## BAY’ AL-WAFA’: PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASINYA

## Sri Sudiarti
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan sudiarti_s@ymail.com

## Abstract
Contract Bay  al-Wafa‟ is  one  form  of  sale  and  purchase  agreement  that emerged  in  the  mid-fifth  century  AH  in  Central  Asia  (Bukhara  and  Balk).
Contract bay  al-wafa' is  a  conditional  sale  and  purchase,  where  goods  that  have been  sold  can  be  bought  back  by  the  seller  at  the  same  price.  This  study  used  a qualitative  approach  with  in-depth  interviews  as  the  main  instrument  for  data collection.  This  study  took  place  in  three  districts,  namely  North  Labuhan  Batu district, Madina and Serdang Berdagai district. The cause of the emergence of the practice of contract bay al-Wafa‟ among the people of North Sumatra due to: the needs of society to meet the needs of families and their survival and continuation of education, transactions  carried out  by the public by using of bay al-wafa' is a perceived  risk  of  business  activities  lighter.,  very  helpful  and  useful  and  the process is very simple, easy and quick to be realized, and the practice of contract bay  al-wafa' in  North  Sumatra  have  a  different  names  they  use,  but  the  form  of what they do and goals to be achieved are the same, there are three terms that are found in the life of society, namely: Taxation, Pagang Pawn and Sell Pawn. The form of practice is likened to someone who needs money / funds for the needs of children's  school  fees  or  other  needs  in  the  family,  they  sell  /  pawn  their  farms, rice  fields  or  their  yards  to  get  costs  /  funds,  with  the  agreement  if  the  funds obtained had been able to be restored, the farms, rice fields or the yards that serve as the object of transaction returned to the proprietor owner of farms, rice fields or yards. During the time the money can not be returned by the owner of the farms, rice fields or yards as long as it also the buyer or recipient had been able to take benefit from the land. What do these people seemed okay by them due to the lack of  gharar  factor  or  deception  among  them,  instead  they  have  been  helped  and easier their problem, by that the walfare is creted and refuse the badness in their lives, this is what required by Islamic law. Can not be denied that 'urf or culture instrumental  fills  a  legal  vacuum  that  never  exist  in  al-Quran  and  the  Sunnah  of the  Prophet,  especially  related  to  muamalah,  contract bay  al-wafa' is  a  form  of transaction that is anchored in the istihsan 'urfy .

## Abstrak
Akad Bay  al-Wafa merupakan  salah  satu  bentuk  akad  jual  beli  yang muncul  pada  pertengahan  abad  V  Hijriyah  di  Asia  Tengah  (Bukhara  dan  Balk). Akad bay‟ al- wafa‟ ini merupakan jual beli bersyarat, di mana barang yang sudah dijual dapat dibeli kembali oleh sipenjual dengan harga yang sama. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  wawancara  mendalam  sebagai instrumen utama untuk pengumpulan datanya. Penelitian ini mengambil lokasi di 3  kabupaten,  yaitu  kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  kabupaten  Madina  dan kabupaten  Serdang  Bedagai.  Penyebab  munculnya  praktek  akad bay  al-Wafa dikalangan  masyarakat    Sumatera  Utara  dikarenakan:  kebutuhan  masyarakat
untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan  kelangsungan  hidup  mereka  dan kelanjutan pendidikan, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara bay al- wafa ‟ tersebut merupakan suatu kegiatan bisnis yang resikonya dirasakan lebih ringan.,  sangat  membantu  dan  bermanfaat  dengan  proses  yang  sangat  sederhana, mudah dan cepat terealisasi, dan praktek akad bay al-wafa‟ yang ada di Sumatera Utara  berbeda  nama  yang  mereka  gunakan  namun  bentuk  dari  apa  yang  mereka lakukan  dan  tujuan  yang  akan  dicapai  adalah  sama,  ada  tiga  istilah  yang ditemukan  dalam  kehidupan  masyarakat,  yaitu  :  Pemajakan,  Pagang  Gadai,  dan Jual  Gadai.  Adapun  bentuk  prakteknya  diumpamakan  seseorang  yang membutuhkan  uang/dana  untuk  suatu  kebutuhan  biaya  sekolah  anak  atau kebutuhan lainnya dalam keluarga, mereka menjual/menggadaikan kebun,  sawah atau  ladang  mereka  untuk  mendapatkan  biaya/dana  tersebut,  dengan  perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun, sawah atau ladang yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik sawah  atau  ladang.    Selama  dalam  waktu  uang  belum  bisa  dikembalikan  oleh sipemilik lahan/kebun, sawah atau ladang selama itu pula sipembeli atau penerima gadai tadi bisa mengambil manfaat dari lahan tersebut. Apa  yang dilakukan oleh masyarakat  ini  sepertinya  boleh-boleh  saja  menurut  mereka  karena  tidak  adanya terdapat  unsur  gharar  atau  penipuan  di  antara  mereka,  malahan  mereka  merasa sangat  terbantu  dan  akan  memudahkan  urusan  mereka,  dengan  demikian terciptanya  kemaslahatan  dan  menolak  kemudharatan  dalam  kehidupan  mereka, hal inilah yang dikehendaki oleh hukum Islam. Tidak dapat dinafikan bahwa „urf atau  adat  berperan  mengisi  kekosongan  hukum  yang  tidak  terdapat  dalam  al- Quran dan Sunnah Nabi terutama yang berkaitan dengan muamalah, akad bay al- wafa‟ merupakan suatu bentuk transaksi yang disandarkan kepada istihsan „urfy.

## Pendahuluan
Akad  atau  perikatan/perjanjian  merupakan  salah  satu  objek  pembahasan dalam  kajian fiqh, khususnya fiqh  muamalah.  Muamalah adalah  hukum-hukum yang  berhubungan  dengan  perbuatan  sesama  manusia  dan  hak-hak  kebendaan seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain. 1 Dalam akad jual beli sangat banyak  bentuk  atau  skema  yang  sudah  diterapkan  sebagai  produk  di  perbankan syariah, seperti murabahah, salam dan istishna‟. Di samping jual beli tersebut, ada satu  bentuk  jual  beli  yang  pernah  ada  dan  muncul  pada  pertengahan  abad  V Hijriyah yang dikenal dengan istilah Bay‟ al-wafa‟.
Bay‟  al-wafa‟ muncul  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia  dan  tetap menerapkan  prinsip-prinsip  dan  karakteristik  pengungkapannya  di  dalam  al- Qur‟an dan as-Sunnah. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia  sejak  dahulu  sampai  sekarang  sejalan  dengan  perkembangan  kebutuhan dan  pengetahuan  manusia.  Oleh  sebab  itu  dijumpai  dalam  berbagai  suku  bangsa jenis  dan  bentuk muamalah yang  beragam,  yang  esensinya  adalah  saling
melakukan  interaksi  sosial  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhannya.  Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra‟ (QS. 17 : 84):
                                                                            
Artinya   : “ Katakanlah  :  “Tiap-tiap  orang  berbuat  menurut  keadaannya masing-masing”.  Maka  Tuhanmu  lebih  mengetahui  siapa  yang  lebih  benar jalannya. 2
Kegiatan  usaha  merupakan  suatu  perbuatan  yang  sangat  diridhoi  dan diberkahi  Allah  selama  usaha  tersebut  berdasarkan  etika  dan  sistem  nilai  Islam, yang  bebas  dari  bunga  (riba),  bebas  dari  kegiatan  spekulatif  yang  non  produktif seperti  perjudian  ( maysir ),  bebas  dari  hal-hal  yang  tidak  jelas  dan  meragukan ( gharar ),  berprinsip  keadilan  dan  melakukan  kegiatan  usaha  yang  halal. 3 Prinsip ini dapat dipahami dari Firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 87 (QS. 5 : 87) yang berbunyi :
                                                                                               
                      
Artinya : “ Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu mengharamkan  apa  yang  baik  yang  telah  dihalalkan  Allah  kepadamu,  dan janganlah  kamu  melampaui  batas.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang- orang yang melampaui batas ”. 4
Pada  masa  imam-imam mujtahid, pembinaan  hukum  berbicara  sesuai dengan  bahasa  umatnya,  hal  inilah  yang  menyebabkan  hukum  di  bidang muamalah hidup  dalam  keanekaragaman  pendapat  yang  sama-sama  diakui keberadaannya,  dan  hasil ijtihad para  ahli  itu    dibakukan  menjadi  ajaran  yang standar, dipelihara oleh pengikutnya yang kemudian menjadi cikal bakal terhadap mazhab-mazhab  yang  berbeda.  Persoalan muamalah yang  bersumber  kepada  al- Qur‟an dan as-Sunnah dengan lingkup pembahasan yang sangat luas disebabkan bentuk  dan  jenis muamalah tersebut.  tentulah  akan  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  zaman/waktu,  tempat  dan  kondisi  sosial.  Oleh  sebab  itu permasalahan muamalah sangat  berkaitan  erat  dengan  perubahan  sosial  yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan kepada para ahli dibidang itu, maka bidang-bidang seperti inilah yang disebut oleh para ahli ushul
fiqh  dengan  persoalan-persolan  yang ta‟aqquliyat yaitu  persoalan  yang  bisa dinalar  atau ma‟qul  al-ma‟na yaitu  persoalan  yang  bisa  dimasuki  logika. Persoalan-persoalan muamalah yang  terpenting  adalah  mengenai  subtansi maknanya serta sasaran  yang akan dicapai  mengandung prinsip dan kaidah  yang ditetapkan  syara‟  dengan  tujuan  untuk  kemaslahatan  umat  manusia  dan menghindarkan kemudharatan.
Perubahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan adalah yang  bersifat  positif.  Dalam  hal  ini,  menurut  „Izzuddin  ibn  „Abd  as-Salam, seorang tokoh fiqh dari mazhab syafi‟i menyatakan bahwa apabila kemaslahatan ada, maka itulah yang dituju oleh hukum Allah Swt. 5 Apabila dijumpai indikator kemaslahatan disitulah hukum  Allah Swt, dan dengan  cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai maka tata cara itupun disyariatkan.
Realita yang ada di lapangan bisa dilihat dari transaksi “pemajakan” kebun karet  di  Kabupaten  Labuhan  Batu  Utara,  memanfaatkan  tanah  sawah  dan  pajak kebun kelapa di Kabupaten Madina serta jual gadai tanah pertanian di Kabupaten Deli Serdang  Propinsi Sumatera Utara, dimana transaksi ini merupakan hal biasa dan sudah lama dipraktekkan masyarakat.
Istilah  pemajakan  kebun  pada  masyarakat  Labuhanbatu  Utara  merupakan akad yang biasa dilakukan, sebagaimana penjelasan dari masyarakat bahwa dalam prakteknya  terjadi  di  mana  seorang  pemilik  kebun  meminjam  sejumlah  uang kepada seseorang dengan jaminan sebidang kebunnya kepada si pemberi pinjaman dengan  kesepakatan  bahwa  selama  pinjaman  tersebut  belum  dilunasi  atau dikembalikan  oleh  si  pemilik  kebun  maka  si  penerima  jaminan  kebun  boleh mengambil hasil dari kebun tersebut, selama uang pinjaman belum dikembalikan, selama itu pula hasil kebun seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. 6
Berikutnya  dengan  bapak  Sutrisno  yang  melakukan  akad  jual  gadai terhadap tanah sawah untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam keperluan rumah  tangga,  saya  melakukannya  sudah  hal  yang  biasa  dengan  proses  sangat sederhana  dan  cepat. 7 Selanjutnya  bapak  Aziansyah  adalah  masyarakat  Batahan kabupaten  Madina  menggadaikan  kebun  kelapanya.  “Saya  sering  menggadaikan kebun kelapa saya kalau saya butuh uang, kalau waktu yang disepakati sudah tiba saya  bayar  utang  tersebut  dan  kebun  kelapa  kembali  lagi  kepada  saya,  cara  ini sudah  lama  berlangsung  dalam  kehidupan  kami,  selain  prosesnya  mudah  juga sederhana dan cepat.” 8
Untuk mengantisipasi nilai-nilai negatif  yang dikandung dan dibawa oleh perubahan sosial  dalam persoalan muamalah inilah syariat Islam mengemukakan berbagai prinsip dan kaidah yang dijadikan patokan untuk keabsahan suatu bentuk muamalah yang  tercipta  akibat  perubahan  sosial  tersebut.  Praktek  pemajakan kebun  yang  dilakukan  masyarakat  di  Labuhanbatu  Utara  tersebut  merupakan bentuk muamalah yang berdasarkan kreasi manusia dan diciptakan sesuai dengan perubahan  sosial,  sebagaimana  akad bay‟  al-wafa‟ yaitu  jual  beli  yang dilangsungkan dua belah pihak yang disertai dengan syarat atau perjanjian bahwa barang  yang dijual  itu dapat  dibeli  kembali  oleh penjual apabila tenggang waktu yang  disepakati  telah  tiba. 9 Praktek  yang  dapat  dijumpai  di  tengah-tengah masyarakat  sebagaimana  pola  yang  sama  dengan bay‟  al-wafa‟ tersebut, masyarakat  menggunakannya  dengan  istilah  pemajakan,  jual  gadai  dan  pegang gadai,  dan  istilah  pegang  gadai  ini  digunakan  oleh  masyarakat  Sumatera  Barat yang disebut dengan “Pagang Gadai”.
Jual  beli  seperti  ini  diciptakan  masyarakat  dan  disetujui  oleh  mazhab Hanafi  dengan    tujuan  agar  tidak  merajalelanya  riba  dikalangan    masyarakat, karena  orang  kaya  tidak  mau  meminjamkan  uangnya  kepada  orang  yang membutuhkan  secara  suka  rela  ( al-qardh  al-hasan )  tanpa  mendapatkan  imbalan. Dan  pemilik  harta  yang  berlebih  juga  akan  mendapatkan  suatu  manfaat  dari transaksi ini, karena uang mereka bersifat  produktif. Dengan demikian terjadilah tolong-menolong antar kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu. Jual beli bay‟ al-wafa‟ ini  menurut  mazhab  Hanafi  tidak  lah  termasuk  yang  dilarang  nabi sekalipun  bersyarat,  karena bay‟  al-wafa‟ ini  melalui  akad  jual  beli  di  mana sipembeli  dapat  memiliki  barang  dan  sekaligus  memanfaatkannya,  hal  ini dilakukan  dalam  rangka  menghindarkan  masyarakat  melakukan  suatu  transaksi yang mengandung riba.   Demikian halnya dengan pemajakan kebun  yang terjadi di  Labuhanbatu  Utara,  di  mana  masyarakat  menggadaikan  kebunnya  untuk mendapatkan pinjaman uang.
Berangkat  dari  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  tulisan  ini merumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana  praktek  akad bay‟  al-wafa‟ yang  dilakukan  masyarakat  di Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menyebabkan  timbulnya  praktek  bay‟  al- Wafa‟ di Sumatera Utara
Berdasarkan dari rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan :
1. Untuk  menganalisis  dan  mengetahui  bentuk  praktek  akad bay‟  al-wafa‟ yang dilakukan masyarakat di Sumatera Utara.
2. Untuk  menganalisis  dan  mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan timbulnya praktek bay al-Wafa di Sumatera Utara.

## Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi

## 1. Makna Dan Filosofi Akad
Akad merupakan satu hal yang sangat penting dan terlahir dari kebutuhan untuk  berinteraksi,  dan  interaksi  adalah  suatu  kemestian  sosial  yang  selalu berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu akad tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup  berdampingan  dengan  orang  lain  untuk  memenuhi    segala  kebutuhannya. Semua  itu  tidak  akan  tercapai  tanpa ta‟awun (saling  bantu), tabaddul (saling tukar) dengan  yang lain. Tabaddul itu  memiliki bentuk  yang sangat  banyak dan beragam  dengan  berbagai  macamnya  dan  tunduk  pada  sesuatu  yang  disebut dengan  teori  akad,  guna  mengatur  gerakan  aktifitas  ekonomi,  dasar-dasar interaksi,  kebebasan  perdagangan,  pertukaran  barang  dan  manfaat  serta  berbagai bentuk aktifitas lainnya.
Dalam  menjalankan  bisnis,  akad  punya  peranan  yang  luar  biasa  dan syari‟at Islam telah menegaskan tentang akad ini sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah, (QS. 5:1) yang berbunyi:
                                                                                                                                                                             
Artinya :  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  akad-akad  itu. Dihalalkan  bagimu  binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu. (yang  demikian  itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 10
Para fuqaha telah meletakkan aturan tersendiri untuk masing-masing akad yang dikenal pada masa mereka. Seorang peneliti bisa menyimpulkan teori umum akad dari aturan-aturan tersebut,  kajian-kajian para fuqaha seputar defenisi  akad,
rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya,  serta  hukum-hukum  yang  telah  mereka tetapkan untuk setiap akad.
Akad  sebagai  suatu  teori  yang  dihasilkan  oleh  para  fuqaha  merupakan suatu perikatan perjanjian dalam suatu transaksi dan menjadi tekad bagi seseorang untuk melaksanakannya, baik tekad tersebut muncul dari satu pihak seperti wakaf, maupum  yang  muncul  dari  dua  pihak  seperti  jual  beli.  Akad  atau  perikatan perjanjian dapat  dimaknai  sebagai  suatu komitmen  yang terbingkai  dengan nilai- nilai syariah.
Kata  akad  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu al-„aqd ,  secara  etimologi mempunyai  banyak  pengertian  di  antaranya,  mengikat,  menghimpun, menyepakati,  menguatkan  dan  mengumpulkan  di  antara  dua  sesuatu. 11 Wahbah az-Zuhaili  mendefinisikan  akad  dengan  makna  ikatan  atau  pengencangan  dan penguatan  antara  beberapa  pihak  dalam  hal  tertentu,  baik  ikatan  itu  bersifat konkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. 12
Secara terminology, akad adalah : Perikatan atau kesepakatan di antara dua orang  dengan  cara  melakukan  ijab  dan  qabul. 13 Lebih  lanjut  pengertian  akad secara  terminologi  adalah  berhubungnya  ucapan  salah  satu  dari  dua  orang  yang berakad  dengan  yang  lain  (pihak  kedua)  secara  syara‟  di  mana  hal  ini menimbulkan efeknya terhadap objek. 14
Pengertian  secara  terminologi  di  atas  maksudnya  adalah  mengikat  antara dua  orang  yang  berkehendak  dengan  perealisasikan  apa  yang  telah dikomitmenkan.  Dengan  redaksi  dan  penekanan  pada  ketentuan  syara‟, didefinisikan bahwa akad tersebut adalah: Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan  ikatan)  dan  qabul  (suatu  pernyataan  menerima  ikatan)  dalam  bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan. 15
Pembatasan  dengan  menggunakan  kata-kata  “dalam  bentuk  yang disyariatkan”  adalah  untuk  mengeluarkan  dari  definisi  akad  dengan  keterikatan dalam  bentuk  yang  tidak  disyariatkan,  seperti  kesepakatan  untuk  membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri dan sebagainya. Kesemuanya  itu  tidak  dibolehkan  menurut  syara‟  sehingga  hal  tersebut  tidak memiliki  dampak  pada  objeknya.  Jadi  pembatasan  dengan  kata-kata “menimbulkan efek terhadap objeknya” adalah untuk mengeluarkan ikatan antara dua  perkataan  yang  tidak  memiliki  efek  sama  sekali,  maka  “berpengaruh  pada objek perikatan” dengan maksud adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari
satu  pihak  (orang  yang  melakukan  ijab)  kepada  pihak  yang  lain  (orang  yang menyatakan qabul).
Para    ulama  fiqih  telah  melakukan  peninjauan  terhadap  akad    dari  segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala  sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  seseorang  berdasarkan  keinginanannya sendiri  seperti  waqaf,  talak,  pembebasan,  dan  segala  sesuatu  yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain:
a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
b. Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
c. Terlaksananya  serah  terima  kalau  akadnya  jual  beli,  atau  sesuatu  yang menunjukan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
d. Perikatan  ijab  qabul  yang  dibenarkan  syara'  yang  menetapkan  keridhaan kedua belah pihak.
Dengan demikian,  pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih  penting  dan  khusus  kepada  apa  yang  telah  diatur  dan  memiliki  ketentuan. Kesepakatan  antara  dua  keinginan  dalam  mencapai  komitmen  yang  diinginkan pada waktu  yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti  jual beli atau  pemindahan  hutang  piutang.  Dan  akad  dapat  dipahami  sebagai  sebatas kesepakatan  dalam  mencapai  suatu  tujuan  atau  maksud  tertentu.    Akad  yang menyalahi syariat seperti akan mencuri atau akan berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi.
Manusia  dalam  totalitasnya  adalah  makhluk  yang  unik  dan  dalam kenyataannya  terdiri  atas  bagian-bagian  yang  membentuk  suatu  komposisi  yang menunjukkan  keberadaannya.  Pada  umumnya,  dalam  filsafat  Islam  dan  tasawuf memandang  manusia  terdiri  dari  dua  substansi,  yaitu  substansi  yang  bersifat materi dan substansi yang bersifat immateri.
Persamaan  keduanya  adalah  bahwa  hakikat  (esensi)  dari  manusia  adalah substansi  immaterialnya.  Sehingga  ketinggian  dan  kesempurnaan  manusia diperoleh  dengan  memfungsikan  substansi  immaterialnya  dengan  cara
mempertajam daya-daya yang dimilikinya. 16 Substansi yang bersifat materi adalah jism (badan)  sedangkan  substansi  yang  bersifat  immateri  adalah  jiwa.  Perbedaan di  antara  keduanya  adalah  penggunaan term untuk  substansi  yang  bersifat immateri  dan  daya-daya  yang  terpenting  dalam  penyempurnaan  diri  manusia. Perbuatan  manusia  dalam  kaitannya  dengan  filsafat  ekonomi  Islam  bahwa perbuatan  manusia  itu  efektif.  Artinya  perilaku  manusia,  dengan  demikian  juga perilaku  ekonomi,  memiliki  konsekuensi  tanggung  jawab  karena  perilaku  itu efektif  dengan  prasyarat  bahwa  ukuran  perbuatan  dan  perilaku  itu  dalam  rangka untuk  pemenuhan  diri  yang  hakiki  harus  sesuai  Yang  Maha  Hakiki.  Demikian dengan  akad  punya  makna  yang  secara  filosofi  mengisyaratkan  bahwa  begitu penting dan sangat mendapatkan perhatian khusus dari Allah kepada orang-orang yang  melakukan  akad,  dalam  artian  orang  yang  melakukan  akad  sesuai  dengan yang  telah  disyariatkan  akan  selalu  mendapatkan  perhatian  yang  khusus  dari Allah.  Artinya  efektifitas  suatu  perilaku  ditentukan  oleh  panduan  sumber  awal yaitu syariah.

## 2. Ketentuan (Rukun Dan Syarat) Akad
Para  ulama  berbeda  pendapat    dalam  menentukan  rukun  dan  syarat  akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu shighat al- „aqd ( ijab dan qabul ), adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun  itu  adalah  suatu  yang  esensi  yang  berada  dalam  akad  itu  sendiri. 17
Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:
a. Aqid (Orang yang Melakukan Akad)
Aqid adalah  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi,  atau  orang  yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad antara lain:
1. Ahliyah.
Keduanya  memiliki  kecakapan  dan  kepatutan  untuk  melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz  dan  berakal.  Berakal  disini  adalah  tidak  gila  sehingga mampu  memahami  ucapan  orang-orang  normal.  Sedangkan mumayyiz di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang
berbahaya  dan  tidak  berbahaya;  dan  antara  merugikan  dan menguntungkan.
2. Wilayah
Wilayah  bisa  diartikan  sebagai  hak  dan  kewenangan  seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas  untuk  mentransaksikannya.  Dan  yang  terpenting,  orang  yang melakukan  akad  harus  bebas  dari  tekanan  sehingga  mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
b. Ma'qud „Alaih (objek transaksi)
Ma'qud „alaih atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :
1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
2. Objek  transaksi  harus  berupa  mal  mutaqawwim  (harta  yang diperbolehkan  syara'  untuk  ditransaksikan)  dan  dimiliki  penuh  oleh pemiliknya.
3. Objek  transaksi  bisa  diserahterimakan  saat  terjadinya  akad,  atau dimungkinkan dikemudian hari.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
c. Shighat, yaitu Ijab dan Qabul
Ijab  qabul merupakan  ungkapan  yang  menunjukkan  kerelaan  atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama  Hanafiyah  adalah  penetapan  perbuatan  tertentu  yang  menunjukkan keridhaan  yang  diucapkan  oleh  orang  pertama,  baik  yang  menyerahkan  maupun menerima,  sedangkan qabul adalah  orang  yang  berkata  setelah  orang  yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut  ulama  selain  Hanafiyah,  ijab  adalah  pernyataan  yang  keluar  dari  orang yang  menyerahkan  benda,  baik  dikatakan  oleh  orang  pertama  atau  kedua, sedangkan  qabul  adalah  pernyataan  dari  orang  yang  menerima. 18 Dari  dua pernyataan  definisi  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  akad  ijab  qabul merupakan  ungkapan  antara  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi  atau
kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut.
Mengucapkan  dengan  lidah  merupakan  salah  satu  cara  yang  ditempuh dalam  mengadakan  akad,  tetapi  juga  ada  cara  lain  yang  dapat  menggambarkan kehendak  yang  berakad.  Para  ulama  fiqh  menerangkan  beberapa  cara  yang ditempuh  dalam  akad,  yaitu  :  pertama,  lafaz  atau  perkataan  yaitu  cara  alami  dan mendasar  untuk  mengungkapkan  keinginan  yang  tersembunyi,  ia  bisa  dilakukan dengan  semua  lafaz  yang  menunjukkan  adanya  saling  ridha  dan  sesuai  dengan kebiasaan  atau  adat  setempat,  karena  inti  utama  dalam  setiap  akad  adalah keridhaan. Kedua, melakukan akad dengam perbuatan atau saling memberi (akad dengan  mu‟athah),  yaitu  melakukan  akad  dengan  sama-sama  melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan ijab atau  qabul.  Ketiga,  mengadakan  akad  dengan  isyarat,  isyarat  adakalanya  dari orang  yang  bisa  bicara  atau  dari  orang  yang  bisu.  Keempat,  akad  dengan  tulisan yaitu  akad  sah  dilakukan  dengan  tulisan  antara  dua  pihak  yang  sama-sama  tidak bisa  bicara,  berada  dalam  satu  majlis  atau  sama-sama  tidak  hadir  dan  dengan bahasa  apa  saja  yang  dipahami  oleh  kedua  pengakad,  dengan  syarat  tulisan tersebut  jelas  (artinya  jelas  bentuknya  setelah  dituliskan)  dan  formal  (artinya ditulis  dengan  cara  yang  biasa  dikenal  luas  di  dalam  masyarakat  dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus). 19
Dalam  ijab  qabul  terdapat  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  ,  ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :
1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung).
4. Adanya  satu  majlis  akad  dan  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

## Bay’ Al-Wafa’ Dan Spesifikasinya
Pengertian dan Dasar Hukum Bay’ al-Wafa’
a. Pengertian Bay’ al-Wafa’
Kata bay‟  al-wafa‟ tersusun  dari  dua  kata,  yaitu bay dan wafa, pengertiannya secara etimologi adalah; al- bay ‟ berarti jual beli, 20 dan wafa ‟ berarti memenuhi janji. 21 Jadi bay al-wafa ‟berarti jual beli yang disertai janji.
Dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa bay‟  al-wafā‟ berasal  dari dua suku  kata,  yaitu “al-bay‟ ” yang berarti jual beli, dan “ al-wafā‟ ” yang artinya pelunasan hutang, jual beli dengan tenggang waktu. 22
Dalam kamus munjid dijelaskan bahwa kata  “ al-wafā‟‟ ” berasal dari kata:
ٚفٗ – ٚفي – ٔييػ ظفبح ٗا َٔرا : ذٖؼىا ٗا ذػ٘ىبث ءبفٗ
Yang berarti menyempurnakan atau menjaga janji.
Sayid  Sabiq  mengatakan  bahwa bay‟  al-wafā‟ adalah  orang  yang memerlukan  uang  menjual  suatu  barang  (tidak  bergerak)  dengan  janji  apabila pembayaran  telah  dipenuhi  (dibayar  kembali),  maka  barang  itu  dikembalikan lagi. 23
Dalam kitab Durār al-Hukkām disebutkan:
غيجَىا ٔيىا ٙشزشَىا دشي َِثىا دس ٚزٍ غئبجىا ُا طششث غيجىا ٕ٘ ءبف٘ىا غيث
24
Artinya  : “ Jual beli al-wafā ’ adalah jual beli dengan syarat, bahwa ketika penjual  mengembalikan  harga  (uang ) nya , maka  pembeli  juga  mengembalikan barang yang telah dibeli kepadanya .”
Dalam Ensiklopedi Umar ibn al-Khattāb disebutkan :
ٔيىا غيجَىا ٙشزشَىا دشي ٙشزشَىا ٚىا َِثىا دس ٚزٍ غئبجىا ُا طششث غيجىا ٕ٘ ءبف٘ىا غيث 25
Artinya : “ Jual  beli wafā ’ adalah  jual  beli  dengan  syarat,  jika  penjual mengembalikan  uangnya  kepada  pembeli,  maka  pembeli  juga  harus mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjual ”.
Ali  al-Khafif  dalam  kitabnya Ahkam  al-Muamalat mendefinisikan. bay‟ al-wafa‟ adalah    jual  beli  dengan  komitmen  untuk  dikembalikan,  maka disyaratkanlah  apabila  sipenjual  mengembalikan  harga  kepada  sipembeli,  maka sipembelipun  mengembalikan  barang  kepada  sipenjual  . 26 Mustafa  Ahmad  az- Zarqa‟mendefinisikan, bay‟  al-wafa‟ adalah  jual  beli  yang  dilangsungkan  dua pihak  yang  dibarengi  dengan  syarat  bahwa  barang  yang  dijual  itu  dapat  dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. 27
Dengan  kata  lain,  yang  dimaksud  dengan bay‟  al-wafā‟ adalah  jual  beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli  sehingga  dapat  dimiliki  oleh  penjual  apabila  penjual  telah mengembalikan  harga  (uang)  kepada  pembeli  pada  saat  yang  ditentukan  telah jatuh  tempo.  Artinya,  jual  beli  ini    mempunyai    syarat    tenggang    waktu    yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka
penjual  dapat  membeli  kembali  barang  yang  telah  dijualnya  tersebut  kepada pembeli.
b. Dasar Hukum Bay al-Wafa’
Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan Bay‟  al-Wafa‟ adalah  dalil-dalil  yang  dijadikan  sebagai  landasan  terhadap  jual beli  juga.  Oleh  sebab  itu  dalilnya  adalah  berdasarkan  ayat,  hadits  maupun  ijmak ulama sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu.
Rukun Dan Syarat Bay’ al-Wafa’.
Rukun  dan  syarat Bay‟  al-wafa‟, adalah  sama  sebagaimana  rukun  dan syarat jual beli pada umumnya. Di mana yang menjadi rukun yaitu adanya pihak- pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya objek akad (barang dan harga) dan adanya shighat ( pernyataan ijab dan qabul). Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana  syarat  jual  beli  pada  umumnya,  seperti  yang  telah  dipaparkan  pada pembahasan  rukun  dan  syarat  jual  beli  di  atas.  Hanya  saja  ada  penambahan  dari segi  penegasan  bahwa  barang  yang  telah  dijual  itu  harus  dibeli  kembali  oleh penjual  dengan  tenggang  waktu  yang  ditentukan  secara  jelas,  apakah  satu  tahun, dua tahun dan sebagainya.
Spesifikasi  dan Pandangan Ulama Tentang Bay’ al-wafa’.
Imam Abu  Zahrah seorang tokoh  fiqih dari Mesir,  yang dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa, bay‟ al-wafā‟ awalnya muncul di tengah-tengah masyarakat  Bukhara  dan  Balkh  pada  pertengahan  abad  ke  5  H.  Jual  beli  ini muncul disebabkan oleh keengganan para pemilik modal untuk memberi pinjaman uang  kepada  orang  yang  membutuhkan  uang  jika  mereka  tidak  memberikan imbalan. 28 Hal  ini  tentu  akan  sangat  menyulitkan  bagi  masyarakat  yang membutuhkan.  Keadaan  ini  membawa  mereka  untuk  menciptakan  sebuah  akad tersendiri,  sehingga  kebutuhan  masyarakat  terpenuhi.  Jalan  hukum  yang  mereka tempuh  adalah  dengan  menciptakan bay‟  al-wafā‟ ,  guna  menghindarkan  mereka dari praktek riba.
Pada akad bay‟ al-wafā‟ sejak semula telah ditegaskan bahwa disyaratkan pembeli  tidak  boleh  menjual  barang  itu  kepada  orang  lain  selain  kepada  penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi hutang merupakan
jaminan hutang selama tenggang waktu yang disepakati. Menanggapi bentuk jual beli semacam ini, di dalam kitab Durār al-Hukkām disebutkan bahwa :
ج ٍِ ِٕشىا ذقػ ٗ خٖج ٍِ ذسبفىا غيجىا ٗ خٖج ٍِ حيحصىا غيجىا ٔجشي ءبف٘ىا غيجىا ُا خٖ 29
Artinya : “ Bahwa bay‟  al-wafā ’ itu  menyerupai  jual  beli  yang  sah  dari satu sisi, menyerupai jual beli yang fasid satu sisi, dan menyerupai gadai di sisi yang lain .”
Dari  pernyataan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  ada  tiga  perbedaan pendapat dalam memandang keberadaan bay‟ al-wafā‟ ini, yaitu:
a. Bay‟ al-wafā‟ adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, sebagaimana disebutkan:
عبفزّلاا قح ٙشزشَيى ُلا حيحصىا غيجىا ٔيجشيف غيجىا ٚف هبحىا ٕ٘ بَم غيجَىبث
حيحصىا 30
Artinya   : “ Disebut  menyerupai  jual  beli  yang  sah  karena  setelah  jual beli  ini  berlangsung,  pembeli  berhak  untuk  memanfaatkan  barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah .”
Walaupun  pada  jual  beli  ini  barang  yang  dijual  tersebut  harus dikembalikan  lagi  kepada  penjual,  namun  pengembaliannya  juga melalui  akad  jual  beli.  Pendapat  ini  dipegang  oleh  generasi mutaakhkhirīn dari  mazhab  Hanafi. 31 Adapun  mengenai  syarat  yang disebutkan di luar akad, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan akad tersebut fāsid.
بيىبخ ٓاذقػ ٗ حذػاَ٘ىا ٔجٗ ٚيػ ٓذؼث ٗا ٔيجق شمر ُاٗ ذسفي ٔيف طششىاشمر ُا ذقؼىا حصي طششىا ِػ 32
Apabila  syarat  disebutkan  pada  waktu  akad,  maka  akad  itu  fasid, apabila  disebutkan  sebelum  atau  sesudahnya,  maka  akad  tersebut dianggap  tidak  mengandung  syarat,  dan  akad  itu  sah  .Mereka mengatakan  jual  beli wafā ’ ini  adalah  sah  karena  pada  dasarnya  jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.
b. Bay‟  al-wafā‟ adalah  jual  beli  yang fasīd ,  hal  ini  dikarenakan terkandung  sebuah  syarat  di  luar  akad  bahwa  salah  satu  pihak  tidak boleh menjual barang yang diperjualbelikan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pihak yang lain. 33 Padahal setelah berlangsung akad jual
beli berarti terjadi perpindahan hak milik secara sempurna, oleh karena itu pembeli  dengan bebas menggunakan atau menjual barang tersebut kepada siapa saja, dan hal ini tidak berlaku pada jual beli wafā‟, karena itu mereka mengganggap jual beli ini fasīd . Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khattab, sebagai mana disebutkan dalam Ensiklopedi Umar bin Khattab :
ٔيضزقي لا طشش ٚيػ وَزشا ّٔلأ ذسبفىا غيجىا ٌنح ٚف غيجىا ازٕ شجزؼي شَػ ُبم ٗ ذقؼىا ِيؼيبجزَىا ذحلأ خحيصٍ ٔيف ٗ َٔئلاي لا
34
Artinya: “Umar  ra.menggolongkan  jual  beli  semacam  ini  (jual  beli wafā) termasuk jual beli yang fasid, karena mengandung satu syarat di luar akad dan tidak adanya keserasian transaksi, dan juga manfaatnya hanya diambil oleh satu pihak saja .”
c. Bay‟  al-wafā‟ itu  pada  hakikatnya  adalah  gadai , maka  hukum  yang berlaku atasnya adalah hukum gadai, diantaranya:
1) Pembeli tidak berhak menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.
2) Pembeli tidak boleh menggadaikannya.
3) Hak syuf‟ah diberikan kepada penjual, bukan kepada pembeli.
4) Tidak sempurna bay‟ al-wafā‟ tanpa penyerahan.
5) Penjual menanggung biaya pemeliharaan atas barang dalam bay al- wafā. 35
Imam  Hanafi  sendiri  pernah  berkata  kepada  Imam  Hasan  al-Māturīdiy bahwasanya jual beli wafā‟ ini adalah gadai :
ا ِيث غيجىا ازٕ بشف ذق : ٙذيشربَىا ِسحىا ًبٍلاى ذيق : ًبٍلاا ذيسىا هبق
حذسفٍ ٔيف ٗ سبْى
لىر ٚيػ بضيا بّا ٗ ِٕس ّٔا كا٘زف ٗ ,خَيظػ
36
Artinya   : “ Berkata  Imam  Hanafi  kepada  Imam  Hasan  al  Maturidiy: sesungguhnya  telah  tersebar  di  kalangan  manusia  bahwa  padanya  adalah kerusakan  yang  besar,  dan  fatwakanlah  pada  hakikatnya  itu  adalah  gadai,  dan saya sependapat terhadap hal yang demikian.
Imam  Hanafi  mengatakan bay‟  al-wafā‟ itu  gadai,  perbedaannya  hanya dari segi  kebolehan memanfaatkan barang. Jadi,  walaupun akad  yang disebutkan adalah  akad  jual  beli,  namun  itu  bukan  jual  beli,  melainkan  gadai,  karena  akad jual  beli  yang  dimaksudkan  agar  pembeli  dapat  memanfaatkan  barang  tersebut dimana jika akadnya gadai hal itu tidak boleh dilakukan.
Secara  historis bay‟  al-wafa‟ telah  berlangsung  lama  dan  sudah  menjadi „ urf (adat  kebiasaan)  yang  kemudian  mendapatkan justifikasi para  ulama  fiqh. Seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi, Imam Najmuddin an-Nasafi (461- 573  H)  melegalisasi  transaksi bay‟  al-wafa‟ ini  dengan  pernyataannya:  “Para syaikh kami (Hanafi) membolehkan bay‟ al-wafa‟ sebagai jalan keluar dari riba. 37
Pernyataan  beliau  ini  didasarkan  kepada  kondisi  masyarakat  Bukhara  dan  Balkh di  pertengahan  abad  V  Hijriyah,  dimana  para  pemilik  modal  tidak  mau  lagi memberi  utang  kepada  orang-orang  yang  memerlukan  uang,  jika  mereka  tidak mendapatkan imbalan, hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Untuk menjawab hal tersebut masyarakat menciptakan suatu akad agar keperluan masyarakat  terpenuhi  dan  keinginan  orang  kaya  terayomi,  dengan  cara  ini diharapkan,  di  satu  pihak  keperluan  masyarakat  lemah  terpenuhi  dan  sekaligus terhindar  dari  praktek  ribawi.  Jalan  pikiran  yang  digunakan  dalam  memberikan justifikasi  terhadap bay‟  al-wafa‟ adalah  didasarkan  kepada istihsan  urfiy ,  yaitu menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat.
Jika dianalisis bentuk akad bay‟ al-wafa‟ ini, ada 3 (tiga) bentuk transaksi yang diterapkan di dalamnya, yaitu;
1) Sewaktu transaksi berlangsung, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam  akad  dijelaskan  bahwa  transaksi  itu  adalah  jual  beli.  Misalnya dengan  ucapan  penjual  yang  mengatakan  “saya  jual  tanah  saya  ini kepada kamu seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta)”, lalu dijawab oleh sipembeli  “saya  beli  tanah  kamu  seharga  Rp.  100.000.000  (seratus juta)”, dan barang pun berpindah tangan.
2) Apabila  transaksi  sudah  berlangsung  maka  barang  (objek  akad) berpindah  ke  pihak  pembeli  dan  dimanfaatkan,  namun  dalam  jangka waktu yang disepakati barang tersebut berpindah kembali kepada pihak penjual,  maka  transaksi  ini  terlihat  transaksi ijarah (sewa  menyewa), yaitu  pemilikan  manfaat  suatu  barang  yang  dibolehkan  syara‟  selama waktu tertentu dengan adanya suatu imbalan.
3) Apabila tenggang waktu yang disepakati berakhir, maka terjadilah jatuh tempo  akad bay‟  al-wafa‟ ,  dimana  masing-masing  pihak  yang melakukan  akad  harus  mengembalikan  barang  dan  uang  (objek  akad), penjual  harus  mengembalikan  uang  kepada  pembeli  sejumlah  harga
yang  diserahkan  pada  awal  akad,  dan  pembeli  harus  mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual secara utuh.
Pada  prinsipnya bay‟  al-wafa‟ berbeda  dengan ijarah (sewa  menyewa), karena ijarah (sewa  menyewa)  adalah  transaksi  terhadap  kepemilikan  manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad ijarah (sewa  menyewa)  ketika  waktu  yang  disepakati  telah  jatuh  tempo,  sipemilik manfaat  wajib  menyerahkan  barang  yang  disewa  tanpa  menerima  imbalan kembali, sedangkan pada akad bay‟ al-wafa ‟, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini.
Demikian  juga  bahwa bay‟  al-wafa‟ memang  berbeda  dengan ar-rahn (jaminan utang/agunan/rungguhan), karena ar-rahn adalah barang yang dijadikan pemiliknya  sebagai  jaminan  utang  dan  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh  sipemberi utang.  Sebagaimana mafhum mukhalafah dari hadits yang ditegaskan Rasulullah saw.  yang berbunyi:
ٛزىا  ٚيػٗ  بّ  ٕ٘شٍ  ُبم  ارإ  ٔزقفْث  ةششيسذىا  ِجىٗ  بّٕ٘شٍ  ُبمارإ    ٔزقفْث  تمشيشٖظىا . ٛسبخجىا ٓاٗس . ٔزقفْىا ةششيٗ تمشي 38
Artinya : “ Hewan  tunggangan  boleh  ditunggangi  karena  pembiayaannya apabila  digadaikan  (dijadikan  barang  jaminan),  hewan  boleh  diambil  susunya untuk  diminum  karena  pembiayaannya  bila  digadaikan,  dan  pada  setiap  hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib)  dikeluarkan biayanya.”  (Hadits riwayat Bukhari) .
Jadi hadits di atas memberikan pemahaman bahwa pemegang barang gadai (jaminan  utang),  tidak  boleh  memanfaatkan  barang  tersebut,    karena  itu  bukan miliknya  tetapi  hanyalah  sebagai  jaminan  piutang  yang  dia  berikan,  kecuali barang yang digadaikan itu adalah hewan ternak, maka sipemegang gadai berhak untuk  mengambil  susunya  dan  mempergunakannya,  sesuai  dengan  jumlah  biaya pemeliharaan  yang  dikeluarkan  sipemegang  gadai.  Dengan  demikian  apabila sipemberi utang memanfaatkan barang gadai, maka apa yang dimanfaatkannya itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.
Pendapat  sebahagian  ulama  Hanafiyah  dan  Syafi‟iyah  mutaakhkhirin terhadap kebolehan dan  sahnya bay‟ al-wafa‟ ,  di  mana akad tersebut  dipandang sah dan dianggap tidak mengandung syarat, jadi akad itu sah. Mereka mengatakan
jual  beli wafā‟ ini  adalah  sah  karena  pada  dasarnya  jual  beli  adalah  hal  yang diperbolehkan,  sedangkan  penyebutan  syarat  tidak  merusak  akad,  karena dilakukan di luar akad. 39
Bay  ‟  al-wafa‟ sebagai  akad  jual  beli,  tentulah  sipembeli  dengan  bebas dapat  memanfaatkan  barang  yang  dibelinya,  cuma  disyaratkan  sipembeli  tidak boleh menjual  barang tersebut  kepada orang lain kecuali kepada penjual  semula, karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang  untuk  melunasi  harga  jual  semula  (sebesar  utangnya)  pada  saat  tenggang waktu  yang  ditentukan,  barang  itu  harus  diserahkan  kembali  kepada  penjual. Pelaksanaan cara bay‟ al-wafa‟ ini, terlihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya praktek  riba  dapat  dihindari,  dan  hal  ini  merupakan  suatu  bentuk  kemaslahatan yang  tercipta  di  tengah  kehidupan  manusia  demi  tertolaknya  kemudharatan  dan kebutuhan mereka terpenuhi serta terciptanya hubungan baik di antara mereka. 40
Praktek Akad Bay’ Al- Wafa’ Di Sumatera Utara
1. Penamaan  Akad Bay’ al- Wafa’ di Sumatera Utara
Sumatera  Utara  sebagai  salah  satu  propinsi  di  pulau  Sumatera  yang daerahnya mempunyai banyak perkebunan dan pertanian, tentunya penduduk atau masyarakatnya sebahagian besar adalah sebagai petani. Dalam kehidupan sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya sangat tergantung kepada hasil  pertanian.  Ketika  petani  membutuhkan  dana  untuk  keperluan  yang  cukup besar,  seperti  biaya  pendidikan  sekolah  bagi  anak-anak  mereka  yang  akan melanjutkan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  dan  harus  keluar  dari  kampung.  Untuk memperoleh  dana  bagi  berbagai  kebutuhan  tersebut,  maka  mereka  memajakkan atau  menggadaikan  kebunnya,  dan  apabila  sudah  mempunyai  uang,  maka  kebun yang  digadaikan  atau  dipajakkan  tersebut  diambil  kembali  sesuai  waktu  yang disepakati  telah  tiba.  Dalam  kajian  ilmu  fiqh,  bentuk  akad  yang  diterapkan  oleh masyarakat di Sumatera Utara ini, itulah yang disebut dengan akad bay al-Wafa‟.
Sesungguhnya  praktek  akad bay  al-  Wafa‟ secara  substansi  dapat dijumpai  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  dan  sudah  berlangsung  lama serta  dijadikan  sebagai  akad  yang  mereka  pandang  sah-sah  saja.  Praktek bay  al- Wafa dianggap  sebagai  suatu  tindakan  dan  perbuatan  yang  tidak  melanggar hukum  dan  sangat  membantu  dalam  kehidupan,  tidak  ada  yang  merasa  terzalimi
karena  apa  yang  dilakukan,  mempunyai  manfaat  dan  maslahat  bagi  pihak-pihak yang bertransaksi. Di samping itu, praktek bay al-Wafa juga mengandung hikmah akad  yang  diterapkan  yaitu  lebih  ringan  resikonya  dan  sangat  sederhana  proses yang dilalui untuk terciptanya keinginan  memperbaiki kehidupan yang lebih baik untuk  masa  depan  anak-anak  mereka,  dibandingkan  kehidupan  yang  sudah dijalani saat ini.
Apa  yang  menjadi  keinginan  dan  tujuan  dari  masyarakat  di  Sumatera Utara dalam melakukan bay al-Wafa adalah tajdid, atau pembaharuan, yaitu suatu pembaharuan  yang  mungkin  dilakukan  dan  dapat  dilaksanakan  sepanjang  dalam lingkup  muamalah,  sebagaimana  kaedah  muamalah  bahwa  pada  prinsipnya sesuatu  itu  boleh  saja  dilaksanakan  selama  tidak  ada  dalil  yang  melarangnya. Dengan  prinsip  ini  maka  fiqh  muamalah  menjadi  lebih  fleksibel,  dan    tidak ketinggalan zaman, dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syara‟.
Adapun  praktek  dari  akad bay‟  al-  Wafa‟ yang  ada  di  Sumatera  Utara berbeda  nama  yang  digunakan  namu  bentuk  dari  apa  yang  mereka  lakukan  dan tujuan  yang  akan  dicapai  tersebut  adalah  sama,  berikut  ini  nama/istilah  yang digunakan untuk akad bay‟ al- Wafa‟ yaitu:
a. Kabupaten Labuhan Batu Utara
Pemajakan , merupakan istilah ini digunakan masyarakat Labuhanbatu Utara untuk praktek bay‟ al-Wafa‟ . Adapun bentuk prakteknya dimisalkan seseorang  yang  membutuhkan  uang/dana  untuk  suatu  kebutuhan  biaya sekolah  anak  atau  keluarga,  mereka  memajakkan  kebun  untuk mendapatkan  dana  tersebut,  dengan  perjanjian  jika  dana  yang  didapatkan tadi  sudah  bisa  dikembalikan,  maka  kebun  yang  dijadikan  sebagai  objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik kebun.  Selama dalam waktu uang  belum  bisa  dikembalikan  oleh  sipemilik  kebun  selama  itu  pula  si pembeli bisa mengambil manfaat dari kebun tersebut. Menurut masyarakat Labuhan  Batu  Utara,  apa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ini  boleh  saja karena tidak adanya terdapat unsur gharar atau penipuan di antara mereka, malahan masyarakat merasa sangat terbantu dan  dimudahkan urusannya.
b. Kabupaten Mandailing Natal
Pagang  Gadai ,  istilah  ini  digunakan  masyarakat  di  Kabupaten Mandailing  Natal,  tepatnya  data  ini  diperoleh  dari  kecamatan  Batahan, satu  kecamatan  yang  secara  geografis  terletak  di  pesisir  pantai  yang
berbatasan  dengan  propinsi  Sumatera  Barat.  Praktek bay  al-  Wafa‟ yang mereka  sebut  dengan  pagang  gadai  atau  pajak  tersebut  dimisalkan seseorang  yang  membutuhkan  uang/dana  untuk  kebutuhan  biaya  sekolah anak atau kebutuhan lainnya dalam keluarga.
Selain  istilah  pagang  gadai,  masyarakat  Mandailing  Natal  juga menyebut  praktek bay  al-Wafa dengan  istilah pajak  kebun (biasanya kebun  kelapa).  Pajak  kebun  dilakukan  untuk  mendapatkan  dana  dengan membuat  perjanjian  bahwa  dana/uang  yang  dibutuhkan  merupakan  utang baginya dan akan diserahkan kebun kelapa sebagai  gadai dari utang  yang dia terima, jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun kelapa  yang dijadikan sebagai  gadai  tersebut  dikembalikan kepada si  pemilik  kebun  kelapa.    Selama  dalam  waktu  utang/uang  belum  bisa dikembalikan oleh sipemilik kebun kelapa selama itu pula sipemberi utang bisa mengambil manfaat dari kebun kelapa tersebut.
c. Kabupaten Serdang Bedagai
Jual  Gadai ,  istilah  ini  digunakan  oleh  masyarakat  di  kabupaten Serdang  Bedagai,  adapun  bentuk  prakteknya  diumpamakan  seseorang yang membutuhkan uang/dana untuk suatu kebutuhan biaya sekolah anak atau  kebutuhan  lainnya  dalam  keluarga,  mereka  menjual  sawah  atau ladang mereka untuk mendapatkan biaya/dana tersebut, dengan perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka sawah atau ladang yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik  sawah  atau  ladang.    Selama  dalam  waktu  uang  belum  bisa dikembalikan  oleh  sipemilik  lahan  sawah  atau  ladang  selama  itu  pula sipembeli  sawah  atau  ladang  tadi  bisa  mengambil  manfaat  dari  lahan tersebut.
Berdasarkan penamaan bay‟ al-wafa‟ di atas, dapat dilihat bahwa praktek bay‟  al-Wafa ‟  bukan  merupakan  praktek  asing  di  tengah-tengah  masyarakat Sumatera  Utara.  Praktek  ini  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  Sumatera  Utara,  dan  dianggap  sebagai  hal  yang  wajar  (boleh-boleh saja)  terutama  bagi  masyarakat  yang  memerlukan  pendanaan  untuk  kebutuhan yang  dianggap  mendesak. Bay‟  al-wafa‟ dengan  beragam  namanya  tersebut merupakan  salah  satu  bentuk  alternative  pembiayaan  yang  mudah,  tidak memerlukan prosedur yang rumit, tidak mengandung unsur gharar atau penipuan
dan tidak ada masa jatuh tempo yang akan menyebabkan hutang tersebut berlipat ganda.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Bay’ al-Wafa’ Di Sumatera Utara Secara  historis,  kemunculan bay‟  al-Wafa‟ sebagai  salah  satu  praktek muamalah  di  kalangan  masyarakat  muslim  muncul  ketika  kebutuhan  untuk meminjam  uang  telah  mulai  menjadi  suatu  desakan  ekonomi  sementara  pemilik modal (uang) tidak puas  untuk  sekedar meminjamkan uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau  mengembangkan  modal  yang  dipinjamkannya  kepada  orang  lain.  Pada  saat yang sama peminjam uang tidak ingin  kehilangan barang  yang dia miliki  karena meminjam  uang  yaitu  dengan  menggadaikannya,  sementara  pemberi  pinjaman dengan  mengambil  gadai  barang  sebagai  jaminan  tidak  dapat  langsung  memiliki barang  tersebut  jika  peminjam  uang  tidak  dapat  membayar  atau  melunasi hutangnya, melainkan harus melalui jalan berliku-liku yaitu menguangkan barang tersebut  baru dilakukan  perhitungan dan diambil uang  yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut.
Oleh karena itu mulailah orang mencari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan. Yaitu cara yang dapat secara otomatis atau langsung  memiliki  atau  mengambil  alih  barang  milik  orang  yang  membutuhkan uang  yang  tidak  dapat  melunasi  atau  mengganti  harga  barang  tersebut  selama jangka  waktu  tertentu,  sementara  pemberi  hutang    dapat  mengambil  keuntungan dari  uang  yang  ia  berikan  dengan  melalui  pemanfaatan  barang  tersebut  atau menyewakanya  atau  menjualnya  dengan  selisih  harga.  Sebaliknya  orang  yang butuh  kepada  uang  pinjaman  dapat  tetap  menafaatkan  barang  yang  telah  ia  jual (misalnya  rumah)  tanpa  harus  berpindah  tangan  yaitu  dengan  menyewanya  dan sekaligus dapat memilikinya kembali  dengan mengembalikan harga barang  yang telah dijualnya secara cicilan atau kontan setelah selesai masa sewa.
Latar  historis  di  atas,  agaknya  tidak  jauh  berbeda  dengan  temuan  di lapangan.  Praktek  akad bay‟  al-  wafa‟ dengan  beragam  istilahnya  secara  umum memiliki  tujuan  yang  hampir  sama.  Hasil  dari  wawancara  yang  sudah  peneliti lakukan kepada beberapa orang dari masyarakat yang berada di 3 (tiga) kabupaten pada prinsipnya jawabannya  mendekati sama yaitu:
a. Memenuhi kebutuhan pendidikan
Kebutuhan  masyarakat  akan  pendidikan  yang  layak  untuk  anak-anaknya merupakan  salah  satu  alasan  dan  tujuan  dari  praktek bay‟  al-wafa ‟  di  tengah- tengah  masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh  bapak  Gusnardi selaku pemilik kebun menyatakan bahwa:
“Saya menggadaikan kebun kelapa ini untuk mendapatkan uang yang saya butuhkan  untuk  membayar  uang  kuliah  anak  saya  yang  sedang menyelesaikan kuliahnya di Medan, kalau saya jual kebun tersebut terlalu banyak uangnya lagi  pula uang  yang saya perlukan cuma sedikit  dan dua atau tiga bulan kedepan insya Allah bisa saya bayar. 41 ”
Hal  yang sama juga dikemukakan  Iskandarsyah  yang menjelaskan bahwa kegiatan  pemajakan  tersebut  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan, sebagaimana dikemukakan Iskandarsyah:
“…  anak-anak  butuh  biaya  untuk  melanjutkan  sekolah  keluar  dari kampung, ada yang kuliah di Akper Medan dan juga saudaranya kuliah di Perguruan  Tinggi  yang  ada  di  Medan  juga,  jadi  uang  yang  dibutuhkan sangat  banyak  dan  harus  segera  bisa  didapatkan.  Maka  dengan  cara memajakkan ini kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. 42 ”
b. Kebutuhan hidup sehari-hari
Selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  biaya  pendidikan,  praktek bay‟-Wafa ‟ juga  dilakukan  untuk  mnemenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  sebagaimana dikemukakan Iskandarsyah:
“Pemajakan  kebun  yang  saya  lakukan  tersebut  merupakan  kegiatan  yang sering saya lakukan dan suatu hal yang sangat membantu dalam kehidupan keluarga  kami…,  maka  dengan  cara  memajakkan  ini  kebutuhan  tersebut bisa dipenuhi. 43 ”
Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  ibu  Ernawati  selaku  pemberi  pinjaman atau pembeli gadai yang berdomisili di desa bengkel kabupaten Serdang Bedagai, dan  Bapak  Sutrisno  sebagai  penjual,  menjual  sawah  yang  dimilikinya  kepada orang  yang  bisa  memberinya  pinjaman  uang  yang  dibutuhkan  untuk  keperluan dalam kehidupan keluarga, dalam hal ini adalah ibu Ernawati:
“… Jadi uang yang saya butuhkan segera dapat saya terima dan langsung bisa saya gunakan sesuai kebutuhan yang sangat mendesak. 44 ”
Bapak  Sutrisno  biasanya  menjual  sawahnya  tersebut  dengan  perjanjian bahwa  sawah  itu  akan  diambil  kembali  kalau  uang  yang  dipinjam  sudah  bisa dikembalikannya,  artinya  uang  pinjaman  dikembalikan  dan  sawah  pun dikembalikan,  bentuk  transaksi  ini  mereka  sebut  dengan  jual  gadai.  Bapak Sutrisno menjelaskan:
“Kalau  dengan  cara  jual  gadai,  sawah  yang  saya  jual  gadaikan  itu  akan kembali  jadi  milik  saya,  lagi  pula  kalau  saya  jual  lepas  uangnya  terlalu banyak yang saya terima sementara saya hanya butuh sedikit saja dan yang ngasih pinjamanpun merasa tidak keberatan untuk mengadakan uang yang saya  butuhkan  dengan  segera  dan  cepat  saya  mendapatkan  uang  tersebut tanpa menunggu waktu dan proses yang berbelit-belit... 45 ”
c. Biaya pesta dan kesehatan
Praktek bay‟ al-Wafa ‟ tidak jarang juga digunakan untuk membiayai pesta pernikahan  ataupun  membantu  keluarga  yang  sedang  ditimpa  musibah  seperti sakit. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ahmad Hajidin:
“Saya  melakukan  pajak  karet  ini  karena  kebetulan  ada  anak  yang  mau pesta, tak cukup pulak uangnya, jadi ku pajakkan lah kebun karet ini… 46 ” Dengan  demikian,  dari  sisi  faktor  penyebab  terjadinya  praktek bay‟-al- wafa ‟ secara  ekonomi disebabkan untuk hal  yang sifatnya konsumtif baik  untuk memenuhi  keperluan  biaya  pendidikan,  kebutuhan  sehari-hari,  biaya  kesehatan bahkan  untuk  pesta.  Berdasarkan  wawancara  yang  sudah  peneliti  lakukan,  dan setelah  melalui  perbincangan  yang  berjalan  cukup  serius,  dapatlah  disimpulkan faktor-faktor  penyebab  terjadinya  praktek  atau  transaksi  yang  dikenal  dengan istialah  b ay‟  al-  wafa‟ tersebut  pada  prinsipnya  adalah  sama,  yang  antara  lain yaitu:
1. Transaksi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  cara bay‟  al-wafa‟ 47 tersebut  merupakan  suatu  kegiatan  bisnis  yang  resikonya  dirasakan  lebih ringan.
2. Transaksi ini dirasakan oleh masyarakat sangat membantu dan bermanfaat dengan proses yang sangat sederhana, mudah dan cepat terealisasi.
3. Transaksi  yang sudah berlangsung lama dan sudah jadi tradisi di tengah- tengah  masyarakat  ini  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat  dijaga, dipelihara  dan  dilestarikan  oleh  masyarakat,  terlebih  lagi  untuk kelangsungan hidup mereka dan kelanjutan pendidikan anak-anak mereka,
karena  mereka  berharap  kehidupan  masa  depan  anak-anak  mereka  lebih baik dari kehidupan mereka sendiri.

## Penutup
Transaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia tentulah sangat diperlukan dan diatur oleh manusia sesuai ketentuan dan tidak menyalahi syariat Islam, oleh sebab  itu  banyak  terjadi  rekayasa  terhadap  modifikasi  transaksi  muamalah  di bidang keuangan  yang hukumnya senantiasa mengikuti  perubahan zaman, sesuai dengan kaedah fiqhiyah:
دبئيجىاٗ صبخشلأاٗ ها٘حلأاٗ خْنٍلأاٗ خٍْصلأا شيغزث شيغزي ٌنحىا
Praktek  akad bay‟  al-wafa‟ yang  ada  di  Sumatera  Utara  berbeda  nama yang  mereka  gunakan  namun  bentuk  dari  apa  yang  mereka  lakukan  dan  tujuan yang akan dicapai adalah sama, ada tiga istilah yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat, yaitu :
a. Pemajakan , istilah ini digunakan masyarakat Labuhanbatu Utara, adapun bentuk  prakteknya  dimisalkan  seseorang  yang  membutuhkan  uang/dana untuk  suatu  kebutuhan  biaya  sekolah  anak  atau  keluarga,  mereka memajakkan  kebun  untuk  mendapatkan  dana  tersebut,  dengan  perjanjian jika dana yang didapatkan tadi sudah bisa dikembalikan, maka kebun yang dijadikan  sebagai  objek  transaksipun  dikembalikan  kepada  si  pemilik kebun.  Selama dalam waktu uang belum bisa dikembalikan oleh sipemilik kebun  selama  itu  pula  sipembeli  bisa  mengambil  manfaat  dari  kebun tersebut.  Apa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ini  sepertinya  boleh-boleh saja  menurut  mereka  karena  tidak  adanya  terdapat  unsur  gharar  atau penipuan  di  antara  mereka,  malahan  mereka  merasa  sangat  terbantu  dan akan  memudahkan  urusan  mereka,  dengan  demikian  terciptanya kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan mereka, inilah tujuan dari hukum Islam.
b. Pagang  Gadai ,  istilah  ini  digunakan  masyarakat  di  kabupaten  Madina, tepatnya data ini diperoleh dari kecamatan  Batahan, satu  kecamatan  yang secara geografis terletak di pesisir pantai yang berbatasan dengan propinsi Sumatera Barat, adapun bentuk praktek bay al-  Wafa‟ yang mereka sebut dengan  pagang  gadai  atau  pajak  tersebut  dimisalkan  seseorang  yang
membutuhkan  uang/dana  untuk  kebutuhan  biaya  sekolah  anak  atau kebutuhan lainnya dalam keluarga, mereka melakukan akad pagang gadai atau  ada  juga  yang  menyebutnya  dengan  pajak  kebun  (biasanya  kebun kelapa),  untuk  mendapatkan  dana  tersebut,  mereka  membuat  perjanjian bahwa  dana/uang  yang  dibutuhkan  merupakan  utang  baginya  dan  akan diserahkan  kebun  kelapa  sebagai  gadai  dari  utang  yang  dia  terima,  jika dana  yang  didapatkan  tadi  sudah  bisa  dikembalikan,  maka  kebun  kelapa yang  dijadikan  sebagai  gadai  tersebut  dikembalikan  kepada  si  pemilik kebun kelapa.  Selama dalam waktu utang/uang belum bisa dikembalikan oleh  sipemilik  kebun  kelapa  selama  itu  pula  sipemberi  utang  bisa mengambil  manfaat  dari kebun kelapa tersebut.  Apa  yang dilakukan oleh masyarakat  ini  sepertinya  boleh-boleh  saja  menurut  mereka  karena  tidak adanya  terdapat  unsur  gharar  atau  penipuan  di  antara  mereka,  malahan mereka  merasa  sangat  terbantu  dan  akan  memudahkan  urusan  mereka, akad yang mereka sepakati tersebut merupakan suatu akad perjanjian yang menciptakan  kemaslahatan  dan  menolak  kemudharatan  dalam  kehidupan mereka, ini adalah merupakan tujuan dari hukum Islam.
c. Jual  Gadai ,  istilah  ini  digunakan  oleh  masyarakat  di  kabupaten  Serdang Bedagai,  adapun  bentuk  prakteknya  diumpamakan  seseorang  yang membutuhkan  uang/dana  untuk  suatu  kebutuhan  biaya  sekolah  anak  atau kebutuhan  lainnya  dalam  keluarga,  mereka  menjual  sawah  atau  ladang mereka  untuk  mendapatkan  biaya/dana  tersebut,  dengan  perjanjian  jika dana  yang  didapatkan  tadi  sudah  bisa  dikembalikan,  maka  sawah  atau ladang yang dijadikan sebagai objek transaksipun dikembalikan kepada si pemilik  sawah  atau  ladang.    Selama  dalam  waktu  uang  belum  bisa dikembalikan  oleh  sipemilik  lahan  sawah  atau  ladang  selama  itu  pula sipembeli  sawah  atau  ladang  tadi  bisa  mengambil  manfaat  dari  lahan tersebut.  Apa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ini  sepertinya  boleh-boleh saja  menurut  mereka  karena  tidak  adanya  terdapat  unsur  gharar  atau penipuan  di  antara  mereka,  malahan  mereka  merasa  sangat  terbantu  dan akan  memudahkan  urusan  mereka,  dengan  demikian  terciptanya kemaslahatan  dan  menolak  kemudharatan  dalam  kehidupan  mereka,  hal inilah  yang  dikehendaki  oleh  hukum  Islamini  di  Sumatera  Utara ditemukan dengan cara  dan praktek  yang sama,  yaitu dengan menjadikan
objek  (barang)  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  atas  uang  yang  mereka butuhkan,  selama  uang  tersebut  masih  dimanfaatkan  selama  itu  pula barang jaminan berada di tangan sipemberi utang.
„Urf atau  adat  merupakan  kebiasaan  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat yang terbentuk melalui suatu kebudayaan. Syariat Islam tidak mengeluarkan suatu larangan apapun jika dalam „urf atau adat tersebut membawa masyarakat kepada kemaslahatan, serta sebaliknya, jika dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan  syariat  Islam,  maka „urf ini  tidak  diperbolehkan.  Dengan  kata  lain „urf tidak boleh mengharamkan apa  yang dihalalkan oleh syara‟, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh syara‟. Islam memberikan kebebasan bagi penganutnya untuk  mengimplementasikan  Islam  menurut  hasil  imajinasi  dan  kebebasan berpikir mereka asalkan tidak bertentangan dengan Alquran dan Al-hadis.
„Urf bagi  sebagian  besar  ulama  merupakan  landasan  bagi  penetapan hukum.  Mereka menggunakan „urf sebagai  landasan hukum  Islam dalam  banyak persoalan.  Para  imam  mazhab  sepakat  bahwa  hukum  yang  dibentuk berdasarkan „urf bertahan selama „urf masih dipertahankan oleh suatu masyarakat.
„urf yang bermakna local wisdom atau kearifan lokal (adat) pada tingkatan praktis kemasyarakatan  terkait  erat  dan  dipengaruhi  oleh  faktor  budaya  yang  ada  di masyarakat.Tidak  dapat  dinafikan  bahwa „urf atau  adat  berperan  mengisi kekosongan  hukum  yang  tidak  terdapat  dalam  al-  Quran  dan  Sunnah  Nabi terutama  yang berkaitan dengan muamalah, akad bay‟ al-wafa‟ merupakan suatu bentuk transaksi yang disandarkan kepada istihsan „urfy.

## Catatan
1. Ali al-Khafif, Ahkam al-Muamalat al-Syar‟iyyah (Darul al-Fikri, tt),  h. 4.
2. Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta:  Asy-Syifa, 1980), h. 437.
3. Ascarya  dan  Diana  Yumanita, Bank  Syari‟ah:  Gambaran  Umum (Jakarta:  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), h. 4.
4. Departemen Agama, Al-qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Do‟a Ibu, 2006), h. 209.
5. Izzuddin  ibn  „Abd  as-Salam, Qawa‟id  al-Ahkam  Fi  Mashalih  al-Anam (Beirut:  Dar  al- Kutub  al-Ilmiyah,  tt),  h.  120.  lihat  H.  Nasrun  Haroen, Fiqh  Muamalah, (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2000), h. XVIII.
6. Iskandarsyah, wawancara pribadi sebagai pemilik kebun pada tgl. 27-12-2015
7. Sutrisno, wawancara pribadi sebagai pemilik tanah sawah pada tgl. 19-01-2016
8. Aziansyah, wawancara pribadi sebagai pemilik kebun kelapa pada tgl. 21-08-2015
9. Muhammad Amin Barury, Bay‟ al-Wafa‟ , (Libanon: Daarun Nawadir, 2012), h. 67
10. Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul „Ali, 2005), h. 156
11. Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu‟amalat al-Syar‟iyah , (Dar-al Fikr al-„Araby, tt), h. 169
12. Wahbah  az-Zuhaili, Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu, jilid  4,  (Jakarta:  Gema  Insani,  2011),  h.
420
13. Rafiq Yunus al-Mishry, Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2005),
h. 58
14. Wahbah, Fiqih Islam , h. 420
15. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 97
16. Muhammad Yasir Nasution, Manusia Menurut Al-Ghazali, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), h. 2.
17. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 99
18. Ibid . h. 103
19. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, jilid 4, h. 431-437.
20. Abd  Bin  Nuh  dan  Oemar  Bakry, Kamus  Arab-Indonesia (Jakarta:  Mutiara  Sumber Widya, 2001), h. 47.
21. Ibid , h. 265.
22. Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), hal 176.
23. Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah , Jil.III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hal. 151.
24. Ali Haidār, Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām , Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, t.t.), hal 97.
25. Muhammad  Rawwās  Qal‟ahjī, Mausū‟ah  al-Fiqh  „Umar  Ibn  al-Khattāb, t.p.,  1981, hal.144.
26. Ali al-Khafif, Ahkam al-Muamalat al-Syar‟iyah , h. 399.
27. Mustafa  Ahmad  az-Zarqa‟, Al-Uqud  al-Musammah ,  (Damaskus:  Dar  al-Kitab,  1968),  h. 23. Lihat H. Nasrun Haroen , Fiqh Muamalah , h. 152.
28. Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 178
29. Ali Haidār, Durār al-Hukkām..., hal.97.
30. 1 Ibid.
31. Ibn  „Ābidīn ,  Hāsyiyah  Radd  al-Muhtār ,  Juz  V,  Cet.  II,  (Mesir:  Mustafā  al-Bābiy  al- Halabiy, 1966), hal. 277.
32. Alāuddīn Abi Hasan, Mu‟īn al-Hukkām, hal. 147.
33. Ali Haidār, Durār al-Hukkām..., hal.365.
34. Muhammad Rawwās Qal‟ahji , Mausū‟ah al-Fiqh „Umar Ibn al-Khattāb, hal.144..
35. Ali Haidār Durār al-Hukkām..., hal.97.
36. „Alāuddīn Abi Hasan, Mu‟īn al-Hukkām, hal. 147.
37. Muhammad  Abu  Zahrah, Tarikh  al-Mazahib  al-Islamiyyin ,  (Mesir:  Dar  al-Fikr  al- Arabi,tt) h. 243. Lihat Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 155.
38. Al-Kahlany, Subulussalam , h. 51.
39. Muhammad Amin Barury, Bay‟ al-Wafa‟, (Libanon: Daarun Nawadir, 2012), h. 151
40. Ibid. h. 153
41. Gusnardi,  Wawancara  pribadi  dengan  pemilik  kebun  kelapa  di  Batahan  tgl.  21  Agustus 2015
42. Wawancara dengan Iskandarsyah ,pemilik kebun di Labura pada tgl. 27 Desember 2015 43. Ibid
44. Ernawati,  Wawancara  pribadi  bersama  pemilik  tanah  di  Serdang  Bedagai  pada  tgl.  19 Januari 2016
45. Wawancara dengan Bapak Sutrisno, tanggal 19 Januari 2016 di Desa Bengkel
46. Wawancara dengan Ahmad Hajidin
47. Istilah  ini  dijumpai  untuk  kabupaten  Madina  disebut  dengan    pagang  gadai,  untuk kabupaten  Labura  dengan  sebutan  pemajakan,  sedang  kan  untuk  kabupaten  Serdang  Bedagai masyarakat menyebutnya dengan istilah jual gadai.

## Daftar Pustaka
Alqur'an al-Karim
Ābidīn,  Ibn. Hāsyiyah  Radd  al-Muhtār .  Mesir:  Mustafā  al-Bābiy  al-Halabiy,
1966.
ad-Da‟as,  „Izzat  Ubaid  ad-Da‟as. Al-Qawaid  al-Fiqhiyyah  ma‟a  asy-Syarh  al- Majazi, Beirut: Dar at-Tirmizi, tt.
ad-Daruquthni,  „Ali  ibn  „umar  al-Daruqutni. Sunan  al-Dar  al-Qutni ,  jilid  3, Beirut, Dar haya‟i al-turatsi al-‟Arabiy, 1993.
Al- Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Isma‟il, Sahih Bukhary , Juz 2, Kairo: Matba‟ah salafiyah wa maktabatuh, 1403 H
Al- Nasa‟i, Abi „abd al-Rahman ahmad bin  Syuaib  bi  Ali. Sunan Nasa‟i , Riyad:
Maktabah al-Ma‟arif li al-Nasyri wa al-tauji‟, 1417 H.
Al-„Imrani,  „Abd  Allah. Al-‟uqud  al-Maliyah  al-Murakkabah ,  Riyadh:  Dar  al- kunuz ishbiliya linnasri wa al-Tauzi„, 2010.
Al-Adabi,   Salah ad-Din  Ibn  Ahmad. Manjhaj Naqd al-Matan  „inda “Ulama al- Hadis an-Nabawi. Beirut: Dar al-Afaq an-Nabawiyah, t.th.
Al-Asqallani,  Ibnu  Hajr. Taqrib    at-Tahdif, Juz  VIII.  Riyad:  Dar  al-„Asimah, 2003.
Al-Hanafy,  Ibnu  Humam. Syarh  Fath  al-Qadir, Juz  VI.Beirut:  Dar  al-Kutub  al- „Ilmiyyah, t.th.
Al-Jauziyyah,  Ibnu  Qayyim. I‟lam  al-Muwaqqi‟in. Beirut:  Maktabah  Al- Asriyyah, 1987.
Al-Jaziri,  Abdurrahman. Kitab  al-Fiqh  'ala  Mazahib  al-Arba'ah, Juz  II.  Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Al-Kahlany,  Muhammad bin Ismail. subulussalam. Bandung: Dahlan,tt.
Al-Kasani, Alauddin .  Badai‟u  ash-shana‟i, Mesir:  Mushthafa  Al-Baby  Al- Halaby, tahun 1958.
Al-Khafif, Ali. Ahkam Al-Muamalah Al-Syar‟iyyah. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, tth.
Al-Khathib, Syekh Muhammad al-Syarbiny. Mughni al-Muhtaj. Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, tahun 1958.
Al-Qusyairi,  Abi  al-Husaini  Muslim  Ibn  al-Hajjaj  ibn  Muslim., shahih  Muslim , Cetakan kedua, Riyadh, Dar al-Salam, 2000.
Al-Usaimin,  Muhammad  Ibn  Salih.  A l-Qawaid  al-Fiqhiyyah. Iskandariyah:  Dar al-Basirah, t.th.
Amalia, Euis. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Amin,  Ma‟ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam . Jakarta: eLSAS, 2011.
An-Naisaburi,    Abu  Abdullah  al-Hakim. Al-Mustadrak  „ala  Sahihain, Juz  II. Beirut: Maktabah al-Matbu‟at Islmiah, tt
Anwar,  Syamsul. Hukum  Perjanjian  Syari'ah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam Fiqh Muamalat , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Arikunto,  Suharsini. Prosedur  Penelitiam  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Aneka Cipta, 2006.
Aripin, Jaenal. Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad, Jakarta: Kencana, 2012.
Ashur,  Thahir ibn. Maqashid al- Syari‟ah al- Islamiyah. Yordan: Dar al- Nafa‟is,
2001.
As-Sadlan, Salih Ibn Ganim. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra‟a Anha. Riyad: Dar Bilansiyah, t.th.
As-San‟ani,  Muhammad  bin  Ismail  Amir. Subul  as-Salam. Juz  III  Saudi  Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 1478 H
As-Suyuthy, Asy. Al-Asybah wa an-Nazhair. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Bakry,    Abd  Bin  Nuh  dan  Oemar. Kamus  Arab-Indonesia .  Jakarta:  Mutiara Sumber Widya, 2001.
Baqi,  Abi ‟Abdillah Muhammad ibn  Yazid  al-Qazwin, ‟Allaqa ‟Alaihi Mahmud Fu‟ad abd. Sunan Ibn Majah , Beirut, al-Maktabah al-‟Ilmiyyah, tt.
Barury,  Muhammad Amin. Bay‟ al-Wafa‟. Libanon: Daarun Nawadir, 2012.
Binjai,  Syekh  H.  Abdul  Halim  Hasan. Tafsir  al-Ahkam .  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2006.
Bukhary, Imam dan Muslim, Shahih Bukhary, hadits 2068, Shahih Muslim, hadits 1603.
Chaudhry, Muhammad Syarif. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
Dahlan,  Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
t.t.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur‟an  dan  Terjemahannya, Jakarta:    Asy-Syifa, 1980.
Djazuli, H.A. Kaidah-Kaidah Fikih , Jakarta: Kencana, 2007.
Fathurrahman dan Mukhtar Yahya. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Bandung: al- Ma‟arif, 1997.
Fuady,Munir. Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis). Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
Haidār,  Ali. Durār  al-Hukkām  Syarh  Majallah  al-Ahkām .    Beirut:  Dār  al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
Hanafy, Ibnu Humam. Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, tt.
Hanbal, Ahmad Ibn. Al-Musnad li al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kairo: Maktabah at-Turats al-Islamiyah, t.th.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
Hasballah, Ali. Ushul al-Tasyri‟, Mesir: Dar al-Ma‟arif, 1971.
Jaib, Sa‟diy Abu. Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan. Suriah: Dar al- Fikr, 1998.
Khadduri,  Madjid. Teologi  Keadilan  Perspektif  Islam. Terjemahan,  Surabaya: Risalah Gusti :1999.
Khallaf,  Abdul Wahab. „ Ilmu Ushul Fiqh. Kuwait: Dar al- Qalam li al- Nashr wa al- Tawzi‟, 1990.
Ma‟luf, Louis. Al-Munjid fi al-Lugat wa al-A‟lam, Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.
Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , 2008.
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2008.
Manzhur, Ibnu. Lisan al-Arab . Beirut: Dar as-Shodir, jld 13.
Mawardi, Al-Hawy  al-Kabir  fi  Fiqh  al-Imam  asy-Syafi‟i, Juz  IV,  Beirut:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
Metwally, M. M. Teori dan Model Praktek Ekonomi Islam, Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995.
Mishry,  Rafiq  Yunus. Fiqh  al-Muamalah  al-Maliyyah .  Damsyiq:  Dar  al-Qalam, 2005.
Muhammad, Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2011.
MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI , Edisi Revisi Tahun 2006, diterbitkan  atas  kerjasama  DSN  MUI-Bank  Indonesia.  Jakarta:  CV. Gaung Persada, 2006.
Mujahidin, Ahmad, Ekonomi Islam , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Musa, Muhammad bin Ibrahim. Syirkah al- Asykhash baina asy- Syari‟ah wa al- Qanun. Saudi Arabiya: Dar at- Tadmurayyah, 2011.
Nasution,    Muhammad  Yasir. Manusia  Menurut  Al-Ghazali. Jakarta:  CV Rajawali, 1988.
Nujaim, Ibn. Al-Asybah wa al-Nazha‟ir. Kairo: Muassasah al-Halabi, 1968.
Nuruddin, Amiur. “Peran Fakultas Syariah dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah,” makalah Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah, kerja  sama  Fakultas  Syariah  IAIN  SU  dengan Mahkamah Agung RI, Medan, Sabtu, 27 Oktober 2007
______________. Jamuan Ilahi, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
______________. Keadilan  Dalam  Al-  Quran, Jakarta:  Hijri  Pustaka  Utama, 2008.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Qal‟ahji,  Muhammad  Rawwās. Mausū‟ah  al-Fiqh  „Umar  Ibn  al-Khattāb, t.p., 1981.
Qalyubi,  Syihabuddin    dan  Umairah, Hasyiyatani  Qalyubi  wa  Umairah, Juz  II Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
Quddamah, Ibnu. Al-Mugny, Juz IV, Mesir: Dar al Fikr, tt.
Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid . Jakarta: pustaka Amani, 2007.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987.
Salam, Izzuddin ibn „Abd . Qawa‟id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
Shihab, Umar. Kontekstualitas Al-Quran. Jakarta: Penamadani, 2008.
Sitepu, Runtung. Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Minang Kabau
Studi Kasus di Kota Padang dalam http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5423 Syafa‟at,  Abdul  Kholiq.  Respon  Dan  Persepsi  Masyarakat  Terhadap    Penerapan Akad  Bai‟ul  Wafa  Pada  BMT  dan  UGT  Sidogiri  Cabang  Glenmore Banyuwangi.” . ISTIQRO ‟ Jurnal  Hukum  Islam,  Ekonomi  Dan  Bisnis , Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
Syalabi,  M.  Mustafa, Al-  Madkhal  fi  Ta‟rif  bi  al-Fiqh  al-Islamy, Juz  II,  Mesir  : Dar al-Ta‟rif, 1990.
Syarbasyi,  Ahmad. al-Mu‟jam  al-Iqtishad  al-Islami, Beirut:  Dar  Alamil  Kutub,
1987
Taimiyah,  Ibn. Majmu‟  Fatawa ,  Abdurrahman  al-Asimy  (ed.),  Juz  XXIX. (Mekkah: Dar Arabiyyah, 1398 H
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Yuslem, Nawir. „Ulumul Hadis. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011.