## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Dwi Putra Jaya 2 Saadah Mardliyati
Affiliation 1, Universitas Dehasen Bengkulu 2 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Email 1 dwiputrajaya@unived.ac.id 2 saadahmardliyati@mail.uinfasb engkulu.ac.id

## Date Submission
18 May

## Date Accepted
28 May 2023

## Date Published
28 May 2023
DOI
10.52249
Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong  Menurut  Undang-Undang  NO.  16  Tahun 2019 Tentang perkawinan (Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah)

## Abstract
Ideally, the basis for the consideration of judges in determining the dispensation of underage marriages is in accordance with Law no. 16 of 2019, which limits the minimum age of marriage to 21 years for men and 19 years for women. Marriage according to Law no. 16 of 2019 is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (Household) based on Belief in One Almighty God. Formulation  of  the  problem  of  Inhibiting  Factors  to  grant dispensation  to  underage  marriages  according  to  Law  NO.  16  of 2019 concerning marriage?. This study uses an empirical approach method.  The  conclusion  that  we  draw  in  this  study  is  that  the factors causing the increase in cases are pregnant out of wedlock, weak religious education, cultural factors, economic factors, social media factors, fear of slander, factors changing the law on the age of marriage. Of the many cases that were granted by judges with reasons to avoid harm.
Keywords: Dispensation, Marriage, Underage

## Abstrak
Idealitasnya  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan dispensasi  pernikahan  di  bawah  umur  ini  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 yaitu  membatasi  usia pernikahan minimal 21 Tahun untuk  usia pria dan 19 Tahun untuk usia wanita. Pernikahan menurut Undang-Undang No. 16  Tahun  2019 adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan seorang  wanita sebagai suami  dan isteri dengan tujuan untuk  membentuk  keluarga  (Rumah  Tangga)    yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan masalah  Faktor-faktor  Penghambat  untuk  memberikan dispensasi  kepada  perkawinan  di  bawah  umur  menurut Undang-Undang  NO.  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan?. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  empiris. Kesimpulan yang kami ambil di penelitian ini adalah Adapun faktor-faktor  penyebab  dari  peningkatan  kasus  tersebut adalah  hamil  diluar  nikah,  lemahnya  pendidikan  agama, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor media sosial, khawatir timbul  fitnah,  faktor  perubahan  UU  usia  perkawinan.  Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratannya.

## Kata kunci: Dispensasi, Dibawah Umur, Perkawinan

## LATAR BELAKANG
Pernikahan  menurut  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami    dan  isteri  dengan  tujuan  untuk membentuk  keluarga  (Rumah  Tangga)    yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  (Suparman,  2008).  Pernikahan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pernikahan  yang telah lama dicita- citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 mengandung    isi    yang  sangat  luas,  yaitu  mengatur tentang  masalah  Pernikahan,  Perceraian,  Kedudukan  Anak,  Hak  dan  Kewajiban  antara orang  tua  dan    anak,    dan  juga  mengatur  masalah  Perwalian  serta  mengatur  mengenai Pembuktian asal-usul anak.
Pihak  yang  memiliki  peran  penting  untuk  menjawab  kekhawatiran  akan  efektifitas regulasi batas umur pernikahan ditengah- tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam  hal  ini  petugas  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  tokoh  masyarakat  setempat. Orang-  orang  inilah  yang  memiliki  tanggung  jawab  dan  kebijaksanaan  dalam  realisasi semua  materi  hukum  yang  ada.  Memang  segalanya  dikembalikan  kepada  kesadaran masyarakat terhadap hukum.
Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang  masih  dalam  kandungan.  Pasal  26  menjelaskan  bahwa  orang  tua  berkewajiban  dan bertangung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak (Kurniawati, 2021).
Kantor  Kementerian  Agama  (Kemenag)  Lebong  meminta  seluruh  Kepala  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  dan  Penghulu  yang  tersebar  di  12  Kecamatan  untuk  gencar melakukan  sosialisasi  batas  usia  pernikahan  kepada  masyarakat.  Hal  itu  dimaksud  agar masyarakat  dapat  memahami  ketentuan  batas  usia  pernikahan,  sehingga  dapat  menekan terjadinya angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Lebong.
Kepala  Kemenag  H.  Heriansyah,  S.  Ag,  MH,  melalui  Kasubag  Tata  Usaha  (TU) Kemenag  Lebong  H.  Darul  Maukup,  S.Ag  mengatakan  untuk  menekan  angka  peristiwa nikah usia dibawah umur, telah diterbitkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satunya dipasal 7 yang berbunyi  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  laki-laki  dan  perempuan  sudah  mencapai umur  19  tahun.  Maka,  bagi  masyarakat  yang  masih  dibawah  umur  19  tahun  harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama (Amir Syarifudin, 2006).
“Kami berharap, masing-masing KUA dapat memanfaatkan tenaga PAI non honorer untuk  gencar  melakukan  sosialisasi  tentang  batas  usia  nikah.  Batas  usia  pernikahan  ini diterbitkan bertujuan untuk menekan angka peristiwa nikah dibawah umur. Lanjutnya, bagi masyarakat  yang  masih  berusia  dibawah  umur,  tetap  nekad  ingin  melangsungkan
pernihakan. Maka wajib mendapatkan dispensasi yang dikeluarkan dari kantor Pengadilan Agama  (PA).  Apabila  pemohon  belum  bisa  menunjukan  dispensasi  tersebut,  maka  KUA berhak menolak untuk tidak memproses pernikahannya ( Departemen Agama RI,1999) . Selain KUA lanjutnya, pihaknya juga berharap seluruh stakeholder jajaran pemerintah desa  dan  kelurahan,  agar  ikut  bersinergi  untuk  gencar  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  supaya  tetap  mematuhi  ketentuan  batas  minimal  usia  pernikahan.  Mengingat banyak laporan terjadinya angka pernikahan dibawah umur, maka kami mengajak semua steckholder  untuk  bersinergi  bersama  melakukan  sosialisasi  batas  usia  nikah.  Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat (Mediya Rafeldi, 2016).
Observasi pertama yang penulis lakukan di Lebong Tengah ada 11 perkara di tahun 2021.  Jadi  pada  tiap  tahunnya  pernikahan  di  bawah  umur  itu  semakin  meningkat. Berdasarkan data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Lebong  memang benar ada yang mengajukan  permohonan  dispensasi  pernikahan.  Sebelum  mendaftarkan  perkara permohonan ke Pengadilan Agama Agama Lebong calon pasangan suami isteri ini pernah mendaftarkan pernikahan ke KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi pihak dari KUA melihat usia calon pasangan suami isteri tersebut belum mencapai umur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,  “Pernikahan  hanya  diizinkan  jika  pihak pria  sudah mencapai umur  (21) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur (19) tahun maka KUA berhak  menolak  menikahkan  calon  tersebut  di karenakan  usianya  belum  mencapai  syarat yang  telah  di  atur  oleh  Undang-Undang  Pernikahan.  Tetapi  apabila  calon  tersebut  ingin tetap  menikah  maka  calon  tersebut  harus  mendaftarkan  permohonan  izin  dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Agama Lebong.
Pengadilan  Agama  Agama  Lebong  akan  menerima  perkara  tersebut,  memeriksa kelengkapan berkas dan surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama).  Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum (Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami,  2023).  Oleh  karna  itu  sangat  menarik  bagi  saya  untuk  membahas  mengenai Dispensasi  Perkawinan  Masyarakat  Kabupaten  Lebong  Menurut  Undang-Undang  NO.  16 Tahun 2019 Tentang perkawinan (Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah)
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitiaan ini adalah :
1. Faktor-faktor Penghambat untuk memberikan dispensasi  kepada perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  empiris  (( Ronny  Hanitijo  Soemitro ,1994) .  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memahami  bahwa  hukum  itu  tidak  semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek  kemasyarakatan,  seperti;    aspek ekonomi, sosial dan budaya (Syahza, 2016).
Metode  pendekatan  empiris,  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  secara  timbal  balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah- kaidah hukum yang berlaku di masyarakat (Marzuki, 2010).
Disamping itu penelitian ini juga menggugakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian  diharapkan  menghasilkan  data  deskreptif  berupa  data-data  tertulis  atau  lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati(Moleong, 1995)

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Faktor-faktor  memberikan  dispensasi  kepada  perkawinan  di  bawah  umur  menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
Dispensasi  usia  perkawinan  terjadi  apabila  adanya  permohonan  dari  wali  salah satu pihak  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum  cukup  usia  untuk  melakukan  perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia  19  tahun  dan  bagi  wanita  minimal  berusia  16  tahun,  meminta  izin  ke  Pengadilan Agama Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi  Perkawinan (Muchtar, 1974).
Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak laki-  laki  maupun pihak  perempuan  (Husen  Muhammad,  2000).  Jadi,  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan (Abdul Rahman Ghozali, 2013)
Sedangkan dalam pengajuan Dispensai Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong  Khususnya  Lebong  selatan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Dalam  hal  ini  pihak Pengadilan  Agama  Kabupaten  Lebong,  menyebutkan  maraknya  dispensasi  umur perkawinan adalah karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan (Irfan, 1997), Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan.Untuk lebih jelasnya penulis akan Uraikan Sebagai Berikut :
1. Faktor Lemahnya Pendidikan Agama
Pendidikan  Agama  dan  bimbingan  dimulai  sejak  kecil  tujuannya  adalah  agar membuat  anak  memiliki  kepribadian  yang  Islami,  dengan  karakter  dan  moral  yang  baik, prinsip-prinsip  islami  yang  kuat,  memiliki  sarana  untuk  menghadapi  tuntutan  hidup dengan  cara  yang  matang  dan  bertanggung  jawab.  Dengan  diberikan  pendidikan  Agama pada  anak  sejak  usia  dini  akan  menjadikan  seseorang  menjadi  lebih  baik,  beragama, bermoral,  dan  berbudi  pakerti  yang  baik  Dalam  kasus  pengajuan  permohonan  dispensasi kawin  di  Pengadilan  Lebong  Selatan,  begitu  meningkat  setiap  tahunnya  hal  ini  beberapa hakim  Pengadilan  Agama  Lebong  saat  diwawancarai  mengatakan  salah  satu  faktor meningkatnya  permohonan  dispensasi  kawin  adalah  kurannya  Pendidikan  Agama  pada anak-anak.
Berdasarkan wawancara dengan pihak Kecamatan Lebong Tengah mengungkapkan: “karena  minimnya  pemahaman  agama  pada  anak  maka  kekuatan  iman  pada  anak sebagai  benteng  pada  dirinya  sendiri  itu  kurang  maka  terjadilah  hal-hal  yang  tidak diinginkan, sebab itulah mereka berani melakukan hubungan badan padahal umur mereka masih katagori anak anak”
Sedangkan pemaparan Ibu Ema Neli ia mengatakan: diera  kecanggihan  teknologi  yang  begitu  canggih  seperti  saat  sekarang  ini  maka sangatlah  perlu  pendalaman  pendidikan  agama  pada  anak,  pembelajaran  moralitas  pada anak, sebab dari berbagai kasus yang kami tangani selama ini khususnya tentang dispensasi
kawin, kebanyakan anak-anak yang melakukan pernikahan dibawah umur itu kami melihat mereka  kurangnya  atau  minimnya  pendidikan  Agamanya  sehingga  mereka  tidak mengetahui  pembatasan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum  muhrim,  sehinggu mereka tidak ada rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum  melakukan  pernikahan,  hingga  terjadilah  peningkatan  setiap  tahunnya permohonan dispensasi nikah tersebut”.
2. Faktor Budaya
Kabupaten  Lebong    mempunyai  masalah  serius  dibidang  kependudukan.  Lonjakan jumlah  penduduk  meningkat  setiap  tahunnya.  BKKBN  Provinsi  Bengkulu,  Pantun  Bakti mengatakan  bahwa  persoalan  kependudukan  yang  terjadi  Di  Kabupaten  Lebong  oleh lonjakan fenomena kawin pertama usia muda (pernikahan dini).
“perkawinan  usia  muda  menjadi  budaya  di  masyarakat  Kabupaten  Lebong.  Bahkan ada istilah bahasa sindiran yang mengharuskan anak itu menikah dan itu membuat orang tua  si  gadis  malu.  Sehingga  secara  tidak  langsung  mendorong  orang  tua  untuk  menikahi anak mereka
Di  zaman  yang  sudah  begitu  modern  namun  masih  banyak  juga  masyarakat  yang mempunyai pola pikir terbelakang, contohnya saja dikabupaten muaro jambi masih ada saja masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  atau  menikahi  anaknya  dengan  alasan  budaya turun temurun agar anak tidak menjadi gadis atau bujang tua, hal ini dipaparakan oleh Ibu Siti Patimah .
”dari beberapa kasus permohonan dispensasi kawin yang kami tangani di Pengadilan Agama Lebongini masih ada beberapa yang beralasan bahwa takut nanti anak nya menjadi gadis  tua  atau  bujang  tua  maka  dan  dengan  berbagai  alasan  lainnya,  jika  kita  persenkan dalam  beberapa  kasus  ditahun  2020  ini  ada  105  kasus,  dari  105  kasus  permohonan dispensasi  tersebut  bisa  dikatakan  ada  sekitar  5  persen  tidak  terlalu  mendominasi  seperti hamil diluar niakah”.
3. Hamil Di Luar Nikah
Kehamilan  seharusnya  menjadi  sebuah  berita  yang  membahagiakan,  jika  hadir pada mereka  pasangan  suami  istri  yang  sudah  melangsungkan  perkawinan  dan  hal  tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran  si  buah  hati  atau  malaikat  kecil  yang  menjadi  penyejuk  dalam  kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa meraka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu(M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014).
Bahkan  kehamilan  akan  menjadi  momok  yang  sangat  menakutkan,  yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka  yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat  ditakutkan  dan  tidak  diinginkan,  faktor  penyebab,  diantaranya  adalah  karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan  pergaulan  bebas,  minimnya  pengetahuan yang  berkaitan  dengan  seks,  karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua 4. Faktor Ekonomi
Berdasarkan  data  yang masuk  di  pengadilan Agama  Kabupaten Lebong  kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah  satu  faktornya  adalah  kemiskinan,  kemiskinan  merupakan  penyebab  orang  tua
mengawinkan  anaknya  merka  merelakan  anak  perempuannya  diminta  untuk  berhenti bersekolah  untuk  sekedar  membantu  orang  tua,  dengan  demikian  anak  perempuan  yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang.
5. Faktor Pendidikan
Pada  dasarnya  orang  tua  masih belum  paham  pentingnya  pendidikan, manfaat  dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang  mampu  ingin  ssegera  menikahkan  anaknya  walupun  secara umur  dia  belum diperbolehkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1975  Tentang  Perkawinan  dalam pasal  7  (1),  hal  itu  biasanya  terjadi  setelah  remaja  lulus  SMP  atau  Belum.  Mereka mengangap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup,  padahal  anak-anak  mereka  memiliki  keginginan  untuk  melanjutkan  pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.
Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya  orang  miskin  ,  dalam  hal  ini  orang  tua  pemohon,  mereka  menganggap  ketika anak  sudah  baliq  (Dewasa)  secara  agama  islam,  maka  bagi  mereka  sudah  selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan
Dispensasi  usia  perkawinan  terjadi  apabila  adanya  permohonan  dari  wali  salah satu pihak  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum  cukup  usia  untuk  melakukan  perkawinan dalam  Undang-Undang  NO.  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  bagi  laki-laki  minimal berusia  21  tahun  dan  bagi  wanita  minimal  berusia  19  tahun,  meminta  izin  ke  Pengadilan Agama.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif (Harlina, 2020). Hakim  diberi  kesempatan  untuk  melakukan  penemuan  hukum  dengan  pertimbangan bahwa  apabila  undang-undang  menetapkan  hal-hal  tertentu  untuk  peristiwa  tertentu, berarti  peraturan  itu  terbatas  pada  peristiwa  tertentu.  Larangan  untuk menikah  di  bawah umur secara eksplisit  tidak ditemukan di  dalam Undang- Undang Perkawinan. Meskipun telah  diatur  batasan  usia  persyaratan  perkawinan,  namun  pada  tingkat  praktik penerapannya bersifat fleksibel (Isnaini, 2020). Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak  atau  keadaan  darurat  demi  menghindari  kerusakan/  mafsadah  harus didahulukan  mempertahankan  kebaikan/maslahah  maka  kedua  calon  mempelai  harus segera dikawinkan.
Hakim  tidak  hanya  berpacu  pada  undang-undang  karena  apabila  hakim menggunakan  pendekatan  metodologi  dalam  pengkajian  hukum  Islam  ( fiqh )  mengenai permohonan  usia  kawin,  perlu  dipertimbangkan maslahat  mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). ( Zainuddin Ali ,2006) Hakim mengedepankan konsep maslahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak  kerusakan  dalam  masyarakat  serta  upaya  mencegah  kemudharatan.  Maslahat mursalah  itu  adalah  maslahah  yang  hakiki  dan  bersifat  umum,  dalam  arti  dengan dikabulkannya  dispensasi  usia  perkawinan  terhadap  anak  yang  belum  cukup  usia  untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat  bagi  kedua  calon  mempelai  serta  keluarga  masing-masing  mempelai  dan
menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda- mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahah yang hakiki betul- betul  telah  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  syara’  (membangun  rumah  tangga  yang utuh)  dalam  menetapkan  setiap  hukum,  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat manusia.  Yang  dinilai  akal  sehat  sebagai  suatu  maslahah  yang  hakiki  dan  telah  sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang  telah  ada,  baik  dalam  bentuk  nash  Al-Quran  dan  sunnah,  maupun  ijma’ ulama’terdahulu.  Maslahah  mursalah  itu  diamalkan  dalam  kondisi  yang  memerlukan dalam  hal  ini  hakim  mengabulkan  dispensasi  usia  perkawinan,  yang  seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup  ( Zainuddin  Ali,2006) ,  dengan  arti  harus  ditempuh  untuk  menghindarkan  umat  dari kesulitan  dalam  penyaluran  nafsu  biologis  sehingga  terhindar  dari  perangkap  perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.
1. Pertimbangan Hakim
Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Penekanan  pada  asas  keadilan,  berarti  hakim  harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu,  kelompok,  dan  masyarakat.  Selain  itu,  keadilan  dari  suatu  masyarakat  tertentu, belum  tentu  sama  dengan  rasa  keadilan masyarakat  tertentu  yang  lainnya.  Jadi  dalam pertimbangan  putusannya,  hakim  harus  menggambarkan  hal  itu  semua,  manakala  hakim memilih  asas  keadilan,  misalnya,  sebagai  dasar  untuk  menjatuhkan  putusan.  Penekanan pada  asas  kemanfaatan  lebih  bernuansa  kepada  segi  ekonomi,  dengan  dasar  pemikiran bahwa  hukum  itu  ada  untuk  manusia.  Sehingga  tujuan  hukum  itu  harus  berguna  bagi masyarakat banyak.
Dalam  permohonan  dispensasi  usia  perkawinan,  hakim  lebih  mengedepankan  asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada  segi  kemanfaatan.  Asas  kemanfaatan  hukum  lebih  melihat  kepada manusia  dan bukan  manusia  ada  untuk  hukum.  Orang  tua  yang  mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim  karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.
Pemohon  berencana  untuk  melangsungkan  perkawinan  tetapi  Kantor  Urusan Masyarakat  Kabupaten  Lebong,  KUA  menolak  mengawinkan  karena  belum  cukup  umur menurut  Undang-Undang  NO.  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  yaitu  belum  mencapai umur  19  tahun.  Anak  laki-laki  dari  pemohon  ini  telah  berpacaran  dengan  seorang perempuan yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Anak pemohon secara pisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ayahnya bekerja di Ladang.  Bagi  anak  laki-laki  pemohon  dengan  calon  istrinya  tidak  ada  halangan  untuk menikah.  Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  dihubungkan dengan  dalil  permohonan  pemohon,  maka  majelis  hakim  menilai  bahwa  anak  pemohon dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai.
Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan  karena  ditakutkan  jika  permohonannya  ditolak  akibatnya  lebih  besar.  Jadi,
demi menghindari kerusakan/mafsadah  harus  didahulukan  mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.
Hubungan  kedua  anak yang  dikatakan  sudah  saling  menyukai  dan  saling mencintai ditakutkan  akan  bermuara  ke  jalan  yang  salah.  Keinginan  orang  tua  yang  sudah  ingin menikahkan anaknya dan anak yang sudah mempunyai keinginan atau hasrat yang tinggi dalam  membangun  rumah  tangga  namun  tersendat  keinginannya  karena  batas  usia menurut  Undang-Undang  Perkawinan  belum  mencukupi  umur  untuk  melakukan perkawinan padahal kedua orang tua sudah merestui hubungan.
Dengan  diberikannya  dispensasi  kawin  oleh  Pengadilan  Agama,  maka  keabsahan hubungan  dan  status  perkawinan  mereka  sah  dihadapan  hukum  dan  di  mata masyarakat.  Apabila  permohonan  dispensasi  kawin  tidak  dikabulkan,  maka ditakutkan terjadi  dampak  yang  luar  biasa,  misalnya  si  anak  nekat  melakukan  hubungan suami  istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.
Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan  praktisi  hukum  harus  lebih  mempertimbangkan  kemanfaatan  hukum  dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.
Perkara  dispensasi  perkawinan  merupakan  perkara  yang  besifat volunteer .  Dengan kata lain, undang- undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut beschikking dalam arti luas. Perkara dispensasi hanyalah untuk  mendapatkan  hak  dari  pemohon  sehingga  hanya  membutuhkan  keterangan  saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon.
Hakim  tidak  terikat  pada  hukum  positif.  Dalam  mengabulkan  penetapan  ini, hakim tidak  hanya  berpacu  pada  Undang-Undang  Perkawinan  mengenai  batasan  usia  kepada pihak laki-laki berusia 21 tahun dan pihak wanita 19 tahun tetapi hakim bersifat progresif di mana  hakim  lebih  mendahulukan  kepentingan  manusia  yang  lebih  besar  daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan (Suyono, 1983).
Hakim  tidak  kuasa  menolak  keadaan  pemohon  karena  hakim  lebih  memperhatikan kemanfaatan  hukum  bagi  pembangunan  masyarakat  dan  mengedepankan  masalah kemaslahatan  demi  kepentingan  umum.  Dikhawatirkan  lebih  besar  mudharatnya  jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak.

## Kesimpulan
Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan kasus tersebut adalah hamil diluar nikah,  lemahnya  pendidikan  agama,  faktor  budaya,  faktor  ekonomi,  faktor  media  sosial, khawatir timbul fitnah, faktor perubahan UU usia perkawinan. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan agar terhindar dari kemudoratannya.

## Daftar Pustaka
Abdul Rahman Ghozali. (2013). Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana Pranada Media Grop. Amir Syarifudin. (2006). Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan . Jakarta: Pranada Media Group.
Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No.
16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
Hukum Islam , 20 (2), 219–238.
Husen Muhammad. (2000). Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender . Yogyakarta: LKIS.
Irfan, Lukman A. (1997). Seri Tuntutan Praktis Perkawinan . Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Isnaini, E. (2020). Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan. Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat , 3 (1), 47–56.
Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). Journal Presumption of Law , 3 (2), 160–180. M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Mu. (2014). nakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap) . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. Jurnal Fusion , 3 (1), 14–31. Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 . Mediya Rafeldi. (2016). (Di Himpun) Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji . Jakarta: Alika.
Moleong, Lexy J. (1995). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. Muchtar, Kamal. (1974). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan . Jakarta: Bulan Bintang.
Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan (Kelima). Ghia Indonesia.
Suparman, Eman. (2008). Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW . Bandung: Refika Aditama. Suyono, Haryono. (1983). Manfaat Pendewasaan Usia . Bandung: Mizan. Syahza, Almasdi. (2016). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. Rake Sarasin , (May 2016), 51.