KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN JATIGEDE DI DESA WADO

## Muthi Amila dan Elly Malihah
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: muthi.amila@student.upi.edu

## ABSTRACT
The research talks about the conflict of the land acquisition of Jatigede dam construction at Wado, Sumedang. This research has a purpose to know how the process of a land acquisition is, the causative factors of a land  acquisition,  the  impacts  of  a  land  acquisition  and  the  conflict resolution  for  the  land  acquisition  of  Jatigede  dam  construction  in Wado. This research usedqualitative approach and case study method. The  data  collected  with  observation  technique,  deep  interview  and documentation  study.  The  research  informant  consists  of  the  land acquisition committee, the institution in Wado,the society figure and the people  who  got  the  impact.  The  result  of  this  research  shows  that  the process  of  a  land  acquisition  make  horizontal  conflict  and  vertical conflict come up which caused by the individual differences and had a impact on social system and society economic. Active participation and teamwork  is  the  most  effective  effort  in  solving  the  conflict  of  the  land acquisition of Jatigede dam construction.
Keyword : Conflict, Land Acquisition, Dam construction

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  konflik  pembebasan  lahan  pembangunan Bendungan  Jatigede  di  Desa  Wado  Kecamatan  Wado  Kabupaten Sumedang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana proses pembebasan lahan di Desa Wado, faktor yang melatarbelakangi konflik  pembebasan  lahan,  dampak  konflik  pembebasan  lahan,  serta upaya  penyelesaian  konflik  pembebasan  lahan  pembangunan bendungan  Jatigede  di  Desa  Wado.Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  metode  studi  kasus.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  mendalam,dan  studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari  pihak panitia pembebasan lahan,  aparat  desa,  tokoh  masyarakat,  dan  masyarakat  yang  terkena dampak.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  proses  pembebasan lahan  memicu  terjadinya  konflik  horizontal  dan  konflik  vertikal  yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan individu serta berdampak pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Partisipasi aktif dan kerjasama
merupakan  upaya  yang  paling  efektif  dalam  mengatasi  konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede.
Kata Kunci: konflik, pembebasan lahan, pembangunan bendungan

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan
perubahan  yang  terencana  menuju suatu perbaikan.Pembangunan
memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan kualitas  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat yakni aspek sosial, budaya,  politik,  dan  ekonomi  guna mewujudkan  kesejahteraan  sosial. Namun Namun
dalam pelaksanaannya tidaklah selalu berbanding  lurus  dengan  apa  yang diharapkan, karena segala perubahan  terutama  pembangunan selalu  disertai  dengan  permasalahan bahkan  konflik,  khususnya  dalam pembangunan Bendungan. Pembangunan bendungan melibatkan  aspek  lingkungan  fisik berupa  sumber  daya  lahan  serta aspek sosial berupa sistem kependudukan sehingga memerlukan sistem  administrasi  berupa  proses pembebasan  lahan.  Pada  proses pembebasan lahan terdapat sejumlah permasalahan  ataupun  pertentangan yang  mendorong  terjadinya  konflik, tentunya konflik tersebut harus
disertai
dengan upaya penyelesaiannya.  Adapun  salah  satu contoh  pembangunan  bendungan yang  akan  dibahas  dalam  penelitian ini  adalah  pembangunan  Bendungan Jatigede di Desa Wado.
Bendungan  Jatigede  terletak  di Kabupaten  Sumedang,  sumber  air bendungan berasal dari aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jatigede Kabupaten
Sumedang.Bendungan  ini  disebut- sebut sebagai bendungan terbesar di Asia Tenggara.Pembangunan Bendungan Jatigede membawa implikasi  penting  bagi  pembangunan nasional  khususnya  pembangunan regional  Jawa  Barat.  Tujuan  utama pembangunan  bendungan  Jatigede adalah  untuk    pengendalian  banjir dan pengelolaan irigasi guna meningkatkan  produktivitas  di  bidang pertanian, mengurangi resiko banjir di daerah hilir, serta mendorong perkembangan ekonomi berupa peningkatan pendapatan daerah melalui bidang pariwisata yang mencakup 4 kabupaten yaitu Kabupaten  Sumedang,  Kabupaten Indramayu,  Kabupaten  Cirebon,  dan Kabupaten Majalengka.
Desa  Wado  Kecamatan  Wado merupakan  salah  satu  wilayah  yang terkena dampak pembangunan Bendungan Jatigede.Pada
pelaksanaan upaya pembebasan lahan  di  Desa  Wado  muncul  gejolak sosial dalam masyarakat,
keberagaman  respond  dan  kesiapan masyarakat dalam menghadapi upaya pembebasan lahan
mendorong  terjadinya  konflik.  Konflik merupakan  “suatu  proses  sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya
dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan” Soekanto (2013, hlm. 35). Konflik-konflik  tersebut  diantaranya berupa aksi demonstrasi yang
dilakukan  oleh  masyarakat.  Bentuk aksi demonstrasi pun beragam diantaranya ada yang dengan mengajukan petisi dan surat pernyataan complain kepada  pihak Desa yang kemudian disampaikan ke pihak  pemerintah  pusat,  kemudian ada  yang  melakukan  aksi  unjuk  rasa ke sejumlah kantor pemerintah pusat, dan  ada  pula  masyarakat  yang memilih bertahan tinggal di permukiman  yang  merupakan  lokasi genangan bendungan.
Untuk mengetahui deskripsi
proses  pembebasan  lahan  serta konflik pembebasan lahan pembangunan  Jatigede  di  Desa Wado,  maka  dari  itulah,  peneliti tertarik
untuk meneliti dan
mengetahui  hal  tersebut.  Diperlukan adanya  upaya  analisis  mengenai kondisi  faktual  bagaimana  proses pembebasan  lahan  pembangunan Bendungan
Jatigede, kemudian faktor-faktor  apa  saja  yang  melatar belakangi terjadinya konflik
pembebasan lahan, kemudian dampak  apa  saja  yang  muncul  dari adanya  konflik  pembebasan  lahan, sehingga  dapat  ditemukan  solusi yang tepat untuk menangani berbagai konflik  pembebasan  lahan  serta permasalahan  sosial  yang  dialami oleh masyarakat yang terkena
dampak.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
menggunakan  metode  studi  kasus. Penelitian  dilakukan  di  Desa  Wado, Dusun  Buah  Ngariung  dan  Dusun Maleber. Informan penelitian sebanyak  14  orang,  terdiri  atas
delapan  orang  informan  kunci,  dan enam  orang  informan  pendukung. Partisipan dalam penelitian ini mencakup panitia pembebasan lahan (Dinas  Pertanahan),  aparat  desa, tokoh  masyarakat,  serta  masyarakat yang  terkena  dampak  pembangunan bendungan Jatigede. Pihak-pihak tersebut dianggap mempunyai informasi  yang  dibutuhkan  peneliti untuk mengungkapkan permasalahan yang telah dirumuskan.Pemilihan partisipan untuk penelitian ini menggunakan purpossive  sampling dan incidental sampling .Hasil penelitian  yang  diperoleh  melalui teknik  observasi,  wawancara  dan studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian,
Proses pembebasan lahan terdiri dari tahapan yang sistematis, berlandaskan hukum,
serta berdasarkan  kesepakatan  bersama. Proses  pembebasan  lahan  dapat memicu terjadinya konflik vertikal dan horizontal.  Konflik  vertikal,  konflik antar komponen masyarakat di dalam satu  struktur  yang  memiliki  hierarki. Konflik horizontal, konflik yang terjadi antara  individu  atau  kelompok  yang memilikikedudukan  yang  relatif  sama (Kusnadi, 2002, hlm.67).
Konflik  vertikal  terjadi  antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan masyarakat  yang  terkena  dampak, bermuara dari adanya ketidakpuasanserta ketidakadilan
yang  dirasakan  oleh  masyarakat,
karena  lebih  banyak  dampak  negatif yang diterima dari adanya pembangunan  bendungan  Jatigede,
sehingga  hal  tersebut  mendorong aksi demonstrasi.Suatu bentuk
kecemasan,
ketidakberdayaan, keberakaran,  dan  keraguan  yang semuanya mengarah pada permusuhan  yang  pada  akhirnya dapat menimbulkan konflik.(Budimansyah, D., 2015) Konflik  horizontal  terjadi  antara sesama  masyarakat  yang  terkena dampak dipicu oleh adanya kecemburuan sosial antar masyarakat,
karena adanya perbedaan  besar  uang  ganti  rugi yang  diterima.Konflik  yang  terjadi berupa  konflik  konstruktif,  dimana konflik  masih  berada  dalam  batas kewajaran  karena  aksi  yang  muncul tidak sampai menyebabkan bentrokan  fisik.  Konflik  konstruktif merupakan  konflik  yang  bersifat fungsional,  konflik  ini  muncul  karena adanya  perbedaan  pendapat  dari kelompok-kelompok dalam
menghadapi suatu permasalahan dan akan  menghasilkan  suatu  konsensus dari berbagai pendapat tersebut serta menghasilkan suatu
perbaikan.”(Robert  H.  Lauer,  2001,
hlm. 98). Faktor penyebab yang melatarbelakangi  terjadinya  konflik pembebasan  lahan  adalah  adanya perbedaan individu
dalam masyarakat, perbedaan tersebut terdiri  dari  perbedaan  karakteristik, pendapat, pola pikir, serta kemampuan
individu berupa kesiapan,  keterbukaan,  serta  pola pikir  kritis  dalam  menanggapi  proses pembebasan  lahan.  Hal  tersebut sejalan  dengan  pendapat  Soekanto (2006,  hlm.  91)  “perbedaan  antara individu-individu  (karakteristik  dan
pola  pikir),  perbedaan  kepribadian, serta  perbedaan  kepentingan  akan melahirkan suatu bentrokan di antara individu  yang  kemudian  menjadi sumber  konflik.”  Perbedaan  uang ganti  rugi,  perbedaan  pengetahuan individu,  kerusakan  lingkungan,  serta perpindahan  ke  tempat  relokasi  yang kurang  berkembang  menjadi  faktor utama konflik pembebasan lahan. Hal tersebut sejalan dengan jurnal penelitian  Mpogole,  et.all  (2011) dengan judul “ The negative impact of land acquisition on indigenous communities ’livelihood
andenvironment  in  Tanzania,  Habitat International ”  kompensasi  rendah, degradasi lingkungan, rendahnya tingkat  pendidikan  dan  ketidaktahuan hukum  menyebabkan  perselisihan terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak.Kemudian, Mutmainnah (1998) berpendapat bahwa penyebab konflik pembebasan lahan diantaranya  ganti  rugi  yang  tidak memadai,  proses  pembebasan  tanah tidak  demokratik  dan  cenderung manipulatif,  penolakan  petani  dan pemilik  tanah  untuk  menyerahkan tanah  garapan  atau  tanah  miliknya, ketidakpastian
hidup pasca penggusuran, dan penggunaan unsur kekerasan dalam proses
pembebasan tanah.Akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan  sosial,  ekonomi,  politik yang  akarnya  adalah  perebutan  atas sumber-sumber  kepemilikan,  status sosial  dan  kekuasaan  yang  jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.(Setiadi & Kolip, 2011)
Proses pembebasan lahan pembangunan  Bendungan  Jatigede memberikan dampak yang mempengaruhi  sistem  sosial  dan ekonomi masyarakat.
Dampak tersebut berupa dampak positif maupun dampak negatif.Dampak positif berupa perbaikan tingkat kesejahteraan  masyarakat  karena adanya  uang  ganti  rugi,  dimana masyarakat dapat membangun tempat  tinggal  yang  lebih  layak  dari sebelumnya serta adapula
masyarakat yang menggunakan uang ganti  rugi  sebagai  modal  usaha.Hal tersebut  memiliki  kesamaan  dengan yang diungkapkan dalam jurnal penelitian Chengri Ding (2007) dengan  judul  “ Policy  and  praxis  of land  acquisition  in  China ”    bahwa pembebasan  lahan  adalah  sarana utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkotaan yang pesat di Cina.
Dampak  positif  disertai  dengan dampak  negatif  diantaranya  berupa kerusakan  lingkungan  alami  Desa Wado  sehingga  menjadi  gersang, hilangnya  tempat  tinggal,  hilangnya lahan sawah atau pertanian, hilangnya pekerjaan mendorong banyaknya  pengangguran,  sulitnya masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru seperti tempat  tinggal  baru  dan  kondisi masyarakat  yang  baru  juga,  serta perpindahan  ke  tempat  relokasi  yang kurang  berkembang  karena  belum dilengkapi  sarana  prasarana  yang memadai.  Pernyataan  tersebut  juga berbandinglurus dengan Jurnal penelitian  Chen,  et.all  (2015)  dengan judul  “ Spatiotemporal  patterns  of tropical deforestation and forest
degradation  in  response  to  the operation of the Tucuruí hydroelectric dam  in  the  Amazon  basin ”  rencana pembangunan  ratusan  bendungan hidroelektrik di lembah amazon memiliki  potensi  untuk  memberikan sumber  daya  energi  berharga  untuk membantu dalam mengamankan kebutuhan energi di masa depan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;  mega-struktur,  namun secara  langsung  dan  tidak  langsung mengganggu dinamika ekosistem lingkungan  dan  dapat  menyebabkan hilangnya  tumbuhan.  Maka  dari  itu, dampak yang dirasakan oleh masyarakat berbeda-beda tergantung pada penerimaan masing-masing individu.
Upaya  untuk  mengatasi  konflik pembebasan  lahan  sangat  beragam, diantaranya  adalah;  komunikasi  yang baik antara semua pihak masyarakat, penuntasan  pembayaran  uang  ganti rugi  (uang  kerohiman),  pertimbangan resiko pembangunan oleh
pemerintah,  pemberian  pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang  baik,  analisis  dampak  sosial masyarakat dan
lingkungan (penyediaan lapangan pekerjaan serta  pengelolaan  lingkungan  yang baik),  pembenahan  tempat  relokasi masyarakat  yang  terkena  dampak. Sejalan dengan artikel jurnal
Mpogole,  et.all,  2011  yang  berjudul
The Negative impact of land acquisition on indigeneous communities ‘livehood and environment in Tanzania’ menyatakan bahwa
diperlukan adanya hukum yang mengatasi masalah  kompensasi,  masyarakat perlu  diberi  pemahaman  untuk  hidup
berdampingan  dengan  lingkungan serta  penguatan  program  pelestarian lingkungan,  kemudian  akses  seluruh masyarakat  ke  lembaga  formal  untuk memperoleh keadilan harus dipermudah. Hal tersebut juga dijelaskan  dalam  jurnal  penelitian Delgado  &  Romero  (2016)  dengan judul  ” Environmental  Modelling  & Software  Environmental  con  fl  ict analysis  using  an  integrated  grey clustering and entropy-weight method
:  A  case  study  of  a  mining  project  in
Peru ” bahwa analisis konflik lingkungan telah menjadi faktor kunci untuk
validitas proyek dan kesejahteraan
penduduk yang terkena dampak.
Pengelolaan lingkungan  yang  baik  terutama  di lingkungan  baru  dapat  membantu dalam  mengatasi  konflik.Diperlukan adanyakerjasama
seluruh masyarakat  dalam  memelihara  serta menjaga  lingkungan  baru  agar  tetap asri.Sebagai  tambahan,  dibutuhkan adanya  suatu  pendidikan  berbasis masyarakat
untuk mengatasi permasalahan  lingkungan.Pendidikan berbasis masyarakat untuk
mengembangkan  karakter  kesadaran lingkungan didasarkan pada nilai-nilai masyarakat  ( reuse,  reduce,  recycle ) yang diimplementasikan pada pembelajaran yang terinternalisasi ke dalam masing-masing individu,
budaya  tidak  hanya  berperan  dalam aspek  formal  juga  memainkan  peran dalam aspek informal yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan  perilaku  sehari-hari  individu. (Samong, F., Suryadi, A., &
Budimansyah, D., 2015)
Berbagai  upaya  untuk  mengatasi konflik  pembebasan  lahan  dapat
efektif  dilaksanakan  jika  seluruh komponen  dan  lapisan  masyarakat saling  bekerjasama  dalam  berbagai upaya penyelesaian konflik.Dibutuhkan  adanya  partisipasi aktif  dari  seluruh  masyarakat  serta pola  pikir  kritis  masyarakat  untuk dapat  menemukan  jalan  keluar  bagi konflik pembebasan lahan.

## SIMPULAN
Proses pembebasan lahan pembangunan  Bendungan  Jatigede menimbulkan  konflik  vertikal  dan konflik  horizontal  yang  melibatkan pemerintah  dan  masyarakat  Desa Wado  yang  terkena  dampak.  Konflik yang muncul berupa aksi demonstrasi, dalam
bentuk pengajuan  petisi  atau  complain  yang diajukan  ke  pihak  desa  kemudian disampaikan  kembali  kepada  pihak pemerintah  pusat  serta,  adapula masyarakat yang memilih tetap tinggal  dilokasi  genangan  hingga pembayaran uang ganti rugi diselesaikan. Konflik  tersebut  dilatarbelakangi oleh
ketidakpuasan serta ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh masyarakat,  karena  lebih  banyak dampak  negatif  yang  diterima  dari adanya  pembangunan  bendungan Jatigede,  kecemburuan  sosial  antar masyarakatkarena adanya perbedaan  besar  uang  ganti  rugi yang diterima, serta perbedaan individu berupa; karakteristik, pendapat, pola pikir, dalam menanggapi proses pembebasan
lahan.
Dampak konflik pembebasan lahan  yang  diterima  oleh  masyarakat Desa  Wado  berupa  dampakpositif
dan dampak negatif.Dampak positifyakni peningkatan
kesejahteraan  masyarakat  karena adanya uang ganti rugi yang diterima masyarakat  yang  dapat  digunakan untuk  membangun  tempat  tinggal yang  lebih  layak  ataupun  digunakan untuk  modal  usaha.  Sedangkan, dampak  negatif  yaitu  kerusakan lingkungan  alami,  hilangnya  tempat tinggal,  hilangnya  lahan  sawah  atau pertanian, hilangnya pekerjaan
mendorong
banyaknya
pengangguran,  sulitnya  masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan baru (tempat tinggal baru dan kondisi
masyarakat yang baru), serta perpindahan  ke  tempat  relokasi  yang kurang  berkembang  karena  belum dilengkapi  sarana  prasarana  yang memadai.
Upaya  untuk  mengatasi  konflik pembebasan  lahan  di  Desa  Wado pun  sangat  beragam,  diantaranya adalah;  komunikasi  yang  baik  antara semua pihak masyarakat  (negosiasi), penuntasan  pembayaran  uang  ganti rugi  (uang  kerohiman),  pertimbangan resiko pembangunan
oleh pemerintah,  pemberian  pemahaman mengenai pengelolaan keuangan
yang  baik,  analisis  dampak  sosial masyarakat dan lingkungan (penyediaan  lapangan  pekerjaan  dan pengelolaan  lingkungan  yang  baik),
serta  pembenahan  tempat  relokasi masyarakat yang terkena dampak.Partisipasi aktif dan
kerjasama menjadi upaya yang paling efektif dalam mengatasi konflik pembebasan  lahan  pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado.
DAFTAR RUJUKAN

## Buku:
H.  Lauer,  Robert.  (2001). Perspektif Tentang Perubahan Sosial .Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta. Kusnadi.(2002). Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja .Malang : Taroda. Mutmainnah.(1998). Jembatan Suramadu. Yogyakarta: LKPSM Setiadi,  E.M.  &  dan  Kolip,  U.  (2011). Pengantar Sosiologi Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan Sosial: Teori,
Aplikasi  dan  Pemecahannya. Jakarta: Kencana
Soekanto,  Soerjono  (2006)  Sosiologi
Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada Soekanto, Soerjono. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers

## Jurnal
Ã,  C.  D.  “Policy  and  praxis  of  land acquisition  in  China.” Land  Use Policy , 24 . (2007): 1 –13.
Chen, G., Powers, R. P., Carvalho, L.
M. T. De, & Mora, B.
“Spatiotemporal patterns of tropical  deforestation  and  forest degradation  in  response  to  the operation of the Tucuruí hydroelectric dam in the Amazon basin.” Applied Geography , 63 , (2015): 1 –8. Delgado, A., & Romero, I. “Environmental Modelling & Software  Environmental  con  fl ict  analysis  using  an  integrated grey  clustering  and  entropy- weight method : A case study of
a mining project in Peru.” Environmental  Modelling
and  Software , 77 .  (2016):  108 –
121. Budimansyah,
D. “Fundamental Sociological  Symptoms  as  a Source Occurance of Turbulence in Indonesian Society During The Post- Reform. ” 1st  UPI  International Conference on Sociology Education , (2015): hlm. 63-66.
Mpogole, M., Kongela, S., Ayoub, M., Karimuribo, E. D., & Kusiluka, L. J.  M.  ”The  negative  impact  of land  acquisition  on  indigenous communities  ’  livelihood  and
environment in
Tanzania.” Habitat  International ,
35 (1). (2011): 66 –73.
Samong,
F., Suryadi, A., & Budimansyah, D. “The Development of Character Education  in  Primary  Schools Through  the  Enhancement  of School Culture. ” 1st UPI International Conference on Sociology Education ,(2015):
hlm. 77-79.