## STUDI KRITIS DITOLAK DAN DITERIMA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH
Kamijan
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia E-mail: Mijan.tamban@gmail.com
Diterima:
25 Juli 2021 Direvisi: 09 Agustus 2021 Disetujui: 15 Agustus 2021

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perkawinan  dalam  perubahannya  adalah  batas  usia menikah untuk laki-laki dan perempuan masa 19 tahun bagi-bagi diri  sendiri.  Kemudian  pernikahannya  itu  sudah  sangat  dekat untuk  dilangsungkan  sedangkan  usia  calon  mampelai  belum mencapai  19  tahun  maka  bisa  mengajukan  dispensasi  kawin  ke Pengadilan.  Fokus  penelitian  ini  adalah  mengemukakan  proses pemeriksaan  perkara  dispensasi  kawin  pasca  berlakunya Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan,  pandangan  Hakim  terhadap  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perkawinan  dan  pertimbangan Hakim  dalam  memutuskan  perkara  permohonan  dispensasi kawin.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-empiris.  Adapun teknik  analisis  menggunakan  analisis  deskriftip  dengan menggunakan  teori  maslahah,  teori  persamaan  hukum,  teori critical  legal  studies ,  teori  kemanfaatan  hukum,  teori  kepastian hukum  dan  teori  hukum  sebagai  rekayasa  sosial.  Hasil  analisis penelitian  ini,  yaitu  (1)  tahapan-tahapan  pemeriksaan  perkara dispensasi  kawin  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  melalui  dua tahapan yaitu pendaftran dan persidangan. (2) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menyambut dengan baik dan mengapresiasi  terhadap  perubahan  undang-undang  perkawinan di Indonesia. (3) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam proses  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara permohonan  dispensasi  kawin  berpendoman  kepada  Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi  Kawin  dan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik bagi  anak  atau  the  best  interests  of  the  child  sesuai  dengan Undang-Undang  Perlindungan  anak  serta  mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.
Kata kunci: Hakim, dispensasi kawin, pengadilan

## Abstract
Law No. 1 of 1974 on Marriage which later became Law No. 16 of 2019 on Marriage in its change is the marriage age limit for men  and  women  of  19  years  for  themselves.  Then  the  marriage has  been  very  diedekan  to  be  held  while  the  age  of  prospective mampelai has not reached 19 years then can apply for marriage dispensation to the Court. The focus of this research is to present the  process  of  examining  the  case  of  marital  dispensation  after the enactment of Marriage Law No. 16 of 2019 on Marriage, the
view  of  the  Judge  on  Law  No.  16  of 2019 on  Marriage  and  the consideration  of  judges  in  deciding  the  case  for  marriage dispensation  application.  This  type  of  research  is  qualitative legal  research  using  a  juridical-empirical  approach.  The analysis  techniques  use  deskriftip  analysis  using  maslahah theory, legal equation theory, critical legal studies theory, legal benefit  theory,  legal  certainty  theory  and  legal  theory  as  social engineering. The results of this research analysis, namely (1) the stages  of  examination  of  the  case  of  marriage  dispensation Muara  Teweh  Religious  Court  through  two  stages,  namely pendaftran  and  trial.  (2)  The  Judge  of  Muara  Teweh  Religious Court welcomes and appreciates the  change in marriage law  in Indonesia. (3) Judges of the Muara Teweh Religious Court in the process of examining, adjudicating and deciding the case for the application  for  the  dispensation  of  marriage  berndoman  to Perma  No.  5  of  2019  concerning  Guidelines  for  Adjudicating Applications  for  Dispensation  of  Marriage  and  considering  the best  interests  of  the  child  in  accordance  with  the  Child Protection Law and considering the facts in the trial.
Keywords : judge, Mating dispensation, court

## Pendahuluan
Membentuk  sebuah  keluarga  yang  harmonis  dan  kekal,  yang  diikat  dengan  tali perkawinan  untuk  mencapai  sebuah  keluarga  yang  sakinah  mawadah  dan  rahmah merupakan  hal  yang  diinginkan  oleh  setiap  pasangan  suami-isteri  (Siti,  2019).  Namun kenyataanya tidak jarang dan tidak sedikit tujuan tersebut  tidak seperti yang diharapkan. Oleh  karena  itu  dalam  syariat  Islam  mengenal  adanya  praktik  perceraian.  Salah  satu faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  perceraian  adalah  kurangnya  kesiapan  dan kematangan  secara  psikis  dan  kejiwaan  pasangan  suami-isteri  dalam  menghadapi kehidupan berumah tangga yang salah  satunya ditandai oleh batas  usia pasangan suami- isteri tersebut (Isnaini, 2013). Terjadinya pernikahan usia dini sebisa mungkin dihindari. Negara berperan penting dalam upaya pencegahan  terjadinya pernikahan usia dini dimana mereka dianggap masih belum siap dari  segi psikis dan  kejiwaan  (Lubis, 2016). Upaya  nyata  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  mengantisipasi  hal  tersebut  ialah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan  bahwa  pernikahan  di  izinkan  apabila  calon  mampelai  laki-laki  telah  genap berusia  19  tahun  dan  mampelai  wanita  telah  genap  berusia  16  tahun  (Nasution,  2019). Dalam perjalanannya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi Rahmat Hakim,  Hukum  Perkawinan  Islam:  Untuk  IAIN,  STAIN,  PTAIS,  Bandung:  CV  Pustaka Setia,  2000.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  01  tahun  1974  Tentang Perkawinan.  pada  tahun  2019  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Pokok  perubahan  terhadap  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan  adalah  pada  ketentuan  Pasal  7  ayat  1  yang  menjelaskan  bahwa  salah  satu syarat untuk dapat dilangsungkannya  perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai  umur  19  tahun  dan  calon  mempelai  wanita  mencapai  usia  16  tahun  yang kemudian  diubah  ketentuan  umur  tersebut  menjadi  19  bagi  keduanya  (Istrianty  & Priambada,  2016).  Namun  di  ayat  2  dijelaskan  bahwa  apabila  terdapat  penyimpangan
ketentuan  pada  ayat  1  tersebut  maka  dapat  mengajukan  dispensasi  kawin  ke  pengadilan oleh kedua orang tua laki-laki atau perempuan yang usiannya belum mencapai 19 tahun.
Perubahan  mengenai  batas  usia  tersebut  berangkat  dari  putusan  mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan pada Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  adalah  inkonstitusional bertentangan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib  untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Nugraha, Izzaty, & Putri, 2019).
Menindaklanjuti  Undang-Undang  nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mengeluarkan  peraturan  mahkamah  agung (PERMA)  nomor  5  tahun  2019  tentang  pedoman  mengadili  permohonan  dispensasi kawin  ditetapkan  pada  tanggal  20  november  2019  dan  ditandatangani  oleh  ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  PERMA  nomor  5  tahun  2019  tentang  pedoman mengadili  permohonan  dispensasi  kawin  terdiri  dari  7  Bab  dan  21  Pasal.  Ada  beberapa hal  penting  dan  aturan  baru  baik  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  permohonan dispensasi kawin maupun prosedur pengajuan dan dokumen-dokumen persyaratan.
Pengadilan  agama  muara  teweh  yang  merupakan  salah  satu  peradilan  tingkat pertama  di  bawah  wilayah  hukum  pengadilan  tinggi  agama  Palalangkaraya  pasca  revisi Undang-Undang  perkawinan  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dalam  penangan perkara-perkara  permohonan  dispensasi  kawin  (Chairunisak,  2020).  Terhitung  sejak tahun  2019  sampai  dengan  sekarang  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  telah  menerima sebanyak  97  perkara  permohonan  dispensasi  kawin.  Orang  tua  calon  pengantin  yang bermaksud  ingin  menikahkan  anak  mereka  dalam  keadaan  belum  memenuhi  syarat  usia 19  tahun  berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  telah  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama Muara  Teweh  namun  tidak  semua  permohonan  itu  terima  dan  dikabulkan  oleh  Hakim yang  menangani  perkara  tersebut  meskipun  kebanyakan  dari  perkara-perkara  tersebut diterima  dan  dikabulkan  namun  ada  beberapa  yang  ditolak,  dicabut,  tidak  diterima ataupun digugurkan (Farida, 2021). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut  mengenai  pemeriksaan  perkara-perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama Muara Teweh.
Berdasarikan  uaraian  diatas  peneliti  bermaksud  untuk  meneliti  pemeriksaan perkara-perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  dengan  judul “Studi Kritis Ditolak dan Diterima Dispensai Kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menghasilkan  penemuan-penemuan  yang tidak  dapat  dicapai  dengan  menggunakan  prosedur  statistik  (Mekarisce,  2020).  Hal terpenting suatu barang dan jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna  di  balik  kejadian  tersebut  sehingga  dapat  dijadikan  pelajaran  berharga  bagi pengembangan konsep teori.
Aktivitas  penelitian  ini  secara  keseluruhan  dilaksanakan  selama  2  (dua)  bulan terhitung  sejak  bulan  Maret  2021  sampai  dengan  bulan  Mei  2021.  Sedangkan  alokasi waktu  yang  digunakan  untuk  meneliti  perkara-perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama Muara  Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perkawinan  adalah  selama  (2  bulan)  setelah  penyelenggaraan  seminar  dan mendapat izin dari Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Institut Agama
Islam  Negeri  Palangkaraya  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan observasi  dan  wawancara  yang  mendalam  dengan  menggunakan  pedoman interview wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  yang beralamatkan  di  Jalan  Yetro  Sinseng  No.  25,  Lanjas,  Kecamatan  Teweh  Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin  riset  dari  Pascasarjana  IAIN    Palangka    Raya.    Dalam  proses    wawancara  yang dilakukan    oleh  penelitian,  peneliti  mewawancarai  dua  orang  Hakim  Pengadilan  Agama Muara Teweh, Panitera dan Panitera Muda Permohonan.
Tanggal   4  Mei  2021  peneliti  melakukan   wawancara  secara  langsung  kepada Hakim  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  Bapak.  Ama’  Khisbul    Maulana,    S.H.I. pertanyaan pertama yang ditanyakan  oleh peneliti yaitu, bagaimana proses pemeriksaan perkara  dispensasi  kawin  pasca  berlakunya  Undang-Undang  nomor  16  tahun  2019 Tentang  Perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh.  Ama’  mengatakan,  “Tentu mengenai  pemberlakuan  kami  merujuk  pada  Perma  Nomor  5  tahun  2019  bahwasanya proses  pemeriksaan  dilakukan  dengan  lebih  detail  pemeriksaannya  dan  mencakup  lebih lengkap  untuk  penggalian  faktanya  jadi  kami  melakukan  pemeriksaan  terhadap  apa-apa yang  diserahkan  oleh  diatur  dalam  Perma  tersebut  contohnya  seperti  pemeriksaan terhadap  orang  tua  calon  suami  atau  calon  pasangan  serta  yang  terutama  anak  yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut.
Para  pemohon  itu  terdiri  dari  orang  tua  baik  orang  tua  bapak  ataupun  ibu  meski sudah  cerai  dua-duanya  wajib  secara  bersama–sama  itu  untuk  mengajukan  dispensasi kawin  terhadap  anaknya.  Perma  nomor  5  tahun  2019  jadi  nanti  bisa  dibaca  kembali  ada syarat-syaratnya  disitu  dan  ada  prosedunya  juga  bagaimana  Hakim  harus  memeriksa karna  jika  tidak  sesua  dengan  itu  maka  putusan  atau  penetapan  bisa  batal  demi  hukum. Kemudian lebih lanjut peneliti bertanya tentang bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama  Muara  Teweh  terhadap  Undang-Undang  nomor  16  tahun  2019  Tentang Perkawinan,  Ama’  mengatakan,  “Tentu  kami  sangat  mengapresiasi  terhadap  lahirnya perubahan  ini  karna  ada  poin  penting  yang  menjadi  titik  dari  perubahan  itu  ialah perubahan  umur  perempuan  dari  yang  16  ke  19  tahun  artinya  sama  antara  laki-laki  dan perempuan  itu  sama-sama  19  tahun,  itu  artinya  kita  semakin  dewasa  dalam  mentukan regulasi tentang perlindungan  anak. Jadi semakin mengantisipasi bagaimana anak dalam hal  ini  khususnya  perempuan  itu  untuk  jangan  sampai  menikah  dini  jadi  dengan  adanya pembatasan  itu  kita  lebih  bisa  mengontrol  pernikahan  dini  dengan  adanya  permohonan dispensasi kawin bagi yang belum mencukupi umur tersebut.
Nomor  5  tahun  2019  bahwasanya  Hakim  harus  mempertimbangkan  banyak  hal dalam  memutus  perkara  dispensasi  kawin  termasuk  salah  satunya  adalah  pertimbangan yang paling penting harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak yaitu the best interests of  the  child itu  sesuai  dengan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  anak  jadi dalam memutus apakah dikabulkan atau ditolak Hakim harus mempertimbangkan banyak Wawancara dengan Ama’ Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di  Kantor  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  yang  beralamat  di  Jalan  Yetro  Sinseng  No. 25,  Lanjas,  Kecamatan  Teweh  Tengah,  Kabupaten  Barito  Utara,  Kalimantan  Tengah. Terakhir  peneliti  bertanya  tentang  dasar  hukum  yang  digunakan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam menerima  atau  menolak  perkara  dispensasi  kawin  pasca berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  Perkawinan,  Ama’ mengatakan,  “Dasar  hukum  yang  kita  pake,  kita  memake  dasar  hukum  undang-undang
perlindungan anak tentunya karna ini menyangkut anak yang dimohonkan kawin dan juga kita  Perma  tentang  dispensasi  itu  sendiri  yaitu  ada  Perma  yang  nomor  5  tahun  2019  itu dan  juga  ada  Perma  tantang  tatacara  tentang  mengadili  perempuan  dan  anak  di persidangan  itu,  itu  yang  juga  kita  pakai  artinya  dasar  hukum  kita  tentu  hal-hal  yang berkaitan  dengan  menyangkut  kepentingan  terbaik  anak  kita  jadikan  dasar  hukum  dan kita juga tentunya hal-hal itu kita tentukan dengan fakta-fakta di persidangan”.
Tanggal  6  Mei  2021  peneliti  melakukan  wawancara  secara langsung  kepada Hakim  Pengadilan    Agama    Muara    Teweh    Bapak.  Abdurrahman  Sidik,  S.H.I. peratanyaan pertama yang ditanyakan oleh peneliti yaitu: “bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca  berlakunya  Undang-Undang  nomor  16  tahun  2019 Tentang  Perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh?”,  Sidik  mengatakan,  “Disini untuk pemeriksaannya tetap sama, kami berpedoman kepada Perma  nomor 5 tahun 2019 tentang  pedoman  mengadili  permohonan  dispensasi  kawin,  jadi  menggunakan  Perma tersebut  untuk  proses  pemeriksaanya  karna  disini  perbedaannya  cuma  terkait  dengan umur  ya,  awalnya  umur  pria  itu  19  tahun  kemudian  wanita  itu  16  tahun  kemudian  di ubahlah  menjadi  sama-sama  19  tahun  dan  proses  pemeriksaanya  tetap  sama,  kami berpedoman  kepada  Perma  nomor  5  tahun  2019.  Pada  tanggal  05  Mei  2021  peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. H. Muslim  Arsyad,  S.Ag.,  peratanyaan  pertama  yang  ditanyakan  oleh peneliti yaitu:  Bagaimana  proses  pemeriksaan  perkara  dispensasi    kawin  pasca  berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
Perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh,  Muslim  mengatakan:  “Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 akan kami sampaikan sebagai berikut: bahwa  dalam  pengajuan  dispensasi  kawin  pihak  berperkara  mengajukan  permohonan 122Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara  Teweh  yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25,  Lanjas,  Kecamatan  Teweh  Tengah,  Kabupaten  Barito  Utara,  Kalimantan  Tengah. Dispensasi kawin adala orang tua yang bersangkutan, selanjutnya juga akta kelahiran itu baik  pihak  laki-lakinya  atau  calon  perempuannya  ijazah  dan  lain  sebaginya  kemudian yang  terakhir  juga  dipintakan  surat  penolakan  dari  KUA  setempat  dalam  hal  ini dispensasi  kawin  tadi  (Lamatande,  2020).  setelah  mengajukan  datang  ke  Pengadilan Agama Muara Teweh akan kami buatkanlah surat permohonan dispensasi kawin tersebut oleh  petugas  Posbakum  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  kemudian menunggu beberapa hari akan disidangkanlah perkara tesebut kemudian di panggil orang tua  yang  bersangkutan  calon  suami  calon  isteri  kemudian  kami  pintakan  pula  saksi  dua orang yang benar-benar mengetahui akan hal yang dimaksudkan dispensasi tadi.
Saksi-saksinya  lengkap  tidak  menutup  kemungkinan  setiap  perkara  yang  diajukan di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  bisa  dikabulkan  bisa  juga  ditolak  itu  berdasarkan hasil  musyawarah  majelis  Hakim  artinya  tidak  semua  dispensasi  itu  dikabulkan  tidak semua dispensasi itu ditolak jadi setelah pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan lainnya dipersidangan  jadi  Hakim  lah  yang  berwenang  menetapkan  memutuskan  mengabulan ataupun menolak suatu dispensasi kawin.
Peneliti akan memaparkan hasil analisis dari data yang telah digali dan didapat dari serangkaian  proses  penelitian  baik  dari  hasil  observasi,  wawancara  maupun  dokumetasi yang  kemudian  dipaparkan  secara  sistemamtis  analisis  ini  membahas  secara  berurutan pada  3  fokus  masalah  yaitu  bagaimana  proses  pemeriksaan  perkara  dispensasi  kawin pasca  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  Perkawinan  di Pengadilan  Agama  Muara  Teweh,  bagaimana  pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama Muara  Teweh  terhadap  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perkawinan  dan
bagaimana  pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Muara  Teweh  dalam  memutuskan  perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh.
Adapun  uraian  analisis  dimaksud  sebagai  berikut,  proses  pemeriksaan  perkara dispensasi  kawin  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019 Perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh.  Langkah  awal  yang  harus  dilalui  oleh para pemohon dalam perkara dipensasi  kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh  yaitu harus  memenuhi  segala  bentuk  persyaratan  administrasi.  Dalam  wawancara  peneliti dengan  Panitera  Muda  Permohon  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  Ibu.  Hj.  Hayani,  S. Ag.,  dimana  beliau  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  perkara-perkara permohonan  salah  satunya  perkara  permohonan  dispensasi  kawin,  dalam  wawancara peneliti  menanyakan  tentang  bagaimana  prosesnya  pendaftaran  perkara  permohonan dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  proses  pemeriksaan  perkara dispensasi  kawin  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh.
Proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh melalui  tahapan-tahapan  sebagai  berikut,  Pendaftaran,  Langkah  awal  yang  harus  dilalui oleh  para  pemohon  dalam  perkara  dipensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh yaitu harus memenuhi segala bentuk persyaratan administrasi. Dalam wawancara peneliti dengan  Panitera  Muda  Pemohon  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  Ibu.  Hj.  Hayani,  S. Ag.,  dimana  beliau  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  perkara-perkara permohonan  salah  satunya  perkara  permohonan  dispensasi  kawin,  dalam  wawancara peneliti  menanyakan  tentang,  hayani  mengatakan:  “……..pengajuan  dispensasi  di peradilan  ada  itu  para  pihak  yang  ingin  mengajukan  dispensasi  kawin  harus  memenuhi dulu  persyaratan  administrasi,  apakah  persyaratan  administrasi  yang  harus  dipenuhi pemohon  tersebut  syaratnya  yaitu  satu  adanya  surat  permohonan  dari  kedua  orang  tua dari  calon  suami  dana  tau  calon  isteri  yang  belum  berusia  19  tahun  kemudian  syarat administrasi  yang  kedua  adalah fotocopy kartu  penduduk  kedua  orang  tua  atau  walinya yang  ketiga fotocopy kartu  keluarga  yang  keempat fotocopy kartu  penduduk  atau  kartu identitas  anak  atau  akta  kelahiran  anak  terus  syarat  berikutnya fotocopy kartu  tanda penduduk atau kartu identitas anak atau  akta  kelahiran calon suami  atau calon isteri dan yang  terakhir fotocopy ijazah  pendidikan  terakhir  anak  atau  surat  keterangan  masih sekolah  dari  sekolah  anak  tersebut….”  Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  kita  pahami bahwa  untuk mengajukan  perkara  permohonan  dispensasi kawin  para  pemohon harus terlebih dahulu menenuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku. Syarat-syarat  tersebut telah    diatur    dalam    Perma    Nomor    5  tahun  2019 pasal  5  ayat  1,  adapun  syarat-syarat tersebut  antara  lain  sebagai  berikut,  surat  permohonan,  fotocopy  kartu  tanda  penduduk kedua dari tua/wali, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk atau kaertu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih  sekolah dari sekolah anak. Jika persyaratan-persyaratan diatas tidak dapat terkumpul oleh para pemohon  maka  dapat  diganti dengan  dokumen lain    yang  menunjukkan  atau  menjelaskan  tentang  identitas  dan  status  pendidikan  anak dan identitas orang tua atau wali.
Pemohon  mendaftarkan  perkara  maka  akan  ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan Agama  Muara  Teweh  Hakim  yang  akan  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut kemudian  Panitera  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  akan  menetapkan  Panitera Pengganti  yang  akan  mendampingi  Hakim  dalam  proses  persidangan  dan  juga menetapkan  Jurusita  Pengganti  untuk  melakukan  proses  pemanggilan  para  pemohon untuk hadir ke persidangan terakhir Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Muara  Teweh  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut  akan  menetapkan  hari siding,  berkaitan  dengan  hal  diatas,  Panitera  Muda  Permohonan  Pengadilan  Agama Muara  Teweh  menjelaskan  sebagai  berikut  “…..kemudian  perkaranya  tersebut  akan ditentukan  penetapan  hari  sidangnya  dan  Hakim  yang  menangani  perkara  tersebut  dan juga  Penitera  Pengganti  yang  mendampingi  persidangan  dan  juga  Jurusita Penggantinya….”  jika  semua  telah  terpenuhi  dan  tangggal  sidang  yang  ditetapkan  telah tiba  maka  proses  persidangan  akan  dilakukan.  Hakim  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh Bapak.  Ama’  Khisbul  Maulana,  S.H.I.,  mengatakan  bahwa  dalam  proses  pemeriksaan pada saat persidangan Hakim berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019. Wawancara dengan Hayani pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,  Kabupaten  Barito  Utara,  Kalimantan  Tengah.  “tentu  mengenai  pemberlakuan kami  merujuk  pada  Perma  Nomor  5  tahun  2019  bahwasanya  proses  pemeriksaan dilakukan  dengan  lebih  detail  pemeriksaannya  dan  mencakup  lebih  lengkap  untuk penggalian faktanya jadi kami melakukan pemeriksaan terhadap apa-apa yang diserahkan dalam Perma tersebut contohnya seperti pemeriksaan terhadap orang tua calon suami atau calon pasangan serta yang terutama anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut.
Pemohon  itu  terdiri  dari  orang  tua  baik  orang  tua  bapak  ataupun  ibu  meski  sudah cerai  dua-duanya  wajib  secara  bersama–sama  itu  untuk  mengajukan  dispensasi  kawin terhadap anaknya. Perma nomor 5 tahun 2019 jadi nanti bisa dibaca kembali ada syarat- syaratnya disitu dan ada prosedunya juga bagaimana Hakim harus memeriksa karna jika tidak sesua dengan itu maka putusan atau penetapan bisa batal demi hukum” Pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang  Perkawinan  Hakim  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  mengatakan  bahwa  sangat apresiasi terhadap lahirnya undang-undang tersebut sebagaimana yang dikatakan mereka dalam   wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bersama  Hakim  Pengadilan  Agama Muara  Teweh.  Bapak.  Ama’  Khisbul  Maulana,  S.H.I.,  mengatakan:  “Tentu  kami  sangat mengapresiasi terhadap lahirnya perubahan ini karna ada poin penting yang menjadi titik dari  perubahan  itu  ialah  perubahan  umur  perempuan  dari  yang  16  ke  19  tahun  artinya sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  itu  sama-sama  19  tahun,  itu  artinya  kita  semakin dewasa  dalam  menentukan  regulasi  tentang  perlindungan  anak  jadi  semakin mengantisipasi  bagaimana  anak  dalam  hal  ini  khususnya  perempuan  itu  untuk  jangan sampai  menikah  dini  jadi  dengan  adanya  pembatasan  itu  kita  lebih  bisa  mengontrol pernikahan  dini  dengan  adanya  permohonan  dispensasi  kawin  bagi  yang  belum mencukupi umur tersebut.
Hal serupa juga diungkapakan oleh Hakim lainnya yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak. Abdurrahman Sidik, S.H.I., Sidik mengatakan: “terkait keluarnya edaran ini kami termasuk apa ya bersyukurlah adanya Undang-Undang ini karna di beberapa waktu terakhir  ini  di  belakangan  sebelum  keluarnya  undang-undang  ini  jadi  memang  sangat banyak sekali perkawinan di usia muda kemudian perceraianya juga tingkat perceraian di usia muda juga banyak karna belum siap secara mental, fisik, psikis dan lainnya, seperti itu  jadi  dengan  adanya  ini  19  tahun  dianggap  pemerintah  disini  sudah  matang  dari  segi ekonomi,  sosial,  budaya  masyarakat  dan  kesehatan  dari  perempuan  tersebut  jadi  kami rasa ini sudah bagus dengan adanya Undang-Undang ini.
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Muara  Teweh  dalam  memutuskan  perkara dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh.  Peradilan  Agama  sebagai  salah satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  mempunyai    tugas    pokok    untuk    menerima, memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggaranya
Negara  hukum  Republik  Indonesia.  Kekuasaan  kehakiman  ini  diatur  dalam  Peraturan Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Di  dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa: Kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan,  kehakiman menjelaskan  bahwa  setiap  hakim  sebelum  memutuskan  wajib  menyampaikan pertimbangan    atau    pendapat    tertulis    terhadap    perkara  yang  sedang  diperiksa (Wijayanta &  Firmansyah, 2018). Hal ini merupakan bagian yang tidak  terpisahkan  dari sebuah  putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal  14  yang  menyatakan,  “Dalam  sidang  permusyawaratan,  setiap  hakim  wajib menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang  sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan” (Hutagaol, 2018).
Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  Kehakiman  khususnya  dalam  memeriksa,  mengadili  serta  memutuskan perkara dispesnsasi kawin berpedoman  kepada  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim  pengadilan  Agama  Muara  Teweh  Bapak.  Ama’  Khisbul  Maulana,  S.H.I.,  Ama’ mengatakan,  “Kembali  lagi  saya  jelaskan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dalam Mahkamah Agung yaitu kita harus memedomani Perma Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya Hakim  harus  mempertimbangkan  banyak  hal  dalam  memutus  perkara  dispensasi  kawin termasuk  salah  satunya  adalah  pertimbangan  yang  paling  penting  harus  sesuai  dengan kepentingan terbaik anak  yaitu the best interests of the child itu sesuai dengan yang ada dalam  Undang-Undang  perlindungan  anak  jadi  dalam  memutus  apakah  dikabulkan  atau ditolak  Hakim  harus  mempertimbangkan  banyak  hal  dari  segi  kesehatan  anak  (Jahar, 2013) . dari  segi  lingkungan  anak,  pendidikan  anak  dan  ekonomi  anak  apakah  nantinya bisa manfaat apakah tidak ketika Hakim menolak atau mengabulkan”.
Menimbang,  bahwa  isi  dan  maksud  Pemohon  sebagaimana  telah  terurai  dan Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaiman diubah dengan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a  angka  3  menentukan  bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  meliputi  bidang  perkawinan,  sedangkan  yang  dimaksud  bidang perkawinan  antara  lain  dispensasi  kawin,  sehingga  perkara  berada  dalam  lingkup kewenangan Pengadilan Agama.
Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  ditetapkan,  Pemohon  telah  datang menghadap  di  persidangan,  yang  pada  pokoknya  mendalilkan  anak  Pemohon  akan melaksanakan  perkawinan  yang  akan  dicatatkan  di  hadapan  Pegawai  Pencatatan  Nikah Kantor  Agama  Kecamatan  Teweh  Tengah,  namun  terjadi  penolakan  karena  anak Pemohon  belum  mencapai  umur  19  tahun,  sedangkan  perkawinan  tersebut  sangat mendesak  karena  hubungan  anak  Pemohon  dan  calon  suami  anak  Pemohon  telah menjalin  hubungan  cinta  kasih  kurang  lebih  sejak  1  bulan  yang  lalu  dan  hubungan keduanya  sudah  sedemikian  erat,  sehingga  pemohon  sangat  khawatir  akan  terjadi perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan  hukum  Islam  apabila  tidak  segera  dinikahkan, Menimbang,  bahwa  terkait  keberadaan  isteri  Pemohon,  Pemohon  menyatakan  bahwa Isteri  Pemohon  saat  ini  ada  di  Murung  Raya  beda  desa  dengan  Pemohon,  dan  Isteri Pemohon  menyerahkan  pengurusan  permohonan  dispensasi  kawin  kepada  Pemohon  dan
Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mendatangkan Isteri Pemohon dengan alasan isteri Pemohon lagi sibuk mengurus anaknya dengan suaminya yang baru.
Menimbang  bahwa  karena  Pemohon  tidak  memasukan  Isteri  Pemohon  sebagai pihak dalam perkara dispensasi kawin ini istri Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah  beralasan  hukum,  maka  Hakim  Tunggal  berpendapat  bahwa  permohonan pemohon  terdapat  cacat  formil  yaitu  kurang  pihak  / Plurium  Litis  Consortium ,  Dalam proses  pemeriksaan  di  persidangan  jika  sudah  dilaksanakan  dengan  berpedoman  kepada Perma Nonor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tanpa  adanya  cacat  formil  dan  para  pemohon  mampu  membuktikan  dalil-dalil permohonannya  tanpa  adanya  cacat  materil  dan  tidak  ada  unsur  paksaan  terhadap  anak serta  tidak  ada  kesepakatan  transaksi  jual  beli  dalam  pernikahan  tersebut  maka  perkara tersebut  dapat  diterima  dengan  pertimbangan  bahwa  hubungan  kedua  anak  yang  akan menikah  sudah  demikian  erat  dan  dikhawatirkan  mereka  akan  melanggar  norma  agama, norma  sosial  dan  norma-norma  lainnya  (Indra,  2017).  Sebaliknya  jika  dalam  proses Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam  Pasal  6  ayat  2  menyatakan  bahwa  dalam  keadaan  orang  tua  yang  telah  bercerai maka  tetap  diajukan  oleh  kedua-duanya  atau  salah  satu  yang  memiliki  kuasa  asuh terhadap  anaknya  berdasarkan  putusan  Pengadilan.  Lihat  Perma  Nonor  5  Tahun  2019 tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin  dalam  Pasal  6  ayat  2, pemeriksaan terdapa cacat formil maupun materil dan terdapat unsur paksaan terhadap si anak  atau  lebih  parah  lagi  jika  adanya  kesepakatan-kesepakatan  yang  dapat  berdampak buruk  bagi  si  anak  maka  perkara  tersebut  akan  ditolak  oleh  Hakim  yang  memeriksa perkara tersebut (Hakim, 2017).

## Kesimpulan
Proses  pemeriksaan  perkara  dispensasi  kawin  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh berpedoman  kepada  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Adapun  tahapan-tahapan  pemeriksaan  sebagai  berikut: Pertama  Pendaftaran,  dalam  proses  pendaftaran  para  pemohon  harus  memenuhi  syarat- syarat  administrasi diantaranya surat permohonan, fotocopy kartu tanda penduduk  kedua oaring  tua/wali, fotocopy kartu  keluarga, fotocopy kartu  tanda  penduduk  atau  kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau  surat  keterangan  masih  sekolah  dari  sekolah  anak,  surat  penolakan  dari  Kantor Urusan  Agama  setempat  dan  surat  keterangan  berbadan  sehat.  Kedua  Persidangan, setelah  para  pemohon  mendaftarkan  perkara  selanjutnya  akan  ditetapkan  atau  ditunjuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan hari sidang.
Hakim  Pengadilan  Agama  Muara  Teweh  menyambut  dengan  baik  dan mengapresiasi  terhadap  perubahan  undang-undang  perkawinan  di  Indonesia.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan bentuk kegagalan pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  diskriminasi  terhadap  anak  dan  perempuan serta penikahan di usia dini sehingga dengan adanya perubahan terhadap undang-undang perkawinan  di  Indonesia  diharapkan  mampu  untuk  menjawab  permasalahan- permasalahan yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur. Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa  “Semua  orang  sama  di  hadapan  hukum  dan  berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Artinya dengan adanya perubahan tersebut konstitusi kita telah menyetarakan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  mempunyai tugas  pokok  untuk  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap
perkara  yang  diajukan  kepadanya  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila  demi  terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia.  Hakim  Pengadilan Agama  Muara  Teweh  dalam  proses  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan  perkara permohonan dispensasi kawin berpendoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh mempertimbangkan pada kepentingan terbaik bagi anak atau the best interests of the child sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak. Pertimbangan  Hakim  melonak,  tidak  menerima  atau  menggugurkan  perkara permohonan  dispensasi  kawin  dikarena  adanya  cacat  formil  dan  materil  atau  salah  satu diantaranya serta amanat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi.

## Bibliografi
Chairunisak,  Chairunisak.  (2020). Pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Rantauprapat Mengenai  Dampak  Pemberlakuan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Dalam Mengadili  Perkara  Dispensasi  Nikah .  Sumatera  Utara:  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara.
Farida,  Istinganah.  (2021). Pandangan  Tokoh  Agama  Di  Purbalingga  Terhadap Perubahan  Batas  Usia  Perkawinan  Pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan . Purwokerto: IAIN Purwokerto. Hakim, Intan Rif’atul. (2017). Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016. Jawa Timur: IAIN Ponorogo. Hutagaol,  David.  (2018).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Penganiayaan  Yang  Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. Lex Crimen , 7 (4).
Indra,  Hasbi.  (2017). Pendidikan  Keluarga  Islam  Membangun  Generasi  Unggul . Yogyakarta: Deepublish.
Isnaini, Jauharotul. (2013). Pengambilan keputusan menikah muda . Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Istrianty,  Annisa,  &  Priambada,  Erwan.  (2016).  Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. Privat Law , 3 (2), 164410. Jahar,  Asep Saepudin.  (2013). Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis . Yogyakarta: Prenada Media.
Lamatande, Rahli. (2020). Penetapan Wali  Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar  Nikah  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Palasa Kabupaten Parigi Moutong). Musawa: Journal for Gender Studies , 12 (1), 1–29.
Lubis,  Namora  Lumongga.  (2016). Psikologi  Kespro.  Wanita  dan  Perkembangan Reproduksinya: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya . Yogyakarta: Kencana. Mekarisce, Arnild Augina. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif  di  Bidang  Kesehatan  Masyarakat. Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat , 12 (3), 145–151.
Nasution,  Hotmartua.  (2019). Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia Perkawinan  di  Indonesia  (Studi  Atas  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan) . Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Nugraha,  Xavier,  Izzaty,  Risdiana,  &  Putri,  Annida  Aqiila.  (2019).  Rekonstruksi  Batas Usia  Minimal  Perkawinan  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). Lex Scientia Law Review ,
3 (1), 40–54.
Siti, Muslifah. (2019). Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten
Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyah) . Wijayanta,  Tata,  &  Firmansyah,  Hery.  (2018). Perbedaan  pendapat  dalam  putusan pengadilan . Yogyakarta: Media Pressindo .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.