## JURIDICAL REVIEW OF SUBSTANDARD DRUG TRADE PRACTICES BY MIDWIVES

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN OBAT SUBSTANDAR OLEH BIDAN
Hasudungan Sinaga
Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia
Jln. Letjen T.B. Simatupang No.152 Tanjung Barat Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530
Email: hassinaga@gmail.com
Submisson : 15 Maret 2021 Accepted : 15 Mei 2021 Publish : 30 Mei 2021

## Abstract
This  study  is  entitled  juridical  review  of  substandard  drug  trade  practices  by  midwives:  A Case  Study  of  Decision  number  1406/Pid.Sus  /  2020  /  Pn.Mdn.  with  the  formulation  of  the problem of how criminal acts against substandard drug trafficking practices by midwives in the  perspective  of  Criminal  Law  and  how  the  consideration  of  judges.  Using  normative juridical methods. In conclusion, in Medan District Court decision No. 1406/Pid.Sus / 2020 / PN Mdn, the judge used the legal basis of Article 62 paragraph (1) of the Indonesian law No. 8 of 1999 regarding consumer protection and impose a fine of Rp5, 000, 000.00. According to the authors, the sanction given by the judge is considered too light when compared with the level of objection of the defendant who has been troubling and endangering others. More precisely,  Article  196  of  Law  No.  36  of  2009  was  considered  more  suitable  for  trying  this case, given the defendant's profession as a midwife, so the appropriate sanctions should have been based on the health law, since the act of trafficking in substandard drugs committed by midwives is a criminal offense in the field of Health.

## Keywords: Substandard Drugs, Drug Trafficking, Consumer Protection.

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Praktik  Perdagangan  Obat  Substandar Oleh  Bidan:  Studi  Kasus  Putusan  Nomor  1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn.  dengan  rumusan masalah  Bagaimana  Tindak  Pidana  Terhadap  Praktik  Perdagangan  Obat  Substandar  Oleh Bidan  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Bagaimana  Pertimbangan  Hakimnya. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya, Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00. Menurut penulis, sanksi yang diberikan oleh hakim dianggap terlalu ringan  jika  dibandingkan  dengan  tingkat  keberatan  Terdakwa  yang  telah  meresahkan  dan membahayakan orang lain. Lebih tepatnya, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 dianggap lebih cocok  untuk  mengadili  kasus  ini,  mengingat  profesi  Terdakwa  sebagai  seorang  bidan, sehingga  sanksi  yang  sesuai  seharusnya  berdasarkan  Undang-Undang  Kesehatan,  karena tindakan  memperdagangkan  obat  substandar  yang  dilakukan  oleh  bidan  merupakan  tindak pidana di bidang kesehatan.

## Kata Kunci: Obat Substandar, Perdagangan Obat, Perlindungan Konsumen

## A. Pendahuluan
Kesehatan  dianggap  sebagai  hak dasar  manusia  dan  merupakan  salah  satu komponen penting dalam mencapai tujuan nasional Indonesia, seperti yang dinyatakan  dalam  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945.  Setiap  individu  berhak mendapatkan  kesehatan  baik  secara  fisik maupun mental, serta akses ke fasilitas dan layanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah dan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, sejalan dengan konsep kesejahteraan.  Oleh  karena  itu,  upaya untuk  melindungi  dan  menyembuhkan penyakit  selalu  menjadi  prioritas  dalam usaha manusia 1 .
Tenaga medis dan kesehatan memiliki  peran  penting  sebagai  sumber daya  dalam  bidang  kesehatan.  Salah  satu jenis  tenaga  medis  yang  umum  ditemui adalah  bidan,  yang  khusus  memberikan layanan  kepada  wanita  dan  keluarga berencana.  Tugas  utama  bidan  meliputi bantuan  dalam  proses  persalinan  dan pemantauan kesehatan fisik dan psikologis ibu hamil 2 . Bidan juga mampu melakukan pemeriksaan  dan  pengobatan  penyakit
1 Dian,  K,  dkk,  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien,  Volume  2, No. 1, 2016.
2 Poluan,  S,  Pemberlakuan  Tindak  Pidana  Bagi Tenaga  Kesehatan  Apabila  Melakukan  Kelalaian Terhadap  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  Menurut Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2014  Tentang Tenaga Kesehatan, Volume 10, No.3, 2020.
ringan  pada  anak  dan  dewasa.  Namun, dalam  kasus  penyakit  yang  lebih  serius, pasien  akan  dirujuk  ke  dokter.  Penting untuk  diingat  bahwa  bidan  tidak  boleh memberikan  obat  kepada  pasien  tanpa pengawasan  dokter  dan  tidak  boleh menjual  obat  yang  tidak  terstandarisasi atau tidak memiliki izin edar 3 .
Keamanan  obat  merupakan  aspek penting  yang harus diperhatikan. Jika obat tidak  memenuhi  standar  keamanan  yang telah  ditetapkan,  dapat  menyebabkan kerugian  bagi  penggunanya 4 .  Pengobatan yang  berbeda  tidak  selalu  efektif,  dan penggunaan  obat  yang  tidak  tepat  dapat menyebabkan  munculnya  penyakit  baru. Dalam  perdagangan  obat  di  masyarakat, perlu  memastikan  adanya  izin  edar  dan memenuhi  persyaratan  yang  diatur  oleh undang-undang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna 5 .
Perdagangan  atau  jual  beli  obat substandar  terjadi  karena  beberapa  faktor, seperti  kerjasama  dengan  oknum  yang tidak  bertanggung  jawab,  kurangnya
3 Hutagalung,  D.  M.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Penjatuhan  Hukuman  dalam  Tindak  Pidana Penjualan  Obat-obatan  Tanpa  Izin. Doktrina: Journal of Law , 2. (2020).
4 Lajar,  J,  Akibat  Hukum  Malpraktik  Yang Dilakukan  Oleh  Tenaga  Medis,  Volume  1,  No.1, 2020.
5 Barhaspati,  K,  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Tindakan  malpraktik  Yang  Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Volume 9, No.7, 2020.
perlindungan  hukum,  dan  faktor  ekonomi. Pengedar obat substandar mencari keuntungan  dengan  memanfaatkan  orang yang  tidak  menyadari  dampak  buruk  dari obat  tersebut,  namun  tetap  membelinya demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan risikonya. Akibatnya, semakin  banyak  orang  yang  menjual  atau mengedarkan obat-obatan berkualitas rendah,  sehingga  obat-obatan  yang  tidak memenuhi standar kualitas semakin banyak beredar di pasaran.
Tindak  pidana  perdagangan  obat substandar dapat terkait dengan pemalsuan obat  jika  kandungan  dalam  obat  tersebut tidak  sesuai  dengan  komposisi  asli  atau dicampur dengan bahan-bahan lain 6 . Pasal 386 ayat (1) KUHP mengatur bahwa siapa pun  yang  menjual,  menawarkan,  atau menyerahkan  makanan,  minuman,  atau obat-obatan yang diketahuinya dipalsu dan menyembunyikan  hal  itu,  dapat  dihukum dengan  pidana  penjara  maksimal  empat tahun. Namun, penjual tidak akan dihukum jika secara jujur menginformasikan  kepada  pembeli  bahwa obat  yang  dijual  tidak  memenuhi  standar atau  merupakan  obat  palsu,  dan  pembeli tetap memilih untuk membelinya 7 .
6 Saragih, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran  Obat-Obatan  Yang  Tidak  Memiliki  Izin Edar, Voume 17, N0.2, 2021.
7 Nurarmayani,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak Pidana Memperjualbelikan Obat Keras Yang Tidak
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis tertarik untuk menganalisis putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik  Perdagangan  Obat  Substandar Oleh  Bidan:  Studi  Kasus  Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn. dengan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Tindak  Pidana Terhadap Praktik Perdagangan Obat Substandar Oleh Bidan Dalam Perspektif Hukum Pidana.
2. Bagaimana  Pertimbangan  Hakim Terhadap  Tindak  Pidana  Praktik Perdagangan  Obat  Substandar  Oleh Bidan:  Studi  Kasus  Putusan  Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  pendekatan penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  studi kepustakaan.  Metode  ini  melibatkan  analisis terhadap  permasalahan  hukum  yang  berkaitan dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh  Pejabat  Publik  melalui  peraturan perundang-undangan,  literatur,  dan  referensi lain  yang  relevan 8 .  Pendekatan  yang diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  empiris  yang  melibatkan pengamatan  langsung  terhadap  hukum  dalam konteks  nyata  atau  berdasarkan  fakta-fakta
Memenuhi  Standar  Dan  Persyaratan  Keamanan, 2021
8 Soerjono,  S,  Sosiologi  Suatu  Pengantar,  Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012
yang  objektif  yang  ditemukan  di  lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat,  sikap,  dan  perilaku  aparat  penegak hukum  yang  didasarkan  pada  identifikasi hukum dan evaluasi efektivitas hukum 9 .
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Tindak  Pidana  Terhadap  Praktik Perdagangan  Obat  Substandar Oleh  Bidan  Dalam  Perspektif Hukum Pidana
Perdagangan obat substandar sebagai kejahatan  telah  menjadi  topik  yang  sering diperbincangkan  dan  bukan  lagi  rahasia umum. Jual beli obat substandar ini sering terjadi  di  berbagai  lapisan  masyarakat. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan bahaya  obat  substandar  menyebabkan penyebarannya semakin meluas di masyarakat.  Sayangnya,  beberapa  tenaga kesehatan juga terlibat dalam perdagangan obat  substandar  ini.  Seharusnya,  tenaga kesehatan  berperan  sebagai  penghubung antara  masyarakat  dengan  obat  yang berkualitas  dan  memberikan  informasi tentang obat yang tidak layak dikonsumsi.
Perdagangan obat substandar sebagai kejahatan  telah  menjadi  topik  yang  sering diperbincangkan  dan  bukan  lagi  rahasia umum. Jual beli obat substandar ini sering terjadi  di  berbagai  lapisan  masyarakat. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan
9 Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
bahaya  obat  substandar  menyebabkan penyebarannya semakin meluas di masyarakat.  Sayangnya,  beberapa  tenaga kesehatan juga terlibat dalam perdagangan obat  substandar  ini.  Seharusnya,  tenaga kesehatan  berperan  sebagai  penghubung antara  masyarakat  dengan  obat  yang berkualitas  dan  memberikan  informasi tentang obat yang tidak layak dikonsumsi.
Pengaturan  mengenai  bidan  telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bidan, dan layanan kebidanan. Undang-undang  ini  juga  memberikan perlindungan  hukum  bagi  klien  dan  bidan serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidan  diizinkan  memberikan  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan undang- undang  ini.  Namun,  undang-undang  ini tidak mengatur bidan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti membantu  kesehatan  masyarakat,  namun melakukan tindak pidana, termasuk perdagangan obat substandar.
Pasal 386 KUHP memiliki kelemahan karena hanya mengatur tindakan ilegal seperti distribusi, penjualan,  dan  penawaran  obat  palsu. Namun,  tidak  ada  ketentuan  yang  jelas mengenai  produsen  obat  palsu  atau substandar  dalam  Pasal  386  KUHP tersebut.  Kurangnya  pengaturan  terhadap
produsen  membuat  sulit  untuk  mengatasi penyebaran  obat  palsu.  Selain  itu,  sanksi yang diberlakukan dalam KUHP dianggap ringan  karena  hanya  berupa  hukuman penjara  maksimal  4  tahun,  dan  tidak  ada hukuman  denda,  padahal  kerugian  yang ditimbulkan bagi konsumen juga signifikan.
Pasal  62  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun 1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen menetapkan  bahwa  pelaku  perdagangan obat  substandar  dapat  dikenai  hukuman penjara  maksimal  5  tahun  dan  denda hingga Rp2.000.000.000,00. Namun, penerapan  Pasal  62  ayat  (1)  tersebut terhadap  tenaga  kesehatan,  seperti  bidan, dianggap  tidak  sepenuhnya  tepat  dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perdagangan obat substandar. UU Perlindungan Konsumen lebih menekankan pada pelaku usaha, sementara Undang-Undang Kesehatan lebih berfokus pada tenaga kesehatan.
Dengan  adanya  peraturan  yang mengatur  tindak  pidana  perdagangan  obat substandar  oleh  tenaga  kesehatan,  terlihat bahwa sanksi yang diberikan sangat serius. Tujuan  dari  peraturan  pidana  ini  adalah untuk mencegah penyalahgunaan obat dan alat  kesehatan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan masyarakat. Sebagai seorang  bidan,  merupakan  kewajibannya
untuk  menjual  obat  kepada  pasiennya dengan  tujuan  mencegah  penyalahgunaan obat.  Dalam  hal  sanksi  hukumnya,  jelas bahwa  sanksi  tersebut  berat  dan  dapat memberikan  efek  jera  bagi  bidan  dan tenaga  kesehatan  lainnya  yang  terlibat dalam  tindak  pidana  perdagangan  obat substandar.
2. Pertimbangan  Hakim  Terhadap Tindak Pidana Praktik
Perdagangan  Obat  Substandar Oleh  Bidan:  Studi  Kasus  Putusan
Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn Dalam putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, terdakwa Dewi  Delfina  Sidauruk,  seorang  bidan yang  tinggal  dan  bekerja  di  Stabat, Kabupaten  Langkat,  didakwa  melakukan tindakan  pada  tanggal  22  Oktober  2019. Terdakwa  diduga  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  obat  yang  melanggar ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  a  UU  RI No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Barang  bukti  berupa  17  botol Diazepam  tablet  2  mg  buatan  Indofarma, masing-masing berisi 1000 tablet, ditemukan  di  rumah  terdakwa  dan  disita oleh  Petugas  Balai  Besar  POM  Medan. Terdakwa  membeli  obat  tersebut  di  Pasar Pramuka  Jakarta  dan  menjualnya  kepada sesama  bidan  atau  pasien  tanpa  izin. Terdakwa  dan  barang  bukti  kemudian
dibawa ke Balai Besar POM Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Dalam putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 62 ayat (1) UU
RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  8,  Pasal 9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf  e,  ayat  (2),  dan  Pasal  18  dapat dihukum dengan  pidana  penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Dalam  kasus  ini,  Terdakwa  Dewi Delfina  Sidauruk  melanggar  ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a yang diatur dalam Pasal  62  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan  dan peraturan  perundang-undangan.  Majelis hakim menggunakan dasar hukum tersebut untuk  memberikan  sanksi  pidana  karena Terdakwa  Dewi  Delfina  Sidauruk  terbukti melakukan tindak pidana memperdagangkan obat substandar.
Saat  menjatuhkan  sanksi  pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-
faktor yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang memberatkan termasuk perilaku Terdakwa yang  mengganggu  masyarakat.  Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan termasuk Terdakwa tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, mengakui kesalahannya,  dan  berjanji  untuk  tidak mengulangi perbuatannya.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  penulis berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh  Majelis  Hakim  tergolong  ringan karena tindakan Terdakwa dapat membahayakan  dan  meresahkan  orang lain. Terdakwa dengan sengaja memperjualbelikan obat substandar kepada  sesama  bidan  dan  pasien  yang membutuhkannya.  Sebagai  seorang  bidan, seharusnya  Terdakwa  menyadari  bahwa obat tersebut telah dilarang untuk diperjualbelikan sejak tahun 2017. Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui bahwa  obat  yang  dijualnya  adalah  obat substandar. Sebagai tenaga kesehatan, obat semacam  itu  seharusnya  tidak  lagi didistribusikan kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang  obat-obatan  juga  berkontribusi pada  penyebaran  obat-obatan  substandar yang  banyak.  Sebagai  tenaga  kesehatan, seharusnya Terdakwa melarang masyarakat  untuk  membeli  obat-obatan tersebut  karena  obat  tersebut  tidak
memenuhi  standar  dan  kadar  yang  dapat berdampak serius pada kesehatan pasien.
Majelis Hakim
seharusnya memperhatikan  dengan  sangat  hati-hati berbagai faktor yang memberatkan terdakwa, karena tindakan memperdagangkan  obat-obatan substandar dapat  membahayakan  dan  meresahkan orang  lain.  Apabila  dilihat  dari  hukuman yang  diatur  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  UU No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, pidana denda sebesar Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  masih tergolong  ringan  untuk  tindakan  yang meresahkan  masyarakat  tersebut.  Terlebih lagi,  pelaku  merupakan  seorang  bidan yang  seharusnya  memahami  bahaya  obat substandar  jika  dikonsumsi  oleh  pasien. Pidana  denda  yang  diberikan  dalam putusan  tersebut  tidak  memberikan  efek jera  yang  cukup,  padahal  tujuan  hukum adalah  memberikan  efek  jera  kepada pelaku  dan  sebagai  pelajaran  bagi  pelaku lainnya  agar  tidak  melakukan  tindakan pidana yang sama.
Menurut  penulis,  Pasal  196  UU  RI No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan lebih  relevan  dalam  kasus  tindak  pidana memperdagangkan  obat  substandar  yang dilakukan  oleh  bidan  tersebut  daripada Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Terlebih lagi,  obat-obatan  tersebut  tidak  memenuhi
standar,  tidak  diperjualbelikan  dengan resep dokter, dan tidak memiliki surat izin edar.  Pasal  196  UU  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  menyatakan  bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan keamanan,  khasiat  atau  kemanfaatan,  dan mutu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  98 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dapat  dihukum dengan pidana penjara  maksimal 10  tahun dan  denda  maksimal  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Untuk  menentukan  apakah  suatu perbuatan dalam suatu kasus atau peristiwa hukum merupakan tindak pidana,  dapat  dilakukan  analisis  terkait apakah  perbuatan  tersebut  memenuhi unsur-unsur  yang  diatur  dalam  pasal hukum  pidana  yang  berlaku.  Berikut adalah  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan:
a. Unsur  setiap  orang  Subjek  hukum Setiap  orang  atau  beberapa  orang yang  memiliki  kemampuan  hukum sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang
b. Kesengajaan  Perbuatan  dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran  bahwa  perbuatan  tersebut melanggar hukum.
c. Memproduksi  atau  mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan Melibatkan  kegiatan  produksi  atau pengedaran barang tersebut.
d. Tidak  memenuhi  persyaratan  dan standarisasi
Barang  atau  alat  kesehatan  tersebut tidak  memenuhi  persyaratan  atau  standar terkait  khasiat,  keamanan,  kemanfaatan, dan  kualitas  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
Dalam  kasus  ini,  Undang-Undang Kesehatan  lebih  relevan  sebagai  dasar hukuman  bagi  Terdakwa  yang  merupakan seorang  bidan  daripada  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat  (6)  UU  No.  36,  tenaga  kesehatan adalah  orang  yang  secara  profesional berkontribusi  dalam  bidang  kesehatan dengan  pengetahuan  dan  keterampilan yang  diperoleh  melalui  pendidikan,  serta memiliki  kewenangan  untuk  memberikan upaya kesehatan dalam jenis tertentu.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  kasus  tindak pidana memperdagangkan  obat substandar yang  dilakukan  oleh  bidan,  lebih  tepat merujuk  pada  Undang-Undang  Kesehatan karena Terdakwa merupakan tenaga medis,  yaitu seorang  bidan.  Pasal  196  UU No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan sesuai  dengan  kasus  ini  karena  sanksi
pidananya  lebih  berat  daripada  UU Perlindungan Konsumen.

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  peneiltian  dan analisis  diatas  maka  dapat  disimpulkan bahwa :
a. Tindak  pidana  memperdagangkan obat substandar  yang dilakukan oleh bidan merupakan salah satu kejahatan  atau  pidana  di  bidang kesehatan. Penjatuhan sanksi terhadap  bidan  dalam  hal  ini  dinilai tidak tepat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  No.  8 Tahun  1999.  Sebaliknya,  Undang- Undang  Kesehatan  No.  36  Tahun 2009  dianggap  lebih  sesuai  karena mengatur dengan jelas tindak pidana tersebut  dan  sanksi  yang  seharusnya diberikan.
b. Dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Medan  No.  1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn,  Hakim  menggunakan  dasar hukum Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 mengenai
Perlindungan
Konsumen dan menjatuhkan  pidana  denda  sebesar Rp5.000.000,00.  Menurut  penulis, sanksi  yang  diberikan  oleh  hakim dianggap terlalu ringan jika
dibandingkan dengan tingkat keberatan  Terdakwa  yang  telah meresahkan dan membahayakan orang lain. Lebih tepatnya, Pasal 196 UU  No.  36  Tahun  2009  dianggap lebih  cocok  untuk  mengadili  kasus ini,  mengingat  profesi  Terdakwa sebagai  seorang  bidan,  sehingga sanksi yang sesuai seharusnya berdasarkan
Undang-Undang
Kesehatan, karena tindakan memperdagangkan  obat  substandar
yang dilakukan oleh bidan
merupakan  tindak  pidana  di  bidang kesehatan.

## 2. Saran
Diharapkan  aparat  penegak  hukum memberikan  sanksi  tegas  pada  pelaku perdagangan  obat  substandar  untuk  efek jera.  Penegakan  sanksi  terhadap  bidan harus mengacu pada UU Kesehatan No. 36 Tahun
2009
yang memiliki pertanggungjawaban dan sanksi yang lebih berat daripada UU Perlindungan Konsumen.  Masyarakat  diimbau  berhati- hati dalam mengonsumsi obat dan melaporkan  perdagangan  obat  substandar kepada pihak berwajib.

## E. Daftar Pustaka Buku
Chazawi,  A,  Tindak  Pidana  Pemalsuan,
Jakarta: Grafindo, 2014.
Hiarij,  E,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana, Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka,
2014.
Indrati,  M,  Ilmu  Perundang-Undangan, Jakarta: Kanisius, 2007.
Moeljatno,  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2994.
Soedjono,
D, Doktrin-Doktrin Kriminologi, Bandung: Alumni, 1973.
Soerjono,  S,  Sosiologi  Suatu  Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP),  Jakarta:  PT  Raja Grafido Persada, 2020.
Sunggono,  B,  Metode  Penelitian  Hukum,
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2003.

## Artikel
Barhaspati, K, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan malpraktik  Yang  Dilakukan  Oleh Bidan dan Perawat, Volume 9, No.7, 2020.
Dian,  K,  dkk,  Pelayanan  Kesehatan
Tradisional dan Perlindungan
Hukum  Bagi  Pasien,  Volume  2,  No.
1, 2016. Hutagalung,  D.  M.  Tinjauan  Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam  Tindak  Pidana  Penjualan Obat-obatan  Tanpa  Izin.  Doktrina: Journal of Law, 2. (2020).
Lajar,  J,  Akibat  Hukum  Malpraktik  Yang Dilakukan  Oleh  Tenaga  Medis,
Volume 1, No.1, 2020.
Nurarmayani,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Tindak  Pidana  Memperjualbelikan Obat  Keras  Yang  Tidak  Memenuhi Standar  Dan  Persyaratan Keamanan, 2021.
Poluan,  S,  Pemberlakuan  Tindak  Pidana
Bagi  Tenaga  Kesehatan  Apabila Melakukan Kelalaian Terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Volume 10, No.3, 2021. Risky,  M,  Kasus  Malpraktik  oleh  Bidan yang Melakukan Kesalahan
Persalinan  di  Rumah  Sakit  Riau Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Volume 3, No.1, 2023.
Saragih, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Yang
Tidak  Memiliki  Izin  Edar,  Voume
17, N0.2, 2021.

## Undang-undang
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan