## PERAN PEMERINTAH SEBAGAI KUNCI UTAMA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DULUMAI KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA KABUPATEN POSO PROPINSI SULAWESI TENGAH
Jeane Mantiri, Cynthia Maria Siwi Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS Unima email: jeanelitha@unima.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyzed  and  assess  the  process  of  using  village  funds  derived  since march  2017,  adjusted  to  priority  development  program  by  president  Joko  Widodo  called “NAWACITA”on the third point of building the outskirts  of Indonesia from the periphery. The village  funds  distributed  annually  are  itended  to  improve  the  economy  of  rural  communities, and  make  the  village  as  a  productive  area,  considering  Indonesia  is  an  agrarian  country consisting of many villages. In accordance with the regional autonomy system adopted by the Indonesian  government  system,  villages  have  an  important  role  to  manage  the  village  funds themselves. The project of this research is the use of village funds in Dulumai Village, Pamona Puselemba sub-district, Poso district, Central Sulawesi Province.
Keyword: Excellent Product of Rural Area, Management of Village Fund.

## PENDAHULUAN
Sejak  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka setiap  Desa  diberikan  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengembangkan  potensi lokalnya.  Berdasarkan  landasan  Hukum tersebut,  maka  setiap  Desa  juga  memiliki kewenangan dalam hal pemerintahan, melaksanakan pembangunan, mengatur ekonomi  dan  pendapatan  Desa,  serta mengatur Rumah Tangganya sendiri.
Otonomi daerah dengan sistem Desentralisasi memberikan kewenangan yang  bukan  hanya  sampai  pada  taraf Kabupaten  Kota,    melainkan  sampai  pada sistem pemerintahan di Desa.
Sebagai  Negara  yang  subur  dan melimpah  akan  kekayaan  alam,  Indonesia tidak seharusnya mengalami kesulitan dalam hal  perekonomian.  Untuk  itu  Presiden  Joko Widodo  membuat  terobosan  baru  dengan menjadikan  pembangunan  Daerah  Pinggiran sebagai  salah  satu  poin  utama  dalam prioritas  pembangunannya  yang  disebut “NAWACITA”  dan  masuk  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJM  Nasional)  2015-2019.  Keputusan  ini menunjukan  keseriusan  pemerintah  dalam menangani masalah daerah pinggiran, mengingat  Indonesia  adalah  Negara  yang terdiri  dari  beribu-ribu  pulau  dan  sebagian besar masih berstatus pedesaan.
Setiap  Desa  memiliki  kesempatan untuk  maju  dan  berkembang  berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut baik melalui  Sumber  Daya  Alam,  pertanian, perikanan,  pariwisata  dan  lain  sebagainya. Karena itu, pemerintah Indonesia sadar betul bahwa  Daerah  pinggiran  atau  Desa  benar- benar  dapat  memberikan  kontribusi  yang besar  bagi  perkembangan  suatu  Negara  jika pemerintah  memberikan  kewenangan  dan meningkatkan  produksi  suatu  Desa  dengan menyalurkan
Dana Desa untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Ada 4 prioritas utama dari
disalurkannya  Dana  Desa  tersebut  yaitu Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (PRUKADES),  BADAN  USAHA  MILIK
DESA  (BUMDes),  embung  air,  dan  sarana olahraga  Desa.  Meninjau  dari  4  faktor tersebut,  Dana  Desa  tahun  2017  yang disalurkan  sebesar  60  Triliun  dengan  rata- rata  setiap  Desa  mendapat  800  juta,  maka tidak  dapat  dikatakan  akan  ada  1  diantara  4 program  tersebut  yang  dapat  terlewatkan. Dana  Desa  itu  sendiri  di  salurkan  oleh pemerintah  secara  adil  dan  merata  tanpa terkecuali di seluruh Desa di Indonesia. Satu hal  penting  yang  menjadi  kekhawatiran besar  ketika  diturunkannya  Dana  Desa tersebut  adalah  memungkinkan  terjadinya kasus  penyimpangan  atau  penyalahgunaan bahkan penggunaan yang tidak tepat sasaran.
Hal yang cukup disayangkan terjadi di salah  satu  Desa,  yaitu  Desa  Dulumai kecamatan  Pamona  Puselemba,  Kabupaten Poso,  Propinsi  Sulawesi  Tengah.  Salah  satu program  prioritas  utama  dari  penyaluran Dana Desa yaitu Produk Unggulan Kawasan Pedesaan  belum  terlaksana  dengan  baik. Desa  Dulumai  sebagai  Desa  terkecil  di Kecamatan  Pamona  Puselemba  denga    luas 7800  Ha  yang  terdiri  dari  2  dusun  ini, sebenarnya memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik. Mengingat lokasi Desa yang cukup strategis, berada di wilayah pinggiran danau  poso  dan  memiliki  kontur  wilayah pegunungan,  seharusnya  membuka  peluang besar bagi wisatawan untuk datang mengunjungi  objek  wisata  yang  ada  di daerah  ini  jika  pemerintah  mampu  melihat peluang yang besar di Bidang pariwisata dan mengolahnya.
Melihat  masalah  diatas,  dapat  dilihat bahwa  pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah Desa  kurang  tepat  dalam  menentukan program  pembangunan  yang  seharusnya dapat meningkatkan potensi dari wilayahnya.  Dewasa  ini,  hampir  setiap daerah  sedang  gencar-gencarnya  menaikan potensi  sumber  daya  pariwisata  mereka karna bidang pariwisata memberikan kontribusi  terbesar  bagi  pendapatan  daerah. Sangat  disayangkan  sebuah  daerah  yang sebenarnya  sangat  berpotensi  akan  tetapi kurang jeli melihat peluang.
Jika  ditinjau  dari  pembangunan  yang  lain, Desa  Dulumai  sudah  memiliki  usaha BUMDes  yang  baik,  pembangunan  embung air  yang  sudah  terlihat  jelas,  serta  sarana olahraga  Desa  yang  sudah  dimanfaatkan baik  oleh  masyarakat.  Cukup  mengejutkan dengan  fakta  bahwa  Desa  yang  dulunya sering  dikunjungi  oleh  wisatawan  baik wisatawan lokal Maupun mancanegara tidak mampu menghidupkan kembali objek wisatanya.
Beberapa  Daerah  sudah  disekitaran Danau  Poso  sudah  dapat  menjadi  contoh keberhasilan  di  bidang  Produk  Unggulan Kawasan  Pedesaan  (PRUKADES).  Sebut saja  Desa  Leboni  Yang  sudah  berhasil memanfaatkan  air  terjun  bertingkat  yang dulunya  sempat  tidak  diminati  masyarakat karna  sudah  kurang  terawat.  Dengan dikeluarkannya  Dana  Desa  2017  ini,  fokus utama  produk  Unggulan  kawasan  Pedesaan Desa  Leboni  di  fokuskan  pada  pengelolaan dan  pemeliharaan  kembali  air  terjun. Sehingga  dalam  waktu  singkat  dapat meningkatkan perekonomian Desa Leboni.
Jika pemerintah Desa Dulumai mampu mengolah kembali objek wisata yang mereka miliki, tidaak dapat disangkali bahwa hal ini akan  menjadi  rumah  produksi  pendapatan ekonomi  yang  besar  juga  bagi  masyarakat Desa.  Dengan  membuka  objek  wisata  untuk umum,  maka  akan  membuka  lapangan pekerjaan  untuk  masyarakat.  Dapat  di analogikan  seperti  memecahkan  masalah pariwisata  tapi  memperoleh  hasil  dengan pemecahan  masalah  ekonomi.  Oleh  karena itu  sangat  diharapkan  responsifitas  dari perangkat  Desa  sebagai  pihak  pemerintah untuk  melihat  potensi  wilayah  yang  dapat mendongkrak  ekonomi  dan  pendapatan Desa.
Gambar  1.1  beberapa  objek  wisata  yang
kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

## TEORI Desa
Menurut  Paul  H  Landis,  Desa  adalah  suatu wilayah  yang  jumlah  penduduknya  kurang dari  2.500  jiwa  dengan  ciri-ciri  sebagai berikut.
 Mempunyai  pergaulan  hidup  yang  saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
 Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
 Cara  berusaha/ekonomi  adalah  agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi  alam  sekitar  seperti  iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan  yang  bukan  agraris  adalah bersifat sambilan.
Sedangkan  menurut  UU  No  6  Tahun  2014, Desa  dan  Desa  adat  yang  disebut  dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  Sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pemerintah
Menurut H Muhammad Rohidin
Pranadja  dalam  bukunya  yang  berjudul “Hubungan  Antara  Instansi  Pemerintah”, gagasan  pemerintah  menjelaskan  bahwa “istilah  ini  berasal  dari  pemerintah  kata perintah,  yang  berarti  kata-kata  yang bermaksud  disuruh  melakukan  sesuatu,
sesuatu  harus  dilakukan.  Pemerintah  adalah orang,  badan  atau  aparat  dihapus  atau memberi perintah”. (Pranadja, 2003:24).
Secara  umum,  pemerintah  adalah organisasi  yang  memiliki  kekuasaan  untuk membuat  dan  menetapkan  hukum  serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Pemerintah  Desa  atau  yang  diesbut  juga Pemdes  adalah  Lembaga  pemerintah  yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa.

## Otonomi Daerah
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memakai suatu sistem otonomi Daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Awalnya  otonomi  daerah  dimulai  sejak Tahun 1999 yang tujuannya untuk mempermudah urusan penyelenggaraan Negara.
Menurut  Vincent  Lemius,  otonomi daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan  politik  maupun  administrasi  yang sesuai  dengan  yang  ada  di  dalam  peraturan perundang-undangan. Di dalam suatu
otonomi Daerah
terdapat sebuah kewenangan  yang  dimiliki  oleh  suatu pemerintah  Daerah  dalam  menentukan  apa yang  menjadi  suatu  kebutuhan  daerahnya namun  kebutuhan  daerah  yang  lain  masih senantiasa  harus  disesuaikan  dengan  suatu kepentingan  nasional  sebagaimana  diatur peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.

## Pariwisata
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2009,  pariwisata  ialah  berbagai macam  kegiatan  wisata  dan  di  dukung berbagai  fasilitas  serta  layanan yang disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha, pemerintah dan pemerintag daerah.
Sedangkan  menurut  World  Tourism Organization  (WTO),  pariwisata  merupakan suatu  kegiatan  manusia  yang  melakukan perjalanan  ke  dan  tinggal  di  daerah  tujuan diluar  lingkungan  kesehariannya.  Ahli  lain yang  mengutarakan  pendapatnya  mengenai pariwisata  adalah  Robert  MClntosh.  Ia
mengatakan  bahwa  pariwisata  merupakan gabungan  dari  interaksi  antara  pemerintah selaku  tuan  rumah  pariwisata,  bisnis  dan wisatawan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  menggunakan  study  kasus. Peneliti  memilih  lokasi  penelitian  di  Desa Dulumai,  Kecamatan  Pamona  Puselemba, Kabupaten  Poso,  propinsi  Sulawesi  Tengah. Sebagai perbandingan keberhasilan pembangunan,  peneliti  juga  mengambil lokasi penelitian di Desa Leboni, Kecamatan pamona Puselemba, kabupaten Poso,
Propinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan Lokasi pada kedua Desa ini berdasarkan pertimbangan  bahwa  kedua  Desa  tersebut sama-sama  memperoleh  Dana  Desa  2017. Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan observasi secara langsunguntuk memperoleh bukti  nyata  dari  hasil  penelitian  nantinya. Selain  itu  peneliti  juga  melakukan  proses wawancara dengan masyarakat dan perangkat Desa
Lingkup penelitian ini adalah penggunaan  Dana  Desa  yang  berfokus  pada program prioritas pembangunan poin pertama  yaitu  Produk  Unggulan  Kawasan Pedesaan  di  bidang  Pariwisata.  Metode pengumpulan data selain dengan wawancara, dilakukan juga melalui dokumentasi.
Selanjutnya,  peneliti  melakukan  pengkajian lalu analisis data berdasarkan hasil perolehan dari wawancara dan observasi di lapangan.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak termasuk masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  oleh  peneliti  yang  berlokasi  di Desa Dulumai, diperoleh beberapa informasi.  Hal  yang  paling  penting  adalah aparat Desa masih kurang memahami isi dari Undang-Undang  Nomor  no  6  tahun  2014 tentang  Desa.  Dapat  dibayangkan  jika memahami saja masih sulit, maka pemerintah  Desa  sendiri  pasti  masih  akan
kesuliatan dalam proses implementasi Undang-Undang tersebut.
Pariwisata  merupakan  sektor  yang sangat  berperan  besar  dalam  menunjang perekonomian  di  Indonesia.  Melalui  sektor pariwisata,  sektor-sektor  lainnya  diyakini akan terdorong dan mengalami pertumbuhan. Dibandingkan dengan Negara- Negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki potensi  wisata  yang  lebih  besar.  Setiap daerah di Indonesia memiliki lebih dari satu situs dan potensi wisata yang bisa dikembangkan.  Sayangnya  kita  belum  bisa mengoptimalkannya.
Di  era  yang  semakin  maju  semakin banyak  pula  cara  dan  strategi  untuk mengangkat  potensi  wisata  di  suatu  daerah. Masing-masing  daerah  memiliki  kekhasan atau  penonjolan  karakteristik  alam  maupun sosio-kultural  dan  aspek  lainnya.  Desa memiliki  segudang  potensi  yang  bisa diangkat  menjadi  komoditas  dan  dipoles dengan  Manajemen  Strategi  yang  tepat untuk  menjadi  Desa  wisata.  Strategi  apapun membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai. Sehingga muncul  keyakinan  bahwa  pengembangan wisata  kembali menjadi  penyumbang  devisa terbesar ketiga bagi Negeri Ini.
Karena  itu,  untuk  terciptanya  hasil yang  optimal  dari  pengembangan  produk unggulan  kawasan  pedesaan  khususnya  di bidang pariwisata yang belu berjalan di Desa Dulumai ini, maka perlu diperhatikan upaya- upaya  peningkatan  sektor  wisata  sebagai berikut.
a) Pembangunan  infrastruktur  dan  jaringan informasi. Kelemahan  pariwisata  kita  di Indonesia  adalah  terletak  pada  buruknya infrastruktur  dan  jaringan  informasi.  Seperti contoh beberapa pariwisata di Desa Dulumai yang  terlihat  pada  gambar  sebelumnya  yang kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah. Akses  untuk  menuju  ke  tempat  wisata tersebut harus melalui medan yang sulit dan masih  harus  dilanjutkan  dengan  naik  perahu yang  keamanannya  kurang  menjamin.  Hal ini  menjadi  pertimbangan  yang  sangat  besar bagi  wisatawan  untuk  mengunjungi  lokasi
pariwisata  tersebut.  Selain  itu,  minimnya informasi  mengenai  tempat-tempat  wisata tersebut  menjadikannya  kurang  terekspos luas.  Di  Zaman  sekarang  ini,  pemerintah seharusnya  dapat  lebih  mudah  untuk mempromosikan  potensi  wisata  daerah melalui internet.  Akan  tetapi,  potensi  wisata di  Desa  Dulumai  ini  sangat  sulit  untuk ditemukan  bahkan  dalam  situs  pencarian  di Internet.
b) Kesadaran  kolektif  pentingnya  sektor pariwisata. Alasan utama upaya meningkatkan sektor pariwisata adalah untuk meningkatkan  sektor  ekonomi.  Sehingga perlu  membangun  kesadaran  kolektif  dari seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  hal  ini masyarakat Desa. Dengan adanya koordinasi  dari  masyarakat  Desa  maka pengembangan  daerah  wisata  juga  akan lebih mudah.
c) Memberikan  Pelatihan  bagi  masyarakat Desa  dan  Pemerintah  Desa  mengenai Wawasan  sektor  pariwisata. Mengingat bahwa  Kabupaten  Poso  sudah  tertanam dibenak masyarakat Indonesia sebagai daerah konflik, maka perlu adanya pelatihan kepada  masyarakat  dan  pemerintah  Desa mengenai  Strategi  untuk  menghadapi  hal tersebut.  Wisatawan  yang  berkunjung  akan lebih  merasa  aman  dan  nyaman  jika pemerintah  Desa  dan  masyarakat  mampu mengatasi  rasa  kekhawatiran  wisatawan dengan  pelayanan  yang  nyaman  dan  baik pula. Misalnya dengan menggunakan kebudayaan  lokal  desa  sebagai  media  untuk memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi pengunjung.  Dengan  adanya  pelatihan, masyarakat  tidak  akan  bingung  dalam berkomunikasi,  menyikapi  dan  melayani para  wisatawan.  Hal  ini  tentunya  akan memberikan  nilai  tambah  bagi  wisatawan yang berkunjung.
Sangat  besar  harapan  pemerintah bahwa  Dana  Desa  yang  di  turunkan  tidak hanya digunakan untuk hal yang bukan pada tempatnya  tetapi  benar-benar  dimanfaatkan untuk  kesejahteraan  bersama  dalam  rangka mewujudkan masyarakat Madani.

## KESIMPULAN
Produk  Unggulan  Kawasan  Pedesaan khususnya  pada  sektor  pariwisata  yang merupakan  salah  satu  program  prioritas penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2017, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan pembangunan masyarakat Indonesia.  Desa  Dulumai  merupakan  Desa yang  memiliki  potensi  yang  sangat  besar untuk  menjadi  Desa  Wisata  seperti  Desa- Desa tetangga lainnya. Desa wisata dimaknai sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi,  dan  fasilitas  pendukung  yang disajikan  dalam  suatu  struktur  kehidupan masyarakat  yang  menyatu  dengan  tata  cara dan tradisi yang berlaku di suatu Desa.
Akan  tetapi,  menjadi  pertanyaan  besar mengapa pemerintah Desa tidak menjadikan pariwisata sebagai Produk Unggulan Kawasan  Pedesaan  Desa  Dulumai.  Melalui penelitian  ini,  maka  dapat  diketahui  bahwa pemerintah kurang paham mengenai pengolahan  dan  pengembangan  daerah wisata  itu  sendiri  serta  bagaimana  dari implementasi  UU  Desa  dan  penggunaan Dana Desa tersebut.
Hal  lain  yang  mendorong  pemerintah kurang  bersimpati  untuk  pengembangan daerah  wisata  adalah  kurangnya  perhatian dari  pemerintah  Daerah  sendiri  dengan sektor  wisata.  Pemerintah  Desa  mengakui kurangnya  penghargaan  dari  pemerintah Daerah untuk daerah yang berhasil mengembangkan daerah wisatanya
merupakan  salah  satu  faktor  kurangnya
perhatian  pemerintah  desa  di  sektor  swasta. Seperti pelaksanaan festival untuk mengeksplor pariwisata yang hanya diadakan  satu  kali  dalam  setahun,  itu  pun tidak dilaksanakan maksimal. Jika pemerintah Desa bisa mengembangkan  potensi  wisata  tersebut, Desa  Dulumai  bukan  hanya  memiliki Sumber Daya Wisata yang menarik tapi juga memiliki Kebudayaan yang menarik. Seperti menjamu  tamu  untuk  makan  bersama  di balai  Desa  setiap  kali  kedatangan  tamu dengan  menciptakan  suasana  kekeluargaan yang  hangat  dan  kebudayaan  ini  hanya  bisa ditemui di Desa Dulumai.
Melihat  masih  banyaknya  kekurangan dari implementasi Dana Desa tersebut, maka Pemerintah  selaku  pemerintah  daerah  perlu lebih  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan serta  bimbingan  kepada  pemerinntah  Desa agar tidak adanya kekeliruan baik  dalam hal implementasi  Dana  Desa  maupun  teknik memilah program yang tepat untuk dilaksanakan.  Disamping  itu,  pendampingan pemerintah Daerah sangat dibutuhkan mengingat  pemerintah  daerah  sendiri  yang kurang  paham  dan  masih  ragu  untuk mengurus  Dana  Desa.  Dengan  adanya pembimbingan  serta  pengawasan  yang  baik, maka  diyakini  penggunaan  Dana  Desa  akan tepat  sasaran  dan  tidak  keliru.  Sehingga mampu  memberikan  dampak  yang  baik untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015. Pengembangan Desa. Jakarta Selatan Sutoro Eko. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta. Mahbub Janidi, dkk. 2015. Buku Desa. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2017. Kebijakan  Pengalokasian  dan  Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Jakarta Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta