## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN DIAGNOSA OLEH DOKTER HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANAK DALAM KANDUNGAN
Zola Agustina, Achmad Hariri Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Raya Sutorejo, No. 59 Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113 zola.agustina-2018@fh.um-surabaya.ac.id, achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id
Submisson : 30 Maret 2022 Accepted : 31 Mei 2022 Publish : 31 Mei 2022

## Abstract
Doctors  are  obliged  to  provide  the  best  medical  services  for  patients,  this  medical service  can  be  in  the  form  of  delivering  medical  actions  according  to  the  medical service  standards  needed  for  the  recovery  of  their  patients,  but  sometimes  the  results achieved by the doctor are not as expected dDue to the lack of knowledge and skills of doctors  which  results  in  malpractice.  a  medical  error  made  by  a  doctor)  against  a patient  that  results  in  fatal  (disability  and  even  death).  People  who  are  harmed  by medical malpractice need legal protection that has caused further harm or suffering to patients.  To  establish  a  legal  certainty  and  guarantee  health  care  services  and accommodate these needs, in addition to the KUHP, the government has issued a law in the  field  of  health  and  a  doctor's  practice  law,  namely  Law  Number  23  of  1992  in conjunction  with  Law Number  36  of  2009  concerning  Health.  and  Law Number  29  of 2004  concerning  Doctor's  Practice.  This  study  has  two  formulations  of  the  problem, namely:  (1)  How  is  a  characteristic  that  does  a  problem  in  a  medical  procedure  in  a hospital?  (2)  What  are  the  criminal  responsibilities  committed  by  the  doctor  for  the crime? The research method used in this study is juridical-normative legal research so that  it  can  obtain  data  that  includes  legal  material  in  a  primary  and  legal  in  a secondary manner.
Keywords: Malpractice, Criminal Liability, KUHP.

## Abstrak
Dokter memiliki kewajiban memberikan suatu pelayanan medis dengan sebaik-baiknya terhadap  para  pasien,  pelayanan  medis  dapat  dijadika  sebagai  suatu  tindakan kesehatan atau medis agar sesuai dengan standar pada suatu pelayanan kesehatan atau medis  sehingga  diperlukan  untuk  kesembuhan  pasiennya,  namun  adakalanya  akibat yang  dicapai dokter  tersebut  tidak sesuai harapan  karena minimnya pengetahuan  dan keterampilan dokter yang berakibat pada malpraktek (kesalahan medis yang diperbuat oleh  dokter)  terhadap  pasien  yang  mengakibatkan  fatal  (cacat  bahkan  kematian). Rakyat  yang  dirugikan  atas  adanya  malpraktik  kedokteran  membutuhkan  proteksi sebuah  hukum  sehingga  dapat  menyebabkan  sebuah  kerugian  dan  penderitaan  yang lebih serius terhadap pasien. Dalam membentuk suatu kepastain hukum yang menjamin pelayanan  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  sehingga  dapat  dilakukan
akomodasi  pada  setiap  kebutuhan  selain  pada  KUHP  oleh  pemerintah  yang  telah mengeluarkan  peraturan    perundang-undang  pada  bidang  kesehatan  dan  undang- undang  praktik  pada  profesi  dokter  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992, Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Dokter.  Penelitian  ini  memiliki  dua  rumusan masalah,  yaitu:  (1)    Bagaimana  suatu  karakteristik  yang  berbuat  suatu  keteledoran pada suatu tindakan medis yang ada di rumah sakit? (2) Apa saja tanggung jawab dari pidana yang dilakukan  oleh dokter  atas keteledoran tersebut?  Metode penelitian yang digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  penelitian hukum yuridis-normatif sehingga  dapat memperoleh  suatu  data  yang  meliputi  bahan  hukum  secara  primer  dan  hukum  secara sekunder.
Kata Kunci: MalPraktek, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP.

## A. Pendahuluan
Masalah malpraktik akhir-akhir  ini  sering  mendapat  sorotan  dari  berbagai golongan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  banyaknya  kasus-kasus  pengaduan malpraktik yang  diajukan  masyarakat  pada  setiap  profesi  kedokteran  yang  dianggap  dapat merugikan  seorang  pasien  dalam  melakukan  sebuah  perawatan  dan  suatu  tindakan. Hubungan  antara  seorang  dokter  dengan  seorang  pasien  diatur  dalam  suatu  perjanjian yang syaratnya harus dipenuhi secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Hubungan  dokter  dengan  pasien  dalam  hal  perawatan  kesehatan  ini  lazim  disebut sebagai transaksi terapeutik. Dalam hal ini dokter berkewajiban memberikan pelayanan sebaik  mungkin  sesuai  dengan  standar  profesi  (medik)  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang.  Sebagai  upaya  yang  digunakan  dalam  membangun  kesehatan  adalah salah satu hal yang sangat penting sebagai sesuatu yang digunakan untuk antara profesi secara  medis  dan  pasien. 1 Keterikatan  antara  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh tenaga  medis,  pasien  dan  rumah  sakit  wajib  tunduk  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Apabila  salah  satu  pihak  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  yang  diatur dalam perundang-undangan yang berlaku akan menimbulkan akibat hukum.
Kesehatan  yang  perlu  mendapatkan  pengakuan  oleh  dunia  secara  internasional karena  sebagai  suatu  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  yang  dapat  menunjung  tinggi.  Pada suatu  studi  kepustakaan  kesehatan  terdapat  istilah  “Hak  Asasi  Atas  Suatu  Kesehatan”
1 Romansyah,  Ahmad,  and  Muridah,  “Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional.”
Pertanggung  jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan
( Human  Right  to  Health )  atau  “Hak  Memperoleh  Derajat  Kesehatan  yang  Optimal” ( The  Right  to  Attainable  Standard  to  Health ).  Pada  negara  indonesia  sebagai  suatu laporan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Pusat telah tercatat kurang lebih sebanyak 150 kasus malpraktik, meskipun sebagian  besar  tidak  sampai  ke meja  hijau. Demikian pula laporan masyarakat kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dari tahun 1998 sampai 2006  tercatat  306  kasus  pengaduan  dugaan  malpraktik.  Menurut  SG  Wibisono,  dalam tahun 2006 sampai 2012 telah tercatat sebanyak 182 kasus malpraktik atau keteledoran medis  sehingga  dapat  dilakukan  oleh  seluruh  masyarakat  di  negara  indonesia. Berdasarkan  data  yang  dihimpun  pada  tahun  2011  terjadi  kelalaian  yang  diakibatkan oleh tenaga medis dalam upaya penanganan medis dalam mendiagnosa yaitu, didaerah Kota  Bandung  kasus  Popy  Priyanti  (22)  tahun  pada  saat  masuk  Rumah  Sakit  Hasan Sadikin  (RSHS)  Popy  hanya  mengeluhkan  sesak  nafas  dan  setelah  di  periksa  oleh dokter  hasil  diagnosa  menyatakan  popy  mengidap  tumor  ganas  ditenggorokan,  namun tiga Rumah Sakit lainnya berkesimpulan terbalik. Tiga Rumah Sakityang dimaksud RS Dharmais  Jakarta,  RS  Gading  Pluit,  RSUP  Persahabatan  Jakarta.  Popy  meninggal  di Rumah  Sakit  Persahabatan  pada  tanggal  18  Oktober  2011.  Setelah  itu  keluarga  tetap kekeuh mempertanyakan diagnosa hasil Laboratorium RSHS Bandung hingga berjuang kepada pelaporan kepada Polda Jabar pada 23 Desember 2011. 2
Dalam  menangani  seorang  pasien  dokter  tidak  dapat  menjanjikan  sebuah kesembuhan,  karena  setiap  tubuh  yang  ada  pada  manusia  memiliki  sifat  yang  cukup kompleks  dan  tidak  dapat  dipahami  secara  sepenuhnya.  Belum  dapat  diperhitungkan lebih  mengenai  bentuk  variasi  yang  ada  pada  setiap  pasien  meliputi  usia/umur,  psikis seseorang, tangkat pada penyakit, sifat penyakit, suatu komplikasi dan lain-lain. Selain faktor-faktor  dari  pasien  seorang  dokter  juga  tidak  akan  luput  dari  kesalahan  dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Akibat dari hal tersebut terjadi suatu peristiwa yang bersifat  negatif  sebagai  bagian  dari  resiko  yang  harus  ditanggung  oleh  pasien.  Karena itu,  pekerjaan  seorang  dokter  selalu  disangkutkan  dengan  masalah  hukum  sebagai pertanggungjawaban atas akibat dari tindakan medis yang bersifat negatif. 3
2 Wibowo,  Wahyudi,  and  Sudarto,  “Penolakan  Pelayanan  Medis  Oleh  Rumah  Sakit  Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat.”
3 Ilahi, W.R, “Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana.”
Persoalan  malpraktik  atau  kelalaian  kedokteran  lebih  dititikberatkan  pada permasalahan  hukum,  karena  malpraktik  kedokteran  adalah  praktik  kedokteran  yang mengandung  sifat  melawan  hukum  yang  sering  menimbulkan  akibat  fatal  bagi  pasien, seperti  contoh  yang  terjadi  di  salah  satu  klinik  yang  ada  di  daerah  Palembang  dimana kasus  malpraktik  pidana  karena  kelapaan  (negligence)  yang  mengakibatkan  kematian pada janin  yang sudah waktunya melakukan persalinan atau tindakan medis karena air ketuban sudah berkurang tetapi dokter tidak melakukan tindakan medis, hanya disuruh menunggu  beberapa  hari  hingga  pembukaan  sempurna  yang  berakibat  bayi  meninggal dalam  kandungan,  ini  diduga  terjadi  kealpaan  diagnose  yang  dilakukan  oleh  dokter sehingga  mengakibatkan  kematian  bayi  dalam  kandungan.  Dalam  Pasal  64  huruf  “a” pada  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  disebutkan bahwa  tugas  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  adalah  “penerimaan bidang menerima pengaduan, pemeriksaan, dan memberikan suatu keputusan atas kasus yang  dapat  melanggar  disiplin  seorang  dokter  dan  seorang  dokter  gigi  yang  telah diajukan”.  Selanjutnya  menurut  Pasal  69,  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  memiliki  wewenang  memberikan  sanksi  kepada  seorang  dokter  yang  telah melanggar kedisiplinan sehingga diberikan sebuah sanksi yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan surat peringatan secara tertulis
2. Membuat  surat  rekomendasi  yang  dapat  mencabut  STR  (Surat  Tanda Registrasi)
3. Melakukan  kewajiban  dengan  mengikuti  sebuah  pendidikan  atau  pelatihan kepada institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
Terkait adanya hukuman atau sanksi sehingga dapat mencabut STR (Surat Tanda Registrasi)  sehingga  memiliki  suatu  kewajiban  pada  bidang  pendidikan/pelatihan  pada pendidikan  kedokteran/kedokteran  gigi  sehingga  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi mengenai kelanjutan pada pihak yang berkaitan.
Terdapat suatu perumusan masalah yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu bagaimana  karakteristik  suatu  perbuatan  pada  suatu  keteledoran  saat  tindakan  medis
yang  ada  di  rumah  sakit  pada  suatu  pertanggung  jawaban  terhadap  pihak  dokter  pada keteledoran yang tersebut.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  sebagai  suatu  penelitian  ini  adalah  yuridis normatid  sebagia  suatu  penelitian  menggunakan  suatu  pendekatan  pada  suatu perundang-undangan  ( Statua  Approach ).  Menurut    pendapat  yang  disampaikan  oleh Peter  Mahmud  Marzuki,  sebagai  suatu  penelitian  secara  hukum  normative  merupakan “Penelitian  hukum  normative  merupakan  suatu  penelitian  yang  digunakan  untuk melakukan  pengumpulan  dan  melakukan  suatu  analisa  pada  data  sekunder.  Penelitian hukum  memiliki  sifat  normative  dimana  menggunakan  sumber  pada  data  sekunder seperti  sekumpulan  buku-buku,  buku  harian,  peraturan  perundang-undangan,  adanya keputusan  pengadilan,  teori  bersifat  hukum  dan  adanya  pendapat  dari  sarjana  sebagai seorang hukum. 4

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Unsur Kelalaian Dalam Malpraktek Medis Di Rumah Sakit
Pergulatan  pada  suatu  tafsiran  hukum  dalam  menentukan  suatu  unsur  pada kesalahan atau keteledoran pada malpraktek bidang medik sering dijumpai dalam proses penyelesaian  suatu  tindakan  medik  yang  dilakukan  oleh  dokter  dengan  dugaan terjadinya  kesalahan/kealpaan/kelalaian  dan  penyimpangan  prosedur  pelayanan kesehatan/kesalahan professional/kelalaian professional.
Menurut  hukum  pidana  (menggunakan  pasal  manapun)  adanya  sebuah keteledoran  bidang  kesehatan  sehingga  dapat  memberikan  suatu  unsur  yaitu  sebagai berikut:
(1) Duty  of  Care merupakan  seorang  dokter  memiliki  suatu  kewajiban  pada suatu  pelayanan  secara  professional  kepada  setiap  pasien.  Kewajiban  ini telah  diberikan  oleh  seorang  dokter  sehingga  memiliki  suatu  indikasi  yang dapat  bersedia  melakukan  pemeriksaan  dengan  melayani  seorang  pasien. Duty  of  Care merupakan  sebuah  kontrak  sosial  yang  berasal  dari  seorang dokter  kepada  seorang  pasien,  dalam  suatu  landasan  yang  bersifat kausalitas, kontrak sosial dokter sehingga dapat mengucapkan sumpah yang
4 Solicha and Wijayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri.”
Pertanggung  jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan
dilakukan oleh dokter. Dalam menentukan segala prinsip duty of care perlu memperhatikan  seorang  dokter  agar  tidak  bisa  dilakukan  pengukuran  yang dapat mengacu pada pedoman pada culpa lata.
(2) Breach of Duty merupakan suatu unsur yang dilakukan oleh seorang dokter yang  baik  seperti  culpa  lata  atau  culpa  levis  terhadap  suatu  standar pelayanan yang dapat dilakukan. 5
(3) Adanya harm dan damages merupakan  penentu  dari  setiap  unsur  yang memerlukan  bukti  pada  hubungan  kausalitas  yang  baik  dijadikan  sebagai cause  in  fact maupun proximate  cause. Unsur  ini  sangat  penting  dalam menentukan sifat yang dapat melawan suatu hukum perbuatan sebagai salah satu  unsur  yang  ada  pada  tindakan  pidana.  Para  penegak  hukum  wajib membuktikan  adanya  hubungan  yang  bersifat  kausalitas  terhadap keteledoran  atas  tindakan  dari  dokter  atau unprofessional  conduct dengan tindakan yang merugikan dan ditimbulkan atas suatu perbuatan dokter atau institusi kepada seorang pasien.
Dalam  kepustakaan,  disebutkan  bahwa  dapat  menentukan  suatu  kesalahan  yang berakibat  adanya  tindakan  pidana  kepada  seseorang  sehingga  wajib  untuk  dipenuhi melalui 4 unsur yaitu:
a. Secara  terang-terangan  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  yang  bersifat melawan suatu hukum.
b. Mampu secara penuh untuk bertanggung jawab
c. Melakukan suatu perbuatan yang secara sengaja atau bersifat kealpaan
d. Tidak memiliki alas an bagi seorang pemaaf
Kesalahan  atau  kealpaan  medis  yang  sering  dikenal  oleh  bahasa  praktis  dengan sebutan  “medical  malpractice”  merupakan  sebuah  istilah  yang  ada  karena  suatu tindakan  dari  dokter  sehingga  dapat  mengakibatkan  suatu  kerugian  baik  suatu kecacatan,  kematian  pasien,  sehingga  kecacatan  dari  seorang  pasien  harus  dibuktikan terlebih dahulu secara disiplin, memiliki etika dan hukum pidana.
5 Astuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.”
Pada  pasal  1235  KUH  Perdata  telah  diatur  sebagaimana  hubungan  yang  bersifat hukum  dari  seorang  pasien  dan  rumah  sakit  yang  memiliki  suatu  perjanjian  secara umumnya dengan menyatakan bahwa “setiap ikatan adalah dengan memberikan segala sesuatu  yang  dapat  berbuat  segala  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu”. 6 Pada  suatu perjanjian tersebut maka pihak rumah sakit memiliki sebuah kewajiban yang digunakan dalam  memberikan  suatu  pelayanan  kesehatan  yang  sama,  memiliki  kualitas,  anti melakukan  diskriminasi  dan  bersifat  secara  efektif  sehingga  dapat  memberikan keutamaan pada suatu kepentingan setiap pasien yang sesuai dengan standar pelayanan yang  ada  pada  rumah  sakit  dan  telah  diatur  pada  Pasal  29  huruf  b  Undang-Undang Nomor 44  Tahun 2009 tentang  Rumah Sakit. Hubungan  antara  seorang pasien dengan rumah sakit harus memiliki persyaratan yang sah agar setiap perjanjian dapat ditentukan pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan kepada pihak yang memiliki kesepakatan dan keterikatan
c. Segala sesuatu pada bidang tertentu
d. Segala sesuatu yang menyebabkan kehalalan
Menurut hukum Pidana, kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
a. Kealpaan  perbuatan  adalah  perbuatannya  sendiri  sudah  merupakan  suatu peristiwa  pidana,  sehingga  untuk  dipidananya  pelaku  tidak  perlu memperhatikan  suatu  perbuatan  sebagaimana  pada  ketentuan  yang  ada  pada pasal 205 KUHPidana.
b. Kealpaan  merupakan  akibat  yang  di  timbulkan  merupakan  suatu  peristiwa pidana  apabila  akibat  dari  kealpaan  tersebut  merupakan  akibat  yang  dilarang oleh  hukum  pidana,  misalnya  terjadinya  cacat  atau  kematian  sebagai  akibat yang  timbul  dari  suatu  perbuatan,  seperti  yang  tercantum  di  dalam  pasal  359, 360, dan 361 KUH Pidana. 7
6 Silaban,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Tenaga  Medis  Yang  Melakukan  Kesalahan  Diagnosa Terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.”
7 Novianto,  “Penafsiran  Hukum  Dalam  Menentukan  Unsur-Unsur  Kelalaian  Malpraktek  Medik (Medical Malpractice).”
Tolak ukur  yang ada dalam suatu keteledoran pada bidang medis sehingga dapat mengakibatkan  suatu  kecacatan  pada  setiap  tubuh  pasien  meliputi  rumusan  masalah yang  ada  pada  Pasal  351  dan  360  yang  secara  konvensional  selalu  menjadi  terdakwa sebagai  seorang  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  pada  setiap  kasus  berupa  suatu  dugaan malpraktek  kedokteran.  Sehingga  adanya  suatu  doktrin  hukum  yang  ada  di  negara indonesia  mengenai  suatu  kealpaan  yang  memiliki  keberagaman  sehingga  dapat disimpulkan kedalam dua ajaran yang besar yaitu:
1) Ajaran culpa subjektif Sebuah  pandangan  pada  ajaran culpa (keteledoran)  yang  bersifat  subjektif  pada setiap  usaha  yang  menerangkan  mengenai culpa (kelalaian)  yang  telah  bertitik  tolak sebagai suatu syarat secara subyektif terhadap individu yang telah membuatnya. Dalam melakukan suatu pengukuran pada culpa maka dilakukan penilaian yang bersikap batin kepada orang lain sehingga dapat terbagi menjadi beberapa unsur yaitu:
a) Wujud perbuatan, alatnya dan cara melakukannya
b) Sifat dan perbuatan
c) Obyek pada suatu perbuatan
d) Akibat yang ditimbulkan dari wujud suatu perbuatan
Meskipun  empat  unsur  diatas  dapat  dibedakan,  namun  sulit  untuk  dipisahkan. Sikap  batin  lalai  yang  melawan  hukum  dari  sebuah  perbuatan  merupakan  sikap  batin dimana  seseorang  menyadari  tentang  hal  yang  dilarang  maupun  terlarang  suatu perbuatan  tapi  karena  ketidak  hati-hatiannya,  kurang  pengetahuan  serta  kurang perhatian dari seseorang tersebut secara tidak sadar melakukan perbuatan yang dilarang yang berdampak kerugian bagi seseorang yang lain.
Sebagai  seseoang  yang  professional,  dokter  seharusnya  mengetahui  tentang standar profesinya, standar prosedur operasional mengenai tindakan medis yang hendak dijalankannya.  Berdasarkan  pengetahuan  yang  dimiliki  seorang  dokter  seharusnya mengerti  pula  bahwa  perbuatan  yang  hendak  dilakukannya,  cara-cara  melakukannya serta  alat-alat  yang  digunakannya  tidak  dibenarkan  untuk  dilakukan  karena  dapat bertentangan  pada  suatu  standar  profesi  atau  SOP  pada  setiap  kebutuhan  medis  setiap pasien,  serta  melanggar  hukum  dan  lainnya  namun  akan  tetapi  secara  tidak  sadar
dilakukan  juga.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  dokter  tersebut melakukan kelalaian dalam sifat melawan hukumnya. 8
1) Ajaran culpa objektif
Pada  suatu  pandangan  secara  objektif  terdapat  pada  suatu  persyaratan  pada keteledoran  ketika  berbuat  sesuatu  karena  adanya  unsur  dan  kebiasaan  yang  bersifat umum.  Menurut  pandangan  dari culpa pada  suatu  pelayanan  medis/kesehatan  seorang dokter  terdapat  suatu  kelalaian  dalam  melakukan  perbuatan  yang  tidak  sama  dengan dokter  yang  lainnya.  Adanya  sikap  keteledoran  pada  seorang  dokter  dengan  tidak  ada pemahaman  yang  dapat  dimengerti  mengenai  standar  profesi  seorang  dokter  karena suatu  kualitas  dan  kedudukan,  dan  tugasnya  sehingga  dapat  dituntut  untuk mengetahuinya.  Hal  ini  merupakan  suatu  sikap  batin  keteledoran  oleh  seorang  dokter sehingga  tidak  dapat  disalahkan  terutama  pada  kalangan  medis  dari  sudut  pandang hukum.

## 2. Karakteristik Kelalaian Malpraktek Medis Di Rumah Sakit
Kedudukan  hukum  seorang  pasien  timbul  karena  adanya  bentuk  perikatan kontraktual  dengan  pihak  rumah  sakit  selaku  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  atau penyedia tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan suatu pelayanan di  bidang  medis.  Hak  dasar  yang  dimiliki  pasien  yaitu  :  1)  hak  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  asuhan  keperawatan  yang  bermutu,  sesuai  dengan  standar profesi kedkteran dan standar profesi keperawatan; 2) hak untuk menentukan nasibnya sendiri. 9
Menurut  pendapat  yang  di  sampaikan  oleh  J.  Guwandi, malpraktik dibedakan menjadi dua hal, sebagai berikut:
a. Pada  setiap  unsur  kesengajaan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat  dilarang pada  peraturan  undang-undang.  Dalam  arti  sempit  yaitu  adanya  unsur kesengajaan  dalam  melakukan  suatu  indikasi  secara  medis  sehingga  dapat melakukan euthanasia dan membuat surat keterangan medis mengenai isi yang tidak benar dan sebagainya.
8 Balubun,  Suroto,  and  Sumarwanto,  “Provisions  Of  Indonesian  Medical  Diclipine  Sanctions  to Protect The Rights of Patient Be Reviewed From The Principle of The Estabilishment of Legislation.”
9 Wiriandinata, Dokter, Pasien Dan Malpraktik .
b. Pada  suatu  keteledoran  dimana  tidak  ada  motif  yang  disengaja  dan  menjadi tujuan  yang  dapat  menimbulkan  suatu  akibat  yang  telah  terjadi.  Sehingga menyebabkan tingkat keteledoran yang sebenarnya terjadi diluar kehendak.
Pada  suatu  kode  etik  kedokteran  di  indonesia,  setiap  dokter  wajib  memberikan bantuan  atau  pertolongan  kepada  setiap  pasien  agar  dapat  memenuhi  standar  pada profesinya  yang  baik.  Tujuan  yang  digunakan  untuk  melakukan  penghindara  kepada orang  lain  sebagai  suatu  resiko  tindakan  medis  yang  dapat  dilakukan  sehingga  dapat mengakibatkan  setiap  pasien  menuntut  sesuatu  secara  hukum.  Resiko  medis  dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena tindakan medis tersebut  dilarang  atau  dibatasi  oleh  undang-undang  karena  tindakan  medis  tersebut mengandung resiko yang besar. 10
Berikut adalah tabel perbandingan antara resiko medis dengan kelalaian medis:
RESIKO MEDIS KELALAIAN MEDIS 1. Sesuai dengan standar operasional prosedur 1.  Belum  sesuai  dengan  standar  sesuai dengan operasional pada prosedur 2. Ada kehati-hatian 2. Tidak ada unsur kehati-hatian 3. Tidak ada unsur lalai 3. Ada unsur lalai 4. Ada upaya pencegahan 4. Tidak ada upaya pencegahan 5. Ada Contributory Negligence 5. Tidak ada Contributory Negligence
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  patokan  untuk  menentukan sebuah  hasil  pengobatan  yang  gagal  dikategorikan  resiko  medis  atau  kelalaian  medis adalah dari standar operasional prosedur, standar profesi dan pendapat kalangan profesi dokter sendiri.
Permasalahan  kelalaian  medis  bukanlah  merupakan  kesalahan  yang  baru, melainkan sudah dikenal sejak dahulu. Pada tahun 2250 Sebelum Masehi (SM), dikenal adanya Code Hammurabi yang menyebutkan : “Bila seorang dokter membedah seorang penderita  yang  mengalami  luka  parah  dengan  menggunakan  sebuah  pisau  lanset  yang
10 Samudra and Wijayanti, “Hak Pekerja Yang Terkena PHK Sebelum Masa Kontrak Berakhir.”
terbuat  dari  bronz  dan  menyebabkan  kematian,  atau  mengoperasi  suatu  infeksi  yang terjadi  di  mata  seorang  penderita  dengan  pisau  yang  sama,  tetapi  merusak  mata  orang itu,  maka  mereka  akan  memotong  jari-jari  tangan  dokter  tersebut”.  Kelalaian  pada asasnya  bukan  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum  apabila  hal  tersebut  tidak menimbulkan  sebuah  kerugian.  Namun  apabila  kelalaian  tersebut  menimbulkan kerugian  materi  bahkan  juga  kerugian  fisik  seperti  kecederaan  atau  kematian,  maka terhadap pembuat kerugian dapat dikenai hukuman dibawah hukum pidana. 11
Akan  tetapi  dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang kedokteran, maka semakin banyak juga permasalahan kelalaian medis tersebut. Dengan adanya  permasalahan  tersebut  munculah  beberapa  teori-teori  kelalaian  medis  sebagai berikut :
a. Teori Pelanggaran Kontrak
Teori  ini  merupakan  teori  pertama sebagai  pintu  masuk  untuk menggugat dokter karena  perbuatan  kelalaian  medis  adalah  karena  terjadinya  pelanggaran  kontrak,  yang berprinsip  bahwa  secara  hukum  seorang  dokter  tidak  mempunyai  kewajiban  merawat seseorang jika di antara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara dokter dan pasien. Contohnya yaitu apabila ada pasien yang datang berobat ke dokter di rumah sakit ( express contract ), kemudian dokter tersebut merujuk pada seorang pasien kepada dokter  yang  ada  di  rumah  sakit  lain  sehingga  dianggap  memiliki  suatu  keahlian  untuk mengobati  pasien,  maka  berarti  dokter  menolak  tawaran  kontrak  dari  penderita  yang bersangkutan.
b. Teori Perbuatan Disengaja
Teori  ini  merupakan  teori  yang  dapat  dipakai  pasien  untuk  menggugat  dokter karena  perbuatan  kelalaian  medis  merupakan  kesalahan  yang  dibuat  dengan  sengaja ( intentional  tort ),  yang  mengakibatkan  seseorang  secara  fisik  mengalami  cedera ( assault  and  batteray ).  Kasus  kelalaian  medis  yang  dianut  dalam  teori  ini,  dalam  arti sesungguhnya jarang terjadi dan dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal atas dasar kesengajaan.
11 Jamillah, Sutarno, and Yulianto, “Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas.”

## c. Teori Kelalaian
Teori  ini  menyatakan  bahwa  sumber  dari  kelalaian  medis  merupakan  kelalaian ( negligence ).  Contoh  kasus  dalam  teori  ini  yaitu  seorang  anak  yang  berumur  12  (dua belas) tahun, tangannya patah karena mengikuti suatu kegiatan olahraga di sekolahnya. Ia harus menunggu selama 6 (enam) jam di ruang gawat darurat di sebuah rumah sakit di  New  York.  Meskipun  dikatakan  bahwa  para  dokter  sedang  sibuk  sekali,  kasus  ini dinyatakan  oleh  pengadilan  sebagai  suatu  kelalaian  medis. 12 Aparat  penegak  hukum mengalami  kesulitan  dalam  mencari  bukti  untuk  menilai  apakah  perbuatan  tersebut masuk ke dalam kategori kelalaian medis, antara lain :
1. Kurangnya pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang cukup di bidang itu oleh penegak hukum.
2. Kesulitan  karena biasanya  dokter segan untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang dapat memberatkan tuduhan terhadap rekan sejawatnya jika dipanggil  oleh  pengadilan  untuk  menjadi  saksi  sehingga  dia  cenderung untuk diam. 13
d. Teori Pembelaan
1. Teori Kesediaan Untuk Menerima Resiko ( assumption risk ), dalam teori ini menyatakan  bahwa  seorang  dokter  akan  terlindungi  dari  tuntutan  hukum baik  pidana,  administrasi  maupun  perdata  jika  pasien  memberikan ijin/persetujuan  untuk  operasi/tindakan  medis  di  rumah  sakit  dan  bersedia memikul segala resiko dan bahaya yang mungkin timbul akibat pembedahan atau  tindakan  medis  lainnya.  Contoh  dalam  kasus  ini  yaitu  Karp  melawan Cooley. Dokter ahli bedah bertanggung jawab atas kematian pasien setelah menjalani  operasi  cangkok  jantung,  berhubungan  pasien  telah  memberikan persetujuan atas pembedahan tersebut, serta diberi penjelasan luas mengenai bahaya dan resiko yang akan dihadapi dan bersedia menghadapinya.
2. Teori  Pasien  ikut  dalam  Kelalaian  ( contributory  negligence ),  adalah  kasus dimana  dokter  dan  pasien  dinyatakan  oleh  pengadilan  sama-sama
12 Armani, Hanafi, and Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana .
13 Hasan, “Tanggungjawab Pidana Bagi Dokter Atas Kesalahan Praktek (Malpraktek).”
Pertanggung  jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan
melakukan  suatu  kelalaian.  Contoh  kasus  dalam  teori  ini  adalah Schultz melawan Tasche, seorang  gadis  berumur  18  tahun,  akibat  kelalaian  dokter yang  merawatnya,  mengakibatkan  pasien  menderita  kesakitan  dan  kaki kanannya  menjadi  lebih  pendek  1,5  inchi  dari  kaki  kirinya  setelah mengalami  perawatan  akibat  kaki  kanannya  patah.  Pasien  oleh  pengadilan juga  dinyatakan  lalai  karena  telah  meninggalkan  rumah  sakit  terlalu  cepat, mengendarai  mobil  sendiri  sewaktu  pulang  kerumah  dan  tidak  pernah kembali  untuk  konsultasi  perawatan  berikutnya.  Akhirnya,  pasien  tersebut tetap mendapatkan ganti rugi tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. 14
3. Teori Perjanjian membebaskan dari kesalahan ( exculpatory contract ),  yaitu mengadakan  perjanjian  khusus  dengan  penderita,  yang  berjanji  tidak  akan menuntut dokter dan rumah sakit jika terjadi kelalaian medis.
4. Teori  Peraturan Good  Samaritan menurut  teori  ini,  seorang  dokter  atau perawat  yang  memberikan  pertolongan  gawat  darurat  dengan  tujuan  yang murni  pada  suatu  peristiwa  darurat  dibebaskan  dari  tutntutan  hukum kelalaian  medis,  kecuali  jika  terdapat  indikasi  terjadi  suatu  kelalaian  yang mencolok.
5. Teori Workmen’s  Compensation. Apabila  seorang  dokter  dan  pasien  yang terlibat  dalam  suatu  kasus  kelalaian  medis,  keduanya  bekerja  pada  suatu lembaga  yang sama, pasien tersebut tidak akan memperoleh ganti rugi dari kasus  kelalaian  yang  diperbuat  oleh  dokter.  Ini  karena  menurut  peraturan workmen’s compensation, semua pegawai dan pekerja menerima ganti rugi bagi  setiap  kecelakaan  yang  terjadi  disitu  dan  tidak  menjadi  persoalan kesalahan siapa dan apa sebenarnya penyebab cidera/luka. 15
Lalu  kapankah  seorang  dokter  dianggap  berbuat  kelalaian  yang  dapat mengakibatkan  orang  menderita  luka  berat  atau  mengakibatkan  kematian?  Seorang dokter  yang  dianggap  melakukan  kesalahan  profesi  ( beroepsfout )  apabila  seorang
14 Diputra and Griadhi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”
15 Damayanti  and  Zakaria,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Pada  Kasus  Malpraktek  Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”
individu tidak dapat memenuhi dan menentukan sebuah diagnose atau melakukan suatu terapi  sebagai  seorang  medikus  yang  baik,  yang  berada  pada  nilai  sedang  (rata-rata), sehingga tidak dapat melakukan pemenuhan pada standar profesi sesuai dengan keadaan atau  situasi  yang  sama  sehingga  dapat  menempuh  jalan  dengan  maksimal  untuk mencapai kehendak yang telah diinginkan apabila seorang dokter melakukan culpa levis tapi  bukan faute  legere. Jika  persyratan  tersebut  telah  terpenuhi  oleh  seorang  medikus contohnya  diagnose  dan  terapi  sudah  benar,  ia  melakukan  tugasnya  sebagai  seorang dokter yang baik kemudian terdapat culpa lata padanya, maka ia tidak dapat dikatakan salah melanggar Pasal 359 maupun 360 KUH Pidana.

## 3. Pertanggungjawaban  Pidana  Tenaga  Medis  Yang  Melakukan  Kelalaian Diagnosa
Parameter  digunakan  untuk  menilai  hipotesa  atau  dugaan  sementara  pada pelanggaran  hukum  secara  pidana  apabila  telah  memenuhi  suatu  parameter  sebagai voorportal atau gerbang terdepan yang ketat dan limitatif sifatnya, adalah :
(1) Adanya zorgvuldigheid (kecermatan)  adalah  sikap  dari  seorang  dokter  yang memiliki  sebuah  kemampuan  secara  normal,  suatu zorgvuldigheid yang  biasa karena dianggap memiliki suatu hubungan yang wajar dalam merawat seorang pasien.
(2) Adanya diagnosis atau terapi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang  dokter  karena  memiliki  suatu  pengetahuan  dan  kemampuan  secara wajar dan adanya suatu pengalaman yang ada. Apabila telah melakukan suatu diagnosis sehingga dapat dipengaruhi pada posisi yang sedang berkembang dan keadaan  yang  ada pada suatu keilmuan sehingga  sangat berpengaruh terhadap posisi,  suatu  perkembangan  dan  keadaan  pada  ilmu  kedokteran  itu  sendiri, sehingga diperlukan terapi pada beberapa faktor meliputi keadaan suatu psikis, aspek psikologi, komplikasi dan timbulnya dari sesuatu yang terdahulu. 16
(3) Standar pada profesi meliputi:
a) Kemampuan individu yang memiliki sifat average (rata-rata)
b) Berada pada suatu keadaan yang sama atau Category and Condition Equel
16 Kurniawan, “Risiko Medis Dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktek Medis Di Indonesia.”
c) Adanya  pemenuhan  pada  asas  proporsionalitas  dan  bersifat  subsiddaritas yang memiliki suatu tujuan atas tindakan bagi seorang dokter/medis.
Konsep  terhadap  suatu  keteledoran  dalam  bidang  KUHP  telah  dijelaskan  pada pasal  359  dan  pasal  360  KUHP.  Pada  pasal  359  KUHP  memberikan  definisi  yaitu “Siapa yang berada pada suatu kealpaan dapat menyebabkan kematian pada orang lain sehingga dapat diancam  tindak pidana paling lama kurungan 5 tahun atau satu tahun”. Pada  pasal  360  ayat  (1)  KUHP  “Siapa  yang  berada  pada  kealpaannya  sehingga  dapat menyebabkan orang lain memperoleh luka yang cukup berat dan dapat di tindak pidana selama  kurang  lebih  5  tahun  atau  pada  kurungan  selama  1  tahun  penjara”.  Pada  pasal 360  ayat  (2)  mendefinisikan  bahwa  “Siapa  yang  berada  pada  suatu  kealpaannya  maka dapat  menyebabkan  suatu  luka-luka  sehingga  menimbulkan  penyakit  atau  adanya halangan  yang  menyebabkan  pekerjaan  pada  suatu  jabatan  dalam  pencarian  selama periode  dan  waktu  yang  telah  ditentukan  sehingga  memperoleh  suatu  ancaman  paling lama  sebesar 9  bulan atau  6 bulan kurungan  penjara atau denda  yang  tertinggi sebesar Rp. 300.000.000,-”
Pada  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan memberikan pengertian bahwa setiap individu dapat melakukan pengabdian kepada  dirinya  sendiri  pada  bidang  kesehatan  sehingga  memperoleh  pengetahuan  dan suatu  keterampilan  melalui  bidang  pendidikan  yang  ada  pada  kesehatan  sehingga memerlukan wewenang dalam upaya kesehatan. 17
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2004  pada  pasal  11  tentang Kesehatan dapat melakukan pengelompokan pada tenaga medis yaitu dokter gigi, dokter spesialias  dan  dokter  gigi  spesialis.  Tenaga  kesehatan  pada  masyarakat  yaitu epidemiolog pada kesehatan, tenaga promosi bidang kesehatan dan ilmu suatu perilaku, melakukan bimbingan kesehatan pada kerja, tenaga administrasi dan kebijakan yang ada pada  bidang kesehatan,  tenaga  pada  biostatik  dan kependudukan dan  tenaga kesehatan pada reproduksi dan keluarga.
17 Mondong,  “Pertanggungjawaban  Dokter  Atas  Kelalaian  Tindakan  Medis  Yang  Mengakibatkan  Cacat Tubuh Pada Pasien Ditinjau Dari Pasal 360 KUHP.”
Pertanggung  jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan
Rumah  sakit  yang  dipandang  sebagai  badan  hukum  pada  ( recht  person )  dapat dilakukan  suatu  beban  pada  suatu  hak  dan  kewajiban  yang  akan  diatur  pada  pasal  29 dan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit karena dapat  dijadikan  sebagai  suatu  badan  hukum  yang  memiliki  hak  dan  suatu  kewajiban sehingga  setiap  rumah  sakit  dapat  diminta  memberikan  sebuah  tanggung  jawab sehingga  dapat  melawan  hukum.  Rumah  sakit  secara  institusional  dapat  bertanggung jawab  secara  penuh  dengan  segala  resiko  yang  berkaitan  dengan    pelanggaran  dalam setiap kewajiban sehingga dapat melaksanakan pelayanan pada bidang kesehatan. 18
Pada umumnya setiap aspek tanggungjawab yang ada di rumah sakit, pada sudut pandang setiap pelaku menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:
a) Sebuah  tanggung  jawab  yang  yang  ada  pada  rumah  sekit  memiliki  suatu penanggung jawab yaitu kepada rumah sakit.
b) Tanggung  jawab  pada  bidang  medik  yang  digunakan  sebagai  pertanggung jawaban  masing-masing  pada  tenaga  medis  yang  ada  pada  rumah  sakit tersebut.
c) Tanggung jawab pada bidang keperawatan dimana setiap tanggung jawabnnya berada pada setiap perawat, bidan dan medis sebagai non perawatan yang ada dirumah sakit tersebut.
Sehubungan  dengan  bentuk  pertanggungjawaban  yang  ada  dirumah  sakit berkaitan dengan 3 doktrin yaitu:
a) Vicarious Liability atau Respondent Superior
Memiliki  suatu  prinsip  yang  paling  utama  pada  sebuah  keurgian  yang  dapat menyebabkan  penyakit  dimana  telah  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  orang bawahan.
b) Hospital Liability
Berdasarkan  dari  doktrin  maka  rumah  sakit  memiliki  suatu  tanggung  jawab atas segala tindakan dan peristiwa pada rumah sakit sehingga setiap kesalahan yang  dilakukan  oleh  dokter  dapat  bertanggung  jawab  untuk  melakukan pengambil alihan kepada pihak rumah sakit sehingga dapat  menggunakan hak
18 Kholib, “Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis.”
regressnya  yang digunakan untuk ganti rugi kepada seorang dokter yang telah melakukan suatu keselahan.
c) Strict Liability
Pada  doktrin  yang  ada  di  rumah  sakit  dapat  melakukan  suatu  pertanggung jawaban dari suatu peristiwa yang telah terlepas dari kesalahan, sehingga dapat berlaku asas  “ Res Ipsa Loquitor ” meliputi suatu fakta yang dapat berbicara.
Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah dijelaskan pada  tenaga  kesehatan  yang  meliputi  dokter,  perawat,  bidan  dengan  rumah  sakit  yang ada  pada  pasal  46  dengan  memberikan  suatu  pernyataan  “Rumah  sakit  tersebut  dapat memberikan  tanggung  jawab  secara  hukum  kerugian  yang  telah  ditimbulkan  akibat suatu kelalaian atau keteledoran pada tenaga kesehatan yang ada pada rumah sakit”. 19
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia  pada Nomor 111/PB/A.4/02, dapat melakukan penyelarasan dalam suatu ikatan hukum pada seorang  dokter  dan  seorang  pasien  agar  sesuai  dengan  terminologi  pada  KUH  Perdata maupun Lex  Spesialiasi, Undang-Undang  Praktik  Kedokeran  dan  Undang-Undang Rumah  Sakit.  Pada  suatu  ikatan  hukum  sebagai  awal  pintu  masuk  untuk  menentukan pertanggung  jawaban  pada  pidana  karena  memperoleh  tindakan  medis  yang  ada  di rumah sakit.
Hubungan hukum yang ada pada kontrak medis telah dilakukan suatu kesepakatan antara pihak pasien dengan pihak rumah sakit sehingga dapat melahirkan suatu hak dan suatu kewajiban  bagi seluruh pihak  yang bersangkutan.  Hal  ini  telah diatur pada pasal 29 hingga 32 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Setiap pasien  dapat  mengajukan  suatu  gugatan  secara  perdata  atau  secara  hukum  atau  pidana mengenai segala perbuatan yang dapat melawan hukum dan dilakukan oleh rumah sakit sesuai  dengan  pada  pasal  32  huruf  „q‟,  pada  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit  memberikan pernyataan bahwa  “setiap pasien berhak  melakukan penggugatan  dengan  menuntun  setiap  rumah  sakit  apabila  pihak  rumah  sakit memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pada perdata atau pada pidana.
19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tanggung jawab pada seorang dokter dapat dikategorikan dalam dua faktor yaitu adanya tanggung jawab pada kode etik dan hukum. Tanggung jawab pada hukum dapat dibedakan  menjadi  3  macam  yaitu  tanggung  jawab  berdasarkan  hukum  administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Pada kasus ini yaitu kasus pada operasi sesar yang dapat  mengakibatkan  kematian  pada  pasien  yang  dilakukan  oleh  Dewa  Ayu  Sasiary Prawan.  Pada  kasus  yang  dilakukan  oleh  majelis  hakim  pada  pengadilan  negeri  dan pengadilan  tinggi  dengan  melakukan  pemutusan  secara  bebas  namun  majelis  hakim pada tingkat kasasi dapat melakukan pemutusan bersalah kepada dokter ayu. Pada saat dilakukan  peninjauan  kembali,  dokter  ayu  diputuskan  untuk  bebas  oleh  hakim.  Kasus tersebut  kemudian  diajukan  kepada  pengadilan  karena  ketidakpasan  atas  hasil  yang diperoleh pada pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh dokter atau adanya suatu indikasi pada setiap kesalahan pada prosedur dan kode etik pada kedokteran. 20
Apabila  terjadi  suatu  tindakan  pada  dokter  atau  tenaga  bidang  kesehatan, dianggap dapat merugikan pasien  yang ada di rumah sakit  sehingga rumah  sakit  dapat mempertanggung  jawabkan  tindakan  pada  dokter  atau  tenaga  pasien,  hal  ini  sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dokter atau tenaga kesehatan medis yang lainnya terhadap  bawahan  kepada  pasien.  Sesuai  dengan  Pasal  1367  KUH  Perdata  dapat menyebutkan suatu pertanggung  jawaban terhadap kesalahan pada  suatu  gugatan  yang dilakukan untuk melawan hukum termasuk suatu perbuatan pada kesalahan dalam suatu gugatan  yang  dapat  melawan  hukum  termasuk  perbuatan  orang  yang  berada  pada bawahannya.
Undang-Undang Nomo 44 Tahun 2009 pada pasal 46, telah menyebutkan bahwa “setiap rumah sakit dapat melakukan tanggung jawab atas keteledoran dari tenaga medis terhadap  tenaga  kesehatan  yang  ada  di  rumah  sakit”.  Dalam  melakukan  pengajuan gugatan pada rumah sakit, maka dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga wajib dipenuhi pada empat unsur yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan gaji/honor tetap yang akan dibayarkan pada setiap periode (dalam kurun waktu tertentu) kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan.
20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Setiap  dokter  atau  tenaga  kesehatan  memiliki  wewenang  sehingga  dapat digunakan  dapat  memberikan  suatu  instruksi  yang  dapat  ditaati  kepada bawahannya.
3. Adanya  suatu  wewenang  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  suatu pengadaan dalam suatu pengawasan.
4. Adanya  suatu  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan sehingga menyebabkan kerugian.
Setiap  pasien  atau  keluarga  dapat  memahami  adanya  diagnose  atau  suatu  terapi pada  dokter  yang  ada  pada  dirinya  sehingga  dapat  mempersulit  setiap  pasien  atau keluarga  dalam  melakukan  gugatannya.  Dalam  melakukan  suatu  perlindungan  pada setiap  kepentingan  pasien  atau  keluarga  dalam  menggugat.  Sebagai  suatu  upaya  yang digunakan  untuk  melindungi  suatu  kepentingan  kepada  seorang  pasien  dengan memberikan bukti  yang  bersifat terbalik sehingga hanya dokter  yang dapat  melakukan penerapan secara doktrin “ Res Ispa Loquitor ”, doktrin ini dapat bertitik tolak pada “ The think speaks for it self ” yaitu fakta yang dapat berbicara sendiri sehingga tida fakta-fakta sudah berbicara sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. 21

## C. Penutup
Kelalaian medis termasuk kedalam jenis kealpaan akibat yaitu akibat yang timbul merupakan akibat yang dilarang oleh hukum pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 359,  360,  dan  361  KUHP.  Karakteristik  kelalaian  tersebut  dalam  tindakan  medis dirumah  sakit  tidak  terlepas  dari  beberapa  unsur  yaitu  bahwa  perbuatan  tersebut bertentangan  dengan hukum,  akibat dari  perbuatan bisa  dibayangkan,  akibat perbuatan sebenarnya bisa di hindari. Namun, hal ini tentu memperhatikan syarat-syarat terjadinya kelalaian medis antara lain, duty to use due care, dereliction of that duty (omission atau commission), damage, direct causal relationship.
Pertanggungjawaban  pidana  kelalaian  medis  akan  gugur  apabila  ada  alasan penghapus  yang  berupa  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf.  Alasan  yang menggugurkan suatu tindak pidana dalam kasus kelalaian ini bukan yang sebagaimana
21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pertanggung  jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan
yang  diatur  dalam  KUHP,  melainkan  berdasarkan  doktrin  para  ahli  hukum  dan yurisprudensi yang berasal dari keputusan para hakim yang mempunyai sebuah hukum tetap/ inkracht.

## D. Daftar Pustaka
Armani,  Hanafi,  and  Mahrus  Ali. Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana .  Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Astuti, Laras. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.” Justitia Jurnal Hukum 1, no. 1 (2017): 1–14.
Balubun,  Wellem  Hendra,  Valentinus  Suroto,  and  Edi  Sumarwanto.  “Provisions  Of Indonesian  Medical  Diclipine  Sanctions  to  Protect  The  Rights  of  Patient  Be Reviewed  From  The  Principle  of  The  Estabilishment  of  Legislation.” Jurnal Hukum Kesehatan 4, no. 2 (2018).
Damayanti,  O  P,  and  Neza  Zakaria.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Dokter  Pada  Kasus Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” 2, no. 6 (2013). file:///C:/Users/ACER/Downloads/32332-78108-1-SM (1).
Diputra,  I  Gede  Indra,  and  NiMade  Ari  Yuliartiini  Griadhi.  “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.” Jurnal  Kontruksi  Hukum 2, no. 2  (2021): 309– 14. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3228/235 4.
Hasan,  M  A.  “Tanggungjawab  Pidana  Bagi  Dokter  Atas  Kesalahan  Praktek (Malpraktek).”  UINSKA,  2021.  http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7719/1/artikelll  m amir hasan.pdf.
Ilahi, W.R, K. “Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana.” Jurnal Hukum Volkgeist 2, no. 2 (2018): 1–17. https://media.neliti.com/media/publications/276850-resiko-medis-dan-kelalaian- medis-dalam-a-9eaeac44.pdf.
Jamillah, Siti Nur Aisyah, Sutarno, and Yulianto. “Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat  Pelimpahan  Wewenang  Oleh  Dokter  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Di Puskesmas.” ]Ustitia  Jurnal  Hukum 2,  no.  1  (2018):  164–68.  http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1714/1375.
Kholib, A. “Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis Dengan Kelalaian Medis.” Al- Manhaj :  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam 2,  no.  2  (2020):  238–54. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/481.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kurniawan, R A. “Risiko Medis Dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktek Medis Di
Indonesia.” Majalah Prespektif
18, no. 3 (2013): 1–13.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/8670-15576-2-PB (3).pdf.
Mondong,  Anjeli.  “Pertanggungjawaban  Dokter  Atas  Kelalaian  Tindakan  Medis  Yang Mengakibatkan  Cacat  Tubuh  Pada  Pasien  Ditinjau  Dari  Pasal  360  KUHP.” Lex Crimen 7, no. 4 (2018): 29–86.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20387.
Novianto,  Widodo  Tresno.  “Penafsiran  Hukum  Dalam  Menentukan  Unsur-Unsur
Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice).” Yustisia Jurnal Hukum 4, no. 2 (2015). https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8670.
Romansyah,  U.A,  Labib  Ahmad,  and  Isnawati  Muridah.  “Pemenuhan  Hak Konstitusional  Warga  Negara  Indonesia:  Studi  Kasus  Jaminan  Kesehatan Nasional.” Justitia Jurnal Hukum 1, no. 1 (2017).
Samudra,  K  P,  and  A  Wijayanti.  “Hak  Pekerja  Yang  Terkena  PHK  Sebelum  Masa Kontrak  Berakhir.” Jurnal  Living  Law 13,  no.  2  (2021):  142–57. https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4404.
Silaban,  JS.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Tenaga  Medis  Yang  Melakukan  Kesalahan
Diagnosa  Terhadap  Pasien  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang Tenaga Kesehatan.” Universitas Riau, 2019. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF HUKUM/article/viewFile/26253/25398 .
Solicha,  Fitri  Hardianti,  and  Asri  Wijayanti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja AtasAlat  Pelindung  Diri.” Wijayakusuma  Law  Review 2,  no.  1  (2020):  1–15. https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/125/111 .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Wibowo,  C.  A,  Wahyudi,  and  H  Sudarto.  “Penolakan  Pelayanan  Medis  Oleh  Rumah
Sakit  Terhadap  Pasien  Yang  Membutuhkan  Perawatan  Darurat.” Justitia  Jurnal Hukum 1, no. 1 (2017): 1–20.
Wiriandinata,  W. Dokter,  Pasien  Dan  Malpraktik . Mimbar  Hukum ,  2014. https://media.neliti.com/media/publications/40617-ID-dokter-pasien-dan- malpraktik.pdf.