“ Ocean Grabbing !”:
Perampasan Hak-Hak Nelayan atau Hak-Hak Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan

## Jeanne Darc Noviayanti Manik *  , dan Wirazilmustaan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia * Korespondensi: jeanne-darc@ubb.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Manik, J. D. N., & Wirazilmustaan, W. (2021). “Ocean Grabbing!”: Deprivation of Fishermen’s Rights or Management Rights of Coastal and Marine Resources. Society, 9(1), 289-301.
DOI: 10.33019/society.v9i1.216
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 1 Agustus, 2020;
Diterima: 23 April, 2021; Dipublikasi: 30 Juni, 2021;
Negara  berkewajiban  mengupayakan  terwujudnya  keadilan bagi  masyarakat  nelayan  tradisional.  Masyarakat  tradisional adalah  masyarakat  perikanan  yang  masih  diakui  hak tradisionalnya  dalam  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan atau  kegiatan  lainnya  yang  sah  di  wilayah  tertentu  yang berada  di  perairan  kepulauan  mengikuti  hukum  laut internasional.  Wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang dikelola masyarakat adat/tradisional dari kewajiban izin lokasi dan pengelolaannya memperhatikan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 A Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  memberikan kemudahan bagi pihak luar untuk menguasai pulau-pulau kecil yang  mengatur  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan  pesisir sekitarnya melalui bentuk penanaman modal berdasarkan izin menteri  yang  harus  mengutamakan  kepentingan  nasional. Hukum  positif  harus  melindungi  masyarakat  nelayan tradisional  dan  masyarakat  adat.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  peraturan  perlindungan  nelayan  dari perampasan  haknya  dalam  mencari  nafkah  dan  penghidupan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, artinya  penerapan  ketentuan  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan dalam kegiatan untuk peristiwa hukum tertentu  dalam  masyarakat,  khususnya  masyarakat  nelayan. Penelitian  normatif  mengacu  pada  dan  mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  penelitian  yang dilakukan. Lokasi penelitian meliputi wilayah pesisir di seluruh Indonesia, khususnya Banda Aceh, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya,  Manado,  Kupang,  Ternate,  dan  Mataram.  Negara dapat memberikan pengetahuan, pembinaan, dan perlindungan bagi  nelayan  dari  berbagai  tindakan  perampasan  hak  untuk

## Society, 9 (1), 302-315, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id
mencari nafkah dan perlindungan seperti perompakan, praktik pencurian ikan, penyalahgunaan
trawl, kegiatan transshipment,  pengancaman,  dan  kekerasan  oleh  pihak  asing kepada  nelayan  Indonesia.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  wajib  menyediakan  fasilitas  untuk  menjamin  wilayah penangkapan  ikan  atau  wilayah  jangkauan  penangkapan  ikan yang aman dan tidak tumpang tindih dengan bidang lain.
Kata Kunci: Hak  Nelayan;  Hak  Pengelolaan;  Masyarakat Perikanan;  Masyarakat  Tradisional;  Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal  18B  Ayat  2, menyatakan, ―Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang‖.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan  masyarakat  hokum  adat  diakui  secara fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan  perkembangan  zaman  dan  peradaban.  Negara  mengakui  masyarakat  hukum  adat dengan  sifat  tradisionalnya  sepanjang  hidupnya  dan  menganut  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional dijunjung  tinggi  sejalan  dengan  perkembangan  zaman  dan  globalisasi  ( Republik  Indonesia, 2002 ).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28D  Ayat  1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Negara  sendiri  memiliki hukum  yang  berlaku  untuk  seluruh  wilayah  dan  masyarakat  yang  peraturan  perundang- undangan pemerintahannya tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Berbeda dengan masyarakat adat tradisional yang pada awalnya tidak mengenal sistem tulisan, hukum merupakan kebiasaan tidak tertulis. Di sisi lain, beberapa masyarakat adat menulis hukumnya, meskipun ini tidak signifikan.
Menurut Dewan Ekonomi dan Sosial - Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat adat adalah ras dan suku tertentu. Karena mata pencaharian mereka di suatu daerah, mereka menganggap diri  mereka  berbeda  dengan  orang  lain  yang  tinggal  di  wilayahnya.  Organisasi  Buruh Internasional mengklasifikasikan masyarakat adat sebagai:
a) Salah satu jenis suku asli dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari masyarakat lain di daerah tersebut tunduk pada adat atau tradisi, atau undang-undang dan peraturan yang terpisah, atau diatur sepenuhnya oleh mereka.
b) Asumsikan  bahwa  suku  lain  menganggap  suku  mereka  asli  karena  mereka  berasal  dari masyarakat  adat  yang  tinggal  di  daerah  itu  jauh  sebelum  memasuki  negara  lain  atau sebelum  batas  administrasi  saat  ini,  suku  tersebut  masih  ada  atau  mencoba  untuk melanjutkan terlepas dari status hukum suku tersebut—sebagian atau semua karakteristik sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politiknya ( Keraf, 2002, p. 281 ).
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216
Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hokum ( Republik Indonesia, 2002 ). Hukum adat harus menjadi bagian dari hukum Indonesia saat ini, dan ruang lingkup penerapan hukum ini terbatas pada wilayah atau kelompok tertentu dan tetap mengikuti kepatutan hukum Indonesia.
Disadari  atau  tidak,  kawasan  pesisir  merupakan  kawasan  yang  terus  tumbuh  dan berkembang.  Di  beberapa  negara,  wilayah  pesisir  merupakan  wilayah  pertumbuhan  yang strategis  dan  pusat  ekonomi  yang  penting.  Kota-kota  besar  dan  ibu  kota  provinsi  terletak  di wilayah  pesisir  seperti  Banda  Aceh,  Padang,  Jakarta,  Semarang,  Surabaya,  Manado,  Kupang, Ternate, dan Mataram. Dengan semakin pentingnya wilayah pesisir bagi kehidupan manusia, berbagai  aktivitas  dan  penggunaan  lahan  di  wilayah  pesisir  saling  tumpang  tindih.  Hal  ini menyebabkan masalah lingkungan, kerusakan sumber daya alam, dan ketidakmampuan lahan untuk mendukung aktivitas kehidupan di wilayah tersebut ( Marfai, 2005, p. 69 ).
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam,  dalam  Pasal  1  Ayat  5,  menyebutkan  bahwa ―Nelayan  tradisional  adalah  nelayan  yang  melakukan  penangkapan  Ikan  di  perairan  yang merupakan  hak  perikanan  tradisional  yang  telah  dimanfaatkan  secara  turun-temurun  sesuai dengan budaya dan kearifan local‖ ( Republik Indonesia, 2016 ).
Pengertian yang harus diperhatikan antara lain: (1) Nelayan yang menangkap ikan secara tradisional di perairan tertentu; (2) Nelayan secara tradisional menggunakan alat-alat tertentu berdasarkan  budaya  dan  kearifan  lokal;  (3)  Nelayan  yang  menangkap  ikan  adalah  generasi nelayan yang menangkap ikan di daerah lain.
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia  tentu  memandang  laut  sebagai  sumber  utama pelestarian kehidupan. Laut memiliki fungsi komersial dan strategis serta merupakan sumber makanan yang digunakan manusia untuk menangkap ikan. Pengaruh nelayan terhadap konsep nusantara menjadi penting karena mencerminkan keberadaan di laut atau entitas yang hidup di laut. Di sisi lain, hukum nasional tentang kepentingan nelayan tidak mencakup semua hal yang diatur  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  tahun  1982.  Pasal  51  Ayat  1  ―Konvensi  Hukum  Laut‖ tahun  1982  menetapkan  bahwa  negara-negara  kepulauan  wajib  mengakui  hak  penangkapan ikan secara tradisional, baik dengan persetujuan atau karena kebiasaan dan sifat perairan. Hal ini  terkait  dengan  keistimewaan  negara  kepulauan  yang  berbatasan  dengan  negara  lain,  dan pengaruh  ini  dapat  merugikan  nelayan.  Negara  kepulauan  harus  menentukan  batas teritorialnya  dengan  mengikuti  pedoman  ―Konvensi  Hukum  Laut‖  tahun  1982,  seperti  laut teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pasal 47 mengatur bahwa  jika  bagian  dari  negara  kepulauan  berbatasan  dengan  negara  tetangga,  hak-hak  yang ada dan  hak-hak  hukum lainnya  secara tradisional dimiliki oleh  negara itu. Semua hak  yang diatur dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan dipertahankan dan harus dihormati ( United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 ).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki  keragaman  potensi  sumber  daya  alam  yang  tinggi,  dan  sangat  penting  bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena  itu  perlu  dikelola  secara  berkelanjutan  dan  berwawasaan  global,  dengan memperhatikan  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat,  dan  tata  nilai  bangsa  yang  berdasarkan norma hukum nasional ( Republik Indonesia, 2007 ).
Di  antara  ketentuan  undang-undang  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  ( Republik  Indonesia,  2014 ),  banyak  yang  dapat  menimbulkan pengecualian..  Orang  bertanya  tentang  hak  (adat).  Karena  istilah-istilah  yang  memungkinkan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216
adanya pembatasan atau bahkan penghapusan hak-hak masyarakat adat, banyak klausul yang bisa  menimbulkan  konflik  kepentingan.  Menurut Subekti  (2004) ,  peraturan  yang  mengatur tentang  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  ditujukan  untuk  mewujudkan  hak-hak  dasar masyarakat, antara lain:
1) Hak atas pekerjaan yang layak;
2) Hak untuk dilindungi oleh hukum;
3) Hak untuk merasa aman;
4) Hak atas kebutuhan yang terjangkau; dan
5) Hak untuk mendapatkan keadilan.
Pengelolaan sumber daya perikanan laut juga dapat menghindari ketegangan dan konflik antar  nelayan  di  seluruh  wilayah,  sehingga  membangun  kepercayaan  sosial  antar  kelompok masyarakat  setempat.  Pada  akhirnya,  kedua  belah  pihak  akan  saling  percaya  dan  harmonis antara  kelompok  masyarakat  nelayan  lokal  dan  lingkup  regional  ( Subekti,  2004, p. 38 ). Berdasarkan hal-hal di atas, maka penting dilakukan penelitian untuk menentukan perangkat hukum  yang  dapat  dijadikan  landasan  hukum  untuk  mengatur  pelaksanaan  pengelolaan sumber  daya  perikanan  laut  yang  berkelanjutan.  Pemerintah  berhak  mengelola  sumber  daya laut. Institusi yang mengelola sumber daya laut antara lain:
1) Eksplorasi, pengembangan, konservasi dan pengelolaan sumber daya laut;
2) Pengaturan manfaat administratif;
3) Penataan ruang;
4) Penegakan  peraturan  perundang-undangan  yang  dipercayakan  oleh  daerah  atau pemerintah;
5) Berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan; dan
6) Berpartisipasi dalam mempertahankan kedaulatan nasional.
Permasalahan  muncul  dalam  isi  Pasal  21  dan  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014,  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  dikelola  oleh  masyarakat  adat  dibebaskan dari  kewajiban  memperoleh  izin  lokasi  dan  pengelolaan.  Pasal  21  mensyaratkan  persyaratan stratifikasi.  Di  satu  sisi,  hal  ini  memberikan  kebebasan  kepada  masyarakat  adat  untuk mengelola  mata  pencaharian  mereka,  tetapi  di  sisi  lain,  itu  bertentangan  dengan ―mempertimbangkan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan‖. Hal ini juga terlihat  dalam  Pasal  26A  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014,  yang  menyatakan bahwa  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan  perairan  di  sekitarnya  untuk  penanaman  modal asing harus mendapat persetujuan Menteri Penanaman Modal Asing, dan kepentingan nasional harus  diutamakan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  analisis  perlindungan  terhadap  nelayan tradisional dari perampasan haknya untuk mencari nafkah.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  ketentuan  yang  melindungi nelayan dari perampasan hak untuk mencari nafkah dan hak mereka untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut.

## 2. Kajian Pustaka
Istilah  perlindungan  nelayan  bertujuan  untuk  mengedepankan  eksistensi  negara  dan seolah-olah  membela  kepentingan  nelayan.  Oleh  karena  itu,  makna  perlindungan  memiliki makna politik yang kuat karena terkait dengan hak-hak nelayan dan harus dijamin oleh negara dan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,  Pasal 1
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216
Ayat 1 menyatakan bahwa ―Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya  Ikan,  dan  petambak  Garam  untuk  melaksanakan  Usaha  Perikanan  atau  Usaha Pergaraman  secara  lebih  baik‖  ( Republik  Indonesia,  2016 ).  Perlindungan  tidak  hanya  saat nelayan mencari mata pencaharian di laut lepas, tapi juga saat berada di darat.
Di laut, bentuk perlindungannya dapat berupa memberikan informasi dan petunjuk, serta memberikan perlindungan kepada nelayan dari pembajakan, penangkapan ikan secara ilegal, konflik  pukat,  kegiatan  transshipment,  dan  intimidasi,  serta  kekerasan  terhadap  nelayan Indonesia  oleh  pihak  luar.  Di  darat,  perlindungan  bisa  berupa  revitalisasi  Tempat  Penjualan Ikan  (TPI)  yang  selama  ini  belum  dikelola  dengan  baik.  Misalnya,  nelayan  tradisional menghadapi  persoalan  yang  lebih  kritis  dibandingkan  dengan  nelayan  modern  yang menggunakan pukat dan alat tangkap lainnya, yang akan memicu konflik ( Satria, 2012, pp. 54- 86 ).
Dalam  teori  perlindungan  hukum,  aspek  yang  perlu  dikaji  adalah  selain  sumber  daya manusia  juga  termasuk  sumber  daya  alam,  yaitu  sumber  daya  yang  perlu  dilindungi.  Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting, karena fokus teori tersebut adalah perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Masyarakat  berdasarkan  teori  ini adalah masyarakat yang dirugikan dari segi ekonomi dan kelemahan dari segi hukum ( Darwis & Hertina, 2018, p. 531 ).
Pemanfaatan  sumber  daya  laut  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  dan meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  dan  perasaan mempersempit daratan memaksa kita secara bertahap mengalihkan kegiatan ekonomi ke laut. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  nelayan  yang  terlibat  langsung  dalam  pengembangan perikanan laut harus mendapat perhatian terkait sumber daya manusianya ( Darsono, 1999, pp. 1-9 ).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum yang mencari kebenaran dari segi normatif menurut logika ilmu hukum. Metode penelitian mengadopsi metode hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan ( Marzuki, 2011, p . 35 ).
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Proses  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  observasi  lapangan,  terutama  yang dapat  dijangkau  oleh  peneliti.  Proses  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  studi pustaka  terhadap  bahan  pustaka  dan  dokumen.  Lokasi  penelitian  adalah  daerah  pesisir  dan perikanan  di  sepanjang  pantai  Indonesia,  seperti  Pulau  Bangka,  Manado,  dan  Aceh.  Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif,  yaitu  menganalisis  data  hukum  dengan mengelompokkan dan menyeleksi data hukum dari hasil penelitian yang terkait sesuai dengan tujuan  penelitian  ( Martono,  2014, p. 21 ).  Hasil  analisis  didasarkan  pada  gaya  analisis  yang memandang hukum dari perspektif sosial, artinya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sita laut, bahan pustaka, dan data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara jelas, langsung,  dan  tepat.  Setelah  dilakukan  analisis  yang  cermat,  hasilnya  disajikan  secara sistematis dan detail ( Sulaiman et al., 2014, p. 312 ).

## 4. Hasil Penelitian
Sebagai entitas masyarakat pesisir, nelayan memiliki struktur dan tatanan sosial yang unik; kelangsungan hidup mereka bergantung pada perikanan sebagai basis ekonomi ( basic economy ) bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat  dan  kepastian  usaha  perikanan  berkelanjutan  yang
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216
komprehensif  mulai  dari  penangkapan  hingga  penetapan  harga  ikan  ( Hikmah  &  Nasution, 2017, p. 134 ).
Ciri-ciri  perikanan  skala  kecil  yang  diamati  di  lapangan  di  Pulau  Bangka  adalah  sebagai berikut:
1) Kegiatan dilakukan di unit-unit penangkapan ikan kecil, dan kadang-kadang perahu motor kecil digunakan atau tidak digunakan sama sekali.
2) Kegiatan  penangkapan  ikan  bersifat  paruh  waktu,  dan  terkadang  penghasilan  keluarga diperoleh dari penghasilan selain dari menangkap ikan.
3) Kapal dan alat tangkap biasanya beroperasi secara mandiri
4) Alat tangkap dibuat sendiri dan dapat dioperasikan tanpa bantuan mesin.
5) Hasil  tangkapan  tidak  dijual  ke  pasar  besar  yang  terorganisir  dengan  baik  tetapi didistribusikan di tempat pendaratan atau dijual di sepanjang pantai.
6) Sebagian atau seluruh hasil tangkapan dimakan secara terpisah bersama anggota keluarga.
7) Kelompok  nelayan  seringkali  terisolasi  secara  geografis  dan  sosial,  dan  keluarga  nelayan memiliki standar hidup yang paling rendah.
Dalam  artian,  dalam  kemajemukan  negara  ini,  masyarakat  adat  merupakan  kelompok minoritas  di  Indonesia.  Hak  konstitusional  mereka  perlu  dilindungi  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Indonesia  mengatur  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 18B Ayat 2 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat disebut sebagai komunitas atau kelompok etnis minoritas, bukan karena  kuantitasnya  melainkan  kondisi  masyarakat  adatnya.  Mereka  memiliki  keunikan, ideologi lokal tertentu, sistem sosial budaya, dan sistem politik yang dibangun bersama melalui wilayah  pemukiman  bersama,  yaitu  keturunan  (wilayah)  dan  garis  keturunan  yang  sama (hubungan darah), atau kombinasi keduanya ( Republik Indonesia, 2002 ).
Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 membebaskan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola masyarakat hukum adat dari kewajiban memperoleh izin lokasi dan izin pengelolaan. Pasal 21 mensyaratkan persyaratan stratifikasi. Di satu sisi, hal ini memberikan  kebebasan  kepada  masyarakat  adat  untuk  mengelola  mata  pencaharian  mereka, tetapi  di  sisi  lain,  itu  bertentangan  dengan  ―mempertimbangkan  kepentingan  nasional  dan peraturan perundang-undangan‖ ( Republik Indonesia, 2004 ).
Perorangan warga negara Indonesia atau perusahaan yang  didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang terdiri dari masyarakat yang mengajukan izin pengelolaan harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Tentu saja, sulit bagi masyarakat untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:
a) memperoleh  akses  terhadap  bagian  perairan  pesisir  yang  telah  diberikan  izin  lokasi  dan izin pengelolaan;
b) mengusulkan  wilayah  penangkapan  ikan  secara  tradisional  ke  dalam  Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
c) mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP3K;
d) melakukan  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e) memperoleh manfaat dari pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
f) memperoleh informasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
g) menyampaikan  laporan  dan  pengaduan  kepada  instansi  yang  berwenang  atas  kerugian yang terjadi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
h) menyatakan  keberatan  atas  rencana  pengelolaan  yang  telah  diumumkan  dalam  jangka waktu tertentu;
i) melaporkan  kepada  penegak  hukum  akibat  dugaan  pencemaran  dan/atau  perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupan mereka;
j) mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  terhadap  berbagai  permasalahan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupan mereka;
k) memperoleh kompensasi; dan
l) menerima  bantuan  hukum  dan  bantuan  atas  permasalahan  yang  dihadapi  di  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  mengakui  hak masyarakat  hukum  adat  atas  sumber  daya  air,  sepanjang  penggunaan  hak  tersebut  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  peraturan  perundang-undangan  ( Republik Indonesia,  2004 ).  Pengakuan  ini  tidak  diberikan  secara  bertahap  karena  serupa  dengan ketentuan  UU  Pokok  Pertanahan  dan  UU  Kehutanan.  Penggunaan  sistem  modern  dalam pengelolaan  wilayah  pesisir  bukanlah  solusi  bagi  pengelolaan  dan  pengembangan  wilayah pesisir,  terutama  bagi  mereka  yang  masih  mempertahankan  nilai  kearifan  lokal.  Memahami laut secara detail adalah milik mereka yang masih memegang teguh kearifan dan pemahaman lokal. Berfungsi dengan hubungan pasang surut siklus bulan sehingga penangkapan ikan dapat diprediksi  secara  efektif.  Ini  bisa  disebut  etika  perlindungan  tradisional,  dan  akan  berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem ( Syafa’at & Yono, 2017, p. 52 ).
Proses perampasan hak atau hak nelayan untuk mengelola sumber daya pesisir juga harus memastikan bahwa negara melindungi wilayah pesisir dan laut sebagai habitat nelayan. Pada saat yang sama memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan ekosistem dapat  dicapai  dengan  tepat  dan  wilayah  pesisir  terlindungi.  Pengelolaan  penggunaan  harus adil. Tentunya khusus untuk menutupi wilayah penangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap  ramah  lingkungan  di  wilayah  seluas  4  mil.  Perlindungan  wilayah  4  mil  harus dimaknai sebagai langkah mengembalikan wilayah penangkapan ikan secara tradisional.
Nelayan bukan merupakan lawan yang harus disingkirkan dari laut. Mereka harus seperti peserta  utama  perlindungan  ini.  Kebijakan  yang  melarang  nelayan  tradisional  atau  pesisir memasuki kawasan lindung harus dihindari. Nelayan tradisional atau pesisir harus didorong untuk  menjadi  mitra  dalam  memantau  dan  melindungi  kebijakan  dan  melarang  peningkatan penangkapan ikan di wilayah 4 mil. Melindungi wilayah pesisir laut sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa nelayan dapat  memanfaatkan wilayah pesisir. Bukan hanya di area 4 mil (notabene untuk nelayan tradisional) melainkan mencakup seluruh wilayah pesisir yang masih dapat dilalui oleh nelayan dalam usahanya dan mencatat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
Menurut Halim  (2014, pp. 3-5) ,  bentuk  pencabutan  hak  nelayan  atau  hak  pengelolaan sumber daya pesisir dan laut menunjukkan  setidaknya 22 kabupaten/kota di Indonesia telah dan  sedang  melaksanakan  proyek  reklamasi  di  wilayah  pesisir.  Lebih  dari  18.151  nelayan digusur  karena  apartemen,  hotel,  kawasan  wisata  bahari  berbayar,  dan  kawasan  konservasi laut untuk investasi. Perusakan hutan bakau yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit dan pembukaan  tambak  juga  menimbulkan  ancaman  banjir  rob,  intrusi  air  laut  ke  daratan,  dan tsunami.  Aparat  penegak  hukum  lalai  dan  santai  di  laut,  mengancam  hak  konstitusional
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216
nelayan,  termasuk  menggunakan  alat  tangkap,  merusak  pukat,  mengizinkan  dumping,  dan pembajakan.

## 5. Pembahasan
Mahkamah  Konstitusi  menekankan  ruang  lingkup  istilah,  yang  melibatkan  penggunaan istilah  ―nelayan  kecil‖.  Nelayan  kecil  adalah  pekerjaan  dengan  kapasitas  produksi  yang terbatas,  dan  tradisi  budaya,  seperti Bapongka , Mene’e , Panglima  Laot , Sasi ,  dan  lain-lain,  erat kaitannya  dengan  budaya/tradisi.  Dalam  hal  ini,  konsep  ―nelayan  tradisional‖  juga memperkenalkan  atau  memperkuat  hak  konstitusional  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti:
1) Daerah lintas perairan tidak boleh membatasi hak lintas,
2) Hak untuk mengelola sumber daya alam berdasarkan budaya dan kearifan,
3) Mereka memiliki hak untuk menggunakan, dan
4) Menggunakan hak untuk menikmati lingkungan yang sehat.
Ini  adalah  kebutuhan  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat.  Di  sisi  lain,  landasan hukum  dan  perlindungan  politik  dalam  negeri  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  masih lemah. Ada kecenderungan globalisasi, dan masyarakat melupakan masyarakat adat dan hak- haknya.  Pada  awalnya,  kepentingan  masyarakat  adat  tampak  terdiri  dari  apa  yang  mereka sebut  sebagai  kepentingan  nasional.  Namun  tidak  diimplementasikan  dalam  bentuk perlindungan  hukum  nasional  yang  penting.  Nelayan  tradisional  telah  menggunakan  perahu tanpa mesin secara turun temurun untuk memiliki daerah penangkapan ikan yang  permanen dan  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Daerah  penangkapan  ikan  tradisional  adalah  daerah penangkapan ikan dimana nelayan tradisional melakukan kegiatan penangkapan ikan.
Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  ( Republik  Indonesia,  2016 ), perlindungan nelayan bertujuan untuk:
1) Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha;
2) Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan untuk memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang  mandiri,  produktif,  maju,  modern,  dan  berkelanjutan;  dan  mengembangkan  prinsip kelestarian lingkungan;
4) Mengembangkan sistem dan lembaga pembiayaan yang melayani kepentingan bisnis;
5) Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan polusi; dan
6) Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
Untuk  menyelamatkan  kearifan  masyarakat  lokal,  khususnya  nelayan  tradisional,  dan kembali  ke  masyarakat  adat,  seluruh  masyarakat  di  dunia  harus  mengakui  dan  melindungi hak-hak masyarakat adat. Komitmen politik harus dibuat di tingkat global dan nasional untuk melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  dan  kearifan  tradisional  mereka  ( Keraf,  2002, p. 297 ). Dengan  cara  ini,  tidak  hanya  untuk  melestarikan  keberadaan  masyarakat  adat  dan  semua kekayaan dan kearifan tradisionalnya, tetapi juga untuk melestarikan keberadaan masyarakat adat dan melestarikan ekologi, terutama karena pandangan dan perilaku masyarakat modern yang  salah.  Pasal  26A  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2014  juga  dinilai  kondusif  bagi penguasaan asing atas pulau-pulau kecil. Pasal ini mengatur pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya  melalui  rencana  penanaman  modal  berdasarkan  izin  menteri  ( Republik  Indonesia, 2014 ).
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216
PBB  menekankan  adanya  ― Ocean  Grabbing !‖  (Perampasan  Hak  Nelayan  atau  Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut). Ini persis sama dengan perampasan tanah besar-besaran yang terjadi  di  Asia.  Dalam  pertemuan  yang  membahas  tren  bintang  samudra  global,  ada  tiga karakteristik dasar, yaitu:
1) Penyitaan ruang;
2) Pertambangan  di  daerah  hulu  akan  menimbulkan  kerusakan  yang  sama  terhadap lingkungan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
3) Kekerasan.
Misalnya,  Pulau  Togean  seindah  Wakatobi  dan  Bunaken.  Ada  tradisi  lokal  di  pulau  itu yang disebut tradisi Bapongka , yaitu tradisi menangkap ikan secara kolektif dengan melakukan perjalanan  jauh  selama  kurang  lebih  dua  bulan  kemudian  kembali  ke  tempat  yang  sama. Tradisi  ini  dilakukan  secara  kolektif  karena  keamanan,  gotong  royong,  dan  perlindungan sumber daya ikan. Tradisi panjang ini tiba-tiba terganggu, bahkan mungkin dibatalkan karena dikeluarkannya izin wisata lokal. Arti dari izin ini adalah untuk melarang penggunaan tradisi Bapongka secara  terus  menerus.  Akibatnya,  berkembang  sumber  daya  ikan  tertentu  yang merusak ekosistem dalam mata rantai tersebut.
Wilayah  pesisir  dicirikan  oleh  wilayah  dengan  produktivitas  biologis  dan  intensitas pembangunan  yang  tinggi  serta  karakteristik  ekologi  yang  dinamis.  Pulau-pulau  kecil merupakan suatu pengertian komprehensif yang memadukan fisik, ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) terpisah dari pulau besar;
2) sangat rentan  terhadap perubahan yang  disebabkan oleh alam dan/atau disebabkan oleh manusia;
3) memiliki daya dukung pulau yang terbatas;
4) apabila  berpenghuni,  penduduknya  memiliki  kondisi  sosial  budaya  yang  khas  ( Republik Indonesia, 2007 )
Selama dekade ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas  masyarakat  dalam  pengembangan  sumber  daya  atau  bencana  alam.  Selain  itu, akumulasi  berbagai  kegiatan  pertambangan  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  atau dampak dari aktivitas lain yang dilakukan di wilayah pesisir hulu dengan dukungan peraturan perundang-undangan  yang  ada  biasanya  menimbulkan  kerusakan.  Dalam  konteks permasalahan  tersebut,  sinkronisasi  dan  kesatuan  harus  diarahkan,  terutama  sebagai  acuan dalam merumuskan kebijakan publik, tidak selalu menimbulkan konflik sumber daya alam di daerah.
Tingkat  kerusakan  sumber  daya  pesisir  telah  mencapai  tingkat  yang  mengkhawatirkan. Kerusakan  sumber  daya  pesisir  berdampak  langsung  pada  penurunan  kualitas  habitat perikanan  dan  penurunan  sumber  daya  perikanan  untuk  mengembangkan  dan  melemahkan fungsi  lingkungan  pesisir.  Pencemaran  pesisir  mengurangi  kualitas  air  dan  meningkatkan tingkat toksisitas serat logam berat, yang berdampak pada ancaman terhadap ekosistem pesisir dan keracunan ikan. Dan juga dampak penambangan seperti penambangan pasir dan timah di wilayah pesisir seperti Pulau Bangka, tertutup pasir dan lanau.
Berdasarkan dampak pembangunan terhadap kepentingan nasional, bahkan mengundang negara  asing  untuk  berinvestasi  di  sektor  perikanan  dan  kelautan  pasti  akan  berdampak signifikan terhadap pembangunan sosial. Dalam pemahaman ini, pemikiran nelayan tradisional bertentangan dengan nelayan modern, termasuk kekayaan budaya dan kearifan lokal nelayan
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216
tradisional.  Pembangunan  negara  kekurangan  pengetahuan  dan  kesalahpahaman  dan menganggap  komunitas  nelayan  tradisional  sebagai  pengganggu  lingkungan,  yang  harus dipinggirkan  atau  dipindahkan  untuk  pembangunan.  Meski  masyarakat  nelayan  adalah pelindung lingkungan, namun tidak terpengaruh dengan maraknya perusakan masyarakat. Di sisi  lain,  hanya  melihat  alam  dari  sudut  pandang  nilai-nilai  ekonomi  melepaskannya  dari semua  nilai-nilai  sosial,  budaya,  spiritual,  dan  moral  yang  terkait  dengan  semua  nilai-nilai masyarakat  lokal  di  sekitarnya,  yang  tentu  saja  dapat  bertentangan  dengan  pengusaha  atau investor asing.
Pemerintah wajib melindungi nelayan yang terjerat kasus pidana perikanan:
1) Satu  jenis.  Memberikan  bantuan  kepada  nelayan  yang  diduga  atau  diduga  melakukan tindak pidana perikanan;
2) Berperan  aktif  sebagai  saksi  ahli  di  bidang  perikanan  dalam  setiap  proses  penyidikan perkara tindak pidana perikanan;
3) Dalam  setiap  proses  penyidikan  perikanan,  perkara  tindak  pidana  berperan  aktif  dalam pemeriksaan  dan  pembiayaan  proyek  laboratorium  untuk  menganalisis  barang  bukti berupa bahan kimia yang digunakan oleh nelayan; dan
4) Melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  nelayan  yang  melakukan  pelanggaran hukum di bidang perikanan.
Belum  semua  daerah  memasukkan  rencana  zonasi  wilayah  pesisir  ke  dalam  peraturan daerah,  sehingga  nelayan  tidak  memiliki  kepastian  usaha.  Penetapan  wilayah  pesisir  masih menjadi  persoalan,  dan  kepentingan  pembangunan  seringkali  mengorbankan  nelayan  dan pembudidaya  ikan.  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk  memberikan pelatihan, konsultasi, dan bimbingan yang tepat tentang budidaya, penangkapan, pengolahan dan  pemasaran.  Pemerintah  (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian  ESDM, Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif,  dan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat)  dan  pemerintah  daerah harus  bersama-sama  meningkatkan  perekonomian  dan  mengembangkan  operasi  perikanan dengan membuat rencana komprehensif untuk melindungi nelayan.
Di  era  reformasi,  sistem  politik  berdampak  pada  perubahan  sistem  pemerintahan  dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, masyarakat adat/tradisional/lokal  menikmati  hak  dalam  sistem  hukum  adat,  kearifan  lokal,  dan  praktik pemerintahan adat ( Mony, 2016, p. 195 ).
Perlindungan  dan  pemberdayaan  nelayan  dapat  menjadi  undang-undang  untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak nelayan tradisional melaut, yaitu:
1) Menciptakan lautan yang bebas dari kerusakan lingkungan dan biota laut dengan teknologi dan alat tangkap yang beragam.
2) Menjaga kedaulatan wilayah laut dan ikut mengawasi kegiatan illegal fishing oleh nelayan asing.
3) Memberikan  jaminan  perlindungan  sosial  bagi  nelayan  yang  mengalami  kecelakaan  laut dan tidak dapat melaut akibat cuaca buruk akibat perubahan iklim
4) Menetapkan  wilayah  penangkapan  ikan  ( zoning )  yang  dapat  melindungi  nelayan tradisional dari persaingan dengan nelayan skala besar.
5) Proyek  reklamasi  sampah  pesisir  menyebabkan  banjir,  penambangan  pasir  laut,  dan pembuangan  limbah  industri  ke  laut.  Pemerintah  harus  memastikan  bahwa  hak-hak nelayan  tradisional  benar-benar  diakui.  Pengakuan  terhadap  hak-hak  nelayan  tradisional secara otomatis akan memberikan perlindungan hukum dan politik.
Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society . Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA. https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216
6) Melindungi pemukiman nelayan/desa nelayan yang  mudah ditinggali dan tidak  tergeser oleh pembangunan/komersial dan kegiatan ekonomi lainnya.
7) Penataan  dan  pembangunan  permukiman  nelayan/desa  nelayan  tidak  menghalangi nelayan dari daerah penangkapan ikan.
Indonesia  memiliki  empat  pekerjaan  rumah  di  seluruh  pelosok  negeri:  Pertama,  tingkat kemiskinan  yang  tinggi.  Menurut  faktor  penyebab  kemiskinan,  kemiskinan  di  masyarakat pesisir  dibagi  menjadi  tiga  jenis:  (i)  kemiskinan  struktural,  (ii)  kemiskinan  budaya,  dan  (iii) kemiskinan  alami.  Kedua,  nelayan  tradisional  memanfaatkan  wilayah  pesisir  dan  laut  serta pemanfaatan sumber daya alam secara adil. Ketiga, kemudahan akses pasar nelayan tradisional tergolong  hak  ekonomi  (sosial  dan  budaya)  yang  diatur  dalam  konstitusi.  Dalam  hal  ini, mengandalkan pasar. Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang setinggi-tingginya kepada  nelayan  setempat.  Hal  ini  dikarenakan  barang  yang  dihasilkan  harus  segera  dijual untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Jika  tidak,  mereka  akan  membusuk  sebelum  dijual. Keempat, untuk mengelola hak akses, sumber daya tidak dapat diperoleh sepenuhnya karena hukum nasional masih dominan. Hal ini  terkadang tidak dilakukan secara partisipatif karena pemerintah pusat tidak memperhatikan pertimbangan sosial dan ekonomi daerah. Akibatnya, kebijakan  yang  dikeluarkan  menimbulkan  masalah  baru  karena  kepentingan,  keinginan,  dan prioritas beberapa partai politik menjadi sumber konflik ( Satria, 2012, pp. 54-86 ).
Pengembangan undang-undang tentang perlindungan nelayan harus dikaitkan dengan hal yang paling penting, yaitu pemberian pelayanan hak-hak dasar oleh negara dalam konstitusi. Pembatasan  akses  atau  kurangnya  prasangka  telah  mengakibatkan  nelayan  tradisional terpinggirkan  secara  politik,  sosial,  budaya,  dan  ekonomi.  Upaya  hukum  Indonesia  untuk melindungi  nelayan  tradisional  yang  bermasalah  dengan  negara  tetangga  adalah  melalui perjanjian  bilateral  antar  negara  tetangga  ( Memorandum  of  Understanding  between  the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia, 1974 ). Sementara itu, ada dua cara penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa, yaitu bantuan non-hukum, dan bantuan  hukum.  Metode  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non-hukum  memiliki  prioritas hukum  sebelum  diajukan  kepada  metode  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  hukum. Tindakan  non-hukum  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak  yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa, dan diharapkan para pihak dapat menang secara setara dalam arti menerima hasil akhir ( Adolf, 2004, p. 38 ).
Dari  segi  hubungan  antara  manusia  dengan  lingkungannya,  bahkan  antara  manusia dengan penciptanya, kegiatan nelayan tradisional memanfaatkan sumber daya perikanan juga terkait dengan budaya. Menjaga kemandirian dan kemampuan nelayan tradisional tidak lepas dari  pemberian  subsidi  dan  pengawasan  terhadap  wilayahnya.  Kedua,  aspek-aspek  berikut perlu  dipertimbangkan  untuk  menggali  faktor  pemerataan  untuk  melindungi  nelayan tradisional:  tingkat  kemiskinan,  akses  pemanfaatan,  akses  pasar,  dan  akses  peluang pengelolaan.
Jika kita tidak bekerja sama dengan nelayan tradisional, akan terjadi kerusakan lingkungan alam,  sehingga  berdampak  pada  lingkungan  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  mereka.  Nelayan tradisional percaya bahwa semua ekosistem di pasar sumber daya mereka saling berhubungan. Jika suatu subsistem terganggu maka akan mengganggu subsistem lainnya. Ketiga, perumusan undang-undang  tentang  perlindungan  nelayan  harus  dikaitkan  dengan  masalah  yang  paling penting,  yaitu  undang-undang  yang  mengatur  bahwa  pemerintah  harus  memberikan pelayanan  atas  hak-hak  dasar.  Pembatasan  akses  atau  kurangnya  prasangka  mengakibatkan nelayan tradisional terpinggirkan secara politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

## 6. Kesimpulan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengaturan untuk melindungi  nelayan  agar  tidak  dirampas  haknya  untuk  mencari  nafkah  dan  haknya  untuk mengelola  sumber  daya  pesisir  dan  laut.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B dan Pasal 28D Ayat 1; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nelayan tradisional, termasuk bias kebijakan.
Tujuan  perlindungan  hukum  terbatas  pada  suatu  proses  dan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  nasional  Indonesia  secara  menyeluruh  sebagaimana  diatur  dalam  konstitusi. Tantangan  terbesar  yang  dihadapi  lembaga  pengelola  terkait  dengan  kemampuan  negara melindungi  hak-hak  masyarakat  nelayan  di  era  persaingan  bebas.  Selama  ini  masyarakat percaya  bahwa  kebijakan  pemerintah  dapat  mendiskriminasikan  hak  dan  perlindungan nelayan tradisional, yang selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional. Negara berkewajiban untuk  menjamin  terselenggaranya  tindakan  perlindungan  dalam  konstitusi  hak-hak masyarakat  hukum  adat  dan  melindungi  negara,  yang  hidup  di  pantai  atau  sendiri-sendiri, sebelum diserahkan kepada penanam modal asing, meskipun hal tersebut merupakan bagian yang  terbatas.  Dalam  konteks  permasalahan  tersebut,  sinkronisasi  dan  kesatuan  harus diarahkan,  terutama  sebagai  acuan  dalam  merumuskan  kebijakan  publik,  tidak  selalu menimbulkan konflik sumber daya alam di daerah.
Undang-undang  tentang  perlindungan  nelayan  yang  komprehensif  harus  diterapkan menyangkut  perlindungan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri,  yang  menyangkut  perlindungan jasa adat dan masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta,  Kementerian  Sosial,  Kementerian  Perdagangan,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, dan lintas kementerian agar lebih terkoordinasi dalam proses pelaksanaannya.

## 7. Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Rektor  Universitas Bangka  Belitung  yang  telah  mendukung  dan  mendorong  penulis  dalam  penelitian  tentang perlindungan  nelayan  ini  untuk  menyelesaikannya  dengan  baik  dalam  salah  satu  keluaran penelitian  yaitu  artikel  jurnal.  Terima  kasih  kepada  mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Bangka  Belitung  yang  tergabung  dalam  tim  peneliti  yang  sangat  membantu  dalam  mencari data yang dibutuhkan.
.

## 8. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adolf, H. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika. Darsono,  P.  (1999).  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Laut  dan  Implikasinya  Bagi  Masyarakat Nelayan. Oseana, 24 (4), 1-9.
Darwis,  M.,  &  Hertina,  H.  (2018).  Paradigma  Baru  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nelayan Tradisional di Perbatasan. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 8(2), 513–
536. Retrieved from
http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/696
Efendi,    A.  (2016). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara . Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
Halim, A. (2014). Menghadirkan Negara di Laut. Landreform, 2 (2), 1-11.
Hikmah,  H.,  &  Nasution,  Z.  (2018).  Upaya  Perlindungan  Nelayan  Terhadap  Keberlanjutan Usaha  Perikanan  Tangkap. Jurnal  Kebijakan  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan,  7 (2), 127-142. http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464
Keraf, A. S. (2002). Etika Lingkungan . Jakarta, Indonesia: Kompas. Marfai,  M.  A.  (2005). Moralitas  lingkungan:  refleksi  kritis  atas  krisis  lingkungan  berkelanjutan . Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Kencana.
Martono, N. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder . Jakarta, Indonesia: RadjaGrafinfo Persada. Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta, Indonesia: Kencana Media Prenada. Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the  Republic  of  Indonesia,  Nov  7,  1974  regarding  the  Operations  of  Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf.
Mony,  A.  (2016). Pengembangan Nelayan Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Pendekatan Socio- Legal  Analysis. RISALAH  KEBIJAKAN  PERTANIAN  DAN  LINGKUNGAN  Rumusan Kajian  Strategis  Bidang  Pertanian  dan  Lingkungan,  3 (3),  188-204.  Retrieved  from https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/16254
Rahmadi, T. (2015). Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada. Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32.
Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68.
Satria,  A.  (2012). Pengkajian  Hukum  tentang  Perlindungan  Nelayan  Tradisional  dalam  Pengelolaan Sumber Daya Kelautan . Jakarta, Indonesia: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Subekti. (2004). Hukum Perjanjian . Jakarta, Indonesia: Intermasa.
Sulaiman,  S.,  Abdullah,  M.  A.,  Mansur,  T.  M.,  &  Zulfan,  Z.  (2014).  Pembangunan  Hukum Perlindungan  Nelayan  Tradisional  di  Aceh  dalam  Kaitan  Pemanfaatan  Sumber  Daya Perikanan  secara  Berkeadilan. Jurnal  Media  Hukum,  21 (2),  209-321.  Retrieved  from https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1195
Syafa’at, R., & Yono, D. (2017). Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam  Politik  Perundang-Undangan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir. Arena  Hukum, 10 (1), 40-60. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.3
United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea,  Dec  10,  1982.  Retrieved  from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_conven tion.htm
__________________________

## Tentang Penulis
1. Jeanne Darc Noviayanti Manik memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.
E-Mail: jeanne-darc@ubb.ac.id
2. Wirazilmustaan memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Bengkulu  pada  tahun  2012. Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Bangka Belitung.
Email: wira.aan@gmail.com