Analisis Relasional Hukum Negara dan Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,

## Indonesia
Umar Sholahudin 1, * Hotman Siahaan 2, dan Herlambang P. Wiratraman 3
1 Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia
2 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia
3 Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia
* Korespondensi: umar.sholahudin@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Sholahudin, U., Siahaan, H., & Wiratraman, H. P. (2020). A Relational Analysis of State Law and Folk Law in the Bongkoran Agrarian Conflicts, Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia. Society, 8(2), 419-436.
DOI: 10.33019/society.v8i2.195
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Selain  memiliki  dimensi  sosial  ekonomi,  konflik  agraria  di Bongkoran,  Kabupaten  Banyuwangi,  Provinsi  Jawa  Timur, Indonesia,  juga  memiliki  dimensi  hukum.  Terdapat  dualisme hukum  yang  konfliktual  dalam  hal  penguasaan  tanah  dan klaim  penggunaan.  Satu  pihak,  pemerintah,  dan  korporasi mengandalkan  hukum  negara  yang  legalistik-positivistik, sedangkan  masyarakat  lokal  mengandalkan  hukum  rakyat yaitu hukum informal yang sudah ada, hidup, dan berkembang dalam masyarakat komunal  secara turun-temurun.  Penelitian ini  berfokus  pada  bagaimana  perspektif  sosiologis  hukum menganalisis konflik hukum yang terjadi dalam konflik agraria Bongkoran,  khususnya  antara  hukum  negara  dan  hukum rakyat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan perspektif  sosiologi  hukum.  Subjek  penelitian  adalah petani/masyarakat Bongkoran, Penasehat Hukum Masyarakat, Pemerintah (Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan  Kepolisian),  dan  unsur  korporasi  (PT  Wongsorejo). Informan  dipilih  dengan  menggunakan  teknik  purposive sampling,  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  yang  dapat dikenali  terlebih  dahulu  yaitu  mengenali  dan  memahami masalah  yang  diteliti.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  mengacu  pada perspektif yang telah disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Bongkoran memerlukan

## Society, 8 (2), 444-462, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
Dikirim: 14 Juni, 2020;
Diterima: 13 Agustus, 2020; Dipublikasi: 30 September, 2020;
implementasi  hukum  yang  lebih  berkeadilan  bagi  masyarakat lokal.  Implementasi  hukum  tidak  hanya  berdasarkan  pasal- pasal  yang  rigid  dalam  undang-undang,  tetapi  perlu memperhatikan  konteks  sosial  budaya  dan  historis  dari masyarakat.  Dominasi  hukum  negara  atas  hukum  rakyat dalam  konflik  agraria  mengakibatkan  praktik  penundukan hukum negara ke hukum rakyat, baik secara persuasif maupun represif. Oleh karena itu, untuk meminimalisir ketegangan dan konflik antara hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria, diperlukan pemahaman baru tentang hubungan kedua hukum  tersebut.  Keberadaan  dan  penegakan  hukum  rakyat dijadikan sebagai elemen yang saling melengkapi dalam aspek normatif yang belum diatur dalam hukum negara.
Kata Kunci: Bongkoran;  Hukum  Negara;  Hukum  Rakyat; Konflik Agraria; Relasi Hukum

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  dimensi  dalam  konflik  struktural  agraria  di  Indonesia adalah  dimensi  hukum. Dua sistem hukum dengan sumber dan karakter berbeda yang mencakup konflik  pertanahan dan  masing-masing  memiliki  eksistensi  yaitu  hukum  negara  dan  hukum  rakyat  atau  yang dikenal dengan dualisme hukum. Sumber konflik agraria pada umumnya adalah saling klaim atas  kepemilikan  dan  pemanfaatan  tanah.  Negara  dan  rakyat  memiliki  dasar  legitimasi  yang berbeda.  Di  sisi  lain,  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  mengklaim  hak  kepemilikian  dan pemanfaatan  tanah  berdasarkan  aspek  legal-formal  atau  hukum  negara  ( de  jure ).  Sedangkan masyarakat  lokal  mengklaim  hak  kepemilikian  dan  pemanfaatan  tanah  berdasarkan  hukum adat yang sudah ada, hidup dan berlaku dalam masyarakat lokal ( de facto ) ( Afrizal, 2006 ; 2018 ). Rachman  (2016) menyatakan  bahwa  dominasi  sistem  kepemilikan  tanah  yang  bersumber dari  hukum  negara  menjadi  penyebab  utama  konflik  agraria.  Dalam  hal  ini,  negara  secara sepihak  memberikan  pelayanan  yang  sangat  baik  kepada  pemilik  modal  dalam mengembangkan  usahanya  untuk  mengelola  lahan  dan  sumber  daya  alam  lainnya  termasuk hasil  hutan.  Sementara  itu,  hak-hak  masyarakat  sebagai  masyarakat  lokal  yang  telah  hidup turun-temurun  dan  mengembangkan  sistem  tersendiri  untuk  mengelola  tanah  dan  sumber daya alam lainnya diabaikan dan dilanggar begitu saja. Tidak hanya dominasi sistem hukum (hukum  negara)  tetapi  juga  praktik  dominasi  negara  atas  rakyat  menggunakan  unsur-unsur kekerasan struktural karena aparatur negara sebagai sumber utamanya.
Konflik agraria tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan antara tiga aktor utama yang saling  terkait;  negara,  pemilik  modal  (korporasi),  dan  masyarakat  lokal  ( Afrizal,  2006 ; 2018 ). Konflik  hukum  merupakan  salah  satu  dimensi  dalam  konflik  agraria  seperti  perebutan  dan kepemilikan tanah antara negara dan rakyat dengan menggunakan perangkat hukum. Di sisi lain,  negara  dalam  hal  ini  aparatur  pemerintah  dari  pemerintah  pusat  hingga  pemerintah daerah lebih mengandalkan hukum negara yang legalistik positif, sedangkan masyarakat lokal pada hukum rakyat atau hukum adat yang bersumber dari masyarakat dan sudah ada secara komunal turun-temurun ( Mustain, 2007 ).
Kajian  tentang  konflik  agraria  yang  pernah  dilakukan  diantaranya  adalah  konflik  agraria dari perspektif gerakan sosial petani yang mengklaim kembali ( Mustain, 2005 ). Konflik agraria

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
dalam  perspektif  ketimpangan  relasi  negara  dan  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan sumberdaya hutan ( Rosyadi & Sobandi, 2014 ). Penggunaan dan penetrasi hukum positif negara terhadap  konflik  agraria  tidak  serta  merta  menyelesaikan  masalah  keadilan  bagi  masyarakat lokal  ( Ikhsan,  2013 ).  Dalam  konflik  agraria,  kehadiran  hukum  dan  regulasi  negara  tidak menghadirkan tatanan sosial, hanya menimbulkan kompleksitas bagi masyarakat. Masyarakat lokal  memandang  urusan  dan  mekanisme  formal-prosedural  sebagai  “beban”,  tidak  hanya persyaratan, mekanisme, atau prosedur yang relatif rumit, tetapi juga realitas struktural  lokal dengan  kesederhanaannya  yang  terlalu  “terbatas”  untuk  memenuhi  tuntutan  sistem  urusan formal ( Warman, 2010 ).
Secara  normatif,  pengaturan  penguasaan,  penguasaan,  dan  pemanfaatan  sumber  daya agraria,  termasuk  tanah,  telah  diatur  dalam  konstitusi,  sebagaimana  dalam  Pasal  33  Ayat  3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” ( Republik Indonesia, 2002 ). Pasal tersebut kemudian menghasilkan asas Hak  Menguasai  Negara  (HMN),  di  mana  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  bagi  seluruh rakyat  memiliki  kewenangan  mengatur  dalam  hukum  positif,  yang  dirinci  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).  Dalam  Pasal  2,  asas  Hak  Menguasai  Negara  meliputi;  (a)  untuk  mengatur  dan melaksanakan  peruntukkan,  pemanfaatan,  persediaan,  dan  pengelolaan  bumi,  air,  dan  ruang angkasa  sebagaimana  disebutkan  di  atas;  (b)  untuk  menentukan  dan  mengatur  hubungan hukum  antara  orang-orang  yang  berkenaan  dengan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa;  dan  (c) untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang  angkasa. Meskipun kewenangan yang bersumber dari Hak Menguasai Negara untuk mengatur sumber daya agraria, termasuk tanah, melalui hukum negara,  pada  Ayat  3  secara  tegas  disebutkan  bahwa  kewenangan  pengaturan  sumber  daya agraria  digunakan  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dalam  arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat, dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur ( Republik Indonesia, 1960 ).
Selain  itu  pengaturan  penguasaan,  pemilikan,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  agraria termasuk tanah juga berdasarkan hukum lokal, atau dalam istilah lain sebagai hukum adat atau berdasarkan  kearifan  lokal.  Secara  historis,  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdiri,  bahkan  sebelum  masa  penjajahan,  beberapa  komunitas  kecil  yang  berdasarkan pertalian  darah  dan  ikatan  teritorial  kemudian  dikenal  sebagai  komunitas  adat  ( indigenous community ). Entitas masyarakat adat memiliki kearifan tersendiri ( indigenous knowledge ) dalam hal  masalah  sumberdaya  agraria,  baik  dalam  penguasaan,  pemilikan,  dan  pemanfaatan sumberdaya  agraria  serta  mekanisme  penyelesaian  konflik  dan  perselisihan  ( Kuswahyono, 2019 ).  Singkatnya,  UUPA  memberlakukan  dualisme  hukum  dalam  pengaturan  sumberdaya agraria yaitu hukum negara dan hukum rakyat. Namun pada praktiknya hukum negara lebih dominan,  menyingkirkan  hukum  rakyat,  dan  menghilangkan  hak  masyarakat  atas  tanahnya. Sejak dualisme  hukum ini, Kuswahyono  (2019) menjelaskan bahwa upaya  penyatuan  hukum (antara  hukum  negara  dan  hukum  rakyat  dalam  satu  hukum  negara  positif)  pada  masa penjajahan,  bahkan  hingga  saat  ini,  mengalami  kegagalan,  karena  hukum  negara  ( state  law ) tidak  relevan  dengan  kesadaran  hukum  rakyat  ( volksgeist )  atau  dalam  pemikiran  Eurlich sebagai living law atau hukum yang hidup di masyarakat.
Penelitian  ini  membahas  tentang  kasus  konflik  tanah  Bongkoran,  di  Kecamatan Wongsorejo,  Kabupaten  Banyuwangi,  Provinsi  Jawa  Timur,  Indonesia.  Konflik  tersebut memiliki  sejarah  yang  panjang,  dimulai  pada  tahun  1950-an  dan  berlanjut  hingga  saat  ini

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
dengan  resolusi yang tidak  adil, bahkan konflik  semakin meningkat. Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), Yatno Subandio mengatakan, saat ini 287 keluarga petani di Desa Bongkoran telah tinggal dan menggarap 220 hektare lahan sejak 1950-an. Pada tahun 1988, pemerintah  secara  sepihak  mengeluarkan  Hak  Guna  Usaha  perkebunan  kapuk  kepada  PT Wongsorejo dengan luas lahan 606 hektare, termasuk lahan yang diklaim sebagai milik petani di  dalamnya.  Izin  Hak  Guna  Usaha  akan  berakhir  pada  bulan  Desember  2012.  Perusahaan bermaksud  untuk  mengajukan  perpanjangan  izin,  namun  masyarakat  Bongkoran  menolak untuk memperpanjang izin Hak Guna Usaha ( Purbo et al ., 2015 ).
Pada  tanggal  18  September  2014,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Banyuwangi secara sepihak mengeluarkan legalitas baru berupa Hak Guna Bangunan yang dibagi menjadi dua sertifikat Hak Guna Bangunan untuk PT Wongsorejo dengan luas total 487  hektare. Atas Hak  Guna  Bangunan  tersebut,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  berencana mendirikan kawasan industri bernama Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW). Izin Hak  Guna  Bangunan  dan  proyek  industrialisasi  Wongsorejo  juga  ditolak  oleh  masyarakat Bongkoran.  Sebagai  solusinya,  pemerintah  daerah  dan  PT  Wongsorejo  menawarkan  lahan seluas  60  hektare  kepada  petani,  namun  ditolak  karena  dinilai  terlalu  kecil  dan  tidak mencukupi  untuk  lahan  pertanian  dan  tempat  tinggal.  Selain  itu,  proyek  industrialisasi Wongsorejo dinilai mengancam dan mengubah  kultur penduduk dari petani menjadi pekerja industri.  Pasca  pembebasan  lahan  oleh  PT  Wongsorejo  sejak  tahun  1980-an,  perjuangan  dan perlawanan  petani  tanah  Bongkoran  terus  dilakukan  untuk  mendapatkan  hak  atas  tanahnya, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil ( Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi, 2018 ).
Pasca  dikeluarkannya  Hak  Guna  Bangunan  untuk  proyek  Banyuwangi  Industrial  Estate Wongsorejo (BIEW), konflik agraria semakin meningkat dan ditandai dengan tindak kekerasan. Tindakan  kekerasan,  intimidasi,  dan  kriminalisasi  terhadap  masyarakat,  dan  petani  sering terjadi  oleh  aparat  pemerintah,  keamanan,  dan  perusahaan.  Beberapa  petani  Bongkoran ditembak dan ditahan dalam satu peristiwa kekerasan pada 1999, 2001, dan 2015. Hingga saat ini,  konflik  masih  sering  terjadi,  baik  laten maupun  nyata.  Kejadian  terakhir  pada  tanggal  21 November 2017, PT Wongsorejo akan menempatkan bahan bangunan untuk pembangunan pos jaga  di  atas  tanah  yang  disengketakan  tersebut  namun  masyarakat  menolaknya.  Menurut masyarakat,  rencana  penempatan  bahan  bangunan  terletak  di  atas  tanah  warga  ( Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi, 2000 ; Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, 2001 ).
Kehadiran,  intervensi,  dan  dominasi  hukum  negara  seringkali  memunculkan  konflik agraria,  alih-alih  menyelesaikan  masalah  di  basis  lokal,  melainkan  menjadi  beban  dan persoalan baru bagi masyarakat lokal. Hukum negara lebih berorientasi pada formalisme dan proseduralisme,  sedangkan  masyarakat  atau  petani  lebih  berorientasi  pada  nilai,  norma,  dan hukum  masyarakatnya  yang  telah  menjadi  aturan  dan  adat  istiadat  secara  turun-temurun. Kehadiran  hukum  dan  regulasi  negara  dalam  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  tidak menghadirkan  tatanan  sosial  melainkan  menciptakan  kompleksitas  bagi  masyarakat  lokal ( Warman, 2010 ).
Secara empiris, relasi hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria Bongkoran bersifat  konfliktual  dan  timpang.  Oleh  karena  itu,  fokus  penelitian  ini  adalah  menjawab pertanyaan-pertanyaan  berikut  ini;  Pertama,  bagaimana  hukum  negara  diimplementasikan dalam  konflik  agraria  di  Bongkoran,  Kabupaten  Banyuwangi.  Kedua,  bagaimana  hukum negara dapat menundukkan hukum rakyat sehingga hukum rakyat menjadi posisi tawar yang lemah  di  hadapan  hukum  negara?  Masalah-masalah  ini  dipelajari  dengan  menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
Secara  sosiologis,  realitas  masyarakat  Indonesia  beragam  dalam  berbagai  hal,  termasuk sistem  hukumnya.  Setiap  masyarakat  memiliki  adat  istiadat  dan  tradisinya  secara  turun- temurun,  memiliki  norma  sosial,  aturan,  dan  tata  cara  yang  bersifat  lokal  untuk  mengatur hubungan  masyarakat  dengan  sumberdaya  agraria,  mengatur  hubungan  sosial  antar masyarakat  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah,  termasuk  pembagian  tanah  dan konflik,  bahkan  memiliki  institusi  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah  atau  yang  lebih dikenal dengan hukum rakyat. Pada saat yang sama, negara tampaknya “memaksakan” hukum nasional  untuk  ditegakkan  di  seluruh  masyarakat  tanpa  perlakuan  yang  berbeda.  Menurut Wignjosoebroto et al, (2011) , terkadang hukum nasional yang diberlakukan tidak sesuai dengan norma  masyarakat  lokal.  Jadi,  bila  itu  terjadi,  hukum  negara  yang  tidak  mengikuti  “hukum” rakyat cenderung tidak dipilih. Masyarakat mungkin menentangnya.
Persoalan  konflik  agraria  yang  berdimensi  hukum  membutuhkan  penjelasan  yang  lebih komprehensif  dan  analisis  empiris  untuk  memberikan  rasa  keadilan  yang  lebih  bagi masyarakat  lokal.  Dalam  konteks  ini,  pendekatan  sosiologi  hukum  memiliki  relevansi  untuk menjelaskannya.  Pendekatan  ini  dapat  menjelaskan  realitas  sosial-hukum  yang  terjadi  di masyarakat, khususnya terkait konflik agraria. Selama ini pendekatan yuridis-normatif dinilai belum  dapat  memberikan  penjelasan  yang  lengkap  karena  diikat  oleh  pasal-pasal  yang rigid sehingga  tidak  mampu  mengungkap  aspek  kebenaran  dan  keadilan  hukum  bagi  masyarakat lokal.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  perspektif  sosiologi  hukum  dan metode participative  research .  Untuk  memperoleh  data  yang  valid,  faktual,  dan  empiris, penelitian  ini  menggunakan  metode  partisipatif.  Pendekatan  ini  untuk  memahami  dan menganalisis  implementasi  hukum  yang  terjadi  dalam  konflik  agraria,  khususnya  antara hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian  kualitatif  memberikan  ruang  dan  kesempatan  untuk  mendeskripsikan  dan menginterpretasikan  data  secara  lebih  rinci  tentang  objek  yang  diteliti  guna  mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif ( Marvasti, 2004 ). Subjek penelitian terdiri dari beberapa unsur  yaitu  petani/masyarakat  lokal  Bongkoran,  Penasehat  Hukum  Masyarakat,  Pemerintah (Pemerintah  Daerah,  Badan  Pertanahan  Nasional,  dan  Kepolisian),  dan  unsur  korporasi  (PT Wongsorejo).  Sembilan  informan  tersebut  dipilih  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu yang telah diketahui sebelumnya yaitu mengenali dan memahami  masalah  yang  diteliti.  Pengumpulan  data  dilakukan  pada  Februari  2019  -  April 2019.
Sumber utama data kualitatif adalah dari kata-kata dan penjelasan yang disampaikan oleh informan  yang  berkaitan  langsung  dengan  tema  yang  diteliti.  Oleh  karena  itu,  penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah, untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  tiga  metode  secara  integratif  yaitu observasi, wawancara mendalam, dan pemanfaatan dokumen ( Moleong, 2012 ). Pengumpulan data  disajikan  dalam  bentuk  kata-kata  verbal,  bukan  dalam  bentuk  angka  ( Muhajir,  1996 ). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data dikumpulkan, diseleksi, dan dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang telah disajikan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang masalah yang diteliti.

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1. Intervensi dan Dominasi Hukum Negara dalam Konflik Agraria Bongkoran
Persoalan  hukum  dalam  konflik  agraria  di  Bongkoran,  Kabupaten Banyuwangi,  memiliki akar sejarah yang panjang. Secara historis, masyarakat Desa Bongkoran memiliki sejarah yang panjang dalam menguasai dan memanfaatkan tanah Bongkoran.
Para tetua masyarakat lokal mengatakan bahwa tanah Bongkoran merupakan peninggalan Belanda  (berupa  hutan  lebat)  yang  terbengkalai  kemudian  dikuasai  dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat/petani  lokal  secara  turun-temurun  (sebelum  kemerdekaan  sampai  sekarang) sebagai  lahan  pertanian  dan  menjadi  nama  desa  “Bongkoran”.  Tanah  ini  adalah  sumber kehidupan dan mata pencaharian mereka. Mereka telah membuka lahan dan mulai menanam sebelum kemerdekaan, pada tahun 1942-an. Tanah ini juga termasuk tanah yang berstatus hak erfpacht yang  kemudian  dikuasai  oleh  kolonial  Belanda.  Pasca  kemerdekaan,  hingga  saat  ini lahan  tersebut  masih  digarap  oleh  petani  Bongkoran  ( Organisasi  Petani  Wongsorejo Banyuwangi, 2000 ).
Ketua  Organisasi  Petani  Wongsorejo  Banyuwangi  yang  selama  ini  menjadi  wadah perjuangan keadilan agraria  (Yatno  Subandio), menjelaskan bahwa orang  tua dan sesepuh di Desa Bongkoran sering bercerita tentang sejarah sengketa tanah Bongkoran yang sekarang ini. Warga  Desa  Bongkoran  telah  membuka  lahan  sejak  sebelum  kemerdekaan  pada  tahun  1945. Tanah  menjadi  hutan  yang  penuh  semak  belukar  setelah  ditinggalkan  oleh  penjajah  Belanda. Kemudian,  masyarakat  lokal  membuka  lahan  ini  secara  manual  dan  menggunakan  traktor untuk  areal  pertanian  sebagai  sumber  mata  pencaharian  mereka.  Lahan  pertanian menghasilkan  hasil  pertanian  seperti  jagung,  cabai,  ubi  jalar,  sayur  mayur,  dan  sebagainya. Selain  dikonsumsi,  ada  pula  yang  dijual  di  pasar  lokal.  Menurut  masyarakat  lokal,  tanah Bongkoran  sebelumnya  telah  dikuasai  dan  dimanfaatkan  masyarakat/petani  Bongkoran dibandingkan  dengan  PT  Wongsorejo  yang  tiba  pada  tahun  1988  dengan  legalitas  izin  Hak Guna  Usaha.  Menurut  masyarakat  lokal,  legalitas  izin  Hak  Guna  Usaha  dikeluarkan  secara sepihak dan masyarakat tidak mengetahui kepemilikan PT Wongsorejo. Dengan kata lain, fakta sosio-historis  ini  tidak  bisa  diabaikan  dalam  konflik  dan  penyelesaian  konflik  agraria  di Bongkoran.
Sedangkan  pemerintah  lebih  mengandalkan  hukum  negara  atau  aspek  hukum  formal. Camat  Wongsorejo, Sulistyawati, mengatakan, konflik  tanah Bongkoran bisa diselesaikan jika salah  satu  pihak  yang  berselisih  memiliki  bukti  hukum  resmi.  PT  Wongsorejo  dapat memberikan  bukti  hukum  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  berupa  Izin  Hak  Guna  Usaha dan Hak Guna Bangunan. Sedangkan masyarakat lokal tidak memilikinya. Dengan demikian, secara  hukum  PT  Wongsorejo  berhak  memiliki  tanah  tersebut.  Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten  Banyuwangi  juga  memihak  pada  aspek  legalitas  dari  status  tanah  yang disengketakan.  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Banyuwangi  menganut  aspek  legal- formal  perusahaan.  Perusahaan  dapat  menunjukkan  status  hukum  formalnya,  seperti  Hak Guna Usaha dan Izin Hak Guna Bangunan, sedangkan masyarakat Bongkoran dianggap tidak memiliki legalitas atas tanah yang dikuasainya. Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi,  Mujiono  mengatakan,  saat  masyarakat/petani  Bongkoran  mendatangi  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Timur,  mereka tidak  bisa  menunjukkan  bukti  formal  dan legalitas tanah tersebut.
Konflik agraria Bongkoran semakin memanas ketika pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032 ( Kabupaten Banyuwangi, 2012 ), yang di  dalamnya  termasuk  pengesahan  rencana  proyek  pembangunan  Banyuwangi  Industrial

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
Estate Wongsorejo (BIEW) oleh PT Wongsorejo. Peraturan daerah ini membuat PT Wongsorejo mengajukan pengalihan izin pengusahaan tanah di kawasan Wongsorejo dari Hak Guna Usaha menjadi  Hak  Guna  Bangunan.  Meski  tanah  Bongkoran  masih  dalam  sengketa  dengan masyarakat  lokal,  Badan  Pertanahan  Nasional  tetap  bersikukuh  mengeluarkan  legalitas  (Hak Guna  Bangunan)  untuk  proyek  industrialisasi  Wongsorejo.  Pemerintah  (Badan  Pertanahan Nasional)  lebih  berpihak  dan  melayani  kepentingan  pemilik  modal,  daripada  menyelesaikan konflik  secara  adil.  Menurut  pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Banyuwang, Mujiono, saat ini status tanah Bongkoran yang dikuasai oleh PT Wongsorejo telah berubah dari Hak Guna Usaha menjadi Hak  Guna Bangunan selama 30 tahun (sejak 2014). Tanah ini akan dijadikan  industri  atau  pabrik  untuk  keperluan  bisnis.  Kawasan  industri  ini  sudah  memiliki legalitas,  seperti  adanya  peraturan  daerah  yang  mengatur  kawasan  industrialisasi,  salah satunya kawasan Wongsorejo.
Dalam konflik agraria ini, Badan Pertanahan Nasional senada dengan pendapat polisi yang menyatakan  bahwa  selama  anggota  Organisasi  Tani  dan  masyarakat  Bongkoran  dapat menunjukkan bukti hukum, Badan Pertanahan Nasional akan memproses keabsahan gugatan tanah.  Namun  jika  tidak  bisa  menunjukkan  bukti,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Banyuwangi  akan  mengizinkan  penyelesaiannya  melalui  jalur  hukum  atau  pengadilan. Menurut  pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Banyuwangi  (Ibnu  Faizin),  sejarah Wongsorejo secara yuridis sudah jelas, mulai dari tanah erfpacht di zaman Belanda kemudian diberikan  kepada  perusahaan  perkebunan  kapuk,  PT  Wongsorejo  melalui  Hak  Guna  Usaha, kemudian  izin  diperpanjang,  dan  sekarang  berubah  menjadi  Hak  Guna  Bangunan  untuk kepentingan kawasan industri berdasarkan keputusan pemerintah daerah (Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui Peraturan Daerah.
Melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Banyuwangi  2012-2032,  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  telah  menyiapkan lahan  seluas  600  hektare  di  Desa  Wongsorejo,  Kecamatan  Wongsorejo,  untuk  dijadikan kawasan industri. Lahan untuk kawasan industri menggunakan lahan perkebunan kapuk yang dikuasai oleh PT Wongsorejo melalui Hak Guna Usaha. Saat ini Hak Guna Usaha telah berubah menjadi  izin  Hak  Guna  Bangunan  dengan  luas  tanah  berdasarkan  sertifikat  Hak  Guna Bangunan  seluas  487  hektare  dan  secara  sah  dimiliki  oleh  PT  Wongsorejo.  Menurut  Pejabat Badan  Perencanaan  Pembangunan  Tingkat  Daerah  Kabupaten  Banyuwangi  (Edi  Purnomo), 2.000  hektare  lahan  di  Wongsorejo,  termasuk  lahan  PT  Wongsorejo,  telah  ditetapkan  sebagai kawasan  industri  dengan  peraturan  daerah.  Karena  itu,  pemerintah  mengeluarkan  izin  Hak Guna Bangunan kepada PT Wongsorejo yang berencana membangun kawasan industri. Secara hukum,  tanah  seluas  487  hektare  menjadi  kewenangan  PT  Wongsorejo  selaku  pemegang  hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam izin Hak Guna Bangunan.
Landasan  legalitas  formal  selalu  digunakan  dan  menjadi  tolak  ukur  aparatur  pemerintah daerah  dalam  pemberian  izin  untuk  melanjutkan  proyek  Banyuwangi  Industrial  Estate Wongsorejo (BIEW) dari PT Wongsorejo. Landasan dan perangkat hukum juga digunakan oleh pemerintah  daerah  untuk  menekan  masyarakat  Bongkoran.  Landasan  hukum  formal  juga digunakan polisi dalam konflik  agraria ini.  Menurut  Kasubbag Ops Polres Banyuwangi  (Iptu Hadi Waluyo), polisi itu berdasarkan peraturan. Sebagai penegak hukum, pedomannya adalah peraturan dan perundang-undangan. Begitu juga pemerintah daerah, dalam konflik agraria di Bongkoran, Wongsorejo, juga berpedoman pada aturan main dan hukum positif (legal formal).
Sedangkan  PT  Wongsorejo  mengikuti  pola  pikir  pemerintah  dan  Badan  Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai perusahaan adalah legal dan diperoleh melalui  jalur  dan  prosedur  hukum.  Menurut Corporate  Communication PT  Wongsorejo  (Tria

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
Utama), PT Wongsorejo memiliki Hak Guna Bangunan yang dilindungi undang-undang. Lebih lanjut,  Tria  Utama  mengatakan  bahwa  PT  Wongsorejo  setuju  bahwa  persoalan  ini  harus ditempatkan dalam konteks hukum. PT Wongsorejo sudah menguasai tanah ini melalui jalur hukum  yang  diperoleh  dengan  Hak  Guna  Bangunan  pada  tahun  1988.  Sebelumnya  PT Wongsorejo  membeli  tanah  ini  dengan  status  Hak  Guna  Bangunan  dari  pemilik  sebelumnya (Budi Sanjaya). Jadi secara legal, status tanah ini sudah jelas dimiliki oleh PT Wongsorejo. Jika memang  mereka  (masyarakat  lokal)  mengklaim  lahan  seluas  220  hektare,  mereka  harus mengajukannya ke pengadilan dan menyelesaikannya melalui jalur hukum.
Penjelasan  negara  atau  pemerintah  melalui  Pemerintah  Daerah,  Kepolisian,  Badan Pertanahan Nasional, serta korporasi (PT Wongsorejo) cenderung mengabaikan fakta empiris, sosiologis, dan historis tentang keberadaan hak atas tanah di Bongkoran. Politik hukum agraria secara  yuridis  mengacu  pada  hukum  organik  utama  tentang  agraria  yaitu  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  atau UUPA.  Meskipun  undang-undang  ini  mengakui  keberadaan  dan  kedaulatan  masyarakat hukum adat dan tanah adat atau tanah masyarakat lokal, ada peraturan lain (misalnya Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009)  yang  meniadakan  prinsip  tersebut  dan  kemudian menghilangkan  tanah  masyarakat/adat.  Atas  nama  dan  kewenangan  hukum  negara,  hak masyarakat  atas  tanah  semakin  dihilangkan.  Konflik  hukum  ini  kemudian  berujung  pada konflik agraria yang tidak terselesaikan.
Meski  masih  berstatus  konflik,  dengan  izin  Hak  Guna  Bangunan,  PT  Wongsorejo  sudah memulai proyek kawasan industrialisasi Wongsorejo pada 2018, dan menurut keterangan Tria Utama,  proyek  tahun  2019  ini  diharapkan  membutuhkan  sekitar  70.000  tenaga  kerja  dengan prioritas masyarakat lokal. Di tengah konflik tersebut, pihak perusahaan berusaha membujuk masyarakat  Bongkoran  untuk  menerima  proyek  kawasan  industrialisasi  Wongsorejo  dengan jaminan  masyarakat  Bongkoran  akan  menjadi  pekerjanya.  Akibatnya,  akan  terjadi  perubahan tata  guna  lahan;  dari  lahan  pertanian  hingga  lahan  industri.  Para  petani  Bongkoran  yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tanah dan ikatan sosial sejarah yang kuat terancam putus  dan  digantikan  oleh  pekerja  industri. Bagi  perusahaan,  hal  tersebut  membuka  peluang bagi petani Bongkoran untuk bekerja di sektor industri sebagai solusi mengakhiri perselisihan yang  terjadi.  Bagi  perusahaan,  solusinya  adalah  dengan  peraturan  daerah  yang  menetapkan kawasan  sengketa  sebagai  kawasan  industri  non-pertanian,  sehingga  masyarakat  Bongkoran harus beralih ke sektor-sektor pendukung industri.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Banyuwangi  2012-2032,  Kecamatan  Wongsorejo  akan  menjadi  kawasan  industri yang  terdiri  dari  industri  logam  dasar,  industri  kimia  dasar,  industri  perminyakan,  industri mesin  dan  peralatan,  industri  kayu,  karet,  plastik,  kertas,  makanan  dan  minuman.  Legalisasi proyek industrialisasi ini semakin menekan eksistensi masyarakat Bongkoran. Kehidupan dan sumber  kehidupan  sebagai  petani  akan  hilang.  Karena  itu,  masyarakat/petani  Bongkoran dengan  tegas  menolak  kebijakan  dan  proyek  industrialisasi  di  kawasan  Wongsorejo.  Bagi masyarakat  Bongkoran,  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  melalui  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 semakin memperburuk konflik agraria di Bongkoran. Pemerintah Kabupaten  Banyuwangi  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  lebih  banyak  bertindak  melayani kebutuhan  dan  kepentingan  perusahaan  dari  pada  menyelesaikan  konflik  agraria  dengan masyarakat.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  mengakui  hak  masyarakat  adat  untuk  menguasai  tanah dan  sumber  daya  alam.  Namun  banyak  regulasi  sektoral  lainnya  (sumber  daya  alam)  yang meniadakan asas ini (misalnya salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
yang mengakui keberadaan hutan adat atau hukum rakyat yang ada dan menjadi acuan dalam penguasaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Namun  undang-undang  ini  menempatkan  hutan  adat sebagai bagian dari hutan negara dengan asas Hak Menguasai Negara (HMN). Dalam hal ini, negara  memiliki  otoritas  tunggal  dan  mengabaikan  hukum  rakyat  dan  hak  atas  tanah  rakyat ( Republik  Indonesia,  1999 ).  Konflik  antara  kedua  sistem  hukum  tersebut  seringkali  berujung pada konflik horizontal dan vertikal yang berkepanjangan. Kondisi ini menggambarkan adanya gap antara pembuat  undang-undang  (lembaga negara) dan masyarakat.  Kondisi ini  membuat hukum negara disfungsional dalam pelaksanaannya ( Wahyuni, 2013 ).
Dari uraian di atas menggambarkan bahwa konflik hukum dalam konflik agraria, termasuk di  Bongkoran,  Kabupaten  Banyuwangi,  memiliki  akar  sejarah  dan  mengandung  praktik perampasan  tanah  dengan  menggunakan  instrumen  hukum  yang  terus  berkembang  hingga saat ini. Penerapan hukum negara dalam konflik agraria di Bongkoran memiliki karakter yang lebih dominan dan hegemonik. Bagi aparatur pemerintah hanya ada satu hukum nasional yang berlaku  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dalam  mengatur  penguasaan,  pemilikan,  dan pemanfaatan  sumber  daya  agraria  (tanah),  yaitu  hukum  negara  yang  lebih  pasti.  Sedangkan hukum rakyat atau folk law dianggap tidak pasti dan mengganggu keberadaan hukum negara dan kepentingan negara, termasuk kepentingan korporasi. Oleh karena itu, untuk kepentingan negara dan korporasi, hukum negara seringkali diterapkan secara represif.
Dalam  pandangan  masyarakat/petani  Bongkoran,  tanah  yang  dikuasai  oleh  pemerintah dan  korporasi  merupakan  harta  rampasan  masyarakat  yang  terjadi  sejak  jaman  penjajahan Belanda  hingga  saat  ini.  Secara  historis,  terkait  dengan  praktik  perampasan  tanah  rakyat melalui  perangkat  hukum,  pada  zaman  penjajahan  Belanda  praktik  perampasan  tanah dilakukan  melalui  Undang-Undang  Agraria  (Agrarische  Wet  1870),  dan  berlanjut  setelah kemerdekaan,  ketika  pemerintah  menasionalisasi  perusahaan  perkebunan  Belanda  di  1957- 1958. Negara melalui instrumen militernya secara paksa merampas tanah petani. Oleh karena itu sangat wajar jika masyarakat lokal melakukan perlawanan atau menurut Boedhi & Perdana (2001) sebagai  gerakan  merebut  kembali,  yaitu  gerakan  sosial  masyarakat  dalam  mengambil alih sumber daya alam, termasuk tanah yang sebelumnya dirampas oleh negara. Perampasan tanah  rakyat  secara  “legal”  terus  berlanjut  di  era  Orde  Baru  dengan  tindakan  yang  semakin represif. Dalam upaya pembangunan (ekonomi), pemerintah pada masa Orde Baru mengambil tanah  rakyat  dan  kemudian  menyerahkannya  kepada  swasta  melalui  izin  perkebunan  (Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan), izin kehutanan, izin pertambangan, dan  izin kontrak karya  lainnya.  Selama  ini  militer  merampas  tanah  milik  para  petani  penyewa  yang  dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia dan kemudian diambil alih oleh negara dan menjadi tanah  negara.  Perampasan  tanah  terus  berlanjut  di  era  Reformasi.  Beberapa  peraturan perundang-undangan  Orde  Baru  yang  kemudian  diperbarui  di  era  Reformasi,  juga memudahkan perampasan tanah. Ideologi pertumbuhan yang dikembangkan oleh Orde Baru dilanjutkan  dalam  bentuk  program  pembangunan  ekonomi  jangka  panjang  yang  dikenal dengan  “Master  Plan  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia”  (MP3EI) yang  mengandaikan  perampasan  tanah  secara  global.  Perampasan  tanah  tidak  hanya  bersifat lokal atau nasional tetapi terkait dengan perampasan tanah secara global ( Herwati sebagaimana dikutip dalam Pujiriyani et al., 2014 ).
Mengenai  konflik  hukum  dalam  konflik  agraria, Rachman  (2016) menyatakan  bahwa sumber konflik agraria berasal dari klaim hak atas tanah dan/atau kekayaan alam lainnya yang bersumber  dari  alasan  yang  berbeda-beda,  yang  diyakini  oleh  masing-masing  pihak  (negara dan masyarakat lokal). Masing-masing pihak memiliki klaim validitas hukum untuk menguasai dan  mempertahankan  fungsi  kawasan  dan  sumber  dayanya.  Perbedaan  tersebut  tentunya

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
mengandung dimensi kepentingan yang berbeda satu sama lain. Sementara itu, Mustain (2007) menyatakan  bahwa  undang-undang,  baik  sifat  maupun  yang  melatarbelakangi pembentukannya,  secara  umum  tidak  mencerminkan  hukum  rakyat  yang  hidup  dan  diikuti oleh masyarakat lokal. Validitas pembentukan dan pelaksanaan hukum negara bersumber dari kewenangan  dan  kekuasaan  negara.  Sedangkan  hukum  rakyat  umumnya  bersifat  lokal, nonformal,  dan  memiliki  kekuatan  dalam  realitasnya  sebagai  pola  perilaku  yang  diturunkan dari generasi ke generasi.
Secara  empiris,  konflik  hukum  antara  hukum  negara  dan  hukum  rakyat  dalam  konflik agraria Bongkoran tidak cukup ditangani dengan pendekatan hukum negara saja, tetapi perlu mempertimbangkan  pendekatan  hukum  sosiologis,  pendekatan  yang  didasarkan  pada  aspek sosio-historis  dari  masyarakat.  Seorang  sosiolog  hukum  Austria,  Eugen  Ehrlich  (1862-1922) menyatakan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum  kehidupan  bermasyarakat  atau  disebut Living  Law .  Hukum  lahir  dari  rahim  masyarakat,  berkembang,  dan  hidup  untuk  umum. Hukum di suatu negara atau masyarakat adalah hukum di bawah nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hukum sejarah, Von Savigny (1779-1816) menyatakan  bahwa  hukum  akan  bergantung  dan  mengikuti  sejarah  perkembangan masyarakatnya.  Hukum  merupakan  cerminan  dari  jiwa  bangsa  atau  masyarakat  ( volkgeist ). Oleh  karena  itu,  ketika  hukum  menjadi  cerminan  masyarakat,  tidak  mudah  memaksa  orang untuk  menghukum  dengan  cara  yang rigid seperti  dalam  hukum  negara  positif,  yang  tidak berakar  pada  nilai  dan  kebiasaan  atau  kondisi  sosial  budaya  dalam  masyarakat  ( Rahardjo, 2009 ).
Karenanya,  dari  perspektif  sosiologi  hukum,  pada  dasarnya  hukum  memiliki  banyak dimensi,  termasuk  konflik  agraria  di  Bongkoran.  Penyelesaian  konflik  agraria  melalui instrumen  hukum  negara  yang  legalistik  positivistik  seringkali  menimbulkan  ketidakadilan hukum  bagi  kelompok  masyarakat  lokal.  Konflik  agraria  tidak  cukup  diselesaikan  dengan menggunakan pendekatan legalistik-positivistik hukum negara tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan  hukum  sosiologis.  Dalam  arti,  konflik  agraria  juga  harus  ditempatkan  dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang holistik dari hukum agraria. Secara empiris, konflik agraria merupakan bagian dari permasalahan hukum dan sosial yang sangat kompleks dan  tidak  dapat  dijawab  secara  normatif.  Pendekatan  ilmu  sosial,  antropologi  hukum,  atau sosiologi  hukum  sangat  membantu  dalam  menjelaskan  bagaimana  hukum  bekerja  dan beroperasi  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  ( Irianto,  2011 ).  Oleh  karena  itu, penyelesaian  konflik  agraria  di  Bongkoran  membutuhkan  penegakan  hukum  yang  lebih berkeadilan bagi masyarakat lokal. Hukum tidak hanya bekerja berdasarkan pasal-pasal yang rigid dalam  undang-undang,  tetapi  harus  memperhatikan  konteks  sosial  budaya  dan  sejarah masyarakat. Menurut Wignjosoebroto (2010) , hukum berkeadilan adalah hukum nasional yang dalam  penerapannya  kasus  per  kasus  dapat  menyambut  prinsip-prinsip  moral  yang  berlaku dalam masyarakat lokal yang kebenarannya masih diyakini oleh masyarakat lokal.
Sebagai penulis buku “De Indonesiër en Zijn Grond” tahun 1919, Cornelis van Vollenhoven yang  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  judul  “Orang  Indonesia  dan Tanahnya”,  setidaknya  mengemukakan  tiga  gagasan  penting  tentang  pentingnya  pendekatan hukum empiris atau sosiologis agar dapat lebih memahami tentang hukum yang hidup dalam masyarakat.  Pertama,  kajian  hukum  yang  menggunakan  ilmu-ilmu  sosial  dengan  terjun langsung  ke  lapangan  ( life  in  society )  akan  mampu  mendeskripsikan,  menganalisis,  dan mensistematisasikan  temuan  lapangan  seakurat  mungkin.  Sosiologi  hukum  akan  mampu mengungkap  hukum-hukum  kehidupan  yang  harus  diperhatikan  oleh  negara.  Kedua, legislator  atau  pembuat  undang-undang  negara  dan  lembaga  birokrasinya  sering  disebut

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
sebagai pejabat atau otoritas yang sering membuat undang-undang yang salah, tidak adil, dan tidak konsisten. Ketiga, masalah penegakan hukum di berbagai tingkatan. Dalam konteks ini, undang-undang  negara  yang  memiliki  legitimasi  nasional  hendaknya  tidak  “semena-mena” menekan keberadaan hukum rakyat atau hukum adat. Di sisi lain, hukum negara tidak hanya mengakui  keberadaan  hukum  rakyat  atau  hukum  adat  tetapi  juga  mengakomodasi  hukum yang hidup dan masih digunakan oleh masyarakat lokal ( Safitri & Moeliono, 2010 ).

## 3.2. Pola  Dominasi  Hukum  Negara  pada  Hukum  Rakyat  dalam  Konflik  Agraria  di Bongkoran
Dalam  konflik  tersebut,  dominasi  hukum  negara  atas  hukum  rakyat  menimbulkan  reaksi keras  dari  masyarakat  lokal.  Dominasi  hukum  negara  telah  menyebabkan  ketidakadilan  bagi mereka  karena  mengabaikan  kondisi  sosial  sejarah  masyarakat  lokal.  Berbagai  cara  telah dilakukan  pemerintah;  baik  pemerintah  daerah  maupun  aparat  keamanan  daerah  bersama dengan  PT  Wongsorejo  untuk  menguasai  masyarakat  lokal  baik  secara  persuasif  maupun represif  dengan  tujuan  utama  mewujudkan  kepentingan  penguasaan  sumberdaya  agraria ( Afrizal, 2018 ). Pada tahun 2014, konflik meningkat setelah izin Hak Guna Bangunan untuk PT Wongsorejo  dikeluarkan.  Kondisi  ini  mendorong  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah  yang terdiri  dari  Pemerintah  Daerah,  Kepolisian,  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  melakukan mediasi  dengan  menghadirkan  PT  Wongsorejo  dan  masyarakat  lokal  (organisasi  petani). Akibatnya,  perusahaan  akan  memberikan  60  hektare  lahan  kepada  masyarakat,  namun masyarakat menolak dan tetap mengklaim lahan seluas 220 hektare. Selain penolakan tawaran, masyarakat juga menolak proyek kawasan industri Woangsorejo yang dinilai lebih merugikan petani Bongkoran.
Pemerintah  daerah  telah  menerapkan  metode  persuasif.  Misalnya,  pada  awal  Orde  Baru, untuk menguasai tanah di wilayah Wongsorejo, pemerintah daerah menawarkan kepada petani dan masyarakat di Desa Bongkoran menguasai dan menggunakan tanah tersebut sebagai lahan pertanian. Jika menginginkan lebih banyak lahan, mereka bisa mengikuti program transmigrasi ke  Kalimantan  dan  Sumatera.  Tidak  hanya  cara  persuasif,  tetapi  juga  cara-cara  khusus,  yaitu jika  masyarakat  menolak  atau  sulit  diatur  maka  masyarakat  akan  dicap  sebagai  kaki  tangan Partai Komunis Indonesia, dan  hal ini berlaku untuk semua petani kecil di Desa Wongsorejo ( Purbo et al., 2015 ).
PT Wongsorejo juga menerapkan cara persuasif untuk mempengaruhi masyarakat/petani Bongkoran  agar  melepaskan  tanahnya  sebagai  Kawasan  Industri  dengan  menawarkan  dan menjanjikan  lapangan  pekerjaan  dengan  iming-iming  upah  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat lokal Wongsorejo. Menurut Corporate Communication PT Wongsorejo (Tria Utama), jika proyek industri  Wongsorejo  dibangun,  perseroan  menjanjikan  pekerjaan  kepada  mereka.  Warga Wongsorejo, keluarga, dan kerabatnya dapat menjadi pekerja industri dengan gaji yang layak untuk  menghidupi  anak  dan  keluarganya.  Lebih  lanjut,  Tria  Utama  mengatakan,  siswa  yang telah  lulus  SMA  dapat  bekerja  di  kawasan  industri  Wongsorejo.  Perusahaan  akan  merekrut sekitar  70.000  tenaga  kerja  baru  dan  sebagian  besar  dari  mereka  berasal  dari  masyarakat Wongsorejo. Namun, iming-iming pekerjaan dan gaji tidak menyurutkan niat masyarakat dan petani menolak proyek industrialisasi Wongsorejo.
Sementara  itu,  aparat  keamanan  khususnya  kepolisian  juga  melakukan  pendekatan persuasif  dengan  pendekatan  hukum  dan  dukungan  terhadap  perusahaan  yang  memberikan 60 hektare lahan kepada masyarakat Bongkoran. Polisi tetap mematuhi hukum yang  berlaku. Orang  diminta  untuk  mematuhi  hukum  negara.  Hal  itu  dijelaskan  Kasubbag  Ops  Polres Banyuwangi (Iptu Hadi Waluyo), mengatakan bahwa polisi berpedoman pada aturan. Sebagai

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
penegak hukum, pedomannya adalah peraturan dan undang-undang. Jika ingin mencari solusi, masyarakat Bongkoran harus menerima tawaran 60 hektare. Lahannya bisa digunakan untuk pertanian. Dari segi kepemilikan, PT Wongsorejo sudah memiliki kepemilikan yang sah.
Sementara itu, cara-cara represif juga dilakukan, meliputi aparat pemerintah daerah, aparat keamanan  (TNI/Polri),  dan  mandor  perusahaan.  Jika  dirunut  ke  belakang,  pendekatan  dan metode  kekerasan  telah  berulang  kali  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  daerah,  aparat keamanan  (TNI/Polri),  baik  berupa  kekerasan  simbolik,  psikis,  maupun  fisik.  Simbolik, misalnya,  dicap  sebagai  kaki  tangan  Partai  Komunis  Indonesia  kepada  masyarakat  yang menolak  dipindahkan  ke  luar  Pulau  Jawa  (transmigrasi).  Intimidasi  psikis,  misalnya  dengan mengerahkan  aparat  TNI/Polri  untuk  menjaga  kawasan  atau  lahan  serta  menakut-nakuti masyarakat lokal yang berada di lahan sengketa. Dalam catatan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi disebutkan bahwa pada 1999-2000, ketika era Reformasi dimulai, terjadi intimidasi terhadap  masyarakat  lokal,  kekerasan  fisik,  kriminalisasi  terhadap  masyarakat/petani  lokal, serta  penangkapan,  penahanan  dan  penembakan  masyarakat  lokal.  Pendekatan  dan  metode kekerasan  dilakukan  oleh  aparat  negara  dan  perusahaan  untuk  menekan  dan  mengusir masyarakat dari tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal masyarakat/petani dan sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Pendekatan keamanan dan penggunaan perangkat hukum negara  yang  legalistik-positivistik  tidak  menyelesaikan  konflik,  tetapi  justru  memperburuk konflik dan konflik yang berlarut-larut.
Adanya tindak kekerasan dari aparat keamanan juga disampaikan oleh Penasehat Hukum masyarakat/petani Bongkoran, (Abdul Fatah), dari LBH Surabaya. Menurut Abdul Fatah, LBH Surabaya  selama  mendampingi  kasus  konflik  agraria  dan  kasus  hukum  yang  dialami masyarakat Bongkoran sudah lama mendapat perlakuan sosial dan hukum yang tidak adil dan penuh  kekerasan.  Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  terhadap  masyarakat/petani Bongkoran  tidak  pernah  ditegakkan  oleh  penegak  hukum.  Ada  ketidakseimbangan  dan ketidakadilan  hukum.  Kekerasan  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat/petani  tidak  pernah ditindaklanjuti.
Pola  dominasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bersama  perusahaan  melalui  kekerasan tidak  lepas  dari  kepentingan  penguasaan  tanah  rakyat  bagi  para  kapitalis.  Negara  dengan kewenangannya,  termasuk  menggunakan  instrumen  hukum  untuk  merampas  hak  atas  tanah rakyat dan mengalihkan hak penguasaan tanah kepada pihak lain, dalam hal ini pelaku usaha, PT Wongsorejo, melalui pemberian izin konsesi, baik berupa Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Proses pengalihan akses dan penguasaan tanah dari masyarakat lokal kepada pihak lain,  terutama  kepada  pelaku  usaha,  dijumpai  dengan  berbagai  cara  yang  digunakan  oleh lembaga  otoritas  politik,  seperti  penggunaan  instrumen  birokrasi  dan  peraturan  pemerintah, serta manipulasi langsung  maupun tidak  langsung, intimidasi, dan kekerasan ( Perdana et al., 2014 ).
Secara  historis,  praktik  perampasan  tanah  rakyat  dengan  instrumen  hukum  negara  telah berlangsung  sejak  sebelum  kemerdekaan.  Pada  zaman  penjajahan  Belanda,  penyitaan  tanah rakyat dilakukan dengan menggunakan hukum agraria kolonial (Agrarische Wet 1870) dengan prinsip domein verklaring yang sangat merugikan masyarakat yaitu konsep hukum politik yang sangat  hegemonik  dan  menjadi  instrumen  untuk  mengambil  alih  tanah  masyarakat  di  Pulau Jawa. Undang-undang ini digunakan oleh pemerintah kolonial untuk memfasilitasi perusahaan swasta (kapitalis Eropa) melalui hak erfpacht selama 75 tahun. Undang-Undang Pokok Agraria berusaha untuk menghapus sifat dan praktik penjajahan dan eksploitasi tanah yang merugikan masyarakat dan digantikan oleh prinsip politik Hak Menguasai Negara (HMN). Kekuasaan dan

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
kewenangan  pengaturan  sumber  daya  alam,  termasuk  agraria,  dikendalikan  dan  diatur  oleh negara secara sepihak ( Rachman, 2016 ; Boedhi & Perdana, 2001 ).
Kekerasan tampaknya masih menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah dan  korporasi  dalam  menundukkan  masyarakat  lokal  dalam  konflik  agraria.  Meski  rezim represif Orde Baru telah lewat dan diganti dengan Orde Reformasi, bukan berarti pendekatan dan  cara  kekerasan  dalam  menangani  konflik  agraria  terhenti.  Pendekatan  dan  metode kekerasan  menggunakan  kekuatan  militer  dari  Tentara  Nasional  Indonesia/Kepolisian Republik  Indonesia  masih  terjadi,  termasuk  dalam  konflik  agraria  di  Bongkoran.  Cara-cara kekerasan  tersebut  harus  dilakukan,  bukan  hanya  karena  kepentingan  hukum  negara  tetapi juga karena kepentingan ekonomi  dan bisnis korporasi. Pendekatan dan metode ini, menurut Himan  (2005)  sebagaimana  dikutip  oleh  Rachman  (2016) sebagai  keseluruhan  rangkaian kekerasan  dapat  dipahami  sebagai  bagian  dari primitive  accumulation ,  proses  awal pengembalian kapitalisme untuk bekerja di Indonesia. Fakta ini juga menunjukkan bagaimana hukum  negara  digunakan  oleh  pemerintah  dan  aparat  keamanan  serta  perusahaan  untuk menekan dan menyingkirkan petani demi kepentingan bisnis perusahaan. Dalam masyarakat industri, hukum dibuat oleh negara untuk melayani kepentingan bisnis pemilik modal. Dalam pandangan Marx, negara selalu berpihak pada kelas sosial yang berkuasa dan menindas kelas bawah  atau  masyarakat  yang  lebih  lemah.  Negara  dianggap  sebagai  lembaga  yang  memiliki legitimasi hukum dan moral untuk melakukan apapun, menjamin dan melindungi kepentingan kekuasaannya, termasuk kepentingan bisnis investor ( Magnis-Suseno, 2001 ).
Sebagai institusi politik formal, pada era Orde Baru negara memiliki kewenangan tunggal dalam  membuat  dan  menetapkan  hukum,  namun  pada  era  reformasi  dan  demokrasi  disertai dengan kepentingan ekonomi yang kuat yang didukung oleh aktivitas korporasi (baik nasional maupun  global),  hukum  yang  dibuat  oleh  negara  selalu  terikat  kepentingan  bisnis  para kapitalis.  Hukum  negara  digunakan  untuk  melayani  kepentingan  bisnis  pemilik  modal. Sehingga  wajar  jika  terjadi  kolaborasi  antara  negara  dan  korporasi  dalam  mengeksploitasi sumber  daya  alam  dan  sumber  agraria  (tanah)  melalui  produk  hukum  yang  mereka  buat. Kekuasaan negara bukan lagi menjadi pihak yang memiliki kekuasaan tunggal dalam konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, konflik agraria semakin keras, ketika ada kekuatan besar  yang berkolaborasi dan bersatu, yaitu negara dan korporasi untuk menekan  masyarakat  dengan  menggunakan  perangkat  hukum.  Posisi  tawar  perusahaan semakin kuat dan bisa setara dengan negara. Negara sebagai institusi politik sebagai pengatur utama  kehidupan  masyarakat  mengalami  penurunan  seiring  dengan  kuatnya  pengaruh korporasi dengan kepentingan bisnis yang semakin meluas.
Negara tidak semakin otonom, termasuk dalam pembentukan undang-undang yang lebih bergantung pada kemauan dan kepentingan ekonomi atau korporasi. Hukum yang dibuat oleh negara dapat dikatakan sebagai produk dan cerminan kepentingan korporasi. Oleh karena itu, dalam  pandangan  kaum  Marxis,  hukum  negara  dibuat  hanya  untuk  melayani  kepentingan kaum kapitalis bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, keberadaan dan posisi masyarakat dalam hubungan tersebut semakin terpuruk dan akan terus menjadi korban ketidakadilan dari hubungan yang tidak setara.
Hegemoni hukum negara yang kuat semakin menekan hukum rakyat. Mengadopsi konsep Gramsci, hegemoni hukum negara dapat dilakukan melalui cara kekerasan atau musyawarah. Melalui  konsensus,  hegemoni  hukum  negara  atas  masyarakat  dibangun  melalui  hubungan kesepakatan  dengan  menggunakan  kepemimpinan  politik  dan  ideologis  ( Simon,  2004 ). Pembangunan  melalui  industrialisasi  dengan  perangkat  hukum  negara  diyakini  dapat memberikan  kesejahteraan  masyarakat.  Sementara  masyarakat  lokal  menentang  wacana

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
kesejahteraan  yang  dikembangkan  sendiri.  Kebijakan  pembangunan  dan  industrialisasi  yang dirancang  oleh  negara  dan  diberikan  kepada  swasta  selalu  dituntut  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  warga  negara.  Namun  bagi  masyarakat,  industrialisasi  dengan merampas  hak  atas  tanah  masyarakat  telah  merusak  tatanan  sosial  ekonomi  dan  budaya masyarakat  lokal.  Bukan  kesejahteraan,  tapi  kemiskinan  struktural  bagi  masyarakat  lokal (petani). Masyarakat lokal terasing dari sumber kehidupannya yaitu tanah.
Pembangunan (Kawasan industrialisasi Wongsorejo) tidak menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat  lokal,  melainkan  kelompok  elit,  termasuk  para  pelaku  bisnis.  Dalam  konteks perjuangan  membangun  hegemoni,  pembangunan  berbasis  industrialisasi  merupakan  makna dan  narasi  yang  coba  dibangun  oleh  negara  sebagai  hegemoni.  Negara  ingin  membangun hegemoni  pembangunan  berbasis  industrialisasi  dan  tanah  sebagai  basis  materialnya,  dan masyarakat  lokal  (petani)  sedang  membangun  kontra  hegemoni  atas  hegemoni  negara ( Ardianto,  2016 ).  Penguatan  kesadaran  masyarakat  lokal  untuk  melaksanakan  hukum  rakyat, dan  mengabaikan  hukum  negara  bukan  hanya  karena  mereka  menganggap  hukum  negara dalam pelaksanaannya penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan, tetapi juga sebagai bentuk kontra hegemoni yang dilakukan oleh masyarakat lokal (petani) melawan hukum negara.
Secara sosiologis, masyarakat merasa memiliki hak atas tanah berdasarkan legalitas sosio- historis.  Penguasaan,  kepemilikan,  dan  pemanfaatan  tanah  diperoleh  melalui  proses  sejarah dan  sosial  yang  panjang  (turun  temurun).  Gerakan  petani  yang  melakukan  gerakan  merebut kembali yang terjadi di berbagai wilayah konflik agraria, termasuk di Bongkoran, merupakan ekspresi melawan ketidakadilan agraria yang dilakukan oleh negara dengan cara perampasan tanah,  terutama  pada  masa  Orde  Baru.  Hilangnya  lahan  bagi  masyarakat  petani  adalah hilangnya nyawa. Tanah bagi masyarakat petani adalah jantung kehidupan.
Tanah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat lokal. Lahan tersebut merupakan penunjang kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat  lokal.  Tanah  tidak  hanya  memiliki  fungsi  ekonomi  (sumber  mata  pencaharian) tetapi  memiliki  fungsi  sosial  budaya.  Segala  aktivitas  sosial  budaya  masyarakat  lokal membutuhkan  tanah  sebagai  pemersatu.  Meskipun  mereka  tidak  memiliki  legalitas  formal kepemilikan  dan  penguasaan  tanah,  masyarakat  memiliki  sejarah  panjang  dengan  tanah sebelum hukum positif dan negara ada.
Dalam kajian konflik  agraria, Afrizal (2006) menyatakan bahwa negara merupakan faktor penting  penyebab  konflik  agraria,  sedangkan  penyelesaian  konflik  juga  bergantung  padanya. Penyelesaian konflik agraria harus dikembalikan kepada negara, karena akar permasalahannya bersumber  dari  tindakan  negara.  Negara  dituntut  untuk  membuat  kebijakan  yang  dapat menyelesaikan  konflik  agraria.  Salah  satu  solusinya  adalah  melakukan  perubahan  mendasar, dengan  merancang  politik  hukum  agraria  yang  lebih  akomodatif  terhadap  kepentingan masyarakat  yang  dirugikan  oleh  pengambilalihan  paksa  tanah  rakyat  oleh  negara  atau perusahaan.
Menurut Perdana et  al, (2014) ,  ketimpangan hubungan  antara  hukum  negara  dan  hukum rakyat, termasuk dalam konflik agraria, setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, pada tingkat empiris, hukum rakyat seringkali begitu mudah dilemahkan, dihilangkan, dan bahkan dihancurkan untuk memberi jalan kepada kekuatan politik dan ekonomi yang diberikan oleh sistem  hukum  formal  negara.  Hukum  rakyat  yang  tidak  tertulis  dianggap  tidak  pasti,  tidak mendukung “modernisasi” sehingga dapat menghambat pembangunan. Penghancuran hukum rakyat  terjadi  begitu  mudah  ketika  struktur  sosial  politik  lokal  berada  ditundukkan  dan disubordinasi struktur formal yang disebut negara (hukum negara).

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
Kedua, melemahnya, dihapuskannya, dan dihancurkannya hukum rakyat berdampak pada munculnya  berbagai  bentuk  dan  situasi  perusakan  sumberdaya  agraria,  kehidupan  sosial budaya, serta nilai dan standar moral masyarakat lokal. Kasus penggusuran wilayah adat, dan perampasan hak atas tanah masyarakat, baik dengan instrumen legal-formal (hukum negara), maupun  instrumen  kekerasan  negara  (TNI/Polri),  merupakan  bukti  nyata  yang  masih berlangsung.
Ketiga,  memahami  situasi  perkembangan  hukum  dan  hukum  yang  berkembang, khususnya  oleh  sistem  pendidikan  hukum  di  Indonesia,  lebih  menekankan  atau  lebih menitikberatkan pada kajian hukum negara dengan sistem hukum-formal, cara hukum hanya bertumpu  pada  pasal-pasal  dalam  undang-undang  yang  “pasalistik”.  Undang-undang  yang rigid dan pasalistik memberikan ruang untuk mengesampingkan hak asasi manusia, eksploitasi, perusakan lingkungan, dan sistem sosial budaya masyarakat lokal.
Proses  komunikasi  dan  relasi  hukum  dalam  masyarakat  seringkali  menimbulkan pemahaman  yang  berbeda  antara  individu,  masyarakat,  dan  negara.  Negara  menafsirkan hukum dengan logikanya (logika deduktif), berdasarkan aturan formal. Sedangkan masyarakat mengartikannya  dengan  logika  induktif  (fakta  empiris).  Dalam  konteks  ini, Sampford  (1989) menunjukkan relasi antara hukum, individu, dan masyarakat, termasuk negara yang memiliki otoritas  penuh.  Di  satu  sisi,  negara  lebih  mengandalkan  aturan  tertulis,  formal,  legalistik- positivistik.  Sedangkan  di  sisi  lain,  individu  dan  kelompok  masyarakat  di  luar  negara mengandalkan aturan tidak tertulis, bersifat informal, berdasarkan nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat, maupun oleh hukum masyarakat itu sendiri.
Hukum  yang  dibuat  dan  dicapai  oleh  masyarakat  merupakan  produk  dari  beberapa hubungan antar kelas sosial dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan kaum Marxis, hukum adalah  produk  dan  cerminan  masyarakat  kapitalis.  Hukum  diciptakan  untuk  melayani kepentingan investor. Hubungan sosial yang tidak setara dalam masyarakat industri kapitalis adalah antara borjuasi dan proletariat. Dalam sejarah, tidak ada lembaga dan organisasi politik yang diatur sedemikian sistematis dan rasional dengan kekuatan besar seperti negara modern. Negara  modern  mengeksploitasi  kekuatan  asli  yang  sebelumnya  ada  di  wilayah  dan menjadikan  negara  satu-satunya  kekuatan  di  wilayah  tersebut.  Tidak  ada  kekuatan  balasan. Negara  menjadi  organisasi  kekuasaan  yang  menyeluruh  dan  berdaulat  penuh  dalam  satu wilayah ( Susanto, 2010 ).
Dalam  berbagai  konflik  sosial,  termasuk  konflik  agraria,  negara  yang  menggunakan kewenangannya sebagai rule of law ( rechstaat ) seringkali memaksa penyelesaian konflik agraria dengan  menggunakan  hukum  negara  dan  mengesampingkan  hukum  rakyat.  Secara  historis, pengalaman  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1960-an  dengan  industrialisasi  dan  modernisasi, penggunaan hukum negara yang bercirikan legalistik-positivistik, tidak mampu menyelesaikan masalah sosial, termasuk konflik sosial. Sebagai entitas hukum, keberadaan dua sistem hukum ini, yaitu hukum negara dan hukum masyarakat/adat, tidak bisa begitu saja dihilangkan dari kehidupan  masyarakat,  terutama  dalam  masalah  konflik  agraria.  Keduanya  tidak  bisa  saling meniadakan. Secara yuridis dan sosio-historis keduanya ada dan berlaku di masyarakat hingga saat ini.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengurangi  ketegangan  dan  konflik  antara  hukum  negara  dan hukum  rakyat  dalam  konflik  agraria,  perlu  ada  pendekatan  dan  pemahaman  baru  tentang hubungan  keduanya.  Negara  dengan  sistem  legal  formal  perlu  memahami  bahwa  terdapat kelemahan internal dalam sistem hukum negara dan pada saat yang sama perlu dihormati dan dilindungi keberadaan hukum rakyat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat  lokal  termasuk  yang  terkait  dengan  pengaturan  penguasaan  dan  pemanfaatan

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
tanah.  Keberadaan  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat/adat,  menurut Sumardjono  (2018) masih dibutuhkan dalam penyelesaian konflik agraria. Hukum adat/rakyat diperlukan untuk melengkapi  norma-norma  yang  belum  diatur  dalam  hukum  negara,  tetapi  dibutuhkan  oleh masyarakat  dan  dipersepsikan  sebagai  sesuatu  yang  ada,  sehingga  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Keberadaan  dan  penegakan  hukum  rakyat/adat  harus  dipahami  sebagai  elemen pelengkap.  Selain  itu,  keberadaan  dan  penegakan  hukum  rakyat  dalam  pengelolaan  sumber daya agraria memiliki landasan sosio-historis yang  kuat dan tidak  bisa dibiarkan begitu saja. Hukum  negara  perlu  mengakomodasi  hukum  lain  yang  hidup,  berkembang,  dan  masih digunakan oleh masyarakat lokal.

## 4. Kesimpulan
Konflik agraria sebagai realitas sosial yang merupakan kekacauan sosial ( social disorder ) dan berada  dalam  hubungan  hukum  yang  asimetris,  tidak  cukup  diintervensi  dengan menggunakan  pendekatan  legalistik-positivistik  hukum  negara  yang  jauh  dari  rasa  keadilan masyarakat.  Diperlukan  pendekatan  hukum  yang  non-sistematis  dan  sosiologis  untuk memberikan rasa keadilan (agraria) yang lebih kepada masyarakat lokal. Keadilan tidak hanya bertumpu  pada  hukum  negara  yang  legal-formal  tetapi  juga  dapat  bertumpu  pada  hukum masyarakat/adat  yang  bersifat  informal.  Komunitas  komunal  lokal  lebih  terikat  oleh  hukum rakyat;  ini  bisa  menjadi  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  keadilan.  Hukum  rakyat  telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal yang sarat dengan semangat kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, hukum rakyat lebih berorientasi pada asas keadilan dan kemanfaatan.
Relasi hukum dalam konflik agraria di Bongkoran yang asimetris mengakibatkan kuatnya dominasi  dan  hegemoni  hukum  negara  atas  hukum  rakyat  dan  mengakibatkan  pola penundukan  aparatur  negara  dengan  menggunakan  instrumen  hukum,  baik  secara  persuasif maupun represif. Namun, tekanan negara dengan hukumnya tidak menyurutkan perlawanan petani Bongkoran dalam memperjuangkan keadilan agraria.
Hubungan  asimetris  antara  hukum  negara  dan  hukum  rakyat  telah  menimbulkan ketegangan  dan  konflik  agraria  yang  berkepanjangan.  Oleh  karena  itu,  untuk  meredam ketegangan tersebut, perlu adanya pemahaman baru tentang hubungan kedua hukum tersebut. Sudah saatnya negara dan sistem hukumnya tidak hanya mengakui keberadaan dan keabsahan hukum  masyarakat/adat  secara  yuridis  tetapi  juga  secara  sosiologis.  Negara  dan  sistem hukumnya perlu menyadari dan memahami bahwa terdapat kelemahan internal dalam sistem hukum  negara  terkait  pengaturan  agraria,  dan  pada  saat  yang  sama  perlu  dihormati  dan dilindungi keberadaan dan keberlakuan hukum rakyat yang telah menjadi bagian yang melekat dalam  kehidupan  masyarakat  lokal.  Keberadaan  dan  keberlakuan  hukum  masyarakat/adat harus  dilihat  sebagai  elemen  yang  saling  melengkapi.  Keberadaan  dan  penegakan  hukum rakyat dalam pengelolaan sumber daya agraria memiliki landasan sosio-historis yang kuat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, hukum negara perlu mengakomodasi hukum rakyat;  yang  hidup,  berkembang  dan  masih  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  lokal  secara komunal dan turun temurun hingga saat ini.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh informan, Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (Yatno Subandio), para petani, masyarakat Desa Bongkoran, Lembaga Bantuan  Hukum  Surabaya;  Aparat  Polres  Banyuwangi;  Pejabat  Badan  Perencanaan

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, dan pejabat tinggi PT Wongsorejo.

## 6. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Afrizal.  (2006). Sosiologi  Konflik  Agraria:  Protes-Protes  Agraria  dalam  Masyarakat  Indonesia Kontemporer . Padang, Indonesia: Andalas University Press. Afrizal. (2018). Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia .
Sidoarjo, Indonesia: Indomedia Pustaka.
Ardianto,  H.  T.  (2016). Mitos  Tambang  untuk  Kesejahteraan:  Pertarungan  Wacana  Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan . Yogyakarta, Indonesia: Penerbit PolGov.
Boedhi, W., & Perdana, H. (2001). Reklaiming & Kedaulatan Rakyat . Jakarta, Indonesia: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia and RACA Institute.
Ikhsan,  E.  (2013). Konflik  Tanah  Ulayat  di  Tanah  Komunal  Etnik  Melayu  Deli  Sumatera  Utara (Master’s dissertation). Medan, Indonesia: Universitas Sumatera Utara.
Irianto,  S.  (Ed.).  (2011). Hukum  Yang  Bergerak:  Tinjauan  Antropologi  Hukum .  Jakarta,  Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kabupaten Banyuwangi. (2012, August 27). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Banyuwangi  Tahun 2012-2032. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E. Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/KabupatenBanyuwangi-2012- 8.pdf
Koeswahyono, I. (2019). Tanah untuk keadilan sosial: perbandingan penataan dan pengaturan pertanahan di beberapa negara. Arena Hukum , 12 (1), 64-90.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4
Lembaga  Bantuan  Hukum  Surabaya.  (2001). Laporan  Investigasi  Kekerasan  Aparat  Kepolisian terhadap Petani Wongsorejo, Banyuwangi . Surabaya, Indonesia: Author. Magnis-Suseno, F. (2001). Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme . Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
Marvasti,  A.  B.  (2004). Qualitative  Research  in  Sociology .  Thousand  Oaks,  Canada:  SAGE Publications.
Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif (10th ed.). Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
Muhajir, N. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif (3rd ed.). Yogyakarta, Indonesia: Rake Sarasin. Mustain.  (2005). Gerakan  Petani  di  Pedesaan  Jawa  Timur  pada  Era  Reformasi:  Studi  Kasus  Gerakan Reklaiming  oleh  Petani  atas  Tanah  yang  Dikuasai  PTPN  XII  Kalibakar,  Malang  Selatan (Dissertation). Universitas Airlangga. Retrieved from
http://repository.unair.ac.id/32567/
Mustain.  (2007). Petani  vs  Negara:  Gerakan  Sosial  Petani  Melawan  Hegemoni  Negara .  Yogyakarta, Indonesia: Ar-Ruzz Media Group.
Organisasi  Petani  Wongsorejo  Banyuwangi.  (2000). Kronologi  Konflik  Tanah  Bongkoran Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi . Banyuwangi, Indonesia: Author.

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
Organisasi  Petani  Wongsorejo  Banyuwangi.  (2018). Kronologis  Perjuangan  Petani  Wongsorejo Banyuwangi . Banyuwangi, Indonesia: Author. Perdana, W. H., Arizona, Y., Putro, W., & Simarmata, R. (2014). Hukum Rakyat: Tinjauan Konsep, Teori dan Filsafat . Jakarta, Indonesia: HuMa. Pujiriyani,  D.  W.,  Putri,  V.  R.,  Yusuf,  M.,  &  Arifin,  M.  B.  (2014). Land  Grabbing:  Bibliografi Beranotasi . (A. Tohari, Ed.). Yogyakarta, Indonesia: STPN Press. Purbo,  S.,  et  al.  (2015). Legal  Memorandum  Kasus  Konflik  Tanah  Bongkoran  Wongsorejo,  Banyuwangi .  Banyuwangi, Indonesia: Author.
Rachman,  N.  F.  (2016). Bersaksi  untuk  Pembaruan  Agraria:  Dari  Tuntutan  Lokal  hingga Kecenderungan Global . Yogyakarta, Indonesia: INSISTPress.
Rahardjo,  S.  (2009). Hukum  dan  Perilaku:  Hidup  baik  adalah  dasar  hukum  yang  baik .  Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
Republik  Indonesia.  (1960,  September  24).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Retrieved  from https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1960/UU0051960.pdf
Republik  Indonesia.  (1999,  September  30).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor  167.  Retrieved  from https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1999/uu41- 1999.pdf
Republik  Indonesia.  (2002,  August  10).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Retrieved from https://peraturan.go.id/common/dokumen/lain- lain/1945/UUD1945PerubahanKeempat.pdf
Rosyadi,  S.,  &  Sobandi,  K.  R.  (2014).  Relasi  Kuasa  antara  Perhutani  dan  Masyarakat  dalam Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  di  Banyumas:  Kepentingan  Bisnis  VS  Community Empowerment. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture , 6 (1), 47-56. https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2939
Safitri, M. A., & Moeliono, T. (Eds.). (2010). Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia . Jakarta, Indonesia: HuMa, Van Volenhoven Institute, KITLV- Jakarta.
Sampford,  C.  J.  G.  (1989). The  Disorder  of  Law:  A  Critique  of  Legal  Theory .  New  York,  USA: Blackwell Pub.
Simon,  R.  (2004). Gagasan  Gagasan  Politik  Gramsci .  Yogyakarta,  Indonesia:  Pustaka  Pelajar  & IINSISTPress.
Sumardjono,  M.  S.  W.  (2018). Pluralisme  Hukum:  Sumber  Daya  Alam  dan  Keadilan  dalam Pemanfaatan  Tanah  Ulayat .  Yogyakarta,  Indonesia:  Fakultas  Ilmu  Hukum  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Susanto,  A.  F.  (2010). Ilmu  Hukum  Non  Sistematis:  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu  Hukum Indonesia . Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.
Wahyuni,  D.  S.  (2016,  April  4).  Pluralisme  Hukum  dalam  Pembangunan  Hukum  Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan. Retrieved from https://leip.or.id/pluralisme-hukum- dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/
Warman,  K.  (2010). Hukum  Agraria  dalam  Masyarakat  Majemuk:  Dinamika  Interaksi  Hukum  Adat dan Hukum Negara di Sumatra Barat . Jakarta, Indonesia: HuMa.
Wignjosoebroto, S. (2010, February 15). Nenek Minah Tak Curi Cokelat. Kompas . Retrieved from http://cetak.kompas.com/read/2010/02/15/0233147/nenek.minah.tak.curi.cokelat Wignjosoebroto, S., Andriani, D., Nurtjahyo, L. I., Andiko, Husein, T., Wukak, P. B., & Safitri, M. A. (2011). Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria

## Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
di  Indonesia .  (M.  A.  Safitri,  Ed.).  Jakarta,  Indonesia:  Epistema  Institute,  HuMa,  Forest People Programme.
__________________________

## Tentang Penulis
1. Umar  Sholahudin, memperoleh  gelar  Magister  bidang  kajian  Sosiologi  Hukum  dari Universitas  Airlangga,  Surabaya,  Indonesia,  pada  tahun  2011.  Penulis  adalah  dosen  pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia. Penulis sekarang merupakan mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
E-Mail: umar.sholahudin@gmail.com
2. Hotman  Siahaan ,  memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Airlangga,  Indonesia,  pada tahun 1996. Penulis adalah Guru Besar pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
E-Mail: hmhsiahaan@gmail.com
3. Herlambang  Perdana  Wiratraman, memperoleh  gelar  Doktor  dari  Leiden  University, Belanda,  pada  tahun  2014.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Sains  Hukum  dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia.
E-Mail: herlambang@afh.unair.ac.id