## PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

## Edy Yusuf Agunggunanto 1)
Fitrie Arianti
Edi Wibowo Kushartono Darwanto 2) Universitas Diponegoro Semarang
Email : edy.yusuf.ag@gmail.com 1)
darwanto@undip.ac.id 2)

## Kata kunci:
BUMDes, ekonomi kelembagaan, pembangunan desa mandiri, tata kelola
Keywords : Institutional village enterprises (BUMDes), institutional economics, economic independence of the village, governance .

## Abstrak
Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa  untuk  melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa . Kenyataannya  banyak  desa  yang gagal  menjalankan  BUMDes  dikarenakan  kurang  siapnya  desa  dan  potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes  yang  sedang  berkembang.  Metode  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  kondisi  BUMDes  di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan  mampu  membantu  meningkatkan  perekonomian  desa.  Namun  masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha  yang  dijalankan  masih  terbatas,  keterbatasan  sumber  daya  manusia yang  mengelola  BUMDes  dan  partisipasi  masyarakat  yang  rendah  karena masih rendahnya pengetahuan mereka .

## Abstract
The  establishment  of  Institutional  village  enterprises  (BUMDes)  is  a  way  to utilize  the  constitution  that  authorizes  the  local  g overnment  for  doing innovation  in  rural  development,  especially  to  increase  rural  economy  and Welfare  for  Rural  Communities.  In  fact,  many  villages  that  failed  to  run BUMDes due to lack of readiness and village potential. This research aims to explain the condition and governance of developing BUMDes. This research used qualitative methods. T he result of this research shows that the condition of  BUMDes  in  Jepara  has  been  running  in  accordance  with  the  purpose  of forming BUMDes and able to help increase the rural economy. However, there are still problems in the management of BUMDes in some areas such as the type  of  business  that  carried  on  still  limited,  limited  human  resources  that manage BUMDes and the participation of rural community are low due the lack of knowledge.
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  upaya untuk  meningkatkan  kesejahteraan  seluruh kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara untuk  tercapainya  tujuan  nasional  yang tercantum  pada  Pembukaan  UUD  1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk  Indonesia  cenderung  bermukim di  wilayah  pedesaan  sehingga  hal  tersebut memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar dalam  upaya  penciptaan  stabilitas  nasional (Sa’dullah, 2016). Selain itu pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga  pada  perencanaan  serta  realisasi tujuan  negara  yang  terdapat  pada  tingkat desa (Sidik, 2015). Pembangunan pedesaan adalah  menempatkan  desa  sebagai  sarana pembangunan,  sehingga  tujuan  untuk mengurangi  berbagai  kesenjangan  dapat diwujudkan.
Desa dipandang masih jauh tertinggal  dibandingkan  dengan  kota  baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan  dan  fasilitas-fasilitas  lainnya. Pemerintah  banyak  melakukan  program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan,  tetapi  hasilnya  belum  signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab kegagalan  pembangunan  desa  adanya besarnya campur tangan pemerintah
sehingga  berdampak  pada  terhambatnya kreativitas  serta  inovasi  masyarakat  desa dalam  pengelolaaan  dan  perekonomian desa.
Budiono  (2015)  menjelaskan  salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat  desa  adalah  pemerintah  desa diberikan  kewenangan  oleh  pemerintah pusat  mengelola  secara  mandiri  lingkup desa  melalui  lembaga-lembaga  ekonomi  di tingkat  desa.  Lembaga-lembaga  tersebut salah  satunya  adalah  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes).  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah menjelaskan  desa  dapat  mendirikan  badan usaha  milik  desa  sesuai  dengan  kebutuhan dan  potensi  desa.  Kebutuhan  dan  potensi desa  menjadi  dasar  dalam  pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007).
BUMDes  dalam  pelaksanaan  dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan- kegiatan  yang  berkembang  sesuai  adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program  Pemerintah  dan  seluruh  kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sayutri  (2011)  mengemukakan  bahwa keberadaan  BUMDes  diperlukan  guna menggerakkan  potensi  desa  serta  dapat membantu dalam upaya pengentasan
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes)
kemiskinan.  Hal  tersebut  juga  didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Pengembangan  BUMDes  perlu  dilakukan agar  BUMDes  yang  telah  berdiri  dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan  sasaran  BUMDes  dapat  tercapai  jika BUMDes  dikelola  secara  terarah  dan profesional.  BUMDes  merupakan  solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi  di  desa.  BUMDes  diharapkan  dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013). Keberadaan  BUMDes  dapat  membantu pemerintah  dalam  mengelola  potensi  desa yang  kreatif  dan  inovatif,  sehingga  dapat membuka  lapangan  kerja  baru  sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

## Tinjauan Pustaka
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes  merupakan  institusi  yang dibentuk  oleh  pemerintah  desa  serta masyarakat  mengelola  institusi  tersebut berdasarkan  kebutuhan  dan  ekonomi  desa. BUMDes  dibentuk  berlandaskan  atas peraturan  perundang-undang  yang  berlaku atas  kesepakatan  antar  masyarakat  desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat  perekonomian  desa.  BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial
melalui  penawaran  sumberdaya  lokal  yang bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanaan sosial yang berpihak pada  kepentingan  masyarakat.  BUMDes telah  memberikan  kontribusi  positif  bagi penguatan  ekonomi  di  pedesaan  dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi Asean Economic  Community 2015  (Alkadafi, 2014).
Ciri  utama  BUMDes  yang  membedakan lembaga  komersial  lain  (PKDSP,  2007) adalah  (1)  Badan  usaha  merupakan  milik desa  dan  pengelolaannya  dilakukan  secara bersama-sama;  (2)  Modal  usaha  sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari  dana  masyarakat;  (3)  Operalisasi dilakukan  berdasarkan  pada  falsafah  bisnis berbasis  budaya  lokal;  (4)  Potensi  yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia  menjadi  dasar  untuk  menjalankan bidang  usaha;  (5)  Laba  yang  diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan  kesejahteraan  anggota  dan masyarakat  berdasarkan  peraturan  yang telah  disusun;  (6)  Fasilitas  ditunjang  oleh Pemerintah  Provinsi, Kabupaten,  dan Pemerintah  desa;  dan  (7)  Pelaksanaan operasionalisasi  BUMDes  diawasi  secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

## Teori Kelembagaan
Kelembagaan  ( institution )  adalah organisasi  atau  kaidah  formal  maupun informal  yang  dibentuk  untuk  mengatur perilaku  dan  tindakan  masyarakat  tertentu pada kegiatan sehari-hari maupun tindakan- tindakan  pencapaian  usaha  (Mubyarto, 2000).  Erani  dalam  Alkadafi  (2014) menjelaskan bahwa predikat yang diberikan pada  kelembagaan  adalah  sebagai  suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan masing-masing individu yang  bernilai  tambahan  ataupun  berbentuk suatu  kritik  terhadap  ilmu  ekonomi  klasik dan  memiliki  hubungan  dengan  perilaku- perilaku ekonomi.
Definisi  kelembagaan  dapat  dipilah dalam dua klasifikasi (Erani dalam Alkadafi,  2014).  Kelembagaan  jika  dilihat dari prosesnya merupakan upaya merancang pola  interaksi  antar  pelaku  ekonomi  agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada  politik  dan  sosial  antar  pelaku  dan struktur kekuasaan ekonomi.
BUMDes sebagai institusi baru ditingkat  desa  memiliki  peluang  dan tantangan. Oleh karena itu,  tata kelola atau manajemen BUMDes harus disusun sehingga  mampu  bersaing  dan  membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian  mereka.  Institusi  yang  baik memiliki prinsip atau aturan yang
mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang  pekerjaan  yang  tercakup  yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan  aturan  tata  kelola  dan  regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik.
Prinsip  Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes)
BUMDes  adalah  suatu  bentuk partisipasi  masyarakat  secara  keseluruhan yang  didirikan  berdasarkan  Peraturan  Desa tentang  Pendirian  BUM  Desa.  BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif  masyarakat  desa,  pengembangan potensi  desa,  pengelolaan,  pemanfaatan potensi  desa,  pembiayaan  dan  kekayaan pemerintah  desa    yang  diserahkan  untuk dikelola oleh BUMDes.
BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan  direalisasikan  dengan  menyediakan layanan  kebutuhan  bagi  usaha  produktif diutamakan  untuk  masyarakat  desa  yang tergolong  kelompok  miskin,  mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain  itu  pula  tujuan  didirikan  BUMDes adalah  menciptakan  pemerataan  lapangan usaha  sekaligus  meningkatkan  pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014). Prinsip-prinsip dalam  mengelola  BUMDes  (Ridlwan, 2014),  adalah  (1)  Kooperatif,  adanya partisipasi  keseluruhan  komponen  dalam pengelolaan  BUMDes  dan  mampu  saling bekerja  sama  dengan  baik  (2)  Partisipatif,
keseluruhan  komponen  yang  ikut  terlibat dalam  pengelolaan  BUMDes  diharuskan memberikan  dukungan  serta  kontribusi secara  sukarela  atau  tanpa  diminta  untuk meningkatkan usaha BUMDes (3) Emansipatif,  keseluruhan  komponen  yang ikut  serta  dalam  pengelolaan  BUMDes diperlakukan  seimbang  tanpa  membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh  pada  kepentingan  umum  harus terbuka  dan  segala  lapisan  masyarakat mengetahui  seluruh  kegiatan  tersebut;  (5) Akuntabel,  keseluruhan  kegiatan  secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan (6)
Sustainabel,masyarakat mengembangkan dan  melestarikan  kegiatan  usaha  dalam BUMDes.

## Pembangunan Desa Mandiri
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian desa diatur pada Pasal 1 ayat (12) sebagai  berikut  “Desa  atau  yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  asal-asul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”. Pengertian Desa yang
dijelaskan  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia”.
Desa  mandiri  adalah  desa  yang  mampu memenuhi kebutuhannya dan  apabila terdapat  bantuan  dari  Pemerintah,  bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan  rencana  pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut  melalui  beberapa  serangkaian tahapan  yaitu  perencanaan  dan  persiapan, identifikasi  umum  desa,  analisis  asset  desa serta  musyawarah  rencana  pembangunan desa (musrenbangdes).

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan  deskriptif.  Penelitian  kualitatif menurut  Kirk  dan  Miller  dalam  Moleong (2006)  adalah  suatu  bentuk  tradisi  tertentu pada  ilmu  sosial  yang  berdasarkan  pada pengamatan  terhadap  manusia  baik  dalam
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian yang  bertujuan  menginterpretasikan  suatu keadaan,  peristiwa,  obyek  atau  segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan  dengan  angka-angka  maupun kata-kata.
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jepara  dan  penelitian  disusun  berdasarkan data  sekunder  dan  data  primer.  Data sekunder  bersumber  dari  literatur  dan publikasi  ilmiah  yang  berkaitan  dengan pengembangan  BUMDes.  Data  primer berasal  dari  wawancara  dengan  ketua BUMDes  di  beberapa  desa  di  Kabupaten Jepara Pengumpulan data dilakukan dengan teknik  yang  berupa  wawancara  dengan key person terkait  dengan  penelitian,  observasi serta dokumentasi.
Pembahasan Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jepara
BUMDes  dibentuk  oleh  pemerintah desa  dan  masyarakat  dengan  tujuan meningkatkan  pengelolaan  potensi  desa (sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya alam)  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli dan perekonomian desa dan BUMDes  dapat  diandalkan  dalam  upaya pemerataan ekonomi desa.
Tujuan BUMDes adalah memberikan  pelayanan  distribusi  yang dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintah
desa  sehingga  kebutuhan  desa  (produktif dan  konsumtif)  dapat  tercapai.  BUMDes yang  berperan  menjadi  salah  satu  bentuk usaha desa  yang dominan diharapkan tidak membebani masyaraat dalam upaya penggerakan perekonomian desa. Selain itu BUMDes dituntut untuk mampu memberlakukan  harga  dan  pelayanan  yang sesuai  dengan  kondisi  dan  standar  pasar dalam upaya pelayanan non anggota (di luar desa).  BUMDes  didirikan  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi desa.
Kementerian Dalam Negeri mencanangkan  BUMDes  sebagai  program nasional. Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi  No  4  Tahun  2015  tentang Pendirian,  Pengurusan,  dan  Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.  Kabupaten  Jepara  sendiri  juga mengatur dalam peraturan tentang BUMDes yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jepara No  15  Tahun  2010.  Program  dan  konsep BUMDes  berasal  dari  pusat  yang  ditindak lanjuti dengan Peraturan Kabupaten kemudian  pemerintah  desa  masing-masing. Pemerintah  dapat  mendirikan  BUMDes sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa  sesuai  dengan  pertimbangan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor
Edi Wibowo Kushartono, Darwanto

## 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik
Desa.
Pemerintah  Kabupaten  Jepara  pada tahun  2014  menganggarkan  dana  sebesar 4,8  milyar  rupiah  untuk  bantuan  bagi BUMDes  di  seluruh  Kabupaten  Jepara. Dana  ini  dibagikan  kepada  masing-masing BUMDes yang ada di 184 desa sebesar 26,2 juta  rupiah  tiap  desa.  Rincian  penggunaan dana  tersebut  adalah  1,2  juta  rupiah  untuk biaya  administrasi  BUMDes  dan  25  juta rupiah  digunakan  untuk  modal  kegiatan BUMDes.  Anggaran  tersebut  diharapkan menjadikan masyarakat desa mandiri, maju, dan memiliki penilaian baik dari daerah lain.
Jenis  Usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
1. Usaha  Ekonomi  Desa  Simpan  Pinjam (UEDSP)
Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan  perekonomian  Desa.  Besar pinjaman  uang  tiap  orang  berkisar  1  juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 1- 2%.  Unit  usaha  simpan  pinjam  dianggap sebagai  usaha  yang  operasionalnya  lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan  banyak  modal  dan  tidak membutuhkan  banyak  keahlian  di  bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat.
2. Pengelolaan Air Bersih (PAM Desa)
Pengelolaan  air  bersih  dengan membangun  perusahaan  air  bersih  untuk mencukupi  kebutuhan  air  bersih  warga. Penyediaan air bersih juga digunakan untuk mengantisipasi ketersediaan air bersih yang berkurang  akibat  musim  kemarau  dan bencana  banjir  pada  saat  hujan  deras  yang memungkinkan  terjadinya  kebocoran  pada pipa mata air yang ada.
PAM  Desa  di  Desa  Tubanan mengadakan  program  masyarakat  untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya. Masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan pekarangan  rumahnya  untuk  menanam sayuran  maupun  apotik  hidup.  BUMDes melalui  program  PAMDes  memberikan subsidi  silang  untuk  pelanggan  yang memanfaatan  pekarangan  rumah  tersebut. bila  pelanggan  tidak  mau  memanfaatkan pekarangan  rumahnya,  maka  tarif  yang dikenakan adalah tarif normal.
3. Bank Sampah
BUMDes di Desa Tubanan Kabupaten  Jepara  memiliki  bank  sampah yang  disebut  PUS  (Pusat  Utama  Sampah) bernama  Larahan  Nisti  yang  merupakan bank  sampah  terbesar  se-Kabupaten  Jepara dan bank sampah pertama yang menyeluruh untuk satu desa. Setiap RT di Desa Tubanan yang  jumlahnya  43  RT  mempunyai  2  tong sampah,  yaitu  untuk  membedakan  sampah organik dan anorganik. Namun, yang sedang
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dikerjakan masih PUS. Tujuan dibangunnya bank  sampah  ini  salah  satunya  yaitu masyarakat  dapat  mengubah  pola  pikirnya menjadi  “sampah  bukanlah  masalah  tetapi berkah”.  Sampah  anorganik  kemudian diolah  menjadi  suatu  barang  yang  bernilai tinggi  misalnya  kemasan  sabun  yang dijadikan  kerajinan  tas,  tempat  sepatu,  dan sebagainya.

## 4. Budidaya Ternak Kambing
Pihak BUMDes memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa kambing  untuk  dikembangbiakkan  oleh masyarakat.  PLN  memberikan  bantuan pinjaman induk kambing bergulir sebanyak 62 ekor kambing untuk 18 kelompok ternak kambing  di  tiga  desa.  Hasilnya  nanti  akan dibagikan  sebesar  70%  untuk  warga  yang mengelola  dan  30%  kembali  ke  BUMDes untuk  kemudian  dijadikan  modal  kembali.
Sistem usahanya adalah masyarakat
ditawari untuk memelihara kambing sampai berkembang biak.
Bagi  hasil  usaha  antara  BUMDes dan warga berasal  dari anak kambing  yang dikembangbiakkan.  Jika  anak  kambing tersebut  dijual,  maka  hasil  penjualannya dibagi  30:70.  Jika  dimanfaatkan  untuk diambil  susunya  misalnya,  maka  hasil perolehan  dari  pemerasan  susu  kambing tersebut  dibagi  30:70.  Intinya  adalah pendapatan warga diperoleh ketika kambing yang  diberikan  dari  BUMDes  mampu
berkembang  biak.  Anak  kambing  itulah yang dijadikan acuan bagi hasil pendapatan dari pengelolaan usaha tersebut.
5. Perdagangan Produk Hasil Olahan
BUMDes membantu dan mempermudah masyarakat dalam memasarkan  produk  usahanya  dengan bertindak  sebagai  penampung  dan  menjual produk hasil perikanan, peternakan, pertanian  dan  kerajinan  rakyat.  Letak Kabupaten  Jepara  yang  berada  di  pesisir Pulau  Jawa  menjadikan  hasil  perikanan melimpah  sehingga  dapat  diolah  agar memiliki nilai tambah, seperti nugget  ikan, bakso  ikan  dan  ikan  asap.  BUMDes berperan sebagai lembaga pembuka gerbang pasar  bagi  produk  desa.  BUMDes  bekerja sama dengan institusi swasta atau pemerintah  untuk  menyambungkan  hasil produk  usaha  mikro  masyarakat  kepada pasar luas.

## Keunggulan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
Desa-desa  di  Kabupaten  Jepara memiliki  potensi  cukup  besar  di  bidang perikanan  yang  dapat  dimanfaatkan  dan dikembangkan.  Letaknya  yang  berada  di pesisir  utara  menjadikan  hasil  perikanan  di Kabupaten Jepara melimpah. Hasil perikanan  tersebut  diolah  menjadi  produk yang  memiliki  nilai  tambah  seperti  nugget ikan,  bakso  ikan,  atau  ikan  asap.  Selain perikanan, Kabupaten Jepara juga memiliki
potensi  di  bidang  pertanian  seperti  padi, umbi-umbian,  kacang-kacangan,  sayuran dan  buah  musiman  yang  memiliki  pasaran yang baik ketika dijual. Adanya potensi desa tersebut  bisa  dikelola  dan  dikembangkan oleh  BUMDes  agar  lebih  tertata,  sehingga meningkatkan perekonomian desa
Keunggulan  BUMDes    adalah meringankan  beban  masyarakat  yang  akan meminjam  dana  untuk  usaha.  Masyarakat desa  sebelumnya  sering  meminjam  uang kepada  rentenir  untuk  mengembangkan usahanya.  Peminjaman  melalui  rentenir dirasa  lebih  mudah  daripada  meminjam  di bank  karena  tidak  terlalu  banyak  syarat. Namun,  bunga  pinjaman  melalui  rentenir lebih tinggi sehingga memberatkan masyarakat ketika akan membayar. BUMDes  mendapatkan  bantuan  dana  dari Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Bapermades)  Kabupaten  Jepara  masing- masing  25  juta  rupiah  yang  kemudian digunakan  untuk  kegiatan  simpan  pinjam. Bunga  yang  ditentukan  lebih  rendah  dari rentenir  dan  berbeda  tiap-tiap  BUMDes, berkisar  kurang  dari  1-2%.  Adanya  unit simpan  pinjam  yang  disediakan  BUMDes mempermudah masyarakat untuk melanjutkan  usahanya  yang  terkendala modal.
BUMDes juga sebagai wadah untuk menampung  produk  usaha-usaha  mikro masyarakat yang kesulitan untuk memasarkan produknya. Selain itu,
BUMDes juga sering mengadakan pelatihan dan  bimbingan  yang  bekerja  sama  dengan instansi  pemerintah  maupun  swasta  terkait pengolahan  lanjutan  hasil  pertanian  dan pemasaran.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk menambah  keterampilan  dan  wawasan masyarakat desa serta memanfaatkan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan mereka.

## Kelemahan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
BUMDes  tidak  hanya  memiliki keunggulan saja, tetapi masih ada kelemahan  yang  dimiliki  oleh  BUMDes. Bantuan  dana  dari  pemerintah  kabupaten sebesar  25  juta  rupiah  dirasa  kurang  untuk pengembangan BUMDes. Minat masyarakat  untuk  meminjam  sangat  besar, tetapi  tidak  diimbangi  oleh  dana  yang tersedia.  BUMDes  juga  sedikit  kesulitan untuk  menjalankan  jenis  usaha  lainnya karena  sebagian  besar  BUMDes  dananya hanya  cukup  untuk  pinjaman  masyarakat saja, sedangkan untuk memulai jenis usaha lain tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Faktor  keterbatasan  sumber  daya manusia  yang  mengelola  BUMDes  juga menjadi kelemahan dalam mengembangkan BUMDes. Masih banyak pengurus BUMDes  yang  rangkap  jabatan  dengan lembaga  lainnya,  sehingga  pengurus  lebih fokus ke pekerjaan utamanya daripada fokus
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
ke  BUMDes.  Pengurus  BUMDes  juga kesulitan  dalam  menghadapi  peminjam yang  menunggak  pengembalian  pinjaman. Masyarakat  pedesaan  menganggap  bahwa dana yang dipinjam mereka merupakan dana bantuan  dari  pemerintah  dalam  bentuk hibah, sehingga tidak sedikit dana pinjaman BUMDes  tidak  dikembalikan.  Bahkan  di beberapa desa di Kabupaten Jepara, sebesar 95%  dana  BUMDes  hilang  untuk  simpan pinjam.
Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah serta pola pikir masyarakat  yang  belum  terbuka  sehingga kesulitan  mengubah  mindset  seseorang untuk  memulai  kelompok  usaha.  Banyak potensi  desa  yang  seharusnya  bisa  dikelola dengan baik,  tetapi  hanya dibiarkan karena keengganan para masyarakat untuk memulai menjalankan  usaha.  Usia  BUMDes  di Kabupaten  Jepara  rata-rata  kurang  dari setahun  sejak  didirikan.  Beberapa  sistem masih  belum  berjalan  dengan  baik  dalam kegiatan BUMDes, seperti kurang efektifnya  kerjasama  yang  dilakukan  antar unit usaha dan lintas desa.
Tantangan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
BUMDes difungsikan sebagai tempat untuk  menampung  keseluruhan  kegiatan terkait  bidang  ekonomi  ataupun  pelayanan umum  yang  dikelola  oleh  desa  dan mengelola potensi desa sesuai dengan tujuan
BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja,  serta  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan kelayakan fasilitas umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
Keterbatasan modal merupakan kelemahan  utama  dalam  menjalankan kegiatan BUMDes. Modal BUMDes bersumber  dari  pemeintah  desa  dan masyarakat desa. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan  oleh  BUMDes  berdasarkan potensi desa dan informasi yang tersedia di pasar.  Keuntungan  yang  diperoleh  dari kegiatan  yang  difasilitasi  oleh  Pemerintah Provinsi, Pemerintah  Kabupaten,  dan Pemerintahan  Desa  dipergunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyetara  modal)  dan  masyarakat  sesuai dengan  kebijakan  desa.  Operasionalisasi kegiatan  yang  dilaksanakan  diawasi  oleh BPD,  Pemerintah  Desa  dan  anggota  secara bersama. Pemenuhan modal usaha BUMDs diharuskan  bersumber  dari  masyarakat dikarenakan  BUMDes  merupakan  lembaga ekonomi yang dibangun berdasarkan inisiasi masyarat  dan  bersifat  mandiri  namun  hal tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  bagi BUMDes  mengajukan  peminjaman  modal kepada  pihak  luar  seperti  bank  ataupun perusahaan.Jika  BUMDes  tidak  mencoba mencari  pinjaman  modal  dari  pihak  luar, maka perkembangan BUMDes akan lambat bahkan bisa tidak aktif kembali karena tidak
Edi Wibowo Kushartono, Darwanto Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes)
ada  dana  untuk  menjalankan  usahanya dengan baik
Keterbatasan  sumber  daya  manusia untuk menjalankan BUMDes dan rendahnya wawasan masyarakat desa dapat menjadikan program BUMDes yang direncanakan tidak berjalan lancar. Kurangnya koordinasi yang baik antar pengurus memperburuk program BUMDes  yang  dijalankan.  Perlu  adanya pembenahan  dari  sisi  internal  BUMDes seperti  mencari  pengurus  yang  profesional dalam mengurus kegiatan BUMDes.
Pengurus  yang  dibutuhkan  adalah  orang- orang  yang  berkompeten  serta  memiliki wawasan  yang  luas  untuk  memotivasi masyarakat  agar  ikut  berpartisipasi  dalam kegiatan BUMDes.
Tabel 1

## Permasalahan dan Solusi BUMDes di
Kabupaten Jepara Aspek Permasalahan Solusi Aspek permodalan Keterbatasan modal  sehingga BUMDes  tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam. Mengajukan bantuan  modal kepada  pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten saja. Aspek sumber daya Kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha kurang optimal. Perlunya pelatihan keterampilan  / diklat  tentang manajemen BUMDes kepada pengurus  agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sehingga usahanya
makin berkembang Aspek kelembagaan Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa yang rendah  terkait pentingnya membentuk kelompok usaha Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa
Sumber : data diolah, 2016
Tata  Kelola  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)
BUMDes terdiri dari unit-unit usaha berbadan  hukum  dimana  kepemilikan saham  BUMDes  diperoleh  dari  pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan BUMDes terpisah dengan pengelolaan dalam organisasi  Pemerintah  Desa.  Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Penasihat BUMDes dijabat oleh lurah  desa  atau  petinggi  desa.  Penasihat memiliki kewajiban antara lain memberikan nasihat  mengenai  pelaksanaan  pengeolaan BUMDes  pada  pelaksana  operasional, memberikan  saran  dan  pendapat  mengenai permasalahan-permasalahan  yang dianggap penting  pada  pengelolaan  BUMDes  serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes memerlukan orang-orang yang berkompeten untuk  melaksanakan  operasional  BUMDes
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
secara  professional.  Perekrutan  pengelola BUMDes  terutama  untuk  jabatan  manager minimal  memiliki  pengalaman  di  lembaga yang memiliki orientasi pada profit kegiatan usaha.  Latar  belakang  pendidikan  juga penting bagi pengelola BUMDes agar dapat menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sesuai dengan pekerjaannya. Kewajiban pelaksana operasional  sesuai  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  No.  4  Tahun  2015,  yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUMDes  agar  menjadi  lembaga  yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum  masyarakat  desa,  menggali  dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk  meningkatkan  Pendapatan  asli  Desa serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
Pengembangan BUMDes dapat dilakukan  dengan  cara  menambah  jenis usaha  yang  diluar  usaha  yang  dilakukan. Sebagian besar usaha BUMDes di Kabupaten Jepara hanya terfokus pada unit simpan  pinjam  dan  perdagangan  hasil produk  olahan  sehingga  perlu  adanya penambahan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes.  Kabupaten  Jepara  memiliki potensi dalam bidang pariwisata dikarenakan letaknya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, tetapi wisata tersebut tidak dikelola  dengan  baik.  BUMDes  dapat mengambil  alih  pengelolaan  tempat  wisata sehingga potensi tersebut dapat
termanfaatkan  dengan  baik  dan  diharapkan dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  desa sehingga  berdampak  pada  meningkatnya kesejahteraan  masyarakat  desa.  Kerjasama yang  dilakukan  oleh  BUMDes  dengan beberapa  lembaga-lembaga  perekonomian desa  diperlukan  dalam  hal  pelatihan  dan bimbingan untuk meningkatkan ketetrampilan masyarakat. Selain itu, untuk menyambungkan hasil produk usaha mikro masyarakat kepada pasar luas.
Pengelolaan  BUMDes  memerlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes sehingga  kegiatan  dapat  dilakukan  dengan maksmial  dan  sesuai  dengan  sasaran  yang telah  direncanakan.  Pengelolaan  BUMDes dilaksanakan berdasakan pada
prinsip kooperatif , transparansi , partisipatif , emansipatif,  akuntable, dan sustainable dengan mekanisme keanggotaan dasar  dan self  help yang  diterapkan  secara mandiri  dan  profesional.  Pembangunan BUMDes  memerlukan  informasi-informasi akurat  dan  tepat  mengenai  karakteristik lokal  desa  (ciri  sosial  budaya  masyarakat) dan  peluang  pasar  atas  produk  barang  dan jasa  yang  telah  dihasilkan  oleh  masyarakat lokal  (Sofyan, 2015).
Kegiatan  BUMDes  yang  bersifat antar  desa  diperlukan  adanya  kerjasama antar pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan  sumber-sumber  ekonomi desa.  Mekanisme  yang  harus  diterapakan dalam upaya kerjasama yang dilakukan oleh
Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes  dengan  pihak  lain  adalah  harus melalui  konsultasi  dan  persetujuan  dari penasihat dan pengawas BUMDes. Pengelola  BUMDes  dalam  pelaksanaan kegiatan  harian  harus  berdasarkan  pada aturan-aturan  yang  telah  disusun  dan disepakati  bersama  seperti  yang  telah tercantum  pada  AD/ART  BUMDes  dan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi  standar  utama  dalam  pengelolaan sebuah organisasi. Dasar pengelolaan harus transparan  dan  terbuka  sehingga  terdapat mekanisme  pelaporan  rutin  setiap  tahun. Laporan  tersebut  setelah  selesai  diberikan kepada  pemerintah  desa  dan  masyarakat, sehingga  masyarakat  mengetahui  alokasi biaya  dari  keuntungan  BUMDes  atau mengenai  pembagian  Sisa  Hasil  Usaha (SHU).

## Kesimpulan
BUMDes  dibentuk  dengan  tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  lokal  desa,  meningkatkan kondisi  perekonomian  dan  pendapatan  asli desa,  meningkatkan  upaya  pengolahan potensi  desa  (sumber  daya  manusia  dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat  desa  serta  difungsikan  untuk menjadi  tulang  punggung  pemerataan  dan pertumbuhan  ekonomi  desa.  Keunggulan BUMDes adalah meringankan beban
masyarakat  yang  akan  meminjam  dana untuk  usaha.  Hal  ini  dikarenakan  bunga pinjaman di BUMDes lebih rendah daripada meminjam  melalui  rentenir.  BUMDes  juga sebagai  wadah  untuk  menampung  produk usaha-usaha mikro masyarakat yang kesulitan  untuk  memasarkan  produknya. Pelatihan dan bimbingan terkait pengolahan lanjutan  hasil  pertanian  dan  pemasaran selalu  dilakukan  oleh  BUMDes  untuk menambah  ketrampilan  dan  wawasan masyarakat  desa  dalam  meningkatkan pendapatan mereka.
Permasalahan yang dialami BUMDes adalah keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam serta kurangnya  pengetahuan  pengurus  dalam manajemen  BUMDes,  sehingga  kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan  usaha  kurang  optimal. Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat  desa  rendah  terkait  pentingnya membentuk  kelompok  usaha.  Solusi  untuk menghadapi  permasalahan  tersebut  adalah pengurus  BUMDes  harus  mengajukan bantuan  modal  kepada  pihak  ketiga,  tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah saja. Perlunya pelatihan keterampilan  /  diklat  tentang  manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sehingga usahanya makin berkembang. Selain itu, sosialisasi terhadap
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
masyarakat  juga  diperlukan  agar  mereka mengetahui  pentingnya  partisipasi  dalam program  BUMDes  untuk  meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.

## Daftar Pustaka
Alkadafi,  M.  (2014).  Penguatan  Ekonomi Masyarakat  Melalui  Pengelolaan Kelembagaan  Badan  Usaha  Milik
Desa  Menuju  Asean  Economic Community 2015. Jurnal El- Riyasah, 5(1), 32-40.
Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  di  Bojonegoro  (Studi  di
Desa Nginginrejo Kecamatan
Kalitidu  dan  Desa  Kedungprimpen Kecamatan  Kanor). Jurnal  Politik
Muda, 4(1), 116-125.
Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes
dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. Widyatech  Jurnal  Sains dan Teknologi, 10(3), 61-72.
Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda,  C.F.,  (2014).  Economic Independence of The Village
Through Institutional
Village Enterprises (BUMDes). IOSR
Journal  of  Economics  and  Finance (IOSR-JEF) , 3(2), 21-30.
Moleong,  L.J.  (2006). Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mubyarto.  (2000). Membangun  Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa.
PKDSP  (Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan).  (2007). Panduan
Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan
Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Malang:
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Ramadana,  C.B.,  Ribawanto,  H.,  & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) sebagai  Penguatan  Ekonomi  Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1068-1076.
Ridlwan,  Z.  (2014).  Urgensi  Badan  Usaha Milik Desa  (BUMDes)  dalam Pembangunan  Perekonomian  Desa.
Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum, 8(3), 424-440.
Sa'dullah. (2016). Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan  Perdesaan  Agropolitan .
Kementerian  Desa,  Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available: http://www.kemendesa.go.id/index. php/view/detil/1799/pentingnya- media-audio-visual-dalam- pengembangan-kawasan-perdesaan- agropolitan. Accessed  18 July 2016.
Sayutri,  M.  (2011).  Pelembagaan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak  Potensi  Ekonomi  Desa dalam
Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten
Edi Wibowo Kushartono, Darwanto
Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Donggala. Jurnal  ACADEMICA Fisip Untad, 3(2), 717-728.
Sidik,  F.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal Mewujudkan  Kemandirian  Desa.
Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi Publik, 19(2), 115-131.
Sofyan,  A.  (2015).  Prinsip  Tata  Kelola Badan Usaha Milik Desa. Keuangan Desa:  Media  Referensi  dan  Diskusi
Keuangan Desa.
http://www.keuangandesa.com/201 5/09/prinsip-tata-kelola-badan- usaha-milik-desa/. Accessed July 20, 2016
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Desa