## JURNAL

## SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 2 NOMOR 9 2022 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS SEORANG TRANSEKSUAL
Mulia, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, Idha Aprilyana Sembiring Universitas Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara Email : mulia231997@gmail.com, lklod_sumut@yahoo.com, utary_mahatrany@yahoo.com
Kata Kunci:
Perubahan
Identitas,
Transeksual, Putusan Pengadilan Keywords: Change in Identity,
Transsexual, Court Ruling

## ABSTRAK
Latar Belakang: Kasus transeksual tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga  menyebabkan  keslahfahaman  di  masyarakat  apakah  suatu  operasi  untuk mengganti  alat  kelamin  diizinkan  atau  tidak.  Untuk  mengubah  alat  kelamin  dengan syarat  harus  memiliki  alasan  medis  atau  ketidakcocokan  antara  alat  kelamin  dan identitasnya.
Tujuan: Tujuan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  status  hukum  perdata  orang transeksual, dilihat dari UU No. 24/2013, bagaimana akibat hukum dari perubahan status orang  transeksual  dan  bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw
Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.
Hasil: . Status  hukum  keperdataan  seorang  transeksual  ditinjau  dari  Undang Undang Nomor  24  tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  akan  sah  di  mata  hukum apabila    mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk  mendapatkan  penetapan  dari pengadilan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin.
Kesimpulan: Status jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin/transeksual menimbulkan akibat hukum antara lain perkawinan, kewarisan dan yang terakhir adalah proses pemakaman dalam hal ini  akibat hukum serta kedudukan hukum seorang transeksual  tergantung kepada sifat dan tujuan operasi kelamin yang dilakukan.

## ABSTRACT
Background:  Transsexual  cases  are  not  regulated  in  laws  and  regulations,  causing misperceptions in society whether an operation to change genitals is permitted or not. To  change  the  genitals  on  the  condition  that  it  must  have  a  medical  reason  or incompatibility between the genitals and the identity.
Objective:  The  purpose  of  this  research  is  how  the  civil  legal  status  of  transsexual people, seen from Law no. 24/2013, what are the legal consequences of changing the status  of  transsexual  people  and  how  are  the  judges'  legal  considerations  in  the Singkawang District Court Decision No. 167/Pdt.P/2018/PN.Skw
Methods: The method used in this study is a normative juridical research method.
Results:. The  civil  legal  status of  a  transsexual  in  terms  of  Law  Number  24  of  2013 concerning Population Administration will be valid in the eyes of the law if he submits an application to the court to obtain a decision from the court regarding the change of name and gender.
Conclusion: The gender status of a person who performs sex/transsexual surgery causes legal consequences including marriage, inheritance and the last is the funeral process in this case the legal consequences and the legal position of a transsexual depends on
the nature and purpose of the sex surgery being carried out.

## PENDAHULUAN
Transeksual adalah kondisi seseorang secartra psikologis merasa bahwa gender dan identitas seksual berbeda dengan kondisi biologis seks tubuh seseorang tersebut sejak ia lahir (Rokhmansyah,  2016) .  Kasus  ini  sebenarnya  kasus  yang  condong  sebagai  kasus gangguan kejiwaan yaitu kelainan psikoseksual. Sehingga mendorong individual tersebut melakukan  operasi  pergantian  kelamin (Aspek  Psikologi,  Sosial-Kultural  Dan  Sikap Islam  Terhadap  Perilaku  Transeksual  Di  Indonesia,  2015) .  Dalam  Pasal  69  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  operasi  pergantian  kelamin  atau transisi  gender  dipersamakan  dengan  operasi  bedah  plastik.  Pasal  69  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa :
1. Bedah  plastik  dan  rekonstruksi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas;
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan dengan jelas menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan  tidak  ditujukan  untuk  mengubah identitas (Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  2009). Maksud  identitas  yang  berhubungan dengan  tindakan  bedah  plastik  adalah  identitas  yang  sifatnya  kodrati  seperti perubahan jenis kelamin.  Seorang transeksual yang telah  melakukan operasi penggantian kelamin diharuskan untuk mengurus status hukum keperdataan yang tertuang dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (Ludy, 2020) . Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk yang  diterbitkan  oleh  instansi  pelaksana  yang  berlaku  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan  mengenai  prosedur  pergantian  kelamin  tidak  secara  khusus  diatur  di Indonesia. Namun dilihat dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang  Administrasi  Kependudukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  peristiwa  penting adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran,  kematian,  lahir  mati, perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan  anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Sumiati & Lestari, 2020). Salah  satu  contoh  mengenai  kasus  transeksual  adalah  di  Pengadilan  Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Yogi Saputra yang  berjenis  kelamin  laki-laki.  Dari  sejak  kecil  Yogi  Saputra  sudah  bertingkah  laku layaknya  seorang  perempuan  seperti  dalam  hal  berpakaian,  berprilaku  ataupun  lebih cenderung  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  kewanitaan  dan  hal  tersebut berjalan hingga sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 Yogi Saputra telah  melakukan  operasi  perubahan  jenis  kelamin  (transgender)  dari  seorang  laki-laki menjadi seorang perempuan di Rumah Sakit Rajyindee Hospital, sebagaimana Sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr .Kuldech Techanaparukse. pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menetapkan memberi ijin kepada Yogi Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Yogi Saputra pada Kantor Catatan Sipil dari seorang Laki-laki menjadi seorang Perempuan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normative (Tan, 2021). Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya Undang-Undan Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  Tentang  HAM,    Undang  Undang    Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
03/MUNASVIII/MUI/2010  tentang  Pengubahan  dan  Penyempurnaan  Jenis  Kelamin, Undang-Undang Nomor  36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder yaitu “bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa buku-buku, jurnal,  thesis,  disertasi,  bahan  hukum  sekunder  berasal  dari  Al-quran  dan  hadist,    dan hasil-hasil karya ilmiah dan penelitian yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Status Hukum Keperdataan Transeksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2013  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan
1. Kriteria Diagnostik Transeksual
Menurut (Prihatiningsih  &  Muhibbin,  2014) Untuk  menentukan  apakah seseorang itu mempunyai gangguan identitas jenis transeksual ditetapkan kriteria Diagnostik sebagai berikut:
a. Terdapat  perasaan  tidak  senang  ( discomfort )  dan tidak  sesuai  terhadap  alat kelaminnya;
b. Keinginan  untuk  menghilangkan  alat  kelaminnya  dan hidup  sebagai lawan jenisnya;
c. Gangguan ini terjadi secara terus-menerus (tidak terbatas dalam periode stres paling sedikit 2 tahun;
d. Tidak ada keadaan interseks biologik (fisik) atau abnormalitas genetik;
e. Tidak disebabkan oleh gangguan jiwa lainnya seperti skizofernia.

## 2. Pendekatan holistik transeksual
Pendekatan  holistik  bukan  hanya  suatu  pendekatan  dengan  hanya  melihat dari segi fisik/biologi saja melainkan sesuai dengan paradigma caru yakni melalui fisik, psikologis, sosial dan spiritual agama (Haridi et al., 2021);
a. Aspek Biologi
Dalam hal alat kelamin terdapat tiga hal yaitu:
1) Alat kelamin sempurna laki-laki atau perempuan dalam hal ini berarti alat kelamin jelas
2) Alat  kelamin  tidak  sempurna  (rudi  menter)  atau  dengan  kata  lain  alat kelamin baik laki-laki atau perempuan tidak berkembang dengan sempurna jenis  kelaminmulai  tidak  jelas  misalnya  pada  status  identitas  diri  (misal KTP) masih bisa disebutkan sebagai laki-laki atau perempuan.
3) Alat  kelamin  ganda  atau  hermafrodite  status  jenis  kelamin  benar-benar meragukan apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan
b. Aspek Psikologi
Transeksual  adalah  adanya  perasaan  tidak  senang  dan  tidak  sesuai dengan  alat  kelaminnya.  Jadi  individu  tersebut  tidak  merasa  senang  karena ketidakserasian antara perasaan dan kejiawaan denganalat kelaminnya (Burlian, 2022) . Konsekuensinya dapat mengakibatkan keinginan untuk menghilangkan alat  kelamin  dan  mengganti  sesuai  dengan  keinginannya  mereka  datang  ke dokter (ahli bedah plastik) (Aditya, 2016).

## c. Aspek Sosial
Seseorang yang mempunyai gangguan identitas jenis Transeksual secara sosial  akan  mengalami  konflik  psikologi/stres.  Bila  termasuk  tipe  aseksual mereka  tidak  mempunyai  hasrat  seksual  sehingga  kemungkinan  besar  tidak menikah atau kalaupun menikah maka pasangannya tidak akan digauli, apabila homoseksual  masalah  psikososialnya  pun  akan  muncul  karena  ia  secara psikologi  orientasi  seksual  adalah  heteroseksual  sedangkan  kontak  badannya adalah  bentuk  homoseksual (D.  T.  Wardhani,  2012) .  Sedangkan  apabila  tipe heteroseksual    pada  mulanya  tidak  masalah  tetapi  dalam  perkembangan selanjutnya  transeksualisme muncul maka konflik psikososialnya akan muncul karena  ia  tidak  menyukai  alat  kelaminnya  sendiri (Nawari,  2012). Perubahan orientasi seks inipun akan menggagu bila mereka ternyata sudah menikah dan kemudian muncul gejala transeksualnya (Purwanty & Chairani, 2018).
1) Aspek  Spiritual  Atau  Agama; Kondisi  ini  akan  sangat  sulit  sekali  karena secara  biologi  alat  kelaminnya  adalah  alat  kelamin  pria,  tetapi  secara kejiwaan/  psikologi  merasa  dirinya  sebagai  wanita.  Secara  kedudukan hukum  akan  sangat  sulit  karena  memang  tidak  ada  aturan  hukumnya. Misalnya  status  hukum  keperdataan  atau  KTP,  peribadatan,  perkawinan, warisan. yang akhirnya akan bermuara pada masalah konflik psikoreligius. Secara psikiatrik waria dibagi menjadi empat kelompok yaitu:
2) Kelompok transeksual, laki-laki yang mengalami ketidakserasian pada jenis biologis  dan  kelamin  mereka  sehingga  memiliki  keinginan  untuk menghilangkan  dan  menganti  alat  kelaminnya  dan  hidup  sebagai  lawan jenisnya. Sebagai langkah awal mereka akan menghilangkan cirri khas laki- laki  melalui  operasi,  misalnya  pada  payudara,  dagu,  kelopak  mata  atau minimal mereka merasa perlu merias diri dan berpakaian sebagai waria
3) Kelompok  transvestit,  yaitu  laki-laki  yang  mendapat  kepuasan  ketika memakai  baju  perempuan.  Perilaku  ini  biasanya  dilakukan  pada  saat-saat tertentu  saja  terutama  pada  saat  ingin  berhubungan  seksual.  Kelompok transvestit  mendapatkan  gairah  seksual  dengan  mengenakan  pakaian perempuan.  Dari  segi  orientasi  seksual,  kelompok  transvestit  adalah heteroseksual yang biasanya menikah.
4) Kelompok homoseksual penderita transvestisme yaitu kelompok homoseksual  yang  mendapatkan  kepuasan  atau  gairah  seksual  dengan mengenakan  pakaian  perempuan.  Beberapa  diantara  mereka  mengenakan pakaian perempuan adalah untuk mendapatkan  pasangan homoseksual dan bukan karena memiliki keinginan untuk menjadi transeksual.
5) Kelompok opportunies, laki-laki pada kelompok ini tidak memiliki kelainan seksual,  namun  mereka  mengenakan  pakaian  perempuan  untuk  mencari nafkah, biasanya adalah seorang entertainer seperti Aming dan Tata Dado.
3. Analisis  Status  Hukum  Keperdataan  Transeksual  Ditinjau  Dari  Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013  Tentang Administrasi Kependudukan
Kasus  transeksual  yang  dilakukan  oleh  saudara  Yogi  Saputra  yang  telah melakukan  operasi  perubahan  jenis  kelamin  (transeksual)  dari  seorang  laki-laki menjadi  seorang  perempuan  di  Rumah  Sakit  Rajyindee  Hospital,  sebagaimana Sertifikat (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Dr.Kuldech
Techanaparukse.Yang  dilatar  belakangi  bahwa  sejak  kecil  Yogi  Saputra  sudah bertingkah  laku  layaknya  seorang  perempuan  seperti  berpakaian,  berprilaku ataupun lebih  cenderung  melakukan kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  kewanitaan.
Alasan  Yogi  Saputra  melakukan  tindakan  operasi  pergantian  kelamin  bukan disebabkan  masalah  kelainan  terhadap  organ  kelamin  yang  mengharuskannya untuk melakukan operasi pergantian kelamin, tindakan yang dilakukan oleh Yogi Saputra  adalah  murni  dari  keinginan  pemohon. Melihat  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dijelaskan  bahwa  operasi  plastik  di  Indonesia memiliki batasan tentang operasi plastik itu dilaksanakan dalam dunia Kesehatan (A. A. P. Wardhani & Rizka, 2021) . Ketentuan Bedah Plastik dan Rekonstruksi. Menurut  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan bedah plastik diatur sebagai berikut:
a. Bedah  plastik  dan  rekonstruksi  hanya  dapat  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
b. Bedah  plastik  dan  rekonstruksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  norma  yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
c. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksisebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pada  dasarnya  bedah  plastik  dan  rekonstruksi  boleh  saja  dilakukan  untuk penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan bahkan untuk kecantikan Yang tidak boleh  dilakukan  apabila  operasi  plastik  tersebut  untuk  mengubah  identitas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan  kesehatan  dapat dilakukan  melalui  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh,  implan  obat dan/atau  alat  kesehatan,  bedah  plastik  dan  rekonstruksi.    Bedah  operasi  yang dilakukan  oleh  seseorang  haruslah  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di masyarakat,  sebagaimana  hukum  yang  ada  di  masyarakat  adalah  hukum  yang tumbuh  dan  berkembang (Sudra  et  al.,  2021) . Bersama  masyarakat  tentu  suatu kegiatan  haruslah  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di  masyarakat  Tindakan operasi bedah harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas, terutama tujuan operasi bedah  dilakukan  adalah  tindakan  medis  untuk  memperbaiki  kondisi  kesehatan karena  suatu  gangguan  kesehatan  seperti  cacat  fisik  baik  bawaan  lahir  maupun karena  kecelakaan.  Tindakan  operasi  ini  juga  difungsikan  untuk  memperbaiki mental pasien supaya dapat Kembali ke masyarakat seperti pada umumnya.
Apabila dilihat dari segi kacamata hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  Seseorang  yang  telah melakukan  operasi  perubahan  kelamin,  harus  memohonkan  kepada  pengadilan guna  mendapatkan  penetapan  dari  pengadilan  mengenai  perubahan  atas  status barunya.  Pergantian  jenis  kelamin  ini  dikenal  dalam Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagai  “peristiwa  penting lainnya”. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak, pengesahan  anak,  pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  perubahan  status kewarganegaraan.
Dalam  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  diatur  bahwa  pencatatan  peristiwa  penting  lainnya dilakukan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  atas  permintaan  Penduduk  yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat
Pencatatan  Sipil  atas  permintaan  Penduduk  yang  bersangkutan  setelah  adanya penetapan  Pengadilan  Negeri  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa,  yang  dimaksud  dengan “Peristiwa  Penting  lainnya”  adalah  peristiwa  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan Negeri  untuk  dicatatkan  pada  Instansi  Pelaksana,  antara  lain  perubahan  jenis kelamin. Berdasarkan  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jika benar seseorang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari  pengadilan  .  Pelaporan  perubahan  jenis  kelamin  ini  merupakan  kewajiban yang  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan:  “Setiap  Penduduk  wajib  melaporkan  Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ” Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  terdapat  dalam  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  (“Perpres  25/2008”).  Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk tentang pencatatan peristiwa penting lainnya. Pasal 97 ayat (2) Perpres 25/2008 adalah sebagai berikut;
a. Pencatatan  pelaporan  peristiwa  penting  lainnya  dilakukan  oleh  pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya
b. Peristiwa  penting  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara  lain perubahan jenis kelamin.
c. Pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
1) Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
2) KTP dan KK yang bersangkutan; da
3) Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
d. Pencatatan  peristiwa  penting  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilakukan dengan tata cara:
1) Pelapor  mengisi  dan  menyerahkan  Formulir  Pencatatan  Peristiwa  Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  kepada  Instansi  Pelaksana  atau  UPTD  Instansi  Pelaksana;  Pejabat pencatatan  Sipil  pada  Instansi  Pelaksana  atau  UPTD  Instansi  Pelaksana melakukan  verifikasi  dan  validasi  berkas  pelaporan  peristiwa  penting lainnya,  dan  mencatat  serta  merekam  dalam  register  peristiwa  penting lainnya dan mencatat serta merekam dalam register pada peristiwa penting lainnya  pada  databese  data  kependudukan  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  108  Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang  Persyaratan  Dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  Dan  Pencatatan Sipil Pasal 85 adalah sebagai berikut:
Pencatatan  perubahan  Peristiwa  Penting  lainnya  dilakukan  dengan memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Presiden  mengenai persyaratan  dan  tata  cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil.
Pencatatan  perubahan  Peristiwa  Penting  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Pemohon  mengisi  dan  menandatangani  formulir  pelaporan  serta menyerahkan  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Presiden mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil  yang  mengatur  mengenai  pencatatan  perubahan  Peristiwa  Penting lainnya;
b. Petugas  pelayanan  melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap  formulir pelaporan  dan  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Presiden mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil  yang  mengatur  mengenai  pencatatan  perubahan  Peristiwa  Penting lainnya;
c. Petugas  pada  Disdukcapil  Kabupaten/Kota  atau  UPT  Disdukcapil Kabupaten/Kota  melakukan  perekaman  data  kedalam  basis  data kependudukan;
d. Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Disdukcapil  Kabupaten/Kota  atau  UPT Disdukcapil  Kabupaten/Kota  membuat  catatan  pinggir  pada  register  akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
Penetapan  pengadilan  ini  difungsikan  untuk  mendapatkan  pengesahan atas  perubahan  kelamin.  Setelah  mendapatkan  pengesahan  atas  perubahan kelamin  dari  negara  berdasarkan  Penetapan  pengadilan  tersebut,  langkah selanjutnya  adalah  mengajukan  permohonan  untuk  mengubah  identitas  baik nama  maupun  jenis  kelamin  dalam  dokumen  kependudukan.  Sebagai  tindak lanjut  dari  aturan  dalam  UU  Adminduk  telah  diterbitkan  Peraturan  Presiden Republik Indonesa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  (selanjutnya  disebut  Perpres  25 Tahun 2008). Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan  tentang pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Perpres 25 Tahun 2008  ini  juga  disebut  bahwa  peristiwa  penting lainnya  yang  dimaksud  antara lain adalah perubahan jenis kelamin.
Hak Asasi Manusia muncul dari keyakinan bahwa sebenarnya manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama derajatnya. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis).   Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  28  D  ayat  (1)  “bahwa  setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”  dan  pada  Pasal  28  H  ayat  (2) “menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” .
Akan tetapi perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa Hak Asasi Manusia di  Indonesia  yang  bersumber  Pancasila,  yang  artinya  hak  asasi  manusia mendapat  fondasi  kuat  dari  falsafah  bangsa,  yakni  Pancasila.  Hal  ini  berarti bahwa  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  tersebut  harus  memperhatikan  benang merah  sebagai  batasan  kebebasan  yang  telah  ditentukan  dalam  ketentuan falsafah  Pancasila.  Oleh  sebab  itu  dalam  melaksanakan  hak  asasi  manusia bukan  berarti  melaksanakan  dengan  sebebas-bebasnya,  melainkan  harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Tidak  adanya  aturan  hukum  yang  khusus  mengatur  mengenai  operai pergantian kelamin yang menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di  kalangan  masyarakat  mengenai  boleh  atau  tidaknya  melakukan  operasi kelamin.  Dalam  hal  ini  teori  kepastian  hukum  kaitannya  dengan  transeksual adalah  tidak  memiliki  aturan  secara  tersendiri  yang  mengakibatkan ketidakjelasan  yang  menimbulkan  ketidak-adilan,  oleh  karena  itu  sangat diperlukan undang-undang yang bisa mengatur masalah transeksual.
Mengenai  akta  kelahiran  dalam  penetapan  status  hukum  keperdataan tidak  diganti  dengan  akta  yang  baru.  Namun  berdasarkan  Pasal  52  Undang- Undang Administrasi Kepen dudukan jo. Pasal 93 Perpres 25 Tahun 2008 dan Pasal  56  Undang-Undang    Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres 25 Tahun 2008, akta pencatatan sipil yang berkaitan  dengan  perubahan  nama  dan  jenis  kelamin  akan  diberikan  catatan pinggir  oleh  Instansi  Pelaksana.    Akta  pencatatan  sipil  yang  dimaksud  salah satunya adalah akta kelahiran Akta Kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang  tua  kepada  anaknya  dan  negara.  Akta  kelahiran  catatan  autentik  yang dibuat oleh pegawai pencatatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta  status  kewarganegaraan anak.
Jadi  akta  baik  di dalam  kutipan  akta  maupun  dalam  register  akta  tidak berubah  namun  adanya  penambahan  yaitu  adanya  catatan  pinggir  yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut. Mengenai catatan pinggir itu sendiri termuat dalam Penjelasan Pasal 47 Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa,  Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir  akta  atau  bagian  akta  yang  memungkinkan  (di  halaman/bagian  muka atau  belakang  akta)  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil.  Setelah  semua  prosedur terlewati  maka  seseorang yang telah melakukan  operasi  kelamin  baik  operasi penggantian  kelamin  (Sex  Reassignment  Surgery)  maupun  operasi penyempurnaan  kelamin  memiliki  identitas  baru  yang  tercantum  dalam dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan tersebut digunakan sebagai suatu penegasan status seseorang yaitu apakah laki-laki atau perempuan, karena dari  penentuan  status  demikian  sangat  diperlukan  apabila  seseorang  ingin melangsungkan  perkawinan,  menjelaskan  status  kewarisan,  dan  identitas pekerjaan,  serta  lain-lainnya  untuk  kebutuhan  hidup  sebagaimana  seorang warganegara.

## B. Akibat Hukum Terhadap Seorang Transeksual
1. Akibat Hukum Transeksual Terhadap Keabsahan Perkawinan
Perkawinan  Transeksual  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hanya memuat satu pasal khusus yakni  ”perkawinan di izinkan apabila  pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.   Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  mengenal  perkawinan  sejenis,  hal  ini disebutkan dalam pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tdujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. karena itu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang memiliki jenis
kelamin  yang  sama,  akan  bertentangan  dengan  hukum  positif  yang  berlaku  di bidang  perkawinan.  Apabila  perkawinan  antara  orang-orang  yang  punya  jenis kelamin  yang  sama  tersebut  tetap  dilangsungkan  maka  perkawinan  tersebut dipandang  melawan  hukum  dan  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  seorang transeksual  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada  meskipun  telah  dilangsungkan (Noviani, 2022).
2. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual
a. Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual Ditinjau Dari Hukum Islam Dalam hukum islam seorang transeksual yang diperbolehkan melakukan operasi  pergantian  kelamin  dikenal  sebagai  Khuntsa  Ghairu  Musykil  dan Khuntsa  Musykil.  Seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  fatwa  MUI  Nomor 3/MUNAS-VIII/2010:
1) Merubah  jenis  kelamin  laki-laki  menjadi  perempuan  atau  sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan alQur’an surat an-Nisa’ ayat 19  dan  bertentangan  pula  dengan  jiwa  Syara’.  Ayat  al-Qur’an  dimaksud adalah  :  “....Mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu  padahal  Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa’[4]: 10).
2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelamin nya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirobah.
3) Seorang  khuntsa  (banci)  yang  kelaki-lakiannya  lebih  jelas  boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki)
Maksud  dan  perbedaan  antara  operasi  pergantian  kelamin  dengan khuntsa adalah:
1) Penggantian Alat Kelamin
a) Mengubah  alat  kelamin  laki-laki  menjadi  perempuan  atau  sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, hukumnya haram.
b) Membantu  melakukan  ganti  kelamin  sebagaimana  point  1  (satu) hukumnya haram.
c) Penetapan  keabsahan  status  jenis  kelamin  akibat  operasi  penggantian kelamin sebagaimana point 1 (satu) tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait penggantian tersebut.
d) Kedudukan  hukum  jenis  kelamin  orang  yang  telah  melakukan  operasi ganti  kelamin  sebagaimana  poit  1  (satu)  adalah  sama  dengan  jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.
2) Penyempurnaan Alat Kelamin
a) Penyempurnaan  alat  kelamin  bagi  seorang  khuntsa  yang  fungsi  alat kelamin  laki-lakinya  lebih  dominan  atau  sebaliknya,  melalui  operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
b) Membantu  melakukan  penyem  purnaan  alat  kelamin  sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) hukumya boleh.
c) Pelaksanaan  operasi  penyempur  naan  alat  kelamin  sebagaimana dimaksud  pada  point  1  (satu)  harus  berdasarkan  atas  pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
b. Penetapan Kewarisan Bagi Transeksual Ditinjau Dari Hukum Perdata Pasal  830  KUH  Perdata  “pewarisan  dapat  berlangsung  karena  adanya kematian” oleh sebab itu harta warisan akan terbuka jika si pewaris meninggal dunia  dan  ahli  waris  masih  hidup  ketika  harta  warisan  terbuka.  Serta  adanya harta  warisan  yang  ditinggalkan.    Berdasarkan  Pasal  838  KUH  Perdata
mengatur  “Orang  yang  dianggap  tidak  berhak  untuk menjadi  ahli  waris,  dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan:
1) Dia  yang  telah  dihukum  karena  membunuh  atau  mencoba  membunuh pewaris.
2) Dia yang dengan penetapan pengadilan pernah dinyatakan bersalah karena telah memfitnah si pewaris
3) Orang yang bersalah karena melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4) Dia telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris. Undang-undang KUH Perdata mengatur beberapa hal yang menyangkut ahli  waris  ketentuan-ketentuan  yang  menyangkut masalah  ahli  waris  terdapat dalam ketentuan pasal 832, pasal 833, pasal 834, pasal 837, pasal 1066 KUH Perdata  yang  pada  prinsipnya  menegaskan  bahwa  yang  berhak  menjadi  ahli waris  adalah  keluarga  sedarah  dan  suami  istri  yang  masih  hidup.  Jika  yang pertama  tidak  ada  maka  negara  yang  maju  menjadi  ahli  waris  dengan sendirinya.
Berdasarkan  pengelompokan  ahli  waris  dan  orang  yang  tidak  patut mewaris  sesuai  pemaparan  yang  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa kedudukan transeksual tetaplah seorang ahli waris, dan dalam ketentuan hukum KUH Perdata yang mengatur jelas tentang tidak ada pembedaan jenis kelamin, selama  seorang  transeksual  tersebut  masih  termasuk  dalam  garis  keturunan pewaris  dan  ahli  waris  bukan    orang  yang  dianggap  sebagai  orang  yang onwaardigheid (ketidakpatutan) maka ia berhak mendapatkan warisan (Jannah, 2020) .
c. Akibat Hukum Seorang Transeksual Terhadap Proses Pemakaman Kewajiban yang pertama-tama adalah memandikannya, yang melakukan adalah keluarga terdekat, yaitu suami, atau istri, termasuk muhrim. Apabila dari keluarga yang terdekat tidak ada yang mampu, baru diserahkan kepada orang lain  yang  dapat  dipercaya,  sehingga  dapat  menjaga  aib  atau  keganjilan- keganjilan  yang  ada  pada  si  mayat.  Untuk  jenazah  laki-laki,  maka  yang memandikan  juga  laki-laki,  jika  mayat  perempuan  yang  memandikan  juga perempuan. Setelah jenazah dimandikan maka selanjutnya adalah mengkafani yang  dilakukan  langsung  ketika  jenazah  selesai  dimandikan  orang  yang berkewajiban  mengkafani  sebaiknya  orang  terdekat.  Kafanilah  mayat  dengan sebaik-baiknya.  Nabi  Saw.  bersabda:  “Apabila  salah  seorang  dari  kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik” (HR. Ahmad,  Muslim,  dan  Abu  Daud  dari  Jabir).    Kemudian  Adapun  yang diwajibkan  untuk  dishalatkan  adalah  jenazah  orang  Islam  yang  tidak  mati syahid (mati dalam peperangan melawan musuh Islam). Terkait dengan hal ini Nabi  bersabda:  “Shalatkanlah  olehmu  orang  yang  mengucapkan  ”la  Ilaha illallah’ (Muslim)” (HR. ad-Daruquthni).
Menguburkan mayit sebaiknya berbentuk lahd (lahad) , yaitu liang yang bagian  bawahnya  dikeruk  sebelah  ke  kiblat,dan  setelah  jenazah  dibaringkan disana,liang  tersebut  ditutupi  dengan  bilah-bilah  papan  yang  di  tegakkan, kemudian di timbun (Hidayatullah, 2020).
Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa “Seorang transeksual yang sudah meninggal maka proses pemakamannya dalam hukum islam  jenazahnya harus  diurus  sebagaimana  jenis  kelamin  asalnya.  Jika  lahir  sebagai  laki-laki maka  dimandikan  oleh  kaum laki-laki  juga”.   Demikian  juga  sebaliknya, bila
lahir  sebagai  wanita  maka  diurus  oleh  kalangan  wanita.  Kalau  dia  laki-laki, maka yang memandikan laki-laki, walaupun sudah operasi.
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 167/Pdt.P/2018/Pn.Skw)
1. Deskripsi Penetapan No: 167/Pdt.P/2018/PN.Skw Tentang Duduk  Perkara Yogi  Saputra  dengan  surat  permohonan  tertanggal  7  Agustus  2018  yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 8 Agustus  2018  di  bawah  register  Nomor  167/PDT.P/2018/PN  Skw.  Yogi  Saputra telah melakukan operasi perubahan jenis kelamin (transeksual) dari seorang laki- laki  menjadi perempuan  di  Rumah  Sakit  Rajyindee  Hospital,   sebagaimana Sertifikat  (Surat  Keterangan)  yang    dikeluarkan    oleh    Dr.  Kuldech Techanaparukse. Menurut pertimbangan hakim berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Surat Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 Yogi Saputrapada pokoknya memohon supaya  Pengadilan  Negeri  Singkawang  menetapkan  memberi  ijin  kepada  Yogi Saputra    untuk  mencatatkan  perubahan  jenis  kelamin  Yogi  Saputrapada  Kantor Catatan  Sipil  dari  seorang  Laki-laki  menjadi  seorang  Perempuan  karena  telah terjadi  perubahan  kelamin  Yogi  Saputra  dari  Laki-laki  menjadi  Perempuan  dan menurut  ketentuan  Pasal  56  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2006  sebagai peristiwa  penting  lainnya  yang  harus  dicatatkan  pada  Instansi  pelaksana,  maka permohonan Yogi Saputra beralasan hukum untuk dikabulkan. Mengingat Pasal 56 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Perubahan  dengan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.
a. Analisis    Pertimbangan    Hukum    Hakim    Dalam    Penetapan    Nomor: 167/PDT.P/2018/PN Skw
Perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum ada  pengaturannya  dalam  hukum,  namun  mengingat  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  semakin  pesat  khususnya  dalm  bidang  ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon hal  tersebut  Pengadilan  berkewajiban  menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  guna “menemukan hukum-hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan  dan  kepatutan  serta  betul-betul  didukung  oleh  alasan  dan kepentingan hukum yang kuat”. Hal ini telah sesuai dengan pasal 50 dan pasal 5  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dalam penetapannya  telah  dimuat  peraturan  yang  dijadikan  dasar  untuk  mengadili permohonan pergantian kelamin tersebut
Kasus dalam penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN Skw Yogi Saputra tidak  tampak  kelainan  dan  jumlah  kromosom  karotip  sesuai  dengan  jenis kelamin  Laki-laki,  dan  dalam  perkembangannya  alat  kelamin  yang  tumbuh dalam diri pemohon adalah alat kelamin laki-laki dan bahkan sudah pernah di sunat  Akan tetapi hakim tidak mempertimbang kan tentang aspek alat kelamin primer  (testis/ovarium),  dan  aspek  hormonal.  hakim  dalam  memberikan argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang ada saat Proses persidangan.
Proses  persidangan  selanjutnya  Yogi  Saputra  menyerahkan  surat keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan  oleh  dokter  pelaksana Kuldech  Techanaparukse  pada  rumah  sakit  rajyindee  thailand  yang menerangkan atas permohonan yang diajukan oleh Yogi Saputra, menerangkan bahwa pada tanggal 20 oktober 2017 telah dilakukan operasi perubahan jenis kelamin  terhadap  Yogi  Saputra,  sehingga  penampilan  kelamin,  payudara  dan
wajahnya  akan  kelihatan  seperti  wanita  dan  yang  bersangkutan  dapat menjalankan fungsinya secara penuh sebaga seorang Wanita.   Pembuktian dari surat  bukan  merupakan  akta  dijelaskan  didalam  HIR  maupun  KUH  Perdata tidak  ditentukan  secara  tegas.  Walaupun  surat  bukan  akta  ini  sengaja  dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian dikemudian hari oleh sebab itu dapat dianggap  sebagai  petunjuk  kearah  pembuktian.    Yang  dimaksud  sebagai petunjuk  kearah  pembuktian  adalah  bahwa  surat  keterangan  dokter  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dan  sepenuhnya  bergantung  kepada  penilaian hakim  sebagaimana  di  tentukan.  Surat  keterangan  dokter  adalah  surat  yang berisikan  keterangan  yang  dibuat  oleh  dokter  dengan  tujuan  tertentu  yang menerangkan kesehatan ataupun penyakit sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia    pasal  7 mengatur  sebagai  berikut  :”seorang  dokter  harus  memberi keterangan sesuai dengan hasil yg diperiksanya sendiri.”
Selanjutnya Yogi Saputra menghadirkan saksi yang menguat kan sebagai alat bukti yakni saksi T Produksi dan saksi Titi Suriyati yakni orang tua kandung dari  pemohon,  yang  menerangkan  sejak  kecil  Yogi  Saputrasudah  bertingkah laku  layaknya  seorang  perempuan  /  wanita  seperti  dalam  hal  berpakaian, berprilaku ataupun lebih cendrung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewanitaan,  dan  hal  tersebut  berjalan  hingga  sampai  sekarang,  serta  Surat Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Pelaksana Kuldech  Techanaparukse  pada  rumah  sakit  Rajyindee  Thailand  (P-3),  maka terbukti  telah  terjadi  perubahan  kelamin  Yogi  Saputra  dari  semula  kelamin Laki-laki menjadi kelamin Perempuan / Wanita;
Sebuah  negara  menginginkan  negara  menjadi  negara  hukum  tentunya memiliki  penegak  hukum  dan  hukum  yang  adil  oleh  karena  itu  adanya pengadilan dengan harapan sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara yang diajukan  meskipun  sifatnya  adalah  pasif  dan menunggu  adanya  perkara  yang diajukan terhadapnya dan tidak dibenarkan seorang hakim untuk meminta atau menyarankan  suatu  sengketa  atau  permasalahan  baik  pidana  maupun  perdata agar  diselesaikan  di  pengadilan.  Namun  jika  permohonan  tersebut  sudah diajukan  kepada  pengadilan  yang  menjadi  kewenangannya  maka  perkara tersebut tidak boleh ditolak, terlepas nantinya perkara tersebut dapat di terima atau  ditolak  setelah  diadili  dengan  alasan  bukan  dalam  ruang  lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakannya dalam bentuk putusan bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili . Dalam hal jika terjadi kekosongan hukum atau undang-undang yang tidak jelas maka menjadi tugas hakim  untuk  menggali  atau  menemukan  hukum  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  perkara  sehingga  dapat  menyesuaikan  dengan  tuntutan problematika  masalah  yang  ada  di  dalam  perkembangan  masyarakat  Pasal  4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    48    Tahun    2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:
1) Pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak membeda-bedakan orang.
2) Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha mengatasi  segala hambatan  dan  rintangan  untuk    dapat    tercapainya    peradilan  yang sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan.
Dalam pasal ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum  maka  dalam  hal  ini  hukum  merupakan  peraturan  atau  norma  yang cakupannya  yang  sangat  luas  bukan  hanya  peraturan  undang-undang  saja
kemudian Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan :
1) Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2) Hakim konstitusi  diharuskan  memiliki  integritas dan   kepriba dian   yang tidak   tercela,   jujur, adil, profesional, dan berpenga laman di bidang hukum.
3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 167/ Pdt
P/2018/PN Skw. dalam pertimbangan hukum hakim mendasarkan pada aspek yaitu  aspek  fakta-fakta  hukum  dipersidangan  yakni  surat  keterangan  dokter Pelaksana  Kuldech  Techanapa  rukse,  kemudian  dikuatkan  oleh  keterangan saksi yang menerangkan bahwa Yogi Saputra memiliki sifat seperti perempuan dan  bahkan  di  masa  remajanya  sudah  melakukan  penyuntikan  hormon  dan pertimbangan  yang  terakhir  adalah  dikarenakan  sudah  terjadi  perubahan kelamin menurut pasal 56  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pergantian jenis  kelamin  adalah  sebagai  peristiwa  penting  lainnya  yang  harus  dicatatkan pada instansi pelaksana.  Selain itu hakim tidak meninjau hukum dari sisi agama Pemohon,  sehingga  aspek  moralitas  yaitu  menyangkut  nilai  keagamaan  tidak menjadi pertimbangan dalam membuat ketetapan tersebut.
Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hakim menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Menjadikan putusan tersebut tidak hanya berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada  secara  yuridis  maupun flosofis hakim mempunyai kewajiban maupun hak untuk melakukan penemuan hukum  agar  putusan  yang  diambilnya  dapat  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa keadilan  masyarakat.    Hal ini  berarti  hakim diperbolehkan  membuat  undang- undang  yang  sebelumnya  tidak  ada  peraturannya  dan  tertinggal  dari perkembangan permasalahannya di masyarakat namun hukum yang dihasilkan berdasarkan keputusan hakim tidaklah sama dengan dengan produk legislatif. Karena keputusan nya tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya bagi pihak-pihak yang berperkara saja.

## KESIMPULAN
Status  hukum  keperdataan  seorang  transeksual  ditinjau  dari  Undang Undang Nomor  24  tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  akan  sah  di  mata  hukum apabila    mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk  mendapatkan  penetapan  dari pengadilan  mengenai  perubahan  nama  dan  jenis  kelamin.  Ketentuan  tersebut  terdapat dalam  pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan  yang  bersangkutan setelah  adanya penetapan  Pengadilan  Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa peristiwa penting lainnya didalam ketentuan yang terdapat Pasal 97 ayat (2) Perpres 25/2008 adalah sebagai berikut  “  Peristiwa  penting  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara  lain perubahan  jenis  kelamin.”  Status  jenis  kelamin  seseorang  yang  melakukan  operasi kelamin/transeksual menimbulkan akibat hukum antara lain perkawinan, kewarisan dan yang  terakhir  adalah  proses  pemakaman  dalam  hal  ini    akibat  hukum  serta  kedudukan hukum  seorang  transeksual    tergantung  kepada  sifat  dan  tujuan  operasi  kelamin  yang dilakukan. Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya didasarkan dengan alasan medis dan sesuai dengan  syarat ketentuan hukum maka kedudukan hukum seorang transeksual tersebut  adalah  mengikuti  ketentuan  sesuai  dengan  status  barunya  setelah  melakukan operasi pergantian kelamin begitu juga sebaliknya. Berdasarkan  Penetapan  Pengadilan
Negeri Singkawang Nomor: 167/ Pdt P/2018/PN Skw. dalam pertimbangan hukum hakim mendasarkan  pada  aspek  yaitu  aspek  fakta-fakta  hukum  dipersidangan  yakni  surat keterangan  dokter  Pelaksana  Kuldech  Techanaparukse,  kemudian  dikuatkan  oleh keterangan  saksi  yang  menerangkan  bahwa  Yogi  Saputra  memiliki  sifat  seperti perempuan  dan  bahkan  di  masa  remaja  sudah  melakukan  penyuntikan  hormon  dan pertimbangan yang terakhir adalah dikarenakan sudah terjadi perubahan kelamin menurut pasal 56  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pergantian jenis kelamin adalah sebagai peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan pada instansi pelaksana.
BIBLIOGRAFI tahun 2009 tentang Kesehatan, (2009). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pasal+69+ayat+%2 82%29+Undang-
Undang+Nomor+36+Tahun+2009+Tentang+Kesehatan+&btnG=#d=gs_cit&t=16 62002754358&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Ag36jqMWqeI4J%3Ascholar.goo gle.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26 Aditya,  A. (2016).  Proses  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Menangani  Perkara Permohonan  Perubahan  Jenis  Kelamin  (Putusanpengadilannegeri  Kendal  Nomor: 1412/Pdt. P/2012/Pn. Kdl). UII.
Burlian, P . (2022). Patologi sosial . Bumi Aksara. Haridi, N. H. M., Ismail, A. M., Subhi, N., & Hussin, H. (2021). Komponen Dalam Model Pemulihan Holistik Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Malaysia. Jurnal Al-Ummah.
Hidayatullah, S. (2020). Hak Mewaris Transeksual Menurut Hukum Waris Islam . Untag 1945 Surabaya.
Jannah,  M .  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Pembagian  Harta  Waris  Bagi  Ahli  Waris  Yang Melakukan  Transeksual  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia.  Universitas Muhammadiyah Jember.
Ludy,  A.  M .  (2020).  Pengaruh  Gender  Dalam  Pembuatan  Akta  Notaris  (Kajian  Atas Transgender Dan Khuntsa). Indonesian Notary , 2 (3). Nawari, H. (2012). Konflik Kehidupan Seorang Gay: sebuah tinjauan studi kasus. UIN Sunan Ampel Surabaya.
Noviani,  W .  (2022).  Status  Hak  Asuh  Anak  Terhadap  Perkawinan  Yang  Salah  Satu Pasangannya Merubah Jenis Kelamin.
Prihatiningsih, D., & Muhibbin, A . (2014). Pria Transeksual (Waria) Dalam Perspektif Nilai-Nilai Moral Sosial Studi Kasus di Seputar Stadion Sriwedari kota Surakarta . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Purwanty,  F.,  &  Chairani,  L .  (2018).  Perubahan  Orientasi  Seksual  Pada  Komunitas Lesbian (Anak Belok). Jurnal Psikologi TALENTA , 3 (2), 9–19. Rokhmansyah,  A .  (2016).  Pengantar  gender  dan  feminisme:  Pemahaman  awal  kritik sastra feminisme. Garudhawaca.
Sudra, R. I., Rani, D. M., Alim, N., Lakhmudien, L., Yanti, I., Nurdiana, A., Nardina, E. A.,  Pasaribu,  I.  H.,  &  Marlina,  R .  (2021). Etika  Profesi  dan  Hukum  Kesehatan dalam Praktik Kebidanan . Yayasan Kita Menulis. Sumiati, S. A., & Lestari, L . (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan. Jurnal Dimensi , 9 (1), 35–47. Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463–2478.
Wardhani,  A.  A.  P.,  &  Rizka,  S.  A. (2021).  Tinjauan  Yuridis  Praktik  Operasi  Selaput Dara  (Hymenoplasty)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wardhani,  D.  T. (2012).  Perkembangan  dan  seksualitas  remaja.  Sosio  Informa:  Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 17(3).
Aspek  Psikologi ,  Sosial-Kultural  dan  Sikap  Islam  terhadap  Perilaku  Transeksual  di Indonesia, FENOMENA 155 (2015).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.