Studi  Literatur:  Hutan  Desa  Namo  Sebagai  Hutan  Pendidikan  Dalam  Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 2030
Suprianto 1* , Fatmah Dhafir 1
1 Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Palu
*Email: supriantoupick28@gmail.com
ABSTRACT: The  forest  area  of  Namo  Village  has  good  potential  to  be  developed  as  an  educational  forest.  The utilization of forest conservation as an educational forest area is an alternative for the SDG's 2030 program in realizing social and economic welfare. The purpose of this study was to describe the study of information regarding the planning of the  Namo  Village  forest  program  as  an  educational  forest  through  a  qualitative  descriptive  method.  Forest  area management in Namo Village is adjusted based on the Specific Objectives Forest Area. Forest area policies with specific objectives  is  a  policy  that  does  not  create  the  perception  that  there  is  an  overlap  between  those  in  charge  of  area management  activities,  policies  that  regulate  clearly  and  in  detail  the  technical  rules  in  the  implementation  of  area management, the absence of sectoral egos or institutional egos between respective policy makers. Educational forests are one of the alternatives to developing conservation-based nature tourism areas by utilizing potential resources and involving local communities. Educational forests will become State assets for the special interests of research, education, culture, conservation and local wisdom of local communities, so that the State has an investment in economic progress to support SDG's 2030 programs. Various data and information contained in this scientific paper can be used as reference in identifying needs and planning the location of educational forests in Sigi Regency, Central Sulawesi.
Keywords : Namo, Forest Education, SDG's 2030 DOI:10.24259/jhm.v12i2.11233

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  peranan  penting  pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  perekonomian (Nurkholis,  2013),  sasarannya  dapat  menyebar  luas  secara  umum  baik  individu  atau  kelompok. Pengelolaan  sumber  daya  alam  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber  mata  pencaharian,  salah satunya  adalah  memanfaatkan  potensi  hutan  sebagai  pegembangan  sektor  pendidikan.  Hutan menurut  Undang-Undang  tentang  Kehutanan  Nomor  41  tahun  1999  adalah  suatu  kesatuan ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Melalui  UU        Nomor        41        Tahun        1999        tentang  Kehutanan  Pemerintah  dapat menetapkan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) untuk  kepentingan  umum  seperti penelitian  dan  pengembangan,  pendidikan dan    latihan,    serta    religi    dan    budaya. Di Sulawesi  Tengah  terdapat  salah  satu  hutan  yang  memiliki  potensi  yang  cukup  baik  untuk dikembangkan  sebagai  KHDTK,  yaitu  hutan  Desa  Namo  di  Kabupaten  Sigi.  Hutan  ini  memiliki potensi  sumber  daya  alam  yang  unik  untuk  dikembangkan  sebagai  wadah  penelitian  dan
pengembangan,  pendidikan  dan        latihan,    serta        religi        dan        budaya.  Berdasarkan  hasil penelitian Kristianti, dkk., (2017) kekayaan alam di hutan Desa Namo memiliki kekayaan endemik dari beberapa kelompok hewan, dan beberapa kelompok tumbuhan memiliki potensi sebagai obat- obatan dan lain-lain (Hapid & Ramlah, 2016), hal ini sangat menarik untuk dikembangkan dalam pengelolahan hutan secara lestari.
Luas Kawasan Hutan Desa Namo terletak antara 119,913514 BT dan 1,389930-1,409773 LS. Dengan  luas  kawasan  ±  490  ha,  terletak  di  wilayah  Kabupaten  Sigi,  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Hutan Desa Namo memiliki iklim yang bervariasi, bagian utara Hutan Desa Namo mempunyai tipe iklim C/D (musiman) dengan curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 855-1.200 mm/tahun. Bagian timur kawasan Hutan Desa Namo mempunyai tipe iklim B (agak musiman) dengan curah hujan berkisar antara 344-1.400 mm/tahun. Bagian barat kawasan Hutan Desa Namo mempunyai iklim  tipe  A  (lembab  permanan)  dengan  curah  hujan  rata-rata  tahunan  antara  1.200-2.200 mm/tahun. Secara keseluruhan curah hujan di kawasan Hutan Desa Namo bervariasi dari 2.000- 3.000  mm/tahun  di  bagian  utara  dan  3.000-4.000  mm/tahun  dibagian  selatan  (Kristianti,  dkk., 2017).
Kawasan hutan Desa Namo memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai hutan pendidikan  untuk  meningkatkan  bidang  penelitian,  ilmu  pengetahuan,  situs  budaya  dan  kearifan lokal.  Hal  in i  tertuang  dalam  visi  dan  misi  SDG’s  2030  ( BAPPENAS,  2017).  Suistainable Development  Goals  (SDG’S)  adalah  singkatan  atau  kepanjangan  dari  sustainable  development goals,  yaitu  sebuah  dokumen  yang  akan  menjadi  sebuah  acuan  dalam  kerangka  pembangunan dan perundingan negara-negara didunia (Yohanna, 2015).
Perhatian  pemerintah  dan  masyarakat  secara  umum  terhadap  perlunya  standart  kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya usaha kesejahteraan  sosial sesuai dengan tujuan SDG’s  2030 ,  yaitu  untuk  menjaga  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  secara berkesinambungan,  pembangunan  yang  menjaga  keberlanjutan  kehidupan  sosial  masyarakat, pembangunan  yang  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup  serta  pembangunan  yang  menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (BAPPENAS, 2017). Potensi yang ada didalam ekosistem hutan Desa  Namo  sangat  banyak    yang  dapat  digali,  sehingga  perlu  adanya  pengelolahan  program pengembangan  hutan  didaerah  tersebut,  misalnya  hutan  tersebut  dikelola  sebagai  hutan
pendidikan  untuk  kebutuhan  dan  tujuan  khusus  seperti  pendidikan,  penelitian,  situs  budaya  dan kearifan lokal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan kajian informasi mengenai perencanaan program hutan Desa Namo sebagai hutan pendidikan. Berbagai data dan informasi yang terdapat dalam  karya  ilmiah  ini  dapat  menjadi  bahan  acuan  dalam  menigdentifikasi  kebutuhan  dan merencanakan lokasi hutan pendidikan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan terealisasinya program  ini  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  kehidupan  masyarakat  setempat,  karena peran masyarakat setempat sangat dibutuhkan untuk mengembangkan beberapa situs kebudayaan dan kearifan lokal.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  3  bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan  Maret 2019, adapun objek penelitian ini diambil dari studi kasus Hutan di Desa  Namo, Kecamatan  Kulawi Kabupaten Sigi.

## 2.2 Metode Pengambilan Data
Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif    kualitatif,  hasil  penelitian  dijelaskan  berdasarkan kajian informasi secara deskriptif karena data yang disajikan secara kualitatif disertai dengan sumber ilmiah  sehingga  menunjukan  sebuah  kajian  ilmiah  yang  melandasi  terbentuknya  gagasan.  Untuk mendukung data dan analisis penulisan, diperlukan adanya pengumpulan informasi yang berkaiatan dengan kawasan Hutan Desa Namo, upaya yang akan dilakukan dalam pengelolahan hutan sebagai hutan pendidikan dan permasalahan krusial pada daerah penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber baik berupa jurnal ilmiah maupun buku yang relevan dengan objek yang diteliti dan sumber masyarakat di Desa Namo.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hutan Desa Namo
Namo adalah sebuah desa di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jaraknya sekitar  64  km  dari  Palu,  ibu  kota  provinsi  itu  (Aji,  dkk.,  2015).  Di  Desa  Namo  terdapat  beregam kekayaan alam yang dapat kita temukan pada hutan lindung didaerah tersebut. Hutan Desa Namo
merupakan salah satu hutan dengan keanekargaman hayati yang cukup tinggi, hutan ini terletak didesa  Namo  Kabupaten  Sigi,  letak  geografis  Hutan  desa  Namo  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. Hadirnya Hutan Desa Namo merupakan bentuk regulasi dalam sebuah kebijakan pemerintah guna melepaskan  wilayah  pemerintah  yang  dapat  dikelola  sebagai  sumber  pendapatan  dan pengembangan  di  desa  serta  menyalurkan  wilayah  pemerintah  agar  dapat  digunakan  sebagai bentuk dari dasar pasal 33 tahun 1945 yang b erbunyi bahwa “ sumber daya alam dikuasai negara dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat,  sehingga  monopoli  pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada Negara”.
Gambar 1. Geografis Hutan Desa Namo
Dalam  kajian  Sulawesi  Tengah,  literatur  mengenai  Desa  Namo  tampaknya  masih  terbatas. Selain  belum  banyak  ditulis,  tampaknya  juga  belum  banyak  publikasi  tentang  Namo  (Aji,  dkk., 2015).  Sehingga  mengharuskan  peneliti  untuk  lebih  mengadopsi  sumber  informasi  yang  didapat secara langsung baik dari masyarakat setempat di Desa Namo atau sumber ilmiah yang relevan. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  50/Kpts-VII/1987  tanggal  25  Februari  1987 yang  menyatakan  telah  menunjuk  areal  hutan  di  wilayah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi Tengah seluas ± 4.934.915 hektar sebagai kawasan hutan (Aji, dkk., 2015).
Hutan Desa Namo merupakan salah satu hutan yang cukup luas dan belum dikelolah dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat (Gambar 2). Hutan ini memiliki sumbangsih yang cukup  baik  bagi  pemerintah  jika  dikelola  secara  berkelanjutan  dengan  memanfaatkan  segala bentuh sumber daya alam didalamnya tanpa harus merusak lingkungannya. Pelestarian kawasan hutan  dan  alam  harus  dilakukan  secara  multi  efek,  artinya  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan
dengan  pendekatan  dalam  menunjang  nilai  tambah  ekonomi  tanpa  harus  merusak  hutan (Mutmainnah, dkk., 2019).
a b
Gambar 2. Hutan Desa Namo (a) dan Sungai Hutan Desa Namo (b)
Kekayaan  Sumber  daya  Alam  Hutan  Desa  Namo  yang  sering  di  ambil  oleh  masyarakat setempat untuk diperjual belikan yaitu : Kayu, Non Kayu Kanari, Leutu, Cempaka, Maranu, Taipa, Bunga-bunga  Siuri,  Palapi,  Tao,  Benoa,  Damar,  Pava,  Lengaru,  Luluna,  Dongi,  kalae,  Ngkera, Balolo,  Tiro,  Ntasi,  Lebanu,  Palio,  Lolia,  Vonce,  Bayur,  Tea,  Bakangkuni,  Lonca,  Ibo,  Taiti, Malapoga, Kume Ngkarahihi, lekatu, Marantavi, Palili, Nantu, Mpomaria, Lamoangi, Pangi, Polohu, Baka, Durian, Rotan, Lambang, Rotan Batang, Rotan Tohiti, Rotan Noko, Rotan Puti, Rotan Ombol, Rotan Uban, Rotan Pai, Aren : Air Nira Buah Ijuk dan Pandan (tikar), Melinjo : Buah Daun muda Vanga,  Pakis,  Bambu,  Anggrek,  Madu  Dorsata  (madu  hutan),  Pisang  hutan,Valangguni  (Akar Kuning), Pinang (buah), Sarang semut Buah merah (buah pandan), Udang, Kepiting,Segili (Sidat).

## 3.2. Konsep Konservasi Hutan Desa Namo sebagai Hutan Pendidikan
Konsep yang digunakan pada konservasi hutan desa Namo ini adalah konsep kawasan hutan dengan tujuan khusus seperti hutan pendidikan yang merupakan salah satu hutan konservasi yang memiliki fungsi sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami maupun buatan, jenis asli atau bukan asli,yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang  budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Penelitian tentang keragaman vegetasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung kegiatan konservasi. Selain itu spesies pohon dapat dijadikan indikator untuk mengetahui stabilitas komunitas dalam kawasan.
Kekayaan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  Hutan  Desa  Namo  mempunyai  potensi  untuk dikembangkan  sebagai  Kawasan  Hutan  dengan  Tujuan  Khusus  (KHDTK),  penataan  kawasan hutan  dengan  tujuan  khusus  diatur  dalam  peraturan  Menteri    Kehutanan    Nomor  P.43/Menhut- II/2013  tanggal  19  Agustus  2013.  Salah  satu  bentuk  KHDTK  yang  dapat  dicanangkan  adalah pemanfaatan  kawasan  hutan  sebagai  hutan  pendidikan,  seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sabar  dan  Yusran  (2017),  dalam  analisis  kebijakan  pengelolaan  hutan  pendidikan  Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin.
Building hutan  desa  namo  dibutuhkan  pemanfaatan  yang  bersumber  dari  kearifan  lokal budaya  yang  ada  didesa  Namo,  sebagaimana  diceritakan  oleh  orang-orang  tua  di  Desa  Namo, desa mereka dahulu terletak diatas bukit yang oleh penduduk sekarang disebut sebagai Kampung Tua atau yang dahulu disebut Nabo. Di lokasi tersebut masih dapat dilihat artefak-artefak bekas peninggalan leluhur mereka antara lain bekas fondasi rumah dan kuburan tua. Para leluhur mereka hidup  di  tengah  hutan  di  lokasi  yang  menyerupai  loyang  yang  memiliki  sumber  mata  air  yang melimpah.  Kawasan  hutan  lindung  yang  sekarang  menjadi  areal  Hutan  Desa  itu  kemungkinan merupakan  wilayah  hutan  adat  (hutan  tua)  masyarakat  Namo  lama  (Aji,  dkk.,  2015),  kebijakan yang  diperlukan  dalam  pengelolaan  Kawasan  Hutan  dengan  Tujuan  Khusus (KHDTK) adalah kebijakan  dengan  tidak    menimbulkan    persepsi    bahwa    adanya    tumpang    tindih  antar penanggung    jawab    dalam    aktivitas    pengelolaan    kawasan,    kebijakan    yang    mengatur secarajelas dan rinci terkait aturan-aturan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan, tidak adanya ego sektoral atau ego kelembagaan antara masing-masing pembuat kebijakan (Sabar dan Yusran, 2017).

## 3.3.  Hubungan  Konsep  Konservasi  Hutan  Desa  Namo  sebagai  Hutan  Pendidikan  dengan  SDGs 2030
Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  dirancang  sebagai  kelanjutan  dari  Milineum Development  Goals  (MDGs)  (Wahyuningsih,  2017)  yang  belum  tercapai  tujuannya  sampai  pada akhir tahun 2015. SDGs adalah suatu rencana aksi untuk umat manusia, planet dan kemakmuran dengan  tujuan  untuk  memperkuat  perdamaian  universal  dalam  kebebasan  yang  luas  selain  itu untuk  mengatasi  kemiskinan  yang  ekstrim  adalah  tantangan  global  yang  paling  besar  dan
merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan (BAPPENAS, 2015).
Luas kawasan hutan tropis Indonesia  diperkirakan mencapai 144 juta hektar, atau sekitar 74 % dari luas daratan Indonesia, menyimpan keanekaragaman hayati  (bio-diversity) terkaya di dunia, yang  meliputi  :  lebih  dari  1500  jenis  burung,  500  jenis  mamalia,  21  jenis  reptil,  65  jenis  ikan  air tawar, dan 10 ribu jenis tumbuhan tropis (Nurjaya, 2003).  Sehingga dengan kekayaan hutan yang begitu berlimpah perlu adanya tindak lanjut dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang  ada  tersebut.  Perencanaan  hutan  pendidikan  dapat  menjadi  alternatif    dalam  mendukung pelestarian hutan secara lestari. Pemanfaatan Hutan Desa Namo sebagai bahan konservasi untuk pengelolaan sumber daya alam yang ada digunakan untuk membuat hutan tersebut bernilai praktis dan ekonomis sehingga dapat memberikan peningkatan prekonomian daerah setempat.
Hutan  pendidikan  merupakan  salah    satu  alternatif    pengembangan  kawasan  wisata  alam yang berbasis konservasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan melibatkan masyarakat lokal. Selain  itu  hutan  pendidikan  sejalan  dengan  tujuan  SDG’s  untuk  menjaga  potensi  sumber daya  alam,  seperti  menjaga  keanekaragaman  genetik  (Sutopo,  dkk.,  2014),  hal  ini  didasari  oleh pelestarian hutan secara lestari yang menjadi konsep hutan pendidikan. Potensi sumber daya alam pada  hutan  Desa  Namo  harus  dikaji  berdasarkan  kesesuaian  kawasan  serta  daya  dukung ekosistem.  Penilaian  ekonomi  perlu  dilakukan  menggunakan  pendekatan  konsep  kesediaan membayar  terhadap  lokasi  wisata  sebagai acuan dalam  menentukan  harga  tiket  masuk.  Analisis biaya  perjalanan  dan  fungsi  permintaan  wisata  dapat  dikaji  dengan  biaya  yang  dikeluarkan pengunjung dalam melakukan wisata. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disusun suatu strategi  untuk  pengembangan  Hutan  Desa  Namo  secara  lestari.  Sehingga  negara  memiliki investasi  dalam  kemajuan  prekonomian,  pendidikan,  budaya  serta  pariwisata  untuk  mendukung program- program SDG’s 2030 dalam kemajuan sektor prekonomian.

## 3.4. Manfaat Konservasi hutan Desa Namo sebagai hutan pendidikan bagi SDGs 203
Konservasi hutan sebagai hutan pendidikan merupakan wahana bagi masyarakat khususnya pelajar,  mahasiswa  dan  peneliti  untuk  mempelajari  hutan  dan  hubungan  timbal  balik  antar komponen ekosistemnya.Salah satu ekosistem hutan yang menjadi bagian dari hutan pendidikan dan berperan sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa serta
penelitian  dan  pendidikan  adalah  tahura.  Dalam  perkembangannya,  kawasan  tahura  mengalami perubahan luasan dan alih fungsi lahan akibat aktivitas masyarakat dalam mengolah lahan dengan spesies  yang  memiliki  nilai  ekonomi  saja  seperti  karet,  durian,  dan  kakao.  Hal  ini  menyebabkan sedikit  demi  sedikit  tutupan  hutan berubah  menjadi  lahan agroforestri  dengan  komposisi  spesies yang cenderung homogen.
Sustainable Development Goals  bertumpu pada  tiga  pilar:  (1)  pilar Sosial, pembangunan manusia  dalam  ruang  lingkup  sosial;  (2)  pilar  Ekonomi,    pembangunan    ekonomi;    (3)    pilar Lingkungan,    termasuk  Keanekaragaman  hayati.  Dan  ketiga-tiga  pilar  ditopang  oleh  landasan institusi tata-kelola.  Ketiga-tiga    pilar  dan  landasan  institusi  ini bertumpu pada 17 Sustainable Development  Goals  yang  diurai  dalam  169    target-sasaran    dan    241    indikator    yang    saling pengaruh-mempengaruhi.Tampak  dalam  pola  pendekatan  Sustainable  Development  Goals  agar pembangunan  ekonomi  dilaksanakan  dalam  konteks  sosial masyarakat dan semua ini kemudian bermuara dalam ruang lingkup ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup (Alisjahbana & Murniningtyas,  2018).  Pengelolahan  hutan  sebagai  hutan  pendidikan  akan  membantu  program SDG’s dalam mencapai target dan sasarannya untuk kepentingan masyarakat dan daerah.
Beberapa  manfaat  yang  diberikan  oleh    konservasi  Hutan  Desa  Namo  sebagai  Hutan Pendidikan, diantaranya adalah :
a. Peningkatan dalam sektor penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. b. Pengawetan Sumber Daya Alam hasil Inventarisasi dan pengolahan secara lestari.
c. Pengembangan situs kebudayaan.
d. Meningkatkan prekonomian daerah setempat.
e. Menjadikan Hutan Desa Namo sebagai objek Pariwisata dan Rekreasi.
Dengan  adanya  pengembangan  konservasi  hutan  ini  menjadi  hutan  pendidikan,  kita  bisa memperoleh  dan  mengembangkan  sumber  daya  alam  yang  ada  serta  memiliki  peranan  yang berkelanjutan  dalam  pemanfaatannya  sebagai  hutan pendidikan untuk  objek  dalam  belajar  misal penelitian.
Konsep  SDGs  ini  diperlukan  sebagai  kerangka  pembangunan  baru  yang  mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia  sejak  tahun  2000  mengenai  isu  deflation  sumber  daya  alam,  kerusakan  lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan
yang lebih berpihak pada kaum miskin. Dalam  SDGs  dinyatakan no  poverty (tanpa kemiskinan) sebagai  poin  pertama  prioritas.Hal  ini  berarti  dunia  bersepakat  untuk  meniadakan  kemiskinan dalam    bentuk    apapun    di  seluruh  penjuru  dunia  (Ishartono  &  Raharjo,  2016),  salah  satunya melalui  pengelolahan  potensi  sumber  daya  alam  secara  lestari,  seperti  perencanan  hutan pendidikan dengan kebutuhan dan tujuan khusus diberbagai bidang penelitian, pendidikan, budaya dan kearifan lokal.

## 4. KESIMPULAN
Kekayaan  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  Hutan  Desa  Namo  mempunyai  potensi  untuk dikembangkan sebagai Kawasan konservasi hutan pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan dan pengelolahan hutan secara lestari. Pengelolahan  Kawasan hutan di Desa Namo disesuaikan berdasarkan  Kawasan    Hutan    dengan    Tujuan    Khusus  (KHDTK).    Kebijakan  KHDTK  adalah kebijakan dengan tidak  menimbulkan  persepsi  bahwa  adanya  tumpang  tindih antar  penanggung jawab  dalam  aktivitas  pengelolaan  kawasan,  kebijakan  yang   mengatur  secarajelas dan rinci terkait  aturan-aturan  teknis  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  kawasan,  tidak  adanya  ego  sektoral atau ego kelembagaan antara masing-masing pembuat kebijakan. Hutan pendidikan menjadi salah satu  alternatif    pengembangan  kawasan  wisata  alam  berbasis  konservasi  dengan  memanfaatkan potensi sumber daya dan melibatkan masyarakat lokal. Hutan pendidikan akan menjadi aset Negara untuk kepentingan khusus penelitian, pendidikan, budaya, konservasi dan kearifan lokal masyarakat setempat,  sehingga  Negara  memiliki  investasi  dalam  kemajuan  prekonomian  untuk  mendukung program- program SDG’s 2030

## DAFTAR PUSTAKA
Alisjahbana,  A.  S.,  &  Murniningtyas,  E.  (2018).  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indonesia: Konsep Target dan Startegi Implementasi. Graha Kandaga: Unpad Press
BAPPENAS.  (2015).  Rencana  Pembangunan  Nasional    Jangka  Menengah  2015-2019.  Jakarta:
Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
BAPPENAS.  (2017).    Pedoman  Penyusunan  Rencana  Aksi  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (Tpb)/Sustainable  Development  Goals  (Sdgs).  Jakarta:    Kementerian    Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Hapid,  A.,  &  Ramlah,  S.  (2016).  Potensitumbuhan  Obat  Di  Kawasan  Hutan  Taman  Nasional  Lore Lindu (Studi Kasus Desa Namo Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi). J. Forest Sains,14(1), 24-32.
Ishartono  &  Raharjo,  S.  T.  (2016).  Sustainable  Development  Goals  (Sdgs)Dan  Pengentasan Kemiskinan. SHARE: SOCIAL WORK JURNAL. 6(2): 154-272.
Kristianti, M., Elhayat., & Ihsan, M. (2017). Pola Penyebaran Jenis Burung di Kawasan Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Warta Rimba, 5(1), 1-5.
Mutmainnah., Hapid, A., Hamka., & Zulkaidhah. (2019). PKM Kelompok Budidaya Lebah Madu Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Jurnal Abditani , 2(2), 93-99
Nurjaya,  I.  N.  (2003).  Moratorium  Logging  dalam  Perspektif  Antropologi  Hukum. Makalah Seminar Jeda Balak di Pulau Jawa. Forum Pengkajian Kebijakan dan Manajemen Ekosistem Hutan Tropika IPB
Nurkholis, (2013). Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. Jurnal Kependidikan, 1(1).
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.43/Menhut-II/2013  Tahun  2013  Penataan  batas  Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Sabar, A., & Yusran. (2017). Analisis KebijakanPengelolaan Hutan Pendidikan: Studi Kasus Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 9(2), 114- 122.
Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. (2014). Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). No. Publikasi 07330.1413,  Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 no 167. Jakarta
Wahyuningsih. (2017). Millenium Development Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Kesejahteraan Sosial. Jurnal Bisnis dan manajemen, 1(11), 390-399.
Yohanna,S.  (2015).  Transformasi  Millenium  Development  Goals  (Mdg's)  Menjadi  SDGs  Post  2015 Guna  Menjawab  Tantangan  Pembangunan  Global  Baru.  (Diakses  sejak  27  Maret  2019 melalui https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/rekomen/article/view/1700)