How to cite: Tembera, R., & Hermawati, S. (2024). Analisis Variabel Makro Ekonomi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Variabel Intervening Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2019. Syntax Literate . (9)8 . http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 8 , Agustus 2024
ANALISIS VARIABEL MAKRO EKONOMI DENGAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)  SEBAGAI  VARIABEL  INTERVENING  TERHADAP  PENYALURAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2019
Reny Tembera 1* , Sri Hermawati 2 Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia 1,2
Email: renitemoctar@gmail.com *

## Abstrak
Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami tren kenaikan dari waktu ke waktu.  Namun  kondisi  makro  ekonomi  selalu  berubah,  di  mana  pada  beberapa  periode mengalami  pertumbuhan  yang  pesat  dan  melambat  pada  periode  lainnya.  Maka  dari  itu, variabel  makro  ekonomi  sebagai  indikator  ekonomi  perlu  dijaga  kestabilannya  oleh pemerintah,  karena  perubahannya  dapat  mempengaruhi  semua  sektor  ekonomi  tidak terkecuali perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  variabel  makro  ekonomi  kepada  penyaluran pembiayaan perbankan syariah dan digunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel intervening.  Variabel  makro  ekonomi  yang  diteliti  adalah  inflasi,  BI  rate,  dan  nilai  tukar rupiah.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perbankan  syariah  di  Indonesia  baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Seluruh populasi diambil sebagai sampel dengan jenis data time series dari Januari 2010-Desember 2019. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis jalur. Kemudian, data yang diperoleh diolah menggunakan software statistik Eviews versi 10. Dari hasil analisis yang dilakukan, didapat kesimpulan bahwa  hanya  nilai  tukar  rupiah  yang  berpengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  kepada penyaluran  pembiayaan  perbankan  syariah.  Dengan  kata  lain,  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK) hanya  menjadi  variabel  intervening  atas  nilai  tukar  rupiah,  sebab  nilai  tukar  rupiah  yang mempunyai pengaruh kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan.
Kata kunci: variabel makro ekonomi, Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran pembiayaan

## Abstract
The growth of Islamic banking in Indonesia continues to experience an upward trend from time to time. However, macro economic conditions are always changing, with some periods experiencing  rapid  growth  and  slowing  in  other  periods.  Therefore,  macro  economic variables as economic indicators need to be kept stable by the government, because changes in macro economic variable can effect all economic sectors, including the Islamic banking. The purpose of this research to determine and analyze the direct and indirect effect of macro economic variables on distribution of Islamic banking financing and uses Third Party Funds (TPF) as an intervening variable. The macro economic variables studied were inflation, BI rate,  and  rupiah  exchange  rate.  The  population  in  this  study  is  all  Islamic  banking  in Indonesia,  both  Islamic  Commercial  Banks  (ICB)  and  Islamic  Business  Units  (IBU).  All populations were taken as samples with the type of time series data from January 2010- December 2019. The analytical tool used was path analysis. Then, the data obtained was processed using the Eviews version 10 statistical software. From the analysis carried out, it was  found  that  only  the  rupiah  exchange  rate  had  a  direct  and  indirect  effect  on  the distribution of Islamic banking financing. In other words, Third Party Funds (TPF) are only an intervening variable on the rupiah exchange rate, because the rupiah exchange rate has an influence on Third Party Funds and financing distribution.
Keywords: macro economic variables, Third Party Funds, financing distribution

## Pendahuluan
Saat  ini  bank  sudah  menjadi  satu  bagian  terpenting  dari  kehidupan  masyarakat. Berjalan  dengan  prinsip  yang  menomorsatukan  kepercayaan,  bank  tidak  hanya  untuk individu  dan  masyarakat,  tetapi  ikut  andil  dalam  kemajuan  suatu  negara  dan  kegiatan perekonomiannya. Dalam prakteknya, perbankan di Indonesia bekerja dengan dua sistem diantaranya bank dengan akad bunga (konvensional) dan bank dengan akad bagi hasil (syariah).
Munculnya bank dengan akad syariah membawa suatu kegembiraan bagi muslim di  Indonesia  sekaligus  memberi  jalan  keluar  atas  persoalan  bunga  atau  riba  yang dipraktekkan oleh bank konvensional. Dalam kegiatan operasionalnya, bank dengan akad syariah  juga  berfungsi  sebagai  penghubung  seperti  yang  dilakukan  bank  konvensional yaitu menggalang dana dari pihak yang berekonomi lebih melalui produk simpanan bank baru kemudian diadakan pengucuran dana kepada pihak yang berkekurangan ekonomi. Disamping berperan sebagai penghubung, bank syariah juga aktif menjual jasa (Kasmir, 2014).
Perbankan  syariah  di  Indonesia  semakin  tampak  berkembang  setelah  munculnya aturan baru perbankan syariah di tahun 2008. Hingga 2019:12 terekam dalam data OJK (2019) ada sebanyak 198 bank syariah di Indonesia terdiri dari 14 BUS, 20 UUS, dan 164 BPRS.  Perkembangan  perbankan  syariah  ini  diantaranya  dapat  dapat  dilihat  dari  segi banyaknya bank, jumlah jaringan kantor, Dana Pihak Ketiga (DPK) serta jumlah dana yang  berhasil  dikucurkan.  Dari  data  statistik,  tercatat  bahwa  grafik  perkembangan perbankan syariah cenderung naik dalam 10 tahun terakhir. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, dapat menghidupkan bank-bank syariah junior di Indonesia. Namun tidak ideal jika hanya meninjau dari sisi perkembangannya saja maka penting untuk melihat dari sisi pertumbuhan. Dari sisi pertumbuhannya, jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  garis  grafiknya  condong  menunjukkan  penurunan  bahkan beberapa kali untuk periode 2010-2019 tercatat negatif. Begitu pula dengan garis grafik jumlah aset, dana pembiayaan yang dikucurkan, serta Dana Pihak Ketiga juga tampak menurun.
Pada dasarnya untuk berbisnis, bank sangat terikat dengan jumlah dana simpanan masyarakat yang tersedia dalam brankas bank. Hal ini bukan tanpa sebab dimana dengan tersedianya dana simpanan masyarakat ini bank dapat melaksanakan fungsinya dengan baik  selaku  lembaga  penghubung  (intermediasi).  Untuk  mendapatkan  dana  dari masyarakat yang surplus ( funding ) dan dalam usaha mendistribusikan dana ( lending ), ada banyak faktor yang dihadapi bank. Faktor tersebut  bisa timbul dari dalam diri bank itu sendiri dan diluar diri mereka yang tidak bisa mereka kendalikan. Hal-hal diluar kendali mereka merupakan variabel yang tidak boleh terbaikan dan perlu dipantau dengan hati- hati  karena  sangat  berpengaruh  terhadap  fluktuasi  jumlah  simpanan  masyarakat  di perbankan syariah dan jumlah dana pembiayaan yang didistribusikan. Beberapa faktor yang diluar kendali ini adalah kondisi makro ekonomi.
Empat variabel makro ekonomi yakni inflasi, BI rate, nilai tukar rupiah, dan jumlah uang  beredar  serta  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk menganalisis pembiayaan di perbankan syariah. Berdasarkan data yang diambil dari BPS, Kementerian Perdagangan, dan OJK, diketahui bahwa dalam periode tahun 2010 hingga tahun  2019  selain  jumlah  uang  beredar,  secara  keseluruhan  variabel  makro  ekonomi tampak berfluktuasi. Sama seperti jumlah uang beredar, kondisi yang terjadi pada grafik
jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah dan jumlah dana yang berhasil didistribusikan  terus  menunjukkan  grafik  yang  meningkat.  Ini  menjadi  sebuah  tanda, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang jumlahnya tersedia banyak disertai dengan pengucuran dana  yang  besar  pula.  Walaupun  terus  tumbuh  beriringan,  pertumbuhan  Dana  Pihak Ketiga  (DPK)  dan  pendistribusian  dana  pembiayaan  sudah  mununjukkan  garis  tren perlambatan  sejak  tahun  2012.  Muhammadinah  (2020)  juga  mengutarakan  dalam penelitiannya bahwa selaras dengan hasil pemantauan konsumen BI, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat dikarenakan porsi dari penghasilan konsumen yang ditabung berkurang.
Telah dibuktikan oleh Cahyono (2009) dan Rifai et al., (2017) bahwa fluktuasi atas jumlah  pencairan  dana  pembiayaan  di  bank  syariah  tidak  hanya  ditentukan  oleh perubahan dana yang disetorkan masyarakat tetapi juga dipengaruhi perubahan variabel makro ekonomi. Lebih lanjut, Afiqah dan Laila (2021) juga berusaha memeriksa faktor penentu simpanan dan pembiayaan bank syariah di Indonesia dan mengungkapkan bahwa setiap  kelalaian  yang  dibuat  dalam  jangka  pendek  terhadap  tabungan  dan  pembiayaan akan secara pasti membentuk hubungan jangka panjang. Penelitiannya juga menunjukkan bahwa perubahan yang intens dari tabungan dan perilaku pembiayaan perbankan Islam terungkap dari pengaruh variabel makro ekonomi. Akan tetapi, penelitian Maries (2008) menemukan hasil sebaliknya. Ia menjelaskan bahwa tiap variabel makro ekonomi yang digunakannya  membawa  pengaruh  yang  kecil  dan  tidak  ada  yang  dominan  terhadap jumlah  setoran  masyarakat  dan  dana  pembiayaan  yang  dialokasikan  oleh  perbankan syariah.
Melihat penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya menyelediki variabel makro ekonomi  (inflasi,  BI  rate,  nilai  tukar  rupiah,  jumlah  uang  beredar)  apa  saja  yang berhubungan  dengan  penyaluran  pembiayaan  perbankan  syariah  melalui  variabel intervening Dana Pihak Ketiga (DPK). Pemilihan variabel makro didasarkan pemikiran bahwa  keberadaan  variabel  makro  ekonomi  tidak  dapat  disingkirkan  dampaknya  dari kegiatan usaha bank. Kondisi makro ekonomi akan mempengaruhi kehidupan ekonomi dan keputusan pembuat kebijakan di Tingkat terutama menyangkut Dana Pihak Ketiga (DPK)  dan  pendistribusian  dana  oleh  bank  syariah.  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  adalah sumber modal bagi bank agar mereka dapat menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga penyalur uang.

## Dampak Inflasi kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Pembiayaan
Inflasi (INF): Inflasi merupakan suatu kondisi di mana harga dari barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari dan jasa mengalami kenaikan seperti bahan bakar, layanan kesehatan,  dan  perumahan.  Inflasi  dapat  mengubah  kebiasaan  individu  atau  kelompok (Nahar & Sarker, 2016). Umpamanya, ketika perusahaan mengestimasi inflasi akan lebih besar  di  masa  yang  akan  datang,  mereka  mulai  berpikir  bagaimana  mereka  bisa menambah harga tanpa merasa rugi dahulu karena berkurangnya permintaan atas output mereka.
Sukirno  (2015)  mengatakan  bahwa  inflasi  berakibat  kurang  baik  kepada  orang, warga,  serta  membawa  efek  pada  aktivitas  ekonomi  secara  menyeluruh.  Yang  paling utama  adalah  timbulnya  inflasi  akan  membuat  tingkat  kesejahteraan  pada  sekelompok besar orang menurun karena inflasi meningkat lebih kilat dari penambahan upah kerja. Pendapatan  yang  awalnya  sudah  dijatahkan  untuk  disetor  ke  dalam  tabungan  akan dihabiskan setengah atau seluruhnya untuk melengkapi keperluan hidup. Ketika tingkat inflasi  tinggi,  kebiasaan  orang  bergeser  dari  yang  senang  membuat  tabungan  menjadi
lebih berkeinginan untuk menarik kembali uang tabungannya. Kondisi yang seperti ini menyulitkan bank dalam menggalang dana masyarakat.
Tingkat  inflasi  yang  tinggi  tidak  akan  memacu  pembangunan  ekonomi.  Biaya produksi  yang  terus  menaik  akan  memberikan  keuntungan  bagi  produsen  jika  tingkat inflasi  berada  dalam  kisaran  yang  masih  hijau  yaitu  lebih  rendah  dari  5%  (Cahyono, 2009). Kegiatan produksi menjadi sangat tidak menguntungkan jika tingkat inflasi lebih tinggi dari 10% dan terjadi dalam waktu yang lama, biaya produksi terus naik sehingga mengurangi keuntungan produsen (Cahyono, 2009). Kenaikan biaya produksi tentu akan menaikkan  harga  nominal  barang  dan  jasa.  Karena  itu,  masyarakat  akan  mengurangi konsumsinya  pada  barang  dan  jasa  dan  kegiatan  spekulatif  yang  justru  berkembang. Selain itu, barang dan jasa dari hasil produksi negara bersangkutan tidak mampu bersaing di pasar internasional menyebabkan banyak produsen yang mengalami kerugian sehingga produsen tidak berkeinginan untuk menambah produksinya. Pada akhirnya, permintaan pembiayaan berkurang di bank.
Atas dasar uraian diatas, penulis menduga bahwa:
Hipotesis 1: Ada pengaruh dari Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga Hipotesis 4: Ada pengaruh dari inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan
Dampak BI rate kepada Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Pembiayaan BI Rate (BIRT): suku bunga dapat dlihat sebagai income dari tabungan. Harga dari uang  tabungan  kita  dan  harga  dari  sewa  uang  yang  harus  diserahkan  ke  bank  akan disesuaikan  setelah  kenaikan  dan  penurunan  BI  rate  yang  diberlakukan  oleh  Bank Indonesia. Tindakan Bank Indonesia dalam menyikapi kenaikan harga (inflasi) tersebut menjadi sesuatu yang harus diperhatikan perbankan syariah walaupun pada kenyataannya bank syariah tidak berpraktek dengan akad bunga.
Saat  suku  bunga  tinggi,  masyarakat  lebih  banyak  membuat  tabungan  di  bank konvensional  dibanding  di  bank  syariah  karena  mereka  akan  menerima  lebih  banyak income dari tabungan. Umumnya, klien besar seperti korporasi akan memindahkan dana dalam jumlah besar ke bank konvensional untuk mendapatkan income yang lebih besar. Jika  yang  dilihat  adalah  bank  yang  mampu  memberikan return yang  tinggi,  jumlah setoran  masyarakat  akan  meningkat,  dan  kebijakan  regulator  untuk  mempersedikit peredaran uang akan terwujud.
Saat  ini  masih  ada  masyarakat  yang  rasional.  Mereka  yang  semula  melakukan pembiayaan  dari  bank  syariah  bisa  berpaling  ke  bank  konvensional  atau  mereka  yang semula mengambil pinjaman dari bank konvensional akan hijrah ke bank syariah. Hal ini karena  mereka  memperhitungkan  bank  mana  yang  menawarkan  manfaat  lebih  besar kepada  mereka.  Masyarakat  selalu  melihat  tingkat  bunga  ketika  mereka  hendak mengambil pinjaman dari bank.
Atas dasar uraian diatas, penulis menduga bahwa:
Hipotesis 2: Ada pengaruh dari BI rate terhadap Dana Pihak Ketiga Hipotesis 5: Ada pengaruh dari BI rate terhadap Penyaluran Pembiayaan
Dampak Nilai tukar rupiah kepada Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Pembiayaan Nilai  Tukar  Rupiah  (NTRP): sejumlah  uang  yang  dikorbankan  untuk  bisa mempunyai  satu  unit  uang  negara  lain  (Gilarso,  2004).  Nilai  tukar  terus  berubah  dan relatif tidak stabil karena porsi mata uang asing yang ditawarkan dan dibutuhkan juga berubah dari waktu ke waktu. Nilai dari suatu mata uang akan jauh lebih berharga bila
jumlah  yang  dibutuhkan  lebih  besar  dari  jumlah  yang  tersedia  dan  nilai  tukar  akan menurun bila jumlah yang dibutuhkan sedikit dari jumlah yang tersedia.
Nilai rupiah yang turun terhadap mata uang dollar AS menyebabkan uang belanja produsen untuk bahan baku dan barang modal yang diambil dari luar negeri menjadi naik artinya harga barang di negara dollar menjadi mahal sedangkan harga barang di negara sendiri menjadi murah. Akibatnya adalah ada tindakan pengambilan dana likuid dari bank oleh  produsen  untuk  menangani  persoalan  pendanaan  mereka.  Tindakan  ini  akan mengurangi jumlah dana masyarakat yang ada pada bank.
Kalau negara kita lebih banyak membutuhkan dollar AS untuk pembayaran barang impor tetapi persediaannya tidak mencukupi karena sedikit melakukan kegiatan ekspor ke  negara  dollar,  nilai  tukar  dollar  AS  akan  bertambah  dan  nilai  rupiah  menjadi berkurang. Saat nilai rupiah berkurang, kegiatan ekspor ke negara dollar menjadi semakin menarik  apabila  dihitung  dalam  mata  uang  negara  dollar.  Tingginya  permintaan  dari negara dollar terhadap barang-barang dalam negeri akan direspon oleh produsen dengan menaikkan  jumlah  produksinya  dan  mereka  mungkin  butuh  uang  tambahan  dari  bank untuk menyuburkan bisnis mereka.
Atas dasar uraian diatas, penulis menduga bahwa:
Hipotesis 3: Ada pengaruh dari Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga Hipotesis 6: Ada pengaruh dari Nilai Tukar Rupiah terhadap Penyaluran Pembiayaan
Dampak JUB kepada DPK dan Penyaluran Pembiayaan Jumlah Uang Beredar (JUB): uang sangat berguna sebagai alat untuk memajukan kegiatan ekonomi disamping itu juga selalu memuat masalah. Dalam buku Gilarso (2004) kalau kuantitasnya terlalu besar, akibatnya menjadi tidak baik yaitu bisa terjadi inflasi dan kalau terlalu sedikit, itu juga tidak baik karena akan membuat ekonomi menjadi macet atau  deflasi.  Para  ekonom  mengatakan  bahwa  perubahan  jumlah  uang  beredar  akan mengubah  tingkat  harga  barang  dan  jasa.  Dengan  maksud  yang  sama  dapat  dikatakan bahwa nilai suatu uang tergantung dari jumlah uang ( money supply ).
Aktivitas yang tinggi dan rendah di bidang produksi dan perdagangan menentukan banyak sedikitnya jumlah uang yang beredar. Dengan maksud yang sama dapat dikatakan bahwa orang berkeinginan untuk menggunakan uang terutama karena motif transaksi dan sikap yang mau berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak terduga. Kebutuhan terhadap uang tersebut bisa berubah secara proporsional setiap saat biasanya tergantung pada tingkat produksi dan pendapatan. Jumlah uang beredar yang bertambah banyak di masyarakat akan mendorong banyak orang untuk membuat simpanan di bank.
Jumlah  uang  beredar  yang  bertambah  akan  semakin  mempermudah  bagi  bank menghasilkan  dana  pihak  ketiga  dalam  jumlah  banyak.  Meningkatnya  jumlah  uang beredar  ini  dapat  disebabkan  karena  membaiknya  daya  beli  masyarakat  dan  tingginya permintaan dunia terhadap produk lokal Indonesia. Bila pertambahan jumlah dana pihak ketiga  tidak  cepat  didistribusikan  bank  dalam  bentuk  pembiayaan,  bank  syariah  bisa mengalami  kerugian  karena  kewajiban  bank  terus  berjalan  untuk  memberikan  rasio pembagian keuntungan atas dana yang telah digalang dari masyarakat.
Atas dasar uraian diatas, penulis menduga bahwa:
Hipotesis 7: Ada pengaruh dari JUB terhadap Dana Pihak Ketiga Hipotesis 8: Ada pengaruh dari JUB terhadap Penyaluran Pembiayaan

## Dampak DPK ke Penyaluran Pembiayaan
Dana Pihak Ketiga (DPK): sebagai lembaga penghubung (intermediasi), dana itu penting dan wajib ada dalam bank. Jika tidak ada dana, bank tidak bisa melakukan apa- apa  atau  dengan  kata  lain  bank  tidak  berfungsi  sama  sekali.  Membujuk  klien  untuk melakukan  penghematan  dan  memberikan  pembiayaan  kepada  klien  adalah  kegiatan yang utama dijalankan bank. Bentuk penghematan di bank syariah terdiri dari simpanan giro dengan prinsip wadi'ah, simpanan tabungan dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah, dan simpanan deposito dengan prinsip mudharabah.
Total setoran masyarakat di bank menjadi suatu ukuran kepercayaan klien kepada bank yang bersangkutan. Selain itu, Rifai et al. (2017) mengungkapkan bahwa simpanan yang  digalang  bank  dari  pihak  yang  berekonomi  lebih  akan  dimanfaatkan  untuk memberikan pembiayaan kepada pihak yang kekurangan ekonomi. Maka dari itu, jumlah pembiayaan yang dapat dialokasikan sangat bergantung pada besarnya dana yang berhasil digalang bank dari klien. Atas dasar uraian diatas, penulis menduga bahwa:
Hipotesis 9 : Ada pengaruh dari DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  memeriksa  efek  tidak  langsung  dari  variabel  makro  ekonomi terhadap pembiayaan dengan menggunakan variabel DPK sebagai variabel intrvening. Data  diambil  dari  seluruh  populasi.  Data  yang  digunakan  berupa  data  bulanan  selama periode 2010 hingga 2019 dikumpulkan dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua data agregat yang telah  dikumpul  tersebut  dikonversikan  menjadi  data  riil,  ini  merupakan  langkah  awal sebelum  dilakukan  analisis.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  jalur  sebagai  metode analisis  data  dan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini,  data  penelitian  diolah  dengan Eviews versi 10. Dengan demikian, mencakup 2 model matematis yang ingin dianalisis di penelitian ini:

## Gambar 1. Model Penelitian
DPK = α + β 1 (INF) + β 2 (BIRT) + β 3 (NTRP) + β 4 (JUB) + ε 1 …………………………. (1) PPY = α + β 1 (INF) + β 2 (BIRT) + β 3 (NTRP) + β 4 (JUB) + β 5 (DPK) + ε 2 ……………....(2)
Di mana DPK, adalah Dana Pihak Ketiga sebagai variable intervening, PPY adalah penyaluran pembiayaan, α disebut nilai tetap dalam model, β (1) ; β (2) ; β (3) ; β (4) ; β (5) adalah
koefisisn dari  INF, BIRT, NTRP, JUB, dan DPK, ε adalah variabel penganggu ( error ), INF adalah inflasi, BIRT adalah BI rate, NTRP adalah nilai tukar rupiah, serta JUB adalah jumlah uang beredar.
Seperti  pada  umumnya,  prosedur  mengestimasi  data time  series dimulai  dari melakukan  pengujian  asumsi  klasik.  Ada  empat  uji  asumsi  klasik  meliputi multikolinearitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Dalam buku Gunawan (2020) menjelaskan bahwa pengujian pelanggaran asumsi ini bertujuan agar model yang dihasilkan tidak bias, bisa konsisten, dan akurat. Untuk itu, diperlukan model yang lolos pengujian  asumsi  klasik  dan  tindakan  penanganan  sesuai  masalah  yang  terjadi  dalam model.  Sebelum  dilakukan  analisis  jalur,  data  juga  dianalisis  dengan  menggunakan statistik deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi  awal  terkait  data  dari variabel-variabel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Pada  penelitian  ini,  analisis  data dengan statistik deskriptif dilihat dari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif terlihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Statistik Deskriptif
Dari  hasil  statistik  deskriptif  diatas,  menerangkan  bahwa  jumlah  observasi  yang dianalisis  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  120.  Angka  ini  didapatkan  dari  total penggunaan  data  riil  bulanan  selama  10  tahun.  (1)  Nilai  inflasi  (INF)  rata-rata  adalah 0.387917  dengan  simpangan  baku  sebesar  0.509143.  INF  memiliki  nilai  maksimum 3.290000  dan  nilai  minimum  -0.450000.  (2)  Nilai  BI  rate  (BIRT)  rata-rata  adalah 5.780833  dengan  simpangan  baku  sebesar  1.082127.  BIRT  memiliki  nilai  maksimum 7.990000  dan  nilai  minimum  3.210000.  (3)  Nilai  nilai  tukar  rupiah  (NTRP)  rata-rata adalah  9256.566  dengan  simpangan  baku  sebesar  1709.663.  NTRP  memiliki  nilai maksimum 12046.52 dan nilai minimum 6673.410. (4) Nilai jumlah uang beredar (JUB) rata-rata adalah 3183895 dengan simpangan baku sebesar 888443.7. JUB memiliki nilai maksimum 4433170 dan nilai minimum 1751107. (5) Nilai dana pihak ketiga (DPK) rata- rata  adalah  165476.3  dengan  simpangan  baku  sebesar  77144.82.  DPK  memiliki  nilai
INF BIRT NTRP JUB DPK PPY Mean 0.387917 5.780833 9256.566 3183895. 165476.3 151219.0 Median 0.275000 5.690000 10272.31 3519182. 177765.1 170351.2 Maximum 3.290000 7.990000 12046.52 4433170. 299531.2 255398.0 Minimum -0.450000 3.210000 6673.410 1751107. 44683.14 39945.77 Std. Dev. 0.509143 1.082127 1709.663 888443.7 77144.82 64341.20 Skewness 2.230017 -0.057222 -0.364217 -0.279238 -0.022501 -0.251220 Kurtosis 12.29894 2.248816 1.350624 1.453833 1.716194 1.799231 Jarque-Bera 531.8110 2.886877 16.25528 13.51263 8.250919 8.471463 Probability 0.000000 0.236114 0.000295 0.001164 0.016156 0.014469 Sum 46.55000 693.7000 1110788. 3.82E+08 19857152 18146282 Sum Sq. Dev. 30.84798 139.3489 3.48E+08 9.39E+13 7.08E+11 4.93E+11 Observations 120 120 120 120 120 120
maksimum  299531.2  dan  nilai  minimum  44683.14.  (6)  Nilai  penyaluran  pembiayaan (PPY) rata-rata 151219.0 dengan simpangan baku sebesar 64341.20. PPY memiliki nilai maksimum 255398.0 dan nilai minimum 39945.77.
Pengujian Asumsi Klasik
1) Multikolinearitas
Seharusnya tidak terjadi hubungan timbal balik (multikolinearitas) antara variabel penyebab  yang  satu  dengan  lainnya  di  dalam  model  regresi  yang  baik.  Untuk mengetahuinya,  dilakukan  tes  multikolinearitas  dengan  melihat  nilai centered Variance Inflation Factors (VIF) dan Tolerance . Bila nilai centered VIF dibawah dari angka  10  dan tolerance diatas  0.1  maka  dianggap  model  yang  dihasilkan  dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil tes multikolinearitas untuk model 1 dan model 2 adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Hasil Tes Multikolinearitas Model Tolerance Centered VIF Model Persamaan Regresi 1 • INF 0.731101 1.367801 • BIRT 0.421812 2.370724 • NTRP 0.092400 10.82255 • JUB 0.083195 12.01996 Model Persamaan Regresi 2 • INF 0.730794 1.368374 • BIRT 0.421273 2.373760 • NTRP 0.046880 21.33108 • JUB 0.006843 146.1373 • DPK 0.012945 77.22938 Y_regresi1: DPK Y_regresi2 : PPY
Hasil  tes  multikolinearitas  memperlihatkan  bahwa  di  dalam  model  1,  variabel bebas NTRP dan JUB saling berhubungan erat. Karena itu, diputuskan JUB yang di keluarkan di model 1. Dan di model 2 masih ditemui multikolinearitas pada variabel NTRP,  JUB,  dan  DPK.  Maka  JUB  harus  dikeluarkan  juga  dari  model  2.  Jadi,  kini penelitian ini meniadakan variabel JUB pada model 1 dan model 2 .
2) Otokorelasi
Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  mengandung problem otokorelasi. Telah  dilakukan  uji  otokorelasi  pada  kedua  model  (setelah  satu  variabel  JUB dihapuskan) terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Tes Otokorelasi

## Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 10
Hasil  tes  otokorelasi  menunjukkan  bahwa  dengan  uji  LM  dapat  dilihat  nilai probabilitas dari Chi-Square dari kedua model (setelah satu variabel JUB dihapuskan) sama-sama  sebesar  0.0000  atau  lebih  rendah  dari  0.05.  Sehingga,  dapat  diambil kesimpulan bahwa telah terjadi otokorelasi pada model 1 dan 2 (setelah satu variabel JUB dihapuskan) yang artinya kedua model tersebut tidak lolos asumsi otokorelasi.
Model Obs*R-squared Prob. Chi-Square Model Persamaan Regresi 1 Tanpa JUB 100.6177 0.0000 Model Persamaan Regresi 2 Tanpa JUB 98.41863 0.0000
Untuk menangani permasalahan otokorelasi yang terjadi di dalam model 1 dan model 2 (setelah satu variabel JUB dihapuskan), penelitian ini menggunakan metode first difference . Di mana bentuk persamaan kedua model yang akan diregresi kembali dikonversi seperti berikut ini:
∆DPK = α + β 1 ∆(INF) + β 2 ∆(BIRT) + β 3 ∆NTRP + ε 1 …………………………………………… (1) ∆PPY = α + β 1 ∆(INF) + β 2 ∆(BIRT) + β 3 ∆(NTRP) + β 4 ∆(DPK) + ε 2 ……………………. (2) Berikut ini hasil penanganan masalah otokorelasi pada model 1 dan model 2 (setelah satu variabel JUB dihapuskan):
Tabel 4. Hasil Penanganan Masalah Otokorelasi Model Obs*R-squared Probabilitas Model Persamaan Regresi 1 Tanpa JUB 1.832020 0.4001 Model Persamaan Regresi 2 Tanpa JUB 0.790285 0.6736 Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 10
Setelah  mengkonversikan  model  1  dan  model  2  (setelah  satu  variabel  JUB dihapuskan) dengan cara first difference , diperoleh nilai prob. Chi-Square untuk kedua model pada hasil uji LM adalah sebesar 0.4001 dan 0.6736 atau lebih tinggi dari 0.05. Jadi, di dalam model 1 dan model 2 (setelah satu variabel JUB dihapuskan) sudah tidak berisi masalah otokorelasi yang artinya kedua model dalam penelitian ini telah lolos asumsi otokorelasi.

## 3) Heteroskedastisitas
Di dalam model regresi yang baik, semua residual ( error ) memiliki variance yang konstan,  situasi  ini  dinamakan  homoskedastisitas.  Sedangkan  jika variance nya berbeda-beda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan tes  heteroskedastisitas  dengan  uji white ( included  cross  terms). Model  regresi dianggap terbebas dari problem heteroskedastisitas atau data homoskedastisitas bila memiliki  nilai  probabilitas Chi-Square diatas  dari  tingkat  α  =  0.05.  Hasil  tes heteroskedastisitas pada kedua model (setelah satu variabel JUB dihapuskan) dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Tes Heteroskedastisitas Model Obs*R-squared Probabilitas Model Persamaan Regresi 1 Tanpa JUB 48.01194 0.0000 Model Persamaan Regresi 2 Tanpa JUB 44.69129 0.0000 Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 10
Hasil tes heteroskedastisitas menunjukkan bahwa dengan uji white , nilai Obs*R- squared untuk  model  1  (setelah  satu  variabel  JUB  dihapuskan)  sebesar  48.01194 dengan  probabilitas Chi-Square 0.0000.  Sedangkan,  model  2  (setelah  satu  variabel JUB dihapuskan) memiliki nilai Obs*R-squared sebesar 44.69129 dengan probabilitas Chi-Square yang  lebih  rendah  dari  α  =  0.05  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas pada kedua model.
Karena  ada  unsur  heteroskedastisitas  pada  kedua  model  maka  penelitian  ini menanganinya  dengan  menggunakan  uji huber  white .  Uji huber  white ini  adalah metode penanganan yang membuat standar error baru. Di mana dari hasil penanganan

## Reny Tembera, Sri Hermawati
heteroskedastisitas dengan uji huber white , terlihat ada perubahan pada nilai standard error y ang menjadi kecil. Walaupun model tetap berisi heteroskedastisitas, namun kini melalui standard error baru, uji signifikansi satu per satu (uji - t) dan serempak (uji -
F) akhirnya menjadi valid dengan koefisien parameter yang sama.
4) Normalitas Model regresi yang baik seharusnya memiliki data yang tersebar secara normal atau  hampir  normal.  Untuk  mengetahui  normal  atau  tidaknya  penyebaran  data  dari model yang dihasilkan dilihat melalui uji Jarque-Bera (JB). Bila hasilnya, prob. dari statistik Jarque-Bera (JB)  diatas  dari  angka  0.05  maka  dianggap  model  sudah memiliki sebaran data yang bertipe normal. Hasil tes normalitas untuk model 1 dan model 2 yang setelah satu variabel JUB dihapuskan, terlihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Hasil Tes Normalitas Model Persamaan Regresi 1 Tanpa JUB Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 10
Hasil tes normalitas menunjukkan bahwa nilai statistik JB untuk model 1 (setelah satu  variabel  JUB  dihapuskan)  sebesar  5.734227  dan  probabilitas  dari  statistik  JB sebesar 0.056863. Probabilitas dari statistik JB) yang berada pada angka 0.05 tersebut menunjukkan bahwa data dari variabel sebab dan variabel akibat pada model 1 tanpa JUB ini hampir tersebar secara normal.

## Gambar 3. Hasil Tes Normalitas Model Persamaan Regresi 2 Tanpa JUB Sumber: Data sekunder yang diolah dengan Eviews 10
Hasil tes normalitas menunjukkan bahwa nilai statistik JB untuk model 2 (setelah satu  variabel  JUB  dihapuskan)  sebesar  5.840435  dan  probabilitas  dari  statistik  JB sebesar 0.053922. Probabilitas dari statistik JB yang berada pada angka 0.05 tersebut menunjukkan bahwa data dari variabel bebas dan variabel akibat pada model 2 tanpa JUB hampir tersebar secara normal.
Pada  jumlah  amatan  yang  kecil,  seluruh  data  yang  terlibat  diperlukan  normal karena hasil pengujian hipotesis menjadi tidak valid jika asumsi ini dilanggar dan kita boleh  meniadakannya  pada  jumlah  amatan  yang  besar.  Asumsi  OLS  pada  jumlah amatan  yang  besar  lebih  ditekankan  kepada  tes  otokorelasi  dan  heteroskedastisitas karena akan membuat kesimpulan statistik yang diambil menjadi tidak valid.

## Hasil
Model Persaman Regresi 1 Tanpa JUB Setelah  melewati  tes  multikolinearitas,  otokorelasi,  heteroskedastisitas,  dan normalitas, maka model persamaan regresi 1 dan 2 tanpa JUB yang sudah lulus syarat BLUE adalah sebagai berikut:
D(DPK) = 1983.238 - 1251.088 D(INF) - 2820.839 D(BIRT) + 7.296353 D(NTRP) + e 1
Model  yang  terbentuk  memiliki  nilai  statistik  -  F  sebesar  17.97636  dengan signifikansi F sebesar 0.000000 yang lebih rendah dari tingkat α = 0.05. Jadi, dapat kita nyatakan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, seluruh variabel penyebab (inflasi, BI rate, dan nilai tukar rupiah) yang terlibat dalam model 1 secara serempak berpengaruh dan mampu menjelaskan variabel akibat yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah.  Besar  sumbangan  tiga  variabel  penyebab  di  dalam  model  1  adalah  0.301482, sedangkan sisanya √1 − 0.301482 = 0.698518 atau 69,85% dijelaskan oleh variabel luar yang tidak diikutkan dalam pengujian.
Model Persaman Regresi 2 Tanpa JUB
D(PPY) = 532.2504 - 116.4631 D(INF) - 132. 5615 D(BIRT) + 4.591214 D(NTRP) + 0.559829 D(DPK) + e 2
Model  yang  terbentuk  memiliki  nilai  statistik  -  F  sebesar  94.18746  dengan signifikansi F sebesar 0.000000 yang lebih rendah dari tingkat α = 0.05. Jadi, dapat kita nyatakan bahwa seluruh variabel penyebab (inflasi, BI rate, nilai tukar rupiah, dan Dana Pihak Ketiga (DPK)) yang terlibat dalam model 2 secara serempak mampu menjelaskan variabel  akibat  yaitu  penyaluran  pembiayaan  (PPY)  di  perbankan  syariah.  Besar sumbangan  empat  variabel  penyebab  di  dalam  model  2  adalah  0.759552,  sedangkan sisanya √1 − 0.759552 = 0.240448 atau 24.04% dijelaskan oleh variabel luar yang tidak diikutkan dalam pengujian.

## Analisis Hasil Penelitian
1) Pengaruh Inflasi Kepada Dana Pihak Ketiga
Pada  model  pertama,  koefisien  variabel  inflasi  sebesar  -1251.088  dan  tingkat signifikan  uji  -  t  sebesar  0.5723  (lebih  besar  dari  α  =  0.05).  Tanda  negatif  pada koefisien  inflasi  menjelaskan  bahwa  saat  harga  bergerak  naik  yang  terjadi  adalah adanya  tindakan  pengambilan  uang  yang  mereka  letakkan  di  bank,  akibatnya  total setoran  masyarakat  secara  keseluruhan  yang  berada  di  bank  menjadi  berkurang. Tetapi, hasil uji sig - t menerangkan bahwa variabel inflasi tidak mempunya pengaruh kepada  Dana  Pihak  Ketiga.  Hasil  penelitian  ini  menguatkan  hasil  penelitian  terkait yang  dilakukan  oleh  Tho’in  et  al.  (2019),  Tripuspitorini  et  al.  (2020)  dan  Maries (2008).  Hal  ini  karena  perbankan  syariah  tidak  berpraktek  dengan  akad  bunga melainkan menerapkan akad bagi hasil. Selain itu, inflasi di Indonesia rata-rata masih dalam  kisaran  yang  wajar  dibawah  10  persen  artinya  masyarakat  masih  bisa mengadakan  dananya  dengan  baik  tanpa  harus  mengeluarkan  uang  tabungan  yang
mereka letakkan di perbankan syariah. Jumlah dana pihak ketiga yang terus bertambah disaat  inflasi  tampak  berfluktuasi  disebabkan  karena  tujuan  masyarakat  membuat tabungan adalah untuk mempersiapkan diri dari berbagai hal yang tidak pasti di masa depan. Selain itu, bisa terjadi karena masyarakat sudah banyak yang ingin bertransaksi dengan prinsip syariah atau dengan kata lain mereka ingin terhindari dari bunga yang diyakini mengandung riba serta mereka lebih percaya menitipkan uang mereka di bank syariah.
2) Pengaruh BI rate Kepada Dana Pihak Ketiga Pada  model  pertama,  koefisien  variabel  BI  rate  sebesar  -2820.839  dan  tingkat signifikansi uji - t sebesar 0.1811 (lebih besar dari α = 0.05). Hasil uji - t menunjukkan bukti  setiap  perubahan  BI  rate  tidak  membawa  perubahan  pada  jumlah  dana  pihak ketiga.  Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian terkait yang dilakukan oleh Afrida (2018). Dampak dari BI rate sebenarnya lebih tepat dihubungkan dengan bank konvensional,  mereka  justru  mempergunakan  BI  rate  untuk  menentukan  harga  dari sewa uang dan tabungan. Dari data penelitian menunjukkan bahwa jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan terus meningkat disaat BI rate mengalami fluktuasi. Peningkatan  dana  pihak  ketiga  menandakan  bahwa  masyarakat  sudah  banyak  yang mulai sadar akan sistem bunga yang ditetapkan bank konvensional adalah riba dan mereka berusaha untuk menghindari riba dengan memilih hijrah ke produk tabungan bank  syariah.  Masyarakat  yang  memilih  bank  syariah  sebagai  tempat  mereka menyimpan dana tidak memiliki motif mencari profit. Sebenarnya alasan mendasar penyebab BI rate tidak signifikan mempengaruhi dana piha ketiga adalah karena tidak seluruhnya  masyarakat  peduli  atau  tahu  mengenai  BI  rate,  sehingga  kebanyakan mereka yang akan membuat tabungan di bank tidak mempertimbangan BI rate.
3) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Kepada Dana Pihak Ketiga Pada model pertama, koefisien variabel nilai tukar rupiah sebesar 7.296353 dan tingkat  signifikansi  uji  -  t  sebesar  0.0135  (lebih  kecil  dari  α  =  0.05).  Hasil  ini menguatkan  hasil  penelitian  terkait  oleh  Afrida  (2018),  dan  Jatnika  et  al.  (2020). Selama tahun penelitian, kondisi ekonomi di Indonesi dalam keadaan kompetitif dan produktif.  Walaupun  pergerakan  nilai  kurs  rupiah  terlihat  tidak  stabil  dan  sering terdepresiasi, akan tetapi secara rata-rata nilai kurs rupiah masih cukup baik. Kondisi nilai  kurs  rupiah  yang  terjadi  dalam  periode  awal  2010  hingga  periode  akhir  2019 mengakibatkan  masyarakat  lebih  banyak  memiliki  uang  karena  aktivitas  ekonomi yang sedang tumbuh. Kondisi nilai kurs rupiah yang berfluktuasi tersebut membuat pengekspor  dan  pengimpor  lebih  memilih  untuk  menyetor  uang  dari  hasil  bisnis mereka  ke  bank  daripada  membelanjakan  uangnya  atau  menyimpan  uang  dalam bentuk  investasi  lain.  Pada  periode  penelitian  ini  tingkat  inflasi  di  Indonesia  masih tergolong  ringan.  Hal  ini  terlihat  dari  data  selama  periode  tersebut  baik  nasabah individu maupun nasabah korporasi tidak menggunakan uang tabungan yang mereka simpan  di  bank  syariah  guna  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Selain  itu,  masysrakat yang rasional melihat bank selain sebagai tempat yang aman dari tindakan kejahatan, juga  melihat  bank  syariah  memiliki  stabilitas  yang  lebih  baik.  Hal  ini  yang mengakibatkan  jumlah  simpanan  di  bank  syariah  terus  meningkat  disaat  nilai  kurs rupiah lebih sering terdepresiasi dan tidak stabil.
4) Pengaruh Inflasi Kepada Penyaluran Pembiayaan
Pada  model  kedua,  koefisien  variabel  inflasi  sebesar  -116.4631  dan  tingkat signifikan uji - t sebesar 0.9052 (lebih besar dari α = 0.05). Hal ini menunjukkan tidak
adanya  pengaruh  inflasi  terhadap  penyaluran  pembiayaan  di  bank  syariah.  Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian terkait yang dilakukan oleh Nurrochman et al. (2016), dan Maries (2008). Dalam tabel statistik deskriptif, rata-rata tingkat inflasi selama  tahun  penelitian  masih  dalam  kelompok  yang  ringan  terlihat  inflasi  masih dibawah 10 persen (Nugroho, 2016). Karena hampir tidak ada perubahan pada daya beli masyarakat dan juga produsen tidak mengurangi produksinya. Hal tersebut terlihat dari  masyarakat  yang  selalu  ada  uang  untuk  mengisi  rekening  tabungan  mereka  di bank syariah. Untuk mencukupi kebutuhan modal usaha, nampaknya  peruahaan selalu menambah  kas  dengan  memanfaatkan  pembiayaan  dari  perbankan  syariah.  Pada kondisi ini ternyata terlihat masyarakat lebih memilih menanamkan uang di perbankan syariah yang jelas memberikan bagi hasil berdasarkan profit sharing dan mengambil pembiayaan  di  perbankan  syariah  karena  mereka  berpikir  kalau  perbankan  syariah tidak pernah memberatkan mitranya dalam mencicil pembiayaan yang telah diberikan saat terjadi inflasi yang tinggi. Meskipun beberapa penelitian mengatakan bank syariah tidak  seratus  persen  murni  syariah  salah  satunya  Rasyid  (2022)  namun  masyarakat kelihatannya  mulai  ingin  bertransaksi  melalui  bank  syariah  dan  bahwa  lebih  yakin menggunakan bank syariah baik itu karena alasan faktor agama maupun keuntungan. Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  jumlah  dana  setoran  masyarakat  dan  jumlah  dana pembiayaan  yang  berhasil  didistribusikan  ke  masyarakat  terus  meningkat  secara beriringan.
5) Pengaruh BI Rate Kepada Penyaluran Pembiayaan Pada  model  kedua,  koefisien  variabel  BI  rate  sebesar  -132.5615  dan  tingkat signifikan uji - t sebesar 0.9037 (lebih besar dari α = 0.05). Nilai sig membuktikan bahwa  tidak  ada  pengaruhBI  rate  terhadap  penyaluran  dana  pihak  ketiga.  Hasil penelitian  ini  menguatkan  hasil  penelitian  terkait  yang  dilakukan  oleh  Zaimsyah (2020). Tanda negatif pada koefisien regresi BI rate menunjukkan bahwa mereka yang sedang mencari dana tidak mau terburu-buru atau mengurungkan rencananya untuk menyewa uang ke bank ketika tingkat bunga sedang naik karena harga dari sewa uang menjadi mahal. Hasil uji - t menunjukkan bahwa dari awal tahun 2010 hingga 2019, naik turunnya BI rate tidak merubah besaran jumlah dana yang didistribusikan dalam bentuk pembiayaan. Karena tingkat bunga BI menjadi patokan bagi bank konvensional dalam operasionalnya, sehingga layak jika BI rate tidak secara signifikan berdampak pada perubahan jumlah pembiayaan yang didistribusikan.
Selama kurun 2010 hingga 2019 kondisi ekonomi sedang hidup yang tergambar dari tingkat inflasi yang secara rata-rata masih lebih rendah dari 10 persen maka dari itu banyak produsen yang menambah produksinya dengan menggunakan pembiayaan di  perbankan  syariah.  Alasan  lain  yang  menjadi  dasar  BI  rate  tidak  mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah dana pembiayaan yang didistribusikan perbankan syariah adalah karena tidak semua masyarakat yang peduli atau tahu tentang BI rate sehingga  masyarakat  dalam  memilih  tempat  untuk  menyewa  uang  tidak memperhitungan  BI  rate.  Walaupun  secara  empiris  jumlah  dana  pembiayaan  yang didistribusikan tidak dipengaruhi oleh BI rate, tetapi korelasi parsial antara BI rate dan jumlah  pembiayaan  bank  menunjukan  bahwa  harga  dari  sewa  uang  yang  dipatok seperti  di  bank  konvensional,  benar-benar  masih  sebagai  alasan  orang-orang  dalam menyewa uang ke bank yang pada akhirnya akan berakibat pada jumlah pembiayaan syariah.
6) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Kepada Penyaluran Pembiayaan
Pada  model  kedua,  koefisien  nilai  tukar  rupiah  sebesar  4.591214  dan  tingkat signifikan uji - t sebesar 0.0001 (lebih kecil dari α = 0.05). Tanda positif pada koefisien nilai tukar rupiah bersesuaian dengan data dalam penelitian ini. Di mana kondisi nilai tukar  rupiah  cukup  baik  selama  periode  penelitian  terlihat  dari  rata-rata  nilai  tukar rupiah yang mencapai sebesar Rp 9256.566 per dollar AS. Kecilnya tingkat inflasi di Indonesia  menunjukkan  kegiatan  produki  selama  periode  penelitian  memberikan keuntungan bagi produsen. Pada kondisi yang rendah risiko tersebut, membangkitkan semangat  produsen  untuk  meningkatkan  kegiatan  produksinya  dengan  cara mengambil pembiayaan ke perbankan syariah.
Penelitian ini menemukan koefisien nilai tukar rupiah signifikan dalam persamaan regresi 2 yang berarti bahwa perubahan nilai tukar rupiah tentu akan menyebabkan perubahan  pada  jumlah  dana  pembiayaan  yang  didistribusikan.  Hasil  penelitian  ini menguatkan  hasil  penelitian  terkait  yang  dilakukan  oleh  Hakimi  (2020).  Meskipun kondisi rupiah cukup baik selama periode penelitian namun jika dicermati nilai rupiah yang bertambah dan berkurang dari waktu ke waktu, justru tidak mengurangi aktivitas bank dalam melakukan pendistribusian pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.  Artinya  jumlah  pembiayaan  yang  didistribusikan  terus  bertambah  setiap bulannya. Selain itu, dengan masih sedikitnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  (UUS)  yang  ikut  serta  dalam  transaksi  mata  uang  asing  seharusnya  tidak membuat jumlah pembiayaan yang didistribusikan terpengaruh oleh perubahan nilai tukar. Secara statistik penguatan dan pelemahan rupiah terbukti mempengaruhi jumlah pembiayaan yang didistribusikan.
7) Pengaruh Dana Pihak Ketiga Kepada Penyaluran Pembiayaan Pada  model  kedua,  koefisien  dana  pihak  ketiga  sebesar  0.559829  dan  tingkat signifikan  uji  -  t  sebesar  0.0000  (lebih  kecil  dari  α  =  0.05).  Sebagai  lembaga penghubung antara penabung dan kelompok yang mempunyai kebutuhan dana, bank syariah  mempunyai  kewajiban  untuk  mendistribusikannya  kembali  dalam  bentuk pembiayaan kepada kelompok yang kekurangan dana. Jumlah dana pihak ketiga yang dapat didistribusikan dalam bentuk pembiayaan ini sangat bergantung pada besaran dana  pihak  ketiga  yang  berhasil  dikumpulkan  perbankan  syariah.  Hubungan  positif yang  terjadi  diantara  dana  pihak  ketiga  dengan  penyaluran  pembiayaan  ini  sejalan dengan  hasil  uji  -  t.  Hasil  ini  menguatkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nurrochman dan Mahfudz (2016) dan Rifai (2017). Jumlah dana pihak ketiga yang berpengaruh  secara  statistik  pada  penyaluran  pembiayaan  disebabkan  karena  dana adalah bagian penting di segala kegiatan dan dana setoran masyarakat atau dana pihak ketiga ini adalah aset bank yang porsinya lebih besar dari modal bank itu sendiri. Dan sumber dana dari masyarakat ini termasuk mudah untuk didapatkan dan tersedia dalam porsi yang banyak di masyarakat sehingga dana pihak ketiga menjadi sumber dana yang  paling  diistimewakan  bank  untuk  dapat  melakukan  pembiayaan.  Selain  itu berdasarkan  data  peneltiian,  terlihat  jelas  bahwa  di  dalam  periode  penelitian  (sejak Januari  2010  s/d.  Desember  2019)  tren  perkembangan  penyaluran  pembiayaan bergerak meningkat dan beriringan dengan tren perkembangan dana pihak ketiga.
8) Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Rupiah, Kepada Penyaluran Pembiayaan Lewat Dana Pihak Ketiga
Dari hasil uji model dalam penelitian ini yaitu pengaruh langsung terhadap Dana Pihak  Ketiga  dan  penyaluran  pembiayaan  diperoleh  bukti  bahwa  hanya  nilai  tukar rupiah yang ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung ke total pembiayaan. Terlihat dari nilai uji t masing-masing variabel yang lebih besar 0.05. Hal ini berarti
dana  pihak  ketiga  hanya  menghubungkan  pengaruh  nilai  tukar  rupiah  ke  total penyaluran pembiayan atau dengan kata lain DPK hanya sebagai variabel intervening atas  nilai  tukar  rupiah.  Baron  et  al.  (1986)  mengatakan  dapat  disebut  variabel intervening, jika suatu variabel mempunyai pengaruh yang signifikan.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan data penelitian, di mana penabung tidak lagi mempertimbangkan nilai tukar dalam hal menitipkan uangnya ke bank syariah. Data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap memilih menyimpan uangnya di perbankan syariah meskipun saat harga dollar naik (nilai kurs rupiah terdepresiasi). Hal ini karena apabila nilai tukar rupiah mengalami apresiasi membuat harga barang ekspor  menjadi  meningkat  yang  akibatnya  produsen  menghadapi  penurunan permintaan  dan  kemungkinan  mereka  tidak  dapat  menutupi  kembali  pengeluaran mereka. Selain itu kelihatannya pada saat kurs rupiah terdepresiasi, masyarakat tidak menarik uangnya untuk membeli mata uang asing atau tidak banyak uang masyarakat yang  mengalir  ke  luar  negeri  karena  mereka  masih  tertarik  dengan  tingkat pengembalian  investasi  di  Indonesia  dan  tentunya  mereka  masih  merasa  itu  lebih menguntungkan bagi mereka ketimbang menanamkan uang pada bentuk investasi lain atau  menyimpannya  di  perbankan  konvensional.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal menitipkan uangnya kepada bank syariah masih cukup tinggi.
Dan  pada  dasarnya,  nilai  kurs  dan  inflasi  saling  terkait.  Penurunan  nilai  kurs membuat harga barang menjadi lebih mahal. Namun, kenaikan harga yang berlaku di pasar selama periode 2010:01 hingga 2019:12 tidak terlalu berdampak, karena tingkat harga yang tercermin oleh tingkat inflasi tergolong rendah (kurang dari 10%). Karena kondisi ekonomi selama masa penelitian terlihat kompetitif dan produktif namun kurs rupiah berfluktuatif maka bank syariah banyak mencairkan dana ke masyarakat tetapi disamping itu masyarakat tetap menabung di bank syariah karena investasi tempat lain kemungkinan akan memiliki risiko yang lebih tinggi.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis membuat kesimpulan bahwa: (1) Secara parsial inflasi dan BI rate tidak berpengaruh kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah. Sedangkan nilai tukar rupiah berpengaruh kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah. (2) Secara parsial inflasi dan BI rate tidak berpengaruh kepada pembiayaan  yang  disalurkan  perbankan  syariah.  Sedangkan  nilai  tukar  rupiah berpengaruh kepada penyaluran pembiayaan perbankan syariah. (3) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh kepada penyaluran pembiayaan perbankan syariah. (4) Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya menjadi variabel intervening atas nilai tukar rupiah, sebab variabel ini  yang  mempunyai  pengaruh  kepada  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  dan  penyaluran pembiayaan.

## BIBLIOGRAFI
Afiqah, Y. W., & Laila, N. (2021). Penentu Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Ndonesia:  Faktor  Internal  Bank  Dan  Makroekonomi. Jurnal  Ekonomi  Syariah Teori Dan Terapan , 8 (6), 797–807.
Afrida, Y. (2018). Pengaruh inflasi, kurs, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah uang beredar terhadap jumlah DPK bank syari’ah. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam , 3 (2).
Baron, J. N., Davis-Blake, A., & Bielby, W. T. (1986). The structure of opportunity: How promotion  ladders  vary  within  and  among  organizations. Administrative  Science Quarterly , 248–273. Cahyono, A. (2009). Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri . Universitas Indonesia.
Gilarso, T. (2004). Pengantar ilmu ekonomi makro . Kanisius. Gunawan,  C.  (2020). Mahir  Menguasai  SPSS  Panduan  Praktis  Mengolah  Data Penelitian New Edition Buku Untuk Orang Yang (Merasa) Tidak Bisa Dan Tidak Suka Statistika . Deepublish.
Jatnika, M. D. (2020). Pengaruh variabel makroekonomi terhadap dana pihak ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis , 4 (1), 164– 173.
Kasmir. (2014). Dasar-Dasar Perbankan . RajaGrafindo Persada.
Maries,  R.  (2008).  Dampak  Fluktuasi  Variabel  Ekonomi  Makro  Terhadap  DPK  yang Dihimpun  dan  Penyaluran  Pembiayaan  pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Universitas Indonesia: Jakarta .
Nahar, S., & Sarker, N. (2016). Are macroeconomic factors substantially influential for Islamic  bank  financing?  Cross-country  evidence. IOSR  Journal  of  Business  and Management , 18 (6), 2319–7668.
Nugroho, R. E. (2016). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998–2014. Penelitian Dan Aplikasi Sistem Dan Teknik Industri , 10 (2), 182887. Nurrochman,  I.,  &  Mahfudz,  M.  (2016). Analisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah (Studi pada bank umum syariah tahun 2012- 2015) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Rasyid, M. (2022). Meninjau Ulang Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah , 7 (1), 1–21.
Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju  Inflasi,  Jumlah  Uang  Beredar  dan  Pertumbuhan  Ekspor  terhadap  Total Pembiayaan  Perbankan  Syariah  dengan  Dana  Pihak  Ketiga  sebagai  Variabel Moderating. Muqtasid , 8 (1), 18–39. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.18-39
Sukirno, S. (2015). Makroekonomi teori pengantar .
Tho’in,  M.,  &  Prastiwi,  I.  E.  (2019).  An  Analysis  the  Rupiah  Exchange  Rates  Effect Against the American Dollar and Inflation Against the Growth of Islamic Banking Mudharabah Deposits in Indonesia. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) , 3 (1), 61–69.
Tripuspitorini, F. A., & Setiawan, S. (2020). Pengaruh faktor makroekonomi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 8 (1), 121–132.
Zaimsyah, A. M. (2020). Factors Affecting the Distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Financing in Islamic Banks. AL-FALAH: Journal of Islamic Economics , 5 (1), 38–51.
Copyright holder:
Reny Tembera, Sri Hermawati (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: