex  superiori derogate legi inferiori” atau disebut asas hierarki yaitu, suatu asas yang mengatur bahwa untuk  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  mengesampingkan  perundang-undangan yang lebih rendah.
Kemudian  yang  kedua “lex  specialis  derogate  legi  generali” yaitu  peraturan  yang khusus  mengalahkan  peraturan  yang  umum,  dengan  kata  lain  apabila  ditemukan  konflik antara peraturan yang umum dengan peraturan yang khusus maka yang harus didahulukan adalah peraturan yang khusus. Kemudian yang ketiga “lex posteriori derogate legi priori” yaitu  peraturan  yang  baru  mengalahkan  peraturan  yang  lama.  Dalam  peraktiknya  sering ditemui peraturan hukum tersebut tertinggal dengan adanya suatu peristiwa yang konkrit, yang  dalam  artian  bahwa  apabila  terdapat  suatu  peristiwa,  maka  sering  kali  peraturan- peraturan yang ada tersebut kurang memadai, sehingga dalam hal seperti itu maka prinsip hukum dapat dijadikan sebagai suatu dasar untuk pemecahan suatu masalah.
Dalam  permasalahan  ini  antara  ketentuan  dalam  KUHAP  dengan  apa  yang dipergunakan hakim dalam pertimbangan hukumnya, maka seharusnya hakim mengetahui perihal  keberadaan  asas  penyelesaian  konflik  ini,  yakni  asas lex  superiori  derogat  legi inferiori atau biasa juga disebut sebagai asas hierarki, yaitu adalah suatu asas yang mana mengatur  bahwa  untuk  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Seharusnya  hakim  mempertimbangkan  tentang  keberadaan circumtansial  evidence atau bukti tidak langsung tersebut dalam KUHAP, karena jika kita mengingat adanya asas lex superiori derogat legi inferiori ini maka apa yang digunakan hakim menjadi dasar dalam putusan  tersebut  itu  lemah,  dan  bertentangan  dengan  aturan  yang  sudah  dituliskan  jelas dalam KUHAP.
33 Hariman Satria , Hukum Pembuktian Pidana : Esensi Dan Teori , Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm.70.
Dari  hal  tersebut  apabila  kita  mengingat  asas-asas  penyelesaian  konflik  yang ditujukan untuk menghadapi konflik-konflik antar norma hukum, yaitu diantaranya asas lex superiori derogat legi inferiori , 34 maka dalam hal ini undang-undang (KUHAP) yang dalam hal  ini  adalah superiori, kedudukannya  adalah  lebih  tinggi  dari  pada  doktrin,  sehingga seharusnya hakim yang menangani perkara ini harusnya paham betul akan asas penyelesai konflik ini dan dengan begitu akan mengesampingkan doktrin-doktrin ketimbang undang- undang yang dalam hal ini adalah KUHAP dalam penjatuhan putusan pidana dalam perkara ini.
Pada kasus ini Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa, yang harus dibuktikan, motif atau latar belakang tersebut berkaitan  dengan  kasus  pembunuhan  Mirna.  Maka  majelis  hakim  membuktikan  suatu peristiwa kasus pembunuhan Mirna, dibuktikan terlebih dahulu motif  atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu berupa saksi Testimonium de auditu keterangan saksi Arief (suami  korban),  saksi  Kristie,  saksi  Dermawan  Salihin  (orang  tua  korban)  yang  saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk.
Diperkuat  oleh  keterangan  ahli  psikiatri  forensik  dr.  Natalia  Widiasih,  SpKJ  yang mengatakan  bahwa  “kepribadian  Terdakwa  memiliki  potensi  untuk  berprilaku  agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak  mendapat  dukungan  sosial  yang  adekuat”  dan  diperkuat  oleh  surat  hasil Visum  et Repertum  Psychiatrikum Nomor  :  TU.02.02/IX.15.10/0330/2016  tanggal  15  Maret  2016. Majelis  hakim  berkeyakinan  karena  selama  kurang  lebih  51  menit  sejak  minuman  VIC disajikan, Jessica yang menguasainya di meja 54 dengan diperkuat rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk.
Majelis  hakim  mempertimbangkan  mengacu  kepada  pemahaman  dari  hati  nurani Hakim  dihubungkan  dengan  fakta  hukum  dan  pendapat  para  ahli  yang  relevan,  seperti penyampaian ahli pidana Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej,SH.,MHum,. dipersidangan yang sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr.Jur Andi Hamzah. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara yang menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan  alat  bukti  petunjuk  CCTV  ditemukan  bahasa  tubuh  Terdakwa  menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum saksi Hanie dan korban Mirna tiba di meja 54
Majelis  Hakim  dapat  memastikan  bahwa  matinya  korban  Mirna  adalah  disebabkan oleh efek racun Sianida. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban dimana didalam bibir  berubah  warna  seperti  terbakar,  dilidah  terasa  panas,  perih  mengakibatkan  Mirna mengibas ngibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat pada rekaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi serta saksi lain  dari  petugas café  Olivier yang  juga  ikut  mencicipi  minuman  VIC  tersebut.  Terkait dengan  penyakit  yang  diderita  korban  Mirna,  Menurut  ahli  Forensik  Patologi  dr.  Slamat Purnomo, SpF, DFM dan ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala- gejala  yang  dialami  dan  dirasakan  oleh  korban.  Hal  ini  dibuktikan  dari  fakta  keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi Dermawan Salihin) kalau Mirna tidak pernah memiliki penyakit lama, sekaligus membuktikan bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit.
Dalam kasus ini penulis berpendapat dan akan terdengar kontroversi, karena bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang. Dalam  konteks  itu  (kontroversi)  polisi  dan  jaksa  tidak  bisa  menemukan  siapa  tersangka
34 ’Suriyakni , Pertentangan Asas PerUndang-Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampannye Pemilu, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016, hlm.671.
lainnya, juga yang dilakukan jaksa adalah bukan membuktikan Jessica melakukan perbuatan membunuh, tapi yang berusaha dilakukan jaksa adalah meyakinkan hakim bahwa Jessica mungkin membunuh.
Mengutip dari film dokumenter Netflix yang berjudul Iced Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso 35 penulis dapat menyimpulkan bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi yang paling penting bagaimana kemudian sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan  bahwa  membuktikan  seseorang  salah  dengan  keragu-raguan  yang  masih tersisa. Jika kasus ini dikategorikan lumayan, maka dapat kita bayangkan bagaimana kasus- kasus lain di Indonesia dilakukan, dan jika kasus pembunuhan berencana ini dilakukan oleh orang  biasa,  maka  penulis  dapat  memastikan  hukuman  mati  kepada  kita  yang  memiliki notabene lebih biasa jika berada di posisi atau kasus yang sama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pertimbangan  keyakinan  hakim  dalam  memutus  perkara  berdasarkan circumstantial evidence atau  bukti  tidak  langsung  pada  Putusan  Nomor.  777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, Majelis  hakim  sulit  mendapatkan  saksi-saksi  yang  melihat,  mendengar  atau  mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Maka majelis hakim membuktikan suatu peristiwa kasus pembunuhan Mirna, dibuktikan terlebih dahulu motif atau latar belakang terjadinya peristiwa  pidana  tersebut  dan  motif  atau  latar  belakang  tersebut  berkaitan  dengan  kasus pembunuhan Mirna. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence yaitu  berupa  saksi Testimonium  de  auditu, keterangan  saksi-saksi  yang  saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan.
2. Penerapan  pidana  berdasarkan circumstantial atau  bukti  tidak  langsung  yang  digunakan hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  yaitu  pasal  340  KUHP  tentang  pembunuhan  yang direncanakan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

## Saran
1. Sistem peradilan pidana di Indonesia perlu untuk di reformasi supaya cita-cita kemerdekaan bahwa  seluruh  rakyat  Indonesia  bisa  mendapat  akses  terhadap  keadilan  itu  bisa  tercapai, perlu untuk di reformasi karna setiap orang bisa kena atau bisa jadi korban selanjutnya. Jika memang  bukti  tidak  langsung  ini  diakui  keberadaannya,  sebaiknya  dimasukkan  kedalam KUHAP  atau  ditempatkan  dalam  undang-undang  tersendiri,  agar  memberikan  kepastian hukum terhadap terdakwa maupun manyarakat luas.
2. Bukti  tidak  langsung  atau circumstantial  evidence biasanya  digunakan  dalam  hukum perdata yang berkaitan dengan ganti kerugian, sedangkan dalam hukum pidana berkaitan pembatasan  hak  asasi  manusia  sehingga  penggunaan  bukti  tidak  langsung  atau circumstantial evidence rentan melanggar hak asasi manusia dari terdakwa, dimana proses pembuktian itu benar-benar harus dibuktikan secara langsung walaupun bukti tidak lansung itu cukup signifikan dalam proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristo, M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, and Ichsan Zikry, Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana Di Indonesia , Rajawali Pers, Depok, 2017.
35 Jessica Lee and Bince Mulyono, Iced Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso, Netflix, September 28, 2023.
Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian , Erlangga, Jakarta, 2012. H.Rusli Muhamad, Hukum Acara Pidana Kontemporer , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 Hans Tangkau, Hukum Pembuktian Pidana, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hlm.18. Hariman Satria , Hukum Pembuktian Pidana : Esensi Dan Teori , Rajawali Pers, Depok, 2021. Hartono, Penyidikan  &  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif,
Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Jessica  Lee  and  Bince  Mulyono, Iced  Cold:  Murder,  Coffee,  and  Jessica  Wongso, Netflix, September 28, 2023.
Jonaedi Efendi, Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat , Kencana, Depok, 2018.
M  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarata, 2016.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP, Sinar  Grafika, Jakarta, 2015.
Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim , 2015.
Marwa  Mas, Penguatan  Argumentasi  Fakta-Fakta  Persidangan  Dan  Teori  Hukum  Dalam Putusan Hakim , Jurnal Yudisial 5, no. 3 2012. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia , Rajawali Pers, Depok, 2014.
Munir  Fuady, Teori  Hukum  Pembuktian  Pidana  Dan  Perdata ,  PT  Citra  Aditya  Bakty, Bandung, 2006
Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld), Gramedia, Jakarta, 2017. Said Sampara, Metode Penelitian Hukum, Kretakupa Print, Makasar 2017. Sasangka  Heri  and  Lily  Rosita, Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana, Mandar  Maju, Bandung, 2003
Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudja, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Sofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya), Jurnal Ilmu Hukum 12 2016. Suriyakni ,  Pertentangan  Asas  PerUndang-Undangan  Dalam  Pengaturan  Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampannye Pemilu, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016.
Suteki  and  Galang  Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  Filsafat,  Teori  Dan  Praktik, Rajawali Pers, Depok, 2018.
Syaiful  Bahkri, Dinamika  Hukum  Pembuktian  Dalam  Capaian  Keadilan ,  Rajawali  Pers, Depok, 2018.
Syarif  Mappiasse ,  Logika  Hukum  Pertimbangan  Putusan  Hakim ,  Kencana,  Jakarta,  2015, hlm.13.
Vivi Arianti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Yuridis 2019.