## EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
Aji Ratna Kusuma 1 1 Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul Alamat Korespondensi : ratnakusuma4354@gmail.com
Abstract This article aim to explain ho the evaluation result from the utilization of village  fund  in  Teluk  Pandan  sub-district.  Using  qualitative  method,  this article describe the result in analytical fashion.  The result shows that the utilization of village fund in Teluk Pandan sub-district is allocated mostly in infrastructure, society’s empowerment and poverty program.
Keyword : Village fund, Evaluation, Village Development
Abstrak Tulisan  ini  mencoba  untuk  menjelaskan  bagaimana  hasil  evaluasi  dari penggunaan  alokasi  dana  desa  di  Kecamatan  Teluk  Pandan.  Tulisan  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  analisis  deskriptif kualitatif. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa penggunaan alokasi dana  desa  di  Kecamatan  Teluk  Pandan  lebih  banyak  digunakan  untuk pembangunan  infrastrutur  desa,  pemberdayaan  masyarakat,  serta  untuk program penanggulangan kemiskinan.
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Evaluasi, Pembangunan Desa
Pendahuluan
Pasal  1  Undang-undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa  memberikan batasan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai  wilayah  kesatuan  masyarakat  hukum,  desa  memiliki kewenangan  untuk  menyelenggarkan  urusan  yang  ditugaskan  kepada  desa. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 371 menyatakan bahwa dalam daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk desa yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.
Sebagai  wilayah  pemerintahan  daerah,  desa  melaksanakan  sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh daerah dengan beban anggaran dari  Pemerintah  Pusat  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) maupun dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 372 Undang- undang Nomor 23 tahun 2014  sebagai berikut :
1. Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Propinsi  dan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  dapat  menugaskan  sebagian  urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
2. Pendanaan  untuk  melaksanakan  urusan  Pemerintahan  yang ditugaskan  kepada  Desa  oleh  Pemerintah  Pusat  dibebankan  kepada APBN
3. Pendanaan  untuk  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang ditugasan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Propinsi dibebankan kepada APBD Propinsi.
4. Pendanaan  untuk  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang ditugasan  kepada  Desa  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  peraturan  diatas  maka  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah  Kabupaten/Kota  menyerahkan  sebagian  urusan  pembangunan kepada desa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pembangunan desa  yang  diberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa  mencakup pembangunan  fisik  maupun  non  fisik  yang  dibiayai  sepenuhnya  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang  dialokasikan  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).
Pembangunan  Desa  yang  dibiayai  melalui  Alokasi  Dana  Desa, direncanakan  sepenuhnya  oleh Pemerintah Desa  melalui  Musyawarah Desa yang  melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat  desa  dengan  tujuan  untuk mengetahui  kebutuhan  masyarakat  sehingga  pembangunan  yang dilaksanakan  bisa    bermanfaat  bagi  masyarakat  desa.  Hal  ini  diatur  oleh pemerintah  dalam  pasal  114  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor43  tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :
1. Perencanaan  pembangunan  desa  disusun  berdasarkan  hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
2. Musyawarah  desa  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Semua  rencana  pembangunan  desa  harus  mengacu  kepada  Rencana
Pembanguan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Kabupaten/Kota.  Dengan  demikian rencana pembangunan tidak boleh bertentangan dengan RPJM dengan tetap mempertimbangkan  kondisi  obyektif  desa  dan  prioritas  pembangunan Kabupaten/Kota.
Dialokasikannya  anggaran  pembangunan  desa  ke  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  menuntut  pengelolaan  keuangan secara  transparan  dan  pertanggung  jawaban  padahal    belum  semua  desa memiliki aparatur yang mampu melaksanakan administrasi keuangan sesuai
aturan  penggunaan  anggaran  negara.  Oleh  sebab  itu  pengawasan  dan bimbingan serta pembinaan penggunaan anggaran secara akuntabel menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten agar anggaran yang besar jumlahnya setiap tahun tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.
Persoalan  lain  adalah  kemampuan  aparatur  desa  dalam  menyusun perencanaan  pembangunan  partisipatif  dihadapkan  kepada  keterbatasan jumlah dan kemampuan aparatur desa yang mampu menerjemahkan tujuan Alokasi  Dana  Desa  dan  kebutuhan  masyarakat  desa  dalam  bentuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan berdasarkan  Peraturan  Bupati  dengan  mengacu  kepada  Peraturan Pemerintah tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dari  pusatdengan  besar  maksimal  10  %  dari  Alokasi  Dana  Umum  untuk daerah yang bersangkutan.
Mengingat Program Alokasi Dana Desa sudah berjalan lebih dari lima tahun  maka  penulis  bermaksud  melakukan  evaluasi  pelaksanaan pembangunan  desa    dengan  menggunakan  dana  Alokasi  Dana  Desa  di Kecamatan Teluk Pandan.

## Kerangka Teori Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan dalam waktu  yang  cukup  lama,  sebab  evaluasi  yang  dilakukan  terlalu  dini  maka outcome dan  dampak  dari  suatu  kebijakan  belum  tampak.  Semakin  strategis suatu  kebijakan,  maka  diperlukan  tenggang  waktu  yang  lebih  panjang  untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat  semenjak  diterapkannya  kebijakan  yang  bersangkutan  (Subarsono, 2005).
Pengertian  diatas  memberikan  petunjuk  bahwa  evaluasi  harus dilakukan  setelah  kebijakan  tersebut  dilaksanakan  dalam  waktu  yang  cukup lama sehingga dapat diketahui manfaat dan dampak kebijakan tersebut. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  Winarno.  B,  (2012)  bahwa  evaluasi  kebijakan ditujukan  untuk  melihat  sebab-sebab  kegagalan  suatu  kebijakan  atau  untuk mengetahui  apakah  kebijakan  publik  yang  telah  dijalankan  meraih  dampak yang  diinginkan.  Dalam  bahasa  yang  lebih  singkat  evaluasi  adalah  kegiatan yang  bertujuan  untuk  menilai  “manfaat”  suatu  kebijakan.  Karena  menurut Winarno  (2012)  secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,  implementasi  dan  dampak.  Dalam  hal  ini,  evaluasi  kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya  dilakukan  pada  tahap  akhir  saja,  melainkan  dilakukan  dalam  seluruh
proses  kebijakan.  Dengan  demikian,  evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap perumusan  masalah-masalah  kebijakan,  program-program  yang  diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Sejalan  dengan  pendapat  diatas  terkait  dengan  kebijakan  William  N. Dunn,  memberikan  arti  pada  istilah  evaluasi  bahwa:  “Secara  umum  istilah evaluasi  dapat  disamakan  dengan  penaksiran  ( appraisal ),  pemberian  angka ( rating )  dan  penilaian  ( assessment ),  kata-kata  yang  menyatakan  usaha  untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik,  evaluasi  berkenaan  dengan  produksi  informasi  mengenai  nilai  atau manfaat  hasil  kebijakan”  (Dunn,  2003). Untuk  mengukur  keberhasilan kebijakan  atau  program  menurut  Dunn  (2003)  diperlukan  adanya  krteria sebagai berikut :
Tabel 1. Kriteria Evaluasi TIPE KRITERIA PERTANYAAN Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Perataan Apakah  biaya  dan  manfaat  didistribusikan  dengan  merata  kepada kelompok-kelompok tertentu? Responsifitas Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompok-kelompok tertentu? Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Sumber : Dunn (2003)

## Konsep Alokasi Dana Desa
Untuk  melaksanakan  pemerintahan  desa  dan  pembiayaan pembangunan  desa,  Undang-undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa mengatur tentang keuangan desa sebagaimana diatur dalam pasal 71 bahwa :
(1) Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
(2) Hak  dan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan  pengelolaan keuangan desa.
Pasal  72  menyebutkan  bahwa  Pendapatan  Desa  sebagaimana dimaksud pada pasal 71 bersumber dari :
a. Pendapatan  asli  desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari piak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Untuk  menyelenggarakan  urusan  desa  baik  pemerintahan  maupun pembangunan  diatur  tentang  kepastian  pendanaan  dan  sumber  pendanaan yang  digunakan  agar  sumber-sumber  pendapatannya  jelas  dan pertanggungjawabannya juga sesuai aturan pemerintah. Oleh sebab itu Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa :
(1) Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  desa  yang  menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
(2) Penyelenggaraan  urusan  pemerintah  daerah  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  desa  didanai  dari  anggaran  pendapatan  belanja daerah.
(3) Penyelenggaraan  urusan  pemerintah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa  didanai  dari  anggaran  pendapatan  pendapatan  dan belanja Negara
Aturan tentang sumber pendapatan desa diatas mengatur secara jelas sumber  pendapatan  dan  urusan  serta  sumber  pembiayaannya  yang membedakan  urusan  yang  menjadi  kewenangan  penuh  desa  serta  urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan didesa.
Pasal  96  memperjelas  posisi  alokasi  anggaran  yang  diperuntukkan untuk desa tersebut sebagai berikut :
(1) Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  mengalokasikan  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  ADD setiap tahun anggaran.
(2) ADD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit  10% (sepuluh  perseratus)  dari  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota  dalam anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. (3) Pengalokasian  ADD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) mempertimbangkan: a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan b. Jumlah  penduduk  desa,  angka  kemiskinan  desa,  luas  wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. (4) Pengalokasian  ADD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
(5) Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengalokasian ADD  diatur  dengan peraturan bupati/walikota.
Dengan  demikian,  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  bagian  dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  yang  diperuntukkan  kepada  Desa  agar  menyelenggarakan pemerintahan  dan  pembangunannya  secara  lebih  terarah  dan  bersifat bottom  up  karena  desa  sangat  memahami  apa  yang  menjadi  permasalahan dan kebutuhannya dalam pembangunan.

## Pembangunan Desa
Pembangunan  desa  menurut  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut  Rahardjo  Adisasmita  (2006  :  17)  pembangunan  pedesaan harus  dilihat  sebagai  :  (1)  upaya  mempercepat  pembangunan  pedesaan melalui  penyediaan  prasarana  dan  sarana  untuk  memberdayakan masyarakat,  dan  (2)  upaya  mempercepat  pembangunan  ekonomi  daerah yang efektif dan kokoh.
Pembangunan  desa  dalam  sistim  pembangunan  tidaklah  berdiri  sendiri melainkan  memiliki  keterkaitan  dan  ketergantungan  dengan  pembangunan perkotaan  dan  pembangunan  daerah  secara  keseluruhan.  Oleh  sebab  itu tujuan pembangunan desa menurut Rahardjo dapat dibedakan menjadi :
Tujuan  pembangunan  pedesaan  jangka  panjang adalah peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  secara  langsung  melalui peningkatan  kesempatan  kerja,  kesempatan  berusaha  dan  pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia dan secara  tidak  langsung  adalah  meletakkan  dasar-dasar  yang  kokoh  bagi pembangunan nasional.
Tujuan  pembangunan  pedesaan  jangka  pendek adalah  untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  kegiatan  ekonomi  dan pemanfaatan ssumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
Tujuan  pembangunan  pedesaan  secara  spasial adalah  terciptanya kawasan  pedesaan  yang  mandiri,  berwawasan  lingkungan,  selaras,  serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan  berkelanjutan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  damai,  demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.
Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 78 menyebutkan bahwa : (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  local, serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.
(2) Pembangunan  desa  meliputi  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan.
(3) Pembangunan  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) mengedepankan  kebersamaan,  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

## Sasaran
Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya:
a. Peningkatan produksi dan produktivitas
b. Percepatan pertumbuhan desa
c. Peningkatan  keterampilan  dalam  berproduksi  dan  pengembangan lapangan kerjadan lapangan usaha produktif
d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
e. Perkuatan kelembagaan (Rahardjo Adisasmita 2006 : 18)
Prinsip-prinsip Pembangunan Pedesaan :
Pembangunan  pedesaan  seharusnya  menerapkan  prinsip-prinsip yaitu :
1. Transparansi (keterbukaan),
2. Partisipatif,
3. Dapat dinikmati masyarakat,
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), dan
5. Berkelanjutan ( sustainable )
Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  dengan  yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu fakta dengan menggunakan variable mandiri sebagaimana  dikemukakan oleh Sugiyono (2012:11) bahwa penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  megetahui  nilai variable  mandiri,  baik  satu  variable  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel lain. Sumber  data  penelitian  ini  adalah  jajaran  pemerintah  kecamatan,  jajaran aparatur  desa  sebagai  perencana  dan  pelaksana  pembangunan  dan  tokoh- tokoh  masyarakat    yang  mengatahui  pembangunan  yang  dibiayai  melalui Alokasi  Dana  Desa.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  studi  literature,  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Alokasi Dana Desa di Kutai Timur
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005  tentang  Desa  yang  dimaksud  dengan  Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  Desa,  yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
Mengacu  kepada  Peraturan  Bupati    Kabupaten  Kutai  Timur  No.  10 Tahun  2013,  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  sumber  pembiayaan  yang digunakan  untuk  menunjang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa    dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembagian alokasi dana desa  yang akan diperoleh oleh
desa  dihitung  berdasarkan  asas  pemerataan    dan  keadilan  dengan memperhatikan potensi yang dimiliki setiap desa.
Pemberian  Alokasi  Dana  Desa  dimaksudkan  untuk  mendorong pengembangan otonomi  desa guna  membantu membiayai  penyelenggaraan pemerintahan  desa    dalam  melaksanakan  kegiatan    pembangunan    dan pemberdayaan  masyarakat.  Adapun  tujuan  dari    pemberian  alokasi  dana desa adalah :
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan  perencanaan    dan  penganggaran    pembangunan    di tingkat desa  dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan  infrastruktur pedesaan;
d. Meningkatkan    pengalaman  nilai-nilai    keagamaan,  sosial  budaya dalam rangka mewujudkan  peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. Meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa    dalam  rangka pengembangan  kegiatan sosial  ekonomi masyarakat;
g. Mendorong  peningkatan  keswadayaan    dan  gotong  royong masyarakat
h. Meningkatkan pendapatan  desa  dan masyarakat desa  melalui Badan Usaha  Milik Desa (BUMDesa).
Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk dana perimbangan  yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10%  dan  didistribusikan  secara  proporsional  kepada  desa.  Oleh  sebab  itu alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan Desa sebagaimana diautur dalam  pasal  68  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  75  tahun 2005 tentang Desa sebagai berikut  :
1. Sumber pendapatan desa terdiri dari :
a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain- lain pendapatan desa yang sah.
b. Bagi  hasil  pajak  daerah  Kabupaten/Kota  paling  sedikit  10% (sepuluh  per  seratus)  untuk  desa  dan  dari  retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
c. Bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling  sedikit  10% (sepuluh  perseratus),  yang  pembagiannya  untuk  setiap  desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
d. Bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  pemerintah  propinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  rang  pelaksanaan  urusan pemerintahan.
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  huruf disalurkan melalui kas desa.
3. Sumber  pendapatan  desa  yang  telah  dimiliki  dan  dikelola  oleh  desa tidak  dibenarkan  diambil  alih  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah Daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah diatas diperoleh kepastian bahwa dana yang sudah disalurkan menjadi dana desa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan pembangunan dan tujuan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sesuai  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  21  tahun  2015,  prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain  jalan,  irigasi,  jembatan  sederhana  dan  talud.  Bidang  kesehatan  dan pendidikan yang perlu diprioritaskan adalah Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Taman Kanak-Kanak.
Dalam  berita  Bappanes  tentang  prioritas  penggunaan  Dana  Desa ditegaskan bahwa jika infrastruktur serta sarana prasarana desa sudah baik, maka  dana  desa  dapat  digunakan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa, seperti  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa),  pembentukan Kader  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (KPMD),  dan  Pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat Desa ( Community Center ). Dalam  realisasinya  masyarakat  berhak  menentukan  secara  mandiri penggunaan  dana  desa  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  disetujui  dalam musyawarah  desa  dan  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Agar  pengelolaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat dapat  dipertanggung  jawabkan  dan  memudahkan  pengawasannya  maka Pemerintah  mengatur  tentang  cara  Pengalokasian,  Penyaluran  dan Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PKM-07/2016.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  diatas  ditetapkan  bahwa rincian  dana  desa  setiap  kabupaten/kota  dialokasikan  secara  merata  dan berkeadilan bendasarkan : (a). alokasi dasar dan (b). alokasi formula.

## Jumlah Alokasi Dana Desa
Jumlah  Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana  yang  diterima  oleh  masing- masing  Desa  dan  menjadi  satu  kesatuan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  tahun  2013  jumlah  Alokasi Dana  Desa  untuk  Kecamatan  Teluk  Pandan  sebesar  Rp  4.498.658.344,- dengan rincian masing-masing desa sebagai berikut:
Tabel. 2 Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2013 No. Desa Jumlah 1 Teluk Pandan Rp.761.998.913,- 2 Kandolo Rp.743.634.238,- 3 Martadinata Rp 751.224.020,- 4 Suka Damai Rp.745.257.449,- 5 Suka Rahmat Rp.750.543.350,- 6 Danau Redan Rp.746.000.374,- Jumlah Rp4.498.658.344,- Sumber Data : Kecamatan Teluk Pandan.
Data  diatas  menunjukkan  jumlah  Alokasi  Dana  Desa  yang  diterima masing-masing Desa di Kecamatan Teluk Pandan relatif sama besarnya untuk setiap desa.
Tahun  2014  diperoleh  Alokasi  dana  Desa  untuk  Kecamatan  Teluk  Pandan sebesar Rp 4.489.831.357,-  Untuk jelasnya jumlah Alokasi Dana Desa tahun 2014 di Kecamatan Telum Pandan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3 Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2014 No. Desa Jumlah 1 Teluk Pandan Rp 966.802.700,- 2 Kandolo Rp. 634.081.670 3 Martadinata Rp 941.878.118,- 4 Suka Damai Rp.624.622.225,- 5 Suka Rahmat Rp 695.117.440,- 6 Danau Redan Rp.627.329.204,- Jumlah Rp 4.489.831.357,- Sumber Data : Bapemas Kabupaten Kutai Timur.
Terdapat  perbedaan  jumlah  antara  satu  desa  dengan  desa  lainnya sebagaimana  angka  pada  tabel  diatas.  Desa  yang  paling  besar  Alokasi  Dana Desanya adalah Desa Teluk Pandan dan Desa Martadinata sementara empat desa lainnya relative sama besarnya. Pada tahun 2015 jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan sebesar Rp4.456.275.382,-  dengan rincian perdesa sebagai berikut :
Tabel. 4 Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2015 No. Desa Jumlah 1 Teluk Pandan Rp 959.756.089,- 2 Kandolo Rp 632.808.498,- 3 Martadinata Rp 925.353.835,- 4 Suka Damai Rp 623.713.524,- 5 Suka Rahmat Rp 688.163.313,- 6 Danau Redan Rp 626.480.123,- Jumlah Rp4.456.275.382,- Sumber Data : Bapemas Kab. Kutai Timur.
Untuk mengetahui penggunaan alokasi anggaran untuk pembangunan berikut  disajikan  secara  rinci  pada  semua  desa  dalam  wilayah  Kecamatan Teluk Pandan selama tiga tahun berturut-turut.

## Jenis Program Pembangunan
Program  pembangunan  desa  dirumuskan  oleh  masing-masing  desa berdasarkan  kebutuhan  masing-masing  dan  dituangkan  dalam  rencana pembangunan  desa  untuk  diusulkan  pembiayaannya  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui daerah.
Pembangunan  Desa  lebih  diutamakan  dalam  bentuk  pembangunan infrastruktur  pedesaan  dan  berbagai  pembangunan  yang  bertujuan  untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  program  pembangunan  yang dibiayai  melalui  Alokasi  Dana  Desa  masing-masing  desa  berbeda  sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.
Secara  rinci  alokasi  anggaran  dana  desa  yang  digunakan  untuk pembangunan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut  :
Alokasi  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Desa  Teluk  Pandan  Tahun 2013  diatas  menunjukkan  bahwa  sebesar  pembangunan  fisik  dari  Alokasi Dana  Desa  tahun  2013  sebesar  Rp  194.598.109,-  atau  41%  dari  dana pembangunan  sementara  pembangunan  yang  bersifat  non  fisik  sebesar  Rp 281.701.130,-  atau 59%.
Di  Desa  Kandolo  kegiatan  pembangunan  juga  dilaksanakan  melalui Alokasi  Dana  Desa  yang  meliputi  pembangunan  fisik  dan  non  fisik. Pembangunan  fisik  menggunakan  anggaran  sebesar  64,57%  sedangkan pembangunan non sebesar fisik 35,43%.
Dari  Rp  5454.559.414,-  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Martadinata  tahun  2013,  sebesar  94,66%    dipergunakan  untuk pembangunan  fisik  berupa  jalan,  jembatan,  sarana  air  bersih,  pendidikan (bantuan TK) dan sarana olah raga. Sisanya sebesar 3,34% digunakan untuk pembangunannon  fisik  berupa  bantuan  untuk  PKK,  PAUD  dan  bantuan operasional organisasi kemasyarakatan.
Sementara di Desa Suka Damai Alokasi dana Desa juga dipergunakan untuk  membiayai  pembangunan  fisik  dan  non  fisik  masing-masing    sebesar 77,71%  dialokasikan untuk fisik sementara non fisik hanya sebesar 22,29% dari  total  anggaran  yang  digunakan  untuk  belanja  pembangunan  (belanja modal).
Berbeda  dengan  Desa  Suka  Damai,  Desa  Suka  Rahmat  alokasi anggaran  untuk  pembangunan  fisiknya  hampir  sama  dengan  yang  bersifat non  fisik  masing-masing  sebesar    59,94%  pembangunan  fisik  dan  sebesar 43,06% diperuntukkan  pembangunan non fisik.
Dana pembangunan Desa melalui Alokasi Dana Desa di Danau Redan pada  tahun  2013  sebesar  Rp  540.580.925,-  yang  diperuntukkan pembangunan fisik dan non fisik dengan rincian Rp 320.280.925,- atau 59 % alokasi dana untuk pembangunan yang bersifat fisik sementara pembangunan non fisik sebesar Rp 220.300.000,- atau  41 %.
Tahun 2014 Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagai bagian dari APBDesa  untuk  pembiayaan  keberlangsungan  pemerintahan  dan pembangunan desa.
Di  Desa  Teluk  Pandan  Alokasi  Dana  Desa  sebesar  Rp  761.998.913,- yang digunakan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik  sebesar Rp 576.436.450,-    dengan  rincian  Rp  357.610.350,-  atau  62,04  %  dialokasikan untuk  pembangunan  fisik  meliputi  pembuatan  dan  pemeliharaan  jalan, jembatan dan pembuatan gorong-gorong sementara untuk non fisik sebesar Rp 218.626.100,- atau 37,96 %.
Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Kandolo  tahun  2014  sebesar  Rp 634.081.670,-  dan  Rp  493.864.169,-  juta  diantaranya  dialokasikan  untuk belanja  modal  (pembangunan)  baik  fisik  maupun  non  fisik  dengan  rincian sebesar  Rp  239.000.000,-  atau  48,39  %  membiayai  pembangunan  fisik  dan non  fisik  sebesar  Rp  254.864.169,-  atau  51,61%.  Kegiatan    fisik  digunakan untuk pembukaan jalan baru dan pengerasan jalan desa sementara non fisik untuk  kegiatan  keagamaan,  pendidikan  dan  organisasi  masyarakat  dalam bentuk dana operasional.
Sementara  itu  Alokasi  Dana  Desa  untuk  pembangunan  di  Desa Martadinata  adalah  sebesar  Rp  542.240.000,-  dengan  rincian  penggunaan sebesar Rp 402.500.000,- (74%) membiayai pembangunan fisik dan non fisik sebesar  Rp 139.900.000,- atau 26%.
Alokasi Dana Desa untuk belanja modal (pembangunan) di Desa Suka Damai  tahun  2014  sebesar  Rp  374.692.225,-  yang  digunakan  untuk membiayai  pembangunan  fisik  sebesar    45,93%  dan  non  fisik  54,07%. Pembangunan  non  fisik  berupa  pembangunan  jalan,  penerangan  jalan  dan pembangunan  warung  PKK  sementara  yang  sifatnya  non  fisik  selain organisasi  masyarakat  juga  untuk  Lembaga  Adat  dan  bantuan  kepada Kelompok Tani Mandiri.
Desa  Suka  Rahmat  tahun  2014  mengalokasikan  anggaran    fisik sebesar 61,53 % sementara 38,47% digunakan untuk pembangunan non fisik dalam bentuk bantuan kepada organisasi masyarakat, PKK, Pos Yandu, LPM, Linmas  dan  kelompok  usaha  masyarakat.  Sedangkan  Alokasi  Dana  Desa untuk  pembangunan  di  Desa  Danau  Redan  tahun  2014  sebesar  Rp 403.280.443,-    diperuntukkan  membiayai  pembangunan  fisik  sebesar  Rp 221.000.000,-  atau  54,80  %  yang  meliputi  pembuatan  dan  pemeliharaan jalan, air bersih dan sarana olah raga sementara untuk non fisik sebesar Rp 182.280.443,- atau 45,20 %.
Tahun  2015    Desa  Teluk  Pandan  mengalokasikan    anggaran  untuk pembangunan  sebesar  Rp  604.830.088,-  yang  digunakan  untuk  membiayai pembangunan fisik sebesar Rp 383.831.500,- (63,46 %) dan non fisik sebesar Rp  220.998.550,-  atau  36,54%  dari  anggaran  pembangunan.  Sementara  itu alokasi anggaran untuk pembangunan di Desa Kandolo tahun 2015 sebesar Rp  632.808.498,-  dengan  rincian  sebesar  Rp  211.265.000,-  atau  60,66  % dialokasikan  untuk  membiayai  pengerasan  jalan    sementara  pembangunan non fisik menelan biaya sebesar Rp 137.000.000,- atau 39,34 %.
Desa  Suka  Damai  mengalokasikan  anggaran  pembangunannya  untuk pembangunan  fisik  sebesar  50,74%  dan  non  fisik  menyerap  anggaran sebesar 49,26 % yang digunakan untuk bantuan operasional pendidikan (TK dan  TPA),    PKK,  LPM,  Lembaga  Adat,  Linmas  dan  organisasi  masyarakat. Sementara itu  Desa Suka Rahmat pembangunan fisik meliputi pembangunan dan perbaikan jembatan, semenisasi jalan, pipa air bersih dan tempat parkir dengan  alokasi  anggaran    sebesar  64,86  %  sementara  sisanya  35,14% digunakan  dalam  bentuk  non  fisik  berupa  bantuan  operasional  kebeberapa organisasi masyarakat, pos yandu, PKK, LPM, BPD dan kegiatan keagamaan.
Di Desa Danau Redan alokasi anggaran pembangunan melalui Alokasi Dana  Desa  tahun  2015  sebesar  Rp  301.120.037,-  untuk  pembiayaan pembanguan fisik dan non fisik dengan rincian fisik masih menjadi prioritas dengan    anggaran  sebanyak  Rp    221.136.086,-  atau    61,98%  sedangkan pembangunan non fisik sebesar Rp 135.625.000,- atau 38,02%.

## Hasil Evaluasi
Enam  ukuran  evaluasi  ini  dilakukan  terhadap  penggunaan  Alokasi Dana Desa untuk  pembangunan desa sebagai berikut :
Tabel 5 Matrik Hasil Evaluasi Berdasarkan Kriteria Evaluasi William Dunn (2003) Tipe Kriteria Pertanyaan Hasil Evaluasi Efektifitas Apakah  hasil  yang diinginkan telah dicapai? Berdasarkan tujuan program Alokasi Dana Desa antara lain  untuk  menanggulangi  kemiskinan,  pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keswadayaan masyarakat maka  pembangunan  desa  yang  dilaksanakan  di Kecamatan  Teluk  Pandan  telah  membangun  infra struktur  yang  dirasakan  telah  memudahkan  berbagai aktifitas perekonomian mereka. Tumbuh dan berkembangnya usaha sarang burung dan perikanan  lainnya  ditunjang  oleh  berbagai  sarana  dan prasarana desa yang dibangun. Terbatasnya  anggaran  untuk  pembangunan  berbagai kebutuhan  masyarakat  telah  mendorong  swadaya  dan gotong royong antar masyarakat. Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk  mencapai  hasil yang diinginkan? Banyaknya  program  yang  dilaksanakan  secara  gotong royong dan partisipasi masyarakat sehingga hasil yang diinginkan  tercapai  walaupun  anggaran  terbatas mengindikasikan  efisiensi  dalam  pelaksanaan  Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa. Kecukupan Seberapa jauh pencapaian  hasil  yang diinginkan memecahkan masalah? Hasil  evaluasi  menunjukkan  program    pembangunan melalui  Dana  Desa  dapat  membantu    menyelesaikan masalah  masyarakat  khususnya  masalah  infrastruktur jalan,  jembatan,  lingkungan,  penerangan,  pendidikan Usia Dini dan kesehatan balita melalui Pos Yandu. Perataan Apakah  biaya  dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok- kelompok tertentu? Alokasi  Dana  Desa    didistribusikan  membiayai pembangunan  desa  berdasarkan  urgensi  program  dan prioritas pembangunan mengingat banyaknya persoalan yang akan diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia.
Walaupun  kecil  jumlahnya  hampir  semua  bidang pembangunan  dibiayai  secara  merata  mulai  dari infrastruktur  sampai  bantuan  sosial  organisasi masyarakat, keagamaan serta pemberdayaan usaha dan
kelompok tani. Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau  nilai  kelompok- kelompok tertentu? Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum memuaskan pembangunan  melalui  Alokasi  dana  Desa  belum sepenuhnya memuaskan semua kelompok masyarakat. Hal  ini  disebabkan  karena  semua  masyarakat menginginkan  dipenuhi  semua  kebutuhannya  tanpa memahami  urgensi  dan  prioritas  yang  menjadi landasan pembiayaan pembangunan. Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan) yang diinginkan benar-benar  berguna atau bernilai? Tujuan  pembangunan  yang  melalui  Alokasi  Dana  Desa sangat berguna bagi masyarakat karena penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,  pelayanan,  keswadayaan  masyarakat adalah  suatu  kondisi  yang  paling  diinginkan masyarakat  dan  telah  direalisasikan  secara  bertahap melalui berbagai program pembangunan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  tujuan  program  Alokasi  Dana  Desa  yang  dipergunakan untuk  pembangunan  diperoleh  gambaran  bahwa  melalui    Alokasi  Dana  Desa berhasil  meningkatkan  infrastruktur  desa  sehinga  mampu  membuka  isolasi desa  dan  memberi  peluang  peningkatan  usaha  masyarakat  dalam  rang menanggulangi  kemiskinan  serta  mendorong      gotong  royong  masyarakat melalui  dana-dana  stimulan  untuk  kegiatan  keagamaan,  kesehatan  dan pendidikan.
Alokasi  Dana  Desa  cukup  efisein  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat  akan  infrastruktur  desa,  eksistensi  berbagai  organisasi kemesyarakatan  desa  sebagai  wadah  pemberdayaan  masyarakat  dan berinteraksi dalam kehidupan sosial,  fasilitas pendidikan, posyandu, PKK,  dan kegiatan  keagamaan  cukup  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  walaupun dengan anggaran yang terbatas.
Dari  aspek  kecukupan  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  yang  dicapai sudah mampu memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Infrastruktur jalan, jembatan dan lingkungan gang telah membuka isolasi desa dan  mempermudah  mobilitas  masyarakat  dalam  bekerja,  berusaha  maupun mencari  pekerjaan.  Pembangunan  juga  sudah  bisa  memecahkan  masalah pendidikan khususnya anak usia dini dan kehidupan beragama karena alokasi anggaran  untuk  kegiatan  ini  selalu  ada  setiap  tahunnya  walaupun  dengan jumlah yang terbatas.
Ukuran  evaluasi  tentang  perataan  disimpulkan  bahwa  pembangunan yang  dilakukan  telah  didistribusikan  secara  merata  kepada  kelompok masyarakat sesuai kebutuhan dengan prioritas yang tepat, sehingga manfaat yang  besar  dirasakan  untuk  bidang  yang  memang  merupakan  kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, lingkungan gang yang bisa dinikmati semua masyarakat.
Pembangunan  tiga  tahun  terakhir  yang  diteliti  cukup  memuaskan masyarakat  karena  prioritas  utama  yang  dibiayai  adalah  yang  terkait  dengan kebutuhan  yaitu  jalan  termasuk  penerangan,  jembatan,  pendidikan,
pemberdayaan masyarakat keagamaan, keamanan dan ketertiban masyarakat mendapat alokasi anggaran setiap tahunnya sehingga terasa peningkatannya.
Pembangunan  desa  disusun  melalui  perencanaan  yang  dilaksanakan dalam  musyawarah  desa  sehingga  program  yang  dibangun  adalah  yang diusulkan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu hasilnya berguna bagi masyarakat.
Keterbatasan  sumber  daya  manusia  untuk  mengelola  anggaran  yang cukup  besar  dan  harus  mengikuti  standar  akuntansi  keuangan  negara  serta, untuk  merencanakan  secara  tepat  merupakan  faktor  yang  menghambat pembangunan desa.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  terhadap  keseluruhan  pelaksanaan pembangunan  desa  melalui  Alokasi  Dana  Desa  diperoleh  bebagai  hal  yang perlu  diperbaiki  agar  tujuan  pembangunan  dan  tujuan  Alokasi  Dana  Desa bisa terus ditingkatkan. Berdasarkan berbagai kekurangan dan keterbatasan proses pembangunan disarankan :
Keterbatasan  jumlah  aparat  desa  dan  kemampuan  untuk  mengikuti standar  pengelolaan  keuangan  pemerintah  disarankan  untuk  melakukan pelatihan  akuntasi  bagi  pengelola  keuangan  agar  terhindar  dari  kekeliruan dan penyimpangan.
Besarnya  anggaran  yang  dikelola  desa  setiap  tahunnya  disarankan untuk  dilakukan  pengawasan  yang  ketat  mulai  dari  proses  pencairan  dana sampai  pertanggung  jawaban  yang  sesuai  ketentuan  akuntansi  keuangan pemerintah.
Untuk  menghindari  nepotisme  dalam  penentuan  program  sehingga pembangunan  berkeadilan  disarankan  agar  penetapat  program  yang  akan diajukan  untuk  dibiayai  setiap  tahunnya  diputuskan  dan  ditetapkan  oleh unsure  aparatur  desa,  BPD  dan  LMD  sebagai  lembaga  perwakilan masyarakat.
Masih ada Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pembangunan non fisik dalam  bentuk  bentuan  sosial  dan  hanya  dinikmati  kelompok  tertentu  saja disarankan  agar  prioritas  pembangunan  yang  lebih  banyak  dibutuhkan masyarakat khususnya untuk pemberdayaan dan mendorong perkembangan ekonomi dibandingkan oleh kelompok tertentu saja.
Besarnya  anggaran  yang  diberikan  kepada  organisasi  masyarakat dalam  bentuk  organisasi  sosial  disarankan  agar  dilakukan  pengawasan terhadap penggunaan bantuan social agar dalambentuk pelaporan yang bisa diaudit kebenarannya.

## Daftar Pustaka
Anonim. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
_______.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2014,  tentang Desa .
_______.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 .
_______. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa .
_______.  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  tahun  2015  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 . Dunn,  William.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Gajah  Mada University Press. Yogyakarta.
Goodman,  James  L  and  Pennings  JM,  Eds.  1981. New  Perspective  on Organizational Effectivennes . Jassey-Bass. San Fransisco. Handayaningrat,  Soewarno.  1984. Pengantar  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen . Gunung Agung. Jakarta. Makmur.  2011. Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan .  Refika Aditama. Bandung.
Rahardjo,  Adisasmita.  2006. Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan .  Graha Ilmu. Yogyakarta.
Singarimbun, M dan Effendi Sofian (ed). 2006. Metode Penelitian Survei . Edisi Revisi. Cetakan ke 18. LP3ES. Jakarta.
Subarsono.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik .  Penerbit  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi . Penerbit Alfabeta. Bandung. Steer,  Richard,  M.  1985. Efektivitas  Organisasi .  Seri  Manajemen  No.  47,
Erlangga. Jakarta.