TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 209

## PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF ISLAM
This article discusses the vision of Islam in the context of religious pluralism by making the Medina Charter as the foundation of his analysis. The object of the study is the vision of religious pluralism in  Indonesia  which  refers  to  Pancasila  where  it  originally  came from the concept of the Jakarta Charter. Medina Charter which is the  sunna  of  the  Prophet  Muhammad  saw.  it  essentially  contains the principles of religious life and state in a generic and universal. Meanwhile,  the  Jakarta  Charter  in  its  intact  form  is  an  effort  to manifest  religious  and  state  life  in  the  context  of  Indonesia.  It  is therefore very relevant to re-actualize. Medina Charter which is the sunna of the Prophet s.a.w. it essentially contains the principles of religious life and state in a generic and universal.
Artikel  ini  membahas  visi  Islam  dalam  konteks  pluralisme  agama dengan menjadikan Piagam Madinah sebagai pijakan dasar analisis. Obyek  kajiannya  adalah  visi  pluralisme  agama  di  Indonesia  yang merujuk kepada  Pancasila di mana dahulunya berasal dari konsep Piagam  Jakarta.  Piagam  Madinah  yang  merupakan  sunnah Rasulullah  s.a.w.  itu  pada  hakikatnya  memuat  prinsip-prinsip kehidupan  beragama  dan  bernegara  secara  generik  dan  universal. Sementara Piagam Jakarta dalam bentuknya yang utuh merupakan upaya  mengejawantahkan  kehidupan  beragama  dan  bernegara sesuai  konteks  ke-Indonesiaan.  Oleh  karena  itu  sangat  relevan untuk diaktualisasikan kembali.  Piagam Madinah yang merupakan sunnah  Rasulullah  s.a.w.  itu  pada  hakikatnya  memuat  prinsip- prinsip  kehidupan  beragama  dan  bernegara  secara  generik  dan universal.
210 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang majemuk dari segi kultural dan  etnis.  Untuk  menggambarkan  hal  itu  para  pendiri  Republik pada  tahun  1945  mengumandangkan  sebuah  motto  nasional Bhinneka Tunggal Ika. Motto yang mrefleksikan impian politik demi mempererat  persatuan  nasional,  integritas  dan  stabilitas  negara Indonesia.  Meskipun  demikian,  negara  yang  baru  terbentuk  ini membutuhkan lebih dari sekedar motto. Oleh karena itu menjelang proklamasi  kemerdekaan  persoalan  paling  krusial  adalah menyepakati  dasar  negara.  Dalam  sidang-sidang  BPUPKI  (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapaan Kemerdekaan Indonesia) para wakil  dari  kelompok  Nasionalis  Muslim  dan  Nasionalis  Sekuler terlibat  dalam  perdebatan  ideologis  mengenai  apakah  Islam  atau Pancasila  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  falsafah  negara Indonesia.
Untuk  menjembatani  konflik  tersebut  dibentuklah  panitia sembilan yang terdiri dari 4 orang Nasionalis Muslim (Abikoesno Tjokrosoejoso,  Abdul  Kahar  Muzakkir,  Haji  Agus  Salim,  KH. Abdul Wahid Hasyim) dan 5 orang Nasionalis Sekuler (Soekarno, Mohammad  Hatta,  A.A.  Maramis–beragama  Nasrani-,  Ahmad Soebardjo  dan  Muhammad  Yamin).  Panitia  ini  melahirkan rumusan:  “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syari‟at Islam bagi para pemeluknya” yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD  1945.  Namun  rumusan  yang  kemudian  dikenal  dengan Piagam Jakarta tersebut gagal terwujud pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Perdebatan untuk mengembalikan Piagam Jakarta muncul kembali pada sidang Konstituante 1957-1959 berakhir dengan dekrit 5 juli 1959 yang menetapkan kembali UUD 1945. Pada masa Orde Baru (1965-1997) perdebatan ideologis tertutup, barulah di era reformasi setelah  tumbangnya  Orde  Baru  pembahasan  tentang  Piagam Jakarta  mencuat  kembali  pada  sidang  Tahunan  MPR  pada  tahun 2002  yang  diperjuangkan  oleh  wakil-wakil  dari  Partai  Islam, termasuk  dalam  perdebatan  ini  adalah  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS).
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 211
Oleh  karena  itulah,  ketika  Presiden  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  Hidayat  Nurwahid  terpilih  menjadi  Ketua  MPR  periode 2004-2009  ada  kekhawatiran  terhadap  wacana  perubahan  UUD 1945  khususnya  berkaitan  dengan  pasal  29  yaitu  dengan dimasukkannya  „tujuh  kata‟  Piagam  Jakarta  atau  lebih  populer dengan „penerapan syari‟at Islam‟. Karena itu ia perlu menegaskan kembali,  bahwa  ia  tidak  akan  mengamandemen  pasal  29  UUD 1945  atau  memasukkkan  Piagam  Jakarta  ke  dalam  pembukaan UUD  ini.  Bagi  dia,  yang  lebih  penting  bukan  Piagam  Jakarta, melainkan Piagam Madinah yang meletakkan dasar-dasar legal dan historis toleransi Islam terhadap umat nonmuslim. 1 Dalam bahasa PKS dikenal dengan Piagam Jakarta berwawasan Piagam Madinah. 2
Piagam  Madinah  yang  merupakan  sunnah  Rasulullah  s.a.w.  itu pada hakikatnya memuat prinsip-prinsip kehidupan beragama dan bernegara secara generik dan universal. Sementara Piagam Jakarta –  sekali  lagi  dalam  bentuknya  yang  utuh  –  merupakan  upaya mengejawantahkan  kehidupan  beragama  dan  bernegara  sesuai konteks  ke-Indonesiaan.  Oleh  karena  itu  sangat  relevan  untuk diaktualisasikan kembali. 3

## Wacana Seputar Pluralisme Agama
MUI mendefenisikan Pluralisme Agama sebagai "suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran  setiap  agama  adalah  relatif.  Oleh  sebab  itu,  setiap pemeluk  agama  tidak  boleh  mengklaim  bahwa  hanya  agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan  di  surga". 4 Oleh  karena  itulah  maka  MUI mengeluarkan  fatwa  bahwa  Pluralisme  Agama  bertentangan
1 Azyumardi Azra, “fenomena Hidayat Nurwahid dan Politik Islam” dalam “Media Indonesia”, (11 Oktober 2004).
2 Untung Wahono, Penegakkan Syari‟at Islam dan Koalisi Partai, (Jakarta : PKS), hlm. 12
3 Hidayat Nurwahid, Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani, (Jakarta: Fikri, 2004), hlm. 160-161.
4 Fatwa  tersebut  ditetapkan  oleh  MUI  pada  tanggal  29  Juli  2005  pada Munas ke-7 berlangsung pada tanggal 25-29 Juli 2005 di Jakarta. Munas tersebut menghasilkan  11  fatwa  yang  menyangkut  antara  lain  tentang  :  (1)  pluralisme, liberalisme dan sekularisme; (2) do'a bersama lintas agama; dan (3) Ahmadiyah.
212 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
dengan  ajaran  Islam  dan  haram  bagi  umat  Islam  mengikutinya. Dalam  masalah  akidah  dan  ibadah,  umat  Islam  wajib  bersifat eksklusif,  dalam  artian  haram  mencampur  adukkan  antara  akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain  (pluralitas  agama),  dalam  masalah  sosial  yang  tidak  berkaitan dengan  akidah  dan  ibadah,  umat  Islam  bersifat  inklusif,  dalam artian  tetap  melakukan  pergaulan  sosial  dengan  pemeluk  agama lain sepanjang saling tidak merugikan
Fatwa  terebut  menimbulkan  kontroversi  pro  dan  kontra, terutama  dikalangan  umat  Islam  sendiri.  Menanggapi  itu,  untuk menyebut  beberapa  respon  antara  lain  Adian  Husaini  menulis "Pluralisme  Agama:  Haram"  Fatwa  MUI  yang  Tegas  dan  Tidak Kontroversial" 5 . Pada sisi lain Azyumardi Azra mengharapkan agar MUI  bersedia  mendiskusikan  kembali  sejumlah  fatwanya.  Dalam penyususnan  fatwa  agar  MUI  tidak  sekedar  berdasarkan  kajian fikih  saja,  melainkan  dilengkapi  dengan  masukan  dan pertimbangan  lain,  misalnya  dari  pakar  politik,  sosiologi  dan keilmuan lainnya serta mempertimbangkan sisi budaya, agama dan lain-lain dalam konteks kebangsaan. 6
Sehubungan  dengan  ini,  persoalannya  adalah  apakah pluralisme  agama  itu  dalam  perspektif  keilmuan  dan  konteks kebangsaan  Indonesia?  Dan  apakah  yang  dimaksud  MUI  dengan pluralisme  agama  sama  dengan  yang  dimaksud  pengusung pluralisme  agama,  tentunya  bagaimana  pula  PKS  memahaminya?. Terlebih  dahulu  akan  ditinjau  secara  etimologis, pluralisme  agama , berasal  dari  dua  kata  yaitu  pluralisme  dan  agama.  Dalam  bahasa arab  diterjemahkan al  ta'addudiyyah  addiniyyah dan  dalam  bahasa inggeris  " religius  pluralism" .  Sehubungan  dalam  konteks  ini  istilah pluralisme  agama  berasal  dari  bahasa  Inggeris,  maka pendefenisiannya  akan  relevan  merujuk  kepada  bahasa  aslinya. Pluralism  berarti  jama'  atau  lebih  dari  satu,  mempunyai  3 pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan,
5 Adian Husaini, Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005).
6 Kompas 1 Agustus 2005.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 213
(ii)  memegang  dua  jabatan  atau  lebih  secara  bersamaan,  baik bersifat  kegerejaan  maupun  non  kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis: berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran  yang  mendasar  yang  lebih  dari  satu.  Sedangkan ketiga, pengertian  sosio  politis:  adalah  suatu  sistem  yang  mengakui koeksistensi  keragaman  kelompok,  baik  yang  bercorak  ras,  suku, aliran  maupun  partai  dengan  tetap  Terminologi "religius  plralism" merujuk  pada  teori  hubungan  antara  agama  agama  dengan  segala perbedaan dan pertentangan
Pada  dasarnya  diskursus  mutakhir  tentang  "pluralisme"  yang terjadi dalam lingkungan teologi Islam ini telah lebih dahulu terjadi diluar lingkungan Islam sejak awal abad 20 oleh teolog-teolog dari gereja  reformasi  dan  aliran  teologi  pembebasan.  Teolog  Kristen melakukan gerakan reformasi, bahkan gugatan atas paham teologi klasik.  Sedang  pada  teolog  Katolik  dirumuskan  pada  Konsili Vatikan  II  tahun  1964  yang  semula  menyebutkan  "tidak  ada keselamatan  diluar  gereja"  berubah  menjadi  "keselamatan  ada dimana-mana". 7 Dalam  konteks  Pluralisme  Agama,  secara konseptual  Pluralisme  dibedakan  menjadi  3:  1)  pluralisme  aktual ( actual  plurality )  yaitu    sebuah  keyakinan  bahwa  keragaman merupakan  suatu  yang  tidak  mungkin  ditolak  keberadaannya.  2) Pluralisme yang berkonotasi politik, sehingga pengertiannya sering dikacaukan  dengan  pengertian  sekularisme.  3)  Pluralisme  yang menunjuk  pada  satu  pengertian  dalam  teori  agama  bahwa  agama pada pada dasarnya merupakan jalan untuk menuju satu tujuan.
Secara  garis  besar  pengertian    pluralisme  adalah mengakui kenyataan adanya kemajemukan dan keterlibatan aktif didalamnya dan  atau  setiap  pemeluk  agama  mengakui  keberadaan  dan  hak agama  lain  serta  terlibat  dalam  usaha  memahami  perbedaan  dan
7 Lebih  lengkap  tentang  sejarah  asal  usul  Pluralisme  Agama,  lihat  Anis Malik  Thoha,  Tren  Pluralisme  Agama:  Tinjauan  Kritis,  (Jakarta:  Perspektif, 2006). Dan Majalah Islamia, Thn I No. 3, September – Nopember 2004 dengan tema Dibalik Paham Pluralisem Agama, sedang edisi Th. I No, 4 Januari – Maret 2005  mengangkat  lagi  tema  Pluralisme  Agama  dari  Globalisasi  ke  Global Theology. Sebagai bandingan lihat pula Thomas Dean (ed), Religious Pluralism And  Truth,(New  York:  State  Univesity  of  New  York  Press,  1995).  Harold Coward, Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama, terjemahan dari Pluralism, Challenge to world Religions, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
214 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
persamaan  itu.  Itu  bukan  berarti  dapat  disamakan  dengan relativisme  yang  menyatakan  "semua  agama  adalah  sama"  dan bukan  pula  sinkretisme  yang  menciptakan  suatu  agama  baru dengan  cara  memadukan  unsur  tertentu  dari  beberapa  agama untuk  diintegralkan. 8 Berdasarkan  ini  maka  adalah  keliru- kesalahpahaman-MUI  atas  konsep  pluralisme  agama,  (terlihat perbedaan  pemahaman  konsep  pluralisme  agama  yang  dimaksud MUI  dengan  yang  digagas  kaum  pluralisme)  karena  sekali  lagi pluralisme  tidak  bermaksud  untuk  mengatakan  secara  eksplisit semua  agama  sama  dan  atau  benar,  tetapi  adalah  tentu  setiap penganut agama tertentu meyakini agama yang dipeluknya.
Dalam  konteks  ini  maka  PKS  cenderung  pada  pemahaman pertama  dan  ketiga,  setidaknya  hal  itu  tersirat  dari  pandangan teologis Hidayat Nurwahid 9 yang didasarkan pada pemikiran Islam klasik  menyatakan  bahwa  pluralitas  agama  diinformasikan  secara tekstual didalam Al Qur'an seperti dalam QS. Al Baqarah ayat 62, Al Maidah ayat 69 dan al Hajj ayat 17. Realitas pluralitas agama itu menegaskan  tiga  prinsip  dasar  yaitu:  (1)  Islam  yang  dibawa  oleh nabi  Muhammad  SAW  adalah  pelanjut  dan  pembenar  sekaligus penutup  rangkaian  agama-agama  samawi  sebelumnya  seperti Ibrahim,  Musa,  Isa  –  sebelum  agama-agama  itu  diganti  dan dipalsukan – oleh para pengikutnya. Bahkan Ia menyeru Ahli Kitab untuk  menuju  kepada  kalimat  "sawa'"  (benar)  dan  sekaligus "furqan"  (QS.  Ali  Imran:  64).  (2)  Sembari  dengan  ketat menyatakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw itulah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah (QS. Ali Imran: 19 dan 85).  (3)  Namun  tetap  mengakui  kebebasan  beragama  dan  tidak adanya  paksaan  didalam  memilih  suatu  agama  (QS.  Al  Baqarah: 256 dan Al Mumtahanah: 8).
Para  ulama  tafsir  klasik  memberikan  keterangan  tentang fenomena  pluralitas  ini  yang  tidak  membawa  kepada  pengertian tentang  pluralisme.  Fenomena  ini  telah  muncul  sejak  periode
8 Alwi  Syihab,  Islam  Inklusif:    Menuju  Sikap  Terbuka  Dalam  Beragama, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41-42.
9 Hidayat  Nur  wahid,  Mengelola  Masa  Transisi  Menuju  Masyarakat Madani,  hlm.  41-63.  pada  halaman  ini  dibahas  tentang  Islam  dan  Pluralisme Agama: Perspektif Pemikiran Islam Klasik.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 215
Mekah  seperti  ungkapan  penolakan  kaum  musyrikin  Quraisy terhadap  konsep  tauhid  yang  dianggap  aneh  (QS.  Shad:  5). Tawaran pluralisme semacam inipun muncul dalam peristiwa yang menyebabkan  turunnya  surat  al-Kafirun  atas  tawaran  beberapa pemuka  Quraisy  kepada  nabi  Muhammad  untuk  secara  bersama- sama menyembah tuhan "anda menyembah tuhan kami dan kami menyembah tuhan anda".
Oleh  karena  itu  sekalipun  para  pemikir  Islam  klasik menyanggah ajaran-ajaran agama selain Islam dan tidak mengenal konsep  pluralisme  beragama  dan  atau  prinsip  pluralisme  namun menerima adanya realitas pluralisme agama dan kebhinekaan umat beragama,  oleh  karena  itu  pula  sangat  mementingkan  faktor toleransi  beragama,  hidup  rukun,  saling  menghormati  dan bersama-sama  membangun  peradaban  dan  kehidupan  sosial. Dapatlah diringkas dengan jargon "Pluralisme No, Toleransi Yes" ini  didasarkan  pula  oleh  antara  lain  keterhormatan  umat  manusia (QS.  Al  Isra:  70),  kewajiban  untuk  mengingatkan  dan  bukan memaksakan (QS. Al Ghasyiyah: 21-23), adanya perbedaan agama merupakan  kehendak  Allah  yang  memberikan  kebebasan  untuk memilih  (QS.  Al  Kahfi:  28  dan  Yunus  89),  perintah  berbuat  adil terhadap  siapapun  termasuk  kepada  non-muslim  bahkan  untuk berakhlak mulia terhadap orang musyrik sekalipun (QS. Al Maidah: 8),  serta  jaminan  perlindungan  Rasulullah  terhadap  Ahlu Dzimmah.

## Prinsip Keberagamaan Dalam Piagam Madinah
Jiwa  Piagam  Madinah  sepenuhnya  sejalan  dengan  penegasan Nabi Muhammad SAW bahwa agama semua nabi pada prinsipnya adalah  sama.  Prinsip  ini  juga  dijelaskan  dalam  Al  Qur'an,  bahwa Allah mensyari'atkan agama yang sama untuk semua Nabi, seperti nabi-nabi  Nuh  dan  Muhamad  sebagaimana  disyari'atkan  kepada Nabi-nabi  Ibrahim,  Musa  dan  Isa.  Semua  ummat  harus menegakkan  syari'at  agama  yang  sama  itu  dan  tidak  dibenarkan berpecah  belah  didalamnya.  Sebab  ummat  para  Nabi  itu  adalah ummat  yang  satu  dan  sama. 10 Dari  sudut  pandang  ini  Piagam
10 Nurcholish  Madjid,  Indonesia  Kita,  (Jakarta:  Paramadina,  2004),  hlm. 49-50.
216 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
Madinah adalah peneguhan paham kemajemukan atau pluralisme, paham  ini  merupakan  akibat  alamiah  adanya  kehendak  Allah bahwa manusia berbeda-beda dan harus diterima secara prinsispil dan  konsekwen.  Dalam  konteks  ini  prinsip-prinsip  dalam  Piagam Madinah ada 5, yaitu;1) Ketuhanan Yang Maha Esa (Monoteisme). 2)  Kebebasan  Beragama  3)  Hubungan  Intern  dan  Antar  Umat Beragama.  4).  Toleransi  Beragama.5)  Bertetangga  dan  Tolong Menolong.  Kelima  prinsip  tersebut  dipahami  dari  berbagai pernyataan  dan  dokumen  terpisah  PKS.  Prinsip-prinsip  tersebut secara lebih lengkap akan diuraikan berikut.

## Ketuhanan Yang Maha Esa (Monoteisme)
Bahwa  prinsip  ini  dapat  ditemukan  dalam  salah  satu karakteristik  politik  Islam  versi  PKS,  yaitu  Rabbaniyah  (bersifat ketuhanan)  "seluruh  aktifitas  siasah  mengacu  kepada  hukum  atau nilai-nilai  yang  berasal  dari  Allah  SWT  atau  keteladanana  Nabi Muhammad". 11 Dalam hal Ketuhanan ini, dalam Piagam Madinah prinsip ini terkandung pada Mukaddimah dan pasal-pasal 22,23,42 dan  47 yang  intinya  menyebut    pengakuan akan  eksistensi  Tuhan (Allah) dalam kehidupan, sehingga umpamanya dalam penyelesaian perkara antar sesama maka rujukannya kepada Tuhan.

## Kebebasan Beragama.
Prinsip  ini  sesuai  dengan  pernyataan  al  Qur'an  dalam  QS  Al Baqarah ayat 256 yang dijadikan landasan oleh Hidayat Nur Wahid menyebutkan  jaminan  kebebasan  beragama  dan  tidak  adanya paksaan  didalam  memilih  suatu  agama. 12 Dalam  masyarakat Madinah,  kebebasan  bukan  hanya  dalam  tataran  ide,  akan  tetapi diwujudkan  secara  nyata  bagi  segenap  dengan  tidak  memandang perbedaan  etnis,  ras,  suku,  status  sosial  dan  agama.  Hal  itu dikembangkan  dan  dijamin  pelaksanaannya  guna  terciptanya keutuhan masyarakat Madinah yang pluralistik. Kebebasan tersebut meliputi; kebebasan beragama (pasal 25-35), kebebasan melakukan adat (pasal 2-10), kebebasan dari kekurangan (pasal 12), kebebasan
11 Abu  Ridha,  Karakteristik  Politik  Islam,  (Bandung:  Syamil,  2004),  hlm. 11-23.
12 Hidayat Nur Wahid, Mengelola Masa Trnasisi…, hlm. 48.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 217
dari  penganiayaan  (pasal  16-36),  kebebasan  dari  rasa  takut  (pasal 47) dan kebebasan berpendapat (pasal 23 dan 37). 13
Pada Piagam Madinah,  prinsip ini dipahami dari klausul yang menyatakan  bahwa  baik  kaum  Yahudi  dengan  berbagai  sukunya maupun  mukmin  tetap  berpegang  pada  agama  mereka  masing- masing  (pasal  25-35).  Artinya  kebebasan  beragama  dijamin  secara konstitusional oleh negara, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya  sebagai  Nabi  dan  kepala  negara  tidak  memaksa mereka  yang  belum  muslim  untuk  menerima  Islam.  Bahkan mereka  diberikan  kebebasan  untuk  melaksanakan  adat  kebiasaan yang  baik  masing-masing  seperti  mengambil  dan  membayar  diat (tebusan)  para  tawanan  (pasal  2-10).  Hal  itu  sejalan  dengan  Al Qur'an  yang  menetapkan  jika  hukum  qisas  tidak  dilaksanakan karena  keluarga  sieterbunuh  memaafkan  keluarga  sipembunuh, maka alternatifnya ialah sipembunuh harus membayar diat kepada pemberi ma'af (keluarga siterbunuh) dengan cara yang baik (QS. 2. Al Baqarah: 178).

## Hubungan Intern dan Antar Umat Beragama
Dalam  keteguhan  memegang  prinsip  dan  keyakinan  ajaran Islam, Rasulullah saw membangun peradaban dan hubungan sosial yang  proaktif  dan  apresiatif  dengan  penganut  agama-agama  lain. Dalam  Piagam  Madinah  diatur  pola  hubungan  antar  penduduk Madinah  yang  beragama  Islam  dengan  yang  beragama  yahudi maupun  musyrikin  arab,  juga  hubungan  internal  antara  mereka. Hubungan  intern  umat  beragama  ini  (  Islam,  berhubung  Nabi Muhammad sendiri beragama Islam) telah dilaksanakan lebih awal. Langkah-langkah itu antara lain :

## Mendirikan Mesjid Quba’
Mesjid  ini  selain  sebagai  tempat  ibadah  juga  sebagai  tempat pertemuan  kaum  muslimin.  seperti  halnya  Mesjid  Nabawi  di Madinah,  yang  telah  memberikan  peranan  dan  melahirkan  fungsi mesjid.  Mesjid  tersebut  tercatat  di  dalam  sejarah  mempunyai
13 Nur  Mahmudi  Ismail,  Jatidiri  Partai  Keadilan,  dalam  Sahar  L.  Hasan (editor, dkk), Memilih Partai Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 49- 50.
218 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
peranan tidak kurang dari sepuluh, yaitu : 1). Tempat ibadah (salat dan  zikir),  2).  Tempat  komunikasi  dan  konsultasi  (masalah ekonomi,  sosial  dan  budaya),  3).  Tempat  pendidikan,  4).  Tempat santunan  sosial,  5).  Tempat  latihan  militer  dan  persiapan  alat- alatnya,  6).  Tempat  pengobatan  para  korban  perang,  7).  Tempat perdamaian  dan  pengadilan  sengketa,  8).  Aula  dan  tempat penerimaan penerimaan tamu, 9). Tempat menahan tawanan, 10). Pusat penerangan atau pembelaan agama. 14 Sehingga fungsi mesjid di  masa  Nabi  tidak  hanya  berhenti  sebagai  tempat  melaksanakan kegiatan  ibadah  belaka,  melainkan  lebih  luas  lagi  yaitu  menjadi pusat bagi segenap aktivitas beliau dalam berinteraksi dengan umat. Singkatnya,  masjid  ketika  itu  merupakan  pranata  terpenting  bagi masyarakat Islam. 15

## Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar
Persaudaraan yang digalang oleh Nabi SAW memiliki arti yang sangat  penting  dan  strategis,  dalam  membina  persatuan  dan kesatuan umat yang disatukan dengan ikatan akidah Islam (tauhid). Dalam  posisinya  sebagai Muhajir  di  Madinah,  mereka  merupakan kelompok  yang  lemah  jika  dibandingkan  dengan  kelompok  lain sehingga  memerlukan  afiliasi  dengan  kelompok  lainnya.  Maka usaha  mempersaudarakan  mereka  secara  politis  memberikan  arti strategis  untuk  menggalang  kesatuan  umat.  Langkah  yang ditempuh  Nabi  mendapat  legitimasi  wahyu  (Q.S.  8  :  72),  artinya “Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman  dan  berhijrah  (kaum muhajirin)  serta  berjihad  dengan  harta  dan  jiwa  mereka  di  jalan Allah,  dan  orang-orang  (kaum  Ansar)  yang  memberikan  tempat kediaman  dan  pertolongan,  mereka  satu  sama  lain  saling melindungi”.  Al  qur'an  pun  menegaskan  agar  umat  manusia membangun  hubungan  sosial  yang  harmonis  antara  pemeluk agama  Islam  dengan  pemeluk  agama-agama  lainnya  selam  orang Islam tidak diperangi dan tidak dizalimi (QS. Al Mumtahanah: 8). 16
Dalam  Piagam  Madinah  prinsip  ini  terkandung  pada  umpamanya
14 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, Tafsir  Maudu`i atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 462.
15 Nurcholish Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 34.
16 Hidayat Nur Wahid, Mengelola Masa Transisi…, hlm.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 219
dalam  hal    pertahanan  dan  keamanan  yang  bertujuan  untuk menjalin  hubungan  antar  umat  beragama  ditetapkan  antara  lain pada pasal 24, 37, 38, dan 44, secara umum kepada seluruh warga Madinah.  Pasal-pasal  tersebut  berbunyi  :  “Sesungguhnya  kaum Yahudi  bersama-sama  orang  mukmin  bekerja  sama  dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama”  (pasal  24),  “Sesungguhnya  kaum  Yahudi  wajib menanggung  nafkah  mereka  dan  orang-orang  mukmin menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada  kerja  sama  atau  tolong  menolong  dalam  menghadapi  orang yang  menyerang  warga sahifah ini,    mereka  saling  memberi  saran dan  nasihat  dan  berbuat  kebaikan,  bukan  perbuatan  dosa”  (pasal 37),  “Sesungguhnya  kaum  Yahudi  bersama-sama  orang  mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan  mereka”  (pasal  38),  dan  “Sesungguhnya  diantara mereka harus ada kerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yasrib.” (pasal 44).

## Toleransi Beragama
Aspek berikutnya dari kebebasan beragama berkaitan dengan masalah  toleransi.  Persoalannya  adalah  bagaimana  kita  bisa memberi ruang kepada orang lain untuk bebas beragama kalau kita tidak  memiliki  toleransi  itu,  baik  toleransi  antara  umat  maupun intra  umat  beragama.  Toleransi  dapat  diartikan  sebagai  sikap toleran  atau  bersikap  menenggang  (menghargai,  membiarkan, membolehkan)  pendirian  (pendapat,  pandangan,  kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian  sendiri. 17 Mukti  Ali  menyebut  sebagai  “Agree  in disagreement” (setuju dalam ketidak-persetujuan atau setuju dalam perbedaan). 18 Toleransi dapat pula berarti endurance atau ketabahan, yang bukan hanya menunjukkan pada sikap membiarkan orang lain hidup di sekitar kita tanpa larangan dan penganiayaan. 19 Toleransi dalam artian seperti ini khususnya di bidang agama menunjuk pada kerelaan  dan  kesediaan  untuk  memasuki  dan  memberlakukan
17 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1065 18 Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama, hlm. 8.
19 Victor  I.  Tanja,  Pluralisme  Agama  dan  Problema  Sosial,  (Jakarta: Cidesindo, 1998), hlm. 13.
220 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
agama lain dengan penuh hormat dalam suatu dialog dengan orang lain  secara  terus-menerus  tanpa  perlu  dipengaruhi  oleh  pendapat lain dalam dialog tersebut. Prinsip ini tersirat pada Piagam madinah dalam pasal 25 – 35.

## Bertetangga dan Tolong Menolong
Dalam  Piagam  Madinah  prinsip  ini  terkandung  pada  Dalam kehidupan  sosial-budaya  dan  ekonomi  dimulai  dari  kehidupan masyarakat  yang  terkecil  yaitu  tetangga.  Hal  ketetanggaan sebagaimana  ditetapkan  dalam  pasal  40  Piagam  Madinah  yang berbunyi  :  “Sesungguhnya  tetangga  itu  seperti  diri  sendiri,  tidak boleh  dimudarati  dan  diperlakukan  secara  jahat”,  tidak  boleh menyakiti  hati  tetangga.  Untuk  itu,  Nabi  pernah  bersabda :
هراج يذؤي لاف رخالا مويلاو للهبا نمؤي نكا نم
Artinya : “Siapa  yang  beriman  kepada  Allah   dan  hari  akhir,  maka janganlah ia menyakiti hati tetangganya.” 20
Dalam  Piagam  Madinah  prinsip  ini  terkandung  pada  setiap warga  masyarakat  tidak  boleh  saling  merugikan  akan  tetapi  harus memperlakukan warga yang satu seperti dirinya sendiri dan saling meringankan  beban  serta  tolong  menolong  sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  37  :  “Sesungguhnya  kaum  Yahudi  wajib menanggung  nafkah  mereka  dan  orang-orang  mukmin  wajib menanggung  nafkah  mereka  sendiri.  Tapi  diantara  mereka  harus ada kerjasama atau tolong-menolong...”

## Politik Pluralisme Agama di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk  multikultural  dan plural yang terdiri 17000 pulau dengan sekitar 250 kelompok suku dengan  lebih  dari  250  an  subkultur  dan  bahasa  lokal.  Terdapat  5 atau 6  agama resmi dengan latar belakang kesukuan dan mazhab yang berbeda. Dalam hal keagamaan ini, mula-mula datang agama Hindu,  disusul  oleh  Budha,  Islam,  kemudian  Kristen  (Protestan
20 Diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  dari  Abu  Hurairah.  Lihat  Sunan  Abi Dawud, Jilid IV, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi, 1952), hlm. 341.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 221
dan  Katolik),  selain  itu  pula  kedatangan  bangsa  Cina  yang membawa agama Kong Hu Chu. Kehadiran agama-agama besar ini terutama  Hindu,  Budha  dan  Islam  selain  bersifat  keagamaan  juga bersifat  politis.  Hal  itu  terlihat  dalam  wujud  kerajaan-kerajaan Hindu, Budha dan Islam. Sementara itu kedatangan penjajah Barat bersamaan dengan missionaris Kristen. 21
Perlu  dilakukan  pendekatan  politik  yang  demokratis,  karena negara sebagai institusi tertinggi berhak dan wajib memperhatikan pluralitas  agama  dan  keyakinan  warga.  Perhatian  negara  atas pluralitas agama harus demokratis. Politik Pluralisme agama adalah pengakuan  politik  terhadap  klaim-klaim  yang  berkompetisi  atas sumber-sumber  dan  kekuasaan  negara  serta  validitas  semua ideologi keagamaan. Pluralisme agama tidak bisa dipahami sebagai political  arrangement yang  bisa  diatasi  setelah  agama-agama  utama telah  diberikan  status  resmi,  sementara  minoritas  terpinggirkan. Dimasa  Orde  Baru  misalnya,  jumlah  agama  yang  resmi  hanya  5, sedangkan  penganut  agama  lain  atau  kepercayaan  diwajibkan mencantumkan salah satu agama yang resmi itu.
Landasan Konstitusional dan Teologis Keberagamaan Secara  konstitusional  jaminan  kemerdekaan  beragama  atau
Berkepercayaan  dalam  konstitusi  dan  Undang-Undang: 22 1.  UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat  menurut  agamanya.  Ayat  (2):  Setiap  orang  berhak  atas kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap sesuai  dengan  nuraninya. 2.  UUD  1945  pasal  29  ayat  (2):  Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan  kepercayaannya  itu.  3.  UU  No.  12  Tahun  2005  Tentang Pengesahan  Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik  Pasal  18  ayat  (1):  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan
21 Djohan  Effendi,  "Dialog  Antar  Agama:  Bisakah  Melahirkan  Teologi Kerukunan?,"  dalam  Agama  dan  Tantangan  Zaman:  Pilihan  Artikel  Prisma 1975-1984 (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 169-170.
22 Chandra  Setiawan  dan  Asep  Mulyana,  Kebebasan  Beragama  Atau Berkepercayaan Di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM, 2006) hlm. 4-5.
222 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
berpikir,  berkeyakinan  dan  beragama.  Hak  ini  mencakup kebebasan  untuk  menganut  atau  menerima  suatu  agama  atau kepercayaan  atas  pilihannya  sendiri,  dan  kebebasan,  baik  secara individu  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain,  dan  baik ditempat  umum  atau  tertutup,  untuk  menjalankan  agama  atau kepercayaannya  dalam  kegiatan  ibadah,  ketaatan,  pengamalan  dan pengajaran.
Pasal  18  ayat  (2)  Tidak  seorangpun  boleh  dipkasa  sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama  atau  kepercayaannya  sesuai  dengan  pilihannya.  4.  UU  No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1): Setiap orang  bebas  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2):  Negara  menjamin  kemerdekaan  setiap  orang  memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut aagamanya dan  kepercayaannya  itu.  5.  UU  No.  1/PNPS/1965,  jo.  UU  No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama,  pada  penjelasan  Pasal  1  berbunyi:  "Agama-agama  yang dipeluk  oleh  penduduk  Indonesia  ialah  Islam,  Kristen,  Katholik, Hindu,  Budha  dan  Konghucu  (Confucius).  Hal  ini  dapat dibuktikan  dalam  sejarah  perkembangan  Agama-agama  di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat  jaminan  seperti  yang  diberikan  oleh  pasal  29  ayat  2 UUD  juga  mereka  mendapat  bantuan-bantuan  dan  perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal".
Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status  hukum  tentang  agama  yang  diakui  dan  tidak  diakui melainkan  bersifat  konstalasi  tentang  agama-agama  yang  banyak dianut  di  Indonesia.  Hal  ini  diperjelas  oleh  penjelasan  UU  itu sendiri yang menayatakan bahwa, "Ini tidak berarti bahwa agama- agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasala  29  ayat  (2)  dan  mereka  dibiarkan  adanya...".  Perkataan "seperti" dalam penjelasan ini perlu digaris bawahi sebab perkataan ini  menunjukkan  bahwa  agama-agama  yang  disebutkan  hanyalah
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 223
sekedar  contoh  tentang  agama-agama  diluar  ke-6  agama  yang disebutkan dalam UU/PNPS/No. 1 Tahun 1965.
Adapun  landasan  Teologis    –  membatasi  dalam  perspektif Islam, dalam konteks ini khususnya PKS sebagai Partai Islam – , 23 dalam  hal  ini  bagaimana  Al  qur'an  berbicara  tentang  Pluralisme Agama?,  dalam  hal  ini  umpama  jika  dua  kelompok  ayat  jika ditafsirkan  secara  parsial  dan  tekstual  terjadi  adalah  kontradiksi. Disatu sisi difahami menganjurkan pluralisme seperti ada ayat yang mengkonfirmasi  keberadaan  agama-agama  monoteistik  terdahulu yang menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad sebagai pelanjut risalah  para  nabi  terdahulu  oleh  karena  itu  orang  beriman  untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap nabi-nabi (QS, 3:84) dan janji bagi orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Shabi'un yang beriman kepada  Allah  dan  berbuat  kebaikan  akan  mendapat  rahmat  Allah dan  keselamatan  dari  ketakutan  dan  kesedihan  (QS.  3:62,  5:69). Sementara  pada  sisi  lain,  terdapat  ayat  yang  mengandung pengertian  ekslusifitas  Islam  sebagai  satu-satunya  agama  yang diterima Tuhan (QS. 3:19, 85).
Model  penafsiran  klasik  menyebutkan,  menurut  Ibnu  Abbas bahwa ayat 62 surat Al Baqarah itu mansukh oleh ayat 85 surat Ali Imran. Sedang menurut Ibnu Katsir bahwa ayat ini tidak mansukh tetapi  pengertiannya  adalah  berkaitan  dengan  orang-orang  yang tadinya  menganut  ajaran-ajaran  agama  itu  pada  masing-masing masanya,  mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir  serta beramal saleh. Kemudian pada masa Nabi Muhammad saw hal itu tidak  cukup  dan  tidak  dapat  terpenuhi  kecuali  bila  ia  mengikuti syari'at  Rasulullah  saw  (Ibn  Katsir,  al  tafsir  al  Kabir,  jilid  II,  hal. 80). Adapun menurut Al Baidhawi dalam tafsirnya tentang ayat 62 surat  al  Baqarah  maupun  ayat  69  dari  surat  al  Maidah,  kondisi  ii berlaku bagi saiapapun yang beriman terhadap agamanya sebelum dimansukhkan  oleh  agama  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad saw.  Sedang  menurut  al  Syaukani  ayat  17  dari  surat  al  hajj  itu memberi  pengertian  bahwa  pada  hari  kiamat  nanti  Allah  akan
23 Namun  untuk  lebih  lengkap  dari  berbagai  perspektif    berbagai  agama- agama  Hindu,  Protestan,  Katolik,  Budha,  dan  Konghucu.  Lihat  Syafa'atun Elmirzanah  (dkk),  Pluralisme,  Konflik  dan  Perdamaian:  Studi  Bersama  Antar Iman, (Yogyakarta: Interfidei dan The Asia Foundation, 2002), hlm. 31-89.
224 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
memberikan keputusannya dengan memasukkan orang-orang yang beriman  (kepada  syari'at  nabi  Muhammad  saw)  ke  surga  dan orang-orang kafir keneraka (Asy-syaukani, tafsir Fathul Qadir, jilid III, hal 443). 24
Permasalahannya  adalah  bagaimana  merekonsiliasi  ayat-ayat yang  seolah  kontradiktif  tersebut?.  Jika  PKS  lebih  cenderung kepola penafsiran klasik sebagaimana diuraikan diatas. Maka dalam hal  ini  kiranya  sebagai  pembanding  perlu  mempertimbangkan metode lain, seperti metodologi heurmenetika kontekstual . Pertama, jika makna "Islam" dalam beberapa ayat diatas (QS. 3:19,85) dipahami sebagai  agama  yang  dibawa  nabi  Muhammad  saja,  maka  ini penafsiran  eksklusif  sebagai  yang  dianut  mayoritas  umat  Islam. Tetapi  jika  Islam  dipahami  sebagai  agama  penyerahan  diri  (iman kepada  Allah  dan  berbuat  kebaikan,  maka  ini  penafsiran  pluralis. Kedua, makna Ahl  Kitab, oleh  sebagian  mufassir  dipahami  hanya mencakup  orang  Yahudi  dan  Nasrani  pada  zaman  diturunkannya Al  Qur'an.  Namun  sebagian  mufassir  menjelaskan  sebagai  semua penganut agama Yahudi, Nasrani, bahkan agama manapun, kapan dan  dimanapun  seperti  Majusi,  Shabiun,  Budha,  agama-agama  di India, Jepang dan sebagainya.
Adapun Al Qur'an terhadap ahl al Kitab bersikap kontekstual tergantung  bagaimana  mereka  bersikap  terhadap  Nabi  dan  para pengikutnya,  secara  kategoris  tedapat  3  sikap:  positif,  netral  dan negaratif. Sikap positif misalnya ketika Al Qur'an menyatakan umat Nasrani sebagai mereka yang paling akrab persahabatannya dengan orang-orang  Islam  (QS.  5:  82),  atau  ketika  menegaskan  bahwa diantara Ahl  Kitab ada  golongan  yang  berlaku  lurus,  mereka membaca  ayat-ayat  Allah  pada  malam  hari  dan  bersujud  (QS.  3: 13).  Sikap  netral  misalnya  ditunjukkan  Al  Qur'an  ketika menyatakan  bahwa  Tuhan-lah  yang  akan  memutuskan  secara  adil terhadap semua perselisihan agama dan kelompok didunia ini (QS. 12:17),  atau  ketika  menjanjikan  kekselamatan  kepada  siapa  saja yang  beriman  dan  berbuat  kebaikan  dari  orang  beriman,  yahudi, Nashrani, Shabi'un (QS. 2: 62). Adapun sikap negatif ditunjukkan
24 Hidayat  Nur  Wahid,    Mengelola  Masa  Transisi  Menuju  Masyarakat Madani, hlm. 45-46.
TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017 | 225
Al Qur'an dalam konteks bahwa sebagian mereka mengubah kitab suci  mereka,  berlebih-lebihan  dalam  beragama,  menunjukkan permusuhan  dan  pengkhianatan  kepada  Nabi  dan  komunitas Muslim  ketika  itu  (QS.  2:120,  5:  18,  4:  46). Ketiga, tauladan  Nabi dalam  hal  Pluralisme  Agama  sebagaimana  pengakuan  dan  sikap Nabi terhadap Ahl Kitab dan penganut agama-agama lain. Adapun sikap  keras  dan  tegas  Nabi  hanya  ditunjukkan  ketika  mereka melakukan  konspirasi,  pengkhianatan  dan  sebainya  yang mengganggu komunitas ( ummat ) yang dibangunnya.

## Kesimpulan
Secara  garis  besar  pengertian    pluralisme  adalah mengakui kenyataan adanya kemajemukan dan keterlibatan aktif didalamnya dan  atau  setiap  pemeluk  agama  mengakui  keberadaan  dan  hak agama  lain  serta  terlibat  dalam  usaha  memahami  perbedaan  dan persamaan  itu.  Itu  bukan  berarti  dapat  disamakan  dengan relativisme  yang  menyatakan  "semua  agama  adalah  sama"  dan bukan  pula  sinkretisme  yang  menciptakan  suatu  agama  baru dengan  cara  memadukan  unsur  tertentu  dari  beberapa  agama untuk  diintegralkan.  Berdasarkan  ini  maka  adalah  keliru- kesalahpahaman-MUI  atas  konsep  pluralisme  agama,  (terlihat perbedaan  pemahaman  konsep  pluralisme  agama  yang  dimaksud MUI  dengan  yang  digagas  kaum  pluralisme)  karena  sekali  lagi pluralisme  tidak  bermaksud  untuk  mengatakan  secara  eksplisit semua  agama  sama  dan  atau  benar,  tetapi  adalah  tentu  setiap penganut agama tertentu meyakini agama yang dipeluknya.

## Daftar Pustaka
Azra,  Azyumardi.  “fenomena  Hidayat  Nurwahid  dan  Politik Islam” dalam “Media Indonesia”, (11 Oktober 2004).
Coward,  Harold.  Pluralisme  Tantangan  Bagi  Agama-Agama, terjemahan  dari  Pluralism,  Challenge  to  world  Religions,
(Yogyakarta: Kanisius, 1989).
Dawud, Sunan Abi. Jilid IV, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bab al- Halabi, 1952).
226 | TAJDID Vol. XVI, No. 2, Juni - Desember 2017
Dean,  Thomas.  (ed),  Religious  Pluralism  And  Truth,(New  York: State Univesity of New York Press, 1995).
Effendi,  Djohan.  "Dialog  Antar  Agama:  Bisakah  Melahirkan
Teologi  Kerukunan?,"  dalam  Agama  dan  Tantangan  Zaman:
Pilihan Artikel Prisma 1975-1984 (Jakarta: LP3ES, 1985).
Elmirzanah,  Syafa'atun.  (dkk),  Pluralisme,  Konflik  dan Perdamaian:  Studi  Bersama  Antar  Iman,  (Yogyakarta: Interfidei dan The Asia Foundation, 2002).
Husaini, Adian. Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial,
(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005).
Ismail,  Nur  Mahmudi.  Jatidiri  Partai  Keadilan,  dalam  Sahar  L.
Hasan  (editor,  dkk),  Memilih  Partai  Islam,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 1998).
Kompas 1 Agustus 2005.
Madjid, Nurcholish. Indonesia Kita, (Jakarta: Paramadina, 2004). ------, Kaki Langit Peradaban Islam, (Jakarta: Paramadina, 1997). Nurwahid,  Hidayat.  Mengelola  Masa  Transisi  Menuju  Masyarakat Madani, (Jakarta: Fikri, 2004).
Ridha, Abu. Karakteristik Politik Islam, (Bandung: Syamil, 2004).
Setiawan, Chandra dan Asep Mulyana. Kebebasan Beragama Atau Berkepercayaan Di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM, 2006).
Syihab,  Alwi.  Islam  Inklusif:    Menuju  Sikap  Terbuka  Dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 1999).
Shihab,  M.  Quraish.  Wawasan  Al-Qur‟an,  Tafsir  Maudu`i  atas
Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996).
Tanja,  Victor  I.  Pluralisme  Agama  dan  Problema  Sosial,  (Jakarta:
Cidesindo, 1998).
Thoha,  Anis  Malik.  Tren  Pluralisme  Agama:  Tinjauan  Kritis, (Jakarta: Perspektif, 2006).
Wahono,  Untung.  Penegakkan  Syari‟at  Islam  dan  Koalisi  Partai, (Jakarta : PKS).