## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 6 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online pada E-commerce
Moh. K. Aripin S 1 , Rezon Gading Pane 2 , Ali Zakariya 3 , Helmin Porang Timori 4 , Ulfatu Hasanah 5 , Dennis Muhammad Putra Budiman 6 1,2,3,4,5,6 Universitas Bung Karno, Indonesia Email: Arif.antique@yahoo.co.id, Rezonpane@yahoo.com, Hanamayra@gmail.com, Timori3006@gmail.com, Ulfasyifa976@gmail.com, Dennisbudiman7@gmail.com
Kata Kunci:
Perlindungan
Konsumen;
Keterlambatan Pengiriman; Belanja Online; Hak Konsumen; E- commerce

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Jual  beli  online  melalui  platform  marketplace  seperti  E-commerce semakin marak di Indonesia. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan platform ini menarik  banyak  konsumen  untuk  berbelanja  online.  Namun,  di  balik  kemudahan tersebut, terdapat potensi permasalahan yang dapat merugikan konsumen, salah satunya adalah  keterlambatan  pengiriman  barang,  Konsumen  sebagai  pihak  yang  dirugikan membutuhkan perlindungan hukum.
Tujuan: Menganalisis bentuk dan cakupan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerc,
Mengetahui  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  konsumen  jika mengalami keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce, dan Merumuskan  saran  dan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi konsumen dan meminimalisir terjadinya keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce
Metode: Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  data  primer berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  data  sekunder  berupa  literatur  hukum  dan situs web E-commerce .
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce masih belum optimal.
Kesimpulan: Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas  keterlambatan  pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, antara lain kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di E- commerce, kurangnya transparansi E-commerce dalam proses pengiriman barang dan kurangnya kerjasama antara E-commerce dan perusahaan logistik.
Keywords:
Consumer Protection; Delay in Delivery; Online Shopping; Consumer Rights; E-commerce

## ABSTRACT
Background:  Online  buying  and  selling  through  marketplace  platforms  such  as  E- commerce  is  increasingly  prevalent  in  Indonesia.  The  convenience  and  practicality offered by this platform attracts many consumers to shop online. However, behind this convenience, there are potential problems that can harm consumers, one of which is the delay in delivery of goods, consumers as aggrieved parties need legal protection.
Objective: To analyze the form and scope of legal protection provided to consumers for delays in the delivery of goods in online buying and selling on E-commerce, to find out the  dispute  resolution  efforts  that  consumers  can  do  if  they  experience  delays  in  the delivery  of  goods  in  online  buying  and  selling  on  E-commerce,  and  to  formulate suggestions  and  recommendations  to  improve  legal  protection  for  consumers  and minimize  the  occurrence  of  delays  in  the  delivery  of  goods  in  sales  buy  online  in  E- commerce
Methods: This study uses normative legal methods with primary data in the form of laws and  regulations  and  secondary  data  in  the  form  of  legal  literature  and  E-commerce websites.
Results: The results of the study show that legal protection for consumers for delays in the delivery of goods in online buying and selling in E-commerce is still not optimal .
Conclusion: Legal protection for consumers for delays in the delivery of goods in online buying and selling in E-commerce is still not optimal. This can be seen from  several factors,  including  the  lack  of  education  and  socialization  to  consumers  about  their rights, the lack of optimal consumer dispute resolution mechanisms in E-commerce, the lack of transparency of E-commerce in the process of shipping goods and the lack of cooperation between E-commerce and logistics companies.

## PENDAHULUAN

## Perkembangan Jual Beli Online dan E-commerce
Jual beli online telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh kemudahan akses internet, peningkatan penetrasi smartphone, dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital. E-commerce merupakan salah satu platform e-commerce terdepan di Indonesia dengan jutaan pengguna aktif dan penjual yang beragam (Setiawan, 2018).
Keberhasilan  E-commerce  tidak  lepas  dari  kemudahan  dan  kenyamanan  yang ditawarkannya bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja berbagai macam produk dari berbagai penjual di satu platform dengan harga yang kompetitif dan proses transaksi yang mudah  (Sari,  2023).  Namun,  di  balik  kemudahan  dan  kenyamanan  tersebut,  terdapat potensi  permasalahan  yang  dapat  merugikan  konsumen,  salah  satunya  adalah keterlambatan pengiriman barang.

## Dampak Keterlambatan Pengiriman Barang
Keterlambatan  pengiriman  barang  dalam  jual  beli  online  di  E-commerce  dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi konsumen, antara lain:
Moh. K. Aripin S 1 , Rezon Gading Pane 2 , Ali Zakariya 3 , Helmin Porang Timori 4 , Ulfatu Hasanah 5 , Dennis Muhammad Putra Budiman 6
Konsumen  mungkin  mengalami  kerugian  materi  akibat  keterlambatan pengiriman barang, seperti kehilangan nilai ekonomis barang, biaya tambahan untuk penyimpanan atau pengiriman  ulang,  dan  kerugian  usaha  jika  barang  tersebut  digunakan  untuk  keperluan bisnis,  keterlambatan  pengiriman  barang  juga  dapat  menyebabkan  kerugian  non-materi bagi konsumen, seperti kekecewaan, frustrasi, stres, dan ketidaknyamanan, keterlambatan pengiriman  barang  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  hak  konsumen,  seperti  hak atas keamanan dan keselamatan produk, hak atas informasi dan edukasi tentang produk, hak  memilih  produk  dan  jasa,  dan  hak  atas  kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam menyelesaikan sengketa (Lisa, 2022).
Kebutuhan  akan  Perlindungan  Hukum  Konsumen  yaitu  maraknya  permasalahan keterlambatan  pengiriman  barang  dalam  jual  beli  online  di  E-commerce  menunjukkan perlunya  perlindungan  hukum  yang  kuat  bagi  konsumen.  Perlindungan  hukum  ini diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  konsumen  terlindungi  dan  mereka mendapatkan  keadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan  penjual  atau  platform  e- commerce (Achmad Soekanto, 2019).
Celah  Hukum  dan  Kurangnya  Kesadaran  Hukum,  meskipun  terdapat  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen  dan  jual beli  online,  masih  terdapat  celah  hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  penjual  atau platform e-commerce untuk menghindari tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman barang (Arlina, 2018). Selain itu, masih banyak konsumen yang belum mengetahui hak- hak  mereka  dan  cara-cara  menyelesaikan  sengketa  dengan  penjual  atau  platform  e- commerce.

## Pentingnya Penelitian Perlindungan Hukum Konsumen
Penelitian  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  akibat  keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce menjadi penting untuk beberapa alasan,  antara  lain  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  hak-hak konsumen  dan  perlindungan  hukumnya  dalam  jual  beli  online,  mengidentifikasi  celah hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  penjual  atau  platform  e-commerce  untuk menghindari tanggung jawab, mengembangkan rekomendasi kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  mningkatkan  kesadaran  hukum bagi  konsumen  tentang  hak-hak  mereka  dan  cara-cara  menyelesaikan  sengketa  dengan penjual atau platform e-commerce (Coenen, 2019).
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks jual  beli  online  di  E-commerce.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  bagi  pembuat kebijakan, regulator, platform e-commerce, dan masyarakat umum dalam memahami hak- hak dan kewajiban mereka terkait jual beli online.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk dan cakupan perlindungan hukum yang  diberikan  kepada konsumen  atas keterlambatan pengiriman  barang  dalam jual  beli online  di  E-commerce  seperti  mengidentifikasi  hak-hak  konsumen  yang  terkait  dengan keterlambatan  pengiriman  barang  dalam  jual  beli  online  di  E-commerce,  menganalisis kewajiban  E-commerce  sebagai  platform  e-commerce  dalam  kaitannya  dengan keterlambatan pengiriman barang dan menganalisis kewajiban penjual sebagai pihak yang bertanggung  jawab  atas  pengiriman  barang  dalam  jual  beli  online  di  E-commerce. Selanjutnya mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen jika
mengalami keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce seperti memahami  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  tersedia  di  E-commerce  terkait keterlambatan pengiriman barang, menganalisis peran dan fungsi Pusat Mediasi Konsumen Nasional  (PMKN)  dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam menyelesaikan  sengketa  terkait  keterlambatan  pengiriman  barang,  memahami  prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dalam kasus keterlambatan pengiriman barang (Ichsan, SE, Sarman Sinaga,  Lukman Nasution, 2020); (Salmon, 2024). Merumuskan saran  dan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan meminimalisir  terjadinya  keterlambatan  pengiriman  barang  dalam  jual  beli  online  di  E- commerce yaitu mengusulkan upaya edukasi dan sosialisasi hak-hak konsumen terkait jual beli  online  dan  perlindungan  hukumnya,  merekomendasikan  penguatan  regulasi  dan kebijakan  terkait  jual  beli  online  dan  perlindungan  konsumen,  memberikan  saran  untuk meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  E-commerce  sebagai  platform  e-commerce dalam  kaitannya  dengan  proses  pengiriman  barang,  merekomendasikan  peningkatan kerjasama antara E-commerce dan perusahaan logistik untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengiriman barang (Arifiya, 2018).
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: memberikan kontribusi  pada  pengembangan  ilmu  hukum,  khususnya  dalam  bidang  perlindungan konsumen  dan  hukum  dagang  elektronik,  Meningkatkan  pemahaman  tentang  hak-hak konsumen  dan  perlindungan  hukumnya  dalam  jual  beli  online,  mengidentifikasi  celah hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  penjual  atau  platform  e-commerce  untuk menghindari tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman barang, memberikan manfaat bagi konsumen dalam memahami hak-hak mereka dan cara-cara menyelesaikan sengketa dengan  penjual  atau  platform  e-commerce,  memberikan  manfaat  bagi  E-commerce  dan platform  e-commerce  lainnya  dalam  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan layanannya  terkait  proses  pengiriman  barang,  memberikan  manfaat  bagi  pembuat kebijakan dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dalam jual beli online (Hanafi, Okadri, Mardhatillah,  Putri, 2024) serta memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam jual beli online.
Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  dalam  penyusunan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan konsumen dan jual beli online, bahan edukasi dan  sosialisasi  bagi  konsumen  tentang  hak-hak  mereka  dan  cara-cara  menyelesaikan sengketa dengan penjual atau platform e-commerce. Dan bahan pelatihan bagi perwakilan E-commerce dan platform e-commerce lainnya dalam memahami hak-hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce, penelitian ini tidak membahas aspek lain dari perlindungan konsumen dalam jual beli online, seperti penipuan, barang  tidak  sesuai  dengan  deskripsi,  dan  masalah  kualitas  barang,  penelitian  ini  tidak membahas regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen di luar wilayah Indonesia.
Moh. K. Aripin S 1 , Rezon Gading Pane 2 , Ali Zakariya 3 , Helmin Porang Timori 4 , Ulfatu Hasanah 5 , Dennis Muhammad Putra Budiman 6
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  data  primer  berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur hukum dan situs web E- commerce  (Santoso,  2011).  Penelitian  ini  tidak  melakukan  penelitian  lapangan  atau pengumpulan data empiris dari konsumen dan penelitian ini hanya menganalisis data dan informasi  yang  tersedia  pada  saat  penelitian  dilakukan.  Penelitian  ini  dilakukan  dalam kurun waktu tertentu, sehingga mungkin terdapat perkembangan hukum dan regulasi yang belum terakomodasi dalam penelitian ini dan menganalisis data dan informasi yang tersedia pada saat penelitian dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak-hak Konsumen dan Kewajiban E-commerce/Penjual
a. Hak-hak Konsumen:
1) Hak atas informasi yang benar dan jelas tentang produk, termasuk estimasi waktu pengiriman.
2) Hak atas keamanan dan keselamatan produk.
3) Hak untuk memilih produk dan jasa.
4) Hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat keterlambatan pengiriman barang.
5) Hak untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan.
b. Kewajiban E-commerce:
1) Menyediakan platform yang aman dan terpercaya bagi konsumen.
2) Memastikan bahwa penjual yang bertransaksi di E-commerce memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.
3) Memfasilitasi proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual.
4) Memberikan  informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  kebijakan  dan  prosedur terkait pengiriman barang.
5) Memantau dan mengawasi kinerja penjual dalam hal ketepatan waktu pengiriman barang.
c. Kewajiban Penjual:
1) Menjelaskan secara akurat estimasi waktu pengiriman barang kepada konsumen.
2) Memproses pesanan dan mengirimkan barang dengan tepat waktu.
3) Memberikan informasi kepada konsumen tentang status pengiriman barang.
4) Bertanggung  jawab  atas  kerusakan  atau  kehilangan  barang  selama  proses pengiriman.
5) Menyelesaikan sengketa dengan konsumen secara adil dan transparan.

## Upaya Penyelesaian Sengketa
a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di E-commerce:
1) Pusat  Layanan  Konsumen  E-commerce  (CS  E-commerce):  Konsumen  dapat mengajukan  keluhan  melalui  CS  E-commerce  melalui  berbagai  saluran  seperti telepon, email, live chat, atau aplikasi E-commerce.
2) E-commerce  Official  Store:  Konsumen  dapat  mengajukan  keluhan  kepada  E- commerce Official Store secara langsung melalui halaman toko di E-commerce.
b. Peran dan Fungsi PMKN dan BPSK:
1) PMKN: PMKN bertugas untuk memediasi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
2) BPSK:  BPSK  bertugas  untuk  memutus  perkara  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku usaha.
c. Prosedur Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri:
1) Konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  jika  upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.

## Saran dan Rekomendasi
a. Edukasi dan Sosialisasi:
1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka dan cara-cara menyelesaikan sengketa dengan penjual atau platform e-commerce
2) Memberikan pelatihan kepada perwakilan E-commerce dan platform e-commerce lainnya tentang hak-hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan konsumen.
b. Penguatan Regulasi:
1) Memperkuat  regulasi  dan  kebijakan  terkait  jual  beli  online  dan  perlindungan konsumen.
2) Menetapkan standar minimum waktu pengiriman barang dalam jual beli online.
3) Memperberat sanksi bagi penjual atau platform e-commerce yang melanggar hak- hak konsumen.
c. Peningkatan Transparansi E-commerce:
1) Meningkatkan transparansi E-commerce dalam proses pengiriman barang.
2) Membuka  akses  informasi  kepada  konsumen  tentang  status  pengiriman  barang mereka.
3) Membangun sistem pelacakan barang yang lebih akurat dan real-time.
d. Peningkatan Kerjasama E-commerce dan Perusahaan Logistik:
1) Meningkatkan  kerjasama  E-commerce  dengan  perusahaan  logistik  untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu pengiriman barang.
2) Menetapkan standar kinerja yang jelas bagi perusahaan logistik.
3) Membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan logistik.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
1. Kontribusi Teoritis
a. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen dan hukum dagang elektronik (Putri, 2020).
b. Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  hak-hak konsumen dan perlindungan hukumnya dalam jual beli online, khususnya terkait dengan keterlambatan pengiriman barang.
c. Penelitian ini mengidentifikasi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penjual atau platform e-commerce untuk menghindari tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman barang.
2. Kontribusi Praktis
a. Penelitian  ini  memberikan  manfaat  bagi  konsumen  dalam  memahami  hak-hak mereka  dan  cara-cara  menyelesaikan  sengketa  dengan  penjual  atau  platform  e- commerce terkait dengan keterlambatan pengiriman barang.
b. Penelitian  ini  memberikan  manfaat  bagi  E-commerce  dan  platform  e-commerce lainnya  dalam  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  layanannya  terkait proses pengiriman barang.
c. Penelitian ini memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam merumuskan  kebijakan  dan  regulasi  yang  lebih  efektif  untuk  melindungi konsumen  dalam  jual  beli  online,  khususnya  terkait  dengan  keterlambatan pengiriman barang.
d. Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam jual beli online, khususnya terkait dengan keterlambatan pengiriman barang.
Moh. K. Aripin S 1 , Rezon Gading Pane 2 , Ali Zakariya 3 , Helmin Porang Timori 4 , Ulfatu Hasanah 5 , Dennis Muhammad Putra Budiman 6
3. Kontribusi Penerapan
a. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  dalam  penyusunan kebijakan  dan  regulasi  terkait  perlindungan  konsumen  dan  jual  beli  online, khususnya terkait dengan keterlambatan pengiriman barang.
b. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  edukasi  dan  sosialisasi  bagi konsumen tentang hak-hak mereka dan cara-cara menyelesaikan sengketa dengan penjual  atau  platform  e-commerce  terkait  dengan  keterlambatan  pengiriman barang.
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelatihan bagi perwakilan  E- commerce  dan  platform  e-commerce  lainnya  dalam  memahami  hak-hak  dan kewajiban  mereka  terkait  perlindungan  konsumen,  khususnya  terkait  dengan keterlambatan pengiriman barang.
Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  berikut  beberapa  saran  untuk  penelitian selanjutnya:
1. Melakukan penelitian empiris
a. Melakukan  penelitian  empiris  untuk  menguji  hipotesis  dan  teori  yang  diajukan dalam penelitian ini.
b. Mengumpulkan data dari konsumen, penjual, dan E-commerce untuk mendapatkan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  masalah  keterlambatan  pengiriman barang dalam jual beli online.
c. Menganalisis  data  empiris  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang menyebabkan  keterlambatan  pengiriman  barang  dan  dampaknya  terhadap konsumen.
2. Membandingkan dengan platform e-commerce lain
a. Melakukan  penelitian  komparatif  untuk  membandingkan  perlindungan  hukum konsumen  atas  keterlambatan  pengiriman  barang  dalam  jual  beli  online  di  E- commerce dengan platform e-commerce lain di Indonesia atau di negara lain.
b. Menganalisis  perbedaan  dan  persamaan  dalam  regulasi,  kebijakan,  dan  praktik platform  e-commerce  yang  berbeda  dalam  menangani  masalah  keterlambatan pengiriman barang.
c. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen di platform e-commerce secara keseluruhan.
3. Menganalisis peran pihak ketiga
a. Melakukan  penelitian  untuk  menganalisis  peran  pihak  ketiga  dalam  proses pengiriman  barang  dalam  jual  beli  online,  seperti  perusahaan  logistik,  agen pengiriman, dan marketplace online.
b. Menganalisis  kewajiban  dan  tanggung  jawab  pihak  ketiga  dalam  memastikan ketepatan waktu pengiriman barang.
c. Memberikan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  kerjasama  antara  E-commerce, platform  e-commerce  lain,  dan  pihak  ketiga  untuk  memastikan  kelancaran  dan ketepatan waktu pengiriman barang.
4. Mempelajari perkembangan hukum
a. Melakukan  penelitian  untuk  mempelajari  perkembangan  hukum  terkait perlindungan konsumen dan jual beli online di Indonesia dan di negara lain.
b. Menganalisis dampak perkembangan hukum tersebut terhadap hak-hak konsumen dan kewajiban platform e-commerce.
c. Memberikan  rekomendasi  untuk  memperkuat  regulasi  dan  kebijakan  terkait perlindungan konsumen dalam jual beli online.

## Hak-hak Konsumen Atas Keterlambatan Pengiriman Barang
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan (RI,  1999) dan  literatur  hukum, konsumen memiliki beberapa hak atas keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce, antara lain:
a. Hak  atas  informasi  yang  benar  dan  jelas  tentang  produk,  termasuk  estimasi waktu pengiriman. Konsumen berhak untuk mengetahui estimasi waktu pengiriman barang  sebelum  melakukan  pembelian.  E-commerce  dan  penjual  wajib  memberikan informasi yang benar dan jelas tentang estimasi waktu pengiriman barang.
b. Hak untuk memilih produk dan jasa. Konsumen berhak untuk memilih produk dan jasa  yang  mereka  inginkan.  Konsumen  tidak  boleh  dipaksa  untuk  membeli  produk dengan estimasi waktu pengiriman yang lama.
c. Hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat keterlambatan pengiriman barang. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas  kerugian  yang  mereka  alami  akibat  keterlambatan  pengiriman  barang,  seperti kerugian materiil dan immateriil.
d. Hak untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. Konsumen berhak untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  E-commerce  atau  penjual  secara  adil  dan transparan.  E-commerce  dan  penjual  wajib  menyediakan  mekanisme  penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan mudah digunakan oleh konsumen.

## Kewajiban E-commerce dan Penjual Atas Keterlambatan Pengiriman Barang
E-commerce  dan  penjual  memiliki  beberapa  kewajiban  atas  keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online, antara lain:
a. Kewajiban  untuk  memastikan  kelancaran  dan  ketepatan  waktu  pengiriman barang. E-commerce dan penjual wajib memastikan bahwa barang yang dipesan oleh konsumen dikirimkan dengan lancar dan tepat waktu (AZIZ, 2022).
b. Kewajiban  untuk  memberikan  informasi  kepada  konsumen  tentang  status pengiriman  barang. E-commerce  dan  penjual  wajib  memberikan  informasi  kepada konsumen tentang status pengiriman barang mereka secara berkala.
c. Kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  atau  kehilangan  barang selama  proses  pengiriman. E-commerce  dan  penjual  bertanggung  jawab  atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman.
d. Kewajiban  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  konsumen  secara  adil  dan transparan. E-commerce  dan  penjual  wajib  menyelesaikan  sengketa  dengan konsumen secara adil dan transparan.

## Upaya Penyelesaian Sengketa
Konsumen dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian sengketa jika mengalami keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E-commerce, antara lain:
a. Mengajukan  keluhan  kepada  Pusat  Layanan  Konsumen  (CS)  E-commerce. Konsumen  dapat  mengajukan  keluhan  kepada  CS  E-commerce  melalui  berbagai saluran seperti telepon, email, live chat, atau aplikasi E-commerce.
b. Mengajukan  keluhan  kepada  E-commerce  Official  Store. Konsumen  dapat mengajukan  keluhan  kepada  E-commerce  Official  Store  secara  langsung  melalui halaman toko di E-commerce.
c. Mengajukan  gugatan  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK). Konsumen dapat mengajukan gugatan ke BPSK jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.
Moh. K. Aripin S 1 , Rezon Gading Pane 2 , Ali Zakariya 3 , Helmin Porang Timori 4 , Ulfatu Hasanah 5 , Dennis Muhammad Putra Budiman 6
d. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri jika upaya penyelesaian sengketa di BPSK tidak berhasil.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E- commerce masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, antara lain:
a. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka. Banyak  konsumen  yang  belum  mengetahui  hak-hak  mereka  atas  keterlambatan pengiriman barang.
b. Belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di E-commerce. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  E-commerce  masih  belum  mudah diakses dan mudah digunakan oleh konsumen.
c. Kurangnya  transparansi  E-commerce  dalam  proses  pengiriman  barang. E- commerce belum memberikan informasi yang cukup kepada konsumen tentang status pengiriman barang mereka.
d. Kurangnya  kerjasama  antara  E-commerce  dan  perusahaan  logistik. Kurangnya kerjasama  antara  E-commerce  dan  perusahaan  logistik  dapat  menyebabkan keterlambatan pengiriman barang.
Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online di E- commerce (Wulandari, 2018), antara lain:
a. Meningkatkan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  konsumen  tentang  hak-hak mereka. E-commerce  dan  pemerintah  perlu  meningkatkan  edukasi  dan  sosialisasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka atas keterlambatan pengiriman barang.
b. Memperkuat  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  E-commerce. E- commerce  perlu  memperkuat  mekanisme  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan menyediakan platform yang mudah diakses dan mudah digunakan oleh konsumen.
c. Meningkatkan  transparansi  E-commerce  dalam  proses  pengiriman  barang. E- commerce perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengiriman barang dengan memberikan informasi yang lebih lengkap dan

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas keterlambatan  pengiriman  barang  dalam  jual  beli  online  di  E-commerce  masih  belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, antara lain kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada  konsumen  tentang  hak-hak  mereka,  belum  optimalnya  mekanisme  penyelesaian sengketa  konsumen  di  E-commerce,  kurangnya  transparansi  E-commerce  dalam  proses pengiriman barang dan kurangnya kerjasama antara E-commerce dan perusahaan logistik.
Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, antara lain memberikan manfaat bagi konsumen dalam memahami hak-hak mereka dan cara-cara menyelesaikan sengketa dengan  penjual  atau  platform  e-commerce  terkait  dengan  keterlambatan  pengiriman barang, memberikan manfaat bagi E-commerce dan platform e-commerce lainnya dalam meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  layanannya  terkait  proses  pengiriman barang,  memberikan manfaat  bagi  pembuat  kebijakan  dan  regulator  dalam  merumuskan kebijakan  dan  regulasi  yang  lebih  efektif  untuk  melindungi  konsumen  dalam  jual  beli online, khususnya terkait dengan keterlambatan pengiriman barang, memberikan manfaat bagi  masyarakat  umum  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  tentang  hak-hak  dan kewajiban  mereka  dalam  jual  beli  online,  khususnya  terkait  dengan  keterlambatan pengiriman barang.

## BIBLIOGRAPHY
Achmad Soekanto. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Rineka Cipta.
Arifiya,  Ismiyatul.  (2018). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Pada  Transaksi Bisnis  Teknologi  Finansial  Berdasarkan  Prinsip  Syariah .  Fakultas  Syariah  Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Arlina,  Sri.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999. UIR Law Review , 2 (1), 317–330.
Aziz,  Muhammad  Yavits  Hisyam.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perjanjian Pengembalian  Barang  Cash  On  Delivery  (Cod)  Yang  Telah  Dibuka  (Studi  Kasus Pada JT Ekspress Bandungan) . Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Coenen,  R.  (2019). Hukum  Dagang  Dan  Perlindungan  Konsumen .  Bandung:  Refika Aditama.
Hanafi, Adinda Nurul, Okadri, Afifah Salsabilah, Mardhatillah, Dinda,  Putri, Resiahati. (2024).  Aspek  Hukum  Bisnis  Dan  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Bisnis  Digital (Transaksi  Online). Jurnal  Kajian  Hukum  Dan  Kebijakan  Publik|  E-ISSN:  3031- 8882 , 1 (2), 114–115.
Ichsan, Reza Nurul, SE, M. M., Sarman Sinaga, S. E.,  Lukman Nasution, S. E. I. (2020). Penyelesaian  Masalah  Bisnis  Dalam  Transaksi  Elektronik  (E-Commerce) .  CV. Sentosa Deli Mandiri.
Lisa,  Rizki  Adha.  (2022). Tanggung  Jawab  Pengangkut  Terhadap  Pengguna  Jasa Angkutan: Studi Kasus PT. Sungai Pinang Travel . Universitas Islam Riau. Putri,  Karina  Al  Adawiyah  Maiyeldi.  (2020). Implementasi  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  75  Tahun  2018  Tentang  Angka  Pengenal  Importir  (API)  Di Wilayah Kota Pekanbaru . Universitas Islam Riau.
Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaran Negara Republik Indonesia , (42).
Salmon,  Harly  Clifford  Jonas.  (2024).  Perlindungan  Konsumen  Dan  Tanggung  Jawab Perusahaan  Ekspedisi  Terhadap  Kasus  Kerugian  Barang  Dalam  Pengiriman. KANJOLI Business Law Review , 2 (1), 28–38.
Santoso, M. Agus. (2011). Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmiah Hukum “YURISKA , 3 (01).
Sari,  Dyana.  (2023).  Peran  Teknologi  Terkini  Dalam  E-Bisnis  (The  Role  Of  Latest Technology In E-Business). Available At SSRN 4568019 .
Setiawan,  Ahmad  Budi.  (2018).  Revolusi  Bisnis  Berbasis  Platform  Sebagai  Penggerak Ekonomi  Digital  Di  Indonesia. Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi:  Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi , 9 (1), 61.
Wulandari, Yudha Sri. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 199–210.
Moh. K. Aripin S 1 , Rezon Gading Pane 2 , Ali Zakariya 3 , Helmin Porang Timori 4 , Ulfatu Hasanah 5 , Dennis Muhammad Putra Budiman 6
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.