## EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

## EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL RETRIBUTIONS TO PAD IN EAST SUMBA DISTRICT

## Yuniarti Reny Renggo
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba renyrenggo@unkriswina.ac.id
______________________________________________________________________
Abstrak :  Otonomi  Daerah  memberikan  peluang  bagi  setiap  daerah  untuk mengembangkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu  pendapatan  daerah  yaitu  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  mana  salah  satu sumbernya  adalah  dari  Retribusi  Daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  perlu mengetahui  apakah  penetapan  retribusi  daerah  sudah  efektif  dan  berkontribusi  dalam peningkatan PAD. Dengan menggunakan data retribusi daerah pada tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Sumba Timur, ditemukan bahwa retribusi daerah mengalami peningkatan dari  kurang  efektif  menjadi  sangat  efektif,  walaupun  masih  sangat  kurang  dalam berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kata kunci : Retribusi, Efektivitas, Kontribusi
Abstract :  Regional  Autonomy  provides  opportunities  for  each  region  to  develop existing resources in increasing local revenue (PAD). As one source of PAD, regional levies  play  critical  role;  and  thus,  local  government  needs  to  evaluate  whether  they have  been  effective  and  have  contributed  to  increasing  PAD.  Using  data  on  regional retribution in 2017 – 2019 in East Sumba Regency, this study found that regional levies have increased from less effective to very effective. However,  they showed insignificant contribution to the Regional Original Income (PAD).
Keyword s : Levy, Effectiveness, Contribution

## PENDAHULUAN
Pembangunan Ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah  daerah  dan  masyarakatnya
mengelola  sumber  daya  yang  ada  dan bermitra  dengan  sector  swasta  untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan perekonomian pada wilayah tersebut (Subandi, 2012).
Ada  banyak  usaha  pemerintah  yang telah  dilakukan  baik  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran  masyarakat,  dimana  semua usaha  tersebut  sesuai  dengan  undang  – undang  dasar  1945  untuk  memajukan kesejahteraan umum.
Otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah dimana setiap kepala daerah diberikan kesempatan untuk dapat membangun  daerahnya  masing-masing secara  maksimal,  namun  tidak  menutup campur tangan dari pemerintah pusat.
Menurut (Puspita & Rohman, 2014) penerapatan otonomi daerah dapat menimbulkan  pro  dan  kontra,  dimana tanggapan  yang  muncul  adalah  otonomi daerah  lebih  berpihak  kepada  daerah yang  sumber  pendanaan  daerahnya  pada sumber daya alam melimpah.
Otonomi daerah juga bertujuan untuk dapat  lebih  mendekatkan  pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat,  dengan adanya  otonomi  daerah  masyarakat  lebih mudah  untuk  mengontrol  dan  memantau penggunaan anggaran yang bersmber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dapat pula mendorong  investasi  (Yustika  et  al., 2008).
Pelaksanaan otonomi daerah menghendaki  pemerintah  daerah  untuk mencari  sumber  penerimaan  yang  dapat membiayai pengeluaran
pemeritah daerah, dimana sumber-sumber pendapatan  terdiri  dari  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbagan,  Pinjaman Daerah  dan  Pendapatan  Lain  yang  sah (Fitra, 2016).
Hal ini mendorong setiap pemerintah daerah  untuk  dapat  memaksimalkan otonomi  daerah  dengan  berusaha  untuk
mengurangi  sumbangan  dari  pemerintah pusat  dan  meningkatkan  pendapatan  asli daerah (PAD). Hal ini dikarena
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan  salah  satu  indikator  yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan  otonomi  daerah  dari  suatu daerah.
Renggo  (2019)  menemukan  bahwa
PAD  memiliki  pengaruh  yang  cukup besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur,  dengan  meningkatknya  PAD maka  bisa  membantu  daerah  dalam melakukan  belanja,  baik  belanja  langung maupun belanja tidak langsung salah satu contohnya adalah belanja banatuan keuangan kepada pemerintah desa. Bantuan tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam membuat program -program  yang  dapat  meningkatkan produksi  seperti  bantuan  usaha  di  desa,
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan  Asli  Daerah  bertujuan untuk memberi kekuasaan kepada daerah dalam  mengelola  sumber  daya  daerah dengan sumber pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yag dipisahkan. Dimana sumber  pendanaan  tersebut  di  peroleh dari  daerahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan (Moridu, 2017).
Kabupaten Sumba Timur merupakan salah  satu  kabupaten  yang  berada  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  dan merupakan abupaten yang tergolong maju tapi  tertekan  dengan  sektor  unggulannya yaitu  sector  perdagangan  besar  dan eceran yang memiliki pertumbuhan cepat dan  memiliki  daya  saing  yang  baik (Renggo, 2021).
Grafik 1.
Perkembangan PAD Kab. Sumba Timur tahun 2017 – 2018
Sumber : data olahan
Perkembangan Pendapatan Asli
Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumba  Timur sejak tahun 2017 mengalami peningkatan hungga  tahun  2019,  namun  pada  tahun 2020  pendapatan  asli  daerah  (PAD) mengalami penurunan hingga 60%.
Penurunan yang terjadi pada pendapatan asli daerah tidak terlepas dari sumber  sumber  pendapatan  asli  daerah, baik  itu  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain lain PAD yang sah, penurunan  yang  terjadi  mencerminkan bahwa  penyelenggaraan  otoomi  daerah belum  maksimal  (Dirasmi  &  Soleh, 2016).
Menurut  Yoduke  &  Ayem  (2015) pajak  daerah  dan  retribusi  daerah merupakan  sumber  pendapatan  daerah yang  pentig  dalam  mejalankan  otonomi daerah guna membiayai penyelenggaraan dan  pembangunan  daerah.  Pajak  daerah merupakan  pungutan  yang  bersifat  wajib kepada  masyarakat  tanpa  adanya  janji penerimaan  manfaat  Kembali  secara langsung  sedangkan  retribusi  daerah merupakan  kewenangan  daerah  untuk menarik imbalan masyarakat yang memerlukan  pelayanan  dan  menerima manfaat secara langsung.
Table 1 Perkembangan Pajak dan Retribusi Kab. Sumba Timur. (Ribu Rupiah) Tahun PAJAK RETRIBUSI 2017 12.779.411,17 578.782,11 2018 28.818.765,53 605.170,51 2019 15.981.799,78 819.007,71 2020 11.824.403,19 795.337,93
Sumber:Badan  Pusat  Statistik  (B.  P.  S. BPS, 2021)
Pada  tabel  1,  perkembangan  pajak daerah  mengalami  peningkatan  pada tahun  2018  namun  pada  tahun  2019 hingga  2020  mengalai  penurunan  secara berturut  turut,  sedangkan  untuk  retribusi pasar  mengalami  peninggkatan  sejak tahun  2017  hingga  tahun  2019,  namun mengalami penurunan pada tahun 2020.
Besaran  penerimaan  antara  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  sangat berbeda  dimana  yang  penerimaan  akan pajak  daerah  lebih  besar  dibandingkan retribusi daerah, namun presentase penurunan  retibusi  daerah  lebih  kecil dibandingkan  pajak  daerah  bahkan  saat tahun  2019  pajak  daerah  mengalami penurunan penerimaan sedangkan retribusi mengalami peningkatan.
Retribusi  daerah  merupakan  salah satu komponen yang penting dalam PAD (Dirasmi  &  Soleh,  2016),  dan  retribusi tidak  bersifat  wajib.  Oleh  karena  itu untuk  meningkatkan  retribusi  daerah maka perlu dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas  penerimaan  retribusi  daerah, sehingga dapat meningkatkan produktifitas  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Hasil  kajian  dapat  menjadi masukan  dan  bahan  pertimbangan  bagi pemerintah  Kabupaten  Sumba  Timur dalam  usaha  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah.
30.869.076,77 33.810.251,67 45.356.785,68 27.257.374,17 2017 2018 2019 2020 PAD ( R P) TAHUN

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Implikasi  dari  penerapan  prinsip desentralisasi  fiscal  adalah  mendorong setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing- masing    dimana  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  merupakan  napas  bagi  daerah yang diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaran pemerintah daerah (Yustika et al., 2008).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) bersumber dari (Fitra, 2016):
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan
4. Dan  lain  –  lain  Pendapatan  Asli
Daerah yang sah Otonomi  daerah  membuat  ssetiap daerah terus berusaha untuk meningkatkan PAD, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:
1. Dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang dapat menyebabkan ekonomi biaya
tinggi.
2. Dilarang menetapkan peraturan daerah  tentang  pendapatan  yang menghambat  mobilitas  penduduk, lalu  lintas  barang  dan  jasa  antar desa dan kegiatan ekspor/impor.

## Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  adalah  pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian  ijin  tertentu  yang  diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Asas  pemungutan  retribusi  daerah antara lain (Yustika et al., 2008):
1. Tidak  boleh  merupakan  rintangan keluar  masuknya  pengangkutan barang antardaerah.
2. Tidak  boleh  diadakan  perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan golongan dan keagaman.
Berdasarkan  asas  inilah  maka  dinas- dinas yang langsung berhubungan dengan retribusi  harus  melakukan  restropreksi, baik  terhadap  tata  cara  pemungutan maupun  bagaimana  pelayanan  kepada masyarakat,  dengan  begitu  apa  yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat akan seimbang dengan pelayanan yang diberikan.
Retribusi  daerah  menurut  UU  No.34 tahun  2000  dikelompokan  menjadi  3, yaitu (Yuliastuti & Dewi, 2017):
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi  yang  diberikan  kepada orang  pribadi  atau  badan  yang telah menikmati dan menggunakan  pelayanan  umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Retribusi Jasa Usaha
Pelayaan  yang  oleh  pemerintah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan  daerah  yang  belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Pelayanan  perizinan  tertentu  oleh pemerintah  daerah  kepada  orang pribadi atau badan yang dimaksudkan  untuk  pengaturan
dan  pengawasan  atas  kegiatan pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana,  sarana  atau  fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan  umum  dan  menjaga kelestarian lingkungan. Proses kegiatan pemungutan retribusi tidak  dapat  diserahkan  kepada  pihak ketiga, namun tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah
bekerjasama  dengan  pihak  ketiga  seperti badan  –  badan  tertentu  yang  karena profesionalitasnya  layak  dipercaya  untuk ikut melaksanakan Sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien (Dirasmi & Soleh, 2016).
Beberapa  retribusi  yang  di  terapkan di  Kabupaten  Sumba  Timur  adalah sebagai berikut:
1. Retribusi Jasa Umum
1) Pelayanan Kesehatan
2) Pelayanan persampahan/kebersihan
3) Penggantian  biaya  KTP  dan Akte Catatan Sipil
4) Pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum
5) Pelayanan pasar
6) Pengujian kendaraan bermotor
2. Retribusi Jasa Usaha
1) Pemakaian kekayaan daerah
2) Terminal
3) Tempat khusus parkir
4) Pelayanan kepelabuhan
5) Tempat rekreasi dan olahraga
6) Penjualan produksi usaha
daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
1) Izin mendirikan bangunan
2) Izin gangguan/keramaian
3) Izin trayek

## Efektivitas Retribusi Daerah
Effective merupakan  Bahasa  inggris dari  efektif  yang  berarti  sesuatu  yang dilakukan berhasil, ketepatan penggunaan,  hasil  guna  atau  menunjang tujuan  (Moridu,  2017)  atau  disimpulkan dengan  seberapa  jauh  tercapainya  suatu target  yang  telah  ditentukan  sebelumnya (Yuliastuti  &  Dewi,  2017).  Target retribusi  yaitu  suatu  jumlah  yang  telah ditentukan  dan  harus  tercapai  selama setahun  anggaran  (Rosa,  2012  dalam Yoduke & Ayem, 2015).
Efektivitas retribusi daerah merupakan  perbandingan  antara  realisasi dan  target  penerimaan  retribusi  daerah, agar  dalam  melakukan  pungutan  dapat digunakan  sebagai  ukuran  kebarhasilan (Puspita & Rohman, 2014).

## Kontribusi Retribusi Daerah
Bahasa inggris dari kontribusi adalah contribute yang merupakan keikutsertaan, keterlibatan  melibatkan  diri  maupun sumbangan (Rustendi, 2018).
Kontribusi  dapat  digunakan  untuk mengetahui  sejauh  mana  sumbangan yang  diberikan  oleh  retribusi  pada Pendapatan Asli  Daerah (PAD) (Moridu, 2017).  Semakin  besarnilai  kontribusinya makan  akan  menunjukkan  semakin  besar pula  peranan  retribusi  daerah  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah (Yuliastuti & Dewi, 2017).

## METODOLOGI PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, dimana  penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten  Sumba  Timur,  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur.  Penelitian  ini  bertujuan
untuk  menganalisis  efektifitas,  efisiensi serta  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Sumba  Timur  sejak  tahun  2017  hingga tahun 2019.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan
Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Sumba Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan.  Data  dalam
penelitian ini dikumpulkan melalui library research tentang retribusi daerah dan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kabupaten Sumba Timur.

## Teknik Analisis Data
Mengukur  suatu  kinerja  pemerintah daerah  dalam  mobilisasi  penerimaan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  ataupun retribusi  daerah,  maka  perlu  untuk mengukur  efektivitas,  efisiensi  serta kontribusi  dari  retribusi  daerah.  Berikut indikatornya, yaitu:

## Analisis Efektivitas Retribusi Daerah
Efektivitas  retribusi  daerah  adalah nilai yang dihitung berdasarkan
persentase  perbandingan  realisasi  dan target  penerimaan  retribusi  daerah  (Nur Hidayat & Reza Pahlevi, 2016).
Kriteria dalam menilai efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah Prosentase Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif 90 – 100% Efektif 80 – 90% Cukup Efektif 60 – 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber:  Hakim  (2013)  dalam  Yoduke  & Ayem, (2015)

## Kontribusi Retribusi Daerah
Perhitungan kontribusi daerah digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  kontribusi  pendapatan  asli  daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah  di Kabupaten Sumba Timur.
Table 3
Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Retribusi Daerah Prosentase Kriteria 0 – 10% Sangat kurang 10% - 20% Kurang 20% – 30% Sedang 30% – 40% Cukup baik 40 – 50% Baik Diatas 50% Sangat baik
Sumber: Puspita & Rohman (2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi  penerimaan  daerah  yang bersumber  dari  Pendapatan  asli  daerah yang  salah  satunya  adalah  retribusi daerah  khususnya  di  Kabupaten  Sumba Timur  adalah  dengan  mengukur  rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

## Retribusi Daerah
Tabel 4
Realisasi Retribusi di Kabupaten Sumba Timur tahun 2017 - 2019
REALISASI RETRIBUSI KABUPATEN SUMBA TIMUR Rincian Retribusi TAHUN 2017 2018 2019 RJUm-Pelayanan Kesehatan 396.574.000 761.658.000 859.781.500 RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 18.656.600 11.826.800 12.557.000 RJUm-Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil - 317.610.000 221.660.000 RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 18.472.000 108.282.000 15.790.000 RJUm-Pelayanan Pasar 324.061.000 307.673.000 272.410.000 RJUm-Penyediaan dan/atau penyedotan kakus - 250.000 500.000 RJUm-Pengujian Kendaraan bermotor 239.186.800 194.651.000 - RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah 775.844.088 1.000.337.70 8 1.297.697.70 8 RJU-Terminal 149.250.000 46.700.000 176.348.000 RJU-Tempat Khusus Parkir 14.258.000 - 5.150.000 RJU-Pelayanan Kepelabuhan 147.590.000 110.235.000 193.173.000 RJU-Tempat Rekreasi dan Olahraga 80.770.000 67.250.000 51.400.000 RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.766.130.45 0 1.937.078.85 0 1.910.612.75 0 RPT-Izin Mendirikan Bangunan 158.112.500 83.075.000 106.560.000 RPT-Izin Gangguan/Keramaian 256.650.000 48.750.000 90.100.000 RPT-Izin Trayek 4.150.000 16.752.000 7.841.000 RPT - Izin Usaha Perikanan 2.100.000 4.950.000 4.950.000 Sumber: Djp Online
Realisasi  retribusi  untuk  Kabupaten Sumba  Timur  sejak  tahun  2017  hingga 2019  mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke tahun.  Terdapat  retibusi  yang  meningkat dari  tahun  ke  tahun  seperti  pelayanan Kesehatan,  pemakaian  kekayaan  daerah dan ijin usaha perikanan. Namun ada juga beberapa  retribusi  yang  dari  tahun  ke tahun mengalami penurunan.

## Analisis Efektivitas Retribusi Daerah
Kemampuan  pemerintah  daerah
Kabupaten Sumba Timur dalam
mengumpulkan  retribusi  daerah  sesuai dengan  penerimaan  retribusi  yang  di
tergetkan  ditunjukan  dari  besarnya  rasio efektivitas retribusi daerah.
Tabel 5 Efektivitas Retribusi Daerah (rupiah) TAHUN Realisasi Penerimaan RD Target Penerimaan RD 2017  4.988.128.438 6.787.721.000 2018  5.012.129.358 7.180.628.300 2019  5.424.186.958 5.652.373.700 Sumber : DJP online Tabel 6 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah TAHUN Persentase (%) Keterangan 2017 73,5 Kurang Efektif 2018 69,8 Kurang Efektif
2019 96,0 Sangat Efektif Sumber : data olahan Berdasarkan  table  5  dan  table  6 efektivitas retribusi daerah untuk Kabupaten  Sumba  Timur  sejak  tahun 2017  hingga  tahun  2019  menuju  kearah yang lebih baik. Dimana pada tahun 2017 dan 2018 retribusi daerah pada Kabupaten  Sumba  Timur  menunjukan rasio  yang  kurang  efektif,  namun  pada tahun 2019 rasionya menunjukkan kriteria  sangat  efektif.  Hal  ini  berarti usaha  pemerintah  dalam  mengumpulkan retribusi daerah agar sesuai dengan target yang ditentukan sudah cukup baik.

## Tabel 7
Persentase Efektifitas Retribusi Daerah di Kabupaten Sumba Timur RINCIAN RETRIBUSI 2017 2018 2019 RJUm-Pelayanan Kesehatan 47,29 87,00 115,5 5 RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersih an 93,28 59,13 62,79 RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 38,01 273,4 4 39,87 RJUm-Pelayanan Pasar 31,12 26,70 23,01 RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah 69,27 72,45 202,7 4 RJU-Terminal 75,44 26,91 103,4 9 RJU-Pelayanan Kepelabuhan 84,73 53,84 94,79 RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah 71,08 92,50 95,60 RPT-Izin Mendirikan Bangunan 166,4 3 145,7 5 186,9 5 RPT-Izin Gangguan/Keramaian 183,3 2 121,8 8 111,5 8 RPT-Izin Trayek 20,17 39,28 56,61
Sumber : Data Olah
Berdasarkan  tabel  7  dan  tabel  8 menunjukkan bahwa retribusi yang dipungut  oleh  daerah  memilii  tigkat kriteria  efektifitas  yang  berbeda  tiap tahunnya  sejak  tahun  2017  hingga  tahun 2019. Beberapa retribusi daerah memiliki kriteria  efektivitas  yang  mengalami fluktuasi  dari tahun ke tahun, namun  ada pula  retribusi  daerah  yang  memberikan kriteria  meningkat  dari  tahun  ketahun menuju  kearah  kriteria  sangat  efektif pada  tahun  2019.  Retribusi  daerah  yang mengalami peningkatan adalah,
Pelayanan Kesehatan,
pemakaian kekayaan daerah, terminal, izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan. Tabel 8 Kriteria Efektifitas Retribusi Daerah di Kabupaten Sumba Timur RINCIAN RETRIBUSI 2017 2018 2019 RJUm-Pelayanan Kesehatan tidak efektif cukup efektif sangat efektif
RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan efektif tidak efektif kurang efektif RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum tidak efektif sangat efektif
tidak efektif
RJUm-Pelayanan Pasar
tidak efektif tidak efektif tidak efektif
RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah
kurang efektif kurang efektif sangat efektif
RJU-Terminal
kurang efektif tidak efektif sangat efektif RJU-Pelayanan Kepelabuhan cukup efektif tidak efektif efektif RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah kurang efektif efektif efektif RPT-Izin Mendirikan Bangunan sangat efektif sangat efektif sangat efektif
RPT-Izin Gangguan/Keramaian
sangat efektif sangat efektif sangat efektif RPT-Izin Trayek
tidak efektif tidak efektif tidak efektif Sumber : Data Olah Berdasarkan  tabel  7  dan  tabel  8
menunjukkan bahwa retribusi yang dipungut  oleh  daerah  memilii  tigkat kriteria  efektifitas  yang  berbeda  tiap tahunnya  sejak  tahun  2017  hingga  tahun 2019. Beberapa retribusi daerah memiliki kriteria  efektivitas  yang  mengalami fluktuasi  dari tahun ke tahun, namun  ada pula  retribusi  daerah  yang  memberikan kriteria  meningkat  dari  tahun  ketahun menuju  kearah  kriteria  sangat  efektif pada  tahun  2019.  Retribusi  daerah  yang
mengalami peningkatan adalah, Pelayanan Kesehatan, pemakaian kekayaan
daerah, terminal, izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan.

## Analisis Kontribusi Retribusi Daerah
Selain  melihat  efektivitas  dari retribusi  daerah  maka  pemerintah  daerah Kabupaten  Sumba  Timur  juga  perlu untuk menganalisis Kontribusi dari retribusi  daerah.  Analisis  kontribusi retribusi daerah bermanfaat untuk mengetahui  sudah  sejauh  mana  retribusi daerah  memberikan  sumbangan  dalam
penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Tabel 9 Kontribusi Retribusi Daerah (Rupiah) TAHUN Realisasi Penerimaan RD Target Penerimaan RD 2017 4.988.128.438 98.205.464.855 2018 5.012.129.358 75.375.667.964 2019 5.424.186.958  101.397.593.906 Sumber : DJP online Tabel 10

## Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah
TAHUN Persentase (%) Keterangan 2017 5,08 Sangat Kurang 2018 6,65 Sangat Kurang 2019 5,35 Sangat Kurang
Sumber : data olahan
Berdasarkan  table  9  dan  table  10, dapat  menunjukkan  bahwa  kontribusi retribusi  daerah  sejak  tahun  2017  hingga tahun  2019  masih  tergolong  sangat kurang.  Dimana  Retribusi  Daerah  Masih sangat  kurang  dalam  berkontribusi  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur.
Tabel 11 Persentase Kontribusi Retribusi Daerah di  Kabupaten Sumba Timur RINCIAN RETRIBUSI 2017  2018  2019 RJUm-Pelayanan Kesehatan 0,40 1,01 0,85 RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan  0,02 0,02 0,01 RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum  0,02 0,14 0,02 RJUm-Pelayanan Pasar 0,33 0,41 0,27 RJUm-Pengujian Kendaraan bermotor 0,24 0,26 0,00 RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah 0,79 1,33 1,28 RJU-Terminal 0,15 0,06 0,17
RJU-Tempat Khusus Parkir 0,01 0,00 0,01 RJU-Pelayanan Kepelabuhan 0,15 0,15 0,19 RJU-Tempat Rekreasi dan Olahraga 0,08 0,09 0,05 RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah 1,80 2,57 1,88 RPT-Izin Mendirikan Bangunan 0,16 0,11 0,11 RPT-Izin Gangguan/Keramaian 0,26 0,06 0,09 RPT-Izin Trayek 0,00 0,02 0,01 RPT - Izin Usaha Perikanan 0,00 0,00 0,00 Sumber : Data Olah Tabel 12 Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah di Kabupaten Sumba Timur RINCIAN RETRIBUSI 2017 2018 2019 RJUm-Pelayanan Kesehatan baik sangat baik sangat baik RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan  sangat kurang sangat kurang sangat kurang RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum  sangat kurang kurang sangat kurang RJUm-Pelayanan Pasar cukup baik baik sedang RJUm-Pengujian Kendaraan bermotor sedang sedang sangat kurang RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah sangat baik sangat baik sangat baik RJU-Terminal kurang sangat kurang kurang RJU-Tempat Khusus Parkir sangat kurang sangat kurang sangat kurang RJU-Pelayanan Kepelabuhan kurang kurang kurang RJU-Tempat Rekreasi dan Olahraga sangat kurang sangat kurang sangat kurang
RJU-Penjualan Produksi Usaha Daerah
sangat baik sangat baik sangat baik RPT-Izin Mendirikan Bangunan kurang kurang kurang RPT-Izin Gangguan/Keramaian sedang sangat kurang sangat kurang RPT-Izin Trayek sangat kurang sangat kurang sangat kurang RPT - Izin Usaha Perikanan
sangat kurang sangat kurang sangat kurang
Sumber : Data Olah
Berdasarkan  table  11  dan  tabel  12, setiap  retribusi  yang  dipungut  oleh pemerintah  Kabupaten  Sumba  Timur mengalami  perkembangan  kriteria  yang berbeda  beda  tiap  tahunnya  dalam  hal memberikan kontribusi terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Terdapat retribusi  yang  sejak  tahun  2017  sudah memiliki  kontribusi  cukup  baik  terhadap PAD  namun mengalami  penurunan menjadi  berkontribusi  dengan  kriteria
sedang pada tahun 2019, seperti pelayanan pasar.
Adapula  retribusi  yang  sudah  sangat baik berkontribusi pada PAD sejak tahun 2017  hingga  2019,  yaitu  penjualan produksi usaha daerah. Namun tidak pula menutup  kemungkinan  bahwa  adapula retribusi  yang kurang atau bahkan sangat kurang  memberikan  kontribusi  sejak tahun 2017 hingga tahun 2018.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  udah dilakukan dalam penelitian tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah di  Kabupaten  Sumba  Timur  sejak  tahun 2017 hingga tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa retribusi yang tetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sudah sangat efektif, namun masih belum masih sangat kurang dalam berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur perlu  meningkatkan  pengawasan  bagi retribusi  yang  sejak  tahun  2017  masih belum  efektif  serta  masih  sangat  kurang berkontribusi  hingga  tahun  2019.  Agar bisa  menemukan  kendala  dan  masalah dari  retribusi  yang  sudah  ditetapkan  oleh daerah, dengan mengidentifikasi  masalah maka  pemerintah  daerah  bisa  merubah tingkat  retribusi  yang  tidak  efektif menjadi efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS,  B.  P.  S.  (2021). Sumba  Timur Dalam  Angka (K.  S.  T.  BPS (ed.)).  BPS  Kabupaten  Sumba
Timur. Dirasmi, S., & Soleh, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah. Baabu Al-Ilmi , 01 (02), 1– 18.
Fitra,  H.  (2016).  Pengaruh  Pajak  Daerah
Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya  Undang-Undang Otonomi  Daerah. Jurnal  Praktik Bisnis , 5 (1), 87.
Moridu,  I.  .  H.  O.  (2017).  Analisis
Efektivitas,  Efisiensi,  Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. Journal EMOR , 2 (2), 167–183.
Nur  Hidayat,  F.,  &  Reza  Pahlevi,  D. (2016).  Analisis  Efektivitas  dan Efisiensi  Retribusi  Daerah  di
Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014. Economics Development  Analysis  Journal , 5 (2), 123–134.
https://doi.org/10.15294/edaj.v5i2 .22025.
Puspita, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis  Efektivitas,  Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun  2009-2013. Diponegoro Journal of Accounting , 3 (4), 133– 147.
Renggo, Y. R. (2019). Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),
Dana Alokasi  Umum  (DAU), dan Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Terhadap  Pembangunan  Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara
Timur. AKRAB JUARA , 4 (3), 31–
46.
______.  (2021).  Tingkat  ketimpangan antar  kabupaten  di  kepulauan sumba  Level  of  inequality  in district  in  sumba  islands. Forum Ekonomi , 23 (1), 108–118. Rustendi,  E.  (2018).  Analisis  Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun  2010  -2016  (Studi  Kasus Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bekasi). (Jrak ,
Vol.9 (2),2018).Bekasi:Universitas Islam 45.
Subandi.  (2012). Ekonomi  Pembangunan (Riduwan  (ed.);  Cetakan  Ke). Alfabeta.
Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). Analisis
Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten  Bantul  Tahun  2009-
2014. 3 (2). Yuliastuti,  I.,  &  Dewi,  N.  (2017).
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota  Denpasar. Jurnal
Riset  Akuntansi , 7 (1),  91–102. http://jurnal.unmas.ac.id/index.ph p/JUARA/article/view/650 Yustika, A.  E., Rahmawati, F., Suwarno, Badriyah,  N.,  Wulandari,  F., Pusposari,  L.  F.,  Astuti,  E.,  & Yetty. (2008). Desentralisasi
Ekonomi Indonesia (A. E. Yustika
(ed.);  Edisi  Pert).  Bayumedia Publishing.