PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M JURNAL ILMU HUKUM

## AMINAH
ZAINUDIN HASAN ANGGA ALFIYAN FATHUR RACHMAN YULIA HESTI DORIS RAHMAT INDAH SATRIA 115-125 126-132 133-142 143-157 158-167 168-180 181-186 187-200

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 ISSN 1907-560X
Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku Penyalahgunaan  Narkotika  Yang  Dilakukan
Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi
Provinsi Lampung
Analisis  Hukum  Perjanjian  Penyembuhan  Kepada Pasien  Dari  Penyelenggara  Praktik  Pengobatan Tradisional
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  Dan  3  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Di Indonesia P e m b i n a a n   N a r a p i d a n a   D e n g a n   S i s t e m Pemasyarakatan Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan
Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
RISSA AFNI
MARTINOUVA
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU- XIV/2016 DALAM HAL PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

## ANGGA ALFIYAN
Email: angga.alfian@ubl.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung

## ABSTRACT
Implementation  of  the  Constitutional  Court  Decision  Number  25  /  PUU-XIV  /  2016  In  the matter  of  Amendments  to  the  Provisions  of  Article  2  and  3  of  Law  Number  20  of  2001 concerning  Corruption  Crimes  and  Legal  Effects  Arising  from  the  Decision  of  the Constitutional  Court  Decision  Number  25  /  PUU-XIV  /  2016  in  The  Amendment  to  the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. The results of this study are, Opinion of the word "Get" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 means "possible", "potential", "can", "not necessarily". If the word "can" is omitted it will weaken Article  2  paragraph  (1)  and  Article  3  of  Law  Number  31  Year  1999  as  amended  by  Law Number  20  of  2001  concerning  Eradication  of  Corruption,  in  the  case  of  Corruption categorized  as  Extraordinary  Crime  Extraordinary  Law  law  enforcement  should  be implemented not by weakening the legal basis in eradicating the Corruption.
Keywords: Implementation, Constitutional Court, Corruption, Linguistics.

## I. PENDAHULUAN
Negara
Indonesia merupakan
Negara  Hukum  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal  1 ayat  (3) jo Pasal 27 ayat  (1) yang  berbunyi  :”Segala  warga  Negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.” jo Pasal  28  D  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945 :”Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum.” yang tidak berdasar  atas  kekuasaan  belaka  tetapi negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang  Dasar  1945,  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  dan  menjamin
warga  negaranya  mempunyai  kedudukan yang sama di dalam hukum.
Dalam  mencapai  cita-cita  bangsa tidaklah merupakan suatu hal  yang mudah. Kenyataan  menunjukkan  bahwa  didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan  hukum  dan  merugikan  keuangan negara  maupun  merugikan  kepentingan masyarakat  sendiri  yang  disebut  tindak pidana  Korupsi.  Tindak  pidana  Korupsi merupakan  masalah  yang  sangat  serius, karena  tindak  pidana  Korupsi  dapat membahayakan  stabilitas  dan  keamanan negara  dan  masyarakat,  membahayakan pembangunan  sosial,  ekonomi  masyarakat, politik  bahkan  dapat  pula  merusak  nilai- nilai  demokrasi  serta  moralitas  karena semakin  lama  tindak  pidana  ini  sudah
menjadi budaya dan ancaman terhadap cita- cita menuju masyarakat adil dan makmur.
Korupsi  di  Indonesia  dewasa  ini sudah  merupakan patologi  social (penyakit social)  yang  sangat  berbahaya  yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil  keuangan  negara  yang  sangat besar.  Namun yang  lebih  memprihatinkan lagi  adalah  terjadinya  perampasan  dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan  secara  kolektif  oleh  kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran.
Bentuk
perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal  itu  merupakan  cerminan  rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol  adalah  sikap  kerakusan  dan aji  mumpung.  Jika  kita  tidak  berhasil memberantas  Korupsi, atau  paling  tidak mengurangi  sampai  pada  titik  yang  paling rendah  maka  jangan  harap  negara  ini  akan mampu mengejarketertinggalannya dibandingkan negara  lain  untuk  menjadi  sebuah  negara yang  maju.  Karena Korupsi  membawa dampak  negatif  yang  cukup  luas  dan  dapat membawa negara ke jurang kehancuran.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan lembaga baru di Negara Indonesia, Lembaga  ini  terbentuk  setelah  perubahan ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945  yang disahkan  oleh  MPR  pada  tanggal  9 November  2001  (Lintje  Anna  Marpaung 2013:87  ).  Seperti  ditentukan  dalam  Pasal 24  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  sudah  diubah,  kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  dua  badan  atau  dua mahkamah,  yang  satu  bernama  Mahkamah Agung  dan  yang  Lain  bernama  Mahkamah
Konstitusi  (  HRT.  Sri  Soemantri  M 2014:283  ).    Kedua  mahkamah  tersebut mempunyai  kedudukan  sedrajat,  tetapi dengan fungsi dan tujuan yang berbeda.
Berdasarkan  dengan  tugas  dan wewenang Mahkamah  Konstitusi,  Pasal  24 C  menegaskan  bahwa  “  Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar,  memutus  segketa  kewenangan lembaga negar yang kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar, memutus  pembubaran  partai  politik,  dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut Undang-Undang Dasar. Perlu dicarar bahwa  putusan  ini  sifatnya  tidak  final karena  tunduk  pada  ( subject  to) putusan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  lembaga politik  yang  berwenang  meberhentikan Presiden  (Pasal  7A).  Berbeda  dengan  di Amerika  Serikat yang  mendahulukan proses  politik  daripada  proses  hukum  ( Ni’matul Huda, 2011 : 204 -205 ).
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  telah memutuskan  perkara  Nomor  25/PUU- XIV/2016  yang  pada  pokoknya  telah memutuskan  kata  “dapat”  didalam Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Tindak  Korupsi  (Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi)  yang berbunyi  :  “Setiap  orang  yang  secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu Korporasi yang Dapat merugikan
Keuangan Negara atau Perekonomian  Negara  Dipidana  dengan
Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara paling  singkat  4  Tahun  (empat)  Tahun  dan paling  lama  20  Tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp  200.000.000  (dua  ratus  juta rupiah ) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.  (satu  miliar  rupiah)” dan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Tindak  Korupsi  (Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi)  yang berbunyi  :”  Setiap  orang  yang  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatannya  atau  karena  kedudukan yang  Dapat merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 Tahun  dan  paling  lama  20  Tahun  dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000  (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah )”. Putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 menarik  perhatian  setelah  sebelumnya, Mahkamah  Konstitusi  didalam  Putusan Nomor 003/PUU-III/2006 telah mempertimbangkan  kata  “dapat”  didalam Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.
Secara  sekilas  apabila  perkara  yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,  maka  para  pemohon  kemudian dinyatakan Permohonan tidak dapat diterima  ( niet  Ontvan  kelijk  verklaard ).
Sehingga  ketika  Mahkamah  Konstitusi kemudian memeriksa permohonan terhadap Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  4  orang hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapat yang berbeda ( dissenting opinion ).
Dengan komposisi 9 orang hakim, 4 orang Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian  menyatakan  pendapat  berbeda ( dissenting opinion ) maka terhadap  Pasal  2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  menimbulkan perbedaan  pendapat  yang  cukup  tajam. Dissenting  opinion oleh  4  orang  hakim  di Mahkamah Konstitusi mengingatkan perbedaan  mengenai  hukuman  mati  dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  2-3/PUU-V/2007,  Selain  itu  tidak pernah adanya dissenting opinion yang begitu tajam.
Sedangkan  didalam  Perkara  Nomor 25/PUU-XIV/2016,  para  pemohon  tidak menggunakan  alas  uji  didalam  perkara  ini yaitu  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, namun menggunakan alas uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 G ayat (1)  dan  Pasal  28  I  ayat  (4)  dan  ayat  (5) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Selain  itu  juga dengan  hadirnya  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan
(Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) membawa dampak  penting  dengan  makna “ Korupsi ”. “Kerugian  Negara”  akibat  kesalahan administrasi  tidak  dapat  dikategorikan “ Korupsi ” .  Sehingga  proses  memeriksa “ K erugian  Negara”  akibat  kesalahan administrasi dilakukan di Pengadilan
Negeri  dan  di  Pengadilan  Tata  usaha
Negara (Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Dengan
demikian hukum pidana kemudian dijadikan  senjata  pamungkas  ( ultimum remedium ). Dengan demikian maka berlandaskan kepada Undang-Undang
Administrasi  Pemerintahan,  makna  kata
“dapat”  sebagaimana  didalam Pasal  2  ayat (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  menjadi  bergeser,  Apabila sebelumnya  didalam  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2006, makna “dapat” didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  adalah  perbuatan  formal.  Merujuk kepada  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi, maka  untuk  membuktikan  Pasal  2  ayat  (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  langsung  membuktikan  setiap unsur didalam  Pasal  2 ayat  (1) dan  Pasal 3 Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi. Sehingga  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi kemudian  ditafsirkan  sebagai conditionally constitutional dan tidak bertentangan dengan Konstitusi.
Namun makna k ata “dapat” didalam
Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  kemudian menjadi bergeser. Dengan merujuk ketentuan  Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna
Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan kemudian diberi ruang untuk diterapkan  didalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi. Sehingga semula didalam putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  003/PUU- III/2006  yang  menyebutkan  Tindak  Pidana Korupsi  adalah  Tindak  Pidana  Formil kemudian menjadi Tindak Pidana Materil.
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan permasalaham dalam penelitian ini, Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal  2  dan  3  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
? Bagaimana  Akibat  Hukum  dari  Putusan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal  Perubahan Ketentuan  Pasal  2  dan  3  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Tindak Pidana Korupsi terhadap kewenangan KPK dalam menentukan Tindak Pidana Korupsi?
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan cara melakukan pengkajian Perundang-undangan  yang  berlaku  dan diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan hukum  tertentu  dan  pendekatan  secara empiris  yaitu  dengan  cara  studi  lapangan yang bertitik tolak sebagai upaya mendapatkan data primer melalui pengamatan  (observasi)  ataupun  dengan wawancara langsung dari  narasumber  yang berkaitan.

## II. PEMBAHASAN
Tindak Pidana Korupsi Dalam bahasa Belanda
straafbaarfeit (Tindak Pidana) terdapat dua unsur  pembentuk  kata,  yaitu straatfbaar dan feit. Perkataan feit dalam  bahasa Belanda  diartikan  sebagian  dari  kenyataan, sedang straafbaar berarti  dapat  dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Simons, Dalam
rumusannya straafbaarfeit itu adalah tindakan  melanggar  hukum  yang  telah dilakukan  dengan  sengaja  maupun  tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya dan  oleh  Undang-Undang  telah  dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum ( Evi Hartanti, 2012:5 ).
Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia  yang  mengatur  mengenai  tindak pidana  Korupsi,  saat  ini  sudah  lebih  baik
dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  serta  terakhir dengan  diratifikasinya  United  Nations Convention  Against  Corruption,  2003 (Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa Anti  Korupsi,  2003)  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2006.  Menurut Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat diketahui  bahwa  Tindak  Pidana  Korupsi adalah  tindakan  melanggar  hukum  yang telah  dilakukan  dengan  sengaja  maupun tidak sengaja oleh seseorang atau orang lain atau  korporasi  yang  menyalahgunakan wewenang  karna  jabatannya  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001,  yang  termasuk  ke  dalam unsur-unsur  Pidana  Korupsi  yaitu  sebagai berikut :
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  berbunyi, “ Setiap  Orang  yang secara melawan hukum melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…”
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999 jo Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001  berbunyi,  “setiap  orang  yang dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  wewenang,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukannya  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat diketahui  bahwa unsur-unsur tindak pidana Korupsi  adalah  setiap  orang  termasuk korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  korporasi  dengan    menyalahgunakan wewenang  dan  sarana  karna  jabatan  atau kedudukan  yang  ada  padanya  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## Pengertian Forensik Linguistik
Linguistik  Forensik  adalah  sebuah ilmu  linguistik  terapan.  Ilmu  ini  terkait dengan penganalisaan alat bukti kebahasaan  untuk  kepentingan  hukum. Misalnya,  penganalisaan  terhadap  rekaman suara percakapan demi kepentingan investigasi dalam kasus perdata dan pidana. Selain  itu,  ilmu  ini  juga  meliputi  kajian bahasa terhadap situasi persidangan, perundangan-undangan,  serta  interogasi oleh  pihak  kepolisian  terhadap  orang  yang diduga  melakukan  kejahatan,  dan  lain sebagainya ( Susanto, 2017:5).
Forensik  linguistik  adalah  cabang baru  dari  Linguistik  terapan.  Cabang linguistik  ini  mewujudkan  suatu  upaya sistematis  untuk  menerapkan  linguistik wawasan ke dalam bidang hukum. Forensik
linguistik meneliti dokumen-dokumen hukum,  bahasa  polisi  sebagai  penegak hukum,  pertukaran  dalam  ruang  sidang, bukti  linguistik,  ahli  bahasa  sebagai  saksi ahli,  kepengarangan,  plagiarisme,  dan identifikasi  pembicara  melalui  forensik fonetik.  Ahli  bahasa  sebagai  saksi  ahli sering diharuskan untuk memberikan penilaian  mereka  tentang  kasus-kasus hukum tertentu yang melibatkan penafsiran linguistik.  Artikel  ini  membahas  isu-isu yang  berkaitan  dengan  ahli  bahasa  sebagai saksi ahli, yaitu:(1) kriteria untuk saksi ahli, (2)  etika  sebagai  saksi  ahli,  (3)  kriteria untuk  mengukur  tingkat  ilmiah  bukti linguistik  dan  (4)  bentuk-bentuk  yang digunakan  untuk  menyampaikan  bukti linguistik . Linguistik  forensik,  hukum linguistik,  atau  bahasa  dan  hukum,  adalah aplikasi pengetahuan linguistik, metode dan wawasan  ke  konteks  forensik  hukum, bahasa,  investigasi  kejahatan,  prosedur pengadilan,  dan  peradilan.  Ini  adalah cabang dari Linguistik terapan.
Ada  terutama  tiga  bidang  aplikasi untuk  ahli  bahasa  yang  bekerja  dalam konteks forensik:
a) memahami bahasa hukum tertulis,
b) memahami  penggunaan  bahasa  dalam proses forensik dan peradilan, dan
c) penyediaan bukti linguistik.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat
diketahui  bahwa  forensik  linguistik  adalah cabang ilmu linguistik dalam suatu peristiwa  kebahasaan  yang  ada  dalam proses  hukum,  baik  dalam  bentuk  produk hukum,  interaksi  dalam  proses  peradilan, dan  dalam  interaksi  antar  perorangan  yang mengakibatkan  timbulnya  dampak  hukum tertentu.

## Pengertian Mahkamah Konstitusi
Dalam  sistem  demokrasi  konstitusional, penyelenggaraan  negara  diatur  dengan
model  pemisahan  ataupun  pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan “Power tends to corrupt, absolut power  corrupt  absolutely” .  Kekuasaan negara  dibagi  atas  cabang-cabang  tertentu menurut  jenis  kekuasaan  dan  masing- masing  dipegang  dan  dijalankan  oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangnya  kelembagaan  negara  dan pencabangan kekuasaan  semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya  menjadi  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan  terjadinya  konflik  atau sengketa  antar  lembaga  negara,  baik horizontal  maupun  vertikal  yang  harus dibuat  mekanisme  penyelesaiannya.  Di sinilah  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi diperlukan  (  Abdul  Mukhtie  Fadjar, 2006:118 ).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  24 Undang-Undang  Dasar  Negara  kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  setelah amandemen  ketiga,  Mahkamah  Konstitusi adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman  di  samping  Mahkamah  Agung dan  badan-badan  peradilan  yang  berada dibawahnya  dalam  lingkungan  peradilan Umum, Agama, Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  selain Mahkamah  Agung.  Kekuasaan  kehakiman merupakan kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Dengan demikian,  Mahkamah  Konstitusi  adalah suatu  lembaga  peradilan,  sebagai  cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara  tertentu  yang  menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ( Mariyadi Faqih, 2010 :7 ).
Berdasarkan sisi hukum,
keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya  diperlukan  pengadilan  khusus guna  menjamin  kesesuaian  aturan  hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum  di atasnya. Kelsen menyatakan:
“The  application  of  the  constitutiona l rules  concerning  legislation  can  be effectively  guaranted  only  if  an  organ other  than  the  legislative  body  is entrusted  with  the  task  of  testing whether  a  law  is  constitutional,  and  of annulling  it  if – according  to  the opinion  of  this  organ – it  is “unconstitutional”.  There  may  be  a special  organ  established  for  this purpose, for instance, a special court, a so- called “constitutional court”...”
Pandangan tersebut merupakan konsekuensi  dari  dalil  hierarki  norma hukum  yang  berpuncak  kepada  konstitusi sebagai the  supreme  law  of  the  land .
Hierarki  tersebut  sekaligus  menempatkan landasan  validitas  suatu  norma  hukum adalah  norma  hukum  yang  berada  di atasnya  demikian  seterusnya  hingga  ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Adalah salah satu peradilan yang ada  di  Indonesia  yang  dituangkan  dalam Pasal  24  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan  sebagai  cabang  kekuasaan  yudikatif, yang  mengadili  perkara-perkara  tertentu yang  menjadi  kewenangannya  berdasarkan
ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

## Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  diatur dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dibawah ini:
a. Mahkamah  Konstitusi  berwenang Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir  yang  putusannya  bersifat final untuk:
a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; b) Memutus  sengketa  kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh
Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945;
c) Memutus  pembu  baran  partai politik; dan
d) Memutus  perselisihan  tentang hasil pemilihan umum.
b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan  putusan  atas  pendapat
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  diduga  Telah  melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, Korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945; Di dalam Penjelasan
Umum Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 Mahkamah  Konstitusi  disebutkan  bahwa tugas  dan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi adalah  menangani  perkara  ketatanegaraan atau  perkara  konstitusional  tertentu  dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah  Konstitusi  juga  dimaksudkan sebagai  koreksi  terhadap  pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda  atas  konstitusi  (Abdul  Mukhtie Fadjar, 2006:119).
Fungsi  tersebut  dijalankan  melalui wewenang  yang dimiliki,  yaitu memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  tertentu berdasarkan  pertimbangan  konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan
Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar  belakang  ini  setidaknya  terdapat  5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  dan dilaksanakan  melalui  wewenangnya,  yaitu sebagai  pengawal  konstitusi (the  guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (the  final  interpreter  of  the  constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitutional  warga  negara (the  protector of  the  citizen’s  constitutional  rights) ,  dan pelindung  demokrasi (the  protector  of democracy. ( Tim  Penyusun  Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010:4 ).
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi sekaligus  untuk  menjaga  terselenggaranya pemerintahan  negara  yang  stabil,  dan  juga merupakan  koreksi  terhadap  pengalaman kehidupan  ketatanegaraan  di  masa  lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda
terhadap  konstitusi.  Selain  sebagai  penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah  Konstitusi  juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (the sole interpreter of constitution) .
Putusan-putusan  dalam  perkara- perkara yang berkaitan dengan kelima jenis kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut pada  pokoknya  merupakan  wujud  konkrit dari  fungsi  pengawalan  dan  penafsiran yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi terhadap  hukum  dasar  Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun  1945.  Dalam  melakukan  fungsi peradilan dalam keempat bidang kewenangan tersebut, Mahkamah Konstiusi melakukan penafsiran Undang-Undang Dasar  1945,  sebagai  satu – satunya  lembaga Negara  yang  mempunyai  kewenangan tertinggi untuk menafsirkan Undang- Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas dapat  diketahui  bahwa  kewenangan  dan kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  telah diatur    dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  dan  ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945 memiliki  4  kewenangan  dan  1  kewajiban yaitu  Mahkamah  Konstitusi  berwenang Mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk,  Menguji  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Memutus  pembu baran partai politik dan Memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum serta  memiliki  kewajiban  yaitu  Mahkamah Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden
diduga  Telah  melakukan  pelanggaran hukum  berupa  penghianatan  terhadap negara,  Korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela, dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
Dalam  Hal  Perubahan  Ketentuan  Pasal 2  dan  3  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana Korupsi
Mahkamah Konstitusi
telah menerima  permohonan  pengujian  Undang- Undang  ( judicial  review )  melalui  Putusan Nomor  25/PUU-XIV/2016  dalam  hal  ini Pasal  2  dan  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor
20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, yang berbunyi :
“  Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  Korporasi  yang  Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian  Negara  Dipidana  dengan Penjara  Seumur  Hidup  atau  Pidana Penjara  paling  singkat  4  Tahun  (empat) Tahun  dan  paling  lama  20  Tahun  dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.”
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :
“  Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatannya  atau  karena kedudukan yang  Dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara  dipidana  seumur  hidup,  atau pidana  penjara  paling  singkat  1  Tahun dan  paling  lama  20  Tahun  dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000 (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  maksimal Rp1.000.000.000  (1  miliar  rupiah)” Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi .” Dalam  putusan  tersebut  Mahkamah Konstitusi  menyatakan  bahwa  frasa  kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  dan tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat. Sebelumnya  pada  Tahun  2007,  Mahkamah Konstitusi  telah  menerima  permohonan pengujian  atas  Pasal  yang  sama  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 03/PUU-IV/2006 dengan menyatakan bahwa  kerugian  keuangan  negara  dan perekonomian  negara  tidak  selalu  harus timbul  tetapi  cukup  apabila  dalam  bentuk kemungkinan saja, karena menurut Mahkamah  Konstitusi  hal  ini  hendak mengatakan  bahwa  tindak  pidana  dalam norma tersebut merupakan delik formil.
Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV  2016 dalam  pengujian  materil  yang  dilakukan oleh  pemerintah  yang  diwakilkan  Dewan Perwakilan  Rakyat  bahwa  pemohon  keliru mempertentangkan
Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi
Pemerintah),  karna  dalam  permohonan pengujian Undang-Undang, yang dilakukan pengujian adalah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukan pengujian Undang-Undang Tterhadap Undang-Undang,  Bahwa  Dalam  Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dirumuskan  secara  tegas  sebagai  tindak Pidana Formil, Bahwa Korupsi di Indonesia terjadi  secara  sistematik  dan  meluas sehingga  tidak  hanya  merugikan  keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan Korupsi perlu dilakukan dengan cara khusus. Dalam
Putusan
Mahkamah
Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV  2016 menurut  para  pemohon  kata  "dapat"  dalam Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi bertentangan dengan prinsip  negara hukum yaitu  adanya  perlindungan  yang  sama ( equal  protection )  atau  persamaan  dalam hukum  ( equality  before  the  law ),  bahwa terhadap  kata  dapat,  para  pemohon  juga menganggap  bertentangan  dengan  asas legalitas  ketentuan  pidana  ( lex  scripta, lexcerta,  lex  sticta  dan  non  rextroactive), bahwa  menurut  para  pemohon  terkait  kata dapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  memberi  peluang  dan  keleluasaan kepada negara dalam hal ini aparat penegak hukum  untuk  bertindak  sewenang-wenang dan  mengabaikan  kewajibannya  bertindak atas dasar hukum yang jelas yang berakibat terjadi  pelanggaran  atas  hak-hak  asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip fundamental dari negara hukum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Syamsudin  sebagai  Hakim Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadilan  Negeri Kelas  IA  Tanjung  Karang  pengertian implementasi  adalah  pelaksanaan  atau penerapan.  implementasi  juga  merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  rangkaian kegiatan  yang  hendaknya  dilakukan  sesuai dengan rangkaian yang telah dibentuk.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Syamsudin  sebagai  Hakim Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadilan  Negeri Kelas IA Tanjung Karang Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  termasuk perbuatan  melawan  hukum  itu  meliputi materil  dan  formil  yang  artinya  meskipun perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam peraturan Perundang-undanganan tapi apabila  Undang-Undang  tersebut  (Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi) dianggap  tercela,  tidak  sesuai  dengan  asas keadilan  dan  norma-norma  kehidupan sosial  dalam  masyarakat  maka  perbuatan tersebut dapat dipidana.
Dalam  Unsur  perbuatan  melawan hukum itu hanya perbuatan yg bertentangan dengan Undang-Undang saja. Kata “dapat” yg  ada  di  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 diartikan  secara  formil  artinya  perbuatan- perbuatan perkara itu tidak harus menimbulkan  akibat  kerugian  negara  tapi bilamana  sudah  adanya  potensi  merugikan negara  itu  sudah  bisa  dipidana,  Jadi  kata dapat  tersebut  tidak  harus  adanya  kerugian
negara  jadi  dia  cukup  bilamana  adanya potensi  menimbulkan  keuangan  negara  itu sudah dapat dipidana.
Dalam penerapannya, putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016 tidak berjalan efektif, Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Syamsudin  sebagai  Hakim  Tindak Pidana  Korupsi  Pengadilan  Negeri  Kelas IA Tanjung Karang dalam praktek peradilan  yang  sudah  ditangani  itu  selalu sudah  menimbulkan  kerugian  negara, karena timbulnya kerugian negara itu dapat dilihat dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK),  atau  audit  dari  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  tapi  adanya  potensi  kerugian negara  itu  hanyalah  teori,  secara  praktek peradilan  selalu  sudah  timbul  akibatnya yaitu  kerugian  negara.  Kerugian  negara dapat  dilihat  dari  polisi  atau  penyidik  dari penuntut umum dapat  dibuktikan dari hasil audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) atau  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP).  Sehingga,  adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut hanya  perbuatan  hukum  yang  bertentangan dengan  Undang-Undang  itu  sendiri,  jadi perbuatan  melawan  hukum  secara  materil sudah tidak berlaku lagi. Didalam prakteknya  memang  jarang  ditemukan bahkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Patra Daniel sebagai Jaksa di Kejaksaan  Negeri  kota  Bandar  Lampung, Pada  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi wewenang  oleh  Undang-Undang  ini  untuk bertindak  sebagai  penyelidik,  penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan
yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum serta wewenang lain.
Dalam  melakukan  melaksanakan Penuntutan  dan  penyidikan  dilaksanakan secara  independen  atau  tidak  dapat  di intervensi  oleh  pihak  manapun.  Terkait dalam  kasus  pidana  khususnya  tindak pidana  korupsi,  kejaksaan  menemukan beberapa kendala yaitu kekurangan spesifikasi,  dalam  konstruksi  jaksa  juga bukan  ahli  di  bidangnya  dan  harus menggunakan  jasa  audit  dari  Badan Pengawas  Keuangan  (BPK)  dan  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  dan  itu  juga  mempunyai  proses yang lama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  bapak  Syamsudin  sebagai  Hakim Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadilan  Negeri Kelas IA Tanjung Karang bahwa penghapusan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dengan  dihilangkan  kata  dapat dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi yang didahulukan adalah dengan menghitung potensi berapa kerugian negara walaupun  kata  dapat  dihapuskan  selama dalam  menegakkan  tindak  pidana  korupsi berorientasi kepada unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka hasilnya tetap sama.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dianalisis  bahwa  Implementasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal  2  dan  3  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana Korupsi  dirasa  kurang  efektif  karna  kata dapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana formil, bukan tindak  pidana  materil  sehingga  unsur merugikan  keuangan  negara  bukanlah unsur  esensial.  Penulis  Berpendapat  kata “Dapat” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  bermakna  “mungkin”,  “berpotensi”, “bisa”,  “tidak  harus” .  Apabila  kata  dapat tersebut  dihilangkan  akan  melemahkan Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, dalam  kasus  korupsi  yang  dikategorikan sebagai Extraordinary  Crime (Kejahatan Luar Biasa) hendaknya diterapkan
penegakkan  hukum Extraordinary  Law
(Hukum  Luar  Biasa)  bukan  dengan melemahkan dasar hukum dalam pemberantasan Korupsi tersebut.
Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan  dari putusan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal Perubahan  Ketentuan  Pasal  2  dan  3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  bapak  Syamsudin  sebagai  Hakim Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadilan  Negeri Kelas  IA  Tanjung  Karang  bahwa  sejak adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  perbuatan materil  tidak  berlaku  lagi  karena  dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dan  sifatnya  hanya  formil.  Sehingga, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana
Korupsi  perbuatan  melawan  hukum  itu perbuatan  yang  bilamana  bertentangan dengan  Undang-Undang  itu  sendiri  dan memenuhi unsur tidak berlaku lagi bilamana  tidak  sesuai  dengan  Pasal keadilan  atau  norma-norma  kehidupan sosial  dalam  masyarakat  maka  perbuatan tersebut  dapat  dipidana  itu  tidak  berlaku, jadi  setiap  orang  dapat  dipidana  semua. Norma kata "dapat" seakan-akan membatasi  tindakan  pada  batasan  syarat dan  prosedural  sebagai  ketaan  terhadap hukum,  seakan  terbata  formalitas,  yang akhirnya secara filosofis dianggap keadilan dan  penegakan  hukum  adalah  syarat  dan prosedur aturan saja.
Bahwa Akibat hukum dari permasalahan tersebut diatas, menyebabkan
:
a) Ketidakpastian  hukum  menyangkut norma yang menjadi batasan perbuatan  melawan  hukum  dan unsur merugikan keuangan negara.
b) Tiadanya jaminan perlindungan hukum, menyangkut penilaian sampai  pada  simpulan  kata  "dapat" merugikan  keuangan  negara  dan sampai pada penilaian "menguntungkan  orang  lain  atau korporasi",  Sehingga  kemungkinan menciptakan  konflik  dan  sengketa hasil audit.
c) Komisi Pemberantasan Korupsi (yang  selanjutnya  disebut  KPK) dalam  melakukan  penangkapan  dan penyidikan sedikit terhambat, karena  dalam  penghilangan  kata "dapat"  membuat  delik  formil dalam Pasal tersebut berubah menjadi  delik  materil,  sehingga dalam  proses  penangkapan  dan penyidikan KPK membutuhkan barang  bukti  kerugian  keuangan negara  yang  pasti/  hasil  audit  dari
Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan
Pembangunan,  walaupun  unsur  dari melawan hukum dan unsur memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain  telah  terpenuhi,  maka  belum terjadi tindak pidana.
d) Dalam  Penerapan  Subjek  Tindak Pidana,  Dalam  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1999  subjek  tindak  pidana  Korupsi diterapkan kepada pihak non pegawai  negeri  atau  pihak  swasta, sedangkan  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  diterapkan kepada subjek tindak pidana Korupsi  dari  pihak  pegawai  negeri atau  pejabat  umum.  Terkait  dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1999, tersebut  terjadi  kerancuan  karena penerapan seharusnya Pasal tersebut tidak dapat diterapkan kepada pihak non  pegawai  negeri  atau  kepada pihak  swasta  saja.  Akan  tetapi dalam praktiknya sebaliknya bahkan  perkembangannya  Pasal  ini pun  diterapkan  untuk  menjerat korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  Korupsi.  Penerapan  tersebut tidak  bisa  lepas  dari  pengertian pegawai  negeri  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sendiri.
e) Penerapan  unsur  melawan  hukum, Permasalahan terkait dengan penerapan  unsur  melawan  hukum pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 terletak  pada  permasalahan  apakah perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur
melawan  hukum  dalam  pengertian hukum pidana.
Permasalahan penerapan unsur memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  korporasi,  Akibat  dari  perumusan Pasal yang luas tersebut perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan  menggunakan  sarana  melawan hukum  mengakibatkan  banyak  perbuatan yang  seseungguhnya  tidak  masuk  dalam kualifikasi  tindak  pidana  korupsi  dapat dimasukan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999. Selain  itu,  dalam  unsur  memperkaya  diri sendiri,  orang  lain  atau  korporasi  secara tersirat terdapat unsur kesalahan. Akibatnya ketika Pentutut Umum atau Hakim membuktikan  unsur  ini  harus  dapat dibuktikan  bahwa  adanya  niat  jahat  dari dari  seorang  pegawai  negeri  atau  pejabat umum  yang  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau korporasi tersebut.
Ketidakpastian  penerapan  unsur dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, Pada akhirnya dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016  yang memberikan penafsiran baru atas ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dengan menghapuskan frasa “dapat” dengan alasan tidak  memberikan  kepastian  hukum  justru karena  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  tidak  sejalan  dengan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tidak  menyelesaikan  permalasahan  atas penerapan atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999. Hal  tersebut  dikarenakan  permasalahan dalam  praktik  atas  penerapan  kedua  Pasal tersebut  bukan  terletak  pada  ada  tidaknya
frase  dapat  merugikan  keuangan  negara atau tidak.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat dianalisis  bahwa  Akibat  Hukum  yang ditimbulkan dari putusan Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal  2  dan  3  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana Korupsi  adalah  Ketidakpastian  hukum menyangkut  norma  yang  menjadi  batasan perbuatan  melawan  hukum  dan  unsur merugikan  keuangan  negara,  tiadanya jaminan  perlindungan  hukum,  menyangkut penilaian  sampai  pada  simpulan  kata "dapat"  merugikan  keuangan  negara  dan sampai  pada  penilaian  "menguntungkan orang  lain  atau  korporasi",  Sehingga kemungkinan  menciptakan  konflik  dan sengketa hasil audit, KPK dalam melakukan  penangkapan  sedikit  terhambat, karna  dalam  penghilangan  kata  "dapat" membuat delik  formil dalam Pasal tersebut berubah menjadi delik materil, ketidakpastian  penerapan  subjek  tindak pidana,  permasalahan  penerapan  unsur melawan  hukum,  permasalahan  penerapan unsur  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain atau korporasi, ketidakpastian penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan dalam  permasalahan  tersebut  adalah  dalam kedua  Pasal  tersebut  akan  menimbulkan ketidakpastian  dalam  penerapan  hukum tindak pidana korupsi oleh penegak hukum, penulis  berpendapat  menghilangkan  kata dapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 tersebut  akan  mengubah  secara  mendasar delik  dari  tindak  pidana  korupsi  dari  delik formil  menjadi  delik  materiil  sehingga walaupun  unsur  "merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara"  belum atau baru berpotensi terjadi meskipun unsur
"secara  melawan  hukum"  dan  unsur "memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  korporasi”  telah  terpenuhi,  maka belum terjadi tindak pidana.

## III. PENUTUP
Implementasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
Dalam  Hal  Perubahan  Ketentuan  Pasal  2 dan  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi dirasa  kurang  efektif,  Penulis  Berpendapat kata “Dapat” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bermakna “mungkin”, “berpotensi”, “bisa”, “tidak harus”. Apabila kata “ dapat ” tersebut  dihilangkan  akan  melemahkan Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, dalam  kasus  Korupsi  yang  dikategorikan sebagai Extraordinary  Crime (Kejahatan Luar Biasa) hendaknya diterapkan penegakkan  hukum Extraordinary  Law (Hukum  Luar  Biasa)  bukan  dengan melemahkan dasar hukum dalam pemberantasan Korupsi tersebut.
Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  25/PUU-XIV/2016  Dalam  Hal Perubahan  Ketentuan  Pasal  2  dan  3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah, dalam kedua pasal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan  hukum  tindak  pidana  korupsi oleh  penegak  hukum,  penulis  berpendapat menghilangkan  kata  dapat  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  tersebut  akan mengubah  secara  mendasar  delik  dari tindak  pidana  korupsi  dari  delik  formil menjadi  delik  materiil  sehingga  walaupun unsur  "merugikan  keuangan  negara  atau
perekonomian  negara"  belum  atau  baru berpotensi  terjadi  meskipun  unsur  "secara melawan  hukum"  dan  unsur  "memperkaya diri sendiri atau orang lain  atau korporasi” telah  terpenuhi,  maka  belum  terjadi  tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Abdul  Mukhtie  Fadjar, Hukum  Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama,   Jakarta, 2006.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Ke-2.Cetakan  Ke-4,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012.
HRT.  Sri  Soemantri  M, Hukum  Tata Negara  Indonesia  Pemikiran  dan Pandangan , Cetakan  Pertama,  PT
Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
Lintje Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia, Pustaka
Magister, Semarang, 2013. Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2011. Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Jakarta, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945 Amandemen ke-4.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  perubahan  atas  Undang-
Undang  Nomor  31  Tahum  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang  Nomor  Nomor  8  Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 25/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun
2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap Undang-Undang  Dasar  Republik
Indonesia Tahun 1945.

## Sumber Lain
Iman Santoso, Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, Mengenal Linguistik Forensik: Linguis Sebagai Saksi Ahli, http://www.academia.edu/12077410 /Mengenal_Linguistik_Forensik_Lin guis_sebagai_Saksi_AHli, diakses pada Senin 30 Oktober 2017, Pukul 19.00 WIB.
Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final   dan Mengikat", Jurnal Konstitusi Vol.7 No.3, 2010.
Susanto, Potensi dan Tantangan Forensik Linguistik di Indonesia , Jurnal
ILSIA, Vol. III, 2017
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid