## JGAR.  Volume  1  No  1  June  2020  /  Nurrahma  /  Transparansi  Data  Pembangunan Kesehatan Perspektif Open Government Data

## Transparansi Data Pembangunan Kesehatan Perspektif Open Government Data

## Transparency of Health Development Data from Open Government Data Perspective
Mariam Rista Aulia Nurrahma 1
1 Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Corresponding author: mariam.rista.aulia-2014@fisip.unair.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the  disclosure  of  local  government  health development  data  in  the  perspective  of  public  data  disclosure.  Open  data  that  is interoperable  with  high  accessibility  and  easy  to  access  so  that  it  can  assist  the government  and  the  public  in  integrating  planning,  implementation,  monitoring, evaluation, and control of development. This study used descriptive qualitative method. The  data  collection  technique  used  was  in-depth  interview  method.  The  informant determination technique uses a purposive technique where the selected informant is the party who is considered to know and understand the most. The result of the research is that the openness of local government health development has not been optimal. The data lacks a level of detail, is not updated, and is not published in an open format.

## Keywords: Open Government Data, transparency, local government

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  mendeskripsikan  keterbukaan  data  pembangunan  kesehatan pemerintah  lokal  dalam  perspektif  keterbukaan  data  publik.  Open  data  yang  memiliki sifat  interoperabel  dengan  aksesibilitas  yang  tinggi  dan  mudah  diakses  sehingga  dapat membantu  pemerintah  dan  publik  dalam  memadukan  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan,  evaluasi,  serta  pengendalian  pembangunan.  Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara  mendalam.  Teknik  penentuan  informan  menggunakan  teknik  purposive dimana  informan  yang  dipilih  adalah  pihak  yang  dianggap  paling  mengetahui  dan memahami.  Hasil  penelitian  adalah  keterbukaan  pembangunan  kesehatan  pemerintah lokal  belum  optimal.  Data  tidak  memiliki  tingkat  detail,  tidak  update,  dan  tidak dipublikasikan dalam format terbuka.
Kata kunci : open government data, transparansi, pemerintah lokal
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 1 No. 1  June 2020 hal 1-18
https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)

## Pendahuluan
Open  Government  Data pemerintah  dapat  digunakan  untuk  membantu masyarakat lebih memahami apa yang pemerintah lakukan dan seberapa baik kinerjanya, dan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  atas  hasil  yang  salah  ataupun  tidak  diraih. Faktual problem yang melatar belakangi penelitian ini adalah berdasarkan perbandingan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2007 dan 2013 di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan daerah yang mengalami penurunan tertinggi, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.
Tabel 1
Perbandingan IPKM 2007 dan Pengembangan IPKM 2013 di Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan pada tabel tersebut, apabila dibandingkan pada tahun 2007 dan 2013 dengan indikator  yang  sama,  peringkat  Kota  Surabaya  mengalami  penurunan  sebesar  53,  dan apabila dibandingkan antara indikator tahun 2007 dengan pengembangan indikator pada tahun 2013, peringkat Kota Surabaya mengalami penurunan sebesar 128.
Studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini ialah “Public Information Disclosure in Open Government Towards Good Governance” yang ditulis oleh Nunuk Febrianingsih. Penelitian berfokus pada upaya penulis untuk menilai kesiapan lembaga- lembaga  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  UU  KIP  dalam  upaya  mewujudkan pemerintahan  yang  baik.  Penulis  berpendapat  bahwa  dengan  adanya  UU  KIP  dapat memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  untuk  dapat  mengakses  informasi  dari  badan publik. Hal tersebut dapat dilihat melalui kesimpulan dalam penelitian ini yang mana UU KIP  menghendaki  tersedianya  informasi  secara  lengkap,  tersusun  rapi,  dan  terpusat pada satu institusi badan informasi sehingga, informasi yang dibutuhkan menjadi mudah di akses baik oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat yang secara otomatis dapat bersifat efektif dan efisien. UU KIP ini mengandung beberapa azas diantaranya pertama setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Kedua, informasi publik  yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan melalui cara yang sederhana. Keempat, informasi publik  yang  dikecualikan  bersifat  rahasia  sesuai  undang-undang,  kepatuhan  dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu  informasi  diberikan  kepada  masyarakat,  serta  setelah  dipertimbangkan  dengan seksama  bahwa  menutup  informasi  publik  dapat  melindungi  kepentingan  yang  lebih besar daripada membukanya.
Pada penelitian ini memberi penegasan bahwa lembaga pemerintah belum terlalu siap  untuk  megimplementasikan  UU  KIP.  Hal  ini  terlihat  dari  belum  dilakukannya langkah-langkah yang diamanatkan UU KIP oleh mayoritas badan publik seperti belum membuat peraturan internal mengenai pelaksanaan UU KIP, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID),  dan  menetapkan  daftar  informasi  publik  yang terbuka dan yang dikecualikan. Penelitian ini mampu melihat bahwa hanya terdapat 22 lembaga  publik  yang  telah  membuat  regulasi  internal  dan  menunjuk  PPID. 17 Adapun perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian saat ini ialah peneliti berfokus pada
sumber dimana sebelum informasi dibuat yakni pada data yang diberikan oleh pemerintah kepada  publik  secara  terbuka.  Selain  itu  penelitian  saat  ini  juga  difokuskan  pada mendeskripsikan keterbukaan data Pemerintah Kota Surabaya pada bidang pembangunan kesehatan dalam perspektif open government data.
Studi lain  berjudul “Open Data: Quality Over Quantity” yang ditulis oleh Shazia Sadiq  dan  Marta  Indulska.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  dengan  adanya  perhatian penulis melihat akan besarnya tujuan dari penerapan open data yang mana tujuan tersebut ialah  bertujuan  untuk  membuka  potensi  inovasi  bisnis,  pemerintah,  dan  pengusaha, namun disamping itu penerpan open data juga memiliki tantangan signifikan yakni dalam penggunaannya secara efektif. Sementara banyak keberhasilan inovasi yang didasarkan pada  paradigma open  data ,  ada  ketidakpastian  mengenai  kualitas  data  dari  dataset tersebut. Ketidakpastian kualitas data ini merupakan  ancaman terhadap nilai yang bisa dihasilkan dari data tersebut. Kualitas data sendiri telah banyak dipelajari secara ekstensif selama beberapa dekade dan banyak pendekatan terhadap manajemen kualitas data yang telah  diusulkan  Namun,  pendekatan  ini  biasanya  didasarkan  pada  dataset  internal organisasi, dengan metadata yang diketahui, dan pengetahuan domain dari semantik data. Membuka  data,  di  sisi lain,  sering  terjadi  ketidaktahuan  bagi  pengguna  dan  mungkin kekurangan  metadata.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  tantangan dalam menangani kualitas dataset yang terbuka, dan untuk menetapkan agenda penelitian di masa depan untuk mengatasi risiko guna mendapatkan nilai dari manfaat open data. Penelitian  ini  menghasilkan  perhatian  pada  tiga  bidang  penelitian  utama  yang  akan dilaksanakan  agar  dapat  merealisasikan  beberapa  tujuan  dan  menghindari  resiko  serta masalah  yang  ada  pada open  data sebelumnya.  Bidang  pertama  adalah  pemahaman bersama  tentang  dimensi  kualitas  data.  Beberapa penelitian  baru-baru  ini  menganalisis kualitas data dari kumpulan open data telah mengindikasikan masalah yang sama dengan penelitian  ini  walaupun  dengan  dimensi  kualitas  dan  metrik  kualitas  yang  berbeda. Pemahaman  bersama  tentang  bagaimana  mendefinisikan  dan  menetapkan  dimensi kualitas  data  mampu memberi  patokan  yang  jelas  sehingga  meminimalisir  adanya kesenjangan  kualitas  data.  Bidang  selanjutnya  adalah  meningkatkan  pada  kesadaran kualitas data. Salah satu risiko terbesar terkait penggunaan open data adalah kurangnya kesadaran akan kualitas yang melekat pada data. Oleh sebab itu bidang kedua ini dapat menghasilkan  pengguna  yang  diberi  pengetahuan  dan  kesadaran  untuk  mengolah  data
layaknya  produsen  sehingga  tingkat  kualitas  data  dapat  lebih  signifikan. Bidang  ketiga yaitu memperkuat kualitas data untuk manfaatnya secara universal.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  peneliti  akan  berfokus  untuk  mendeskripsikan tentang  keterbukaan  data  pembangunan  kesehatan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam perspektif open  government  data. Penelitian  terhadap  keterbukaan  data  ini  digunakan untuk memahami seberapa terbuka data yang diberikan  oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga beberapa pihak baik publik maupun antar instansi pemerintah dapat mengetahui terkait data yang dijadikan sebagai penunjang dalam upaya pembangunan kesehatan di Kota  Surabaya.  Pertanyaan  yang  ingin  dijawab  adalah  Bagaimana  keterbukaan  data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif open government data? Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mendeskripsikan  keterbukaan  data  pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif open government data.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  digunakan  dengan  metode  wawancara  secara  mendalam  observasi, dan  studi  dokumen.  Teknik  penentuan  informan  dilakukan  dengan  purposive  dimana pihak-pihak  dianggap  mengetahui  terkait  pengelolaan  data  pembangunan  kesehatan. Teknik  analisis  data  merujuk  pada  Miles  dan  Huberman  dengan  tahapan  reduksi  data, penyajian  data  dan  menarik  kesimpulan.  Teknik  keabsahan  data  dengan  menggunakan triangulasi  yang  terdiri  dari  tiga  alur  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## Keterbukaan Data Pemerintah
Open  government menjadi  sebuah  istilah (term) yang  digunakan  di  dunia internasional dalam menginisiasikan upaya untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam  pelayanan  publik.  Sebagaimana  pendekatan  populer  lainnya,  istilah open government diartikan sebagai  suatu hal yang berbeda untuk orang yang berbeda pula. Bagi sebagian orang, open government berarti memfasilitasi data dari pemerintah kepada masyarakat, mengubah hal lama yang dahulunya sebuah kebijakan dibuat secara tertutup menjadi sistem yang mana masyarakat menjadi memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan  oleh  para  pemimpin  mereka.  Bagaimanapun  istilahnya,  umumnya  telah
dipahami bahwa open government memiliki makna yang lebih luas. Hal ini telah menjadi label yang mencakup semua hal yang lebih transparan, sistem pemerintahan yang mudah diakses  dan  responsif  dimana  data  bersifat  bebas  untuk  dan  dari  pemerintah  melalui banyak sumber. Sehingga penting perannya agar para pembuat kebijakan harus responsif terhadap  kebutuhan,  gagasan  dan  prioritas  masyarakat  beserta badan  eksternal,  dan memberikan sumber yang efektif dan mudah diakses untuk disampaikan. Sementara itu, masyarakat,  bisnis  dan  organisasi  non-pemerintah  harus  pula  memiliki  akses  mudah terhadap  layanan  dan  informasi,  keterampilan  dan  sarana  untuk  dipegang  guna diperhitungkan  dalam  proses  pengambilan  kebijakan  dan  kesempatan  untuk  memberi pandangan terhadap pembuatan kebijakan. Informasi yang dapat diakses secara gratis dari pemerintah ke publik dan pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah dan media, akan secara  kritis  kembali  dari  masyarakat  dan  pihak  ketiga  kepada  pihak  pemerintah  yang merupakan inti dari open government yang berfungsi dengan baik.
Adapun  yang  menjadi  unsur-unsur  dalam  keterbukaan  pemerintah  (open government) antara lain adalah.
a) Pemerintah harus transpransi
Transparansi mendorong akuntabilitas dan memberikan informasi bagi masyarkat tentang  apa yang pemerintah  lakukan. Informasi yang dikelola oleh pemerintah  adalah aset nasional. Para administrator akan mengambil tindakan yang tepat, konsisten dengan hukum dan kebijakan, untuk mengungkapkan informasi dengan cepat dalam bentuk yang dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  mudah  ditemukan  dan  digunakan.  Pemerintah  dan lembaga eksekutif harus memanfaatkan teknologi baru untuk menaruh informasi tentang kegiatan  dan  kebijakan  mereka  secara  online  serta  tersedia  untuk  umum.  Departemen eksekutif  dan  lembaga  juga  harus  meminta  masukan  dari  masyarakat  serta mengidentifikasi informasi yang menjadi prioritas umum
b) Pemerintah harus partisipatif
Keterlibatan  publik  meningkatkan  efektivitas  pemerintah  dan  meningkatkan kualitas  kebijakannya.  Pengetahuan  tersebar  luas  di  masyarakat,  dan  pejabat  publik mendapat manfaat dari akses terhadap tersebarnya pengetahuan. Pemerintah dan lembaga eksekutif  harus  menawarkan  masyarakat  dalam  meningkatkan  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  membuat  kebijakan  guna  memberi  manfaat  kepada  pemerintah melalui  keahlian  dan  informasi  yang  dimiliki.  Pemerinah  dan  lembaga  eksekutif  juga
harus  meminta  masukan  dari  masyarakat  tentang  bagaimana  pemerintah  dapat meningkatkan kesempatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
c) Pemerintah harus kolaboratif dalam membuat inovasi
Kolaborasi  secara  aktif  melibatkan  masyarakat  dalam      pekerjaan  pemerintah. Pemrintah  dan  lembaga  eksekutif  harus  menggunakan  alat  yang  inovatif,  metode,  dan sistem untuk bekerja sama diantara mereka sendiri, di semua tingkat pemerintahan, dan dengan organisasi nirlaba, bisnis, dan individu di sektor swasta. Pemerintah dan lembaga eksekutif  harus  meminta  masukan  dari  masyarakat  untuk  dinilai  dan  meningkatkan tingkat  kolaborasi  mereka  dan  untuk  mengidentifikasi  peluang  baru  untuk  kerja  sama dalam membentuk sebuah inovasi.
Keterbukaan  data  pemerintah (open  government  data) adalah  data  yang dihasilkan  dengan  menggunakan  dana  publik  dan  memberikan  "tanpa  pembatasan penggunaan  atau  distribusi".  Adapun  dua  el  emen  utama  yang  digunakan  untuk mendefinisikan open government data ialah:
- Data  pemerintah (government  data) :  adalah  data  yang  dihasilkan  atau  ditugaskan oleh badan publik.
- Data terbuka (open data) : adalah data yang dapat digunakan secara bebas, digunakan kembali  dan  didistribusikan  oleh  siapapun,  dan  hanya  berfokus  pada kebutuhan pengguna sehingga membuat pekerjaan mereka mudah untuk dibagikan.
Jenis kumpulan data yang tersedia dalam penerapan open government data dapat bervariasi di semua tingkatan pemerintah dan instansi pemerintah. Secara hukum, open government  data tidak  dapat  berisi  informasi  pribadi  atau  rahasia.  Menurut  Kassen, keterbukaan  data  pemerintah  merupakan  data  pemerintah  federal atau  lokal  yang menyediakan akses ke data yang dapat dibaca dengan format mesin (machine readable) . Menurut sebuah studi portal open government data di seluruh  dunia,  umumnya  terdapat sembilan  kategori  data  diantaranya  ialah kesehatan, keuangan dan ekonomi, lingkungan hidup, energi, pendidikan, transportasi, infrastruktur, lapangan kerja, dan populasi.
Dalam  memahami open  government  data diperlukan  pula  pemahaman  terkait rantai  nilai open  government  data yang  mana  hal  ini  sangat  penting  guna  memahami peran  aktor  utama,  dan  juga  mengerti  bagaimana  kecepatan  berkembang  dan menyebabkan  perubahan  signifikan  dalam  peran  dan  batas  tanggung  jawab  masing- masing dan  mempengaruhi keterlibatan  aktor dalam berbagai data yang terkait dengan
kegiatan  pemerintah.  Adapun  empat  fase  utama  yang dapat  diidentifikasi  dalam  rantai nilai open government data ialah:
1. Data  generation (peningkatan  data):  ini  mencakup  peningkatan  data  publik  yang biasanya  dilakukan  oleh  entitas  sektor  publik  bahkan  jika  fungsi  ini ditingkatkan dapat menjadi sumber data dengan keuangan yang dipublikasikan.
2. Data  collection,  aggregation  and  processing (pengumpulan  data,  agregasi  dan pengolahan): data perlu dikumpulkan agar dapat diakses, dibagikan dan digunakan kembali. Sebagian besar data pemerintah juga perlu digabungkan, dihubungkan, dan atau  dimanipulasi  sekali  terbuka  untuk  memberi  nilai  tambah bagi  sebagian  besar pengguna.  Hal  ini  terutama  berlaku  untuk  penggunaan  data pemerintah  secara  non komersial.
3. Data  distribution  and  delivery (distribusi  dan  penyampaian  data):  data  perlu didistribusikan ke pengguna untuk dapat diakses dan digunakan kembali.
4. Final  data  use (penggunaan  data  akhir):  kebutuhan  data  pemerintah  terbuka  perlu digunakan  kembali  oleh  seluruh  daftar  pengguna  yang  berbeda  guna mempertahankan penciptaan nilai publik.
Dari  pemaparan  diatas,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa open government data merupakan kumpulan data terkait berbagai kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang yang diproduksi oleh pihak pemerintah itu sendiri untuk selanjutnya agar  dapat  dikonsumsi  oleh  publik  secara  bebas  sehingga  dapat digunakan  kembali tanpa  izin  sebagai  bentuk  keterbukaan  pemerintah  terhadap publik

## Proses Keterbukaan Data Pemerintah
Dalam  sub  bab  ini  akan  dibahas  secara  lengkap  terkait  siklus  dalam open government data. Siklus ini biasa disebut dengan „data life cycle‟. Adapun siklus data terebut melalui beberapa tahap yang man tahapan tersebut dapat digambarkan sebagaiman gambar 1 berikut:
Gambar 1

## Siklus Keterbukaan Data Pemerintah
a) Data Creation (Penciptaan Data)
Siklus open government data biasanya dimulai dengan pembuatan data. Di badan publik atau pemerintah, penciptaan data biasanya merupakan bagian dari  prosedur  sehari-hari  dengan  mengumpulkan  data  untuk  tujuan penerbitan tertentu.
b) Data Selection (Pemilihan Data)
Proses  ini  memerlukan  penghapusan  data  pribadi  serta  mengidentifikasi dimana kondisi data ini diterbitkan .
c) Data Harmonisation (Harmonisasi Data)
Langkah  ini  melibatkan  persiapan  data  yang  akan  diterbitkan  agar  sesuai dengan  standar  penerbitan,  seperti  delapan  prinsip open  government  data.
(dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 1.5.4.5).
d) Publishing Data (Penerbitan Data)
Ini merupakan tindakan aktual untuk membuka data dengan menerbitkannya di portal pemerintah.
e) Interlinking Data (Data yang Terhubung)
Hal ini memungkinkan data yang dipublikasikan memiliki tambahan nilai,
karena penghubung data memberikan interpretasi.
f) Data Discovery
Penerbitan  data  tidak  cukup  untuk  mengaktifkan  penggunaan  kembali. Publik harus menemukan adanya data terbuka agar bisa mengkonsumsinya.
Penemuan data  dapat  ditingkatkan  dengan  aktif  meningkatkan  kesadaran akan keberadaannya.
g) Eksploration Data (Data Eksplorasi)
Langkah ini adalah cara mengkonsumsi data. Di sini, pengguna secara pasif memeriksa  data  terbuka  dengan  memvisualisasikan  atau  mencermati  data tersebut.
h) Exploitation Data (Data Eksploitas)
Eksploitasi  data  memungkinkan  pengguna  untuk  secara  proaktif menggunakan, menggunakan  kembali  atau  mendistribusikan  data  terbuka dengan  menganalisis,  mengabungkan  hingga  memberi  inovasi  pada  data tersebut.
i) Data Curation (Data Kurasi)
Data  kurasi  sangat  penting  dalam  memastikan  data  yang  dipublikasikan berkelanjutan. Ini melibatkan sejumlah proses, termasuk meng update data lama, dan lain-lain.

## Manfaat Penerapan Keterbukaan Data Pemerintah
Dalam  penerapan open  government  data tentu  terdapat  manfaat  yang  dapat dipetik dalam perspektif pemerintah. Adapun manfaat tersebut antara lain ialah:
a) Meningkatkan  akuntabilitas  pemerintah,  transparansi,  responsif  dan  kontrol demokratis. Open government data memungkinkan open government mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Misalnya, asumsi umum adalah tidak adanya data di masyarakat menimbulkan pemikiran bahwa pegawai negeri terlibat dalam perilaku korupsi. Open government data bisa menjadi kekuatan yang hebat untuk akuntabilitas  publik  dengan  membuat  informasi  yang  tersedia lebih  mudah  untuk menganalisa,  mengolah  dan  menggabungkan,  sehingga  memungkinkan  adanya tingkat pengawasan publik  yang tinggi. Oleh karena itu, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan respons yang dirasakan dari tindakan pemerintah
b) Mempromosikan pemberdayaan warga, partisipasi dan keterlibatan sosial Asumsi kedua  adalah  bahwa open  government  data memungkinkan  individu membuat keputusan  yang  lebih  baik  dalam  hidup  mereka  dan  meningkatkan partisipasi dalam  urusan  publik.  Penerapan  ini  bertujuan  untuk  memanfaatkan penggunaan teknologi informasi guna keterbukaan, transparansi dan kolaborasi di dalam sektor publik,  namun  juga  untuk  meningkatkan  keterlibatan  warga dalam  kehidupan
publik,  Maraknya  penggunaan  teknologi  dikombinasikan dengan  munculnya gerakan open  government  data menjadi  kunci  pendorong pemberdayaan  diri warga negara, partisipasi dan keterlibatan publik yang lebih  tinggi.
c) Membangun aparatur sipil negara yang diberdayakan. Manfaat penting yang juga dapat  diambil  dalam  penerapan  open  government  data  adalah  memberdayakan tenaga  kerja  sektor  publik.  Membuka  data  pemerintah  dapat  memungkinkan aparatur  sipil  negara  yang  lebih  profesional  untuk  berpartisipasi  secara  langsung dalam  memastikan  bahwa  pemerintah  bersifat  transparan  dan  partisipatif,  serta untuk  mengembangkan  aplikasi  yang  lebih  baik  dalam  menanggapi  kebutuhan pengguna.  Banyak  aparatur  sipil  negara  melihat  bahwa  real  time  performance memiliki dampak dalam  pelayanan publik. Memberdayakan aparatur sipil negara dengan  menerapkan  open  government  data  membutuhkan  strategi  dan  program untuk  membangun  generasi  penerus  yang  tidak  hanya  berhubungan  dengan teknologi  informasi  melainkan  mencakup:  ilmu  data,  analisis  prediktif  untuk mengidentifikasi pola dan membuat model, pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana  menggunakan  teknologi  untuk  keterlibatan  sosial  dan  untuk bernegosiasi dan terhubung dengan orang, serta pemahaman yang lebih baik terkait masalah yang muncul dan bagaimana teknologi mampu menyelesaikannya.
d) Membina  inovasi,  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  pemerintah.    Open government  data  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas  dan inovasi  dalam  pelayanan  pemerintah.  Melalui  open  government  data  dapat mengurangi beberapa kegiatan dalam pemerintahan. Perspektif penyampaian data terkait penggunaan layanan pemerintah dapat menyebabkan penurunan pertanyaan secara  signifikan  yang  secara  rutin  diterima  oleh  otoritas  publik,  atau memungkinkan  pertanyaan  dijawab  lebih  cepat.  Manfaat  selanjutnya  meliputi pengurangan beban kerja, penurunan dokumen dan biaya transisi yang lebih rendah. Selain itu, open government data menyediakan platform untuk pemberian layanan inovatif.  Ini  tidak  hanya  hasil  dari  penggunaan  kembali  data  oleh  aktor  sektor swasta  atau  oleh  organisasi  non-  pemerintah,  namun  juga  berkat  penggunaan kembali  data  oleh  aparatur  sipil  negara  yang  mengambil  inisiatif  untuk mengembangkan  aplikasi  baru.  Penggunaan  teknologi  dan  analisis  data  dalam sektor  publik,  dan  integrasi  analisis  dalam  pembuatan  kebijakan  dan  desain
pelayanan  publik,  dapat  meningkatkan  penyampaian  layanan  yang  lebih terintegrasi  dan  inovatif.  Akhirnya,  penyampaian  layanan  yang  lebih  baik  juga dapat muncul sebagai akibat dari inisiatif yang awalnya digerakkan oleh dorongan pemerintah untuk transparansi yang lebih besar seputar data.

## Analisis dan Pembahasan
Transparansi  menyangkut  banyak  segi dalam  penyelenggaraan  roda pemerintahan seperti dalam proses perumusan kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan  penggunaan  dana  yang  dipungut  dari  rakyat.  Oleh  karena  itu  sebuah  keterbukaan perlu  diupayakan  oleh  pemerintah.    Melalui  adanya  keterbukaan  pemerintah (open government) memungkinkan seseorang untuk mengambil bagian dalam karya luar biasa yang  disebut  dengan  'demokrasi'.  Keterbukaan  akan  membebaskann  semua  orang mengungkapkan  pendapat  mereka  dan  merasa  aman  melakukannya.  Keseriusan pemerintah  dalam  menerapkan open  government ini  didukung  dengan  tergabungnya Indonesia dalam Open  Government  Partnership yang  bertujuan  untuk  mendukung kemajuan  keterbukaan  pemerintah  sesuai  dengan  aspirasi  dan  komitmen  nyata sebagaimana yang dicanangkan oleh negara anggotanya. Adapun salah satu upaya yang dapat  dilakukan  pemerintah  terbuka (open  government) dalam  melaksanakan pembangunan  khususnya  dalam  bidang  kesehatan  ialah  dengan  terbukanya  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  terkait  terhadap  data  yang  dimiliki.  Keterbukaan  data pembangunan  kesehatan  Pemrintah  Kota  Surabaya  sendiri  dilihat  berdasarkan  tujuh aspek antara lain:
1. Complete
2. Primary
3. Timely
4. Accessible
5. Machine readable
6. Non-discriminatory
7. License-free
Berikut ini adalah interpretasi data.
Tabel 2
Interpretasi Keterbukaan Data Pemerintah terkait Pembangunan Kesehatan Kota Surabaya dalam Perspektif Open Government Data
Sumber: primer penelitian
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa:
1. Complete
Seluruh  data  pembangunan  kesehatan  arus  dipublikasikan  secara online oleh badan/dinas terkait. Adapun data yang dimaksud adalah data yang tidak tunduk pada privasi,  dan  keamanan  yang  berlaku  atau  pembatasan  hak  istimewa.  Dalam penelitian ini ditemukan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) baik badan ataupun  dinas  mempublikasikan  data  pembangunan kesehatan  namun  tidak  secara keseluruhan dan tidak terdapat wadah secara online bagi publik untuk mengusulkan data yang dipublikasikan.

## 2. Primary
Data pembangunan kesehatan dikumpulkan secara langsung dari badan/dinas terkait, dengan  tingkat  rincian  (detail)  tertinggi,  tidak  dalam  bentuk  yang  dimodifikasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan dipublikasikan secara langsung oleh badan/dinas terkait namun, dengan tingkat rincian (detail) yang rendah.

## 3. Timely
Data pembangunan kesehatan tersedia untuk umum sesegera mungkin setelah data dibuat  guna  menjaga  nilai  data.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  data
pembangunan kesehatan  tidak dipublikasikan secara tepat waktu  melainkan secara berkala

## 4. Accessible
Data  pembangunan  kesehatan  tersedia  untuk  publik,  dan  tanpa  batasan penggunaannya Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan yang terpublikasikan tersedia untuk publik, dan tanpa batasan penggunaannya.

## 5. Machine readable
Data  pembangunan  kesehatan  terstruktur  sehingga  memungkinkan  data  terproses secara otomatis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan tidak  dapat  terproses  secara  otomatis  karena  format  yang  digunakan  dalam penyimpanan  data  ialah word,  pdf, dan  hanya  Dinas Kependudukan  dan  Catatan Sipil  yang  menyimpan  data  dalam  format excel
(hanya bagi dinas yang melakukan Perjanjian Kerja Sama).

## 6. Non-discriminatory
Data  pembangunan  kesehatan  dapat  digunakan  kembali  oleh  siapapun  tanpa persyaratan  apapun.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  data  pembangunan kesehatan  yang  dipublikasikan  dapat  digunakan  kembali  oleh  siapapun  tanpa persyaratan apapun.

## 7. License-free
Data pembangunan kesehatan tidak tunduk pada peraturan hak cipta apapun sesuai dengan pembatasan privasi, keamanan dan hak istimewa yang diperbolehkan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan  kesehatan yang  dipublikasikan tidak tunduk pada peraturan hak cipta namun lebih banyak data yang memiliki hak cipta sehingga membutuhkan pengajuan permohonan untuk mendapatkannya

## Kesimpulan
keterbukaan  data  pembangunan kesehatan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam perspekif open  government  data, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  keterbukaan  data pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya tersebut belum optimal. Data tidak memiliki  tingkat  detail,  tidak  update,  dan  tidak  dipublikasikan  dalam  format  terbuka. Terdapatnya ego sektoral antar badan/dinas dalam menerapkan open government data;
Kekhawatiran pemerintah pada respon masyarakat dalam menghadapi data; Kurangnya pegawai yang ahli dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

## Daftar Pustaka
Attard,  J.  (2015). A  Systematic  Review  of  Open  Government  Data  Initiatives. Sciencedirect .
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X1500091X
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia. (2014). IPKM: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat . Jakarta: Balitbangkes.
http://terbitan.litbang.depkes.go.id/penerbitan/index.php/lpb/catalog/downlo ad/24/24/49-1
Carrara,  W.  (2015). Creating  Value  Open  Data.  European  Commission. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_th rough_open_data_0
Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya.  (2015). Profil  Kesehatan  Kota  Surabaya  Tahun 2015. http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOT
A 2015/3578_Jatim_Kota_Surabaya_2015.pdf
Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2017). Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Surabaya: Dinas Kesehatan Kota Surabaya. http://dinkes.surabaya.go.id/portal/REVIEW%20RENSTRA%20DINKES%
202016-2021-2%20Mei%202017%28Cetak%29.pdf
Gavelin,  K.  (2009). Open  Government:  Beyond  Static  Measures.  Involve .. http://www.oecd.org/gov/46560184.pdf
Global  Competitiveness  Index.  (2016). Global  Competitiveness  Report  2015- 2016. http://www.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
Harrison et al. (2012). Open Government and E-Government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective. IOS Press, Information Polity 17 (2012)
Kantor Staf Presiden. (2017). Ketrebukaan Informasi Publik dan Komitmen Nawacita.
26 Januari 2017. http://ksp.go.id/keterbukaan-informasi-publik- dan-komitmen-nawacita/
Kementerian Kesehatan RI. (2015). Ketahanan Pangan di Indonesia. Jakarta: Buletin Jendela  Data  dan  Informasi. https://www.medbox.org/ketahanan-pangan-di- indonesia/download.pdf.
Moleong,  L.  J.  (2011). Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  edisi  revisi. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Okamoto,  K..  (2016).  I ntroducing  Open  Government  Data.  The  Reference  Librarian 58.  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02763877.2016.1199005?jour nalCode=wref20
Open Data Barometer. (2017). Open Data Barometer: Global Report Fourth Edition. The World Wide Web Foundation.
http://opendatabarometer.org/doc/4thEdition/ODB-4thEdition- GlobalReport.pdf Open  Data  Barometer.  (2017). Country  Detail.  The  World  Wide  Web  Foundation.
http://opendatabarometer.org/4thedition/detail-
country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=IDN
Open Government Indonesia. (2017). Bagaimana OGI Bekerja. Opengovindonesia.org. http://www.opengovindonesia.org/about/1/open-government-indonesia
.