## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9, No.2.
Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara

## Abstract
Keywords: Supreme  Court  Regulation, Mediation, Divorce
This study is intended to analyze the effectiveness of mediation practices  in  resolving  divorce  cases  at  the  Jepara  Religious Court. This study is qualitative with a normative approach, and uses  field  research  methods.  The  results  of  this  study  can  be stated that: first, most of what is contained in Perma Number 1 of 2016 has been implemented in the Jepara Religious Court. Second, mediation practices at the Jepara Religious Court in divorce cases have not yielded effective results.
Abstrak
Kata Kunci:
Peraturan  Mahkamah  Agung,

## Mediasi, Perceraian
Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis efektifitas praktik mediasi  dalam  penyelesaian  kasus  perceraian  di  Pengadilan Agama  Jepara.  Kajian  ini  bersifat  kualitatif  dengan pendekatan  normatif,  dan  menggunakan  metode  penelitian kancah  (field  research).  Hasil  kajian  ini  dapat  dinyatakan bahwa: pertama, sebagian besar yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 sudah diterapkan di Pengadilan Agama Jepara. Kedua, praktik mediasi di Pengadilan Agama Jepara dalam  perkara  perceraian  belum  memberikan  hasil  yang efektif.
Mu
mber M rizqiem2022 @yahoo.co.id hammad Rizqi
KSSPS Su akmur Sejahtera
Pendahuluan
Dalam pernikahan, perceraian merupakan  suatu  peristiwa  yang  kadang tidak  dapat  dihindarkan  oleh  pasangan menikah,  baik  mereka  yang  baru  saja menikah  atau  mereka  yang  sudah  lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab  putusnya  ikatan  perkawinan  di  luar sebab  lain  yaitu  kematian  dan  atau  atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 UU Perkawinan.
Dalam peradaban manusia menunjukkan  bahwa  pasti  selalu  ada konflik  atau  benturan  kepentingan  dalam berinteraksi  dengan  sesamanya,  maka diperlukan  alternatif  penyelesaian  konflik atau sengketa agar tercapainya ketertiban di masyarakat.
Mediasi    adalah    salah    satu    elemen pendukung  dalam    rangka  reformasi birokrasi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  yang  berorientasi  pada  visi terwujudnya dan  peradilan  Indonesia yang agung.  Mediasi  sebagai  instrumen  untuk meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap keadilan  sekaligus  sebagai  implementasi asas  penyelenggaraan  peradilan  yang sederhana,  cepat,  dan  berbiaya  ringan  dan
juga mampu mendorong para pihak dalam untuk menempuh proses perdamaian yang dapat  didayagunakan  melalui  mediasi dengan  mengintegrasikannya  ke  dalam prosedur berperkara di pengadilan.
Prosedur  mediasi  di  Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat  dan  mengoptimalkan  fungsi lembaga  peradilan  dalam  penyelesaian sengketa.  Rasa  keadilan  tidak  hanya diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui  proses  musyawarah  mufakat  oleh para pihak.
Dengan  diberlakukannya  mediasi  ke dalam  sistem  formal,  masyarakat  pencari keadilan  pada  umumnya  dan  para  pihak bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu  mengupayakan  penyelesaian  atas sengketa  mereka  melalui  pendekatan musyawarah  mufakat  yang  dibantu  oleh seorang penengah yaitu mediator.
Dalam  proses  mediasi  yang  telah diatur  dalam  Perma  No  1  tahun  2016 menyebutkan  bahwa  proses  mediasi dibantu  oleh  hakim  mediator  untuk menemukan kesepakatan antara para pihak yang berperkara (Perma, 2016).
Di  dalam  Perma  No  1  tahun  2016 dikatakan bahwa, proses mediasi merupakan  salah  satu  proses  penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah serta  dapat  memberikan  akses  yang  lebih besar  terhadap  para  pihak  dan  juga memenuhi rasa keadilan.
Pemaksimalan  mediasi  dalam  proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu  instrumen  yang  efektif  dalam  hal mengatasi  permasalahan  menumpuknya perkara,  khususnya  dalam  perkara perceraian  yang  mana  setiap  tahunnya angka  perceraian  cukup  tinggi  di  wilayah kabupaten Jepara.
Dari hal inilah yang membuat peneliti ingin  meneliti  lebih  dalam  mengenai praktik  mediasi  dan  efektifitasnya  dalam menekan terjadinya perceraian di Pengadilan  Agama  Jepara,  karena  dengan beberapa  peraturan  yang  terdapat  dalam Perma No 1 tahun 2016 ini telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Jepara yang sudah sesuai  dengan  ketentuan  proses  mediasi, namun  dalam  pelaksanaan  di  lapangan belum bisa maksimal dan hal ini dibuktikan dengan  meningkatnya  angka  perceraian yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Jepara
pada  Tahun  2019  ada  2.238  perkara,  dan pada  tahun  2020  ada  2.679  perkara percaraian yang masuk di
Mediasi
Istilah  mediasi  berasal  dari  bahasa Latin, yaitu mediare yang artinya berada di tengah.  Kata  mediasi  juga  terdapat  dalam bahasa Inggris, yaitu mediation yang berarti penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan pihak  ketiga  sebagai  penengah  atau penyelesaian  sengketa  secara  menengahi, yang  menengahinya  dinamakan  mediator atau orang yang menjadi penengah.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan  bahwa  mediasi  adalah  proses pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai penasihat.    Dan  adanya  mediasi  jika  ada yang  bersengketa  dan  tidak  menemukan titik terang antara keduanya, mediasi yang dipimpin  oleh  mediator  berperan  dalam menengahi perkara yang disengketakan dan menemukan  kesepakatan  yang  disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan revisi dari Perma  Nomor  1  Tahun  2008  dan  Perma Nomor  2  Tahun  2003,  disebutkan Vol. 9 No.2, 2022, 19 1- 211
pengertian mediasi adalah “Cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh mediator”.
Mediasi  adalah  sebuah  proses penyelesaian  sengketa  berdasarkan  proses perundingan atau mufakat dari para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator yang tidak  memiliki  kewenangan  untuk memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian perkara dari para pihak.
Esensi  proses  mediasi  adalah perundingan yang hakikatnya sama dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan  tidak  boleh  ada  unsur  pemaksaan kehendak  dalam  proses  berlangsungnya mediasi.
Dalam sebuah proses mediasi terdapat beberapa  pendekatan,  salah  satunya  yaitu pendekatan  secara  musyawarah  atau berunding. Ketika  melakukan musyawarah dalam  suatu  perkara  terutama  dalam perkara perceraian perlu adanya pendekatan  yang  dilakukan  oleh  seorang mediator  untuk  memudahkan  menempuh proses mediasi, karena dalam proses mediasi seorang mediator diharuskan berperan aktif
jika  para  pihak  tidak  mau  dan  mampu melakukan  prosesnya  secara  konstruktif, tetapi  sebaliknya  jika  para  pihak  mampu melakukan proses mediasi secara konstruktif, mediator akan bersikap pasif.
Dasar  hukum  proses  mediasi  ada beberapa  hal,  baik  dari  segi  aturan perundang-undangan maupun berdasarkan hukum Islam. Dalam ajaran Islam terdapat cara penyelesaian setiap  perselisihan yang terjadi  diantara    manusia    yaitu    dengan jalan  perdamaian (ishlah),  sejalan  dengan berdasarkan dari firman  Allah  Swt.
Disamping  itu  dijelaskan  juga  dalam Undang-undang    Nomor    1    Tahun    1974 tentang  perkawinan   Pasal  39 ayat 1 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan setelah  pengadilan  yang  bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua  belah  pihak”  (Tim  Redaksi  Nuansa Aulia, 2013 , 87).  Pasal tersebut merupakan peringatan  untuk  para  pihak  yang  sedang dalam  permasalahan  agar  para  pihak memikirkan secara matang dan diselesaikan secara  kekeluargaan  terlebih  dahulu sebelum ke pengadilan.
Prinsip dari proses mediasi merupakan landasan filosofis yang harus diketahui oleh hakim mediator dan menjadi landasan bagi para  hakim  mediator  dalam  melaksanakan proses  mediasi  agar  tidak  keluar  dari  arah filosofi  yang  melatarbelakangi  lahirnya institusi mediasi.
Mediasi  yang  dilaksanakan  di peradilan  prosedurnya  diatur  berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2003  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Peradilan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  yang  kemudian  diperbaharui dengan  Perma  Nomor  1  Tahun  2008  dan diperbaharui  kembali  menjadi  Perma Nomor 1 Tahun 2016.
Sedangkan mediasi yang dilaksanakan di  luar  peradilan  prosedurnya  diserahkan kepada  masing-masing  lembaga  dengan
memperhatikan Undang-undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian.
Adapum  prosedur  mediasi  menurut Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan    adalah sebagai berikut:
1. Tahap Pra Mediasi
Tahapan  sebelum  pelaksanaan  mediasi terdapat beberapa tahapan, diantaranya:
a. Hakim  pemeriksa  perkara  wajib memerintahkan  para  pihak  untuk melakukan mediasi terlebih dahulu
b. Hakim pemeriksa perkara diwajibkan untuk  menjelaskan  prosedur  mediasi kepada para pihak.
c. Para  pihak  menandatangani  formulir penjelasan Mediasi, penjelasan
tentang  prosedur  oleh  Hakim pemeriksa perkara
d. Para pihak  berhak   memilih    seorang atau    lebih    mediator    yang    tercatat dalam  daftar mediator di Pengadilan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (2).
e. Jika  para  pihak  gagal  untuk menentukan  mediator,  maka  ketua majelis  menunjuk  hakim  mediator
Berdasarkan  pandangan  dari  Ruth Carlton,  ada  lima  dasar  prinsip  dasar mediasi  yang  dikenal  dengan  lima  dasar filsafat  mediasi,  yaitu  prinsip  kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas
(neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a unique solution) (Saifullah, 2009 , p. 26).
dan diutamakan yang sudah
bersertifikat.
f. Ketua majelis menerbitkan penetapan yang  memuat  perintah  kepada  para pihak untuk menempuh mediasi dan nama mediator yang dipilih para pihak atau  yang  ditugaskan  oleh  ketua majelis.
g. Hakim  pemeriksa  perkara  wajib menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi wajib.
h. Setelah menerima penetapan penugasan sebagai Mediator, mediator menentukan  tanggal  dan  hari pertemuan mediasi.
2. Tahap Proses Mediasi
Tahap  berlangsungnya  proses  mediasi dijelaskan dalam pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut tahapannya:
a. Pada  tahap  pertama  proses  mediasi yaitu  para  pihak  menyerahkan resume  perkara  kepada  pihak  lain dan mediator
b. Pada  tahap  kedua  mediator menyelenggarakan  atau  membuat jadwal pertemuan mediasi.
c. Pada  tahap  mediasi  kali  ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 berlangsung paling lama dalam waktu  30  hari  kerja  sejak ditetapkannya perintah untuk melakukan mediasi.
d. Pada tahap akhir proses mediasi dan berdasarkan  atas  dasar  kesepakatan para  pihak  proses  mediasi  dapat melibatkan  ahli,  tokoh  masyarakat atau  tokoh  adat  jika  pelibatan  itu dapat memperjelas masalah-masalah yang  diperundingkan  dan  dapat membantu para pihak menyelesaikan masalah-masalah yang di perundingkan.
3. Tahap Pasca Mediasi
Upaya  perdamaian  juga  dimungkinkan terhadap  perkara  yang  sedang  dalam proses  banding,  kasasi,  atau  peninjauan kembali  sepanjang  perkara  itu  belum diputuskan.
Parameter Efektivitas Mediasi
Proses  penyelesaian  perkara  melalui proses  mediasi  memiliki  efektivitas  yang lebih dibandingkan tanpa mediasi. Diantara parameter efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain :
1. Proses  mediasi  diharapkan  dapat mengatasi  masalah  penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian  sengketa  yang  lebih cepat  dan  murah  dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan  mediasi  diharapkan dapat  memperluas  akses  bagi  para pihak  untuk  memperoleh  rasa keadilan.
4. Institusionalisasi  proses  mediasi  ke dalam  sistem  peradilan  dapat memperkuat  dan  memaksimalkan fungsi  lembaga  pengadilan  dalam penyelesaian sengketa.
5. Jika  pada  masa-masa  lalu  fungsi lembaga  pengadilan  yang  lebih menonjol  adalah  fungsi  memutus, dengan  diberlakukannya  PERMA tentang  Mediasi  diharapkan  fungsi mendamaikan  atau  memediasi  dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus.
Metode Penelitian
Kajian  ini  termasuk  dalam  kategori kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis- empiris.  Adapun  metode  yang  digunakan
adalah  studi  pustaka.  Kajian  ini menggunakan  data  yang  bersumber  pada literatur  kepustakaan  terkait,  yang diperoleh  dengan  menggunakan  teknik dokumentasi.  Data  yang  terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik  analisis  Miles  and  Hubberman, melalui  tiga  tahapan:  1)  reduksi  data,  2) display data, dan 3) penarikan kesimpulan. Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Penerapan proses mediasi di Pengadilan
Agama Jepara sudah disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Jepara telah memberlakukan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasca transisi dari Peraturan tentang Prosedur mediasi dalam Perma No 1 Tahun  2008,  meski  beberapa  pasal  yang diubah tidak terlalu banyak namun dengan ada pembaharuan pasal-pasal yang terdapat dalam  Perma  No  1  Tahun  2016  dianggap sudah  cukup  memberi  pengaruh  dalam keberhasilan proses mediasi.
Berikut  analisis  penerapan  prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jepara :
Vol. 9 No.2, 2022, 1 91 - 211
1. Tahapan Pra Mediasi
Pada tahap pra mediasi, majelis hakim
Pengadilan  Agama  Jepara  menentukan mediator  yang  tertera  di  dalam  daftar mediator.  Setelah  ditetapkan  mediator yang memediasi para pihak yang sedang berperkara,  selanjutnya  ketua  majelis hakim  pemeriksa  perkara  menerbitkan penetapan yang memuat untuk
melakukan mediasi.
Kemudian
hakim pemeriksa memberitahukan  penetapan  kepada mediator melalui panitera pengganti dan selanjutnya  sidang  dijeda  untuk memberikan  para  pihak  yang  sedang berperkara untuk melakukan mediasi.
Tahapan  pra  mediasi  memiliki peranan  bahwa  majelis  hakim  mediator Pengadilan  Agama  Jepara  berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk berpikir dua kali agar tidak terjadi perceraian, yang telah diatur dalam pada Pasal  130  HIR,  pada  hari  dan  tanggal pertama  persidangan  yang  telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak  yang  berperkara,  Kemudian  para pihak yang sedang berperkara
diwajibkan  untuk  melakukan  proses mediasi.
Ketika  ada  pihak  yang  tidak  datang dengan  sengaja  maupun  tidak  sengaja, maka sidang ditunda dan akan dipanggil kembali pihak yang tidak datang tersebut untuk melaksanakan mediasi. Tahap pra mediasi  ini  majelis  hakim  Pengadilan Agama  Jepara  memastikan  para  pihak hadir  dalam  proses  mediasi  agar  para pihak mampu merundingkan permasalahan  mereka  terlebih  dahulu dan dibantu oleh seorang mediator.
Berdasarkan dari proses mediasi yang berjalan  di  Pengadilan  Agama  Jepara yang telah dijelaskan di atas, sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Bapak  H.  Saik,  S.Ah.,  MH.,  bahwa “Mediasi  itu  wajib  dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya perlu direncanakan  dengan  baik,  terkait majelis  hakim  yang  bertugas  sebagai mediator dan juga jadwal pelaksanaanya.
Hal  ini  agar  dapat  tercapai  tujuan  dari proses mediasi itu sendiri”
2. Pelaksanaan Mediasi
Dalam  pelaksanaan  mediasi  telah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  ketika  proses  mediasi berlangsung  paling  lama 30  (tiga  puluh) hari  yang  terhitung  sejak  penetapan perintah  untuk  melakukan  mediasi  dan bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari  atas  persetujuan  dari  kedua  belah pihak yang sedang berperkara.
Dalam 5 (lima) hari sejak ditetapkannya  hakim  mediator,  para pihak  menyerahkan  atau  mengirim resume  perkara  kepada  hakim  mediator agar  dipelajari  terlebih  dahulu  oleh mediator sebelum memulai mediasi.
Ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi kepada para pihak  yang  sedang  berperkara,  sebagai berikut:
a. Memperkenalkan diri dan
memberikan kesempatan kedua belah pihak  untuk  memperkenalkan  diri mereka,
b. Menjelaskan  pengertian  mediasi, kedudukan dan wewenang mediator,
c. Menyusun  jadwal  mediasi  sesuai dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak,
d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian,
e. Mencari solusi yang terbaik bagi para pihak
Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan Agama  Jepara  tidak  bisa  dilaksanakan ketika  ada  salah  satu  pihak  yang berperkara  tidak  hadir  dalam  proses mediasi karena alasan tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan pada tahap penyelesaian secara litigasi kemudian dilanjutkan pada tahap pembuktian.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh H. Saik, S.Ag., MH. (Mediator hakim dan Hakim  Majelis    Pengadilan  Agama Jepara), bahwa:
“Mediasi  sebagai  proses  menuju persidangan di pengadilan harus diikuti dan  dihadiri,  jika  saat  mediasi  tidak dihadiri,  maka  proses  beracara  di persidangan  Pengadilan  Agama  tidak bias dilanjut menuju proses sidang.”
Dalam proses mediasi para pihak yang berperkara  harus  aktif  untuk  mencari solusi  yang  terbaik  agar  berdamai  dan bisa  mencapai  kesepakatan  perdamaian
Vol. 9 No.2, 2022, 1 91 - 211
antara para pihak yang berperkara, tetapi jika para pihak tidak aktif dalam proses mediasi,  maka hakim mediator dituntut untuk  aktif  dan  terampil  dan  mampu membawa ke suasana yang nyaman dan tenang agar bisa mencapai perdamaian.
Pada prakteknya mediasi di Pengadilan  Agama  Jepara  hanya dilakukan  satu  kali  pertemuan  saja  dan hasil  mediasi  langsung  dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, untuk diperiksa dan dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi.
Berdasarkan  hal  tersebut  mediator non  hakim  Pengadilan  Agama  Jepara Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H. menuturkan bahwa  “Kenapa  proses  mediasi  di Pengadilan Agama Jepara hanya satu kali, hal ini dikarenakan dari segi percepatan proses  mediasi  dari  proses  percepatan dalam  Mediasi  di  Pengadilan  Agama Jepara”.
Hal  tersebut  dilakukan  agar  perkara perceraian  tidak  banyak  menumpuk  di Pengadilan  Agama  sebagaimana  diatur dalam  Perma  yang  menjelaskan  tentang pengaturan  waktu  mediasi  terdapat dalam  pasal  24  ayat  2  Perma  Nomor  1
Tahun 2016 yaitu selama  30 (tiga puluh) hari  mulai  terhitung  sejak  penetapan perintah melakukan mediasi, sedangkan dalam  Perma  No  1  tahun  2008  yang mengatur jadwal mediasi selama 40  hari.
3. Tahap Pasca Mediasi
Proses mediasi setelah dijalankan akan mendapatkan  hasil  dari    proses  mediasi tersebut,  antara  mediasi  telah  mencapai kesepakatan perdamaian ataupun mediasi  tidak  mencapai  kesepakatan perdamaian  antara  para  pihak  yang berperkara.
Jika  mediasi  mencapai  kesepakatan, para  pihak  akan  dibantu  oleh  hakim mediator dan wajib untuk merumuskan kesepakatan  tersebut  secara  tertulis dalam  kesepakatan  perdamaian  yang telah  ditanda  tangani  dari  kedua  belah pihak  dan  hakim  mediator,  kemudian selanjutnya  akan  dilaporkan  secara tertulis  kepada  majelis  hakim  hasil mediasi tersebut.
Berdasarkan  pasal  32  ayat  1  Perma Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  menyebutkan bahwa  ketika  proses  mediasi  gagal  dan tidak menemukan kesepakatan
perdamaian, maka hakim mediator akan langsung  memberitahukan  kepada hakim  pemeriksa  perkara  secara  tertulis mengenai hasil dari proses mediasi, dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara segera  menerbitkan  penetapan  jika mediasi  gagal  dan  dilanjutkan  dengan proses penyelesaian secara litigasi.
Proses  tersebut  sama  seperti  yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Perma Nomor  1  Tahun  2016,    apabila    mediasi mencapai  kesepakatan,  para  pihak dengan  bantuan  mediator    wajib merumuskan    kesepakatan    secara tertulis  dalam  kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator  dan  ketika  hanya  tercapai kesepakatan      sebagian,  kesepakatan perdamaian  sebagian    dibuat      dan ditandatangani      oleh      penggugat dengan  sebagian  pihak  tergugat  yang mencapai kesepakatan dengan mediator.
H. Saik, S.Ag., MH. (Mediator hakim dan  Hakim  Majelis    Pengadilan  Agama Jepara menjelaskan:
“Berdasarkan  beberapa  tahapan  proses pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan
Agama  Jepara,  secara  garis  besar pelaksanaan dan tata cara proses mediasi sudah  sesuai  dan  berjalan  dengan  baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang terdapat  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun 2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Akan  tetapi  dalam  hal iktikad  baik  para  pihak  dalam  proses mediasi  tidak  diterapkan  secara  utuh, karena para pihak yang dipanggil secara patut dan tidak menghadiri persidangan maupun  proses  mediasi  dengan  alasan tertentu  dan  tidak  bisa  menghadiri proses sidang mediasi maka persidangan langsung  dilanjutkan  pada  proses pembuktian oleh pihak dan akan terjadi putusan verstek karena salah satu pihak tidak bisa menghadiri selama persidangan berlangsung dan juga dalam penerapan  waktu  mediasi  selama  tiga puluh  hari  (30)  yang  belum  diterapkan secara  utuh,  hal  ini  berdasarkan  salah satu cara dalam mengurangi menumpuknya  perkara  di  Pengadilan Agama  Jepara  terutama  perkara perceraian yang mana setiap tahun angka perceraian  di  Jepara  selalu  meningkat dengan drastis.”
Proses  mediasi  yang  dilaksanakan  di Pengadilan  Agama  Jepara  terhadap  acara permasalahan  perceraian  sering  kali disampaikan perihal hadits yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa “Sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian” (Hadits Riwayat Abu Dawud).
Hadist  ini  sering  kali  disampaikan  oleh mediator  dalam  proses  mediasi,  yang
Vol. 9 No.2, 2022, 1 91 - 211
maknanya memiliki arti sebuah perceraian hanya  boleh  dilakukan  jika  ada  alasan syarak dan jika tidak ada alasan yang syarak maka janganlah bercerai, karena Allah Swt sangat membenci akan hal itu.
Analisis  Efektivitas  Praktik  Mediasi  Dalam Kasus  Perceraian  di  Pengadilan  Agama Jepara
Proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama Jepara  berdasarkan  harapan  yang  tertuang dalam  Perma  No  1  Tahun  2016  dalam  segi efektivitas  hukum  belum  bisa  dikatakan efektif, khususnya dalam proses mediasi.
Dimana  dalam  proses  mediasi  ini merupakan gerbang awal dalam penanganan  perceraian  di  Pengadilan Agama, karena dalam proses ini para pihak masih bisa berunding dan bisa mencari jalan tengah  guna  mencapai  kata  kesepakatan perdamaian  antara  para  pihak  yang berperkara.
Berdasarkan dari tanggapan yang diberikan oleh  Mediator  Non  Hakim  Pengadilan Agama Jepara Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H., Beliau beranggapan bahwa:
“Dalam  proses  mediasi  ini  merupakan salah  satu  cara  khususnya  dalam  upaya pengurangan penumpukan berkas perkara  khsususnya  perceraian  yang semakin  lama  semakin  meningkat. Karena Hakim Mahkamah Agung sendiri
hanya  berjumlah  60  orang  Hakim  yang menangani seluruh perkara di Indonesia yang  dibagi  dalam  beberapa  kamar perkara  termasuk  dalam  perkara perceraian.”
Dari  proses  mediasi  di  Pengadilan Agama Jepara yang memang dalam periode tahun  2020    yang  menangani  hampir seluruh kasus mediasi adalah mediator Non Hakim  Pengadilan  Agama  Jepara  Muh. Yusuf,  SE., S.H.,  M.H.  karena beliau yang menangani  kurang  lebih  1  tahun, menurut Beliau proses mediasi belum bisa dikatakan efektif.  Dalam  pendapat  beliau  efektivitas mediasi  merupakan  salah  satu  upaya percepatan dalam proses persidangan.
Keberhasilan  dalam  proses  mediasi khususnya dalam mencapai kata kesepakatan  perdamaian  ini  masih  sangat rendah dan juga disebabkan oleh beberapa faktor  yang  menghambat  khususnya  dari para pihak yang berperkara. Seperti contoh, baik  penggugat  ataupun  tergugat  ketika dipersilahkan  berbicara  dalam  proses mediasi masih mengungkit-ungkit masalah yang sudah sering terjadi di rumah dan tidak bisa meredam emosi, amarah bahkan masih tingginya  ego  dari  para  pihak  yang
berperkara  khsusunya  untuk  musyawarah mencapai mufakat itu tidak bisa.
Padahal  dalam  proses  mediasi  dapat dijadikan  sebagai  ajang  bermaafan  antara para  pihak  untuk  saling  instropeksi  diri namun tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pihak yang berperkara.
Bahkan  mediator  telah  berupaya membuat  suasana  nyaman,  namun  belum membuahkan hasil. Padahal Mediator Non Hakim  Pengadilan  Agama  Jepara  sudah berupaya  keras  untuk  mendamaikan  para pihak,  namun  mediator  hanya  sebatas membantu mengarahkan jalan terbaik  dan tidak bisa memaksa ataupun memutuskan.
Terkadang  mediator  non  hakim menggunakan  cara-cara  khusus  dalam memandu proses mediasi seperti menggunakan  tutur  kata  yang  halus, menggunakan bahasa Jawa dan ketika para pihak  masih  sangat  muda  mediator memposisikan  dirinya  seperti  orang  tua yang  menasehati  dan  memberikan pengarahan  agar  tidak  memutuskan perceraian dan mendorong untuk berdamai saja,  namun  dari  segala  upaya  itu  masih tetap tidak berhasil dan yang menyebabkan proses mediasi belum bisa dikatakan efektif
dalam  upaya  penekan  tingginya  kasus perkara  perceraian  di  Pengadilan  agama Jepara  dan  masih  sangat  minim  yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.
Berdasarkan data mediasi di Pengadilan  Agama  Jepara,  laporan  data mediasi  pada  tahun  2019  -  2020  tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah sekali.
No T a hu n P er ka ra y a ng di t er ima
J um la h per ka ra y a ng t ida k bis a di media si J um la h per ka ra y a ng di media si
T ida k ber ha sil di media si
B er ha sil di media si
G a g a l di media si 1 2019  2546  2231 314 312 2 0 2 2020  2679  2414 265 261 4 0
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama  Jepara  masih  rendah  sekali,  hal  ini tentunya  disebabkan    oleh  faktor kemanfaatan  atau  efektivitas  mediasi  yang belum bisa dirasakan.
Dari  sisi  penegak  hukumnya  yaitu mediator  bahkan  dari  para  pihak  yang sedang  berperkara  mempengaruhi  dari proses mediasi yang tujuannya yaitu untuk mencapai  upaya  kesepakatan  perdamaian dari  para  pihak  yang  berperkara,  namun Vol. 9 No.2, 2022, 1 91 - 211
yang terjadi di lapangan masih belum sesuai dengan  apa  yang  di  harapkan  khususnya berdasarkan  dari  Perma  No  1  tahun  2016 tentang Mediasi.
Teori  efektivitas  hukum  yang dikemukakan oleh Lawrence  M. Friedman menyebut  ada  tiga  faktor  yang  dapat menentukan  efektif    tidaknya    suatu hukum. Pertama ,  struktur  hukum  ( legal structure )  atau  format  yang  mencakup unsur-unsur  kelembagaan,  penegakan, pelayanan,  pengelolaan  hukum  pada umumnya,  seperti  badan  pembentuk undang-undang,    peradilan,  kepolisian, kejaksaan,  dan  administrasi  negara    yang mengelola  pembentukan  atau    pemberian pelayanan  hukum  dan  lain  sebagainya.
Kedua ,  subtansi  hukum  ( legal Subtance ), dalam  hal  ini  merupakan Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur  Mediasi di    Pengadilan. Ketiga ,  budaya  hukum
( Legal    Cultur ),  yang  berkenaan    dengan sikap  dan  nilai    terhadap  suatu  hukum, karena akan memberi pengaruh  baik  positif maupun  negatif  kepada  tingkah  laku  yang berkaitan dengan hukum.
Berikut penjelasan dari ketiga unsur di atas, yang mana dari ketiga unsur tersebut
menjadi  sebuah  tolok  ukur  dalam keefektifan  proses  mediasi  di  Pengadilan Agama Jepara, berikut uraiannya:
1. Struktur Hukum ( legal structure )
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas, bahwa  sebuah  struktur  hukum  ( legal structure )  berkaitan  erat  dengan  bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan,  penegakan,  pelayanan, pengelolaan  hukum  pada  umumnya, seperti  badan  pembentuk  undang- undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara  yang mengelola pembentukan atau pemberian  pelayanan  hukum  dan  lain sebagainya.  Dalam  tahapan  mediasi yakni  pihak-pihak  yang  membentuk maupun menerapkan hukum yang ada.
Asas  pengadilan  yang  cukup mempersulit  dalam  proses  perceraian sangat  sejalan  dengan  tuntutan  dan ajaran Islam, karena dalam hal perceraian hanya  boleh  dilakukan  jika  ada  alasan syar’i.
Sedangkan  di  Pengadilan  Agama Jepara  mengajukan  gugatan  perceraian hanya  karena  masalah  perekonomian, padahal  pasang  surut  dalam  rumah
tangga  adalah  permasalahan  yang  wajar dan  bisa  dibicarakan  dan  diselesaikan secara kekeluargaan.
Dalam  Islam  juga  telah  mengajarkan bahwa dalam upaya  penyelesaikan setiap perkara  atau  persengketaan  melalui musyawarah  untuk  mencapai  kata mufakat atau kesepakatan bersama.
Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak  H.  Saik,  S.Ag.,  MH.  (Mediator hakim  dan  Hakim  Majelis  Pengadilan Agama Jepara), menjelaskan bahwa:
“Permasalah perceraian di Pengadilan Agama  Jepara  banyak  yang  berasal  dari gugatan  perceraian  karena  masalah perekonomian,  padahal  pasang  surut dalam rumah tangga adalah permasalahan  yang  wajar  dan  bisa dibicarakan  dan  diselesaikan  secara kekeluargaan.”
Dalam  memusyawarahkan  sebuah perkara  atau  persengketaan  akan  hadir untuk  menengahi  yang  disebut  dengan hakam  (penengah)  dan  jika  di  dalam Pengadilan  disebut  dengan  seorang  hakim mediator.
Mediator  memiliki  peran  dan  fungsi yang sangat besar dalam mendamaikan para pihak  yang  sedang  berperkara,  hal  ini dijelaskan  dalam  Pasal  8  Keputusan
Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 jika hakim mediator dituntut untuk  terampil  dalam  melakukan proses mediasi.
Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 pada Pasal  13  ayat  1  telah  menjelaskan jika hakim mediator wajib mempunyai sertifikat mediator  setelah  melaksanakan  diklat dinyatakan lulus, diklat tersebut diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 dalam Perma No 1 tahun 2016 ini berbeda dengan Perma No 1 tahun  2008  yang  menyebutkan  seorang mediator  tidak  wajib  memiliki  sertifikat mediator bagi seorang hakim mediator.
Pengadilan  Agama  Jepara  sudah memenuhi  persyaratan  dan  pasal  tersebut, mediator di Pengadilan Agama Jepara ada 5 (lima) hakim mediator yang bertugas, yaitu Ibu Chamidah S,Ag., Bapak H.Saik, S.Ag., M.H.  dan  Bapak  Syarkawi,S.Ag.,M.H. selaku  hakim  di  pengadilan  Agama  Jepara sedangkan dari luar pengadilan yaitu Bapak Muh.  Yusuf,  SE.,  S.H.,  M.H.,  dan  Bapak Dr.Sukrisno,S.H.,M.H., dari lima mediator tersebut sudah memiliki sertifikat mediator.
2. Substansi Hukum ( legal substance )
Vol. 9 No.2, 2022, 1 91 - 211
Substansi  Hukum  ( legal  substance ) mencakup  aturan  yang  formal,  dan aturan yang berada di dalam masyarakat.
Substansi Hukum (legal substance) pada kali  ini  merujuk  pada  Perma  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  landasan  yuridisnya  adalah peraturan perundang-undangan, sehingga  mempunyai  kekuatan  hukum yang  mengikat.  Sedangkan  Perma merupakan  peraturan  yang  dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah  Agung  yang  berkaitan dengan membuat peraturan diatur dalam Pasal  79  Undang-Undang  Nomor    14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung menyebutkan bahwa;
“Mahkamah  Agung  dapat  mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum cukup  diatur  dalam  Undang-undang ini”.
Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang merupakan  hasil  revisi  dari  Perma  No  1 Tahun  2008  dan  Perma  No  2  Tahun  2003 yang  mana  Perma  tersebut  direvisi  karena Perma  sebelumnya  masih  belum  optimal
untuk  memenuhi  sebuah  kebutuhan pelaksanaan  proses  mediasi  yang  lebih berdaya guna.
Dengan ditetapkannya Perma Nomor 1  Tahun  2016  di  Pengadilan  Agama  Jepara diharapkan masyarakat tau akan hal itu dan akan  melaksanakan  tahap  mediasi  sesuai dengan Perma tersebut, karena dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi para  pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan terutama  dalam  perkara  perceraian, Pengadilan Agama Jepara menganut prinsip mempersulit perceraian.
Dalam Perma No 1 tahun 2016 pasal 7 menyebutkan bahwa kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi  harus  mempunyai  iktikad  baik sehingga  proses  mediasi  dapat  terlaksana dan berjalan dengan baik. Penekanan pada iktikad baik dari para pihak yang berperkara inilah  yang  menjadi harapan dalam  proses mediasi berjalan efektif dan efisien.
3. Budaya Hukum ( legal culture )
Budaya  Hukum  ( legal  culture ) mencakup  sikap  dan  nilai  terhadap hukum  itu  sendiri.  Sikap  tersebut
berkaitan  dengan  sikap  budaya  pada umumnya,  hal  itulah  yang  memberi pengaruh  baik  positif  maupun  negatif kepada  tingkah  laku  yang  berkaitan dengan  hukum.  Kepatuhan  masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum tersebut.
Dalam  hal  kesadaran  masyarakat terhadap  hukum  terutama  dari  para pihak yang berperkara belum memahami betul  mengenai  pentingnya  perdamaian atau  proses  mediasi,  sehingga  tingkat keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan Agama Jepara masih sangat rendah.
Adapun  pandangan  masyarakat tentang  proses  mediasi,  terdapat  para pihak  yang  kooperatif,  namun  sikap mereka  dilakukan  agar  proses  mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan. Selain itu para pihak juga belum bisa memanfaatkan momentum  dengan  adanya  proses mediasi  yang  telah  disebutkan  dengan jelas dalam pasal 7 untuk beri’tikad baik sesuai Perma No 1 tahun 2016.
Kecenderungan  yang  ada  para  pihak berperkara  masih  mementingkan  sikap
egois  dalam  proses  musyawarah  untuk mencapai  kesepakatan  perdamaian, meskipun  hakim  mediator  telah membantu menggiring para pihak untuk menuju  proses  damai,  namun  belum berhasil maksimal dan masih menganggap  proses  mediasi  hanya sebatas formalitas dan sebatas mematuhi proses.
Padahal dengan diterbitkannya Perma Nomor  1  Tahun  2016  berharap  mediasi menjadi  sebuah  cara  untuk  proses penyelesaian  sengketa  secara  damai, tepat  dan  efektif,  karena  seadil-adilnya putusan  yang  diberikan  oleh  Majelis Hakim  akan  lebih  adil  lagi  ketika  para pihak  berdamai  dan  menentukan  jalan keluar yang terbaik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator  non  hakim  Bapak  Muh. Yusuf,S.E,  S.H.,  M.H.  Beliau  telah melakukan  berbagai  upaya  dalam memimpin jalannya proses mediasi.
Beliau  telah  menggunakan  beberapa cara dan teknik baik dari segi pembawaan bahasa,  intonasi  beliau  sudah  sangat halus  dan  enak  didengar,  namun  dari para  pihak  sendiri  yang  belum  mampu
Vol. 9 No.2, 2022, 1 91 - 211
menyikapi  akan  hal  itu,  rata-rata  para pihak  masih  terbawa  emosi  dan mementingkan egonya sendiri-sendiri.
Bahkan Bapak Yusuf juga menggunakan  cara  yang  menurut  saya kreatif  yaitu  dengan  menceritakan mengenai  anak-anak  koban  perceraian nanti  ke  depan  akan  terancam  masa depannya. Tidak sedikit dari pihak yang berperkara meneteskan air mata, namun hal  itu  masih  belum  bisa  maksimal dikarenakan para pihak sudah tidak ada i’tikad  baik  lagi  untuk  menggapai kesepakatan damai.
Namun pada praktiknya di Pengadilan Agama  Jepara,  para  pihak  yang berperkara  masih  enggan  untuk melakukan proses mediasi terutama pada perkara perceraian. Berdasarkan penelitian,  para  pihak  yang  enggan melakukan  proses  mediasi  dikarenakan hatinya  yang  sudah  sangat  hancur, kecewa bahkan sudah tidak  kuat ketika ada  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  dan ingin  cepat-cepat berpisah dan tidak mau membuka hatinya untuk berdamai,  meskipun  mediator  telah menyinggung  mengenai  persoalan  anak
para pihak masih tetap pada pendiriannya  yaitu  lanjut  dari  mediasi dan  tidak  menemukan  kesepakatan perdamaian  langsung  menuju  ke  proses persidangan.
Padahal  dalam  Islam  telah  dijelaskan dan  ditekankan,  bahkan  dalil  tersebut dipasang  di  ruangan  mediasi.  Dalil tersebut  berbunyi  “Perceraian  adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt”.
Menurut  peneliti  unsur  efektivitas hukum  yang  dijadikan  tolok  ukur  pada penelitian  ini  dan  efektif  tidaknya penegakan hukum ini erat dengan efektif tidaknya  3  (tiga)  unsur  atau  faktor tersebut dijalankan. Apabila ketiga unsur tersebut  tidak  berjalan  efektif  maka penegakan hukum akan sulit terealisasikan.
Ketidak  efektifan  mediasi  tersebut terlihat  jelas  dari  laporan  data  mediasi, jumlah  perkara  yang  masuk  di Pengadilan  Agama  Jepara  yang  mana berdasarkan  data  pada  tahun  2020  dari 265  perkara  yang  di  mediasi,  261  tidak berhasil    mencapai  upaya  kesepakatan
damai  dan  hanya  4  yang  berhasil mencapai kesepakatan damai.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa efektivitas  proses  mediasi  belum  bisa maksimal  dan  sesuai  harapan  yang  ada dalam Perma No 1 tahun 2016 karena di Jepara  angka  perceraian  masih  sangat tinggi  dan  masih  minim  untuk  yang berhasil  dimediasi  serta  belum  bisa berdampak besar pada cara pengurangan angka  perceraian  dan  menanggulangi penumpukan  khususnya  dalam  perkara kasus perceraian di kabupaten Jepara
Simpulan
Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :
1. Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi  merupakan  landasan  hukum untuk  mengakomodir  pelaksanaan mediasi  secara  prosedur  di  pengadilan.
Perubahan  ketentuan  prosedur  mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur  mediasi  di  Pengadilan  secara umum sudah diterapkan.
Berdasarkan  Perma  nomor  1  tahun 2016  tentang  prosedur  mediasi  di pengadilan  telah  menekankan  bahwa para  pihak  harus  beriktikad  baik  ketika
melaksanakan  proses  mediasi  dan  ada akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik.
Akan tetapi  dalam  praktiknya,  peran mediasi  di  Pengadilan  Agama  Jepara belum  begitu  optimal  dilaksanakan. Pihak  berperkara  yang  tidak  datang dalam  proses  mediasi  walaupun  sudah dipanggil  2  (dua)  kali  secara  patuh  dan tidak  menghadiri  persidangan,  maka mediasi  tidak  akan  dilaksanakan  dan persidangan  secara  litigasi  dilanjutkan dengan pembuktian.
Jika  dalil-dalil  pembuktian  dapat diterima,  maka  akan  adanya  putusan verstek.  Berdasarkan  dari  beberapa  hal tersebut  telah  disampaikan  oleh mediator  Pengadilan  Agama  Jepara,  hal tersebut berdasarkan dari segi percepatan  dan  pengurangan  berkas yang  menumpuk  jika  tidak  langsung dimasukkan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jepara.
2. Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Jepara belum  efektif  dalam  praktiknya  sesuai Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  laporan  data mediasi  pada  tahun  2019  -  2020  tingkat
Vol. 9 No.2, 2022, 1 91 - 211
keberhasilan  mediasi  masih  sangat rendah  sekali,  padahal  dalam  proses mediasi Mediator Non Hakim
Pengadilan  Agama  Jepara  (Muh.  Yusuf,
S.E,  S.H,  M.H.)  telah  memberikan penjelasan  ketika  sedang  memimpin jalannya proses mediasi, telah melakukan berbagai  cara  agar  para  pihak  bisa nyaman  dan  dengan  harapan  bisa mencapai kesepakatan perdamaian, baik menggunakan  tutur  kata  yang  halus, dengan  gerak  tubuh  yang  santun  dan membuat suasana sidang mediasi sangat kondusif telah dilakukan.
Namun  dalam  prosesnya  tidak  bisa membuatkan  hasil  yang  maksimal  dan masih  sangat  minim  untuk  mencapai kesepakatan  perdamaian  antara  para pihak  yang  berkara.  Hal  ini  disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi  seperti,  dari  para  pihak yang  memang  dari  awal  sudah  bulat untuk  berpisah,  para  pihak  masih mementingkan  egonya  masing-masing dan  masih  tingginya  amarah  dari  para pihak.  Beberapa  faktor  ini  yang  masih membuat  proses  mediasi  masih  minim dalam menekan tingginya kasus perkara
perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jepara dan menjadikan efektivitas mediasi tidak tercapai.
Daftar Pustaka
Adhaper  (2020)  Penerapan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  masa Pandemi Covid 19 (Study Pengadilan Agama  kabupaten  Kediri).  Jurnal Hukum  Acara  Perdata  (2020)  :  126, diakses 8 Febuari 2022.
Ali,  Al-jumanatul  (2004)  Al-Qur’an  dan
Terjemahnya. Garut: J-ART.
Asngari,  Nadzif  Faqik  (2019)  Efektivitas Perubahan  Jangka  Waktu  Mediasi Terhadap  Keberhasilan  Mediasi  di Pengadilan  Agama  Ponorogo  “.
Skripsi.  Ponorogo.  Institut  Agama
Islam Ponorogo. Johan (2020) Kajian Efektivitas Implementatif Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  Negeri  Selong.  Journal Ilmiah Rinjani.
Lisa,  Ridvia  (2010)  Analisis  data  kualitatif
Model Miles dan Hubberman. Skripsi, Universitas Negeri padang.
Litti,  Nur  Lina  Afifah  (2021)  Efektivitas Proses  Mediasi  dalam  Mengurangi perkara perceraian. Skripsi.
Universitas Muhammadiyah Jakarta. Millatina,  Effa  Inda  (2018)  Tingkat Keberhasilan  Mediasi  dalam  perkara perceraian  di  pengadilan  agama Sleman.  Skripsi.  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta.
Pambudi, Ervandi Dimas (2019) Efektivitas
Mediasi  Oleh  Mediator  di  luar
Pengadilan. Toko Metro Plastik.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1
Tahun  2016    Pasal  1  ayat  2.  Tentang Mediasi.
Rahmadi,  Takdir  (2010)  Penyelesaian
Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada.
Sari,  Nur  Amaliyah  (t.t)  Efektivitas Pelaksanaan  Program  Rumah  hati rumah  bakat(RHRB)  di  dinas  sosial kota Makasar”.
Universitas
Hasanuddin. Makasar.
Saifullah,  Muhammad  (2009)  Mediasi Dalam  Tinjauan  Hukum,  Semarang:
Walisongo Press.
Sugiyono  (2007)  Memahami  Penelitian Kualitatif  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Tim Redaksi Nuansa Aulia (2013) Kompilasi Hukum  Islam  (Hukum  Perkawinan,
Kewarisan,  dan  Pewakafan)  cet  5,
Bandung: CV Nuansa Aulia.
Wiantara,  I  Komang  (2018)  Penyelesaian Perkara  Perdata  di  Pengadilan Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2016”. Jurnal Magister Hukum Udayana (2018) : 461, diakses 8 Febuari 2022,  doi:  10.24843/JMHU.2018.v07. i04. p04.
Wijaya,  Agung  Supra  (2016)  Efektivitas
Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A. Tesis,Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
Zulkipli (2021) Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat ( Study Kasus di Pengadilan  kelas  II  B  kabupaten Muara  Bango)”.  Skripsi.  Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Syaifuddin.
Vol. 9 No.2, 2022, 1 91 - 211