ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 9, Nomor 2, Juni 2020: 119 - 129
DOI: https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i2.829
ISSN: 2252-9144 (Cetak) ISSN: 2355-360X (Online)

## PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN DI SUNGAI KAMPAR

## LUBUK LARANGAN MANAGEMENT IN KAMPAR RIVER

## Mohd. Yunus
Perkumpulan Alam Zamrud, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia Email korespendensi: mohd.yoenoes@gmail.com

## ABSTRAK
Berbagai  tantangan  telah  mengancam  eksistensi  dan  keberlanjutan  lubuk  larangan,  yaitu bagian  sungai  yang  berceruk  dan  menjadi  tempat  ikan  bertelur,  dilarang  dan  dibatasi pengambilan  ikannya  selama  kurun  waktu  tertentu,  atas  dasar  kesepakatan  bersama.  Oleh karena  itu,  diperlukan  usaha  dan  aksi  bersama  untuk  memperkuat  dan  menjamin keberlanjutan  lubuk  larangan.  Sebelum  aksi  bersama  tersebut  dapat  terwujud,  maka diperlukan suatu kajian yang menggambarkan kondisi pengelolaan lubuk larangan yang ada saat  ini.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  dan  menganalisis  pengelolaan  lubuk larangan  yang  berada  di  sungai  Kampar.  Kajian  ini  telah  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober 2019  sampai  dengan  bulan  Januari  2020.  Lokasi  kajian  berada  di  Provinsi  Riau,  yaitu  di Kabupaten  Kampar  serta  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  yaitu  di  Kabupaten  Pasaman  dan Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Data  yang  dikumpulkan  meliputi  data  primer  dan  data sekunder.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Riwayat  terbentuknya lubuk  larangan  pada  umumnya  bermula  dari  adanya  suatu  kebutuhan  di  dalam  masyarakat untuk mengatasi kepentingan. Sebagian besar lubuk larangan yang berada di Sumatera Barat telah  mengenal  sistem  zonasi,  yaitu  pembagian  lubuk  larangan  ke  dalam  beberapa  zona sesuai fungsinya, meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Peralatan yang digunakan  untuk  menangkap  ikan  sangat  sederhana  seperti  pancing,  jaring,  bubu, menembak,  dan  lain  sebagainya.  Hasil  panen  lubuk  larangan  kemudian bisa  dijual  kembali kepada  masyarakat  tempatan  maupun  pendatang.  Kegiatan  pemeliharaan  lubuk  larangan yang  telah  dilaksanakan  meliputi  kegiatan  yang  diinisiasi  oleh  Dinas  terkait  maupun diinisiasi  oleh  masyarakat  sendiri.  Lubuk  larangan  diawasi  oleh  suatu  kelompok  yang dibentuk  melalui  musyawarah  desa/nagari,  yaitu  kelompok  masyarakat  pengawas (POKMASWAS) lubuk larangan.
Kata kunci : ikan, kearifan lokal, keberlanjutan, lubuk larangan, sungai.

## ABSTRACT
Various  challenges  have  threatened  the  existence  and  sustainability  of  the  lubuk  larangan. Therefore, joint efforts and actions are needed to strengthen and ensure the sustainability of the lubuk larangan. Before the joint action can be realized, a study is needed that describes the current conditions of the management of the lubuk larangan. The purpose of this study is to  describe  and  analyze  the  management  of  the  lubuk  larangan  in  the  Kampar  river.  This study was carried out on October 2019 until January 2020. The location of the study was in Riau  Province,  namely  in  Kampar  Regency  and  in  West  Sumatra  Province,  namely  in Pasaman  and  Lima  Puluh  Kota  Regency.  Data  collected  includes  primary  data  and secondary  data.  The  analytical  method  used  is  descriptive  analysis.  The  history  of  the formation  of  a  lubuk  larangan  in  general  stems  from  the  existence  of  a  need  in  society  to
address  interests.  Most  of  the  lubuk  larangan  bases  located  in  West  Sumatra  are  familiar with  the  zoning  system,  namely  the  distribution  of  prohibition  bases  into  several  zones according  to  their  functions,  including  the  core  zone,  buffer  zone  and  utilization  zone. Equipment used to catch fish is very simple such as fishing rods, nets, traps, shooting, and so forth.  Lubuk  larangan  crops  can  then  be  sold  back  to  the  local  community  or  migrants. Lubuk larangan maintenance activities that have been carried out include activities initiated by the relevant institution or initiated by the community itself. Lubuk larangan is supervised by  a  group  formed  through  village  /  nagari  deliberations,  namely  the  community  watch group (POKMASWAS) lubuk larangan.
Keywords: fish, local wisdom, sustainability, lubuk larangan, river

## PENDAHULUAN
Sungai  Kampar  merupakan  salah satu  sungai  terbesar  di  Pulau  Sumatera, mengalir dari Bukit Barisan, Provinsi Su- matera  Barat,  dan  bermuara  di  pesisir timur  pulau  Sumatera,  Provinsi  Riau. Sungai  ini  memiliki  potensi  ekosistem yang  sangat  besar,  terutama  dari  sektor perikanan, baik dari sisi keanekaragaman spesies, maupun dari sisi populasi (Fithra &  Siregar,  2010;  Simanjuntak et  al , 2006).  Masyarakat  yang  berada  di  se- panjang  aliran  Sungai  Kampar  sudah sangat  lama  melaksanakan  praktik-prak- tik  berbasis  pengetahuan  lokal  dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan sungai,  salah  satunya  adalah  lubuk  la- rangan.  Keberadaan lubuk  larangan  telah memberikan beragam dampak positif ter- hadap  kehidupan  masyarakat  di  sekitar- nya, baik dari sisi sosial (Tantoro & Yesi, 2018), ekonomi, maupun kelestarian ling- kungan  perairan  (Wulandari  et  al,  2018; Yuliaty & Priyatna, 2015).
Secara  etimologi,  lubuk  larangan terdiri  dari  kata  “lubuk”  dan  kata  “la- rang”.  Kata  “lubuk”  diartikan  “tempat yang  dalam  di  sungai,  telaga,  atau  laut”, sedangkan  kata  “larang”  diartikan  “pe- rintah  dilarang  melakukan  suatu  per- buatan”.  Jika  kata  ini  ditambah  dengan akhiran  -an  akan  menjadi  kata  “la- rangan”.  Aturan  lubuk  larangan  meng- artikan sebuah lubuk, bagian sungai yang berceruk  dan  menjadi  tempat  ikan  ber- telur,  dilarang  dan  dibatasi  pengambilan ikannya  selama  kurun  waktu  tertentu,
atas  dasar  kesepakatan  bersama  masya- rakat  (Hamirul  &  Sunaryo,  2018;  Kur- niasari et al , 2015; Oktaviani et al , 2016;
Rindarjono et al , 2018).
Lubuk  larangan  memiliki  nilai- nilai  yang  sebangun  dengan  sistem sasi laut yang merupakan  tradisi  pengelolaan sumber  daya  laut  di  wilayah  pesisir dengan  sistem  buka-tutup  untuk  meng- atur  pemanfaatan  sumberdaya  dalam periode  waktu  tertentu.  Sistem-sistem berbasis kearifan lokal ini, menurut Satria &  Mony  (2019)  menarik  diulas  kembali di  tengah  meningkatnya  kesadaran  ling- kungan  global  untuk  kembali  kepada praktik-praktik perikanan tradisional sebagai  basis  pengelolaan  sumber  daya perikanan  dan  habitat  ekologisnya.  Ke- sadaran  ini  beririsan  dengan  isu-isu  ling- kungan,  kemiskinan,  perubahan  iklim, dan  kurang  efektifnya  pendekatan  sain- tifik  dalam  memecahkan  masalah-masa- lah tersebut.
Lubuk larangan merupakan aktua- lisasi  perilaku  ekologis  masyarakat  ter- hadap  ekosistem  sungai.  Implementasi perilaku ekologis tersebut menurut Kurniasari et al (2013) dapat dilihat dari:
(a) kemampuan membagi wilayah pengelolaan  berdasarkan  kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial; (b) kemampuan  melakukan  pengambilan  ke- putusan  secara  kolektif  sehingga  ber- implikasi  pada  aspek  psikis  masyarakat untuk memiliki bersama dan mentaati se- tiap  keputusan  bersama;  (c)  kemampuan membangun  mekanisme  penegakan  hu-
kum  yang  efektif  meminimalisir  pelang- garan dan meredam konflik secara damai; dan  (d)  kemampuan  melakukan  sosia- lisasi  dengan  baik  sehingga  tidak  hanya masyarakat  setempat  yang  mengetahui peraturan  lubuk  larangan,  namun  masya- rakat di luar pun mengetahui, menghargai dan  ikut  mentaati  kesepakatan  lokal  ter- sebut.
Saat  ini,  berbagai  tantangan  telah mengancam  eksistensi  dan  keberlanjutan lubuk  larangan,  baik  internal  maupun eksternal.  Oleh  karena  itu,  diperlukan usaha  dan  aksi  bersama  untuk  mem- perkuat  dan  menjamin  keberlanjutan  lu- buk  larangan,  yang  pada  akhirnya  akan mampu  mewujudkan  kelestarian  eko- sistem sungai, khususnya keaneka- ragaman  hayati  ikan.  Sebelum  aksi  ber- sama  tersebut  dapat  terwujud,  maka diperlukan  suatu  kajian  yang  meng- gambarkan  kondisi  pengelolaan  lubuk larangan yang ada saat ini.
Secara umum, kajian ini bertujuan untuk  menguraikan  dan  menganalisis pengelolaan  lubuk  larangan  yang  berada di  Sungai  Kampar,  meliputi  uraian  ten- tang  kondisi  umum  lubuk  larangan  dan analisis  terhadap  pengelolaan  lubuk  la- rangan  yang  dilaksanakan  saat  ini. Perumusan  rencana  tindak  lanjut  untuk memperkuat pengelolaan lubuk larangan.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  telah  dilaksanakan  dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari  2020.  Lokasi  kajian  berada  di Provinsi  Riau,  yaitu  di  Kabupaten  Kam- par  serta  di  Provinsi  Sumatera  Barat, yaitu  di  Kabupaten  Pasaman  dan  Kabu- paten  Lima  Puluh  Kota,  sebagaimana disajikan pada peta di bawah ini.

## Gambar 1. Lokasi kajian pengelolaan lubuk larangan
Data  yang  dikumpulkan  meliputi data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  melalui  survei  dalam bentuk  observasi  lapangan  dan  wa- wancara  mendalam.  Observasi  lapangan dilakukan  untuk  melihat  secara  langsung dan  mencatat  kondisi  lubuk  larangan, pembagian  zona  lubuk,  dan  aktivitas masyarakat  di  sekitar  lubuk  larangan. Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan informan kunci untuk memperoleh informasi mengenai sejarah, aturan lubuk larangan,  pelaksanaan  penegakan  aturan serta pengawasannya.
Penentuan informan dilakukan se- cara purposive sampling (Tongco, 2007), dimana  informan  ditentukan  karena alasan khusus atas dasar kriteria tertentu, yaitu  dianggap  mampu  menjelaskan mengenai sejarah, aturan dan pelaksanaan lubuk larangan. Mereka adalah tokoh ma- syarakat seperti tetua adat yang di dalam- nya  adalah ninik  mamak , wali  nagari (kepala  desa)  dan  ketua  Kelompok Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS). Sementara  itu,  data  sekunder  diperoleh dari sumber kepustakaan terkait.
Gambar 2. Wawancara mengenai pengelolaan lubuk larangan
Metode  analisis  yang  digunakan adalah analisis deskriptif, meliputi proses editing  data,  kategorisasi,  dan  penafsiran data  (Elliott  &  Timulak,  2005).  Analisis pengelolaan  lubuk  larangan  dibagi  ke dalam  unit  analisis  yang  meliputi:  pe- rencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak- an hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik lubuk larangan yang kami  temui  sangat  beragam,  baik  dalam hal  biofisik  maupun  dalam  praktik pengelolaannya.  Untuk  lubuk  larangan yang berada di Kabupaten Pasaman, yaitu di  Kecamatan  Mapat  Tunggul  Selatan, tersebar  di  Jorong  Muaro  sebanyak  4 lubuk,  Jorong  Sungai  Lolo  sebanyak  2 lubuk, Jorong Pangian sebanyak 3 lubuk, Jorong  Rotan  Getah  sebanyak  3  lubuk, Jorong Pertemuan sebanyak 6 lubuk, dan Jorong Sopan sebanyak 4 lubuk.
Untuk  lubuk  larangan  yang  ber- ada  di  Kabupaten  Kampar,  yaitu  di  Ke- camatan  Koto  Kampar  Hulu,  tersebar  di Desa Bandur Picak sebanyak 2 lubuk dan Desa  Siberuang  sebanyak  1  lubuk.  Se- mentara  itu,  untuk  lubuk  larangan  yang berada  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota, yaitu di Kecamatan Bukik Barisan berada di Nagari Maek sebanyak 1 lubuk. Lubuk larangan di Kecamatan Kapur IX tersebar di Nagari Lubuak Alai sebanyak 2 lubuk, Nagari  Koto  Tuo  sebanyak  2  lubuk, Nagari  Koto  Bangun  sebanyak  2  lubuk, Nagari  Durian  Tinggi  sebanyak  1  lubuk, dan Nagari Sialang sebanyak 3 lubuk. Lubuk  larangan  yang  berada  di Kabupaten  Pasaman  memiliki  topografi yang  curam,  sungai  berarus  deras,  dan berbatu.  Pinggiran  sungai  didominasi oleh  hutan  campuran.  Kawasan  ini  me- rupakan  hulu  dari  sungai-sungai  yang bermuara ke waduk PLTA Koto Panjang. Sementara  itu,  topografi  yang  sedikit landai  ditemui  di  lubuk-lubuk  yang berada  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota dan  Kabupaten  Kampar.  Sungai  yang sedikit  melebar  dan  dalam  pada  bagian- bagian  tertentu.  Pinggiran  sungai  dido- minasi  oleh  perkebunan  gambir,  karet, dan sawit.
Sebagian lubuk larangan yang ada saat  ini,  merupakan  sebuah  tradisi  turun temurun  dari  nenek  moyang.  Sebagian lagi  merupakan  inisiatif  masyarakat  dari generasi  yang  ada  saat  ini,  bermula  dari adanya  suatu  kepentingan  bersama;  mi- salnya  pendanaan  untuk  pembangunan fasilitas  sosial,  santunan  untuk  anak yatim  dan  fakir  miskin,  dan  lain  se- bagainya.  Inisiatif  pembentukan  lubuk larangan  juga  dilatarbelakangi  oleh  fakta yang dirasakan oleh sejumlah masyarakat bahwa  kondisi  sungai  semakin  hari  se- makin memburuk.
Sebagian  besar  lubuk  larangan yang  berada  di  Provinsi  Sumatera  Barat telah mengenal sistem zonasi, yaitu pem- bagian lubuk larangan ke dalam beberapa
zona  sesuai  fungsinya, meliputi  zona  inti (sebagian  menyebut  dengan  istilah  zona konservasi),  zona  penyangga,  dan  zona pemanfaatan.  Zonasi  seperti  ini  belum kami  temukan  pada  lubuk  larangan  yang ada di Provinsi Riau.
Gambar 3. Zona inti lubuk larangan
Pelaksanaan panen lubuk larangan biasanya  diadakan  setelah  panen  hasil kebun  (gambir,  kakao,  karet,  dan  kelapa sawit),  menjelang  puasa,  atau  setelah lebaran  sesuai  hasil  kesepakatan  awal saat  musyawarah.  Waktu  panen  lubuk larangan cukup  bervariasi,  1  hari,  2  hari, 1  minggu,  bahkan  ada  yang  sampai  1 bulan lamanya. Sementara itu, masa tung- gu  lubuk  larangan  berkisar  antara  1  -  3 tahun.  Biasanya,  prosesi  pembukaan lubuk  larangan  diawali  dengan  pem- bacaan doa bersama-sama yang dipimpin oleh  tokoh  agama.  Sebagian  lubuk larangan  ada  yang  melanjutkan  prosesi ini  dengan  pembacaan  doa/mantra  dari dukun/pawang lubuk larangan.
Peralatan  yang  digunakan  untuk menangkap ikan sangat sederhana seperti pancing,  jaring,  bubu,  menembak  (se- bagian  diperbolehkan),  dan  lain  seba- gainya. Jenis ikan yang terdapat di lubuk larangan  adalah  jenis  asli  ikan  sungai (ikan  lokal)  yaitu  jenis  ikan  Kapiek ( Puntius  schwanefeldi ),  ikan  Salimang, ikan  Garing  ( Tor  tambroides ),  ikan  Si- bahan,  ikan  Baung,  ikan  Barau,  ikan  Be- lida, dan ikan Paweh.
(a)

## (b)
Gambar 4. Jenis ikan lubuk larangan: (a) ikan Kapiek ( Puntius schwanefeldi ) dan (b) ikan Garing ( Tor tambroides )
Masyarakat  diperbolehkan  me- nangkap  ikan  setelah  mendapatkan  tan- da/aba-aba  dari  tokoh  agama/dukun/ pawang  lubuk  larangan.  Sebagian  lubuk larangan  memperbolehkan  masyarakat untuk  membawa  hasil  panen  tersebut sebagai konsumsi pribadi, tetapi sebagian lubuk  larangan  mengumpulkan  hasil  pa- nen  untuk  kemudian  dilelang  dan  dijual kepada  masyarakat  setempat  maupun pendatang.  Hasil  penjualan  ikan  dalam sekali  panen  di  sebuah  lubuk  larangan berkisar Rp. 3.000.000 – Rp. 20.000.000. Distribusi  penerima  manfaat  hasil  panen diantaranya  kas  pemuda,  operasional POKMASWAS,  fasilitas  sosial,  dan  san- tunan sosial.
Berbagai  daya  upaya  telah  di- laksanakan  untuk  menjaga  kelestarian lubuk  larangan,  salah  satunya  melalui aturan  tertulis,  baik  dari  sisi  pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Pemerintah Provinsi  Riau  telah  mengeluarkan  Per- aturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  9 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Daerah Aliran  Sungai  yang  mengamanatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk ke- ikutsertaan  masyarakat  yang  berdiam  di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  lain-lain dengan  sejumlah  pengalaman  dan  kearif- annya  dalam  menjaga  dan  memper- tahankan  kelestarian  sumber  daya  alam pada  masing-masing  kawasan  daerah aliran  sungai.  Pengelolaan  DAS  menurut Pasal 3 dilakukan berdasarkan asas peng- akuan  terhadap  kearifan  lokal  yang dijabarkan  lebih  rinci  pada  Pasal  29 dengan bunyi “Pemanfaatan hutan, lahan, dan  air  pada  kawasan  budidaya  dalam DAS  harus  tetap  memperhatikan  keles- tarian  DAS,  dengan  ketentuan  meng- akomodasi  bentuk-bentuk  kearifan  lokal dalam pengelolaan hutan, lahan, dan air”.
Pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat  sudah  terlebih  dahulu  menge- luarkan Peraturan Daerah Provinsi Suma- tera  Barat  Nomor  4  Tahun  2012,  tentang Pengelolaan  dan  Perlindungan  Sumber Daya  Ikan  yang  menyatakan  bahwa Pemerintah  Daerah  mengakui  nilai-nilai kearifan  lokal  yang  dimiliki  masyarakat dalam  pengelolaan  sumber  daya  ikan  di perairan  umum  daratan  dalam  bentuk lubuk larangan atau ikan larangan. Lubuk larangan  atau  ikan  larangan  memberi dampak terhadap pelestarian sumber daya ikan,  perekonomian  masyarakat  dan lingkungan.  Selanjutnya,  peraturan  ini juga  menyatakan  bahwa  lubuk  larangan atau  ikan  larangan  sesuai  dengan  kriteria tertentu, dapat berfungsi sebagai kawasan konservasi  dengan  sistem  zonasi  dalam rangka  mempertahankan  keanekaragam- an  jenis  ikan  di  suatu  perairan  dan
menyelamatkan  spesies  lokal  agar  tidak punah.  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka pelestarian dan penambahan ketersediaan sumber  daya  ikan,  telah  melakukan res- tocking di perairan umum.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Suma- tera  Barat  Nomor  4  Tahun  2012  juga mengatur tentang peran serta masyarakat, dimana  masyarakat  dapat  berperan  serta dalam  membantu  pengawasan  dan  per- lindungan  sumber  daya  ikan  melalui  sis- tem  pengawasan  berbasis  masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok masya- rakat  pengawas.  Dalam  rangka  mening- katkan  dan  memberdayakan  peran  serta masyarakat  dalam  pengawasan  dan  per- lindungan  sumber  daya  ikan,  pemerintah daerah  mendorong  tumbuh  dan  berkem- bangnya kelompok masyarakat pengawas dan kelompok adat lubuk larangan.
Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh  Kota  telah  pula  mengeluarkan Peraturan  Bupati  Lima  Puluh  Kota
Nomor  40  Tahun  2017  tentang  Pengelo- laan Konservasi Sumber Daya Ikan yang menyatakan  bahwa  salah  satu  prinsip dalam  pengelolaan  konservasi  sumber daya  ikan  dilakukan  berdasarkan  pertim- bangan  kearifan  lokal.  Selanjutnya,  per- aturan  ini  menyatakan  bahwa  salah  satu dasar  penetapan  kawasan  konservasi perairan adalah faktor sosial dan budaya, meliputi  tingkat  dukungan  masyarakat, potensi  konflik  kepentingan,  potensi ancaman,  kearifan  lokal  serta  adat istiadat.
Selain peraturan daerah, beberapa nagari  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota telah  mengeluarkan  Peraturan  Wali  Na- gari  mengenai  pengelolaan  lubuk  larang- an,  seperti  Peraturan  Wali  Nagari  Koto Bangun  Nomor  002  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Lubuk Larangan  Sosa  Nagari  Koto  Bangun  Ke- camatan  Kapur  IX  Kabupaten  Lima Puluh  Kota.  Peraturan  ini  menjelaskan tentang  wilayah  pengelolaan,  zonasi,
fungsi  zonasi,  pemanenan,  pemanfaatan, dan sanksi-sanksi.
Jika  dilihat  dari  aspek  regulasi, maka    pola  pengelolaan  lubuk  larangan yang  ada  saat  ini  merupakan  perpaduan antara  regulasi  yang  dibuat  oleh  peme- rintah  daerah  dan  regulasi  yang  dibuat oleh  nagari.  Keduanya  saling  menguat- kan, pemerintah daerah dari sisi kepastian hukum  dan  anggaran,  sementara  nagari dari  sisi  teknis  pengelolaan  lubuk  la- rangan.
Kegiatan  pemeliharaan  lubuk  la- rangan  yang  telah  dilaksanakan  meliputi kegiatan  yang  di  inisiasi  oleh  dinas terkait maupun diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas  Perikanan  Kabupaten  Lima  Puluh Kota pada tahun 2018 meliputi:
a. Pembangunan/rehab shelter POK- MASWAS Sosa Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX
b. Bantuan  benih  dan  pakan  POK- MASWAS  Koto  Alam  Nagari  Koto Alam  Kecamatan  Pangkalan  Koto Baru
c. Bantuan  benih  dan  pakan  POK- MASWAS  Mudiak  Pasa  Nagari Manggilang  Kecamatan  Pangkalan Koto Baru
d. Bantuan  benih  dan  pakan  POK- MASWAS  Lubuk  Oguang  Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX
e. Bantuan  benih  dan  pakan  POK- MASWAS  Pantai  Lotna  Nagari  Sia- lang Kecamatan Kapur IX Sementara  itu,  kegiatan  yang  di- laksanakan  oleh  Dinas  Perikanan  Kabu- paten  Lima  Puluh  Kota  pada  tahun  2019 meliputi:
a. Bantuan  benih  POKMASWAS  Lu- buak  Ngarai  Nagari  Sarilamak  Keca- matan Harau
b. Bantuan  benih  POKMASWAS  Lu- buak  Batang  Dingin  Nagari  Maek Kecamatan Bukik Barisan
c. Bantuan benih POKMASWAS Lurah Sago Nagari Taram Kecamatan Harau
d. Bantuan  benih  POKMASWAS  Lu- buak  Limpato  Nagari  Tarantang  Ke- camatan Harau
Kegiatan  pemeliharaan  yang  di- inisiasi  oleh  masyarakat  secara  swa-daya biasanya  dilaksanakan  setelah  panen  lu- buk  larangan,  meliputi  pembersihan sungai  dan  penyebaran  bibit  ikan.  Biaya kegiatan  ini  berasal  dari  hasil  penjualan ikan lubuk larangan. Selain pemeliharaan dari  segi  fisik  lubuk  larangan,  peme- liharaan  “non-fisik”  juga  dilaksanakan melalui  berbagai  pantang  larang  serta sanksi  adat.  Hal  ini  mengakibatkan  ma- syarakat  tetap  memelihara  dan  menjaga keberadaan lubuk larangan.
Lubuk  larangan  diawasi  oleh suatu  kelompok  yang  dibentuk  melalui musyawarah  desa/nagari  dan  disahkan oleh  Dinas  Perikanan,  yaitu  kelompok masyarakat  pengawas  (POKMASWAS) lubuk  larangan.  Secara  umum,  POK- MASWAS  bertugas  mengkoordinasikan berbagai  aktivitas  yang  berkaitan  dengan pengawasan  lubuk  larangan,  mulai  dari saat  penutupan  lubuk,  mengawasi  pen- curian  ikan  dan  pelanggaran  aturan,  me- lakukan  penyebaran  benih  ikan,  meng- koordinasikan  pembuatan  aturan  lubuk, menegakkan  aturan  lubuk,  menyiapkan panen  lubuk  larangan,  membukukan  ha- sil  dan  menyalurkannya  untuk  tujuan yang  telah  ditetapkan,  dan  lain  seba- gainya.  Anggota  POKMASWAS  terdiri dari setiap unsur masyarakat yaitu perwa- kilan  dari  desa/nagari,  para  ninik  mamak dari setiap suku, Bundo Kanduang, tokoh agama  dan  tokoh  pemuda.  Jumlah  dan sebaran  POKMASWAS  di  lokasi  kajian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel  1.  Jumlah  dan  sebaran  lokasi  lubuk larangan dan POKMASWAS di lokasi kajian
No. Nama Kelompok Nagari Kecamatan 1 Koto Alam Koto Alam Pangkalan Koto Baru 2 Manggilang Jaya Sakato Manggilang   Pangkalan Koto Baru 3 Nago Sakti Pangkalan Pangkalan Koto Baru
No. Nama Kelompok Nagari Kecamatan 4 Batang Kapur Lubuak Alai Kapur IX 5 Muaro Siknambun Lubuak Alai Kapur IX 6 Koto Tuo Koto Tuo Kapur IX 7 Sosa Koto Bangun Kapur IX 8 Mesjid Mukhlisin Koto Bangun Kapur IX 9 Labu Ompong Durian Tinggi Kapur IX 10 Anak Nagari Sialang Sialang Kapur IX 11 Lubuk Ogung Sialang Kapur IX 12 Pantai Lotna Sialang Kapur IX 13 Batang Salo Sialang Kapur IX 14 Batu Tungku Sakti Galugua Kapur IX 15 Mongan Persada Galugua Kapur IX 16 Kampar Saiyo Galugua Kapur IX 17 Lubuak Sarampun Koto Maek Bukik Barisan 18 Batang Dingin Maek Bukik Barisan 19 Sungai Batang Durian Maek Bukik Barisan 20 Sungai Batang Sugak Maek Bukik Barisan 21 Baruah Pondam Maek Bukik Barisan 22 Lubuk Kilangan Maek Bukik Barisan 23 Pulau Belibis Taram Harau 24 Balai Cubadak Taram Harau 25 Parak Baru Taram Harau 26 Lurah Sago Taram Harau 27 Kapalo Banda Taram Harau 28 Batang Piobang Bukik Limbuku Harau 29 Sarasah Tango Sarilamak Harau 30 Lubuak Ngarai Sarilamak Harau 31 Lubuak Limpato Tarantang Harau 32 Maju Bersama Tarantang Harau 33 Lembah Harau Harau
No. Nama Kelompok Nagari Kecamatan Harau 34 Malanca Harau Harau 35 Lubuk Sungai Sirah Harau Harau 36 Timur Waduk PLTA Merangin Kuok 37 Sei. Setingkai Balung XIII Koto Kampar
Lubuk  larangan  dikelola  dengan mengacu pada seperangkat pranata (nilai- nilai  bersama,  norma  dan  sanksi,  serta aturan-aturan  tertentu)  yang  ditetapkan bersama  melalui  musyawarah  desa/ nagari. Acuan normatif berupa nilai, nor- ma  dan  sanksi-sanksi  biasanya  dirujuk dari  khasanah  budaya  dan  agama, sedangkan  aturan  lubuk  yang  menyang- kut  teknis  dikreasikan  sendiri  oleh  setiap masyarakat  desa/nagari  sesuai  dengan kebutuhannya  atau  melalui  imitasi  dan penyesuaian  dari  aturan  yang  berlaku  di desa/nagari  lain.  Meskipun  keputusan untuk membuat aturan lubuk dilakukan di tingkat  desa/nagari,  tetapi  semua  aturan berlaku  kepada  siapa  pun  yang  ber- interaksi  dengan  lubuk  larangan.  Aturan lubuk  yang  ada,  baik  lisan  maupun tertulis,  biasanya  terkait  dengan  tindak pencurian, tata tertib pelaksanaan festival pembukaan  lubuk  larangan,  dan  aturan pembagian serta pemanfaatan hasil panen lubuk larangan.
Proses  penegakan  aturan  lubuk dalam  keseluruhan  tahap  pengelolaan lubuk larangan akan melibatkan berbagai unsur  atau  komponen  dalam  masyarakat, baik  POKMASWAS,  aparatur  desa/ nagari,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  aga- ma,  aparat  pemerintah  kecamatan  (jika diperlukan), dan berada di bawah kontrol semua  masyarakat  desa/nagari.  Sanksi terhadap  pelanggaran  aturan  main  bisa berupa  kewajiban  membayar  denda, sanksi sosial, dan sanksi hukum (negara).
Apabila  terjadi  pelanggaran  ter- hadap  pantangan  lubuk  larangan,  maka
dilakukan pengadilan ninik mamak
(pengadilan  adat)  untuk  menentukan bersalah  atau  tidaknya  dan  jenis  sangsi atau  denda  yang  diberikan.  Jenis  sanksi dikenakan secara bertingkat sesuai dengan  tingkat  kesalahan,  sesuai  dengan yang  tercantum  dalam  aturan  tertulis tentang  sanksi/denda.  Sebagai  contoh, aturan umum sangsi dan denda ada dalam aturan yaitu:
1. Denda  berupa  ayam  1  ekor,  dan  kain 1 kabung (4 hasta);
2. Denda  Kambing  1  ekor,  dan  kain  4 kayu
3. Denda  sejumlah  yang  diambil  atau digunakan  ditambah  10  sak  semen; dan
4. Pelanggar  diasingkan  atau  diusir  dari kampung.
Lubuk  larangan  adalah  salah  satu bentuk kecerdasan ekologis yang dimiliki oleh  masyarakat  yang  mengatur  relasi antara  manusia  dan  sungai  secara harmonis  (Rosnita  et  al,  2018;  Sari  et  al, 2016; Sari et al, 2016; Susilowati, 2001). Lubuk larangan merupakan pilihan terbaik  di  dalam  mengelola  sumber  daya perairan  di  tengah  situasi  yang  semakin kompleks  seperti  saat  ini.  Privatisasi  dan penguatan  kontrol  pemerintah  belum berhasil, maka aturan-aturan yang dikembangkan  pada  tingkat  komunitas lokal menjadi pilihan.
Kami menemukan perbedaan yang  sangat  signifikan  antara  lubuk  la- rangan  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera Barat  dan  Riau,  dimana  lubuk  larangan lebih banyak ditemui di Provinsi Sumatera  Barat.  Hal  ini  kemungkinan besar  dipengaruhi  oleh  kondisi  geografis (dimana  Riau  merupakan  hilir  dari sungai-sungai  di  Sumatera  Barat)  serta ketergantungan  masyarakat  yang  tinggi terhadap  sumber  daya  sungai  (khususnya ikan).  Sehingga  keberadaan  lubuk  la- rangan  justru  mengancam  keberlang- sungan  hidup  masyarakat  di  sebagian wilayah  Provinsi  Riau.  Kemungkinan
lainnya  dikarenakan  budaya  perairan yang  semakin  terkikis  di  sebagian  wila- yah Provinsi Riau.
Tantangan lainnya, misalnya mengenai wewenang dinas dalam pengelolaan  lubuk  larangan.  Saat  ini, lubuk  larangan  yang  terletak  di  Ka- bupaten  Lima  Puluh  Kota  umumnya dikelola oleh POKMASWAS. Sedangkan peran  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  hanya  sebatas  pembinaan. Hal  ini  dikarenakan  penjelasan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  masih abu-abu  terhadap  pengawasan  lubuk  la- rangan  antara  provinsi  atau  kabupaten. Oleh  sebab  itu,  Dinas  Perikanan  kabu- paten tidak terlalu ikut campur dalam hal pengawasan.  Ini  merupakan  suatu  prob- lematik  dalam  sistem  administrasi  peme- rintahan yang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi Kabupaten Lima Puluh termasuk kategori  baik  dalam  hal  pengelolaan lubuk  larangan  sebagai  upaya  konservasi perairan  di  Indonesia.  Jika  masalah  abu- abu  ini  dibiarkan,  bisa  saja  di  kemudian hari  pengelolaan  lubuk  larangan  akan memburuk.  Oleh  karena  itu,  kepastian wewenang  terhadap  pengelolaan  lubuk larangan mutlak diperlukan.

## PENUTUP
Lubuk  larangan  yang  berada  di Kabupaten  Pasaman  memiliki  topografi yang  curam,  sungai  arus  deras,  dan  ber- batu.  Pinggiran  sungai  didominasi  oleh hutan campuran. Sementara itu, topografi yang  sedikit  landai  ditemui  di  lubuk- lubuk  yang  berada  di  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  dan  Kabupaten  Kampar. Sungai  yang  sedikit  melebar  dan  dalam pada  bagian-bagian  tertentu.  Pinggiran sungai didominasi oleh perkebunan gam- bir, karet, dan sawit.
Riwayat  terbentuknya  lubuk  la- rangan pada umumnya bermula dari ada- nya suatu kebutuhan di dalam masyarakat untuk  mengatasi  persoalan  bersama  yang mereka  hadapi,  khususnya  persoalan-
persoalan yang dimaknai sebagai domain publik.  Sebagian  besar  lubuk  larangan yang  berada  di  Sumatera  Barat  telah mengenal sistem zonasi, yaitu pembagian lubuk  larangan  ke  dalam  beberapa  zona sesuai  fungsinya,  meliputi  zona  inti (sebagian  menyebut  dengan  istilah  zona konservasi),  zona  penyangga,  dan  zona pemanfaatan.
Peralatan  yang  digunakan  untuk menangkap ikan sangat sederhana seperti pancing,  jaring,  bubu,  menembak  (seba- gian diperbolehkan), dan lain sebagainya. Hasil  panen  lubuk  larangan  kemudian bisa  dijual  kembali  kepada  masyarakat tempatan  maupun  pendatang.  Hasil penjualan  ini  berkisar  Rp.  3.000.000  – Rp.  20.000.000.  Kegiatan  pemeliharaan lubuk  larangan  yang  telah  dilaksanakan meliputi  kegiatan  yang  diinisiasi  oleh dinas  terkait  maupun  diinisiasi  oleh masyarakat  sendiri.  Lubuk  larangan diawasi  oleh  suatu  kelompok  yang dibentuk  melalui  musyawarah  desa/- nagari, yaitu kelompok masyarakat pengawas  (POKMASWAS)  lubuk  la- rangan.
Lubuk  larangan  dikelola  dengan mengacu pada seperangkat pranata (nilai- nilai  bersama,  norma  dan  sanksi,  serta aturan-aturan  tertentu)  yang  ditetapkan bersama  melalui  musyawarah  desa/na- gari.  Aturan  lubuk  yang  ada,  baik  lisan maupun  tertulis,  biasanya  terkait  dengan tindak  pencurian,  tata  tertib  pelaksanaan festival  pembukaan  lubuk  larangan,  dan aturan pembagian serta pemanfaatan hasil panen lubuk larangan.
Berdasarkan  hasil  kajian  yang telah  dilaksanakan,  maka  kami  mene- mukan  beberapa  hal  yang  harus  dilaksa- nakan untuk penguatan lubuk larangan di Sungai Kampar yaitu:
a. Komunikasi  dan  koordinasi  antar  pe- mangku kepentingan dan antar daerah harus semakin giat dilaksanakan;
b. Proses  panen  lubuk  larangan  sebaik- nya  melakukan  pembatasan  terhadap
jenis  ikan  yang  dianggap  langka  dan ikan  betina  yang  potensial  sebagai induk.
c. Kegiatan  -  kegiatan  yang  berpotensi menganggu kelestarian ekosistem sungai  semakin  marak,  seperti  per- tambangan  batu  pasir  serta  perke- bunan.  Sebaiknya,  diperlukan  suatu formula kebijakan dan praktik terbaik untuk mengurangi hal tersebut.
Ucapan  Terima  Kasih :  Ucapan  terima kasih  terutama  ditujukan  kepada  WWF Indonesia  yang  telah  memungkinkan kajian  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik. Ucapan  terima  kasih  juga  kami  sampai- kan kepada pihak-pihak yang telah mem- bantu pelaksanaan kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Elliott,  R.,  &  Timulak,  L.  (2005).  Des- criptive and interpretive approa-ches to qualitative research. A Hand-book of  Research  Methods  for  Clinical and  Health  Psychology .  https://doi. org/10.1093/med:psych/9780198527 565.001.0001 Fithra,  R.  Y.,  &  Siregar,  Y.  I.  (2010).
Keanekaragaman  Ikan  Sungai  Kam- par:  Inventarisasi  dari  Sungai  Kam- par  Kanan. Program  Studi  Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau . Hamirul,  &  Sunaryo,  J.  (2018).  Lubuk Larangan  Sebagai  Sebuah  Nilai (Suatu  Studi  tentang  Nilai  Gotong Royong  ).  In Prosiding  Seminar Nasional  Pendidikan  dan  Kewarga- negaraan IV (pp. 40–43). Ponorogo:
Universitas  Muhammadiyah  Pono- rogo.
Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C.
(2015).  Lubuk  Larangan:  Bentuk Perilaku Ekologis Masyarakat Lokal Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Perikanan  Perairan  Umum  Daratan (Tipologi  Sungai). Jurnal  Sosial Ekonomi  Kelautan  Dan  Perikanan ,
8 (2), 241.
https://doi.org/10.15578/jsekp.v8i2. 5676 Oktaviani,  D.,  Prianto,  E.,  &  Puspasari, R.  (2016).  Penguatan  Kearifan  Lo- kal  Sebagai  Landasan  Pengelolaan Perikanan  Perairan  Umum  Daratan di  Sumatera. Jurnal  Kebijakan  Per- ikanan  Indonesia .  https://doi.org/ 10.15578/jkpi.8.1.2016.1-12 Rindarjono,  M.  G.,  Ajar,  S.  B.,  & Purwanto,  W.  (2018).  Local  Wis- dom  in  Environmental  Conser- vation.  In IOP  Conference  Series:
Earth  and  Environmental  Science . https://doi.org/10.1088/1755- 1315/145/1/012100
Rosnita,  N.,  Fauzi,  M.,  &  Adriman. (2018).  Rosnita,  N.,  Fauzi,  M.,  & Adriman.  (2018).  Analisis  Kela- yakan  Lubuk  Larangan  Jorong  Lan- dai  di  Nagari  Harau  Sebagai  Kawa- san  Ekowisata  Berbasis  Kearifan Lokal. Berkala  Perikanan  Terubuk , 47 (2), 151–157.
Sari, D., Junaidi Zakaria, I., & Novarino, W.  (2016).  Pengelolaan  Lubuk  La- rangan  sebagai  Upaya  Konservasi Perairan  di  Desa  Rantau  Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. Dinamika Lingkungan  Indonesia , 3 (1),  9. https://doi.org/10.31258/dli.3.1.p.9- 15
Sari,  D.,  Zakaria,  I.  J.,  &  Novarino,  W. (2016).  Struktur  Komunitas  Ikan Pada  Lubuk  Larangan  di  Desa  Ran- tau  Pandan  Kabupaten  Bungo, Jambi. Metamorfosa:  Journal  of Biological  Sciences;  Vol  3  No  2 (2016)DO  - 10.24843/Metamorfosa. 2016.V03.I02.P04 .  Retrieved  from https://ojs.unud.ac.id/index.php/met amorfosa/article/view/23666
Satria, A., & Mony, A. (2019). Dinamika Praktek  Sasi  Laut  di  tengah  Trans- formasi  Ekonomi  dan  Politik Lokal. Jurnal  Sosiologi  Pedesaan, 7(2),
143–152.
https://doi.org/https://doi.org/10.225 00/sodality.v7i2 Simanjuntak,  C.  P.  H.,  Rahardjo,  M.  F., &  Sukimin,  S.  (2006).  Iktiofauna Rawa Banjiran Sungai Kampar Kiri. Jurnal Iktiologi Indonesia .
Susilowati,  I.  (2001).  An  Application  of Fisheries Co-Management Approach of Ikan Larangan in West Sumatra , Indonesia :  the  Features  and  Attri- butes. Journal  of  Coastal  Develop- ment , 4 (3), 107–117. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.ph
p/coastdev/article/view/5184
Tantoro,  S.,  &  Yesi.  (2018).  The  Func- tions  of  Lubuk  Larangan  for  the Community  of  Tanjung  Belit  Vil- lage.  In Conference  Proceedings CelSciTech-UMRI 2018 (Vol. 3, pp.
1–8).  Pekanbaru:  Universitas  Mu- hammadiyah Riau.
Tongco,  M.  D.  C.  (2007).  Purposive sampling  as  a  tool  for  informant selection.  Ethnobotany  research  and applications. Ethnobotany  Research and  Applications .  https://doi.org/10. 17348/era.5.0.147-158 Wulandari, S., Suwondo, & Haryanto, R.
(2018).  Nilai  Ekologi,  Sosial  dan Ekonomi  Masyarakat.  In Seminar Nasional  Pelestarian  Lingkungan (SENPLING) (pp.  194–199).  Pekan- baru: Universitas Riau.
Yuliaty,  C.,  &  Priyatna,  F.  N.  (2015).
Lubuk  Larangan:  Dinamika  Peng- etahuan  Lokal  Masyarakat  Dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Per- ikanan  Perairan  Sungai  di  Kabu- paten  Lima  Puluh  Kota. Jurnal  So- sial  Ekonomi  Kelautan  Dan  Per- ikanan .https://doi.org/10.15578/jsek p. v9i1.1189