Jurnal En Rec Copyrig
ISSN: 27 is an op Attributi

## Efekt PLTS
Adang S
1 Magiste 1 Magist Lingkun 1 Magist FSM Uni Email : a e Abstrak saat ini t percepat
nomor 3 sampahn yang sud tahap ko studi kel dijual ke Sudah b saat ini masih ba belum a pembang Presiden konfirma Pengemb disimpu
mengata
Kata Ku
nergi Baru &
ceived : 17 Jan
ght: © 2022 b 722 ‐ 6719 ) pub pen access a ion ‐ ShareAli

## tifitas P
Sa di Ind
Sudrajat 1 , Sy er Energi, Se ter Energi, S ngan, Fakulta ter Energi, S iversitas Dip adangsudraja endangkusdi k : Progres p tidak terlalu tannya term 35 tahun 20 nya rata ‐ rata dah sukses d onstruksi 2 l layakan. Men epada PLN s banyak dilak belum mem anyak risiko da mitigasi y gunan PLTS n nomor 35
asi melalui bang dan P ulkan kendal asi kendalany
unci : Pemban
& Terbarukan nuari 2023 by the autho blished by M
article distri ike 4.0 Intern

## erpres N donesia
yafrudin 1,2 , E
kolah Pasca Sekolah Pasc as Teknik Un Sekolah Pasc ponegoro, Ind at@students. iyantini@lect pembangunan u signikan, p asuk Peratu 018 untuk p a sudah mele dibangun da okasi dan si ngapa pemb sudah ditetap kukan peneli mberikan dam o yang harus yang dalam Sa ini. Untuk 5 tahun 201 pertanyaan PLN. Setelah la terhamba ya. ngkit, Sampa

## Terbarukan
n, 2023, Vol. 4 Accepte
ors. Jurnal E
Master Progra
ibuted unde
national Lice
No 35/20
Endang Kusd Sarjana, Uni
ca Sarjana, U niversitas Dip a Sarjana, U donesia undip.ac.id, turer.undip.a n Pembangk adahal suda ran Presiden percepatan ebihi 1000 M an beroperas isanya masih bangunan PL pkan jauh di itian terkait mpak signifi s dihadapi o kendali mer k itu dilaku 18 untuk m n yang ditu h dilakukan atnya pemba
ah, Percepata 4, No. 1, pp 5 ed : 20 Februa
Energi Baru am of Energy
er the terms nse (CC BY ‐

## 08 untuk
diyantini 1,3 iversitas Dip
Universitas D ponegoro, In Universitas D syafrudin@l ac.id; kit Listrik Te ah banyak pe n RI yang d pembangun MT/hari. Samp si secara kom h dalam pros LTSa ini berja iatas tariff lis kendala dal ikan terhada oleh Pemerin reka sehingg kan kajian r mengalwali p uangkan dal n Analisa da angunan PL an, Risiko, M
53 – 65 ari 2023
dan Terbar
y, School of P s and condi SA 4.0).

## k Meper
onegoro, Ind Diponegoro, ndonesia
Diponegoro, lecturer.undi enaga Samp eraturan yan iterbitkan be nan PLTSa d pai saat ini, mersial, seme ses perencan alan sangat l strik PLN ya am pemban ap pelaksana ntah Daerah, ga mereka ‘e risiko terhad proses pene lam kuision ata hasil pe LTSa dimaks Mitigasi Published rukan (p ‐ ISS Postgraduate ition of the

## rcepat P
donesia;
Indonesia;
Indonesia; 3
ip.co.id, pah (PLTSa) ng diterbitka eruntun, term di 12 kota baru PLTSa entara yang naan pengad lambat, pada ang dijual ke ngunan PLTS aan pemban Pengemban enggan’ untu dap pasal ‐ pa elitian ini, k ner kepada enelitian yan sud dan dis
d : 25 Maret 2
SN: 2809 ‐ 545 e Studies. Th Creative C

## Pemban
2 Departemen 3 Departemen
di Indonesia an untuk men masuk yang besar yang Benowo di S lainnya mas daan dan pen ahal tariff lis epada pelang Sa ini namun ngunannya. M ng maupun P uk aktif dalam asal dalam P kemudian d Pemerintah ng sudah d siapkan sara
2023 56 and e ‐ his article Commons
gun n Teknik
n Biologi,
a sampai ndukung g terakhir g volume Surabaya sih dalam nysunsan trik yang ggannya? n sampai Mungkin PLN dan m proses Peraturan dilakukan
Daerah,
divalidasi,
an untuk
Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023
Halaman 54 dari 65
Vol. 4, No. 1, pp 53 – 65 doi: 10.14710/jebt.2023.16971
Abstract : The Progress of the construction of Waste Power Plants in Indonesia so far has not been very significant, even though many regulations have been issued to support its acceleration, including the Presidential Regulation of Indonesia issued successively, including the latest Presidential
Regulation number 35 of 2018, to accelerate the construction of PLTSa in 12 big cities whose average volume of waste exceeds than 1000 MT/day. There is only the Benowo waste power plant in Surabaya has been successfully built and operates commercially, while the others are still in the construction phase for 2 locations, and the rest are still in the process of planning procurement and preparing a feasibility study. Why is the PLTSa construction progressing so slowly, even though the electricity tariff sold to PLN has been set far above the electricity tariff from PLN sells to its customers? Many researchers have conducted regarding the constraints in waste power plant development, but it has not improved the construction implementation. Maybe there are still many risks that the Regional Government, Developers, and PLN must face, and there is no mitigation within their control. They are ʹ reluctant ʹ to be active in waste power plant development, therefore the risk analysis was carried out on the articles in Presidential Regulation number 35 of 2018 to start this research process then confirmation was carried out through questions outlined in a questionnaire to the Regional Government, Developers, and PLN. The constraint of the waste power plant development concluded after analyzing the
validated research data finish, and by conducting SWAT analysis of the validated research data, the overcome of these obstacles recommendations can be made.
Keywords : Power Plant, Waste, Acceleration, Risk, Mitigation
1. Pendahuluan
Undang undang RI nomor 18 tahun 2008 (Pemerintah dan DPR RI 2008) tentang pengelolaan sampah dan peraturan turunannya telah mengatur secara komprehensif tata cara pengelolaan sampah
mulai dari hulu sampai ke hilir dengan cara pengurangan, pengelolan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengelolaan sampah, termasuk didalamnya pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R yaitu Reduce, Reuse,
Recycle yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 (Pemerintah RI 2012) dan juga mensosialisasikan inovasi ‐ inovasi terkait implemntasi konsep 3R ini, namun ternyata jumlah
sampah yang tetap harus dibuang ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih sangat banyak menyebabkan kota ‐ kota besar di Indonesia dalam kondisi darurat sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada acara Rapat
Kerja Nasional bulan Februari 2020 di Yogyakarta, produksi sampah di Indonesia tahun 2020 diperkirakan sudah mencapai 67,8 juta ton dan diproyeksikan menjadi 71,3 juta ton pada tahun 2025
(Waste4Change 2020). Informasi yang disampaikan KLHK pada bulan Februari 2019, hanya sekitar
10% sampah yang bisa didaur ulang, 60% masih harus dibuang dan tertimbun di TPA dan sisanya
30% tidak terkelola dengan baik dan mencemari lingkungan (Sumartiningtyas 2020). Pengelolaan sampah menjadi sumber daya, khususnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik
sudah lam dilakukan di Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 4 tahun 2012 (Kementerian ESDM 2012) telah mewajibkan PLN untuk membeli listrik dari PLTSa dengan harga pembelian yang sudah ditetapkan. Banyak calon pengembang dan investor yang
Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023
Halaman 55 dari 65
Vol. 4, No. 1, pp 53 – 65 doi: 10.14710/jebt.2023.16971
tertarik untuk membangun PLTSa ini, namun banyak yang kandas ditengah jalan atau mundur teratur sebelum mengikuti proses pengadaannya di PLN.
Untuk mendukung kelancaran pembangunan PLTSa, Presiden RI melaui Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 menjadikan proyek ifrastruktur energi berasal dari sampah dalam daftra proyek strategis nasional (Presiden RI 2016b). Selanjutnya untuk mempercepat pembangunan PLTSa,
Presiden juga menerbittkan Perarturan Presiden nomor 18 tahun 2016 (Presiden RI 2016a). Lebih dari itu, Presiden juga menerbitkan Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional terkait pengelolaan sampah dimana didalamnya termasuk pembangunan PLTSa (Presiden RI 2017). Bahkan untuk mendukung kebijakan strategis nasional tersebut, Presiden juga menerbitkan
Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 (Presiden RI 2018) untuk mempercepat pembangunan instalasi pengubah sampah menjadi listrik di 12 kota besar di Indoneisa. Namun ternyata sampai akhir tahun 2021 lalu baru PLTSa Benowo 9 MW yang berhasil selesai dibangun dan beroperasi secara komersial, sementara yang lainnya masih dalam tahapan konstruksi di 2 lokasi, yaitu di Jakarta dan Surakarta, sisanya 9 lokasi lagi masih dalam proses perencanaan pengadaan dan penyusunan studi kelayakan untuk Jakarata progress pembangunan PLTSa sampai saat ini. Pembangunan PLTSa di 12 kota sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor
35 tahun 2018 berjalan sangat lambat. Padahal keberhasilan pembangunan PLTSa ini diharapkan menjadi soslusi efektif untuk menyelesaiakna permasalahan sampah di 12 kota tersebut. Sudah banyak penelitian dilakukan terkait pembangunan PLTSa ini, namun kebanyakan fokus penelitiannya
pada potensi energi yang bisa dibangkitkan dari sampah, kalaupun ada yang meneliti tentang kendala pembangunan PLTSa, namun yang diteliti adalah permasalahan yang terlihat di permukaan namun sehingga kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian tersebut terbatas pada permasalahan yang ada di permukaan, tidak dari sumber permasalahan. Akibatnya saran yang diberikan tidak menghilangkan atau memitigasi risiko yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah
Daerah, Pengmbang maupun PLN. Oleh karena it, penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian
risiko atas pasal ‐ pasal yang ada dalam Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018, kemudian dibuat peta permasalahan dan potensi rikonya. Setelah itu dibuatkan solusi terbaik untuk menghilangkan permasalahan dan memitigasi potensi ririsko dimaksud.

## 2. Studi Literartur
Sampah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terdiri atas sampah organic dan sampah anorganik. Sampah organik adalah
sampah yang berasal dari sisa mahluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur
tangan manusia untuk dapat terurai, masuk katagori sampah ramah lingkungan dan bahkan bisa diolah lagi menjadi suatu produk yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat, tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan merusak lingkungan, menjadi sarang penyakit dan menimbulkan bau yang kurang sedap akibat pembusukan sampah organik yang cepat. Contoh sampah organik antara lain sisa nasi, kulit buah, sisa sayuran, ampas teh/kopi, bangkai hewan dan lain sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama, dan dapat
merusak lapisan tanah. Contoh sampah anorganik antara lain plastik, kaleng, kantong kresek, besi, kaca, bekas barang ‐ barang elektronik dan lain sebagainya.
Jurnal En Vol. 4, N doi: 10.1 Berd Kompos sampahn B terdiri a 34,1%. N Peratura tetap sam mengapa lingkung sampah oleh bak dapat m P konsep 3 dilakuka sampai memper Kemente Tempat dan sisan tumpuka disediak memper persyara Nugroho (Nugroh Unt hasil pen nergi Baru &
No. 1, pp 53 – 4710/jebt.202
dasarkan da sisi Sampah nya bisa dilih Gambar Berdasarkan atas sampah
Namun bila k an Presiden ma yaitu sam a sampah s gan dan me organic yan kteri pengura encemari tan Peraturan Pe 3R (reduce, r an oleh pem saat ini ma rbanyak pen erian Lingku Pemrosesan nya sekitar 3 an sampah kan sehingga rluas lokasi T atan untuk b
o dan Firma ho and Firma tuk mengata nelitian 5 tah
& Terbarukan – 65
23.16971 ata yang dip h Nasional hat dalam Ga
1: Komposis n data terseb organik 65,9 kita check di nomor 35 t mpah organic sering menja enjadi sarang ng berasal da ai dan hasiln nah dan sum emerintah no reuse, recycl erintah mau asih terus d ngelolaan sa ungan Hidup Akhir (TPA 30% tidak ter di TPA ma
a luasan TP TPA atau me isa ditetapka ansyah (ITB) ansyah 2018) si 60% sisa s hun belakang
n, 2023
peroleh dari Indonesia T ambar 1. si Sampah Be
(Sumbe
but di atas d 9% (dimana SIPSN data tahun 2018, c yang beras adi permasa g penyakit, ari sisa maka nya mengha mber air tanah omor 81 tahu le). Sebagai i upun masyar dilakukan p ampah den p dan Kehut A) masih seki rkelola dan m akin lama m PA harus ter embuat loka an sebagai lo tentang Tem . ampah yang gan ini, yang Sistem Infom Tahun 2020 erdasarkan Je r SIPSN, tah apat disimp komposisi s sampah di 1 ternyata san sal dari sisa m alahan besar juga karena anan sehingg asikan gas be hnya. un 2012 telah implentasi d rakat terkait penelitian un ngan prinsip anan per Feb tar 60%, sem mencemari li makin meng rus ditamba asi TPA baru okasi TPA sa mpat Pembu g masih haru g paling efekt masi Pengelo 0, berdasark
enis Sampah un 2020) pulkan komp sisa makana 12 lokasi ren ngat beragam makanan. Da r di perkota a sebagaian ga akan terja erbau busuk h mengatur c ari peraturan pengelolaan ntuk memb p 3R terseb bruari 2019, mentara samp ngkungan (S ggunung da ah atau mem u di wilayah angat ketat se uangan Akhi us dibuang da tif adalah de olaan Sampa kan jenis sa
h dan Sumbe posisi sampa an 39,9%) da cana pemban m, namun d ari data terse aan, selain besar sampa di fermentas k dan lindi (c cara penanga n tersebut, s n sampah de uat inovasi ‐ but. Namun volume sam pah yang di Sumartiningt an memenuh mbuat lokasi perkotaan s ebagaimana ir Sampah K an ditimbun ngan mengu
Halaman 5 ah Nasional ampah dan r Sampah
ah nasional I an sampah a ngunan PLT dominasi sam ebut, dapat d merusak ke ah perkotaa si sampah ya cairan beracu anan sampah sudah banya engan prinsip ‐ inovasi bar
n, berdasark mpah yang d daur ulah ha tyas 2020). A hi lokasi TP i TPA baru. angatlah sul hasil penelit Kabupaten Su n di TPA, ber ubah sampah
(SIPSN),
sumber Indonesia anorganik TSa sesuai mpahnya dipahami eindahan, n adalah ang cepat un) yang h dengan k inovasi p 3R dan ru untuk kan data ikirim ke anya 10% Akibatnya PA yang . Namun lit karena tian Hary umedang dasarkan
h menjadi
Jurnal En Vol. 4, N doi: 10.1
energy, 2017)(Ba
2013) Seb Nasiona Gambar Sampah rendah. Men Theory, yaitu car Gambar P biomass konversi biokimia biomasa proses p S tapi jug pembaka ini adala Ada
bahan ba nergi Baru &
No. 1, pp 53 – 4710/jebt.202
khususnya axter et al., 20 agaimana di l Indonesia t 1: Komposis organik term nurut Basu ( ada 2 (dua) ra biokimia ( 2.(Basu 2010 Ga
Proses konv a menjadi i dengan ca a tidak mem a diubah men pirolisa, gasif Sekarang ini ga sampah aran yang sa ah emisinya, a beberapa p akar yang be
& Terbarukan – 65
23.16971 energi listr 016)(Cudjoe, ijelaskan di a tahun 2020 t si Sampah Be masuk katag (2010) dalam cara untuk (biochemical 0) ambar 2: Kon
versi bioma molekul ‐ mo ara biokimia merlukan ene njadi gas yan fikasi, liquifik i, proses sam anorganik, angat tinggi > harus ditam pilihan tekno erasal dari sa n, 2023 rik (Cui et , Wang, and atas, berdasa erdiri atas sa erdasarkan J gori biomass m bukunya B merubah/m l) dan cara te nversi Bioma assa dengan olekul beruk ini relative ergi dari lua ng kemudian kasi atau dap mpah yang di mengguna > 850o C. Na mbahkan pad ologi pemban ampah menja al., 2020)(St Zhu 2021)(S arkan data ya ampah organ Jenis Sampah sa, yaitu sum Biomass Gas mengkonversi ermokimia ( assa Menjadi n cara bioki kuran kecil e lebih lama ar. Sementar n disintesis m pat juga digu iubah menja akan proses amun yang p a pembangk ngkit listrik y adi energi lis tarostina et Scarlat, Fahl, ang diperoleh nik 65,9% da h dan Sumbe mber energi t sification and i biomassa ( (thermochem Energi (Sum ima dilakuk menggunak a jika diband ra pada pros menjadi baha unakan langs di energy tid s pembakar
perlu diperh kit alat untuk yang biasa di strik). Pemili al., 2018)(M and Dallema h dari SIPSN an sampah an er Sampah (S terbarukan d d Pyrolysis: (sampah org mical) sebaga mber: Basu 20
kan dengan kan bakteri dingkan term ses konversi an kimia yan sung melalui dak hanya un ran (inciner atikan bila m k menurunka igunakan un ihan teknolo
Halaman 5
Malinauskait and 2019)(So N, Komposisi norganik 34, Sumber SIPS dengan kuali Practical De ganik) menja aimana terlih 010) n memecah atau enzim mokimia, te i termokimia ng diinginkan i proses pem ntuk sampah rator) denga menggunaka an emisinya. ntuk PLTSa (
ogi pembang
57 dari 65
te et al., ong et al., i Sampah ,1% (lihat SN, 2020). itas yang esign and di energi hat dalam molekul m. Proses tapi cara a seluruh n melalui mbakaran. h organik an suhu n konsep (merubah gkit listrik
Jurnal En Vol. 4, N doi: 10.1
untuk P
menjadi Dar disesuaik EPC ma bakarny dilakuka kelayaka

## 3. Kon
Mem saat ini, (Indepen Menteri sudah d dilihat d
Berk
memaha
35 tahun
swasta d
nergi Baru & No. 1, pp 53 – 4710/jebt.202
PLTSa sanga bahan bakar ri uraian di a kan dengan asing ‐ masing a, yang terpe an studi ke an tersebut h
nsep Bisnis mpelajari reg pembangun ndent Power ESDM dan ditentukan ol dalam Gamba
kaitan deng
ami potensi m n 2018 harus
di atas yang b
& Terbarukan – 65
23.16971 at bergantun r sebagaiman atas, kita per kondisi kot g type pem enting untuk layakan yan harus memen gulasi atau p nan PLTSa di r Producer) listrik yang leh Pemerin ar 3.
Gambar 3: S an skema bi masalah dan s dipahami d bisa dilihat d
n, 2023
ng pada tek na yang telah rlu hati ‐ hati ta/daerah dim mbangkit dan k diketahui a ng mendala nuhi kepentin peraturan ‐ pe i Indonesia d oleh PLN, g dihasilkan tah. Skema Skema Bisnis isnis tersebu risiko yang dulu potensi dalam Gamb knologi konv h diuraikan d pada saat m mana PLTSa n biaya pro adalah biaya am sebelum ngan stakeho eraturan yan diperlakukan dimana pro akan dijual bisnis listrik s Listrik Swa ut dan sesua terkandung
i dan alokas ar 4. versi yang di atas. menentukan a akan diban oduksi peng pokok produ membangu older jangan ng mengatur n seperti pem ses pengada kepada PLN k swasta dim asta (Sumber ai dengan tu dalam pasal si risiko yang dipilih untu type PLTSa ngun. Terlep golahan sam uksi listrikny un PLTSa, d n hanya peng r pembangun mbangunan aannya diatu N (Offtaker) maksud seba : Putra 2019) ujuan penelit l ‐ pasal Perat g ada dalam
Halaman 5 uk merubah yang akan d pas dari vari mpah menjad ya. Oleh kare dan sebaikn gembangnya nan PLTSa y proyek listri ur melalui P ) dengan ha agaimana yan ) tian ini, untu uran Preside m skema bisn
sampah dibangun iasi biaya di bahan ena perlu nya studi saja. yang ada ik swasta
Peraturan rga yang ng dapat
uk dapat en nomor nis listrik
Jurnal En Vol. 4, N doi: 10.1 Sebe umum perjanjia risiko lai  P a d k k s  P d m m p d 4. Met
Jeni (Anggito
nergi Baru &
No. 1, pp 53 – 4710/jebt.202 enarnya pot
oleh SPV s an kerjasama innya. Sebag Pada Perjan akan dapat m dalam tariff kemungkina keterlambata setara denga Pada Perjanj dari pada y mempengaru memitigasi k pasal penola
dipersyaratk todologi Pen
is penelitian
o, dkk., 2018)
& Terbarukan
– 65
23.16971
Gambar 4:
ensi ‐ potensi sudah bisa a dengan me gai contoh : njian kerjasam meningkatka listrik mak an risiko ket an dengan s an kerugian y jian kerjasam yang diperjan uhi kompon kemungkina akan (reject)
kan.
nelitian n yang dipi
), dimana fok
n, 2023
Potensi dan
risiko pad dibuat miti emperhatika ma EPC, ris an biaya inve ka akan berd terlambatan sanksi denda yang timbul ma Fuel Sup njikan akan nen C dan D an risiko kua apabila kua
ilih adalah kus fenomen Alokasi Risi a masing ‐ m
igasi risikon an keterkaita siko keterlam estasi dan sel dampak pad maka dalam a keterlamba akibat keterl ply, risiko ku berdampak D dalam ta alitas bahan alitas bahan
fenomenolo na yang akan ko (Sumber: masing perja nya dengan an antara sat mbatan ekse lanjutnya ka da debt serv m perjanjian atan yang n lambatan ter ualitas fuel y pada efisie riff listrik y bakar dibaw bakar yang gi yaitu pe n diteliti yaitu Putra 2019) njian kerjas pengaturan tu potensi ri eskusi pekerj arena terkait ice pinjaman n kerjsama E nilainya dend rsebut. yang diterim ensi pemban yang dijual wah yang d diterima leb enelitian yan u respon dar
Halaman 5
ama tersebu n dalam pa isiko dengan jaan oleh ko dengan kom n. Untuk m
EPC dibuatk da ‐ nya bisa ma SPV lebih ngkit dan sel kepada PLN ipersyaratka bih rendah d
ng bersifat ri
ut secara asal ‐ pasal n potensi ontraktor mponen A emitigasi kan pasal dihitung h rendah lanjutnya N. Untuk an dibuat dari yang kualitatif
Jurnal En Vol. 4, N doi: 10.1
Pem
Presiden kemudia pertanya Keg
yang dap 5. Dat Po sampel u tambaha wawasan Da primer menggu hasil pen
Pe dengan b  M d P k m m  M P r r nergi Baru &
No. 1, pp 53 – 4710/jebt.202
merintah Dae n nomor 35 an pasal ‐ pas aan yang aka giatan yang pat dilihat da ta Penelitian opulasi dalam untuk penga an satu loka n informasi t alam penelit bersumber nakan data y nelitian sebel engumpulan beberapa car
Melalui kajia dari hasil ka Pemerintah kepada Pem memberi ko menyusun p Melalui pen Pengembang risiko. Ada 1 responden y & Terbarukan – 65 23.16971
erah, Pengem tahun 2018 sal yang mem an dituangka dilakukan d alam Gamba
n m penelitian ambilan data asi PLTSa di terkait penel tian ini akan dari hasil yang bersum lumnya dan n data primer ra yaitu: an risiko ata ajian tersebu Daerah, Pen merintah Da ontribusi ris pertanyaan ku ngisian kui g dan PLN.
15 pertanyaa yang bertuju n, 2023 mbang dan P dimana pas mberi kontri an dalam kui dalam penelit ar 5.
Gambar 5: K n ini berjum a ada 4 lokas Kota Surab litian ini. digunakan d pengisian k mber dari per
dari buku ‐ b r dan data se
as pasal ‐ pasa ut diperoleh ngembang d aerah/Penege iko negative uisioner. isioner kepa Pertanyaan an dalam kui
uan untuk PLN, terhada sal yang dim ibusi resiko isioner. tian ini dapa
Kerangka Ker mlah 12 lokas si yaitu, Jaka baya yang su dua jenis da kuisioner d raturan yang uku terkait t ekunder yan al dalam Pea data potens dan PLN. P embang/PLN
e ditindakla ada respon dalam Kuis isioner, 10 pe meyakinkan
ap pasal ‐ pasa maksud dipi negative dij at dilihat da
rja Penelitian si rencana P arta, Bandun udah berope ta yaitu data an wawanc g terkait den tentang tekni ng diperluka aturan Presid si risiko yan
Pasal ‐ pasal y
N diabaikan anjuti denga nden yang sioner dirum ertanyaan ya n bahwa re al yang terda ilih melalui jadikan ruju
lam kerangk n PLTSa, semen
ng, Semarang erasi komers a primer dan cara, sedang ngan pemban is PLTSa. an dalam pen den nomor 3 ng mungkin yang membe n. Sebalikny an cara men mewakili P muskan berd ang bersifat u sponden ya
Halaman 6 apat dalam P proses kajia ukan untuk m ka kerja seba ntara yang d g dan Denpa sil unruk m n data sekund gkan data s ngunan PLTS nelitian ini d 5 tahun 2018 harus dihad eri kontribu ya pasal ‐ pas njadi rujuka Pemerintah asarkan hasi umum untuk
ang mewaki
Peraturan an risiko, membuat agaimana dijadikan asar. Ada enambah der. Data sekunder Sa, jurnal dilakukan 8 dimana dapi oleh si positif sal yang an dalam Daerah, il analisa k seluruh
ili dalam
Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023
Halaman 61 dari 65
Vol. 4, No. 1, pp 53 – 65 doi: 10.14710/jebt.2023.16971
pengisisan kuisioner ini memahami Peraturan Presiden No 35 tahun 2018. Sementara 5 lagi berupa pertanyaan khusus yang disesuaikan dengan latar belakang responden.
 Melalui wawancara dengan dengan responden yang mewakili para pihak yang terkait
dengan pembangunan PLTSa untuk melakukan verifikasi jawaban responden agar sesuai dengan maksud pertanyaanya. Terkandang responden keliru memahami pertanyaan dalam kuisioner.
roses pengumpulan data sebagaimana diuraikan di atas, berjalan pararel dengan proses validasi data dengan metoda triangulasi sehingga diperoleh data yang benar ‐ benar valid. Kemudian data yang sudah divalidasi tersebut disusun dalam table untuk dilakukan analisa ‐ nya.

## 6. Analisa Data
Proses Analisa data dilakukan pada data yang sudah divalidasi. Karena penelitian ini bersifat
fenomena kualitatif, maka tahapan proses analisa data dimulai dengan melakukan reduksi data dengan cara mengelompokan jawaban pertanyaan yang sama untuk masing ‐ masing responden, setelah itu proses reduksi data dilanjutkan dengan mengelompokan masing ‐ masing pertanyaan sesuai denagn aspek yang terkait (Bougie 2010). Dalam Analisa ini ada 5 aspek yang ditinjau untuk mereduksi data yang sudah tereduksi sebelumnya yaitu aspek kelembagaan, Keuangan, Teknik, Edukasi dan Regulasi. Data hasil reduksi dengan 5 aspek ini kemudian dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan Analisa SWOT untuk mendapatkan solusi terbaik atas semua risiko yang masih terkandung dalam pasal ‐ pasal Peraturan Presiden niomor 35 tahun 2018.

## 7. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan umum yang merefer pada pasal ‐ pasal Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa :
1. Secara umum responden memahami bahwa Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan cara mengurangi volume sampah secara signifikan.
2. Mengubah sampah menjadi listrik adalah cara yang paling efektif menguragi volume sampah secara signifikan dalam waktu yang cepat.
3. Sebagian besar responden beranggapan bahwa percepatan pembangunan instalasi pengubah sampah menjadi energy listrik dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk membangkitkan listrik yang bersumber dari rnergi terbarukan, namun setelah dijelaskan bahwa saat ini system kelitrikan PLN saat ini sedang surplus, akhirnya mereka sepakat bahwa tujuan percepatan dimaksud untuk mengatasi permasalahan sampah
4. Sebagian besar responden beranggapan bahwa sebaiknya tetap dikoordinir oleh Pemerintah
Daerah sebagai penanggung jawab utama pembangunan PLTSa, tetapi harus didukung penuh oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar proyek tersebut bankable dan menarik untuk investor.
5. Sebagian besar responden setuju agar pengembang PLTSa hanya focus menangani proses pengolahan sampah menjadi listrik ‐ nya saja, sementara untuk proses di hulu, pengumpulan
Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023
Halaman 62 dari 65
Vol. 4, No. 1, pp 53 – 65 doi: 10.14710/jebt.2023.16971
sampah dari sumbernya dan membawa sampah ke lokasi PLTSa tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
6. Seluruh responden setuju agar Pemerintah Daerah menambah alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah dalam APBD ‐ nya, namum jumlah anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk membiayai pengadaan PLTSa sehingga harus ditambahkan kekurangan oleh Pemerintah melaui Kementerian Lingkungan Hidup dan dan Kehutanan. 7. Semua responden setuju, kesberhasilan pembangunan PLTSa akan membantu meningkatkan bauran energy EBT
8. Sebagian besar responden setuju untuk menggunakan konsep KPBU dalam pembangunan
PLTSa untuk meminimalisir potensi risiko dan memitigasi risiko yang harus dihadapi, dengan catatan prosedur ‐ nya perlu disederhanakan agar prosesnya berjalan cepat.
9. Sebagian besar responden setuju untuk mengambil opsi merubah sampah menjadi RDF
sebagai bagian dari mempercepat pengurangan sampah, namun volume sampahnya yang bisa diolah umumnya relative kecil (kurang dari 500 MT/hari) serta harus dipertimbangkan lokasi untuk penggunaan RDF ‐ nya, jangan sampai harganya menjadi sangat mahal karena biaya transportasinya 10. Semua responden setuju masih banyak potensi risiko yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Pengembang dan PLN. Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang besifat umum, setelah diklarifikasi melalui
wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya mereka memahami bahwa tujuan utama
Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 adalah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan cara membangun instalasi pengolah sampah menjadi energy listrik, bukan ditujukan untuk membangun
pembangkit listrik.
Terkait dengan pertanyaan khusus untuk responden dari Pemerintah Daerah, Pengembang dan PLN, dapat disimpulkan sebagai berikut :
I. Pemerintah Daerah
1. Semua responden menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bisa membuat Perjanjian Suplai Sampah dengan Pengembang, walaupun tidak dibayar oleh Pengembang dan dengan konsekuensi terkena pinalti apabila tidak dapat memenuhi suplai sampah sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun, Pemerintah Daerah hanya bisa menjamin kuantitas sampah, bukan kualitas sampah.
2. Semua responden menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana BLPS tetapi besarannya sangat terbatas dan perlu dibantu anggaran dari Pemerintah (APBN).
3. Semua responden menyatakan bahwa Pemerintah Daerah siap dan setuju menyerahkan sebagian area lahan di lokasi TPA untuk lokasi PLTSa, agar penanganan sampah yang sudah berjalan bisa tetap dipertahankan tanpa merubah system yang sudah ada.
4. Sebagian besar Responden menyatakan Pemerintah Daerah tidak berpengalaman untuk proses pengadaan PLTSa sehingga perlu dibanut oleh konsultan atau tenaga ahli
Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023
Halaman 63 dari 65
Vol. 4, No. 1, pp 53 – 65 doi: 10.14710/jebt.2023.16971
5. Sebagian besar Responden menyatakan bahwa BUMD tidak mempunyai alokasi dana yang cukup untuk membangun PLTSa, kecuali di Jakarta. Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan khusus untuk Pemerintah Daerah, setelah diklarifikasi melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah siap
mendukung pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energy listrik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018, namun mereka terkendala oleh ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut sehingga perlu dukungan dari pihak kompeten untuk menangani kendala tersebut.
II. Pengembang
1. Semua Responden menyatakan setuju bahwa pengembang siap menggunakan teknologi incinerator yang dilengkapi peralatan agar emisinya memenuhi amabang lingkungan, namun perlu disubsidi biaya investasinya agar tariff ‐ nya bisa memenuhi dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
2. Semua responden menyatakan tidak keberatan menggunakan konsep skema bisnis IPP PLN, dengan catatan harga ‐ nya dapat menutupi biaya investasi dengan tingkat keuntungan yang wajar dan harganya dieskalasi. 3. Sebagian besar Responden menyatakan bahwa Pengembang tidak siap melaukukan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir. Pengembang hanya siap untuk proses di hilirnya saja, sementara untuk proses hulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah 4. Semua Ressponden menyatakan bahwa Pengembang setuju dengan harga yang ditetapkan oleh Peraturn Presiden namun tanah disediakan oleh Pemda dan subsidi untuk biaya investasinya dan perlu ditambahkan eskalasi dalam tariffnya. 5. Semua Responden menyatakan bahwa Pengembang setuju mengutamakan produk dalam negeri (TKDN) selama memenuhi kualitas dan harga.
Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan khusus untuk Pengembang, setelah diklarifikasi melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Pengembang siap mendukung pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energy listrik menggunakan teknologi incinerator yang ramah lingkungan dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana spirit yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018, namun mereka terkendala biaya investasi yang sangat mahal serta jaminan pengembalian investasinya.
III. PLN 1. Secara prinsip PLN siap melakukan pembelian tenaga listrik PLTSa dari Pengembang yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui penugasan dari Kementerian ESDM
dengan cara penunjukan langsung, selama usulan dari Pemerintah Daerah tersebut memenuhi persyaratan pengadaan IPP PLN.
2. Secara prinsip PLN siap melakukan pembelian tenaga listrik PLTSa dengan tariff yang telah ditetapkan oelhe Peraturan Presiden, asalkan kompensasinya disetujui oleh Pemerintah, walaupun untuk itu PLN harus menyiapkan cash untuk menalagi pembayaran kepada Pengembang.
Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023
Halaman 64 dari 65
Vol. 4, No. 1, pp 53 – 65 doi: 10.14710/jebt.2023.16971
3. Secara prinsip PLN siap untuk menendatangani PPA dalam waktu yang ditentukan oleh Peraturan Presiden, walaupun untuk itu PLN harus menyiasati untuk mengetahui lebih awal proses pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 4. Secara prinsip PLN siap mendukung Pengembang untuk mengutamakan penggunak produk dalam negeri selama kualitasnya memenuhi persyaratan. 5. Secara prinsip PLN setuju jika pengembang menggunakan teknologi incinerator untuk PLTSa ‐ nya selama emisi yang dihasilkan memenuhi amabang batas lingkungan ynag dipersyaratkan.
Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan khusus untuk PLN, setelah diklarifikasi melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya PLN siap melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTSa dari Pengembang yang diusulkan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018, namun mereka mengharapkan semua prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan kiranya kendala yang terjadi dalam pembangunan PLTSa
di 12 lokasi sesuai yang tertera dalam Perturan Presiden nomor 35 tahun 2018 adalah masih adanya risiko yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Pengembang dan PLN yang masih memerlukan solusi dengan cara menghilangkan atau memimalisir potensi risiko yang masih terdapat dalam pasal ‐
pasal Peraturan Presiden tersebut.
9. Rekomendasi
Diperlukan adanya perubahan dalam pasal ‐ pasal Perturan Presiden nomor 35 tahun 2018 untuk
menghilangkan atau meminimalisir potensi resiko yang masih terkandung didalamnya. Rekomendasi
untuk melakukan perubahan pada pasal ‐ pasal dimaksud akan dibuat setelah analisa SWAT atas data hasil penelitian selesai dilakukan.

## Daftar Pustaka
Anggito, Albi & Johan Setiawan. S, Pd. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif . Edited by Ella Deffi Lestari. Edisi Pert. CV Jejak.
Basu, Prabir. 2010. Biomass Gasification and Pyrolysis: Practical Design and Theory . Elvesier Inc.
Baxter, Jamie, Yvonne Ho, Yvonne Rollins, and Virginia Maclaren. 2016. “Attitudes toward Waste to Energy Facilities and Impacts on Diversion in Ontario, Canada.” Waste Management 50
(April): 75– 85.
Bougie, Uma Sekaran and Roger. 2010. Research Methods for Business . 5th Editio. John Wiley & Sons,
Limited.
Cudjoe, Dan, Hong Wang, and Bangzhu Zhu. 2021. “Assessment of the Potential Energy and
Environmental Benefits of Solid Waste Recycling in China.” Journal of Environmental Management 295 (October): 113072. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2021.113072.
Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023
Halaman 65 dari 65
Vol. 4, No. 1, pp 53 – 65 doi: 10.14710/jebt.2023.16971
Cui, Caiyun, Yong Liu, Bo Xia, Xiaoyan Jiang, and Martin Skitmore. 2020. “Overview of Public ‐ Private Partnerships in the Waste ‐ to ‐ Energy Incineration Industry in China: Status, Opportunities,
and Challenges.” Energy Strategy Reviews 32 (November):100584.
https://doi.org/10.1016/J.ESR.2020.100584.
Kementerian
ESDM. 2012. Permen ESDM No 04/2012 Tentang Harga Pemebelian Tenaga Listrik .
Indonesia.
Malinauskaite, J., H. Jouhara, D. Czajczy ń ska, P. Stanchev, E. Katsou, P. Rostkowski, R. J. Thorne, et al. 2017. “Municipal Solid Waste Management and Waste ‐ to ‐ Energy in the Context of a Circular Economy and Energy Recycling in Europe.” Energy 141 (December): 2013–44.
Nugroho, Hary, and Melan Nano Firmansyah. 2018. “Penentuan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Kabupaten Sumedang Menggunakan Pemodelan Spasial.” Reka Geomatika 2017 (1). https://doi.org/10.26760/jrg.v2017i1.1461.
Pemerintah dan DPR RI. 2008. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah . Indonesia Pemerintah RI. 2012. PP No 81/2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga. Indonesia. Presiden RI. 2016a. Perpres No 18/2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Sampah. Indonesia.
———. 2016b. Perpres No 3/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. ———. 2017. Perpres No 97/2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Indonesia. ———. 2018. Perpres No 35/2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Indonesia.
Scarlat, Nicolae, Fernando Fahl, and Jean François Dallemand. 2019. “Status and Opportunities for Energy Recovery from Municipal Solid Waste in Europe.” Waste and Biomass Valorization 10 (9): 2425–44. https://doi.org/10.1007/S12649 ‐ 018 ‐ 0297 ‐ 7. Song, Jinbo, Danrong Song, Xueqing Zhang, and Yan Sun. 2013. “Risk Identification for PPP
Waste ‐ to ‐ Energy Incineration Projects in China.” Energy Policy 61 (October): 953–62.
Starostina, Vlada, Anders Damgaard, Marie K. Eriksen, and Thomas H. Christensen. 2018. “Waste Management in the Irkutsk Region, Siberia, Russia: An Environmental Assessment of Alternative Development Scenarios.” Waste Management and Research 36 (4): 373–85. https://doi.org/10.1177/0734242X18757627.
Sumartiningtyas, Holy Kartika Nurwigati. 2020. “Indonesia Hasilkan 64 Juta Sampah, Bisakah Kapasitas Pengelolaan Tercapai Tahun 2025.” 2020. https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/18/070200023/indonesia ‐ hasilkan ‐ 64 ‐ juta ‐ ton ‐ sampah ‐ bisakah ‐ kapasitas ‐ pengelolaan?page=all. Waste4Change. 2020. “Pengelolaan Sampah : Pemerintah Daerah (Riset).” 2020.https://waste4change.com/research.
Filename: 16971.docx Directory: C:\Users\FSM 02\Downloads Template: C:\Users\FSM 02\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm Title: Subject: Author: PC ‐ ME Keywords: Comments: Creation Date: 9/5/2023 9:17:00 PM Change Number: 5 Last Saved On: 9/5/2023 9:44:00 PM Last Saved By: FSM 02 Total Editing Time: 18 Minutes Last Printed On: 9/5/2023 10:09:00 PM As of Last Complete Printing Number of Pages: 13 Number of Words: 4,930 (approx.) Number of Characters: 28,102 (approx.)