## THE ROLE OF PRISON OFFICERS IN LAW ENFORCEMENT AND THE ENFORCEMENT OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION NUMBER 6 OF 2013, AND ITS OBSTACLES IN COMBATING DRUG TRAFFICKING IN CLASS IA CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN SEMARANG
(PERAN SIPIR TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI ATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 SERTA

## HAMBATANNYA DALAM PENANGGULAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IA SEMARANG)
Satria Rilo Pambudi Universitas Stikubank Semarang satriorilo98@gmail.com
Dyah Listyarini Universitas Stikubank Semarang dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

## Adi Suliantoro
Universitas Stikubank Semarang adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRACT
Drug  abuse  within  prisons  is  not  only  considered  a  serious  disciplinary  violation  but  is  also regulated by Article 9 Paragraph (4) of the Ministerial Regulation Number 6 of 2013 regarding the Code  of  Conduct for  Correctional  Institutions  and  State  Detention  Houses.  Prison  officers  (Sipir) are  expected  to  carry  out  their  duties  effectively,  particularly  in  maintaining  discipline  among inmates  and  preventing  drug  smuggling.  The  research  problem  formulation  involves  three  main aspects:  the  role  of  prison  officers  in  implementing  the  regulations  of  the  Ministry  of  Law  and Human  Rights  Number  6  of  2013  in  Class  IA  Semarang  Prison,  the  sanctions  imposed  for  drug smuggling  violations  in  the  Correctional  Institution,  and  the  obstacles  faced  by  prison  officers  in law enforcement related to drug smuggling in Class IA Semarang Prison. A Juridical Sociological research method is employed to gain empirical legal knowledge through direct field research. The research results indicate that the role of prison officers, in accordance with the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2017, has been carried out effectively. Sanctions for drug smuggling  violations  within  the  correctional  institution  include  visitation  restrictions,  inability  to apply  for  remission,  parole,  and  conditional  release,  as  well  as  assimilation  for  9  months  with placement in a strapped cell. However, the obstacles faced by prison officers are not only internal, involving  fellow  staff  or  correctional  officers,  but  also  stem  from  visits  that  do  not  adhere  to regulations. This highlights the necessity for the involvement of internal institutional collaboration and cooperation with external parties to achieve full effectiveness in combating drug smuggling in the prison.
Keywords: Correctional Institution; Drugs; Prison Officer

## ABSTRAK
Penyalahgunaan  narkotika  di  dalam  Lapas,  selain  sebagai  pelanggaran  disiplin  berat,  juga  diatur dalam  Pasal  9  Ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lembaga Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara.  Sipir  di  Lapas  diharapkan  menjalankan  tugas
menertibkan  narapidana  dari  upaya  penyelundupan  narkotika.  Rumusan  permasalahan  penelitian melibatkan  tiga  aspek  utama:  peran  Sipir  dalam  melaksanakan  aturan  Kementerian  Hukum  dan HAM  Nomor  6  Tahun  2013  di  Lapas  Kelas  I  A  Semarang,  sanksi  yang  diterapkan  untuk pelanggaran penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi  oleh  Sipir  dalam  penegakan  hukum  terkait  penyelundupan  narkotika  di Lapas  Kelas  I  A Semarang. Metode penelitian Yuridis Sosiologis digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan penelitian langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sipir sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29  Tahun  2017  telah  dijalankan  dengan  baik.  Sanksi  terhadap    pelanggaran  penyelundupan narkotika mencakup pembatasan kunjungan, ketidakmampuan mengurus remisi, PB dan CB, serta asimilasi selama 9 bulan dengan penempatan di sel strap. Hambatan yang dihadapi oleh Sipir tidak hanya  berasal  dari  pihak  internal  atau  Petugas  Pemasyarakatan,  tetapi  juga  dari  kunjungan  yang tidak mematuhi aturan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum di Lapas memerlukan keterlibatan  internal  lembaga  dan  kerjasama  dengan  pihak  eksternal  untuk  mencapai  efektivitas penuh dalam penanggulangan penyelundupan narkotika.
Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narkotika; Sipir

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang berprinsip hukum ( rechtstaat ), bukan berdasarkan kekuasaan ( machtstaat ). Konsep ini  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan, "Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum". Sebagai negara yang mengedepankan prinsip hukum, Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan segala kebijakan berdasarkan hukum guna menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan  bagi  penduduknya.  Dengan demikian, hukum memiliki kekuatan mengikat
terhadap setiap perbuatan yang dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia, mengatur  setiap  perilaku  masyarakat,  dan berfungsi sebagai norma atau aturan baku.
Hukum,  sebagai  suatu  peraturan,
memiliki karakteristik khusus yang
melibatkan  perlindungan,  pengaturan,  dan pemeliharaan  kepentingan  umum.  Tindakan yang merugikan, mengabaikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum  melanggar  aturan  hukum  dan  dapat menimbulkan respons negatif dari masyarakat. Tanggapan terhadap pelanggaran  tersebut  mencakup  upaya  untuk memperbaiki  ketidakseimbangan  tersebut dengan melibatkan langkah-langkah terhadap pelaku.  Penyelarasan  keseimbangan  dalam kelompok sosial dicapai melalui implementasi hukuman oleh pihak berwenang. 1
Di  Indonesia,  pelaku  kejahatan  yang telah  dihukum  penjara  dan  mendapatkan keputusan hukum yang final akan ditempatkan  di  sebuah  lembaga  pembinaan yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-
1 R.  Abdoel  Djamali,  2012,  Pengantar  Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 3.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.  Lembaga  ini  merupakan sebuah  entitas  teknis  di  bawah  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  perlu dicatat  bahwa  lembaga  ini  berfungsi  sebagai tempat  bagi  individu  yang  telah  divonis karena melanggar hukum.
Sebelumnya,  penjara  diidentifikasi sebagai  rumah  pengajar,  dimana  individu yang dijatuhi hukuman oleh hakim, memiliki tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada mereka  yang  melanggar  hukum  dan  harus dijalankan.  Lembaga  pemasyarakatan  tidak hanya  berfungsi  sebagai  tempat  penegakan hukuman,  melainkan  diakui  sebagai  tempat dimana  narapidana  dapat  mendapatkan panduan dan pelatihan. Tujuan dari bimbingan  ini  adalah  untuk  memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan seperti  berinteraksi  sosial  dan  beradaptasi dengan  kondisi  setelah  mereka  bebas  dari penjara. 2
Di  dalam  suatu  Penjara,  terdapat pegawai negeri yang berasal dari pemerintahan  yang  disebut  dengan  Petugas Pemasyarakatan.  Petugas  Pemasyarakatan adalah  seorang  individu  yang  bekerja  di instansi  pemerintah  atau  yang  biasa  disebut sebagai Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan  sebagai  Pegawai  Pemerintah di  bawah  Kementerian  Hukum  dan  HAM
2 I Kadek Pasek Saputra, et. al, Sanksi  Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan,  Jurnal  Interpretasi  Hukum,  Vol.  2, No. 2 – Agustus 2021, Hlm.378-383.
Republik Indonesia dan bertugas di Penjara. Dalam  konteks  penelitian  ini,  yang dimaksud adalah  petugas  penjaga tahanan  di bawah  naungan  Kementerian  Hukum  dan HAM. Tugas utama petugas penjaga tahanan di  Kementerian  Hukum  dan  HAM  adalah melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan  (lapas)  atau  rumah  tahanan (rutan). Petugas penjaga tahanan di Kementerian  Hukum  dan  HAM  sering  kali disebut  dengan  istilah  sipir  penjara  atau Polsuspas. 3
Meskipun  terdapat  petugas  penjaga narapidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan, tetapi tetap terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para narapidana, salah satunya adalah penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, obyek yang  menjadi  fokus  adalah  Lapas  Kelas  I  A Semarang. Berdasarkan laporan dari Regional  Kompas.com,  terdapat  kasus  yang melibatkan  narapidana  di  Kedungpane  serta terjadinya  penyelundupan  narkotika.  Tiga perempuan  dengan  inisial  A  (18),  DR  (18), dan  DA  (18)  ditetapkan  sebagai  tersangka karena  nekat  menyelundupkan  narkotika kepada ASK, yang merupakan warga binaan Lapas  Kedungpane  Semarang,  Jawa  Tengah (Jateng).  Adapun  jumlah  narkotika  yang ditemukan  seberat  bruto  16,13  gram  dan
3 Portal  Informasi  Indonesia,  indonesia.go.id, diakses pada 25 Oktober 2023.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
dijadikan  sebagai  barang  bukti  terkait  kasus tersebut. 4
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Zat atau  obat  yang  bersumber  dari  tanaman atau bukan  tanaman,  baik  secara  sintetis  maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan hingga eliminasi rasa nyeri, dan berpotensi menyebabkan  ketergantungan,  diategorikan dalam kelompok-kelompok sebagaimana dijelaskan  dalam  UU  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Aturan  tata  tertib  di  Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  (1), melibatkan  kewajiban  dan  larangan  yang harus dipatuhi oleh Narapidana dan Tahanan. Salah  satu  larangan  bagi  narapidana, sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  4 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, adalah bahwa setiap narapidana atau  tahanan  tidak  diperkenankan  untuk menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkotika,  prekursor  narkotika,  serta  obat- obatan berbahaya lainnya. Meskipun demikian,  selama  masa  hukuman  dan pembinaan di dalam Lembaga
4 Kasus  Penyelundupan  Sabu  di  Lapas Kedungpane Semarang, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka,  regional  Kompas.com,  diakses  pada  25 Oktober 2023.
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, beberapa  narapidana  terbukti  mengulangi perilaku melanggar hukum, termasuk pelanggaran  terhadap  ketentuan  tata  tertib, seperti  kembali  melakukan  penyalahgunaan dan penyebaran narkotika.
Penyalahgunaan  narkotika  di  dalam Lapas dianggap sebagai pelanggaran disiplin tingkat  berat  sesuai  Pasal  9  Ayat  (4) Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun  2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.  Pelanggar  disiplin  tersebut  dapat dikenai  hukuman  disiplin  tingkat  berat, antara lain, ditempatkan dalam sel pengasingan  selama  6  (enam)  hari  yang dapat  diperpanjang  hingga  2  (dua)  kali  6 (enam)  hari,  dan  kehilangan  hak-hak  seperti remisi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti bersyarat,  asimilasi,  cuti  menjelang  bebas, serta  pembebasan  bersyarat  dalam  tahun berjalan,  yang  seluruhnya  dicatat  dalam register F.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan Metode  Pendekatan  Yuridis  Sosiologis  yang menitikberatkan pada penelitian untuk memperoleh  pengetahuan  hukum  secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Penelitian  ini  memiliki  spesifikasi  deskriptif analitis  yang  menguraikan  hasil  penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan  dicapai  serta  menganalisisnya  dari  segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  melalui  survei  lapangan  dengan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  di Lapas  Kelas  I  A  Kota  Semarang.  Sementara itu, data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan,  diolah,  dan  disajikan  oleh pihak lain, seperti dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  diolah, disusun,  dan  disajikan  secara  ilmiah  dalam bentuk  uraian.  Metode  analisis  data  yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang terkumpul diuraikan dan dihubungkan  secara  sistematis,  kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
3.1 Penegakan Hukum Peraturan Kementerian  Hukum  dan  HAM Nomor  6  Tahun  2013  Yang Diterapkan  di  Lapas  Kelas  I  A Semarang
Teori-teori  yang  terkait  dengan penegakan  hukum  melibatkan  beberapa aspek  kunci.  Pertama,  faktor  hukum  itu sendiri,  yang  diwakili  oleh  undang-undang. Ketika  penegakan  hukum  dilaksanakan  di lapangan,  seringkali  timbul  konflik  antara kepastian  hukum  dan  konsep  keadilan.  Hal ini  terjadi  karena  konsep  keadilan  bersifat abstrak, sementara kepastian hukum
melibatkan  prosedur  yang  telah  ditetapkan secara normatif.
Kedua, faktor penegak hukum menjadi  kunci  utama  dalam  kesuksesan penegakan hukum. Mentalitas dan kepribadian  dari  para  penegak  hukum memainkan  peran  penting.  Dalam  setiap upaya  penegakan  hukum,  keadilan  dan kebenaran  harus  diungkapkan,  dirasakan, terlihat, dan diaktualisasikan.
Ketiga,  faktor  sarana  atau  fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum.  Ini mencakup  keberadaan  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang efisien, serta peralatan yang memadai. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan  hukum  tidak  dapat  berjalan dengan  lancar,  dan  penegak  hukum  tidak dapat melaksanakan peran mereka sebagaimana mestinya.
Keempat, faktor masyarakat memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pelaksanaan  penegakan  hukum.  Penegakan hukum  bersumber  dari  masyarakat  dan bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat  menjadi  faktor  penentu  dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.
Kelima,  faktor  kebudayaan,  di  mana kebudayaan Indonesia menjadi dasar berlakunya  hukum  adat.  Berlakunya  hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum  adat.  Dalam  konteks  penegakan hukum,  semakin  banyak  penyesuaian  antara
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan  masyarakat,  maka  semakin mudah untuk menegakkannya.
Dalam  rangka  penelitian  ini,  pelaku yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum  adalah  personel  yang  bekerja  di Lembaga  Pemasyarakatan,  yaitu  Sipir  atau Petugas  Pemasyarakatan.  Sesuai  dengan ketentuan  dalam  Peraturan  Kementerian Hukum  dan  HAM  Nomor  6  Tahun  2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara,  Petugas  Pemasyarakatan  adalah Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bertanggung jawab  atas  pelaksanaan  tugas  di  bidang pemasyarakatan.  Dalam  upaya  menegakkan ketertiban  hukum  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan, Sipir atau Petugas Pemasyarakatan  harus  mematuhi  peraturan perundang-undangan  dan  mengikuti  Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 5  dari  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 29  Tahun  2017,  yang  merupakan  revisi  dari Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  mengenai Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan Rumah  Tahanan  Negara,  disebutkan  bahwa: Untuk  menjaga  ketertiban,  Narapidana  dan Tahanan dapat membawa, memiliki, dan/atau menggunakan berbagai barang, seperti pakaian,  obat-obatan,  uang,  dan/atau  barang berkemasan,  setelah  mendapatkan  izin  dari Lapas atau Rutan.
Adapun  obat-obatan  yang  diizinkan dibawa  oleh  Narapidana  dan  Tahanan termasuk obat-obatan yang telah mendapatkan  persetujuan  dan  pengawasan konsumsi  dari  dokter  dan/atau  paramedis  di Lapas  atau  Rutan.  Selain  itu,  jumlah  atau dosis  obat  harus  sesuai  dengan  rekomendasi yang diberikan oleh dokter dan/atau paramedis  Lapas  atau  Rutan.  Jika  tidak terdapat dokter atau paramedis di Lapas atau Rutan, izin dan pengawasan dapat dilakukan oleh  dokter  atau  paramedis  lain  yang ditunjuk  oleh  Kepala  Lapas  atau  Kepala Rutan.
Penegakan hukum terkait penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  menjadi  semakin  penting mengingat variasi modus operandi penyelundupan narkoba dan barang terlarang lainnya yang terus berkembang di Lapas dan Rutan. Penyelundupan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas, pengunjung, dan bahkan tahanan pendamping yang sedang menjalani asimilasi.  Modus  penyelundupan  mencakup penggunaan gerobak sampah, penyelundupan melalui  barang-barang  kantin  dan  dapur, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti drone dan layanan transportasi daring. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  langkah- langkah  pencegahan  dan  penindakan  yang lebih efektif guna mengatasi tantangan ini di dalam lingkungan Lapas maupun Rutan.
Penyelundupan  narkoba  memiliki beberapa  modus,  salah  satunya  adalah
dengan  melemparkannya  melalui  tembok  di beberapa  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas). Tindakan  ini  biasanya  dilakukan  secara berulang  hingga  menemukan  titik  yang sesuai.  Modus  lain  melibatkan  penggunaan makanan,  paket,  dan  metode  lainnya  yang dibawa  oleh  keluarga  atau  kerabat  saat berkunjung.  Jika  terdeteksi  oleh  petugas keamanan,  pelaku  penyelundupan  dapat tertangkap saat membawa barang terlarang.
Sebuah  modus  yang  sulit  dideteksi adalah  pengiriman  langsung  melalui  layanan transportasi online, yang kemudian dititipkan kepada  petugas  Pelayanan  Pembinaan  dan Perawatan  (P2U).  Pelaku  sulit  terdeteksi secara  langsung  karena  jasa  pengiriman tersebut  sudah  pergi,  dan  meskipun  dapat dilacak dengan bantuan kepolisian, seringkali nama  pengirim  pada  paket  dipalsukan dengan alamat yang tidak jelas.
Kasus  penyelundupan  narkotika  dan obat-obatan terlarang di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  I  A  Semarang  juga menggunakan modus
tertentu. Menurut laporan dari mediaindonesi a.com,terjadi penyelundupan yang melibatkan  pihak  eksternal  Lapas  dan penerima  di  dalam  Lapas.  Penangkapan terhadap  penyelundupan  narkoba  jenis  sabu ke  dalam  Lapas  Kedungpane  Semarang melibatkan  seorang  tersangka  wanita  muda. Pengembangan  penyelidikan  yang  dilakukan oleh  Ditresnarkoba  Polda  Jawa  Tengah mengungkapkan bahwa sabu tersebut dibungkus dengan kondom dan diselipkan di
celana dalam.
Sebanyak empat tersangka, semuanya perempuan muda, berhasil ditangkap.  Mereka  adalah  ALT  18,  warga Semarang  Timur,  DA  18,  warga  Semarang Utara,  dan  DR  18,  warga  Demak,  yang bertindak  sebagai  kurir.  Sementara  itu, tersangka  utama  dan  pemesan  sabu  seberat 16  gram  tersebut  adalah  ASK  24,  warga Pedurungan,  Kota  Semarang.  ASK  24  juga merupakan  narapidana  di  Kedungpane  yang tengah menjalani hukuman atas kasus serupa.
Dalam  pemeriksaan,  Anwar  Nasir mengungkapkan  bahwa  tersangka  ASK memesan  narkoba  jenis  sabu  melalui  sebuah situs web. Dengan munculnya kasus tersebut, hal ini menjadi subjek evaluasi bagi Petugas di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  A Semarang.  Perlu  dianalisis  apakah  kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Peraturan Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nomor  6 Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib  Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Agar dapat melakukan perbandingan antara  aspek  hukum  positif  atau  normatif dengan  realitas  di  lapangan,  peneliti  telah melaksanakan  penelitian  dan  wawancara dengan  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas I A Semarang.
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IA  Semarang,  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  penyelundupan  narkotika dilakukan  melalui  berbagai  program  dan strategi.  Salah  satunya  adalah  dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
mengintensifkan pengawasan terhadap kunjungan,  seperti  memperhatikan  dengan cermat  gerak-gerik  saat  kunjungan  di  aula. Proses yang dijalankan oleh petugas terhadap narapidana  yang  terlibat  dalam  kepemilikan atau  penyelundupan  narkotika  melibatkan langkah-langkah tertentu. Pertama, melakukan  tindak  lanjut  dengan  mencari barang  bukti;  jika  barang  bukti  ditemukan, pelaku  akan  dipanggil  dan  diperiksa,  yang kemudian  dicatat  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP).  Selanjutnya,  dilakukan investigasi lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan  orang  lain  yang  membantu. Hasilnya  dilaporkan  kepada  Ketua  LAPAS, dan  setelah  mendapat  disposisi  dari  Ketua LAPAS,  kasus  tersebut  dibawa  ke  sidang Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP),  yang diisi  oleh  para  Pejabat.  Jika  seluruh  proses tersebut disetujui, dikeluarkan Surat Keputusan  Disiplin  (SKD)  untuk  diinput  ke dalam database pemasyarakatan.
Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 hingga Pasal 17  dari  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 29  Tahun  2017  mengenai  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
Pasal 12 mengatur bahwa Narapidana atau  Tahanan  yang  dituduh  melakukan pelanggaran  tata  tertib  harus  menjalani
pemeriksaan  awal  oleh  kepala  pengamanan sebelum  dikenakan  hukuman  disiplin.  Hasil pemeriksaan awal tersebut akan disampaikan kepada  Kepala  Lapas  atau  Kepala  Rutan sebagai dasar untuk pemeriksaan selanjutnya.
Pasal  13  menetapkan  bahwa  Kepala Lapas  atau  Kepala  Rutan  akan  membentuk tim  pemeriksa  yang  bertugas  memeriksa hasil  pemeriksaan  awal.  Tim  ini  kemudian membuat  berita  acara  pemeriksaan  yang harus  ditandatangani  oleh  Narapidana  atau Tahanan  dan  tim  pemeriksa.  Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.
Pasal  14  menegaskan  bahwa  tim pemeriksa  akan  menyampaikan  berita  acara pemeriksaan  kepada  Kepala  Lapas  atau Kepala  Rutan.  Kepala  tersebut  wajib menyampaikan  berita  acara  pemeriksaan kepada tim pengamat pemasyarakatan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal berita acara diterima. Tim pengamat pemasyarakatan  kemudian  melaksanakan sidang  untuk  membahas  penjatuhan  disiplin terhadap  Narapidana  atau  Tahanan  dalam waktu  paling  lama  2  x  24  jam  sejak  tanggal berita acara pemeriksaan diterima.
Pasal 15 menetapkan bahwa sebelum dikenakan  Hukuman  Disiplin,  Narapidana atau Tahanan dapat dikenai tindakan disiplin, yang  berupa  penempatan  sementara  dalam sel pengasingan selama maksimal 6 hari.
Pasal  16  menyatakan  bahwa  dalam kasus  Tahanan  mendapatkan  Hukuman
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Disiplin,  Kepala  Lapas  atau  Kepala  Rutan harus segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang menahan.
Pasal  17  menetapkan  bahwa  dalam kasus  pelanggaran  yang  diduga  melibatkan tindak pidana oleh Narapidana atau Tahanan, Kepala  Lapas  atau  Kepala  Rutan  akan meneruskan ke instansi yang berwenang.Dengan demikian penegakan hukum terhadap penjatuhan disiplin penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  I  A  Semarang  telah memenuhi  standar  sesuai  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2017  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. 3.2 Sanksi Pelanggaran Penyelundupan Narkotika di Lingkungan Lembaga

## Pemasyarakatan
Asal  usul  kata  "pidana"  dapat ditelusuri  kembali  ke  bahasa  Sansekerta (dikenal  sebagai  "straf"  dalam  bahasa Belanda dan "penalty" dalam bahasa Inggris) yang  memiliki  makna  sebagai  "hukuman". Penggunaan  istilah  "sanksi"  kerap  dijumpai dalam berbagai peraturan hukum di kalangan masyarakat,  termasuk  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Oleh  karena  itu,  dalam  KUHP,  istilah
"sanksi"  sering  kali  merujuk  pada  sanksi pidana  atau  bahkan  hanya  disebut  sebagai pidana itu sendiri.
Menurut  Mahrus  Alis,  hukuman pidana  adalah  bentuk  penderitaan  yang diberikan  kepada  seseorang  yang  melakukan pelanggaran  hukum,  dan  harapannya  adalah bahwa  hukuman  tersebut  dapat  menjadi penghalang  bagi  masyarakat  agar  tidak melanggar hukum. Dalam perspektif Black’s Law  Dictionary,  sanksi  adalah  "hukuman atau  tindakan  paksa  yang  timbul  akibat ketidakpatuhan  terhadap  undang-undang, peraturan,  atau  perintah  (sebagai  sanksi  atas penyalahgunaan  proses  penemuan)"  atau bentuk  hukuman  atau  tindakan  memaksa sebagai  hasil  dari  ketidakpatuhan  terhadap undang-undang.
Menurut  Hans  Kelsen,  sanksi dapat  didefinisikan  sebagai  respons  paksaan dari  masyarakat  terhadap  perilaku  manusia yang mengganggu, atau yang dikenal sebagai fakta  sosial.  Kelsen  menegaskan  bahwa setiap  sistem  standar  selalu  memiliki  dasar sanksi.  Inti  dari  hukum,  menurut  pandangan Kelsen,  terletak  pada  organisasi  kekuasaan, di  mana  hukum  sangat  bergantung  pada sistem  pemaksaan  yang  dirancang  untuk mempertahankan  perilaku  sosial  tertentu. Penggunaan kekerasan dalam situasi tertentu dianggap  sebagai  upaya  untuk  menegakkan hukum,  dan  lembaga  masyarakat  memiliki peran  dalam  pelaksanaan  ini.  Pentingnya melihat  semua  standar  dalam  hubungannya dengan  standar  lain  diakui  oleh  Kelsen,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
namun,  suatu  standar  dapat  dianggap  "sah" ketika didukung oleh sanksi.
Berdasarkan pandangan para pakar  yang  telah  disampaikan  di  atas,  kita dapat  mencermati  dua  aspek  utama  yang selalu terdapat dalam hukuman pidana, yaitu 1)  Hukuman  pidana  merupakan  bentuk sanksi yang diberlakukan sebagai konsekuensi  dari  pelanggaran  hukum.  2) Ketika  pemberian  sanksi  pidana  dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karena  itu,  kita  dapat  mengerti  bahwa penghukuman pada dasarnya bersifat kausal. Sebab  itu  merupakan  suatu  kenyataan  dan hasilnya diatur oleh undang-undang, sehingga individu yang terlibat akan menerima  sanksi  berupa  penjara atau  bentuk hukuman lainnya dari pihak berwenang.
Dalam  Pasal  4  angka  7,  diatur larangan  bagi  narapidana  terkait  pengedaran narkotika, mencakup penyimpanan, pembuatan, pengangkutan, penyebaran, dan/atau  konsumsi  narkotika,  prekursor narkotika,  dan  obat-obatan  berbahaya.  Dari ketentuan  tersebut,  jelas  bahwa  narapidana tidak diizinkan menyimpan, membuat, membawa,  mengedarkan,  atau  mengonsumsi narkotika.  Larangan  ini  juga  mencakup pembentukan  hubungan  keuangan  antara narapidana dan/atau petugas Lapas.
Definisi  tindakan  disiplin,  seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (6) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan  Negara,  merujuk  pada  "tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan  sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang melanggar  tata  tertib  Lapas  atau  Rutan". Proses pendisiplinan dilakukan sesuai dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh narapidana,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  9  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Hukuman  disiplin  yang  bersifat ringan  mencakup  memberikan  peringatan secara  lisan  dan  tertulis  sebagai  bentuk tindakan  korektif.  Di  sisi  lain,  hukuman disiplin  yang  berada  pada  tingkat  sedang melibatkan langkah-langkah seperti penahanan dalam sel isolasi selama maksimal 6 hari, penangguhan atau pembatalan  hak  tertentu  berdasarkan  hasil proses siding TPP, dan penundaan kunjungan dalam jangka waktu tertentu.
Sementara  itu,  hukuman  disiplin yang  dianggap  berat  melibatkan  langkah- langkah lebih tegas, seperti penahanan dalam sel  isolasi  selama  6  hari  yang  dapat diperpanjang  hingga  dua  kali  lipat,  serta pembatalan  hak-hak  penting  seperti  remisi, cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti  bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan  bersyarat  dalam  satu  tahun. Seluruh detail mengenai hukuman ini dicatat dengan  rinci  dalam  register  F,  menegaskan tingkat  keketatan  dan  ketegasan  dalam
penegakan  disiplin  di  dalam  lembaga tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  mengenai Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah  Tahanan  Negara  sesuai  dengan realitas di lapangan. Jika terbukti melakukan pelanggaran,  narapidana  akan  dikenakan sanksi,  termasuk  pembatasan  kunjungan, ketidakmampuan  mengurus  remisi,  PB  dan CB,  serta  asimilasi  selama  9  bulan  dengan penempatan di sel strap.

## 3.3 Hambatan  Peran  Sipir  Dalam
Penegakan Hukum Terkait Penyelundupan Narkotika di

## Lapas Kelas I A Semarang
Secara  teoritis,  terdapat  beberapa faktor penghambat pencapaian tujuan pemidanaan  di  lembaga  pemasyarakatan. Salah  satu  faktor  yang  signifikan  adalah faktor hukum. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan  hukum  menciptakan  hambatan terhadap  pencapaian  tujuan  pemidanaan. Keberadaan  faktor  hukum  dan  keadilan menjadi  salah  satu  aspek  yang  abstrak,  dan kurangnya  kejelasan  hukum  dan  undang- undang  berkontribusi  pada  ketidaktercapaian tujuan pemidanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian hukum menjadi penghalang  signifikan  dalam  mencapai efektivitas pemidanaan di lembaga
pemasyarakatan.
Faktor keberhasilan penegakan hukum  dan  pencapaian  tujuan  pemidanaan seringkali  dipengaruhi  oleh  kemampuan aparat lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pendampingan kepada narapidana. Pentingnya fungsi aparat lembaga pemasyarakatan dalam mendukung penegakan  hukum  menjadi  krusial  karena kurangnya  pembinaan  seringkali  menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan.  Kualitas  pembinaan  yang  baik, didukung  oleh  peraturan  yang  efektif,  dapat menghasilkan  kelancaran  pencapaian  tujuan pemidanaan.  Sebaliknya,  jika  pembinaan kurang  baik,  berpotensi  munculnya  masalah dalam pelaksanaan pemidanaan.
Oleh  karena  itu,  salah  satu  faktor kunci  dalam  mencapai  tujuan  pemidanaan yang  optimal  adalah  keberhasilan  aparat lembaga  pemasyarakatan  dalam  memberikan pembinaan  sesuai  dengan  peraturan  yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menjadi landasan untuk memberikan bimbingan  kepada  narapidana,  petugas,  dan masyarakat. Dengan adanya program pembinaan  yang  sesuai  dengan  undang- undang,  tujuan  pemidanaan  dapat  tercapai dengan  baik,  menciptakan  keterkaitan  erat antara  tugas  dan  fungsi  aparat  lembaga pemasyarakatan  dalam  konteks  penegakan hukum.
Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan,  peran  masyarakat  turut
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
diperlukan  sebagai  pembina  bagi  warga binaan,  tidak  hanya  bergantung  pada lembaga pemasyarakatan semata.
Masyarakat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk mental narapidana  agar  dapat  kembali  berintegrasi dengan  baik  setelah menjalani  masa  tahanan di lembaga pemasyarakatan.
Sistem  pemasyarakatan  berfungsi sebagai tempat atau kerangka yang diberikan kepada  narapidana  untuk  mengembalikan diri  menjadi  individu  yang  positif.  Peran masyarakat  menjadi  faktor  kunci  dalam mencapai tujuan pemidanaan, dengan memberikan  pembinaan  kepada  mereka  agar meningkatkan  kualitas  hidup  sesuai  dengan nilai-nilai Pancasila. Narapidana, yang menjadi bagian dari lembaga pemasyarakatan,  mendapatkan  pembinaan untuk menyadari kesalahan mereka, memperbaiki  perilaku,  dan  menghindari melakukan  tindak  pidana  yang  bertentangan dengan  hukum.  Tujuannya  adalah  agar setelah  menyelesaikan  masa  pembinaan, mereka  dapat  kembali  berintegrasi  dalam masyarakat  dengan  baik,  berperan  aktif,  dan bertanggung jawab.
Keempat faktor tersebut saling terkait dan  menjadi  kunci  keberhasilan  pencapaian tujuan  pemidanaan  terhadap  narapidana. Dalam  konteks  penanggulangan  narkoba  di Lapas,  Sipir  Penjara  menghadapi  berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini mencakup  masalah  yang  timbul  dari  pihak eksternal, kurangnya dukungan, dan
ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku di  Lapas.  Hambatan  ini  dapat  menjadi tantangan  serius  dalam  upaya  penegakan hukum  dan  penanggulangan  narkoba  di Lapas Kelas I A Semarang.
Dengan demikian, faktor-faktor yang menghambat  penegakan  hukum  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  I  A  Semarang didapati  berasal  dari  faktor  eksternal  atau masyarakat,  bukan  dari  internal  lembaga ataupun  dari  Petugas  Pemasyarakatan.  Hasil wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti menunjukkan bahwa Petugas Pemasyarakatan  telah  melakukan  upaya maksimal  dalam  menegakkan  hukum  terkait penyelundupan  narkotika  di  area  Lapas sesuai  dengan  revisi  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2017  yang mengubah  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa:
Peran petugas sipir dalam menerapkan hukum, sejalan dengan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun  2017  yang  mengubah  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan  Negara,  telah  dijalankan  dengan efektif  oleh  mereka  dalam  menjalankan tugasnya.  Sanksi  yang  diberikan  jika  terjadi penyelundupan  narkotika  di  lingkungan lembaga  pemasyarakatan  mencakup  sanksi pelanggaran,  seperti  pembatasan  kunjungan, ketidakmampuan  mengurus  remisi,  PB  dan CB,  serta  asimilasi  selama  9  bulan  dengan penempatan  di  sel  strap.  Hambatan  yang dihadapi oleh petugas sipir dalam penegakan hukum  terkait  penyelundupan  narkotika  di lingkungan  lembaga  pemasyarakatan  bukan hanya  berasal  dari  internal  atau  petugas pemasyarakatan,  tetapi  juga  dari  kunjungan yang tidak mematuhi aturan yang ada. Selain itu,  kendala  lainnya  melibatkan  kurangnya sarana dan prasarana, seperti kekurangan alat pendeteksi  narkotika,  dan  jumlah  tenaga kerja  sipir  lembaga  pemasyarakatan  yang lebih
sedikit dibandingkan jumlah narapidana di Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Antonius  Cahyadi  dan  E.  Fernando  M. Manullang,  Pengantar  Ke  Filsafat Hukum,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2007.
Arief,  Barda  Nawawi,  (2007),  Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
Dellyna,  Shant.  (1988).  Konsep  Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hamzah, Andi.  (2005).  Hukum  Acara  Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hari  Sasangka,  (2003),  Narkotika  dan Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana Untuk  Mahasiswa  dan  Praktisi  Serta Penyuluh  Masalah  Narkoba,  Bandung: Mandar Maju.
Koesnadi  Hardjasoemantri.  (1990).  Aspek
Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana,
Jakarta, 2015.
Munar Junef, Pengendalian Peredaran Narkotika  Pada  LAPAS  atau  Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan  dan  Pegawai,  2021, Jakarta: BALITBANGKUMHAM
Press.
Nazir, M. (2008). Metode Penelitian. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
R.  Abdoel  Djamali,  2012,  Pengantar Hukum  Indonesia,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Ronny  Hanitijo.  (1990).  Metodologi Peneitian  Hukum.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Samsul Ramli dan  Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014. Satjipto Raharjo. (2009). Penegakan Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Siswanto Sunarno. (2009). Hukum
Pemerintahan Daerah di Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika.
Soedjono,  D, (1977), Narkotika dan  Remaja, Alumni  Bandung,  (selanjutnya disebut Soedjono, D I).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 12 No. 02, June 2024
Soerjono Soekanto. (1983). Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta.
Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas.

## Jurnal
Bayubroto,  R.  Jati.  (2009).  Penegakan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul Nomor  16  Tahun  2003  Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu Di Lingkungan  Sungai  Dan  Pesisir  Oleh Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Sebagai Upaya  Pelestarian  Fungsi  Lingkungan Hidup.  S2  thesis,  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.
Charles  Ferguson,  et.  al,  Penegakan  Hukum Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam  Menanggulangi  Penyelundupan Narkotika,  Jurnal  Konstruksi  Hukum, Vol. 3, No. 1, Januari 2022.
I Kadek Pasek Saputra, et. al, Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran  Narkotika  di  Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal
Interpretasi  Hukum,  Vol.  2,  No.  2  – Agustus 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1971
Tanggal  29  Maret  1971  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Kolusi Korupsi dan
Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi;

## Peraturan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.