## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 3, 2023

## Authors
1 Gunawan Nachrawi
2 Ina Heliany
Affiliation Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Email 1 gunawan@iblam.ac.id
2 inaheliany@iblam.ac.id

## Date Submission
18 Desember 2021
Date Accepted 16 Januari 2022
Date Published 31 Januari 2022
DOI https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.444

## KARAKTERISTIK  DAN  PENERAPAN CHANGE  ORDER PADA  KONTRAK KERJA KONSTRUKSI  YANG TERJADI DI INDONESIA

## Abstrak
Indonesia  saat  ini  sedang  melakukan  pembenahan  di  segala  bidang, termasuk  dalam  bidang  ekonomi.  Dalam  rangka  mempercepat pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi,    Pemerintah  Republik Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur ini dilaksanakan oleh penyedia jasa yang melakukan  perikatan  lewat  kontrak  dengan  pengguna  jasa  yaitu kontrak  terintegrasi Engineering,  Procurement,  Construction (EPC). Dalam  pelaksanaan  EPC  terdapat  kemungkinan    perubahan  ( change order ) dalam kontrak tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian  ini  adalah  :  Bagaimanakah  karakteristik  kontrak  kerja konstruksi  terintegrasi  EPC?  Apakah  yang  menjadi  penyebab terjadinya perubahan ( change order )? Dan bagaimanakah penyelesaian Change  Order  tersebut ?  Metode  penelitian  hukum  yang  dipergunakan adalah metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa karakteristik kontrak kerja konstruksi EPC adalah bentuk pengaturan kontrak  dimana  Kontraktor  EPC  bertanggung  jawab  atas  semua kegiatan dan mengitegrasikan kegiatan mulai dari desain ( Engineering ), pengadaan  ( Procurement ),  sampai  konstruksi  ( Construction )  dan commissioning . Penyebab change order karena  pandemi Covid-19 adalah pada  klausula change  in  law dan exceptional  event seperti  yang  diatur pada Silver Book of FIDIC. Penyelesaian change order adalah penyelesaian yang  bersifat  murah,  cepat,  profesional,  adil,  final,  dan  mengikat dengan metode direct negotiation . Kata Kunci: karakteristik, penerapan kontrak kerja, konstruksi
Abstract Indonesia  is  currently  making  improvements  in  all  fields,  including  the economic  sector.  In  order  to  accelerate  economic  growth  and  equality,  the Government  of  the  Republic  of  Indonesia  is  aggressively  carrying  out infrastructure development. This infrastructure development is carried out by service providers who engage in contracts with service users, namely integrated Engineering,  Procurement,  Construction  (EPC)  contracts.  In  implementing EPC, there is the possibility of changes (change orders) in the contract. The problems that will be discussed in this research are: What are the characteristics of EPC integrated construction work contracts? What is the cause of the change (change order)?  And  how is  the Change Order  resolved? The legal  research method used is a qualitative method. Based on the research results, it was found that  the  characteristics  of  an  EPC  construction  work  contract  are  a  form  of contractual  arrangement  where  the  EPC  Contractor  is  responsible  for  all activities  and  integrates  activities  starting  from  design  (Engineering), procurement  (Procurement),  to  construction  (Construction).  )  and commissioning. The cause of change orders due to the Covid-19 pandemic is the change in law and exceptional event clauses as regulated in the Silver Book of FIDIC.  Settlement  of  change  orders  is  a  settlement  that  is  cheap,  fast, professional, fair, final and binding using the direct negotiation method. Keywords: characteristics, application of work contracts, construction

## PENDAHULUAN
Indonesia saat ini sedang melakukan pembenahan di segala bidang, termasuk dalam bidang  ekonomi.  Dalam  rangka  mempercepat  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi,
Pemerintah Republik Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur seperti kilang minyak,  pembangkit  listrik,  dan  kereta  api  cepat  yang  memerlukan  investasi  yang  sangat besar dan kompleks.
Berkaitan  dengan  itu,  maka  pembangunan  haruslah  menitik  beratkan  kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang  ada,  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  tidak  dapat  dipisahkan  dari ketersedian  infrastruktur  yang  menjadi  fondasi  dari  pembangunan  ekonomi.  Artinya infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian, sekaligus aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (Manurung, 2020).
Berkaitan dengan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur ini, dalam rangka menjamin hubungan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut tercipta secara fair  dan  pasti  bagi  para  pihak,  maka  harus  dibingkai  oleh  hukum  dalam  bentuk  kontrak (Isnaeni, 2019). Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat dalam kontrak. Esensi  dari  kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (Agreement)  (Sutiyoso, 2017).
Pengaturan  terkait  jasa  konstruksi  ini,  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2017  (UU  No  2  Tahun  2017)  tentang  Jasa  Konstruksi  ,  yang  merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi(UU N0 18 Tahun 1999).  Juga mengacu kepada KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek (BW) (Subekti, 1981), dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018).
Kontrak  konstruksi  yang  bersifat  internasional  dikenal  beberapa  sumber  hukum diantaranya syarat-syarat umum dalam kontrak konstruksi yang dibuat oleh Joint Contract Tribunal (JCT), American  Institute  of  Architects (AIA),  serta Fédération  Internationale  Des Ingénieurs-Conseil s (FIDIC) atau International Federation of Consulting Engineers .
Dalam  kontrak  rancang  bangun,  penyedia  jasa  memiliki  tugas  membuat  suatu perencanaan  proyek  yang  lengkap  dan  sekaligus  melaksanakannya  dalam    satu    kontrak konstruksi, jenis kontrak ini digunakan untuk pekerjaan konstruksi sipil/bagunan gedung. Sedangkan untuk kontrak Engineering, Procurement, Construction (EPC) sesungguhnya adalah bentuk  dari  kontrak  rancang  bangun  yang  dimaksudkan  untuk  pembangunan  pekerjaan- pekerjaan dalam industri gas bumi, minyak, dan petrokimia (Lestari, 2018).
Dalam  kontrak  terintegrasi Engineering,  Procurement,  Construction (EPC)  yang dilaksanakan para pihak dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan terdapat  potensi  penerapan  perubahan  (c hange  order )  dalam  kontrak  tersebut.  Salah  satu faktor  munculnya change  order ialah  adanya  persyaratan  kontrak  ataupun  klausul-klausul dalam kontrak kerja konstruksi terintegrasi yang memiliki arti ganda/dwi-fungsi ataupun dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi terintegrasi tersebut belum mengatur segala kemungkinan yang dapat terjadi.
Menurut laporan 2022 Global Construction Dispute Report bahwa dari tahun 2020 hingga 2021, sengketa yang paling besar diseluruh dunia nilainya adalah sebesar US$ 2 Milyar dan waktu  terlama  utuk  menyelesaikan  sengketa  adalah  18  bulan  (Arcadis,  2022).  Salah  satu proyek Engineering, Procurement, Construction (EPC) yang masuk kedalam proyek strategis nasional  (PSN)  adalah  Proyek  RDMP  Balikpapan  di  Balikpapan,  Kalimantan  Timur
(Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  21  Tahun  2022  tentang Perubahan  Kedua  Daftar  Proyek  Strategis  Nasional.  Nomor  urut  187).    Koran  Tempo menuliskan berita utama pada tanggal 18 September 2023 dengan tajuk “Biaya RDMP Kilang Balikpapan  membengkak”,  kontraktor  mengajukan  amendemen  kenaikan  kontrak  sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18,36 triliun,  dari kontrak sebesar US$ 3,8 miliar, atau naik sebesar 30% (Harian Tempo. Biaya RDMP Kilang Balikpapan Membengkak ).
Dalam kegiatan konstruks terintegrasi, munculnya Change Order dari pihak pengguna maupun penyedia jasa dapat menyebabkan beberapa hal, diantaranya ialah konflik pekerjaan antara  pihak-pihak  proyek,  sehingga  mempengaruhi  jadwal  proyek  dan  kemungkinan terhentinya pelaksanaan konstruksi terintegrasi tersebut karena terjadi pembengkakan biaya seperti  kasus  diatas.  Penyelesaian  yang  berkepanjang  bisa  menyebabkan  kelelahan  dan frustasi  bagi  kedua  pihak  baik  pengguna  jasa  maupun  penyedia  jasa,  selain  itu  juga kemungkinan menyebabkan masalah cashflow bagi Kontraktor dan masalah kepastian bagi Pemilik/Pengguna  jasa  terkait  besarnya  biaya  yang  akan  diinvestasikan  dalam  sebuah proyek.  Kepastian total biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik/Pengguna jasa akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kembali keekonomian proyek. Berlarut-larut penyelesaian atau terhentinya pelaksanaan konstruksi ini dapat menimbulkan kerugian bukan saja pada pihak yang langsung terkait seperti pemilik proyek, akan tetapi juga kepada pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka beberapa permasalahan yang timbul adalah :
1. Bagaimanakah karakteristik kontrak kerja konstruksi terintegrasi Engineering, Procurement, Construction (EPC) di Indonesia?
2. Apakah yang menjadi penyebab perubahan kontrak kerja atau Change Order pada kontrak konstruksi  terintegrasi Engineering,  Procurement,  Construction (EPC)  serta  bagaimanakah penyelesainnya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang meneliti tentang riset dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ). Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang  undangan,  bahan  hukum  sekunder berupa  buku,  literature,  dan  karya  ilmiah  di  bidang  hukum,  bahan hukum  tersier  berupa karya ilmiah non hukum seperti RKUHP , ensiklopedia, dan kamus hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Karakteristik Kontrak Kerja Konstruksi
Engineering,  Procurement,  Construction  (EPC) adalah  bentuk  pengaturan  kontrak tertentu yang digunakan pada beberapa proyek dimana Kontraktor EPC bertanggung jawab atas  semua  kegiatan  dan  mengitegrasikan  kegiatan  mulai  dari  desain  ( Engineering ),
pengadaan  ( Procurement ),  konstruksi  ( Construction )  yang  akan  diikuti  dengan  kegiatan  uji coba  peralatan  yang  telah  dipasang  ( commissioning ),  dan  penyerahan  kilang    atau  pabrik lengkap dengan semua fasilitas pendukung kepada pengguna akhir atau pemilik (Sitorus, 2008).
Kontrak kerja konstruksi terintegrasi EPC digunakan pada proyek yang mempunyai kompleksitas  yang  tinggi,  industri  berbasis  proses,  sarat  dengan  tehnologi  tinggi  dan mempunyai  nilai  investasi  yang  sangat  besar  seperti  kilang  minyak  ( refinery ),  kilang pengolahan gas, pabrik semen, pembangkit listrik ( power plant ), pabrik pupuk ( fertilizer plant) , petrokimia  ( petrochemical ),  industri battery untuk  mobil  listrik,  pabrik  baja,  fasilitas pengolahan hasil tambang ( smelter ) yang berfungsi meningkatkan kandungan logam, seperti nikel, timah, tembaga, dan emas.
Hubungan  dan  struktur  kontrak  antara owner (pengguna  jasa)  dan  kontraktor (penyedia jasa) pada kontrak kerja terintegrasi EPC dapat dilihat pada gambar 1 dibawah. Owner berhubungan  langsung  dengan  kontraktor  EPC  dan  kontraktor  EPC  berhungan sejumlah  besar  sub-entitas  selama  eksekusi  proyek,  seperti vendor , specialist ,  dan subkontraktor.  Kontraktor  wajib  meyakinkan  bahwa  semua  entitas  yang  berhubungan langsung  dengannya  harus  mematuhi  semua  ketentuan,  aturan,  standard,  dan  spesifikasi yang  telah  ditetapkan  dan  patuh  pada  persyaratan  dan  waktu  pelaksanaan.  Sejumlah perikatan dilakukan oleh kontraktor EPC dengan beberapa pihak, karena banyaknya pihak yang terlibat dalam kontrak kerja terintegrasi EPC maka harmonisasi dan interface antar pihak harus dilaksanakan dengan baik.
Gambar 1. Struktur Kontrak EPC
Menurut  pasal  1  angka  8  UU  No.  2  tahun  2017  definisi  Kontrak  Kerja  Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang  Jasa  Konstruksi,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2017, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  6105).  Bentuk  perjanjian  yang  dituangkan  dalam kontrak  konstruksi  mengikuti  ketentutan-ketentuan  pokok  perjanjian  seperti  yang  tertulis dalam  KUHPer  yang  merupakan  bagian  hukum  perikatan  yang  diatur  dalam  buku  III KUHPer, mulai dari pasal 1233 KUHPer sampai pasal 1864 KUHper.
Undang-Undang  dan  peraturan  yang  menjadi  rujukan  kontrak  jasa  konstruksi  di Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2) Peraturan Pemerintah (PP) PP No. 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2000  Tentang  Usaha  Dan  Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
3) PP Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4) PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Definisi kontrak konstruksi pada Pasal 15 ayat (2) UU JK 2017, menjelaskan bahwa bahwa  kontrak  terintegrasi  ini  merupakan  kontrak  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, perekayasan, pengadaan, dan  konstruksi  ( Engineering,  Procurement  and  Construction /EPC)  yang  sejalan  dengan penjelasan  Pasal  46  ayat  2  UUJK  2017.  Dengan  demikian,  maka  dapat  dipahami,  bahwa pengadaan  terintegrasi  adalah  pengadaan  dengan  mengemas  beberapa  jenis  pengadaan dalam satu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
Engineering, Procurement, Construction (EPC) dalam Conditions of Contract EPC/Turnkey Projects (Silver Book) of FIDIC, dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai buku perak untuk EPC / Proyek Turnkey, dinyatakan bahwa pengertian EPC adalah kontraktor bertanggung jawab penuh atas desain dan konstruksi infrastruktur atau fasilitas lainnya. dan terdapat tingkat kepastian  yang  lebih  tinggi  bahwa  harga  dan  waktu  kontrak  yang  disepakati  tidak  akan terlampaui. Pemberi Kerja tidak ingin terlibat dalam kemajuan pekerjaan sehari-hari, asalkan hasil  akhirnya  memenuhi  kriteria  kinerja  yang  telah  ditentukan.  Kontraktor  menanggung risiko tambahan terkait dengan peningkatan kepastian harga dan waktu akhir.  Buku perak FIDIC, atau Perjanjian Layanan Model Klien / Konsultan, adalah bagian penting dan terkenal dari FIDIC Suite. Versi terbaru diterbitkan di 2017 dan saat ini merupakan salah satu bentuk kontrak  layanan  profesional  yang  paling  banyak  digunakan  secara  internasional  (FIDIC, 2017).
Pada silver  book  of  FIDIC,  Conditions  of  Contract  for  EPC  /  Turnkey  Projects terdapat general  terms  and  condition (syarat-syarat  umum)  suatu  kontrak  EPC  yang  beirisi  klausula- klausula yang menjadi referensi luas bagi kontrak EPC diseluruh dunia.

## Penyebab Timbulnya Change Order
Pada KUHPerdata terdapat aturan terkait perubahan pada pekerjaan pemborongan atau pekerjaan konstruksi, yaitu pada Pasal 1610. Pasal 1610 KUHPer mengharuskan adanya persetujuan  tambah/kurang  atau  perubahan  secara  tertulis  termasuk  harganya  harus disetujui oleh pemilik atau pengguna jasa. Hal ini penting agar penyedia jasa atau kontraktor dalam bekerja harus merundingkan terlebih dahulu dengan pemilik atau pengguna jasa jika ada perubahan (Tjitrosudibio, 2005).
Pekerjaan  konstruksi  terintegrasi Engineering,  Procurement,  Construction (EPC) dilakukan dalam bentuk kontrak Lumsum yang didasarkan pada sistem perhitungan hasil pekerjaan sesuai Pasal 75 ayat (4) PP No. 20 tahun 2020. Berdasarkan Pasal  Pasal 82 ayat (3) PP No.20 tahun 2020 dalam hal perubahan lingkup kerja atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa, harga lumsum dapat berubah sesuai dengan nilai pekerjaan yang disepakati (PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pasal 82 ayat (3). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No.107 . Pasal 82).
Penyebab timbulnya change order (perintah perubahan) pada proyek konstruksi antara lain  adalah defective  specification (spesifikasi  cacat), nondisclosure (kondisi  yang  tidak diungkapkan), lack  of  coordination  among  discipline (kurangnya  koordinasi  antar  disiplin), incomplete design (desain yang tidak komplit), latent condition (kondisi yang tidak diketahui), improved  information (informasi  yang  diperbaharui)  (Civitello  Jr.,  2002).  Jika  dihubungkan
dengan general terms and condition (syarat-syarat umum kontrak) penyebab timbulnya change order (perintah perubahan) pada proyek konstruksi adalah: ambiguities in contract document (dokumen kontrak yang mempunyai pengertian ganda); Constructive change order (perintah perubahan konstruktif); Delayed dispute resolution (keterlambatan penyelesaian sengketa yang terjadi); Delayed payment on contract and extras (keterlambatan pembayaran atas kontrak dan pekerjaan  ekstra); Different  interpretation  of  contract  documents (perbedaan  interpretasi  atas persyaratan  yang  tertera  dalam  kontrak); Variation  order (perintah  perubahan) (Hardjomuljadi, 2008).
Pengaturan  variation  order  (pekerjaan  tambah  kurang)  pada Silver  Book  of  FIDIC, Conditions  of  Contract  for  EPC  /  Turnkey  Projects yaitu  diatur  pada  subklausula:    4.12 Unforeseeable  Difficulties  ( Kesulitan  yang  tidak  terduga);    13.1 Right  to  Vary (Hak  untuk bervariasi),  hak  ini  dapat  dimiliki  oleh  para  pihak  yaitu  Employer/Pengguna  Jasa  dan Contractor/Penyedia  Jasa;  13.2 Value  Engineering (Rekayasa  Nilai),  Kontraktor  dapat mengirimkan proposal ke Employeer jika terdapat percepatan penyelesaian pekerjaan; 13.2 Variation Procedure (Prosedur variasi), variasi karena instruksi dari Employer/Pengguna Jasa kepada  Contractor/Penyedia  Jasa;  13.6 Adjusment  for  Changes  In  Law (penyesuaian  karena perubahan  hukum);  18.1 Exceptional  Event  ( Kejadian  luar  biasa ) ;    20.2 Claims  For  Payment and/or  EOT (klaim  untuk  pembayaran  dan/atau  penambahan  waktu),  jika  Kontraktor mengalami  keterlambatan  dan/atau  mengalami  kenaikan biaya  karena perubahan  hukum (c hanges in law ) seperti yang disebutkan pada subklausula 13.6 (FIDIC, 2017).
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  secara  kontraktual  dampak  kejadian  pandemic Covid-19 dapat dipetakan dan dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan klausula General Terms  &  Conditions yang  terdapat  pada Silver  Book FIDIC.  Matriks  klausula  yang  akan dianalisa lebih lanjut terkait kejadian pandemic Covid-19 terhadap Proyek RDMP Balikpapan dapat dilihat pada table dibawah ini.
Table 1. Matriks Klausula General Terms & Conditions akibat Covid-19
Penyebab Changes Klausula Unforeseeable Difficulties Klausula 4.12 Change In Law Klausula 13.6 Exceptional Event Klausula 18.1 Claims For Payment and/or EOT Klausula 20.2 Analisa Unforeseeable Difficulties (Klausula 4.12)
Menurut General  Terms  &  Conditions  silver  book  FIDIC,  “Unforeseeable ”  didefinisikan sebagai  sesuatu  yang  tidak  dapat  diperkirakan  secara  wajar  oleh  seorang  atau  kontraktor yang berpengalaman selambat-lambatnya 28 hari sebelum tanggal penyerahan terakhir dari tender. Berdasarkan Klausala 4.12 sebagai berikut:
Except as otherwise stated in the Particular Conditions:
a) the  Contractor  shall  be  deemed  to  have  obtained  all  necessary  information  as  to  risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Works;
b) by signing the Contract Agreement, the Contractor accepts total responsibility for having foreseen all difficulties and costs  of successfully completing the Works; and
c) the Contract Price shall not be adjusted to take account of any Unforeseeable or unforeseen difficulties or costs.
Ada  elemen  kunci  yang  menjadi  perhatian  pada  klausula  ini,  yaitu  seluruh informasi/data  yang  didapat  oleh  kontraktor.  Mengacu  kepada  klausula  2.5 Site  Data  and Items  of  Reference ,  bahwa Employer (Pengguna  Jasa/Pemilik)  tidak  bertanggung  jawab  atas keakuratan, kecukupan atau kelengkapan data dan/atau acuan tersebut. Mengacu kepada subklausula 4.12. b diatas kontraktor mengakui bahwa dengan menandatangani kontrak ini
dengan  pertimbangan  yang  disebutkan  dalam  kontrak  ini  dan  telah  dengan  hati-hati memeriksa  dan  menyetujui  sehubungan  dengan  seluruh  hal  penting  yang  dapat memengaruhi  pelaksanaan  pekerjaan,  termasuk  perhitungan  harga  kontrak  keseluruhan pekerjaan  yang  akan    dilaksanakan.  Selanjutnya  mengacu  kepada  definisi  “Lokasi” subklausula 1.1.6.7 berarti tempat di mana pekerjaan permanen akan dilaksanakan dan tujuan material yang akan dikirimkan, dan tempat lainnya ditentukan dalam kontrak sebagai bagian dari  lokasi.  Lokasi  atau  tempat  dimana  ditemukannya  obyek  temuan  yang  tidak  bisa diperkirakan  itu  (kondisi  fisik)    bersifat  terbatas,  yaitu  hanya  di  lokasi  proyek,  tidak  bisa diartikan  lain  hingga  termasuk  diluar  lokasi  proyek,  apalagi  menjangkau  juga  wilayah Indonesia hingga luar negeri.
Kata “Physical” atau fisik dapat dilihat pengertiannya pada kamus:
1) Merriam- Webster  diartikan  sebagai  “ Having  material  existence:  perceptible especially through the senses and subject to the laws of nature ”.
2) Cambridge Dictionary diartikan sebagai “ Relating to things you can see or touch, or relating to the laws of nature ”
3) Collins English Dictionary diartikan sebagai “ Physical things are real things that can be touched and seen, rather than ideas or spoken words ”
Dalam  Kamus  Merriam-Webster,  Cambridge  Dictionary  dan  Collins  English Dictionary terlihat bahwa definisi dari  kat a “ Physical /  Fisik” semuanya merujuk ke benda konkrit  dan  bisa  dilihat,  sehingga  tidak  memungkinkan  obyek  temuan  yaitu  “ Physical Condition / Kondisi Fisik” bisa diasosiasikan dengan Covid -19 maupun efek dari Covid-19. Dengan  demikian  maka  Klausa  4.12 Unforeseeable  Difficulties (kesulitan  yang  tidak diperkirakan) yang bisa mencakup kesulitan yang dihadapi Kontraktor sebagai dampak dari pandemi Covid-19 adalah tidak memiliki dasar kontraktual.
Change In Law (Klausula 13.6)
Definisi  Hukum  yang  disebutkan  pada Silver  Book of  FIDIC  dapat  dilihat  pada klausula 1.1.4.3 “Laws” means all national (or state or provincial) legislation, statutes, acts, decrees, rules, ordinances, orders, treaties, international law and other laws, and regulations and by-laws of any legally constituted public authority.
Terjemahan bebasnya adalah “Hukum” berarti semua aturan perundang -undangan, baik  aturan  nasional  atau  provinsi,  keputusan,  peraturan,  ordonansi,  perintah,  perjanjian, hukum  internasional  dan  undang-undang  lainnya,  serta  peraturan  dan  anggaran  rumah tangga  dari  otoritas  publik  yang  dibentuk  secara  hukum,  di  tingkat nasional  (atau negara bagian atau provinsi).
Perubahan  Hukum  berarti  setiap  perubahan,  modifikasi,  pergantian  hukum, penghapusan, penambahan atau perubahan pada atau untuk Hukum Indonesia yang berlaku sebagai  akibat  dari  setiap  tindakan  dari  Otoritas  Pemerintahan  yang  terjadi  dan  berlaku setelah Tanggal Penandatanganan, namun tidak termasuk perubahan, modifikasi, pergantian hukum, penghapusan, penambahan atau perubahan pada atau untuk Hukum Indonesia yang berlaku.
Dalam  definisi  Perubahan  Hukum  diatur  bahwa  yang  dimaksud  sebagai  Hukum dalam  Perubahan  Hukum  hanyalah  untuk  Hukum  Indonesia  sebagai  akibat  dari  setiap tindakan  dari  Otoritas  Pemerintahan  yang  tentunya  dalam  hal  ini  otomatis  Otoritas Pemerintahan  Indonesia  mengacu  kepada  subklausula  1.1.18  “Negara”  berarti  negara  di mana lokasi (atau sebagian besar) berada, dimana pekerjaan permanen akan dilaksanakan yaitu di Indonesia.
Dengan  memasukkan  peristiwa  perubahan  hukum  sebagai  peristiwa Force  Majeure maka perubahan Hukum karena pandemi Covid-19 hanya menimbulkan hak perpanjangan waktu saja bagi Kontraktor, namun tidak untuk penyesuaian harga kontrak.

## Exceptional Event
Pada Kalusul 18.1 Silver Book of FIDIC terdapat definisi Exceptional Event (Peristiwa Luar Biasa) berarti suatu peristiwa atau keadaan yang:
a. berada di luar kendali suatu Pihak;
b. pihak tersebut tidak dapat secara wajar melakukan perlawanan sebelum masuk ke dalam Kontrak;
c. jika timbul, Pihak tersebut tidak dapat secara wajar menghindari atau mengatasi; dan
d. secara substansial tidak dapat diatribusikan kepada Pihak lainnya.
Sesuai  dengan  fakta  yang  disampaikan  diatas  bahwa  Covid-19  tersebar  diseluruh dunia  dengan 760 juta kasus, 6,9 juta meninggal maka  peristiwa Covid-19 adalah peristiwa luar biasa yang berada di luar kendali wajar salah satu pihak dan menghalangi pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak. Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan  banyak  aturan  hukum  terkait  persitiwa  luar  biasa  Covid-19  salah  satunya adalah  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
Dengan  demikian  kl aim  Kontraktor  terkait  “ Exceptional  Event ”  bisa  diterima,  dan Kontraktor dapat megajukan EOT ((Extension Of Time) - penyesuaian penyelesaian waktu proyek)) namun tidak untuk penyesuaian harga Kontrak karena masing-masing pihak sama- sama  mengalami  kerugian  akibat  kejadian  luar  biasa  yang  diluar  kendali  masing-masing pihak.

## Claims for Payment and/or EOT
Klausula  ini  sudah  dijelaskan  diatas  sebagai  dampak  dari  masing-masing  klaim Unforeseable Difficulties, Change In Law dan Exceptional Event. Sesai dengan penjelasan diatas berikut  penjelasan  singkat  apakah  klaim  pembayaran  dan/atau  EOT  dapat  diterima  pada masing-masing klaim, sebagai berikut:
1. Klausa 4.12 Unforeseeable Difficulties (Kesulitan yang Tidak Diperkirakan) yang bisa mencakup  kesulitan  yang  dihadapi  Kontraktor  sebagai  dampak  dari  Covid-19 adalah  tidak  memiliki  dasar  kontraktual.  Karena  klaim  ini  ditolak  maka Kontraktor tidak berhak atas klaim pembayaran maupun EOT.
2. Klausula 13.6 Change In Law , bahwa terdapat perubahan hukum akibat pandemi Covid-19 shingga  dapat disimpulkan bahwa klaim Change Order akibat Perubahan Hukum  Indonesia  dari  Kontraktor  bisa  diterima.  Dengan  demikian  Kontraktor berhak atas perpanjangan waktu Pelaksanaan ( Extension of Time /EOT).
3. Klausula 18.1 Exceptional Event , klaim Kontraktor terkait “ Exceptional Event ” bisa diterima  karena  peristiwa  Covid-19  adalah  peristiwa  luar  biasa  yang berada  di luar kendali. Kontraktor dapat megajukan EOT (penyesuaian penyelesaian waktu proyek) namun tidak untuk penyesuaian harga Kontrak karena masing-masing pihak  sama-sama  mengalami  kerugian  akibat  kejadian  luar  biasa  yang  diluar kendali masing-masing pihak.

## B. Penyelesaian Change Order
Berdasarkan laporan 2022 Global Construction Dispute Report diperlukan waktu antara 13 bulan sampai 20 bulan untuk menyelesaikan suatu kasus dispute.
Penyelesaian yang berkepanjang bisa menyebabkan kelelahan dan frustasi bagi kedua pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, selain itu juga kemungkinan menyebabkan masalah cashflow bagi Kontraktor dan masalah kepastian bagi Pemilik/Pengguna jasa terkait besarnya biaya yang akan diinvestasikan dalam sebuah proyek.  Kepastian total biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik/Pengguna jasa akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kembali keekonomian proyek.
Metode penyelesaian klaim yang paling umum dilakukan adalah negosiasi langsung diantara  para  pihak.  Para  pihak  lebih  mendukung  mekanisme  negosiasi  daripada  seperti arbitrase dan litigasi karena waktu dan biaya serta keinginan untuk mempertahankan yang baik hubungan untuk terus bekerja

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikaji  pada setiap sub bab pembahasan diatas, maka dalam hal didapati kesimpulan yaitu:
1. Karakteristik kontrak kerja konstruksi Engineering, Procurement, Construction (EPC) adalah bentuk pengaturan kontrak dimana Kontraktor EPC bertanggung jawab atas  semua  kegiatan  dan  mengitegrasikan  kegiatan  mulai  dari  desain  ( Engineering ), pengadaan  ( Procurement ),  konstruksi  ( Construction )  yang  akan  diikuti  dengan  kegiatan  uji coba (( commissioning ),  semua peralatan yang telah dipasang dan  penyerahan kilang  atau pabrik yang dibangun lengkap dengan semua fasilitas pendukung kepada pengguna akhir atau pemilik. Dasar hukum kontrak terintegrasi di Indonesia adalah Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sedangkan menurut aturan Internasional yang banyak digunakan yaitu Silver Book of FIDIC, Conditions of Contract for EPC /Turn Key Projects . 2017; 2. Penyebab  perubahan  kontrak  kerja  ( Change  Order )  pada  kontrak  konstruksi  terintegrasi Engineering,  Procurement,  Construction (EPC)  adalah defective  specification spesifikasi  cacat), nondisclosure (kondisi  yang  tidak  diungkapkan), lack  of  coordination  among  discipline (kurangnya  koordinasi  antar  disiplin), incomplete  design (desain  yang  tidak  komplit), latent condition (kondisi yang tidak diketahui), improved information (informasi yang diperbaharui), dan karena adanya pandemi Covid-19. Secara khusus penyebab change order karena  pandemi Covid-19 adalah pada klausula change in law dan exceptional event, Penyelesaian change order didalam kontrak konstruksi terintegrasi Engineering, Procurement, Construction menginginkan penyelesaian yang bersifat murah, cepat, profesional, adil, final, dan mengikat. Penyelesaian change order dilakukan diluar pengadilan melalui mekanisme direct negotiation atau negosiasi langsung antara kontraktor (penyedia jasa) dengan pemilik proyek (pengguna jasa).

## DAFTAR PUSTAKA
Ashworth,  A.  (1994). Contractual  procedures  in  the  construction  industry (2nd  ed.).  Essex, England: Longman Scientific & Technical.
Arcadis.  (2022). 2022  Global  Construction  Dispute  Report:  Successfully  navigating  through turbulent times . Amsterdam, the Netherlands: Chamber of Commerce Amsterdam. Asser. (1991). Pengajian Hukum Perdata Belanda . Jakarta: Dian Rakyat.
Bishoff, T. S., & Miller, J. R. (2009). Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits. The Michigan Business Law Journal , 1(1).
Cruz,  P.  D.  (2011). Perbandingan  Sistem  Hukum  (terjemahan  Comparative  Law  That  Changing World) . Bandung: Nusa Media.
Civitello Jr., A. M. (2002). Contractor’s Guide to Change Order . Los Angeles: BNi Publications. De Cruz, P. (2011). Comparative Law That Changing World . Bandung: Nusa Media. Direktorat  Bina  Marga.  (1999). Pedoman  Praktis  Kendali  Murni  Pelaksanaan  Proyek .  Jakarta: Direktorat Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan Kimpraswil.
Djumiaji.  (1996). Hukum  Bangunan:  Dasar-Dasar  Hukum  Dalam  Proyek  dan  Sumber  Daya Manusia . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Federation  Internationale  des  Ingenieurs-Consels.  (2017a). Conditions  of  Contract  for Construction:  For  Building  and  Engineering  Works  Designed  by  the  Employer (1st  ed.). FIDIC.
Federation  Internationale  des  Ingenieurs-Consels.  (2017b). Conditions  of  Contract  for EPC/TURNKEY PROJECTS (2nd ed.). FIDIC. Fuady, M. (2001). Hukum Kontrak sebagai Parsial dari Hukum Perikatan (Cet. 2). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Fuady,  M.  (2007). Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis) .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Gardner, B. A. (Ed.). (2004). Black's Law Dictionary (8th ed.). St. Paul, MN: Thomson West. Gamer, B. A. (2009). Black’s L aw Dictionary (9th ed.). West Publishing Co. Goodpaster, G. (1995). Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Heliany, I., & Manurung, E. H. (2020). Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. Jurnal UMJ .
Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial . Jakarta: Kencana.
Hosen, R. Z. (2007). EPC Project Overview . Jakarta: Rekind. Isnaeni, M. (2018). Seberkas Diorama Hukum Kontrak . Surabaya: Revka Petra Media. Isnaeni, M. (2019). Urgensi Kontrak Dalam Dunia Bisnis . Surabaya: Jimly School of Law and Government.
KPPIP. (2021). Laporan KPIP Semester 2 Tahun 2021 . Jakarta: KPPIP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. (2018). Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres No. 16 Tahun 2018 . Jakarta: LKPBJ.
Mahmud Marzuki, P. (2013). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Manan, B., Juwono, H., & Wahab, W. (2010). Pemberlakuan standar kontrak FIDIC dalam hukum Indonesia. Depok: Thesis Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia.
Margono, S. (2000). ADR dan Arbitrase . Jakarta: Ghalia Indonesia. Nachatar, J., Hussin, A., & Omran, A. (2010). Variations in Government Contract in Malaysia .
Kuala Lumpur: Information Manager.
Nunnally, S. W. (1998). Construction Method and Management . Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Priyambodo,  L.  (2018). Mengenal  Engineering,  Procurement  &  Construction .  Yogyakarta: Depublish.
Rawls, J. (2011). Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rest, E. J. (2006). Hilang Dalam Terjemahan: Pemeriksaan Kritis Terhadap Keputusan yang Bertentangan  dalam  Menerapkan  Doktrin  Euivalen  Asing. Reporter  Merek  Dagang, Jurnal Resmi Asosiasi Merek Dagang Internasional , 96(6). Simamora, Y. S. (2008). Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah Di  Indonesia.  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Ilmu  Hukum  pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Simamora,  Y.  S.  (2012). Hukum  Kontrak  Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  di Indonesia . Surabaya: Kantor Hukum WINS & Partners - Laksbang Justitia Surabaya. Simanjuntak,  R.  (2011). Hukum  Kontrak:  Teknik  Perancangan  Kontrak  Bisnis .  Jakarta:  Kontan Publishing.
Siregar, F. Y. (2019). Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan).
Soedarsono, Y. (2002). Kamus Istilah Proyek . Jakarta: Elex Media Komputindo. Soeharto,  I.  (2001). Manajemen  Proyek  (Dari  Konseptual  Sampai  Operasional),  Jilid  2 .  Jakarta: Erlangga.
Soesilo, T. I. (2007). Kisah-kisah Membangun Industri di Indonesia . Jakarta: Rekayasa Industri. Sogar Simamora, Y. (2008). Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah Di Indonesia . Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Subekti.  (1981). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek) .  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Subekti. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti. Subekti. (2005). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa. Sutiyoso,  B.  (2017). Interpretasi  Putusan  Kontrak  Bisnis  &  Problematikanya  Di  Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Sutiyoso, B. (2013). Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya  Bagi Para Pihak  yang  Bersangkutan. Jurnal Hukum IUS  QUIA  IUSTUM , 20(2).
Triharyo, I. S. (2007). Kisah-kisah Membangun Industri di Indonesia . Jakarta: Rekayasa Industri. Wambeke, B., Hsiang, S., & Lin, M. (2011). Causes of Variation in Construction Project Task Starting Times and Duration. Journal of Construction Engineering and Management .
Zamroni,  M.  (2019).  Urgensi  Pembatasan  Prinsip  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Perspektif Historis. Jurnal Perspektif Hukum , 19(2). Zamroni,  M.  (2019). Penafsiran  Hakim  Dalam  Sengketa  Kontrak:  Kajian  Teori  dan  Praktik Pengadilan . Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Z. Hosen, R. (2007). EPC Project Overview . Jakarta: Rekind.