Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah

## PENINGKATAN PAD DAN DAU TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
Panca Wahyuningsih 1)
Widaryanti 2)
STIE Pelita Nusantara,
Email : pancamuid@yahoo.com 1)
wdr.yanti@gmail.com 2)
Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal
Keywords : original local income, general allocation fund, and capital budget

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah    untuk  memberikan  bukti  empiris  pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah.  Metode  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitaitif  dengan pengujian regresi  berganda dengan melakukan  uji  asumsi  klasik  sebelum  mendapatkan model  penelitian  terbaik.  Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  sebagai  variabel independen dan  Belanja  Modal  sebagai  variabel  dependen.  Jumlah  populasi penelitian  ini  adalah  29  kabupaten  dan  6  kota  di  Propinsi  Jawa  Tengah dengan  menggunakan  purposive  sampling  diperoleh  25  kabupaten/kota sebagai  sampel  dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun  2011.  Hasil  dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU ) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

## Abstract
The purpose of this study is to provide the empirical evidence of the effect of the region own source revenue and the general allocation fund to the capital expenditure  of  regencies/towns  in  Central  Java  province.  The  analytical method  used  in  this  study  is  the  quantitative  method  with  double  regression test;  the  classic  assumption  test  was  run  before  obtaining  the  best  model  of research.  Variables  in  this  study  are  the  region  own  source  revenue  and general  allocation  fund  as  independent  variables  and  capital  expenditure  as dependent  variable.  Total  populations  of  this  study  are  29  regencies  and  6 towns in Central Java province, by using the purposive sampling obtained 25 regencies/towns  that  then  used  as  samples  from  the  year  of  2009  up  to  the year of 2011. The result of this study is: the region own source revenue and the  general  allocation  fund  affect  significantly  to  the  capital  budget  in regencies/towns in Central Java province.
Panca Wahyuningsih Widaryanti Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah

## Pendahuluan
Reformasi  yang  dimulai  beberapa tahun lalu di negara kita telah merambah ke hampir  seluruh  pelosok  kehidupan.  Salah satu  aspek  reformasi  yang  dominan  adalah aspek  pemerintahan.  Aspek  pemerintahan yang  dimaksudkan  disini  adalah  aspek hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah. Pada  aspek  ini  isu  yang  mencuat  adalah adanya  tuntutan  otonomi  yang  lebih  luas dan  nyata  yang  harus  diberikan  kepada pemerintah daerah, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota (Halim, 2004).
Peran  pemerintah  pusat  di  era otonomi  daerah  ini  adalah  lebih  banyak kepada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian  serta  pelaksanaan  terhadap hal-hal  yang  bersifat  teknis  dan  tidak strategis  sudah  harus  diserahkan  kepada daerah.  Penyelenggaraan  otonomi  daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan  pemerintah  yang  lebih efisien  dan  efektif,  demokratis,  mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan  dan  keadilan  serta  mampu mengembangkan  segenap  potensi  dan keanekaragaman daerah (Darize, 2009).
Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi  atas  kehidupan  bangsa  oleh pemerintah  pusat  telah  ditampung  dalam UU  No.  22/1999  tentang  Pemerintah Daerah  (direvisi  menjadi  UU  32/2004,  dan
direvisi  kembali  dengan  UU  No.  8/2005). Otonomi daerah telah resmi mulai dilaksanakan  pada  awal  tahun  2001  yang baru  lalu.  Salah  satu  konsekuensi  lebih lanjut  dari  UU  tersebut  adalah  perlunya diatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Berdasarkan UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber  daya  alam.  Disamping  dana perimbangan  tersebut,  pemda  mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pembiayaan  dan  lain-lain  pendapatan. (Maimunah, 2006).
Anggaran daerah merupakan rencana  keuangan  yang  menjadi  dasar dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik.  Di Indonesia,  dokumen  anggaran  daerah disebut  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  baik  untuk  propinsi maupun  kabupaten  dan  kota.  Proses penyusunan  anggaran  pasca  UU  22/1999 (dan  UU  32/2004)  melibatkan  dua  pihak: eksekutif  dan  legislatif,  masing-masing melalui  sebuah  tim  atau  panitia  anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional  daerah  berkewajiban  membuat
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
draft/rancangan  APBD,  yang  hanya  bisa diimplementasikan  kalau  sudah  disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto, 2007).
Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan belanja  Daerah  (APBD),  anggaran  sektor publik  pemerintah  daerah  sebenarnya merupakan  output  pengalokasian  sumber daya  dan  pengalokasian  sumber  daya merupakan  permasalahan  yang  mendasar dalam  penganggaran  sektor  publik  (Key, 1940 dalam Darwanto, 2007). Keterbatasan sumberdaya  sebagai  akar  masalah  utama dalam  pengalokasian  anggaran  sektor publik  dapat  diatasi  dengan  pendekatan ilmu  ekonomi  melalui  berbagai  teori tentang  teknik  dan  prinsip  seperti  yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard,  2001).  Tuntutan untuk  mengubah  struktur  belanja  menjadi semakin  kuat,  khususnya  pada  daerah- daerah  yang  mengalami  kapasitas  fiskal rendah (Halim, 2001).
Alokasi  anggaran  belanja  modal dalam  APBD  didasarkan  pada  kebutuhan daerah  tersebut  akan  sarana  dan  prasarana, baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas pemerintah  maupun  untuk  fasilitas  publik. Menurut  Saragih  (2003  dalam  Darwanto 2007)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan belanja  hendaknya  dialokasikan  untuk  hal- hal  produktif,  misalnya  untuk  melakukan aktivitas pembangunan.
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan  (Darize,  2009).  Menurut  UU 33/2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari  Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah  yang  Sah.  Menurut  Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi  pemerintah  daerah  terkait  dengan upaya  meningkatkan  penerimaan  daerah. Dari  data  PAD  Jawa  tengah  antara  tahun 2009-2012  dan  Laporan  Realisasi  Belanja Modal  2009-2012  menunjukkan  bahwa kenaikan PAD tidak selalu terjadi kenaikan alokasi anggaran belanja modal di beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti Kabupaten  Batang,  Kabupaten  Blora, Kabupaten  Magelang,  Kota  Magelang, Kota Salatiga, Kabupaten Sragen dan Kota Tegal.
Penelitian yang dilakukan Nurmayanti  (2008)  menemukan  adanya pengaruh  yang  signifikan  antara  perilaku oportunistik  legislatif  dan  eksekutif  dalam penyusunan  anggaran  daerah  di    Propinsi DIY.  Alokasi  untuk  infrastruktur  dan DPRD  mengalami  kenaikan,  tetapi  alokasi untuk  belanja  modal  justru  mengalami penurunan. Sedangkan Abdullah dan Halim
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
(2003)  menemukan  bahwa  PAD  dan  dana perimbangan  berpengaruh  terhadap  belanja daerah secara keseluruhan di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Penelitian yang  dilakukan    Kesit  Bambang  Prakosa (2004)  di  Propinsi  Jawa  Tengah  dan  DIY dan Panggabean (2009) di Kabupaten Toba Samosir menemukan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Darwanto  (2007)    menunjukkan  bahwa variabel PAD mempengaruhi secara signifikan terhadap anggaran belanja modal di  kabupaten/kota  se  Jawa  dan  Bali, sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Putro  (2008)  menunjukkan  bahwa  variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal  di Propinsi Jawa Tengah.
Pengertian  DAU  berdasarkan  pasal 1  angka  21    UU  23/2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Keuangan Pusat  dan  Keuangan  Daerah  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar- Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah  yang  menyebabkan
terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam  APBN  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah,  dan  pemerintah  daerah secara  leluasa  dapat  menggunakan  dana tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih  baik  kepada  masyarakat  untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting.
Berdasarkan data DAU Jawa tengah antara  tahun  2009-2012  dan  Laporan Realisasi Belanja Modal 2009-2012 menunjukkan  bahwa  kenaikan  DAU  tidak selalu  terjadi  kenaikan  alokasi  anggaran belanja  modal  di  beberapa  kabupaten  di Jawa  Tengah  seperti  Kabupaten  Batang, Kabupaten  Blora,  Kabupaten  Magelang, Kota  Magelang,  Kota  Salatiga,  Kabupaten Sragen  dan  Kota  Tegal.  Kondisi  di  atas telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan  penelitian  dalam  bidang  kajian tersebut. Penelitian ini diberi judul “Peningkatan  PAD  dan  DAU  terhadap Belanja  Modal  di  Kabupaten/Kota  di

## Propinsi Jawa Tengah”

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  pertanyaan  penelitian  yang  berkaitan dengan  belanja  modal  pemerintah  daerah adalah  sebagai  berikut  :  (1)  Apakah  PAD berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal?  (2) Apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal?
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Tinjauan Pustaka Anggaran Daerah Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2002) anggaran  publik  berisi  rencana  kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan  pendapatan  dan  belanja  dalam satuan  moneter,  sedangkan  dalam  UU 17/2004    APBN  merupakan  rencana keuangan  tahunan  pemerintah  negara  yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakya/DPR.  Menurut  Halim  (2004)  siklus anggaran  keuangan  daerah  terdiri  atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan
perhitungan APBD.
Sebelum reformasi, dalam penentuan  besarnya  anggaran  untuk  setiap kegiatan,  pendekatan  yang  digunakan adalah bersifat incrementalism, yaitu hanya menambahkan  atau  mengurangi  jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya (Mardiasmo, 2002). Proses penyusunan Anggaran di

## Indonesia
Disahkannya  UU  32/2004  tentang Pemerintah  Daerah  dan  UU  33/2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah berdampak  sangat  luas  terhadap  tata pemerintahan  di  daerah  dan  pengelolaan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah
Dampak  diberlakukannya  otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal  adalah
perubahan pola pertanggungjawaban daerah  terhadap  pengalokasian  dana  yang dimiliki. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bersifat horisontal, yaitu pertanggungjawaban  kepada  masyarakat dan lembaga legislatif (UU 17/2003).

## Pendapatan Asli Daerah
Khusus  pajak  dan  retribusi  daerah hukum  pemungutannnya  berdasarkan  UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No.  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  sedangkan  aturan pelaksanaannya  diatur  dalam  PP  No.  65 Tahun  2001  tentang  Pajak  Daerah  dan  PP No. 66 tentang Retribusi Daerah.
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan  (Darize,  2009).  Pendapatan  Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian  beban  belanja  yang  diperlukan untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kegiatan  pembangunan  yang  setiap  tahun meningkat  sehingga  kemandirian  otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.
Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  157 UU  No.  32  Tahun  2004  dan  Pasal  6    UU No.  33  Tahun  2004,  sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
a.  Pajak daerah,
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
b.  Retribusi daerah, c.  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan,
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut  Permendagri  No.  13  Tahun 2006  yang  direvisi  dengan  Permendagri No.  21  Tahun  2011,  kelompok  Pendapatan Asli  Daerah  dipisahkan  menjadi  tiga pendapatan, yaitu:
a.  Hasil Pajak Daerah
b.  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan
c.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum (DAU)
menurut UU No 33 tahun 2004 adalah dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangya  26%  dari  Pendapatan Dalam  Negeri  Neto  yang  ditetapkan  dalam APBN.  DAU  untuk  satu  daerah  dihitung dengan menggunakan  formula (UU No. 33 Th  2004):
DAU = Celah Fiskal  + Alokasi Dasar Celah  fiskal  merupakan  selisih  antara kebutuhan  fiskal  dan  kapasitas  fiskal. Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi
gaji  pokok,  tunjangan  keluarga  dan tunjangan  jabatan  sesuai  dengan  peraturan Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya tunjangan  beras  dan  tunjangan  Pajak Penghasilan  (Darize, 2009).

## Belanja Modal dalam Anggaran Daerah
Belanja  modal  adalah  belanja  yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan  atau  pembangunan  asset  tetap berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan, seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan  dan mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi dan  jaringan  dan  asset  tetap  lainnya (Darize, 2009). Belanja Modal mencakup: a.  Belanja Modal Tanah
b.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin c.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan d.  Belanja  Modal  jalan, Irigasi dan Jaringan
e.  Belanja Aset Tetap Lainnya
Perumusan Hipotesis
Pengaruh  PAD  terhadap  Anggaran

## Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Darize, 2009). Menurut
Mardiasmo  (2002)  saat  ini  masih  banyak masalah  yang  dihadapi  pemerintah  daerah terkait dengan upaya meningkatkan
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
penerimaan  daerah.  Keterbatasan  infra struktur  seperti  sarana  dan  prasarana  yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya  alokasi  PAD  yang  rendah  atau alokasi yang kurang tepat.
Penelitian yang dilakukan Nurmayanti  (2009)  menemukan  adanya pengaruh  yang  signifikan  antara  perilaku oportunistik  legislatif  dan  eksekutif  dalam penyusunan  anggaran  daerah.  Di  Propinsi DIY.  Alokasi  untuk  infrastruktur  dan DPRD  mengalami  kenaikan,  tetapi  alokasi untuk  belanja  modal  justru  mengalami penurunan. Sedangkan Abdullah dan Halim (2004)  menemukan  bahwa  PAD  dan  dana perimbangan  berpengaruh  terhadap  belanja daerah secara keseluruhan
di kabupaten/kota  se  Jawa  dan  Bali.  Prakosa (2004) dan Panggabean (2009) menemukan  bahwa  PAD  berpengaruh secara  positif  terhadap  belanja  daerah  di wilayah  Jawa  Tengah  dan  DIY  serta kabupaten  Toba Samosir.
Berdasarkan  landasan  teoritis  dan temuan-temuan  empiris  di  atas,  hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 1 :  PAD  berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
Pengaruh  DAU  terhadap  Anggaran

## Belanja Modal
Dana  Alokasi  Umum  berdasarkan pasal  1  angka  21    UU  23/2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Keuangan Pusat  dan  Keuangan  Daerah  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar- Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi. Studi  empiris  yang  dilakukan  Darwanto (2007)    menyatakan  bahwa  variabel  DAU berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel belanja modal di kabupaten/kota se Jawa  dan  Bali.  Berdasarkan  landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 2 :    DAU  berpengaruh  positif    terhadap

## Belanja Modal

## Metode Penelitian
Dalam  rangka  meneliti  peningkatan PAD  dan  DAU  terhadap  Belanja  Modal dibangun  model  model  regresi  berganda seperti berikut:
Gambar 1

## Model Regresi Berganda
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Belanja Modal (Y) H 1 H 2
Panca Wahyuningsih Widaryanti Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  periode  2009-2012  yang  berupa realisasi  Belanja  Daerah  Modal,  realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh  dari  situs  dirjen  perimbangan keuangan  daerah  di  internet  melalui website  resmi  Badan  Pusat  Statistik  Jawa Tengah.
Analisis  data  menggunakan  analisis regresi.  Persamaan  regresinya  sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2 X2 + e Keterangan: α :  Konstanta
Y :   Belanja Modal
X1 :   Pendapatan Asli Daerah
X2 :   Dana Alokasi Umum
β1, β2  :   Koefisien regresi
e :  Error
Karena  menggunakan  model  regresi berganda,  maka  perlu  dilakukan  pengujian asumsi  klasik  untuk  mengetahui  ada tidaknya  penyimpangan  terhadap  asumsi klasik.    Pengujian  asumsi  klasik  meliputi: a) Uji Normalitas Data; b) Uji Multikolinieritas.,  c)  Uji  Autokorelasi  dan d) Uji Heteroskedastisitas.
Setelah  memperoleh  bukti  bahwa instrumen  tidak  ada  penyimpangan  asumsi klasik,  dilakukan pengujian  hipotesis yang meliputi: a) Uji kelayakan model (uji F) b). Uji  parsial  atau  uji  t.    Uji  F  atau  uji kelayakan model untuk mengetahui apakah
model  layak  atau  tidak  digunakan,  dan  Uji parsial  (Uji  t)  dilakukan  untuk  mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan
Uji Asumsi Klasik

## Normalitas Data
Adapun hasil pengolahan uji normalitas  adalah  sebagai  berikut    sebagai berikut:
Gambar 2
Grafik Normal Plot

## Sumber: Data diolah, 2014
Berdasarkan  gambar  di  atas,    dapat dijelaskan  bahwa  data  menyebar  di  sekitar garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis diagonal,  dengan  demikian  model  regresi memenuhi asumsi normalitas.
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah

## Tabel 1 Hasil Pengujian

## One Sample Kolmogorov Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a Mean 0,0000000 Std. Deviation 4,94365788E4 Most Extreme Differences Absolute 0,109 Positive 0,109 Negative -0,054 Kolmogorov-Smirnov Z 1,094 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,182
Sumber: Data diolah, 2014
Dari  hasil  pengujian  terlihat  pada Tabel  1  besarnya  nilai  Kolmogorov Smirnov  adalah  1,094  dan  signifikan  pada 0,182 dan nilainya jauh diatas α = 0,05. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji  apakah  pada  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel independen.
Tabel 2

## Uji Multikolinieritas
Sumber: Data diolah, 2014
Hasil  perhitungan  pada  tabel  2 diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas (PAD dan DAU) kurang dari 10 dan tolerance  yang  lebih  dari  0,1,  dengan
demikian  dapat  simpulkan  bahwa  model regresi    dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi gejala multikolinearitas.

## Uji Autokorelasi
Autokorelasi muncul karena observasi  yang  berurutan  sepanjang  waktu berkaitan  satu  sama  lainnya.  Masalah  ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.
Tabel 3 Uji Autokorelasi Model Adjusted R Square Durbin-Watson 1 0,280 1,719
Sumber: Data diolah, 2014
Hasil  perhitungan  di  atas  dapat dijelaskan  bahwa  DW    sebesar  1,719  akan dibandingkan  dengan  nilai  tabel  dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel  100  (n)  dan  jumlah  variabel independen  2  (k=2),  maka  di  tabel  Durbin Watson  didapatkan  nilai  du  1,715.  Oleh karena DW 1,719 lebih besar dari batas atas (du) 1,715 dan kurang dari 4-1,715 = 2,285, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  ini  bertujuan  menguji  apakah dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan  yang  lain.  Jika  variance
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) PAD 0,911 1,098 DAU 0,.911 1,098
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang baik adalah tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.
Gambar 3 Grafik Scatterplot
Sumber: Data diolah, 2014
Grafik  scatterplot  menunjukkan  titik- titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu  y,  maka  disimpulkan  bahwa  dalam model  regresi  dalam  penelitian  ini  tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Kelayakan Model
Tabel 4 Hasil Uji F Model Sum of Squares df F Sig. 1  Regression 1.011E11 2 20.273 .000 a Residual 2.420E11 97 Total 3.431E11 99
Sumber: Data diolah, 2014
Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai  F  hitung  sebesar  20,273  >  F  Tabel  = 3,09 (df1 = k = 2 dan df2 = n – k -1 = 100- 2-1=  97,  α  =  0,05)  dengan  angka signifikansi = 0,000 <α = 0,05 sehingga Ho ditolak (signifikan).
Berdsarkan uji ANOVA atau F test di dapat  nilai  F  hitung  sebesar  20,273  >  F Tabel = 3,09 (df1 = k = 2 dan df2 = n – k -1 =  100-2-1=  97,  α  =  0,05)  dengan  angka signifikansi = 0,000 <α = 0,05 sehingga Ho ditolak (signifikan).
Berdasarkan  pengujian adjusted  R² dan  uji  F  di  atas  dapat  disimpulkan  model persamaan  regresi  dalam  penelitian  layak digunakan.
1. Koefisien Determinasi (R²)
Berdasarkan  Tabel  6  didapatkan nilai  koefisien  determinasi  ( adjusted  R- square ) sebesar (0,280). Hal ini berarti 28% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi  dari  kedua  variabel  yaitu  variabel PAD  dan  variabel  DAU.  Sedangkan sisanya (100%-28% = 72%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.
Tabel 5 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square 1 0,543 a 0,295 0,280
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD
b. Dependent Variable: BM
Sumber: Data diolah, 2014
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah

## 2. Uji Hipotesis
Tabel  6
Uji  T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients t
Sig. B Std. Error 1  (Constant) 13848,328 19340,871 0,716 0,476 PAD 0,432 0,169 2,549 0,012 DAU 0,146 0,030 4,810 0,000

## a. Dependent Variable: BM
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014
a. Uji Hipotesis Pertama
- Ho:  ß 1 =  0,  PAD  tidak    berpengaruh terhadap Belanja Modal
- Ha:  ß 1 ≠  0,  PAD  berpengaruh terhadap Belanja Modal
Tabel  6  di  atas  menunjukkan  bahwa nilai t hitung = 2,549 > t tabel 1,984 dengan angka  signifikansi  =  0,012    <  α  =  0.05 sehingga  Ho  ditolak  (signifikan).  Dengan demikian  maka  hipotesis  1  (H1)  bahwa hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  PAD berpengaruh terhadap belanja modal terbukti .
b. Uji Hipotesis Kedua
- Ho:  ß 2 =  0,  DAU  tidak    berpengaruh terhadap Belanja Modal
- Ha:  ß 2 ≠  0,  DAU  berpengaruh  terhadap Belanja Modal
Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung = 4,810 > t tabel 1,984 dengan angka  signifikansi  =  0,000  <  α  =  0,05 sehingga  Ho  ditolak  (signifikan).  Dengan demikian  maka  hipotesis  2  (H2)  bahwa hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  DAU berpengaruh  terhadap  anggaran  belanja modal terbukti.
3. Pembahasan dan Implikasi Hasil
Penelitian
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  signifikan  terhadap  anggaran belanja  modal  dengan  angka  sig  0,012  <  α 0,05.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darwanto (2007)  yang  menunjukkan  bahwa  variabel PAD    berpengaruh  signifikan  terhadap pengalokasian  anggaran  belanja  modal. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nugroho  Suratno  Putro  (2008)  yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap anggaran belanja modal.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) tidak bepengaruh terhadap anggaran belanja  modal  hal  ini  disebabkan  karena pendapatan  yang  diperoleh  dari  PAD banyak dialokasikan untuk belanja langsung  pegawai  dan  belanja  barang  dan jasa (belanja rutin). Sumber-sumber Pendapatan  Daerah  yang  diperoleh  dan
Panca Wahyuningsih Widaryanti Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah dipergunakan  dalam  rangka  mendanai pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Darize,  2009)  yang  penanganannya  dalam bidang  tertentu  yang  dapat  dilaksanakan bersama  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah.
Belanja
penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan  pelayanan  dasar,  pendidikan, kesehatan,  fasilitas  sosial  dan  fasilitas umum  yang  layak  serta  mengembangkan sistem  jaminan  sosial.  Sedangkan  urusan yang  bersifat  pilihan  meliputi  urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan kondisi,  kekhasan,  dan  potensi  keunggulan daerah  yang  bersangkutan  antara  lain pertambangan, perikanan, perkebunan, perhutanan dan pariwisata (Darize, 2009).
Saragih  (2003)  dalam  Darwanto (2007)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan belanja  hendaknya  dialokasikan  untuk  hal- hal  yang  produktif,  misalnya  melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan
pendapatan  seharusnya  dialokasikan  ke dalam program dan kegiatan untuk pelayanan  publik,  hal  ini  menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah  daerah  untuk  kepentingan publik.
Pendapatan  asli  daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  dari  pajak daerah,  restribusi  daerah,  pendapatan  dari laba  perusahaan  daerah  dan  pendapatan lain-lain  yang  sah  di  masing-masing  kota dan kabupaten di Jawa Tengah satu dengan yang  lainnya  adalah  merata,  sehingga diharapkan  pembangunan  kabupaten  dan kota  juga  merata  untuk  kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan asli daerah,  maka  kemandirian  pemerintah daerah  semakin  baik,  karena  masyarakat daerah  semakin  mandiri  dan  mau  berperan dalam meningkatkan pembangunan daerahnya melalui pembayaran pajak daerah, retribusi daerah.
Desentralisasi  fiskal  memberikan kewenangan  pada  daerah  untuk  mengurus dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan dengan  membuat  kebijakan  daerah  untuk memberi  pelayanan,  peningkatan  peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat  setempat  yang  bertujuan  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No.  32/2004).  Harapan  dari  regulasi  ini adalah terciptanya kemandirian daerah.
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Kemandirian  daerah  sangat  terkait dengan  kemandirian  PAD,  sebab  semakin tinggi sumber pendapatan yang berasal dari potensi  daerah,  maka  daerah  tersebut  akan semakin  leluasa  untuk  mengakomodasikan kepentingan  masyarakat  tanpa  bantuan muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat di  daerah  tersebut.  Untuk  mengoptimalkan PAD  dalam  rangka  menuju  kemandirian daerah,  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan yaitu:
1. Tidak dimanfaatkannya sebagian sumber  yang  tersedia  diduga  karena beberapa faktor antara lain:
- Kapasitas sumber;
- Proses  keputusan  politik  suatu pungutan oleh DPRD;
- Kesulitan  menghitung  biaya  yang dikeluarkan  dengan  hasil  yang diperoleh;
- Sarana dan fasilitas penunjang.
2. Penggalian  dan  Pemungutan  Pajak Daerah.
3. Pengadministrasian Penerimaan
Daerah.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang dialokasikan ke pemerintah kabupaten/kota di  Propinsi  Jawa  Tengah  berasal  dari APBN  dengan  tujuan  untuk  pemerataan keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi  pada
Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Jawa  Tengah. Dengan  adanya  transfer  DAU  yang  cukup signifikan di  dalam APBD dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah,  pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang mengarah untuk kepentingan publik seperti peningkatan  pembangunan  sarana  dan prasarana untuk publik.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) berpengaruh  secara  signifikan  terhadap anggaran  belanja  modal  pada  pemerintah Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Jawa  Tengah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darwanto (2007),  yang  menyatakan  bahwa  DAU berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel belanja modal.
Analisis dalam studi ini menunjukkan  bahwa  sandaran  Pemerintah Daerah  Propinsi  Jawa  Tengah  untuk menentukan  jumlah  anggaran  belanja modal daerah masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan  dana  transfer  yang  berasal  dari APBN.  Sehingga  kalau  ada  keterlambatan dalam  penyampaian  jumlah  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  yang  akan  diterima  oleh daerah  di  Propinsi  Jawa  Tengah  akan mengakibatkan terganggunya daerah dalam menyusun APBD dengan lebih baik.
Panca Wahyuningsih Widaryanti Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah

## Kesimpulan dan Saran

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah  dilakukan  terhadap  29  (dua  puluh sembilan)  kabupaten  dan  6  (enam)  kota yang ada di Jawa Tengah periode penelitian 2009-2012,  tentang  Peningkatan  PAD  dan DAU terhadap Belanja Modal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  berpengaruh  terhadap  positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan demikian Hipotessi H1 diterima.
2. Variabel  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.
Hal  ini  disebabkan  karena  dengan adanya  transfer  dana  dari  Pemerintah Pusat  yang  berupa  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  sehingga  Pemerintah Daerah  lebih  leluasa  mengalokasikan anggarannya untuk membiayai belanja modal untuk pelayanan kepada publik.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  penulis  mencoba  untuk memberikan saran:
1. Pemerintah  daerah  sebaiknya  lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk  menambah  penerimaan  daerah sehingga  tercipta  kemandirian  daerah
untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya
sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi.
2. Penghapusan  belanja  honorarium  PNS pada  belanja  langsung  yang  berkaitan dengan program dan kegiatan. Penghapusan  belanja  honorarium  PNS ini  disamping  bisa  mengefisiensikan pengeluaran  APBD  juga  karena  belanja langsung yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan  tugas,  pokok  dan  fungsi  PNS  di dalam melaksanakan program dan kegiatan di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## Daftar Pustaka
Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim, 2003, Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  terhadap  Belanja  Pemda  : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali . Simposium Nasional Akuntansi  VI:  1140-1159.  Surabaya, 16-17 Oktober 2003.
Darize, Nurlan, 2009, Pengelolaan
Keuangan  Daerah .  Edisi  2.  Indeks Jakarta.
Darwanto, Yulia Yustikasari, 2007, Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja Modal . Simposium Nasional Akuntansi  X,  ASPP-04,  Makassar, 26-28 Juli 2007.
Fozzard, Adrian, 2001, “The  basic budgeting  problem:  Approaches  to
Panca Wahyuningsih Widaryanti
Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
Resources  Allocation  in  the  Public Sektor  and  their  Implications  for  a pro-poor  budgeting”. Center  for  Aid and  Public  Expenditure.  Overseas
Development
Institute (ODI) .
Working Paper,147.
Ghozali,  Imam,  2006, Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS , Edisi Keempat. BP Undip, Semarang.
Halim,  Abdul,  2001,  “Anggaran  Daerah dan fiscal stress  (Sebuah Studi Kasus pada  Anggaran  Daerah  Propinsi  di Indonesia)” . Jurnal  Ekonomi,  dan Bisnis  Indonesia Vol.  16  No.  4,  hal. 346-357.
Halim, Abdul, 2004, Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:  Bunga  Rampai  Manajemen
Keuangan Daerah , Edisi Revisi, UPP
AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim,  Abdul,  2004, Akuntansi  Sektor Publik-Akuntansi  Keuangan  Daerah ,
Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
http://id.wikipedia.org .
Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman, 2007,  “Flypaper  effect  pada  Dana Aloksi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di
Indonesia”, JAAI , vol. 11.
Maimunah,  Mutiara,  2006, Flypaper  effect pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera. Simposium  Nasional  Akuntansi  IX  ,
Padang.
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan
Manajemen Keuangan Daerah . Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik .
Andi. Yogyakarta.
Nasution, S., 2001, Metode Research . Bumi Aksara. Jakarta.
Nurmayanti,  2009, Perilaku  Oportunistik Legislatif dan Eksekutif dalam
Penganggaran  Daerah  di  Daerah Istimewa  Yogjakarta .  Skripsi  UII
Yogyakarta (dipublikasikan). Panggabean,  Henri  Edison  H,  2009,
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten  Toba  Samosir ,  Tesis Program  Pasca  Sarjana  Akuntansi Universitas Sumatera Utara (dipublikasikan).
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
__________________,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  21  Tahun  2011 perubahan  ke  dua  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. __________________, Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. __________________, Peraturan Pemerintah  No.  58  Tahun  2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
____________,Undang-Undang  Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan  Daerah.
Panca Wahyuningsih Widaryanti Peningkatan PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah
____________,Undang-Undang  Republik
Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
____________,Undang-Undang  Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
____________,Undang-Undang  Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan
Keuangan
antara Pusat dan  Daerah.
Prakosa,  Kesit    Bambang,  2004,  “Analisis
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Terhadap  Prediksi  Belanja
Daerah  (studi  empirik  di  wilayah Propinsi  Jawa  Tengah  dan  DIY”,. JAAI, Vol. 8 No. 2.
Sudradjat, Djadjat, 2001, Pengendalian dan
Pengawasan Anggaran Daerah dalam Mendukung Terbentuknya
Clean  Government.  Bunga  Rampai
Manajemen  Keuangan  Daerah .  UPP
AMP YKPN. Yogyakarta.
Wijaya, Tony, 2009, Analisis Data Penelitian Menggunakan
SPSS .
Universitas Atma Jaya.Yogyakarta.
www.djpk.depkeu.go.id. www.bps.go.id/Jateng .
Yuwono,  Sony,  2005, Penganggaran
Sektor  Publik,  Pedoman  Praktis
Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD ,
Bayumedia Publishing, Malang.