## PELAKU PEMBUNUHAN YANG MEMBELA DIRI DALAM MEMPERTAHANKAN KEHORMATAN DAN HARTA BENDA

## MARSUDI UTAYO

## Dosen Tetap Persyarikatan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

## ABSTRAC
Article  49  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code  regulates  the  actions  "emergency defense"  (noodweer)  for  themselves  and  for  others,  decency,  honor  or  property themselves  or  others,  because  there  is  an  attack  or  threat  of  attack  is  very  close. According  to  this  article  people  who  do  defense  emergency  can  not  be  punished. Factors That Makes Working Out Perpetrators of Criminal Punishment by Penal Code are:  Ontoerekenings-vatbaarheid  (an  inability  responsible),  Overmacht  (necessity) forced  or  emergency,  Noodweer  (urgent  advocacy),  Wettelijk  voorschrif  (command laws), bevel Ambtelijk (command term)
Keywords : Overmacht, Noodweer, command laws, command term

## I. PENDAHULUAN
Bahwa  manusia  dianugrahi  oleh Tuhan  Yang  Maha  Esa  akal  budi  dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan  untuk  membedakan  mana yang  baik  dan  buruk,  serta  akan  dapat membimbing juga mengarahkan sikap dan perilaku  dalam  menjalani  kehidupannya. Dengan  akal  budi  dan  nurani,  maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi  kebebasan  tersebut  manusia memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. 1
Kitab Undang-undang
Hukum Pidana  (KUHP)  adalah  sumber  pokok hukum  pidana  materiil,  yang  memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan  tindak  pidana  tertentu, mengenai  aturan  umum  dimuat  dalam
*Marsudi  Utoyo,  Dosen  Persyarikatan, SEKOLAH  TINGGI  ILMU  HUKUM  SUMPAH PEMUDA Palembang.
1 Pustaka  Yustisia, Penjelasan  Undang- undang  RI  No.  39  Tahun  1999  Tentang  HAM , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, hlm 76.
buku I, buku II mengatur tentang kejahatan dan  buku  III  adalah  tentang  pelanggaran. Dalam  buku  II  KUHP  ini  mengatur tentang  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang dilarang  untuk  dilakukan  orang  yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang  melakukan  perbuatan  yang  menjadi larangan tersebut.
Aturan  umum  memuat  asas-asas umum  mengenai  berbagai  hal  atau  bidang dalam hukum pidana, misalnya batas-batas berlakunya  hukum  pidana,  tentang  pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang pembarengan,  tentang  percobaan,  tentang penyertaan  dan  lain  sebagainya.  Aturan umum hukum pidana ini berlaku tidak saja tindak  pidana,  melainkan  juga  terhadap tindak  pidana  yang  ada  diluar  KUHP sepanjang  dalam  Undang-undang  lain  itu tidak ditentukan lain (Pasal 103).
Sejak  dahulu  kala  sampai  sekarang sarjana hukum saling bertengkar mengenai soal,  mengapa  suatu  kejahatan  harus ditanggapi  dengan  suatu  pidana. 2 Antara
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana  di  Indonesia ,  PT  Eresco,  Bandung,    1986, hlm 13
pidana  dan  kejahatan  merupakan  suatu rangkaian  yang  tidak  dapat  dipisahkan yaitu perbuatan dan sanksi, yang merupakan adanya perbuatan akan dikenakan  sanksi,  bahwa  dasar  pokok dalam  menjatuhi  pidana  pada  orang  yang telah  melakukan  perbuatan  pidana  adalah norma  yang  tidak  tertulis,  tidak  dipidana jika  tidak  ada  kesalahan.  Dasar  ini  adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya.  Jadi  mengenai  criminal responsibility  atau  criminal  liability,  azas yang  menentukan  bahwa  tidak  ada perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan  pidana  jika  tidak  ditentukan terlebih dahulu dalam perundang- undangan.  Biasanya  ini  dikenal  dalam bahasa  latin  sebagai “Nullum  delictum nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali” . 3 yang  dikenal  dengan  azas legalitas , biasanya  asas  legalitas  ini  dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam  dengan  pidana  kalau  hal  itu terlebih  dahulu  belum  dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk  menentukan  adanya  perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan  hukum  pidana  tidak berlaku surut. 4
Hukum  pidana  merupakan ultimum remedium ,  yaitu  upaya  terakhir  guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama  penjahat,  serta  memberikan tekanan  psikologis  agar  orang-orang  lain tidak melakukan kejahatan. 5
Apa yang kini dinamakan “kejahatan” adalah pelanggaran dari norma-norma  sebagai  unsur  pokok  kesatu dari hukum pidana dan inilah yang  disebut dengan  istilah    perbuatan  melanggar hukum. Umur kejahatan itu sama
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23
4 Ibid , hlm 25
5 Andi  Zainal  Abidin, Asas-asas  Hukum Pidana Bagian Pertama ,  Penerbit Alumni, Bandung,  1987, hlm 16
panjangnya dengan umur umat manusia itu sendiri,  bahkan  ada  ungkapan  yang men yatakan “ dimana ada manusia di sana ada  kejahatan ”,  kejahatan  adalah  sahabat setia  umat  manusia,  dia  hadir  sebagai penyimpangan perilaku dalam masyarakat, kejahatan  bisa  hadir  kapanpun  dan diamanapun manusia berada, maka dari itu tingkat  dan  jenis  kejahatan  itu  dapat beradaptasi  dengan  dinamika  yang  terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu  maka  hadirlah  “hukum”,  hukum  hadir bukan  semata-mata  menjadi  pe  ngekang manusia  akan  kebebasannya,  namun  juga menjadi  cambuk  untuk  menindak  perilaku yang  berbahaya  yang  dilakukan  manusia, dengan  harapan  tidak  akan  terulang kembali.
Kata- kata “kejahatan” adalah terjemahan  dari  bahasa  Belanda  sebagai terjemahan  dari    istilah-istilah  ( misdrijf ) atau  “kejahatan”    berarti  suatu  perbuatan yang  tercela  dan  berhubungan  dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum” 6 .
Didalam  penjelasan  Undang-undang dasar  1945  menjelaskan  dengan  tegas, bahwa  negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum ( Rechtstaat ) tidak berdasarkan atas kekuasaan  ( machstaat ). 7 Hal  ini  berarti bahwa Indonesia ialah negara hukum yang demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  1945,  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  dan  menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum, serta  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintah dengan tidak ada pengecualian. Sebagai negara hukum, terdapat ciri- ciri ( rule of  law ) khas  yang layak disebut negara hukum, ciri-ciri tersebut antara lain
1.  Pengakuan  dan  perlindungan  atas hakasasi manusia
6 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia , PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm 30
7 Ibid , hlm 67
2.  Peradilan yang bebas dari pengaruhsuatu kekuatan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3.  Legalitas  dalam  arti  hukum  dalam segala bentuknya.
Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh  jaminan  agar  hukum  dan negara harus dilaksanakan dengan adil dan jujur  serta  tidak  meninggalkan  perasaan hormat akan harkat dan martabat manusia. Sesungguhnya  hukum  dan  undang-undang itu  sendiri  sudah  menjamin  agar  hak-hak asasi manusia tidak dilanggar dan walaupun  tidak  sepenuhnya  diatur  akan tetapi  tidak  berarti  negara  dapat  berlaku sewenang-wenang, sebab hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia lahir, hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  1 pernyataan  umum  hak  asasi  manusia ( Universal  Declaration  of  Human  Right ) yang  menyatakan  bahwa:  “ sekalian  umat manusia  dilahirkan  merdeka  dan  sama dalam martabat dan hak-haknya ”.
Tindak  pidana  biasanya  dilandasi dengan  berbagai  motif  maupun  rencana, mulai  dari  sakit  hati,  cemburu,  dendam, hutang  piutang  dan  lain  sebagainya,  tidak mengendurkan  niatnya  untuk  melakukan kejahatan dan ini sebagai indikasi semakin meningkatnya  kejahatan  terhadap  nyawa ini  khususnya  dalam  kasus  pembunuhan berencana.  Adapun  perencanaan  terlebih dahulu dimaksudkan untuk, pelaku memiliki  rencana  yang  matang,  pelaku memilih  waktu  yang  tepat,  dan  pelaku dapat  melaksanakan  niatnya  itu  secara tenang.  Bukan  kerane  terpaksa  atau keadaan yang memaksa.
Sebagai  contoh  daya  relatif  atau ( nisbi ); relatieve  overmacht .  Kekuasaan, kekuatan,  dorongan  atau  paksaan  pisik atau psychicsh terhadap orang bersangkutan  bersifat  relatif  atau  nisbi. Misalnya  pada  perampokan  sebuah  bank, karyawan  bank  diancam  dengan  pistol supaya menyerahkan uang. Bilamana tidak dilakukannnya  maka  pistol  itu  akan
ditembakkan  oleh  perampok  dan  akan mengancam nyawa karyawan bank tersebut.  Teoritis  karyawan  bank  itu  dapat melawan  dengan  resiko  mati  terkena tembakan  perampok.  Bilamana  ia  tidak melawan dan menuruti kehendak perampok,  maka  ia  tidak  dapat  dipidana, sekalipun  ia  telah  mewujudkan  delik. Menurut  Jonkers  orang  yang  diancam, dipaksa  atau  didoronglah  yang  berbuat, sekalipun  ia  berbuat  karena  ancaman  atau dorongan  itu.  Tidak  semua  paksaan  atau dorongan terhadap seseorang dapat menimbulkan relatieve overmacht . Kekuatan,  paksaan  atau  dorongan  itu haruslah  sedemikian  rupa  sehingga  orang yang  terkena  tidak  dapat  atau  tidak  perlu mengadakan perlawanan 8 . Dalam pembelaan darurat atau noodweer artinya  “pembelaan  darurat”. Supaya  orang  mengatakan  bahwa  dirinya dalam  “pembelaan  darurat”  dan  tidak dapat  dihukum 9 .  Karena  adanya  syarat bahwa serangan itu harus seketika itu juga mengancam,  maka  pembelaan  terpaksa tidak boleh dilakukan dalam 10 :
a. hal, bahwa serangan yang mengancam itu akan terjadi dikemudian hari,
b. hal, bahwa serangan itu telah selesai. Menurut  van  Bemmelen,  bahwa perbuatan  pada noodweerxses adalah melawan  hukum;  dengan  kata  lain terhadap  perbuatan  itu  tetap  dipidana, hanya  terhadap  pembuat  tidak  terdapat verwijt . Kalau ditinjau dari segi ajaran atau pandangan  monistis  tentang  delik,  maka dalam hal adanya noodweer , perbuatan itu dianggap  tidak  memenuhi  unsur melawan hukum ,  sedangkan  pada noodweerexes , perbuatan  pidana  tetap  ada,  tetapi  unsur
8 Andi Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama , Alumni, Bandung, 1987, hlm 227-228.
9 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal ,  Politea, Bogor, 1993, hlm 64-66.
10 Loc Cit , hlm 237-237.
bertanggungjawab pidana, yakni kesalahan pembuat terhapus.
Secara ringkas dan sederhana pembelaan terpaksa dan perlampuan pembelaan  terpaksa  dapat  dibedakan sebagai berikut: Noodweer ialah pembelaan  yang  diberikan  karena  sangat mendesak  terhadap  penyerangan  yang mendadak  dan  tiba-tiba  serta  mengancam dan  melawan  hukum.  Unsur-unsurnya ialah :
a. penyerangan yang nyata-nyata:
1. melawan hukum
2. mendesak dan sekonyong- konyong mengancam.
b.   penyerangan itu harus mengenai :
1. badan ( lijf ) sendiri atau orang lain
2. kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid )
3. atau barang ( goed ) yang diserang atau orang lain
Noodweerexes ialah perlampuan batas pembelaan terpaksa, yang disebabkan  suatu  tekanan  jiwa  yang  hebat karena  adanya  serangan  orang  lain  yang mengancam.  Dengan  demikian  pembelaan itu harus membela diri atau orang lain dan melindungi  harta  benda  dan  kesusilaan dalam keadaan terpaksa.

## II. PEMBAHASAN
Tanggung  Jawab  Pelaku  Pembunuh  an Dalam
Membela Diri Untuk Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Bendanya.
Perbuatan  pidana  hanya  menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan  dengan  suatu  pidana.  Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung  dari  soal  apakah  dalam melakukan  perbuatan  ini  dia  mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana ialah:  tidak  dipidana  jika  tidak  ada kesalahan  ( Geen  straf  zonder  schuld; Actus  non  facit  reum  nisi  mens  sir  rea ).
Azas  ini  tidak  tersebut  dalam  hukum tertulis  tapi  dalam  hukum  yang  tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku 11 . Kejahatan  terhadap  jiwa  seseorang diatur  dalam  BAB  XIX  buku  II  KUHP. Bentuk  yang  pokok  dari  kejahatan  ini adalah  pembunuhan  ( doodslag )  yaitu menghilangkan  jiwa  seseorang.  Dalam kejahatan  tidak  dirumuskan  perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya  jiwa  seseorang.  Hilangnya  jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah  sakit.  Untuk  dapat  dikatakan menghilangkan  jiwa,  seseorang  harus melakukan  suatu  perbuatan  yang  dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa 12 . Dalam  contoh  kasus  pembelaan  diri dalam  mempertahankan  kehormatan  dan harta  benda  baik  milik  sendiri  maupun orang  lain  penulis  mengutip  berita  dari koran  Sumatera  Ekspres  seperti  dibawah ini.
Sopir  Pemberani  Yang  Melawan  dan Menewaskan  2  Perampok  Mendapat Penghargaan dan
Pantas Menjadi Pahlawan 13 . Palembang, 22 Maret 2009 Kepala  Kepolisian  Daerah  Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Sisno
Adiwinoto memberikan penghargaan kepada Sulaiman (38), sopir yang menabrak  dua  perampok  hingga  tewas (Kompas, 21/3), atas keberaniannya melumpuhkan pelaku perampokan terhadap  dirinya.  Penghargaan  diserahkan Kepala  Bidang  Humas  Polda  Sumsel Kombes  Abdul  Gofur,  Sabtu  (21/3)  di  RS
11 Moeljatno, Op Cit , hlm 153
12 HAK.  Moch.  Anwar, hukum  pidana bagian khusus (KUHP buku II) , Alumni, Bandung,
1979, Hlm 88-89
13 Sumatera  Ekspres, Sopir  Pemberani Yang  Melawan  dan  Menewaskan  2  Perampok Mendapat Penghargaan dan Pantas Menjadi Pahlawan, Palembang,  Tangal  22  Maret 2009.”
Charitas,  tempat  Sulaiman  menjalani perawatan.
Dua perampok berinisial JS (20) dan RH (31) menodongkan pistol lalu merampas  tas  plastik  berisi  uang  Rp  130 juta  yang  dibawa  Sulaiman,  sopir  seorang pedagang  karet.  Perampok  kemudian melarikan  diri  dengan  sepeda  motor  BG 6367  UF.  Sopir  itu  nekat  memburu  dan menabrak  dua  perampok  hingga  tewas dengan  mobil  di  kompleks  perumahan Poligon,  Palembang,  Jumat  (20/3)  siang. Mobil  yang  dikendarai  Sulaiman  terbalik setelah  menabrak  sehingga  dia  menderita luka serius di kepala.
Menurut Gofur, polisi akan melindungi sopir itu dan keluarganya. Dia juga  berharap  warga  tidak  hanya  berani melawan pelaku kriminal, tetapi mencegah tindakan kejahatan dengan minta pengawalan  polisi  jika  membawa  uang dalam jumlah besar. Kepala Poltabes Palembang Komisaris Besar Lucky Hermawan menyatakan,  seorang  pelaku,  RH,  diduga juga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan lain.
Polisi  menemukan  barang  bukti berupa  dua  paku  yang  ditancapkan  pada potongan  karet  untuk  mengempiskan  ban mobil  korban.  Dengan  demikian,  pelaku kejahatan  mudah  mendekati  korban  yang terpaksa berhenti.
Menyinggung  soal  senjata  yang digunakan,  Lucky  memastikan  jenisnya revolver. Namun, saat ini sedang diperiksa di  Laboratorium  Forensik  Mabes  Polri untuk  memastikan  apakah  senjata  tersebut rakitan atau milik kepolisian RI
Pasal  49  ayat  (1)  KUHP mengatur mengenai  perbuatan  “pembelaan  darurat” ( noodweer )  untuk  diri  sendiri  maupun untuk  orang  lain,  kehormatan  kesusilaan atau  harta  benda  sendiri  maupun  orang lain,  karena  ada  serangan  atau  ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini  orang  yang  melakukan  pembelaan darurat  tidak  dapat  dihukum.  Pasal  ini mengatur  alasan  penghapus  pidana  yaitu
alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan  hukum.    Tentang  Pasal  49  ayat (1)  KUHP,  R.  Soesilo  berkomentar  antara lain bahwa supaya orang dapat mengatakan  dirinya  dalam  “pembelaan darurat”  dan  tidak  dapat  dihukum  harus dipenuhi tiga syarat::
(1) Perbuatan  yang  dilakukan  itu  harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela).
Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan  tidak  ada  jalan  lain.  Di  sini harus  ada  keseimbangan  yang  tertentu antara  pembelaan  yang  dilakukan dengan  serangannya.  Untuk  membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
(2) Pembelaan  atau  pertahanan  itu  harus dilakukan hanya terhadap kepentingan- kepentingan  yang  disebut  dalam  pasal itu  yaitu  badan,  kehormatan  dan barang diri sendiri atau orang lain.
(3) Harus ada serangan yang melawan hak dan  mengancam  dengan  sekonyong- konyong atau pada ketika itu juga. Jika  alasan  penghapus  pidana  ini kemudian  terbukti,  maka  hakim  akan mengeluarkan  putusan  yang  melepaskan terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging ). Bukan putusan bebas alias vrijspraak. Jadi, hakimlah yang harus menguji dan memutuskan  hal  ini,  sedangkan  polisi hanya  mengumpulkan  bahan-bahannya untuk diajukan kepada hakim 14 .
Disini  orang  boleh  melawan  untuk mempertahankan  diri  dan  barangnya  yang dirampok  itu,  sebab  perampok  telah menyerang dengan melawan hak.

## Faktor-faktor Yang Menjadikan Pelaku Pidana Terbebas dari Hukuman.
Pasal  49  (1)  KUHP  berbunyi  : Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena adanya
14 R. Soesilo, Op Cit, hlm, 64-66.
serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun  orang  lain  terhadap  kehormatan kesusilaan  (eerbaarheid)  atau  harta  benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kalimat  ini  kiranya  masih  dapat  disingkat sebagai  berikut  :  Barang  siapa  terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau  ancaman  serangan  ketika  itu  yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan ( eenbaarheid ) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain tidak di pidana 15 .
Yang  menjadi soal  pertama adalah bahwa  perbuatan  yang  dimaksud  dalam pasal 49 ayat 1 KUHP diatas, harus berupa pembelaan. Artinya lebih dahulu harus ada hal-hal  memaksa  terdakwa  melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan  sebagai  adanya  serangan  atau ancaman  serangan.  Jika  demikian  maka dalam  kata  “terpaksa  pembelaan”  ada termaktub 3 (tiga) pengertian yaitu:
a. harus  berupa  ada  serangan  atau ancaman serangan
b. harus ada jalan lain untuk menghalaukan  serangan  atau  ancaman serangan pada sat itu dan;
c. perbuatan  pembelaan  harus  seimbang dengan  sifatnya  serangan  ancaman serangan.
Soal  kedua adalah  mengenai  : kepentingan  macam  apa  saja  yang  harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan?. Ada 3 (tiga) hal  yang masing-masing baik kepunyaan  sendiri  maupun  kepunyaan orang lain yaitu 16 : a. diri atau badang orang b. kehormatan, kesusilaan ( eebaarheid )
Jonkers  mengatakan  bahwa  ini  adalah species dari a, artinya suatu kekhususan dari  a,  yang  bertalian  dengan  seks. Beberapa penulis menyalin b ini dengan kehormatan saja, hal mana salah benar. Sebagai  contoh  dari  perbedaan  antara serangan terhadap badan dengan
15 Moeljatno, Op Cit , hlm 144 16 Ibid , hal 146
serangan terhadap kehormatan kesusilaan,  adalah  demikian:  meraba dada  orang  sesama  kelamin  kiranya tidak  pantas  kalau  dibela  dengan pukulan  keras  di  atas  kepala  yang meraba.  Sebab  serangan  terhadap  diri orang  yang  demikian  itu  hanya  bersifat ringan.  Tapi  kalau  ada  yang  diraba dadanya  tadi  adalah  berlainan  kelamin, maka  di  situ  ada  serangan  terhadap kehormatan  kesusilaan  yang  bersifat serius  juga,  sehingga  kemplangan (tamparan)  keras  di  atas  kepala  tadi, adalah tindakan yang setimpal
c. Harta benda orang. Kiranya tentang hal ini tidak perlu komentar.
Soal  yang  ketiga adalah  bahwa serangannya harus bersifat melawan hukum.  Hanya  terhadap  gangguan  yang melawan  hukum,  orang  yang  terkena mempunyai  hak  atau  wewenang  untuk mengadakan pembelaan.
Bagaimana kalau orang mengira ada serangan ,  atau  mengira  bahwa  serangan itu melawan  hukum padahal  senyatanya tidak, dan mengadakan pembelaan menurut  pasal  49  ayat  1  KUHP  ?.  Ini dinamakan pembelaan  terpaksa  yang putatif ,  yang  hanya  dalam  pikirannya sendiri  saja  tapi  sesungguhnya  tidak  ada. Bagi  orang  yang  demikian  itu  tidak mungkin ada alasan pembenar. Perbuatannya  tetap  keliru.  Hanya  saja, pidana  dapat  dikurangi  bahkan  ditiadakan kalau  “salah  sangka”  atau  ”salah  terka” tadi, dapat dimengerti dan dapat diterima.
Menurut pasal 49 KUHP untuk dapat disebut  ( Noodweer )  pembelaan  mendesak harus memenuhi beberapa syarat yaitu 17 :
1. Harus ada serangan
a. yang seketika ( ogenblikkelijk ).
b. mengancam secara langsung ( ommiddelijk dreigend ).
c. melawan hak.
2. Ada pembelaan :
a. sifatnya mendesak ( noodzakelijk )
17 Mustafa  Abdullah  dan  Ruben  Achmad, Op Cit , hlm 72.
b. pembelaan itu menunjukan keseimbangan  antara  kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan  hukum  yang  dibela ( geboden ).
c. Kepentingan  hukum  yang  dibela hanya,  badan,  kehormatan,  harta sendiri maupun orang lain.
Faktor-faktor  Yang  Menjadikan  Pelaku Pidana
Terbebas dari Hukuman berdasarkan KUHP adalah :
a. Ontoerekeningsvatbaarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) pasal 44 KUHP,  faktor  yang  membebaskan pelaku  seperti  ini  karena  pelaku jiwanya terganggu/sakit ingatan (gila).
b. Overmacht (keterpaksaan)  pasal  48 KUHP,  faktor  terpaksa  atau  keadaan darurat  karena  pelaku  terjepit  diantara dua  pilihan  berebut  baju  pelampung dilaut  untuk  menyelamatkan  nyawa dari tenggelam 18 .
c. Noodweer (pembelaan mendesak) pasal  49  KUHP,  faktor  membela  harta benda kepunyaan sendiri atau
kepunyaan  orang  lain,  dari  pada serangan  yang  melawan  hukum  dan yang  berlaku  sekejap  itu  atau  yang mengancam  dengan  seketika.  Pelaku membela kepentingan karena pembelaan terpaksa 19 .
d. Wettelijk  voorschrif (perintah  undang- undang)  pasal  50  KUHP,  faktor pembebasan  pidana  karena  pelaku diperintah  oleh  undang-undang  dan yang diperintah (pelaku) melaksanakan dengan itikad baik yaitu melaksanakan tugas.
e. Ambtelijk  bevel (perintah  jabatan) pasal  51  KUHP,  faktor  pembebasan dari  pidana  pelaku  mendapat  perintah dengan  wenang  dan  pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan perkerjaan.

## III. PENUTUP
18 OpCit, Hal 140
19 Ibid , hal 144
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya  terutama  yang  berhubungan dengan  permasalahan,  maka  dapat  ditarik suatu  kesimpulan  dan  saran-saran  sebagai berikut :
1. Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” ( noodweer ) untuk diri sendiri maupun  untuk  orang  lain,  kehormatan kesusilaan  atau  harta  benda  sendiri maupun  orang  lain,  karena  ada serangan  atau  ancaman  serangan  yang sangat  dekat.  Menurut  pasal  ini  orang yang  melakukan  pembelaan  darurat tidak dapat dihukum.
2. Faktor-faktor Yang Menjadikan Pelaku Pidana Terbebas dari Hukuman
berdasarkan KUHP adalah :
- Ontoerekenings-vatbaarheid (ketidak  mampuan  bertanggung jawab)
- Overmacht (keterpaksaan) terpaksa atau keadaan darurat.
- Noodweer (pembelaan mendesak).
- Wettelijk voorschrif (perintah undang-undang)
- Ambtelijk bevel (perintah jabatan)

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama , Alumni,
Bandung, 1987.
Aruan  Sakidjo  dan  Bambang  Poernomo,
Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum,  Hukum  Pidana  Kodifikasi , Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1990. HAK.  Moch.  Anwar, hukum  pidana bagian  khusus  (KUHP  buku  II) , Alumni, Bandung, 1979.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Mustafa  Abdullah  dan  Ruben  Achmad, Intisari  Hukum  Pidana ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
P.F.  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  Alumni,  Sumur Batu, Bandung.
- - - - -
Pustaka  Yustisia, Penjelasan  Undang- undang  RI  No.  39  Tahun  1999
Tentang  HAM ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana  (KUHP)  serta  Komentar- komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal , Politea, Bogor, 1993. Sumatera  Ekspres, Sopir  Pemberani  Yang
Melawan dan Menewaskan 2 Perampok  Mendapat  Penghargaan dan Pantas Menjadi Pahlawan,
Palembang, Tangal 22 Maret 2009.”
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  PT  Eresco, Bandung,  1986.