## TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP CERAI TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

## Miftahul Jannah
Keyword:
Legal  Protection,  Adopted
Children,  Without  Court Ruling.

## Abstract
This  study examines underhanded divorce, namely divorce that is carried  out  by  someone  without  going  through  legal  channels  or without a divorce process in the Religious Courts. Whereas in the law  it  is  clear  that  divorce  can  only  be  done  before  the  court. From  the  description  above,  problems  arise:  First,  what  is  the status  of  divorce  without  a  decision  by  the  Religious  Courts. Second,  how  is  the  marital  status  of  those  who  do  not  have  a divorce certificate. Third, how important is the divorce certificate for  divorce  actors.  To  solve  these  problems,  a  library  research method  is  used  where  the  data  are  taken  from  existing  books related  to  the  titles  that  have  been  taken  by  the  author  to  find answers to existing problems. The results of the study indicate that divorce  without  a  court  decision  is  not  valid,  in  accordance  with article 39 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage that  divorce  can  only  be  carried  out  before  a  court  session  after the  court  concerned  has  tried  and  failed  to  reconcile  the  two parties.  Therefore,  people  who  divorce  without  a  court  decision are not valid but are legal according to religion only. Meanwhile, marriage without  a divorce certificate is  also  invalid because the divorce  certificate  is  authentic  evidence  as  well  as  the  marriage certificate.  The  divorce  certificate  is  proof  that  the  person  has completed the divorce. 1 of 1974 that a marriage can be annulled if it does not meet the requirements to marry. So important is the divorce  certificate  to  carry  out  a  marriage,  which  is  no  less important,  namely  to  ensure  the  management  of  child  support rights from husband and wife, Gono Gini assets and marriage.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Perceraian  di  bawah  tangan yaitu  perceraian  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  tidak melalui  jalur  hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.  Padahal  dalam  Undang-  Undang  sudah  jelas  bahwa perceraian  itu  hanya  dapat  dilakukan  didepan  pengadilan.  Dari uraian      di      atas      timbul      masalah:      Pertama,      bagaimana status  perceraian  tanpa  putusan  Pengadilan  Agama.  Kedua, bagaimana  status  perkawinan  yang  tidak  mempunyai  akta cerai.Ketiga,sejauh  mana  pentingnya  akta  cerai  bagi  pelaku perceraian.  Untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut, digunakan  metode  penelitian  studi  pustaka  (Library  Risearch) dimana  data-data    yang  diambil  dari  buku  yang  ada  yang berhubungan  dengan  judul  yang  telah  ambil  oleh  penulis  untuk mencari  jawaban  atas  masalah  yang  ada.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  cerai  tanpa  putusan  pengadilan  itu  tidak sah, sesuai dengan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang
PP. Darun Najah Kudus mif.janh20@gmail.com
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Tanpa Penetapan Pengadilan.
perkawinan      bahwa      perceraian      hanya      dapat      dilakukan didepan      sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah  pihak.  Maka  dari  itu  orang  yang  cerai  tanpa  putusan pengadilan    tidak    sah    tapi    sah    menurut    agama    saja. Sedangkan    perkawinan  tanpa  akta  cerai  itu  juga  tidak  sah karena  akta  cerai  merupan  bukti  otentik begitu juga akta nikah. Akta  cerai  merupakan  bukti  bahwa  orang tersebut  sudah  selesai melakukan  perceraian,  apabila  sudah  melakukan  perkawinan maka  harus    dibatalkan    sesuai    dengan    pasal    22    UU    No. 1tahun  1974   bahwa pernikahan  dapat  dibatalkan apabila tidak memenuhi  syarat  untuk  melangsungkan    perkawinan.    Begitu pentingnya    akta    cerai    untuk  melangsungkan  perkawinan  yang tak  kalah  pentingnya  yaitu  untuk  terjaminnya  pengurusan    hak tunjangan   anak   dari   suami   istri   harta   gono   gini   dan perkawinan.

## Pendahuluan
Agama  Islam  adalah  agama samawi yang terakhir  diturunkan  kepada  Nabi  akhir  zaman yaitu  Nabi  Muhammad  saw.  Ia  melengkapi dan  menyempurnakan  agama samawi yang diturunkan  sebelumnya  yang  bertujuan  untuk menjadi  pedoman  hidup  umat  manusia  di dunia  dan  akhirat  dalam  mencapai  tujuan kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin .
Sebagai  suatu  syariat  yang  lengkap  dan sempurna  maka tidak  ada  suatu aspek  apapun yang  dibicarakan  oleh  Islam,  karena  syariat Islam  yang  abadi  mencangkup  semua  segi kehidupan  baik  yang  mengatur  hubungan hamba  dengan  Allah  Swt  dan  mengatur  pula hubungan hamba dengan sesama.
Begitu  pula  Islam  mengatur  dalam  masalah perkawinan  yang  bertujuan  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  dunia  dan  akhirat  di bawah cinta kasih dan   ridho   Allah.   Dalam hidup      manusia      memerlukan      ketenangan dan  ketentraman      untuk      mencapai kebahagiaan.
Kebahagiaan      masyarakat      dapat  dicapai dengan  adanya  ketenangan  dan  ketentraman anggota keluarga  dalam keluarganya. Keluarga merupakan  bagian  masyarakat  menjadi  faktor penting  dalam  penentuan  ketenangan  dan ketentraman  masyarakat.  Ketenangan  dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan  pembinaan  yang  harmonis  antara suami istri dalam satu rumah tangga.
Keharmonisan  diciptakan  oleh  adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan  hak  dan  pemenuhan  kewajiban.
Allah  menjadi  unit  keluarga  yang  dibina dengan  perkawinan  antara  suami        istri dalam        membentuk        ketenangan  dan ketentraman    serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya (Ghozali, 2010: 9).
Sesuai  dengan  firman  Allah  swt.  dalam surat ar-Rum ayat: 21:
“ Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaanya Allah  Dia  ciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung,  dan  merasa  tentram  kepadanya, dan  dijadikanya  diantaramu  rasa  kasih  dan sayang  sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum yang berpikir ”.
Ayat  di  atas  mengandung  tiga  konsep  yaitu konsep “ sakinah ”, di urai  melalui    bahasa    hati “saling    mengerti    dan    pengertian” berimplikasi    pada  suasana  keduanya  (suami istri), selain itu ayat tersebut juga memperkenalkan      konsep      “ mawaddah ”, yaitu   terlihatnya   hasrat   saling mencintai  di antara  keduanya   yang  mengantarkan  kepada sikap    agresif    satu  sama  lain,  pada  tahapan berikutnya disempurnakan oleh konsep “ rahmah ” yang berarti saling menyayangi.
Selain itu dalam undang-undang perkawainan  No.1  Tahun  1947  bab  I  pasal  (1) menyebutkan  bahwa  “perkawinan  ialah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa .”
Perkawinan    bertujuan  mendirikan  keluarga yang  harmonis,    sejahtera  artinya  terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya  keperluan    hidup    lahir    dan batinnya,    sehingga    timbullah    kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya (Ghazaly, 2003 : 22)
Realita  kehidupan  manusia  membuktikan banyak  hal  yang  menjadikan  rumah  tangga hancur  (broken  home)  sekalipun  banyak pengarahan  dan  bimbingan,      yakni      kepada kondisi      yang      dihadapi      secara      praktis. Suatu  kenyataan      yang      harus      diakui      dan tidak      dapat      diingkari      ketika      terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar.
Islam  tidak  segera  mendamaikan  hubungan rumah  tangga  dengan  cara  dipisahkan  pada awal  bencana  (pertikaian).  Islam  justru berusaha dengan seoptimal mungkin
memperkuat hubungan ini, tidak membiarkannya begitu saja tanpa ada usaha.
Allah berfirman:
“ Dan  hendaklah  pergauli  mereka  dengan cara  yang  baik,  jika  engkau  tidak  menyukai mereka  maka  boleh  jadi  engkau  tidak menyukai  sesuatu  padahal  Allah  menjadikan kebaikan  yang  banyak  padanya ” . (an-  Nisa ’ : 19).
Islam  mengarahkan  mereka  agar  tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak  disukai  dan  Allah  membukakan  bagi mereka jendela yang tidak  jelas tersebut,  yang
ditegaskan  dalam  firman- Nya,  yakni  “ Boleh jadi  engkau  membenci  sesuatu  padahal  Allah menjadi  kebaikan  yang  banyak  padanya”. Mereka  tidak  tahu  bahwa  pada  wanita  yang tidak  disukai  tersebut  terdapat  kebaikan  dan Allah  menyimpan  kebaikan  ini  bagi  mereka, maka tidak boleh melalaikannya.
Oleh    karena    itu    suami    istri    wajib memelihara    terhubungnya    tali  pengikat perkawinan  itu,  dan  tidak  sepantasnya  mereka berusaha  merusak  dan  memutuskan  tali pengikat  tersebut.  Meskipun  suami  oleh Hukum  Islam  diberi  hak  menjatuhkan  talak, namun  tidak  dibenarkan  suami  menggunakan haknya  itu    dengan  gegabah  dan  sesuka  hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.
Jikalau  permasalahan  cinta  dan  tidak  cinta sudah  dipindahkan  kepada  pembangkangan dan  lari  menjauh,  langkah  awal  yang ditunjukkan  islam  bukan  talak,  akan  tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain  dan  pertolongan  yang  dilakukan  oleh orang-orang baik. Sebagaimana firman Allah:
“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki- laki  dan  seorang  hakam  itu  bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi  taufik  kepada  suami-  istri  itu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Mengenal ” . (An- Nisa’:35)
Jika  jalan  penengah  ini  tidak  didapatkan hasil,  tidak  ada  ketenangan  dan  ketentraman, dan mempertahankannya seperti sia-sia.
7F Pelajaran  yang  diterima  adalah    mengakhiri kehidupan    rumah    tangga    sekalipun    dibenci Islam,    yaitu  talak  (Azzam  &  Hawwas,  2009: 253).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1947 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya dapat dilakukan dan  menekan  angka  perceraian  kepada  titik yang  paling  rendah.  Karena  perceraian dilakukan  tanpa  kendali    dan    sewenang- wenang  akan    mengakibatkan    kehancuran bukan    saja  kepada  pasangan  suami  isteri saja,  kepada  anak-anak  yang  mestinya  harus diasuh dan dipelihara dengan baik.
Dalam  pasal   39  ayat  1  Undang-Undang No.1 tahun 1945 dinyatakan bahwa:
1. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan Sidang  Pengadilan  setelah
2. Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak.
3. Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  istri  itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
4. Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Hal  ini  dipertegas  lagi  dalam  pasal  115 kompilasi hukum Islam dan pasal 65 Undang- Undang  No.  7  tahun  1985  yang  menyatakan “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan sidang  pengadilan  agama  setelah  Pengadilan Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.“
Meskipun    dalam    ketentuan  hukum    Islam tepatnya    dalam  kitab-kitab  fikih  klasik  talak bisa  terjadi  atau  jatuh  dimana  dan  kapan  saja terserah  kepada  suami  karena  memang  talak menjadi  “hak  paten”  suami  inipun  dalam  ayat al-Quran  selalu  lelaki  jadi  pelaku  hukum  talak pun  tentu  pihak  suami.  Sesuai  dengan  firman Allah  dalam  surat  al-  Ahzab  33:  49  yang berbunyi :
“Hai orang -orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan perempuan yang beriaman, kemudian kamu mentalak (menceraiakan) mereka ...”
Berdasarkan  konsep  diatas  bahwa  sahnya perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No.  1  tahun  1974  pasal  2  ayat  2  yang menyatakan  bahwa:  “Tiap -tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang  berlaku  nantinya,  artinya  jika  seseorang melaksanakan  perkawinan  yang  sah  maka apabila  dia  melakukan  perceraian  nanti  harus dilakukan  berdasarkan  ketentuan-ketentuan yang   sah   menurut   Undang-Undang   yang berlaku.  Kemudian      perceraian      tersebut telah      dianggap      sah     sehingga      dia      dapat melakukan perkawinan kembali.
Sahnya  perkawinan  bagi  orang  Islam  di Indonesia,  menurut  pasal  2  RUU  perkawinan tahun 1973, ditentukan berdasarkan pencatatan perkawinan  sebagai  unsur  penentu.  Hukum agama  (Islam)  dapat  diberlakukan  sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini yang  berfungsi  sebagai  pelengkap,  bukan penentu. RUU  Perkawinan  tahun  1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2
ayat 1 sebagai berikut:
“Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan di  hadapan  pegawai  pencatat  perkawinan, dicatatkan  dalam  daftar  pencatat  perkawinan oleh    pegawai  tersebut,  dan  dilangsungkan menurut  ketentuan  Undang-Undang  ini  dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang  melakukan  perkawinan,  sepanjang  tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Ketika    melakukan    perceraian    atau perkawinan    yang  tidak    dilakukan  sesuai Undang-Undnag maka akan mendapat hukuman yaitu:
1. Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk  pasal  3 menentukan  hukuman  denda  bagi  seorang laki-laki  yang menikahi  seorang perempuan tidak  dihadapan  pegawai  pencatat  nikah, sebanyak-banyaknya  Rp.  50.00  (lima  puiuh rupiah).  Dalam  Undang-Undang    ini    orang yang    dapat    dikenakan    hukuman    denda hanya suami.
2. Kemudian  pasal  45  peraturan  pemerintah
No.  9  tahun  1975  tentang  peraturan pelaksanaan  undang-undang  No.  1  tahun 1974  tentang  perkawinan,  menentukan bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  tidak dihadapan  pegawai  pencatat  dikenakan hukuman  denda  setinggi-  tingginya  Rp. 7.500,00  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah). Yang  dimaksud  dengan  pihak  yang melanggar  peraturan  pencatatan  nikah adalah  pihak  mempelai,  yaitu  suami  dan istri.
Berdasarkan paparan di atas maka kajian ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam  tentang  status  perceraian  tanpa putusan  pengadilan  agama,  dan  bagaimanakah status  perkawinan  yang  tidak  mempunyai  akta cerai,  dan  seberapa  jauh  pentingnya  akta  cerai bagi pelaku perceraian.

## Metode Penelitian
Kajian  ini  difokuskan  pada  kajian  pustaka dan  dalam  penelitian  ini  penulis  memakai beberapa buku  yang menurut pendapat  penulis sesuai  dengan  permasalahan  yang  penulis bahas.
Kajian  ini  bersifat eksploratif-deskriptif , yaitu  sarana  yang  dipergunakan  penulis  untuk memperoleh  data  dan  sebagai  landasan pengkajian  penulis  menjawab  persoalan  yang ada.  Dengan  metode  kajian  ini  akan  diperoleh data  yang  lengkap  dengan  bantuan  berbagai buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
Data  yang  terkumpul  dari  hasil library research akan  dianalisa  secara  kualitatif,  yaitu dengan  menggunakan  metode  berfikir  induksi, yaitu  metode  berfikir  dengan  menerangkan data-data yang bersifat khusus yang mempunyai  unsur-unsur  kesamaan  sehingga dapat  di- generalisasi -kan  menjadi  kesimpulan yang umum.
Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan  yang  menggunakan  pendekatan umum,  penyajian  dalam  pembahasan  ini mengemukakan  aspek  hukum.  Oleh  karena  itu diperlukan  dasar-dasar  hukum  yang  signifikan
sebagai  dasar  berfikir  dalam  pembahasan  ini. Dengan  harapan  agar  menghasilkan  suatu kajian      atau      analisi      yang    benar-benar dapat   dipertanggungjawabkan.

## Pengertian Pernikahan
Nikah  menurut  bahasa al- jam’u dan al- dhamu yang  artinya  kumpul.  Makna  nikah atau (zawaj) bisa  diartikan  dengan aqdu  al- tazwij yang  artinya  akad  nikah.  Juga  bisa diartikan wath’u al -zaujah bermakna menyetubuhi  istri.  Definisi    yang    hampir sama  dengan  diatas  juga  dikemukakan  oleh Rahmat  Hakim,    bahwa    kata    nikah    berasal dari    kata    bahasa    arab nikahun yang merupakan  masdar  atau  asal  kata  dari  kata kerja  ( fi’il  madhi ) nakaha sinonimnya tazawwaja kemudian    diterjemahkan    dalam bahasa    Indonesia  sebagai  perkawinan.  Kata nikah  sering  juga  dipergunakan  sebab  telah masuk  dalam  masuk  dalam  bahasa  Indonesia. (Tihami & Sahrani, 2009: 7)
Pernikahan   adalah suatu cara yang dipilih Allah  swt,  sebagai  jalan  bagi  makhluk-Nya untuk  berkembang  biak  dan  melestarikan hidupnya. Dalam bahasa Indonesia, perk awinan  berasal  dari  kata  “kawin”  yang menurut  bahasa  artinya  membentuk  keluarga dengan  lawan  jenis,  melakukan  hubungan kelamin atau bersetubuh.
Menurut  istilah  hukum  Islam,  terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:
Perkawinan  menurut  syarak  yaitu  akad  yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan  dan  menghalalkan  bersenang-
senangnya perempuan dengan laki-laki.
Abu Yahya Zakariya Al-Anshory mendefinisikan,  bahwa  nikah  adalah  akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan  hubungan  seksual  dengan  lafal nikah  atau  dengan  kata-kata  yang  semakna dengannya . Zakiah Daradjat mengutip sebuah definisi  tentang  nikah  bahwa  nikah  adalah akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum kebolehan  hubungan  seksual  dengan  lafal nikah  atau tajwiz atau  semakna  dengan keduanya .
Dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Bab 1 Pasal  1 disebutkan bahwa, “ perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan seorang wanita sebagai  suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Dengan  demikian, pernikahan  adalah  suatu  akad  yang  secara keseluruhan  aspeknya  dikandung  dalam  kata nikah  atau tajwiz dan  merupakan  ucapan seremonial yang sakral. (Ghozali, 2010: 8)
Di samping definisi dalam UU No. 1 Tahun 1974  di  atas,  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia  memberikan  definisi  lain  dan  tujuan yang  terdapat  pada  pasal  2  yang  berisi  akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan    pasal    3    yang    berisi    tujuan    sebuah perkawinan    yaitu    mewujudkan  kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah warahmah. (Alghozali: 10)
Allah  menciptakan  makhluk  ini  dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Dzariyat ayat 49:
“Dan  segala  sesuatu  kami  ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah ”.
Pernikahan  dijadikan      sebagai      salah satu   tanda-tanda   dari   pada kebesaran Allah swt sesuai dalam surat ar-Rum: 21:
“Dan  di  antara  tanda -tanda  kekuasaan- Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian itu    benar-benar terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berfikir.”
Perkawinan  adalah  salah  satu  perbuatan yang    diperintah    oleh    Allah  swt  dan  juga termasuk  sunnah  Rasul  sejak  dahulu  sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad saw.
Dasar  pernikahan,  menurut  Islam,  pada dasarnya  bisa  menjadi  wajib,  haram,  sunnah, makruh  dan  mubah  tergantung  dengan keadaan maslahat atau mafsadat nya.
Selain  itu,  diungkapkan  beberapa  dasar hukum  yang  dituangkan  melalui  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1994  tentang perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam Tahun  1991  Tentang  keabsahan  perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  pada  pasal  2  ayat  (1):  “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ”
Dalam  garis  hukum  Kompilasi  Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan
perkawinan  diatur  dalam  pasal  5  dan  6.  Oleh karena  itu,  pencatatan  perkawinan  merupakan syarat  administratif,  sehingga  diungkapkan kutipan  keabsahan  dan  tujuan  perkawinan Pasal  yaitu  2  dan  3    KHI  yang  isinya  sama dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 1 Tahun 1974.
Apabila  Undang-Undang  nomor  1  tahun 1974    menggunakan    istilah  yang    bersifat umum,    maka    Kompilasi    Hukum    Islam menggunakan  istilah khusus  yang  tercantum di    dalam    al-Qur'an.    Misalnya: mitsaqan galidzan ,  ibadah,  sakinah,  mawadah,  dan rahmah.
Batalnya  perkawinan  atas  kehendak  Allah swt sendiri melalui matinya salah satu seorang suami  istri.  Dengan  kematian  berakhir  pula dengan sendirinya hubungan perkawinan.
Batalnya  perkawinan  karena  kehendak  si suami  oleh  alasan  tertentu  dan  dinyatakan kehendaknya  itu  dengan  ucapan  tertentu, bentuk ini disebut dengan sebab talak.
Batalnya  karena khulu ’ yaitu  batal  atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang  menghendaki  putusnya  perkawinan, sedangkan  si  suami  tidak  berkehendak  untuk itu,  kehendak  untuk  putusnya  perkawinan yang disampaikan. Si istri dengan cara tertentu ini  diterima  oleh  suami  dan  dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan.
Batalnya karena fasakh yaitu batalnya atas kehendak  hakim  sebagai  pihak  ketiga  setelah melihat  adanya  sesuatu  pada  suami  atau  pada istri yang  menandakan  tidak  dapatnya
hubungan perkawinan itu dilanjutkan.
Batalnya  perkawinan  karena zhihar yaitu karena  seorang  suami  telah  menyamakan istrinya  dengan  ibunya  dan  seorang  suami tersebut tidak boleh menggauli istrinya, jika ia ingin  meneruskan  hubungan  suami  istrinya maka  harus  membayar kaffarah terlebih dahulu.
Batalnya    perkawinan    karena ila’ yaitu seorang    suami    tidak    boleh  menggauli istrinya    karena    ia    telah    bersumpah    untuk tidak    menggauli  istrinya    dalam    masa tertentu,    sebelum    ia    membayar kaffarah atas sumpahnya itu.
Batalnya  perkawinan  karena li’an yaitu orang  suami  telah  menyatakan  sumpah  atas kebenaran  tuduhan  terhadap  istrinya  yang berbuat  zina  dan  ia  tidak  boleh  menggauli istrinya  sampai  proses li’an dan  perceraian  di muka hakim. (Rifa ’ I, 1996: 43)
Dalam    Pasal    22  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  dinyatakan bahwa perkawinan dapat  dibatalkan,  apabila  para  pihak  tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Bagi  perkawinan  yang  dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri  Agama RI Nomor 3 Tahun 1985  yang  menyatakan:  Apabila  pernikahan telah  berlangsung  kemudian  ternyata  terdapat larangan  menurut  hukum  munakahat  atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan
tersebut atas
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.
Perkawinan batal demi hukum:
1. Suami  melakukan  perkawinan,  sedangkan ia  tidak  berhak  melakukan  akad  nikah karena  sudah  empat  orang  istri,  sekalipun salah  satu  dari  keempat  istrinya  itu  dalam iddah talak raj’i .
2. Seorang suami yang menikahi istrinya yang telah di li’an nya.
3. Seorang    suami    yang    menikahi    bekas istrinya    yang    pernah    dijatuhinya  dengan talak  tiga  kali,  kecuali  bila  bekas  istri tersebut  pernah  menikah  dengan  pria  lain yang  kemudian  bercerai  lagi  setelah dicampuri pria tersebut dan telah habi masa iddahnya.
4. Perkawinan  dilakukan  antara  dua  orang yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
5. Perkawinan  dilakukan  antara  dua  orang yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam garis  keturunan  menyamping,  yaitu  antara saudara,  antara  seorang  dengan  saudara orang  tua,  dan  antara  seorang  dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan  dilakukan  antara  dua  orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua,  anak  tiri,  menantu  dan  ibu  atau ayah tiri.
7. Perkawinan    dilakukan    antara    dua    orang yang    mempunyai    hubungan  susuan (sesusuan)  yaitu  orang  tua  susuan,  anak susuan,  saudara  susuan,  dan  bibi  atau paman susuan.
8. Perkawinan    dilakukan    dengan    saudara kandung dari  istri,  atau  sebagai bibi, atau kemenakan dari istri.
Selanjutnya  perkawinan  dapat  dibatalkan oleh pengadilan apabila:
1. Seorang  suami  melakukan  poligami  tanpa izin pengadilan agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian  diketahui  masih  menjadi  istri pria lain secara sah.
3. Perempuan  yang  dikawini  masih  dalam keadaan massa tunggu (iddah).
4. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas  umur  perkawinan,  sebagaimana ditetapkan  dalam  Pasal  7  UU  Nomor  1 Tahun 1974.
5. Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
7. Perkawinan dilangsungkan di bawah
ancaman yang melanggar hukum.
8. Perkawinan  dilakukan  dengan  penipuan, penipuan  yang  dimaksud  disini  seperti seorang  pria  yang  mengaku  sebagai  jejaka pada  waktu  nikah  kemudian  ternyata diketahui  sudah  beristri  sehingga  terjadi poligami tanpa izin pengadilan.
Islam  memandang  perkawinan  sebagai perjanjian  yang  kokoh  dan  menuntut  setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi  hak  dan  kewajiban  yang  berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis,  tetapi  jauh  lebih  penting  tujuan spiritualnya.
Zakiyah  Darajat  mengemukakan  5  tujuan dalam perkawinan yaitu:
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
Agama  memberi  jalan  hidup  manusia agar  hidup  bahagia  di  dunia  dan  akhirat. Kebahagiaan  dunia  dan  akirat  dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan
bermasyarakat.
Keluarga bahagia, umumnya  antara  lain  ditentukan  oleh kehadiran  anak-  anak.  Anak  merupakan buah  hati  dan  belahan  jiwa.  Banyak  hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.
Nabi  memberi  petunjuk  agar  dalam memilih  jodoh  mengutamakan  istri  yang tidak  mandul. Perempuan  hitam  yang beranak  lebih  baik  daripada  perempuan cantik tetapi mandul (HR. Ibnu Hibban).
Al- Qur’an   juga   menganjurkan   agar manusia   selalu   berdoa   agar dianugerahi putra  yang  menjadi  mutiara  dari  istrinya, sebagaimana  tercantum  dalam  surat  Al- Furqan ayat: 74:
“ Dan  orang-orang   yang  berkata:  ya tuhan  kami,  anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)”. (QS. Alfurqan:74) 2. Memenuhi  hajat  manusia  menyalurkan syahwatnya  dan  menumpahkan  kasih sayangnya
Sudah  menjadi  kodrat  iradah  Allah  swt, manusia  diciptakan  berjodoh-  jodoh      dan
diciptakan   oleh   Allah   swt   mempunyai keinginan      untuk  berhubungan  antara  pria dan  wanita,  sebagaimana  firman  allah  swt pada  surat  Ali-Imran  ayat  14  tersebut dimuka.  Oleh  Al- Qur’ an  dilukiskan  bahwa pria  dan  wanita      bagaikan      pakaian, artinya      yang      satu      memerlukan      yang lebagaimana  tersebut  pada  surat  Al- Baqarah ayat 187 yang menyatakan:
“ Dihalalkan  bagi  kamu  pada  malam hari    bulan    puasa    bercampur  dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu,  dan  kamu  pun  adalah  pakaian bagi mereka ” . (QS. Al-Baqarah:187)
3. Memenuhi  panggilan  agama,  memelihara diri  dari  kejahatan  dan kerusakan
Orang-orang  yang  tidak  melakukan penyalurannya  dengan  perkawinan  akan mengalami  ketidakwajaran  dan  dapat menimbulkan  kerusakan,  entah  kerusakan diri  sendiri  ataupun  orang  lain  bahkan masyarakat,  karena  manusia  mempunyai nafsu,    sedangkan    nafsu    itu    condong untuk    mengajak    kepada  perbuatan  yang tidak  baik,  sebagaimana  dalam  Al- Qur’an surat Yusuf ayat 53:
“ ...sesungguhnya    nafsu    itu    selalu menyuruh    kepada    kejahatan.. ” . (QS.
Yusuf: 53)
Dorongan  nafsu  yang  utama  ialah  nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya    dengan    baik,    yakni perkawinan.        Perkawinan        dapat mengurangi    dorongan    yang    kuat    atau dapat    mengembalikan    gejolak    nafsu
seksual,  seperti  tersebut  dalam  hadits  Nabi saw:
“ Sesungguhnya  perkawinan  itu  dapat mengurangi  liarnya  pandangan  dan  dapat menjaga kehormatan ” .
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung  jawab  menerima  hak  serta kewajiban,  juga  bersungguh-sungguh  untuk memperoleh harta kekayaan yang halal Dikatakan dalam hadits Nabi saw:
“ Orang-orang laki-laki pemimpin keluarganya,  dan  akan  ditanya  dari pimpinannya.    Istri    memimpin    rumah tangga  suaminya,  dan  akan ditanya dari pimpinannya ” . (Mustafaq  ‘alaihi  dari  ibnu umar).
Allah  swt  menjadikan  kaum  laki-laki sebagai  pemimpin  bagi  kaum  wanita. Kehendak  Allah  untuk  menjadikan  kaum laki-laki  sebagai  pemimpin  itu  memang sudah dipersiapkan dengan beberapa kelebihan  yang  diberikan  kepada  kaum laki-laki,  yang  mana  sifat-sifat  itu  tidak diberikan kepada kaum wanita.
Tanggung jawab suami terhadap istrinya tidak  hanya  terbatas  masalah-  masalah sandang,  pangan  dan  papan,  tetapi  juga mencakup bidang rohaniahnya.
Sementara    itu,    istri    adalah    partner suami    dalam    membangun    rumah  tangga bahagia.  Agar  cita-cita  membangun  rumah tangga  bahagia  dapat  terwujud,  pihak  istri pun harus melaksanakan beberapa kewajibannya.  Dengan  demikian,  melalui rumah  tangga  dapat  ditimbulkan  gairah
bekerja  dan  bertanggung  jawab  serta berusaha mencari harta yang halal.
5. Membangun      rumah      tangga      untuk membentuk      masyarakat      yang  tentram atas dasar cinta dan kasih sayang
Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran  agama.  Fungsi  keluarga  adalah menjadi  pelaksana  pendidikan  yang  paling menentukan.  Sebab  keluarga  salah  satu  di antara  lembaga  pendidikan  informal,  ibu- bapak  yang  dikenal  mulai  pertama  oleh putra-putrinya  dengan  segala  perlakuan yang  diterima  dan  dirasakannya,    dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian    sang  putra-putri  itu sendiri.
Sebagaimana  sabda  Nabi  Muhammad saw:
“ Tiada  bayi  yang  dilahirkan  melainkan lahir diatas fitrah maka ayah dan     ibunya yang          menjadikan          ia          yahudi, nasrani     atau majusi.”(H.R.Bukhari dari Abu Hurairah).
Islam  mengajarkan  dan  menganjurkan nikah,  karena  akan  berpengaruh  baik  bagi pelakunya  sendiri,  masyarakat,  dan  seluruh umat  manusia.  Adapun  hikmah  pernikahan adalah:
1. Nikah  adalah  jalan  alami  yang  paling  baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan  naluri  seks  dan  kawin  badan jadi  segar,  jiwa  jadi  tenang,  mata
terpelihara  dari  yang  melihat  yang  haram dan  perasaan  tenang  menikmati  barang yang berharga.
2. Nikah  jalan  terbaik  untuk  membuat  anak- anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan,  melestarikan  hidup  manusia, serta  memelihara  nasib  yang  oleh  islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling  melengkapi  dalam  suasana  hidup dengan  anak-anak  dan  akan  tumbuh  pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang  merupakan  sifat-sifat  baik  yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari  tanggung  jawab  beristri  dan menanggung  anak-anak  menimbulkan  sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.  Ia  akan  cekatan  bekerja,  karena dorongan  tanggung  jawab  dan  memikul kewajibannya  sehingga  ia  banyak  bekerja dan  mencari  penghasilan  yang  dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan  alam  yang  dikaruniakan  Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5. Pembagian  tugas,  dimana  yang  satu mengurusi  rumah  tangga,  sedangkan  yang lain  bekerja  diluar,  sesuai  dengan  batas- batas  tanggung  jawab  antara  suami  istri dalam menanggung tugas- tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya adalah tali keluargaan,
memperteguh  kelanggengan  rasa  cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat,  yang  memang  oleh  islam direstui,  ditopang  dan  ditunjang.  Karena masyarakat    yang  saling    menyayangi merupakan    masyarakat    yang    kuat    lagi bahagia.
Analisis  Cerai  tanpa  Putusan  Pengadilan menurut Islam dan Hukum Positif Putusnya  perkawinan  karena  perceraian dalam  istilah  ahli  Fikih  disebut  talak  atau furqah .  Arti  dari  talak  adalah  membuka ikatan,  membatalkan  perjanjian,  sedangkan furqah artinya  bercerai,  yaitu  lawan  dari berkumpul.  Kemudian    kedua    kata    tersebut dipakai  oleh  ahli  Fikih  sebagai  satu  istilah, yang  berarti        bercerai        antara        suami isteri.
Meskipun        Islam        tidak  melarang perceraian,  tetapi  bukan  berarti  Agama  Islam menyukai  terjadinya  perceraian  dalam  satu perkawinan. Agama islam memandang bahwa perceraian  adalah  sesuatu  yang  tidak  disukai. Rasulullah saw bersabda:
“ Perkara  halal  yang  paling  dibenci  Allah ialah  menjatuhkan  talak ” . (HR.  Abu  Dawud dan Ibnu Majah).
Mengenai perceraian yang dilakukan bukan di  depan  hakim,  pada  satu  sisi  perceraian tersebut sah secara hukum Islam karena dalam literatur  hukum  Islam  tidak  diharuskan perceraian  dilakukan  di  depan  pengadilan. Perceraian  dapat    jatuh    apabila    seorang suami    telah    mengucapkan    kata    talak kepada  istrinya  baik  secara  sungguh-sungguh
atau  diucapkannya  secara  tidak  sungguh- sunguh sesuai dengan hadis Rasulullah saw:
“ Diceritakan  kepada  kami  oleh  Qutaybah, ia  berkata:  Diceritakan  kepada  kami  oleh Hatim Ibn Ismail dari Abdurrahman Ibn Adrak (didalam kitab at-Taqrib dan Khulaso: Ardak) dari Atho: dari Ibn Mahak, dari Abi Hurairah, berkata  Rasulullah  saw: “ tiga  perkara kesungguhannya    di    pandang    benar    dan main-mainnya    dipandang  benar  pula,  yaitu: nikah, thalak, rujuk ” . (HR. at-Tirmidzi)
Dengan  demikian  perceraian  tersebut  sah secara  syarak  akan  tetapi  jika  melihat  dari kacamata hukum positif atau sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengacu  kepada  Undang-Undang  No.1  tahun 1974  dan  Kompilasi    Hukum    Islam, perceraian   tersebut   tidak   sah  secara   hukum hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  pasal  39 ayat  1  UU.  No.1  tahun  1974  tentang perkawinan, “ Perceraian    hanya    dapat dilakukan    di    depan  sidang  pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha  dan  tidak berhasil  mendamaikan kedua belah pihak. ”
Ketentuan  di  atas  menunjukkan  bahwa setiap  pasangan  suami  istri  yang  akan melakukan  perceraian  tidak  bisa  disembarang tempat,  mereka  diharuskan  oleh  Undang- Undang untuk melaksanakan perceraian didepan hakim dalam sebuah acara persidangan dipengadilan.  Meskipun  pasangan  suami  isteri tersebut  melakukan  nikah  siri  namun  mereka wajib  memenuhi  hukum  yang  mengharuskan suatu perceraian dilakukan didepan
persidangan.  Tentunya  dengan  prosedur  yang telah  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan    kenyataan    tersebut,  maka Undang-Undang  No.    1    tahun  1974  dapat mengarahkan masyarakat  kepada  suatu tatanan hukum  yang  lebih  tertib,  sekaligus  dapat mengatasi terjadinya perceraian yang dilakukan  oleh  suami  secara  semena-mena terhadap  istrinya  tanpa  mempertimbangkan akibatnya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1947  tentang  perkawianan  juga  berusaha semaksimal  mungkin  adanya  dapat  dilakukan dan  menekan  angka  perceraian  kepada  titik yang  paling  rendah.  Karena perceraian dilakukan  tanpa  kendali    dan    sewenang- wenang  akan    mengakibatkan    kehancuran bukan  saja kepada  pasangan  suami  isteri  saja, kepada  anak-anak  yang  mestinya  harus diasuh  dan  dipelihara  dengan  baik  (Manan , 2006: 8).
Salah  satu  azas  dalam  Undang-Undang perkawinan  adalah  mempersulit  terjadinya perceraian, c a r a    m e mp e r su lit   i n i  antara lain  dengan  menetapkan  syarat-syarat  tertentu seperti  ikrar  cerai  harus  diucapkan  di  depan sidang Pengadilan. Kebijakan tersebut
dijabarkan  oleh  hakim  antara  lain  dengan menyelenggarakan beberapa kali sidang, untuk menggali permasalahan dan memberi kesempatan  kepada  suami  dan  istri  untuk merenungkan niatnya untuk bercerai.
Berdasarkan  Pasal  38  UUP  disebutkan
bahwa  putusnya  ikatan  perkawinan  antara suami-istri  disebabkan  karena  kematian, perceraian,  dan  keputusan  pengadilan  dan pasal  39  ayat  1  UU  No.1  tahun  1974  tentang perkawinan  yang  ber bunyi  :  “ Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan    kedua    betersebut,    maka dapat    diketahui    bahwa    sahnya    perceraian harus    dilakukanlah    pihak.” Berdasarkan ketentuan    pasal  didepan    sidang    pengadilan agama.  Talak  yang  diucapkan  diluar  sidang pengadilan  agama  adalah  tidak  sah  dan dianggap talak liar.
Perceraian  di  luar  sidang  pengadilan agama adalah sah. Fikih yang difokuskan oleh Fuqaha dipengaruhi  oleh  ruang  dan  waktu. Jadi  bisa  saja,  jika  pendapat  seorang  ulama dahulu  mendatangkan  kemaslahatan,  jika diterapkan    dalam    kondisi    sekarang  akan menimbulkan  kemadharatan.
Oleh  karena  itu  harus  dibedakan  tidak dipertentangkan.  Bukan  Fikih  yang  tidak relevan,  tetapi  kesalahan  itu  berada  pada orang-orang  yang  menempatkan  fikih  yang ditulis  untuk  waktu  itu,  untuk  kepentingan sekarang.
Perceraian  harus  dilakukan  di  depan sidang pengadilan untuk mewujudkan kemaslahatan  bagi  kepentingan  masyarakat. Tujuannya  adalah  agar  suami  istri  tidak semena-mena  menggunakan  talak  atau  cerai. Hal ini dimaksudkan agar suami lebih berhati-
hati  tidak  mudah  secara      emosional  dalam mengucapkan  kata-kata  cerai  atau  talak sebagai  penyelesaian  konflik  yang  mungkin terjadi  diantara  mereka.  Jika  dilacak  landasan metodologinya  cukup  jelas.  Ahli  ushul  fikih menyebutkan dengan prinsip maslahah mursalah .
Sesuai    dengan    UU    baik    dalam    UU. Perkawinan  No.1  tahun  1974 mupun dalam KHI  pasal  115  disebutkan perceraian  hanya dapat  dilakukan  didepan  sidang  pengadilan agama,  setelah  pengadilan  agama  tersebut berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua  belah  pihak ,  jadi  peceraian  hanya    ada dalam  sidang  pengadilan  agama.
Perceraian    atau    talak    yang  dilakukan diluar pengadilan agama tidak sah. Pengadilan tidak  mengenal  itsbat  talak,  itsbat  talak  tidak ada,  yang  ada  itsbat  nikah.  Disamping  itu pengadilan  tidak  akan  menjatuhkan  talak kalau  tidak  memenuhi  alasan  alasan  yang menyebabkan suatu perceraian terjadi diantaranya  antara  suami  dan  istri  terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan  tidak  ada  harapan  akan  ada  hidup  rukun lagi dalam rumah tangga.
Perceraian  harus  dilakukan  di  depan sidang  pengadilan  agama,  hal  ini  dilakukan agar mendapat kepastian hukum dari pemerintah  untuk  melindungi  hak-haknya masing-masing.  Di  samping  agar  keberadaan wanita  atau  istri  terlindungi,  juga  sebagai jaminan  bagi  wanita  agar  eksistensinya  tidak dilecehkan  serta  mengurangi  kesewenang- wenagan suami dalam mengucapkan talak.
Indonesia  adalah  Negara  bangsa,  bukan Negara  agama.  Hukum  yang  berlaku  adalah hukum positif, bukan hukum agama. Ini mirip dengan  konsep  sekuler  yang  memisahkan antara  agama  dengan  Negara.  Urusan  agama diserahkan  kepada  masing-masing  individu, sebagai  warga  Negara  yang  baik  selain      taat beragama      kita      juga      dituntut      untuk mentaati      peraturan      dan  perundang- undangan  yang  berlaku,  termasuk  dalam  hal perkawinan  yang  notabene  domain  agama. Apalagi  Indonesia  bukanlah  Negara  sekuler, tapi juga Negara agama lebih mengakomodasi hal-hal  yang berkaitan dengan urusan agama, salah  satunya  dalam  perkawinan,  perceraian dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.
Mengenai    status  perceraian    yang dilakukan  bukan  di  depan  hakim, pada  satu sisi    perceraian    tersebut    sah    secara    hukum Islam    karena    dalam  literatur  hukum  Islam tidak  diharuskan  perceraian  dilakukan  di depan  pengadilan.  Perceraian  dapat  jatuh apabila  seorang  suami  telah  mengucapkan kata  talak  kepada  istrinya  baik  secara sungguh-sungguh    atau  diucapkannya  secara tidak  sungguh-sunguh  sesuai  dengan  hadis Rasulullah saw:
“ Diceritakan kepada kami oleh Qutaybah, ia  berkata  :  Diceritakan  kepada  kami  oleh Hatim  Ibn  Ismail  dari  Abdurrahman  Ibn Adrak (didalam kitab at-Taqrib dan Khulasoh : Ardak) dari Atho: dari Ibn Mahak, dari Abi Hurairah,  berkata  Rasulullah  saw  :  “tiga perkara kesungguhannya  di  pandang  benar dan    main-mainnya    di    pandang benar  pula,
yaitu: nikah, thalak, rujuk ” . (HR. at-Tirmidzi)
Dengan  demikian  perceraian  tersebut  sah secara  syarak  akan  tetapi  jika  melihat    dari kacamata    hukum    positif    atau    sistem perundang-undangan    di  Indonesia  yang mengacu  kepada  Undang-Undang  No.1  tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian tersebut  tidak  sah  secara  hukum  hal  tersebut dapat  dilihat dalam pasal  39 ayat  1  UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan  yang  berbuyi :  “ Perceraian    hanya    dapat    dilakukan    di depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Maka  secara  yuridis  dapat  dikatakan perceraian  tersebut  tidak  sah  dan  harus dibatalkan  dan  si  istri/suami  secara  hukum masih terikat dengan suami/istri yang lama.
Dengan  demikian  menurut  hemat  penulis perceraian  tersebut  tidak  sah  karena  sistem perundang-undangan mensyaratkan dilangsungkannya  talak  cerai  atau  gugat  cerai harus dilaksanakan di depan hakim pengadilan.
Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkannya  perceraian  di    depan    hakim, agar    tidak    terjadi    perceraian    secara sembarangan    dan  exploitasi  suami  terhadap istri  dengan  kekuasaan  yang  otoritatif  dari suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan.
Analisis  Status  Perkawinan  Yang  Tidak Mempunyai Akta Cerai
Pernikahan  adalah  suatu  ikatan  lahir  batin
antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami istri  dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Ini merupakan  bunyi  pasal  1  UU.  No.1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Dari  maksud  kata “Ketuhanan    Yang    Maha    Esa” ,    hal    ini memberikan    isyarat    bahwa    suatu perkawinan  harus  dilaksanakan  berdasarkan landasan agama.
Akan  tetapi  hal  ini  tidak  cukup,  karena dalam praktiknya di Indonesia suatu pernikahan yang sah tidak hanya menggunakan  landasan  hukum  Islam  saja tetapi  juga  harus  juga  berlandaskan  kepada aturan  perundang-undangan.  Hal  ini  sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1  dan  2  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan  yang  berbunyi  :  “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Sedangkan  ayat      2 berbunyi   : “tiap -tiap   perkawinan   dicatat menurut      peraturan perundang-undangan yang berlaku” .
Dari dua pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa  suatu  pernikahan  baru  dianggap    sah apabila  dilakukan  berdasarkan    hukum    Islam dan    berdasarkan  peraturan    perundang- undangan.    Dengan    demikian    dapat    kita pahami    pula,  ketika  suatu  pernikahan  harus dilakukan  di  depan  peraturan  perundang- perundangan  maka  perceraian  pun  harus dilakukan  di  depan  pengadilan.  Hal  ini  sesuai
dengan  apa  yang  tercantum  dalam  pasal  39 ayat  1  UU.  No.1  tahun  1974  tentang perkawinan  yang  berbunyi  :  “ Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan  berusaha dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
Tetapi      sahnya      perkawinan      ini      di mata   agama   dan   kepercayaan masyarakat perlu    mendapat    pengakuan    dari    negara, yang    dalam    hal    iniketentuannya  terdapat pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan,  tentang      pencatatan  perkawinan ialah  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan      perkawinan      mempunyai kekekuatan   hukum,   jadi   tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.
Pencatatan  perkawinan,  walaupun  tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan,  tetapi  mempunyai  akibat  penting dalam  hubungan  suami  isteri.  Akibat  dari perkawinan  tersebut  adalah  menyangkut mengenai hubungan suami  isteri yang melahirkan  hak  dan  kewajiban  timbulnya harta  benda  atau  kekayaan  suami  isteri  dalam perkawinan  serta  hubungan  antara  orang  tua dengan  anak – anaknya  yang  dilahirkan  dari perkawinan mereka.
Menurut  penulis,  walaupun  sah  menurut hukum agama, namun dengan tidak dicatatnya perkawinan  akan  membawa  akibat  hukum berupa :
Pertama ,      perkawinan      dianggap      tidak
sah      menurut      hukum      negara.  Perkawinan yang  dilakukan  tersebut  di  mata  negara, dianggap  tidak  sah  jika  belum  dicatat  oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
Kedua ,  anak  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak  ada.  Hal  demikian  mengandung  arti bahwa,    anak  tidak  dapat  menuntut  hak- haknya  dari  ayah.  Dengan  dilahirkan  dalam perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  kelahiran anak  menjadi  tidak  tercatatkan  pula  secara hukum.  Anak  -anak  dalam  perkawinan  ini berstatus sebagai anak di luar perkawinan.
Ketiga, akibat  lebih  jauh  dari  perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri  maupun anak-anak    yang  dilahirkan    dari    perkawinan tersebut    tidak  berhak  menuntut  nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
Untuk  mengenai  status  perkawinan  yang dilakukan  oleh  janda    yang  tidak  mempunyai akta cerai dalam perspektif hukum Islam tidak ada  korelasi  dan  relevansi  ada  atau  tidak  akta cerai untuk melaksanakan perkawinan berikutnya.
Sedangkan  menurut  hukum  positif  akta cerai  merupakan  bukti  legalitas    pengakuan oleh    Negara    terhadap    putusnya    hubungan perkawinan antara suami dan istri. Tanpa akta cerai tersebut seseorang tidak dapat melakukan  pernikahan  berikutnya  karena dianggap  masih  terikat  dengan  perkawinan sebelumnya.
Dalam UUD No.1 tahun 1974 diterangkan
bahwa  prinsip  dasar  perkawinan  adalah monogami disinilah letak pentingnya keberadaan  akta  cerai  yaitu  untuk  sebagai syarat melancarkan pernikahan berikutnya.
Perkawinan  ke  dua  yang  telah  dilakukan dengan orang lain walaupun tanpa pengetahuan  istri/suami  hal  tersebut  tetap tidak dapat di benarkan karena secara  yuridis masih    terikat    dalam    perkawinan    dengan yang    lama    sebagai  akibat  perceraian  yang tidak sah secara hukum positif.
Sehingga  perkawinan  dilakukan  secara formal  dan  administratif  di  depan  pegawai pencatat  pernikahan  seharusnya  di  batalkan, Karena dalam pasal  22  UU No.1 Tahun  1974 tentang    perkawinan    dinyatakan    bahwa pernikahan    dapat    dibatalkan  apabila  para pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan.
Sedangkan  dalam  penjelasan  disebutkan pengertian    “dapat”    dalam  pasal  ini  adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya  tidak  menentukan  lain,  dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa  suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa  batal  demi  hukum  dan  bisa  dibatalkan apabila  cacat  hukum  dalam  pelaksanaannya. Pada  kasus  diatas  harus  dibatalkan  karena cacat hukum.
Akan  tetapi  kalau  kita  merujuk  kepada hukum  Islam  maka  pernikahan  tersebut dianggap  sah,  karena  perceraiannya  yang dilakukan  sebelumnya  adalah  sah  secara hukum  Islam  dan  dia  pun  telah  memenuhi
persyaratan  secara  hukum  Islam  untuk melakukan suatu pernikahan. Sehingga pernikahan  kedua  yang  dilakukannya  adalah sah secara hukum Islam.
Setelah pemaparan diatas yang menyatakan  bahwa  perkawinan  kedua  dari pelaku yang bercerai diluar sidang pengadilan harus  dibatalkan  secara  hukum  positif,  maka setatus perkawinan tersebut menjadi perkawinan  siri  karena  menurut  hukum  Islam sah-sah saja sebab perceraiannya pun dianggap sah  menurut   hukum   Islam.  Akan tetapi    apabila    pihak-pihak    terkait    ingin meneruskan  perkawinan  dan  diakui  oleh hukum  Islam  dan  Undang-Undang  yang berlaku  di  Indonesia.  Maka  seorang  tersebut harus  terlebih  dahulu  mengurus  surat-surat bukti  perceraian  (Akta  Cerai)  dari  pengadilan dan  setelah  itu  menetapkan  perkawinannya  di Pengadilan Agama atau disebut Isbat Nikah.
Sebagaimana  yang tertulis dalam  Pasal 7 ayat    2    Kompilasi    Hukum  Islam  yang berbunyi : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama. Sebagai contoh  kasus  Ayu  Azhari  yang  mengajukan Isbat  Nikah  demi  mendapatkan  aspek  legal perkawinannya  serta  menyelamatkan  masa depan  anak  dan  keturunannya,  sebab  Isbat Nikah merupakan saluran yang tepat agar para pihak  terkait  terhindar  dari  kesimpangsiuran hukum.
Nikah  dibawah  tangan  apabila  tidak dilegalkan  akan  berimplikasi  terhadap  hukum
diantaranya  hukum  kewarisan,  antara  suami istri tidak bisa saling waris-mewarisi demikian pun antara anak-anak yang dilairkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya. Begitu juga dalam hukum perwalian dalam nikah, seorang bapak  tidak  berhak  menjadi  wali  nikah  dari anak perempuannya.
Analisis  Seberapa  Jauh  Pentingnya  Akta

## Cerai Bagi Pelaku Perceraian
Akta    perceraian    adalah    suatu    bukti outentik    tentang    putusnya    suatu  ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan  oleh  Kantor  CatatanSipil,  maka perceraian  harus  melalui  Pengadilan  Negeri, yang  telah  menjadi  kekuatan      hukum      yang pasti,      baru      dicatatkan/  didaftarkan      dalam daftar  perceraian  yang  berjalan  dan  telah diperuntukkan  untuk  itu  perceraian  perlu dicatatkan dan diurus akta perceraiannya.
Bukti sahnya perceraian sangat diperlukan sebagai dasar:
1. Legalitas putusnya perkawinan dan perubahan  status  sebagai  janda  atau  duda cerai hidup.
2. Pengurusan    hak    tunjangan    anak    dari suami    istri,    harta    gono    gini,    dan perkawinan setelah perceraian.
3. Bagi Pemerintah, dengan pencatatan perceraian  diperoleh  statistik  peristiwa yang  dapat  digunakan  untuk  kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan  pembangunan  lainnya.  (Subekti, 2005: 28-29)
Persyaratan pencatatan perceraian
1. Pencatatan  perceraian  dilakukan  di  tempat
terjadinya perceraian.
2. Pencatatan    perceraian    dilakukan    dengan menyerahkan    salinan    putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
Pencatatan  perceraian  dilakukan  dengan tata cara:
1. Pasangan      suami      dan      istri      yang bercerai      mengisi      Formulir  Pencatatan Perceraian  pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  dengan  melampirkan  salinan putusan  pengadilan  dan  kutipan  akta perkawinan.
2. Pejabat  pencatatan    sipil    pada    instansi pelaksana    mencatat    pada  register  akta perceraian,  memberikan  catatan  pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut  kutipan  akta  perkawinan  serta menerbitkan kutipan akta perceraian.
3. Kutipan  Akta  Perceraian  diberikan  kepada masing-masing  suami  dan  istri  yang bercerai.
4. Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
5. Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan  pengadilan  mengenai  perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
6. Instansi  pelaksana  mencatat  dan  merekam dalam database kependudukan Syarat  mengambil akta cerai :
1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan  fotocopynya  c)    Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Bermaterai  6000  yang  diketahui  oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
Ketentuan Akta Perceraian:
1. Setiap  peristiwa  perceraian  yang  telah mendapatkan  Putusan  Pengadilan  tetap (Islam dari Pengadilan Agama, Non Islam dari  Pengadilan  Negeri)  harus  dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelaporan  menggunakan  formulir  dari Dinas  yang  telah  disepakati  bersama instansi yang berwenang untuk
membangun stastistik Vital.
3. Setiap  peristiwa  perceraian  yang  telah mendapatkan  putusan  Pengadilan  Negeri harus didaftarkan ke Dinas.
4. Jangka  Waktu  pendaftaran  paling  lambat 60  (  enam  puluh  )  hari  sejak  putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Pendaftaran  yang  melebihi  jangka  waktu dikenakan retribusi sesuai ketentuan.
6. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud  di  atas  dicatat  dalam  akta perceraian dan kutipan akta perceraian. Dalam perspektif   hukum Islam tidak ada korelasi dan relevansi ada atau tidak akta cerai untuk  melaksanakan  perkawinan  berikutnya. Sedangkan  menurut  hukum  positif  akta  cerai merupakan  bukti  legalitas  pengakuan  oleh Negara terhadap putusnya hubungan
perkawinan antara suami dan istri. Tanpa akta cerai tersebut seseorang tidak dapat melakukan  pernikahan  berikutnya  karena dianggap  masih  terikat  dengan  perkawinan sebelumnya.
Dalam  UUD  No.1      tahun      1974 diterangkan      bahwa      prinsip      dasar perkawinan   adalah monogami disinilah letak pentingnya  keberadaan  akta  cerai  yaitu  untuk sebagai syarat melancarkan pernikahan berikutnya.  Maka  dari  itu  akta  cerai  memang sangat  penting  salah  satunya      untuk terjaminnya  Pengurusan  hak  tunjangan  anak dari  suami  istri,  harta  gono  gini,  dan perkawinan setelah perceraian.

## Simpulan
Dari  uraian  serta  analisis-analisis  yang telah  penulis  paparkan  pada  bab-  bab terdahulu,  maka  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  sekaligus  jawaban  atas  rumusan masalah  yang  ada,  uraian  tersebut  ialah sebagai berikut:
1. Pada    hakekatnya    perceraian    yang diucapkan    oleh    seorang    suami  kepada seorang  istri  dalam  Hukum  Islam  dapat saja terjadi kapan dan dimana pun seorang suami  mengucapkan ikrar  talak  maka  saat itu  pun  terjadi  perceraian  dan  sudah dianggap  sah.  Berbeda      dengan  sistem perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia karena dalam sistem perundang- undangan  di  Indonesia  perceraian  yang  di anggap  sah  apabila  dilakukan  dihadapan hakim  atau  sidang  pengadilan  sesuai
dengan  pasal  39  ayat  1  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Apabila suatu perkawinan kedua dilakukan  tanpa  adanya  Akta  Cerai  dari pengadilan  maka  menurut  Hukum  Islam sah-sah  saja,  akan  tetapi  menurut  Hukum Positif tidak sah bahkan harus dibatalkan.
3. Menurut      hukum      positif      akta      cerai merupakan      bukti      legalitas  pengakuan Negara  terhadap  putusnya  hubungan perkawinan  antara  suami  dan  istri.  Tanpa akta  cerai  tersebut  seseorang  tidak  dapat melakukan  pernikahan  berikutnya  karena dianggap masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.  Maka  dari  itu  disinilah  letak pentingnya keberadaan akta cerai.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Ahmad    Sudirman.  2006. Pengantar Pernikahan    (Analisa    Perbandingan AntarMadzhab ).  Jakarta:  PT.  Prima  Heza Lestari.
Abdul   Aziz, Muhammad   Azzam   &   Abdul Wahhab    Sayyed    Hawwas.  2009. Fikih Munakahat. Jakarta: Sinar Grafika.
Abdul  Aziz,  Muhammad    Azzam  &    Abdul
Wahhab    Sayyed    Hawwas.  2009. Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah.
Abdurrahman.  1992. Kompilasi    Hukum Islam . Jakarta:  Akademika  Pressindo Abu    Miqdad,  Ahmad    Azhar.  1997.
Pendidikan Seks Bagi Remaja. Yogyakarta:  Mitra Pustaka.
Ahmad  Saibani,  Beni  &  H.  Syamsul  Falah.
2011. Hukum Perdata Islam Di
Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
Al  Hamdani.  2002. Risalah  Nikah .  Jakarta  : Pustaka Amani.
Ali, Zaenuddin. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Al-Jaziri,  Abdurrahman. Kitab    al-Fiqih ‘ Ala Mazahib   al-Ar ba’ah . Mesir:  Dar Irsyad. Alqur ’an .  1999. Semarang:  PT.  Karya  Toha Putra.
Al-Zuhaily,  Wahbah.  2006. al-Fikih  al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
Asqalani, Ibnu   Hajar. 2011. Penjelasan   Kitab Shohih    Al    Bukhari, Jakarta:    Pustaka Azzam.
Ayyub, Syaikh  Hasan.   2001. Fikih  Keluarga Alih  Bahasa  M.  Abdul  Ghoffar.  Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Bakir,  Anton.  1984. Metode-metode  Filsafat (Jakarta: Ghalis Indonesia).
Balban  al-Faris,  t.th. ’ Alaudin  Ali  Ibn Sahih Ibn Hibban (Beirut: al-Resalah)
Djubaidah, Neng. 2012.
Pencatatan
Perkawinan & Perkawinan tidak di Catat. Jakarta: Sinar Grafika.
Echols,  Jhon  &  Hassan  Shadily. 1992. Kamus Indonesia Inggris. Jakarta: Gramedia.
Ghazaly, Abd.Rahman. 2003. Fikih
Munakahat. Bogor: Kencana.
Ghozali,    Abdul    Rahman.  2010. Fiqih Munakahat. Jakarta:    Kencana    Media Group
Ibn    Asa ’s as-Sijistani,  Abi  Daud  Sulaiman. 2003. Sunan   Abi    Daud. Beirut:  Dar   al-
A ’ lam
Ibn    Isa    Ibn    Suroh,  Abi    Isa    Muhammad. 1999. Sunan  at-Tirmidzi. Kairo:    Darul
Hadits
Ibn Ismail al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad. Sahih  al-Bukhari. Beirut:
Dar Ihya al-Kutub Arabi) Ibn Yazidal-Qozwini, Abi Abdillah Muhammad. Sunan Ibn Majah
(Indonesia: Maktabah Dahlan), Juz I.
Ibnu  Rusyd. Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah al-Muqtashid . Beirut: Dar al-Fikr.
Manan,  Abdul.  2006. Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta:
Kencana.
Muhammad ‘ Uwaidah,  Syaikh Kamil. 1998.
al-Jami ’ fil  Fikihi  an-Nisa Alih  bahasa M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al- Kautsar.
Nuruddin,  Amir  dan  Akmal  tarigan.  2006.
“ Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis  Perkembangan  hukum  Islam  dan Fiqih,    UU    No.    1/1974  sampai  KHI ”.
Jakarta: Kencana.
Nasution,  Bahder    Johan . 1997. Hukum Perdata    Islam    Kompetensi    Peradilan Agama  tentang      Perkawinan,      Waris, Wasiat,   Hibah,   Wakaf   dan   Shodaqoh.
Bandung: Mandar Maju. Ramulya,  Muhammad  Idrus.  1990. Hukum Perkawinan Islam .  Jakarta : Bumi
Akasara. Ramulyo,  Moh Idris. 1 9 9 6 . Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang No. 1/1974 dan
Kompilasi  Hukum  Islam. Jakarta:  Bumi Aksara.
Rifa ’ i, Moh. 1996. Fikih Islam Lengkap. Kuala Lumpur, Pustaka Jiwa.
Sabiq,  Sayid.  1990. Fikih    Sunnah alih bahasa Moh.    Tholib .  Bandung:  PT    al- Maarif.
Subekti.  2003. Pokok-pokok  Hukum  Perdata. Jakarta: Inter Masa.
_______.  2005. Hukum  Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sudarsono.  1994. Kamus  Agama  Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
Sudarsono.  2009. Kanus  Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
Suma,  Muhammad Amin.  2004. Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Syaifuddin,  Muhammad  &  Sri  Turatmiyah  &
Annalisa Yahanan. 2013. Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifuddin,  Amir. 2009. Hukum    Perkawinan Islam    di    Indonesia. Jakarta:    Prenaga Media Group
Taqiyuddin,  Imam.  t.th. Kifayat  al-Aakhyar  fi Hal  Ghoyat  al-Ikhtiyar. Surabaya:  Darul Ihya
Tihami  &  Sohari  Sahrani.  2009. Fikih Munakahat, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Ubaidillah,  Agus.  2014. “ Studi  Komparasi Tentang  Talak  antara  Fikih,  Madzhab Syafi ’ i dengan KHI ”.
Waskito,  Purwo. Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia . Grafika Mulia.