## MASYARAKAT MUSLIM DAN PENDIDIKAN
TINGGI DI INDONESIA

## (Tantangan Dalam Merintis Paradigma Baru)

## Saiful Akhyar Lubis

## Abtsrak
Indonesia dengan dasar  negara pancasila berpenduduk mayoritas muslim, tak  urung  dihadapkan  kepada  masalah  pendidikan  tinggi,  terutama  dalam kaitannya  dengan  pembangunan.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  muslim  Indonesia menyadari  betapa  seyogyanya  reformasi  tidak  seharusnya  lagi  hanya  dilakukan secara ad  hoc dan  parsial,    tetapi  harus  bersifat  komprehensif,  baik  pada  tataran konsep  maupun  penyelenggaraannya;  bukan  lagi ad  hoc dan incremental seperti pada masa silam. Yang terpenting perlu dikembangkan kebijaksanaan makro dan mikro yang menekankan penyiapan anak bangsa dengan seperangkat kemampuan, kecakapan  dan  motivasi  dalam  aktualisasi  dan  institusionalisasi  masyarakat madani  Indonesia.  Karakteristiknya,  masyarakat  belajar  yang  tumbuh  dari masyarakat,  oleh  masyarakat  dan  untuk  masyarakat  yang  menempatkan pendidikan sebagai proses sepanjang hayat (min al-mahdi ila al-lahd atau long life education) dan  menjadikan nation  and  character  building inti  dan  salah  satu tujuan pokoknya.
Kata Kunci : masyarakat muslim, pendidikan tinggi, paradigma baru

## Pendahuluan
Pendidikan  akan  senantiasa  dilihat  dalam  kaitannya  dengan  masyarakat dan negara, dengan pengertian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai upaya atau bantuan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik agar  menjadi  nyata,  melainkan  ditinjau  pula  tentang  kaitannya  antara  individu dengan masyarakat dan negara.

## Pendidikan Dalam Masyarakat Muslim Indonesia
Sikap  Islam  mengenai  pentingnya  pendidikan  dalam  kehidupan  manusia sangat  jelas.  Islam  mengakui  bahwa  belajar  dan  menuntut  ilmu  adalah  hak  asasi setiap manusia. Demokrasi  pendidikan  yang ditumbuhkan oleh  Islam merupakan
179 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 2,  2014: 178-192
revolusi  terbesar  dalam  sejarah  umat  manusia.  Eksperimen,  teori,  observasi, deduksi,  dan  sistemasi  sebagai  unsur-unsur  dalam  metode  ilmiah  didorong  amat kuat oleh al-Qur-'an. (lihat al-Baqarah : 164).
Masyarakat  Islam  dan  masyarakat  Barat  tidak  berbeda  pandangan  dalam memahami  pendidikan  sebagai  pengalihan  pengalaman  dari  suatu  generasi  ke generasi  berikutnya. 1 Pada  dasarnya  pengalihan  pengalaman  tersebut  bagi seorang muslim dapat  dibagi  menjadi dua kategori. Pertama, pengalaman dalam bentuk  ilmu,  pengetahuan  teknis  atau  teknologi,  dan  keterampilan-keterampilan yang  sifatnya  senantiasa  berubah  dari  abad  ke  abad. Kedua, pengalaman  yang didasarkan pada nilai etik permanen yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah yang  mengandung  kebenaran  abadi  dan  tidak  berubah.  Justru  itu,  dipandang bahwa  iman  dan  pengetahuan  tidak  dapat  dipisahkan.  Iman  tanpa  pengetahuan tidak  bisa  membawa  manusia  kepada  kehidupan  yang  cerah,  sedangkan pengetahuan tanpa iman akan menjerumuskan manusia ke suatu kebodohan baru. Dalam  persepsi  muslim,  agama  dan  pengetahuan  atau  sain  harus  saling melengkapi.
Namun,  hampir  di  semua  negeri  muslim  (termasuk  Indonesia)  terlihat adanya  dua  sistem  pendidikan,  yakni  sistem  pendidikan  agama  dan  sistem pendidikan  sekular.  Untuk  pendidikan  agama,  yang  menjadi  bentengnya  adalah pesantren.  Pesantren  selalu  diasosiasikan  dengan  organisasi  Nahdatul  Ulama, yang  didirikan  oleh  ulama  Jawa  Timur  pada  tahun  1926. 2 Pada  sisi  lain, Muhammadiyah  yang  didirikan  pada  tahun  1912, 3 memusatkan  kegiatan pendidikannya  pada  sekolah-sekolah  sekular,  dari  tingkat  taman  kanak-kanak sampai  perguruan  tinggi  Pemberian  porsi  pelajaran  agama  yang  lebih  besar membedakannya  dengan  sekolah-sekolah  pemerintah,  Muhammadiyah  berupaya menanggulangi  kelemahan-kelemahan  yang  terdapat  dalam  sistem  pesantren dengan  meniru  sebagian  besar  kandungan  sistem  pendidikan  Eropa.
Muhammadiyah  ingin  menghasilkan  apa  yang  disebut  "intelektual  kyai"  atau "kyai intelektual".
Organisasi-organisasi  lain  yang  juga  berkecimpung  dalam  kegiatan pendidikan  adalah:  al-Jam'iyatul  Washliyah,  Persatuan  Umat  Islam  (PUI), Persatuan  Islam  (Persis),  Darul  Dakwah  wal  Irsyad  (DDI),  al-  Islam,  Matla'ul Anwar, al-Rabitah dan Iain-lain, tetapi jumlah sekolah mereka jauh lebih kecil.
Khususnya  lembaga  pendidikan  al-Jam'iyatul  Washliyah,  telah  mulai berdiri  sejak  tahun  1918,  -  (sebelum  resmi  menjadi  organisasi  al-Jam’iyatul Washliyah  pada  tahun  1930)  –  ketika  itu  didirikan  Maktab  Islamiyah  Tapanuli (MIT),  dikenal  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  formal  pertama  di  Medan. Kegiatan pendidikannya mencoba menggabungkan sistem tradisional dan modern. Dari  segi  isi,  apa  yang  diajarkan  di  MIT  tidak  jauh  berbeda  dari  pesantren- pesantren  tradisional,  tetapi  pengajaran  sudah  dilakukan  secara  klasikal  dengan menggunakan media-media moderen seperti bangku, papan tulis dan sebagainya. Pendidikan  di  maktab  ini  sudah  di  bagi  ke  dalam  tiga  tingkatan:  persiapan (tajhîzî), awal (ibtidâ’î), dan menengah (tsanawî). Lembaga pendidikan Islam ini berkembang  cukup  baik,  dan  pada  tahun  1930-an  MIT  telah  mempunyai  sekitar 1.000 orang siswa dari berbagai daerah sekitar Medan. 4
Di  luar  itu,  tidak  sedikit  umat  muslim  yang  berkiprah  di  berbagai perguruan  tinggi,  baik  negeri  maupun  swasta.  Justru  itu,  persepsi  masyarakat muslim Indonesia terbagi pada tiga orientasi, yakni:
a. Yang  yakin  bahwa  sistem  pendidikan  pesantren  paling  ideal  dan  jalan yang paling tepat untuk memperoleh keridaan Allah.
b. Yang  lebih  menyukai  sekolah  Muhammadiyah,  karena  mencakup pelajaran sekolah negeri dan pelajaran agama.
c. Yang  lebih  memilih  sekolah  negeri,  karena  biayanya  murah,  kualitasnya lebih  baik  dan  lebih  memberikan  harapan  bagi  alumnusnya  untuk memperoleh pekerjaan secara lebih mudah.
181 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 2,  2014: 178-192

## Kondisi Pendidikan Tinggi Pasca Kemerdekaan
Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia, antara Iain :
Pertama, pesatnya  pertumbuhan  perguruan  tinggi  yang  ada  (baik  negeri maupun swasta). Menurut catatan LIPI, pada tahun 1950 jumlah mahasiswa hanya sekitar  1.000  orang. 5 Pada  tahun  1978/1979  meningkat  menjadi  385.000  orang, dan  pada  tahun  1983/1984  jumlah  total  mahasiswa  di  universitas  negeri  dan swasta  sebesar  805.000  orang. 6 Tentu  pada  tahun-tahun  terakhir  ini  telah  pula meningkat  beberapa  kali  lipat.  Meningkatnya  jumlah  tersebut  adalah  refleksi ledakan  penduduk  sejak  tahun  1950-an,  dan  sulitnya  lulusan  sekolah  menengah memperoleh  pekerjaan.  Pada  gilirannya  menciptakan  masalah  yang  sulit  diatasi terutama kaitannya dengan kualitas outputnya.
Kedua, rendahnya  produktivitas.  Dari  separuh  lulusan  sekolah  menengah yang  dapat  berstudi  di  perguruan  tinggi,  hanya  sekitar  20%  yang  berhasil  lulus. Meskipun  data  tentang  dropout  sukar  diperoleh,  tetapi  dapat  diasumsikan  bahwa tingkat  drop-out  sangat  tinggi.  Menurut  sumber  terpercaya,  dari  250.000 mahasiswa  di  perguruan  tinggi  negeri,  diduga  hanya  40.000  orang  yang  berhasil lulus, 7 di  antara  mereka  yang  mengikuti  suatu  program  studi  hanya  seperlima yang  mencapai  sarjana,  jadi  tiap  10  mahasiswa  ada  8  orang  yang  drop-out. 8
Penyebab  drop-out  pada  umumnya  adalah  besarnya  biaya  pendidikan,  hanya golongan  menengah  ke  atas  yang  dapat  menikmatinya,  bagi  masyarakat  yang hidup  di  bawah  garis  kemiskinan,  tentunya  tak  mungkin  terjamah.  Hal  ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran berpendidikan, dan berbahaya jika mereka mengalami proses radikalisasi akibat kekecewaan,
Ketiga , berkaitan  dengan  kualitas  dosen  dan  mahasiswa.  Hal  ini menyangkut  masalah  kemampuan  berbahasa  asing  (terutama  Inggeris  dan  Arab) yang  masih  rendah,  efektivitas  metode  pengajaran  dosen  yang  belum  tercapai dengan baik, dan kebiasaan membaca yang belum
menjadi  sikap  pribadi  mahasiswa,  sehingga  pemikiran  inisiatif  dan  kreatif mahasiswa tidak terangsang, dan sang dosen dianggap "selalu benar".
Pada  sisi  lain,  kondisi  perguruan  tinggi  swasta  kelihatan  lebih  buruk dibanding perguruan tinggi negeri. Masalah yang mereka hadapi terutama adalah masalah  keuangan,  Mereka  harus  berdiri  di  atas  kaki  sendiri,  justru  itu  sumber keuangan  mereka  yang  terbesar  adalah  dari  mahasiswa,  bahkan  ada  yang sepenuhnya  mengandalkan  mahasiswa.  sebagai  satu-satunya  sumber  keuangan. Hal  ini  menyebabkan  mahasiswa  yang  drop-out  dari  perguruan  tinggi  swasta merasakan  trauma  yang  lebih  parah  dibanding  mereka  yang  drop-out  dari perguruan  tinggi  negeri,  karena  besarnya  biaya  yang  telah  mereka  keluarkan.  Di samping  itu,  pengawasan  KOPERTIS/KOPERTAIS  yang  kelewat  ketat  sampai hal-hal yang kecil menyebabkan mereka kehilangan kemandiriannya dan terpaksa menyesuaikan diri dengan kriteria  yang telah ditetapkan dengan mentaati  syarat- syarat  formal  dan  tertulis,  tanpa  memberikan  perhatian  yang  memadai  terhadap masalah kualitas.
Masalah  penting  lainnya  adalah  sikap  apatis  mahasiswa,  sebagai  dampak dibubarkannya Dewan Mahasiswa pada tahun 1978 dan diserukannya mahasiswa "kembali  ke  kampus”.  Peraturan  ini  mengakibatkan  mahasiswa  menjadi  lumpuh secara politik, dan bersikap apatis serta acuh tak acuh terhadap problem-problem masyarakat. Di samping itu, pengarahan dan kontrol politik pemerintah yang ketat mengakibatkan perguruan tinggi tidak lagi memiliki kebebasan untuk berkembang secara independen dari kepentingan pragmatis serta kepentingan politik sesaat.
Khusus  masalah  pendidikan  tinggi  Islam  (meminjam  istilah  Husain  dan Ashraf,  1979),  pada  umumnya  pendidikan  Islam  terjepit  dalam  konflik  antara tradisi dan modernrtas. Dalam hal ini, terlihat adanya dua sistem pendidikan yang dominan  :  (a)  pendidikan  tradisional  yang  membatasi  diri  pada  ilmu-ilmu  klasik Islam,  tanpa  minat  serius  megadopsi/mengembangkan  metode  baru  untuk memperoleh  ilmu  pengetahuan.  Dampaknya,  sistem  ini  tidak  memiliki  alat memadai  utuk  menjawab  tantangan  modernitas,  baik  secara  substansi  maupun
metodologi; (b) sistem pendidikan yang pada dasarnya dipinjam dari Barat, pada puncaknya  lahir  perguruan  tinggi  yang  secara  total  atau  sebagiannya  sekular. Dampaknya,  alumninya  cenderung  terserabut  dari  warisan  keagamaan  dan intelektual Islam.
Dikotomi  kedua  sistem  pendidikan  dimaksud  memperbesar  dikotomi keilmuan  antara  "ilmu-ilmu  agama"  dengan  "ilmu-ilmu  umum".  Pada  gilirannya ada  upaya  untuk  membangun  "sistem  ketiga",  bertujuan  untuk  "mereintegrasi" keduanya.  Setidaknya  telah  berkembang  tiga  model. Model  pertama, kedua sistem  dan  substansi  keilmuan  ditempatkan  di  bawah  satu  atap.  "Ilmu-ilmu umum" dilembagakan pada fakuJtas-fakultas umum dan "ilmu-ilmu agama" pada satu  fakultas  agama  (contoh  :  UII  Yogyakarta,  UNISBA  Bandung).  Ternyata masih  juga  terjadi  dikotomi  antar  fakultas,  bahkan  ada  kecenderungan  fakultas agama  menjadi  marjinal  yang  diminati  oleh  mahasiswa  dalam  jumlah  minim. Model  kedua , dilandasi  konsep  gagasan  tentang  “Islamisasi  ilmu  pengetahuan” (Ismail  al-Faruqi  dan  Naquib  Alatas),  bahwa  ilmu-ilmu  agama  dan  ilmu-ilmu umum  bersatu    dalam  satu  ranah  ( integrated  domain ).  Model  ini  menawarkan kelembagaan keilmuan menjadi : fakultas ilmu-ilmu wahyu ( faculties of revealed knowledge )  dan  fakultas  ilmu-ilmu  non-wahyu  ( faculties  of  non-revealed knowledge ).  Ternyata  gagasan  ini  masih  mengandung  sejumlah  masalah  dan pertanyaan  antara  lain:  menyangkut  epistimologi  ilmu  sebagai  satu  kesatuan, batas-batas  “islamisasi  ilmu”  tersebut,  bidang-bidang  ilmu  yang  akan “diislamisasikan”. Model ketiga, menempatkan "ilmu-ilmu agama” menjadi titik tolak  yang  merupakan  inti  seluruh  wacana  serta  proses  keilmuan  dan  akademis, "ilmu-ilmu  umum"  menjadi  suplemen  dan  pelengkap  yang  terintegrasi sepenuhnya dalam kurikulum dan menjadi ilmu bantu utuk memahami/menjelaskan  kerangka  normatif  agama  (contoh:  IAIN  dan  STAIN). Ternyata IAIN dan STAIN dipandang dan diperlakukan sebagai perguruan tinggi "murni  agama",  dan  alumninya  dikategorikan  sebagai  "sarjana  agama"  padahal
mereka  memiliki  keterampilan  profesional  bukan  pada  bidang  agama  saja,  tetapi juga bidang umum (seperti Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan Iain-lain).

## Pengembangan Pendidikan Tinggi di Era Pembangunan Nasional
Pengembangan  pendidikan  tinggi  dalam  era  pembangunan  nasional beranjak  dari  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pendidikan  tinggi  itu  sendiri. yakni:
a. Ledakan  jumlah  mahasiswa  yang  menuntut  perluasan  kesempatan pendidikan.
b. Perbaikan kualitas pengajaran.
c. Upaya  pembaharuan  kurikulum  yang  relevan  dengan  masalah-masalah pembangunan     nasional.
Karena  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  muslim,  maka  beralasanlah jika  dikatakan  bahwa  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  pendidikan  tinggi  di Indonesia  merupakan  masalah  masyarakat  muslim  Indonesia. 9 Tidak  pula  dapat disangkal  karena  peranan  organisasi-organisasi  Islam  berdirilah  berbagai perguruan tinggi swasta, antara lain: Universitas Muhammadiyah di Solo, Jakarta dan Yogyakarta, Universitas Ibn Khaldun di Jakarta dan Bogor, Universitas Islam Bandung  (UNISBA)  di  Bandung,  Universitas  Islam  Indonesia  (UII)  di Yogyakarta,  Universitas  Islam  Sultan  Agung  (UNISULA)  di  Semarang, Universitas  Islam  Bogor  (UIB)  di  Bogor,  Universitas  Islam  Sumatera  Utara (UISU)  di  Medan,  Universitas  Alwashliyah  (UNIVA)  di  Medan,  Universitas Muslimin  Indonesia  (UMI)  di  Makasar. 10 Namun,  karena  suatu  perguruan  tinggi swasta  hanya  akan  diakui  jika  kurikulumnya  sama  persis  dengan  kurikulum perguruan tinggi negeri (meskipun pemberian mata kuliah tambahan dibolehkan), pada  dasarnya  toleransi  ini  tidak  dapat  mengubah  kenyataan  yang menggambarkan bahwa  universitas swasta hanya merupakan duplikat  universitas negeri.

## 185 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 2,  2014: 178-192
Dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  yang  menjadi  landasan pelaksanaan  Pelita,  secara  eksplisit  dan  implisit  dinyatakan  bahwa,  pendidikan tinggi  harus  dikembangkan  untuk  kepentingan  perekonomian  modern,  dengan berlandaskan  trilogi  pembangunan  dan  delapan  jalur  pemerataan.  Analisa Soedjatmoko  menunjukkan  bahwa  perluasan  pendidikan  tinggi  yang  pesat  pada tahun  1960-an,  1970-an,  dan  terutama  pada  pertengahan  tahun  1980-an,  ternyata telah  menghasilkan man  power secara  jauh  lebih  cepat  dibandingkan  dengan kemampuan  perekonomian  Indonesia  untuk  menyerapnya,  sehingga  terjadilah ledakan pengangguran berpendidikan. 11 Ketika itu para lulusan sekolah menengah yang  tidak  memperoleh  pekerjaan  memandang  bahwa  jalan  untuk  mendapatkan pekerjaan pada sektor perekonomian modern adalah dengan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Namun, setelah lulus ternyata yang mereka idamkan tidak sesuai dengan  kenyataan,  seandainya  pun  ada  lowongan,  imbalan  yang  akan  mereka terima tidak memadai.
Harus diakui bahwa masalah pengangguran di Indonesia bukan merupakan tanggung  jawab  sektor  pendidikan  sepenuhnya  dan  secara  langsung. Penanggulangannya  dapat  diupayakan  dengan  mengalihkan  sumber-sumber  dana pemerintah  yang  selama  ini  dialokasikan  ke  sektor-sektor  pendidikan  yang  tidak produktif  kepada  pembiayaan  proyek-proyek  penciptaan  lapangan  kerja  yang lebih  produktif,  khususnya  proyek-proyek  yang  padat  tenaga  kerja.  Dengan demikian,  tentunya  penggunaan  dana-dana  tersebut  dapat  lebih  efisien  dan  lebih bermanfaat.
Sistem  pendidikan  di  Indonesia  dewasa  ini  bertolak  dari  ideologi pembangunan yang berlaku di dunia ketiga tahun 1970-an, yang meyakini bahwa sektor  modern  akan  berperan  me-nentukan  dalam  proses  pembangunan,  dan keuntungan yang dipetik dari pembangunan semacam itu akan menetes ke sektor tradisional.  Justru  itu,  yang  diperlukan  saat  ini  adalah  menciptakan  ideologi  dan strategi  pembangunan  yang  baru.  Hal  ini  pada  dasarnya  akan  memerlukan
Masyarakat Muslim dan Pendidikan (Saiful Akhyar Lubis) 186 pemusatan  sumber  daya  pembangunan  secara  besar-besaran,  demi  memperbaiki kondisi  hidup  mereka  yang  berada  di  sektor  tradisional.  Aspek  lain  dari  strategi pembangunan  yang  baru  ini  adalah  pemberian  perhatian  yang  bukan  hanya terhadap  "pembangunan  sumber  daya  manusia”,  tetapi  juga  terhadap "pemanfaatan sumber daya manusia".
Ternyata  bahwa  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dalam  transisi  era  pasar  bebas  semakin  mendesak.  Pada  tahun  1993 Presiden Suharto (ketika itu) bersama beberapa kepala negara di  Seatle  Amerika Serikat  bersepakat  untuk  :  (a)  mencari  penyelesaian  berbagai  masalah  dan tantangan  pembangunan  ekonomi  regional  dan  global,  (b)  meningkatkan kerjasama  ekonomi  melalui  sistem  perdagangan  multilateral,  (c)  memperkecil kendala  dalam  menjalin  kerjasama  perdagangan  dan  investasi  agar  barang,  jasa dan  modal  dapat  berjalan  secara  bebas  di  kawasan  Asia  dan  Pasifik,  (d) meyakinkan setiap warga negara akan memperoleh keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, kerjasama ekonomi melalui sarana  telekomunikasi  dan  transportasi,  serta  pendayagunaan  sumber  daya  yang ada secara berkesinambungan.
Tekanan  global  terhadap  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia dimaksud  memilki  intensitas  yang jauh lebih tinggi  ketika  era transisi  memasuki abad ke-21 pada saat pasar bebas dinyatakan wujud pada tahun 2003 di kawasan ASEAN dan  akan  wujud pada tahun 2020 di  kawasan Asia dan Pasifik. 12 Tanpa langkah inovatif dan strategis dalam memacu peningkatan sumber daya manusia, dikhawatirkan  Indonesia  akan  menjadi  korban  dalam  era  percaturan  global tersebut.
Jutsru  itu,  reformasi  pendidikan  secara  menyeluruh  (termasuk  pendidikan Islam)  di  semua  jenjang  (tidak  terkecuali  perguruan  tinggi)  perlu  dilakukan. Paling  tidak  ada  dua  alasan  utama:  (a)  masyarakat  muslim  memerlukan  layanan pendidikan  berkualitas  berkarakteristik  Islam  di  semua  jenjang;  demi menumbuhkan  nilai-nilai  keislaman  secara  akademik,  kritis  dan  rasional  sesuai
187 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 2,  2014: 178-192
dengan  pola  al-Qur`an  dan  Sunnah,  berpandangan  luas,  sigap  serta  tanggap terhadap  perkembangan  ilmu  dan  teknologi,  sehingga  keimanan  dan  ketakwaan mereka  terinternalisasi  dalam  seluruh  aspek  kehidupan,  (b)  adanya  kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum (landasannya  diletakkan  dan  dikukuhkan  dalam  Undang-undang  nomor  2  tahun 1989  dan  nomor  20  tahun  2003,  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional). Berdasarkan  data  statistik  Departemen  Agama  terlihat  peningkatan  angka partisipasi  siswa  Madrasah  Tsanawiyah  sekitar  8%  sebelum  tahun  2000  dan sekitar  10-11%  sesudah  tahun  2000.  Kecenderungan  ini  kelihatan  juga  pada jenjang yang lebih tinggi yakni Madrasah Aliyah dan perguruan tinggi (IAIN dan STAIN).

## Pendidikan Tinggi di Era Reformasi: Merintis Paradigma Baru
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  merupakan warisan  zaman  kolonial  yang  kemudian  dimodifikasi  di  bawah  pengaruh  sistem Amerika  dan  Eropa,  yang  ternyata  mengabaikan  masalah-masalah  riil  yang dihadapi  oleh  masyarakat  Indonesia,  terutama  masyarakat  muslim.  Justru  itu, kemiskinan  dan  pengangguran  merupakan  masalah  kembar  yang  tidak  bisa ditanggulangi  dengan  pendidikan  tinggi  yang  hanya  berorientasi  Barat,  yang dirancang untuk memenuhi keperluan sektor perekonomian modern.
Dengan  demikian,  diperlukan  adanya  perubahan  strategi  dan  sistem pendidikan, termasuk juga kurikulumnya. Untuk itu, upaya yang dilakukan harus didasarkan  kepada  tradisi  agama  dan  tradisi  kultural  yang  dipelihara  dan ditafsirkan  kembali  secara  kreatif.  Kembali  ke  tradisi  agama  berarti  melakukan seleksi  progresif  dan  membuat  interpretasi  baru.  Harus  disadari  bahwa  hal  ini merupakan  tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh  masyarakat  muslim  Indonesia. Yang jelas, pembaharuan dan pengembangan pendidikan tinggi sangat bergantung pada cara-cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut di atas.
Justru  itu,  konsep  "paradigma  baru"  merupakan  sebuah  keharusan  untuk dimiliki  dan  dikembangkan  oleh  setiap  perguruan  tinggi,  baik  negeri  maupun swasta (termasuk  IAIN/UIN dan STAIN). Dalam hal ini, disepakati analisa Azra yang  memandang  relevan  melandaskannya  pada  prinsip “World  Declaration  on Higher  Education  for  the  Twenty-First  Century  :  Vision  and  Action,  UNESCO, 1998" yang dideklarasikan pada "World Conference on Higher Education" (Paris, 5-9  Oktober  1998).  Dalam  deklarasi  dimaksud  perguruan  tinggi  berikut  segenap civitas akademikanya harus mampu menjaga dan mengembangkan fungsi krusial mereka  dengan  pelaksanaan  etika  serta  kelugasan  ilmiah  dan  akademis  dalam berbagai  kegiatan;  mampu  berbicara  lantang  tentang  masalah  etika,  budaya  dan sosial  secara  independen;  sadar  dan  bertanggungjawab  melaksanakan  kapasitas intelektual  serta  prestise  moral;  aktif  menyebarkan  nilai-nilai  perdamaian, keadilan,  kebebasan,  kesetaraan,  solidaritas  yang  telah  diterima  secara  universal. Dalam praktiknya perguruan tinggi dituntut mengembangkan secara simultan lima bentuk  kecerdasan  :  kecerdasan  intelektual,  kecerdasan  emosional,  kecerdasan praktikal,  kecerdasan  sosial,  serta  kecerdasan  spritual  dan  moral.  Berikut merealisasi  bahwa  pendidikan  harus  berpusat  pada  peserta  didik/mahasiswa (student centered education). 13
Paradigma baru dimaksud dijadikan kerangka dan landasan pengembangan perguruan  tinggi  yang  bersangkutan  dalam  merumuskan  program  pokok  :  (a) peningkatan  kualitas  yang  berkesinambungan  melalui  peningkatan  kualitas manajemen  yang  diperbaiki,  di  mana  otonomi,  akuntabilitas  dan  akreditasi menjadi  komponen  terpenting;  (b)  peningkatan  produktivitas;  (c)  peningkatan relevansi;  (d)  peningkatan  kesempatan  memperoleh  pendidikan;  (e)  peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat;  (f)  peningkatan  bidang  keilmuan  eksakta  atau iptek; (g) peningkatan kemampuan berkembang.
Paradigma  ini  bertujuan  memberikan  panduan  bagi  pengembangan mekanisme guna memperkuat perguruan tinggi dalam hal perencanaan atas dasar prinsip desentralisasi dan evaluasi berkelanjutan. Di samping itu, mengatur peran
negara/pemerintah  yang  secara  konseptual  dan  praktikal  tidak  lagi  menjadi lembaga  sentral  yang  menetapkan  ketentuan  dan  mengontrol  perguraan  tinggi secara rinci, tetapi lebih sebagai pemberi insentif agar sumber daya manusia serta keuangan  dialokasikan  kepada  prioritas  terpenting  dan  pendorong  untuk meningkatkan standar kualitasnya.
Berkenaan  dengan  reformasi  pendidikan,  dilakukan  secara  menyeluruh terhadap  semua  aspek  pendidikan:  filosofi  dan  kebijakan  pendidikan,  sistem pendidikan  berbasis  masyarakat (community  based  education), pemberdayaan tenaga pengajar/tenaga kependidikan, sistem manajemen berbasis sekolah (school based  management), implementasi  paradigma  baru,  sistem  pembiayaan pendidikan.  Dalam  hubungan  ini,  direkomendasikan  perlunya  mengadopsi  dua strategi: defensive  strategy dan recovery  strategy, dengan  inti  tujuannya mempertahankan  prestasi  yang  telah  dicapai  pada  masa  lalu  dan  sekaligus berupaya meningkatkan segala sesuatu yang dinilai baik.
Selanjutnya,  dalam  paradigma  ini  misi  dan  fungsi  perguruan  tinggi dirumuskan secara spesifik:
Pertama, mendidik  mahasiswa  dan  warga  negara  untuk  memenuhi keperluan  semua  sektor  aktivitas  manusia  dengan  penawaran  kualifikasi  yang relevan, termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang mengkombinasi ilmu pegetahuan  dan  keahlian  tingkat  tinggi  melalui  matakuliah  yang  terus  dirancang serta  dievaluasi  secara  kontinu,  dan  terus  dikembangkan  untuk  menjawab berbagai tuntutan masyarakat dewasa ini dan masa datang,
Kedua, memberikan kesempatan kepada para peminat  untuk  memperoleh pendidikan  sepanjang  hayat,  memberikan  sejumlah  pilihan  yang  optimal  dan fleksibel  untuk  masuk  dan  keluar  ke  dan  dari  sistem  yang  ada,  memberikan kesempatan bagi  pengembangan individu  dan mobilitas sosial  agar berpartisipasi aktif  dalam  masyarakat  dengan  memiliki  visi  yang  mendunia  dan  kapasitas membangun yang mempribumi.
Ketiga, memajukan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penelitian serta memberikan keahlian (expertise) yang relevan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan pengembangan penelitian sain, teknologi, ilmu sosial, humaniora, seni kreatif.
Keempat, membantu  untuk  memahami,  menafsirkan,  memelihara, memperkuat,  mengembangkan,  serta  menyebarkan  budaya  historis  nasional, regional, internasional dalam pluralisme dan keragaman budaya,
Kelima, membantu  untuk  melindungi  dan  memperkuat  nilai-nilai  sosial dengan  menanamkan  kepada  generasai  muda  nilai-nilai  yang  membentuk  dasar kewargaan yang demokratis (democratic citizenship).
Keenam , memberikan  kotribusi  bagi  pengembangan  dan  peningkatan pendidikan di setiap jenjang, termasuk pelatihan tenaga pengajar.
Mengenai  konsep  pengembangan  perguruan  tinggi,  paradigma  yang dirintis  bertumpu  pada  tiga  pilar  utama,  yang  saling  berkaitan  dan  harus diaktualisasikan secara simultan, yakni:
1. Greater  autonomy, kemandirian  lebih  besar  dalam  pengelolaan  atau "otonomi lebih luas"  bukan saja dalam hal pengelolaan manajerial, tetapi juga  dalam  penentuan/pemilihan  kurikulum  dalam  upaya  penyesuaian dengan  dunia  atau  pasar  kerja.  Perguruan  tinggi  tidak  saja  berfungsi meningkatkan kualitas SDM dengan penguasaan sain dan teknologi, ilmu- ilmu  sosial  dan  humaniora,  tetapi  harus  megembangkannya  melalui penelitian dan pengembangan (research and development).
2. Greater  accountability, akuntabilitas  yang  bukan  hanya  terkait  dengan pemerintah sebagai pembina pendidikan dan pemberi sumber dana/sumber daya, tetapi juga dengan dunia profesi dan masyarakat luas. Bukan hanya bertanggungjawab  dalam  pemanfaatan  sumber-sumber  keuangan,  tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan, dan program yang dilaksanakan.
191 Analytica Islamica, Vol. 3, No. 2,  2014: 178-192
3. Greater quality assurance, jaminan bagi kualitas melalui evaluasi internal (internal  evaluation) yang  berkesinambungan  dan  evaluasi  eksternal (external evaluation) yang dilakukan oleh BAN-PT, agar perguruan tinggi dapat  lebih  meningkatkan  fungsinya  dengan  menentukan  standar  yang lebih  fleksibel  demi  kemungkinannya  melakukan  perubahan  dan penyesuaian terhadap tuntutan dunia kerja.
Khusus  pada  perguruan  tinggi  Islam,  rintisan  paradigma  ini  memperoleh landasan  pijak  yang  kukuh  karena  perkembangan  studi  Islam  dewasa  ini memperlihatkan gejala baru yang ditandai sebagai berikut:
1. Beragam      pendekatan      dilakukan      dalam      memahami      keislaman (penggabungan  pendekatan  normatif  dan  analisis  sosio-historis), berdampak  positif  bagi  perluasan  topik  kajian  dan  kcdalaman  analisis. Kajian  masalah  kontemporer  yang  dipadukan  dengan  basis  teks  klasik menjadi kecenderungan utama kajian di IAIN/UIN dan STAIN khususnya.
2. Berkembang pengenalan terhadap berbagai  pandangan dan argumen  yang berdampak  pada  pemahaman  yang  plural polyphonic  understanding bagi kekayaan  dan  keragaman  tradisi  intelektual  Islam.  Pemahaman  plural  ini berakibat  pula  munculnya an  Islam  based  on  tolerance  and  inclusiveness di Indonesia.
3. IAIN/UIN      dan      STAIN      memantapkan  diri      menjadi      institusi akademik      (tanpa  mengesampingkan  peran  dakwah)  dengan  upaya melakukan kajian keagamaan yang berbasis penelitian akademis. Program studi yang dikembangkan tidak saja mengenai kajian ilmu-ilmu keislaman, tetapi  juga  ilmu-ilmu  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  sosial  dan keagamaan.
4. IAIN/UIN  dan  STAIN  mejadi center  of  excellence bagi  pendidikan  dan penelitian  Islam  di  Indonesia  dengan  mengembangkan local  context dan
local content dari Islam di Indonesia. Dalam hal ini, ia menjadi pusat bagi pengembangan Islam kultural yang berakar di Indonesia.

## Penutup
Perlu  disadari  bahwa  jumlah  masyarakat  muslim  yang  mayoritas  di Indonesia  belum  menjamin  bahwa  upaya  pengembangan  pendidikan  tinggi (terutama  perguruan  tinggi  Islam)  tanpa  kendala  sama  sekali.  Jika  tidak  ingin dikatakan "mayoritas dalam jumlah., minoritas dalam kualitas pendidikan", sudah saatnya  berupaya  memanfaatkan  potensi  mayoritas  tersebut  secara  lebih bermakna,  sehingga  dapat  berperan  lebih  penting  dalam  meletakkan  dasar  dan memberi  arah  terhadap  strategi  pengembangan  pendidikan  tinggi  dalam  era pembangunan  nasional  dan  era  reformasi  yang  sedang  berlangsung  serta  era global di masa depan.

## Catatan
1 S.S.  Husain  and  S.A.  Ashraf, Crisis  in  Muslim  Education (Jeddah:  King  Abdul  Aziz University, 2003), p.36.
2 M.Amien  Rais,  Yahya  A.Muhaimin,  in:  Sharom  Ahmat  and  Sharon  Siddique, Muslim Society, Higher Education and Development in  Southeast Asia (Singapore; Institute of  Southeast Asia  Studies,  2002),  p.13  and  32;  bandingkan  dengan:  Deliar  Noer, Gerakan  Modern  Islam  di Indonesia 1900 - 1942 (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 69-95.
3 Ibid, p. 41 and 32.
4 Chalidjah  Hasanuddin, Al-Jam’iyatul  Washliyah:  Api  Dalam  Sekam (Bandung:  Pustaka, 2008), h.17-19.
5 Lihat: Koentjaraningrat and Harsya W.Bachtiar, "Higher Education in the Sosial Science in Indonesia",  in: Koentjaraningrat (ed), The Social Sciences in Indonesia (Jakarta : LIPI, 2005), p.48.
6 Lihat: Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  Soeharto (Jakarta:  Departemen Penerangan RI, 1984), h. 927.
7 Lihat:  Doddy  T.  Amidjaja  and  Sapi’ie,  Higher  Education  in  Indonesia:  From  Random Growth towards a National System (Jakarta: mimeographed, 2007).
8 Lihat:  Wolfgang  Karcher, Higher  Education  in  Indonesia : Challenges  and Perspectives (Berlin: mimeographed,  2001).
9 Shafruddin  Hashim,  in:  Sharom  Ahmat  and  Sharon  Siddique, Muslim  Society,  Higher Education  and  Development  in  Southeast  Asia ,  (Singapore:  Institute  of    Southeast  Asia  Studies, 2002), p. 48.
10 .Amien Rais, in: Sharom Ahmat, Muslim Society, p. 22.
11 Soedjatmoko, Manusia  dan  Pergolakan  Dunia  :  Tantangan  Terhadap  Universitas (Jakarta: Kelompok Kompas Gramedia, 2009), h. 11.
12 Hafid  Abbas,  “Reformasi  Pendidikan  Agama  Islam  di  PTU:  Visi,  Misi,  dan  Strategi” dalam:  Fuaduddin  &  Cik  Hasan  Bisri(ed), Dinamika  Pemikiran  Islam  di  Perguruan  Tinggi, Wacana Tentang Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), h. 110.
13 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), h. 23-24.

## Bibliografi
Ahmat,  Sharom  and  Siddique,  Sharon. Muslim  Society,  Higher  Education  and Development  in  Southeast  Asia. Singapore;  Institute  of  Southeast  Asia Studies, 2002.
Amidjaja, Doddy T. and Sapi’ie. Higher Education in  Indonesia: From  Random Growth towards a National System. Jakarta: mimeographed, 2007
Azra,  Azyumardi. Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional,  Rekonstruksi  dan Demokratisasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
Departemen  Penerangan  RI. Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia Soeharto. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1984.
Fuaduddin  &  Bisri,  Cik  Hasan  (ed.). Dinamika  Pemikiran  Islam  di  Perguruan Tinggi,  Wacana  Tentang  Pendidikan  Agama  Islam. Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 2009.
Hasanuddin,  Chalidjah. Al-Jam’iyatul  Washliyah:  Api  Dalam  Sekam. Bandung: Pustaka, 2008.
Husain, S.S. and  Ashraf, S.A. Crisis  in  Muslim Education. Jeddah:  King Abdul Aziz University, 2003.
Jabali,  Fuad  dan  Jamhari. IAIN,  Modernisasi  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 2012.
Karcher, Wolfgang. Higher Education in Indonesia : Challenges and Perspectives. Berlin: mimeographed, 2001.
Koentjaraningrat (ed.), The Social Sciences in Indonesia. Jakarta: LIPI, 2005.
Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900  – 1942. Jakarta: LP3ES, 2012.
Soedjatmoko, Manusia dan Pergolakan Dunia: Tantangan Terhadap Universitas.
Jakarta: Kelompok Kompas Gramedia, 2009.
Suhendro,  Bambang. Kerangka  Pengembangan  Pendidikan  Tinggi  Jangka Panjang 1996-2005. Jakarta: Dirjen Dikti, 1996.