## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Syahrial Yuska 1, , Muhammad Ali Equatora 2, * , , Mitro Subroto 3, , dan Imaduddin Hamzah 2,
1 Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 16512, Depok, Indonesia
2 Program Studi Bimbingan Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 16512, Depok, Indonesia
3 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 16512, Depok,
Indonesia
* Korespondensi: bangtora1973@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Yuska, S., Equatora, M. A. Subroto, M., & Hamzah, I. (2022). Evaluation of Violent Behavior Prisoners by Correctional Officers at Correctional Institutions. Society, 10(1), 13-24.
DOI: 10.33019/society.v10i1.284
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Beberapa peristiwa kekerasan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas).  Salah  satunya  di  Sumatera  Barat, dimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Padang mencatat tiga kasus sepanjang tahun berjalan di tahun 2019, terjadi di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Pariaman.  Kejadian serupa terjadi pada tahun 2018 di mana anak-anak di lembaga pemasyarakatan tercatat mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) menemukan  bahwa  26,8  persen  anak-anak  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  merupakan  korban  kekerasan  pada tahun 2018. Ada liputan media yang meluas tentang kekerasan petugas  dan  masalah  pemasyarakatan  yang  kompleks  dalam tiga  tahun  terakhir.  Berdasarkan  studi  literatur  dan wawancara tidak terstruktur dengan petugas pemasyarakatan, beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan  petugas terhadap  narapidana.  Faktor-faktor  berikut  adalah  sikap menghukum petugas pemasyarakatan terhadap narapidana dan kurangnya pengetahuan hak asasi manusia, Standar Minimum Rules  (SMR),  dan  teknis  pemasyarakatan.  Dalam  penelitian ini,  metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif.  Penelitian  kualitatif  deskriptif  merupakan  suatu bentuk  penelitian  yang  mencakup  studi  kasus  tentang  suatu peristiwa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Studi  kasus  dimaksudkan untuk  menguji  pertanyaan  dan  masalah  penelitian  dimana tidak  ada  pemisahan  fenomena  dan  konteks  dalam  tontonan.

## Society, 10 (1), 13-25, 2022
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284
Dikirim: 11 Januari, 2021;
Diterima: 14 Desember, 2021; Dipublikasi: 24 Juni, 2022;
Penelitian  ini  mengeksplorasi  faktor-faktor  yang  memicu petugas  melakukan  kekerasan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan.  Banyak  hal  yang  menyebabkan  perilaku kekerasan, seperti stres, masalah psikis, dan sebagainya.
Kata Kunci: Evaluasi; Kekerasan;
Narapidana;

## Pemasyarakatan

## 1. Pendahuluan
Dalam  tiga  tahun  terakhir,  maraknya  pemberitaan  media  tentang  kekerasan  yang dilakukan  petugas  dan  permasalahan  pemasyarakatan  yang  kompleks.  Posisi  lembaga pemasyarakatan  yang  rentan  terhadap  stabilitas  keamanan  dan  upaya  pembinaan  juga dianggap  sebagai  jargon  kosong  pemanis  kelembagaan  ( Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan, 2018 ). Beberapa peristiwa kekerasan telah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya di Sumatera Barat, di mana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Padang mencatat tiga kasus pada 2019.  Satu  terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Pariaman  ( Covesia.com,  2019 ). Laporan  dari  klien  mengatakan  mereka  menjadi  sasaran  hingga  memar  dan  penyiksaan  dari petugas  karena  perkelahian  sesama  narapidana,  dan  beberapa  pelanggaran  yang  berakibat pada  kesehatan  narapidana.  Kejadian  serupa  terjadi  pada  tahun  2018  di  mana  anak-anak  di lembaga  pemasyarakatan  tercatat  mengalami  kekerasan  fisik,  psikis,  dan  seksual.  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  menemukan  bahwa  26,8  persen  anak  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengalami kekerasan pada 2018 ( Tirto.id, 2019 ).
Contoh lain adalah peristiwa yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung.  Peristiwa  ini  terjadi  karena  emosi  beberapa  narapidana  yang  tidak  terima  dengan meninggalnya salah satu narapidana bernama Undang Kosim yang ditemukan gantung diri di sel isolasi Gandapurnama ( Detikcom, 2016) .
Salah  satu  bukti  belakangan  ini  mencerminkan  penegasan  ini:  video  dugaan  tindak kekerasan oleh narapidana narkotika menjadi sorotan dan perbincangan publik akhir-akhir ini. Video  yang  beredar  di  berbagai  media  menunjukkan  beberapa  narapidana  diseret,  diangkat, dan mengalami kekerasan lainnya oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  (Dirjen  PAS  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia),  peristiwa  yang terjadi  saat  pemindahan  narapidana  ke  Pulau  Nusakambangan,  Cilacap,  Jawa  Tengah merupakan  peristiwa  yang  melanggar  SOP  ( Standard  Operating  Procedure )  yang  telah  ada. Menurut  data  Forum  Pemerhati  Pemasyarakatan  (FPP)  pada  5  Mei  2019,  video  kekerasan narapidana  Nusakambangan  ini  telah  dibagikan  oleh  lebih  dari  35.000  pengguna  Facebook dengan  15.000  komentar.  Fenomena  ini  juga  menjadi  bahan  kajian  bagi  Politeknik  Ilmu Pemasyarakatan  (Poltekip)  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  menghasilkan  kader-kader pemasyarakatan  di  seluruh  Indonesia  selama  puluhan  tahun.  Sebagai  akuntabilitas  akademik dan moral Poltekip perlu mengkaji dan mengambil tindakan lebih lanjut agar pemasyarakatan tidak  lagi  melanggar  SMR  dan  UU  No  12  Tahun  1995  untuk  mewujudkan  lembaga pemasyarakatan  yang  lebih  baik  ( Republik  Indonesia,  1995 ).  Berdasarkan  studi  pustaka  dan wawancara  tidak  terstruktur  dengan  petugas  pemasyarakatan,  beberapa  faktor  penyebab terjadinya  kekerasan  yang  dilakukan  petugas  terhadap  narapidana.  Faktor-faktor  berikut adalah  sikap  menghukum  petugas  pemasyarakatan  terhadap  narapidana  dan  kurangnya

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284
pengetahuan  tentang  hak  asasi  manusia,  SMR,  dan  teknis  pemasyarakatan  petugas pemasyarakatan.
Penelitian  ini  mengeksplorasi  faktor-faktor  yang  memicu  petugas  melakukan  kekerasan terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan.  Banyak  hal  yang  menyebabkan  perilaku  kekerasan, seperti  stres,  masalah  psikis,  dan  sebagainya.  Lapas  sebagai  sebuah  lembaga,  memiliki kompleksitas permasalahan dan menjadi fenomena tersendiri yang dapat menunjukkan situasi yang  berbeda  dalam  hal  pekerjaan  dan  tanggung  jawab.  Perilaku  kekerasan  yang  terjadi memang  memiliki  faktor  pendukung  dan  penghambat  untuk  dilakukan  atau  tidak dilaksanakan.  Narapidana  seharusnya  mendapatkan  pelayanan  yang  diamanatkan  secara hukum  dan  tidak  melanggar  hak-hak  narapidana.  Hal  inilah  yang  menjadi  tujuan  penelitian untuk lebih mendalami faktor dan penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

## 2. Studi Pustaka
Niat  merupakan  faktor  pendorong  yang  mempengaruhi  perilaku. Menurut  Fishbein  & Ajzen,  sebagaimana  dikutip  dalam  Ajzen  (1985) ,  niat  adalah  posisi  seseorang  dalam  dimensi probabilitas subjektif yang melibatkan hubungan antara dirinya sendiri dan beberapa tindakan. Niat dapat menunjukkan seberapa banyak seseorang akan berusaha untuk melakukan perilaku tertentu. Niat masih merupakan disposisi untuk berperilaku sampai saat ada kesempatan yang tepat. Niat terdiri dari empat unsur, yaitu:
a. Perilaku tertentu
b. Perilaku mengarahkan objek target
c. Situasi tersebut dilakukan oleh
d. Ketika perilaku itu dilakukan
Warshaw  &  Davis,  sebagaimana  dikutip  dalam  Landry  (2003) ,  menjelaskan  bahwa  niat adalah  sejauh  mana  seseorang  merumuskan rencana  untuk  menunjukkan  tujuan  masa  depan tertentu atau tidak, dan itu semua dilakukan secara sadar. Mereka berdua juga menambahkan bahwa niat melibatkan pembentukan komitmen perilaku untuk menunjukkan suatu tindakan atau tidak. Ada harapan bahwa seseorang mengharapkan untuk menunjukkan suatu tindakan bahkan ketika komitmen belum dibuat.
Fishbein  &  Ajzen,  sebagaimana  dikutip  dalam  Ajzen  (1985),  mengemukakan  bahwa berdasarkan  reasoned  action  theory,  niat  mencerminkan  keinginan  individu  untuk  mencoba membentuk perilaku, yang terdiri dari tiga determinan, yaitu:
a. Sikap Terhadap Perilaku
Sikap  terhadap  perilaku  dipengaruhi  oleh  keyakinan  bahwa  perilaku  tersebut  akan mengarah  pada  hasil  yang diinginkan  atau  tidak  diinginkan. Individu  dengan  keyakinan positif  dalam  perilaku  cenderung  melakukan  tindakan  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain, sikap yang mengarah pada perilaku ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang disebut dengan istilah keyakinan dalam perilaku ( belief in behavior ).

## b. Norma Subjektif
Keyakinan tentang perilaku apa yang normatif (yang diharapkan orang lain) dan motivasi untuk  bertindak  mengikuti  harapan  normatif  membentuk  norma  subjektif  dalam  diri individu. Keyakinan yang mendasari norma subjektif bahwa individu telah disebut sebagai keyakinan  normatif.  Individu  percaya  bahwa  individu  atau  kelompok  tertentu  akan menerima atau tidak menerima tindakannya. Jika individu percaya pada norma kelompok,

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284
mereka akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. Dapat disimpulkan bahwa norma kelompok ini membentuk norma subjektif dalam diri individu, yang pada akhirnya akan membentuk perilakunya.

## c. Kontrol Perilaku Sadar
Kontrol perilaku adalah keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor yang memfasilitasi dan menghambat  kinerja  perilaku  individu.  Keyakinan  ini  didasarkan  pada  pengalaman sebelumnya  dari  perilaku  tersebut,  yang  dipengaruhi  oleh  informasi  dari  orang  lain, misalnya, dari pengalaman orang atau teman yang dikenal. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor  lain  yang  meningkatkan  atau  mengurangi  kesulitan  yang  dirasakan  dalam melakukan tindakan atau perilaku tersebut. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman dan perkiraan individu tentang seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Kontrol perilaku ini sangat penting ketika kepercayaan diri seseorang sedang dalam keadaan lemah.
Perilaku  kekerasan  atau  agresif  adalah  suatu  bentuk  perilaku  yang  bertujuan  untuk menyakiti  seseorang  secara fisik  dan  psikis  ( Dermawan  &  Rusdi,  2013 ).  Perilaku  ini  menurut Fitria (2010) ditandai dengan:
1) Fisik: Mata tampak tajam, tangan terkepal, rahang tertutup, postur tegang dan kaku
2) Verbal:  Mengancam,  mengumpat  dengan  kata-kata  kotor  berbicara  dengan  nada  keras, kasar, dan atau ketus
3) Perilaku: Menyerang orang lain dan menyakiti orang lain
4) Intelektual:  Mendominasi,  kasar,  berdebat,  meremehkan,  dan  tidak  jarang  mengeluarkan kata-kata bernada sarkasme.
Ketika kekerasan dan perilaku agresif dalam suatu lembaga terjadi, biasanya akan menarik perhatian  media.  Dalam  hal ini,  aturan  dan harapan  perilaku bertentangan  dengan  apa yang terjadi.  Ketika  situasi  ini  terjadi,  akan  muncul  banyak  pertanyaan  tentang  bagaimana kemampuan  sebuah  lembaga  untuk  menjaga  aturan  berjalan  dengan  baik.  Salah  satu  hal penting  dalam  mengubah  identitas  seseorang  dari  mengenakan  seragam  misalnya  menjadi petugas pemasyarakatan adalah dapat menjelaskan bagaimana seseorang dapat menunjukkan perilaku  agresifnya.  Bahkan  dalam  beberapa  hal,  para  petugas  tidak  menunjukkan  identitas mereka di satu sisi untuk melindungi diri mereka  sendiri dan membuat mereka cukup bebas untuk bertindak.
Lebih  lanjut, Bernard  (1990) berpendapat  bahwa  tindakan  kelembagaan  yang  agresif merupakan  salah  satu  faktor  tingkat  stres  yang  dialami  oleh  petugas,  misalnya  di  unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Ketidakmampuan mengatasi hal tersebut menjadi penyebab meningkatnya  tingkat  agresivitas  petugas  di  lapangan  yang  dihadapkan  pada  kondisi  yang mungkin dapat memicu emosinya. Tingkat stres juga bisa disebabkan oleh hubungan dengan rekan kerja yang merasa tidak diperlakukan dengan baik dan kemudian menular ke rekan kerja yang lain. Sehingga hubungan negatif yang terjadi antara satu sama lain meningkatkan frustasi dan kemarahan yang berdampak pada lingkup pekerjaan.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang membantu  peneliti  menggali  lebih  dalam  dari  informasi  faktual  yang  akan  dianalisis.  Studi kasus  dimaksudkan  untuk  menguji  pertanyaan  dan  masalah  penelitian  dimana  tidak  ada

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284
pemisahan  fenomena  dan  konteks  dalam  fenomena  yang  terjadi  ( Prihatsanti et  al., 2018 ). Penelitian ini berfokus pada satu objek kunci yang mempelajarinya sebagai kasus dalam studi kasus data yang diperoleh dari semua pihak yang terlibat dalam topik penelitian. Dengan kata lain,  penelitian  ini  mengumpulkan  dari  berbagai  sumber  ( Nawawi,  2003 ).  Peneliti  sendiri sedang  mempersiapkan  instrumen  penelitian  kualitatif.  Peneliti  harus  mampu  merekam  data berupa  perilaku  atau  penampilan  sumber  data  karena  arus  dicatat  secara  tertulis  tanpa menyertakan interpretasinya.
Peneliti  merupakan  instrumen  utama  karena  hanya  peneliti  yang  dapat  berperan  sebagai alat yang ada dan merespon realitas. Instrumen penelitian kualitatif disusun dengan perangkat lain,  yaitu  pedoman  wawancara  terstruktur  dan  observasi.  Lagi  pula,  itu  tidak  mudah ( Equatora, 2018 ).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  dengan  model  triangulasi  dalam  pengujian validitas,  artinya  data  diinterpretasikan  dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara  dan berkali-kali. Ada triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.
1) Triangulasi Sumber
Triangulasi  diperlukan  untuk  meninjau  validasi  data  dengan  memeriksa  informasi  yang diterima dari informan.
2) Teknik Triangulasi
Teknik ini memeriksa sumber data yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Misalnya, data wawancara akan diperiksa dengan observasi dan dokumentasi.
3) Triangulasi waktu
Waktu  juga  sering  mempengaruhi  kredibilitas  data.  Dalam  melakukan  wawancara, informan diwawancarai pada pagi hari untuk memberikan jawaban yang lebih valid karena kondisi informan masih segar.
Dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  analisis  data,  penyelidikan penelitian  berlangsung  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data.  Diantaranya  adalah reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi.  Namun,  ketiga  tahapan  tersebut  berlangsung secara bersamaan. Analisis data ini dijelaskan sebagai berikut:
Reduksi Data

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Penelitian

## 4.1.1. Sikap Petugas tentang Kekerasan terhadap Narapidana
Menurut  wawancara  dengan  tiga  petugas  Lapas,  banyak  narapidana  yang dipindahkan/mutasi  ke  Nusakambangan  adalah  narapidana  bermasalah  di  penjara  bawah tanah  sebelumnya.  Salah  satu  sumber  mengatakan,  petugas  pemasyarakatan  yang  mengawal para  napi  yang  dipindahkan  memberikan  informasi  bahwa  napi  tersebut  pernah  berpindah- pindah dan sering membuat onar di lapas sebelumnya.
Petugas  menilai  “ shock  therapy ”  merupakan  solusi  agar  narapidana  mematuhi  aturan, takut,  dan  menjaga  perilakunya  selama  menjalani  hukuman  pidana.  Digambarkan  dalam kutipan wawancara sebagai berikut:
“ya  itukan  sengaja  kadang  kadang  pak  itu  ada  apa  di  berkasnya  ituloh  pak  oh  ini melawan  petugas,  oh  ini  disana  bikin  onar,  terus  dan  lain  sebagainya  lah  pak  ya istilahnya untuk apa ya untuk melemahkan lah kasarannya istilahnya jangan sampai oh  kita  disini  berkasnya  disini  itu  disana  bikin  onar  disana  melawan  petugas  dan sebagainya ya sampai sini kok istilahnya gak untuk perkenalan”(Wawancara dengan K.L.L.N).

## 4.1.2. Petugas Ingin Mengembalikan Muruah Nusakambangan
Dikenal  sebagai  pulau  penjara  sejak  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda, Nusakambangan  ditakuti  oleh  penjahat  dan  narapidana.  Kesan  ini  dianggap  petugas  sudah pudar.  Mereka  seolah  menghimbau  untuk  mengembalikan  muruah  Nusakambangan  agar ditakuti oleh para napi dan memberi mereka efek jera. Digambarkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:
“kalo  sebenernya  di  lingkup  Nusakambangan  itu  kan  tahap  revitalisasi  ya  pak,  kan Nusakambangan  dijadikan  muruah,  jadi  muruah  Nusakambangan  itu  harus  ada  ya dikembalikan  lagi  muruahnya  contohnya  kalo  ada  tahanan  baru  masuk  sini, bagaimana rasanya mereka harus jera harus kapok. Ya dampaknya mereka yang mau kesini lagi udah kapok ternyata Nusakambangan seperti ini ya. Memang sebenernya memang harus ada muruahnya harus seperti itu” (Wawancara dengan P.L.L.N).
“kita tidak mau nama ini rusak karena mereka datang tercoreng lagi gitu, karena di Nusakambangan  sendiri  sudah  banyak  korban,  apalagi  terkait  dengan  peredaran narkoba banyak petugas juga yang kena” (Wawancara dengan A.L.L.B).

## 4.1.3. Petugas  Geram  ketika  Riwayat  Kasus  Narapidana  Bertentangan  dengan  Nilai-Nilai Subjektif
Petugas  akan  lebih  geram  jika  riwayat  kasus  narapidana  yang  dipindahkan  ke Nusakambangan  bertentangan  dengan  nilai  subjektif  petugas.  Misalnya,  dalam  kasus pemerkosaan anak di bawah umur, ketika petugas merasa anggota keluarganya diperlakukan sebagai  korban  (keluarga  adalah  nilai  penting  yang  dipegang  petugas),  mereka  akan  geram ketika  menemukan  narapidana  yang  melakukan  pemerkosaan  terhadap  anak.  Tergambar dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284
“Ada  mas,  aku  rasa  sih  gitu  kalau  isu-isu  anak  dia  kesel.  Perlindungan  anak  nih. Misalnya ada pensiunan nih kakek-kakek melecehkan anak umur 7 tahun. Ini bagian Ibu nih kalau perlindungan anak nih. Saya dipanggil, Saya pelajari dulu kasusnya. Saya langsung panggil dia kakek. Itu kan seusia cucu mbah apa mbah ga pikir? Dia bilang khilaf khilaf, yaa ada rasa kesel kepingin pukul tapi ya itu saya ingin ikuti jejak bapak saya jangan sampai mengotori tangan” (Wawancara dengan W.L.L.B).

## 4.1.4. Perilaku Kekerasan
Perilaku  kekerasan  di  Nusakambangan  juga  karena  pengaruh  negatif  pegawai  senior terhadap  pegawai  baru  untuk  melakukan  kekerasan.  Petugas  pemasyarakatan  senior  akan mempengaruhi  petugas  baru  (baik  pegawai  dengan  latar  belakang  pendidikan  tinggi  atau pendidikan sederajat) dengan meminta mereka untuk melakukan perilaku kekerasan terhadap narapidana.  Mereka  yang  tidak  mengikuti  ajakan  senior  akan  mendapatkan  perlakuan  yang merugikan.  Misalnya  dihina dan  direndahkan.  Tergambar  dalam  kutipan  wawancara  sebagai berikut:
“Kalo  menurut  saya  sih  ya  turun  temurun  sama  aja  sih  tradisi....  ya  bermacam- macam ada yang bilang banci suruh pakai rok terus gak gentle bukan laki-laki udah pindah aja" (Wawancara dengan K.L.L.N).

## 4.2. Pembahasan

## 4.2.1. Sikap Petugas perihal Kekerasan terhadap Narapidana
Sikap  petugas  terhadap  narapidana  mempengaruhi  bagaimana  dia  berperilaku  atau menanggapi  perilaku  narapidana  ( Maynard-Moody  &  Musheno,  2000 ; Liebling,  2008 ; Maynard-Moody & Portillo, 2000 ). Apakah itu hukuman atau rehabilitatif. Sikap menghukum adalah  kecenderungan  seseorang  untuk  memaksakan  keadilan  retributif  pada  pelaku  atau narapidana daripada rekonsiliasi atau penyelesaian kompensasi ( Hosser et al., 2007 ). Sikap yang menghukum  membuat  petugas  menjadi  sinis,  otoriter,  dan  pesimis  terhadap  narapidana. Sedangkan  sikap  rehabilitatif  justru  sebaliknya,  dimana  seseorang  cenderung  memandang narapidana sebagai manusia yang masih bisa direhabilitasi.
Hasil  wawancara  dengan  informan  menunjukkan  bahwa  beberapa  sikap  masuk  ke dalam  kategori  punitif.  Informan  melihat  perlu  diberikan  “ shock  therapy ”  karena  banyak narapidana  yang  dipindahkan/mutasi  ke  Nusakambangan  adalah  narapidana  bermasalah  di lapas  sebelumnya.  Kekhawatiran  akan  terulangnya  perilaku  melanggar  hukum  di  penjara membuat  petugas  berperilaku  dengan  cara  yang  dirasakan  narapidana.  Sumber  lain mengatakan,  dia  merasa  tidak  nyaman  dan  khawatir  serta  tidak  ingin  napi  mengulangi perbuatannya,  apalagi dengan  jumlah  petugas  yang  sedikit.  Di  sisi  lain,  mereka  menghadapi narapidana yang dihukum lama dan berisiko tinggi, seperti kasus terorisme, pengedar narkoba, pembunuhan sadis, dan kasus berat lainnya.
Mereka  yang  lebih  takut  akan  tindakan  kriminal  akan  melihat  hukuman  sebagai  cara tercepat untuk mengendalikan perilaku kriminal ( Costelloe et al., 2009 ).
Para  informan  menilai  para  koruptor  dan  narapidana  tidak  lagi  takut  dengan Nusakambangan. Mereka beranggapan bahwa ada informasi bahwa peningkatan warga binaan di  kegiatan  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan  semakin  meningkat.  Fenomena  ini menyebabkan  petugas  merasakan  semangat  korps,  sehingga  muncul  sikap  kekerasan  saat menerima  narapidana  pindahan  bermasalah  dari  lapas  sebelumnya.  Meningkatnya  tren

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284
perilaku  buruk  narapidana  juga  menyebabkan  pola  pikir  petugas  menghukum  narapidana ( Hogan et al., 2005 ; Pfeiffer et al., 2005 ; Roberts & Indermaur, 2007 ; Spiranovic et al., 2012 ). Sikap menghukum  juga  dipengaruhi  oleh  keinginan  informan  untuk  mengembalikan  budaya Nusakambangan agar ditakuti oleh pelaku dan narapidana.
Selain  kedua  faktor  tersebut,  kemarahan  meningkat  ketika  kasus  narapidana bertentangan  dengan  nilai  subjektif  petugas.  Menurut  Hartnagel  &  Templeton  (2012), kemarahan ini merupakan salah satu prediktor dari sikap menghukum seseorang. Selanjutnya, kemarahan  atas  tindak  pidana/nilai  subjektif  juga  memiliki  pengaruh  yang  lebih  signifikan terhadap sikap punitif daripada faktor ketakutan terhadap suatu tindakan kejahatan.

## 4.2.2. Perilaku Petugas yang erat dengan Kekerasan
Informan  mengatakan  perilaku  kekerasan  sudah  menjadi  tradisi  di  Nusakambangan. Aturan  kekerasan  adalah  warisan  dari  generasi  ke  generasi.  Menurut  awalnya,  kebiasaan kekuasaan  ditularkan  dari  petugas  senior  kepada  petugas  junior  melalui  tekanan  untuk melakukan  perilaku  kekerasan  terhadap  narapidana.  Secara  psikologis  disebut  sebagai  peer pressure  atau  tekanan  dari  teman  sebaya  atau  teman  terdekat  yang  secara  langsung mempengaruhi  seseorang  untuk  mengambil  keputusan.  Tekanan  ini  dapat  berupa  ejekan, intimidasi,  dan  kata-kata  yang  merendahkan  untuk  mendorong  individu  menyesuaikan perilakunya  untuk  memperoleh  pengakuan,  status,  dan  prestise  dari  anggota  kelompoknya ( Sijtsema et  al., 2009 ).  Selain  itu,  tekanan  otoritas  senior  berdampak  pada  kepatuhan  petugas baru dengan perilaku kekerasan ( Milgram, 1963 ).

## 4.2.3. Persepsi Kontrol Perilaku
Sumber  itu  menyebutkan,  SOP  penerimaan  narapidana  dari  pelabuhan  Wijayapura  ke lapas tujuan tidak ada. Dikatakannya, belum ada SOP yang jelas terkait proses ini. Sampai saat ini,  belum  ada  SOP  penerimaan  dari  pelabuhan  Wijayapura  ke  Lapas  tujuan.  Selama  ini, sumber  tersebut  mengaku  belum  mengetahui  SOP  penerimaan  narapidana  yang disosialisasikan  dengannya.  Tanpa  aturan  dan  pengawasan  yang  jelas,  emosi  negatif  dalam situasi  penerimaan  narapidana  sulit  dikendalikan.  Selain  itu,  keterampilan  petugas  dalam mengelola  emosi  marah  saat  menghadapi  narapidana  perlu  dilatih  untuk  bertindak  lebih rasional.

## 4.2.4. Faktor Pendukung dan Penghambat
Berdasarkan  temuan  di  atas,  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  sumber terjadinya tindak kekerasan merupakan faktor yang menjadi faktor pendukung. Sikap Punitif tersebut  antara  lain  memberikan  “ shock  therapy ”  kepada  narapidana  bermasalah  di  lembaga pemasyarakatan  sebelumnya,  ingin  mengembalikan  muruah  Nusakambangan  yang  ditakuti para  penjahat  dan  narapidana,  dan  pandangan  geram  atas  riwayat  kasus  narapidana  yang bertentangan  dengan  nilai  barang  yang  dianggapnya  berharga.  Selain  itu,  dari  segi  faktor sosial, adanya tekanan sosial dari rekan kerja dan atasan membuat petugas baru yang terinfeksi melakukan  kekerasan  terhadap  narapidana.  Sehingga  perilaku  ini  menjadi  berkelanjutan  di Nusakambangan.

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284

## Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat Perilaku Kekerasan
Faktor Pendukung Faktor Penghambat a. Sikap Punitif Petugas terhadap Narapidana ( Shock Therapy )
a. Mutasi/rotasi  pejabat  internal  dalam satu wilayah dan antar wilayah
b. Tekanan  sosial  dari  rekan  kerja  dan senior
b. Pelatihan  hak  asasi  manusia/SMR  dan pelatihan terkait lainnya c. Tidak  ada  SOP  penerimaan  dari Wijayapura ke Lapas tujuan c. Membuat SOP penerimaan dari Wijayapura ke Lapas tujuan d. Ingin mengembalikan muruah Nusakambangan d. Menemukan  dan  melatih  petugas  cara- cara alternatif untuk menangani narapidana selain kekerasan
e. Petugas belum mengetahui cara alternatif menghadapi narapidana selain tindak kekerasan
f. Semangat korps muncul ketika menerima pemindahan bermasalah narapidana dari penjara sebelumnya e. Semangat korps untuk saling mengingatkan  agar  tidak  melakukan kekerasan
Namun,  ada  beberapa  faktor  yang  menghambat  perilaku  kekerasan  di  Nusakambangan. Berdasarkan wawancara dengan informan, beberapa faktor penghambat perilaku kekerasan di Nusakambangan.  Yang  pertama  adalah  mutasi  petugas  keamanan  untuk  belajar  memandang narapidana  lebih  rehabilitatif  dari  sebelumnya.  Mutasi  ini  dilakukan  karena  penegakan  dan pengawalan penerimaan SOP agar petugas yang baru dimutasi ke departemen keamanan tidak terjerumus perilaku kekerasan. Selain itu, faktor pendidikan juga mempengaruhi berkurangnya sikap terhadap hukuman.

## 4.2.5. Faktor Pendukung dan Penghambat
Teori  Niat  Ajzen  menghubungkan  sikap,  norma,  kehendak  (niat),  hambatan,  dan dukungan  terhadap  suatu  perilaku  ( Jogiyanto,  2007 ). Ajzen  (1991) mengatakan  bahwa  sikap dapat  mempengaruhi  perilaku  melalui  proses  pengambilan  keputusan  yang  menyeluruh dan beralasan, yang terbatas pada hal-hal di bawah ini:
a. Sikap tertentu terhadap sesuatu menentukan tindakan.
b. Norma  atau  keyakinan  subjektif  mempengaruhi  perilaku  tentang  apa  yang  orang  lain ingin kita lakukan.
c. Sikap terhadap perilaku dan norma serta hambatan dan dukungan tentunya membentuk niat untuk berperilaku.
Jogiyanto  (2007) berpendapat  bahwa  niat  adalah  fungsi dari  dua  faktor  penentu:  sikap individu  terhadap  perilaku  (aspek  pribadi)  dan  persepsi  individu  terhadap  tekanan  sosial untuk melakukan tindakan. Kontrol perilaku yang dirasakan adalah faktor lain di luar persepsi diri dan kecemasan sosial untuk mengontrol perilaku individu ( Hsu & Chiu, 2002 ). Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa perilaku tidak hanya bergantung pada motivasi tetapi juga aturan pada tindakan.
Maka  jika  mengacu  pada  teori  ini,  sikap  petugas  tentang  kekerasan  dan  norma-norma sosial  yang  ada  di  kalangan  petugas  menjadi  motivasi  petugas  untuk  melakukan  perilaku kekerasan dan mempengaruhi niat atau seberapa besar keinginan untuk melakukan kekerasan.

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284
SOP  yang  tidak  terpusat  dan  keahlian  untuk  “menjinakkan”  narapidana  di  luar  kekuasaan untuk berkontribusi pada perilaku ini.

## Gambar 2. Pola Perilaku Kekerasan Petugas mengacu pada Teori Perilaku Terencana Ajzen
(1985)

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menggali  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  pemicu kekerasan  yang  dilakukan  petugas  terhadap  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Nusakambangan.  Maksud  kekuasaan  menentukan  tiga  faktor  penentu:  sikap  terhadap perilaku,  norma  subjektif,  dan  kontrol  perilaku  yang  nantinya  akan  memunculkan  perilaku kekerasan.  Berdasarkan  proses  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kekerasan  antara  lain:  sikap  petugas terhadap  kekerasan  pada  narapidana,  budaya  yang  berkembang  di  kalangan  petugas pemasyarakatan di Nusakambangan dan kontrol perilaku yang dirasakan ( Perceived Behavioral Control ).  Penelitian  ini  menemukan  beberapa  faktor  pendukung  terjadinya  kekerasan  dari penyidikan, antara lain sikap Punitif petugas terhadap narapidana ( Shock Therapy ) dan tekanan sosial  dari  rekan  kerja  dan  senior.  Penjahat  dan  narapidana  takut  dengan  budaya Nusakambangan, dan petugas belum mengetahui cara alternatif untuk menangani narapidana selain  tindakan  kekerasan.  Belum  ada  SOP  penerimaan  dari  Wijayapura  ke  Lapas  tujuan. Semangat  korps  muncul  saat  menerima  narapidana  pindahan  bermasalah  dari  penjara sebelumnya.
Hasil  penelitian  diperoleh  beberapa  faktor  penghambat  perilaku  kekerasan,  antara  lain mutasi/rotasi petugas secara internal di satu wilayah dan antar wilayah, pelatihan HAM, SMR dan  pelatihan  terkait  lainnya,  membuat  penerimaan  SOP  dari  Wijayapura  ke  Lapas  tujuan, mencari  dan  melatih  petugas  dengan  cara  alternatif.  dalam  menghadapi  narapidana  selain kekerasan dan semangat korps untuk saling mengingatkan agar tidak melakukan kekerasan.

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284

## 6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.
Daftar Pustaka Ajzen, I. (1985). From Intention to Action: A Theory of Planned Behavior . New York: Springer. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 50 (2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t
Bernard, T. J. (1990). Angry Aggression Among The “Truly Disadvantaged”. Criminology , 28 (1), 73–96. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1990.tb01318.x
Costelloe,  M.  T.,  Chiricos,  T.,  &  Gertz,  M.  (2009).  Punitive  attitudes  toward  criminals.
Punishment & Society , 11 (1), 25–49. https://doi.org/10.1177/1462474508098131 Dermawan, R., & Rusdi. (2013). Keperawatan Jiwa: Konsep dan Kerangka Kerja. Asuhan Keperawatan Jiwa . Yogyakarta: Gosyen Publisihing. Detikcom.  (2016,  April  23). Cerita  Versi  Napi  Lapas  Banceuy  Soal  Kematian  Temannya  yang  Picu Kerusuhan . detiknews. https://news.detik.com/berita/d-3195065/cerita-versi-napi- lapas-banceuy-soal-kematian-temannya-yang-picu-kerusuhan
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  (2018). Rancangan  Naskah  Akademik  Revitaliasi .  Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Equatora,  M.  A.  (2018).  Efektivitas  Pembinaan  Kemandirian  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  Wirogunan  Yogyakarta. EMPATI:  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial , 7 (1). https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648
Covesia.com.  (2019,  March  15). Kekerasan  di  Lapas,  LBH  Padang  Desak  Kanwil  Kemenkumham Berbenah . https://covesia.com/archipelago/71298/kekerasan-di-lapas-lbh-padang- desak-kanwil-kemenkumham-berbenah
Fitria, N. (2010). Prinsip Dasar dan Aplikasi Penulisan Laporan Pendahuluan dan Strategi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan . Jakarta: Salemba Medika.
Hogan,  M.  J.,  Chiricos,  T.,  &  Gertz,  M.  (2005).  Economic  Insecurity,  Blame,  and  Punitive Attitudes. Justice Quarterly , 22 (3), 392–412. https://doi.org/10.1080/07418820500219144
Hosser, D., Raddatz, S., & Windzio, M. (2007). Child Maltreatment, Revictimization, and Violent
Behavior. Violence and Victims , 22 (3), 318–333.
https://doi.org/10.1891/088667007780842829
Hsu, M. H., & Chiu, C. M. (2004). Predicting electronic service continuance with a decomposed theory  of  planned  behaviour. Behaviour  &  Information  Technology , 23 (5),  359–373. https://doi.org/10.1080/01449290410001669969
Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan . Yogyakarta: Penerbit Andi. Landry, C. C. (2003). Self-efficacy, motivation, and outcome expectation correlates of college students’ intention  certainty (Doctoral  Dissertations).  Louisiana  State  University  Libraries. https://doi.org/10.31390/gradschool_dissertations.1254
Liebling,  A.  (2008).  Incentives  and  Earned  Privileges  Revisited:  Fairness,  Discretion,  and  the Quality of Prison Life. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention ,
9 (sup1), 25–41. https://doi.org/10.1080/14043850802450773

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284
Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2000). State Agent or Citizen Agent: Two Narratives of Discretion. Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory , 10 (2),  329–358. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024272
Maynard-Moody, S & Portillo, S. (2000). The Oxford Handbook of American Bureaucracy . Oxford. Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology ,
67 (4), 371–378. https://doi.org/10.1037/h0040525 Nawawi. (2003). Metodologi Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pfeiffer,  C.,  Windzio,  M.,  &  Kleimann,  M.  (2005).  Media  Use  and  its  Impacts  on  Crime Perception, Sentencing Attitudes and Crime Policy. European Journal of Criminology , 2 (3),
259–285. https://doi.org/10.1177/1477370805054099
Prihatsanti,  U.,  Suryanto,  S.,  &  Hendriani,  W.  (2018).  Menggunakan  Studi  Kasus  sebagai
Metode Ilmiah dalam Psikologi. Buletin Psikologi , 26 (2), 126.
https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895
Republik Indonesia (1995). Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995 . Jakarta.
Roberts,  L.  D.,  &  Indermaur,  D.  (2007).  Predicting  Punitive  Attitudes  in  Australia. Psychiatry, Psychology and Law , 14 (1), 56–65. https://doi.org/10.1375/pplt.14.1.56
Sijtsema,  J.  J.,  Veenstra,  R.,  Lindenberg,  S.,  &  Salmivalli,  C.  (2009).  Empirical  test  of  bullies’ status  goals:  assessing  direct  goals,  aggression,  and  prestige. Aggressive  Behavior , 35 (1), 57–67. https://doi.org/10.1002/ab.20282
Spiranovic,  C.  A.,  Roberts,  L.  D.,  &  Indermaur,  D.  (2012).  What  Predicts  Punitiveness?  An Examination  of  Predictors  of  Punitive  Attitudes  towards  Offenders  in  Australia.
Psychiatry, Psychology and Law , 19 (2), 249–261.
https://doi.org/10.1080/13218719.2011.561766
Tirto.id.  (2019,  June  25). KPAI:  26,8  Persen  Napi  Lapas  Anak  Alami  Kekerasan . https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284

## __________________________

## Tentang Penulis
1. Syahrial  Yuska memperoleh  gelar  Doktor  Ilmu  Hukum  dari  Universitas  Airlangga, Indonesia,  pada  tahun  2012.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Manajemen Pemasyarakatan,  Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan,  Indonesia,  dan  memiliki  keahlian  di bidang Hukum Pemasyarakatan.
E-Mail: syahyuska@gmail.com
2. Muhammad Ali Equatora memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dari STISIPOL Candradimuka,  Indonesia,  pada  tahun  2012.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi Bimbingan  Pemasyarakatan,  Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan,  Indonesia,  memiliki sertifikasi  sebagai  pekerja  sosial,  dan  memiliki  keahlian  dalam  praktik  pekerjaan  sosial korektif, serta memiliki pengalaman sebagai pekerja sosial profesional dan reviewer aktif di jurnal nasional dan internasional bereputasi.
E-Mail: bangtora1973@gmail.com
3. Mitro  Subroto memperoleh  gelar  Magister Psikologi  Kriminal  dari  Universitas  Indonesia pada  tahun  2005.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Teknik  Pemasyarakatan, Politeknik  Ilmu  Pemasyarakatan,  Indonesia,  dan  memiliki  keahlian  dalam  Pembinaan Pemasyarakatan.
E-Mail: subrotomitro007@gmail.com
4. Imaduddin Hamzah memperoleh  gelar  Doktor  Ilmu  Psikologi dari  Universitas  Indonesia pada  tahun  2011.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Bimbingan  Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, dan memiliki keahlian dalam Psikologi Klinis dan Bimbingan Konseling . E-Mail: imaduddin@poltekip.ac.id