## ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CIRUMPAK
Raldin  Alif  Al  Hazmi 1) ;  Qurrata  A'yun 2) ,  Intan  Nurul  Firdaus 3) ;  Locita  Wardaningrum 4) ;  Andrian Permana 5) ;  Antonius  Gede  Dedy  Setiawan 6) ;  Putu  Tegar  Pradiawan 7) ;  Winda  Ryzka  Aulia Rahmaningrum 8) ;
1) Raldinalif@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) aanidham68@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) Intannurulfirdaus@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
4) locitawarda@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
5) andrian.perma02@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
6) Dedyetiawan@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
7) 4121210141_putu@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
8) Windaryzka@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
Village development is a key element of Indonesia's national strategy to improve people's welfare, given that the majority of its territory is rural. With 83,971 villages a targeted approach can drive social and economic growth. Cirumpak Village, located in Tangerang Regency, is a successful example of utilizing the Village Fund Allocation by adopting principles of transparency and accountability. Through Musrembang and community participation, Cirumpak  Village  manages  funds  in  accordance  with  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  20/2018, supporting village self-reliance. While challenges such as limited human resources and community understanding remain,  ongoing  training  efforts  and  effective  communication  have  improved  management.  Low  community participation can be addressed by increasing socialization on village fund management. With the utilization of technology, such as the Siskeudes application, Cirumpak can compile accurate financial reports, strengthening public  trust.  The  synergy  of  village  autonomy  and  financial  support  from  the  government  enhances  local  self- reliance,  linking  the  role  of  villages  in  national  development.  Active  learning  by  village  officials  ensures transparency  and  effectiveness  in  fund  management,  setting  an  example  for  other  villages  and  contributing  to national economic growth.
Keywords: Human Resources, Village, Village Fund, Village Governance.

## Abstrak
Pengembangan desa merupakan elemen kunci dari strategi nasional Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat mayoritas wilayahnya adalah perdesaan. Dengan 83.971 desa pendekatan bertarget dapat mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Desa Cirumpak, berlokasi di Kabupaten Tangerang, adalah contoh sukses  dalam  memanfaatkan  Alokasi  Dana  Desa  dengan  mengadopsi  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas. Melalui  Musrembang  dan  partisipasi  warga,  Desa  Cirumpak  mengelola  dana  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mendukung kemandirian desa. Walaupun tantangan seperti keterbatasan SDM dan pemahaman  masyarakat  masih  ada,  upaya  pelatihan  berkelanjutan  dan  komunikasi  yang  efektif  telah meningkatkan  pengelolaan.  Partisipasi  masyarakat  yang  rendah  dapat  diatasi  dengan  meningkatkan  sosialisasi tentang  pengelolaan  dana  desa.  Dengan  pemanfaatan  teknologi,  seperti  aplikasi  Siskeudes,  Cirumpak  dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, memperkuat kepercayaan publik. Sinergi otonomi desa dan dukungan finansial  dari  pemerintah  meningkatkan  kemandirian  lokal,  menghubungkan  peran  desa  dalam  pembangunan nasional.  Pembelajaran  aktif  aparatur  desa  memastikan  transparansi  dan  efektivitas  dalam  pengelolaan  dana, memberikan teladan bagi desa lain dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Kata Kunci: Desa, Dana Desa, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN
Pembangunan desa yang menjadi fokus utama pemerintah adalah bagian penting dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Subekan, 2020) . Hal ini didasari oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah perdesaan, Menurut  data (Badan  Pusat  Statistik,  2024) terdapat  83.971  desa  di  Indonesia.  Sehingga pendekatan  yang  terfokus  dan  terarah  dapat  memberikan  dampak  signifikan  dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Dengan desa sebagai langkah awal menuju kemandirian, alokasi  dana  desa  harus  dikelola  dengan  cermat  dan  akuntabel.  Pemerintah  desa  diharapkan
langsung  terlibat  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  memahami  kebutuhan mereka secara lebih konkrit dan menawarkan bantuan yang tepat. Dalam melaksanakan tugas ini,  diperlukan  aparat  pemerintah  desa  yang  memiliki  keterampilan  yang  memadai  dan didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai (Asrori,  2014) .  Hal  ini  penting  agar pengelolaan dana desa dapat  dilakukan secara  efektif, efisien, dan transparan, sesuai  dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perhatian dan manajemen yang tepat, desa tidak hanya akan menjadi mandiri, tetapi juga dapat berperan sebagai pendorong utama pembangunan nasional (Asrori, 2014) .
Pemberian  otonomi  kepada  desa  merupakan  langkah  signifikan  dalam  upaya memperkuat kemandirian dan kemajuan di tingkat lokal (Prabowo & Rafli, 2020) . Dengan otonomi ini,  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  secara mandiri, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat setempat untuk lebih berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  ini  dapat  meningkatkan  rasa  memiliki  dan tanggung  jawab  terhadap  hasil  yang  dicapai (Rahmawati  et  al.,  2021) .  Selain  itu,  agar pelaksanaan  kewenangan  desa  dapat  berjalan  dengan  efektif,  penting  bagi  desa  untuk memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai (Rahmawati et al., 2021) . Dana ini dapat digunakan  untuk  berbagai  keperluan,  mulai  dari  peningkatan  infrastruktur,  pemberdayaan ekonomi  lokal,  hingga  program-program  sosial  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses terhadap sumber daya finansial, desa dapat melaksanakan proyek  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  sesuai  dengan  prioritas  masyarakat.  Melalui sinergi  antara  otonomi  desa  dan  dukungan  pembiayaan,  diharapkan  desa  dapat  berkembang menjadi  unit  pemerintahan  yang  lebih  mandiri  dan  mampu  berkontribusi  secara  maksimal terhadap pembangunan nasional.
Seiring berjalannya waktu, penyediaan dana desa ini telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berfokus pada pendekatan bottom-up (Hanasi et al., 2024) . Dengan jumlah dana yang terus meningkat setiap tahunnya, desa-desa di seluruh Indonesia kini memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan potensi  lokal  mereka.  Menurut (Gusti  et  al.,  2020) Dana  Desa  ini  dapat  digunakan  untuk berbagai  program,  termasuk  pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan,  jembatan,  dan  fasilitas kesehatan  serta  pendidikan  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  di  pedesaan.  Selain pembangunan fisik, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi penerima program dan kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan inovasi dan solusi yang sesuai dengan konteks serta kebutuhan lokal. Keberhasilan  program  Dana  Desa  ini  juga  bergantung  pada  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan dana tersebut oleh aparatur desa (Faridah, 2015) . Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan  bagi  perangkat  desa  dalam  aspek  administrasi  dan  manajemen  keuangan menjadi krusial. Di masa depan, diharapkan desa-desa dapat menjadi semakin mandiri secara ekonomi dan berdaya saing, mendorong ekonomi lokal yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Program  ini  menunjukkan  komitmen  pemerintah  untuk membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah  dan  desa  dalam  kerangka negara kesatuan.
Desa  Cirumpak  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  bagian  utara  Kabupaten Tangerang dan berada dalam wilayah Kecamatan Kronjo. Lokasinya sekitar 7 km dari pusat Kecamatan Kronjo. Secara geografis, Desa Cirumpak terbentang di  sepanjang aliran sungai, dengan dua sungai utama yaitu sungai yang terhubung ke pantai utara Laut Kronjo dan Sungai Balaraja. Desa ini memiliki beberapa area rendah yang terletak di bawah permukaan sungai,
menjadikannya sangat rentan terhadap banjir selama musim hujan. Selain itu, kedekatan desa dengan laut menyebabkan air sumurnya memiliki tekstur payau, yang menyulitkan masyarakat dalam  mendapatkan  air  bersih  karena  sumber  air  tanah  yang  terbatas.  Dengan  luas  wilayah mencapai  284  hektar,  Desa  Cirumpak  berbatasan  dengan  berbagai  desa  di  sekitarnya.  Di sebelah  utara,  desa  ini  berbatasan  dengan  Desa  Pagedangan  Udik  di  Kecamatan  Kronjo.  Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Legok Sukamaju di Kecamatan Kemiri. Sedangkan di bagian selatan, berbatasan dengan Desa Buniayu di Kecamatan Sukamulya. Sementara itu, di sebelah barat, desa ini berbatasan dengan Desa Pasir yang juga berada di Kecamatan Kronjo. Kondisi geografis ini memberikan tantangan sekaligus karakteristik unik bagi Desa Cirumpak dalam pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya.
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Cirumpak,  Kecamatan  Kronjo, Kabupaten Tangerang, sudah tergolong baik dikarenakan pada tahun 2019-2022 mendapatkan insentif dana desa. Dimana insentif dana desa tersebut merupakan alokasi kinerja yang dalam artian bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 145 tahun 2023 dalam pasal 1 disebutkan  bahwa  Alokasi  Kinerja  adalah  alokasi  yang  dibagi  kepada  Desa  dengan  kinerja terbaik. Dalam tahap perencanaan, inisiatif untuk menentukan program yang didanai sering kali dilakukan melalui musyawarah desa, sehingga masukan dari tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi  bagian  penting  dari  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  dapat  tepat  sasaran. Keterlibatan masyarakat ini berlanjut ke tahap pembahasan, di mana banyak pihak yang terlibat dalam  diskusi,  sementara  hasil  keputusan  disosialisasikan  secara  luas  kepada  seluruh  warga desa. Sehingga ini berdampak baik bagi pembangunan di Desa Cirumpak yang didanai melalui APBDes. Dengan demikian, hal ini patut dicontoh untuk beberapa desa lainnya sehingga dapat mendorong  partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  setiap  tahap  pengelolaan dana.  Dengan  demikian,  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  faktor-faktor keberhasilan dalam  pengelolaan keuangan desa oleh Desa Cirumpak serta  potensi dana desa yang  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  kemajuan  desa  dan  kesejahteraan masyarakatnya.

## KAJIAN PUSTAKA Desa
Menurut Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai  kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  serta  kepentingan  masyarakat  setempat.  Desa  ini mengandalkan prakarsa masyarakat, serta hak asal usul dan tradisional yang dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik Indonesia. Penyusunan hukum  ini menegaskan peran penting desa sebagai institusi pemerintahan lokal yang melaksanakan dan mendukung  jalannya  pemerintahan  nasional  di  tingkat  yang  lebih  rendah.  Dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  37  tahun  2023,  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  yang  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seperti  yang  disampaikan  oleh  (Rantung  et  al.,  2022),  tata  kelola  pemerintahan  desa telah diatur dan diakui dalam sistem perundang-undangan, mempertegas  posisi  desa sebagai entitas  penting  yang  menangani  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  lokal.  Dalam melaksanakan  fungsi-fungsi  ini,  pengelolaan  yang  efektif  menjadi  krusial.  Menurut (Fikri  & Septiawan,  2020) menjelaskan  bahwa  pengelolaan  melibatkan  serangkaian  pekerjaan  yang mencakup  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan pengawasan  dengan
memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Dalam  (Weol  et  al., 2019) menyebutkan bahwa Teori Henry Fayol yang menjelaskan terkait dengan pengelolaan mencakup  lima  fungsi  utama  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,  pemberian  perintah, pengoordinasian, dan pengawasan. Implementasi fungsi-fungsi ini dalam konteks pemerintahan desa dapat membantu menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan efektif, memastikan bahwa desa-desa  dapat  menjalankan  peran  mereka  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan pembangunan masyarakat lokal. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman hukum, fungsi manajerial,  dan  prakarsa  masyarakat  menjadi  faktor  kunci  dalam  keberhasilan  pengelolaan pemerintahan desa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Permendagri  nomor  20  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa menyebutkan bahwa dalam  pasal  1 ayat  5 Keuangan Desa  adalah semua hak dan kewajiban Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Ini mencakup semua aspek finansial yang melibatkan hak dan kewajiban desa yang dapat diuangkan, serta seluruh aset dan sumber daya materiil yang dimiliki atau dikelola oleh desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang efektif sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  desa  dapat  menjalankan  fungsinya  secara  optimal, termasuk  dalam  menyediakan  layanan  kepada  masyarakat,  menjalankan  program pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Di sisi  lain disebutkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa  Pengelolaan Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Dengan  demikian,  desa  harus  memiliki mekanisme yang jelas dalam pengelolaan keuangan, termasuk prosedur pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan dana. Partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini juga  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  perencanaan  dan  penggunaan  anggaran  desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas komunitas setempat.
Selain itu, keuangan desa tidak hanya bergantung pada pendapatan asli desa, tetapi juga mencakup  Dana  Desa  yang  dialokasikan  dari  pemerintah  pusat,  bantuan  dari  pemerintah daerah,  dan  sumber  pendanaan  lainnya.  Semua  ini  harus  dikelola  secara  efisien  untuk memastikan  penggunaan  dana  yang  tepat  sasaran  dan  berkelanjutan.  Dengan  pengelolaan keuangan yang baik, desa dapat membiayai berbagai program pembangunan yang mendukung perekonomian  lokal,  meningkatkan  infrastruktur,  dan  memberikan  kesejahteraan  yang  lebih baik bagi masyarakat.

## Good Governance
Governance yang  efektif  membutuhkan  kolaborasi  erat  antara  pemerintah,  sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ketiga aktor ini berperan krusial dalam pengelolaan sumber daya alam, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan adanya sinergi antara ketiganya, dapat terbentuk mekanisme tata kelola yang mampu mengoptimalkan potensi serta mengatasi berbagai  tantangan  yang  dihadapi.  Sebagaimana  didefinisikan  oleh  Bank  Dunia,  tata  kelola yang  baik  adalah  suatu  praktik  yang  mencakup  pemerintahan  yang  kuat  dan  akuntabel, menerapkan  prinsip-prinsip  efisiensi  pasar,  serta  administrasi  yang  bebas  korupsi (Derenov  & Rizky,  2023) .  Inovasi  dalam  tata  kelola  ini  tidak  hanya  penting  bagi  sektor  publik  tetapi  juga relevan bagi sektor swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini karena tata kelola yang baik memungkinkan adanya kebijakan yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas berbagai masalah kontemporer.
Melalui  tata  kelola  yang  baik,  pemerintah  dapat  berfungsi  sebagai  fasilitator,  yang menggabungkan upaya dan aspirasi dari sektor privat dan masyarakat sipil, sehingga mampu
menciptakan  kebijakan  dan  program  yang  relevan  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat  (Astuti  et  al.,  2020).  Selain  itu,  pendekatan  kolaboratif  ini  membantu  mencapai konsensus umum yang diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan  efisien.  Dengan  demikian,  risiko  kemunduran  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dapat diminimalkan karena program yang dihasilkan berbasis pada keputusan bersama yang matang. Fokus  pada  nilai-nilai  tata  kelola  yang  baik  merupakan  elemen  kunci  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  lebih  adil  dan  makmur,  di  mana  pertumbuhan  ekonomi  dapat  berlangsung tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang baik harus terus menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan, agar tercipta kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat luas. Secara umum, pemerintahan yang baik diartikan  sebagai  kualitas  interaksi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  yang  dilayani  dan dilindunginya  (Widanti,  2022).  Oleh  karena  itu,  pemerintahan  sektor  publik  dapat  diartikan sebagai  proses  pemerintahan  yang  efektif  yang  melibatkan  politisi  dalam  berbagai  aktivitas ekonomi, sosial, dan politik, serta memanfaatkan berbagai sumber daya seperti alam, finansial, dan manusia untuk kesejahteraan masyarakat (Agustiina et al., 2022)
Pasal  2  dari  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  mengenai  Pelayanan  Publik menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait hubungan antara masyarakat  dan penyelenggara  layanan publik. Pasal  3  menjelaskan bahwa tujuan dari undang-undang ini mencakup adanya batasan dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan layanan publik, terciptanya sistem layanan publik yang memadai  dan sesuai  dengan prinsip- prinsip pemerintahan dan tata kelola yang baik, terpenuhinya pelaksanaan layanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Di sisi lain, Pasal 344 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik  sesuai  dengan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya,  penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain: a) kepentingan umum, b) kepastian  hukum,  c)  kesetaraan  hak,  d)  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  e) profesionalisme, f) partisipasi, g) perlakuan yang sama/tanpa diskriminasi, h) keterbukaan, i) akuntabilitas,  j)  fasilitas  dan  perlakuan  istimewa  bagi  kelompok  rentan,  k)  ketepatan  waktu, serta l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

## METODE
Metode  penelitian  kualitatif  memainkan  peranan  penting  dalam  riset  ini,  berfungsi sebagai  alat  untuk  menggali  dan  memahami  secara  mendalam  tentang  proses  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di.  Dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif,  penelitian  ini bertujuan  menjelaskan  secara  rinci  bagaimana  ADD  diimplementasikan,  termasuk  tantangan dan peluang yang terdapat dalam prosesnya. Penelitian deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang situasi nyata di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
Menurut  (Abdussamad,  2021)  metode  kualitatif  dibangun  atas  prinsip  filsafat  yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini berarti peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan  data,  baik  melalui  observasi,  wawancara,  maupun  analisis  dokumen,  untuk menangkap  makna  dari  setiap  fenomena  yang  terjadi.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan lebih menekankan kepada interpretasi  dan pemahaman mendalam, bukan sekadar angka dan statistik.
Penelitian  ini  juga  menyoroti  pentingnya  peran  interaksi  antara  peneliti  dan  subjek penelitian dalam mendalami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi pengelolaan ADD.
Dengan  demikian,  metode  kualitatif  tidak  hanya  berfokus  pada  hasil  akhir  dari  pengelolaan dana, tetapi juga pada proses dan dinamika interaksi yang terjadi selama pengelolaan tersebut berlangsung. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang berperan dalam efektivitas pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap komunitas lokal.
Dengan memahami realitas sosial yang kompleks melalui metode kualitatif, penelitian ini  dapat  memberikan  rekomendasi  yang  relevan  dalam  rangka  meningkatkan  pengelolaan ADD. Hasil temuan penelitian diharapkan berguna tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan dan pelaku lapangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di tingkat lokal.
Menurut  (Sahir,  2021),  pengumpulan  data  merupakan  metode  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  data  yang  kemudian  akan  diolah  menjadi  hasil  penelitian.  Dalam  proses  ini, peneliti  memanfaatkan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi  sebagai  alat  utama  untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik wawancara, seperti yang dijelaskan oleh (Sahir, 2021), merupakan percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan melibatkan dua pihak. Dalam percakapan ini, pihak pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan, sementara pihak yang diwawancarai  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  tersebut.  Selain  wawancara, peneliti  juga  menggunakan  dokumentasi,  yang  berfungsi  sebagai  metode  pelengkap  untuk mengumpulkan informasi tertulis atau materi pendukung lain yang relevan dengan penelitian yang  sedang  dilakukan.  Dengan  menggabungkan  kedua  teknik  ini,  peneliti  berharap  dapat memperoleh  data  yang  akurat  dan  mendalam  untuk  mendukung  tujuan  penelitian.  Pada penelitian  ini,  digunakan  teknik  wawancara  tidak  terstruktur,  di  mana  pewawancara memberikan pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Selain itu, pewawancara mengajukan  pertanyaan  kepada  informan  seperti  dalam  diskusi  pertukaran  informasi  yang mendalam, disesuaikan dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Menurut (Sahir, 2021) dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu yang dapat berupa gambar, foto, sketsa, dan sebagainya. Dokumentasi berfungsi melengkapi metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian  kualitatif,  studi  dokumentasi  melengkapi  metode  wawancara  dan  dapat  berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental individu.
Penelitian  ini  memanfaatkan  instrumen  penelitian.  Instrumen  penelitian  adalah  alat yang  digunakan  untuk  mengukur  fenomena  alam  atau  sosial  yang  diamati.  Dalam  hal  ini, peneliti  bertindak  sebagai  instrumen  utama,  di  mana  mereka  harus  terlibat  langsung  dalam mengamati,  membedakan,  mencatat,  dan  menganalisis  semua  gejala  yang  muncul  terkait dengan keadaan yang ada dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Informan  dalam  penelitian  ini  dipilih  karena  mereka  memiliki  pengetahuan  yang mendalam atau keterlibatan langsung dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini menerapkan metode  purposive  sampling  untuk  memilih  informan.  Teknik  ini  melibatkan  pemilihan informan  secara  subyektif  dengan  maksud  atau  tujuan  tertentu,  yakni  memastikan  bahwa informan tersebut memiliki informasi yang relevan dan dibutuhkan bagi penelitian. Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Desa Cirumpak dan Kepala Urusan Keuangan Desa Cirumpak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Cirumpak,  Kecamatan  Kronjo,  merupakan proses penting yang melibatkan lima tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebagai landasan, pengelolaan ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Dalam tahap perencanaan, perangkat Desa Cirumpak melakukan musyawarah atau Musrembang dua kali dalam setahun. Musyawarah ini menjadi ajang diskusi dan penyusunan rencana, di mana usulan dari peserta rapat dikumpulkan untuk menetapkan program prioritas yang akan dibiayai oleh dana desa. Proses ini sejalan dengan aturan yang berlaku, memastikan kesesuaian antara
rencana  yang  disusun  dengan  RKP  yang  telah  diatur.  Desa  Cirumpak  juga  senantiasa menyesuaikan perencanaannya dengan RPJMDes, menghasilkan laporan keuangan desa yang selaras  dengan  harapan.  Setiap  kegiatan  ditetapkan  berdasarkan  Rencana  Anggaran  Belanja Desa  untuk  tahun  bersangkutan.  Selain  itu,  tanggung  jawab  masing-masing  perangkat  desa dipenuhi dengan baik, yang berperan penting dalam mendorong kerjasama yang solid dalam upaya pembangunan desa. Hal tersebut sejalan (Elison & Hahury, 2023) dengan bahwa perangkat desa yang bekejea sama dengan baik akan menghasilkan arah pemabangunan desa yang baik juga. Dengan demikian, pengelolaan ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien.
Dalam  proses  pelaksanaan  di  Desa  Cirumpak,  langkah-langkah  yang  diambil  selalu mengikuti  rencana  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Setelah  dana  dicairkan,  pembayaran dilakukan secara langsung kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPJS, dan untuk kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan penggunaan alokasi dana desa. Proses pelaksanaan ini menunjukkan bahwa pencatatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan dengan cermat dan teratur. Meskipun pada tahun 2020 sebagian dana tidak dapat dialokasikan  sepenuhnya  untuk  pembangunan  fisik  karena  pandemi  Covid-19,  penggunaan ADD  terutama  pada  bidang  operasional  pemerintahan  desa  tetap  terperinci  dengan  jelas. Langkah  ini  menunjukkan  kemampuan  Desa  Cirumpak  dalam  menyesuaikan  prioritas penggunaan dana sesuai situasi yang ada tanpa meninggalkan tanggung jawab keuangan yang berlaku. Dengan manajemen yang tertib ini, proses pelaksanaan dana desa telah berjalan sesuai dengan  regulasi  yang  ada,  memastikan  setiap  dana  yang  dikeluarkan  memberikan  manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintahan desa.
Dalam proses penatausahaan keuangan, Bendahara Desa Cirumpak memainkan peran penting dengan menyusun laporan berdasarkan bukti transaksi yang tersedia. Laporan-laporan ini menjadi dasar pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dialokasikan untuk berbagai program  pemerintah  desa.  Pengelolaan  ini  kini  lebih  efisien  berkat  penggunaan  aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), yang menggantikan metode manual sebelumnya. Aplikasi ini membantu dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan dengan lebih terstruktur dan akurat. Menurut (Sumiyati & Icih, 2019) , sejatinya bahwa Bendahara Desa harus dengan cermat dan teliti melakukan pencatatan setiap transaksi yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana desa. Selain itu, setiap akhir bulan, Bendahara Desa diharuskan untuk melakukan proses tutup buku dengan tertib dan teratur, memastikan semua catatan keuangan lengkap dan akurat agar  laporan  keuangan  dapat  disusun  dengan  transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Meski  demikian,  terdapat  satu  area  di  mana  perbaikan  masih  diperlukan.  Kurangnya pemahaman  terkiat  dengan  perpajakan  juga  memberikan  masalah  tersendiri  bagi  Desa Cirumpak. Dengan menambahkan penggunaan buku kas dan buku umum sesuai regulasi, Desa Cirumpak  dapat  lebih  meningkatkan  akuntabilitas  dan  memastikan  seluruh  proses penatausahaan  berjalan  selaras  dengan  standar  yang  diharapkan.  Hal  ini  tidak  hanya  akan memperkuat  kepercayaan dari masyarakat  tetapi  juga memastikan bahwa  dana desa dikelola dengan integritas dan ketelitian yang tinggi.
Dalam proses pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cirumpak, Bendahara Desa  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  yang  kemudian  diajukan  kepada  Kepala  Desa untuk selanjutnya dilaporkan ke tingkat kabupaten. Proses ini berjalan sesuai dengan peraturan yang  telah  ditetapkan,  di  mana  prinsip  kehati-hatian  diterapkan  dengan  berlandaskan  bukti- bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan  desa  dapat  dipercaya  oleh  auditor  dan  instansi  terkait,  seperti  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dan  lembaga pemerintah  lainnya.  Desa  Cirumpak  menunjukkan  komitmen  terhadap  disiplin  waktu  dalam pelaporan, terbukti dengan konsistensi untuk menyelesaikan pelaporan sebelum tenggat waktu
yang ditentukan. Tidak terdapat catatan mengenai keterlambatan atau sanksi akibat pelanggaran dalam  pelaporan,  yang  mencerminkan  kedisiplinan  dan  koordinasi  yang  baik  dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan mengikuti pedoman yang ada, pelaporan keuangan Desa Cirumpak dianggap andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, memperkuat kemampuan desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan. Ini tidak  hanya  membantu  memastikan  pemanfaatan  dana  yang  tepat  sasaran,  tetapi  juga meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  otoritas  yang  lebih  tinggi  terhadap  tata  kelola keuangan desa.
Proses  pertanggungjawaban  di  Desa  Cirumpak  melibatkan  tahapan  pelaporan  yang sistematis dan berjenjang, dimulai dari penyusunan laporan oleh Bendahara Desa. Laporan ini kemudian  diserahkan  kepada  Kepala  Desa,  yang  bertanggung  jawab  untuk  meneruskannya kepada pemerintah kecamatan. Selanjutnya, melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), laporan  tersebut  disampaikan  ke  tingkat  kabupaten.  Tujuan  dari  penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban ini adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang. Ini juga merupakan  bagian  dari  upaya  Pemerintah  Desa  untuk  menunjukkan  transparansi  kepada masyarakat,  memungkinkan  warga  untuk  melihat  alokasi  dan  penggunaan  dana  desa  secara jelas. Desa Cirumpak telah menunjukkan komitmennya dalam proses ini dengan memastikan bahwa  semua  laporan  direncanakan  dan  dilaksanakan  dengan  teliti,  akurat,  dan  tanpa  ada keterlambatan. Keberhasilan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang selalu dipegang oleh Desa Cirumpak, di mana setiap detail diperiksa secara seksama untuk menjamin ketepatan dan keakuratan laporan. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan pihak berwenang terhadap pengelolaan keuangan di desa tersebut, menciptakan iklim kepercayaan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Cirumpak memang tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan program.  Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Banyak perangkat desa belum sepenuhnya menguasai teknologi terbaru yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan  dana  berbasis  aplikasi  modern.  Keterbatasan  ini  sering  kali  berakibat  pada kurangnya  keefisienan  dalam  proses  administrasi  dan  pelaporan.  Masalah  ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan intensif dan pembinaan berkelanjutan.  Tanpa  peningkatan  ini,  kualitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  berisiko  tidak optimal,  yang  bisa  berdampak  pada  pelaksanaan  program  pembangunan  yang  seharusnya bermanfaat untuk masyarakat luas.
Di  samping  itu,  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  tujuan  dan  tata  cara pengelolaan dana desa turut menjadi penghambat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Saputra et al.,  2016)  dimana  menyatakan  bahwa salah  satu  hambatan  pengelolaan  dana  desa  adalah terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme pengelolaan dana dena  yang  dapat  menghambat  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi aktif dan bagaimana dana  desa  seharusnya  dikelola  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Edukasi  kepada masyarakat mengenai alokasi dan penggunaan dana desa perlu ditingkatkan, sehingga mereka bisa  menjadi  mitra  aktif  dalam  mengawasi  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan desa.  Peningkatan  pemahaman  ini  diharapkan  tidak  hanya  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas,  tetapi  juga  mengurangi  potensi  miskomunikasi  antara  pemerintah  desa  dan warga. Dengan melibatkan masyarakat lebih dalam, diharapkan pengelolaan dana desa di Desa Cirumpak  bisa  lebih  efektif  dan  tepat  sasaran,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  dan  memperkuat  solidaritas  dalam
pembangunan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban terjadi akibat adanya perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Cirumpak. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan ini adalah kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga proses penyesuaian APBDesa menjadi lambat. Perubahan yang terjadi dalam APBDes ini menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan dana desa di Desa Cirumpak.  Selain  itu,  masih  banyak  warga  Desa  Cirumpak  yang  belum  memahami  atau mengetahui  cara  penggunaan  dana  desa,  sehingga  partisipasi  mereka  dalam  menyampaikan keinginan dan aspirasi seputar pengelolaan dana tersebut menjadi minim. Rendahnya partisipasi ini  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  desa  kepada  masyarakat  mengenai  apa yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa dan bagaimana proses pengelolaannya berjalan di Desa Cirumpak.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Desa Cirumpak dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah kurangnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat. Terdapat kurangnya pemahaman  masyarakat  mengenai  tujuan  dan  mekanisme  pengelolaan  ADD,  yang  dapat menghambat  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  desa (Fitriyanti  et  al., 2022)Banyak warga desa yang masih belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat dari alokasi  dana  desa,  serta  bagaimana  dana  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mendukung pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  komunitas.  Kurangnya  informasi  yang menyeluruh  dan  transparan  dari  perangkat  desa  kepada  masyarakat  berkontribusi  pada rendahnya partisipasi warga dalam proses pengelolaan. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat sulit memahami bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, atau memberi masukan yang konstruktif terhadap perencanaan dan pelaksanaan program desa.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan upaya komunikasi dan  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  alokasi  dana  desa  dan  proses pengelolaannya.  Sosialisasi  yang  terstruktur  dan  rutin  dapat  dilakukan,  seperti  melalui pertemuan desa, pengumuman di tempat-tempat umum, atau penggunaan teknologi informasi untuk  menjangkau  lebih  banyak  warga.  Pemerintah  desa  juga  dapat  memberdayakan  tokoh- tokoh  masyarakat  untuk  menjadi  jembatan  komunikasi  antara  perangkat  desa  dan  warga, sehingga  aspirasi  seluruh  lapisan  masyarakat  dapat  terwakili  dengan  baik.  Dengan meningkatkan  tingkat  pemahaman  dan  partisipasi  masyarakat,  Desa  Cirumpak  tidak  hanya dapat memperbaiki tata kelola dana desa tetapi juga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam mengejar kemajuan pembangunan yang berkelanjutan.
Keberhasilan Desa Cirumpak dalam pengelolaan laporan keuangan desa sebagian besar didukung  oleh tacit  knowledge yang  dimiliki  oleh  sejumlah  perangkat  desa.  Pengetahuan implisit ini sering kali diperoleh melalui pengalaman dan interaksi sehari-hari, seperti diskusi informal  dengan  sesama  perangkat  desa  atau  kolaborasi  dengan  pegawai  dari  Kementerian Desa.  Upaya  ini  membuat  perangkat  desa  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang akuntansi keuangan, yang esensial dalam menciptakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Contohnya, pengetahuan ini memudahkan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang  memenuhi  standar  dan  regulasi  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  Sekretaris  Desa Cirumpak  rutin  berpartisipasi  dalam  sosialisasi  dan  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  kabupaten  atau  pusat,  yang  menawarkan  wawasan  tambahan  dan  pembaruan mengenai kebijakan terkini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
Kemauan untuk terus belajar yang ditunjukkan oleh perangkat desa adalah salah satu aset  terbesar  desa  ini.  Sebagai  bagian  dari  komitmen  mereka  untuk  memberikan  pelayanan terbaik  kepada  masyarakat,  mereka  secara  aktif  terlibat  dalam  pelatihan  daring  yang diselenggarakan oleh berbagai instansi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berkelanjutan mendorong mereka untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat lebih efektif melayani masyarakat dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam
pengelolaan  dana  desa.  Semangat  ini  tidak  hanya  meningkatkan  kinerja  individu  perangkat desa, tetapi juga secara keseluruhan meningkatkan kinerja administrasi desa, menjadikan Desa Cirumpak  sebagai  contoh  sukses  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  komprehensif  dan berbasis  pengetahuan.  Dengan  mengedepankan  pendekatan  pembelajaran  yang  proaktif  dan kolaboratif, Desa Cirumpak mampu menghadapi tantangan pengelolaan keuangan dengan lebih siap dan adaptif.

## PENUTUP Simpulan
Desa Cirumpak telah menunjukkan keunggulan dalam pengelolaan alokasi dana desa melalui  beberapa  tahap  utama  yang  diatur  dalam  regulasi  pemerintah,  yaitu  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Pengelolaan  ini  berhasil dilakukan dengan cermat dan tepat waktu, meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman  teknologi  oleh  perangkat  desa  dan  partisipasi  masyarakat  yang  rendah. Implementasi  teknologi  melalui  aplikasi  Siskeudes  dan  partisipasi  perangkat  desa  dalam pelatihan  rutin  sangat  membantu  dalam  menjalankan  proses  ini  secara  efektif.  Namun, tantangan  seperti  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  kurangnya  informasi  kepada masyarakat tentang pengelolaan dana masih memerlukan perhatian. Keberhasilan ini didukung oleh pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh perangkat desa serta kemauan mereka untuk terus  belajar  dan  beradaptasi.  Untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  kualitas pengelolaan,  diperlukan  upaya  peningkatan  komunikasi  yang  lebih  efektif  antara  perangkat desa dan warga. Dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang dana desa, diharapkan masyarakat  dapat  menjadi  mitra  aktif  dalam  pengawasan  dan  pelaksanaan  program pembangunan. Desa Cirumpak menjadi contoh desa yang berhasil mengelola dana desa dengan pendekatan  berbasis  pengetahuan  dan  kolaboratif,  menguatkan  kredibilitas  dan  memupuk kepercayaan masyarakat.

## Saran
Dengan  melihat  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  dan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Cirumpak dapat direplikasi oleh desa-desa yang lain. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  berbagai  desa,  beberapa  saran  dapat dipertimbangkan.  Pertama,  pelatihan  berkelanjutan  bagi  perangkat  desa  perlu  ditingkatkan, terutama  dalam  penggunaan  teknologi  dan  penerapan  aplikasi  seperti  Siskeudes,  guna memastikan  semua  perangkat  desa  memiliki  keterampilan  yang  cukup  untuk  mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.  Kedua, sosialisasi  yang lebih  mendalam dan terstruktur  tentang  manfaat  dan  tata  kelola  dana  desa  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan pemahaman  serta  partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  pertemuan  rutin, penggunaan media lokal, atau kampanye edukatif yang melibatkan tokoh masyarakat. Ketiga, Desa yang ada di Indonesia harus berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih luas, mungkin dengan menyediakan beasiswa atau dukungan pendidikan untuk generasi muda yang tertarik pada administrasi publik dan manajemen desa. Terakhir, membentuk forum diskusi atau kelompok kerja antarwarga dan perangkat desa dapat menjadi sarana untuk berbagi ide dan aspirasi, sehingga dapat menciptakan dialog yang konstruktif dan meningkatkan rasa saling memiliki terhadap program pembangunan desa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Desa  Cirumpak  dapat  mengatasi  kendala  yang  ada  dan  mempertahankan  keunggulan  dalam pengelolaan dana desa, akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. syakir Media Press.
Agustiina,  L.,  ADNAN,  M.  F.,  &  SYAMSIR.  (2022).  SYSTEMATIC  LITERATURE REVIEW: IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. Jurnal Abdimas Peradaban , 3 (1).
Asrori.  (2014).  KAPASITAS  PERANGKAT  DESA  DALAM  PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUDUS. Jurnal Bina Praja , 6 (2). Astuti,  R.  S.,  Warsono,  H.,  &  Rachim,  Abd.  (2020). Collaborative  Governance  dalam Perspektif  Administrasi  Publik (Tim  DAP  Press,  Ed.;  1st  ed.,  Vol.  1).  Program  Studi Doktor Administrasi Publik.
Badan Pusat Statistik. (2024, February 17). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2023 . Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics- Table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/Jumla h-Desa-Lt-Sup-Gt-1-Lt--Sup-Gt--Kelurahan-Menurut-Provinsi--2023.Html.
Derenov, N., & Rizky, R. Y. (2023). ANALISIS KORUPSI DAN UPAYA MEWUJUDKAN GOOD  GOVERNANCE  DI  INDONESIA. Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Pemerintahan Daerah , 15 (2).
Elison, J. P., & Hahury, J. F. (2023). IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN. Fokus , 21 (1).
Faridah.  (2015).  TRANSPARANSI  DAN  AKUNTABILITAS  PEMERINTAH  DESA DALAM  PENGELOLAAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DESA (APBDES). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 4 (5). Fikri,  Z.,  &  Septiawan,  Y.  (2020).  PEMANFAATAN  DANA  DESA  DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA KURAU BARAT. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial , 2 (1).
Fitriyanti,  A.,  Eni  Indriani,  &  Adhitya  Bayu  Suryantara.  (2022).  EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  ALOKASI  DANA  DESA  DALAM  PEMBANGUNAN  DESA WISATA  DI  DESA  JATISELA  KECAMATAN  GUNUNGSARI  KABUPATEN LOMBOK BARAT. Jurnal RIsma , 2 (1).
Gusti,  Y.,  Agustar,  A.,  &  Osmet.  (2020).  PEMANFAATAN  DANA  DESA  DAN
KAITANNYADENGANPENGENTASAN
KEMISKINAN DI KABUPATENPESISIRSELATAN. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  Dan Akuntansi) , 4 (2).
Hanasi, R. A., Bumulo, S., & Mobilingo, R. (2024). Persepsi Masyarakat Terkait Implementasi Penggunaan  Dana  Desa  di  Desa  Monggolato  Kecamatan  Telaga  Kabupaten  Gorontalo. SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (2).
Prabowo,  L.,  &  Rafli,  M.  T.  (2020).  Pengaruh  Otonomi  Daerah  Terhadap  Kesejahteraan RakyatIndonesia. JURNAL  RECHTEN:  RISET  HUKUM  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA , 2 (2).
Rahmawati,  Mone,  A.,  &  Nuryanti  Mustari.  (2021).  PENGARUH  PARTISIPASI MASYARAKAT  TERHADAP  EFEKTIVITAS  PROGRAM  INOVASI  DESA  BUDI DAYA  JAMUR  TIRAM  DI  DESA  JENETAESA  KECAMATAN  SIMBANG KABUPATEN MAROS. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) , 2 (2). Rantung,  L.,  Manongko,  A.  Ch.,  &  Rooroh,  A.  R.  (2022).  ANALISIS  FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  SENDANGAN  KECAMATAN  REMBOKEN. Literacy:  Jurnal  Pendidikan Ekonomi , 1 (2), 55–67. https://doi.org/10.53682/jpeunima.v1i2.1713 Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian (T. Koryati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PENERBIT KBM INDONESIA.
Saputra,  I.  W.,  I  Nyoman  Sujana,  &  Iyus  Akhmad  Haris.  (2016).  Efektivitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Pendidikan Ekonomi , 6 (1).
Subekan,  A.  (2020).  Analisis  Kesuksesan  Pengelolaan  Keuangan  Desa:  Studi  Kasus  Desa Ngroto,  Kecamatan  Pujon,  Kabupaten  Malang,  Jawa  Timur. Jurnal  Widyaiswara Indonesia , 1 (1), 47–60. https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.11
Sumiyati, Y., & Icih, I. (2019). PEMAHAMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN KETEPATAN WAKTU PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 20 (1), 89. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.372
Weol,  M.,  Singkoh,  F.,  &  Pangemanan,  F.  (2019).  MANAJEMEN  SUMBER  DAYA APARATUR  SIPIL  NEGARA  DALAM  PELAYANAN  PUBLIK  DI  DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 3 (3).
Widanti,  N.  P.  T.  (2022).  Konsep  Good  Governance  dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban , 3 (1).