## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 29 No. 2, 2021
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Perbandingan  Sistem  Publikasi  Positif  dan  Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum
Andi Batari Anindhita * , Farida Patittingi, Chalis Al Rossi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: anindhitabatari@gmail.com

## Abstract:
This  study  aims  to  compare  the  existing  land  registration  systems,  both  through  the  positive  registration system and the negative registration system. The research approach uses a statutory approach, a case approach, and a comparative approach. The results show that the comparison of the application of the positive publication system and the negative publication system if it is related to practices and phenomena, it turns out that the application  of  the  negative  publication  system  adopted  in  terms  of  land  registration  is  still  not  effective  in ensuring legal certainty for the community. The application of negative publications is still unable to create legal certainty considering the many cases of land disputes and duplication of land certificates. Therefore, the Government  should  conduct  a  study  and  reconsider  implementing  the  negative  publication  system  and  try forward  steps  to  implement  a  positive  publication  system  policy  in  land  registration  in  Indonesia,  of  course with juridical considerations with legal certainty.
Keywords: Land Rights; Land Registration; Legal certainty

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  intuk  melakukan  pada  perbandingan  sistem  pendaftaran  tanah  yang  ada,  baik  itu melalui sistem pendaftaran positif maupun sistem pendaftaran negatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  perbandingan  penerapan  sistem  publikasi  positif  dan  sistem  publikasi  negartif  jika dihubungkan dengan praktek maupun fenomena yang terjadi di Indonesia, ternyata penerapan sistem publikasi negatif yang dianut dalam hal pendaftaran tanah masih dirasa belum efektif untuk menjamin kepastian hukum masyarakat.  Penerapan  publikasi  negatif  masih  belum  bisa  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  mengingat banyaknya  kasus  sengketa  tanah  maupun  adanya  duplikasi  sertifikat  tanah.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah sebaiknya  melakukan  kajian  dan  pertimbangan  kembali  dalam  menerapkan  sistem  publikasi  negatif  dan mencoba langkah-langkah maju untuk dapat menerakan kebijakan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia yang tentu saja dengan pertimbangan yuridis yang berkepastian hukum.
Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Pendaftaran Tanah; Kepastian Hukum

## 1. Pendahuluan
Tata Hukum Indonesia masih pluralistik, yakni konfigurasi yang tersusun atas produk peraturan  perundang-undangan  nasional  sesudah  Proklamasi  Kemerdekaan,  produk perundang-undangan  dan  yurisprudensi  zaman  Hindia  Belanda  (Hukum  Barat  atau tepatnya Hukum Belanda), Hukum Adat lokal, dan Hukum Islam, ditambah sejumlah konvensi  internasional  dan  pranata  hukum  asing. 1 Tata  Hukum  Indonesia  yang
1 Suparjo  Sujadi.  "Pendaftaran  Tanah  ( Initial  Registration )  Tanah  Bekas  Hak  Milik  Adat  Di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bogor  Dan  Kota  Depok  (Laporan  Penelitian  Singkat  Mengenai  Praktek Pelaksanaannya)." Jurnal Hukum & Pembangunan 34, no. 2 (2017): 143-163.
tersusun secara hierarkis dan dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum  nasional  pada  proses  pembentukan  hukum  positif  melalui  perundang- undangan  dan  yurisprudensi.  Asas-asas  hukum  nasional  ini  harus  merupakan penjabaran dan mengacu pada Cita Hukum Pancasila. 2
Berdasarkan referensi pengetahuan dan wawasan tentang aliran pemikiran, teori dan sejarah  bangsa-bangsa  serta  pemahaman  yang  mendalam  tentang  struktur  sosial budaya  dan  ekonomi  masyarakat  nusantara  (Indonesia)  pada  masa  itu,  lahirlah rumusan  politik  sosial  ekonomi  Pasal  33  UUD  1945  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  yang merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh.  Ayat  (3)  yang  berbunyi:  “Bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kemudian menjadi visi, misi dan spirit lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria. 3
Sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  berlaku  terlebih  dahulu  adanya  dualisme perangkat  hukum  tanah  di  Indonesia,  yang  pertama  bersumber  pada  hukum  adat disebut hukum tanah adat, dan yang kedua bersumber pada hukum barat. Kemudian dengan  berlakunya  hukum  agraria  nasional  (UUPA)  maka  terhadap  tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan hak adat harus dicarikan padanannya dalam UUPA. Untuk dapat masuk kedalam sistem UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi.
Salah  satu  tujuan  pokok  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  adalah  untuk  mewujudkan kepastian  hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Kemudian  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  tersebut,  maka  ada  2  (dua)  upaya yang dapat ditempuh yaitu: 4
1) Menyediakan perangkat hukum yang tertulis, lengkap serta jelas.
2) Menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  yang  memungkinkan  bagi  pemegang hak atas tanah untuk membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.
Prosedural pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting, hal ini disebabkan karena  faktor  ini  merupakan  pendukung  pelaksanaan  pembangunan  yang berkelanjutan,  dan  pembangunan  yang  dilaksanakan  merupakan  upaya  sadar  yang dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  mencapai  kehidupan  lebih  baik.  Proses pembangunan dewasa ini akan senantiasa bersentuhan dengan lingkungan dalam hal ini  adalah  penggunaan  tanah  itu  sendiri,  yang  dapat  memunculkan  permsalahan- permasalahan  yang  sifatnya  sangat  kompleks,  seperti  halnya  dalam  prosedural pendaftaran  tanah,  sebagai  suatu  jaminan  kepastian  hukum,  terhadap  tanah  yang dimiliki masyarakat dari negara (melalui Badan Pertanahan Nasional). 5
2 Arief Sidharta, 2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, hlm. 80 – 82
3 RM. A.B. Kusuma, 2004, Lahirnya UUD 1945 , Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm.264- 284 dan Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan UUD 1945 , Yayasan Prapanca, Jakarta, hlm.285-388.
4 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas tanah, Cetakan ke-2 , Kencana, Jakarta, hlm. 2.
5 Indra Yudha Koswara, Pendaftaran Tanah sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Jurnal Hukum Positum, Vol.1, No.1, Desember 2016, hlm. 28.
Mengenai  hak-hak  atas  tanah  di  atas,  Undang-undang  juga  mewajibkan  kepada pemegang  hak  untuk  mendaftarkan  masing-masing  tanahya.  Pendaftaran  tanah merupakan  persoalan  yang  sangat  penting  dalam  UUPA,  karena  pendaftaran  tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. 6
Sistem  publikasi  pendaftaran  tanah  dikenal  adanya  2  (dua)  sistem  yaitu  sistem publikasi  positif  dan  sistem  publikasi  negatif.  Apabila  kita  mengacu  pada  ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 maka sistem publikasi yang digunakan di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. 7
Mengenai arti pentingnya publikasi atas pendaftaran tanah sesungguhnya juga sudah termuat  dalam  ketentuan  Pasal  3,  disamping  itu  juga  terakomodir  dalam  ketentuan Pasal  4  PP  24  Tahun  1997.  Namun  dalam  kenyataannya  terkait  masalah  kepastian hukum kepemilikan tanah masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh pihak dunia usaha, karena konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana.  Sengketa  dan  konflik  pertanahan  adalah  bentuk  permasalahan  yang sifatnya  kompleks  dan  multidimensi. 8 Misalnya  perkara  yang  terdapat  dalam putusan  No.  96/PK/TUN/2007.  Dalam  putusan  tersebut  terjadi  tumpang  tindih terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  Djonie  Unjoto  (penggugat) oleh sertipikat hak atas tanah atas nama Iwan Setiawan (Tergugat). Kepala BPN Kab Bandung (termohon peninjauan kembali/tergugat) juga telah menerbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama Iwan Setiawan tersebut dengan tidak sesuai dari peraturan perundang-undangan  yang  terkait. 9 Contoh  kasus  lainnya misalnya  terkait  dengan tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak atas tanah misalnya yaitu perkara dengan No.  Perkara  No.14/G/2015/PTUN-PTK  jo.  No.30/B/2016/PT.TUN.  JKT  jo.  No.373 K/Tun/2016  yang  telah  mempunyai  Kekuatan  Hukum  Tetap  antara  Drg.  Eko Priyono.S  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Pontianak. 10 Berdasarkan  adanya fenomena  kasus  atau  perkara  sebagaimana  tersebut,  menjadi  menarik  untuk  dikaji menjadi sebuah isu hukum tentang bagaimanakah sistem publikasi pendaftaran tanah yang ideal yang dapat memberikan suatu kepastian hukum di masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  ditunjang  dengan  data empirik.  Pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute ),  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  perbandingan. 11 Analisis  bahan  hukum dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis.
6 Supriadi, 2008, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.154. 7 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan ke-10 , Djambatan, Jakarta, hlm.477.
8 Sumarto, 2012, Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh BPN RI , Makalah, Jakarta. 9 Haposan Nainggolan, 2013, Tinjauan Hukum tentang Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Yang Ditinjau dari  Tujuan  dan  Asas-Asas  Pendaftaran  Tanah  (Analisis  Putusan  Nomor  96/PK/TUN/2007 ),  Skripsi  Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul.
10 Syarifah  Lia  Malini  Sari  Lathifah  Hanim, Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan / Agraria dan Tata Ruang Kota Pontianak) , Jurnal Akta, Vol.4, No.1, Maret 2017, hlm.34.
11 Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Yogyakarta:  Mirra Buana Media, hlm 106
3. Analisis dan Pembahasan
Secara  garis  besar,  sistem  publikasi  dalam  pendaftaran  tanah  dikenal  2  (dua)  sistem, sistem publikasi positif dan sistem publikasi yang negative. Perbedaan mendasar dari kedua  sistem  tersebut  adalah,  bahwa  sistem  publikasi  yang  positif  selalu menggunakan  sistem  pendaftaran  hak.  Bahwa  pencatatan  nama  seseorang  dalam suatu register/buku tanah, menjadikan seseorang tersebut sebagai pemegang hak atas tanah (title  by  registration/the  registration  is  everything). Orang  yang  namanya  terdaftar sebagai  pemegang  hak  dalam  suatu  register,  memperolah  apa  yang  disebut dengan indefeasible title (hak yang tidak dapat diganggu gugat). Kebenaran data yang terdapat dalam register tersebut bersifat mutlak.
Dalam  sistem  pendaftaran  tanah  yang  positif  mencakup  ketentuan  bahwa  apa  yang sudah  terdaftar  itu  dijamin  kebenaran  mengenai  data  yang  didaftarkannya  oleh negara. Sistem ini menjamin orang yang mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa pendaftaran  yang  sudah  dilakukan  adalah  benar.  Negara  menjamin  kebenaran  data yang disajikan. Sehingga jika si pemegang hak atas tanah kehilangan haknya, maka ia dapat menuntut kembali haknya. Jika pendaftaran terjadi kesalahan karena kesalahan pejabat pendaftaran, ia hanya dapat menuntut pemberian ganti kerugian berupa uang.
Sistem  ini  misalnya  dianut  oleh  Jerman  dan  Swiss.  Menurut  sistem  positif  sertifikat merupakan  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang  mutlak  dan  merupakan  satu-satunya tanda  bukti  hak  atas  tanah.  Sistem  positif  menjamin  dengan  sempurna  nama  yang terdaftar  dalam  buku  tanah,  ia  tidak  dapat  dibantah,  kendati  bukan  pemilik  yang berhak.  Sistem  ini  memberikan  kepercayaan  yang  mutlak  pada  buku  tanah.  Pejabat- pejabat pendaftaran tanah (balik nama) memainkan peranan aktif. 12
Kemudian  mengenai  ciri-ciri  pendaftaran  tanah  yang  menggunakan  sistem  publikasi positif adalah:
a) Sistem pendaftaran menggunakan sistem pendaftaran hak ( registration of titles )
b) Sertifikat  yang  diterbitkan  sebagai  tanda  bukti  hak  bersifat  mutlak,  yaitu  data fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam  sertifikat  tidak  dapat  diganggu gugat dan memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah.
c) Negara  sebagai  pendaftar  menjamin  bahwa  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam pendaftaran tanah adalah benar.
d) Pihak  ketiga  yang  memperoleh  tanah  dengan  itikad  baik  mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak.
e) Pihak  lain  yang  dirugikan  atas  diterbitkannya  sertifikat  tanah  mendapatkan kompensasi dalam bentuk lain.
f) Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah membutuhkan waktu yang lama, petugas pendaftaran tanah melaksanakan tugasnya  dengan sangat teliti, dan biaya yang relatif tinggi.
Adapun sistem publikasi yang negatif, menggunakan sistem pendaftaran akta, bahwa yang  dijadikan  pegangan  bukan  pendaftaran/  pencatatan  nama  seseorang  ke  dalam suatu  register,  namun  sahnya  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  yang  menentukan berpindahnya hak dari penjual kepada si pembeli.
12 Patittingi, Farida. "New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights." Hasanuddin Law Review 6, no. 1 (2020): 56-65.
Pendaftaran  yang  dilakukan  oleh  seseorang  tidak  secara  otomatis  menjadikan  orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak, menjadi pemegang hak baru. Di dalam  sistem  ini  berlaku  asas nemo  plus  juris ,  yaitu  bahwa  seseorang  tidak  dapat menyerahkan  atau  memindahkan  hak  melebihi  apa  yang  dia  punyai  sendiri.  Sistem pendaftaran tanah yang diterapkan disuatu negara didasarkan pada asas hukum yang dianut  oleh  negara  tersebut  dalam  mengalihkan  hak  atas  tanah.  Ada  2  (dua)  macam asas  hukum  yaitu  asas  itikad  baik  dan  asas nemo  plus  yuris .  Asas  Itikad  baik  berarti orang yang memperoleh suatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak  yang  sah  menurut  hukum,  sedangkan  asas nemo  plus  yuris berarti  orang  tidak dapat  mengalihkan  hak  melebihi  hak  yang  ada  padanya.  Sistem  publikasi  yang digunakan untuk asas itikad baik adalah sistem publikasi positif, sedangkan asas nemo plus  yuris menggunakan  sistem  publikasi  negatif.  Di  dunia  ini  tidak  ada  satu  negara yang menganut salah satu asas tersebut secara murni, karena masing-masing asas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 13
Dalam  sistem  pendaftaran  tanah  yang  ada  di  Indonesia,  sebagaimana  berdasar  pada UUPA,  PP  No.  10  Tahun  1961  maupun  PP  No.  24  Tahun  1997,  sistem  publikasi  kita adalah  sistem  publikasi  negatif  yang  mengandung  unsure  positif.  Disini  maksudnya yaitu, sistemnya bukan negatif murni, karena pendaftaran tanah menghasilkan surat- surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Hal  ini mengandung arti, bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha, agar sejauh mungkin dapat mensajikan data yang benar dalam buku tanah maupun  dalam  peta  pendaftaran.  Sehingga  selama  tidak  dapat  dibuktikan  yang sebaliknya, data yang disajikan dalam buku tanah dan peta pendaftaran tanah harus diterima  sebagai  data  yang  benar.  Dengan  kata  lain,  keterangan-keterangan  yang tercantum  dalam  data  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.
Selain  itu,  sistem  publikasi  dalam  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  disebut sebagai  sistem  negatif  yang  mempunyai  unsur  positif  ini  diketahui  dengan  adanya ketentuan dalam pasal 19 UUPA. Di dalam Pasal itu menyatakan bahwa pendaftaran meliputi  “pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat”. Dalam pasal 23, 32, dan 38 UUPA pun juga dinyatakan bahwa “pendaftaran  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat”.  Pernyataan  yang  demikian tidak akan terdapat dalam peraturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi yang negatif murni.
Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah meliputi:
1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran akta (r egistration of deed ).
2. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data fisik dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam  sertifikat  dianggap  benar  sepanjang tidak  dibuktikan  sebaliknya  oleh  alat  bukti  yang  lain.  Sertifikat  bukan  satu- satunya tanda bukti hak.
3. Negara  sebagai  pendaftar  tidak  menjamin  bahwa  data  fisik  dan  data  yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar.
13 Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 117-118.
4. Dalam  sistem  publikasi  ini  menggunakan  lembaga  kedaluwarsa  ( aqquisitive verjaring atau adverse possessive ).
5. Pihak  lain  yang  dirugikan  atas  diterbitkannya  sertifikat  dapat  mengajukan keberatan  kepada  penyelenggara  pendaftaran  tanah  untuk  membatalkan sertifikat  ataupun  gugatan  ke  pengadilan  untuk  meminta  agar  sertifikat dinyatakan tidak sah.
6. Petugas  pendaftaran  tanah  bersifat  pasif,  yaitu  hanya  menerima  apa  yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran tanah.
Mengenai  kelebihan  dan  kekurangan  dari  sistem  publikasi  negatif  ini,  Arie  S. Hutagalung menyampaikan pendapatnya yaitu: 14
Untuk kelebihannya :
1. Pemegang  hak  yang  sesungguhnya  terlindungi  dari  pihak  lain  yang  tidak berhak atas tanahnya.
2. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbitan sertifikat.
3. Tidak  adanya  batas  waktu  bagi  pemilik  tanah  yang  sesungguhnya  untuk menuntut haknya yang telah disertifikatkan oleh pihak lain.
Untuk kekurangannya:
1. Tidak  ada  kepastian  akan  keabsahan  sertifikat  karena  setiap  saat  dapat  atau mungkin saja digugat dan dibatalkan apabila terbukti tidak sah penerbitannya.
2. Peranan pejabat pendaftaran tanah atau kadaster yang pasif tidak mendukung ke arah akurasi dan kebenaran data yang tercantum dalam sertifikat.
3. Mekanisme  kerja  pejabat  kadaster  yang  kurang  transparan  kurang  dapat dipahami masyarakat awam.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas  terkait  dengan  sistem  publikasi  positif  dan negatif apabila kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam ketentuan Pasal  28D  ayat  (1)  menyatakan  “ setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menjelaskan:
Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  dan  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai- nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis .
Indonesia adalah negara hukum, dimana tujuan hukum itu sendiri untuk memperoleh keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum,  maka  berdasarkan  Konsep  Tripartite, yaitu to  respect,  to  protect dan to  fulfil ,  sehingga  negara  harus  hadir  ditengah masyarakatnya dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara Indonesia. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti,  ketentuan  atau  ketetapan.  Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan
14 Urip Santoso, Op.cit , hlm. 267-268.
pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. 15
Sistem publikasi negatif yang diterapkan di Indonesia meskipun tidak murni, namun kenyataannya  dalam  praktik  sistem  tersebut  tidak  efektif  dalam  hal  memberikan kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Dengan  tidak  adanya  suatu  kepastian  hukum, maka  hak-hak  masyarakat  suatu  saat  dapat  digugat,  dan  kita  tidak  akan  tahu  kapan gugatan  itu  akan  muncul  sehingga  selalu  menciptakan  rasa  was-was  dalam  diri masyarakat  selaku  pemilik  sertifikat  hak  atas  tanah,  karena  pada  dasarnya  sertifikat tersebut  bukanlah  jaminan  yang  kuat.  Berdasarkan  penjelasan  baik  itu  Sudikno Mertokusumo,  Arie  S.  Hutagalung,  maupun  Dr.  Endang  Pandamdari,  SH.,CN,  MH untuk  sistem  publikasi  positif  lebih  memberikan  suatu  kepastian  hukum  dan  itu selaras dengan konstitusi. Bahkan menurut penulis, apabila kita melihat asas yang ada dalam  pendaftaran  tanah  misalnya  asas  aman  yang  artinya  pendaftaran  tanah  perlu diselenggarakan  secara  teliti  dan  cermat  sehingga  hasilnya  mampu  memberikan jaminan kepastian hukum, namun berdasarkan sistem publikasi negatif, maka aparat kadaster  yang  merupakan  perwujudan  perwakilan  dari  negara  justru  tidak  dapat memenuhi rasa aman itu sendiri bagi masyarakat mengingat tugasnya hanya bersifat pasif dan tidak bersifat aktif.

## 4. Penutup
Berdasarkan  perbandingan  penerapan  sistem  publikasi  positif  dan  sistem  publikasi negartif,  dihubungkan  dengan  praktek  maupun  fenomena  yang  terjadi  di  Indonesia, ternyata  penerapan  sistem  publikasi  negatif  yang  dianut  di  Indonesia  dalam  hal pendaftaran  tanah  masih  dirasa  belum  efektif  untuk  menjamin  kepastian  hukum masyarakat. Kepastian hukum itu sendiri merupakan hal yang penting karena tanpa kepastian hukum nilai-nilai keadilan dimasyarakat juga tidak akan terpenuhi dengan baik dan proporsional. Kepastian hukum merupakan amanat dari konstitusi dan tugas dari  negara  adalah  menjamin  adanya  kepastian  hukum  itu  sendiri.  Penerapan publikasi  negatif  masih  belum  bisa  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  mengingat banyaknya  kasus  sengketa  tanah  maupun  adanya  duplikasi  sertifikat  tanah.  Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya melakukan kajian dan pertimbangan kembali dalam menerapkan sistem publikasi negatif dan mencoba langkah-langkah maju untuk dapat menerakan  kebijakan  sistem  publikasi  positif  dalam  pendaftaran  tanah  di  Indonesia yang tentu saja dengan pertimbangan yuridis yang berkepastian hukum.

## Referensi
Adrian  Sutedi,  2010, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya,  Cetakan  ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.
Arief Sidharta, 2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung.
Boedi  Harsono,  2005, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-10 ,  Djambatan, Jakarta.
15 Dominikus  Rato,  2010, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum ,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.
Dominikus  Rato,  2010, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Haposan Nainggolan, 2013, Tinjauan Hukum tentang Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Yang Ditinjau dari Tujuan dan Asas-Asas Pendaftaran Tanah (Analisis Putusan Nomor 96/PK/TUN/2007 ), Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul.
Indra Yudha Koswara, Pendaftaran Tanah sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA), Jurnal  Hukum  Positum,  Vol.1, No.1, Desember 2016.
Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Patittingi,  Farida.  "New  Paradigm  in  Natural  Resources  Management:  Securing Indigenous Peoples Rights." Hasanuddin Law Review 6, no. 1 (2020): 56-65
RM.  A.B.  Kusuma,  2004, Lahirnya  UUD  1945 ,  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum  UI,
Jakarta, hlm.264-284 dan Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan UUD 1945 , Yayasan Prapanca, Jakarta.
Sumarto, 2012, Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh BPN RI , Makalah, Jakarta.
Suparjo Sujadi. "Pendaftaran Tanah ( Initial Registration ) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor  Dan  Kota  Depok  (Laporan  Penelitian Singkat  Mengenai  Praktek  Pelaksanaannya)." Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 34, no. 2 (2017): 143-163.
Supriadi, 2008, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta.
Syarifah Lia Malini Sari Lathifah Hanim, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor  Pertanahan/Agraria  dan  Tata  Ruang  Kota  Pontianak) ,  Jurnal  Akta,  Vol.4, No.1, Maret 2017.
Urip  Santoso,  2010, Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  Atas  tanah,  Cetakan  ke-2 ,  Kencana, Jakarta.