## EVALUASI PEMBANGUNAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PASCA PEMEKARAN DAERAH
Roland Sangen Brith 1 1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : rolandbrith88@yahoo.com
Abstract The purpose of this study is to evaluate the development of post-expansion infrastructure of the region in East Kutai Regency which is focused on the development  of  road  infrastructure.  The  period  of  development  that  is evaluated is the period of 2011-2015. The results of research Infrastructure development in East Kutai Regency for the period of 2011-2015 shows that the development of road infrastructure is still uneven due to the vast area of East Kutai Regency, constrained by funding problems, land issues  with residents  and  weather  problems.  Development  is  hampered  because  the distance between each sub-district is so far that the development so far has only focused on the development of the Capital district only Sangatta. Keyword : Evaluation of Development, Infrastructure
Abstrak Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  pembangunan infrastruktur  pasca  pemekaran  daerah  di  Kabupaten  Kutai  Timur  yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan. Periode pembangunan yang  dievaluasi  adalah  periode  tahun  2011-2015.  Hasil  penelitian Pembangunan  infrastruktur  di  Kabupaten  Kutai  Timur  periode  tahun 2011-2015  menunjukan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  jalan  masih belum  merata  dikarenakan  daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  yang  sangat luas,  terkendala  masalah  dana,  permasalahan  lahan  dengan  warga  dan permasalahan  cuaca.  Pembangunan  terhambat  dikarenakan  jarak  antar tiap  kecamatan  sangat  jauh  sehingga  pembangunan  sejauh  ini  hanya terfokus pada pembangunan Ibukota kabupaten saja yaitu Sangatta. Kata Kunci : Evaluasi Pembangunan, Infrastruktur

## Pendahuluan
Kabupaten  Kutai  Timur  pada  awalnya  merupakan  kecamatan  yang terpisah  jauh  satu  sama  lain,  namun  setiap  kecamatan  memiliki  basis ekonominya  sendiri  masing-masing  yang  memungkinkan  perkembangan secara mandiri dari sumberdaya pertanian dan pertambangan.
Selain  itu  Kutai  Timur  sebelumnya  merupakan  wilayah  yang  luas namun  memiliki  kepadatan  penduduk  yang  rendah.  Selain  itu  jaringan prasarana  fisik  antar kecamatan  masih  dalam  bentuk  jalan  yang  diperkeras dengan batu dan hanya sebagian kecil saya yang teraspal.
Prasarana  fisik  jalan  antar kecamatan  yang  dimiliki  Kabupaten  Kutai Timur kurang baik tetapi berpotensi untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri karena memiliki area pertanian yang luas.
Menyadari  betapa  pentingnya  pembangunan  di  wilayah  Kabupaten Kutai Timur maka sebagai daerah hasil pemekaran akan semakin giat dalam membangun terutama pembangunan sarana dan prasarana untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.
Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat penting untuk  menunjang  berbagai  kegiatan  dari  masyarakat-masyarakatnya, sehingga  apabila  pembangunan  fisik  kurang  memadai  akan  menghambat sektor  lainnya,  dan  menghambat  perkembangan  masyarakat  dalam meningkatkan perekonomian, sosial dan budaya.

## Kerangka Teori Evaluasi Kebijakan
Evaluasi secara tradisional artinya mengukur pencapaian suatu tujuan, berdasarkan  perangkat  yang  dibuat  sebelumnya  secara  hati-hati  dari  tujuan yang dapat diukur (Patton, 2009:30)
Lebih  lanjut  Patton  menyatakan  proses  evaluasi  dimaksudkan  untuk menguraikan  dan  memahami  dinamika  internal  berjalannya  suatu  program. Proses  evaluasi  kebanyakan  memerlukan  deskripsi  rinci  mengenai berjalannya sebuah program. Setiap deskripsi bisa jadi berdasarkan observasi dan wawancara dengan staf, klien dan petugas administrasi program.
Menurut  pendapat  Dimock,  Dimock,  dan  Fox  (1996:56)  menyebutkan bahwa  evaluasi  adalah  sebuah  kegiatan  yang  bukan  hanya  dari  segi pemantauan  saja  tetapi  juga  memastikan  bahwa  suatu  program mengakibatkan suatu keberhasilan atau kegagalan.
Chadwick,  Bahr,  dan  Albrecht  (1991:35)  menyatakan  bahwa  evaluasi bertujuan  untuk  menentukan  seberapa  baik  tujuan  program  telah  tercapai, dengan  mengacu  pada  tujuan  formal.  Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  asumsi yang tersirat dalam evaluasi program, yaitu lembaga/program memiliki tujuan tertulis  yang  jelas  yang  bisa  dipakai  untuk  mengevaluasi  kemajuan  program serta  tujuan  dari  program  tersebut  tidak  boleh  berubah  selama berlangsungnya program.
Pengertian lain dikemukakan oleh Rossi yang dikutip oleh Chadwick, et al  (1991),  yang  menyatakan  bahwa  evaluasi  merupakan  suatu  aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi dan manfaat aktifitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk menilai  dan  meningkatkan  cara-  cara  dan  kemampuan  berinteraksi  instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyebutkan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan ( input ), keluaran (output) dan hasil ( outcome ) terhadap rencana dan standar.
Konsep Pembangunan
Pembangunan  tidak hanya  dilihat  sebagai  suatu  hasil  tertentu,  tetapi juga melihat bagaimana proses dari pembangunan tersebut berjalan sehinga arahnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
Semua  faktor  yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan  pembangunan seperti  lingkungan,  sosial  dan  ekonomi  harus  dapat  dikenali  untuk  dapat
mengoptimalkan  proses  penyelenggaraan  pembangunannya  sehingga  dapat mengantarkan perubahan seperti yang dikehendaki atau direncanakan.
Pembangunan  sebagai  suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha pertumbuhan  dan  perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan  secara  sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian:1994).
Menurut  Myrdal  yang  dikutip  oleh  Kuncoro  (2004)  mengatakan bahwa  pembangunan  adalah  pergerakan  ke  atas  dari  seluruh  sistem  social. Dapat  diartikan  bahwa  pembangunan  merupakan  perubahan  kearah  yang lebih baik dilihat dari semua aspek sosial seperti sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.
Sedangkan menurut Effendi (2002) Pembangunan adalah suatu upaya untuk  meningkatkan  segenap  sumber  daya  yang  ada  secara  terencana  dan berkelanjutan  dengan  prinsip  daya  guna  dan  hasil  guna  yang  merata  dan berkeadilan.
Selanjutnya  menurut  Todaro  (1993),  Pembangunan  adalah  suatu proses  yang  berdimensi  jamak  yang  melibatkan  soal  pengorganisasian  dan peninjauan  kembali  keseluruhan  sistem  ekonomi  dan  sosial  dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial dan struktur administrasi serta  sikap  masyarakat  dan  bahkan  dalam  banyak  hal,  kebiasaan  dan kepercayaan.
Marbun (1997) menyatakan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan  bermanfaat  bagi  masyarakat,  maka  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi sebagai berikut:
1. Rencana yang baik, masuk akal dan dapat direalisasikan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Tersedianya sumber tenaga manusia, modal dan sumber daya lainnya.
3. Adanya  organisasi  yang  mampu  mewujudkan  rencana  menjadi berhasil.

## Pembangunan Infrastruktur
Menurut Fadjar Suryanto dari Puslitbang Iptekhan Balitbang Dephan, menyatakan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan  fisik  yang  masing-masing  saling  mengkait  dan  saling ketergantungan  satu  sama  lainnya.  Misalnya  jaringan  jalan,  dimana  jalan adalah merupakan  sarana  yang  salah  satu fungsinya  dapat  dipengaruhi  dan mempengaruhi  beberapa  sektor  lainnya  seperti  pemukiman,  perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap  kali  terjadi  pembangunan  Infrastruktur  seyogyanya  diperlukan koordinasi  secara  mendalam  dan  antisipatif  antar  institusi  terkait  agar kemanfaatannya  dapat  berfungsi  secara  maksimal  dan  berdaya  guna  tinggi serta pengelolaan.
Lebih  lanjut  lagi  Fadjar  Suryanto  menyatakan  infrastruktur  dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain:
1. Obyek  Rahasia,  yaitu  meliputi  gedung  pusat  pemerintahan,  pusat penelitian, instansi militer, instansi polisi, BIN.
2. Obyek  vital,  yaitu  meliputi  pusat  dan  jaringan  listrik,  pusat  dan jaringan  komunikasi,  pusat  perdagangan,  pusat  eksplorasi,  pusat konsentrasi  masyarakat,  bendungan,  sarana  dan  prasarana transportasi, sentra sembilan bahan pokok, kawasan industri.
3. Obyek strategis, yaitu meliputi pabrik alat tempur militer, pabrik obat- obatan, radar pengamat, garis perbatasan.
4. Obyek  umum  yaitu  meliputi  bangunan  fasilitas  social  dan  fasilitas umum  seperti  infrastruktur  untuk  pendidikan,  peribadatan,  tempat hiburan, taman, jalur hijau.
Sarana  dan  prasarana  tersebut  sangat  membantu  masyarakat  dalam mengembangkan  meningkatkan  pendapatan  sosial  ekonomi  serta  dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berada didaerah.
Menurut  Grigg  dalam  Kodoatie  (2005)  Infrastruktur  merujuk  pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan- bangunan  gedung  dan  fasilitas  publik  yang  lain  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
Dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  Grigg  (2005)  bahwa  infrastruktur merupakan  pendukung  utama  fungsi-fungsi  sistem  dan  sistem  ekonomi dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Sistem  infrastruktur  dapat didefinisikan  sebagai  fasilitas  atau  struktur-struktur  dasar,  peralatan- peralatan  instalasi  yang  dibangun  dan  yang  dibutuhkan  untuk  berfungsi sistem  sosial  dan  sistem  ekonomi  masyarakat.  Definisi  teknik  juga memberikan  spesifikasi  apa  yang  dilakukan  sistem  infrastruktur  dan mengatakan  bahwa  infrastruktur  adalah  aset  fisik  yang  dirancang  dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.
Secara  lebih  spesifik  Stone  dalam  Kodoatie  (2005)  menyatakan infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas. Fasilitas fisik yang dikembangkan atau  dibutuhkan  oleh  agen-  agen  publik  untuk  fungsi-  fungsi  pemerintahan dalam  penyediaan  air,  tenaga  listrik,  pembuangan  limbah,  transportasi  dan pelayanan- pelayanan similar untk memfalitasi tujuan- tujuan ekonomi.
Dari  beberapa  pendapat  diatas  tersebut,  maka  penulis  dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  adalah  proses perubahan  yang  berlangsung  dan  terus-menerus  dan  terencana  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana fisik atau  infrastruktur  yang  dapat  menunjang  aktivitas  masyarakat  dari  segi ekonomi, politik, sosial budaya dan yang lainnya.

## Otonomi Daerah
Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  dapat  dipisahkan.  Karena  itu  tidak
mungkin  masalah  otonomi  daerah  dibahas  tanpa  mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi.
Kedua  istilah  tersebut  bagaikan  dua  mata  koin  yang  saling  menyatu namun dapat dibedakan. Dimana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian  kewenangan  kepada  organ-organ  penyelenggara  Negara, sedangkan  otonomi  daerah  menyangkut  hak  yang  mengikuti  pembagian wewenang tersebut.
Berbagai  definisi  tentang  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  telah banyak dikemukakan oleh para ahli sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam  upaya  menemukan  pengertian  yang  mendasar  tentang  pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi desentralisasi.
Otonomi  dalam  makna  yang  sempit  dapat  diartikan  sebagai  mandiri, sedangkan dalam makna yang luas diartikan berdaya. Otonomi daerah dengan demikian  berarti  kemandirian  suatu  daerah  dalam  kaitan  pembuatan  dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya  untuk  melakukan  apa  saja  secara  mandiri  tanpa  tekanan  dari  luar (Tim ICCE UIN:2000).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tim ICCE UIN (2000) menjelaskan adanya alasan lain yang didasarkan pada  kondisi  ideal,  sekaligus  memberikan  landasan  filosofis  bagi penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  (desentralisasi)  sebagaimana dinyatakan oleh The Liang Gie adalah sebagai berikut:
1. Dilihat  dari  sudut  politik  sebagai  permainan  kekuasaan,  desentalisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam  bidang  politik,  penyelenggaraan  desentralisasi  ianggap  sebagai tindakan  pendemokrasian,  untuk  menarik  rakyat  ikut  serta  dalam pemerintahan  dan  melatih  diri  dalam  mempergunakan  hak-hak demokrasi.
3. Dari  sudut  teknik  organisatoris  pemerintahan,  alasan  mengadakan pemerintahan  daeah  (desentralisasi)  adalah  semata-mata  untuk mencapai suatu pemerintahan efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk  diurus  oleh  pemrintahan  setempat,  pengurusannya  diserahkan kepada pemerintahan daerah.
4. Dari  sudut  kultur,  desentralisasi  perlu  diadakan  agar  perhatian  dapat sepenuhnya  ditumpukan  kepada  kekhususan  suatu  daerah,  seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari  sudut  kepentingan  pembangunan  ekonomi,  desentralisasi diperlukan karena pemerintahan daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

## Pemekaran Daerah
Pembentukan  daerah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  129 Tahun  2000  tentang  persyaratan  dalam  peraturan  pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  129  Tahun  2000  Pasal  1  ayat  4  disebutkan  bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih suatu daerah.
Pemekaran daerah  daerah merupakan amanat dari implementasi yang tercantum  pada  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dengan  konsep desentralisasi  yaitu  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  PP  RI  Nomor  129  Tahun  2000  Pasal  2  disebutkan pembentukkan  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui:
1. Pengangkatan pelayanan terhadap masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan perngelolaan potensi daerah
5. Pengangkatan kecamatan dan ketertiban Pemekaran      akan      mempersingkat      rentang      kendali      antara pemerintah  dan  masyarakat,  khususnya  pada  wilayah-wilayah  yang  belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk  memperbaiki  pemerataan  pembangunan.  Berdasarkan  pengalaman  di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun  hanya   daerah   yang   berdekatan dengan   ibukota   pemerintahan   daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan  lainnya yang juga    dikemukakan    adalah    bahwa    pemekaran    akan  mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  dengan  yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu fakta dengan menggunakan variabel mandiri sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012:11) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel lain. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  studi literature,  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Sedangkan  analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

## Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Kutai Timur
Perencanaan sebuah program merupakan sebuah proses yang sangat vital  bagi  pembangunan  dikarenakan  untuk  melaksanakan  sebuah pembangunan yang baik tentu saja pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus

## Evaluasi Pembangunan di Bidang Infrastruktur..…………………………… (Roland Sangen Brith)
memiliki sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan  pembangunan jalan  sangat  penting  dikarenakan  jalan  merupakan  akses  dalam melaksanakan kegiatan sosio-ekonomi yang mana sebagian besar masyarakat Kabupaten  Kutai  Timur  bekerja  di  bidang  pertanian,  perkebunan  dan pertambangan yang sangat membutuhkan akses jalan yang memadai.
Pemenuhan kapasistas infrastruktur dengan mengacu pada tata ruang wilayah  sehingga  terwujud  keterpaduan,  ini  merupakan  unsur  penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Kutai Timur.
Ketersediaan  infrastruktur  akan  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat  dalam  hal  pemerataan  ekonomi  daerah  (daya  beli  masyarakat), tingkat  pendidikan,  kesehatan  dan  daya  saing  daerah  terutama  pada keberlangsungan  pergerakan  barang  dan  jasa  berserta  akses  antar  wilayah. Selain  itu,  ketersediaan  infrastruktur  menjadi  katalisator  pencapaian pembangunan pada bidang lainnya.
Dalam perencanaan pembangunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat dengan mengacu pada visi dan misi daerah, kebijakan pembangunan daerah telah ditetapkan pada dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD.

## Pemantauan Pembangunan Jalan Kabupaten Kutai Timur 2011-2015
Pelaksanaan  program  pembangunan  jalan  di  Kabupaten  Kutai  Timur periode 2011-2015 masih memiliki beberapa kendala yaitu:
1. Luas wilayah Kutai Timur.
Kondisi wilayah yang luas menjadi kendala dikarenakan kondisi yang luas  memerlukan  akses  jalan  yang  banyak  dan  tentu  saja  dana  yang tidak  sedikit.  Dengan  wilayah  yang  luas  dan  penyebaran  penduduk yang tidak merata membuat Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan pembangunan sesuai dengan efektivitas dan efisiensi di daerah mana saja akan dilaksanakan pembangunan.
2. Kesadaran masyarakat
Proses  pembebasan  lahan  untuk  dijadikan  lokasi  yang  dilakukan pembangunan  jalan  menjadi  masalah  besar.  Hal  ini  dikarenakan masyarakat  masih  belum  bisa  merelakan  tanah  milik  mereka  untuk dijadikan lokasi pembangunan jalan. Pada permasalahan pembebasan lahan,  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak  menerima  tentang  biaya ganti rugi dari pemda Kutai Timur. Untuk tanah tanpa tanam tumbuh pemda  menyediakan  dana  50  juta  per  hektar.  Sementara  untuk tanaman  yang  sudah  ada  tanam  tumbuh,  pemda  menyediakan  dana sebesar  130  juta  per  hektar.  Masyarakat  merasa  dirugikan  dengan besarnya biaya ganti rugi yang disediakan oleh masyarakat.
3. Dana
Sumber  pendapatan  Kabupaten  Kutai  Timur  sebagian  besar  berasal dari  pertanian,  perkebunan  dan  pertambangan.  Dana  Untuk Pembangunan  Infrastruktur  jalan  berdasar  dari  APBD  Kutai  Timur setiap  tahun.  Dana  sendiri  juga  menjadi  masalah  dikarenakan  dana
untuk  pembangunan  jalan  sendiri  terbatas  sehingga  tidak  dapat melakukan  pembangunan  secara  menyeluruh  tetapi  bertahap  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  efisiensi  dan  efektivitas  keberadaan jalan  yang  akan  dibangun  di  daerah.  Dana  untuk  pembangunan  jalan per  tahun  hanya  dialokasikan  sekitar  100  miliar  setiap  tahunnya. Melihat  luasnya  daerah  Kutai  Timur  dana  sebesar  itu  masih  kurang bahkan  ada  beberapa  proyek  yang  bersifat  multi  years  dikarenakan dana  setiap  tahun  yang  kurang  sehingga  harus  diselesaikan  dalam lebih  dari  1  tahun  anggaran.  Dinas  Pekerjaan  Umum  sudah melaksanakan  pembangunan  jalan  dengan  maksimal  sesuai  dengan dana  yang  tersedia  dengan  melihat  aspek  efesiensi,  efektivitas  dan kebutuhan  daerah.  Pengerjaan  jalan  dilakukan  secara  bertahap  dan tidak dilakukan langsung secara menyeluruh.

## Penilaian  Dampak  Pembangunan  Jalan  Kabupaten  Kutai  Timur  2011- 2015
Dengan  pemekaran  pemerintah  daerah  terus  menerus  melakukan pembangunan jalan demi lancarnya kegiatan sosial dan ekonomi Kabupaten Kutai Timur.
Dampak  dari  pembangunan  jalan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah sangatlah  positif  bagi  masyarakat.  Masyarakat  lebih  mudah  untuk bertransportasi melakukan kegiatan dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Perlu diketahui jarak antar kecamatan ke kecamatan lain sangat jauh. Untuk menempuh  jalan  darat  memerlukan  waktu  2-4  jam  sebelum  pemekaran. Tetapi  pada  saat  ini  akses  jalan  yang  telah  dibangun  dan  ditingkatkan kualitasnya membuat jarak yang ditempuh berkurang. Ini merupakan sebuah hasil yang positif dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan bekrja sama dengan masyarakat.
Beberapa  proyek  pembangunan  yang  dirasa  berdampak  positif menurut Bapak Aswandini  melalui wawancara adalah sebagai berikut:
1. Jalan Simpang Kabo.
Jalan  ini  mengarah  ke  kecamatan  Rantau  Pulung  dan  jalan  ini ditingkatkan  untuk  mempermudah  akses  ke  kecamatan  Rantau Pulung  serta  mempermudah  akses  warga  sekitar.  Di  Jalan  Kabo diketahui ada 4 Sekolah, yaitu Sekolah St. Fransiskus Tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA.
2. Pembangunan  jalan  dan  peningkatan  jalan  Poros  Kecamatan  Rantau Pulung  menuju  beberapa  daerah  seperti  daerah  Tepian  Indah,  Sei Benu serta jalan dalam Kecamatan Rantau Pulung sendiri.
3. Pemeliharaan Jalan Bukit Pelangi.
Jalan  Bukit  Pelangi  adalah  sarana  jalan  berdampak  positif  bagi masyarakat  karena  banyak  masyarakat  Kutai  Timur  yang  setiap  hari melalui  jalan  ini.  Diketahui  jalan  ini  menuju  daerah  perkantoran Pemda Kutai Timur. Meskipun daerah perkantoran tetapi masyarakat sering  melalui  jalan  ini  untuk  keperluan  rekresi  seperti  jalan-jalan
sore,  jogging,  bersantai  di  taman  sekitar  daerah  bukit  pelangi.  Ada beberapa  taman  yang  dapat  ditemui  di  daerah  bukit  pelangi  dan Pemerintah Daerah Kutai Timur juga menyediakan beberapa sarana di sekitar taman salah satunya adalah kursi untuk bersantai.
4. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dalam kota Sangatta. Jalan  dalam  kota  Sangatta  yang  sebelumnya  berjenis  aspal ditingkatkan menjadi jalan yang sudah disemenisasi.

## Efisiensi Sumber/Efisiensi Ekonomi
Efisiensi  sumber/Efisiensi  ekonomi  adalah  kegiatan  dimana  mencari sebuah  cara  yang  paling  efektif  dengan  biaya  yang  sedikit  murah  untuk mencapain tujuan program.
Pendanaan  untuk  program  pembangunan  jalan  didapat  dari  APBD daerah  Kabupaten  setiap  tahunnya.  Dalam  implementasi  proyek infrastruktur  jalan  di  Kutai  Timur  merupakan  tugas  pemerintah  daerah dimana  dimulai  dari  perencanaan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh Bappeda  dalam  hal  rencana  pendanaan  pembangunan  fisik  yang  salah satunya  adalah  pembangunan  proyek  infrastruktur  jalan.  Langkah selanjutnya  adalah  ditindaklanjuti  dan  dilaksanakan  oleh  unit  pelaksana teknis yang ada di birokrasi pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu Dinas Pekerjaan  Umum  sebagai  unit  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan pembangunan di wilayah Kutai Timur.
Dinas  Pekerjaan  Umum  dapat  melibatkan  rekan  kerja  yang  ada  di lingkungan Kabupaten.  Rekan kerja yang dimaksud disini adalah kontraktor dan  konsultan  perencana  yang  memang  memiliki  usaha  yang  sejalan  dan merupakan  pihak  swasta.  Alasan  keterlibatan  pihak  swasta  adalah  karena pihak  Pemerintah  Daerah  berusaha  bersikap  profesional,  artinya  mencoba untuk  memberikan  hasil  yang  terbaik  bagi  masyarakat.  Hasil  terbaik  yang dimaksud  adalah  masyarakat  akan  dapat  menikmati  fasilitas  jalan  yang berkualitas. Keunggulan jika proyek fisik pembangunan jalan ini ditenderkan, kita akan cepat melakukan kegiatan pembangunan sehingga lebih efektif dan efisien.
Walaupun  sudah  melibatkan  pihak  swasta  Dinas  Pekerjaan  Umum masih  memiliki  kendala-kendala  menyangkut  masalah  dana  sehingga  ada beberapa  proyek  pembangunan  jalan  yang  diselesaikan  dalam  waktu  yang cukup lama.
Kebutuhan  infrastruktur  di  Kutim  sangat  tinggi  sementara ketersediaan  waktu  dan  dana  terbatas,  karenanya  pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sistem tahun jamak atau multy  years meski dengan resiko biaya jadi lebih besar karena harus mempertimbangkan inflasi dan sebagainya.
Tidak  semua  tidak  semuanya  proyek  tahun  jamak  itu  dilaksanakan bersamaan tahun 2011, namun ada juga juga baru di mulai kontraknya 2014 lalu.  Ada  proyek  yang  waktunya  selesai  bulan  Mei,  Juni,  Agustus  2015. memang ada kendala dilapangan untuk mengejar target, misalnya terkendala
cuaca  hujan  dan  atau  banjir,  namun  tidak  ada  merubah  waktu  dan  target sesuai  kontrak,  yakni  semua  selesai  pada  akhir  tahun  2015.  Sedangkan proyek  infrastruktur  jalan  Sangatta-Rantau  Pulung  progresnya  agak terhambat  cuaca  dan  sering  longsor  namun  telah  tuntas  sesuai  kontrak Tahun 2015.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Perencanaan  pembangunan  jalan  sudah  dilakukan  sesuai  prosedur dimulai dari sesuai dengan penjabaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2011- 2015  untuk  setiap  tahunnya  dilakukan  melalui  penyusunan  Rencana  Kerja Pembangunan    Daerah  (RKPD)  Kabupaten  Kutai  Timur  tahun  2011,  2012, 2013,  2014  dan  2015,  serta  2016.  RKPD  Kabupaten  Kutai  Timur  harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam rangka menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja  SKPD)  yang  disusun  dengan  pendekatan  prestasi  kerja  yang  akan dicapai.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Dinas  Pekerjaan  Umum  dalam  Proses Pelaksanaan  Pembangunan  tidak  membuat  proyek  pembangunan  jalan terbengkalai dan tetap diselesaikan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
Dampak  pembangunan  jalan  sangat  positif  bagi  masyarakat  Kutai Timur  dikarenakan  jalan  sudah  semakin  baik  dan  memudahkan  masyarakat dalam  melakukan  kegiatan  sosial  dan  ekonomi.  Akses  antar  kota  dan  antar kecamatan juga semakin mudah dikarenakan peningkatan dan pembangunan jalan yang dilakukan.
Pelaksanaan  pembangunan  jalan  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien karena  pelaksanaan  diakukan  sesuai  dengan  rencana  anggaran  yang  dibuat oleh Bappeda dan dilakukan secara teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melibatkan pihak swasta. Pelaksanan pembangunan jalan juga berjalan sesuai target dan selesai sesuai jadwal.
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :
Sebaiknya  berkomunikasi  dengan  DPRD  Kabupaten  dalam  hal merancang  Peraturan  Daerah  yang  dengan  jelas  merincikan  tentang  proses dan  besarnya  ganti  rugi  lahan  bagi  masyarakat  yang  terkena  jalur pembangunan  dengan  harga  yang  pantas  agar  tidak  ada  lagi  proses pembebasan lahan yang memakan waktu.
Sebaiknya  memperhitungkan  dana  dan  waktu  yang  tersedia  secara realistis  saat  perencanaan  pembangunan  sehingga  target  tercapai  sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak memakan waktu yang lama.
Pemerintah  Daerah  seharusnya  bersosialisasi  mengenai  proyek pembangunan  kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak  serta  dengan menunjukan  peraturan  resmi  mengenai  pembangunan  jalan,  batas  jalan
dengan rumah warga agar tidak terjadi selisih paham antara Dinas Pekerjaan Umum dengan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Anonim. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000  Tentang Persyaratan,  Pembentukkan  dan  Kriteria  Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Chadwick,  Bruce  A.,  et  al.  1991. Metode  Penelitian  Ilmu  Pengetahuan  Sosial . IKIP Semarang Press. Semarang.
Dimock,  Marshall  E.,  et  al.  1996. Administrasi  Negara .  Edisi  ke-5.  Jilid  2. Erlangga. Jakarta.
Effendi,  Bachtiar.  2002. Pembangunan  Daerah Otonom  Berkeadilan .  Cetakan Pertama. Ohaido dan Offset. Jakarta.
Kodoatie, Robert. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur . Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Marbun,  B.N.  1997. Proses  Pembangunan  Desa  Menyongsong  Tahun  2000 . Erlangga. Jakarta
Siagian,  Sodang  P.  1994. Pokok-  pokok  Pembangunan  Masyarakat .  Bharata.
Jakarta.
__________. 2005. Fungsi- Fungsi Manajerial . Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta. TIM  ICCE  UIN.  2000. Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education)  : Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Masyarakat  Madani .  Prenada Media. Jakarta.
Todaro,  Michael  P.  1993. Pembangunan  Ekonomi  Dunia  Ketiga .  Edisi Ketiga.
Erlangga. Jakarta.