Efektivitas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Satlantas Polres Pariaman
Edy Saputra 1 , Dasep Suryanto 2
1,2 Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi E-mail: edysaputra33@gmail.com 1

## Article History:
Received: 07 Agustus 2024
Revised: 20 Agustus 2024
Accepted: 22 Agustus 2024

## Abstract:  Polda  Sumbar  umumnya  dan  Polres
Pariaman  khususnya  berkomitmen  menekan  dan mencegah  peningkatan  angka  kecelakaan  lalu  lintas pada 2024. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk menekan dan mencegahnya. Tujuan penelitian: 1)  Menganalisis  input,  pelaksanaan  dan  output forum  lalu  lintas  jalan  dan  angkutan  jalan  di Satlantas  Polres  Pariaman.  Jenis  penelitian  dengan menggunakan model kualitatif. Tekhnik pengambilan data  yakni  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Tekhnik  analisis  data  dengan  tringulasi  data. Berdasarkan  kesimpulan  dari  penelitian  ini  sebagai berikut: 1) Kota Pariaman sudah dilaksanakan sejak tahun  2016  dimana  sumber  dana  pada  forum  LLAJ di  Kota  Pariaman  berasal  dari  anggaran  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Pariaman.  2) Kebutuhan  dana  sarana  dan  prasaran  untuk mendukung operasional forum ternyata masih belum optimal. 3) Implementasi dari forum ini masih belum berjalan dengan optimal karena kurangnya koordinasi antar  instansi  dan juga  masih  rendahnya peran masyarakat dalam mentaati aturan penegakan hukum  lalu  lintas  di  lapangan.  4)  Efektifitas  forum LLAJ  dalam  penegakan  hukum  di  wilayah  Polres Pariaman masih belum optimal, hal ini diindikasikan dari  semakin  meningkatkan  data  pelanggaran terhadap lalu lintas. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA)  Kota  Pariaman  Nomor  03  Tahun  2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  juga  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya karena  sanksi-sanksi  terhadap  pelanggaran  pada aturan ini dinilai tidak kuat.
Keywords: Efektivitas, Forum Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di  Indonesia  beserta  seluruh  sarana  dan  prasarana didalamnya masih belum tertata baik dan rapi. Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1). Sesuai dengan isi Undang-undang tersebut lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya terkait dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, namun  segala  sesuatu  yang  terkait  dalam  kendaraan  pribadi  dan  juga  angkutan  umum  seperti
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
pengemudi,sarana dan prasarana pendukung dan pengelolaannya (Nizam, 2020).
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran  strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan dipergunakan sebagai pelayanan public (Kurniawan, 2021)
Angka  korban  kecelakaan  lalu  lintas  meninggal dunia  di  Indonesia  dalam  dua  dasa  warsa terakhir,  yang  mencapai  rata-rata  10.000  korban  pertahun,  tidak  saja  menimbulkan  kerugian materi  akan  tetapi  mengakibatkan  kehilangan  sumber  daya  manusia  yang  sangat  tinggi.  Upaya penanganan  kecelakaan  dan  lokasi  rawan  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya  dewasa  ini  sudah memerlukan  perhatian  serius  guna  mengurangi  angka  korban  kecelakaan  dan  kerugian  materi yang ditimbulkannya (DPU 2004).
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dari  tahun  2019  hingga  2021,  Indonesia mengalami  peningkatan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  menyentuh  angka  103.645  kejadian  pada tahun 2021.  Indonesia termasuk negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang memiliki tingkat kematian tergolong tinggi akibat kecelakaan berkendara di jalan.
Mengingat angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan,  diperburuk  dengan  perilaku  yang  tidak  patuh  objek  hukum  itu  sendiri,  maka  bisa dipahami  jika  dari  tahun  ke  tahun  makin  meningkatnya  kepadatan  lalu  lintas  yang  disebabkan oleh  peningkatan  mobilitas  masyarakat  didukung  dengan  mudahnya  kepemilikan  kendaraan bermotor  serta  perkembangan  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  yang  lebih  lambat  dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Hal ini mendorong  pemerintah  bersama  dengan  DPR  menerbitkan  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Saputra, 2016).
Tugas pokok penegakan hukum pada permasalahan tersebut adalah Polisi Lalu Lintas yang berperan  untuk  pencegahan  (politie  toezicht),  penindakan  (politie  dwang),  fungsi  regeling (misalnya,  pengaturan  tentang  kewajiban  bagi  kendaraan  bermotor  tertentu  untuk  menyalakan lampu  utama  di  siang  hari)  serta  fungsi bestuur yaitu  perizinan  atau begunstiging seperti registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor  ataupun  registrasi  dan  identifikasi  pengemudi (Rustandi, 2022).
Permasalahan  lalu  lintas  di  Provinsi  Sumatera  Barat  ini  mulai  dirasakan  oleh  pengguna jalan.  Permasalahan  tersebut  diataranya  adalah  tinggimya  volume  lalu  jalan  dan  pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat, tidak diimbangi dengan prasarana tansportasi jalan yang memadai. Data lalu lintas dari kepolisian Sumatera Barat memaparkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas di  Sumatera  Barat  (Sumbar)  pada  2023  menunjukkan  peningkatan  signifikan.  Direktorat  Lalu Lintas Polda Sumbar mencatat, kecelakaan lalu lintas meningkat dari 3.500 peristiwa pada tahun 2022,  menjadi  3.700  pada  tahun  2023.  Sementara  grafik  kecelakaan  lalu  lintas  (laka  lantas)  di wilayah  hukum  Polres  Pariaman  dalam  5  tahun  terakhir  menunjukkan  peningkatan  yang signifikan.

## Gambar 1. Grafik Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) di Wilayah Hukum Polres Pariaman dalam 5 Tahun Terakhir
Berdasarkan  grafik di atas  dapat dilihat bahwa dalam  5 tahun  terakhir terjadi peningkatan angka kecelakaan di jalan raya di wilayah Polres Pariaman, dimana tahun 2019 angka kecelakaan tercatat sebanyak 135 kasus, pada tahun berikutnya menurun menjadi 117 kasus, akan tetapi pada tahun  2021  kembali  meningkat  menjadi  145  kasus,  demikian  juga  pada  tahun  2022  angka kecelakaan terus meningkat menjadi 157 kasus dan di penghujung tahun 2023 kasus kecelakaan terus meningkat mencapai angka 176 kasus. (Polres Pariaman, 2024)
Polda  Sumbar  umumnya  dan  Polres  Pariaman  khususnya  berkomitmen  menekan  dan mencegah peningkatan angka kecelakaan lalu lintas pada 2024. Langkah-langkah strategis perlu diambil  untuk  menekan  dan  mencegahnya.  Permasalahan  lalu  lintas  di  wilayah  Pariaman merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu dibentuklah sebuah forum yang akan melakukan pengawasan  bersama  melalui  sebuah  koordinasi  lintas  sektoral  yang  berhubungan  dengan  lalu lintas,  yakni  Foum  LLAJ.  Keberadaan  forum  LLAJ  sangat  penting  untuk  mengakomodir permasalahan  lalu  lintas  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  khususnya  di  Kota  Pariaman,  termasuk pengadaan rambu – rambu lalu lintas.
Pembentukan forum ini untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di  jalan  raya  sehingga  dapat  dilkukan  pemetaan  demi  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan masyarakat.  Forum  LLAJ  merupakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  demi  terciptanya  sistem  transportasi  yang  terpadu  dan  mampu  mengakomodasi mobilitas  orang  dan  barang  dengan  lancar  untuk  mendukung  perekonomian  dan  aktifitas masyarakat. Hal ini juga membutuhkan startegi pengembangan langkah – langkah perbaikan dan pengatiran lalu lintas dan angkutan jalan secara optimal.
Forum LLAJ ini diharapkan dapat sebagai media untuk koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana jalan, sehingga ada 3 hal yang patut diperhatikan dalam berlalu lintas yakni, kemacaten, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut harus di  dukung  dengan  5  pilar  keselamatan  antara  lain:  management  keselamatan,  jalan  yang berkeslamatan,  kendaraan  yang  berkeselamatan,  pengguna  jalan  yang  berkeselamatan,  respontif penanganan kecelakaan.
Memasuki  era  globalisasi  sekarang  ini,  kebutuhan  akan  kehidupan  manusia  di  segala bidang  meningkat.  Tidak  hanya  peningkatan  dari  segi  kebutuhan  pokok  namun  juga  meningkat dan  berkembang  dari  segi  teknologi  seperti  komputer,  mesin,  dan  tidak  tertinggal  kendaraan bermotor sebagai sarana yang digunakan setiap harinya. Meningkatnya kendaraan bermotor baik
0 50 100 150 200 2019 2020 2021 2022 2023 135 117 145 157 176
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
roda 2 maupun roda 4 membuat lalu lintas jalanan semakin padat (Nizam, 2020).
Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memengang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.Karena dengan adanya lalu lintas tersebut,memudahkan  akses  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatannya  untuk  pemenuhan perekonomiannya  (Sanjaya,  2019).  Tanpa  adanya  lalu  lintas,  dapat  dibayangkan  bagaimana sulitnya  kita  untuk  menuju  tempat  pekerjaan  atau  melakukan  pekerjaan  yang  berhubungan dengan  penggunaan  jalan raya. Tidak  ada satu pun  pekerjaan yang  tidak  luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari (Putri, 2022).
Sebagai  bagian  dari  sistem  transportasi  nasional,  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  harus dikembangkan  potensi  dan  perannya  untuk  mewujudkan  keamanan,  kesejahteraan,  ketertiban berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  rangka  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  otonomi  daerah,  serta  akuntabilitas penyelenggaraan  negara.  Tinjauan  utama  dari  peraturan  lalu  lintas  adalah  untuk  meningkatkan mutu  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  dari  semua  lalu  lintas  dijalan-jalan. Mengidentifikasi  seluruh  permasalahan  yang  dihadapi  di  jalan  raya  berkisar  pada  lalu  lintas (Rully, 2022).
Lalu  lintas  merupakan  urat  nadi  kehidupan,  karena  suatu  masyarakat  dapat  hidup  tumbuh dan  berkembang  bila  ada  produktivitas.  Produktivitas  itu  sendiri  dihasilkan  oleh  aktivitas, sedangkan  aktivitas-aktivitas  itu  melalui  dan  dengan  lalu  lintas,  sehingga  lalu  lintas  haruslah aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu lintas juga merupakan cermin dari budaya bangsa, dimana lalu  lintas  merupakan  refleksi  tingkat  kesadaran  dan  tanggung  jawab  serta  disiplin  masyarakat sebagai pengguna jalan akan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas disebut juga KAMSELTIBCAR LANTAS.
Pertumbuhan  jumlah  penduduk  menyebabkan  kebutuhan  akan  transportasi  lalu  lintas semakin  meningkat.  Selain  itu  juga  membuat  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  terkendali. Kepadatan volume lalu lintas akan menyebabkan akses jalan sulit untuk dilalui, berbagai aktivitas pengguna  jalan  tidak  nyaman,  sehingga  secara  tidak  langsung  akan  menimbulkan  risiko permasalahan lalu lintas, Seperti kemacetan dan kecelakaan yang akan berdampak pada turunnya kinerja  pelayanan  jalan.  Kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak diduga  dan  disengaja  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 pasal 24 Tahun 2009)
Permasalahan  lalu  lintas  jalan  raya  merupakan  suatu  permasalahan  yang  kompleks  dalam dunia  transportasi  darat  terutama  transportasi  perkotaan.  Setiap  diselesaikan  satu  permasalahan akan  muncul  permasalahan  berikutnya,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  masalah  yang berhasil  diselesaikan  dikemudian  hari  akan  menimbulkan  permasalahan  baru.  Problem transportasi diperkotaan tersebut timbul terutama disebabkan karena tingginya tingkat urbanisasi, pertumbuhan  jumlah  kendaraan  tidak  sebanding  dengan  pertumbuhan  prasarana  transportasi. Serta populasi dan pergerakan yang meningkat dengan pesat setiap harinya. Untuk itu, informasi mengenai  pergerakan  arus  lalu  lintas  sangat  penting  untuk  diketahui  didaerah  perkotaan (Mintawati, 2022).
Masalah  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  merupakan  masalah  lain  yang  perlu  penanganan tersendiri  dan  harus segera dilakukan. Mengingat  permasalahan  yang sedemikian  kompleks dan penanganannya  melibatkan  beberapa  instansi  maka  harus  ada  upaya  yang  signifikan  untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
Forum  Lalu  Lintas  Angkutan  Jalan  (FLLAJ),  adalah  salah  satu  hal  yang  penting  dalam
penyelenggaraan  jalan  yang  baik.  Forum  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  adalah  wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan  angkutan  jalan  dalam  kegiatan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat  dilakukan  oleh Pemerintah,  pemerintah  daerah,  badan  hukum,  dan/atau  masyarakat.  Penyelenggaraan  tersebut harus terkoordinasi yang dilaksanakan melalui forum.
Peran  dari  forum  tersebut  sangat  penting,  namun  pada  pelaksanaannya  banyak  kalangan yang melaporkan bahwa forum tersebut tidak berjalan secara efektif. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan Forum masih menjadi rapat formil antar instansi, padahal amanah dari dasar hukum pembentukannya mendorong agar masyarakat terlibat aktif pada Forum. Kurangnya dokumentasi dan  catatan  rapat  yang  tertib  secara  administrasi,  banyak  forum  tanpa  ada  catatan  tertulis  yang hanya menjadi forum diskusi informal yang tidak punya kekuatan aturan ataupun perikatan.
Hasil survei awal yang peneliti lakukan pada saat kegiatan forum ditemukan bahwa peserta forum  secara  teoritis  mengetahui  dasar  pembentukan  namun  secara  empiris  belum  memahami betul fungsi dan mekanisme cara kerja dari FLLAJ. Partisipasi masyarakat dalam FLLAJ masih rendah  karena  masyarakat  yang  hadir  terlihat  hanya  bersifat  pasif  dalam  kegiatan  forum. Kurangnya  dokumentasi  dan  catatan  rapat  yang  tertib  secara  administrasi,  banyak  forum  tanpa ada catatan tertulis yang hanya menjadi forum diskusi informal yang tidak punya kekuatan aturan ataupun  perikatan.  Topik  yang  sering  didiskusikan  adalah  topik  kecelakaan  lalu  lintas  (58%), dilanjutkan  oleh  dan  manajemen  dan  rekayasa  lalu  lintas  (56%)  dan  topik  mengenai  fisik  dan lingkungan jalan (51%).
Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Satlantas Polres Pariaman”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kebijakan  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bermaksud  memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lainnya. Informan dalam penelitian sebagai berikut:
Tabel 1. Informan Penelitian
No Informan Kode Jumlah 1 Kepala Satuan Lalu LintasPolres Pariaman If 1 1 2 Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman If 2 1 3 Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman If 3 1 4 Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman If 4 1 5 Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman If 5 1 6 Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman If 6 1 7 Tokoh masyarakat If 7 1 8 Masyarakat (sopir angkutan umum) If8 1 9 Masyarakat (ojek) If9 1 Jumlah 9
Tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekhnik  analalis  data  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  (data)  dan  triangulasi  metode untuk  menguji  keabsahan  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  yang  diteliti  oleh peneliti.
1. Triangulasi Sumber

## J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
Triangulasi  sumber  untuk  menguji  kredibiltas  suatu  datadilakukan  dengan  cara melakukan  pengecekan  pada  data  yangtelah  diperoleh  dari  berbagai  sumber  data  seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi  teknik  untuk  menguji  kredibiltas  suatu  data  dilakukan  dengan  cara melakukan  pengecekan  pada  data  yang  telah  dipeoleh  dari  sumber  yang  sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi yang didapat dari 7 orang informan yang berperan penting dalam penerapan implementasi Forum Lalulintas  dan  Angkutan  Jalan  Dalam  Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  di  Satlantas  Polres Pariaman, kemudian dicek dengan wawancar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Input pelaksanaan forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Polres Pariaman Input  pelaksanan  folum  lalu  lintas  jaan  dan  angkutan  jalan  di  Satlantas  Kota  Pariaman  yang akan penulis analisis dalam hal ini terdiri dari kebijakan, sumber daya manusia, biaya, sarana dan prasarana.
a. Kebijakan
Kebijakan  adalah  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  pedoman  dan  dasar  rencana dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak  .  Istilah  ini  dapat diterapkan  pada  pemerintahan,  organisasi  dan  kelompok  sektor  swasta,  serta  individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  narasumber  diketahui  bahwa  Forum  LLAJ merupakan kebijakan pemerintah pusat yang implementasinya dilaksanakan oleh masing- masing-masing daerah, sebagaimana hasil wawancara penulis sebagai berikut;
Forum LLAJ merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan,demi  terciptanya  sistem  transportasi  di  wilayah  perkotaan  yang  terpadu  dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktifitas masyarakat. Yaa.. sebagaimana kita ketahui wilayah Polres Pariaman  ini  juga  dilalu  oleh  jalur  perlintasan  propinsi  sehingga  volume  kendaraan yang lewat setiap tahunnya mengalami peningkatan. (IF1)
Lebih  lanjut  narasumber  lain  juga  menabahkan  tentang  kebijakan  dari  forum  lalu  lintas dan angkutan jalan di Kota Pariaman sebagai berikut
Dalam  mengatasi  berrbagai  persoanaln  lalu  lintas  di  daerah  yang  semakin  kompleks, maka  lal  ini  membutuhkan  strategi  untuk  mengembangkan  langkah  -  langkah perbaikan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan secara optimal. Nah…Forum LLAJ ini  diharapkan  dapat  sebagai  media  untuk  koordinasi,  pengaturan,  pembinaan,  dan pengawasan terhadap sarana prasarana jalan yang melibatkan berbagai stake holder di bidang  lalu  lintas  dan  jalan  raya.  Untuk  wilayah  Pariaman  kebijakan  ini  sudah diimplementasikan oleh daerah sejak tahun 2016 (IF2)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa  Forum  Komunikasi  Lalu Lintas dan Jalan Raya merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat yang dibentuk dalam rangka  menjawab  tantangan  permasalahan  lalu  lintas  yang  semakin  kompleks  di  setiap wilayah. Implementasi dari kebijakan ini di Kota Pariaman sudah dilaksanakan sejak tahun 2016.
Kebijakan  publik  di  negara  hukum  berkaitan  dengan  kepatuhan  terhadap  hukum. Walaupun  berhubungan  dengan  dampak  yang  nantinya  akan  ditimbulkan  untuk kepentingan  masyarakat,  namun  kepatuhan  terhadap  hukum  itu  sangatlah  diperlukan supaya  dalam  pembuatan  kebijakan  tidak  melampaui  wewenang  dan  mengambil  jarak dengan sewenang wenang. Kebijakan publik sendiri mempunyai tujuan yakni supaya dapat menyelesaikan  persoalan  yang  ada  secara  tuntas,  bukan  malah  membuat  menyelesaikan persoalan  dengan  menimbulkan  persoalan  baru,  tetapi  dengan  adanya  kebijakan permasalahan  yang  terselesaikan.  Maka  dari  itu,  kebijakan  publik  harus  menjadi  solusi serta  penyelesaian  terhadap  persoalan  yang  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Kebijakan publik  juga  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dari  pembangunan  nasional,  peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Kebijakan publik  dalam  sistem  demokrasi  harus  mampu  memperlihatkan  partisipasi  publik  (Amalo, 2019).
Penerapan  kebijakan  ini  menjawab  permasalahan  di  lalu  lintas  yang  semakin  kompleks diantaranya tentang tingginya volume lalu lintas dan pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat  dengan  tidak  dimbangi  dengan  prasarana  transportasi  jalan  yang  memadai.  Untuk mengatasi  permasalahan  yang  ada  maka  diperlukan  suatu  wadah  antar  instansi  terkait dalam  rangka  melakukan  koordinasi,  pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap sarana dan prasarana jalan dimana hal tersebut harus didukung dengan 5 pilar keselamatan antara  lain  manajemen  keselamatan,  jalan  yang  berkeselamatan,  kendaraan  yang berkeselamatan,  pengguna  jalan  yang  berkeselamatan,  dan  responsif  penanganan kecelakaan.
b. Sumber daya manusia Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat penting  bahkan tidak  dapat  dilepaskan  dari  sebuah  organisasi,  baik  institusi  maupun  perusahaan.  Pada dasarnya,  Sumber  Daya  Manusia  berupa  manusia  yang  dipekerjakan  disebuah  organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Berangkat dari itu maka sangat pentinglah SDM dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya
dengan baik,
baik untuk ketersediannya maupun kompetensinya/kemampuannya.
Dilihat dari sumber daya manusia yang ada dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pariaman melibatkan berbagai lintas sektoral yang berhubungan dengan angkutan jalan raya di daerah, sebagai mana yang dinyatakan oleh narasumber yang penulis wawancarai sebagai berikut:
Diihat  dari  komposisi  untuk  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Forum  ini  itu melibatkan  berbagai  stake  holder  yang  berkepentingan  pada  angkutan  jalan,  seperti Dinas  Perhubungan,  Jasa  Raharja,  Tokoh  Masyarakat,  Kodim  Kota  Pariaman,  dan tentunya juga melibatkan masyarakat (IF1)
Lebih lanjut informan lain juga mengemukakan sebagai berikut:
Kita  di  dalam  forum  ini  tidak  hanya  melibatkan  Dinas  Perhubungan  dan  Kepolisian saja,  ya…di  sini  juga  turut  melibatkan  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Dinas  Kesehatan, tokoh-tokoh  masyarakat,  masyarakat  itu  sendiri,,  pihak  asuransi  dan  juga  ada melibatkan Kodim Kota Pariaman (IF2)
Ada,  saya  sebagai  tokoh  masyarakat  kemaren  juga  dilibatkan  dalam  forum  lalu  lintas dan angkutan jalan, jadi ya,, posisi saya di sini lebih pada memberikan pemahaman dan
J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
contoh kepada masyarakat (IF7)
Yaa,,  kami  sebagai  personil  yang  bertugas  di  lalu  lintas  tentunya  juga  ada  dilibatka, seperti  pada  saat  sosialisasi  atau  rapat  terkadang  kami  anggota  lantas  juga  dilibatkan (IF3)
Samaa, ada, ikut rapat atau diminta pendapat juga (IF3) Ada,, ya tadi,, ikut rapat,, sosialisasi (IF3)
Ambo,,  diundang  waktu  ado  rapek  tentang  lalu  lintas  ado  patangko  (Saya  juga  ada diundang ketika ada rapat tentang lalu lintas) (IF8)
Ikuik  rapek  ado  pak,,  lai  ado  ditanyo-tanyo  dek  apak  waktu  rapek  tu  (Ada  ikut  rapat Pak, diberi pertanyaan juga pada saat rapat berlangsung) (IF9)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang ada di  Forum  LLAJ  melibatkan  berbagai  lintas  sektoral.  Selain  itu  di  dalam  forum  ini  juga telah  dibentuk  susunan  organisasi  yang  memiliki  peran  dan  fungsinya  masing-masing. Seperti  yang  penulis  observasi  pada  susunan  struktur  dan  fungsi  jawaban  dari  Forum Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pariaman sebagai berikut;

## Pemutakhiran Keputusan Walikota Pariaman Tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja
Dalam  menjalankan  fungsi  dan  peran  FLLAJ  Kota  Pariaman  tahun  2016,  disusun berdasarkan  Keputusan  Walikota  Pariaman  Tahun  2016  dengan  keanggotaan  dan  tugas sebagai berikut:
a. Forum, bertugas:
1) Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan,  menyelenggarakan  dan  menyelesaikan  masalah  –  masalah  lalu  lintas  dan angkutan jalan di Provinsi Sumatera Barat.
2)  Mengadakan  rapat  bulanan  dan  tiga  bulanan  untuk  memantapkan  aspek  koordinasi  dan membahas  segala  permasalahan  yang  muncul  dan  mencarikan  jalan  keluarnya  secara proporsional.
3)  Ikut  terlibat  secara  aktif  dalam  kegiatan  musyawarah  perencanaan  pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
4) Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
5) Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan.
6)  Melakukan  konsultasi  publik  untuk  setiap  kegiatan  yang  berdampak  luas  kepada masyarakat.
7)  Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  dan  memberikan  rekomendasi  atas  kegiatan  yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat.
b. Kelompok Kerja, bertugas:
1) Pengarah bertugas memberikan arahan strategis kepada Tim Pelaksana Pokja FLLAJ agar tugas pelaksanaan pokja sesuai dengan visi / misi Provinsi Sumatera Barat.
2)  Koordinator  bertugas  melakukan  koordinasi  terkait  dengan  arahan  strategis  pengarah kepada Tim Pelaksana Pokja FLLAJ dan kebijakan instansi pemerintah terkait pengaturan lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  agar  tugas  pelaksanaan  Pokja  sesuai  dengan  visi  /  misi Provinsi Sumatera Barat.
3) Ketua bertugas:
a.  Memastikan  pengendalian  dan  berjalannya  peran  dan  fungsi  Tim  Koordinasi  dan  Tim Pelaksana Pokja FLLAJ sebagaimana tugas Pokja FLLAJ;
b. Memberikan arahan dan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Pokja FLLAJ.
4) Sekretaris bertugas membantu tugas ketua Pokja FLLAJ.
5) Pelaksana Pokja
a. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan, bertugas:
i. Menginventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya.
ii.  Menyusun  rencana  dan  program  pelaksanaannya  serta  penetapan  tingkat  pelayanan  jalan yang diinginkan.
iii. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisai pemanfaatan ruas jalan, perbaikan geometrik ruas jalan dan / atau persimpangan jalan.
iv. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan.
v. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. vi. Pengembangan system informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
b. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertugas:
i. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan. ii. Manajemen dan rekayasa lalu lintas.
iii. Persyaratan Teknik dan laik jalan kendaraan bermotor. iv. Perizinan angkutan umum.
v. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
vi.  Pembinaan  sumber  daya  manusia  penyelenggara  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  dan angkutan jalan.
vii.  Penyidikan  terhadap  pelanggaran  perizinan  angkutan  umum,  persyaratan  teknis  dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan / atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
c. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertugas:
i. Pendidikan Berlalu Lintas.
ii. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. iii. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
d. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat, bertugas: i. Mempersiapkan bahan/materi sosialisasi FLLAJ.
ii.  Menghimpun  masukan  dari  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  lalu  lintas  dan  angkutan jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat / sidang pleno dan tindak lanjut FLLAJ. iii. Menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan FLLAJ.
c. Sekretariat , bertugas:
1) Urusan Administrasi dan Keuangan, bertugas:
a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat / persidangan FLLAJ.
b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat / persidangan FLLAJ. c. Menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggungjawabannya.
2) Urusan Rapat / Persidangan, bertugas:
a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat / persidangan FLLAJ.
b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat / persidangan FLLAJ. 3) Urusan Hubungan dan Masukan Masyarakat, bertugas:
a. Menghimpun semua masukan, saran, dan keluhan masyarakat terkait dengan lalu lintas dan
J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
angkutan jalan.
b.  Melakukan  pembaharuan  data  dan  informasi  secara  berkesinambungan  pada  website FLLAJ yang ada.
c. Menyiapkan bahan sosialisasi FLLAJ.
d. Staf Ahli , bertugas:
1)  Memberikan  rekomendasi  kepada  FLLAJ  dan  Pokja  FLLAJ  terhadap  isu  –  isu  strategis mengenai masalah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2)  Memberikan  masukan  kepada  FLLAJ  dan  Pokja  FLLAJ  dalam  tatanan  kebijakan dankerangka  implementasi  tentang  hal  –  hal  yang  menyangkut  masalah  –  masalah strategis  dan  pendekatan  atau  kebijakan  baru  untuk  menciptakan  akselerasi  tugas  dan fungsi pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3)  Melakukan  pengamatan,  menelaah,  memberikan  pertimbangan  dan  saran  pemecahan masalah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
e. Staf Pendukung , bertugas:
1) Menginventarisasi permasalahan transportasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
2) Mendokumentasikan kegiatan FLLAJ di lapangan.
3) Membuat laporan dan notulen hasil kajian FLLAJ.
4) Mencatat saran dan masukan dari FLLAJ dan Pokja FLLAJ.
5) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan disposisi / arahan pimpinan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  pada  dokumentasi  yang  penulis  lakukan diketahui  bahwa  ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  sangat  dibutuhkan  karena  diyakini bahwa ada bagian tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan,  jumlah  SDM  sangat  menentukan  dalam  perhitungan  efektif  dan  efisiennya penyelesaian  pekerjaan,  ketidak  tepatan  dalam  penyediaan  SDM  dapat  mengakibatkan  tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.
(Jabani,  2015)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  dalam  implementasai organisasi,  setelah  sebelumnya  dilakukan  penyesuaian  atau  pengintegrasian  rencana,  maka secara  operasional  perencanaan  SDM  harus  mampu  menterjemahkan  setiap  program  yang akan  dilakukannya  dan  meyakinkan  bahwa  semua  rencana  SDM  tidak  akan  saling berbenturan  dengan  perencanaan  bisnis  secara  keselu  ruhan.  Proses  perencanaan  SDM  pada ting kat ini merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, baik dari sisi kaualitas maupun kuantitasnya.
Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan  pencapaian  tujuan organisasi. Apabila di  dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola  dan memanfatkannya  maka  tidak akan mungkin dapat  meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam  organisasi  itu  sangat  diperlukan  sebagai  unsur  utama  dan  unsur  pengendali keberhasilan organisasi. Untuk itulah dalam forum LLAJ ini dibentuk dan diisi oleh berbagai sumber  daya  manusia  yang  memang  memiliki  perannya  masing-masing  untuk  bersinergi dalam  pengelolaan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  di  Kota Pariaman.
a. Biaya
Biaya operasional merupakan salah satu komponen utama dalam suatu organisasi. Komponen  ini  diperlukan  guna  melancarkan  jalannya  aktivitas  usaha.  Biaya  operasional dikaitkan  dengan  pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  pembelian  alat  atau  fasilitas usaha lainnya.
Dilihat dari sumber dana pada forum LLAJ di Kota Pariaman berasal dari anggaran yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Pariaman,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh para narasumber sebagai berikut:
Sumber Dana operasional dari forum ini yaa berasal dari dana yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Pariaman (IF1)
Lebih lanjut informan lain juga mengemukakan sebagai berikut Sumber Dana yang di perlukan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa kegiatan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) adalah APBD Kota Pariaman  yang  dianggarkan  setiap  tahun  berjalan.  Besaran  anggaran  tersebut disesuaikan  dengan  kebutuhan  pada  saat  itu,  seperti  contoh  di  tahun  2022  kemarin realisasi  anggaran  untuk  forum  ini  mencapai  adalah  sebesar  Rp.400.000.000  (Dua Ratus Juta Rupiah) (IF2)
Berdasarkan  dari  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran  biaya operasional  dari  Forum  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  Kota  Pariaman  berasal  dari APBD  Kota  Pariaman  yang  setiap  tahunnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari operasional forum ini.
Biaya  operasional  merupakan  sejumlah  biaya  yang  harus  dikeluarkan  supaya proses operasional atau kegiatan organisasi dapat bergerak secara terus menerus. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua organisasi pasti akan mengeluarkan biaya untuk operasionalnya.  Biaya  operasional  sendiri  kerap  disebut  dengan  biaya  pengorbanan  dan ditulis dalam bentuk satuan uang.
b. Sarana prasarana
Aktivitas  kerja  dari  suatu  organisasi  akan  lebih  lancar  jika  didukung  oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi serta dikelola dengan baik. Hal inilah yang  kemudian  membuat  manajemen  sarana  dan  prasarana  menjadi  vital  dalam  sebuah organisasi.  Sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  wawancara  pada  narasumber  sebagai berikut
Kalau  sarana  dan  prasarana  dari  forum  ini  tentunya  juga  penting  ya,,,,  Tanpa  adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut,  antara  lain  mencakup  tenaga  manusia yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang  cukup,  dan lain-lain. Kalau hal-hal  itu  tidak terpenuhi, maka  mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  persyaratan  jalan  menurut  UU  no  14/1992  Menurut undang-undang  lalu  lintas  nomor  14  tahun  1992  pasal  8  maka  jalan  wajib  dilengkapi dengan rambu, marka, alat pemberi isyarat, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan,  alat  pengawasan  dan  pengaman  jalan  serta  fasilitas  pendukung  lainnya. Nah…..Sarana  perlengkapan  jalan  ini  tentu  dimaksudkan  untuk  keselamatan, keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas  serta  kemudahan  pemakai  jalan,  tapi

## J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
terkadang beberapa kendala di lapangan tentunya ada kita temukan, seperti trafic light yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ini tentunya juga akan menjadi persoalan dalam kelancaran dan penegakan hukum di jalan raya.. (IF1)
Lebih lanjut dalam wawancara dengan narasumber lain menyatakan bahwa Sarana  dan  prasarana  keselamatan  lalu  lintas  angkutan  jalan  di  Kota  Pariaman  terdiri dari  fasilitas  pelengkap  jalan  yang  meliputi  rambu,  marka,  lampu  penerangan  jalan, delineator,  guardrail  dan  cermin  tikungan.  Untuk  ketersediaan  sarana  dan  prasarana sebenarnya  masih  belum  optimal,  seperti  contoh,,,  kita  meminta  anggaran  untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas di jalan raya seperti perawatan rambu lalu lintas, halte,, dari  200  juta  yang  dianggarkan,  realisasinya  hanya  bisa  40  juta,  yaa  ini  karena keterbatasan anggaran di Kota Pariaman (IF2)
Kalau  sarana  prasarana  lalu  lintas  di  jalan  wilayah  Kota  Pariaman,  pada  umumnya sudah  mulai  baik,  tapi  kadang  ada  beberapa  kendala  seperti  trafic  light  yang  tidak berfungsi sebagaimana mestinya,, (IF3)
Menurut  saya  sarana  prasarana  lalu  lintas  di  Pariaman  perlu  ditingkatkan  lagi  seperti ada  beberapa  persimpangan  yang  belum  ada  trafic  lightnya,,  juga  petunjuk-petunjuk jalan  yang  kurang  jelas  (IF4).Sudah  baik  sihh,,  Cuma  perlu  ditingkatkan  saja  (IF5) .Sama,,  perlu  ditingkatkan  saja  (IF6).  Kalau  masalah  sarana  prasarana  lalu  lintas menurut  saya  ya  perlu  ditingkatkan,,  contoh  ni  yaa,,  di  simpang  kampung  kaliang,, itukan  lalu  lintas  rami,,  tapi  koq  belum  ada  lampu  merahnya,,,  seharusnya  dipasang disana satu.. (IF7). Sarana jalan raya,, wak raso lah cukuik pak (IF8) (sarana jalan raya, saya  rasa  sudah  cukup  pak)Kalau  untuk  sarana  prasarana  pengaturan  lalu  lintas,, yoo,,wak raso ditambah lah ndak nyo (IF9) (kalau untuk sarana prasarana pengaturan lalu lintas, ya saya rasa hendaknya ditingkatkan)
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sarana  dan prasarana  merupakan  salah  satu  komponen  penting  yang  diperhatikan  pada  Forum  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  usaha  mendukung  penegakan  hukum  lali  lintas  di wilayah  Polres  Pariaman.  Kebutuhan  dana  sarana  dan  prasaran  untuk  mendukung operasional  forum  ternyata  masih  belum  optimal  karena  realisasi  dana  yang  diberikan masih jauh dari besaran anggaran yang dibuat.
Berdasarkan  persyaratan  jalan  menurut  UU  no  14/1992  Menurut  undang-undang lalu  lintas  nomor  14  tahun  1992  pasal  8  maka  jalan  wajib  dilengkapi  dengan  rambu, marka,  alat  pemberi  isyarat,  alat  pengendali  dan  alat  pengaman  pemakai  jalan,  alat pengawasan dan pengaman  jalan  serta fasilitas pendukung  lainnya.  Sarana perlengkapan jalan ini tentu dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan
(Zayu,  2012)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  meningkatnya  kepadatan lalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  peningkatan  mobilitas  masyarakat  didukung  dengan mudahnya  kepemilikan  kendaraan  bermotor  serta  perkembangan  sarana  dan  prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan  lalu  lintas.  Kecelakaan  lalu  lintas  di  kota  Padang  didominasi  oleh  kaum remaja yaitu pada usia 15–24 tahun khususmya mahasiswa
Permasalahan  lalu  lintas  secara  umum  meliputi  keamanan  dan  keselamatan  juga sarana dan prasarana lalu lintas yang masih kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu  lintas  serta  ketidaktertiban  lalu  lintas.  Persoalan-persoalan  lalu  lintas  tersebut menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian materiil maupun non materiil.
2. Proses pelaksanaan pelaksanaan forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Polres Pariaman
a. Latar belakang dibentuknya forum lalu lintas jalan Lalu  lintas  merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  menjadi  perhatian  pemerintah karena  lalu  lintas  terkait  dengan  sarana  masyarakat  untuk  bergerak  dari  satu  tempat  ke tempat lain. Apabila arus lalu lintas terganggu maka akan berdampak terhadap mobilitas masyarakat. Dalam mengatur tata laksana lalu lintas dan jalan raya yang lebih baik, maka dibentuklah  suatu  forum  berisikan  semua  elemen  pemerintah  dan  masyarakat  yang berperan  dalam  penegakan  hukum  lalu  lintas  dan  jalan  raya  di  Kota  Pariaman, sebagaimana yang diutarakan oleh narasumber dalam wawancara berikut ini
Adapun  maksud  dibentuknya  FLLAJ  di  Pariaman  adalah  untuk  mewujudkan  wadah koordinasi yang aktif dan efektif antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan  yang  memerlukan  keterpaduan  dalam  merencanakan,  menyelenggarakan  dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan jalan demi terciptanya lalu lintas  dan  angkutan  yang  aman,  lancar,  tertib,  dan  selamat  di  wilayah  Polres  Kota Pariaman dan forum ini tentunya juga implementasi lebih lanjut dari program Propinsi Sumatera  Barat  khususnya  dan  di  Indonesia  pada  umumnya.  Kalau  untuk pelaksanaanya sudah dimulai dari tahun 2016 (IF1).
Lebih  lanjut  informan  lain  menambahkan  latar  belakang  dibentuknya  forum  ini sebagai berikut
Forum  LLAJ  ini  merupakan  wahana  untuk  mensinergiskan  tugas  pokok  dan  fungsi setiap  instansi  penyelenggaraan  LLAJ  dalam  rangka  menganalisis  permasalahan, menemukan  solusi,  dan  meningkatkan  dan  tentunya  juga  kualitas  pelayanan  terhadap masyarakat di Pariaman ini..(IF2)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  latar  belakang  dibentuknya forum  LLAJ  di  Kota  Pariaman  merupakan  implementasi  lebih  lanjut  dari  program penataan lalu lintas  yang  dicanangkan  pemerintah pusat  dan  di  wilayah  Polres  Pariaman sudah  diterapkan  semenjak  tahun  2016.  Adapun  maksudnya  adalah  untuk  mewujudkan wadah  koordinasi  yang  aktif  dan  efektif  antar  instansi  penyelenggara  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  yang  memerlukan  keterpaduan  dalam  merencanakan,  menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan demi terciptanya lalu lintas dan angkutan yang aman, lancar, tertib, dan selamat.
b. Tujuan dari pembentukan
Tujuan  dari  organisasi  secara  umum  adalah  untuk  mencapai  atau  merealisasikan keinginan  atau  cita-cita  bersama  dari  tiap  anggota  organisasi  untuk  mendapatkan keuntungan  dan  keberhasilan  dari  tujuan  organisasi  serta  untuk  mengatasi  terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat dari narasumber  yang  penulis  wawancarai  diketahui  bahwa  tujuan  dari  Forum  LLAJ  di  Kota Pariaman adalah sebagai berikut

## J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
Pada  dasarnya  forum  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  keamanan,  keselamatan, ketertiban,  kelancaran  lalu  lintas  di  wilayah  Polres  Pariaman  sehingga  nantinya  tertib berkendara oleh masyarakat akan lebih meningkat, Namun yaa,, dalam pelaksanaannya kita masih terkendala dalam hal koordinasi antar instansi, seperti dalam pengaturan lalu lintas, jalan raya,, pada saat ada acara yang menggunakan bahu jalan, di sini terkadang terjadi miss komunikasi dengan petugas dinas perhubungan,, (IF1)
Lebih  lanjut  narasumber  lain  menambahkan  bahwa  tujuan  dari  pembentukan forum LLAJ ini adalah sebagai berikut
Tujuan  dibentuknya  Forum  LLAJ  ini  untuk  mewujudkan  lalu  lintas  dan  angkutan yang aman, lancar,  tertib,  dan selamat. Serta juga  untuk  terwujudnya  etika berlalu lintas oleh masyarakat di sini dalam berkendaraan di jalan umum,, selain itu juga menganalisa permasalahan  jalan,  kemudian  menjembatani  hingga  menemukan  solusi  serta meningkatkan  kualitas  pelayanan  bagi  masyarakat  pengguna  jalan.  Kalau  secara organisasi,  tujuan  dari  forum  ini  ada  tertuang  dalam  panduan  pedoman  FFLAJ  Kota Pariaman. (IF2)
Berdasarkan hasil observasi penulis pada panduan pedoman Forum Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  Kota  Pariaman  diketahui  bahwa  tujuan  dari  forum  ini  adalah  sebagai berikut:
Tujuan dari pembentukan FLLAJ Kota Pariaman adalah sebagai berikut:
1) Melakukan  rapat  bulanan  yang  dapat  menghasilkan  rekomendasi  dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
2) Bertindak sebagai independent assessor terhadap kegiatan-kegiatan di lingkup lalu lintas dan angkutan jalan.
3) Menjadi korrdinator 5 pilar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
4) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  pada  dokumen  diketahui bahwa  tujuan  dari  pembentukan  forum  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  ini  adalah  untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban kelancaran dalam berlalu lintas dan juga memberikan  rekomendasi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  lalu  lintas  dan  angkutan jalan yang ditemukan di lapangan.
c. Proses Sosialisasi.
Kegiatan  sosialisasi  program,  atau  sistem  kepada  masyarakat  merupakan  suatu upaya  yang  strategis  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  partisipasi  masyarakat  dalam inovasi  dan  temuan  yang  dihasilkan  oleh  suatu  lembaga.  Proses  sosialisasi  ini  bertujuan untuk  memastikan  bahwa  informasi  terkait  produk,  program,  atau  sistem  dapat  diakses dan  dipahami  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat.  Presentasi  publik  merupakan  cara efektif  untuk  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  luas.  Dalam  kegiatan  ini, setiap lembaga dapat menggunakan berbagai media seperti brosur, poster, dan presentasi visual  untuk  menjelaskan  manfaat,  cara  penggunaan,  dan  dampak  produk  atau  program yang disosialisasikan
Hasil penelusuran lebih lanjut penulis dengan melakukan wawancara dan observasi pada narasumber diketahui bahwa kegitan sosialisasi dari forum lalu lintas dan angkutan jalan  sudah  dilaksanakan  pada  masyarakat,  seperti  dari  pernyataan  narasumber  sebagai berikut;
Untuk kegiatan sosialisasi dari forum ini sosialisasi sudah dilakukan pada masyarakat, seperti akhir-akhir  ini  ada  kegiatan  sosialisasi di  sekolah dengan  sasaran  pengendara usia pelajar. Adapun pilihan objek sosialisasi di sekolah ini karena pendidikan berlalu- lintas ini di prioritaskan pada pemahaman dan pengetahuan di kalangan remaja Yaitu memberikan pembelajaran tentang bagaimana berlalu-lintas yang baik dan benar serta teratur, menanamkan kedisiplinan bagi pelajar yang bukan hanya mengerti atau paham peraturannya saja tetapi juga bersedia untuk mentaatinya (IF1)
Lebih lanjut Bapak Kasatlantas Polres Pariaman juga menjelaskan sebagai berikut Dipilihnya sekolah sebagai tempat sosialisasi juga ada alasan tertentu, selama ini jenis penegakan  hukum  lalu  lintas  yang  sering  dilanggar  adalah  pada  pelanggaran  kelas potensial,  yakni  pelanggaran  umum  seperti : melanggar  persyaratan  lampu,  rem, melanggar  penggunaan  sabuk,  pengaman,  pemakaian  helm,  persyaratan  surat kendaraan  /  STNK  dan  SIM,  dan  sebagainya  dan  selama  ini,,  pada  umumnya  yang melakukan pelanggaran berada pada usia pelajar..(IF1)
Lebih lanjut narasumber lain menambahkan tentang sosialisasi pembentukan forum LLAJ ini adalah sebagai berikut
Sosialisasi  sudah  ada  dilakukan  seperti  saat  Dinas  Perhubungan  (Dishub)  dan Satlantas  Kota  Pariaman  melakukan  sosialisasi  tentang  penyuluhan  keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, lalu lintas di Aula Pertemuan SMKN 2 Pariaman. Sosialisasi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pembelajaran  tentang  pentingnya pendidikan lalu lintas yang baik dan benar bagi para pelajar khususnya, agar generasi muda  secara  sadar  mampu  mengimplementasikan  etika  berlalu-lintas  yang  baik, santun,  aman,  dan  lancar  demi  keselamatan  bersama  (IF2).  Sudah,,  kalau  untuk sosialisasi  sudah  ada  (IF3).  Ada  dilakukan  (IF4).  Sudah  ada  bang  (IF5).  Ada,,  ada dilakukan bang (IF6). Kalau pemberitahuan ke masyarakat sudah ada dilakukan (IF7) Sudah,, ada (IF8). Ado pak (IF9) (ada pak)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  diketahui  bahwa  implementasi program Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 telah  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  melalui  presentase  visual  langsung  ke masyarakat,  seperti  ke  sekolah-sekolah.  Adapun  dipilihnya  sekolah  sebagai  tempat sosialisasi  yang  potensial  dikarenakan  jenis  pelanggaran  umum  yang  terjadi  di  lapangan lebih didominasi oleh pengendara usia pelajar. Selain itu dengan terbentuknya forum ini diharapkan koordinasi antar bidang akan menciptakan sinergitas dalam upaya pemecahan masalah  transportasi.  Terselenggaranya  keamanan  dan  kenyamanan  berlalu  lintas  bagi masyarakat pengguna jalan raya. Adapun tujuan  yang diharapkan  adalah  semua masalah dapat  dibahas  secara  terpadu  dan  menghasilkan  sebuah  rekomendasi  yang  efisensi  dan efektif.  Akan  tetapi,  implementasi  dari  forum  ini  masih  belum  berjalan  dengan  optimal karena  kurangnya  koordinasi  antar  instansi  dan  juga  masih  rendahnya  peran  masyarakat dalam mentaati aturan penegakan hukum lalu lintas di lapangan.
Penelitian  oleh  (Gunawan  &  Utomo,  2017)  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam  kegiatan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat dilakukan  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  badan  hukum,  dan/atau  masyarakat. Penyelenggaraan  tersebut  harus  terkoordinasi  yang  dilaksanakan  melalui  forum  LLAJ. Peran  dari  forum  tersebut  sangat  penting,  namun  pada  pelaksanaannya  banyak  kalangan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
yang  melaporkan  bahwa  forum  tersebut  tidak  berjalan  secara  efektif.  Sementara  dalam penelitian  (Udin,  2018)  menjelaskan  bahwa  dalam  setiap  kebijakan  yang  akan dilaksanakan harus adanya pembagian kerja yang jelas dan semua pekerjaan harus terbagi secara  merata  agar  tidak  saling  lempar  tangggung  jawab  dan  kondisi  ini  menjadi  satu permasalahan dalam implementasi dari kinerja forum LLAJ. Hambatan dalam koordinasi tentang  implementasi  sistem  satu  arah  di  Kota  Bogor  yaitu  kurangnya  koordinasi  antar instansi sehingga terjadinya lempar tanggung jawab.
3. Output pelaksanaan forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Polres Pariaman Efektifitas  dari  forum  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  terhadap  penegakan  hukum  lalu lintas  di  wilayah  Polres  Pariaman  dapat  dilihat  dari  keluaran/produk  yang  dihasilkan  dari pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selama ini dan juga dilihat dari implementasi produk tersebut dilapangan yaitu terlaksananya sinergi, koordinasi antar instansi dalam mengatasi permasalahan dan kebijakan serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan masalah lalu lintas dan isu isu strategis permasalahan transportasi. Adapun output pelaksanaan forum  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  selama  ini  dapat  diihat  dari  hasil  wawancara  penulis dengan narasumber sebagai berikut;
Untuk melihat progres dari implementasi forum ini salah satu indikatornya tentu dapat dilihat  dari  seberapa  jauh  angka  pelanggaran  ataupun  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  di  wilayah  Pariaman.  Nah…  untuk  angka  pelanggaran  sebagaimana  dari  data yang  ada,  memang  menunjukkan  grafik  peningkatan,  jadi  di  sini  terlihat  kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas masih tergolong rendah, namun jika dibanding tahun sebelumnya kasus pelanggaran sedikit berkurang..(IF1)
Lebih lanjut Kasatlantas juga menjelaskan bahwa Kerjasama dalam forum juga melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor  03  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan. Akan  tetap  dalam  hal  pelaksanaannya  beberapa  pelanggaran  masih  sering  terjadi seperti  belum  ada  sanksi  yang  kuat  terhadap  pelanggaran  dalam  penggunaan  jalan raya  untuk  acara  resepsi  pernikahan  dan  juga  masih  banyak  pelanggaran  lain  seperti tidak  adanya  rambu  lalu  lintas  dan  tidak  adanya  petugas  yang  bertugas  menertibkan lalu lintas pada saat berlangsungnya resepsi
Lebih lanjut informan lain juga mengatakan bahwa Berdasarkan  evaluasi  dan  analisa  tentang  permasalahan  transportasi  berkeselamatan dan  lalu  lintas  jalan  yang  kita  lakukan  pada  saat  rapat  memang  ditemukan  bahwa pelanggaran-pelanggaran  lalu  lintas  masih  sering  ditemukan  (IF2).  Wahh,,  kalau untuk  kesadaran  berlalu  lintas,,  menurut  saya  masyarakat  di  sini  masih  kurang,,kita bisa lihat pak,, ketika di sore hari,, pada umumnya pengendara sudah tidak memakai helm  saat  berkendara,,  beberapa  kendaraan,  baik  mobil  ataupun  roda  dua  masih  ada yang  menerobos  lampu  merah..(IF3).  Kalau  untuk  lalu  lintas  masih  banyak pelanggaran, terutama tidak menggunakan helm  (IF4).  Sosialisasi terhadap  peraturan sudah  sering  dilakukan,  seperti  ke  sekolah,  akan  tetapi  fakta  di  lapangan  kita  masih sering  menemukan  pelanggaran  pada  saat  ada  razia,  terutama  pelanggaran  tidak menggunakan  helm  (IF5).  Masih,  pelanggaran  masih  ada  bang,,  (IF6).  Sepertinya hasil dari forum lalu lintas dan angkutan jalan, sudah berjalan dengan baik, contohnya pada  saat  event-event  besar,  seperti  tabuik  atau  pesta  pantai  di  hari  lebaran,,  seluruh
komponen di forum tampak sudah bekerjasama dengan baik,,, dalam pengaturan lalu lintas, tapi kalau di hari biasa,, ya pelanggaran di jalan memang masih ada ditemukan (IF7)
Berdasarkan  analisa  dari  pernyataan  para  narasumber  dapat  diketahui  bahwa implementasi  forum  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di  wilayah  Polres  Pariaman  sudah  efektif mengurai  dari  beberapa  permasalahan  penegakan  hukum  lalu  lintas,  seperti  adanya  sedikit penurunan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  pada  tahun  terakhir,  penurunan  ini  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Data Pelanggaran Lalu Lintas Kepolisian Resor Pariaman Tahun 2021-
2023 No Tahun Jumlah GAR Teguran 1 2021 2.762 727 2 2022 4510 2276 3 2023 4134 2272
Dilihat  dari  data  pada  tabel  di  atas  memang  menunjukkan  adanya  sedikit  penurunan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  Pariaman.  Namun  secara  keseluruhan  dapat  diketahui bahwa  pelaksanaan  forum  ini  belum  berjalan  dengan  optimal,  hal  ini  dikarenakan  belum adanya  ditemukan  penurunan  yang  signifikan  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  pada  lalu lintas di Pariaman. Selain itu implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir dari kegiatan forum yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2017 tentang  Penyelenggaraan  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  juga  belum  berjalan  sebagaimana mestinya karena sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pada aturan ini dinilai tidak kuat.
Berdasarkan  analisis  ditemukan  bahwa  secara  teoritis  narasumber  mengetahui  dasar pembentukan FLLAJ namun secara prakteknya fungsi dan mekanisme cara kerja dari FLLAJ, partisipasi  masyarakat  dalam  FLLAJ  masih  rendah.  Kesadaran  hukum  berkaitan  erat  dengan nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat  yang  diartikan  bahwa  kaidah-kaidah  hukum  tersebut  telah  meresap  dalam masyarakat.  Selain  itu  keputusan  forum  tidak  diimplementasikan  dengan  efektif.  Salah  satu kelemahan  forum  adalah  tidak  adanya  perangkat  pengawasan  dan  pengendali  dari  keluaran Forum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisa pada hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Forum  Komunikasi  Lalu  Lintas  dan  Jalan  Raya  merupakan  suatu  kebijakan  pemerintah pusat  yang  dibentuk  dalam  rangka  menjawab  tantangan  permasalahan  lalu  lintas  yang semakin  kompleks  di  setiap  wilayah.  Implementasi  dari  kebijakan  ini  di  Kota  Pariaman sudah  dilaksanakan  sejak  tahun  2016  dimana  sumber  dana  pada  forum  LLAJ  di  Kota Pariaman berasal dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman
2. Kebutuhan  dana  sarana  dan  prasaran  untuk  mendukung  operasional  forum  ternyata  masih belum optimal karena realisasi dana yang diberikan masih jauh dari besaran anggaran yang
J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, Agustus 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN: 2828-5271 (online)
dibuat
3. Implementasi  dari  forum  ini  masih  belum  berjalan  dengan  optimal  karena  kurangnya koordinasi  antar  instansi  dan  juga  masih  rendahnya  peran  masyarakat  dalam  mentaati aturan penegakan hukum lalu lintas di lapangan
4. Efektifitas forum LLAJ dalam penegakan hukum di wilayah Polres Pariaman masih belum optimal,  hal  ini  diindikasikan  dari  semakin  meningkatkan  data  pelanggaran  terhadap  lalu lintas  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Selain  itu  implementasi  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  lahir  dari  kegiatan  forum  yakni  Peraturan  Daerah  (PERDA) Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  juga  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  karena  sanksi-sanksi  terhadap pelanggaran pada aturan ini dinilai tidak kuat.

## DAFTAR REFERENSI
Amalo,  C.  V.  (2019).  Efektifitas  Pelayanan  Publik  Di  Kelurahan  Naikoten  II  Kecamatan  Kota Raja Kota Kupang. Jurnal Inovasi Kebijakan .
Gunawan,  D.,  &  Utomo,  A.  R.  (2017).  Peran  Forum  Lalulintas  Angkutan  Jalan  dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah. Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) . Jabani,  M.  (2015). Pentingnya  perencanaan  sumberdaya  manusia  dalam  sebuah  organisasi .  1– 10.
Kurniawan,  A.  H.  A.  T.  (2021).  Perilaku  Ramah  Lingkungan  Anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Ilmu Kepolisian . Mintawati,  H.  (2022).  SOSIALISASI  RECRUITMENT  ONLINE  CALON  ANGGOTA  POLRI DAN FUNGSI TEKNIS YANG ADA DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Abdi Nusa , 124–133.
Nizam, K. (2020). Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas  Yang  Melampai  Kewenangannya  Dalam  Menjalankan  Tugas  (Studi  di  Kepolisian Resort  Kota  Besar  Medan). Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi Hukum Dan Masyarakat , 225–257.
Putri,  K.  A.  (2022).  Pengaruh  Lingkungan  Kerja,  Disiplin  Kerja,  dan  Motivasi  Kerja  terhadap Kinerja  Personil  Polri  di  Kantor  Kepolisian  Resor  Sawahlunto. IKRAITH-EKONOMIKA , 116–124.
Rully,  M.  (2022).  Moralitas  Polri  dalam  mengembalikan  citra  kepolisian  ditengah  masyarakat. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat . Rustandi,  R.  (2022).  Reformasi  Birokrasi  Polri  Terhadap  Pelayanan  Publik  Dalam  Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jurnal Paradigma Administrasi Negara , 134–142.
Sanjaya,  E.  (2019).  PERANAN  PROPAM  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP ANGGOTA  POLISI  YANG  MELAKUKAN  TINDAK  PIDANA  (STUDI  KASUS POLRES TANJUNGBALAI). JURNAL PIONIR .
Saputra, D. (2016). PERANAN POLISI LALU  LINTAS DALAM PENINGKATAN DISIPLIN BERLALU  LINTAS  DI  WILAYAH  HUKUM  POLRES  BOGOR. Jurnal  Hukum DE’RECHTSSTAAT , 117–126.
Udin, K. (2018). Koordinasi eksternal dinas lalu lintas dan angkutan jalan tentang implementasi sistem satu arah dikota bogor. Jurnal Governansi . Zayu,  W.  P.  (2012). Studi  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  metode’revealed  preference’di  Kota Padang .