## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146 E-ISSN 2775-3174
Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Sumanti Maku 2 Rustam Hs. Akili 3 Yusrianto Kadir
Affiliation 1,2,3 Universitas Gorontalo

## Email
Doktormaku.70@gmail.com Rustamkili46@gmail.com Yusrikadir@gmail.com
Date Submission 30 April  2023
Date Accepted 15 May 2023
Date Published 30 May 2023
DOI 10.52249

## ANALISIS  STRATEGI  POLITIK  HUKUM TERHADAP  KEBIJAKAN  PEMINDAHAN IBU  KOTA  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

## Abstract
The relocation of the national capital from Jakarta to the archipelago is a necessity that Indonesia needs as a large country.  The birth of Law Number 3 of 2022 calm IKN is a political law on the policy of moving the National Capital. Visionarily, the National Capital is expected to become a modern, advanced and strategic world city. Therefore, the study of geopolitics and geostrategy is an important perspective  in  analyzing  this  research.  The  main  problem  in  this thesis is how the legal political strategy of the birth of Law No. 3 of 2022  concerning  the  National  Capital  (IKN)  and  how  the geopolitical and geostrategic aspects of moving the national capital. This  research  was  conducted  using  normative  juridical  research method with qualitative data analysis type. The approach used is a statutory approach because it will examine the laws or regulations related to the research. Qualitative data analysis is carried out with the stages of Collection, Reduction, Display data, and Conclusion Drawing. After conducting the research, it can be concluded that the legal political study that gave birth to Law Number 3 of 2022 concerning IKN in principle has harmony with the principles of the formation of laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of  2011.  Geopolitical  and  geostrategic  aspects  become  a  strategic foundation to ensure that the policy of moving the national capital has  gone  through  comprehensive,  in-depth  and  visionary  studies and analysis.
Keywords: Geopolitics, Geostrategy, Political Law

## Abstrak
Pemindahan  ibu  kota  negara  dari  Jakarta  ke  Nusantara  adalah sebuah  keniscayaan  yang  dibutuhkan  Indonesia  sebagai  sebuah negara besar.  Lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tenang IKN merupakan sebuah  politik hukum terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Secara visioner Ibu Kota Negara ini diharapkan menjadi kota dunia yang modern, maju dan startegis. Oleh karena itu kajian geopolitik dan geostrategi menjadi persfektif penting dalam analisis penelitian ini. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah bagaimanakah strategi politik hukum lahirnya UU No.  3  tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  dan bagaimanakah aspek geopolitik dan geostrategi pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif  dengan  jenis  analisis  data  kualitatif.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  (statuta  approach) karena akan menelaah Undang-Undang atau regulasi yang terkait dengan  penelitian.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan tahapan  Collection,  Reduction,  Display  data,  dan  Conclusion Drawing.  Setelah  dilakukan  penelitian  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Kajian  politik  Hukum  yang  melahirkan  Undang-Undang
Nomor  3  Tahun  2022  tentang  IKN  pada  prinsipnya  memiliki keserasian  dengan  azas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  ketentuan  dalam  UU  Nomor  12  Tahun 2011. Aspek geopolitik dan geostrategi menjadi landasan strategis untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  pemindahan  ibu  kota  negara tersebut  telah  melalui  kajian  dan  analisis  yang  komprehensif, mendalam dan visioner.
Kata Kunci: Geopolitik, Geostrategi, Politik Hukum

## PENDAHULUAN
Pemerintahan pusat dan Melalui penetapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menorehkan sejarah baru dengan memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia setelah  Presiden  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang Ibukota Negara (IKN) pada 15 Februari 2022. melangkah. Sesuai Pasal 1 ayat 2, ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Nusantara.
Sejak pengumuman Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019, ibu kota telah dipindahkan  rapat tahunan di hadapan Majelis Permusyawaratan Perorangan (MPR) jelang  perayaan  17  Agustus  2019.  Presiden  mengajukan  permohonan  agar  izin pemindahan  ibu  kota  negara  setelah  memaparkan  realitas  dan  persoalan  yang dihadapi bangsa dan negara ini serta menawarkan solusi di akhir pidatonya:
“Saudara-saudara  sebangsa  dan  setanah  air  yang  saya  banggakan, Pada kesempatan  yang  bersejarah  ini.  Dengan  memohon  ridho  Allah  SWT,  dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan  bangsa.  Ini  demi  terwujudnya  pemerataan  dan  keadilan  ekonomi.  Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.
Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! SDM Unggul, Indonesia Maju! Merdeka!” (tagar.id; setneg.go.id)
Menyusul  pidatonya  pada  26  Agustus  2019,  Presiden  Jokowi  berencana memindahkan ibu kota ke Istana Negara. Menurut situs Sekretariat Negara, Presiden Jokowi  telah  memutuskan  bahwa  sebagian  Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai Kartanegara Kalimantan Timur akan menjadi situs baru untuk pembangunan ibu kota Indonesia. Karena itu, Kepala Negara telah melayangkan surat ke Kantor Perwakilan Perorangan  (DPR).  Dalam  jumpa  pers  yang  digelar  di  istana  negara,  Presiden menyatakan, "Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara, termasuk lokasinya, memerlukan dukungan dan persetujuan DPR." calon ibu kota baru” (go.id, setneg).
Badan  publik  juga  sedang  menyusun  rancangan  pedoman  (RUU)  untuk mengendalikan pemindahan ibu kota. DPR juga akan mengakui RUU tersebut. Dalam sambutannya,  Kepala  Negara  juga  menegaskan  bahwa  Jakarta  akan  terus  menjadi prioritas pembangunan dan akan berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan regional dan global (setneg, go.id).
Badan  publik  juga  sedang  menyusun  rancangan  pedoman  (RUU)  untuk mengendalikan pemindahan ibu kota. DPR juga akan mengakui RUU tersebut. Dalam sambutannya,  Kepala  Negara  juga  menegaskan  bahwa  Jakarta  akan  terus  menjadi prioritas pembangunan dan akan berkembang menjadi pusat bisnis dan perdagangan regional dan global (setneg, go.id).
Obrolan ini cenderung akan reda dari peredaran karena pandemi virus Corona yang  saat  ini  sedang  melanda  Indonesia  dan  seluruh  dunia.  Kendati  demikian, pemerintah terus bergerak maju dengan lahirnya Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara (RUU IKN) yang akan diterbitkan Bappenas pada Juni 2021. Pada Februari 2022, tahapan penetapannya adalah mengatur. Kondisi ini telah  menjamur  di  kalangan  masyarakat  umum,  skolastik,  dan  aktivis.  Banyak  di antara  mereka  yang  mengatakan,  meski  ide  pemindahan  ibu  kota  negara  itu  baik, namun bukan waktu yang tepat untuk melakukannya di tengah suasana bangsa yang tengah  menghadapi  penyebaran  virus  Covivirus  19  yang  telah  merusak  kesehatan dan  ekonomi  masyarakat.  .  Sebaliknya,  mayoritas  DPR  merespons  dengan  cara berbeda.  Mereka  cenderung  memiliki  pendapat  dan  sikap  yang  sama  dengan pemerintah yang masih bekerja melalui tahap administrasi, regulasi, dan kebijakan.
Naskah Ilmiah (NA) Rancangan Peraturan Daerah Ibu Kota Nusantara ini terdiri dari  6  bagian  mulai  dari  prolog  sampai  akhir  (gagasan  dan  tujuan).  Dalam  NA disebutkan bahwa visi pengembangan IKN adalah “kota dunia untuk semua” dengan tiga tujuan: 1) menjadi kota yang berkelanjutan di dunia, 2) menjadi kota yang akan menggerakkan  perekonomian  Indonesia  di  masa  mendatang.  masa  depan,  dan  3) menjadi  kota  yang  merepresentasikan  jati  diri  bangsa.  RUU  IKN  harus  mampu mencakup  lima  hal  yang  akan  menjadi  norma  pemilihan  ibu  kota  negara  sebagai pilihan kebijakan untuk mencapai tiga tujuan tersebut: 1) pemerintahan yang kuat dan cakap; 2) kota yang layak huni; 3) konektivitas dan infrastruktur cerdas; 4) ada area kebutuhan untuk apa yang akan datang; 5) kerjasama tiga wilayah perkotaan yaitu IKN, Samarinda, dan Balikpapan. (Halaman RUU IKN Nasional 76-77).
Klarifikasi  atas  berbagai  peristiwa,  otoritas  publik  mengungkapkan  ada beberapa  tujuan  pemindahan  IKN,  antara  lain:  (1)  membuat  pergantian  peristiwa yang adil dan pemerataan keuangan; (2) mengurangi beban masalah di Pulau Jawa, khususnya  di  Jakarta,  kota  yang  berpenduduk  banyak;  3)  mewujudkan  IKN  yang aman, modern, tahan lama, dan tahan lama; dan membangun peradaban baru dengan gagasan smart, green city sebagai simbol kemajuan negara. Karena itu, pemerintah berharap  konsep  pembangunan  IKN  kelak  dapat  menjadi  gambaran  tata  kelola pembangunan daerah Indonesia. (Setiawan, 2022)
Menteri  Bina  Daerah/Kepala  Bappenas,  Suharso  Monoarfa,  saat  berkumpul meninjau Perda No. Menurut Pasal 3 Tahun 2022 MK Bentukan, konsep Perda IKN tentang pengalihan modal masyarakat merupakan salah satu komponen peraturan perundang-undangan  bantuan  pemerintah  dengan  tujuan,  visi,  dan  misi mewujudkan  dan  mengelola  modal  masyarakat  sebagai  kota  dunia  untuk  semua.
Tujuan  hakikinya  adalah  menjadikan  kota  yang  ideal  dan  dapat  menjadi  acuan pembangunan. “Visi yang tidak biasa ini mengandung makna mewujudkan ibu kota nusantara  sebagai  kota  yang  masuk  akal  di  dunia,  menciptakan  keamanan, keselarasan dengan alam, kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya melalui kepemimpinan dan sumber daya yang berbeda,” urai Suharso (mkri.id).
Menanggapi  keputusan  pemerintah  tersebut,  para  akademisi,  aktivis,  dan politisi dari berbagai pihak muncul dengan beragam tanggapan dan konsep. Guru Besar  Hukum  Tata  Negara  Susi  Dwi  Harijanti  Universitas  Padjadjaran  menilai, lahirnya  UU  IKN  menunjukkan  bahwa  UU  hanya  digunakan  sebagai  justifikasi formal.  Menurutnya,  “Begitu  signifikannya,  kita  bergerak,  mengeluarkan  teknik, memiliki dasar pemikiran yang sah. Kita lihat apa yang terjadi jika jumlah anggota Dewan Pertimbangan Khusus tidak sesuai dengan permintaan tetap DPR, pada saat itu permohonan tetap diubah. .Menyusul itu, akibat kritik keras masyarakat, MKD mengeluarkan teguran.Selain itu, ini menunjukkan pembuatan undang-undang tidak rasional.(tirto.id).
Menurut  Irhammudin  dkk.  pemindahan  ibu  kota  negara  Republik  Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur setidaknya berdampak pada dua  produk  hukum  yang  terkait  dengan  kebijakan  tersebut.  Pertama,  RUU Permodalan Negara; kedua, RUU APBN. Dia mengklaim Presiden membutuhkan UU IKN  untuk  memasukkan  proyek-proyek  aksi  terkait  ibu  kota  baru,  seperti membangun  Kompleks  Perkantoran  Presiden,  Kementerian,  Lembaga  Non Kementerian,  DPR/MPR,  Mahkamah  Agung,  dan  Kantor  Lembaga  Tinggi  Negara lainnya.
Tim Kajian Kebijakan Institut Muslimah Negarawan juga melakukan kajian lain terkait  pemindahan  ibu  kota  negara.  Yang  satu  ini  melihat  empat  aspek:  hukum, ekonomi,  lingkungan,  dan  geostrategis.  Mereka  menilai,  proyek  perpindahan  IKN terlihat  sangat  kurang  berkonsentrasi  pada  keempat  sudut  tersebut.  Secara  praktis semua  pendapat  otoritas  publik  untuk  memindahkan  IKN  dapat  dibantah  dengan pendapat  lain  yang  lebih  mendasar.  Proyek  IKN  tampaknya  lebih  dilihat  sebagai upaya  politik  untuk  memperkuat  rezim  dan  para  pendukungnya  daripada  upaya strategis  untuk  kebaikan  bersama.  Faktanya,  kemalangan  yang  diharapkan  bagi individu secara finansial dan alami tampaknya lebih menonjol daripada kenaikannya.
Tentu saja, pemerintah dan DPR harus berkomunikasi dan melakukan proses politik  untuk  mewujudkan  produk  hukum  tersebut.  Hal  ini  akan  memungkinkan pembahasan bersama dan penetapan RAPBN untuk mendukung program-program tersebut. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan tentang APBN  Tahun  Anggaran  yang  menyertainya  harus  memperhatikan  besarnya kebutuhan program pemajuan Ibu Kota Negara yang baru. Oleh karena itu, selama waktu  pengesahan  RUU  IKN  dan  Kepastian  Rencana  Keuangan  Negara  Tahun Anggaran  2022  dan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun 2023  dan  2024,  Presiden  dan  DPR  harus  menyusun  korespondensi  politik  yang
menarik dan bermanfaat untuk menciptakan hukum yang sah. hal-hal yang secara tegas sah-sah saja menjadi persoalan perundang-undangan yang akan menutupi dan menjadi  landasan  hukum  otoritas  publik  dalam  menentukan  pendekatan pemindahan ibu kota negara.
Untuk  mewujudkan  realisasi  tersebut,  pemerintah  melakukan  komunikasi politik dengan DPR guna mempengaruhi adanya keputusan yang mengikat secara hukum rencana IKN di Kalimantan. Bantuan politik dari sebagian besar kelompok di DPR tidak diragukan lagi dapat dianggap sah dan dapat digunakan sebagai alasan untuk  menjalankan  strategi  pemindahan  modal  publik.  Namun,  dengan  kerangka politik di Indonesia yang menganut kerangka multipartai, sungguh menantang untuk mengatakan  bahwa  sebagian  besar  dukungan  kelompok  ideologis  menunjukkan bahwa  strategi  yang  diambil  cocok  dan  dapat  membawa  keuntungan  bagi  publik Indonesia (Irhammudin, Iqbal, Setiawan , 2022).
Penolakan datang dari fraksi Keadilan Sejahtera (F-PKS) dengan pertimbangan aspek legitimasi, legalitas dan substansi dalam penetapan IKN. “Kami dari Fraksi PKS menolak RUU IKN dengan berbagai pertimbangan. Pertama aspek legitimasi, ketika ibu kota ini mau kita pindah harus mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Maka perlu mekanisme memperkuat legitimasi tersebut tetapi tidak dilakukan oleh pemerintah,”  kata  Suryadi  Jaya  Purnama  Anggota  DPR  RI/  Pansus  RUU  IKN (kedaipena.com).
Berbagai  respon  dan  reaksi  dari  berbagai  kalangan  terhadap  kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut tidak menghentikan langkah pemerintah untuk terus bekerja merumuskan dan mempersiapkan dukungan administrasi serta payung hukumnya. Pada bulan Mei 2022, Jokowi pun menerbitkan 5 regulasi turunan dari UU IKN. Pertama, Jokowi menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pembiayaan  dan  Anggaran  Dalam  Rangka  Penyiapan,  Pemindahan,  dan Pembangunan  Ibukota  Negara  serta  Pembinaan  Pemerintahan  Daerah  di  Ibukota Nusantara. Pada 18 April 2022, PP ini dibentuk (ikn.go.id). Kedua, Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pembebasan dan Pengelolaan Lahan di Ibukota Negara Bagian  65  Tahun  2022.  Ketiga,  Peraturan  Daerah  Nomor  64  Tahun  2022,  yang mengatur tentang wilayah kunci publik untuk rencana tata ruang Ibukota Negara dari tahun  2022  hingga  2042.  Keempat,  Perpres  No.  63  Tahun  2022  tentang  Kehalusan Strategi  Ibukota  Nusantara  Menyeluruh,  dan  kelima,  Perpres  No.  62  Tahun  2022 tentang Kekuasaan Ibukota Nusantara (Ikn.go.id; bisnis.com).
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah strategi politik hukum lahirnya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan Bagaimanakah aspek geopolitik dan geostrategi pemindahan ibu kota negara ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang dimaksudkan  sebagai  suatu  peneilitian  dasar  guna  menemukenali  bagaimana
terjadinya suatu peristiwa atau masalah tertentu yakni berhubungan dengan masalah hukum, administrasi dan hukum

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Strategi Politik Hukum Lahirnya UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  dari  Jakarta  ke  wilayah  lain  sudah terjadi sebelum Presiden Jokowi (Herdiana, 2022). dan Pemerataan pembangunan di setiap daerah memunculkan nama Palangka Raya, yang merujuk pada letak strategis ibu kota di tengah Indonesia (Jati,2017). Pada masa Presiden Soeharto, alasan politik pemindahan  ibu  kota  lebih  kepada  kepentingan  dalam  negeri  di  belakang  Jakarta yang pada umumnya dianggap tidak dapat didelegasikan sebagai ibu kota, sehingga membutuhkan  kota  lain  yang  memiliki  opsi  untuk  mewajibkan  pelaksanaan pemerintahan (Novelino,2019). tanpa mematikan Jakarta sebagai tumpuan ekonomi kerakyatan,  maka  pada  saat  itu  Presiden  Soeharto  sekitar  waktu  itu  memberikan Deklarasi Resmi. Nomor 1 tahun 1997 tentang tumbuhnya lingkungan Jonggol Jawa Barat menjadi kota mandiri dengan tujuan menjadi ibu kota baru (Herdiana, 2022)
Era  reformasi,  ketika  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  menggagas Keinginan untuk memindahkan ibu kota kembali muncul, memindahkannya ke luar Jawa.  Presiden  Joko  Widodo  juga  melakukan  hal  yang  sama,  memutuskan  perlu adanya  pusat  pemerintahan  baru  di  luar  Jawa  yang  berbeda  dengan  pusat  bisnis nasional (Herdiana,2022). Konsekuensinya, muncul wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota yang potensial. Kondisi Jakarta yang tidak berkembang menjadi ibu kota karena kurangnya lahan dan lingkungan sosial yang tidak mendukung pemerintahan menjadi faktor lain dalam keputusan pemindahan ibu  kota.  Konsekuensinya,  Jakarta  hanya  akan  diarahkan  menjadi  pusat  ekonomi bangsa.
Selama  Transformasi,  kira-kira  ada  dua  faktor  yang  harus  dipertimbangkan sebelum  memindahkan  ibu  kota.  Pada  awalnya  ada  keinginan  untuk mengembangkan  daerah  di  luar  Jawa  untuk  tujuan  pemerataan  ekonomi  dan pembangunan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi di pulau Jawa sehingga menimbulkan kontras kemajuan antara pulau Jawa dan daerah di luar Jawa.  Kedua,  adanya  keinginan  untuk  mengendalikan  administrasi  publik  secara bersih, mumpuni, dan efisien dalam rangka menjadikan ibu kota lebih akomodatif (Herdiana, 2022).
Dalam kaitan ini, pemerintah dan pemerhati kajian pemindahan ibu kota kerap merujuk pada prestasi negara lain (Aziz, 2019). Misalnya, Amerika Serikat berhasil memindahkan  ibukotanya  dari  New  York  ke  Washington,  D.C.,  sementara  Brazil memindahkan  ibukotanya  dari  Salvador  ke  Rio  de  Janeiro.  Setelah  itu,  ibu  kota Jerman  dipindahkan  dari  Bonn  ke  Berlin.  Pemindahan  ibu  kota  negara  dari  Kuala Lumpur ke Putrajaya dianggap berhasil bahkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia (Manan dan Suprayitno,2020). Migrasi modal yang telah selesai dilakukan
di  Indonesia  seharusnya  mencerminkan  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam perpindahan modal antar negara tersebut (Herdiana, 2022).
Selain  faktor  internal,  penjelasan  perpindahan  ibu  kota  di  Indonesia  juga mencerminkan perkembangan perpindahan ibu kota di berbagai negara, misalnya, (Aziz, 2019;Suprayitno dan Manan, 2020). Karena itu, Presiden Jokowi mengarahkan penyelidikan melalui Bappenas untuk memulai persiapan pemindahan ibu kota pada pertengahan  2019.  Sejumlah  faktor  politik,  terutama  yang  berkaitan  dengan perimbangan  keuangan,  mulai  ditelaah.  Kegiatan  pemerintahan  dan  bisnis  yang terpusat  menghambat  perluasan  pusat-pusat  ekonomi  baru  di  luar  Pulau  Jawa, khususnya  DKI  Jakarta.  Bambang  Brodjonegoro,  Kepala  Bappenas,  menambahkan disparitas  wilayah  telah  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  nasional  secara keseluruhan.  Pemerintah  bermaksud  merelokasi  IKN  dalam  upaya  mempercepat pemerataan ekonomi dan mempersempit kesenjangan antara Pulau Jawa dan seluruh dunia (Silalahi, 2019).
Bappenas mengatakan bahwa Pulau Jawa memiliki banyak perbedaan dengan tempat lain. Dari segi jumlah penduduk, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 56,56%  dari  total  penduduk  Indonesia.  Lagi  pula,  jumlah  individu  yang  tinggal  di daerah selain Pulau Jawa di bawah 10% (kecuali jumlah penduduk di Sumatera yang 21,78%).  Daya  dukung  Pulau  Jawa  menurun  akibat  jumlah  penduduk  yang  besar, terutama  dalam  hal  penyediaan  lahan  dan  air  bersih.  Menurut  Silalahi  (2019), kemacetan  dan  kurangnya  akses  transportasi  umum  mengakibatkan  kerugian ekonomi tahunan sebesar Rp 56 triliun, khususnya untuk DKI Jakarta. Dari perspektif moneter,  Pulau  Jawa  mewakili  58,49%  dari  komitmen  Produk  Rumahan  Provinsi Bruto (PDRB) publik, di mana DKI Jakarta dan elemen lingkungannya berkontribusi 20,85%. Anehnya, kabupaten yang berbeda siap untuk menawarkan tidak tepat 50% dari komitmen PDRB Pulau Jawa. Selain itu, kontribusi tersebut berkorelasi langsung dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  pada  tahun  2017  sebesar  5,61  persen  di Pulau  Jawa;  lebih  tinggi  dibandingkan  sebagian  besar  wilayah  Indonesia  lainnya (Silalahi, 2019).
Bappenas kemudian berpendapat bahwa gagasan pembangunan menggarisbawahi  bahwa  fokus  moneter  tidak  akan  muncul  secara  normal. Perusahaan  dan  industri  yang  teraglomerasi  di  suatu  wilayah  harus  mendorong inovasi  dan  teknologi  agar  muncul  pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru.  Konspirasi pedalaman  memungkinkan  suatu  wilayah  yang  sudah  stabil  secara  finansial mempengaruhi wilayah yang terletak di sekitarnya (Fleisher, et. al, 2010). Menurut teori  ini,  pertumbuhan  ekonomi  secara  umum  mengalami  percepatan  di  daerah penyangga DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Dengan demikian seharusnya otoritas publik melakukan  mediasi  dalam  mempercepat  pembangunan  yang  terlalu  fokus  di  DKI Jakarta  dan  Pulau  Jawa  dengan  memindahkan  IKN  dan  membentuk  daerah pembangunan moneter baru (Silalahi, 2019).
Selain  itu,  menurut  kajian  Bappenas,  pengalihan  IKN  akan  menguntungkan perekonomian nasional, dengan prediksi peningkatan produk domestik bruto (PDRB) sebesar 0,1%. Bappenas menegaskan bahwa sumber peningkatan PDRB antara lain pemanfaatan  sumber  daya  potensial  seperti  pembukaan  lahan  untuk  kebutuhan infrastruktur  produktif  dan  penciptaan  lapangan  kerja  bagi  sumber  daya  manusia terampil  yang  belum  termanfaatkan.  Secara  spesifik,  sesuai  alat  ukur  Bappenas (Silalahi, 2019), akan terjadi peningkatan biaya tenaga kerja untuk wilayah sekitarnya sebesar 1,37 persen.
Untuk  menjamin  tumbuhnya  IKN  baru,  Bappenas  bermaksud  menawarkan insentif kepada pelaku usaha untuk berinvestasi. Perluasan kawasan industri di IKN yang  terhubung  dengan  wilayah  Indonesia  lainnya  akan  berdampak  pada peningkatan  50%  arus  perdagangan  nasional,  menurut  perkiraan  Bambang Brodjonegoro (antaranews.com, 19 Juli 2019). Pendekatan berbasis kebutuhan untuk hilirisasi  modern  harus  menyertai  upaya  untuk  memperluas  sektor  spekulasi  dan pertukaran. Akibatnya, akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan produk domestik bruto (PDB) lokal. Dengan perpaduan metodologi  ini,  perdagangan  IKN  diharapkan  dapat  meningkatkan  perkembangan moneter publik dengan laju pertumbuhan yang terkendali. Menurut Silalahi (2019), jumlah total bantuan pemerintah individu di wilayah IKN baru akan meningkatkan dan mungkin mengurangi kesenjangan moneter antara Pulau Jawa dan Pulau Jawa lainnya.
Pertukaran IKN tidak hanya memiliki potensi keuntungan finansial, tetapi juga memiliki pertaruhan yang diantisipasi oleh otoritas publik. Taruhan utama terhubung dengan  bantuan  dari  kebutuhan  untuk  memindahkan  IKN.  Melihat  draf  IKN, Bappenas menilai ada dua situasi kebutuhan dana all out, yakni Rp. 466 Triliun Rupee dan  323  Triliun.  Skenario  kebutuhan  pembiayaan  sangat  dipengaruhi  oleh  fungsi pemerintahan  dan  jumlah  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  perlu  dialihkan (Bappenas,  26  Juni  2019).  Contoh  kebutuhan  pendanaan  antara  lain  pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas utama dan pendukung (Silalahi, 2019).
Pengembangan  proyek  "kota  baru"  membutuhkan  infrastruktur  yang  luas. Risiko  jangka  panjang  merupakan  salah  satu  karakteristik  proyek  infrastruktur, terutama  dari  kinerja  proyek  yang  mungkin  tidak  selalu  sesuai  dengan  harapan. Kemudian  lagi,  area  rahasia  pasti  mengharapkan  pengakuan  manfaat  sesuai perkiraan di awal tugas. Sesuai dengan prinsip risk sharing, pemerintah perlu benar- benar  mencermati  kesepakatan  kerja  sama  dengan  dunia  usaha  atau  swasta  agar kualitas  IKN  baru  dan  infrastruktur  pendukungnya  dapat  memenuhi  persyaratan yang  mendukung  operasional.  pemerintah  dan  tidak  menambah  beban  APBN. Sementara  itu,  Perhimpunan  Pengusaha  Real  Estat  Indonesia  (REI)  memprediksi inflasi  akan  meningkat  lebih  dari  prediksi  Bappenas  secara  makro.  Menurut  REI, kenaikan harga tanah akan menjadi penyumbang terbesar inflasi (kaltim.tribunnews.com, 21 Agustus 2019). Selain itu, sebagian besar tanah dikuasai
oleh sejumlah kecil pihak. Kemungkinan kenaikan harga tanah yang tidak terkendali juga dapat meningkat dengan adanya spekulan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus merencanakan lokasi dan tata ruang wilayah dengan baik, dan juga harus  mendapatkan  barang-barang  dari  tanah  negara  atau  tanah  yang  dikuasai BUMN jika memungkinkan. Pemanfaatan lahan ini dapat diselesaikan dengan plot pemanfaatan sumber daya yang tidak mengganggu rencana belanja negara. Akibat pengalihan IKN, ibu kota tidak lagi dibebani sebagai pusat bisnis dan pemerintahan. Dengan  inflasi  yang  rendah,  pengalihan  IKN  berpotensi  mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian pula pembangunan daerah modern dengan rantai nilai hilir  akan  membangun  upah  individu  yang  pada  gilirannya  akan  mengurangi kesenjangan  ekonomi  antara  Pulau  Jawa  dan  luar  Pulau  Jawa.  Kebutuhan pembiayaan terutama merupakan sumber risiko yang terkait dengan transfer IKN. Rencana pendanaan untuk pengembangan 'kota lain' dan kerangka kerjanya memiliki pertaruhan jangka panjang, terutama sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah harus memperhatikan  aspek  tata  ruang  dan  perencanaan  untuk  perencanaan,  sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan inflasi dari harga tanah yang tidak terkendali dapat  diminimalkan.  Melalui  mekanisme  pengawasan  yang  melibatkan  Komisi  V (infrastruktur), Komisi XI (keuangan), dan komisi terkait lainnya, DPR RI harus terus memantau perkembangan perkembangan IKN baru (Silalahi, 2019).
Kajian dan justifikasi pemerintah menjadi konteks pengumuman Presiden Joko Widodo bahwa ibu kota akan dibuka untuk umum pada Agustus 2019. Pada awalnya, ada perdebatan politik yang berkepanjangan tentang pemindahan ibu kota, namun Presiden  Jokowi  memindahkan  ibu  kota.  kota  segera.  kota  negara  dengan menginstruksikan  Bappenas  untuk  melakukan  penelitian  dan  mengambil  langkah- langkah strategis dan taktis untuk segera menyusun strategi pemindahan ibu kota. Sejak saat itu rencana langkah ini telah berubah menjadi perbincangan elemen politik yang sangat tajam dalam komunikasi luas, melalui hiburan virtual dan di parlemen. Pasang surut di kalangan cendekiawan, aktivis, dan kelompok ideologis juga terjadi mengingat  pengaturan  langkah  ini  terjadi  dengan  cepat  ketika  negara  dan  bangsa berada dalam situasi pandemi virus Corona dan darurat global yang memengaruhi ekonomi dalam negeri.
Karena UUD 1945 dan perubahannya tidak diatur secara tegas, Haryanti dkk. (2022) menyatakan bahwa pemindahan ibu kota sangat mungkin terjadi. Dalam Pasal II ayat (2) UUD NKRI tertulis: Di Ibukota Negara, Setidaknya setiap lima tahun sekali, MPR  bersidang.  Lokasi  atau  metode  pengaturan  modal  nasional  tidak  ditentukan dalam  Konstitusi.  Konsekuensinya,  pengaturan,  termasuk  pemindahan  Ibu  Kota Negara, sangat mudah beradaptasi. Namun, harus ada pembenaran yang kuat dan mendasar untuk pemindahan Ibu Kota Negara.
Akibatnya,  pemindahan  ibu  kota  ke  Kabupaten  harus  disertai  peraturan perundang-undangan  yang  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil.  Penajam  Paser Utara  Provinsi  Kalimantan  Timur  agar  ada  kepastian  hukum  sebagai  dasar  awal
pemindahan ibu kota (Haryanti et al., 2022). . Namun Herdiana (2020) mengingatkan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota harus didasarkan pada tuntutan masyarakat akan solusi atas permasalahan yang dihadapi Jakarta sebagai ibu kota dan keinginan pemindahan  ibu  kota  dari  Jakarta  dengan  harapan  ibu  kota  hanya  akan  mampu memberikan peluang untuk pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dari Jakarta  sebagai  ibukota.  Selanjutnya  persoalan  pemindahan  ibu  kota  tidak  dapat dilatarbelakangi semata-mata pada kekuatan kekuasaan pemerintahan saja, padahal secara  eksperimen  otoritas  publik  memiliki  kekuasaan  untuk  mengungkapkan persoalan-persoalan  terbuka  menjadi  persoalan-persoalan  publik  karena kedudukannya  sebagai  organisasi  administrasi  dan  perbaikan.  ,  kenyamanan  dan pengakuan dari berbagai pertemuan sangat penting (Herdiana, 2020).
Sementara itu, Kontras, organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Jakarta, mengakui kuatnya kepentingan bisnis dalam pemekaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional  karena  memang  itulah  yang  dilihat  publik.  Menurut  Kontras,  sejak  awal pembahasan,  pemerintah  memang  tidak  berniat  memublikasikan  masalah perkembangan  IKN.  Oleh  karena  itu,  tidak  bisa  disalahkan  jika  masyarakat menyimpulkan  (oligarki)  bahwa  pembangunan  ini  hanya  ditujukan  atau menguntungkan  segelintir  orang  saja.  Senada  dengan  itu,  gagasan  menyeluruh tentang komitmen IKN untuk menegakkan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia jarang dibahas dalam literatur akademis dan UU IKN. Misalnya, uji tuntas HAM  dalam  pengembangan  IKN  tidak  pernah  dibahas.  Oleh  karena  itu,  Kontras menduga  bahwa  perkembangan  Public  Capital  akan  menimbulkan  pelanggaran terhadap kebebasan dasar (Kontras.org).
a. Strategi Pembahasan UU IKN di DPR
Pada  7  Desember  2021,  dalam  Rapat  Paripurna  DPR,  Presiden  dan  DPR membahas  RUU  IKN  untuk  pertama  kalinya.  Panitia  Khusus  (Pansus)  Rancangan Undang-Undang  IKN  dibentuk  pada  pertemuan  ini,  dan  bertugas  untuk mengembangkan  substansi  Rancangan  Undang-Undang  IKN.  Untuk  menjalankan kewajibannya, Panel Luar Biasa hanya mengadakan 11 pertemuan untuk mengkaji substansi  Rancangan  Peraturan  dengan  para  ahli.  Pada  18  Januari  2022,  Presiden menyetujui UU IKN berdasarkan hasil 11 kali rapat. Hal ini menunjukkan bahwa UU IKN  tidak  dibuat  dengan  pembahasan  yang  memadai  dan  hanya  membutuhkan waktu 42 hari untuk terbentuk (Saputra, 2022).
Terkait  perbincangan,  Lucius  Karus,  Ilmuwan  Diskusi  Kelompok  Masyarakat Peduli (Formappi) DPR RI mengatakan, lamanya waktu penyusunan Perda IKN yang disebut  sangat  cepat  sehingga  kerja  sama  terbuka  tidak  ideal.  Karena  partisipasi masyarakat merupakan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pembentukan undang-undang dan sebagai cara pelaksanaan demokrasi pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, maka akibatnya sangat fatal. UU IKN sangat rentan cacat formil dan  materiil  karena  tidak  tepat  membahas  substansi  dan  partisipasi  masyarakat (Saputra, 2022).
Formappi  juga  mengungkapkan,  RUU  IKN  ramai  dibicarakan  karena merupakan  kepentingan  yang  sah  untuk  kelas  satu  dan  bukan  untuk  individu (Saubani,  2021),  sedangkan  keputusan  Dewan  Luar  Biasa  atas  RUU  IKN  pada akhirnya regulasi negara yang terganggu (Indonesia hari ini, 2021). Bahkan DPR pun dilihat Formappi sebagai pembuat stempel pemerintahan (Kompas.com, 2021). Feri Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, sependapat dengan Formappi bahwa  pembahasan  RUU  IKN  melenceng  dari  tahapan  pembahasan  RUU.  Ferry menyatakan,  setidaknya  harus  ada  lima  tahapan  pembahasan  RUU.  Kelima  fase tersebut  secara  khusus;  persiapan,  perencanaan,  pembahasan,  persetujuan,  dan publikasi. Partisipasi publik juga harus menjadi bagian dari lima tahapan tersebut.” Ia  menjelaskan,  “Dengan  tidak  adanya  partisipasi  publik,  akan  ada  ruang ketidaknyamanan publik terkait proses pengujian.” Feri menilai DPR dan pemerintah belum mematuhinya. ke tahap-tahap ini karena pembahasan RUU yang secepat kilat (CNN Indonesia, 2021).
Pada 17 Januari 2022, sehari sebelum Presiden Jokowi mengesahkan RUU IKN, pembahasan DPR hampir seluruhnya bulat. Kelompok PKS saja yang menolak RUU IKN.  Kelompok  ini  mengajukan  dua  belas  alasan  untuk  menolak  RUU  ini.  Meski membantah, PKS mengakui bahwa tanggapan kelompok juga diwajibkan dalam RUU ini, misalnya pertimbangan Pasal 18 UUD 1945 sebagai kata pengantar, pengukuhan ungkapan  Pemprov  dan  tempat  Ilmu  Pengetahuan  Masyarakat.  End-all  strategy sebagai bagian penting dari RUU Ilmu Pengetahuan Masyarakat (fraksi.pks.id).
b. Dinamika Penetapan Undang Undang IKN
Suasana  sidang  paripurna  DPR  yang  menetapkan  RUU  IKN  menjadi  UU digambarkan  dengan  jelas  oleh  majalah  Majelis  yang  diterbitkan  oleh  MPR  edisi Maret  2022,  dengan  mengutip  kata-kata  Ketua  DPR,  “Kemudian,  kami  akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah Rancangan Undang- Undang Ibukota Negara dapat disetujui untuk diundangkan.” tanya Ketua DPR Puan Maharani  yang  memimpin  seluruh  Rapat  di  Gedung  DPR.  Kompleks  Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 18 Januari 2022." "Setuju," tanggap para anggota yang hadir (Mpr.go.id). khususnya dalam politik hukum di Indonesia.
77 anggota hadir secara fisik dalam Rapat Paripurna DPR saat itu, sementara 190 anggota melihatnya secara daring. RUU IKN, jika diundangkan, akan disetujui oleh semua  fraksi,  menurut  sebuah  pernyataan.  RUU  IKN  resmi  mulai  digodok  oleh Dewan Luar Biasa IKN pada kali kedua untuk uji coba rapat 2021-2022, tepatnya 7 Desember 2021. RUU IKN bisa jadi undang-undang dalam waktu singkatchanya satu setengah bulan menurut (Mpr.go.id.)
Delapan fraksi dan Komite I DPD RI pada rapat kerja tingkat I menyatakan akan melanjutkan  pembahasan  tingkat  II  dengan  agenda  pengambilan  keputusan  pada Rapat  Paripurna  DPR  RI  dan  menerima  hasil  pembahasan  RUU  IKN.  Kubu  PDI Perjuangan, kubu Partai Golkar, kubu Gerindra, kubu Nasdem, kubu PKB, kubu kiri, kubu  Hidangan,  dan  kubu  PPP  berjumlah  delapan  kubu.  Setelah  menolak  hasil
pembahasan  RUU  IKN,  Fraksi  PKS  menyerahkan  keputusannya  ke  pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI (Mpr.go.id).
c. Gugatan & Keputusan di Mahkamah Konstitusi
Sejumlah  tokoh  bangsa  mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK) pada  Maret  2022,  dan  pada  24  Maret  2022,  Mahkamah  Konstitusi  memulai persidangan.  Permohonan  yang  didaftarkan  dengan  nomor  perkara  34/PUU- XX/2022 ini didaftarkan oleh 21 (21) pemohon yang terdiri dari tokoh-tokoh ujung tombak  provinsi,  antara  lain  Prof.  Dr.  Azyumardi  Azra  dan  M.  Sirajuddin Syamsuddin (Petunjuk Syamsuddin) (mkri .pengenal). Pengacara menilai Peraturan IKN cacat resmi karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Berbeda dengan Pasal 1 Ayat 2  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kekuasan  yang  terkenal  harus menjadi  salah  satu  andalan  utama  suatu  peraturan,  Peraturan  IKN  tidak menitikberatkan  pada  pilihan  yang  dipikirkan  dan  pilihan  untuk  mendapatkan klarifikasi. Selain itu, UU IKN dinilai melanggar Pasal 27(1) dan Pasal 28C(2) UUD 1945 yang melarang partisipasi masyarakat. Selain itu, para Kandidat menilai Perda IKN tidak sesuai dengan Putusan MA 91/PUU-XVIII/2020 yang mengatur kerja sama daerah  yang  signifikan  dalam  penyusunan  regulasi.  Kolaborasi  yang  dimaksud adalah  keputusan  untuk  mendengar  pandangan  mereka,  keputusan  untuk merenungkan  pandangan  mereka,  dan  keputusan  untuk  mendengarkan  klarifikasi sesuai dengan perspektif yang diberikan. Selama proses penyusunan aturan a quo, DPR mengabaikan ketiga hak tersebut. mkri.id) Menurut Pemohon, UU IKN hanya mempertimbangkan pendapat para ahli dan narasumber untuk memenuhi syarat hak untuk didengar. Juga, jelas DPR tidak percaya pada penilaian rakyat atau opsi yang harus  dilihat  dalam  penyusunan  Peraturan  IKN,  juga  tidak  menjawab  penilaian umum atau opsi yang masuk akal. Sementara itu, dalam kajian hukum, Pengacara berpendapat  bahwa  kewenangan  IKN  sebagai  satuan  pemerintahan  teritorial  luar biasa bertentangan dengan UUD 1945, secara tegas Pasal 18 ayat 1 dan 2 dan 1 Pasal 18A tentang pemerintahan provinsi.(mkri.id).
d. Asas Kejelasan Tujuan
Pembentukan  UU  Nomor  3  tahun  2022  sebenarnya  belum  siap  dan  dibentuk dengan  persiapan  yang  terkelola,  khususnya  mulai  dari  perbaikan  penataan  arsip, penyusunan  pedoman/peraturan,  persiapan  keuangan  negara  dan  pelaksanaan penyempurnaan  sehingga  penyusunan  Perda  3  Tahun  2022  bertentangan  dengan standar penyusunan peraturan perundang-undangan, secara tegas meskipun “aturan kejelasan arah” sebagaimana dipersyaratkan oleh PP 12/2011, Pasal 5, Huruf A
“Asas  kejelasan  tujuan”  menjadi  pokok  gugatan  awal,  demikian  menurut Mahkamah Konstitusi, dan “UU No. Ibu Kota Nusantara memiliki cita-cita menjadi kota global bagi setiap orang yang membangun dan menjalankannya: baca pasal 2 3 Tahun 2022 yang memiliki sasaran yang jelas A. menjadi kota ternama yang terkenal akan kelestariannya B. sebagai penggerak masa depan perekonomian Indonesia C. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945  merupakan  simbol  jati  diri  bangsa  yang  mencerminkan  kebhinekaan negara.Mahkamah  Konstitusi  juga  menjelaskan,  berdasarkan  fakta  hukum  yang disampaikan kepadanya, ternyata perencanaan pembentukan Pusat Layanan Umum Nasional  merupakan  bagian  dari  program  sistem  perencanaan  pembangunan nasional. , yang dituangkan dalam UUD 2020 - Program Legislasi Nasional Jangka Menengah  Tahun  2024  dan  diprioritaskan  setiap  tahun  dimulai  sekitar  tahun  2020 guna semakin menegaskan bahwa pembangunan IKN benar-benar memiliki tujuan yang jelas, sesuai Pasal 5 huruf Perda 12/2011. Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh para Calon tidak cukup untuk membuktikan bahwa keberatan a quo sah,  apalagi  memiliki  opsi  untuk  menolak  sanggahan,  meskipun  dalil  Kejaksaan Agung bahwa pengaturan tata letak IKN terkesan “menembus” RPJMN 2020-2025. sekali lagi realitas dan bukti substansial yang dibuat oleh Spesialis publik dan DPR. Oleh  karena  itu,  Mahkamah  menegaskan  bahwa  untuk  memahami  maksud  dan kejelasan  suatu  peraturan  secara  keseluruhan,  perlu  dikaji  standar  perundang- undangan  secara  keseluruhan,  serta  dianggap  merugikan  atau  menyimpang  dari kebebasan yang telah ditetapkan. Survei material terhadap standar yang disebutkan oleh  Pengadilan  Terlindung  dapat  diselesaikan  terlepas  dari  alasan  pembuatan undang-undang tersebut. Menurut Perppu 18/2020 terkait RPJMN, dasar pemikiran penetapan PP 3/2022 pada tingkat dasar telah memenuhi “standar kejelasan arah” sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  PP  12/2011  dengan  benar-benar mencantumkan  rencana  dan  motivasi  untuk  menyusun  undang-undang  dan sepenuhnya  masuk  akal  dalam  Klarifikasi  Keseluruhan.  Sesuai  undang-undang, pendapat Pengacara bahwa rencana Peraturan 3/2022 mengabaikan "rule of lucidity of direction" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan 12/2011 tidak berdasar mengingat pertimbangan sah sebelumnya.
e. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
Para  penggugat  menegaskan  bahwa  UU  3/2022  melanggar  “asas  kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan” yang digariskan dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011  Konsekuensinya,  para  Pemohon  menilai  perkembangan  UU  3/2022 bertentangan  dengan  asas-asas  tersebut.  Mahkamah  Konstitusi  juga  menanggapi, mengingat  ketentuan  teknis  pendelegasian  dalam  UU  12/2011,  prosedur pendelegasian UU 3/2022 sudah sesuai dengan teknik pendelegasian yang dimaksud. Jika  rencana  permainan  Strategi  Akhir  Semua  Ibu  Kota  Nusantara  sedang  dibahas oleh para Calon, maka materi Strategi All Inclusive Ibu Kota Negara Nusantara yang sangat memuaskan tidak sepenuhnya ditetapkan sebagai bahan Perda a quo , yang paling  sedikit  memuat:  a  .  presentasi;  B.  fundamental,  tujuan,  visi,  dan  indikator kinerja  utama;  C.  dasar-dasar  pembangunan;  D.  Tahapan  Perbaikan  dan  Strategi Pembiayaan  Dalam  Referensi  Bagian  II  Perda  3  Tahun  2022  yang  merupakan komponen  penting  Perda  a  quo,  diingatkan  akan  pokok-pokok  strategi  peletakan dasar Ibukota Negara. Sementara itu, agar aturan a quo berpedoman pada pedoman resmi,  pejabat  memerlukan  rencana  tambahan  terkait  substansi  pokoknya.  Sesuai
dengan PP 12/2011, penugasan mengikuti strategi penunjukan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah akan muncul di kemudian hari jika undang-undang mensyaratkan pengaturan  yang  lengkap  dari  semua  hal  teknis  dan  hal-hal  tersebut  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  di  masa  mendatang.  Selain  itu, peraturan pelaksana dapat dimodifikasi lebih mudah daripada undang-undang. Oleh karena  itu,  pertanyaan  Pemohon  lebih  menitikberatkan  pada  persoalan  bagaimana hukum  itu  dipraktikkan  terkait  dengan  dalil-dalil  para  Pemohon  yang mempertanyakan adanya aturan yang seharusnya tidak mengatur isi undang-undang tanpa memberikan dalil-dalil yang meyakinkan kepada Mahkamah. dan bukti. UU 3/2022.  Menjaga  regulasi  agar  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  yang mendelegasikannya  (dari  regulasi  yang  lebih  tinggi)  menjadi  pertimbangan terpenting  dalam  hal  ini.  Dalam  hal  terjadi  perselisihan,  quod  non,  pejabat  yang berwenang juga bertugas menyelesaikannya dalam sistem hukum Indonesia untuk pengujian peraturan perundang-undangan [lihat Pasal 24A UUD 1945]. Sesuai Pasal 95A Perpu 13 Tahun 2022, DPR, Presiden, dan DPD berkedudukan melakukan 338 pemeriksaan dan penelaahan terhadap pelaksanaan peraturan yang bersifat materil karena telah ditetapkannya Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas  Perda  12  Tahun  2011  (UU  13/2022).  Menurut  peraturan,  pendapat  para Pengacara  bahwa  pengertian  PP  3/2022  melanggar  “patokan  kesamaan  jenis, komposisi, dan materi isi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c PP 12/2011 tidak berdasar. mengingat pertimbangan hukum ini.

## Aspek Geopolitik dan Geostrategi Pemindahan Ibu Kota Negara
Dalam  pasal  3  Peraturan  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Ibukota  Negara menyatakan  bahwa  pengembangan  IKN  ini  dibentuk  dan  dilakukan  dengan memperhatikan  standar:  a.  Tuhan;  B.  keamanan;  C.  umat  manusia;  D.  etnis;  e. kepulauan; F. variasi; G. ekuitas; H. kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hukum;  I.permintaan  peraturan  dan  penetapan;  J.  keserasian,  keseimbangan,  dan keselarasan; dan K. efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Oleh karena itu diantara asas-asas  pembangunan  tersebut  adalah  kebangsaan  dan  kenusantaraan.  Hal  ini memberikan  indikasi  bahwa  sejak  awal,  pembangunan  IKN  sudah  merujuk  pada wawasan kebangsaan dan kenusantaraan yang perlu dikaji dalam persfekif geopolitik dan geostrategi
1. Persfektif Geopolitik Pemindahan IKN
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Istilah  hubungan  internasional  pada  awalnya dicirikan oleh Frederich Ratzel (1884–1904) sebagai bidang studi yang berfokus pada geografi  politik  (Political  Topography).  Istilah  ini  kemudian  berkembang  dan diperluas  oleh  pakar  hipotesis  politik  Swedia,  Rudolf  Kjellen  (1864-1922)  dan  Karl Haushofer  (1869-1964)  dari  Jerman  menjadi  isu  Administrasi  Geografis  dan dikontrakkan  sebagai  isu  Asing.  Hubungan  internasional  berkonsentrasi  pada kekhasan  politik  dan  sudut  pandang  geologis,  sedangkan  geologi  politik  (Politik Topografi) berkonsentrasi pada kekhasan politik dan perspektif topografi.
Selain itu, hubungan internasional yang diciptakan oleh para sarjana Barat ini pada  dasarnya  memahami  hubungan  antara  manusia,  negara,  dan  ruang  hidup, menggarisbawahi  negara  sebagai  bentuk  kehidupan  yang  hidup  (substansi  alami). Pemikiran  Bung  Karno  tentang  pandangan  geopolitik  Indonesia  tentang  merebut, mempertahankan,  dan  melindungi  kemerdekaan  yang  dicetuskan  oleh  konsep  ini. Bung Karno menegaskan bahwa manusia suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari tanah yang dipijaknya, demikian pula manusia tidak dapat dipisahkan dari tempat tinggalnya.
Pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia yang bertumpu pada sifat-sifat  luhur  dan  manusiawi  itu  jelas  terungkap  dalam  pembukaan  UUD  1945. Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  lebih  menghargai  kemerdekaan  daripada perdamaian.  Negara  Indonesia  menolak  semua  jenis  ekspansionisme,  karena imperialisme  tidak  sesuai  dengan  kemanusiaan  dan  kodrat  ketuhanan.  Akibatnya, bangsa Indonesia juga menolak konsep Barat tentang ekspansionisme dan perebutan kekuasaan. Bangsa Indonesia juga menolak rasisme karena semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal dan karena semua manusia memiliki martabat yang sama.
Wawasan  nusantara  memberikan  kerangka  bagaimana  masyarakat  Indonesia memandang posisi di kawasan, dengan fokus bagaimana hubungan dengan ASEAN dan  negara-negara  di  kawasan  berkembang.  Ini  juga  termasuk  mengetahui  cara bernegosiasi  dan  bekerja  dengan  baik  dengan  negara-negara  yang  berdekatan. Sebagai  ciri  dari  sudut  pandang  kepulauan,  bagaimana  Indonesia  dapat menyembunyikan hubungan internasional tergantung pada administrasi hubungan global dan moral tawar-menawar sesuai dengan tujuan jangka panjang dan teknik publik yang disesuaikan. Termasuk di dalamnya upaya memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan lingkungan yang stabil, kokoh, dan seimbang di tempat yang bebas dari kekerasan, kebangkitan militer, dan ancaman terorisme.
Untuk  mewujudkan  dan  menginternalisasikan  cara  pandang  yang komprehensif  dalam  lingkup  dan  untuk  kepentingan  nasional  dengan mengutamakan  persatuan  bangsa  dan  keutuhan  wilayah  Indonesia  dengan  tetap menghormati dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan bangsa, maka Prinsip Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau asas pokok. yang harus dipatuhi,  dipatuhi,  dipelihara,  dan  diciptakan.  Perlu  disadari  bahwa  bangsa  dan negara  Indonesia  niscaya  akan  mengalami  perpecahan  jika  prinsip  Wawasan Nusantara diabaikan, apalagi ditinggalkan. Hal ini karena setiap komponen bangsa Indonesia telah melupakan dan menelantarkan kepentingan partai, suku, golongan, bahkan individu masing-masing.
Agar tetap patuh dan setia kepada unsur-unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) pada kesepakatan (komitmen) bersama, maka ketentuan-ketentuan mendasar  harus  dipatuhi,  dipatuhi,  dipertahankan,  dan  diciptakan  agar  dapat diwujudkan.  terdiri  dari:  1)  Tujuan  dan  kepentingan  bersama;  2)  keadilan;  3)
kejujuran; 4) solidaritas; 5) koordinasi dan kerjasama; dan 6) kepatuhan terhadap janji bersama..
2. P ersfektif Geostrategi Pemindahan IKN
Satu  kesatuan  ketahanan  nasional  terdiri  dari  delapan  komponen  yang  tidak dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Kedelapan  komponen  tersebut  disebut  Astagatra yang terdiri dari Topografi, Aset Tetap (SKA) dan Sosial Ekonomi yang disebut juga Tri Gatra dan Panca Gatra yang terdiri dari komponen Sistem Kepercayaan, Masalah Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Perlindungan dan Keamanan. Kedelapan gatra ini sangat penting dalam membangun dan memperkuat solidaritas publik di tengah kebhinekaan tanah air Indonesia. Demikian halnya tentang pemindahan ibu kota, dapat dilihat melalui analisis Astagatra ketahanan nasional tersebut.
a. Gatra Geografi
Posisi  Indonesia  yang  strategis  berada  di  persimpangan  jalan,  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap isu-isu global. Terlebih lagi, keadaan topografi negara Indonesia yang sangat luas dan menyimpan potensi kekayaan darat, laut dan udara  yang  sangat  beraneka  ragam,  merupakan  sumber  daya  bernilai  tinggi  yang dapat dimanfaatkan dan mendorong cinta tanah air dan energi positif bagi bangsa Indonesia. masing-masing bagian negara.
Dengan visi menjadikan IKN sebagai kota dunia, pergerakan ibu kota menjadi bagian dari geostrategi geografis yang memiliki tujuan pokok memahami ibu kota negara Republik Indonesia sebagai kota ideal yang dapat menjadi acuan (baik contoh) untuk  pergantian  peristiwa  dan  pengurus  masyarakat  perkotaan  di  Indonesia  dan dunia. Visi besar ibu kota Nusantara adalah sebagai berikut: a) kota berkelanjutan kelas  dunia  yang  melalui  efisiensi  sumber  daya  dan  rendah  emisi  karbon, memberikan kenyamanan, harmoni dengan alam, dan ketahanan; b) menggerakkan perekonomian Indonesia ke depan yang memberikan peluang ekonomi bagi setiap orang  dengan  menumbuhkan  potensi,  inovasi,  dan  teknologi;  selanjutnya  (c)  citra kepribadian masyarakat, menyikapi kerukunan dalam keberagaman sesuai Bhinneka Tunggal Ika.
b. Gatra Demografi
Kualitas,  kuantitas,  pertumbuhan,  komposisi,  kesejahteraan,  dan  distribusi penduduk  adalah  semua  aspek  demografi  yang  berkaitan  dengan  kependudukan. Gatra  Segment  Indonesia  saat  ini  sedang  menghadapi  peningkatan  bonus  segmen (2020  -  2030)  yang  merupakan  pintu  terbuka  yang  dapat  berdampak  positif  jika dikelola dengan baik, dan akan berdampak negatif jika disia-siakan. Berikut ini adalah contoh  keuntungan  demografis  untuk  pembangunan  nasional:  1)  ada  timbunan pekerjaan yang sangat besar sehingga kenaikan gaji per kapita setiap kali pekerjaan yang bermanfaat diperoleh, pintu terbuka yang berharga, (2) ada perluasan pekerjaan wanita  yang  juga  memasuki  pasar  kerja  sehingga  mereka  dapat  membantu  dalam peningkatan gaji, (3) ada dana cadangan daerah yang dapat dikontribusikan secara menguntungkan, dan (4) ada sumber daya manusia yang besar dengan asumsi ada
usaha untuk itu (Giyarsih, 2015). Pemerintah dapat mengelola bonus demografi yang bernilai  positif  untuk  membangun  dan  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  serta memperkokoh  persatuan  anak  bangsa.  Imbalan  segmen  negatif,  seperti  tidak terserapnya tenaga kerja yang berguna, jelas dapat menyebabkan pertikaian sosial di antara  penghuni  dan  umumnya  akan  meningkatkan  persentase  kejahatan  karena tingkat pengangguran yang tinggi.
Berdasarkan  temuan  kajian,  Jakarta  sudah  tidak  mampu  lagi  memenuhi perannya  sebagai  Ibu  Kota  Negara.  Hal  ini  karena  terjadi  pertambahan  penduduk yang  tidak  terkendali  secara  cepat,  kondisi  dan  fungsi  lingkungan  yang  semakin memburuk, serta kondisi kehidupan yang semakin tidak nyaman. Ibu kota negara yang  ideal  bisa  menjadi  model  bagaimana  penduduk  Indonesia  dan  perkotaan lainnya berkembang dan tertata. Hasilnya, pengalihan IKN dirancang sebagai kota superhub  yang  memaksimalkan  kesempatan  kerja  bagi  seluruh  warga  kota  dan memastikan sinergi produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan. Begitu pula pindah ke ibu kota nusantara dimaksudkan untuk memberikan “keamanan”, yaitu sebagai tempat yang menitikberatkan pada lingkungan sehari-hari yang  terlindungi  dan  wajar,  yang  berpusat  di  sekitar  wilayah  setempat  dengan gagasan perbaikan dan penginapan yang menjamin iklim yang terlindungi, kokoh, dan satu-satunya bagi penduduk saat ini. dan apa yang ada di depan. IKN ini juga dirancang untuk menjadi kota yang mengedepankan prinsip kemanusiaan. Misalnya, mencerminkan  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dalam bagaimana  Penyelenggaraan  Daerah  Khusus  Ibukota  Nusantara  dan  bagaimana Ibukota Negara dipersiapkan, dikembangkan, dan digerakkan.
c. Gatra Sumber Kekayaan Alam
Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia,  sumber  kekayaan  alam yang sangat besar ini berpotensi menjadi aset dan potensi kekuatan bangsa Indonesia. Untuk  mensejahterakan  seluruh  rakyat  Indonesia,  dari  Sabang  sampai  Merauke, sumber daya alam (SKA) harus dikelola. Energi, kehutanan, perikanan, dan kelautan setidaknya  merupakan  tiga  bidang  kekayaan  alam  Indonesia  yang  saling  terkait. Kekayaan  alam  Indonesia  di  bidang  energi,  kehutanan,  perikanan,  dan  kelautan menjadi  faktor  utama  pemekaran  negara.  Gatra  SKA  memiliki  banyak  nilai, menjadikannya  sebagai  salah  satu  aset  ketahanan  nasional  yang  harus  dijaga, dikelola, dan dipelihara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Ibu kota baru ini direncanakan menjadi kota kelas dunia yang mengelola sumber daya  secara  efektif  dan  menyediakan  layanan  secara  efektif  dalam  penggunaan sumber  daya  air  dan  energi  yang  efisien,  pengelolaan  limbah  yang  berkelanjutan, moda  transportasi  yang  terintegrasi,  lingkungan  yang  layak  huni  dan  sehat,  serta alam  yang  sinergis.  dan  lingkungan  binaan.  Rencana  Ibukota  Nusantara  dijalin dengan gagasan rencana induk yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi
alam,  kawasan  terbangun,  dan  sistem  sosial  yang  ada  secara  harmonis.  Selain  itu, Ibukota Nusantara ditetapkan sebagai kota.
d. Gatra Ideologi
Sistem nilai, atau ideologi, adalah seperangkat ajaran pemersatu yang berfungsi sebagai  motivasi.  Filsafat  juga  mengandung  gagasan  esensial  tentang  keberadaan yang  diharapkan  suatu  negara.  Negara  Indonesia  memiliki  Filsafat  Pancasila Kebhinekaan  Filosofis  dicirikan  sebagai  keunikan  negara  dari  keberadaan  filosofis negara Indonesia yang tekun dan ekstrim untuk menumbuhkan kekuatan masyarakat dalam  menghadapi  segala  kesulitan,  bahaya,  hambatan  dan  kejengkelan  dari  luar maupun  dari  dalam.  Dengan  banyaknya  ancaman  dan  kesulitan  yang  dihadapi, Indonesia  tidak  akan  bisa  lepas  dari  dinamika  globalisasi.  Pluralitas  masyarakat Indonesia,  perkembangan  ideologi  dunia,  dan  pembangunan  nasional  merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi negara atau gatra ideologi.
Salah satu upaya merevitalisasi ideologi Pancasila adalah pengalihan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Hal ini dilakukan agar negara dan bangsa Indonesia dapat lebih tangguh secara ideologis melalui pemerataan pembangunan dan kekuatan nasional yang berimbang dalam menghadapi tantangan global. Huruf c Pasal 2 UU 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa IKN diselenggarakan dan diarahkan untuk: “menjadi citra kepribadian  masyarakat  yang  berwawasan  kebhinekaan  negara  Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Republik Indonesia.”
e. Gatra Politik
Masalah legislatif merupakan salah satu elemen kehidupan publik yang terkait dengan  kekuatan  pelaksana  pemerintahan  dan  cara  paling  umum  untuk menyampaikan pandangan individu sebagai jenis kekuasaan yang dimiliki individu. Persoalan  pemerintahan  merupakan  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  yang berkaitan  dengan  kekuasaan  atau  kekuatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan negara dan erat hubungannya dengan mengarahkan keinginan-keinginan individu sebagai  tanda  kekuasaan  dalam  penguasaan  individu.  Untuk  mengakui keserbagunaan politik, diperlukan kehidupan politik publik yang sehat dan dinamis dengan tetap menjaga ketergantungan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seluruh  pelosok  negeri,  baik  pejabat  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif,  harus mampu  mendahulukan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan  partai  atau kelompoknya. Konsep wawasan nusantara yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan seluruh aspek kehidupan nasional Indonesia, harus digunakan untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dan  penyelenggaraan kehidupan  sosial  dan  kebangsaan  sebagai  suatu  tatanan  politik.  pertunjukan. Kepentingan seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara harus menjadi fokus dari  semua  kebijakan  politik,  termasuk  peraturan  perundang-undangan  di  semua tingkatan, kebijakan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah. Hal ini tidak boleh dilakukan demi kepentingan kelompok atau individu tertentu.

## CONLUSION
Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara pada dasarnya sesuai dengan  kaidah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  pedoman  yang berlaku  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan terletak pada filosofis, humanistik dan yuridis. Pertimbangan  dan  elemen  yang  tinggi  terhadap  pembahasan  Peraturan  IKN membutuhkan  sistem  yang  berbeda  mulai  dari  kerangka  waktu  penyusunan, akomodasi  karya  ilmiah,  akomodasi  RUU,  pembahasan  di  DPR,  tata  tertib  hingga survei  hukum  di  Pengadilan  yang  Dibentuk.  Hal  ini  terjadi  karena  unsur  politik otoritas  publik  dan  DPR  dijunjung  tinggi  oleh  pemerintah  agregat  dan  bantuan populisme  lokal  yang  luas  dalam  rencana  politik  pengaturan  bantuan  pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi dan tujuan bergerak. modal publik.
Pertimbangan  geopolitik  dan  geostrategis  juga  dapat  digunakan  untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara didasarkan pada penyelidikan yang menyeluruh.  Sebenarnya,  geopolitik  adalah  bidang  keilmuan  yang  melihat  sistem politik  yang  terikat  pada  tempat  Anda  berada.  Akibatnya,  geopolitik  juga  dapat dipahami sebagai sistem politik atau regulasi berupa kebijakan dan strategi nasional yang  dipengaruhi  oleh  letak  suatu  negara.  Setiap  negara,  termasuk  Indonesia, mengharapkan Urusan Internasional untuk memutuskan kerangka perbaikan politik publik, yang bergantung pada situasi dan kondisi geologis dalam mencapai tujuan negara.  Akibatnya,  geografi  kepulauan  Indonesia  dikenal  sebagai  Wawasan Nusantara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2008. Analisis  Kebijaksaan  dari  formulasi  ke  implementasi kebijaksanaan negara . Jakarta : Bumi Aksara. Hlm.40
Aditya,  Zaka  Firma;  Fuad,  Abdul  Basid.  2021. Konseptualisasi  Omnibus  Law  dalam Pemindahan Ibukota Negara. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.  ISSN: 1978-2292 e- ISSN: 2579-7425
Ario  Andika  Baskoro,  Dona  Budi  Kharisma,  2022. Analisis  Undang-Undang  IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diIndonesia . Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional| Volume 1, Nomor3,Year 2022,.
Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga , Jakarta : PT. GramediaPustaka Utama.
Delina  Kartika  Murti  Rahma,  Safari  Hasan.  2019,  Studi  Geopolitik  Indonesia (WawasanNusantara)  Dalam  Landasan  Idiil  Pancasila  dan  UUD  1945.  2019, Journal Geopolitics of Indonesia.
George Royke Deksino, 2018, Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia , dalam Lamhot Naibaho & Demsy Jura. 2018.  Prosiding  “Revitalisasi  Indonesia  Melalui  Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila”. Jakarta: UKI Press.
Haryanti  Amelia;  Utaminingsih,  Sri;  Pujilestari,  Yulita.    2022. Politik  Hukum Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Nusantara. Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 19 No. 3 - September 2022: 307-319.
Haryo  B.  Rahmadi.  2018. Relevansi  Dan  Aplikasi  Doktrin  Wawasan  Nusantara  Dalam Analisis Ancaman Kontemporer . Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 33 | Maret 2018,
Herdiana,  Dian.  2022. Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik . Jurnal Transformative Vol. 8 No. 1 Tahun 2022 DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1
Humas Kemensetneg, 2019, Pindahkan Ibu Kota, Presiden Jokowi Berkirim Surat ke DPR , diambil dari
https://www.setneg.go.id/baca/index/pindahkan_ibu_kota_presiden_jokowi_ber kirim_surat_ke_dpr . (Diakses pada 5 Juni 2022)
Humas MK. 2022. UU IKN Diajukan ke MK Oleh Din Syamsudin, Azyumardi Azra Serta Puluhan Tokoh Masyarakat . Diambil dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2201_24.3.22% 2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf (diakses  pada  12  Oktober 2022).
Humas. 2022. Presiden Jokowi Lantik Kepala Otorita IKN dan Gubernur Sulsel , diambil dari https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-kepala-otorita-ikn-dan- gubernur-sulsel/ (Diakses pada 13 Oktober 2022).
Humas  MK,  2022.  Siaran  Pers,  Gugatan  UU  IKN  Disidangkan,  diambil  dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2283_25.0 4.22%2053.PUU-XX.2022%20I%20UU%20IKN%20MHM.pdf (diakses 12 Oktober 2022).
Irwan Gesmi, Eliwon feriyanus, 2018, Pendidikan Kewarganegaraan , Ponorogo: Myria Publisher.
Kartika,  Shanti  Dwi.  2015. Politik  Hukum  Pemberantasan  Korupsi:  Arah  Kebijakan Pemberantasan Korupsi Dalam pemerintahan Jokowi dalam Mulyani dan Made. Kontras.  2022. Catatan  Kritis  Pelanggaran  HAM  di  Balik  Pemindahan  Ibu  Kota  Baru . Diambil dari
https://kontras.org/wp- content/uploads/2022/03/Final_Catatan-Kritis-Pemindahan-IKN.pdf (diakses pada 17 November 2022).
Latif,Abdul & Hasbi. 2019 . Politik Hukum. Sinar Grafika. Jakarta Timur, Rawangan Mahfud, Moh. MD. 2020. Politik Hukum di Indonesia . Yogyakarta, Rajawali Pers. Cet. Ke-10.
Mahfud,Moh.  2020. Politik  Hukum  Di  Indonesia .  PT.  Rajagrafindo  Persada.  Depok, Tapos.
Mardyanto  Wahyu  Tryatmoko.  2022.  Tantangan  Lembaga  Otorita  dalam Penyelenggaraan IKN. Diambil dari https://politik.brin.go.id/wp- content/uploads/2022/06/Newsletter-Otda-Vol.3-No.1-Maret-2022.pdf
(Diakses pada 15 Oktober 2022)
MKRI, 2022, Suharso Monoarfa Jelaskan Visi dan Misi IKN sebagai Kota Dunia . Jumat 27 April 2022.
Diambil dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18160 (diakses pada 20 April 2022).
Muhadam  Labolo  &  Ahmad  Averus  Toana,  2022. Relokasi  Ibukota  Negara  (Studi Alternatif). Purbalingga: Eureka Media Aksara. M.  FAUZI,  dkk.  2022. Nilai  Dan  Tradisi  Masyarakat  Penajam  Paser  Utara  Dalam Penyelesaian Sengketa . Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Nugroho,  Wahyu.  2016. Politik  Hukum  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas Pelaksanaan  Pemilu  dan  Pemilukada  di  Indonesia. Jurnal  Konstitusi,  Volume  13, Nomor 3, September 2016
Rahman,Fathur.2020 . Inovasi Pemerintahan Daerah Ideal . PT. Cita Intrans Selaras (citila). Jatim, Malang Sopiani;  Mubaroq,  Zainal.  2020. Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Legislasi  Indonesia  Vol  17 No. 2 - Juni 2020: 146-153.
Suryadi Jaya Purnama & Chotib. 2022. Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara . Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13(2), 2022, 155 – 168. Hlm. 163. https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1646447198_file_mpr.pdf (diakses  pada 14 Oktober 2022).