## JURNAL

## SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 8 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X

## KEWENANGAN POLRI DALAM PENGHENTIAN PENYELIDIKAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974
Frendi Mite 1 , Karolus Kopong Medan 2 , Dhey Wego Tadeus 3 123 Fakultas Hukum Undana, Indonesia mitefrendi@gmail.com 1 , kkopongmedan1962@gmail.com 2 , tadeuswego@gmail.com 3
Kata Kunci:
Kewenangan, Kepolisian, Penghentian
Penyelidikan,
Tindak Pidana, Perkawinan Keywords:
Authority, Police,

## ABSTRAK
Latar  Belakang :  Perkawinan  sah  jika  dilakukan  menurut  hukum  agama. Persoalannya,  jika  perkawinan  itu  tidak  dicatatkan  di  kantor  catatan  nikah  atau  di Dinas  Catatan  Sipil  Negara.  Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  pada  Catatan  Sipil menyebabkan  kedudukan  korban  dalam  hal  tertentu  yang  berkaitan  dengan “perkawinan” tidak dapat menuntut haknya secara sah terhadap terlapor/pelaku tindak pidana,  apalagi  jika  korban adalah  suami  atau  istri,  karena  perkawinan  tersebut  tidak mempunyai kekuatan hukum
Tujuan :  Menganalisis  kewenangan  Polri  dalam  menghentikan  penyidikan  tindak pidana perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Metode : Penelitian dengan tipe yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan  hukum,  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  hukum  dalam  rangka  menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, termasuk kewenangan  Polri untuk menginterpretasikan  ketentuan  tentang  keyakinan  agama  dalam  perspektif  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Hubungannya.  antara kewenangan Polri untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perkawinan nikah siri dengan kinerja pemerintah di bidang kepolisian
Hasil :.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tindakan  polisi  dengan  memaknai  sah menurut hukum yang berlaku dan kewenangan polisi untuk menghentikan penyidikan tindak pidana dalam perkawinan di luar nikah dikategorikan sebagai maladministrasi.
Kesimpulan :  Tindakan  diskresi  oleh  kepolisian  di  NTT  perlu  prinsip  kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan tidak selektif dengan pelakunya agar tidak mempengaruhi prinsip-prinsip good governance.

## ABSTRACT
Background :  A  marriage  is  valid  if  it  is  carried  out  according  to  the  law  of  the religion.  The  problem  is  if  the  marriage  is  not  registered  at  the  marriage  registrar's office or the State Civil Registration Service. A marriage that is not registered with the Civil Registry Service causes the position of the victim in a certain case that has to do
Termination of
Investigation,
Crime, Marriage with "a marriage", unable to legally claim his rights against the reported/perpetrator of a crime, especially if the victim is husband or wife, for reasons of that the marriage has no legal force
Objective : To analyze the authority of the National Police in stopping the investigation of criminal offenses in marriage from the perspective of Law No. 1 of 1974
Methods : Research with normative juridical type, which is a process to find the rule of law,  legal  principles  and  legal  doctrines  in  order  to  answer  the  legal  issues  faced, including the authority of the Police to interpret the provisions on religious beliefs in the  perspective  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  and  its  relation. between  the  authority  of  the  Police  to  stop  the  investigation  of  criminal  acts  in unregistered marriage and the performance of the government in the field of police
Results :.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  police's  actions  by  interpreting legitimate  according  to  applicable  laws  and  the  authority  of  the  police  to  stop  the investigation  of  criminal  acts  in  unregistered  marriages  are  categorized  as maladministration.
Conclusion : Discretionary actions by the police in NTT need the principle of prudence so as not to cause injustice and not to be  selective with the perpetrators so as not to affect the principles of good governance.

## PENDAHULUAN
Penyelidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  penyidik,  kadang  kala  Polri mengalami  hambatan  dalam  memproses  suatu  kasus,    yang  berkaitan  dengan  sah  atau tidaknya  suatu  perkawinan.  Suatu  perkawinan  yang  menjadi  sah    apabila  dilakukan menurut  hukum  agamanya (Annisa  OPM,  2021) .  Yang  menjadi  soal  bila  perkawinan tersebut  tidak  dicatatkan  di  kantor  pencatat  perkawinan  atau  Dinas  Pencatatan  Sipil Negara (Cristiana, Yuliartini, & Mangku, 2020) .
Suatu  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  Dinas  Catatan  Sipil,  menyebabkan posisi  korban    dalam  suatu  kasus  tertentu    yang  ada  hubungannya  dengan  “suatu perkawinan”,  tidak  dapat menuntut  hak-haknya  secara  hukum    terhadap terlapor/pelaku tindak  pidana  apalagi  bila  korban  berstatus  suami  atau  istri,  dengan  alasan  bahwa perkawinan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum (Gunawan,  Octafian,  Vionita, Andianto,  &  Angelica,  2021) .  Pencatatan  perkawinan  ini  menjadi  penting  karena  unsur perlindungan  memiliki  hal  esensial  bagi  para  pihak.  Namun  demikian  ada  pendapat ekstrim oleh para pihak pelaku nikah siri bahwa yang lebih penting bagi mereka adalah harus lebih taat pada ajaran agamanya (Hakim & Kamelo, 2013) .
Persoalan  lain  dalam  perkawinan  yang  muncul,  tidak  sampai  pada  hal  yang diuraikan  di  atas,  tetapi  lebih  kepada    bagaimana  menafsirkan,  ketentuan  agama  dan ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 2 undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  menurut  hukum  agama  dan kepercayaannya, tetapi ada keharusan sebagai “kewajiban” untuk melengkapi  keabsahan perkawinan  tersebut,  yakni  adanya  kewajiban  pencatatan (Haling,  Halim,  Badruddin,  & Djanggih, 2018) . Nikah siri atau pernikahan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah  perkawinan  tetap  dilakukan  dengan  memenuhi  rukun-rukun  maupun  syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hukum Islam. yang menjadi soal adalah dalam pelaksanannya, mereka  tidak  melakukan  pendaftaran    atau  pencatatan  di  kantor  Urusan  Agama  (KUA) yang  mewilayahi  tempat  tinggal  mereka.  Akibatnya  nikah  siri  ini  menjadi  tidak  sah karena menurut hukum negara tidak tercatat, akibatnya anak yang dilahirkan adalah tidak sah juga. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Kosadha, 2015) .
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Mencuatnya    kasus  nikah  siri  yang  mulai  dipersoalkan  akhir-akhir  ini, menunjukkan  bahwa  potensi  konflik  terhadap  hal  tersebut  di  atas,  ternyata  sangat  besar bagi  para  keluarga  yang  memilih  nikah  siri  ini (Kurniawan,  2019) .  Persoalan kemasyarakat ini bila tidak ditangani secara baik maka akan menimbulkan masalah yang luas di kemudian hari.  Kejahatan-kejahatan dimaksud misalnya kekerasan dalam rumah tangga,  pencurian  dalam  rumah  tangga  dan  perselingkuhan  dengan  laki-laki  atau  wanita lain, yang tidak dapat diselesaikan (Lutfhi, 2019) .
Kejahatan-kejahatan  dimaksud  ketika  dilaporkan  korban  ke  pihak  kepolisian senantiasa  ditolak  pihak  kepolisian  dengan  alasan  karena  nikah  siri.  Kalau  pihak kepolisian  menolak  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  maka  kepada  lembaga manakah  yang  dapat  membantu  menyelesaikan  permasalahan  ini (Pangaribuan,  2019) . Lebih  dari  itu,  bisa  saja  masyarakat  memilih  jalannya  sendiri  untuk  menyelesaikannya dengan  caranya  yang  justru  bertentangan  dengan  hukum.  Kepolisian  tidak  berwenang untuk menghentikan penanganan kasus nikah siri ini karena berkaitan dengan penafsiran Pasal  2  ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun    1974  tentang  Perkawinan,  yang menyatakan  bahwa  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurt  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Adanya  benturan  penafsiran  tentang pengaturan ketentuan Pasal 2  ayat (1) ini dengan keyakinan agama menjadi kajian yang menarik untuk diteliti (Ramadhan, n.d.) .
Polda  NTT  mencatat,  bahwa  banyak  permasalahan  keluarga  yang    dipicu  dari nikah  siri,  menimbulkan  kejahatan  lain  dalam  rumah  tangga  misalnya  kekerasan  dalam rumah  tangga,  pencurian  dalam  rumah  tangga  termasuk  perselingkuhan  dengan  wanita atau laki-laki lain (Samosir, 2013) . Data lapangan  menunjukan bahwa banyaknya kasus yang ditolak untuk diselesaikan oleh lembaga ini sejak tahun 2017-2020 melipti 3 kasus yang  menunjukan  bahwa  Polda  NTT  mempunyai  kewenangan  untuk  menghentikan penyelidikan perkara-perkara pada permasalan rumah tangga yang tidak dicatatkan akibat nikah siri.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif  yakni  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  meliputi kewenangan Kepolisian  menafsir  pengaturan ketentuan  tentang keyakinan keagamaan dalam  perspektif    UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  kaitan  antara kewenangan  Polri  menghentikan  penyelidikan  tindak  pidana    dalam  nikah  siri  dengan kinerja pemerintahan di bidang kepolisian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  kualitatif,  yang  dikategorikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Sumber  data  diperoleh  melalui  teknik  penelitian  kepustakaan  (library  study) yang  mengacu  pada  sumber  yang  tersedia  baik  online  maupun  offline  seperti:  jurnal ilmiah,  buku  dan  berita  yang  bersumber  dari  sumber  terpercaya.  Sumber-sumber  ini dikumpulkan  berdasarkan  diskusi  dan  dihubungkan  dari  satu  informasi  ke  informasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kewenangan  Kepolisian  RI  Dalam  Menafsir  Pengaturan  Tentang  Keyakinan Keagamaan  Dalam  Prespektif  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Polisi  merupakan  garda  terdepan  dalam  penegakan  hukum  pidana,  sehingga tidaklah  berkelebihan  jika  polisi  dikatakan  sebagai  hukum  pidana  yang  hidup,  yang
menterjemahkan dan menafsirkan ”law in the book” menjadi ”law in action”. Meskipun polisi  dikatakan  sebagai  garda  terdepan,  akan  tetapi  dapat  terjadi  pada  tahap  awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang  disebut  deskresi.  Deskresi  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  deskresi  kepolisian mengandung  makna  suatu  wewenang  yang  melekat  pada  kepolisian  untuk  bertindak dalam menjalankan fungsi kepolisian  atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam  rangka  menjalankan  fungsi  kepolisian.  Wewenang  dimaksud  adalah  wewenang yang  diberikan  oleh  undang-undang    (rechtmatigheid),  sehingga  dekresi  kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan pertimbangan hukum dan moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak. Istilah deskresi kepolisian sebagai kewenangan bertindak  atas dasar penilaiannya sendiri, tidak dapat ditafsir secara sempit dan dangkal, karena mengingat sejarah lahirnya deskresi itu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  adanya  suatu  wewenang  kepolisian  secara  umum  dan hukum  yang  mengatur  untuk  bertindak,  oleh  karena  itu  keleluasaan  atau  kebebasan bertindak selalu beradasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum (Saputra, n.d.) . Asas yang melandasi penggunaan wewenang kepolisian di samping asas deskresi masih  ada  lagi  asas  lain  seperti  rechtmatigheid  dan  asas  plictmatigheid.  Asas rechtmatigheid  yakni sahnya setiap tindakan kepolisian  harus selalu berdasarkan undang undang,  sedang  asas  plictmatigheid  adalah  demi  kepentingan  umum,  maka  kepolisian berwenang untuk mengambil  tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggung  jawabnya.  Lebih  dari  itu, bahwa deskresi ini  pada  dasarnya  adalah  wewenang untuk bertindak atas dasar penilaiannya sendiri (Simorangkir, 2014) .
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka  kewenangan  kepolisian  untuk  menghentikan penyelidikan    tindak  pidana  di  dalam  rumah  tangga  terhadap  keluarga  yang  nikah  siri adalah  kebebasan  bertindak  kepolisian  yang  berkaitan  dengan  perintah  undang-undang, karena  Pasal  2  ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengisyaratkan    bahwa “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”. Oleh karena itu berdasarkan paparan di atas, Pasal 2 ini sulit diterapkan bila hanya ayat 1 saja yang diterima, melainkan harus ke dua duanya. Adanya niat luhur yang dikehendaki oleh  pembuat  peraturan  perundangan  untuk  mencatatkan  perkawinannya  bertujuan  agar perkawinan  itu  dapat  menciptakan  kedamaian,  kesejahteraan  dan  perlindungan  bagi masing-masing  pihak,  terutama  pihak  perempuan  atau  pihak  istri  dan  anak-anak  yang akan  dilahirkan  oleh  pasangan    suami  istri  dari  hasil  perkawinan  itu.  Pencatatan perkawinan  ini  menjadi  penting  karena  unsur  perlindungan  memiliki  hal  esensial  bagi para pihak. Namun demikian ada pendapat ekstrim oleh para pihak pelaku nikah siri yang menyatakan  bahwa  bagi  mereka  yang  lebih  penting  adalah  harus  lebih  taat  pada  ajaran agamanya (Soekanto, 2006) .
Hal  ini  menjadi  titik  pangkal  pihak  kepolisian  mengambil  sikap  dalam  bentuk deskresi  kepolisian  akibat  adanya  penafsiran  ganda  yang  dilakukan  oleh  masyarakat tentang pelaksanaan keyakinan agama Islam oleh penganutnya. Di satu sisi pihak otaritas yang berwenang yang dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya  yang  mengharuskan  bahwa  perkawinan  itu  harus  pula  dicatatkan  oleh  negara, agar  perkawinan  itu  menjadi  sah adanya. Tetapi  pihak  masyarakat  justru  punya  caranya sediri  untuk  menafsirkan  keyakinan  agamanya.  Akibatnya  melalui  lembaga  kepolisian mengambil  sikap  yang  bersifat  “soft”  guna  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  dalam masyarakat (Sujarwo, Suhartini, & Junaidi, 2016) .
Akibat  kepolisian  mengalami  persoalan  dilematis  tentang  berwenang  atau  tidak berwenang  menafsir,  maka  dalam  untuk  menafsirkan  ketentuan  perundangan  yang berkaitan  dengan  keyakinan  keagamaan  di  masyarakat  maka  pihak  penyidik  memiliki wewenang  lain  dalam  menjalankan  tugasnya  yang  berdasarkan  Asas  Umum
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Penyelengaraan  Pemerintahan  yang  layak    dikenal  dengan  deskresi  kepolisian.  Piranti inilah  yang  digunakan  kepolisian  untuk  menegakan  suatu  aturan  yang    “sensitif”  bila ditafsirkan lain dengan keimanan masyarakat tentang nikah siri ini.
Dalam konteks tindakan kepolisian yang menghentikan penyelidikan suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perkawinan siri  yang selama ini terjadi, maka pihak kepolisian berusaha bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan itu. Lebih dari itu disadari sungguh bahwa dalam keputusan dekresi ini juga perlu memperhatikan batas- batasnya,  sehingga  pengambilan  keputusan  untuk  sikap  yang  jenis  ini,  rentan  terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dimana kewenangan tersebut  dapat bermuara para tindakan sewenang-wenang.  Oleh  karena  itu  deskresi  kepolisian  itu  digunakan  dalam  rangka menjalankan  fungsi  pemerintahan  untuk  menegakan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1974. Hal ini karena aparat kepolisian adalah aparatur pemerintahan, maka pengambilan keputusan ini harus betul betul sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.
Deskresi  kepolisian  ini  dilakukan  oleh  seorang  penyidik  terhadap  masalah  yang sementara  dihadapi  secara  nyata  dimana  sikap  yang  diambil  berdasarkan  adanya keyakinan  dan  kebenaran  dan  pertimbangan  pribadi  yang  terbaik  untuk  saat  itu.  Untuk pengambilan  sikap  ini  perlu  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  secara  bijaksana  dan  tidak boleh  dilakukan  secara  secara  sembarangan  tanpa  alasan  yang  rasional  dan  logis,  tetapi juga secara selektif dan dilaksanakan secara proposional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Umarella, 2021) .
Untuk  tindakan  kepolisian  yang  berkaitan  dengan  deskresi  kepolisian,  hal  ini terletak pada ranah kepatutan di mana kepolisian patut mengambil sikap yang demikian karena  hal  itu  berkaitan  ketegasan  sikap    untuk  mencapai  kepentingan  yang  lebih  besar yakni  terciptanya  kedamaian  dan  ketertiban  di  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  tindakan kepolisian itu masuk akal, dapat diterima dengan akal sehat  dengan tujuan agar pilihan nikah siri, perlu dipertimbangkan kembali untuk kepentingan pihak perempuan  dan anak bila anak telah ada dalam perkawinan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup jabatan yang diembannya. Hal ini penting karena karena hal ini berkaitan dengan wewenang  yang  dipunyainya.  Hal  lain  yang  pertimbangan  bahwa  penilaian  terhadap suatu  kasus  didasarkan  pada  penilaian  yang  digunakan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan    bertindak  yang  berdasarkan  nurani,  ternyata  sulit  diukur  kriteria  objektifnya sehingga  tindakan  yang  dilakukan  dapat  dketahui  benar  atau  tidak  menurut  ukuran hukum.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari apa yang dipaparkan di atas bahwa tindakan dekresi kepolisian merupakan merupakan ukuran baik dan tidaknya, tindakan kepolisian di  dalam  pemerintahan.  Hal ini  ditentukan  oleh  tujuan  dan  proses  pembuatan  keputusan dalam  penyelengaraan  pemerintahan  yang baik dalam ketetuntan yang berkaitan dengan itu.  Akan  tetapi  apabila  tujuan  bersama  itu,  dijalankan  dengan  baik  maka  proses pengambilan  keputusan  yang  berorientasi  pada  tujuan  bersama,  sehingga  dapat disimpulkan  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  kepolisian  menjalanankan  fungsi pemerintahan dengan baik pula. Sebaliknya apabila buruk, dan tujuan tersebut di luar apa yang telah digariskan oleh undang undang dan adanya penyalahgunaan wewenang maka penyelenggaraan pemerintahan tidak sejalan dengan apa yang diharap.

## B. Penghentian  Penyelidikan  Kepolisian  Terhadap  Tindak  Pidana  Dalam  Rumah Tangga  Nikah Siri Dalam Prespektif  Good Governance
Tindakan  menghentikan  penyelidikan  tindak  pidana  dalam  rumah  tangga  oleh pihak kepolisian yang dikenal sebagai “deskresi kepolisian” menimbulkan permasalahan dalam  masyarakat  karena  ada  perbedaan    pemaknaan  keyakinan  keagamaan  masyarakat yang beragama Islam, tentang  nikah siri. Situasi ini menimbulkan sikap dialektis  dalam
masyarakat  terhadap  peran  Polri  dalam  menyikapi  keadaan  tersebut.  Akibatnya  timbul penilaian  negatif  terhadap  peran  Polri  yang  menghasilkan  penilaian  tentang  baik  atau tidak  pemerintahan  yang    sedang  berjalan.  Untuk  itu  baik  dan  tidaknya  suatu pemerintahan  sangat  ditentukan  oleh  tujuan  dan  proses  pembuatan  keputusan penyelenggaraan  pemerintahan.  Akan  menjadi  baik,  bila  pemerintahan  di  dalam  proses pengambilan  keputusan  berorientasi  pada  tujuan  bersama  dan  menyelenggarakan  fungsi dan kewenangannya dengan sebaik-baik secara terus menerus. Sebaliknya, akan menjadi buruk,  apabila  tujuan  yang  sempit  khususnya  untuk  kepentingan  pemerintahan  terutama dalam  pengambilan  sesuatu  keputusan    itu,  ditentukan  sendiri  oleh  pemerintah  dan disalah-gunakan,  termasuk  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pertanyaan  yang  mendasar  yang  dapat  ditimbulkan;  apakah  penghentian penyelidikan  suatu  tindak  pidana  dalam  suatu  rumah  tangga  nikah  siri  adalah  suatu tindakan  yang  sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan?  Bahwa keyakinan keagamaan Islam oleh mereka yang melakukan nikah siri justru  menimbulkan  rasa  jengkel  atau  kesal  masyarakat  terhadap  kepolisian,  yang bermuara  pada  presepsi  yang  negatif  terhadap  kepolisian.  Akibatnya  penyelenggaran pemerintahan  di  bidang  kepolisian  mengganggu  suatu  prinsip  pemerintahan  yang  baik ( good  governance ).  Pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  hanya  dapat  terwujud apabila  dilandaskan  pada  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Untuk  mewujudkan  hal ini,  kembali  kepada  lembaga  atau  pejabat  yang  menerima  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai  penyelenggara  pemerintahan,  termasuk  komunitas    masyarakat  dan  organisasi pemerintahan.
Korban  tindak  tindak  pidana  yang  ada  biasanya  adalah  ibu-ibu,  baik  yang memiliki  anak  maupun  yang  belum,  menunjukan  Polisi  mengabaikan  HAM  bagi  pihak penderita. Akibat yang lebih jauh,  para pelaku tindak pidana dapat bertindak lebih untuk mewujudkan  kejahatannya  terhadap  pihak  perempuan  yang  lebih  lemah.  Kehadiran kepolisian pada tataran ini amat diperlukan, karena selain untuk melindungi pelapor yang notabenenya adalah para ibu tetapi lebih dari itu, Polri seyogyanya lebih bijaksana untuk memberantas kejahatan jenis ini secara lebih luas dan masif ini. Coba bandingkan dengan kasus yang tertera pada Tabel 1 halaman 5 pada bagian terdahulu.
Berdasarkan  paparan  di  atas    dapat  dapat  ditarik  suatu  pemahaman  bahwa  pada dasarnya diperlukan apa yang disebut good governance yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa. Atas dasar itu maka untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik diperlukan asas-asas atau prinsip, yang digunakan  sebagai  hukum  yang  tidak  tertulis  dengan  melalui  pelaksanaan  hukum  dan penerapan  hukum  serta  pembentukan  hukum.  Inilah  letak  dekresi  kepolisian  sehingga tidak terjadi benturan antara masyarakat dengan kepolisian RI.
Hal  ini  merupakan  permasalahan  yang  berada  di  dalam  masyarakat  yang menimbulkan  perdebatan,  karena  dinamika  masyarakat  menuntut  adanya  perubahan- perubahan  baik  dari  sisi  pemerintah  maupun  masyarakat  itu  sendiri.  Perubahan  yang diharapkan,  agar  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia hendaklah  lebih  bersifat  demokratis,  terutama  dalam  melihat  sumber  daya  publik  yang berada  di  dalam  masyarakat,  serta  lebih  tanggap  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dalam mengambil  kebijakan  dan hukum  yang  menjamin  hak-hak  rakyat.  Masyarakat pula juga harus  memiliki  kesadaran  akan  hak  dan  kewajibannya,  lebih  terinformasi,  memiliki solidaritas  terhadap  sesamanya  dan  bersedia    berpartisipasi  dalam  urusan  publik,  tidak apatis serta tidak mementingkan diri sendiri dengan alasan yang tidak  mau didiskusikan persoalan yang dihadapi.
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Pemerintahan  yang  baik  (Kepolisian  Republik  Indonesia),  mengandung  arti bahwa kegiatan lembaga pemerintahan ini dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma  yang  berlaku  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara.  Dengan  demikian  esensi  good governance  lebih  menekankan  pada  kegiatan  pemerintah  yang  dijalankan  oleh penyelenggara pemerintahan selalu berpegang pada etika dan moral yang dirumuskan ke dalam asas umum pemerintahan yang baik.
Disadari    atau  tidak,  tuntutan  adanya  good  governance  di  Indonesia  karena dilatar-belakangi berkembangnya kualitas demokrasi dan hak asasi manusia dan semakin efektifnya  pelaksanaan  pemerintahan,  sehingga  masyarakat  tidak  mentolerir    segala bentuk  penyimpangan  kepercayaan  publik  ( abuse  of  public  trust ).    Dalam  konteks  ini, dipahami  bahwa  sudah  saatnya  Polri  perlu  memperhatikan    hal  ini  agar  tidak  hilangnya kepercayaan publik ini.
Untuk  mewujudkan  pemerintah  yang  baik  di  negara  Indonesia  maka  tidak  bisa dipisahkan dengan konsep negara demokrasi Indonesia sebagai salah satu landasan utama dalam  mewujudkan  suatu  pemerintahan  yang  baik,  mengingat  suatu  pemerintahan  yang demokratis manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan keputusan  yang melibatkan dan prosesnya transparan sehingga rakyatnya  bisa  mengontrol    ataupun  memasukan  inisatif  lewat  saluran  yang  telah disediakan oleh publik.
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka  kewenangan  kepolisian  menghentikan penyelidikan terhadap tindak pidana dalam keluarga nikah yang siri, dapat  dikategorikan dalam  malaadminitrasi  dengan  beberapa  kategori  misalnya  penanganan  berlarut, penyalahgunaan  wewenang  atau  menggunakan  wewenang  yang  berlebihan,  nyata-nyata berpihak dan bertindak tidak layak. Buktinya bahwa ada perkara yang ditangani di Polda NTT,  ada  yang  beberapa  di  antaranya  dihentikan,  sementara  yang  lainnya  ada  yang dilanjutkan. Berdasarkan data yang dipaparkan ini sebagai aparat yang bertugas di tempat itu, penulis mencermati bahwa kenyataan ini merupakan persoalan yang miris yang perlu diambil  sikap  oleh  lembaga  ini.  Perlunya  konsistensi  dalam  penerapan  hukum  ini,  akan memberikan  rasa  nyaman  kepada  masyarakat  supaya  jangan  ada  kesan  pilih  kasih  dan tebang pilih dalam penanganan tindak pidana di dalam rumah tangga nikah siri.
Namun  demikian  sebernarnya  pihak  Polri  telah  menyadari  bahwa  dalam  deskresi kepolisian ini, pasti ada permasalahan yang timbul. Untuk itu pihak-pihak kepolisian baik struktural  maupun  fungsional  telah  membentuk  pengawasan  baik  pengawasan  umum (Itwasum)  untuk  tingkat  Markas  Besar  kepolisian    dan  Inspektorat  Pengawasan  Daerah (Itwasda) di Tingkat Kopolisian Daerah (Polda).
Salah  satu  hal  yang  mendasar    tugas  pengawasan  ini  berkaitan  dengan  adanya tugas  kepolisian  dengan  good  governance,  yang  adalah  melekatnya  fungsi  kepolisian sebagai  alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  bertugas melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat  dengan  menegakan  hukum  sebagai  salah satu  fungsi  penyelenggara  negara  yang  diperoleh  melalui  Undang  Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Instrument  hukum  di  atas  meletakkan  kepolisian  sebagai  lembaga  yang mengemban tugas menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan dan ketentraman dan juga ketertiban umum bagi warga negera, yang menurut Sadu Wasistiono, tugas tersebut dari  masa lalu  sampai  sekarang  merupakan  salah  satu  tugas  klasik  pemerintahan.  Tugas klasik pemerintahan ini dimaknai sebagai kegiatan atau aktivitas pemerintah (goverment) dalam  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  dan  sebagai  lembaga,  dalam  arti  lembaga dalam  keadaan  aktif  atau  bergerak,  yakin  interaksi  antar  komponen  dalam  suatu  sistem pemerintahan  yang  oleh  Sadu  Wasistiono  memiliki  tugas  pokok  yakni  memberikan
pelayanan  umum  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  organisasi  pemerintah  sering disebut sebagai pelayan masyarakat.
Pemerintah  yang  dipahami  sebagai  ”fungsi  pemerintahan”  dan  organisasi pemerintahan oleh Philip M. Hadjon, di mana fungsi pemerintahan ini harus ditempatkan dalam  hubungannya  dengan  fungsi  perundang-undangan  dan  peradilan.  Secara keseluruhan  fungsi  pemerintahan  ini  terdiri  dari  berbagai  macam  tindak  pemerintahan, seperti membuat keputusan, ketetapan-ketetapan ysang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata.

## KESIMPULAN
Tindakan  kepolisian  dalam  menghentikan  penyelidikan  tindak  pidana  dalam keluarga nikah siri, adalah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku dan dikenal sebagai  diskresi  kepolisian  karena  tindakannya  sebagai  subyek  hukum  dengan  tindakan administrasi  oleh  organ  administrasi    selaku  penyelenggara  administrasi  pemerintahan. Namun  kewenangan  kepolisian  untuk  menghentikan  penyelidikan  tindak  pidana  dalam keluarga yang nikah siri, dapat dikategorikan sebagai malaadministrasi  dengan beberapa kategori  misalnya  penanganan  berlarut,  penyalahgunaan  wewenang  atau  menggunakan wewenang yang berlebihan, nyata-nyata berpihak dan bertindak tidak layak sebagaimana yang  terjadi  di  Polda  NTT.  Oleh  karena  itu,  direkomendasikan  agara  kepolisian  dalam menjalankan  diskresi  perlu  prinsip  kehati-hatian  agar  jangan  sampai  menimbulkan ketidakadilan  dan  melewati  batas  kewenangan  yang  diamanatkan  dalam  perundang- undangan

## BIBLIOGRAFI
Annisa  Opm,  A.  Intan .  (2021). Peranan  Unit  Pelayanan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Anak  Dalam  Rumah  Tangga (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar) . Universitas Hasanuddin. Cristiana,  Ni  Komang  Marsena  Yanis,  Yuliartini,  Ni  Putu  Rai,  &  Mangku,  Dewa  Gede Sudika. (2020).  Peran  Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten  Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78–87.
Gunawan,  Triandy,  Octafian,  Tifany  Kartika,  Vionita,  Chezaria  Crescendo,  Andianto,
Siswoko,  &  Angelica,  Dennia  Gracia .  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana Yang Mengalamni Gangguan Jiwa. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (1), 450–458. Hakim,  Abdul,  &  Kamelo,  Tan .  (2013).  Peranan  Polri  Dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana  Pencurian  Oleh  Anak  (Studi  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Kota Medan). Jurnal Mercatoria , 6 (2), 147–175.
Haling,  Syamsul,  Halim,  Paisal,  Badruddin,  Syamsiah,  &  Djanggih,  Hardianto .  (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 361– 378.
Kosadha, Tri Syahru Wira . (2015). Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Universitas Airlangga.
Kurniawan,  Bagas .  (2019). Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Asal  Usul Pernikahan (Studi Di Polres Asahan) .
Lutfhi,  Ghazy .  (2019). Peran  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencurian  Kenderaan  Bermotor  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  Di  Kota  Medan . Universitas Dharmawangsa.
Pangaribuan,  Piatur. (2019).  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2022 p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X
Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. Jurnal Projudice , 1 (1), 83–99. Ramadhan,  Muhammad  Reyza .  (N.D.). Kewenangan  Penyidik  Mengeluarkan  Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan  (Sp3)  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Perspektif Ham . Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah. Samosir,  Djisman .  (2013). Segenggam  Tentang  Hukum  Acara  Pidana .  Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana.
Saputra,  Rian  Prayudi .  (N.D.). Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Melalui  Mediasi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Nomor  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Simorangkir,  Julius  Caesar  Transon .  (2014).  Tindakan  Polri  Di  Polda  Diy  Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung. Jurnal Ilmu Hukum , 1–21.
Soekanto, Soerjono . (2006). Pengantar Penelitian Hukum . Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press).
Sujarwo,  Adi,  Suhartini,  Endeh,  &  Junaidi,  Junaidi .  (2016).  Penahanan  Pelaku  Tindak Pidana Di Bawah Umur Oleh Penyidik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Jurnal Hukum De’rechtsstaat . Umarella,  Ali  Hamdun .  (2021). Penyidikan  Kasus  Kdrt  Di  Polresta  Pulau  Ambon  Dan Pulau-Pulau Lease (Perspektif Hukum Pidana Positif) . Iain Ambon.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.