## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Junaidi Elvis
2 Erman Suparman
3 Idris
Affiliation 1,2,3 Universitas Padjajaran

## Email
1 Jelvis91@gmail.com
2 Eman@unpad.ac.id
3 idris@unpad.ac.id
Date Submission 15 Juli 2023

## Date Accepted
10 Agustus 2023

## Date Published
11 September 2023

## DOI
10.52249

## HUKUM  PENGELOLAAN  SUMBER  DAYA MINYAK  DAN  GAS  BUMI  MENURUT PASAL  33  UNDANG-UNDANG  DASAR TAHUN 1945

## Abstract
This  research  has  the  aim  of  knowing  the  law  regarding  oil  and natural  gas  resource  management  regarding  Oil  and  Natural Gas, knowing the implementation of regulations and policies for managing  oil  and  natural  gas  resources  and  knowing  the appropriate  legal  policy  for  managing  oil  and  natural  gas resources  in  accordance  with  Article  33  of  the  Law.  -The  1945
Constitution. This research explores normative law by producing arguments,  theories  or  concepts  as  practitioners  in  solving  the problems  faced  using  analytical  descriptiveness.  The  approach method  uses  normative  juridical  legal  issues  with  a  statutory regulatory  approach,  a  historical  approach  and  a  conceptual approach. Research data was collected using document study and interview  techniques  and  then  analyzed  qualitatively.  The research  results  show  that  the  legal  concept  of  appropriate management  of  oil  and  natural  gas  resources  can  be  realized  by making strategic changes to a new paradigm of increasing the use of  domestic  oil  and  gas,  increasing  the  role  and  state-owned capacity in managing oil and natural gas, changing the domestic market  obligation  scheme  and  oil  and  gas  export  policy,  and changing the oil and natural gas fund scheme.
Keywords: Law, Natural Resources, Natural Gas, Oil

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  hukum pengelolaan  sumber  daya  minyak  dan  gas  bumi  tentang Minyak  dan  Gas  Bumi,  mengetahui  implementasi  atas regulasi  dan  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  minyak dan gas bumi dan mengetahui kebijakan hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang tepat  sesuai Pasal 33  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.Penelitian  ini mendalami  hukum  normatif  dengan  menghasilkan argumentasi,  teori  atau  konsep  sebagai  praktisi  dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan  deskriptif  analitis.  Metode  pendekatan menggunakan  isu  hukum  yuridis  normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  penndekatan sejarah  dan  pendekatan  konsep.  Data  penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan wawancara kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan  bahwa  konsep  hukum  pengelolaan  sumber daya  minyak  dan  gas  bumi  yang  tepat  dapat  diwujudkan
dengan  melakukan  perubahan  strategis  pada  paradigma baru  peningkatan  pemanfaatan  minyak  dan  gas  bumi domestic,  peningkatan  peran  dan  kapasitas  bumn  dalam pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi,  merubah  skema domestik  market  obligation  dan  kebijakan  ekspor  minyak dan  gas  bumi,  dan  merubah  skema  dana  minyak  dan  gas bumi.

## Kata  Kunci  :  Gas  Bumi,  Hukum,  Minyak,  Sumber Daya Alam,

## PENDAHULUAN
Kebijakan hukum Indonesia tentang pengelolaan migas terus berkembang, mengingat migas  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  memiliki  kepentingan  strategis  dan tak  terbarukan.  Keberadaan  minyak  dan  gas  bumi  yang  tidak  dapat  diperbaharui merupakan  salah  satu  alasan  mengapa  negara  menguasai  minyak  dan  gas  bumi  yang menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. . Republik Indonesia).
Keberadaan  migas  memegang  peranan  yang  sangat  mendasar  bagi  kepentingan nasional.  Migas  tidak  hanya  diwajibkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  tetapi  juga  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  APBN  yang mendorong  kegiatan  daerah.  pembangunan  ekonomi,  terutama  di  daerah  di  mana eksplorasi, produksi, penyulingan atau distribusi minyak dan gas sedang berlangsung.
Peran strategis migas di Indonesia juga didukung oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara kepulauan. Negara kesatuan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  dengan jumlah pulau sebanyak 16.056 buah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Minyak dan  gas  bumi  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  strategis  yang  tidak  dapat diperbaharui  dan  merupakan  bahan  baku  penting  yang  menentukan  hajat  hidup  orang banyak.  Bisnis  minyak  dan  gas  bumi  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan keamanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Miharja, Marjan, 2019).
Minyak dan gas bumi memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, oleh karena  itu  pengelolaannya  harus  dapat  secara  optimal  menjamin  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat.  Pasal  33  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menguasai industri-industri yang penting bagi  negara  dan  menguasai  hajat  hidup bangsa  seluruhnya.  Demikian  pula  bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  dikandungnya  dikuasai  oleh  pemerintah  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  peraturan pemerintah  tentang  minyak  dan  gas  bumi  merupakan  hal  yang  penting  untuk  diungkap dalam  kebijakan  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi.  Kebijakan  pengaturan  migas  melalui undang-undang  dan  peraturan  mencerminkan  negara  yang  berdasarkan  hukum  (rule  of law) bukan kekuasaan murni (mungkin negara).
Migas  merupakan  salah  satu  jenis  sumber  daya  fosil  yang  tidak  dapat  diperbarui. Apabila  dieksplorasi  secara  terus-menerus,  maka  persediaan  Migas  akan  habis  dan  dapat menimbulkan masalah  bagi  Indonesia di  kemudian  hari.  Penggunaan  sumber  daya  Migas harus dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satunya melalui peningkatan penggunaan energi  alternatif  yang  baru  dan  terbarukan  (Energi  Baru  dan  Terbarukan).  Kebijakan tersebut  harus  dijalankan  dan  menjadi  daya  tarik  tersendiri  dalam  menyelesaikan  setiap persolan, termasuk dalam pembuatan kebijakan Migas.
Kebijakan  Migas  melalui  peraturan  perundang-undangan  merupakan  salah  satu wujud  dari  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Artinya,  kebijakan  Migas  harus  berdasarkan  pada kedaulatan  hukum  dan  kedaulatan  rakyat  serta  tidak  berdasarkan  pada  kedudukan  dari aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.
Realitas kebijakan Migas yang terjadi pada beberapa dekade ini, banyak terfokus pada kebijakan di bidang ekspor dan investasi saja. Kebijakan Migas terkait standar pengeloaan dan  strategi  pencadangan  Migas  untuk  kebutuhan  rakyat  di  masa  depan,  kurang mendapatkan  perhatian.  Hal  ini  tampak  terlihat  dari  berbagai  kontrak production  sharing yang telah dibuat dengan menerapkan berbagai prinsip yang berbeda tetapi tujuannya jelas yaitu  mengarah  kepada  eksploitasi  Migas.  Kurangnya  perlindungan  bagi  hak-hak masyarakat  setempat  dan  lemahnya  penanggulangan  dampak  yang  ditimbulkan. Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jaringan  Advokasi  Tambang (JATAM),  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  cadangan  Migas  di  Indonesia  telah  dihabiskan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) yang merupakan pengganti dari UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU  8/1971),  juga  menganut  sistem  kontrak production  sharing yang  sama.  Hanya  saja  di dalam UU 22/2001, istilah yang digunakan ialah sistem bagi hasil. Meskipun penyelenggara pemerintahan negara telah berulang kali berganti, kebijakan Migas masih belum mengarah kepada  upaya  mensejahterahkan  masyarakat  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUD  NRI Tahun 1945.
Di  dalam  penyelenggaraan  negara,  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat merupakan  prinsip  yang  utama  dan  pertama  yang  harus  diwujudkan.  Sebab,  bangsa Indonesia  sebagai  pemilik  sumber  daya  alam,  termasuk  Migas  di  dalamnya,  telah memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Makna dikuasai negara dimaksudkan bahwa negara menguasai semua kekayaaan alam  termasuk  Migas  untuk  digunakan  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Dengan demikian,  kepemilikan  sumber  daya  alam  tetap  ada  pada  “bangsa  Indonesia”.    “dikuasai oleh  negara”  tidak  berarti  negara  sendiri  menjadi  pengusaha,  usahawan,  atau ordernemer . Lebih  tepat  dikatakan  bahwa  kekuasaan  negara  terdapat  pada  pembuat  peraturan  guna kelancaran  jalan  ekonomi,  peraturan  yang  melarang  penghisapan  orang  yang  lemah  oleh orang yang bermodal.
Penafsiran  mengenai “dikuasai  oleh  negara”  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  33 UUD  NRI  Tahun  1945,  pernah  diputuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam pengujian  undang-undang  terkait  sumber  daya  alam  (Undang-Undang  Migas,  Undang- Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air) bahwa “hak menguasai
negara” bukan dalam makna negara memiliki tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan  kebijakan  ( beleid ),  melakukan  pengaturan  ( regelendaad ),  melakukan pengurusan  ( bestuurdaad ),  melakukan  pengelolaan  ( beheersdaad ),  dan  melakukan pengawasan  ( toezichhoundendaad) .  Dengan  demikian,  makna  hak  menguasai  negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta  terhadap  sumber  daya  alam,  tidak  menafikan  kemungkinan  perorangan  ataupun swasta  berperan,  asalkan  5  (lima)  peranan  negara  tersebut  di  atas  masih  dipenuhi  dan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan.
Ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bagi terselenggaranya perekonomian  nasional.  Di  dalamnya,  terkandung  pesan  moral  dan  pesan  budaya  dalam membangun sistem perekonomian nasional. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan sekedar memberikan  petunjuk  tentang  susunan  perekonomian  nasional  dan  wewenang  negara dalam mengatur kegiatan perekonomian nasional, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang  teguh  serta diperjuangkan  secara  konsisten  oleh  para pimpinan pemerintahan dalam membuat kebijakan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu yang diwujudkan dalam sebuah bentuk kebijakan  ekonomi  berdasar  Kebersamaan  dan  berdasar atas  Asas  Kekeluargaan.  Pasal  33 UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam pengelolaan Migas yang diorientasikan terhadap peningkatan ekonomi nasional. Kebijakan Migas  selain  memiliki  dimensi  ekonomi  juga  sepatutnya  disandarkan  pada  Asas Kekeluargaan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melihat  kategorisasi  yang  ada,  kebijakan  Migas  yang  relevan  adalah  konsep  yang  ketiga, kebijakan  Migas  berjalan  secara  seimbang  dengan  unsur  lain  seperti  politik,  ekonomi, ataupun birokrasi. Akan tetapi, kalau memperhatikan situasi politik Indonesia saat ini, yang ada  adalah  dominasi  politik  atas  kebijakan.  Dengan  demikian,  produk  kebijakan  (produk hukum) yang dihasilkan merupakan kristalisasi kepentingan hasil tawar-menawar antar elit untuk kepentingan kelompok atau ekonomi tertentu.
Aspek  hukum  pengaturan  Migas  meliputi  wilayah  kajian (domain) lembaga kenegaraan  pembuat  politik  hukum,  faktor  (internal  dan  eksternal)  yang  mempengaruhi perkembangan  politik  hukum  Migas , tataran  aplikasi  dalam  bentuk  pelaksanaan  produk hukum yang merupakan konsekuensi politik dari sebuah politik hukum dan hukum yang dicita-citakan. Aspek hukum pengaturan Migas juga menggunakan proses penggalian nilai- nilai  dan  aspirasi  yang  berkembang  dalam  masyarakat  oleh  penyelenggara  negara  yang berwenang merumuskan politik hukum.
Setiap  kebijakan  perekonomian  nasional  termasuk  peraturan  pelaksanaannya  harus selaras dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Pendiri bangsa (the founding fathers and mother) tentu menyusun UUD NRI Tahun 1945 telah meyakini bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi harus dapat mencapai kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya, judul Bab yang  memuat  ketentuan  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  Bab  XIV  tentang Kesejahteraan  Sosial”.  Maksudnya,  ketentuan  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  merupakan suatu cita-cita luhur di bidang ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial.
Mengenai pemaknaan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” atau lazim juga disebut “sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis,” setiap negara
memiliki  pemaknaan  yang  berbeda.  Di  Negara  Malaysia,  hal  itu  dimaknai  bahwa  Migas merupakan  cabang  produksi  yang  strategis,  sehingga  tidak  boleh  dikuasai  oleh  swasta. Adapun di Negara Indonesia, berdasarkan Putusan MK tanggal 29 April 2010, ditegaskan bahwa “yang penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai hajat hidup  orang  banyak”.  Oleh  karena  itu,  tepat  dan  penting  untuk  membahas  pemaknaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Sebab  pada  era  globalisasi  ini,  pembangunan  ekonomi  akan  berimbas  juga  pada pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum di bidang ekonomi.
Terkait ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, saat ini ketentuan tersebut telah ditindaklajuti dengan:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah;  Pengaturan,  Pembagian,  dan  Pemanfaatan Sumber  Daya  Nasional  yang  Berkeadilan;  serta  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah  dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Ketetapan  MPR  No. XV/MPR/1998);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang  Politik  Ekonomi  Dalam  Rangka  Demokrasi  Ekonomi  (Ketetapan  MPR  No. XVI/MPR/1998); dan
3. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  IX/MPR/2001 tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  (Ketetapan  MPR  No. IX/MPR/2001).
Di dalam Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, diatur bahwa:
“Pengelolaan  sumber  daya  alam  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien,  bertanggung jawab,  transparan,  terbuka,  dan  dilaksanakan  dengan  memberikan  kesempatan  yang  luas kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi.”
Keberadaan  TAP  MPR  tersebut  saat  ini  banyak  diperdebatkan.  Hal  ini  karena kedudukan MPR yang berubah dari semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga DPR atau lembaga negara  lain  yang  diatur  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Padahal  pada  masa  lalu,  MPR merupakan  lembaga  negara  yang  melakukan  sepenuhnya  kedaulatan  rakyat  sekaligus berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Pada masa lalu keanggotaan MPR, terdiri dari  perwakilan  politik  ( political  representation ) , perwakilan  daerah  ( regional  representation ), dan perwakilan fungsional (functional representation). Perwakilan politik diwujudkan dengan keanggotaan  DPR.  Perwakilan  daerah  diwujudkan  dengan  keanggotaan  utusan  daerah. Perwakilan  fungsional  diwujudkan  dengan  keanggotaan  utusan  golongan.  Ketiga perwakilan  tersebut  merupakan  representasi  kepentingan  seluruh  rakyat  yang  berdaulat, sehingga wajar jika MPR disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat.
Kini  MPR  sesuai  Perubahan  UUD  1945,  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  lembaga tertinggi  negara  dan  pelaku  sepenuhnya  kedaulatan  rakyati.  Dampaknya,  kewenangan MPR  yang  dahulu  strategis  kini  menjadi  berkurang  termasuk  kewenangan  MPR  dalam membentuk  ketetapan  MPR.  Bahkan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  10/2004),  jenis  dan  hierarki Ketetapan  MPR  dikeluarkan  dari  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan. Namun pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU 12/2011) disahkan dan berlaku menggantikan UU 10/2004, jenis dan  hierarki  Ketetapan  MPR  diakui  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang- undangan.  Meskipun  saat  ini  MPR  sudah  tidak  dapat  membentuk  Ketetapan  MPR  yang baru.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945,  diatur  bahwa “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam  undang-undang.” Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945  dimaksud,  dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Terkait dengan  UU  Migas,  hak  penguasaan  dan  pengusahaan  telah  diatur  dalam  Pasal  4,  yang menyatakan bahwa:
1. Migas  sebagai  SDA  strategis  tak  terbarukan  yang  terkandung  di  dalam  Wilayah Hukum  Pertambangan  Indonesia  merupakan  kekayaan  nasional  yang  dikuasasi oleh negara.
2. Penguasaan  oleh  negara  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  diselenggarakan  oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.
3. Pemerintah  sebagai  kuasa  pertambangan  membentuk  Badan  Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.
Pasal  1  angka  23  menyebutkan  bahwa  Badan  Pelaksana  adalah  suatu  badan  yang dibentuk  untuk  melakukan  pengendalian  Kegiatan  Usaha  Hulu  di  bidang  Migas. Persoalannya,  apakah  Pemerintah  sebagai  pihak  regulator  selama  ini  telah  melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 melalui UU Migas. Faktanya, yang terjadi saat ini justru krisis energi. Rakyat sulit mengakses sumber-sumber energi Migas dan dihadapkan pada  biaya  sumber  daya  energi  yang  tinggi  (tidak  terjangkau).  Kondisi  ini  tentu bertentangan dengan tujuan filosofis dimuatnya ketentuan Pasal 33 UUD Tahun 1945.
Migas  merupakan  salah  satu  sumber  energi  yang  menyumbang  pendapatan  bagi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Meskipun  demikian,  kebijakan  Migas juga  rentan  terhadap  pengaruh  globalisasi,  sehingga  mudah  diintervensi  oleh  lembaga- lembaga  internasional.  Persoalan  Migas,  saat  ini  bukan  sekedar  produksi,  distribusi,  dan konsumsi  saja.  Lebih  dari  itu  sudah  menjadi  salah  satu  strategi  asing  dalam  menguasai sumber daya alam, penguasaan aset  vital perekonomian, dan penguasaan pasar lokal oleh perusahaan asing di Indonesia.
Pendapatan  Migas  sebagaimana  termuat  dalam  UU  APBN  mengalami  fluktuasi. Menariknya,  metode  laporan  anggaran  pendapatan  Migas  dalam  UU  APBN  setiap  tahun berubah-ubah.  Di  awal  keberlakuan  UU  Migas,  pendapatan  Migas  dilaporkan  secara terpisah antara pendapat minyak bumi dan pendapatan gas alam (tahun 2001-2003). Namun pada  tahun  2004-2010,  laporan  pendapatan  Migas  dalam  UU  APBN  digabungkan  dengan pendapatan  sumber  daya  alam  lainnya  sehingga  tidak  tampak  jumlah  pasti  pendapatan Migas  dalam  UU  APBN.  Selanjutnya  pada  tahun  2011-2013,  jumlah  laporan  pendapatan Migas  dipisahkan  kembali  dalam  UU  APBN.  Namun  pada  tahun  2014-2021,  laporan pendapatan Migas dalam UU APBN kembali digabungkan dalam pendapatan sumber daya alam lainnya. Sumbangsih Migas terhadap APBN masih belum menunjukkan jumlah yang signifikan.  Pengelolaan  Migas  perlu  dikembangkan,  pemanfaatan  Migas  bukan  saja  untuk keperluan  bahan  bakar  saja  namun  juga  harus  dimanfaatkan  untuk  keperluan  lainnya. Kondisi  ini  sejalan  dengan  perkembangan  industri  otonomif  yang  mengubah  bahan
bakarnya dari minyak menjadi listrik. Seiring dengan itu, baik di negara maju maupun di negara berkembang juga mulai dikembangkan kebijakan energi baru dan terbarukan.
Salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan  mendasar  dari  kebijakan  Migas  harus  diarahkan untuk kepentingan nasional melalui kontribusi sektor Migas terhadap APBN. Pengelolaan Migas  diperuntukan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dan  harus  terukur alirannya kepada rakyat melalui APBN. Berdasarkan data dari APBN tersebut, pendapatan negara dapat ditingkatkan melalui bagi hasil. Selama ini, kontribusi pendapatan Pertamina terhadap Migas di APBN relatif kecil. Berdasarkan pendapatan bersih Pertamina sebesar 24 Triliun  hanya  7  Triliun  yang  masuk  ke  APBN.  Berbeda  jika  dibandingkan  dengan pengelolaan  Migas  di  Negara  Malaysia.  Di  Negara  Malaysia,  Petronas  mampu menyumbang 40% hasil Migas kepada APBN.
Berdasarkan  hal  tersebut,  sumbangsih  Migas  terhadap  APBN  masih  belum menunjukkan  jumlah  yang  signifikan.  Pengelolaan  Migas  perlu  terus  menerus  secara berkesinambungan dikembangkan. Pemanfaatan Migas bukan saja untuk keperluan bahan bakar  saja,  namun  juga  harus  dimanfaatkan  untuk  keperluan  lainnya.  Kondisi  ini  sejalan dengan  perkembangan  industri  otonomif  yang  mengubah  bahan  bakarnya  dari  minyak menjadi listrik. Seiring dengan itu, baik di negara maju maupun di negara berkembang juga mulai dikembangkan kebijakan energi baru dan terbarukan.
Selain menurunnya sumbangsih sektor Migas terhadap APBN, kebutuhan masyarakat terhadap  sektor  gas  sebagai  sumber  energi  semakin  tinggi  setiap  tahunnya.  Skenario intervensi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan penggunaan EBT, diperkirakan PT. X Wilayah Cirebon pada tahun 2037 tidak mampu memenuhi kebutuhan gas pelanggannya.
Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi seperti pembangunan jalan tol yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  saat  ini,  menjadi  salah  satu  penyebab  meningkatnya perkembangan industri di wilayah Indonesia. Peningkatkan tersebut terjadi tidak hanya di wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, maupun Pulau Kalimantan saja tetapi juga mencakup di  wilayah  Pulau  Papua.  Meningkatnya  sektor  industri  menyebabkan  kebutuhan  sumber daya Migas meningkat setiap tahun.
Berdasarkan  hal  tersebut,  tampak  bahwa  pemanfaatan  Migas  sebagai  bahan  bakar minyak  untuk  otomotif  di  masa  yang  akan  datang  mulai  berkurang.  Penggunaan  energi listrik dianggap menjadi solusi yang ekonomis dan ramah lingkungan. Meskipun demikian sebagai negara yang memiliki sumber daya Migas, Migas tidak mungkin disisikan. Sumber daya  Migas  tetap  menjadi  sumber  daya  yang  bermanfaat  untuk  kesejahteraan  rakyat. Terkait hal ini, maka diperlukan perubahan politik hukum dalam pengelolaan sumber daya Migas agar sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Pengelolaan  ketahanan  dan/atau  kemandirian  energi  nasional  membutuhkan kemauan politik Pemerintah yang kuat. Melalui kemauan politik negara yang kuat tersebut pada  akhirnya  menjadi  modalitas  yang  berharga  dalam  mengawal  pelaksanaan  kebijakan energi  secara  nasional.  Dengan  demikian,  pengelolaan  ketahanan  dan/atau  kemandirian energi  nasional  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  optimal  bagi  masyarakat dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan nasional.
Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut mencakup penyiapan peta dasar pengembangan  energi  nasional  yang  berkelanjutan  dari  sisi  sumber  energi  primer  dan peruntukkannya.  Persoalan  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah  karena
kompleksnya  persoalan  tersebut  selama  ini.  Semakin  besarnya  kebutuhan  pasokan  energi secara nasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar manusia dalam melakukan aktivitas sosialnya  serta  kebutuhan  dasar  bagi  pelaku  usaha  dalam  mengembangkan  dunia usahanya.  Di  sisi  lain,  sumber  pasokan  energi  primer  berbasis  fosil  semakin  menipis  dan mahal  secara  keekonomian.  Hal  ini  belum  diperhitungkan  dengan  kemauan  kuat Pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca secara nasional dan global.
Dalam  konteks  ini  pengembangan  sumber  energi  nasional  yang  berkelanjutan merupakan  aspek  penting.  Arti  penting  tersebut  tentu  dikondisikan  oleh  semakin terbatasnya  pasokan  sumber  energi  primer  berbasis  fosil.  Untuk  mencapai  sistem  energi yang  berkelanjutan  tersebut,  pengembangan  sumber  energi  primer  yang  terbarukan menduduki  posisi  yang  penting  dalam  kasus  ini.  Aspek  penting  lainnya,  dukungan pemerintah daerah. Arti penting aspek dukungan pemerintah daerah ini tentu sangat terkait dengan  proses  desentralisasi yang  bagaimana  pun  pemerintah  daerah diposisikan  sebagai pemangku kepentingan yang penting dalam mengawal setiap agenda pemerintah.
Data  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  tahun  2016 menunjukkan bahwa minyak bumi, batubara, dan gas alam masih berperan dominan dalam pemenuhan  kebutuhan  energi  nasional.  Peran  minyak  bumi  dan  batubara  masing-masing masih  berada  di  angka  46%  dan  21%,  serta  peran  gas  alam  masih  di  kisaran  angka  18%. Sementara  itu,  energi  terbarukan  hanya  berkontribusi  sebesar  5%.  Karakteristik  sumber energi fosil bersifat tidak dapat diperbarui ( unrenewable ) karena cadangannya terbatas dan terus  mengalami  penurunan  ( depletion ).  Situasi  ini  mengimplikasikan  adanya  kerentanan ketahanan  energi  nasional.  Selain  itu,  kerentanan  ini  juga  didorong  oleh  tingginya permintaan energi dan ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang terus meningkat. Dengan demikian, sepanjang belum ditemukan cadangan energi (fosil) baru dan teknologi non konvensional dalam eksplorasi dan eksploitasinya, situasi ketimpangan yang tinggi  antara supply dan demand energi  secara  nasional  akan  terus  terjadi.  Selain  itu, ketergantungan  terhadap  energi  fosil  secara  terus-menerus  akan  menimbulkan  dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan berat pemerintah.
Sumber  energi  baru  diartikan  sebagai  sumber  energi  yang  dapat  dihasilkan  oleh teknologi  baru  baik  yang  berasal  dari  sumber  energi  terbarukan  maupun  sumber  energi tidak  terbarukan,  antara  lain  nuklir,  hidrogen,  gas  metana  batubara  ( coal  bed  methane ), batubara  tercairkan  ( liquified  coal), dan  batubara  tergaskan  ( gasified  coal ).  Sementara  itu, sumber  energi  terbarukan  diartikan  sebagai  sumber  energi  yang  dihasilkan  dari  sumber daya  energi  yang  berkelanjutan  jika  dikelola  dengan  baik,  antara  lain  panas  bumi,  angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.  Optimalisasi  pemanfaatan  besarnya  potensi  sumber  EBT juga  sejalan dengan  amanat tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Amanat ini juga sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Arah  kebijakan  ini  juga  ditujukan  untuk mencapai  kedaulatan,  ketahanan,  dan  kemandirian  energi  nasional  serta  mendorong
terpenuhinya  akses  seluruh  masyarakat  terhadap  sumber  energi  khususnya  mereka  yang berada  di  pulau-pulau  terluar.  Dalam  kerangka  mencapai  upaya  terobosan  inilah, penyiapan  perangkat  kerangka  hukum  yang  komprehensif  dalam  pengembangan  EBT diharapkan  dapat  menjamin  pengembangannya.  Saat  ini,  Besarnya  potensi  sumber  energi alternatif khususnya dari sumber terbarukan, memaksa pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan  sumber  Energi  Baru  dan  Terbarukan  (EBT).  Tujuannya  tentu  untuk mencapai kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional.
Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  36/PUU-X/2012  tentang judicial  review UU  Migas  telah  menimbulkan  perdebatan publik  tentang  sistem  tata  kelola  Migas  di  Indonesia.    Tujuan  Penelitian  ini  adalah  1) Mengetahui  dan  menganalisis  hukum  pengelolaan  sumber  daya  minyak  dan  gas  bumi dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  dan  2) Mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  atas  regulasi  dan  kebijakan  pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Hukum  Normatif (Normative  Legal  Research) (Fajar  MD dan Ahmad, 2010) yang difokuskan sepenuhnya pada bahan yang akan digunakan dalam penelitian  yaitu  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder.  Objek  penelitian  dilakukan  melalui inventarisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  sumber daya minyak dan gas bumi dan terhadap praktik kebijakan terkait pengelolaan sumber daya migas  di  wilayah  Indonesia  secara  normatif.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep . Sumber  data  yang  utama  dalam  Penelitian  ini adalah  data  kepustakaan  yang  dikaji dan dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier  (Salim  HS  dan  Septiana, 2013).  Bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  publik  berupa  data  arsip,  data  resmi  dari  instansi pemerintah,  dan  data  lain  yaitu  Putusan  Pengadilan  atau  Yurisprudensi  dari  Makamah Agung.
Metode  Pengumpulan  Data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dengan  studi dokumen,  wawancara, Forum  Group  Discussion ,  dan  seminar.  Analisis  data  melalui deskriptif analisis yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Putusan  Pengadilan  serta  norma-norma  yang hidup dan berkembang di masyarakat (Zainuddin Ali, 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peningkatan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi Domestik
Tantangan  pemenuhan  kebutuhan  energi  Indonesia,  terjadi  ketergantungan  yang besar  terhadap  bahan  bakar minyak yang  berasal  dari  impor,  perlu dilakukan  pengalihan sumber  energi  sehingga  mendukung  ketahanan  dan  kedaulatan  energi  Indonesia.  Potensi gas  bumi  Indonesia  yang  cadangannya  diprediksi  masih  mencukupi  untuk  41  tahun  (BP statistical  review  2013)  adalah  sumber  energi  yang  dapat  mengurangi  ketergantungan Indonesia  akan  minyak  bumi.  Akan  tetapi  pemanfaatan  potensi  gas  bumi  Indonesia
domestik  saat  masih  belum  optimal,  yang  terlihat  masih  besarnya  porsi  gas  bumi  yang masih digunakan untuk ekspor.
Untuk  mendukung  pemanfaatan  gas  bumi  domestik  diperlukan  pengelolaan  secara terintegrasi  yang  mensinergikan  antara  perencanaan  pasokan,  perencanaan  infrastruktur dan  perencanaan  pertumbuhan  demand.  Dalam  konteks  Indonesia,  sesuai  dengan konstitusi,  penguasaan  negara  harus  tercermin  dalam  seluruh aspek mulai  dari kebijakan, pengaturan,  pengurusan,  pengelolaan,  dan  pengawasan.  Untuk  mendukung  konsep penguasaan negara ini, diperlukan adanya perencanaan yang dikendalikan oleh pemerintah yang meliputi:
a. Neraca Gas Bumi Indonesia
Perlu adanya pemetaan kebutuhan pemanfaatan gas serta perencanaan produksi gas bumi domestik. Pemetaan kebutuhan dan produksi gas bumi ini dituangkan dalam neraca gas  bumi  Indonesia  yang  akan  digunakan  sebagai  arah  pemanfaatan  gas  bumi  domestik oleh  pemerintah.  Dengan  neraca  gas  bumi  ini,  pemerintah  dapat  mengatur  pemberian alokasi  gas  untuk  pemanfaatan  ke  daerah  tertentu  dan  sektor  tertentu  yang  mendukung konsep bauran energi Indonesia.
b. Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Gas Bumi Nasional Atas perencanaan kebutuhan dan pasokan gas bumi domestik dalam neraca gas bumi Indoensia  tersebut,  perlu  disusun  Rencana  Induk  Pembangunan  Infrastruktur  Penyaluran Gas Bumi Indonesia yang akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan secara  terintegrasi  yang  mensinergikan  antara  perencanaan  pasokan,  perencanaan infrastruktur dan perencanaan pertumbuhan demand tersebut. Sinergi aspek-aspek tersebut
Gambar 5.12
Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Gas Bumi Nasional
Konsep  pembangunan  infrastruktur  diatas  mencerminkan  sinergi  pasok,  pasar  dan infrastruktur  gas  bumi  Indonesia  yang  perencanaannya  berada  ditangan  Pemerintah. Pembangunan  infrastruktur  disusun  kedalam  suatu  roadmap  rencana  induk  sebagai guideline untuk merealisasikan kebijakan pemerintah dalam penyaluran gas bumi produksi dalam negeri ke pengguna gas domestik yang secara fungsi pengelolaannya (pembangunan infrastruktur dan pengelolaan portofolio gas) dilakukan oleh Pengelola Gas.
Sesuai  dengan  konteks  konstitusi,  dimana  negara  harus  melakukan  aspek pengelolaan,  maka  pengelola  gas  bumi  domestik  ini  harus  dilakukan  oleh  BUMN. Pembangunan  infrastruktur  tersebut  menjadi  kewajiban  BUMN  yang  ditunjuk  sebagai pengelola  gas  nasional  yang  pencapaiannya  diawasi  oleh  Pemerintah.  Mengacu  kepada kategorinya sebagai industri monopoli alamiah, maka pembangunan infrastruktur gas bumi akan lebih efisien jika dilakukan oleh satu badan usaha.
Mengacu  kepada  model-model  pengembangan  infrastruktur  di  dunia,  perlu didefinisikan  konsep  pembangunan  infrastruktur  yang  sesuai  dengan  konteks  Indonesia. Kondisi yang khusus terjadi di Indonesia adalah bahwa Pemerintah tidak memiliki cukup sumber  daya  untuk  melakukan  penjaminan  minimum  flow  (untuk  mitigasi  volume  risk) yang diperlukan untuk kelayakan pembangunan infrastruktur oleh badan usaha, sehingga risiko  pembangunan  infrastruktur  ditanggung  oleh  badan  usaha.  Kecenderungan pembangunan  infrastruktur  model  seperti  ini  adalah  berdasarkan  dinamika  pasar  (tanpa roadmap) yang mempertimbangkan tingkat keekonomian.
Akan  tetapi  model  pembangunan  tanpa  roadmap  akan  bertentangan  dengan tanggung  jawab  pemerintah  untuk  menyediakan  infrastruktur  itu  sendiri  dikarenakan skema  keekonomian  hanya  akan  mensasar  daerah-daerah  atraktif.  Model  pembangunan infrastruktur  yang  paling  ideal  untuk  menjawab  kebutuhan  Indonesia  adalah  bundled service  dan  hak  eksklusif  terutama  selama  fase  pembangunan  infrastruktur  untuk penjaminan  investasi,  dengan  adanya  roadmap  pembangunan  infrastruktur  yang ditugaskan  kepada  BUMN  pengelola  gas.  Pemerintah  menyusun  arah  pembangunan infrastruktur  berdasarkan  pada  profil  pasok  dan  pasar,  serta  ketetapan  alokasi.  Dengan demikian,  Pemerintah  dapat  mengendalikan  pembangunan  infrastruktur  sesuai  roadmap yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  gas,  dan  BUMN  gas  memperoleh penjaminan  investasinya  melalui  subsidi  antar  rantai  bisnis  yang  nilainya  diawasi  oleh Pemerintah.
Peningkatan Peran dan Kapasitas BUMN dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Sesuai  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  001-021-022/PUU-I/2003  yang  dimuat dalam  berita  negara  Republik  Indonesia  Nomor  102  Tahun  2004,  21  Desember  2004,
menyatakan  bahwa  implementasi konsep  „Penguasaan  Negara‟  harus ditunjukkan  dengan Negara  melakukan  kelima  fungsi  yaitu  Penyusunan  Kebijakan,  Pengurusan,  Pengaturan, Pengelolaan,  dan  Pengawasan  secara  bersamaan.  Fungsi  Pengelolaan  dilakukan  melalui mekanisme  pemilikan  saham  (share-holding)  dan/atau  keterlibatan  langsung  dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan  melalui  mana  negara  c.q. pemerintah  mendayagunakan  penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebagai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi  Pengelolaan  diwujudkan  melalui  pemberian  prioritas  pengelolaan minyak  dan gas bumi kepada BUMN.
Pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi  oleh  BUMN  memberikan  peluang  bagi  BUMN untuk  meningkatkan  kapabilitasnya  dan  pada  saat  bersamaan  mendukung  program Pemerintah  seperti  penyediaan  energi  bagi  rumah  tangga.  Melalui  berbagai  skema  teknis dan komersial, BUMN dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk alih teknologi dan alih  pemodalan  seiring  dengan  peningkatan  pengelolaan  minyak  dan  gas  buminya  yang pada akhirnya dapat menghasilkan dampak berlipat bagi nasional.
Dalam pengelolaan hilir minyak, peran BUMN perlu ditingkat dalam penguasaan dan pengelolaan  distribusi  BBM  seperti  kepemilikan  atau  penguasaan  atas  SPBU  serta memperluas  jangkauan  dari  SPBU  diseluruh  Indonesia.  Skema  pengelolaan  SPBU  dilepas pada mekanisme pasar membuat lebih dari 90% adalah milik swasta atau dioperasikan oleh swasta sehingga membuat hanya terbangun pada daerah dengan tingkat keekonomian yang menarik  bagi  swasta.  Peningkatan  peran  dari  BUMN  untuk  menjangkau  area  distribusi terjauh  memerlukan  proteksi  dari  pemerintah  sehingga  BUMN  dalam  mengelola  industri hilir dapat tetap beroperasi dengan sehat. Selain itu, bentuk pengelolaan BUMN di sisi hilir sampai dengan SPBU harus ditingkat dan transparan dengan pengawasan yang ketat. Hal ini  untuk  memastikan  bahwa  BBM  dimanfaatkan  sebesar-besar  untuk  kepentingan  rakyat dan  tidak  terjadi  kebocoran  sepanjang  jalur  distribusi.  Sedangkan  dalam  pengelolaan  gas hilir,  peran  dominan  dari  BUMN  dilakukan  dengan  peran  BUMN  sebagai  NOC  yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan termasuk dalam peran swasta sebagai retailer seperti dijelaskan dalam rekomendasi untuk struktur industri hilir gas bumi.

## Skema Domestik Market Obligation dan Kebijakan Ekspor Minyak dan Gas Bumi
Pilihan  untuk  melakukan  penjualan  ke  dalam  negeri  tidak  menarik  bagi  kontraktor karena  secara  umum  kondisi  harga  di  dalam  negeri  dibandingkan  dengan  pasar internasional selalu lebih rendah. Selain itu, dalam pelaksanaan persetujuan POD (Plan of Development)  tidak  disebutkan  mengenai  persyaratan  untuk  membangun  infrastruktur yang memungkinkan adanya penyaluran hasil produksi ke pasar domestik. Sebagai contoh dalam  hal  produksi  gas  bumi  di  Natuna  Barat  oleh  Premier  Oil.  Infrastruktur  gas  yang dibangun  terhubung  langsung  ke  Singapura  (didedikasikan  untuk  ekspor)  dan  tidak  ada sambungan ke dalam negeri. Sehingga selama ini tidak ada porsi DMO yang dapat dialirkan ke dalam negeri karena tidak adanya infrastruktur.
Terhadap  konsep  DMO  ini,  bilamana  terjadi  perubahan  paradigma  bahwa  Migas harus  menjadi  modal  pembangunan  berkelanjutan  maka  pemanfaatan  di  dalam  negeri menjadi hal yang prioritas dan ekspor adalah pilihan yang harus dievaluasi secara hati-hati.
Untuk  diperlukan  penyesuaian  konsep  mengenai  DMO  untuk  memastikan  realisasinya untuk kontrak-kontrak yang ada dan perkuatan alokasi dominan untuk pemanfaatan dalam negeri.
Bentuk  penyesuaian  konsep  DMO  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  cara pencantuman  persyaratan  pembangunan  infrastruktur  dan  menunjukan  komitmen penjualan  ke  dalam  negeri  sebagai  bagian  dari  persetujuan  kontrak.  Dan  untuk  kontrak yang  baru  dilakukan  dengan  prioritas  alokasi  untuk  domestik  seluruhnya  dan  ekspor dievaluasi  sesuai  kondisi  dan  harus  terkonfirmasi  manfaatnya  untuk  rakyat.  Apabila seluruh  produksi  dialokasi ke  dalam  negeri  maka  untuk  menjaga  investasi  tetap  menarik, diperlukan penyesuaian terhadap skema kerja sama sehingga bagian kontraktor tetap sama. Dengan  bentuk  ini,  Negara  terlihat  mendapatkan  pendapatan  berupa  uang  lebih  rendah namun  seluruh  Migas  dimanfaatkan  di  dalam  negeri  sebagai  bentuk  investasi  yang  akan kembali ke Negara dalam bentuk lain seperti pajak, penyerapan tenaga kerja dan lainnya.
Beberapa tahun terakhir pemerintah berupaya untuk mengalihkan ke pasar domestic sebagai  pengganti  minyak  yang  produksinya  sudah  menurun  seperti  halnya  konversi minyak  tanah  ke  LPG.  Selain  itu,  factor  peningkatan  kebutuhan  gas  dalam  negeri  yang tinggi  pada  tahun  –  tahun  terakhir  juga  mendorong  hal  ini.  Sektor  utama  pengguna  gas bumi Indonesia adalah sector listrik dan industry.
Produksi  gas  bumi  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat.  Dengan disertai penurunan produksi minyak, sektor Migas Indonesia telah bergeser dari dominasi minyak  ke dominasi  gas  bumi.  Pada  tahun  2012,  catatan  produksi  minyak  sampiak  bulan April menunjukan produksi minyak 880 ribu barel oil equivalen (BOE), sementara produksi gas mencapai 1,432  juta  BOE  (sekitar  63,94  %  dari  keseluruhan  Migas).  Walaupun  sempat menurun  hingga  2007  namun  pertumbuhan  produksi  gas  bumi  tahun  2002  –  2012  secara umum  meningkat  sebesar  1,3  %.  Sementara  pada  rentang  tahun  yang  sama  produksi minyak  menurun  sebesar  3,5%.  Kecenderungan  ini  akan  terus  berlanjut  seiring  dengan kecnderungan  lebih  banyaknya  penemuan  daerah  prospek  gas  bumi  dibanding  prospek minyak dan rencana produksi yang termuat dalam Plan of Development (“PoD”).
Kebijakan  aokasi  gas  di  Indonesia  saat  ini  lebih  cenderung  ditujukan  oada  kegiatan strategis  seperti  peningkatan  produksi  minyak  bumi  namun  cenderung  kurang  produktif dan  kurang  bernilai  tambah.  Sementara kegiatan  produktif menjadi  prioritas dibawahnya. Selain  itu  strategi alokasi  gas,  kebijakan pengembangan  sector  hulu  gas  bumi  perlu  dikaji agar  lebih  mendukung  iklim  investasisehingga  kegiatan  eksplorasi  lebih  berkembang  dan tentunya akan banyak penemuan play gas yang beru. Dengan demikian cadangan gas bumi lebih meningkat dan kesinambungan pasokan akan lebih terjamin dalam tahun mendatang.
Dengan  memperhatikan  kondisi  Indonesia  saat  ini,  bentuk  identifikasi  persyaratan pelaksanaan ekspor Migas dan DMO di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 5.13
Lesson Learnt dan Evaluasi Persyaratan Implementasi Ekspor dan DMO Indo

## nesia
Berdasarkan  gambar  tersebut,  dengan  memperhatikan  kondisi  spesifik  Indonesia maka dalam pelaksanaan kebijakan DMO dan Ekspor harus dilakukan secara sinergis untuk dapat  menjawab  kebutuhan  revenue  jangka  pendek  keuangan  Negara;  meningkatkan keunggulan  daya  saing  industri  domestik  dengan  penyediaan  sumber  energi  murah  (gas bumi). Sehingga tujuan akhir dari pemanfaatan gas produksi domestik adalah 100% untuk pasar  domestik;  skema  yang  diterapkan  tetap  menjadi  stimulus  untuk  pembangunan infrastruktur gas domestik, baik hulu maupun hilir.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  usulan  skema  pengaturan  DMO  dan Ekspor adalah sebagai berikut:

## Tabel 5.6
Usulan Pengaturan DMO dan Ekspor
Usulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tujuan akhir dari pemanfaatan hasil produksi Migas di dalam negeri adalah untuk dapat dimanfaatkan  seluruhnya  untuk  kepentingan  domestik.  Maka  tujuan  akhir  dari pelaksanaan perencanaan pengelolaan Migas adalah menciptakan sistem yang membuat penjualan Migas di dalam negeri tetap menarik untuk investor;
b. DMO didefinisikan sebagai kewajiban untuk mengalokasikan hasil produksi untuk dijual ke  dalam  negeri  sesuai  dengan  harga  di  dalam  negeri  dan  volumenya  tidak  terbatas hanya  25%  saja,  maka  untuk  memastikan  terealisasinya  penyaluran  hasil  produksi tersebut  ke  pasar  dalam  negeri  dari  aspek  teknik  dan  operasional,  maka  infrastruktur yang  diperlukan  untuk  membuat  hal  tersebut  terjadi  seperti  pembangunan  processing plant,  pipa  baik  onshore  maupun  offshore,  atau  moda  LNG,  dinyatakan  sebagai
komitmen  yang  menjadi  persyaratan  dalam  persetujuan  produksi;  untuk  memastikan terealisasinya  penyaluran  hasil  produksi  tersebut  ke  pasar  dalam  negeri  dari  aspek komersial,  maka  dengan  „berkurangnya‟  jumlah  hasil  produksi  yang  berpotensi  untuk diekspor  oleh  kontraktor  (berkurangnya  jumlah  produksi  tersebut  berarti  potensi berkurangnya pendapatan kontraktor) maka dilakukan kompensasi dengan pendekatan Economic of Scale. Yaitu, didorongnya penjualan ke pasar domestik dengan harga yang (mungkin)  lebih  rendah  dari  pasar  ekspor  dan  untuk  menjaga  tingkat  pendapatan Kontraktor  maka  dilakukan  penyesuaian  terhadap  porsi  bagi  hasil  dari  Kontraktor, menjadi  lebih  besar  dari  sebelumnya.  Dengan  skema  ini  maka  tingkat  pendapatan kontraktor  bisa  terjaga  dan  memang  terlihat  bahwa  bagian  Negara  berkurang  namun yang terjadi adalah lebih banyak Migas yang tersedia untuk domestik. Sehingga ini bisa menjadi salah satu bentuk implementasi paradigma yang baru.
c. Kemudian dalam kondisi belum siapnya pasar domestik untuk melakukan penyerapan atau pemanfaatan atas seluruh hasil produksi maka pelaksanaan pemanfaatan produksi dapat  diekspor  terlebih  dahulu  namun  dengan  perencanaan  penurunan  (ramp-down) volume  yang  bersesuaian  dengan  perencanaan  peningkatan  kemampuan  penyerapan domestik (ramp-up). Bentuknya antara lain pengalokasian hasil produksi suatu sumber untuk  pengembangan  di  suatu  wilayah,  sehingga  waktu  yang  dibutuhkan  untuk kesiapan infrastruktur dan pasar menjadi batas waktu ekspor.
d. Atas  adanya  sejumlah  hasil  produksi  yang  harus  diekspor  maka  konfirmasi  mengenai konsistensi  terhadap  didapatkannya  optimasi  manfaat  untuk  kepentingan  umum  salah satunya  dilakukan  dengan  optimasi  penjualan  dengan  harga  pasar  yang  dilengkapi dengan klausul Price review dan fleksibilitas terminasi. Sehingga tidak ada ekspor dalam jangka  panjang  dengan  harga  murah  yang  terpaksa  harus  dipenuhi  walaupun  tidak memberikan manfaat yang optimum.

## Skema Dana Minyak dan Gas Bumi
Berdasarkan  hasil  benchmark  dan  penjelasan  di  atas,  maka  untuk  mendapatkan keberlanjutan ketahanan energi di masa depan Indonesia agar dapat membangun Petroleum Fund/Oil and Gas Fund secara bertahap,yakni:
a. Penyisihan  pendapatan  dari  pengelolaan  Migas  Indonesia  dalam  jumlah  sekian  persen (untuk dianalisis lebih lanjut) sebagai pembangunan Oil and Gas Fund;
b. Dilakukan  pengelolaan  atas  sejumlah  uang  yang  didapatkan  tersebut  dan  pendapatan dari  pengelolaan  kapital  tadi  digunakan  untuk  sektor  strategis  dalam  upaya pembangunan ketahanan energi nasional. Misalkan pembangunan kilang, pengembangn infrastruktur gas bumi, riset dan pengembangan energi baru dan terbarukan dan lainnya.
c. Skema pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan DPR.  Bentuk  pemanfaatan  dana  tersebut  harus  bersifat  produktif  dan  stratetjik  yang dapat  dikonfirmasi  bentuk  manfaatnya  untuk  kemanfaatan  rakyat  banyak  dan pembangunan ketahanan energi dimasa depan dengan persetujuan dari DPR.
.

## KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini adalah Pasal 33 UUD 1945 merupakan nahan hukum yang kuat  sebagai  landasan  konstitusional  dalam  pengelolaan  minyak  dan  gas  bumi.  Negara
mengatur,  pengurus  dan  pengawasi  dengan  sepenuhnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  ekonomi  masyarakat.  Sistem  tatanan  hukum  tentang  minyak  dan  gas bumi yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, banyak memunculkan pemahaman partikular di Indonesia.
Perkembangan  aturan  hukum  minyak  dan  gas  bumi  di  Indonesia  memberi pendekatan  yang  berbeda  terkait  perdebatan  dalam  landasan  filosofis  pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, berpangkal pada ideologi  yang  digunakan  negara dalam pengelolaan  ekonomi.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  adalah  tahapan  terakhir  hingga  saat  ini  dari perkembangan aturan hukum minyak dan gas bumi di Indonesia.
Perubahan strategis pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dapat dilakukan dengan  menggunakan  berbagai  alternatif  pendekatan  peningkatan  pemanfaatan  minyak dan gas bumi domestic, peningkatan peran dan kapasitas bumn dalam pengelolaan minyak dan  gas  bumi,  merubah  skema  domestik  market  obligation  dan  kebijakan  ekspor  minyak dan gas bumi, dan merubah skema dana minyak dan gas bumi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.V. Dicey, (1915). Introduction to The Study of the Law of the Constitution, Liberty Fund, London.
Bagir Manan, (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung:
Mandar Maju.
_________, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH UII Press, 2004. Darmawan Prasojo, (2013). Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas, Laporan Penelitian Tim Hukum tentang Politik Hukum Pengelolaan Migas, Jakarta
Ericson Sihotang, (2014). Politik Hukum Pengelolaan Migas Paska Putusan MK, P3DI Setjen DPR dan Azza Grafika.
Indah  Dwi  Qurbani,  (2012).  Politik  Hukum  Pengelolaan  Minyak  dan  Gas  di  Indonesia,
Jurnal Arena Hukum Volume 6 No 2.
Majalah Jaringan Advokasi Tambang, (2005). Kebijakan Yang Melayani Pemodal.
Miharja , Marjan, (2019). Pengantar Ilmu hukum. Surabaya: Penerbit Qiara Media . Mukti  Fajar  MD  dan  yulianto  Ahmad,  (2010).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Naskah  Akademik  Rancangan  Undang  Undang  Republik  Indonesia  tentang  Minyak  Dan Gas Bumi, tentang Minyak dan Gas Bumi-DPR RI, http://www.dpr.go.id › dokakd › dokumen, di akses pada tanggal 15 Juni 2021.
Nur Laila Widyastuti dan Hanan Nugroho,(2020). Dampak Covid 19 Terhadap Industri Minyak dan  Gas  Bumi:  Rekomendasi  Kebijakan  untuk  Indonesia, The  Indonesian  Journal  of Development Planning Volume IV No 2.
Nuryadin dkk, (2017). Model Simulasi Kapasitas Pasokan Gas Dalam Kerangka Ketahanan Energi Daerah: Kajian Kebijakan wilayah Cirebon, IOP Aero Eart.
Rahayu  Prasityaningsih,(2017).Menakar  Kekuasaan  presiden  Dalam  Pembentukan Peraturan  perundang-undangan  Menurut  UUD  1945,  Padjajaran  Jurnal  Ilmu Hukum Vol 4 No 2 .
Salim HS dan  Erlias  Septiana Nurbani,  (2013). Penerapan Teori Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
Qurbani,  Indah  Dwi,  (2012).  Politik  Hukum  Pengelolaan  Minyak  dan  Gas  Bumi  di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
Zainuddin Ali, (2013). Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.