## IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Tresia Kristiana
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia, Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah,Indonesia.
(tresiakristiana@yahoo.co.id)
Ongki, Bilem Setiawan, Devi Mika Sinta, Ivanda Grecia Mayesa Tigor, Jaro Lelu Tuah Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia, Universitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah,Indonesia.

## Abstrak
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  adalah  dasar  pelaksanaan  Tata  Kelola Keuangan  Pemerintahan  Desa.  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  diatur dalam  Peraturan  Perundang-undangan  bertujuan  untuk  meningkatkan Pembangunan  Desa.  Dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa, diamanatkan  tujuan  Pembangunan  desa  terdiri  dari  1)  Pemenuhan Kebutuhan  Dasar,  2)  Pembangunan  sarana  dan  Prasarana  Desa,  3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, 4) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)  berkelanjutan,  Desa  Rantau  Asem  Kecamatan  Katingan  Tengah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah merupakan salah satu Desa yang berkewajiban  untuk  mengimlementasi  Peraturan  Dalam  Negeri  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  serta mendeskripsikan Tata  Kelola  Keuangan Pemerintahan  Desa  Rantau  Asem yang  terdapat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) ditahun  2024.  Mengetahui  menganalisis  serta  mendeskripsikan  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  dalam  implementasi  kebijakan  Tata  Kelola Keuangan Pemerintah Desa. Teori Imlementasi yang akan digunakan untuk membahas  hasil  penelitian  menggunakan  teori  Implementasi  Model Edward  III  dengan  faktor  penentu  keberhasilan  yang  terdiri  dari: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  deskriptif  kualitatif, pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  mendalam (interview  dept),  studi  dokumentasi  dan  Fokus  Group  Diskusi.  Informan dalam  Penelitian  terdiri  dari  Perangkat  Desa,  Aparatur  Pemerintah  Desa dan  tokoh  Masyarakat  di  Desa  Rantau  Asem.  Data  yang  terkumpul dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman.
Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  Implementasi  Tata  Kelola Keuangan  Pemerintahan  Desa  Rantau  Asem  Tahun  2024  telah dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dilakukan  melalui  tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dengan  basis  kas, pencatatan  transaksi  pada  saat  kas  diterima  dan  saat  dikeluarkan  dari rekening  kas  Desa.  Pengelolaan  Keuangan  Desa  untuk  jangka  waktu  satu tahun  anggaran  dimulai  dari  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember tergambar  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di Tahun  2024.  Asas  pengelolaan  Keuangan  Desa  dilakukan  dengan  Asas Trasnsparan,  Akuntabel,  partisipatif,  tertip  dan  disiplin  anggaran.  Faktor yang  mempengaruhi  diantaranya  adalah  Sumber  Daya  Aparatur  dan Perangkat  Pemerintahan  Desa  Rantau  Asem  dengan  Tingkat  Pendidikan yang  memadai,  Potensi  Sumber  Daya  Pendapatan  Asli  Desa  yang  sangat mendukung  dan  keberadaan  Sektor  Perkebunan  Sawit  milik  Perusahaan Swasta.
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  bahwa  Implementasi  Tata  Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Rantau Asem yang terdapat dalam APBDes di Tahun 2024 ditinjau dari teori Edward III telah terlaksana dengan baik, faktor  yang  mempengaruhi  sangat  mendukung  terlaksananya  Tata  Kelola Keuangan  pemerintah  Desa  Rantau  Asem.  Dari  Kesimpulan  tersebut disarankan  Agar  dimasa  yang  akan  datang  Pemerintah  Desa  lebih meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa terutama dari sektor Pendapatan Asli Desa (PADesa).
Keyword :  Implementasi, Keuangan Desa

## Pendahuluan
UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  merupakan  peraturan  hukum  yang memiliki  tujuan  untuk  mengatur  tata  cara pelaksanaan  otonomi  desa,  memperkuat tata  Kelola  pemerintahan  desa  yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong  Pembangunan  desa  yang berkelanjutan  dan  berkeadilan.  Desa merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak
tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah  Desa  sebagai  unsur Penyelenggara pemerintahan Desa merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan  teknis  dalam  menjalankan program  kegiatan  di  Desa,  dalam  hal tersebut Pemerintah Desa seringkali dihadapkan  pada  ketidak  mampuan  dalam melakukan  pengelolaan  kegiatan,  karena pengelolaan kegiatan yang dimaksud harus mampu mencapai target kinerja yang telah ditentukan  dan  tentunya  harus  dapat dipertanggung jawabkan.
Kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan  anggaran  dalam  APBN, setiap tahunnya untuk membantu keuangan desa, merupakan sebuah terobosan  yang  sangat  strategis,  hal  ini dikarenakan  pemerintah  menginginkan desa-desa  di  Indonesia,  dapat  dengan segera  bangkit  di  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakatnya.  Bantuan keuangan  dimaksud  adalah  Dana  Desa, Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa secara  langsung,  dengan  mekanisme transfer  ke  rekening  pemerintah  daerah, dan  dari  rekening  pemerintah  daerah ditransfer  langsung  kepada  rekening  desa, dengan pengendalian dan pengawasan dari pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  adalah Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di Kabupaten.
Di  Indonesia terdapat  kurang  lebih 72.944 desa terdiri dari desa dan desa adat. Besaran  dana  desa  yang  diterima  setiap desa  tidak  sama,  semua  ini  disebabkan dana  desa  diperuntukkan  berdasarkan  luas wilayah  desa,  jumlah  penduduk  desa, permasalahan
desa khususnya permasalahan kemiskinan di desa. Kewenangan  yang  diberikan  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  desa  sangat besar,  untuk  itu  diperlukan  kemampuan sumber  daya  manusia  dalam  mengelola keuangan  desa  dengan  baik  dan  benar serta  kemampuan  mempertanggung  jawab secara akuntabel.
Definisi Keuangan Desa
menurut Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018   adalah  semua  hak  dan  kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam Permendagri  tersebut  Azas  Pengelolaan
Keuangan  Desa  terdiri  dari:  (1)  Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta
dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin anggaran. (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu)  tahun  anggaran  mulai  tanggal  1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.
Kekuasaan  Pengelolan  Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) adalah :
(1) Kepala  Desa  adalah  PKPKD  dan mewakili  Pemerintah  Desa  dalam kepemilikan  kekayaan  milik  Desa yang dipisahkan.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan  keuangan  Desa,  kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. (3) Pelimpahan sebagian kekuasaan
PKPKD  kepada  PPKD  ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
PPKD terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur Keuangan.
Berdasarkan  paparan  diatas,  maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Pemerintah Desa Rantau Asem Kecamatan  Katingan  Tengah  Kabupaten Katingan  Provinsi  Kalimantan  Tengah, mengimplementasi  Tata  Kelola  Keuangan Desa  Dalam  Angggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  Tahun  Anggaran 2024, serta apa saja faktor yang mempengaruhi  dalam  implementasi  Tata
Kelola  Keuangan  Pemerintahan  Desa dalam  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan yang telah ditetapkan Pemerintah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Jenis penelitian deskriptif  kualitatif menampilkan  data  apa adanya  tanpa  proses  manipulasi  atau
perlakuan-perlakuan  lain.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menyajikan gambaran  secara  lengkap  mengenai  suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos  dan  mengklarifikasi  suatu fenomena yang terjadi. Menurut Sugiyono (2020:9)  metode  deskriptif  kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan  pada  filsafat  postpositivisme digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek  yang  alamiah (sebagai  lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara
trigulasi . Dalam  hal  pengumpulan  data, Gill et. al. (2008) mengemukakan terdapat beberapa  macam  metode  pengumpulan data  dalam  penelitian  kualitatif  yaitu observasi,  analisis  visual,  studi  pustaka, dan  interview  (individual  atau  grup). Namun  demikian,  yang  paling  popular adalah  menggunakan  metode  interview dan  focus  group  discussion  (FGD). Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami  dan  mendapatkan  kesimpulan dalam  penelitian  tersebut.  Analisis  Data dilakukan  dengan  menggunakan  pendapat dari Miles dan Hubermen (2014), mengemukakan bahwa interaktif dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai tuntas,  sehingga  datanya  jenuh.    Ukuran kejenuhan  data  ditandai  dengan  tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Dalam  penelitian  ini  informannya  adalah Perangkat  Desa,  Aparatur  Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Rantau Asem. Menurut  Moleong  (2006;132) Informan adalah  orang  yang  dimanfaatkan  untuk memberikan  informasi  tentang  situasi  dan kondisi latar belakang penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Sistem  keuangan  desa  merupakan suatu sistem  yang  mengatur  pengelolaan keuangan dari pemerintah desa. Sistem ini bertujuan  untuk  membantu  pemerintah desa  dalam  mengelola  keuangan  desa dengan transparan dan akuntabel. Pengelolaan  keuangan  desa  memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa.
A. Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa Rantau Asem
1. Perencanaan Keuangan Desa
Perencanaan Keuangan Desa merupakan  Tahapan  pertama  dari  Siklus Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).Untuk  mengetahui  pelaksanaan Tahapan  Penyusunan  APBDes  di  Desa Rantau  Asem  apakah  dilakukan  sesuai ketentuan  perundangan  dapat  diketahui dari  informasi  yang  diperoleh  dari wawancara dan dokumentasi yang terdapat di Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan  Tengah  Kabupaten  Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  Kaur  Keuangan  Pemerintah  Desa Rantau  Asem  diperoleh  informasi  Pada tahap  pertama  pengelolaan  keuangan  desa diawali dengan penyusunan sebuah perencanaan  desa,  namun  sebelum  itu dilaksanakan, dilakukan musyawarah desa (Musdes),  yang  dihadiri  oleh  unsur-unsur: Jajaran  aparatur  pemerintah  desa,  BPD, perwakilan  dari  tokoh-  tokoh  Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Hasil musyawarah desa merupakan sebuah hasil yang akan dipakai untuk merumuskan dan menyusun sebuah Rencana Kerja
Pemerintah  Desa  (RKPDesa),  RKPDesa adalah  wujud  penjabaran  dari  RPJMDesa dan Renstra Desa. Lalu dilanjutkan dengan pengajuannya  pada  forum  pembahasan bersama dengan pihak BPD, untuk dibahas
dan  dimintakan  persetujuan,  sebelum dibuatkan  menjadi  rancangan  APBDesa. Rancangan  APBDesa,  diajukan  kepada BPD  dan  dilakukan  pembahasan  bersama, jika disepakati dan disetujui, baru dibuatkan  menjadi  APBDesa,  sebelum APBDesa  dilaksanakan,  terlebih  dahulu dibuatkan  peraturan  kepala  desa  tentang Pelaksanaan  APBDesa.  Wawancara  yang dilakukan  dengan  Ketua  RT  II  dan  RT  III Desa  Rantau  Asem  diperoleh  informasi bahwa APBDes Tahun 2024 telah disyahkan  dengan  keluarnya  Peraturan Desa  No.6  Tahun  2024.  Hasil  observasi dan  data  dokumentasi  APBDes  Desa Rantau Asem Tahun 2024 diketahui bahwa dalam APBDes Tahun 2024 Total Pendapatan  Desa  Rantau  Asem  sebesar Rp.1.786.766.762,-  (satu  milyar  tujuh ratus  delapan  puluh  enam  juta  tujuh  ratus enam  puluh  enam  ribu  tujuh  ratus  enam puluh  dua  rupiah).  Data  terperinci  dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel.1  Rincian  APBDes  Awal  Desa Rantau Asem Tahun Anggaran 2024
No Keterangan (Pendapatan) Jumlah Persentase 1. Pendapatan Transfer 1.786.766.762 100% 2. Pendapatan Asli Desa 7.500.000 0,41 3. Dana Desa 877.894.000 49,12 4. Alokasi Dana Desa 507.023.443 28,39 5 Bagi  Hasil  Pajak  dan Retribusi 124.135.962 6,95 6 Pendapatan Lain-Lain 266.026.162 14,89 7 Bunga Bank 4.187.195 0,24 Total Pendapatan APBDes 1.786.766.762 100% Sumber: Dokumen Kantor Desa Rantau Asem, Mei 2024 Dari Total Pendapatan yang terdapat  dalam  APBDes  tersebut  akan dipergunakan untuk Belanja (pengeluaran) Desa  Rantau  Asem.  Adapaun  Rincian Belanja Desa Dalam APBDes dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tabel.  2  Rincian  Belanja  APBDes  Desa Rantau Asem Tahun Anggaran 2024
No Keterangan (Belanja) Jumlah Persentase 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 622.174.174 34,82
2. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa 661.957.180 37,05 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 72.928.730 4,08 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 300.106.678 16,80 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak 129.600.000 7,25 6. Total Belanja APBDes 1.786.766.762 100%
Sumber:  Dokumen  Kantor  Desa  Rantau Asem, Mei 2024
Berdasarkah  hasil  wawancara  dan dokumen dari APBDes Desa Rantau Asem tersebut  diatas  maka  dapat  diketahui bahwa  Pemerintah  Desa  Rantau  Asem telah  melaksanakan  Tahapan  sesuai  siklus yakni  Perencanaan  Keuangan  Desa  yang terpernci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes  menjamin  kepastian  rencana kegiatan,  dalam  arti  mengikat  Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan  kegiatan  sesuai  rencana yang  telah  ditetapkan,  serta  menjamin tersedianya  anggaran  dalam  jumlah  yang tertentu  yang  pasti,  untuk  melaksanakan rencana  kegiatan  dimaksud.  APBDes menjamin  kelayakan  sebuah  kegiatan  dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan  hasil  kegiatan  secara  teknis. Pendapatan  Desa  yang  ditetapkan  dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur  secara  rasional  dan  memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.  Rasional  artinya  menurut pikiran  logis  atau  masuk  akal  serta  sesuai fakta  atau  data.  Belanja  desa  disusun secara  berimbang  antara  penerimaan  dan pengeluaran,  dan  penggunaan  keuangan desa  harus  konsisten  (sesuai  dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan),  dan  sesuai  dengan  ketentuan dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.Dari hasil penelitian dikaji dengan menggunakan  teori  Implementasi  Model Edward III dengan faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari :
komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur  birokrasi.  Maka  sudah  sesuai dengan ketentuan dan teori dari keberhasilan  Implementasi,  karena  pada tahap perencanaan terjadi proses komunikasi antara aparatur dan Masyarakat,  sumberdaya  berupa  Sumber penerimaan Desa tergambar dalam dokumen  APBDes  Tahun  2024,  disposisi jelas  dari  penyusunan  yang  dilakukan aparatur  pemerintah  desa  dan  ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan  terbitnya  Peraturan  Desa  Rantau Asem  Nomor  6  Tahun  2024.  Struktur Birokrasi  Desa  Rantau  Asem  terdiri  dari : Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan.
2. Pelaksanaan Keuangan Desa
Lingkup  Pengelolaan  Keuangan Desa setelah perencanaan adalah Pelaksanaan,  pada  tahap  pelaksanaan APBDes setelah disahkan oleh BPD maka akan  ditindak  lanjuti  dengan  pelaksanaan. Pelaksana  Pengelolaan  Keuangan  Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan  Keuangan  Desa  berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan Sebagian kekuasaan PKPKD Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat  PKPKD,  adalah  kepala  Desa atau  sebutan  nama  lain  yang  karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan  keuangan  Desa.  Kepala  Desa Rantau  Asem  bapak  Midel  .I.  Logos, SE,SH,MH,M.Kn. Sebagai Pelaksana
Pengelola  Keuangan  Desa  selanjutnya disingkat  PPKD  adalah  perangkat  Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa  berdasarkan  keputusan  kepala  Desa yang  menguasakan  sebagian  kekuasaan PKPKD .
Sekretaris  Desa  Rantau  Asem yakni  Bapak  Sotawijaya  DE  S  adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai  unsur  pimpinan  sekretariat  Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Asem hanya  ada  dua  Kepala  Urusan  yakni Kepala Urusan Keuangan
Bapak Tampuk,S.Kom dan Kepala Urusan Umum dan  Perencanaan  Bapak  Dedi  Susanto, A.Md. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepala  Urusan,  yang  selanjutnya  disebut Kaur,  adalah  perangkat  Desa  yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat  Desa  yang  menjalankan  tugas PPKD. Untuk  Kepala  Seksi  dalam Struktur  Organisasi  Desa  Rantau  Asem terdiri  dari  Kepala  Seksi  Pemerintahan yakni  Bapak  Buana  dan  Kepala  Seksi Kesejahteraan  dan  Pelayanan adalah Bapak  Karmun.  Kepala  Seksi,  yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana  teknis  yang  menjalankan  tugas PPKD. Penjelasan Tentang Struktur Organisasi  Pemerintahan  Desa  Rantau Asem yang  dideskripsikan  di  atas, merupakan  hasil  dari  data  dokumentasi Desa Rantau Asem. Struktur Pemerintahan Desa  menyesuaikan  dengan  kebutuhan, dan ini dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa  dan  Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dalam Pelaksanaan  pengelolaan  Keuangan  Desa yang  termuat  dalam  APBDes  berupa penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa pada  bank  yang  telah  ditunjuk  oleh Bupati/Walikota.
Untuk  mengetahui  lebih  jelas  tentang Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa
dapat  dilihat  pada  gambar  bagan  berikut ini.

## Gambar. 1 Alur Bagan Pengelolaan Keuangan Desa

## 3. Penatausahaan Keuangan Desa
Proses  Penataan  Keuangan  Desa dilaksanakan  oleh  Kepala  Urusan  (Kaur) sebagaimana  diatur  dalam  Permendagri
Nomor  20  Tahun  2018.  Sebagaimana tertera dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kareng Asem maka yang melaksanakan tugas
penatausahaan Keuangan  Desa  di  Desa  Rantau  Asem adalah  Kaur  Keuangan  yakni  Bapak Tampusuk,  S.Kom.  sebagai  pelaksana fungsi kebendaharaan.
Penatausahaan  dilakukan  dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran  dalam  buku  kas  umum. Pencataan  pada  buku  kas  umum  ditutup setiap  akhir  bulan.  Kaur  Keuangan  wajib membuat  buku  pembantu  kas  umum  yang terdiri  atas:  buku  pembantu  bank,  buku pembantu  pajak;  dan  buku  pembantu panjar. Tugas Kaur keuangan sebagaimana dimaksud  adalah  menyusun  RAK  Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi
menerima menyimpan, menyetorkan/membayar,  menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan APB  Desa.  Kaur  Keuangan  dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak pemerintah Desa.
Buku  Kas  Umum  ini  berfungsi untuk  mencatat  semua  transaksi,  baik
penerimaan  maupun  pengeluaran  yang berkaitan  dengan  kas  (uang  tunai).  Buku Kas  Pembantu  Pajak  berfungsi  untuk mencatat  semua  transaksi  penerimaan  dan pengeluaran  pajak  (khususnya  PPh  Pasal 21  dan  PPn),  dalam  kaitannya  Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (Wapu). Buku
Bank  berfungsi  untuk  mencatat  semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran  yang  terkait  dengan  bank (penarikan, penyetoran, dll). Buku
Pembantu
Panjar adalah salah satu pembukuan/penatausahaan  kaur  keuangan (bendahara  desa)  untuk  mencatat  semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui SPP Panjar.

## 4. Pelaporan Keuangan Desa
Kepala  Desa  Selaku  Pimpinan Wilayah Pemerintahan Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan  Desa  (PKPKD)  sebagaimana diamanatkan  dalam  Peraturan  Perundang- undangan berkewajiban melakukan pelaporan  penggunaan  Keuangan  Desa yang terdapat dalam APBDes. Penyampaian Pelaporan realisasi penggunaan dana dalam APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan realisasi meliputi: laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban  realisasi  Pelaksanaan APBDes. Laporan semester
pertama dilakukan  pada  bulan  Januari  sampai dengan  bulan  Juni  paling  lambat  minggu kedua  bulan  Juli;  dan  Laporan  semester kedua/akhir  tahun  periode  bulan  Juli sampai  dengan  bulan  Desember  paling lambat  minggu  kedua  bulan  Januari. Laporan semesteran sebagaimana dimaksud  meliputi:  Laporan  pelaksanaan APB Desa; dan Laporan realisasi kegiatan. Selain  laporan  tersebut,  Kepala  Desa menyampaikan  laporan  perkembangan
APB Desa setiap triwulan. Pelaporan yang disampaikan. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan  Desa  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Rantau  Asem  dengan asas  pengelolaan  keuangan  desa  dengan transparan,  akuntabel,  partisipatif,  tertib dan disiplin anggaran.
5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pelaporan dan
pertanggung jawaban  keuangan  desa  adalah  kegiatan yang  dilakukan  untuk  menyampaikan  hal- hal  yang  berhubungan  dengan  hasil pekerjaan  yang  telah  dilakukan  selama satu  periode  tertentu  sebagai  bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban)  atas  tugas  dan wewenang yang diberikan. Tujuan pelaporan  keuangan  desa  yaitu  bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan  informasi  posisi  keuangan serta  menunjukkan  kinerja  yang  telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan  ekonomi  bagi  Kepala  Desa sendiri  maupun  pemangku  kepentingan lainnya.
Manfaat  pelaporan  keuangan  desa yaitu  mengetahui  tingkat  efektivitas, efisiensi,  dan  kemanfaatan  pengelolaan sumber  daya  ekonomi  oleh  desa  dalam  1 tahun  anggaran;  dapat  mengetahui  nilai kekayaan  bersih  desa  sampai  dengan posisi  terakhir  periode  pelaporan;  sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa; sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan; sebagai  wujud  riil  implementasi  asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang.
Hasil  wawancara  dan  dokumen APBDes  Desa  Rantau  Asem  selalu dilaksanakan,  sesuai  ketentuan,  Kepala Desa  menyampaikan  laporan pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) semester pertama kepada Bupati melalui camat. Laporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri  dari,  laporan  pelaksanaan  APB Desa; dan laporan realisasi
kegiatan. Kepala  Desa menyusun  laporan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  56  paling  lambat minggu  kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa  kepada Menteri  melalui  Direktur Jenderal  Bina Pemerintahan  Desa  paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.
B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan
Desa Rantau Asem.
1. Sumber  Daya  Manusia  Pemerintah Desa Rantau Asem
Sumber  Daya  Manusia  adalah suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  harus dimiliki setiap individu, terutama Aparatur Pemerintah  Desa  untuk  mencapai  tujuan organisasi  pemerintahan  desa.  Aparat Pemerintah  Desa  harus  memiliki  skill dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan,  Skill  atau  kemampuan  Aparat Pemerintah Desa dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta pengembangan program-program
pelayanan  sesuai  kebutuhan  masyarakat, merupakan faktor pendukung dalam implementasi tata Kelola keuangan Pemerintah Desa.
Pencapaian  kinerja  perangkat  desa tidak  lepas  dari  Sumber  Daya  Manusia yang  ada,  hal  ini  dikarenakan  Sumber Daya Manusia Perangkat Desa merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik.
Sumber  Daya  Manusia  Perangkat  Desa dapat dilihat dari jumlah, tingkat Pendidikan  dan  profesionalisme  dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Untuk mengetahui tingkat Pendidikan dan profesionalisma  Aparat  Pemerintah  Desa Rantau  Asem  dapat  dilhat  pada  table berikut ini.
Tabel. 3 Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Rantau Asem No Jabatan Nama Pendidikan 1. Kepala Desa Midel.I.Logos,SE, SH,MH,M.Kn S-2 2. Sekretaris Desa Sotawijaya DE S SMA 3. Kaur Keuangan Tampusuk,S.Kom S-1 4. Kaur Umum dan Perencanaan
Dedi Susanto,A.Md D-III 5. Kasi Pemerintahan
Buana SMS
6. Kasi Kesejahteraan
dan Pelayanan Karmun SMA
Sumber:  Kantor  Desa  Rantau  Asem,  Mei 2024

## 2. Struktur Birokrasi
Tingkat  keberhasilan  Implementasi Kebijakan  public  salah  satunya  adalah struktur birokras, sebagaimana yang dikemukakan  oleh  George  C.  Edward  III. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia atau  para  pelaksana  kebijakan  mengetahui apa  yang  seharusnya  dilakaukan  dan mempunyai
keinginan
untuk melaksanakan suatu kebijakan,
kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak dapat  terlaksana  atau  terealisasi  karena terdapatnya  kelemahan  dalam  struktur birokrasi.
Kebijakan  yang  begitu  kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif
pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan  menyebabkan  sumber  daya  menjadi menjadi  tidak  efektif  dan  menghambat jalannya  kebijakan.  Birokrasi  sebagai pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan  secara  politik  dengan  jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur  birokrasi  sebagaimana telah
dikemukakan sebelumnya mencangkup  aspek  struktur  organisasi, pembagian  kewenangan,dan  hubungan Intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan  kebijakan.  Untuk  Struktur Birokrasi  Pemerintahan  Desa  Rantau Asem  dapat  dilihat  pada  gambar  berikut ini.

## Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Asem

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi  Tata Kelola  Keuangan  Desa  Rantau  Asem, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes) dilaksanakan  dengan  siklus  Keuangan Desa  dimulai  dari  tahapan  Perencanaan, Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan, Pertanggungjawaban.  Asas  pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara Transparan,  Akuntabel,  Partisipatif,  tertib dan  disiplin  anggaran.  Faktor  yang mempengaruhi  Implementasi  Tata  Kelola Keuangan  Pemerintah  Desa  ditinjau  dari
Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa sangat baik sekali dilihat dari  Tingkat  Pendidikan,  mayoritas  pada jenjang  Strata  1.  Struktur  Birokrasi Pemerintah  Desa  sangat  mempengaruhi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa Dari  Keseimpulan  tersebut  diatas maka disarankan agar tata Kelola
Keuangan  Pemeritah  Desa  Rantau  Asem dalam APBDes di tahun yang akan datang ditingkatkan  terutama  Pendapatan  Asli Desa  Rantau  Asem,  dengan  menggali potensi desa yang tersedia.

## Referensi
Abd.  Rohim,  S.  Supardi  dan  D.R.D. Hastuti. 2012. Model Analisis Ekonomi  Pertanian .  Badan  Penerbit
Universitas Negeri Makasar. Makasar.
Gill,  P.,  Stewart,  K.,  Treasure,  E.,  & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection  in  qualitative  research: interviews  and  focus  groups.  British Dental  Journal  Volume  204  No.6. DOI: 10.1038/bgj.2008.192 Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  &  Saldana, J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis,
A  Methods  Sourcebook,  Edition  3. USA:  Sage  Publications.  Terjemahan
Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Moleong, L.J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosdakarya Sugiyono, 2020. Metode Penelitian
Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 47  Tahun  2016  tentang  Pedoman
Administrasi Desa.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa