## Jurnal Civic Education:
Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce
2599-1833 (print) 2621-3467 (online )
Perkembangan pendapatan asli desa sebelum dan setelah adanya dana desa di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
Stenly F. Pangerapan a, 1* a Hukum Tata Pemerintahan, Kampus IPDN Sulawesi Utara
1 stenlyferdinandp@gmail.com*
Informasi artikel

## ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 25 April 2020 : 14 Mei 2020 : 01 Juni 2020 Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  serta menemukan  konsep  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  yang  tepat  di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa pada umumnya. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  pengumpulan  data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini  dilakukan  di  wilayah  Kecamatan  Remboken  (4  desa)  Kabupaten Minahasa  yaitu  fokus  pada  3  tahun  sebelum  dan  3  tahun  setelah implementasi  kebijakan  dana  desa.  Untuk  memperoleh  data  penelitian dimaksud  peneliti  menetapkan  dan  memilih  sumber  data  yang  berasal dari delapan orang yaitu terdiri dari 1 orang camat, 4 orang Hukum Tua (sebutan Kades di Minahasa), 1 orang dari Dinas Pemdes Kab. Minahasa dan  4 orang  masyarakat  di  desa  setempat.  Berdasarkan  hasil  penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa perkembangan Pendapatan Asli Desa  (PADes)  sebelum  dan  setelah  adanya  Dana  Desa  (DD)  melalui suatu  analisis  implementasi  kebijakan  dana  desa  di  Kecamatan Remboken  Kabupaten  Minahasa  tersebut  yang  sudah  berjalan  dalam empat  tahun  terakhir  ini  yaitu  sejak  2016  sampai  2019  tidak  berjalan dengan baik sektor capaian Pendapatan Asli Desa (PADes). Penelitan ini merekomendasikn  penelitian  lanjut  tentang  pengaruh  kebijakan  dana desa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Kata kunci: Pendapatan asli desa. Dana desa Masyarakat

## ABSTRACT
Keywords: Original village income. Village fund Public Development of original village income before and after the existence of  village  funds  in  Remboken  Subdistrict,  Minahasa  Regency,  North Sulawesi Province. The purpose of this research is to find out and analyze and  find  the  concept  of  Village  Fund  Policy  Implementation  that  is appropriate in the Remboken District of Minahasa Regency  in general. This  study  uses  a  qualitative  approach  to  data  collection  using observation, interview and literature study techniques. This research was conducted in the area of Remboken Subdistrict (4 villages) of Minahasa Regency,  which  was  focused  on  3  years  before  and  3  years  after  the implementation of the village funding policy. To obtain the research data, the researcher determines and chooses the data source that  comes from eight people, consisting of 1 sub-district head, 4 elderly law (as a village head  in  Minahasa),  1  person  from  the  district  government  office. Minahasa and 4 people in the local village. Based on the results of this study  it  can  be  concluded  that  the  development  of  Original  Village Revenues (PADes) before and after the existence of Village Funds (DD) through an analysis of the implementation of village fund policies in the Remboken District of Minahasa Regency has been running for the past four years, namely from 2016 to 2019 did not work well in the Original Village  Revenue  (PADes)  sector.  This  research  recommends  further research  on  the  influence  of  village  funding  policies  on  community economic development.
Copyright © 2019 (Stenly F. Pangerapan). All Right Reserved

## Pendahuluan
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  tentang  Desa,  desa  sebagai  sebuah wilayah otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan  desa,  pemilihan  kepala  desa  dan proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi  asli  berdasarkan  hukum  adat,  dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri  dengan berdasarkan  potensi  yang  dimiliki  untuk mencapai  pembangunan  desa  serta  memiliki kekayaan dan aset.
Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  berdasarkan  hak asal-usul  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang ada  pada  masyarakat  untuk  tumbuh  dan berkembang  mengikuti  perkembangan  desa tersebut.  Dengan  adanya  otonomi  desa  akan berdampak  pada  peningkatan  sistem  dan pengelolaan pemerintahan desa.
Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014  Tentang  Desa,  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang  segala  aktifitas  dan  kegiatan  desa kepada  masyarakat  desa  pemerintah  atas pengelolaan  keuangan  desa  dan  pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan desa setiap tahun. Dalam APBDes berisi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan  desa.  Khusus  untuk  pendapatan desa  terdiri  dari  pendapatan  asli  desa (PADes), transfer dan pendapatan lain-lain.
Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan  pendapatan  yang  berasal  dari kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli  Desa  (PADes)  terdiri  dari  hasil  usaha, hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi,  gotong- royong  dan  lain-lain  pendapatan  asli  desa. PADes  juga  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  desa  yang  digunakan  untuk memperkuat keuangan desa dalam membantu menjalankan  pembangunan  dan  pengelolaan desa.  Maka  dari  itu  optimalisasi  pendapatan asli  desa  sangatlah  penting.  Apabila  PADes dapat ditingkatkan maka desa tersebut dengan
sendirinya  memiliki  cadangan  dana  selain Dana Desa.  Sehingga dengan demikian untuk memperkuat  struktur  keuangan  desa  atau kekuatan  fiskal  desa  maka  sektor  PADes  ini sangat  penting  dan  strategis  guna  menopang pembiayaan pembangunan desa guna terwujudnya desa yang mandiri.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  Tentang  Desa  dan  regulasi turunannya  (PP  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa)  telah  membuka  peluang sekaligus  tantangan  bagi  penyelenggaraan pemerintahan  desa  di  Indonesia.  Kehadiran Undang-Undang  ini  sejalan  dengan  konsep Nawacita  Bapak  Presiden  Jokowi  saat  ini yaitu  membangun  dari  pinggiran  atau  yang dimaksud adalah membangun dari desa. Salah satu  poin  penting  dalam  kebijakan  tersebut adalah  tentang  Dana  Desa.  Kebijakan  ini secara jelas mengatur tentang hak dari seluruh desa di Indonesia untuk memperoleh bantuan keuangan  yang  jumlahnya  mencapai  kurang lebih 1 milyar rupiah tiap desa per tahunnya. Kebijakan  ini  dibuat  oleh  pemerintah sebenarnya  sebagai  respon  atas  aspirasi selama  puluhan  tahun  dari  semua  elemen masyarakat dan pemerintah desa di Indonesia. Pemerintah  desa  dan  masyarakat  tradisional selama ini merasa ditinggalkan dan dipinggirkan oleh pemerintah pusat dalam hal pembangunan,  sumber  daya  manusia  dan infrasruktur.
Dalam kebijakan ini tersurat dan tersirat niatan  baik  Pemerintah  Indonesia  dimana esensi  utamanya  adalah  meningkatkan  dan memperbaiki  ekonomi  masyarakat  desa  agar tidak  didera  senantiasa  dengan  persoalan kemiskinan  dan  supaya  daya  saing  desa mereka  meningkat.  Salah  satu  tolak  ukurnya daya  saing  desa  adalah  pendapatan  asli  desa (PADes) yang naik.
Jika sedikit menengok ke belakang ada beberapa kebijakan pembangunan untuk desa yang  pernah  dilakukan  oleh  pemerintah dimulai  dari  kebijakan  Inpres,  Banpres, Bangdes,  IDT,  PNPM-MP  dan  sekarang dengan  ADD  plus  DD.  Dan  salah  satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah desa dimasa  lalu  adalah  tiadanya  dana  untuk membiayai  semua  program  pembangunan desa hasil aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu
persoalan pembiayaan program pembangunan desa  dari  manapun  sumbernya  merupakan faktor penting bagi keberhasilan pemerintahan desa dalam meningkatkan daya saing desa tersebut terutama Pendapatan Asli Desa (PADes).
Persoalan  meningkatnya  daya  saing desa terutama capaian Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat dipengaruhi oleh kinerja dari aparat  pemerintah  desa  itu  sendiri  yang tentunya  secara  langsung  mempengaruhi kinerja  birokrasi  pemerintah  desa  setempat. Namun  dalam  pelaksanaan  dan  pemanfaatan dana  tersebut  ternyata  banyak  menimbulkan persoalan. Kecenderungan ke arah penyimpangan  pengelolaan  keuangan  desa sering  dilakukan  oleh  oknum-oknum  terkait yang  ada  dalam  lingkup  pemerintahan  di daerah dan desa. Hal penyimpangan ini selalu menjadi berita yang menghiasi pemberitaan di media masa sampai sekarang ini seakan tiada pernah habis.
Persoalan dominan lebih kepada internal pemerintahan desa yang bermula dari proses  perencanaan  program  dan  anggaran. Seringkali tanpa disadari perumusan perencanaan  anggaran  dana  desa  untuk pembangunan  tidak  sesuai  dan  melenceng dari  esensi  serta  tujuan  kebijakan  tersebut. Walaupun dalam pelaksanaan atau implementasinya sudah sesuai aturan, mekanisme  dan  administrasi  yang  berlaku, namun  karena  sudah  dari  awal  melenceng sehingga  pada  akhirnya  hasil  yang  diperoleh selalu tidak maksimal.
Dana  Desa  dalam  implementasinya diselenggarakan oleh beberapa institusi yaitu pertama  pemerintah  dan  pemerintah  daerah itu  sendiri  selaku  regulator  atau  pembuat kebijakan  penggunaan  dan  pemanfaatan, kedua  yaitu  pemerintah  kecamatan  bersama instansi teknis terkait yang memainkan peran pengawasan,  pendampingan  dan  fasilitator dan  yang  ketiga  dan  terakhir  adalah pemerintah desa itu sendiri sebagai penerima, pemakai dan pengguna dana tersebut.
Ketiga lembaga tersebut sejauh ini telah memainkan  peran  yang  cukup  baik  sesuai tupoksinya  masing-masing.  Namun  entah mengapa  masih  saja  selalu  ada  yang tersandung  dengan  masalah  hukum  terkait
pengelolaan  dana  desa  tersebut.  Disisi  lain pembangunan  yang  telah  dibiayai  masih cenderung  tidak  tepat  sasaran  dan  kurang bermanfaat  secara  jangka  panjang  bagi ekonomi  masyarakat.  Secara  garis  besar  ada tiga sumber potensi permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan kebijakan dana desa ini.
Potensi  persoalan  pertama,  yaitu  pada proses  perencanaan  kebijakan  pembangunan dan  keuangan  desa  melalui  musrenbangdes. Pada  proses  ini  banyak  pemerintah  desa  dan masyarakatnya tidak mendalami dan memahami  esensi  dan  tujuan  kebijakan  ini. Hal  ini  tercermin  dari  rumusan  hasil musrenbangdes  yang  tidak  bisa  menangkap esensi dan tujuan dimaksud. Perencanaan dan pengganggaran banyak yang hanya mengikuti keinginan  semata  dari  sang  kepala  desa bukannya  kebutuhan  masyarakat.  Alasannya adalah karena masyarakat banyak yang minim pengetahuan  dan  pemahamannya  sehingga cenderung apatis dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah desa mereka.
Potensi  persoalan  kedua  adalah  saat penyusunan  laporan  pertanggung  jawaban keuangan  desa.  Seringkali  pertanggung jawaban direkayasa atau laporan manipulatif, dimana  pertanggung  jawaban  diatas  kertas tidak  sesuai  dengan  kondisi  dilapangan. Laporan yang dibuat hanya sifatnya formalitas administratif serta terlambat dalam mendeteksi  korupsi.  Pada  tahap  ini  sudah diawali  dari  pelaksanaan  kegiatan  yang seringkali dilakukan tidak transparan, nepotisme  dan  perilaku  koruptif.  Sementara titik  rawan  berikutnya  yaitu  saat  pengadaan barang  dan  jasa  yang  berpotensi  di  mark  up atau diakali oleh oknum pemerintah desa.
Potensi  persoalan  ketiga  adalah  yang berkaitan dengan objek forma ilmu pemerintahan  itu  sendiri  yaitu  kewenangan dan  pelayanan.  Kewenangan  pemerintahan salah satunya adalah berupa produk kebijakan pemerintahan.
Produk kewenangan
pemerintahan dalam hal ini yaitu implementasi  kebijakan  dana  desa  yang dijalankan  oleh  pemerintah  desa.  Hal implementasi kebijakan inilah yang selanjutnya  akan  peneliti  buktikan  dan
berusaha  menemukan  penyebabnya  lewat penelitian ilmiah.
Penelitian serupa dengan ini antara lain telah  dilakukan  oleh  Farida  Fadmawati  dari Universitas  Muhamadiyah  Surakarta  tahun 2018  yang  mana  mengatakan  bahwa  dana desa  hanya  berpengaruh  secara  signifikan pada alokasi belanja desa bidang pembangunan sedangkan pendapatan asli desa (PADes) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian  tersebut  mengindikasikan  bahwa PADes  di  lokasi  penelitian  tidak  meningkat cenderung  stagnan,  walaupun  sudah  ada bantuan  dana  desa  sehingga  tidak  dapat menopang pembiayaan pembangunan lainnya.  Pemerintah  desa  setempat  semata- mata  hanya  berdasar  dan  berharap  saja  pada bantuan dana desa.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka peneliti mencoba membandingkan
Implementasi  kebijakan  serupa  di  wilayah lain yaitu di Kecamatan Remboken Kabupaten  Minahasa  untuk  mencari  tahu apakah implementasi kebijakan dana desa ini dapat  meningkatkan  dan  merangsang  PADes atau  hanya  malah  tetap  stagnan  dan  tidak meningkat  PADes  mereka  setelah  kurang lebih 4 tahun pelaksanaannya.
Berdasarkan  pemikiran  yang  telah dikemukakan  dalam  uraian  latar  belakang diatas  maka rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Perkembangan Pendapatan Asli Desa sebelum dan setelah adanya Dana Desa di Kecamatan Remboken  Kabupaten  Minahasa  Provinsi Sulawesi Utara.”

## Metode
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan ilmiah  yang  ditempuh  melalui  suatu  proses yang  panjang.  Proses  penelitian  dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu penelitian  kontekstual  yang  menjadikan manusia  sebagai  instrument  dan  disesuaikan dengan situasi yang wajar. Menurut Prosedur meneliti  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang peneliti amati seperti wawancara  (dominan),  pengamatan  dan
sedikit analisis dokumen (Bogdan and Taylor 1992; Moleong 2011).
Pendekatan  kualitatif  dicirikan  oleh tujuan  penelitian  yang  berupaya  memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan  kuantifikasi  karena  gejala  tidak memungkinkan  untuk  diukur  secara  tepat (Garna, 1991:32). Metode penelitian kualitatif ini  digunakan  karena  disain  penelitian  yang dibuat  tidaklah  mengikat  peneliti  (elastis) sesuai  dengan  kondisi  dilapangan  dan  juga dianggap mampu mengeksplorasi lebih detail mengenai  cara-cara  orang  berinteraksi  dan bekerjasama  dalam  berkomunikasi  melalui fenomena  yang  teramati  dalam  kehidupan sehari-hari dilingkungan alamiah. Selanjutnya metode  kualitatif  ini  mempunyai  beberapa cara  analisis  data  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan yang diperlukan (Mulyana, 2008:148). Dalam hal ini untuk menganalisis data yang diperoleh tersebut peneliti menggunakan analisis deskriptif.
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah Kecamatan  Remboken  (4  desa)  Kabupaten Minahasa  yaitu  fokus  pada  3  tahun  sebelum dan  3  tahun  setelah  implementasi  kebijakan dana desa. Untuk memperoleh data penelitian dimaksud  peneliti  menetapkan  dan  memilih sumber data yang berasal dari delapan orang yaitu  terdiri  dari  1  orang  camat,  4  orang Hukum  Tua  (sebutan  Kades  di  Minahasa),  1 orang dari Dinas Pemdes Kab. Minahasa dan 4 orang masyarakat di desa setempat. Teknik yang  dirancang  dalam  memilih  sumber  data atau  informan  ini  bagi  peneliti  diambil sepuluh  orang  informan  saja  yang  dianggap kredibel untuk diwawancarai untuk mendapatkan  data  yang  relevan  dan  bisa dipertanggung jawabkan. Penetapan informan dalam penelitian ini tidak dibatasi melainkan disesuaikan  dengan  kebutuhan  peneliti. Keterangan  dari  informan  akan  selalu  dan senantiasa  dibandingkan  dengan  keterangan dari  informan  yang  lain  guna  memperoleh data yang valid atau akurat.
Sumber  data  yang  kedua  adalah  data sekunder yang berasal dari dokumen keuangan,  buku  laporan,  media  cetak  dan elektronik  serta  dokumen  lainnya  yang relevan dan berkaitan dengan kebijakan dana desa  baik  dari  Pemerintah  Desa,  Pemerintah
Kecamatan Remboken dan Pemerintah
Kabupaten  Minahasa  serta  literatur  lepas lainnya.
Pengumpulan data
dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan  pada  pendekatan  kualitatif  yaitu wawancara, pengamatan (observasi) dan studi dokumen  (Sugiyono  2011).  Ketiga  cara  ini peneliti  rasa  cukup  untuk  memperoleh  data mendalam  dan  terukur  sehubungan  dengan fokus  penelitian  yaitu  Proyeksi  Pendapatan Asli  Desa  (PADes)  sebelum  dan  setelah adanya Dana desa (DD) melalui suatu analisis Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  (DD)  di Kecamatan  Remboken  Kabupaten  Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
Sumber  data  utama  (primer)  dalam penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata  dan tindakan  selebihnya  adalah  data  tambahan (sekunder).  Kata-kata  dan  tindakan  dari subjek  hanyalah  sebuah  catatan  informasi yang  tidaklah  memberikan  arti  apapun sebelum  dikategorikan  dan  direduksi.  Jadi kemampuan peneliti adalah menangkap data, bukan  sekedar  mencerna  informasi  verbal tetapi  mampu  mengungkap  dibalik  tindakan nonverbal informan (Moleong 2011).

## Hasil dan Pembahasan
Penerimaan dana melalui dana desa dan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan  Remboken  Kabupaten  Minahasa berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan peneliti  telah  diterima  sejak  2008  sampai sekarang  terutama  empat  tahun  terakhir  ini dari sisi jumlah atau besaran bertambah cukup signifikan.  Adapun  rinciannya  yaitu  Tahun 2016  berjumlah  850  juta  rupiah,  tahun  2017 berjumlah  950  juta  rupiah,  tahun  2018 berjumlah 950 juta rupiah dan tahun berjalan ini  sekalipun  belum  rampung  semuanya  tapi semua desa ini mendapat dana 950 juta rupiah sama  dengan  tahun  sebelumnya.  Selama empat  tahun  terakhir  dana  yang  diterima tersebut  baik  dari  alokasi  dana  desa  maupun dana  desa  lebih  fokus  diperuntukan  untuk kegiatan  fisik  desa  atau  pembangunan  desa yang  mana  objek  pembangunan  itu  kurang berkontribusi  nyata  terhadap  peningkatan sektor  pendapatan  asli  desa  (PADes),  antara lain, yaitu : (1). Pembangunan fasilitas MCK,
(2).  Bantuan  untuk  pembangunan  gereja- gereja,  (3).  Pemasangan  pipa  air  bersih masyarakat,  (4).  Pembelian  motor  bagi perangkat desa, (5). Rehabilitasi dan pengadaan  kantor  desa  dan  BPD,  (6). Pengadaan Komputer dan printer bagi kantor desa,  (7).  Pembuatan  jalan  setapak  menuju sekolah  dasar,  (8).  Pembuatan  saluran drainase  dan  tanggul  jalan,  (9).  Pembelian laptop  untuk  kegiatan  administrasi  kantor desa,  (10).  Pembuatan  pagar  keliling  kantor desa,  (11).  Perbaikan  jalan  setapak  desa  dan jalan pertanian / kebun.
Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa dan  alokasi  dana  desa  dan  dampaknya terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  desa (PADes)  di  desa-desa  dalam  wilayah Kecamatan  Remboken  berdasarkan  hasil pengamatan  dan  wawancara  yang  didasari pada telaah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan  oleh  Donald  Van  Mater  dan Carl  Van  Horn  dengan  enam  dimensi dideskripsikan sebagai berikut:

## 1. Standard dan tujuan
Edwards  III  dan  Sharkansky  dalam (Irfan 2000), mengemukakan bahwa
kebijakan public adalah apa yang pemerintah katakan  dan  lakukan  atau  tidak  dilakukan, kebijakan  merupakan  serangkaian  tujuan sasaran dari program-program pemerintah.
Dalam setiap kebijakan publik standard dan  tujuan  harus  senantiasa  dicantumkan dengan jelas pada setiap program (Van Mater dan  Van  Horn,  1974:464)  dalam  (Agustino 2008).  Karena  dengan  jelasnya  standard  dan tujuan  kebijakan  maka  akan  dengan  mudah untuk  menjalankan  kebijakan.  Sebaliknya akan sering terjadi kegagalan yang disebabkan  oleh  tidak  jelasnya  apa  yang menjadi  standard  dan  tujuan  kebijakan, sebagaimana  apa  yang  dikemukakan  oleh Pressman  Wildavsky  dalam  Van  Mater  dan Van  Horn  bahwa  “implentatation  cannot success or fail without agoal against which to judge  it”  (Van  Mater  dan  Van  Horn, 1974:464).  Penetapan  standard  dan  tujuan salah  satunya  dapat  menggunakan  suatu “statemen”  daripada  pembuat  kebijakan (policy  maker),  yang  dapat  dicerminkan dalam  suatu  peraturan,  garis  petunjuk
program  yang  didalamnya  telah  dijelaskan kriteria-kriteria  untuk  kepentingan  evaluasi dari suatu kebijakan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 dan 10  tahun 2017 tentang alokasi dana  desa  dan  dana  desa    dimana  dijelaskan bahwa  alokasi  dana  desa  merupakan  dana yang  dialokasikan  dengan  besaran  yang disesuaikan  dengan  kemampuan  desa  dan karakteristik  desa  yang  ada  di  Kabupaten Minahasa  dengan  tujuan  untuk  pemerataan pembangunan  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat desa melalui pembangunan skala desa dimana alokasi dana desa dan dana desa bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Minahasa dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN).
Dan  untuk  kepentingan  pembangunan di  desa  minimal  60  persen  dari  alokasi  dana desa dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan skala desa sesuai dengan daftar prioritas  pembangunan  fisik,  ekonomi  dan sosial  budaya  sebagai  dana  stimulant. Pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi  dana  desa  dan  dana  desa  ini dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa, LPM dan
dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat dan BPD.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan pengamatan dengan pemahaman akan standard  dan  tujuan  dana  desa  dan  alokasi dana  desa,  pemerintah  desa  dan  masyarakat desa  di  Kecamatan  Remboken  menunjukkan adanya  pemahaman  bahwa  dana  yang diberikan  oleh  pemerintah  dan  Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui kebijakan dana desa dan alokasi dana desa ini sebagai bantuan untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan  di  desa.  Semata-mata  mereka fokus  ke  pembangunan  fisik  desa  dan  bukan kearah  pembangunan  objek  tertentu  di  desa yang  bisa  mendatangkan  sumber  pendapatan asli desa (PADes).
Pernyataan  yang  dikemukakan  oleh lima  informan  di  atas  menunjukkan  bahwa selama ini penggunaan dana desa dan alokasi dana  desa  dilakukan  sesuai  dengan  usulan kegiatan dalam bentuk proposal yang disusun bersama  oleh  pemerintah  desa  dengan
lembaga  desa  lainnya  sesuai  usulan  dari masyarakat yang ada lewat suatu musyawarah desa. Kesesuaian penggunaan dana dikaitkan dengan program dan kebijakan serta ketepatan sasaran berdasarkan ketentuan memang dapat dikatakan cukup baik akan tetapi jika melihat penggunaan  dana  berdasarkan  data  yang diperoleh dari sekretaris desa dimana ada dana yang  dibelikan  motor  untuk  perangkat  desa dan  seperangkat  komputer  serta  laptop menunjukkan  bahwa  semua  pemerintah  desa di  wilayah  kecamatan  Remboken  ini  masih belum  sepenuhnya  memahami  ketetapan penggunaan dana dalam hal pemahaman akan ukuran  dan  tujuan  kebijakan  desa  melalui standard dan tujuan.
Pembelian  motor  bagi  perangkat  desa dilakukan  oleh  semua  pemerintah  desa  di wilayah Kecamatan Remboken, ini sebenarnya merupakan pemborosan penggunaan  dana  mengingat  desa  yang wilayah  pemukiman  penduduknya  sangat mudah  dijangkau  dan  kalaupun  kendaraan berupa  motor  tersebut  dipahami    merupakan sarana untuk membantu operasional kegiatan pemerintahan  seharusnya  tidak    dilakukan pengadaan atau pembelian melainkan dipergunakan  kepada  sektor  pembangunan lainnya  di  desa  yang  berkontribusi  terhadap peningkatan  sektor  pendapatan  asli  desa (PAdes) mereka.
Demikian pula halnya dengan pengadaan  beberapa  unit  komputer  dan beberapa  unit  laptop  oleh  semua  pemerintah desa  di  wilayah  Kecamatan  Remboken  ini pada  tahun  2018  yang  lalu  merupakan tindakan  pemborosan  pula.  Hal  ini  didasari oleh pemahaman bahwa fungsi dari laptop dan komputer  adalah  sama  yaitu  membantu operasional dan administrasi kegiatan padahal semua  kantor  desa  mereka  sudah  memiliki perangkat  komputer  kantor  sebelumnya  dan masih berfungsi dengan baik sampai saat ini. Ditambah lagi  semua  sekretaris  desa  mereka memang memiliki laptop sendiri yang dalam keseharian sering memakainya dalam bekerja di  kantor  desa  karena  dia  sadar  akan tupoksinya  sebagai  penata  administrasi pemerintahan desa termasuk menata administrasi  keuangan  desa  seperti  alokasi dana desa dan dana desa tersebut.
Sementara itu beberapa desa juga yang menjadi sempel dalam penelitian ini melakukan  pembuatan  pagar  yang  terletak didepan  kantor  desa  mereka.  Dipahami  juga sebagai  pemborosan  karena  tidak  ada  nilai tambah  sama  sekali  bagi  perekonomian masyarakat  desa  mereka.    Sementara  semua kantor  desa  juga  sudah  dipagari  dengan tanaman hidup yang cukup terawat sebelumnya.  Dan  malah  pagar  hidup  berupa tanaman itu sebenarnya dari segi estetika lebih bagus  dan  indah  daripada  yang  dibuat sekarang  yang  berkesan  beton  tapi  minim estetika.  Belum lagi nanti apabila pagar beton ini  mengalami  kerusakan  nantinya  dimasa depan  pasti  akan  memakan  biaya  perawatan lagi. Bila melihat kebutuhan masyarakat desa- desa  di  wilayah  kecamatan  Remboken  ini, sebenarnya  yang  paling  mendesak  ada termasuk masalah perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kebersihan  serta  terutama  ekonomi  melalui pasar desa.
Pemahaman  akan  standard  dan  tujuan dari  adanya  kebijakan  dana  desa  dan alokasi dana desa sebenarnya akan memudahkan para pelaksana atau pemerintah desa dalam hal ini atau masyarakat setempat namun yang dilihat oleh  peneliti  adalah  masih  jauh  panggang daripada  api.  Kemampuan  dari  pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memahami  dan  mengerti  penggunaan  dana tersebut  dengan  adanya  perencanaan  yang jelas  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan apa  manfaatnya  sangat  menentukan  sekali sehingga tujuan sebenarnya dari pemanfaatan kebijakan  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa dari  pemerintah  ini  yaitu  membangun  dari pinggiran  untuk  mengentaskan  kemiskinan masyarakat  terutama  di  setiap  desa  di Indonesia  bisa  tercapai  secara  terukur  dan tepat.
Penyusunan  kebijakan  dana  desa  dan alokasi  dana  desa  dimulai  dari  kegiatan perencanaan  dalam  musyawarah  rencana pembangunan  desa  atau  musrenbangdes. Proses  perencanaan  ini  memegang  peranan yang sangat penting dan membutuhkan suatu tingkat  pemahaman  dan  pendalaman  yang tinggi  dari  pemerintah  desa  dan  masyarakat tentang  maksud  dan  tujuan  sebenarnya  dari
pemberian dana desa dan alokasi dana desa ini oleh  pemerintah.  Selama  ini  banyak  ditemui pemerintah  desa  dan  masyarakat  tidak mengetahui esensi sebenarnya dari kebijakan tersebut dan hanya fokus pada membelanjakan  dan  memakai  semua  dana tersebut  dan  terserap  habis  sesuai  program yang  dibuat.  Padahal  esensi  sebenarnya kebijakan dana desa dan alokasi dana desa ini yaitu  untuk  membangun  perekonomian  dan infrastruktur  desa  dalam  rangka  menekan angka  kemiskinan  masyarakat  di  desa  dan kawasan  pinggiran,  tidak  banyak  yang  tahu sehingga banyak program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa hanya mengikuti keinginan  bukan  kebutuhan  yang  mendasar sesuai esensi dari kebijakan pemerintah ini.
Penyusunan perencanaan program pembangunan  selama  ini  sebagian  besar hanya  dilakukan  oleh  hukum  tua  dan  minim edukasi  atau  pendampingan  instens  dari Camat  Remboken,  yang  mana  sebenarnya harus  dan  perlu  melibatkan  masyarakat termasuk  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Selain  itu  juga  semua  program  yang dibuat seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan  yang  mendesak  dan  sebelumnya sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah desa yang tertuang dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes) mereka.
Dalam  hubungannya  dengan  berbagai permasalahan  sebagaimana  diindikasikan dalam bab pendahuluan yang antara lain salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah desa dimasa sebelumnya adalah tiadanya dana untuk membiayai semua program pembangunan desa hasil aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu persoalan pembiayaan program pembangunan desa dari manapun sumbernya merupakan  faktor  penting  bagi  keberhasilan pemerintahan desa dalam meningkatkan daya saing  desa  tersebut  nantinya.  Persoalan pembiayaan  program  pembangunan  dan kegiatan  pemerintah  desa  juga  sangat dipengaruhi oleh kinerja dari aparat pemerintah  desa  itu  sendiri  yang  tentunya secara  langsung  memmpengaruhi  kinerja birokrasi  pemerintah  desa  itu  setempat. Namun  dalam  pelaksanaan  dan  pemanfaatan dana  tersebut  ternyata  banyak  menimbulkan
persoalan yang cenderung kearah penyimpangan  pengelolaan  keuangan  yang dilakukan  oleh  oknum-oknum  terkait  yang ada  dalam  lingkup  pemerintahan  di  daerah dan  desa.  Persoalan  dominan  lebih  kepada internal pemerintahan desa yang bermula dari perencanaan anggaran yang seringkali dirumuskan  tidak  sesuai  dengan  esensi  dari kebijakan  pemerintah  ini  atau  aturan  yang berlaku.  Saat  pelaksanaan  kegiatan  juga seringkali dilakukan tidak transparan, nepotisme  dan  perilaku  koruptif.  Sementara titik  rawan  berikutnya  yaitu  saat  pengadaan barang  dan  jasa  yang  berpotensi  di  mark  up atau  diakali  oleh  oknum  aparat  desa. Selanjutnya  yaitu  seringkali  pertanggung jawaban  direkayasa  atau  laporan  fiktif, dimana  pertanggung  jawaban  diatas  kertas tidak  sesuai  dengan  kondisi  dilapangan. Laporan  yang  hanya  sifatnya  formalitas administratif serta terlambat dalam
mendeteksi korupsi.
Oleh karena itu perbaikan dan pembenahan yang sekiranya perlu dan segera dilakukan adalah adanya kesepahaman bersama baik pemerintah kabupaten, kecamatan  dan  pemerintah  desa  itu  sendiri dan disisi lain yaitu untuk selalu mengedukasi masyarakat  tentang  maksud  dari  kebijakan dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  tersebut. Pentingnya pemahaman dan pendalaman akan standard atau tujuan suatu kebijakan terutama kebijakan  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa dari  pemerintah  desa  dan  masyarakat  akan memudahkan sukses dan berhasilnya program kebijakan pemerintah ini kedepan.
Kebijakan  dana  desa  dan  alokasi  dana desa  ini  sangat  dirasakan  manfaat  dan kegunaannya  sampai  saat  ini  karena  sangat membantu  terutama  pemerintah  desa  dalam menjalankan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat. Oleh  sebab  itu  semua  stake  holder  yang  ada berkaitan  dengan  kebijakan  ini  sudah seharusnya  harus  mengerti  dan  mendalami semua  hal  tentang  kebijakan  ini  dari  hulu sampai hilir.
Kebijakan  dana  desa  dan  alokasi  dana desa dari pemerintah bukan hanya sekedar dan berkat  bagi  masyarakat  desa  terutama  desa yang  berada  dikawasan  tertinggal,  terjauh,
terpencil,  terbelakang  dan  miskin  jadi  harus dipakai dan diperuntukkan benar-benar untuk mengatasi kekurangan tersebut supaya masyarakat  desa  setempat  memiliki  daya saing  dimasa  mendatang  dengan  kawasan lainnya yang sudah lebih dulu maju.
Dengan adanya kebijakan ini diharapkan  masyarakat  termotivasi  untuk menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan dalam  proses  pembangunan  di  desa,  jadi keterlibatan mereka seperti tenaga, waktu dan pengorbanan  materi  lainnya  juga  sangat diharapkan  bisa  lebih  mendorong  kebijakan ini  mencapai  tujuan  jangka  panjangnya. Sementara  disisi  lain  pemerintah  daerah, pemerintah  kecamatan  maupun  pemerintah pusat  hanyalah  sebagai  fasilitator  saja  dalam menjalankan kebijakan ini karena faedah dan muara  dari  kebijakan  ini  adalah  pemerintah dan masyarakat di desa.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  kebijakan  ini  juga  harus tersedia  dalam  rangka  untuk  memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya  dana  atau  insentif  lain  dalam implementasi  kebijakan  adalah  merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Hasil penelitian yang diperoleh  sehubungan  dengan  sumber  daya dalam hal sumber daya pendukung kebijakan dana desa dan alokasi dana desa para informan mempunyai  tanggapan  yang  beragam  namun mereka  sepakat  perlu  adanya  peningkatan sumber  daya  baik  sumber  daya  manusia maupun yang lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  peneliti  dengan  para  informan diatas  dapat  diketahui  bahwa  kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana dana desa  dan  alokasi  dana  desa  terutama  latar belakang  pendidikannya  memang  rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk  memahami  dan  mendalami  masalah dengan  cepat,  namun  demikian  mereka mempunyai semangat untuk selalu memotivasi  dan  mendorong  menggerakan masyarakat desanya.
Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung  kebijakan  dana  desa  dan  alokasi dana  desa  pada  prinsipnya  para  informan
menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan  kebijakan  ini  adalah  kurang adanya  dukungan  dana  untuk  mendampingi program-program  tersebut  yang  berasal  dari pendapatan asli desa (PADes). Pernyataan ini diperoleh  dari  seluruh  informan  dimana sebagian  besar  dana  yang  dipakai  untuk pembangunan  hanya  berasal  dari  dana  desa dan  alokasi  dana  desa  tersebut.  Sementara partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  uang sangatlah  kecil  atau  hampir  tidak  ada  sama sekali.  Akan  tetapi  kenyataan  ini  perlu disadari melihat keberadaan masyarakat desa yang  memang  pendapatan  atau  penghasilan ekonomi  mereka  yang  sangat  minim  serta malah  memerlukan  bantuan  juga  karena miskin.
Dari hasil penelitian aspek sumber daya diatas  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:  hasil  penelitian  terhadap  aspek sumber  daya  manusia  terungkap  tingkat kemampuan  tidak  merata  artinya  secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk menidentifikasi  dan  menyelesaikan  masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi  pelaksanaan  dana  desa  di desa-desa  ini  karena  mereka  mempunyai kemampuan menggerakkan masyarakat.
Sedangkan  hasil  penelitian  terhadap aspek  fasilitas  pendukung  terungkap  bahwa dukungan dana dari pendapatan desa lainnya dalam  hal  ini  yaitu  pendapatan  asli  desa (PADes)  tidak  ada,  namun  demikian  hasil penelitian  menunjukkan  adanya  dukungan sarana dan prasarana berupa tenaga masyarakat  yang  turut  membantu  dalam pelaksanaan  kegiatan  atau  proyek  dana  desa dan alokasi dana desa.
Permasalahan  sumber  daya  dalam implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan  dengan  yang  namanya  unsur  staf atau  aparat  pelaksana,  dana,  informasi, kewenangan dan fasilitas penunjang jalannya kebijakan  tersebut.  Bila  dilihat  dari  aspek kemampuan  sumber  daya  manusia  yang merupakan  unsur  yang  menjadi  perhatian penting  selain  tersedianya  aparat  desa  yang cukup menjalankan kebijakan tersebut dalam hal  pelaksanaan  pembangunan  didalamnya perlu dipahami yang menyangkut
permasalahan  kemampuan  dan  keahlian  dari semua perangkat desa yang ada.
Selaku implementator kebijakan, kemampuan perangkat desa dalam menjalankan  program  dana  desa  merupakan hal penting. Ketika hukum tua dan perangkat desa  mampu menjalankan  kebijakan tersebut tentunya  akan  memberikan  dampak  positif dalam keberhasilan atau terlaksananya kebijakan.  Oleh karena itu kemampuan dalam hal  memimpin,  mengarahkan,  menyusun rencana,  mengawasi  dan  sampai  pada pelaporan  kegiatan  perlu  untuk  dimiliki oleh perangkat  desa  selaku  pelaksana  dari  semua program dana desa tersebut.
Selain itu pula dalam kaitannya dengan sumber  daya  adalah  yang  berhubungan dengan  pendanaan.  Menjadi  tanggung  jawab dari pemerintah desa untuk dapat mempergunakan  dana  yang  tersedia  secara baik  dan  benar.  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  telah  menetapkan  dan  menyediakan dana  untuk  pelaksanan  kebijakan  dana  desa ini akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah  desa  untuk  memanfaatkan  dana tersebut  sesuai  dengan  peruntukkannya  yang sebenarnya dan semestinya. Termasuk didalamnya  menyangkut  aspek  transparansi penggunaan perlu disampaikan dan diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Demikian pula halnya  dengan  informasi  kewenangan  dan fasilitas penunjang lainnya. Adanya informasi yang  jelas  baik  dari  Pemerintah  Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kecamatan Remboken sampai kepada masyarakat mengenai apa yang harus dibuat dalam hal ini pembangunan  fisik  serta  besaran  dana  yang akan digunakan dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai akan memudahkan terimplementasikannya  kebijakan  dana  desa tersebut.

## 3.  Komunikasi  Antar  Organisasi  Dan Aktifitas Pelaksanan
Agar kebijakan
publik dapat dilakanakan dengan efektif maka standard dan tujuan  harus  dikomunikasikan  kepada  para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi
standard dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity).
Proses komunikasi yang menjadi perhatian  dalam  implementasi  kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di Kecamatan Remboken  Kabupaten  Minahasa  ini  lebih diarahkan  pada  proses  komunikasi  antar lembaga  yang  ada  didesa  baik  pemerintah desa dalam hal ini hokum tua, sekretais desa bersama  perangkat  desa  lainnya  maupun lembaga di desa seperti badan permusyawaratan  desa  (BPD),  lembaga pemberdayaan  masyarakat  desa  (LPM)  serta masyarakat desa secara keseluruhan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  diperoleh  data  dimana  dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dan dana desa komunikasi antar lembaga di desa telah  berjalan  dengan  baik.  Kenyataan  ini sesuai  dengan  pengakuan  dari  informan  GN selaku Hukum Tua yaitu rencana penggunaan anggaran  yang  diusulkan  oleh  pemerintah desa berdasarkan musrawarah dengan masyarakat  desa  setempat  yaitu  lewat musrenbangdes.  Pemerintah  menerima  dana dari pemerintah kabupaten setelah sebelumnya  memasukkan  proposal  berupa permohonan
disertai laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  tahun sebelumnya.  Besaran  dana  sesuai  dengan yang  diusulkan  dengan  tidak  melewati  batas ketentuan  yang  berlaku.  Besaran  dana  yang diterima  secara  terperinci  ada  dalam  laporan di  sekretaris  desa  (silahkan  diminta  ke sekdes).  Permasalahan  yang  dihadapi  oleh pemerintah desa adalah terutama karena SDM dari perangkat desa di kecamatan Remboken yang rendah dimana banyak diantara mereka yang  hanya  lulusan  SMP.    Sehingga  dalam banyak  kesempatan  misalnya  hendak  rapat selalu  tidak  tepat  waktu,  kemampuan administrasi juga yang kurang dipahami oleh kebanyakan  perangkat  desa.  Menurut  kepala desa  (Hukum  Tua)  yang  terpenting  saat  ini adalah pembimbingan yang berkelanjutan dari pemerintah kabupaten baik dari saat penyususnan rencana program sampai kepada pemanfaatan dan pembuatan laporan pertanggung  jawaban.  Pelaksanaan  proyek atau  pembangunan  dilakukan  sesuai  dengan renc  ana  yang  telah  ditetapka  sebelumnya
yaitu  melalui  musyawarah  desa  yang melibatkan  semua  komponen  masyarakat. Saya  menyadari  bahwa  merupakan  tangung jawab  saya  untuk  mengontrol  jalannya kegiatan  pembangunan  yang  ada  di  desa. Selaku  pemerintah  desa  saya  berharap  agar masyarakat  juga  dapat  turut  membantu kegaitan  ini  termasuk  didalamnya  yaitu merawat  menjaga  serta  memperbaiki  jika dikemudian  hari  ada  yang  rusak  dengan pembangunan yang telah dibuat.
Keterlibatan  komponen  masyarakat dalam penyusunan kebijakan merupakan awal yang  baik  dalam  upaya  bagaimana  mau memberikan  pemahaman  dan  rasa  memiliki kepada semua elemen masyarakatakan pembangunan.  Kenyataan  ini  nayta  dan terbukti dalam pelaksanaan dimana masyarakat  mengakui  bahwa  komunikasi yang  dibangun  oleh  pemerintah  dalam pelaksanaan pembangunanmelalui penggunaan alokasi dana desa dan dana desa ini  cukup  baik.  Dimana  masyarakat  selalu diundang  untuk  mengikuti rapat  desa.  Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan  baik  secara  langsung  kepada masyarakat  melalui  kegiatan  atau  acara  di desa maupun lewat sarana pengeras suara.
Komunikasi  antara  organisasi  dan aktivitas  pelaksana  oleh  Van  Mater  dan Van Horn  dalam  (Winarno  2005)  diungkapkan sebagai  salah  satu  faktor  penting  yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketika  terjadinya  komunikasi  yang  tepat dimana  pemerintah  desa  dengan  masyarakat dengan lembaga desa lainnya maupun dengan pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan akan menjadikan aktivitas dari pelaksana atau implementator berjalan dengan baik.
Permasalahan  terbesar  dalam  proses komunikasi  ketika  adanya  ketidakjelasan pesan baik dari yang menyampaikan maupun kepada  yang  menerima  infornmasi  tersebut. Tersumbatnya  saluran  komunikasi  baik  oleh karena  kelemahan  implementor  itu  sendiri maupun  oleh  karena  situasi  lain  misalnya adanya  ketidak  harmonisan  diantara  aparat desa maupun dengan masyarakat desa lainnya tentunya  akan  mempengaruhi  implementasi kebijakan.  Kondisi  ini  tentunya  akan  sangat mempengaruhi  proses  pembangunan  didesa
termasuk sampai pada pemeliharaan pembangunan  yang  telah  dibangun  dengan dana  dari  alokasi  dana  desa  dan  dana  desa tersebut.
Selain  itu  pula  hubungan  baik  yang terbina antar lembagaseperti halnya pemerintah  desa  seperti  hokum  tua  dan perangkat desanya, BPD dan LPM akan turut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan,  sampai  pada  pemeliharaan termasuk proses pertanggung jawaban keuangan yang digunakan. Sikap saling curiga maupun apatis akan menjadi kendala. Dengan kondisi  ini  tentunya  turut  merugikan  desa secara keseluruhan dan inipun akan berdampak pada tidak jalannya pembangunan. 4.  Disposisi  Pelaksana  (Sikap  Pelaksana Keputusan)
Disposisi dalam implementasi
kebijakan  public  ini  diartikan  sebagai kecenderungan,  keinginan  atau  kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk melaksanakan kebijakan (Edwards III, 1980:53).  Implementasi kebujakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana  (implementors)  tidak  hanya  harus mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan kebijakan  itu,  tetapi  mereka  juga  harus mempunyai  kemauan  untuk  melaksanakan kebijakan tersebut (Edwards III, 1980 : 11).
Bagaimanapun  juga  cara  mana  para pelaksana (implementors) melakukan keleluasaan  itu,  sebagian  besar  tergantung pada  kecenderungan  (disposition)  mereka terhadap  suatu  kebijakan.  Kemudian  sikap mereka itu akan dipengaruhi oleh pandangannya  terhadap  suatu  kebijakan  dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan  pribadinya.  Selain  komunikasi yang baik yang terbentuk juga turut ditunjang dengan  sikap  yang  arif  dan  bijaksana  dari pemerintah desa itu sendiri didalam tindakan- tindakan  yang  menjadikan  diri  mereka sebagai contoh dalam keterlibatan merekadalam  pelaksanaan  pembangunan. Situasi ini merupakan nilai positif yang perlu untuk  tetap  dipertahankan  oleh  pemerintah
dan  masyarakat  di  desa  dalam  kecamatan Remboken  dalam  pelaksanan  pembangunan yang bukan saja melalui alokasi dana desa dan dana desa tetapi juga program pembangunan lainnya dengan sumber dana lainnya tentu.
Disposisi erat kaitannya dengan kemauan  untuk  melakukan.  Dalam  ilmu perilaku kemauan akan muncul sebagai akibat dari  motivasi  yang  ada  dalam  diri.    Aparat desa sebagai implementator kebijakan alokasi dana desa terlebih dulu harus menumbuhkan kemauan untuk benar-benar mau melaksanakan  kebijakan  ini  dengan  baik. Ketika  kemauan  tersebut  ada  tentunya  akan menjadikan  aparat  desa  tersebut  melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab kebijakan alokasi  dana  desa  ini.  Disposisi  ini  akan terlihat dari keikutsertaan, keterlibatan secara langsung  dan  tindakan  nyata  lainnya  untuk bagaimana mau menjadikan kebijakan alokasi dana  desa  ini  terimplementasi  dengan  baik khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik. 5. Karakteristik Pelaksana/Struktur Birokrasi Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana
(implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukan serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya  ketidakefisienan  structural  birokrasi (deficiencies in bureaucratic) dalam Edwards III,  1980:125).  Struktur  birokrasi  ini, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi , pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam  organisasi  yang  bersangkutan  dan hubungan  organisasi  dengan  organisasi  luar dan  lainnya  sebagainya.  Karenanya  struktur birokrasi  (bureaucratic  structure)  mencakup dimensi  fragmentasi  (fragmentation)  dan standard prosedur operasi (standard operating procedure).
Dalam pelaksanaan
kebijakan penggunaan  alokasi  dana  desa  sehubungan dengan  struktur  birokrasi  pemerintah  yang ada di desa dalam kecamatan Remboken dapat dikatakan  sudah  sangat  baik.  Kenyataan  ini
dapat  dibuktikan  seperti  ditemuakan  atau adanya semua laporan dokumen pertanggung jawaban  program  dan  kegiatanpenggunaan alokasi dana desa dan dana desa yang tertata cukup baik yang dibuat dan disusun oleh para sekretaris desa.
Di  sini  sekretaris  desa  terlihat  sangat menyadari  akan  tugas  dan  jabatnnya  sebagai motor penggerak seluruh administrasi di desa termasuk didalamnya administrasi penggunaan alokasi dana desa dan dana desa setiap  tahun  anggaran.  Pengakuan  dari informan  MS  selaku  Hukum  Tua  yaitu “menyatakan  bahwa  desa  mereka  menerima ADD  sejak  tahun  2008  dan  sampai  saat  ini terutama  dalam  3  tahun  terakhir  menerima dana desa juga dan mereka dapat menyelesaikannya sebagaimana laporan yang selama ini sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam  mempertanggung  jawabkan  dana tersebut.  Besaran  dana  yang  diterima  juga sudah  ada  dalam  laporan  dimaksud.  Dan secara  garis  besar  dana  tersebut  telah dibuatkan jalan, bantuan ke gereja, pembuatan pasar  desa,  pembuatan  pagar  kantor  desa, pengadaan  perangkat  computer  dan  laptop dan  belanja  lainnya.  Nanti  saya  tunjukkan jalan,  pasar  dan  peralatan  yang  dimaksud tersebut.  Tugas  saya  adalah  hal-hal  yang menyangkut  administrative  karena  selaku sekdes juga berperan sebagai bendahara desa. Jadi mulai dari pembuatan proposal, memasukkan  proposal  tersebut,  membuat laporan,  mengawasi  jalannya  pembangunan dan lain-lain adalah tugas yang saya lakukan yang  secara  terus  menerus  saya  selalu laporkan  kepada  Hukum  Tua  saya.    Sebagai sekretaris desa sudah seharusnya saya menata dengan  sebaiknya  administrasi  desa  ini khususnya  berkaitan  dengan  alokasi  dana desa.  Jadi  semua  yang  berhubungan  dengan pencatatan  sebisa  mungkin  saya  lakukan dengan  baik  karena  saya  juga  sudah  di  gaji atas  semua  kegiatan  yang  sudah  dilakukan tersebut.    Keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan  silahkan  kita  nilai  sendiri, keadaan masyarakat kita yang hanya sebagian besar  adalah  petani  dan  penggarap  memang dapat dikatakan masih perlu untuk ditingkatkan  lagi  SDMnya.  Tapi  pada prinsipnya  saya  rasa  masyarakat  sangat
terbeban  hanya  saja  kondisi  keuangan  yang membuat  mereka  terganggu.  Pendapatan sering menjadi kendala. Selain itu kebiasaaan dimasyarakat yang sering terlibat perselisihan dalam bekerja juga menjadi kendala”.
Dalam  kapasitas  hubungannya  dengan hukum  tua  selaku  penanggung  jawab penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan kemasyarakatan  diakui  oleh  informan  GN selaku hokum tua sebagai berikut “menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah kabupaten  melalui  alokasi  dana  desa  juga diterima oleh desa kami. ADD ini merupakan bantuan  dari  pemerintah  untuk  desa  dalam membantu  jalannya  tugas  dan  pembangunan serta  kegiatan  kemasyarakatan  yang  ada. Dana  yang  diterima  oleh  desa  kami  selama tahun 2017 yaitu berjumlah kurang lebih 950 juta  rupiah  dan  digunakan  sesuai  dengan rencana penggunaan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah desa berdasarkan musrawarah dengan masyarakat desa setempat yaitu lewat musrenbangdes. Pemerintah  menerima  dana  dari  Pemerintah Kabupaten  setelah  sebelumnya  memasukkan proposal berupa permohonan disertai laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  tahun sebelumnya.  Besaran  dana  sesuai  dengan yang  diusulkan  dengan  tidak  melewati  batas ketentuan  yang  berlaku.  Besaran  dana  yang diterima secara teriperinci ada dalam laporan di  sekretaris  desa  (silahkan  diminta  ke sekdes).  Permasalahan  yang  dihadapi  oleh pemerintah desa adalah terutama karena SDM dari  perangkat  desa  yang  rendah  dimana banyak  diantara  mereka  yang  hanya  lulusan SMP.  Sehingga  dalam  banyak  kesempatan misalnya  hendak  rapat  selalu  tidak  tepat waktu,  kemampuan  administrasi  juga  yang kurang  dipahami  oleh  kebanyakan  perangkat desa. Menurut kepala desa (Hukum Tua) yang terpenting  saat  ini      adalah  pembimbingan yang berkelanjutan dari pemerintah kabupaten baik  dari  saat  penyususnan  rencana  program sampai  kepada  pemanfaatan  dan  pembuatan laporan  pertanggung  jawaban.  Pelaksanaan proyek  atau  pembangunan  dilakukan  sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  yaitu  melalui  musyawarah  desa yang melibatkan semua komponen
masyarakat. Saya menyadari bahwa merupakan  tangung  jawab  saya  untuk mengontrol  jalannya  kegiatan  pembangunan yang ada di desa. Selaku pemerintah desa saya berharap  agar  masyarakat  juga  dapat  turut membantu kegaitan ini termasuk didalamnya yaitu  merawat  menjaga  serta  memperbaiki jika  dikemudian  hari  ada  yang  rusak  dengan pembangunan yang telah dibuat.
Pembagian tugas masing-masing perangkat  desa  yang  terlibat  dalam  kegiatan dengan penggunaan dana yang bersumber dari alokasi  dana  desa  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Minahasa  nomor  1  tahun 2008  telah  jelas  tertata  dan  berjalan  dengan baik  sesuai  ketentuan.  Kenyataan  ini  terlihat dari  laporan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  ke  pemerintah  Kecamatan Remboken  dan  selanjutnya  ke  Pemerintah Kabupaten Minahasa selaku tim Pembina. Hal ini juga tercermin dari komitmen sang Hukum Tua  yang  tidak  memegang  keuangan  alokasi dana  desa  ini  melainkan  dipegang  oleh bendahara  desa  yang  memang  ditunjuk  oleh hokum tua berdasarkan rapat bersama dengan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM) desa.
Struktur  birokrasi  dalam  implementasi kebijakan  sehubungan  dengan  pembangunan fisik  atas  kebijakan  alokasi  dana  desa memberikan  penjelasan  bahwa  nyata  telah terdistribusinya  wewenang  dan  tanggung jawab  secara  jelas  kepada  implementor  atau pelaksana  kebijakan  alokasi  dana  desa  dan dana  desa  di  desa-desa  ini.  Dengan  struktur yang jelas akan memberikan penjelasan pula kepada  yang  bersangkutan  untuk  apa  yang harus  dilakukan  sehingga  tumpang  tindih serta  interfensi  tidak  akan  terjadi  dalam pelaksanaan kebijakan.
Kondisi  nyata  yang  sering  terjadi dengan tidak jalannya pelaksanaan pembangunan ketika tidak jelasnya apa  yang menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawab. Struktur  birokrasi  (bureaucratic  structure) mencakup  dimensi  fragmentasi  dan  standard prosedur operasi (standard operating procedure). Struktur birokrasi yang terfragmentasi  dapat  meningkatkan  gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan
akan  punya  kesempatan  yang  besar  bila instruksinya terganggu.
Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi  kemampuan  para  pejabat  puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang  relevan  dalam  suatu  yuridiksi  tertentu. Akibat  lebih  lanjut  adalah  terjadinya  ketidak efisienan  dan  pemborosan  sumber  daya. Dengan  demikian  keberhasilan  implementasi kebijakan  yang  kompleks  perlu  danya kerjasama yang baik dari banyak orang untuk dapat  terlaksananya  tujuan  pelaksanaan pembangunan  alokasi  dana  desa  dan  dana desa tersebut.
Demikian pula dengan standard prosedur operasi (standard operating procedure)  yang  akan  memudahkan  dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan  dalam  melaksanakan  apa  yang menjadi  bidang  tugasnya.  faktor  tujuan  dan sasaran,  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi dan struktur birokrasi sebagaimana disebutkan diatas akan mempengaruhi tingkat keberhasilan  dan  kegagalan  implementasi suatu  kebijakan  public.  Dengan  adanya standard prosedur operasi (standard operating procedure)  akan  membantu  perangkat  desa untuk  merealisasikan  pelaksanaan  program pembangunan yang telah direncanakan dalam hal  ini  yaitu  pembangunan  yang  bersumber dananya dari alokasi dana desa.

## 6. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik
Selain  kelima  faktor  diatas,  ada  juga salah  satu  faktor  lain  yang  dinilai  memiliki pengaruh yang kuat dalam model implementasi  kebijakan  public  yaitu  faktor dari luar organisasi pelaksana itu sendiriyang secara nyata memiliki hubungan kuat dengan organisasi  pelaksana.  Faktor  eksternal  itu meliputi faktor social kemasyarakatan, faktor kondisi ekonomi dan faktor social politik yang melingkupi organisasi terutama para individu pelaksana implementasi kebijakan.
Dalam  hubungannya  dengan  kondisi social  masyarakat  desa  di  kecamatan Remboken ini, yang dapat dikatakan sebagai desa-desa yang kekeluargaannya masih sangat tinggi  merupakan  suatu  kekuatan  yang  baik yang  dimiliki  cukup  mempengaruhi  dalam pelaksanaan pembangunan akan tetapi dalam
hubungannya dengan lingkungan social yang perlu  menjadi  perhatian  yang  serius  dari pemerintah  dalam  pembangunan  desa  adalah bagaimana  mempertahankan  kebersamaan dalam persaudaraan dengan upaya meninggalkan  kepentingan  pribadi  yang sering terjadi seperti akibat dari permasalahan atau  perselisihan  keluarga.  Mengingat  dalam beberapa  kasus  tertentu  di  desa  ini  sering terjadi  perselisihan  keluarga  yang  cukup mempengaruhi kebersamaan dan kekompakkan masyarakat desa secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu  menjadi  suatu kewajiban  dari  pemerintah  desa  terutama perangkat  desanya  untuk  bagaimana  sedapat mungkin menjadi pelayan masyarakat didesa dan  mau  peduli  dengan  persoalan-persoalan seperti  itu  dalam  masyarakatnya  dan  selalu bisa harus menjadi contoh dan teladan dalam membina keluarga.
Dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi  desa  maupun  kondisi  ekonomi masyarakat yang sebagian besar adalah petani dan  penggarap  menjadi  perhatian  bagi pemerintah  untuk  juga  mau  bermufakat  atau bermusyawarah  dalam  mempergunakan  dan memanfaatkan  kebijakan  dana  dalam alokasi dana  desa  ini  untuk  pembangunan  ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa tidak perlu takut  dengan  penggunaan  alokasi  dana  desa ini  untuk  membantu  menggerakkan  ekonomi masyarakat desa seperti misalnya memberikan bantuan lewat BUMDES kepada kelompok  masyarakat  yang  memiliki  usaha dibidang  hasil  olahan  pertanian  mereka dengan  tidak  mengeyampingkan  ketentuan pelaksanaan  alokasi  dana  desa  ini  dan  dana desa.    Sebab  kebijakan alokasi  dana  desa  ini sebagaimana termuat dalam peraturan daerah kabupaten  minahasa  utara  tentang  alokasi dana desa termasuk didalam sector pembangunan  ekonomi  masyarakat  desa.  Ini yang  peneliti  lihat  tidak  tercermin  dalam realita  di  pemerintah  desa  di  kecamatan Remboken ini.
Sementara  itu  dalam  kaitannya  dengan lingkungan politik sehubungan dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana  desa  terlihat  baik  pemerintah  desa  dan masyarakatnya  tidak  terpecah  atau  terkotak- kotak  dalam  melaksanakan  pembangunan
sekalipun  dalam  pemilihan  umum  berapa tahun  sebelumnya  masyarakat  desa  berada dalam  banyak  partai  politik.  Akan  tetapi menjadi tanggung  jawab  sekaligus  tantangan pemerintah  desa  untuk  mampu  memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat  bahwa  kebijakan  alokasi  dana desa  ini  bukan  bentuk  tindakan  pemerintah daerah  dalam  upaya  merrebut  simpati masyarakat  agar  mau  memilih  pimpinan daerah suatu saat nanti. Akan tetapi kebijakan alokasi dana desa ini adalah murni kebijakan bersama  yang  dibuat  pemerintah  Indonesia dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Oleh sebab  itu  dalam  menjalankan  kebijakan alokasi  dana  desa  ini  yang  telah  ditetapkan bersama tersebut sangat diharapkan masyarakat  secara  menyeluruh  untuk  terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunannya.
Kondisi  social,  politik  dan  ekonomi dapat  dipahami  sebagai  kondisi  lingkungan yang  turut  mempengaruhi  berhasil  tidaknya kebijakan  di  implementasikan.  Kekuatan sosial masyarakat yang diikat dengan budaya local  dan  semangat  kekeluargaan  yang didukung  oleh  pendidikan  politik  yang baikdalam  artian  tidak  menjadikan  warna politik  sebagi  sebuah  perbedaan  akan  tetapi dipahami sebagai keberagaman untuk kesatuan  seperti  halnya  prinsip  Bhineka Tunggal  Ika  serta  ditopang  dengan  kekuatan social  ekonomi  local  akan  memampukan pemerintah desa dan masyarakat menjalankan pembangunan dan semua program di desa.
Memperhatikan kenyataan yang diamati dilokasi  penelitian  serta  wawancara    yang telah  dilakukan  kepada  sejumlah  informan baik  dari  unsur  pemerintah  desa  dan masyarakat menyangkut implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di Kecamatan  Remboken  Kabupaten  Minahasa dengan mendasarkan analisis pada teori yang dikemukakan  Donald  Van  Mater  dan  Carl Van  Horn  dikaitkan  dengan  permasalahan yang  dihadapi  secara  umum  menyangkut implementasi kebijakan alokasi dana desa dan efektifitasnya terhadap pembangunan di desa ini terutama dalam hal pelaporan pertanggung jawaban,  transparansi,  penggunaan  dana, keberadaan  fasilitator  dalam  pendampingan, proposal  yang  dibuat  dan  diusulkan  oleh
pemerintah  desa  maka  perlu  dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
(1).  Standard  dan  Tujuan,  Kemampuan  dari pemerintah desa selaku implementator kebijakan  dan  masyarakat  selaku  penerima dari  dampak  kebijakan  didalam  memahami standard  dan  tujuan  dari  kebijakan  alokasi dana  desa  dan  dana  desa  sangat  membantu jalannya implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa  di kecamatan Remboken ini.
(2). Sumber daya yang dimiliki oleh desa baik sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya alam merupakan modal jalannya implementasi  suatu  kebijakan.  Kemampuan implementor  memaksimalkan  penggunaan sumber  daya  akan  menjadikan  desa  mampu mengimplentasikan  kebijakan  penggunaan alokasi  dana  desa  dan  dana  desa.  Dalam kaitannya  dengan  sumber  daya  manusia, kompetensi,  kemampuan  dan  pengalaman menjadi sangat penting untuk tetap dan terus diperhatikan  serta  ditingkatkan  mengingat kenyataan yangditemukan dilokasi penelitian dimana  kualitas  sumber  daya  manusia  yang antara  lain  rata-rata  berpendidikan  SMP merupakan suatu kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dan dana desa ini.
(3). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanan  yang  terjadi  di  desa-desa  di kecamatan  Remboken  ini  cukup  menunjang jalannya implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa. Komunikasi yang terjadi baik  didalam  implementor  sendiri  dengan masyarakat maupun dengan lembaga kemasyarakatan  lainnya  didesa  yang  terjadi dan  sikap  yang  ditunjukkan  oleh  pelaksana kebijakan  yaitu  pemerintah  desa  menjadikan implementasi kebijakan alokasi dana desa ini berjalan  dengan  baik  dari  tahun  ke  tahun. Akan  tetapi  keterbatasan  pengetahuan  sering mempengaruhi komunikasi apabila implementor  berhadapan  dengan  pihak  luar didalam penjelasan atas pelaksanaan kebijakan.
(4).  Sikap  pelaksana  kebijakan  dalam  hal  ini implementor  yaitu  pemerintah  desa  Tatelu Rondor  dalam  bentuk  keterlibatan  langsung dalam  kegiatan-kegiatan  pembangunan  fisik menjadikan  kegiatan  pembangunan  berjalan
dengan  baik.  Akan  tetapi  tindak  lanjut  dari kegiatan  itu  sendiri  dalam  hal  perawatan maupun  pemeliharaan  pembagunan  masih perlu untuk ditingkatkan di desa ini mengingat dimana  pembangunan  yang  telah  ada  didesa yang  dananya  bersumber  dari  alokasi  dana desa kurang terawat dan terurus. Oleh karenya menjadi tugas pemerintah desa untuk menjadi contoh  bagi  masyarakat  dalam  upaya mencapai tujuan kebijakan ini yang antara lain akan dapat meningkatkanperan serta masyarakat dalam pembangunan yang termasuk  didalamnya  pemeliharaan  semua hasil-hasil pembangunan di desa.
(5).  Karakteristik  pelaksana  dalam  kaitannya dengan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan  alokasi  dana  desa  dan  dana  desa berdasarkan amanat Peraturan Bupati Minahasa  Nomor  8  dan  10  tahun  2017 mengharuskan  pemerintah  desa  membentuk tim  pengelola  alokasi  dana  desa.  Distribusi wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  jelas dalam  struktur  birokrasi  pemerintah  desa memampukan  implementor  untuk  dapat melaksanakan kebijakan ini.
(6).  Situasi  lingkungan  social,  ekonomi  dan politik  merupakan  keadaan  yang  turut mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi  dana  desa  di  desa-desa  di  kecamatan Remboken  ini.  Kondisi  social  masyarakat yang kuat dalam kaitannya aspek kekeluargaan  menjadi  salah  satu  kekuatan positif  jalannya  suatu  kebijakan  sementara kemampuan  ekonomi  masyarakat  yang berasal dari pendapatan dan penghasilan dari pekerjaan mereka  yang mayoritas petani dan penggarap  juga  mempengaruhi  jalannya keterlibatan masyarakat dalam bentuk tingkat swadaya dalam mengimplementasikan kebijakandalam  kegiatan  serta  berpengaruh juga dalam perawatan semua hasil pembangunan. Situasi politik masyarakat desa yang multi partai tidak menjadikan pemerintah  dan  masyarakat  desa  terpecah dalam  menunjang  setiap  kebijakan  yang  ada termasuk  melaksanakan  kebijakan  alokasi dana  desa  dengan  semua  pembangunan fisiknya di desa-desa ini.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa perkembangan Pendapatan Asli Desa (PADes)  sebelum  dan  setelah  adanya  Dana Desa (DD) melalui suatu analisis implementasi  kebijakan  dana  desa  di Kecamatan  Remboken  Kabupaten  Minahasa tersebut  yang  sudah  berjalan  dalam  empat tahun  terakhir  ini  yaitu  sejak  2016  sampai 2019  tidak  berjalan  dengan  baik  sektor capaian  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes), keadaan ini  didasari  oleh  fakta-fakta  sebagai berikut:
1.  Kurangnya  pemahaman  yang  tepat  dan benar dari pada implementeor yaitu pemerintah  desa  terkait  dengan  tujuan  dan standard atau esensi sebenarnya dari diadakannya kebijakan alokasi dana desa dan dana desa oleh pemerintah.
2.  Tidak  tersedianya  sumber  daya  yang memadai  dalam  menunjang  kelancaram implementasi kebijakan alokasi dana desa dan informasi  yang  kurang  jelas  baik  kepada perangkat desa dan masyarakat tentang segala hal  yang  berhubungan  dengan  implementasi alokasi  dana  desa  serta  tidak  didukung fasilitas kerja yang mencukupi.
3.  Kurangnya  komunikasi  dalam  menopang aktivitas pelaksasanaan baik antar pemerintah desa  dengan  pemerintah  kecamatan  dan pemerintah kabupaten serta dengan masyarakat  yang  mengakibatkan  sering terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Adanya skap yang kurang mendukung dari sebagian  aparat  desa  dan  masyarakat  yang lebih disebabkan oleh karena lebih mementingkan  kepentingan  pribadi  serta keterbatasan ekonomi.
5.  Struktur  birokrasi  dalam  penyusunan rencana  serta  proposal  kegiatan  sampai  pada proses  pencairan  dana  harus  melewati beberapa  institusi  sehingga  membuat  sering terlambatnya pelaksanaan kegiatan.
6.  Kondisi  social  ekonomi  masyarakat  yang mayoritas  adalah  petani  dan  penggarap  serat adanya  perbedaan  pandangan  dan  pilihan politik menjadikan tidak sepenuhnya topangan  lingkungan  kebijakan  ini  berjalan dengan baik.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala  Lembaga  Riset  dan  Pengkajian Strategi  Pemerintahan  IPDN  yang  telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

## Referensi
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Bogdan,  Robert,  and  Steven  J  Taylor.  1992.
Pengantar Metode Penelitian Kualitatif . Terjemahan  Ali  Furchon.  Surabaya: Usaha Nasional .
Irfan,  Islamy  M.  2000.  ‘Prinsip-Prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara’. Jakarta: Bumi Aksara . Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi
Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja
Rosdakarya. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Winarno,  Budi.  2005. Teori  Dan  Proses Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Media Pressindo.