INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9291-9300 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik oleh PPAT Pada Kantor Pertanahan Terkait dengan Nomor Induk Kependudukan Debitur yang

## Tidak Terverifikasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Nadya Mutiara Kusumadewi 1 ✉ , Yani Pujiwati 2 , Elis Nurhayati 3
Universitas Padjadjaran
Email: nadyamutiara50@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Implementasi  Hak  Tanggungan  Elektronik  yang  tiba-tiba  tanpa  adanya  transisi  dan  sosialisasi  yang cukup, menimbulkan permasalahan seperti terdapat beberapa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan yang tidak terdaftar yang mengakibatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak dapat  didaftarkan,  sehingga  mengakibatkan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  tidak  dapat  melanjutkan pendaftaran tersebut. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Hasil dari bahwa NIK yang tidak  terdaftar  menghambat  proses  registrasi  Hak  Tanggungan  Elektronik  apabila  pendaftaran  Hak Tanggungan. Apabila APHT dibuat berdasarkan KTP palsu, maka identitas yang tercantum di dalam APHT pun palsu sehingga APHT tersebut sama sekali tidak dapat didaftarkan sehingga harus dibuat APHT baru dengan identitas yang sesungguhnya serta upaya yang dilakukan untuk permasalahan NIK debitur tidak terdaftar di Disdukcapil terkait pendaftaran Hak Tanggungan yaitu membuat KTP baru sesuai dengan identitas asli dan didaftarkan ke Disdukcapil setempat, Pembuatan APHT baru ke PPAT setempat.
Kata Kunci : Nomor Induk Kependudukan, Hak Tanggungan Elektronik, Pendaftaran Tanah

## Abstract
The sudden implementation of Electronic Mortgage Rights without sufficient transition and socialization has caused problems such as there are several Identity Cards with unregistered Population Identification Numbers that result in the Deed of Granting Mortgage Rights not being registered, resulting in the Land Deed Official being unable to continue the registration. This research applies the normative juridical method. The result is that the unregistered NIK hampers the Electronic Mortgage Registration process when registering Mortgage Rights. If the APHT is made based on a fake KTP, the identity stated in the APHT is also fake so that the APHT cannot be registered at all so that a new APHT must be made with a  real  identity  and  the  efforts  made  for  the  problem  of  the  debtor's  NIK  not  being  registered  at Disdukcapil related to the registration of Mortgage Rights, namely making a new KTP according to the original identity and registering it with the local Disdukcapil, making a new APHT to the local PPAT. Keyword: Population Identification Number, Electronic Mortgage Rights, Land Registration

## PENDAHULUAN
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih sangat menggantungkan kehidupan pada pertanian sebagai mata pencaharian sehari-hari. Hal itu tentu tidak bisa dilepaskan dari pentingnya peran tanah  dalam  menopang seluruh aspek  kehidupan masyarakat di Indonesia.
Tanah sangat bernilai esensial bagi kehidupan serta menjadi sumber kebutuhan yang penting bagi manusia, sebab segala kebutuhan untuk bertahan hidup manusia semuanya tersedia  dari  tanah  baik  itu  untuk  tempat  tinggal,  tempat  mencari  makan  dan  lain sebagainya.
Tanah memainkan peran penting dalam pembangunan, dengan mengatasi masalah pertanahan  yang  ada  saat  ini  sangat  penting  untuk  menghindari  terhambatnya pembangunan  yang  sedang  berjalan.  Oleh  karena  itu,  reformasi  hukum  pertanahan nasional sangat diperlukan. Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera seperti tertuang dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sangat penting untuk  membentuk  lembaga  yang  kuat  yang  menjamin  kepastian  hukum  bagi  para pemangku kepentingan, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan (Adrian, 2006).
Pemerintah  Indonesia  menawarkan  berbagai  layanan  terkait  perkembangan  Hak Tanggungan di tanah air. Salah satu layanan tersebut adalah Pendaftaran Hak Tanggungan yang  terintegrasi  secara  elektronik,  yang  didasarkan  pada  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  2019.  Peraturan  ini  telah  diubah  dengan  Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 atau dikenal sebagai Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Menurut konsideran huruf a Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020, maksud dari
peraturan ini ialah mengimplementasikan pelayanan pertanahan  secara elektronik yang terintegrasi.  Tujuannya  adalah  memaksimalkan  layanan  hak  tanggungan  dengan  asas keterbukaan, akurasi waktu, efektivitas, efisiensi, serta aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu,  peraturan  ini  juga  berorientasi  pada  penyesuaian  dengan  perkembangan  hukum, kemajuan  teknologi,  serta  keperluan  masyarakat.  Hak  Tanggungan  Elektronik  terutama melibatkan hubungan pendaftaran antara PPAT dan/atau kreditur di Kantor Pertanahan setempat.
Selain  PPAT,  pengguna  Hak  Tanggungan  Elektronik  juga  mencakup  kreditur, umumnya lembaga keuangan (seperti bank) dan perorangan. Di sektor perbankan, layanan Hak Tanggungan Elektronik diharapkan dapat bermanfaat,  antara lain pendaftaran Hak Tanggungan yang tepat waktu dalam waktu tujuh hari sejak pendaftaran dan konektivitas yang lancar.
Dalam  hal  Hak  Tanggungan  Konvensional,  Bank  memberikan  kuasa  kepada  PPAT serta  melimpahkan  pembayaran  biaya  registrasi  Hak  Tanggungan.  PPAT  menangani pembayaran biaya registrasi, menerima sertifikat dari Kantor Pertanahan, dan selanjutnya Bank menerima sertifikat yang telah dicatat. Pada dasarnya, dalam sistem konvensional, sebagian besar tugas dilakukan oleh PPAT.
Terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020 sesuai dengan Permen ATR/ BPN Nomor 5 Tahun 2020, penerapan Hak Tanggungan Elektronik secara nasional telah membuat layanan Hak Tanggungan  konvensional  dari  BPN  menjadi  tidak  sah  lagi.  Namun,  implementasi  Hak Tanggungan  Elektronik yang  tiba-tiba  tanpa adanya  transisi dan  sosialisasi yang cukup, menimbulkan  permasalahan  yang  cukup  besar  bagi  para  pengguna  Hak  Tanggungan Elektronik.
Banyak masalah yang muncul akibat penerapan Layanan HT-el secara bersamaan. Salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum terverifikasi terkait dengan Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  atau  tidak  terdaftar  yang  mengakibatkan  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  tidak  bisa  didaftarkan,  sehingga  mengakibatkan  Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat melanjutkan pendaftaran tersebut.
NIK yang tidak terdaftar dapat diakibatkan karena  adanya pemalsuan KTP.  Seperti yang terjadi di Kantor Notaris dan PPAT TR di Kota Tasikmalaya. Pada saat seorang debitur ingin mendaftarkan HT-elektronik, nama didalam KTP seorang debitur tersebut berbeda dengan  yang  tercatat  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (yang  dikenal  sebagai Disdukcapil), yang terdata di KTP nama debitur tersebut adalah Dadang sedangkan nama aslinya  Udin  Pada  praktiknya,  terdapat  pula  NIK  yang  tidak  dapat  terhubung  dengan Disdukcapil karena adanya penggantian alamat dimana KTP dengan alamat baru sudah
terbit sedangkan KTP lama belum dicabut.
Hal  tersebut  dapat  menghambat  proses  registrasi  Hak  Tanggungan  Elektronik dimana  apabila  registrasi  Hak  Tanggungan  melewati  7  hari  maka  pendaftaran  tersebut batal karena yang bersangkutan telah memalsukan KTP.
NIK  diperlukan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  salah  satunya  untuk melakukan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan,  dimana  debitur  harus  memberikan  syarat administrasi  terutama  dalam  hal  kartu  tanda  penduduk  yang  harus  didaftarkan  saat mendaftarkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  pada  kantor  pertanahan  sebagai persyaratan  pendaftaran,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Juknis  Peraturan  Menteri ATR/KBPN 2/2020. Kantor pertanahan meminta kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mengsubmit data kartu tanda penduduk yang telah terverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam proses tersebut NIK yang tidak terverifikasi di Disdukcapil menjadi hambatan selama tahap pendaftaran tanah serta hak tanggungan tidak dapat didaftarkan yang menjadikan tidak adanya sebuah kepastian hukum seperti tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif (normatif legal research) bersifat Deskriptif Analitis. Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ialah memberi gambaran secara akurat situasi yang sebenarnya. Setelah itu, data yang diperoleh dinilai secara kualitatif. Guna memaparkan gambaran umum mengenai pokok permasalahan dan mengumpulkan, menyusun, mengkategorikan, menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, penelitian  deskriptif  diawali  dengan  menggambarkan  skenario  yang  menjadi  topik permasalahan. Akan ada dua tahap dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk tujuan penelitian ini, wawancara serta analisis dokumen akan digunakan sebagai metode pengumpulan data. Penulis memanfaatkan analisis data yuridis kualitatif.  Metode  yuridis  kualitatif  yaitu  metode  yang  diawali  dengan  pemaparan  data sekunder yang memiliki  keterkaitan  dengan objek penelitian. Selanjutnya  paparan data sekunder tersebut dianalisisDalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan ilustrasi mengenai  masalah  serta  fakta  pada  penerapan  proses  registrasi  Hak  Tanggungan Elektronik  (HT-el).  Hal  tesebut  juga  sejalan  dengan  tujuan  penelitian  deskriptif,  yaitu menggambarkan secara akurat dan metodis mengenai objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang Tidak Dapat Didaftarkan oleh PPAT Karena NIK Debitur yang Tidak Terverifikasi di Disdukcapil Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Upaya Hak Tanggungan Dapat Didaftarkan di Kantor Pertanahan Terkait dengan NIK Debitur yang Tidak Terverifikasi di Disdukcapil
Hak Tanggungan ialah hak jaminan atas tanah yang memberi prioritas untuk kreditur tertentu dibandingkan kreditur lainnya untuk pelunasan suatu piutang tertentu. Menurut Pasal  13,  ayat  (2)  UUHT,  APHT  yang  disusun  oleh  PPAT  wajib  terregistrasi  di  Kantor Pertanahan  dalam  waktu  tujuh  hari  kerja  setelah  penandatanganannya.  Saat  ini, pendaftaran APHT dilakukan secara elektronik. APHT harus memberikan kepastian hukum sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan.
Selaku pejabat umum yang berotoritas, PPAT dapat menerbitkan akta otentik terkait hak atas tanah, meliputi peralihan dan pembebanan hak tanah, serta pembebanan hak tanggungan.  Pemberian  Hak  Tanggungan  yang  memerlukan  perjanjian  tertulis  atau disebut  APHT  ialah  tindakan  hukum  yang  memerlukan  akta  yang  disusun  oleh  PPAT. Persetujuan  para  pihak  dalam  perjanjian  kredit  pokok  menjadi  dasar  pemberian  Hak Tanggungan oleh PPAT.
Prosedur  pembebanan  hak  tanggungan,  terdiri  dari  dua  tahap,  digunakan  untuk memastikan apakah hak tanggungan itu ada. Langkah pertama melibatkan pemberian hak tanggungan, yakni dengan meminta PPAT menerbitkan APHT. Dalam konteks ini, PPAT berwenang  sebagai  pejabat  yang  menerbitkan  APHT  sesuai  dengan  UUHT  Hak Tanggungan.
Pemerintah  telah  memperbaharui  layanan  Hak  Tanggungan  dan  menyusun Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020. Peraturan yang  juga dikenal  sebagai  Permen  ATR/BPN  Nomor 5 Tahun 2020 ini bertujuan  menyederhanakan  proses  layanan  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara elektronik.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari  usaha  pemerintah  guna  memudahkan masyarakat  dalam  memperoleh  layanan  jaminan  tanah  Hak  Tanggungan  sebagai keperluan  bisnisnya  tanpa  harus  mendatangi  Kantor  Pertanahan  setempat.  Dengan adanya  Permen  ATR/BPN  No.  5  Tahun  2020,  kini  Hak  Tanggungan  dapat  didaftarkan secara elektronik, sehingga tidak diperlukan penyerahan bukti secara fisik di loket Kantor Pertanahan.
Saat  ini,  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  di  Indonesia  menawarkan  layanan registrasi  hak  tanggungan  secara  online.  Tujuan  utama  dari  layanan  ini  adalah  untuk menjaga  keakuratan  data  pertanahan.  Pendaftaran  hak  tanggungan  secara  online  ini
dirancang agar cepat, sederhana, akuntabel, dan terjangkau, sehingga mudah diakses oleh masyarakat umum. Dahulu, hak tanggungan diregistrasikan di Kantor Pertanahan secara langsung, menggunakan bukti fisik yang disediakan di loket. Proses ini memakan waktu dan  membutuhkan  penyerahan  secara  manual  oleh  orang  yang  berwenang.  Namun, dengan  diperkenalkannya  layanan  HT-el  di  Kantor  Pertanahan,  yang  mengikutsertakan pihak-pihak seperti PPAT serta Kreditur, proses pendaftaran menjadi lebih efisien.
Pendaftaran hak tanggungan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum antara kreditur dan debitur, serta memudahkan proses eksekusi. Penting untuk diketahui bahwa Hak Tanggungan baru dianggap sah apabila telah dicatatkan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan. Selain terdapat ketentuan yang mewajibkan pendaftaran dari APHT tersebut terdapat tenggat waktu dalam pengiriman berkas pendaftaran.
Dalam hal pelayanan permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dalam Sistem HT- el, PPAT memiliki tugas dan kewenangan untuk menyampaikan APHT sebagai dokumen elektronik kepada Kantor Pertanahan. APHT tersebut harus sesuai dengan Asas Spesialitas serta  Asas  Publisitas,  sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  11  UUHT.  Hal  ini  mencakup pemberian informasi seperti:
1. Identitas pemegang serta pemberi Hak Tanggungan;
2. Domisili pemegang serta pemberi Hak Tanggungan;
3. Jumlah utang yang dijamin;
4. Nilai hak tanggungan;
5. Benda ataupun objek Hak Tanggungan;
6. Selain itu, Hak Tanggungan wajib diregistrasikan di kantor pertanahan setempat guna melengkapi asas publisitas.
Tidak  dicantumkannya  ketentuan-ketentuan  di  atas  dalam  APHT  menyebabkan APHT tersebut batal demi hukum, sesuai tertulis pada Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UUHT. Apabila  tidak  mendaftarkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  ke  Kantor Pertanahan, maka Kreditur hanya berkedudukan sebagai Kreditur konkuren.
Berdasarkan wawancara dengan Yupi Nurlia Dewi, Notaris dan PPAT di Kabupaten Bandung menjelaskan bahwa syarat Pendaftaran HT yaitu:
1. KTP (jika sudah suami istri KTP keduanya dilampirkan);
2. Kartu Keluarga;
3. Buku Nikah;
4. PBB;
5. Sertifikat Tanah.
Keberadaan  KTP  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan  seseorang  karena
berfungsi  sebagai  identitas  kependudukan.  Selain  itu,  KTP  juga  dapat  dilihat  sebagai simbol kewarganegaraan seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 14 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah  tanda  pengenal  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  Instansi  Pelaksana  dan  dapat dipergunakan di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap penduduk Indonesia untuk memiliki KTP, sesuai dengan peraturan yang telah tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
NIK  diperlukan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  salah  satunya  untuk melakukan  Pendaftaran  Hak  Tanggungan,  dimana  debitur  harus  memberikan  syarat administrasi  terutama  dalam  hal  kartu  tanda  penduduk  yang  harus  didaftarkan  saat pendaftaran  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  pada  kantor  pertanahan  sebagai  syarat pendaftaran,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Juknis  Peraturan  Menteri  ATR/KBPN 2/2020.
Namun  dalam  praktiknya,  sering  kali  pada  saat  pendaftaran  APHT  ke  Kantor Pertanahan, terdapat NIK yang tidak terdaftar yang diakibatkan karena adanya pemalsuan KTP maupun KTP lama yang belum dicabut (ganda). Dalam hal ini, NIK yang tidak terdaftar di Disdukcapil dapat menghambat proses pendaftaran APHT, apabila pendaftaran Hak Tanggungan melewati 7 hari maka pendaftaran tersebut batal dan tidak memiliki kepastian hukum.
Tujuan utama dari APHT adalah untuk menetapkan pendaftaran hak atas tanah yang dibebankan Hak Tanggungan. Hal ini sebagai penjamin kepastian hukum baik dari segi subjek maupun objek haknya. Pada Pasal 10 Ayat (2) tertulis jika Hak Tanggungan diberikan dengan penyusunan APHT oleh PPAT.
Konsep  kepastian  hukum  menekankan  bahwa  peraturan  perundang-undangan harus dibuat dengan pertimbangan yang cermat terhadap asas kepastian hukum. Hal ini memastikan bahwa aturan yang dibuat jelas dan logis, meminimalkan potensi multitafsir kecuali  jika  bertentangan  dengan  norma  atau  peraturan  lain.  Untuk  memahami  nilai kepastian hukum, penting untuk mengenali hubungan eratnya dengan perangkat hukum positif serta peran negara dalam menerapkan hukum positif. Terdapat tiga elemen yang menjadi  perhatian  dalam  menegakkan  hukum  menurut  Sudikno  Mertokusumo  yakni, kepastian  hukum,  kemanfaatan,  serta  keadilan.  Kepastian  hukum  adalah  prinsip fundamental yang menjamin pelaksanaan hukum secara tepat dan benar. Tujuan utama hukum  adalah  untuk  memberikan  kepastian,  karena  tanpa  kepastian,  hukum  akan kehilangan identitas dan maknanya, sehingga menjadi tidak efektif sebagai pedoman bagi masyarakat. Kepastian hukum menjadi dasar bagi suatu negara untuk menerapkan hukum
dan  peraturannya.”  Sudikno  Mertokusumo  mendefinisikan  kepastian  hukum  sebagai perlindungan  bagi  individu  yang  mencari  keadilan,  memastikan  bahwa  mereka mendapatkan  apa  yang  diinginkan  dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat  menginginkan kepastian hukum sebab hal ini dapat menciptakan ketertiban.
Pendaftaran tanah, sesuai tertuang dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, ditujukan untuk memberi kepastian hukum serta perlindungan kepada perseorangan yang berhak akan  sebidang  tanah,  satuan  rumah  susun,  serta  hak  yang  tercatat  lainnya.  Dengan demikian,  mereka  tidak  mengalami  kesulitan  memverifikasi  diri  bahwa  mereka  adalah pemegang hak yang sah. Namun, jika NIK tidak didaftarkan pada saat pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan, maka APHT tersebut kehilangan kepastian hukum dan tidak dapat didaftarkan atau dieksekusi.
Terjadinya  gangguan  pada  saat  penginputan  hingga  pengunggahan  APHT  serta dokumen pendukung dalam jangka waktu 7 hari, yang menyebabkan proses penginputan melewati batas waktu oleh PPAT dan pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kreditor, maka hal tersebut dianggap sebagai keadaan darurat diluar kemampuan manusia atau disebut dengan  Keadaan Force  Major.  Apabila  terjadi  keadaan  ini  ataupun  keadaan  tertentu lainnya  yang  menghalangi  penerbitan  Hak  Tanggungan  secara  Elektronik,  maka permohonan  layanan  Hak  Tanggungan  secara  Elektronik  dianggap  batal,  seperti tercantum pada Pasal 25 Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020.
Upaya yang dapat dijalankan untuk permasalahan tersebut yaitu membuat KTP baru ke Disdukcapil sesuai dengan identitas yang sebenarnya, lalu didaftarkan ke Disdukcapil setempat, selanjutnya pembuatan APHT yang baru ke PPAT setempat.
Berdasarkan  penjelasan  Ibu  Rohmatika,  selaku  Jabatan  Fungsional  Muda Administrator Database Kependudukan Bidang Pendaftaran Penduduk bahwa pembuatan KTP baru ada 2 syarat, yaitu:
1. KTP baru yang sama sekali belum pernah dibuat, hal yang utamanya Masyarakat yang belum memiliki KTP diwajibkan untuk melakukan perekaman pada saat ia ingin memiliki KTP.
2. KTP  yang  dicetak  ulang,  memiliki  syarat  utama  yaitu  terdapatnya  data  perekaman artinya dia sudah direkam yang bukan hanya difoto tetapi juga dilakukan cek biometric iris mata, sidik jari, tanda tangan, hingga foto untuk visualisasinya.
Proses  pencetakan  KTP  sangat  bergantung  pada optimalisasi jaringan dan  sistem yang  digunakan  sehingga  proses  pencetakan  KTP  akan  bisa  selesai  dalam  30  menit pengerjaan  jika  jaringan  dan  sistem  tersebut  tidak  bermasalah,  namun  jika  terjadi gangguan pada jaringan dan sistem pencetakan bisa dilakukan sampai 1 hari kerja. Jika
tedapat KTP ganda, KTP yang diakui dan valid adalah KTP yang berbentuk e-KTP dan untuk KTP terdahulu yang belum berbentuk e-KTP secara otomatis dibatalkan dan tidak berlaku lagi  dan  secara  otomatis  datanya  akan  terhapus  di database  oleh  sistem  karena  KTP terdahulu  belum  adanya biometric  yang  dapat  memvalidasi  kepemilikan  kartu kependudukan itu.
Jangka waktu untuk pembuatan KTP baru memerlukan waktu paling singkat 4-5 hari tergantung  pada  jaringan,  sistem database,  dan  juga  antrian  verifikasi  database  pada Direktorat  Jenderal  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil,  Kementerian  Dalam  Negeri Republik  Indonesia,  apabila  terdapatnya  gangguan  pada  jaringan,  sistem database ataupun antrian verifikasi database, pembuatan KTP baru bisa memakan waktu lebih dari 7 hari, hal itu jarang terjadi namun dalam beberapa kasusnya ada saja.
Untuk  mengkonfirmasi  kepemilikan  KTP  palsu  dapat  dilakukan,  namun  untuk melakukan pencetakan ulang KTP, namun orang yang bersangkutan harus datang secara langsung dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran nomor antrian setelah itu baru pencetakan  ulang  KTP  bisa  dilaksanakan.  Namun  jika  hanya  sekedar  melakukan pengecekan  data  atau  validasi  data  KTP  seseorang  bisa  langsung  dilakukan  dengan melampirkan  surat  permohonan  data  terlebih  dahulu  kemudian  setelah  itu  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan melakukan validasi KTP tersebut.
Validasi  KTP  Sebelum  Tanda  Tangan  APHT  sangat  penting  karena  hal  tersebut bertujuan untuk menghindari masalah yang sering terjadi. NIK di cek terlebih dahulu di sistem validasi sebelum tanda tangan APHT. Hal ini dapat memastikan bahwa NIK yang dimasukkan benar dan terdaftar di Disdukcapil, sehingga proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.
Tetapi apabila registrasi Hak Tanggungan terhambat maka tidak dapat mendaftarkan Hak Tanggungan, contohnya KTP palsu yang identitasnya tidak terdaftar di Disdukcapil, apabila APHT telah dibuat, maka identitas yang tercantum didalam APHT pun identitasnya palsu  sehingga  APHT  tersebut  sama  sekali  tidak  dapat  didaftarkan  karena  seharusnya debitur yang sebenarnya yang namanya tercantum dalam APHT, bukan yang tercantum di KTP sehingga harus dibuat APHT baru dengan identitas yang sesungguhnya yang belum tentu pula yang bersangkutan bersedia tanda tangan ulang. Hal tersebut memungkinkan karena tidak ada jaminan untuk kredit yang telah di cantumkan sehingga bank tidak dapat mengeksekusi jaminan.

## SIMPULAN
Jika pendaftaran Hak Tanggungan terhambat maka tidak dapat mendaftarkan Hak Tanggungan,  apabila  APHT  telah  dibuat  dengan  identitas  palsu,  maka  identitas  yang tercantum  di  dalam  APHT  pun  palsu  sehingga  APHT  tersebut  sama  sekali  tidak  dapat didaftarkan  karena  seharusnya  identitas  debitur  yang  sebenarnya  yang  namanya tercantum dalam APHT, bukan yang tercantum di KTP maka harus dibuatkan identitas baru agar APHT dapat didaftarkan. Dengan demikian tidak ada jaminan untuk kredit yang telah diberikan  kepada  debitur.  Jika  hal  tersebut  terjadi  maka  tidak  ada  kepastian  hukum terhadap hak tanggungan yang dibuat dengan KTP palsu, serta upaya jika NIK Debitur yang  tidak  Terdaftar  Di  Disdukcapil  Untuk  Pendaftaran  APHT  adalah  debitur  harus mengurus KTP yang terdahulu supaya dinonaktifkan supaya tidak terjadi kepemilikan KTP ganda, dan apabila KTP yang terdahulu telah dicabut maka debitur tersebut tidak perlu membuat APHT baru dan dapat melanjutkan pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kholiq Imron and Moch Najib Imanullah, “ Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek  Tanah  Yang  Belum  Terdaftar  Bersamaan  Permohonan  Pendaftaran  Tanah Pertama Kali, ” Repertorium 4, No. 2, 2017.
Adrian  Sutedi, Implikasi  Hak  Tanggungan  Terhadap  Pemberian  Kredit  Oleh  Bank  dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Jakarta: BP.Cipta Jaya, 2006.
Argi Putra Finalo1 dkk, “ Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Di Kota Padang ” , UNES Journal of Swara Justisia,
Volume 7 No. 2, Juli 2023.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
Jovan Pratama dan Shenti Agustini, “ Pendampingan Proses dalam Pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Notaris, PPAT & PL II Wany Thamrin S.H., M.Kn.
” , Jurnal UIB, Vol.4. No 1, 2022.
Pandam Nurwulan, “ Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28 No. 1, 2021.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  hukum  dan  Jurimetri,  Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998.
Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum, Yogyakarta:Liberty, 1999.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.