## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
Ismail Ruslan IAIN Pontianak, Indonesia Email: ismailruslan@yahoo.com
Diterima tanggal: 16 Desember 2020 Selesai tanggal:31 Desember 2020

## ABSTRACT
Hate  speech  cases  in  West  Kalimantan  are  increasing  from  year  to  year.  Especially  in  the momentum  of  the  democratic  party,  the  election  of  the Provincial  or  City  District Representatives Council (DPRD), the Governor to the Regent. Hate speech perpetrators use social  media  to  publish  their  content.  In  its  development,  related  to  the  momentum  of  the Pilkada, hate speech also uses religious and ethnic issues. The use of identity politics, such as religion  and  ethnicity,  is  an  important  issue  in  the  battle  for  regional  heads  in  West Kalimantan.  Political  events  with  religious  backgrounds  in  other  regions  also  vibrate  and disturb  disturbances  in  the  West  Kalimantan  region,  such  as  the  contestation  of  the  DKI Jakarta  Regional  Election  which  is  thick  with  religious  and  ethnic  issues.  These  two  issues have always been a magnet for politicians to gain support from local political rivalries. The strategy of insulting and feeling humiliated is a dual technique of political prohibition. It is called hate spinning.
Kasus  ujaran  kebencian  di  Kalimantan  Barat  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Terlebih  pada momentum pesta demokrasi, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten Kota, Gubernur hingga Bupati. Pelaku ujaran kebencian menggunakan media sosial untuk mempublikasi kontennya. Dalam perkembangannya, terkait dengan momentum Pilkada,  ujaran  kebencian  juga  menggunakan  isu  agama  dan  etnik.  Penggunaan  politik identitas, , seperti  agama  dan  etnik  menjadi  isu  penting  dalam  pertarungan  kepala  daerah  di Kalbar. Peristiwa politik dengan backround agama di daerah lain juga terasa getarannya dan menggangu  stabilitas  di  wilayah  Kalimantan  Barat,  seperti  kontestasi  Pilkada  DKI  Jakarta yang  kental  isu  agama  dan  etnik.  Kedua  isu  ini,  selalu  menjadi  magnet  para  politisi  untuk meraih  dukungan  rivalitas  politik  local.  Strategi  menghina  dan  merasa  terhina  merupakan teknik ganda dalam pertarungan politik. Inilah yang disebut pelintiran kebencian (hate spin).
Keynote: Pelintiran kebencian,politik identitas, agama, etnik.

## PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  belakangan  ini, kondisi batin sebagian masyarakat Kalimantan  Barat  diselimuti  perasaan kebencian,  saling  curiga  dan  permusuhan.
Terlebih pada saat pesta demokrasi, seperti pada  pemilihan gubernur  dan  wakil gubernur  tahun  2018,  dan  memasuki puncaknya pada proses pemilihan presiden dan  legislatif  tahun  2019.  Pelintiran

## ~ 189 ~

## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):

## Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik
di Kalimantan Barat
Ismail Ruslan IAIN Pontianak, Indonesia
Email: ismailruslan@yahoo.com Diterima tanggal: 16 Desember 2020 Selesai tanggal:31 Desember 2020

## ABSTRACT
Hate  speech  cases  in  West  Kalimantan  are  increasing  from  year  to  year.  Especially  in  the momentum  of  the  democratic  party,  the  election  of  the Provincial  or  City  District Representatives Council (DPRD), the Governor to the Regent. Hate speech perpetrators use social  media  to  publish  their  content.  In  its  development,  related  to  the  momentum  of  the Pilkada, hate speech also uses religious and ethnic issues. The use of identity politics, such as religion  and  ethnicity,  is  an  important  issue  in  the  battle  for  regional  heads  in  West Kalimantan.  Political  events  with  religious  backgrounds  in  other  regions  also  vibrate  and disturb  disturbances  in  the  West  Kalimantan  region,  such  as  the  contestation  of  the  DKI Jakarta  Regional  Election  which  is  thick  with  religious  and  ethnic  issues.  These  two  issues have always been a magnet for politicians to gain support from local political rivalries. The strategy of insulting and feeling humiliated is a dual technique of political prohibition. It is called hate spinning.
Kasus  ujaran  kebencian  di  Kalimantan  Barat  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Terlebih  pada momentum pesta demokrasi, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten Kota, Gubernur hingga Bupati. Pelaku ujaran kebencian menggunakan media sosial untuk mempublikasi kontennya. Dalam perkembangannya, terkait dengan momentum Pilkada,  ujaran  kebencian  juga  menggunakan  isu  agama  dan  etnik.  Penggunaan  politik identitas, , seperti  agama  dan  etnik  menjadi  isu  penting  dalam  pertarungan  kepala  daerah  di Kalbar. Peristiwa politik dengan backround agama di daerah lain juga terasa getarannya dan menggangu  stabilitas  di  wilayah  Kalimantan  Barat,  seperti  kontestasi  Pilkada  DKI  Jakarta yang  kental  isu  agama  dan  etnik.  Kedua  isu  ini,  selalu  menjadi  magnet  para  politisi  untuk meraih  dukungan  rivalitas  politik  local.  Strategi  menghina  dan  merasa  terhina  merupakan teknik ganda dalam pertarungan politik. Inilah yang disebut pelintiran kebencian (hate spin).
Keynote: Pelintiran kebencian,politik identitas, agama, etnik.

## PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  belakangan  ini, kondisi batin sebagian masyarakat Kalimantan  Barat  diselimuti  perasaan kebencian,  saling  curiga  dan  permusuhan.
Terlebih pada saat pesta demokrasi, seperti pada  pemilihan gubernur  dan  wakil gubernur  tahun  2018,  dan  memasuki puncaknya pada proses pemilihan presiden dan  legislatif  tahun  2019.  Pelintiran

## ~ 189 ~

## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):

## Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik
di Kalimantan Barat
Ismail Ruslan IAIN Pontianak, Indonesia
Email: ismailruslan@yahoo.com Diterima tanggal: 16 Desember 2020 Selesai tanggal:31 Desember 2020

## ABSTRACT
Hate  speech  cases  in  West  Kalimantan  are  increasing  from  year  to  year.  Especially  in  the momentum  of  the  democratic  party,  the  election  of  the Provincial  or  City  District Representatives Council (DPRD), the Governor to the Regent. Hate speech perpetrators use social  media  to  publish  their  content.  In  its  development,  related  to  the  momentum  of  the Pilkada, hate speech also uses religious and ethnic issues. The use of identity politics, such as religion  and  ethnicity,  is  an  important  issue  in  the  battle  for  regional  heads  in  West Kalimantan.  Political  events  with  religious  backgrounds  in  other  regions  also  vibrate  and disturb  disturbances  in  the  West  Kalimantan  region,  such  as  the  contestation  of  the  DKI Jakarta  Regional  Election  which  is  thick  with  religious  and  ethnic  issues.  These  two  issues have always been a magnet for politicians to gain support from local political rivalries. The strategy of insulting and feeling humiliated is a dual technique of political prohibition. It is called hate spinning.
Kasus  ujaran  kebencian  di  Kalimantan  Barat  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Terlebih  pada momentum pesta demokrasi, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten Kota, Gubernur hingga Bupati. Pelaku ujaran kebencian menggunakan media sosial untuk mempublikasi kontennya. Dalam perkembangannya, terkait dengan momentum Pilkada,  ujaran  kebencian  juga  menggunakan  isu  agama  dan  etnik.  Penggunaan  politik identitas, , seperti  agama  dan  etnik  menjadi  isu  penting  dalam  pertarungan  kepala  daerah  di Kalbar. Peristiwa politik dengan backround agama di daerah lain juga terasa getarannya dan menggangu  stabilitas  di  wilayah  Kalimantan  Barat,  seperti  kontestasi  Pilkada  DKI  Jakarta yang  kental  isu  agama  dan  etnik.  Kedua  isu  ini,  selalu  menjadi  magnet  para  politisi  untuk meraih  dukungan  rivalitas  politik  local.  Strategi  menghina  dan  merasa  terhina  merupakan teknik ganda dalam pertarungan politik. Inilah yang disebut pelintiran kebencian (hate spin).
Keynote: Pelintiran kebencian,politik identitas, agama, etnik.

## PENDAHULUAN
Beberapa  tahun  belakangan  ini, kondisi batin sebagian masyarakat Kalimantan  Barat  diselimuti  perasaan kebencian,  saling  curiga  dan  permusuhan.
Terlebih pada saat pesta demokrasi, seperti pada  pemilihan gubernur  dan  wakil gubernur  tahun  2018,  dan  memasuki puncaknya pada proses pemilihan presiden dan  legislatif  tahun  2019.  Pelintiran
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
kebencian  dengan  rekayasa  ketersing- gungan,  ujaran  kebencian,  berita  hoax, fitnah,  caci  maki,  dan  pencemaran  nama baik  menjadi  menu  setiap  hari.  Hal  ini terjadi  melalui  media  sosial,  seperti facebook, Instagram, WhatsApp dan media online lainnya. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian  besar  masyarakat  percaya  dan terperdaya oleh pelintiran tersebut 1 ; 2 .
Penggunaan  media  online  yang semakin tinggi di Indonesia, salah satunya berdampak pada meningkatnya hatespeech (ujaran  kebencian).  Peningkatan  ini,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung dapat  menyebabkan  terjadinya  konflik  di masyarakat.  Penelitian  Cristiany  Juditha, menunjukkan  bahwa  beberapa  konflik yang  terjadi  antara  kelompok  agama disebabkan oleh informasi di media online yang cenderung provokatif 3 .
Kalangan politisi, birokrat, akademisi,  mahasiswa  dan  masyarakat terpolarisasi  atas  dasar  kelompok  politik identitas (etnik dan agama). Hal ini terjadi tidak  hanya  di  kota  besar  seperti  Jakarta,
1 Dian  Junita  Ningrum,  Suryadi  Suryadi,  and  Dian Eka  Chandra  Wardhana,  “KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL,” Jurnal Ilmiah KORPUS 2, no. 3 (2019): 241 – 52, https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779.
2 Linawati, “Tindak Tutur Ujaran Kebencian Dalam Komentar  Pembaca  Pada  Surat  Kabar  Online Tribunn ews.Com,” Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1  Universitas  Negeri  Yogyakarta 6,  no. 5  (2017):
606 – 14, http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/bsi.
3 Christiany Juditha, “Hatespeech Di Media Online: Kasus  Pilkada  Dki  Jakarta  2017,” Jurnal  Ilmu Komunikasi, 2017, 137 – 50.
Bandung,  Surabaya,  Semarang,  Makasar, namun  juga  seperti  dicopy-paste oleh daerah-daerah  lainnya,  seperti  Kalimantan Barat.  Polarisasi  politik  identitas  yang menggunakan  isu  etnik  dan  agama  pada saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta juga terasa  getarannya  di  Kalimantan  Barat. Masyarakat  DKI  yang  diselimuti  perasaan kebencian, permusuhan atas latar belakang etnik  dan  agama  menular  ke  Kalimantan Barat.  Lebih  memprihatinkan  lagi,  pada setiap peristiwa  politik  lima  tahunan  itu, masyarakat  di  Kota  Khatulistiwa  ini  larut dalam  euforia  pemenangan  calonnya dengan  mengusung  jargon-jargon  etnik dan agama.
Kenyataan  ini  membenarkan  apa yang  diungkapkan  oleh  para  pemerhati, seperti: 4 ; 5 ; 6 dan 7 ,  bahwa  peristiwa politik  di  pusat  pemerintahan  Republik
4 Ahmad  Muhaimin;  Junaidi, “Fiqh  Santri  Dan Politisasi Agama Dalam Bingkai Otonomi Kesatuan,” Jurnal  Dakwatuna:  Dakwah  Dan Komunikasi  Islam 3,  no.  2  (2017):  121 – 46, https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakw atuna/article/view/280.
5 Abdillah  Halim,  “Fatwa  Dan  Politisasi  Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI  Jakarta),” An-Nuha:  Jurnal  Kajian  Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial Vol. 5, no. 2 (2018):
231 – 59, http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/a rticle/view/272/108.
6 Budi  Kurniawan,  “Politisasi  Agama  Di  Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman  Bagi  Demokrasi,” Jurnal  Sosiologi Agama 12, no. 1 (2018): 133, https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07.
7 Ferdinand  Eskol  Tiar  Sirait,  “Ujaran  Kebencian, Hoax  Dan  Perilaku  Memilih  (Studi  Kasus  Pada Pemilihan Presiden  2019  Di  Indonesia),” Jurnal Penelitian  Politik 16,  no.  2  (2020):  179 – 90, www.politik.lipi.go.id.

## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
Indonesia  (DKI  Jakarta)  telah  mengubah relasi masyarakat di wilayah lainnya.
Muhaimin (2017) melaporkan bahwa Pilkada DKI Jakarta telah berimbas terhadap  pilkada  di  daerah  lainnya. Meskipun  pada  awalnya daerah  itu  tidak memiliki  sejarah  konflik  identitas,  baik agama  maupun  budaya.  Namun  saat  ini wilayah tersebut telah terpolarisasi menjadi dua bentuk pertentangan di tataran bawah.  Dikuatkan  pula  oleh  Kurniawan bahwa tahun  politik  di  Indonesia  tidak dapat dipungkiri diwarnai dengan politisasi  agama,  termasuk  pilpres  2019. Dengan  menggunakan  sentiment  etnisitas dan  agama  melalui  wacana  yang  populis dan  argumentasi  informasi  yang  distortif demi menghidupkan daya legitimasi dalam rangka  menunjang  kepentingan politik (Kurniawan, 2018).
Setelah  sekian  lama  mati  suri, politisasi  agama,  khususnya  politisasi Islam, kembali menyeruak ke ruang-ruang publik  Indonesia.  Rontoknya  rezim  Orde Baru  menyebabkan  bangkitnya  kembali para  petualang  agama  yang  dulu  sempat “dimumikan” oleh Suharto karena dianggap membahayakan stabilitas dirinya, cendana, dan kroninya. Ketika Suharto tak lagi berkuasa, mereka pun ber-euforia dan berpesta  pora.  Tak  pelak,  politisasi  agama (Islam)  yang  cenderung  berlebihan  dan overdosis  ini  telah  menimbulkan  dampak
buruk bagi kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara di Tanah Air 8 .
Kemajuan  dunia  teknologi  dan informasi  turut  mempercepat  pengaruh informasi  pelintiran  dan  ujaran  kebencian seperti  berita hoax tersebut.  Berbagai peristiwa  termasuk  politik  yang  terjadi  di ujung negeri  dengan  mudah  diakses  dan direspon  oleh  masyarakat  di  Indonesia (baca: Kalbar), di manapun berada.
Kontestasi  Pilpres  2019  diwarnai dengan  meluasnya  penggunaan  pelintiran dan ujaran kebencian, hoax, di mana salah satu  medium  terbesar  penyebarannya adalah  media  sosial.  Penggunaan  media sosial  dan  berita  daring  sebagai  medium kampanye negative dan hitam dikarenakan media  sosial  dan  portal  berita  daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan (Eskol 2019).
Bahkan  suasana  menjadi  hiruk pikuk,  dan  riuh  rendah,  saat  elit  politik, pejabat publik Indonesia juga menggunakan  isu  etnik  dan  agama  untuk kepentingannya,  akibatnya  masyarakat “terbelah” hingga masuk wilayah private.
Identifikasi  Identitas  etnik  yang lazim  dilakukan  pada  masyarakat  multi etnik senantiasa diarahkan pada situasi dan konteks  di  mana  seseorang  berada.  Dalam
8 Sumanto  Al  Qurtuby,  “Sejarah Politik  Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia,” Maarif 13, no. 2 (2018): 43 – 54, https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
konteks  politik  terutama  pada  lembaga seperti  DPRD  identifikasi  identitas  etnik menjadi hal penting dalam aktifitas politik. Identitas  etnik  adalah  sesuatu  yang problematik  ketika  dihadapkan  dengan komunikasi politik, terutama dalam sistem pemilu yang demokratik 9
Keterlibatan etnis memiliki pengaruh dalam hal untuk menjadi sumber suara.  Hubungan  identitas  etnis  menjadi pertimbangan  dalam  menentukan  pilihan pemilih.  Keberadaan  kelompok-kelompok etnis  mampu  dimanfaatkan  oleh  pasangan calon untuk memperoleh dukungan politik 10 .
Dalam  gelaran  pemilihan  Walikota Makassar  tahun  2013,  intensitas  praktik penggunaan  simbol  identitas  etnik  pada media  cukup  tinggi.  Simbol  etnik  yang digunakan  diterbitkan  dalam  format  iklan pada berbagai media. Praktik ini merupakan pembangunan relasi dan kekuasaan yang dirumuskan dengan kehadiran biopolitik 11 .
9 Ilyas Lampe a nd Haslinda B. Anriani, “Stereotipe,
Prasangka  Dan  Dinamika  Antaretnik,” Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan 20,
no. 1 (2016): 19 – 32, https://doi.org/10.46426/jp2kp.v20i1.42.
10 Ivan  Devi  Sagala  and  Budi  Ali  Mukmin Sarumpaet,  “Politik  Identitas  Etnis  Dalam  Pilkada Pemilihan  Walikota  Dan  Wakil  Walikota  Binjai Tahun  2015,” Anthropos:  Jurnal  Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 4, no. 1 (2018): 139, https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10268.
11 E  J  Syaf,  “Pertarungan  Simbol  Identitas  Etnis Sebagai  Komunikasi  Politik  Dalam  Pilkada  Kota
Dampaknya  antara  satu  kampung dengan kampung yang lain saling membenci, mencaci hanya  karena berbeda bendera  etnik,  agama,  organisasi  dan dukungan  politik.  Ada  juga  antara  rukun warga  atau  rukun  tetangga  yang  berbeda pilihan politik menutup diri dan mengisolasi  tetangganya.  Bahkan  anak dengan  orang  tua  harus  bersitegang  hanya persoalan beda pandangan keagamaan dan sikap politik.
Tudingan manusia kafir dan muslim  juga  menjadi  bumbu  ramainya perayaan  demokrasi  di  Kalbar  tahun  2018 dan  pemilihan  presiden  tahun  2019. Sesama  muslim  saling  klaim  sebagai muslim sejati dan bagian yang lain dituduh sebagai  kelompok  kafir,  dan  tempatnya  di neraka.
Potensi  konflik  identitas  seperti  ini lebih diwarnai menguatnya sikap primordialisme,  yang  berasal  dari  suasana batin  dan  psikologi  keagamaan  dan kesukuan  yang  diperkuat  dengan  ceramah “oknum” tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Testimoni (baca: provokasi) oknum tokoh agama tersebut mampu mempengaruhi psikologi masyarakat, yang “berpatron”dan  menjadikannya  referensi pandangan politik dan perilaku
Makassar,” KAREBA:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi, 2018.

## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
keagamaan. Psikologi masyarakat Kalimantan  Baratsangat  tunduk  dan  patuh pada  keduanyadengan  sepenuh  jiwa  dan raga mereka.
Posisi  politik  dan  agama  kadang berada  dalam  satu  garis  sejalan  dan beririsan karena memiliki kepentingan dan nilai  yang  sama.  Namun  dalam  beberapa kesempatan  keduanya  berhadap-hadapan, bersinggungan dan bersitegang. Hubungan di tengah-tengah agama dan politik adalah timbal balik karena ada konflik kepentingan antara kedua entitas 12 .
Namun permusuhan dan kebencian yang  menyelimuti  masyarakatsaat  ini bukanlah  lahir  secara  alami,  apalagi agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat dituduh sebagai biang yang menyebabkannya. Masa permusuhan, kebencian  antara  kelompok  masyarakat tidaklah  terjadi  secara  alamiah.  Peristiwa tersebut merupakan hasil rekayasa canggih yang  diproduksi  oleh  “wirausahawan politik” demi kepentingan s trategis mereka.  Strategi  menghina  dan  merasa terhina  merupakan  teknik  ganda  dalam pertarungan politik, hal inilah yang disebut pelintiran kebencian (hate spin) 13 .
12 Wasisto Raharjo Jati, “AGAMA DAN POLITIK: TEOLOGI  PEMBEBASAN  SEBAGAI  ARENA PROFETISASI  AGAMA,” Walisongo:  Jurnal Penelitian  Sosial  Keagamaan 22,  no.  1  (2014): 133, https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.262.
13 Charian George, Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan  Agama  Dan  Ancaman  Bagi
Selama ini agama dan tokoh agama selalu dijadikan pihak  “tertuduh” terhadap persoalan  konflik  identitas  etnik  dan agama  di  masyarakat.  Teks-teks  agama disinyalir sebagai akar kekerasan. Demikian  juga  dengan  tokoh  agama, mereka dituduh selalu menyebarkan paham kebencian dan permusuhan. Kondisi  ini  menyadarkan  kita  bahwa suasana  batin  bangsa  Indonesia  penuh permusuhan  saat  ini  adalah  sebuah rekayasa demi kepentingan politik.
Pelintiran  kebencian  (hate  spin) menggunakan  kebebasan  dan  toleransi yang  dijamin  oleh  demokrasi  guna mendukung  agenda  yang  menggerogoti nilai-nilai  demokrasi  itu  sendiri  (George, 2017). Negara demokrasi, seperti Indonesia, perlu serius merespon persoalan ini,  melalui  instrumen  hukum,  politik, media  dan  partisipasi  masyarakat,  agama dan  budaya.  Agen-egen  pelintir  kebencian memungkinkan membajak instrumen hukum melalui ketersinggungan.
Untuk menjawab persoalan tersebut,  tulisan  ini  mengkaji  tentang pelintiran  kebencian  dengan  membedah rekayasa  ketersinggungan  dan  ujaran kebencian pada pesta demokrasi “Pemilukada  di  Kalimantan  Barat  Tahun 2018”.
Demokrasi,  ed.  Ihsan  Ali-Fauzi;  Irsyad  Rafsadie (Jakarta: Pusad Paramadina, 2017).
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121

## METODE PENELITIAN
Penelitian tentang pelintiran kebencian (hate spin) di Kalimantan Barat ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji  secara  mendalam  persoalan pelintiran kebencian pada tahun 2017, dan selama  proses  politik  pemilihan  kepala daerah di Kalimantan Barat tahun 2018.
Peneliti ini telah mengamati berita- berita  di  media  masa  nasional  maupun lokal  tentang  pelintiran  kebencian  (hate spin)  dan  juga  ujaran  kebencian  (hate speech). Keduanya terjadi pada saat Proses pemilihan  kepala  daerah  di  Kalimantan Barat  sebelum  (2017)  dan  pada  tahun 2018, hingga tahun 2019.
Data-data  yang  diperoleh  di  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  pemberitaan media  masa  baik  cetak,  maupun  online. Hal  ini  dilakukan  untuk  mengkonfirmasi validitas  data  antara  satu  media  dengan media  lainnya.  Selain  itu,  peneliti  juga melakukan kajian literatur atau teori untuk memperkuat  landasan  pemikiran  yang terkait  dengan  persoalan  pelintiran  dan ujaran kebencian.
Untuk  kepentingan  memperkaya dan memperdalam kajian ini, maka peneliti juga  melakukan  diskusi  dengan beberapa tokoh agama di Kalimantan Barat.  Hal ini dilakukan  untuk  memperoleh  pandangan,
pendapat,  sikap  politik  keagamaan  tokoh agama di Kalimantan Barat.
Peneliti  relative  lebih  “mudah” memperoleh  infomasi,  pandangan  dan sikap  politik  tokoh-tokoh  agama,  karena pada  saat  yang  sama,  peneliti  juga berposisi  sebagai  ketua  Forum  Kerukunan Umat  Beragama  (FKUB)  Kalimantan Barat.  Sejak  tahun  2018  selalu  bersama tokoh  agama  dalam  kegiatan  perdamaian, kerukunan  baik  pada  sesi  diskusi,  FGD, seminar dan kegiatan lainnya di Kalimantan Barat. Bahkan dalam beberapa kesempatan  juga  memperoleh  informasi dari  tokoh  agama  dari  provinsi  lainnya yang  datang  berkunjung  dan  berdiskusi  di FKUB Kalimantan Kalimantan Barat.
Peneliti  telah  melakukan  diskusi dan  wawancara  dengan  tokoh  agama  di Kalimantan  Barat  yang  berasal  dari  unsur Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Kalbar, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGIW),  Konferensi  Waligereja  Indonesia (KWI),  Wali  Umat  Budha  Indonesia (WALUBI), Majlis Tinggi Agama
Konghuchu Indonesia (MATAKIN), Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Tokoh-tokoh organisasi keagamaan  ini  tergabung  di  dalam  Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kalbar.
Penelitian  ini  juga  melakukan Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan

## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
kalangan  akademisi  di  Kalimantan  Barat.
Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  memperoleh informasi  baik  terkait  data-data  maupun kajian  akademik  tentang  pelintiran  dan ujaran  kebencian  di  Kalimantan  Barat, pada  masa  Pemilihan  kepala  daerah  tahun 2018 maupun periode sebelumnya.
FGD  ini  sangat  penting  dilakukan di  Perguruan  Tinggi  bersama  para  dosen untuk memperoleh informasi, dan pandangan  civitas  akademika  khususnya IAIN  Pontianak  terhadap  pelintiran  dan ujaran kebencian.
Peneliti  juga  memperoleh  data melalui  FGD,  kajian,  seminar  bersama organisasi  Lembawa  Swadaya  Masyarakat (LSM),  aparat  kepolisian  dan  TNI, Kementrian Agama, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Data-data  yang  diperoleh  selama penelitian  ini,  membantu  peneliti  untuk melakukan  analisi  dengan  prinsip-prinsip kualitatif.  Peneliti  mengumpulkan  data- data  lapangan  dan  melakukan  analisi bersamaan  dengan  pengumpulan  data tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data terbaru, dalam perkembangan  politik  daerah  Kalimantan Barat  tahun  2018.  Dengan  demikian, proses  pengumpulan  juga  adalah  proses analisis  data,  karena  itu  setelah  data dikumpulkan maka sesungguhnya
sekaligus peneliti sudah melakukan analisis.
Adapun  untuk  menguji  keabsahan data  hasil  penelitian,  peneliti  melakukan trianggulasi  dengan  mengkonfirmasi  data kepada  beberapa  nara  sumber    atau informan.
Dari  sekian  banyak  cara  menguji keabsahan  data,  peneliti  menilai  bahwa trianggulasi  sangat  efektif  untuk  melihat dan  mengukur  validitas  data  lapangan. Misalnya, melakukan trianggulasi terhadap data  (wawancara)  sesama  tokoh  agama, juga  pandangan  tokoh  agama,  tokoh  adat dengandata dari pihak kepolisian Kalimantan Barat. Pada sesi yang berbeda, peneliti  melakukan  trianggulasi  pendapat dan  data  dosen  IAIN  saat  FGD  dengan hasil  penelitian  di  perguruan  Tinggi lainnya.  Peneliti  juga  menguji  data hasil penelitian  dosen  Univeritas  Tanjung  Pura dengan  penelitian  yang  dilakukan  dosen IAIN Pontianak.
Ini semua dilakukan untuk menyajikan  data  penelitian  secara  serius, terukur dan bertanggung jawab.

## PEMBAHASAN
1. Konsep Pelintiran Kebencian
Sesungguhnya
strategi
pelintiran kebencian hanyalah persoalan teknis dalam politik pertikaian. Wirausahawan politik
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
sebagai  pihak  yang  berkepentingan mampu memobilisasi masyarakat dengan isu ketimpangan, ketidakadilan yang diframing sebagai pihak musuh.
Untuk  memuluskan  langkah- nya, pihak-pihak ini melakukan pembingkaian  kultural  dan  intervensi kognitif (George,  2017).  Framing  isu ketidakadilan, ketimpangan, marginali- sasi  sangat  efektif    untuk  mobilisasi masyarakat  mendukung  wirausahawan politik ini. Bingkai ini ternyata mampu meyakinkan  masyarakat  bahwa  telah terjadi pelanggaran serius yang dilakukan  pihak  tertuduh  tersebut. Tentunya, merugikan, melanggar kepentingan dan nilai mereka (William Gamson dalam George, 2017).
Kelompok ini selalu memposisikan  sebagai  kaum  marginal karena  dominasi  penguasa.  Umumnya mereka merasa sebagai kaum tertindas, didzalimi  oleh  penguasa.  Dominasi politik,  monopoli  ekonomi  dan  sosial menempatkan  kelompok  ini  sebagai kaum tidak berdaya.
Upaya  pelintiran  kebencian  ini mampu mempengaruhi pemikiran,
sikap  dan  prilaku  masyarakat  untuk merespon  situasi  negative  ini.  Kondisi psikologi ini membesar bak bola salju, menghimpun  spirit  solidaritas  untuk
melakukan perlawanan dengan berbagai macam metode.
Beberapa  contoh  peristiwa  di belahan dunia lainnya menggembarkan bahwa kasus-kasus kulturan dan agama dapat dijadikan pemicu (trigger) terbangunnya  solidaritas  kelompok. Simbol-simbol ketidakadilan bisa bertahan  lama  seperti  kasus  Holokaus bagi orang Yahudi, namun banyak juga yang  berlaku  sebentar.  Ilmuan  Politik Thomas Olesen (George, 2017) menghasilkan kesimpulan serupa dalam  studinya,  ketika  dia  membahas insiden-insiden seperti publikasi kartun nabi  Muhammad  dan  skandal  tahanan Teluk  Guantanamo.  Dia  berargumen bahwa kedua peristiwa itu dimanfaatkan sebagai symbol
ketidakadilan transnasional.
Amerika Serikat dikenal sebagai negara demokratis telah terjadi ujaran  kebencian  yang  dilakukan unsur-unsur  keagamaan  sayap  kanan. Kelompok  ini    mengobarkan  ancaman terhadap  muslim  dan  menyebarkan berita  kebecian  anti  muslim  ke  pentas politik arus utama.
Bagaimana dengan India? Pelintirana  kebencian  juga  dilakukan kelompok
nasionalis Hindu. Pendukung  radikal  Narendra  Modi memantik  kebencian  dan  kekecauan

## Ismail Ruslan: PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
komunal  dan  dan  penyensoran  atas karya-karya  akademis  dan  seni  demi kepentingan mereka
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar juga mendapatkan  sorotan,  di  mana  telah terjadi  pelintiran  kebencian yang dilakukan  oleh  muslim  garis  keras, dengan  cara  mem-pressure terhadap kelompok minoritas.
George mensitir bahwa perkembangan  internet  dan  google telah mempercepat pelintiran kebencian  yang  menyasar  masyarakat. Pelaku pelintiran atau ujaran kebencian menggunakan  media  sosial  untuk menyerang  kelompok  lain.  Misalnya menggunakan media facebook, youtube,diframing dengan ujaran kebencian.  Hal  ini  dilakukan  untuk mempermalukan pihak yang dibenci.
Bentuk  ujaran  kebencian  yang banyak  dilakukan  di  media  online tersebut adalah penghinaan, penghasutan, provokasi politik, pencemaran  nama  baik,  penistaan agama  dan  penyebaran  berita  bohong (hoax).  Bentuk  ujaran  kebencian  yang paling  banyak  dilakukan  masyarakat ujaran  kebencian  penistaan  agama (Junita, 2018). Misalnya banyak ditemukan  komentar  pembaca    surat kabar  online  Tribunnews.com  berupa
penghinaan,  pencemaran  nama  baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,  memprovokasi  dan menghasut (Linawati, 2017).
Perkembangan  teknologi  dan informasi  dengan  symbol  internet  dan google dimanfaatkan kelompok pelinter kebencian untuk mensegerakan dan memobilisasi kebencian,  kemarahan  dan  emosi terhadap  kelompok  yang  disasar. Dampaknya, masyarakat yang berdomisili jauh dari wilayah “pertikaian” juga merasakan provokasi melalui internet dan google tersebut.

## 2. Rekayasa Ketersinggungan
George  menunjukkan  bahwa pelintiran kebencian merupakan teknik berpolitik bermata dua yakni mengkombinasikan  dua  hal  yakni ujaran kebencian dan rekayasa ketersinggungan (menampilkan kemarahan  yang  direkayasa)  yang digunakan untuk menyerang lawannya. Strateginya  adalah  dengan  berpura- pura  merasa  tersinggung,  satu  pihak menyudutkan  lawan  politiknya.  Upaya ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan solidaritas masyarakat dan memprovokasi kemarahan massa, untuk  menyerang  pihak  lawan  yang berbeda  secara  politik.  Akibatnya,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
terjadi  kekerasan  yang  dilakukan kelompok    satu  terhadap  kelompok lainnya.
Pelintiran kebencian (baca:rekayasa  ketersinggungan)  ini merupakan  upaya  yang  dilakukan dengan  cara  melakukan  penghinaan, tuduhan,    dan  ketersinggungan  yang didesign atau sengaja diciptakan sebagai  rekayasa  atau  strategi  politik yang menggunakan identitas kelompok etnik  atau  agama  untuk  menyerang lawan politik.
Dalam konteks Kalimantan Barat,  peristiwa  ketersinggungan  yang bermuara  pada  kemarahan,  hingga berujung  pada  pertikaian  berulang  kali terjadi, melibatkan beberapa kelompok etnik dan kelompok organisasi keagamaan. Mereka bersitegang terhadap  beberapa  masalah  seperti ketersinggungan atas persoalan testimoni tentang pandangan keagamaan  yang  dinilai  menciderai rasa  keragaman  di Kalimantan  Barat, sikap  terhadap  kelompok  etnik  dan kelompok  agama  lain  hingga  pada tindakan  kekerasan  atas  nama  etnik dan agama.
Dalam  perspektif  “pelinitiran kebencian”,  wirausahawan  politikini telahmerekayasa berbagai isu etnik dan agama, sehingga kebencian dan
ketegangan muncul di dalam masyarakat  Kalimantan  Barat.  Isu  ini selalu dipelihara, dengan menggunakan bahasa  penghinaan  terhadap  kelompok lain,  mambahayakan  kerukunan  di Kalimantan  Barat  dan  negera  kesatuan Republik Indonesia (NKRI.
Beberapa  peristiwa  ketersing- gungan  antara  kelompok  etnik  dan agama  di  masyarakat  kerap  terulang sejak beberapa tahun belakangan yakni tahun  2017,  sebelum  Pemilukada  di Kalimantan  Barat  maupun  pada  saat pelaksanaannya Tahun 2018.
Peristiwa  “pelintiran  keben - cian”  yang  dilakukan  “wirausahawan politik”telah  mampu  memposisikan tokoh  muslim  (wasekjen  MUI),  FPI dan Gubernur Kalimantan Barat sertaDewan Adat Dayak (DAD) Sintang  saling  berhadap-hadapan  dan bersitegang persoalan isu etnik, agama dan  kerukunan  serta  nasionalisme (NKRI). Bahkan yang memprihatinkan kelompok  ini  telah  menjadi  “korban” kepentingan  politik  dan  ekonomi wirausahan politik ini.
Peristiwan  pertama  berawal adanya  pelarangan  terhadap  tokoh muslim  yang  juga  wasekjen  MUI Pusat, Teuku Zulkarnaen oleh sejumlah  ormas  Dewan  Adat  Dayak (DAD)  Sintang  pada  tanggal  12

## Ismail Ruslan: PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
Januari 2017. Kedatangan tokoh agama ini  dalam  rangka  memberikan  tabligh akbar  di  beberapa  kabupaten  yakni Kabupaten  Sintang,  Sanggau,  Melawi dan Sekadau 14 .
Dalam  video  dan  foto  yang beredar  luas  dan  sangat  cepat  kepada masyarakat,  DAD  Sintang  melakukan “penolakan”  tepat  di  bawah  tangga pesawat  garuda  yang  ditumpangi Tengku  dan  rombongan.  Akibatnya wakil  sekjen  MUI  Pusat  ini  tidak  bisa keluar  dari  pesawat,  dan  akhirnya kembali  melanjutkan  penerbangan  ke Kota Pontianak.
Peristiwa yang kedua,
penolakan  kedatangan  Ketua  Umum Front  Pembela  Islam  (FPI)  Ustadz Ahmad  Soebrie  Lubis  dan  Ustadz Hidayah  Quaiandri  Batangtaris  beserta rombongan di Kota Pontianak.
Sedianya,  kedua  ustadz  ini  akan mengisi  tabligh  akbar  di  Kabupaten Mempawah  berangkat  dari  Jakarta menggunakan  Lion  Air  JT  716  jumat pukul 20.00 15 .
Setibanya  di  bandara  Supadio Kota  Pontianak,  rombongan  Ustadz
14 Tempo.co,  “Teuku  Zulkarnaen  Di  Tolak  Warga Dayak,  Ini  Respon  MUI  Kalbar,”  Kamis,  12 Januari 2017 18:12 WIB, 2017.
15 Kalbar  Online,  “Ketua  FPI  Dilarang  Tabligh
Akbar  Di  Pontianak  Dan  Dipulangkan,  Mana Katanya  Toleran  Dan  Bhineka?,”  07/05/2017, 2017.
Ahmad  Soebri  Lubis  turun  dari pesawat,  namun  dengan  pertimbangan keamanan  wilayah  pihak  Polresta  dan Kodim 1207/BS, Brimobda Kalbar dan Kasi Intel Lanud Supadio, kedua ustad ini  langsung  dipulangkan  ke  Jakarta dengan  menggunakan  pesawat  Citilink jumat malam.
Melalui Fanpagenya, FPI menyatakan  “Siapa  yang  intoleran, kami  atau  kalian?  Baru  saja  KH Achmad  Soebri  Lubis  Ketua  Umum FPI  ditolak  dan  dipaksa  kembali  ke Jakarta,  saat  mendarat  di  Supadio dalam  rangka  tabligh  Akbar  atas undangan masyarakat Kalbar.
Peristiwa  ketiga,  terjadi  satu hari setelah penolakan kunjungan ketua FPI ke Kalimantan Barat (6 Mei 2017). Gubernur  Kalimantan  Barat,  Cornelis ditolak  kehadirannya  di  Provinsi  Aceh pada  saat  melakukan  kunjungan  kerja dalam rangka peringatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan
Andalan  ke  15  tahun  2017  yang diselenggarakan di Aceh 16 .
Penolakan  ini  dilatarbelakangi, sikap Cornelis yang menolak kedatangan  pimpinan  Front  Pembela Islam  ke  Kalimantan  Barat,  bahkan
16 Rappler.com,  “Gara -Gara  Tolak  Kehadiran Anggota FPI, Gubernur Kalbar Diusir Di Aceh,” 6 Mei 2017, 2017.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
spanduk ukuran besar sudah terbentang beberapa hari sebelumnya untuk menyambut kedatangan Rizieq.
Peristiwa yang keempat, adalah aksi bela ulama 205 yang dilakukan di Kota  Pontianak,  pada  tanggal  20  Mei 2017. Muslim Kota Pontianak melakukan  aksi  ini  sebagai  bentuk pembelaan terhadap ulama yang ditolak  kehadirannya  di  Kalimantan Barat.  Penolakan  terhadap  Tengku Zulkarnaen    (12  Januari  2017)  di Kabupaten Sintang yang akan melaksanakan tabligh akbar di beberapa  kabupaten.  Penolakan  yang kedua  adalah  terhadap  ketua  Umum FPI  Ustadz  Ahmad  Soebrie  Lubis  dan Ustadz  Hidayah  Quaiandri  Batangtaris beserta  rombongan  di  Kota  Pontianak, 5 Mei 2017.
Aksi  bela  Ulama  ini  juga menuntut  kepada  pihak  kepolisian untuk  memproses  laporan  terhadap Gubernur  Kalimantan  Barat,  Cornelis. “Kami  tidak  memusuhi  orang  Dayak, karena mereka saudar. Tapi kami minta ke adilan untuk memproses Cornelis”.
Aksi  ini  bersamaan  dengan Gawai Dayak sebagai kegiatan kebudayaan tahunan di Provinsi Kalimantan  Barat.  Festival  ini  adalah upacara  panen  padi  yang  berpusat  di Rumah “Radnk”. Festival ini
mengundang  masyarakat  luar  negeri seperti  Amerika  Serikat,  Australia, New Zeland, Polandia, Taiwan, rumpun  Suku  Dayak  di  Malaysia,  dan Brunai Darussalam 17 .
Kedua  peristiwa  tersebut  yakni aksi  Belan  Ulama  205  dan  Pekan Gawai  Dayak yang  dilaksanakan bersamaan,  membuat  kota  Pontianak Siaga  1.  Untuk  menjaga  keamanan  di Pontianak,  Polda  Kalbar  mendapat bantuan  Brimob  Kelapa  dua  sebanyak 200 personil.
Dalam  perspektif  “pelintiran kebencian”  beberapa  peristiwa  di  atas mengindikasikan adanya suatu rekayasa dari kelompok “wirausahawan  politik”  mela kukan rekayasa  ketersinggungan  terhadap tokoh-tokoh muslim, FPI dan Gubernur  Kalimantan  Barat  serta kelompok Dayak (DAD) Sintang.
Selanjutnya, wirausahawan politik  inilah  yang  telah  merekayasa ketersinggungan  dengan  menampilkan isu-isu etnik dan agama untuk memicu kemarahan  masyarakat,  dan  kelompok yang bertikai.
Strateginya adalah dengan berpura-pura merasa tersinggung, dengan  cara  satu  pihak  menyudutkan
17 Tempo.co,  “Aksi  Bela  Ulama  205  Kisruh, Pontianak Berstatus Siaga,” 20 Mei 2017, 2017.

## Ismail Ruslan: PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
pihak  lainnya.  Upaya  ini  dilakukan untuk  mengumpulkan  solidaritas  umat Islam,  FPI  dan  kelompok  Dayak di Sintang dan memprovokasi kemarahan masa.  Targetnya  adalah  pihak-pihak yang saling berhadapan ini terprovokasi dan melakukan kekerasan satu  dengan  lainnya.  Strategi  ini dilakukan untuk mengumpulkan solidaritas  diantara  kelompok  agar menyerang  kelompok  lainnya  yang berbeda  pandangan,  dan  sikap  politik. Perselisihan  ini  ibarat  bola  salju, semakin membesar dan merusak kerukunan,  persatuan  antar  kelompok masyarakat.
Kesiagaan  aparat  kepolisian, TNI  dan  peran  tokoh  agama  telah mampu  mengendalikan  kemarahan, dan  ketersinggungan  kelompok  yang bertikai  ini.  Sehingga  konflik  di Kalimantan  Barat    yang  pernah  terjadi beberapa kali tidak terulang lagi.

## 3. Ujaran Kebencian
Pada  periode  pemilihan  kepala daerah  seperti  pemilihan  gubernur  dan wakil  gubernur  Kalimantan  Barat masyarakatnya sangat banyak terpengaruh  pada  ujaran  kebencian. Gerakan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan pengaruh masifnya  ujaran  kebencian  dipublis
dengan  tidak  bertanggung  jawab  di media masa, internet dan google.
Secara psikologi gerakan masyarakat Kalimantan Barat membuktikan  bahwa  ujaran  kebencian dan  keterhasutan  ibarat  dua  sisi  mata uang.  Isu  marginalisasi,  ketidakadilan yang  diusung  “wirausahawan  politik” yang  memainkan  ujaran  kebencian mampu memobilisasi kebencian masyarakat Kalbar antara satu kelompok  dengan  kelompok  lainnya. Keburukan pelintiran kebencian mampu menggerakkan masyarakat yang merasa tertindas (George, 2017).
Pelintiran dan ujaran kebencian mengkomunikasikan  gagasan-gagasan yang  sangat  negative  tentang  suatu kelompok,  atau  perwakilan  kelompok, dimana kelompok didefinisikan dengan penanda  identitas,  seperti  ras,  agama dan  orientasi  seksual.  Penistaan  hanya akan  disebut  ujaran  kebencian  ketika ditujukan  kepada  kelompok-kelompok rentan. Ujaran kebencian yang menyasar  kelompok  minoritas  harus diartikan sebagai kelompok yang tidak diuntungkan atau tertindas.
Dalam  konteks  Indonesia  dan Kalimantan  Barat,  pada  tahun  2018 Kepolisian  Indonesia  telah  menangkap 122  orang  terkait  ujaran  kebencian  di media  sosial.  Setidaknya  ada  3.000
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
akun  di  media  sosial  dideteksi  Polri secara aktif menyebar ujaran kebencian di media social 18 .
Ada  lima  jenis  kejahatan  mulai dari hoaxs, berita bohong, berita palsu, penistaan  agama,  hingga  pencemaran nama  baik.  Misalnya  berita  hoax rush money di  Jakarta,  ada  ajakan  kepada umat  Islam  untuk  menarik  uangnya  di Bank  jika  Ahok  atau  Basuki  Tjahaya Purnama jadi tersangka kasus penistaan agama 19 . 20
Kasus yang menunjukkan berita  bohong,  misalnya  pada  bulan Oktober  tahun  2019,  aktivis  nasional Ratna Sarumpet dilaporkan oleh beberapa pengacara karena telah menyebarkan berita bohong atas penganiayaan dirinya 21 . 22 Seorang warga Agung
Zulianto,  melaporkan  Kabiro  Humas KPK  Febri  Diansyah  dan  Koordinator ICW  Adnan  Topan  Husodo  ke  Polda
18 Abba  Gabrilin,  “Selama  2018  Polisi  Tangkap 122 Orang Terkait Ujaran Kebencian,” Kompas.com  15/02/2019,  15:47  WIB,  2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/02/15/1547 1281/selama-2018-polisi-tangkap-122-orang- terkait-ujaran-kebencian-di-medsos.
19 Abba Gabrilin.
20 Berita hoax di masyarakat tahun 2016
21 Hestiana  Dharmastuti,  “Perjalanan  Kasus  Ratna Sarumpet  Hingga  Bebas  Hari  Ini,”  Detiknews 26/12/2019, 2019.
22 Berita Bohong tahun 2019
Metro  Jaya  atas  dugaan  berita  bohong 23 . 24
Dugaan  penistaan  agama  juga dapat  masuk  ranah  pidana,  seperti kasus    tokoh  nasional,  Rocky  Gerung juga  pernah  dilaporkan  oleh  Ketua Umum  Cyber  Indonesia  Permadi  Arya karena    telah  melakukan  ujaran kebencian.  Rocky  Gerung  dilaporkan karena  menyebut  Kitab  Suci  sebagai fiksi di acara TV Swasta 25 . 26
Ahmad  Dhani  dilaporkan  oleh Koalisi  Pembela  NKRI  atas  kasus pencemaran  nama  baik.  Dhani  dalam vlognya  meminta  maaf  kepada  masa aksi  2019  Ganti  Presiden  karena  tidak bisa keluar dari hotel, karena dihadang oleh  pendemo  pro  pemerintah.  Dhani mengucapkan  kata  idiot  dalam  dalam videonya. 27
Pelintiran atau ujaran kebencian  juga  terjadi  di  Kalimantan Barat.  Sepanjang  tahun  2018  ujaran kebencian hate  Speech mengalami peningkatan  di  bumi  khatulistiwa. Bentuk pelintiran atau ujaran
23 Tim  Detikcom;  Detiknews,  “Jubir  KPK - Koordinator  ICW  Dilaporkan  Ke  Polisi  Soal Dugaan Berita Bohong,” Detiknews, 2019.
24 Berita Bohong atau palsu
25 Ronald,  “Ketua  Cyber  Indonesia  Laporkan Rocky  Gerung  Ke  Polda  Metro,”  Liputan6.com, 2018, https://www.liputan6.com/news/read/3446235/ketu a-cyber-indonesia-laporkan-rocky-gerung-ke- polda-metro.
26 Kasus Penistaan Agama tahun 2019
27 Pencemaran nama baik

## Ismail Ruslan: PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
kebencian  yang  banyak  dilakukan adalah penghinaan, penghasutan, provokasi  politik,  pencemaran  nama baik,  penistaan  agama  dan  penyebaran berita  bohong  (hoax).  Bentuk  ujaran kebencian yang paling banyak dilakukan masyarakat ujaran kebencian penistaan agama.
Kepolisian Kalbar merilis sepanjang  tahun  2018  telah terjadi  37 laporan  berupa  ujaran  kebencian. Angka  ini  menunjukkan  peningkatan dari  tahun  2017  yang  berjumlah  19, artinyamengalami  peningkatan hingga 94%.
Bentuk  ujaran  kebencian  yang terdapat  di  dalam  komentar  pembaca surat  kabar  online  Tribunnews.com berupa  penghinaan,  pencemaran  nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,  memprovokasi  dan menghasut.
Contoh  Kasus  dugaan  ujaran kebecian  di  Kalimantan  Barat  oleh Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) Isa Anshari terhadap Gubernur Kalimantan Barat,  2019 28 . 29
Seorang  Kepala  Sekolah  di Kayong  Utara,  FSA,  menyebut  bom
28 Tribun Pontianak.co.id, “Ketua Front Perjuangan Rakyat  Ketapang  (FPRK)  Isa  Anshari  Terhadap Gubernur  Kalimantan  Barat,  2019,  9  Oktober 2019,” 09 Oktober 2019, 2019.
29 Ujaran Kebencian tahun 2019
Surabaya  yang  terjadi  di  tiga  gereja sebagai rekayasa, di facebooknya 30 31 .
Kasus SHU diduga
membagikan, menyebarkan dan memposting seorang pejabat Kabupaten  Sanggau  yang  bermuatan ujaran kebencian, melalui facebook 32 .
Kasus ujaran kebencian umumnya  dilakukan  menggunakan media  masa  seperti facebook,  Whats Appdan media onlie lainnya. Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  sebagai  pengguna  media sosial  belum  mampu  mengelola  secara positif perkembangan teknologi informasi. Idealnya, segala yang terkait dengan  revolusi  industry  4.0,  mampu digunakan secara positif dan produktif. Namun  faktanya,  masyarakat  larut dalam eforia keterbukaan dan kebabasan berpendapat,  yang berujung pada pidana.
Dalam  beberapa  tahun  (2015- 2017)  telah  terjadi  banyak  laporan kasus  ujaran  kebencian  di  Kalimantan Barat. Dalam penegakan hukum seringkali  ditemukan  ketidakseimba- ngan dalam penanganan sebuah
30 Tribunsolo.com, “Kepala SMP Di Kayong Utara Ini Ditahan Dan Diberhentikan Karena  Sebut Bom Surabaya Rekayasa,” 2018.
31 Ujaran kebencian tahun 2019
32 Tim Detikcom; Detiknews, “Sebar Kebencian Di Facebook,  Warga  Kalbar  Ditangkap,”  2019, https://news.detik.com/berita/d-4385113/sebar- kebencian-di-facebook-warga-kalbar-ditangkap.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
perkara  oleh  penyidik/penyelidik  di institusi kepolisian 33 .
Kurangnya filter terhadap
informasi yang
berkembang
mengakibatkan kecemasan masal, akan berdampak
terjadinya benturan kepentingan  (conflik  of  interes)  pada masyarakat 34 .
CNN Indonesia menyebut bahwa  Kementrian  Komunikasi  dan Informasi  menyebut  ada  sebanyak  800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai  penyebar  berita  palsu  dan ujaran kebencian (hate speech).
Pada  tahun  2016,  Keminfo telah  memblokir  773  ribu  situs berdasarkan  pada  sepuluh  kelompok, mengandung  unsur  pornografi,  SARA, penipuan/dagang illegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan,
anak,  keamanan  internet,  dan  Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 35 .
Kalangan  akademisi  memiliki tanggung  jawab  untuk  menyampaikan tema-tema  kebangsaan  dankeummatan
33 Anshari  Anshari  and  M.  Fajrin,  “Prosedur
Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi  Kasus  Pada  Pelaporan  Dugaan  Tindak Pidana  Ujaran  Kebencian  Di  Polda  Kalimantan Barat),” Res  Judicata 1,  no.  2  (2019):  140, https://doi.org/10.29406/rj.v1i2.1237.
34 Anshari and Fajrin.
35 Fauzan  Jamaluddin,  “773  Ribu  Situs  Di  Blokir Kemkoinfo  Setahun,  Pornografi  Paling  Banyak,” Merdeka.Com,
2016, https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu- situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi- paling-banyak.html.
kepada  masyarakat.  Hal  ini  penting dilakukan  karena  masyarakat  berada dalam  situasi  “psikologi  permusuhan, kebencian antara satu dengan lainnya.

## 4. Rekayasa Ketersinggungan dan
Ujaran Kebencian Peristiwa Pemilukada di Kalimantan Barat penuh dengan rekayasa ketersinggungan, ujaran kebencian  dan  permusuhan  dengan mengusung  isu  etnik  dan  agama sebagai jargon politik. Tujuannya pasti kemenangan dan kekuasaan politik.
Tokoh  agama,  tokoh  etnis  dan akademisimasih  ada  yang  tidak  terlalu peduli  dengan  persoalan-persoalan  ini. Sehingga  politik  identitas  semakin menguat,    menggelinding  membesar dan memakan korban.
Polarisasi etnis dan agama telah menjerusmuskan  masyarakat  Kaliman- tan  Baratpada  pikiran,  sikap  dan prilaku  primordialisme.  Dampaknya muncul  testimony:  “Calon  dari  agama dan etnis kami layak memimpin”.
Pasca  pilkada,  situasi  kejiwaan seperti  kebencian,  permusuhan  masih sangat  membekas,  sulit  disembuhkan. Bilamana  muncul  kasus  yang  “dinilai melece hkan,  atau  menghina”  etnis  dan agama,  maka  luka  ini  akan  kembali terbuka lagi.

## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
Kurangnya filter terhadap
informasi yang berkembang mengakibatkan kecemasan massal, akan  berdampak  terjadinya  benturan kepentingan  (conflik  of  interes)  pada masyarakat.
Tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisiwajib memotivasi  masyarakatagar  berpikir, bersikap  dan  bertindak  positif.Semua ajaran  agama  memberikan  tuntunan sangat  penting  menjaga  keseimbangan antara kehidupan dunia dan akherat 36 .
Perguruan  Tinggi,  memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan  tema-tema  kebangsaan dan ke Indonesiaan kepada masyarakat luas  termasuk  di  Kalimantan  Barat. Espektasi  masyarakat  Kalbar  sangat tinggi  terhadap  akademisi  sebagai pelopor  moderasi  beragama  dan  etnik, sehingga  Kalimantan  menjadi  wilayah damai dan aman 37 ; 38 ; 39 ; 40 .
36 Tuntunan menjaga keseimbangan termaktub di dalam  alquran Surah Al-Qashash ayat 77  Berbunyi: Dan  carilah  pada  apa  yang  telah Allah anugerahkan kepadamu (kebahagian) negeri akherat,  dan  jangan  kamu  lupakan  kebahagianmu dari  (kenikmatan)  duniawi,  dan  berbuat  baiklah kepada  orang  lain  dan  janganlah  kamu  berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
37 Yusriadi  Yusriadi,  Ismail  Ruslan  Ismail  Ruslan, and Hariansyah Hariansyah, “NARASI KEBAHAN  SEBAGAI  RESOLUSI  KONFLIK PADA MASYARAKAT NANGA PINOH, MELAWI,” Jurnal  SMART  (Studi  Masyarakat, Religi,  Dan  Tradisi) 4,  no.  1  (2018):  15 – 26, https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.583.
Walaupun  masih  ada  sebagian kecil  civitas  akademika  juga  terlibat dalam  perminan  politik  identitas, memproduksi ujaran kebencian terhadap  kelompok  yang  berbeda ideologi.
Ujaran  kebencian  di  media sosial juga masuk pada ranah kebijakan    pemerintah  Pusat  dan Kalimantan  Barat.  Berbagai  macam cemooh, cibiran, meme negative dilayangkan kepada pengambil kebijakan, termasuk kebijakan pemerintah melahirkan program penanganan radikalisme dan terorisme.
Bahkan  yang  membuat  kita prihatin,  peristiwa  bom  di  Indonesia oleh  satu  keluarga  dinilai  rekayasa pemerintah  (baca:  aparat  kepolisian). Seorang  kepala  sekolah  di  Kayong Utara  Kalimantan  Barat,  yang  menilai bahwa  bom  Surabaya    rekayasa  aparat
38 Joko  Tri  Haryanto,  “NILAI  KERUKUNAN
PADA CERITA RAKYAT DAYUHAN-
INTINGAN DI KABUPATEN TAPIN
KALIMANTAN  SELATAN,” Jurnal  SMART (Studi  Masyarakat,  Religi,  Dan  Tradisi) 4,  no.  1 (2018): 1 – 14, https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.598.
39 Yustiani Yustiani, “NASIONALISME MELALUI  PENDIDIKAN  DI  SEKOLAH  PADA SISWA  SMA  DI  WILAYAH  PERBATASAN KALIMANTAN  BARAT,” Jurnal  SMART  (Studi Masyarakat,  Religi,  Dan  Tradisi) 4,  no.  1  (2018):
111 – 23, https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.578.
40 Ismail; Yusriadi Yusriadi Ruslan, “‘ KELOMPOK  LAIN  ’  DALAM  PANDANGAN PELAJAR  DI  WILAYAH  BEKAS  KONFLIK DI SANGGAU  LEDO  ,” Jurnal  Al-Hikmah:  Jurnal Dakwah 13, no. 2 (2019): 307 – 18.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
kepolisian.  Testimoni  kepala  sekolah ini  di  media  masa  berbuntut  panjang, yang  bersangkutan  ditangkap  pihak kepolisian karena menyampaikan fitnah  dan  ujaran  kebencian  terhadap pemerintah (kepolisian Indonesia).
Pelintiran dan ujaran kebencian “wirausahawan  politik”  tidak  hanya berdampak menguatnya solidaritas sosial  kelompok  untuk  melakukan perlawanan terhadap pemerintah.
Namun  juga  berujung  pada  tindakan pidana dan politik kebangsaan.
Misalnya,  dunia  pendidikan  yang terdiri  dari  guru,  siswa 41 banyak terpapar  intoleran  dan  gerakan  radikal 42 .Hal  ini  sangat  berbahaya  karena akan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
Bahkan beberapa tahun belakangan  ini  terjadi  ledakan  bom  di Indonesia.  Pada  tahun  2019  terjadi dibeberapa tempat seperti, bom Sibolga,  bom  pos  polisi  Kartasura, penyerangan  di  Polsek  Wonokromo. Kondisi  ini  memperlihatkan  kepada kita, bahwa proses radikal
41 Abdul  Munip,  “Menangkal  Radikalisme  Agama Di  Sekolah,” Jurnal  Pendidikan  Islam 1,  no.  2 (2012):
159, https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181.
42 Abu  Rokhmad, “RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI
PAHAM RADIKAL,” Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial
Keagamaan 20, no. 1 (2012): 79, https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185.
(radikalisme) terus terjadi di masyarakat, meskipun pemerintah sudah  melakukan  berbagai  langkah- langkah.
Pelaku  kekerasan  dengan  bom, sudah  mengubah  metodenya  tidak  lagi dengan  cara  konvensional  namun sudah  dengan  cara  modern  yakni dengan memanfaatkan teknologi internet dan sosial media.
Penelitian  Pusat  Pengkajian Islam  dan  Masyarakat  (PPIM)  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menemukan  guru  di  Indonesia  mulai tingkat  TK/RA  hingga  SMA/MA memiliki  intoleran  dan  radikal  yang tinggi. Secara umum di atas 50% guru memiliki  opini  intoleran.  Sebanyak 46,09%  memiliki  opini  radikal  (18 Oktober 2018).
Survey  terkini  Wahid  Institut, Pusat
Pengkajian
Islam dan
Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah,  dan  dan  Setara  Institue menemukan bahwa terjadinya penyebaran ajaran intoleran dan paham radikalisme  di  lembaga  pendidikan  di Indonesia.
Penelitian BNPT 2017 menemukan  bahwa  kearifan  lokal  dan kesejahteraan  masyarakat  merupakan daya tangkal yang paling kuat terhadap paparan  radikalisme  di  masyarakat.

## Ismail Ruslan: PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
Artinya, masyarakat yang sudah terinternalisasi  dengan  kearifan  lokal dan  masyarakat  yang  memiliki  tingkat kesejahteraan  yang  baik  lebih  tahan terhadap paparan radikalisme.
Pada tahun 2018, BNPT melakukan research
untuk memperdalam  tentang  kearifan  lokal sebagai  daya  tangkal.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  kearifan  lokal efektif  menangkal  potensi  radikalisme di  masyarakat,  khusus  pada  katagori akademisi  di  perkotaan.  Problemnya, adalah  pengetahuan  dan  internalisasi kearifan  lokal  di  masyarakat  masih rendah.
Penelitian  lain  di  tahun  2018, menunjukkan  bahwa  terjadi  diskonti- nuitas  pemahaman  dan  praktek  tradisi kearifan lokal dari generasi milenial ke generasi  milenial,  cenderung  tidak mengetahui.
Penelitian  BNPT  tahun  2019 tentang  pola  pendidikan  keluarga  pada anak  dan  desiminasi  sosial  media menemukan beberapa fakta.
Desiminasi  social  media  memiliki pengaruh paling besar dalam
mereduksi potensi radikalisme.
Research BNPT tersebut memperkuat espektasi masyarakat terhadap  peran  Perguruan  Tinggi  di lingkungan  Kementerian  Agamauntuk
ikut menyampaikan pesan-pesan kebangsaan  kepada  generasi  muda (kaum  millenial).  Pengaruh  ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila  sudah  masuk  dan  mencuci otak generasi muda Indonesia 43 .
Secara hukum pemerintah sudah  melarang  organisasi  tersebut, sepertiTAP MPRS NOMOR 25 TAHUN  1966  Tentang  Pembubaran PKI  sebagai  organisasi  terlarang.  PKI menyebarkan paham Komunisme,
Leninisme, dan Marxisme, bertentangan dengan Pancasila.
PERPU  NO  2  TAHUN  2017 tentang  Oraganisasi  Kemasyarakatan, Keputusan  Pemerintah  tanggal  19  Juli 2017, HTI terbukti berkeinginan mengubah  negara  Pancasila  menjadi khilafah.Walaupun  secara  resmi,  HTI sudah  dibubarkan,  namun  aktifitasnya masih terasa hingga saat ini.
Derrida  (1993)  dalam  bukunya Specter of Marx, menjelaskan ideologi- ideologi  di  dunia  tidak  akan  pernah mati  melainkan  bersembunyi  dan melatenkan diri 44 .
43 Kamarullah;  Abdul  Mukti  Rouf;  Mohamad Nabil, Narasi  Dan  Politik  Identitas:  Pola Penyebaran &  Penerimaan  Radikalisme & Terorisme  Di  Pontianak,  Kalimantan  Barat. (Pontianak: FKPT Kalimantan Barat, 2014).
44 Jacques Derrida, “Spectres of Marx: The State of Debt,  the  Work  of  Mourning  and  the  New International,” New Left Review 205 (2006): 31 – 58.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
Penelitian Lembaga Ilmu
Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  (2011) di lima Universitas ternama, UGM, UI, IPB, UNAIR dan
UNDIP
menunjukkan peningkatan pemahaman konservatif dan fundamentalisme keagamaan,  khususnya  di  kalangan mahasiswa di kampus-kampus.
Kita wajib memperhatikan persoalan  Keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).Keinginan sebagian kecil  orang  atau  kelompok untuk  mendirikan  negara  khilafah adalah  sangat  bertentangan  dengan semangat kebangsaan dan nasionalisme serta ahistory.
Indonesia  harus  belajar  dari negara  Super  power  Uni  Soviet  yang menjadi  negara  gagal,  terpecah  belah menjadi beberapa  negara.  Afganistan, satu  agama,  satu  mazhab  namun konflik antara kelompok telah berlangsung  selama  puluhan  tahun. Banyak  lagi  negara-negara  di  Timur Tengah  berada  di  ujung  tanduk  untuk menjadi negara gagal.
Perdebatan tentang dasar negara,  Pancasila,  dan  bentuk  negara Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan sudah  final  sejak  Indonesia  merdeka tahun  1945.  Jika  ada  sekelompok orang  atau  organisasi  yang  ingin mengubah  pancasila  maka  ia  telah
melanggar  kesepakan  suci  (mitsaqan ghaliza) anak bangsa dan tidak sejalah dengan  sejarah  bangsa  Indonesia, Piagam Jakarta.
Pancasila  bukan  agama,  dan tidak akan pernah menggantikan posisi agama.  Nilai-nilai  agama  terinter- nalisasi  dalam  Pancasila.  Seluruh masyarakat  Indonesia  yang  berbeda agama  dan  berbeda  etnik  menerima Pancasila  sebagai  titik  temu.  Para ulama  menyebut  Pancasila  sebagai Kalimatun Sawa (titik temu).

## KESIMPULAN
Pelintiran kebencian itu merupakan teknik berpolitik para wirausahawan politik  yang  memadukan  dua  sisi  yakni rekayasa  ketersinggungan  dan ujaran kebencian.  Keduanya  aspek  ini  memiliki daya serang yang dahsyat untuk menghancurkan lawan politiknya.
Di  beberapa  negara  pelintiran kebencian mampu membinasakan pemerintahyang  sedang  berkuasa,  dengan dalil telah terjadi deskriminasi, marginalisasi, ketidakadilan. Bahkan witausahawan politik ini mampu memainkan  isu  etnik  dan  agama  untuk menggebuk musuh politik hingga tersungkur dan tidak berdaya.
Bahkan  pelintiran  kebencian  yang mengusung  isu  etnik  dan  agama  mampu

## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
membuat  polarisasi  di  dalam  masyarakat atas nama etnik dan agama tersebut.
Broker Pelintiran Kebencian menilai bahwa etnik dan agama sebagai isu strategis  dapat  digunakan  memobilisasi dukungan  politik  dan  kepentingannya. Untuk  menyampaikan  kebencian  tersebut, mereka  menggunakan  media  sosial yang efektif mampu mempengaruhi masyarakat.
Sesuatu yang memprihatinkan adalah  getarannya  sangat  dirasakan  oleh masyarakat  di  wilayah  lain,  yang  tidak mengalami  pergolakan  politik  tersebut. Situasi  psikologis  wilayah  pergolakan politik juga merambah di wilayah lainnya, dan  mampu  membelah  masyarakat  atas nama etnik dan agama.
Wilayah  yang  awalnya  damai, rukun,  berubah  menjadi  medan  perang baru.  Terjadi  kekerasan  politik  di  dalam masyarakat  atas  nama  etnik  dan  agama. Situasi  ini  merugikan  masyarakat,  karena mereka  menjadi  korban,  harga  benda, hingga  nyawapun  hilang.  Sesuatu  yang lebih serius adalah ancaman baik keutuhan bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abba  Gabrilin.  “Selama  2018  Polisi Tangkap  122  Orang Terkait  Ujaran
Kebencian.” Kompas.com 15/02/2019, 15:47 WIB, 2019. https://nasional.kompas.com/read/201
9/02/15/15471281/selama-2018- polisi-tangkap-122-orang-terkait- ujaran-kebencian-di-medsos.
Anshari, Anshari, and M. Fajrin. “Prosedur Penetapan  Adanya  Tindak  Pidana Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi
Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana  Ujaran  Kebencian  Di  Polda
Kalimantan  Barat).” Res  Judicata 1,
no.
2 (2019): 140.
https://doi.org/10.29406/rj.v1i2.1237.
Charian  George. Pelintiran  Kebencian:
Rekayasa  Ketersinggungan  Agama Dan  Ancaman  Bagi  Demokrasi.
Edited  by  Ihsan  Ali-Fauzi;  Irsyad Rafsadie.  Jakarta:  Pusad  Paramadina, 2017.

## Derrida,  Jacques.  “Spectres  of  Marx:  The
State of Debt, the Work of Mourning and the New International .” New Left Review 205 (2006): 31 – 58.

## Fauzan  Jamaluddin.  “773  Ribu  Situs  Di
Blokir Kemkoinfo Setahun, Pornografi Paling Banyak.” Merdeka.Com. 2016. https://www.merdeka.com/teknologi/
773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo- setahun-pornografi-paling- banyak.html.
Halim,  Abdillah.  “Fatwa  Dan  Politisasi
Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta).” An-Nuha:  Jurnal  Kajian Islam,  Pendidikan,  Budaya  &  Sosial Vol.  5,  no.  2  (2018):  231 – 59.
http://ejournal.staimadiun.ac.id/index. php/annuha/article/view/272/108. Haryanto, Joko Tri. “NILAI KERUKUNAN PADA CERITA RAKYAT  DAYUHAN-INTINGAN

## DI KABUPATEN TAPIN
KALIMANTAN  SELATAN.” Jurnal SMART  (Studi  Masyarakat,  Religi, Dan  Tradisi) 4,  no.  1  (2018):  1 – 14.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121
https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.5 98.
Hestiana  Dharma stuti.  “Perjalanan  Kasus Ratna  Sarumpet  Hingga  Bebas  Hari Ini.” Detiknews 26/12/2019, 2019.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  “AGAMA  DAN
POLITIK: TEOLOGI

## PEMBEBASAN  SEBAGAI  ARENA
PROFETISASI AGAMA.”
Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan 22,  no.  1  (2014):  133. https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1
.262.

## Juditha, Christiany. “Hatespeech Di Media
Online:  Kasus  Pilkada  Dki  Jakarta
2017.” Jurnal  Ilmu  Komunikasi, 2017, 137 – 50.

## Kalbar  Online.  “Ketua  FPI  Dilarang
Tabligh  Akbar  Di  Pontianak  Dan Dipulangkan,  Mana  Katanya Toleran
Dan Bhineka?” 07/05/2017, 2017.

## Kamarullah; Abdul Mukti Rouf; Mohamad Nabil. Narasi  Dan  Politik  Identitas:
Pola  Penyebaran  &  Penerimaan
Radikalisme & Terorisme Di Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak:  FKPT  Kalimantan  Barat,
2014.
Kurniawan,  Budi .  “Politisasi  Agama  Di
Tahun Politik: Politik Pasca- Kebenaran Di Indonesia Dan
Ancaman  Bagi  Demokrasi.” Jurnal Sosiologi  Agama 12,  no.  1  (2018): 133.
https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121
-07.
Lampe,  Ilyas,  and  Haslinda  B.  Anriani. “Stereotipe, Prasangka Da n Dinamika Antaretnik.” Jurnal  Penelitian  Pers Dan  Komunikasi  Pembangunan 20,
no. 1 (2016): 19 – 32. https://doi.org/10.46426/jp2kp.v20i1.
42.
Linawati. “Tindak Tutur Ujaran Kebencian Dalam Komentar Pembaca Pada Surat
Kabar Online Tribunnews.Com.” Bahasa  Dan Sastra  Indonesia - S1 Universitas  Negeri Yogyakarta 6,  no. 5 (2017): 606 – 14. http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ind ex.php/bsi.
Muhaimin;  Junaidi,  Ahmad.  “Fiqh  Santri Dan Politisasi Agama Dalam Bingkai
Otonomi Kesatuan.” Jurnal Dakwatuna: Dakwah Dan Komunikasi  Islam 3,  no.  2  (2017): 121 – 46.
https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/in dex.php/dakwatuna/article/view/280.
Munip,  Abdul.  “Menangkal  Radikalisme
Agama Di Sekolah.” Jurnal
Pendidikan  Islam 1,  no.  2  (2012):
159.
https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.1 59-181.
Ningrum,  Dian  Junita,  Suryadi  Suryadi, and  Dian  Eka  Chandra  Wardhana. “KAJIAN  UJARAN  KEBENCIAN DI  MEDIA  SOSIAL.” Jurnal  Ilmiah KORPUS 2,  no.  3  (2019):  241 – 52. https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779 .

## Qurtuby,  Sumanto  Al.  “Sejarah  Politik
Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia.” Maarif 13,  no.  2  (2018):
43 – 54. https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21
.
Rappler.com. “Gara -Gara Tolak Kehadiran Anggota FPI, Gubernur Kalbar Diusir Di Aceh.” 6 Mei 2017, 2017.
Rokhmad, Abu. “RADIKALISME ISLAM DAN  UPAYA  DERADIKALISASI PAHAM  RADIKAL.” Walisongo: Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan 20, no. 1 (2012): 79. https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185.

## PELINTIRAN KEBENCIAN (HATE SPIN):
Rekayasa Ketersinggungan dan Ujaran Kebencian Melalui Identitas Agama dan Etnik di Kalimantan Barat
Ronald. “Ketua Cyber Indonesia Laporkan Rocky  Gerung  Ke  Polda  Metro.” Liputan6.com,
2018.
https://www.liputan6.com/news/read/ 3446235/ketua-cyber-indonesia- laporkan-rocky-gerung-ke-polda- metro.

## Ruslan,  Ismail;  Yusriadi  Yusriadi.  “‘ KELOMPOK  LAIN  ’  DALAM PANDANGAN PELAJAR
DI

## WILAYAH  BEKAS  KONFLIK  DI
SANGGAU  LEDO  ,.” Jurnal  Al- Hikmah:  Jurnal  Dakwah 13,  no.  2
(2019): 307 – 18.

## Sagala, Ivan  Devi,  and  Budi  Ali  Mukmin Sarumpaet.  “Politik  Identitas  Etnis
Dalam  Pilkada  Pemilihan  Walikota
Dan  Wakil  Walikota  Binjai  Tahun 2015.” Anthropos: Jurnal Antropologi  Sosial  Dan  Budaya
(Journal  of  Social  and  Cultural Anthropology) 4,  no.  1  (2018):  139. https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10 268.

## Sirait,  Ferdinand  Eskol  Tiar.  “Ujaran
Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di
Indonesia).” Jurnal Penelitian Politik
16, no. 2 (2020): 179 – 90. www.politik.lipi.go.id.
Syaf ,  E  J.  “Pertarungan  Simbol  Identitas
Etnis  Sebagai  Komunikasi  Politik Dalam  Pilkada  Kota  Makassar.”
KAREBA:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi,
2018.
Tempo.co.  “Aksi  Bela  Ulama  205  Kisruh, Pontianak  Berstatus  Siaga.”  20  Mei
2017, 2017.

## ———.  “Teuku  Zulkarnaen  Di  Tolak
Warga  Dayak,  Ini  Respon  MUI Kalbar.”  Kamis,  12  Januari  2017
18:12 WIB, 2017.
Tim  Detikcom;  Detiknews.  “Jubir  KPK -

## Koordinator  ICW  Dilaporkan  Ke
Polisi  Soal  Dugaan  Berita  Bohong.” Detiknews, 2019.
———.  “Sebar  Kebencian  Di  Facebook,
Warga  Kalbar  Ditangkap,”  2 019. https://news.detik.com/berita/d-
4385113/sebar-kebencian-di- facebook-warga-kalbar-ditangkap.

## Tribun  Pontianak.co.id.  “Ketua  Front
Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) Isa  Anshari  Terhadap  Gubernur Kalimantan  Barat,  2019,  9  Oktober 2019.” 09 Oktober 2019, 2019.

## Tribunsolo.com. “Kepala SMP Di Kayong
Utara  Ini  Ditahan  Dan  Diberhentikan
Karena Sebut Bom
Surabaya
Rekayasa,” 2018.
Yusriadi,  Yusriadi,  Ismail  Ruslan  Ismail Ruslan,  and  Hariansyah  Hariansyah. “NARASI  KEBAHAN  SEBAGAI

## RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT  NANGA  PINOH,
MELAWI.” Jurnal  SMART  (Studi Masyarakat,  Religi,  Dan  Tradisi) 4, no. 1 (2018): 15 – 26.
https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.5
83 .

## Yustiani,  Yustiani.  “NASIONALISME MELALUI PENDIDIKAN
DI SEKOLAH  PADA  SISWA  SMA  DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN  BARAT.” Jurnal
SMART  (Studi  Masyarakat,  Religi, Dan Tradisi) 4, no. 1 (2018): 111 – 23. https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.5 78.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak Jl. Letjen. Soeprapto, No. 19 Pontianak, Kalimantan Barat 78121Phone: (0561) 734170 Mobile: 085741561121