## EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN KEGURUAN UNTUK SEKOLAH DASAR

## EVALUATION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER EDUCATION SYSTEM

## Simon Sili Sabon dan Widodo
Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
simonsilisabon@yahoo.com

## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAK AN PENDIDIKAN
Naskah diterima:
29 Maret 2020 direvisi akhir: 24 Agustus 2021 disetujui: 26 Agustus 2021 Volume 14 Nomor 1/2021 DOI      : 10.24832/jk.v15i1.282

## ABSTRACT
This study aims to analyze: (i) the teacher education system, (ii) the accreditation status of teacher’s colleges and study programs, (iii) the fulfillment of lecturer standards, (iv) the quality of student input, and (v) the quality of student internships. Study approach is a mix of quantitative and qualitative. The study utilizes secondary data from Higher Education Database and National Accreditation Board for Higher Education. Also used is survey data with students in four institutions around Jakarta. The study findings show that the teacher education system has changed for the better, but has not been implemented strictly. Previously, graduates of undergraduate education could immediately become teachers, but after the issuance of Minister of Education and Culture Regulation No 87/2013, a bachelor of education must take Teacher Professional Education first if he wants to become a teacher. Another study finding is that most of the study programs have not been accredited. Some study programs that have been accredited, only get a C grade. Regarding the standard of lecturers, some teacher’s colleges have met the minimum standard of having a master’s degree for lecturers. The number of lecturers at certain teacher’s colleges is excessive so that the workload is less than the standard. The quality of student input is quite good. Most students feel that they have had sufficient experience during their internship. The study recommends that the ministry and teacher’s colleges apply Minister of Education and Culture Regulation No 87/2013 to produce professional teachers. The Ministry of Education and Culture must work closely with local governments so that teacher recruitment only accepts the graduates from teacher professional education. Teacher professional education must prioritize quality by only accepting graduates with Bachelor’s degree in education. If there is a study program that does not meet the requirements, it should be proposed to have its operational permit terminated.
Key words : Teacher’s College, Accreditation, Lecturer Standards, Quality of student input

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  menganalisis:  (i)  sistem  pendidikan  keguruan,  (ii)  status  akreditasi lembaga  pendidikan  keguruan  dan  program  studi,  (iii)  pemenuhan  standar  dosen,  (iv) mutu input mahasiswa, dan (v) mutu magang mahasiswa. Pendekatan studi menggunakan campuran kuantitatif dan kualitatif. Studi memanfaatkan data sekunder dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Digunakan pula data survei dengan mahasiswa di empat lembaga di sekitar Jakarta. Temuan studi menunjukkan bahwa  sistem  pendidikan  keguruan  mengalami  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik, namun  belum  diimplementasikan  secara  ketat.  Sebelumnya  lulusan  sarjana  pendidikan bisa langsung menjadi guru, namun setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  87/2013,  seorang  sarjana  pendidikan  harus  mengikuti  Pendidikan Profesi Guru terlebih dahulu jika ingin menjadi guru. Temuan studi lainnya yaitu sebagian besar program studi belum terakreditasi. program studi yang sudah terakreditasi, sebagian hanya memperoleh nilai C. Terkait standar dosen, sebagian lembaga pendidikan keguruan sudah memenuhi standar minimal berpendidikan pasca sarjana. Jumlah dosen pada lembaga pendidikan keguruan tertentu berlebih sehingga beban kerjanya kurang dari standar. Mutu input  mahasiswa  sudah  cukup  baik.  Sebagian  besar  mahasiswa  merasa  telah  mendapat
pengalaman  memadai  dari  magang. Kajian  merekomendasikan  agar kementerian dan lembaga pendidikan keguruan  menerapkan  Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87/2013 untuk menghasilkan guru profesional. Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  harus bekerja  sama  dengan  pemerintah daerah  agar  rekrutmen  guru  hanya menerima lulusan pendidikan profesi guru.  Pendidikan  profesi  guru  harus mengutamakan  mutu  sehingga hanya  menerima  lulusan  sarjana pendidikan.  Jika  ada  program  studi yang  tidak  memenuhi  persyaratan, sebaiknya diusulkan untuk dihentikan ijin operasionalnya.
Kata kunci :  Lembaga  Pendidikan Guru,  Akreditasi,  Standar  dosen, Mutu input mahasiswa
PENDAHULUAN G uru merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengemban tugas menyiapkan guru profesional, pendidik generasi bangsa masa depan. Bhakti dan Maryani (2016) mengungkapkan bahwa guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan/kompetensi kepribadian, pedagogis, sosial, dan profesional. Hasil  Uji  Kompetensi  Guru  (UKG)  pada  tahun 2015 menunjukkan kompetensi pedagogis guru rendah  dan  hal  ini  telah  menempatkan  LPTK sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dengan rendahnya kompetensi yang dimiliki.
Belakangan  ini,  jumlah  LPTK  terus  bertambah karena  euforia  kebijakan  sertifikasi  guru. Kebijakan tersebut telah membuat profesi guru menjadi  sangat  menarik.  Data  jumlah  LPTK yang  dikutip  Sidik  (2016)  dari  Majalah  Dikti menyebutkan bahwa jumlah total LPTK tercatat sebanyak  429  lembaga.  Jumlah  LPTK  tersebut terdiri  atas  383  LPTK  (89,2%)  berstatus  swasta dan  46  LPTK  (10,8%)  berstatus  negeri.  Kajian Sidik mengungkapkan pula bahwa seluruh LPTK memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 1.440.000 orang.  Apabila  dirata-rata,  LPTK-LPTK  yang merupakan lembaga pencetak guru di Indonesia meluluskan tidak kurang dari 300.000 calon guru setiap tahunnya. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan daya serap sekolah terhadap
lulusan LPTK yang sangat terbatas, yaitu hanya sebanyak 40.000 guru per tahun. Dengan begitu, terdapat  surplus  lulusan  LPTK  setiap  tahunnya mencapai lebih dari 260.000 orang.
Berdasarkan  fakta  dan  data  di  atas,  terlihat bahwa jumlah LPTK yang cukup banyak tersebut sebagian  besar  merupakan  LPTK  swasta. Proporsi  LPTK  swasta  hampir  mencapai  90%. Lalu  adanya  surplus  lulusan  setiap  tahun  yang dapat  mencapai  260.000  orang  tentunya sangat berpotensi menimbulkan pengangguran terbuka  maupun  pengangguran  terselubung. Banyak  pertanyaan  muncul  apakah  semua LPTK  swasta  yang  ada  merupakan  LPTK  yang berkualitas.  Mungkinkah  Ditjen  Dikti  terlalu mudah dalam memberikan ijin pendirian sebuah LPTK  baru?  Apakah  sekolah-sekolah  memang sangat  mengalami  kekurangan  guru  sehingga dibutuhkan LPTK sebanyak itu?
Untuk  itu  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap sistem  pendidikan  keguruan  agar  dapat menghasilkan  lulusan  yang  berkualitas  yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai LPTK yang  banyak  itu  hanya  menghasilkan  lulusan yang  menganggur  dikarenakan  jumlah  lulusan terus bertambah namun tidak diimbangi dengan jumlah  kebutuhan  guru,  sebagaimana  temuan Muhson  dkk.  (2012)  yang  menyatakan  bahwa persentase  penganggur  di  kalangan  terdidik terus meningkat. Banyaknya lulusan LPTK yang tidak  seimbang  dengan  lowongan  pekerjaan telah menyebabkan para lulusan kalah bersaing dan  menjadi  penganggur.  Mereka  hanya  bisa pasrah  dan  melakukan  pekerjaan  apa  pun dengan  gaji  yang  rendah.  Muhson  dkk.  juga mengungkapkan  fakta  bahwa  sebagian  lulusan LPTK di awal-awal lulus terpaksa bekerja sebagai guru  honorer,  menjadi  pengajar  bimbingan belajar  atau  menjadi  pegawai  swasta.  Dua pekerjaan  yang  pertama  masih  linear  dengan apa yang didapat ketika belajar di LPTK, namun menjadi pegawai swasta sangat tidak linear. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lulusan sekolah menengah salah memilih jurusan ketika masuk perguruan tinggi.
Adi  (2016)  juga  menyampaikan  temuannya bahwa  para  guru  honorer  terpaksa  bekerja meskipun  gajinya  kecil;  mereka  menjadi penganggur  terselubung  dikarenakan  jumlah guru sebagai pekerja di sektor pendidikan lebih banyak  daripada  jumlah  kebutuhan.  Mengapa guru honorer menjadi penganggur terselubung?
Ini karena umumnya guru honorer bergaji kecil, sebagaimana  temuan  Widiarto  (2020)  yang mengungkapkan bahwa rerata gaji guru honorer yang  belum  bersertifikat  pendidik  kurang  dari Rp 300.000,-/bulan.
Sudarmi, Sarmita dan Nugraha (2020) melakukan penelitian  terkait  dengan  pengangguran lulusan  LPTK  khususnya  program  studi Pendidikan  Geografi  Universitas  Pendidikan Ganesha  (Undiksha).  Mereka  melakukan penelusuran  terhadap  lulusan  Undiksha  dan hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  tipe pengangguran  yang  dialami  alumni  program studi tersebut dari tahun 2017-2019 meliputi tipe pengangguran  terbuka  sebesar  6%,  setengah menganggur 14,3%, pengangguran terselubung 51%  dan  pengangguran  musiman  6%.  Tipe pengangguran yang paling mendominasi adalah setengah  menganggur  dan  pengangguran terselubung.  Tipe  setengah  menganggur disebabkan oleh faktor lowongan kerja terbatas yang  persentasenya  mencapai  12,9%  dan  jam kerja  yang  pendek  sebanyak  9,7%,  sedangkan penyebab  timbulnya  tipe  pengangguran terselubung  adalah  faktor  minimnya  lowongan kerja sebesar 38,7% dan kalah bersaing sebesar 19,3%.
Selama  ini  masyarakat  mendapat  gambaran tentang  mutu  suatu  LPTK  dari  status akreditasinya  atau  status  akreditasi  program studi. Akreditasi sendiri menurut undang-undang adalah  kegiatan  penilaian  kelayakan  program dalam  satuan  pendidikan  berdasarkan  kriteria yang telah ditetapkan. Dalam Permenristekdikti 44/2015  ditetapkan  8  Standar  Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi LPTK yaitu (i)  standar  kompetensi  lulusan,  (ii)  standar  isi pembelajaran, (iii) standar proses pembelajaran, (iv) standar penilaian pembelajaran, (v) standar dosen  dan  tenaga  kependidikan,  (vi)  standar sarana  dan  prasarana  pembelajaran,  (vii) standar  pengelolaan  pembelajaran,  dan  (viii) standar  pembiayaan  pembelajaran.  Dengan pertumbuhan LPTK yang begitu menjamur, tentu dipertanyakan apakah seluruh LPTK memenuhi standar yang ditetapkan tersebut. Faktor kalah dalam  bersaing  menunjukkan  bahwa  sebagian lulusan LPTK kurang berkualitas.
Oleh  karena  keterbatasan  sumber  daya  kajian, kajian  ini  tidak  bisa  melingkupi  kedelapan standar  yang  disebutkan,  melainkan  fokus pada  dua  standar  saja  yaitu  (i)  standar  dosen
dan  tenaga  kependidikan  dan  (ii)  standar pengelolaan  pembelajaran.  Kedua  standar  ini pun  masih  dibatasi  lagi.  Standar  dosen  dan tenaga  kependidikan  dibatasi  menjadi  standar dosen  saja,  sedangkan  standar  pengelolaan pembelajaran dibatasi hanya pada pelaksanaan magang saja. Selain itu kajian ini pun membatasi lingkup  program  studi  yang  hendak  dievaluasi, yaitu  hanya  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar (PGSD) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
BANPT  merupakan  lembaga  pemerintah yang  diberi  kewenangan  untuk  melakukan akreditasi  terhadap  perguruan  tinggi  termasuk LPTK.  Di  dalam  melakukan  akreditasi,  BANPT mengembangkan
instrumen penilaian.
Instrumen  tersebut  mengukur  4  dimensi penilaian  (Peraturan  BANPT  Nomor  4/2017) yaitu  (i)  mutu  kepemimpinan  dan  kinerja  tata kelola,  (ii)  mutu  dan  produktivitas  keluaran, (iii)  mutu  proses,  dan  (iv)  kinerja  mutu  input yang meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga  kependidikan),  mahasiswa,  kurikulum, sarana  prasarana,  keuangan  (pembiayaan dan  pendanaan),  dan  kerja  sama.  Agar  sejalan dengan lingkup SNP yang disebutkan terdahulu, dimensi  penilaian  yang  dijadikan  fokus  kajian adalah  dimensi  keempat  yaitu  ”kinerja  mutu input”.  Namun  dimensi  ini  pun  hanya  dibatasi pada  mutu  dosen,  input  mahasiswa,  dan kurikulum  khususnya  terkait  pelaksanaan magang mahasiswa tingkat akhir. Khusus untuk magang  ini  dilakukan  studi  dokumen  tentang magang  di  negara  lain  untuk  melihat  adanya praktik baik yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
Dari uraian di atas dirumuskan tujuan umum dari kajian ini yaitu mengevaluasi sistem penyiapan guru  untuk  mengajar  pada  jenjang  pendidikan dasar  guna  memberikan  masukan  dalam pengambilan kebijakan peningkatan mutu LPTK. Untuk  mencapai  tujuan  ini,  kajian  melakukan analisis terhadap (i) sistem pendidikan keguruan, (ii)  status  akreditasi  LPTK  dan  program  studi khususnya  PGSD  dan  PPG,  (iii)  pemenuhan standar  mutu  pendidik/dosen  di  LPTK,  (iv) mutu  input  calon  mahasiswa  yang  diterima menjadi mahasiswa LPTK, dan (v) mutu magang mahasiswa LPTK khususnya untuk program studi PGSD dan PPG.
Artikel  ini  selain  berkontribusi  pada perkembangan  ilmu  pengetahuan  juga  akan memberikan  masukan  yang  bermanfaat  bagi
Kemendikbud dalam upayanya memperbaharui dan  menyempurnakan  sistem  pendidikan keguruan  yang  ada  saat  ini  agar  LPTK  dapat mencetak  calon-calon  guru  yang  berkualitas yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  bukan menciptakan pengangguran. Hasil yang dicapai dari  kajian  ini  adalah  adanya  rekomendasi kebijakan  khususnya  untuk  perbaikan  mutu lulusan LPTK melalui perbaikan mutu input calon mahasiswa  LPTK  dan  mendorong  LPTK  untuk memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) khususnya  standar  dosen  karena  faktor  utama penentu mutu lulusan adalah dosen, dan upaya peningkatan mutu lulusan melalui pelaksanaan magang.
Achadah (2019) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan  yang  terencana  untuk  mengetahui keadaan  suatu  objek  dengan  menggunakan instrumen  dan  hasilnya  dibandingkan  dengan tolak  ukur  untuk  memperoleh  kesimpulan. Sementara  Suarga  (2019)  mendefinisikan evaluasi merupakan suatu sub sistem yang sangat penting  dan  sangat  dibutuhkan  dalam  setiap sistem  pendidikan,  karena  dengan  evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui, dan dengan evaluasi pula, kita dapat  mengetahui  titik  kelemahan  sehingga dapat  mencari  jalan  keluar  untuk  berubah menjadi  lebih  baik  di  masa  yang  akan  datang. Dalam  kajian  ini  evaluasi  didefinisikan  sebagai suatu  kegiatan  atau  proses  yang  terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas  (nilai  dan  arti)  daripada  sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.
Dalam kajian ini evaluasi dilakukan terhadap suatu sistem/program  yaitu  pendidikan  guru.  Untuk itu  perlu  diketahui  tentang  evaluasi  program. Menurut  Munthe  (2015),  evaluasi  program diartikan  sebagai  proses  pencarian  informasi, penemuan  informasi  dan  penetapan  informasi yang  dipaparkan  secara  sistematis  tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektivitas dan  kesesuaian  sesuatu  dengan  kriteria  dan tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Disebutkannya bahwa  tujuan  evaluasi  program  adalah  untuk memberikan  rekomendasi  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  menentukan  keputusan atas  program  yang  dilaksanakan.  Sedangkan manfaatnya  adalah  adanya  keputusan  yang tepat sesuai dengan hasil evaluasi.
Syahril  (2018)  berpendapat  bahwa  pendidikan
guru  menentukan  kualitas  guru.  Semakin  baik pendidikan  guru  sebuah  sistem,  semakin  baik kualitas gurunya. Syahril menyampaikan bahwa ketika  Sekolah  Pendidikan  Guru  (SPG)  dihapus tahun  1989,  terjadi  pemutusan  keahlian  dan legasi  tradisi  pendidikan  keguruan  yang  baik dari zaman Belanda. Selanjutnya untuk menjadi guru  haruslah  lulusan  Institut  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan (IKIP), namun banyak kalangan menyangsikan  kualitas  lulusan  IKIP  terutama karena  mereka  tidak  dianggap  menguasai  ilmu pelajaran yang diampunya. Di akhir tahun 1990- an  IKIP  diubah  menjadi  universitas  dengan nama  umumnya  LPTK  dengan  harapan  terjadi penguatan penguasaan konten dari calon-calon guru  di  IKIP  dan  hingga  sekarang,  masalah  ini belum terselesaikan.
Samsu  (2017)  menulis  bahwa  LPTK  yang  baik dan  profesional  adalah  LPTK  yang  memiliki perencanaan ( planning ) yang baik. Perencanaan itu  bisa  saja  dalam  bentuk  program,  ukuran ketercapaian  program,  ketersediaan  sumber daya  pengelola  LPTK,  penentuan  sasaran LPTK,  kriteria  dan  indikator  sasaran  LPTK, pembiayaan,  pemanfaatan output keluaran LPTK,  target  ketercapaian,  standar  capaian kinerja,  penyelenggara  dan  standar  kriteria pengelola  LPTK,  pedoman  dan  petunjuk  teknis pengelolaan, serta sistem evaluasi.
Dalyono  dan  Agustina  (2018)  menyebutkan bahwa  pendidikan  yang  bermutu  lahir  dari dosen  yang  bermutu.  Jadi  dosen  merupakan faktor utama penentu mutu pendidikan. Shobri (2017)  mengelompokkan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  mutu  pendidikan  dalam  dua kategori yaitu faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan  untuk  berlangsungnya  proses. Input  pendidikan  terdiri  dari  seluruh  sumber daya  LPTK  yang  ada.  Komponen  dan  sumber daya LPTK terdiri dari (i) orang ( man ), (ii) dana ( money ),  (iii)  sarana/prasarana  ( material )  serta (iv) peraturan ( policy ). Selanjutnya faktor proses manajemen pendidikan dikelompokkan menjadi dua  kategori  juga  yaitu  faktor  internal  dan eksternal.  Faktor  internal  meliputi:  psikologis, sosiologis,  dan  fisiologis  yang  ada  pada  diri peserta  didik  dan  pendidik.  Sedangkan  yang termasuk  dalam  faktor  eksternal  ialah  semua faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar mengajar selain faktor peserta didik dan dosen.

## Grafik 1. Kerangka Berpikir Kajian
Berikut  ini  disajikan  kerangka  berpikir  kajian. Kajian  ini  hanya  mengevaluasi  sebagian  dari sistem pendidikan keguruan. Berdasarkan kajian literatur  diketahui  bahwa  banyak  lulusan  LPTK merupakan pengangguran terselubung. Dugaan awal hal ini disebabkan antara lain karena input mahasiswanya  yang  kurang  berkualitas.  Selain itu dengan menjamurnya jumlah LPTK penghasil guru diduga kurang memperhatikan pemenuhan SNP Pendidikan Tinggi khususnya kuantitas dan kualitas  dosen  sebagai  faktor  utama  penentu mutu  lulusan.  Selain  itu  diduga  pula  bahwa magang  yang  dilakukan  mahasiswa  LPTK selama ini kurang mendukung si calon guru siap untuk  memasuki  dunia  kerja.  Dari  komponen pengelolaan  sebuah  LPTK  untuk  menghasilkan guru, kajian ini hanya mengevaluasi komponen input  dan  sebagian  komponen  proses  yaitu kegiatan perkuliahan yang membutuhkan adanya sumber daya tenaga khususnya dosen yang harus memenuhi  SNP  yang  ditetapkan,  kemudian sedikit  tentang  faktor  kurikulum  khususnya terkait  pelaksanaan  magang.  Komponen  input yang  dievaluasi  adalah  input  calon  mahasiswa khusus terkait proses rekrutmen awalnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian campuran  ( mixed method )  yaitu  pendekatan penelitian  dengan  mengombinasikan  bentuk kualitatif  dan  bentuk  kuantitatif.  Metode  ini digunakan  karena  ingin  menghasilkan  fakta yang  lebih  banyak  dalam  meneliti  masalah yang  dihadapi  sistem  pendidikan  keguruan dalam  menghasilkan  sarjana  kependidikan dan  menyelenggarakan  PPG  dalam  upaya menghasilkan  guru  profesional.  Populasi  kajian
ini  adalah  seluruh  LPTK  baik  negeri  maupun swasta  yang  menyelenggarakan  program  studi PGSD dan PPG. Subjek penelitian kajian ini terdiri dari  pengelola  program  studi  PGSD,  pengelola program  studi  PPG  dan  mahasiswa  tingkat akhir  program  studi  PGSD  dan  PPG.  Analisis data penelitian menggunakan teknik kuantitatif dan  kualitatif.  Analisis  kuantitatif  terutama dilakukan  terhadap  data  sekunder  yang diperoleh  dari  Pangkalan  Data  Dikti  dan  data akreditasi LPTK yang diperoleh dari BANPT serta data  primer  yang  diperoleh  melalui  kuesioner untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang pemenuhan  LPTK  terhadap  Standar  Nasional Pendidikan  Tinggi  yang  menjadi  fokus  kajian. Selain  itu  data  dari  kuesioner  mahasiswa dianalisis  untuk  mengetahui  bagaimana  mutu input mahasiswa ketika masuk LPTK. Selain itu diadakan  pula  Diskusi  Kelompok  Terpumpun (DKT)  dengan  beberapa  ketua  program  studi PGSD  dan  PPG  di  wilayah  Jabodetabek,  untuk mendalami  bagaimana  LPTK  menjaring  calon mahasiswa sehingga diperoleh mahasiswa yang benar-benar mencintai profesi mengajar. Kriteria yang  digunakan  dalam  melakukan  evaluasi adalah  memanfaatkan  kriteria  penilaian  yang diterapkan BANPT dalam melakukan akreditasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Pendidikan Keguruan Saat ini
Sebelum  dilakukan  evaluasi  perlu  diketahui dan  dipahami  terlebih  dahulu  mengenai sistem  pendidikan  keguruan.  Pada  tahun 2013  Pemerintah  menerbitkan  Permendikbud 87/2013  tentang  PPG,  yang  diharapkan  dapat menciptakan  guru-guru  profesional  untuk
mengajar di berbagai satuan pendidikan. Sejak itu sistem pendidikan keguruan pun berubah seperti terlihat pada Grafik 2 (Pangestika dan Alfariza, 2015). Terlihat dari grafik bahwa untuk menjadi guru profesional seorang calon guru harus terlebih dahulu menamatkan pendidikan sarjana lalu mengikuti program PPG selama 1 tahun untuk mendapat gelar guru profesional yang disingkat dengan “Gr”.

## Grafik 2. Sistem Pendidikan Keguruan Indonesia (Permendikbud No 87/2013)
Terlihat jelas dari grafik bahwa seorang tamatan sarjana  pendidikan  belum  bisa  menjadi  calon guru  profesional,  apalagi  seorang  yang  bukan sarjana  pendidikan.  Mereka  harus  mengikuti pendidikan  lanjutan  yaitu  PPG.  Sarjana  non kependidikan  sendiri  masih  harus  mengikuti program matrikulasi. Sistem pembelajaran pada program  studi  PPG  meliputi workshop ,  Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Dari  ketiga  indikator  di  atas,  mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal  kelulusan  (80%).  Bagi  mahasiswa yang  hasil  evaluasinya  masih  di  bawah  kriteria minimal  diberi  kesempatan  latihan  tambahan sampai mencapai nilai minimal.
Selama  ini  guru-guru  yang  direkrut  untuk mengajar  di  SD  adalah  mereka  yang  lulus  S1 PGSD,  atau  D2  PGSD  atau  guru  dengan  latar belakang pendidikan lainnya yang direkrut baik oleh  kepala  sekolah  maupun  oleh  pemerintah daerah  melalui  dinas  pendidikan  atau  oleh pemerintah  Pusat  untuk  mengajar  karena sekolah  membutuhkan  guru.  Pemerintah  terus berupaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mengadakan perbaikan dalam rekrutmen guru maupun menetapkan kebijakan penerimaan  mahasiswa  untuk  dididik  menjadi calon  guru.  Sayangnya  rekrutmen  guru  selama ini  masih  sulit  dikontrol,  sehingga  tetap  saja
ada lulusan yang direkrut menjadi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik, karena belum mengikuti  PPG.  Seharusnya  rekrutmen  guru dilakukan sesuai regulasi undang-undang, yaitu hanya menerima lulusan PPG. Dengan demikian sampai dengan tahun 2020 program studi PPG masih terus menerima guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan yang mengikuti PPG ini diseleksi langsung oleh Ditjen GTK dari antara guru-guru yang  sudah  sedang  mengajar  namun  belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi program studi PPG  sementara  ini  menerima  mahasiswa  yang diseleksi oleh Ditjen GTK.

## Kualitas LPTK
Berdasarkan  data  Pangkalan  data  Dikti  tahun 2020 diketahui bahwa LPTK di Indonesia saat ini berjumlah  595  lembaga  yang  diselenggarakan oleh Pemerintah yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN),  oleh  Yayasan  Swasta  (Perguruan  Tinggi Swasta),  dan  yang  diselenggarakan  dengan nuansa  keagamaan  yaitu  Perguruan  Tinggi Agama  (PTA),  seperti  terlihat  pada  Grafik  3. Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dikalkulasi bahwa  jumlah  PTA  sebanyak  43%,  jumlah  PTN sebanyak  11,1%  dan  jumlah  PTS  sebanyak 45,9%.  Seluruh  LPTK  ini  menyelenggarakan sebanyak  603  program  studi  PGSD;  jumlahnya
lebih banyak dari jumlah LPTK, karena terdapat LPTK  yang  menyelenggarakan  program  studi PGSD  di  beberapa  lokasi/kampus  seperti  UPI Bandung  memiliki  kampus  PGSD  di  Sumedang, Purwakarta, Cibiru dan Serang dan sebagainya.
Grafik 3. Data LPTK (N=595)

## Sumber: Pangkalan data Dikti, 2020
Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar LPTK penyelenggara  PGSD  merupakan  LPTK  swasta. Untuk  mendapat  gambaran  mengenai  mutu LPTK dan program studi PGSD selama ini dapat diperoleh  melalui  informasi  tentang  status akreditasi  dan  nilai  akreditasi  yang  diperoleh setelah  dilakukan  akreditasi  oleh  Badan Akreditasi  Nasional  Pendidikan  Tinggi  (BANPT). BANPT  merupakan  satuan  kerja  Pemerintah yang melakukan penilaian terhadap mutu LPTK dan menetapkan akreditasi LPTK.
Dari seluruh LPTK baru 40,3% yang terakreditasi oleh  BANPT,  belum  ada  separuh  dari  jumlah LPTK  yang  ada.  Selanjutnya  dari  603  program studi PGSD baru 41,1% yang sudah terakreditasi. Terlihat juga bahwa belum ada separuh program studi  PGSD  terakreditasi  oleh  BANPT.  Hasil akreditasi  BANPT  menunjukkan  bahwa  dari program  studi  PGSD  yang  sudah  terakreditasi, hanya  11,7%  memperoleh  nilai  akreditasi  A, 52,4%  memperoleh  nilai  akreditasi  B,  dan sebanyak 35,9% memperoleh nilai akreditasi C.
Banyaknya  program  studi  PGSD  yang  belum terakreditasi  BANPT  menunjukkan  bahwa banyak  program  studi  PGSD  diselenggarakan hanya  berdasarkan  ijin  operasional  dari  Ditjen Dikti. Selanjutnya, sebagian program studi PGSD yang  sudah  terakreditasi  BANPT  memperoleh nilai  C  menunjukkan  bahwa  banyak  LPTK bermutu  rendah.  Kondisi  ini  tentunya  sangat mempengaruhi  mutu  lulusan  calon  guru.  Dari sini  dapat  dipahami  mengapa  terdapat  banyak
lulusan  LPTK  yang  menganggur.  Kalaupun mereka direkrut menjadi guru tentunya mereka pun  hanya  dapat  menghasilkan  anak-anak dengan prestasi apa adanya.
Sebelumnya  sudah  diinformasikan  bahwa seorang  lulusan  sarjana  harus  mengikuti Pendidikan Profesi Guru terlebih dahulu jika ingin menjadi  guru.  Oleh  karena  itu,  Kemendikbud menetapkan 126 LPTK (21,2%) menyelenggarakan program studi PPG. Berdasarkan data Pangkalan data  Dikti  LPTK  yang  ditetapkan  pemerintah tersebut  menyelenggarakan  sebanyak  145 program  studi  PPG  dan  baru  24,8%  yang diakreditasi BANPT yang semuanya memperoleh nilai  akreditasi  B.  Jadi  sebagian  besar  LPTK yang  menyelenggarakan  PPG  juga  beroperasi hanya berdasarkan ijin operasional Ditjen Dikti. Informasi  ini  semakin  menguatkan  bahwa banyak  LPTK  bermutu  rendah.  Rendahnya mutu  LPTK  mengimplikasikan  bahwa  lulusan yang dihasilkan akan bermutu rendah sehingga ketika lulusan ini berhasil direkrut menjadi guru mereka pun hanya bisa menghasilkan anak didik dengan prestasi seadanya.

## Evaluasi Pemenuhan SNP LPTK untuk Faktor Dosen
Dalam  menyelenggarakan  suatu  program studi, LPTK membutuhkan dosen yang minimal berlatar  belakang  pendidikan  pascasarjana. Selain  itu  LPTK  harus  memiliki  mahasiswa,  di samping sumber daya lainnya seperti kurikulum, kemudian  sarana  prasarana  yang  tersedia dalam  jumlah  yang  memadai.  Sebuah  LPTK harus  memiliki  dosen  yang  memadai  untuk dapat  menyelenggarakan  suatu  program  studi. Untuk  mengetahui  kecukupan  dosen  bagi LPTK  untuk  menyelenggarakan  suatu  program studi  diterapkan  indikator  mutu  berikut  yang digunakan BANPT dalam melakukan akreditasi.
Indikator  mutu  pertama  adalah  kecukupan Dosen Tetap program Studi (DTPS). Kriteria yang diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap indikator kecukupan DTPS ini adalah:
• DTPS ≥ 12 sangat memadai
• 5 ≤ DTPS < 12 dianggap masih cukup memadai
• 3 ≤ DTPS < 5 dianggap kurang memadai
• DTPS < 3 dianggap tidak memadai
Dengan  menerapkan  kriteria  ini  diperoleh hasil  penilaian  kepemilikan  DTPS  sebagaimana disajikan dalam grafik 4.
Grafik 4. Kecukupan DTPS
Dari  Grafik  4-a  terlihat  bahwa  sebagian  besar LPTK penyelenggara PGSD sudah memiliki DTPS yang memadai. Terlihat bahwa PTN yang paling banyak  memiliki  jumlah  DTPS  yang  memadai, yaitu  sebesar  98,1%,  diikuti  PTS  dengan  95,7% dan PTA dengan 93,2%. Pada grafik 4-b terlihat pula bahwa sebagian besar LPTK penyelenggara PPG sudah memiliki DTPS yang memadai, namun dengan persentase yang lebih rendah daripada di  program  studi  PGSD.  Terlihat  bahwa  PTS yang  paling  banyak  memiliki  DTPS  memadai yaitu  dengan  85%,  diikuti  PTA  dengan  83,3%, kemudian  PTN  dengan  71,4%.  Terlihat  pula bahwa ada sejumlah kecil LPTK yang jumlah DTPS tidak memadai untuk menyelenggarakan PGSD dan  PPG.  LPTK  seperti  ini  harus  segera  diberi suatu periode waktu untuk memenuhi standar yang ditetapkan jika ingin tetap mengoperasikan program  studi  tersebut.  Karena  jika  tetap dibiarkan  beroperasi,  kualitas  lulusan  calon guru yang dihasilkannya sudah pasti berkualitas rendah.
Indikator mutu kedua adalah kepemilikan Dosen Tidak Tetap (DTT). LPTK sebaiknya memang tidak atau  seminim  mungkin  memiliki  DTT.  Dalam
melakukan  akreditasi,  BANPT  menerapkan kriteria  kepemilikan  DTT  sebagai  berikut. Dari  kriteria  ini  BANPT  menetapkan  semacam standar  agar  persentase  DDT  (PDTT)  dari  total dosen tidak melebihi 10%. Berikut kriteria yang digunakan dalam menilai indikator ini:
• PDTT ≤ 10%, dianggap ideal
• 10% < PDTT ≤ 40%, masih dianggap cukup ideal
• PDTT > 40%, dianggap tidak ideal
Dengan memanfaatkan data dari Pangkalan data Dikti, dikalkulasi kepemilikan DTT di seluruh LPTK yang ada dan hasilnya disajikan dalam grafik 5.

## Grafik 5. Kepemilikan Dosen Tidak Tetap
Dari  grafik  5-a  terlihat  bahwa  sebagian  besar program  studi  PGSD  memenuhi  standar kepemilikan  DTT  yaitu  persentasenya  kurang dari  atau  sama  dengan  10%.  PTN  terlihat paling  banyak  memenuhi  standar  kepemilikan DTT ini yaitu dengan 96,2% diikuti PTA dengan 90,1%  dan  PTS  dengan  87,1%.  Untuk  program studi  PPG  (Grafik  5-b),  terlihat  bahwa  seluruh LPTK memenuhi standar kepemilikan DTT yang ditetapkan.  Terlihat  masih  ada  sejumlah  kecil program studi PGSD yang memiliki DTT dengan persentase  berkisar  dari  10-40%,  bahkan  ada yang  memiliki  DTT  dengan  persentase  lebih besar  dari  40%.  Sebaiknya  LPTK  yang  memiliki DTT  dengan  persentase  lebih  besar  dari
10%  diberikan  peringatan  untuk  secepatnya mengurangi  DTT.  Karena  jika  dibiarkan  tetap beroperasi,  kualitas  lulusan  calon  guru  yang dihasilkan akan berkualitas rendah.
Indikator  mutu  ketiga  adalah  Rasio  Mahasiswa Dosen  (RMD)  yaitu  rasio  jumlah  mahasiswa program  studi  terhadap  dosen  tetap  program studi.  Dari  indikator  ini  terlihat  pentingnya mahasiswa sebagai input di LPTK. Tentunya LPTK bisa  beroperasi  karena  memiliki  mahasiswa dalam  jumlah  yang  memadai.  RMD  ideal  yang ditetapkan  BANPT  adalah  25≤RMD≤35.  Berikut ini  disajikan  kriteria  yang  diterapkan  BANPT dalam  melakukan  akreditasi  dan  kajian  ini menggunakannya dalam menilai indikator mutu ini.
• RMD < 25, dianggap kurang efisien
• 25 ≤ RMD ≤ 35, dianggap paling efektif dan efisien
• 35 < RMD ≤ 50, dianggap kurang efektif
• RMD > 50, dianggap tidak efektif
Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dilakukan kalkulasi RMD dari seluruh program studi PGSD dan PPG. Hasilnya disajikan dalam grafik 6.
Dari  grafik  6-a  terlihat  bahwa  umumnya program studi PGSD memiliki RMD kurang dari 25. Terlihat bahwa 96,2% PTS memiliki RMD<25, kemudian  95,3%  PTA  memiliki  RMD<25,  dan 84,5%  PTN  memiliki  RMD<25.  RMD  ini  kurang efisien  karena  menunjukkan  bahwa  LPTK kelebihan dosen. Terlihat bahwa hanya sebagian kecil  program  studi  PGSD  yang  memiliki  RMD ideal  yaitu  25≤RMD≤  35.  Tercatat  tidak  ada program studi PGSD di PTS yang memiliki RMD ideal,  kemudian  tercatat  3,1%  program  studi PGSD di PTA memiliki RMD ideal, dan hanya 3,4% PTN memiliki RMD ideal. Angka ini menunjukkan bahwa RMD PGSD memang jauh dari ideal.

## Grafik 6. Rasio Mahasiswa terhadap Dosen Tetap
Sangat  disayangkan  juga  bahwa  terdapat  6,9% program  studi  PGSD  di  PTN  yang  memiliki  RMD jauh dari ideal yaitu lebih besar dari 50.
Untuk  program  studi  PPG,  RMD  juga  terlihat cukup bermasalah karena jauh dari ideal. Terlihat pada  grafik  6-b  bahwa  tidak  ada  program  studi PPG  di  PTA  dan  PTN  yang  memiliki  RMD  ideal, dan hanya 6,9% program studi PPG di PTS yang memiliki RMD ideal. Sama seperti pada program studi PGSD, tercatat lebih dari separuh program studi PPG baik di PTA, PTN dan PTS yang memiliki RMD kurang dari 25. RMD ini kurang efisien karena menunjukkan  bahwa  LPTK  kelebihan  dosen. Terlihat dari grafik bahwa cukup banyak program studi PPG memiliki RMD jauh dari ideal yaitu lebih besar dari 50. Tercatat 44,4% program studi PPG di  PTA  memiliki  RMD  jauh  dari  ideal,  kemudian 40%  program  studi  PPG  di  PTN  memiliki  RMD jauh dari ideal, dan 27,6% program studi PPG di PTS memiliki RMD jauh dari ideal. Bagi LPTK yang memiliki RMD yang jauh dari ideal, agar diingatkan untuk  segera  berbenah  jika  ingin  program studinya diperpanjang ijin operasionalnya.
RMD  yang  jauh  dari  ideal  menunjukkan  bahwa perhatian dosen terhadap mahasiswanya sangat kurang, sehingga dapat berakibat pada rendahnya mutu lulusan LPTK. Selanjutnya, banyaknya LPTK yang memiliki RMD<25 menunjukkan bahwa LPTK memiliki kelebihan dosen, dan ini berakibat pada tingginya  anggaran  yang  harus  disiapkan  oleh LPTK untuk membayar gaji dosen.
Indikator  mutu  keempat  adalah  beban  kerja dosen.  Dalam  melakukan  akreditasi  beban  kerja dosen  diistilahkan  dengan  ekuivalensi  atau Setara  Waktu  Mengajar  Penuh  (SWMP).  SWMP ini  mencakup  kegiatan  Pendidikan,  Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan tugas tambahan. Beban kerja dosen seyogyanya diatur
sedemikian  agar  mencapai  ideal.  Jika  terlalu ringan,  akan  tidak  efisien  karena  biaya  untuk gaji terlalu besar, namun jika beban kerja terlalu berat  juga  tidak  efektif,  karena  dosen  bisa  jatuh sakit karena mengalami kelelahan. BANPT dalam melakukan akreditasi menerapkan kriteria berikut terkait SWMP ini.
•  SWMP  <  6,  dianggap  terlalu  ringan  sehingga tidak efisien
• 6 ≤ SWMP < 12, dianggap cukup efisien
• 12 ≤ SWMP ≤ 13, dianggap efisien
• 13 < SWMP ≤ 18, sudah mulai agak berat, namun masih bisa ditoleransi, masih cukup efisien
• SWMP > 18, sudah terlalu berat sehingga tidak efektif
Berdasarkan data Pangkalan data Dikti dilakukan kalkulasi terhadap beban kerja dosen dari seluruh program  studi  PGSD  dan  PPG.  Hasilnya  disajikan dalam grafik 7.
Grafik 7. Beban kerja DTPS
Dari grafik 7-a terlihat bahwa untuk program studi PGSD di PTA, beban kerja dosennya cenderung ringan  dan  hanya  12,9%  memiliki  beban  kerja ideal  yaitu  12≤SWMP≤13,  sedangkan  sebanyak 49,1% memiliki beban kerja kurang dari 6 SWMP. Ini tentunya sangat disayangkan karena banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji  dosen  sehingga  tidak  efisien.  Sebaliknya untuk program studi PGSD di PTN, beban kerja dosennya cenderung berat, karena hanya 14,4% yang  memiliki  beban  kerja  ideal,  sedangkan sisanya  sebagian  besar  yaitu  56,1%  memiliki beban kerja terlalu berat yaitu lebih besar dari 18 SWMP. Begitu juga dengan program studi PGSD di  PTS.  Beban  kerja  dosennya  juga  cenderung berat,  karena  hanya  13%  dosennya  memiliki beban kerja ideal. Sisanya 38,9% memiliki beban kerja  jauh  dari  ideal  yaitu  lebih  besar  dari  18 SWMP.  Beban  kerja  yang  berat  ini  tentunya sangat disayangkan karena dapat menimbulkan kelelahan bagi dosen, sehingga dosen bisa jatuh sakit.
Selanjutnya pada grafik 7-b terlihat beban kerja dosen  program  studi  PPG  umumnya  ringan karena tidak ada satu pun program studi PPG yang memiliki beban kerja ideal yaitu 12≤SWMP≤13. Seluruh program studi PPG memiliki beban kerja kurang dari 12 SWMP. Berikut diuraikan secara detail beban kerja dosen program studi PPG di masing-masing PTA, PTN dan PTS. Untuk program studi PPG di PTA sebanyak 71,4% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6  SWMP,  sisanya  28,6%  memiliki  beban  kerja cukup ringan yaitu 6≤SWMP<12. Untuk program studi PPG di PTN sebanyak 33,3% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6  SWMP,  sisanya  66,7%  memiliki  beban  kerja cukup ringan yaitu 6≤SWMP<12. Untuk program studi PPG di PTS sebanyak 60% memiliki beban kerja ringan karena beban kerjanya kurang dari 6 SWMP, sisanya 40% memiliki beban kerja cukup ringan yaitu 6≤SWMP<12.
Hasil  analisis  terkait  beban  kerja  dosen  ini menunjukkan  bahwa  beban  kerja  dosen khususnya  di  seluruh  program  studi  PPG  dan sejumlah  kecil  PGSD  cenderung  ringan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  LPTK  penyelenggara  PPG dan  sebagian  penyelenggara  PGSD  memiliki kelebihan  dosen.  Hal  ini  tentunya  sangat disayangkan karena akan tidak efisien. Ini karena banyak biaya dikeluarkan LPTK untuk membayar gaji dosen. Selanjutnya lebih dari separuh dosen pada  program  studi  PGSD  di  PTN  dan  cukup
banyak dosen pada program studi PGSD di PTS dan  sejumlah  kecil  dosen  pada  program  studi PGSD di PTA memiliki beban kerja yang jauh dari ideal  yaitu  SWMP>16.  Beban  kerja  yang  berat ini  akan  sangat  berpengaruh  pada  perhatian dosen  terhadap  mahasiswa.  Dosen  tidak  akan maksimal dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa,  sehingga  dapat  menimbulkan rendahnya mutu lulusan yang dihasilkan.
LPTK  yang  memiliki  dosen  tetap  yang  tidak memadai  atau  memiliki  dosen  tidak  tetap yang  melebihi  standar  yang  ditetapkan  atau memiliki  rasio  mahasiswa  dosen  yang  tidak ideal, atau memiliki dosen dengan beban kerja yang cenderung berat berpotensi menghasilkan lulusan  calon  guru  dengan  mutu  seadanya. Ketika  lulusan  dengan  mutu  seadanya  ini terpaksa  direkrut  oleh  satuan  pendidikan karena  kebutuhan  yang  mendesak,  guru-guru ini  berpotensi  memberikan  kinerja  yang  tidak maksimal,  artinya  hanya  bisa  menghasilkan peserta didik dengan prestasi seadanya.

## Evaluasi Mutu Input Mahasiswa PGSD dan PPG
Input  mahasiswa  memainkan  peranan  penting dalam  menentukan  mutu  lulusan  LPTK.  Untuk itu perlu dilakukan seleksi yang ketat terhadap calon  mahasiswa  agar  diperoleh  calon-calon guru  yang  unggul.  Untuk  mendapat  gambaran tentang mutu input mahasiswa di LPTK, berikut ini disajikan hasil akreditasi BANPT khusus untuk beberapa  item  terkait  upaya  LPTK  khususnya program studi PGSD untuk menjaring mahasiswa yang terbaik menjadi calon guru. Selain itu akan disajikan  pula  indikator  mutu  input  mahasiswa lainnya  yang  diperoleh  dari  survei  langsung dengan  mahasiswa  tingkat  akhir  dari  program studi PGSD dan PPG.
Indikator mutu input mahasiswa yang pertama adalah  rasio  jumlah  pendaftar  terhadap  daya tampung  pada  LPTK  penyelenggara  PGSD. Dengan  adanya  program  sertifikasi  guru,  LPTK menjadi  pilihan  favorit  bagi  banyak  lulusan sekolah menengah. Untuk mengecek kebenaran dari informasi ini, BANPT melakukan akreditasi terhadap item rasio jumlah pendaftar terhadap daya  tampung.  Semakin  banyak  jumlah pendaftar,  Nilai  Akreditasi  Item  (NAI)  semakin tinggi. Dalam memberikan nilai akreditasi untuk item ini, BANPT menerapkan kriteria berikut.
• Rasio≥5, animo lulusan sekolah menengah (SM)
amat tinggi untuk masuk PGSD (3,61≤NAI≤4) •  4,4≤Rasio<5,  animo  lulusan  SM  tinggi  untuk masuk PGSD (3,01≤NAI<3,61)
• 3,8≤Rasio<4,4, animo lulusan SM cukup tinggi untuk masuk PGSD (2≤NAI<3,01)
• Rasio<3,8 dikatakan animo lulusan SM rendah untuk masuk PGSD (NAI<2)
Berdasarkan  data  dari  BANPT,  nilai  akreditasi yang  diberikan  BANPT  kepada  109  LPTK penyelenggara PGSD disajikan dalam grafik 8.

## Grafik 8. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung (N=109)
Dari  grafik  terlihat  bahwa  dari  109  program studi  PGSD,  sebanyak  31%  LPTK  memiliki  rasio pendaftar  terhadap  daya  tampung  LPTK  lebih besar dari 5, yaitu indikator yang menunjukkan bahwa  antusiasme  lulusan  SM  untuk  masuk PGSD  sangat  tinggi.  Selanjutnya,  12%  LPTK memiliki  rasio  yang  menunjukkan  antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD tinggi, kemudian 44%  LPTK  memiliki  rasio  yang  menunjukkan antusiasme lulusan SM untuk masuk PGSD cukup tinggi.  Tercatat  hanya  13%  LPTK  yang  memiliki rasio yang menunjukkan antusiasme lulusan SM untuk  masuk  PGSD  rendah.  Uraian  di  atas  ini menunjukkan  bahwa  antusiasme  masyarakat untuk masuk PGSD dapat dikatakan tinggi pada sejumlah  besar  LPTK.  Pada  LPTK  ini  tentunya mutu  input  mahasiswa  akan  semakin  baik  jika LPTK  dapat  menjaring  mahasiswa  dengan  nilai atau kualitas terbaik. Selanjutnya, pada sejumlah kecil LPTK yang animo masyarakat untuk masuk ke LPTK tersebut rendah, tentunya mutu input mahasiswanya  kurang  bagus  sehingga  LPTK tersebut  berpotensi  menghasilkan  lulusan dengan mutu rendah.
Indikator  mutu  input  mahasiswa  yang  kedua
adalah keberlanjutan program studi. Bagaimana pun  keberadaan  mahasiswa  sangat  krusial dalam  menentukan  eksistensi  LPTK.  Untuk  itu LPTK harus terus berupaya untuk meningkatkan jumlah  pendaftar  setiap  tahunnya,  sehingga salah  satu  item  akreditasi  yang  ditetapkan BANPT  adalah  “Keberlanjutan  program  studi”. Yang dinilai dalam item ini adalah adanya upaya yang dilakukan LPTK untuk meningkatkan daya tarik calon mahasiswa untuk mendaftar berikut bukti  keberhasilannya.  Kriteria  yang  digunakan BANPT dalam memberikan nilai item adalah:
•  Pendaftar  meningkat  ≥10%,  keberlanjutan program  studi  sangat  menjanjikan/bagus (3,61≤NAI≤4)
•  Pendaftar  meningkat  <10%,  keberlanjutan program studi menjanjikan/bagus (3,01≤NAI<3,61) • Pendaftar tidak meningkat namun juga tidak menurun,  keberlanjutan  program  studi  cukup menjanjikan (2≤NAI<3,01)
•  Pendaftar  menurun  maka  keberlanjutan program studi tidak menjanjikan (NAI<2)
Berdasarkan  data  dari  BANPT,  nilai  akreditasi yang  diberikan  BANPT  kepada  109  LPTK penyelenggara PGSD disajikan dalam grafik 9.

## Grafik 9. Perkembangan pendaftar untuk masuk PGSD
Dari grafik terlihat bahwa LPTK terus berusaha meningkatkan  jumlah  pendaftar  mahasiswa baru  dan  menyertakan  bukti  keberhasilan usahanya.  Ini  tentunya  bagus  untuk  eksistensi LPTK. Semakin banyak pendaftar, semakin besar peluang LPTK untuk merekrut calon mahasiswa terbaik atau terunggul. Terlihat bahwa 23% LPTK mendapat  nilai  akreditasi  yang  sangat  tinggi
untuk  item  ini  artinya  keberlanjutan  program studi  sangat  menjanjikan/bagus.  Selanjutnya tercatat 30% LPTK memperoleh nilai akreditasi yang tinggi untuk item ini, artinya bagi LPTK ini keberlanjutan program studi masih menjanjikan. Kemudian sebanyak 46% LPTK memperoleh nilai akreditasi  cukup  tinggi,  artinya  keberlanjutan program studi PGSD bagi LPTK ini masih cukup menjanjikan. Hanya 1% LPTK yang memperoleh nilai  akreditasi  yang  rendah  untuk  item  ini artinya keberlanjutan program studi PGSD pada LPTK ini kurang menjanjikan.
Meskipun  hanya  1%  LPTK  yang  keberlanjutan program  studi  PGSD-nya  kurang  menjanjikan, informasi  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah pendaftar  yang  terus  mengalami  penurunan akan berakibat pada kecilnya peluang LPTK untuk merekrut input mahasiswa yang unggul. Dengan demikian  maka  LPTK  seperti  ini  berpotensi menghasilkan  lulusan  calon  guru  dengan  mutu yang rendah.
Indikator  mengenai  mutu  input  mahasiswa lainnya  diperoleh  langsung  dari  survei  siswa. Terdapat  dua  indikator  mutu  input  mahasiswa yang  dikumpulkan  langsung  dari  survei mahasiswa.  Indikator  yang  pertama  adalah animo mahasiswa masuk LPTK. Dalam beberapa tahun  terakhir  ini  PGSD  menjadi  salah  satu pilihan favorit lulusan sekolah menengah (SM). Hasil  survei online alasan  mahasiswa  memilih masuk LPTK dapat dilihat pada grafik 10.
Grafik 10. Alasan-alasan Mahasiswa Memilih masuk LPTK (N1=349, N2=150)
Dari  grafik  10  terlihat  bahwa  sebagian  besar mahasiswa  (73%  PGSD  dan  71%  PPG)  memilih masuk  LPTK  karena  memang  bercita-cita ingin  menjadi  guru.  Informasi  ini  memberikan gambaran  profesi  guru  memang  merupakan profesi  yang  sangat  menjanjikan,  sehingga dapat  menarik  minat  siswa  SM.  Ini  menjadi dasar yang kuat karena LPTK dapat melakukan
seleksi  untuk  mendapat  calon  mahasiswa terunggul.  Untuk  program  studi  PGSD  tercatat sekitar  27%  mahasiswa  dan  untuk  program studi PPG tercatat sekitar 29% mahasiswa yang menyatakan memilih masuk LPTK karena alasan lainnya  seperti  terpaksa  karena  telah  gagal  di fakultas  lainnya,  karena  kampus  dekat  rumah, karena  LPTK  berstatus  negeri,  karena  bangga dengan LPTK dan karena ikut profesi orang tua sebagai guru.
Terlihat masih cukup banyak mahasiswa memilih masuk LPTK bukan karena bercita-cita menjadi guru. Informasi ini tentunya cukup menguatkan bahwa  mahasiswa  ini  ketika  lulus  nanti  kurang bersemangat menjadi guru sehingga tidak total dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Lulusan  seperti  ini  yang  dapat  berakibat  pada rendahnya  prestasi  siswa  jika  mereka  menjadi guru.
Indikator  mengenai  mutu  input  mahasiswa lainnya  yang  diperoleh  langsung  dari  survei mahasiswa  adalah  peringkat  mahasiswa tersebut ketika di Sekolah Menengah (SM) kelas XII. Informasi peringkat mahasiswa ketika masih belajar di sekolah menengah dapat memberikan gambaran  tentang  mutu  input  mahasiswa. peringkat  mahasiswa  tersebut  dapat  dilihat pada grafik 11.
Grafik 11. Peringkat Mahasiswa Ketika Masih Belajar Di SM Kelas XII (N1=349, N2=150)
Dari grafik 11 terlihat bahwa dari 349 mahasiswa PGSD  sebanyak  38,1%  menyandang  peringkat 5 besar di kelasnya ketika di SM dan sebanyak 30,7%  memiliki  peringkat  6-10  ketika  di  SM. Jadi untuk program studi PGSD tercatat kurang lebih 68,8% mahasiswa yang memiliki peringkat 10  besar  ketika  di  SM.  Selanjutnya  dari  150 mahasiswa  PPG,  sebanyak  40%  menduduki peringkat 5 besar di kelasnya ketika di SM dan
30% memiliki peringkat 6-10 ketika di SM. Jadi tercatat  sekitar  70%  mahasiswa  PPG  yang memiliki peringkat 10 besar ketika di SM.
Selama  ini  sering  terdengar  bahwa  mereka yang  memiliki  peringkat  bagus  di  SM umumnya  memilih  untuk  kuliah  di  fakultas non  kependidikan.  Dari  data  dan  informasi ini  diperoleh  gambaran  bahwa  mutu  input mahasiswa cukup bagus, karena sebagian besar memiliki peringkat 10 besar ketika masih belajar di  SM.  Mutu  input  mahasiswa  yang  bagus  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  lulusan LPTK dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi anak Indonesia.
Sayang  masih  cukup  banyak  mahasiswa  LPTK yang peringkatnya di luar 10 besar ketika di SM, yaitu sekitar 31,2% mahasiswa PGSD dan sekitar 30%  Mahasiswa  PPG.  Input  mahasiswa  seperti ini  tentunya  dapat  menurunkan  mutu  lulusan LPTK.  Untuk  itu,  LPTK  harus  lebih  ketat  dalam menjaring mahasiswa agar terseleksi lulusan SM yang benar-benar unggul dan memiliki cita-cita untuk mengajar.
Terkait  mutu  input  mahasiswa,  terlihat  bahwa LPTK  sudah  bisa  menjaring  input  mahasiswa pilihan  karena  adanya  animo  masyarakat  yang begitu tinggi untuk masuk LPTK. Bahkan terlihat bahwa  banyak  mahasiswa  yang  masuk  LPTK adalah  mereka  yang  menduduki  peringkat  5 besar  ketika  di  SM.  Namun  tetap  saja  perlu dicermati  dengan  penuh  kehati-hatian  karena sampel  mahasiswanya  berasal  dari  LPTK kenamaan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di mana profesi guru memang sangat menggiurkan khususnya  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota (DKI) yang pendapatan gurunya cukup tinggi.
Terkait  mutu  input  mahasiswa  ini,  tim  kajian membandingkan  dengan  input  mahasiswa  di negara lain yang diseleksi untuk menjadi calon guru.  Di  Singapura  misalnya,  guru  masuk  ke dalam  5  peringkat  teratas  pekerjaan  favorit karena memiliki persaingan ketat, sebagaimana disampaikan  Widyawati  (2019).  Hal  ini disebabkan  proses  penyeleksian  profesi  guru sangat  ketat  sehingga  menghasilkan  guru-guru yang terampil dan kreatif dalam melaksanakan tugasnya.  Dalam  panduan  Easyuni  (2019) diungkapkan  bahwa  guru-guru  di  Singapura merupakan  tenaga  pengajar  yang  berkualitas, karena mereka diseleksi dari murid terbaik saat di SM. Kasus di Singapura ini belum sepenuhnya terjadi  di  Indonesia,  namun  hasil  kajian  ini
memberikan  harapan  karena  sebagian  besar siswa terbaik di sekolah menengah sudah mulai tertarik untuk kuliah di LPTK.
Mutu  input  mahasiswa  terlihat  sudah  sangat baik. Informasi ini tentu sangat menggembirakan dunia  pendidikan  Indonesia.  Meningkatnya mutu  input  mahasiswa  ini  merupakan  dampak dari  kebijakan  sertifikasi  guru.  Dengan  adanya kebijakan  tersebut,  setiap  guru  yang  memiliki sertifikat pendidik ketika memenuhi persyaratan mengajar akan menerima tunjangan profesi guru yang  besarnya  minimal  sebesar  satu  kali  gaji pokok.  Kebijakan  ini  telah  memotivasi  lulusan terbaik  sekolah  menengah  untuk  masuk  LPTK. Padahal  sebelumnya  lulusan  terbaik  sekolah menengah umumnya memilih masuk perguruan tinggi  non  LPTK.  Kesempatan  ini  seharusnya dimanfaatkan betul oleh LPTK untuk menjaring mahasiswa  terunggul  untuk  dididik  menjadi guru.  Lulusan  calon  guru  yang  dihasilkan  dari mutu input yang unggul ini akan meningkatkan mutu LPTK. Ketika lulusan calon guru ini direkrut menjadi  guru  oleh  satuan  pendidikan,  mereka sangat  berpotensi  menghasilkan  peserta  didik dengan prestasi yang tinggi.

## Evaluasi Kurikulum Magang
Kurikulum yang dikaji adalah khusus pelaksanaan magang  yaitu  PKM  oleh  mahasiswa  PGSD dan  PPL  oleh  mahasiswa  PPG.  Magang  yang berkualitas akan meningkatkan kualitas lulusan LPTK. Berikut disajikan beberapa indikator yang dapat  memberikan  gambaran  mengenai  mutu magang  mahasiswa  LPTK.  Pendapat  tentang indikator  mutu  magang  ini  diperoleh  melalui survei  langsung  dengan  mahasiswa.  Indikator mutu  magang  yang  pertama  adalah  durasi magang.  Berdasarkan  hasil  DKT,  diperoleh informasi  bahwa  durasi  magang  untuk  PGSD adalah 1 semester sedangkan untuk PPG hanya 2 minggu karena mereka umumnya mahasiswa yang sudah menjadi guru (guru dalam jabatan). Mahasiswa  diminta  pendapatnya  tentang durasi  magang,  apakah  durasi  magang  yang dialami  sudah  memadai  dalam  memberikan pengalaman mengajar kepada mereka. Grafik 12 menunjukkan  pendapat  mahasiswa  mengenai durasi magang ini.

## Grafik 12. Pendapat tentang durasi PKM/PPL (N1=348, N2=150)
Dari  grafik  12  dapat  dilihat  bahwa  sekitar 94,8%  mahasiswa  PGSD  dan  97%  mahasiswa PPG  berpendapat  bahwa  durasi  magang  yang dialaminya  sudah  cukup  atau  lebih  dari  cukup memadai  dalam  memberikan  pengalaman mengajar kepada mereka. Tercatat sekitar 5,2% mahasiswa PGSD dan 3% mahasiswa PPG yang memberikan  pendapat  bahwa  durasi  magang yang  dialaminya  kurang  memadai  dalam memberikan  pengalaman  mengajar  kepada mereka. Meskipun persentasenya kecil, namun durasi magang yang dianggap kurang memadai ini dapat menurunkan mutu lulusan calon guru.
Indikator  mutu  magang  yang  kedua  adalah ketercukupan  pengalaman  mengajar  yang diperoleh ketika melakukan magang. Sebagaimana  diketahui,  tujuan  magang  adalah agar mahasiswa dapat belajar praktik mengajar secara  nyata  dan  langsung  di  kelas  sehingga mendapat  pengalaman  dan  kemampuan memadai  untuk  menjadi  guru.  Pendapat mahasiswa  tentang  ketercukupan  memperoleh pengalaman mengajar ini disajikan dalam grafik 13.
mengajar yang diperoleh (N1=348, N2=150)
Dari grafik 13 terlihat sekitar 93,7% mahasiswa PGSD  dan  sekitar  98%  mahasiswa  PPG berpendapat  bahwa  mereka  cukup  atau  lebih dari  cukup  mendapat  pengalaman  mengajar yang memadai untuk kelak menjadi guru setelah lulus. Tercatat sekitar 6,3% mahasiswa PGSD dan 2%  mahasiswa  PPG  yang  berpendapat  bahwa mereka  masih  kurang  mendapat  pengalaman mengajar  yang  memadai.  Meskipun  angka  ini kecil namun mahasiswa-mahasiswa yang kurang mendapat pengalaman mengajar yang memadai ini dapat mengurangi mutu lulusan LPTK.
Indikator  mutu  magang  yang  ketiga  adalah kualitas  bimbingan  oleh  dosen  pembimbing selama  magang.  Dosen  pembimbing  magang harus  terus  memantau  dan  mengawasi serta membimbing mahasiswanya di dalam  pelaksanaan  magang.  Perhatian  dan pemantauan dari dosen pembimbing akan dapat menyemangati mahasiswa yang sedang magang untuk  melaksanakan  magang  dengan  baik  dan bersungguh-sungguh.  Grafik  14  menunjukkan pendapat mahasiswa tentang kualitas bimbingan dosen pembimbing selama magang.
Grafik 14. Pendapat tentang kualitas bimbingan dosen pembimbing (N1=348, N2=150)
Dari  grafik  14  terlihat  bahwa  sebanyak  94% mahasiswa  PGSD  dan  98%  mahasiswa  PPG berpendapat  mereka  sudah  cukup  hingga lebih dari cukup mendapat pembimbingan dan pengawasan  oleh  dosen  pembimbing  selama magang.  Hanya  6%  mahasiswa  PGSD  dan  2% mahasiswa  PPG  yang  berpendapat  bahwa mereka masih kurang mendapat pembimbingan yang memadai dari dosen pembimbing selama magang.  Meskipun  angka  ini  kecil  namun informasi  ini  tentunya  memberikan  gambaran
kurangnya perhatian dosen pembimbing magang sehingga  dapat  menimbulkan  rendahnya  mutu lulusan LPTK.
Indikator  mutu  magang  yang  keempat  adalah penguasaan  dosen  pembimbing  terhadap pembelajaran.  Mahasiswa  magang  akan mendapat  pengalaman  mengajar  yang memadai  jika  mendapat  bimbingan  dari  dosen pembimbing  magang  yang  kompeten  yaitu menguasai  substansi  dan  memiliki  kompetensi pedagogi yang memadai. Grafik 15 menyajikan pendapat mahasiswa magang tentang kompetensi  profesional  dan  pedagogis  dari dosen pembimbing magang. Grafik 15. Pendapat mahasiswa tentang kompetensi profesional dan pedagogis dosen pembimbing magang (N1=348, N2=150)
Dari  grafik  15  terlihat  bahwa  sebanyak  97,1% mahasiswa  PGSD  dan  99%  mahasiswa  PPG berpendapat  bahwa  dosen  pembimbing magang  menguasai,  bahkan  sangat  menguasai substansi  dan  memiliki  kompetensi  pedagogis yang  memadai.  Jadi,  tercatat  hanya  2,9% mahasiswa PGSD dan 1% mahasiswa PPG yang berpendapat bahwa dosen pembimbing mereka kurang menguasai substansi pembelajaran dan kurang  memiliki  kompetensi  pedagogis.  Angka ini kecil namun perlu mendapat perhatian dari LPTK, karena  dosen  pembimbing  magang  yang kurang  menguasai  kompetensi  profesional  dan pedagogis akan dapat menyebabkan rendahnya mutu lulusan LPTK.
Indikator  mutu  magang  yang  kelima  adalah mutu  bimbingan  oleh  guru  pamong.  Guru pamong  adalah  guru  yang  secara  rutin setiap  hari  membimbing  dan  mengarahkan mahasiswa  magang  agar  secara  maksimal
dapat memperoleh pengalaman mengajar yang memadai,  sehingga  kelak  siap  untuk  menjadi guru. Grafik 16 menyajikan pendapat mahasiswa tentang kualitas bimbingan guru pamong.
Grafik 16. Pendapat tentang kualitas bimbingan oleh guru pamong (N1=348, N2=150)
Dari grafik terlihat sebanyak 93,7%
mahasiswa  PGSD  dan  99%  mahasiswa  PPG berpendapat  bahwa  kualitas  guru  pamong yang  membimbingnya  selama  magang  cukup bahkan  lebih  dari  cukup  memadai.  Jadi  hanya 6,3% mahasiswa PGSD dan 1% mahasiswa PPG yang  berpendapat  bahwa  kualitas  bimbingan guru  pamong  kurang  memadai.  Angka  ini  kecil namun  harus  menjadi  perhatian  LPTK  karena guru  pamong  yang  kurang  berkualitas  dalam memberikan  bimbingan  dapat  menyebabkan rendahnya mutu lulusan LPTK.
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  indikator penentu mutu magang sebenarnya sudah sangat memadai dengan dukungan sumber daya yang ada, namun mungkin perlu ada perubahan atau perbaikan di sana sini karena ada sebagian kecil mahasiswa merasa masih belum cukup mendapat apa yang diharapkan dari pelaksanaan magang. Namun demikian, perlu dicermati dengan kehati- hatian  karena  sampel  mahasiswanya  hanyalah mahasiswa dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga  pendapat  mahasiswa  ini  tidak  dapat berlaku secara nasional.
Terkait  program  magang,  tim  kajian  mencoba membandingkan  dengan  program  magang mahasiswa  di  India.  Model  magang  untuk pendidikan  guru  di  India  melibatkan  orientasi teoritis singkat diikuti dengan periode tiga sampai lima bulan mengajar di sekolah dan diawasi oleh dosen pembimbing dengan penekanannya lebih pada  praktik  reflektif  berdasarkan  perspektif pada peserta didik dan konteksnya. Lama waktu
magang  empat  hari  seminggu  untuk  jangka waktu  minimal  12  minggu  dan  maksimal  20 minggu, termasuk satu minggu dengan supervisi penuh dari dosen pembimbing (Chennat, 2014). Yang terakhir ini merupakan sebuah praktik baik yang dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia yaitu  satu  minggu  supervisi  penuh  oleh  dosen pembimbing.
Magang  mahasiswa  calon  guru  merupakan salah  satu    fase  yang  sangat  penting  bagi mahasiswa  LPTK  untuk  mengenal  dunia  kerja nyata.  Mahasiswa  calon  guru  akan  mendapat pengalaman nyata sehingga ketika tiba saatnya dia  menjadi  guru,  dia  menjadi  tidak  canggung mengajar dan siap berdiri di depan kelas menjadi guru.  Dari  informasi  tentang  magang  terlihat bahwa  magang  umumnya  telah  dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan magang yang sudah baik ini perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan. Dengan  persiapan  dan  perencanaan  magang yang baik dari LPTK dan sekolah mitra, lalu diikuti dengan pelaksanaan magang dengan bimbingan dan  pengawasan  memadai  dari  guru  pamong niscaya mutu magang akan meningkat. Apalagi ada periode selama magang di mana mahasiswa mendapat bimbingan secara intensif oleh dosen pembimbing  magang.  Hal  ini  menimbulkan potensi  hasil  magangnya  sangat  memuaskan. Magang  yang  terencana  dan  dikelola  dengan baik ini akan meningkatkan mutu lulusan LPTK. Sama  seperti  disampaikan  sebelumnya,  ketika lulusan LPTK ini direkrut menjadi guru, mereka akan  sangat  berpotensi  memberikan  kinerja yang  baik  yaitu  menghasilkan  peserta  didik dengan prestasi yang tinggi.

## SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN Simpulan
Sistem  penyiapan  guru  untuk  mengajar  pada jenjang  pendidikan  dasar  sudah  didesain untuk  menghasilkan  guru  profesional  namun implementasinya  masih  menemukan  banyak kendala. Ini karena rekrutmen guru yang kurang terkontrol.  Seharusnya  sudah  saatnya  guru yang  direkrut  untuk  mengajar  harus  sudah bersertifikat  pendidik.  Namun  kenyataannya masih  saja  ada  banyak  guru  yang  mengajar tanpa memiliki sertifikat pendidik, terbukti dari sebagian  besar  mahasiswa  program  studi  PPG merupakan guru dalam jabatan.
Terkait mutu LPTK, selama ini informasi mengenai
mutu  LPTK  atau  program  studi  diketahui dari  status  akreditasinya.  Namun,  penelitian menunjukkan masih ada banyak program studi yang  belum  mengantongi  sertifikat  akreditasi, sehingga  LPTK  menyelenggarakan  program studi tersebut baru berdasarkan ijin operasional dari  Kemendikbud.  Banyak  pula  program  studi yang sudah terakreditasi namun sebagian besar memiliki status akreditasi C.
Beberapa  kesimpulan  mengenai  pemenuhan LPTK  terhadap  SNP  terkait  dosen  dijabarkan sebagai berikut: (i) Secara kuantitas dan kualitas LPTK umumnya sudah memenuhi tuntutan SNP yang ditetapkan seperti minimal memiliki 5 DTPS S2. Masih ada satu atau dua LPTK yang belum memenuhi tuntutan standar ini. Selain itu masih ada  sejumlah  kecil  LPTK,  khususnya  PTS  yang memiliki dosen tidak tetap (DTT) yang jumlahnya melebihi ketentuan dari standar yang ditetapkan; (ii) Terkait Rasio Mahasiswa Dosen (RMD): RMD program  studi  PGSD  umumnya  sudah  sesuai standar yang ditetapkan, hanya saja masih ada sejumlah kecil yang memiliki RMD tidak sesuai standar yang ditetapkan yaitu RMD > 50. RMD di  program  studi  PPG  cukup  mengkhawatirkan karena cukup banyak LPTK yang memiliki RMD >  50;  (iii)  Terkait  beban  kerja,  untuk  program studi PGSD: beban kerja dosen di PTN dan PTS umumnya  cenderung  berat,  sedangkan  di  PTA cenderung  ringan,  karena  banyak  LPTK  yang beban  kerja  dosennya  kurang  dari  6  SWMP. Untuk PPG, beban kerja dosen PPG baik di PTA, PTS  dan  PTN  cenderung  ringan.  Hal  ini  dapat mengakibatkan terjadi inefisiensi karena banyak biaya dikeluarkan untuk membayar gaji dosen.
Kesimpulan  terkait  mutu  input  mahasiswa dijabarkan  sebagai  berikut:  (i)  Untuk  program studi  PGSD:  animo  untuk  masuk  LPTK  sudah sangat  tinggi  terbukti  dari  tingginya  jumlah lulusan  SM  yang  mendaftar  masuk  LPTK, khususnya  program  studi  PGSD,  dengan demikian LPTK dengan leluasa dapat melakukan seleksi  yang  ketat  untuk  mendapat  calon mahasiswa  yang  benar-benar  unggul  untuk menjadi  guru.  Yang  cukup  menggembirakan adalah bahwa banyak mahasiswa yang memiliki peringkat  5  besar  ketika  di  SM  yang  memilih masuk  LPTK.  Selain  itu  hal  lain  yang  cukup menggembirakan adalah bahwa sebagian besar mahasiswa  yang  masuk  LPTK  memang  punya cita-cita untuk menjadi guru. Dengan demikian input mahasiswa yang masuk LPTK merupakan
mahasiswa-mahasiswa  dengan  mutu  terbaik. Jadi  meskipun  lambat  namun  pasti  input mahasiswa LPTK terus mengarah pada tren yang ada di Singapura di mana mahasiswa LPTK-nya umumnya merupakan mahasiswa yang tadinya adalah  siswa-siswa  terbaik  di  SM;  (ii)  Untuk program  studi  PPG:  mahasiswa  tidak  diseleksi sendiri oleh LPTK tapi diseleksi oleh Ditjen GTK di antara guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Bagian  kurikulum  yang  dikaji  dalam  penelitian ini hanyalah yang terkait dengan magang yaitu PKM dan PPL. Selama ini, lama PKM mahasiswa PGSD adalah satu semester, sedangkan lama PPL untuk mahasiswa PPG adalah dua minggu. Durasi magang  ini  dianggap  cukup  oleh  mahasiswa. Pada umumnya mahasiswa merasa dalam kurun waktu  tersebut  mendapat  pengalaman  yang cukup  memadai  untuk  menjadi  guru  karena mendapat  bimbingan  dari  dosen  pembimbing dan  juga  dari  guru  pamong.  Terkait  magang, pendidikan  guru  di  India  mendapat  sorotan internasional karena sistem magangnya. Durasi magang di India sudah kurang lebih sama dengan di Indonesia, namun di India selama satu minggu penuh  mahasiswa  magang  melakukan  praktik mengajar dengan mendapat pengawasan penuh dari dosen pembimbing.

## Opsi Kebijakan
Bagi  Pemerintah  Pusat:  sudah  saatnya sistem  pendidikan  keguruan  secara  ketat mengimplementasikan  regulasi  yang  dibuat untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  secara umum.  Dalam  undang-undang  disebutkan bahwa rekrutmen guru harus menyeleksi calon di antara mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Selama ini undang-undang ini dilanggar dan  tidak  ada  sanksi  yang  tegas.  Banyak  guru yang direkrut tidak memiliki sertifikat pendidik, sehingga  ketika  mereka  sudah  menjadi  guru membebani anggaran pemerintah karena harus dididik dan dilatih di program studi PPG untuk mendapat  sertifikat  pendidik.  Jadi  sebaiknya rekrutmen  guru  mempertimbangkan  tuntutan undang-undang bahwa yang menekankan untuk hanya  menerima  lulusan  program  studi  PPG. Perlu  dilakukan  sosialisasi  secara  masif  bahwa seseorang  yang  ingin  berprofesi  sebagai  guru, setelah  lulus  sarjana  pendidikan  harus  ikut program PPG terlebih dahulu.
Program  studi  yang  diselenggarakan  LPTK dengan dasar ijin operasional dari Kemendikbud agar  didorong  untuk  secepatnya  mengajukan usul  untuk  diakreditasi.  LPTK  ini  agar  diberi kesempatan misalnya 1 tahun untuk melakukan pengajuan  akreditasi,  apabila  dalam  waktu yang ditetapkan masih belum juga mengajukan pelaksanaan  akreditasi,  sebaiknya  program studi  tersebut  tidak  diberikan  lagi  ijin penyelenggaraannya.  Demikian  pula  halnya dengan  program  studi  yang  terakreditasi  C, agar  diberi  kesempatan  misalnya  selama  4 tahun untuk meningkatkan status akreditasinya, dan  apabila  dalam  waktu  yang  diberikan  tidak mampu meningkatkan akreditasinya, sebaiknya ijin penyelenggaraannya dihentikan.
Terkait pemenuhan standar dosen: (i) LPTK yang masih memiliki dosen tetap yang tidak memenuhi standar untuk kuantitas dan kualitas agar diberi waktu  misalnya  1  tahun  untuk  memenuhi standar  yang  ditetapkan,  apabila  dalam  waktu yang  ditetapkan  tidak  juga  memenuhi  standar tersebut maka sebaiknya program studi tersebut dicabut  ijin  operasionalnya;  (ii)  LPTK  dengan RMD  lebih  besar  dari  50  agar  diberi  waktu untuk membenahi manajemen perencanaannya khususnya  dalam  hal  seleksi  penerimaan mahasiswa baru agar di satu sisi sesuai dengan daya  tampung  tetapi  di  sisi  lain  harus  tetap menyesuaikan  pula  dengan  jumlah  dosennya. Jangan  sampai  mengejar  keuntungan  sebesar- besarnya  namun  hanya  mampu  menciptakan pengangguran  intelektual  atau  menghasilkan calon  guru  dengan  mutu  seadanya;  (iii)  LPTK harus  dapat  menjelaskan  bahwa  beban  dosen yang  terlalu  ringan  hanya  akan  membebani anggaran  LPTK,  karena  biaya  rutinnya  terlalu tinggi jika ada banyak dosen yang beban kerjanya kurang dari 6 SWMP. Untuk itu perlu dibuatkan kesepakatan  ketika  rekrutmen  dosen  bahwa jika kelak beban kerjanya tidak memadai maka bersedia untuk dipotong gajinya, atau dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Terkait  peningkatan  mutu  input  Mahasiswa: animo lulusan sekolah menengah untuk masuk LPTK sudah sangat tinggi. Ini tentunya informasi yang  baik  sekali  karena  LPTK  dapat  menjaring mereka  yang  unggul  dalam  prestasi  akademis untuk  menjadi  calon  guru.  Namun,  seleksi masuk dengan tes tertulis perlu dikombinasikan dengan tes wawancara untuk menjaring mereka yang benar-benar mencintai profesi guru untuk diterima menjadi mahasiswa calon guru. Seperti
di  Singapura  yang  menyeleksi  siswa-siswa terbaik  di  sekolah  menengah  untuk  menjadi calon  guru;  Ditjen  GTK  dapat  melakukannya dengan mempromosikan profesi guru di sekolah menengah  dengan  menawarkan  program beasiswa  agar  siswa-siswa  terbaik  di  sekolah menengah  mau  dan  bersedia  dididik  untuk menjadi guru.
Terkait  kurikulum,  khususnya  peningkatan mutu magang: praktik baik terkait magang yang dilakukan di India sebaiknya dapat diadopsi dan disesuaikan  dengan  kondisi  di  Indonesia  untuk diterapkan  yaitu  bimbingan  dan  pengawasan yang  intensif  selama  seminggu  oleh  dosen pembimbing  selama  mahasiswa  mengikuti magang.

## PUSTAKA ACUAN
Achadah, A. (2019). Evaluasi Dalam Pendidikan Sebagai Alat Ukur Hasil Belajar .  Jurnal An-Nuha Universitas Islam Raden Rahmat Malang Volume 6, No. 1, 91-107
Adi,  A.  (2016). Analisis Penyebab Tingginya Pengangguran Sarjana Di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue . Skripsi.  Meulaboh  Aceh  Barat:  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, program Studi Ilmu Sosiologi, Universitas Teuku Umar
Bhakti,  C.P.  dan  Maryani  I.  (2016). Peran LPTK dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogik Calon Guru .  Jurnal  Pendidikan, Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Volume 1, No. 2, 98-106
Chennat,  S.  (2014). Internship in Pre-Service Teacher Education programme: A Global Perspective . IMPACT: International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences  (IMPACT:  IJRANSS)  Volume  2, Issue 11, 79-94
Dalyono,  B.  dan  Agustina,  D.A.  ‎(2016). Guru Profesional Sebagai Faktor Penentu Pendidikan Bermutu .  Majalah  Bangun Rekaprima  FKIP–UT  UPBJJ  Semarang,  13- 22
Easyuni. (2019). Panduan Kuliah Pendidikan dan Keguruan  di  Singapura,  dalam  https:// www.easyuni.co.id/singapore-education- and-teaching, diakses pada Maret 2020
Muhson,  A.,  Wahyuni,  D.,  Supriyanto,  & Mulyani,  E.  (2012). Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja .  Jurnal  Economia  Universitas  Negeri
Yogyakarta, Volume 8, No. 1, 42-52
Munthe,  A.  P.  (2015). Pentingnya Evaluasi program Di Institusi Pendidikan: Sebuah
Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat .  Jurnal  Scholaria,  Fakultas  Ilmu Pendidikan  -  Universitas  Pelita  Harapan- Tangerang Volume 5, No. 2, 1 – 14
Pangestika,  R.R.  dan  Alfarisa,  F.  (2015).
Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia .
Prosiding  Seminar  Nasional  9  Mei  2015,
671-683
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik  Indonesia  No.  87  Tahun  2013 tentang program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan
Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  No. 44  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi
Shobri, M. (2017). Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Hasan Jufri . Cendekia: Jurnal Studi Keislaman STAI Hasan Jufri Bawean, Volume 3, No. 1, 11-26
Sidik, F. (2016). Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas . TADBIR : Jurnal Manajemen  Pendidikan  Islam,  Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo,
Volume 4, No. 2, 109-114
Samsu. (2017). Manajemen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja . Jurnal Nur El-Islam Universitas Islam  Negeri  Sulthan  Thaha  Saifuddin Jambi, Volume 4, No. 2, 29-48
Suarga.  (2019). Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Dalam Pengembangan
Pembelajaran.
Jurnal
UIN-Alaudin Makassar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Volume VIII, No. 2, 327-338
Sudarmi,  N.M.S.,  Sarmita,  I.M.  dan  Nugraha, A.S.A. (2020). Tipe Pengangguran Terdidik:
Antara Setengah Menganggur dan Terselubung pada Alumni program studi Pendidikan Geografi Undiksha Tahun 2017- 2019 . Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha Volume 8, No. 3, 119-129
Syahril,  I.  (2018). Guru dan Pendidikan Guru di Indonesia dari Zaman ke Zaman ,  dalam https://www.slideshare.net/iwan_ syahril09/sejarah-guru-dan-pendidik an-guru-di-indonesia-dari-zaman-ke- zaman-118398129.  Diakses  pada  10 Desember 2019
Widiarto,  A.  (2020).
Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. Aspirasi : Jurnal  Masalah-Masah  Sosial,  Sekolah Tinggi  Ilmu  Administrasi  Banten  Volume 11, No. 1, 89-103
Widyawati,  T.  (2019).
Singapura Menjadi Pendidikan Terbaik di Dunia, Guru Sebagai Kunci Kualitas Pendidikan, dalam http://www.rmoljateng.com/ read/2019/07/10/20416/Singapura- Menjadi-Pendidikan-Terbaik-di-Dunia,-
Guru-Sebagai-Kunci-Kualitas-Pendidikan- diakses pada 10 Maret 2020