PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA TANGGUL WETAN KABUPATEN JEMBER
Mufida Ulima Wardani 1 , Oryza Ardhiarisca 2*
1,2 Politeknik Negeri Jember Jl. Mastrip PO BOX 164, Jember
* Korespondensi: oryza_risca@polije.ac.id

## Abstract
This study aims to explain the application of the principles of accountability and transparency in planning  financial  management  through  the  preparation  of  the  village  income  and  expenditure budget  (APBDes)  in  the  village  of  Tanggul  Wetan.  This  principle  is  based  on  the  indicators  in  the Minister of Home Affairs Regulation number 114 of 2014 and the Minister of Home Affairs Regulation number  20  of  2018.  The  research  can  be  categorized  as  qualitative  research  with  primary  data sources  and  secondary  data.  The  data  was  collected  through  interviews  and  documentation.  Data analysis  techniques  use  the  Miles  and  Huberman  models.  To  ensure  the  validity  of  the  data,  a triangulation technique was used, namely source triangulation. The results of this study indicate that Tanggul Wetan Village has implemented the principles of transparency and accountability in planning the APBDes.
Keywords : Accountability, Transparency, Planning, APBDes

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk menjelaskan  penerapan prinsip  akuntabilitas dan transparansi di  dalam  merencanakan  pengelolaan  keuangan  melalui  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan belanja desa (APBDes) di desa Tanggul Wetan. Prinsip tersebut didasarkan pada indikator yang ada pada  Peraturan  mentri  dalam  negeri  nomor  114  tahun  2014  dan  Peraturan  mentri  dalam  negeri nomor  20  tahun  2018.  Penelitian  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  kualitatif  dengan  sumber data  primer  dan  data  sekunder.  Data  tersebut  dikumpulkan  melalui  proses  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman.  Untuk  menjamin keabsahan  data  digunakan  teknik  triangulasi  yaitu  triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Desa tanggul wetan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam perencanaan APBDes.
Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Perencanaan, APBDes

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  semakin  pesat  seiring  berjalannya reformasi  terkait  desentralisasi  otonomi  daerah  dan  perpajakan  (Faradhibah  &  Diana, 2018). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur pelaksanaan  sistem  desentralisasi  di  negara  Indonesia,  dimana  pemerintah  pusat memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada  daerah  untuk  melaksanakan  beberapa proses,  mekanisme  dan  langkah  perencanaan  yang  dapat  menjamin  keselarasan pembangunan.  Pengalihan  urusan  pemerintahan  merupakan  perubahan  wewenang  dan tanggung jawab penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. Perwujudan otonomi di  tingkat  desa  adalah  kekuasaan  kepala  desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  wilayahnya sesuai  dengan  keinginan  dan  kepentingan  masyarakat,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan sistem hukum nasional dan kepentingan umum.
Negara  setiap  tahun  mendistribusikan  dukungan  keuangan  kepada  pemerintah  desa untuk  pengelolaan  yang  tepat  dan  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Desa  juga  menyusun  rencana  keuangan  selama  satu  tahun  yang  disebut  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Pengelolaan  APBDes  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Penyusunan APBDes  diawali  dengan  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes)  oleh  kepala  desa  tiga  bulan  setelah  pelantikan.  Hal  ini  merupakan  rencana strategis  desa  untuk  mencapai  tujuan  desa.  Disusul  setahun  sekali  dengan  penyusunan Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes)  yang  menjadi  acuan  penyusunan  APBDes. Adanya  penyusunan  anggaran  merupakan  dampak  dari  adanya  hubungan  antara pemerintah  desa  dan  masyarakat  yang  sesuai  dengan  teori  keagenan.  Pada  teori kegenan, Jensen  dan  Meckling  dalam  Zelmiyanti    (2016)  menyebutkan  bahwa  pada  hubungan prinsipal  dengan  agen  memunculkan  adanya  kewenangan  yang  didelegasikan.  Pemerintah memiliki  kewajiban  dalam  menyusun  perencanaan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan melaporkan  realisasi  anggaran  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat sebagai pemilik dana.
Perkembangan  sektor  publik  saat  ini  merupakan  tuntutan  yang  semakin  besar terhadap  akuntabilitas  publik  organisasi  sektor  publik.  Kebutuhan  akan  akuntabilitas sektor  publik  terkait  dengan  kebutuhan  akan  transparansi  dan    informasi    publik  terkait dengan  pelaksanaan  hak  publik  (Mardiasmo,  2021).  Menyadari  pentingnya  masalah transparansi  dan  akuntabilitas  di  pemerintah,  pemerintah  dapat  membangun  tata  kelola yang  baik  dalam  sistem  manajemennya.  Menurut  Ningrum  &  Hermawan  (2018),  saat  ini masih terdapat kesenjangan dalam penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas, hal ini dibuktikan  dan  dikonfirmasi  oleh  penelitian  sebelumnya,  Dewanti  (2015)  yang menunjukkan  masih banyak kesenjangan dalam perencanaan keuangan desa.  Kondisi ini memberikan  kesadaran  kepada  pemerintah  Indonesia  untuk  menganalisis  sejauh  mana pemerintah desa telah menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas.
Akuntabilitas  adalah  tanggung  jawab  pengelola  keuangan  daerah  untuk  bertindak sebagai penanggung jawab atau penanggung jawab atas segala kegiatan dan kebijakan yang telah  ditetapkan  (Rakhmad,  2018).  Indikator  akuntabilitas  perencanaan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  114  Tahun  2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan APBDes yang jelas telah tercapai, 2) Masyarakat berpartisipasi, 3) Kemudahan mengkritik pemerintah Transparansi  adalah  keterbukaan  organisasi  dalam  memberikan  informasi    terkait pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada    pemangku  kepentingan  (Mahmudi,  2016). Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  terkait  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun 2018Pengelolaan Ekonomi Desa, indikator perencanaan transparansi yang digunakan untuk pengukuran  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  Penyebarluasan  informasi APBDes melalui media, 2) Suara rakyat dapat diakomodir.
Desa  Tanggul  Wetan  merupakan  salah  satu  desa  yang  mendapatkan  dana  desa  yang besar dan terjadi peningkatan pada tahun 2021. Dana desa yang diterima pada tahun 2020 sebesar  Rp1.281.687.164  dan  dana  desa  pada  tahun  2021  sebesar  Rp1.331.649.000. Pengurus  desa  harus  mampu  mengelolanya  secara  bertanggung  jawab  dan  transparan seiring  dengan  bertambahnya  nominal  kas  desa.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan perangkat  desa,  Desa  Tanggul  Wetan  merupakan  desa  yang  pelaporan  keuangannya  tidak pernah tertunda, namun dalam pengerjaannya perangkat desa masih mengandalkan tenaga teknis  desa  di  kecamatan  untuk  perencanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBDes). Permasalahan akuntabilitas adalah masih adanya beberapa program yang belum terlaksana  karena  pandemi  Covid  namun  digantikan  oleh  program  lain  yang  fokus  pada penanganan  Covid  untuk  kepentingan  masyarakat.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penelitian ini membahas akuntabilitas dan transparansi APBDes di Desa Tanggul Wetan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  menurut  Sugiyono  (2017) yang  menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  didasarkan  pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah. Dalam penelitian ini, dengan bantuan wawancara dan metode dokumenter, diwawancarai lembaga yang  terlibat  langsung  dan  kompeten  seperti  kepala  desa,  sekretaris  desa,  kaur perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), teknis pendamping desa dan perwakilan masyarakat.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  Miles  dan Huberman    dalam  Sugiyono  (2017),  kegiatan  dalam  analisis  data  yaitu  mereduksi  data, menyajikan  data,  dan  menarik  serta  meninjau  kesimpulan.  Teknik  triangulasi  digunakan untuk  memeriksa  kebenaran  data,  yaitu  dengan  bantuan  triangulasi  sumber.  Triangulasi sumber  adalah  dengan  meninjau  hasil  wawancara  dengan  informan.  Kemudian  meninjau dengan  dokumen  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  114  Tahun  2014  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  terkait    transparansi  dan  akuntabilitas  untuk mengetahui  kondisi  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  perencanaan  desa  Tanggul Wetan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  desa  mempunyai  hak  dan  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  keuangan  desa yang  menyebabkan  adanya  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  desa.  Pendapatan  desa adalah  semua  pendapatan  yang  dibukukan  ke  dalam  rekening  desa  dalam  satu  tahun anggaran yang menjadi hak desa. Pendapatan Desa Tanggul Wetan terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pendapatan Transfer sebesar Rp2.400.584.264 yang digunakan untuk membiayai  seluruh  kegiatan  pemerintahan  desa  melalui  belanja  desa  dalam  satu  tahun anggaran.  Belanja  Desa  adalah  semua  biaya  yang  harus  dibayar  oleh  Pemerintah  Kota selama satu tahun anggaran. Anggaran yang digunakan untuk belanja desa adalah sebesar Rp 2.396.215.454 yang terbagi dalam lima bidang yaitu:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 965.093.954 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 799.886.500 3. BidangPembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 52.626.920 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 104.820.000 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak : Rp. 473.788.080
Indikator  perencanaan  akuntabilitas  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa,  yaitu  sebagai  berikut:  1) Perencanaan APBDes yang jelas telah tercapai, 2) Masyarakat berpartisipasi, 3) Kemudahan mengkritik  pemerintah.  Di  desa  Tanggul  Wetan,  proses  perencanaan  APBDes  jelas dilaksanakan,  dimulai  dengan  Musyawarah  Dusun  (Musdus),  Musyawarah  Desa  (Musdes) dan  draf  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes).  Kemudian  dibahas dalam Musyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sehubungan dengan itu,
Sumadi  et  al.  (2022)  mengatakan  bahwa  proses  perencanaan    dilakukan  dalam Musrenbangdes  dan  menghasilkan  RPJMDes  yang    disetujui  oleh  Kepala  desa  dan  Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi RPJMDes.
RPJMDes  merupakan  dasar  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes), yang  selanjutnya  disusunlah  APBDes.  Rangkaian  kegiatan  perencanaan  APBDes  Desa Tanggul  Wetan  adalah  sebagai  berikut:    1)  Musyawarah  Dusun,  2)  Musyawarah  desa,  3) Rancangan  RPJMDes  4)  Musrenbangdes,  5)  RPJMDes  6)  Rancangan  RKPDes,  7)  RKPDes,  8) Rancangan APBDes, 9) Peraturan desa (Perdes) APBDes.
Dalam perencanaan APBDes, Desa Tanggul Wetan juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan  musyawarah  dalam  setiap  keputusan  terkait  perumusan  kebijakan  dan  program desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  114  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa.  Terkait  pelibatan  atau  partisipasi  masyarakat, pemerintah desa Tanggul Wetan selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan program dan  kebijakan.  Melalui  BPD,  pemerintah  desa  berencana  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  perundingan,  karena  masyarakat  juga  berperan penting dalam perencanaan APBDes.
Pemerintah  Desa  Tanggul  Wetan  dalam  menetapkan  kebijakan  dan  program  desa selalu  melibatkan  dan  menerima  kritikan  dari  masyarakat,  dibuktikan  dengan  saat diadakan  forum  musyawarah  terdapat  banyak  usulan  program  yang  paling  dibutuhkan masyarakat untuk lingkungannya. Masyarakat juga dapat menyampaikan apspirasi program kepada  kepala  desa,  sekretaris  desa  atau  kasi  pelayanan  secara  online  menggunakan  alat komunikasi  seperti  WhatsApp.  Pemerintah  desa  juga  berusaha  menyetujui  dan memprioritaskan program-program yang paling dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, Desa Tanggul  Wetan  belum  memiliki  kotak  saran  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  yang tidak berpartisipasi dalam forum diskusi, sehingga perlu dipasang kotak saran agar semua orang dapat menyampaikan keinginannya.
Proses  perencanaan  APBDes  Tanggul  Wetan  sudah  sesuai  dengan  indikator akuntabilitas,  namun  terdapat  beberapa  program  dalam  pelaksanaan  program  tersebut yang  tidak  terlaksana,  antara  lain  dikarenakan  anggaran  difokuskan  pada  pemanfaatan bantuan Covid kepada masyarakat. Dalam perencanaan APBDes, tenaga teknis pendamping desa  yang  ditunjuk  oleh  kecamatan  membantu  dalam  membimbing  dan  mengawasi perangkat  desa  dalam  proses  perencanan  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap persyaratan  hukum  agar  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  114  Tahun 2014  dan    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018.  Kehadiran  pendamping teknis  desa  cukup  untuk  membantu  perangkat  desa  melaksanakan  proses  APBDes  sesuai dengan undang-undang.
Menurut  Peraturan    Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  No  20  Tahun  2018, pengelolaan  keuangan  pemerintahan  desa  didasarkan  pada  prinsip  akuntabel  dan transparan.  Bentuk  asas  transparansi  pemerintah  desa  dalam  tahap  perencanaan  harus memberikan  kesempatan  dan  akses  kepada  pemerintah  kota  terhadap  informasi  terkait perencanaan APBDes. Kajian ini tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Indikator  transparansi  perencanaan  yang  digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penyebarluasan informasi APBDes melalui media, 2) Suara rakyat dapat diakomodir.
Pemerintah  desa  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  dengan  cara  memasang spanduk  di  depan  kantor  desa  yang  berisi  tentang  pendapatan  dan  pengeluaran  desa selama satu tahun anggaran. Program dan kebijakan tidak dikomunikasikan melalui media, melainkan  dalam  forum  desa  pada  saat  penyusunan  RPJMDes,  yang  menjadi  dasar pembuatan  APBDes.  Desa  Tanggul  Wetan  juga  memiliki  dan  memelihara  website  untuk dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  namun  penggunaannya  saat  ini  belum  optimal  sehingga informasi  dan  kegiatan  tidak  dapat  diupdate  secara  berkala.  Masyarakat  di  Desa  Tanggul Wetan menyuarakan aspirasi terkait dengan program yang akan dilaksanakan pada forum
musyawarah,  seperti  dalam  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  diambil  berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
Dalam  proses  perencanaan  APBDes,  Desa  Tanggul  Wetan  telah  transparan  kepada publik,  yang  ditunjukkan  dengan  pemasangan  spanduk  APBDes  tepat  waktu  setiap  tahun sesuai  surat  edaran  yang  dikeluarkan  Pemkab  Jember.  Selain  itu,  pemerintah  desa  juga menerima  suara  berupa  kritik  dan  saran  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa  Tanggul  Wetan.  Pemerintah  desa  sudah  menerapkan  indikator  transparansi  sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2018.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Desa  Tanggul  Wetan  menunjukkan kepatuhannya berdasarkan indikator yang transparansi, dibuktikan dengan menginformasikan  kepada  masyarakat  dengan  memasang  spanduk  di  depan  kantor  desa dengan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  selama  satu  tahun  anggaran  dengan  tepat waktu  berdasarkan  Surat  Edaran  Bupati.  Desa  Tanggul  Wetan  juga  memiliki  website  yang digunakan  untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  informasi  dan  kegiatan yang  ada,  namun  saat  ini  penggunaan  website  tersebut  kurang  maksimal  karena  aparat desa  belum  memelihara  website  tersebut  dengan  sebaik-baiknya.  Selain  itu,  masyarakat Desa  Tanggul  Wetan  memiliki  kebebasan  untuk  menyampaikan  atau  menyampaikan keinginannya terkait program yang akan dilaksanakan dalam forum.
Dalam  hal  ini  Desa  Tanggul  Wetan  merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab mengelola  perekonomian  desa,  yang  bertugas  melayani  kepentingan  masyarakat, memaksimalkan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  memberikan  informasi  kegiatan  dan prakarsa.  Rakyat  berperan  sebagai  pemantau  dan  penyelaras  kegiatan  pemerintah  agar konsisten dengan tujuan pemerintah. Menurut teori keagenan yang dijelaskan oleh Jensen dan  Meckling  dalam  Zelmiyanti  (2016),    teori  ini  merupakan  kesepakatan  antara  prinsipal dan  agen  mengingat  pendelegasian  beberapa  wewenang  pengambilan  keputusan  kepada agen.  Sebagai  agen,  pemerintah  desa  memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk memaksimalkan  keuntungan  dan  kesejahteraan  principal  yakni  masyarakat,  sekaligus berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri.

## SIMPULAN
Dalam proses perencanaan APBDes Desa Tanggul Wetan sudah menerapkan indikator akuntabilitas  perencanaan  yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  114 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa.  Tanggung  jawab  telah  ditunjukkan melalui  proses  perencanaan  yang  jelas  dimana  terdapat  Musdus,  Musdes  dan  disusun rancangan  RPJMDes  yang  kemudian  dibahas  di  Musrenbangdes  dan  membuat  RPJMDes, yang  digunakan  sebagai  bahan  dalam  penyusunan  RKPDes,  dibentuklah  APBDes. Pemerintah  desa  selalu  mengikutsertakan  sebagian  masyarakat  dalam  setiap  forum    dan juga menerima masukan, kritik dan saran dari masyarakat.
Desa  Tanggul  Wetan  telah  menerapkan  indikator  transparansi  dalam  Perencanaan APBDes,    mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Transparansi  ditunjukkan  dengan  menginformasikan  kepada masyarakat  tentang  APBDes  dengan  menempatkan  pemasangan  spanduk  tepat  waktu  di depan Kantor Desa setiap tahun  dan memperhatikan suara masyarakat terhadap program yang  dilaksanakan.

## Keterbatasan
Dalam  penelitin  ini,  Desa  Tanggul  Wetan  belum  secara  aktif  mengelola  website  desa yang ada. Selain itu desa  belum memiliki kotak saran untuk menerima saran dan aspirasi dari masyarakat yang tidak hadir dalam forum musyawarah.

## Saran
Desa  Tanggul  Wetan  diharapkan  dapat  mengaktifkan  kembali  website  desa  sehingga dapat  menyampaikan  informasi  secara  berkala  serta  masyarakat  dapat  memperoleh informasi lebih detail terkait program dan kebijakan pemerintah desa yang dapat disajikan di website. Selain itu, Desa Tanggul  Wetan diharapkan juga membuat kotak saran sebagai media untuk menerima aspirasi masyarakat yang tidak datang  dalam forum musyawarah. Hal  ini  bertujuan  agar  semua  saran  dan  aspirasi  masyarakat  Desa  Tanggul  Wetan  bisa direalisasikan oleh pemerintah desa.

## DAFTAR RUJUKAN
___. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . (n.d.).
Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) .
Faradhibah,  L.,  &  Diana,  N.  (2018).  Akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). E-Jra , 07 (01), 24.
Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik . UII Press.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru . Penerbit Andi.
Mendagri.  (2013).  Permendagri  Nomor  114  Tahun  2014. Journal  of  Chemical  Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Physical  Review  B , 72 (10),  1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf
Ningrum,  E.  S.  S.,  &  Hermawan,  S.  (2018). Analisis  Aspek  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan APBDES dan Kemungkinan Berdirinya BUMDES .
Rakhmad, M. S. (2018). Administrasi dan Akuntabilitas Publik . Andi.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta.
Sumadi, S., Ardhiarisca, O., Wijayanti, R. R., & Putra, R. (2022). Evaluation of Development Planning  in  Kemuning  Lor  Village,  Arjasa  District,  Jember  Regency. 2nd  International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021) , 33–39.
Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal  (Studi  pada  Provinsi  di  Indonesia). JRAK:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Komputerisasi Akuntansi , 7 (1), 11–21.