Vol. 6 No. 2 (2024) pp. 246-257 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri Terhadap  Hubungan  Diplomatik  Indonesia  dengan Negara Lain
Amiludin 1 *, Sinta 2 1*,2 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Indonesia *email: amiludin.@umt.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4317
Submitted: Juni 2024 Revision: Juli 2024 Accepted: Agustus 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Pengungsi, Perpres, Hubungan Diplomatik Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani pengungsi, terutama berkaitan  dengan  Perpres  PPLN.  Hambatan  utama  termasuk ketidakjelasan  status,  tidak  adanya  layanan  dasar,  dan  kondisi penampungan yang tidak memadai. Hal ini dapat merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui  bagaimana  dampak  pengungsi  terhadap  hubungan diplomatik,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  metode  penelitian  yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  masalah  pengungsi  yang  berdampak  pada hubungan  diplomatic  yang  disebabkan  karena  pengungsi  hanya dianggap  sebagai  "orang  asing  yang  membutuhkan  perlindungan sementara",  masalah  seperti  ketidakpastian  hukum  dan  pelanggaran hak  asasi  manusia  muncul.  Meskipun  ada  prosedur  untuk menyelamatkan  pengungsi,  layanan  darurat  dan  dasar  seperti transportasi  masih  kurang  konsisten.  Selain  itu,  pusat  penahanan imigrasi  kekurangan  dukungan  dan  fasilitas.  Untuk  mengatasi masalah  ini,  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  harus  bekerja sama.  Fokus  utama  upaya  harus  berada  pada  penegakan  hak-hak pengungsi melalui Undang-Undang pengungsi yang menyeluruh dan mekanisme  penolakan  yang  jelas.  Selain  itu,  implementasi  dan komunikasi yang lebih baik diperlukan.

## ABSTRACT
Keywords: Refugees, Presidential Regulation, Diplomatic Relations Indonesia  is  experiencing  difficulties  in  dealing  with  refugees,  especially  in light of Presidential Regulation No. 125/2016. Key obstacles include unclear status,  lack  of  basic  services,  and  inadequate  shelter  conditions.  This  can damage  Indonesia's  diplomatic  relations  with  other  countries.  This  research aims to find out how the impact of refugees on diplomatic relations, to achieve this  goal  the  research  method  used  is  normative  legal  research  method.  The results  show  that  the  refugee  problem  that  has  an  impact  on  diplomatic relations  is  because  refugees  are  only  considered  as  "foreigners  who  need temporary protection", problems such as legal uncertainty and human rights violations  arise.  While  there  are  procedures  in  place  to  rescue  refugees, emergency and basic services such as transport lack consistency. In addition, immigration  detention  centres  lack  support  and  facilities.  To  address  these issues, governments and stakeholders must work together. The main focus of efforts should be on upholding refugee rights through a comprehensive refugee law  and  clear  refusal  mechanisms.  In  addition,  better  implementation  and communication are needed.

## 1. PENDAHULUAN
Konflik, invasi, dan bahkan ancaman pembalasan terhadap satu kelompok orang  atau  warga  negara  individu  dalam  satu  negara  merupakan  bentuk penahanan sewenang-wenang yang paling parah, yang dikenal dalam hukum internasional sebagai pengungsi atau pencari suaka. Problem pengungsi adalah masalah global yang kompleks dan memiliki banyak aspek (Bakker et al., 2022) . Karena  lokasinya  yang  strategis  di  jalur  perjalanan  internasional,  dimana Indonesia sering menjadi rumah bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan persekusi di negara asalnya.
Data yang dikumpulkan oleh Komite Tinggi PBB untuk Pengungsi 12.295 orang yang terdaftar di United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terdiri dari 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah orang dewasa, 72% adalah laki-laki dan 28% adalah perempuan (UNHCR, 2023) . Berikut data pengungsi yang terdaftar di UNHCR.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  mayoritas  pengungsi  adalah  warga Afghanistan,  dengan  5.980  orang,  yang  setara  dengan  62,15%  dari  total pengungsi. Pengungsi berikutnya adalah warga Myanmar, dengan 2.063 orang, kemudian  Somalia,  dengan  1.170  orang,  Iraq,  dengan  536  orang,  dan  Yemen, dengan  449  orang.  Tersisa  2.097  pengungsi  yang  berasal  dari  berbagai  negara (UNHCR, 2023) .
Pengungsi  yang  tiba  di  Indonesia  menimbulkan  berbagai  masalah  dan tantangan  baru  bagi  pemerintah.  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri  (Perpres  PPLN),  yang dianggap masih memiliki beberapa kelemahan, merupakan salah satu masalah utama dalam menangani pengungsi di Indonesia (Primawardani & Kurniawan, 2018) . Padahal Kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani pengungsi diberikan  oleh  perpres  ini,  termasuk  cara  menentukan  status  pengungsi, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mencari solusi tahan  lama (Mahira & Kamaluddin,  2022) .  Namun,  masih  ada  banyak  hambatan  yang  menghalangi pelaksanaan  Perpres  PPLN.  Hambatan  utama  adalah  Ketidakjelasan  status pengungsi, lamanya penentuan status pengungsi membuat hak dan kewajiban mereka tidak jelas. Kedua, ketidakharmonisan  Perpres PPLN dengan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  (UU  Keimigrasian). Keterbatasan akses terhadap layanan dasar, Kondisi penampungan yang tidak memadai  dimana  sejumlah  besar  pengungsi  ditempatkan  di  tempat penampungan yang tidak layak huni dan dipenuhi dengan orang yang terlalu banyak (Bintarawati et al., 2023) .
Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain mungkin terpengaruh oleh  ketidakpastian  terkait  pelaksanaan  Perpres  PPLN  dalam  menangani pengungsi di Indonesia (Sudirman et al., 2023) . Negara lain mungkin kecewa dan menentang  jika  status  pengungsi  diputuskan  terlalu  lama  dan  mereka  tidak memiliki  akses  ke  layanan  penting.  Negara-negara  asal  pengungsi  mungkin mempertanyakan  komitmen  Indonesia  terhadap  pengungsi.  Kurangnya  kerja sama  pemerintah  dengan  negara  lain  dalam  menangani  pengungsi  dapat menyebabkan  kesalahpahaman  dan  ketegangan  dalam  hubungan  diplomatik. Selain  itu,  ketidaksepakatan  dalam  interpretasi  regulasi  internasional  terkait pengungsi dapat menyebabkan konflik diplomatik. Implementasi Perpes yang terhambat  dapat  membuat  citra  Indonesia  sebagai  negara  yang  menghormati
nilai-nilai  kemanusiaan  akan  rusak.  Indonesia  dapat  dianggap  tidak  mampu menangani masalah pengungsi.
Penelitian tentang problematika yang terkait dengan pelaksanaan Perpres PPLN  terhadap  hubungan  diplomatik  Indonesia  dengan  negara  lain  sangat penting berdasarkan masalah dan dampak yang tercantum di atas. Penerapan Perpres  PPLN  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  yang  berakibat  pada hubungan  diplomatik  Indonesia  dengan  negara  lain.  Kurangnya  definisi  yang jelas dan konsisten terkait "pengungsi" dan "pencari suaka", kapasitas terbatas untuk menampung pengungsi, koordinasi dan kerjasama yang tidak memadai, keterbatasan  keuangan,  serta  pertimbangan  politik  dan  keamanan  menjadi hambatan  utama.  Hal  ini  berpotensi  menimbulkan  kebingungan  dalam penanganan  kasus  pengungsi,  ketegangan  antar  komunitas  lokal,  inefisiensi dalam  pemberian  bantuan,  dan  citra  negatif  bagi  Indonesia  di  mata internasional. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kapasitas pengelolaan pengungsi, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, mengamankan pendanaan yang memadai, serta mengatasi kekhawatiran politik dan  keamanan  menjadi  kunci  untuk  memastikan  implementasi  Perpres  yang efektif dan menjaga hubungan diplomatik yang harmonis dengan negara lain.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  hukum  sosiologis  ( sociologis research) dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) (Marzuki, 2008) . Sumber data dalam penelitian terdiri dari primer yang diperoleh dari hasil observasi Penulis terkait penaganan pengungsi dari  luar  negeri,  serta  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  perundang- undangan  buku  dan  jurnal.  Adapun  sumber  sebagai  pendukung  data  primer dan sekunder dari internet dan berita (Suratman & Dillah, 2013) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Problematika Implementasi Perpes No. 125/2016
Peraturan Presiden Nomor 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi Lu ar Negeri  di  Indonesia  adalah  langkah  maju  dalam  menjaga  dan  merawat pengungsi  di  Indonesia.  Namun  demikian,  ada  banyak  masalah  yang  terus muncul selama proses pelaksanaan Perpres ini. Masalah-masalah ini termasuk dalam beberapa hal, yaitu :
a. Aspek Hak Asasi Manusia
Vol. 6 No. 2 (2024)
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  telah  diratifikasi oleh Indonesia,  yang menyatakan dalam bagiannya 14 ayat 1 bahwa " Setiap individu berhak untuk mencari dan menggunakan perlindungan dari penganiayaan di  negara,". Sebagai  negara  yang  didirikan  berdasarkan  prinsip  hak  asasi manusia  dan  demokrasi,  Indonesia  berkomitmen  untuk  menyediakan tempat berlindung bagi para pencari suaka yang mencari perlindungan di wilayahnya.  Tapi yang menjadi masalah sampai saat ini, Indonesia belum berpartisipasi  dalam  Protokol  1967  dan  Konvensi  1951.  Ini  berarti  bahwa hanya  UNHCR  yang  dapat  menentukan  status  pengungsi (Rejeki  et  al., 2024) ,  dan  Indonesia  tidak  memiliki  wewenang  untuk  memberikan  status pengungsi.  Konsekuensinya  Indonesia  harus  menampung  pengungsi maksimal selama sepuluh tahun tanpa tindakan (Hardjaloka et al., 2015) .
Problem  dilapangan  saat  ini,  proses  status  pengungsi  oleh  UNHCR lamban  membuat  peningkatan  arus  pengungsi  serta  berdampak  pada Pengungsi  yang  tidak  dapat  sepenuhnya  menikmati  hak-haknya. Perpres PPLN menggambarkan  pengungsi  hanya  sebagai "orang  asing  yang membutuhkan perlindungan sementara" , meskipun belum ada undang-undang komprehensif  yang  mengatur  status  pengungsi  di  Indonesia.  Imbasnya, Pengungsi tidak memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas dallam perpres tersebut.  Ini  membuat  pengungsi  hidup  dalam  ketakutan  dan  rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi. Menurut penulis Ketiadaan ratifikasi  Protokol  1967  dan  Konvensi  1951 sangat  berpengaruh pada penentuan status dan bisa berakibat ke hubungan diplomatik dengan negara-negara  pengungsi  asal.  Protokol  1967  dan  Konvensi  1951  harus diratifikasi  oleh  Indonesia  serta  mendorong  pemerintah  untuk  segera mengembangkan  dan  mengesahkan  UU  Pengungsi,  meningkatkan  kerja sama  antar  lembaga  terkait,  menyederhanakan  proses  penentuan  status pengungsi  agar  tidak  bertele-tele,  dan  meningkatkan  akses  pengungsi terhadap layanan dan hak-hak dasar.
b. Aspek Hukum dan Regulasi
Ketidakharmonisan  antara Perpres  PPLN dengan  UU  Keimigrasian, dimana Perpres  PPLN tersebut  tidak  dibuat  berdasarkan  UU  Keimigrasian sebagai aturan organik yang mengatur rezim luar negeri. Berdasarkan teori tingkat norma hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa untuk menciptakan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku saat ini, Norma yang lebih rendah  bersumber  dan  didasarkan  pada  norma  yang  lebih  tinggi.  Jika
dibandingkan dengan UU Keimigrasia, Perpres PPLN memiliki status yang lebih  rendah.  Keabsahan  Peraturan  Presiden  tersebut  tidak  boleh bertentangan dengan UU Keimigrasian. Menurut UU Keimigrasian, hanya orang yang memiliki passport legal dan orang yang memiliki pasport ilegal yang  diakui  sebagai  imigran.  Undang-Undang  tersebut  tidaak  mengatur pengungsi atau pencari suaka secara khusus. Sementara itu, Pasal 41 Perpres PPLN menetapkan  bahwa  pengungsi  ditangani  dengan  membedakan mereka dari kelompok penyelundupan orang. Pasal ini dianggap sebagai lex specialis yang berkaitan dengan objek orang asing yang diatur sebelumnya oleh undang-undang.
Berdasarkan  Perpres  tersebut,  pemerintah  Indonesia  tampaknya memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah tersebut, negara yang menerima  pengungsi  dan  pencari  suaka  seperti  negara  yang  meratifikasi Protokol  1967  dan  Konvensi  1951.  Faktanya,  pemerintah  Indonesia  tidak meratifikasi  Protokol  1967  dan  Konvensi  1951.  Dengan  demikian,  status warga asing pengungsi atau pencari suaka memungkinkan mereka masuk ke wilayah Indonesia. Pengungsi tidak boleh serta merta memasuki wilayah Indonesia  karena  undang-undang.  Namun,  seperti  negara-negara  yanng meratifikasi  Protokol  1967  dan  Konvensi  1951  tentang  Status  Pengungsi, pemerintah  Indonesia  seolah-olah  memiliki  kewajiban  untuk  menangani pengungsi  atau  pencari  suaka,  Adanya  peraturan  ini  telah  menyebabkan konflik  norma  yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum.  Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus melakukan upaya yang luas dan terintegrasi.
c. Aspek Penemuan
Perpres  ini  melindungi  pengungsi  sejak  mereka  tiba  di  wilayah Indonesia.  Pengungsi  biasanya  tiba  di  Indonesia  melalui  laut.  Dengan demikian,  perpres  ini  menetapkan  prosedur  untuk  menangani  dan menyelamatkan  pengungsi  melalui  pencarian  dan  pertolongan  yang dilakukan  oleh  kapal  yang  membawa  pengungsi (Yo’el,  2018) .  Operasi pencarian  dan  pertolongan  ini  termasuk  TNI,  Polri,  Kementerian Perhubungan,  dan  Badan  Keamanan  Laut.  Tindakan  darurat  perlu dilakukan segera untuk menyelamatkan pengungsi setelah ditemukan kapal yang  membawa  mereka,  terutama  jika  mereka  berada  dalam  keadaan darurat.  Namun,  masih  ada  beberapa  kasus  di  mana  tindakan  darurat  ini belum dilakukan segera (Fawwaz & Mumtazinur, 2021) .
Vol. 6 No. 2 (2024)
Dilansir dari sebuah artikel Reuters dimana pada bulan Desember 2021, Pengungsi Rohingya masih terjebak di kapal-kapal yanng rusak dan bocor. Mereka masih bebas berenang di perairan Bireuen, Provinsi Aceh. Terdapat lebih dari 120 pengungsi, terdiri dari sebelas laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Banyak orang yang melakukan pernyataan publik dan meminta bantuan (Anonim,  2023) .  Sayangnya,  instruksi  tentang  pendaratan  dalam situasi  darurat  tidak  diberikan.  Terlepas  dari  fakta  bahwa  Pasal  9 Perpres PPLN secara jelas bahwa instruksi untuk pendaratan darurat tidak berlaku disediakan.  Kasus  pengungsi  Rohingya  menunjukkan  kegagalan implementasi, bantuan dan instruksi pendaratan tertunda, Kurangnya kerja sama  antar  instansi  yang  relevan  ini  dapat  membahayakan  keselamatan pengungsi, melanggar hak asasi manusia pengungsi, dan merusak reputasi Indonesia di mata dunia. Untuk melindungi hak asasi manusia pengungsi dan  mempertahankan  citra  Indonesia  di  mata  internasional,  prosedur pencarian  dan  pertolongan  pengungsi  di  Indonesia  perlu  diperkuat  dan dilaksanakan dengan lebih baik.
d. Aspek Layanan Dasar
Dalam Perpres PPLN , diatur bahwa rudenim harus bekerja sama dengan pemda setempat untuk mengangkut pengungsi dari luar negeri dari tempat asal  mereka  ke  tempat  penampungan.  Jika  tidak  tersedia,  mereka  akan ditempatkan  di  fasilitas  penginapan  sementara.  Menurut  kebijakan pemerintah  Indonesia,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  menetapkan tempat penampungan sementara untuk pengungsi yang memenuhi syarat, seperti berada di dekat tempat ibadah dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan berada  di  dalam  wilayah  yang  sama  dengan  rumah  detensi  imigrasi. Menurut uraian di atas, rumah detensi imigrasi harus bekerja sama dengan pemerintah  daerah  setempat  sebelum  menerima  dan  menempatkan pengungsi (Syahrin M. Alvi & Utomo, 2019) . Namun, dalam kenyataannya, pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  memiliki  rumah  detensi  imigrasi berada dalam satu wilayah belum melaksanakan hal tersebut, Contoh rumah detensi imigrasi Pekanbaru. Pemerintah kabupaten/kota tidak menentukan tempat terbaik untuk menampung pengungsi, meskipun menurut kebijakan pemerintah  harus.  akibatnya,  rumah  detensi  imigrasi  masih  bertanggung jawab atas penampungan, yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif penempatan pengungsi di Indonesia (Arrazy, 2019) .
Vol. 6 No. 2 (2024)
Tampaknya,  Pengungsi  atau  Pencari  suaka  yang  sebelumnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dipindahkan ke rumah penampungan setelah Perpres PPLN , International Organization for Migration (IOM)  dapat  memfasilitasi  tempat  penampungan  tersebut  melalui Kementerian  Hukum  dan  HAM  setelah  melakukan  konsultasi  dengan Menkopulhukam.  Kedati  demikian,  hal  ini  menimbulkan  masalah  baru  di Indonesia, dimana fasilitas penampungan pengungsi yang kurang, Sebagian dari mereka masih ditahan di rumah detensi Imigrasi. Selain itu, pengungsi ditempatkan  di  fasilitas,  yang  pada  dasarnya  berfungsi  sebagai  penjara sementara  bagi  orang  asing  yang  melakukan  pelanggaran  keimigrasian. Namun, standar operasional dan layanan rumah detensi, mulai dari kamar dengan  jeruji  besi  hingga  toilet  yang  tidak  memadai,  tetap  sama  dengan penjara bagi pelaku kejahatan keimigrasian.  Ada tiga belas rumah detensi imigrasi  di  Indonesia  tidak  dapat  menampung  ribuan  orang.  Jumlah pengungsi di ketiga belas rudenim di Indonesia tidak rata Banyak pencari suaka  dan  pengungsi  menimbulkan  masalah  bagi  pemerintah  dan masyarakat  Indonesia  karena  jumlah  mereka  yang  meningkat  melebihi kapasitas Rudenim.
Ketika  individu  asing  tidak  mematuhi  hukum  dan  peraturan  selama mungkin  mengancam  keamanan  negara  jika  berada  di  wilayah  Indonesia. Ini  jelas  berdampak  pada  masyarakat  di  sekitarnya.  Pencari  suaka  dan pengungsi dapat menyalahgunakan status mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang di Indonesia, seperti menyebarkan narkoba atau menjual obat terlarang.  Beberapa  dari  mereka  bahkan  bekerja  sebagai  gigolo, homoseksual,  dan  prostitusi,  yang  sangat  mengganggu  keamanan  dan kenyamanan  masyarakat  Indonesia.  Pemerintah  harus  meningkatkan kapasitas  Rudenim  yang  ada,  membangun  lebih  banyak  rumah penampungan,  memberikan  fasilitas  dan  layanan  yang  layak  bagi pengungsi, memindahkan pengungsi dari rudenim yang kelebihan kapasitas ke  tempat  penampungan  lain,  lalu  menindak  tegas  pengungsi  yang melanggar  hukum  dan  peraturan,  dan  memberikan  pelatihan  dan kesempatan  kerja  bagi  pengungsi  agar  mereka  dapat  hidup  mandiri  dan berkontribusi pada masyarakat.
Penanganan pengungsi di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Untuk  menyelesaikan  masalah  ini,  pemerintah,  lembaga  internasional,  dan masyarakat  harus  berkolaborasi.  Dalam  menangani  pengungsi,  prinsip
Vol. 6 No. 2 (2024)
kemanusiaan,  keadilan,  dan  non-diskriminasi  harus  diterapkan.  Dibutuhkan upaya  keras  dari  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  terkait  untuk mengatasi masalah yang masih ada dalam penanganan pengungsi di Indonesia dan  memastikan  hak-hak  pengungsi  terlindungi.  Perpres  PPLN  lebih  luas daripada  UU Keimigrasian,  tetapi  masih  ada celah dan  dianggap  tidak  cukup untuk  menjamin  kepastian  hukum,  ini  dapat  menyebabkan  pelanggaran  hak asasi  manusia  pengungsi.  Sangat  penting  untuk  segera  membuat  dan mengesahkan Undang-Undang Pengungsi yang komprehensif, serta mekanisme penolakan pengungsi yang jelas dan mudah dipahami.

## 3.2 Dampak Problematika Implementasi Perpes No. 125 Tahun 2016 Terhadap Hubungan Diplomatik
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar  Negeri  di  Indonesia  adalah  langkah  maju  dalam  upaya  Indonesia  untuk melindungi  dan  menangani  pengungsi.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  ada sejumlah masalah yang timbul, yang dapat mengganggu hubungan diplomatik Indonesia  dengan  negara  lain.  Di  dunia  modern,  hubungan  antara  negara menjadi  tak  terelakkan.  Penataan  hubungan  antar  negara  sangat  bergantung pada hal-hal seperti perdagangan, perlindungan warga negara, kebudayaan, dan masalah perang. Hubungan antar negara mungkin mengalami banyak masalah jika tidak ada standar yang jelas, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perang.
Perpres  PPLN  tentang  Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri  di  Indonesia memiliki  beberapa  konsekuensi  terhadap  hubungan  diplomatik  Indonesia dengan negara lain, termasuk:
a. Dampak positif
Meningkatkan Image Positif Indonesia, Dengan menerapkan Perpres PPLN, Indonesia  menunjukkan  komitmennya  untuk  melindungi  pengungsi  dan meningkatkan  reputasinya  sebagai  negara  yang  peduli  terhadap kemanusiaan di mata internasional. Ini juga memperkuat reputasi Indonesia sebagai pemain global yang adil dan bermartabat. Memperkuat Kerjasama Bilateral, Perpres PPLN memungkinkan kerjasama bilateral dengan negara- negara  pengungsi  asal  dalam  berbagai  bidang,  contohnya,  membangun program pendidikan dan pelatihan bagi pengungsi, melawan perdagangan manusia  dan  penyelundupan  manusia,  berbagi  informasi  dan  praktik terbaik  dalam  menangani  pengungsi,  dan  membangun  platform  untuk
Vol. 6 No. 2 (2024)
diskusi  dan  konsultasi  bilateral.  Meningkatkan  Peran  dalam  Forum Internasional,  Perpres  PPLN  memperkuat  posisi  Indonesia  dalam  forum internasional seperti UNHCR dan ASEAN, memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam solusi global terkait krisis pengungsi.
b. Dampak Negatif
Ketidaksepakatan  mengenai  Pasal  tertentu,  Negara-negara  Lain  terus mengkritik beberapa pasal Perpres PPLN. Salah satu contohnya adalah pasal yang mengatur status pengungsi yang dianggap terlalu lama, yang membuat negara-negara pengungsi asal khawatir bahwa pengungsi di Indonesia tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai dan Ketiadaan mekanisme yang  jelas  untuk  menyediakan  dana  untuk  program  pengungsi,  serta pembatasan  hak-hak  pengungsi  dalam  hal  pekerjaan,  pendidikan,  dan kesehatan.  Kekhawatiran  tentang  Kecepatan  Proses  Penentuan  Status, proses  yang  lamban  untuk  menetapkan  status  pengungsi  juga  dapat menyebabkan konflik diplomatik dengan beberapa negara asal pengungsi. Contohnya,  pada  tahun  2023,  Indonesia  dan  Afghanistan  terlibat  dalam konflik  diplomatik  karena  proses  yang  lamban  untuk  menetapkan  status pengungsi Afghanistan di Indonesiadan konflik dengan Myanmar mengenai pemulangan pengungsi Rohingya serta Ada konflik dengan Australia karena kebijakan "kembali ke kapal".
Isu lain yang mungkin mempunyai dampak oleh pengungsi ditunjukkan oleh kasus yang terjadi pada September 2015 di kamp pengungsi Indonesia yang menampung  orang  Rohingya.  wanita  di  Blang  Adoe,  Distrik  Kuta  Makmur, Aceh Utara. Berdasarkan berita VOA Indonesia, ada penyelidikan polisi terkait dugaan pemukulan dan pemerkosaan empat perempuan pengungsi Rohingya oleh  laki-laki  lokal  yang  mengklaim  mereka  telah  masuk  ke  dalam  tubuh mereka.  Setelah  pemeriksaan,  hasil  visum  et  repertum  menunjukkan  bahwa empat  perempuan  pengungsi  Rohingya  tidak  pernah  mengalami  pelecehan seksual  atau  perkosaan  seksual.  Organisasi  sosial  yang  peduli  terhadap pengungsi  Rohingya,  Nasional  Komite  Solidaritas  Rohingya  di  Aceh,  sangat marah  dan  berencana  melaporkan  keempat  perempuan  Muslim  Rohingya tersebut  ke  polisi.  Mereka  percaya  bahwa  karena  orang-orang  Rohingya menyebarkan informasi yang salah, dunia bisa mendapatkan keuntungan. Ada kesan  bahwa  pengungsi  Rohingya  telah  dianiaya  di  Aceh  dan  Indonesia, meskipun relawan dan masyarakat Aceh telah berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Investigasi kasus ini menunjukkan bahwa empat perempuan
Vol. 6 No. 2 (2024)
Muslim  Rohingya  membuat  pernyataan  yang  tepat  sebagai  bagian  dari  taktik politik  untuk  menarik  perhatian  media  dan  publik  terhadap  kebijakan pengungsi Indonesia yang mereka anggap tidak memadai.
Fakta  bahwa  Perpres  PPLN  mengubah  hubungan  diplomatik  Indonesia dengan  negara  lain  menunjukkan  betapa  kompleks  dan  berbagainya  masalah pengungsi.  Di  satu  sisi,  Perpres  menunjukkan  komitmen  Indonesia  untuk melindungi pengungsi dan meningkatkan kerjasama internasional, tetapi negara lain mengkritik beberapa pasal dan lamanya proses penentuan status pengungsi. Perpres PPLN memiliki efek positif dan negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Untuk mengurangi efek negatifnya, diperlukan peningkatan  komunikasi  dan  kerjasama  dengan  negara  lain  dan  memperkuat pelaksanaannya.

## 4. KESIMPULAN
Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri  di  Indonesia  menghadapi  permasalahan, antara  lain  permasalahan  hak  asasi  manusia  dan  konflik  hukum.  Keputusan tersebut  hanya  mengakui  pengungsi  sebagai “orang  asing  yang  membutuhkan perlindungan sementara,” yang menyebabkan pelanggaran hak dan ketidakpastian  hukum.  Dalam  hal  penemuan,  prosedur  penyelamatan pengungsi  telah  ditetapkan,  namun  tindakan  darurat  tidak  selalu  dapat dilakukan  dengan  segera.  Pelayanan  dasar,  seperti  transportasi  ke  tempat penampungan,  kurang  konsisten  dalam  pelaksanaannya.  Pusat  penahanan imigrasi kesulitan menampung pengungsi karena fasilitas dan dukungan yang tidak  memadai.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  kolaborasi  antara  pemerintah dan  pemangku  kepentingan  sangatlah  penting.  Upaya  yang  dilakukan  harus fokus pada penegakan hak-hak pengungsi melalui Undang-undang Pengungsi yang  komprehensif  dan  mekanisme  penolakan  yang  jelas.  Peraturan  ini berdampak positif pada hubungan diplomatik Indonesia dengan meningkatkan citra kemanusiaan dan membina kerja sama bilateral. Namun, kritik dari negara asal  dan  tantangan  dalam  pengelolaan  pengungsi  menyoroti  perlunya peningkatan  komunikasi  dan  implementasi.  Solusi  ini  diharapkan  akan membuat pelaksanaan Perpres PPLN lebih efisien dalam menangani pengungsi di Indonesia. Selain itu, hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan diplomatik  dengan  negara-negara  lain  dan  meningkatkan  citra  kemanusiaan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2023). Pengungsi Rohingya di Aceh yang Akan Didorong Kembali Ke Laut, Akhirnya Direlokasi Ke Penampungan . Www.Bbc.Com.
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr2p6681kgo
Arrazy, M. F. (2019). Peranan Pemerintah Pusat Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi . Universitas Islam Riau.
Bakker, F. F., Putri, R. T., & Chairunnisa, D. (2022). Hukum Versus Kemanusiaan: Problematik Prinsip Non Refoulement Terkait Pengungsi di Asia Tenggara. Rechtsidee , 10 (6–14).
Bintarawati, F., Lubis, A. F., Iqsandri, R., & Utama, A. S. (2023). Tantangan dan Prospek  Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  bagi  Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat. Jurnal Hukum Dan HAM
Wara Sains , 2 (12), 1169–1180. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871
Fawwaz, & Mumtazinur. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  Ditinjau  dari  Perspektif  Fiqh Siyasah. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata
Sosial , 6 (2), 139. https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11534
Hardjaloka,  L.,  Bahar,  &  Partners.  (2015).  Studi  Perbandingan  Ketentuan Perlindungan  Pencari  Suaka  Dan  Pengungsi  Di  Indonesia  Dan  Negara Lainnya. Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (1), 1–31.
Mahira, G., & Kamaluddin, A. (2022). Peran United Nations High Commisioner For Refuges (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Asing. Jurnal Penelitian Humaniora , 28 (1), 27.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Kencana.
Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 12 (2), 179.
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.179-197
Rejeki, I. S., Humulhaer, S., & Zulfikar, P. (2024). Problematika Penerapan Prinsip Non-Refoulement  Bagi  Pengungsi  Internasional  Sebagai  Jus  Cogens  Di Indonesia. Jurnal Pemandhu , 5 (1), 174–199.
Sudirman,  A.,  Djuyandi,  Y.,  &  Pratama,  F.  S.  G.  (2023).  Memahami  Dinamika Kerjasama  Industri  Pertahanan  dalam  Kerangka  Indonesia  Australia Defence  Security  Dialogue. Journal  of  Political  Issues , 4 (2),  120–136. https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82
Suratman, & Dillah, P. (2013). Metode Penelitian Hukum . Alfabeta.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Syahrin M. Alvi, & Utomo, Y. S. (2019). The Implementation of Asylum Seekers dan  Refugees  Law  Enforcement  in  Indonesia  After  Presidential  Decree Number  125  of  2016  on  the  Treatment  of  Foreign  Refugees. Jurnal  Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi , 2 (2), 83–96. UNHCR. (2023). Sekilas Data . Www.Unhcr.Org.
https://www.unhcr.org/id/sekilas-data
Yo’el, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. DIVERSI : Jurnal Hukum ,
2 (2), 462. https://doi.org/10.32503/diversi.v2i2.151
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License