PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Yyk)
Anggun Puji Lestari a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d a Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: anggunpujilestari16@gmail.com b Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email: subekti@unitomo.ac.id c Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email : nur.handayati@unitomo.ac.id d Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Email : sitimarwiyahsh@unitomo.ac.id
Naskah diterima: 1 Agustus 2024; revisi: 3 Agustus 2024; disetujui: 10 Agustus 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i2.146

## Abstrak:
Sengketa  tanah  adalah  konflik  antara  dua  orang  atau lebih  yang  sama  mempunyai kepentingan  atas  status  hak  objek  tanah  antara  satu  atau  beberapa  objek  tanah yang  mengakibatkan  akibat  hukum  tertentu  bagi  para  pihak.  Perbuatan  melawan hukum adalah akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga  oleh  hukum,  walaupun  akibat  itu  memang  tidak  dikehendaki  oleh  yang melakukan perbuatan tersebut. Faktor penyebab terjadinya gugatan sengketa tanah karena  perbuatan  melawan  hukum  Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta Nomor  101/Pdt.G/2019/PN  Yyk,  terdapat  3  faktor  yakni:  faktor  utama  Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, faktor kedua Penggugat mengalami kerugian  materiil  dan  imateriil,  dan  faktor  terakhir  adalah  adanya  persengketaan apakah  objek  sengketa  milik  Moehamad  Djani  (orang  tua  Penggugat)  atau  milik Slamet  Partosudarmo.  Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  perkara  gugatan perbuatan  melawan  hukum  dalam  sengketa  tanah  Studi  Putusan  Nomor 101/Pdt.G/2029/PN  Yyk  adalah  surat  dari  Penggugat  belum  dapat  dijaikan  acuan bagi  Majelis  Hakim  untuk  memriksa  materi  gugatan  dikarenakan  masih  ada kekurangan pihak dalam perkara ini.
Kata Kunci: : Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah
Anggun Puji Lestari a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d

## LATAR BELAKANG
Manusia,  sebagai  makhluk  sosial,  memiliki  kebutuhan  hidup  yang  beraneka ragam,  yang  hanya  dapat  dipenuhi  secara  wajar  melalui  hubungan  timbal  balik dalam  masyarakat. 1 Hubungan ini  seringkali menimbulkan  hak dan  kewajiban  yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak 2 . Sengketa terjadi karena salah satu pihak telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  terhadap  pihak lainnya,  yang  akhirnya mengajukan  gugatan  karena  merasa  haknya  telah  dilanggar.  Sengketa  tanah merupakan salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. 3
Permasalahan  ini  sering  kali  muncul  akibat  perbuatan  melawan  hukum,  di mana  pihak-pihak  tertentu  mengklaim  hak  atas  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku. Penguasaan  tanah  tanpa  hak  dapat  memiliki implikasi  hukum  yang  serius  dan  kompleks,  yang  dapat  mempengaruhi  hak-hak kepemilikan  sah  atas  tanah. 4 Permasalahan  ini  seringkali  terjadi  karena  adanya kesenjangan  atau  ketidakserasian  antara  sumber  agraria  dan  sumber  lainnya. Hukum  tanah  dan  hak  atas  tanah  erat  kaitannya  dengan  nilai  ekonomis  dan kesejahteraan masyarakat.
Sengketa tanah biasanya timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah, dan  salah  satu  hak  yang  seringkali  menjadi  perdebatan  adalah  hak  milik,  yang merupakan  hak  yang  kuat  dan  dapat  diwariskan.  Proses  peralihan  hak  atas  tanah memerlukan  peran  penting  dari  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  untuk memastikan kepemilikan yang sah dari objek yang akan dialihkan haknya.
Berdasarkan  latar  belakang,  penelitian  ini   diharapkan  dapat  memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada.
1 Tami  Rusli  and  Vivian  Chandra,  “IMPLIKASI  HUKUM  TERHADAP  TINDAKAN  BAGI PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH ( Studi Putusan Nomor : 10 / G / 2023 / PTUN . BL ),” Jurnal Multilingual 4, no. 1 (2024): 145 –64.
2 Aprillia  Krisdayanti,  “Perlindungan  Hukum Bagi Justice  Collaborator  Dalam  Pengungkapan  Tindak Pi dana Pembunuhan Berencana,” Lex Renaissance 7, no. 4 (2022): 808 –18.
3 Abdur Rohim and As’ad Romadhoni, “Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan  Sebidang  Tanah  Yang  Telah  Mencapai  Daluwarsa  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (Studi  Putusan  Perkara  Nomor.  19/Pdt.G/2019/PN.KRS),” Justness :  Jurnal  Hukum Politik Dan Agama 1, no. 2 (2021): 01 –28, https://doi.org/10.61974/justness.v1i2.6.
4 Priescillia  Mariana  Palapessy,  Jenny  Kristiana  Matuankotta,  and  Adonia  Ivone  Laturette, “Penyelesaian  Sengketa Tanah  Dati  (Studi  Kasus  Putusan  MA  Nomor  2025  K/Pdt/1983),” SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 1, no. 1 (2021): 1 –7.
Anggun Puji Lestari a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
Dengan  demikian,  diharapkan  sengketa  tanah  dapat  diselesaikan  secara  adil  dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## METODE
Penelitian ini menggunakanmetode hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  dan  asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  sengketa  tanah.  Metode  ini  bertujuan  untuk menganalisis  dan  memahami  bagaimana  hukum  diterapkan  dalam  kasus  sengketa tanah  yang  diangkat  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Yyk.
Pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  studi  literatur  dari  berbagai sumber,  seperti  undang-undang,  jurnal,  skripsi,  dan  buku-buku  yang  berhubungan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan naratif, yang menganalisis kumpulan deskripsi suatu fenomena dan menyajikannya dalam bentuk cerita atau narasi.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Penyebab  Terjadinya  Gugatan  Sengketa  Tanah  karena  Perbuatan  Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pdt.G/20219/PN Yyk)
Sengketa  tanah  sering  kali  muncul  akibat  adanya  perbuatan  melawan  hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum dapat  diartikan  sebagai  tindakan  yang  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku dan  dapat  merugikan  pihak  lain.  Dalam  analisis  putusan  Pengadilan  Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Yyk, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama  sengketa  adalah  ketidakjelasan  mengenai  kepemilikan  tanah  yang disengketakan. 5 Hal  ini  sering  kali  disebabkan  oleh  kurangnya  bukti  yang  sah  dan kuat mengenai hak atas tanah yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
Faktor  lain  yang  berkontribusi  terhadap  sengketa  tanah  adalah  adanya ketidaksepakatan  antara  pihak-pihak  yang  mengklaim  hak  atas  tanah  yang  sama. Ketidaksepakatan  ini  sering  kali  muncul  akibat  informasi  yang  tidak  akurat  atau sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. Dalam kasus yang dianalisis, terbukti
5 Widya Ade Septesha and Siti Malikhatun Badriyah, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Obyek  Sengketa  Tanah  Yang  Dikuasai  Orang  Lain (Studi  Putusan  Nomor :  2490  K/Pdt/2015),” AL- MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 2165 –76, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3785.
Anggun Puji Lestari a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim hak atas tanah  yang  seharusnya  menjadi  milik  penggugat.  Tindakan  ini  tidak  hanya merugikan  penggugat  secara  materiil,  tetapi  juga  menimbulkan  kerugian  imateriil yang signifikan.
Selain  itu,  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  hukum  pertanahan juga  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  sengketa.  Banyak  pihak  yang  tidak menyadari  pentingnya  memiliki  dokumen  kepemilikan  yang  sah  dan  lengkap, sehingga  mereka  mudah  terjebak  dalam  sengketa.  Dalam  kasus  ini,  penggugat mengalami  kesulitan  dalam  membuktikan  kepemilikan  tanahnya  karena  tidak memiliki  dokumen  yang  memadai,  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  keputusan pengadilan.
Sengketa  tanah  dapat  timbul  karena  berbagai  faktor,  seperti  dokumen  yang tidak lengkap, proses pembuatan sertifikasi tanah yang tidak jelas, keterlibatan mafia tanah, dan upaya mengklaim tanah milik negara yang belum dimanfaatkan. 6
Proses  administrasi  pertanahan  yang  tidak  transparan  dan  sering  kali  rumit juga  berkontribusi  terhadap  terjadinya  sengketa  tanah.  Ketidakpastian  hukum  yang dihasilkan  dari  proses  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk melakukan  tindakan  yang  merugikan  pihak  lain.  Dalam  putusan  yang  dianalisis, pengadilan  mencatat  bahwa  ketidakjelasan  dalam  administrasi  pertanahan  menjadi salah  satu  faktor  yang  memperburuk  situasi  sengketa.Akhirnya,  faktor  sosial  dan ekonomi juga tidak dapat diabaikan dalam analisis penyebab sengketa tanah. Ketika nilai  tanah  meningkat,  tekanan  untuk  menguasai  tanah  tersebut  juga  meningkat, yang  sering  kali  mendorong  individu  atau  kelompok  untuk  melakukan  perbuatan melawan  hukum.  Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  pemerintah  dan  lembaga  terkait untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dan  memperbaiki  sistem administrasi pertanahan agar sengketa tanah dapat diminimalisir di masa depan.
6 Arilala  Selviana  Manipada,  “ANALISIS  PUTUSAN  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2018/PN.KLB),” Fakultas Hukum (Universitas Nusa Cendana, 2021)
Anggun Puji Lestari a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
Penyelesaian  Sengketa  Tanah  karena  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yoyakarta Nomor 101/Pdt.G/20219/PN Yyk )
Penyelesaian  sengketa  tanah  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  melawan hukum  memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif  dan  berlandaskan  pada ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  kasus  yang  dianalisis,  Pengadilan  Negeri Yogyakarta  Nomor  101/Pdt.G/2019/PN  Yyk,  proses  penyelesaian  dimulai  dengan pengajuan  gugatan  oleh  penggugat  yang  merasa  dirugikan  oleh  tindakan  tergugat. Penggugat  harus  menyertakan  bukti-bukti  yang  mendukung  klaimnya,  termasuk dokumen kepemilikan tanah dan bukti kerugian yang dialami.
Selama  proses  persidangan,  majelis  hakim  melakukan  pemeriksaan  terhadap bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  ini,  hakim  berperan penting  dalam  menilai  keabsahan  bukti  dan  mendengarkan  keterangan  saksi  yang dihadirkan.  Pertimbangan  hakim  sangat  krusial,  terutama  dalam  menentukan apakah perbuatan tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan apakah penggugat telah mengalami kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Salah  satu  aspek  penting  dalam  penyelesaian  sengketa  adalah  adanya mediasi atau upaya damai antara pihak-pihak yang bersengketa. 7 Pengadilan sering kali mendorong kedua belah pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan sebelum  melanjutkan  ke  tahap  persidangan.  Mediasi  dapat  membantu  mengurangi ketegangan  dan  memungkinkan  pihak-pihak  untuk  mencapai  kesepakatan  tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.
Jika  mediasi  tidak  berhasil,  maka  proses  litigasi  akan  dilanjutkan  hingga putusan  dijatuhkan.  Dalam  kasus  ini,  majelis  hakim  memutuskan  bahwa  tergugat harus  mengosongkan  tanah  yang  disengketakan  dan  mengembalikannya  kepada penggugat.  Selain  itu,  tergugat  juga  diwajibkan  untuk  mengganti  kerugian  yang dialami  oleh  penggugat,  baik  yang  bersifat  materiil  maupun  imateriil.  Putusan  ini mencerminkan  upaya  untuk  menegakkan  keadilan  dan  memberikan  perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan.
Setelah putusan dijatuhkan, penting bagi penggugat untuk memastikan bahwa putusan  tersebut  dilaksanakan.  Jika  tergugat  tidak  mematuhi  putusan,  penggugat
7 Almuniroh,  “ANALISIS  PUTUSAN  HAKIM  TERHADAP  PENYELESAIAN  KASUS  SENGKETA TANAH  (STUDI  PUTUSAN  PENGADILAN  NEGERI  DEMAK  NOMOR.13/Pdt.G/2021/PN.  Dmk)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).
Anggun Puji Lestari a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  pengadilan.  Proses  eksekusi  ini bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  penggugat  terlindungi  dan  bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif 8 . Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah  karena  perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya  bergantung  pada  keputusan pengadilan, tetapi juga pada pelaksanaan putusan tersebut dalam praktik 9 .

## KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  tanah  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  melawan hukum  merupakan  isu  yang  kompleks  dan  memerlukan  pemahaman  mendalam tentang  hukum  pertanahan  serta  prosedur  litigasi.  Berdasarkan  analisis  terhadap Putusan  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor  101/Pdt.G/2019/PN  Yyk,  dapat disimpulkan  bahwa  sengketa  tanah  sering  kali  muncul  akibat  ketidakjelasan  dalam kepemilikan  dan  kurangnya  bukti  yang  sah.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya dokumen kepemilikan yang jelas dan sah untuk mencegah terjadinya perselisihan di masa depan.
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa,  peran  pengadilan  sangat  vital. Pengadilan  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  memutuskan  perkara, tetapi  juga  sebagai  mediator  yang  mendorong  penyelesaian  damai  antara  pihak- pihak  yang  bersengketa.  Mediasi  dapat  menjadi  alternatif  yang  efektif  untuk mengurangi  biaya  dan  waktu  yang  diperlukan  dalam  proses  litigasi.  Namun,  jika mediasi  gagal,  proses  litigasi  harus  dilanjutkan  dengan  pengajuan  bukti  dan  saksi yang relevan untuk mendukung klaim masing-masing pihak.
Putusan yang diambil oleh majelis hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa perbuatan  melawan  hukum  dapat  menjadi  dasar  untuk  mengembalikan  hak  atas tanah  kepada  pihak  yang  berhak.  Dalam  hal  ini,  hakim  memutuskan  agar  tergugat mengosongkan  tanah  dan  mengganti  kerugian  yang  dialami  oleh  penggugat. Keputusan  ini  mencerminkan  upaya  untuk  menegakkan  keadilan  dan  melindungi hak-hak individu dalam kepemilikan tanah.
8 I  Kadek  Lelo,  Dewa  Gede,  and  Ketut Sudiatmaka, “Proses  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus Pembatalan  Sengketa  Jual  Beli  Tanah  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B  (Studi  Kasus Putusan  Pengadilan  Nomor 228Pdt.G2015Pn.Sgr.),” E-Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020): 135 –44.
9 Trubus Rahardiansah Noer Fauzi Rachman, Arie Sukanti Hugalung, Oloan Sitorus, M. Nazir Salim, Westi Utami, Sunaryo Basuki, Endang Pandamdari, Ignasius Pradipa Probandaru, Prosiding Seminar Nasional:  Problematika  Pertahanan  Dan  Strategi  Penyelesaiannya ,  ed.  Pusat  Studi  Hukum  Agraria- Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017).
Anggun Puji Lestari a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
Selain  itu,  pentingnya  pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban  dalam kepemilikan  tanah  juga  ditekankan.  Setiap  individu  yang  memiliki  tanah  harus menyadari  bahwa  kepemilikan  tersebut  tidak  hanya  memberikan  hak,  tetapi  juga tanggung  jawab  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang  merugikan  pihak  lain.  Oleh karena  itu,  edukasi  mengenai  hukum  pertanahan  dan  kepemilikan  tanah  sangat diperlukan untuk mencegah sengketa di masa mendatang.
Akhirnya,  pelaksanaan  putusan  pengadilan  menjadi  langkah  krusial  dalam memastikan  bahwa  keadilan  ditegakkan.  Tanpa  pelaksanaan  yang  efektif,  putusan pengadilan  akan  kehilangan  maknanya.  Oleh  karena  itu,  baik  penggugat  maupun tergugat  harus  berkomitmen  untuk  mematuhi  keputusan  yang  telah  diambil  oleh pengadilan,  sehingga  hak-hak  yang  telah  diakui  dapat  terlindungi  dan  sengketa tanah dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur  Rohim,  and  As’ad  Romadhoni.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perbuatan Melawan  Hukum  Atas  Penguasaan  Sebidang  Tanah  Yang  Telah  Mencapai Daluwarsa  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Studi  Putusan Perkara Nomor. 19/Pdt.G/2019/PN.KRS).” Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama 1, no. 2 (2021): 01 –28. https://doi.org/10.61974/justness.v1i2.6.
Almuniroh.  “ANALISIS  PUTUSAN  HAKIM  TERHADAP  PENYELESAIAN  KASUS SENGKETA  TANAH  (STUDI  PUTUSAN  PENGADILAN  NEGERI  DEMAK NOMOR.13/Pdt.G/2021/PN. Dmk).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
Aprillia  Krisdayanti.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Justice  Collaborator  Dalam Pengungkapan  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana.” Lex  Renaissance 7, no. 4 (2022): 808 –18.
Arilala  Selviana  Manipada.  “ANALISIS  PUTUSAN  PERBUATAN  MELAWAN HUKUM  ATAS  PENGUASAAN  TANAH  TANPA  HAK  (STUDI  KASUS PUTUSAN  NOMOR  23/PDT.G/2018/PN.KLB).” Fakultas  Hukum .  Universitas
Nusa Cendana, 2021.
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo
de
Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp- content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-
Anggun Puji Lestari a, Subekti b, Nur Handayati c, Siti Marwiyah d
EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10. 1038/s41598-020-.
Lelo,  I  Kadek,  Dewa  Gede,  and  Ketut  Sudiatmaka.  “Proses  Pertimbangan  Hakim Dalam  Memutus  Pembatalan  Sengketa  Jual  Beli  Tanah  Di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas 1B (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 228Pdt.G2015Pn.Sgr.).” E-Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020): 135 –44.
Noer Fauzi Rachman, Arie Sukanti Hugalung, Oloan Sitorus, M. Nazir Salim, Westi Utami,  Sunaryo  Basuki,  Endang  Pandamdari,  Ignasius  Pradipa  Probandaru, Trubus  Rahardiansah. Prosiding  Seminar  Nasional:  Problematika  Pertahanan Dan Strategi Penyelesaiannya . Edited by Pusat Studi Hukum  Agraria-Fakultas Hukum  Universitas  Trisakti  dan  STPN. Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Nasional . Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017.
Palapessy,  Priescillia  Mariana,  Jenny  Kristiana  Matuankotta,  and  Adonia  Ivone Laturette.  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Dati  (Studi  Kasus  Putusan  MA Nomor  2025  K/Pdt/1983).” SANISA:  Jurnal  Kreativitas  Mahasiswa  Hukum 1, no. 1 (2021): 1 –7.
Rusli,  Tami,  and  Vivian  Chandra.  “IMPLIKASI  HUKUM  TERHADAP  TINDAKAN BAGI PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH ( Studi Putusan Nomor : 10 / G / 2023 / PTUN . BL ).” Jurnal Multilingual 4, no. 1 (2024): 145 –64.
Septesha, Widya  Ade,  and  Siti  Malikhatun  Badriyah.  “Analisis  Perbuatan  Melawan Hukum  Terhadap  Obyek  Sengketa  Tanah  Yang  Dikuasai  Orang  Lain  (Studi Putusan Nomor : 2490 K/Pdt/2015).” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata
Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 2165 –76.
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3785.