## PELAKSANAAN SUPERVISI IMUNISASI CAMPAK DI PUSKESMAS WILAYAH SURABAYA UTARA

## MEASLES IMMUNIZATION SUPERVISON IN PUBLIC HEALTH CENTER OF NORTH SURABAYA
Dian Febrina Anggraini, Ratna Dwi Wulandari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya
E-mail: febrina_fix@yahoo.com

## ABSTRACT
Measles is one of endemic diseases in East Java especially in north Surabaya, the home of specific ethnic which resist of immunization.  Surabaya District Health Office targeted their Measles immunization is above 90%, but unfortunately this target are never been reached. The purpose of this study was to analyze the management process of immunization program, especially the supervision. The guidance of supervision is regulated in Health Minister  Regulation  number  42,  on  2013.  Supervision  is  involved  performance  standard  setting,  monitoring  and corrective  action.  This  is  a  quantitative  study  with  descriptive  and  cross  sectional  design.  The  sampling  was calculated by using simple random sampling. The interviews through open and close question were conducted to 38  Managers  of  Immunization  program  in  Public  Health  Centre.  The  result  showed  that  the  implementation  of supervision  has  implemented  by  guidance  the  supervision  of  immunization  programme.  The  study  showed  that only 2.63% or just one of Public Health Centre has already supervised by District Health Office and 5.26% or two Public Health Centres has supervised three times and suit with guidance implementation of general supervision. From  this  study,  it  is  important  for  District  Health  Office  to  add  new  person  as  Supervisor  and  Public  Health Centres and ensure that its supervision follow the supervision guidance.
Keywords: Measles immunization, North Surabaya, supervision

## PENDAHULUAN
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak  terlepas  dari  peranan  pelaksana  program kesehatan.  Pelaksana  program  bertindak  sebagai tenaga  yang  melaksanakan  program.  Salah  satu program  pembangunan  kesehatan  yaitu  imunisasi. Program imunisasi bertujuan agar dapat mengurangi tingginya  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  seperti  Difteri, Campak, Polio, Hepatitis B, dan Pertusis.
Berdasarkan data Direktorat Penyehatan Lingkungan dan  Pengendalian  Penyakit  menunjukkan  bahwa jumlah kasus Campak merupakan kasus yang masih KLB.  Jumlah  kasus  tertinggi  tepatnya  di  kota Surabaya,  yaitu  955  (Profil  Kesehatan  Kota Surabaya, 2013) dengan cakupan imunisasi Campak di  beberapa  Puskesmas  belum  mencapai  target sebesar 90%.
Mobilitas tinggi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan kota
Surabaya.  Kota  Surabaya  memiliki  62  Puskesmas yang  terbagi  ke  dalam  5  daerah,  yaitu  Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Barat, dan Surabaya Tengah (Dinas Kesehatan Kota Surabaya,  2013).  Selain  itu,  keberhasilan  program pemberian  imunisasi  tidak  terlepas  dari  input  yang dibutuhkan,  pelaksanaan,  output  dan  impact  yang terjadi.
Berdasarkan    data  dari  Dinas  Kesehatan Kota  Surabaya  pada  tahun  2011  sampai  dengan 2012,  cakupan  imunisasi  Campak  masih  belum memenuhi  target,  yaitu  72,85  (target  2011adalah 90%),  84,37  (target  2012  adalah  90%),  dan  93,62% (target 2013 adalah 90%). Walaupun target di tahun 2013  sudah  terpenuhi  yaitu  93,62%,  tetapi  masih terdapat beberapa Puskesmas Kota Surabaya masih belum terpenuhi target imunisasinya. Belum tercapainya program imunisasi Campak di beberapa Puskesmas  Kota  Surabaya  mengindikasikan  bahwa
terdapat  kendala  dalam  pelaksanaan  program imunisasi  Campak.  Pelaksanaan  program  imunisasi terdiri  dari  perencanaan  kegiatan,  pelaksanaan kegiatan  dan  evaluasi  dan  kontrol  atau  supervisi kegiatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan  supervisi  program  imunisasi  Campak. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Puskesmas  di  kota  Surabaya  dalam  mengetahui kinerja  Pihak  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya  dan Pengelola  program  imunisasi  dalam  supervisi program imunisasi.

## PUSTAKA
Imunisasi  Campak
Campak  merupakan  penyakit  infeksi  virus akut  yang  menular  dengan  ditandai  demam,  batuk, konjungtivis,  dan  ruam  kulit  (Behrman,  2008). Penularan  penyakit  Campak  terjadi  melalui  airbone dan  jarang  terjadi  dengan  kontak  benda  yang terkontaminasi  sekresi  hidung  dan  tenggorokan. Masa  inkubasi  bekisar  8-13  hari  atau  rata-rata  10 hari (Behrman, 2008). Salah satu upaya pencegahan penyakit Campak adalah dengan program Imunisasi. Imunisasi  adalah  cara  untuk  menimbulkan  atau meningkatkan  kekebalan  seseorang  secara  aktif terhadap  penyakit,  sehingga  jika  terpapar  dengan penyakit  tidak  akan  sakit  atau  sakit  ringan (Permenkes  nomer  42  tahun  2013).    Upaya imunisasi berkembang sebagai carauntuk pencegahan  penularan  terhadap  penyakit  yang dapat  dicegah  dengan  imunisasi  (PD3I).  Kegiatan imunisasi terdiri dari  imunisasi rutin, imunisasi anak sekolah,  imunisasi  ibu  hamil,  dan  imunisasi
tambahan (Direktorat Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan, 2012).
Sasaran imunisasi Campak adalah bayi dan anak-anak.  Imunisasi  pada  bayi  diberikan  kepada bayi  yang  berumur  kurang  dari  satu  tahun  dengan satu dosis, sedangkan imunisasi Campak pada anak diberikan    pada  Siswa  kelas  2  dan  3  SD  sebagai upaya  perlindungan  jangka  panjang  terhadap penyakit  (Akib,  2008).  Berdasarkan  Permenkes nomer 42 tahun 2013 tentang pedoman
penyelenggaraan
imunisasi, mekanisme penyelenggaraan  imunisasi  terdiri  dari    penyusunan perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan  imunisasi,  dan evaluasi  pelaksanaan  imunisasi  dalam  bentuk supervisi dan bimbingan teknis.
Penyusunan perencanaan terdiri dari penentuan  jumlah  sasaran,  perencanaan  target cakupan,  rencana  kebutuhan  vaksin,  kebutuhan peralatan  cold  chain.  Pelaksanaan  imunisasi  terdiri dari persiapan petugas imunisasi, persiapan masyarakat,  pemberian  pelayanan  imunisasi,  dan koordinasi.  Evaluasi  penyelenggaraan  imunisasi melalui  supervisi  dan  bimbingan  teknis  (Permenkes nomer 42 tahun 2013).

## Supervisi
Supervisi  adalah  kegiatan  yang  terencana dari  seorang  pimpinan  melalui  aktifitas  bimbingan, pengarahan,  observasi,  motivasi,  dan  evaluasi pelaksanaan  kegiatan  sehari-hari  (Cole,  2001). Dalam  manajemen,  supervisi  sama  halnya  dengan controlling.    Kegiatan  supervisi  dalam  pelaksanaan kegiatan  terdiri  dari  penetapan  standar  kinerja, pemantauan  kinerja,  dan  pengambilan  tindakan korektif.
Penetapan  standar  kinerja  adalah  proses menetapkan  satuan  pengukuran  untuk  penilaian kinerja.  Standar  adalah  inti  yang  ditetapkan  dengan melihat pada perencanaan program, dimana merupakan  pedoman  Supervisor  yang  bisa  diukur dalam  melihat  implementasi  dari  perencanaan (Certo, 2002).
Pemantauan kinerja adalah kegiatan memantau  pelaksanaan  kegiatan  melalui    lisan, tertulis, pengujian, dan observasi.
Dalam
pemantauan kinerja, supervisor juga membandingkan  setiap  tahap  dalam  pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya  apakah  pelaksanaan  program  atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah  ada  sebelumnya  atau  ditetapkan  (Terry, 2010).Kemudian proses  terakhir dari  tahap supervisi adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu merupakan  upaya  Supervisor  dalam  menginteversi hasil  program  saat  pelaksanaan  yang  dilakukan setelah  pengukuran  terhadap  kinerja  (Cole,  2001). Menurut  Omran  (2001),  pengambilan  tindakan korektif  terdapat  tiga  kelompok  berdasarkan  waktu intervensi,  yaitu  pre  control,  concurrent  control,  dan feedback control. Pre control adalah intervensi dalam pengambilan  tindakan  korektif  yang  dilakukan sebelum  suatu  kegiatan  dilakukan.  Concurrent control  adalah intervensi  dalam pengambilan tindakan  korektif  yang  dilakukan  saat  kegiatan sedang  berlangsung.  Feedback  control  adalah intervensi dalam pengambilan tindakan korektif yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan.
Pengambilan tindakan korektif dalam kegiatan supervisi imunisasi Campak meliputi kegiatan diskusi
dan  analisis  supervisi  bersama  dengan  pemegang program  imunisasi  serta  tindak  lanjut  terhadap  hasil supervisi imunisasi Campak.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  dan rancang  bangun  cross  sectional  (Sarwono,  2006). Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh Puskesmas di Kota Surabaya sejumlah 62 Puskesmas.  Besar  sampel  penelitian  ini  spesifik  di5 Puskesmas  wilayah  Surabaya  Utara  yang  dipilih berdasarkan  metode  simple  random  sampling. Pengambilan  data  menggunakan  kuesioner  dengan pertanyaan terbuka dan  tertutup  kepada  pemegang program imunisasi Campak di 5 Puskesmas wilayah Surabaya  Utara.  Penelitian  ini  dilakukan  selama bulan  Juni-Juli  2015.Data  primer  yang  dikumpulkan melalui  wawancara  ditujukan  untuk  mengetahui kegiatan  supervisi  program  imunisasi  Campak sesuai  dengan  langkah  yang  ditetapkan  ketika pelaksanaan  supervisi  atau  tidak.  Data  yang  telah diperoleh kemudian dilakukan pembandingan dengan  standar  supervisi  imunisasi  sesuai  dengan Permenkes nomer 42 tahun 2013.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kegiatan Supervisi Imunisasi Campak Supervisi  adalahkegiatan  yang  terencana dari  seorang  manajer  melalui  aktifitas  bimbingan, pengarahan,  observasi,  motivasi,  dan  evaluasi  pada stafnya  dalam  melaksanakan  kegiatan  atau  tugas sehari-hari  (Cole,  2001).  Pelaksanaan  kegiatan supervisi  terdiri  dari  penetapan  standar  kinerja,
pemantauan  kinerja,  dan  pengambilan  tindakan korektif (Omran, 2001).
Penetapan  standar  kinerja  untuk  supervisi imunisasi terdiri dari standar pengelolaan Pemantauan Wilayah  Setempat  (PWS), analisis  dan tindak  lanjut  PWS,  target  capaian  imunisasi, pedoman  pencatatan  dan  pelaporan  hasil  program, logistik  dan  cold  chain,  peralatan  imunisasi, pelayanan  imunisasi,  tenaga  pelaksana  di  tingkat Puskesmas,  penghitungan  persen  (%)  cakupan imunisasi, dan kerjasama lintas sektor dan program.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  didapatkan bahwa Puskesmas di wilayah Surabaya
Utaraterdapat dokumen mengenai standar penetapan  kinerja  supervisi  imunisasi  Campak. sesuai  dengan  Permenkes  no.  42  tahun  2013,  yaitu standar pengelolaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), analisis dan tindak lanjut PWS, melalui buku pedoman  PWS  KIA,  target  capaian  imunisasi, pedoman  pencatatan  dan  pelaporan  hasil  program, logistik  dan  cold  chain,  peralatan  imunisasi, pelayanan  imunisasi,  tenaga  pelaksana  di  tingkat Puskesmas,  penghitungan  persen  (%)  cakupan imunisasi, dan kerjasama lintas sektor dan program.
Dalam  pelaksanaan  supervisi  Imunisasi Campak  di  Puskesmas,  supervisi  dilaksanakan dengan  memberikan  form  tertulis  berupa  checklist supervisi  dan  pemantauan  terhadap  laporan  hasil kegiatan  imunisasi  (George  R.  Terry,  2010). Pemantauan  kinerja  program  imunisasi  Campak dilakukan oleh Supervisor baik dari Dinas Kesehatan kota  maupun  Puskesmas.  Kegiatan  pemantauan kinerja untuk imunisasi Campak dilaksanakan sesuai dengan  panduan  checklist  imunisasi  Campak,  yaitu
pendataan  jumlah  sasaran  Campak,  penghitungan jumlah  desa  atau  kelurahan  rawan  Campak, penghitungan  jumlah  peralatan  imunisasi,  vaksin, dan  cold  chain,  pendataan  kecukupan  vaksin, pendataan  jenis  dan  jumlah  alat  suntik  yang digunakan,pendataan  kebutuhan  tenaga  penyuntik, serta  pencatatan  dan  pelaporan  hasil  imunisasi Campak.
Checklist  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan dari  Permenkes  nomer  42  tahun  2013  tentang pedoman  penyelenggaraan  imunisasi.  Kegiatan supervisi    imunisasi  Campak  di  Puskesmas  kota Surabaya  utara  tidak  hanya  memantau  proses  kerja berlangsung, Namun dalam pelaksanaannya pemantauan  kinerja  adalah  membandingkan  dan menilai  apakah  kinerja  yang  dilakukan  telah  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan  sebelumnya  atau tidak (Omran, 2001).
Menuruthasil  wawancaradengan  pengelola program  imunisasi,  mengenai  pendataan  jumlah sasaran Campak di wilayah Surabaya utara baik dari supervisor Dinas Kesehatan Kota Surabaya maupun Puskesmas  telah  dilakukan.  pendataan  jumlah sasaran  Campak.  Pendataan  dilakukan  dengan melihat  laporan  dan  pencatatan  hasil  program imunisasi  Campak  mengenai  ada  tidaknya  sasaran yang  terkena  Campak.  Selain  itu,  Mengenai penghitungan  jumlah  desa  atau  kelurahan  rawan Campak, Supervisor  dari Dinas Kesehatan kota dan Puskesmas  telah  melakukan  pendataan  mengenai penghitungan  jumlah  desa  atau  kelurahan  rawan Campak  dengan  melihat  pada  pelaporan  dan pencatatan  hasil  program  imunisasi  Campak  yang
dilakukan  setiap  bulan,  apakah  terdapat  sasaran yang terkena Campak atau tidak.
Pendataan  jumlah  sasaran  Campak  adalah pendataan atau  pencatatan mengenai  sasaran  yang harus  diimunisasi  Campak  (Permenkes  nomor  42 tahun  2013).  Imunisasi  Campak  menurut  waktunya dibagi atas imunisasi rutin dan Bulan Imunisasi Anak sekolah  (BIAS)  pada  anak.  imunisasi  rutin  yaitu imunisasi  yang  dilaksanakan  kepada  bayi  usia kurang  dari  satu  tahun  dengan  Campak  1  dosis. Bulan  Imunisasi  Anak  Sekolah  adalah  pemberian imunisasi  yang  dilaksanakan  pada  bulan  agustus untuk imunisasi Campak kepada anak sekolah kelas 1. Tujuan BIAS adalah untuk memberikan perlindungan jangka panjang.
Terkait dengan penghitungan jumlah peralatan  imunisasi,  vaksin,  dan  cold  chain  dalam pelaksanaan supervisi imunisasi Campak di Puskesmas  wilayah  Surabaya  Utaratelah  dilakukan penghitungan  terhadap  jumlah  peralatan  imunisasi, vaksin, dan cold chain. Penghitungan yang dilakukan oleh Supervisor baik dari Dinas Kesehatan Kota atau dari  Puskesmas berpedoman pada cara menghitung jumlah  peralatan  imunisasi,  vaksin,  dan  cold  chain menurut  Permenkes  nomer  42  tahun  2013  tentang pedoman  penyelenggaraan  imunisasi,  yaitu  dengan menggunakan indeks pemakaian peralatan imunisasi yang telah dipakai.
Untuk pendataan mengenai peralatan lengkap  seperti  penyimpanan  vaksin,  peralatan imunisasi  dan  cold  chainsudah  dilakukan  oleh Supervisor  baik  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  dan Puskesmas.Selanjutnya adalah mengenai pendataan  kecukupan  vaksin  di  Puskesmas  wilayah
Surabaya  Utara  dalam  pelaksanaan  supervisi imunisasi  Campak,  menyatakan  bahwa  supervisor baik dari Dinas Kesehatan Kota maupun Puskesmas,  telah  melakukan  pendataan  tentang kecukupan  vaksin.  Berdasarkan  Permenkes  nomer 42  tahun  2013,  pendataan  kecukupan  vaksin  pada dasarnya  adalah  menghitung  kebutuhan  jumlah dosis  vaksin  berasal  dari  unit  pelayanan  imunisasi atau Puskesmas. Cara menghitung kecukupan akan kebutuhan  vaksin  berdasarkan  beberapa  hal  seperti jumlah  sasaran  imunisasi  Campak,  target  cakupan imunisasi  Campak,  dan  indeks  pemakaian  vaksin tahun  sebelumnya.Penghitungan  kebutuhan  vaksin untuk  unit  layanan  imunisasi  swasta  disesuaikan dengan  jumlah  cakupanabsolut  tahun  lalu.  Jika terjadi kesenjangan yang cukup tinggi terkait dengan penggunaan  vaksin  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan, maka  dapat  disebabkan  karena  banyak  sasaran yang  datang  dari  luar  wilayah  atau  sasaran  yang pergi  ke  wilayah  lain  (Permenkes  Nomer  42  tahun 2013).
Dalam  menghindari  penumpukan  vaksin, jumlah  kebutuhan  vaksin  dikurangi  dengan  sisa vaksin  tahun  lalu.  Kebutuhan  dalam  satuan  jumlah dosis  dikonversi  dalam  satuan  ampul  atau  vial  dan volume vaksin. Hasil penelitian 5 Puskesmas wilayah Surabaya  utara    saat  pemantauan  terhadap pendataan  kecukupan  vaksin  imunisasi  Campak, supervisor  baik  Dinas  Kesehatan  Kota  maupun Puskesmas  melihat  laporan  hasil  imunisasi  Campak dan  catatan  mengenai  kebutuhan  dan  penggunaan vaksin.
Mengenai  pendataan  jenis  dan  jumlah  alat suntik  yang  digunakan,  responden  menyatakan
bahwa  Supervisor  dari  Dinas  Kesehatan  Kota Surabaya  telah  melakukan  pendataan  mengenai jenis  dan  jumlah  alat  suntik  yang  digunakan.  Jenis alat  suntik  yang  digunakan  adalah  Auto  Disable Syringe  (ADS).  Selain  itu,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pemegang  program  imunisasi mengatakan  bahwa  alat  suntik  yang  digunakan  oleh semua  Puskesmas  harus  menggunakan  alat  suntik jenis  Auto  Disable  Syringe  tersebut,  karena dianjurkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Berdasarkan hasil penelitian kepada petugas  pengelola  program  imunisasi  Puskesmas wilayah  Surabaya  Utara  diperoleh  bahwa  beberapa Puskesmas  tersebut  dari  keseluruhan  Puskesmas kota  Surabaya,  telah  dilakukan  supervisi  imunisasi Campak  yang  sesuai  dengan  checklist.  Sesuai dengan  cara  pemantauan  kinerja  saat  melakukan supervisi,  yaitu  dilakukan  melalui  pencatatan  (Terry, 2010). Secara Namun, terkait frekuensi pelaksanaan supervisi  yang  dilakukan  oleh  Supervisor  dari  Dinas kesehatan  kota  terdapat  perbedaan  di  setiap
Puskesmas.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  Puskesmas yang ada  di Kota  Surabaya sebanyak  62 Puskesmas,  sedangkan  jumlah  tenaga  pelaksana supervisi hanya dua orang (berdasarkan wawancara oleh petugas pemegang program imunisasi).
Selain dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya,  pelaksanaan  supervisi  terhadap  program imunisasi  Campak  juga  dilakukan  oleh  petugas pemegang program imunisasi di Puskesmas sendiri.Berdasarkan  wawancara  terkait  dengan frekuensi pelaksanaan supervisi oleh Dinas Kesehatan  Kota  yang  sesuai  dengan  ketentuan Permenkes  nomer  42  tahun  2013  tentang  pedoman penyelenggaraan  imunisasi  terkait  pelaksanaan supervisi  mengenai  standar  pelaksanaan  supervisi oleh  Supervisor  yaitu  selama  tiga  kali  dalam setahun.
Berikut  ini  adalah  frekuensi  pelaksanaan supervisi  imunisasi  di  Puskesmas  wilayah  Surabaya Utara  yang  dilakukan  baik  oleh  pihak  Dinas kesehatan Kota maupun Puskesmas.
Tabel 1  Imunisasi  Campak  Di  Puskesmas Wilayah  Surabaya  Utara  Oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya dan Puskesmas
Nama Puskesmas Wilayah Surabaya Utara Frekuensi pelaksanaan supervisi imunisasi Campak dalam periode satu tahun oleh Pelaksana Supervisi Pelaksana oleh (Dinas Kesehatan Kota) Pelaksana oleh (Puskesmas) Pegirian 2 kali 3 kali Sidotopo wetan 2 kali 3 kali Wonokusumo 2 kali 12 kali Kenjeran 3 kali 12 kali Bulak banteng 2 kali 12 kali Tabel  1  menunjukkan  bahwa  hanya  satu
Puskesmas  wilayah  Surabaya  Utara  yang  frekuensi pelaksanaan  supervisi  imunisasi  Campak  sudah memenuhi standar frekuensi supervisi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota, namun 4 dari 5  Puskesmas  lainnya  hanya  disupervisi  sebanyak
dua  kali  dalam  satu  tahun,  Begitu  juga    supervisi yang  dilkukan  oleh  internal  Puskesmas  wilayah Surabaya  Utara  dilakukan  dengan  metode  yang berbeda-beda.
Model  atau  cara  supervisi  yang  dimaksud oleh tiga Puskesmas dengan jumlah frekuensi12 kali
dalam  setahun  yaitu  Supervisor  dari  Puskesmas hanya  melihat  laporan  hasil  kegiatan  imunisasi Campak,  tanpa  melakukan  supervisi  sesuai  dengan prosedur supervisi secara umum, seperti pengecekan peralatan, perlengkapan, dan pelayanan secara langsung.
Loenvinsohn  et  al  (2000)  dalam  sebuah
penelitian terkait dengan frekuensi supervisimenyatakanbahwa  ada  pengaruh  frekuensi supervisi  terhadap  efektifitas  kinerja  dan  suatu bentuk  supervisi  sistematis  akan  berpengaruh terhadap  pelayanan  secara  bermakna.  Frekuensi pelaksanaan  supervisibaik  yang  dilakukan  oleh Dinas  Kesehatan  kota  Surabaya  maupunpihak Puskesmas,  frekuensi  mempengaruhi  efektifitas program imunisasi. Frekuensi pelaksanaan supervisi yang  dilakukan  oleh  Puskesmas  didasarkan  dengan kebijakan  yang  dibuat  oleh  setiap  Puskesmas.  Hal inilah  yang  mempengaruhi  pencapaian  target cakupan  di  setiap  Puskesmas  dapat  tercapai  atau belum tercapai sesuai target imunisasi Campak.
Pelaksanaan pemantauan kinerja mengenai pendataan  jenis  dan  jumlah  alat  suntik  oleh Supervisor  dari  dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas adalah  melalui  data  atau  laporan  pemakaian peralatan  yang  digunakan  ke  beberapa  tempat wilayah  kerja  Puskesmas  seperti  Puskesmas pembantu  (Pustu),  Poskeskel,  dan  Bidan  Praktek Swasta (BPS).
Tahap berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan supervisi imunisasi Campak adalah pengambilan tindakan korektif. Pengambilan tindakan  korektif  adalah  upaya  Supervisor  dalam mengintervensi  hasil  program  saat  pelaksanaan
yang dilakukan setelah pengukuran terhadap kinerja. Tindakan  korektif  dapat  berupa  upaya  perbaikan terhadap penyebab masalah dan menurunkan target kinerja  jika  setelah  diambil  tindakan  korektif  juga tidak  berubah  (Cole,  2001).Hasil  penelitian  tentang pengambilan  tindakan  korektif  ditunjukkan  bahwa telah  dilakukan  di  Puskesmas  wilayah  Surabaya Utara  dengan  diskusi  dan  analisis  bersama  serta melakukan  tindak  lanjut  terhadap  hasil  analisis pelaksanaan  imunisasi  Campak  antar  pemegang program  dengan  Supervisor  baik  dari  pihak  Dinas kesehatan  Kota  Surabaya  maupun  Puskesmas sendiri. Pengambilan tindakan korektif yang dilakukan oleh Supervisor adalah melakukan perbaikan  terhadap  hasilkegiatan  imunisasi  Campak yang  menjadi  penyebab  masalah  berupa  adanya beberapa  program  seperti  validasi  data  yang dilakukan  setiap  bulan,  namun  baru  diterapkan  rutin setiap bulan mulai tahun 2015, sedangkan sebelumnya  hanya  dilaksanakantiga  bulan  sekali oleh  Dinas  Kesehatan  Kota.  Hal  ini  dilakukan  juga oleh pihak Puskesmas sebagai Supervisor di wilayah kerjanya melakukan model supervisi melalui laporan data hasil kegiatan imunisasi setiap bulan.
Kegiatan  tindak  lanjut  menurut  waktunya yang diberikan oleh Supervisor dari Dinas Kesehatan kota  maupun  Puskesmas,yaitu  tindak  lanjut  yang dilakukan berupa pre control dan feedback control(Omran,  2001).  Pre  control  yaitu  dilakukan sebelum  kegiatan  supervisi  berupa  kebijakan mengenai penyelenggaraan imunisasi sesuai pedoman  Permenkes  nomer  42  tahun  2013. Dikatakan  juga  dilakukan  dengan  feedback  control yaitu  berupa  pelaksanaan  supervisi  yang  dilakukan
dengan  waktu  tertentu  yang  ditentukan  berdasarkan Permenkes  nomer  42  tahun  2013  tentang  pedoman penyelenggaraan imunisasi.

## SIMPULAN
Supervisi  imunisasi  Campak  di  Puskesmas wilayah  Surabaya  utara  telah  memenuhi  standar pelaksanaan supervisi imunisasi berdasarkan Permenkes  nomer  42  tahun  2013  tentang  pedoman penyelenggaraan  imunisasi,  namun  ada  bagian  dari pelaksanaan  supervisi  yang  belum  memenuhi standar pelaksanaan supervisi.
Penetapan  standar  kinerja  berdasarkan Permenkes nomer 42 tahun 2013 telah dilaksanakan berupa  pedoman  tertulis  pada  PWS  KIA.  Kemudian untuk pemantauan kinerja, telah dialkukan berdasarkan  checklist  yang  berpedoman  pada Permenkes  nomer  42  tahun  2013,  namun  terkait frekuensi pelaksanaan supervisi dari Dinas Kesehatan  kota  hanya  satu  Puskesmas  yang dilaksanakan  selama  tiga  kali  dalam  setahun, sedangkan  Supervisor  Puskesmas  melakukan  cara supervisi yang berbeda di setiap Puskesmas. Hanya dua  Puskesmas  yang  melakukan  supervisi  sesuai dengan standar supervisi.
Terkait pengambilan tindakan korektif, telah dilakukan analisis dan diskusi serta tindak lanjut oleh Supervisor  baik  dari  Dinas  Kesehatan  kota  maupun Puskesmas. Kemudian, bedasarkan waktu pengambilan  tindakan  korektif  di  Puskesmas  Kota wilayah  Surabaya  Utara  yang  dilakukan  adalah  pre control  (sebelum  pelaksanaan  imunisasi  terdapat kebijakan  dalam  penyelenggaraan  imunisasi)  dan feedback  control  (tindakan  analisis  dan  evaluasi
terhadap  hasil  kegiatan  imunisasi  serta  adanya validasi data yang dilakukan oleh Supervisor).
Perlu  adanya  penambahan  tenaga  untuk tim  supervisi  imunisasi  dari  Dinas  Kesehatan  Kota Surabaya,  sehingga  frekuensi  supervisi  imunisasi  di Puskesmas dilaksanakan sesuai standar. Selanjutnya,  bagi Puskesmas kota Surabaya diharapkan  agar  tetap  menjalankan  supervisi imunisasi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  supervisi untuk efektifitas kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib  (2008).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Diakses  12  Februari  2015,  dari  Web  Site
Scrib.com Behrman (2008). Imunisasi Dasar Lengkap. Diakses 10 Agustus 2015, dari Web Site eprints.undip.ac.id
Certo  (2001).  Planning  and  Controlling.  Diakses  10 Agustus  2015,  dari  Web  Site  pathways learning education. org
Cole   (2001). Supervision. Jakarta: Erlangga Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya  (2012).  Profil
Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya tahun 2012. Surabaya
Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya  (2013).  Profil Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya tahun 2013. Surabaya
Direktorat  Pengendalian  Penyakit  dan  Lingkungan,
2012.  Pedoman  Pengendalian  Penyakit  dan Penyehatan Lingkungan. Direktorat Pengendalian Penyakit dan Lingkungan. Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi Nomor 42 Tahun 2013. Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia.Jakarta. Loevinsohn,  BP,  Guererro,  ET,  Gregorio,  SP, Improving Primary HealthCare Trough
Sistematic  Supervition,  A  Controled  Field Administration  Education,  voI10:2,  2000. Maman  Ukas  (2004).  Manajemen:  Konsep, Prinsip  dan  Aplikasi.  Bandung:  Penerbit
Agnini. Omran (2001). Planning and Controlling. Diakses 10 Agustus  2015,  dari  Web  Site  pathways learning education.org. Terry (2010). Skripsi:Evaluasi Manajemen Pelaksanaan Imunisasi Di Puskesmas Kabupaten  Pasuruan.  Surabaya:  Universitas Airlangga.