## PSPB: Kurikulum Sejarah 1984 dan Pengaruh Terhadap Pemikiran Generasi Muda Indonesia
Rika Cahyani Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang e-mail: cahyanirika860@gmail.com
Abstrak- Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  Kurikulum  Sejarah  1984  dan  pengaruhnya terhadap pemikiran generasi muda Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  sejarah  yang  terdiri  dari  4  tahapan  yaitu heuristik, kritik  sumber,  interpretasi,  dan penulisan. Sumber penelitian berupa buku, jurnal, dan penelitian relevan yang lain. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  materi  ajar  dalam  pembelajaran  sejarah  era  Orde  Baru  yang  termuat  dalam Kurikulum  1984  mengkaitkan  antara  pendidikan  dan  politik  menjadi  satu  kesatuan  yang  erat. Melalui  kurikulum  tersebut,  pemerintah  berupaya  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dengan mengubah  kurikulum  melalui  penciptaan  konten  baru  dan  memasukkannya  dalam  pembelajaran sejarah. Konten tersebut kemudian disebut sebagai PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). PSPB  menjadi  alat  legitimasi  kekuasaan  Pemerintah  Orde  Baru  yang  disisipkan  melalui pendidikan.  Upaya  tersebut  terlihat  dari  konteks  materi  di  setiap  jenjang  pendidikan  dari  SMP hingga  SMPA  yang  membahas  tentang  “militer  dan  Pancasila”  guna  mendukung  kekuasaan pemerintah.  Militer  digunakan  untuk  mengetahui  peran  pemerintahan  dalam  kemerdekaan  dan Pancasila  digunakan  sebagai  tameng  perlindungan  dibalik  hegemoni  Pemerintah  Orde  Baru. Kondisi tersebut berakibat pada pemeikiran generas muda yang hanya berfokus pada konteks Orde Baru dan tidak dibekali pengetahuan tentang era sebelumnya.
Kata kunci: PSPB, Kurikulum 1984, Pendidikan Sejarah, Politik, Generasi muda

## PSPB: THE 1984 HISTORY CURRICULUM AND ITS INFLUENCE ON THE THINKING OF INDONESIA'S YOUNG GENERATION
Rika Cahyani Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang e-mail: cahyanirika860@gmail.com
Abstract- This  research  aims  to  examine  the  1984  History  Curriculum  and  its  influence  on  the thinking  of  Indonesia's  younger  generation.  The  method  used  in  this  research  is  the  historical method which consists of 4 stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and writing. The research sources are books, journals, and other relevant research. The results showed that the teaching materials in the New Order era history learning contained in the 1984 Curriculum linked education  and  politics  into  a  close  unity.  Through  the  curriculum,  the  government  sought  to maintain power by changing the curriculum through the creation of new content and including it in history  learning.  The  content  was  later  referred  to  as  PSPB  (Pendidikan  Sejarah  Perjuangan Bangsa). PSPB became a tool to legitimize the New Order government's power through education. This effort can be seen from the context of the material at every level of education from junior high school  to  high  school  which  discusses  “the  military  and  Pancasila”  to  support  the  government's power.  The  military  was  used  to  recognize  the  government's  role  in  independence  and  Pancasila was  used  as  a  shield  of  protection  behind  the  hegemony  of  the  New  Order  Government.  This condition results in the  thinking  of  young  generations  who only  focus  on  the  context  of the  New Order and are not equipped with knowledge about the previous era..
Keywords: PSPB, Curriculum 1984, History Education, Political, Young Generation

## Pendahuluan
Akhir-akhir  ini  generasi  muda  Indonesia  sedang  dihadapkan  masalah  pada  penurunan kesadaran sejarah bangsanya sendiri. Generasi muda kurang memiliki pemahaman yang semestinya terhadap pembelajaran sejarah di sekolahannya. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran sejarah yang kurang optimal. Generasi muda (khususnya SMA) difokuskan pada materi sejarah yang seolah-olah hanya  menghafal  tahun  dan  nama  tokoh  saja.  Menghafal  seperti  itu  sangat  menyulitkan  generasi muda.  Rasa  nasionalisme  generasi  muda  perlahan  akan  hilang  di  tengah  kehidupan.  Padahal Nasionalisme  sangat  penting  untuk  mempertahankan  kemerdekaan  negara  kita.  Dengan  itu perlunya  sebuah  pendidikan  sejarah  yang  optimal  untuk  kembali  menumbuh  kembangkan nasionalisme  lewat  pendidikan.  Pada  dasarnya  pendidikan  lah  yang  merupakan  wahana  penting kehidupan manusia. Tanpa pendidikan manusia tidak akan mengerti dan memahami betul sejarah akan bangsanya sendiri.
Sejarah  pendidikan  merupakan  kebutuhan  yang  penting  di  dalam  kehidupan  manusia. Terealisasinya  sebuah  pendidikan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya  kurikulum.  Dengan  itu kurikulum  menjadi  faktor  utama  yang  diperhatikan  pemerintah  dalam  perkembangan  zaman. Kurikulum memiliki kedudukan yang tidak tetap. Artinya pemerintah selalu mengganti kurikulum sesuai  dengan  masa  kebijakannya.  Salah  satu  kurikulum  yang  selalu  mengalami  perubahan  dapat kita  lihat  pada  mata  pelajaran  sejarah.  Pada  mata  pelajaran  sejarah  kurikulum  disesuaikan  untuk membentuk  karakter  dan  kepribadian  bangsa.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  masa  Orde  Baru  dimana kurikulum  mata  pelajaran  sejarah  mengalami  perubahan  selama  4  kali  di  dalam  kebijakan pemerintah. Kurikulum tersebut meliputi: kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum  1994  (Safei  &  Hudaidah,  2020a).  Semua  kurikulum  yang  diubah  tersebut  ditetapkan dalam  rangka  membentuk  generasi  muda  yang  siap  menghadapi  segala  tugas  dimasa  yang  akan datang.
Salah  satu  kurikulum  pada  masa  Orde  Baru  masih  menjadi  perdebatan  serius  pada  ranah pendidikan. Kurikulum ini dapat dilihat pada kurikulum 1984 yang secara garis besar memainkan peran sentral di dalamnya. Hal ini sangat berhubungan dengan pemerintah yang berkuasa saat itu, dimana didalamnya hanya memuat beberapa materi yang berkonteks sama dan berulang pada setiap jenjang pendidikan. Materi inilah yang menyinggung lebih banyak peran pemerintah yang berkuasa demi  keuntungannya  sendiri.  Materi-materi  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  buku  teks  kurikulum 1984 yaitu pada materi PSPB dalam mata pelajaran sejarah (Swarinoto & Umasih, n.d.). Rupanya pemerintah  Orde  Baru  memiliki  pencitraan  yang  sangat  tajam,  mereka  menyadari  bahwa  sejarah merupakan pendidikan yang paling tepat untuk dimainkan. Pasalnya sejarah merupakan pendidikan yang mampu membentuk watak, karakter, jiwa nasionalis dan kebangsaan generasi muda (Hartono, 2017). Dengan itu akhirnya pemerintah mengganti kurikulum menjadi kurikulum 1984 tersebut dan memasukkan  materi  baru  PSPB  yang  menyinggung  mengenai  nilai-nilai  perjuangan  kebangsaan Indonesia.  Pada  awalnya  materi  dalam  kurikulum  1984  hanya  menggunakan  materi  inti  Sejarah Nasional Indonesia, akan tetapi disini pemerintah menambahkan konten materi baru dengan konsep kebangsaan  dengan  nilai  Pancasilais,  yaitu  PSPB  (Naredi,  2019).  Materi  baru  PSPB  inilah  yang secara  terang-terangan  melakukan  hegemoni  politik  besar  demi  kepentingan  pemerintah  yang berkuasa saat itu (Safitri, 2016).
Pada  masa  Orde  Baru  dapat  diartikan  bahwasanya  antara  pendidikan  dan  politik  sangat kental  akan  nuansanya.  Politik  dilakukan  secara  nyata  dan  tertutup  didalamnya.  Kepentingan pemerintah  yang  pribadi  dilakukan  secara  nasional  melalui  buku  teks  sejarah  sekolah,  sehingga sangat  mempengaruhi  pemikiran  seluruh  peserta  didik  saat  itu  (Purwanta,  2013).  Sejarah  yang seharusnya  memegang  peran  strategis  untuk  membentuk  identitas,  moralitas,  dan  watak  generasi muda,  justru  dijadikan  sebagai  ajang  propaganda  dan  instrumen  politik  belaka.  Kurikulum  pun menjadi  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  bagaimana  fungsi  yang  semestinya.  Kurikulum  yang seharusnya  bisa  membantu  mengatasi  segala  permasalahan  peserta  didik  di  dalam  pembelajaran, malah digunakan sebagai ajang penyelubungan dan pengilegalan kekuasaan pemerintah Orde Baru (Syafutra,  2016).  Ibaratnya  kurikulum  1984  merupakan  angin  segar  yang  memperlancar  gerak pemerintah saat itu. Materi yang berhubungan dengan kekuasaannya disinggung rinci didalamnya.

## 62 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Sedangkan  materi  yang  tidak  terlalu  penting  atau  tidak  ada  sangkut  paut  dengan  kekuasaannya dibuang dan diabaikan dalam konteks pembelajaran sejarah (Safitri & Purwaningsih, 2016). Hal ini dilakukan  supaya  generasi  muda  hanya  dapat  melihat  ideologi  dan  pandangan  fokus  kepada pemerintahannya.  Pemerintah  seakan  terlihat  sangat  superior  dan  unggul  dalam  kemerdekaan Indonesia.  Sehingga  generasi  muda  dapat  lebih  patuh  dan  tunduk  kepada  mereka  yang  berkuasa didalamnya.  Kondisi-kondisi  seperti  itulah  yang  dilakukan  pemerintah  Orde  Baru  untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan membuat materi yang mengagung-agungkan dirinya akan melanggengkan kekuasaan dan kedudukan di dalamnya.
Dari kondisi tersebutlah yang memberikan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai  masuknya  materi  PSPB  dalam  kurikulum  1984  serta  pengaruhnya  terhadap  pemikiran generasi muda Indonesia saat itu. Selain itu supaya hal ini mendapatkan perhatian lebih mengenai pandangan-pandangan  politik  yang  terselubung  dibalik  pendidikan  Orde  Baru  demi  kepentingan kekuasaan  pemerintah  yang  berkuasa.  Pemerintah  berusaha  menyamakan  maupun  menyejajarkan pemikiran  generasi  muda  untuk  lebih  melihat  bahwa  pemerintah  Orde  Baru  adalah  pemerintah yang baik dan sangat unggul. Pemerintah yang paling berjasa dalam negeri Indonesia. Pemerintah yang  paling  handal  dibanding  pemerintah  sebelumnya.  Generasi  muda  akan  dibuat  kagum  dan tunduk pada kekuasaannya. Sehingga inilah yang disebut mengaburkan pandangan generasi muda tentang Indonesia sendiri. Disini akan diungkap lebih dalam mengenai politik tersembunyi namun terlihat  secara  terang-terangan  memainkan  peran  sentral  dibalik  pendidikan  sejarah  Indonesia. Berdasarkan  pada  kondisi  tersebut  muncul  berbagai  permasalahan  peneliti,  yaitu  bagaimana masuknya  PSPB sebagai praktik ideologi  pemerintah orde  baru?  Apakah benar PSPB  merupakan praktik  kurikulum  tersembunyi?  dan  Bagaimana  Pengaruh  PSPB  terhadap  pemikiran  generasi muda Indonesia?

## Metode Penelitian

## Pendekatan:
Penelitian mengenai “Masuknya PSPB Dalam Kurikulum Sejarah 1984 dan Pengaruhnya Terhadap  Pemikiran  Generasi  Muda  Indonesia”  menggunakan  pendekatan  sejarah  Historiografi melalui  4  tahapan,  yaitu  Heuristik,  Kritik  Sumber,  Interpretasi,  dan  penulisan.  Dalam  hal  ini penulis  memanfaatkan  teknik  studi  pustaka  melalui  buku  maupun  jurnal-jurnal  yang  relevan. Langkah awal yang dilakukan penulis yaitu tahap Heuristik atau pencarian sumber, disini penulis mencari  sumber-sumber  yang  relevan  melalui  buku  dan  jurnal  ilmiah.  Tahap  kedua  yaitu  Kritik Sumber,  disini  penulis  melakukan  pengujian  atau  pemilihan  sumber-sumber  yang  relevan  dan setema terkait konten PSPB dalam kurikulum 1984 pada masa Orde Baru. Sehingga disini penulis akan  mendapatkan  fakta-fakta  penelitian  terkait  konten  PSPB  dalam  kurikulum  1984  pada  masa Orde  Baru.  Tahap  ketiga  yaitu  Interpretasi  atau  penafsiran,  setelah  penulis  mendapatkan  temuan fakta-fakta,  penulis  melakukan  analisis  dan  menginterpretasi  sumber  untuk  diolah  dan dikembangkan  menjadi  sebuah  tulisan.  Pada  tahap  penafsiran  ini  dilakukan  untuk  melihat kurikulum 1984 Orde Baru dengan hegemoni politik saat itu. Sehingga hal ini dapat membuktikan kepentingan politik penguasa dibalik konten materi PSPB dalam mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia. Langkah terakhir yaitu Penulisan, disini penulis menyajikan hasil pengolahan data menjadi sebuah artikel ilmiah yang berjudul “Masuknya PSPB Dalam Kurikulum Sejarah 1984 dan Pengaruhnya  Terhadap  Pemikiran  Generasi  Muda  Indonesia”.  Topik  inilah  yang  sangat membutuhkan  perhatian  supaya  tidak  ada  lagi  oknum  pemerintah  yang  melakukan  keuntungan kekuasaannya  dibalik  pendidikan  terutama  dalam  mata  pelajaran  sejarah.  Supaya  seseorang menyadari  betapa  berharganya  bahwa  sebuah  pendidikan  itu  dilakukan  sepenuhnya  untuk mencerdaskan generasi muda yang siap menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan itu artikel ini akan disajikan penulis secara urut dan sistematis guna memudahkan pemahaman para pembaca. Penulis  disini  juga  menggunakan  metodologi  sejarah  dengan  ilmu  bantu  politik  setelah  mengkaji beberapa  fakta-fakta  yang  ditemukan.  Sehingga  artikel  ini  akan  memberikan  pengetahuan seseorang  dengan  nyata  terhadap  pendidikan  pada  masa  Orde  Baru  khususnya  PSPB  dalam Kurikulum 1984.

## Sumber Data:
Dalam  penelitian  ini  penulis  sepenuhnya  menggunakan  sumber  data  sekunder.  Data sekunder merupakan data yang informasi sepenuhnya diperoleh secara tidak langsung atau melalui media lain. Disini penulis memperoleh data berasal dari jurnal-jurnal Ilmiah dan buku yang relevan dengan  topik  penelitian.  Jurnal  ilmiah  yang  dominan  menjadi  pegangan  penulis  yaitu  jurnal Avatara  dalam  pendidikan  sejarah  kurikulum  Orde  Baru  yang  ditulis  oleh  Ria  Safitri  & Purwaningsih.  Hal  ini  memungkinkan  penulis  memperoleh  data  yang  sangat  gamblang  terkait pendidikan  pada  masa  Orde  Baru.  Selain  pada  jurnal  tersebut  penulis  juga  menggunakan  jurnal- jurnal dan buku-buku yang lain untuk dijadikan sebagai bahan pendukung penulis dalam menguak fakta  dibalik  pendidikan  Orde  Baru.  Dengan  ini  penulis  menemukan  data-  data  yang  spesifik dengan penelitian yang dilakukan.

## Teknik Pengumpulan Data :
Dari  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  secara  studi  pustaka. Studi pustaka disini merupakan teknik untuk mencari informasi atau data melalui literatur-literatur penunjang dengan cara menelaah dan menganalisis informasi yang ada pada literatur-literatur yang digunakan. Literatur yang didapat merupakan literatur yang benar-benar ilmiah dan relevan terkait dengan  topik  penelitian.  Penulis  menggunakan  literatur  dari  buku  dan  jurnal  yang  sudah terakreditasi.  Dengan  itu  data  yang  didapat  penulis  merupakan  fakta  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Dengan  teknik  analisis  yang  mendalam  dan  menyeluruh akan memberikan pengetahuan penulis dengan sangat jelas terkait informasi pendidikan pada masa Orde  Baru.  Sehingga  data  yang  diperoleh  ini  merupakan  data  yang  asli  yang  memuat  fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga tidak ada unsur manipulasi data apapun didalamnya.

## Hasil dan Pembahasan
A. Awal  Masuk Konten  Materi  PSPB  (Kurikulum  1984)  dan  Penyelubungan  hegemoni politik Dalam Mata Pelajaran Sejarah
Awal  masuknya  kurikulum  1984  sangat  berhubungan  dengan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan (menteri P dan K) saat itu, yaitu Nugroho Notosusanto. Menteri P dan K Nugroho  Notosusanto  merupakan  seorang  sastrawan  sejarah  sekaligus  menjabat  sebagai kepala  sejarah  ABRI  sejak  tahun  1964.  Kehidupannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dunia kemiliteran.  Dengan  itu  pada  saat  Nugroho  menjabat  sebagai  menteri  P  dan  K  1983, kurikulum  pelajaran  sejarah  yang  sebelumnya  memakai  kurikulum  1975  diubah  menjadi kurikulum  1984  dan  memasukkan  konten  materi  baru  dalam  pendidikan  sejarah,  yaitu PSPB  (Pendidikan  Sejarah  Perjuangan  Bangsa),  dimana  konten  materi  ini  lebih mengagung-agungkan  peran  ABRI  di  dalamnya  (Suparjan,  2020).  Lahirnya  PSPB  dalam kurikulum  1984  dilatarbelakangi  oleh  utusan  pemerintah  Soeharto  yang  sedang memerintah  saat  itu.  Alasan  dibentuknya  kurikulum  ini  dengan  tujuan  untuk menyempurnakan  kurikulum  1975  yang  dirasa  masih  rendah  terhadap  penanaman semangat  kebangsaan  dan  sikap  mempertahankan  kemerdekaan.  Dengan  itu  Nugroho Notosusanto  mengakomodasi  keinginan  Soeharto  ini  di  dalam  kurikulum  1984  dan menetapkan  konten  materi  PSPB  ke  dalam  GBHN  (Garis-garis  Besar  Haluan  Negara) (Syafutra, 2016).
Lahirnya  PSPB  dalam  kurikulum  1984  sangat  terlihat  jelas  bahwa  ada  hubungan erat  antara  Nugroho  Notosusanto  dengan  Pemerintah  Soeharto.  Kedekatan  antara  mereka berdua  ternyata  sudah  sangat  lama  sehingga  untuk  menerbitkan  buku  dalam  kurikulum baru  pun  sangat  mudah  untuk  dilakukan.  Kedekatan  mereka  dapat  dilihat  pada  saat Nugroho  Notosusanto  sebelum  menjabat  sebagai  Menteri  P  dan  K  Nugroho  pernah melakukan penyusunan buku yang berjudul Sejarah Indonesia dengan jumlah 6 jilid. Disini Nugroho  Notosusanto  berhasil  menerbitkan  buku  Sejarah  Indonesia  itu  dengan  mudah. Nugroho tidak pernah meminta izin kepada penulis untuk melakukan revisi beberapa kali. Tanpa  meminta  izin  penulis  sebelumnya,  akan  tetapi  dengan  restu  pemerintah  Soeharto

## 64 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Nugroho  Notosusanto  berhasil  menerbitkan  buku  Sejarah  Indonesia  dengan  sangat  lancar (Sardiman & Yuliantri, 2012). Hal ini membuktikan bahwa kedekatan antara mereka sudah terjalin  sejak  lama,  bahkan  Nugroho  Notosusanto  dapat  diartikan  sebagai  kaki  tangan pemerintah Soeharto pada masa Orde Baru.
Masuknya materi PSPB dalam kurikulum 1984 tergolong sangat tergesa-gesa, buku pengajarannya pun belum dibentuk secara selesai, dan guru dengan jam yang kurang dalam pembelajaran, diberikan kebebasan untuk mengajar materi tersebut. Hal ini lah yang pernah membingungkan beberapa orang yang tidak menyetujuinya dan sempat menyebut PSPB ini sebagai Pembelajaran Supaya Peserta Bingung. Namun hal ini tetap membuat PSPB tetap masuk dalam kurikulum 1984 oleh Menteri Nugroho Notosusanto (Sardiman & Yuliantri, 2012). Saat PSPB berhasil diterapkan dalam kurikulum 1984 mata pelajaran sejarah, materi yang  diambil  difokuskan  pada  bagian-bagian  tertentu  saja.  Tema  yang  diambil  seputar penekanan  pada  militer  (perjuangan  fisik)  dan  kekuasaan  pemerintah  Orde  Baru.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  GBPP  PSPB  satuan  SMA  kelas  3  sebagai  tujuan  intruksionalnya  3.8 siswa  dibuat  yakin  bahwa  Orde  Baru  memiliki  keberanian  untuk  membela  keadilan  dan kebenaran  (Budiono  &  Awaludin,  2017).  Dalam  tujuan  intruksional  3.8  tersebut  juga dinyatakan  bahwa  orde  baru  berhasil  memulihkan  keadaan  ketertiban  Indonesia  setelah terjadinya  peristiwa  G30S/PKI.  Selanjutnya  pada  tujuan  intruksional  4.1  siswa  juga diharapkan  untuk  yakin  terhadap  kekuasaan  Orde  Baru  yang  telah  berani  membela kemerdekaan  dan  keadilan  melawan  PKI.  Disini  seolah-olah  pemerintah  Orde  Baru mengklaim  bahwa  PKI  yang  telah  menjadi  dalang  peristiwa  itu,  sehingga  siswa  dibuat yakin  bahwa  pemerintah  Orde  Baru  sangat  berjasa  didalamnya.  Pada  tujuan  intruksional 4.2 juga dijelaskan siswa dituntut untuk yakin terhadap pemerintah Orde Baru bahwa Orde Baru  mengedepankan  kepentingan  negara  dan  rakyat  Indonesia  (Batubara,  2019). Kemudian pada tujuan kurikuler 5 menyatakan bahwa Orde Baru telah melaksanakan tekad Pancasila dan UUD 1945 dengan sangat murni dan konsekuen. Disini siswa akan memiliki pandangan  bahwa  Orde  Baru  memang  benar-benar  menjalankan  ideologi  negara  dan konstitusional dengan penuh kemurnian. Selanjutnya dapat dilihat pada tujuan intruksional 5.3  sampai  5.6  semua  keseluruhan  materinya  membahas  mengenai  kebijakan  pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan stabilisasi keamanan.
Menariknya  lagi  pada  materi  ini  juga  terdapat  unsur  kesamaan  antar  jenjang pendidikan  yang  berbeda.  PSPB  pada  satuan  SMP  kelas  3  hampir  sama  dengan  materi satuan  SMA  kelas  3.  Disini  sangat  menafsirkan  bahwa  pemerintah  Orde  Baru  sedang mempromosikan dirinya melalui generasi muda (siswa). Hal ini dapat dilihat dalam GBPP IPS SMP kelas 3 pada tujuan kurikuler 4 bahwa Orde Baru telah melaksanakan Pancasila dan  UUD  1945  dengan  penuh  konsekuen  dan  membahas  bahwa  Orde  Baru  telah  berani membela  keadilan  dan  kebenaran.  Kemudian  disini  dapat  dilihat  pada  tujuan  intruksional 4.1 sampai 4.8 juga membahas secara keseluruhan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan nasional. Semua materi yang diajarkan 70% memiliki kesamaan dengan materi PSPB SMA. Peran Orde Baru sangat terlihat jelas mendominasi  lewat  jalur  pendidikan.  Hal  ini  sudah  menjadi  barang  tentu  bahwasanya pemerintah Orde Baru adalah pemerintah yang berkuasa saat itu (Safitri, 2016).
Setelah  membahas  dari  GBPP  PSPB  SMA  dan  SMP  kelas  3  materi  PSPB  pada jenjang  SMA  dan  SMP  kelas  2  wajib mendapatkan  perhatian juga.  Disini  terdapat materi yang ada unsur “fitnah” dibalik PSPB yaitu pada materi G30S/PKI. Dapat kita lihat pada GBPP  PSPB  SMA  kelas  2  pada  tujuan  intruksional  3.1  yang  menjelaskan  bahwa  PKI merupakan pemberontak dengan memaksakan kehendak secara pribadi atau sepihak untuk menghancurkan  NKRI.  Dalam  bahan  ajarnya  3.1.6  juga  dinyatakan  bahwa  PKI  telah menuntut  kaum  buruh  untuk  dipersenjatai.  Kemudian  pada  3.1.7  muncul  fitnah  (isu) Jenderal  dalam  gerakan  ini.  3.1.8  mengenai  gerakan  Nasakom.  3.1.9  mengenai  penyakit Soekarno  dan  persiapannya  dalam  melakukan  kudeta  PKI.  3.1.10  kampanye  oleh  PKI dalam mengusir lawan politik. Terakhir pada 3.1.11 gerakan G30S/PKI secara keseluruhan.
Selanjutnya pada GBPP PSPB SMP kelas 2 juga memiliki kesamaan dengan SMA kelas  2.  Disini  dapat  dilihat  pada  tujuan  intruksional  3.6  juga  membahas  mengenai  PKI
yang  memaksakan  kehendak  sepihak.  Bahan  ajar  didalamnya  pun  juga  sama  mulai  dari 3.6.1  sampai  3.6.8  membahas  penuh  mengenai  PKI  dalam  pemberontakannya,  fitnah Jenderal,  sampai  pada  penumpasan  penuh  peristiwa  G30S/PKI.  Jika  kita  lihat  secara mendalam hampir secara keseluruhan materi PSPB SMA dan SMP kelas 2 membahas tema yang  sama  yaitu  mengenai  G30S/PKI.  Disini  pemerintah  menetapkan  bahwa  PKI  seolah menjadi pemicu adanya pemberontakan 1965 ini. Siswa dituntut untuk percaya bahwa PKI adalah pemberontak peristiwa 1965, dan siswa dituntut untuk setuju bahwa tindakan yang dilakukan  PKI  terhadap  bangsa  Indonesia  sangat  menyimpang  dan  menyeleweng  dengan konsep  Pancasila.  Jika  siswa  menyetujui  hal  tersebut  maka  siswa  tersebut  akan  dianggap telah  sesuai  dengan  ideologi  Pancasila  sebagaimana  kesesuaian  Orde  Baru  terhadap Pancasila. Selain menganggap PKI dalang dibalik peristiwa 1965, mulai memunculkan isu Jenderal  dibalik  peristiwa  ini,  sehingga  peristiwa  ini  sangat  menyulitkan  pemahaman peserta didik didalamnya. Padahal jika dilihat secara analisis pemerintah Orde Baru sangat mengetahui  betul  adanya  peristiwa  1965  ini.  Nampaknya  pemerintah  Orde  Baru  sangat berkepentingan  untuk  melakukan  pencegahan  peristiwa  ini.  Siswa  dibuat  yakin bahwasanya Orde Barulah yang telah memiliki jasa dalam menumpas gerakan G30S ini.
Setelah  membahas  mengenai  materi  G30S/PKI  dalam  PSPB  kita  alihkan  pada fokus materi yang kedua yaitu mengenai Kemiliteran (Rahmawati, 2022). Dalam tema ini sangat  berhubungan  dengan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nugroho  Notosusanto saat itu. Nugroho pernah menjadi seorang Tentara Militer masa Jepang (PETA) dan ia juga merupakan  Kepala  ABRI  saat  itu.  Nugroho  Notosusanto  juga  merupakan  orang  yang berjasa  dalam  peristiwa  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia,  karena  ia  ikut  serta  dalam perang  kemerdekaan  saat  itu.  Pada  akhirnya  pada  tahun  1972  Nugroho  Notosusanto membentuk  sebuah  seminar  yang  diikuti  oleh  generasi  muda  dengan  konteks  bahasan mengenai  pewarisan  nilai-nilai  kemerdekaan  1945.  Dari  hal  inilah  akhirnya  Nugroho memunculkan  PSPB  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  dijelaskan  didalamnya  untuk pewarisan  nilai-nilai  1945.  Disinilah  yang  akhirnya  PSPB  banyak  pembahasan  mulai Kemiliteran pada masa Nugroho Notosusanto, yang dapat dibuktikan melalui GBPP PSPB SMA mulai kelas 1 sampai kelas 3. Dalam bahan ajar SMA kelas 1 mulai dari 2.1.6 sampai 2.1.10 disinggung lengkap mengenai sejarah militer mulai awal perkembangannya sampai pembentukan  polisi  negara.  Kemudian  pada  kelas  2  SMA  tujuan  intruksional  3.1.1 mengenai  KNIL,  APRIS,  dan  KMB  dalam  sebuah  militer.  Tujuan  intruksional  3.1.2 tentang  peran  militer  dalam  menumpas  G30S/PKI.  Terakhir  pada  jenjang  kelas  3  SMA, tujuan  intruksional  3.8.1  mengenai  peran  militer  dalam  pemulihan  keamanan  setelah peristiwa G30S/PKI. Pada tujuan intruksional 4.2.1 mengenai Supersemar yang merupakan bagian dari kemiliteran. Terakhir, pada tujuan intruksional 4.2.5 mengenai pernyataan oleh ABRI. Jika dilihat dengan cermat dapat terlihat bahwa materi PSPB ini sangat digunakan pemerintah  yang  berkuasa  untuk  kepentingannya.  Disini  peran  militer  yang  berhubungan dengan  Menteri  P  dan  K  Nugroho  Notosusanto  sangat  diagung-agungkan,  sangat  dibahas secara  gamblang  dalam  materi  ini.  Semangat  mempertahankan  nilai-nilai  1945  dijadikan sebagai  motif  penyelubungan  semata  untuk  mempertahankan  kedudukannya  dalam memerintah saat itu.
Jika  diamati  dari  materi-materi  diatas  mulai  dari  SMP  dan  SMA  sangat  terlihat jelas  bahwa  pemerintah  Orde  Baru  sangat  mendominasi.  Penyelubungan  politik  dalam pembelajaran  sejarah  PSPB  sangat  terlihat  jelas  pada  konteks  pengulangan  materi  yang sama.  Peran  pemerintah  Orde  Baru  sangat  diunggul-unggulkan  terutama  dalam  kebijakan dan kemiliteran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan  perhatian  seseorang  dan  generasi  penerus  percaya  bahwa  ialah  merupakan satu-satunya  pemerintah  yang  sangat  baik  dalam  memerintah.  Hingga  penyelubungan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terutama pada generasi muda penerus bangsa Indonesia.

## 66 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah

## B. Pengaruh Materi PSPB Terhadap Pemikiran Generasi Muda Indonesia
Kurikulum 1984 oleh Nugroho Notosusanto (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) awalnya  memang  memiliki  beberapa  tujuan  yang  meyakinkan  masyarakat  saat  itu. Beberapa tujuan yang diterapkan diantaranya adalah membentuk generasi yang Pancasilais dan berdasar pembangunan, membentuk generasi yang memiliki kepribadian dan identitas nasional, membentuk watak dan karakter generasi muda, menumbuhkan jiwa nasionalisme bangsa, menjunjung tinggi bangsa Indonesia, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab dan cinta  terhadap  bangsa  sendiri  (Syafutra,  2016).  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  setelah materi ini ditetapkan, secara terang-terangan materi tersebut terselubung praktik kekuasaan pemerintah orde baru yang melakukan pengilegalan kekuasaan di dalamnya (Safitri, 2016). Kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang  diterapkan,  dimana  yang  utamanya  ingin membentuk  watak,  identitas  dan  bangsa  yang  Pancasilais,  justru  bersemayam  praktik politisasi,  ideologi,  dan  kepentingan  pemerintah  Orde  Baru  yang  semakin  mendominasi (Alam,  2020;  Fareza,  2016).  Hal  inilah  yang  akhirnya  mengaburkan  pandangan  generasi muda terhadap sejarah bangsanya sendiri, karena materi yang ada tidak diceritakan secara obyektif akan tetapi lebih mengedepankan unsur subyektivitas dari si penulis sendiri.
Penulis  Nugroho  Notosusanto  menganggap  pendidikan  menjadi  hal  yang  krusial untuk  kepentingan  kebangsaan  Indonesia.  Sebagaimana  hakikat  pendidikan  yang ditekankan berbunyi sebagai berikut:
“Jika seseorang diberi ikan, maka orang tersebut akan memakan ikan setiap hari; Jika  seseorang  kau  ajarkan  cara  menangkap  ikan,  maka  ia  akan  memakan  ikan  seumur hidupnya!  (Artinya)  Pendidikan  bukan  hanya  bersifat  memberi  ikan  belaka,  akan  tetapi, juga harus mengajarkan bagaimana cara menangkap ikan” (Sardiman & Yuliantri, 2012) Jika  melihat  pada  hakikat  pendidikan  menurut  Nugroho  Notosusanto  tersebut sebenarnya kebijakan yang dilakukan sudah baik. Disini dapat diartikan bahwasanya dalam menyusun  sebuah  kurikulum  tidak  boleh  hanya  dijejali  ikan,  akan  tetapi  cara  menangkap ikan. Dengan itu kurikulum harus disesuaikan dengan standar sesuai kebutuhan dari peserta didik. Sebenarnya pemikiran Menteri P dan K Nugroho Notosusanto sangat istimewa akan tetapi pengimplementasiannya dalam mengubah kurikulum tidak dilakukan atas dasar apa yang telah ditentukan. Kurikulum bukan dilakukan dengan berdasar kebutuhan para siswa, akan  tetapi  untuk  kebutuhan  penguasa,  yang  secara  garis  besar  dapat  dilihat  pada  materi PSPB yang seluruh isinya hanya mengarah kepada dominasi pemerintah Orde Baru semata (Sardiman & Yuliantri, 2012).
1. Pancasila  Sebagai  Tameng  Hegemoni  Politik  Untuk  Membentuk  Kepatuhan Siswa
Pancasila  merupakan  ideologi  yang  harus  dipegang  teguh  oleh  seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus berupaya tunduk dan selalu patuh pada konsep Pancasila. Hal ini yang dijadikan kesempatan pada masa Orde Baru untuk memainkan  peran  penting  politiknya  melalui  Pancasila.  Masa  Orde  Baru pemerintah  dengan  sengaja  berlindung  dibalik  Pancasila  untuk  mempengaruhi pemikiran generasi muda didalamnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjabaran sebagai berikut:
Pertama ,  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  penulis  sebelumnya  dalam GBPP PSPB SMA pada tujuan kurikuler 5 bahwa masa Orde Baru melaksanakan kebijakan  sesuai  Pancasila  secara  murni  dan  konsekuen.  Kemudian  pada  GBPP PSPB SMP pada tujuan kurikuler 4 juga disebutkan bahwa peserta didik meyakini Orde  Baru  dalam  membela  kebenaran  dan  melaksanakan  Pancasila  sesuai kemurnian  dan  konsekuen (Priarni,  Yaqin,  &  Imron,  2022;  Safei  &  Hudaidah, 2020b) . Kedua ,  pada  tujuan  intruksional  5.2  SMA  juga  dijelaskan  bahwa  siswa harus  patuh  pada  konsep  Pancasila,  serta  tidak  boleh  menyimpang  darinya.  Kita dapat  tarik  sebelum  PSPB  masuk,  masyarakat  dibentuk  sebagai  manusia pembangunan ber-Pancasila, akan tetapi setelah PSPB masuk mulai lah diperbarui sebagai pendidikan berlandaskan Pancasila. Kata berlandaskan tersebut seolah-olah
harus  disesuaikan  dan  patuh  terhadap  Pancasila,  apabila  peserta  didik  yang menyimpang  dianggap  tidak  memenuhi  aturan  kebijakan  Orde  Baru  yang  telah ditetapkan.  Kondisi  seperti  ini  akhirnya  dipatuhi  dan  diyakini  oleh  peserta  didik dengan  sangat  baik  dan  sejalan  dengan  aturan  pemerintah  Orde  Baru.  Selain  itu siswa  juga  dituntut  berpegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila  agar mengembangkan  perbuatan  yang  berbudi  luhur  dan  mencerminkan  sifat kekeluargaan.  Tujuan  intruksional  5.2  yang  dimaksud  tersebut  yaitu  P4  yang merupakan  Pedoman  untuk  mengamalkan  Pancasila.  Kemudian  pada  tujuan intruksional 5.5 SMA juga dijelaskan bahwa siswa dituntut menyadari musyawarah Nasional  untuk  membentuk  rasa  hormat  menghormati  antar  semua  agama  di Indonesia. Ketiga, pada tujuan intruksional SMA 5.6 dijelaskan bahwa siswa harus yakin  terhadap  pembangunan  nasional  untuk  membentuk  kemakmuran  yang berkeadilan  sosial.  Dalam  bahan  ajarnya  5.6.1  menyebutkan  materi  mengenai Pelita I-IV. Dari tujuan intruksional tersebut sangat jelas bahwa siswa dibuat yakin terhadap  pembangunan  yang  dilakukan  orde  baru  yang  menyangkut  Pelita  I-IV merupakan bagian dari ideologi Pancasila.
Dari  hal  di  atas  sangat  membuktikan  bahwa  Pancasila  dijadikan  tameng atau  tempat  perlindungan  pemerintah  Orde  Baru  untuk  membentuk  rasa  patuh peserta didik terhadap kekuasaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam artikel kurikulum Orde Baru yang ditulis oleh Ria Safitri yang menyebutkan serupa bahwa “pemerintah  Orde  Baru  memainkan  Pancasila  sebagai  alat  perlindungan  untuk setiap  kebijakannya.  Apabila  ada  yang  melanggar  akan  dianggap  bertentangan dengan  ideologi  Pancasila”.  Kondisi  seperti  itu  yang  memberikan  makna  bahwa siswa  dituntut  untuk  mempercayai  seluruh  kekuasaan  Orde  Baru  dengan  alasan Pancasila.  Dengan  itu  siswa  akan  tergugah  hatinya  karena  pada  dasarnya  ada embel-embel ideologi “Pancasila” yang harus dan wajib untuk dipatuhi.
2. G30S/PKI (Membentuk Kepercayaan Siswa)
Sebelum  meletusnya  gerakan  G30S  Indonesia  sedang  dihadapkan  kondisi politik  yang  memanas  terutama  terhadap  Soeharto  dan  Soekarno.  Demokrasi terpimpin  dengan  Nasakomnya  memberikan  jalan  bagi  PKI  ikut  berperan  dalam pemerintahan,  yang  menyebabkan  menuai  konflik  didalamnya.  Hal  inilah  yang membuat  militer saat  itu  benci terhadap  anggota  PKI.  Sehingga  saat itu juga  PKI dan  Soekarno  menjadi  musuh  terbesar  anggota  militer  yang  tidak  bisa  dibiarkan begitu  saja.  Kondisi  ini  sudah  barang  tentu  jika  PKI  yang  dihabisi  karena  ada musuh bebuyutan yang terjadi sebelumnya (Kurniawan, 2014).
Selanjutnya, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan dalam GBPP PSPB SMA  dan  SMP  bahwasanya  pada materi  G30S  pasti arahannya  pada  PKI.  Secara umum  PKI  dianggap  sebagai  dalang  dibalik  kudeta  1965  ini.  Anehnya  lagi  disini dijelaskan  bahwa  penumpasan  peristiwa  1965  ini  berhasil  dilakukan  oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah diartikan sebagai penyelamat kudeta 1965. Hal ini  sangat  memiliki  tujuan  untuk  mempengaruhi  pemikiran  peserta  didik didalamnya,  bahwa  pemerintah  Orde  Baru  yang  telah  berjasa  demi  Indonesia menghadapi kudeta 1965.
Selain  itu  disini  peserta  didik  sangat  diakrabkan  dengan  perkataan “pemberontakan”,  “paksaan  kehendak”,  “G30S/PKI”,  “penyelewengan  UUD 1945”,  Pancasila  dan  UUD  secara  murni  dan  konsekuen.  Dari  hal  tersebut  akan menggiring kata “pemberontakan” pasti dilakukan oleh PKI, DI/TII, APRA, RMS. Jika  pada  kata  “penyelewengan  UUD”  pasti  akan  mengarah  pada  demokrasi terpimpin  dalam  Nasakomnya.  Kemudian  jika  pada  “paksaan  kehendak”  akan mengarahkan  pada  PKI.  Jika  berbicara  pada  “Pancasila  dan  UUD  1945”  yang dilakukan  secara  murni  dan  juga  konsekuen  pastinya  akan  mengarah  kepada pemerintah  Orde  Baru yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Dari  pernyataan  tersebut sangat jelas bahwa pemerintah Orde Baru sengaja membentuk pola pikir generasi
muda  untuk  percaya  bahwa  pemerintah  Orde  Baru  lah  yang  lebih  unggul  dari segalanya.  Peserta  didik  akan  dibuat  benci  pada  kelompok  yang  ditunjuk  dengan kata-kata  yang  beraliran  negatif  tersebut  (pemberontakan,  penyelewengan, pemaksaan  kehendak).  Tanpa  disadari  bahwasanya  kata  tersebut  secara keseluruhan  merupakan  hegemoni  pemerintah  untuk  dijadikan  keuntungan  Orde Baru sendiri. Kondisi seperti ini jelas membentuk pola pikir generasi muda supaya percaya  dan  loyal  terhadap  pemerintah  Orde  Baru  (SAFITRI,  2016,  p.652).  Orde baru  ditunjukkan  secara  sempurna  dan  harus  didukung,  sedangkan  dari  PKI dihabisi  secara  mutlak  dan  nyata.  Hal  tersebut  sangat  jelas  bahwa  sejarah digunakan sebagai doktrinasi siswa untuk mendukung hegemoni politik kekuasaan pemerintah Orde Baru (Sulthon, 2014).
3. Militer (Membentuk Penerimaan Siswa Terhadap Militer Dalam Penyelenggaraan Negara)
Materi  militer  tentu  memiliki  kedudukan  yang  sama  seperti  materi  PSPB yang  lainnya.  Materi  ini  sangat  berhubungan  dengan  Nugroho  Notosusanto  yang telah menetapkan  kurikulum  1984  dan memasukkan konten  materi  PSPB.  Hal  ini sudah  menjadi  barang  tentu  bahwasanya  di  dalam  materi  tersebut  sangat menonjolkan  dirinya  sendiri.  Sebagaimana  sudah  penulis  jabarkan  dalam  GBPP PSPB  SMA  kelas  1  mulai  dari  bahan  ajar  2.1.6  sampai  2.1.10  semua  membahas lengkap  mengenai  peran  militer  sampai  terakhir  pembentukan  kepolisian  negara. Kemudian  pada  kelas  3  SMA  juga  menjelaskan  mengenai  tema  yang  sama,  yaitu militer  diunggulkan  terhadap  pemulihan  keamanan  dan  ketertiban  kondisi Indonesia  pasca  peristiwa  G30S.  Disini  juga  muncul  pertanyaan  mengapa  dalam materi PSPB mengisahkan awal kemerdekaan sampai pemerintah Orde Baru? Apa hal  ini  merupakan  internal  yang  berasal  dari  kisah  Nugroho  Notosusanto  sendiri sehingga ia menulis buku ini juga demi keuntungannya sendiri. Hal ini tidak dapat dipungkiri  bahwa  dalam  pembahasan  mengenai  PETA  dan  kemerdekaan  sebagai lahir  dan  semangatnya  bangsa  Indonesia  sangat  menjadi  hal  yang  mengandung doktrinasi.  Secara,  Nugroho  Notosusanto  pernah  mengikuti  militer  bentukan Jepang (PETA) sebelum kemerdekaan. Sedangkan pembahasan pada kemerdekaan sebagai  semangat  dan  lahirnya  bangsa  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  Nugroho Notosusanto  yang  mengikuti  perjuangan  fisik  untuk  memperjuangkan  Indonesia sampai  pada  tahap  kemerdekaan.  Segi  ini  dibahas  secara  jelas  dan  rinci,  mulai tahap awal  perkembangan sampai  pada  pembentukan anggota  kepolisian.  Dengan itu  sangat  jelas  bahwa  kisah  yang  berhubungan  dengan  dirinya  dan  Orde  Baru selalu ditonjolkan nyata dalam konten materi PSPB.
Konten  militer  tersebut  sangat  membentuk  pola  pikir  generasi  muda mengenai  kehebatan  militer  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan.  Militer dimanfaatkan pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan rezim kekuasaannya. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan secara ketat melalui jalur pendidikan. Selain itu Orde Baru juga mengekang setiap pendapat dari masyarakat. Dengan ini militer  dimainkan  dibalik  layar  untuk  melancarkan  misinya  dalam  birokrasi jabatan.  Birokrasi  yang  dijabat  meliputi  Golkar,  Kepala  Daerah,  hingga  Menteri. Semua hal ini dilakukan supaya meyakinkan pikiran generasi muda bahwa militer adalah  satu  keutuhan  yang  baik  dalam  penyelenggaraan  negara.  Dengan  itu generasi muda (siswa) akan mendukung setiap keputusan yang diambil pemerintah. Sebagaimana  saat  itu  Golkar  selalu  menang  beberapa  kali  pada  saat  pemilihan, karena  disini  pemerintah  cerdas  memainkan  militer  sebagai  alat  doktrinasi  untuk kebutuhan  rezim  penguasa  sendiri  (Kurniawan,  n.d,  2014).  Sebagaimana  hal  ini diartikan bahwa militer telah membentuk ingatan kolektif peserta didik agar selalu ingat  dan  memahami  betul  terhadap  sosok  Nugroho  Notosusanto  dalam memperjuangkan kemerdekaan (Kusuma, n.d. 2020).

## 4. Penenggelaman Peran Sokarno
Pada  materi  PSPB  terkait  dengan  pembahasan  1945  yang  disoroti  hanya seputar  militer  menteri  Nugroho  Notosusanto.  Perjuangan  fisik  lebih  ditonjolkan, dan peran Soekarno sebagai sosok pemimpin sebelumnya tidak disinggung positif di dalamnya. Nugroho menjelaskan alasan Soekarno tidak ditonjolkan di dalamnya karena  Soekarno  bukan  anggota  dari  kemiliteran.  Soekarno  tidak  berperan  dalam perjuangan  fisik.  Sehingga  Nugroho  Notosusanto  hanya  menyoroti  pembahasan 1945  hanya  seputar  dengan  perjuangan  fisik.  Disini  juga  terdapat  upaya penenggelaman  Soekarno  dalam  materi  tersebut,  sebagaimana  isi  dari  PSPB mengarahkan  Soekarno  pada  hal-hal  penyelewengan terhadap  UUD  1945.  Hal ini sebagaimana  dibuktikan  dalam  GBPP  SMA  pada  tujuan  intruksional  3.7  yang menyatakan  bahwa  tindakan  penyelewengan  terhadap  UUD  1945  merupakan  hal yang semena-mena. Tindakan tersebut mengarah pada Soekarno, yang dapat dilihat dalam  bahan  ajar  3.7.1  yang  menyatakan  seputar  Orde  Lama  mengenai  konsepsi presiden  Soekarno.  Kemudian  bahan  ajar  3.7.2  menyatakan  Dekrit  Presiden  dan UUD 1945 kembali lagi. Selanjutnya 3.7.3 Front Nasional dalam pembentukannya. Bahan ajar 3.7.4 pembentukan baru DPR Gotong-royong. Terakhir bahan ajar 3.7.5 yang membahas mengenai sidang pertama MPR.
Jika  dilihat  lebih  lanjut  isi  dari  bahan  ajar  PSPB  tersebut  sangat  terlihat bahwa  upaya  Soekarno  terhadap  perjuangan  bangsa  Indonesia  telah  dihilangkan. Hal  ini  akan  memberikan  pandangan  kepada  siswa  bahwa  peran  Soekarno  mulai dari  pembentukan  Dewan  Gotong-royong,  Dewan-dewan  Nasional,  pembentukan Nasakom merupakan sikap yang tidak sesuai dan dianggap menyimpang dari UUD 1945.  Dalam  Nasakom  juga  disinggung  didalamnya  bahwa  telah  memberikan persatuan  antara  komunis,  nasionalis,  dan  juga  agama,  dimana  hal  itu  yang  telah memberikan  gerak  luas  PKI  untuk  bergabung  dan  berperan  dalam  pemerintahan. Hal  semacam  itulah  yang  dianggap  sebagai  hal  yang  berseberangan  dengan ideologi Pancasila karena telah menggandeng pihak komunis yang tidak memiliki Tuhan.  Disini  sangat  berbeda  dengan  Orde  Baru  dimana  Orde  Baru  telah melaksanakan  ideologi Pancasila secara  murni  dan konsekuen  tanpa menyimpang (Safitri,  2016).  Hal  ini  sengaja  dilakukan  supaya  generasi  muda  memiliki  pikiran bahwa  Soekarno  telah  menyimpang  dan  tidak  melaksanakan  kebijakannya  sesuai dengan  apa  yang  semestinya.  Tidak  seperti  Orde  Baru  yang  baik  dengan  segala kebijakan  berdasar  keutuhan  Pancasila  yang  murni.  Siswa  akan  menganggap bahwa Soekarno berperan “kurang” dalam memerintah, dan Soeharto (Orde Baru) sangat  tepat  jika  dijadikan  presiden  berulang  kali.  Padahal  Soekarno  merupakan pemimpin  yang  bukan  sembarang  pemimpin,  beliau  lah  yang  telah  menyatukan bangsa  dan  berjasa  dalam  kemerdekaan  1945.  Peristiwa  seperti  Inilah  yang perlahan  akan  hilang  di  tengah  pemikiran  generasi  muda,  karena  ia  dikaburkan pandangan  yang  sangat  kompleks  yang  hanya  menceritakan  sisi  subyektif  dari Orde Baru dan tidak membahas realitas terhadap Orde Lama.
Dari  beberapa  poin  diatas  mulai    Pancasila,  G30S  sampai  Militer  sangat memberikan  pandangan  bahwa  semua  isi  konten  materi  PSPB  sangat mempengaruhi  pemikiran  peserta  didik.  Hal  ini  memberikan  dampak  pada “kemacetan”  pola  pikir  peserta  didik  untuk  digiring  pada  pembenaran  kekuasaan pemerintah  Orde  Baru.  Materi  yang  berisi  mulai  dari  kemerdekaan  tidak menuliskan  peran  Soekarno  sekalipun  dalam  Orde  Lamanya.  Pada  Orde  Lama yang  disoroti  hanya  penyelewengan  UUD  1945  pada  Nasakomnya.  Orde  Lama sengaja dihilangkan dari pengembangan Historiografi, sedangkan Orde Baru ditulis secara  dalam  untuk  memperkuat rezim pemerintah  dalam  politik  barunya.  Hal ini akan memberikan kecenderungan bahwa warisan dari Orde Lama dilegitimasi oleh pemerintah  Orde  Baru.  Seharusnya  milik  dari  Orde  Lama  digeser  penuh  dengan penekanan kebaikan pada Orde Baru (Seran, 2015). Hal semacam inilah yang akan
menggiring peserta didik untuk percaya dan yakin secara penuh bahwa pemerintah Orde  Baru  lah  yang  bisa  memberikan  dampak  baik  bagi  kemajuan  Indonesia kedepannya. Hal ini sangat benar bahwa awal pembentukan PSPB telah didasarkan pada  keputusan  MPR  karena  pada  dasarnya  terselubung  praktik  politik  yang memang sangat membutuhkan  keputusan  politik  yang  kuat  di  dalam  sidang MPR 1982 (Nurrahmi, 2018)
Jika  dilihat  keseluruhan  dari  materi  PSPB  lebih  mengedepankan perjuangan  fisik  belaka.  Hal  ini  telah  memperparah  dan  mengacaukan  pemikiran generasi  muda  Indonesia.  Generasi  muda  hanya  mengetahui  kalau  sejarah  bangsa itu direduksi seputar sejarah militeristik. Kata pemberontakan, perang, perjuangan, perlawanan,  pertempuran  sangat  diakrabkan  kepada  generasi  muda  untuk mengetahui  peristiwa  sejarah  bangsa  di  masa  lalu.  Kata  tersebut  seolah  menjadi kunci  agar  generasi  muda  memiliki  jiwa  yang  patriotisme,  heroisme,  dan  rela berkorban  dalam  menghadapi  pemberontakan-pemberontakan  asing  seperti perlawanan  Jepang  di  Indonesia  sampai  pada  proses  kemerdekaan.  Bagi  generasi muda  sejarah  bangsa  Indonesia  hanya  merupakan  sejarah  perang,  pertumpahan darah  yang  kejam,  konflik,  dan  selalu  pada  perselisihan.  Hal  inilah  yang  akan mengacaukan  pemikiran  generasi  muda  yang  seolah-olah  akan  membenci  pihak- pihak  terdahulu  yang  menjajah  Indonesia.  Sampai  sekarang  pun  generasi  muda banyak yang salah pemahaman dengan ia tetap masih membenci pihak asing yang pernah menjajah Indonesia dengan alasan kekejaman, dan kebrutalannya terhadap bangsa  Indonesia  (Naredi,  2014).  Dengan  itu  inilah  yang  menjadikan  kesadaran peserta  didik  terhadap  sejarah  itu  menurun  karena  salah  pemahaman  terhadap pelajaran sejarah.

## Simpulan
Perkembangan  kurikulum  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kepentingan  pemerintah. Pendidikan  sangat  kental  dengan  praktik  politik  yang  mewarnai  garis  kehidupan.  Sebagaimana dalam  kurikulum  sejarah,  perubahan  kurikulum  yang  seharusnya  berubah  kearah  yang  lebih  baik justru bersemayam praktik politik yang memberikan dampak terhadap generasi muda. Hal ini dapat dilihat dalam kurikulum 1984 dimana kurikulum ini memasukkan materi PSPB untuk kepentingan penguasa.  Kurikulum  dan  materi  yang  seharusnya  dapat  memperbaiki  keberhasilan  peserta  didik, justru bertindak sebaliknya demi kepentingan para penguasa sendiri.
Masuknya PSPB sangat terbukti terselubung praktik politik dalam pendidikan. Materi yang disuguhkan  seputar  peran  penguasa  Orde  Baru  mulai  dari  kemerdekaan  sampai  masa  Orde  Baru sendiri. Anehnya Orde Baru terdapat suatu hal yang menjelekkan, seperti menuduh PKI, menuduh Jenderal, dan menyinggung negatif mengenai Soekarno. Hal ini sangat berbeda dengan Orde Baru, dimana peran penguasa Orde Baru sangat disinggung baik dan diunggulkan di dalamnya. Kondisi seperti  ini  yang  bersifat  sangat  melegitimasi  karena  berusaha  menghilangkan  peran  sebelumnya dan mengambil peran untuk dijadikan milik kekuasaan Orde Baru sendiri. Selain itu materi PSPB juga  sangat  kental  dengan  perjuangan  fisik,  dimana  siswa  akan  dikaburkan  pandangan  bahwa sejarah merupakan  sejarah yang  berkonteks  perang,  dan  perang.  Generasi  muda  juga  akan  dibuat benci pada penjajah-penjajah yang berperang melawan bangsa Indonesia, karena disinggung jahat dalam materi PSPB. Disinilah yang akan memperparah pemahaman generasi muda, bukan tumbuh menjadi siswa yang siap di masa depan, tetapi malah tetap dengan sifat kedendamannya.
Hegemoni  lain  juga  dapat  ditemukan  dalam  ideologi,  dimana  penguasa  berusaha menjadikan  Pancasila  sebagai  tameng  perlindungannya.  Apa-apa  kebijakan  pemerintah  selalu dikaitkan  dengan  ideologi  Pancasila.  Apabila  terdapat  kebijakan  yang  dilanggar,  generasi  muda maka  akan  dianggap  tidak  sesuai  dan  tidak  patuh  sebagai  bangsa  Indonesia.  Dengan  itu  dapat dikatakan  bahwa  perubahan  kurikulum  ini  tidak  berjalan  sesuai  fungsinya.  Kurikulum  dalam materinya (PSPB) hanya dijadikan sebagai pemenuh untuk mempertahankan kedudukan kekuasaan belaka. Kurikulum yang seharusnya sebagai pedoman pendidikan yang siap membantu masalah di sekolah, membentuk watak generasi muda yang sebenarnya justru lebih mengesampingkan hal itu,
akan tetapi yang lebih dikedepankan adalah misi politik dengan sangat nyata dan lancarnya. Peserta didik  selalu  disuguhkan  dengan  kebaikan-kebaikan  Orde  Baru,  selalu  dibuat  yakin  bahwa  Orde Baru adalah yang layak dari pemerintah sebelumnya, bahwa Orde Baru adalah yang paling berani melawan penjajahan di Indonesia. Dengan itu peserta didik akan meyakini keadaan tersebut dengan sangat  baik,  karena  materi  yang  dikemas  dalam  PSPB  sangat  tersusun  rapi  tanpa  tahu  akan  misi politiknya.  Dengan  itu  setelah  diungkap  dan  dilihat  secara  nyata  dan  gamblang,  bahwa  materi PSPB  ini  mengemban  misi  politisasi  yang  kuat  dalam  mempertahankan  kekuasaan  pemerintah Orde  Baru.  Tanpa  disoroti  betul  peristiwa  dibalik  ini  mungkin  banyak  generasi  muda  yang  salah pemahaman terkait bangsanya sendiri, dan mungkin generasi muda akan selalu benci dan memiliki balas dendam jika dikaitkan dengan kata penjajah di Indonesia. Karena pada dasarnya sedari duduk di  bangku  sekolah  masih  mengental  dan  teringat  di  memori  kolektif  peserta  didik  akan  suguhan materi  PSPB  tersebut.  Kondisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  bukan  hanya  mempengaruhi pemikiran  generasi  muda  akan  tetapi  juga  memicu  sifat  buruk  berupa  kebencian  yang  mendalam terhadap seseorang.
Harapan kedepannya semoga pemerintah dalam kebijakannya benar-benar mengembangkan  kurikulum  sesuai  kebutuhan  peserta  didik  di  sekolah,  supaya  bisa  mencetak generasi  unggul  dan  berkualitas  sebagai  generasi  penerus  bangsa  Indonesia.  Selain  itu  juga diharapkan  agar  tidak  ada  lagi  oknum-oknum  pemerintah  yang  mengedepankan  kepentingannya dibandingkan  kepentingan  pendidikan  yang  berguna  bagi  seluruh  bangsa.  Karena  sejatinya pendidikan  yang  berhasil  harus  dilakukan  dengan  tindakan  pemurnian  yang  sebenarnya,  bukan dilakukan atas dasar kepentingan pribadi semata.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam,  L.  (2020).  Kontestasi  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Era  Orde  Baru  Dan  Reformasi. Ruhama: Islamic Education Journal, 3(2).
Batubara,  U.  N.  (2019).  Perkembangan  Pembelajaran  Sejarah  Pasca  Kemerdekaan-Reformasi. Jurnal Pendidikan Sejarah, 8(1), 14–34.
Budiono, H., & Awaludin, A. F. (2017). Perkembangan historiografi buku teks sejarah di indonesia masa orde baru hingga reformasi. Efektor, 4(2), 36–43.
Fareza,  M.  (2016).  Dampak  kebijakan  perekonomian  era  orde  baru  terhadap  pembangunan  di Indonesia. Pendidikan Sejarah, UPY.
Hadi,  N.  (n.d.).  Pendidikan  Sejarah  Perjuangan  Bangsa  (PSPB)  Dan  Deskontruksi  Sejarah Indonesia Pada Masa  Orde Baru.
Hartono,  Y.  (2017).  Model  pembelajaran  nilai-nilai  karakter  bangsa  di  Indonesia  dari  masa  ke masa. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 7(01).
Hendra  Kurniawan.  (n.d.-a).  Mengkritisi  Sumber  Belajar  Sejarah  Peristiwa  1965:  Antara Kepentingan Politik dan Ilmiah.
Hendra  Kurniawan.  (n.d.-b).  Mengkritisi  Sumber  Belajar  Sejarah  Peristiwa  1965 :  Antara Kepentingan Politik dan Ilmiah.
Kusuma,  S.  P.  (n.d.).  Perspektif  Pengajaran  Sejarah  di  Indonesia.  PATTINGALLOANG,  7(1), 110–118.
Naredi, H. (2019). Pendidikan sejarah perjuangan bangsa (pspb) dan dekonstruksi sejarah indonesia pada masa orde baru. HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 3(1), 1–10.
Nurrahmi, F. (2018). HEGEMONI IDENTITAS NASIONAL DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA  PADA  MASA  ORDE  BARU.  Jurnal  Al-Bayan:  Media  Kajian  Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 23(2).

## 72 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Priarni, R., Yaqin, A., & Imron, A. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam Era Reformasi Di Indonesia. An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, 2(2), 100–109.
Purwanta,  H.  (2013).  Militer  dan  Konstruksi  Identitas  Nasional:  Analisis  Buku  Teks  Pelajaran Sejarah SMA Masa Orde Baru. Paramita: Historical Studies Journal, 23(1).
Rahmawati,  R.  (2022).  Repelita:  Sejarah  Pembangunan  Nasional  Di  Era  Orde  Baru. ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan, 9(2), 36–42.
Safei, H., & Hudaidah, H. (2020a). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). J Humanit, 7(1), 1–13.
Safei, H., & Hudaidah, H. (2020b). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). Jurnal Humanitas, 7(1), 1–15.
SAFITRI, R. I. A. W. (2016). Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968-1998. Avatara, 4(3).
Safitri,  R.,  &  Purwaningsih,  S.  (2016).  Kurikulum  Nasional  Mata  Pelajaran  Sejarah  Masa  Orde Baru Tahun 1968-1998. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 4(3), 644.
Sardiman,  A.  M.,  &  Yuliantri,  R.  D.  A.  (2012a).  Dinamika  Pendidikan  pada  Masa  Orde  Baru: Kebijakan  Daoed  Joseof  dan  Nugroho  Notosusanto.  Unpublished  Research  Report. Yogyakarta:  FIS  UNY  [Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Yogyakarta].  Available Online  Also  at:  Http://Staff.  Uny.  Ac.  Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Rhoma%  20Dwi [Accessed in Surakarta City, Indonesia: October 9, 2017].
Sardiman,  A.  M.,  &  Yuliantri,  R.  D.  A.  (2012b).  Dinamika  Pendidikan  pada  Masa  Orde  Baru: Kebijakan  Daoed  Joseof  dan  Nugroho  Notosusanto.  Unpublished  Research  Report. Yogyakarta:  FIS  UNY  [Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas  Negeri  Yogyakarta].  Available Online  Also  at:  Http://Staff.  Uny.  Ac.  Id/Sites/Default/Files/Penelitian/Rhoma%  20Dwi [Accessed in Surakarta City, Indonesia: October 9, 2017].
Seran,  A.  (2015).  Dua  Versi  Satu"  Fakta"  Sejarah?  Hermeneutika  Sebagai  Acuan  Kritik  Ideologi Sejarah Orde Baru. Respons: Jurnal Etika Sosial, 20(02), 31–71.
Sulthon,  S.  (2014).  Dinamika  Pengembangan  KuriKulum  Ditinjau  Dari  Dimensi  Politisasi PenDiDikan Dan eKonomi. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 9(1).
Suparjan, E. (2020). Perubahan Kurikulum Pendidikan Sejarah Di SMA (1994-2013). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4(3).
Swarinoto,  D.  M.,  &  Umasih,  U.  (n.d.).  Analisis  Pelaksanaan  Pembelajaran  Pendidikan  Sejarah Perjuangan  Bangsa  (PSPB)  di  Sekolah  Menengah  Pertama  1983-1993.  Historia:  Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 6(1), 119–126.
Syafutra, W. (2016). Implementasi Kebijakan Nugroho Notosusanto dalam Pengajaran Sejarah di SMA (1983-1985). Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah, 12(2).