## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Politik Identitas

## Achmad Mujadid Salim
Achmadmujadid10@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia is a multicultural country characterized by its diverse ethnicities, tribes and religions. Laws be it national and international have been regulating the protection of human rights, including the right to be recognized as an individual, right of equality before the law, religious rights, as well as the right to participate in government. Identity politics has made the rights of minorities less significant as discrimination against individuals or groups coming from minority class with different background exists. The plurality of society (plures) cannot be eliminated for the sake of the jargon of unity (unum), because unity must be achieved through the existence of plurality. Facts in various cases, the element of religious pluralism is often accused as a trigger factor or even the cause of social conflict and collective violence. This accusation is certainly not entirely wrong, because not a few people who use religion as justification in achieving political goals and interests. The result of this research shows the existence of human rights violations caused by identity politics.
Keywords: Human Rights; Identity Politics; Discrimination.

## Abstrak
Indonesia merupakan negara yang Multikuktur, keberagaman etnis, suku dan agama merupakan ciri dari bangsa ini.Peraturan nasional maupun internasional telah mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia yang termasuk didalamnya menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak beragama dan hak turut serta dalam pemerintahan. Politik Identitas membuat orang yang berasal dari kelompok minoritas dikurangi hak-nya karena perbedaan latar belakang identitas yang menyebabkan diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan yang berasal dari golongan minoritas. Kemajemukan masyarakat (plures) tidak dapat dilenyapkan demi jargon persatuan (unum), sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas. Fakta dalam berbagai kasus, unsur kemajemukan agama seringkali dituduh sebagai faktor pemicu atau bahkan penyebab terjadinya konflik sosial dan kekerasan kolektif. Tuduhan ini tentu tidak sepenuhnya salah, karena tidak sedikit kalangan yang menggunakan agama sebagai justifikasi dalam mencapai tujuan dan kepentingan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh politik identitas Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Politik Identitas; Diskriminasi.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022

## How to cite:
Achmad Mujadid
Salim‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Politik Identitas’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 Juli 2022; Diterima  29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37305 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1186 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...

## Pendahuluan
Indonesia sebagai sebuah negara memiliki konstitusi atau yang biasa kita sebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan, atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai hukum tata negara ataupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari,
1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum;
2.  Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
3.  Peradilan yang bebas dan mandiri; dan
4.  Pertanggung jawaban terhadap rakyat (akuntabilitas publik) dan sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. 1
Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” yang dimaksud dari sebuah negara hukum adalah bahwa suatu keputusan pemerintah tidak dapat diambil apabila tidak berdasarkan atas hukum yang sudah ada. Yang dimaksud adalah hukum yang wajar, bukan hukum yang dibuat secara dadakan atau yang sewenang-wenang.
Secara meterial, sesuatu tidak dapat berlaku mendadak melainkan berdasarkan atas jenjang hukum yang telah ada dan hal tersebut berdiri atas nama keadilan. 2
Apabila dalam hal keadilan tidak diperhatikan, hal tersebut dalam suatu waktu dapat terjadi sebuah perpecahan diantara masyarakat atau kelompok masyarakat. Tentunya apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak segera ditangani akan bertambah parah dan proses rekonsiliasi akan sulit dilakukan karena permasalahan yang semakin rumit. Pemerintah wajib turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut guna menciptakan kondusifitas dalam negara melalui jalan yang benar dan adil, sehingga perpecahan tersebut dapat teredam. 3
Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berfikir  secara  hukum  berkaitan  dengan  ide  bagaimana  keadilan  dan  ketertiban
1 H. Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi (Raja Grafindo Persada 2012).[2].
2 S. Pamudji, Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional Suatu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan (Bina Aksara 1985).[30-31].
3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik (Eresco 1981).[33].
dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia. Berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. 4
Pemerintahan demokrasi adalah pemerintah yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. 5 Menurut R. Kranenburg dalam bukunya “ Inlending in de vergeliijkende staatsrechtwetenschap ” kata “ demokratie ” merupakan bentuk dari dua pokok kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratein (memerintah) yang selanjutnya hal tersebut bermakna “cara memerintah negara oleh rakyat”. 6
Pada pasal 22 E UUD NRI 1945 terdapat bab yang membahas tentang pemilihan umum, menunjukkan negara Indonesia pemerintahannya berasaskan demokrasi. Perlu diperhatikan dua hal pokok untuk membentuk suatu pemerintahan yang layak, yaitu seleksi (atau pemilihan orang yang cakap) dan delegasi (penyerahan) kekuasaan oleh penduduk kepada orang yang sanggup ditunjuk sebagai wakilnya. Seleksi dan delegasi menyebabkan terbentuknya satu sistim pemerintahan melalu cara pemilihan yang dilakukan oleh rakyat ( election ). 7 Pemilihan yang dilakukan oleh rakyat ( election ) pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. 8
Pemilihan umum adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan yang didasarkan pada pemilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik namun yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam proses pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. 9
4 Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional (Ghalia Indonesia 1994).[27].
5 Koentjoro Poerbopranoto, Sistem Demokrasi (Eresco 1987).[1].
6 ibid .[6]. 7 ibid .[7].
8 M. Rusli Karim , Pemilu Demokratis Kompetitif (Tiara Wacana Yogya 1991).[2].
9 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu , (Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada 2009).[3].

## 1188 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...

## Politik Identitas Di Indonesia
Fenomena politik identitas di Indonesia terjadi ketika perhelatan pilkada serentak yang berlangsung awal tahun 2017. Pilkada DKI Jakarta, yang merupakan Ibu Kota Negara menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena Jakarta sebagai Ibu Kota Negara saja, melainkan karena meningkatnya isu etnis dan isu keagamaan.
Salah satu calon Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok,  yang  keturunan  Tionghoa  dianggap  telah  menistakan  agama  Islam.  Hal tersebut terkait dengan tuduhan telah mensalah artikan makna dari surat Al-Maidah ayat (5) yang berisi tentang kepemimpinan bagi umat muslim. Melalui jejaring media sosial, isu etnis dan penistaan agama ini meluas dan berhasil menyulut gerakan puluhan ribu massa kaum muslim, menuntut agar Ahok diadili. Keberhasilan ini terlihat pada mobilisasi gerakan massa yang dikenal dengan gerakan 411 dan 212.
Dalam fenomena tersebut dijadikan oleh sebagian pihak sebagai kekuatan politik untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta. 10

## Penyampaian pendapat dimuka umum, telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dari akhir tahun 2017 di wilayah ibu kota DKI Jakarta terdapat aksi solidaritas yang berbasis keagamaan yang tergabung dalam aksi bela Islam, yang terjadi beberapa kali di Jakarta.
Tujuan dari aksi ini adalah untuk menuntut gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) meminta maaf atas pidatonya saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang lalu dianggap menghina agama. 11 Namun sayangnya aksi yang membawa agama dan dinyatakan sebagai aksi damai oleh panitia penyelenggara aksi tersebut adalah aksi damai, mengandung unsur-unsur ujaran kebencian yang menyerang BTP secara personal dan mengandung unsur ras
10 Laode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia (UB Press 2018).[2-3].
11 Rusdiansyah, ‘Pidato di Kepulauan Seribu dan Hari-Hari Hingga Ahok Menjadi Tersangka’ (bbc.com, 2016),  < https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601> , accessed 20 September 2019.
dan agama yang melekat kepada BTP. 12
Namun pelanggaran tersebut tidak ada tindak lanjutnya, hal tersebut hanya beredar dalam media masa, pihak kepolisian menyelidiki poster yang mengandung ujaran kebencian. Peristiwa ini memicu tingkat intoleransi di Indonesia. 13 Selain itu akibat dari peristiwa tersebut, orang yang beridentitas sama seperti BTP mengalami ketakutan yang dalam hal ini mereka merasa tidak aman. 14
Politik identitas juga terjadi dipemilihan Gubernur Sumatera Utara. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu pasangan calon Edy Rahmayadi-Rajekshah, pasangan calon Djarot-Sihar dan pasangan calon JR Sarigih-Ance Selian. Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeksha menggunakan isu putra daerah, hal tersebut diutarakan oleh ketua tim pemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, Ahwan Asmadi. Kompetitor lainnya seperi Djarot yang dianggap pendatang. 15 Isu yang disematkan ke Djarot membuat pembeda antara latar belakang identitas putra daerah.

## Definisi Politik Identitas
Pada dasarnya semua rangkaian istilah tersebut memahami pentingnya identitas sebagai sarana untuk mengakulturasi kepentingan politik. dalam hal ini, identitas dipahami tidak hanya sebagai ruang kosong tanpa penanda, tapi representasi dari keberadaan sebuah kelompok identitas yang mesti diakui dan dihargai. 16
Pelabelan politik identitas pada dasarnya merujuk kepada kolektif, bukan kepada individu, dan publik bukan sekedar privasi, sebuah perjuangan bukan sekedar
12 Lilik, ‘Demo 4 November, Polri Usut Ujaran Kebencian pada Poster’ (tempo.co 2016), < https://metro.tempo.co/read/818010/demo-4-november-polri-usut-ujaran-kebencian-pada-poster/ full&view=ok> , accessed 10 Agustus 2019.
13 Fathiyah Wardah, ‘Survei LSI: Gerakan 212 Picu Naiknya Intoleransi di Indonesia’, (voaindonesia.com 2016), < https://www.voaindonesia.com/a/survei-lsi-gerakan-212-picu-naiknya- intoleransi-di-indonesia/4585895.htm>, accessed 12 Agustus 2019.
14 Ria Apriyani , ‘Aksi 212, Rohaniwan: Minoritas Mulai Merasa Terancam’, (kbr.id 2016),
< https://kbr.id/nasional/112016/aksi_212_rohaniwan_minoritas_mulai_merasa_terancam/87092. html>, accessed 11 Agustus 2019 15 Ayomi Amindoni, ‘Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan?’ ( BBC News 2018), https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789, accessed23 November 2019.
16 Laode Machdani Afala, Op.Cit. [12-13].

## Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
pengelompokan, yang berkembang untuk pencarian pengakuan ( recognition ) dan legitimasi,  bukan  hanya  sekedar  eksperesi  atau  otonomi.  Kauffman  memahami politik identitas sebagai dari visi dan praktik dari politik yang radikal. Menurutnya, politik identitas bukan hanya persoalan klaim atau pengakuan terhadap identitas, tetapi juga terkait dengan keterlibatan langsung dengan kelompok dan institusi yang telah mendukung diskriminasi. Gerakan politik identittas yang muncul di berbagai belahan dunia dipahami sebagai bentuk ekspresi yang dilakukan oleh kelompok identitas untuk memperoleh pengakuan legitimasi. 17
Dalam definisi klasik, politik identitas dipahami sebagai partisipasi individu- individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu. Terkait dengan aspek politis, pembentukan identitas menurut castel dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu; pertama, identitas pelegitimasi ( legitimizing identity ), merupakan identitas sah yang digunakan institusi resmi untuk merasionalisasikan tindakannya; kedua, identitas resisten ( resistance identity ), merupakan identitas yang terbentuk karena tekanan dan ancaman akibat adanya diskriminasi maupun stereotype oleh pihak lain yang berkuasa dan dominan; dan ketiga, identitas projek ( projek identity ), merupakan identitas yang terbentuk dari aktor sosial yang membangun identitas baru yang mendefinisakan posisi mereka dalam masyarakat dan mentransformasikan posisi struktur sosial mereka. 18
Dalam tulisan Stanly Arnowitz tentang “ the politics of identitiy: class, culture and social movement ” 19 secara implist kita bisa membagi kemunculan politik identitas dalam dua kategori, yaitu; pertama, politik identitas lama ( old politics of identity ) yang isu-isunya fokus pada nilai lama modernitas-industrialisme dalam sistem kapitalis pasar dengan sebuah negara liberal yang menggaransikan demokrasi parlementariat dan hak-hak individu dimana identitas diarahkan untuk tujuan politis melalui kepentingan dan posisi ekonomi. Kelas pada dasarnya masih menjadi
17 ibid. [13-14].
18 ibid.
19 Stanley Aronowitz, ‘ The Politics of Identity: Class, Culture, Social Movements’ , (Psycology Press 1992).[12].
basis untuk mengidentifikasi terbentuknya identitas dan munculnya gerakan sosial politik. kedua, politik identitas baru ( new politics of identitiy ), yang fokusnya pada politik baru yang terkait dengan identitas-identitas ras, gender, maupun agama. Pada dasarnya, perbedaan tersebut tampak pada isu-isu yang menggerakkan gerakan sosial politik dalam perkembangan sejarah. 20
Beberapa ilmuan sosial yang mencoba mendefinisikan politik identitas salah satunya adalah Iris Marion Young, ia menjelaskan bahwa politik identitas merupakan made of organizing yang terhubung secara intimasi dengan berbagai kelompok lainnya yang sama-sama mengalami represi. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Tod Gitlin bahwa politik identitas adalah perjuangan untuk merubah warna dari ketidak setaraan. 21 Pendapat Tod Gitlin senada dengan pendapat Dalgliesh, bahwa politik identitas adalah upaya untuk mentransformasi berbagai representasif tanpa menggunakan kekerasan langsung. Dalam sketsa beragam definisis tersebut, castell dan Miller, Pfaff dan Kymlicka, menjelaskan bahwa politik identitas atau politik pengakuan sedikitnya dipicu oleh menyeruaknya kesadaran atas diri individu- individu modern untuk secara terus-menerus mengelabirasi identitas partkular, baik dalam relasi seksual, maupun identitas-identitas primordial seperti bangsa, etnis bahkan agama. 22
Secara  filosofis,  kehadiran  politik  identitas  ini  menurut  Hegel  terikat  erat dengan pengakuan terhadap kelompok tertentu. Bagi Hegel, tanpa pengakuan berarti sebuah opresi. 23 Pengakuan adalah prasyarat penting dari eksistensi sebuah kelompok identitas. Pengakuan tersebut datang baik dari negara maupun kelompok identitas lainnya. Untuk itu, politik pengakuan ( politics of recognition ) memainan peran krusial dalam arena politik untuk menghapus berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dengan kata lain politik pengakuan ( politics of recognition ) adalah politik dentitas itu sendiri. Dengan nada yang sama,
20 Laode Machdani Afala, Op.Cit. [15].
21 Amy Gutmann , Identity in Democracy , (Pricenton University Press 2009).[20].
22 Laode Machdani Afala, Loc.Cit.
23 Sybol SC Anderson, Hegel’s Theory of Recognition: From Oppression to Ethical Liberal Modernity (Bloomsbury Publishing 2009).[37-45].

## 1192 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
Charles  Taylor  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  jenis  pengakuan,  yaitu  sebagai kebutuhan ( need ) dan sebagai tuntutan ( demand ). Sebagai sebuah kebutuhan ( need ), pengakuan merupakan sesuatu yang telah diperoleh dan diberikan oleh negara maupun kelompok lain. Sedangkan sebagai sebuah tuntutan ( demand ), pengakuan dianggap sebagai sesuatu yang belum didapatkan sehingga membutuhkan perjuangan dan perlawanan untuk mengembalikan ataupun mendapatkan pengakuan tersebut. 24
Menurut Kwame Anthony Appiah, terdapat tujuh cara berbeda untuk menjelaskan  politik  identitas,  yaitu:  pertama;  terdapat  konflik  politik  antara mereka yang berada di dalam dan di luar, kedua; para politisi bisa memobilisasi identitas, ketiga; negara bisa memperlakukan orang-orang yang memiliki identitas secara berbeda, keempat; rakyat bisa mengejar politik pengakuan, kelima; menjadi mikropolitik  sosial  yang  memaksakan  norma-norma  dalam  pengidentifikasian, keenam; adanya identitas politik yang secara inherent sama dengan pengidentifikasian partai, ketujuh; kelompok sosial bisa memobilisasi untuk merespon secara kolektif terkait dengan semua hal diatas. Pandangan tersebut, dengan demikian, secara eksplisit menjelaskan cara identitas dipahami sebagai sesuatu yang politis ( political ), dan bahwa identitas merupakan sebuah interrelasi yang tak bisa dipisahkan dari berbagai aspek lainnya apa lagi dengan aspek politik. 25

## Kritik Politik Identitas
Dalam perkembangan politik identitas, terdapat beberapa kritik yang dilontarkan oleh beberapa ilmuwan. Menurut Eric Hobsbawn, diskusi mengenai politik identitas terjebak ke dalam beberapa permasalahan penting, yaitu; pertama, identitas digunakan sebagai cara untuk melawan kelompok lain dan parahnya, hal tersebut berdasarkan perbedaan. Kedua, politik identitas mengarahkan seseorang untuk tidak mengakui identitas orang lain. Identitas menjadi jebakan dan penjara seseorang untuk bersikap eksklusif terhadap yang lain. Ketiga, identitas bukanlah sesuatu yang fix atau tetap, tetapi selalu berubah seiring dengan perubahan sosial.
24 Laode Machdani Afala , Op.Cit. [16].
25 ibid. [17].
Ketidak stabilan identitas memiliki implikasi pada kemungkinan bekerjanya relasi kekuasaan, mensubordinasikan atau mendominasi. 26
Pengkritik lainnya tentang problem dalam perkembangan politik identitas datang dari Tod Gittlin. Menurutnya, politik identitas mengarahkan kepada dominasi kelompok tertentu  dan penghilangan terhadap perbedaan. Dalam kondisi tersebut, politik identitas justru mengarah dan mempertahankan ketidaksetaraan. Dengan demikian, politik identitas yang dulunya menjadi bagian dari gerakan sosial-politik untuk melawan ketidak setaraan akhirnya kandas di tengah jalan. Pada hal ini, Todd Gittlin maupun Bobsbawn menyerukan kembali politik identitas untuk menjadi bagian dari gerakan politik kelompok kiri ( left-wing group ), yang memiliki agenda kemanusiaan dan pembebasan. 27
Donald L. Morowitz dengan nada yang pesimis secara implisit bahwa politik identitas merupakan pengkategorian politik yang menentukan akses terhadap politik. dengan kata lain, politik identitas dipahami sebagai sebuah mekanisme kekuasaan untuk melakukan ekslusi terhadap kelompok lain. Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh Kemala Chandakirana, yang mengatakan bahwa politik identitas hanyalah sekedar retorika politik yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan elite. 28
Kritik  selanjutnya  di  utarakan  oleh  Kauffman,  menjelaskan  bahwa perkembangan fenomena politik identitas telah mengakibatkan terjadinya fragmentasi yang pada akhirnya menghancurkan solidaritas dan gerakan progresif. Kauffman lebih melihat efek dari perkembangan politik identitas yang telah jauh dari gagasan awal kemunculannya. Selain Kauffman, pada pandangan kontemporer lainnya, melihat perkembangan politik identitas sebagai sebuah trend atau lifestyle , tanpa ideologi dan keberpihakan, tapi justru terlihat sebagai sebuah perayaan festival yang bersifat momentual. Fenomena ini kebanyakan tampak dikalangan
26 ibid .[31].
27 Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture Wars (Metropolitan Books 1995).
28 ibid. [32].

## 1194 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
kelas menengah terutama anak-anak muda modern. Problem politik identitas tersebut berjalan seiring dengan perkembangan modernitas dimana identitas adalah hasil dari konstruksi di dalam dunia virtual. Tentunya, spontanitas, kecepatan dan keberagaman menjadi ciri umum yang mewarnai dan mempengaruhi perkembangan politik identitas di dunia virtual. 29
Di Indonesia sendiri, krtitik perkembangan dari politik identitas terlihat pada fenomena gerakan pada kelompok yang berbasis keagamaan, kultural ( etnis ), kelompok gender dan kelompok lainnya paska runtuhnya rezim orde baru. Menurut Gerry van Klinken, gerakan politik lokal di era tersebut, diwarnai oleh fenomena politik identitas yang akar pembentukannya adalah agama dan etnis. 30 Fenomena ini tidak hanya terjadi di level politik lokal, tetapi juga di level politik nasional. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Horowitz ketika mengamati konflik yang terjadi di Asia, termasuk Indonesia. Dalam hal ini Horowitz menyebut bahwa etnis masih menjadi kekuatan solidaritas baik dalam kehidupan sosial maupun politik. 31 fenomena kontemporer dari gejala politik identitas dapat dilihat ketika masa menjelang pilkada DKI Jakarta. Dalam konteks tersebut, identitas terideologisasi dalam agama, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pembelahan sosial antar kelompok agama. Dalam sorot ini, politik identitas justru terjebak pada agenda politik elite dari pada agenda perubahan sosial. 32
Serupa dengan pendapat Horowizt, Hasrul Hanif mengatakan pasca runtuhnya rezim orde baru, bahwa proses politik tampak dengan adanya mobilisasi politik identitas yang massif di tingkat lokal, yang secara eksplisit lebih merepresentasikan bertahannya ethnos ketimbang kebangkitan demos . Menurut Hanif, politik identitas tidak hanya beroperasi dalam revitalisasi manifestasi sosio-kultural, tetapi juga formalisasi identitas primordial, khususnya agama dan etnis dalam kehidupan
29 Laode Machdani Afala, Opt.Cit. [32-33].
30 Gerry Van Klinken, Perang Kota Kecil: Kekuasaan Komunal dan Demokrasi Di Indonesia, (KITLV dan Yayasan Obor Indonesia 2007).[23].
31 Horowitz; Richard Jenkins, ‘ The Limit of Identity: Ethnicity, Conflict, and Politics ’ (2000) Sheffield Online Papers in Social Research 2.[37].
32 Laode Machdani Afala, Loc.Cit.
publik formal. Hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai fenomena politik lokal seperti shadow state , oligarki, patronase-klientalisme, bosisme, local strongmen , dan berbagai fenomena lainnya yang berupaya merebut lembaga-lembaga formal. 33
Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan demokrasi Indonesia paska runtuhnya rezim orde baru, fenomena politik identitas dalam politik lokal maupun nasional telah menjadi tantangan besar dalam proses perkembangan demokrasi sendiri. Dalam berbagai kritik tersebut, Bikhu Parekh berpendapat bahwa kurangnya pemahaman mengenai identitas adalah akar dari masalah selama ini, terutama terkait dengan kekerasan sektarian. Parekh mencontohkan pertikaian antara suku Hutu dan non-Hutu yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama.
Sementara itu di Indonesia sendiri menguatnya perseteruan oleh orang melayu dan dayak dalam pemilihan Anggota fraksi Urusan Daerah di MPR pada buan oktober 1999. Sudah disepakati oleh para pihak untuk memilih dua orang melayu, dua orang dayak dan satu dari etnis cina. Pembagian tersebut diyakini sebagai cerminan jumlah suku dan kekuatan masing-masing kelompok di Kalimantan Barat. Pada saat itu yang terpilih adalah orang dayak Islam dari kalangan kelompok dayak. Akibat dari hal tersebut, gedung DPRD di Pontianak di demo dan nyaris dibakar dan terjadi bentrok antara etnis dayak dan melayu. 34 Oleh  karena  itu, mendorong adanya pemahaman mengenai identitas dalam kerangka integritas dan kebersamaan menjadi salah satu jalan untuk membendung berbagai efek negatif dari perkembangan politik identitas. 35
Politik identitas yang terjadi menyebabkan dikuranginya hak dari kelompok minoritas yang sejatinya kedudukannya sama sebagai manusia tanpa adanya pembedaan dari latarbelakang identitas. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kelompok yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan budaya dengan banyaknya perbedaan antar kelompok tersebut maka pemerintah harus bisa
33 Hanif dan Hasrul Pratikno, ‘ Local Politics in Indonesia, 1999-2010: A Literature Review 1’ ,(2012) IV  PCD.[191-192]. 34 Muhtar Haboddin, ‘ Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal’ (2012) 3 Jurnal Studi Pemerintahan.[127].
35 Laode Machdani Afala, Opt.Cit. [34].

## 1196 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas yang dirugikan hak politiknya karena latar belakang identitas yang berbeda. Penegakan hukum yang sama sebagai warga negara harus dilaksanakan untuk melindungi pihak-pihak yang dikurangi hak-haknya sebagai warga negara.
Indonesia  memiliki  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2008  Tentang  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis  merupakan prodak hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia yang meliputi, hak untuk tidak didiskriminasi, hak berekspresi, hak turut serta dalam pemerintahan dan lainnya. Politik Identitas merupakan hal yang dapat memicu diskriminasi antar suku, ras dan agama karena menggunakan identitas sebagai alat untuk menyerang identitas lain. Hak untuk memeluk sebuah agama, hak untuk tidak didiskriminasi merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Pemerintah harus bisa menjamin hak asasi manunsia sebagaimana yang sudah dijamin dalam undang-undang.

## Definisi Korban
Bicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan seperti ini tidak salah, karena kejahatan yang lazimnya terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. 36
Asas persamaan di depan hukum ( equality before the law ) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. 37
Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 1 ayat (3) berbunyi “ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
36 Bambang Waluyo, Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban (Sinar Grafika 2018).[11].
37 ibid. [34].
Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 38
Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. 39
Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut: 40
1.  Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa , fisik, materiil, maupun non materiil.
2.  Korban institusi adalah setiap institusi mengalamai penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3.  Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, anusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang  dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4.  Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.
Politik identitas menggunakan identitas sebagai hal yang mendorong terjadinya diskriminasi sehingga mengurangi hak politik kelompok atau perseorangan yang harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan akan terbatasi karena latar belakang identitasnya yang berbeda. Uraian diatas merupakan gambaran dan pengelompokan mengenai korban.
38 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Akademika Presindo 1989).[75].
39 ibid. [75-76].
40 Abdussalam , Victimology (PTIK 2010).[6-7].

## 1198 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
Korban politik identitas dikurangi hak politiknya karena latar belakang identitas yang berbeda. Selain hak politik, hak turut serta dalam pemerintahan, hak untuk tidak didiskriminasi juga dikurangi karena adanya isu yang menyerang individu yang berasal dari kelompok minoritas untuk mendapat dukungan dari kelompok mayoritas berdasar pada perbedaan identitasnya. BTP pada pemilihan gubernur DKI Jakarta digunakan isu agama untuk menyerang BTP yang berasal dari kelompok minoritas agama, sedangkan Djarot dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara menggunakan isu putera daerah untuk menyerangnya yang berasal dari suku Jawa.
Pada umunya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak yang menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. 41
Pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya, fisik,  mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi tipologi korban dan sebagainya. 42
Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati- hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi
41 Bambang Waluyo, Op.Cit .[18]. 42 ibid .
pelakunya. 43 Politik identitas merupakan kelalaian negara dalam menegakkan hukum di Indonesia. yang menjadi korban ialah seseorang yang berasal dari kelompok yang beridentitas berbeda dan kelompok tersebut merupakan kelompok mainoritas. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara. Dengan adanya praktik politik identitas ini membatasi dan juga bisa mengurangi hak-hak yang dimiliki orang dari latar belakang identitas kelompok minoritas.
Ada pula hubungan antara pelaku dan korban dengan sasaran tindakan pelaku sebagai berikut: 44
1.  Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku; dan
2.  Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.
Dalam  kasus  BTP  pada  saat  pemilihan  gubernur  DKI  Jakarta  dengan serangkaian aksi juga yang dilatarbelakangi oleh kelompok Islam yang menuntut diadilinya  BTP,  merupakan  dampak  daripada  perbuatan  yang  telah  terjadi  pada pidatonya di Kepulauan Seribu. Hal tersebut sudah diproses secara hukum. Namun apa yang terjadi pada peristiwa dan mobilisasi massa yang banyak  menyebabkan rasa tidak aman kelompok dengan identitas agama yang berbeda. Menurut Penelitian LSI dibandingkan data pada tahun 2016 dan 2017, intoleransi meningkat pasca demo anti BTP. 45 Kelompok minoritas atau yang memiliki identitas ke-agamaan yang sama merupkan korban tidak langsung yang terkena dampak atas peristiwa tersebut yang juga menyebabkan eksklusifnya kelompok-kelompok lain yang menyebabkan intoleransi meningkat pasca peristiwa tersebut.
43 ibid .[19].
44 G.  Widiaratna, Victimologi, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan , (Atmajaya 2009).[22].
45 Friski Riana. ‘Survei LSI: Intoleransi Naik Setelah Demo Anti Ahok Digelar’ (tempo. co 2018) <https://nasional.tempo.co/read/1129676/survei-lsi-intoleransi-naik-setelah-demo-an- ti-ahok-digelar/full&view=ok> accessed 01 Desember 2019.

## Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...

## Politik Identitas dalam Hak Asasi Manusia Indonesia
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 46 Yang dimaksud dengan negara hukum disini ialah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. 47
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 48 Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, merupakan hak setiap orang, tidak terkeculi dan tidak memandang latar belakang identitas daripada individu maupun kelompok tertentu.
Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. 49
Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dalam pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Negara Republik Indonesia berbunyi “Perlindungan pemujaan, pengakuan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” 50 perlindungan pemujaan, pengakuan, dan pemenuhan hak merupakan tanggung jawab negara demi tegaknya hak asasi manusia dalam Negara Republik Indonesia.
Pasal  28  I  ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945  berbunyi  “Untuk  menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”, 51 dalam hal ini melalui Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia yang menjadi dasar berdirinya  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disingkat Komnas HAM, yang didalamnya juga
46 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
47 H. Saraja, Negara Hukum: Teori dan Praktek , (ThafaMedia 2016).[15].
48 Pasal  28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
49 Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
50 Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
51 Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
mentapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.
Pasal  28  J  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  berbunyi  “Setiap  orang  wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 52 Hidup berbangsa dan bernegara setiap orang wajib menghormati hak-hak orang lain, hal ini yang melandasi semangat persaudaraan dengan latar belakang negara yang memiliki banyak sekali keragaman agama, suku, ras dan sebagainya. Politik identitas yang menggunakan identitas sebagai alat untuk menyerang kelompok identitas lain merupakan hal yang bertetangan dengan konstitusi Indonesia, karena membuat orang atau keompok lain yang beridentitas berbeda dikurangi haknya untuk dapat turut serta dalam pemerintahan.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. 53 Pasal ini menjelaskan mengenai diskriminasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dalam konteks politik identitas seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dapat memicu timbulnya tindakan-tindakan diskriminasi, karena menggunakan identitas untuk menyerang kelmpok lain.
Pasal 3 ayat (3) Undang-undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. 54 Pasal ini menjelaskan tiap individu sebagai warga negara berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasannya tanpa
52 Pasal. 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
54 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## 1202 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
diskriminasi. Negara harus memberikan pelindungan hak asasi manusia, termasuk kepada kelompok minoritas. Politik identitas membuat orang-orang atau kelompok minoritas dikurangi haknya untuk turut serta dalam pemerintahan.
Pasal  4  Undang-Undang  no  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. 55 Hak beragama yang merupakan hak tiap individu yang tidak dapat dikurangi dan dalam konteks politik identitas, agama yang juga merupakan identitas menjadi kewajiban negara untuk memberikan hak yang sama kepada tiap warga negaranya, termasuk hak politiknya.
Pasal  22  ayat  (1)  Undang-undang  no  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. 56 Lalu ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. 57 Negara menjamin setiap warga negaranya atas kemerdekaan dalam memilih atau memeluk suatu agama dan beribadah. Dalam konteks politik identitas hak memeluk sebuah agama ini dibenturkan dengan hak politik yang dikurangi karena perbedaan identitas keagamaanya, sehingga orang yang memiliki identitas keagamaan minoritas akan kalah dengan kelompok agama mayoritas. Kesetaraan sebagai manusia dibatasi karena latar belakang identitas yang berbeda.
Pasal  43  ayat  (2)  Undang-Undang  no  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia berbunyi “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang dirtentukan dalam
55 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
56 Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
57 Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
peraturan perundang-undangan”. 58 Setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Tanpa adanya pembedaan atas perbedaan agama, ras, suku dan sebagainya, maksudnya disini tidak dibeda-bedakan atas dasar identitas yang melekat kepada tiap individu yang ada. Politik identitas menggunakan identitas untuk menyerang identitas lain yang menyebabkan dikuranginya hak dari kelompok minoritas.
Pasal  67  Undang-Undang  no  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia “setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”. 59
Setiap orang yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, wajib patuh terhadap tiap peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Instrumen Internasional seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengatur tentang penjaminan hak asasi manusia begitu pula dalam instrumen nasional. Setiap orang harus menghormati orang lain sesuai dengan perintah dari undang-undang yang berlaku. Politik identitas yang dapat menimbulkan supermasi suku, ras, agama dalam bidang politik dengan memobilisasi massa secara sistematis.
Pasal  69  ayat  (1)    Undang-Undang  no  39 Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 60
Lalu ayat (2) berbunyi “Setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”. 61 Setiap orang orang menghormati hak asasi manusia orang lain, sedangkan dalam politik identitas menimbulkan pembedaan yang dapat
58 Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
59 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
60 Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
61 Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## 1204 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
menjadi pemicu diskriminasi. Tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap hak asasi manusia dengan tujuan agar kelompok identitas minoritas dapat menikmati haknya sebagai warga negara.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berbunyi “Diskiminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”. 62 Pasal ini menjelaskan mengenai diskriminasi ras dan etnis dimana dalam pembahasan mengenai politik identitas di atas yang juga membahas ras dan etnis sebagai identitas. Politik identitas menggunakan identitas untuk menyerang kelompok identitas lain sehingga menyebabkan pembedaan daripada identitas yang berbeda, hal ini menyebabkan hak politik individu maupun kelompok identitas yang berbeda dikurangi hak politiknya.
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis “Tindakan Diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”. 63 Pasal ini menjelaskan mengenai perbuatan dalam lingkup tindakan diskriminatif. Politik identitas menimbulkan pembedaan dengan tujuan politis dengan menggunakan identitas sebagai alat untuk menyerang identitas lain, sehingga menimbulkan pembedaan berdasarkan latar belakang identitas seseorang maupun kelompok.
62 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
63 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berbunyi “Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal”. 64 Pasal ini menjelaskan asas-asas dalam penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang meliputi asas persamaan, asas kebebasan, asas keadilan, dan asas kemanusiaan yang universal, hal ini tentu bertentang apa yang diciptakan oleh politik identitas yang menggunakan identitas sebagai alat untuk menyerang kelompok beridentitas lain.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berbunyi “ tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:
a.  Memperlakukan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dam etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu lesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
b.  menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1.  membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnyayang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2.  berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3.  mengenakan sesutu kepada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau di tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4.  melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. 65
Ketentuan huruf a menjelaskan yang dimaksud disini yaitu pembatasan akses untuk memasuki suatu lembaga pendidikan atau menduduki suatu jabatan publik
64 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
65 Pasal 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

## 1206 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
hanya karena ia memiliki latar belakang identitas tertentu yang dimaksud adalah ras dan etnis tertentu. Sedangkan huruf b menjelaskan mengenai menujukkan rasa benci terhadap orang lain dikarenakan latar belakang identitas ras dan etnisnya di tempat umum. Berpidato, mengungkapkan, atau melontoarkan kata-kata di  tempat umum  ialah tempat yang antara lain, disinggahi atau dikunjungi banyak orang dan dijadikan tempat berkumpul banyak orang, seperti toko, kantor, transportasi umum dan media massa yang bertujuan untuk menyebarkan gagasan atau isu identitas yang dapat menyerang identitas lain.
Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berbunyi “Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM”. 66
Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dimana dalam hal ini Komnas HAM melakukan pengawasan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

## Kesimpulan
Politik identitas merupakan sebuah upaya memobilisasi secara tersitematis sebuah kelompok masyarakat yang berdasar pada latar belakang identitas tertentu yang bertujuan untuk kepentingan politis. Namun hal tersebut dapat berakibat pada dominannya suatu kelompok. Menjadikan sebuah identitas tertentu menjadi alat untuk menyerang kelompok lain. Hal ini tentu akan menimbulkan gesekan dimana Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki semangat bhineka tunggal ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu yang memiliki makna persaudaraan dengan banyaknya perbedaan yang ada di dalamya. Hal tersebut dapat menjadi masalah kedepannya apabila tidak di awasi dan ditangani oleh negara yang nantinya akan berbuah ketegangan antar kelompok masyarakat dengan identitas tertentu. Dalam praktik politik identitas ini menimbulkan diskriminasi yang berbasis pada identitas tertentu.  Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur
66 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
tentang hak asasi manusia. lalu Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentaang Hak Asasi manusia dan Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang memiliki aturan tentang non-diskriminasi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdussalam , Victimology ( PTIK 2010).
Arif Gosita Masalah Perlindungan Anak (Akademika Presindo 1989).
H. Saraja, Negara Hukum: Teori dan Praktek (ThafaMedia 2016).
Laode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia (UB Press 2018).
Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture Wars (Metropolitan Books New York 1995).
M. Rusli Karim , Pemilu Demokratis Kompetitif (Tiara Wacana Yogya 1991).
Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada 2009).
Sybol SC Anderson, Hegel’s Theory of Recognition: From Oppression to Ethical Liberal Modernity (Bloomsbury Publishing 2009).
Amy Gutmann , Identity in Democracy (Pricenton University Press 2009).
Bambang Waluyo, Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban (Sinar  Grafika 2018).
G. Widiaratna Victimologi, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan (Atmajaya 2009).
H. Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi (Raja Grafindo Persada 2012).
Gerry Van Klinken, Perang Kota Kecil: Kekuasaan Komunal dan Demokrasi Di Indonesia (KITLV dan Yayasan Obor Indonesia 2007).
Koentjoro Poerbopranoto, Sistim Pemerintahan Demokrasi (Eresco 1987).
Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional (

## 1208 Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
Ghalia Indonesia 1994).
S. Pamudji, Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional Suatu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan (Bina Aksara 1985).
Stanley  Aronowitz, The Politics of Identity: Class, Culture, Social Movements (Psycology Press 1992).
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik (Eresco 1981).

## Jurnal
Hanif dan Hasrul Pratikno, ‘ Local Politics in Indonesia, 1999-2010: A Literature Review 1 ’ (2012)  IV PCD.
Muhtar Haboddin, ‘ Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal’ (2012) III Jurnal Studi Pemerintahan.
Horowitz; Richard Jenkins, ‘ The Limit of Identity: Ethnicity, Conflict, and Politics’ (2000) II Sheffield Online Papers in Social Research.

## Laman
Rusdiansyah, ‘Pidato di Kepulauan Seribu dan Hari-Hari Hingga Ahok Menjadi  Tersangka’,  (bbc.com  2016),    < https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-37996601>.
Fathiyah Wardah, ‘Survei LSI: Gerakan 212 Picu Naiknya Intoleransi di Indonesia’, (voaindonesia.com 2016), < https://www.voaindonesia.com/a/survei-lsi- gerakan-212-picu-naiknya-intoleransi-di-indonesia/4585895.htm>.
Ria Apriyani , ‘Aksi 212, Rohaniwan: Minoritas Mulai Merasa Terancam’, (kbr. id  2016),  < https://kbr.id/nasional/112016/aksi_212_rohaniwan_minoritas_ mulai_merasa_terancam/87092.html>.
Ayomi Amindoni, ‘Politik identitas ramai di Pilgub Sumatera Utara, isu korupsi jadi terabaikan?’ ( BBC News 2018), <https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-44601789>.
Friski Riana. ‘Survei LSI: Intoleransi Naik Setelah Demo Anti Ahok Digelar’
(Tempo.co 2018) < https://nasional.tempo.co/read/1129676/survei-lsi- intoleransi-naik-setelah-demo-anti-ahok-digelar/full&view=ok>.
Lilik, ‘Demo 4 November, Polri Usut Ujaran Kebencian pada Poster’, (tempo.co 2016), < https://metro.tempo.co/read/818010/demo-4-november-polri-usut-
ujaran-kebencian-pada-poster/full&view=ok>.

## Perundang-Undangan
Undang-Und ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2008 Tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras dan Etnis.

## Achmad Mujadid: Perlindungan Hukum Terhadap...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--