## PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ 1
Sunarno
Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: sunarno33@outlook.co.id
Imron Mawardi
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: ronmawardi@yahoo.co.id

## ABSTRACT:
Murabaha Financing have potentially lower risk than other financing product. It chosen by USP Kopontren XYZ to fulfill members financing demand both for business development and consumptive purposes. Termination of Employment Relationship, working cycle and Bad characters some members cause of the collectibility default in Murabaha Financing.
This study using qualitative approach and case studies. The collection of primary data through in-depth interview, while secondary data obtained from the Annual Members Meeting report Kopontren XYZ . Explanation building analysis techniques are use to explain the results of in-depth interviews in order to explain the handling of murabaha financing collectibility default.
the results explained to handling collectability default adopt according to The Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 35.3 / Per / M.KUKM / X / 2007, executing from cash collateral, financial penalties for those who deliberately, and converts the contract.
Keywords : Kopontren, Murabaha Financing, Financing Problem, Collectibility Default
I. Pendahuluan Latar Belakang
Industri
keuangan syariah di
Indonesia hingga tahun 2015 mengalami perubahan perkembangan yang signifikan, hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga keuangan syariah tumbuh di Indonesia serta asetnya yang semakin meningkat, demikian juga dengan perkembangan industri keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah termasuk dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), menurut kamus Bank Indonesia LKBB adalah badan usaha bukan bank ataupun bukan perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya langsung ataupun tidak
langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan, baik berupa pinjaman maupun berupa penyertaan modal ( financial institution nonbank ). Lembaga mikro syariah di Indonesia membuka pandangan masyarakat akan pentingnya melakukan transaksi keuangan secara syar'i. Seperti yang diketahui mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga lembaga keuangan mikro syariah tidak dapat dikesampingkan perannya dalam membangun perekonomian negara.
Di dalam industri keuangan mikro syariah dikenal pula lembaga keuangan yang serupa dengan koperasi namun berbasis syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS dan Baitul Maal wa Tamwil yang keduanya memiliki kesamaan pola kerja. Lembaga penghimpun dana pada dasarnya telah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ dan para Sahabat. Pada zaman Rasulullah ﷺ Baitul Maal berfungsi sebagai tempat penghimpun harta dan berlokasi di Masjid Nabawi yang saat itu digunakan sebagai pusat pemerintahan. Karim (2004:132) mengatakan ada dua kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan empat khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi
serta
peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Yang pertama adalah mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai Baitul Maal. Contoh sangat baik untuk kebijakan jangka pendek ini dilakukan Rasulullah ﷺ di Madinah pada permulaan Hijrah seperti telah dijelaskan di muka. Yang kedua kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan Khulafa dengan mengeluarkan dana Baitul Maal.
Pada dasarnya KJKS maupun BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang sama, karena keduanya memiliki dasar hukum yang sama yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik
Indonesia
No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Selanjutnya Unit Simpan Pinjam (USP) Kopontren XYZ adalah salah satu unit jasa keuangan syariah yang sistem kerjanya sama dengan BMT. USP Kopontren XYZ merupakan unit dari salah satu Koperasi Pesantren di Surabaya yang berdiri sejak tahun 1991. Koperasi pesantren ini memiliki beberapa unit usaha, dan yang bergerak dibidang pembiayaan dibentuk menjadi unit jasa keuangan syariah yang tujuannya memberikan jasa pembiayaan kepada masyarakat disekitar koperasi dengan sistem syariah.
Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan USP
Kopontren XYZ Tahun 2010-2014 Tahun Aset USP Kopontren Penyaluran Pembiayaan Pembiayaan Macet 2012 Rp 1.973.000.000,- Rp 1.358.989.109,- 16,23 % 2013 Rp 2.079.000.000,- Rp 1.656.819.000,- 2,7 % 2014 Rp 2.400.000.000,- Rp 2.862.790.000,- 4,5 %

## Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan 2012-2014 (diolah)
Tabel 1 diatas menunjukkan tren pembiayaan macet pada USP Kopontren XYZ. Terlihat tren pembiayaan macet pada USP Kopontren XYZ setiap tahun mengalami penurunan yang signifikan.
Tinggi rendahnya rasio Non Performing Financing di lembaga mikro syariah menjadi masalah tersendiri, sebab di Indonesia belum ada lembaga yang menjamin simpanan para nasabah UJKS BMT seperti yang ada di industri perbankan yaitu Lembaga Penjamin
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
Simpanan atau LPS. Sehingga hal ini berdampak langsung pada profitabilitas USP Kopontren XYZ. Ketidakhadiran LPS di lingkungan industri keuangan mikro syariah membuat pelaku industri jasa ini harus merumuskan secara bijak strategi dalam menangani masalah
NPF pembiayaan yang disalurkan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, penilaian kesehatan KJKS/UJKS dibagi atas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet.
Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila dalam kondisi selain Lancar, yaitu Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
Hingga
saat ini pembiayaan murabahah masih penjadi primadona para nasabah industri jasa keuangan syariah. Deputi Gubernur BI dalam infobanknews.com pada 31 Maret 2015
menyebutkan produk perbankan syariah dengan akad mudharabah telah meningkat menjadi 39%, sementara akad murabahah turun dari 90% menjadi 61%.
Sekalipun mengalami penurunan porsi, akad murabahah tetap memiliki persentase yang tertinggi. Hal ini dikarenakan akad murabahah memiliki risiko yang lebih rendah daripada akad pembiayaan lainnya, selain itu faktor konsumsi masyarakat Indonesia yang tinggi menjadikan akad murabahah semakin diminati.
Tinggi persentase pembiayaan murabahah inilah yang membuat penulis
memilih akad pembiayaan tersebut. Tentu dengan tingginya minat masyarakat dalam memilih akad murabahah, secara tidak langsung pembiayaan bermasalah pada akad ini menyumbang porsi yang besar pula di industri keuangan syariah. Untuk itulah kemudian penulis mengambil permasalahan ini guna mengetahui strategi
penanganan pembiayaan
murabahah bermasalah pada USP Kopontren XYZ, yang nantinya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antaralain 1) Bagaimana penerapan Akad Murabahah pada USP Kopontren XYZ berdasarlan Fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ? 2) Apa penyebab
pembiayaan Murabahah
bermasalah pada USP Kopontren XYZ ? serta 3) Bagaimana
penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah pada USP Kopontren XYZ ?
Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui Penerapan Akad Murabahah pada USP Kopontren XYZ. 2) Mengetahui penyebab pembiayaan Murabahah bermasalah pada USP Kopontren XYZ. 3) Mengetahui strategi penanganan
pembiayaan
Murabahah bermasalah pada
USP
Kopontren XYZ.

## II. LANDASAN TEORI
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi, Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit usaha pada Koperasi yang
kegiatan usahanya
bergerak di
bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Sedangkan jika berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah maka didefinisikan sebagai
koperasi
yang
kegiatan
usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
Iska (2012:200) menjelaskan bahwa Murabahah berasal dari perkataan Ribh yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Sedangkan menurut Antonio (2007:101) bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati.
Badri
(2008:28)
menuturkan
murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan
dengan
jelas barang
yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama.
Dasar Hukum Murabahah seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut.
... ۗ◌ ˸΍Ի Ϯ˴Α˶˷ήϟԼ˴ϡ͉ή˴Σ˴ϭ˴ϊِϴ˴ΒِϟԼ˵͉๡Լ͉Ϟ˴Σ˴΃˴ϭ ...
“…wa ahallallahul-bai’a wa harramar- riba…”
Secara umum pengaplikasian akad murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini
Gambar 1. Skema Akad Murabahah
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
Sumber : Antonio, Muhammad Syafi’i. 2007. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. Hal 107 (diolah).
Antonio (2007:102) menjelaskan beberapa syarat di dalam bai’ al- murabahah sebagai berikut:
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus ssah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
c. Kontrak harus bebas dari riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
2. Kembali kepada penjual
dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
3. Membatalkan kontrak.
Jual beli secara al-murabahah di atas hanya untuk barang dan produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembeli ( murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual
semata-mata mengadakan barang untuk memnuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.
Menurut kamus Bank Indonesia Non Performing Financing yaitu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.
Sedangkan
dalam
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 pembiayaan
bermasalah
adalah suatu kondisi
pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.
faktor yang harus diperhatikan
oleh Account Officer
yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan adalah :
a. Karakter mitra.
b. Analisis keuangan mitra.
c. Struktur modal.
d. Kemampuan produksi.
e. Siklus usaha.
f. Jaminan.
g. Pemantauan-pembinaan.
Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 35.2
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
/Per/M.KUKM/X/2007, penanganan
terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara:
a. Preventif (Pencegahan).
1) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar,
menyangkut internal (koperasi) dan eksternal(mitra dan lingkupnya) 2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan ( on site dan on desk monitoring )
3) Memahami faktor yang menjadi
penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah
b. Kuratif (Penyelesaian).
Menurut Wahyudi dkk (2013:4) risiko didefiniskan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Dari definisi tersebut, risiko mengandung beberapa diemnsi, yakni biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negative lainnya, ketidakpastian, dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. Menurut Kasidi (2010:4), manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditunjukkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian daririsiko yang dihadapi. Menurut Idroes (2008:7) proses manajemen risiko merupakan tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi risiko, yaitu identifikasi, kuantitatif, menentukan sikap, menetapkan solusi,
serta melakukan monitor dan pelaporan risiko. Menurut Rustam (2013:109), mitigasi risiko kredit/pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko untuk meminimalisir kemunkinan terjadinya kerugian.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa,
pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif (Nazir, 2011B:54). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2011:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode
alamiah.

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian adalah terkait dengan rumusan
masalah
mengenai
penerapan pembiayaan
murabahah , penyebab pembiayaan murabahah bermasalah, serta strategi pembiayaan murabahah bermasalah pada USP Kopontren XYZ. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengetahui penerapan pembiayaan murabahah,
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
mengetahui penyebab pembiayaan murabahah bermasalah, dan mengetahui strategi yang diterapkan oleh USP Kopontren XYZ dalam menangani permasalahan pembiayaan akad murabahah . Serta untuk mendapatkan informasi terkait
perkembangan
pembiayaan bermasalah akad murabahah
selama menerapkan strateginya.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2008), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Salah satu cara untuk mendapatkan data primer yaitu peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan.

## Teknis Analisis Data
Yin (2013:133) menjelaskan bahwa ada tiga jenis teknik analisis yang biasanya digunkan, yaitu penjodohan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu. Setiap teknik dapat digunakan dalam sebuah penelitian, yang diperlukan
dengan sesuai, yang kemudian menghasilkan kesimpulan analisis untuk menetapkan
alternatif interpretasi.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis pembuatan eksplanasi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
USP Kopontren XYZ merupakan unit jasa keuangan syariah yang dimiliki oleh salah satu koperasi yang dinaungi pondok pesantren di daerah Surabaya. Koperasi ini didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 7147 tanggal 28 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan H. Usman Esfa, Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Timur. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Koperasi Dan Pembinaan
Pegusaha Kecil Republik Indonesia. Angaran Dasar telah
mengalami perubahan dengan Akta No. 1808 tanggal 23 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Ir. Widjono Anwari,
Kepala Kantor
Wilayah Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Koperasi, ruang lingkup kegiatan usaha pengadaan dan pejualan kebutuhan anggota dan non anggota atau usaha pertokoan. Berikut adalah data identitas koperasi:
No. Badan Hukum: 7147/BH/II 1991
No. NPWP :01.599.707.5-606.000 No. SIUP : 503/3834.A/436.5.9.2006
Akte Pendirian : 28 Oktober 1991
Akte Perubahan: 1808/PAD/WK.13/5.1./XII/9
Alamat Koperasi : Jl. Arif Rahman Hakim No. 32 Keputih Surabaya
Kegiatan usaha koperasi dimulai pada tahun
1991,
tahun
1995
koperasi menawarkan sahamnya untuk dimiliki oleh warga pondok pesantren sebagai penyertaan modal koperasi, yang selanjutnya sebanyak 103. USP Kopontren XYZ dibentuk berdasarkan hasil keputusan rapat koperasi, yaitu dari hasil rapat pengurus dan pengawas pada tanggal 26 Desember tahun 2007. USP Kopontren XYZ sebagai salah satu unit di dalam badan koperasi pondok pesantren di tangani oleh seorang manajer beserta staff karyawan, begitu juga dengan unit usaha yang meliputi unit penjualan komputer, cellular , minimarket , supermarket , dan ATK& stationary

## Produk USP Kopontren XYZ
A. Simpanan Berjangka B. Simpanan Berencana C. Produk Pembiayaan Murabahah
Produk Pembiayaan di USP
Kopontren XYZ terbagi menjadi dua jenis, pembiayaan untuk modal usaha atau pembiayaan bersifat produktif dan pembiayaan yang bersifat konsumtif.
Pengajuan pembiayaan secara umum terlebih dahulu harus memenuhi persayaratan sebagi berikut:
1. Mengisi formulir pembiayaan
2. Fotokopi KTP/SIM/Paspor
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi slip gaji
5. Menyerahkan agunan (bagi non anggota tetap)
Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, pihak UJKS dapat melakukan survei antara lain melakukan kunjungan lapangan dan wawancara secara langsung
kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Proses
wawancara dan kunjungan dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan untuk menyakini data yang diberikan oleh anggota. Wawancara bisa dilakukan dengan pihak-pihak tekait seperti tetangga dan rekan usaha dari anggota. Untuk calon anggota dari non-warga pesantren hal pertama yang dilakukan pihak UJKS adalah menanyakan penjamin dari pihak warga pesantren, jadi apabila calon anggota tidak memiliki penjamin dari pihak warga pesantren maka calon anggota tidak dapat mengajukan
pembiayaan, namun apabila calon anggota mendapat kepercayaan dari pihak manajemen pesantren, hal ini dapat menjadi pertimbangan
UJKS untuk memberikan pembiayaan. Pada
pembiayaan produktif dibutuhkan nota riil anggota yang harus membuktikannya.
Adapun jenis pengikatan bisa teridiri dari :
1. Hak tanggungan, untuk jaminan berupa tanah, dengan dasar hukum UU No.4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang Hak Tanggungan
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
2. Hipotik,untuk
jaminan berupa barang tidak bergerak
selain tanah, dasar hukum KUHP pasal
1162
3. Fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak, dasar hukum UU
No 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia 4. Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan , surat berharga dan logam mulia yang penguasaan
dilakukan
oleh koperasi dilengkapi dengan surat
kuasa jual atau mencairkan, dasar hukum KUH Perdata pasal 1152
Pembiayaan Murabahah Macet
Menurut data yang disajikan
dalam rapat anggota tahunan hingga tahun 2015 tercatat anggota yang mengajukan pembiayaan pada tahun 2008 hingga 2011 banyak mengalami kemacetan dalam kolektibilitasnya.
Tabel 2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Macet Tahun 2010-2014 Tahun Aset USP Kopontren Penyaluran Pembiayaan Pembiayaan Macet 2012 Rp 1.973.000.000,- Rp 1.358.989.109,- Rp 220.563.000 2013 Rp 2.079.000.000,- Rp 1.656.819.000,- Rp 44.795.000 2014 Rp 2.400.000.000,- Rp 2.862.790.000,- Rp 128.964.500 Penyebab Pembiayaan Murabahah

## Macet
A. Pembiayaan Konsumtif
1. Karakter dari anggota UJKS yang kurang disiplin dan menunjukan itikad kurang baik
2. Karakter dari anggota UJKS yang kurang disiplin dan menunjukan itikad kurang baik
3. Adanya mutasi anggota melalui program penempatan da’i
4. Adanya peserta pembiayaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh instansi tempat kerja peserta. B. Pembiayan Produktif
1. Persyaratan pengajuan pembiayaan yang masih longgar dan penilaian terhadap usaha
anggota yang tidak ketat
2. Siklus usaha anggota yang mengalami kerugian dapat berupa penipuan atau memang murni bangkrut 3. Musibah
yang dialami oleh
anggota berupa sakit
Penanganan Awal Pembiayaan Murabahah Macet
1. Pihak UJKS akan menghubungi anggota melalui telepon atau pesan singkat juga menemui anggota untuk mengingatkan waktu jatuh tempo
2. Apabila anggota
terlambat selama tiga hari, maka pihak UJKS akan mendatangi rumah anggota atau menanyakan melalui rekan maupun kerabat anggota untuk melakukan konfirmasi pembayaran angsuran
3. Untuk anggota yang berada di luar daerah kerja UJKS, maka konfrmasi dilakukan via telepon
atau pesan singkat, serta melalui
warga pesantren lain apabila berdekatan 4. Apabila anggota tidak memberikan respon selama batas waktu toleransi yaitu tiga hari,
maka pihak UJKS akan melakukan pemberlakuan denda sebesar
0.1% dari besaran angsuran per bulan sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000
Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Macet
A. Tindakan Preventif 1. UJKS memberikan syarat ketat
kepada calon anggota sebelum mengajukan pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif
2. Calon anggota yang bukan anggota tetap koperasi selain harus mendapat persetujuan dari bagian keuangan pondok
pesantren juga harus mendapat persetujuan dari ketua unit usaha pondok pesantren terkait rekam jejak keuangan calon anggota.
3. Untuk anggota tetap yang mengajukan pembiayaan diharuskan menyetujui kesepakatan pemotongan SHU sebagai pengganti ketidakmampuan membayar kewajiban apabila mengalami kemacetan
4. Untuk calon anggota diluar warga pondok pesantren
diharuskan
memiliki penjamin dari pihak warga pesantren
5. Pihak UJKS akan memberikan bonus potongan margin kepada anggota yang melakukan
pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo
6. Memberikan pelatihan mengenai keuangan syariah agar anggota paham terhadap akad-akad yang digunakan beserta konsekuensi
yang harus ditanggung kedua belah pihak B. Tindakan Kuratif 1. UJKS menerapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 namun hanya menerapkan
a. Rescheduling
tindakan ini dipilih ketika anggota pembiayaan macet masih memiliki kemampuan membayar namun membutuhkan tambahan waktu untuk melunasi kewajibannya. Penjadwalan
kembali juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005
b. Reconditioning
tindakan ini dipilih apabila
anggota pembiayaan macet tidak sanggup menyelesaikan kewajiban dan memilih untuk memindahkan kewajiban ke pihak ketiga.
c. Write Off atau hapus buku
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
anggota
pembiayaan macet
dihapuskan tagihannya dari akad
murabahah ketika kolektibilitas macet telah melebihi batas waktu selama tiga tahun. Sehingga anggota hanya membayar pokok pinjaman tanpa margin sampai kewajibannya berakhir. Keputusan ini sama halnya dengan mengubah akad pembiayaan muraabahah menjadi akad pinjaman qardh
2. Pihak UJKS tidak melakukan
tindakan eksekusi jaminan, hanya menahan jaminan anggota
hingga anggota menyelesaikan kewajibannya

## V. SIMPULAN
USP Kopontren XYZ merupakan unit usaha yang tergolong baru yang dimiliki oleh pihak koperasi. Meskipun secara badan hukum belum lama beroperasi, USP Kopontren XYZ sudah dihadapkan pada permasalahan pembiayaan murabahah macet. USP Kopontren XYZ melayani pembiayaan murabahah untuk kebutuhan konsumtif dan modal usaha produktif. Untuk pembiayaan konsumtif, menerapkan akad murabahah secara utuh apabila unit usaha milik koperasi memiliki barang yang diperlukan, sedangkan apabila koperasi tidak memiliki barang yang perlukan calon anggota maka pihak UJKS akan mengadakan barang yang diperlukan dengan
spesifikikasi sesuai permintaan ditambah dengan margin 20%. Dapat juga saat pengadaan barang, calon anggota ikut serta dalam transaksi antara pihak UJKS dan pihak pemilik barang. Apabila barang yang dimaksud sulit untuk didapatkan pihak UJKS, maka pihak UJKS akan menggunakan aka murabahah bil wakalah kepada calon anggota agar calon anggota mewakili pihak UJKS untuk memberi barang yang diperlukan. Pembiayaan murabahah yang berorientasi pada modal usaha produktif pada pelaksanaanya menggunakan akad murabahah bil wakalah dengan tujuan memudahkan pengadaan barang yang diperlukan, sebab barang yang diperlukan olah calon anggota bervariasi dan banyak sehingga menyulitkan pihak UJKS dalam pengadaannya.
USP Kopontren XYZ hanya melayani pembiayaan dari internal warga pondok pesantren, apabila ada warga di luar pondok pesantren yang ingin mengajukan maka diwajibkan memiliki penjamin dari warga pondok pesantren atau telah mendapat rekomendasi dari pejabat koperasi. Tindakan ini dilakukan pihak UJKS sebagai langkah preventif dalam mengurangi tingkat kolektibilitas macet. USP Kopontren XYZ juga berpedoman dalam hal pengklasifikasian jenis kolektibilitas pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 namun pihak UJKS memiliki hitungan jumlah hari sendiri
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
untuk mengklasifikasikan jenis kolektibilitas.
Pada kolektibilitas macet Peraturan
Menteri KUKM memberikan batasan lebih dari 210 hari tunggakan dapat dikatakan macet, namun USP Kopontren XYZ menjadikannya lebih dari 180 hari sudah masuk kategori macet. Hal ini ditetapkan agar perputaran dana pembiayaan dapat dikendalikan dalam waktu yang singkat, serta untuk segera memberikan tindakan kepada anggota yang bermasalah.
Tindakan pencegahan dan
penanganan terhadap pembiayaan murabahah macet dilakukan oleh USP Kopontren XYZ melalui beberapa hal berikut,
1. Memberikan persyaratan ketat
2. Untuk karyawan atau warga pondok pesantren diwajibkan mendapat rekomendasi dari bagian keuangan pondok
pesantren
3. Melakukan pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi anggota tetap
4. Mengharuskan memiliki penjamin dari pihak karyawan pondok pesantren atau anggota tetap koperasi bagi calon anggota selain warga pondok pesantren
5. Menerapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 6. Pihak UJKS akan memberikan bonus potongan margin kepada
anggota yang melakukan pelunasan pembayaran sebelum jatuh tempo 7. Pihak UJKS tidak melakukan eksekusi terhadap jaminan anggota pembiayaan 8. Memberikan pelatihan mengenai keuangan syariah dan pengembangan bisnis
Semua tindakan yang dilakukan pihak UJKS dalam mencegah dan menangani pembiayaan macet terlebih dahulu diawali dengan tindakan kekeluargaan antar personal, hal ini ditujukan agar selain terjadi hubungan yang baik antara koperasi dan anggota, juga sebagai sarana dakwah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Dan Terjemahannya. Departemen Agama RI
Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta:
Gema Insani Azis, Amin. 2008. Tata Cara Pendirian BMT .
Jakarta: PKES Publishing Badri, Muhammad Arifin Bin. 2008. Sifat Perniagaan Nabi . Bogor: Darul Ilmi Publishing
Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah .
Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka Idroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Base II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaan di Indoensia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sunarno , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016: 656-668; PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MACET PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) XYZ
Iska, Syukri. 2012. Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia . Yogyakarta: Fajar Media Press Karim, Adiwarman A. 2006. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan . Depok:
Rajawali Pers Kasidi. 2010. Manajemen Risiko. Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia
Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. 2007. Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta (Dari Teori Ke Terapan) . Jurnal Ekonomi Islam La Riba
Vol.1 No.1 Juli 2007
Nawawi, Ismail.
2009. Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran
Perekonomian Global Sebuah Tuntutan
dan
Realitas . Surabaya: CV.Putra
Media Nusantara
Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian .
Jakarta: Ghalia Indonesia Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat
Menteri
Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. 2007. Peraturan Nomor: 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007. Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi.
(online) www.depkop.go.id , diakses pada 29 Mei 2015
Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya
Rustam, Bambang R. 2013. Manajemen
Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.
Jakarta: Salemba Empat
Wahyudi, Imam, dkk. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat
Yin, Robert K. 2013. Studi Kasus Desain & Metode . Depok: Rajawali Pers
Referensi online:
http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=L http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kb bi/Index.php