## Majalah Hukum Nasional
Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772 – 0664 DOI : 10.33331/mhn https://mhn.bphn.go.id

## PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI
NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI PANDEMI COVID-19

## (Proportionality Principles on the Policy of Inmates Assimilation and Integration amid the Covid-19 Pandemic)
M. Reza Baihaki dan Siti Nurhalimah Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412 e-mail: mrezabaihaki@gmail.com  Siti.nurhalimah0896@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini secara teoritis akan mengkaji problematika kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa pandemi. Lebih lanjut, Kebijakan tersebut, di satu sisi, dianggap sebagai bagian dari upaya pencegahan serta pemutusan mata rantai wabah covid-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), mengingat kapasitas Lapas saat ini, yang dinilai secara proporsional sudah tidak memadai lagi bagi penghuni Lapas. Namun, di lain sisi, kebijakan tersebut dinilai kontra produktif dari prinsip keadilan, sebab prinsip penghukuman yang dianut dalam pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, lembaga pemasyarakatan juga harus menjamin akan tujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (residivis). Tulisan ini akan menggunakan penelitian normatif- doktrinal,  yaitu  dengan  berupaya  mengkaji  sebuah  kebijakan  menggunakan  dasar  teoritis  dan  pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dilakukan dengan prinsip proporsionalitas, sehingga secara praktik dapat dinilai sebuah kebijakan yang progresif, namun tentu dibutuhkan pranata yang lebih evaluatif untuk menerapkan program asimilasi dan integrasi pada masa pandemi.
Kata Kunci: Asimilasi, Proporsionalitas, Hukum Darurat

## Abstract
This  article  will  theoretically  examine  the  problems  of  assimilation  and  integration  policies  of  prison established by the Minister of Law and Human Rights during the pandemic. As considered an effort to prevent  and  stop  of  the  Covid-19  outbreak  in  prisons,  in  fact  the  current  prison  capacity  is  considered disproportionate for its residents. On the other hand, this policy is considered counterproductive from the principle of fairness, because the principle of punishment not only aimed to guide prisoners to be better citizens, furthermore have to protect the community against the recidivists. This paper will use normative- doctrinal research to analyze the policy using a theoretical basis and a statutory approach. The result is that assimilation and integration policies during a pandemic are carried out with proportionality principle, so that in practice it can named a progressive policy, in spite of evaluative tools is needed to maximize its implementation during pandemic.
Keywords : Assimilation, Proportionality, State of Emergency Law

## A. Pendahuluan
Dalam kondisi pandemi akibat corona virus disease  (Covid-19)  berbagai  negara  setidaknya mengalami gelombang resesi baik dari sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, hingga
hukum. Gelombang resesi tersebut secara responsif disikapi oleh berbagai negara dengan menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengarah kepada upaya pemutusan mata rantai virus serta demi menjaga stabilitas negara.
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
adalah pemberian asimilasi dan hak integrasi didukung dengan alasan kemanusiaan, mengingat kapasitas Lapas saat ini telah mengalami over capacity yang artinya standaritas dan infrastruktur bagi warga binaan yang berada di  seluruh  Lapas  sudah  tidak  memungkinkan. Oleh karenanya di satu sisi kebijakan demikian secara  argumentatif  dapat  dibenarkan  bahkan sangat kontekstual jika disandingkan dengan tesis hukum pidana modern, sebagaimana yang pernah diungkapkan Herman Manhein, bahwa ” final court is the most faithful mirror of civilization of the nation ”. 3
Namun di sisi lain, kendati program asimilasi dan  integrasi  secara  reflektif  didorong  oleh semangat kemanusiaan, bagi kalangan yang kontra terhadap kebijakan tersebut, hal yang dinilai kurang dipertimbangkan adalah mengenai penghukuman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan ( fairness ), sebab jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tertuang bahwa dalam sebuah Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap  kemungkinan  diulanginya  tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. 4
Lebih lanjut, jika mendasarkan pada aspek penghukuman, hukum Pidana selalu menyandarkan pada sifat penjatuhan ”nestapa”. Sifat ketercelaan tersebut tentu didasarkan pada limitasi waktu agar yang bersangkutan dapat menjadi manusia seutuhnya melalu berbagai
1 Trias Palupi Kurnianingrum, ”Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19” Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume Xii, Nomor II (2020): 3
2 https://www.cnnindonesia.com/nasinal/20200518115201-12-504412/39-ribu-napi-bebas-lewat-asimilasi-dan- integrasi (Diaksespada 9 Juni 2020)
3 Hwian Christianto, ”Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana” Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3 (2011): 497-498
4 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ”Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan” (2017), hlm.20

## Berbagai kebijakan pemerintah diarahkan
berdasarkan  tingkat  akselerasi  dan  eskalasi penyebaran wabah, sehingga dalam hal ini logika pencegahan dan penanggulangan berpacu  dengan  waktu.  Kendati  demikian berbagai kebijakan tersebut ada yang bernilai represif dan juga ada yang dipandang progresif sehingga secara sekuensial akan melahirkan pro dan kontra.
Dalam sektor hukum, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, melahirkan program Asimilasi dan Intergrasi dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Upaya demikian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusannya Nomor. M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 disertai dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 1
Melalui  program  tersebut  setidaknya tercatat 39.628 Narapidana dan anak telah dibebaskan. 2 Hal yang perlu digaris-bawahi adalah bahwa jumlah tersebut belum merepresentasikan Narapidana Korupsi, Narkoba,  Psikotropika  dan  berbagai  tindak pidana berat lainnya. Sebab dalam ketentuan Permen tersebut secara limitatif mengecualikan berbagai narapidana dengan delik pidana yang tergolong extraordinary crime.
Hal yang menarik untuk selanjutnya dikaji
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9

## program pembinaan sebagai bentuk dari prinsip
restorative justice .
Hal  yang  dinilai  tidak  berkelindan  dengan doktrin tersebut, adalah bahwa narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi disatu sisi dinilai dapat menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat sebab dalam hal ini, sifat ketercelaan narapidana masih melekat dan belum sepenuhnya terhapus, sehingga dapat dikatakan belum secara utuh dapat terintegrasi dalam miniatur masyarakat. 5 Lebih lanjut, kondisi tersebut dinilai dapat berpotensi menimbulkan calon residivis baru dalam masa pandemi. 6 Hal  demikian  juga  secara  afirmatif diamini dalam beberapa kajian mengenai kondisi sosial masyarakat pada masa pandemi, seperti  halnya  penilaian  mengenai  program asimilasi yang dapat meningkatkan kriminalitas, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang  tidak  menentu  pada  masa  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 7
Namun beberapa kajian yang juga mendukung program asimilasi dan integrasi narapidana juga cukup relevan untuk ditelaah, mengingat penanganan dari wabah covid membutuhkan peran bersama, baik pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya, termasuk dalam hal ini adalah ketika dihadapkan pada konteks kebijakan asimilasi dan integrasi yang harus juga melibatkan masyarakat untuk secara  persuasif  dan  edukatif  dapat  berperan
terhadap narapidana anak yang menjalani program tersebut, sehingga dapat terhindar dari praktik diskriminatif maupun intimidasi sosial. 8
Berangkat  dari  tesis  dan  anti  tesa  kedua argumentasi tersebut, tulisan ini secara konstruktif  akan  memberikan  diskursus kebijakan program asimilasi dan integrasi Kementerian  Hukum  dan  HAM  ditinjau  dari perspektif  hukum  darurat  melalui  konsep uji proporsionalitas. Dengan menggunakan skema  pertanyaan  penelitian  berupa:  Apakah kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan dalam masa pandemi berdasarkan prinsip proporsional dapat digolongkan kebijakan yang progresif atau pragmatis?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian hukum  secara  preskriptif,  yaitu  dengan jenis  penelitian  normatif-doktrinal,  melalui penelaahan ketentuan normatif yang didasarkan pada doktrin, teori dan konsep hukum. Lebih lanjut, tulisan ini paling tidak berupaya mencari validitas norma hukum dan kebijakan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  khususnya  ketika dihadapkan pada hukum darurat dengan terlebih dahulu mengamati setiap gejala yuridis yang ada berdasarkan fakta empiris yang terjadi untuk kemudian ditelaah berdasarkan ketentuan teoritis dan peraturan perundang-undangan.
5 Victorio H. Situmorang, ”Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)” Badan Penelitian DanPengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham R.I, Volume 13, Nomor 1, Maret (2019): 92
6 ”Napi  Asimilasi  Kembali  Berulah,  Bukti  Pidana  Pemenjaraan  Tidak  Efektif”  https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5e97fe863cf91/napi-asimilasi-kembali-berulah--bukti-pidana-pemenjaraan-tidak-efektif/ (Diakses pada 10 Juni 2020)
7 Mohamad Anwar, ”Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada Masa Pandemi,” Jurnal ’Adalah , Fakultas Syariah dan Hukumm UIN Jakarta, Vol.4. No.1 2020, h.101-115.
8 Ika Dewi Sartika Saimima dan Noviansyah, ”Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, Res Judicata , Vol. 3, No.1, Juni 2020, h.51- 65.
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9

## C. Pembahasan

## 1.  Hukum Darurat
Kajian mengenai hukum darurat selalu dikaitkan dengan hukum tata negara. Hal demikian secara teoritis dapat dipahami sebab kadar dan skala kedaruratan yang menjadi objek kajian memiliki tali-temalinya dengan kekuasaan (pemerintahan)  secara  praktik  kenegaraan. Herman Sihombing misalnya dengan secara lugas  mendefinisikan  keadaan  bahaya  sebagai bagian dari Hukum Tata Negara Darurat Subjektif yang sifatnya tidak tertulis dan penggunaannya merupakan  ranah  kekuasaan  eksekutif. Sedangkan Hukum Tata Negara Darurat Objektif merupakan aturan tertulis yang digunakan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. 9
Untuk merefleksikan konteks tersebut rele- van jika ungkapan Herman Sihombing dikore- lasikan  dengan  pandangan  Jimly  Ashiddiqie yang  mengilustrasikan  dikotomi  praktik ketatanegaraan, yaitu negara dalam keadaan normal ( ordinary  condition ) dan negara dalam keadaan tidak normal ( extraordinary condition ) atau darurat ( emergency condition ). 10
Lebih lanjut, menurutnya keadaan bahaya ( state  of  emergency ) merupakan syarat kondisional dalam melakukan transisi dari keadaan normal menjadi abnormal. Sebab dalam  hal  ini  keadaan  bahaya/darurat  adalah keadaan  yang  secara  kondisional  tiba-tiba mengancam  ketertiban  umum,  sehingga menuntut negara untuk bertindak dengan cara tidak lazim menurut aturan yang berlaku dalam
keadaan normal. 11
Prof.  Bagir  Manan  dalam  mendefinisikan suatu keadaan darurat  memberikan catatan bahwa penggunaan hukum darurat lazim dipandang sebagai the  necessary  evil atau sesuatu  yang  semestinya  dihindari  namun terpaksa harus dilaksanakan sebagai upaya membentuk  hukum  yang  tidak  semestinya ( abnormalerechtsvorming ). 12
Jika ditelusuri secara historis, konsep keadaan bahaya (hukum darurat) berakar pada sejarah Romawi yang semula hanya berkaitan dengan serangan eksternal maupun pemberontakan internal. Dalam fase ini, berbagai tindakan  pemerintah  dinilai  sangan  diktator. Perkembangan selanjutnya menunjukkan hukum darurat juga mulai terlihat pada abad 18 hingga abad  19,  dengan  karakteristiknya  yang  identik dengan perang dunia ke-2 yang kemudian oleh konstitusi-konstitusi  di  Eropa  mulai  dilakukan elaborasi gagasan keadaan bahaya, atau lebih dirincikan dalam undang-undang khusus yang terpisah. 13
Dalam hal ini, keadaan bahaya dibangun atas dasar dikotomi buatan antara norma ( norm ) dan pengecualian ( exception ) dalam hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan atas  kepentingan  tujuan  sosial  serta  hak  asasi manusia. Dalam hal ini keadaan bahaya dapat dijadikan legitimasi pembatasan hak yang lebih besar oleh pemerintah. 14
Di Indonesia, kondisi keadaan darurat ( state emergency )  setidaknya  beberapa  kali  pernah
9 Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 28.
10 Jimly Ashiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, (Jakarta, 2007), hlm.1
11 Jimly Ashiddiqie, Ibid.
12 Fitra Arsil, ”Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48, Nomor.1 (2018): 3.
13 Scott  P.  Sheeran,  ”Reconceptualizing  States  of  Emergency  under  International  Human  Rights  Law:  Theory,  Legal Doctrine, and Politics”, Michigan Journal of International Law , Volume 34, Issue 3, (2013) :491-557.
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
terjadi pada awal kemerdekaan. Dimulai dari adanya invasi dari pihak penjajah maupun berbagai  tindakan  subversi  yang  mengancam pemerintahan  sehingga  melibatkan  tindakan militer. 15 Namun dalam konteks modern ini, keadaan  darurat  tidak  lagi  didefinisikan  harus bersifat militer atau keadaan darurat perang yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
Dalam pengamatan Alexander N. Domrin, ia  mengungkapkan  bahwa  praktik  di  berbagai negara, untuk menyatakan keadaan darurat ( emergency law ) telah berkembang dan relatif tidak  memiliki  kesamaan.  Namun  kendati demikian secara umum dapat ditarik garis besar mengenai kriteria sebuah negara dalam menentukan standar kedaruratan sehingga pemerintah mendeklarasikan peraturan yang tidak normal ( emergency degree ). 16
Dalam hal ini Domrin mengutip A Hamann dan Hans-Ernst Folzyang membagi semua keadaan darurat ke dalam tujuh kategori, berupa 17 : 1)  Invasi asing
2)  Tindakan publik yang bertujuan subversi rezim konstitusional
3)  Pelanggaran  serius  mengancam  ketertiban umum dan keamanan
4)  Bencana, Pemogokan dan kerusuhan di bidang penting dari perekonomian
5)  Gangguan penting dalam pelayanan publik dan
6)  Kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan
Berdasarkan  klasifikasi  tersebut,  dalam keadaan darurat sudah selazimnya menuntut negara  untuk  mengambil  tindakan  sesegera mungkin dan meminimalisir resiko yang terjadi. Tindakan dari keadaan darurat tersebut dalam sistem negara presidensial biasanya diidentikan dengan kekuasaan presiden menerbitkan kebijakan yang dituangkan dalam hukum darurat atau biasa disebut emergency  decree . Dalam berbagai literatur jenis peraturan ini dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain disebut sebagai constitutional decree authority atau beberapa penulis menyebutnya dengan executive  decree  authority atau presidential decree authority . Secara khusus beberapa negara menyebutkan  istilah  ini  dengan  terminologi yang berbeda, Brazil misalnya menyebut produk hukum ini dengan sebutan medidas provisorias ( provisional measure ) atau dapat diterjemahkan sebagai  ”tindakan  sementara”.  Sedangkan Negara  Argentina  dikenal  dengan  sebutan decreto  de  necesidad  y  urgencia ( decree  of necessity and urgency ). 18
Melalui payung hukum tersebut, beberapa kebijakan yang dalam tataran normal dapat disimpangi,  bahkan  guna  kepentingan  yang lebih besar, negara melalui pemerintah diperbolehkan untuk menerapkan kebijakan- kebijakan  yang  tidak  normal.  Venkat  Iyer misalnya  membenarkan  beberapa  tindakan dalam keadaan darurat yang meliputi: 19
1)  Kewenangan menangkap ( power of arrest )
15 Pada tahun 1959 Presiden Indonesia menyatakan keadaan bahaya (keadaan darurat), melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Akibat adanya pemberontakan dan beberapa perang sipil dan yang terjadi di Timor Timur (Timor Leste), Maluku dan Aceh.
16 Alexander Domrin N, The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency . Routledge, (London & New York: 2006), hlm.1
17 Ibid.
18 Fitra Arsil,…Op.Cit.
19 Venkat Iyer, States of Emergency: The Experience of India New Delhi , Butterworths, (United State of America:2000), hlm.1.
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
2)  Kewenangan menahan ( power of detention ) 3)  Pembatasan atas kebebasan fundamental
( power imposing restriction of fundamental freedom )
4)  Kewenangan terkait perubahan prosedur pengadilan dan pemidanaan ( power concerning modification of trial procedures and punishment );
5) Kewenangan membatasi atas akses ke pengadilan ( power  imposing  restriction  on access to the judiciary );
6)  Kewenangan  atas  imunitas  yang  dinikmati polisi, aparat keamanan, dan yang lainnya ( power  concerning  immunities  enjoyed  by the  police  and  member  of  security  forces and so on )
Senada  dengan  Iyer,  Jimly  Ashiddiqie mengungkapkan  bahwa  beberapa  tindakan presiden dalam menangani keadaan darurat dapat dibenarkan namun dengan tetap memperhatikan peran DPR sebagai mitra kerja pemerintah, untuk itu tindakan presiden paling tidak dapat diukur guna 20 :
1)  melakukan pengawasan yang ketat dalam menentukan adanya suatu keadaan darurat ( recognizing an emergency );
2)  membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat itu ( creating the powers to deal with it );
3)  memantau setiap pelaksanaan kewenangan yang  dilakukan    pemerintah  (eksekutif) untuk mengatasi keadaan yang tidak normal tersebut;
4)  menyelidiki berbagai praktik penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dalam keadaaan darurat tersebut;
5)  apabila diperlukan menyatakan berakhirnya
masa keadaan darurat atau meminta kepada Presiden untuk menyatakan mengakhiri keadaan darurat tersebut.
Bertalian dengan berbagai pandangan ahli tersebut, jika disandingkan dengan konteks wabah Covid-19, maka unsur keadaan darurat telah  terpenuhi.  Paling  tidak  sesuai  dengan klasifikasi  yang  diungkapkan  A  Hamann  dan Hans-Ernst Folz, yang digolongkan kedalam bencana.
Kondisi demikian juga diamini oleh berbagai negara, bahkan dalam berbagai interaksi masyarakat internasional, melalui World Health Organization (WHO) setelah mengamati kondisi dan potensi kedaruratan di negara Asia Tenggara merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk menetapkan status darurat kesehatan. 21
Hal demikian yang kemudian secara responsif oleh presiden disikapi dengan menetapkan status darurat kesehatan, disusul dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19), serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
Implikasi yang hadir dari penerbitan berbagai instrumen keadaan darurat tersebut, secara sekuensial ditangkap oleh berbagai pemangku kebijakan baik lintas kementerian,
20 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, (Jakarta, 2007), hlm.80
21 https://koran.tempo.co/read/berita-utama/450978/who-desak-indonesia-tetapkan-status-darurat-nasional (Diakses pada 11 Juni 2020)
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
pemerintah daerah, bahkan pihak non-negara (swasta) dengan berbagai kebijakan, mulai dari yang bersifat protektif, represif, bahkan dengan adanya kebijakan yang membatasi hak asasi manusia. Mengingat dalam bencana pandemi ini, upaya pencegahan dan penanggulangan wabah berpacu dengan waktu 22 yang  artinya, pembentuk kebijakan ( policy  maker ) dituntut untuk secara responsif menggunakan kewenangannya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya  untuk  secara  efektif  mencegah  dan menanggulangi penyebaran wabah Covid-19.
Dalam perspektif hukum darurat paling tidak beberapa pendekatan dapat digunakan untuk menakar produktifitas sebuah kebijakan dalam keadaan darurat. Mengingat kondisi darurat selalu diidentikan dengan pemberlakuan hukum yang  tidak  biasa  yang  sedikit  banyaknya  akan berbeda dengan kondisi normal dan bahkan tidak  jarang  juga  akan  menegasikan  berbagai prinsip hak asasi manusia. 23
Jimly memberikan pandangan bahwa dalam keadaan darurat, pemangku kebijakan setidaknya  harus  melandaskan  kebijakannya pada pendekatan proporsionalitas ( the principle of proporsionality ) 24
Lebih lanjut, menurutnya, secara inheren implementasi kebijakan yang didasarkan pada
prinsip proporsionalitas dianggap memberikan standar mengenai kewajaran ( standard  of reasonabeleness ), sehingga kriteria untuk menentukan adanya kebutuhan mendesak menjadi lebih jelas. Lebih lanjut, kebutuhan yang dirumuskan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang bersifat darurat akan memiliki  rasionalitas  yang  wajar  atau  setimpal sehingga  kebijakan  (kendatipun  berlawanan dengan  keadaan  normal)  tidak  boleh  melebihi kewajaran  atau  kesetimpalan  yang  menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri. 25
Dalam pengamatan penulis, prinsip proporsionalitas ini secara legalistik sebenarnya telah tercantum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan manakala menterjemahkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, secara implisit disiratkan dalam  penjelasannya  bahwa:  ”Yang  dimaksud dengan asas ’kemanusiaan’ adalah bahwa setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara  dan penduduk Indonesia secara proporsional.”
22 Setidaknya kebijakan pemerintah dalam keadaan darurat kesehatan selalu dikaitkan dengan eskalasi penyebaran dan upaya  penanggulangan  virus  covid-19,  mengingat  wabah  ini  memiliki  tingkat  penyebaran  yang  masif  dan  sensitif. Sebagai validitas narasi tersebut dapat dilihat dengan ilustrasi berikut, dalam kurun waktu 2 maret yang semula 2 kasus- hingga 12 juni tercatata 36.406 kasus. Oleh karenanya logika kebijakan secara konstruktif akan didasarkan pada tingkat akselerasi penyebaran suspect covid-19.
23 Terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan ketika menggunakan instrumen hukum darurat, Jimly Ashiddiqie setidaknya  memberikan  pertimbangan  yang  selektif,  agar  pemberlakuan  instrumen  hukum  darurat  dapat  bernilai profuktif  dan  kontributif,  dengan  mendeskripsikan  beberapa  asas  yang  perlu  untuk  menjadi  pendekatan  dalam pembentukan kebijakan dalam emergency  degree ,  seperti  asas  deklarasi,  asas  legalitas,  asas  komunikasi,  Asas Kesementaraan, asas keistimewaan ancaman, asas proporsionalitas, asas intangibility, dan asas Pengawasan. Namun mengingat keterbatasan pemaparan dan guna terfokusnya tulisan, maka penulis hanya mendeskripsikan asas yang  paling  memiliki  korelasi  yang  setidaknya  relevan  terhadap  konteks  permasalahan  (isu)  tulisan  ini,  yaitu  asas proporsionalitas.
24 Ibid
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
Namun,  kendati  secara  explisit  verbis ketentuan mengenai prinsip proporsionalitas tercantum  dalam  regulasi  normatif,  bukan berarti secara sekuensial akan terimplementasi manakala dihadapkan dalam proses kebijakan, khususnya kebijakan terbuka ( open  legal policy ).  Oleh  karenanya,  secara  teoritis, peraturan/kebijakan  yang  proporsional  kiranya dapat terukur melalui beberapa tahapan uji proporsionalitas. Berhnard Schlink misalnya mengilustrasikan tahap uji proporsionalitas yang dapat ditempuh dengan skema: Pertama, apakah ada tujuan yang legitimate dalam melakukan pembatasan hak ( legitimate  aim ). Kedua,  apakah  ketentuan/kebijakan  tersebut memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut  (suitability).  Ketiga  apakah  berbagai pelanggaran yang dihasilkan dari sebuah ketentuan/kebijakan  tersebut  sudah  yang paling minimum ( necessity ). Keempat, apakah ketentuan tersebut menghasilkan keuntungan dengan mengurangi realisasi hak ( balancing  in narrow sense ). 26
Hemat penulis, jika konsep Schlink diterap- kan pada program asimilasi dan integrasi narapidana dan anak, maka dapat dikatakan bahwa alasan kemanusiaan ( humanity ) diposisikan sebagai legitimate  aim , didukung dengan protokol kesehatan yang mewajibkan social  distancing sebagai upaya pemutusan mata rantai virus yang tergolong sebagai prinsip suitability dan necessity . Dan terakhir prinsip balancing in narrow sense didasari pada upaya meminimalisir over capacity Lapas yang selama ini terjadi.
Lebih lanjut, dalam posisi intelektual penu- lis, berdasarkan uraian tersebut, secara artifisial, prinsip proporsionalitas sebenarnya merupakan bagian dari prinsip kemanusiaan yang selama ini merupakan tolak ukur dalam menyelenggarakan hal ikhwal kebijakan baik secara kedaruratan maupun normal. Sehingga dalam paradigma ini, penegakkan hukum darurat dalam tataran implementasi dikatakan dapat menegasikan nilai-nilai normal, namun dalam tataran doktrinal  doktrin  hukum  kedaruratan  tidak akan pernah dapat menegasikan nilai-nilai dan/ atau prinsip kemanusiaan. Sebaliknya prinsip kemanusian selalu menjadi penyeimbang dalam menanggulangi beberapa kebijakan emergency degree.

## 2. Pembebasan Narapidana di Berbagai Negara
Untuk  memastikan  para  narapidana  dan tahanan di seluruh dunia mendapatkan perlin- dungan yang memadai dari bahaya Covid-19, United  Nations  Commission  on  Human  Rights (UNCHR) secara responsif memberikan mandat kepada para negara-negara pihak yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa untuk segera mengambil  tindakan  yang  relevan  dengan norma-norma hak asasi manusia internasional yang berlaku, untuk melindungi hak-hak para narapidana. 27 Mandat tersebut berisi beberapa rekomendasi sebagai berikut: 28
1) Melakukan pembebasan segera, tanpa syarat semua tahanan yang penahanannya ilegal atau sewenang-wenang berdasarkan hukum internasional, termasuk semua anak, tahanan agama serta tahanan politik;
26 Bernhard Schlink, Proportionality InConstitutional Law: Why Everywhere ButHere? , Duke Journal of Comparative & International Law, (2012):291-292.
27 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21 dalam Rhona K.M Smith dkk, ”Hukum Hak Asasi Manusia” PUSHAM UII Yogyakarta (2008): 11.
28 United Nation, ”COVID-19 And Protection Of Right To Life In Places Of Detention” Covid-19 Human Rights Dispatch – Number 2 (2020) : 3-4
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
2) Membiarkan atau mengecualikan pena- hanan sebagai sanksi bagi orang yang terbukti  melanggar  langkah-langkah  pena- nganan Covid-19.
3) Mengurangi keseluruhan populasi lembaga pemasyarakatan dan mengatasi kepadatan yang terjadi, dengan meninjau populasi lembaga pemasyarakatan dan mempertimbangkan jenis hukuman alternatif. 4)  Mempertimbangkan
alternatif untuk penahanan  pra-persidangan  seperti  ja- min an, pembebasan di bawah kendali pengadilan, atau lainnya.
5)  Mempertimbangkan membebaskan dengan segera terhadap orang-orang yang ditahan karena pelanggaran ringan dan kejahatan tingkat  rendah,  dengan  kondisi  terlampir seperti yang dipersyaratkan.
6)  Memastikan  bahwa  keadaan  penahanan semua orang yang tersisa di lembaga pemasyarakatan telah sesuai dengan standarisasi hak manusia internasional.
7)  Mengambil  tindakan  segera  untuk memastikan  bahwa  hunian  tidak  melebihi kapasitas resmi, dan kapasitas resmi tersebut didasarkan pada perhitungan luas kuadrat per orang yang memungkinkan social  distancing sesuai dengan pedoman standar yang berlaku pada masyarakat umum.
8)  Memastikan  bahwa  fasilitas  kesehatan, kebersihan, peralatan, persediaan tersedia bagi semua yang tetap dalam tahanan, untuk memungkinkan para tahanan memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang tersedia.
9)  Membuat semua pengaturan yang tepat untuk tahanan dengan kondisi/komorbiditas yang sudah ada sebelumnya.
Tindakan responsif UNCHR ini dapat dipahami, mengingat lebih dari 11 juta narapidana dan tahanan lainnya yang ditahan di seluruh dunia berada dalam kondisi ruangan yang  penuh,  sesak,  dan  tidak  bersih.  Terlebih minimnya akses perawatan kesehatan yang memadai. PBB menilai jika kondisi tersebut terus dipertahankan selama di tengah pandemi ini, maka sama halnya dengan memberikan hukuman  mati  terhadap  seluruh  penghuni tahanan. PBB pun menekankan bahwa realitas yang mencemaskan ini merupakan krisis kemanusiaan dan tantangan jangka panjang bagi sistem penahanan. 29
Mandat serta rekomendasi UNHCR tersebut kemudian direspon oleh sebagian besar negara dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang over capacity . Seperti halnya Italia dengan kondisi over kapasitas lembaga pemasyarakatan hingga 20%. Pemerintah Italia kemudian mengeluarkan dekrit yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil setelah sebelumnya pemerintah Italia mengeluarkan dekrit berupa larangan kunjungan untuk menghindari penularan Covid-19 dari para keluarga tahanan. 30
Pembebasan terhadap narapidana dan tahanan juga dilakukan oleh pemerintah Iran. Dengan alasan kondisi kelebihan kapasitas penjara yang mencapai 53% 31 , melalui Keputusan Kementerian Kehakiman Iran pada 20 Maret 2020, menyatakan akan membebaskan
29 United Nation, ”COVID-19 And Protection Of Right To Life In Places Of Detention” Covid-19 Human Rights Dispatch - Number 2 (2020) : 1
30 https://www.epsu.org/article/fighting-covid-19-prisons-and-detention-centres-europe (Diaksespada 11 Juni 2020)
31 https://www.prisonstudies.org/map/middle-east (Diakses pada 12 Juni 2020)
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
85 ribu narapidana, atau nyaris separuh dari total 160 ribu narapidana di negara tersebut untuk meredam penyebaran corona. Sebanyak 10 ribu di antaranya diberikan pengampunan, sedangkan sisanya pembebasan sementara. 32
Sementara itu, di Filiphina dengan overcrowdy penjara hingga 363% 33 telah mengakibatkan 123 narapidana terinfeksi virus corona. 34 Menyadari kondisi penjara yang sangat penuh serta pengalaman buruk tersebut, pemerintah Filiphina kemudian segera mengambil keputusan untuk membebaskan 10.000 narapidana yang tersebar di seluruh penjara  filiphina.  Keputusan  pemerintah Filiphina tersebut kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung Filiphina untuk membebaskan tahanan di penjara yang menunggu persidangan karena  mereka  tidak  mampu  membayar  uang jaminan. 35
Di Indonesia, rekomendasi PBB tersebut melahirkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Mengingat kondisi overcrowding Lembaga
Pemasyarakatan Indonesia hingga 106%. 36 525 Lapas dan rutan di Indonesia dengan kapasitas maksimal 132.107 orang, mirisnya dihuni oleh sementara 270.231 narapidana. 37 Berdasadarkan keterangan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, setelah pemberlakuan kebijakan asimilasi dan integrasi, hingga 30 April 2020 jumlah penghuni Lapas berkurang menjadi 232.526 orang atau angka kelebihan penghuni turun di posisi 76 persen. 38

## 3.  Analisa Kebijakan Asimilasi dan Prinsip Proporsionalitas a.  Problematika Lembaga Pemasyarakatan Indonesia
Untuk memahami Permenkumham Nomor. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak, maka analisa secara tekstual maupun kontekstual sangat diperlukan, hal ini dapat dimulai  dengan  membaca  ratio  legis  berbagai ketentuan Permenkumham tersebut.
Lahirnya Permenkumham tersebut, memiliki  tali  temalinya  dengan  problematika Lembaga Pemasyarakatan yang klasik namun tidak  kunjung  terselesaikan  ( unresolved ), yaitu kapasitas  Lapas  yang  tidak  mencukupi  daya
32 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/iran-to-pardon-10000-including-security-prisoners (Diaksespada 12 Juni 2020) . 33 https://www.prisonstudies.org/country/philippines Diakses pada 12 Juni 2020) .
34 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-philippines-prison-idUSKCN2241G3 (Diakses pada 12 Juni 2020) .
35 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/philippines-10000-prisoners-released-virus-fears-200502095707880. html (Diaksespada 12 Juni 2020)
36 https://www.prisonstudies.org/country/indonesia (Diakses pada 12 Juni 2020)
37 http://ditjenpas.go.id/category/news-pas (Diakses pada 12 Juni 2020)
38 https://kabar24.bisnis.com/read/20200506/16/1237186/program-asimilasi-dan-integrasi-kurangi-overcrowding- hingga-30-persen-di-lapas (Diaksespada 12 Juni 2020)
39 Berbagai  ahli  memberikan  catatan  bahwa  terdapat  hal-hal  yang  lazim  dijadikan  pertimbangan  manakala  hendak menerapkan sistem pemasyarakatan yang produktif, yaitu: (1) Populasi penjara tinggi; (2) Kelebihan kapasitas; (3) kondisi Bad dalam (2) Kelebihan kapasitas; (3) kondisi Bad dalam penjara (untuk kedua narapidana dan petugas penjara); (4) understaffing; (5) Kerusuhan antara staf penjara; (6) Miskin keamanan; (7) ”campuran beracun” dari jangka panjang dan tahanan hukuman seumur hidup dan tahanan mental terganggu; (8) Kerusuhan dan kerusakan lain dari kontrol atas tahanan.”  Lihat Michael Cavadino and James Dignan, The Penal System an Introduction, (London: Sage Publications 2003), hlm. 10.
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
tampung ( over capacity ). 39 Hal ini tergambar dari 525 Lapas dan rutan di Indonesia yang lazimnya hanya memiliki daya tampung maksimal 132.107 jiwa, justru dihuni oleh 270.231 jiwa.
Lebih lanjut, peningkatan jumlah narapidana dan anak tahanan tersebut, dalam pengamatan berbagai ahli, dikarenakan paradigma  penghukuman  yang  selalu  menitik beratkan pada pidana penjara dan belum mampu memberikan pidana alternatif. Bahkan jika  merujuk  pada  klasifikasi  narapidana berdasarkan  jenis  kriminalitas,  paling  tidak dapat diuraikan sebagai berikut:
Di  sisi  lain,  praktik  berbagai  negara  telah menunjukan bahwa secara skuensial, pening- katan kapasitas Lapas dan yang tidak memadai akan  memiliki  resiko  tingkat  penularan  wabah covid-19  yang  tinggi.  Iran  misalnya,  dengan jumlah 190.000 jiwa narapidana dinegaranya, pada kurun waktu 1 bulan (maret-2020) mendapati  25.000  kasus  konfirmasi  positif narapidana yang tertular virus Covid-19. 42
Di susul dengan negara Amerika, melalui jaksa Agung Wiliam Bar, kemudian memberikan instruksi berupa upaya untuk meningkatkan pembebasan kepada berbagai narapidana
40 http://ditjenpas.go.id/ (Diakses pada 14 Juni 2020).
41 Dalam  perspektif  kriminologi,  hal  ini  kerap  dianggap  sebuah  kegagalan  dan  juga  kejanggalan  penegakan  hukum pidana, mengingat kejahatan dalam arti teoritis lazim dipandangan produk sosial. Oleh karenanya baik pemerintah, masyarakat harus memiliki cara pandang yang holistik dalam institusi sosial yang memiliki potensi tinggi terhadap peningkatan tindak kejahatan dalam lini sosial ( the root causes of crime ).
42 https://time.com/5811237/coronavirus-middle-east-prisoners-released/ (Diakses pada 14 Juni 2020)
43 https://theintercept.com/2020/04/21/coronavirus-rikers-island-jail-nyc/ (Diaksespada 14 Juni 2020)
-setelah  mengamati  kondisi  di  Lapas  negara- yang  setidaknya  telah  tercatat  terdapat  91 tahanan yang terkonfirmasi virus Covid-19. 43 Dari berbagai praktik tersebut, pemerintah indonesia  setidaknya  menggunakan  skema asimilasi  dan  integrasi,  guna  mengikuti  praktik pembebasan narapidana dan anak binaan yang saat ini berada dalam berbagai Lapas di Indonesia.
Tabel 1. Jumlah Narapidana Tindak Pidana Khusus 40
Tahun KOR NKB NKP TER LOG TRA PCU TOTAL 2015 3.775 37.025 26.330 204 914 317 109 68.654 2016 4.413 53.301 28.647 180 741 310 106 87.698 2017 5.191 63.311 37.085 269 936 429 131 107.352 2018 4.527 73.569 38.634 541 744 441 164 118.620 2019 4.751 72.001 34.190 1.010 747 378 142 113.219
Dari uraian tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa setengah dari penghuni Lapas  di  Indonesia  adalah  tindak  pidana narkoba (pemakai dan/atau kurir). Lebih lanjut, hal tersebut berimplikasi pada konstruksi penempatan narapidana yang tersebar dalam 525 Lapas, dimana narapidana narkoba selalu mendominasi dalam setiap Lapas, atau dengan dengan kata lain, terdapat satu jenis pidana yang merepresentasikan setengah dari seluruh tindak kejahatan di sebuah negara. 41
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9

## b.  Prinsip Proporsionalitas dalam Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana dan Anak Binaan
Sebelum menelaah lebih dalam mengenai prinsip proporsional dalam kebijakan asimilasi dan integrasi, penulis beranggapan perlu mendudukan konteks Asimilasi dalam perspektif Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini perlu untuk dijelaskan mengingat bahwa skema asimilasi, tidak  lain  merupakan  konsep  dari reward dan punishment yang dianut dalam paradigma pembinaan dan pengayoman lembaga pemasyarakatan.  Yang  artinya,  terlepas  dari ada atau tidak adanya keadaan darurat berupa bencana non-alam (covid-19), program asimilasi narapidana  dan  anak  dipastikan  akan  tetap berlangsung.
Keberlangsungan mengenai asimilasi bagi narapidana dan anak secara explisit  verbis dicantumkan dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai hak narapidana dan anak binaan. Begitu juga dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Hal yang selanjutnya mungkin menjadi perhatian  adalah,  logika  bahwa  jika  memang program asimilasi disinyalir akan tetap berjalan tampa  adanya  pertimbangan  keadaan  darurat berupa bencana non-alam, lalu mengapa Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan ketentuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dan Anak dalam Mencegah dan Menanggulangi Wabah Covid-19.
Untuk menjawab logika tersebut, paling
tidak  dapat  dilakukan  skema  komparasi Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dengan beberapa Permenkum HAM sebelumnya, yang  relatif  mengatur  ketentuan  mengenai Asimilasi.  Dalam  hal  ini,  setidaknya  dapat merujuk pada Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  menjelang  bebas dan  Cuti  Bersyarat,  sebagaimana  telah  diubah dengan Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2019. Melalui analisa kedua Permenkum HAM tersebut, terdapat kesamaan dalam menterjemahkan  definisi  asimilasi,  namun dalam tataran implementasi, relatif telah terjadi pergeseran yang cukup signifikan, dalam konsep dan tata cara pelaksanaan asimilasi.
Dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 asimilasi dilakukan dengan mengintegrasikan narapidana dan anak didik melalui berbagai kegiatan  kemasyarakatan  seperti,  kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Disamping itu, kegiatan asimilasi juga memiliki durasi waktu yang ditentukan dengan maksimal 9 jam/hari dan tidak terlepas dari pengawasan kepala Lapas/LPKA. Sedangkan dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020,  ketentuan  asimilasi  diartikan  dengan menghilangkan subtansi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018,  atau  dengan  kata  lain,  secara  definitif Asimilasi  Narapidana/anak  dilaksanakan  di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
Secara  sederhana,  paling  tidak  penulis dapat mengilustrasikan bahwa perbedaan yang mendasar dari konsep asimilasi dalam keadaan normal  dan  tidak  normal  (darurat  bencana non-alam), terletak pada tujuan yang dicapai,
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
berupa  pembebasan  dan/atau  pengurangan narapidana/anak  didik  Lapas,  sebagai  upaya prefentif  guna  mencegah  dan  menanggulangi potensi penyebaran wabah covid-19 dalam Lapas yang selama ini dinilai over capacity.
Lebih lanjut, implikasi yang hadir dari pergeseran pelaksanaan asimilasi tersebut adalah, terintegrasinya Narapidana/Anak binaan dengan berbagai lapisan masyarakat secara langsung. Di satu sisi, hal demikian dapat dikatakan menyimpangi atau paling tidak dapat  dikatakan  tidak  selaras  dengan  standar dan prosedur pemidanaan pada umumnya. Sebab  dalam  hal  ini,  Narapidana/anak  yang bebas melalui asimilasi dinilai masih memiliki sifat  ketercelaan,  dalam  artian,  bahwa  mereka belum secara paripurna ditempa dan dibina dengan standaritas pendidikan dan paradigma pemasyarakatan, sehingga secara mutatis mutandis , belum dapat dikatakan layak untuk seutuhnya berbaur dengan masyarakat umum.
Namun di lain sisi, dalam keadaan pandemi, semua prosedur dalam pemberlakuan tata cara asimilasi yang dianut dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tersebut dinilai dapat bertentang- an dengan protokol kesehatan dan justru dapat memicu potensi penyebaran wabah bagi narapidana/anak didik Lapas.
Lebih lanjut, skema asimilasi dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 nyatanya memang ditunjukan untuk pembebasan Narapidana/Anak,  sehingga  ketentuan  terse- but dari awal memang ditunjukkan untuk melampaui arti asimilasi pada keadaan normal. Mengingat dalam hal ini skema asimilasi, pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas, dan cuti bersyarat, merupakan instrumen yang
dinilaipaling produktif dan fleksibel dapat digu- nakan untuk pembebasan narapidana/anak dan pengurangan over capacity di Lapas selama ini. Melalui kedua paradigma tersebut, hemat penulis, terdapat dikotomi dalam memandang program asimilasi dan hak integrasi narapidana dan anak binaan. Disatu sisi, parogram tersebut dapat dinilai sebagai kebijakan yang pragmatis, bagi  kalangan  yang  menolak  atau  setidaknya kontra. Sebaliknya program asimilasi dan hak integrasi yang ditunjukkan untuk pembebasan Narapidana/anak  binaan  dalam  mencegah dan menanggulangi wabah covid-19, justru dipandang sebagai kebijakan yang progresif, bagi kalangan yang mendukung program tersebut.
Berdasarkan dikotomi tersebut, maka hal selanjutnya yang harus ditempuh adalah me- la kukan uji proporsionalitas, guna melihat standing  position dari program asimilasi dan hak integrasi. Apakah kebijakan tersebut dapat digolongkan  sebagai  kebijakan  yang  pragmatis atau progresif dalam hukum darurat.
Pada awalnya, Uji proporsionalitas biasa dilakukan guna menentukan skema yang ideal atas adanya konfrontasi prinsip yang dianut oleh masing pasal dalam undang-undang dasar atau biasa dikenal dengan c onflict of rules . 44 Sebagai contoh  praktik,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  No  2-3/PUU-V/2007  yang  menguji konstitusionalitas  pidana  mati.  Dalam  hal  ini, Mahkamah dihadapkan pada uji proporsionalitas antara hak atas kebebasan hidup di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, konstitusi juga menganut pembatasan terhadap hak asasi melalui ketentuan Pasal 28J. 45
Kendati secara praktis saat ini, penggunaan prinsip proporsionalitas digunakan dalam ke-
44 Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ”Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar” Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi  (Tahun 2016), hlm.33
45 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm 459-460.
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
rangka  pengujian  konstitusionalitas  norma, namun  secara  teoritis  dan  historis,  uji  propor- sionalitas justru digunakan untuk skema yang ideal  dalam  mengukur  tindakan/kebijakan seseorang, manakala dihadapkan pada prinsip hukum yang saling berlawanan. 46
Uji proporsionalitas sebagaimana dising gung di awal, dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu, legitimate  aim, suitability,  necessity, dan balancing  in  narrow sense . 47 Legitimate  aim atau tujuan yang legitimate dalam  melakukan  tindakan,  dalam istilah  lain,  Aharon  Barak  menggunakan terminologi proper  purpose . 48 Lebih lanjut, menurut Barak, dalam tahapan ini, perlu diperhatikan dua nilai dasar, Pertama, mengenai jenis dari tujuan yang dapat membenarkan tindakan  yang  tidak  normal;  Kedua,  perlu ditentukan derajat keterdesakan atau degree of urgency . 49
Mengenai kedua nilai dasar tersebut, beberapa  komponen  seperti  kepentingan publik ( public  interest ), kemanan nasional ( national security ) dan ketertiban umum ( public
order ), merupakan tolok ukur yang dapat menentukan jenis dari tujuan yang dibenarkan. Paling  tidak  dalam  pengamatan  penulis,  Jika dikontekstualisasikan, berbagai komponen tersebut  secara  normatif  telah  terekam dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam, yang secara skuensial telah memicu berbagai  kebijakan  alternatif  dalam  berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, sosial budaya, termasuk juga hukum.
Suitability , atau kesesuaian. Dalam tahapan ini, mengharuskan adanya suatu rational connection antara kebijakan atau aturan yang tidak  normal  dan  tujuan  yang legitimate yang ditetapkan. Secara sederhana, hipotesa yang diajukan dalam fase ini adalah sebatas pada apakah means yang dipilih, lewat kebijakan tersebut punya kemampuan untuk mewujudkan tujuanyang mendasari kebijakan tersebut.
Dalam pengamatan penulis, rational conection ,  setidaknya  secara  faktual  dilakukan oleh pemerintah dengan melihat instrumen
46 Bernhard Schlink misalnya, menggunakan contoh dengan mengandaikan dua orang tetangga bernama John dan Frank yang hidup di kawasan pegunungan tinggi. Pada suatu malam dengan cuaca dingin, John mengendarai four wheel drive milik Frank tanpa izin dan belum mengembalikannya sampai besok pagi. Sedangkan di sisi lain, Frank mempunya jadwal tersendiri untuk menjemput Ibunya yang sudah tua, pada pagi hari di tempat pemberhentian bus terakhir menuju rumah Frank . Akibatnya Ibu Frank meunggu dengan berdiri selama dua jam hingga akhirnya ada oleh tukang pos yang membawanya ke rumah sakit, mengingat bahwa Ibu Frank memiliki riwayat penyakit radang dingin. Dalam keadaan demikian, Frank merasa John harus meminta maaf atas tindakan imoralnya. Bertalian dengan kasus tersebut, Schlink memberikan testing, Jika anda diminta menjadi hakim pada kasus tersebut, anda akan bertanya kepada John apa alasan dia melakukan hal tersebut. Maka John mengatakan bahwa dirinya menggunakan mobil milik Frank untuk mengantar istrinya yang hamil ke rumah sakit, karena air ketubannya sudah pecah. Lalu ketika ditanyakan kenapa John tidak menggunakan mobilnya sendiri. John menjelaskan di tengah salju yang tebal dia butuh mobil dengan four- wheel drive yang tidak dimilikinya. Kenapa John tidak meminta izin untuk memakai mobil tersebut. John menjelaskan mereka berdua sering menggunakan barang masing-masing tanpa meminta izin dan kebetulan saaat itu adalah tengah malam, John tidak mau membuat Frank terganggu. John menjelaskan istrinya dalam keadaan hidup-mati sehingga dia tidak punya pilihan lain. Dalam kasus tersebut, Menurut Schlink apapun keputusan hakim, terhadap status john-apakah John bersalah atau tidak, maka paling tidak hakim secara intuitif akan terlibat dalam analisis proporsionalitas.
47 Matthias Klatt, Moritz Meister, ”The Constitutional Structure of Proportionality”  (OUP Oxford: 2012), hlm.12.
48 Aharon Barak, ” Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitation”s , Cambridge: (Cambridge University Press, 2012), hlm. 134
49 Aharon Barak, ” Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations” , Cambridge: (Cambridge University Press, 2012), hlm. 220-221
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam skema pembebasan. Beberapa skema tersebut, mencakup asimilasi, pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat. Lebih lanjut, konsep rational conection , terlihat dari pembebasan dalam masa pandemi yang sebelumnya dilakukan dengan skreaning yang ketat berupa berbagai persyarat reward sebagaimana tertuang dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020, setelah sebelumnya  memperhatikan  klasifikasi  yang selektif terhadap beberapa jenis kejahatan. Oleh sebab itu, dalam hal ini, demi menjaga rational connection , dilakukan beberapa pembatasan terhadap  narapidana  tertentu  seperti  yang tergolong dalam extraordinary crime yang tidak termasuk dalam kepesertaan program asimilasi dan hak integrasi.
Necessity , atau kebutuhan. Dalam tahapan ini  paling  tidak  Aharon  Barak  memberikan analisa bahwa tahap necessity diawali dilakukan dengan  mempertimbangkan  dua  elemen penting. Pertama eksistensi hipotesa dari tujuan alternatif  ( hypothetical  alternative  means ). Kedua, bahwa hypothetical  alternative  means tersebut  memiliki  tingkat/derajat  yang  lebih sedikit terhadap pelanggaran yang ditentukan pada keadaan normal. 50
Dalam mengaktualisasikan isu ini, penulis memiliki argumentasi sebagai berikut, bahwa hypothetical  alternative  means yang dianut dalam pembebasan melalui program asimilasi dan hak integrasi ditunjukkan dengan skema yang sangat sesuai atau paling tidak mendekati/ mengarah pada standar protokol kesehatan pada umumnya. Dengan menempatkan berbagai napi untuk tetap berada di rumah melalui pengawasan Bapas dengan media virtual.
Hal ini mengikuti irama protokol kesehatan, yang di berlakukan di berbagai institusi, seperti pemerintahan daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan jargon stay at home , bahkan kegiatan- kegiatan rutinitas seperti pekerjaan kantor dan sekolah kerap dilakukan dengan skema Work From  Home , Pelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan kegiatan alternatif lainnya.
Lebih lanjut skema tersebut, hingga saat ini, masih diyakini dapat meretas penyebaran virus covid-19.  Kendati  demikian,  hal  yang  menjadi kritik atas postulat ini  adalah,  bukankah Lapas juga dilakukan skema ”stay  at  jail”. Hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa skema stay at  home dan stay  at  jail , barangkali memiliki perbedaan yang cukup subtansial, mengingat bahwa Lapas dihuni dengan kondisi yang over crowdied sedangkan di rumah, seseorang paling  tidak  memiliki  tingkat  kerendahan  dari penularan virus, karena interaksi antar keluarga yang diawasi oleh protokol kesehatan.
Lebih lanjut, jika terdapat penularan virus, maka skema isolasi mandiri dapat dilakukan di  rumah,  sedangkan  ketika  di  Lapas,  seorang narapidana/anak  akan  kesulitan  jika  hendak melakukan isolasi mandiri. Mengingat kapasitas Lapas  yang  penuh  dan  tidak  efektif  untuk dilakukan isolasi mandiri.
Tahapan uji proporsional yang terahir adalah balancing in narrow sense atau penyeimbangan dalam  arti  sempit.  Tahap  ini  disebut  sebagai tahap paling penting dari uji proporsionalitas. 51 Lebih lanjut, tahap ini berfokus pada keuntungan dari memenuhi tujuan yang ditetapkan aturan dan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kebijakan/ tindakan  tertentu.  Oleh  karena  itu,  dalam tahapan ini, beberapa skala imajiner ( imaginary
50 Aharon Barak...Op.cit.
51 Aharon Barak, Op.Cit , hlm. 340
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
set of scales ) dapat digunakan terhadap kepentingan yang sedang diuji. 52
Terhadap kontekstualisasi atas pengujian tahap ini, hemat penulis, ketentuan asimilasi dihadapkan  pada  berbagai  pertimbangan kepentingan.  Sebagaimana  dalam  keadaan normal, disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan asimilasi wajib  memperhatikan  berbagai  kepentingan, yang  mencakup  keamanan,  ketertiban  umum, dan rasa keadilan masyarakat. Logika demikian, yang menurut beberapa kalangan menjadi dasar penolakan. Sebab, pembebasan terhadap Narapidana selama ini dinilai cenderung dapat menjadi residivis atau mengulangi perbuatan pidana. Lebih lanjut, penolakan dari berbagai kalangan tersebut juga dilakukan dengan melayangkan gugatan secara perdata atas kebijakan program asimilasi dan hak integrasi yang dilakukan oleh kementerian hukum dan HAM. 53 Sebagai catatan, hingga Mei 2020, paling  tidak  terdapat  106  Narapidana  yang dinilai melakukan kembali tindak pidana, pasca mengikuti program asimilasi dan hak integrasi. 54
Dalam paradigma yang berbeda, kepentingan yang dianulir dalam program asimilasi dan hak integrasi  pada  masa  pandemi  ini,  relatif  dapat dikatakan lebih luas dan besar, yang mencakup prinsip standar moralitas kemanusian atau dalam literasi hak asasi manusia biasa digunakan
istilah penghormatan terhadap inherent dignity . Lebih lanjut, dalam hal ini yang diajukan adalah pencegahan akan adanya narapidana yang terinfeksi covid-19. Sebab jika hal demikian terjadi dan terlambat ditangani akan berimplikasi terhadap keseluruhan narapidana dan petugas Lapas. Mengingat kondisi Lapas secara umum yang over  crowded dan rentan akan interaksi yang  aktif  dalam  Lapas  dapat  memiliki  tingkat penyebaran virus yang masif. 55
Selanjutnya adalah bahwa dalam masa-masa resesi saat ini, sangat dimungkinkan dengan kondisi Lapas yang over crowded tersebut akan memicu kondisi yang lebih berbahaya. Sebagai perbandingan negara Amerika yang semula belum memberlakukan pembebasan terhadap narapidana, telah memicu kerusuhan masal di berbagai penjaranya, 56 kemudian di susul dengan negara Kolombia dan Sri Lanka.
Berdasarkan uraian tersebut, jika dilakukan proses menimbang ( weighing ) terhadap signifikansi  dari  masing-masing  prinsip  yang berkonflik  atau  bertentangan.  Maka  dapat disimpulkan bahwa kendati terdapat narapidana yang melakukan kembali tindak pidana, namun secara kuantitatif dapat tergolong rendah. Atau dapat dikatakan hanya mencapai 0.12% dari total jumlah yang dibebaskan. 57
Sedangkan di lain sisi, jika mempertahankan status normal pada Lapas, dengan tetap
52 Kai Moller, The Global Model of Constitutional Rights , Oxford University Press, Oxford, 2012, hlm 200. 53 https://news.detik.com/berita/d4993873/gaya-yasonna-tak-masalah-hadapi-gugatan-napi-asimilasi-berulah (Diakses pada 14 Juni 2020) .
54 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi kembali-berulah-mencuri- hingga-pencabulan(Diakses pada 14 Juni 2020).
55 United Nation, ”COVID-19 And Protection Of Right To Life In Places Of Detention” Covid-19 Human Rights Dispatch – Number 2 (2020), hlm.1
56 https://www.viva.co.id/berita/dunia/1209958-kerusuhan-pecah-di-amerika-narapidana-ngamuk-akibat-covid- 19(Diakses pada 14 Juni 2020)
57 Dari total 38.882 narapidana yang menerima asimilasi per 20 April 2020 narapidana yang mengulangi lagi kejahatannya sebanyak 58 napi tercatat sebagai residivis. Artinya, hanya 0,12 % dari total keseluruhan napi yang telah menerima asimilasi https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya- 012-persen-yang-melakukan (Diakses pada 14 Juni 2020)
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9
mendayagunakan program asimilasi yang terintegrasi dengan Lapas (dalam keadaan normal), dimungkinkan justru akan mengarah pada penyebarluasan suspect covid-19, sebagaimana yang telah terjadi di Iran dan Amerika. Lebih lanjut, opsi pembebasan melalui asimilasi dan hak integrasi juga didasarkan pada pertimbangan  bahwa  infrastruktur  kesehatan pada Lapas, masih dinilai belum memenuhi standar penanganan covid-19 yang serba terbatas saat ini.

## D. Penutup
Program asimilasi dan hak integrasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan respon atas keadaan darurat ( state emergency ) yang  dipicu diakibatkan pandemi covid-19. Dengan kata lain ratio  legis dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 adalah skema alternatif yang berangkat dari semangat untuk merentas, memutus dan mencegah penyebaran virus covis-19.
Lebih lanjut, program asimilasi dan hak integrasi dengan skema di rumah, disamping dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus covid-19, juga didorong atas nilai kemanusiaan dalam
memperlakukan  narapidana/anak  yang  selama ini mengalami over capacity di Lapas.
Lebih lanjut, pro dan kontra dari kebijakan asimilasi dan hak integrasi tidak dapat terhindari. Namun  kendati  demikian,  dalam  pengamatan penulis, berdasarkan hasil uji proporsionalitas, kebijakan asimilasi dan hak integrasi dalam masa pandemi  merupakan  kebijakan  yang  produktif dan berdayaguna sehingg kecenderungan penulis menempatkan kebijakan tersebut sebagai katagori yang progresif.
Oleh  sebab  itu,  secara  evaluatif,  kebijakan dalam program asimilasi harus selalu diupayakan dan menjadi salah satu program dalam mensterilisiasi lembaga pemasyarakatan serta dalam upaya meminimalisir adanya interaksi yang berlebihan baik internal maupun eksternal sehingga dapat dinilai produktif dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Lebih lanjut,  pelaksanaan  program  ini  tidak  dapat terlepas dari upaya bersama, sehingga perlu adanya pelibatan masyarakat dalam mengawal program asimilasi, dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM atas pengawasan dan kontrol narapida yang sedang menjalani program asimilasi dan integrasi di wilayah bersangkutan.
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ashiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara Darurat , (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007). Barak, Aharon, Proportionality:  Constitutional  Rights  and  Their  Limitations ,  (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
Cavadino, Michael dan Dignan, James, The  Penal  System  an  Introduction ,  (London:  Sage Publications, 2003).
Domrin N, Alexander, The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency , (London & New York: Routledge, 2006)
Donnely, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice , (Ithaca and London: University Press, 2003).
Iyer, Venkat, States  of  Emergency:  The  Experience  of  India  New  Delh i, (United State of America:2000).
Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Laporan Hasil  Penelitian  Penafsiran  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang-Undang  Terhadap Undang-Undang Dasar, (Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2016) Klatt, Matthias dan  Moritz Meister, The Constitutional Structure of Proportionality (United State of America: OUP Oxford, 2012).
K.M Smith, Rhona dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Kencana, 2008) Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ,  (Bandung: ALFABETA, 2012)
Sihombing, Herman, Hukum Tata Negara Darura t, (Jakarta: Djambatan, 1996).
B.  Hasil Penelitian Arsil,  Fitra,  ”Menggagas  Pembatasan  Pembentukan  dan  Materi  Muatan  perppu:  Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48, Nomor.1 (2018) P. Sheeran, Scoot ”Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics”, Michigan Journal of International Law, Volume 34, Issue 3, (2013)
Schlink,  Bernhard.”Proportionality  InConstitutional  Law:  Why  Everywhere  ButHere?”, Duke Journal of Comparative & International Law , (2012) Palupi Kurnianingrum, Trias ”Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19” Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume Xii, Nomor II (2020) Christianto, Hwian, ”Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana” Mimbar  Hukum, Volume 23, Nomor 3 (2011)
H. Situmorang, Victorio ”Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)” Badan  Penelitian  Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan HAM R.I, Volume 13, Nomor
1, Maret (2019)

## C.  Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm 459-460
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9

## D. Internet
United Nation, ”COVID-19 And Protection Of Right To Life In Places Of Detention” Covid-19 Human Rights Dispatch - Number 2 (2020)
https://www.epsu.org/article/fighting-covid-19-prisons-and-detention-centres-europe (diakses pada 11 Juni 2020)
https://www.prisonstudies.org/map/middle-east (diakses pada 12 Juni 2020) https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/iran-to-pardon-10000-including- security-prisoners (diakses pada 12 Juni 2020)
https://www.prisonstudies.org/country/philippines diakses pada 12 Juni 2020) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-philippines-prison-idUSKCN2241G3
(diakses pada 12 Juni 2020)
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/philippines-10000-prisoners-released-virus- fears-200502095707880.html (diakses pada 12 Juni 2020)
https://www.prisonstudies.org/country/indonesia (diakses pada 12 Juni 2020) http://ditjenpas.go.id/category/news-pas (diakses pada 12 Juni 2020) https://kabar24.bisnis.com/read/20200506/16/1237186/program-asimilasi-dan-integrasi- kurangi-overcrowding-hingga-30-persen-di-lapas (diakses pada 12 Juni 2020)
https://time.com/5811237/coronavirus-middle-east-prisoners-released/  (diakses  pada  14 Juni 2020)
https://theintercept.com/2020/04/21/coronavirus-rikers-island-jail-nyc/  (diakses  pada  14 Juni 2020)
https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi- asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan (diakses pada 14 Juni 2020)
P R I N S I P   P R O P O R S I O N A L I TA S   D A L A M   K E B I J A K A N  A S I M I L A S I   D A N   I N T E G R A S I   N A R A P I D A N A PA D A   M A S A   PA N D E M I   PA N D E M I   C O V I D - 1 9

## BIODATA PENULIS
M. Reza Baihaki , S.H. menyelesaikan program sarjanah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan dua program studi yaitu, Perbandingan Mazhab dan Ilmu hukum (konsentrasi Hukum Kenegaraan). Berdasarkan pengalamannya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, tercatat berhasil meraih beberapa juara dalam kompetisi bidang hukum, seperti juara II lomba Debat Hukum Nasional Diponegoro Law Fair (2016), Juara II Lomba Debat Hukum Padjajaran Law Fair (2016) dan Juara II Lomba Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia di Mahkamah Konstitusi (2018). Selepas dari menyelesaikan studi starata satu (S1), yang bersangkutan sempat berkarir sebagai Analis dalam Pengkajian Naskah Kepemiluan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI (2019) hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di strata dua (S2). Kini yang bersangkutan aktif sebagai Mahasiswa Program Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan menjadi Peneliti Senior di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta. Setidaknya hingga kini, tercatat beberapa tulisan dan publikasi yang telah dan akan dimuat, seperti ”yang membala diri harus berhadapan dengan hukum”, Anomali Instruksi Presiden dalam Penanganan Wabah Corona” dan ”Memahami Ratio Legis Revisi RUU MK”, yang dimuat dalam media  online  Detik.com.  Adapun  publikasi  berbasis  jurnal  ilmiah,  seperti  ”Problematika  Kebijakan Hukum Terbuka ( open Legal Policy ) dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi” (sedang dalam proses publikasi dan akan dimuat dalam Jurnal Konstitusi Vol.17 No.3 tahun 2020), serta ”Persentuhan Instrumen Command  and  Control dan Instrumen Ekonomi dalam Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (sedang dalam proses Publikasi dan Akan dimuat dalam Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia Vol.7 No.1  Desember 2020).
Siti Nurhalimah, S.H. lahir di Bogor. Tercatat sebagai alumni Fakulas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum. Selama kuliah, penulis aktif mengikuti perlombaan debat hukum nasional, diantaranya Padjajaran Law Fair 2017, Ubaya Law Fair 2018 dan Debat Hukum antar  Perguruan  Tinggi  Se-Indonesia,  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  RI.  Saat  ini sebagai penulis pada buletin ’Adalah UIN Jakarta, editor pada Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta, dan aktif sebagai Peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, UIN Jakarta.