## Forum Group Discussion (FGD)

## Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur
Husni Thamrin 1*, Kadarudin 2 , Adi Wijaya 3 , Ria Trisnomurti 4
1 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
2 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
3 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia
4 Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia E-mail: thamrin@stih-awanglong.ac.id *1 , kadarudin@stih-awanglong.ac.id 2 , adiwijaya@stih-awanglong.ac.id 3 , ria@stih-awanglong.ac.id 4
Submission   2019-11-12 Review 2019-12-23 Publication 2020-01-29

## ABSTRAK
Belum  optimalnya  pelaksanaan  wakaf  dipengaruhi  oleh  berbagai  sebab  salah  satunya yaitu  posisi  wakaf  yang  hanya  merupakan  ibadah  sunnah,  sehingga  motivasi pelaksanaan  tidak  begitu  kuat.  Akibatnya  hampir  sebagian  masyarakat  termasuk pemerintah  belum  cepat  tanggap  terhadap  pentingnya  pembentukan  peraturan perundangan tentang wakaf, padahal hal tersebut sangat diperlukan kedepannya untuk mengisi  ketidakpastian  hukum  mengenai  wakaf  itu  sendiri.  Salah  satunya,  daerah Kalimantan  Timur  yang  perlu  segera  menyusun  Peraturan  Daerah  Wakaf  Kalimantan Timur  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pengelolaan  wakaf  di  Kalimantan Timur.  Melihat  urgensi  tersebut,  maka  Tim  Pengabdi  dari  LPPM  STIH  Awang  Long, Samarinda  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak  dan stakeholder terkait  melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasikan Forum Group Discussion (FGD) dengan  mengusung  tema “Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi  Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur”. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini  diharapkan  mampu  memberikan  solusi  bagi  permasalahan  wakaf  yang  terjadi  di Kalimantan  Timur.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bekerjasama  dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait serta mahasiswa/I STIH Awang Long, Samarinda yang ikut terlibat mensukseskan “Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan  Daerah  Wakaf  Kalimantan  Timur” sebagai  peserta Forum  Group  Discussion (FGD) ini . Kegiatan  ini  dilakukan  melalui  metode  pemaparan  narasumber  terkait urgensinya tema Forum Group Discussion (FGD) , dan diskusi interaktif kepada masing- masing peserta terkait “Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah  Wakaf  Kalimantan  Timur” .  Hasilnya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta Forum Group Discussion (FGD) antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.
Kata Kunci: Forum Group Discussion, Wakaf, Kalimantan Timur

## Pendahuluan
Dalam  salah  satu  Hadist  Rasulullah  SAW  menyatakan  bahwa  apabila  mati  seorang manusia,  maka  terputuslah  pahala  perbuatannya,  kecuali  tiga  yaitu  sedekah  (wakaf), ilmu, dan anak sholeh. Wakaf sebagai ajaran agama islam berdimensi ibadah sekaligus sosial.  Dimensi  sosial  wakaf  sangat  relevan  mengurai  masalah  masalah  sosial  umat islam  seperti  kemiskinan,  pendidikan,  serta  masalah  lainnya  yang  berkaitan  dengan bidang  ekonomi.  Melalui  kedua  dimensi  tersebut,  ibadah  dan  sosial,  maka  wakaf memiliki  posisi  strategis  dalam    ajaran  islam  menjadi  penting  untuk  terus dikembangkan. Belum optimalnya pelaksanaan wakaf dipengaruhi oleh berbagai sebab, yaitu  posisi  wakaf  yang  hanya  merupakan  ibadah  sunnah,  sehingga  motivasi pelaksanaan tidak begitu kuat, belum jelasnya pendayagunaan harta wakaf selama ini karena pengelolaan wakaf belum optimal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang ibadah wakaf, sehingga membatasi peluang masyarakat berwakaf. Wakaf hanya berlaku kalangan  yang  memiliki  kelebihan  harta  benda  berupa  tanah  dan  bangunan.  Oleh karenanya diperlukan pemahaman mengenai wakaf dan peraturan perundangan daerah sangat  dibutuhkan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  serta  ketidak  pastian  hukum mengenai aturan wakaf, khususnya wakaf di Kalimantan Timur.
Berdasarkan hal tersebut maka Tim Pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Forum Group  Discussion  (FGD) dengan  tema  “ Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur”. Dalam kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  ini  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak  dan stakeholder terkait serta  mahasiswa/I  STIH  Awang  Long,  Samarinda  yang  ikut  terlibat  mensukseskan “Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf Kalimantan Timur” sebagai peserta Forum Group Discussion (FGD) dengan harapan hasil dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa Forum  Group  Discussion  (FGD) mampu  menjadi  nilai  tolak  ukur  bagi stakeholder terkait  serta  berbagai  pihak  yang mengeluarkan  kebijakan  aturan  tentang  wakaf,  sehingga  tercipta  kepastian  hukum mengenai wakaf di Kalimantan Timur.

## Metode
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  dilakukan  dengan  metode Forum  Group  Discussion (FGD), sehingga  analisis  dan  pengkajian  data  mengguanakn  metode  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Peserta Forum  Group  Discussion  (FGD) dihadiri  dari  berbagai kalangan,  baik  itu  mahasiswa  maupun stakeholder terkait  yang  sesuai  dengan  tema “Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf Kalimantan  Timur”. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  sendiri  dilaksanakan  di  ruang aula  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  yang  menjadi  pelopor penyelenggaraan  terbitnya “Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi  Pembentukan Peraturan  Daerah  Wakaf  Kalimantan  Timur” ini . Target  sasaran  dalam  pengabdian masyarakat  ini  adalah    terbentuknya  kerjasama  dalam  pembuatan Peraturan  Daerah Wakaf  Kalimantan  Timur  yang  menjadi concern dalam  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini. Selanjutnya, hasil Forum Group Discussion (FGD) akan menjadi rujukan kedepannya  dalam  pembahasan  urgensi  pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf Kalimantan Timur.
Metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini melalui  metode  pemaparan  narasumber  terkait  urgensinya  tema Forum  Group
Discussion (FGD) , dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait “Forum Group  Discussion  (FGD)  Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf  Kalimantan Timur” yang  diberikan  oleh  pihak  Tim  Pengabdi  dari  LPPM  STIH  Awang  Long, Samarinda bekerjasama dengan stakeholder terkait.

## Hasil dan Pembahasan
Konsep Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Wakaf Wakaf  bermakna  pembatasan  atau  larangan  sehingga  kata “Waqf” digunakan  dalam islam  untuk  maksud  pemilikan  dan  pemeliharaan  harta  benda  tertentu  untuk kemanfaatan  sosial  tertentu  yang  ditetapkan  dengan  maksud  mencegah  penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  yaitu  wakaf  merupakan  perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  bendaq miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut  syariah.  Wakaf  menurut  kompilasi  hukum  islam,  ialah  perbuatan  hukum seseorang  atau  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari benda  miliknya  dan  melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan ibadah  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai  dengan  ajaran  islam.  Dari  pengertian tersebut dipahami bahwa yang dapat mewakafkan harta benda miliknya dapat berupa perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum.
Dalam hal ini kekurangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ialah tidak  terdapat  pengakuan  tentang  lembaga  wakaf  yaitu  yayasan,  karena  yayasan  dan wakaf berbeda, terdapat kesamaan dari segi pemisahan harta kekayaan, berbeda dalam pengaturan  mengenai  keorganisasian.  Pendirian  yayasan  adalah  pemilik  yayasan dimana  telah  ada  pemisahan  dari  sipendiri  untuk  yayasan  tersebut.  Yayasan  bukan lembaga  nirlaba,  si  pengurus  dan  pemilik  yayasan  langsung  atau  tidak  langsung mendapat keuntungan atau laba. Fakta menunjukkan antara pengurus yayasan berebut kepemilikan yang berpotensi kerugian harta benda wakaf bila diurus oleh yayasan yang bersengketa.  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  disahkan didalamnya  tidak  terdapat  pengakuan  lembaga  wakaf  sebagai  entitas  atau  subjek hukum berbadan hukum ini merupakan sebuah kekurangan, karena secara historis ide tentang stiftung,  stichting, dan foundation di  negara  eropa  diterjemahkan  sebagai yayasan  yang  mencontoh  praktek  wakaf  dalam  sejarah  islam  di  Timur  Tengah  dan Andalusia.  Oleh  karenanya,  momen  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf harus menjadi legitimasi keberadaan entitas hukum atau subjek hukum berbadan hukum lembaga wakaf.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  peserta “Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi Pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf  Kalimantan  Timur” diharapkan  mampu memahami  urgensi  pembentukan Peraturan  Daerah  Wakaf  khususnya  di  Kalimantan Timur,  maka  kedepannya  hasil  dari “Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur” dapat menjadi rujukan bagi stakeholder terkait dalam membentuk Peraturan Daerah Wakaf di Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat pentingnya hal ini menjadi bahan pemateri untuk pengantar diskusi dalam Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf Kalimantan  Timur” sebagai  bentuk  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Unsur-Unsur Dalam Konsep Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Wakaf Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  menyamakan  perbuatan mewakafkan dengan menghibahkan, ketika sudah diserahkan dan terdaftar sudah titik, padahal pada wakaf sangat erat kaitannya dengan kedudukan nadzir. Pasal 9 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir dikelompokkan menjadi nadzir perseorangan,  organisasi,  badan  hukum.  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  Tentang  Wakaf,  syarat-syarat  nazhir  adalah  warga  negara  Indonesia,  islam, dewasa,  amanah,  mampu  secara  jasmani  dan  rohani,  tidak  terhalang  melakukan perbuatan hukum. Organisasi yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf  huruf  b  hanya  dapat  menjadi  nazhir  apabila  pengurus organisasi  yang  bersangkutan  memenuhi  syarat  nadzir  perseorangan,  organisasi  yang bergerak  di  bidang  sosial  pendidikan,  kemasyarakatan,  dan  atau  keagamaan  islam. Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat pengurus badan hukum yang  bersangkutan  memenuhi  persyaratan  nazhir  perseorangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  badan  hukum  Indonesia  yang  dibentuk  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  badan  hukum  yang  bersangkutan bergerak  di  biding  sosial,  pendidikan,  kemasyarakatan,  dan/atau  keagamaan  Islam. Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf inilah hendaknya mengatur  tentang  nazhir  dalam  bentuk  entitas  hukum  tersendiri  atau  sebagai  subjek hukum tersendiri dengan istilah lembaga hukum wakaf. Untuk mengelola wakaf berupa masjid  dan  kuburan  cukup  dengan  status  nazhir  perseorangan  atau  organisasi,  tapi untuk  mengelola  sebuah  lembaga  pendidikan,  pesantren,  pasar,  wakaf  gedung,  wakaf saham, wakaf uang, tentu memerlukan nazhir yang terkualifikasi sebagai badan hukum, tentunya  badan  hukum  yang  diharapkan  adalah  entitas  hukum  tersendiri  lembaga wakaf. Lembaga wakaf yang dimaksud bukanlah lembaga biasa, harus memiliki entitas hukum tersendiri atau yang diakui sebagai subjek hukum tersendiri, karena kedudukan wakaf  lebih  special  dari  yayasan.  Pasal  26  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  Tentang  Wakaf  menyebutkan  harta  kekayaan  yayasan  salah  satunya  dapat bersumber dari wakaf, namun Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang  Wakaf  dalam    hal  kekayaan  yayasan  berasal  dari  wakaf  ditambahkan  setelah kata yayasan dianggap tidak cocok.

## Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat Kesimpulan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat    bertemakan “Forum  Group Discussion  (FGD)  Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf  Kalimantan  Timur” merupakan  wujud  kepedulian  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  (STIH)  Awang  Long, Samarinda  dalam  menciptakan  urgensi  pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf Kalimantan Timur. Hasil yang didapatkan dalam Forum Group Discussion (FGD) secara garis  besar  menegaskan  bahwa  wakaf  berbeda  dengan  yayasan,  dimana  wakaf  bukan sekedar  penyerahan  atau  peralihan  harta  benda  dari  A  ke  B  seandainya  peraturan perundangan  yang  mengatur  yayasan  ada  dan  berlaku  saat  ini  mencerminkan  konsep wakaf,  maka  pada  peraturan  perundangan  tersebut  harus  dijelaskan  secara  tegas definisi  yayasan,  tidak  hanya  pencantuman  kata  wakaf  saja  antara  kata  yayasan  dan nama yayasan tersebut. Selain itu aturan yang ada tidak memberikan kepastian hukum dan  kelangsungan  manfaat  harta  benda  wakaf  bagi  yang  menerima  wakaf.  Hal  ini merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang menambahkan kata “dapat”, frase “dapat” tidak memberikan  kepastian  hukum,  karena  tidak  mengandung  unsur  wajib  alias  dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Oleh karenanya merujuk pada gambaran besar tersebut, maka sudah tentu Peraturan Daerah Wakaf Kalimantan Timur sangat penting, sehingga diharapkan  hasil  dari “Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi  Pembentukan  Peraturan Daerah  Wakaf  Kalimantan  Timur” dapat  menjadi  tolak  ukur  bagi stakeholder terkait kedepannya.

## Pengakuan
Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  merupakan  implementasi  dan  sinergitas lembaga  perguruan  tinggi  bersama  masyarakat.  Diharapkan  hasil  dari  kegiatan  ini mampu  memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat  untuk  menjadi  acuan  bagi  para pihak  yang  berkepentingan  terkait “Forum  Group  Discussion  (FGD)  Urgensi Pembentukan  Peraturan  Daerah  Wakaf  Kalimantan  Timur” .  Ucapan  terimakasih  kami sampaikan  kepada  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda  yang telah  memfasilitasi  dan  memberikan  dukungan  pada  kegiatan  pengabdian  ini,  serta stakeholder terlibat didalamnya baik akademisi, aparatur pemerintah daerah setempat, serta  mahasiswa/i  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Awang  Long,  Samarinda,  dan  semua pihak  yang  telah  banyak  membantu  dan  memberi  kontribusi  dalam  kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Daftar Referensi
Abdullah, J. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. ZISWAF, Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 4 No. 1, Juni 2017 , 87-104.
Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
Al-Munawar, S. A. (2004). Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Jakarta: Penamadani.
Ash-Shiddiqy,  M.  (2019).  Urgensi  Wakaf  Untuk  Kesehjateraan  dan  Pembangunan. APLIKASIA, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Volume 19, Nomor 1 .
Khusaeri,  H.  (2015).  Wakaf  Produktif. Al-A'raf  Jurnal  Pemikiran  Islam  dan  Filsafat, Volume XII, No. 1 Januari-Juni 2015 , 78-94.