## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PRESEKTIF SYARIAH DI DESA MLIRIPROWO KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
Silvia Dianingrum
Jurusan Akuntansi ProgramstudiAkuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email : sdianingrum@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  good  governance  became  a  major  requirement  to  realize  people aspirations  in  achieving  the  regional  goals  of  country.  Therefore,  it  is  not  excessive  when  the implementation of good governance became an indication of realization in democratization as an effort to restore the regional sovereignty in a country. In order to realize a better village and able to  protect  well,  the  society  needed  good  governance  figure.  The  governance  is  a  hope  and  an opportunity to realize a prosperous and sovereign life through the management citizens’ freedom and equality. The aim of this research is to know how the implementation of good governance in village funds management with sharia perspective. Based on that background, this research was conducted with the title “The Implementation of Good Governance in Village Fund Management with Sharia Perspective at Mliriprowpo Village Tarik Sub district Sidoarjo”. These research used qualitative  descriptive  method. The location  of  the  research  placed  at  Mliriprowo village  Tarik sub  district  in  Sidoarjo.  The  data  sources  were  obtained  from  several  informants,  that  is,  the village  head,  the  village  secretary,  the  head  of  general  affairs  and  the  head  of  village  financial affairs.  The techniques  of  data  collection  were  interview  and  documentation. The data analysis used is to describe the properly conditions, analyzed, evaluated, recorded process, and withdrew of conclusion. The result of this research showed that good governance in 2017 based on general perspective  in  terms  of  economical,  efficient,  effective,  transparent  and  accountable  as  a reference  seen  from  the  planned,  implemented,  administration,  reported,  accountability,  guided and supervised as well as good governance with sharia perspective in terms of shiddiq, amanah, tabliq,  and  fathonah  were  already  well.  However,  the  governance  needed  an  evaluation, mentoring and guidance in the implementation of development that was not being spread evenly. That  evaluation  used  to  resolve  the  problems  which  occurred  during  the  execution  of development took place.

## Keywords : Good Governance, General Perspective, Sharia Perspective

## Abstrak
Terselenggaranya  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  menjadi  suatu  persyaratan  utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah di  suatu  negara.  Dalam  rangka  mewujudkan  desa  yang  lebih  baik  dan  bisa  mengayomi masyarakat  dengan  baik  dibutuhkan  sosok  pemerintahan  yang  baik.  Pemerintahan  adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan  dan  persamaan  yang  dimiliki  oleh  warga  negara.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaiamana  implementasi  good  governance  dalam  pengelolaan  dana  desa dengan  prespektif  syariah.  Dari  latar  belakang  itulah  sehingga  penelitian  ini  dilakukan  dengan
judul “Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  deskriptif.  Lokasi  penelitian  terletak  di  Desa  Mliriprowo  Kecamatan  Tarik Kabupaten  Sidoarjo.  Sumber  data  didapat  dari  beberapa  informan  yaitu  kepala  desa,  sekretaris desa, kepala urusan tu umum dan kepala urusan keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  wawancara  dan  dokmentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah menggambarkan  kondisi  yang  sebenarnya,  menganalisis,  mengevaluasi,  proes  pencatatan,  dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance pada tahun 2017 secara  garis  besar  good  governance  secara  prespektif  umum  dilihat  dari  segi  ekonomis, efisien,efektif,transparan  dan  akuntabel  sebagai  acuan  dilihat  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  pembinaan  dan  pengawasan  serta  good governance  secara  prespektif  syariah  di  lihat  dari  segi  shiddiq,  amanah,  tabligh  dan  fathonah sudah baik dan sudah sesuai. Namun masih perlu adanya evaluasi, pendampingan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembangunan yang masih kurang merata secara maksimal. Evaluasi tersebut biasa  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  yang  terjadi  pada  saat  pelaksanaan  pembangunan berlangsung.
Kata Kunci : Good Governance, Prespektif Umum, Prespektif Syariah

## PENDAHULUAN
Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut.  Karenanya  tidak  berlebihan  jika  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik menjadi  salah  satu  indikasi  terwujudnya  demokratisasi  sebagai  upaya  untuk  mengembalikan kedaulatan  daerah  di  suatu  negara.  Dalam  rangka  itu  diperlukan  pengembangan  dan  penerapan sistem  yang  tepat,  jelas  dan  nyata  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil,  bersih,  bertanggungjawab  serta  bebas  dari praktik-praktik  korupsi.  Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  berdasarkan prinsip-prinsip,  setidaknya  dapat  dilakukan  melalui  prioritas  program  penguatan  fungsi  dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradian, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah,  pengaruh  partisipasi  masyarakat  madani,  dan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat dalam  kerangka  otonomi  daerah.  Dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  pencapaian  tingkat kesejahteraan  dapat  di  wujudkan  secara  lebih  tepat  yang  pada  akhirnya  akan  mendorong kemandirian masyarakat (Waskito, 2013).
Pembangunan daerah dari suatu negara perlu adanya sebuah dukungan baik secara moral maupun  material  dari  pemerintah  pusat  didaerah  tersebut.  Hal  ini  sudah  dijalankan  untuk memaksimalkan  pembangunan  yang  kurang  baik  disetiap  daerah.  Salah  satunya  dengan diberlakukan peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari otoritas publik baik pusat, kota  ,  kabupaten  maupun  desa.  Sebagaimana  Undang-undang  nomor  32  tahun  tentang pemerintahan  daerah  maupun  Undang-undang  nomor  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan keuangan  pusat-daerah  sejak  wacana  itu  diperoleh  sambutan  yang  positif  dari  masyarakat maupun  semua  pihak,  dengan  harapan  melalui  otonomi  daerah  mempengaruhi  adanya  upaya untuk  menghilagkan  praktek-praktek  sentralistik  yang  pada  satu  sisi  dianggap  kurang menguntungkan  bagi  daerah  maupun  masyarakat  setempat.  Prinsip  otonomi  nyata  adalah  suatu tugas,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  menangani  urusan  pemerintahan  yang  senyatanya  telah ada  dan  berpontensi  untuk  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  potensi  dan  karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (Zakiyah, 2015: 11).
Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014  tentang  dana  desa,  dana  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  pendapatan  dan  belanja negara.  Dana  desa  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Yutisia  (2016:  30) menjelaskan  bahwa  sumber  dana  desa  yang  telah  diusulkan  kementrian/lembaga  dan  yang ditetapkan oleh mentri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat non komersial/lembaga sebagai cadanagan  dana  desa.  Cadangan  dana  desa  tersebut  diusulkan  oleh  pemerintah  dalam  rangka pembahasan rancangan APBN dan rancangan Undang-undang APBN. Cadangan dana desa telah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat sebagai dana desa yang merupakan bagian dari  anggaran  transfer  daerah  dan  desa.  Selain  itu,  mekanisme  tersebut  juga  memberikan komitmen kuat kepada pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat untuk lebih memberdayakan desa.
Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan  yang berasal dari dana desa  yang  diperoleh  dan  di  prakarsa  masyarakat,  guna  mencapai  kesejahteraan,  kemakmuran, kerukunan  dan  sekaligus  keadilan.  Desa  menurut  Paul  H.  Landis  dan  Utoyo  (2006:  97)  adalah suatu  wilayah  yang  penduduknya  kurang  dari  2.500  jiwa,  dengan  ciri-ciri  antara  lain  memiliki pergaulan  hidup  yang  saling  mengenal  satu  sama  lain  (kekeluargaan),  ada  pertalian  perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.
Mliriprowo  adalah  sebuah  desa  di  wilayah  kecamatan  Tarik,  kabupaten  Sidoarjo. Memiliki wilayah pemukiman seluas 59 Ha/m2, di desa ini terdapat 6 (enam) dusun yaitu dusun Jabon,  Pajaran  Utara,  Pajaran  Selatan,  Melaten,  Pilang  dan  Budug.  Jumlah  penduduk  desa mliriprowo ± laki-laki 2175 penduduk, perempuan 2055 penduduk dengan kepadatan penduduk 2804 dan total 4130 KK (Kartu Keluarga). Dengan mayoritas penduduknya beragama islam, dan hanya  beberapa  orang  beragama  non  islam.  Pengembangan  daya  saing  perairan,  perdagangan, dan  kesenian  khususnya  di  Desa  mliriprowo  juga  disertai  pemberdayaan  masyarakat  secara internal  maupun  universal.  Kegiatan  ini  merupakan  upaya  untuk  merealisasikan  dan mengembangkan program-program yang ada di desa mliriprowo sebagai pusat dan percontohan
desa  mliriprowo  ini  memiliki  potensi  UMKM  terbesar  yang  diberi  nama  Tarik  bangkit  dengan total  101  tenda  salah  satu  tujuan  di  kecamatan  Tarik  kabupaten  Sidoarjo  Jawa  Timur  adalah untuk  mengembangkan  penduduknya  lebih  berkreasi  terus  menerus.  Dengan  melihat perkembangan  saat  ini  pada  pengelolaan  dana  desa  (DD).  Mliriprowo  telah  mendapatkan  dana desa  mulai  tahun  2015  hingga  sekarang  2017.  Setiap  tahun  dana  desa  yang  diberikan  oleh pemerintah  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  mengalami  peningkatan,  mulai  dari tahun  2015  –  2017  mendapatkan  dana  desa.  Dana  desa  yang  diberikan  pemerintah  tersebut digunakan untuk lebih memberdayakan desa yang lebih baik.
Dalam rangka mewujudkan desa yang lebih baik dan bisa mengayomi masyarakat dengan baik dibutuhkan sosok pemerintahan yang baik. Menurut Hariyanto (2011) pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap warga negara yang memiliki banyak arti  bagi  mereka,  secara  bersama-sama.  Pemerintahan  adalah  harapan  dan  peluang  untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Pada sisi lain, pemerintahan adalah tantangan dan kendala bagi warga  negara  terutama  ketika  pemerintah  terjauhkan  dari  pengalaman  etika  pemerintahan. Menurut  Tobari  (2014:  2)  good  governance  sering  disebut  juga  sebagai  suatu  kinerja pemerintahan  suatu  negara,  perusahaan  atau  organisasi  masyarakat  yang  memenuhi  prasyarat- prasyarat  tertentu.  Good  governance  dimaknai  dengan  penyelengaraan  manajemen  yang  solid dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik maupun administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  and  polotical  framework. Good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), menuntut setiap pejabat publik baik politisi  maupun  birokrasi,  wajib  bertanggungjawab  dan  memper-tanggungjawabkan  kepada publik  segala  sikap,  prilaku  dan  kebijakannya  dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  fungsi  dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya.
Dijelaskan  dalam  Qur’an  Surat  Al-Hajj  (22):  41  bahwa  good  governance  menurut pandangan islam yaitu :
ٓ اَمَّلُك ٓ ِٓمْٓاىُج ُش ۡخَيٓنَأْٓا  وُدا َسَأ ٓ َباَزَعْٓاىُقوُر َوٓاَهيِفْٓاوُذيِعُأٓ ٍّّمَغٓ ۡهِمٓاَهۡن ِٓقي ِشَحۡلٱ ٓ ٢٢ ٓ ٓ
Artinya  :“Kali  mereka  hendak  ke  luar  dari  neraka  lantaran  kesengsaraan  mereka,  niscaya mereka  dikembalikan  ke  dalamnya.  (Kepada  mereka  dikatakan),  "Rasailah  azab yang membakar ini"
Dari  ayat  tersebut  dapat  dirumuskan  bahwa  good  governance  adalah  suatu  penggunaan otoritaskekuasaan  untuk  megelola  pembangunan  yang  berorientasi  pada  penciptaan  suasana kondusif  bagi  masyarakat  untuk  pemenuhan  kebutuhan  spiritual  dan  rohaniya  sebagaimana disimbokan  oleh  penegakan  sholat,  penciptaan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar ma’ruf nahi mungkar. (Hariyanto, 2011)
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  tentang “Implementasi  Good  Governance  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  dengan  Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”

## PEMBAHASAN
Hasil  pembahasan  ini  perlu  adanya  analisis  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dengan teoriteori yang ada dan telah dipaparkan di dalam landasan teori, dalam hal ini pengelolaan dana desa  mempu  mewujudkan  good  governance  dengan  prespektif  syariah.  Mardiasmo  (2009:  17) menjelaskan  good  governance  sebagai  salah  satu  penyelenggara  manajemen  pembagunan  yang solid  dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  satu  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik maupun  administratif,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  and  political famework  bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha.  Untuk  mewujudkan  good  public  and  corporate governance  Mardiasmo  (2009)  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  menciptakan  kesejahteraan masyarakat  ada  5(lima)  alat  yang  mendukung  yaitu  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan  dan akuntabel. Dalam buku sujarweni (2014) menjelaskan good governance terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  pembinaan  dan  pengawasan. Sedangkan  good  governance  menurut  waffa  (2012)  terdiri  dari  shiddiq,  amanah,  tabligh  dan fathonah.

## Good Governance Prespektif Umum

## Perencanaan
Pengelolaan  dana  desa  yang  merupakan  salah  satu  pendapatan  desa  untuk  kemajuan pembangun  desa  agar  lebih  baik.  Dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114  tahun  2014 menjelaskan  bahawa  Pemerintahan  desa  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan  kabupaten  dan  kota. Dalam pengelolaan anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaikbaiknya, meyangkut program-program ataupun kegiatan yang akan kegiatan yang akan dilaksanakan. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:00  WIB menerangkan bahwa perencanaan:
“Perencanaan  APBDes  sudah  dilakukan  dengan  baik  dan  telah  sesuai  dengan undnagundang  yang  ada,  pembuatan  lapoaran  perencanaan  anggaran  APBDes  pada tahun 2017 masih dengan manual seperti laporan biasanya tetapi setelah ada perubahan anggaran  mencoba  menggunakan  sistem  yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah digunakan mulai tahun 2018 untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan” (Ina Saras, selasa pukul 08:00 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa )
Dalam  menyusun  rencana  RPJMDesa  Mliriprowo,  pemerintah  harus  memperhatikan  dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyrakat yang diwadahi. Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu  LPM/LKMD,  LK,  PKK  Desa,  KPM,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama  dan  sebagainya. Rancangan  RPJMDesa  disusun  untuk  perancangan  pembagunan  desa  selama  5(lima)  tahun kedepan.

## Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Desa sendiri melalui tiga tahap yang terdiri perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa adalah good  governance  yang  baik,  bersih,  bertanggung  jawab,  jujur,  adil  dan  mau  bermusyawarat dengan  masyarakat  bukan  hanya  penerapan  akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  seorang pemerintahan  desa.  Peranan  seorang  pemimpin  sangatlah  penting  sebagai  acuan  atau  sebagai penggerak  untuk  mewujudkan  komitmen  tersebut,  namun  tetap membutuhkan  kerja  sama  yang baik  antar  pimpinan,  staf  dan  seluruh  masyarakat.  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan  mealui  rekening  kas  desa.  Seperti yang  disampaikan  oleh  Kepala  Urusan  TU  dan  Umum  Desa  Mliriprowo  Mbak  Ina  Saras  pada wawancara  yang  dilakukan  dilakukan  di  Kantor  Desa  pada  hari  selasa,  tanggal  9  Januari  2018 pukul 08:05 WIB menerangkan bahwa pelaksanaan :
“Pelaksanaan  anggaran  APBDes  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  desa  mliriprowo yang  telah  disusun  sebelumya  dan  Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan oleh desa bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dan  dilakukan  dengan  sebaik  mungkin  dengan  megkuti  aturan  yang  ada.  (Ina  Saras, selasa pukul 08:05 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa )
Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Mliriprowo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa mliriprowo sudah dilakukan dengan aturan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi ada kendala
dalam melaksanakan untuk pembagunan desa dan pelimpahan tanggung jawab yang sangat besar kepada bendahara dan perangkat yang lainnya untuk melakukan pembangunan.

## Penatausahaan
Penatausahaan  atas  pengelolaan  dana  desa,  jika  mengacu  pada  sujarweni  (2015:  21) menjelaskan  bahwa  Sujarweni  (2015:  21)  Kepala  desa  dalam  melaksanakan  penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporanpertanggungjawaban  disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kepala  Desa  dan  paling  lambat tanggal 10 bulanberikutnya. Dan laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Seperti yang disampaikan oleh  Kepala  Urusan  TU  dan  Umum  Desa  Mliriprowo  Mbak  Ina  Saras  pada  wawancara  yang dilakukan dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:10  WIB menerangkan bahwa penatausahaan :
“Penatausahaan  yang  ada  di  mliriprowo  ini  memang  sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang  yang  ada  yaitu  Pemendagri  Nomor  113  penatausahaan  ini  dilakukan  supaya lebih  memahami  lagi  bagaimana  seharusnya  dana  desa  tersebut  dikelola  dengan  baik, sehingga tanggung jawab dan tugas dilakukan dengan sebaik mungkin dan dilaporakan sesuai  dengan  peraturan  yang  ada”  (Ina  Saras,  selasa  pukul  08:10  WIB  tanggal  9 Januari 2018 di Kantor Desa )
Penatausahaan yang ada didesa mliriprowo dalam hasil wawancara sudah sesuai dengan aturan  yang  berlaku,  akan  tetapi  ada  kendala  didesa  mliriprowo  yaitu  tentang  sumber  daya manusia  jika  dilihat  dari  kemampuan  banyak  masyarakat  desa  mliriprowo  kurang  memadai karena sebagaian besar desa mliriprowo bekerja sebagai pegawai swasta atau menjadi karyawan di  PT.Tjiwi  Kimia.  Untuk  membantu  masyarakat  agar  kemampuannya  lebih  memadai  dalam semua kegiatan, perangkat desa maupun pihak kecamatan membimbing dalam penatausahaan.

## Pelaporan
Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Hamzah (2015: 22) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati/Walikota  berupa  laporan  semester pertama  yang  berupa  laporan  realisasi  APBDesa  yang  disampaikan  pada  akhir  bulan  juli  pada
tahun  berjalan  dan  laporan  semester  akhir  tahun  yang  disampaikan  paling  lambat  pada  akhir bulan  januari  tahun  berikutnya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Urusan  TU  dan  Umum Desa  Mliriprowo  Mbak  Ina  Saras  pada  wawancara  yang  dilakukan  dilakukan  di  Kantor  Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:15 WIB menerangkan bahwa penatausahaan :
“Untuk pelaporan desa mliriprowo senidiri telah dilakukan dengan baik dan dilaporkan dengan  sesuai  yang  ada  dilapangan,  seperti  yang  telah  dilakukan  pada  tahun  2017 pelaporan  yang  seharusnya  masih  manual  perangkat  desa  sudah  mulai  mencoba mempelajari pelaporan menggunakan sistem, karena mulai tahun 2018 semua pelaporan dilakukan  menggunkan  sistem”  (Ina  Saras,  selasa  pukul  08:15  WIB  tanggal  9  Januari 2018 di Kantor Desa )
Pelaporan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  harus  dilakukan  oleh  kepala  desa. Karena pelaporan dilakukan agar kecamatan dan kabupaten mengatahui kegiatan yang dilakukan didesa  mliriprowo.  Dana  dana  desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  digunakan  dengan  sebaik mungkin  untuk  memberdayakan  masyarakat  dan  untuk  pembangunan  desa  mliriprowo  lebih baik.

## Pertanggungjawaban
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan bahwa paling lambat  1  (satu)  bulan  setelah  akhir  tahun  anggaran  berkenaan  dan  diinformasikan  kepada masyarakat  secara  tertulis  dengan  media  yang  mudah  diakses  seperti  papan  tulis  atau diinformasikan menggunkan media informan yang lain yang mampu membantu menyampaikan informasi  kepada  masyarakat  sekitar  secara  menyeluruh.  Peraturan  desa  tentang  pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban  kepala  desa  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat.  Waktu penyampaian  paling  lambar  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  peraturan  desa  ditetapkan  Nurcholis (2011: 88). Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras  pada  wawancara  yang  dilakukan  dilakukan  di  Kantor  Desa  pada  hari  selasa,  tanggal  9 Januari 2018 pukul 08:20 WIB menerangkan bahwa pertanggungjawaban:
“Dalam  melakukan  pertanggungjawaban,  semua  para  perangkat  desa  bekerja  sama dengan  baik  untuk  memajukan  desa  menjadi  lebih  baik,  karena  itu  dana  yang  telah diberikan  oleh  APBN  digunakan  sepenuhnya  untuk  kepentingan  masyarakat  dengan pelaporan-pelaporan  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  undang-undang  yang  ada,  laporan tersebut  di  buat  dan  disetujui  oleh  kepala  desa  setelah  itu  di  serahkan  ke  kecamatan
setelah dari kecamatan lagsung diberikan ke kabupaen untuk lebih diteliti dan dipriksa” (Ina Saras, selasa pukul 08:20 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa )
Dalam  hal  ini  Desa  Mliriprowo  sudah  mempertanggung  jwabkan  berdasarkan  peraturan yang  berlaku  yaitu  sesuai  dengan  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  113  tahun  2014 tentang  pengelolaan  keuangan.  bahwa  Kepala  desa  telah  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban APBDes tahun berkenaan dengan sesuai .

## Pembinaan dan Pelaporan
Peraturan  Pemerintahan  Republik  Indonesia  No.  60  tahun  2014  pasal  26  dan  telah dirubah dengan No. 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh  pemerintahan  atas  pengalokasian  penyaluran  dan  penggunaan  terkait  dengan  dana  desa. Pemantauan  yang  dilakukan  oleh  seperti  halnya  peraturan  Bupati/Walikota  mengenai  tata  cara pembagian dan penetapan besarnya dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitunga Anggaran  (SILPA)  dana  desa  yang  merupakan  selisih  lebih  reaslisasi  penerimaan  dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan dilakukan di Kantor  Desa  pada  hari  selasa,  tanggal  9  Januari  2018  pukul  08:50  WIB  menerangkan  bahwa pembinaan :
“Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di Desa Mliriprowo ini sangat banyak dan sering  dilakukan  salah  satunya  peningkatan  siskedes  dan  peningkatan  kapasides, pembinaan  itu  dilakukan  supaya  Dana  Desa  yang  telah  di  berikan  oleh  pemerintah dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat” (Ina Saras, selasa pukul 08:50 WIB tanggal 9 Januair 2018 di Kantor Desa )
Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah maksimal,  karena  adanya  pembinaan  dikecamatan  dan  kabupaten  yang  dilakukan  untuk pembelajaran-pembelajaran dalam pengelolaan dana desa lebih baik. Pengawasan sendiri sangat maksimal karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kecamatan dan kabupaten, pengawasan dibantu oleh KPK dan Polsek.

## Good Governance Prespektif Syariah
Siddiq  Menurut  waffa  (2012)  Siddiq  yang  artinya  kejujuran,  tulus.  Kejujuran  dan ketulusan  adalah  kunci  utama  untuk  membangun  sebuah  kepercayaan.  Dapat  dibayangkan  jika pemimpin  sebuah  organisasi,  masyarakat  atau  negara,  tidak  mempunyai  kejujuran  tentu  orang- orang  yang  dipimpin  (masyarakat)  tidak  akan  punya  kepercayaan,  jika  demikian  yang  terjadi adalah krisis kepercayaan. Karena itu, transparasi menjadi sangat urgen dalam membangun good governance. Transparasi sikap jujur adalah bagian dari prinsip muamalah islami. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan dilakukan di Kantor Desa pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 09:00  WIB menerangkan bahwa pemerintahan yang siddiq :
“Untuk  menjadi  pemerintahan  yang  shiddiq  (jujur)  dalam  menjadi  seorang  pemimpin masyarakat  yang  baik  kepala  desa  mliriprowo  selalu  berusaha  jujur  dalam  melakukan perencanaan  dan  pelaksanaan  dalam  pengelolaan  dana  desa  secara  efektif,  dari penerimaan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa, kepala desa selalu mencatat dengan  sebenar  benarnya.  Dan  dana  desa  yang  diberikan  selalu  di  digunakan  untuk keperluan desa dan masyarakat” (Ina Saras, rabu pukul 09:00 di Kantor Desa)
Dalam  upaya  menjadikan  pemerintahan  yang  shiddiq  (jujur)  sesuai  dengan  hasil wawancara kepala desa desa mliriprowo berusaha menjadi seorang pemimpin yang jujur dalam melakukan semua kegiatan. Menurut Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 kepala  desa  sudah  melakukan  pengeolaan  keuangan  desa  sesuai  dengan  penerimaan  anggaran dana desa, pencatatan, pengelolaan dana desa sampai dengan pengeluaran dana desa.

## Amanah
Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dalam pandangan islam ada dua yaitu: bersifat teosentris  yaitu tanggungjawab kepada Allah Swt, dan bersifat antroposentris yaitu  yang terkait dengan  kontak  sosial  kemanusiaan.  Senada  dengan  informan  Kepala  Urusan  TU  dan  Umum Desa  Mliriprowo  Mbak  Ina  Saras  pada  wawancara  yang  dilakukan  dilakukan  di  Kantor  Desa pada  hari  rabu,  tanggal  10  Januari  2018  pukul  09:30  WIB  menerangkan  bahwa  pemerintahan yang amanah :
“Pemerintahan  yang  amanah  (dapat  dipercaya)  menjadi  pemerintahan  dalam  sebuah masyrakat  yang  baik  tidak  hanya  jujur  tetapi  juga  harus  menjadi  kepala  desa  atau pemerintah  yang  amanah  dan  dapat  dipercaya  oleh  masyarakat  dalam  melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara efisien dan ekonomis karena segala  sesuatu  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa.Kepala  desa  mliriprowo  terus  berusaha
menjadi pemimpin yang amanah supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan  oleh  kepala  desa  untuk  memberdayakan  masyarakat  desa  mliriprowo  dan menjadiikan  desa  mliriprowo  menjadi  lebih  baik”  (Ina  Saras,  rabu  pukul  09:30  di Kantor Desa)
Menrurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus amanah (dapat dipercaya) dan kepala  desa  Desa  Mliriprowo  sejauh  ini  sudah  amanah  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa mliriprowo kecamatan tarik kebupaten sidoarjo.

## Tabligh
Tabligh artinya menyampaikan apa yang  seharusnya disampaikan. Dalam hal ini adalah risalah  Allah  Swt.  Betapapun  beratnya  resiko  yang  akan  dihadapi,  riisalah  tersebut  harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Menurut sholihin (2010: 825) Orang yang mempunyai sifat tabligh, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bil- Hikmah).  Jika  menjadi  seorang  pemimpin  dalam  sebuah  masyarakat  maka  seorang  pemimpin haruslah  menjadi  sesorang  yang  mampu  mengomunikasikan  visi  dan  misinya  dengan  benar kepada masyarakat dan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Sekretarisa Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari jumat, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 WIB menerangkan bahwa :
“Untuk  menjadi  pemerintahan  yang  tabligh  kepala  desa  mliriprowo  selalu menyampaikan  segala  sesuatu  dengan  sebaik-baiknya  dalam  penatausahaan  dan pelaporan  secara  akuntabel  mengenai  keuangan  desa,  Contohnya  seperti  berita  atau kabar  dari  kecamatan  dan  kabupaten,  kepala  desa  menyampaikan  dengan  sebenar- benarnya.  Karena  untuk  menjadi  peimpin  masyarakat  yang  baik  kepala  desa  juga menjalankan  segala  plan  untuk  membangun  desa  sesuai  dengan  visi  dan  misi  desa mliriprowo  tersebut”  Aris  pada  hari  Jumat,  tanggal  12  Januari  2018pukul  10:00  di Kantor Desa)
Menurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus tabligh yaitu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan berita kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan kepala desa Desa Mliriprowo sejauh ini sudah tabligh dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa mliriprowo kecamatan tarik kebupaten sidoarjo dan tidak  ada hal yang tidak disampaikan.

## Fathonah
Menurut  waffa  (2012)  Fathonah  artinya  cerdas.  Kecerdasan  Rasulullah  Saw  yang dibingkai dengan kebiijakan mampu menarik simpati masyarakat arab dengan sifat fathonahnya, mampu memange konflik dan problem-probem yang dihadapi ummat pada waktu itu. Suku Aus dan Khanzraj yang tadinya suka berperang dengan bimbingan Rasulullah Saw mereka akhirnya menjadi  kaum  yang  dapat  hidup  rukunSeperti  yang  disampaikan  oleh  Sekretarisa  Desa  yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:40 WIB menerangkan bahwa :
“  Dalam  menjadi  pemimpin  yang  fathonah  (intelektual)kepala  desa  mliriprowo  telah melakukan  tugasnya  dengan  biak  seperti  memahami  dan  mengerti  tentang  semua  hal yang  telah  menjadi  tanggungjawab  kepala  desa  dalam  melakukan  perencanaan, pelaksanaan,  pembinaan  dan  pengawasan  secara  transparan.  Jadi  kepala  desa mliriprowo  selalu  berusaha  menjadi  pemimpin  yang  tidak  hanya  baik  namun  menjadi pemimpi  yang  cerdik  dalam  mengatasi  segala  masalah  atau  konflik  yang  ada dimasyarakat  untuk  menjadikan  masyarkat  yang  tentram”  (Aris  pada  hari  Jumat, tanggal 12 Januari 2018pukul 10:40 di Kantor Desa)
Dalam  upaya  menjadikan  pemerintahan  yang  Fathonah(kecerdikan)  sesuai  dengan  hasil wawancara kepala desa desa mliriprowo berusaha menjadi seorang pemimpin harus cerdik dalam melakukan  semua  kegiatan  dan  menyelesaikan  masalah  serta  konflik  yang  ada  di  desa mliriprowo.  Dan  kepala  desa  mliriprowo  sampai  saat  ini  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  Good  Governance  dalam Pengelolaan  Dana  Desa  dengan  Prespektif  Syariah  Di  Desa  Mliriprowo  Kecamatan  Tarik Kabupaten  Sidoarjo  sudah  sesuai  Dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114  tahun  2014 dan  sudah  sesuai  dengan  syariah  yang  ada.  Karena  dalam  menyusun  rencana  RPJMDesa Mliriprowo,  memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  aspirasi  yang  berkembang  di  masyrakat yang  diwadahi.  Rancangan  RPJMDesa  yang  berasal  dari  pemerintah  desa  disampaikan  oleh kepala  desa  kepada  pemangku  kepentingan  yaitu  LPM/LKMD,  LK,  PKK  Desa,  KPM,  Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Desa  Mliriprowo  dalam  pemerintahan  yang  baik dalam  pengelolaan  dana  desa  dengan  prespektif  syariah  yaitu  mengenai  pembagunan. Pembangunan  yang  baik  dan  teratur  di  desa  diatur  oleh  Undang-undang,  Berdasarkan  atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan  asli  desa,  bagi  hasil  pajak  daerah  dan  restribusi  daerah  kabupaten/kota,  bagian  dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/ kota, alokasi anggaran dari  APBN,  bantuan  keuangan  dari  APBD  provinsi  dan  APBD  kabupaten/kota.  Sumber pendapatan  desa  tersebut  secara  keseluruhan  digunakan  untuh  mendanai  seluruh  kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Kendala dalam melaksanakan untuk pembagunan  desa  dan  pelimpahan  tanggung  jawab  yang  sangat  besar  kepada  bendahara  dan perangkat yang lainnya untuk melakukan pembangunan. Karena pembangunan  yang di lakukan dengan  dana  yang  diterima  oleh  Desa  Mliriprowo  kurang  mencukupi.  Namun  pelaksanaan pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Mliriprowo  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  di  desa  mliriprowo  sudah  dilakukan  dengan  aturan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahnya.
Hariyanto,  Muhsin.  2011.Good  Governance  Dalam  Prespektif  Fikih  Kontemporer. http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/good-governance-dalam-perspektif-fikihkontemporer/. Akses pada tanggal 19 september 2017 pukul 21:00.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. CV Andi Offset. Y ogyakarta.
Nurcholis,  Hanif.  2011.Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  PT  Gelora Aksara  Pratama.  Jakarta  Solihin,  Ahmad  Ifham.  2010.  Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah. Gramedia Pustaka Utama.
Tobari.  2014.  Membangun  Budaya  Organisasi  Pada  Instansi  Pemerintahan.  Cv  Budi  Utama.
Yogyakarta.
Utoyo, Bambang. 2006. Geografi Membuka Cakrawala Dunia. PT Setia Purna Inves. Bandung
Undang-Undang. 2014. Undang-Udang Tentang Desa. www.dpr.go.id/document/uu/UU_2014_6.  Akses  pada  tanggal  7  januari  2018  pukul 10.10.
Waskito, wahyu. 2013. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. https://waskitozx.wordpress.com/makalah/makalah-pendidikan- umum/pendidikankewarga-negaraan/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-dan-bersih/. Akses pada tanggal 11 September 2017, pada pukul 16:30.
Waffa, Mahmud Sutarwan. 2012. Kosep Kepemimpinan Islam Study Normatif, Komperatif dan Historis. https://denbagoese.wordpress.com/2012/06/09/konsepkepemimpinan-islam/. Akses pada tanggal 06 Februari 2018 pukul 06.20
Yustisia.  2016.  Pedoman  Resmi  Petunjuk  Pelaksanaan  Dana  Desa.  PT  Visimedia  Pustaka (Anggota IKAPI). Jakarta.
Zakiyah.  2015.  Akuntanbilitas  Pengelolaan  Keuangan  Atas  Alokasi  Dana  Desa  Tahun  2014  Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. .