## APAKAH (MUNGKIN) HUKUM MATI ATAU DAPAT DIBUNUH? ATAU NEGARA GAGAL/ABSEN?

## IS THE LAW (POSSIBLY) DEAD OR CAN IT BE KILLED? OR HAS THE STATE FAILED/HAS IT BEEN ABSENT?

## Tristam Pascal Moeliono
Fakultas Hukum UNPAR Email : tristam_m@yahoo.com
Naskah diterima : 13/08/2013; direvisi : 06/09/2013; disetujui : 16/10/2013

## A bstrAct
Law is impossible to die, even if we can strangle it until limp. This questions appeared the possibility of killing the law by tracing the ideas about the law and the state that appears in the passage of time. What emerges is that the order or disorder always presupposes the emergence of law. Although it does not indicate whether the law appear fair or not. The fact is that people need a law although not necessarily requiring the State. Problems faced by Indonesia is now possible to be considered not as a matter of law, but the inability of the State  to present itself as something that is needed by the community.

## Keywords : Community, Emergence of  Law, Fairness

## A bstrAk
Hukum tidak mungkin mati, sekalipun kita dapat mencekiknya sampai lemas. Tulisan ini menyoal kemungkinan kita membunuh hukum dengan menelusuri pemikiran-pemikiran tentang hukum dan negara yang muncul dalam lintasan waktu. Apa yang muncul adalah bahwa ketertiban atau ketidaktertiban selalu mengandaikan kemunculan hukum. Sekalipun tidak sertamerta menunjukkan apakah hukum yang muncul adil atau tidak. Faktanya adalah bahwa masyarakat membutuhkan hukum sekalipun belum tentu membutuhkan Negara. Persoalan yang dihadapi Indonesia sekarang mungkin harus ditengarai bukan sebagai persoalan hukum, namun ketidakmampuan Negara menghadirkan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang benar dibutuhkan masyarakat.
Kata Kunci : Komunitas, Kemunculan Hukum, Keadilan

## PENDAHULUAN
d Ari sejAk AwAl tahun pertama kuliah, mahasiswa fakultas hukum di manapun di Indonesia kiranya akan diyakinkan pada kebenaran adagium ubi societas-ibi ius . Di mana ada masyarakat di situ ada (tertib) hukum. Adanya masyarakat mengandaikan adanya ketertiban dan (sebenarnya hanya) salah satu sumber dari tertib sosial adalah hukum (di samping bentuk-bentuk penata- an sosial lainnya). Maka hukum secara logi- kal tidak mungkin mati, terkecuali tentun- ya mati bersama masyarakat tempat  hukum
hidup dan berfungsi. Lagipula, masya  rakat tidak mungkin muncul dalam kekacauan.
Hubungan hukum dengan masyarakat (modern) tidaklah sesederhana gamba- ran di atas. Soetandyo (alm) menggam- barkan perkembangan pemikiran hukum dari monisme: social order is natural order (and  morality; dpl. law ought to be society ), menuju keterpisahan/emansipasi hukum dari  mas ya  rakat. 1 Dari pemikian law is soci- ety (mirror thesis; law as volkgeist ), berubah
1 Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum : Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya , Jakarta : Elsam. 2002.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
409~414
dan berkembang menjadi law is not society dan law is in society . Pandangan terakhir memungkinkan munculnya gagasan socio- logical jurisprudence yang melahirkan kon- sep law as a tool for social   engineering (R. Pound) dan hukum (Negara) sebagai  sarana pembaharu masyarakat.
Dari kacamata sosiologi hukum, pada umumnya pemahaman perkembangan hukum sekaligus dikaitkan pada per- kembangan (evolusioner) masyarakat dari: ( community-(mechanistic/organic )- society ( traditional / modern) - state/civil  socie ty ). Dari sudut pandang ini hukum adalah sa- rana untuk mendisplinkan masyarakat ( part of social ordering ). Ini pula yang me- mungkin kan kita berbicara tentang hukum sebagai perangkat yang dapat digunakan penguasa untuk memaksa, mengatur dan menata masyarakat, yakni sebagaimana dibayang kan  John Austin ( law as a com- mand issued by the sovereign ).
Niklas Luhmann sejalan dengan itu melihat hukum sebagai ekspresi dari hara- pan masyarakat akan good society 2 . Hara- pan yang dianggap perlu dipelihara justru karena hukum kerap dilanggar. Sebab itu pula,  Kusumohamidjojo  me ngem bangkan pemikian ketertiban (bukan hukum) yang adil. 3 Sebaliknya, Anthon F. Susanto dengan merujuk pada pemikiran dekon struktivis dari Derrida mengajukan panda ngan lebih ekstrim: titik tolak kita dalam memandang hukum seharusnya adalah non-sistemik dan berangkat dari pemaham an dunia (kehidu- pan manusia) yang di cirikan oleh ketidak- berpolaan (kekacau an/tidak tertib (chaos). 4
Cara pandang berbeda tentang ke- terkaitan hukum dan masyarakat berkait pula dengan bagaimana penyimpangan
2 Niklas Luhmann. Law As A Social System . New York : University. 2004.
3 Budiono Kusomohamidjojo. Filsafat Hukum : Prob- lematika Ketertiban Yang Adil . Bandung : CV Mandar Maju. 2011.
4 Anthon. F Susanto. Fondasi Filsafat Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia . Yogyakarta : Gen- ta Publishing. 2010
perilaku (pelanggaran hukum) dari indi- vidu atau kelompok masyarakat dimaknai. Dari kacamata Negara (pemerintah) yang dari kacamata Max Weber adalah entitas politik yang berhasil memonopoli penggu- naan kekuasaan dan pengurusan adminis- trasi masyarakat dalam wilayah tertentu, pe lang garan hukum condong dimaknai sebagai serangan terhadap kewibawaan pe me rintahan dan hukum negara. Maka negara untuk mem pertahankan legitimasi keber adaannya di hadapan warga negara ( citizen ) wajib mem  berikan respons keras. Ketidak per cayaan masyarakat pada hukum, dari sudut pandang Negara, akan berujung pada hilangnya landasan pembenar adanya negara yang dipersamakan dengan ketidak- tertiban ( disorder ) dan kekacauan ( chaos ).
Sebaliknya dari kacamata masyarakat (individu atau kelompok) pelanggaran hukum kerap dimaknai lebih ternuansa. Bisa saja pelanggaran hukum yang ter- jadi dimaknai sebagai ketidakadilan (ter- utama bila negara (penegak hukum; peng adilan) tidak memberikan respons atau memberikan tanggapan tidak sesuai harapan. Pada ekstrim lain, pelanggaran hukum (sikap subversif; civil disobedience ) justru dimaknai sebagai respon tepat terhadap ketidakadilan (struktural)hukum. Dinamika yang dipicu oleh pelanggaran itulah yang justru membuat hukum tetap hidup dan relevan bagi masyarakat. Prof. Satjipto Rahardjo (alm) menggunakan titik tolak ini tatkala berbicara tentang hukum progresif: hukum yang harus dibiarkan mengalir dan ter utama diabdikan pada kepentingan manusia (keadilan). 5
Dari titik tolak di atas tentang peran hukum dalam masyarakat akan ditelaah persoalan apakah hukum di Indonesia betul dapat dinyatakan mati (suri atau permanen) atau persoalannya lebih pada ketidak- hadiran Negara (tidak mau/tidak mampu) dalam mengatur-menata-mendisplin kan
5 Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Progresif . Ja- karta : Penerbit Buku Kompas. 2010.
Tristam Pascal Moeliono | Apakah (Mungkin) Hukum Mati Atau Dapat Dibunuh? Atau Negara.... tata kehidupan masyarakat yang niscaya di- karakteristikan oleh ketidakberpolaan. Ke- mungkinan lain adalah kegagalan hukum untuk tampil utuh sebagai acuan harapan atau mengabdi pada (di namika dan konti- gensi) kepentingan  manusia. 6

## PEMBAHASAN
1. Selayang Pandang Situasi Hukum di In- donesia : Hukum Yang Mati Atau Gagal?
Kita mudah temukan keluhan tentang ti- dak bekerjanya hukum (sebagaimana mesti- nya), buruknya pemerintahan,  hakim yang tidak mau/mampu menjatuhkan  putusan yang berkeadilan sampai dengan yang pal- ing ekstrim: hukum sudah mati (kitalah yang membunuhnya; varian dari pandan- gan  Nietzche). Pandangan seperti ini ban- yak disuarakan di jejaring sosial (blog, facebook, komentar cepat atas pemberitaan yang diunggah (detik.com/kompas.com; Voice of Islam) maupun harian umum cetak ( umum-sekuler maupun yang non- sekuler): VoI, Hizbut Tahir) bahkan  majalah perem- puan (Femina, Kartini). Se mua orang tam- paknya bebas berpendapat dan tidak ragu mengungkapnya dengan keras, bahkan kadang dengan makian.
Keluhan atau kritikan tersebut singkat- nya menyatakan (dengan atau tanpa dikait- kan dengan teori-teori konspirasi: semua kejumudan bersumber pada neo-liberal isme ; zionisme , cia-mossad ) gagal atau  matinya (kewibawaan) hukum dan gagalnya pe- merintah memberikan solusi pada pelbagai hal yang dianggap jadi ke wajiban negara untuk mengurusnya. Ter masuk ke dalam yang disebut terakhir adalah penyediaan energi listrik dan bahan bakar minyak yang murah bagi semua orang. Di sini fokusnya ternyata lebih pada gagalnya pemerintah (akibat  privati sasi/ neo-liberalisme ) men- jawab ke butuhan dasar masyarakat, bukan pada peran dan fungsi hukum.
6 Ibid.
Beberapa pakar hukum, menunjuk pada tetap maraknya korupsi (justru karena KPK terus bekerja keras dan berhasil mem- bongkar kasus-kasus korupsi besar) di- kalangan pemerintahan (dan partai politik) berbicara tentang keberpihakan penegak hukum (dan hakim) pada ke kuatan uang. Dalam kaitan ini ditengarai semangat pem berantasan korupsi di pe merintahan yang justru berakibat konflik kewenangan polisi-jaksa-KPK (buaya vs cicak). Para peng amat luar mencermati masif nya korupsi, berbicara tentang degra dasi moral yang menimpa bangsa. Solusi cepat yang ditawarkan adalah belajar agama lebih giat, bahkan kelulusan siswa SD dikaitkan pada khatam membaca qur'an. Seolah-olah pembelajaran akhlak otomatis meningkat dengan meng hafal ajaran agama. Solusi lain senada dengan ini adalah mengembangkan kota yang lebih religius dengan semangat memberantas penyakit masyarakat (pe- lacur an, judi), namun sekali gus tidak terlalu kentara semangat melawan premanisme.
Sebaliknya, jika teropong kita arahkan pada persoalan hukum lain yang lebih kasat mata: perilaku berlalulintas di kota-kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya) mung- kin persoalannya bukan pada tidak adanya moralitas (akhlak mulia; adab), sekalipun hal ini tetap penting. Persoalan lebih men- dasar yang melandasi perilaku berlalulintas ialah adanya kecemasan yang dibagi ber- sama diantara para pengguna jalan raya bahwa mereka tidak dapat mengandalkan aturan (rambu-polisi lalu lintas). Mereka selalu cemas tidak men dapat kan apa yang seharusnya menjadi hak dan hal ini ber- ujung pada ketidakpedulian pada orang lain ( reckless indifference ). Sebab itu me- ngemudikan kendaraan harus selalu ter- buru-buru dan ke semua itu men jadikan rambu-rambu  lalulintas (yang menekankan ketertiban demi keselamatan bersama)  se- ringkali diabaikan. Kecelakaan lalulintas terdata terang di setiap gerbang jalan tol di Jawa (dan sekaligus menyem bunyi kan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 409~414
dark number) atau yang kurang ekstrim : ke macetan lalulintas kiranya membuktikan hal ini.
Ketidakperdulian umum terhadap rambu-rambu lalulintas menunjukkan ada ke gagalan komunikasi. Pesan yang di- sampaikan aturan (dan simbol atau rambu yang mewakilinya) tidak sampai dan/atau dianggap penting oleh penerima pesan. Reaksi pemerintah (penegak hukum) yang kasat mata (setidaknya berkenaan dengan lalulintas) adalah menambah jumlah polisi lalulintas yang bertugas di lapangan. Ke- hadiran manusia nyata (polisi) kiranya di- anggap komunikasi yang lebih efektif dari- pada sekadar memasang lampu atau tanda lalulintas. Apakah nasib serupa tidak juga menimpa peraturan perundang-un dangan lain? Hukum yang disimbolkan undang- undang negara justru tidak hadir karena tidak komunikatif ?
Padahal pada saat sama peraturan pe- rundang-undangan tentang pemerintahan daerah dibangun dalam semangat men- dekatkan pemerintah pada rakyat.  Otonomi diberikan langsung kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan hal ini pula kiranya melandasi pembentukan kota/ kabupaten (termasuk propinsi) baru di se- luruh Indonesia. Di beberapa tempat (NAD dan Papua) pemerintah pusat bah kan me- langkah lebih jauh dengan mem berikan oto- nomi khusus. Dasar pe mikiran nya adalah memberdayakan rakyat melalui sistem demokrasi (langsung/pemilu) dan men- dorong pembentukan partai-partai politik (dari akar rumput).
Kendati begitu apakah kemacetan hu- kum dapat dibereskan dengan menata ulang sistem dan struktur kepemerintah- an? Karena kemudian muncul masalah di- banjiri nya rakyat (masyarakat local) den- gan per aturan-peraturan daerah yang tidak sekaligus memunculkan pemerintah yang mampu menjawab kebutuhan nyata masya- rakat. Satu ilustrasi ialah masalah menjaga
kebersihan kota dihadapan ke mampuan penduduk kota memproduksi sampah yang terus meningkat, apakah akan selesai den- gan menerbitkan Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban) di banyak kota?
Uraian di atas sekaligus menunjukkan kemungkinan bahwa perhatian kita jan- gan terlalu terfokus pada hukum. Mung- kin kita tetap harus cermati bagaimana pemerintah (pusat-daerah) berfungsi dan di mana hu kum formal dapat ditempatkan dan difung si  kan di dalamnya. Persoalannya mungkin terletak pada bagaimana pemerin- tah meng hadirkan diri kehadapan masya- rakat yang berakibat pada kegagalan pem- bentukan/pelaksanaan hukum. Hukum yang ada mungkin dalam dirinya sendiri tidak ber masalah. Apalagi perangkat yang ada sekali pun sudah tersedia belum tentu mampu digunakan oleh yang seharusnya meng gunakan.
2.  Perlunya Membangun Sistem  Ke lemba- gaan Pemerintahan (Sebelum Berbicara Tentang Hukum)
Persoalannya di sini mungkin bermuara dari asal kata pemerintahan: perintah. Tugas utama pemerintah sebagaimana di pahami umum rupanya adalah memberi perintah yang sebab itu sudah semestinya dipatuhi rakyat (yang diposisikan sebagai penerima perintah). Pemberi perintah adalah se- kaligus penguasa (yang memiliki kuasa) dan yang berhadapan dengan  mereka yang ti- dak berkuasa. Hukum  dengan demikian di- maknai sebagai ber sumber (terutama) dari kekuasaan (politik) dan kepatuhan setiap kali harus dapat dipaksakan. Se baliknya, pada saat sama penguasa seringkali diposisi- kan sebagai “orang tua” yang baik  dengan tugas utama menyediakan apapun yang menjadi ke inginan anak  (rakyat). Kegaga- lan pe merintah menyediakan dan memberi- kan apa yang dituntut rakyat pada giliran- nya kerap menyebabkan  rakyat  merasa ber- hak sepenuhnya melakukan demonstrasi ( damai atau tidak). Dalam kenyataan acap-
Tristam Pascal Moeliono | Apakah (Mungkin) Hukum Mati Atau Dapat Dibunuh? Atau Negara.... kali demonstrasi (wujud ke tidakpuasan public ) disuarakan dengan  kemarahan dan tanpa membuka pintu dialog.
Konsep-konsep di atas dapat kita bandingkan dengan asal kata government , yaitu govern . Dari keduanya ini kemudian dikembangkan good/bad governance . Pe- ngertian yang dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola. Dalam bahasa belanda diguna- kan istilah regering yang kiranya meng- implikasikan tugas regering: regeren . Apa yang  penting di sini ialah bahwa pengertian aslinya tidak serta merta meng implikasikan hubungan subordinat antara government dengan citizen . Ke sulitan se rupa dapat ditambahkan kita jumpai  dengan mengarti- kan konsep civil society (yang kerap diper- kaitkan dengan konsep good governance dan rule of law ).
Mungkin di atas terkesan  sekadar per- mainan bahasa. Lebih dari itu, kon sep berkaitan erat dengan realitas  se bagaimana dimaknai pengguna. Namun sebagai mana ditunjukkan oleh Samuel Huntington 7 dan kemudian muridnya Francis Fuku yama, 8 ada pengaruh budaya yang erat pada ikhtiar setiap masyarakat untuk mengem bangkan tatanan politik yang paling cocok baginya. Maka tatanan politik selalu ber kelindan dengan nilai-nilai budaya ( mer itocracy atau justru ke keluar gaan) Lagi  pula, melakukan imitasi atau meng adopsi begitu saja tatanan politik dari negara-negara barat ( nation-state, democratic governance, rule of law/rechtsstaat ) tidak akan serta merta memberikan jawaban bagaimana menge- lola dan menata masya rakat Indonesia yang dicirikan oleh sesuatu yang sama sekali berbeda (jiwa bangsa/identitas diri) atau justru sama dan men dasari semua masya- rakat di dunia (perlunya negara mem- bangun masyarakat damai-sejahtera).
7 Samuel Huntington Political Order In Changing So- cieties , New Haven : Yale University Press, 1968
8 Francis Fuku yama, The Origins of The Political Order: From Prehuman Times to The French Revolution , London : Profile Books LTD, 2011
Jalan pertama diikhtiarkan para pendiri bangsa, Soepomo-Soekarno-Hatta yang se- lanjutnya melahirkan pemikiran tentang Negara Hukum Pancasila dan kemudian juga Koesnoe (yang mengabstraksikan hukum adat sebagai prinsip-prinsip hu- kum nasional). 9 Titik tolak adalah ihtiar mengembangkan cita negara ( staat sidee ) dan cita hukum ( rechtsidee ) khas bangsa In- donesia yang sesuai dan sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia ( volksgeist ). Ihtiar kedua muncul ketika Indonesia berhadapan den- gan fenomena globalisasi yang me muncul- kan juga semangat untuk men cari dan mem pertahankan jati diri ( politics of iden- tity ) dalam semangat mem bedakan diri dan sekaligus merujuk yang lain (dif f é rance) di dunia yang cenderung serba sama dan sera- gam. Dalam pergulatan pemikiran tentang keduanya yang tidak/jarang di singgung adalah bagai mana me munculkan pemerin- tahan (bukan semata-mata hukum) yang berkeadilan.
Pokok soalnya pada akhirnya kem- bali pada bagaimana membangun institusi negara/pemerintah ( institutional building) yang diterima masyarakat dan cukup lentur menanggapi tantangan zaman. Justru mem- bangun institusi dan sistem pe merintahan (yang tidak sekadar mampu memerintah se- bagai penguasa), namun mampu me ngurus dan mengelola tugasnya dengan baik yang kita perlukan. Sistem kepeme rintahan Indo- nesia sekarang ini betul lebih demokratis. Seiring dengan itu, namun demikian, tidak niscaya muncul hukum yang lebih respon- sif terhadap ke butuhan nyata masyarakat.
Kerapkali pemerintah sebagai institusi politik justru gagal untuk hadir atau ha- dir lebih sekadar untuk mengekspresikan mo no polinya  terhadap  penggunaan  ke- kuasaan atau lebih jauh pembentukan re- alitas melalui pengendalian power/knowle- dge dan  dengan demikian truth ( Foucault ). Kasus-kasus yang digambarkan di atas
9 Mohammad Koesnoe. Pengembaraan Gagasan Hu- kum Indonesia , Jakarta : Epistema-Huma. 2013
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 409~414
menun jukkan hal itu dengan sangat jelas. Singkatnya pemerintah masih juga me- munculkan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan dan tidak secara realistis men- cermin kan kebutuhan nyata rakyat (untuk diatur/ditata/ditertibkan) dan sebab itu pemberlakuan-penegakannya seolah masih jadi urusan pemerintah saja. Ketika hukum menjadi sekadar instrument, maka aturan setiap saat bisa berubah dan konsistensi pemberlakuan-penegakan akan tergantung pada kemanfaatan dari sudut pandang pengguna instrumen hukum. Ke benaran dari hukum negara lagi pula akan terus di- pertanyakan dan dibenturkan pada moda- moda kebenaran berbeda yang hidup dalam masyarakat yang niscaya ter fragmen tasi.

## KESIMPULAN
Hukum sayangnya tidak bisa mati begitu saja. Pemerintah bisa bubar atau kehilangan wibawanya (dan bersamaan dengan itu hukum negara kehilangan daya ikat atau pesonanya) kehadapan warga. Runtuhnya orde baru adalah contoh dari itu. Betul dalam sesaat seolah hukum tidak berfungsi ( tragedi semanggi, tragedi mei), namun dengan cepat masyarakat kembali meng- atur-menata hidup mereka sendiri dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Mungkin lebih tepat dikatakan bahwa adalah pe- merintah yang kerap gagal membuat dan menggunakan hukum yang tersedia untuk menata-mengatur masyarakat. Maka negara bisa saja hancur dan berubah total, namun masyarakat akan segera menggantinya dengan tatanan politik yang baru.

## Daftar Pustaka
Fuku yama,  Francis, The Origins of The Political Order: From Prehuman Times to The French Revolution , London : Profile Books LTD, 2011
Huntington, Samuel, Political Order in Changing Societies , New Haven : Yale University Press, 1968
Koesnoe, Mohmamad, Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia , Jakarta : Epistema-Huma. 2013.
Kusomohamidjojo, Budiono. Filsafat Hukum : Problematika Ketertiban
Yang Adil . Bandung : CV Mandar Maju. 2011.
Luhmann, Niklas. Law As a Social System . New York : University. 2004.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif Jakarta : Penerbit Buku Kompas. 2010.
Soetandyo, Wignjosoebroto. Hukum : Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya , Jakarta : Elsam. 2002.
Susanto, Anthon. F. Fondasi Filsafat Hukum Pengembangan Ilmu
Hukum Indonesia . Yogyakarta : Genta Publishing. 2010