JEK

## Jurnal Ekonomika
Journal homepage: www.jurnal.borneo.ac.id/index.php/ekonomika ISSN 2086-3233    E-ISSN 2685-2977
Analisis Tata Kelola BUMDesa yang Tidak Aktif di Kecamatan Nggaha Ori Angu (NGGOA), Kabupaten Sumba Timur
Putri  Diana  K.  Mbali a ,  Vindya  Donna  Adindarena b ,  Medhelin  Rosy Adrian c
a Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, putridiana1169@gmail.com b Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, vindyadonna@unkriswina.ac.id
c Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, rosi@unkriswina.ac.id

## I N F O A R T I K E L
Keywords: BUMDesa, Governance, Roles, Responsibilities, Administration Kata Kunci: BUMDesa, Tata Kelola, Peran, Tanggung jawab, Administrasi

## A B S T R A C T
This  research  aims  to  describe  the  governance  of  inactive BUMDesa in NGGOA District. Of the twenty two sub-districts in East Sumba Regency, NGGOASub-district has eight BUMDesa, but  six  of  them  are  categorized  as  inactive  and  only  two  are active. This research uses qualitative descriptive. The method for selecting informants used a purposive sampling technique, in this study  the  main  informants  were  the  Chairman  of  BUMDesa, Secretary, and Treasurer. Researchers choose two BUMDesa out of six BUMDesa to provide information on inactive governance in  Nggaha  Ori  Angu  District,  East  Sumba  Regency,  namely BUMDesa  Usaha  Bersama  and  Tandula  Jangga  Mandiri.  The data  collection  techniques  used  were  interviews  and documentation. The results of this research show that BUMDesa governance is not active because there are still unclear roles and responsibilities,  there  is  no  administration  and  bookkeeping system  for  the  parties  involved,  and  the  management  pattern implemented  is  not  by  the  conditions  that  village  communities will face so there are no reports—clear accountability regarding BUMDesa.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  tata  kelola BUMDesa yang tidak aktif di Kecamatan NGGOA. Dimana, dari dua  puluh  dua  Kecamatan  di  Kabupaten  Sumba  Timur, Kecamatan  Nggoa  memiliki  delapan  BUMDesa,  namun  enam diantaranya dikategorikan tidak aktif dan hanya dua yang aktif. Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Metode
pemilihan  informan  menggunakan  teknik  purposive  sampling, dalam  penelitian  ini  informan  utama  adalah  Ketua  BUMDesa, Sekretaris dan Bendahara. Peneliti memilih dua BUMDesa dari enam  BUMDesa  untuk memberikan  informasi  tata  kelola  tidak aktif di Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur yaitu  BUMDesa  Usaha  Bersama  dan  Tandula  Jangga Mandiri.Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  tata  kelola  BUMDesa  tidak  aktif  karena  masih  terdapat ketidak  jelasan  mengenai  peran  dan  tanggung  jawab,  sistem administrasi  dan  pembukuan  tidak  ada  dari  para  pihak  yang terlibat,  tidak  sesuainya  pola  pengelolaan  yang  diterapkan dengan  kondisi  yang  akan  dihadapi  oleh  masyarakat  desa sehingga  tidak  mempunyai  laporan  pertanggungjawaban  yang jelas terkait BUMDesa.

## PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan sebuah lembaga usaha yang didirikan dan dibentuk atas dasar kebutuhan serta potensi dengan tujuan untuk dapat membantu  meningkatkan  perekonomian  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan pemerintah.  BUMDesa  merupakan  dasar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  berfungsi sebagai  lembaga  sosial (Social  Institution) dan  komersial (Commercial  Institution) (Humba, 2022). BUMDesa saat ini tidak lagi diperankan oleh pemerintah desa saja, namun  masyarakat  pun  ikut  serta  berperan  yang  berarti  pertanggungjawaban, pengurusan  dan  pengelolaan  BUMDesa  terpisah  dengan  pertanggungjawaban pemerintah desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah dalam konteks desa. Pembangunan ekonomi lokal desa dimulai  berdasarkan  kebutuhan,  potensi,  kapasitas  desa,  dan  penyertaan  modal  dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah  meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat  desa  Landasan  terbentuknya BUMDes  sebagai  lokomotif  Pembangunan  desa  berdasarkan  prinsip  kerjasama, partisipasi dan emansipasi masyarakat desa justru didasarkan pada upaya pemerintah dan masyarakat desa (Ihsan, 2018).
Menurut  Sedesa  (2020),  hingga  saat  ini  belum  ada  regulasi  yang  mengatur masa  jabatan  pengelola  BUMDesa,  artinya  masyarakat  dan  BUMDesa  diberikan kebebasan  penuh  untuk  menentukan  berapa  lama  masa  jabatan  pengelola,  dengan syarat  kesepakatan  tersebut  harus  dituangkan  dalam  AD/ART.  Bebas  bukan  berarti asal-asalan, tetapi juga harus memiliki prosedur yang jelas sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART harus disetujui melalui forum Musdes.
Berdasarkan  data  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  di  Kabupaten Sumba  Timur  secara  total  terdapat  seratus  empat puluh  BUMDesa  yang  tersebar  di dua puluh dua Kecamatan. Namun, dari seratus empat puluh BUMDesa hanya delapan puluh dua yang berkedudukan aktif dan lima puluh delapan BUMDesa berkedudukan tidak  aktif.  Data  tersebut  menggambarkan  bahwa  masih  kurangnya  tata  kelola BUMDesa  di  Kabupaten  Sumba  Timur.  NGGOA  termasuk  dalam  salah  satu  dari Kecamatan  di  Kabupaten  Sumba  Timur  yang  dikategorikan  bermasalah  dalam mengelola BUMDesa, dapat dilihat pada tabel 1.1.

## Tabel 1.1 Data BUMDesa di Kecamatan Nggaha Ori Angu
Nama Desa Nama BUMDesa Status BUMDesa Praipaha Karya Mandiri Aktif Praihambuli Benih Harapan Aktif Pulu Panjang Luri Mambir Tidak Aktif Praikarang Tunas Harapan Tidak Aktif Tanatuku Bina Mandiri Tidak Aktif Ngadulanggi Damai Sejatera Tidak Aktif Makamenggit Usaha Bersama Tidak Aktif Tandula Jangga Tandua Jangga Mandiri Tidak Aktif

## Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022
Kecamatan NGGOA paling banyak BUMDesa yang dikategorikan tidak aktif dari  dua  puluh  dua  Kecamatan  di  Kabupaten  Sumba  Timur.  Hal  ini  terjadi  karena kurangnya  tata  kelola  BUMDesa  dengan  baik.  BUMDesa  di  NGGOA  berjumlah delapan  BUMDesa,  hanya  dua  BUMDesa  yang  dikategorikan  aktif  (Praipaha  dan Praihambuli)  dan  enam  BUMDesa  dikategorikan  tidak  aktif  (Pulu  Panjang, Praikarang,  Tanatuku,  Ngadulanggi,  Makamenggit,  Tandula  Jangga).  Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tatakelola BUMDesa yang tidak aktif di Kecamatan  NGGOA.    Penelitian  ini  diperlukan  untuk  memberikan  informasi  bagi pihak-pihak yang membutuhkan terkait tata kelola BUMDesa yang tidak aktif.

## KAJIAN PUSTAKA

## BUMDesa
BUMDesa  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dar kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa  (Dispmd,  2017).  BUMDesa  merupakan Lembaga  Usaha  Desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  Pemerintah  Desa  dalam upaya memperkuat perekonomian desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa (Mirna Amirya, 2021). BUMDesa juga ialah pasang surut dari proses reformasi baik  di  level  BUMDesa  itu  sendiri  maupun  level  lingkungannya  (Agusta,  2023). BUMDesa  merupakan  badan  usaha  yang  memiliki  tujuan  pembangunan  ekonomi tingkat  desa  dan  BUMDesa  berkembang  berdasarkan  kebutuhan,  potensi,  kapasitas desa serta modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa (Nugroho, 2020). Berdirinya BUMDesa dapat mengurangi pengangguran di desa dan memberikan  perubahan  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa (Arindhawati & Utami, 2020).

## Tata Kelola BUMDesa
Menurut  Almalika  (2021)  tata  kelola  BUMDesa  secara  bersama  melibatkan banyak  pihak  tentunya  memerlukan  penguatan  kelembagaan  di  dalamnya. Kelembagaan adalah aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan ini menentukan struktur insentif bagi  masyarakat  termasuk  perekonomian.  Pemilihan  kelembagaan  BUMDesa  dapat didasarkan pada dua pertimbangan yaitu pertama perlu ditegaskan bahwa BUMDesa merupakan  organisasi  atau  badan  yang  tergolong  baru  dan  dianggap  sebagai penyederhanaan  dari  BUMDesa  yang  keberadaan  dan  pengelolaannya  masih mengalami  perdebatan.  Faktanya  Desa  dan  BUMDesa  memiliki  kelembagaan ekonomi,  politik  dan  sosial  yang  unik,  kedua  tujuan  dibentuknya  BUMDesa  adalah untuk  meningkatkan pendapatan  masyarakat dan  desa sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

## Prinsip Tatakelola BUMDesa
Prinsip-prinsip  Dalam  pengelolaan  BUMDesa  (Agunggunanto  et  al.,  2016) ialah  (1)  Koperasi,  yaitu  adanya  peran  serta  setiap  komponen  dalam  pembentukan BUMDes dan kemampuan bekerja sama secara efektif. (2) Secara partisipatif, setiap komponen yang terlibat dalam pengembangan BUMDes wajib memberikan dukungan dan kontribusi yang bersifat tidak terbatas dan tidak terbatas dalam rangka memajukan usaha BUMDes. (3) Emansipatif, setiap komponen yang digunakan serta penyusunan BUMDesa dilakukan secara terpisah tanpa melibatkan lembaga agama atau etika; (4) Transparan,  setiap  proyek  yang  dilaksanakan  di  bawah  pengawasan  BUMDesa  dan dikenakan  sanksi  pelanggaran  standar  minimal  harus  diselesaikan,  dan  setiap  sudut pandang masyarakat harus menyatakan bahwa proyek yang bersangkutan telah selesai; (5) Akuntabel, seluruh inisiatif baik teknis maupun administratif harus disetujui; dan (6) Sustainabel, masyarakat umum harus memajukan dan mendukung inisiatif terkait BUMDesa.
Menurut  Siswanto  (2010)  terdapat  empat  fungsi  utama  dalam  manajemen pengelolaan yaitu sebagai berikut.
1. Perencanaan  ( Planning) merupakan  proses  dan  rangkaian  kegiatan  untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu, periode tertentu serta tahapan dan langkah yang harus didapat untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan  dilakukan  untuk  menetapkan  sejumlah  pekerjaan  yang  harus dilaksanakan  kemudian  setiap  pengelola  diharuskan  terlebih  dahulu  membuat rencana  tentang  aktivitas  yang  harus  dilakukan.  Perencanaan  tersebut  ialah aktivitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas.
2. Pengorganisasian (Organizing) merupakan  suatu  proses  dan  rangkaian  kegiatan dalam  pembagian  kerja  yang  direncanakan  untuk  diselesaikan  oleh  anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta memberikan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Pengarahan (Directing) adalah rangkaian kegiatan yang memberikan petunjuk atau instruksi  dari  seorang  atasan  kepada  bawahan  atau  kepada  orang  yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama.
4. Pemotivasian (Motivating) merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan  oleh  seorang  atasan    dalam  memberikan  inspirasi,  semangat  dan kegairahan  kerja  serta  dorongan  kepada  bawahan  untuk  dapat  melakukan  suatu kegiatan yang semestinya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  mengatur  bahwa  organisasi BUMDesa  (tingkat  tertinggi)  adalah  pembina  BUMDesa  yang  bertanggung  jawab langsung  kepada  kepala  desa.  Disusul  oleh  pelaksana  operasional  BUMDes  yang setingkat dengan pengawas BUMDes. Pengurus BUMDesa dapat dipilih oleh orang- orang yang mampu memimpin organisasi tersebut. Sebaliknya, pengawas BUMDesa dapat dipilih dari antara anggota Badan Perwakilan Desa/Badan Pertimbangan Desa. Alternatifnya,  mereka  dapat  dipilih  dari  anggota masyarakat  desa  yang  mempunyai keterampilan mengawasi pelaksanaan BUMDesa.
Tabel 1.2

## Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul Hasil Penelitian (Syam et al., 2020b) Literasi Tatakelola BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) Hasil penelitian ini menjelaskan  bahwa melalui tata kelola yang baik, BUMDes diharapkan dapat dikelola secara profesional,  mandiri,  dan  memiliki jaringan  yang  baik  dengan  berbagai pihak sehingga dapat terkonsolidasi dan menjadi  kekuatan  ekonomi  pedesaan menuju desa yang mandiri dan mandiri. (Ihsan, 2018) Analisis Pengelolaan  Hasil  penelitian  menujukan  bahwa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak  Desa  Wisata Lerep walaupun masih baru, BUMDes Gerbang Lentera merupakan  salah  satu  BUMDes  yang pengelolaannya sudah baik di Kabupaten Semarang sehingga menjadi rujukan desa lain untuk berkunjung dan studi banding. (Rawas et al., 2019) Optimalisasi  Tatakelola Badan Usaha Milik Desa, Universitas  Musi  Rawas, Lubuklinggau Timur Medan. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa belum optimalnya tatakelola BUMDesa sehingga  belum  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDesa  telah  berdiri  tetapi  belum memberikan peluang kerja bagi masyarakat  desa.  Penerima hasil  usaha BUMDesa belum memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. (Agunggunanto  et  al., 2016) Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Hasil  penelitian  ini  menunjukkan kondisi  BUMDes  di  Kabupaten  Jepara sudah  berjalan  sesuai  dengan  tujuan pembentukan  BUMDes  dan  mampu membantu meningkatkan perekonomian  desa.  Namun  masih terdapat  kendala  dalam  pengelolaan BUMDes  di  beberapa  daerah  seperti jenis  usaha  yang  dijalankan  masih terbatas,  keterbatasan  sumber  daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi  masyarakat  yang  rendah karena  masih  rendahnya  pengetahuan mereka.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  ialah  deskriptif  kualitatif.  Teknik penentuan  informan  yaitu  menggunakan purposive  sampling .  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Direktur  BUMDesa,  Bendahara,  dan  Sekretaris  di  Kecamatan NGGOA. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  ialah  dengan  wawancara  dan  dokumentasi berupa prinsip pengelolaan BUMDesa di Kecamatan NGGOA.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif, yang dianalisis dengan tiga alur kegiatan (Sekaran & Bougie, 2016).
1. Reduksi Data
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,  pengabstrakan  dan  transformasi  data  “kasar”  yang  muncul dari catatan lapangan.

## 2. Penyajian Data
Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan sekumpulan informasi  tersusun  yang  memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Penelitian  tersebut  harus  sampai  pada  kesimpulan  dan  melakukan  verifikasi, baik  dari  segi  makna  maupun  kebenaran  kesimpulan  yang  disepakati  oleh tempat penelitian  yang dilaksanakan. Peneliti  harus  menyadari  bahwa dalam mencari  makana  harus  menggunakan  pendekatan  emik,  yaitu  dari  kacamata key  information dan  bukan  penafsiran  makna  menurut  pandangan  peneliti (pandangan etik).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Faktor  yang  menyebabkan  BUMDesa  tidak  aktif  yaitu  masih  terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari para pihak yang terlibat, tidak sesuainya pola pengelolaan yang diterapkan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat desa. Serta dalam menggerakkan laporan pertanggungjawaban pun mereka tidak  bisa  kerja  dan  di  sisi  lain  setiap  pengurus  lebih  mementingkan  diri  masing- masing tanpa harus  berpikir  bahwa ada pekerjaan dan tanggung  jawab dalam usaha yang  ada.  Kendala  tersebut  BUMDesa  tidak  menghasilkan  pendapatan  yang  cukup besar. Karena pendapatan merupakan hal yang sangat penting pada suatu perusahaan ataupun  BUMDesa,  pendapatan  juga  dapat  menjamin  kelangsungan  suatu  usaha BUMDesa (Iskandar et al., 2022).
Hasil  penelitian  yang  sama  dilakukan  oleh  (Zandri  et  al.,  2018)  bahwa BUMDesa  Dharma  Utama  mempunyai  beberapa  permasalahan  dari  bidang pemasaran, tingkat kesadaran masyarakat, pengelolaan modal dan juga Sumber Daya Manusia  yang  mengelola  BUMDesa.  Faktor  inilah  yang  menghambat  BUMDesa menjadi sulit berkembang, permasalahan ini juga yang dialami oleh BUMDesa yang ada di Kecamatan NGGOA. Tata Kelola yang dilakukan oleh BUMDesa di Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur antara lain:
1. Menyusun Job Description (Daftar Pekerjaan)
Melakukan penyusunan daftar pekerjaan ialah salah satu tata kelola BUMDesa, tetapi BUMDesa di Kecamatan NGGOA tidak melakukan tata kelola tersebut dan  menyebabkan  BUMDesa  tidak  aktif  atau  tidak  berjalan  dengan  baik. Daftar  pekerjaan  yang  di  maksud  yaitu  sosialisasi  BUMDesa  kepada masyarakat,  pembentukan  tim  persiapan  pembentukan  BUMDesa,  rapat pemetaan  potensi  dan  pemilihan  usaha,  pemilihan  usaha  pada  masyarakat,
menyusun  AD/ART  dan  Raperdes.  Penyusunan  pekerjaan  tersebut  bisa membantu BUMDesa di Kecamatan NGGOA berjalan dengan baik.

## 2. Merancang Sistem Koordinasi
Salah  satu  aktivitas  untuk  menyatukan  berbagai  tujuan  yang  bersifat  umum, jadi  sistem  koordinasi  yang  baik  untuk  BUMDesa  di  Kecamatan  NGGOA harus  terbentuknya  kerjasama  antara  unit  usaha  dan  lintas  usaha.  Agar pendekatan  pembangunan  yang  melibatkan  kerja  sama  antara  beberapa  desa yang ada di Kecamatan NGGOA berjalan dengan sebaik mungkin yaitu Desa Makamenggit, Tandula jangga, Pulu Panjang, Praikarang, Tanatuku dan Desa Ngadulanggi.
3. Menetapkan Pedoman Kerja Organisasi
Agar  semua  anggota  BUMDesa  di  Kecamatan  NGGOA  dan  pihak  yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Untuk itu perlu menyusun AD/ART  BUMDesa  yang  dijadikan  rujukan  pengelola  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  tata  kelola  BUMDesa,  karena  BUMDesa  di  Kecamatan NGGOA tidak menerapkan tata kelola tersebut tidak berjalan dengan efektif. Supaya BUMDesa memilih atau berjalan lagi dengan baik yaitu dengan cara menetapkan pedoman kerja organisasi tersebut.
4. Desain Sistem Informasi
BUMDesa  merupakan  lembaga  ekonomi  desa  yang  bersifat  terbuka,  maka BUMDesa  di  Kecamatan  NGGOA  harus  menyusun  sistem  informasi  yang membuat masyarakat di Kecamatan NGGOA benar-benar mengetahui kinerja dan aktivitas yang dijalankan oleh BUMDesa. Keberadaan kinerja BUMDesa dan  aktivitas  yang  lain  memiliki  hubungan  yang  baik  dengan  masyarakat sekitar,  dan  keberadaannya  sebagai  lembaga  ekonomi  desa  memperoleh dukungan dari banyak pihak.
5. Memiliki Rencana Bisnis ( Business Plan )
Penyusunan  rencana  usaha  penting  untuk  dibuat  dalam  periode  1  sampai  3 tahun,  sehingga  para  pengelola  BUMDesa  di  Kecamatan  NGGOA  memiliki pedoman atau rencana bisnis yang jelas. Artinya apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang di tetapkan dan kinerjanya pun menjadi  terukur.  Menyusun  rencana  usaha  dibuat  rencana  dengan  Dewan Komisaris  BUMDesa.  Melalui business  plan BUMDesa  di  Kecamatan NGGOA  dapat  merencanakan  langkah-langkah  yang  layak  untuk  mencapai tujuan ekonomi dan sosial  yang ditetapkan. Ini  membantu dalam  merancang
strategi, alokasi sumber daya, dan tindakan  yang  diperlukan untuk mencapai kesuksesan BUMDesa yang ada di Kecamatan NGGOA.
6. Sistem Administrasi dan Pembukuan
Tata Kelola tersebut harus dibuat dalam format yang mudah, sehingga mampu menggambar  aktivitas  yang  dijalankan  oleh  BUMDesa  di  Kecamatan NGGOA.  Contohnya  BUMDesa  di  Kecamatan  NGGOA  tidak  membuat administrasi dan pembukuan sampai ada yang mengundurkan diri karena tidak bisa  membuat  pembukuan  tersebut.  Padahal  sistem  administrasi  dan pembukuan  merupakan  pendokumentasian  informasi  tertulis  yang  berkaitan dengan aktivitas BUMDesa serta dapat dipertanggungjawabkan, secara mudah dapat ditemukan serta disediakan ketika diperlukan oleh pengurus atau pihak yang berkepentingan.
7. Legalitas Hukum Unit Usaha
BUMDesa  di  Kecamatan  NGGOA  ialah  berbadan  hukum  yang  akan  lebih leluasa dalam usaha untuk mengembangkan bisnis di segala unit usaha dengan begitu BUMDesa yang berada di Kecamatan NGGOA akan memiliki keluasan dalam menjalin kerjasama dengan sejumlah BUMDesa yang ada di Kecamatan NGGOA Kabupaten Sumba Timur dalam upaya mengembangkan bisnis yang dijalankan.
Hasil  analisis  lain  juga  disebut  oleh  Warkula  &  Lambyombar  (2021) mengatakan bahwa BUMDesa dalam melakukan aktivitasnya selain berdampak bagi Pendapatan  Anggaran  Desa  berkontribusi  secara  tidak  langsung  dalam  memperkuat ekonomi desa.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Kesimpulan  yang  diambil  berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah dipaparkan  sebelumnya  bahwa  tatakelola  BUMDesa  tidak  aktif  yaitu  karena  masih terdapat  ketidakjelasan  mengenai  peran  dan  tanggung  jawab  dari  para  pihak  yang terlibat, tidak sesuainya pola pengelolaan yang diterapkan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dengan adanya kendala tersebut BUMDesa tidak mengahasilkan pendapatan yang cukup besar, karena pendapatan merupakan hal yang  sangat  penting  pada  suatu  usaha  ataupun  BUMDesa,  pendapatan  juga  dapat menjamin  kelangsungan  suatu  usaha  BUMDesa  di  Kecamatan  Nggaha  Ori  Angu Kabupaten Sumba Timur.
Keterbatasan pada penelitian ini yaitu peneliti hanya menggunakan dua objek penellitian saja yaitu BUMDesa yang tidak aktif di Nggaha Ori Angu.
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran masukan yang
dapat dijadikan masukan yaitu, pengurus BUMDesa di Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten  Sumba  Timur  lebih  tegas  dan  aktif  dalam  mengelola  serta  optimal menerapkan  prinsip  BUMDesa,  serta  memberikan  pelatihan  kepada  pengurus BUMDesa tentang tugas pokok dan fungsi pengurus BUMDesa, sehingga masyarakat desa akan benar merasakan manfaat BUMDesa dan memaksimalkan badan usaha yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Serta peneliti selanjutnya bisa meneliti hal yang serupa dengan menambah objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.  W.,  &  Darwanto.  (2016). Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes). Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1), 67–81. Agusta, D. I. (2023). Kebangkitan BUMDES, Meningkatkan Daerah Kesejahteraan, Mendukung Berkelanjutan . Social Invesment Indonesia. Almalika, R. (2021). Arti Penting Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik  Desa  (Bumdes) .  Lembaga  Pengembangan  Dan  Konsultasi  Nasional (LPKN).
Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes)  Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Di  Desa  Ponggok,  Tlogo,  Ceper  Dan Manjungan Kabupaten Klaten). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 4 (1), 43– 55. Https://Doi.Org/10.18196/Rab.040152
Dispmd.  (2017). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa . Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerbang Lentera  Sebagai  Penggerak  Desa  Wisata  Lerep. Journal  Of  Politic  And Government Studies , 7 (04), 221–230.
Iskansdar, E. A., Kapioru, C., & Olviana, T. (2022). Evaluasi Kinerja Keuangan Unit Usaha  Pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Ina  Huk  Di  Desa  Mata  Air Kecamatan  Kupang  Tengah  Kabupaten  Kupang. Jurnal  EXCELLENTIA , 9 (2),
145–151.
Mirna Amirya. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur.
Nugroho, T. (2020). Performance Analysis Of Village-Owned Enterprises Based On Financial And Management Aspects In Blitar Regency, East Java. Habitat , 31 (2), 64–77. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Habitat.2020.031.2.8
Rawas, K. M., Besar, B., & Latihan, P. (2019). Optimalisasi Tatatkelola Badan Usaha Guna  Meningkatkan  Pendapatan  Masyarakat  Desa  Dan  Pendapatan  Asli  Desa, Maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Otonom Yang Berada Diwilayah Provinsi Sumatera Selatan Memiliki 108 (Seratus Delapan) Unit B. 4.
Sedesa, A. (2020). Masa Jabatan Pengelola Bumdesa. Sedesa. Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016).  Research  Methods  For  Business. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 4 (1), 1–23. Siswanto, S. (2010). Good Governance: Tatat Kelola Yang Sehat. PT. Damar Mulia Rahayu .
Syam,  M.  A.,  Suratno,  S.,  &  Djaddang,  S.  (2020b).  Literasi  Tatakelola  Bumdesa (Badan  Usaha  Milik  Desa). Capacitarea :  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 1 (02), 67–79. Https://Doi.Org/10.35814/Capacitarea.V1i02.1993
Warkula,    Z  Y,  &  Lambyombar,  Y.  (2021).  Pentingnya  Ekonomi  Desa  Melalui Terselengaranya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Pada  Desa  Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur. Research Unit (Aru Journal) , 2 (3). Zandri, L., Putri, N., & Fahmi, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dharma Utama. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 6 (9), 1–12.