Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBERI KESEMPATAN PADA ORANG LAIN

## UNTUK MENGANGKUT MENJUAL BATU BARA
Shopi Yunandar 1 , Erlina B 2 , dan Baharudin 3
Program Studi Ilmu Hukum,  Fakultas Hukum,  Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26, Labuhan Ratu,  Kecamatan Labuhan Ratu,  Kota
Bandar Lampung
Email : sopiyunandar090@gmail.com 1 , erlina@ubl.ac.id 2 ,  baharudin@ubl.ac.id 3
Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 september 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
The  company  must  have  a  Mining  Business  Permit,a  Special  Mining  Business Permit  (IUPK),and  Business  Permit  to  Transport  and  Sell  Coal.One  of  the decisions regarding the criminal act of abusing mining business permits is in the decision Number:550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.The problems in this study are what are  the  factors  causing  and  how  judges  consider  criminal  acts  to  provide opportunities  for  other  people  to  use  Mining  Business  Permits  (IUP),IUPK  and Business Permits to transport and sell coal.Decision Study Number:550/Pid.B/LH /2020/PN.Tjk).This study using secondary data sources and primary data.Factors causing the crime to provide opportunities for other people to use IUP,IUPK,and Business  Permits  to  transport  and  sell  coal  were  carried  out  by  the  Defendant because  the  Defendant  was  a  worker  who  was  ordered  by  his  superior  named Limanto to submit documents on behalf of PT.Prisma Jaya to the truck driver for transport  and  deliver coal.The  judge's  consideration  of  criminal  act  provides  an opportunity  for  other  people  to  use  the  IUP,IUPK  and  business  permits  to transport  and  sell  coal  where  the  Judge  gives  a  verdict  that  the  defendant  is subject to  imprisonment  for  10  months  and  the  Defendant  remains  detained  and
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
determines  that  the  Defendant  is  burdened  with  paying  court  fees  in  amount  of Rp.5,000.00.
Keywords: Judge's Decision, Crime, Transporting Selling Coal

## Abstrak
Perusahaan    harus  memiliki  Izin  Usaha  Pertambangan,  Izin  Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara.  Salah  satu  putusan  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  usah pertambangan  yakni  dalam  putusan  Nomor  :550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini yakni Apakah yang menjadi faktor penyebab dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  terhadap  tindak  pidana  memberikan kesempatan  pada  orang  lain  menggunakan  Izin    Usaha  Pertambangan  (IUP), IUPK  dan  Izin  Usahanya  untuk  mengangkut  menjual  batu  bara  Studi  Putusan Nomor  :550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk).  Pada  penelitian  ini  menggunakan  sumber data  sekunder  dan  data  primer.  Faktor  penyebab  tindak  pidana  memberikan kesempatan pada orang lain menggunakan IUP, IUPK, dan Izin Usahanya untuk mengangkut menjual batu bara dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan seorang pekerja yang diperintahkan oleh atasannya bernama Limanto untuk  menyerahkan  dokumen-dokumen  atas  nama  PT  Prisma  Jaya  kepada  supir truk  untuk  mengangkut  dan  mengirimkan  batu  bara.  Pertimbangan  hakim terhadap  tindak  pidana  memberikan  kesempatan  pada  orang  lain  menggunakan IUP,  IUPK  dan  Izin  Usahanya  untuk  mengangkut  menjual  batu  bara  dimana Hakim  memberikan  putusan  kepada  terdakwa  dikenakan  pidana  penjara  selama 10 bulan dan Terdakwa tetap ditahan serta menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000.00.
Kata Kunci : Putusan, Tindak Pidana, Mengangkut Menjual Batu Bara

## A. Pendahuluan
Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah bukan hanya dimaknai  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  saja  namun  juga  mensyaratkan pengelolaan  yang  baik,  berkelanjutan,  dan  memperhatikan  aspek  lingkungan
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
hidup.  Sinergi  dan  harmonisasi  di  antara  seluruh  pemangku  kepentinganyang terlibat dalam pemanfaatannya, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, menjadi  kata  kunci  keberlanjutan  produktivitas  dan  keseimbangan  lingkungan, termasuk sumber daya tambang batubara.
Hukum  pertambangan  tidak  pernah  terlepas  dari  bagian  lingkungan  hidup merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib  dilestarikan  dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  dan  peningkatan kualitas  hidup  itu  sendiri,  kejahatan  lingkungan  sering  terjadi  di  sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari.
Misalnya  saja  pada  pertambangan,  pertambangan  merupakan  usaha  untuk menggali  berbagai  potensi-potensi  yang  terkandung  dalam  perut  bumi.Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan  sebaik-baiknya  untuk  kemakmuran  rakyat.Akan  tetapi  kenyataannya rakyat  melakukan  kegiatan  penambangan  dengan  tidak  memperhatikan  aspek- aspek  yang  penting  di  dalamnya,  seperti  tidak  memperhatikan  akibat  yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar),  namun  tidak  menutup  kemungkinan  pertambangan  juga  dilakukan  oleh perusahaan  tambang  yang  telah  memiliki  ijin  resmi.Istilah  hukum  pertambangan merupakan  terjemahan  dan  bahasa  Inggris,  yaitu  Hukum  pertambangan (mining law) adalah  "hukum  yang  mengatur  tentang  penggalian  atau  pertambangan  bijih- bijih  dan  mineral-mineral  dalam  tanah".  Definisi  ini  hanya  difokuskan  pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih.Penggalian atau pertambangan merupakan  usaha  untuk  menggali  berbagai  potensi-potensi  yang  terkandung dalam  perut  bumi.  Didalam  definisi  ini  juga  tidak  terlihat  bagaimana  hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya
Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Ayat (1)  Undang-undang No. 4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  Pertambangan  adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan  dan  penjualan,  serta  kegiatan  pascatambang,  Ayat  (6)  Usaha Pertambangan  adalah  kegiatan  dalam  rangka  pengusahaan  mineral  atau  batubara yang  meliputi  tahapan  kegiatan  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan, konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan,  serta  pascatambang,  dan  Ayat  (19)  Penambangan  adalah  bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 1
Pada  dasarnya  pengaturan  pengelolaan  bahan  galian  atau  bidang pertambangan  di  Indonesia,  sama  halnya  dengan  landasan  hukum  bidang  lain pada  umumnya,  yaitu  dimulai  sejak  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Sehingga, sampai  dengan  pemeritahan  Orde  Lama,  secara  konkret  pengaturan  pengelolaan bahan  galian  atau  bidang  pertambangan  masih  mempergunakan  hukum  produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang KP (Kuasa Pertambangan). 2
Salah  satu  putusan  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  izin  usah pertambangan  yakni dalam putusan Nomor  :550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk. Dengan Terdakwa Agus  Setiawan  Als  Gusti  Bin  Saiful terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “memberikan  kesempatan  dan sarana,  untuk  melakukan  kejahatan,  pengangkutan  dan  penjualan  batubara  yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus  (IUPK),  atau  Izin   sebagaimana  dalam  dakwaan  Alternatif  Kedua Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Setiawan Als Gusti Bin Saiful Oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  denda sebesar Rp.  10.000.000,00  (sepuluh juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,    permasalahan  yang  akan
1 Pasal 1 Ayat (1) , (6), dan (19) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
2 http//PertambanganDinegaraIndonesia.com// Diakses Pada 20 September 2020 WIB
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
diambil dalam penulisan artikel ini adalah :
a. Apakah  yang  menjadi  faktor  penyebab  tindak  pidana  memberikan kesempatan pada orang lain menggunakan Izin  Usaha Pertambangan (IUP),
Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK)  dan  Izin  Usahanya  untuk mengangkut menjual batu bara (Studi Putusan Nomor :550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk)?
b. Bagamana  pertimbangan  hakim  terhadap  tindak  pidana  memberikan kesempatan pada orang lain menggunakan Izin  Usaha Pertambangan (IUP), Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK)  dan  Izin  Usahanya  untuk mengangkut menjual
batu bara (Studi Putusan Nomor :550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk)?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  empiris  yakni penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 3 Dan  penekitian  ini juga  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  hukum  utama,  menelaah  hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas- asas  hukum,  konsepsi  hukum,  pandangan  dan  doktrin-doktrin  hukum,  peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan  lainnya,  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  akan dibahas.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  yakni  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
3 Abdulkadir  Muhammad. 2004. Hukum  dan Penelitian Hukum .  Citra Aditya Bakti.  Jakarta.  hlm. 134.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Faktor  Penyebab  Tindak  Pidana  Memberikan  Kesempatan  Pada Orang  Lain  Menggunakan  Izin    Usaha  Pertambangan  (IUP),Izin Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK)  Dan  Izin  Usahanya  Untuk Mengangkut  Menjual  Batu  Bara  (Studi  Putusan  Nomor :550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk)
Dalam  Putusan  Nomor  550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  untuk  membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.
1) Saksi Aji Lesmana Putra Bin Ujang Maming
Terdakwa  membenarkan  keterangan  sasksi  yang  pada  pokoknya menerangkan  bahwa  Saksi  melakukan  penangkapan  terhadap  para  pengemudi pada  hari  Senin  tanggal  6  Januari  2020  Pukul  23.00  Wib  di  jalan  Tol LintasTran Sumatra KM. 33 Rest Area Desa Agom Kec. Kalianda Kabupaten Lampung  Selatan  yang  bersama  teman  saksi.  Bahwa  yang  melakukan pengangkutan batubara tersebut supir bernama Asrial Bin (Alm) Sarif dan Yul Hendri Lailatul .Q Bin Liswardi.  Supir tersebut menggunakan mobil truk Hino berwarna  hijau  dengan  nomor  Polisi  mobil  Polisi  BA  9998    AU  dengan pengemudi  atas  nama  Asrial  Bin  (Alm)  Sarif.  Dan  mobil  truk  hino  berwarna putih  dengan  nomor  Polisi  B    9394    TYT  dengan  pengemudi  atas  nama  Yul Hendri Lailatul .Q Bin Liswardi.
Pengakuan dari para Pengemudi mobil tersebut bahwa pemilik batubara adalah Sdr. Maman yang beralamat di Bandung ( namun para supir tersebut tidak tahu alamat  pastinya)  dan  batubara  tersebut  diangkut  dari  Wilayah  Tanjung  Enim Sumatera Selatan yang berasal dari Tambang Rakyat dan akan dibawa ke Kota Bandung  Jawa  Barat,  namun  alamat  tujuannya  tidak  tahu  .  Bahwa  para  supir tersebut  tidak  memiliki  Izin  apapun  saat  melakukan  pengangkutan  batubara tersebut,  yang  dimiliki  hanya  surat  jalan  yang  di  keluarkan  oleh  PT.  Prisma Jaya, namun surat jalan tersebut tidak sesuai dengan asal usul batubara tersebut dikarenakan  batubara  tersebut  berasal  dari  Tambang  Masyarakat  di  Tanjung Enim dan dalam surat berasal dari Lahat yang tidak memiliki Izin.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
2) Saksi Hendri Lailatul Q Bin Liswardi
Saksi menerangkan bahwa saat ini Saksi bekerja selaku supir mobil truck milik Sdr Yopi dan bekerja lebih kurang 18 (delapan belas) bulan dan bentuk usaha Sdr. Yopi tersebut merupakan Usaha Perorangan dan bergerak dibidang usaha  jasa  angkutan  Pribadi.  Saat  dilakukan  penangkapan  mobil  yang  Saksi kemudikan  tersebut  sedang  mengangkut  batubara.  Saksi  ditangkap  pada  hari Senin tanggal 6 Januari 2020Pukul 23.00 Wib di jalan Tol Tran Sumatra KM. 33  Rest  Area  Desa  Agom  Kec.  Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatan  oleh anggotaPolisi dari Polda Lampung.
Saksi  menjelaskan  bahwa  pemilik  batubara  tersebut  adalah  Sdr.  Maman yang beralamat di Bandung (namun Saksi tidak tahu alamatnya) dan batu bara tersebut  diangkut  dari  Wilayah  Tanjung  Enim  Sumatera  Selatan  dan  akan dibawa  ke  Kota  Bandung  Jawa  Barat,  namun  alamat  tujuan  Saksi  tidak  tahu, karena  nantinya  akan  ada  yang  menjemput  dan  mengarahkan  Saksi  setelah sampai  di  Bandung.  Awalnya  Saksi  mencari  muatan  melalui  teman  Saksi sesama  supir,  yang  kemudian  memberikan  alamat  pemiliknya  bernama Maman,  kemudian  Saksi  meneleponnya  dan  saat  itu  Saksi  meminta  muatan batubara,  dan  selanjutnya  Sdr.  Maman  memberikan  telepon  Sdr.  Ayu, kemudian  Saksi  meneleponnya  dan  Ayu  memberikan  muatan  batubara  milik Sdr. Maman tersebut melalui telepon.
Batubara  yang  Saksi  angkut  tersebut  sebanyak  20  (dua  puluh)  Ton. Sesuai  perjajian  antara  Saksi  dengan  Sdr.  Maman,  biaya  angkut  sebesar Rp.390.000  (tiga  ratus  sembilan  puluh  ribu  rupiah)  perton  dan  muatan  Saksi sebanyak 20 (dua puluh) Ton, sehingga berjumlah sebesar Rp. 7.600.000 (tujuh juta  enam  ratus  ribu  rupiah).    Cara  Terdakwa  Agus  Setiawan  Als  Gusti memberikan  surat  jalan  tersebut  kepada  saksi  maupun  Asrial  Bin  Sarif  (alm) yakni  ketika  beristrahat  di  RM.Awa  Juo  sambil  menunggu  surat  jalan, Terdakwa  Agus  Setiawan  Als  Gusti  datang  menemui  kami  dan  menyerahkan surat jalan tersebut.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
Saksi  melakukan  muat  batubara  tersebut  pada  hari  Jum’at  tanggal  3 Januari  2020  sekira  jam.  20.00  Wib  yang  berlokasi  di  Wilayah  Kab.  Tanjung Enim  Sumatera  Selatan.  Saat  melakukan  muatan  batubara  tersebut  bukan dilokasi  Tambang  dan  tidak  ada  alat  berat,  sebab  lokasi  tersebut  hanya dipinggir  jalan  aspal  dan  saat  itu  batubara  tersebut  berada  didalam  karung  di satu  lokasi  tertutup  seng,  namun  setelah  diatas  mobil  Batubara  tersebut dikeluarkan  dari  dalam  karung.  Sasksi  tidak  mengenali  Sdr.  Maman  karena belum  pernah  bertemu  dan  komunikasi  hanya  melalui  telepon.  Saksi mengetahui  jika  batubara  tersebut  merupakan  hasil  usaha  Pertambangan  dan Saksi  mengetahui  jika  melakukan  pengangkutan  hasil  usaha  pertambangan tersebut harus memiliki ijin Usaha pengangkutan batubara, namun hal tersebut Saksi lakukan dikarenaklan terpaksa sebap sulit mendapatkan muatan.
3) Saksi Sahrial Bin Syarif (Alm)
Saksi  menjelaskan  bahwa  pada  hari  Senin  tanggal  30  Desember  2019 saksi  berangkat  dari  Padang  membawa  muatan  semen  dengan  tujuan  Rupit (Musi Rawas), setelah saksi selesai bongkar muatan semen tersebut pada hari Kamis  tanggal  02  Januari  2020  saksi  mencari  muatan  dan  menghubungi  sdr Maman  (DPO),  pada  saat  itu  Sdr.  Maman  mengatakan  ada  muatan  batu  bara dari  Tanjung  Enim  ke  Bandung  dengan  kesepakatan  biaya  angkut  sebesar Rp.390.000,-  (tiga  ratus  Sembilan  puluh  ribu  rupiah)  perton,  kemudian  saksi menyetujuinya  lalu  sdr  Maman  memberikan  nomor  telepon  sdr  Ayu  (DPO) orang  yang  akan  memberikan  muatan  batu  bara  kepada  saksi,  lalu  saksi berangkat  menuju  Tanjung  Enim  dengan  menggunakan  1  (satu)  unit  mobil engkel  merek  Hino  warna  hijau  dengan  nomor  Polisi  BA-9998-AU  milik  CV Karya Mulya Abadi.
Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 saksi tiba di Tanjung Enim, lalu saksi  langsung  menghubungi  Sdr  Ayu,  lalu  saksi  diminta  untuk  menunggu dirumah makan Awa Juo di Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sambil memberi alamat muat batu bara yang tidak jauh dari rumah makan tersebut .  Hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 24.00 Wib saksi diminta untuk kelokasi
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
muat lalu saksi kelokasi muat batu bara, setibanya ditempat tersebut dipinggir jalan aspal dan saat itu batu bara berada didalam karung disatu lokasi tertutup seng  lalu  batu  bara  dimuat  kedalam  mobil  saksi  diangkut  oleh  buruh  muat  , setelah  selesai  muat  saksi  menutup  muatan  batu  bara  dengan  menggunakan terpal,  kemudian  saksi  kembali  menuju  Rumah  Makan  Awa  Juo,  pada  saat dirumah  makan  Awa  Juo  Terdakwai  Agus  Setiawan  Alias  Gusti  Bin  Saiful memberikan  surat jalan  yang  terbungkus  didalam  amplop  serta  dalam  kondisi dilem kepada saksi dan mengatakan “ ini surat jalan batu bara”
Setelah menerima surat jalan sekira pukul 14.30 Wib saksi dan saksi Yul Hendri  Lailatul  Q  Bin  Liswardi  berangkat  menuju  Bandung  Jawa  Barat. Kemudian  pada  hari  Senin  tanggal  06  Januari  2020  sekira  pukul  23.00  Wib saksi dan saksi Yul Hendri  Lailatul Q sedang berisitirahat di lokasi Rest Area Jalan  Tol  Lintas  Sumatera  Km  33  Desa  Agom  Kec.  Kalianda  Kabupaten Lampung  Selatan,  didatangi  Tim  Ditreskrimsus  Polda  Lampung  diantaranya saksi  Agung  Pangestio  Bin  Aristio  Prayudi  dan  Saksi  Aji  Lesmana  Putra  Bin Ujang Maming yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada mobil  truck  yang  membawa  muatan  batu  bara  dari  wilayah  Tanjung  Enim menuju  Jakarta  akan  memasuki  jalan  tol  Lintas  Sumatera,  kemudian  Tim Ditreskrimsus  Polda  Lampung  langsung  melakukan  pemeriksaan  terhadap mobil  turck  yang  terparkir  dilokasi  tersebut  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan ditemukan muatan barang hasil tambang berupa batu bara didalam mobil yang saksi  kendarai  sebanyak  22  (dua  puluh  dua  ton)  dan  didalam  mobil  yang dikendarai saksi Yul Hendri Lailatul Q sebanyak 20 (dua puluh ton).
Saat  dilakukan  pemeriksaan  dokumen  muatan  mobil  tersebut  saksi memperlihatkan 1 (satu) lembar surat jalan No.00326751500/III/2019/P8 tanpa tanggal,  1  (satu)  lembar  surat  tanda  daftar  perusahaan  perseroaan  terbatas  an PT. Prisma Jaya Nomor:060614906176, tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar surat  izin  usaha  perdagangan  (SIUP  Kecil)  an  PT.  PRISMA  JAYA,  Nomor  : 511.3/siup/060/skr/2017,  Tanggal  04  April  2017,  1  (satu)  lembar  surat keterangan  Asal  Barang  (batu  bara)  No.762/SKABDPR/Pertamb/VI/2019 tanggal 05 Juni 2019 milik PT. PHL (Putra Hulu Lahat),
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
Berdasarkan  Dinas  ESDM  Prov  Sumatera  Selatan  PT  PRISMA  JAYA tersebut  tidak  terdaftar  sebagai  pemegang  IUP  Pertambangan  maupun Pengangkutan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dan  muatan  mobil  tersebut ternyata tidak memiliki dokumen kepemilikan batubara (asal usul) barang serta mobil  yang  dikendarai  saksi  tidak  memiliki  izin  usaha  Pertambangan  Khusus (IUPK) pengangkutan.
4) Saksi Armaya Sentanu Pasek Bin (Alm) M. Imam Darta
Saksi  menjelaskan  bahwa    saat  ini  saksi    berdinas  di  Dinas  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  sebagai  Kepala Seksi  Pembinaan  Pengusahaan  Bidang  Pengusahaan  Mineral  dan  Batubara. Berdasarkan  data  yang  telah  ahli  perlihatkan  dan  diserahkan  kepada  Penyidik serta didukung dengan surat keterangan yang diterbitkan Dinas ESDM Provinsi Sumatera  Selatan  (surat  terlampir),  bahwa  PT.  Perisma  Jaya  tidak  terdaftar sebagai pemegang  Izin Usaha Pertambangan  Khusus  Pengangkutan Penjualan di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
5) Saksi David Junisa Bin Widodo
Saksi menjelaskan bahwa  Saksi menjabat selaku staf bidang mineral dan batubara    di  Dinas  ESDM  Provinsi  Lampung.  Saksi  menjelaskan  yang dimaksud  dengan  penambangan  adalah  bagian  kegiatan  usaha  pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sehingga yang  dimaksud  dengan  usaha  penambangan  tanpa  IUP  adalah  melakukan kegiatan  usaha  penambangan  tanpa  memiliki  legalitas  izin  yang  sah  dari pejabat  pemerintah  yang  berwenang  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Bahwa  apabila  Badan  Usaha,  koperasi  ataupun  perseorangan  yang melakukan  kegiatan  usaha  pengangkutan  dan  atau  jual  beli  batubara  dengan tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  dan  tanpa  memiliki  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP)  adalah  tidak  dapat  dibenarkan  menurut  ketentuan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  karena  adanya  Pasal  36  dan  Pasal  39
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
Peratauran  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  pelaksanaan  kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Berdasarkan hal tersebut  Surat tanda registrasi kegiatan pengangkutan dan penjualan  lintas  provinsi  dan/atau  lintas  negara  Nomor  09481-00/TR- AJ/DBB/2017  adalah  terbitan  Menteri  tetapi  sudah  tidak  berlaku  lagi  dan  tidak dapat  digunakan  sebagai  dasar  kegiatan  pengangkutan  dan  penjualan  dan  harus dilakukan penyesuaian menjadi IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  111  point  di  Peraturan  Menteri  ESDM Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Wilayah,  Perizinan  dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Atau surat tanda  registrasi  tersebut  mungkin  telah  dilakukan  penyesuaian  menjadi  IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dan untuk memastikannya dapat berkoordinasi dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
Jika batubara yang diangkut terbukti berasal dari tambang yang tidak berijin ( illegal  mining )  maka  sesuai  ketentuan  pasal  161  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  dimana  Setiap  orang  atau  pemegang  IUP  Operasi  Produksi  atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan  pemurnian,  pengangkutan,  penjualan  mineral  dan  batubara  yang  bukan  dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 aya t (l), Pasal 74 ayat (I), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyakRp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
Namun  jika  bataubara  yang  diangkut  terbukti  berasal  dari  tambang  yang memiliki  IUP  Operasi  Produksi  Khusus/IPR/IUPK  yang  sah  namun  tidak memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan maka dapat diberikan sanksi administratif.
Berdasarkan  hal  tersebut  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam    Putusan Nomor 550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk mengajukan 5 orang saksi untuk membuktikan  dakwaanya.  Saksi-saksi  yang  dihadirkan  terdiri  dari  1  orang
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
anggota  kepolisan  yang  telibat  langsung  di  dalam  penangkapan  Terdakwa,  2 orang saksi yang ikut terlibat dengan kegiatan Terdakwa dan 2 orang saksi ahli.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim    dalam  Putusan  Nomor 550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  menjelaskana  bahwa  keterangan  terdakwa  yang memuat  informasi  tentang  kejadian  peristiwa  pidana  bersumber  dari  terdakwa, maka  hakim  dalam  melakukan  penilaian  terhadap  isi  keterangan  terdakwa haruslah  cermat  dan  sadar  bahwa  ada  kemungkinan  terjadinya  kebohongan  atau keterangan  palsu  yang  dibuat  oleh  terdakwa  mengenai  hal  ikhwal  kejadian  atau peristiwa  pidana  yang  terjadi.  Keterangan  Terdakwa  juga  hanya  merupakan  alat bukti terhadap dirinya sendiri.
Terdakwa    Agus  Setiawan  als  Gusti  Bin  Saiful  di  dalam  persidangan menjelaskan  keterangan sebagai berikut :
1) Terdakwa  kenal  dengan  saksi  yang  dihadirkan  oleh  Jaksa  Penuntu  Umum yakni sasksi Asrial Bin Alm Sarif adalah Supir yang menerima surat jalan dari Terdakwa  yang  untuk  dan  atas  nama  PT.  Prisma  Jaya  pada  tanggal  3  Januari 2020 di Rumah Makan Awa Juo di Jln. Lintas Sumatera Desa tanjung Lalang Kec.  Tanjung  Agung  kab.  Muara  Enim Provinsi  Sumatera  Selatan. Terdakwa juga kenal dengan saksi Yul Hendri Lailatul Q Bin Liswardi, adalah Supir yang menerima surat jalan dari Terdakwa yang untuk dan atas nama PT. Prisma Jaya pada tanggal 3 Januari 2020 di Rumah Makan Awa Juo di Jln. Lintas Sumatera Desa tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
2) Terdakwa adalah orang yang ditugaskan oleh laki-laki bernama Limanto, yang beralamat di Jln. Damai RT 3 RW 11 Kel. Tanjung Enim Selatan kab. Muara Enim Provinsi sumatera Selatan untuk mengantarkan surat kepada Supir-supir yang  muat  dan  angkut  batubara  dari  Tanjung  Enim  Kab.  Muara  Enim  yang menggunakan Dokumen Surat atas nama PT. Prisma Jaya.
3) Bahwa  Surat  jalan,  Surat  Tanda  Daftar  Perusahaan  Terbatas  An.  PT.  Prisma Jaya,  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP  Kecil)  An.  PT.  Prisma  Jaya.dan Surat Keterangan Asal Barang, Dokumen tersebut adalah benar dokumen yang Terdakwa serahkan kepada saksi Asrial Bin Alm Sarif dan Yul Hendri Lailatul
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
Q  Bin  Liswardi  pada  tanggal  3  Januari  2020  di  Rumah  Makan  Awa  Juo, dokumen  tersebut  di  atas  adalah  dokumen  yang  Terdakwa  terima  dari  Sdr. Limanto,  setahu Terdakwa  dia  selaku  pengurus  PT.  Prisma  Jaya  dan  Limanto mendapatkan surat tersebut dari Sitorus selaku pemilik surat.
4) Terdakwa mengenali kendaraan yang digunkan oleh saksi Asrial Bin Alm Sarif dan saksi Yul Hendri Lailatul Q Bin Liswardi.
5) Terdakwa tidak tahu dimuat dari lokasi Stock Pile siapa dan batubara yang ada di  masing-masing  bak  kendaraan  tersebut  di  atas  adalah  batubara  dari  hasil pertambangan  rakyat,  maksudnya  adalah dari  hasil  pertambangan  rakyat  yang tidak  memiliki  izin  yang  ada  disekitar  Wilayah  Tanjung  Lalang,  Tanjung Agung,  Kab.  Muara  Enim  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Terdakwa mengetahuinya adalah karena memang di wilayah  Kab.  Muara Enim Provinsi Sumatera  Selatan  memang  banyak  lapak-lapak  atau  Stock  Pile  yang menampung  batubara  hasil  pertambangan  illegal  yang  dilakukan  masyarakat sekitar yang umumnya dimuat kedalam karung dan saat dimuat kedalam Truck biasanya  karung  tersebut  disobek  atau  istilahnya  dicurah  dan  jika  batubara tersebut  adalah  hasil  pertambangan  yang  sah  sudah  pasti  tidak  menggunakan Dokumen  Surat  PT.  Prisma  Jaya  untuk  kelengkapan  dalam  perjalanan pengangkutan  batubara  tersebut  (pasti  menggunakan  Dokumen  izin  miliknya sendiri) dan dan umumnya untuk Supir yang asal dari Luar Provinsi Sumatera Selatan  menyebut  Wilayah  Tanjung  Lalang  atau  Tanjung  Agung  adalah  sama dengan Tanjung Enim.
6) Sepengetahuan  Terdakwa  adalah  karena  kegiatan  muat  dan  pengangkutan batubara dari hasil pertambangan rakyat tersebut tidak ada memiliki dokumen sehingga  menggunakan  dokumen  PT.  Prisma  Jaya  agar  seolah-olah  batubara yang  dimuat  dan  diangkut  dari  hasil  pertambangan  rakyat  yang  ada  di  Kab. Muara Enim tersebut adalah memiliki Surat atau Izin
Berdsasarkan  uraian  tersebut  bahwa  terhadap  keterangan  terdakwa  sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia  ialah  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam Pasal 184 Ayat  1KUHAP yaitu  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
keterangan  Terdakwa.  Keterangan  Terdakawa  sangat  penting  dalam  pembuatan keputusan  suatu  perkara  Pidana,  karena  apabila  mengacu  pada  hukum  acara pidana,  pemeriksaan  pembuktian  tetap  diperlukan  sekalipun  terdakwa  mengakui tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Apabila  terdakwa  mengakui kesalahan  yang  didakwakan  kepadanya,  penuntut  umum  dan  persidangan  tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.
Dalam  Putusan  Nomor  550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk  Jaksa  Penuntut  Umum menghadirkan barang bukti berupa :
1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merek HINO jenis Lohan engkel, Warna Hijau, dengan  nomor  Polisi  BA  9998  AU,  Nomor  rangka  :  MJEFG8JLL7JG10037, Nomor  Mesin:  J08EVGJ10162  berikut  STNK  dengan  membawa  +  22  (dua puluh dua) Ton Batubara.
2) 1  (satu)  Unit  Kendaraan  Truck  Merek  HINO  jenis  Lohan  engkel,  dengan nomor  Polisi  B  9394  TYT  rangka  :  MJEFG8JTKAJG17881,  Nomor  Mesin: J08EUGJ21683  Berikut  STNK  dengan  membawa  dan  memuat  +  20  Ton Batubara.
3) 1(satu) Lembar SIM B-2 an. Asrial Bin (Alm) Sarif,  1 (satu) lembar SIM B-1 a.n. Yul Hendri Lailatul .Q Bin Liswardi.
4) 5  (Lima)  lembar  surat  jalan  pengiriman  batu  bara  dengan  transfortir  an  PT Prisma Jaya.
5) 2 (dua) Lembar Surat jalan No ; 00326751500/ III / 2019 / P8, tanpa tanggal.
6) 2  (dua)  Lembar  Surat  Tanda  Daftar  Perusahaan  Perseroaan  Terbatas  An.  PT. Perisma Jaya Nomor : 060614906176, Tanggal 23 April 2012.
7) 2 (dua)  Lembar Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP  Kecil) An.  PT. Perisma Jaya, Nomor : 511.3/SIUP/060/SKR/2017, Tanggal 4 April 2017.
8) 2  (dua)  Lembar  Surat  Keterangan  Asal  Barang  (Batubara)  No  : 762/SKABDPR/ Pertamb/VI/2019, Tanggal 5 Juni 2019 Milik PT. PHL (Putra Hulu Lahat),
9) 2 (dua) unit handphone.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  memang  tidak  menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda  yang  telah  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda  yang  dipergunakan  untuk  menghalang-halangi  penyidikan  tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  lansung  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.
Benda  yang  berada  dalam  sitaan  dapat  digunakan  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  mengadili  perkara  pidana,  sepanjang  memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1  KUHAP.  Barang bukti  yang digunakan oleh terdakwa untuk  melakukan  suatu  delik  atau  sebagai  hasil  suatu  delik,  disita  oleh  penyidik untuk  digunakan  sebagai  barang  bukti  pengadilan.  Dalam  Pasal  181  KUHAP majelis  hakim  wajib  memperlihatkan  kepada  terdakwa  segala  barang  bukti  dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti terebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  disebut  dengan  barang bukti adalah :
a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
e. Benda  tersebut  dapat  memberikan  suatu  keterangan  bagi  penyelidikan  tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
f. Barang  bukti  yang  merupakan  penunjang  alat  bukti  mempunyai  kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti  tidak  mutlak  dalam  suatu  perkara  pidana,  karena  ada  beberapa  tindak
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
pidana  yang  dalam  proses  pembuktiannya  tidak  memerlukan  barang  bukti, Sehingga  barang  bukti  memiliki  fungsi  di  dalam  sidang  di  pengadilan  yakni menguatkan  kedudukan  alat  bukti  yang  sah,  mencari  dan  menemukan kebenaran  materiil  atas  perkara  sidang  yang  ditangani.  Setelah  barang  bukti menjadi  penunjang  alat  bukti  yang  sah  maka  barang  bukti  tersebut  dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
Fakta  hukum adalah fakta atau  keadaan  yang  tidak  dibantah  atau  yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta  barang  bukti  yang  relevan  dengan  unsur  dakwaan.  Berdasarkan  alat  bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor 550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1) Bahwa  benar  Terdakwa  kenal  dengan  Asrial  Bin  Alm  Sarif  tersebut  adalah Supir yang menerima surat jalan dari Terdakwa yang untuk dan atas nama PT. Prisma  Jaya  pada  tanggal  3  Januari  2020  di  Rumah  Makan  Awa  juo  di  Jln. Lintas  Sumatera  Desa  tanjung  Lalang  Kec.  Tanjung  Agung  kab.  Muara  Enim Provinsi Sumatera Selatan.
2) Bahwa  benar  Terdakwa  juga  kenal  dengan  saksi  Yul  Hendri  Lailatul  Q  Bin Liswardi,  adalah  Supir  yang  menerima  surat  jalan  dari  Terdakwa  yang  untuk dan atas nama PT. Prisma Jaya pada tanggal 3 Januari 2020 di Rumah Makan Awa  Juo  di  Jln.  Lintas  Sumatera  Desa  tanjung  Lalang  Kec.  Tanjung  Agung kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
3) Bahwa  benar  Terdakwa  adalah  orang  yang  ditugaskan  oleh  Limanto,  yang beralamat di Jln. Damai RT 3 RW 11 Kel. Tanjung Enim Selatan kab. Muara Enim  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Hp_0813-8088-1120)  untuk  mengantarkan surat  kepada  supir-supir  yang  muat  dan  angkut  batubara  dari  Tanjung  Enim Kab.  Muara  Enim  yang  menggunakan  Dokumen  Surat  atas  nama  PT.  Prisma Jaya.
4) Bahwa  benar  Surat  jalan,  Surat  Tanda  Daftar  Perusahaan  Terbatas  An.  PT. Prisma  Jaya,  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP  Kecil)  An.  PT.  Prisma Jaya.dan  Surat  Keterangan  Asal  Barang,  dokumen  tersebut  adalah  benar
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
dokumen yang Terdakwa serahkan kepada Asrial Bin Alm Sarif selaku Suppir Truck  Hino  Lohan  warna  Hijau  dengan  Nopol  BA  9998  AU  dan  Yul  Hendri Lailatul  Q  Bin  Liswardi  selaku  Supir  Truck  Hino  Lohan  warna  Putih  dengan Nopol  B  9394  TYT  yang  bermuatan  batubara  sekitar  20  Ton  pada  tanggal  3 Januari  2020  di  Rumah  Makan  Awa  Juo,  dan  dokumen  tersebut  adalah dokumen  yang  Terdakwa  terima  dari  Sdr.  Limanto,  setahu  Terdakwa  dia selaku  pengurus  PT.Prisma  dan  Limanto  mendapatkan  surat  tersebut  dari Sitorus selaku pemilik surat.
5) Bahwa benar Terdakwa mengenali untuk kendaraan No.Pol B 9394 TYT Supir An.  Yulhendri  Bin  Liswardi  dan  kendaraan  No.Pol  BA  9998  AU  Supir  An. Asrial Bin Syarif, Terdakwa tidak tahu dimuat dari lokasi Stock Pile Siapa dan batubara  yang  ada  di  masing-masing  bak  kendaraan  tersebut  di  atas  adalah batubara  dari  hasil  pertambangan  rakyat,  maksudnya  adalah  dari  hasil pertambangan  rakyat  yang  tidakmemiliki  izin  yang  ada  disekitar  Wilayah Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan  Terdakwa  mengetahuinya  adalah  karena  memang  di  wilayah  Kab.  Muara Enim  Provinsi  Sumatera  Selatan  memang  banyak  lapak-lapak  atau  Stock  Pile yang  menampung  batubara  hasil  pertambangan  illegal  yang  dilakukan masyarakat  sekitar  yang  umumnya  dimuat  kedalam  karung  dan  saat  dimuat kedalam  Truck  biasanya  karung  tersebut  disobek  atau  istilahnya  dicurah  dan jika  batubara  tersebut  adalah  hasil  pertambangan  yang  Sah  sudah  pasti  tidak menggunakan  dokumen  Surat  PT.  Prisma  Jaya  untuk  kelengkapan  dalam perjalanan  pengangkutan  batubara  tersebut dan umumnya  untuk  Supir  yang asal  dari  Luar  Provinsi  Sumatera  Selatan  menyebut  Wilayah  Tanjung  Lalang atau Tanjung Agung adalah sama dengan Tanjung Enim
6) Bahwa  benar  sepengetahuan  Terdakwa  adalah  karena  kegiatan  muat  dan pengangkutan  batubara  dari  hasil  pertambangan  rakyat  tersebut  tidak  ada memiliki  dokumen  sehingga  menggunakan  Dokumen  PT.  Prisma  Jaya  agar seolah-olah batubara yang dimuat dan diangkut dari hasil pertambangan rakyat yang ada di Kab. Muara Enim tersebut adalah memiliki Surat atau Izin.;
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  bahwa  fakta  hukum  yang  didapatkan  di dalam  Putusan Nomor 550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk yakni fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  bahwa    Terdakwa  telah didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
Dalam  Pasal  161  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang berbunyi :
“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang  menampung,  memanfaatkan,  melakukan  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan,  penjualan  mineral  dan  batubara  yang  bukan  dari  pemegang  IUP, IUPK,  atau  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37,  Pasal  40  ayat  (3),  Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Dalam Pasal 56 KUHAP Dipidana sebagai pembantu kejahatan yakni :
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau  ke-  terangan  untuk melakukan kejahatan.
Unsur-unsur  Dalam  Pasal  161  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yakni :
1. Setiap Orang
Bahwa  yang  dimaksud  setiap  orang  adalah  siapa  saja  yang  menjadi  subyek hukum  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban,  dimana  perbuatan  tersebut dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Kedepan  persidangan  telah diajukan  Terdakwa  yang  telah  mengaku  sehat  jasmani  dan  rohani  bernama
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
Agus  Setiawan  Als  Gusti  Bin  Saiful  dimana  didepan  persidangan  Terdakwa membenarkan  identitas  dirinya  sebagaimana  tertera  dalam  surat  dakwaan,  di dalam  persidangan  Terdakwa  mampu  menjawab  seluruh  pertanyaan  Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan  yang  benar  sesuai  dengan  perbuatan  Terdakwa  telah  dilakukan, hal  tersebut  menunjukan  bahwa  perbuatan  Terdakwa  telah  maupun  saat memberikan  keterangan  dimuka  persidangan  adalah  berada  dalam  kondisi sehat  jasmani  dan  rohani  serta  tidak  ditemukan  adanya  alasan  pembenar  dan atau  alasan  pemaaf  sehingga  kepada  Terdakwa  dipandang  mampu bertanggungjawab  atas  seluruh  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur  Dengan  Sengaja  Memberikan  Kesempatan,  Sarana,  Atau  Keterangan Untuk  Melakukan  Kejahatan  Menampung,  Memanfaatkan,  Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan Batu Bara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, Atau Izin.
Terdakwa adalah orang  yang ditugaskan oleh  Limanto, yang beralamat di Jln. Damai  RT  3  RW  11  Kel.  Tanjung  Enim  Selatan  kab.  Muara  Enim  Provinsi Sumatera  Selatan  untuk  mengantarkan  surat  kepada  Supir-supir  yang  memuat dan  mengangkut  batubara  dari  Tanjung  Enim  Kab.  Muara  Enim  yang menggunakan  Dokumen  Surat  atas  nama  PT.  Perisma  Jaya.    Bahwa  Surat jalan,  Surat  Tanda  Daftar  Perusahaan  Terbatas  An.  PT.  Perisma  Jaya,  Surat Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP  Kecil)  An.  PT.  Perisma  Jaya.dan  Surat Keterangan Asal Barang. Dokumen tersebut diatas adalah benar dokumen yang Terdakwa serahkan kepada saksi Asrial Bin Alm Sarif dan Yul Hendri Lailatul Q Bin dan dokumen tersebut adalah dokumen yang Terdakwa terima dari Sdr. Limanto, setahu Terdakwa dia selaku pengurus  PT.Perisma Jaya dan  Limanto mendapatkan  surat  tersebut  dari  Sitorus  selaku  pemilik  surat.  Terdakwa  telah memberikan kesempatan dan sarana kepada saksi Asrial dan saksi Yul Hendri dengan  cara  memberikan  surat  kelengkapan  dokumen  atas  perintah  Limanto
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
dalam pengangkutan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin, agar  seolah  olah  batubara  yang  diangkut  dari  hasil  pertambangan  resmi  ; Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  Majelis  Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.
Bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  161  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  Jo Pasal  56  ke-2  KUHP  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua.  Menimbang, bahwa dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan  penangkapan  dan penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan.    Menimbang,  bahwa  oleh karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan  terhadap  Terdakwa  dilandasi  alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan Terdakwa.  Keadaan yang memberatkan yakni  Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa mengakui  dan  terus  terang  atas  perbuatannya,  Terdakwa  bersikap  sopan dipersidangan,  Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan mengulanginya.
Bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana maka  haruslah  dibebani  pula untuk  membayar  biaya  perkara.  Memperhatikan,  Pasal  161  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  Jo  Pasal  56  ke-2  KUHP  dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan maka Majalelis Hakim Mengadili :
1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Als Gusti Bin Saiful terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “memberikan  kesempatan dan sarana, untuk melakukan kejahatan, pengangkutan dan penjualan batubara
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua .
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Agus  Setiawan  Als  Gusti  Bin  Saiful oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  denda sebesar Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti
6. Menetapkan  agar  Terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp5,000.00 (lima ribu rupiah)
Berdasarkan  uraian  tersebut  bahwa  Majalis  Hakim  dalam    Putusan  Nomor 550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk    memberikan  putusan  pengadilan  dengan  dakwaan dimana  Terdakwa  Agus  Setiawan  Als  Gusti  Bin  Saiful  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “memberikan  kesempatan  dan sarana,  untuk  melakukan  kejahatan,  pengangkutan  dan  penjualan  batubara  yang bukan dari pemegang IUP,  IUPK, atau Izin. Terdakwa dikenakan pidana penjara selama  10  bulan  dan  Terdakwa  tetap  ditahan  serta  menetapkan  agar  Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).

## C. Penutup
Faktor  penyebab  tindak  pidana  memberikan  kesempatan  pada  orang  lain menggunakan Izin  Usaha Pertambangan (IUP),Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Dan  Izin Usahanya untuk mengangkut menjual batu bara dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan seorang pekerja yang diperintahkan oleh  atasannya  bernama  Limanto  untuk  menyerahkan  dokumen-dokumen  atas nama PT Prisma Jaya kepada supir truk untuk mengangkut dan mengirimkan batu
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
bara.  Batu  bara  yang  dimuat  tersebut  merupakan  batu  bara  hasil  pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin atau pertambangan ilegal.
Pertimbangan  hakim terhadap  tindak  pidana  memberikan  kesempatan  pada orang  lain  menggunakan  Izin    Usaha  Pertambangan  (IUP),Izin  Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)dan Izin Usahanya untuk mengangkut menjual batu bara  dimana  Hakim  memberikan  putusan  pengadilan  dengan  pertimbangan keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti  yang  dihadirkan,  fakta hukum  di  dalam  persidangan  dan  dengan  dakwaan  dimana  Terdakwa  Agus Setiawan  Als  Gusti  Bin  Saiful  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan dan sarana, untuk melakukan kejahatan, pengangkutan dan penjualan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK,  atau  Izin.  Terdakwa  dikenakan  pidana  penjara  selama  10  bulan  dan Terdakwa  tetap  ditahan  serta  menetapkan  agar  Terdakwa  dibebani  membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).

## D. Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Jakarta. hlm. 134
Alam, Sumarni. Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia . Jurnal Hukum Replik 5. No 2 (2017): 157-171.
BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional , (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP,  Cet I,  1999)  hlm 257-258
Hamzah  Andi. Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005)  Hlm. 13-23
http//PertambanganDinegaraIndonesia.com//  Diakses  Pada  20  September  2020 WIB
Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara
Pasal  1  Ayat  (1)  ,  (6),  dan  (19)  Undang-undang  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,