## Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat)
Author:
Lamtiur Lidia Gultom
Afiliation: Universitas Katolik Santo Thomas Medan

## Corresponding email
Lamtiur.gultom11@gm ail.com
Histori Naskah: Submit: 2024-08-17
Accepted: 2024-08-17 Published: 2024-08-18 This is an Creative Commons
License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak akuntabilitas keuangan daerah  dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sampel dalam  penelitian  ini  mencakup  dua  kelompok  Pejabat/Aparatur Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan,  dengan  total  94  responden.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui kuesioner yang
disebarkan secara online (https://forms.gle/vEYe1g4GvgnHkdVB6) maupun offline . Teknik analisis data  yang  digunakan  mencakup  analisis  statistik  deskriptif  dan  analisis Statistik PLS-SEM, disesuaikan dengan metode statistik yang tersedia untuk menjawab  pertanyaan  penelitian . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa akuntabilitas  dan  pengawasan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Kata kunci : Akuntabilitas; Daerah; Pengawasan; Pengelolaan; Keuangan

## Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  untuk  mengelola  urusan  pemerintahan  dan  memenuhi  kepentingan  masyarakat  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  daerah  menjalankan  kewenangannya  sesuai dengan kebijakan, standar, norma, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar arah pembangunan  nasional tetap konsisten. Untuk  mendukung pembangunan daerah, dibentuklah Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  bertanggung  jawab  atas  tiga  fungsi  utama:  pelaksanaan  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber  pendapatan  daerah  termasuk  pendapatan  asli  daerah,  transfer  dana,  dan  sumber  pendapatan  sah lainnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  menyajikan  laporan  yang  transparan  dan akuntabel  mengenai  penerimaan  dan  penggunaan  dana  publik  kepada  masyarakat  yang  berhak  atas informasi  tersebut.  Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  penting  untuk  mengukur  kinerja  pemerintah, mencegah  penyelewengan,  serta  memastikan  kejelasan  hukum  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  (Yassir dkk, 2022).
Pengelolaan  keuangan  yang  efektif  memerlukan  standar  yang  jelas,  baik  dalam  pengelolaan  maupun pencapaian target pembangunan, yang disebut dengan istilah good governance. Masyarakat mengharapkan
pemerintah menerapkan good governance, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan  bertanggung  jawab.  Efektivitas  berarti  pencapaian  tujuan  sesuai  dengan  rencana  strategis,  efisiensi berarti penggunaan  sumber  daya  yang  hemat  dan  efektif,  transparansi  mengacu  pada  keterbukaan  dalam pengambilan  keputusan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengawasi,  dan  akuntabilitas  berarti pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan hasil kinerjanya kepada masyarakat (Maryam, 2017).
Pengelolaan keuangan yang efektif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh  karena itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi risiko korupsi (Zeyn, 2011). Namun, situasi ini tidak selalu terjadi, seperti yang terlihat di Kabupaten Kepulauan Aru, di mana kinerja pemerintah belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, serta pengendalian  internal  masih lemah, seperti dibuktikan dengan kasus penyalahgunaan dana daerah sebesar Rp. 42,5 miliar oleh bupati pertama (Sumber: https://news.detik.com, diakses 03 April 2021).
Fenomena pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, baik secara langsung maupun melalui media, seperti  keluhan  tentang  prosedur  yang  rumit,  ketidakpastian  waktu  penyelesaian,  biaya  tinggi,  dan persyaratan  yang  tidak  transparan,  mencerminkan  kurangnya  profesionalisme  aparatur  dalam  organisasi pelayanan publik di Indonesia (Saida S & Mustari S, 2021).
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas yang diterapkan, semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah (Natision, A., et al, 2022); (Yassir dkk, 2022); (Permata dkk, 2022); (Saida Said  &  Mustari S,  2021);  (Afriza,  2021);  (Octavio  M,  2022);  (Siregar,  L  2011).  Namun,  penelitian  lain menemukan bahwa akuntabilitas tidak selalu berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan, seperti di  Nigeria,  di  mana  berbagai  skandal  keuangan  telah  menyebabkan  buruknya  tata  kelola  pemerintahan (Agbotogun,  2019).  Terkadang,  akuntabilitas  keuangan  daerah  justru  menunjukkan  hubungan  negatif dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  karena  beberapa  faktor,  seperti  kurangnya  program  peningkatan akuntabilitas dan penggunaan sistem akuntansi serta anggaran yang belum optimal (Suparno, 2012).
Untuk mencapai pengelolaan yang baik, diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah  guna  memastikan  pemerintahan  berjalan  secara  efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  (Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2017).  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  (Yassir  dkk,  2022);  (Hasugian,  F.T.,  dkk,  2021);  (Afriza,  2021);  (Rotisulu  et  al, 2021).
Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang menjadi tolok ukur pengelolaan keuangan  daerah,  seperti  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  dan  Pengawasan,  dengan  studi  kasus  di Pemerintah  Kabupaten  Dairi  dan  Kabupaten  Pakpak  Bharat,  Provinsi  Sumatera  Utara.  Penelitian  ini dilakukan  di  dua  kabupaten  tersebut  karena  Kabupaten  Pakpak  Bharat  merupakan  hasil  pemekaran  dari Kabupaten Dairi.
Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan perubahan di  era  reformasi,  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  dapat  menciptakan good  governance ,  yang mencerminkan  pemerintahan  yang  efektif,  efisien,  transparan,  akuntabel,  jujur,  dan  bertanggung  jawab. Selain  itu,  pengawasan  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  berjalan  sesuai dengan kebijakan, standar, norma, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga arah pembangunan, khususnya Pembangunan Nasional, tetap terjaga.

## Studi Literatur

## Akuntabilitas Keuangan Daerah
Akuntabilitas  dianggap  krusial  dalam  berbagai  sektor,  baik  itu  perusahaan,  organisasi  nirlaba, pemerintahan, maupun non-pemerintahan. Konsep akuntabilitas telah dikenal sejak lama, dimulai pada era Mesopotamia  sekitar  4000  SM  dengan  hukum  Hammurabi  yang  mengharuskan  seorang  raja mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak yang memberinya wewenang (Velayutham & Perera, 2004).
Akuntabilitas  keuangan  daerah  merujuk  pada  kewajiban  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  laporan, menyajikan,  serta  mengungkapkan  semua  aktivitas  dan  penggunaan  dana  publik  kepada  pihak  yang berwenang  dan  memiliki  hak  untuk  memintanya  (seperti  DPRD  dan  masyarakat  umum).  Ada  beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, di mana setiap transaksi harus memiliki dasar hukum yang jelas;
2. Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  yang  mencakup  perlindungan  terhadap  aspek  fisik  dan finansial, serta pencegahan pemborosan dan kesalahan pengelolaan.
Akuntabilitas keuangan daerah dapat diukur melalui kemampuan pemerintah daerah dalam  menjelaskan, menjawab, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada masyarakat melalui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah  diaudit oleh  BPK dan  disampaikan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir (Mardiasmo, 2009).
Menurut  Kenton  (2021),  akuntabilitas  di  bidang  keuangan  menuntut  lembaga  publik  dan  swasta  untuk menyediakan  data  keuangan  yang  akurat  bagi  semua  pemangku  kepentingan.  Akuntabilitas  keuangan adalah elemen kunci dari tata kelola yang efektif, dengan tujuan utama mengumpulkan dan mencatat data keuangan secara sistematis untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan bermakna. Akuntabilitas keuangan  terjadi  ketika  individu  mendapatkan  informasi  tentang  kondisi  keuangan,  kinerja,  upaya pelayanan, dan pencapaian organisasi.

## Pengawasan
Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  Konkuren,  pasal  1  ayat  2  menyatakan  bahwa  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan memastikan bahwa pemerintahan  daerah  dijalankan  secara  efisien  dan  efektif  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan fungsional yang berasal dari dalam organisasi pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal  Pemerintahan  (APIP),  yang  meliputi  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP), Inspektorat  Jenderal  Departemen  (IRJEN)  atau  Unit  Pengawas  Lembaga  Non  Departemen,  Inspektorat Wilayah (IRWIL), dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
Menurut Mardiasmo (2009), pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), mulai  dari  proses  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban.  Selain  melakukan  pengawasan  langsung terhadap mekanisme anggaran, DPRD juga memanfaatkan aparat pengawasan eksternal yang independen dari eksekutif di daerah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan bagian integral
dari seluruh tahap penyusunan dan pelaporan APBD, dan diperlukan pada setiap tahap, bukan hanya pada evaluasi akhir.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut Yassir dkk. (2022), pengelolaan keuangan daerah seringkali dipahami sebagai mobilisasi sumber daya  keuangan  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah.  Pandangan  ini  terlalu  sederhana  dan  cenderung menghasilkan  kebijakan  yang  reaktif  dan  tidak  seimbang.  Bagi  mereka  yang  menganut  pandangan  ini, otonomi daerah sulit terwujud karena sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi daerah otonom, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat terbatas.
Pedoman  teknis  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah dapat  melibatkan  penggunaan  informasi,  aliran  data,  serta  penyajian  dokumen  secara  elektronik.  Dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  77  Tahun  2020,  dokumen-dokumen  ini  disajikan  dalam  bentuk ilustrasi yang mencerminkan kebutuhan informasi yang dinamis pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan teknik kuantitatif. Metode yang diterapkan  adalah  metode  survei,  di  mana  penulis  menyebarkan  kuesioner  untuk  mengumpulkan  data. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, yang mencakup berbagai dinas dan badan. Populasi penelitian mencakup pejabat/aparatur yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  kedua  kabupaten  tersebut.  Sampel  penelitian  terdiri dari  2  pejabat/aparatur  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer, dan metode yang diterapkan adalah PLS-SEM.

## Hasil

## Analisis Statistik Deskriptif
Pernyataan dalam  kuesioner penelitian sudah  digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu,  yang mana  keabsahan  dan  kesahihannya  telah  terbukti  memadai,  sehingga  51  pernyataan  tersebut dinyatakan memenuhi kriteria untuk disebarkan kepada responden.
Tabel 1. Dekripsi Kuesioner Kuesioner Jumlah Persentase (%) Kuesioner yang disebar 98 100 % Kuesioner yang kembali 94 95,92 % Kuesioner yang tidak kembali 4 4,08 % Kuesioner yang digunakan 94 95,92 %

## Sumber : data primer diolah, 2024
Sampel penelitian ini mencakup 2 pejabat atau aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Dari total 98 kuesioner yang disebarkan,  94  kuesioner  dikembalikan  dan  dapat  diolah.  Dengan  demikian,  terdapat  94  pejabat  atau aparatur dari OPD di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Dengan demikian, persentase kuesioner yang digunakan dalam penelitian adalah 95,92%.

## Statistik Deskripsi Responden
Di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, pejabat atau aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 58 laki-laki (61,70%) dan 36 perempuan (38,30%). Berdasarkan data umur, pejabat atau aparatur  yang  terlibat  berusia  41-50  tahun  terbanyak  dengan  44  orang  (47%),  diikuti  oleh  mereka  yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 25 orang (27%), usia 31-40 tahun sebanyak 23 orang (24%), dan usia 21- 30 tahun sebanyak 2 orang (8%). Untuk tingkat pendidikan, 59 orang (63%) memiliki gelar S1, 31 orang (33%) S2, 3 orang (3%) D3, dan 1 orang (1%) S3.
Responden  mengenai  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  menjelaskan,  menjawab,  dan mempertanggungjawabkan  kebijakan  publik  melalui  Laporan  Pertanggungjawaban  menunjukkan  10 (10,64%) sangat tidak setuju, 9 (9,57%) kurang setuju, 37 (39,36%) setuju, dan 38 (40,43%) sangat setuju.
Terkait dengan kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah, 11 (11,70%) sangat tidak setuju, 10 (10,64%) kurang setuju, 40 (42,55%) setuju, dan 33 (35,11%) sangat setuju.
Pada indikator hasil kinerja, 11 (11,70%) sangat tidak setuju, 7 (7,45%) kurang setuju, 44 (46,81%) setuju, dan 32 (34,04%) sangat setuju.
Pengawasan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menunjukkan  8  (8,51%)  sangat  tidak  setuju,  10 (10,64%) kurang setuju, 32 (34,04%) setuju, dan 44 (46,81%) sangat setuju.
Untuk perencanaan pengelolaan keuangan, 10 (10,64%) sangat tidak setuju, 10 (10,64%) kurang setuju, 53 (56,38%) setuju, dan 21 (22,34%) sangat setuju.
Pemerintah  Daerah  memiliki  prosedur  hukum  dan  pedoman  dengan  11  (11,70%)  sangat  tidak  setuju,  7 (7,45%) kurang setuju, 37 (39,36%) setuju, dan 39 (41,49%) sangat setuju.
Dalam  hal  pengurangan  biaya  operasional,  12  (12,77%)  tidak  setuju,  11  (11,70%)  kurang  setuju,  48 (51,06%) setuju, dan 23 (24,47%) sangat setuju.
Untuk produktivitas kerja, 11 (11,70%) tidak setuju, 10 (10,64%) kurang setuju, 53 (56,38%) setuju, dan 20 (21,28%) sangat setuju.
Terakhir,  mengenai  efisiensi  penggunaan  dana  masyarakat,  1  (1,06%)  sangat  tidak  setuju,  10  (10,64%) tidak setuju dan kurang setuju, 48 (51,06%) setuju, dan 25 (26,60%) sangat setuju.
Analisis Statistik  PLS-SEM (Menurut  Ghozali,  2008).  “Teknik  pengolahan  data  dengan  menggunakan metode  SEM  berbasis Partial  Least  Square (PLS)  memerlukan  2  tahap  untuk  menilai”.  Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:
Evaluasi Model Pengukuran/ Measurement model (Outer Model)
Validitas konvergen adalah komponen dari model pengukuran dalam SEM-PLS yang dikenal sebagai outer model, sedangkan  dalam SEM berbasis kovarian disebut analisis faktor konfirmatori (CFA) (Sholihin & Ratmono,  2021).  Ada  dua  kriteria  utama  untuk  menilai  apakah  model  pengukuran  memenuhi  standar validitas konvergen untuk konstruk reflektif: loading faktor harus lebih dari 0,7 dan nilai p harus signifikan (<0,05) (Sholihin & Ratmono, 2021). Namun, dalam praktiknya, loading faktor di bawah 0,7 sering terjadi, terutama pada kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading faktor antara 0,40-0,70 masih dapat dipertimbangkan (Sholihin & Ratmono, 2021).
Dalam  penelitian  ini,  kedelapan  variabel  menunjukkan  loading  faktor  yang  relatif  konsisten, mengindikasikan  pentingnya  indikator-indikator  tersebut  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan
daerah. Secara statistik, indikator X1.3 memiliki loading faktor tertinggi yaitu 0,953, sehingga disarankan agar  pemerintah  daerah  dapat  menjelaskan,  menjawab,  dan  mempertanggungjawabkan  kebijakan  publik secara  proporsional  melalui  Laporan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Daerah  yang  telah  diperiksa  oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun anggaran. Selain loading faktor,  untuk  memenuhi  validitas  konvergen,  nilai  Average  Variance  Extracted  (AVE)  juga  perlu diperhatikan. Nilai AVE dapat dilihat pada tabel 2 yang diperoleh dari output PLS Algorithm.
Tabel 2 Nilai Avarage Variance Extract (AVE) Variabel Average Variance Extracted (AVE) keterangan Akuntanbilitas Keuangan Daerah 0.847 valid Pengawasan 0.866 valid Pengelolaan Keuangan Daerah 0.801 valid Sumber : Output SmartPLS, 2024

## Hasil
Pengujian Model Struktural ( Inner Model )
Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria outer model dan telah didapatkan model yang ideal  sesuai  dengan  kerangka  konseptual  penelitian,  selanjutnya  dilakukan  pengujian  model struktural  ( inner  model ).  Menilai inner  model adalah  melihat  hubungan  antar  konstruk  laten, dengan  melihat  hasil  estimasi  koefisien  parameter path dan  tingkat  signifikansinya  (Ghozali, 2008).  Model  struktural  dalam  PLS  dievaluasi  dengan  menggunakan  R- square untuk  variabel dependen  dan  nilai  koefisien  path  untuk  variabel  independen  yang  kemudian  dinilai signifikansinya berdasarkan nilai T statistic setiap path .
Hasil dari PLS R-Square mempresentasikan jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Berikut disajikan hasil penghitungan nilai R-Squares yang dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3 Nilai R- Square Variabel R Square Pengelolaan keuangan daerah 0.704 Sumber : Output Smart PLS, 2024
Berikut  disajikan  hasil  penghitungan  nilai R-Square yang  dapat  dilihat  pada tabel  5.15. menunjukkan  nilai  R- square pengaruh  secara  bersama-sama  atau  simultan  sebesar  0.704.  Hasil ini menunjukkan bahwa 70.4% variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas Keuangan (X1) dan  Pengawasan  (X2). Sementara sisanya  29.6% (100% - 70.4%) dipengaruhi oleh varibel lain.

## Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung
Dasar  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah  nilai  yang  terdapat  pada output  path coefficient .  Hasil output estimasi  untuk  pengujian  model  struktural  dapat  dilihat  pada  table  4 berikut :
Tabel 4 Nilai T-Statistik Dan P V alues Pada Inner Model Variabel Original Sample Standard Deviation T Statistics P Values Akuntanbilitas Keuangan Daerah->Pengelolaan Keuangan Daerah 0.186 0.085 2.187 0.015 Pengawasan - >Pengelolaan Keuangan Daerah 0.257 0.109 2.349 0.010

## Sumber : Output Smart PLS, 2024
Dalam  PLS,  pengujian  hubungan  yang  dihipotesiskan  dilakukan  melalui  simulasi  statistik  dengan menggunakan  metode bootstrap pada sampel. Metode bootstrap ini bertujuan untuk  mengurangi  masalah ketidaknormalan data penelitian. Berikut adalah hasil analisis SEM PLS dengan metode bootstrapping:
1.Pengujian  Hipotesis  1:  Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  terhadap  Pengelolaan  Keuangan Daerah  di  Pemerintah  Kabupaten  Dairi  dan  Pakpak  Bharat.  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  (X1) menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Y).  Hasil  analisis  menunjukkan nilai  koefisien  jalur  (Original  Sample)  sebesar  0,186  dengan  angka  signifikansi  0,015.  Karena  nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien jalur bernilai positif, maka H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas  keuangan  daerah  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan daerah.
2.  Pengujian  Hipotesis  2:  Pengaruh  Pengawasan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  pada  Pemerintah Kabupaten  Dairi  dan  Pakpak  Bharat.  Pengawasan  (X2)  juga  menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hasil analisis memperlihatkan nilai koefisien jalur (Original Sample) sebesar  0,257  dan angka  signifikansi  0,010.  Karena  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  dan  koefisien jalur  bernilai  positif,  maka  H2  diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  memiliki  pengaruh  positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## Pembahasan
Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Pemerintah Kabupaten  Dairi  dan  Pakpak  Bharat.  Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  memiliki dampak  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  OPD  Kabupaten  Dairi  dan Pakpak Bharat. Analisis data mengungkapkan bahwa pegawai di setiap OPD merasa bahwa pelaksanaan akuntabilitas keuangan sudah memadai.Hasil pengujian validitas berdasarkan faktor loading menunjukkan bahwa  pemerintah  daerah  Kabupaten  Dairi  dan  Pakpak  Bharat  mampu  menjelaskan,  menjawab,  dan mempertanggungjawabkan  kebijakan  publik  secara  proporsional  kepada  masyarakat  melalui  Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
Laporan  ini  telah  diperiksa  oleh  BPK  dan  disampaikan  kepada  DPRD  dalam  waktu  enam  bulan  setelah tahun  anggaran  berakhir.  Dalam  fungsinya  sebagai  agen,  pemerintah  daerah  telah  melaksanakan  seluruh aktivitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  termasuk  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  dengan  baik  sesuai  ketentuan  yang berlaku.Berdasarkan  analisis  data,  pemerintah  Kabupaten  Dairi  dan  Pakpak  Bharat  telah  melaksanakan tahapan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat,  seperti  Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan).
Pemerintah juga memperhatikan kepentingan publik dengan memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk  menilai  kinerja  pemerintah  daerah  serta  menerima  saran  untuk  perbaikan.  Penelitian  ini  juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat mampu menjelaskan, menjawab, dan mempertanggungjawabkan  kebijakan  publik  secara  proporsional  melalui  laporan  pertanggungjawaban yang telah diperiksa oleh BPK dan diawasi oleh pengawas internal dan eksternal secara berkelanjutan.
Temuan  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  (Natision  et  al.,  2022;  Yassir  dkk, 2022; Permata dkk, 2022; Saida Said & Mustari S, 2021; Afriza, 2021; Octavio M, 2022; Siregar, 2011) yang memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat telah berhasil  mengelola  dan  mengoptimalkan  sumber  daya  mereka  untuk  meningkatkan  penerimaan, pendapatan, dan efisiensi pengeluaran.
Berdasarkan uji hipotesis, ditemukan bahwa pengawasan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Dairi  dan  Pakpak  Bharat.  Analisis  data  penelitian mengungkapkan bahwa pegawai di setiap OPD merasa bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif dan sesuai prosedur.
Analisis  data  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Dairi  dan  Pakpak  Bharat  telah  menerapkan berbagai  metode  pengawasan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  termasuk  pengawasan  langsung  oleh atasan, pengawasan fungsional oleh unit organisasi yang ditetapkan, serta pengawasan melekat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kebocoran keuangan. Pemerintah daerah juga telah memperbaiki metode pengelolaan, pembukuan, dan pengawasan keuangan mereka. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara aktif mengawasi pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  studi  sebelumnya  (Yassir  dkk,  2022;  Hasugian  dkk,  2021;  Afriza, 2021; Widajatun & Kristiastuti, 2020; Suparno, 2012) yang memberikan bukti empiris bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pengawasan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak  Bharat,  Sumatera  Utara.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  survei  yang  menghasilkan  94 responden valid.
Hasil analisis menggunakan SmartPLS menunjukkan bahwa semua item pengukuran pada kuesioner telah terbukti valid dan reliabel. Berdasarkan pengujian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Akuntabilitas Keuangan Daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat
2. Pengawasan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.
Ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cara yang ekonomis, efektif, efisien, adil, serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Selain itu, kegiatan tersebut dijalankan dengan kejujuran, transparansi, dan pengawasan yang baik.

## Referensi
Afriza,  M.  N.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah,  Value  For  Money  Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020. KINDAI, 17(3), 438-445.
Agbatogun, T. O. (2019). Financial accountability,  transparency and  management of the Nigerian public sector.  Department  of  Accounting,  College  of  Management  Sciences,  Federal  University  of Agriculture, Abeokuta, Ogun State, Nigeria.
Ajekwe,  C.,  &  Ibiamke,  A.  (2018).  Financial  Statement  Analysis  to  Predict  Stock  Returns  of  Listed Consumer Goods Firms in Nigeria. Available at SSRN 3247805.
Arif, M. (2021). The determinants of public service and environmental performance of local governments in Indonesia (Doctoral dissertation, Murdoch University).
Arifin. (2005).”Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di  Indonesia  (Tinjauan  Perspektif  Teori  Keagenan)”.  Sidang  Pengukuhan  Guru  Besar  Undip,  E- Prints.
Band, J. A. (2006). Consumer adoption of the online desktop, Tesis, University of Pretoria, Afrika Selatan.
Baswir, Revrisond. (1999). Akuntansi Pemerintah Indonesia. Edisi ketiga. BPFE: Yogyakarta.
CNBC. (2021). PPKM Diperpanjang, Jokowi Janji Penyaluran Bansos Dipercepat.
CNBC.  https://www.cnbcindonesia.com/news/20210728141604-4-  264312/eks-  mensos-juliari-dituntut- 11-tahun-bui-dalam-korupsi-bansos
Deegan, C. M. (2018). Legitimacy theory Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(8), 2307-2329.
Dowling, J., dan P. Jeffrey. 1975. Organizational legitimacy: social values and organizational behaviour. The Pacific Sociological Review 18 (1):122– 136.
Dhiyavani,  S.  I.  (2017). Pengaruh  Kinerja  Aparatur Pemerintah  Daerah, Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance
Ferry, L., & Murphy, P. (2018). What about financial sustainability of local government!—A critical review of  accountability,  transparency,  and  public  assurance  arrangements  in  England  during  Austerity. International Journal of Public Administration, 41(8), 619-629.
Ferry,  L.,  Eckersley,  P.,  &  Zakaria,  Z.  (2015).  Accountability  and  transparency  in  English  local government:  moving  from  ‘matching  parts’  to  ‘awkward  couple’?.  Financial  Accountability  & Management, 31(3), 345-361.
Ghozali Imam. (2008). Structural Equation Modeling. Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)
, Edisi 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, MC (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. Journal of
Business Search, 19(2020), 101-110.
Hair,  J.  F.,  Matthews,  L.  M.,  Matthews,  R.  L.,  &  Sarstedt  M.  (2017).  PLS-SEM  or  CB-SEM:  Updated guidelines on which method to use. International Journal Multivariate Data Analysis, 1(2), 107-123.
Hamid, H. (2020). Manajemen Pemerintahan Daerah. Penerbit Garis Khatulistiwa (Anggota Ikapi).
Hassan,  Z.  A.,  Schattner,  P.,  &  Mazza,  D.  (2006).  Doing  a  pilot  study:  Why  is  it  essential?  Malaysian
Family Physician, 1(2-3), 70-73. Retrieved from
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453116/ .
Hasugian,  F. T.,  Syahputra, R.  A., &  Harahap,  A. R.  (2021).  Pengaruh  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah, Value  For  Money,  Kejujuran,  Transparansi,  Dan  Pengawasan  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Studi  Kajian  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Labuhanbatu  Pusat).  JURNAL  MUTIARA AKUNTANSI, 6(2), 175-185.
Hasiara, L. O., & Suamba, I. B. P. (2020). Education: Honesty, Discipline, Patience, and Ethics as Media in Implementing Government Financial Accounting in Samarinda, Indonesia. Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora, 10(1), 55-66.
Henley. (1990). Public Sector Accounting and Financial Control. 3rd edition.Chapman and Hall. London https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for- money-vfm
https://news.detik.com/berita/d-2268861/theddy-tengko-resmi-dipecat-sebagai- bupati-kepulauan-aru
Hulu,  S.,  Maksum,  A.,  Kholis,  A.,  Hulu,  T.  H.  S.,  &  Baene,  C.  (2020).  Analysis  of  Determinants Accountability  for  Regional  Financial  Management  in  the  Regional  Government  of  North  Nias Regency.  International  Journal  ofIn,  J.  (2017).  Introduction  of  a  pilot  study.  Korean  Journal  of Anesthesiology, 70(6),601-605.  Retrieved
from. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5716817/.  Innovative  Science  and  Research Technology, 5(9), 349-355.
Iqbal, M. (2021, Juli 28). Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Bui Dalam Korupsi Bansos.
Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 34, 305–360.
Jones,  P  dan  J.Bates.  1990.  Public  Sector  Auditing:  Practical  Techniques  For  An  Integrated  Approach, London: Chapman and Hall
Jones, W.A., 1990, Students Views of Ethical Issues: A Situational Analysis, Journal of Business Ethics, Vol. 9: 201-205.
Kenton, W. (2021). Accountability. www.investopedia.com
Keputusan Presiden (Kepres) No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 1 ayat 6
Kholmi, M.  (2011).  Akuntabilitas  dalam  perspektif  teori  agensi.  Jurnal  Ekonomika  Bisnis,  2(2),
357-369.
Kuncoro, M. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga
Lubis,  V.  (2020).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kualitas Anggaran  Dengan  Gaya  Kepemimpinan  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  Pada  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara.
Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
Lupia, A., & McCubbins, M. D. (2000). Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. European Journal of Political Research.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Maryono, Warella, Kismartini. (2007). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Mathew, J. A. (1997). Introduction to the Special Issue. Human Relation.
Muhtar, M., Putro, DA, & Sutaryo, S. (2017). Penentu transparansi pemerintah daerah: sebuah studi pada pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 21 (2), 141.
Natision,  A.,  &  Esien,  E.  B.,  Harjo,  D.,  Agoestyowati,  E.,  Lestari,  P,  A  (2022). The  Effect  of  Public Accountability  and  Transparency  on  State  Financial  Management  Mechanism:  A  Quantitative Method Analysis. Ilomata International Journal of Social Science , 3(1), 415-434.
Noordiawan, Putra, Rahmawati, 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta. Daerah, Provinsi Jawa Tengah.
Nor,  W.,  Hudaya,  M.,  &  Novriyandana,  R.  (2019).  Pengungkapan  laporan  keuangan  di  situs  web pemerintah daerah Indonesia: Pencarian determinannya. Jurnal Riset Akuntansi Asia .
Nur Maghfirah, R. (2020). The Effect of Transparency and Utilization of Regional Financial Accounting Information Systems on Budget Management Accountability in Gowa Regional Government .
Obisanya, A. R., & Hassan, I. K. (2022). Improving Local Government Performance Through Financial Autonomy And Accountability At Nigerian State.
Octavio, M. F. R. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Di Tingkat Kabupaten/Kota Dan Provinsi).
Ogiriki,  T.,  &  Buseri,  T.  (2022). Financial  Accountability  Mechanisms  And  Service  Delivery  In Kolokuma/Opokuma Local Government Area Of Bayelsa State, Nigeria. Journal Of Accounting And Financial Management.
Penatausahaan.pdf (kemenkeu.go.id)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Permata, A. I., Thoyib, M. T. M., & Mubarok, M. H. (2022). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan. Journal Scientific Of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 3(7), 963-970.
Renyowijoyo Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Mitra Wacana Media Jakarta. Rotinsulu, C. N. M., & Nurnajamuddin, M. (2021). The Effect Of Budget Participation,  Transparency  and Internal  Control  on  Accountability  and  Regional  Financial  Performance  Banggai  District. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR).
Said, S. (2021). The Influence of Transparency Accountability and Value For Money Concepts on Financial Management in the Public Sector. Point of View Research Accounting and Auditing , 2(3), 244-251.
Sanjaya,  N.,  &  Kismartin,  K.  (2021). Optimization  of  The  Implementation  of  Regional  Financial Supervision  In  The  Regional  Government  Of  Banten  Province. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Publik, 11(2), 567-576.
Sekaran, U. (2014). Research Methods for Business. Translated by Kwan Men Yon, Edisi Keempat. USA: John Wiley & Sons Inc.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016). Research  Methods  for  Business:  A  skill-  building  approach.  Seventh Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Inc.
Shahib, H. M., Hasanuddin, M. R.,  Nurdin, Y., Palete, S., Mika, F., & Saputri,
R. R. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia. Jurnal Transformative, 8(1), 103-127.
Sheng, Y. K. 2009. What is good governance? United Nations: Economic and Social Commision for Asia and The Pasific.
Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis. Penerbit Andi.
Siregar, Liper, 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai
Variabel Moderating pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.
Sopamah,  Mardiasmo,  (2003).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi  Kebijakan  Publik Terhadap  Hubungan  Pengetahuan  Antara  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  Dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah,  Simposium  Nasional  Akuntansi  (SNA)  VI  16  -  17  Oktober  di Surabaya.
Suchman,  M.  C.  (1995). Managing  legitimacy:  strategic  and  institutional  approaches.  The  Academy  of Management Review 20 (3): 571–610.
Sugiyono  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Dan  R&D.  Bandung:  Alfabeta.  Sugiyono,  (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta CV.
Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai). Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.
Suryanto,  S.  (2019).  Analysis  of  Regional  Financial  Information  Systems  As  A  Media  of  Regional Financial Management Transparency In Indonesia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 662, No. 2, p. 022080). IOP Publishing.
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
Yassir, Y., Mursalim, M., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan. YUME: Journal of Management, 5(2), 477-494.
Zeyn,  E.  (2011).  Pengaruh  Penerapan  Good  Governance  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika, 10(1), 152- 62