## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 : 112 – 124
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v14i2.4952 p-ISSN 2477-5088 e-ISSN 2716-2621

## Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Governance untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien
Efforts to Prevent Bureaucratic Pathologies Through the Implementation of Good Governance to Create an Efficient Bureaucracy
1 Iriane Sosiawaty Ponto; 2 Julia Theresia Patty; 3 Ahmad Rosandi Sakir 1,2,3 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
Email: ahmadrosandi8@gmail.com
(Diterima: 31-07-2024; Ditelaah: 13-08-2024; Disetujui: 15-08-2024)

## ABSTRAK
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang keberadaannya diakui secara hukum dan diatur oleh perundang-undangan. Proses yang panjang dan birokratis sering  kali  dianggap  sebagai  hambatan  dalam  memberikan  pelayanan  yang  cepat  dan efisien, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. birokrasi yang  sakit  atau  patologi  birokrasi  menjadi  istilah  yang  menggambarkan  kondisi  buruk yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia. Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini  adalah  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif.  Untuk  memperoleh  data,  peneliti menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  penelitian  pustaka (library  research). Dalam  metode  ini,  data  yang  dicari  dan  dikumpulkan  berasal  dari  kajian  pustaka, termasuk  buku-buku  dan  sumber  kepustakaan  lainnya  yang  relevan  dengan  topik pembahasan. Upaya untuk mengatasi patologi birokrasi meliputi reformasi administrasi publik,  implementasi good  governance ,  penguatan  etika  dan  moralitas,  pelatihan  dan pengembangan  keterampilan,  serta  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengawasan birokrasi.  Langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  birokrasi  yang  lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip good  governance seperti  partisipasi  publik,  peran  hukum  yang  kuat,  dan  transparansi informasi adalah kunci untuk merubah budaya birokrasi yang rentan terhadap patologi. Dengan  mengintegrasikan  pendekatan  ini,  diharapkan  birokrasi  dapat  berfungsi  lebih efisien dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
Kata kunci : Birokrasi, Good Governance, Patologi Birokrasi

## A. PENDAHULUAN
Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang keberadaannya diakui secara hukum dan diatur oleh perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-
undang ini menekankan pentingnya pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjukkan bahwa birokrasi seharusnya berfungsi sebagai fasilitator yang efisien dan efektif dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.
Namun, birokrasi seringkali diberikan kesan adanya proses panjang dan berbelit- belit.  Hal  ini  menyebabkan  birokrasi  mendapatkan  citra  negatif  yang  tidak menguntungkan. Masyarakat sering mengeluhkan betapa rumitnya prosedur yang harus dilalui  untuk  mendapatkan  pelayanan,  mulai  dari  pengurusan  dokumen  hingga pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan.  Proses  yang  panjang  dan  birokratis  sering  kali dianggap  sebagai  hambatan  dalam  memberikan  pelayanan  yang  cepat  dan  efisien, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
Kenyataan  sehari-hari  yang  dialami  di  lingkungan  birokrasi  pemerintah menunjukkan berbagai masalah yang mendasari citra negatif tersebut. Prosedur kerja yang berliku-liku,  beban  kerja  yang  tidak  merata,  serta  lambannya  dan  tidak  efisiennya pelayanan  menjadi  tantangan  yang  harus  dihadapi.  Kekakuan  dalam  menjalankan prosedur  dan  kurangnya  transparansi  dalam  berbagai  aspek  pelayanan  juga  turut memperburuk  citra  birokrasi.  Misalnya,  berdasarkan  data  terbaru  dari  Survei  Persepsi Masyarakat  terhadap  Kualitas  Layanan  Publik  yang  dirilis  oleh  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 2023, sebanyak  58%  responden  menganggap  bahwa  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih lambat dan tidak efisien, sementara 45% merasa bahwa proses birokrasi terlalu berbelit- belit. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 60% masyarakat merasa tidak puas dengan responsivitas birokrasi terhadap keluhan dan kebutuhan mereka. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International  pada  2023  menempatkan  Indonesia  pada  peringkat  110  dari  180  negara, dengan skor 34/100. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat bahwa masih terdapat banyak  kelemahan  dalam  birokrasi  yang  memungkinkan  praktik  korupsi  terjadi. Masyarakat sering merasa bahwa birokrasi tidak responsif terhadap kebutuhan mereka, yang  pada  akhirnya  mengurangi  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  institusi pemerintah.
Kasus-kasus  korupsi  yang  melibatkan  pejabat  publik  sering  kali  mencuat  ke permukaan  dan  menjadi  sorotan  media,  yang  semakin  memperkuat  persepsi  negatif masyarakat  terhadap  birokrasi.  Misalnya,  pada  tahun  2023,  Kasus  korupsi  dana  hibah yang  melibatkan  pejabat  di  Kementerian  Sosial  menjadi  perhatian  luas,  dengan  total kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana perilaku korupsi dalam birokrasi dapat merusak kepercayaan publik dan menggambarkan apa yang disebut sebagai "patologi  birokrasi" atau birokrasi yang sakit. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi buruk yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia, di mana efisiensi dan integritas pelayanan publik dikorbankan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dalam  konteks  ini,  fenomena  "patologi  birokrasi"  tersebut  menunjukkan  bahwa birokrasi  di  Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  besar  dalam  hal  reformasi  dan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  Untuk  memperbaiki  kondisi  ini,  diperlukan tindakan tegas dan konsisten dalam memberantas korupsi di semua tingkatan birokrasi. Upaya tersebut tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga peningkatan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  publik  dalam  proses pemerintahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan birokrasi Indonesia dapat pulih dari patologi yang melanda dan mulai bergerak menuju sistem yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Istilah "patologi birokrasi" telah lama digunakan oleh para ilmuwan Administrasi Publik untuk menggambarkan berbagai masalah yang ada dalam sistem birokrasi. Para akademisi seperti Gerald E. Caiden yang di kutip oleh (Khairiyah & Priyanti, 2023) dan
(Koswara et al., 2023), telah membahas fenomena ini secara mendalam. Awalnya, istilah patologi hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit. Namun, istilah ini kemudian diadaptasi untuk menggambarkan penyakit dalam birokrasi, seperti korupsi, inefisiensi, dan penyalahgunaan wewenang.
Penggunaan  istilah  "patologi  birokrasi"  menyoroti  bahwa  tidak  ada  sistem birokrasi yang sepenuhnya bebas dari masalah tersebut. Namun, tidak ada juga birokrasi yang  mengalami  semua  jenis  "penyakit"  birokrasi  sekaligus  (Apriansya  &  Meiwanda, 2021). Dalam konteks ini, konsep Actonian yang menyatakan "power tends to corrupt, but absolute  power  corrupts  absolutely" (kekuasaan  cenderung  korup,  tetapi  kekuasaan  yang absolut  pasti  korup)  secara  implisit  menjelaskan  bagaimana  birokrasi,  ketika  memiliki kekuasaan  yang  besar,  cenderung  menyalahgunakan  wewenangnya  (Ismail,  2009).  Ini menunjukkan bahwa dalam setiap birokrasi selalu ada potensi untuk penyimpangan jika kekuasaan tidak diawasi dengan baik.
Selaras dengan semangat otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  bertujuan  untuk  lebih  mendekatkan  pemerintah  sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui desentralisasi  kekuasaan  dan  tanggung  jawab.  Dengan  desentralisasi  ini,  diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  Namun,  untuk  mencapai  tujuan  ini,  diperlukan  langkah-langkah  konkret untuk memperbaiki dan mengatasi berbagai patologi birokrasi yang ada.
Pemerintah  harus  mengambil  langkah-langkah  proaktif  untuk  memperbaiki pelayanan  publik  dan  mengatasi  patologi  birokrasi.  Ini  bisa  dilakukan  melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi. Selain itu, pengembangan kapasitas birokrasi melalui pelatihan dan  pengembangan  profesional  juga  sangat  penting  untuk  menciptakan  birokrasi  yang kompeten  dan  berintegritas.  Dengan  melakukan  reformasi  ini,  pemerintah  dapat memperbaiki  citra  birokrasi,  meningkatkan  efisiensi  pelayanan,  dan  akhirnya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Implementasi kebijakan yang efektif dan akuntabel akan membantu menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat dan  bebas  dari  patologi,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  perlunya  memahami  lebih  dalam  tentang kondisi  birokrasi  di  Indonesia,  yang  meskipun  diakui  secara  hukum  dan  diatur  oleh perundang-undangan, masih diwarnai oleh berbagai masalah seperti korupsi, inefisiensi, dan ketidaktransparanan. Birokrasi, sebagai instrumen penting dalam pelayanan publik, seharusnya  berfungsi  sebagai  fasilitator  yang  efisien  dan  efektif  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Namun,  kenyataan  yang  ada  menunjukkan  bahwa  pelayanan publik  sering  kali  terhambat  oleh  prosedur  yang  berbelit-belit  dan  lamban,  yang  pada akhirnya  menurunkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi  pemerintah. Penelitian  ini  menjadi  penting  karena  akan  memberikan  wawasan  empiris  mengenai sejauh mana patologi birokrasi mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan bagaimana reformasi yang diperlukan dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Kebaruan  penelitian  ini  terletak  pada  pendekatan  yang  diambil  untuk  mengkaji fenomena  patologi  birokrasi  dalam  konteks  otonomi  daerah  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dengan  desentralisasi kekuasaan  dan  tanggung  jawab,  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  lebih  responsif dalam memberikan pelayanan publik. Namun, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah desentralisasi  tersebut  benar-benar  telah  memperbaiki  kualitas  pelayanan  atau  justru memperburuk  kondisi  birokrasi  melalui  penyebaran  masalah  seperti  korupsi  dan
inefisiensi  ke  tingkat  yang  lebih  lokal.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya menyoroti  masalah-masalah  yang  ada,  tetapi  juga  memberikan  kontribusi  baru  dalam memahami dinamika birokrasi di era otonomi daerah.
Penelitian  ini  juga  menawarkan  pendekatan  yang  berbeda  dalam  menganalisis patologi birokrasi, dengan memanfaatkan data terkini seperti Survei Persepsi Masyarakat terhadap  Kualitas  Layanan  Publik  yang  dirilis  oleh  KemenPAN-RB  pada  2023,  serta Indeks  Persepsi  Korupsi  (CPI)  yang  menunjukkan  masih  tingginya  tingkat  korupsi  di Indonesia. Dengan menggabungkan analisis teoritis dan data empiris terbaru, penelitian ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  rekomendasi  yang  lebih  relevan  dan  aplikatif  bagi perbaikan birokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mendesak karena tanpa reformasi yang tepat, patologi birokrasi akan terus menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

## B. METODE
Jenis  penelitian  yang  diterapkan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan yang dihadapi oleh sekelompok individu atau kelompok (Creswell, 2016). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu yang belum diketahui di balik fenomena tersebut.
Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian  pustaka  (library  research).  Dalam  metode  ini,  data  yang  dicari  dan dikumpulkan berasal dari kajian pustaka, termasuk buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya  yang  relevan  dengan  topik  pembahasan  (Nurhasanah  &  Nasution,  2023). Penelitian pustaka membantu peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut.
Penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai aspek dari  fenomena  sosial  dengan  lebih  mendalam.  Melalui  kajian  pustaka,  peneliti  dapat mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan yang muncul dari literatur yang ada, sehingga memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  masalah  yang  sedang  diteliti. Metode  ini  juga  membantu  peneliti  menggali  informasi  yang  mungkin  tidak  dapat ditemukan  melalui  metode  penelitian  lain,  sehingga  memberikan  perspektif  yang  lebih luas dan mendalam tentang fenomena sosial yang sedang diteliti.

## C. HASIL DAN DISKUSI

## Defenisi Patologi Birokrasi
Menurut Smith yang di kutip oleh (Maritza & Taufiqurokhman, 2024), ruang lingkup patologi birokrasi dapat diidentifikasi dalam dua konsep utama, yaitu:
1. Ketidakfungsian birokrasi, yang berkaitan dengan masalah struktur, peraturan, dan prosedur,  atau  dengan  karakteristik  lembaga  birokrasi  yang  buruk  sehingga  tidak mampu  mencapai  kinerja  yang  optimal.  Ini  juga  terkait  dengan  kualitas  lembaga birokrasi secara keseluruhan.
2. Mal-administrasi,  yang  melibatkan  ketidakmampuan  atau  perilaku  yang  dapat disogok,  termasuk  perilaku  korup,  ketidaksensitifan,  arogansi,  misinformasi, ketidapedulian, dan prasangka. Ini juga berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia atau pegawai yang ada di dalam birokrasi.
Bentuk  patologi  birokrasi,  dilihat  dari  perspektif  perilaku  birokrasi, menunjukkan bahwa sebagai pemegang kekuasaan, birokrasi cenderung rentan terhadap kecenderungan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  kelompoknya.  Ini  tercermin dalam  berbagai  perilaku  negatif.  Perilaku  dianggap  baik  jika  secara  universal  diakui sebagai perilaku yang positif oleh semua orang, sedangkan perilaku dianggap buruk jika secara  universal  dianggap  sebagai  perilaku  negatif.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks patologi  birokrasi,  indikator  utamanya  adalah  perilaku  buruk  yang  ditunjukkan  oleh birokrasi itu sendiri. Birokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang dapat membangun kepercayaan publik, karena pada akhirnya, pelayanan publik adalah hasil dari kepercayaan publik.  Birokrasi bukan hanya tentang pelaksanaan kekuasaan, tetapi  juga  memiliki  tujuan  moral,  yaitu  menjadi  birokrasi  yang  menghargai  hak-hak masyarakat.
Proses  patologi  birokrasi  yang  mengkhawatirkan  di  Indonesia  tidak  terjadi secara  tiba-tiba,  tetapi  telah  berakar  sejak  lama.  Birokrasi  telah  lama  menjadi  simbol kekuasaan dan kekayaan bagi aparatnya, dengan masyarakat dianggap sebagai pengabdi pada pemerintah atau raja. Budaya ini sudah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara, dan birokrasi  yang  didirikan  untuk  melayani  penguasa  juga  terbentuk  selama  masa penjajahan.
Pentingnya  membangun  sistem  kontrol  dan  akuntabilitas  publik  menjadi sangat  jelas  dalam  upaya  memerangi  patologi  birokrasi.  Birokrasi,  sebagai  pelaksana kekuasaan, sering tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Salah satu area yang rentan terhadap patologi birokrasi adalah dalam proses pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan  program-program  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa,  di mana terjadi tindakan seperti penambahan harga, penyelewengan, manipulasi, suap, dan lain sebagainya.
Menurut  Siagian  yang  di  kutip  oleh  (Hidayah  &  Priyanti,  2022),  patologi birokrasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama:
1. Patologi yang berasal dari persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi,  seperti  penyalahgunaan  wewenang,  prasangka,  pengaburan  masalah, penerimaan sogok, pertentangan kepentingan, pemeliharaan status quo, pemborosan, pilih kasih, ketidakpedulian pada kritik, dan lain sebagainya.
2. Patologi  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan  para petugas  pelaksana  dalam  berbagai  kegiatan  operasional,  seperti  ketidakmampuan dalam  menjalankan  kebijakan  pimpinan,  kurang  teliti,  kurangnya  kemandirian, tindakan impulsif, dan lain sebagainya.
3. Patologi yang muncul karena pelanggaran norma hukum dan peraturan yang berlaku oleh anggota birokrasi mencakup tindakan seperti pembengkakan biaya, penerimaan suap,  ketidakjujuran,  korupsi,  kejahatan,  penipuan,  kleptokrasi,  kontrak  palsu, sabotase, pencatatan yang tidak benar, dan pencurian.
4. Patologi ini juga tercermin dalam perilaku disfungsional atau negatif para birokrat, seperti  tindakan  sewenang-wenang,  pura-pura  sibuk,  intimidasi,  konspirasi,  sikap takut, penurunan kualitas, ketidaksopanan, diskriminasi, dramatisasi, sulit diakses, sikap acuh tak acuh, ketidakdisiplinan, kaku, kurang kemanusiaan, ketidaksensitifan, ketidaksopanan,  kekurangan  perhatian,  perilaku  salah,  semangat  yang  salah,
negativisme, kelalaian tugas, rendahnya tanggung jawab, kurang semangat, pencari sensasi, pelaksanaan kegiatan yang tidak relevan, prioritas kepentingan diri, kinerja suboptimal, penyalahgunaan wilayah kekuasaan, ketidakeprofesionalan, sikap tidak wajar, pelanggaran wewenang, kepentingan pribadi, dan pemborosan.
5. Selain itu, patologi juga dapat muncul sebagai akibat dari situasi internal di berbagai instansi  pemerintahan,  termasuk  penempatan  tujuan  yang  tidak  tepat,  kewajiban sosial yang berat, eksploitasi, kurang responsif, pengangguran terselubung, motivasi yang salah, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja yang buruk, pekerjaan yang tidak sesuai, kurangnya indikator kinerja, komunikasi yang buruk, informasi yang salah,  beban  kerja  yang  berlebihan,  jumlah  pegawai  yang  berlebihan,  diskriminasi dalam sistem, sasaran yang tidak jelas, kondisi kerja yang tidak nyaman, fasilitas yang tidak memadai, dan perubahan sikap yang tiba-tiba.

## Patologi Birokrasi dan Penyebabnya
Pemerintah dan semua struktur administratif yang dikenal sebagai birokrasi memegang  peranan  dominan  dalam  menetapkan  kebijakan,  yang  sangat  berpengaruh dalam  proses  administratif  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan.  Namun,  dalam menjalankan peran ini, masih terdapat berbagai kendala yang disebabkan oleh perilaku aparatur  birokrasi,  yang  dalam  konteks  birokrasi  dikenal  sebagai  patologi  birokrasi. Istilah  patologi  birokrasi  digunakan  oleh  ahli  Administrasi  Publik  untuk  menjelaskan fenomena seperti penyakit dalam tubuh birokrasi. Patologi birokrasi mencakup perilaku yang  menyimpang  dari nilai  etika,  peraturan  hukum,  dan  norma  yang berlaku  dalam birokrasi.  (Hasibuan  et  al.,  2024)  mengidentifikasi  lima  kategori  patologi  birokrasi, termasuk persepsi dan gaya manajerial pejabat birokrasi, kekurangan pengetahuan dan keterampilan  pada  petugas  pelaksana,  pelanggaran  hukum  dan  peraturan,  perilaku disfungsional  atau  negatif  dari  birokrat,  serta  situasi  internal  dalam  berbagai  instansi pemerintahan.
Upaya untuk mengatasi patologi birokrasi pada dasarnya dilakukan dengan memberikan pelayanan primer kepada masyarakat sebagai implementasi dari tanggung jawab  aparatur  negara.  Namun,  situasi  yang  terjadi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa pelayanan publik belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan pada berbagai hambatan, sehingga birokrasi yang efisien bagi masyarakat belum terwujud sepenuhnya. Budaya dan mindset kekuasaan masih terjaga di dalam birokrasi, di mana penyelenggara pelayanan  cenderung  memandang  diri  mereka  sebagai  penguasa  daripada  penyedia layanan  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  aparatur  negara  perlu  memahami  secara mendalam  mengenai  patologi  birokrasi  agar  dapat  mencegah  dan  mengobatinya, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
Ada  dua  faktor  yang  mempengaruhi  timbulnya  patologi  birokrasi,  baik  dari dalam maupun luar. Faktor internal yang sangat berperan adalah moralitas yang melekat pada setiap individu aparatur negara; moralitas ini sangat memengaruhi kinerja mereka. Sementara  itu,  faktor  eksternal  yang  dapat  menyebabkan  patologi  birokrasi  meliputi unsur budaya organisasi, sistem atau prosedur yang diterapkan, pelaksanaan sanksi atau
hukum, dan kepemimpinan yang ada.
Penyebab  lain  dari  patologi  birokrasi,  yang  dapat  berasal  dari  masyarakat maupun  birokrat  sendiri,  antara  lain  adalah  ketidakmampuan  untuk  menjalankan kebijakan  pimpinan  dengan  baik,  rasa  puas  diri  yang  berlebihan,  tindakan  impulsif, kebingungan  dalam  mengambil  keputusan,  praktik  suap,  hasil  kerja  yang  rendah mutunya, kurangnya kedalaman dalam analisis, ketidaktepatan tindakan, inkompetensi, sikap  ragu-ragu  dalam  bertindak,  kinerja  yang  tidak  produktif,  ketidakteraturan,  dan stagnasi dalam pengembangan. Fred W. Riggs yang di kutip oleh (Maolani et al., 2021) mengemukakan  bahwa  patologi  birokrasi  di  negara-negara  berkembang  sering  terjadi karena  campur  tangan  yang  berlebihan  dari  pejabat  negara,  yang  seharusnya  tidak terjadi,  sehingga  mengakibatkan  birokrasi  gagal  dalam  melayani  kepentingan  umum dengan baik.

## Jenis-Jenis Patologi Birokrasi
Layaknya  patologi  dalam  dunia  medis,  patologi  birokrasi  juga  memiliki berbagai jenis penyakit. Jenis-jenis patologi birokrasi menurut Sondang Siagian yang di kutip oleh (Almahdali & Sakir, 2024) antara lain:
1. Penyalahgunaan  wewenang:  Penyalahgunaan  wewenang  terjadi  ketika  seseorang atau  kelompok  menggunakan  kekuasaan  atau  hak  mereka  dengan  cara  yang melanggar peraturan yang berlaku. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari  sektor  publik  hingga  swasta,  di  mana  individu  atau  kelompok  mungkin memanfaatkan  posisi  mereka  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  bukan untuk  kepentingan  umum.  Contohnya  termasuk  penyalahgunaan  anggaran, pemalsuan  dokumen,  atau  pengaturan  tender  secara  tidak  adil  untuk  keuntungan pribadi.
2. Persepsi yang didasarkan pada prasangka: Persepsi yang didasarkan pada prasangka mencakup  pembentukan  pandangan  atau  pendapat  sebelumnya  yang  tidak didasarkan pada fakta atau bukti yang kuat. Ini sering kali melibatkan penggunaan stereotip  atau  generalisasi  yang  tidak  akurat  terhadap  individu  atau  kelompok berdasarkan  karakteristik  tertentu  seperti  ras,  agama,  atau  latar  belakang  sosial. Contoh dari persepsi semacam ini bisa ditemukan dalam situasi sosial atau politik di mana pandangan negatif terhadap kelompok tertentu dapat mempengaruhi interaksi dan keputusan.
3. Pengaburan  masalah:  Pengaburan  masalah  terjadi  ketika  upaya  dilakukan  untuk menyembunyikan atau mengurangi kejelasan masalah yang sebenarnya ada. Ini bisa terjadi  dalam  berbagai  konteks,  baik  dalam  organisasi,  pemerintahan,  atau masyarakat umum. Contohnya adalah ketika informasi yang penting disembunyikan atau  disajikan  secara  tidak  jujur  untuk  menghindari  tanggung  jawab  atau  untuk menjaga citra yang tidak pantas.
4. Menerima sogokan: Menerima sogokan terjadi ketika seseorang menerima pemberian atau  imbalan  untuk  mempengaruhi  tindakan  atau  keputusan  yang  seharusnya objektif. Ini sering kali terjadi dalam lingkungan bisnis atau pemerintahan di mana kesempatan  untuk  mempengaruhi  keputusan  dapat  dimanfaatkan  dengan memberikan imbalan yang tidak sah. Praktik ini merusak integritas dan transparansi
dalam pengambilan keputusan yang seharusnya netral.
5. Pertentangan  antar  kepentingan:  Pertentangan  antar  kepentingan  terjadi  ketika berbagai  kepentingan  atau  tujuan  bertentangan  satu  sama  lain,  baik  di  tingkat individu,  organisasi,  atau  masyarakat.  Contoh  yang  umum  adalah  ketika kepentingan individu dalam sebuah tim atau organisasi tidak selaras dengan tujuan keseluruhan,  menyebabkan  gesekan  atau  konflik  yang  mempengaruhi  kinerja  dan kerjasama.
6. Status quo: Status quo merujuk pada keadaan atau situasi yang ada sekarang ini, yang sering  kali  dijaga  tanpa  perubahan  yang  signifikan.  Ini  bisa  mencakup  kebijakan, praktik,  atau  budaya  yang  sudah  mapan  dan  dianggap  sulit  untuk  diubah  atau dimodifikasi.  Meskipun status  quo bisa  memberikan  stabilitas,  terlalu  banyak mempertahankannya  dapat  menghambat  inovasi  atau  perubahan  yang  diperlukan untuk memperbaiki kondisi yang sudah ada.
7. Empire  building:  Empire building adalah  upaya  seseorang  atau  suatu  unit  organisasi untuk memperluas kekuasaan, pengaruh, atau wilayah kontrolnya. Ini sering terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan sumber daya atau posisi mereka untuk membangun  kekuasaan  atau  domain  yang  lebih  besar,  kadang-kadang  tanpa mempertimbangkan efisiensi atau kepentingan yang lebih besar dari organisasi atau masyarakat.
8. Complacency:  Complacency adalah  keadaan  puas  diri  yang  berlebihan  yang  dapat menghambat kemajuan atau perbaikan yang lebih lanjut. Ini terjadi ketika seseorang atau kelompok merasa cukup dengan pencapaian atau kondisi saat ini tanpa ambisi untuk mencapai yang lebih baik. Complacency bisa menjadi penghalang bagi inovasi dan pengembangan diri yang berkelanjutan.
9. Nepotisme:  Nepotisme adalah  praktik  memberikan  keuntungan  atau  kesempatan kepada  anggota  keluarga  atau  kerabat,  sering  kali  tanpa  mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan mereka yang sesungguhnya. Ini sering kali terjadi dalam konteks  pemerintahan  atau  organisasi  di  mana  hubungan  pribadi  atau  keluarga mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau pemberian kesempatan.
10. Paranoia:  Paranoia adalah  ketakutan  atau  kecurigaan  yang  berlebihan  terhadap sesuatu  atau  seseorang  tanpa  alasan  yang  jelas  atau  rasional.  Ini  bisa  terjadi  pada tingkat individu atau dalam skala lebih luas di masyarakat, dan sering kali mengarah pada  tindakan  atau  sikap  yang  tidak  rasional  atau  berlebihan  dalam  merespons situasi tertentu.
11. Sikap opresif: Sikap opresif adalah perilaku atau sikap yang menindas atau menekan orang  lain,  sering  kali  menggunakan  kekuasaan  atau  otoritas  untuk  membatasi kebebasan  atau  hak  individu  lainnya.  Sikap  opresif  dapat  muncul  dalam  berbagai konteks, mulai dari hubungan personal hingga lingkungan kerja atau politik.
12. Patronase:  Patronase adalah  perlakuan  istimewa  atau  bantuan  yang  diberikan  oleh seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  atau  pengaruh  kepada  orang  lain,  sering  kali tanpa  mempertimbangkan  keadilan  atau  kesetaraan.  Ini  sering  terjadi  dalam lingkungan politik atau pemerintahan di mana hubungan personal atau patron-client dapat mempengaruhi distribusi sumber daya atau kesempatan.
13. Astigmatisme: Astigmatisme adalah ketidakmampuan untuk melihat atau memahami
masalah atau situasi secara jelas dan obyektif. Ini sering kali mengacu pada bias atau ketidaktahuan yang menghalangi seseorang atau kelompok untuk mengidentifikasi atau menangani masalah dengan efektif.
14. Xenophobia: Xenophobia adalah ketakutan atau sikap negatif terhadap orang atau hal yang dianggap asing atau tidak dikenal. Ini sering kali muncul dari ketidakpahaman atau ketidaknyamanan terhadap perbedaan budaya, ras, atau asal-usul lainnya.
15. Ritualisme:  Ritualisme adalah  kepatuhan  terhadap  tindakan  atau  prosedur  tanpa mempertimbangkan relevansi atau tujuannya. Ini bisa terjadi dalam organisasi atau institusi di mana aturan atau prosedur diikuti tanpa memperhatikan apakah mereka masih efektif atau diperlukan.
16. Counterproductive:  Counterproductive merujuk  pada  tindakan  atau  kebijakan  yang mengakibatkan  hasil  yang  bertentangan  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Ini  bisa terjadi karena kesalahan dalam perencanaan atau implementasi, atau karena konflik antara tujuan yang berbeda dalam suatu sistem atau organisasi.
17. Mediocrity:  Mediocrity merujuk  pada  standar  atau  kemampuan  yang  rendah  dalam penyelesaian  pekerjaan  atau  tugas.  Ini  bisa  terjadi  karena  kurangnya  motivasi, kurangnya keterampilan, atau kegagalan untuk menetapkan atau mencapai standar yang lebih tinggi.
18. Stagnasi: Stagnasi adalah kondisi di mana tidak ada perkembangan atau perubahan yang  signifikan  terjadi  dalam  waktu  yang  lama.  Ini  bisa  terjadi  dalam  berbagai konteks, mulai dari ekonomi hingga perkembangan pribadi atau organisasional, dan sering kali menjadi tanda bahaya jika tidak diatasi.
19. Sabotase:  Sabotase adalah  tindakan  yang  sengaja  merusak  atau  menghalangi  usaha atau pekerjaan orang lain. Ini bisa terjadi karena motif pribadi atau karena konflik atau ketidaksetujuan dalam suatu konteks tertentu.
20. Diskriminasi:  Diskriminasi  adalah  perlakuan  tidak  adil  atau  berbeda  terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, agama,  atau  orientasi  seksual.  Ini  bisa  terjadi  dalam  banyak  aspek  kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan publik.
21. Red  tape:  Red  tape merujuk  pada  proses  atau  aturan  yang  berbelit-belit  dan menghambat kelancaran tindakan atau keputusan.

## Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi
Untuk  mencegah  patologi  birokrasi,  langkah-langkah  pencegahan  yang komprehensif  perlu  diterapkan  dengan  mempertimbangkan  berbagai  teori  dan pandangan  ahli  dalam  bidang  administrasi  publik.  Berikut  adalah  beberapa  upaya pencegahan yang dapat diambil:
1. Reformasi Administrasi Publik: (Erwin et al., 2022) menyoroti pentingnya reformasi administrasi  publik  sebagai  upaya  fundamental  untuk  mengurangi  patologi birokrasi.  Reformasi  ini  tidak  hanya  mencakup  restrukturisasi  organisasi  dan prosedur,  tetapi  juga  perbaikan  dalam  manajemen  sumber  daya  manusia  dan peningkatan transparansi.
2. Implementasi Good  Governance: Konsep  tata  kelola  yang  baik  (good  governance) menurut Bozeman yang di kutip oleh (Sakir, 2023) mencakup akuntabilitas yang kuat,
partisipasi publik yang aktif, dan keterbukaan informasi. Good governance membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dan perilaku tidak etis dalam birokrasi.
3. Penguatan Etika dan Moralitas: Menurut Fred W. Riggs  yang di kutip oleh (Ishak, 2021) peningkatan moralitas dan etika dalam birokrasi sangat penting. Hal ini dapat dicapai  melalui  pendidikan  moral  yang  baik  dan  penegakan  nilai-nilai  integritas dalam setiap level birokrasi.
4. Penyediaan  Pelatihan  dan  Pengembangan  Keterampilan:  (Zahra  et  al.,  2024) menekankan  perlunya  investasi  dalam  pelatihan  dan  pengembangan  keterampilan bagi para birokrat. Keterampilan yang ditingkatkan akan membantu mereka dalam menghadapi  tuntutan  tugas  yang  semakin  kompleks  dan  meningkatkan  efisiensi kerja.
5. Pemberdayaan  Masyarakat:  Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengawasan  dan pengawalan  terhadap  kinerja  birokrasi  dapat  mengurangi  risiko  penyalahgunaan kekuasaan.  Teori  ini  ditegaskan  oleh  (Irwandi  &  Ilhamsyah,  2022)  dalam  konteks penguatan civil society yang dapat mengimbangi kekuatan birokrasi.
6. Penerapan  Sistem  Penghargaan  dan  Sanksi:  Dalam  teori  manajemen  organisasi, penerapan  sistem  penghargaan  untuk  kinerja  yang  baik  dan  sanksi  untuk pelanggaran etika atau hukum dianggap dapat membentuk budaya organisasi yang sehat (Hamirul, 2020)
7. Pengawasan  dan  Audit  Independen:  Pendapat  (Zulfiani,  2022)  menekankan pentingnya  adanya  pengawasan  independen  terhadap  kinerja  birokrasi  untuk menghindari penyalahgunaan  wewenang  dan mendorong akuntabilitas  yang  lebih tinggi.
8. Penerapan  Teknologi  Informasi:  Teknologi  informasi  dapat  digunakan  untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan responsivitas pelayanan publik. Penerapan e-government  dapat  mengurangi red  tape dan  mempercepat  proses  administrasi (SANIYAH, 2021)
9. Edukasi dan Kesadaran Hukum: Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan birokrasi serta masyarakat luas dapat mengurangi peluang terjadinya pelanggaran hukum dan korupsi (Lita et al., 2023).
Dengan  mengintegrasikan  pendekatan-pendekatan  ini,  diharapkan  birokrasi dapat  bertransformasi  menjadi  lebih  efisien,  transparan,  dan  responsif  terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi risiko terjadinya patologi birokrasi. Langkah- langkah  ini  tidak  hanya  bersifat  teoritis,  tetapi  juga  memerlukan  komitmen  kuat  dari pemerintah,  masyarakat,  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  untuk  menerapkan  dan mengawasi implementasinya secara konsisten.

## Merubah Patologi Birokrasi Melalui Prinsip Good Governance
Transformasi  patologi  birokrasi  melalui  penerapan  prinsip-prinsip good governance, seperti  partisipasi  publik,  peran  hukum  yang  kuat,  transparansi, responsivitas,  efektivitas  dan  efisiensi,  akuntabilitas,  serta  visi  strategis,  merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem administrasi publik.
Partisipasi  publik  yang  aktif  merupakan  salah  satu  elemen  utama good governance yang  telah  diakui  secara  luas.  Menurut  teori  Arnstein  yang  di  kutip  oleh
(Guna,  2024)  partisipasi  tidak  hanya  sebatas  konsultasi  atau  informasi  kepada masyarakat, tetapi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara substansial.  Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  kebijakan, birokrasi  dapat  memperoleh  masukan  langsung  dari  mereka  yang  terkena  dampak kebijakan  tersebut,  sehingga  keputusan  yang  dihasilkan  lebih  responsif  terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Peran hukum yang kuat juga merupakan fondasi dalam good governance untuk mengatur perilaku birokrasi dan memastikan adanya kepastian hukum. Menurut teori penguatan  hukum  oleh  Klitgaard  yang  di  kutip  oleh  (Bahrum  &  Priyanti,  2022). penegakan hukum yang efektif dapat mencegah perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang di dalam birokrasi. Hal ini penting dalam membentuk budaya integritas dan kepatuhan  terhadap  aturan  yang  berlaku  di  semua  tingkatan  birokrasi,  sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Transparansi  adalah  prinsip  lain  dalam good  governance yang  menekankan keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan. Menurut teori Hood yang  di  kutip  oleh  (Maritza  &  Taufiqurokhman,  2024)  transparansi  membuka  akses informasi  bagi  masyarakat  sehingga  mereka  dapat  memantau  dan  mengawasi  kinerja birokrasi secara lebih efektif. Dengan transparansi yang tinggi, birokrasi terdorong untuk bertindak  lebih  jujur  dan  bertanggung  jawab,  serta  mengurangi  ruang  untuk  praktik korupsi atau nepotisme yang merugikan kepentingan publik.
Responsivitas birokrasi mengacu pada kemampuan birokrasi untuk merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara cepat dan tepat waktu. Menurut teori yang di kutip oleh (Hasibuan et al., 2024). birokrasi yang responsif dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Responsivitas ini diperlukan agar birokrasi dapat lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam tuntutan dan harapan masyarakat.
Efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  birokrasi  adalah  prinsip pentingdalam good governance untuk mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia. Teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya manajemen yang  berorientasi  pada  hasil  dan  efisiensi  biaya  dalam  pelayanan  publik.  Dengan meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi,  birokrasi  dapat  memberikan  pelayanan  publik yang lebih berkualitas dan mengurangi biaya administrasi yang tidak perlu.
Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan birokrasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas. Teori akuntabilitas oleh Bovens yang di kutip oleh (Erwin et  al.,  2022)  menekankan  pentingnya  adanya  mekanisme  pengawasan  dan  pelaporan yang  jelas  untuk  memastikan  bahwa  birokrasi  bertindak  sesuai  dengan  kebijakan  dan aturan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  meningkatkan  tingkat  akuntabilitas,  birokrasi dapat  meminimalisir  risiko  terjadinya  pelanggaran  hukum  atau  penyalahgunaan kekuasaan.
Visi strategis merupakan landasan untuk mengarahkan tujuan jangka panjang birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut teori strategic management ,  visi  yang  jelas  dan  terarah  dapat  membantu  birokrasi  mengidentifikasi prioritas  dan  mengalokasikan  sumber  daya  secara  efektif  untuk  mencapai  tujuan
pembangunan jangka panjang. Dengan memiliki visi strategis yang kuat, birokrasi dapat bergerak  menuju  transformasi  yang  berkelanjutan  dan  berorientasi  pada  hasil  yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip-prinsip good governance telah menjadi agenda penting dalam upaya reformasi birokrasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  telah  mengatur  prinsip-prinsip good  governance sebagai  landasan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik  dan  akuntabel. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah implementasi yang konsisten dan efektif dari prinsip-prinsip ini di semua tingkatan birokrasi, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang optimal.

## D. KESIMPULAN
Patologi  birokrasi  merupakan  fenomena  di  mana  birokrasi  tidak  hanya  gagal mencapai  tujuan  yang  diharapkan  dalam  memberikan  pelayanan  publik,  tetapi  juga terinfeksi  oleh  berbagai  perilaku  negatif  dan  disfungsional.  Patologi  ini  mencakup ketidakfungsian struktural dan perilaku mal-administrasi seperti korupsi, nepotisme, dan diskriminasi.
Perilaku buruk dalam birokrasi sering kali muncul karena kekuasaan yang dimiliki oleh birokrat cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, pengaburan masalah, penerimaan suap, dan pertentangan kepentingan.
Di  Indonesia,  patologi  birokrasi  telah  menjadi  masalah  kronis  yang  meluas  dan kompleks.  Budaya  dan  tradisi  yang  berakar  sejak  zaman  kolonial  telah  membentuk birokrasi yang rentan terhadap praktik-praktik korup dan kepentingan kelompok.
Upaya untuk mengatasi patologi birokrasi meliputi reformasi administrasi publik, implementasi good  governance, penguatan  etika  dan  moralitas,  pelatihan  dan pengembangan  keterampilan,  serta  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengawasan birokrasi.  Langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  birokrasi  yang  lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penerapan prinsip good governance seperti partisipasi publik, peran hukum yang kuat,  dan  transparansi  informasi  adalah  kunci  untuk  merubah  budaya  birokrasi  yang rentan terhadap patologi. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, diharapkan birokrasi dapat berfungsi lebih efisien dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Almahdali,  H.,  &  Sakir,  A.  R.  (2024).  PENANGGULANGAN  PATOLOGI BIROKRASI  DI  KANTOR  KECAMATAN  LAPPARIAJA  KABUPATEN BONE. Holistik Analisis Nexus , 1 (2), 1 – 8.
Apriansya,  M.  T.  Y.,  &  Meiwanda,  G.  (2021).  Korupsi  Birokrasi  dalam  Etika Administrasi  Publik  Dan  Strategi  Pencegahan  Korupsi. Jurnal  Administrasi Publik Dan Bisnis (JaPaBis) , 3 (2), 1 – 7.
Bahrum,  B.,  &  Priyanti,  E.  (2022).  Pencegahan  Patologi  Birokrasi  Melalui Reformasi  Adminitrasi  Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan ,
8 (19), 437 – 442.
Erwin,  E.,  Adys,  A.  K.,  &  Burhanuddin,  B.  (2022).  STRATEGI
PENANGGULANGAN PATOLOGI BIROKRASI DI KANTOR KECAMATAN  PITUMPANUA  KABUPATEN  WAJO. Kajian  Ilmiah
Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 3 (3), 1022 – 1035.
Guna,  T.  H.  (2024).  Patologi  Reformasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Kepemudaan  Dan  Olahraga  Kota  Semarang. Public  Service  and  Governance Journal , 5 (1), 226 – 238.
Hamirul,  H.  (2020).  Potret  Patologi  Birokrasi  Di  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN-ATR), Kota Cimahi. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 8 (2), 145 – 159.
Hasibuan, J. A., Ramdani, R., & Febriantin, K. (2024). PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI  MELALUI  REFORMASI  ADMINISTRASI  PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUKAMAKMUR. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 5 (1), 1881 – 1886.
Hidayah,  N.,  &  Priyanti,  E.  (2022).  Pencegahan  Patologi  Birokrasi  Melalui Reformasi  Administrasi  Pelayan  Publik. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan ,
8 (20), 344 – 352.
Irwandi, I., & Ilhamsyah, F. (2022). Analisis Penerapan Birokrasi Antikorupsi di Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya. Journal of Public Service , 2 (1), 20 – 25. Ishak,  P.  (2021).  Gejala  Patologi  Birokrasi  Pemerintah  Desa  Dan  Pengaruhnya Terhadap  Keberhasilan  Pengelolaan  Dana  Desa. Gorontalo  Accounting Journal , 4 (2), 133 – 145.
Khairiyah,  S.,  &  Priyanti,  E.  (2023).  Pencegahan  Patologi  Birokrasi  Melalui Reformasi  Administrasi  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan  Duren  Jaya Kecamatan  Bekasi  Timur,  Kota  Bekasi. Innovative:  Journal  Of  Social  Science Research , 3 (5), 9896 – 9904.
Koswara, L. A., Priyanti, E., & Aryani, L. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (5), 407 – 416. Lita, A. A. F., Priyanti, E., Sugiarti, C., & Febrianti, K. (2023). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan , 11 (2), 99 – 108.
Maolani, D. Y., Sari, A. P., Amalia, A., & Sholeha, C. O. (2021). Patologi Birokrasi Dan  Upaya  Pencegahannya  Untuk  Menciptakan  Birokrasi  Yang  Efisien. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial , 19 (1), 47 – 56.
Maritza,  D.  F.,  &  Taufiqurokhman,  T.  (2024).  Peranan  Masyarakat  Sipil  dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif.
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI , 14 (1), 71 – 84. https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679
Nurhasanah,  A.,  &  Nasution,  M.  I.  P.  (2023).  Penerapan  Prinsip  “Good Governance”  Guna  Pencegahan  Korupsi  Secara  Politik  Maupun Adminitratif. IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary , 1 (3).
Sakir,  A.  R.  (2023).  Patologi  Birokrasi  pada  pelayanan  Pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Maros. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik , 4 (2).
SANIYAH,  N.  (2021). ANALISIS  REFORMASI  BIROKRASI  DI  KANTOR IMIGRASI  KELAS  I  TPI  PEKANBARU .  UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Zahra,  A.  A.,  Rahmawati,  A.,  &  Ananta,  B.  R.  (2024).  ANALISIS  PATOLOGI
BIROKRASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS BPJS KESEHATAN KOTA SEMARANG). YUSTISI , 11 (1), 94 – 101. Zulfiani, Y. N. (2022). Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia, Perlukah Urgensi Pembaharuan. Palangka Law Review , 2 (2), 89 – 101.