## PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)
Alamat:

## Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## FUNGSI PENGAWASAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERBUATAN PEMERINTAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Muhamad Rusjana 1

## Abstract
The  Administrative  Court  in  the  Indonesian  Law  State  is  one  manifestation  of  the function supervision by the judicial authorities on the actions of the government. The function  of  supervision  or  adjudication  of  the  Administrative  Court  is  to  examine, decide  and  resolve  Administrative  disputes.  The  Regulations  of  administrative  law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has implications for the expansion  of  the  competence  the  Administrative  Court.  The  presence  of  this expansion certainly leads a changes, one of them is the function supervision of the Administrative Court. Based on this research, there is an expansion in the supervisory function of the Administrative Courts including: 1) the function of the consultation in  section  21  of  the  Act,  the  Administrative  Court  is  authorized  to accept,  examine and  decide  to  settlement  misappropriation  authority  by  government;  2)  judicial functions in section 53 and 87 of the Act, the Administrative Court has the authority to receive, examine and decide upon applications for receipt of applications to obtain decisions and/or actions of government or authority.
Keywords: Supervision, Government Acts, State Administrative Courts

## I. PENDAHULUAN
Prinsip welfare  state di  dalam  Negara  Hukum  Indonesia  membawa konsekuensi  pada  penyelenggaraan  negara  oleh  pemerintah.  Pemerintah  sebagai penyelenggara negara memiliki wewenang yang sangat luas dan kompleks karena meliputi segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah yakni badan dan/atau pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat melakukan  berbagai  perbuatan  atau  suatu  keputusan  tata  usaha  negara (beschikking) ,  sehingga  perlu  mendapatkan pengawasan  baik  secara administrasi maupun oleh kekuasaan kehakiman. Adapun keputusan tata usaha negara (KTUN) dimaknai  sebagai  suatu  penetapan  tertulis;  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara;  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara;  bersifat  konkret, individual  dan  final;  serta  menimbulkan  akibat  hukum  tertentu  bagi  seseorang atau badan hukum perdata.
Lahirnya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  melalui  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  rangka  menjamin terpeliharanya  hubungan  yang  serasi,  seimbang  serta  selaras  antara  badan  atau pejabat    tata  usaha  negara  dengan  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban dan kepastian hukum.
Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara  memiliki  fungsi  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  tata
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Saburai Lampung, muhamadrusjana@gmail.com
usaha negara. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  dipusat  maupun  didaerah  sebagai  akibat dikeluarkannya KTUN.
Salah  satu  unsur  kepastian  hukum  dalam  Ketentuan  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah berlakunya konsep fiktif negatif yaitu terhadap suatu permohonan dari seseorang atau  badan  hukum  perdata  apabila  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  tidak mengeluarkan  keputusan  atas  permohonan  tersebut  dalam  jangka  waktu  empat bulan,  maka  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  dianggap  telah  mengeluarkan keputusan  penolakan.  Adanya  keputusan  penolakan  tersebut  yang  kemudian dirasa merugikan seseorang atau badan hukum perdata, dapat dijadikan landasan seseorang  atau  badan  hukum  perdata  untuk  mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat I, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada  tingkat  banding  dan  Mahkamah  Agung  pada  tingkat  kasasi.  Penyelesaian sengketa  tata  usaha  negara  melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  diajukan melalui  gugatan  secara  tertulis  yang  berisi  tuntutan  agar  suatu  KTUN  dibatalkan atau  dinyatakan  sah.    Batalnya  suatu  KTUN  apabila  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas umum  pemerintahan  yang  baik  sehingga  dinilai  dapat  merugikan  seseorang  atau badan  hukum  perdata.  Lebih  dari  dua  dekade  Peradilan  Tata  Usaha  Negara menjadi  alternatif  terakhir  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  dalam memperjuangkan  keadilan  tentu  bukan  hal  mudah  bagi  para  pencari  keadilan, adanya  tenggat  waktu  empat  bulan  untuk  dapat  mengajukan  gugatan,  lamanya proses persidangan hingga terhadap biaya yang timbul.
Diundangkannya  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  atau  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan merupakan  arus  baru  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia,  salah satu  diantaranya  yaitu  adanya  perluasan  KTUN  yang  harus  dimaknai  sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan, Keputusan Administrasi Negara, tindakan faktual,  bersifat  final  dalam  arti  luas,  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum. Lahirnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang mencakup secara luas mengenai  administrasi  pemerintahan  merupakan  sebuah  terobosan  baru  bagi penyelenggaraan  negara  di  Indonesia.  Timbulnya  paradigma  administrasi pemerintahan yang lambat serta tidak profesional dalam penyelenggaraan negara merupakan  salah  satu  yang  melatarbelakangi  lahirnya  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Berlakunya  konsep  fiktif  positif  pada  ketentuan  Pasal  53  Undang-undang Administrasi  Pemerintahan  bahwa  terhadap  suatu  permohonan  yang  diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat tata usaha negara,  apabila  dalam  tenggat  waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara  tidak  mengeluarkan  keputusan  dan/atau  tindakan  maka terhadap  permohonan  tersebut  dianggap  dikabulkan  secara  hukum.  Ketentuan lebih lanjut mengenai “ keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum” tidak serta  merta  suatu  keputusan  tersebut  dapat  dilaksanakan,  tetapi  harus  diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Timbulnya perluasan pada  KTUN  dalam  penyelenggaraan  negara,  tentu  membawa  implikasi  kepada
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  fungsi  pengawasan  terhadap  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara.  Berdasar  pada  perluasan  kompetensi  Peradilan  Tata Usaha  Negara  maka  penulis  akan  coba  mengkaji  sejauhmana  fungsi  pengwasan Peradilan Tata Usaha Negara pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Adapun  jenis  penelitian  pada  penulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif,  dimana  data  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif adalah  data  sekunder  atau  kepustakaan  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 2015).  Pendekatan  penelitian  pada  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statue  approach) dan  teknik  pengumpulan  data  pada penulisan ini melalui studi pustaka (library research) yaitu alat pengumpulan data berupa  bahan-bahan  tertulis  seperti  peraturan  perundang-undangan,  literatur buku  maupun  karya  ilmiah  lainnya  yang  terkait  dengan  permasalahan  dalam penelitian.

## II. PEMBAHASAN
a. Fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Terhadap  Perbuatan Pemerintah
Secara  teoritis  adanya  suatu  peradilan  paling  tidak  memiliki  unsur-unsur diantaranya: adanya sengketa konkret yaitu terdapat perbedaan pendapat tentang suatu hak dan kewajiban; sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berselisih atau bersengketa sehingga menimbulkan peradilan; adanya aturan hukum abstrak yang  dapat  diterapkan  terhadap  suatu  sengketa;  adanya  hakim  yang  memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Muchsan, 2007).  Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perbuatan pemerintah. Adapun secara teoritis jenis perbuatan pemerintah yang dapat merugikan adalah sebagai berikut:
1) Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige overheidsdaat)
Perbuatan  melawan  hukum  oleh  penguasa  memiliki  dua  pengertian  yaitu pengertian  secara  sempit  dan  luas.  Adapun  yang  dimaksud  pengertian  secara sempit  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hak  subyektif  seseorang  atau perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pembuat,  artinya hanya ditekankan pada hak dan kewajiban hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan,  sedangkan  perbuatan  melawan  hukum  secara  luas adalah  selain  dari  pada  melanggar  hak  dan  kewajiban  juga  melanggar kepatutan, ketelitian, kesusilaan dan sikap hati-hati.
2) Perbuatan melawan undang-undang
Perbuatan  melawan  undang-undang  adalah  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan undang-undang atau melanggar undang-undang baik secara formil maupun materiil.
3) Perbuatan yang tidak tepat Perbuatan  yang  tidak  tepat  dalam  suatu  keputusan  atau  perbuatan pemerintah  merupakan  mengenai  interpretasi  dari  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang disengketakan.
4) Perbuatan yang tidak bermanfaat Perbuatan  yang  tidak  bermanfaat  lebih  melihat  pada  hasil  dari  suatu perbuatan terhadap tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

## 5) Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang
Perbuatan  menyalahgunakan  kewenangan  merupakan  perbuatan  dimana pemerintah  menggunakan  wewenangnya  untuk  memenuhi  kepentingan yang  lain  dari  pada  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  dasarnya. Dapat dikatakan  bahwa  perbuatan  menyalahgunakan  kepentingan  bukanlah perbuatan  melawan  undang-undang  tapi  perbuatan  yang  melawan kepentingan umum (Muchsan, 2007).
Perbuatan pemerintah atau keputusan tata usaha negara (beschikking) yang dianggap  merugikan  adalah  dalam  ketentuan  Pasal  53  Undang-undang  Nomor  9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha itu  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  bertentangan dengan  asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Adanya  suatu  perbuatan  atau keputusan  tata  usaha  negara  yang  dianggap  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  dan/atau  asas  umum  pemerintah  yang  baik  merupakan dasar  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  untuk  mengajukan  gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Selanjutnya yang dimaksud dengan fungsi pengawasan dari Peradilan Tata Usaha  Negara  merupakan  fungsi  mengadili  terhadap  perbuatan  pemerintah  atau suatu  keputusan  tata  usaha  negara.  Fungsi  mengadili  dari  Peradilan  Tata  Usaha Negara  yaitu  dengan  menerima,  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan sengketa  tata  usaha  negara.  Penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  melalui Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dilakukan  melalui  pemeriksaan  tingkat  pertama apabila  para  pihak  menyatakan  menerima  terhadap  putusan  pengadilan  maka suatu  putusan  pengadilan  dinyatakan  inkrah  atau  berkekuatan  hukum  tetap, namun  apabila  salah  satu  pihak  tidak  menerima  putusan  tersebut  maka  dalam jangka  waktu  empat  belas  hari  sejak  putusan  tersebut  dibacakan  dapat mengajukan  banding  atau  pemeriksaan  tingkat  II  kepada  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha  Negara,  kemudian  apabila  terhadap  putusan  tingkat  banding  salah  satu pihak tidak dapat menerima maka terdapat pemeriksaan tingkat III yaitu dengan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung.

## b. Fungsi  Pengawasan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Terhadap Perbuatan  Pemerintah  Pasca  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Hakikat  dari  fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  melaksanakan pengawasan terhadap perbuatan pemerintah agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  dalam  penyelenggaraan  negara  senantiasa  selaras  dengan  hukum sehingga tidak merugikan hak-hak rakyat (W. Riawan Tjandra, 2013). Selanjutnya Philipus  M.  Hadjon  mengatakan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  fungsi  Peradilan  Tata Usaha Negara, yaitu:
1) Fungsi penasihatan
Fungsi  penasihatan  dilakukan  dengan  cara  memberikan  nasehat  kepada pemerintah,  baik  diminta  ataupun  tidak  diminta,  sebelum  pemerintah melakukan  suatu  tindak  pemerintah  baik  yang  sifatnya  perbuatan  hukum maupun  perbuatan  materil.  Fungsi  ini  sering  diidentikkan  dengan  fungsi
pengujian ex nunc. Ditinjau dari Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai  fungi  penasihatan  ini  belum  diatur  secara  eksplisit  namun  dapat dilihat  dari  rumusan  pasal  63  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  bahwa  dalam  pemeriksaan  persiapan hakim wajib memberi  nasihat kepada penggugat untuk  memperbaiki gugatan dan  melengkapi  serta  hakim  dapat  memberikan  nasihat  kepada  penggugat untuk  dapat  meminta  penjelasan  kepada  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara yang bersangkutan. Adanya fungsi penasihatan dalam ketentuan pasal ini  tentu  dengan  ruang  lingkup  yang  masih  terbatas,  karena  hakim  hanya memiliki wewenang memberikan nasihat kepada penggugat.

## 2) Fungsi perujukan
Fungsi  perujukan  ditujukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  damai berdasarkan asas keserasian antara hubungan pemerintah dan rakyat. Fungsi perujukan ini hakim dapat menafsirkan secara luas sehingga ketentuan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai fungsi perujukan.

## 3) Fungsi peradilan
Fungsi  Peradilan  merupakan  fungsi  mengadili  atau  wujud  dari  fungsi pengawasan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terhadap  perbuatan  pemerintah sebagai bentuk pengawasan represif. Fungsi peradilan dapat ditemukan pada pasal  1  ayat  (3),  pasal  47  dan  pasal  53  ayat  (1)  UU  No  9  tahun  2004  yaitu memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  TUN  yang  ditimbulkan sebagai  akibat  ditetapkannya  suatu  KTUN  yang  dinilai  merugikan  seseorang atau badan hukum perdata.
Berdasar  pada  tiga  fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  atas  bahwa didalam  Pasal  21  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  juga  memberikan fungsi  penasihatan  kepada  Peradilan  Tata  Usaha  secara  tegas  dan  dalam  ruang lingkup  yang  lebih  luas  dari  pada  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, karena  pengadilan  diberikan  wewenang  untuk  menerima,  memeriksa  dan memutus  ada  atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan oleh pejabat pemerintahan, dimana yang berhak mengajukan permohonan untuk menilai  ada  atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  adalah  badan  atau pejabat  pemerintahan.  Penyalahgunaan  wewenang  sebagaimana  menurut  WF. Prins di dalam Muchsan hanya dipakai untuk menyatakan suatu kekurangan dalam suatu  perbuatan  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  pemerintahan  atau dapat  dikatakan  penyalahgunaan  wewenang  adalah  perbuatan  yang  melawan kepentingan umum.
Selanjutnya  Fungsi  Peradilan  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  juga terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  53  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan, dapat  dikatan  suatu  fungsi  peradilan  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  karena adanya  konsep  fiktif  positif  dimana  pemohon  harus  mengajukan  permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan tersebut, sebagaimana telah diatur hukum acara di dalam Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara  Untuk Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan.  Pasca  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Kompetensi
absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  pasca  Undang-undang  Administrasi pemerintahan diperluas sebagaimana dalam Pasal 87 bahwa suatu keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:  a.  Penetapan  tertulis  yang  mencakup  tindakan  faktual;  b.  Keputusan Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  lingkungan  eksekutif,  legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang- undangan  dan  asas  umum  pemerintahan  yang  baik;  d.  bersifat  final  dalam  arti lebih luas; e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau; f. keputusan  yang  berlaku  bagi  warga  masyarakat.  Adanya  perluasan  di  dalam kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tentu  membawa  konsekuensi  terhadap fungsi pengawasan atau mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.
Berlakunya konsep fiktif positif dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan sebuah babak baru dimana Peradilan Tata Usaha  Negara  memiliki  fungsi  pengawasan  atau  kontrol  secara  utuh  terhadap perbuatan  pemerintah,  adapun  fungsi  pengawasan  dimaksud  merupakan  salah satu  dari  bentuk  fungsi  pengawasan  selain  pengawasan  internal  maupun pengawasan  oleh  masyarakat.  Sebelumnya  hukum  acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dalam  ketentuan  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  hanya mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  melalui  gugatan  dengan  acara  biasa, cepat  dan  singkat.  Selanjut  dalam  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan menambahkan  satu  model  penyelesaian  sengketa  di  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara yaitu melalui permohonan yang diajukan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan yang kemudian terhadap pelaksanaan putusan tersebut apabila dikabulkan tetap diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang  berwenang  dengan  batas  waktu  lima  hari  kerja.  Sebagaimana  yang  penulis kutip  dalam  Aju  Putrijanti  dkk,  bahwa  Fungsi  pengawasan  Peradilan  Tata  Usaha Negara pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan pergeseran fungsi peradilan ke arah future judiciary, yaitu “as a dispute resolution forum” yang menyelesaikan  sengketa  melalui  forum  penyelesaian  sengketa,  tidak  melalui peradilan. Selanjutnya fungsi pengawasan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang telah  diperluas  melalui  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  menjadikan model  pengawasan  atau  mengadili  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mengalami pergeseran dengan berlakunya konsep fiktif positif dalam Pasal 53, Pasal 21 serta ketentuan  Pasal  87  huruf  e,  bahwa  suatu  keputusan  yang  dimaksud  adalah keputusan  yang  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum  sehingga  fungsi pengawasan  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  secara  tegas  memiliki  fungsi penasihatan  dan  fungsi  peradilan  selain  fungsi  mengadili  juga  sebagai as  dispute resolution  forum ,  sehingga  fungsi  pengawasan  oleh  Peradilan  Tata  Usaha  Negara terhadap  perbuatan  pemerintah  menjadi  luas  dan  lebih  intensif  dibandingkan sebelum adanya Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

## III. PENUTUP
Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan pemerintah yaitu keputusan  tata  usaha  negara (beschikking) merupakan  fungsi  mengadili  dari adanya  suatu  KTUN  yang  dianggap  merugikan  atau  bertentangan  dengan peraturan  perundang  dan/atau  asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Pasca berlakunya  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  fungsi  pengawasan  dari Peradilan  Tata  Usaha  Negara  telah  diperluas,  yaitu  sebagaimana  dalam  Pasal  21, 53  dan  87.  Terdapat  fungsi  penasihatan  sebagaimana  dalam  Pasal  21  yang mengatur secara tegas dan dalam ruang lingkup yang lebih luas dari pada dalam ketentuan  Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dimana  terdapat pergeseran fungsi pengawasan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yudikatif  sekaligus  eksekutif  dalam  hal  memberikan  penilaian  ada  atau  tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang terhadap suatu penetapan, keputusan dan/atau tindakan dari badan atau pejabat pemerintahan.
Selanjutnya  dalam  fungsi  Peradilan  pasca  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan fungsi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas dengan  adanya  model  penyelesaian  yang  diajukan  melalui  permohonan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  atau Pejabat Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bhakti,  Teguh  Satya,  2014, Bunga  Rampai  Peradilan  Administrasi  Kontemporer , Genta Press, Yogyakarta. Hadjon, Philipus M. dkk, 2015, Cetakan Keduabelas , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Indra  Permana,  Tri  Cahya,  2016, Catatan  Kritis  Terhadap  Perluasan  Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Genta Press, Yogyakarta.
Marbun, S.F., 2012, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta.
Muchsan,  2007, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Soekanto,  Soerjono  –  Sri  Mamudji,  2015, Penelitian  Hukum  Normatif, Rajawali Perss, Jakarta.
Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Universitas Atma jaya, Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah Amandemen. Undang-Undang  No  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  jo. Undang-Undang No 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009. Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admnistrasi Pemerintahan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara
Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

## C. Sumber Lain
Putrijanti,  dkk,  2017, Model  Fungsi  Pengawasan  Oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mimbar Hukum Volume 29 Nomor 2, Semarang.

## PEDOMAN PENULISAN

## JURNAL PRANATA HUKUM
1. Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan  juga  tulisan  lain  yang  dipandang  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan  terdiri  atas  beberapa  bab  penulisan  hasil  penelitian  terdiri  dari 3BAB,yaitu ;
BAB  I.  PENDAHULUAN (Latar  Belakang  dan  Rumusan  Masalah) BAB  II. PEMBAHASAN (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB  III.  PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah  bahasa  yang  baik  dan  benar,tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia disertai  abstrak  dalam  bahasa  inggris  (200  kata)  dan  Kata  kunci,  ketentuan  ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir  kutipan dengan memberi tanda kurung ( bodynote ). Sumber kutipan harus memuat nama pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu  penulis  (Bagir  Manan,
1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan  susunan:  nama  penulis,  judul  tulisan  digaris  bawah,  alamat  website, waktu download/unduh.
5. Naskah  harus  disertai  dengan  daftar  pustaka  atau  referensi  ,terutama  yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah  disertai  nama  lengkap  penulis,  alamat  e-mail  dan  lembaga  tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.