## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
Sofa Laela

## Affiliation
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum IBLAM
Email Sofalaela@iblam.ac.id
Date Submission 25 August  2023
Date Accepted 14 September  2023
Date Published 30 September 2023
DOI 10.52249

## PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA

## KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022

## Abstract
The purpose of this study is to find out the role of OJK in providing legal protection to creditors in resolving problems with debtors and to find out how credit agreements can protect creditors with the OJK Regulation  No  6/POJK.07/2022.  This  study  uses  a  normative juridical method with a descriptive analysis approach. Based on the data analysis carried out, it was concluded that the role of OJK is as a party that provides advice and directions for settlement through LAPS.  Protection  for  creditors  lies  in  the  credit  agreement accompanied  by  a  guarantee  agreement  that  must  be  made  by creditors in accordance with applicable laws so that creditors can exercise  their  preference  rights  over  collateral  used  as  collateral. Therefore, in making a credit agreement, the Bank as a Creditor, in addition  to  paying  attention  to  the  provisions  in  POJK  Number 6/POJK.07/2022,  must  also  include  the  clauses  contained  in Articles 1131 and 1132 of the Civil Code and apply the 5C principle as the first assessment of a prospective debtor.

## Keywords:  Credit  Agreements,  Creditors,  OJK Regulation

## Abstract
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  peran  OJK  dalam memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kreditor  dalam menyelesaikan  masalah  dengan  debitor  dan  mengetahui bagaimana  perjanjian  kredit  dapat  melindungi  kreditor dengan  adanya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 6/POJK.07/2022.  Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif  dengan  metode  pendekatan  deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan  bahwa  peran  OJK  adalah  sebagai  pihak  yang memberikan  saran  dan  arahan  untuk  penyelesaian  melalui LAPS.  Perlindungan  bagi  kreditor  terletak  pada  perjanjian kredit  yang  disertai  dengan  perikatan  jaminan  yang  harus dibuat  oleh  kreditor  sesuai  UU  yang  berlaku  agar  kreditor dapat  melakukan  hak  preferencenya  atas  jaminan  yang dijadikan  agunan.  Oleh  karena  itu,  dalam  membuat perjanjian kredit, Bank sebagai Kreditor selain memperhatikan  ketentuan  yang  ada  pada  POJK  Nomor 6/POJK.07/2022,  juga  harus  memasukkan  klausula  yang terdapat  dalam  Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata  serta menerapkan prinsip 5C sebagai penilaian awal calon debitor. Kata Kunci: Kreditor, Perjanjian Kredit, Peraturan OJK

## PENDAHULUAN
Bank  adalah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa  yang melayani  konsumen  dalam  masalah  keuangan,  baik  dalam  bentuk  penyimpanan  dana maupun pemberian dana (Ismail, 2011). Pemberian dana inilah yang sering disebut dengan istilah  kredit  (Subekti,  1982).  Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Pasal 1 Ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak  lain  yang  mewajibkan  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga.Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pelaksanaan kredit perbankan  harus  didasarkan  pada  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  atau harus  didahului  dengan  adanya  perjanjian  kredit.  Dengan  perjanjian  kredit  ini  timbullah hubungan hukum yang ditandai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, karena dalam perjanjian kredit terdapat dua pihak yaitu bank sebagai kreditor dan konsumen atau nasabah selaku debitor.
Kreditor  adalah  pihak  bank  atau  lembaga  pembiayaan  lainnya  yang  mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang (Tobink, 2003). Sedangkan pengertian debitor adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pengertian lain debitor  adalah  orang  atau  badan  usaha  yang  memilki  hutang  kepada  bank  atau  lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang (Tobink, 2003).
Dalam dunia kewirausahaan sering dijumpai permasalahan mengenai keinginan untuk mengembangkan usaha namun terkedala dengan modal yang tidak mencukupi. Dana yang diperoleh  melalui  perkreditan  salah  satunya  dapat  bersumber  dari  Bank,  lembaga pembiayaan  lain,  atau  dari  sumber-sumber  pembiayaan  lainnya  (Putra  Suwandi,  2018). Kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak debitor umumnya dilakukan dengan syarat  pihak  debitor  menyerahkan  agunan,  mengingat  bahwa  agunan  sebagai  salah  satu unsur pemberian kredit (Kasmir, 2008). Meskipun pada dasarnya norma dalam UU No 10 Tahun 1998 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kewajiban tersedianya jaminan atas kredit (Sukmawati, 2020).
Bank dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus memperhatikan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari masalah ataupun sengketa di kemudian hari. Demikian juga debitor yang mendapat fasilitas dari bank harus melaksanakan kewajibannya kepada bank agar hubungan kedua pihak antara bank sebagai kreditor dan konsumen  sebagai  debitor  dapat  terjaga  dengan  baik.  Hubungan  yang  baik  di  sini  adalah antara kedua belah pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai yang tercantum di dalam perjanjian kredit yang dibuat.
Kegiatan  usaha  utama  bank  adalah  menarik  dana  langsung  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan/atau  pembiayaan  harus  mengikuti  banyak  peraturan  baik  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  perbankan  sendiri  maupun  perundang-undangan  lain  yang  terkait,
seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut  UUPK),  khususnya  dalam  hal  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank  selaku konsumen, misalnya dalam hal ketentuan klausul dalam perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar ( Standard Contract ) (Siamat, 1993).
Selain itu, dalam hal perlindungan nasabah selaku konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  telah  mengeluarkan  aturan  terbaru  menyangkut  perlindungan  konsumen  melalui Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  6/POJK.07/2022  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Jasa  Keuangan  dengan  tujuan  utama  yaitu meningkatkan  kepercayaan  konsumen  di  setiap  aktivitas  dan  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan. POJK ini memperbarui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan mengatur lebih jelas mengenai penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, POJK ini memperjelas kewajiban prinsip  keterbukaan  dan  transparansi  informasi  produk  dan  layanan  serta  peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen (OJK, 2022). Kemudian juga terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
Semua  kewajiban  pelaku  usaha  jasa  keuangan  atau  bank  diuraikan  dalam  POJK tersebut, salah satunya mengatur bagaimana bank selaku kreditor dalam membuat perjanjian kredit harus dengan memperhatikan perlindungan bagi debitor, yakni dalam hal membuat perjanjian baku yang harus sesuai dengan aturan POJK. Sehingga bank tidak dapat bertindak sepihak atas perjanjian kredit. Selain itu, di akhir perjanjian kredit juga harus mencantumkan klausul bahwa perjanjian kredit sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Selama  ini  perlindungan  konsumen  dianggap  lebih  cenderung  untuk  memberikan perlindungan  bagi  debitor,  padahal  seharusnya  terdapat  pula  perlindungan  bagi  pelaku usaha,  yakni  kreditor,  terutama  perlindungan  hukum  ketika  bersengketa  dengan  debitor. Dari  permasalahan  inilah  yang  mendasari  penulisan  jurnal  “Perlindungan  Hukum  Bagi Kreditor  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Dikaitkan  Dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022” dengan fokus perumusan masalah peran Otoritas Jasa Keuangan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kreditor  dalam  menyelesaikan masalah dengan debitor dan kedudukan perjanjian kredit dapat melindungi kreditor dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  penting  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan  terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder adalah data-data  yang  diperoleh  dari  buku-buku  sebagai  data  pelengkap  sumber  data  primer. Sumber  data  sekunder  penelitian  ini  adalah  data-data  yang  diperoleh  dengan  melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Marzuki, 1983).
Selanjutnya, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Soetopo, 2009).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Menyelesaikan Masalah Dengan Debitor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor  21  Tahun  2011  yang  berfungsi  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Muhammad, 2018). Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian  Keuangan  dan  Bapepam-LK  ke  OJK  pada  31  Desember  2012.  Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih kepada OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015 (Amerta et al., 2021).
Pengalihan fungsi pengawasan perbankan setelah dibentuknya Undang-Undang OJK dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut yaitu Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Sedangkan pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana Masyarakat (Mustaqim, 2010).
Salah satu peran OJK di dalam sektor bisnis bank adalah melakukan pengaturan dan pengawasan  untuk  kegiatan  usaha  dalam  bidang  perbankan,  sebagaimana  yang  tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang OJK (Meirinaldi & Sudijo, 2015). Salah satu peraturan OJK adalah POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor  Jasa  Keuangan.  POJK  ini  semakin  memperkuat  pengaturan  terhadap  perlindungan konsumen  dan  kewajiban  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  sebagai  respon  terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan (OJK, 2022).
Selain itu, dalam siaran pers dan sosialisasi market conduct yang diselenggarakan OJK pada tanggal 14 Maret 2023 menyatakan bahwa OJK meminta PUJK untuk terus memperkuat upaya  pelindungan  konsumen  secara  menyeluruh  dalam  setiap  produk  dan  layanan  jasa keuangan  yang  ditawarkan  ke  masyarakat,  serta  OJK  melakukan  penerapan  pelindungan konsumen yang dilakukan  PUJK  akan  diawasi  secara  ketat  oleh  OJK  melalui  Pengawasan Perilaku  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  atau market  conduct yang  mengharuskan  aspek pelindungan konsumen dalam setiap proses produk yang dikeluarkan PUJK. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 POJK No 6/POJK.7/2022. Pengawasan market conduct meminta agar pelaku usaha jasa keuangan selalu memperhatikan aspek pelindungan konsumen dalam rangkaian product life cycle , mulai dari tahap mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan,  menyusun  perjanjian,  memberikan  pelayanan  atas  penggunaan  produk  dan atau  layanan,  sampai  dengan  penanganan  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa  dengan konsumen (OJK, 2023).
Selanjutnya,  OJK  juga  mendapatkan  penegasan  kewenangan  untuk  memperkuat pelindungan  konsumen  dan  masyarakat  di  dalam  UU  Nomor  4  Tahun  2023  tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya melalui Pengawasan Perilaku Pasar ( Market Conduct ) Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Kemudian di dalam Pasal 52 POJK No 6/POJK.7/2022  juga  menegaskan  penguatan  peran  OJK  untuk  memberikan  perlindungan kepada  konsumen  dan  masyarakat,  yaitu  OJK  berwenang  melakukan  pembelaan  hukum untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen; dan/atau memerintahkan mengajukan gugatan. Serta adanya sanksi apabila  PUJK  tidak  melaksanakan  perintah  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu sebagaimana  tersebut  di  atas,  PUJK  dapat  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Melihat peraturan yang dibuat oleh OJK dapat dilihat bahwa OJK lebih menekankan perannya  dalam  melindungi  debitor,  sedangkan  bagi  kreditor  tidak  banyak  memberikan perlindungan  hukum  karena  OJK  lebih  menjalankan  perannya  sebagai  pengawas  serta menganggap  bahwa  bank  dapat  melindungi  dirinya  sendiri  dengan  undang-undang  yang ada. Sebagai pengawas, OJK hanya memberikan saran dan arahan atas sengketa atau aduan dari debitor. Sedangkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) didirikan karena OJK menetapkan kebijakan bahwa dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau  melalui  pengadilan.  Dalam  Pasal  42  POJK  No  6/POJK.7/2022  dinyatakan  bahwa penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.
Dalam  setiap  pemberian  kredit  kepada  nasabah,  bank  akan  selalu  dihadapkan  pada suatu risiko (Sukmawati, SH*, 2020), seperti tidak kembalinya dana yang dipinjamkan kepada nasabah  dan  risiko  akan  kemungkinan  objek  jaminan  dialihkan.  Risiko  yang  demikian disadari  oleh  OJK,  namun  OJK  mengembalikan  persoalan  tersebut  kepada  bank  untuk melakukan  pengikatan  sesuai  ketentuan  yang  ada  dan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian dalam pemberian kredit. Oleh karena itu, sebagai kreditor, bank harus bertindak lebih hati- hati menghadapi debitor untuk menjaga hal yang tidak diinginkan apabila terjadi masalah atau sengketa. Bank harus memperkuat legalitas untuk melindungi diri karena apabila terjadi sengketa ataupun aduan dari debitor, bank mempunyai dasar yang kuat untuk membela diri dalam  menyelesaikan  masalah.  Mengingat  bahwa  Bank  harus  dapat  melindungi  dirinya, karena  OJK  hanya  bertindak  sebagai  pengawas  kreditor  dan  menitikberatkan  pada  aspek perlindungan debitor.
Kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh bank seperti tersebut di atas merupakan landasan bagi bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan menerapkan standar 5C terhadap calon debitor serta melakukan pengikatan jaminan melalui perjanjian kredit sesuai ketentuan (Mulyati & Dwiputri, 2018). Selain itu, dalam Pasal 23 POJK No  6/POJK.7/2022  juga  diatur  mengenai  prinsip  kehati-hatian  ini.  Akan  tetapi  di  tengah perjalanannya sering terjadi hal di luar dugaan yang berupa potensi risiko karena ada kalanya bank  dapat  salah  menilai  seorang  debitor  ataupun  sikap  debitor  dapat  berubah  seiring dengan kondisi ekonomi mereka yang tidak sesuai.
Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan perselisihan antara kreditor dan debitor, salah satunya dipicu karena wanpretasi ataupun ketidakmampuan pembayaran dari debitor tetapi  debitor  tidak  ada  itikad  baik  untuk  menyelesaikannya,  bahkan  debitor  melibatkan ormas  maupun  LSM  dalam  menyelesaikan  permasalahannya  dengan  kreditor  tersebut dengan dalih perlindungan konsumen seperti tersirat dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022.
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  6/POJK.07/2022 sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat jasa keuangan, sudah sangat jelas peran OJK dalam melindungi debitor dan masyarakat. Oleh karena itu Bank dalam menyelesaikan sengketa harus memperhatikan hukum perlindungan konsumen tersebut.
Demikian juga dalam UU OJK Pasal 30 yang menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang  melakukan  pembelaan  hukum  yang  meliputi memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  lembaga  jasa  keuangan  untuk menyelesaikan  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan  lembaga  jasa  keuangan  dimaksud, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  atau  memperoleh  ganti  rugi  kerugian  dari  pihak yang menyebabkan kerugian kepada konsumen.
Dengan  sikap  OJK  yang  demikian,  penyelesaian  sengketa  dalam  industri  perbankan antara debitor dan kreditor tidak pasti berakhir dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. OJK dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa bisa  dilakukan  oleh  kreditor  dan  debitor  di  luar  pengadilan  yaitu  melalui  jalur  mediasi, arbitrase  ataupun  ajudikasi  atau  melalui  pengadilan  apabila  tidak  mencapai  kata  sepakat. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  bisa  dilakukan  melalui  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa.  Dengan  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  tersebut diharapkan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. OJK dalam hal ini bertindak secara independen.  OJK  hanya  bertindak  menyarankan  dan  mengarahkan  para  pihak menyelesaikan sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
Karena peran OJK di sini sangat jelas sebagai pengawas kreditor dalam menjalankan usahanya  dan  lebih  melindungi  debitor  sebagai  konsumen  yang  memakai  produk  dari kreditor,  maka  keberhasilan  penyelesaian  masalah  dengan  debitor  tergantung  dengan tindakan yang diambil oleh kreditor dan itikad baik dari debitor.

## Perjanjian Kredit Dalam Melindungi Kreditor dengan Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022
Menghimpun  dana  masyarakat,  fungsi  bank  juga  menyalurkan  dana  masyarakat tersebut  dalam  bentuk  kredit.  Undang-undang  perbankan  yang  baru  tidak mengkonstruksikan  hubungan  hukum  pemberian  kredit  dan  nasabah  peminjam  dana tersebut. Hanya saja kita dapat mengetahui, bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  uang  antara  bank  sebagai  kreditor  dan nasabah peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui bersama  dan  akan  melunasi  hutangnya  dengan  sejumlah  bunga,  imbalan  atau  pembagian hasil keuntungan (Hermansyah, 2011).
Perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokok,  sedangkan  perjanjian  pinjam  meminjam merupakan  perjanjian  runtut  (ikutan)  artinya  bahwa  perjanjian  kredit  adalah  perjanjian pendahuluan  ( pactum  de  contrafendo )  dari  penyerahan  uang.  Dengan  kata  lain,  perjanjian kredit  mendahului  perjanjian  pinjam  meminjam  sehingga  perjanjian  pinjam  meminjam merupakan  pelaksanaan  dari  perjanjian  kredit  (Untung,  2000).  Perjanjian  pendahuluan  ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan hukum  antara  keduanya.  Perjanjian  kredit  tersebut  bersifat konsensual  obligator (perjanjian yang timbul atau terbentuk, bersifat mengikat) (Badrulzaman, 1991), sedangkan perjanjian
pinjam  meminjam  termasuk  dalam  perjanjian  riil.  Perjanjian  kredit  biasanya  berupa perjanjian standar, artinya bahwa perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditor, lantas kemudian disodorkan kepada debitor (Untung, 2000).
Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pasal tersebut terdapat kata-kata “Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain”.  Kalimat  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemberian  kredit  harus  dibuat  perjanjian meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, namun  menurut  pendapat  ahli  bahwa  dalam  organisasi  bisnis  modern  dan  mapan,  maka untuk  kepentingan  administrasi  yang  rapi  dan  teratur  dan  demi  kepentingan  pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis (Naja, 2005).
Dalam  melakukan  perjanjian  kredit  bank,  terdapat  perjanjian  baku  yang  diakui keberadaannya dan tidak bersifat melanggar aturan peraturan perundang-undangan apabila tidak  memiliki  klausula  yang  disebutkan  dalam  pasal  18  UU  Perlindungan  Konsumen. KUHPerdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum  dari  keberadaan  perjanjian  baku.  Perjanjian  baku  di  sini  sifatnya  membatasi  asas kebebasan  berkontrak  karena  adanya  kebebasan  berkaitan  dengan  kepentingan  umum (Panggabean,  2010).  Perjanjian  baku  harus  dibuat  sedemikian  rupa  oleh  kreditor  supaya dapat  menjadi  pelindung  hukum  bagi  kreditor  dengan  tanpa  mengesampingkan  Undang- Undang maupun peraturan yang berlaku.
Selain perjanjian kredit terdapat pula fungsi jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit dengan kesungguhan pihak debitor dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan hati-hati, di mana hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak debitor untuk melunasi hutangnya sehingga dapat mencegah terjadinya penjualan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkan karena memiliki nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hutang debitor kepada Bank (Sukmawati, SH*, 2020).
Dengan adanya perjanjian kredit di Bank, terdapat beberapa risiko bagi Bank. Risiko Kredit  adalah  risiko  akibat  kegagalan  debitor  dan/atau  pihak  lain  dalam  memenuhi kewajiban kepada Bank. Yang sangat mendasar dari semua risiko produk suatu bank adalah risiko  kredit  karena  risiko  ini  merupakan  erosi  nilai  yang  disebabkan  oleh  terjadinya wanprestasi atau tidak adanya pembayaran dari debitor (Putra & Widjaja, 2018). Jadi debitor tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga dan utang pokok atau angsuran  utang  pokok  kreditnya  sehingga  terjadi  kredit  macet,  hal  ini  yang  dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
Risiko menjadi hal yang wajib dihadapi oleh setiap bank pemberi kredit. Timbulnya risiko adalah karena terdapat rentang waktu antara waktu pemberian kredit atau pencairan dana  kredit  dengan  waktu  pengembalian.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  kredit  yang diberikan  oleh  bank  harus  memperhatikan  asas-asas  perkreditan  yang  sehat  (Mulyati  & Dwiputri, 2018).
Bank sebelum menyalurkan kredit kepada debitor, terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan  terhadap  calon  nasabahnya.  Penyelidikan  terhadap  calon  nasabah  ini dimaksudkan  agar  bank  dalam  penyaluran  kreditnya  benar-benar  tepat  sasaran  dan memperkecil risiko kredit yang timbul di kemudian hari. Dengan penelitian atau penyaringan
untuk penyaluran kredit tersebut, merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh bank. Prinsip kehati-hatian adalah melakukan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan terhadap itikad baik, kemampuan dan kesanggupan calon debitor untuk  membayar  uangnya  kembali.  Prinsip  kehati-hatian  merupakan  suatu  prinsip  yang menegaskan  bahwa  bank  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  baik  dalam  penghimpunan dana  maupun  penyaluran  dana  kepada  masyarakat  harus  sangat  berhati-hati.  Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di perbankan (Putra & Widjaja, 2018).
Oleh  karena  itu,  setiap  pelaksanaan  perjanjian  kredit  pada  bank,  disyaratkan  untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat- syarat yang telah disepakati bersama, dan untuk meminimalisir risiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap penyaluran kredit (Mulyati & Dwiputri, 2018). Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor adalah melalui lembaga penjaminan yang telah diikat berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Di  dalam  ketentuan  penjaminan  tersebut  terdapat ketentuan mengenai asas droit de suite (hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun benda objek jaminan itu berada) dan asas droit de preference (memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  atau  mendahului  kepada pemegangnya) (Putra Suwandi, 2018). Selain itu, dengan pengikatan jaminan akan memenuhi asas  spesialitas  dan  publisitas  sehingga  dapat  mengikat  pihak  ketiga  dan  memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Hukum  perdata  Indonesia  mengenal  jaminan  yang  bersifat  kebendaan  dan  hak perorangan (Sukmawati, SH*, 2020). Jaminan yang menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit  oleh  pihak  bank  tersebut,  agunan  atau  jaminan  kebendaan  atau  jaminan  materiil dianggap  yang  paling  aman  dan  ideal  untuk  menutup  risiko  yang  ditanggung  oleh  bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak yang dapat diikat dengan gadai, fidusia, maupun  benda  tidak  bergerak  yang  diikat  dengan  hak  tanggungan.  Perjanjian  fidusia maupun  hak  tanggungan  bersifat  assesoir  di  mana  tergantung  pada  perjanjian  pokoknya yaitu  perjanjian  kredit.  Dengan  adanya  perjanjian  fidusia  maupun  hak  tanggungan,  Bank akan terlindungi karena mempunyai jaminan apabila debitor mengalami wanprestasi.
Dalam  praktek  perbankan  terdapat  prinsip commanditer  ingsverbod ,  yaitu,  adanya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kredit, bank ikut menanggung risiko dari  usaha  nasabah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  asas  tiada  kredit  tanpa  jaminan.  Dengan adanya prinsip atau asas tersebut, menunjukkan bahwa di dalam perjanjian kredit akan selalu terkait  dengan  adanya  perjanjian  jaminan  (Tje’aman,  1989). Perjanjian  untuk  pengikatan jaminan akan mengikuti perjanjian kredit yang ada. Antara perjanjian pengikatan jaminan dengan perjanjian kredit merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan konsumen dan  masyarakat  melalui  POJK  Nomor  6/POJK.07/2022.  Di  dalam  peraturan  ini  diatur bagaimana  Bank  harus  membuat  isi  perjanjian  kredit  yang  tidak  merugikan  konsumen. Perjanjian kredit yang dibuat sebelum adanya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih berlaku umum bagi pelaku  usaha  baik  PUJK  maupun  pelaku  usaha  lainnya.  Sedangkan  POJK  Nomor
6/POJK.07/2022  lebih  khusus  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen  yang  berkaitan dengan jasa keuangan. Dengan adanya POJK tersebut, sebagaimana dalam Pasal 30 POJK No 6/POJK.7/2022,  kreditor  harus  menyesuaikan  perjanjian  baku  yang  dibuat  dengan  pasal- pasal  yang  ada  dalam  POJK  di  mana  lebih  banyak  kewajiban  bagi  kreditor  yang  harus dilakukan untuk melindungi konsumen.
Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam  POJK  tersebut  dengan  tujuan  untuk  melindungi  konsumen.  Pasal  2  POJK  No 6/POJK.07/2022 menyatakan bahwa perlindungan konsumen menerapkan prinsip:
1. Edukasi yang memadai;
2. Keterbukaan dan transparansi informasi;
3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
4. Perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
Dalam  membuat  perjanjian  kredit  dengan  debitor,  Bank  harus  memperhatikan  hal tersebut untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Dengan adanya POJK  Nomor  6/POJK.07/2022  ini,  Bank  wajib  memenuhi  keseimbangan,  keadilan  dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Dalam menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku diatur mengenai format perjanjian baku, salah satunya adalah ketentuan pencantuman pernyataan:  “PERJANJIAN  INI  TELAH  DISESUAIKAN  DENGAN  KETENTUAN PERATURAN  PERUNDANG-UNDANGAN  TERMASUK  KETENTUAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”.
Dengan adanya beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank sebagai kreditor dalam membuat perjanjian kredit, bank tetap berpegang kepada perjanjian kredit yang dibuat sesuai ketentuan yang ada serta berdasar kesepakatan antara kreditor dan debitor. Demikian juga  dengan  pengikatan  jaminan  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  sehingga apabila  debitor  melakukan  wanprestasi  terhadap  perjanjian  kredit,  kepentingan  kreditor dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum melalui pengikatan jaminan tersebut.
Perlindungan hukum terhadap kreditor diatur dalam KUHPerdata Pasal 1131 dan 1132 (Putra Suwandi, 2018). Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal tersebut dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut  besar  kecilnya  piutang  masing- masing,  kecuali  apabila  diantara  para  berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang  sah didahulukan”.  Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  harta  kekayaan  debitor  menjadi  jaminan  bagi para kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab KUHPerdata tersebut jelas, bahwa  apabila  pihak  debitur  pada  saat  pelaksanaan  perjanjian  yang  telah  disepakati  tidak  dapat memenuhi prestasinya  untuk  melunasi  hutang-hutangnya  kepada  pihak  kreditur,  maka  kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut (Ni Made Mirah Dwi Lestari et al., 2022).
Meskipun sudah ada POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang memberikan panduan dalam membuat perjanjian kredit, bank selaku kreditor mempunyai perlindungan hukum dengan perjanjian  kredit  yang  mengacu  kepada  KUHPerdata  tersebut.  Sehingga  apabila  debitor melakukan  wanprestasi  terhadap  perjanjian  kredit,  kepentingan  kreditor  dapat  terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

## KESIMPULAN
Melalui  POJK  No  6/POJK.7/2022  dapat  dinyatakan  bahwa  OJK  cenderung  lebih banyak melindungi debitor, karena menganggap kreditor sudah dapat melindungi dirinya sendiri dengan UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia. Hal ini terlihat dari peran perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh  OJK  terhadap  kreditor  dalam  menyelesaikan masalah dengan debitor adalah sebagai pengawas bagi kreditor. Sehingga dalam peran yang demikian, apabila tidak ditemukan kesepakatan penyelesaian sengketa, maka OJK menjadi pihak yang memberikan saran dan arahan untuk menyelesaikan sengketa atau aduan dari debitor melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau mengajukan gugatan. Adapun  perlindungan  terhadap  kreditor  apabila  terjadi  masalah  dengan  debitor,  OJK menitikberatkan  agar  kreditor  melakukan  perjanjian  kredit  yang  dibuat  sesuai  ketentuan POJK  No  6/POJK.7/2022  dan  disertai  dengan  perikatan  jaminan  sesuai  KUHPerdata  dan Undang-Undang yang berlaku sehingga apabila debitor wanprestasi, kepentingan kreditor dapat terjamin melalui hak preferencenya atas jaminan yang dijadikan agunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amerta, I. K. A. W., Satyawati, N. K. A., & Arini, D. G. D. (2021). Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta. Jurnal Analogi Hukum , 3 (2), 156–160. https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.156-160 Badrulzaman, M. D. (1991). Perjanjian Kredit . Citra Aditya Bakti. Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Kencana Prenada Media Group. Ismail. (2011). Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi . Kencana Media Group. Kasmir. (2008). Manajemen Perbankan . Raja Grafindo Persada. Marzuki. (1983). Metodologi Riset . PT. Hanindita Offset.
Meirinaldi,  &  Sudijo.  (2015).  Peran  dan  Kedudukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam Sistem Keuangan di Indonesia. Jurnal Ekonomi , 17 (2), 143–161. www.ojk.co.id
Muhammad,  F.  I.  (2018).  Peran  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada Bagian Pengawasan Bank Perkreditan  Rakyat  Kantor  Otoritas  Jasa  Keuangan  Malang). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FEB , 6 (2).
Mulyati,  E.,  &  Dwiputri,  F.  A.  (2018).  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Menganalisis  Jaminan Kebendaan  Sebagai  Pengaman  Perjanjian  Kredit  Perbankan. Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An , 1 (2), 134. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112 Mustaqim, A. H. (2010). Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional . Graha Ilmu.
Naja, H. R. D. (2005). Hukum Kredit dan Bank Garansi . Citra Aditya Bakti.
Ni Made Mirah Dwi Lestari, Budiartha, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum  terhadap  Kreditur  atas  Debitur  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Kredit  pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1), 176–181. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181 OJK, S. P. (2022). OJK Terbitkan POJK Baru Perlindungan Konsumen .
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-POJK- Baru-Perlindungan-Konsumen.aspx
OJK,  S.  P.  (2023). OJK  MINTA  PELAKU  JASA  KEUANGAN  PERKUAT  PELINDUNGAN KONSUMEN SECARA MENYELURUH . https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Minta-Pelaku-Jasa-Keuangan-Perkuat- Pelindungan-Konsumen-Secara-Menyeluruh/SP Sosialisasi Market Conduct.pdf#search=market conduct
Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (4), 651–667. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8 Putra Suwandi, D. N. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat  Kedua  Dalam  Eksekusi  Objek  Hak  Tanggungan. Media  Iuris , 1 (3),  420. https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10183
Putra, W., & Widjaja, H. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian ( Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang ). Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 81–96. Siamat, D. (1993). Management Bank Umum . Intermedia. Soetopo, H. B. (2009). Pengantar Penelitian Kualitatif . UNS Press. Subekti. (1982). Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia . Alumni. Sukmawati,  SH*,  M.  N.  (2020).  Personal  Guarante  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Airlangga Development Journal , 3 (1), 54. https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18153
Tje’aman, E. P. (1989). Kredit Perbankan-Suatu Tinjauan Yuridis . Liberty. Tobink, R. dan B. N. (2003). Kamus Istilah Perbankan . Atalya Rileni Sudeco. Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia . Andi.