## KEDUDUKAN DAN MANFAAT LOGIKA DALAM PENALARAN HUKUM OLEH HAKIM

## Endrawati
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya (email : endra.nauval0304@gmail.com)
Mahdi Surya Aprilyansyah
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya (email : galxaxy388@gmail.com)
Eny Susilowati
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya (email : eni_sisco@yahoo.co.id)

## Abstrak
Hakim  merupakan  personifikasi  lembaga  peradilan,  dalam  membuat keputusan  suatu  perkara  selain  dituntut  memiliki  kemampuan  intektual, juga  memiliki  moral  dan  integritas  yang  tinggi  sehingga  mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan Dapat memberikan manfaat bagi  masyarakat.  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan Legal reasoning.
Legal  reasoning  dapat  diartikan  sebagai  pencarian  “reason”  tentang hukum  atau  pencarian  dasar  tentang  bagaimana  seorang  hakim memutuskan  perkara/kasus  hukum.  Legal  reasoning  merupakan  bagian dari  putusan  pengadilan  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Legal reasoning  oleh  seorang  hakim  dapat  berdasarkan  aspekfilosofis,  yuridis, sosiologis  atau  teologis  yang  mencerminkan  asas  kepastian  hukum, keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  para  pihak  serta  dapat  menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran Sistimatis, Historis dan  Sosiologis  atau  Teologis,  Komparatif,  Antisipatif  atau  Futuristis, Restriktif, Ekstensif dan atau. AContrario.
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  telaah  tentang  Legal  reasoning adalah bahwa Legal reasoning juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam  merumuskan dan menyusun pertimbangan  hukum  atau  Legal  reasoning  harus  cermat,  sistimatik  dan dengan  bahasa  Indonesia  yang  benar  dan  baik.  Pertimbangan  disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta  peristiwa,  fakta  hukum,  perumusan  fakta  hukum  penerapan  norma hukum  baik  dalam  hukum  positif,  hukum  kebiasaan,  yurisprudensi  serta teori-teori  hukum  dan  lain-lain,  mendasarkan  pada  aspek  dan  metode
penafsiran  hukum  yang  sesuai  dalam  menyusun  argumentasi  atau  dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.
Keyword :  Legal Reasoning, Putusan, Hakim

## Pendahuluan
Dewasa  ini  pemahaman  dan pengetahuan  tentang  logika,  penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan  tidak  hanya  bagi  kalangan akademisi  dalam  bidang  filsafat  dan hukum  melainkan  terutama  bagi  para praktisi  hukum  seperti  polisi,  hakim, jaksa, pengacara, bahkan seluruh anggota  masyarakat  yang  setiap  hari berhadapan  dengan  persoalan-persoalan hukum.  Sebagai  bagian  dari  penalaran pada umumnya, penalaran hukum,
meskipun memiliki
sejumlah karakteristik  yang  berbeda,  terikat  pada kaidah-kaidah  penalaran  yang  tepat seperti  hukum-hukum  berpikir,  hukum- hukum  silogisme,  ketentuan  tentang probabilitas  induksi,  dan  kesesatan informal  penalaran.  Maka  penalaran hukum  bukahlah  jenis  penalaran  yang berbeda  dan  terpisah  dari  logika  sebagai ilmu  tentang  bagaimana  berpikir  secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat) melainkan bagaimana
menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum.
Menurut Patterson (1942), logika berperan  sebagai  alat  untuk  mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga passion  manusia  yang  berkecamuk dalam  perumusan,  pelaksanaan,  dan penerapan  hukum.  Pertimbangan  dan penalaran  logis  menjamin  objektivitas dan imparsialitas hukum. Karena dengan penalaran  logika,  hukum  tak  lagi mendasarkan  diri  pada  kepentingan  dan pertimbangan  lain  di  luar  nalar  dan  akal sehat.  Dengan  logika,  kepastian  hukum
pada  akhirnya  didasarkan  pada  relasi antara  keduanya  dalam  proposisi  logis yang dirumuskan secara objektif.
Secara  etimologis,  logika  berasal
dari kata Yunani logikos yang berarti “berhubungan dengan
pengetahuan”,
“berhubungan dengan bahasa”. Kata
Latin logos  (logia) berarti  perkataan  atau sabda.  David  Stewart  dan  H.  Gene  Blocker dalam buku Fundamentals of Philosophy merumuskan logika sebagai thinking  about  thinking .  Patterson merumuskan  logika  sebagai  “aturan  tentang cara  berpikir  lurus” (the  rules  of  straight thinking) . Irving M. Copi dalam buku Introduction to Logic merumuskan logika  sebagai  ‘ilmu  yang  mempelajari metode  dan  hukum-hukum  yang  digunakan untuk  membedakan  penalaran  yang  betul dari penalaran yang salah’.
Sementara penalaran adalah kegiatan  akal  budi  dalam  memahami  makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan  suatu  proposisi  dengan proposisi  lain  dan  menarik  kesimpulan  atas dasar  proposisi-proposisi  tersebut.  Dengan demikian  jelas  bahwa  penalaran  merupakan sebuah bentuk pemikiran .
Hal yang sama juga dipaparkan oleh R.G.  Soekadijo  tentang  logika.  Kata “logika” sebagai istilah, berarti suatu metoda atau  tekhnik  yang diciptakan  untuk  meneliti ketepatan  penalaran.  Untuk  memahami logika,  orang  harus  mempunyai  pengertian yang  jelas  mengenai  penalaran.  Penalaran adalah  satu  bentuk  pemikiran.  Adapun bentuk-bentuk  pemikiran  yang  lain,  mulai yang  paling  sederhana  ialah  pengertian  atau konsep (conceptus,  concept), proposisi  atau pernyataan (proposition, statement) dan penalaran (ratio  cinium,  reasoning). Tidak ada  proposisi  tanpa  pengertian  (konsep)  dan tidak  ada  penalaran  tanpa  proposisi.  Untuk
memahami  penalaran,  maka  ketiga  bentuk pemikiran harus dipahami bersama-sama. Arti  penting  makna  logika  bagi  hukum juga  dipaparkan  oleh  A  Soeteman  dan P.W. Brouwer. Satu dalil yang kuat: satu argumentasi  bermakna  hanya  dibangun atas  dasar  logika.  Dengan  kata  lain adalah suatu “Conditio sine qua non” agar suatu keputusan dapat diterima  adalah  apabila  didasarkan  pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal  yang  merupakan  syarat  mutlak dalam berargumentasi. 1
Adapun  kekhususan  argumentasi hukum  terbagi  menjadi  2  hal  mendasar yakni:
1. Argumentasi  hukum  selalu  dimulai dari  hukum  positif.  (Baik  dalam ketentuan  didalamnya  maupun  asas- asas).
2. Argumentasi hukum berkaitan
dengan  kerangka  prosedural,  yang didalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.
Dalam kaitan itu 3 lapisan argumentasi  hukum  yang  rasional adalah  seperti  yang  digambarkan oleh E.T. Feteris et.al., (Drie niveaous  van  rationale  jurisdische argumentatie) , meliputi:
1. Lapisan Logika (Logische niveau) = deduksi, analogi
2. Lapisan  Dialektik (Dialectische niveau) =  Terdapat  pihak  Pro dan Kontra
3. Lapisan  Prosedural (Procedurele
niveau) = struktur, acara penyelesaian semgketa
1 https://lso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen- keilmuan/legal-reasoning.html
Legal  reasoning  terbagi  dalam  dua arti,  yakni  dalam  arti  luas  dan  arti sempit.  Dalam  arti  luas  legal  reasoning berkaitan  dengan  proses  psikologi  yang dilakukan  hakim,  untuk  sampai  pada keputusan  atau  kasus  yang  dihadapinya. Studi  legal  reasoning  dalam  arti  luas menyangkut  aspek  psikologi  dan  aspek biographi.  Sedangkan  dalam  arti  sempit berkaitan  dengan  argumentasi  yang melandasi  suatu  keputusan.  Studi  ini menyangkut kajian logika suatu keputusan.  Jadi  berkaitan  dengan  jenis- jenis  argumentasi,  hubungan  antara reason  (pertimbangan,  alasan,)  dan keputusan,  serta  ketepatan  alasan  atau pertimbangan yang mendukung keputusan.
Tipe argumentasi dapat dibedakan dengan 2 cara:
1. Dari bentuk atau struktur 2. Dari jenis-jenis alasan yang digunakan untuk mendukung konklusi. Bentuk-bentuk logika dalam argumentasi  dibedakan  atas  argumentasi deduksi  dan  non  deduksi  dan  beberapa karakteristik logik yang berkaitan dengan  bentuk-bentuk  tersebut.  Para logikawan umumnya membagi penalaran kedalam  dua  kategori  utama  yakni penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran  induktif  didasarkan  pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman  yang  sudah  kita  miliki. Berdasarkan pengetahuan atau
pengalaman  yang  kita  miliki  tersebut, dirumuskan  atau  disimpulkan  suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan  rumusan  lain,  induksi  adalah proses  penarikan  kesimpulan  universal beradasarkan  pengalaman,  data,  fakta,
atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.
Bentuk  penalaran  lain  selain induksi  adalah  penalaran  deduksi.  Ross (2006), dengan mengikuti definisi Aristoteles,
menyatakan
bahwa silogisme  merupakan  bentuk  dasar penalaran  deduksi.  Silogisme  (deduksi) dirumuskan  sebagai “an  act  of  the  mind in  which,  from  the  relation  of  two propositions to each other, we infer, i.e., understand and affirm, a third proposition. ”  R.G.  Soekadijo  dalam buku Logika Dasar: Tradisional, Simbolik,  dan  Induktif  merumuskan silogisme  sebagai  proses  penarikan kesimpulan  yang  bertolak  dari  proposisi universal  sebagai  premis.  Secara  logis, kita  bisa  merumuskan  deduksi  atau silogisme  sebagai  proses  penarikan kesimpulan  yang  bertolak  dari  proposisi universal  sebagai  premis  untuk  sampai pada  konklusi  atau  kesimpulan  berupa proposisi  universal,  partikular,  atau singular.  Agar  penalaran  induksi  dan deduksi valid, aturan-aturan atau hukum- hukum  penyimpulan  dari  kedua  model penalaran ini harus diperhatikan.
Demikian halnya bagaimana seorang  hakim  menggunakan  logika  dan penalaran  hukumnya  terhadap  perkara yang  ditanganinya.  Artikel  ini  akan membahas  bagaimana  kedudukan  dan manfaat  logika  dalam  penalaran  hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara/kasus menggunakan metode legal reasoning. 2

## Metode Penelitian
Penelitian  ini tergolong  jenis penelitian hukum normatif (legal researc) 3
2 Ibid Hal3
3 Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder
yakni  penelitian  yang  mengkaji  peraturan perundang-undangan  dalam  suatu  tata hukum  yang  koheren.  Penelitian  ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.
Abdulkadir  Muhammad  mengatakan 4 , “penelitian  hukum  normatif  mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat”.  Dalam  konteks  penelitian hukum  normatif,  lebih  lanjut  Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari berbagai  aspek  yaitu:  aspek  teori,  aspek sejarah,  filsafat,  perbandingan,  struktur dan  komposisi,  lingkup  dan  materi, konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan mengikat  suatu  undang-undang  serta bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi tidak mengkaji aspek  terapan atau implementasinya.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Oleh karenanya, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji hukum positifnya, dalam arti “menghimpun,
memaparkan, mensistemasi,  menganalisis,  menafsirkan dan  menilai  norma-norma  hukum  positif yang  berkaitan  terhadap  kedudukan  dan manfaat  logika  dalam  penalaran  hukum oleh hakim.
belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) Penelitian terhadap  asas-asas  hukum;  (2)  penelitian  terhadap  sistemtaik hukum;  (3)  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan horisontal;  (4)  perbandingan  hukum;  (5)  sejarah  hukum. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23-24.  Lihat juga Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Peranan  dan  Penggunaan Perpustakaan  di  Dalam  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  Pusat Dokumentasi  Hukum  Fakultas  Hukum  Indonesia,  1979),  hlm. 15.
4 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 51

## Hasil dan Pembahasan
A. Kedudukan  dan  Manfaat  Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim Logika berasal dari Bahasa Yunani
‘logikos’  yang  berarti  “berhubungan dengan pengetahuan”, “berhubungan dengan  bahasa”.  Adapun  Logika  dalam Kata Latin logos (logia) berarti ‘perkataan atau  sabda’.  Kedudukan  Logika  dan Penalaran  Hukum  dalam  filsafat.  Dalam bahasa  Indonesia  sendiri  kata  Logika diartikan  sebagai  “jalan  pikiran  yang masuk  akal”  (KBBI  V,  2016).  Menurut beberapa ahli logika dapat diartikan:
Logika  sebagai  “aturan  tentang cara  berpikir  lurus”  (the  rules  of  straight thinking)  (Edwin  W.  Patterson,  1942). Dalam  buku  Fundamentals  of  Philosophy merumuskan  logika  sebagai  ‘thinking about  thinking’  (David  Stewart  dan  H. Gene  Blocker,  1996).  Sedangkan  dalam buku  Introduction  to  Logic  merumuskan logika  sebagai  ‘ilmu  yang  mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan  untuk  membedakan  penalaran yang  betul  dari  penalaran  yang  salah’ (Irving M. Copi & Cohen Carl, 1997).
Di  dalam  masyarakat  terdapat banyak masalah sosial. Dari sekian banyak masalah-masalah  sosial  itu  kita  harus mampu  menemukan  atau  menyeleksi masalah  hukumnya,  untuk  kemudian dirumuskan dan dipecahkan. Bukan pekerjaan  yang  mudah  untuk  menyeleksi masalah  hukum  dari  masalah-masalah sosial, yang sering tumpang tindih dengan masalah  hukum  dan  sulit  untuk  dicari batasnya, seperti misalnya masalah politik, masalah  kesusilaan,  masalah  agama  dan sebagainya. Di sinilah pentingnya kemampuan untuk menyeleksi dan
kemudian  merumuskan  masalah  hukum (legal problemidentification).
Menurut  Sudikno  Mertokusumo (2002:192-195),  kalau  masalah  hukumnya telah diketemukan dan dirumuskan, masih perlu  diketahui  masalah  hukum  itu masalah  hukum  bidang  apa,  hukum perdata,  hukum  dagang,  hukum  agraria, hukum  pidana,  dan  sebagainya.  Antara masalah  hukum  perdata  dengan  masalah hukum pidana sering tidak tajam batasnya, antara  ingkar  janji,  perbuatan  melawan hukum  dan  perbuatan  pidana,  antara penggelapan dan pencurian.Setelah diketemukan  masalah  hukumnya  dengan menggunakan penemuan hukum,maka harus dicari pemecahannya (legal problem solving). 5
Sehingga dalam mempelajari hukum, dihadapkan pada peristiwa konkret, kasus atau konflik yang memerlukan  pemecahan  dengan  mencari hukumnya.  Bekal  untuk  memecahkan konfik  itu  adalah  pengetahuan  tentang norma hukum, sistem hukum dan penemuan  hukum.  Setelah  pemecahan masalah  hukum  perlu  diberi  hukumnya, haknya  atau  hukumannya.  Dengan  kata lain,  harus  diambil  keputusan  (decision making)  yaitu  berupa  putusan  hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:202)  Putusan  hakim  adalah  suatu pernyataan  yang  oleh  hakim  sebagai pejabat  negara  yang  diberi  wewenang untuk  itu,  diucapkan  di  persidangan  dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara  dua  pihak.  Selain  diucapkan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk  tertulis  dan  kemudian  diucapkan oleh hakim dipersidangan.
Menurut M. Yahya Harahap (2005:798),  Putusan  adalah  produk  dari pemeriksaan  perkara  yang  dilakukan  oleh hakim.  Berdasarkan  Pasal  178  HIR/189
5 Nirwani Ibrahim. Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. Institut Agama Islam Negeri Parepare
RBG,  setelah  pemeriksaan  selesai,  maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah  untuk  mengambil  putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap  telah  selesai  apabila  telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari  penggugat,  duplik  dari  tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh  para  pihak.  Pembahasan  mengenai cacat  tidaknya  suatu  putusan  hakim  harus ditinjau  dari  asas-asas  putusan  yang  harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya  asas-asas  tersebut  terdapat dalam  Pasal  178  HIR/189  RBG  dan  Pasal 50  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
1. Memuat  Dasar  Alasan  yang  Jelas  dan Rinci Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim harus  bedasarkan  pertimbangan  yang jelas  dan  cukup.  Putusan  yang  tidak memenuhi ketentuan
tersebut dikategorikan  putusan  yang  tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd.  Alasan  yang  dijadkan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan
perundang-
undangan, hukumkebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan  dasar  putusan,  juga  memuat  pasal tertentu  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  atau sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan  dasar  untuk  mengadili. Untuk  memenuhi  kewajiban  itulah Pasal  5  UU  Kekuasan  Kehakiman memerintahkan  hakim  untuk menggali nilai-nilai,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan  di  atas,  putusan  yang tidak  cukup  pertimbangan  adalah masalah  yuridis,  akibatnya  putusan dapat  dibatalkan  pada  tingkat  banding atau  kasasi.  Begitu  pula  pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian  tidak  memenuhi  syarat sebagai  putusan  yang  jelas  dan  rinci, sehingga  cukup  alasan  menyatakan putusan  yang  dijatuhkan  melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
2. Wajib  Mengadili  Seluruh  Bagian Gugatan
Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178  ayat  (2)  HIR/Pasal  189  ayat  (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus  secara  total  dan    menyeluruh memeriksa  dan  mengadili  setiap  segi gugatan  yang  diajukan.  Tidak  boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan  selebihnya.  Cara  mengadili yang  demikian  bertentangan  dengan asas  yang  digariskan  oleh  undang- undang.
3. Tidak  Boleh  Mengabulkan  Melebihi Tuntutan
Berdasarkan  Pasal  178  ayat  (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan  melebihi  tuntutan  yang dikemukakan dalam
gugatan.
Larangan  itu  disebut  ultra  petitum partium.  Hakim  yang  mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang  atau  ultra  vires  yakni bertindak  melampaui  wewenangnya. Apabila  putusan  mengandung  ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid)  meskipun  hal  itu  dilakukan hakim  dengan  itikad  baik  (good  faith)
maupun  sesuai  dengan  kepentingan umum (public interest).Mengadili dengan  cara  mengabulkan  melebihi dari  apa  yang  di  gugat  dapat dipersamakan  dengan  tindakan  yang tidak  sah  (illegal)  meskipun  dilakukan dengan  itikad  baik,  seperti  dijelaskan oleh  M.  Yahya  Harahap  (2005:801- 802).
4. Diucapkan di Muka Umum Persidangan  dan  putusan  diucapkan dalam  siding  pengadilan  yang  terbuka untuk  umum  atau  di  muka  umum merupakan  salah  satu  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  asas  fair  trial. Melalui  asas  fair  trial,  pemeriksaan persidangan  harus  berdasarkan  proses yang  jujur  sejak  awal  sampai  akhir. Prinsip  peradilan terbuka  untuk  umum mulai  dari  awal  pemeriksaan  sampai putusan  dijatuhkan.  Hal  itu  tentunya dikecualikan  untuk  perkara  tertentu, misalnya  perkara  perceraian.  Akan tetapi  walaupun  dilakukan  dalam persidangan  tertutup  untuk  umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pelanggaran  terhadap  hal  di  atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Putusan  pengadilan  hanya  sah  dan mempunyai  kekuatan  hukum  apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.Berdasarkan ketentuan tersebut,  maka  putusan  yang  tidak diucapkan  di  muka  umum  berakibat putusan batal demi hukum. 6
Tugas hakim pada dasarnya adalah:
1. Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya  suatut  peristiwa  yang  diajukan oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga ia harus pasti akan kebenarannya itu, tidak
6 Ibid. Hal 9
sekedar  dugaan  atau  kesimpulan  yang dangkal  atau  gegabah  tentang  adanya peristiwa  yang  bersangkutan.  Selanjutnya hakim harus melakukan pembuktian dengan  alat-alat  bukti  dengan  tujuan untukmendapatkan kepastian tentang kebenaran  peristiwa  yang  diajukannya.
Dan  peristiwa  yang  telah  dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudianhakim setelah berhasil mengkonstatir  peristiwanya  tersebut,  lalu “mengkualifisir” nya.
2. Mengkualifisir artinya menilai peristiwa  yang  telah  dianggapbenar-benar terjadi  dengan  cara  memilih  kejadian- kejadian  atau  peristiwa-peristiwa  hukum dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan. Selanjutnya  hasil  penilaian  peristiwa hukum  tersebut  dihubungkan  dengan norma  hukumnya.  Dengan  demikian setelah  tahapan  ini  seorang  hakim  harus dapat  menemukan  hukumnya  terhadap peristiwa yang telah dikonstatirnya.
Hakim setelah mengkonstatir peristiwa  atau  kejadian  berarti hakim tersebut mempunyai “solving  legal  problems”  dan  ia wajib  mencari  solusinya  atau jawabannya,  memang  sebenarnya tidak  mudah  untuk  mendapat jawabanya.  Hal  ini  karenadalam kehidupan  di  masyarakat  terdapat maslah-masalah  kehidupan,  baik yang  berkaitan  agama,  sosial, moral,  kesopanan,  kesusilaan  dan lain sebagainya.
Tetapihakim sebagai  seorang  yang  mempunyai kompentensi memberikan jawabannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu hakim sebelumnya harus mampu  menyeleksi  masalahnya dan kemudian
merumuskan hukumnya.  Setelah  itu  baru  ia menemukan hukumnya.Setelah
menemukan hukum dari peristiwa/kejadian itu seorang hakim harus melakukan pemecahan hukum (legal problemssolving). Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang  Nomor  4  Tahun 2004, bahwa  “Hakim  wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilainilai  hukum  dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan  bahwa  hukumnya itu  ada,  tetapi  tersembunyi,  agar sampai  pada  permukaan  masih harus  digali.  Jadi  hukumnya  itu ada,  tetapi  masih  harus  digali, dicari  dan  diketemukan,  kemudian diciptakan.  Menurut  Bernard  Arif Sidartha (2000: 206), proses-proses pembuatan  putusan  tidak  dapat dilepaskan  dari  kegiatan  bernalar hakim.  Kegiatan  bernalar  dari Hakim dengan beragam motivering yang  menopangnya,  selalu  berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi  berpikir  yuridis  yang terpelihara  dalam  sebuah  sistem autopoesis, sehingga dapat berkembang  menurut  logikanya sendiri,  dan  eksis  sebagai  sebuah model  penalaran  yang  khas  sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya. Menurut  Tim  Penyusun  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (2009), Hakim  dalam  memutus  perkara selain  berdasarkan  proses  seperti tersebut  di  atas  harus  berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan  pengertian  “argument” adalah  alasan  yang  dapat  dipakai untuk  memperkuat  atau  menolak sesuatu pendapat, Sedangkan
agumentasi adalah pemberian alasan  untuk  memperkuat  atau menolak sesuatupendapat. Menurut  Ranuhandoko  (1996:  67) dalam  Terminologi  Hukumistilah „argument‟ diartikan sebagai berusaha  mempercayakan  orang lain  dengan  mengajukan  alasan- alasan. Selanjutnya menurut Rakhmad  Jalaludin  (1995:  22-  23) dalam Kamus Filsafat„ argument‟dari bahasa Latin „arguere‟yang berarti menjelaskan. Alasan-alasan (bukti) yang ditawarkan  untuk  mendukung  atau menyangkal sesuatu. Dalam logika,
diartikan sebagai serangkaian pernyataan  yang  disebut  premis- premis  yang  secara  logis  berkaitan dengan pernyataan berikutnya yang disebut konklusi.
Menurut Garner (1999: 102)
argumen-argumen  dibagi  menjadi dua  kategori  umum,  yaitu  deduktif dan  induktif.  Menurut  Sudarsono (1992:36)  dalam  Kamus  Hukum istilah„  argumen‟diberikan  arti sebagai  alasan  yang  dapat  dipakai untuk  memperkuat  atau  menolak suatu  pendapat,  pendirian,  atau gagasan. Berargumen, berarti berdebat dengan saling mempertahankan  atau  menolak alasan masing-masing. Istilah argumentasi, diartikan sebagai pemberian alasan untuk memperkuat  atau  menolak  suatu pendapat,  pendirian  atau  gagasan. Berargumentasi berarti
memberikan alasan untuk memperkuat  atau  menolak  suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Menurut Wojowasito S. (2001: 45) dalam Kamus Belanda-
Indonesiaistilah „argument‟diartikan bukti sanggahan,  alasan,  perbantahandan argumentatie‟ diartikan sebagai hal memberikan  alasan  dengan  cara tertentu, debat, pembahasan.
Dalam  Kamus  Inggris-Indonesia ditemukan istilah  ‟„argument‟ yang diberikan arti alasan,
perdebatan,  bukti,  perbantahan, dan  argumentation‟  diberikan  arti sebagai  pemberian  alasan  dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia, argument  diartikan  sebagai  alasan berupa  uraian  penjelasan,  dan argumentasi diartikan sebagai pemberian  alasan  yang  diuraikan secara  jelas  untuk  memperkuat suatu pendapat. Dari  pengertian-pengertian  diatas,
diambil simpulan pengertian,
argumentasi  diartikan  ‟sebagai, mengajukan  alasan  berupa  uraian penjelasan  yang  diuraikan  secara jelas ,berupa serangkaian pernyataan yang secara logis berkaitan dengan pernyataan berikutnya  yang  disebut  konklusi, untuk  memperkuat  atau  menolak suatu  pendapat,  pendirian  atau gagasan.  Karena  dalam  berbicara tentang  hukum,  maka  dengan demikian  yang  dimaksud  dengan argument di sini adalah argumentasi  hukum  yaitu    “alasan berupa  uraian  penjelasan  yang ‟diuraikan  secara  jelas,  berupa serangkaian pernyataan secara logis,  untuk  memperkuat  atau menolak  suatu  pendapat,  pendirian atau  gagasan,  berkaitan  dengan asas  hukum,  norma  hukum  dan peraturan  hukum  konkret,  serta
system  hukum  dan  penemuan hukum.
Menyelesaikan  masalah  hukum secara yuridis dalam intinya berarti menerapkan  aturan  hukum  positif terhadap  masalah  (kasus)  tersebut. Menerapkan  aturan  hukum  positif hanya  dapat  dilakuhan  secara kontekstual menginterpretasikan aturan hukum tersebut untuk menemukan  kaidah  hukum  yang tercantum  di  dalamnya,  dalam kerangka  tujuan  kemasyarakatan dari  pembentukan  aturan  hukum (teleologikal)  yang  dikaitkan  pada asas  hukum  yang  melandasinya dengan  melibatkan  juga  berbagai metode interpretasi lainnya (gramatikal, historikal, sistematikal,  sosiologikal).  Banyak contoh kasus hukum yang menggambarkan bahwa cara penalaran  hukum  yang  melibatkan asas hukum dan tujuan kemasyarakatan aturan hukum terkait  sering  diabaikan.  Tidak ada Hakim  atau  pun  Pengacara,  yang mulai  berargumentasi  dari  suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum  selalu  dimulai  dari  hukum positif.  Hukum  positif  bukan merupakan  suatu  keadaan  yang tertutup  ataupun  statis,  akan  tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut.
Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan  norma-norma  baru.
Orang dapat bernalar dari ketentuan  hukum  positif  dari  asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-
keputusan baru.
Menurut  N.E.  Algra  (1983:  65) argumentasi  yang  merupakan  hasil
ijtihad hakim dari pada putusan itu harus  dicantumkan  dengan  jelas dalam  pertimbangan  hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum  dalam  membuat  putusan. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya senantiasa akan menggunakan logika  formal  dengan  menarik kesimpulan  dari  premis  mayor  dan premis minor. Selain menarik fakta atau  peristiwa  hukum  hakim  harus mensinerjikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat,  baik  dari  hukum positif,  hukum  kebiasaan  dan norma-norma hukum lainnya. Sehingga  putusan  tersebut  akan terjadi  sistimatis  dan  logis  dan apabila  di  baca  dapat  diketahui atau difahami dengan jelas argumen-argumen atau alasan- alasannya.  Dengan  demikian  bagi pihak  yang  membaca  putusan tersebut akan mengerti dan memahami  bahwa  putusan  itu mempunyai kepastian hukum, kemanfatan, seni
bahasa
(keindahan) dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan 7 .
Argumentasi  sebagai  dasar  dan cara  penemuan  hukum  hakim  atau ijtihad hakim dalam putusan tersebut adalah terdiri dari: 1. Agumentasi  yuridis  (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2. Argumentasi Yurisprudensi 3. Argumentasi Hukum Kebiasaan  atau  Adat,  Ushul Fiqh,  Fiqh  dan  kaidahushul fiqh danlain-lain).
7 Ibid.Hal9
4. Argumentasi Moral 5. Argumentasi Sosiologis (argumentasi  Nomor  4  dan Nomor  5  ini  dapat  dikatakan ilmupengetahuan) 6. Argumentasi  Penafsiran  atau Interprestasi  hukum.  Adapun macam interprestasi atau penafsiran tersebut adalah: Interprestasi Gramatikal (Bahasa), Interprestasi Sistimatis, Interprestasi Historis  dan  Sosiologis  atau Teologis, Interprestasi Komparatif, Interprestasi Antisipatif atau Futuristis, Interprestasi Restriktif, Interprestasi Ekstensif, dan Interprestasi a Contrario. B. Kedudukan Bahasa

## dalam Penalaran Hukum oleh Hakim
Hakim  dalam  merumuskan  dan menyusun  pertimbangan  hukum  harus cermat,  sistimatik  dan  dengan  bahasa Indonesia yang benar dan baik.
Pertimbangan  disusun  dengan  cermat artinya  pertimbangan  hukum  tersebut harus  lengkap  berisi  fakta  peristiwa,  fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan  norma  hukum  baik  dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprodensi  serta  teori-teori  hukum  dan lai-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi  (alasan)  atau  dasar  hukum dalam  putusan  hakim  tersebut.  Menurut Sudikno  Mertokusumo  (2002:  194-195), pertimbangan  hukum  disusun  dengan sistimatik  artinya  runtut  mulai  dari kewenangan  Peradilan  sampai  dengan biaya  perkara  dibebankan  seperti  adalah sebagai berikut:
1. Pertimbangan hukum tentang kewenanganabsolu
2. Pertimbangan hukum legal standimg
3. Pertimbangan  dalil  pokok  dan  cabang penggugat
4. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat  mungkin  dalil  eksepsi dan rekonvensi:
a. Pertimbangan dalil gugatan yang harusdipertimbangkan
b. Pertimbangan dalil jawaban yang harusdipertimbangkan
c. Pertimbangan alat-alat bukti apakah memenuhi  syarat  formal  dan  materiil  dan bukti tersebut diterima atau ditolak
d. Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan
e. Pertimbangan perumusan hubungan hukum  antara  peristiwa  hukum  dengan fakta hukum yang telahdi buktikan
f. Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa  hukum  dengan  fakta  hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti
g. Pertimbangan argumentasi-argumenasi hukum  baik  yang  berhubungan  dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum  moral  hukum  dan  lain  sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat
h. Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara
i. Pertimbangan  atau  judgement  apakah gugatan  ditolak,  dikabulkan  atau  tidak diterima.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo (2002:  203),  Legal  reasoning  atau  ratio decidendi  atau  pertimbangan  hakim adalah  bagian  dari  putusan  pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar  hukum  yang  dipakai  dalam memutuskan  suatu  perkara.  Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum  maka  yang  mengikat  adalah pertimbangan  atau  alasan  yang  secara
langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah  hukum  merupakan  dasar  hukum putusan “Ratio decidendi”.
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki (2009:  94)  untuk  menemukan  ratio decidendi  dalam  suatu  putusan  biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salahsatu putusan  itu  hakim  harus  menuliskan alasan-alasannya, yaitu
ratio decidendinya 8 .  Di  dalam  hukum Indonesia  yang  menganut  civil  law system,  ratio  decidendi  tersebut  dapat dilihat  pada  konsiderans  “Menimbang” pada  “Pokok  Perkara”.  Ratio  dapat ditemukan  dengan  memperhatikan  fakta materiil  dan  putusan  yang  didasarkan atas  fakta  itu.  Dengan  demikian,  dari suatu  fakta  materiil  dapat  terjadi  dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang  menentukan  adalah  Ratio decidendi putusan itu. Menurut Abraham  Amos  HF.  (2007:  34)  pada umumnya  fungsi  Legal  Reasoning adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika  konflik  hukum  antara seseorang  dengan  seorang  lainnya,  atau antara  masyarakat  dengan  pemerintah terhadap  kasus-kasus  yang  menjadi kontroversi  atau  kontraproduktif  untuk menjadi replica dan duplica percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya system penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum dan lembaga  peradilan.  Putusan  pengadilan atau  yurisprudensi  sebagai  sumber hukum  sangat  penting  artinya  bagi praktik  hukum.  Pendekatan  perundang- undangan  tidak  selalu  memberikan pedoman dalam membangun argumentasi  hukum.  Dalam  situasi tersebut maka untuk memperoleh
8 Ibid. Hal9
kepastian  tentang  kaidah  yang  relevan dapat  ditempuh  dengan  pendekatan kasus,  yakni  membangun  argumentasi hukum  dengan  mengacu  pada  pendapat hukum  yang  dirumuskan  hakim  dalam sebuah putusan pengadilan.

## Kesimpulan
Dari  keseluruhan  pembahasan yang  telah  dilakukan  di  atas,  maka penulis  dapat  menyimpulkan  sebagai berikut:
a. Putusan  adalah  produk  hakim  di pengadilan.  Dalam  memutus  perkara yang  terpenting  adalah  kesimpulan hukum  atas  fakta  yang  terungkap dipersidangan. Seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya yaitu  membuat  putusan  atas  perkara yang ditanganinya, tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan  hukum  atau  legal reasoning,  sehingga  keputusan  yang akan  dijatuhkan  dapat  didasari  oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan,  profesionalisme  dan bersifat obyektif.
b. Argumentasi  hukum,  adalah  alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian  pernyataan  secara  logis, untuk  memperkuat  atau  menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan,  berkaitan  dengan  asas hukum,  norma  hukum  dan  peraturan hukum  konkret,  serta  sistem  hukum
dan penemuan hukum. Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun  atas  dasar  logika,  adalah suatu ”conditiosinequanon”  agar suatu  keputusan  dapat  diterima,yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai  dengan  sistem  logika  formal
yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.
c. Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi  dari  suatu  keadaan hampa.  Argumentasi  hukum  selalu dimulai  dari  hukum  positif.  Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan  yang  tertutup  ataupun  statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan  yang  berlanjut.  Dari suatu ketentuan hukum positif,
yurisprudensi akan menentukan norma-norma  baru.  Orang  dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif  untuk  mengambil  keputusan- keputusan  baruLegal  reasoning  atau argumentasi hukum atau pertimbangan  hukum  adalah  bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan  suatu  perkara.  Legal reasoning yang dilakukan oleh seorang  hakim  dapat  berdasarkan aspek  filosofis,  yuridis,  sosiologis atau  teologis  yang  mencerminkan asas  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan  bagi  para  pihak.  Selain dasar  pertimbangan  tersebut,  seorang hakim  juga  dapat  menggunakan beberapa  metode  penafsiran  hukum dalam memberikan argumentasi hukumnya seperti penafsiran Sistimatis,  Historis  dan  Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif  atau  Futuristis,  Restriktif,
Ekstensif dan atauA Contrario.
d. Legal  reasoning  atau  pertimbangan hukum  yang  merupakan  hasil  ijtihad hakim  dari  pada  putusan  itu  harus dicantumkan  dengan  jelas  dalam pertimbangan  hukumnya,  dan  sesuai dengan  sistem  penalaran  hukum dalam membuat putusan.Legal reasoning atau pertimbangan
hukumtersebut  juga  harus  disusun dengan sistimatik oleh hakim,yaitudisusun secara runtut mulai  dari  kewenangan  Peradilan sampai  dengan  biaya  perkara  yang dibebankan.

## Referensi
Abraham,  Amos  HF.  (2007) Legal Opinion Teoritis & Empirisme. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007. A.Philipus M. Hadjon dkk. 2009 . “Argumentasi  Hukum”., Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
Ackerman,  Bruce,  2000,  The  New
Separation  of  Powers, Harvard  Law Review, Volume  113,  Number  3, Januari 2000.
Andi  Hamzah,  (2012), Asas-asas  Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya , Sofmedia, Jakarta. Ayoub,  Ayman  &  Andrew  Ellis  (Ed.), 2010, Electoral Justice: The International IDEA Handbook , International IDEA, Stockholm Birch, Sarah, 2011, Electoral
Brouwer,  P.W.,  A.  Soeteman.  (1982)
Logica  en  Recht,  WEJ. Tjeenk Willink: Zwolle.
Cik  Hasan  Bisri.(1996)  Peradilan  Agama di  Indonesia,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Garner,  Bryan  (1999) A.Blak  s  Law Dictionary, Sevent Editions, ‟ St. Paul
Min.: West Group
Golding, Martin P. (1984). Legal Reasoning ,  New  York:  Alfreda  A. Knoff Inc.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Khamimudin.  (2010).  P anduan  Praktis
Kiat dan Teknis Beracara di
Pengadilan Agama, Yogyakarta: Gallery Ilmu. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.Laporan  Akhir  Rekrutmen Dan  Karir  Di  Bidang  Peradilan, Disusun  Oleh  Kelompok  Kerja  A.2 Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada,  Yogjakarta:  Fakultas  Hukum UGM, 2003. Mertokusumo,  Soedikno.  (2002) Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Malpractice, Oxford University Press, UK. Muhammad,  Abdulkadir,  Hukum  dan Penelitian  Hukum,  (2004),  Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.`
N.E. Algra, K. van Duyvendijk.   terjemah J.C.T.  Simorangkir.  Mula  Hukum, Beberapa  Bab  Mengenai  Hukum  dan
Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam PengantaruIlmu Hukum, Jakarta: Bina Cipta. Peter, Mahmud Marzuki. (2009). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta: Kencana.
Rakhmad,  Jalaluddin.  (1995).  Kamus Filsafat, Jakarta: Rosda Karya.
Ranuhandoko,  IPM.  (1996) Terminologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Sidharta.  (2000) Penalaran  Hukum  dalam Sudut  Pandang  Keluarga  Sistem Hukum dan Penstudi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekadijo,  RG.  (1995). Logika  Dasar, Tradisional;  Simbolik  dan  Induktif.
Jakarta: Gramedia.
Soeparmono,  R.  (20050. Hukum  Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju.
Urbanus  Ura  Weruin, “Logika,  Penalaran, dan  Argumentasi  Hukum” , Jurnal Konstitusi. Vol.  14.  No.  2,  Juni 2017.