## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174
Volume 4, Nomor 1, 2024

## Authors
1 Fatimah Mursyid 2 Nur Aida 3 Mipasya Ratu Plamesti
Affiliation 1,2,3 Universitas Islam Jakarta
Email 1 fatimahmursid05@gmail.com 2 nuraidah.dpb@gmail.com
3 mipasyaratuplamesti2423@gmail.com

## Date Submission
23 December 2023

## Date Accepted
30 January 2024
Date Published 31 January 2024
DOI 10.52249 PERSEPSI PEREMPUAN MASYARAKAT BADUY LUAR TERHADAP UU PERKAWINAN  NO  16  TAHUN  2019 PERUBAHAN  ATAS  UU  NO  1  TAHUN

## 1974 TENTANG PERKAWINAN

## Abstract
People's  lives  today  are  influenced  by  the  development  of information  that  has  gone  global  through  cyberspace,  not forgetting  the  outside  Baduy  community,  which  can  accept changes in habits that live in Baduy society with many Baduy people  using  social  media  to  facilitate  communication  with people  outside  Baduy.  However,  the  acceptance  of  this progress  has  not  been  accompanied  by  other  knowledge, especially knowledge of marriage law, which has undergone changes. The Baduy community, in carrying out marriages, still maintains the customs that have been in effect up to now. This  activity  is  intended  to  determine  the  level  of understanding  of  women  from  the  Baduy  indigenous community regarding changes to the Marriage Law. Changes to the Marriage Law include the age for prospective brides, which was originally 16 years old, changed to 19 years old, the same as the prospective groom. Meanwhile, in Baduy society, marriage can be done through arranged marriage when a girl reaches the age of fourteen. Within this time period, the young man's parents are still free to choose the woman they like. If no  one  is  suitable,  everyone  must  be  willing  to  match.  The Marriage Law orders the Office of Religious Affairs to witness a  marriage.  In  the  Baduy  community,  the  groom  and  his family must report to the Pu'un or traditional head bringing enough betel leaves, areca nut and gambier, and the wedding ceremony can only be held in the months of Kalima, Kagenep, Katujuh. This calendar is based on kembanguh, in the form of rules  outlined  by  the  ancestors.  This  research  method  was carried  out  using  a  descriptive  method  with  a  qualitative approach. The data collection methods used were observations, in-depth interviews and literature studies.
Keywords : Perception, Baduy Community Women, Marriage Law

## Abstrak
Kehidupan  masyarakat  saat  ini  dipengaruhi  oleh perkembangan informasi yang telah mendunia melalui dunia maya, tidak ketinggalan masyarakat Baduy luar, yang dapat menerima perubahan kebiasaan yang hidup di  masyarakat  baduy  dengan  banyaknya  masyarakat baduy menggunakan media sosial untuk mempermudah  komunikasi  dengan  masyarakat  luar baduy.  Namun  demikian  penerimaan  kemajuan tersebut,  tidak  dibarengi  dengan  pengetahuan-
1,2 Universitas Islam Jakarta
pengetahuan  lainnya  terutama  pengetahuan  hukum perkawinan,  yang  telah  mengalami  perubahan.
Masyarakat  baduy,  dalam  pelaksanaan  perkawinan tetap  mempertahankan  kebiasaan  adat  istiadat  yang berlaku  selama  ini.  Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui tingkat pemahaman perempuan masyarakat  adat  baduy  luar,  terhadap  perubahan  UU Perkawinan.  Perubahan  UU  Perkawinan  diantaranya adalah mengenai  usia bagi calon mempelai wanita yang semula  16  tahun  berubah  menjadi  19  tahun  sama dengan  calon  mempelai  Pria.  Sedangkan  pada masyarakat  baduy,  perkawinan  dapat  dilakukan melalui  perjodohan  saat  seorang  gadis  mencapai  usia empat  belas  tahun.  Dalam  tenggang  waktu  tersebut, orang  tua  pemuda  masih  bebas  memilih  wanita  yang disukainya.  Jika  belum  ada  yang  cocok,  semua  harus mau  dijodohkan.  UU  Perkawinan  memerintahan lembaga  Kantor  Urusan  Agama  untuk  menyaksikan suatu  perkawian.  Pada  masyarakat  baduy,  mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke Pu’un atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir  secukupnya,  dan  upacara  pernikahan  yang hanya  boleh  diadakan  pada  bulan  kalima,  kagenep, katujuh. Penanggalan ini berdasarkan pikukuh, berupa aturan-aturan  yang  sudah  digariskan  oleh  leluhur. Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa pengamatan (observasi), wawancara mendalam (in depth interview) dan studi literatur.
Kata Kunci: Persepsi, Perempuan Masyarakat Baduy, Undang-undang Perkawian

## PENDAHULUAN
Salah satu hak konstitusi yang  dinyatakan dalam  Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah.  Perkawinan  merupakan  perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum karena memiliki dampak setelah dilaksanakannya suatu pernikahan. Dampak yang nyata setelah perkawinan dilaksanakan adalah munculnya tanggung  jawab  orang  tua    terhadap  anak  yang  dilahirkan,  seperti  pemeliharaan  anak, perlindungan  anak,  pendidikan  anak,  dan    perwalian  serta  hak  waris  juga  merupakan perbuatan hukum yang muncul setelah perkawinan.
Bagaimana suatu perkawinan dapat dilaksanakan? Pasal 2 ayat (1) yaitu, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu. Penjelasan ini mengandung makna bahwa, hanya menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya saja yang dinyatakan sah dalam suatu perkawinan. Dalam ayat (2). Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam beberapa masyarakat, perkawinan cendrung dilakukan tanpa memenuhi syarat yang  di  nyatakan  dalam  UU  perkawinan  no.  1  tahun  1974  tersebut,  diantaranya  masalah syarat  usia  perkawinan  maupun  syarat  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan,    hal  ini
1,2 Universitas Islam Jakarta
menimbulkan dampak akibat hukum lain karena hak perempuan yang perkawinannya tidak di catat akan lemah kedudukannya dimuka hukum. Demikian juga akibat usia perkawinan yang masih muda, dapat menimbulkan tingginya tingkat perceraian, lajunya kelahiran yang tinggi, kematian ibu dan anak, serta tumbuh kembang anak.
Terhadap  batas  usia  perkawinan  pada  perempuan  masih    terjadi  pada  masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, meskipun UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mensyaratkan usia  16  tahun  bagi  perempuan  dan  19  tahun  bagi  Laki-laki.  ,  ketentuan  tersebut memungkinkan  terjadinya  perkawinan  dalam  usia  anak  karena  dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan  Anak  didefinisikan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun.
Keberlakuan UU Perkawinan yang sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1974, di uji  materil    pada  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  diajukan  oleh;  1.  Endang  Wasrinah  2. Maryanti 3. Rasminah dimana Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang  menikah  sebelum  berumur  16  tahun;    dengan  nomor  perkara  :22/PUU-XV/2017 Adapun alasan di ajukannya uji materil pasal 7 UU perkawinan tersebut, karena dianggap akan    menghambat  atau  bahkan  mengancam  pemenuhan  hak-  hak  konstitusional  anak perempuan (para pemohon) seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang  serta  menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi  terhadap  anak  perempuan  dan  laki-laki  serta  resiko  dalam  eksploitasi  anak, sebagaimana telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.
Atas pengajuan uji materil tersebut, MK mengabulkan dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22I/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional  warga  negara,  baik  yang  termasuk  ke  dalam  kelompok  hak-hak  sipil  dan politik  maupun  hak-hak  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  dan  kebudayaan,  yang  seharusnya tidak  boleh  dibedakan  semata-mata  berdasarkan  alasan  jenis  kelamin,  maka  pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi". Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan  diskriminasi  dalam  konteks  pelaksanaan  hak  untuk  membentuk  keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.
Dalam  amar  putusannya  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  kepada  pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka pada tanggal 14 Oktober  2019  Pemerintah  telah  mensahkan  UU  No.  16  tahun  2019  tentang  perubahan  UU Perkawinan. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa ”Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.
1,2 Universitas Islam Jakarta
Dari  rangkaian  latar  belakang  permasalahan  diatas,  maka    diambil  inisiasi  untuk mengatahui  tingkat  pemahaman  perempuan  masyarakat  adat  baduy  luar  terhadap  UU Perkawinan No. 16 tahun 2019. Tujuan perkawinan sendiri di dalam Al Qur’an di nyatakan , Mitsâqan  ghalîzhan,  “perjanjian  yang  kuat  dalam  ikatan  perkawinan”  merupakan  sebuah ikatan  yang  kokoh  dan  suci  antara  anak  manusia(Al-Ustadz  Muhammad  Thalib,  2011). Demikian Firman Allah SWT menggambarkan arti ikatan perkawinan. Semua perkawinan berharap  akan  langgeng  dan  hanya  maut  yang  dapat  memisahkan  mereka  yang  telah  sah menjadi suami istri. Namun, pada kenyataannya berakhirnya perkawinan karena perceraian jumlahnya sangat banyak dan dengan latar belakang yang berbeda-beda.
Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334  kasus  pada  tahun  2022.  Jelas  angka  ini  meningkat  15%  dibandingkan  2021  yang mencapai  447.743  kasus.Banyaknya  kasus  perceraian  yang  terjadi  ini  menjadi  angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri.  Jumlahnya  sebanyak  338.358  kasus  atau  sebanyak  75,21%  dari  total  kasus  perceraian yang terjadi.Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari  total  faktor  penyebab  kasus  perceraian  yang  semakin  tinggi  di  Indonesia(Fitri  Nur Hidayah, 2023).
Tingginya tingkat perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Suami  hendaknya  mempergauli  istri  dengan  baik,  melaksanakan  tugas  sebagaimana mestinya  dan  penuh  kasih  sayang  terhadap  istri  dan  anak-anak.  Bila  tidak  maka  akan berakhirlah rasa kasih sayang dan istri akan menuntut cerai begitu pun sebaliknya(Wahyu Wibisana, 2016) Bila diklasifikasikan jumlah perceraian dari jenisnya talak dan khulu’ (gugat cerai)  maka  jumlah  total  khulu’  lebih  banyak  kuantitasnya.  Gugat  cerai  ini  merupakan gambaran  saat  ini  banyak  para  istri  tidak  puas  dengan  kehidupan  pernikahan mereka(Muhammad Sholeh, 2021).
Kasus perempuan yang mengajukan atau menggugat perceraian memiliki penyebab- penyebab  yang  mendorong  mereka  melakukannya.  Lilik  Andaryuni  menjelaskan  statistik perceraian,  telah  terjadi  peningkatan  setiap  tahunnya  baik  lokal  maupun  nasional.  Data Badilag yang disampaikan bahwa dari tahun 2014 perbandingan angka perbandingan cerai talak dan cerai gugat sebesar 30:70. Penyebab tingginya angka perceraian melalui gugat cerai (khulu’)  ini  karena  membaiknya  pemahaman  gender  perempuan.  Perempuan  saat  ini bertambah  pemahamannya  tentang  makna  perkawinan  dan  hak-haknya,  pandangan  yang baik  tentang  kemandirian  perempuan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dan sebagainya.  Intinya,  kemandirian  perempuan,  tingkat  pendidikan,  teman  dan  lingkungan sekitar serta mudahnya akses informasi yang mudah mengedukasi masyarakat(Andaryuni, 2017).
Mulai dasawarsa 80-an, telah berkembang beberapa teori kritis mengenai hukum dan negara,  antara  lain  dari  kalangan  feminis.  Kalangan  feminis  memandang  bahwa  hukum bukanlah  suatu  produk  yang  netral,  objektif,  dan  bebas  kepentingan  politik.  Sebaliknya, kalangan  feminis  memandang  hukum  mengandung  muatan-muatan  ideologis  yang merepresentasi  kepentingan  kelompok-kelompok  dominan  terhadap  gagasan  gender  yang hidup  dalam  masyarakat  (Liza  Hadiz  dan  Sri  Wiyanti  Eddyono,  2005).  Ninuk  Mardiana
1,2 Universitas Islam Jakarta
Pambudy  dalam  tulisannya  menyatakan  bahwa  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia mengakui masih banyak undang-undang yang mendiskriminasi perempuan, bahkan Kantor Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  mencatat  setidaknya  ada  21  undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan (Kompas, 28 Agustus 2006).
Hukum perkawinan merupakan salah satu indikator yang secara tegas merumuskan diskriminasi gender dibidang hukum, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP 1974) maupun dalam peraturan pelaksanaannya  (Endang  Sumiarni,  2004).  Legitimasi  hukum  atas  peran-peran  gender melalui  UUP  1974  adalah  pembakuan  peran  perempuan  sebagai  istri  dan/atau  ibu  oleh negara.
Hal ini tidak hanya memberi dampak dibatasinya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya,  namun  lebih  dari  itu,  telah  turut  melestarikan  relasi gender yang timpang. Selain derasnya tuntutan persamaan hak antara pria dan wanita yang terus menerus diperjuangkan di Indonesia terdapat beberapa hal yang mendukung urgensi paal-  pasal    yang  ada  dalam  Undang-Undang  No.1  tahun  1974  yang  dinilai  bersifat diskriminatif terhadap perempuan (bias gender) jika ia memperlakukan suami-istri (laki-laki dan perempuan) secara berbeda hanya semata-mata atas dasar pertimbangan perbedaan jenis kelamin. Berikut adalah hasil identifikasi pasal-pasal yang dinilai bias gender.

## 1. Pengertian dan tujuan perkawinan
Pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut mencerminkan bahwa suami istri harus memenuhi pembakuan peran gender dalam agama. Perumusan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan berakibat istri tidak memiliki control terhadap dirinya sendiri dalam hubungan seksual dan untuk mempunyai anak atau tidak, dan juga untuk menentukan jumlah anak. Ekspresi kehendak seksual hanya mungkin dari  pihak  suami,  bagi  suami  hubungan  seksual  merupakan  lambang  kejantanan  dan kesuburan, sedangkan bagi perempuan hanyalah masalah kesuburan saja (Endang Sumiarni, 2004). Seharusnya karena perkawinan adalah sebuah pilihan hidup yang sangat asasi, maka perempuan dan laki-laki memiliki pilihan bebas baik untuk menikah maupun untuk tidak menikah tanpa ada yang berhak memaksakan.
Karenanya  dalam  Pembahasan  Substansi  RUU  Amandemen  Perkawinan,  Notulensi pertemuan II, tanggal 17 Mei 2005 direkomendasikan suatu definisi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk  keluarga  yang  pelaksanaannya  didasarkan  pada  kerelaan  dan  kesepakatan kedua belah pihak”. Definisi tersebut diberikan berdasarkan argumentasi bahwa perkawinan adalah sebuah pilihan hidup yang sangat asasi (hak non-derogable). Perempuan dan laki-laki memiliki pilihan bebas baik untuk menikah maupun untuk tidak menikah tanpa ada yang berhak memaksakan.

## 2. Asas Monogami dan Dispensasi Poligami
Meskipun  dalam  Pasal  1  UUP  1974  perkawinan  didefinisikan  sebagai  ikatan  antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun di pasal yang lain dapat ditemukan bahwa asas  ini  tidak  berlaku  mutlak,  artinya  masih  terbuka  kemungkinan  untuk  melakukan poligami bagi pihak laki-laki. Indriaswati Dyah dalam tulisannya mengungkapkan bahwa dalam proses pembentukan UUP 1974, rumusan poligami restriktif tersebut dianggap sebagai
1,2 Universitas Islam Jakarta
sebuah rumusan paling penting yang membantu perbaikan nasib perempuan. Di kalangan Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  pemerintah,  penggunaan  asas  monogami  merupakan penghargaan  atas  kesetaraan  pria  dan  wanita.  Hal  tersebut  juga  merupakan  usaha mengangkat harkat dan martabat perempuan. Hal ini terutama terungkap dalam pengaturan penggunaan ijin istri sebagai syarat supaya suami bisa kawin lagi (poligami) serta adanya syarat  adanya  persetujuan  perempuan  sebagai  salah  satu  kehendak  melangsungkan perkawinan.  Pengaturan  Pasal  3,  4  dan  5  nampak  sekali  memperlakukan  suami  dan  istri secara berbeda. Pengaturan mengenai poligami ini tidak hanya menunjukkan bahwa dalam institusi perkawinan, posisi tawar perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, tetapi juga menunjukkan  bahwa  negara  jelas-jelas  melegitimasi  nilai-nilai  gender  yang  hidup  dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suami hendak poligami. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUP 1974 seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang atau berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, jika istri sakit berat atau mendapat cacat badan, dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari pengaturan persebut dapat dilihat bahwa seorang  istri  dituntut  untuk  dapat  melayani  suami  secara  sempurna  dan  melahirkan keturunan. Istri ditempatkan pada fungsi melayani. Jika istri mendapat cacat badan atau sakit berat, maka fungsi melayani suami menjadi tidak maksimal. Jika istri tidak dapat melahirkan anak, maka fungsi reproduksi terganggu dan tidak layak sebagai istri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa suami istri saling setia dan memberikan bantuan lahir batin(Liza Hadiz, 1998).

## 3. Usia Minimal Perkawinan
Syarat perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP 1974 membedakan umur antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang mengacu pada perbedaan jenis kelamin. Ketentuan usia  minimal  perempuan  boleh  menikah  lebih  rendah  dari  usia  laki-laki.  Pasal  ini  jelas memperlakukan  laki-laki  dan  perempuan  secara  berbeda  semata-mata  didasarkan  pada asumsi  ideologis  patriarkhis.  Rumusan  tentang  perbedaan  batas  usia  di  atas  juga  harus dipahami  dalam  alur  prinsip  ideologi  patriarkhal  yang  menjadikan  suami  sebagai  kepala rumah-tangga.  Sebagai  kepala,  maka  suami  harus  memenuhi  beberapa  kriteria  yang  lebih ideal  dibanding  dengan  apa  yang  dimiliki  istrinya.  Perbedaan  usia  ini  potensial  untuk dijadikan  sebagai  modal  sosial  dan  kultural  dominasi  dan  kontrol  laki-laki  terhadap perempuan.  Atas  dasar  perbedaan  usia  tersebut,  pihak  suami  biasanya  merasakan  lebih berwenang untuk mengatur dan menetapkan keputusan dan kebijakan dalam keluarga, dan hal  ini  pada  gilirannya  akan  memapankan  relasi  jender  yang  tidak  seimbang.  Rendahnya batas  usia  minimal  buat  perempuan  selain  berakibat  pada  kesempatan  sekolah  anak perempuan  menjadi  terpotong,  juga  berdampak  negatif  pada  kesiapan  fisik  perempuan, terutama di saat melahirkan. Kematian pada saat melahirkan lebih banyak dialami ibu-ibu muda.
Soerjono  Soekanto  dalam  penelitiannya  tentang  ”Pengaruh  Undang-Undang Perkawinan  Terhadap  Tingkat  Kesuburan”  (1983)  menyatakan  bahwa  penetapan  usia minimal  yang  relatif  rendah  bagi  perkawinan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap kesuburan. Ida Ruwaida Noor dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Di Indonesia, anak perempuan yang dikawinkan dini oleh keluarga lapisan bawah dapat merupakan satu strategi mengurangi beban ekonomi orang tua karena tanggung jawab orang tua akan beralih pada  suami.  Selain  itu  perempuan  cenderung  diasosiasikan  memiliki  tujuan  hidup  untuk
1,2 Universitas Islam Jakarta
menikah,  mengurus  anak  dan  rumah  tangga.  Dalam  sebuah  lokakarya  yang  bertujuan mendiskusikan materi UUP 1974 dari perspektif gender, para partisipan beranggapan bahwa batas usia minimal secara kontekstual perlu ditinggikan, karena sudah kurang relevan lagi dengan perubahan jaman.

## 4. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami – Istri
Pasal 30 dengan tegas mengatakan bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk  menegakkan  rumah-tangga  yang  menjadi  sendi  masyarakat.  Pasal  31  ayat  (1) memperjelas maksud dari rumusan Pasal 30 dengan mengatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun pembakuan peran ditegaskan lagi dalam Pasal 31 ayat  (3)  bahwa  suami  adalah  kepala  rumah  tangga  dan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga. Penegasan  ini  merupakan  pengetatan  fungsi-fungsi  istri  dan  suami  secara  tegas.  Artinya, pasal  ini  meligitimasi  secara  tegas  pembagian  peran  berdasarkan  jenis  kelamin  yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini semakin dipertegas dalam Pasal 34 UUP 1974 yang menyatakan  bahwa  “suami  wajib  melindungi  istri  dan  memberi  segala  sesuatu  keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Agnes Widanti (2005) menyatakan bahwa ditinjau dari pengaturan Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 34 tersebut, dapat diartikan bahwa di satu pihak UUP 1974 mengakui legal capacity dari perempuan (istri), di lain pihak justru mengukuhkan peran berdasarkan jenis kelamin (sex role) dan pelabelan (stereotype) terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku bahwa peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki  di  sektor  publik.  Dengan  kata  lain  Pasal  30,  31  ayat  (1)  sangat  ambivalen  dan ambigius jika dicermati dalam kaitannya dengan beberapa pasal setelahnya, yaitu Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34. Pasal 31 ayat 3 secara otomatis meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga hanya semata-mata karena perbedaan jenis mereka. Pasal ini  dinilai  sangat  bias  gender,  karena  selain  mengingkari  fakta  banyaknya  perempuan  di Indonesia  yang  menjadi  kepala  rumah  tangga,  ia  juga  menutup  seluruh  kesempatan perempuan  untuk  menjadi  kepala  keluarga  walaupun  secara  sosial,  moral,  dan  ekonomi mampu menjadi kepala rumah-tangga. Pasal-pasal tersebut menjadi akar ketimpangan/bias gender  terhadap  perempuan  dalam  kaitannya  dengan  pembatasan  akses,  partisipasi, pemanfaatan dan kontrol terhadap dunia produksi dan publik. Pasal 31 ayat (3) antara lain berakibat negatif pada persepsi pasar tenaga kerja terhadap jasa buruh perempuan(Agnes widanti, 2005) dalam penelitian disertasinya membuktikan bahwa tenaga kerja perempuan umumnya  dihargai  lebih  murah  dibanding  jasa  tenaga  kerja  laki-laki  walaupun  dengan kualifikasi yang sama. Secara implisit pasal 31 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pekerja adalah  laki-laki,  dan  ranah  perempuan  adalah  di  rumah,  akibatnya,  tunjangan  keluarga hanya diberikan kepada istri dan anak-anak. Dalam ”Laporan Studi kebijakan dalam Rangka Penyajian  Dan  Perbaikan  Undang-Undang  Perkawinan,”  (2000)  dikatakan  bahwa, sebaliknya, karena bukan sebagai kepala rumah-tangga, perempuan yang bekerja, walaupun dia  secara  de  facto  dan  de  jure  sudah  bersuami,  tetap  saja  dinilai  lajang,  dan  dia  tidak mendapatkan  tunjangan  untuk  keluarganya.  Asumsi  ini  juga  berlaku  pada  masalah ketentuan tunjangan kesehatan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  31  ayat  (3)  dan  Pasal  34  tersebut,  UUP  1974  telah menempatkan posisi perempuan dalam rumah tangga berada di bawah kedudukan laki-laki. Kedudukan kepala keluarga memberikan kewenangan kepada laki-laki untuk memutuskan
1,2 Universitas Islam Jakarta
segala sesuatunya yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga. Hal ini mengukuhkan pembagian  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  melakukan  peran-peran  sosialnya berdasarkan perbedaan jenis kelamin(Liza Hadiz, 1998). menyatakan bahwa pasal tersebut merupakan pengejawantahan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi-bagi sedemikian rupa. Pembagian kerja secara seksual tersebut  dipengaruhi  oleh  pola  pandang  masyarakat  yang  menempatkan  laki-laki  sebagai pihak  yang  kuat  sehingga  bertindak  sebagai  pelindung  perempuan  yang  lemah.  Padahal dalam  kenyataannya  dalam  masyarakat  tidak  sedikit  perempuan  yang  bertindak  sebagai pencari  nafkah  bagi  keluarga  dan  harus  melindungi  dirinya  sendiri  beserta  keluarganya. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ruwaida Noor mengungkap fakta tersebut, di mana lebih dari setengah responden, 54,8% mengatakan bahwa ia (istri) terlibat dalam kegiatan mencari nafkah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (31,3%), membantu suami (27,6%) dan biaya kebutuhan anak (9,7%). Dalam Temu Nasional Perempuan 28 Agustus 2006 yang lalu, Arimbi  Heroepoetri  dari  DebtWatch  mengemukakan  bahwa  pihak  yang  paling  terkena dampak  terburuk  globalisasi  adalah  perempuan,  karena  pemiskinan  menyebabkan perempuan terperosok dalam perdagangan manusia. Mahalnya biaya hidup, pendidikan dan kesehatan  akibat  neoliberalisme  yang  memaksakan  deregulasi,  privatisasi  dan  liberalisasi juga  paling  dirasakan  perempuan  yang  mengurus  kehidupan  sehari-hari  keluarganya. Pernyataan  tersebut  merupakan  bukti  bahwa  perempuan  bukan  sekedar  bekerja  di  ranah domestik tetapi berperan di ranah publik sebagai pencari nafkah utama.
Endang Sumiarni (2004) dalam tulisannya mengatakan bahwa akibat perbedaan secara tegas  antara  publik  dan  privat,  maka  istri  ditekankan  untuk  melakukan  pengorbanan melahirkan  anak  sesuai  tujuan  perkawinan.  Meskipun  seandainya  istri  bekerja  disektor publik,  kewajiban  sebagai  ibu  rumah  tangga  tetap  dibebankan  kepada  istri,  sehingga  istri mempunyai peran ganda sementara suami tidak. Jika melihat filosofi yang dianut oleh UUP 1974 bahwa rumah tangga dibangun oleh dasar kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, pasal 6 ayat (1), dan Pasal 29, maka menempatkan salah satu pihak, laki-laki atau perempuan,  berada  di  bawah  pihak  yang  lain  merupakan  bentuk  inkonsistensi  atau ambivalensi pengaturan. Semangat kesetaraan yang dibangun UUP 1974 dihancurkan sendiri oleh Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dengan masih menggunakan persepsi bias laki-laki

## 5. Pengasuhan dan Pembiayaan Anak
Bias gender sebagai akibat dari divisi kerja secara seksual dalam keluarga melebar ke permasalahan pembiayaan anak dan mantan istri dalam kasus perceraian. Perlu ditegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam kasus perceraian adalah tanggung- jawab bersama. Pasal ini juga perlu dilengkapi dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur masalah  hak-hak  perwalian  orang-tua  agar  pihak  mantan  suami  dan  istri  tidak  diabaikan ketika berhubungan dengan masalah anak. Juga penting untuk diusulkan adalah penegasan sanksi  hukum  bagi  orang-tua  yang  tidak  menjalankan  kewajiban  dalam  membiayai  dan mendidik anak-anak akibat perceraian.

## 6. Perceraian dan Akibat Hukumnya
Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tidak  secara  langsung  membedakan  antara permohonan talak dan gugat cerai. Namun diperoleh fakta bahwa apa yang berkembang di masyarakat  adalah  opini  bahwa  hak  untuk  menceraikan  adalah  hak  prerogatif  suami. Akibatnya, banyak para istri yang tidak mengerti hak-haknya untuk menuntut perceraian.
1,2 Universitas Islam Jakarta
Selama ini, putusnya hubungan perkawinan dibedakan antara permohonan talak (suami) dan gugatan cerai (istri). Pembedaan itu menyiratkan bahwa hak suami mengajukan permohonan secara sosial-kultural lebih dominan dalam proses perceraian ketimbang hak istri yang harus menggugat  suaminya  jika  dia  menginginkan  perceraian.  Selain  itu,  perbedaan  jenis perceraian itu juga berimplikasi pada hak-hak perempuan pasca perceraian. Umpama, dalam kasus  gugatan,  mantan  istri  tidak  mendapat  nafkah  iddahnya,  dan  dia  harus  membayar sejenis ganti rugi kepada mantan suami. Konsep ganti rugi kepada mantan suami dan nafkah pasca perceraian sangat kental dengan budaya patriarkhal yang menempatkan suami sebagai kepala rumah-tangga.

## 7. Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah
Pasal 43 (1) juga dinilai bias gender karena ia menambah beban ganda pihak perempuan untuk membesarkan anaknya yang terlahir di luar perkawinan yang sah, sementara di sisi lain  membebaskan  pihak  laki-laki  yang  telah  menyebabkannya  “hamil”  dan  mempunyai anak dari segala beban dan tanggung-jawab hukum. “Laporan Studi kebijakan dalam Rangka Penyajian  Dan  Perbaikan  Undang-  Undang  Perkawinan”  (2000)  merekomendasikan  perlu adanya revisi terhadap pasal tersebut, mengingat pada saat ini banyak anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, sementara sang ayah biologis mengelak dari tanggungjawab hukum. Selain itu, revisi pasal 43 ayat 2 perlu didasarkan pada pertimbangan kepentingan, sebut saja hak-hak anak. juga untuk memberikan tanggung-jawab yang seimbang kepada laki laki dan perempuan dalam kasus kelahiran anak di luar perkawinan yang sah. Demikian juga halnya dengan Pasal 44 ayat 1 yang mengatur hak pengingkaran suami terhadap kesahan anak yang terlahir dari rahim istrinya yang sah. Pasal ini juga memerlukan revisi karena membakukan sistem  dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan.  Pasal  ini  sebagai  salah  satu  bentuk perpanjangan  ideologi  patriarkhis  untuk  mengontrol  (seksualitas)  perempuan.  Jika  hak mengingkari anak yang lahir dari perkawinan yang sah masih tetap dipertahankan, maka perlu ada petunjuk pelaksanaan yang lebih tegas dan rinci agar pihak istri yang secara sosial dan  kultural  lemah  tidak  dirugikan  ulang  dengan  ketentuan  hak  pengingkaran  atas  anak tersebut.

## 8. Perkawinan Beda Kewarganegaraan
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, 878 perkawinan selama  tahun  2002  sampai  2004,  94,4%  (829  perkawinan)  adalah  perempuan  WNI  yang menikah dengan pria WNA. Sementara hasil survei online yang dilakukan Indo-MC tahun 2002, dari 574 responden, 95,19 % adalah perempuan WNI yang menikah dengan pria Warga Negara  Asing  (WNA).  Dengan  demikian  fakta  lapangan  menunjukkan  bahwa  perempuan Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  adalah  pelaku  mayoritas  kawin  campur,  tetapi  hukum  di Indonesia  yang  berkaitan  dengan  perkawinan  campuran  justru  tidak  memihak  kepada perempuan (Kompas, 10 September 2005).
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Kewarganegaraan  No.12  Tahun  2006,  maka beberapa pasal UUP 1974 yang berkenaan dengan perkawinan campuran harus disesuaikan. Misalnya  Pasal  57  UUP  tentang  perkawinan  campuran  perlu  dirumuskan  dari  perspektif gender  dan  perlu  dilengkapi  dengan  pasal-pasal  tambahan  yang  dapat  menjaga  hak-hak perempuan Indonesia jika terjadi perkawinan dan perceraian dengan suaminya yang berasal dari negara lain, misalnya masalah perwalian anak yang biasanya diasuh oleh bapaknya di luar  negeri.  Lahirnya  Undang-Undang  Kewarganegaraan  No.12  Tahun  2006  Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan 2006) menghapus diskriminasi
1,2 Universitas Islam Jakarta
gender  dalam  Pasal  58  UUP  dan  memberi  keleluasaan  pada  perempuan  WNI  untuk menentukan  kewarganegaraannya.  WNI  perempuan  yang  menikah  dengan  laki-laki  WNI tidak lagi otomatis kehilangan kewarganegaraannya dan harus mengikuti kewarganegaraan suami. Perempuan tersebut jika masih berkeinginan menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan dan diberi waktu 3 tahun sejak tanggal perkawinan untuk menentukan pilihan (Pasal 26, 32 dan 33 UU Kewarganegaraan 2006).
Demikian  juga  anak  hasil  perkawinan  perempuan  WNI  dengan  pria  WNA  tidak otomatis mengikuti kewarganegaraan suami, tetapi tetap dianggap sebagai WNI sampai anak tersebut  berusia  18  tahun  dan  menentukan  pilihannya  (Pasal  4  jo.  Pasal  6  UU Kewarganegaraan  2006)  .  Dengan  keberadaan  UU  Kewarganegaraan  baru  maka  Undang- undang RI. No.1 Tahun 1974 nampaknya perlu memperjelas lebih jauh lagi tentang ketentuan sistem perwalian dan kewarga-negaraan negara anak hasil perkawinan campuran antara ibu WNI  dan  ayah  WNA.  Penelitan  ini  bermaksud  untuk  memberikan  pemahaman  atas  UU Perkawinan yang telah di rubah kedalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  ini  dimaksudkan  untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan tentang pengetahuan lokal dalam pranata sosial yang tumbuh dan berkembang yang berada pada  Masyarakat  Adat  Baduy.  Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  berupa pengamatan  (observasi),  wawancara  mendalam  (in  depth  interview)  dan  studi  literatur. Objek penelitian ini adalah Perempuan Masyarakat Adat Baduy yang mengimplementasikan pengetahuan  dalam aspek hukum, social,  budaya  lokal Masyarakat Adat Baduy.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Masyarakat Baduy
Masyarakat  Baduy  merupakan  masyarakat  yang  mengasingkan  diri,  tetapi  bukan masyarakat  yang  terasing  dari  dunia  luar.  Bermukim  diarea  tanah  ulayat  seluas  5.101,85 Hektar di desa Kenekes kecaatan Leuwihdamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sekitar 46 Km  kearah  Selatan  dari  arah  Rangkas  Bitung.  Masyarakat  Baduy  terbagi  ke  dalam  2 kelompok, yang terdiri dari:
1. Kelompok Tangtu (Baduy Dalam)
Suku  Baduy  dalam  tinggal  di  pedalaman  hutan  dan  masih  terisolir  dan  belum  masuk kebudayaan  luar.  Selain  itu,  rang  Baduy  Dalam  merupakan  masyarakat  yang  ppatuh kepada  seluruh  ketentuan  maupun  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pu’un (Kepala Adat). Masyarakat Baduy Dalam, tinggal di 3 Kamug yaitu, Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik.
Ciri khas Masyarakat Bauy dalam berpakaian putih alami dan biru tua serta memakai ikat kepala  putih dan golok. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing, mereka juga tidak beralas kaki.
2. Kelompok Masyarakat Penamping (Baduy Luar)
Mereka  tinggal  di  desa  Cikadu,  Kaduketuk,  Kadukolot,  Gajeboh,  Cisagu,  yang mengelilingi Baduy dalam. Masyarakat Baduy uar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam, Suku Baduy luar biasanya  sudah banyak berbaur dengan masyarakat  suda  lainnya.  Selain  iti  mereka  juga  sudah  mengenal  kebudayaan  dan teknologi  dari luar.
1,2 Universitas Islam Jakarta

## Wilayah Baduy
Secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Kannekes Kecamatan Leuwihdamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan  Leuwihdamar,  sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Desa  Nayagati  Kecamatan Lewihdamar  dan  Desa  Kebon  cau  Kecamatan  Bojongmanik,  di  sebelah  Selatan  berbatasan dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cijaku dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang  Combrong  Kecamatan  Muncang.  Perkampungan  masyarakat  Baduy  merupakan kawasan hutan, suasana disekelilingnya masih merupakan lingkungan yang sangat dijaga dengan  tumbuhan  pepohonan  yang  besar  dan  berlumut,  tebing  dan  bebatuan  yang  asri menandakan tidak adanya tangan-tangan jahil yang merusak lingkungan.
Pergantian musim yang terjadi dua kali dalam setahun, yakni musim penghujan antara Sepember-November yang disebut dengan “Sasih Kasalapan” dan musim kemarau antara Juni-Agustus  yang  disebut  “Musim  Katiga’  tidaklah  banyak  merubah  suasana  alam sekitarnya,  sehingga  menjadi  lingkungannya  memiliki  sifat  tanah  yang  selalu  basah  dan lembab dengan ratusan mata air yang tidak pernah kering sepanjang tahun.

## Asal muasal masyarakat Baduy
Adapun  asal  muasal  masyarakat  Baduy  yang  terdapat  di  Desa  Kenekes  Kecamatan Leuwihdamar Kabupaten Lebak adalah keturunan dari para Wiku (Baduy dalam) dan Kaum Sangga (Baduy Luar) yang bertugas memelihara dan melakukan Tapa di mandala yang secara turun temurun sudah dilakukan sejak masa sebelum Kerajaan pajajaran berdiri(Danasasmita, n.d.).
Catatan lain dari laporan R.A.A.A Djayadiningrat, Bupati Serang tahun 1908 No.1786, van Tricht,1929 : 47 yang dikutiif Yudistira Gama dalam bukunya masyarakat baduy, antara lain: “ Menurut adat dan kepercayaa, orang-orang Baduy merupakan kelompok yang mewakili suatu zaman  peradaban  Pasundan  yang  telah  silam.  Meskipun  telah  jauh  dari  pengetahuan  yang  pasti tentang  satu  danlainnya  mengenai  pandangan  mereka  melihat  keterasingannya  yang  ketat,  yang mereka  lakukan,  sejauh  ii  dapat  disimpulkan  bahwa  mereka  itu  bukan  penganut  ajaran  Ciwa  atau Wisnu dan buka pula penganut suatu sekte Hindu ataupun Budha.
Sementara  keterangan  lain  menyebutkan  bahwa,  Masyarakat  Baduy  berasal  dari keturunan  Kerajaan  Pajajaran  yang  lari  ke  Gunung  Kendeng  setelah  Kerajaan  tersebut  di serang  Kerajaan  Islam  dari    Banten  dan  Cirebon.  Hal  ini  tersirat  dari  pantun  masyarakat Baduy “ Jauh teu Puguh Nu Dijugjug, Leumpang Teu uguh Nu Di Teang,Mending keneh Lara Jeung Wrang  Tibatan  Kudu  Ngayonan  Perang  Jeung  Paduluran  atawa    Jeung  Baraya  Nu  Masih  Keneh Sawarga  Tua ”  artinya:  jauh  tak  tentu  dimaksud,  berjalan  tanpa  tujuan,  menyusur  tepian tebing,  berlindung  dibalik  gunung  lebih  baik  malu  dan  hina  dari  pada  harus  berperang melawan sanak saudara dan atau keluarga yang masih seturunan.

## Stuktur pemerintahan Masyarakat baduy
Berdasarkan pada peraturan Hukum Adat yang merupakan perwujudan serumppun amanat  leluhurnya  dalam  menentukan  sikap,  batasan-batasan  dan  pedoman  hidup  yang bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan,  ketentraman,  kedamaian,  dan  ketenangan  di wilayah Baduy, maka sistem Pemerintahan Masyarakat Baduy.
1,2 Universitas Islam Jakarta

## PU’UN
Menurut  kepercayaan  Masyarakat  Baduy,  PU’U  di  Baduy    merupakan  Pimpinan Hukum Adat yang paling tinggi kekuasaannya, di pilih oleh Masyarakat dari mereka yang memiliki  garis  keturunan  dan  mempunyai  titisan  darah  dari  Sang  Hyang  Batara  Tunggal untuk menyampaikan amanat dan petunjuk hidup anak keturunannya disamping memiliki kemampuan serta keyakinan beragama yang kuat (Sunda Wiwitan).
Tugas Pu’un adalah sebagai  berikut:
1. Yang menjabat Pu’un Cikeusik adalah yang memiliki darah keturunan yang dititiskan oleh anak laki-laki pertama Batara Tunggal sehingga sampai sekarang mempunyai hak untuk menentukan,  memutuskan  dan  mengambil  sikap  dalam  urusan  yang  menyangkut  tata tertib tatanan adat dan juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Adat.
2. Yang menjabat sebagai Pu’un Cibeo adalah warganya yang memiliki garis keturunan yang dititiskan  dari  anak  perempuan  kedua  Batara  Tunggal  yang  hanya  berhak  menata, mengatur,  menertibkan  dan  membina  warganya  yang  menyangkut  sistem  tatanan  adat serta  bertanggung  jawab  memberikan  pelayanan  kepada  warga  dan  tamu-tamu  yang datang kekawasannya.
3. Yang menjabat sebagai pu’un Cikertawana merupakan keturunan dari anak ketiga laki- laki Batara Tunggal yang bertugas untuk urusan-urusan  kesejahteraan, keamanan, dan ketahanan serta membantu tugas-tugas dari Pu’un Cikesik dan Pu’un Cibeo. Pu’un  dibantu  oleh  para  Jaro  Tangtu,  Girang  Serat,  Baresan  Salapan,  Tangkesan,  Jaro Dangka, Jaro Tanggungan XII dan Tokoh adat yang masing-masing mempunyai tugas di bidang  keagamaan  dengan  segala  upacara  keagamaannya  dan  kemasyarakatan. Kepemimpinan  yang  berperan  dalam  bidang  ini  dipegang  oleh  para  tokoh  keturunan darah Prabu Pucuk Umum dari Banten.
4. Girang  Serat,  bertugas  dibidang  Hukum  dan  kependudukan  serta  menangani  bidang kesejahteraan  dipegang  oleh  tokoh  keturunan  Darah  dari  Dalem  Lagundi  (Sumedang) yang lues bergaul dengan siapa saja, mau menerima pendapat orang lain dan tidak banyak pantangan.
5. Baresan, bertugas dibidang hukum adat dan Pemerintahan desa yang merangkap bidang keamanan kampung  Kapu’unan.
Lembaga lain yang bertugas membantu Pu’un yaitu Kelembagaan:
1. Tangkesan,    tugasnya  mengangkat  atau  memberhentikan  pejabat-pejabat  Hukum  Adat dan Kepala Desa Kanekes.
2. Dukun Pengasuh, khusus bertugas meramal dan menilai pada para calon Kepala Hukum Adat atau Kepala Desa Kanekes sekaligus mengangkat atau memberhentikan para pejabat tersebut.
3. Jaro  Tujuh,  bertugas  dalam  upacara  Seba  (Upacara  penyerahan  upeti  kepada  pejabat Pemerintah  dari  Bupati  sampai  dengan  Gubernur),  tanda  pengakuan  dan  pengabdian. Yang  dimaksud  JaroTujuh  ini  adalah  para  kasepuhan  yang  berada  di  Kp.  Cibengkung, Nungkulan, Penyaweuyan, Garehong, Kamancing, Cihandam dan Cihulu.
4. Jaro  Tanggungan  Dua  belas  yaitu  bertugas  sebagai  pengawas  para  Jaro  Dangka  dan Masyarakat Baduy pada umumnya.

## Tingkat Pemahaman Perempuan Baduy terhadap UU Perkawinan.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  wawancara  dengan  perempuan  Baduy  luar,  maka  di peroleh informasi tentang :
1. UU Perkawinan yang diatur oleh Negara.
Beberapa  perempuan  Baduy  yang  di  wawancara  menyatakan  bahwa,  mereka  tidak memahami ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Perkawinan baik UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, Dalam UU Perkawinan, diatur  tentang  sah  nya  suatu  perkawinan,  Rukun  dan  syarat  perkawinan,  hak-hak  dan kewajiban orang tua, akibat perkawinan dan lain sebagainya.
1,2 Universitas Islam Jakarta
Perempuan  baduy  dalam  pemahaman    perkawinannya  hanya  memahami  bahwa, perkawinan dapat dilaksanakan  apabila perempuan dan laki-laki sudah aqil baliq, dan mereka di jodohkan oleh orang tua masing-masing, dengan tatacara yag sudah diatur oleh adat dan kebiasaan masyarakat baduy dalam proses perkawinannya. Pernikahan di lakukan dan di sahkan oleh Pu’un sebagai pimpinan adat masyarakat suku Baduy.
2. Dalam  menentukan  usia  perkawinan  calon  mempelai  laki-laki  maupun  perempuan, masyarakat baduy tidak di tentukan oleh angka seperti UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, laki-laki  berusia  19  tahun  dan  perempuan  berusia  16  tahun.  Sedangkan  menurut  UU Perkawinan No. 16 tahun 2019,  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Kementrian  Sekretariat  Negara  RI,  2019)mengatur  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan calon mempelai bagi masyarakat baduy adalah aqil baliq baik laki-laki maupun perempuan. Perjodohan dilakukan saat seorang gadis mencapai usia empat belas tahun. Dalam tenggang waktu tersebut, orang tua pemuda masih bebas memilih wanita yang disukainya. Jika belum ada yang cocok, semua harus mau dijodohkan.
3. Pasal 2 ayat 2 (Republik Indonesia, 1974) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berkaitan  dengan  masyarakat Baduy  yang  melaksakana  perkawinan,  perkawinnya  laksanakan  dengan  dipimpin  oleh ketua  adat  yang  disebut  dengan  Pu’un,  dan  di  saksikan  oleh  masyarakat  adat  baduy. Dengan  demikian  maka  tiap-tiap  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  adat Baduy tidak dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Dikarenakan  pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  adat  Baduy  tidak  dicatat, maka  perkawinan  yang  telah  diselenggarakan  tidak  mendapatkan  buku/akta  nikah seperti pernikahan masyarakat pada umumnya. Hal ini menimbulkan akibat hukum yang sangat  merugikan  pihak  perepuan  baduy  maupun  anak,  apabila  dalam  perkawinan, timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Demikian juga dengan hak-hak anak baik dalam pembuatan akte kelahiran maupun hak-hak lain seperti hak waris dan lainnya akibat dari perkawinan. Bagi masyarakat Baduy, pernikahan adalah sekali dalam seumur  hidup,  mereka  tidak  mengenal  perceraian,  dan  jika  sampai  terjadi  perceraian, maka keduanya diusir dari suku baduy.
5. Sebagai pembuktian bahwa telah terjadi perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan, jika menurut undang-udang yang berlaku dengan dikeluarkannya buku/akta nikah, maka bagi masyarakat baduy yang melaksanakan perkawinan, mereka hanya berdasarkan pada kepercayaan dan kesaksian dari masyarakat saja, bahwa telah terjadi perkawinan antara sepasang  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  bukti  tertulis,  atau  tidak  adanya  buku/akta nikah.
6. Masyarakat  suku  Baduy,  selalu  menjaga  kelestarian  tradisi  dari  para  leluhurnya,  dan cenderung menutup diri dari budaya luar. Proses pernikahannya pun memiliki syarat dan cara tersendiri. Terdapat tiga tahapan lamaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, untuk bisa meminang sang pujaan hati. Diantaranya pertama mempelai laki-laki beserta keluarga harus melapor ke Pu’un atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya. Selanjutnya sirih, pinang, dan gambir dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar. Kedua, membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas  kawin,  dan  ketiga  membawa  alat  rumah  tangga  dan  baju  untuk  calon  mempelai wanita.Setelah semua proses dilalui, maka diadakanlah upacara pernikahan yang hanya boleh  diadakan  pada  bulan  kalima,  kagenep,  katujuh.  Penanggalan  ini  berdasarkan pikukuh,  aturan-aturan  yang  sudah  digariskan  oleh  leluhur.Pada  prosesi  pernikahan mempelai laki-laki, akan mengucapkan kalimat syahadat (seperti ijab kabul), disaksikan oleh  Naib  sebagai  penghulunya.  Ijab  kabul  pun  dilakukan  dua  kali  untuk Baduy Luar, namun untuk Baduy Dalam hanya dilakukan sekali saja.
1,2 Universitas Islam Jakarta
7. Masyarakat Baduy luar, melaksanakan pernikahan sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu adanya penghulu, namun dengan tata cara agama Islam. Sedangkan Baduy dalam, menolak  kebijakan  pemerintah  untuk  dinikahkan  secara  Negara,  namun  hanya  dengan pernikahan adat, yang menikahkan adalah tokoh adat. Dalam ketentuan sistem hukum perkawinan  masyarakat  adat  Baduy tidak  mengenal  poligami  dan  perceraian.  Tetapi mereka  hanya  diperbolehkan  untuk  menikah  kembali  jika  salah  satu  dari  mereka meninggal dunia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis da wawancara dengan perempuan masyarakat adat Baduy, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. UU No. 16 tahun 2019 Perubahan  atas UU No. 1 tahun 1974  tentang perkawinan, secara materi dan pelakasanaannya, tidak di ketahui oleh perempuan masyarakat Baduy luar. Mereka  mengetahui  tentang  pelaksanaan  perkawinan  hanya  mengikuti  berdasarkan adat/kebiasaan yang berlaku. Masyarakat baduy sangat percaya kepada
2. Dalam pernikahan masyarakat suku Baduy, seorang anak harus menerima calon pasangan yang  sudah  ditentukan  orang  tua.  Anak  tidak  boleh  menentukan  sendiri  calon pendamping  hidupnya.  Sebab,  mereka  percaya  bahwa  jodoh  merupakan  takdir  dari leluhur. Usia calon pengantinnya pun masih sangat muda, yaitu 14 sampai 17 tahun bagi laki-laki dan 13 atau 14 tahun bagi perempuan, atau sudah aqil baliq.
3. Tata  cara  perkawinan  dari  mulai  peminangan  sampai  membina  rumah  tangga  diatur dalam ketentuan adat Baduy yang mengikat. Setelah calon jodoh sudah ditentukan, kedua keluarga  bertemu  dan  bersilaturahmi.  Tahap  pengenalan  ini  dinamakan  bobogohan. Setelah  kedua  keluarga  sepakat  untuk  melangsungkan  pernikahan,  maka  diadakanlah lamaran.
4. Pelaksanaan  acara  pernikahan  hanya  boleh  dilakukan  pada  bulan  ke-5,  6,  dan  7  yang penanggalannya disesuaikan oleh Pikukuh. Pikukuh sendiri merupakan aturan dan ajaran yang  wajib  dijalankan  oleh  masyarakat  Baduy.  Aturan  ini  mengatur  segala  hal  yang dilarang dan diperbolehkan oleh masyarakat suku Baduy, sesuai dengan apa yang sudah digariskan leluhur.
5. Dalam proses pernikahan, pengantin akan mengucapkan ijab kabul yang disaksikan oleh penghulu. Pelaksanaan akad nikah dan resepsi dilakukan di Balai Adat, serta dipimpin oleh Pu’un yang akan mengesahkan pernikahan tersebut. Satu hal yang perlu ditekankan, masyarakat  Baduy  tidak  mengenal  poligami  dan  perceraian  dalam  rumah  tangganya. Mereka hanya diperbolehkan menikah lagi jika pasangannya meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnes  widanti.  (2005). Hukum  Berkeadilan  Jender,  Aksi-Interaksi  Kelompok  Buruh  Perempuan dalam Perubahan Sosial . PT. Kompas Media Nusantara. Al-Ustadz  Muhammad  Thalib.  (2011). Al-Qur’an  Tarjamah  Tafsiriyah:  Memahami  Makna AlQur’an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan. Ma’had An-Nabawi. Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. Fenomena , 9 (2), 155. https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946 Danasasmita,  S.  Y.  I.  (n.d.). Rintisan  Penelusuran  Masa  Silam  Sejarah  Jawa  Barat,  Jilid KetigaKeempat . Fitri Nur Hidayah. (2023). 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia - GoodStats Data . https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab- perceraian-di-indonesia-HLBgQ
Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia , 006265 , 2–6. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
1,2 Universitas Islam Jakarta
Liza Hadiz, S. W. E. (1998). Pembakuan peran gender dalam kebijakan-kebijakan di Indonesia . LBH APIK.
Muhammad Sholeh. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya. Qonuni Jurnal Hukum Dann Pengkajian Islam , 01 No 01 , 29–40. Republik Indonesia. (1974). UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . 1–15. Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan  Agama  Islam-Ta’lim , 185 – 193 .  http://jurnal.upi.edu/file/05_PERN IKAHAN_DALAM_ISLAM_-