EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016-2018

## DENGAN MODEL CIPP (CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT) PADA PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A Rina Herawati 1 , Hasti Kusumawati 2

## Abstract
This  research  aims  to  investigate  the  quality  implementation  of  financial  reporting  in Research Centre for Educational and Cultural Policies, Research and Development Agency, Ministry  of  Education  and  Culture,  using  CIPP  (Context,  Input,  Process,  Product) evaluation  model.  Focus  of  the  problem  researched  is  how  to  evaluate  the  financial reporting  in  Research  Centre  for  Educational  and  Cultural  Policies,  Research  and Development Agency, Ministry of Education and Culture. The descriptive methodology was used with qualitative approach. Data collection techniques were interview and document review. Research results are as follows: (1) Context Aspect is conformity between purpose and target in financial reporting in Centre for Policy Research with Government Regulation No.  71  Year  2010  concerning  Standard  for  Government  Accounting  for  the  interests  of accountability, management, transparency, and performance evaluation; (2) Input Aspect is  resource  in  financial  reporting,  including  human  resource  and  facilities  and infrastructure (computer, internet network, and office facilities) which have been adequate to  support  timely  financial  reporting;  (3)  Process  Aspect  is  in  the  process  of  financial reporting  implementation  in  which  the  problems  found  are  late  BMN  reporting,  BMN recording which is not orderly administration, the lack of coordination and communication among  planner,  executor,  and  application  operator,  the  role  of  leader  which  is  is  still inadequate, and SPI supervision which is not yet optimal; and (4) Product Aspect is financial statement  in  Research  Centre  for  Educational  and  Cultural  Policies  which  is  relevant, reliable, and useful as source of information in management decision.  Suggestions to be given  are  as  follows:  (1)  Periodic  coordination  between  stakeholders;  (2)  Intensive evaluation of employee performance in the process of financial reporting; (3) Suggesting SPI task as a supervisor in internal control as functional position; and (4) Recruiting more employees as administrator and operator in BMN application .
Keywords: Evaluation; Financial Reporting; CIPP
1 Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro
2 Puslitjak Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  dan  transparansi  merupakan  bagian  dari  wujud  pelaksanaan good governance .  Akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintah  membutuhkan  peran  penting informasi sebagai sarana komunikasi efektif dengan masyarakat sekitarnya. Pada kondisi tersebut, penyajian informasi yang utuh akan menciptakan transparansi dan selanjutnya akan mewujudkan akuntabilitas publik. Sebagai organisasi publik, pemerintah mengelola dana  masyarakat  untuk  mencapai  tujuannya.  Untuk  itu  pemerintah  harus  mampu memberikan pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya melalui laporan keuangan. Pemerintah wajib memiliki dan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk  menyajikan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  yaitu      yang  relevan  dan  andal. Pemerintah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Satuan kerja  pemerintah  dalam  hal  ini  UAKPA  (Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Anggaran) memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pelaporan  keuangan  yang  terdiri  dari  Laporan Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  dan Catatan atas laporan Keuangan yang dibuat periodik semester I, semester III, dan tahunan.
Terkait  pelaporan  keuangan  pada  Pusat  Penelitian  Kebijakan  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan periode tahun 2016-2018 menunjukan bahwa masih terdapat perbedaan nilai persediaan  antara  yang  tertera  dalam  laporan  keuangan  dengan  cek  fisik  berupa  bukti pengeluaran atau tanda terima serta masih terlambatnya proses penyampaian data SIMAK BMN  yang  mengakibatkan  terlambatnya  proses  rekonsiliasi  pada  satuan  kerja.  Hal  ini menunjukan bahwa laporan keuangan pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan  (Puslitjakdikbud)  masih  belum  relevan  dan  andal  di  mana  masih  terjadi perbedaan data dengan dokumen sumber dan prosesnya tidak tepat waktu. Berdasar pada masalah tersebut,  penelitian ini memiliki tujuan untuk  mengenali berbagai  faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan dari aspek konteks, input, proses, dan produk.
Laporan  keuangan  pemerintah  sangat  berperan  sebagai  wujud  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara,  oleh  karena  itu  komponen  laporan  keuangan  yang disajikan meliputi jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan  perundangan  seperti  yang  tercantum  dalam  kerangka  konseptual  PP  No.  71 tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Untuk  memenuhi  elemen
informasi,  diperlukan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam  informasi akuntansi yang disebut dengan karakteristik kualitatif.
Bastian  (2010)  mengemukakan  bahwa  karakteristik  kualitatif  akuntansi  sektor publik  adalah  ciri  khas  informasi  akuntansi  dalam  organisasi  sektor  publik  yang berkontribusi  pada  penentuan  kualitas  produk  setiap  unsur  akuntansi  sektor  publik. Kualitas akuntasi  sektor  publik terdiri dari dua jenis  kualitas yaitu kualitas utama atau pokok  dan  kualitas  sekunder.  Kualitas  utama  meliputi  nilai  relevan  dan  nilai  andal. Relevan  mengacu  pada  kemampuan  informasi  dalam  laporan  keuangan  untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi sedangkan agar menjadi andal informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur.
Stufflebeam  dalam  Wirawan  (2016)  mendefinisikan  evaluasi  sebagai  proses melukiskan  ( delineating ),  memperoleh  ( obtaining ),  dan  menyediakan  informasi  yang berguna  ( useful  information )  untuk  menilai  alternatif-alternatif  pembuatan  keputusan. Melukiskan  artinya  menspesifikasi,  mendefinisikan,  dan  menjelaskan  untuk memfokuskan informasi  yang diperlukan oleh para pengambil keputusan. Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi. Evaluasi context digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan  “apa  yang  perlu  dilakukan?”,  evaluasi  input  digunakan  untuk  mencari jawaban  apa  yang  harus  dilakukan,  evaluasi  Proses  digunakan  untuk  mencari  jawaban apakah  program  sedang  dilaksanakan,  dan  evaluasi  product  digunakan  untuk  mencari jawaban “apa manfaat dari program?”.
Setyabudi  (2018)  menyebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat pengungkapan laporan keuangan, yaitu proses konsolidasi laporan keuangan, peraturan penyusunan  laporan  keuangan,  sumber  daya  manusia,  karakteristik  organisasi, pemeriksaan BPK, dan stakeholder laporan keuangan. Sesuai dengan hal tersebut aspek konteks terkait dengan tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam PP No.71 tahun 2010, aspek input terkait dengan sumber daya satuan kerja, aspek proses terkait dengan proses pelaporan keuangan seperti rekonsiliasi dan pengawasan pelaporan keuangan, dan aspek produk terkait dengan laporan keuangan yang dihasilkan beserta manfaatnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  peraturan perundangan  dan  membandingkannya  dengan  kondisi  pada  objek  penelitian.  Lokus dalam  penelitian  ini  adalah  Pusat  Penelitian  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Badan Penelitian dan pengembangan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  wawancara  dengan key  informant .  Data sekunder diperoleh dari telaah dokumen berupa peraturan perundangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aspek Context

## A. Hasil wawancara
Sasaran  pelaporan  keuangan  Puslitjakdikbud  dapat  dibagi  menjadi  2  berdasar kepentingannya, yaitu kepentingan internal dan eksternal. Sasaran berdasar kepentingan internal merujuk pada pihak instansi, baik di tingkat satuan kerja maupun eselon 1 terkait dengan  kebutuhan  untuk  keperluan  pemeriksaan  keuangan  dan  manajemen  demi mewujudkan  tujuan  Puslitjakdikbud  sesuai  dengan  tujuan  Balitbang  dalam  mencapai tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran berdasar kepentingan internal adalah  pihak  manajemen  Puslitjakdikbud  beserta  pegawai  dan  pihak  auditor  yaitu Inspektorat  Jenderal  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Sasaran  berdasar  kepentingan eksternal merujuk pada kesesuaian tujuan instansi dengan prioritas nasional yang termuat dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN),  Rencana  Induk Riset  Nasional  (RIRN)  dan  Nawacita.  Sasaran  berdasar  kepentingan  eksternal  adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tujuan  pelaporan  keuangan  Puslitjakdikbud  adalah  sebagai  media  bantu  untuk manajemen  dalam  membuat  keputusan  terkait  keputusan  penganggaran  di  periode selanjutnya  dengan  mempertimbangkan  informasi  keuangan  di  periode  sebelumnya. Pelaporan  keuangan  sebagai  ukuran  kinerja  satuan  kerja  terkait  dengan  daya  serap anggaran.
B. Telaah Dokumen
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan peranan pelaporan keuangan adalah:
a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b) Manajemen
Membantu  para  pengguna  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  suatu entitas  pelaporan  dalam  periode  pelaporan  sehingga  memudahkan  fungsi perencanaan,  pengelolaan  dan  pengendalian  atas  seluruh  aset,  kewajiban,  dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c) Transparansi
Memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak untuk  mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan  apakah  generasi  yang  akan  datang  diasumsikan  akan  ikut  menanggung beban pengeluaran tersebut.
e) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi  kinerja  entitas  pelaporan,  terutama  dalam  penggunaan  sumber daya  ekonomi  yang  dikelola  pemerintah  untuk  mencapai  kinerja  yang direncanakan.
Adapun tujuan dari pelaporan keuangan yang tercantum kerangka konseptual pada PP No.71 tahun 2010 adalah:
1.  Menyediakan  informasi  tentang  sumber,  alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya keuangan;
2.  Menyediakan  informasi  mengenai  kecukupan  penerimaan  periode  berjalan  untuk membiayai seluruh pengeluaran
3.  Menyediakan  informasi  mengenai  jumlah  sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4.  Menyediakan  informasi  mengenai  bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai  seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5.  Menyediakan  informasi  mengenai  posisi  keuangan  dan  kondisi  entitas  pelaporan berkaitan  dengan  sumber-sumber  penerimaannya,  baik  jangka  pendek  maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6.  Menyediakan  informasi  mengenai  perubahan  posisi  keuangan  entitas  pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Setiap  peranan  merujuk  kepada  pihak  yang  memperoleh  manfaat  dari  pelaporan keuangan  atau  dalam  hal  ini  sasaran  dalam  pelaporan  keuangan.  Akuntabilitas  terkait dengan  sasaran  pertanggungjawaban  pengelolaan  sumber  daya  satuan  kerja.  Laporan pertanggungjawaban  pengelolaan  sumber  daya  satuan  kerja  memiliki  sasaran  untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan yang ditujukan kepada lembaga pemeriksa dan lembaga  pengawas  baik  dari  dalam  atau  luar  instansi  dan  juga  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  masyarakat.  Pelaporan  keuangan  merupakan bentuk  pertanggungjawaban  Puslitjakdikbud  atas  penggunaan  APBN  yang  dilaporkan secara periodik dan tepat waktu kepada masyarakat umum maupun instansi pemerintah lainnya. Selain itu adanya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban  pemerintah.  Manajemen  terkait  dengan  sasaran  laporan  keuangan untuk  kebutuhan  perencanaan,  pengelolaan  dan  pengendalian  pembuat  keputusan  di satuan  kerja  Laporan  keuangan  Puslitjakdikbud  bermanfaat  untuk  para  pembuat keputusan  dalam  hal  ini  manajemen  untuk  merancang  anggaran  periode  selanjutnya dengan  memperhatikan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya.  Transparansi  terkait dengan  sasaran  informasi  keuangan  secara  terbuka  dan  jujur,  yaitu  kepada  masyarakat atas  penggunaan  dana  APBN.  Masyarakat  memiliki  aksesibilitas  terhadap  laporan keuangan  instansi.  Laporan  keuangan  Puslitjakdikbud  dimuat  dalam  LAKIP  meskipun hanya cuplikannya saja. Laporan keuangan tidak ditampilkan secara utuh hanya diambil bagian pada penyerapan anggaran. Keseimbangan antar generasi terkait dengan sasaran pengguna  laporan  keuangan  untuk  mengetahui  potensi  penerimaan  satuan  kerja. Puslitjakdikbud  sebagai  satuan  kerja  yang  tidak  memiliki  Penerimaan  Negara  Bukan
Pajak  sehingga  laporan  keuangan  Puslitjakdikbud  tidak  memberikan  informasi  terkait penerimaan negara.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  telaah  dokumen  menunjukan  bahwa  sasaran pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud  sesuai  sasaran yang ingin dituju  terkait  dengan peranan  pelaporan  keuangan  yang  tercantum  dalam  PP  No  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yaitu  akuntabilitas,  manajemen,  dan  transparansi, sementara  keseimbangan  antar  generasi  tidak  sesuai.  Pelaporan  keuangan  untuk kepentingan internal sesuai dengan peranannya dalam hal akuntabilitas, manajemen dan evaluasi kinerja di mana pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban  instansi  yang  dapat  diperiksa  kebenarannya  oleh  pihak  yang berwenang dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat keputusan dalam periode selanjutnya. Pelaporan keuangan untuk kepentingan eksternal sesuai dengan peranannya dalam hal transparansi, di mana pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dapat diakses oleh pihak  manapun  terkait  dengan  kebutuhan  arah  kerja  instansi.    Puslitjakdikbud  tidak memiliki  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  sehingga  pelaporan  keuangannya tidak memiliki peranan keseimbangan antar generasi.
Terkait  dengan  tujuan  menunjukan  bahwa  tujuan  pelaporan  keuangan  di Puslitjakdikbud sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan yang tercantum dalam PP No 71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yaitu  (1)  Menyediakan informasi  mengenai  bagaimana  entitas  pelaporan  mendanai  seluruh  kegiatannya  dan mencukupi  kebutuhan  kasnya  (2)  Menyediakan  informasi  mengenai  perubahan  posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan  yang  dilakukan  selama  periode  pelaporan.  Pelaporan  keuangan  di Puslitjakdikbud  dapat  memberikan  informasi  kepada  penggunanya  terkait  alokasi  dan tingkat  penyerapan  anggaran  selama  periode  berjalan  sehingga  informasi  dapat dimanfaatkan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Puslitjakdikbud  tidak  memiliki  PNPB sehingga  tidak  ada  perencanaan  pendapatan  pada  pos  Laporan  Realisasi  Anggaran. Adapun  realisasinya  pada  tahun  2018  dan  2017  terdapat  nilai  PNBP,  nilai  tersebut merupakan penerimaan kembali belanja pegawai dan dan belanja barang tahun anggaran yang lalu.
Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Sumber: LK Puslitjakdikbud Tahun 2018

## 2. Aspek Input

## A. Hasil Wawancara
Jumlah pegawai pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud relatif masih kurang. Hanya ada satu orang pegawai di setiap bagian keuangan. Hal ini akan menjadi kendala dalam pelaporan  keuangan  apabila  pegawai  yang  bersangkutan  berhalangan  hadir.  Untuk mengatasi  pekerjaan  yang  belum  selesai,  bagian  keuangan  Puslitjakdikbud  membuat keputusan  untuk  menyelesaikannya  dengan  ekstra  waktu  kerja.  Penambahan  waktu bekerja pegawai lebih dari 3 jam dan terus menerus akan berpengaruh pada kesehatan dan motivasi pegawai.
Kompetensi  pegawai  dalam  pelaporan  keuangan  tergantung  pada  kemampuannya menguasai teknologi khususnya aplikasi keuangan. Pada saat ini setiap tahapan pelaporan keuangan menggunakan apikasi dalam rangka memberi kemudahan dalam bekerja yang efektif  dan  efisien.  Kompetensi  pegawai  pelaporan  keuangan  Puslitjakdikbud  dalam menguasai  aplikasi  keuangan  sudah  terolong  baik  apabila    ada update aplikasi  maka pegawai yang bersangkutan ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kilat.
Motivasi  dan  komitmen  pegawai  dalam  bekerja  khususnya  dalam  pelaporan keuangan  berdasar  pada  tugas  pokok  dan  fungsi  pegawai  tersebut  yang  terikat  dalam perjanjian kinerja dan merupakan kesadaran diri dari masing-masing pegawai. Tetapi ada satu  atau  dua  orang  saja  yang  kurang  berkomitmen  atas  apa  yang  menjadi  tugasnya. Motivasi pegawai dalam bekerja bersumber pada pribadi pegawai tersebut atas apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
Pelaksanaan tugas pelaporan keuangan yang dilaksanakan di Puslitjakdikbud sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap pegawai, artinya sudah ada pembagian tugas yang jelas dan telah ditetapkan. Pembagian tugas pegawai belum didasarkan pada kompetensi  atau  latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki  tetapi  berdasar  pada  jenis jabatan  yang  tersedia.  Pada  pelaporan  keuangan  lebih  diutamakan  pada  kebutuhan ketrampilan  pegawai  terkait  penguasaan  aplikasi  keuangan.  Rotasi  pekerjaan  adalah sebuah  strategi  untuk  memindahkan  atau  menukarkan  pekerjaan  pegawai  pada  bidang yang  sama.  Tujuan  dari  rotasi  ini  adalah  meningkatkan  fleksibilitas  pegawai  sehingga pegawai dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan serta menghilangkan kejenuhan dalam  bekerja.  Rotasi  pegawai  keuangan  selama  tahun  2016-2018  belum  dilakukan. Pegawai yang sama masih melakukan pekerjaan yang sama sehingga ketrampilan pada penguasaan aplikasi keuangan atau pengetahuan terkait masalah keuangan tertentu masih terbatas pada pegawai yang sama.
Insentif pegawai diperlukan untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja. Insentif dapat berupa materill dan nonmateriil. Jawaban dua key informant menunjukan bahwa yang diberikan kepada pegawai keuangan di Puslitjakdikbud adalah dalam wujud materiil  dan  non  materiil.  Insentif  materiil  berupa  tunjangan  kinerja  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  karena  pegawai  keuangan  di  Puslitjakdikbud  adalah pengawai  negeri  yang  pembiayaannya  menggunakan  dana  APBN,  sedangkan  insentif dalam  bentuk  materiil  berupa  kegiatan  untuk  meningkatkan  motivasi  pegawai  dalam bekerja. Insentif diberikan untuk meningkatkan kinerja serta produktivitas para pegawai. Insentif  berupa  tunjangan  kinerja  bagi  pegawai  negeri  diberikan  sesuai  dengan  PMK sehingga tidak ada pemberian insentif di  luar hal tersebut.  Pegawai  akan  mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan tingkat jabatannya. Besarnya persentase tunjangan kinerja diukur menggunakan kinerja tingkat Kementerian bukan berdasar pada kinerja individu atau  satuan  kerja  sehingga  masih  terdapat  pegawai  yang  kurang  termotivasi  untuk meningkatkan  produktivitasnya  karena  beranggapan  bagaimanapun  dia  bekerja  kan mendapatkan tunjangan yang sama.
Pengelolaan keuangan negara merupakan proses bisnis yang tunduk pada peraturan perundangan  yang  berlaku.  Setiap  tahapan  pelaporan  keuangan  dilaksanakan  berdasar peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan.  Strategi  yang  dilakukan  oleh satuan  kerja  adalah  bagaimana  melaksanakan  tahapan    pelaporan  keuangan  tanpa
melanggar  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  wawancara    dua  informan  tersebut sepakat menyatakan bahwa strategi utama dalam pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah  melaksanakannya  tepat  waktu  dan  taat  aturan.  Pelaporan  keuangan    memiliki periode lapor yang terbatas yang waktunya sudah ditentukan secara sepihak oleh Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  sehingga  apabila  satuan  kerja  terlambat dalam  pelaporan  keuangan  maka  satuan  kerja  tersebut  akan  mendapat  sanksi administratif.  Untuk  menghindari  hal  tersebut  Puslitjakdikbud  menerapkan  strategi pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Sarana  dan  prasarana  dalam  mendukung  pelaporan  keuangan  di  Puslitjakdikbud sudah  memadai.  Sarana  dan  prasarana  berupa  ruang  kantor,    peralatan  komputer,  dan jaringan  internet  tergolong  baru  dan  dapat  diakses  dengan  cepat.  Untuk  menunjang motivasi pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sangat bergantung pada sarana dan  bagaimana  cara  pengelolaannya.  Fasilitas  sarana  dan  prasarana  perkantoran digunakan untuk memperlancar pekerjaan guna mencapai tujuan satuan kerja. Mengingat pentingnya  sarana  dan  prasarana  kantor  dalam  upaya  meningkatkan  motivasi  kerja pegawai dan memperlancar aktivitas kerja pegawai maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan  prasarana  kantor  yang  baik  yang  melibatkan  seluruh  unsur  pegawai  yang  ada sehingga sarana dan prasarana dipakai secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur penggunaannnya.
B. Telaah Dokumen
Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Menurut  PP  No  71  Tahun  2010  ketepatan  waktu  adalah  tersedianya  informasi  bagi pembuat  keputusan  pada  saat  dibutuhkan  sebelum  informasi  tersebut  kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan  harus  disajikan  pada  kurun  waktu  yang  teratur  untuk  memperlihatkan perubahan  keadaan  satuan  entitas  akuntansi  yang  pada  gilirannya  mungkinkan mempengaruhi  prediksi  dan  keputusan  pemakai.  Kualitas  sumber  daya  manusia  dan sarana  prasarana  yang  tersedia  dalam  entitas  atau  satuan  kerja  berpengaruh  terhadap ketepatan  waktu  penyajian  informasi  laporan  keuangan.  Sumber  daya  manusia merupakan  hal  yang  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan  atau  aktivitas  suatu  entitas
disertai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari faktor sumber daya manusia dalam hal ini pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas didukung dengan sarana kantor yang lengkap dapat menghemat waktu  pembuatan  laporan  keuangan    karena  sumber  daya  manusia  tersebut  telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik  sehingga penyajian laporan keuangan dapat disajikan dengan tepat waktu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  telaah  dokumen  menunjukan  bahwa  input  yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah mendukung dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud. Pada pelaporan keuangan saat ini, sistem kerjanya  menggunakan  aplikasi  keuangan,  sumber  daya  manusia  yang  ada  sudah memiliki  kompetensi  untuk  mengoperasikan  aplikasi  tersebut.  Apabila  ada update aplikasi  keuangan  terbaru,  para  penggunanya  akan  diikutsertakan  dalam  diklat  untuk mempelajari  aplikasi  tersebut.  Motivasi  pegawai  dalam  bekerja  adalah  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  tupoksinya  berdasar  pada  jabatan  dan  wewenang  yang  sudah diberikan. Insentif berupa tunjangan kinerja nilainya dipengaruhi pada kinerja pegawai secara keseluruhan sehingga bukan acuan motivasi pegawai pelaporan keuangan dalam bekerja,  sedangkan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  sudah  mendukung  dalam pelaporan keuangan yang tepat waktu.
3. Aspek Process
3.1. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan
A. Hasil wawancara
Rekonsiliasi  internal  pelaporan keuangan di  Puslitjakdikbud masih belum berjalan sesuai peraturan, hal ini disebabkan karena terlambatnya pencatatan transaksi khususnya pada  pencatatan  BMN  karena  data  yang  tidak  lengkap,  sedangkan  pada  rekonsiliasi eksternal  pelaporan  keuangan  sudah  sesuai  jadwal  meskipun  di  batas  akhir  waktu penutupan rekonsiliasi. Rekonsiliasi internal merupakan proses kerja yang dilaksanakan dengan cara menginput data keuangan dan data BMN  menggunakan dua aplikasi yang berbeda  untuk  mendapatkan  hasil  yang  sama.  Proses  rekonsiliasi  ini  membutuhkan koordinasi antar operator aplikasi keuangan dan aplikasi BMN dan didukung ketersediaan data  yang  lengkap  sehingga  kelancaran  proses  kerja  yang  satu  berpengaruh  pada kelancaran proses  kerja yang lain. Rekonsiliasi  eksternal  merupakan proses kerja yang dilaksanakan  dengan  cara  menginput  data  keuangan  dan  data  BMN  menggunakan
aplikasi yang berbeda, yaitu aplikasi yang ada di satuan kerja dan aplikasi yang ada di KPPN untuk mendapatkan hasil yang sama. Rekonsiliasi eksternal dapat dilakukan jika sudah  melaksanakan  rekonsiliasi  internal  sehingga  ketepatan  waktu  pelaksanaan rekonsiliasi internal berpengaruh pada ketepatan waktu rekonsilasi eksternal.
Faktor yang mendukung pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah sumber daya manusianya  beserta  sarana  dan  prasarananya  seperti  peralatan  komputer  dan  fasilitas internet,  sedangkan  faktor  lain  yang  mendukung  pelaporan  keuangan  sesuai  jadwal adalah apabila transaksi keuangan dilaksanakan secara tertib administrasi. Artinya modal yang  dimiliki  Puslitjakdikbud  sudah  dapat  medukung  dalam  kelancaran  pelaporan keuangan tetapi pada pelaksanaan transaksi keuangan yang tidak tertib administrasi akan berakibat pada terlambatnya proses pelaporan keuangan.
Faktor yang menjadi kendala dalam pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dipengaruhi oleh  pelaksana  keuangan  itu  sendiri.  Pelaporan  keuangan  di  sektor  pemerintah dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Kompetensi  pejabat dan  pelaksana  perbendaharaan  pada  satuan  kerja  berpengaruh  pada  pemahaman mengenai pertanggungjawaban perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan yang baik. Pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni serta koordinasi yang intensif dalam pelaksanaannya  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Faktor  yang menjadi  kendala  dalam  pelaporan  keuangan  di  Puslitjakdikbud  antara  lain  terkait pemahaman  peraturan  keuangan  yang  berbeda-beda,  terbatasnya  jumlah  sumber  daya manusia, dan kerja sama beserta komunikasi yang belum maksimal. Hal ini menunjukan bahwa  pelaporan  keuangan  di  Puslitjakdikbud  masih  sering  terdapat  temuan  oleh pemeriksa dan tahapan pelaporan keuangan yang tidak sesuai jadwal.
Peran  pimpinan  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  jalannya  kegiatan  pelaporan keuangan.  Pimpinan  perlu  membuat  peraturan  yang  tegas  terkait  pelaksanaan  suatu kegiatan  atau  pekerjaan.  Peran  pimpinan  di  Puslitjakdikbud  masih  kurang  khususnya dalam  pelaporan  keuangan  baik  dalam  sisi  peraturan,  koordinasi,  komunikasi,  dan ketegasan.  Pimpinan  hanya  berfokus  pada  hasil  akhir  dari  pelaporan  keuangan  tanpa memperhatikan prosesnya. Hal ini akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
Evaluasi  kinerja  pegawai  pada  pelaporan  keuangan  di  Puslitjakdikbud  belum dilaksanakan secara periodik. Evaluasi yang ada berupa penilaian sesuai laporan kinerja
pegawai  dalam  aplikasi  eSKP.  Tetapi  dalam  penilaian  kinerja  ini  belum mempertimbangkan  proses  kerja  dari  setiap  pegawai.  Kinerja  dinilai  dari output yang dihasilkan  tanpa  memperhatikan  ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan  pekerjaan tersebut.  Pelaporan  keuangan  terdiri  dari  proses  bisnis  yang  saling  mempengaruhi. Penyelesaian pekerjaan yang satu berpengaruh pada dimulainya pekerjaan yang lain. B. Telaah Dokumen
PMK No. 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna  Anggaran,  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  dan  Pejabat  Penanda  Tangan  Surat Perintah Membayar Pasal 4 menyebutkan bahwa unit kompetensi bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dua di antaranya adalah menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan akuntasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPA akan dibantu oleh pegawai yang bertugas melakukan proses akuntansi/verifikasi dan petugas perekaman komputer. Berdasar  pada  PMK  No.177/PMK.05/2015  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sumber: PMK No.177/PMK.05/Tahun 2015
Dalam  melaksanakan  sistem  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  tugas  yang  harus dilakukan oleh KPA adalah ;
1. Dokumen  sumber  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  sistem  akuntansi  dan pelaporan keuangan dikumpulkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.
2. Dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan termasuk  pencocokan  data/rekonsiliasi  internal  dilakukan  dengan  pihak  internal terkait untuk menjamin keandalan data.
Kepala Satuan Kerja Kasubag TU/ Pejabat yang ditunjuk Petugas Akuntansi/Verifikasi
Petugas perekaman komputer
3. Dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan termasuk  pencocokan  data/rekonsiliasi  eksternal  dengan  KPPN  selaku  UAKBUN Daerah  dan  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  untuk menjamin keandalan data.
4. Prestasi kerja petugas pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dipantau dan dievaluasi.
5. Laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem ditandatangani.
6. Laporan  Keuangan  disusun  berdasarkan  hasil  pemrosesan  transaksi  yang  telah dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen menunjukan bahwa:
1. Dokumen sumber terkait pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud masih belum tertib administrasi dalam hal pengumpulan data BMN maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi  belum  dilakukan  dalam  pelaksanaan  sistem  akuntansi  dan  pelaporan keuangan  Puslitjakdikbud  terkait  dengan  pencocokan  data  pada  saat  rekonsiliasi internal sehingga pada saat pelaksaan rekonsiliasi internal tersebut masih ditemukan selisih pencatatan data antara data keuangan dan data persediaan/BMN.
3. Terkait dengan rekonsiliasi eksternal, prosedur yang dilakukan adalah mengunggah data  hasil  rekonsiliasi  internal  melalui  aplikasi  e-rekon  KPPN.  Hasil  rekonsiliasi eksternal  akan  muncul  secara  otomatis  pada  aplikasi  tersebut,  dan  apabila  ada kesalahan  satuan  kerja  diberi  kesempatan  untuk  memperbaikinya  dengan mengunggah  ulang  data  baru.  Rekonsiliasi  eksternal  antara  Puslitjakdikbud  dan KPPN Jakarta III telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. KPA atau manajemen Puslitjakdikbud belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap  prestasi  kerja  petugas  pelaksana  sistem  aplikasi  sehingga  masih  sering terjadi  permasalahan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  yang  terus  berulang  dan belum melaksanakan monitoring dan evaluasi baik pada proses bisnis, pelaporan, dan aplikasinya.

## 3.2. Pengawasan Pelaporan Keuangan
A. Hasil wawancara
Sistem  pengendalian  internal  di  Puslitjakdikbud  dilaksanakan  secara  menyeluruh dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  laporan.  SPI  dilaksanakan  sebagai pengawasan  atas  pelaporan  keuangan  sebelum  dilaksanakan  pemeriksaan  oleh  pihak eksternal.  Tim  SPI  melakukan  pengawasan  di  Puslitjakdikbud  dengan  melakukan pemeriksaan  pada  bukti  transaksi  dan  kebenaran  atas  bukti  transaksi  tersebut  beserta ketaatannya  pada  peraturan.  Apabila  ditemukan  transaksi  yang  tidak  sesuai  atau diragukan kebenarannya SPI bertugas untuk memberikan solusi bagi satuan kerja untuk memperbaiki transaksi tersebut. SPI bertugas mendampingi satuan kerja sampai dengan tindak  lanjut  satuan  kerja  atas  temuan  dari  hasil  pengawasan.  Pelaksanaan  tugas  SPI terbentur  pada  status  jabatannya  yang  bukan  sebagai  tugas  utama  pegawai  sehingga dalam  menjalankannya  seringkali  waktunya  terbentur  dengan  tugas  utama  akibatnya pelaksanaan pengawasan dilakukan secara tidak optimal.
Secara umum bukti transaksi di Puslitjakdikbud sudah rapi dan memadai tetapi ada bagian  yang  belum  sesuai  dengan  peraturan.  Pengawasan  seharusnya  dilakukan  pada perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. SPI di Puslitjakdikbud melakukan pengawasan sampai  dengan  tahap  pelaksanaan  saja  sehingga  tahap  penyusunan  laporan  keuangan masih kurang dalam pengawasan.
SPI berperan sebagai bagian dari upaya instansi dalam mencapai tujuannya dengan cara  mengawasi  pengelolaan  APBN  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan.  SPI bertugas untuk melakukan pengawasan dengan cara melakukan pengujian dan penilaian terhadap bukti transaksi yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Anggota SPI diangkat dan ditetapkan  oleh  KaBalitbang.  Hasil  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  SPI  akan dilaporkan kepada KaBalitbang dan akan menjadi tindak lanjut yang diperintahkan untuk dilaksanakan  oleh  satuan  kerja.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  SPI  sebagai  langkah awal  pemeriksaan  sebelum  dilaksanakan  oleh  pemeriksa  eksternal.  Satuan  kerja  yang patuh untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut berpotensi semakin sedikit hasil temuan oleh pemeriksa eksternal. Namun dalam pelaksanaannya tugas SPI mengalami hambatan, yaitu  terkait  dengan  status  keberadaan  SPI.  SPI  yang  ada  di  Balitbang  merupakan penugasan dari KaBalitbang bukan sebagai jabatan sehingga anggota SPI sehingga tugas sebagai  SPI  dilaksanakan  jika  tidak  berbentrokan  dengan  tugas  sesuai  jabatan.  Oleh
karena itu, untuk meningkatkan sistem pengendalian intern di lingkungan Balitbang perlu melibatkan berbagai pihak tidak hanya bergantung pada anggota SPI saja.
B. Telaah Dokumen
Dalam  Permendikbud  No.44  Tahun  2011  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  di  Lingkungan  Kementerian  Pendidikan  Nasional  menyebutkan  bahwa pengendalian  intern  dilakukan  atas  penyelenggaran  kegiatan  pemerintahan  untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Satuan tugas pelaksana SPIP  pada setiap satuan kerja atau yang disebut sebagai Satuan Pengawasan Intern dibentuk untuk melaksanakan tugas pengendalian intern. Sementara di  tingkat  Kementerian,  pengendalian  intern  dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Jenderal. Berdasar pada Permendikbud No. 44 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan  Intern di Lingkungan  Kemendikbud  menyebutkan  bahwa    Satuan  Pengawas  Intern  (SPI) melaksanakan  tugas  berdasarkan  pada  pimpinan  unit  kerja  dan  berkoordinasi  dengan pimpinan  unit  kerja.  Hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  SPI  dilaporkan  kepada pimpinan  unit  kerja,  dengan  tembusan  Inspektorat  Jenderal.  Dari  peraturan  ini  dapat dilihat bahwa tugas SPI merupakan penugasan pimpinan unit kerja sehingga tugas SPI tersebut merupakan tugas tambahan bagi pegawai yang ditunjuk sebagai anggota SPI di luar tugas utama sesuai jabatannya.
Satuan  Pengawasan  Intern  di  Puslitjakdikbud  merupakan  SPI  Balitbang Kemendikbud  di  mana  anggota  SPI  merupakan  perwakilan  satuan  kerja  di  bawah Balitbang.  Anggota  SPI  ditunjuk  oleh  Kepala  Balitbang  dan  pembiayaan  pelaksanan tugas  SPI  Balitbang  dibebankan  pada  anggaran  Sekretariat  Balitbang  Kemendikbud. Hasil  laporan  pengawasan  terhadap  satuan  kerja  yang  ada  di  Balitbang  Kemendikbud diserahkan  kepada  Kepala  Balitbang  dengan  tembusan  kepada  Inspektorat  Jenderal. Kepala Balitbang akan memberikan respon terhadap hasil pengawasan satuan kerja untuk tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel dan handal.
Proses kerja pengawasan SPI antara lain apabila di Puslitjakdikbud terdapat transaksi keuangan  yang  jujur  dan  lengkap  dalam  pelaporan  keuangan  maka  SPI  dan  Kepala Balitbang akan memberikan apresiasi kepada satuan kerja atas hasil kerja yang dicapai, sedangkan  apabila  di  Puslitjakdikbud,  dari  hasil pengawasan  mendapat  temuan  berupa transaksi  keuangan  yang  tidak  sesuai  maka  satuan  kerja  akan  mendapat  teguran  dari Kepala  Balitbang  baik  secara  lisan  ataupun  tertulis.  Atas  hasil  temuan  tersebut,  SPI
bertugas  melakukan  pendampingan  kepada  satuan  kerja  untuk  memperbaiki  transaksi keuangan tersebut, baik  pencatatannya maupun kelengkapan dokumennya. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh SPI adalah untuk menghindari temuan dari pemeriksaan pihak  eksternal  dan  mampu  menghasilkan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  laporan keuangan yang tertib administrasi dan peraturan sehingga tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Tugas  anggota  SPI Balitbang belum optimal karena sering terbentur pada tugas utama sesuai jabatan terkait dengan masalah waktu. Status anggota SPI adalah penugasan bukan jabatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  telaah  dokumen  menunjukan  pelaksanaan akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  serta  pengendalian  intern  di  Puslitjakdikbud  masih mengalami  kendala  yang  mengakibatkan  pelaksanaan  pelaporan  keuangan  tidak  tepat waktu, antara lain:
1. Terlambatnya pelaporan  BMN yang mengakibatkan rekonsiliasi  internal  terlambat dan rekonsiliasi eksternal di akhir waktu.
2. Pencatatan BMN masih belum tertib administrasi dan banyak ditemukan data yang tidak lengkap.
3. Kurangnya  koordinasi  dan  komunikasi  yang  kurang  lancar  antara  perencana, pelaksana, dan operator aplikasi keuangan.

## 4.    Aspek Product
A. Hasil wawancara
Laporan  keuangan  digunakan  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  oleh manajemen  Puslitjakdikbud.  Dari  laporan  keuangan  didapatkan  informasi  mengenai tingkat penyerapan dana Puslitjakdikbud baik dari sisi belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai. Sementara capaian output juga dapat memberikan informasi dari output mana yang kegiatannya sudah berjalan dan output mana yang masih belum berjalan untuk diketahui permasalahannya, sedangkan laporan keuangan bagi masyarakat dalam hal ini adalah  pegawai  Puslitjakdikbud  belum  memberikan  manfaat  karena  pegawai Puslitjakdikbud  masih  belum  memberi  perhatian  pada  laporan  keuangan.  Informasi terkait  keterserapan  dana  maupun  posisi  keuangan  Puslitjakdikbud  dinilai  tidak  begitu penting bagi pegawai. Laporan keuangan Puslitjakdikbud dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Hal ini selaras dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Laporan  keuangan  Puslitjakdikbud  dapat  diakses  melalui website Balitbang  meskipun tidak  secara  keseluruhan.  Untuk  laporan  keuangan  secara  utuh  dapat  dilihat  di  buku laporan keuangan yang dicetak periodik.
B. Telaah Dokumen
Pada  Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan harus memiliki unsur karakteristik kualitatif sehingga dapat memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif antara  lain  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.  Relevan  adalah laporan  keuangan  yang  disajikan  terdiri  dari  informasi  yang  memiliki  manfaat  umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Andal terkait pada penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Laporan keuangan juga dapat dibandingkan, baik antar periode akuntansi ataupun dengan laporan keuangan instansi lain. Laporan keuangan juga harus mampu  dipahami  oleh  penggunanya  baik  dalam  bentuk  maupun  istilah  di  dalamnya, dengan  catatan  pengguna  paham  atas  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  satuan  kerja bersangkutan atau pengguna tidak tahu tetapi ada kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  telaah  dokumen  tersebut,  produk  pelaporan keuangan Puslitjakdikbud berupa laporan keuangan sudah memberikan manfaat kepada penggunanya,  yaitu  manajemen  yang  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  pelaksanaan kegiatan satuan kerja serta dalam rangka transparansi, laporan keuangan Puslitjakdikbud bisa  diakses  secara  bebas  oleh  masyarakat  umum.  Informasi  dalam  laporan  keuangan Puslitjakdikbud  memenuhi  karakteristik  kualitatatif,  yaitu  relevan,  andal,  dapat dibandingkan,  dan  dapat  dipahami.  Relevan,  yaitu  laporan  keuangan  Puslitjakdikbud dapat  memberikan  informasi  kepada  manajemen  terkait  gambaran  untuk  memperbaiki perencanaan anggaran di periode berikutnya berdasar pada pelaksanaan anggaran yang sudah  berjalan  pada  periode  sebelumnya.  Berdasar  informasi  tersebut  manajemen membuat  keputusan  perencanaan  anggaran  dan  dapat  memprediksi  waktu  pelaksanaan kegiatan di  periode berikutnya. Laporan keuangan Puslitjakdikbud dapat  dibandingkan antar  periode  akuntansi    dan  dapat  juga  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  antar satuan  kerja  di  Balitbang  guna  mengukur  capaian  kinerja  keuangan  satuan  kerja  di Balitbang.  Laporan  keuangan  Puslitjakdikbud  dapat  dipahami  baik  bentuk  maupun informasi  di  dalamnya  karena  mengikuti  pedoman  penyusunan  laporan  keuangan
pemerintah  melalui  aplikasi  keuangan.  Manajemen  dapat  memahami  informasi  yang dimaksud dalam laporan keuangan Puslitjakdikbud. Sebagai sarana akuntabilitas laporan keuangan Puslitjakdikbud juga diumumkan secara terbuka dengan cara menampilkannya di  website  Balitbang  dalam  Lakip.  Masyarakat  dapat  mengakses  informasi  laporan keuangan  secara  bebas.  Pegawai  Puslitjakdikbud  dalam  hal  ini  mewakili  masyarakat umum  masih  kurang  berminat  terhadap  laporan  keuangan  sebagai  salah  satu  wujud capaian  kinerja  satuan  kerja  Puslitjakdikbud.  Jadi  pengguna  laporan  keuangan Puslitakdikbud masih terbatas pada lembaga pemeriksa, lembaga pengawas, manajemen, pemerintah,  dan  wakil  rakyat.  Masyarakat  umum  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  pegawai Puslitjakdikbud masih belum berminat sebagai pengguna laporan keuangan.

## KESIMPULAN

## 1. Aspek Context
Pelaporan Keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek konteks dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pelaporan  keuangan  di  Puslitjakdikbud  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  informasi kepada  penggunanya  terkait  alokasi  dan  tingkat  penyerapan  anggaran  selama  periode berjalan  sehingga  informasi  dapat  dimanfaatkan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Dari pelaporan  keuangan  Puslitjakdikbud  dapat  diketahui  pula  bahwa  Puslitjakdikbud  tidak memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sasaran dalam pelaporan keuangan keuangan Puslitjakdikbud  dibedakan  berdasar  kepentingannya  baik  internal  maupun  eksternal. Untuk  kepentingan  internal  pelaporan  keuangan  berperan  dalam  akuntabilitas, manajemen,  dan  evaluasi  kinerja  satuan  kerja,  sedangkan  untuk  kepentingan  eksternal berperan pada transparansi.

## 2. Aspek Input
Pelaporan Keuangan di  Puslitjakdikbud dilihat dari aspek input dapat disimpulkan sebagai berikut:
Penyajian  laporan  keuangan  yang  tepat  waktu  dipengaruhi  oleh  kualitas  sumber  daya manusia dan sarana yang ada. Input yang dimiliki Puslitjakdikbud meliputi sumber daya manusia, yaitu pegawai  dan sarana prasarana  perkantoran. Sumber daya  manusia yang menunjang dalam pelaporan keuangan tergantung pada kompetensinya dalam menguasai aplikasi  karena  sistem  kerja  keuangan  pemerintah  pada  masa  sekarang  menggunakan sistem aplikasi. Adanya update aplikasi keuangan secara berkala menuntut pegawai untuk
menguasai  aplikasi  baru.  Untuk  meningkatkan  kemampuan  pegawai  dalam  menguasai aplikasi tesebut, pegawai ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kilat. Jumlah pegawai yang  menguasai  aplikasi  keuangan  terbatas  sehingga  lancarnya  pelaksanaan  pelaporan keuangan tergantung pada kehadiran pegawai tersebut. Selain itu untuk menyelesaikan pekerjaan  pada  periode  tertentu  contohnya  pada  saat  batas  akhir  pertanggungjawaban, pegawai membutuhkan tambahan waktu. Sarana prasarana yang dimiliki Puslitjakdikbud terkait dengan fasilitas kantor dalam mendukung lancarnya pelaporan keuangan. Fasilitas kantor berupa tempat kerja, peralatan komputer, dan jasa internet dalam kondisi baik dan dapat  dipergunakan  oleh  pegawai.  Jadi  kesimpulannya  sumber  daya  manusia  atau pegawai dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Puslitjakdikbud sudah menunjang dalam penyajian  laporan  keuangan  yang  tepat  waktu  meskipun  terkendala  pada  terbatasnya jumlah pegawai yang kompeten.

## 3. Aspek Process
Pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek proses dapat disimpulkan sebagai berikut:
Unsur dalam proses pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud meliputi kegiatan rekonsiliasi keuangan  dan  BMN,  koordinasi  antar  pegawai,  peran  pemimpin  dalam  menyelesaikan masalah,  ketaatan  pada  peraturan,  dan  hasil  pengawasannya  baik  atau  tidak  terjadi penyimpangan. Rekonsiliasi keuangan dan BMN di Puslitjakdikbud melalui 2 tahapan, yaitu  rekonsiliasi  internal  dan  rekonsiliasi  eksternal.  Pada  tahap  rekonsiliasi  internal belum  berjalan  sesuai  dengan  peraturan.  Hal  ini  disebabkan  karena  terlambatnya pencatatan transaksi khususnya pada pencatatan BMN karena data yang tidak lengkap, sedangkan pada rekonsiliasi eksternal pelaporan keuangan sudah sesuai jadwal meskipun di batas akhir waktu penutupan. Koordinasi pegawai dalam pelaporan keuangan dinilai masih  kurang.  Terlambatnya  pencatatan  transaksi  BMN  disebabkan  kurang  koordinasi antara pelaksana belanja dan operator aplikasi SIMAK BMN untuk mencatat barang yang masuk, sedangkan untuk barang yang keluar atau digunakan juga tidak dikoordinasikan dengan  baik.  Bahkan  tidak  ada  pegawai  yang  bertugas  melakukan  pencatatan  barang keluar  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pencatatan  BMN  di  Puslitjakdikbud  masih belum tertib administrasi dan berdampak pada ketepatan waktu pada pelaporan keuangan secara  keseluruhan.  Peran  pimpinan  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  juga masih  kurang.  Rapat  evaluasi  maupun  koordinasi  dalam  pelaporan  keuangan
Puslitjakdikbud  jarang  dilakukan  bahkan  tidak  pernah  dilakukan  sehingga  hal  ini berdampak  pada  kesalahan  yang  terus  berulang  terutama  pada  pencatatan  BMN. Pengelolaan  keuangan  di  Puslitjakdikbud  secara  umum  sudah  mematuhi  Peraturan Menteri  Keuangan,  hanya  bermasalah  pada  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  dan tidak tertib administrasi. Tujuan pengawasan yang dilakukan Satuan Pengawas Internal adalah  untuk  menghindari  temuan  dari  pemeriksaan  pihak  eksternal  dan  mampu menghasilkan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan yang tertib administrasi dan  peraturan.  Masih  adanya  temuan  Inspektorat  Jenderal  dan  Badan  Pemeriksa Keuangan  pada  pelaporan  keuangan  Puslitjakdikbud  menunjukan  tidak  optimalnya Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan karena tugas SPI  bukan  tugas  utama  pegawai  melainkan  tugas  tambahan  dari  Kepala  Balitbang sehingga  ketika  anggota  SPI  melaksanakan  tugas,  waktunya  bersamaan  dengan  tugas utamanya maka akan memprioritaskan tugas utamanya terlebih dahulu.

## 4. Aspek Product
Pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek produk dapat disimpulkan sebagai berikut:
Produk  pelaporan  keuangan  di  Puslitjakdikbud  meliputi  laporan  keuangan  dalam  satu periode  akuntasi.  Laporan  keuangan  Puslitjakdikbud  sudah  dapat  dinilai  relevan  dan andal  di  mana  informasi  di  dalamnya  sudah  digunakan  manajemen  untuk  membuat keputusan. Laporan keuangan di Puslitjakdikbud digunakan untuk kebutuhan manajemen terkait perencanaan anggaran dan penyusunan kegiatan tahun berikutnya serta evaluasi kinerja dalam hal penyerapan anggaran. Di Puslitjakdikbud dibutuhkan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan dalam  bidang-bidang dan didukung oleh layanan perkantoran yang ada  di  Puslitjakdikbud.  Laporan  keuangan  dapat  dijadikan  dasar  penyusunan  anggaran pada kegiatan yang efektif untuk  dilaksanakan pada periode berikutnya.  Sementara itu pegawai  belum  memberikan  perhatian  pada  laporan  keuangan  di  Puslitjakdikbud. Pegawai hanya berfokus pada pertanggungjawaban atas penggunaan dana penelitian yang dilaksanakannya. Kesimpulan untuk produk laporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah laporan  keuangan  bermanfaat  untuk  keperluan  keputusan  manajemen  terkait penganggaran dan evaluasi kinerja tetapi belum bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini pegawai, sebagai sarana akuntabilitas instansi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui pendekatan model  CIPP, pelaporan keuangan pada Pusat  Penelitian Kebijakan
Pendidikan dan Kebudayaan secara umum sudah dijalankan dengan baik tetapi ada hal khusus yang perlu diperbaiki terkait dengan sistem kerja pada proses pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  hasil  penelitian  sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian sebelumnya maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Hasil  evaluasi  proses  menunjukan  bahwa  masalah  pengelolaan  dan  pencatatan keuangan dan BMN dalam pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud  adalah kurangnya koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  maka  perlu  yang  dilakukan  adalah menyusun  strategi  untuk  meningkatkan  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan pelaporan  keuangan,  yang  melibatkan  antara  lain  Pejabat  Pembuat  Komitmen, Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah  Membayar,  Bendahara  Pengeluaran, verifikator data keuangan, dan  para operator aplikasi keuangan dalam melaksanakan tugas sehingga permasalahan yang muncul baik dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan  dan  Barang  Milik  Negara  bisa  diselesaikan  secara  bersama-sama  dan permasalahan tersebut tidak berulang secara terus menerus. Koordinasi dilaksanakan secara periodik melalui rapat mingguan atau bulanan.
2. Hasil  evaluasi  input  menunjukan  bahwa  pegawai  yang  bertugas  dalam  pelaporan keuangan  sudah  kompeten  dalam  menjalankan  aplikasi  keuangan.  Tetapi  pada pelaksanaannya,  hasil  evaluasi  proses  menunjukan  bahwa  masih  ditemukannya pegawai yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, perlu melakukan  evaluasi  kinerja  individu  untuk  meningkatkan  kualitas  kerja  yang dihasilkan setiap pegawai di luar penilaian melalui sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)  dengan  cara  memantau  cara  kerja  dan  disiplin  pegawai  keuangan.  Evaluasi dilaksanakan secara periodik triwulan ataupun semester yang dilakukan oleh Kepala subbagian Tata Usaha terhadap proses bisnis yang dilaksanakan oleh setiap pegawai keuangan. Hasil evaluasi berupa laporan penilaian dan instruksi perbaikan apabila terdapat kesalahan serta memantau perbaikan yang dilaksanakan pegawai tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra,  2010, Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Setyabudi,  Oktariawan.  2018. Analisis  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Kementerian/Lembaga  Berbasis  Akrual. Tesis  tidak  diterbitkan.  Yogyakarta: Program Studi Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
Wirawan.  2016. Evaluasi:  Teori,  Model,  Metodologi,  Standar,  Aplikasi,  dan  Profesi. Kota Depok:  PT. Rajagrafindo Persada.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.05/2013  tentang  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  50/PMK.05/2018  tentang  Standar  Kompetensi  Kerja Khusus  bagi  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  dan  Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.177/PMK.05/2015  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan    No.44  Tahun  2011  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  44  tahun  2017  tentang  Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kemendikbud
Laporan Keuangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016- 2018