JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)
Volume 12 Nomor 1 (Maret 2024)
E-ISSN : 2746-8178 DOI :   10.47828/jianaasian.v12i1.222

## Evaluasi Kebijakan Berbasis Responsivitas Terhadap Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Sumatera Barat
Ory Riandini 1* , Roni Ekha Putera 2 , Hendri Koeswara 3
1,2,3 Magister Administrasi Publik, Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 05/08/2024 Revised 14/08/2024 Accepted 16/08/2024

## Abstract
West  Sumatra  Province  has  a  high  risk  of  tsunami  disaster.  From  this  situation  description,  an appropriate and relevant Contingency Plan is needed so that it can be used effectively when a disaster occurs. This research explains the evaluation of West Sumatra Province's tsunami contingency planning policy based on the descriptor of public policy responsiveness proposed by William Dunn. The approach used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  with  purposive  sampling  to  determine  informants. Meanwhile, the data analysis technique uses the triangulation method. The results of the research show that from the descriptor of the responsiveness of West Sumatra's tsunami contingency plan policy there is doubt about its readiness to face this disaster. This is because the necessary measures have not gone through a review process to adapt them to the threats and required resource requirements. From the research findings, it can be explained that the responsiveness descriptor, namely focusing on crucial issues and intensity of preferences, has not been implemented in the West Sumatra tsunami contingency plan policy.
Keywords: Policy Evaluation, Respons, Contingency Plan, Tsunami, West Sumatra

## Abstrak
Provinsi Sumatera Barat mempunyai ancaman risiko bencana tsunami yang tinggi. Dari gambaran situasi tersebut, diperlukan Rencana Kontinjensi yang tepat dan relevan agar dapat digunakan secara efektif ketika terjadi bencana. Penelitian ini menjelaskan evaluasi kebijakan perencanaan kontinjensi tsunami  Provinsi  Sumatera  Barat  berdasarkan  deskriptor  rensposivitas  kebijakan  publik  yang dikemukakan oleh William Dunn. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  dengan  purposive  sampling  untuk  menentukan  informan.  Sedangkan  teknik  analisis datanya  menggunakan  metode  triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  deskriptor responsivitas  kebijaka  rencana  kontinjensi  tsunami  Sumbar  diragukan  kesiapannya  dalam menghadapi  bencana  ini.  Hal  ini  karena  langkah-langkah  yang  diperlukan  belum  melalui  proses peninjauan untuk menyesuaikannya dengan ancaman dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Dari temuan penelitian dapat dijelaskan bahwa dari deskriptor responsivitas yaitu yang berfokus kepada  permasalahan  krusial  dan  intensintas  preferensi,  belum  dilaksanakan  dalam  kebijakan rencana kontijensi tsunami Sumatera Barat.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Responsivitas, Rencana Kontingensi, Tsunami, Sumatera Barat

## PENDAHULUAN
Hasil pengukuran indeks risiko bencana  Indonesia  (IRBI)  2020 menggambarkan wilayah Pesisir
Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki kelas  risiko  tinggi  ancaman  bencana dengan  Tsunami  merupakan  salah satu  ancaman  tertinggi.  Perhitungan- perhitungan  dini  menyatakan  bahwa ratusan  ribu  jiwa  penduduk  berada dalam  ancaman  gempa  bumi  raksasa dan  tsunami  pada  masa  yang  akan datang di Sumatera Barat. Membangun  sistem  penanggulangan bencana adalah upaya untuk memperkuat  ketahanan  terhadap bencana  baik  ditingkat  nasional maupun daerah hingga ke lini terkecil kelompok masyarakat  terutama yang tersentuh  bencana  secara  langsung. Pentingnya  sebuah  sistem  dalam penanggulangan bencana dikarenakan keterbatasan pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dalam memberikan  bantuan  pada  saat terjadi  bencana.  Selain  itu  sistem  ini bertujuan  untuk  memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki masyarakat sehingga  mampu  membantu  diri, keluarga  dan  masyarakatnya  pada saat terjadi bencana. Provinsi  Sumatera  Barat  telah merancang dokumen Rencana Kontinjensi  (Rencana  Kotinjensi) tsunami  pada  tahun  2012.  Dalam dokumen Rencana Kotinjensi tersebut dipaparkan  analisis  resiko  bencana, pengembangan  skenario,  penentuan kebijakan  dan  sasaran  sektoral, kesenjangan  anatara  kebutuhan  dan sumberdaya,
serta pengaturan mekanisme  respon  baik  sistem  dan acuan  kegiatannya.  Skenario  yang digambarkan dalam dokumen Rencana  Kotinjensi  tersebut  sesuai
dengan  situasi  terburuk  pada  tahun 2012 yakni bencana tsunami terjadi di hari  senin  pukul  10  pagi,  diawali dengan  gempa  8,8  SR  dengan  pusat gempa  150  km  barat  daya  Kota Padang,  di  perkirakan  dampaknya adalah  rusak  nya  sarana  dan prasarana di kepulauan Mentawai dan pesisir barat daratan Sumatera Barat dan  jumlah  korban  di  Kota  Padang yang  memiliki  kerapatan  penduduk tinggi.  Provinsi  Sumatera  Barat memiliki  ancaman  tinggi  terhadap bencana  gempa  dan  tsunami.  Tidak hanya  di  kota  Padang,  dampak tsunami  juga  di  khawatirkan  sampai pada kabupaten/kota lain di sepanjang  pesisir  pantai  Sumatera Barat.  Mengacu  pada  Rencana
Kotinjensi  2012  tersebut,  skenario kondisi  terburuk  yang  digambarkan kondisi Kota Padang pada pagi hari di jam  kerja,  sedangkan  saat  ini keramaian di sepanjang pantai Padang lebih  terlihat  pada  akhir  pekan melebihi kepadatan masyarakat pada jam kerja. Banyak wisatawan baik dari dalam  wilayah  Sumatera  Barat maupun  dari  luar  terlihat  memadati wilayah tersebut. Dikhawatirkan para wisatawan  ataupun  masyarakat  yang berada  di  area  tersebut  tidak  cukup dibekali pengetahuan tentang bencana  terutama  Tsunami.  Dari gambaran  situasi  tersebut,  maka sangat dibutuhkan Rencana Kotinjensi yang  sesuai  dan  update  agar  dapat digunakan  secara  efektif  pada  saat bencana terjadi.
Pada  observasi  awal  dan wawancara  dengan  salah  satu informan perumus Kebijakan Rencana Kontinjensi  Tsunami  Sumatera  Barat yaitu  Ketua  Forum  Pengurangan Resiko  Bencana  (FPRB)  Sumatera Barat menyampaikan bahwa
*) Penulis Korespondensi E-mail : ory.riandini@gmail.com
dokumen  kebijakan  tersebut  pernah dilakukan  review  pada  Tahun  2017 atau  lima  tahun  sejak  dokumen disahkan  pada  tahun  2012  yang  lalu dengan fokus hanya kepada perubahan  prakiraan  resiko  tsunami berdasarkan  kajian  resiko  bencana yang  telah  dilakukan.  Lebih  lanjut informan  tersebut  menjelaskan  pada Tahun  2017  review  yang  dilakukan dengan  waktu  yang  sempit  di  akhir tahun  anggaran,  sehingga  proses review  belum  menyentuh  seluruh aspek  secara  komprehensif.  Proses review tersebut juga kurang melibatkan para pemangku kepentingan  lain  seperti  perangkat daerah  setempat,  instansi  vertikal,
dan masyarakat.
Lebih lanjut salah satu Pendiri Komunitas  Siaga  Tsunami  (KOGAMI) menyampaikan  berdasarkan  kondisi tersebut, dokumen kebijakan Rencana Kontinjensi  Tsunami  Sumatera  Barat belum  tersentuh  update  konten  dan substansi yang relevan dengan situasi dan kondisi berkembang pada waktu tersebut.  Dimana  dalam  regulasinya data-data  rencana  pada  dokumen rencana  kontinjensi  disepakati  untuk dimutakhirkan  setiap  tahun  dan dokumen  rencana  kontinjensi  secara keseluruhan  berlaku  selama  tiga  (3) tahun.  Jika  selama  waktu  yang ditentukan  tidak  terjadi  bencana tsunami,  maka  dilakukan  kaji  ulang terhadap rencana kontinjensi. Peneliti Kebijakan dan Manajemen Kebencanaan  menyampaikan  bahwa Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat harus sudah dilakukan  review  pada  Tahun  2022 yang  lalu  untuk  disesuaikan  dengan perkembangan  yang  ada  saat  ini. Namun  sampai  pada  Tahun  2023 menurut  penjelasan  dari  Peneliti Kebijakan  Kebencanaan  Zikri  Alhadi, proses  tersebut  belum  berjalan karena  persoalan  prioritas  kebijakan dan ketersediaan anggaran
pemerintah  yang  cukup  menurun signifikan  dibanding  era  sebelum Pandemi  Covid  19  melanda  dunia. Dengan  alasan  tersebut  dokumen kebijakan rencana kontinjensi tsunami  yang  akan  dijadikan  acuan dan  digunakan  ketika  bencana tersebut benar-benar terjadi diragukan kesiapan dan relevansinya dengan  kondisi  yang  ada  saat  ini karena  belum  mengalami  perbaikan baik sisi konten/substansi, keterlibatan para pemangku kepentingan, dan metode penyusunannya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  BPBD  Sumatera  Barat menyampaikan bahwa Rencana Kotinjensi  sebagai  sebuah  kebijakan yang dibutuhkan dalam penanggulangan  bencana  khususnya menghadapi  resiko  tsunami  di Provinsi  Sumatera  Barat,  maka diperlukan  perbaikan  dan  updating dari  konten  dokumen  kebijakan rencana kontinjensi tsunami tersebut. Dengan  dinamika  yang  berbeda  saat kondisi  pada  Tahun  2012  dengan kondisi saat ini dimana dimungkinkan adanya perubahan substansi baik dari aspek penilaian bahaya/resiko, penentuan  kejadian,  pengembangan skenario,  penetapan  kebijakan  dan strategi,  analisis  kesenjangan  (antara prakiraan kebutuhan dan ketersediaan  sumber  daya).    Lebih lanjut,  Ketua  FPRB  Sumatera  Barat memberikan  gambaran  pada  aspek analisis kesenjangan yang merupakan bagian  dari  substansi  dokumen Kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami. Disparitas antara prakiraan kebutuhan  saat  terjadi  bencana dengan  ketersediaan  sumber  daya menjadi  poin  untuk  disesuaikan dengan kondisi saat ini dan prakiraan di  saat  terjadi  bencana.  Dengan kondisi  yang  belum  dilakukan perubahan  dan  perbaikan  dokumen secara  komprehensif  sejak  2012,
maka  kesiapan  Dokumen  Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Sumatera  Barat  diragukan  masih dapat  mewakili  kondisi  terbaru Sumatera  Barat  khususnya  wilayah rawan  tsunami.  Sehingga  juga diragukan  dapat  menjadi  acuan rencana  operasi  ketika  terjadi bencana. Dengan asumsi ketidaksiapan  tersebut,  maka  akan sangat menyulitkan dalam penanggulangan  bencana  tsunami yang  resiko  dan  probabilitasnya berdasarkan  kajian  ahli  sangat  tinggi di  Wilayah Pesisir  Provinsi  Sumatera Barat.
Dalam  situasi  seperti  ini terlihat  bahwa  dokumen  Rencana
Kotinjensi  yang  telah  ada  belum begitu  update  khususnya  dalam  hal koordinasi  antara  masyarakat  dan pemerintah dalam menghadapi bencana  tsunami.  Selain  update  dan pemutakhiran, pemerintah juga harus lebih  aktif  melakukan  sosialisasikan isi  dokumen  Rencana  Kotinjensi tersebut kepada masyarakat mengenai  teknis  dan  cara  terbaik menghadai  situasi  bencana  tsunami.
Agar masayarakat lebih siap dan tidak terjadi  kepanikan  saat  evakuasi. Berangkat  dari  situasi  di  atas, penelitian ini akan membahas tentang evaluasi  konten  kebijakan  dalam Perencanaan  Kontinjensi  Tsunami Provinsi Sumatera Barat tahun 2012. Evaluasi  konten  kebijakan  ini  akan mengarah  pada  tahap  updating  dam pemutakhiran  dokumen  Rencana Kotinjensi tersebut untuk menganalisis kesiapan dokumen Rencana Kotinjensi dalam menghadapi  bencana  tsunami  pada situasi saat ini. Beberapa penelitian terdahulu telah  ada  yang  membahas  tentang manajemen  bencana  dan  fokus  pada rencana kontinjensi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lestari P dkk (2018), Belford (2021), Forbes (2009), Reidy dkk (2015), Inkinen dkk (2021), Arinaldi (2015) dan Mabaso & Mayena (2013) yang fokus penelitiannya  membahas  Rencana kontinjensi  sebagai  acuan  rencana operasi  dan  rencana  aksi  pada  saat terjadi  bencana.  Penelitian-penelitian tersebut  juga  membahas  tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sedangkan  penelitian  Lestari  P  dkk (2018) memfokuskan penelitian mereka  pada  model  yang  digunakan dalam  sistem  manajemen  bencana. Berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  Alhadi  dkk  (2018)  yang meganalisis masalah dalam penyusunan Rencana Kotinjensi. Sementara  penelitian  ini  tidak memfokuskan kajian tentang Rencana Kotinjensi  sebagai  acuan  teknis kegiatan  ataupun  rencana  operasi dalam menghadapi bencana, melainkan Rencana Kotinjensi sebagai sebuah  dokumen  kebijakan  publik. Mengacu  pada  penelitian  Alhadi  dkk (2018), penelitian ini tidak memfokuskan  bahasan  dalam  proses penyusunan Rencana Kotinjensi, akan tetapi lebih berfokus pada pemutakhiran  dan  keberlanjutan Rencana  Kotinjensi  tersebut,  serta menemukan model Rencana Kontinjensi yang tepat dalam Penanganan Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat. Menurut  BNPB,  kontinjensi adalah  suatu  kejadian  yang  bisa terjadi,  tetapi  belum  tentu  benar- benar  terjadi.  Oleh  karena  ada  unsur ketidakpastian,  maka  diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi. Perencanaan  kontinjensi  merupakan suatu  upaya  untuk  merencanakan sesuatu  peristiwa  yang  mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi. Atas dasar pemikiran itu, maka perencanaan kontinjensi didefinisikan
sebagai berikut: ”Perencanaan kontinjensi adalah proses perencanaan ke depan, dalam keadaan  tidak  menentu,  dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan  manajerial  dan  teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi  kejadian  disusun  agar dapat  mencegah,  atau  mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi”. (BNPB, 2008). Sementara UNHCR (2011) menyebutkan  Rencana  Kontinjensi (Continency Planning) adalah sebagai berikut:  Contingency  planning  is  a management tool used to analyze the impact  of  potential  crises  so  that adequate and appropriate arrangements are made in advance to respond  in  a  timely,  effective  and appropriate  way  to  the  needs  of affected  populations.  Contingency planning  is  a  tool  to  anticipate  and solve  problems  that  typically  arise during a humanitarian response.
Dari  definisi  tersebut,  dapat diambil  beberapa  butir  penting tentang  perencanaan  kontinjensi yaitu: 1. Dilakukan  sebelum  keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan. 2. Lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen. 3. Merupakan suatu proses pembangunan konsensus untuk  menyepakati  skenario dan tujuan yang akan diambil. 4. Merupakan  suatu  kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan sistem  penanganan  yang  akan diambil  sebelum  keadaan darurat terjadi. 5. Mencakup  upaya-upaya  yang bersifat  mencegah  dan  juga membatasi  konsekuensi  yang kemungkinan  akan  terjadi. (BNPB, 2008) Berdasarkan beberapa penelurusan referensi, konsep kontinjensi memiliki beberapa pengertian. Pertama, kontijensi dimaknai  sebagai  pedoman  untuk bertindak dalam mengurangi dampak risiko  bencana  (Subiyakto,  2020).
Kedua, kontinjensi didefinisikan sebagai  langkah  dalam  mengambil tindakan  untuk  mengurangi  dampak risiko bencana dari pelatihan,
pelatihan, pengorganisasian dan penyelesaian,  peninjauan  rencana, peringatan  dini,  pendidikan  dan informasi  publik  (Choularton,  2007), (Subiyakto, 2020);  respon  dan reaksi (Schneider  2004).  Ketiga,  rencana kontinjensi  diartikan  sebagai  proses perencanaan ke depan, dalam keadaan  yang  tidak  pasti,  di  mana skenario  dan  tujuan  disepakati, tindakan  manajerial  dan  teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi  peristiwa  disusun  untuk mencegah,  atau  mengatasi  dengan lebih baik, situasi atau situasi darurat yang dihadapi (Subiyakto, 2020). Keragaman definisi menegaskan pemahaman umum tentang perencanaan kontijensi harus mencakup  proses  penyiapan  awal sehingga dapat membuat perencanaan  atau  mengembangkan strategi dan prosedur dalam menanggapi  potensi  krisis  atau keadaan darurat yang akan terjadi. Ini termasuk  mengembangkan  skenario (untuk mengantisipasi krisis), menentukan  tanggung  jawab  semua aktor  yang  akan  terlibat  dalam mengidentifikasi  peran  dan  sumber daya,  proses  pengumpulan  dan diseminasi data, dan mengatur setiap aktor  agar  siap  saat  dibutuhkan,  dan menentukan kebutuhan untuk tujuan yang ingin dicapai (Subiyakto, 2020). Perencanaan  kontinjensi  merupakan bagian  integral  dari  keseluruhan program  kesiapsiagaan  dan  perlu dikembangkan  untuk  setiap  jenis
bahaya, kemudian dimutakhirkan dan dilatih  secara  berkala  (Spahn  et  al,
2010),  (Subiyakto, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat  pada  fokus  penelitian  yakitu evaluasi dokumen Rencana Kotinjensi pada  tahap  konten  kebijakan  atau sebelum  implementasi  kebijakan khususnya  pada  tahap  pemutakhiran dan uji coba Rencana Kotinjensi serta menemukan model Rencana Kontinjensi yang tepat dalam Penanganan Bencana Tsunami Provinsi  Sumatera  Barat.  Hasil penelitian  ini  digunakan  sebagai rekomendasi pemutakhiran dan updating terhadap dokumen Pemerintah  Daerah  terkait  Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan menjelaskan evaluasi kebijakan  perencanaan  kontinjensi tsunami  Provinsi  Sumatera  Barat berbasis konsep responsivitas kebijakan publik. Pada  penelitian  ini,  konsep evaluasi  kebijakan  publik  yang digunakan  adalah  konsep  yang dipaparkan  oleh  Dunn  (2000)  yang relevan dengan kebutuhan penelitian, khususnya  yang  berfokus  kepada responsivitas kebijakan rencana kontinjensi  tsunami  di  Sumatera Barat.  Dengan  deskriptor  evaluasi kebijakan  yang  dikemukakan  oleh Dunn  tersebut,  kebijakan  rencana kontinjensi  tsunami  Sumatera  Barat dapar  dipaparkan  dengan  lebih optimal  dan  dapat  memberikan gambaran  yang  lebih  komprehensif terkait kebijakan itu sendiri. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai  nilai  atau  manfaat  dari sebuah kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat  dipercaya  mengenai  kebijakan yang tertuang dalam program. Konsep
Dunn  di  atas  digunakan  dalam menganalisa temuan penelitian.
Sebagai urgensi dari penelitian ini  adalah  memberikan  gambaran hasil  evaluasi  kebijakan  secara substantif bahwa pentingnya Rencana Kontinjensi  yang  update  dengan kondisi  terkini  baik  dalam  segi analisis  sumberdaya  dan  dampak bencana  maupun  kebijakan  yang mengikat  para  stakeholders  dalam penanganan resiko bencana Tsunami. Sehingga diharapkan kebijakan penanggulangan bencana dapat dikelola dan diimplementasikan dengan  baik.  Manfaat  dari  penelitian ini secara teoritik adalah menghasilkan evaluasi terhadap kebijakan publik yang terkait dengan penanggulangan  bencana  khususnya dilihat  dari  pemanfaatan  konsep evaluasi  kebijakan  publik  yang relevan  sebagai  pisau  analisis  dalam menganalisa temuan penelitian.
Penelitian  ini  juga  diharapkan dapat menambah kajian dalam bidang Ilmu  Administrasi  Publik  terutama yang  berkaitan  dengan  evaluasi kebijakan publik khususnya penanganan bencana daerah. Penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan acuan  penelitian  selanjutnya  dalam pembahasan evaluasi kebijakan serta penanganan bencana daerah khususnya bencana Tsunami. METODE PENELITIAN Pendekatan  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang dilihat dari perolehan data  selama  penelitian  berlangsung, dimana penelitian ini mendekripiskan cara–cara  hidup,  cara–cara  pandang, ataupun  ungkapan–ungkapan  emosi dari  warga  masyarakat  yang  diteliti terkait  dengan  suatu  gejala  yang  ada dalam  kehidupan  mereka.  Maka  dari itu, dalam penelitian ini menggunakan data  subyektif  yang  merupakan
perspektif  dari  pelaku  yang  diteliti (informan) tanpa adanya pengurangan  atau  penambahan.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pendapat Moelong (2002) yang mengemukakan bahwa  “Metode  kualitatif  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang– orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati.  Penelitian  kualitatif  lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan  teori  substantif  yang berdasarkan data.” (Moleong, 2002). Manajemen Penelitian memberikan  batasan  pengertian tentang  penelitian  deskriptif,  yaitu Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang  sesuatu  variable,  gejala  atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian  ingin  juga  membuktikan dugaan  tetapi  tidak    terlalu  lazim. Yang  umum  adalah  bahwa  penelitian deskriptif  tidak  dimaksudkan  untuk menguji hipotesis (Arikunto, 2010).
Sementara itu, tekni pengumpulan  data  yang  digunakan adalah melalui wawancara, pengamatan/observasi  dan  studi dokumen.  Untuk  memperoleh  data primer  dalam  penelitian  ini,  peneliti menentukan orang-orang atau informan  yang  dianggap  tahu  dan dapat  dipercaya  untuk  menjadi informan kunci yang ada relevansinya dengan  topik  penelitian.  Hal  ini dilakukan dengan mempertimbangkan  bahwa  informan yang  dipilih  tersebut  bertanggung jawab dan memiliki kewenangan serta berperan  aktif  di  dalam  menjalankan dalam  kebijakan  penanggulangan bencana Sumatera Barat. Adapun key informan dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Informan Penelitian No Informan Alasan Pemilihan Informan 1. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan  BPBD Sumatera Bart Person yang menjadi salah satu  pimpinan  di BPBD  Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan  fungsi  dalam perumusan  dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Diharapkan dapat informasi tentang kebijakan Rencana Kontinjensi Tsunami Sumatera Barat 2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan  BPBD Sumatera Barat Personal yang mempunyai tugas dan  fungsi  dalam perencanaan kebijakan termasuk penanggulangan bencana. Diharapkan mendapat informasi tentang evaluasi kebijakan Rencana Kontinjensi tsunami Sumatera Barat. 3. Ketua Forum Pengurangan  Resiko Bencana  Sumatera Barat Pimpinan  Forum Resmi Kebencanaan berdasarkan regulasi yang relevan dan menjadi  bagian dalam perumusan dan implementasi berbagai kebijakan pengurangan resiko  bencana. Diharapkan banyak mendapatkan informasi dari segi peran pemerintah  dan masyarakat dalam  kesiapan menghadapi bencana tsunami. 4. Pendiri-Pimpinan Komunitas Siaga Tsunami Pimpinan LSM/NGO Kebencanaan
yang menjadi bagian dalam advokasi, perumusan  dan implementasi berbagai kebijakan pengurangan resiko  bencana. Diharapkan banyak mendapatkan informasi dari segi peran pemerintah  dan masyarakat dalam  kesiapan menghadapi bencana tsunami. 5. Tenaga  Ahli Disaster Risk Reduction /Konsultan BNPB RI Tenaga Ahli/Konsultan Kebencanaan yang    menjadi bagian dalam perumusan  dan implementasi berbagai kebijakan pengurangan resiko  bencana. Diharapkan banyak mendapatkan informasi dari segi strategis, takti  dan  teknis manajemen penanggulangan bencana, khususnya kebijakan Rencana Kotinjensi Tsunami Sumatera Barat. 6. Pakar-Peneliti di Bidang  Manajemen dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Person yang mempunyai kepakaran dan keahlian  berbasis hasil  riset  dalam bidang manajemen resiko  bencana. Diharapkan mendapat informasi dari segi akademik terhadap kebijakan Rencana Kotinjensi tsunami Sumatera Barat.
Lebih  lanjut,  teknik  analisis data  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan  teknik  triangulasi  baik dengan  cara  membandingkan  antara hasilwawancara  dengan  observasi, wawancara  dengan  dokumen  dan observasi dengan dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rensposivitas  yang  dimaksud di sini adalah melihat kemampuan dan kesiapan lembaga dalam menjalankan substansi  dari  Dokumen  Rencana Kontinjensi  Tsunami  Sumatera  Barat sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya.    Untuk  saat  ini kemampuan  dan  respons  institusi yang  terlibat  dalam  penanganan darurat bencana seperti yang diamanahkan  di  dalam  Dokumen Rencana  Kontijensi  Tsunami  dapat dikatakan  belum  teruji.  Persoalan utama, bukan karena rencana kontinjensi  tsunami  Sumatera  Barat belum  pernah  diaktivasi  menjadi rencana  operasi  sesuai  dengan ketentuan,  karena  memang  tsunami belum pernah terjadi pasca dokumen ini  disahkan.  Melainkan  lebih  karena untuk  memastikan  kemampuan  dan kesiapan diperlukan berbagai uji dan simulasi berdasarkan skenario terburuk  yang  mungkin  terjadi.  Uji dan simulasi ini yang belum dilakukan secara  berkala  sejak  tahun  2018 dimana proses review singkat pernah dilakukan  pada  dokumen  rencana kontinjensi  tsunami  ini.  Sehingga, dengan kondisi yang ada saat ini dan terus  berkembang,  baik  dari  sisi Penilaian Bahaya, Penentuan Kejadian dan Pengembangan Skenario Kejadian Bencana,  Penetapan  Tujuan  dan Strategi Tanggap Darurat, Perencanaan  Bidang  dan  Rencana Tindak  lanjut  mestinya  dijadikan landasan  untuk  melakukan  proses review sesegara mungkin. Lebih lanjut, indikator responsivitas  yang  baik  belum
dipenuhi sebagai bagian dari evaluasi kebijakan publik. Responsivitas insitusi dibutuhkan dalam penanggulangan  darurat  bencana khususnya  tsunami  sehinggan  siap menghadapi  skenario  terburuk  yang dapat  dikelola.  Dalam  rencana kontinjensi  tsunami  Sumatera  Barat aspek responsivitas ini belum dipenuhi  karena  belum  ada  feedback dari institusi yang menjadi bagian dari penyusunan  tersebut  dan  memilikki peran  dalam  upaya  tanggap  darurat bencana.  Responsivitas  ini  juga diilihat  dalam  proses  penyusunan dokumen terkadang komitmen institusi untuk mengirimkan pegawai yang  mempunyai  data,  kapasitas  dan kewenangan  yang  dibutuhkan  pada jabatannya belum dilakukan. Sehingga rencana  kontinjens  tsunami  yang disusun  belum  mendapatkan  input data  dan  informasi  yang  relevan dengan  kebutuhan  upaya  tanggap darurat bencana.
Dalam  proses  penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di berbagai daerah, baik dokumen kajian resiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi  bencana,  personel  yang diminta  mewakili  institusi  tidak dikirim  berdasarkan  kapasitas  dan kewenangannya,
sehingga sulit memberikan  respons  dan  feedback yang  dibutuhkan  dalam  dokumen, khususnya terkait data, informasi dan kewenangan  dalam  pengambilan keputusan.  Sederhananya,  dalam undangan diminta untuk mengirimkan pejabat minimal setingkat  eselon  III,  tetapi  yang dikirim  dalam  perumusan  substansi kebijakan adalah staf biasa yang tidak punya  akses  data  dan  kewenangan yang  memadai  untuk  mengambil keputusan.
Lebih lanjut temuan penelitian menjelaskan  bahwa,  untuk  akurasi data  dan  informasi  yang  digunakan
dalam  rencana  kontinjensi,  instansi yang menjadi pemangku kepentingan diharuskan  untuk  menyediakannya dengan  status  terbaru,  sehingga relevansinya  dengan  kondisi  saat  ini bisa dipenuhi. Permasalahan ini yang tak  jarang  menjadi  tantangan  dalam penyusunan  rencana  kontinjensi.
Respons dari para pihak yang terlibat belum  memenuhi  harapan  dalam penyusunan  rencana  kontinjensi tsunami Sumatera Barat ini. Pengalaman  kami  dalam  melakukan pendampingan dan advokasi kebijakan  penanggulangan  bencana, termasuk dalam penyusunan dokumen rencana kontinjensi, personal  yang  diutus  tidak  memiliki akses  untuk  data  dan  informasi  yang dibutuhkan,  bahkan  tidak  jarang belum  memahami  tugas  dan  fungsi institusi dalam penanggulangan bencana.  Sehingga  kontribusinya tidak  signifikan  dalam  perumusan kebijakan tersebut dan efeknya adalah dokumen  yang  disusun  belum menyediakan data dan informasi yang relevan sehingga perencanaan strategis dan taktis yang disusun juga belum optimal. Ini  yang  harus  menjadi perhatian dan komitmen semua pihak untuk diperbaiki dalam proses review yang  harus  segera  dilakukan.  Dalam proses penyusunan kebijakan rencana kontijensi bencana termasuk tsunami, yang diminta selalu minimal eselon 3 sebagai  bemtuk  keterwakilan  pihak lembaga  yang  bertanggung  jawab. Namun  pada  faktanya  yang  dikirim adalah  staf  biasa  yang  belum mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Padahal kebijakan  rencana  kontinejnsi  ini membutuhkan  komitmen  dari  para pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan  bencana.  Misalnya pengerahan  sumber  daya,  staf  biasa tidak  punya  kewenangan  mengambil keputusan dalam uji rencana
kontijensi,  sehingga  proses  tersebut berjalan tidak efektif.”
Institusi  yang  diberikan  tugas, fungsi  dan  kewenangan  dalam penanggulangan  bencana  termasuk dalam  perumusan  dan  penerapan rencana  kontinjensi  ketika  tanggap darurat  bencana,  mesti  memiliki persepsi  dan  komitmen  yang  baik bahwanya  bencana  adalah  urusan bersama atau publik. Sehingga dalam prosesnya,  keterlibatan  para  pihak tersebut  mesti  diimplementasikan dalam  bentuk  respons  memberikan feedback dengan mengirimkan personel yang memiliki akses data dan informasi serta mempunyai kewenangan  dalam  pengambilan keputusan. Seringkali instansi mengirim  utusan  yang  kurang tepat.seharunya  yang  hadir  adalah personel  yang  akan  bertanggung jawab  langsung  di  lapangan,  misal pada  instansi  satpol  PP  seharusnya yang hadir adalah minimal pada level Kabidops/kasiops.  Tetapi  selama  ini yang  banyak  dikirim  yakni  bagian perencanaan/sekretariatan. Tak jarang  juga  yang  menghadiri  adalah anggota  sedangkan  seharusnya  yang hadir  diharapkan  yang  memegang kendali  dan  tanggung  jawab  di lapangan,  minimal  pada  level  kepala bidang  atau  kepala  seksi.  Secara substansi,
kehadiran petugas lapangan yang punya tanggung jawab praktis  sehingga  bisa  mangambil keputusan cepat saat bencana.” Berdasarkan temuan
penelitian,  BPBD  Sumatera  Barat selalu mengirimkan undangan kepada Instansi  terkait  untuk  mengirimkan personel yang mempunyai akses data yang  dibutuhkan,  dan  juga  ada kewenangan untuk mengambi
keputusan  baik  saat  penyusunan dokumen,  uji,  bahkan  jika  bencana benar-benar  terjadi.  Idealnya  yang menjadi  person  in  charge  adalah minimal  eselon  3  di  pemerintahan
atau  perwira  operasi  di  TNI  dan Kepolisian.  Contohnya  pada  saat workshop awal dan uji publik OPD di level  Kabupaten/Kota  dilibatkan tetapi pada diskusi teknis penyusunan dokumen kebijakan rencana kontinjensi  tidak  lagi  dilibatkan. Diskusi teknis hanya melibatkan OPD dan  instansi  vertikal  serta  kelompok masyarakat/NGO pada level provinsi. Terutama  dalam  mengambil  data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk penyusunan renkon, misal data penduduk. Selanjutnya  yang  mesti  diuji  adalah bagaimana  komunikasi  dan  rantai peringatan  dini  antara  pemerintah provinsi  dengan  kab/kota  khususnya antara  7  kab/kota  terdampak  resiko Tsunami. Tahapan ini yang dilakukan pada  saat  gladi  lapangan  yang  akan menjadi  acuan  dalam  proses  review. Pada  tahap  ini  juga  menguji bagaimana  mobilisasi  7  kab/kota, peralatan dan uji SOP komunikasi dan peralatan  sumberdaya.    Hal  ini membutuhkan  biaya  yang  cukup besar sehingga belum pernah dilakukan hingga saat ini. Merujuk  kepada  konsep  yang disampaikan  oleh  Dunn  (2003), deskriptor  responsivitas  menjadi salah satu poin utama dalam evaluasi kebijakan  publik.  Pada  kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera Barat, responsivitas berfokus  kepada  kesiapan  pemangku kepentingan dalam merespons skenario terburuk jika terjadi bencana. Berdasarkan temuan penelitian,  kesiapan  para  pemangku kepentingan dalam menghadapi resiko  terburuk  bencana  tsunami yang  diprediksi  dalam  kajian  resiko bencana  belum  teruji  karena  upaya latihan dan simulasi berbasis dokumen rencana kontinjensi tersebut  belum  dilakukan  secara berkala.  Pada  proses  penyusunan dokumen kebencanaan tersebut, tidak
jarang banyak instansi belum mengirimkan  SDM  yang  memiliki kapasitas  dan  kewenangan  yang cukup untuk mengambil keputusan. Lebih lanjut berdasarkan konsep  responsivitas  pada  kebijakan publik  adalah  berfokus  kepada tindakan  pemerintah  yang  selaras dengan  preferensi  para  pemangku kepentingan (Riege & Lindsay, 2006), (Yang & Pandey, 2007), (Bryer, 2007). Responsivitas  kebijakan  terhadap opini  publik  merupakan  proses kompleks  yang  dipengaruhi  oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan organisasi,  kondisi  dan  situasi  yang ada  (Baum  &  Potter,  2008),  (Yang, 2023),  (Hanney  et  al,  2023). Sementara itu, konsep mengenai daya tanggap kebijakan menyoroti beberapa poin penting, yaitu: Pertama, responsivitas kebijakan berfokus kepada Permasalahan Krusial: Kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sangat  penting  cenderung  lebih responsif  terhadap  preferensi  publik (Heath  &  Palenchar,  2008),  (Fiorino, 2010).  Pengambil  kebijakan  harus memprioritaskan isu-isu krusial yang harus  dituntaskan.  Dalam  kebijakan rencana  kontinjensi,  persoalan  yang krusial adalah perlunya pembaharuan kajian resiko bencana untuk menentukan skenario terburuk. Selain itu, aspek kesenjangan antara kebutuhan  dan  ketersediaan  sumber daya  menjadi  faktor  yang  krusial. Bedasarkan  temuan  penelitian,  para pemangku kepentingan dalam kebijakan rencana kontinjensi tsunami  Sumatera  Barat  belum melaksanakan  pemecahan  persoalan di atas.
Kedua, responsivitas kebijakan berfokus kepada intensitas preferensi publik:  Intensitas  preferensi  publik terhadap  suatu  kebijakan  dapat mempengaruhi implementasinya (Zahir, 1999), (Jones & Baumgartner, 2005). Pemerintah harus memperhatikan  kekuatan  dukungan para pemangku kepentingan terhadap suatu  kebijakan,  karena  hal  ini  dapat mempengaruhi kemungkinan penerapannya. Pada kebijakan rencana kontinjensi tsunami Sumatera  Barat,  para  pemangku kepentingan yang berwenang diperkirakan belum memiliki pengetahuan  dan  kapasitas  yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.    Hal  ini  disebabkan  oleh minimnya  proses  simulasi  dan drill untuk  menguji  rencana  kontinjensi tsunami  tersebut  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Dari  dua  point  di  atas  dapat dijelaskan bahwa dari dua deskriptor responsivitas  yaitu  fokus  pada permasalahan krusial dan intensintas preferensi, berdasarkan temuan penelitian belum dilaksanakan dalam kebijakan rencana kontijensi tsunami Sumatera Barat. Penelitian ini secara substansif berfokus  kepada  kebijakan  rencana kontinjensi berorientasi untuk memastikan penanggulangan bencana lebih  responsif  kedepannya.  Namun demikian  pada  kebijakan  tersebut perlu  dilakukan  evaluasi  secara komprehensif  dan  dilakukan  proses uji melalui berbagai skema. Selanjutnya  mesti  ditindaklanjuti dengan  melakukan  proses review untuk  memastikan  kesiapan  rencana kontinjensi ketika terjadi bencana. Secara  teoritis,  penelitian  ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi  kebijakan  khususnya  di bidang  penanggulangan  bencana dengan  menggunakan  konsep  dan indikator/deskriptor evaluasi kebijakan  publik  khususnya  pada deskriptor  responsivitas  sebagai pisau  analisis  terhadap  temuan penelitian.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu
bentuk
rekomendasi kebijakan berbasis riset (research based policy) kepada pemangku kepentingan  yang relevan  untuk  memperbaiki  dan memperbaharui kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang ada saat ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  bahwa  penelitian terkait  evaluasi  kebijakan  rencana kontinjensi  tsunami  Sumatera  Barat dapat disimpulkan bahwa pada aspek responsivitas  yaitu  fokus  pada permasalahan krusial dan intensintas preferensi, berdasarkan temuan penelitian belum dilaksanakan dalam kebijakan rencana kontijensi tsunami Sumatera Barat sehingga direkomendasikan  bahwa:  Pertama, Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai leading sector disarankan  untuk  melakukan  proses uji  rencana  kontinjensi  tsunami  yang dilanjutkan  dengan  proses  review sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaharui dokumen agar relevan  dengan  resiko,  ancaman, ketersediaan  dan  kebutuhan  sumber daya.  Kedua,  proses  uji  dan  review tersebut  sebagai  metode  evaluasi untuk  memastikan  kelayakan  dan kesiapan rencana kontinjensi tsunami
Sumatera  Barat  mesti  melibatkan seluruh  pihak  yang  berkepentingan dalam penanggulangan bencana termasuk  di  dalamnya  keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

## REFERENSI
Alhadi, Z., Maani, K. D., Nurhabibi, P., & Syarief, A. (2018). An analysis of problem in composing of tsunami contingency plan in Padang City.
In  MATEC  Web  of  Conferences (Vol.  229,  p.  03007).  EDP
Sciences.
Arikunto, S. (2010). MetodePenelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Arinaldi,  J.  (2015).  Strengthening provincial  role  in  disaster preparedness: A case study of the Local  Agency  for  Disaster Management  at  Lampung.  Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 1(1), 32-38. Belford,  N.  C.  (2021).  Contingency Planning  Amidst  a  Pandemic. Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice, 2021(1), 3. BNPB. (2008). Perencanaan Kontijensi. Jakarta Choularton,  R.  (2007).  Contingency planning and humanitarian action: a review of practice. Dunn,  Willian  N.  (2000)  .  Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik.  Edisi Kedua.  Yogyakarta:  Gajah  Mada
University Press Dunn,  Willian  N.  (2000)  .  Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik.  Edisi
Kedua.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press Fiorino, D. J. (2010). Sustainability as a conceptual  focus  for  public administration. Public administration  review,  70,  s78- s88. Forbes,  N.  (2009).  Contingency planning for earthquakes in Asia. Journal of Business Continuity & Emergency  Planning,  3(4),  356-
367. Heath, R. L., & Palenchar, M. J. (2008). Strategic  issues  management: Organizations  and  public  policy challenges. Sage Publications. Inkinen,  S.,  Williams,  V.,  & Hoque,  W. M.  (2021).  Effect  of  Contingency Planning on Survival of the Hotels in California, USA amid COVID 19 pandemic.  Journal  of  Hospitality and Tourism Management, 4(2). Jones,  B.  D.,  &  Baumgartner,  F.  R. (2005).  A  model  of  choice  for public  policy.  Journal  of  public
administration  research  and theory, 15(3), 325-351.
Lestari,  F.,  Pelupessy,  D.,  Jibiki,  Y., Putri,  F.  A.,  Yurianto,  A., Widyaputra,  G.,  ...  &  Imamura,  F. (2018).  Analysis  of  complexities in Natech disaster risk reduction and management: A case study of Cilegon,  Indonesia.  Journal  of Disaster  Research,  13(7),  1298- 1308. Lestari, P., Paripurno, E. T.,
Kusumayudha,  S.  B.,  &  Nugroho, A.  R.  B.  (2018).  Model  Of Communication  Planning  For Contingency Plan Of Disaster Risk Management  Sinabung  Volcano Eruption. Lexy,  J.  Moleong.  (2002).  Metode penelitian  kualitatif.  Bandung: Rosda Karya. Mabaso,  E.,  &  Manyena,  S.  B.  (2013).
Contingency planning in
southern  Africa:  Events  rather than  processes?.  Jàmbá:  Journal of Disaster Risk Studies, 5(1), 1-8. Schneider,  R.  O.  (2004),  An  overview of the “new” emergency management. Journal
of
Emergency  Management,  2(1),
25-28. Spahn, H., Hoppe, M., Vidiarina, H. D., & Usdianto,  B.  (2010).  Experience from three years of local capacity development  for  tsunami  early warning in Indonesia: challenges, lessons  and  the  way  ahead. Natural  Hazards  and  Earth System  Sciences,  10(7),  1411- 1429.
Subiyakto,  R.  (2020).  Reduction  of Natural  Disaster  Risk  Through Contingency  Plan  in  Cilacap
District.  Prizren  Social  Science Journal, 4(1), 35-41. UNHCR. (2011). Contingency Planning, Tokyo Japan
Zahir, S.
(1999). Synthesizing
Intensities  of  Group  Preferences in  Public  Policy  Decisions  Using
the AHP: Is It Time for the “New Democracy”?. Canadian Journal of Administrative  Sciences/Revue Canadienne  des  Sciences  de l'Administration, 16(4), 353-366.