Pengembangan Organisasi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara

## Margono
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: The  main  purpose  of  this  research  is  to  describe  and  to  analyze  the development of subdistrict organization in implementing the local government. At the same  time  it  also  tries  to  seek  the  support  factors  and  obstacles  in  developing  the subdistrict  organization.  The  research  focus  is  about  the  effectivity  of  subdistrict organization  in  Kutai  Kartanegara  district  covering  flexibility,  human  development, productivity,  control.  The  research  findings  indicate  that  the  development  of subdistrict organization did not run well, it can be seen from four aspects above.
Keywords: Organization, Subdistrict, Local Government
Abstrak: Tujuan utama  penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan  organisasi  kecamatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, dan  faktor-faktor  apa  yang  mendukung  dan  menghambat  pengembangan  organisasi kecamatan.  Adapun  fokus  penelitian  yang  ditetapkan  dalam  penelitian  ini  adalah efektifitas  dan  pengembangan  organisasi  kecamatan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  yang  meliputi:  fleksibilitas, pengembangan  manusia,  pengembangan  produktivitas,  kontrol.  Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa    pengembangan  organisasi  Kecamatan  Tenggarong dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  saat  ini  belum  optimal.  Dapat  dilihat melalui  empat  aspek  dalam  pendekatan  nilai-nilai  bersaing  seperti  fleksibilitas, pengembangan manusia, pengembangan produktivitas, dan kontrol.
Kata Kunci: Organisasi, Kecamatan, Pemerintah Lokal

## Pendahuluan
UU No. 22/1999 mengalami perubahan menjadi UU No. 32/2004, bahwa sistem pemerintahan daerah di Indonesia memasuki dan mengalami pergeseran dari corak penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  sentralistik  mengarah  ke  sistem pemerintahan daerah yang desentralistik.
Perubahan  itu  cenderung  untuk  mengganti  cara-cara  pengaturan  lembaga birokrasi  pemerintah  yang  sentralistik  ke  desentralistik,  dari  otoritarian  ke egalitarian dan demokratis, dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat, dari bentuk  organisasi  yang  besar  menjadi  ramping,  dari  cara  yang  menekankan  pada rowing menjadi steering ,  dari  yang  berorientasi  pada  kekuasaan  negara  ke berorientasi kompetisi dan memerhatikan pasar
Adapun tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan  kepada  masyarakat,  artinya  pelayanan  pemerintahan  diharapkan  dapat diberikan lebih efektif dan efesien.
Sebagai  sub  sistem  pemerintahan,  kecamatan  mempunyai  kedudukan  cukup strategis  dan  memainkan  peran  fungsional  dalam  pelayanan  dan  administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.
Margono, Pengembangan Organisasi Kecamatan Dalam Penyelengaraan Pemerintah……
Dalam  kaitannya  dengan  hal  ini,  pengembangan  kelembagaan  kecamatan yang  ada  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pelayanan  publik  yang  diharapkan oleh  masyarakat  dan  tuntutan  kekinian  yang  ada.  Organisasi  perangkat  daerah sekarang  ini,  disinyalir  sudah  menjadi  tempat  sekaligus  menjadi  sumber  masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Dalam hal proses pelayanan, seringkali birokrasi tidak memiliki prinsip-prinsip efisiensi,  transparansi,  efektifitas  dan  keadilan.  Proses  pelayanan  publik  tidak memiliki  transparansi baik  dalam  hal  waktu, biaya  dan  prosedur yang  harus  dilalui. Kalaupun ada standar prosedur pelayanan publik seringkali hanya menjadi pajangan dan  standar  formal.  Intransparansi  prosedur,  waktu  dan  biaya  pelayanan  sengaja diciptakan untuk kepentingan ketergantungan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan.  Mengacu  pada  gambaan  di  atas,  maka  artikel  ini  berupaya  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  pengembangan  organisasi  kecamatan,  serta faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## Desentralisasi Pemerintahan Daerah
Di  dalam  teori  demokrasi  liberal  memberikan  dukungan  bagi  desentralisasi karena  mampu  mendukung  demokrasi  pada  dua  tingkatan. Pertama ,  memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional karena local government itu mampu menjadi sarana pendidikan politik rakyat dan memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, serta mendukung penciptaan stabilitas politik. Secara terang benderang  pendapat  Hoessein  yang  dikutip  oleh  Muluk  (2007:2),  mengungkapkan bahwa  dalam  konsep  otonomi  terkandung  kebebasan  untuk  berprakarsa  dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa  kontrol  langsung  dari  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu  kaitannya  dengan demokrasi  sangatlah  erat. Kedua, konsep local  government mampu  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  setempat. Penjelasan Hoessein  seperti  yang  dikutip  oleh Muluk  (2007:2),  mengingatkan  bahwa  local  government  dan  local  autonomy  tidak dicerna  sebagai  daerah  atau  pemerintah  setempat  tetapi  merupakan  masyarakat setempat.  Urusan  dan  kepentingan  yang  menjadi  perhatian  keduanya  bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas bukan bangsa.
Menurut  Hoessein  (2000:12),  memaparkan  bahwa  tujuan-tujuan  yang  akan dicapai melalui desentralisasi merupakan nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa  kesatuan  bangsa,  pemerintahan  demokrasi,  kemandirian  sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi, dan pembangunan sosial ekonomi. Tujuan  tersebut  biasanya  tercantum  dalam  kebijakan  nasional,  peraturan perundang-undangan  dan  atau  pernyataan  politik  para  elit  nasional  mengenai desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Mengingat  beragamnya  tujuan  yang  akan dicapai  melalui  desentralisasi,  maka  tiap  negara  seringkali  membuat  skala  prioritas tujuan  desentralisasi.  Oleh  karena  itu,  terdapat  variasi  mengenai  skala  prioritas antar  negara  dan  bahkan  antar  kurun  waktu  dalam  suatu  negara  sebagai  hasil kekuatan-kekuatan  yang  berpengaruh.  Hasil  kajian  lintas  negara  oleh  Leemans seperti yang dikutip Hoessein (2000:14) menyatakan bahwa pemilihan skala prioritas
tujuan desentralisasi pada efisiensi di berbagai negara acapkali berpasangan dengan kesatuan  bangsa,  sedangkan  pemilihan  skala  prioritas  tujuan  desentralisasi  pada demokrasi berpasangan dengan kemandirian. Senada dengan hasil kajian tersebut, Halligan & Aulich  seperti  dikutip  dalam  Hoessein  (2000:12) mengajukan  dua  model pemerintahan  daerah,  yakni:  (1)  model  local  democracy  yang  menekankan  pada nilai-nilai  demokrasi  dan  nilai-nilai  lokal;  (2)  model  efisiensi  struktural  yang menekankan  pentingnya  pemberian  pelayanan  secara  efisien  kepada  masyarakat lokal.  Kemudian  Stoker  seperti  dikutip  oleh  Hoessein  (2000:13)  lebih  luas  lagi menguraikan  tentang  model  demokrasi  yang  menurutnya  mempunyai  sejumlah nilai,  yakni:  pemerintahan  daerah  didasarkan  atas  kepercayaan  adanya  nilai  dalam penyebaran  kekuasaan  dan  keterlibatan  berbagai  pengambil  keputusan  didaerah; pandangan mengenai kekuatan dalam keanekaragaman sebagai tanggap terhadap kemajemukan  tuntutan;  pemerintahan  daerah  bersifat  lokal  yang  dapat memfasilitasi  akses  dan  tanggap  masyarakat  setempat,  karena  pemerintahan tersebut  dekat  dengan  masyarakat;  dan  penyebaran  kekuasaan  merupakan  nilai yang  fundamental  dan  pemerintahan  daerah  yang  terdiri  atas  lembaga-lembaga yang didasarkan atas pemilihan dapat mewakili penyebaran kekuasaan politik yang absah dalam masyarakat.

## Urusan Pemerintahan
Pada  prinsipnya  desentralisasi  merupakan  penyerahan  atau  pengakuan urusan  pemerintahan  bagi  provinsi,  kebupaten  dan  kota.  Dalam  kerangka  hukum selama  ini  pengertian  desentralisasi  hanya  menonjolkan  aspek  penyerahan  urusan pemerintahan  saja  (Hoessein,  2005:66).  Desentralisasi  adalah  mengotonomikan suatu  masyarakat  yang  berada  dalam  teritorial  tertentu.  Sesuai  dengan  arahan konstitusi  pengotonomian  tersebut  dilakukan  dengan  menjadikan  masyarakat tersebut sebagai provinsi, kabupaten dan kota.
Desentralisasi  yang  terjadi  hanya  berupa  penyerahan  wewenang  yang menjadi  kompetensi  pemerintah  (presiden  dan  para  menteri).  Jadi  pada  dasarnya desentralisasi  hanya  bersumber  dari  presiden  dan  para  menteri.  Tidak  ada penyerahan  wewenang  dari  lembaga-lembaga  tinggi  negara  lain.  Tidak  ada  yang bersumber  dari  institusi  MA,  kecuali  untuk  kasus  Provinsi  NAD,  tidak  ada penyerahan  wewenang  dari  DPR  apalagi  MPR.  Bahwasanya  selalu  terdapat sejumlah  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  diselenggarakan  secara sentralisasi  beserta  penghalusannya  dekonsentrasi.  Tetapi  tidak  pernah  terdapat suatu urusan pemerintahan yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. Urusan  pemerintahan  yang  menyangkut  kepentingan  dan  kelangsungan  hidup berbangsa  dan  bernegara  lazimnya  diselenggarakan  secara  sentralisasi  dan dekonsentrasi. Urusan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) diselenggarakan secara desentralisasi.
Pembagian  urusan  pemerintahan,  berangkat  dari  sebuah  diktum  tidak mungkin  urusan  diselenggarakan  secara  100%  sentralisasi  atau  100%  desentralisasi dalam  satu  negara  bangsa. Terdapat  urusan pemerintahan  yang  sudah  merupakan keniscayaan  menjadi  tanggung  jawab  penuh  pemerintah  yakni:  (1)  politik  luar
Margono, Pengembangan Organisasi Kecamatan Dalam Penyelengaraan Pemerintah……
negeri;  (2) pertahanan;  (3) keamanan; (4) yustisia; (5) moneter dan fiskal nasional; dan  (6)  agama.  Di  luar  urusan-urusan  pemerintahan  tersebut,  pada  prinsipnya urusan  pemerintahan  terpola  menjadi  dua  bagian  yakni:  (1)  urusan  yang  dapat didesentralisasikan; dan (2) urusan pemerintahan yang tidak dapat diselenggarakan secara  terdesentralisasi.  Urusan  pemerintahan  yang  dapat  didesentralisasikan terbagi  atas:  (1)  urusan  yang  100  persen  memungkinkan  didesentralisasikan  yang terbagi atas: (a) menurut prakarsa sendiri; dan (b)  yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.  Keduanya  atas  dasar local  needs ;  (2)  urusan  yang  dapat didesentralisasikan masih terdapat kemungkinan dilakukan oleh pemerintah karena berbagai hal tidak memungkinkan 100 persen didesentralisasikan.
Oleh  karena  itu,  terdapat  kemungkinan  sentralisasi  pada  urusan  seperti  ini sehingga  dapat  dilakukan  melalui  (a) medebewind (tugas  pembantuan);  (b) sentralisasi murni; dan (c) dekonsentrasi tergantung pada skala ekonomi (efisiensi), eksternalitas,  lokalitas,  dan catchment  area .  Penjelasan  terhadap  kriteria-kriteria dalam  distribusi  urusan  pemerintahan  yang  disebutkan  tersebut  adalah  sebagai berikut: Pertama ,  ekternalitas  ( spill-over )  yaitu  siapa  kena  dampak,  mereka  yang berwenang mengurus. Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan  tersebut.  Apabila  dampak  yang  ditimbulkan  bersifat  lokal,  maka  urusan pemerintahan  tersebut  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota.  Bila  dampaknya bersifat  regional  menjadi  kewenangan  provinsi  dan  bila  bersifat  nasional  menjadi kewenangan pusat. Kedua , akuntabilitas yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung atau dekat dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas  penyelenggaraan  bagian  urusan  pemerintahan  tersebut  kepada masyarakat akan lebih terjamin. Ketiga , efisiensi yakni otonomi daerah harus mampu menciptakan  pelayanan  publik  yang  efisien  dan  mencegah high  cost  economy . Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale ) pelayanan publik. Skala ekonomis  dapat  dicapai  melalui  cakupan  pelayanan  yang  optimal.  Pendekatan  ini dengan  pertimbangan  bahwa  apabila  suatu  urusan  dalam  penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh suatu strata pemerintahan, maka strata pemerintahan itulah yang lebih tepat untuk menangani urusan pemerintahan dimaksud. Daya guna dan hasil guna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat, dan murah, serta hasil dan manfaatnya lebih besar, luas, dan banyak dengan resiko yang minimal.
Lebih  jauh  dan  menyeluruh  tentang  distribusi  fungsi  atau  wewenang dijelaskan  oleh  Muluk  (2007:19)  sebagai  berikut. Pertama ,  menyangkut  aktivitas fungsional  apa  yang  perlu  di  desentralisasi.  Komponen  ini  meliputi  keseluruhan fungsi,  kecuali  fungsi  yang  penting  bagi  kesatuan  nasional,  beberapa  kategori fungsi,  atau  fungsi  tunggal  saja.  Dalam  hal  ini,  tampaknya  distribusi  fungsi  yang terjadi di Indonesia menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mengikuti cara yang pertama, yakni menyangkut keseluruhan fungsi, kecuali aktivitas  yang  penting  bagi  kesatuan  nasional.  Fungsi  atau  wewenang  yang
dikecualikan  tersebut  seperti  yang  tertera  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  pasal  10 ayat  3,  yaitu:  (1)  politik  luar  negeri;  (2)  pertahanan;  (3)  keamanan;  (4)  yustisia;  (5) moneter dan fiskal nasional; dan (6) agama.
Kedua, tentang  kekuasaan  apa  saja  yang  perlu  dilekatkan  dalam  aktivitas atau fungsi yang didesentralisasi. Dalam hal ini ada tiga kategori kekuasan yakni: (1) kekuasaan dalam pembuatan kebijakan yang dibagi lagi dalam kekuasaan mengatur ( policy  making  atau  regeling )  dan  mengurus  ( policy  executing  atau  bestuur );  (2) kekuasaan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran; dan (3) kekuasaan  dalam  bidang  kepegawaian  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan menentukan  prasyarat,  penetapan,  penunjukan,  pemindahan,  pengawasan  dan penegakan disiplin.
Ketiga, menyangkut  desentralisasi  kekuasaan  pada  tingkat  tertentu  yang mencakup tiga tingkatan, yakni: (1) pada tingkatan wilayah  ( regions ),  provinsi atau negara  bagian;  (2)  tingkatan  distrik  atau  kabupaten  dan  kota;  (3)  tingkatan  desa atau masyarakat. Terkait kebijakan desentraliisasi di Indonesia yang mengacu pada UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  kelihatannya  tidak  lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan antara provinsi dan daerah lainnya kini bersifat coordinate dan independent.
Keempat, terkait dengan kepada siapa distribusi fungsi diberikan. Dalam hal ini  ada  dua  pilihan  untuk  mendistribusikan  kekuasaan,  yakni:  (1)  kepada  badan fungsional khusus yang biasanya menjalankan suatu fungsi tertentu saja ( specialized functional  agency );  dan  (2)  kepada  badan  berbasis  wilayah  yang  menjalankan beragam  fungsi  ( multi-purpose  territorially  agency ).  Di  Indonesia  kebijakan desentralisasi  yang  dianut  mengacu  pada  distribusi  fungsi  jenis  yang  kedua,  yaitu multi-purpose  territorially  agency ketika  daerah  menjalankan  banyak  fungsi  dan berupa badan yang berbasis teritorial.
Kelima, menyangkut cara fungsi atau wewenang di desentralisasikan. Dalam hal  bagaimana  cara  fungsi  atau  wewenang  di  desentralisasikan,  terdapat  dua  cara yakni: (1) legislasi; dan (2) delegasi administrasi. Cara pertama  yaitu legislasi dibagi menjadi constitutional  legislation berlaku  di  negara  federal  seperti  Amerika  Serikat dan ordinary legislation berlaku di negara kesatuan seperti Indonesia.
Dalam pengertian dan pemahaman organ dan fungsi tersebut, maka institusi pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dapat  dimaknai  sebagai  organ  dan  cenderung termasuk  dalam the  strong  mayor-council  form, atau  bahkan  cenderung  berbentuk the strong mayor-council with chief executive officer . Hal ini tampak dari keberadaan Kepala Daerah (gubernur, bupati atau walikota) sebagai padanan mayor dan DPRD sebagai perwujudan dari council. Mengenai fungsi pemerintahan yang dilaksanakan adalah  bersifat multi atau general puspose  local  authority karena  institusi pemerintahan daerah melaksanakan beragam fungsi pemerintahan.

## Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
Menurut  Hoessein  seperti  yang  dikutip  oleh  Muluk  (2007:144)  proses pengisian  untuk  birokrat  daerah  otonom  dimaksudkan  untuk  menjamin  netralitas birokrasi.  Perangkat  daerah  ini  terdiri  atas  Sekretariat  Daerah,  Dinas  Daerah,  dan
Margono, Pengembangan Organisasi Kecamatan Dalam Penyelengaraan Pemerintah……
lembaga  teknis  daerah  lainnya  yang  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah. Lembaga  teknis  daerah  bisa  berupa  Badan,  Kantor,  Kecamatan,  Kelurahan,  dan sebagainya.  Oleh  karena  itulah,  perangkat  daerah  merupakan  birokrasi  daerah otonom  yang  proses  pengisiannya  atas  dasar  pengangkatan  ( appointed )  dan tertutup bagi partai politik. Selanjutnya struktur perangkat daerah kabupaten yang berlaku  seragam  di  seluruh  daerah  kabupaten  di  Indonesia.  Perangkat  daerah sebagai birokrasi daerah otonom di bawah kendali Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi  yang  mirip  dengan chief  executive  officer .  Sehubungan  dengan  keragaman tersebut  Kepala  Daerah  dan  DPRD  melaksanakan  fungsi  pembuatan  kebijakan ( policy making function ) dan perangkat daerah (birokrasi daerah) mejalankan fungsi pelaksanaan kebijakan ( policy executing function ).
Struktur  organisasi  adalah  rencana  formal  untuk  menciptakan  pembagian kerja  yang  efisien  dan  koordinasi  yang  efektif  dari  kegiatan-kegiatan  anggota organisasi.  Struktur  organisasi  mengandung  pengertian  tentang  bagaimana  tugas akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal (Robbins, 1994:217). Sementara  itu,  pendapat  Ranson  dan  Huber  seperti  dikutip  oleh  Gibson, et  al. (1995:217)  menyatakan  bahwa  struktur  organisasi  adalah  pola  dan  kelompok pekerjaan  dalam  suatu  organisasi  dan  merupakan  sesuatu  yang  membedakan antara organisasi dengan yang lain. Organisasi berorientasi pada maksud dan tujuan tertentu  yang  berarti  bahwa  struktur  organisasi  juga  memperhatikan  maksud  dan tujuan organisasi dan manajemen dituntut menempatkan struktur organisasi dalam kaitannya dengan kontribusi efektivitas organisasi.

## Perspektif Teori Organisasi Perangkat Daerah
Relevansi  dan  terkait  dengan  perangkat  daerah  sebagai  suatu  organisasi, maka berikut akan dikemukakan beberapa teori organisasi dari berbagai ahli. Teori- teori  organisasi  tersebut  akan  berguna  di  dalam  melakukan  analisis  terhadap keberadaan  organisasi  perangkat  daerah. Henry  Mintzberg  (1979),  menjelaskan bahwa setiap organisasi mempunyai lima elemen dasar yang menjadi kerangka kerja untuk  mengklasifikasi  suatu  organisasi.  Kelima  elemen  dasar  dapat  dijelaskan sebagai berikut: The operating core is charged with ensuring the organization serve its mission in an effective way , and also that is serve the needs of those who control or other  wise  have  power  over  the  organization (Para  pegawai  yang  melaksanakan pekerjaan dasar  yang berhubungan dengan produksi berupa barang dan jasa); The strategic  apex of  the  organization  encompasses  those  numbers–the  operators-who perform the basic work related directly to the product and services (Manajer tingkat puncak  (pucuk  pimpinan)  yang  diberi  tanggung  jawab  keseluruhan  atas  suatu organisasi); The middle line, the strategic apex is joined to the operating core by the chain  of  middle  line  managers  with  formal  authorithy (Para  manajer  yang  menjadi penghubung operating  core dan strategic  apex ); The  technostructure , The  control analyst of the technostructure serve to effect certain forms of standardization in the organization (Para  analis  yang  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan bentuk  standarisasi  tertentu  dalam  organisasi); The  support  staff , a  glance  at  the chart of almost any large contemporary organization reveals a great number of units,
all specialized, that exist to provide support to the organization out side its operating workflow ( Orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi).
Selanjutnya  oleh  Robbins  (1994:91),  mengembangkan  dimensi  universal struktur  suatu  organisasi  meliputi  kompleksitas,  formalisasi,  dan  sentralisasi. Kompleksitas  merujuk  pada  diferensiasi  pada  suatu  organisasi.  Diferensiasi  dalam suatu  organisasi  terdiri  tiga  jenis,  yakni pertama ,  diferensiasi  horisontal,  yaitu diferensiasi  antara  unit-unit  berdasarkan  orientasi  para  anggota,  sifat  dari  tugas, tingkat  pendidikan  serta  pelatihannya.  Semakin  banyak  jenis  tugas  semakin kompleks pula organisasi tersebut karena orientasi yang berbeda akan menyulitkan para anggota untuk berkomunikasi dan menyulitkan manajer untuk mengoordinasi kegiatan  pegawainya.  Adanya  diferensiasi  horisontal  dapat  terlihat  dari  adanya spesialisasi  dan  departementalisasi. Kedua ,  diferensiasi  vertikal  terjadi  jika  semakin banyak tingkatan dalam hirarki dari manajer paling tinggi sampai tingkatan pegawai yang  paling  rendah  semakin  menyulitkan  komunikasi  dan  koordinasi  dalam  suatu organisasi. Organisasi dengan jumlah pegawai yang sama belum tentu mempunyai tingkat  hierarki  vertikal  yang  sama  pula.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  rentang kendali  ( span  of  control ).  Terdapat  hubungan  timbal  balik  antara  diferensial horizontal dengan diferensial vertikal. Ketiga , diferensial spasial, yang merujuk pada tingkat  jauh  dekatnya  jarak  lokasi  antara  kantor,  pabrik  dengan  personalia  yang tersebar  secara  geografis.  Hal  ini  akan  menambah  kompleksitas  yang  telah  ada. Formalisasi  merupakan  tingkat  kapasitas  mana  pekerjaan  di  dalam  organisasi (peraturan,  prosedur,  instruksi,  dan  komunikasi)  distandarisasikan.  Makin  besar profesionalisme  sebuah  pekerjaan,  semakin  kecil  kemungkinan  pekerjaan diformalisasikan. Formalisasi dapat mengontrol perilaku organisasi dan mengurangi keanekaragaman.  Meskipun  para  profesional  tidak  diberlakukan  formalisasi,  perlu disosialisaikan  adanya  formalisasi  pada  organisasi  yang  diajak  bekerja  sama. Sosialisasi  berbentuk  nilai,  norma,  dan  pola  perilaku  yang  diterapkan  organisasi kepada  pegawai  atau  profesional  sebelum  mereka  bergabung  dengan  organisasi tersebut.  Formalisasi  pada  organisasi  biasa  digunakan  terhadap  seleksi  pegawai baru, persyaratan peran dalam pekerjaan, peraturan, prosedur kebijakan, dan ritual. Sentralisasi  merupakan  tingkatan  pengambilan  keputusan  yang  dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi  menunjukkan sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah disebut desentralisasi. Oganisasi  sebagai  kumpulan  orang  merupakan  faktor  utama  yang  harus diperhatikan agar koordinasi dapat terlaksana. Namun, pada organisasi yang besar tidak  mungkin  seorang  manajer  dapat  mengakses  semua  data  yang  diberikan bawahan.  Dalam  hal  ini,  manajer  dapat  melimpahkan  sebagian  konsentrasi pengambilan keputusan pada bawahan. Penyebaran atau transfer seperti ini disebut dengan desentralisasi.
Menurut  Robbins  (1994:301),  selain  dimensi  universal  di  atas  juga  terdapat tiga  desain  organisasi  yang  sering  dipergunakan,  antara  lain: pertama ,  struktur sederhana  yakni  bentuk  organisasi  yang  tidak  kompleks.  Struktur  ini  memiliki tingkat departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, dan formalisasi
Margono, Pengembangan Organisasi Kecamatan Dalam Penyelengaraan Pemerintah……
yang rendah. Kedua , birokrasi yakni struktur birokrasi ditandai dengan standarisasi. Struktur ini bercirikan padatnya tugas operasional bersifat rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi, peraturan, dan perundang-undangan yang sangat formal, tugas- tugas  yang  dikelompokkan  ke  dalam  departemen-departemen  fungsional, kekuasaan yang tersentralisasi, ruang lingkup kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan  yang  mengikuti  rantai  perintah.  Dalam  struktur  birokrasi,  kekuatan utama  terletak  pada  kemampuannya  untuk  melakukan  aktivitas  yang  telah distandardisasi  dan  formalisasi  yang  tinggi  menyebabkan  pengambilan  keputusan sangat sentralistik. Salah satu kelemahan struktur birokrasi adalah spesialisasi yang ada  dapat  menciptakan  konflik-konflik  antar  subunit.  Sehingga  tujuan  unit fungsional  dapat  mengesampingkan  tujuan  birokrasi  secara  keseluruhan. Kelemahan  lainnya  adalah  orang-orang  yang  bekerja  dalam  organisasi  ini  terlalu menekankan  pada  peraturan. Ketiga ,  struktur  matriks  yang  pada  dasarnya menggabungkan dua bentuk departementalisasi yakni fungsi dan produk. Kekuatan matriks  terletak  pada  kemampuannya  untuk  mempermudah  koordinasi  ketika organisasi memiliki banyak kegiatan yang kompleks dan saling bergantung.
Selanjutnya  terdapat  enam  elemen  penting  yang  harus  diperhatikan  ketika mendesain  suatu  struktur  organisasi.  Keenam  elemen  itu  yakni:  (1)  spesialisasi pekerjaan,  yaitu  pembagian  pekerjaan  untuk  menggambarkan  sejauh  mana  tugas- tugas  dalam  organisasi  dibagi  menjadi  pekerjaan-pekerjaan  yang  terpisah;  (2) departementalisasi  yaitu  dasar  untuk  mengelompokkan  pekerjaan  sehingga  tugas- tugas yang sama dapat dikoordinasikan; (3) rantai perintah yaitu garis kewenangan yang  tidak  terputus  dari  puncak  organisasi  ke  eselon  paling  bawah  yang menjelaskan  pelaporan;  (4)  rentang  kendali,  mengacu  pada  jumlah  bawahan  yang dapat  dipimpin  secara  efisien  dan  efektif;  (5)  sentralisasi  adalah  istilah  yang mengacu  pada  terpusatnya  pengambilan  keputusan  pada  titik  tunggal  dalam organisasi;  dan  (6)  formalisasi,  mengacu  pada  suatu  tingkat  tentang  pekerjaan dalam organisasi yang distandarisasikan (Robbins, 1994:169).

## Efektivitas dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah
Manifestasi  dari  efektivitas  dan  pengembangan  suatu  organisasi  tentu menjadi harapan dan keinginan semua pihak dalam organisasi tersebut. Namun hal ini  seringkali  sebaliknya  yang  terjadi.  Harapan  akan  efektivitas  pengembangan organisasi  tidak  menjadi  kenyataan.  Sehingga  sampai  saat  ini  masih  menjadi persoalan  utama  yang  dihadapi  oleh  suatu  organisasi.  Termasuk  organisasi pemerintah daerah tidak luput dari persoalan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
Konsepsi  dan  pemikiran  tentang  efektivitas  organisasi  dapat  dilacak  dalam Gibson, et  al . (1996:28)  yang  memberikan  penjelasan  bahwa  efektivitas  dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, fleksibilitas,  kepuasan,  sifat  keunggulan  dan  pengembangan.  Dalam  konteks perilaku organisasi, perspektif efektivitas ini dapat diidentifikasi pada tiga tingkatan analisis yakni: individual, kelompok, dan organisasi. Perspektif efektivitas individual merupakan tingkatan yang paling dasar, yang  menekankan pada kinerja tugas dari
anggota  tertentu  organisasi.  Tugas  yang  harus  dikerjakan  merupakan  bagian pekerjaan  atau  posisi  dalam  organisasi.  Perspektif  efektivitas  kelompok  secara sederhana  adalah  jumlah  kontribusi  seluruh  anggota.  Kemudian  perspektif efektivitas organisasi yaitu akumulasi dari efektivitas individu dan kelompok. Namun demikian, efektivitas  organisasi  lebih dari  sekedar  penjumlahan  efektivitas  individu dan  kelompok.  Melalui  efek  sinergi,  organisasi  mendapatkan  tingkat  efektivitas yang lebih tinggi dibanding penjumlahan bagian-bagiannya.
Dalam  konteks  manajerial,  efektivitas  organisasi  harus  dikoordinasikan melalui  pelaksanaan  fungsi-fungsi  manajemen,  yakni  perencanaan  ( planning ), pengorganisasian  ( organizing ),  mengarahkan  ( directing ),  dan  pengawasan ( controlling ).  Pada  masing-masing  tingkat  (individual,  kelompok,  dan  organisasi) pimpinan memiliki tanggung jawab untuk mencapai kinerja yang efektif (Gibson, et al ., 1996:37).
Dalam  perspektif  teori  tentang  efektivitas  organisasi  oleh  Stephen  P. Robbins  (1994),  memulai  penjelasan  tentang  efektivitas  organisasi  dengan mengajukan  suatu  pertanyaan  yaitu  apa  yang  membuat  organisasi  efektif? Jawabnya  adalah  struktur  organisasi  yang  tepat.  Struktur  organisasi  yang  tepat adalah  cara  menempatkan  orang  serta  pekerjaannya  dan  menetapkan  peran  serta hubungan  mereka.  Hal  ini  merupakan  determinan  penting  dan  yang  menyatakan apakah  organisasi  berhasil  atau  gagal.  Lebih  jauh  dijelaskan  Robbins  (1994:55) mengungkapkan  bahwa  pada  tahun  1960-an  dan  awal  1970-an  kajian  tentang efektivitas  organisasi  sangat  berkembang  yang  pada  akhirnya  teridentifikasi  tiga puluh  kriteria  yang  berbeda  dalam  mengukur  keefektifan  organisasi.  Dengan mengutip  pendapat  John  R.  Campbell,  Robbins  menguraikan  ketiga  puluh  kriteria dimaksud yakni: efektivitas secara keseluruhan, produktivitas, efisiensi, keuntungan, kualitas,  tingkat  kecelakaan,  perkembangan,  tingkat  ketidakhadiran,  pergantian, kepuasan kerja, motivasi kerja, semangat kerja, tingkat kendali, tingkat kohesi atau konflik,  fleksibilitas  atau  kemampuan  beradaptasi,  rencana  dan  penetapan  tujuan, persetujuan  tentang  tujuan,  tingkat  internalisasi  tentang  tujuan  organisasi,  peran dan  kesesuaian  norma,  ketrampilan  manajerial  atau  kerja,  manajemen  dan komunikasi  informasi,  kemudahan,  pemanfaatan  lingkungan,  evaluasi  oleh  pihak luar, stabilitas, nilai sumber daya manusia, partisipasi dan saling pengaruh, perhatian terhadap pelatihan dan pengembangan, dan terhadap prestasi/performa.
Selanjutnya menurut Quinn & Rohrbaugh (1981) seperti yang dikutip oleh Lee (2004:  22)  dan  Robbins  (1994:77),  bahwa  nilai-nilai  tersebut  dapat  dikombinasikan untuk membentuk delapan sel atau kumpulan dari kriteria efektivitas organisasi. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat  delapan  sel  (kelompok  nilai)  yang  dapat dikombinasikan  sehingga  menciptakan  empat  definisi  atau  model  tentang keefektifan organisasi. Keempat model yang dimaksud yakni; (1) the human-relations model ; (2) the  open-systems  model ; (3) the  rational-goal  model ;  (4) the  internal- process  model ;  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: The  human-relation  model, terdiri atas sel-sel PFM (people, flexibility, means) dan PFE (people, flexibility, ends).
Menurut  Quinn  &  Rohrbaugh  (1983)  seperti  dikutip  oleh  Robbins  (1994:78) dan  Kasim  (1993:92-96),  bahwa  setiap  model  tersebut  mewakili  sekumpulan  nilai
Margono, Pengembangan Organisasi Kecamatan Dalam Penyelengaraan Pemerintah……
tertentu dan mempunyai kutub yang berlawanan dengan penekanan yang berbeda- beda. Seperti human-relations model dengan kriteria keefektifannya mencerminkan manusia  dan  fleksibilitas  berdiri  secara  bertentangan  dengan rational-goal  model yang menekankan pada organisasi dan stabilitas. Demikian pula open-system model yang ditetapkan oleh nilai-nilai organisasi dan fleksibilitas, bertolak belakang dengan internal-process  model yang  kriteria  keefektifannya  mencerminkan  fokus  pada manusia dan struktur yang stabil. Kemudian dijelaskan bahwa setiap model tersebut mencerminkan  perbedaan-perbedaan  utama  yang  menjadi  penekanan  dalam manajemen dan  struktur  organisasi.  Penjelasan the  rasional  goal  model fokus  pada pengawasan ( control ),  kompetisi  ( competition ),  tujuan  dan  sumber  eksternal  ( goal external  and  resources )  yang  berlawanan  dengan the  human  relations  model yang komitmen pada pengembangan nilai partisipasi dan kelanjutan hubungan kerjasama ( collaborate  and  participation ).  Demikian  pula the  open  systems  model fokus  pada responsivitas  ( responssiveness ),  kemampuan  adaptasi  ( adaptability ),  sifat kelenturan  ( flexibility )  yang  dicirikan  oleh  kreativitas  ( creative )  dan  inovasi ( innovation )  dan  jaminan  ekternal  yang  mendukung  ke  tatanan  yang  lebih  baik. Model terakhir ini berbanding terbalik dengan the internal process/hierarchical model yang  konsentrasi  pada  tatanan  yang  stabil  ( stability )  dan  kelancaran  ( continuty ) melalui kegiatan yang berulang atau kebiasaan  ( routinisation ). Model ini juga lebih berorientasi  pada  proses  dan  melakukan  pengawasan  secara  hirarki  ( hierarchical control ) untuk mengembangkan rasa tanggung jawab yang kuat ( strongest sense of accountability ).
Secara  konseptual  desentralisasi  mengandung  dua  elemen  pokok  yakni pembentukan  daerah  otonom  dan  penyerahan  kekuasaan  secara  hukum  untuk menangani  urusan  pemerintahan.  Organisasi  perangkat  daerah  dalam  konteks penelitian  ini  adalah  bagian  dari  pengertian  organ  dan  fungsi  yakni  pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan ( policy executor ).
Perangkat  daerah  sebagai  instrumen  dalam  penyelenggaran  pemerintahan daerah,  befungsi  sebagai  wadah  dan  kerangka  kerja  sistem  keuangan,  sistem kepegawaian,  sistem  perencanaan,  sistem  pelayanan  publik  dan  berbagai  sistem atau sub-sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Instrumen bagi pemerintah daerah  dalam  menjalankan  berbagai  kewenangannya  dan  wadah  untuk mengemban visi dan misi daerah, tujuan daerah, dan mengemban pelayanan publik yang menjadi tugas dan tanggung-jawab daerah.
Mengingat  begitu  penting  dan  strategis  posisi  perangkat  daerah,  maka dalam konteks organisasi, perangkat daerah pada penelitian ini akan dianalisis dari aspek struktur dengan menggunakan teori struktur organisasi.

## Pengembangan organisasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
Dasar teori yg digunakan dalam pembahasan adalah Robbins (1994:76); dan Sherwood (2002:2)
Hasil  penelitian  dikaji  dengan  konsep  menunjukkan  bahwa  struktur  yg terbentuk  berdasarkan  regulasi  yang  ada  (PP.  41/2008  &  PP.  38/2007)  belum
merupakan  manifestasi  atau  perwujudan  dari  nilai  inovasi  dan  perubahan,  serta aspek-aspek  yang  bersifat  eksternal  dalam  dimensi  fleksibilitas  (kemampuan menyesuaikan  diri  terhadap  perubahan  kondisi  dan  tututan  dari  lingkungan eksternal).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dikaji  dengan  konsep  yang  relevan  bahwa orientasi  efektivitas  pengembangan  manusia  dapat  dinilai  melalui  jenis  dan  jumlah program  kerja  setiap  organisasi  perangkat  yang  diarahkan  pada  peningkatan kapasitas  dan  profesionalitas  aparatur.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam peningkatan  kapasitas  aparatur  daerah,  antar  lain  mengacu  pada  Kepmendagri No.38  Tahun  2002  dan  Keputusan  LAN  No.  193/XIII/10/6/2001  tentang  Pendidikan dan  Latihan  PNS,  meliputi  Diklat  Prajabatan,  Diklat  Kepemimpinan,  Diklat Fungsional,  dan  Diklat  Teknis.  Namun  kurang  berorientasi  pada  peningkatan keterampilan dan kreatifitas aparatur yang relevan dengan bidang tugas kerjannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dikaji  dengan  konsep  yg  relevan  menunjukkan bahwa produktivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan Kecamatan Tenggarong sangat  berhubungan  dengan  dimensi  struktur  kelembagaan  pemerintahan  daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah mengalami perubahan; adanya kejelasan tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi. Penjelasan realisasi program secara umum memberi gambaran bahwa pencapaian nilai produktivitas Kecamatan Tenggarong  yg  diukur  melalui  tingkat  realisasi  program  dan  kegiatan  pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh organisasi Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, tampaknya belum optimal. Kenyataan ini tentu menjadi sesuatu yang ironi  bagi  Kecamatan  Tenggarong  sebagai  salah  satu  SKPD  di  masa  desentralisasi pemerintahan daerah sekarang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dikaji  dengan  konsep  yang  relevan,  bahwa perhatian  terhadap  aspek  kontrol  internal  organisasi  terlihat  dari  adanya  sejumlah kebijakan  camat  tentang  pentingnya  kedisiplinan  para  aparat  dan  staf  pemerintah kecamatan,  dan    fungsi  pengawasan  dari  dewan  bersifat  eksternal  karena  berasal dari luar institusi pemerintah Kecamatan Tenggarong. Dari analisis dan pembahasan di  atas,  internal  organisasi  perangkat  daerah  Kec  Tenggarong  yg  dicirikan  oleh organisasi  yang  stabil,  suasana  organisasi  yg  tentram,  tugas  dan  fungsi  organisasi berjalan  secara  rutin  dan  lancar,  serta  segala  aktivitas  aparat  organisasi  berproses sesuai  aturan-aturan  formal  dan  prosedur  tetap,  didukung  oleh  beberapa  kondisi, antara  lain:    adanya  satuan  perangkat  daerah  Kecamatan  Tenggarong  yg  memiliki tugas pokok dan fungsi yg jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yg telah diatur dengan perda No.68 Tahun 2008 dan Perda No.14 Tahun 2008;

## Faktor-Faktor  yang  Mendukung  Pengembangan  Organisasi  Kecamatan  dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan  hasil  penelitian  selanjutnya  dikaji  dengan  konsep  yg  relevan maka  peneliti  mengidentifikasi  empat  faktor  yang  mendukung  penyelenggaraan pemerintahaan  daerah  agar  berlangsung  secara  efektif,  yakni  (1)  faktor
Margono, Pengembangan Organisasi Kecamatan Dalam Penyelengaraan Pemerintah……
kepemimpinan;  (2)  faktor  potensi  sumber  daya  alam;  (3)  faktor  partisipasi  warga; dan (4) faktor pengawasan.

## Faktor-Faktor  yang  Menghambat  Pengembangan  Organisasi  Kecamatan  dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan hasil penelitian dikaji dengan konsep yg relevan maka, faktor yg dapat  menjadi  kendala  atau  hambatan  dalam  pelaksanaan  fungsi-fungsi pemerintahan  daerah  secara  efektif.  Kelima  faktor  tersebut  yakni:  (1)  pola koordinasi yg tidak efektif; (2) sistem informasi manajemen pemerintahan yg tidak optimal; (3) keuangan daerah yg masih belum dikelola secara optimal dan terbatas; (4) aparatur yg kurang profesional.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terhadap  beberapa  masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut: Pengembangan Organisasi Kecamatan Tenggarong dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah  saat  ini  belum  optimal.  Dapat  dilihat  melalui  empat  aspek dalam  pendekatan  nilai-nilai  bersaing  seperti  berikut:  Fleksibilitas  organisasi Kecamatan Tenggarong tercermin hanya terbatas pada aspek legalistik penyusunan struktur  dan  format  organisasi  perangkat  kecamatan.  Tetapi  jika  dilihat  dari  segi program  dan  kegiatan  pemerintah  Kecamatan  Tenggarong,  tampaknya  masih kurang  karena  kebanyakan  program  dan  kegiatan  pemerintah  hanya  bersifat rutinitas dan kelanjutan dari tahun sebelumnya belum adaptabilitas. Pengembangan manusia  yakni  orientasi  nilai  pengembangan  organisasi  Kecamatan  Tenggarong terhadap  pengembangan  manusia  ( human  development )  kurang  berorientasi  pada peningkatan  keterampilan  dan  kreatifitas  aparatur  yang  relevan  dengan  bidang tugas  kerjanya,  tampaknya  lebih  banyak  berorientasi  pada  peningkatan  nilai-nilai moral dan kesejahteraan aparatur secara umum, kecuali pada jenis diklat fungsional dan diklat teknis yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pengembangan produktivitas  berhubungan  dengan  nilai  produktivitas  dan  nilai  efisiensi  organisasi. Pencapaian  nilai  produktivitas  yang  diukur  melalui  tingkat  realisasi  program  dan kegiatan  pemerintah  daerah  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  Kecamatan Tenggarong,  tampaknya  belum  optimal.  Kontrol  dalam  konteks  pengembangan organisasi,  pada  hakekatnya  adalah  berorientasi  internal  organisasi  Kecamatan Tenggarong  yang  dicirikan  oleh  nilai  efektivitas  organisasi  yang  didukung  oleh beberapa  kondisi,  antara  lain:  Kecamatan  Tenggarong  yang  memiliki  tugas  pokok dan  fungsi  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah; pelaksanaan fungsi pengawasan pimpinan (internal) dan fungsi pengawasan DPRD (eksternal)  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  kecamatan;  adanya sejumlah  peraturan  Bupati  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  kecamatan;  adanya kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kedisiplinan aparatur; dan adanya sarana  penunjang  tugas-tugas  aparatur.  Faktor-faktor  yang  mendukung,  yakni: Faktor  kepemimpinan;  Faktor  potensi  sumber  daya  alam  (tambang,  lahan,  air  dan mineral);  Faktor  partisipasi  warga;  Faktor  pengawasan.  Faktor-faktor  yang
menghambat,  yakni:  Pola  koordinasi  yang  tidak  efektif;  Sistem  informasi manajemen  yang  lemah;  Kapasitas  Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  terbatas; Aparatur yang kurang profesional.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin,  2002. Masa  Depan  Otonomi  Daerah:  Kajian  Sosial,  Ekonomi, dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah. Surabaya:
SIC
Andari,  Rosita  Novi,  2010. Model  Pengembangan  Kelembagaan  Kecamatan  Yang Berbasis Pada Kompleksitas dan Prioritas Layanan Publik.
Conyers,  Diana,  1986.  “Decentralization  and  Development:  a  Framework  for Analysis”, Coommunity  Development  Journal, (Volume  21,  Number  2,  April): 88-100.
Dwiyanto,  Agus,  2002. Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  PSKK- UGM.
Gibson,  J.  L.,  Ivancevich,  J.M.  &  Donnelly,  Jr.  J,  1996. Organisasi,  Perilaku,  Struktur dan Proses. Penerjemah: Nunuk Adiarni. Jakarta: Bina Aksara. Hoessein,  Bhenyamin,  2000.  ”Hubungan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Pusat dengan  Pemerintahan  Daerah”, Jurnal  Bisnis  &  Birokrasi No.1/Vol.1/Juli. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI.
Hoessein, B, Maksum, R.I, Riduansyah, M, & Hanafi, Puji Nur, 2005. Naskah Akademik Tata  Hubungan  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah .  Jakarta:  Pusat Kajian Pembangungan Administrasi Daerah & Kota, Fisip UI.
Ichsan,  M, Supriyono,  B  & Muluk,  M.R.Khairul,  (2003).  ”Variasi  Cakupan  dan  Peran Pelayanan  Publik  Pemerintah  Daerah”,  dalam  Muluk,  M.R.Khairul  (2007) Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah . Malang: Bayu Media.
Iskandar, Jusman, 2005, Manajemen Publik , Bandung: Puspaga.
Jha,  S.N.  &  Mathur,  P.C.  ( Eds .).,  1999. Decentraliztion  and  Local  Politics;  Reading  in Indian Government and Politics-2. London: Sage Publications. Kaho, J. Riwu, 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indoensia. Jakarta: Rajawali Pers.
Kaloh,  J,  2007. Mencari  Bentuk  Otonomi  Daerah;  Solusi  Kebutuhan  Lokal  dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Cipta. Kasim, Azhar, 1993. Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi , Jakarta: LPFE-UI. Keban, Yeremias T, 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu . Yogyakarta: Gava Media.
LAN  &  Depdagri,  2007.  “Analisis  dan  Diagnostik  Organisasi”,  Modul  Diklat Pengembangan  Organisasi  Perangkat  Daerah.  Esolon  III.  SCBDP  ADB  Loan 1964-INO.
Lincoln, Y. & Guba, E, 1985. Naturalistic Inquiry . New York: Sage Publication. Mardiyono. 2007, “Kebijakan Publik dalam Perspektif Autopoiesis (Kajian Kebijakan Penataan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik)”, Jurnal Ilmiah Administrasi
Publik , Vol. 9 No. 1 September. LPD FIA-Universitas Brawijaya. Mintzberg, Henry, 1979. The Structuring of Organizations a Synthesis of the Research. Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Muluk,  M.R  Khairul,  2007. Desentralisasi  dan  Pemerintahan  Daerah ,  Malang: Bayumedia.
---------------. 2008. Knowledge Management; Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia.
Osborne,  David  dan  Ted  Gaebler,  1999. Mewirausahakan  Birokrasi  (Reinventing Government):  Mentransformasi  Semangat  Wirausaha  ke  Dalam  Sektor  Publik. Penerjemah Abdul Rosyid. Jakarta: PPM.
Prasojo,  Eko,  2006.  “Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia:  Beberapa  Catatan  Kritis”, Jurnal Bisnis & Birokrasi , Vol.XIV/No.1/Januari. Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI.
-----------------, 2006. ”Reformasi Kepegawaian di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , Vol. VII No. 1 September 2006-Maret 2007. LPD FIA Unibraw.
-----------------,  2003. Restrukturisasi  Organisasi  Perangkat  Pemerintah  Daerah:  Sebuah Refleksi  Teoritis  dan  Praxis  Terhadap  PP  No.  8  Tahun  2003 ,  Publikasi  YIPD, Tahun II No. 3, Juli-September. Melalui http://www.yipd.co.id. (13/4/2008). Ratnawati,  Tri,  2003.  “Desentralisasi  Dalam  Konsep  dan  Implementasinya  di Indonesia  di  Masa  Transisi”  dalam  Abdul  Gaffar  Karim  ( ed .). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Robbins,  Stephen  P,  1994. Teori  Organisasi;  Struktur,  Desain  dan  Aplikasi.
Penerjemah:  Jusuf Udaya. Jakarta: Penerbit Arcan.
Rondinelli, Dennis A & Cheema, G. Shabbir, 1983. Decentralization and Development Policy  Implementation  in  Developing  Countries. Beverly  Hills  London:  Sage Publications.
Said,  M.  Mas’ud,  2007. Birokrasi  di  Negara  Birokratis;  Makna,  Masalah  dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia . Malang: UMM Press. Salomo,  Roy  V,  2006. Pokok-pokok  Pikiran  Penyempurnaan  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bagian Perangkat Daerah) . Depdagri kerjasama GTZ. Melalui http://www.desentralisasi.org. (30/11/2008).
Sherwood,  Dennis,  2002. Smart  Things  to  Know  about  Innovation  &  Creativity . Jakarta: Alex Media Komputindo.
Smith, Brian C, 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of The State. London: George Allen & Unwin.
Supriyono,  Bambang,  2007.  “Pembangunan  Institusi  Pemerintahan  Daerah  Dalam Penyediaan  Prasarana”, Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik ,  Vol.  9  No.  1 September. LPD FIA Unibraw.
Suryono, Agus, 2007. “Profil Etos Kerja Birokrasi”. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , Vol. 9 No. 1 September. LPD FIA Unibraw.
Thoha,  Miftah,    2005. Manajemen  Kepegawaian  Sipil  di  Indonesia .  Jakarta:  Prenada Media.
-------------------, 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi . Jakarta: Prenada
Media. Tjokroamidjojo,  H.  Bintoro,  2000. Reformasi  Administrasi  Publik .  Program  Magister Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana.
Utomo, Tri Widodo W, 2004. Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka  Memperkuat  Kinerja  Pelayanan  Publik. Bandung:  Pusat  Kajian  dan Diklat Aparatur I LAN.
Wasistiono,  Sadu,  dkk,  (2009), Perkembangan  Organisasi  Kecamatan  dari  Masa  ke Masa , Bandung: Fokusmedia.