## IMPLEMENTASI DISTRIBUSI PEMBIAYAAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM
Mazidatul Husna 1, Dewi Enjelia Febriani 2, Alwan Khoiri 3 , Nita Agustina 4 ,
Nurlaila Eka Erfiana 5
1,2,3,4,5 Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung E-mail: mazidatulhusna5@gmail.com , dewifebri2702@gmail.com ,
alwanalways294@gmail.com , nitaagustina37@gmail.com Article Information Abstact http://journal.unusia. ac.id/index.php/moz
aic/
DOI: http://10.47776/moz aic.v8i2.600 Informasi Artikel Naskah  diterima:  2 September 2022 Naskah  direvisi:  20 September 2022
Naskah  disetujui:  15 Oktober 2022 Naskah dipublish: 31 Oktober 2022 This  study  aims  to  determine  the  management,  goals,  and problems  in  implementing  the  distribution  of  financing  in Islamic  basic  educational  institutions.  Method  The  method used is the library study method which is useful for obtaining a theoretical basis for the problem to be studied. Funding for education  basically  focuses  on  efforts  to  distribute  benefits education and the burden that must be borne by society. In financing education, the most important thing is the amount of  money  that  must  be  spent,  and  where  it  will  come  from source of money obtained, and to whom the money must be spent so that it is necessary to distribute education funding appropriately.  The  distribution  of  funds  in  basic  Islamic education  institutions  such  as  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI) aims  to  purchase  rental  facilities,  equipment  and  tools needed  to  support  the  teaching  and  learning  process  of educators  and  students  in  these  madrasas  with  the  aim  of obtaining  the  expected  educational  goals  such  as implementing programs to improve quality human resources and madrasa conditions. Abstrak Keywords Distribution, Institution Islamic Basic Education, Education Financing Kata Kunci Distribusi, Lembaga Pendidikan Dasar Islam,  Pembiayaan Pendidikan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengelolaan, tujuan, dan masalah dalam implementasi distribusi pembiayaan dalam lembaga pendidikan dasar Islam. Metode yang  digunakan  adalah  metode  studi  kepustakaan  yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai
masalah  yang  akan  diteliti.  Pembiayaan    pendidikan  pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan  dan  beban  yang  harus  ditanggung  masyarakat.
Dalam  pembiayaan  pendidikan  hal  yang  sangat  penting adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang tersebut harus  dibelanjakan  sehingga  diperlukan  pendistribusian pembiayaan  pendidikan  secara  tepat.  Pendistribusian  dana dalam  lembaga pendidikan  dasar  Islam  seperti pada
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  bertujuan  untuk  pembelian  sewa sarana, perlengkapan, dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung  proses  belajar  mengajar  pendidik  dan  peserta didik dalam madrasah tersebut dengan maksud memperoleh tujuan  pendidikan  yang  diharapkan  seperti  terlaksananya program  untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  dan kondisi madrasah yang berkualitas.

## PENDAHULUAN
Biaya  pendidikan  adalah  suatu  hal  yang  berbentuk  instrumental  dan  sangat penting  umtuk  mempersiapkan  tenaga  kependidikan  melalui  program  yang diselenggarakan di sekolah maupun madrasah. Masyarakat membutuhkan pendidikan yang  berkualitas,  terkadang  masih  berhadapan  dengan  situasi  kondisi  sekolah, contohnya  kurangnya  guru  yang  bermutu,  biaya  sekolah  yang  terbatas,  sarana  yang belum  mencukupi,  lingkungan  sekolah  yang  tidak  kondusif.  Sekolah  dapat menciptakan  lingkungan  yang  baik  dengan  kerjasama  antar  orangtua  dan  siswa. 1 Pendapat H.A.R Tilaar lemahnya pendidikan Islam berakibat sekolah tersisihkan dari mainstreamnya pendidikan nasional sehingga terjebak dalam dualisme yang palsu atau buatan,  seperti  adanya  dikhotomi  pendidikan  Islam  sekuler  dan  pemikiran pembaharuan dalam pendidikan Islam sebagai kekuatan yang perlu diperhatikan. 2
Manajemen sekolah menjadi sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan proses pendidikan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Salah satu komponen dari manajemen sekolah adalah adanya pembiayaan pendidikan. Pembiayaan mengacu pada Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  Standar  Mutu  Madrasah  Terpadu  sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2005 tentang Kriteria Pendanaan dan Peraturan Menteri terkait No. 69 Tahun 2009, Jaringan Madrasah Terpadu Tahun 2010, 143 Pengelolaan keuangan sangat penting untuk penganggaran penyelenggaraan pendidikan suatu lembaga, dana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan wali murid, serta pengelolaan keuangan lembaga. 3
1 Bedjo Susanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta: Sagung Seto, 2007), hal.
2 A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan, 1998), hal. 11.
3 Indra Bastian, Akuntansi Pendidikan (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017), hal. 5.
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
Pendanaan dalam proses penyelenggaraan sekolah telah menjadi prioritas utama dalam proses pendidikan dasar. Terkait dengan kebijakan pembiayaan, tanggung jawab ini ada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua yang dituju. Keputusan pendanaan  pendidikan  akan  mempengaruhi  layanan  yang  diberikan  kepada  siswa maupun  tenaga  kependidikan  di  lembaga  tersebut. 4 Pengelolaan  keuangan  yang  baik untuk  menstabilkan keuangan  sekolah dengan  mendirikan beberapa  tempat makanan (kantin  dan  koperasi)  dan  selain  itu  tempat  percetakan.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  penelitian  ini  mengeksplorasi  implementasi  distribusi  pembiayaan  dalam lembaga  pendidikan  dasar  Islam  untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  distribusi  dana pendidikan  yang  telah  ditetapkan  guna  mensukseskan  tujuan  madrasah/sekolah  yang berkualitas. 5

## METODE PENELITIAN
Peneliti  memilih  metode  penelitian library  research atau  studi  kepustakaan untuk  mendapatkan  informasi  dan  pernyataan  serta  menjawab  masalah  dalam penelitian tersebut. Metode ini menggunakan studi kepustakaan dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi dana pendidikan di lembaga pendidikan dasar Islam. Penyaluran dana pada madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah ditujukan untuk membeli, menyewakan sarana, perlengkapan dan peralatan  guna  menunjang proses  belajar mengajar  di  kalangan pendidik dan peserta didik madrasah tersebut guna memenuhi kualitas, mutu atau standar pendidikan dengan baik sesuai harapan yang diinginkan.

## KAJIAN TEORI
Konsep pembiayaan Pendidikan bisa dijabarkan sebagai cara memperoleh uang atau  dana  Pendidikan  untuk  membiayai  atau  memenuhi  semua  kebutuhan  lembaga Pendidikan  tersebut  entah  dari  mana  uang  tersebut  berasal,  kemana  uang  itu dibelanjakan, dan kepada siapa uang itu dibelanjakan. Pembiayaan Pendidikan dapat
4 Susiana, Pola  Pengelolaan  Pembiayaan  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  MIS  Al  Jihad  Medan Sunggal (Medan: Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2016), hal. 10.
5 Oktafia, “Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing” , Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 1, 2017.
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
dikategorikan  sebagai  administrasi  dan  manajemen  bisnis  dalam  madrasah  atau lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
Kemudian  ada  hal  penting  mengenai  distribusi  pembiayaan  Pendidikan mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu penekanan pada pembiayaan Pendidikan dan kebutuhan ekonomi Pendidikan itu sangat berbeda. Pelaksanaan distribusi merupakan penyaluran barang dalam hal ini berupa dana BOS atau  dana  BOP  PAUD  yang  disalurkan  dari  pemerintah  ke  madrasah/sekolah  yang membutuhkan  bantuan  dana  tersebut  untuk  membiayai  segala  bentuk  proses Pendidikan yang berlangsung agar memenuhi standar yang diharapkan.
Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  adalah  kegiatan  mengenai  penerimaan biaya  atau  dana,  biaya  pendapatan  untuk  tujuan  pembiayaan  semua  program  dan kebutuhan  Pendidikan  sesuai  dengan  ketetapan.  Sumber  dana  atau  biaya  Pendidikan yang diterima oleh madrasah/sekolah bisa berasal dari anggaran keuangan negara dan anggaran keuangan daerah masyarakat bahkan orang tua.
Dalam  penggunaan  dana,  setiap  sekolah  harus  mengkoordinasikan  dan merumuskan  rencana  utama  pembiayaan  Pendidikan  yaitu  merencanakan  rencana pembiayaan  sekolah  dan  membuat  keputusan  besar  di  bidang-bidang  utama  yaitu proyek  Pendidikan  harus  dipromosikan.  Pendanaan,  sistem  perpajakan  untuk pembiayaan  proyek  dan  sistem  penyaluran  dana  negara  menurut  kabupaten  atau wilayah Pendidikan sekolah. 6

## PENGELOLAAN DISTRIBUSI PEMBIAYAAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM
Undang-Undang otonomi daerah yang berisikan tentang wewenang dan semua kepentingan kekuasaan tertinggi di pendidikan maupun kebudayaan yang telah ada di posisi kekuasaan tertinggi pusat ke pemerintah daerah. Di masa aturan baru, biaya yang akan  di  berikan  ke  lembaga  ke  pendidikan  lebih  dominan  umumnya  bersumber  dari biaya yang telah di berikan oleh pemerintah pusat dan juga oleh PAD yang dikaji pada RAPBD.  Tetapi  sejak  adanya  kebijakan  tentang  otonomi  daerah  di  tetapkan,  pola
6 Mohammad Roji, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), hal. 2-3.
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
pengelolaan sedikit beda.
Dimana  kebanyakan  biaya  pendidikan  dinggunakan  untuk  provinsi  serta kabupaten/ kota permanen bersumber dari kekuasaan tertinggi yang di berikan berupa paket  maupun  berupa  biaya  alokasi  umum.  Namun  saat  ini  tanggungan  pengolahan semuanya di berikan ke daerah. Maksudnya seberapa besar perdaerah mengalokasikan 7 biaya  pendidikan  semuanya  tergantung  kepada  keputusan  serta  kepekaan  daerah terhadap persoalan pendidikan. 8

## TUJUAN  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN DASAR ISLAM
Distribusi  dana  pendidikan  sekolah  harus  tercermin  dalam  penggunaannya, yaitu  penggunaan  dana  sekolah  untuk  menjalankan  sekolah  sesuai  dengan  tujuan pendidikan. Selain itu, perlu adanya sarana atau fasilitas pembelajaran yang memadai yang  relevan  dengan  kebutuhan  dan  memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi  proses pendidikan dan pengajaran pendidik dan peserta didik. Manfaat dana yang tersalurkan dengan  baik  untuk  operasional  sekolah  terbukti,  terutama  dalam  hal  mendidik  dan membantu  siswa  dari  segi  kebutuhannya.  Pendistribusian  dana  dapat  berjalan  lancar dan mencapai tujuannya, maka kegiatan tersebut harus dikelola melalui tahapan proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi penggalangan dana, pemantauan  dan  evaluasi  operasional  sekolah  dimana  dana  dialokasikan  menurut tujuan pendidikan dan tujuan penggunaannya. 9
Dengan dana BOS, proses belajar mengajar dapat berlangsung tanpa dipungut biaya, karena seluruh biaya akan dipenuhi oleh pemerintah pusat. Hal tersebut, telah membuat  sekolah/madrasah  lebih  luas  diakses  oleh  orang-orang  dari  semua  lapisan masyarakat.  Dana  BOS  telah  memberikan  dampak  positif  bagi  peningkatan  kualitas madrasah yang diukur dengan naiknya sertifikasi madrasah, naiknya jumlah siswa, baik siswa  yang  tetap  bersekolah  dan  putus  sekolah.  Dampak  positif  BOS  terlihat  dari
7 Mohammad Roji, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam (Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020), hal. 2-3.
8 Suwandi ,  “Arah  Kebijakan  Pemanfaatan  dan  Penyaluran  Dana  Pendidikan  Pada  Era Otonomi Daerah” , Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 21, No. 2, 2012, hal. 172.
9 Dinar,  “Pendistribusian  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dalam  Meningkatkan Pendidikan Siswa di SMP Negeri 1 Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai”, Artikel Ilmiah Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat, 2015.
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
catatan  prestasi  belajar  murid  di  sekolah  atau  madrasah  tersebut,  termasuk  berbagai kegiatan baik intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Dengan adanya dana bantuan dari pemerintah dapat membuat iklim sekolah dan semangat belajar siswa semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. 10

## MASALAH DISTRIBUSI PEMBIAYAAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM
Masalah pendistribusian dana pendidikan tidak hanya terjadi antara SD, SMP, dan  SMA,  tetapi  juga  antara  sekolah  negeri  dan  sekolah  agama.  MI,  Mts,  dan  MA Negeri  telah  menerima  dana  BOS  yang  jauh  lebih  sedikit  daripada  sekolah  negeri. Sekolah keagamaan pada biasanya mempunyai syarat fisik dan pembelajarannya masih belum memenuhi standar Pelayanan Minimal yang layak, akibatnya mutu lulusannya pula  masih  rendah.  Hal  tadi  antara  lain  karena  kurangnya  dana  akibat  ketimpangan distribusi diatas mensinyalir ketimpangan distribusi pembiayaan Pendidikan yang lebih luas.
Ketimpangan  distribusi  pembiayaan  pendidikan  mencakup  banyak  dimensi, yaitu; dimensi pertama artinya kesenjangan antara pusat dan wilayah; dimensi kedua adalah  kesenjangan  antara  keluarga,  rakyat,  serta  sekolah;dimensi  ketiga  adalah kesenjangan antar jenjang pendidikan dasar, menengah, serta tinggi; dimensi keempat artinya kesenjangan antara sekolah desa serta kota; dimensi kelima ialah kesenjangan antara sekolah negeri serta swasta; dimensi keenam artinya kesenjangan antara sekolah umum serta agama. 11
Pelaksanaan di lapangan masih berada di tangan mereka yang tidak mengerti untuk apa dan bagaimana dana BOS digunakan, dan seringkali menjadi beban sekolah bahkan orang tua sebagai masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya orientasi yang baik bahwa  penggunaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  setidaknya  melibatkan  empat
10 Nur  Tsalisakmala,  Manajemen  Penyaluran  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Madrasah  Swasta  Di  Lingkungan  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Pemalang”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, hal. 6
11 Arif Rohman, “Ketimpangan Distribusi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia” , Jurnal Ilmiah Guru, No. 1, 2003, hal. 16.
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
aspek, baik itu efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. 12 Sehingga solusi yang  diperlukan  untuk  mengatasi  ketimpangan  tersebut  adalah  pemerintah  dapat membuat platform untuk masyarakat agar dapat mengawal dan mengawasi penggunaan dana  BOS,  dengan  begitu  masyarakat  dapat  memastikan  satuan  Pendidikan  telah menerima, menyalurkan atau memanfaatkan dana BOS dengan baik.

## IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  PENDIDIKAN  DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR ISLAM
Pengelolaan  keuangan  sekolah  merupakan  proses  pencapaian  keberhasilan organisasi/lembaga  dalam  hal  peningkatan  kualitas,  luasnya  akses,  dan  efisiensi pengelolaan  proses  pendidikan.  Pendanaan  BOS  untuk  kegiatan  pembelajaran  dan biaya  operasional  sekolah  dapat  diberikan  sesuai  kebutuhan  karena  ditanggung  oleh pemerintah. Hal ini dapat membuat pendidikan dapat diakses secara luas dan terjangkau untuk semua masyarakat.
Pendistribusian dana BOS meliputi delapan standar, yaitu standar kemampuan lulusan, standar proses, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana  pendidikan,  standar  pengelolaan,  standar  pendanaan,  dan  standar  penilaian. Dimana  dengan  adanya  delapan  standar  tersebut  dapat  memungkinkan  terwujudnya pembiayaan  Pendidikan  yang  sesuai  mutu  dan  standar  pemerintah  sehingga  proses pembelajaran  di  lembaga  Pendidikan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  sebagaimana mestinya.
Pendidik,  termasuk  guru  dan  kepala  sekolah,  juga  memiliki  fungsi  dan  tugas untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sistem pendidikan  nasional  yang  meliputi  visi  dan  misi,  dan  tujuan  pendidikan,  serta menciptakan perencanaan pendidikan nasional yang baik guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas termasuk pendidikan yang kompetitif dalam kehidupan sekarang ini. Untuk mencapai hal tersebut, madrasah harus mampu mengikuti peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  proses  pembelajaran  dan  pembiayaan  sekolah  atau madrasah12.  Implementasi  distribusi  pembiayaan  pendidikan  dalam  lembaga
12 Lika, “Implementasi  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)”, Journal  Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 3, 2016, hal. 1218.
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
pendidikan dasar Islam yaitu:

## A. Madrasah Swasta
Penyaluran dana swasta ke BOS Madrasah menjadi tanggung jawab kerja Ditjen Pendis yang sama dengan praktik tertentu yang telah ditetapkan. Dana BOS dicairkan Madrasah  melalui  mekanisme  pembayaran  ke  rekening  penerima  Dana  Madrasah dengan langkah sebagai berikut: 13
1) (PPK) membuat pengajuan kepada PPSPM yang dilampirkan sekurangkurangnya  pada  surat  keputusan  terkait  hal  yang  ditetapkan  sebagai penerima BOS di madrasah; Perjanjian pelaksanaan kerjasama pembagian BOS dengan bank/kantor pos.
2) PPSPM akan menerbitkan SPM yang kemudian dikirimkan ke KPPN Jakarta.
3) Direktur  KPPN  Jakarta  IV  akan  menterbitjan  surat  perintah  pembayaran yayasan SP2D dengan menggunakan rekening channeling;
4) PPK  segera  mengirimkan  SPPb  ke  Bank  Terusan  guna  mentransfer  dana operasional ke rekening penerima tersebut. Dan estimasi keterlambatan yaitu 15 hari kalender sesuai kalender perundang-undangan.
5) Pengelola  madrasah  akan  menyerahkan  pengajuan  danan  uang  dan  akan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan.
6) Laporan pembukuan dana setelah pekerjaan akan dsampaikan kepala madrasah pada akhir tahun.

## B. Madrasah Negeri
Pengalokasian  dana  BOS  ke  satuan  kerja  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan DIPA Dirjen Pendis sesuai dengan peraturan  yang dikeluarkan oleh  Dirjen Kementerian  Keuangan tentang perencanaan anggaran terpisah Bagan Akun Standar (BAS) dan dana BOS untuk digunakan dalam bentuk  DIPA Rencana Kerja Anggaran Madrasah  (RKAM).  Teknis penyaluran dana BOS sebagai berikut:
1) Mekanisme pembayaran dana Pengeluaran dana BOS kepada Satker Madrasah
13 Nur  Tsalisakmala,  “Manajemen  Penyaluran  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Madrasah  Di  Lingkungan  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Pemalang” …, hal. 3-4.
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
Ibtidaiyah  (MIN)  dan  Madrasah  Negeri  lainnya  mengacu  pada  rencana pengeluaran selama satu tahun, rencana penggunaan yang terintegrasi melalui pembuatan SPM bahwa hal tersebut disebutkan dalam satker DIPA.
2) Anggaran  BOS  MIN  ditempatkan  Departemen  Agama  Kota.  KPA  dapat mengangkat  kepala  MIN  dari  luar  atau  pejabat  tertentu  yang  mempunyai sertifikat PBJ sebagai PPK.
3) Dalam mempermudah proses pencairan dana dari Kementerian Agama kepada BPP  MIN,  maka  BPP  membentuk  rekening  bank  untuk  biaya  beasiswa  yang dikelola oleh BPP. Akun BPP ini adalah akun resmi, bukan akun pribadi.
4) Dalam hal PPK, MIN diselenggarakan oleh PPK di luar MIN, maka kepala MIN Madrasah tersebut bertanggung jawab untuk mengelola dana BOS tersebut.
5) Pelaksanaan  anggaran  BOS  diatur  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan mengenai  prosedur  pembayaran  terkait  dengan  implementasi  anggaran pendapatan dan belanja negara yang diubah oleh Peraturan Keuangan Republik Indonesia  Nomor  178/PMK.05/2018  mengenai  perubahan  terkait  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  190/PMK.05/2012  mengenai  Pelaksanaan  Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan.

## KESIMPULAN
Mengelola  penyaluran  dana  pendidikan  dengan  Undang-Undang  Otonomi Daerah,  semua  urusan  administrasi  di  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan  yang sebelumnya  berada  di  bawah  pengelolaan  negara  dialihkan  ke  kotamadya (kabupaten/kota).  Tujuan  penyaluran  dana  pendidikan  adalah  untuk  membantu pendidikan dan siswa yang ekonominya kurang mampu, maka dari itu agar penyaluran dana lancar dan tercapainya tujuan maka kegiatan ini harus disalurkan melalui proses pembelajaran.  suatu  proses  yang  diawali  dengan  perencanaan  keuangan, pengorganisasian,  pengarahan,  pengkoordinasian,  pemantauan  dan  evaluasi. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya pendidikan antara lain meliputi beberapa dimensi,  pertama  adalah  ruang  antara  pusat  dan  daerah;  dimensi  kedua  adalah kesenjangan antara keluarga, masyarakat dan sekolah, dimensi ketiga adalah perbedaan antara  pendidikan  dasar,  menengah dan  tinggi: dimensi  keempat adalah  kesenjangan
IMPLEMENTASI  DISTRIBUSI  PEMBIAYAAN  DALAM  LEMBAGA  PENDIDIKAN  DASAR ISLAM - Mazidatul Husna, Dewi Enjelia Febriani, Alwan Khoiri, Nita Agustina, Nurlaila Eka Erfiana
antara sekolah desa dan kota; dimensi kelima adalah kesenjangan antara sekolah negeri dan  swasta;  dimensi  keenam  adalah  kesenjangan  antara  sekolah  umum  dan  sekolah agama.  Penyaluran  dana  di  madrasah  negeri  dapat  dibagi  dengan  bentuk  penyaluran untuk madrasah swasta dan madrasah negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian. Indra. 2017. Akuntasi Pendidikan. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. Dinar.  2015.  “Pendistribusian  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dalam Meningkatkan  Pendidikan  Siswa  di  SMP  Negeri  1  Siberut  Selatan  Kabupaten Kepulauan  Mentawai”.  Artikel  Ilmiah  Program  Studi  Pendidikan  Sosiologi
STKIP PGRI Sumatera Barat.
Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam.  2021.  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
Lika,  2016.  “Implementasi  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)”,  Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 3.
Malik Fadjar. 1998. Madrasah dan Tantangan Modernitas, Bandung: Mizan.
Mohamad  Roji,  dkk.  2020.  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  Islam,  Sidoarjo:
UMSIDA Press.
Oktafia.  2017.  “Implementasi  Good  Corporate  Governance  Pada  Pondok  Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing”. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8, No. 1. Rohman, Arif. 2003. “Ketimpangan Distribusi Pembiayaan Pendidikan di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Guru, No.1.
Sujanto, Bedjo. 2007. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Jakarta: Sagung Seto. Susiana.  2016.  Pola  Pengelolaan  Pembiayaan  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  MIS  Al Jihad Medan Sunggal, Medan: Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
Suwandi. 2012. “Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah”. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 21, No.
2.
Tsalisakmala, Nur. 2019. “Manajemen Penyaluran Dana Bantuan Opeasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Swasta Di Lingkungan Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Pemalang”,  Skripsi  Universitas  Islam  Negeri Walisongo Semarang.