PRANATA PRANATA H U K U M H U K

## U M JURNAL ILMU HUKUM
Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak
Analisis  Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Militer Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Menyalahgunakan Narkotika  Dan  Psikotropika  (Studi  Putusan  Pm
Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)
P e r t a n g g u n g j a w a b a n   N e g a r a   Te r h a d a p P e n g i n g k a r a n   K e a d i l a n   D a l a m   A r b r i t a s e Internasional Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Dalam  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)
Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi  Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)
Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
(Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)
SYUKRI HIDAYATULLAH ZAINAB OMPU
JAINAH RECCA AYU HAPSARI

## NOVIASIH
MUHARAM TAMI RUSLI S. ENDANG PRASETYAWATI MEITA DJOHAN OE
AGUS ISKANDAR 1-8 9-18 19-27 28-43 44-53 54-60 61-68

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 11 Nomor 1 Januari 2016
ISSN 1907-560X Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). 69-78
Benny Karya Simantar, S.H., M.H. Rifandi Ritonga, S,H., M.H. Recca Ayu Hapsari, SH., M.H. Melisa Safitri, SH., M.H.

## KEWENANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)

## NOVIASIH MUHARAM Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRACT
As  according  to  Government  Regulation  Number  41  Year  2007  about  region  ware organization,  so  it  is  published  a  Government  Regulation  of  Lampung  Province  Number  9 Year  2007  about  the  formation  of  finance  office  administration  organization  of  Lampung Province. Based on  explanation above, so that be troubleshoot in  this research is  how  does Finance Office Authority of Lampung Province in management and control towards Revenue Plan  Execution  and  Region  Expense  (APBD)  at  Lampung  Province.  This  research  Method uses  a  judicial  normative  and  empirical  approach.  In  carry  out  the  function  as  Region Finance Official Manager (PPKD), so Province Finance Office must give warning to various related  parties  related  to  Revenue  Plan  Execution  and  Region  Expense  (APBD)  like  Region Ware  Work  Unit  (SKPD)  with  do  socialization  with  submit  estimation  management communicatively to each Region Ware Work Unit (SKPD). Local government on the contrary do  anticipative  action  in  takes  wisdom  to  avoid  deficit  estimation  with  balances  between income and region expense.
Kata kunci: Kewenangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah,  Pengendalian.

## I. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu bentuk  kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan untuk  memenuhi  kepentingan  bangsa  secara keseluruhan, yaitu  upaya  untuk lebih mendekati  tujuan-tujuan  penyelenggaraan pemerintahan  untuk  mewujudkan  cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat  yang  lebih  adil  dan  lebih makmur.  (Deddy  Supriady  Bratakusumah, 2004, hlm 20).
Melalui  sistem  pemerintahan  daerah, pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan-urusan  yang diserahkan kepadanya. Pengambilan keputusan  berada  di  daerah,  begitu  juga tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya.  Melalui  cara  ini maka  rentang  kendali  menjadi  lebih  pendek, koordinasi  lebih  mudah  dan  evaluasi  lebih
efektif karena semua kebijakan dan pertanggungjawabannya terletak di daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat dan  Daerah  telah  membawa  perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk membagi  kekuasaan  dan  kewenangan  antara pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengelola  dan  mengatur  keuangan daerah  agar  tercapai  perimbangan  dalam pembagian sumber penerimaan dan pengeluaran. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara merupakan wujud kebijakan

## KEWENANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)

## NOVIASIH MUHARAM

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

## ABSTRACT
As  according  to  Government  Regulation  Number  41  Year  2007  about  region  ware organization,  so  it  is  published  a  Government  Regulation  of  Lampung  Province  Number  9 Year  2007  about  the  formation  of  finance  office  administration  organization  of  Lampung Province. Based on  explanation above, so that be troubleshoot  in  this  research is  how  does Finance Office Authority of Lampung Province in management and control towards Revenue Plan  Execution  and  Region  Expense  (APBD)  at  Lampung  Province.  This  research  Method uses  a  judicial  normative  and  empirical  approach.  In  carry  out  the  function  as  Region Finance Official Manager (PPKD), so Province Finance Office must give warning to various related  parties  related  to  Revenue  Plan  Execution  and  Region  Expense  (APBD)  like  Region Ware  Work  Unit  (SKPD)  with  do  socialization  with  submit  estimation  management communicatively to each Region Ware Work Unit (SKPD). Local government on the contrary do  anticipative  action  in  takes  wisdom  to  avoid  deficit  estimation  with  balances  between income and region expense.
Kata kunci: Kewenangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah,  Pengendalian.

## I. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu bentuk  kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan untuk  memenuhi  kepentingan  bangsa  secara keseluruhan, yaitu  upaya  untuk lebih mendekati  tujuan-tujuan  penyelenggaraan pemerintahan  untuk  mewujudkan  cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat  yang  lebih  adil  dan  lebih makmur.  (Deddy  Supriady  Bratakusumah, 2004, hlm 20).
Melalui  sistem  pemerintahan  daerah, pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan-urusan  yang diserahkan kepadanya. Pengambilan keputusan  berada  di  daerah,  begitu  juga tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya.  Melalui  cara  ini maka  rentang  kendali  menjadi  lebih  pendek, koordinasi  lebih  mudah  dan  evaluasi  lebih
efektif karena semua kebijakan dan pertanggungjawabannya terletak di daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat dan  Daerah  telah  membawa  perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk membagi  kekuasaan  dan  kewenangan  antara pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengelola  dan  mengatur  keuangan daerah  agar  tercapai  perimbangan  dalam pembagian sumber penerimaan dan
pengeluaran. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara merupakan wujud kebijakan
pemerintah  untuk  melakukan  perubahan paradigma  hukum  keuangan  daerah  agar dapat membangun sistem pengelolaan keuangan  daerah  yang  efektif,  efisien,  taat asas dan sesuai prinsip-prinsip Good
Governance.  Pengelolaan  keuangan  daerah merupakan
elemen pokok dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang bertujuan  untuk  mengelola  keuangan  daerah secara efektif dan efisien.( Mardiasmo, 2002, hlm. 15).
Hal  ini  tentunya  dilaksanakan  melalui tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang memiliki  tiga  pilar  utama  yaitu  transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk itu maka diperlukan adanya pelaksanaan yang komprehensif  dan  terpadu  guna  tercapainya tujuan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan daerah  yang  baik  dan  benar.  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) merupakan instrumen penting untuk menciptakan disiplin dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena  itu  diperlukan  proses  pengambilan kebijakan  dalam  mengatur  pendapatan  dan belanja.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah, dalam  pelaksanaan  Anggaran  Daerah  semua penerimaan  daerah  dan  pengeluaran  daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD).  Untuk  itu  diperlukan  arah  dan kebijakan  serta  strategi  yang  baik  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  tepat. Pelaksanaan Anggaran Daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dana  yang tersedia  harus  dimanfaatkan  dengan  sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan
peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  38  tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan  Pemerintah  an  antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang
Bawang mempunyai wewenang untuk mengatur  organisasi  perangkat  daerahnya sendiri.  Oleh  karena  itu  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  tahun  2007 tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi Perangkat  Daerah,  maka  dikeluarkanlah Peraturan  Bupati  Nomor  67  Tahun  2011 Tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Salah  satu  fungsi  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.  adalah  melakukan  pengendalian terhadap  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  Kabupaten Tulang Bawang.
Pada
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten  Tulang  Bawang , Kepala  Daerah (Bupati) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah  dibantu  oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang yang  bertindak  selaku  koordinator pengelolaan  keuangan  daerah  dan  Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  selaku  Pejabat Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (PPKD).
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang selaku koordinator pengelola keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya  membantu  kepala  daerah  dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,  sedangkan  Kepala  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan  Daerah  (PPKD)  ber  tanggung jawab  atas  pelaksanaan  kejelasan  dalam pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab, terlaksananya  pengelolaan  keuangan  daerah kepada  kepala  daerah  melalui  Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pemisahan  ini  akan  memberikan  mekanisme Check and  Balances serta mendorong upaya profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Fungsi  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  yang sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  maka  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  berusaha  melaksanakan pengendalian  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  sebagaimana  telah diatur  dalam  peraturan  yang  berlaku.
Kurangnya pemahaman Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD) terhadap peraturan  mengenai  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) menyebabkan  timbulnya  keluhan-keluhan atas  pernyataan  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  bahwa  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang  belum  maksimal  dalam  melakukan pelayanan  penatausahaan  daerah.  Salah  satu fungsi  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  yang  belum maksimal  adalah  kurangnya  koordinasi dengan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  mengenai  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) sehingga terjadi pengeluaran yang berlebihan dilakukan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  terutama  untuk  belanja
diluar gaji pegawai.
Pengeluaran yang berlebihan dilakukan oleh  setiap  satuan  kerja  menyebabkan timbulnya  defisit  anggaran.  Oleh  karena  itu prioritas  utama  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  harus dapat  mengendalikan  pengeluaran  untuk menghindari  defisit  anggaran.  Beberapa upaya  dilakukan  untuk  menghindari  defisit anggaran yakni dengan  meminimalkan pengeluaran  dan  dapat  memilih  pengeluaran yang  lebih  penting  untuk  memperkecil jumlah defisit.
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  kewenangan  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)?

## II. PEMBAHASAN

## Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian  Otonom  secara  bahasa adalah  kewenangan/kekuasaan  sedang  kan Daerah  adalah  suatu  wilayah/area.  Dengan demikian  pengertian  secara  istilah  Otonomi Daerah  adalah  wewenang/kekuasaan  pada suatu  wilayah/daerah  yang  mengatur  dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masya rakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas  lagi  adalah  wewenang  /kekuasaan  pada suatu  wilayah/daerah  yang  mengatur  dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masya  rakat  itu  sendiri  mulai  dari  ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya,  dan  ideologi  yang  sesuai  dengan tradisi  adat  istiadat  daerah  lingkungann (Soetandyo Wignosubroto, 2005, hlm. 155).
Otonomi
Daerah
merupakan
Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,  sedangkan  Kepala  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (PPKD)  ber  tanggung jawab  atas  pelaksanaan  kejelasan  dalam pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab, terlaksananya  pengelolaan  keuangan  daerah kepada  kepala  daerah  melalui  Sekretaris
Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pemisahan  ini  akan  memberikan  mekanisme Check and  Balances serta mendorong upaya profesionalisme dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan. Fungsi  Badan  Pengelola  Keuangan
Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  yang sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  maka  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  berusaha  melaksanakan pengendalian  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  sebagaimana  telah diatur  dalam  peraturan  yang  berlaku.
Kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap peraturan  mengenai  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) menyebabkan  timbulnya  keluhan-keluhan atas  pernyataan  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  bahwa  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang  belum  maksimal  dalam  melakukan pelayanan  penatausahaan  daerah.  Salah  satu fungsi  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  yang  belum maksimal  adalah  kurangnya  koordinasi dengan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  mengenai  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) sehingga terjadi pengeluaran yang berlebihan dilakukan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  terutama  untuk  belanja
diluar gaji pegawai.
Pengeluaran yang berlebihan dilakukan oleh  setiap  satuan  kerja  menyebabkan timbulnya  defisit  anggaran.  Oleh  karena  itu prioritas  utama  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  harus dapat  mengendalikan  pengeluaran  untuk menghindari  defisit  anggaran.  Beberapa upaya  dilakukan  untuk  menghindari  defisit anggaran yakni dengan  meminimalkan pengeluaran  dan  dapat  memilih  pengeluaran yang  lebih  penting  untuk  memperkecil jumlah defisit.
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  kewenangan  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)?

## II. PEMBAHASAN

## Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian  Otonom  secara  bahasa adalah  kewenangan/kekuasaan  sedang  kan Daerah  adalah  suatu  wilayah/area.  Dengan demikian  pengertian  secara  istilah  Otonomi Daerah  adalah  wewenang/kekuasaan  pada suatu  wilayah/daerah  yang  mengatur  dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masya rakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas  lagi  adalah  wewenang  /kekuasaan  pada suatu  wilayah/daerah  yang  mengatur  dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masya  rakat  itu  sendiri  mulai  dari  ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya,  dan  ideologi  yang  sesuai  dengan tradisi  adat  istiadat  daerah  lingkungann (Soetandyo Wignosubroto, 2005, hlm. 155). Otonomi Daerah merupakan Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat
sesuai dengan Peraturan
Perundang- undangan.  Sekarang,  berdasarkan  ketentuan UUD  1945  yang  telah  diperbarui,  Ketetapan MPR dan UU, sistem pemerintahan kita telah memberikan  keleluasaan  yang  sangat  luas kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan otonomi  daerah.  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah  menekankan  pentingnya  prinsip- prinsip  demokrasi,  peningkatan  peran  serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan  berbagai  aspek  yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman  antar  daerah.  Pelaksanaan Otonomi Daerah ini dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional,  regional,  dan  internasional  di berbagai  bidang  ekonomi,  politik  dan kebudayaan terus meningkat dan mengharuskan  diselenggarakannya  otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab  kepada  daerah  secara proporsional.  (Deddy  Supriady,    2004,  hlm, 43).  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  itu diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya masing-masing serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah,  sesuai  prinsip-prinsip  demokrasi, peranserta  masyarakat,  pemerataan  dan keadilan,  serta  potensi  dan  keanekaragaman antar daerah.
Prinsip  Otonomi  Daerah  itu  harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya  kemandirian  dan  keprakarsaan dari  daerah-daerah-daerah  otonom  untuk menyelenggara  kan  Otonomi  Daerah  tanpa harus  terlebih  dulu  menunggu  petunjuk  dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan, kebijakan  nasional  otonomi  daerah  ini  telah dikukuhkan  pula  dalam  materi  perubahan Pasal  18  UUD  1945.  Dalam  keseluruhan perangkat Perundang-undangan yang mengatur  kebijakan  otonomi  daerah,  dapat ditemukan beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan paradigma pemikiran dalam
menelaah  mengenai  berbagai  kemungkinan yang  akan  terjadi  di  daerah,  terutama  dalam hubungannya  dengan  kegiatan  investasi  dan upaya  mendorong  tumbuhnya  roda  kegiatan ekonomi dalam masyarakat di daerah-daerah.
Pada  prinsipnya,  kebijakan  Otonomi Daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan- kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan  Pemerintah  Pusat.  Dalam  proses desentralisasi  itu,  kekuasaan  Pemerintah Pusat  dialihkan  dari  Tingkat  Pusat  ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat  ke  daerah  kabupaten  dan  kota  di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus  kekuasaan  pemerintahan  bergerak  dari daerah  ke  tingkat  pusat,  maka  diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.
Kebijakan  Otonomi  dan  desentralisasi kewenangan  ini  dinilai  sangat  penting terutama  untuk  menjamin  agar  proses integrasi  nasional  dapat  dipelihara  dengan sebaik-baiknya.  Karena  dalam  sistem  yang berlaku  sebelumnya,  sangat  dirasakan  oleh daerah-daerah  besarnya  jurang  ketidakadilan struktural  yang  tercipta  dalam  hubungan antara  pusat  dan  daerah-daerah.  Untuk menjamin  agar  perasaan  diperlakukan  tidak adil  yang muncul di  berbagai  daerah seluruh Indonesia  tidak  makin  meluas  dan  terus meningkat  yang  pada  gilirannya  akan  sangat membahayakan  integrasi  nasional,  maka kebijakan Otonomi Daerah ini dinilai mutlak harus  diterapkan  dalam  waktu  yang  secepat- cepatnya  sesuai  dengan  tingkat  kesiapan daerah sendiri.
Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi  Kewenangan  tidak  hanya menyangkut  pengalihan  kewenangan  dari atas  ke  bawah,  tetapi  pada  pokoknya  juga
perlu  diwujudkan  atas  dasar  keprakarsaan dari  bawah  untuk  mendorong  tumbuhnya kemandirian  pemerintahan  daerah  sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan Otonomi Daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  itu  tidak akan berhasil  apabila tidak dibarengi  dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu  dilihat  kaitannya  dengan  agenda pengalihan  kewenangan  dari  Pemerintah Pusat  ke  Pemerintah  Daerah,  tetapi  juga menyangkut  pengalihan  kewenangan  dari pemerintahan  ke  masyarakat.  Justru  inilah yang  harus  dilihat  sebagai  esensi  pokok  dari kebijakan  Otonomi  Daerah  itu  dalam  arti yang  sesungguhnya.  Otonomi  Daerah  berarti otonomi  masyarakat  di  daerah-daerah  yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang
keprakarsaan dan kemandiriannya  dalam  iklim  demokrasi dewasa ini.
Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan tahunan  Pemerintah  Daerah  yang  disetujui oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD). Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang dibahas  dan  disetujui  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :
1) Pendapatan, yaitu semua hak daerah yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan
bersih  dalam  periode  tahun  anggaran yang  bersangkutan  (Pasal  1  (15)  UU Nomor 23 Tahun 2014).
2) Belanja,  semua  kewajiban  daerah  yang diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan bersih  dalam  periode  tahun  anggaran yang  bersangkutan  (Pasal  1  (16)  UU Nomor 23 Tahun 2014).).
3) Pembiayaan,  yaitu  setiap  penerima  an yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran  berikutnya  (Pasal  1  (17)  UU Nomor 23 Tahun 2014).
Pendapatan daerah berasal dari pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  (M. Soebagio,  1991,  hlm,  62)..    Sedangkan belanja  daerah  dirinci  menurut  organisasi, fungsi  dan  jenis  belanja  yang  dibutuhkan oleh  pemerintah  daerah.  Untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sumber  dana pembiayaan  berasal  dari  penerimaan  daerah dan pengeluaran daerah. Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) terdiri dari :

## a.  Pendapatan
Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 23 Tahun 2014)., sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
a. Hasil pajak daerah;
b. Hasil retribusi daerah;
c.  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah.
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah ditetapkan  dengan  Undang-Undang  yang pelaksanannya  di  daerah  dan  selanjutnya diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman  pada  Peraturan  Perundang- undangan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah
perlu  diwujudkan  atas  dasar  keprakarsaan dari  bawah  untuk  mendorong  tumbuhnya kemandirian  pemerintahan  daerah  sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan Otonomi Daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  itu  tidak akan berhasil  apabila tidak dibarengi  dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu  dilihat  kaitannya  dengan  agenda pengalihan  kewenangan  dari  Pemerintah Pusat  ke  Pemerintah  Daerah,  tetapi  juga menyangkut  pengalihan  kewenangan  dari pemerintahan  ke  masyarakat.  Justru  inilah yang  harus  dilihat  sebagai  esensi  pokok  dari kebijakan  Otonomi  Daerah  itu  dalam  arti yang  sesungguhnya.  Otonomi  Daerah  berarti otonomi  masyarakat  di  daerah-daerah  yang diharapkan dapat terus tumbuh dan
berkembang keprakarsaan dan
kemandiriannya  dalam  iklim  demokrasi dewasa ini.

## Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan tahunan  Pemerintah  Daerah  yang  disetujui oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD). Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  yang dibahas  dan  disetujui  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :
1) Pendapatan, yaitu semua hak daerah yang diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan
bersih  dalam  periode  tahun  anggaran yang  bersangkutan  (Pasal  1  (15)  UU Nomor 23 Tahun 2014).
2) Belanja,  semua  kewajiban  daerah  yang diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan bersih  dalam  periode  tahun  anggaran yang  bersangkutan  (Pasal  1  (16)  UU Nomor 23 Tahun 2014).).
3) Pembiayaan,  yaitu  setiap  penerima  an yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran  berikutnya  (Pasal  1  (17)  UU Nomor 23 Tahun 2014).
Pendapatan daerah berasal dari pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  (M. Soebagio,  1991,  hlm,  62)..    Sedangkan belanja  daerah  dirinci  menurut  organisasi, fungsi  dan  jenis  belanja  yang  dibutuhkan oleh  pemerintah  daerah.  Untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sumber  dana pembiayaan  berasal  dari  penerimaan  daerah dan pengeluaran daerah.
Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) terdiri dari :

## a.  Pendapatan
Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 23 Tahun 2014)., sumber pendapatan daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
a. Hasil pajak daerah;
b. Hasil retribusi daerah;
c.  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah.
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah ditetapkan  dengan  Undang-Undang  yang pelaksanannya  di  daerah  dan  selanjutnya diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman  pada  Peraturan  Perundang- undangan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah
dilarang  melakukan  pungutan  atau  yang lainnya  di  luar  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-undang.
2. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  159  UU  Nomor  23  Tahun 2014).tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :
a. Dana Bagi hasil; b. Dana Alokasi Umum (DAU);
c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan  sumber  daya  alam.  Dari  sektor  pajak antara lain :
a.   Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sektor
pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan;
b.  Bea  perolehan  atas  hak  tanah  dan bangunan  (BPHTB)  sektor  pedesaan, perkotaan,  perkebunan,  pertambangan dan kehutanan;
c.   Pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21,  Pasal 25,  Pasal  29  wajib  pajak  orang  pribadi dalam negeri.
Sedangkan  Dana  Bagi  Hasil  yang bersumber  dari  sumber  daya  alam,  yakni berasal dari :
a.  Penerimaan  kehutanan  yang  berasal  dari iuran  hak  pengusahaan  hutan  (HPH), provisi  sumber  daya  hutan  (PSDH)  dan dana  rebosisasi  yang  dihasilkan  dari wilayah daerah yang bersangkutan;
b.  Penerimaan  pertambangan  umum  yang berasal  dari  penerimaan  iuran  tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi  dan  iuran  eksploitasi  (royalty) yang  dihasil  kan  dari  wilayah  daerah yang bersangkutan;
c.  Penerimaan  perikanan  yang  diterima secara  nasional  yang  dihasilkan  dari penerimaan  pungut  an  pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikan an;
d.  Penerimaan  pertambangan  minyak  yang dihasilkan  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan;
e.  Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan;
f.  Penerimaan  pertambangan  panas  bumi yang  berasal  dari  penerimaan  setoran bagian  Pemerintah,  iuran  tetap  dan  iuran produksi  yang  dihasilkan  dari  wilayah daerah yang bersangkutan. (M. Soebagio, 1991, hlm, 19).
Daerah  penghasil  sumber  daya  alam sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas, ditetapkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri berdasarkan  pertimbangan  dari  menteri teknis  terkait.  Sedangkan  dasar  perhitungan bagian  daerah  dari  daerah  penghasil  sumber daya  alam  ditetapkan  oleh  menteri  teknis terkait  setelah  memperoleh  pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Dana alokasi umum (DAU) dialokasikan berdasarakan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Juli. P Saragih, 2003, hlm, 103).    Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu  yang  menekankan  pada  aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan  sesuai  dengan  Undang-Undang. Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dialoksikan dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara  (APBN)  kepada  daerah  tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi  untuk  mendanai  kegiatan khusus  yang  ditentukan  Pemerintah  atas dasar  prioritas  nasional  dan  mendanai kegiatan  khusus  yang  diusulkan  daerah tertentu.  Penyusunan  kegiatan  khusus  yang ditentukan pemerintah tersebut
dikoodinasikan  dengan  Gubernur  setelah dikoordinasikan  lebih  dahulu  oleh  daerah yang bersangkutan.
3.   Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah merupakan  seluruh  pendapatan  daerah selain  PAD dan dana perimbangan  yang meliputi :
a.  hibah;
b.  dana darurat; dan
c.  lain-lain  pendapatan  yang  ditetapkan pemerintah.
Hibah  merupakan  bantuan  berupa uang,  barang  dan/atau  jasa  yang  berasal  dari pemerintah,  masyarakat  dan  badan  usaha dalam  negeri  atau  luar  negeri.  (Arifin  P. Soeria Atmadja, 1966, hlm, 71).
Sedangkan  dana  darurat  merupakan bantuan Pemerintah dari Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  (APBN) kepada  pemerintah  daerah  untuk  mendanai keperluan  mendesak  yang  diakibatkan  oleh peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (APBD).  Pemerintah  juga dapat  mengalokasikan  dana  darurat  kepada daerah  yang  dinyatakan  mangalami  krisis keuangan  daerah,  yang  tidak  mampu  diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.
b.  Belanja
Berdasarkan Pasal 167 dan Pasal 168 UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan  masyarakat  diwujudkan  dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang  layak,  serta  mengembangkan  sistem jaminan sosial.
Belanja Daerah juga mempertimbangkan  analisis  standar  belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan  minimal  yang  ditetapkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan  untuk  belanja  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  diatur  dalam  Peraturan Daerah  yang  berpedoman  pada  Peraturan Pemerintah.  Untuk  belanja  pimpinan  dan anggota DPRD diatur oleh Peraturan  Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
c.  Pembiayaan
Berdasarkan  Pasal  28  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, pembiayaan  dibagi  ke  dalam  Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah.
1.  Penerimaan  pembiayaan  daerah  dapat bersumber dari :
a.  Sisa lebih perhitungan tahun lalu; Sisa  lebih  perhitungan  anggaran tahun  lalu  dianggarkan  berdasarkan etimasi dan pada perubahan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah  (APBD)  sesuai  dengan  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah tentang Penetapan Perhitungan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah (APBD).
b.  Tansfer  dari dana cadangan;
c.  Penerimaan pinjaman dan obligasi;
d.  Hasil  penjualan  aset  daerah  yang dipisahkan.
2.  Pengeluaran  pembiayaan  daerah  dapat untuk :
a. Transfer ke dana cadangan;
b. Penyertaan modal;
c. Pembayaran  utang  pokok  yang  jatuh tempo;
d. Sisa  lebih  perhitungan  anggaran tahun berjalan.
dikoodinasikan  dengan  Gubernur  setelah dikoordinasikan  lebih  dahulu  oleh  daerah yang bersangkutan.
3.   Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah merupakan  seluruh  pendapatan  daerah selain  PAD dan dana perimbangan  yang meliputi :
a.  hibah;
b.  dana darurat; dan
c.  lain-lain  pendapatan  yang  ditetapkan pemerintah.
Hibah  merupakan  bantuan  berupa uang,  barang  dan/atau  jasa  yang  berasal  dari pemerintah,  masyarakat  dan  badan  usaha dalam  negeri  atau  luar  negeri.  (Arifin  P. Soeria Atmadja, 1966, hlm, 71).
Sedangkan  dana  darurat  merupakan
bantuan Pemerintah dari Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  (APBN) kepada  pemerintah  daerah  untuk  mendanai keperluan  mendesak  yang  diakibatkan  oleh peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (APBD).  Pemerintah  juga dapat  mengalokasikan  dana  darurat  kepada daerah  yang  dinyatakan  mangalami  krisis keuangan  daerah,  yang  tidak  mampu  diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.

## b.  Belanja
Berdasarkan Pasal 167 dan Pasal 168 UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan  masyarakat  diwujudkan  dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang  layak,  serta  mengembangkan  sistem jaminan sosial.
Belanja
Daerah juga mempertimbangkan  analisis  standar  belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan  minimal  yang  ditetapkan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  untuk  belanja  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  diatur  dalam  Peraturan Daerah  yang  berpedoman  pada  Peraturan
Pemerintah.  Untuk  belanja  pimpinan  dan anggota DPRD diatur oleh Peraturan  Daerah yang berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

## c.  Pembiayaan
Berdasarkan  Pasal  28  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, pembiayaan  dibagi  ke  dalam  Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah.
1.  Penerimaan  pembiayaan  daerah  dapat bersumber dari :
a.  Sisa lebih perhitungan tahun lalu; Sisa  lebih  perhitungan  anggaran tahun  lalu  dianggarkan  berdasarkan etimasi dan pada perubahan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja
Daerah  (APBD)  sesuai  dengan  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah tentang Penetapan Perhitungan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah (APBD).
b.  Tansfer  dari dana cadangan;
c.  Penerimaan pinjaman dan obligasi;
d.  Hasil  penjualan  aset  daerah  yang dipisahkan.
2.  Pengeluaran  pembiayaan  daerah  dapat untuk :
a. Transfer ke dana cadangan;
b. Penyertaan modal;
c. Pembayaran  utang  pokok  yang  jatuh tempo;
d. Sisa  lebih  perhitungan  anggaran tahun berjalan.
Kewenangan  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), hal terpenting  yang  harus  diperhatikan  adalah pengaturan  keuangan  daerah  melalui  suatu sistem pengendalian. Badan Pengelola Keuangan  Daerah  bertanggungjawab  untuk menciptakan sistem pengelolaan yang memadai  dan  handal  untuk  pengendalian anggaran  atau  dapat  dijadikan  dasar  untuk penyusunan  anggaran  tahun  berikutnya. Pengendalian  dilakukan  terutama  pada  tahap menengah (operasional) yaitu level pengendalian manajemen (management control)  dan  pengendalian  tugas  (task control). Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang  merupakan  tugas  dan  fungsi  yang harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang  Nomor 67 Tahun  2011  tentang  Sistem  dan  Prosedur Pengelolaan  Keauangan  daerah    Kabupaten Tulang  Bawang . Salah  satu  fungsi  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten
Tulang Bawang adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)  di  Kabupaten  Tulang  Bawang. Bentuk pengendalian tersebut adalah melakukan  pengawasan  terhadap  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam melaksanakan pengeluaran atas beban anggaran  belanja  daerah  untuk  tujuan  yang tidak  tersedia  anggarannya  atau  pengeluaran yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD). Dalam rangka pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD),  Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang juga bertanggung jawab  melakukan  pengendalian  terhadap pelaksanaan penerimaan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD), pelaksanaan  belanja  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  (APBD),  pelaksanaan permintaan pembayaran, pertanggung jawaban pengguna anggaran dan pelaksanaan anggaran  pembayaran.  Pelaksanaan  belanja daerah  harus  didasarkan  pada  prinsip  hemat, tidak  mewah,  efektif,  efisien  dan  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak Rustam Efendi sebagai Kepala  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  selaku  Penerima  dan Pengelola  Kas  Daerah  (PPKD)  mempunyai fungsi  dan  tanggungjawab  dalam  sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran manajemen kas dan perencanaan keuangan  pengelolaan  piutang  dan  utang, pengelolaan  investasi,  pengelolaan  barang milik  daerah,  larangan  penyitaan  uang  dan barang  milik  daerah  dan  atau  yang  dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) serta akuntansi dan  pelaporan.  Kepala  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku PPKD
juga bertanggungjawab  menciptakan  suatu  sistem pengelolaan  keuangan  yang  baik  melalui suatu program kegiatan yang khusus mengatur  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  misalnya Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  Sistem Akuntansi  Daerah,  dll.  Sistem  ini  dapat  juga didukung  dengan  bekerjasama  dengan  pihak Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Badan Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP) atau lembaga lainnya yang berhubungan  dengan  Pengelolaan  Keuangan Daerah.

## 1.  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Selama  ini  kapabilitas  dan  efektifitas Pemerintah  Daerah  dirasakan  masih  terlalu lemah.  Pengalaman  masa  lalu  menunjukkan bahwa  pada  umumnya,  setiap  satuan  kerja belum  menjalankan  peran  dan  fungsinya secara  efisien.  Pemborosan  adalah  fenomena umum  yang  terjadi  di  berbagai  satuan  kerja pada  pemerintah  daerah.  Dalam  situasi seperti  ini  menyebabkan  banyak  layanan publik  dijalankan  secara  tidak  efisien  dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik,  sementara  dana  pada  Anggaran Daerah  yang  ada  pada  dasarnya  merupakan dana publik yang habis dibelanjakan seluruhnya.  Dalam  jangka  panjang  kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai stimilator, fasilitator  dan  koordinator  dalam  proses pembangunan  daerah.  Selain  tidak  efisien, program  kerja  yang  dijalankan  belum dibangun  berdasarkan  basis  tuntutan  dan kebutuhan  real  di  lapangan.  Salah  satu ukuran  kinerja  yang  ditentukan  pemerintah daerah  adalah  jumlah  pengeluaran  yang tertera  dalam  anggaran  adalah  jumlah maksimal  yang  dapat  dibelanjakan  untuk setiap pos pengeluaran.
Oleh  karena  itu  menurut  Bapak Rustam  Efendi  dibutuhkan  suatu  bentuk pengendalian untuk menghindari pemborosan anggaran.  Salah  satu  kuncinya  adalah mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) untuk  menentukan  efektifitas  kebutuhan  real alokasi  dana  yang  tersedia  dalam  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD). Dalam  hal  ini  peran  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang  memiliki  peranan  penting  untuk mengendalikan  semua  program  kegiatan satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dengan
adanya  pengendalian  yang  memadai  maka pemborosan anggaran dapat diperkecil sehingga tidak terjadi defisit anggaran.
Penyelenggaraan sistem pengendalian di lingkungan pemerintah an daerah bertujuan  untuk  meningkat  kan  kinerja transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  yang  berpedoman  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian  merupakan  suatu  proses  yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintahan  daerah  yang  tercermin  dari efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan  kegiatan  serta  dipatuhinya  Peraturan Perundang-Undangan.

## 2.  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Daerah
Sesuai  Pasal  127  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, bahwa semua Pendapatan Daerah dilaksanakan  melalui  rekening  kas  umum daerah dan setiap pendapatan harus didukung oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Setiap SKPD  yang  memungut  pendapatan  daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapat an  yang  menjadi  wewenang  dan  tanggung jawabnya  dan  SKPD  dilarang  melakukan pungutan  selain  dari  yang  ditetapkan  dalam peraturan  daerah.  Komisi,  rabat,  potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk  apa  pun  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  baik  secara  langsung  sebagai  akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk  pendapatan  bunga,  jasa  giro  atau pendapatan  lain  sebagai  akibat  penyimpanan dana  anggaran  pada  bank  serta  pendapatan dari  hasil  pemanfaatan  barang  daerah  atas kegiatan  lainnya  merupakan  Pendapat  an Daerah.

## 1.  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Selama  ini  kapabilitas  dan  efektifitas Pemerintah  Daerah  dirasakan  masih  terlalu lemah.  Pengalaman  masa  lalu  menunjukkan bahwa  pada  umumnya,  setiap  satuan  kerja belum  menjalankan  peran  dan  fungsinya secara  efisien.  Pemborosan  adalah  fenomena umum  yang  terjadi  di  berbagai  satuan  kerja pada  pemerintah  daerah.  Dalam  situasi seperti  ini  menyebabkan  banyak  layanan publik  dijalankan  secara  tidak  efisien  dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik,  sementara  dana  pada  Anggaran Daerah  yang  ada  pada  dasarnya  merupakan dana publik yang habis dibelanjakan seluruhnya.  Dalam  jangka  panjang  kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai stimilator, fasilitator  dan  koordinator  dalam  proses pembangunan  daerah.  Selain  tidak  efisien, program  kerja  yang  dijalankan  belum dibangun  berdasarkan  basis  tuntutan  dan kebutuhan  real  di  lapangan.  Salah  satu ukuran  kinerja  yang  ditentukan  pemerintah daerah  adalah  jumlah  pengeluaran  yang tertera  dalam  anggaran  adalah  jumlah maksimal  yang  dapat  dibelanjakan  untuk setiap pos pengeluaran.
Oleh  karena  itu  menurut  Bapak Rustam  Efendi  dibutuhkan  suatu  bentuk pengendalian untuk menghindari pemborosan anggaran.  Salah  satu  kuncinya  adalah mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) untuk  menentukan  efektifitas  kebutuhan  real alokasi  dana  yang  tersedia  dalam  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD). Dalam  hal  ini  peran  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang  memiliki  peranan  penting  untuk mengendalikan  semua  program  kegiatan satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dengan
adanya  pengendalian  yang  memadai  maka pemborosan anggaran dapat diperkecil sehingga tidak terjadi defisit anggaran.
Penyelenggaraan sistem pengendalian di lingkungan pemerintah an daerah bertujuan  untuk  meningkat  kan  kinerja transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  yang  berpedoman  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian  merupakan  suatu  proses  yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintahan  daerah  yang  tercermin  dari efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan  kegiatan  serta  dipatuhinya  Peraturan Perundang-Undangan.

## 2.  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran

## Pendapatan Daerah
Sesuai  Pasal  127  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
bahwa semua Pendapatan
Daerah dilaksanakan  melalui  rekening  kas  umum daerah dan setiap pendapatan harus didukung oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Setiap SKPD  yang  memungut  pendapatan  daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapat an  yang  menjadi  wewenang  dan  tanggung jawabnya  dan  SKPD  dilarang  melakukan pungutan  selain  dari  yang  ditetapkan  dalam peraturan  daerah.  Komisi,  rabat,  potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk  apa  pun  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  baik  secara  langsung  sebagai  akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk  pendapatan  bunga,  jasa  giro  atau pendapatan  lain  sebagai  akibat  penyimpanan dana  anggaran  pada  bank  serta  pendapatan dari  hasil  pemanfaatan  barang  daerah  atas kegiatan  lainnya  merupakan  Pendapat  an Daerah.
Pengembalian
atas kelebihan pendapatan  dilakukan  dengan  membebankan pada  pendapatan  yang  bersangkutan  untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.Untuk pengembalian kelebihan  pendapatan  yang  terjadi  pada tahun-tahun  sebelumnya  dibebankan  pada belanja tidak terduga. Pengembalian sebagaimana  dimaksud  harus  didukung dengan  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Semua pendapatan  dana  perimbangan  dan  lain-lain pendapatan  daerah  yang  sah  dilaksanakan melalui  rekening  kas  umum  daerah  dan dicatat sebagai pendapatan daerah.
Selanjutnya  Bapak Rustam  Efendi menyatakan bahwa pada pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Daerah  di  Kabupaten Tulang  Bawang  secara  real  tidak  tercapai seluruhnya  sebagaimana  telah  ditargetkan dalam  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah  (APBD)  Tahun  2014  terutama  untuk pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan terhambatnya pembayaran pajak dan  retribusi  daerah  yang  menjadi  andalan bagi  pendapatan  asli  daerah.  Oleh  karena  itu untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  maka Kabupaten  Tulang  Bawang  mengandalkan dana  perimbangan  yang  berasal  dari  Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah
Kabupaten Tulang Bawang melakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi untuk menentukan  jumlah  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  akan  diterima  oleh  Pemerintah Daerah.  Sedangkan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  ber  koordinasi  dengan pemerintah  propinsi  untuk  menentukan jumlah  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.
Lebih  lanjut  Bapak  Rustam  Efendi mengatakan  bahwa  untuk  memaksimal  kan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten
Tulang  Bawang  telah  bekerja  sama  dengan Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  agar Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat terpenuhi  sesuai  target.  Bentuk  kerjasama tersebut  antara  lain  dengan  mendorong masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  memungut  pendapatan daerah  wajib  mengintensif  kan  pemungutan pendapatan  yang  menjadi  wewenang  dan tanggung  jawabnya  agar  pendapatan  asli daerah  dapat  tercapai  sesuai  target.  Hal  ini dilakukan  agar  dapat  membiayai  kebutuhan daerah  karena  dana  yang  berasal  dari perimbangan tidak dapat mencukupi kebutuhan daerah selama satu tahun kedepan. Akan  tetapi  kurangnya  koordinasi  Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  dengan  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tulang Bawang menyebabkan terjadi kekeliruan mengenai pendapatan yang menimbul  kan  ketidakseimbangan  antara pendapatan real dengan pendapatan yang ada di  kas  daerah.  Sehingga  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mendapat kesulitan dalam menentukan jumlah pendapatan secara real.

## 3.  Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pada  pelaksanaan  anggaran  belanja daerah setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)  harus  didukung  dengan  bukti  yang lengkap  dan  sah  berupa  dokumen-dokumen resmi  yang telah ditetapkan dalam peraturan yang  berlaku.  Pengeluaran  dana  yang mengakibatkan  dibebankan  dalam  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) tidak  dapat  dilakukan  sebelum  rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) ditetapkan  dan  ditempatkan  dalam  lembaran daerah.  Akan  tetapi  bila  terdapat  kebutuhan yang  mendesak  maka  pengeluaran  dapat dilakukan  berdasarkan  persetujuan  Bupati
dan  DPRD  dengan  mendahului  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD). Sedangkan pemberian subsidi, hibah, bantuan  sosial,  dan  bantuan  keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. Penerima  subsidi,  hibah,  bantuan  sosial,  dan bantuan  keuangan  bertanggung  jawab  atas penggunaan  uang/barang  dan/atau  jasa  yang diterimanya dan wajib menyampaikan
laporan pertanggung
jawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.
Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban  subsidi,  hibah,  bantuan sosial,  dan  bantuan  keuangan  ditetapkan dalam  peraturan  kepala  daerah.  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  diberi  wewenang  untuk mengelola  segala  dana  subsidi,  hibah, bantuan  sosial,  dan  bantuan  keuangan. Dalam  hal  pemberian  bantuan  sosial, sebelum  dana  bantuan  terealisasi  maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  menyiapkan bahan  jawaban  berupa  nota  dinas  yang berkenaan dengan bantuan keuangan sebagai dasar pengeluaran dana.
Banyaknya  organisasi  sosial  dan elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Tulang Bawang  menyebabkan  banyaknya  dana bantuan  keuangan  yang  harus  dikeluarkan. Sebagai  pengelola  dana  bantuan  keuangan maka  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang    harus  dapat mengendalikan  pengeluaran  yang  berkaitan dengan  bantuan  keuangan  dengan  memilih organisasi  sosial  atau  elemen  masyarakat yang lebih berhak untuk dibantu.
Untuk  pengeluaran  anggaran  belanja tidak  terduga  yang  dianggarkan  dalam Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)  digunakan untuk  mendanai  tanggap darurat,  penanggulangan  bencana  alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian  atas  kelebihan  penerima  an
daerah  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yang telah  ditutup  ditetapkan  dengan  keputusan kepala  daerah  dan  diberitahukan  kepada DPRD  paling  lama  1  (satu)  bulan  terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pengeluaran  belanja  untuk  tanggap  darurat berdasarkan  kebutuhan  yang  diusulkan  dari instansi/lembaga berkenaan.  Menurut Bapak Ferdi  dalam  hal  ini  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang  terlebih  dahulu  memperhitung  kan efisiensi  dan  efektifitas  serta  menghindari adanya  tumpang  tindih  pendanaan  terhadap kegiatan-kegiatan  yang  telah  didanai  dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban  belanja  tidak  terduga untuk  tanggap  darurat  ditetapkan  dalam peraturan  kepala  daerah.  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang  menyiapkan  Peraturan  Kepala Daerah  mengenai  belanja  tidak  terduga dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi  terkait  yang  bertanggungjawab  atas penggunaan  dana  tersebut.    Pimpinan instansi/lembaga  penerima  dana  tanggap darurat  bertanggung  jawab  atas  penggunaan dana  tersebut  dan  wajib  menyampaikan laporan  realisasi  penggunaan  kepada  atasan langsung dan kepala daerah.
Bendahara pengeluaran sebagai Wajib  Pungut  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan Pajak  lainnya,  wajib  menyetorkan  seluruh penerimaan  potongan  dan  pajak  yang dipungutnya  ke  rekening  kas  negara  pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan  sebagai  bank  persepsi  atau  pos giro  dalam  jangka  waktu  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas SKPD,  kepada  pengguna  anggaran/kuasa pengguna  anggaran  dapat  diberikan  uang persediaan  yang  dikelola  oleh  bendahara pengeluaran.  Badan  Pengelola  Keuangan
dan  DPRD  dengan  mendahului  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD).
Sedangkan pemberian subsidi, hibah, bantuan  sosial,  dan  bantuan  keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.
Penerima  subsidi,  hibah,  bantuan  sosial,  dan bantuan  keuangan  bertanggung  jawab  atas penggunaan  uang/barang  dan/atau  jasa  yang diterimanya dan wajib menyampaikan
laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban  subsidi,  hibah,  bantuan sosial,  dan  bantuan  keuangan  ditetapkan dalam  peraturan  kepala  daerah.  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  diberi  wewenang  untuk mengelola  segala  dana  subsidi,  hibah, bantuan  sosial,  dan  bantuan  keuangan. Dalam  hal  pemberian  bantuan  sosial, sebelum  dana  bantuan  terealisasi  maka
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  menyiapkan bahan  jawaban  berupa  nota  dinas  yang berkenaan dengan bantuan keuangan sebagai dasar pengeluaran dana.
Banyaknya  organisasi  sosial  dan elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Tulang Bawang  menyebabkan  banyaknya  dana bantuan  keuangan  yang  harus  dikeluarkan.
Sebagai  pengelola  dana  bantuan  keuangan maka  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang    harus  dapat mengendalikan  pengeluaran  yang  berkaitan dengan  bantuan  keuangan  dengan  memilih organisasi  sosial  atau  elemen  masyarakat yang lebih berhak untuk dibantu.
Untuk  pengeluaran  anggaran  belanja tidak  terduga  yang  dianggarkan  dalam Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD) digunakan untuk  mendanai  tanggap darurat,  penanggulangan  bencana  alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian  atas  kelebihan  penerima  an
daerah  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yang telah  ditutup  ditetapkan  dengan  keputusan kepala  daerah  dan  diberitahukan  kepada DPRD  paling  lama  1  (satu)  bulan  terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
Pengeluaran  belanja  untuk  tanggap  darurat berdasarkan  kebutuhan  yang  diusulkan  dari instansi/lembaga berkenaan.  Menurut Bapak Ferdi  dalam  hal  ini  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang  terlebih  dahulu  memperhitung  kan efisiensi  dan  efektifitas  serta  menghindari adanya  tumpang  tindih  pendanaan  terhadap kegiatan-kegiatan  yang  telah  didanai  dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban  belanja  tidak  terduga untuk  tanggap  darurat  ditetapkan  dalam peraturan  kepala  daerah.  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang  menyiapkan  Peraturan  Kepala Daerah  mengenai  belanja  tidak  terduga dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi  terkait  yang  bertanggungjawab  atas penggunaan  dana  tersebut.    Pimpinan instansi/lembaga  penerima  dana  tanggap darurat  bertanggung  jawab  atas  penggunaan dana  tersebut  dan  wajib  menyampaikan laporan  realisasi  penggunaan  kepada  atasan langsung dan kepala daerah.
Bendahara pengeluaran sebagai Wajib  Pungut  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan
Pajak  lainnya,  wajib  menyetorkan  seluruh penerimaan  potongan  dan  pajak  yang dipungutnya  ke  rekening  kas  negara  pada bank yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan  sebagai  bank  persepsi  atau  pos giro  dalam  jangka  waktu  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas SKPD,  kepada  pengguna  anggaran/kuasa pengguna  anggaran  dapat  diberikan  uang persediaan  yang  dikelola  oleh  bendahara pengeluaran.  Badan  Pengelola  Keuangan
Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  tidak dapat  memproses  segala  pengeluaran  yang dilakukan SKPD apabila segala macam pajak atas  pengeluaran  tersebut  belum  disetorkan. Setiap bukti penyetoran pajak harus dilampirkan  pada  surat  pertanggungjawaban yang nantinya akan menjadi dasar pengeluaran dana selanjutnya. Kekayaan  milik  daerah  juga  harus dikelola  secara  optimal,  oleh  karena  itu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  selaku  pengelola kekayaan  daerah  mempunyai  wewenang melakukan  pengawasan  dan  pengendalian yang menyangkut pendistribusian, pengaman an  dan  perawatan.  Hal  tersebut  penting karena perlunya pengendalian terhadap setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Keterkaiatan  antara  belanja  investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya  tersebut  merupakan  commitment  cost yang  harus  dilakukan.  Selain  biaya  operasi dan  pemeliharaan,  biaya  lain  seperti  belanja perjalanan  dinas  harus  ditekan  sebanyak mungkin  untuk  menghindari  pemborosan anggaran.
Sebagai pengendali pelaksanaan anggaran,  maka  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai wewenang untuk mengendalikan semua  bentuk  pengeluaran  agar  tidak  terjadi kelebihan  dana  yang  akan  direalisasi  kan mengingat kemampuan  keuangan yang
dimiliki  Pemerintah  Daerah  Kabupaten sangat terbatas. Akan tetapi terdapat beberapa SKPD yang melakukan pengeluaran  dana  berlebih  terutama  pada
SKPD  yang  memiliki  kegiatan  fisik/tender yang  melakukan  kontrak  kerja  dengan  pihak ketiga.
4.  Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
a.  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggar  an

## (SILPA) Tahun Sebelumnya
Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SILPA)  tahun  sebelumnya  menurut  Bapak Ferdi  merupakan  penerimaan  pembiayaan yang  digunakan  untuk  menutupi  defisit anggaran  apabila  realisasi  pendapatan  lebih kecil  daripada  realisasi  belanja,  mendanai pelaksanaan  kegiatan  lanjutan  atas  beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya  yang  sampai  dengan  akhir  tahun anggaran belum diselesaikan.  Beban belanja langsung  pelaksanaan  kegiatan  lanjutan didasarkan  pada  DPA-SKPD  yang  telah disahkan  kembali  oleh  PPKD  menjadi  DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran  berikutnya.  Untuk  mengesahkan kembali  DPA-SKPD  menjadi  DPAL-SKPD, kepala  SKPD  menyampaikan  laporan  akhir realisasi  pelaksanaan kegiatan fisik  dan non- fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat  pertengahan  bulan  Desember  tahun anggaran berjalan. Untuk menghitung jumlah anggaran  yang  disahkan  dalam  DPAL- SKPD,  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  selaku  pengelola keuangan daerah berhak melakukan pengujian sebagai berikut:
1.  Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD  dan/atau  belum  diterbitkan  SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
2.  Sisa  SPD  yang  belum  diterbitkan  SP2D; dan
3.  SP2D yang belum diuangkan.
DPAL-SKPD  yang  telah  disahkan  dapat dijadikan  dasar  pelaksanaan  penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

## b.  Dana Cadangan
Dana  cadangan  dibukukan  dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah  daerah  yang  dikelola  oleh
Bendahara  Umum  Daerah  (BUD).  Fungsi BUD  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Pengelola
Keuangan  Daerah  (PPKD)  yakni  Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang.  Dana  cadangan tidak  dapat  digunakan  untuk  membiayai program  dan  kegiatan  lain  diluar  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  daerah  tentang pembentukan  dana  cadangan.  Program  dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan  daerah  dilaksanakan  apabila  dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
Dalam  pelaksanaan  program  dan kegiatan  maka  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  selaku BUD  berhak  mengontrol  dana  cadangan dengan  terlebih  dahulu  dipindahbukukan  ke rekening  kas  umum  daerah  agar  kegiatan yang  didanai  dana  cadangan  tidak  melebihi jumlah pagu dana cadangan. Pemindahbukuan  tersebut  paling  tinggi sejumlah  pagu  dana  cadangan  yang  akan digunakan  untuk  mendanai  pelaksanaan kegiatan  dalam  tahun  anggaran  berkenaan sesuai  dengan  yang  ditetapkan  dalam peraturan  daerah  tentang  pembentukan  dana cadangan. Pemindahbukuan dilakukan dengan  surat  perintah  pemindahbukuan  oleh kuasa BUD atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
Lebih lanjut Bapak Ferdi menyatakan jika  program  dan  kegiatan  telah  selesai dilaksanakan  dan  target  kinerjanya  telah tercapai,  maka  dana  cadangan  yang  masih tersisa  pada  rekening  dana  cadangan, dipindahbuku  kan  ke  rekening  kas  umum daerah. Jika dana cadangan yang ditempatkan  pada  rekening  dana  cadangan belum  digunakan  sesuai  dengan  peruntukan nya,  dana  tersebut  dapat  ditempatkan  dalam portofolio  yang  memberikan  hasil  tetap dengan  risiko  rendah.  Adapun  Portofolio tersebut meliputi yaitu :
1.  Deposito;
2.  Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3.  Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
4.  Surat Utang Negara (SUN);
5.  Surat  berharga  lainnya  yang  dijamin pemerintah.
Segala  penatausahaan  pelaksana  an program  dan  kegiatan  yang  dibiayai  dari dana  cadangan  diperlakukan  sama  dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan  lainnya.  Untuk  itu  kinerja  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  benar-benar  dinilai  dalam melakukan  penatausahaan  keuangan  daerah. Perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  pihak, wajib  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang  baik  dalam  bentuk  penyaluran bantuan  dana  atau  penatausahaan  keuangan. Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari keluhan-keluhan yang terjadi sehingga kinerja  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  dapat  berjalan dengan baik.
c.  Investasi
Sebagai  pengelola  kekayaan  daerah
Badan Pengelola
Keuangan Daerah
Kabupaten  Tulang  Bawang  mempunyai wewenang mengolah investasi daerah. Segala  bentuk  penambahan  investasi  dicatat pada  rekening  penyertaan  modal  (investasi) daerah.  Pengurangan,  penjualan,  dan/atau pengalihan  ivestasi  dicatat  pada  rekening penjualan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan (divestasi modal). Penyertaan modal tersebut digunakan  untuk  mendanai  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  Perusahaan  Daerah Air  Minum  (PDAM)  dan  penyertaan  modal kepada PT. Bank Lampung.
d.  Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan  pinjaman  daerah  dan obligasi  daerah  dilakukan  melalui  rekening kas  umum  daerah.  Pemerintah  daerah  tidak dapat  memberikan  jaminan  atas  pinjaman
Bendahara  Umum  Daerah  (BUD).  Fungsi BUD  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Pengelola
Keuangan  Daerah  (PPKD)  yakni  Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten  Tulang  Bawang.  Dana  cadangan tidak  dapat  digunakan  untuk  membiayai program  dan  kegiatan  lain  diluar  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  daerah  tentang pembentukan  dana  cadangan.  Program  dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan  daerah  dilaksanakan  apabila  dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
Dalam  pelaksanaan  program  dan kegiatan  maka  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  selaku BUD  berhak  mengontrol  dana  cadangan dengan  terlebih  dahulu  dipindahbukukan  ke rekening  kas  umum  daerah  agar  kegiatan yang  didanai  dana  cadangan  tidak  melebihi jumlah pagu dana cadangan.
Pemindahbukuan  tersebut  paling  tinggi sejumlah  pagu  dana  cadangan  yang  akan digunakan  untuk  mendanai  pelaksanaan kegiatan  dalam  tahun  anggaran  berkenaan sesuai  dengan  yang  ditetapkan  dalam peraturan  daerah  tentang  pembentukan  dana cadangan. Pemindahbukuan dilakukan dengan  surat  perintah  pemindahbukuan  oleh kuasa BUD atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
Lebih lanjut Bapak Ferdi menyatakan jika  program  dan  kegiatan  telah  selesai dilaksanakan  dan  target  kinerjanya  telah tercapai,  maka  dana  cadangan  yang  masih tersisa  pada  rekening  dana  cadangan, dipindahbuku  kan  ke  rekening  kas  umum daerah. Jika dana cadangan yang ditempatkan  pada  rekening  dana  cadangan belum  digunakan  sesuai  dengan  peruntukan nya,  dana  tersebut  dapat  ditempatkan  dalam portofolio  yang  memberikan  hasil  tetap dengan  risiko  rendah.  Adapun  Portofolio tersebut meliputi yaitu :
1.  Deposito;
2.  Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3.  Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
4.  Surat Utang Negara (SUN);
5.  Surat  berharga  lainnya  yang  dijamin
pemerintah.
Segala  penatausahaan  pelaksana  an program  dan  kegiatan  yang  dibiayai  dari dana  cadangan  diperlakukan  sama  dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan  lainnya.  Untuk  itu  kinerja  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  benar-benar  dinilai  dalam melakukan  penatausahaan  keuangan  daerah. Perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  pihak, wajib  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang  baik  dalam  bentuk  penyaluran bantuan  dana  atau  penatausahaan  keuangan. Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari keluhan-keluhan yang terjadi sehingga kinerja  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  dapat  berjalan dengan baik.
c.  Investasi Sebagai  pengelola  kekayaan  daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  mempunyai wewenang mengolah investasi daerah.
Segala  bentuk  penambahan  investasi  dicatat pada  rekening  penyertaan  modal  (investasi) daerah.  Pengurangan,  penjualan,  dan/atau pengalihan  ivestasi  dicatat  pada  rekening penjualan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan (divestasi modal). Penyertaan modal tersebut digunakan  untuk  mendanai  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  Perusahaan  Daerah Air  Minum  (PDAM)  dan  penyertaan  modal kepada PT. Bank Lampung.
d.  Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan  pinjaman  daerah  dan obligasi  daerah  dilakukan  melalui  rekening kas  umum  daerah.  Pemerintah  daerah  tidak dapat  memberikan  jaminan  atas  pinjaman
pihak  lain.  Pendapatan  daerah  dan/atau  aset daerah  (barang  milik  daerah)  tidak  boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Kegiatan  yang  dibiayai  dari  obligasi  daerah beserta  barang  milik  daerah  yang  melekat dalam  kegiatan  tersebut  dapat  dijadikan jaminan  obligasi  daerah.  Kepala  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penatausahaan  atas  pinjaman  daerah  dan obligasi  daerah.  Pemerintah  daerah  wajib melaporkan  posisi  kumulatif  pinjaman  dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir  semester  tahun  anggaran  berjalan.
Posisi  kumulatif  pinjaman  dan  kewajiban pinjaman terdiri atas:
1.  Jumlah Penerimaan Pinjaman;
2.  Pembayaran Pinjaman (pokok dan bunga);
3.  Sisa Pinjaman.
Pemerintah  Daerah  wajib  membayar bunga  dan  pokok  utang  dan/atau  obligasi daerah  yang  telah  jatuh  tempo.  Apabila anggaran  yang  tersedia  dalam  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  /
perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Daerah  (APBD)  tidak  mencukupi untuk  pembayaran  bunga  dan  pokok  utang dan/atau  obligasi  daerah  maka,  Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran  mendahului  perubahan  atau setelah perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
Pelampauan  pembayaran  bunga  dan pokok  utang  dan/atau  obligasi  daerah sebelum  perubahan  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dilaporkan kepada  DPRD  dalam  pembahasan  awal perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (APBD). Pelampauan pembayaran  bunga  dan  pokok  utang  atau obligasi daerah setelah perubahan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD) dilaporkan  kepada  DPRD  dalam  laporan
realisasi  anggaran.  Menurut  Bapak  Ferdi bahwa  pinjaman  atas  obligasi  Pemerintah
Daerah Kabupaten Tulang Bawang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Apabila  silpa  atau  dana  cadangan  tidak mencukupi defisit maka  Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dengan jaminan obligasi  kepada  pihak  ketiga  yang  ditunjuk oleh  kepala  daerah  atas  persetujuan  DPRD. Akan  tetapi  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir Pemerintah  Kabupaten  Tulang  Bawang belum  pernah  melakukan  pinjaman  atas obligasi daerah.

## e.  Piutang Daerah
Setiap  piutang  daerah  diselesaikan seluruhnya  dengan  tepat  waktu.  PPK-SKPD melakukan  penatausahaan  atas  penerimaan piutang  atau  tagihan  daerah  yang  menjadi tanggung  jawab  SKPD.  Piutang  daerah  jenis tertentu  seperti  piutang  pajak  daerah  dan piutang  retribusi  daerah  merupakan  prioritas untuk  didahulukan  penyelesaiannya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai penanggungjawab penagihan piutang  daerah,  maka  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  mempunyai fungsi  melakukan  penagihan  atas  piutang daerah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencapai target  PAD  yang  belum  mencapai  target. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang  Bawang  melaksanakan  penagihan dan  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten  Tulang  Bawang  menatausahakan piutang  daerah.  Kepala  Badan  Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang  setiap  bulan  melaporkan  realisasi penerimaan  piutang  kepada  kepala  daerah. Bukti pembayaran piutang dari pihak ketiga harus  dipisahkan  dengan  bukti  penerimaan kas  atas  pendapatan  pada  tahun  anggaran berjalan.

## III. PENUTUP
Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu Badan  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  yang  mempunyai  tugas membantu  Kepala  Daerah  (Bupati)  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di bidang  keuangan  daerah.  Fungsi  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten
Tulang Bawang adalah melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat  di  bidang  keuangan  daerah.
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten  Tulang  Bawang  mempunyai fungsi  melakukan  pengendalian  pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD) dan bertanggungjawab untuk menciptakan sistem pengelolaan yang memadai  dan  handal  untuk  pengendalian anggaran yang meliputi Pengendalian
Pelaksanaan  Pendapatan  Anggaran  Daerah, Pengendalian Pelaksanaan Belanja Anggaran Daerah, Pengendalian Pelaksanaan Pembiayaan  Anggaran  Daerah.  Saran  yang penulis sampaikan adalah
dalam
melaksanakan  fungsinya  sebagai  Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD),  maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
harus memberikan  peringatan  kepada  berbagai pihak  terkait  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  seperti  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  melakukan pengeluaran  belanja  atau  Dinas  Pendapatan Daerah yang berfungsi mengelola pendapatan  daerah.  Dengan  demikian  tidak terjadi  tumpang  tindih  dalam  pengalokasian dan pengelolaan Anggaran Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU
Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  Kapita  Selekta Keuangan  Negara:  Suatu  Tinjauan Yuridis,  Universitas  Tarumanegara, Jakarta, 1996
Deddy  Supriady  Bratakusumah,  Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
Juli.  P  Saragih,  Desentralisasi  Fiskal  dan Keuangan  dalam  Otonomi,  Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah,  Andi  Yogyakarta. Yogyakarta, 2002
M.  Soebagio,  Hukum  Keuangan  Negara Republik  Indonesia,  CV  Rajawali, Jakarta, 1991
Soetandyo  Wignosubroto,  Pasang  Surut
Otonomi Daerah, Yayasan Tifa, Jakarta, 2005 B. UNDANG-UNDANGAN &

## PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Junto  Undang-Undang  Nomor  23  tahu 2014  tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

## Pemerintah Pusat dan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  antara  Pe    merintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

## III. PENUTUP
Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu Badan  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  yang  mempunyai  tugas membantu  Kepala  Daerah  (Bupati)  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di bidang  keuangan  daerah.  Fungsi  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten
Tulang Bawang
adalah melakukan
koordinasi dan perumusan kebijakan,
pelaksanaan serta fungsi pelayanan
masyarakat  di  bidang  keuangan  daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten  Tulang  Bawang  mempunyai fungsi  melakukan  pengendalian  pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah
(APBD) dan bertanggungjawab untuk
menciptakan sistem pengelolaan yang memadai  dan  handal  untuk  pengendalian anggaran yang meliputi Pengendalian
Pelaksanaan  Pendapatan  Anggaran  Daerah,
Pengendalian Pelaksanaan Belanja Anggaran
Daerah, Pengendalian
Pelaksanaan
Pembiayaan  Anggaran  Daerah.  Saran  yang
penulis
sampaikan adalah dalam melaksanakan  fungsinya  sebagai  Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD),  maka
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
harus memberikan  peringatan  kepada  berbagai pihak  terkait  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  seperti  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  melakukan pengeluaran  belanja  atau  Dinas  Pendapatan Daerah yang berfungsi mengelola pendapatan  daerah.  Dengan  demikian  tidak terjadi  tumpang  tindih  dalam  pengalokasian dan pengelolaan Anggaran Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU
Arifin  P.  Soeria  Atmadja,  Kapita  Selekta
Keuangan  Negara:  Suatu  Tinjauan Yuridis,  Universitas  Tarumanegara, Jakarta, 1996 Deddy  Supriady  Bratakusumah,  Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 Juli.  P  Saragih,  Desentralisasi  Fiskal  dan
Keuangan  dalam  Otonomi,  Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah,  Andi  Yogyakarta. Yogyakarta, 2002

## M.  Soebagio,  Hukum  Keuangan  Negara
Republik  Indonesia,  CV  Rajawali, Jakarta, 1991 Soetandyo  Wignosubroto,  Pasang  Surut
Otonomi Daerah, Yayasan Tifa,
Jakarta, 2005
B. UNDANG-UNDANGAN &

## PERATURAN LAINNYA
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Junto  Undang-Undang  Nomor  23  tahu 2014  tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan  antara  Pe    merintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59 Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang Nomor 7 tahun 2011 Tentang
Organisasi  dan  tata  kerja  Inspektorat, bappeda, lembaga Tekhnis Daerah dan satuan Polisis Pamong Praja.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tulang  Bawang Nomor  67  Tahu  2011  tentang  sistem dan  Prosedur  Pengelolaan  Keuangan daerah.

## C. SUMBER LAIN
Jurnal PRANATA HUHUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat
dalam jurnal ini.
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan tejadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi

## PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng Bandar Lampung Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261 Email: pranatahukum@yahoo.com dan tami_rusli@yahoo.co.id
ISSN 1907-560X