## LIABILITY OF THE DIRECTORS CAUSE NOT IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF PRUDENCE IN DISTRIBUTING MUDHARABAH

## (PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI SEBAB TIDAK MENERAPKAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM MENYALURKAN
MUDHARABAH)

## Rajaingat Saragih
Universitas Simalungun, Pematangsiantar – Indonesia rajaingat68@gmail.com

## Rony Andre Christian Naldo
Universitas Simalungun, Pematangsiantar – Indonesia ronyandre87@gmail.com

## ABSTRACT
Directors is the organ that represents the sharia bank in carrying out sharia banking business activities,  one  of  which  is  the  distribution  of  mudharabah  financing.  Before  distributing mudharabah financing  to prospective customers  who receive the facility, in  accordance with the provisions of Article 2 and Article 29 verse (2) of Law Number 10 of 1998 jo. Article 2 and Article 35 verse (1) of Law Number 21 of 2008, Directors representing sharia banks, are obliged to apply the principle of prudence.
This  research  discusses  the  obligation  of  Directors  representing  sharia  bank  to  apply  the principle  of  prudence  before  distributing  mudharabah  financing  to  prospective  customers  who receive the facility. In this regard, this research is focused on examining the liability of Directors cause  not  implementing  the  principle  of  prudence  in  distributing  mudharabah  financing  to customers who receive facilities, which resulted in a decline in the health level of sharia bank.
This  research  is  prescriptive,  using  normative  juridical  methods,  with  using  a  statutory approach, and a conceptual approach. The type of data used is secondary data. The results of this research conclude that the liability of Directors for failure to apply the principle of prudence in distributing mudharabah financing to customers who receive facilities which results in a decline in the health level of sharia bank is that sanctions can be applied to Directors in the realm of Civil Law, the application of which does not reduce the application of sanctions in the realm of Penal Law.
Keywords: Liability, Director, Prudence.

## ABSTRAK
Direksi  merupakan  organ  yang  mewakili  bank  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usaha perbankan  syariah,  yang  salah  satunya  berupa  penyaluran  pembiayaan  mudharabah  terhadap nasabah penerima fasilitas. Sebelum menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998, jo. Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, Direksi yang mewakili bank syariah, wajib menerapkan asas kehati-hatian.
Penelitian  ini  membahas  mengenai  kewajiban  Direksi  yang  mewakili  bank  syariah  untuk menerapkan  asas  kehati-hatian  sebelum  menyalurkan  pembiayaan  mudharabah  kepada  calon nasabah  penerima  fasilitas.  Sehubungan  dengan  itu,  penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji
mengenai  pertanggungjawaban  hukum  Direksi  sebab  kesalahan  tidak  menerapkan  asas  kehati- hatian  dalam  menyalurkan  pembiayaan  mudharabah  kepada  nasabah  penerima  fasilitas  yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan bank syariah.
Penelitian  ini  bersifat  preskriptif,  menggunakan  metode  juridis  normatif,  dengan menggunakan  jenis  pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  konsep.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder.  Hasil  penelitian  mensimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban hukum  Direksi  sebab  kesalahan  tidak  menerapkan  asas  kehati-hatian  dalam  menyalurkan pembiayaan  mudharabah  kepada  nasabah  penerima  fasilitas  yang  mengakibatkan  menurunnya tingkat kesehatan bank syariah adalah terhadap Direksi dapat diterapkan sanksi dalam ranah Hukum Perdata, yang penerapannya tidak mengurangi penerapan sanksi dalam ranah Hukum Pidana.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Direksi, Kehati-hatian.

## I. PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  tata  aturan  sebagai suatu  sistem  berbagai  aturan  ( rules ) tentang perilaku orang. 1 Dalam hukum, istilah “orang ( person )”  mencakup  mahluk  pribadi,  yakni manusia  ( natuurlijk  persoon )  dan  badan hukum  ( persona  moralis/legal  person/legal entity ). Ke 2 (dua)-nya adalah subjek hukum, sehingga  ke  2  (dua)-nya  adalah  penyandang hak dan kewajiban hukum. 2
Hukum tidak hanya memikirkan manusia  sebagai  subjek  dalam  hukum. Disamping  manusia,  hukum  masih  membuat konstruksi  fiktif  yang  kemudian  diterima, diperlakukan  dan  dilindungi  seperti  halnya memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang demikian itu disebut sebagai “badan hukum”. 3
1 Asshiddiqie,  Jimly,  dan  M.  Ali  Safa’at.  2006.
Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta: Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal. 13.
2 Khairandy,  Ridwan.  2009. Perseroan  Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi ). Yogyakarta: Kreasi Total Media, Hal.
4.
3 Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 69.
Badan  yang  diciptakan  terdiri  dari corpus , yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya  hukum  memasukkan  unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.  Oleh  karena  badan  hukum merupakan  ciptaan  hukum,  maka  kecuali penciptaannya,  kematiannya  juga  ditentukan hukum. 4
Badan  hukum  adalah  orang  yang diciptakan  hukum. 5 Badan  hukum  memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum. 6
Pembentukan  badan  lazimnya  merupakan fenomena kebutuhan yang dibentuk  manusia sebagai  subjek  hukum  untuk  menempatkan posisinya  sebagai  badan  hukum. 7 Sebagai subjek  hukum,  badan  hukum  yang  memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan berbagai perbuatan  hukum  sebagaimana  layaknya manusia sebagai subjek hukum. 8
4 Ibid .
5 Simanjuntak,  P.N.H.  2015. Hukum  Perdata Indonesia . Jakarta: Kencana, Hal. 25.
6 Satrio, J. 1999. Hukum Pribadi (Bagian I Persoon Alamiah) . Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 13. 7 Prodjodikoro,  Wirjono.  1965. Hukum  Perdata Tentang  Subjek  Hukum .  Jakarta:  Pembimbing  Masa, Hal. 53.
8 Naldo,  Rony  Andre  Christian.  2021. Konsep Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap  Korporasi
Perseroan  Terbatas  (PT)  merupakan salah  satu  bentuk  badan  hukum,  yang merupakan  subjek  hukum.  Sebagai  subjek hukum, PT memiliki hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana  layaknya  manusia  sebagai subjek  hukum.  Dalam  melakukan  perbuatan hukum, PT diwakili organ, yakni Direksi.
Salah  satu  kegiatan  bisnis/usaha  yang berkembang  di  Indonesia  adalah  kegiatan usaha  perbankan  syariah.  Sesuai  dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah  (UU  Nomor  21  Tahun  2008), perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut  tentang  bank  syariah  dan  unit usaha  syariah,  mencakup  kelembagaan, kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Kegiatan usaha perbankan syariah dapat dilakukan  bank  syariah.  Sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1  angka  (2)  UU  Nomor  21 Tahun  2008,  bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip  syariah,  dan  menurut  jenisnya  terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan  rakyat  syariah.  Sesuai  dengan ketentuan Pasal 21 ayat  (1) dan (2) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan  (UU  Nomor  10  Tahun  1998)  jo.
Sebab  Perbuatan  Melawan  Hukum  Menimbulkan Ancaman Serius . Medan: Enam Media, Hal. 2.
Pasal  7  UU  Nomor  21  Tahun  2008,  bentuk badan hukum bank syariah adalah PT.
Dalam  melakukan  kegiatan  usaha perbankan  syariah,  perbuatan  hukum  bank syariah  yang  merupakan  subjek  hukum, diwakili  Direksi  (guna  pengurusan).  Sesuai dengan ketentuan Pasal  92 ayat  (4) Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  (UU  Nomor  40  Tahun 2007), bank syariah wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Direksi.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  92  ayat (5)  dan  (6)  UU  Nomor  40  Tahun  2007, pembagian  tugas  dan  wewenang  pengurusan Anggota  Direksi  ditetapkan  berdasarkan keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS),  yang  apabila  tidak  ada  ditetapkan RUPS, maka ditetapkan berdasarkan keputusan  Direksi.  Sesuai  dengan  ketentuan 29 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, salah satu  Direksi  bertugas  untuk  memastikan kepatuhan bank syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan.
Terkait  kegiatan  usaha  perbankan syariah,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  21 huruf  b  UU  Nomor  21  Tahun  2008,  Direksi yang mewakili bank syariah, dapat melakukan perbuatan  hukum  berupa  menyalurkan  dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah ;
2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah , salam, atau istishna' ;
3. Pembiayaan berdasarkan akad qardh ;
4. Pembiayaan  penyewaan  barang  bergerak atau  tidak  bergerak  kepada  nasabah berdasarkan akad  ijarah atau  sewa  beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik ;
5. Pengambilalihan  utang  berdasarkan akad
hawalah .
Salah  satu  bentuk  pembiayaan  yang banyak  disalurkan  bank  syariah  (yang diwakili Direksi dalam melakukan perbuatan hukumnya)  adalah  penyaluran  pembiayaan mudharabah kepada  nasabah  penerima fasilitas. Penyaluran pembiayaan mudharabah dari  bank  syariah  kepada nasabah  penerima  fasilitas,  didasarkan  pada akad mudharabah .
Sebelum  menyalurkan  pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, Direksi yang mewakili bank syariah, wajib menerapkan asas  kehati-hatian. Dalam hal  Direksi  tidak  menerapkan  asas  kehati- hatian  dalam  menyalurkan  pembiayaan mudharabah kepada  nasabah  penerima fasilitas    (meskipun  telah  diberikan  nasihat oleh  Dewan  Komisaris  mengenai  kewajiban tersebut),  dan  sebab  perbuatan  hukumnya (yang merupakan kesalahan) tersebut
9 Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji.  2004.
Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, Hal. 10.
mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan  bank  syariah  (karena  nasabah penerima  fasilitas  banyak  yang  gagal  bayar, yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat), atas kesalahannya (kesengajaan),  terhadap  Direksi  diterapkan pertanggungjawaban hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  preskriptif, menggunakan metode juridis normatif 9 , yang mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. 10 Teori yang digunakan adalah Teori Pertanggungjawaban Hukum, yang dikemukakan Hans Kelsen.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui studi dokumen kepustakaan ( library research ), yaitu pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  akan  dijawab  dalam penelitian  ini.  Seluruh  data  yang  sudah diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan, selanjutnya  dipilah-pilah  guna  memperoleh berbagai  pasal  kaedah-kaedah  hukum  yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga  menghasilkan  klasifikasi  yang
10 Sunggono,  Bambang.  2002. Penelitian  Hukum (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, Hal. 194-195.
selaras  dengan  permasalahan  penelitian. Selanjutnya  data  yang  diperoleh  dianalisis secara  deduktif  kualitatif  untuk  sampai  pada kesimpulan,  sehingga  pokok  permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dijawab. 11

## III. PEMBAHASAN
Teori  Badan  Hukum  dikembangkan peletak  dasarnya  antara  lain  Rudolf  von Jhering, Otto Friedrich von Geerke, Friedrich Carl  von  Savigny,  Alois  von  Brinz.  Teori Badan  Hukum  diperlukan  untuk  mendukung kepastian  hukum  dan  konstruksi  hukum seiring  berkembangnya  hubungan  hukum dalam  lalu  lintas  Hukum  Ekonomi,  dimana pada saat itu badan hukum belum memperoleh  konstruksi  hukum  yang  tepat, sehingga  badan  hukum  belum  memberikan kontribusi  optimal  dalam  lalu  lintas  Hukum Ekonomi.  Dengan  adanya  Teori  Badan Hukum,  maka  badan  hukum  dapat  bertindak dalam lalu lintas Hukum Ekonomi. 12
Menurut  W.C.L.  van  der  Grinten: “Berdasarkan  teori,  badan  hukum  ( rechts person/corpus  habere )  mempunyai  hak  dan kewajiban  hukum  yang  sama  dengan  subjek hukum  lainnya  seperti  manusia  ( nataurlijke persoon ), oleh karena itu sangat tipis didepan
11 Ibid , Hal. 196.
12 Naldo,  Rony  Andre  Christian,  et.al.  2022, Perlunya  Penerapan  Pertanggungjawaban  Mutlak Terhadap  Korporasi  Sebab  Perbuatan  Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius . Medan: Enam Media, Hal. 1.
13 Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  2005, Keuangan Publik  Dalam  Perspektif  Hukum  (Teori,  Praktik,  dan
hukum untuk membedakan hak dan kewajiban  hukum  ke  2  (dua)  subjek  hukum tersebut. Untuk dapat dikategorikan memiliki kemampuan  hukum ( rechtsbevoegdheid ), badan  hukum  memerlukan  syarat  juridis formil dan 4 (empat) syarat materiil:
1. Mempunyai kekayaan terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan tertentu;
4. Mempunyai organisasi yang teratur”. 13
Badan  hukum  merupakan  suatu  badan yang  memiliki  berbagai  hak  dan  kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan/tindakan seperti layaknya manusia, memiliki  kekayaan  sendiri,  serta  dapat digugat dan menggugat di pengadilan. 14
PT merupakan salah satu bentuk badan hukum. Sebagai badan hukum, PT memiliki 4 (empat) ciri:
1. Terbatasnya tanggung jawab;
2. Kematian  pemilik  maupun  pengalihan saham tidak mempengaruhi eksistensi ;
3. Memiliki kekayaan sendiri;
4. Memiliki  kewenangan  kontraktual  dan dapat  menuntut  serta  dituntut  atas  nama diri sendiri. 15
Terbatasnya  tanggung  jawab,  berarti bahwa  pada  dasarnya  para  pendiri  atau
Kritik) .  Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum, Universitas Indonesia, Hal. 106-107.
14 Ali,  Chidir.  1991, Badan  Hukum .  Bandung:
Alumni, Hal. 19.
15 Naldo,  Rony  Andre  Christian, Konsep Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap  Korporasi Sebab  Perbuatan  Melawan  Hukum  Menimbulkan Ancaman Serius , Op . cit , Hal. 4-5.
pemegang  saham  atau  anggota  PT  tidak bertanggung  jawab  secara  pribadi  terhadap kerugian  atau  utang  PT.  Tanggung  jawab pemegang  saham  hanya  sebatas  jumlah maksimum  nominal  saham  yang  dikuasai. Selebihnya tidak bertanggung jawab.
Perpetual  succession ,  berarti  bahwa  sebagai sebuah  PT  yang  eksis  atas  haknya  sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas  status  atau  eksistensinya.  Pemegang saham  dapat  mengalihkan  saham  yang dimiliki  kepada  pihak  ketiga.  Pengalihan tidak  menimbulkan  masalah  kelangsungan PT.  Bagi  PT  yang  termasuk  dalam  kategori terbuka dan sahamnya terdaftar di bursa efek, terdapat kebebasan  untuk mengalihkan saham. 16
Memiliki  kekayaan  sendiri,  berarti bahwa semua kekayaan yang ada dimiliki PT. Kekayaan  tidak  dimiliki  pemilik,  anggota, atau  pemegang  saham.  Dengan  demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota  atau  pemegang  saham.  Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat  dituntut atas nama dirinya sendiri, berarti  bahwa  sebagai  subjek  hukum  PT diperlakukan  seperti  manusia  yang  memiliki kewenangan kontraktual. PT dapat mengadakan  hubungan  kontraktual  atas namanya sendiri. Sebagai  subjek hukum,  PT
16 Khairandy,  Ridwan.  2013. Karakter  Hukum Perusahaan  Perseroan  dan  Status  Hukum  Kekayaan yang Dimilikinya . Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,  Volume  20,  Nomor  1,  Fakultas  Hukum, Universitas Islam Indonesia, Hal. 90.
dapat  dituntut  dan  menuntut  dihadapan pengadilan. 17
Mengenai  PT  telah  ditentukan  dalam UU  Nomor  40  Tahun  2007.  Sesuai  dengan ketentuan Pasal 1 angka (1), PT adalah badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU  Nomor  40  Tahun  2007  serta  peraturan pelaksanaannya.  Sesuai  dengan  ketentuan angka  (2),  organ  PT  adalah  RUPS,  Direksi, dan Dewan Komisaris.
Berdasarkan  Teori  Organ,  PT  yang merupakan  badan  hukum  sama  layaknya seperti  manusia,  menjadi  penjelmaan  yang benar-benar  dalam  pergaulan  hukum  yaitu “ eine  leiblichgeistige  lebensein  heit ”,  yaitu suatu  badan  hukum  yang  membentuk kehendaknya dengan perantaraan organ. 18
Hingga  saat  sekarang  ini  banyak  bank syariah  yang  melakukan  kegiatan  usaha perbankan  syariah  di  Indonesia.  Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  dan  (2) UU  Nomor  10  Tahun  1998  jo.  Pasal  7  UU Nomor 21 Tahun 2008, bentuk badan hukum bank syariah adalah PT.
Dalam  melakukan  kegiatan  usaha perbankan syariah, sesuai dengan Teori Organ
17 Ibid .
18 Syahrani,  Riduan.  1992. Seluk  Beluk  dan  Asas- asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni, Hal. 55.
dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun  2007,  perbuatan  hukum  bank  syariah yang  merupakan  subjek  hukum  diwakili Direksi.  Terkait  kegiatan  usaha  perbankan syariah,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  21 huruf  b  UU  Nomor  21  Tahun  2008,  Direksi yang mewakili bank syariah, dapat melakukan perbuatan hukum berupa menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada  nasabah penerima fasilitas, yang didasarkan pada akad mudharabah .
Sebelum menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, Direksi yang mewakili bank syariah, wajib  menerapkan  asas  kehati-hatian.  Asas kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati  dalam  rangka  melindungi  dana masyarakat  yang  dipercayakan  padanya, termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun. 19
Kewajiban penerapan asas kehati-hatian oleh  Direksi  yang  mewakili  bank  syariah sebelum menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, sesuai dengan Teori Fiduciary Duty .
Teori Fiduciary Duty berawal dari kesadaran bahwa tidak ada Direksi tanpa adanya PT dan tidak  ada  PT  tanpa  adanya  Direksi.
19 Usman,  Rachmadi.  2001. Aspek-aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, Hal. 18.
Keberadaan Direksi adalah sebab adanya PT, dan adanya PT adalah sebab adanya Direksi. Untuk itu tidak dapat dipungkiri bahwa antara Direksi  dan  PT  terdapat  hubungan fiducia, yang  menimbulkan fiduciary  duty bagi Direksi.  Tugas  Direksi  berdasarkan fiducia meliputi  dan  berdasarkan  kepercayaan, kecakapan,  kehati-hatian,  ketekunan,  dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20
Kewajiban penerapan asas kehati-hatian dilakukan Direksi untuk memperoleh keyakinan  terkait  kemauan  dan  kemampuan calon  nasabah  penerima  fasilitas  untuk melunasi  seluruh  kewajiban  pada  waktunya. Untuk memperoleh keyakinan, Direksi wajib melakukan penilaian secara seksama terhadap watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan prospek  usaha  dari  calon  nasabah  penerima fasilitas.  Hal  ini  ditegaskan  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  23  ayat  (2)  UU  Nomor  21 Tahun 2008.
Adapun dasar hukum kewajiban Direksi yang mewakili bank syariah untuk menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah  penerima  fasilitas  guna  penyaluran pembiayaan mudharabah :
1. Pasal  2  UU  Nomor  10  Tahun  1998,  yang menentukan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam  melakukan  usahanya  berasaskan
20 Naldo,  Rony  Andre  Christian,  et.al. Perlunya Penerapan  Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap Korporasi  Sebab  Perbuatan  Melawan  Hukum Menimbulkan Ancaman Serius . Op . cit , Hal. 68.
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”;
2. Pasal  29  ayat  (2)  UU  Nomor  10  Tahun 1998,  yang  menentukan  bahwa:  “Bank wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”;
3. Pasal  2  UU  Nomor  21  Tahun  2008,  yang menentukan  bahwa:  “Perbankan  syariah dalam  melakukan  kegiatan  usahanya berasaskan  prinsip  syariah,  demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”;
4. Pasal  35  ayat  (1)  UU  Nomor  21  Tahun 2008,  yang  menentukan  bahwa:  “Bank syariah  dan  UUS  dalam  melakukan kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan prinsip kehati-hatian”.
Tujuan  diterapkannya  asas  kehati- hatian adalah agar bank syariah selalu dalam keadaan  sehat,  likuid,  dan solvent .  Dengan diberlakukannya asas kehati-hatian, diharapkan  kadar  kepercayaan  masyarakat terhadap  perbankan  syariah  tetap  tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu- ragu menyimpan dananya. 21
21 Usman Rachmadi, Op . cit , Hal. 19.
22 Naldo, Rony Andre Christian. 2021.
Pertanggungjawaban  Mutlak  Korporasi  Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran
Dalam  hal  Direksi  tidak  menerapkan asas kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada  nasabah penerima  fasilitas,  dan  sebab  perbuatan hukumnya tersebut mengakibatkan menurunnya  tingkat  kesehatan  bank  syariah, atas  kesalahannya  tersebut,  terhadap  Direksi diterapkan pertanggungjawaban hukum. Direksi  tidak  dapat  berlindung  dengan menggunakan dalil Teori Business Judgment Rule .
Teori Business
Judgment Rule
melindungi  Direksi  atas  keputusan  dalam melaksanakan kegiatan usaha, selama dilakukan  dalam  batas  kewenangan  yang dimiliki  Direksi  dengan  penuh  kehati-hatian dan itikad baik.  Untuk itu, jika  Direksi  telah membuat  keputusan  setelah  sebelumnya didahului  dengan  pertimbangan  yang  cermat dan  seksama,  maka  Direksi  tidak  dapat diterapkan pertanggungjawaban pribadi meskipun keputusan yang diambilnya ternyata tidak menguntungkan. 22 Teori Business Judgment Rule
melindungi  Direksi  dengan  memungkinkan berbuat kesalahan sepanjang proses pengambilan  keputusan  dilakukan  secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut, serta dapat  dibuktikan.  RUPS  tidak  mungkin  bisa berharap Direksi tidak akan pernah membuat
Lahan  Perkebunan  di  Pulau  Sumatera) .  Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Hal. 318-319.
suatu  keputusan  yang  tidak  tepat.  Meskipun demikian,  RUPS  berhak  berharap  semua keputusan  yang  dibuat  Direksi  dilakukan dengan  penuh  pertimbangan  dan  kehati- hatian. 23
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  97  ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bebas dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian apabila dapat membuktikan 5 (lima) hal:
1. Kerugian  yang  timbul  bukan  karena kesengajaan ataupun kelalaian;
2. Melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
3. Mengurus  sesuai  dengan kepentingan dan tujuan PT;
4. Tidak mempunyai conflict of interest ;
5. Telah  menempuh  berbagai  langkah  untuk mencegah terjadinya kerugian. 24 Terkait kewajiban Direksi yang mewakili  bank  syariah  untuk  menerapkan asas  kehati-hatian  sebelum  menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada  calon nasabah  penerima  fasilitas,  sesuai  dengan pendapat  Alvi  Syahrin,  kewajiban  tersebut merupakan  suatu  peranan  yang  harus dilaksanakan, dan setiap orang dapat dipaksa
23 Ibid , Hal. 319.
24 Naldo,  Rony  Andre  Christian,  et.al., Perlunya Penerapan  Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap Korporasi  Sebab  Perbuatan  Melawan  Hukum Menimbulkan Ancaman Serius , Op . cit , Hal. 73-74.
25 Syahrin,  Alvi.  2002. Asas-asas  dan  Penegakan Hukum  Lingkungan  Kepidanaan .  Medan:  Pustaka Bangsa Press, Hal. 62.
26 Naldo, Rony Andre Christian,
Pertanggungjawaban  Mutlak  Korporasi  Terhadap
untuk  melaksanakan  kewajiban. 25 Konsep yang  berkaitan  dengan  konsep  kewajiban (kewajiban hukum) adalah konsep pertanggungjawaban hukum. 26
Teori  Pertanggungjawaban  Hukum, dikemukakan  Hans  Kelsen.  Menurut  Hans Kelsen: “ That a person is legally responsible for certain behavior or that he bears the legal responsibility therefor means that he is liable to  a  sanction  in  case  of  contrary  behavior. Normally,  that  is,  in  case  the  sanctions  is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible.  In  this  case  the  subject  of  the legal  responsibility  and  the  subject  of  the legal duty coincide (Bahwa orang bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  suatu perbuatan tertentu atau bahwa orang tersebut memikul  tanggung  jawab  hukum  karena  itu berarti  bahwa ia dapat  dikenakan sanksi jika terjadi perbuatan yang bertentangan. Umumnya,  jika  sanksi  didasarkan  terhadap perbuatan  seseorang,  maka  perbuatannya dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini subjek tanggung jawab hukum dan subjek kewajiban hukum itu adalah sama)”. 27
Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan  Perkebunan  di  Pulau  Sumatera) , Op . cit , Hal. 17.
27 Kelsen, Hans, 1949. General Theory of Law and State .  Cambridge  Massachusetts:  Harvard  University Press, Hal. 65. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre  Christian,  dan  Mesdiana  Purba.  2021. Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius . Medan: Jurnal  Hukum  Fiat  Iustitia,  Volume  2,  Nomor  1,
Sesuai  dengan  pendapat  Hans  Kelsen, konsep  pertanggungjawaban  hukum  pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban. 28 Implikasi ketaatan orang terhadap  norma  (terkait  kewajiban),  maka orang tidak bebas untuk mengikuti keinginan hawa  nafsunya.  Norma  akan  menjadi pengingat  ketika  orang  akan  berbuat  tidak baik. 29
Perbuatan  hukum  Direksi  yang  tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah penerima fasilitas, dan sebab perbuatan hukumnya tersebut mengakibatkan menurunnya  tingkat  kesehatan  bank  syariah, selain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban (berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat {2} UU Nomor 10 Tahun 1998 jo.  Pasal  2 dan Pasal 35 ayat {1} UU Nomor 21 Tahun 2008), juga merupakan perbuatan yang tidak baik. Dikaji berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum  yang  dikemukakan  Hans  Kelsen, sebab  perbuatan  hukum  (kesalahan)  tidak melaksanakan
kewajiban tersebut, mengakibatkan  pertanggungjawaban  hukum terhadap Direksi.
Wujud  pertanggungjawaban  hukum adalah  berupa  penerapan  sanksi  terhadap
Fakultas  Hukum,  Universitas  Katolik  Santo  Thomas, Hal. 84.
28 Naldo,  Rony  Andre  Christian,  dan  Mesdiana Purba.  2021. Konsep  Pertanggungjawaban  Mutlak Korporasi  Sebab  Kebakaran  Lahan  Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius . Labuhanbatu: Jurnal
Direksi.  Dalam  konteks  hukum,  sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan pengadilan. 30 Sanksi  dapat  diterapkan  dalam ranah Hukum Privat (Perdata) maupun dalam ranah Hukum Publik (Hukum Pidana ataupun Hukum Administrasi).
Dalam ranah Hukum Perdata, mengenai pertanggungjawaban  hukum  Direksi  sebab kesalahan  tidak  menerapkan  asas  kehati- hatian  dalam  menyalurkan  pembiayaan mudharabah kepada  nasabah  penerima fasilitas  yang  mengakibatkan  menurunnya tingkat  kesehatan  bank  syariah,  dapat  dikaji berdasarkan  ketentuan  Pasal  97  ayat  (6)  UU Nomor  40  Tahun  2007.  Pada  Pasal  97  ayat (6), ditentukan bahwa: “Atas nama Perseroan, pemegang  saham  yang  mewakili  paling sedikit  1/10  (satu  persepuluh)  bagian  dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan  gugatan  melalui  pengadilan negeri terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan  atau  kelalaiannya  menimbulkan kerugian pada Perseroan”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU  Nomor  40  Tahun  2007  tersebut,  maka pertanggungjawaban  hukum  Direksi  sebab kesalahan  tidak  menerapkan  asas  kehati- hatian  dalam  menyalurkan  pembiayaan mudharabah kepada  nasabah  penerima
Ilmiah  Advokasi,  Volume  9,  Nomor  2,  Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Hal. 88.
29 Ibid , Hal. 89.
30 Rahardjo,  Satjipto.  1984, Masalah  Penegakan Hukum  (Suatu  Kajian  Sosiologis) ,  Bandung:  Sinar Baru, Hal. 24.
fasilitas  yang  mengakibatkan  menurunnya tingkat kesehatan bank syariah adalah berupa membayar  kerugian  kepada  bank  syariah berdasarkan  gugatan  Perbuatan  Melawan Hukum  (PMH)  yang  diajukan  oleh  RUPS yang  mewakili  paling  sedikit  1/10  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan  hak  suara  (apabila  gugatan  PMH dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  peradilan umum  berdasarkan  putusan  yang  telah in kracht van gewijsde ).
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  92  ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007, bank syariah wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Anggota  Direksi.  Mengenai  pembayaran kerugian  kepada  bank  syariah,  maka  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  97  ayat  (4)  UU Nomor  40  Tahun  2007,  Direksi  secara tanggung renteng membayar kerugian kepada bank syariah.
Pada  Pasal  155  UU  Nomor  40  Tahun 2007, ditentukan bahwa: “Ketentuan mengenai  tanggung  jawab  Direksi  dan/atau Dewan  Komisaris  atas  kesalahan  dan kelalaiannya  yang  diatur  dalam  undang- undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana”.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  155 tersebut,  ditegaskan  bahwa  selain  diterapkan pertanggungjawaban  hukum  dalam  ranah Hukum  Perdata,  terhadap  Direksi  juga  dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum dalam ranah Hukum Pidana.
Dalam ranah Hukum Pidana, mengenai pertanggungjawaban  hukum  Direksi  sebab kesalahan  tidak  menerapkan  asas  kehati- hatian  dalam  menyalurkan  pembiayaan mudharabah kepada  nasabah  penerima fasilitas  yang  mengakibatkan  menurunnya tingkat  kesehatan  bank  syariah,  dapat  dikaji berdasarkan ketentuan:
1. Pasal  49  ayat  (2)  huruf  b  UU  Nomor  10 Tahun  1998,  yang  menentukan  bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai  bank  yang  dengan  sengaja:  b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainnya yang  berlaku  bagi  bank,  diancam  dengan pidana  penjara  sekurang-kurangnya  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  8  (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling  banyak  Rp.  100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah)”;
2. Pasal  63  ayat  (2)  huruf  b  UU  Nomor  21 Tahun  2008,  yang  menentukan  bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai  bank  syariah  atau  bank  umum konvensional  yang  memiliki  UUS  yang dengan  sengaja:  b.  Tidak  melaksanakan langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memastikan  ketaatan  bank  syariah  atau UUS  terhadap  ketentuan  dalam  undang- undang ini dipidana dengan pidana penjara
paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling lama  8  (delapan)  tahun  dan  pidana  denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah)”.
Berdasarkan pemaparan yang telah ada ditegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum  Direksi  sebab  kesalahan  tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada  nasabah  penerima  fasilitas  yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan bank syariah adalah dapat diterapkan  sanksi  dalam  ranah  Hukum Perdata  berupa  membayar  kerugian  kepada bank  syariah  secara  tanggung  renteng. Penerapan  sanksi  dalam  ranah  Hukum Perdata  tidak  mengurangi  penerapan  sanksi dalam  ranah  Hukum  Pidana  (berdasarkan ketentuan  Pasal  49  ayat  {2}  huruf  b  UU Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal  63 ayat {2} huruf  b  UU  Nomor  21  Tahun  2008)  berupa pidana  penjara  sekurang-kurangnya  3  (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00-  (lima  miliar  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.  100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).

## IV. KESIMPULAN
Direksi  merupakan  organ  yang  mewakili bank  syariah  dalam  melakukan  kegiatan usaha  perbankan  syariah.  Dalam  melakukan
kegiatan  usaha  perbankan  syariah,  Direksi yang mewakili bank syariah, dapat melakukan perbuatan hukum berupa menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada  nasabah penerima fasilitas, yang didasarkan pada akad mudharabah .
Sebelum menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada calon nasabah penerima fasilitas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 2 dan Pasal 35 ayat (1) UU  Nomor 21 Tahun 2008, Direksi yang mewakili bank syariah, wajib menerapkan asas kehati-hatian. Dalam  hal  Direksi  tidak  menerapkan  asas kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada  nasabah penerima  fasilitas,  dan  sebab  perbuatan hukumnya tersebut mengakibatkan menurunnya  tingkat  kesehatan  bank  syariah, atas  kesalahannya  tersebut,  terhadap  Direksi diterapkan pertanggungjawaban hukum.
Dalam  ranah  Hukum  Perdata,  dapat diterapkan  pertanggungjawaban  hukum dengan sanksi berupa membayar kerugian  kepada  bank  syariah  secara tanggung  renteng.  Penerapan  sanksi dalam  ranah  Hukum  Perdata,  tidak mengurangi  penerapan  sanksi  dalam ranah Hukum Pidana berdasarkan ketentuan  Pasal  49  ayat  (2)  huruf  b  UU
Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal  63 ayat
(2)  huruf  b  UU  Nomor  21  Tahun  2008, berupa pidana penjara sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama
8 (delapan) tahun, serta denda sekurang- kurangnya  Rp.  5.000.000.000,00-  (lima miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Chidir.  1991, Badan  Hukum .  Bandung: Alumni.
Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  2005, Keuangan Publik  Dalam  Perspektif  Hukum  (Teori, Praktik,  dan  Kritik) .  Jakarta:  Badan Penerbit  Fakultas  Hukum,  Universitas Indonesia.
Kelsen, Hans,  1949. General  Theory of Law and  State .  Cambridge  Massachusetts: Harvard University Press.
Khairandy, Ridwan. 2009. Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang- undangan, dan Yurisprudensi ).
Yogyakarta: Kreasi Total Media.
.......  2013. Karakter  Hukum  Perusahaan Perseroan  dan  Status  Hukum  Kekayaan yang  Dimilikinya .  Yogyakarta:  Jurnal
Hukum  Ius  Quia  Iustum,  Volume  20, Nomor  1,  Fakultas  Hukum,  Universitas Islam Indonesia.
Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba. 2021. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak  Korporasi  Sebab  Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman  Serius .  Labuhanbatu:  Jurnal Ilmiah  Advokasi,  Volume  9,  Nomor  2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu. .......  2021. Konsep  Pertanggungjawaban
Mutlak Terhadap Korporasi Sebab
Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan
Ancaman Serius . Medan: Enam Media.
.......  2021. Pertanggungjawaban  Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran  Lahan  Perkebunan  di  Pulau
Sumatera) .  Medan:  Disertasi,  Program
Studi  Doktor  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
...... dan Mesdiana Purba. 2021. Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan  Ancaman  Serius .  Medan: Jurnal  Hukum  Fiat  Iustitia,  Volume  2, Nomor  1,  Fakultas  Hukum,  Universitas Katolik Santo Thomas.
......  et.al.  2022, Perlunya  Penerapan Pertanggungjawaban  Mutlak  Terhadap Korporasi  Sebab  Perbuatan  Melawan Hukum  Menimbulkan  Ancaman  Serius .
Medan: Enam Media.
Prodjodikoro, Wirjono. 1965. Hukum Perdata Tentang Subjek Hukum . Jakarta:
Pembimbing Masa. Rahardjo, Satjipto. 1984, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Kajian Sosiologis) , Bandung: Sinar Baru.
......  2006. Ilmu  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Satrio,  J.  1999. Hukum  Pribadi  (Bagian  I Persoon Alamiah) . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Simanjuntak,  P.N.H.  2015. Hukum  Perdata Indonesia . Jakarta: Kencana.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamuji.  2004.
Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sunggono, Bambang. 2002. Penelitian
Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Syahrani,  Riduan.  1992. Seluk  Beluk  dan Asas-asas  Hukum  Perdata .  Bandung: Alumni.
Syahrin, Alvi. 2002. Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan .  Medan:  Pustaka  Bangsa Press. Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-aspek
Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan .
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas .
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah .