DOI: 10.2473/amnt.v4i2.2020.140-146
Received: 03-12-2019, Accepted: 11-03-2020, Published online: 18-06-2020. doi: 10.20473/amnt. v4i2.2020.140-146  . Joinly Published by IAGIKMI & Universitas Airlangga

## Pengembangan Metode Evaluasi Komitmen Ketahanan Pangan Dan Gizi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia

## Development of Evaluation Method for Commitment towards Food and Nutrition Security in the Provincial Government in Indonesia
Novfitri Syuryadi *1 , Drajat Martianto 2 , Dadang Sukandar 3

## ABSTRAK
Latar Belakang: Metode evaluasi komitmen pemerintah daerah  provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan  dan gizi saat ini belum tersedia. Index yang mengukur komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan dan gizi secara nasional adalah HANCI. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengembangkan metode evaluasi komitmen pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  metode  evaluasi  komitmen  pemerintah  daerah  provinsi  dalam pengembangan ketahanan pangan dan gizi.
Metode: Desain  penelitian  ini  adalah cross-sectional  study dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  mengacu  pada pengukuran  HANCI.  Tahap  penelitian  terdiri  dari  identifikasi  indikator  potensial,  seleksi  calon  indikator  secara  kualitatif, perhitungan skor menggunakan metode scoring , dan aplikasi metode pada provinsi di Indonesia. Hasil: Hasil menunjukkan shortlist 42 indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi dan skor agregat provinsi. Berdasarkan hasil  penelitian  diketahui  bahwa  hanya  2,9%  provinsi  yang  memiliki  komitmen  tinggi  dan  17,6%  provinsi  memiliki  tingkat komitmen  rendah.  Provinsi  Jawa  Timur  berada  pada  peringkat  pertama  sedangkan  peringkat  terakhir  ditempati  oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komitmen politik yang rendah dapat menyebabkan rendahnya prioritas intervensi  pangan dan gizi. Pemerintah perlu membuat peraturan/kebijakan dan menyiapkan anggaran yang memadai untuk program pangan dan gizi secara spesifik maupun sensitif.
Kesimpulan: Pengembangan metode telah relevan digunakan untuk melihat komitmen pemerintah daerah provinsi. Pemerintah perlu meningkatkan upaya berupa pembuatan peraturan dan kebijakan serta anggaran untuk penanganan masalah pangan dan gizi.
Kata kunci : indikator komitmen, ketahanan pangan dan gizi, komitmen politik

## ABSTRACT
Background: Methods  of  evaluation  of  the  regional  government’s  commitment  in  the  development  of  food  and  nutrition security  are  not  yet  available.  The  index  that  measures  the  government’s  commitment  to  national  food  and  nutrition security  is  HANCI.  Therefore,  this  study  aimed  to  develop  a  method  of  evaluating  the  commitment  of  the  regional government in the development of food and nutrition security.
Objectives: This  study  aimed  to  develop  a  method  of  evaluating  the  commitment  of  regional  government  in  the development of food and nutrition security.
Methods: The design  of  this  study  was a  cross-sectional  study  using  secondary  data  that  refers to  HANCI  measurements. This  research  stage  consisted  of  identification  of  potential  indicators,  qualitative  selection  of  candidate  indicator, assessment of indicator used the scoring method, and applied the method to provinces in Indonesia.
Results: The  result  showed  shortlist  of  42  commitment  indicators  of  food  and  nutrition  security  and  aggregate  score  of provinces. Only 2.9% of provinces had high commitment and 17.6% of provinces with low commitment level. Highest rank was achieved by East Java Province and the lowest rank was East Nusa Tenggara Province. Low political commitment could lead  to  low  priority  of  food  and  nutrition  interventions.  The  government  was  in  need  to  make  regulations/policies  and prepare adequate budgets for specific and sensitive food and nutrition programs.
Conclusions: Development of this evaluation method is relevant to show the commitment of the regional government. The government needs to improve efforts to address problems of food and nutrition.
Keywords: commitment indicator, food and nutrition security, political commitment.

## RESEARCH STUDY
Open Access
DOI: 10.2473/amnt.v4i2.2020.140-146
Received: 03-12-2019, Accepted: 11-03-2020, Published online: 18-06-2020. doi: 10.20473/amnt. v4i2.2020.140-146  . Joinly Published by IAGIKMI & Universitas Airlangga
* Korespondensi: novfitri.s@uin-suska.ac.id 1 Program Studi Gizi, Fakultas Pertanian dan Peternakan-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.
2,3 Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Ketahanan  pangan  dan  gizi  merupakan  suatu hal  yang  kompleks  yang  menghubungkan  antara pertanian,  pangan,  gizi,  kesehatan,  dan  sistem lingkungan. 1 Ketahanan  pangan  dan  gizi  harus memenuhi  tiga  aspek  utama  yaitu  ketersediaan,  akses (fisik  dan  ekonomi),  dan  pemanfaatan  atau  konsumsi. Upaya  evaluasi  ketahanan  pangan  dan  gizi  terus dilakukan  melalui  pengembangan  indeks  seperti FAO index , Global  Hunger  Index (GHI), Global  Food  Security Index (GFSI), Food  Security  and  Vulnerability  Atlas (FSVA), Rice  Bowl  Index , Hunger  and  Nutrition  Security Index (HANCI),  dan  sebagainya.  Masing-masing  indeks memiliki karakteristik yang berbeda. FAO index dan GHI mengukur kelaparan dunia, FSVA memetakan kerawanan  pangan  di  Indonesia  dengan  skala  wilayah pedesaan,  GFSI  mengukur  ketahanan  pangan  dan  gizi, dan  HANCI  mengukur  komitmen  tiap  negara  terhadap pangan dan gizi. 2–5
FAO  menyatakan  bahwa  evaluasi  ketahanan pangan dan gizi dapat menggunakan tiga indikator yaitu indikator  struktural,  proses,  dan outcome .  Indikator struktural  ketahanan  pangan  dan  gizi  menggambarkan komitmen  suatu  negara  atau  provinsi  untuk  menangani permasalahan  ketahanan  pangan  dan  gizi. 6 Mayoritas indeks mengevaluasi ketahanan pangan dan gizi dari segi outcome kecuali  HANCI  yang  mengevaluasi  komitmen pemerintah  terhadap  penanganan  masalah  pangan  dan gizi.
Komitmen  pemerintah  sangat  penting  untuk pembangunan  ketahanan  pangan  dan  gizi.  Komitmen pemerintah  terdiri  dari  peraturan  dan  kebijakan  yang dibangun  dan  diproses  untuk  diimplementasikan  dalam bentuk  program  serta  memiliki  anggaran  dalam pelaksanaannya. 2,7,8 HANCI dapat mengevaluasi komitmen  suatu  negara  namun  kurang  relevan  jika diimplementasikan ke wilayah regional. Ukuran evaluasi dalam  HANCI  bersifat  global  dan  terdapat  beberapa komponen  penilaian  yang  tidak  dapat  diaplikasikan untuk wilayah provinsi. HANCI perlu dikembangkan agar dapat  mengevaluasi  komitmen  pemerintah  daerah terutama  untuk  negara  yang  menganut  sistem pemerintahan desentralisasi seperti Indonesia. Desentralisasi  menyebabkan  tiap  daerah  memiliki  hak otonomi  untuk  mengatur  urusan  dearahnya  termasuk dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi. 9,10 Hal ini  menyebabkan  komitmen  pemerintah  daerah  akan berimplikasi  terhadap  implementasi  suatu  program termasuk program pangan dan gizi. 11,12 Oleh karena itu, dibutuhkan  suatu  pengembangan  metode  dengan indikator  yang  mampu  mengukur  komitmen  politik pemerintah yang dalam studi ini fokus pada pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode evaluasi komitmen pemerintah  daerah  provinsi  di  Indonesia  dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Hasil evaluasi ini  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  peringkat  atau posisi  setiap  provinsi  terkait  komitmennya  dalam pembangunan  ketahanan  pangan  dan  gizi,  sekaligus dapat  digunakan  sebagai  instrumen  evaluasi  dan  tolak ukur apresiasi bagi pemerintah pusat untuk pembangunan ketahanan pangan dan gizi daerah.

## METODE

## Desain, tempat, dan waktu
Penelitian  ini  menggunakan  desain cross- sectional study . Pengambilan data dilakukan pada bulan April sampai September 2017. Penelitian dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor, Bogor.

## Jenis dan cara pengumpulan data
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  data  peraturan  perundang- undangan/kebijakan dan data anggaran terkait ketahanan  pangan  dan  gizi  provinsi  di  Indonesia.  Data peraturan  dan  kebijakan  yang  digunakan  adalah  data  5 tahun  terakhir  (2010-2015)  yang  terdiri  dari  peraturan daerah  sampai  dengan  surat  keputusan  gubernur gubernur.  Data  diperoleh  dari  website  Kementerian Dalam  Negeri  (jdih  kemendagri)  dan  dilengkapi  dengan peraturan  yang  ada  di  website  biro  hukum  masing- masing provinsi. Data anggaran diperoleh dari anggaran rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  tahun 2016 di website resmi masing-masing provinsi.

## Pengolahan dan analisis data
Pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan Microsoft Excell 2010 dan program SPSS versi 16.0. Data kualitatif  yang  digunakan  dikuantifikasi  dengan  metode scoring dengan  pembobotan  tiap  indikator  dianggap sama. Data hasil scoring dianalisis secara deskriptif.

## Tahapan penelitian
1. Identifikasi calon indikator potensial Tahap  awal  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi calon  indikator  komitmen  ketahanan  pangan  dan gizi yang merujuk pada indikator FAO (11 indikator IBSA), HANCI (22 indikator), RPJMN (27 indikator), RANPG  (25  indikator),  KS-RANPG  (21  indikator), dan KUKP (12 indikator). Tahapan ini menghasilkan longlist 118 calon indikator.
2. Seleksi calon indikator secara kualitatif Longlist calon  indikator  diseleksi  secara  kualitatif yaitu  harus  sesuai  dengan  konsep  ketahanan pangan  dan  gizi  (ketersediaan,  akses,  dan pemanfaatan), tidak serupa ( redundant) , dan calon
DOI: 10.2473/amnt.v4i2.2020.140-146
Received: 03-12-2019, Accepted: 11-03-2020, Published online: 18-06-2020. doi: 10.20473/amnt. v4i2.2020.140-146  . Joinly Published by IAGIKMI & Universitas Airlangga
indikator  tersedia  dalam  data  di  tingkat  provinsi serta  dimensi  dalam  HANCI  (peraturan/kebijakan dan  anggaran).  Seleksi  ini  menghasilkan  42 indikator.
3. Perhitungan skor Skor indikator peraturan/kebijakan diberikan nilai 0 jika  tidak  terdapat  peraturan/kebijakan  terkait  dan nilai  4  jika  terdapat  peraturan/kebijakan  terkait. Tidak  terdapat  acuan  baku  dalam  penilaian peraturan/kebijakan  daerah  terkait  ketahanan pangan dan gizi. Oleh karena itu peneliti melakukan penyesuaian  untuk  menyamakan  proporsi  nilai minimum dan maksimum dari indikator peraturan/kebijakan  dan  anggaran.  Skor  indikator anggaran  mengacu  pada  metode  HANCI  yaitu  skor anggaran  merupakan  persentase  perbandingan
terhadap  APBN  sehingga  pada  penelitian  ini  skor anggaran  menggunakan  data  persentase  tiap anggaran  dibandingkan  dengan  total  APBD  tahun 2016  dan  dihitung  menggunakan  nilai mean dan standar  deviasi masing-masing  indikator.  Skor minimum  yang  diperoleh  dari  seluruh  indikator adalah  0  sedangkan  maksimum  adalah  168 (perkalian  jumlah  skor  maksimum  dengan  jumlah shortlist indikator).  Skor  tiap  provinsi  selanjutnya dicari  rataan  dan  dikonversi  ke  dalam  skor  0-100. Cara pemberian skor dapat dilihat pada Tabel 1.
4. Aplikasi metode pada provinsi di Indonesia Tahapan  terakhir  adalah  mengaplikasikan  metode yang  dikembangakan.  Pada  tahapan  ini  dilihat peringkat  komitmen  ketahanan  pangan  dan  gizi berdasarkan skor yang diperoleh dari tiap provinsi.
Tabel 1 . Pemberian skor indikator Indikator dalam dimensi Skor Peraturan/kebijakan 0  = tidak ada peraturan 4 = ada peraturan Anggaran pemerintah Anggaran program terhadap total APBD (%) kemudian menggunakan mean±SD 0 = tidak ada anggaran 1 = X < mean – 1.5SD 2 = mean – 1.5SD ≤ X < mean – 0SD 3 = mean – 0SD ≤ X < mean + 1SD 4 = X ≥ mean + 1SD

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indikator Komitmen Ketahanan Pangan dan Gizi
Indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi ini  dibuat  untuk  memenuhi  tujuan  dari  ketahanan pangan  dan  gizi.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No  17 Tahun  2015,  ketahanan  pangan  dan  gizi  adalah  kondisi terpenuhinya  pangan  dan  gizi  dari  cakupan  negara sampai  individu  yang  tercermin  dari  ketersediaan pangan  yang  cukup  baik  jumlah  maupun  kualitasnya, aman, beragam, memenuhi kebutuhan gizi, merata serta terjangkau  dan  tidak  bertentangan  dengan  agama, kepercayaan,  dan  budaya  untuk  mencapai  status  gizi normal  demi  hidup  yang  sehat,  aktif  dan  produktif secara berkelanjutan.
Longlist calon  indikator  komitmen  ketahanan pangan  dan  gizi  yang  telah  diseleksi  menghasilkan shortlist 42  indikator  komitmen  ketahanan  pangan  dan gizi.  Indikator  ini  terdiri  dari  13  indikator  dalam  pilar ketersediaan,  22  indikator  dalam  pilar  akses,  dan  7 indikator  dalam  pilar  pemanfaatan.  Data  indikator komitmen ketahanan pangan dan gizi dapat dilihat pada Tabel 2.
Indikator  terpilih  kemudian  dilakukan  uji reliabilitas untuk menentukan konsistensi hasil pengukuran indikator. Ukuran reliabilitas pada umumnya  menggunakan Cronbach’s  alpha .  Nilai cut  off Cronbach’s alpha pada penelitian ini mengacu pada nilai cut  off  Cronbach’s  alpha HANCI  yaitu  0,7. 5 Berdasarkan hasil  penelitian,  nilai Cronbach’s  alpha yang  diperoleh dari SPSS adalah 0,848 dan lebih besar dari nilai cut off . Hal  ini  menunjukkan  bahwa  indikator  yang  digunakan
telah  reliabel.  Uji  validitas  tidak  dilakukan  dalam penelitian ini karena data yang digunakan telah valid dan digunakan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
Peringkat Provinsi dalam Komitmen Ketahanan Pangan dan Gizi
Pengembangan indikator komitmen diaplikasikan  untuk  melihat  peringkat  provinsi  dalam komitmen  ketahanan  pangan  dan  gizi.  Peringkat komitmen pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperoleh dari skor agregat indikator. Skor agregat indikator dikonversi ke  dalam  range  0-100  untuk  memudahkan  interpretasi hasil. Berikut notasi matematika yang digunakan:

## ⁄
keterangan: y = agregat skor provinsi x dalam rentang 0-100 a = total skor indikator
= total skor maksimal
b = nilai maksimum konversi
Hasil  skor  ini  dikelompokkan  berdasarkan  tingkat komitmen  rendah,  sedang,  dan  tinggi  dengan menggunakan  rumus mean ±SD  (Tabel  3).  Skor  agregat indikator  komitmen  ketahanan  pangan  dan  gizi  dan kategori  tingkat  komitmen  pembangunan  ketahanan pangan  dan  gizi  pemerintah  daerah  provinsi  dalam dilihat pada Tabel 4.
DOI: 10.2473/amnt.v4i2.2020.140-146
Received: 03-12-2019, Accepted: 11-03-2020, Published online: 18-06-2020. doi: 10.20473/amnt. v4i2.2020.140-146  . Joinly Published by IAGIKMI & Universitas Airlangga
Tabel 2 Indikator komitmen berdasarkan konsep ketahanan pangan dan gizi
Aspek Pilar KPG Dimensi Indikator Pangan Ketersediaan Peraturan / kebijakan
Peningkatan produksi pertanian
Hak jaminan sosial
Diversifikasi tanaman pangan
Penguatan cadangan pangan pemerintah Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal
Anggaran pemerintah Anggaran program peningkatan produksi pertanian
Anggaran program jaminan sosial Anggaran cadangan pangan pemerintah Anggaran program diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal Akses Peraturan / kebijakan Peningkatan sistem distribusi pangan
Stabilitas pasokan dan harga pangan
Perlindungan dan kesejahteraan petani
Subsidi/bantuan pangan
Akses dan riset penyuluhan pertanian
Penguatan kelembagaan pangan dan gizi Pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggaran pemerintah Anggaran distribusi pangan
Anggaran program kesejahteraan petani Anggaran subsidi pangan Anggaran riset penyuluhan pertanian Anggaran program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah Pemanfaatan  Peraturan / kebijakan Diversifikasi konsumsi pangan Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan Anggaran pemerintah Anggaran program pengawasan mutu dan keamanan pangan Gizi Ketersediaan Peraturan / kebijakan Kebijakan/strategi gizi daerah Survei gizi daerah Anggaran pemerintah Anggaran program survei gizi daerah Anggaran penyediaan alat-alat kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan Akses Peraturan / kebijakan Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM) MP-ASI Pemberian mikronutrien Akses air minum dan sanitasi Anggaran pemerintah Anggaran program jaminan pelayanan kesehatan Anggaran program pengendalian penyakit menular dan tidak menular
DOI: 10.2473/amnt.v4i2.2020.140-146
Received: 03-12-2019, Accepted: 11-03-2020, Published online: 18-06-2020. doi: 10.20473/amnt. v4i2.2020.140-146  . Joinly Published by IAGIKMI & Universitas Airlangga
Aspek Pilar KPG DImensi Indikator Anggaran program MP-ASI Anggaran program pemberian mikronutrien Anggaran pembangunan penyediaan air minum dan sarana prasarana dasar sanitasi Pemanfaatan Peraturan / kebijakan Percepatan perbaikan status gizi masyarakat ASI ekslusif dan inisiasi menyusui dini Anggaran pemerintah Perbaikan status gizi masyarakat ASI ekslusif
Hasil skor menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di  Indonesia,  hanya  2,9%  provinsi  yang  memiliki komitmen  tinggi,  17,6%  provinsi  yang  memiliki  tingkat komitmen  rendah,  dan  79,5%  provinsi  memiliki komitmen  sedang.  Berdasarkan  agregat  tersebut diketahui  bahwa  peringkat  pertama  dalam  komitmen pembangunan  ketahanan  pangan  dan  gizi  diraih  oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai 69 diikuti oleh Daerah Istimewa  Yogyakarta,  Jawa  Barat,  dan  Jambi.  Ibukota Indonesia  yaitu  Provinsi  DKI  Jakarta  berada  pada peringkat  12  dengan  tingkat  komitmen  sedang. Peringkat  terakhir  diraih  oleh  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  (NTT)  dengan  nilai  21.  Provinsi  Kalimantan  Utara (Kaltara)  yang  merupakan  provinsi  ke-34  di  Indonesia berada  pada  peringkat  33,  lebih  baik  daripada  Provinsi NTT.  Provinsi  Kaltara  merupakan  provinsi  baru  dan secara  resmi  aktif  sejak  tahun  2013.  Hal  ini  dapat
menjadi penyebab masih sedikitnya data peraturan yang tersedia  di  Provinsi  Kaltara  sehingga  dalam  komitmen pembangunan ketahanan pangan dan gizi, Kaltara masih tertinggal  dari  provinsi  lainnya,  meski  lebih  baik  dari provinsi NTT.
Tabel 3 Pengkategorian tingkat komitmen pemerintah daerah provinsi
No Kategori Skor Interval 1 Rendah X< mean – SD X < 36 2 Sedang mean – SD ≤ X ≤ mean + SD 36 ≤  X  ≤ 61 3 Tinggi X > mean + SD X > 61 Tabel 4 Peringkat, skor, dan kategori komitmen provinsi Peringkat Provinsi Skor Kategori Peringkat Provinsi Skor Kategori 1 Jatim 69 Tinggi 18 Lampung 54 Sedang 2 DIY 61 Sedang 19 Aceh 52 Sedang 3 Jabar 61 Sedang 20 KepBabel 52 Sedang 4 Jambi 61 Sedang 21 Sulbar 49 Sedang 5 Gorontalo 60 Sedang 22 NTB 48 Sedang 6 Kaltim 60 Sedang 23 Banten 48 Sedang 7 Sumsel 60 Sedang 24 PapuaBarat 46 Sedang 8 Sulteng 59 Sedang 25 Kalteng 40 Sedang 9 Kalsel 58 Sedang 26 Bali 40 Sedang 10 Sulsel 58 Sedang 27 Sulut 38 Sedang 11 Sumbar 57 Sedang 28 Papua 37 Sedang 12 DKIJakarta 55 Sedang 29 Sumut 35 Rendah 13 Kepri 55 Sedang 30 Kalbar 30 Rendah 14 Maluku 55 Sedang 31 Sultra 27 Rendah 15 Riau 55 Sedang 32 Malut 25 Rendah 16 Bengkulu 54 Sedang 33 Kaltara 24 Rendah 17 Jateng 54 Sedang 34 NTT 21 Rendah
Berdasarkan  pilar  ketahanan  pangan  dan  gizi, diketahui  bahwa  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  provinsi dengan peringkat pertama komitmen ketahanan pangan dan  gizi  memiliki  kekuatan  di  ketiga  pilar  yaitu  pilar
ketersediaan,  akses,  dan  pemanfaatan.  Provinsi  NTT yang  berada  di  peringkat  terakhir  memiliki  kelemahan dalam  komitmen  akses  dan  pemanfaatan,  sedangkan
DOI: 10.2473/amnt.v4i2.2020.140-146
Received: 03-12-2019, Accepted: 11-03-2020, Published online: 18-06-2020. doi: 10.20473/amnt. v4i2.2020.140-146  . Joinly Published by IAGIKMI & Universitas Airlangga
pada  pilar  ketersediaan  sedikit  lebih  baik  dibandingkan kedua pilar lainnya.
Provinsi  Jawa  Timur  mengalami  peningkatan upaya  penanganan  masalah  kerawanan  pangan. Menurut  FSVA  tahun  2009,  Provinsi  Jawa  Timur tergolong  dalam  wilayah  sangat  rentan  pangan.  Selama tahun  2010-2014  pemerintah  daerah  Jawa  Timur  terus melakukan  upaya  penanganan  masalah  kerawanan pangan sehingga selama periode ini masalah kerawanan pangan  wilayah  teratasi  sebesar  60,48  persen.  Ditinjau dari  pilar  ketersediaan  pangan,  Jawa  Timur  termasuk provinsi yang mengalami surplus produksi serealia. 13
Provinsi  Jawa  Timur  dengan  peringkat komitmen  tertinggi  memiliki  peraturan  dan  kebijakan yang  baik  hampir  di  seluruh  indikator  komitmen ketahanan  pangan  dan  gizi.  Ditinjau  dari  dimensi anggaran, Provinsi Jawa Timur belum memiliki anggaran yang  cukup  besar  dalam  pembangunan  ketahanan pangan  dan  gizi.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  hasil  penilaian komitmen  Jawa  Timur  yang  hanya  mencapai  skor  69. Meskipun  Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  komitmen  yang relatif  tinggi  namun  masih  diperlukan  peningkatan komitmen terutama agar komitmen yang tertulis  dalam dokumen  pembangunan  dapat  diimplementasikan menjadi program kerja.
Provinsi  NTT  dengan  peringkat  terakhir menunjukkan  komitmen  dari  segi  peraturan/kebijakan maupun  anggaran  masih  tergolong  rendah.  Indikator dari dimensi peraturan/kebijakan ketahanan pangan dan gizi  yang  dimiliki  oleh  Provinsi  NTT  hanya  tentang peningkatan  produksi  pertanian,  kebijakan/strategi  gizi daerah,  serta  akses  air  minum  dan  sanitasi  disertai dengan anggarannya. Meskipun tidak terdapat peraturan/kebijakan  di  tingkat  provinsi  namun  terdapat anggaran  yang  cukup  untuk  program  jaminan  sosial, cadangan pangan, akses dan riset penyuluhan pertanian, jaminan kesehatan, dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.
Komitmen  pemerintah  daerah  provinsi  NTT yang  masih  tergolong  rendah  dapat  berimplikasi terhadap  masih  tingginya  masalah  pangan  dan  gizi  di wilayah  tersebut.  Permasalahan  pangan  dan  gizi  di Provinsi  NTT  ditunjukkan  dengan  tingkat  kerawanan pangan  yang  tinggi  (60%  kabupaten  NTT  rentan terhadap kerawanan pangan) dan prevalensi gizi kurang tertinggi  di  Indonesia  ( stunting 51,7%, wasting 15,4%, dan underweight 33,1%). 14 Provinsi  NTT  juga  memiliki 44,90  persen  desa  yang  berada  pada  kondisi  sangat rentan  dan  rentan  pangan. 15 Permasalahan  ketahanan pangan  dan  gizi  di  Provinsi  NTT  membutuhkan  upaya advokasi  dari  pihak  pemerintah  daerah  sehingga  peran gizi  tidak  sekedar  dianggap  sebagai  output  namun  juga sebagai  input  seperti  salah  satu  faktor  penyebab kemiskinan. 16 Oleh  karena  itu  diperlukan  peningkatan komitmen  pemerintah  daerah  provinsi  NTT  untuk penanganan  masalah  ketahanan  pangan  dan  gizi  dalam bentuk  peraturan/kebijakan  maupun  anggaran  program untuk merealisasikan program kerja.
Komitmen  politik  yang  rendah  menjadi penyebab rendahnya prioritas intervensi pangan dan gizi oleh pemerintah. Pemerintah perlu membuat peraturan/kebijakan  dan  menyiapkan  anggaran  yang
memadai untuk program pangan dan gizi secara spesifik maupun sensitif. serta memprioritaskan upaya penanganan  masalah  pangan  dan  gizi  sesuai  dengan permasalahan  masing-masing  daerah.  Masyarakat  sipil dapat  memantau  kemajuan  program  pemerintah  dalam penanganan permasalahan pangan dan gizi. 17–20

## KESIMPULAN
Pengembangan  metode  evaluasi  komitmen ketahanan  pangan  dan  gizi  telah  relevan  digunakan untuk  melihat  komitmen  pemerintah  daerah  provinsi. HANCI  memiliki  ruang  lingkup  nasional  sedangkan  hasil penelitian ini dapat mengevaluasi komitmen pemerintah daerah  provinsi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hanya 2,9%  provinsi  yang  memiliki  komitmen  tinggi,  17,6% provinsi  yang  memiliki  tingkat  komitmen  rendah, sedangkan 79,5% memiliki komitmen sedang. Komitmen pemerintah  daerah  provinsi  dalam  pembangunan ketahanan  pangan  dan  gizi  perlu  ditingkatkan  melalui upaya  pembuatan  peraturan  dan  kebijakan  serta anggaran  untuk  penanganan  masalah  pangan  dan  gizi. Penelitian  ini  menghasilkan  komitmen  yang  bersifat relatif  sehingga  diperlukan  penelitian  lanjutan  untuk menentukan  skor  yang  menghasilkan  komitmen  mutlak untuk  melihat  konsistensi  dari  penilaian  relatif  yang dilakukan.  Penelitian  lanjutan  perlu  dilakukan  untuk melihat  komitmen  pemerintah  daerah  dalam  ruang lingkup  kabupaten  agar  permasalahan  komitmen ketahanan  pangan  dan  gizi  dapat  diatasi  secara menyeluruh.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Kementerian Dalam Negeri dan para dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya.

## REFERENSI
1. Hammond,  R.  A.  &  Dubé,  L.  A  systems  science perspective  and  transdisciplinary  models  for food  and  nutrition  security. Proc.  Natl.  Acad. Sci. U. S. A. 109 , 12356–12363 (2012).
2. Masset,  E.  A  review  of  hunger  indices  and methods  to  monitor  country  commitment  to fighting  hunger. Food  Policy 36 ,  S102–S108 (2011).
3. Purwantini,  T.  B.  Pendekatan  Rawan  Pangan dan Gizi: Besaran, Karakteristik, dan Penyebabnya. Forum  Penelit.  Agro  Ekon. 32 ,  1 (2016).
4. Maricic, M., Bulajic, M., Dobrota, M. & Jeremic, V. Redesigning the global food security index: A multivariate  composite  I-Distance  indicator approach. Int. J. Food Agric. 4 , 69–86 (2016).
5. Lintelo,  D.  &  Lakshman,  W.  D. The  Hunger  and Nutrition  Commitment  Index  (HANCI  2014) . (2015).
6. Rey, J. M. M. & de Febrer, M. T. Procedures for monitoring  the  right  to  food. Right  to  Food Handbooks (2014).
DOI: 10.2473/amnt.v4i2.2020.140-146
Received: 03-12-2019, Accepted: 11-03-2020, Published online: 18-06-2020. doi: 10.20473/amnt. v4i2.2020.140-146  . Joinly Published by IAGIKMI & Universitas Airlangga
7. Te  Lintelo,  D.  J.  H.,  Haddad,  L.  J.,  Leavy,  J.  & Lakshman,  R.  Measuring  the  commitment  to reduce hunger:
A hunger reduction commitment  index. Food  Policy 44 ,  115–128 (2014).
8. Gillespie, S., Haddad, L., Mannar, V., Menon, P. &  Nisbett,  N.  The  politics  of  reducing malnutrition: Building commitment and accelerating  progress. Lancet 382 ,  552–569 (2013).
9. Miller,  M.  A.  Decentralizing  Indonesian  City Spaces as New ‘Centers’. Int. J. Urban Reg. Res. 37 , 834–848 (2013).
10. Harun,  H.,  An,  Y.  &  Kahar,  A.  Implementation and challenges of introducing NPM and accrual accounting  in  Indonesian  local  government. Public Money Manag. 33 , 383–388 (2013).
11. Azkha, N. Teori, Kuisioner &Analisis Data Untuk Pemasaran  Dan  Perilaku  Konsumen. J.  Kebijak. Kesehat. Indones. 02 , 171–179 (2013).
12. Hoey, L. & Pelletier, D. L. Bolivia’s multisectoral Zero  Malnutrition  Program:  Insights  on commitment,  collaboration,  and  capacities. Food Nutr. Bull. 32 , 70–81 (2011).
13. WFP  &  Pangan,  D.  K. Peta  Ketahanan  dan Kerentanan  Pangan  Indonesia  2015:  Versi Rangkuman . (2015).
14. Kementerian  Kesehatan  RI. Riset  Kesehatan
Dasar . Kementerian Kesehatan RI (2013).
15. Tono,  Juanda,  B.,  Barus,  B.  &  Martianto,  D. Kerentanan  Pangan  tingkat  desa  di  Provinsi Nusa Tenggara Timur (village food vulnerability in  East  Nusa  Tenggara). J.Gizi  Pangan 11 ,  227– 236 (2016).
16. Boli,  E.  B.,  Baliwati,  Y.  F.  &  Sukandar,  D. Komitmen  Politik  dan  Peluang  Pengembangan Kebijakan Gizi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Media Kesehat. Masy. Indones.
14 , 351 (2018).
17. Fox, A. M., Balarajan, Y., Cheng, C. & Reich, M. R.  Measuring  political  commitment  and opportunities  to  advance  food  and  nutrition security:  Piloting  a  rapid  assessment  tool. Health Policy Plan. 30 , 566–578 (2015).
18. Pelletier,  D.  L. et  al. Nutrition  agenda  setting, policy formulation and implementation: Lessons from  the  Mainstreaming  Nutrition  Initiative. Health Policy Plan. 27 , 19–31 (2012).
19. Bryce, J., Coitinho, D., Darnton-Hill, I., Pelletier, D.  &  Pinstrup-Andersen,  P.  Maternal  and  child undernutrition:  effective  action  at  national level. Lancet 371 , 510–526 (2008).
20. Mejía  Acosta,  A.  &  Haddad,  L.  The  politics  of success in the fight against malnutrition in Peru. Food Policy 44 , 26–35 (2014).