p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204 https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI

## IMPLEMENTATION OF INTEGRATED STUNTING PREVENTION POLICY
Nabila Udzrotu Shauma 1* , Dini Gandini Purbaningrum 2
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan *Koresponden email: nabilaae12@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi sebagai upaya dalam pencegahan dan menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Tangerang. Kecamatan Rajeg menjadi wilayah dengan angka kasus stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Tangerang. Dalam proses pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg masih terdapat permasalahan yakni terkait pemahaman masyarakat terhadap pencegahan stunting yang masih kurang dan koordinasi antar pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menunjukan masih terdapat indikator yang belum tercapai dengan baik. Sumber daya manusia yang berada di tingkat bawah khusunya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi belum optimal, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pencegahan Stunting , Terintegrasi

## ABSTRACT
The Tangerang Regency Government-issued Regent Regulation Number 16 of 2020 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Prevention as an effort to prevent and reduce stunting rates in the Tangerang Regency area. Rajeg District is an area with a fairly high number of stunting cases in the Tangerang Regency. In the process of implementing the integrated stunting prevention acceleration policy in the Rajeg subdistrict, there are still problems related to public understanding of stunting prevention which is still lacking, and coordination between implementers in implementing policies that have not been optimal. This study aims to analyze the implementation of an integrated stunting prevention acceleration policy in Rajeg District, Tangerang Regency. This type of research is qualitative with descriptive method. Data collection by interview, documentation, and observation methods. The results of the study based on the analysis using the Van Meter and Van Horn policy implementation models show that there are still indicators that have not been achieved properly. Human resources at the lower levels, especially cadres, are still lacking both in terms of quantity and quality. The characteristics of implementing organizations have not been met properly. The attitude of the implementers, especially on public understanding of the policy is still lacking. Communication and coordination have not been optimal, because there are still activities that are not on target in their implementation. The social environment, economic environment, and political environment have not fully supported the success of the integrated stunting prevention acceleration policy.
Keywords : Policy Implementation, Stunting Prevention, Integrated
PENDAHULUAN Stunting menjadi masalah yang krusial, kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan sesuai umur (PB/U) atau
tinggi badan berdasarkan usia (TB/U) dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/stunted) dan <-3 SD (sangat pendek/ severely stunted) (Fahmil Usman 2020). Dapat dikatakan stunting adalah masalah kronis yang terjadi sejak masa kehamilan sampai anak berusia
dibawah dua tahun, dimana kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi dari standar median yang ditetapkan World Health Organization (WHO). Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76% (Kominfo 2021). Angka pravalensi stun- ting di Indonesia ini masih lebih tinggi dibandi- ngkan toleransi maksimal angka stunting yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu kurang dari 20%. Pemerintah telah mem- berikan perhatian besar terhadap pencegahan stunting , melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gera- kan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Ten- tang Percepatan Penurunan Stunting yang ber- tujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stun- ting , juga bertepatan dengan satu dekade ber- gabungnya Indonesia dengan gerakan global Scaling Up Nutrition (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor (Bappenas 2021). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 stunting di Kabupaten Tangerang berada diangka 23,2% dan ini masih di atas batas ambang yaitu kurang dari 20% yang ditetapkan oleh WHO. Oleh karena itu Pemerintah Kabu- paten Tangerang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang. Peraturan ini dibuat de- ngan tujuan untuk meningkatkan status gizi mas- yarakat dan kualitas sumber daya manusia yang harus diatasi secara multisektor.
Melihat masih tingginya angka stunting di beberapa kecamatan kabupaten Tangerang me- nunjukan koordinasi lintas Sektor yang belum dilakukan secara optimal. Peran masyarakat dalam upaya mencegah stunting juga sangat diperlukan dalam keberhasilan pencegahan stunting . Namun melihat keadaan yang terjadi saat ini masih kerap kali ditemukan masyarakat yang belum menge- tahui betul perihal stunting , baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan hingga penanggulangan yang dapat dilakukan (Tumanger 2019). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai Persepsi Sosial Tentang Stunting di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Liem et al. (2019) menunjukan hasil istilah stunting belum disertai dengan persepsi sosial yang benar, yaitu faktor kekurangan gizi didalamnya. Se-
hingga dapat dikatakan masyarakat belum menge- tahui betul makna stunting yang sebenarnya dan berdampak pada partispasi masyarakat yang tidak optimal dalam mencegah stunting . Kurangnya pengetahuan dan partispasi masyarakat tersebut dapat mengakibatkan tingginya angka stunting . Berdasarkan penelitian terdahulu terkait faktor yang paling dominan terhadap kejadian stunting di puskesmas Rajeg, Kabupaten Tange- rang yang dilakukan oleh Siallagan et al. (2021). Hasil penelitian menunjukan dengan adanya kejadian stunting pada balita di puskesmas Rajeg kabupaten Tangerang, faktor yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada balita di pus- kesmas Rajeg Kabupaten Tangerang adalah ibu hamil pada saat usia yang berisiko disaat organ reproduksi belum matang secara sempurna yakni, pada usia kurang dari 20 tahun yang disebabkan oleh pernikahan dini. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan faktor sosial sangat ber- pengaruh dalam menimbulkan kejadian stunting . Tingginya Kejadian stunting di suatu daerah secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, sebab faktor non kesehatan seperti ke- tersediaan air bersih, pola asuh anak, pengetahuan ibu hamil, hingga masalah ekonomi keluarga berpengaruh 70% dalam menambah angka stun- ting (Saaadatuddaraen 2021). Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun belakangan, warga miskin di Kabupaten Tange- rang mengalami peningkatan. Sebesar 7,12 persen atau sekitar 272.000 penduduk masuk dalam kategori miskin. Sejalan dengan data BPS hasil susenas (survei sosial ekonomi nasional) pada tahun 202I menunjukan angka kemiskinan di kabupaten Tangerang meningkat 0,89 persen hampir 1 persen atau meningkat menjadi 7,12 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 6,23 persen (Berita Satu 2021). Pasalnya faktor ekonomi dan sosial keluarga dapat me- nyebabkan terjadinya stunting pada anak (Oktavia, 2021). Angka stunting di wilayah Kabupaten Ta- ngerang masih kerap kali ditemukan, masih terdapat 10 desa di Kabupaten Tangerang yang memiliki angka kasus stunting yang cukup tinggi, yakni tercatat sekitar 15.318 balita di Kabupaten Tangerang, yang masih teridentifikasi stunting (Kabarbanten.com 2021). Terdapat 5 Kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan kasus stunting tertinggi yakni di antaranya pada Puskesmas Rajeg sebanyak 1.551 Balita, Puskesmas Sepatan 832 Balita, Puskesmas Sukamulya 803 Balita, Puskesmas Binong 794 Balita dan Puskesmas Sindang Jaya sebanyak 730 Balita (Poskota 2021). Berdasarkan data tersebut menunjukan Puskesmas
di Kecamatan Rajeg memiliki angka kasus stun- ting yang tertinggi. Adapun data secara rinci kasus anak stunting di Kecamatan Rajeg dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 . Jumlah Stunting di Kecamatan Rajeg bulan Agustus Tahun 2021 (Puskesmas Rajeg dan
Puskesmas Sukatani, diolah April 2022) No Desa Jumlah Anak Stunting 1 Rajeg 382 2 Rajeg Mulya 213 3 Lembang Sari 1 4 Tanjakan Mekar 1 5 Sukasari 128 6 Rancaa Bango 36 7 Mekarsari 601 8 Tanjakan 139 9 Daon 12 10 Sukatani 38 11 Sukamanah 34 12 Pangarengan 7 13 Jambu Karya 9 Jumlah 1601 Selain itu Kecamatan Rajeg Kabupaten
Tangerang juga dijadikan sebagai wilayah lokasi fokus pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang, berikut secara rinci daftar wilayah lokus stunting di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2 . Daftar Kecamatan dan Desa Lokasi Fokus Pencegahan dan Penurunan Stunting
Terinterasi di Kabupaten Tangerang (Bappeda Kabupaten Tangerang, diolah Mei 2022) No Kecamatan dan Desa Jumlah Balita Stunting (kasus) 1 Kecamatan Rajeg 1. Desa Rajeg Mulya : 487 2. Desa Sukasari : 233 3. Desa Tanjakan :130 850 2 Kecamatan Teluk Naga 1. Desa Tegal Angus : 159 2. Desa Muara : 83 3. Desa Tanjung Pasir : 47 289 3 Kecamatan Mauk 1. Desa Sasak : 115 2. Desa Banyu Asih : 131 290 4 Kecamatan Sepatan 1. Desa Pondok Jaya : 229 229 5 Kecamatan Kresek 1. Desa Ranca Ilat : 22 22
Berdasarkan daftar lokus stunting Kabu- paten Tangerang diatas, Kecamatan Rajeg menjadi salah satu kecamatan yang masuk kedalam lokus stunting di Kabupaten Tangerang dengan memiliki angka kasus stunting tertinggi diantara kecamatan- kecamatan lainnya yang dijadikan lokus stunting di Kabupaten Tangerang. Sehingga berdasarkan data dan permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut fokus utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan stunting di Kecamatan Rajeg. Pada Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, teori Van Meter dan Van Horn digunakan karena ter- dapat indikator lingkungan eksternal yang di- anggap relevan dengan permasalahan-permasala- han yang ada dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan Stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
METODE Pendekatan yang digunakan dalam pene- litian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif adalah metode pene- litian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah ekspe- rimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat in- duktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih me- nekankan makna dari pada generalisasi.
Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian lapangan ( field research ) dengan pe- ngumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilaku- kan secara terstruktur dan mendalam yang di- harapkan dapat menggali lebih lengkap informasi yang disampaikan oleh informan. Adapun Infor- man dalam penelitian ini terdiri dari OPD di Kabupaten Tangerang yakni informan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masya- rakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Selain itu Informan dari Kecamatan Rajeg terdiri dari Sekretaris Camat, Ahli Gizi di Puskesmas Rajeg, Ahli Gizi di Puskesmas Sukatani, Kader Posyandu dan Masyarakat.
Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dokumen dan melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh baik berupa dokumen tertulis atau dokumen elekteronik yang terkait
dengan pembahasan dalam penelitian. Sedangkan Observasi didalam penlitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung untuk melihat penerapan Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan melakukan pen- catatan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Teknik analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada analisa kualitatif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1984) dalam (Sugiyono 2019). Analisis data secara kua- litatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan empat komponen proses berupa pengumpulan data, reduksi data, sajian data, serta penarikan kesim- pulan/verifikasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan dan ber- dasarkan hasil wawancara dengan informan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabu- paten Tangerang. Tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan adalah im- plementasi kebijakan karena dalam melalui pro- sedur inilah suatu masalah publik dapat dise- lesaikan atau tidak (Agustino 2019). Penelitian ini dianalisis dengan model implementasi kebijakan Van Meter, D. S., & Van Horn, (1975) yang terdiri dari 6 (enam) indikator yakni, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya. Karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelak- sana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Ukuran dan Tujuan Kebijakan Implementasi kebijakan dapat dinilai ki- nerjanya melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksana- kan, maka akan sulit juga untuk dapat melak- sanakannya. Sehingga untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran da- lam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi kebijakan perce- patan pencegahan stunting terintegrasi dan apakah para pelaksana kebijakan mengetahui dan mema- hami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Berdasarakan hasil wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa standar da- lam menjalankan kebijakan percepatan pence-
gahan stunting , pemerintah sudah memiliki standar yakni dengan adanya Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2020 Tentang Perce- patan Pencegahan Stunting Terintegrasi yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Per- cepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting . Jika dilihat adanya peraturan Bupati Kabupaten tangerang No.16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan stunting terinteg- rasi sudah cukup efektif untuk dijadikan landasan oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Tangerang bertujuan untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat dan mengatasi masalah stunting yang terjadi di wila- yah kabupaten Tangerang yang harus diatasi se- cara multisektoral. Dalam Hal ini Kecamatan Rajeg merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang yang memiliki kasus stunting yang cukup tinggi. Sasaran dari dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi ini ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di tingkat Kabupaten Tange- rang samapai ke tingkat desa dan berdasarkan Peratuaran Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Ter- integrasi, sasaran masyarakat terdiri dari kelom- pok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif.
Para pelaksana sudah memahami standar dan tujuan serta sasaran dalam mengimplemen- tasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan sudah dijalankan, namun masih terdapat OPD yang tidak dapat menjelaskan dengan baik terkait standar, tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepa- tan pencegahan stunting terintegrasi, pemahaman terkait standar, tujuan dan sasaran belum seragam di beberapa OPD yang terkait.
Sumber Daya Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan akan sumber daya yang memadai. Menurut Van Meter dan Van Horn Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya yang dimaksud dalam
hal ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finasial/anggaran.
Ketersedian sumber daya manusia yang disertai dengan kompetensi serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam mengimplemen- tasikan suatu kebijkan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam setiap proses pengimplementasian kebijakan. Ber- dasarkan hasil wawancara dengan para informan, ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan percepatan pencegahan stunting ter- integrasi terlihat dari dibentuknya tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan stunting yang terdapat disetiap organisasi perangkat daerah dan lintas sektor yang berada di Kabupaten Tangerang, namun tim koordinasi percepatan pencegahan stunting ini belum ditetapkan di tingkat Keca- matan Rajeg. Selain itu jika dilihat dari keterse- diaan jumlah kader posyandu yang berada di Kecamatan Rajeg khususnya diwilayah kerja Pus- kesmas Rajeg masih kurang dari jumlah standar kader yang seharusnya.
Selain kuantitas yang perlu diperhatikan dalam sumber daya manusia adalah kualitas atau kompetensi serta kapabilitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan kebija- kan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg, kompe- tensi yang dimiliki oleh masyarakat masih kurang, dilihat dari pemahaman dalam pencegahan stun- ting yang masih rancu dengan gizi buruk. Selain itu terkait kompetensi kader yang berada di Ke- camatan Rajeg belum mampu memanfaatkan dan memahami teknologi dengan baik dalam pengin- putan data yang dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu dan anak sebagai upaya pencegahan stunting , sehingga untuk dapat mencapai inputan secara menyeluruh dengan cepat dan tepat membutuhkan waktu yang lama.
Karakteristik agen pelaksana Karakteristik dari pelaksana implementasi kebijakan sangat penting dalam kinerja implemen- tasi kebijakan. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksanannya. Menurut Van Meter Van Horn karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebija- kan. Karesteristik agen pelaksana dalam penelitian ini dikaitkan dengan pembagian wewenang, SOP ( Standard Operational Procedures ) yang berlaku, dan pengawasan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan Pembagian wewenang sudah dijelaskan melaui Peraturan Bupati dan Surat Keputusan pendukungnya. Selain itu pembagian wewenang dalam kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sudah melibatkan berbagai sektor. Terkait SOP berdasarkan hasil wawancara dengan infor- man yang berada di tingkat Kabupaten yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial sudah memiliki SOP nya masing-masing dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi, namun DPMPD tidak memiliki SOP terkait pencegahan stunting secara lansung. Selain itu terkait ketersedian SOP di Kecamatan Rajeg berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yakni, Sekretaris Camat, Petugas Gizi Puskesmas rajeg, dan Petugas Gizi Puskesmas Sukatani menjelaskan dalam men- jalankan kebijakan percepatan pencegahan stun- ting terintegrasi sudah memiliki SOP yang sesuai dengan bidang kerja nya masing-masing, namun ketersediaaan SOP belum sampai ketingkat kader yang juga pelaksana kebijakan ditingkat bawah. Pelaksanaan pengawasan dalam pengim- plementasian kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi sudah dilaksakan di tiap OPD masing-masing maupun melalui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin 3 bulan sekali bersama para tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penu- runan stunting . Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di tingkat Kecamatan Rajeg juga dilaksanakan secara rutin melalui lokakarya bulanan dan lokakarya mini setiap 3 bulan sekali.
Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun peno- lakan dari para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana dapat meliputi pemahaman terhadap isi kebijakan, tujuan kebijakan, sikap arah respon menerima, netral atau menolak atas kebijakan, dan intesitas sikap. Dalam penelitian ini indikator sikap pelaksana terbagi menjadi dua yakni, tang- gapan para pelakasana dan pemahaman pelaksana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait sub indikator tanggapan pelak- sana kebijakan dalam mengimplementasikan ke- bijakan percepatan pencegahan stunting terinteg- rasi sudah memberikan tanggapan yang baik dan tidak ada penolakan. Para pelaksana sudah cukup menerima dengan adanya kebijakan percepatan
pencegahan stunting terintegrasi ini. Sikap peneri- maaan atau penolakan dalam mengimplemen- tasiakan suatu kebijakan juga menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan selain sub indi- kator-indikator lainnya dalam implementasi ke- bijakan.
Selain tanggapan terhadap kebijakan, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga di- perlukan pemahaman terhadap kebijakan yang perlu dimiliki oleh para pelaksananya. Berdasar- kan hasil wawancara dengan para informan me- nunjukan para pelaksana sudah dapat memahami dengan baik terhadap pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi. Na- mun pemahaman masyarakat terkait kebijakan di Kecamatan Rajeg masih kurang, karena masih terdapat pemahaman-pemahaman terkait stunting yang rancu dengan gizi buruk dan masih banyak yang belum aware dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi. Selain itu pema- haman para kader dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi ini masih terkendala akibat seringnya pergantian rotasi jabatan dan rancu terhadap pemahaman job desk nya masing-masing karena masih terdapat rangkap jabatan yang dialami oleh kader. Se- hingga dapat dikatakan pemahaman para pe- laksana di Kecamatan Rajeg masih kurang. sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sulistio (2017) bahwa sikap Pelaksana dikatakan baik jika pe- laksana atau implementor sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pelaksana.
Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana Dalam mewujudkan keberhasilan peng- implementasian kebijakan juga dibutuhkan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif, semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak- pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka kemungkinan kesalahan akan sedikit. Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam me- nentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan koordinasi dan komuni- kasi sudah dilakukan oleh para pelaksana. Pelak- sanaan komunikasi dan koordinasi dalam meng- implementasikan kebijakan percepatan pencega- han stunting terintegrasi dilaksanakan melalui sosialisasi-sosialisasi yang diberikan terkait pen- cegahan stunting , rapat-rapat rutin serta pelak-
sanaan pengawasan dan evaluasi. Selain pelak- sanaaan komunikasi yang dilakukan secara formal, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan percepatan pen- cegahan stunting terintegrasi juga dilakukan se- cara informal melalui grup Whatsapp . Namun dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi di tingkat Kecamatan Rajeg berdasar- kan hasil wawancara dengan informan, masih terdapat kendala terkait koordinasi oleh para perangkat desa dalam merencanakan suatu ke- giatan atau program untuk pencegahan stunting , masih ditemukan kegiatan atau program yang belum tepat sasaran karena tidak sesuai dengan juknis atau standar yang berlaku dan kegiatan atau program yang sudah dibuat terkadang tidak dijalankan secara kontinyu. Dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan stunting sangat dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik diantara pelaksana, karena pelaksanaan pencega- han stunting memerlukan kerja sama yang baik diantara multisektor. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan apabila tidak adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya (Priyanto dan Noviana, 2018).
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Puskesmas Sukatani Kecama- tan Rajeg terdapat kendala dalam mengkomuni- kasikan kepada masyarakat, terkadang masyarakat sulit menerima penjelasan yang sudah diberikan sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan. Pan- demi Covid-19 yang terjadi pada tahun lalu juga membuat beberapa posyandu yang berada di Ke- camatan Rajeg menjadi vakum sementara karena kegiatan mobilisasi yang diabatasi akibat dari pandemi Covid-19.
Masalah yang tidak dapat diduga seperti pandemi Covid-19 juga mengakibatkan terken- dalanya dalam mengkomunikasikan implementasi kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat. Komunikasi yang kurang konsisten dan kurang akurat yang diberikan kepada para pelaksana sa- ngat memungkinkan kegagalan dalam mengimple- mentasikan kebijakan. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi harus terus dibangun diantara pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan suatu kebijakan, sehingga akan memperkecil kemung- kinan terjadinya kesalahan-kesahalan yang akan terjadi.
Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan impelementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat
perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial (Sunaryo, Arifianti, dan Bisnis 2022). Salah satu instrumen lingkungan sosial yakni terkait partisipasi dan pandangan masyarakat terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan beberapa masyarakat telah ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencegahan stun- ting di Kecamatan Rajeg, namun tidak dipungkiri masih terdapat juga masyarakat yang belum berpartisipasi sepenuhnya dan memahami dengan baik terkait pencegahan stunting karena ter- batasnya pengetahuan terhadap pola asuh yang baik dan pengetahuan terkait asupan yang bergizi. Asupan makanan bergizi yang tidak seimbang ini termasuk dalam pemberian ASI ekslusif yang tidak diberikan selama 6 bulan.
Selain itu berdasarkan hasil penelitian di posyandu Kecamatan Rajeg menunjukan tingkat pendidikan orang tua yang memiliki anak stunting rata-rata berada pada tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengeta- huan seseorang. Jika tingkat pengetahuan orang tua rendah ditambah dengan pola asuh yang ku- rang, sehingga sangat berisiko terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu dalam mendukung kondisi lingkugan sosial masyarakat Kecamatan Rajeg, Puskesmas Rajeg mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu terkait pemberian ASI melalui kegiatan KP-ASI. Pem- berian kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan ibu tidak cukup jika hanya mengandalkan dari satu sektor saja perlu adanya komitmen dari pelaksana lainnya dalam meningkatkan kondisi sosial yang berada di Kecamatan Rajeg.
Terkait lingkungan ekonomi berdasarkan hasil wawancara dengan petugas gizi puskesmas di Kecamatan Rajeg rata-rata anak yang meng- alami stunting di Kecamatan Rajeg berasal dari tingkat penghasilan atau perekonomian keluarga yang rendah. Kondisi lingkungan ekonomi rendah yang berada pada tatanan suatu keluarga meng- akibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok keluarga khusunya pada asupan makanan yang bergizi untuk anaknya. Asupan gizi yang kurang akibat kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang ini yang menimbulkan kejadian stunting . sependapat dengan Usman (2020) bahwasannya lingkungan ekonomi yang dikaitkan dengan ke- miskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi kurang di Indonesia. Oleh karena itu dalam membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi yang mendukung pengimple- mentasian kebijakan percepatan pencegahan stun-
ting terintegrasi melalui pemberian bantuan secara langsung, selain itu mengupayakan melaui ke- giatan-kegiatan yang dapat membantu meningkat- kan kondisi lingkungan ekonomi, yang dilakukan oleh Puskesmas Rajeg dan Puskesmas Sukatani Kecamatan Rajeg melalui kegiatan seperti Pos- Gizi, One day One Egg (ENDOG). Keping Emas, dan Kepal nasi.
Namun dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu saja terkadang terdapat kendala yang di- hadapi, contohnya pada kegiatan pemberian One Day One Egg (ENDOG) karena rendahnya perekonomian yang dialami oleh suatu keluarga mengakibatkan pemberian 30 butir telur yang seharusnya dapat maksimal diberikan selama 1 bulan penuh kepada anaknya yang mengalami stunting , namun telur tersebut dimakan secara bersama-bersama oleh keluarganya, karena keter- batasan dalam memenuhi kebutuhan pokok ke- luarganya. Kejadian-kejadian seperti ini me- nunjukan betapa berpengaruhnya lingkungan eko- nomi dalam mendukung pencegahan stunting .
SIMPULAN Pelaksanaan implementasi kebijakan perce- patan pencegahan stunting terintegrasi di Keca- matan Rajeg Kabupaten Tangerang masih belum berjalan dengan optimal. Sumber daya manusia masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kulitas para pelaksana khususnya yang berada di tingkat bawah. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik masih terdapat pe- laksana yang tidak memiliki SOP dalam men- jalankan kebijakan. Sikap para pelaksana, tang- gapan para pelaksana dalam menjalankan ke- bijakan sudah cukup baik, namun pemahaman pelaksana dalam menjalankan kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi antar OPD yang berada ditingkat bawah masih kurang, sehingga masih terdapat kegiatan dalam pence- gahan stunting yang tidak tepat sasaran. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan ling- kungan politik yang berada di Kecamatan Rajeg belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebi- jakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada seluruh infoman dalam penelitian ini yang telah memberikan data beserta informasi kepada penulis, yang sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
DAFTAR RUJUKAN Agustino, Leo. 2019. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Bappenas. 2021. Perpres Percepatan Penurunan
Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia.
https://www.bappenas.go.id/ . https://www.bappenas.go.id/berita/perpres- percepatan-penurunan-stunting-untuk- perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg (16 February 2022). Berita Satu. 2021. Meningkat, Angka Kemiskinan di Kabupaten Tangerang. https://www.beritasatu.com/ . https://www.beritasatu.com/megapolitan/861 925/meningkat-angka-kemiskinan-di- kabupaten-tangerang (16 February 2022).
Fahmil Usman, Bunga Astria Paramashanti. 2020. Komitmen Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting . Yogyakarta: Deepublish. Kabarbanten.com. 2021. 10 Desa di Kabupaten Tangerang Angka Stunting Masih Tinggi. Kabarbanten.com . https://kabarbanten.com/10-desa-di- kabupaten-tangerang-angka-stunting-masih- tinggi/ (22 October 2021).
Kominfo. 2021. Pemerintah Harapkan Peran Aktif Keluarga dalam Penanggulangan Stunting. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia . https://www.kominfo.go.id/content/detail/35 353/pemerintah-harapkan-peran-aktif- keluarga-dalam-penanggulangan- stunting/0/berita (12 October 2021).
Liem, Silva, Hana Panggabean, dan Rustono Marta Farady. 2019. Persepsi Sosial Tentang Stunting Di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ekologi Kesehatan 18(1). Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975.
ThePolicy Implementation Process:
AConceptual Framework. Administration &
Society.
Oktavia, Rizwiki. 2021. Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga Dengan Kejadian Stunting. Jurnal Medika Hutama 03(01).
Poskota. 2021. Duh, 4.780 Balita di Kabupaten Tangerang Alami Stunting , Penyebabnya Mengejutkan. https://poskota.co.id/ . https://poskota.co.id/2021/11/24/duh-4780- balita-di-kabupaten-tangerang-alami- stunting-penyebabnya- mengejutkan?halaman=1 (7 December 2021). Priyanto, Hary, dan Nana Noviana. 2018. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. JAKPP
Jurnal Alnalisis Kebijakan dan Pelayanan Publik 4(1). Saaadatuddaraen. 2021. Balita Kabupaten Tangerang 8.5 Persen Alami Stunting.
https://rri.co.id/ . https://rri.co.id/humaniora/kesehatan/989389 /balita-kabupaten-tangerang-8-5-persen- alami-stunting (31 October 2021).
Siallagan, Dorsinta, Desi Rusiana, dan Ela Susilawati. 2021. Determinan Stunting pada Balita Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2020. Indonesian Journal of Midwifery (IJM) 4(1). Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif . Ke- 27. Bandung: Alfabeta. Sulistio, Serli Ani dan Eko Budi. 2017. Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 8(1). Sunaryo, Dian Rosa, Ria Arifianti, dan Departemen Administrasi Bisnis. 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. 4:205–13.
Tumanger, Rini Archda Saputri dan Jeki. 2019. Hulu-hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. 1:1–9.