## Demokrasi dan Kekuasaan Adat: Potensi Eksklusi Akses Dana Desa bagi Eks Pengungsi Timor-Leste
Ali Maksum 1, * Wida Ayu Puspitosari 2, dan Juwita Hayyuning Prastiwi 3
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Indonesia
2 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Indonesia
1 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 65145, Malang, Indonesia
* Korespondensi: alimaksum@ub.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Maksum, A., Puspitosari, W. A., & Prastiwi, J. H. (2020). Democracy and Customary Power: Potential Exclusion of Village Fund Access for East Timorese Ex- Refugees. Society, 8(2), 470-485.

## DOI: 10.33019/society.v8i2.154
Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi- NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  keterkaitan demokrasi  dengan  kekuasaan  adat  dalam  menangani  eks pengungsi  Timor-Leste  di  Kabupaten  Belu,  Provinsi  Nusa Tenggara Timur, Indonesia, terkait dengan praktik demokrasi. Lebih  spesifiknya,  demokrasi  dibatasi  pada  konteks  potensi eksklusi  akses  Dana  Desa  bagi  penduduk  baru.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  studi  kasus  untuk mengungkap  praktik  demokrasi  terkait  implementasi  Dana Desa  yang  terjalin  erat  dengan  budaya  lokal.  Subjek  dalam penelitian  ini  adalah  penduduk  baru  di  Desa  Fatuba’a  yang secara  geografis  berdekatan  dengan  perbatasan  antara Indonesia  dan  Timor-Leste.  Hampir  separuh  dari  penduduk Fatuba’a  adalah  penduduk  baru  eks  pengungsi  Timor-Leste. Banyaknya penduduk baru telah menjadi masalah sosial yang kompleks  bagi  Desa  Fatuba’a.  Teknik  pengumpulan  data meliputi  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  diskusi kelompok  terfokus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa lembaga  adat  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam mendistribusikan  kekuasaan  baik  dalam  aspek  pemerintahan maupun  pembangunan  desa,  termasuk  dalam  penyaluran penggunaan  dana  desa.  Suku  Liudasik  merupakan  suku dominan yang berhasil mendapatkan legitimasi penduduk baru dengan  memberikan  tanah  ulayat  sebagai  tempat  tinggal  dan bercocok  tanam  atas  kontribusi  mereka  untuk  memilih  kepala desa  dari  suku  Liudasik.  Dalam  konteks  Dana  Desa, penggunaannya juga menunjukkan adanya saling ketergantungan  antara  penghuni  baru  dengan  suku  Liudasik.

## Society, 8 (2), 496-511, 2020
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
Dikirim: 25 Februari, 2020;
Diterima: 25 Juni, 2020;
Dipublikasi: 11 November, 2020;
Dengan demikian, penduduk baru memiliki akses ke dana desa. Tidak ada eksklusi terhadap penduduk baru untuk penggunaan Dana  Desa  Fatuba’a.  Ketergantungan  penduduk  baru  pada lembaga  adat  telah  melanggengkan  kekuasaan  adat  suku Liudasik.
Kata Kunci: Dana Desa; Demokrasi; Eks Pengungsi; Hukum Adat;  Kekuasaan  Adat;  Lembaga  Adat;  Timor- Leste

## 1. Pendahuluan
Pengungsi  merupakan  fenomena  global  yang  telah  terjadi  selama  berabad-abad  dan berlanjut  hingga  saat  ini  ( Heather,  2017 ).  Masalah  pengungsi  mendapat  perhatian  kritis  dari kalangan akademisi dalam pendekatan praktis, konseptual, maupun metodologis ( Kleist, 2017 ). Pada umumnya pengungsi berasal dari negara tertentu dan pindah ke negara lain.
Tren  migrasi  paksa  atau  perpindahan  paksa  telah  menurun  dalam  beberapa  dekade terakhir.  Data  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees  (UNHCR)  menunjukkan bahwa  jumlah  pengungsi  menurun  dari  16,3  juta  orang  pada  tahun  1993  menjadi  12,7  juta orang  pada  tahun  2005.  Pada  akhir  tahun  2005,  terdapat  lebih  dari  9,2  juta  pengungsi  lintas batas ( UNHCR, 2006, sebagaimana dikutip dalam Czaika, 2009 ). Namun, fenomena pengungsi rupanya  menimbulkan  berbagai  permasalahan  seperti  eksklusi  sosial  politik  dan  ekonomi. Secara  umum,  pengungsi  menghadapi  empat  masalah  utama  yaitu  akses  ke  layanan  dasar, perumahan, tanah, dan pekerjaan ( Kuswardono, 2014 ).
Di Indonesia, salah satu etnis pengungsi yang masih mengalami eksklusi baik secara sosial politik maupun ekonomi adalah eks pengungsi Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak konflik sebelum dan sesudah referendum pada 30 Agustus 1999, terdapat 450.000 korban konflik  referendum.  Sebanyak  240.000  korban  merupakan  pengungsi  lintas  batas  yang bermigrasi  ke  Timor  Barat  (Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur),  dan  210.000  korban  lainnya mengalami eksklusi sosial politik di wilayah Timor Timur dan digolongkan sebagai pengungsi internal  atau Internally  Displaced  Persons (IDPs)  ( Wassel,  2014 ; United  Nations  High Commissioner for Refugees, 2001 ).
Jumlah pengungsi yang banyak itu di luar perkiraan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut berdampak pada penanganan pengungsi di berbagai kamp pengungsian, salah  satunya  di  Kabupaten  Belu,  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur,  Indonesia yang  berbatasan dengan Republik Demokratik Timor-Leste (dahulu bernama Provinsi Timor Timur, salah satu provinsi di Indonesia) (Achmad, 2003).
Eksodus  pengungsi  Timor-Leste  ke  Kabupaten  Belu  menimbulkan  banyak  masalah. Menurut  laporan United  States  Committee  for  Refugees  and  Immigrants  (2001) ,  jumlah pengungsi  pada  tahun  1999  mencapai  sekitar  250.000,  dan  telah  menurun  menjadi  132.000 pengungsi  di  Indonesia  sebagai  akibat  dari  program  repatriasi  dan  terus  menurun.  Menurut laporan Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  (1999)  sebagaimana  dikutip  dalam  Achmad (2003) , terdapat sekitar 27.120 kepala keluarga di Kabupaten Belu pada tahun 1999 atau sekitar 135.689 pengungsi.
Dengan jumlah pengungsi yang signifikan, potensi konflik antar pengungsi di Kabupaten Belu bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan lembaga donor serta Kodim  1605/Belu  melakukan  pembangunan  pemukiman  kembali  ( resettlement )  dan mengerahkan  beberapa  eks  pengungsi  keluar  dari  pengungsian.  Selain  itu,  beberapa  eks

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
pengungsi berinisiatif untuk keluar dari kamp pengungsian secara individu maupun kelompok ( self  independent  resettlement )  ( Lado,  2014 ).  Pemukiman  kembali  pengungsi  Timor  Timur  di Kabupaten  Belu  umumnya  berada  di  desa-desa  yang  keadaan  sosialnya  bercampur  dengan suku-suku setempat.
Mengakses lahan/tanah menjadi salah satu modal bagi pengungsi untuk keluar dari kamp pengungsian.  Namun  masalah  eksklusi  dan  keterbatasan  akses  terhadap  lahan  berpotensi menimbulkan  konflik  sosial dan  multidimensi  antara  pengungsi dan  penduduk lokal  sebagai pemilik lahan. Pada 2017, banyak  eks pengungsi menghadapi masalah legitimasi mereka atas tanah  yang  diduduki  untuk  pemukiman  kembali.  Suku-suku  lokal  melalui  lembaga  adat memainkan peran penting dalam menegakkan hukum adat dan melindungi tanah suku mereka masing-masing.  Lembaga  adat  memiliki  legitimasi  yang  kuat  dan  memiliki  mekanisme perlindungan  tanah  untuk  kepentingan  masyarakat  suku  lokal.  Secara  umum,  lembaga  adat dapat menentukan pihak luar mana saja yang dapat mengakses tanah ulayat setempat, bahkan membatasi,  memblokir,  atau  mengusir  keberadaan  pengungsi  di  wilayahnya,  seperti  yang terjadi  pada  kelompok  eks  pengungsi  Timor-Leste  di  tanah  ulayat  Matabesi  dan  Liudasik  di Kabupaten Belu ( Alkatiri, 2018 ).
Status kepemilikan tanah dan posisi sosial secara multidimensi akan menentukan kekuatan politik  dan  akses  seseorang  terhadap  aspek  strategis  dalam  masyarakat  ( Dhosa,  2018 ).  Akan berdampak  serius  bagi  pengungsi  Timor-Leste  di  Kabupaten  Belu  untuk  mendapatkan  akses sumber  daya  publik,  seperti  pelayanan  publik  yang  terdiri  dari  pelayanan  kesehatan  dan pendidikan serta sumber daya pembangunan seperti akses kegiatan pemberdayaan, dan akses kegiatan pembangunan lainnya.
Penanganan  pengungsi  merupakan  ranah  kebijakan  negara,  namun  desa  sebagai  unit pemerintahan  terkecil  memiliki  posisi  yang  sangat  strategis  dalam  penanganan  pengungsi. Desa  memiliki  anggaran  dan  kebijakan  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa),  yang  mengatur  kewenangan  desa  dalam kebijakan  dan  anggaran  ( Republik  Indonesia,  2014 ).  Dalam  konteks  pengungsi,  desa  bisa menangani masalah pengungsi. Namun tanpa intervensi negara, desa terancam menjadi rentan terhadap  berbagai  masalah  sosial  seperti  tindak  kekerasan,  konflik  sosial,  kriminalitas,  dan sebagainya.
UU  Desa  bertujuan  untuk  menjadi  landasan  hukum  dalam  perbaikan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  penduduk  desa  melalui  perluasan  kewenangan  desa  dalam  kebijakan  dan anggaran.    Pengakuan  atas  beberapa  kewenangan  desa,  baik  yang  berdasarkan  hak  asal-usul maupun skala (ruang lingkup) lokal, menjadi strategi baru dalam pembangunan ( Bachtiar et al., 2019 ).
UU  Desa  telah  menempatkan  desa  sebagai  subjek  pembangunan  melalui  Dana  Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ( Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia,  2015 ),  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ( Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia,  2016 ),  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016  Tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2017  ( Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia,  2017a ),  Peraturan

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ( Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017b ), dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  ( Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018 ). Secara umum, Dana  Desa  diperuntukkan  pada  kegiatan  utama  yakni  pembangunan  (infrastruktur)  dan pemberdayaan untuk seluruh masyarakat desa.
Transfer Dana Desa ke desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Dana Desa yang  ditransfer  ke  desa  sebesar  20,7  triliun  Rupiah.  Transfer  Dana  Desa  ke  desa  meningkat pada  tahun  2016  menjadi  sebesar  46,9  triliun  Rupiah  dan  pada  tahun  2017  dana  desa  yang ditransfer ke desa sebesar 60 triliun Rupiah. Mulai tahun 2016, alokasi dasar untuk setiap desa sebesar 565.640 juta Rupiah dan tahun 2017 sebesar 720.442 juta Rupiah ( Bachtiar et al., 2018 ). Sedangkan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  transfer  Dana  Desa  terus  meningkat  setiap tahunnya. Pada tahun 2015, transfer Dana  Desa sebesar 812,87 milyar Rupiah dan meningkat menjadi 1,89 triliun Rupiah pada tahun 2016 dan 2,32 triliun Rupiah pada tahun  2017. Setiap desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki alokasi dasar sebesar 638,40 juta Rupiah pada tahun  2015  dan  720,44  juta  Rupiah  pada  tahun  2017  ( Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia, 2017 ). Dengan dana sebesar itu, penting untuk dikaji manfaatnya bagi kesejahteraan dan  kualitas  hidup  masyarakat  (khususnya  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur),  sebagaimana tujuan pembangunan desa yang sebagaimana diatur dalam UU Desa.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  pengungsi  dan  alokasi  dan  ketersediaan  Dana Desa maka penelitian ini memilih  Desa Fatuba’a di Kabupaten Belu sebagai lokasi penelitian. Hal  ini  dikarenakan  kuatnya  penerapan  hukum  adat  di  Desa  Fatuba’a  dan  dominasi kepemilikan tanah oleh masyarakat Suku Liudasik. Selain itu, ada indikasi kecurangan dalam penggunaan Dana Desa oleh kepala desa setempat dalam pengadaan ternak, serta protes dari eks pengungsi yang tidak mendapatkan bantuan dan manfaat dari Dana Desa ( kilastimor.com, 2018 ).
Dengan  demikian,  potret  krisis  legitimasi  politik  mantan  pengungsi  Timor-Leste  untuk mengakses Dana Desa di ranah publik menjadi isu eksklusi yang menarik. Pembedaan posisi politik dan  budaya  akan  menjadi  hal baru dalam  penelitian  yang  memadukan  isu demokrasi dan kekuasaan adat dalam kasus akses Dana Desa yang saat ini menjadi sorotan.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  yang menekankan  pada  keterlibatan  peneliti  dengan  subjek  sasaran  penelitian  sebagai  kasus  unik ( Moleong, 2017 ). Subjek penelitian ini adalah eks pengungsi/penduduk baru di Desa Fatuba’a, Kabupaten  Belu,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Fatuba’a karena banyak eks pengungsi yang tinggal di pemukiman yang berbaur secara sosial dengan  masyarakat  suku  Liudasik.  Suku-suku  lokal  memainkan  peran  penting  dalam mengatur segala bentuk akses sumber daya publik di desa.
Teknik  pengumpulan  data  meliputi  observasi,  wawancara  mendalam,  dan  diskusi kelompok  terfokus.  Observasi  dilakukan  terhadap  kondisi  demografi,  perilaku  masyarakat, birokrasi, dan adat istiadat di Desa Fatuba’a. Observasi dilakukan dengan cara tinggal ( lived in ) di  lokasi  penelitian  (di  rumah  Kepala  Desa  Fatuba’a).  Wawancara  mendalam  dilakukan terhadap  beberapa  informan,  antara  lain  tokoh  masyarakat  yang  diwakili  oleh  Na’i,  Kepala Desa  Fatuba’a  (Emiliana  M.  I.  Kofi),  perangkat  desa,  kepala  dusun,  dan  perwakilan  eks

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
pengungsi  yang  dianggap  memahami  masalah  Dana  Desa.  Selain  wawancara  mendalam dengan  aktor  kunci  di  Desa  Fatuba’a,  penelitian  ini  juga  mewawancarai  informan  yang mewakili  Pemerintah  Kabupaten  yang  terdiri  dari  Bupati  Belu  dan  Kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu beserta jajarannya. Diskusi kelompok terarah atau Focus  Group  Discussion (FGD)  dilakukan  di  Kantor  Desa  Fatuba’a  dengan  melibatkan penduduk baru dan perangkat Desa Fatuba’a.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Eks pengungsi Timor-Leste, yang kini dikenal sebagai penduduk baru, berada di berbagai wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun sebagian besar penduduk baru berada di daerah perbatasan dengan Republik Demokratik Timor-Leste seperti di Desa Fatuba’a.
Penduduk baru (eks pengungsi Timor-Leste) bermigrasi dalam tiga gelombang pengungsi. Gelombang pengungsi pertama terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Gelombang pengungsi  kedua  pada  masa  integrasi  Timor  Timur  dengan  Indonesia  pada  tahun  1979. Gelombang ketiga pada masa kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia pada  tahun 1999. Di antara ketiga gelombang tersebut, gelombang terakhir pada tahun 1999 merupakan gelombang pengungsi terbesar yang membawa berbagai masalah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati dan Kepala Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa  Kabupaten  Belu,  kedatangan  pengungsi  (terutama  tahun  1999)  ke  Kabupaten  Belu menimbulkan permasalahan mengingat pengungsi datang tanpa kepemilikan tanah, sedangkan praktik  ekonomi  produktif  yang  bisa  mereka  kembangkan  umumnya  adalah  pertanian  dan perkebunan. Meski beban kemiskinan di Kabupaten Belu meningkat, Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu mengakui penduduk baru dan penduduk asli berintegrasi dengan cukup baik.
“Keterlibatan warga baru itu juga tinggi, karena mereka di desa itu tidak membeda- bedakan lagi yang ini baru atau orang asli, karena yang pertama mungkin di sini itu mereka....karena  yang  pertama  persamaan  budaya.  Kabupaten  Belu  ini,  pertama bahasanya  sama,  budayanya  sama,  dan  agamanya  juga  sama.  Jadi,  sepertinya  tidak ada  beda”,  (Wawancara,  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kabupaten Belu).
Proses asimilasi berjalan dengan baik karena adanya kesamaan. Ikatan mereka semakin erat setelah  peleburan  atau  dalam  konteks  lokal  Kabupaten  Belu  dikenal  sebagai  “kawin  mawin” antara  kedua  kelompok  tersebut.  Dampak  lancarnya  integrasi  kedua  kelompok  tersebut berimplikasi  pada  aspek  politik,  salah  satunya  adalah  dimenangkannya  kepala  desa  oleh penduduk baru di beberapa desa di Kabupaten Belu.
Aspek politik menarik untuk dikaji mengingat desa-desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada  umumnya  berbeda  dengan  desa  di  Pulau  Jawa  yang  fungsi  pemerintahannya  hanya sebatas  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan.  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  pada umumnya, khususnya di Desa Fatuba’a, pelaksanaan fungsi pemerintahan desa tidak lepas dari pengaruh lembaga adat desa. Keberadaan lembaga adat telah mempengaruhi proses politik di setiap desa.
Konteks  sosial  politik  pedesaan  dipengaruhi  oleh  kondisi  internal  dan  eksternal  desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah kedudukan desa menjadi lebih otonom ( Republik Indonesia, 2014 ). Bentuk pelaksanaan otonomi ini melalui tambahan sumber pendapatan desa yaitu Dana Desa. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
Desa  Fatuba’a  tidak  terlepas  dari  negosiasi  budaya  mengenai  identitas  dan  keberadaan penduduknya.
Kompleksitas permasalahan sosial politik terjadi di desa-desa di Kabupaten Belu, termasuk di  Desa  Fatuba’a.  Secara  fundamental  desa  dipengaruhi  oleh  keberadaan  lembaga  adat  yang sudah  ada  lebih  dulu  dibandingkan  dengan  desa  itu  sendiri.  Terlepas  dari  persoalan kelembagaan adat, meskipun integrasi antara penduduk asli dan penduduk baru telah berjalan dengan baik, namun masih banyak masalah yang muncul, termasuk masalah kemiskinan.

## 3.1. Kekuasaan Adat di Desa Fatuba’a
Secara  umum,  akses  Dana  Desa  merupakan  masalah  yang  kompleks,  terutama  dalam konteks masyarakat yang terikat secara sosiologis dengan lembaga adat. Untuk permasalahan akses  Dana  Desa  di  Kabupaten  Belu,  lembaga  adat  menggunakan  kekuatan  legitimasi (kekuasaan  adat)  dalam  pelaksanaan  Dana  Desa  yang  didukung  oleh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Masyarakat hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  pada  Pasal  18B  Ayat  2,  Pasal  28I  Ayat  3,  dan  Pasal  32  Ayat  1  dan  2  ( Republik Indonesia,  2002 ).  Kemudian  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mengatur hak-hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan pengembangan nilai-nilai adat dalam  penyelesaian  sengketa  warisan,  tanah,  dan  konflik  dalam  interaksi  manusia  dan perlindungan  hutan  atau  tanah  adat,  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  hak  ulayat  ( Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018 ).
Tanah  ulayat  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  pada  Pasal  1  ( Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional, 1999 ). Dalam peraturan ini, tanah ulayat dianggap sebagai tanah yang menjadi hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  tertentu.  Sedangkan  masyarakat  hukum  adat  adalah sekelompok  orang  yang  terikat  oleh  tatanan  hukum  dan  memiliki  kesamaan  tempat  tinggal. Dengan  diakuinya  tanah  ulayat  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  maka lembaga  adat  sebagai  salah  satu  lembaga  kemasyarakatan  mempunyai  legitimasi  untuk mengatur,  melindungi  tanah  adat,  dan  mempertahankan  hutan  adat  dan  tanah  adat  untuk kepentingan  dan  kelestarian  adat  istiadat,  yang  kemudian  berdampak  pada  praktik pembangunan termasuk praktik pembangunan yang didanai oleh Dana Desa.
Kewenangan lembaga adat sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat dalam pelaksanaan Dana  Desa  di  Desa  Fatuba’a.  Pemimpin  adat  atau  disebut  Na’i  sebenarnya  memiliki  ikatan budaya  dan  politik  dengan  kepala  desa.  Secara  kultural  kepala  desa  dan  Na’i  terikat  karena sama-sama berasal dari suku yang sama (suku Liudasik). Alhasil, kesamaan asal muasal suku tersebut  berimplikasi  politik  terhadap  kinerja  kepala  desa  sebagai  kepala  pemerintahan  yang mengelola  keuangan  desa,  termasuk  Dana  Desa.  Oleh  karena  itu,  baik  proses  adat  maupun administrasi  yang  ada  di  desa,  termasuk  pengambilan  keputusan  kebijakan  merupakan pembahasan antara kedua lembaga dengan sumber legitimasi yang berbeda.
Menurut da  Silva et  al, (2016) ,  budaya  politik  adalah  nilai-nilai  dan  perilaku  politik  dari individu  atau  agen  kolektif.  Budaya  secara  luas  diartikan  sebagai  cara  hidup  sehari-hari  dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik politik demokrasi.
Praktik  penerapan  Dana  Desa  di  Desa  Fatuba’a  secara  administratif  berjalan  sesuai prosedur yang berlaku. Tata cara yang dimaksud meliputi kegiatan yang dapat dilaksanakan dan  dibiayai  oleh  Dana  Desa  berdasarkan  peraturan  pemerintah.  Namun  demikian,  berbagai

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
permasalahan  terkait  aspek  penentuan  prioritas  kegiatan  justru  melibatkan  kepentingan Lembaga  Adat  suku  Liudasik.  Hal  ini  dapat  terjadi  mengingat  suku  Liudasik  memiliki legitimasi untuk menggunakan tanah di Desa Fatuba’a.
Lembaga adat juga turut mempengaruhi akses ke Dana Desa di lokasi pemukiman kembali di Dusun Taeksoruk Desa Fatuba’a. Hal ini disebabkan oleh Kabupaten Belu merupakan area lokasi pengungsian yang mayoritas pengungsinya tidak memiliki tanah, yang memaksa mereka untuk  tetap  tinggal  di  tanah  penduduk  asli  desa.  Kepemilikan  tanah  tersebut  kemudian menentukan posisi politik para eks pengungsi di desa, termasuk dalam mengakses Dana Desa.
Lahan  pemukiman  kembali  di  Desa  Fatuba’a,  merupakan  “pemberian  sementara”  dari suku  Lidausik  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Belu  pada  tahun  2000,  yang  digunakan  untuk kepentingan pengungsi selama tiga tahun. Namun, hingga saat ini pemukiman kembali masih dihuni  oleh  eks  pengungsi  Timor-Leste.  Permasalahan  utama  pemukiman  kembali  adalah status  tanah  milik  suku  Liudasik,  namun  penduduk  baru  juga  mengklaim  tanah  tersebut sebagai  bagian  dari  program  transmigrasi  lokal,  dimana  eks  pengungsi  Timor-Leste  telah dihuni selama 17 tahun ( Alkatiri, 2018 ; Focus Group Discussion , 25 Juni 2019). Berbagai cara telah ditempuh  penduduk  baru  untuk  memiliki  tanah,  termasuk  melalui  pendekatan  politik  dan budaya.
Pendekatan  politik  dilakukan  bertepatan  dengan  pemilihan  kepala  Desa  Fatuba’a  tahun 2016  dimana  seorang  penduduk  dari  suku  Liudasik  menjadi  calon  kepala  desa.  Kedua  belah pihak  melakukan  pendekatan  sehingga  tercapai  kesepakatan  bahwa  semua  suara  kelompok penduduk  baru dimobilisasi  untuk  memenangkan  calon  yang  berasal  dari  suku  setempat.  Di sisi  lain,  jika  calon  terpilih,  maka  masalah  status  tanah  diselesaikan  melalui  mekanisme sertifikasi  tanah  atau  pengakuan  kepemilikan  tanah  bagi  eks  pengungsi  Timor-Leste.  Meski kelompok  penduduk  baru  telah  menjadi  “komoditas”  politik,  namun  kesempatan  ini dimanfaatkan mereka untuk memperjelas status dan kepemilikan lahan pemukiman kembali di Dusun Taeksoruk Desa Fatuba’a yang sudah dihuni.
Hasil penghitungan suara menunjukkan kemenangan calon dari suku Liudasik, khususnya di  TPS  penduduk  baru.  Hasil  ini  membuat  kandidat  suku  lokal  unggul  tujuh  suara  dari kandidat  lainnya.  Dengan  demikian,  kepala  desa  terpilih  memenangkan  pemilihan  desa  atas dukungan  kelompok  eks  pengungsi  Timor-Leste.  Kepala  desa  terpilih  beserta  keluarganya mengakui  bahwa  kemenangan  ditentukan  oleh  kelompok  eks  pengungsi  Timor-Leste  sebagai relasi  reprositas  antara  mereka  dengan  kelompok  pengungsi  yang  dilandasi  solidaritas  dan kekompakan kedua kelompok tersebut.
Kesepakatan  politik  dikonfirmasikan  kepada  kepala  desa  terpilih,  meskipun  kepala  desa beralasan  kemenangannya  bukan  atas  dasar  mempertukarkan  kepentingan  antara  kekuasaan dan  status  tanah.  Berdasarkan  pendekatan new  institutionalism ,  praktik  politik  yang  terjadi antara  kedua  kelompok  ini  masuk dalam  kategori sociological  institutionalism dimana lembaga adat  memiliki  pengaruh  dominan  pada  praktik  politik/kebijakan  publik,  serta  dikategorikan sebagai Rational  Choice  Institutionalism (RCI),  di  mana  proses-proses  politik  didasarkan  pada praktik transaksional yang berakar pada pertimbangan untung rugi ( Peters, 2000 ).
Kepala desa yang terpilih tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan di luar kewenangagn  karena  tanah  pemukiman  kembali  milik  suku  Liudasik.  Pengalihan  status kepemilikan  tanah  harus  melalui  mekanisme  lembaga  adat  atau  disebut sirih  pinang ,  yaitu proses ganti rugi secara bersahabat. Dikarenakan proses penyelesaian yang tidak jelas dan tidak dipenuhinya kesepakatan, salah seorang eks pengungsi Timor-Leste yang merupakan anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Belu  menyarankan  untuk  membeli  tanah tersebut untuk menghindari masalah di kemudian hari.

## Gambar 1. Potret Eks Pengungsi Timor Leste di Desa Fatuba’a
Sumber: Dokumentasi Penelitian
Untuk  menghindari  penggusuran  dan  masalah  sosial  lainnya,  kelompok  penduduk  baru menggunakan  pendekatan  kultural  seperti kawin  mawin dan  politik  kepada  suku  Liudasik. Pendekatan  ini  diyakini  akan  menjadi  “ikatan”  antara  mereka  dengan  suku  setempat.  Begitu pula  suku  Liudasik  perlu  memperkuat  dan  memperluas  legitimasinya  di  desa  sebagai penguasa utama. Hubungan transaksional ini tampaknya menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai  hasilnya,  selain  kepala  desa  terpilih  yang  berasal  dari  suku  Liudasik,  kelompok penduduk  baru  tersebut  berhasil  diterima  sebagai  penduduk  suku  Liudasik  melalui  sumpah adat.
Secara  umum  pendekatan  kultural  dapat  mengikat  dan  memperkuat  pihak  terkait  yang memiliki latar  belakang etnis  yang  sama dan  juga  disertai  dengan  adanya  sanksi  atau  norma budaya bagi pelanggar. Dalam pandangan eks pengungsi di  Dusun Taeksoruk Desa Fatuba’a, pendekatan  kultural  bisa  menjadi  jaminan  bahwa  mereka  tidak  akan  digusur  oleh  suku Liudasik. Di sisi lain, pendekatan kultural dinilai memberikan peluang bagi para eks pengungsi untuk memiliki lahan pemukiman kembali.

## 3.2. Demokrasi, Adat, dan Dana Desa di Desa Fatuba’a
Penguatan  demokrasi  di  desa  merupakan  substansi  penting  dari  UU  Desa  yang memberikan  harapan  akan  masa  depan  desa  yang  lebih  baik.  Demokrasi  dalam  UU  Desa diwujudkan  dalam  akomodasi  asas-asas  pemerintahan  yang  baik,  seperti  asas  keterbukaan, asas partisipasi, dan asas akuntabilitas pemerintahan Desa yang menjadi salah satu tolak ukur demokratisasi di tingkat desa.
Desa Fatuba’a terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Taeksoruk, Dusun Mauk Liman, Dusun Oe’Oan,  Dusun  Debubot,  Dusun  Halimea,  dan  Dusun  Manumutin.  Ada  dua  dusun  yang ditempati eks pengungsi Timor-Leste (atau penduduk baru) yaitu Dusun Halimea yang terdiri dari 237 jiwa, dan Dusun Manumutin yang terdiri dari 364 jiwa.
Meski  secara  resmi  bukan  desa  adat  sebagaimana  pengakuan  pemerintah,  namun kehidupan  sosial  politik  masyarakat  di  Desa  Fatuba’a  tidak  lepas  dari  keberadaan  lembaga adat. Hal ini terjadi karena lembaga adat mendominasi praktik-praktik sosial sehingga menjadi

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
budaya lokal. Di Desa Fatuba’a terdapat 34 suku yang tinggal bersama dengan suku Liudasik sebagai suku yang terbesar diantara suku lainnya. Kepala desa, Emiliana M. I. Kofi, merupakan bagian  dari  suku  Liudasik.  Suku  ini  memiliki  tanah  terluas,  termasuk  tanah  yang  ditempati penduduk baru (tanah pemukiman kembali) di Dusun Halimea dan Dusun Manumutin.
Kemenangan  Emiliana  M.  I.  Kofi  sebagai  kepala  desa  merupakan  rasionalitas  ekonomi politik karena perolehan suara terbesar baginya berasal dari dua dusun yang dihuni mayoritas penduduk baru. Setelah Emiliana terpilih sebagai kepala desa, suku Liudasik memberikan hak sertifikat penggunaan tanah kepada mereka. Kebaikan suku Liudasik kepada  penduduk baru membuahkan kesetiaan, sampai-sampai penduduk baru sering menyebut dirinya sebagai suku kedua Liudasik.
Adanya  praktik  patronase  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  suku  di  Desa  Fatuba’a,  yang pada  akhirnya  memunculkan  sikap  klientelistik  penduduk  baru  terhadap  mereka.  Proses politik “interdependensi” yang terjadi sebelum dan pada saat pemilihan kepala desa kemudian mempengaruhi  praktik  pembangunan  di  Desa  Fatuba’a.  Demokrasi  dalam  konteks  Desa Fatuba’a  berpotensi  untuk  “dibajak”  menjadi  tujuan  mayoritas,  tujuan  satu  suku  yang memanfaatkan penduduk baru untuk mempertahankan kekuasaannya.
Proses  asimilasi  di  Desa  Fatuba’a  tidak  hanya  dari  aspek  sosial  budaya  tetapi  juga  dari aspek politik. Dalam struktur pemerintahan desa, penduduk baru juga mendapat kesempatan menjadi aparat desa mengingat saat ini terdapat dua aparat yang merupakan penduduk baru. Pemilihan  perangkat  desa  tergantung  kepala  desa, dalam  konteks  Desa Fatuba’a, keberadaan penduduk  baru  pada  posisi  perangkat  desa  di  satu  sisi  menunjukkan  penerimaan  terhadap penduduk baru, sedangkan di sisi lain, aspek politik di balik pengangkatan aparat desa perlu dicermati.
Berdasarkan pendekatan Rational Choice Institutionalism (RCI), individu manusia bertindak berdasarkan dorongan dari kepentingan rasional, termasuk penghitungan untung rugi dimana manusia  akan  berusaha  untuk  mencapai  keuntungan  yang  maksimal  (Peters,  2000, p .  3). Pemikiran pilihan rasional inilah yang menjadi kunci agar praktik tata pemerintahan di Desa Fatuba’a  sedikit  banyak  menunjukkan  adanya  simbiosis  mutualisme  antara  penduduk  baru dengan  suku  Liudasik.  Selama  suku  Liudasik  masih  memimpin  desa,  potensi  konflik antarpenduduk cenderung laten.
Berdasarkan  teori Rational  Choice  Institutionalism (RCI),  terdapat  dua  kemungkinan  dalam pendekatan rational  choice ,  yaitu prisoner’s  dilemma dan tragedy  of  the  commons .  Dalam  konteks penelitian di Desa Fatuba’a, tragedy of the commons sepertinya paling mewakili situasi. Menurut Hardin  (1968) , “The  Tragedy  of  the  Commons  is  unrestricted  access  to  communal  resources  would inevitably  lead  to  over-exploitation” .  Di  Desa  Fatuba’a,  ada  kecenderungan  praktik  berbagi atau memanfaatkan  sumber  daya  pembangunan  dan  pemerintahan  yang  berpihak  pada  suku Liudasik dan penduduk baru. Dalam jangka panjang, tragedy of the commons bisa menjadi lebih buruk, apalagi jika hubungan antara penduduk baru dan suku Liudasik memudar, yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial politik di Desa Fatuba’a.
Namun  demikian,  sejauh  ini  konflik  manifes  yang  pernah  terjadi  justru  tidak  di  antara penduduk  baru  dengan  penduduk  asli,  namun  terjadi  di  antara  penduduk  asli  karena perebutan posisi kepala desa. Konflik yang terjadi di kalangan penduduk asli mengindikasikan rapuhnya  ikatan  sosial  di  antara  mereka.  Kerapuhan  ini  dimungkinkan  mengingat  di  Desa Fatuba’a,  sebagaimana  di  desa-desa  lain  di  wilayah  Kabupaten  Belu,  terdapat  berbagai  suku bangsa.

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
“2016  itu  kan  kepala  desanya  berakhir  masa  jabatan,  terus  ada  sesuai  aturan  kita tunjuk penjabat, penjabat itu dari kabupaten, PNSlah yang jabat. Posisi penjabatnya waktu  itu  dia  harusnya  penjabatnya  netral.  Cuma  waktu  itu  penjabatnya  lebih cenderung memihak pada  salah satu calon. Nah, kebetulan kandidat yang didukung penjabat ini kalah. Akhirnya yang menang ini kan harus ya semacam balas dendam lah  buat  penjabat,  akhirnya  dicarilah  kesalahan  penjabat  waktu  itu”,  (Wawancara, Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu).
Pada  2016,  konflik  tersebut  menjadi  perhatian  pemerintah  kabupaten  dan  diliput  oleh media lokal. Adakah eksklusi terhadap penduduk baru pada aspek tata kelola pemerintahan di Desa Fatuba’a? Kondisi politik di Desa Fatuba’a memungkinkan adanya penduduk baru untuk diangkat dalam pemerintahan desa dan memiliki kewenangan untuk ikut serta mengatur aspek pemerintahan dan pembangunan desa.
Kemudian,  bagaimana  kondisi  politik  (termasuk  kondisi  pengambilan  kebijakan)  yang asimetris ini berdampak pada alokasi Dana Desa? Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk seluruh desa di Indonesia. Besaran Dana Desa ditentukan berdasarkan empat hal, antara lain  jumlah  penduduk  suatu  desa,  tingkat  kemiskinan  desa,  luas  wilayah  suatu  desa,  dan tingkat kesulitan geografis desa ( Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, p . 15 ).

## Tabel 1. Dana Desa untuk Desa Fatuba’a
No Tahun Pencairan Jumlah Dana Desa (dalam Rupiah) 1 2015 900  juta 2 2016 1,4  milyar 3 2017 1,5 milyar 4 2018 1,6 milyar 5 2019 2,1 milyar Sumber: Data Primer (2019)
Sejak  tahun  2015,  Desa  Fatuba’a  menerima  Dana  Desa  yang  jumlahnya  terus  meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan  desa,  sedangkan  besaran  Dana  Desa  menunjukkan  tingkat  kemiskinan  suatu desa. Semakin besar Dana Desa yang diterima, semakin banyak pula jumlah penduduk miskin di desa tersebut.
Berdasarkan  data  IDM  (Indeks  Desa  Membangun),  status  Desa  Fatuba’a  tahun  2015 (periode awal alokasi Dana Desa) merupakan  desa tertinggal. Namun pada tahun 2016 status Desa  Fatuba’a  meningkat  dari  desa  tertinggal  menjadi  desa  berkembang  ( Kementerian  Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018 ). Peningkatan status Desa  Fatuba’a  menunjukkan  capaian  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  desa  yang didukung oleh Dana Desa. Kegiatan pembangunan di Desa Fatuba’a dalam tiga tahun terakhir yang didanai Dana Desa sebagai berikut:

## Table 2. Kegiatan pembangunan di Desa Fatuba’a tahun 2017 - 2019
Pembangunan Infrastruktur Kegiatan Pemberdayaan Pembentukan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) gratis

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
Pembangunan Infrastruktur Kegiatan Pemberdayaan Pembangunan saluran irigasi Program makanan untuk mempercepat pertumbuhan anak kurang gizi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pertanian Pelatihan menenun untuk perempuan dan penyediaan alat dan bahan tenun Pembangunan rumah layak huni Penyediaan alat pertanian Pembangunan waduk retensi (embung) Pengadaan ternak Program pendanaan BUMDes
Berdasarkan Table  2 ,  penggunaan  Dana  Desa  sudah  mengikuti  regulasi  yang memfokuskan pada pendanaan pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.  Jumlah  kegiatan  pemberdayaan  lebih  banyak  dibandingkan  pembangunan infrastruktur. Namun  dari  sisi  biaya,  pembangunan  infrastruktur  memiliki  anggaran  terbesar mencapai 80 persen dari total Dana Desa Fatuba’a setiap tahunnya.
Berdasarkan  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa), bidang  pembangunan  terdiri  dari  1)  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  2)  bidang pelaksanaan  pembangunan  desa,  3)  bidang  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  4)  bidang pemberdayaan masyarakat desa. Secara faktual, bidang pelaksanaan pembangunan desa atau infrastruktur  di  Desa  Fatuba’a  merupakan  bidang  dengan  alokasi  anggaran  paling  besar dibandingkan tiga bidang lainnya.
Besarnya pendapatan yang diterima desa sejalan dengan kewenangan yang dimiliki desa. Dalam  hal  pelaksanaan  kewenangan  tersebut,  terdapat  kecenderungan  dalam  pandangan pemerintah desa untuk mengukur keberhasilan berdasarkan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan  dengan  kegiatan  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dana  Desa lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan waduk retensi, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
Dalam  konteks  akses  penduduk  baru  (eks  pengungsi)  terhadap  praktik  pembangunan  di Desa Fatuba’a, praktik eksklusi terhadap penduduk baru pada proses dan hasil pembangunan tidak terjadi. Proses politik yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa tampaknya membawa manfaat  bagi  penduduk  baru  Dusun  Halimea  dan  Dusun  Manumutin  diantaranya  program pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  pertanian  dan  program  pembangunan  rumah  layak huni.
Jalan  pertanian  merupakan  salah  satu  program  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  hasil Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa.  Alokasi  anggaran  yang  besar  untuk  membangun jalan pertanian dikarenakan sebagian besar penduduk Desa Fatuba’a adalah petani. Beberapa dusun masih mengalami kesulitan dalam proses pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan karena  belum  ada  akses  jalan  raya.  Akibatnya,  biaya  transportasi  hasil  pertanian  dan perkebunan di dusun tertentu lebih tinggi dibandingkan dusun lain. Di antara dusun yang juga membutuhkan  jalan  pertanian,  dusun  yang  paling  banyak  dilewati  jalan  pertanian  adalah Dusun Halimea dan Dusun Manumutin yang sebagian besar dihuni penduduk baru.
Begitu  pula  pada  program  pembangunan  rumah  layak  huni,  berdasarkan  Rencana  Kerja Pembangunan (RKP) Desa Fatuba’a, pada tahun 2019 terdapat 10 rumah yang akan diperbaiki dengan  pendanaan  dari  Dana  Desa,  namun  dari  10  rumah  tersebut  sebagian  besar  berada  di Dusun  Halimea  dan  Dusun  Manumutin.  Hal  ini  dideskripsikan  oleh  Emiliana,  Kepala  Desa Fatuba’a, sebagai berikut:

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
“Iya  di  Halimea.  Ada  4  buah  di  Dusun  Halimea,  4  lagi  di  Manumutin,  2  lagi  di dusun lain” (Wawancara, Kepala Desa Fatuba’a).
Kedua kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa penduduk baru di  Desa Fatuba’a  tidak  mengalami  proses  eksklusi,  melainkan  mendapatkan  hak  akses  untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan. Begitu pula dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat  desa,  misalnya  dalam  kegiatan  pelatihan  menenun  untuk  perempuan  dan penyediaan alat dan bahan tenun, mayoritas pesertanya merupakan penduduk Dusun Halimea dan Dusun Manumutin.
Namun inovasi dalam proses pelaksanaan pembangunan di  Desa Fatuba’a masih kurang. Kecuali  program  pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  pertanian,  kegiatan  pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) memiliki  kesamaan  dan  sudah  banyak  dilakukan  oleh  desa  lain,  serta  hasil  pembangunan belum mampu mengatasi permasalahan sosial di Desa Fatuba’a.
Letak  geografis  Desa  Fatuba’a  yang  dekat  dengan  perbatasan  antara  Republik  Indonesia dan  Republik  Demokratik  Timor-Leste  menimbulkan  permasalahan  termasuk  di  dalamnya masalah kriminalitas. Namun masalah ini tidak menjadi prioritas pemerintah desa karena tidak ada program dalam RPJM Desa yang menyasar masalah ini.
UU  Desa  sebenarnya  telah  memberi  ruang  kewenangan  yang  relatif  luas  kepada  desa, namun  pada  umumnya  desa  tidak  memiliki  kepercayaan  diri  untuk  melaksanakan  segala sesuatu  diluar  ketetapan  pemerintah  supradesa  (pemerintah  kabupaten/kota,  pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat).
Praktik  pembangunan  di  Desa  Fatuba’a  tidak  melibatkan  pihak  ketiga.  Hal  ini mengakibatkan  lambatnya  proses  transformasi  dan  beberapa  kegiatan  mengalami  kegagalan (misalnya, jalan pertanian yang tidak banyak digunakan). Kerja sama dengan pihak ketiga yang dimaksud  tidak  hanya  dengan  swasta  tetapi  juga  dengan  pemerintah  desa  tetangga  atau dengan pemerintah supradesa.
Konsep governance menekankan  pada  partisipasi  multi  aktor  dalam governance . Stoker sebagaimana  dikutip  dalam  Solekhan  (2012) berpendapat  bahwa  adanya  proposisi-proposisi penting  dalam governance seperti governance berkenaan  dengan  jaringan  kerja  berbagai  aktor yang  mandiri  dan  otonom  serta governance mengenal  adanya  saling  ketergantungan  antar institusi yang terlibat dalam tindakan bersama.
Proposisi ini menunjukkan bagaimana konsep tata kelola bergantung pada kerja jaringan, partisipasi  multipihak,  dan  pendelegasian  wewenang.  Namun  di  Desa  Fatuba’a,  praktik pemerintahan  seperti  ini  belum  terlaksana dengan  baik.  Sehingga  bila  mengacu  pada konsep hibriditas antara self-government community dan local self-government ( Rofiq et al., 2016 ), banyak masalah yang muncul dalam pelaksanaan Dana Desa yang membuat desa cenderung menjadi local  self-government ,  dan  kurang  inisiatif  dan  inovasi  dalam  menerapkan self-government community .

## 4. Kesimpulan
Selain  letak  geografis  Desa  Fatuba’a  yang  berdekatan  dengan  lintas  batas  antar negara,hampir  setengah  penduduk  Fatuba’a  merupakan  penduduk  baru.  Dua  hal  ini menyebabkan Desa Fatuba’a mengalami berbagai persoalan sosial yang kompleks. Tidak hanya persoalan kemiskinan, namun juga masalah lintas batas manusia, dan termasuk kemungkinan lintas  batas  barang  ilegal.  Namun  demikian,  persoalan-persoalan  ini  belum  menjadi

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
pertimbangan dalam praktik pembangunan dan pemerintahan di Desa Fatuba’a.
Pertimbangan  pilihan  rasional  semakin  mendasari  praktik  sosial  politik  di  Desa  Fatuba’a menjadi praktik transaksional. Di satu sisi, penduduk baru membutuhkan keamanan atas tanah tempat  tinggalnya  (tanah  Suku  Liudasik),  sedangkan  suku  Liudasik  perlu  memperkuat  dan memperluas  legitimasinya.  Saling  ketergantungan  antara  penduduk  baru  dengan  suku Liudasik telah menjadi arus utama, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial politik di Desa Fatuba’a,  termasuk  penggunaan  Dana  Desa  untuk  pembangunan  dan  pemerintahan  di  Desa Fatuba’a.
Praktik politik yang terjadi sebelum dan saat pemilihan Kepala Desa telah mempengaruhi praktik  tata  kelola  dan  pembangunan  di  Desa  Fatuba’a.  Praktik  politik  yang  terjadi  sebelum, saat,  dan  setelah  pemilihan  Kepala  Desa  menunjukkan  bahwa  penduduk  baru  mendapatkan keistimewaan  untuk  mengakses  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Praktik  eksklusi Dana  Desa  untuk  penduduk  baru  tidak  ditemukan  di  Desa  Fatuba’a,  namun  eksklusi  kelas sosial di antara penduduk baru dapat terjadi mengingat proses pengambilan keputusan untuk kegiatan di Dusun Halimea dan Dusun Manumutin sudah diputuskan oleh segelintir elit.
Besarnya  ketergantungan  pemerintah  desa  pada  lembaga  adat  yaitu  Suku  Liudasik membawa  konsekuensi.  Pertama,  akses  penggunaan  Dana  Desa  diberikan  secara  asimetris, akses yang lebih besar diberikan kepada penduduk baru. Kedua, ketergantungan pada lembaga adat ini tidak berimplikasi positif terhadap efektifitas penggunaan Dana Desa di Desa Fatuba’a.
Maka berdasarkan pendekatan Rationalism Choice Institutionalism , tragedy of commons paling mencerminkan situasi di Desa Fatuba’a. Karena praktik pembagian atau pemanfaatan sumber daya  pembangunan  dan  pemerintahan  yang  berpihak,  sehingga  mengeliminasi  akses penduduk  di  luar  penduduk  baru  dan  suku  Liudasik  dalam  praktik  pembangunan  dan pemerintahan desa.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 6. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Achmad, J. (2003). East Timorese refugees in West Timor. In J. J. Fox & D. B. Soares (Eds.), Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor (pp. 190–206). Canberra, Australia: ANU E Press. http://doi.org/10.22459/OA.11.2003
Alkatiri,  F.  A.  (2018).  Akses  Tanah  dan  Kendala  Legitimasi  Eks  Pengungsi  Timor  Timur  di Kabupaten Belu. Jurnal Kawistara , 8 (1), 22–32. https://doi.org/10.22146/kawistara.33070 Bachtiar, P. P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S. M., Diningrat, R. A., Ruhmaniyati, R., & Alifia, U.
(2019,  January). Pemanfaatan  Dana  Desa (Buletin  SMERU  No.  2/2018).  The  SMERU Research Institute. Retrieved from
http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201802_id_0.pdf Czaika, M. (2009). The Political Economy of Refugee Migration and Foreign Aid . Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan.

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
da Silva, F. C., Clark, T. N. & Vieira, M. B. (2016). Political Culture. In G. Mazzoleni (Ed.), The International Encyclopedia of Political Communication . https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc161
Dhosa, D. D. (2018). Pendidikan Kritis dan Aksi Massa Pengungsi Timor Timur di Timor Barat.
Seminar  Nasional  Hasil  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (SENDIMAS  2018)  “Peningkatan  dan Pemberdayaan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang  Inovatif,” 581–588.  Jakarta,  Indonesia: Universitas Kristen Krida Wacana.
Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162 (3859), 1243-1248. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1724745
Heather, P. J. (2017). Refugees and the Roman Empire. Journal of Refugee Studies , 30 (2), 220-242. https://doi.org/10.1093/jrs/few020
Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018).
Laporan Kinerja 2017 . Retrieved from
https://kemendesa.go.id/berita/assets/files/KDPDTT_Lapkin_2017R.pdf
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017, November). Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat . Retrieved from
https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf
Kilastimor.com.  (2018,  May  22).  Kades  Fatubaa  Mengaku  Tidak  Tahu  Soal  Harga  Pengadaan Sapi  Menggunakan  Dana  Desa.  Retrieved  from https://kilastimor.com/2018/05/kades- fatubaa-mengaku-tidak-tahu-soal-harga-pengadaan-sapi-menggunakan-dana-desa/
Kleist,  J.  O.  (2017).  The  History  of  Refugee  Protection:  Conceptual  and  Methodological Challenges. Journal of Refugee Studies , 30 (2), 161-169. https://doi.org/10.1093/jrs/fex018
Kuswardono, T. (2014, January). Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kab. Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi (Policy Paper No 1/1/2014). Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta. Retrieved from
https://www.ireyogya.org/penyediaan-lahan-untuk-pemukiman-warga-baru-di-kab- kupang-masalah-tantangan-dan-rekomendasi-2/
Lado, O. M. P. D. (2014). The Characteristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-Indonesia . Kupang, Indonesia: CIS Timor.
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018,  April  9).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Lemaga  Kemasyarakatan  Desa  dan Lembaga Adat Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569. Retrieved from https://kemendagri.go.id/arsip/detail/9952/permendagri-no-18-tahun-2018 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015, November  24).  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015
Nomor 1934. Retrieved from
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_te rtinggal_dan_transmigrasi_nomor_21_tahun_2015
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016, August 16). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883. Retrieved from
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_te rtinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2017a, April  5).  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia. Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552. Retrieved from
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_te rtinggal_dan_transmigrasi_nomor_4_tahun_2017
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2017b, September  22).  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2018.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor 1359. Retrieved
from http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_te rtinggal_dan_transmigrasi_nomor_19_tahun_2017
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018,
October 18). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448. Retrieved from http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_te rtinggal_dan_transmigrasi_nomor_16_tahun_2018
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (1999, June 24). Peraturan Menteri Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat.  Retrieved  from https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/BPN_5_1999.pdf
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya. Peters,  B.  G.  (2000). Institutional  Theory:  Problems  and  Prospects (Working  Paper  Series.  HS Political Science Series ed., Vol. 69). Vienna, Austria: Institute for Advanced Studies (IHS). Retrieved from https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/1273/
Republik  Indonesia.  (2002,  August  10).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945. Retrieved from https://peraturan.go.id/common/dokumen/lain- lain/1945/UUD1945PerubahanKeempat.pdf
Republik Indonesia.  (2014,  January  15).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf Rofiq,  A.,  Salim,  A.,  Untung,  B.,  Laksono,  I.,  Bulan,  W.  R.,  Arifah,  U.,  &  Heryanto,  S.  (2016).
Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa . Jakarta, Indonesia: Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). Retrieved from
https://repository.pattiro.org/media/863-praktik-baik-desa-dalam-implementasi-und- 14fae977.pdf
Solekhan,  M.  (2012). Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa:  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas . Malang, Indonesia: Setara.
United Nations High Commissioner for Refugees. (2001, December 1). UNHCR Global Appeal 2002  -  Addendum:  East  Timorese  Refugees  in  West  Timor.  Retrieved  from https://www.unhcr.org/publications/fundraising/3e1a9fc00/unhcr-global-appeal-2002- addendum-east-timorese-refugees-west- timor.html?query=East%20Timorese%20Refugees%20in%20West%20Timor

## Demokrasi dan Kekuasaan Adat:
United  States  Committee  for  Refugees  and  Immigrants.  (2001,  June  20).  Refworld  |  U.S. Committee  for  Refugees  World  Refugee  Survey  2001  -  East  Timor.  Retrieved  from https://www.refworld.org/docid/3b31e16118.html
Wassel,  T.  (2014,  September). Timor-Leste:  Links  between  Peacebuilding,  Conflict  Prevention,  and
Durable Solutions to Displacement . Brookings Institution. Retrieved from https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/TimorLesteLinks-between- Peacebuilding-Conflict-Prevention-and-Durable-Solutions-to-Displacement-September-5- 2014.pdf
__________________________

## Tentang Penulis
1. Ali Maksum, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Airlangga, Indonesia, pada tahun 2012.  Penulis  adalah dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.
E-Mail: alimaksum@ub.ac.id
2. Wida Ayu Puspitosari, memperoleh gelar Magister dari Universitas Indonesia, pada tahun 2015.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.
E-Mail: widapuspitosari@ub.ac.id
3. Juwita  Hayyuning  Prastiwi, memperoleh  gelar  Magister  dari  Universitas  Airlangga, Indonesia,  pada  tahun  2011. Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Ilmu  Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia.
E-Mail: juwita_hayyu@ub.ac.id