Aditama. Bandung Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu.2003. Hukum Bisnis dalam Persepsi
Manusia Modern. Penerbit  Refika  Aditama Bandung. J.Van  Kan  dan  J.H.  Beekhuis.  1990. Pengantar Ilmu Hukum . Ghalia
Indonesia.Jakarta.
Muhammad  Syaifuddin.  2012. Hukum
Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat,
Teori, Dogmatik  dan  Praktik  Hukum  (seri pengayaan hukum  perikatan) .  Penerbit  CV Mandar Maju Bandung.
Munir  Fuady.2008. Pengantar  Hukum Bisnis  Menata  Bisnis  di  Era  Global . Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung.
Romli  Atmasaamita.2012. Teori  Hukum Integratip .  Penerbit Genta Publising Yogyakarta.
Richard  Burton  Simatupang.  2003. Aspek Hukum Dalam Bisnis . Penerbit Rineka Citra.Jakarta.
Sumaryono.2002. Etika  Hukum  Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas.
Kanisius. Yogyakarta.
Salim  H.S..2008. Perkembangan  Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia . Penerbit
Sinar Grafika Jakarta.
Satjipto
Rahardjo.2000. Ilmu Hukum .Penerbit
Citra Aditya
Bakti.Bandung Wiryono  Projodikoro.1992. Asas-Asas Hukum Perdata . Penerbit Citra Aditya Bandung.
UUD  1945  Bab  IX  A  tentang  warga negara dan penduduk Pasal 27 Ayat 2 dan Bab  XA  tentang  hak  asasi  manusia  Pasal 28 A.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. 2010.Penerbit Citra Umbara Bandung.
Keputusan  Menteri  Perindag  Nomor  259 Tahun 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha Waralaba Naskah  Akademik  Rancangan  Undang- Undang Kontrak Tentang Kontrak di Indonesia, ELIPS.1998
www.hukumonline  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba.

## ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

## HM. SIREGAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRACT
According  to the  Kartini  Kartono  at  her  book  “Social  Patology”  (2005),  Criminal Law  used  to  solve  social  problems,  expecially  to  crime  prevention,  as  one  of  the  society desease and social patology form like gambling case. Gambling at the history process  from generation  to  generation,  it  is  not  easy  to  be  prevented,  although  the  reality  showed  that result from gambling by goverment can be used for development activities. Article 1 Undang- undang  No  7  Tahun  1974  about  Penertiban  Perjudian,  regarded  as  reasonable  and legitimate, but very threaten the social society. Legal doctrine ruled that “Res Judicate Pro Veritate Hebetur” it means that everything is decided by the judge was correct, although at the  reality  it  is  not  true  until  it  binding and  cannot  be  cancelled  by  other  court.  As  court function,  behavior  of  law  enforcement,  expecially  Integrated  Justice  System  and  more expecially is judge behavior, became one of the main barometer for a state law to know how affectuation law and legislation.Reality, at the court, judge can be decided criminal offense according to the gambling action  but different (disparitas) although at the same case.
Key words: Disparitas, Criminal Offense, Gambling.

## I.PENDAHULUAN
Pasal  1  Ayat  (3)  Undang  Undang Dasar 1945 menyatakan
―Negara Indonesia  adalah  negara  hukum‖.  Sebagai negara  hukum  salah  satunya  dipertegas dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  hakim  adalah pejabat  peradilan  negara  yang  diberikan wewenang  oleh  undang-undang  untuk mengadili.  Mengadili,  diartikan  sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima,  memeriksa  dan  memutuskan perkara  berdasarkan  asas  bebas,  jujur  dan tidak  memihak  disidang  pengadilan  dan menurut  tata  cara  yang  diatur  dalam undang-undang.
Darji Darmodiharjo dalam bukunya Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum  Indonesia, apa  dan  bagaimana  Filsafat  Hukum
Indonesia  (2006)  mengatakan  bahwa hakim  memiliki  kedudukan  dan  peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum.  Itulah  sebabnya  Undang-Undang Dasar  1945  mengatur  secara  khusus masalah kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal  24  dan  Pasal  25  UUD  1945 menegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman ialah  kekuasaan  yang  merdeka,  artinya terlepas  dari  pengaruh  pemerintah. Sehubungan  dengan  itu,  harus  diadakan jaminan  dalam  undang-undang  tentang kedudukan  para  hakim.  Profesi  hakim menempati  posisi  yang  berbeda  dalam sistem  hukum  walau  disepakati  bahwa hakim  adalah  penafsir  utama  norma hukum  yang  general  kedalam  peristiwa konkrit yang terjadi. Kekuasaan  kehakiman  menurut  UUD 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka yang  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah Agung  dan  peradilan  dibawahnya,  dan
oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan peradilan.
Sehubungan  dengan  penjelasan  diatas, maka sebagai permasalahan dalam perkara disparitas  putusan  hakim  dalam  perkara tindak  pidana  terhadap  tindak  pidana perjudian adalah:
1. Kenapa  bisa  terjadi  disparitas putusan  hakim  dalam  penjatuhan pidana terhadap pidana perjudian?
2. Faktor  apa  yang  mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana perjudian dimaksud?

## II.PEMBAHASAN
Sejalan  dengan  konsepsi  negara hukum,  peradilan  dalam  menjalankan kekuasaan kehakiman menurut A.Z Abidin dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana (1987) harus memegang teguh asas “Rule of Law” . Untuk menegakkan Rule of Law para hakim pengadilan harus memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut, yaitu:  Supremasi  Hukum, Equality Before the Law , dan Human Right . Ketiga  hal  tersebut  menurut  A.V  Dicey dalam  bukunya  A.Z  Abidin  (1987)  terdiri dari prinsip-prinsip negara hukum, yakni:
1. Asas  legalitas (Principle  of Legality)
2. Asas  perlindungan  Hak  Asasi Manusia (Principle of Protection of Human Right)
3. Asas peradilan bebas (Free Justice Principle) Berdasarkan  fungsi  peradilan diatas, maka perilaku hakim menjadi salah satu  barometer  utama  dari  suatu  negara hukum  untuk  mengukur  tegak  tidaknya hukum  dan  undang-undang.  Aparat penegak  hukum  dalam  hal  ini  hakim menjadi  titik  sentral  dalam  proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dan konsekuensi dalam menjalankan  hukum  dan  undang-undang. Dengan kata lain, lembaga peradilan tidak lain  merupakan  sebuah  badan  pengawas
pelaksanaan  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini merupakan  makna  dari  hakikat  asas peradilan yang bebas dalam negara hukum. Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defense policy) salah  satu  upaya  adalah  penegakan  dan penanggulangan  tindak  pidana  atau kejahatan  yang  aktual  maupun  potensial. Segala  upaya  untuk  mencegah  dan menanggulangi  tindak  pidana  kejahatan, termasuk  dalam  wilayah  kebijakan kriminal (criminal  policy). Kebijakan penanggulangan kejahatan kriminal menurut  Hoefnagel  dapat  dilakukan dengan  memadukan  upaya  penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa menggunakan  hukum  pidana  dan  upaya mempengaruhi  pandangan  masyarakat terhadap  kejahatan  dan  pemidanaan melalui media massa.
Muladi dalam bukunya  Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (1995) mengemukakan, penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya  untuk  mengatasi  masalah  sosial seperti  perjudian  yang  diharapkan  dapat membuat efek jera bagi pelakunya.
Putusan  hakim  dalam  penjatuhan pidana terhadap pidana perjudian Pada  masa  sekarang  ini,  berbagai macam  bentuk  perjudian  merebak  dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu bersifat  terang-terangan,  maupun  secara sembunyi-sembunyi,  bahkan  sebagian masyarakat  sudah  cenderung  pesimis  dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi  dipermasalahkan,  akibatnya  yang terjadi  diberbagai  tempat  sekarang  ini banyak  dibuka  agen-agen  judi  togel  dan judi-judi  lainnya  yang  sebenarnya  telah menyedot  dana  masyarakat  yang  cukup besar. Menurut  Barda  Nawawi  Arief  dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana  (2002),  ada  kesan  bahwa  aparat penegak  hukum  begitu  kurang  serius dalam  menangani  masalah  ini.  Bahkan
.............................................
oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan peradilan.
Sehubungan  dengan  penjelasan  diatas, maka sebagai permasalahan dalam perkara disparitas  putusan  hakim  dalam  perkara tindak  pidana  terhadap  tindak  pidana perjudian adalah:
1. Kenapa  bisa  terjadi  disparitas putusan  hakim  dalam  penjatuhan pidana terhadap pidana perjudian?
2. Faktor  apa  yang  mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana perjudian
dimaksud?

## II.PEMBAHASAN
Sejalan  dengan  konsepsi  negara hukum,  peradilan  dalam  menjalankan kekuasaan kehakiman menurut A.Z Abidin dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana (1987) harus memegang teguh asas “Rule of Law” . Untuk menegakkan Rule of Law para hakim pengadilan harus memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut, yaitu:  Supremasi  Hukum, Equality Before the Law , dan Human Right . Ketiga  hal  tersebut  menurut  A.V  Dicey dalam  bukunya  A.Z  Abidin  (1987)  terdiri dari prinsip-prinsip negara hukum, yakni:
1. Asas  legalitas (Principle  of Legality)
2. Asas  perlindungan  Hak  Asasi Manusia (Principle of Protection of Human Right)
3. Asas peradilan bebas (Free Justice Principle) Berdasarkan  fungsi  peradilan diatas, maka perilaku hakim menjadi salah satu  barometer  utama  dari  suatu  negara hukum  untuk  mengukur  tegak  tidaknya hukum  dan  undang-undang.  Aparat penegak  hukum  dalam  hal  ini  hakim menjadi  titik  sentral  dalam  proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dan konsekuensi dalam menjalankan  hukum  dan  undang-undang. Dengan kata lain, lembaga peradilan tidak lain  merupakan  sebuah  badan  pengawas
pelaksanaan  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini merupakan  makna  dari  hakikat  asas peradilan yang bebas dalam negara hukum.
Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defense policy) salah  satu  upaya  adalah  penegakan  dan penanggulangan  tindak  pidana  atau kejahatan  yang  aktual  maupun  potensial. Segala  upaya  untuk  mencegah  dan menanggulangi  tindak  pidana  kejahatan, termasuk  dalam  wilayah  kebijakan kriminal (criminal  policy). Kebijakan
penanggulangan kejahatan kriminal
menurut  Hoefnagel  dapat  dilakukan dengan  memadukan  upaya  penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa menggunakan  hukum  pidana  dan  upaya mempengaruhi  pandangan  masyarakat terhadap  kejahatan  dan  pemidanaan melalui media massa.
Muladi dalam bukunya  Kapita Selekta
Sistem Peradilan Pidana
(1995) mengemukakan, penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya  untuk  mengatasi  masalah  sosial seperti  perjudian  yang  diharapkan  dapat membuat efek jera bagi pelakunya.

## Putusan  hakim  dalam  penjatuhan pidana terhadap pidana perjudian
Pada  masa  sekarang  ini,  berbagai macam  bentuk  perjudian  merebak  dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu bersifat  terang-terangan,  maupun  secara sembunyi-sembunyi,  bahkan  sebagian masyarakat  sudah  cenderung  pesimis  dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi  dipermasalahkan,  akibatnya  yang terjadi  diberbagai  tempat  sekarang  ini banyak  dibuka  agen-agen  judi  togel  dan judi-judi  lainnya  yang  sebenarnya  telah menyedot  dana  masyarakat  yang  cukup besar.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana  (2002),  ada  kesan  bahwa  aparat penegak  hukum  begitu  kurang  serius dalam  menangani  masalah  ini.  Bahkan
yang  lebih  memprihatinkan,  beberapa tempat  perjudian  disinyalir  mempunyai banking dari  oknum  aparat  penegak keamanan  bahkan  aparat  keamanan  itu sendiri, ikut bermain.
Pada hakekatnya, perjudian bertentangan  dengan  agama,  kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Ditinjau dari  kepentingan  nasional.  Perjudian mempunyai  dampak  yang  negatif, merugikan  moral  dan  mental  masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak, judi adalah  merupakan  problem  sosial  yang sulit  ditanggulangi    dan  timbulnya  judi tersebut  sudah  ada  sejak  masa  peradaban manusia.
Selain dilarang oleh agama, judi secara tegas  juga  dilarang  oleh  hukum  positif (KUHP).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam ketentuan  Pasal  303  KUHP Juncto Undang-Undang  1974  tentang  perjudian, Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1981 Juncto Instruksi  Presiden  dan Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  5 Tanggal 1 April 1981. Hal tersebut sangat disadari  pemerintah,  sehingga  dalam rangka  penertiban  perjudian,  Pasal  303 KUHP  dan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1974  mengatur  tindak pidana perjudian sebagai suatu kejahatan.
Contoh  konkrit  dapat  dikemukakan
disini yaitu perkara Nomor:61/Pid.B/2013/PN.KTA dan perkara  Nomor:124/Pid.B/2013/PN.  KTA yang  terjadi,  disidangkan  di  Pengadilan Negeri Kota Agung di Lampung. Dari  dua  perkara  perjudian  diatas terjadi  disparitas  putusan  majelis  hakim terhadap terdakwa pemain judi yaitu:
1. Perkara  Nomor:  61/Pid.B/2013/PN KTA  dimana  terdakwa  Kromo Diharjo  alias  Mbah  Kromo  bin Mantodiharjo,  umur  54  tahun dipidana  penjara  selama  3(tiga) bulan 15 (lima belas hari);dan 2. Perkara Nomor: 124/Pid.B/
2013/PN.KTA  dengan  terdakwa Hidayatullah bin H.Rusli, umur 51
Tahun  dipidana  penjara  selama  4 (empat) bulan.
Putusan  perkara  tindak  pidana  diatas, diputuskan  oleh  Majelis  Hakim  yang berbeda  pada  hari/tanggal  yang  berbeda, tetapi  pada  pengadilan  Negeri  yang  sama lokasi dan tempatnya.
Dari  kedua  fakta  diatas  dapat dinyatakan  bahwa  solusi  terhadap penerapan  hukum  kedua  perkara  tindak pidana  dimaksud,  hakim  dalam  memutus perkara  mempertimbangkan  kebenaran yuridis  (hukum)  dengan  kebenaran filosofis  (keadilan),  dan  hakim  membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan pertimbangan  implikasi  hukum  dan dampaknya yang terjadi dimasyarakat. Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh  Lawrence  M.Friedman  dalam bukunya  Soerjono  Soekamto,  Pengantar Penelitian  Hukum  (2010)  mengatakan bahwa sistem hukum adalah satu kesatuan hukum  yang  tersusun  dari  3  (tiga)  unsur, yaitu:
a. Struktur Struktur
adalah keseluruhan institusi  penegak  hukum  beserta aparatnya
yang mencakup Kepolisian  dengan  para  Polisinya, Kejaksaan  dengan  para  Jaksanya, Kantor-kantor  pengacara  dengan Pengacaranya,  Pengadilan  dengan para Hakimnya.
b. Substansi Substansi  adalah  keseluruhan  asas hukum,  norma  hukum  dan  aturan hukum,  baik  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis,  termasuk  putusan pengadilan.
c. Kultur Hukum Kultur  hukum  adalah  kebiasaan- kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan  bertindak,  baik  dari  penegak hukum  maupun  dari  masyarakat. Upaya untuk menciptakan supremasi hukum bukan hanya hak lembaga-lembaga  negara  dengan pembagian  kekuasaannya  yang bercirikan  prinsip check  and
balance dalam  melaksanakan pemerintahan, tetapi juga merupakan  supremasi  hukum  di Negara.
Menurut  Barda  Nawawi  dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana  (2005)  menyatakan  bahwa, kebijakan  kriminal  tidak  dapat  dilepaskan dari  masalah  nilai,  terlebih  di  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila.  Apabila pidana  akan  digunakan  sebagai  sarana untuk  tujuan  membentuk  manusia seutuhnya  maka  pendekatan  humanistik tentu  sangat  diperlukan.  Hal  ini  penting tidak  hanya  karena  tindak  pidana  itu sendiri  mengandung  unsur  penderitaan yang  dapat  menyerang  kepentingan  atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.
Kelanjutan  persoalan  pemidanaan adalah  bagaimana  proses  internalisasi  dan atau  informasi  nilai-nilai  agama  dan  nilai luhur masyarakat sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi  hukum  nasional  seiring  dengan gencarnya  tuntutan  pembaharuan  KUHP maupun  revisi  undang-undang  narkoba sebagai sarana mencapai tujuan negara Kebijakan  untuk  memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah  satunya  dengan  upaya  penegakan dan  penanggulangan  tindak  pidana  yang aktual  maupun  potensial.  Segala  upaya untuk  mencegah  dan  menanggulangi tindak  pidana,  termasuk  dalam  wilayah kebijakan kriminal (criminal policy).
Menurut  J.M  Bemmelen  dalam bukunya  Hukum  Pidana  I  (1979),  hukum pidana  itu  membentuk  norma-norma  dan pengertian-pengertian  yang  diarahkan kepada  tujuannya  sendiri  yaitu  menilai tingkah  laku  para  pelaku  yang  dapat dipidana.  Hukum  pidana  itu  merupakan obat terakhir (ultimum remedium) , sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari  hukum  itu  sudah  tidak  cukup  untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim  tersebut. Oleh  karena  itu  tentu  saja  hakim  dalam membuat  putusan  harus  memperhatikan segala  aspek  didalam  putusan,  mulai  dari perlunya kehati-hatian, menghindari sedikit  mungkin  ketidak-cermatan,  baik yang  bersifat  formal  maupun  materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik. Jika  majelis  hakim  menjatuhkan suatu  putusan,  maka  hakim  akan  selalu berusaha  agar  putusan  sedapat  mungkin diterima terdakwa, setidak-tidaknya berusaha  agar  orang  yang  akan  menerima putusan  merasa  lega  dan  memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara  dan  memberikan  alasan-alasan atau  pertimbangan  yang  sesuai  dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hakim  merupakan  salah  satu subyek  studi  sosiologi  hukum,  dimana banyak  masyarakat  yang  mencibir  sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan  pada  putusan  hakim  memutus perkara  dimaksud.  Banyak  masalah  yang memicu  kekecewaan  mayarakat,  salah satunya adalah bagaimana hakim memutus perkara  yang  bisa  mengundang  pro  dan kontra  dalam  masyarkat  luas,  jangan sampai  putusan  itu  mematikan  rasa keadilan masyarakat. Perkara  pidana  perjudian  ditinjau dari  kepastian  hukum,  keadilan  dan manfaat yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota  Agung  Lampung,  setelah  diputus oleh  Majelis  Hakim  dalam  sidang pengadilan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa  akibat  hukum  terhadap  para pelaku  yang  akan  memperoleh  sanksi pidana  sesuai  dengan  tingkat  kesalahan yang telah dilakukan. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  perjudian  di Pengadilan Negeri Kota Agung Lampung, dilakukan dengan mengacu kepada hukum acara  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia. Berdasarkan  informasi  dari  masyarakat,
.............................................
balance dalam  melaksanakan pemerintahan, tetapi juga merupakan  supremasi  hukum  di Negara.
Menurut  Barda  Nawawi  dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana  (2005)  menyatakan  bahwa, kebijakan  kriminal  tidak  dapat  dilepaskan dari  masalah  nilai,  terlebih  di  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila.  Apabila pidana  akan  digunakan  sebagai  sarana untuk  tujuan  membentuk  manusia seutuhnya  maka  pendekatan  humanistik tentu  sangat  diperlukan.  Hal  ini  penting tidak  hanya  karena  tindak  pidana  itu sendiri  mengandung  unsur  penderitaan yang  dapat  menyerang  kepentingan  atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Kelanjutan  persoalan  pemidanaan adalah  bagaimana  proses  internalisasi  dan atau  informasi  nilai-nilai  agama  dan  nilai luhur masyarakat sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi  hukum  nasional  seiring  dengan gencarnya  tuntutan  pembaharuan  KUHP maupun  revisi  undang-undang  narkoba sebagai sarana mencapai tujuan negara
Kebijakan  untuk  memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah  satunya  dengan  upaya  penegakan dan  penanggulangan  tindak  pidana  yang aktual  maupun  potensial.  Segala  upaya untuk  mencegah  dan  menanggulangi tindak  pidana,  termasuk  dalam  wilayah kebijakan kriminal (criminal policy).
Menurut  J.M  Bemmelen  dalam bukunya  Hukum  Pidana  I  (1979),  hukum pidana  itu  membentuk  norma-norma  dan pengertian-pengertian  yang  diarahkan kepada  tujuannya  sendiri  yaitu  menilai tingkah  laku  para  pelaku  yang  dapat dipidana.  Hukum  pidana  itu  merupakan obat terakhir (ultimum remedium) , sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari  hukum  itu  sudah  tidak  cukup  untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim  tersebut. Oleh  karena  itu  tentu  saja  hakim  dalam membuat  putusan  harus  memperhatikan segala  aspek  didalam  putusan,  mulai  dari perlunya kehati-hatian, menghindari sedikit  mungkin  ketidak-cermatan,  baik yang  bersifat  formal  maupun  materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik.
Jika  majelis  hakim  menjatuhkan suatu  putusan,  maka  hakim  akan  selalu berusaha  agar  putusan  sedapat  mungkin diterima terdakwa, setidak-tidaknya berusaha  agar  orang  yang  akan  menerima putusan  merasa  lega  dan  memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara  dan  memberikan  alasan-alasan atau  pertimbangan  yang  sesuai  dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Hakim  merupakan  salah  satu subyek  studi  sosiologi  hukum,  dimana banyak  masyarakat  yang  mencibir  sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan  pada  putusan  hakim  memutus perkara  dimaksud.  Banyak  masalah  yang memicu  kekecewaan  mayarakat,  salah satunya adalah bagaimana hakim memutus perkara  yang  bisa  mengundang  pro  dan kontra  dalam  masyarkat  luas,  jangan sampai  putusan  itu  mematikan  rasa keadilan masyarakat.
Perkara  pidana  perjudian  ditinjau dari  kepastian  hukum,  keadilan  dan manfaat yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota  Agung  Lampung,  setelah  diputus oleh  Majelis  Hakim  dalam  sidang pengadilan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa  akibat  hukum  terhadap  para pelaku  yang  akan  memperoleh  sanksi pidana  sesuai  dengan  tingkat  kesalahan yang telah dilakukan. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  perjudian  di Pengadilan Negeri Kota Agung Lampung, dilakukan dengan mengacu kepada hukum acara  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia. Berdasarkan  informasi  dari  masyarakat,
polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan  terhadap  pelaku  dengan memberitahukan
penangkapan ke pengadilan  setempat,  kemudian  mengirim surat  tanda  dimulainya  penyidikan berdasarkan  bukti  polisi  yang  melakukan sita  geledah,  sita  barang  bukti  sebagai bahan pemeriksaan.
Perkara Nomor:61/Pid.B/2013
/PN.KTA  dan  perkara  Nomor.124/Pid.B/
2013/PN.KTA,  sudah  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku  berdasarkan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Contoh Putusan Perkara Petikan 1

## PETIKAN PUTUSAN
Perkara Nomor:61/Pid.B/2013/PN.KTA

## DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan  Negeri  Kota  Agung,  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara  pidana dalam  peradilan  tingkat  pertama,  telah menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut dalam perkara Terdakwa: Nama :  Kromo  Diharjo  Alias
Mbah Kromo Bin Martodimejo Tempat lahir  : Pekon Mangoduadi
Umur/Tgl  lahir:  54  Tahun/  11  Agustus 1958 Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan   : Indonesia Alamat :  Dusun  Mergerejo,  Pekon Margodadi  RT  08,  RW  02  Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu Agama
: Islam
Pekerjaan : Bertani Terdakwa  ditahan  berdasarkan
Surat  Perintah/  Penetapan  penahan  oleh Penyidik  sejak  tanggal  28  Januari  2013 sampai sekarang ... Pengadilan Negeri tersebut : Membaca dan sebagainya  : Menimbang dan seterusnya : Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHAP, Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  serta perundang-undangan  yang  lain  yang bersangkutan.

## MENGADILI
Menyatakan  Terdakwa  Kromo  Diharjo Alias  Kromo  Bin  Martodimejo  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  dan melakukan  tidak  pidana  ―Tanpa  Hak‖ dengan  sengaja  memberikan  kesempatan pada  khayalak  umum  untuk  bermain  judi dan menjadikan sebagai sebagian pencarian 1. Menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa  Kromo  Diharjo  Alias Mbah  Kromo  Bin  Martodimejo, oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah  dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memperhatikan  Terdakwa  supaya tetap ditahan;
4. Membebankan  Terdakwa  untuk membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)
Contoh Putusan Petikan 2
PETIKAN PUTUSAN Perkara Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.KTA
DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA
PENGADILAN

## NEGERI
KOTA AGUNG,  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara  pidana  dalam  peradilan  tingkat pertama,  telah  menjatuhkan  putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama
: Hidayatullah Bin H.Rusli Temapat lahir  : Sinar Semendo Umur/Tgl  lahir:  51  Tahun/  23  Desember 1962 Jenis kelamin  : Laki-laki Kebangsaan  : Indonesia
Alamat :  Jln.  Pelita,  Dusun  I Rt./Rw,  003/003  Kelurahan/  Desa  Sinar Semendo,  Kecamatan  Talang  Padang,
Kabupaten Tanggamus Agama : Islam Pekerjaan : Bertani
Terdakwa  ditahan  berdasarkan  Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: Penyidik  sejak  tanggal  18  Maret  2013, tanggal  19  Maret  terdakwa  ditahan  di Rutan sampai dengan sekarang. Pengadilan Negeri tersebut : Membaca dan sebagainya: Menimbang dan seterusnya:
Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan Pasal  303  Ayat  (1)  ke-2  KUHAPidana, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana serta  perundang-undangan  yang  lain  yang bersangkutan:

## MENGADILI
Menyatakan  Terdakwa  Hidayatullah  Bin H.Rusli  (alm)  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindakan pidana ―Tanpa Hak‖ dengan sengaja turut serta  dalam  permainan  judi  dengan  tidak peduli  apakah  untuk  menggunakan kesempatan  ini  digantungkan  pada dipenuhinya sesuatu tata cara, menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa Hidayatullah  Bin  H.Rusli  (alm)  dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan,  masa  penahanan  yang  telah dijalani  oleh  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memperhatikan,  terdakwaa  supaya  tetap ditahan;
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya  perkara  sebesar  Rp.2000.,  (dua  ribu rupiah).
Ditambahkan  pula  oleh  Majelis  Hakim bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan terhadap  para  terdakwa,  terlebih  dahulu memperhatikan  kepastian  hukum  dari perbuatan  para  terdakwa,  apakah  unsur-
unsur  yang  didakwakan  oleh  Jaksa Penuntu Umum telah terpenuhi berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan uraian  diatas  maka  dapat  dinyatakan bahwa solusi terhadap penerapan Hukuman  kedua  Perkara  Pidana  tersebut, Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara harus  mempertimbangkan  kebenaran yuridis  (hukum)  dan  kebenaran  filosofis (keadilan),  dan  Hakim  harus  membuat keputusan-keputusan  yang  adil  dan bijaksana  dengan  mempertimbangkan implikasi  hukum  dan  dampaknya  yang terjadi dimasyarakat.
Analisis disparitas Putusan Hakim Terjadinya putusan hakim dalam penjatuhan  pidana  terhadap  pidana perjudian disebabkan beberapa hal, yaitu:
a. Tidak  adanya  pedoman  pemberian secara  umum,  menyebabkan  hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan  jenis  pidana,  cara pelaksanaan pidana, tinggi rendahnya  atau  berat  ringannya pidana.
b. Hal-hal yang bersumber dari hukum, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam  hal  ini  hakim  bersifat  bebas atau  independen  dalam  memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
c. Hakim  yang  berpandangan  klasik memberikan pidana yang lebih berat, sedangkan  hakim  yang  berpandangn modern/maju  memberikan  pidana lebih  ringan,  sebab  orientasinya bukan  lagi  kejahatan  (dalam  hal  ini perjudian),  tetapi  justru  sipelaku kejahatan  itu  sendiri  (dalam  hal  ini pemain judinya).
Ketiga  penyebab  diatas  sudah  lumrah terjadi  disidang  pengadilan  dimanapun tempatnya  dan  siapapun  hakim/majelis hakimnya  pasti  akan  terjadi  disparitas putusan  hakim  terhadap  perkara  yang sama/serupa.
.............................................
Alamat :  Jln.  Pelita,  Dusun  I
Rt./Rw,  003/003  Kelurahan/  Desa  Sinar Semendo,  Kecamatan  Talang  Padang,
Kabupaten Tanggamus Agama : Islam Pekerjaan : Bertani Terdakwa  ditahan  berdasarkan  Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: Penyidik  sejak  tanggal  18  Maret  2013, tanggal  19  Maret  terdakwa  ditahan  di Rutan sampai dengan sekarang. Pengadilan Negeri tersebut : Membaca dan sebagainya: Menimbang dan seterusnya:
Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan Pasal  303  Ayat  (1)  ke-2  KUHAPidana, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana serta  perundang-undangan  yang  lain  yang bersangkutan:

## MENGADILI
Menyatakan  Terdakwa  Hidayatullah  Bin H.Rusli  (alm)  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindakan pidana ―Tanpa Hak‖ dengan sengaja turut serta  dalam  permainan  judi  dengan  tidak peduli  apakah  untuk  menggunakan kesempatan  ini  digantungkan  pada dipenuhinya sesuatu tata cara, menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa Hidayatullah  Bin  H.Rusli  (alm)  dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan,  masa  penahanan  yang  telah dijalani  oleh  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memperhatikan,  terdakwaa  supaya  tetap ditahan; Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya  perkara  sebesar  Rp.2000.,  (dua  ribu rupiah).
Ditambahkan  pula  oleh  Majelis  Hakim bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan terhadap  para  terdakwa,  terlebih  dahulu memperhatikan  kepastian  hukum  dari perbuatan  para  terdakwa,  apakah  unsur-
unsur  yang  didakwakan  oleh  Jaksa Penuntu Umum telah terpenuhi
berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap dipersidangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan uraian  diatas  maka  dapat  dinyatakan bahwa solusi terhadap penerapan Hukuman  kedua  Perkara  Pidana  tersebut, Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara harus  mempertimbangkan  kebenaran yuridis  (hukum)  dan  kebenaran  filosofis (keadilan),  dan  Hakim  harus  membuat keputusan-keputusan  yang  adil  dan bijaksana  dengan  mempertimbangkan implikasi  hukum  dan  dampaknya  yang terjadi dimasyarakat.
Analisis disparitas Putusan Hakim Terjadinya putusan hakim dalam penjatuhan  pidana  terhadap  pidana perjudian disebabkan beberapa hal, yaitu:
a. Tidak  adanya  pedoman  pemberian secara  umum,  menyebabkan  hakim mempunyai kebebasan untuk
menentukan  jenis  pidana,  cara pelaksanaan
pidana, tinggi rendahnya  atau  berat  ringannya pidana.
b. Hal-hal yang bersumber dari hukum, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
dalam  hal  ini  hakim  bersifat  bebas atau  independen  dalam  memberikan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
c. Hakim  yang  berpandangan  klasik memberikan pidana yang lebih berat, sedangkan  hakim  yang  berpandangn modern/maju  memberikan  pidana lebih  ringan,  sebab  orientasinya bukan  lagi  kejahatan  (dalam  hal  ini perjudian),  tetapi  justru  sipelaku kejahatan  itu  sendiri  (dalam  hal  ini pemain judinya).
Ketiga  penyebab  diatas  sudah  lumrah terjadi  disidang  pengadilan  dimanapun tempatnya  dan  siapapun  hakim/majelis hakimnya  pasti  akan  terjadi  disparitas putusan  hakim  terhadap  perkara  yang sama/serupa.
Faktor  yang  mengakibatkan  timbulnya disparitas  putusan  hakim  terhadap pidana perjudian Faktor  yang  mengakibatkan  timbulnya disparitas  putusan  hakim  terhadap  pidana perjudian, adalah:
a. Faktor  yang  bersumber  dari  dalam diri  hakim/majelis  hakim  itu sendiri,  baik  yang  bersifat  internal maupun eksternal, yang tidak dapat dipisahkan,  karena  sudah  terpaku sebagai  atribut  seseorang  yang disebut  sebagai  insan  peradilan (human  equation) atau  pengaruh luar.
b. Faktor  sosial  atau  perilaku  sosial dimana  seorang  hakim  merasa kedudukannya  lebih  tinggi  dari masyarakat, sehingga bebas memutus  suatu  perkara  apakah  itu putusan berat atau ringan. c. Faktor  ekonomi  pelaku,  disini hakim melihat atau mempertimbangkan kenapa sipelaku  berbuat  apakah  karena kekurangan  biaya  hidup  atau kebutuhan lainnya.
d. Faktor  pendidikan,  dalam  hal  ini hakim  melihat  apakah  sipelaku berpendidikan
rendah atau berpendidikan  tinggi,  yang  artinya suadah  tentu  dapat  mengerti  apa akibatnya melakukan perjudian dan berat  ringannya  hukuman  yang dijatuhkan.
e. Faktor  umur  atau  usia,  artinya terhadap  pelaku  yang  masih berumur muda atau dibawah umur, diberikan  hukuman  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  yang lebih  dewasa  diberikan  hukuman yang lebih tinggi.
f. Faktor  karakter  atau  perilaku pelaku/pemain judi, dimana apabila sipelaku  berperilaku  baik  atau sopan  dipengadilan  akan  diberikan hukuman  yang  lebih  ringan,  tetapi apabila  sipelaku  bersifat  tidak
sopan dipersidangan akan diberikan hukuman yang lebih berat .
g. Faktor  hukum,  artinya  apakah sipelaku  sudah  pernah  dihukum atau mendapat hukuman dipengadilan  atau  belum  pernah, maka hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman. h. Faktor  lain  yang  membuat  hakim melakukan pertimbangan pemberian hukuman kepada sipelaku  sesuai  dengan  kejahatan yang dilakukan.
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat bahwa  banyak  faktor  yang  membuat putusan  hakim  terhadap  pelaku  perjudian mengalami  disparitas  atau  perbedaan putusan  tindak  pidana,  walaupun  dalam perkara  yang  serupa  dan  telah  sering dilakukan dipersidangan.

## III.PENUTUP
Kesimpulan 1. Terjadinya  disparitas  putusan hakim  dalam  penjatuhan  pidana terhadap  tindak  pidana  perjudian berpedoman  pada  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Terjadinya  disparitas  putusan hakim  disebabkan  beberapa  faktor yang  satu  sama  lainya  merupakan pertimbangan  hakim  atau  majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku perjudian.
Saran
1. Kiranya  hakim  atau  majelis  hakim tetap  berpedoman  pada  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  kekuasaan  Kehakiman dalam memberikan putusan.
2. Kedepan  agar  hakim  atau  majelis hakim  tetap  konsisten  dalam memberikan putusan untuk perkara perjudian walaupun terjadi disparitas putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Abidin,  A.Z, Asas-Asas  Hukum Pidana , Alumni Bandung, 1987.
Barda Nawawi  Arief, Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1998.
Bambang Poernomo, Azaz-Azaz Hukum  Pidana ,  Dali  Mutiara,  Tafsir KUHP, Bintang Indonesia, Jakarta, 1991.
Herbert  L.  Parker, Toward  an Integrated  Theory  oc  Criminal  Punishme From  The  Limits  of  The  Criminal Sanctions ,  Stanford  California  Stanford University Press, 1968.
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid 1 , Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005.
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Pidana suatu  tinjauan    khusus  terhadap  suatu dakwaan,eksepsi dan putusan pengadilan , PT.Citra Aditya Bhakti Bandung, 1996.
Muladi,  ―Kapita  Selekta  Sitem Peradilan  Pidana‖,  Badan  Penerbit UNDIP, Semarang,1995.
M.Anwar,  HAK, Hukum  Pidana Bagian Khusus, (KUHP Buku II), Alumni, Bandung,1979.
M.Yahya  Harahap, Permasalahan- permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Edisi 2 Cet.5 , Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Moelyatno, Azaz-azaz Hukum Pidana , Bintang Indonesia, Jakarta, 1978.
Saparinah  Sadli,  dalam  Muladi  dan Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan Kebijakan  Pidana,  Cet.II ,  Alumni,
Bandung, 1998.
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010. B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA.

## Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945
Hasil Amandemen
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  pemberlakuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diseluruh Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  49  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang.
Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Pelaksanan KUHAP.

## C. SUMBER LAINNYA
Pusat  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Gramedia,  Jakarta, 2008.
John  M.Echlos, Kamus  Inggris Indonesia-  Indonesia  Inggris ,  Gramedia, Jakarta,2010.
R.Subekti, Kamus Hukum , Paradnya, Jakarta, 2003.