Vol. 5, 1 (June, 2024), pp. 1661-1670 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169
Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  dalam  Meningkatkan  Mutu  Guru  di  SMP  Kecamatan  Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
Muh. Ali Kilbaren 1 , R. Kempa 2 , Sumarni Rumfot, 3
1 Universitas Pattimura; Indonesia; kilbarenali16@gmail.com
2 Universitas Pattimura, Indonesia; rudolfkempa@gmail.com
3 Universitas Pattimura, Indonesia; sumarnirumfotmarni@gmail.com

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Teacher Quality Policy Implementation Policy  implementation  in  principle  is  a  way  for  a  policy  to  achieve  its goals. The implementation process will vary depending on the nature of the  policy  being  implemented.  Different  decisions  will  show  the characteristics,  structures  and  relationships  between  the  factors  that influence  the  implementation  of  public  policy  so  that  the implementation  process  will  also  experience  differences.  The characteristics of education  policy include (1) having goals, (2) having formal legal aspects, (3) having operational concepts. Compiled by the authorities, the formulator has capacity in the field of education, can be measured  and  evaluated,  has  a  systematic  formulation,  and  is prioritized. Policy implementation is seen in a broad sense, which is the stage of the policy process immediately after the enactment of the law. Implementation is seen broadly as having the meaning of implementing laws in which various actors, organizations, procedures and techniques work  together  to  carry  out policies  in  an  effort  to  achieve  the  goals  of policies  or  programs.  Implementation  of  school  quality  assurance  is  a government policy to improve the quality of education. Implementation of a quality assurance system in primary and secondary education refers to standards according to applicable regulations. The results of the study show that the planned policies related to aspects of quality improvement do not indicate the direction and targets that must be achieved, this is due to the techniques and strategies in the formulation of policies related to programs that show a focus on solving educational problems related to quality. The quality of education is influenced by the competence of teachers  while  the  academic  qualifications  of  teachers  are  at  the secondary  school  level  (97.0%)  for  elementary  schools  (69.4%)  for elementary schools (38.6%) for S1. For the level of certification (PAUD has been certified 0% - not yet certified 99.5%) School (Elementary has been  certified  6.8%  -  has  not  been  certified  93.2%)  and  Secondary Education (certified 8.3% and not yet certified 91.7 %).

## Article history:
Received 2024-03-27
Revised 2024-05-17 Accepted 2024-06-30
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Corresponding Author: Muh. Ali Kilbaren Universitas Pattimura; Indonesia; kilbarenali16@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dasaranya  implementasi  kebijakan  merupakan  proses  yang  sangat  menentukan  sekaligus menenangkan. Proses ini menjadi disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan pemerintah lewat dinas teknis yaitu dinas pendidikan dalam pengembangan mutu pendidikan adalah dapat dilihat  pada bagaimana implementasinya.  Rumusan  kebijakan  yang  dibuat  bukan  hanya  sekedar  berhenti  pada  tataran rumusan  suatu  kepentingan,  melainkan  harus  secara  fungsional  dilaksanakan.  Sebaik  apapun  akan dapat dirasakan manfaanya, jika sudah di implementasikan, akan lebih bermanfaat.
Konteks perencanaan program yang menjadi kebijakan pendidikan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan  serta  aspek  peningkatkan  mutu  guru,  pada  beberapa  kasus  yang  ditemukan  meliputi sebaran  guru  disemua  jenjang  pandidikan  tidak  memenuhi  aspek  pemerataan  guru,  hal  ini sebagaimana menumpuknya guru pada daerah pusat kota sedangkan di daerah yang jauh dari  pusat kota masih terdapat kekurangan guru. Ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola pendidikan masih dibawah standar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minimnya keberpihakan stakeholder terhadap  kebijakan  pengelolaan  pendidikan  berkaitan  dengan  tata  kelola  peningkatan  kualitas  dan mutu guru di Kabupaten Seram Bagian Timur, Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan konsistensi sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah terkait dengan tata kelola pendidikan sebagai strategi perencanaan dalam mengimplementasikan program pendidikan.
Pemerataan guru dan kualifikasi guru pada semua jenjang pendidikan perlu dilakukan melalui analisis kebutuhan dan strategis yang direncanakan. melalui pengawasan, evaluasi serta peran serta lembaga yang  berkaitan dengan pendidikan agar  mampu meningkatkan sumber daya manusia dan mutu  pendidikan  khusus  Seram  Bagian  Timur,  agar  sejajar  dengan  kabupaten  kota  lain  di  Maluku. Indikator utama dari lemahnya tata kelola pendidikan sebagaimana telah di jelaskan di dalam Undang- undang  sulit  diwujudkan  sebab  interfensi  atau  kebijakan  politik  sangat  tinggi  dan  berpengruh terhadap kualifikasi guru serta peningkatan kualitasnya.
Sebagaimana  komitmen  pemerintah  daerah  melalui  pernyataan  Visi  Misi  pemerintah  daerah sebagai pemegang kebijakan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Seram Bagian Timur  yang  maju,  nyaman  serta  mendorong  peningkatan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang Berbudaya,  Religius,  Nasionalis,  Kompetitif  dan  Berdaya  Saing.  Oleh  karena  itu  pembangunan pendidikan maupun pembinaan kepemudaan dan olahraga di dinas harus terprogram dan terencana secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan  implementasi  kebijakan  yang  pertama  dapat  dilihat  secara  sistem  ( input,  proses,  output dan outcome ) yang tertuang pada Roadmap Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur No. 314 Tahun 2016 pada Tanggal 07 September Tahun 2016, berdasrkan kondisi pendidikan dasar dan menengah pertama di Kabupaten Seram Bagian Timur, jika ditinjau berdasarkan 27 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) masi banyak yang perlu dibenahi.  Mesti juga diakui bahwa  hasil  upaya  pemerintah  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  Mutu  Pendidikan  telah memaksimalkan sumber-sumber dana yang tersedia sehingga pemenuhan 27 indikator SPM sebagian telah terpenuhi baik 14 indikator melalui dana APBD langsung maupun 13 indikator melalui dana BOS pada  satuan  pendidikan.  Upaya-upaya  Pemerintah  Daerah  mesti  juga  diberi  penghargaan  karena pemenuhan  SPM  sebagai  bentuk  tanggung  jawab    Pemerintah  Daerah  pada  indikator  (IP1)  hampir maksimal.
Hasil penelitian yang menggunakan sistem sampling dilakukan oleh tim SPM dengan melibatkan pengawas  sekolah  Dinas  Pendidikan  Kebudayaan  Pemuda  Dan  Olahraga  Kabupaten  Seram  Bagian Timur, menggambarkan bahwa indikator pemenuhan SPM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ( IP 1-14 ) rata-rata baru mencapai di atas 60%. Sedangkan pemenuhan  jenjang  SD/MI  dan  SMP/MTs  pada  setiap  indikator  yang  merupakan  tanggung  jawab sekolah/  madrasah  (  IP15-27  )  baru  rata-rata  dibawah  45  %.  Ini  menggambarkan  bahwa  satuan pendidikan  belum  sepenuhnya  mencermati  permasalahan-permasalahn  internal  yang  kemudian dicarikan pemecahan masalahnya.
Permasalahan  pendidikan  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  dari  sisi  peningkatan  mutu  guru terletak  pada  konteks  sumber  daya  pendidikan  yang  dapat  disebut  sebagai  manajemen  pendidik (guru)  dan  tenaga  pendidik  (tenaga  adminstrasi).  Dalam  sebuah  lembaga  pendidikan  pendidik mempunyai tugas yang hampir tidak dapat dibedakan, sebab sama-sama bekerja dalam lembaga yang sama yaitu pada lembaga pendidikan.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini  adalah  7  Informan  utama  dan  ditambah  dengan  2  informan  pendukung  diantaranya.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian antara lain : Observasi, Wawancara, dan Dokumen. Pemeriksaan keabsahan data  antara lain (1) Kepercayaan, (2) Keteralihan, (3) kebergantungan, dan (4) Kepastian. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah  terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam menyediakan tenaga pendidik
Dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  sejalan  dengan  visi Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan visi Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda  Dan  Olahraga  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  mempunyai  visi  tahun  2021-2026  untuk menghasilkan insan SBT yang cerdas, dengan  Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirumuskan visi Dinas  Pendidikan  Kebudayaan  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  yakni terwujudnya  kualitas  pendidikan  pemuda  dan  olahraga  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  luhur budaya. Salah satu kewenangan dinas pendidikan sebagaimana tertuang dalam undang-undang yang mengatur tentang tugas pemerintah daerah dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah kemudian  diperkuat  dengan  undang-undang  otonomi  daerah,  maka  tugas  tugas  dinas  pendidikan lebih  terarah  dan  fokus  pada  urusan  bidang  pendidikan.  Melalui  pelimpahan  kewenangan  tersebut dinas  pendidikan  dapat  menyiapkan  segala  kebijakan  dan  langkah-langkah  strategis  dalam  menata mutu  guru  di  daerah  Diketahui  bahwa  kebijakan  yang  menjadi  fokus  atau  kebutuhan  utama  yang harus  diperhatikan  dimana  awal  dari  proses  perjalanan  kabupaten,  hal  yang  pertama  adalah bagaimana mengurus sumber daya manusia melalui kebijakan dan tata kelola pendidikan yang tepat. Maka  pada  saat  itu  Pemerintah  Daerah  melakukan  kerja  sama  dangan  beberapa  perguruan  tinggi melalui tugas belajar.
Sasaran  implementasi  kebijakan  yang  dimaksud  disini  adalah  kegiatan  atau  aktifitas  yang berkaitan  dengan  peningkatan  mutu  pada  suatu  daerah,  yang  menjadi  tujuan  dari  kebijakan  itu dirumuskan,  dari  penjelasan  dalam  hasil  kutipan  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  untuk melaksanakan kegiatan berhubungan dengan mutu pada suatu jenjang pendidikan dapat dipisahkan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, oleh karena sangat tidak efektif dalam pembinaan maka dibutuhkan peran unit pelaksana tugas dinas dilingkup kecamatan.
Sementara kebijakan yang menjadi fokus dinas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen dari hasil oservasi dan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa apa yang menjadi kebijakan  yang  di  implementasikan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  saat  ini,  hal  ini  juga ditemukan dalam kajian dokumen dimana program kerja dinas tahun 2022 lebih banyak fokus pada kegiatan kepemudaan, mengingat undang-undang ini membahas soal kompetensi yang wajib dimiliki oleh  guru.  Implementasi  biasanya  terkait  dengan  suatu  kebijaksanaan  yang  ditetapkan  oleh  suatu lembaga  atau  badan  tertentu  untuk  mencapai  satu  tujuan  yang  ditetapkan.  Penjelasan  dalam  hasil wawancara di atas maksudnya pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di dalam pasa l 8 “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan  untuk mewujudkan  tujuan pendidikan nasional kemudian di dalam pasal 10 menjelaskan  bahwa  kompetensi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8  meliputi  kompetensi
pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial  dan  kompetensi  profesional  yang  diperoleh melalui pendidikan profesi.
Untuk  meningkatkan  sinergitas  pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  daerah  di  bidang Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan  Olahraga maka sesuai rencana kerja tahun 2022 yang mengacu pada  program  pengembangan  karir  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan  pada  satuan  pendidikan sekolah dasar melalui pemberian beasiswa berjenjang bagi guru berkualifikasi non sarjan ke S1 dan S1 ke S2 dengan nilai yang di tentukan berdasarkan rencana kerja dinas.
Kebijakan Implementasi dinasi pendidikan dalam melaksanakan program pengembangan mutu guru. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan, atas kebijakan yang direncanakan untuk menjawab suatu kebutuhan dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah peningkatan mutu guru. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat  mencapai  tujuannya,  tidak  lebih  dan  kurang.  Menurut  Joko  Purnomo  (2020:2)  mengutip pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi itu memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan.
Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk menjadikan kebijakan menghasilkan  keadaan  yang  direncanakan.  Mengingat  makna  dan  sifat  implementasi  yang  dapat dipahami dari berbagai dimensi, maka tahap ini sendirinya menunjukkan signifikasinya. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kenyataanya, proses yang terlihat sederhana itu, sesungguhnya justru tidak sederhana.
Hasil penelitian yang berhubungan dengan implementasi kebijakan peningkatan mutu guru pada Dinas  pendidikan  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  untuk  secara  teoritis  tidak  menunjukkan  bahwa kebijakan  yang  selama  ini  dilakukan  tidak  melalui  kajian  dan  analisis,    Dengan  demikian  upaya meningkatkan mutu pendidikan, ada tiga faktor yang perlu diperhatikan yakni; (1) kecukupan sumber- sumber  pendidikan  seperti  mutu  tenaga  kependidikan,  biaya  dan  sasaran  belajar.  (2)  mutu  proses belajar yang mendorong siswa belajar secara efektif, dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sebagai indikator peningkatan mutu pendidikan di Sekolah dapat dilihat dari mutu lulusan, kualitas guru, sistem manajemen kepala sekolah, staf administrasi, proses pembelajaran, sarana  dan  prasarana,  implementasi  kurikulum  serta  sistem  penilaian  dan  lainnya.  Karena  itu keterlibatan masyarakat sebagai bagian integral dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat menjalin sinergitas,  berkolaborasi  membina  dan  mengembangkan  mutu  pendidikan  di  sekolah  seoptimal mungkin sesuai standar yang telah ditetapkan.
Penjelasan dari beberapa sumber di atas menunjukkan bahwa dinas pendidikan kurang tanggap terhadap  perkembangan  pendidikan,  dilihat  dari  keadaan  ini  serta  melalui  kajian  dokumen  yang dipaparkan  sebelumnya  maka  disini  disimpulkan  bahwa  sekolah  berinisiatif  melakukan  kegiatan berhubungan dengan peningkatan mutu dan sebaran guru yang memiliki kompetensi merata di semua jenjang pendidikan.
Tabel: 1 Data Status Guru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
No. Jenjang Pendidikan Status Pegawai PNS Non PNS 1. PAUD 7,6% 92,4% 2. SD 6,8% 93,2% 3. SMP 39,0% 61,0%
Diketahui  dari  tabel  di  atas  yaitu  untuk  jenjang  pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  guru berstatus  ASN  sebesar  39,0%  sedangkan  guru  berstatus  Non  ASN  sebesar  61,0%,  terindikasi  tenaga honor cukup tinggi dan status honur tidak disebut apakah kontrak daerah, propinsi atau P3K. Strategi
dinas dalam penataan mutu guru melalui reward dan apresiasi untuk mendorong guru dan sekolah lainya agar berpartisipasi dalam program peningkatan mutu.
Hasil kajian dokumen Rencana Stratgis (RENSTRA) dan dokumen Rencana Kerja (RENJA) dinas Tahun 2022 dapat disampaikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel: 2 Rencana Kerja Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 20220
Kode Uraian Bidang Loka si Keluaran Kegiatan/ Tolak Ukur Target Hasil Kegiatan/To lak Ukur Pagu Indikatif Prakira an Maju Tahun 2023 Penyediaan Pendidik  dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkat an Tenaga Pendidiki Kegiata n Kegiatan Penjaringan Tenaga GTT 300.000.00 0 400.000. 000 Pengambanga n Karir Pendidik  dan Tenaga Kependidikan Pada  Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidika n Gratis Bagi Tenaga Pendidik Kegiata n Pemberian Beasiswa Berjenjang Bagi Guru Berkualifikas i  non  sarjana ke  S1  dan  s1 ke s2 600.000.00 0 700.000. 000 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 15 Keca mata n Monitorin g dan Evaluasi Organisas i  Pemuda Tingkat Sekolah Kegiata n Monitoring Pendataan Organisasi Kepramukaa n Pada sekolah SD dan SMP 250.000.00 0 300.000. 000
Sumber: Analisis Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2022.
Kajian dalam penelitian ini menjadikan fokus pembahasan meliputi kegiatan identifikasi hal-hal pokok  dan  umum  ke  dalam  analisis  permasalahan  penelitian  meliputi  implementasi  kebijakan pemerintah  daerah  serta  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas  mutug  guru memebutuhkan tanggung jawab dinas pendidikan untuk merumuskan langkah-langkah dan strategis dalam melakukan penataan terhadap mutu guru khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Guru bermutu adalah guru yang memenuhi atau melampaui standar kualifikasi akademik dan kompetensi  guru  dan  mampu  mengakualisasikannya  dalam  pelaksanaan  tugas  profesionalnya. Ketersediaan  guru  bermutu  perlu  diupayakan  melalui  berbagai  program  seperti  pendidikan  (studi lanjut), oleh karena itu keaktifan organisasi tehnis seperti KKG/MGMP dapat merumuskan program kerja  sekaligus  melakukan  evaluasi  terkait  dengan  mutu  guru  yang  menjadi  pokok  permasalahan dinas. Adapun data guru sesuai status dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap  komponen  tersebut  menurut  standar  yang  berlaku.  Di  dalam  implementasi  kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan atau meningkatkan mutu guru di mana sekolah merupakan instrumen pelaksana program dinas. Sebagaimana menurut Suryadi P, (2002:12) menjelaskan bahwa mutu  produk  pendidikan  akan  dipengaruhi  oleh  sejauh  mana  lembaga  mampu  mengelola  seluruh potensi secara optimal meliputi (1). Tenaga kependidikan, (2). Peserta didik, (3). Proses pembelajaran, (4). Sarana pendidikan, (5). Keuangan dan dan (6). Hubungan dengan masyarakat.
Mutu  pendidikan  dapat  dipengaruhi  oleh  kompetensi  guru  yang  menjadi  salah  satu  faktor penyebab adalah sertifikasi, data guru yang sudah sertifikasi untuk jenjang PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel: 3 Data Guru Sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
No. Jenjang Pendidikan Guru Sertifikasi Sudah Belum 1. PAUD 0% 99,5% 2. SD 6,8% 93,2% 3. SMP 8,3% 91,7%
Sumber Data: Verifikasi Pusdatin, November 2021 (NPD Kab. SBT.

## Pembahasan
Dalam  rangka  penyelenggaraan good  governance, diperlukan  pengembangan  dan  penerapan sistem  pertanggungjawaban  yang  tepat,  jelas,  terukur,  dan  syah  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.
Untuk  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasitan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melaiui alat pertanggungjawaban secara  periodik.  Kebijakan  dinas  pendidikan  dalam  menyediakan  tenaga  pendidik  atau  guru merupakan  proses  yang  tidak  hanya  menyangkut  perilaku-perilaku  badan  adminstrasi  yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program  dan  menimbulkan  ketaatan  kepada  kelompok sasaran, atau dengan istilah lain kelompok berkepentingan, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, sosial yang lansung atau tidak lansung berepengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak  yang  dinilai  terlibat  dalam  kemajuan  program.  Pada  dasarnya  implementasi  kebijakan  dinas pendidikan terhadap pengembangan sumberdaya manusia harus melihat pada Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016-2021  dimaksudkan  untuk  menjabar  Visi  dan  Misi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Seram Bagian  Timur  terpilih  sebagaimana  tertuang  dalam  RPJMD  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  tahun 2016-2021.
Sejalan dengan hasil penelitian diatas dan sesuai maksud pada undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam pasal 8’ yang bebrbicara tentang guru harus memilik kualifikasi akademik, kompotensi, sertifikasi  pendidik,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memmiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kemudian di dalam pasal 10 menjelaskan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesionl yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Sebuah kebijakan yang tertuang dalam aturan perundang-perundang terhadap tenaga pendidik dan  masyarakat  secara  ideal  harus  ditetapkan  berdasarkan  aspirasi  dan  kebutuhan  pendidik  dan
masyarakat,  oleh  karena  itu  semestinya  sebelum  kebijakan  diberlakukan  harus  dapat  tersosisalisasi terlebih  dahulu,  termasuk  dalam  hal  pengambil  keputusan  atau  kebijakan  di  segi  pendidikan. Pengukuran implementasi kebijakan dinas pendidikan dalam hal pendidikan merupakan sesuatu yang penting  bahkan  lebih  penting  dibandingkan  perumusannya.  Perlu  diketahui  bahwa  kebijakan terhadap peningkatan mutu guru tidak hanya menjadi sekedar impian atau rencana yang sempurna yang tersimpan rapi sebagai sebagai arsip, apabila tidak dapat diimplimentasikan.
Dilihat dari Visi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur  yaitu  :  “Terselenggar anya  Layanan  Pendidikan    Kebudayaan    Pemuda  dan  Olahraga  Yang Berkualitas  Untuk  Mewujudkan  Masyarakat  Seram  Bagian  Timur  Yang  Cerdas  Komprehensip  dan Berdaya  Saing,  Sedangkan  untuk  mewujudkan  Visi  Dinas  Pendidikan  Kebudayaan  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut di atas dilaksanakan Misi Dinas Pendidikan sebagai berikut ;
a. Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat;
b. Mewujudkan  kualitas/mutu  dan  relevansi  pendidikan  yang  memiliki  keunggulan  serta memberdayakan lembaga
c. pendidikan formal dan non formal;
d. Mewujudkan dukungan sustainabilitas (keberlanjutan) lulusan PAUD ke Pendidikan Dasar dengan mengembangkan  dukungan  nyata  pembangunan  fasilitas  pendidikan  baru  yang  variatif  dan kreatif;
e. Mewujudkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocasional (kejujuran seni) dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai – nilai budaya lokal;
f. Mewujudkan kreatifitas, daya saing dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan;
g. Mewujudkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan
h. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru dalam penguasaan IT dan pengembangan literasi numerasi.
1) Tingkat  kesulitan  teknis  dari  masalah  yang  bersangkutan  dimana  disatu  pihak  terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, 2. Tingkat kemajemukan dari kelompok  sasaran.  Hal  ini  berarti  bahwa  suatu  program  akan  relative  mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama.
2) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan  apabila  sasarannya  mencakup  semua  populasi  dan  sebaliknya  sebuah program relatif mudah diimplementasikan  apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
3) Cakupan  perubahan  perilaku  yang  diharapkan  dimana  sebuah  program  yang  bertujuan memberikan  pengetahuan  atau  bersifat  kognitif  akan  relatif  mudah  diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
Konsep  implementasi  yang  berasal  dari  kerangka  teoritik  berangkat  dari  kebijakan  itu  sendiri dimana suatu tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan, tujuan disini antara lain adalah menyusun sebuah kebijakan untuk meningkatkan mutu guru sedangkan tujuan memiliki makna yang luas.
Langkah pertama membuat perencanaan pengadaan kemudian melakukan rekrutmen dan seleksi setelah itu melaksanakan penempatan dan penilaian kinerja. Alur berikut analisis lingkungan internal, kebijakan pimpinan, langkah berikut masuk pada kualifikasi akademik berkaitan dengan kompetensi lalu memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku sehingga kebijakan tersebut memiliki dasar hukum  untuk  diimplementasikan  serta  dibiayai.  Dalam    memberdayakan  sekolah    menjadi  sekolah efektif  adalah  dengan  membangun manajeman sekolah dengan karakteristik sebagai berikut.
1.  Visi  misi  yang  jelas  dan  target  mutu  yang    harus    sesuai    dengan    dengan  standar  yang  telah ditetapkan secara lokal.
2. Memiliki    output    yang    selalu meningkat setiap hari
3. Lingkungan   sekolah   yang aman, tertib menyenangkan
4. Seluruh  personil  memiliki  visi dan misi Serta harapan yang tinggi untuk berprestai secara optimal
5. Memiliki evaluasi yang kontiniu dan komprehensif  terhadap  berbagai  aspek akademik dan non akademik.

## 4. KESIMPULAN
Dari  pembahasan  hasil  penelitian  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:1)  Kebijakan  dinas pendidikan  dalam  peningkatan  mutu  guru  di  SMP  Kecamatan  Bula  tidak  menunjukkan  fokus penyelesaian terkait dengan program  dilaksanakan oleh dinas pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur,  2)  Implementasi  kegiatan  yang  dianggap  keliru  dan  tidak  berhubungan  dengan  fungsi  dan teknis  dinas  diantaranya  dalam  renja  tahun  2022  program  peningkatan  kepasitas  organisasi kepramukan yang tersebar pada. 3) Salah satu langkah dinas pendidkan yang nampak pada program penigkatan mutu guru yaitu dilaklasanakan hubungan kerja sama atau MoU oleh dinas pendidikan denga kampus Universitas Pattimura dalam membangun pendidika atau kuliah kerja sama oleh tenaga pendidik.  4)  Program  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  mutu  guru,  hanya  dua kegiatan yang tertera dalam rencana kerja dinas pendidikan pemuda dan olahraga tahun 2022 pada jenjang  pendidikan  dasar,  pengembangan  karir  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  satuan pendidikan sekolah dasar melalui pemberian beasiswa berjenjang bagi guru berkualifikasi non sarjana ke S1 dan S1 ke S2 dengan. 5). Rencana kerja tahun 2022 juga program yang sama pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar melalui pemberian beasiswa berjenjang  bagi  guru  berkualifikasi  non  sarjana  ke  S1  dan  S1  ke  S2.  6)  Dalam  renja  tahun  2022 ditemukan dua kegiatan kepramukaan salah satunya adalah perkemahan bersama SD dan SMP atau jenjang siaga dan penggalang 7) Dari kajian dan analisis dokumen pada renja tahun 2022 ditemukan sekitar  80%  program  dan  kegiatan  dinas  pendidikan  berhubungan  dengan  unsur  kepemudaan  dan budaya .

## REFERENSI
Aan Komariah dan Djam ’ an Satori. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung Alfabeta.
Abdul Hadis dan Hj.Nurhayati B. 2014. Manajemen Mutu Pendidikan. Alfabeta, Bandung Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
Aslinda, 2023. Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan. Bantul: K-Media Berutu, Wahidah Yati Nur. 2019. Analisis Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU , Tesis, Medan.
Burhanudin Arif. (2017). Implementasi Total Quality Management Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah (Studi Kasus  di  MA  Raudlatul  Ulum  Guyangan  Pati).  Tesis  magister  tidak  di  terbitkan      Universitas  Negeri Semarang.
Basra, (2022). Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Peningkatan Kualitas Didik pada SMP Negeri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Tesis magister tidak di terbitkan, Universitas Bosowa.
Creswell, J. W. ( 2010 ). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Deni  Koswara  dan  Nani  Hartini.  2018. Bunga  Rampai  Administrasi  Pendidikan Teori dan Praktik . Bandung: Alfa Beta.
Dewa  Ketut Sukardi .  ( 2002 ). Pengantar  Pelaksanaan  Program  Bimbingan  dan.  Konseling. Jakarta: Rhineka Cipta .
Goetsch,  D.L.  dan  D.L.  Davis.  2002.  Introduction  to  Total  Quality:  Quality  Management  for Production,  Process,  and  Service.  Edisi  Terjemahan.  Alih  Bahasa  oleh  Benyamin  Molan,
Manajemen Mutu Total: Manajemen Mutu untuk Produksi, Pengelolaan, dan Pelayanan. Jilid I. Jakarta: Prenhalindo Hasbullah.2015. Kebijakan  Pendidikan,  dalam  perspektif  teori,Aplikasi  dan  Konidisi  objektif  Pendidikan  di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Handayaningrat, Soewarno.  1995. Pengantar Studi Ilmu Administrasi  dan Manajemen . Jakarta : Toko Gunung Agung Hedwig,  Rinda.,  Polla  G.  2007. Model  Sistem  Penjaminan  Mutu .  Jakarta:  Graha Ilmu Hajar  Qurban,  2020.  Implementasi  Kebijakan  Peningkatan  Profesionalisme  Guru  SMP  Negeri  3  Hu’u
Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Tesis magister tidak di terbitkan, Universitas Muhammadyah Malang.
J. Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi . Bandung: Remaja Rosdakarya. Josef Papilaya, 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Alfabeta,cv. Jl. Gegerkalong Hilir No.
84 Bandung.Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif & RND. Alfabeta, Bandung.
Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta. Muhamad Mustari, 2014. Manajemen Pendidikan. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Muhammad Rifai dan Zamroni. 201. Politik Pendidikan Nasional. Ar-ruz Media. Depok,Sleman,Jogjakarta Nasution,  M.N.  2005. Manajemen  Mutu  Terpadu  (Total  Quality  Management) .Bogor:  Ghalia Indonesia Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito Nurdin Usman. 2004. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Najamuddin  Arey,  (2019).  Evaluasi  Perencanaan  dan  Pengembangan  Program  pendidikan  pada  Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur” Tesis Magister, tidak diterbitkan, Universitas Pattimura,
Ambon.
Prim  Masrokan  Mutohar, “ Formulasi  Strategi  Peningkatan  Mutu  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN) di Jawa Timur ” , Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 2 (2019) Ridwan,  Abdullah Sani,  Isda  Pramuniati,  Anies Mucktiany.  2015. Sistem  Penjamin Mutu .  Jakarta:
Bumi Aksara.
Rina Febriana, 2019. Kompetensi Guru. Bumi Aksara; Jakarta. Roadmap pendidikan Seram Bagian Timur.2016/2017. Standar Pelayanan minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Kabupaten Seram Bagian Timur. Rohiat. 2010. Manajemen Sekolah . Bandung: Refika Adikarya.
Roswati.  2008.  Evaluasi  Program/Proyek  (Pengertian,  Fungsi,  Jenis,  dan  Format Usulan),  Jurnal Pendidikan
Penabur-No.11/Tahun ke-7/Desember 2008. http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%206471%20Evaluasi%20Progra  m.pdf.  Diambil  12
Juni 2015.
Rahmansyah  Fahmi,  2022.  Implementasi  Manajemen  Mutu  Dalam  Meningkatkan  Kompetensi  Guru  Man  1 Blitar. Tesis magister tidak di terbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sallis.E. 2002. Total Quality Manajemen in Education (Third Edition) . Kogan Page Ltd. London. Sugiyono, 2010. Metododlogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono.  2006. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R  & D .  Bandung: Alfabeta.
Muh.  Ali  Kilbaren, R.  Kempa,  Sumarni  Rumfot /  Implementasi Kebijakan  Dinas  Pendidikan Kebudayaan  Pemuda  dan  Olahraga Dalam Meningkatkan Mutu Guru Di SMP Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur