VOLUME 4  NO. 1

## JURNAL ILMU HUKUM

## NORMATIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA IDEALITA DAN REALITAS
Oleh:

## Firdaus
Jl. Giam B2 No. 23 Perum Pandau Permai Siak Hulu, Kampar Abstrak Abstract Penormaan CSR sesungguhnya memperlihatkan karekteristik dan wajah asli ekonomi Indonesia, dan sekaligus untuk menjawab berbagai kritik dan pandangan yang mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah ‘sistem ekonomi bukan-bukan’ (bukan sosialis dan bukan kapitalis). Pelaksanaan CSR oleh perusahaan pengelola SDA belum sesuai antara idealita (harapan) dan realitas, karena ada resistensi dari perusahaan atas kewajiban CSR oleh hukum.
Kewajiban CSR bagi perusahaan pengelola SDA oleh UUPT didasari oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti kepedulian, gotong-royong, dan tolong menolong, serta negara berdaulat dan berkewajiban mengatur pengelolaan SDA agar sesuai dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Formulation of CSR characteristics  and  actually show the real face of  the Indonesian economy, and at the same time to answer the  criticism  and  the suggestion that  the economic system  is  'absurd  economic system'  (not socialist and  not capitalist).  CSR  implementation by  the management company does not meet  the  idealita  SDA (expectation) and reality, because there is  resistance  from top companies  CSR  obligations  by law. CSR obligations for companies  managing  natural resources  constituted  by  the Company Law  by  virtue  of Indonesia, such as caring, mutual help and mutual help, as well as a sovereign  state  is obliged to regulate  the management of natural resources  and  to suit  the purpose of the  prosperity of the people
Kata Kunci : CSR, SDA, perusahaan

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan CSR oleh perusahaan pengelola SDA belum sesuai antara idealita (harapan) dan realitas, karena ada resistensi dari perusahaan atas kewajiban CSR oleh hukum, sebab itu, tidak semua perusahaan dengan

## JURNAL ILMU HUKUM
penuh ketaatan  untuk melaksanakan. 1 Di sisi lain, Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2 dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  (UU  PM), 3 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun  2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perseroan, 4 belum mengatur mekanisme penerapan CSR secara komfrehensif.
Politik hukum pemerintah atas kewajiban (mandatory) untuk mengimplementasikan  corporate sosial responsibility  (CSR) kepada perusahaan sebagaimana termaktub dalam UUPT  dan  UUPM sejatinya sebuah kebijakan yang menisbatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan oleh Undang- Undang Dasar 1945. 5
Negara berkepentingan untuk mewujudkan tanggung jawabnya sesuai diperintahkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penisbatan hak menguasai negara atas SDA sesungguhnya dilandasi oleh ide atau gagasan;  bahwa negara merupakan sebuah otoritas yang paling tepat  dan berkompenten dalam perwujudan kemakmuran rakyat. Hak menguasai harus ditafsirkan dalam berbagai perspektif, termasuk hak untuk membuat regulasi yang menjamin tercapainya harapan dari UUD 1945.
UUPT dan UUPM maupun PP TJSLP  yang mengatur tentang CSR dapat dimengerti sebagai bentuk nyata dari pemahaman (tafsir) negara terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mustahil akan terwujud kemakmuran bagi rakyat seperti yang diharapkan oleh konstitusi, tanpa adanya kewajiban CSR bagi pengelola SDA.
Penormaan CSR sesungguhnya memperlihatkan karekteristik dan wajah asli ekonomi Indonesia, dan sekaligus untuk menjawab berbagai
1 Lihat Gugatan KADIN DAN HIPMI dan beberapa Perusahaan ke  Mahkamah Konstitusi atas pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2 Selanjutnya disebut dengan UU PT
3 Selanjutnya disebut UU PM
4 Selanjutnya disebut PP TJSLP
5 Selanjutnya disebut UUD 1945

## VOLUME 4  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
kritik dan pandangan yang mengatakan bahwa  sistem ekonomi adalah ‘sistem ekonomi bukan-bukan’ (bukan sosialis dan bukan kapitalis). Ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan 6 yang memiliki nilai persaudaraan dengan jiwa ‘tolong-menolong’, ‘senasib sepenanggungan’ dan kepedulian (solidarity).  Ekonomi Indonesia tidak menghendaki orang-orang yang kaya untuk peduli dengan orang miskin.
Pendeknya kewajiban CSR  dapat dikatakan sebagai perwujudan dari solidaritas sosial atau kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Disisi lain, kewajiban CSR dapat mendorong kesadaran perusahaan sebagai ko-eksistensi sosial.  Tidak pernah  ada perusahaan yang melahirkan barang/jasa tanpa ada masyarakat yang membutuhkan.
Idealitas yang diharapkan dari penerapan CSR tidak akan terwujud selama berbagai hambatan-hambatan tidak diselesaikan atau dicari alternatif penyesaiannya. Paradigma klasik bahwa CSR merupakan kewajiban moral yang bersifat kesukarelaan 7 tetap menjadi hambatan.
Norma hukum ternyata tidak serta merta mengubah perilaku perusahaan atau mengubah  pandangan  perusahaan  yang menyebutkan bahwa orientasi keberadaan perusahaan adalah tunggal, yakni mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Setiap orang yang mendirikan perusahaan niscaya didasarkan pada kemauan untuk memperoleh keuntungan, namun dalam perkembangannya  masyarakat melihat dan merasakan dampak sosial ekonomi dan budaya akibat operasional perusahaan.  Perkembagan dan jangkuan serta kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tidak lagi dipandang secara tunggal, tetapi harus memberi manfaat dan kepedulian bagi masyarakat.
6 Lihat Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
7 Ridwan Khairandy, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 7 No. 2 Tahun 2008 , hlm. 144.

## VOLUME 4  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
CSR pada awalnya dilandasi oleh nilai etika dan moral, di mana perusahaan dipandang tidak etis bila menikmati keuntungan yang besar, sementara lingkungan rusak dan masyarakat diabaikan atau dirugikan hak-haknya. Sesuai dengan inti dari kekuatan moral adalah kesadaran yang datang dari dalam diri perusahaan, ternyata tidak mampu menciptakan  kesadaran perusahaan untuk peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, oleh sebab itu hukum masuk dan menjadikan CSR sebagai suatu yang wajib bagi perusahaan. Beberapa  ahli dan kalangan usaha memandang moral dan hukum terkait CSR dalam pendekatan yang dikotomis, padahal keduanya bisa saling bersinergi dan saling mengisi. 8
Selain problem paradigma (voluntary dan mandatory) implementasi CSR masih terhambat, karena regulasi yang ada belum dapat menjadi rujukan teknis bagi perusahaan dalam menjalankan kewajibannya kepada masyarakat dan lingkungan. Berbagai problem di atas, tentunya akan menjadi hambatan besar bagi terlaksanakan amanah UUPT dan PP TJSLP.
Berangkat dari uraikan diatas, penulis berpendapat bahwa dasar kewajiban CSR serta problem normatif dalam pelaksanaan CSR patut dan relevan untuk dikaji, karena dasar kewajiban perlu dibedah, dan untuk menjamin adanya kepastian yang menjadi tolak ukur apakah perusahaan telah melaksanakan CSR atau tidak.

## B. Pembahasan
1. Landasan Mandatory CSR
a. Tidak Ada Perusahaan Tanpa Ada Masayarakat
Masyarakat dan perusahaan seperti dua sisi mata uang, tak akan ada orang yang mendirikan perusahaan tanpa ada masyarakat sebagai pasar bagi produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sony Kerap mengutarakan perusahaan tidak berdiri sendiri, ia tumbuh
8 Daniel T. Ostas,  “Decontructing  Econstructing  Corporate  Social  Responsibility: Insights from Legal and Economic Theory”, 38 Am. Bus. L.J. 261 , (Winter, 2001), hlm. 272

## JURNAL ILMU HUKUM
dan berkembang dan sebaliknya hancur juga oleh karena masyarakat. 9 Tidak ada perusahaan baik besar maupun kecil yang  tidak membutuhkan kolaborasi sosial. 10 Keberadaan perusahaan sangat ditentukan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan CSR kepada masyarakat.
Gagasan bahwa CSR adalah tunggal tidak terlepas dari pengaruh filsuf-filsuf Barat yang berorientasi individualisme seperti yang ditulis oleh Suparnyo  bisnis adalah bisnis, tidak ada nurani dan tidak memiliki tanggung jawab sosial. 11 Dalam persepktif ilmu pengetahuan dapat dirasionalkan jika para filsuf seperti John Luck, Thomas Hobbies dan lain- lain memandang bisnis sebagai bisnis, karena pemikiran lahir dan dilatarbelakangi oleh pertumbuhan pemikiran kekebasan individu, dalam kontek bisnis menghendaki adanya kebebasan pasar, dan campur tangan dalam posisi yang minimalis. Oleh sebab itu, pengaturan atau campur tangan negara yang mewajibkan CSR akan bertentangan dengan semangat kebebasan.
Setiap ilmu akan terikat oleh ruang dan waktu, demikian juga dengan pemikiran ahli kekebebasan akan berbenturan dengan situasi saat ini, di mana perusahaan sudah tumbuh menjadi entitas sosial yang secara signifikan menciptakan realitas kehidupan yang dipertontonkan kepada kita, seperti lingkungan  rusak, melanggar hak asasi manusia (HAM), mengabaikan hak-hak  konsumen. 12 Para ilmuan kontemporer seperti
9 A. Sony Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya , Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 50 10 Francis Fukuyama, Trust: Social Virtues and The Creation of Prosferity, diterjemahkan oleh Ruslani, T rust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran , Penerbit Qalam, Cetakan Kedua, Yogtakarta, 2007, hlm. 7
11 Suparnyo, Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 11
12 William W Bratton mengkritis pemikiran filsuf dan varian-variannya seperti Adolf Berle dengan konsep Shareholders primacy doctrine , hanya unggul dalam buku ( in book ) namun dalam action ia gagal, dalam Mukti Fajar, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang Penerapan Kententuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 9

## VOLUME 4  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Peter Nobel  menekankan perusahaan untuk mampu menempatkan diri dalam dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. 13
Telah terjadi evolusi yang luar biasa dalam dunia bisnis, perusahaan dan seluruh jaringannya tampil sebagai entitas penting dalam kehidupan. Kehadiran perusahaan tidak boleh keluar dari hakikat dirinya sebagai anak masyarakat, yakni  hadir untuk melayani kepentingan masyarakat, 14 jika kehadiran perusahaan sebaliknya, maka perlu mengkaji kembali tentang hukum privat yang mengatur tentang dunia usaha. Hukum privat tidak hanya mengatur bagaimana kepentingan perlindungan bagi kepentingan perusahaan, tetapi juga memberi manfaat bagi orang banyak. 15 Hakikat hukum adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat termasuk kepentingan individu, oleh sebab itu hukum perdata (privat) sebaiknya tidak ditafsirkan secara kaku (absolut), karena kekakuan pemahaman pada hukum privat akan dapat  menganggu dan melanggar kepentingan publik. 16
Perusahaan harus memiliki kesadaran eksistensial, agar tidak hanya berpandangan bahwa tugas utama direksi adalah untuk  mengabdi kepada kepentingan pemegang saham (shareholder) 17 sebagai pemilik perusahaan, tetapi juga kepada  stakeholder. 18 Sifat atau watak manusia
13 Peter Nobel, “Social Responsibility  of  Corporations,  Symposium  Corporate Social Responsibility: Paradigm or Paradox”, 84 Cornell L. Rev. 1255 , (July 1999), hlm. 1263. 14 Lihat Ridwan Khairandi, Tanggung Jawab Sosial : Dari…Op.Cit ., hlm. 133 15 Lihat Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Huku m, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 138; Perusahaan sebagai entitas sosial berasal dari teori dari enterprise theory ; sebagai institusi sosial yang beroperasi keberadaannya diharapkan memberi kemaslahatan (manfaat) bagi banyak orang yang berkepentingan ( stakeholder ) bukan hanya pemegang saham dan kreditur tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umum.
16 Mukti Fajar, Op. Cit., hlm.19 17 Istilah shareholders digunakan oleh Cheri A. Budzynski, dalam “Can a Feminist Approach to Corporate Social Responsibility Break Down the Barries of the Shareholder Primacy Doctrine?”, University of Toledo Law Review, (Fall , 2006), hlm.436.
18 Stakeholder merupakan pihak yang berkempetingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Lihat pendapat Cynthia A. Williams, Symposium: “Corporations Theory and Corporate  Governance Law, Corporate Social Responsibilty  in  an Era of Economic Globalization”, U.C. Davis L. Rev. 35, (2002), hlm. 707; tanggung jawab perusahaan kepada kedua-duanya.

## JURNAL ILMU HUKUM
yang tidak puas dan ingin terus berkembang itulah yang menjadi hakikat lahirnya perusahaan. Melayani kepentingan manusia atas barang atau jasa adalah dasar eksistensi perusahaan, atau secara filosofis disebut perusahaan sebagai ko-eksistensi masyarakat.
Kesadaran eksistensial seharusnya  menjadi rujukan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab tidak hanya tunggal kepada pemegang saham (shareholders) 19 tetapi juga stakeholders. Perusahaan terikat oleh lingkungan dan masyarakat di mana bisnisnya dilaksanakan, karena ada kepentingan orang lain di dalamnya, 20 oleh sebab itu tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan adalah wajib  dilaksanakan oleh perusahaan.  Elkinton Jhon, mengintegrasikan dengan istilah 3P (profit, people,  planet) 21 , dan menurut penulis perlu ditambah dengan human rights.
Gagasan tanggung jawab pada HAM, tidak terlepas dari realitas yang terberi, bahwa perusahaan telah tampil sebagai kekuatan yang dapat bertindak sebagai pelanggar atau pembela HAM. 22 Kekautan bisnis sangat signifikan dan perlu diperhitungkan, kebijakan bisnis bisa berdampak luas bagi masyarakat, kemampuannya kadangkala bisa mengalahkan negara sekalipun. 23
19 Istilah shareholders digunakan oleh Cheri A. Budzynski, dalam “Can a Feminist Approach to Corporate Social Responsibility Break Down the Barries of the Shareholder Primacy Doctrine?”, University of Toledo Law Review, (Fall , 2006), hlm.436. 20 C.A. Harwell Wells, “The Cycles of Corporate Social Responsibility : An Historical Restraspective for the Twenty-First Century”, University of Kansas Law Review , (November, 2002), hlm. 79
21 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR , Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2008 hlm, 33
22 Baca Firdaus, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal  Kabupaten Kampar Propinsi Riau) Disertasi Program Doktor Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta , Yogyakarta, 2013, hlm. 140
23 Ibid ., hlm. 140. Lihat juga Erin Elizabeth Macek,  “Scratching the  Corporate  Back: Why Corporations  Have  No  IncentiveTo  Define  Human  Rights”, Minnesota Journal of Global Trade, (Winter 2002 ) , hlm. 104; 300 multi national corporation (MNC) menguasai dua puluh lima persen (25%) asset-asset produktif dunia.

## JURNAL ILMU HUKUM

## b. Membangun Kedaulatan Ekonomi Negara
Ekonomi merupakan alat bagi setiap negara  dalam pembangunan.  Setiap negara memiliki kedaulatan terhadap ekonomi. Kedaulatan negara pada bidang ekonomi adalah kedaulatan bidang hukum. Seluruh negara berhak dan berdaulat membuat regulasi yang berkaitan dengan ekonomi demi kepentingan negara itu sendiri. Tidak ada kegiatan ekonomi di suatu negara yang bebas mutlak dari intervensi pemerintah, termasuk negara individualis sekalipun. Amerika sebagai simbol negara yang menjunjug tinggi kekebasan pasar, justru paling banyak intervensi pada bidang ekonomi. 24
Kedaulatan ekonomi Indonesia terdiskripsi dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.    Pasal 33 ayat (1) merupakan karekteristik sistem ekonomi Indonesia, yakni sistem ekonomi yang memiliki jiwa kepedulian kepada sesama. Ekonomi Indonesia menolak sistem ekonomi kapitalis-individualis yang mengabaikan dimensi sosial, karena sistem kapitalis terbukti bahwa  kekuatan ekonomi tidak tertribusi kepada seluruh rakyat, namun terkonsentrasi pada segelintir kelompok dan orang.
Kewajiban CSR sebagaimana diatur oleh hukum, sejatinya pengimplementasian kedaulatan ekonomi yang bertujuan untuk membebaskan  kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan, dan rasa was-was menatap masa depan. 25 Penormaan CSR adalah kendali sekaligus suatu jaminan yang diberikan oleh hukum, agar kegiatan usaha perusahaan selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. 26
24 Jimly Assiddiqie, Konstitusi Ekonomi , PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hlm, 12
25 Ibid., hlm. 354
26 Lihat pedapat Sri Palupi dalam Surat Kabar Harian Kompas pada tahun 2013; 40 orang kaya Indonesia mengakumulasikan kekayaan 85,1 milliar dollas AS (Rp. 765,9 triliun)

## JURNAL ILMU HUKUM

## c. Sumber Daya Alam Untuk Kemakmuran
Dapat dipahami landasan pemerintah dalam menetapkan subjek hukum (perusahaan) yang berkewajiban untuk melaksanakan CSR adalah perusahaan pengelola SDA, karena ada perbedaan antara perusahaan yang tidak mengelola SDA dan yang tidak mengelola SDA. Konstitusi (Pasal 33 ayat (3) UUD1945) secara tegas menyebutkan SDA dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara atas SDA, dapat ditafsirkan bahwa SDA merupakan ranah publik (dipergunakan sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat).
Pengelolaan SDA oleh perusahaan bukan semata-mata untuk dan atau demi kapitalisasi, namun ada tujuan yang paling utama yakni mewujudkan kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) memang menisbatkan negara untuk menguasai SDA, namun penisbatan itu tetaplah dalam koridor sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengaturan konstitusi mengenai hak mengusasi dapat dimaknai bahwa setiap aktifitas yang berkaitan dengan penguasaan negara atas SDA bermuara pada kemakmuran rakyat termasuk pemberian izin usaha kepada perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang SDA berarti ia telah masuk dalam ranah publik, yang berarti harus turut serta dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.
Menguasai berarti negara menjamin, mengawasi, dan mengatur dan mengawasi pengelolaan SDA agar tidak dikuasai orang seorang yang dapat menindas rakyat banyak.  Dalam persepktif pembangunan SDA merupakan sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pengalaman telah membuktikan penguasaan SDA oleh perusahaan, seperti pengubahan sumber daya hutan yang multikultur menjadi monokultur (perkebunan atau untuk

## VOLUME 4  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
pertambangan) telah menciptakan kerusakan lingkungan dan menimbulkan dampak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) bagi masyarakat, khususnya masyarkat lokal. 27
Kebijakan penormaan CSR dalam UUPT tergambar dalam justifikasi yang disampaikan oleh Akil Muchtar selaku Ketua Panitia Khusus UUPT, yakni sebagai berikut;
Kewajiban TJSLPT terpaksa dilakukan lantaran banyak MNC yang beroperasi di Indonesia, lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan, dan kurang memberi perhatian terhadap  kepentingan sosial. Contohnya beberapa kasus, seperti lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT. Freport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan dilakukan oleh PT. Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya”. 28
Kewajiban CSR mendiskripsikan keinsyafan pemerintah, terhadap realitas yang terjadi atas pengelolaan SDA. Hak menguasai oleh negara atas SDA belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hak-hak pengelolaan yang diberikan kepada perusahaan, ternyata banyak menimbulkan  kontraprodiktif dengan apa yang diamanahkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Masyarakat termarginalkan, mereka kehilangan hak ekosob, dan lingkungan pun menjadi rusak.
Tidak ada hukum atau peraturan yang dibuat tanpa sebab, pasti ada  input, yang melandasi kelahiran peraturan. Perspektif  Lawrance M Friedman, kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam UUPT adalah output
27 Nancy Lee Peluso, Rich Forest, Poor  People: Resource Control and Resistence in Java , The Regent of the University of California, 1992 diterjemahkan oleh Landung Simatupang, Konphalindo, Jakarta, 2006,   hlm. 17 dalam Firdaus, Op. Cit ., hlm. 6; Hilangnya sumber daya berarti lenyapnya kemampuan  subsistensi dasar, kehilangan ini mengancam kelangsungan hidup petani kecil itu sendiri maupun kelestarian suatu cara hidup. Dengan kata lain, dorongan mereka memanfaatkan hutan bersumber pada kehendak mempertahankan dan menguasai reproduksi sosial mereka.
28 Mukti Fajar ND, Op.Cit. , hlm. 169 – 170. hlm. 92.

## JURNAL ILMU HUKUM
29, sedangkan realitas ketidakpedulian perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat menuntut negara untuk mewajibkan CSR kepada perusahaan adalah input. Prinsip kepedulian sesama sejalan dengan nilai-nilai budaya nasional. Indonesia adalah negara yang memiliki sistem ekonomi yang berasakan kekelurgaan,  yakni ekonomi yang saling tolong-menolong, senasip dan sepenanggungan.
Artinya CSR menuntut perusahaan untuk mengingtegrasikan diri dengan sistem nilai nasional  (memiliki kepedulian dengan masyarakat), dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan atau laba, seperti yang digagas Milton Friedman dalam bukunya ‘Capitalism and Freedom. 30
Pemikiran Milton Friedman  tidak relevan  dalam perspektif ekonomi Indonesia. Perusahaan pengelola SDA  harus menyadari bahwa basis usaha (core busines) adalah berada dalam wilayah publik. Setiap perusahaan yang mendapat  hak untuk mengelola SDA melekat pula kewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan publik. Kewajiban perusahaan tidak hanya kepada negara (membayar pajak), tetapi juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang bersepadan dengan perusahaan. Sangat bertentangan dengan semangat ekonomi Indonesia, jika perusahaan berjaya di tengah lautan kemiskinan masyarakat Indonesia.  Banyak bukti yang memperlihatkan sebagian besar SDA Indonesia dikuasi oleh pihak asing, dan berorientasi pada kapitalisasi. Tom Canon mencontohkan bahwa perseroan Amerika Serikat lebih banyak dikonsentrasikan pendapatannya di negaranya dari pada negara tempat operasi perseroan. 31
29 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975 yang diterjemahkan M. Khozin , Sistem Hukum:Perspektif Ilmu Sosial , Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.11
30 Agung Nugroho & Wahyu Atmoko, ‘Situasi yang Terus Berubah’, Tanggung Jawab Sosial Perseroan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia , KOMNASHAM, 2006, hlm 25
31 Tom Cannon, Corporate Social Responsibility, Longman Group UK, Ltd, London , 1992, yang diterjemahkan oleh Felicia Gerda Najoan, Tanggung  Jawab Perusahaan ,  PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995,  hlm. 44; secara atau sadar tidak, mayoritas perseroan multinasional Amerika Serikat mengkonsentrasikan aktivitas mereka, di asal negeri perseroan. Pendapatan

## VOLUME 4  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers 32 , mengatakan :
“Kalau dunia ingin bekerjasama dengan Indonesia, kita harus punya kebijakan dan peraturan yang lebih bagus. Tidak mungkin kita melepas sumber daya di bumi tampa mereka membuka lapangan pekerjaan. Selama ini sumber daya alam Indonesia telah digali dan dibawa begitu saja ke luar negeri dan, negara dapat apa, masyarakat dapat apa.” 33
Tidak ada salahnya jika Indonesia mewajibkan perusahaan pengelola SDA untuk melaksanakan CSR, karena Indonesia berdaulat secara hukum dan berdaulat atas wilayah berserta isinya. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dan telah menisbatkan kepada negara untuk menguasai SDA dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berbagai kritikan yang mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara yang  membuat regulasi dan mewajibkan CSR,  tidak relevan, bila dilihat dari perspektif konstitusi dan kedualatan negara atas ekonomi dan SDA.
Bila ditelusuri dalam pendekatan sejarah, pengaturan CSR bukan merupakan hal yang baru, Raja  Hammurabi sekitar 1.7000 Sebelum Masehi telah mengatur dan memberi hukum mati bagi perusahaan atau kontraktor (builders), pengusaha penginapan (innkeepers), atau petani apabila karena kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain atau ketidaknyamanan (incovenience) para warga setempat”. 34

## d. Problem Norma Dalam Implementasi
Ketidakjelasan mekanisme pengaturan CSR oleh perusahaan pengelola SDA sebagaimana diatur oleh UUPT seharusnya dapat diatur
perseroan seperti Exxon dari luar Amerika Serikat mencapai 70%, namun mereka memberi sumbangan ke luar Amerika Serikat kurang dari 30%. Pola ini dapat dilihat di banyak tempat lainnya, tetapi bagi perseroan multinasional Amerika Serikat, pola ini sangat dibesar-besarkan”
32 Menjelang keberangkatan Presiden ke Ekuador memberi kritik terhadap korporasi yang mengelola SDA
33 Surat Kabar Harian  Kompas, Selasa, 20 Juni 2012.
34 Sutan Remy Sjahdeni, Corporate Social Responsibility , Jurnal Hukum Bisnis , Jakarta, hlm

## JURNAL ILMU HUKUM
dalam Peraturan Pemerintah, karena UUPT secara imperatif memerintahkan pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah. Kenyataannya berbeda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSLPT) tidak sesuai dengan harapan. Cukup memperihatinkan PP TJLPT ternyata hanya memuat sembilan (9) pasal. Kelemahan pengaturan mekanisme penerapan CSR dalam PP TJLSPT memperlihatkan bahwa pemerintah tidak serius dalam mengatur kewajiban CSR. Pengaturan mekanisme yang kurang jelas sangat berdampak pada kepastian hukum atau ukuran pelaksanaan CSR oleh perusahaan, sekaligus dapat membuka peluang atau celah bagi perusahaan untuk menghindar dari kewajiban CSR. Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian pemerintah dalam penerapan CSR, yakni sebagai berikut:

## a. Ketidakjelasan Penganggaran
Ada pandangan bahwa biaya pelaksanaan CSR  diambil atau dihitung dari laba atau keuntungan, dan lain pihak menyatakan biaya CSR diperhitungkan oleh perusahaan sebagai cost investasi. Pasal 74 ayat (2) UUPT menyebutkan :
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Merujuk ketentuan di atas, bahwa kalimat .... dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan....dapat dipahami bahwa biaya merupakan  cost  investasi. Artinya setiap perusahaan yang berinvestasi harus menyiapkan atau menganggarkan biaya CSR dalam biaya investasi atau modal operasional. Pasal 5 ayat (2) PP TJSLPT menyebutkan secara

## JURNAL ILMU HUKUM
tegas bahwa anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.   Pemikiran  yang mengatakan bahwa CSR dihitung dari laba menjadi gugur berdasarkan UUPT dan PP TJSLPT.
Ada problem regulasi yang bisa menimbulkan perbedaan dan bahkan diskriminasi terkait biaya CSR, yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/Mbu/2007 35 Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) menyatakan sebagai berikut :
(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen);
b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau dari dana program kemitraan setelah dikurangi operasional;
c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain,
jika ada (2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen);
b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Bina Lingkungan (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan lab setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
a. Menteri untuk Perum
b. RUPS untuk Persero.
Mencermati ketentuan dalam UUPT dan PP TJLSPT, Permen BUMN  harus segera melakukan harmonisasi, karena secara hirarkhis UUPT dan PP TJSLPT kedudukan lebih tinggi. Jika biaya CSR bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dan diukur dari keuntungan, sementara perusahaan sebagai biaya operasi, maka akan terjadi perbedaan dan dapat menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan  di luar  BUMN. Ukuran  penganggaran  juga tidak dijelaskan oleh UUPT dan PP TJSLPT,
35 Selanjutnya disebut Permen BUMN

## JURNAL ILMU HUKUM
karena kewajiban penganggaran berdasarkan  kewajaran dan kepatutan. Apa yang menjadi sandaran kepatutan dan kewajaran tidak dijelaskan, sehingga akan menimbulkan penafsiran yang beragam. PP TJSLP seyogyanya menentukan ukuran yang pasti dari kepatutan dan kewajaran.

## b. Pelaporan & Pengawasan
Pemerintah tampaknya ingin melepas tangan dari pengawasan CSR. kewajiban CSR oleh hukum semestinya melekat pula fungsi pemerintah sebagai pengawas dan pengontrol pelaksanaan CSR. Hal ini dapat dilihat dalam PP TJSLPT Pasal 6 justru memandang laporan sebagai kebutuhan internal, yakni sebagai berikut; “pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS”.
Ketentuan Pasal 6 bertolak belakang dari konsepsi hukum. Kewajiban adalah perintah yang harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi. Bagaimana cara pemerintah bisa memberi sanksi jika laporan diberikan kepada RUPS, dan bukan kepada pemerintah.  Pertanyaannya apa alat yang dapat membantu pemerintah untuk mengkomfirmasikan kegiatan CSR dari suatu perusahaan tanpa ada laporan kepada pemerintah. Sulit untuk dirasionalkan bila pelaksanaan CSR hanya dilaporkan kepada RUPS. Apakah RUPS dapat obyektif menilai laporan kegiatan CSR dari perusahannya sendiri. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan niscaya akan ditutupi oleh RUPS, karena jika laporan tersebut dipublikasikan akan  merugikan mereka sendiri.

## C. Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan :
1. Kewajiban  CSR  bagi perusahaan pengelola SDA oleh UUPT didasari oleh nilai-nilai luhur  bangsa Indonesia, seperti kepedulian, gotong-royong, dan tolong menolong, serta negara

## VOLUME 4  NO. 1 JURNAL ILMU HUKUM
berdaulat dan berkewajiban mengatur pengelolaan SDA agar sesuai dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. PP TJSLPT belum mengatur secara baik terkait mekanisme pelaksanaan CSR, yakni penganggaran dan pelaporan serta pengawasan.

## D. Daftar Rujukan
A. Budzynski Cheri, dalam “Can a Feminist Approach to Corporate Social Responsibility Break Down the Barries of the Shareholder Primacy Doctrine?”, University of Toledo Law Review, (Fall, 2006)
Assiddiqie Jimly, Konstitusi Ekonomi, PT. Gramedia, Jakarta, 2010
A. Williams  Cynthia,  Symposium: “Corporations Theory  and  Corporate Governance Law, Corporate Social Responsibilty  in  an Era of Economic Globalization”, U.C. Davis L. Rev. 35, (2002).
Fajar  Mukti,  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia Mandatory vs Voluntary (Studi Tentang Penerapan Kententuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.19
Firdaus,  Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal  Kabupaten Kampar Propinsi Riau) Disertasi Program Doktor Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Yogyakarta, Yogyakarta, 2013
Fukuyama  Francis, Trust: Social Virtues and The Creation of Prosferity, diterjemahkan oleh Ruslani, Trust: Kebajikan Sosial  dan Penciptaan Kemakmuran, Penerbit Qalam, Cetakan  Kedua, Yogtakarta, 2007.
Hamzah M. Guntur, “Adam Smith dan Teori Campur Tangan Pemerintah”, Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No. 13/Trdtun XI/Jnrtrmri-Mnre 2003, http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13110305.pdf , dikunjungi pada tanggal 14 Januari 2013

## JURNAL ILMU HUKUM

## Keraf  A. Sony, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009.
Hatta Swasono Meutia Farida, Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia,  Makalah disampaikan pada kuliah umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 Desember 2011.
Khairandy Ridwan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dari Shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum, Jurnal Hukum Respublica  Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. 7 No. 2 Tahun 2008.
------------------------,  dan Camelia Malik, Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 138
Macek Erin Elizabeth , “Scratching the Corporate Back: Why Corporations Have No IncentiveTo Define Human Rights”, Minnesota Journal of Global Trade, (Winter 2002)
M. Friedman Lawrence, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975 yang diterjemahkan M. Khozin, Sistem Hukum:Perspektif Ilmu Sosial, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.
Nugroho Agung & Wahyu Atmoko, ‘Situasi yang Terus Berubah’, Tanggung Jawab Sosial Perseroan Berdimensi HAM, Tinjauan Teori dan Prinsip-Prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia, KOMNASHAM, 2006
Nobel Peter, “Social Responsibility of Corporations, Symposium Corporate Social Responsibility: Paradigm or Paradox”,  84  Cornell L. Rev. 1255, (July 1999).

## Suparnyo,  Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social
Responsibility) dan Implementasinya,  Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Sjahdeni Sutan Remy, Corporate Social Responsibility,  Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, hlm Swasono Sri-Edi Swasono, Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat, http://www.google. co.id/url? sa=t&rct= j&q= arti+dari+asas +kekeluargaan & source

## JURNAL ILMU HUKUM
= web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bappen as.go.id ., hlm. 3, Dikunjungi, 27 Febriari 2012
Peluso Nancy Lee, Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistence in Java, The Regent of the University of California, 1992 diterjemahkan oleh Landung Simatupang, Konphalindo, Jakarta, 2006
Tom Cannon Tom, Corporate Social Responsibility, Longman Group UK, Ltd, London , 1992,  yang diterjemahkan oleh Felicia Gerda Najoan,  Tanggung  Jawab Perusahaan,  PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995
T. Ostas Daniel,  “Decontructing  Econstructing  Corporate  Social Responsibility: Insights from Legal and Economic Theory”, 38 Am. Bus. L.J. 261, (Winter, 2001).
Wells C.A. Harwell, “The Cycles of Corporate Social Responsibility : An Historical Restraspective for the Twenty-First Century”, University of Kansas Law Review, (November, 2002).

## Widjaja  Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis
Perusahaan Tanpa CSR, Penerbit Forum Sahabat, Jakarta, 2008

## Surat Kabar Harian Kompas
Undang-Undang Dasar 1945
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas