Diar Muzna Tangke. Jurnal Ekonomi-Qu Vol 13 No. 1 (2023) http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v13i1.20529
Jurnal Ekonomi-Qu P-ISSN: 2089-4473; E-ISSN: 2541-1314

## Research Article
Analisis  Upah  Minimum  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Sebagai  Faktor  Determinan  Tingkat  Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku
Diar Muzna Tangke 1*
1 Politeknik Negeri Ambon *Correspondence author: diartangke@gmail.com
Article Info: Received: 2 April 2023| Revised: 11 April 2023 | Accepted: 29 April 2023
Abstract: Masalah  upah  merupakan  masalah  klasik  yang  sampai  saat  ini  belum  tertuntaskan. Pemerintah bukan hanya menghadapi masalah surplus labour ataupun masalah angkatan kerja yang semakin  banyak  namun  bagaimana  membuat  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan perbaikan  kesejahteraan  pekerja.  Maluku  dengan  jumlah  penduduk  yang  terus  mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BPS mencatat pada Agustus 2019, Provinsi Maluku menduduki peringkat  ketiga  tingkat  pengangguran  terbanyak  secara  nasional.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  pengaruh  upah  minum  dan  pertumbuhkan  ekonomi  terhadap  tingkat  pengangguran terbuka  di  Provinsi  Maluku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  kuantitatif  dengan jenis  data  sekunder  time  series  tahun  2001-2021.  Hasil  penelitian  menunjukan  upah  minimum berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  pengangguran  dan  pertumbuhkan  ekonomi  berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Maluku selama periode 2001-2021.
Keywords: UMP; Pertumbuhkan Ekonomi; TPT
JEL Classification: xxx
How  to  Cite: Author,  A.  Author,  B.  Author,  C.  (2022).  Analisis  Upah  Minimum  Dan Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Faktor  Determinan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Di  Provinsi Maluku. Jurnal Ekonom-Qu, 13(1).

## 1. Introduction
Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Masalah upah merupakan masalah klasik yang sampai saat ini belum tertuntaskan. Selama ini pemerintah bukan hanya menghadapi masalah surplus labour ataupun masalah angkatan kerja  yang  semakin  membludak  namun  bagaimana  membuat  kebijakan  yang  berkaitan dengan perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja.
Di  negara  berpenduduk  besar,  biasanya  terjadi  apa  yang  oleh  Arthur  Lewis  sebut sebagai  kondisi unlimited  supply  of  labour .  Dalam  kondisi  ini,  posisi  tawar  pekerja  sangat
©2022 Department of Economics, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
lemah.  Bila  pasar  tenaga  kerja  diserahkan  sepenuhnya  kepada  mekanisme  pasar,  upah dibayar  sesuai  dengan  tingkat  produktivitas  pekerja  secara  teoritis  bisa  mendakati  nol. Namun  tenaga  kerja  adalah  makluk  hidup  yang  bermartabat.  Orang  bekerja  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  melakukan  aktualisasi  diri.  Itu  sebabkan  pekerja membangun  posisi  tawar  dengan  berserikat.  Dalam  perspektif  ini  upah  minimum  dapat dilihat sebagai sebuah kompromi atau solusi (Supratikno, 2011).
Penetapan tingkat upah merupakan salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan  industrial.  Upah  minimum  diartikan  sebagai  ketetapan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  mengenai  keharusan  perusahaan  untuk  membayar  upah  sekurang-kurangnya sama  dengan  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  kepada  pekerja  yang  paling  rendah tingkatannya. Kebijakan upah minimum yang diterapkan Pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 80-an, secara normatif berfungsi sebagai standard upah bagi pekerja yang berada di tingkatan terendah di sebuah perusahaan. Hal ini sebenarnya dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap upah pekerja agar pihak pengusaha tidak bersikap sewenang-wenang dalam memberikan kompensasi bagi pekerja.
Bagi  pengusaha,  upah  merupakan  bentuk  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan yang  berdampak  pada  keuntungan  perusahaan.  Oleh  karena  itu  dalam  penetapan  tingkat upah  mereka  sangat  berhati-hati.  Sedangkan  bagi  buruh,  upah  merupakan  sumber pendapatan  sehingga  mereka  sangat  mengharapkan  peningkatan  tingkat  upah.  Berangkat dari  perbedaan  pandangan  antara  pengusaha  dan  buruh  tentang  upah,  maka  dalam  hal penetapan  tingkat  upah  bukanlah  hal  yang  mudah.  Masing-masing  pihak  memiliki kepentingan  yang  berbeda  sehingga  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  tingkat  upah tidak jarang akan diwarnai pertentangan.
Penelitian Sen, Rybczynski, dan Van De Waal (2011) menjelaskan dampak dari upah minimum  terhadap  kemiskinan  di  Kanada.  Mereka  menjelaskan  bahwa  kebijakan  upah minimum  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dengan  memberikan pendapatan  yang  lebih  tinggi  terhadap  rumah  tangga  miskin.  Pada  kenyataannya peningkatan  upah  minimum  justru  mengakibatkan  peningkatan  pada  jumlah  penduduk miskin, akibat dari hilangnya lapangan kerja terutama bagi pekerja rendah dan berkurangnya rekrutment untuk tenaga kerja baru dari golongan pekerja pemula (Sen et al., 2011). Riset yang dilakukan Adam menyatakan upah minimum di Indonesia sering mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja. Kenaikan tersebut rata- rata sebesar 20,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN serta China (Adam, 2016).
Hasil  riset  empiris  memperlihatkan  kebijakan  upah  minimum  sebagai  instrument pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja tidak senantiasa sejalan dengan tujuan  pokok  mewujudkan  kesejahteraan  nasional.  Upah  minimum  menjadi  penghambat untuk  perusahaan  dapat  merekrut  seluruh  ketersediaan  pekerja  di  pasar  (Wihastuti  dan Rahmatullah, 2018). Sementara itu, riset lain menunjukkan adanya hubungan positif antara upah dan tingkat penganguran terbuka, dimana kenaikkan upah dianggap sebagai insentif bagi tenaga kerja terampil (Effendy, 2019). Hasil riset lainnya menunjukan hal yang sama
1.657.409 1.686.469 1.715.548 1.744.654 1.773.776 1.802.270 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
yaitu UMP berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran dengan asumsi varaibel lain cateris paribus (Shafira et al., 2020).
Tingkat  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  penting  dalam perkembangan  perekonomian  secara  umum,  tidak  terkecuali  tingkat  pengangguran. Pertumbuhan  ekonomi  terjadi  saat  kenaikan  produksi  barang  dan  jasa,  sehingga pertumbuhan  ekonomi  menunjukan  sejauh  mana  kegiatan  ekonomi  dapat  menciptakan pendapatan  tambahan  atau  kesejahteraan  dalam  periode  tersebut,  maka  dapat  dikatakan apabila  pertumbuhan  ekonomi  baik  menunjukan  kegiatan  ekonomi  mengalami perkembangan yang baik (Ardian et al., 2022).
Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai keterkaitan yang erat, dimana penduduk  yang  bekerja  dapat  meningkatkan  kenaikan  produksi  barang  dan  jasa.  Konsep yang  dikembangkan  oleh  Arthur  Okun  pada  tahun  1962  yang  kemudian  dikenal  dengan Hukum  Okun  menjelaskan  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  pengangguran  memiliki hubungan negatif. Setiap 2-3% perubahan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi 1% pengangguran  dan  sebalik,  1%  pengangguran  dapat  mempengaruhi  2-3%  pertumbuhan ekonomi  (Rasyida,  2021).  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi yaitu jumlah penduduk. Secara makro dapat disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar akan  menambah  jumlah  produksi  diikuti  dengan  bertambah  besarnya  ukuran  pasar domestik.  Jumlah  penduduk  yang  besar  akan  berpengaruh  positif  ataupun  negative tergantung kemampuan perekonomian dalam penyerapan tenaga kerja.

## Gambar 1. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Tahun 2014-2019
Sumber: BPS Provinsi Maluku, Tahun 2019
Provinsi  Maluku  dengan  jumlah  penduduk  yang  terus  mengalami  peningkatan  dari tahun  ke  tahun,  dimana  tahun  2019  telah  mencapai  1.802.270  jiwa.  Pemerintah  daerah harus  dapat  mencari  solusi  tepat  dalam  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  yang  terus bertambah yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Salah satu indikator kesejahteraan  masyarakat  adalah  tingkat  kemiskinan  dan  penyebab  terjadinya  kemiskinan menurut BPS salah satunya adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan.
BPS mencatat pada Agustus 2019, Provinsi Maluku menduduki peringkat ketiga tingkat pengangguran  terbanyak  secara  nasional  yaitu  sebesar  7,08  persen  setelah  posisi  pertama Provinsi  Banten  sebesar  8,11  persen  dan  Jawa  Barat  sebesar  7,99  persen.  Pengangguran yang  terjadi  akan  meyebabkan  rendahkan  daya  beli  masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan  kemiskinan  disuatu  daerah. Tujuan penelitian  ini  adalah  menganalisis  upah
minimum  dan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  faktor  determinan  terhadap  tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku.

## 2. Literature Review

## 2.1 Tenaga Kerja
Tenaga  kerja  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  proses  produksi,  selain  faktor produksi  lainnya  seperti  tanah,  modal  dan  lain-lain.  Maka  manusia  merupakan  penggerak bagi  seluruh  faktor-faktor  produksi  tersebut.  Kebutuhan  tenaga  kerja  nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan/lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerja/buruh adalah setiap orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Dan  telah menetapkan  batas  usia  kerja  menjadi  15  tahun  atau  lebih.  Berdasarkan  BPS,  pekerja  atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya berkerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi.
Permintaan  akan  tenaga  kerja  merupakan  permintaan  input.  Permintaan  ini berbedaan  dengan  permintaan  konsumen  akan  barang  dan  jasa.  Konsumen  membeli barang atau jasa karena mengetahui akan mendapatkan manfaat atau kepuasaan dari barang dan  jasa  tersebut.  Sedangkan  bagi  pengusaha,  mempekerjakan  tenaga  kerja  dalam  rangka produktivitas  barang  atau  jasa  untuk  kemudian  dijual  kepada  konsumen  sehingga mendapatkan  keuntungan.  Maka  dapat  dikatakan  peningkatan  permintaan  tenaga  kerja tergantung  dari  permintaan  barang  atau  jasa  dari  konsumen  sehingga  permintaan  tenaga kerja disebut permintaan terkait ( derived demand ) (Maryati et al., 2021).

## 2.2 Pengangguran
Para  ekonom  mempelajari  pengangguran  untuk  mengidentifikasi  penyebabnya  dan untuk  membantu  memperbaiki  kebijakan  yang  dapat  mempengaruhi  pengangguran. Sebagian  dari  kebijakan  tersebut,  seperti  program  dari  pelatihan  kerja,  membantu  orang dalam  mendapatkan  pekerjaan.  Kebijakan  lain,  seperti  asuransi  pengangguran,  membantu mengurangi  kesulitan  yang  di  alami  pengangguran.  Tetapi  kebijakan  lainnya  tetap  saja mempengaruhi  munculnya  pengangguran  secara  tidak  sengaja.  Undang-undang  yang menetapkan  upah  minimum  yang  tinggi,  misalnya  cenderung  akan  meningkatkan pengangguran  dikalangan  angkatan  kerja  yang  kurang  terdidik  dan  kurang  pengalaman (Mankiw, 2012).
Pengangguran  merupakan  problem  besar  yang  dihadapi  baik  negara  maju,  negera berkembang,  ataupun  terbelakang.  Pengangguran  muncul  akibat  pekerja  menolak  bekerja pada tingkat upah lebih rendah dari yang diharapkan. Saat menentapkan ekspektasi upah, calon  pekerja  mempertimbangkan  biaya  kebutuhan  hidup  minimal  yang  harus  tercukupi, sehingga jika upah yang diterima terlalu rendah maka pekerja dengan sukarela memutuskan untuk menganggur (Supratikno, 2011).
Dalam teori ekonomi makro, jenis pengangguran berdasarkan penyebab antara lain: (a)  pengangguran  friksional,  yaitu  pengangguran  yang  terjadi  akibat  pekerja  mencari
pekerjaan yang lebih baik; (b) pengagguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi akibat merosotnya  permintaan  agregat  mengakibatkan  perusahaan  mengurangi  tenaga  kerja;  (c) pengangguran  struktural,  yaitu  pengangguran  akibat  perubahan  struktur  ekonomi  yang terjadi  dalam  perekonomian;  dan  (d)  pengangguran  teknologi,  yaitu  pengangguran  akibat perkembangan  teknologi  yang  mengakibatkan  pergantian  tenaga  manusia  menjadi  tenaga mesin-mesin (Sukirno, 2006).
Penganggur  terbuka, terdiri dari  (a)  mereka  yang  tak  punya  pekerjaan  dan  mencari pekerjaan; (b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tak  punya  pekerjaan  dan  tidak  mencari  pekerjaan,  karena  merasa  tidak  mungkin mendapatkan  pekerjaan;  dan  (d)  mereka  yang  sudah  punya  pekerjaan  tapi  belum  mulai bekerja (BPS).
Untuk  mengurangi  permasalahan  tenaga  kerja  pemerintah  perlu  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan.  Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha meningkatan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja  dan  mengarahkan  pendapatan  yang  merata  yang  diukur  melalui  tinggi  rendahnya pendapatan riil perkapita. Tujuan inti dari proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, meningkatnya standar  hidup  (pendapatan,  penyediaan  lapangan  pekerjaan,  dan  perbaikan  kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010).

## 2.3 Upah Minimum dan Kekakuan Upah
Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan  upah  sebagai  harga  dari  tenaga  kerja.  Dalam  hubungannya  dengan  tenaga kerja,  permintaan  tenaga  kerja  adalah  hubungan  antara  tingkat  upah  dan  jumlah  pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan.
Menurut  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  pasal  1  ayat  30  tentang ketenagakerjaan,  Upah  adalah  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan perundang  undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lebih lanjut, pada pasal 88 ayat 4 menyatakan  bahwa  upah  minimum  ditetapkan  pemerintah  berdasarkan  kebutuhan  hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pada  jangka  panjang,  upah  tenaga  kerja  tidak  dapat  mencukupi  dalam  kebutuhan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga barang tersebut. Peningkatan harga-harga  dapat  menurunkan  kemampuan  beli  pada  tingkat  pendapatan  tertentu. Keadaan  yang  sering  terjadi  yaitu  kondisi  harga-harga  barang  dan  upah  mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak secara bersamaan dan juga tidak terjadi pada tingat yang  sama.  Pakar  ekonomi  membedakan  upah  uang  dan  upah  riil.  Upah  uang  yaitu sejumlah uang yang didapat tenaga kerja sebagai pembayaran tenaga mental dan fisik yang digunakan  dalam  proses  produksi.  Sedangkan  upah  riil  yaitu  upah  tenaga  kerja  yang
dihitung dari kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan (Sukirno, 2006).
Secara  teoritis  ada  tiga  kompenen  yang  dianggap  mempengaruhi  besarnya  upah minimum  yaitu:  (1)  Kebutuhan  Fisik  Minimum  (KFM);  (2)  Indeks  Harga  Konsumen (IHK);  dan  (3)  Pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  No.  Per-01/Men/1999,  variabel  yang  mempengaruhi  Upah  Minimum  Regional (UMR) antara lain: (1) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM); (2) Indeks Harga Konsumen (IHK);  (3)  kemampuan,  perkembangan  dan  kelangsungan  perusahaan;  (4)  tingkat  upah didaerah tertentu dan antar daerah; (5) kondisi pasar tenaga kerja; (6) tingkat perkembangan perekonomian; dan (7) pendapatan perkapita (Desmiwati, 2010)
Salah  satu  penyebab  terjadinya  pengangguran  adalah  kekakuan  upah  ( wage  rigidity ) gagalnya  upah  melakukan  penyesuaian  sampai  panawaran  tenaga  kerja  sama  dengan permintaannya.  Ketika  upah  riil  berada  diatas  tingkat  keseimbangan  permintaan  dan penawaran tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekakuan  upah  riil  mengurangi  kesempatan  kerja  dan  meningkatkan  pengangguran. Undang-undang  upah  minimum  menetapkan  tingkat  upah  minimal  harus  dibayar  oleh perusaaan kepada tenaga kerja. Ketika pemerintah mempertahankan upah pada titik yang bukan titik keseimbangan, inilah yang menyebabkan kekakuan upah (Mankiw, 2012).

## 2.4 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  peningkatan  kapasitas  produksi  barang  maupun jasa  yang  terukur  dalam  bentuk  PDB  secara  nasional  ataupun  PDRB  suatu  daerah. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  menunjukan  tingkat  kesejahteraan  yang  tinggi  pula, kemudian akan mendorong pemerataan pendapatan yang akhirnya pembangunan ekonomi tercipta. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sumber  daya  manusia,  jumlah  dan  kualitas  pendidikan  masyarakat,  IPTEK,  sistem  sosial dan pasar.
Hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  tingkat  pengangguran  dijelaskan  oleh ekonom  bernama  Arthur  Okun  yang  kemudian  dikenal  dengan  Hukum  Okun  (Okun’s Law). Hukum Okun menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran yaitu  bersifat  negative.  Menurut  Menkiw,  hukum  Okun  menyebutkan  pertumbuhan ekonomi  yang  mengalami  peningkatkan  sebesar  2  persen  akan  mendorong  penyerapan tenaga  kerja  dan  akan  mengurangi  tingkat  pengangguran  sebesar  1  persen  (Maryati  et  al., 2021).
Pertumbuhan  ekonomi  yang  diwakilkan  oleh  PDRB  dapat  dihitung  berdasarkan harga  berlaku  (nominal)  dan  harga  konstan.  PDRB  atas  harga  berlaku  atau At  Current Nominal  Price diperuntukan  melihat  struktur  ekonomi  atau  peranan  setiap  sektor  serta gambaran  perekonomian  tahun  berjalan.  PDRB  atas  harga  konstan  atau At  Constan  Price diperuntukan  untuk  mengetahui  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  baik  secara  sektoral maupun keseluruhan (Tutupoho, 2019).

## 3. Methods
7,40  7,48 15,43 17,98 15,01 14,44 12,19 10,67 10,57 9,97 7,38 7,51 9,75 10,519,93 7,06 9,29 7,27 7,08 7,576,93 - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat  kuantitatif  /statistic  dengan  tujuan  untuk  menggambarkan  dan  menguji  hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  data time  series tahun  2001- 2021  yaitu  upah  minimum,  pertumbuhan  ekonomi  yang  diwakilkan  oleh  PDRB,  serta tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dan Bank Indonesia. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
TPT = a + bUMP + cPDRB Ket:
TPT  : Tingkat Pengangguran Terbuka UMP  : Upah Minimum Provinsi PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto

## 4. Results and Discussion
Dalam  penelitian  Effendi  menyebutkan  upah  minimum  pekerja  memiliki  pengaruh  yang cukup  besar  dalam  pengurangan  tingkat  penggangguran  (Effendy,  2019).  Trend  Upah Minimum Provinsi Maluku sejak 2001-2021 terus mengalami kenaikan. Hal serupa terjadi pada  bebarapa  wilayah  di  Indonesia  dengan  mempertimbangkan  tingkat  inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada wilayah masing-masing.

## Gambar 2. TPT Provinsi Maluku Tahun 2001-2020 (dalam persen)
Sumber: BPS, diolah  2021
TPT provinsi Maluku dari tahun 2001-2021 terlihat berfluktuatif. Tahun 2004, TPT sebesar 17,98 persen merupakan periode  tertinggi selama kurun waktu 2001 – 2021. Hal ini disebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas baik sektor pemerintah maupun sektor swasta dibandingkan dengan pencari kerja yang semakin banyak seiring kondusifnya provinsi Maluku pasca konflik tahun 1999. Periode berikutnya, TPT mengalami penurunan dan berfluktuasi hingga tahun 2021.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

## Gambar 3. UMR Provinsi Maluku Tahun 2001-2020 (dalam Rupiah)
Sumber: BPS, diolah  2021
Upah  minimum  Provinsi  (UMP)  atau  sebelumnya  dikenal  dengan  istilah  Upah Minimum Regional Tingkat memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Menteri  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  No.7  Tahun  2013  tentang  Upah  Minimum.  UMP  di  tetapkan  oleh gubenur  dengan  mempertimbangkan  rekomendasi  Dewan  pengupahan  Provinsi.  Upah minimum provinsi Maluku sejak tahun 2001 terus mengalami peningkatan dari Rp. 230.000 menjadi Rp. 2.619.312 pada tahun 2020.
Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah berdampak sangat besar terhadap perekonomian  negara – negara  asia  tidak  terkecuali  Indonesia.  Provinsi  Maluku  yang merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  bagian  timur  yang  dapat  kembali  pulih  pada 2001  dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  -0,30  dan  tahun  2002  menjadi  positif  2,87. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku terus meningkat sampai pada tahun 2007 sebesar 5,62 persen dan kembali turun menjadi 4,23 persen pada tahun 2008 sebagai akibat terjadi krisis keuangan dunia. Setelah tahun 2008, pertumbuhan ekonomi terus berfluktuatif dan kembali merosot menjadi -0,91 persen pada tahun 2020 akibat terjadinya pendemik covid 19 di hampir diseluruh negara. Pada tahun 2021, perekonomian perlahan beranjak membaik dengan ditandai dengan pertumbuhan menjadi 3,04 persen.

## Gambar 3. PDRB Provinsi Maluku Tahun 2001-2021 (dalam persen)
Sumber: BPS, diolah  2021
4.1 Uji normalitas
Uji  normalitas  adalah  pengujian  tentang  kenormalan  distribusi  data.  Penggunaan  uji normalitas  karena  pada  analisis  statistik  parametik,  asumsi  yang  harus  dimiliki  oleh  data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Gambar 4, menunjukan data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

## Gambar 4. Normal P-Plot
Sumber: Hasil Olah Data
4.2 Uji Multikolinieritas
Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di antara  variabel  independen  (tidak  ada  multikolinieritas).  Untuk  mendeteksi  adanya multikolinearitas,  dapat  dilihat  dari Value  Inflation  Factor (VIF).  Dasar  pengambilan keputusan apabila nilai VIF > 10 artinya terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10 artinya tidak terjadi multikolinieritas. VIF pada penlitian ini menunjukan angka 1,004 yang artinya lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.
Tabel 1. Value Inflation Factor (VIF)
Collinearity Statistics Tolerance VIF 1.004 1.004 Sumber: Hasil Olah Data 4.3 Regresi Berganda
Dengan  menggunakan  data  pengangguran,  UMP  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  pada Provinsi Maluku Tahun 2001 – 2021 dalam regresi linier berganda, maka didapat hasil regresi sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Regresi Linier Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig B Std. Error Beta Constanta 11,876 1,90 6,23 0,000 UMP -2,254 0,00 -0,550 -2,83 0,011 PDRB 0,187 0,31 0,11 0,60 0,553 F 4, 32 R-Square 0,235 Sumber: Hasil Olah Data
Dari  tabel  2,  maka  koefisien  dari  UMP  sebesar  -2,254  artinya  UMP  memiliki pengaruh negatif 2,254 dan PDRB sebesar 0,187 artinya PDRB berpengaruh positif. Uji t yang  menunjukan  hubungan  parsial  antar  variabel  terikat  dengan  variabel  bebas berdasarkan nilai signifikan (Sig.) dengan probilitas (α) 0,05 maka variabel UMP memiliki pengaruh  terhadap  pengangguran  sedangkan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  yang diwakilkan oleh PDRB tidak berpengaruh terhadap pengangguran di provinsi Maluku.
Nilai  F  merupakan  pengujian  hubungan  simultan  antara  variabel  terikat  dengan seluruh  variabel  bebas.  Nilai  F-Statistik  sebesar  4,32  lebih  besar  dari  F-tabel  3,55  yang artinya  upah  minimum  dan  PDRB  bersama-sama  memiliki  pengaruh  terhadap pengangguran.  Nilai  koefisien  determinasi  yang  wakilkan  dengan  nilai  R-Square menunjukan  persentasi  atau  proporsi  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat. Dalam  penelitian  ini  R-Square  sebesar  0,235  yang  artinya  upah  minimum  mempengaruhi pengangguran sebesar  23,5  persen  dan  sisanya  76,5  persen  dipengaruhi  oleh  variabel  lain diluar persamaan.
Tenaga  kerja  sangat  berperan  penting  dalam  proses  pembangunan  ekonomi. Beriringan  dengan  infrastruktur  dan  pemerintah,  tenaga  kerja  sebagai  faktor  utama  yang bisa memacu naik turunnya daya saing perekonomian (APO, 2015).
Upah  sebagai  balas  jasa  tenaga  kerja  sangat  tergantung  pada  produktivitas  dan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kondisi yang terjadi adalah jumlah permintaan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penawaran tenaga kerja sehingga  terjadi  ketidakseimbangan  upah  akibatnya  kesejahteraan  pekerja  turun  dan pengagguran  meningkat.  Untuk  menjaga  tingkat  upah  tetap  stabil  dan  dapat  memenuhi kebutuhan para pekerja  maka, pemerintah memberlakukan upah minimum.
Hasil penelitian menunjukan, upah Minimum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap TPT pada provinsi Maluku sebesar 2,254. Ini artinya, apabila UMP naik sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran atau TPT Maluku akan turun sebesar 2,254 persen dan sebaliknya apabila UMP turun sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran atau TPT akan naik sebesar 2,254. Kebijakan UMP yang dilakukan pemerintah dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha maupun pekerja. Selain itu, masih terbatas lapangan  usaha  khususnya  padat  karya  di  provinsi  Maluku  menyebabkan  banyak  pekerja mencari pekerjaan di daerah lain diantarnya Maluku Utara, Papua bahkan dipulau Jawa.
Trend  peningkatan  upah  yang  terjadi  setiap  tahunnya  dapat  mengurangi pengangguran  terbuka  dikarenakan  peningkatan  upah  dirasakan  dapat  memenuhi kebutuhan  pekerja.  Dan  sebaliknya  apabila  upah  rendah  maka  pekerja  akan  mencari pekerjaan yang memberikan upah yang lebih baik. Namun persaingan dalam pasar tenaga kerja  menyebabkan  sulitnya  mendapatkan  pekerjaan  pengganti  yang  pada  akhirnya  angka pengangguran naik (Kuntiarti, 2018).
Pertumbuhan ekonomi yang diwakilkan oleh nilai PDRB memperlihatkan hubungan positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  TPT  sebesar  0,187  yang  artinya  apabila  PDRB  naik sebesar  1  persen  maka  TPT  juga  akan  naik  sebesar  0,187  dan  sebaliknya  apabila  PDRB turun 1 persen maka TPT juga akan tutun sebebsar 0,187. Sesuai dengan penelitian Hasan
dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh (Hasan et al, 2018).
Menurut  data  BPS  Provinsi  Maluku  tahun  2017-2021,  terdapat  dua  lapangan  usaha penyumbang  pertumbuhan  ekonomi  terbesar  diatas  20  persen  yaitu  sektor  pertanian, kehutanan  dan  perikanan;  dan  sektor  administrasi  pemerintah,  pertahanan  dan  jaminan sosial wajib. Sedangkan lapangan usaha lain yang merupakan sektor padat karya diantaranya industry pengolahan masih relative kecil dalam menyumpang pertumbuhan ekonomi. Hal inilah  yang  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  namun  belum  mampu mengurangi TPT.
Menurut  penelitian  Rijoly  dan  Rum,  Provinsi  Maluku  sebagai  provinsi  kepulauan memiliki permasalahan dimana pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti oleh pembangunan ekonomi di pulau-pulau lain pada provinsi Maluku sehingga penyerapan tenaga kerja tidak maksimal (Rijoly dan Rum, 2017). Tingkat pengangguran  tergantug  oleh  beberapa  faktor,  bukannya  saja  upah  minimum  dan pertumbuhan  ekonomi  pada  suatu  wilayah.  Pertumbuhan  ekonomi  akan  terjadi  apabila pemanfaatan sumber daya dengan adanya investasi dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Untuk menciptakan itu semua dibutuhkan iklim investasi yang kondusif, penyediaan infratruktur,  pelayanan  satu  pintu  yang  efektif,  dan  peningkatan  pengawasan.  Selain  itu, kualitas SDM juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Sumber daya alam yang banyak di  provinsi  Maluku  hanya  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal  dengan  sumber  daya manusia berkualitas, kreatif dan inovatif sehingga mampu berkompetisi pada pasar tenaga kerja skala regional, nasional maupun internasional.

## 5. Conclusions and Recommendations
Hasil penelitian menunjukan UMP berpengaruh negatif terhadap TPT provinsi Maluku dan pertumbuhan  ekonomi  yang  diwakilkan  oleh  PDRB  berpengaruh  positif  terhadap  TPT Provinsi  Maluku.  Masalah  pengangguran  menjadi  masalah  kompleks  sehingga  diperlukan kerjasama  semua  pihak  baik  pemerintah,  perusahaan  dan  tenaga  kerja.  Selain  itu, dibutuhkan kondisi ekonomi makro yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dan  berkelanjutkan  serta  adanya  peningkatan  kualitas,  kreativitas  dan  inovatif  SDM sehingga  mampu  berkompetisi  pada  pasar  tenaga  kerja  skala  regional,  nasional  maupun internasional.

## References
Adam,  L.  (2016).  Membangun  Daya  Saing  Tenaga  Kerja  Indonesia  Melalui  Peningkatan
Produktivitas. Jurnal Kependudukan Indonesia , 11 (2), 71. https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.205
APO. (2015). APO Productivity Data Book . Asian Productivity Organization.
Ardian,  Rizki.,  Syahputra,  M.  &  Demawan,  D.  (2022).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di  Indonesia. EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 1 (3), 190 – 198 .
Desmiwati. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh di Indonesia (Analisi UMP 2001-2008) .
Effendy,  R.  S.  (2019).  Pengaruh  Upah  Minimum  Terhadap  Pengurangan  Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. Jurnal Fokus Ekonomi , 14 (1), 105 – 124.
Hasan, I., Zunawanis., & Zahra, R. K. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Di  Kabupaten  Nagan  Raya. Jurnal EKOMBIS: Jurnal Ekonomi Bisnis, 4 (2), 133 – 143. http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/5243/2717.
Kuntiarti,  D.  D.  (2018).  Pengaruh  Inflasi,  Jumlah  Penduduk  Dan  Kenaikan  Upah Minimum  Terhadap  Pengangguran  Terbuka  Di  Provinsi  Banten  Tahun  2010-2015. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi , 7 (1), 1 – 9.
Mankiw, N. G. (2012). Makroekonomi (Keenam). Erlangga.
Maryati, S., Handra, H., & Muslim, I. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi  Menuju  Era  Bonus  Demografi  di  Sumatra  Barat. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan Indonesia , 21 (1), 95 – 107.
Rasyida, N. U. (2021). Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Di Indonesia Periode 1990 – 2019 (Aplikasi Hukum Okun). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.
Rijoly,  J.  C.  D.,  &  Rum,  I.  (2017).  Analisis  Tingkat  Pengangguran  di  Maluku  Sebagai Provinsi Kepulauan. Isei Economic Review , 1 (2), 38 – 41. http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier/article/view/25
Sen,  Rybczynski,  &  Waal,  V.  De.  (2011).  Teen  employment,  poverty,  and  the  minimum wage: evidence from Canada. Labour Economics , 18 , 36 – 47.
Shafira,  V.  A.,  Kumenaung,  A.  G.,  &  Niode,  A.  O.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Ump,
Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguranterbuka Di Kota Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 9 (1), 1411 – 1419.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis Edisi Ke-3 . Alfabeta.
Sukirno, S. (2006). Makroekonomi . Raja Grafindo Persada.
Supratikno, H. (2011). Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Tutupoho,  Ali.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Inflasi  Dan  Pdrb  Terhadap  Pengangguran Terbuka  Di  Provinsi  Maluku  (Studi  Kasus  Kabupaten  Kota). Jurnal  Ekonomi  Cita Ekonomika, 8 (2) .
Wihastuti,  L.,  &  Rahmatullah,  H.  (2018).  Upah  Minimum  Provinsi  (  UMP  )  Dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Gamma Societa , 1 (1), 96 – 102.