uh us ai uk
sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan pemerintah melakukan berbagai  upaya  untuk  memperbaiki  keadaan  ekonomi  serta  mengurangi beban  masyarakat.  Salah  satunya  dengan  memberikan  bantuan  sosial tunai. Maksud penelitian ini sebagai ukuran keefektivitasan bantuan sosial tunai di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover  bantuan  kepada  masyarakat  yang  terdampak.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi dengan melakukan observasi  tentang  proses  penyaluran  bantuan,  wawancara  dengan masyarakat  Kelurahan  Purwosari  dimulai  dari  perangkat  kelurahan, operator bantuan, masyarakat penerima bantuan, masyarakat non bantuan, dan  melakukan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa pelaksanaan  bantuan  sosial  tunai  di  Kelurahan  Purwosari  Kecamatan Purwosari  Kabupaten  Pasuruan  belum  efektif.  Berdasarkan  deskripsi tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal pemerintah memberikan bantuan sosial tunai ini adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Pelaksanaan bantuan dalam  suatu  program  yang  mana  bisa  dinilai  dengan  seberapa  jauh peningkatan kesejahteraan dan semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.
Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Efektivitas, Bantuan Sosial Tunai

## Abstract
Early 2020, the Covid-19 pandemic will become a world problem. Even some governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome  the  spread  of  this  virus,  as  well  as  to  overcome  its  various effects.  The  Covid-19  outbreak  affected  many  sectors,  including  the economic sector. This has led the government to make various efforts to improve economic conditions and reduce the burden on society. One of them is by providing cash social assistance. The purpose of this research is as a measure of the effectiveness of cash social assistance during the Covid-19 pandemic so that it becomes an evaluation material to be able to cover aid to the affected communities. The method used in this research is qualitative method.

## EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN Nisa’ul Mufidah
Universitas Yudharta Pasuruan E-mail: mufidah050@gmail.com Diterima: Abstrak 26  Januari  2021 Awal  tahun  2020  pandemi  Covid-19  menjadi  masalah  dunia.  Selu Direvisi: pemerintahan  di  dunia  bahkan  ada  yang  kewalahan  namun  te 6 Februari 2021 berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus  mengatasi berbag Disetujui: dampaknya.  Wabah  Covid-19  mempengaruhi  banyak  sektor,  termas
In  conducting  research,  the  authors  obtained  information  by  making observations about the process of distribution of aid, interviews with the people of Purwosari Village starting from village officials,  aid operators, beneficiary  communities,  non-aid  communities,  and  carrying  out documentation.  The  result  of  this  research  is  that  the  implementation of cash  social  assistance  in  Purwosari  Village,  Purwosari  District, Pasuruan Regency has not been effective. Based on the definition that has the  right,  it  can  be  denied  that  the  definition  refers  to  that  definition, namely measurement in the sense that the goals or objectives that have been previously determined have been achieved. Where the initial aim of the government to provide social assistance is to ensure basic needs and social protection, especially for vulnerable groups who are affected by the Covid-19 pandemic. The implementation of assistance in a program which can  be  better  managed  from  increasing  the  welfare  and  poverty  of the community with the implementation of the assistance program.
Keywords : Pandemic Covid-19, Effectiveness, Cash Social Assistance

## Pendahuluan
Seperti  kita  ketahui  pada  awal  tahun  2020,  Covid-19  menjadi  masalah  kesehatan dunia.  Kasus  ini  diawali  dengan  informasi  dari  Badan  Kesehatan  Dunia/ World  Health Organization (WHO)  pada  tanggal  31  Desember  2019  yang  menyebutkan  adanya  kasus kluster pneumonia dengan etiologi  yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel corona virus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (Covid- 19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Hingga hari ini (24/12/2020) berdasarkan data dari laman Worldmeters kasus Covid-19 di dunia mencapai 79,189,853 kasus yang mana sebanyak 55,800,615 telah sembuh dan 1,740,418 orang  meninggal  dunia.  Sedangkan  di  Indonesia  sendiri  kasus  yang  sudah  terkonfirmasi sebanyak 692,838 kasus dengan angka kematian mencapai 20,589 kasus dan angka sembuh sebanyak 563,980 (Sumber: https://www.worldometers.info/coronavirus/ )
Pandemi  yang  pertama  kali  muncul  di  Kota  Wuhan,  Tiongkok,  ini  memberikan imbas yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja,  penurunan  penghasilan  dan  usaha-usaha  yang mengalami  kerugian  bahkan  harus  menutup  usahanya  Jika  kondisi  ini  tidak  diantisipasi dengan  baik,  diperkirakan  bisa  terjadi  ketidakstabilan  sosial.  Berbagai  upaya  telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif Covid- 19  ini  yaitu  dengan  cara  penerapan phisical  distancing , work  from  home (WFH), pembelajaran online kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan  berbagai  upaya  lainnya.  Upaya-upaya tersebut terus diterapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali meski pada akhirnya terjadi penurunan perekonomian.
Selain  melakukan  kebijakan  dalam  bidang  kesehatan,  pemerintah  juga  membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat  secara langsung. Berbagai
bantuan  diberikan  kepada  masyarakat  dalam  berbagai  bentuk  seperti  uang  tunai, pemotongan tagihan / subsidi listrik, sembako, kuota internet gratis, dan lain sebagainya yang saat ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi Covid- 19, bantuan  tersebut  disalurkan  dengan  harapan  dapat  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari. Tujuan utama dari adanya bantuan-bantuan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan  dasar  serta  perlindungan  sosial  terutama  bagi  masyarakat  yang  terdampak Covid-19. Covid-19 membuat banyak para pekerja di PHK serta penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Pemberian Kartu Sembako  kepada  20  juta  penerima  yang  mana  setiap  orang  menerima  bantuan  tersebut sebesar Rp.  200.000,- perbulan. Penerbitan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan memberikan  insentif  setelah  pelatihan  sebesar  Rp.  600.000,-  selama  4  bulan.  Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tarif listrik 450 VA. Bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp. 600.000,- dan diberikan selama 3 bulan dan diperpanjang senilai Rp. 300.000,- selama  5  bulan. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial  di  desa  selama  3  bulan  sebesar  Rp.600.000  tiap  bulannya  untuk  10  juta  keluarga penerima,  dan  bantuan-bantuan  lainnya.  Dari  berbagai  bentuk  bantuan  tersebut,  penulis fokus  meneliti  mengenai  1  jenis  bantuan  yakni  BST  (Bantuan  Sosial  Tunai)  senilai  Rp. 600.000  yang  telah  tersalurkan  selama  3  bulan  dan  diperpanjang  senilai  Rp.  300.000,- selama  5  bulan.  Salah  satu  kabupaten  yang  menjadi  sasaran  dari  penerimaan  bantuan tersebut  adalah  Kabupaten  Pasuruan,  dan  Kelurahan  Purwosari  menjadi  salah  satu kelurahan  yang  meyalurkan  bantuan  tersebut  kepada  warganya.  (Sumber  :  operator Kelurahan Purwosari )
Syarat  utama  dari  penerima  BST  adalah  mereka  yang  bukan  penerima  PKH  dan penerima BPNT (Bantuan Pangan non Tunai) . Penelitian mengenai  permasalahan bantuan sosial  yang  dilakukan  pemerintahan  di  Indonesia  sebelumnya  sudah  pernah  dilakukan, tetapi kebanyakan tidak membahas secara spesifik tentang  bantuan sosial di era pandemi Covid-19 ini. Beberapa penelitian terkait permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial baik dimasa pandemi Covid-19 maupun sebelum pandemi. (Mufida, 2020) dalam artikelnya tentang “Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid- 19” ,  studi  kasus atau  metode  penelitian  yang  dilakukan  di  khususkan  di  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta dengan  pembahasan  bahwa  dengan  banyaknya  jenis  bantuan  sosial  yang  dikeluarkan Pemerintah Pusat dan alur birokrasi penyaluran bantuan sosial di DKI Jakarta menyebabkan kekisruhan seperti kebingungan masyarakat akan pintu bantuan sosial yang mereka dapat, pendataan  yang  tidak  tepat  sasaran  dan  jangka  waktu  penyaluran  bansos  yang  tidak serentak. Sementara (Joharudin et al. , 2020) dalam artikelnya “Bantuan Sosial Ekonomi Di Tengah  Pandemi  Covid-19:  Sudahkah  Menjaring  Sesuai  Sasaran? ” menjelaskan  bahwa Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing program bantuan sosial, seiring  dengan  meningkatnya  rumah  tangga  golongan  miskin.  Oleh  karenanya  timbul pertanyaan,  apakah  peningkatan  tersebut  sudah  tepat  menyasar  seluruh  kelompok masyarakat yang rentan? Seberapa efektif program JPS dalam membantu mereka? Ternyata permasalahan penyaluran bantuan sosial juga dibahas oleh Hirawan (2020) pada artikelnya “ Optimizing  The  Distribution  of  The  Sosial  Assistance  Program  During  The  Covid-19 Pandemic”. Dia  menjelaskan  bahwa  distribusi  program  bantuan  sosial  tidak  pernah mudah.  Ini  umumnya  disebabkan oleh  kurangnya  kesiapan
partai  yang  mendistribusikan  bantuan,  yaitu  Pemerintah.  Masalah  dapat  mulai  dari pengumpulan  data  sampai  penerima  bantuan  sosial,  yaitu  keluarga  penerima  manfaat (Keluarga  Penerima  Manfaat).  (Barany  &  Simanjuntak,  2020)  berpendapat  bahwa setidaknya  ada  empat  aspek  utama  yang  perlu  diperhatikan  dipertimbangkan  sehingga distribusi program bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien: cakupan bantuan sosial,  skema  bantuan sosial,  durasi  pandemi,  dan  kesiapan  Pemerintah,  dan  mekanisme distribusi bantuan sosial.
Masyarakat  sudah  merasakan  efek  dari  bantuan  tersebut.  Akan  tetapi,  data  yang dimiliki baik oleh pusat dan daerah yang digunakan sebagai data sasaran penerima bantuan sosial dapat berpotensi tidak tepat sasaran, karena data tersebut diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berdasarkan keterangan dari operator kelurahan data tersebut belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi dikarenakan validasi dan verifikasi selama  ini  hanya  berfokus  pada  BSP  (Bantuan  Sosial  Pangan).  Menurut  Operator Kelurahan,  data  yang  terdapat  dalam  DTKS  tersebut  telah  usang  dan  tidak  sesuai  lagi dengan orang yang membutuhkan bantuan saat ini, contohnya masih ada warga yang sudah meninggal dan pindah tapi masih terdata dalam DTKS, selain data dari pusat, data penerima BST juga berasal dari usulan tingkat RT/RW.
Berlandaskan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Bantuan Sosial  Tunai  selama  Covid-19  khusunya  di  Kelurahan  Purwosari  Kecamatan  Purwosari Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivitasan bantuan sosial tunai tersebut agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, penulis  mengangkat  judul “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bermakna bahwa peenelitian yang dilakukan menggunakan konteks alamiah dengan tujuan untuk mengartikan apa yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada (Anggito & Setiawan, 2018).
Penelitian  ini  sering  disebut  dengan  penelitian  lapangan  yang  mana  bersifat deskriptif,  yaitu  untuk  memberikan  data  dari  adanya  proses  pelaksanaan  bantuan  sosial tunai dari pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang terjadi di Kelurahan Purwosari  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten  Pasuruan,  yakni  dengan  mempertegas hipotesa-hipotesa  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  implementasi  dari  pelaksanaan bantuan  selama  Covid-19  ini  tidak  terarah  dan  tidak  tepat  sasaran.  Sumber  data  dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Adapun data primer memuat data yang berasal dari sumber pertama dalam penelitian ini yakni:
 Bambang Swandika,SPd,MM, selaku Lurah Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
 Pudjiati, selaku Perangkat Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
 Rini Hanifah, selaku warga Kelurahan Purwosari yang mendapatkan BST melalui Kantor Pos
 Solikha, selaku warga Kelurahan Purwosari yang mendapatkan BST melalui rekening.
Sedangkan untuk data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel,
data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun
teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.
Setelah data terkumpul maka data yang telah dikumpulkan  dianalisis  secara analisis deduktif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menganalisa teori efektivitas sebagai  landasan  adanya  analisis.  Hal  itu  dilakukan  dengan  cara  menganalisis keefektivitasan  proses  pelaksanaan  bantuan  sosial  dari  pemerintah  terhadap  masyarakat yang  terdampak  Covid-19  di  Kelurahan  Purwosari  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten Pasuruan.

## Hasil dan Pembahasan
Kelurahan Purwosari adalah kelurahan di wilayah Kecamatan  Purwosari Kabupaten Pasuruan.  Mata  pencaharian  penduduk  setempat  pada  umumnya  adalah  petani, pedagang dan buruh pabrik.
• Keadaan Geografis :
Luas wilayah Kelurahan Purwosari : 3,96 km2 Batas-batas desa : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bakalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan  Desa Tejowangi, Sebelah Timur  berbatasan  dengan  Desa Martopuro, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekarmojo
• Keadaan penduduk :
Jumlah  Penduduk  berdasarkan  data  pada  bulan  November  tahun  2020,  jumlah penduduk Kelurahan Purwosari  sebanyak 7753 jiwa yang terdiri dari jumlah jiwa laki- laki 3851 dan jumlah jiwa perempuan 3902.
• Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Gambaran  mengenai  keadaan  penduduk  menurut  jenis  mata  pencaharian  di kelurahan Purwosari, Penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai  petani,  pengusaha,  pedagang,  peternak,  tukang,  pegawai  negeri  sipil  dan  TNI / Polri.
Dalam  wawancara  penulis  dengan  Pudjiati  (7  Desember  2020)  memberikan pernyataan bahwa di Kelurahan Purwosari terdapat 465 KK yang menerima BST ini. 465 KK tersebut dibagi menjadi 2 instrumen penyaluran yakni Kantor pos dan Bank (BRI, BNI, dan  Mandiri).  Adapun  berikut  adalah  rincian  penerima  BST  Kemensos  di  Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.
Tabel  1.  Jumlah  Penerima  BST Kelurahan  Purwosari  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten
Pasuruan NO RW RT JUMLAH INSTRUMEN PENYALURAN Kantor Pos Rekening 1 01 1 10 9 1 2 23 22 1 3 5 5 - 2 02 1 8 8 - 2 6 6 - 3 6 6 - 4 9 9 - 3 03 1 20 17 3
2 10 10 - 3 11 11 - 4 10 10 - 5 22 19 3 6 9 9 - 7 2 2 - 4 04 1 12 12 - 2 14 13 1 3 6 5 1 4 6 6 - 5 05 1 22 22 - 2 16 15 1 3 7 7 - 6 06 1 2 2 - 2 2 2 - 3 11 9 2 4 3 2 1 5 8 4 4 6 3 3 - 7 07 1 36 35 1 2 22 20 2 3 27 27 - 4 27 26 1 5 20 19 1 6 19 16 3 8 08 1 19 18 1 2 32 32 - TOTAL 465 438 27
Dari 438 penerima BST yang disalurkan melalui kantor pos terdapat beberapa KK yang tidak bisa mencairkan bantuan dengan rincian sebagai berikut
 3 KK dobel dengan bantuan PKH dan sembako
 8 KK meninggal
 4 KK sudah pindah dari wilayah Kelurahan Purwosari
 2 KK tidak ditemukan ( Ketua RT / RW / warga tidak ada yang mengenali nama KK tersebut )
Selain penyaluran melalui kantor pos, penyaluran melalui rekening pun juga ada yang tidak bisa dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 1 KK meninggal dunia
 1 KK tidak mempunyai ATM dan masih menunggu surat rekomendasi dari Dinas Sosial sampai dengan sekarang (25-12-2020)
Tidak  ada  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  detail  terkait  BST Kemensos  ini,  aturan  terkait  dengan  BST  hanya  ada  didalam  Keputusan  Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19. Didalamnya  diatur tekait dengan  data  keluarga  penerima  bantuan  sosial  tunai  yang  diutamakan  berasal  dari  data terpadu kesejahteraan sosial dan bisa berasal dari usulan pemda kabupaten/kota. Adapun syarat  dari  penerima  BST  adalah  masyarakat  yang  masuk  dalam  pendataan  RT/RW, kehilangan  mata  pencaharian  selama  pandemi  Covid-19,  tidak  terdaftar  dalam  program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja ((Pramanik, 2020).  Dikutip  dari  website  resmi  kemensos.go.id  bahwa  pendistribusian  bantuan  sosial tunai melalui rekening bank-bank Himabara dan PT. Pos Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara.
Bantuan Sosial Tunai ini sudah sangat membantu bagi mereka yang menerima. Ibu Rini Hanifah (penerima dari usulan RT/RW) salah satu warga masyarakat RT.004 RW.003 Kelurahan Purwosari yang menerima bantuan melalui kantor pos mengakui bahwa BST ini sangat membantu untuk memenuhi keperluan hidupnya sepanjang masa pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan keterangan Ibu Rini Hanifah, dia mengambil pertama kali pada tanggal 21 Mei  2020  bertempat  di  kantor  kecamatan  Purwosari,  saat  pengambilan  berdesakdesakan sehingga  tidak  ada jarak  dan  untuk  pengambilan  tahap  kedua  berlokasi  di  Balai  RW  07 Kelurahan Purwosari pada tanggal 14 Juni 2020. Kemudian tahap ketiga pada tanggal 12 Juli  2020  berlokasi  di  Balai  RW  07.  Dan  tahap  empat  hingga  delapan  pengambilan berlokasi  di  Balai  RW  07  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Saat  pengambilan diharuskan  membawa  surat  yang  diberikan  oleh  RT  setempat  dan  terdapat  barcode, KTP/KK  asli  dan  nantinya  akan  difoto  oleh  petugas (wawancara dengan Rini  Hanifah, 9 Desember 2020).
Selain itu, Ibu Solikha merupakan salah satu warga Kelurahan Purwosari yang juga menerima BST akan tetapi melalui rekening. Dalam wawancara penulis dengan  Solikha (9 Desember 2020) menyatakan bahwa tidak ada persyaratan apapun dari  aparat kelurahan karena  pendataan  berasal  dari  pusat.  Tanggal  pencairan  bantuan  lewat  rekening  sama dengan  tanggal  pencairan  lewat  kantor  pos.  Pengambilan  dilakukan  di  bank-bank  yang sudah  ditentukan  salah  satunya  Bank  Mandiri  yang  digunakan  oleh  Ibu  Solikha.  Uang bantuan bisa diambil kapanpun jika memang membutuhkan dan tidak ada biaya tambahan untuk pengambilan uang bantuan sosial tersebut.
Dalam pelaksanaan suatu program terutama bantuan sosial  yang  langsung ditujukan untuk  masyarakat  yang  membutuhkan  tidak  bisa  dipungkiri  pasti  terdapat  kekurangan. Apalagi,  ketika  dalam  masa  pandemi  Covid-19  yang  mana  tentunya  semua  masyarakat tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan BST bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu agar program bantuan sosial tunai  bisa  lebih  baik  kedepannya,  maka  diperlukan  pengukuran  keefektivitasan program tersebut.
Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris effective yang berarti berhasil  atas  sesuatu  yang  dilakukan  dengan  baik.  Dalam  KBBI  diartikan  sebagai pendayagunaan  dan  kesesuaian  antara  hasil  yang  dicapai  dengan  rencana  yang  disusun. Efektivitas  adalah  pendayagunaan  sarana  prasarana  dan  sumber  daya  dalam  kuantitas tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk  menghasilkan  sejumlah pekerjaan pada waktunya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.
Karena  pada  dasarnya  efektivitas  mengacu  pada  hasil  pencapaian  tujuan  yang  sesuai dengan rencana (Anjela, 2019)
Pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  membantu  masyarakat  pada  masa pandemic Covid-19, untuk membantu masyarakat dan diharapkan  program tersebut bisa berjalan dengan efektif.
Berdasarkan  teori  efektivitas  dan  penelitian  yang  sudah  dipaparkan  diatas,  bisa diamati  bahwa  efektivitas  bantuan  sosial  tunai  di  Kelurahan  Purwosari  Kecamatan Purwosari  Kabupaten  Pasuruan  selama  8  bulan  ini  telah  terealisasi  dalam  beberapa  sisi keefektifan,  diantaranya  ketepatan  waktu.  Untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan  atau program  maka  perencanaan  dalam  menentukan  waktu  mutlak  diperlukan.  Waktu  yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Jika di lihat dalam Keputusan Menteri Sosial Republik  Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan  dampak  Covid-19  terkait  dengan  jangka  waktu  dan  besaran  BST  yang menyatakan bahwa bantuan jenis ini akan diberikan kepada masyrakat selama 3 bulan dan akan  diperpanjang.  Maka  Kelurahan  Purwosari  sebagai  salah  satu  kelurahan  yang melaksanakan  program  bantuan  sosial  tunai  telah  melakukan  penyaluran  selama  3  tahap berawal  dari  bulan  Mei,  Juni  dan  Juli.  Sehingga  jika  dilihat  dari  segi  ketepatan  waktu, penyaluran BST telah terlaksana dengan tepat waktu. Tidak ada penundaan hingga bulan berikutnya.  Masyarakat  yang  menerima  bantuan  tersebut  diharapkan  tidak mendapatkan bantuan  lain.  Akan  tetapi,  faktanya  terdapat  beberapa  masyarakat  yang  mendapatkan bantuan ganda. Padahal adanya Covid-19 ini merugikan seluruh masyarakat di Kelurahan Purwosari  tidak  hanya  beberapa  orang  saja.  Hal  tersebut  mengakibatkan  kecemburuan sosial. Tepat setelah penyaluran BST dan tahap pertama (data dari pusat) pada tanggal 16 Mei 2020 dan data usulan RT/RW tanggal 21 Mei 2020 di Pendopo Kecamatan Purwosari terdapat beberapa warga yang merasa tidak adil atas pembagian bantuan tersebut. Warga tersebut  benar-benar  mengalami  dampak  yang  cukup  signifikan  dari  adanya  pandemi Covid-19 ini yakni berupa penurunan penghasilan apalagi warga tersebut sudah menjadi janda dan harus menghidupi anak-anaknya yang kebutuhan saat pandemi seperti ini jelas lebih  banyak  yakni  pembelian  paket  data  yang  digunakan  untuk  menunjang  proses pembelajaran daring. Tapi justru ia hanya mendapatkan bantuan tidak terduga (BTT) senilai Rp.200.000,- selama 3 bulan dan bahkan ada yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali baik BST, BTT, bahkan BPNT.  Sehingga menyebabkan beberapa warga tersebut protes kepada perangkat kelurahan.
Kejadian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  dari  adanya  BST  ini  masih belum berjalan efektif. Penerimaan bantuan tersebut disebabkan oleh penggunaan data yang belum  diperbaharui,  dan  proses  pendataan  yang  tidak  terarah  karena  tidak  pernah  ada bimbingan teknis terkait pendataan bantuan sosial.
Berdasarkan wawancara dengan Pudjiati tanggal 7 Desember 2020  selaku perangkat kelurahan menyatakan bahwa, untuk BST ini data yang digunakan adalah data langsung dari  pihak  pusat  yang  mana  data  ini  merupakan  data  terdahulu.  Selain  data  dari  pusat, penerima  BST  juga  merupakan  usulan  dari  tingkat  RT/RW  yang  mana  dalam  proses pendataan  tidak  dijelaskan  secara  langsung  berapa  besaran/nominal  yang  akan  diterima. Pada saat pendataan di awal kelurahan diminta mengajukan warga yang benar- benar tidak mampu, tetapi warga yang benar-benar tidak mampu tersebut ternyata hanya mendapatkan bantuan  tidak  terduga  (BTT)  yang  besarannya  hanya  Rp.  200.000,-.  Begitu  juga  dengan pernyataan  Bapak  Bambang  Swandika,  SPd.,  M.M.  selaku  Lurah  Purwosari  bahwa  data yang digunakan sudah lama sehingga akan rawan terjadi konflik, pendataan dari usulan di tingkat RT/RW pun juga bermasalah karena pengajuan awal ternyata hanya mendapatkan Rp.200.000,-  dan  pengajuan  akhir  mendapatkan  Rp.  600.000,-  pengajuan
awal adalah warga yang termasuk dalam kategori  miskin/tidak  mampu, sedangkan yang pengajuan akhir banyak penerima yang keadaan ekonominya tergolong  mampu, walaupun masih  ada  juga  penerima  di  pendataan  terakhir  yang  tidak  mampu  (Wawancara  dengan Bambang Swandika, Spd., M.M., 7 Desember 2020).
Berdasarkan pernyataan tersebut data yang digunakan pun menjadi tidak relevan jika digunakan  untuk  saat  ini.  Karena  realitanya  terdapat  masyarakat  yang  dulu  memang kebutuhannya  tidak  tercukupi  akan  tetapi  saat  ini  sudah  berkecukupan  meski  tetap mengalami dampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat terlihat jika bantuan sosial tersebut memang belum meng cover seluruh masyarakat yang terdampak dari kemunculan pandemi Covid-19 ini.
Selain itu, saat proses penyaluran terdapat dua bentuk instrumen.  Bentuk penyaluran BST  ini  juga  menjadi  ukuran  efektivitas  yang  penting.  Dalam  hal  penyaluran  bantuan melalui  rekening  tentunya  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Jika  diamati  instrument penyaluran  ini  lebih  efisien  dikarenakan  para  penerima  tidak  harus  mengantri  dan  tidak terdapat biaya admin. Akan tetapi terdapat salah satu penerima BST melalui rekening yang justru  tidak  mengambil  bantuan  tersebut  sehingga  pada  akhirnya  menumpuk.  Ia  hanya mengambil ketika memang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut terlihat jika masih ada penerima bantuan sosial tunai yang realitanya memang terdampak Covid-19 tapi masih bisa dikatakan  sebagai  keluarga  yang  mampu  sehingga  kurang  layak  untuk  mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Oleh karena itu, penggunaan rekening kurang begitu efektif terutama jika sasarannya juga tidak tepat.
Pada dasarnya yang menjadi permasalahan program BST  kurang efektif  adalah data yang  tidak  akurat  dan  tidak  tepat  sasaran  karena  tidak  ada  pembaharuan  dan  tidak  ada bimbingan  teknis  terkait  pendataan.  Data  yang  tidak  tepat  sasaran  bisa  menimbulkan permasalah - permasalahan lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas.
Dari  seluruh  narasumber  di  Kelurahan  Purwosari  menyatakan  bahwa  bantuan tersebut  kurang  efektif  bagi  sebagian  orang  meski  memang  sangat  membantu  bagi masyarakat  yang  terdampak  Covid-19  dan  memperoleh  bantuan  tersebut.  Meski  hanya sebagian,  jika  permasalahan  pokok  ini  tidak  segera  diatasi  maka  masyarakat  Kelurahan Purwosari  akan  memandang  program  bantuan  sosial  ini  bukan  sebagai  hal  yang  positif tetapi justru sebaliknya. Dan justru akan memicu konflik-konflik antar masyarakat karena terdapat  kecemburuan  sosial.  Kunci  agar  permasalahan  ini  bisa  teratasi  adalah  dengan pembaharuan data karena bantuan inipun akan diperpanjang. Sehingga nantinya baik BST maupun bantuan lainnya bisa mencakup seluruh masyarakat yang tidak mampu.
Peran  masyarakat  juga  dibutuhkan  yakni  berupa  penerima  bantuan  melakukan penilaian mandiri dengan cara
 Pertama, calon penerima bantuan harus tau apakah dia termasuk penerima program PKH atau tidak
 Kedua, Pemahaman masyarakat terkait programprogam bantuan apa  saja yang ada selama  masa  pandemi  ini  beserta  perbedaanya  dan  tidak  diperbolehkannya mendapatkan bantuan ganda (hanya boleh menerima satu jenis bantuan)
 Ketiga,  penerima  bantuan  bisa  menjelaskan  apakah  dia  mengalami  dampak langsung atau tidak akibat adanya pandemi Covid-19 ini dan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, koordinasi yang baik antar  pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik  harus  dilakukan  demi  tercapainya  tujuan  dari  bantuan  sosial  ini.  Harus  terdapat regulasi yang lebih detail terkait bansos ini dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang  tumpang  tindih.  Hal-hal  diatas  diharapkan  bisa  mengurangi  terjadinya  polemik  di masyarakat  Kelurahan  Purwosari  yang  disebabkan  oleh  tidak  efektifnya  pelaksanaan bantuan  sosial  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  terdampak  Covid-19  di  Kelurahan Purwosari akibat dari tidak tepatnya sasaran penerima bantuan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan  bahwa Wabah Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan  pemerintah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperbaiki  keadaan ekonomi serta mengurangi beban masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial  tunai.  Kelurahan  Purwosari  menjadi  salah  satu  kelurahan  di  Kabupaten  Pasuruan yang  mendapat  berbagai  bentuk  bantuan  sosial  selama  pandemi  Covid-19.  Beberapa bantuan  tersebut  berupa  tunai  yang  disebut  dengan  BST.  Adapun jumlah  penerima  BST sebanyak  465  KK  termasuk  19  KK  yang  meninggal,  pindah,  dobel  bantuan,  dan  tidak ditemukan.
Akan  tetapi  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  suatu  pemerintahan  dalam  melaksanakan suatu  programnya  terutama  dalam  masalah  pemberian  bantuan  sosial  yang  langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pasti terdapat kekurangan.  Apalagi, ketika dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, yang mana tentunya semua masyarakat tanpa terkecuali  merasa  terdampak  dan  ketika  terdapat  salah  satu  masyarakat  yang  tidak mendapatkan BST bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam hal ini titik permasalahan dalam program BST di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ialah
 Masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data dan tidak ada bimbingan teknis terkait pendataan.  Selain  itu  juga  terdapat  warga  yang  mendapatkan  bantuan  ganda, penerima  sudah  pindah/meninggal  sehingga  warga  lain  yang  benarbenar membutuhkan tidak ter cover . Oleh karena itu, perlunya suatu inisatif tersendiri dari perangkat  kelurahan  agar  program  bantuan  sosial  BST  ini  bisa  lebih  baik kedepannya
 Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  54/HUK/2020  ini berpengaruh  terhadap  kefektivitasan  program  bantuan  sosial  tunai  di  Kelurahan Purwosari,  karena  dalam  keputusan  ini  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang kriteria  penerima  bantuan  sosial  tunai  sehingga  banyak  warga  tiba-tiba  menjadi miskin dan ingin mendapatkan bantuan sosial tunai. Selain itu banyak Ketua RT tidak  tahu  apakah  mereka  akan  mendapatkan  BST  sesuai  dengan  jumlah  yang diusulkan dan bagaimana penentuannya, mereka sendiri tidak tau
 Pembagian  bantuan  melalui  bank  himbara  juga  tidak  efektif,  karena  masih  ada yang tidak tepat sasaran.
Maka perlu suatu adanya keefektivitasan pelaksanaan bantuan dalam  suatu program yang  mana  bisa  dinilai  dengan  seberapa  jauh  peningkatan  kesejahteraan  dan  semakin sedikitnya protes dari masyarakat dengan diberlakukan program  bantuan tersebut.

## Bibliografi
Anggito,  Albi,  &  Setiawan,  Johan.  (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif .  CV  Jejak (Jejak Publisher).
Anjela,  Ririn.  (2019). Efektivitas  Bantuan  Dana  Tunai  Program  PKH  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Barany, Lestary J., & Simanjuntak, I. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di  Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran. CSIS Commentaries .
Bambang  Swandika,Spd,MM, Wawancara ,  Kelurahan  Purwosari  Kecamatan  Purwosari Kabupaten Pasuruan, 7 Desember 2020.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Joharudin,  Agus,  Septiadi,  Muhammad  Andi,  Maharani,  Sephia,  Aisi, Tarisma  Ditya,  & Nurwahyuningsih, Nurwahyuningsih. (2020). Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. Jurnal Perspektif , 4 (1), 44–53.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020  Tentang Pelaksanaan Bantuan  Sosial  Sembako  dan  Bantuan  Sosial  Tunai  dalam  Penanganan  Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Mufida, Anisa. (2020). Polemik Pemberian  Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ’ADALAH , 4 (1).
Pramanik, Nuniek Dewi. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa  pandemi covid 19. JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA , 1 (12), 113–120.
Rini  Hanifah, Wawancara ,  Kelurahan  Purwosari  Kecamatan  Purwosari  Kabupaten Pasuruan, 9 Desember 2020.
Solikha, Wawancara , Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, 9 Desember 2020.
Setiawan,  Koesworo.  (2020,  7  Juli).  “Mekanisme  Penyaluran  Bansos  Penuhi  Prinsip- prinsip  Akuntabilitas”  Dalam  https://kemsos.go.id/mekanisme-penyaluran-bansos- penuhi-prinsip-prinsip-akuntabilitas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International