Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, Vol 2 (1): 110-123 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2021 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.24

## Jaringan korupsi Dinas Kehutanan Riau pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg
Riau Forestry Service corruption Network on Supreme Court Verdict Number 22/Tipkor/2015/Pt. Bdg
A. Andika Yasa 1
1 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email Correspondence: andika.yasa2014@gmail.com

## Abstract
Hand Arrest Operations carried out by the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) to Governor of Riau Province, Annas Maamun, drew much attention. The case originated from the conversion of some parts of protected forest  to  become  a  non - forest  area  in  Indragiri  Hulu  District.  This  research attempts  to  understand  the  involvement  of  various  actors  in  the  corruption case of the Governor through Forestry Service of Riau Province; and secondly, to  understand  corruption  networks  within  the  Forestry  Service  based  on Supreme Court verdict No. 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. The findings show that the actors in the corruption case involved Annas Maamun as Governor, Zulkifli Hasan as Minister of Forestry 2019 - 2004, and other government institutions in the  Riau  Province.  From  corporations,  Manurung  and  Edison  Siahaan  had been involved as company owners who urged the Governor to facilitate forest conversion.  From  a  presumed  independent  actor’s  side,  Koran  Riau  (a newspaper) played role to minimize or “neutralize” news on such corruption case. In addition, interaction among the actors had a certain pattern, with the modus operandi of the corruption having included gratification, bribery, fraud, and abuse of power.
Keywords : Corruption, Forest conversion, Riau
Pendahuluan
Korupsi  dalam  arti  luas  didefinisikan  sebagai  penyalahgunaan  jabatan publik untuk keuntungan pribadi setiap negara menghabiskan sejumlah besar sumber  daya  keuangan,  politik  dan  sosial  setiap  tahun.  Penelitian  tentang penyebab,  konsekuensi,  dan  strategi  pemberantasan  korupsi  sangat bermanfaat  dan  mengungkap.  Studi  sebelumnya  menunjukkan  bahwa, demokrasi  yang  mapan  menunjukkan  tingkat  korupsi  yang  lebih  rendah
daripada  rezim  otoriter  atau  demokrasi  muda  (Kubbe  &  Engelbert,  2018). Disisi lain, tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan global. Adapun kejahatan global yang dimaksud tidak hanya mengacu pada arti meluas secara global  yaitu  perilaku  korupsi  yang  dilakukan  oleh  elit-elit  politik  dunia  di setiap  negara,  namun  juga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  tuntutan  atas perkembangan  jaman  yang  semakin  mengglobal,  baik  dari  segi  penyebab, sarana,  bentuk,  perbuatan  dan  akibat  yang  ditimbulkan  atas  apa  yang dilakukan oleh para pejabat publik maupun elit politik dalam dan luar negeri (Pasculli & Ryder, 2018).
Perilaku para pejabat publik terkadang juga tidak lepas dari peran pihak pemodal  selaku  oknum  yang  memiliki  kepentingan.  Selain  itu  dalam pemberian  gratifikasi  dari  pihak  perusahaan  bukan  hanya  dipengaruhi  oleh faktor perusahaan dan industri, tetapi juga oleh faktor kelembagaan negara. Skandal  korupsi  yang  melibatkan  birokrat  pemerintah  tingkat  tinggi  dan sekumpulan  perusahaan  publik  yang  manajer  seniornya  menyuap  birokrat atau terhubung dengan birokrat melalui afiliasi pekerjaan sebelumnya (Fan, Rui,  &  Zhao,  2008).  Tindak  pidana  tersebut  biasanya  dilakukan  melalui transaksi  antara  pejabat  publik  dan  karyawan  bisnis.  Selanjutnya  menurut (Génaux,  2016),  mengatasi  tindak  pidana  korupsi  dibuat  dalam  undang- undang  yang  digunakan  untuk  mengadili  pelaku  korupsi  dan  orang  yang membayar  pihak  pemegang  jabatan  demi  memuluskan  rencana  dari  pihak yang berkepentingan.
Perilaku tersebut  merupakan penyimpangan terhadap persaingan yang sehat, mengganggu akses yang sama atas barang dan layanan publik, dan yang memungkinkan  untuk  merusak  yaitu  merongrong  wewenang  pemerintah meskipun cakupannya berbeda  dari satu  masyarakat ke masyarakat lainnya, selain itu korupsi dapat dikatakan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara (Gorsira,  Denkers,  &  Huisman,  2018).  Tyler  (2017)  berpendapat  sejatinya korupsi dapat merusak kedamaian sosial ekonomi, kestabilan politik, maupun juga  kepercayaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  korupsi  dapat melemahkan  pilar  keamanan  dan  perdamaian.  Korupsi  juga  diakui  sebagai ancaman terhadap pembangunan ekonomi, kedaulatan demokrasi serta harga diri manusia. Oleh karena itu bagi lembaga keuangan, kelompok masyarakat sipil,  dan  kebijakan  dari  masing - masing  negara  menganggap  hal  ini  sebagai sesuatu  yang  penting  dalam  mengurangi,  bahkan  melawan  segala  bentuk tindak pidana korupsi. (Klas nja, Little, & Tucker,2018). Secara hakikat, dalam dunia politik telah menunjukkan dimana tindak pidana korupsi pejabat publik tidak hanya sebagai pelanggaran moralitas pribadi, akantetapi juga dalam hal etika politik. Kemudian untuk memahami lebih dalam tentang tindak pidana korupsi,  penulisan  artikel  akan  memfokuskan  pada  spesifikasi  perilaku korupsi individu dan pejabat publik (Maria Paola Ferretti, 2016).
Terkait  dengan  kinerja  Pejabat  publik,  tindak  pidana  korupsi merupakan  masalah  krusial  dalam  kehidupan  berbangsa.  Apabila  seorang pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi, maka dampak lain yang juga ditimbulkan  akan  berujung  pada  kemunduran  bangsa  (Suhartono,  Karim,  &
Riza, 2019). Di Indonesia sendiri korupsi merupakan sebuah kenyataan yang memiliki  kekuatan  destruktif  secara  signifikan.  Tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  para  pejabat  negara  dan  juga  para  elit  politik  tidak  hanya merugikan kekayaan negara, tetapi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum  dengan  cara  menghancurkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap hukum. Hal ini dapat mengakibatkan hancurnya demokrasi dan modernisasi di Indonesia (Isra, Yuliandri, Amsari, & Tegnan, 2017).
Sesuai data dari Komisi Pemberantasan Korupsi hingga bulan Juni 2015 ditemukan bahwa telah tercatat ada 180 pejabat daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Adapun pejabat tersebut diantaranya ada  14 pejabat tingkat  provinsi  (gubernur),  48  orang  bupati  dan  118  orang  dari  golongan pejabat  eselon  1  dan  2.  Salah  satu  pejabat  tingkat  daerah  yang  tersangkut kasus  korupsi  yaitu  Gubernur  Riau  2014-2019  atasnama  Annas  Maamun (Kriyantoro,  2017).  Operasi  tangkap  tangan  yang  dilakukan  komisi pemberantasan  korupsi  kepada  Gubernur  Riau  2014-2019  atasnama  H. Annas  Maamun  yang  dilakukan  pada  tanggal  25  September  2014  di  Jakarta telah  menjadi  daya  tarik  media  masa,  dikarenakan  beritanya  yang  cukup populer.  Selain  sosoknya  yang  kontroversial  dengan  masa  jabatan  tujuh bulan, ia merupakan Gubernur ketiga yang secara berturut-turut tersandung kasus korupsi di Riau (Sukri&Yesicha,2017).
Kemudian,  penulis  menyampaikan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh Eks Gubernur Riau Annas Maamun tersebut tidak serta merta dilakukan  oleh  segelintir  orang  saja,  akan  tetapi  banyak  aktor  yang  terlibat dalam  agenda  alih  fungsian  hutan  tersebut.  Dalam  sistem  perputaran keuangan yang telah diberikan dari pihak korporasi kepada pemerintah, hal itu  dilakukan  dengan  cara  yang  sangat  terstruktur,  sistematis  dan  masif. Seperti  pada  saat  rapat,  selesai  rapat  atau  di  lain  waktu  yang  dapat mempertemukan  antara  pihak  korporasi  dengan  pemerintah.  Polemik  yang ditimbulkan  dari  korupsi,  layak  untuk  dikaji  lebih  dalam  bagi  komunitas ilmiah  dan  kebijakan  (Génaux,  2016).  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini akan  memperlihatkan  siapa  aktor  yang  terlibat  serta  bagaimana  hubungan antara aktor satu dengan aktor yang lainnya.

## Metode Penelitian
Untuk menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini  akan  menggunakan  metode-penelitian kualitatif  deskriptif .  Menurut Moleong  (2013)  dinyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek  penelitian  secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  teknik  dokumentasi,  dimana  pengumpulan  data  melalui  data dan fakta yang tersimpan pada bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya data  tersebut  berbentuk  surat,  catatan  harian,  laporan,  foto  dan  lain-lain (Moleong,  2013).  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  Putusan
Mahkamah Agung No. 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. Penelitian ini
menggunakan  aplikasi  NVivo  12  Plus  sebagai  alat  bantu  analisis  dengan memanfaatkan fitur project maps. Gambar 1. Alur Analisis Data
Sumber: diolah oleh penulis

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Semakin banyaknya angka kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari persoalan para aktor politik dalam hal ini elit politik dan para pejabat publik yang membuat serta mengatur sistem baik dari segi politik dan pemerintahan maupun  hukum  (Atnan,  2014).  Idealnya  komunitas  elit  politik  Indonesia belum  berhasil  menunjukan  keteladanan  sebagai  manusia  utama  yang memiliki  rasa  tanggungjawab  kinerja  berbasis  moralitas  dan  norma - norma lain  secara  baik  dan  benar  (Marwiyah,  2017).  Persoalan  tatanan  sistem pemerintahan terkait dengan peran eksekutif dan legislatif daerah khususnya dalam penganggaran yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, banyak permainan  dan  cenderung  tertutup,  baik  dari  pola  rekrutmen  anggota legislatif  yang  menjadi  persoalan  karena  adanya  kewajiban - kewajiban  tidak tertulis  yang  cukup  memberatkan  sehingga  mendorong  mereka  untuk mencari  tambahan - tambahan  lain  ketika  sudah  duduk  di  lembaga  legislatif. (Atnan, 2014).
Pada  kasus  Tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau,  dalam kasus  pengalihfungsian  hutan  yang  dilakukan  oleh  Eks  Gubernur  Riau  telah melibatkan beberapa aktor meliputi Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan, Gulat  Manurung  selaku  pemilik  perusahaan  PT.  Ayu  Masagung,  Edison Siahaan  selaku  pemilik  perusahaan  PT.  Citra  Hokiana  Triutama,  Surya Darmadi  dan  Suheri  Terta  sebagai  pihak  PT.  Palma  Satu  meminta  kepada Gubernur  agar  sebagian  lahan  hutan  dialihfungskan  menjadi  bagian  dari perkebunan.
Persoalan pada kasus yang menyeret nama H. Annas Maamun dan aktor pemerintah lainnya bertujuan untuk perubahan peraturan menteri kehutanan tentang  alih  fungsi  hutan.  Selain  itu  hal  ini  didasarkan  oleh  desakan  dari
Supreme Court Decision Data Input Data To Nvivo 12 Plus Data Coding Data Analysis Through Project Map Results Data
berbagai  pihak  korporasi  yang  kemudian  para  pejabat  publik  tersebut menerima  imbalan  atas  persetujuan  pengalihfungsian  hutan  dan  bersedia mengusahakan agar lahan milik pemerintahan yang berstatus hutan dijadikan sebagai kawasan bukan hutan.
Melihat kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh pihak  korporasi,  Gubernur  Riau,  dan  Kementerian  Kehutanan  2009 - 2014 masuk dalam tindak pidana korupsi kategori perbuatan curang, karena semua belah pihak sama - sama memiliki kepentingan. Adapun kepentingan tersebut yaitu  pihak  korporasi  menginginkan  sebagian  hutan  lindung  di  ambil  alih lahannya untuk dimiliki pihak korporasi. Sedangkan dari pihak Gubernur dan Menteri  Kehutanan  menyetujui  atas  apa  yang  diminta  oleh  pihak  korporasi dan  menerbitkan  surat  keputusan  menteri  kehutanan  terkait  dengan  alih fungsi  hutan  lindung.  Setelah  Gubernur  dan  Menteri  Kehutanan  melakukan apa  yang  diminta  oleh  pihak  korporasi,  maka  imblan  akan  diberikan  dalam bentuk  amplop  besar,  dan  bermata  uang  asing.  Meminjam  pendapat  Putra (2016) bahwa  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat  tersebut  merupakan perbuatan curang. Perbuatan curang adalah tipe korupsi yang dilakukan oleh oknum  pejabat  atau  pemegang  jabatan  baik  itu  dilakukan  oleh  satu  orang ataupun  terkadang  juga  melibatkan  kroni - kroni  pemegang  jabatan,  untuk melancarkan  niatnya  dalam  mencari  keuntungan  dalam  kepentingan kelompok,  dan  pada  akhirnya  hal  tersebut  mengakhibatkan  kerugian anggaran negara.
Selain  itu,  tidak  terlepas dari  perilaku  pihak  pemerintah,  kasus  korupsi tersebut  melibatkan  pihak  perusahaan  sepertihalnya  PT.  Ayu  Masagung,  PT. Citra  Hokiana  Triutama,  PT.  Panca  Agro  Lestari,  PT.  Kencana  Amal  Tani,  PT. Anugerah Kelola Artha, PT. Seberida Subur, PT. Duta Palma Nusantara dan PT. Palma Satu yang memberikan suap berupa imbalan kepada pihak pemerintah, utamanya  kepada  Annas  Maamun  selaku  Gubernur  Riau  2014 - 2019  untuk memberikan izin terkait dengan alih  fungsi hutan, dengan cara bernegosiasi kepada  pihak  kementerian  kehutanan  agar  pihak  pemerintah  menerbitkan surat keputusan terkait dengan alih fungsi hutan.

## Keterlibatan Aktor Pemerintah
Gambar.2  memperlihatkan  aktor - aktor  dari  pihak  pemerintah  yang terlibat  dalam  kasus  korupsi  alih  fungsi  lahan  diantaranya  adalah  Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2014 - 2019, Menteri Kehutanan 2009 - 2014, Kepala Dinas Kehutanan Riau, Kepala Bappeda Riau, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Riau, Kepala Seksi Perpetaan Dinas Kehutanan Riau, Kepal Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Riau, Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Bappeda Riau, Kepala Bagian, Kasubbag dan Staf Protokoler Setprov Riau, Mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau,  Mantan  Gubernur  Riau  periode  sebelumnya,  Ajudan  Pribadi  Gubernur Riau,  Bupati  Indragiri  Hulu  2010 - 2015.  Masing - masing  aktor  memiliki kontribusi  untuk  melancarkan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Seperti Arsyadjuliandi  Rachman  sebagai  wakil  gubernur  yang  membantu  program
Annas  Maamun  dalam  alih  fungsi  hutan,  kemudian  ada  Ardesianto  sebagai Kasi perpetaan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Arief Despensary sebagai Kasi penatagunaan Provinsi Riau yang bertugas untuk mengukur petak tanah yang akan  dialihfungsikan.  Selanjutnya,  Cecep  Iskandar  sebagai  Kabid  planologi bidang  kehutanan,  M.  Yafiz  sebagai  kepala  BAPPEDA  Riau  dan  Supriadi sebagai KASI Tata Ruang Provinsi Riau yang bertugas melakukan penelaahan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan bukan hutan, Firman Hadi, Fuadilazi, H. Alimuddin, Irwan Effendi, Lili Sanusi sebagai sopir pribadi Annas Maamun yang  mengantarkan  Annas  Maamun  kemana  beliau  pergi,  Mashud  kemnhut, Piko  Tampati  dan  Said  Putransyah  staf  protokoler  yang  mengatur  jadwal Annas  Maamun  memdang  uang  suap  milik  Annas  Maamun  dari  korporasi, Zulkifli Hasan sebagai menteri kehutanan 2009 - 2014 yang membuatkan Surat Keputusan terkait dengan alih fungsi hutan.
Dalam  artian  pada  permasalahan  itu,  pihak  pemerintah  lebih mendominasi empat macam tindak pelanggaran etika maupun norma hukum. Dari  gambar  tersebut  pelanggaran  yang  banyak  ditemui  dalam  putusan Mahkamah  Agung  terkait  dengan  kasus  Annas  Maamun,  yaitu  meliputi gratifikasi,  suap,  penggelapan  dalam  jabatan  dan  perbuatan  curang.    Dalam hal  ini,  sesuai  dengan  apa  yang  diutarakan  oleh  (Setiawan,  2016)  yang menyatakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  perbuatan  mencari keuntungan  pribadi  dengan  cara  menyalahgunakan  jabatan.  Disisi  lain  ada istilah bureaucrate or petty coruption yaitu sejumlah besar pejabat meminta sogokan uang pelicin.
Gambar 2 Project map involvement of goverment actor

## Sumber: diolah oleh penulis
Keterlibatan aktor korporasi
Berdasarkan  peta  jaringan  di  atas,  kita  dapat  melihat  bagaimana jaringan korupsi dari pihak pengusaha sepertihalnya Gulat Manurung, Edison Siahaan,  Surya  Darmadi,  Suheri  Terta  dan  lain - lain  sesuai  dengan  apa  yang
sudah tertera di atas. Dari gambar tersebut, kita dapat menganalisa seberapa besar keterlibatan korporasi untuk mendesak pemerintah dalam hal pengalih fungsian  hutan,  utamanya  kepada  Eks  Gubernur  Riau  Annas  Maamun,  yang notabennya  bukan  hanya  dari  satu  pihak  korporasi,  akantetapi  ada  banyak perusahaan - perusahaan yang juga ikut bekerja sama guna memengaruhi Eks Gubernur Riau atasnama Annas Maamun untuk mengusahakan agar sebagian lahan  dari  hutan  lindung  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  dapat  dimiliki  oleh sektor  swasta.  Selain  itu,  ada  beberapa  dari  perusahaan  lainnya  yang mendesak atau memaksa pejabat pemerintah serta memberikan suap berupa gratifikasi  kepada  pihak  pemerintah,  supaya  dapat  mengambil  alih  fungsi lahan hutan.
Sedangkan  dari  pihak  korporasi  ada  Gulat  Manurung,  Edison  Siahaan, Suheri  Terta,  Surya  Darmadi,  Maman  Suherman,  Jones  Silitonga,  Jufendiwan Herianto,  Mangara  Andaya,  Alek  Sander  Sitepu,  Alfian  Simbolon,  Alisati Firman dan Edison Pinem yang bersama - sama mendesak pemerintah provinsi Riau  untuk  menjadikan  sebagian  kawasan  hutan  menjadi  kawasan  bukan hutan.
Gambar. 3 Project map involvement of corporation actor

## Sumber: diolah oleh penulis

## Keterlibatan Lembaga Independen
Selain pihak pemerintah dan juga korporasi, tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Kehutanan Provinsi Riau juga melibatkan pihak independen, adapun  pihak  independen  tersebut  yaitu  media  atau  pers  yang  tidak  lain adalah  Koran  Riau.  Dalam  lembaga  independen  Koran  Riau  tersebut  secara langsung  dipimpin  oleh  Edi  RM  yang  juga  turut  andil  dalam  kasus  yang menyeret nama Eks Gubernur Riau Annas Maamun.
Kemudian,  untuk  Koran  Riau  sendiri  dibawah  pimpinan  Edi  RM,  telah menunjukkan  sikap  yang  tidak  independen  dalam  hal  memberikan pemberitaan  terkait  dengan  penangkapan  Annas  Maamun.  Perbuatan  itu
dilandasi  atas  dasar  untuk  menutupi  kejahatan  terdakwa  agar  tidak  terlalu terekspos  ke  publik  secara  menyeluruh.  Tindakan  tersebut  masuk  dalam kategori  perbuatan  curang,  walaupun  sejatinya  Koran  Riau  itu  bersifat independen, akan tetapi dalam kasus korupsi Dinas Kehutanan Riau kali ini, koran  riau  seharusnya  berusaha  untuk  memberikan  informasi  valid  dan secara  detail  tentang  oknum  dan  perilakunya.  Dalam  putusan  Mahkamah Agung  tidak  menjelaskan  tentang  Koran  Riau,  namun    berdasarkan penulusuran,  Koran  Riau  dibawah  Edi  Ahmad  telah  mencoba  untuk meminimalisir terpublikasinya tindak pidana korupsi Dinas kehutanan Riau.

## Interaksi Antar Aktor
Berdasarkan gambar di atas, penulis dapat memberikan pendapat bahwa ada banyak jaringan korupsi yang terlibat pada kasus Annas Maamun terkait dengan  alih  fungsi  hutan.  Dalam  peta  jaringan  korupsi  di  atas,  tindakan penggelapan  dalam  jabatan dan perbuatan  curang lebih mendominasi  pihak pemerintah,  sedangkan  tindakan suap dan gratifikasi lebih  dominan dilakukan  oleh  sektor  perusahaan.  Sepertimana  yang  dijelaskan  oleh (Arminen  &  Menegaki,  2019)  yaitu  kualitas  kelembagaan  terutama  diukur oleh tingkat korupsi.
Hal semacam ini didefinisikan atas berbagai macam tindak pidana seperti penyalahgunaan  kekuasaan.  Kemudian  korupsi  di  definisikan  dalam  dua bentuk,  yaitu besar dan kecil.  Dalam korupsi besar, suap dibayarkan kepada politisi untuk mempengaruhi kebijakan, sedangkan dalam korupsi kecil, suap dibayarkan untuk menghindari konsekuensi dari kebijakan tertentu.
Selanjutnya,  aktor  utama  lainnya  dibalik  kasus  Annas  Maamun  yaitu Edison Siahaan selaku komisaris utama PT. Citra Hokiana Triutama, dan Gulat Manurung  selaku  pemilik  perusahaan  PT.  Ayu  Masagung  terus  berusaha membujuk  Annas  Maamun  selaku  gubernur  Riau  dalam  rangka  untuk bernegosisasi,  sekaligus  memberikan  gratifikasi  berupa  uang  tunai  dalam bentuk  mata  uang  asing,  yang  sebagaimana  jika  dikurskan  ke  dalam  mata uang Rupiah, memiliki nilai intrinstik milyaran rupiah.
Disisi lain (Putra, 2016) juga berpendapat bahwa perbuatan curang disini adalah  tipe  korupsi  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  oknum  pejabat  atau pemegang jabatan baik itu dilakukan oleh satu orang ataupun terkadang juga melibatkan kroni - kroni pemegang jabatan, untuk melancarkan niatnya dalam mencari  keuntungan  pada  kepentingan  kelompok  yang  pada  akhirnya  hal tersebut mengakibatkan kerugian anggaran negara.
Dalam  kasus  korupsi  yang  menyeret  nama  H.  Annas  Maamun  selaku Gubernur  Riau  2014 - 2019,  ada  tiga  jaringan  yang  terlibat  dalam  kasus  alih fungsi  hutan.  Adapun  jaringan  tersebut  yaitu  Pemerintah,  Korporasi  dan Organisasi  Masyarakat.  Ketiga  jaringan  tersebut  telah  terlibat  dalam melakukan  tindak  pidana  korupsi,  akantetapi  yang  menjadi  aktor  utama hanya  sebagian  kecil,  itupun  lebih  di  dominasi  dari  pihak  korporasi. Sedangkan  sebagian  besar  hanya  terlibat  dan  bukan  pelaku  utama,  karena mereka hanya menjalankan perintah dari atasan. Namun disisi lain dari segi
kasus  korupsi,  ada  empat  jenis  korupsi  yang  tertera  dalam  putusan Mahkamah Agung tahun 2015 tentang penangkapan Annas Maamun, adapun jenis  tersebut  meliputi  Suap,  Gratifikasi,  Penggelapan  Dalam  Jabatan  dan Perbuatan Curang.
Gambar 4
Project Map Jaringan Korupsi
Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan gambar di atas penulis dapat memberikan intisari bahwa jaringan korupsi yang terlibat pada kasus Annas Maamun terkait dengan alih fungsi  hutan  yaitu  atas  desakan  dari  pihak  korporasi  kepada  pemerintah provinsi  Riau,  khususnya  Dinas  Kehutanan.  Dalam  peta  jaringan  korupsi  di atas,  terlihat  bahwa  hampir  semua  jajaran  Dinas  Kehutanan  Riau,  bersama dengan gubernur Riau menyanggupi permintaan dari pihak korporasi untuk menjadikan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan melalui rapat dan pengeluaran  surat  keputusan  dari  kementerian  kehutanan,  setelah  selesai merealisasikan  permintaan  pihak  korporasi,  kemudian  pihak  pemerintah menerima suap dari pihak korporasi. Hal tersebut juga pernah dijelaskan oleh (Arminen  &  Menegaki,  2019)  yaitu  kualitas  kelembagaan  terutama  diukur oleh  tingkat  korupsi.  Hal  semacam  ini  didefinisikan  atas  berbagai  macam
tindak  pidana  seperti  penyalahgunaan  kekuasaan.  Kemudian  korupsi  di definisikan  dalam  dua  bentuk,  yaitu  besar  dan  kecil.  Dalam  korupsi  besar, suap  dibayarkan  kepada  politisi  untuk  mempengaruhi  kebijakan,  sedangkan dalam  korupsi  kecil,  suap  dibayarkan  untuk  menghindari  konsekuensi  dari kebijakan tertentu.
Kemudian Gulat Manurung dari PT. Ayu Masagung dan Edison Siahaan dari  PT.  Citra  Hokiana  Triutama,  Surya  Dharmadi  dan  Suheri  Terta  dari  PT. Palma  Satu  juga  berusaha  untuk  bernegosisasi  kepada  jajaran  Dinas Kehutanan provinsi Riau untuk memastikan bahwa nama perusahaannya juga dimasukan  dalam  bagian  dari  lahan  hutan  yang  akan  di  alih  fungsikan, sekaligus memberi suap pada saat selesai rapat atau dalam kesempatan lain, kemudian KABID planologi dan KABID pemetaan merealisasikan permintaan dari  PT.  Palma  Satu  dengan  cara  mencatat  sekaligus  mengukur  luas  lahan untuk  PT.  Palma  Satu.  Hal  tersebut  juga  diutarakan  oleh  (Putra,  2016)  yang berpendapat  bahwa  perbuatan  curang  adalah  tipe  korupsi  kecurangan  yang dilakukan  oleh  oknum  pejabat  yang  dilakukan  oleh  satu  orang  ataupun terkadang juga melibatkan kroni - kroni pemegang jabatan, untuk melancarkan niatnya  dalam  mencari  keuntungan  pada  kepentingan  kelompok  yang  pada akhirnya  hal  tersebut  mengakibatkan  kerugian  negara  dalam  hal  kebijakan lingkungan.
Selanjutnya  akan  dijelaskan  secara  singkat  peran  dari  masing - masing aktor  dan  jaringan  atas  tindak  pidana  korupsi  di  Dinas  Kehutanan  Riau. Adapun  dari  pihak  pemerintah  ada  Eks  Gubernur  Riau  Annas  Maamun sebagai  oknum  yang  menyetujui  terkait  dengan  alih  fungsi  hutan,  Cecep iskandar  selaku  KABID  Planologi  Dinas  Kehutanan  Riau  bersama  M.  Yafiz selaku  Kepala  BAPPEDA  Provinsi  Riau,  Irwan  Effendi  selaku  Kepala  Dinas Kehutanan Riau, Ardesianto selaku KASI Perpetaan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Arief Despensary selaku KASI Penatagunaan Dinas Kehutanan Riau yang melakukan  penelaahan  terkait  hutan  yang  akan  di  alih  fungsikan, Arsyadjuliandi  Rachman  sebagai  wakil  gubernur  Annas  Maamun  yang bertugas  untuk  membantu  gubernur  dalam  menjalankan  misi  alih  fungsi hutan,  Ahmad  Taufik  dan  Said  Putransyah  selaku  staf  protokoler  yang bertugas sebagai pemegang uang suap sekaligus mengkoordinasi pertemuan antara pemberi dan penerima suap, Firman Hadi selaku KASUBAG Protokoler Provinsi  Riau  bersama  dengan  Fuadilazi  selaku  KABAG  Protokoler  yang bertugas  mengantarkan  uang  suap  dari  kepada  Annas  Maamun,  Lili  Sanusi selaku sopir pribadi Annas Maamun yang bertugas mengantar Annas ke lokasi pertemuan  pihak  pemerintah  dan  korporasi,  Mashud  selaku  Direktur Kementerian  kehutanan  yang  bertugas  sebagai  menyerahkan  SK  alih  fungsi hutan, Piko Tampati selaku staf protokoler, Riyadi Mustofa, Supriyadi, Triyanto selaku  ajudan  pribadi  Annas  Maamun  yang  bertugas  membantu  Annas Maamun ketika dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan pemerintah dan korporasi,  Zulher  selaku  Kepala  Dinas  Perkebunan  Riau  yang  bertugas mengusulkan atau menjamin PT. Palma Satu masuk bagian alih fungsi lahan, dan  Zulkifli  Hasan  selaku  menteri  kehutanan  2009 - 2014  yang  bertugas
membuatkan  surat  keputusan  alih  fungsi  hutan.  Seanjutnya  ada  Gulat Manurung,  Edison  Siahaan,  Suheri  Terta,  Surya  Darmadi,  Maman  Suherman, Jufendiwan  Herianto,  Mangara  Andaya,  Alek  Sander  Sitepu  selaku  pihak korporasi  yang  mendesak  pemerintah  untuk  mengalih  fungsikan  sebagian lahan hutan
Intisari  dalam  kasus  korupsi  yang  menyeret  nama  H.  Annas  Maamun selaku Gubernur Riau 2014 - 2019, ada tiga jaringan yang terlibat dalam kasus alih fungsi hutan. Adapun jaringan tersebut yaitu Pemerintah, Korporasi dan Pihak  Independen.  Ketiga  jaringan  tersebut  telah  terlibat  dalam  melakukan tindak  pidana  korupsi,  akan  tetapi  yang  menjadi  aktor  utama  yaitu  pihak korporasi,  sedangkan  sebagian  dari  jajaran  Dinas  Kehutanan  Riau  hanya terlibat dan bukan pelaku, karena sebagian dari jajaran Dinas Kehutanan Riau hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dari  pembahasan  di  atas,  kita  dapat  mengambil kesimpulan  terkait  dengan  keterlibatan  aktor  dan  jaringan  korupsi  yang terjadi  di  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau.  Adapun  aktor  tersebut  yang memiliki andil besar dalam pengalihfungsian hutan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Gubernur Provinsi Riau atasnama Annas Maamun, pihak korporasi dari PT. Ayu Masagung dan PT. Citra Hokiana Triutama, atasnama Gulat Manurung dan Edison Siahaan, dan juga Surya Darmadi dan Suheri Terta dari PT. Palma Satu,  yang  kemudian  menjalin  komunikasi  bersama  dengan  Zulkifli  Hasan selaku  Menteri  Kehutanan  periode  2009 - 2014  untuk  dibuatkan  Surat Keputusan  terkait  pengalihfungsian  hutan.  Sedangkan  pihak  pemerintah provinsi Riau yang berada di Dinas Kehutanan Riau  hanya menjalankan apa yang  diperintahkan  oleh  atasan.  Namun  disisi  lain  ada  pula  yang  juga  turut andil  dalam  membantu  aktor  utama  dalam  melaksanakan  pengalihfungsian hutan.
Sedangkan keterlibatan jaringan korupsi, dari sini dapat kita ambil satu intisari, bahwa jaringan tersebut meliputi dari pihak pemerintah yaitu Kepala Bidang  planologi,  kepala  subdit  lingkungan  hidup,  kepala  Dinas  Kehutanan Riau  dan  seluruh  jajaran  Dinas  Kehutanan  provinsi  Riau  yang  bertugas mempertimbangkan  dan  melaksanakan  perintah  atasan  terkait  dengan agenda  pengambil  alihan  lahan  hutan  lindung.  Kemudian  dari  jaringan tersebut  menjalin  interaksi  yang  sangat  sistematis  yaitu  pihak  korporasi menghubungi  Gubernur  Riau,  kemudian  disambungkan  lagi  kepada  pihak Menteri Kehutanan, sembari menunggu Surat Keputusan Menteri Kehutanan keluar,  pada  saat  rapat  maupun  di  luar  rapat,  pihak  korporasi  memberikan gratifikasi  berupa  uang  tunai  dalam  bentuk  mata  uang  asing,  yang sebagaimana jika ditukar ke mata uang rupiah bernilai miliyaran.

## References
Adelina, F. (2019). BENTUK - BENTUK KORUPSI POLITIK. Jurnal LEGISLASI INDONESIA , 16 , 59–75.
Anjani, B. E., & Pendahuluan, B. A. B. I. (2020). Korupsi kekuasaan . 1–15. Arminen, H., & Menegaki, A. N. (2019). Corruption, climate and the energy - environment - growth nexus. Energy Economics , 80 , 621–634. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.02.009 Auliana, R., Sendjaja, S. D. P. D., Kirana, V. N., Pada, K., Universitas, K., Ut, T., … Siagian. (2020). KORUPSI PERBUATAN TERCELA DARI PERSPEKTIF HADIS. JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA , 53 (9), 1689–1699. Retrieved fromhttp://jurnal.unmer.ac.id/jbm/article/download/70/11%0Ahttp:/ /repository.unpas.ac.id/5617/6/BAB III nita - revisi.pdf%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5617%0A%0Ahtt p://repository.ut.ac.id/4408/2/SKOM4101 - M1.pdf Cleary, M. (2019). No Title No Title. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Cuervo - Cazurra, A. (2016). Corruption in international business. Journal of World Business , 51 (1), 35–49. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.015
Dimant Eugen. (2016). www.econstor.eu. ECONSTOR Make Your Publication Visible , 1–63.
Eko. (2017). Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kehutanan , I (2), 22–29.
Fan, J. P. H., Rui, O. M., & Zhao, M. (2008). Public governance and corporate finance: Evidence from corruption cases. Journal of Comparative Economics , 36 (3), 343–364. https://doi.org/10.1016/j.jce.2008.05.001 Ge naux, M. (2004). Social sciences and the evolving concept of corruption.
Crime, Law and Social Change , 42 (1), 13–24. https://doi.org/10.1023/B:CRIS.0000041034.66031.02
Gorsira, M., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Both Sides of the Coin: Motives for Corruption Among Public Officials and Business Employees. Journal of Business Ethics , 151 (1), 179–194. https://doi.org/10.1007/s10551 - 016 - 3219 - 2 Haboddin, M. (2011). Kekuasaan dan Korupsi di Tingkat Lokal. Interaktif , 4 (2). Hartono. (2019). PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (1), 77. https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.181
Heidenheimer, S., Corruption, P., Klitgaard, R., Maclean - abaroa, R., & Parris, H. L. (2018). De fi ning Corruption . 64–88. Isra, S., Yuliandri, Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. International Journal of Law, Crime and Justice , 51 (5), 72–83.
https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001
Istiqomah. (2016). Korupsi_Kebudayaan_dan_Kepribadian_Bangs .
Khan, M. M. (2017). Political And Administrative Corruption: Concepts,
Comparative Experiences And Bangladesh Case. Transparency International . Retrieved from
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UN PAN019105.pdf
Klas nja, M., Little, A. T., & Tucker, J. A. (2018). Political Corruption Traps. Political Science Research and Methods , 6 (3), 413–428. https://doi.org/10.1017/psrm.2016.45 Kriyantoro, R. (2017). Komunikasi Krisis Pemerintahan (Studi Deskriptif
Kualitatif pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasca Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Kubbe, I., & Engelbert, A. (2018). Corruption and the impact of democracy.
Crime, Law and Social Change , 70 (2), 175–178. https://doi.org/10.1007/s10611 - 017 - 9732 - 0 Lalu, R. (2019). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. Lex Crimen , 8 (5), 1–55.
Larmour, P., & Larmour, P. (2016). Culture and Corruption. In Interpreting Corruption .
https://doi.org/10.21313/hawaii/9780824835149.003.0007 Lehne, J., Shapiro, J. N., & Vanden Eynde, O. (2018). Building connections: Political corruption and road construction in India. Journal of Development Economics , 131 , 62–78.
https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.10.009 Maria Paola Ferretti. (2016). Political Corruption, Individual Behaviour, and the Quality of Institutions Emanuela Ceva (University of Pavia), Maria Paola Ferretti (Goethe University, Frankfurt). Politics, Philosophy & Economics , 1–25.
Matthew, K., Patrick, K., & Denise, K. (2017). The effects of fraudulent procurement practices on public procurement performance.
International Journal of Business and Behavioral Sciences , 3 (1), 17–27. Nur Mauliddar, Mohd. Din, Y. R. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana
Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 19 (1), 155–173. https://doi.org/10.24815/kanun.v19i1.6601 Pasculli, L., & Ryder, N. (2018). 1 Corruption and globalisation : towards an interdisciplinary scientific understanding of corruption as a global crime . Permata, U. U. (2019). ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN. UI - Press , 1–45. Phairas, D. (2016). Preventing and recognizing embezzlement. Journal of Medical Practice Management , 31 (4), 209–211.
Philp, M. (2018). The corruption of politics. Social Philosophy and Policy ,
35 (2), 73–93. https://doi.org/10.1017/S026505251900013X Putra, I. P. R. A. (2016). Pendidikan Anti Korupsi. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Rifqi, M. (2018). Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .
Setiawan, I. (2016). Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Ilmu Pemerintahan
Widyapraja , XI.II (1), 68. Siti Marwiyah. (2017). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) .
Suhartono, A., Karim, H. M. S., & Riza, M. (2019). Criminal Accountability Against Illegal Civil Servant Salary Receipt in Criminal Acts of Corruption. Papua Law Journal , 3 (2), 99–116. https://doi.org/10.31957/plj.v3i2.787
Sukri, A., & Yesicha, C. (2017). Analisis Framing Berita Di Surat Kabar Riau Pos Dan Tribun Pekanbaru. Jurnal Komunikasi Global , 6 (2), 220–238. Retrieved from http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9333
Tyler, T. R. (2017). Countering Corruption . 57 (2006), 130–152. Villarreal - Diaz, M. (2018). Corruption, character, and institutions. Social Philosophy and Policy , 35 (2), 264–287. https://doi.org/10.1017/S0265052519000050 Waluyo, B. (2014). OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. Jurnal Yuridis , 1 (2), 169–182.