DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.458 e-ISSN 2721-2246 Published by Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Analisis Dampak Framing Berita Konflik Antara Kementrian Agama dan DPR-RI Mengenai Tambahan Quota Haji 2024

## Budiman S Pirmansyah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: BudimanSPirmansyah@gmail.com

## Article Information
Submitted: 08 Agustus 2024 Accepted: 22 Agustus 2024 Online  Publish: 22 Agustus 2024

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak framing berita media terhadap konflik antara Kementerian Agama dan DPR-RI mengenai penambahan kuota haji pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing dengan mengidentifikasi  bagaimana  media  membingkai  isu  tersebut.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  media  cenderung  membingkai  berita  dengan  fokus  pada perdebatan politik antara Kementerian Agama dan DPR-RI, mengabaikan perspektif masyarakat yang terdampak. Pembingkaian berita tersebut dapat memperluas jurang konflik di antara pemangku kepentingan dan mengeskalasi ketegangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa media perlu menyediakan liputan yang berimbang  dengan  melibatkan  berbagai  pandangan  pemangku  kepentingan  untuk menjaga netralitas dan objektivitas pemberitaan.
Kata  kunci:  Pembingkaian  Berita,  Konflik,  Kementerian  Agama,  DPR-RI, Kuota Haji

## Abstract
This study aims to analyze the impact of media news framing on the conflict between the Ministry of Religion and the House of Representatives regarding the addition of the hajj quota in 2024. The research method used is framing analysis by identifying how the media frames the issue. The results of the study show that the media tends to  frame  the  news  by  focusing  on  the  political  debate  between  the  Ministry  of Religion and the House of Representatives, ignoring the perspective of the affected community. Framing the news could widen the gap in conflict among stakeholders and  escalate  tensions.  Therefore,  this  study  recommends  that  the  media  need  to provide balanced coverage by involving various stakeholder views to maintain the neutrality and objectivity of the news.
Keywords: News Framing, Conflict, Ministry of Religious Affairs, DPR-RI, Hajj Quota

## Pendahuluan
Konflik  yang  sedang  berlangsung  antara  Kementerian  Agama  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  terkait  penambahan  kuota  haji  untuk  tahun  2024  telah  menarik perhatian  media  yang  signifikan  di  Indonesia,  dengan  media  memainkan  peran  yang sangat penting dalam membingkai isu ini dan mempengaruhi persepsi publik. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  pembingkaian  berita  oleh  media  terhadap eskalasi  konflik  tersebut.  Berdasarkan  analisis  terhadap  sumber-sumber  yang  relevan, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang berperan dalam menimbulkan dan menguatkan konflik ini (Santoso, Abdulkarim, & Maftuh, 2023).
Kecepatan penyebaran informasi melalui media digital dan tanggapan masyarakat yang  cepat  melalui  media  sosial  telah  menjadi  katalis  bagi  perdebatan  dan  polarisisasi pendapat public (Hamidah, 2023). Di tengah masyarakat yang semakin majemuk secara agama  dan  budaya,  potensi  konflik  berbasis  identitas  keagamaan  juga  meningkat (Primayana & Dewi, 2021). Peran pemerintah dan elit politik dalam menangani konflik tersebut  juga  belum  optimal,  di  mana  politics  of  power  seringkali  menjadi  pemicu eskalasi ketimbang upaya mediasi dan resolusi damai (Kusmiati & Sakova, 2021). Selain itu, kurangnya strategi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bertikai untuk membangun  pemahaman  bersama  juga  menjadi  faktor  penting  yang  menghambat penyelesaian  konflik  (Marlina &  Indrawan,  2023).  Dalam  konteks  ini,  media  berperan signifikan  dalam  membentuk  persepsi  publik  melalui  pembingkaian  berita  yang dilakukan (Nurhayati, 2023).
Pembingkaian  berita  dapat  memperkuat  atau  meredam  konflik,  bergantung  pada bagaimana media mengkonstruksi narasi dan memilih sudut pandang dalam menyajikan informasi (Isbah & Darmawan, 2021), (Samuel & Tumonglo, 2023), (Taniredja, Pradana, &  Priyanto,  2021),  (Sopiyan,  Hidayat,  Setiawati,  &  Hadi,  2022).  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  menekankan  pentingnya  peran  media  dalam  memediasi  konflik  dan mendorong terciptanya masyarakat yang toleran.
Tulisan  ini  mengemukakan  mengenai  analisis  framing  berita  tentang  issue tambahan kuota haji yang dijual kemenag. Lebih dari lima media menyoroti dan memuat berita mengenai issue ini, dengan berbagai sorotan. Beberapa tokoh bahkan mensinyalir ada praktik jual beli dalam penggunaan Quota Haji tambahan tahun ini. Kinerja kemenag dianggap  tidak  adil  oleh  beberapa  tokoh  dalam  pelaksanaan  haji  tahun  ini.  Sehingga dengan  adanya  tambahan  kuota  20.000  tidak  berpengaruh  terhadap  persoalan  antrian Panjang daftar haji di Indonesia.
Lebih  dari  5  media  menyoroti  berita  ini,  diantaranya  Kompas,  Media  Indonesia, antara  News,  INDOsatu,  Galamedia  News,  Detik.com.  Media  Kompas.com  menyoroti berita  dengan  judul; Kecewa  Kuota  Tambahan  Haji  Reguler  Dialihkan  ke  Haji  Plus, DPR:  Desas-desusnya  Dijual.  Kuota  Tambahan  Haji  Reguler  Dialihkan  ke  Haji  Plus, Gus  Muhaimin:  Mencederai  Rasa  Keadilan. Soal  Pengalihan  Kuota  Tambahan  Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang.
Selain Kompas, media Indonesia juga mengangkat berita ini dengan judul; Timwas Haji DPR Desak Penyelidikan Pengalihan Setengah Kuota Tambahan Haji Reguler 2024.
Galamedia News menganggkat berita ini dengan judul; Bakalan Rame Nih, Setegah Kuota Tambahan Haji Reguler di Jual ke Haji Plus Plus.
Khazanah.republika.co.id  memuat  berita ;  Dinilai  Salahgunakan  Kuota  Haji  oleh Anggota DPR, ini Kata Menag Yaqut . Yaqut menegaskan tak ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan  alokasi  kuota  tambahan  pada  operasional  ibadah  haji  1445  Hijriah/2024 Masehi. Baca artikel detiknews , "Ada Dugaan Jual Beli 20 Ribu Kuota Tambahan Haji, Legislator  Akan  Investigasi"  selengkapnya  https://20.detik.com/detikupdate/20240620- 240620118/ada-dugaan-jual-beli-20-ribu-kuota-tambahan-haji-legislator-akan- investigasi.

## Tanggapan Tokoh
Dari lima media yang mengetengahkan berita mengenai tambahan kuota haji dijual, beragam  tanggapan  dari  beberapa  tokoh.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ace  Hasan Sadzali  selaku  team  pengawas  Haji  DPR  RI,  yang  dimuat  KOMPAS.  Ace  menyebut bahwa; upaya  Presiden  Jokowi  dalam  meminta  tambahan  kuota  kepada  Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ditujukan untuk mempercepat pemberangkatan jemaah yang telah menunggu puluhan tahun. "Presiden Jokowi memikirkan rakyat yang antre ingin berhaji, bukan untuk memfasilitasi orang berduit yang akan berhaji," ujarnya.
Selain  itu,  Muhaimin  Iskandar  yang  dimuat  di  Kompas.com  menyebut  bahwa pengalihan Quota Haji yang dilakukan Kemenag secara sepihak mencederai rasa keadilan masyarakat dan melanggar Undang-Undang.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Wachid  yang  dimuat  di  rmol.id,  menegaskan  bahwa  Kementerian  Agama  (Kemenag) telah  melanggar  kesepakatan  Rapat  Kerja  dengan  Komisi  VIII  DPR  terkait  kuota  haji tambahan. Yang tadinya disepakati dengan DPR 92% untuk haji regular dan 8% untuk haji  khusus  ini  malah  dirubah  sepihak  oleh  kemenag  jadi  50%  regular  dan  50%  haji khusus. Kemenag juga disebut melanggar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445H/2024.
Anggota  Tim  Pengawas  (Timwas)  Haji  DPR  RI,  Luluk  Nur  Hamidah,  melalui INDOSatu.co  menyinggung  adanya  desas-desus  yang  menyebutkan  bahwa  kuota  haji dijual  dengan  harga  tertentu.  “Kami  mendengar  desas-desus  yang  sangat  tidak mengenakkan  bahwa  kuota  ini  dijual  dan  ada  pihak-pihak  yang  harus  mengeluarkan sejumlah uang atau dolar tertentu untuk mendapatkan percepatan haji tahun ini, padahal seharusnya masih beberapa tahun lagi,” ujarnya.
Anggota  Komisi  VIII  DPR,  Maman  Imanul  Haq  akan  melakukan  investigasi dugaan jual-beli 20 ribu kuota tambahan haji. Maman mengatakan jatah untuk jemaah yang akan berangkat haji digantikan orang yang mampu membayar lebih.

## Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  framing  untuk  mengidentifikasi bagaimana media membingkai pemberitaan mengenai konflik Kementerian Agama dan DPR-RI terkait penambahan kuota haji 2024. Data yang dianalisis meliputi pemberitaan dari berbagai media online terkemuka di Indonesia

## Analisis

## Analisis Framing
Dari berita yang dimuat di beberapa media massa online, menggambarkan bahwa ada framing yang terbentuk dari berita, terutama dari pemilihan kata, sorotan berita bahwa kementrian  agama  dianggap  menyalah  gunakan  Quota  Haji  tambahan  bahkan  dijual. Selain  itu  kemenag  ini  dianggap  melakukan  kesalahan  besar  karena  telah  melanggar Undang-Undang.  Bahkan  kemenag  digambarkan  berlaku  tidak  adil  dan  berpihak  pada orang yang berduit dalam pembagian quota haji tambahan.

## Agenda Setting
Bila ditilik dari teori agenda setting media, yaitu media memiliki kemampuan untuk memengaruhi isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Dalam kata lain, media tidak secara langsung memengaruhi bagaimana orang berpikir, tetapi media memengaruhi apa yang orang pikirkan.
Kompas  misalnya,  media  ini  dalam  mengangkat  berita  lebih  menyoroti  berita mengenai  penjualan  Quota  haji  oleh  kemenag.  Beritanya  diulan-ulang  dengan narasumber yang berbeda. Ini akan berpengaruh terhadap opini public pembaca Kompas, dan  akan  mempengaruhi  pikiran  audiens  pembaca  Kompas,  bahwa  benar  Kementrian agama  menjual  Quota  haji,  padahal  belum  ada  investigasi  bahkan  bukti  kuat  yang diwawancara oleh Kompas orang yang membeli quota haji 2024.

## Opini Publik
Dalam  buku Alarming  Reports:  Communicating  Conflict  in  the  Daily  News, Andrew  Arno.  Arno  menyoroti  bahwa  media memiliki  peran  kunci  dalam  membentuk opini publik. Berita yang disajikan oleh media dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu.
Dengan adanya berita-berita mengenai tambahan Quota haji yang dijual kemenag, public  menilai  bahwa  Menteri  agama  Yaqut  dan  anak  buahnya  dianggap  tidak  baik, diserang oleh komentar pedas pembaca Kompas atas nama Eva Indrianti, dengan Bahasa; ‘menteri  nye  aja  begajul  apa  lg  anak  buah  nya’ .  Selain  itu  ada  beberapa  komentar pembaca  Kompas  yang  lain  juga  menganggap  bahwa  dengan  adanya  berita  ini  image kemenag  dalam  pengurusan  haji  ini  tidak  baik,  Lembaga  agama  ini  diserang  netizen dianggap diskriminatif, bahkan korup.

## Dampak Sosial
Opini  media  ini  mempengaruhi  perilaku  public  atau  netizen  dalam  menyikapi kinerja  kementrian  agama  dalam  pengurusan  haji.  Pemberitaan  tentang  isu  kuota  Haji yang  dijual  oleh  Kementerian  Agama  telah  membawa  berbagai  dampak  sosial  yang signifikan di masyarakat Indonesia. Dari ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah dalam  hal  ini  kemenag,  pro  kontra  di  media  hingga  hujatan  terhadap  Kemenag  dan Menteri Agama. Isu ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam  pengelolaan  masalah  publik.  Pemerintah  perlu  mengambil  langkah-langkah konkret  untuk  mengatasi  isu  ini  dan  memulihkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap kinerja kemenag dalam menangani haji.

## Kesimpulan
Analisis sosiologis dan antropologis menurut Andrew Arno dalam buku Alarming Reports:  Communicating  Conflict  in  the  Daily  News memberikan  wawasan  berharga dalam  memahami  bagaimana  media  melaporkan  isu  kuota  Haji  yang  dijual  oleh Kementerian  Agama.  Pemberitaan  oleh  berbagai  media  seperti  Kompas,  Media Indonesia, antara News, INDOsatu, Galamedia News, Detik.com, Republika dan lainnya,
menunjukkan  bagaimana  media  dapat  membentuk  opini  publik,  mengamplifikasi (membesarkan) konflik,  dan  membangun  narasi  yang  mempengaruhi  persepsi masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat lebih kritis dalam mengonsumsi berita dan lebih bijak dalam merespons isu-isu sosial yang begitu kompleks.

## BIBLIOGRAFI
Hamidah,  K.  (2023).  Seizing  Public  Digital  Dominance;  The  Phenomenon  Of Mainstream  Islamic  Media  Digital  Battle. Mu’ashir:  Jurnal  Dakwah  Dan Komunikasi Islam , 1 (1), 1–12.
Isbah,  M.  F.,  &  Darmawan,  A.  B.  (2021).  Perspektif  Ilmu-Ilmu  Sosial  di  Era  Digital: Disrupsi, Emansipasi, dan Rekognisi. Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial Di Era Digital: Disrupsi, Emansipasi, Dan Rekognisi , 140–161.
Kusmiati,  M.,  &  Sakova,  M.  (2021).  RESOLUSI  SOSIOLOGIS  KONFLIK KEAGAMAAN. CV AKSARA GLOBAL AKADEMIA.
Marlina, A., & Indrawan, I. (2023). Gaya Penanganan Konflik di SMPN Satu Atap Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam , 1 (1), 44–58.
Nurhayati,  M.  (2023).  Komunikasi  Politik  dan  Peran  Media  dalam  Pemilihan  Umum.
LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren , 1 (2), 217–222.
Primayana,  K.  H.,  &  Dewi,  P.  Y.  A.  (2021).  Manajemen  Pendidikan  Dalam  Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital. Tampung Penyang , 19 (1), 45–59.
Samuel, S., & Tumonglo, E. E. (2023). Toleransi: Peran Tokoh Agama Sebagai Perekat Kerukunan  Umat  Beragama. Abrahamic  Religions:  Jurnal  Studi  Agama-Agama , 3 (1), 81–91.
Santoso,  G.,  Abdulkarim,  A.,  &  Maftuh,  B.  (2023).  Kajian  Identitas  Nasional  melalui Misi  Bendera  Merah  Putih,  dan  bahasa  Indonesia  Abad  21. Jurnal  Pendidikan Transformatif , 2 (1), 284–296.
Sopiyan, W., Hidayat, R. H., Setiawati, R., & Hadi, F. N. (2022). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat  Beragama  Sebagai  Mediasi  Konflik  Sosial. El-Ghiroh:  Jurnal  Studi Keislaman , 20 (02), 235–250.
Taniredja, T., Pradana, D. W., & Priyanto, E. (2021). Hubungan pembelajaran pendidikan Pancasila  dan  kewarganegaraan  dengan  sikap  toleransi  peserta  didik. Jurnal Citizenship , 4 (1), 18–25.
Kemenag  Alihkan  Kuota  Tambahan  Haji  Reguler  untuk  Haji  Plus,  Timwas  .... https://nasional.kompas.com/read/2024/06/20/10224971/kemenag-alihkan-kuota- tambahan-haji-reguler-untuk-haji-plus-timwas-haji-dpr .
Soal  Pembagian  Kuota  Haji  Tambahan,  Timwas  DPR  Nilai  Kemenag  .... https://nasional.tempo.co/read/1881940/soal-pembagian-kuota-haji-tambahan-timwas- dpr-nilai-kemenag-terindikasi-langgar-undang-undang .
Timwas  Haji  DPR  Kritik  Keras  Kemenag  Pengalihan  Kuota  Haji  Tambahan  .... https://mediaindonesia.com/humaniora/678669/timwas-haji-dpr-kritik-keras-kemenag- pengalihan-kuota-haji-tambahan-langgar-aturan .
Anggota  Timwas  Haji  DPR  Sebut  Pengalihan  Kuota  10  Ribu  untuk  ONH  Plus  .... https://nasional.tempo.co/read/1881025/anggota-timwas-haji-dpr-sebut-pengalihan- kuota-10-ribu-untuk-onh-plus-tak-sesuai-keppres .
Kecewa  Kuota  Tambahan  Haji  Reguler  Dialihkan  ke  Haji  Plus,  DPR:  Desas  .... https://nasional.kompas.com/read/2024/06/20/16544541/kecewa-kuota-tambahan-haji- reguler-dialihkan-ke-haji-plus-dpr-desas-desusnya .
Timwas  Haji  Soroti  Dugaan  Penyimpangan  Alokasi  Kuota  Tambahan  Haji  2024. https://www.tvonenews.com/berita/nasional/221145-timwas-haji-soroti-dugaan- penyimpangan-alokasi-kuota-tambahan-haji-2024 .

## Copyright holder:
Budiman S Pirmansyah (2024) First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)