## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Siti Zahroh 2 Syamsuddin
3 Baehaqi

## Affiliation
1 Institut  Islam  Mamba`ul  `Ulum Surakarta
2 Institut Islam Mamba`ul `Ulum Surakarta 3 Institut Islam Mamba`ul `Ulum Surakarta
Email
1 zsiti0580@gmail.com
2 Syamsuddin63.msi@gmail.com
3 baehaqi2904@gmail.com

## Date Submission
30 April  2023

## Date Accepted
15 May  2023

## Date Published
30 May 2023

## DOI
10.52249

## PELAKSANAAN  PASAL  155  KOMPILASI HUKUM  ISLAM  TENTANG  KETENTUAN IDDAH BAGI JANDA PUTUS PERKAWINAN KARENA  KHULU’  DI  KANTOR  URUSAN AGAMA  KECAMATAN  SIMO  KABUPATEN BOYOLALI

## Abstract
This research is a qualitative research with a descriptive narrative literature  approach  that  takes  literature  as  its  source  and interviews.  The  data  collection  technique  in  this  study  is considering that this research uses library research. To analyze the data the writer will do a qualitative analysis. This form of analysis is  carried  out  with  explanations,  not  in  the  form  of  statistical figures  or  other  figures.  The  method  used  in  analyzing  this  data uses the deductive method, namely "a study in which people depart from  general  knowledge,  with  the  starting  point  of  that  general knowledge, we want to assess a specific incident. The results of this study are the implementation of the iddah period in article 155 KHI at  the  Regional  Office  of  Religious  Affairs  in  Simo  District, Boyolali Regency, starting with the issuance of the decision of the Religious Court and the length of the iddah from 3 sacred times to 7 sacred times and Iddah provisions for widows who break up due to  khulu'  in  article  155  KHI  in  the  Maqasid  sharia  perspective according to Article 155 of the Compilation of Islamic Law (KHI) is the iddah period for widows who break up because khulu', fasakh and  li'an  apply  iddah  talak.  From  the  above  article  it  can  be understood that there is clearly no difference between the iddah of a woman imposed by the khulu' and the iddah of a woman who was divorced by her husband, namely three times quru' or three times purification.  KHI  equates  iddah  khulu'  with  iddah  divorce.  From this  term,  khulu'  is  equated  with  divorce  as  well  as  the  legal consequences that arise, including in this case regarding reducing the number of divorces and in terms of iddah provisions. Keywords: Iddah, KHI,Khulu', Maqasid Asy Syariah

## Abstrak
Sebagai  akibat  dari  perceraian  adalah  adanya  masa menunggu  atau  iddah.  Dalam  pasal  I55  Kompilasi  Hukum Indonesia  waktu  iddah  untuk  perempuan  yang  putus perkawinan  baik  itu khulu‟,  li‟an  dan  fasakh  berlaku  iddah talak.  Untuk  masa  iddah  yang  jatuhkan  suami  kepada  istri adalah  3  kali  quru‟  atau  suci.  Namun  ada  sebagian  ulama yang  berpendapat  mengenai  masa  iddah  seseorang perempuan  yang  cerai  karena  khulu‟  adalah  satu  kali suci.Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  diskriptif  naratif  literature  yang  mengambil kepustakaan  sebagai  sumbernya  dan  wawancara.  Adapun teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
mengingat  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan ( library  research ).  Untuk  menganalisis  data  penulis  akan melakukan  analisa  secara  kualitatif.  Bentuk  analisis  ini dilakukan  dengan  penjelasan-penjelasan,  bukan  berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainya. Metode yang digunakan  dalam  menganalisa  data  ini  menggunakan metode  deduktif  yaitu  “suatu  penelitian  dimana  orang berangkat  dari  pengetahuan  yang  sifatnya  umum,  dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai  suatu  kejadian  yang  khusus.Hasil  penelitian  ini adalahPelaksanaan  masa iddah dalam  pasal  155  KHI  di Kantor Wilayah Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dimulai dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan  Agama  dan  lamanya iddah antara  3  kali  suci sampai  7  kali  suci  dan  Ketentuan Iddah bagi  janda  yang putus perkawinan karena khulu‟ dalam pasal 155 KHI dalam perspektif Maqasid  syariah menurut  Pasal  155  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  adalah  waktu iddah bagi  janda  yang putus  perkawinan  karena khulu' , fasakh dan li'an berlaku iddah talak .  Dari  pasal  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  jelas tidak  terdapat  perbedaan  antara iddah wanita  yang dijatuhkan khulu’ dengan iddah wanita yang dijatuhkan talak oleh  suaminya  yaitu  tiga  kali quru’ atau  tiga  kali  suci.  KHI menyamakan iddah khulu’ dengan iddah talak .  Dari  istilah tersebut  maka khulu’ disamakan  dengan talak begitu  juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan termasuk dalam hal ini  tentang  mengurangi  bilangan talak maupun  dalam  hal ketentuan iddah .
Kata Kunci: Iddah, KHI, Khulu‟, Maqasid Asy Syariah

## PENDAHULUAN
Manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki  dan  perempuan,  yang  mempunyai  perbedaan  dengan  binatang  dan  makhluk lainnya. Di dalam agama Islam, antara  laki-laki dan perempuan terjalin sebuah hubungan pernikahan dengan aturan sesuai syariat hukum Islam dengan akad dan merupakan sebuah ibadah yang sakral.
Dalam  Undang-undang  perkawinan  nomor  1  tahun  74  pasal  38,  hal-hal  yang  tidak diinginkan  dan  disangkakan  dan  di  luar  dugaan  sering  terjadi  dalam  kehidupan  rumah tangga,  seperti  kebahagiaan  atau  permasalahan  rumah  tangga  yang  cukup  kompleks sehngga  lahir  pertengkaran  dalam  rumah  tangga,  yang  merupakan  sebuah  cobaan  dari Allah  SWT.,  tentua  adanya  penyelesaian  yang  baik  sehingga rumah  tangga  tidak  menjadi rusak  namun  terkadang  diantara  keduanya  tidak  menemukan  solusinya,  sehingga  terjadi perceraian. Suatu perkawinan dapat putus tidak hanya karena perceraian namun ada tiga penyebab  sebuah  perkawinan  putus  yaitu  kematian,  perceraian,  dan  atas  keputusan pengadilan.
Menurut Ali Bin Sa‟id Al-Ghamidi (2002:322), hak talak bagi suami diberikan dalam Islam  jika  menginginkan  berpisah  melalui  perceraian,  dan  hak khulu’ bagi  istri  jika menginginkan  berpisah  atau  bercerai  melalui  tebusan  yang  diberikan  pihak  istri  kepada pihak  suami. Talak menurut  istilah  yaitu  putusnya  tali  pernikahan  suami  istri  dan
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan khulu’ adalah tuntutan cerai yang dilakukan oleh  pihak  istri  dengan  membayar  tebusan  dan  menggunakan  lafal  khusus. Bagi  seorang perempuan  yang  putus  perkawinan  atau  bercerai  dengan  suaminya  dalam  bentuk  cerai hidup ataupun cerai mati, sedang hamil atau tidak, semuanya wajib menjalani masa iddah . juga dengan perempuan yang putus perkawinan karena khulu’ juga wajib menjalani masa iddah . Masa iddah dalam  sebuah  perceraian  merupakan  konsenkuensi  yang  pertama  kali muncul .  iddah itu  bermakna  perhitungan  atau  sesuatu  yang  dihitung.  Secara  bahasa,  kata iddah diambil  dari  kata Al-‘udd dan Al-ihsha yang  berarti  bilangan  atau  hitungan,  karena waktu iddah merupakan  bilangan  yang  telah  ditentukan.  Secara  istilah, iddah berarti  masa menunggu  selama  waktu  tertentu  bagi  istri  yang  berpisah  dengan  suaminya.  Al-sayyid Sabiq (1970: 341) mengemukakan bahwa iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya  perempuan  (istri)  menunggu  dan  tidak  boleh  menikah  setelah  wafat  suaminya, atau  setelah  berpisah  dari  suaminya. Dalam  istilah  fuqaha Iddah adalah  masa  menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain (Azzam, 2009:318).
Seorang  wanita  yang  ditalak suaminya  masa iddah yaitu  3  kali  suci  sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228.
ٖۚ ء ٓو ُرُق َتَثََٰهَث ٍَِّهِسُفََأِب ٍَ ۡصَّب َرَتَي  ُتََٰقَّهَطًُۡنٱ َو
Artinya:  „‟ Wanita-wanita  yang  ditalak  hendaklah  menahan  diri  (menunggu)  tiga  kali quru’…’’ (Departemen Agama, 2010:28).
Dalam  hal  ini  ada  beberapa  ulama  yang  berpendapat  mengenai  masa Iddah wanita yang bercerai karena Khulu’ yaitu satu kali quru’ atau satu kali suci, di antaranya dipegang oleh  Utsman,  Ibnu  Abbas,  pendapat  lebih  sahih  dari  Imam  Ahmad,  pendapat  Ishak  bin Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyyah yang mana dasar hukumnya terdapat di dalam sebuah Hadits yaitu:
ٍساَّبَع  ٍِْبِا  ٍَْع - اًَُهَُْع ُ َّ َاَللّ َي ِض َر -
َلىُس َر اَي :  ْتَناَقَف صلى الله عليه وسلم  َّيِبَُّنَا  ْتَتَأ  ٍسْيَق  ٍِْب  ِتِباَث َةَأ َرْيِا  ٌََّأ ( ْفُكْنَا ُِ َرْكَأ يُِِّكَن َو ,  ٍٍيِد  َلَ َو ٍقُهُخ يِف ِّْيَهَع  ُبيِعَأ اَي  ٍسْيَق  ٍُْب  ُتِباَث ! ِ َّ َاَللّ ِ َّ َ اَللّ  ُلىُس َر َلاَق ,  ِو َلَْسِ ْلَْا يِف  َر
صلى الله عليه وسلم
ْىَعََ :  ْتَناَق , ? َُّتَقيِذَح  ِّْيَهَع  ٍَيِّد ُرَتَأ صلى الله عليه وسلم ِ َّ َ اَللّ  ُلىُس َر  َلاَق ) ًتَقيِهْطَت اَهْقِّهَط َو , َتَقيِذَحْنَا  ِمَبْقِا ُِا َو َر ٍتَيا َو ِر يِف َو ُّي ِراَخُبْنَا )اَهِق َلََطِب ُِ َرَيَأ َو ( : َُّن
Artinya :  Dari  Ibnu  Abbas  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  istri  Tsabit  Ibnu  Qais menghadap Nabi  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  dan  berkata:  Wahai  Rasulullah,  aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk  Islam.  Lalu  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  bersabda:  "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu  dan  ceraikanlah  ia  sekali  talak."  Riwayat  Bukhari.  Dalam  riwayatnya  yang  lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya. (Al Asqalani, 2008:1904)
Menurut Albab Fadhlan (2020:54), mengatakan khulu’ boleh dilakukan tanpa adanya campur  tangan  pemerintah  atau  hakim  jika  dirasa  keadilan  bisa  diberikan,  hal  ini disebabkan  karena  kedudukan khulu’ adalah fasakh dan khulu’ itu  seperti  jual  beli  yang saling ridha seperti Iqalah (pembatalan jual beli).
Menurut Edi Kurniawan (2020:165), mengatakan bahwa khulu’ ialah fasakh itu termuat dalam  bab  tentang  kesahihan  dari  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Abbas  yang menyatakan  bahwasanya khulu’ tersebut  ialah fasakh .  Suami  hanya  dapat  tiga  kali melakukan talak kepada istrinya. Apabila khulu’ termasuk talak , maka talak dari suami akan
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
berjumlah  empat  kali  dan  dapat  dirujuk  meski  suami  telah  beberapa  kali  menjatuhkan khulu’ kepada istrinya. Iddah wanita yang telah dijatuhkan khulu’ oleh suaminya adalah satu kali quru’ atau satu kali suci dari haid karena kedudukan khulu’ sebagai fasakh .
Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa khulu’ menurut Imam Hambali adalah fasakh disebabkan  karena  suami  hanya  dapat  tiga  kali  melakukan talak ,  apabila khulu’ termasuk dalam kedudukan talak maka akan bertambah jumlahnya menjadi empat kali talak dan  suami  dapat  melakukan  rujuk  kepada  istrinya.  Sedangkan  di  dalam  pasal  155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu iddah bagi perempuan yang putus perkawinan karena khulu’, fasakh, dan li’an serta ba’in itu berlaku iddah talak (KHI, 2003:47).
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa, menurut pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat perbedaan antara iddah wanita yang dijatuhkan khulu’ oleh suaminya dengan iddah wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci.  Namun  ada  beberapa  ulama  yang  berpendapat  mengenai  masa iddah wanita  yang bercerai karena khulu’ diantaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sahih dari  Imam  Ahmad,  pendapat  Ishak  bin  Rahawaihi,  Imam  Hambali  dan  Ibnu  Taimiyah bahwa masa iddah wanita yang dijatuhkan khulu’ oleh suaminya adalah satu kali quru’ atau satu kali suci.
Dari  uraian  di  atas  terdapat  perbedaan  antara  ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  dengan  pendapat  sebagian  ulama  tentang  masa iddah wanita  yang  bercerai karena khulu’ , yang mana di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa masa iddah wanita  yang  bercerai  karena khulu’ yaitu  tiga  kali quru’ atau  tiga  kali  suci  yang disamakan dengan iddah talak , sedangkan menurut sebagian ulama masa iddah wanita yang bercerai karena khulu’ itu adalah satu kali quru’ atau satu kali suci.
Oleh  karena  itu  ada  beberapa  identifikasi  masalah  dari  pemaparan  dialogis  diatas yang pertama yaitu, apakah yang menjadi alasan hukum dipakainya tiga kali quru’ atau tiga kali  suci  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Masalah  ini  perlu  dikaji  dari  perspektif filosofis hukumnya di dalam kajian usul fiqh .  Dipilihnya kajian ushul fiqih untuk masalah ini karena kajian tentang alasan hukum ( illat Al hukmi ) adalah objek dalam salah satu kajian di dalam ushul fiqih .
Masalah kedua adalah bagaimana analisis maqasid syaraih sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan iddah wanita yang bercerai karena khulu’ adalah tiga kali quru’ atau tiga kali suci. Masalah ini perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah . Ibn  Ashur  memiliki  konsep maqasid  syariah yang  ia  bagi  menjadi  dua  bagian  yaitu Maqasid  Syaraih  Al’ammah dan Maqasid  syariah  Al  khassah .  Menurutnya  untuk  mencapai Syaraih  Al’ammah perlu  diperjuangkan  atau  di  capai  terlebih  dahulu Maqashid  Syaraih  Al khassah .  Aplikasinya  dalam  kajian Khulu’ ini  adalah  bahwa  masalah Khulu’ merupakan masalah  dalam  ruang  lingkup  kajian Maqasid  syariah  Al  khassah tentang  kemaslahatan kepentingan  istri  yang  berdampak  kepada  kemaslahatan  terkhusus  yaitu  lingkungan keluarga.  Kedua,  At  Tahir  Ibn  Ashur  memiliki  konsep  yang  harus  di  penuhi  untuk tercapainya maqasid  syariah ia  membaginya  menjadi  4  hal  yaitu  pertama, Al  fitrah artinya bahwa  ajaran  Islam  atau  syari‟at  Islam  yang  diturunkan  oleh  Allah  SWT.  untuk kemaslahatan  semua  manusia  yang  sesungguhnya  sangat  sesuai  dengan  karakter  dasar manusia itu sendiri. Kedua, Al samahah (toleransi) dengan terjemahan yang lebih bebas, Al samahah dapat diartikan dengan saling mengharga. Ketiga, Al musawah ( egalitarian ) Agama
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
Islam  yaitu  agama  yang  memandang  semua  manusia  di  hadapan  hukum-  hukum Shar’i diberlakukan sama. Keempat, Al hurriyah (kebebasan) sesungguhnya Al hurriyah merupakan turunan  atau  bagian  dari al  fitrah itu  sendiri.  Menurut  penulis  keempat  konsep  diatas penting  untuk  ditetapkan  dalam  hubungan  pernikahan  atau  suami  istri  sehingga  perlu menganalisis  masalah  apakah  sudah  sesuai  dengan  poin-poin  Maqasid  tersebut  (Munir, 2019:92).
Argumentasi pentinganya masalah ini dikaji karena pertama, khulu’ itu berhubungan dengan kepentingan istri dan untuk melindungi hak-hak istri, agar istri tidak terdhalimi dan juga  untuk  menghindari  mafsadat  untuk  istri.  Yang  di  maksudkan  dengan khulu’ yaitu permintaan  cerai  kepada  suami,  kalau  di  dalam  pengadilan khulu’ itu  sama  dengan  cerai gugat.  Masalah  ini  perlu  dipecahkan  secara  mendalam  agar  penerapannya  sesuai  dengan Maqasid  syariah ,  jangan  sampai  hukum  yang  diterapkan  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang telah ditetapkan.
Kedua, yaitu tentang salah satu tujuan dari pernikahan yang mana setiap masyarakat yang  membangun  rumah  tangga  pasti  mengharapkan  atau  menginginkan  rumah  tangga yang sakinah , mawaddah ,  dan warahmah .  Dalam  sebuah  keluarga  perlu  ada  saling  menjaga satu sama lain antara suami dan istri, untuk itu kemudian diaturlah di dalam hukum Islam hak khulu’ untuk  istri  dan  hak talak untuk  suami. Khulu’ dimaksudkan  untuk  mencegah kesewenangan suami terhadap istri, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri pernikahan. Bahkan khulu’ dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat  telah  hilangnya  rasa  cinta  kepada  suaminya  walaupun  sang  suami  tidak melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  menyakiti  istrinya.  Begitu  juga talak diatur  agar  istri juga berhati-hati agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap suami.
Berdasarkan  deskripsi  dialogis  diatas  penulis  perlu  mengkaji  lebih  dalam  tentang tenggang masa iddah wanita kerena khulu’ dalam pasal 155 KHI analisis maqasid asy syariah At-Tahir Ibn Ashur.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  jenis  penelitian pustaka  ( library  research )  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  data-data  yang  telah dikumpulkan  meliputi  teori  konsep  dan  ide  (Menurut  Maleong,  2006:4). Oleh  karena  itu, data  yang  penulis  jadikan  sebagai  bahan  penelitian  berasal  dari  sumber  tertulis  dengan mempelajari  dan  menelaah  bahan  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  akan dibahas.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian Kualitatif, metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data dan penelitian ilmu social (Mastuhu, 2000:199). Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Simo  Kabupaten Boyolali
Sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang lazimnya diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder:. Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Penulis  menggunakan  UU,  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  kitab  fiqih  Maqashidus  Syari‟ah Al  Islamiyah.  Sumber  data  sekunder  merupakan  data  yang  berasal  dari  kepustakaan. Penulis  mengambil  beberapa  sumber  bacaan  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  akan dibahas dan melengkapi data primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan internet.
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan ( library research ), maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-  tahapan  sebagai  berikut:  Menggunakan  buku-buku  atau  bahan  bacaan  yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku- buku  atau  bahan  bacaan  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti.Membaca  dan menelaah  serta  mengelolah  buku-buku  atau  bahan  bacaan  yang  ada  kaitannya  dengan masalah yang diteliti.
Metode  pengolahan  data  adalah  metode  dalam  penelitian  setelah  semua  data-data terkumpul.  Metode  ini  ditujukan  untuk  menyusun  setiap  data  yang  diperoleh  dan menggabungkan  dengan  data-data  lainnya  agar  menjadi  data  penelitian  yang  valid.  Pada proses  pengolahan  data  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilewati  yaitu:  Reduksi  data, Mereduksi  data  berati  merekam  data  yang  telah  diperoleh  dengan  jumlah  yang  banyak sehingga  akan  dipilih  hal  hal  yang  utama  saja  serta  memfokuskan  data  di  ahal  hal  yang penting,  dicari  tema  dan    polanya  sesuai  dengan  format.  Setealh  reduksi  data  selesai  di lanjutkan  dengan  Penyajian  data,  Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya mendisplay  data.  Display  data  artinya  mengolah  data  yang  masih  mentah  atau  yang setengah  jadi  yang  sudah  dalam  bentuk  tulisan  dan    mempunyai  alur  yang  cukup  jelas sehingga  memudahkan dalam  penarikan  kesimpulan. dalam  hal  ini  dalam  penyajian  data mampu dilakukan melalui uraian singkat. Langkah terakhir yaitu Kesimpulan, kesimpulan dalam rangka analisis data kuantitatif secara esensial berisi tentang uraian semua kategori tema yang sudah terselesaiakan disertai data wawancaranya.
Setelah  melewati  tahap  pengolahan  data  langkah  selanjutnya  adalah  Untuk menganalisis  data  penulis  akan  melakukan  analisa  secara  kualitatif.  Bentuk  analisis  ini dilakukan  dengan  penjelasan-penjelasan,  bukan  berupa  bentuk  angka-angka  statistic  atau angka  lainya.  Metode yang digunakan dalam menganalisa  data  ini  menggunakan  metode deduktif  yaitu  “suatu  penelitian  dimana  orang  berangkat  dari  pengetahuan  yang  sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian  yang  khusus.  Kaitan  dengan  skripsi  ini  adalah,  metode  deduktif  ini  digunakan pada saat mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, iddah wanita karena ba’in , serta Kompilasi Hukum Islam, maqasid syariah at-tahir ibn ashur, tentang suatu konsep, teori ataupun  pendapat  tentang  perbedaan  atau  persamaan  hukum  yang  terkait  dengannya, kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran dan kepastian yang ada (Mulyana, 2001:41).

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  masa Iddah dalam  pasal  155  KHI  di  Kantor  Wilayah  Urusan  Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali
`Iddah Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Iddah  berarti  waktu    menanti (lamanya 100 hari) bagi Perempuan yang ditalak suaminya, (Ahmad, 2009:903) Pelaksanaan masa `Iddah dalam  pasal  155  KHI  di  Kantor  Wilayah  Urusan  Agama  Kecamatan  Simo Kabupaten  Boyolali  adalah  terjadinya  perceraian  adalah  tanggal  yang  tercantum  dalam induk  kalimat,  bukan  dalam  anak  kalimat.  Tanggal  yang  tercantum  dalam  induk  kalimat adalah tanggal terjadinya perceraian yang sekaligus sebagai tanggal akta cerai. Sedangkan tanggal yang tercantum dalam anak kalimat adalah tanggal putusan atau penetapan yang
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
digunakan  sebagai  dasar  pernyataan  telah  terjadinya  perceraian.  Jadi,  tanggal  terjadinya perceraian  adalah  sama  dengan  tanggal  dikeluarkannya  akta  cerai  dan  pada  tanggal  itu „ `Iddah dimulai.
Perkawinan  bertujuan  untuk  selama-lamanya,  tetapi  karena  sebab-sebab  tertentu dapat  saja  terputus  di  tengah  jalan,  salah  satu  penyebabnya  adalah  kesulitan  ekonomi. Dalam  hal  pemenuhan  nafkah  dan  kebutuhan  hidup  sering  membuat  kehidupan  rumah tangga  menjadi  kurang  bahagia,  sehingga  tidak  sedikit  suami  mengandalkan  si  istri sehingga memicu pertengkaran setiap hari dan istri merasa terzhalimi secara lahir maupun batin, demikian juga anak.
Setelah penulis melakukan wawancara kepada Bapak H. Haryanto Budi Utomo, S.Ag., MM sebagai kepala KUA Kecamatan Simo mengenai penentuan awal masa `Iddah , penulis memperoleh  kejelasan  bahwa  ada  beberapa  faktor  pertimbangan  yang  menjadikan  KUA Simo mengambil kebijakan dalam menentukan awal masa `Iddah . Aturan awal masa `Iddah merupakan  salah  satu  pembaharuan  hukum  yang  bersifat  administratif.  Tujuan  dari pembaharuan  ini  adalah  agar  tercipta  tertib  administrasi  sehingga  dapat  memberikan kepastian  hukum  kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Penentapan  awal  masa `Iddah dalam  KHI  hanya  diatur  secara  umum, yang diatur  secara  terperinci  hanya durasi `Iddah . Dahulu `Iddah dihitung  sejak  terjadinya  penetapan,  karena  dianggap  secara  hakikat putusnya  perkawinan  dimulai  sejak  penetapan.  Pada  saat  ini  awal `Iddah dihitung berdasarkan  berdasarkan  redaksi  kalimat  dalam  akta  cerai.  Redaksi  kalimat  dalam  Model A.III.3 (akta cerai) adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Tabel Cerai Gugat Bulan Januari 2023
Dari tabel di atas terjadi 5 peristiwa cerai gugat di KUA Kecamatan Simo, berikut ini penjelasannya:
a. Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Kabupaten
Boyolali nomor 25/1/2023,0066/Pdt.G/2023/PA.Bi,  melalui  pertimbangan  hakim,  bahwa  penggugat (Istri) menerangkan tergugat (Suami) telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan setiap hari terjadi pertengkaran. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat tidak bisa lagi disatukan. Pada kasus ini Wahyudiyanto bersedia melalukan perceraian namun memninta  syarat  meminta  sejumlah  uang  namun  tidak  disebutkan  di  majlis  sehingga pada putusan ini majlis mengkategorikan sebagai gugatan cerai Bain bakda duhul maka massa `Iddah dimulai  saat  putusan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali dikeluarkan yaitu masa ` Iddahnya 7 kali suci.
No No Putusan Penggugat Alasan Cerai Masa Iddah 1.  25/1/2023,0066/P.dt.G/2023/P.A.Bi  Eva Widya S Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 7 x Suci 2.  18/1/2023,0022/ P.dt.G/2023/PA.Bi  Marlina S Perselisihan dan Pertengkaran 6 x Suci 3.  19/1/2023,004/P.dt.G /2023/ PA.Bi Evita Febriana Pertengkaran dan perselisihan terus menerus 5 x Suci 4.  19/1/2023,1408/P.dt.G/2023/ PA.Bi Siti Suriyatun Pertengkaran dan perselisihan terus menerus 4 x Suci 5.  11/1/2023,1382/ P.dt.G/2023/PA.Bi  Trisni Warni Pertengkaran dan perselisihan terus menerus 3 x Suci
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
b. Sama halnya pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali nomor 18/1/2023,0022/Pdt.G/2023/PA.Bi, tergugat melalui pertimbangan hakim karena masalah  ekonomi dan  tidak  bisa  dilakukan  mediasi  untuk menyatukan  mereka berdua dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menurut maka maka hakim memutuskan bahwa  perceraian  ini  adalah  bain  dan  masa ` Iddahnya  dimulai  dikeluarkan  putusan Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali  yaitu  masa ` Iddahnya  6  kali  suci  walaupun tergugat Leo Viska Wijaya meminta beberapa syarat namun syarat tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
c. Begitu juga putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Boyolali nomor 19/1/2023,0014/Pdt.G/2023/PA.Bi,  tergugat  Sigit  Guntoro  melalui  putuusan  hakim mengingat keduanya  tidak  bisa disatukan  karena adanya  pria  lain  sebagai  teman  kerja dan  setiap  hari  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  selalu  terjadi  perselisaihan dan pertengkaran maka hakim mengkategorikan sebagai gugatan cerai Bain bakda duhul maka  massa `Iddah dimulai  saat  putusan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali dikeluarkan yaitu masa ` `iddahnya 5 kali suci.
d. Pada kasus putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Boyolali nomor 25/1/2023,1408/Pdt.G/2023/PA.Bi,  tergugat  Suroto  melalui  putusan  hakim  bahwa keduanya tidak bisa disatukan dengan alasan ekonomi yang memicu pertengkaran dan perselisihan walaupun si tergugat mengajukan beberapa syarat dan diselesaikan secara kekeluargaan  di  luar  sidang  dan  dikuatkan  dengan  adanya  ketidakmampuan  tergugat untuk memenuhi tuntutan ekonomi istri maka hakim mengkategorikan sebagai gugatan cerai  Bain  bakda  duhul  maka  massa `Iddah dimulai  saat  putusan  Pengadilan  Agama Kabupaten Boyolali dikeluarkan yaitu masa ` Iddahnya 4 kali suci.
e. Sedangkan  pada  putusan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali  nomor 11/1/2023,1382/Pdt.G/2022/PA.Bi,  tergugat  Kuswanto  melalui  putusan  hakim mengingat  karena  faktor  kedekatan  dengan  seorang  wanita  lain  yang  menyebabkan pertengkaran  dan  perselisihan  maka  gugatan  cerai  ini  dikategorikan  sebagai  gugatan cerai  Bain  bakda  duhul  maka  massa `Iddah dimulai  saat  putusan  Pengadilan  Agama Kabupaten Boyolali dikeluarkan yaitu masa ` Iddahnya 3 kali suci.
Dalam  memutuskan  perkara  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali Kabupaten  boyolali  sebagaimana  tertera nomor gugatan di  Pengadilan  Agama Kabupaten Boyolali Kabupaten boyolali adalah sebagai berikut:
a. Perkara ini adalah perkara percaraian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang no. 3 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang- Undang no. 50 tahun 2009, yang berbunyi:
“Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus, dan  menyelesaikan  perkara  tingkat  pertama  di  bidang:  Perkawinan,  Waris,  Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari‟ah
b. Perkara  perceraian  adalah  termasuk  dalam  sengketa  perdata,  sesuai  dengan  ketentuan PERMA  no.  1  tahun  2016,  adalah  semua  sengketa  yang  diajukan  ke  Pengadilan  wajib terlebih  dahulu  diupayakanpenyelesaian  melalui  Mediasi,  sebagaimana  tertera  dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang ini, yang berbunyi:
“Para Pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.”
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
c. Penggugat dan tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Simo  Kabupaten  Boyolali  juga  bertempat  tinggal  di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Boyolali, maka menjadi tugas dan  wewenang  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali  Boyolali,  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  dan  (2)  jo.  Pasal  73  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  dan  perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan 98 Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989:
1) Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  yang  daerah hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  penggugat,  kecuali  apabila  penggugat  dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2) Dalam  hal  penggugat  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  gugatan  perceraian  diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3) Dalam  hal  penggugat  dan  tergugat  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  maka  gugatan diajukan  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Boyolali.” Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:
1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a) Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali bagi mereka yang beragama Islam;
b) Pengadilan Umum bagi lainnya.” Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:
“Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  suami  atau  isteri  atau  kuasanya  kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:
“Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya  pada  Pengadilan  Agama Kabupaten Boyolali,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”
d. Terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak awal tahun yang disebutkan sampai sebelum diputusnya perkara yaitu tanggal 16 maret  2023  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  selama  kurang  lebih  3  tahun, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari  tujuan  perkawinan  dan  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  sehinggan  tujuan pernikahan  untuk  membina  keluarga  sakinah,  mawadah,  warahmah  sebagaimana dimaksud  pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam telah tidak terwujud.12 Bunyi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:
“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:
“Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
e. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Catatan  Perubahan  Status  Perkawinan  anatara Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah  bercerai,  maka  talak  Tergugat  terhadap Penggugat  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali  adalah  talak yang  kesatu,  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  c  Kompilas  Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba‟in shughra, yang berbunyi:
“Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
1) Talak yang terjadi qabla al dukhul;
2) Talak dengan tebusan atahu khuluk;
3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali.”
2. Ketentuan Iddah bagi  janda  yang  putus  perkawinan  karena  khulu’  dalam  pasal  155

## KHI dalam perspektif Maqasid syariah
Bagi  seorang  perempuan  yang  putus  perkawinan  atau  becerai  dengan  suaminya dalam  bentuk  cerai  hidup  ataupun  cerai  mati,  sedang  hamil  atau  tidak,  semuanya  wajib menjalani masa  iddah.  Demikian  juga dengan  perempuan yang  putus  perkawinan  karena khulu‟  juga  wajib  menjalani  masa  iddah.  Khulu‟  berasal  dari  kata  khala‟a  yang  berarti menanggalkan.  Khulu‟  adalah  Masdar  dari  khala‟a  seperti  khatha‟a,  yang  artinya menanggalkan. Dalam kitab Tanwirul Qulub diterangkan bahwa Khulu‟ adalah lafadz yang menunjukkan  atas  perpisahan  dengan  „iwadh  yang  diinginkan  yang  manfaatnya  Kembali kepada  suami  (Amin,  2005:357)Masalah  yang  muncul  adalah  berapa  lama  seorang perempuan  yang  putus  perkawinan  karena  khulu‟  harus  menjalani  masa  iddah.  Kata “kompilasi”  berasal  dari  Bahasa  latin  compilare  yang  mempunyai  arti  mengumpulkan bersam-sama,  seperti  mengumpulkan  peraturan-peraturan  yang  tersebar  berserakan dimana-mana.  Dalam  Bahasa  Ingggris  ditulis  “compilation”  (himpunan  undang-undang), dan  dalam  Bahasa  belanda  ditulis  “compilatie”  (Kumpulan  dari  lain-lain  karangan), (S.Wojowasito, 1992:123). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ` Iddah dikenal dengan istilah waktu tunggu, ketentuan iddah atau waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum tercantum dalam pasal 153 yaitu:
a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
1) Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  walaupun  qobla  al  dukhul,  waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari (seratus tiga puluh) hari
2) Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  waktu  tunggu  bagi  yang  masih  haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari
3) Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  sedang  janda  tersebut  dalam  keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan (Wahyu, 2010:61);
c. Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  sedang  janda  tersebut  dalam  keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus  perkawinan  karena  perceraian  sedang  antara  janda  tersebut  dengan  bekas suaminya qobla al dukhul.
d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya  Putusan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Boyolali  yang  mempunyai  kekuatan
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
e. Waktu  tunggu  bagi  istri  yang  pernah  haid  sedang  pada  waktu  menjalani  iddah  tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.
f. Dalam  hal  keadaan  pada  ayat  5  bukan  karena  menyusui,  maka  iddahnya  selama  satu tahun,  akan  tetapi  bila dalam  waktu  tersebut  ia  haid  kembali,  maka  iddahnya menjadi tiga kali waktu suci

## KESIMPULAN
Setelah penulis membahas pada uraian di atas maka dapat disimpulkan:
a. Pelaksanaan  masa iddah dalam  pasal  155  KHI  di  Kantor  Wilayah  Urusan  Agama Kecamatan  Simo  Kabupaten  Boyolali  dimulai  dengan  dikeluarkannya  putusan Pengadilan Agama Boyolali dan lamanya iddah antara 3 kali suci sampai 7 kali suci.
b. Ketentuan Iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu‟ dalam pasal 155 KHI dalam  perspektif Maqasid  syariah menurut  Pasal  155  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) adalah  waktu iddah bagi  janda  yang  putus  perkawinan  karena khulu' , fasakh dan li'an berlaku iddah talak .  Dari  pasal  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  jelas  tidak  terdapat perbedaan  antara iddah wanita  yang  dijatuhkan khulu’ dengan iddah wanita  yang dijatuhkan talak oleh suaminya yaitu tiga kali quru’ atau tiga kali suci. KHI menyamakan iddah khulu’ dengan iddah talak . Dari istilah tersebut maka khulu’ disamakan dengan talak begitu  juga  dengan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  termasuk  dalam  hal  ini  tentang mengurangi bilangan talak maupun dalam hal ketentuan iddah .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulloh  Munir.  (2019). konsep  perceraian  didepan  sidang  pengadilan  preskriptif  maqasid  Al- syariah Ibnu Ashur . Journal of Islamic Family Law Volume 3, No. 2 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. ( 2009).  Maqasid Syariah. Jakarta: Amzah Alamintaha,  Rosika  Wahyu.(2919)  “Studi  Analisis  terhadap  pasal  155  KHI  tentang ketentuan  iddah  bagi  janda yang  putus perkawinan  karena  khulu‟,”  Fakultas  syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang
Ali Bin Sa‟id Al-Ghamidi.( 2002). Fiqih Wanita. Jakarta: Aqwam
Dapertemen Agama. (2005). Ilmu Fiqih. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
Dedy Mulyana. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Edi  Kurniawan  dkk.  (2020).  khulu‟  Menurut  Imam  Syafi‟I  dan  Imam  Hanbali.  The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 10, Nomor 01
Fadhlan,Albab.(2020).Ulul,  khulu‟  menurut  imam  Syafi‟I  dan  imam  Hambali.Universitas Islam  Negeri  Sulthan  Thaha  Saifuddin  Jambi:Fakultas  Syariah  program  studi Perbandingan mahzab
Faizal , Aliey.(2012).Kitab Nikah. https://alieyfaizal.wordpress.com/2012/06/22/bab-khulu/ Majelis Ulama Indonesia.(2003).Kompilasi Hukum Islam (KHI).Jakarta: Permata Press Mastuhu  dkk.(2000).Manajemen  Penelitian  Agama  perspektif  teoritas  dan  praktis.  Jakarta:
Badan Litbang Agama.
Meleong, Lexy J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muhammad Azzam, Abdul Aziz. et.all.( 2009). Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah. S.Wojowasito. (1992). Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta: PT Ichtiar Baru Fan Hoeve. Summa,  Muhammad  Amin.  (2005).  Hukum  Keluarga Islam  di  Negara  Islam.  Jakarta:  Raja
1,2,3 Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta

## Grafindo Persada
Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.
Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Pasal  63  Ayat  1  Tentang Pengadilan Agama Islam, Bandung: Citra Umbara.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  1989  Pasal  73  Tentang  Peradilan Agama, Bandung: Citra Umbara.