## Studi Tentang Profesionalisme Aparatur dalam Pelaksanaan Good Governance di
Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat

## Marlin Marlianti
Alumni Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: To realize the good governance in subdistrict Linggang Bigung, government should  enhance  the  degree  of  professionalism  of  apparatus  in  local  level.  The determinant  factors  of  professionalism  are  knowledge,  ability  and  equality.  This article  is  a  description  about  the  study  of  apparatus  professionalism  in  subdistrict Linggang  Bigung.  Implementing  good  governance  is  very  necessary  in  modern bureaucracy,  it  does  not  only  give  priority  the  capability  to  conduct  duties  and organizational  function,  but  it  has  also  the  capability  to  response  public  aspiration, that is what we call by professionalism.
Keywords: Profesionalism, Apparatus, Good Governance
Abstrak: Untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  di  Kecamatan Linggang  Bigung,  maka  pemerintah  harus  meningkatkan  profesionalime  aparatnya. Faktor-faktor yang menentukan profesionalisme adalah  knowledge, ability, equality. Artikel  ini  adalah  deskripsi  tentag  studi  profesionalisme  aparat  di  Kecamatan Linggang Bigung. Implementasi good governance sangat dibutuhkan dalam birokrasi modern,  yang  tidak  hanya  mengedepankan  kemampuan  menyelenggarakan  tugas dan  fungsi  organisasi  saja  tetapi  juga  mampu  merespons  aspirasi  publik  kedalam kegiatan  dan  program  organisasi  yang  kemudian  mampu  melahirkan  inovasi  baru yang  bertujuan  untuk  mempermudah  kinerja  organisasi  dan  sebagai  bagian  dari wujud aparat yang profesional.
Kata Kunci: Profesionalisme, Aparatur, Good Governance

## Pendahuluan
Sebagaimana  diketahui  bahwa  birokrasi  merupakan  instrumen  untuk bekerjanya  suatu  administrasi.  Dimana  birokrasi  bekerja  berdasarkan  pembagian kerja,  hirarki  kewenangan,  impersonalitas  hubungan,  pengaturan  perilaku,  dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi  pemerintahan.  Birokrasi  adalah  organisasi  dimana  kekuasaan sepenuhnya  berada  ditangan  para  pejabat  resmi  yang  memenuhi  persyaratan keahlian ( technical skills) . Sebagai suatu organisasi modern, birokrasi pada dasarnya memiliki lima elemen dasar sebagai berikut:
Pertama, the  strategic-apex, atau  pimpinan  puncak  yang  bertanggungjawab penuh atas berjalannya roda organisasi:
Kedua , the  middle-line ,  pimpinan  pelaksana  yang  bertugas  menjembatani pimpinan puncak dengan bawahan:
Ketiga, the  operating-core, bawahan  yang  bertugas  melaksanakan  pekerjaan pokok yang berkaitan dengan pelayanan dan produk organisasi:
Keempat, the  technostructure, atau  kelompok  ahli  seperti  analis,  yang bertanggungjawab  bagi  efektifnya  bentuk-bentuk  tertentu  standardisasi  dalam organisasi:
Kelima , the support staff, atau staf pendukung yang ada pada unit, membantu menyediakan layanan tidak langsung bagi organisasi (Mintzberg, 1983).
Bangsa  Indonesia  selalu  dihadapkan  kepada  masalah  bagaimana membangun  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik (good  governance  and clean government) .  Birokrasi  yang  diharapkan  mampu  menjadi motivator dan  sekaligus menjadi katalisator dari  bergulirnya  pembangunan,  tidak  mampu  menjalankan perannya  sebagai  birokrasi  modern  tidak  hanya  mengedepankan  kemampuan menyelenggarakan tugas  dan  fungsi  organisasi  saja  tetapi  juga mampu  merespons aspirasi  publik  kedalam  kegiatan  dan  program  organisasi  yang  kemudian  mampu melahirkan inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah kinerja organisasi dan sebagai bagian dari wujud aparat yang profesional.
Birokrasi  di  era  otonomi  daerah  pasca  reformasi  memerlukan  pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan publik. Pada dasarnya proses pembangunan dapat dikata  kan  berhasil  dalam  suatu  bangsa  atau  negara  dalam  mencapai  cita-citanya, sangatlah  ter  gantung  oleh  peran  serta  segenap  bangsa  itu  sendiri  melalui  suatu bentuk  pelaksanaan  dalam  penyelenggaraan  berbagai  usaha-usaha  pembangunan, khususnya dibidang pemerintahan. Meningkatnya kegiatan pem bangunan dewasa ini  mengakibatkan  pula  peningkatan  beban  dan  tanggung  jawab  pemerintah,  baik dari pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah daerah.
Terlebih  pemerintah  kecaamatan  merupakan  tumpuan  atau  ujung  tombak dalam  berbagai  program  kegiatan  pemerintah  dalam  kaitannya  sebagai  organisasi peme  rintahan  di  daerah.  Untuk  melaksanakan  tugas  pemerintahan  secara  baik, maka  perlu  terlaksananya  suatu  sistem  pemerintahan  yang  baik,  Keberhasilan tersebut sangatlah ditentukan oleh aparatur pemerintah.
Oleh  sebab  itu  idealnya  seluruh  aparatur  yang  ada  didalam  pemerintahan adalah  orang  yang  berkualitas,  baik  dalam  suatu  kriteria  yang  dibutuhkan  dengan memenuhi  syarat  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,  maupun  motivasi,  disiplin  dan kejujurannya  dalam  pelaksanaan  kerjanya,  guna  mendorong  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  proses  pembangunan  maka  aparatur  pemerintah  harus  lebih mampu  dan  tanggap  dalam  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  dalam memberikan pelayanan di berbagai bidang.
Linggang  Bigung  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  berada  di Kabupaten    Kutai  Barat,    sedang  mencoba  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip good governance , semua aparat Kecamatan dituntut harus profesional dalam melakukan pekerjannya. Profesionalisme sebagai refleksi dari cer minan kemampuan, keahlian dapat  berjalan  efektif  apabila  didukung  oleh  adanya  kesesuaian  tingkat pengetahuan  atas  dasar  latar  belakang  pendidikan  dengan  beban  kerja  pegawai yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Kecamatan  sebagai  salah  satu  instansi  yang menyelenggarakan  pelayanan  publik  khususnya  yang  berkaitan  dengan  perijinan dan  penerbitan  Kartu  Keluarga  dan  KTP  dituntut  bekerja  secara  professional  serta mampu  secara  cepat  merespon  aspirasi  dan  tuntutan  publik  dan  perubahan lingkungan lainnya dengan cara kerja yang lebih bersahaja dan berorientasi kepada
masyarakat  daripada  berorientasi  kepada  atasan  seperti  yang  terjadi  selama  ini dalam lingkungan birokrasi publik.
Mengingat  urgensitas  peran  aparatur  dalam  menyelenggarakan  peran  dan fungsinya,  perlu  kiranya  dicari  dan  dirumuskan  suatu  pendekatan  strategis  untuk mem  bangun  wajah  baru  aparatur  professional  yang  handal,  tanggap,  inovatif fleksibel dan tidak prosedural dalam memberikan pela yanan dan penyelenggaraan pembangunan.  Peran  pemerintah  yang  selama  ini  sebagai ruler seharusnya  diubah menjadi fasilitator memperkenalkan  paradigma  baru  dengan  menempatkan birokrasi sebagai fasilitator bukan sebagai ruler atau patron. Walaupun upaya untuk mewujudkan  birokrasi  pemerintahan  yang  responsif  dan  inovatif  dengan memposisikan  diri  sebagai  fasilitator  bukan  pekerjaan  yang  mudah,  namun  upaya untuk  mewujudkan  cita-cita  tersebut  tetap  harus  diupayakan  demi  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  publik  dan  mampu  memperbaiki  citra  birokrasi Indonesia yang selama beberapa dasawarsa banyak menim bulkan citra negatif dan telah kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Profesionalisme  pegawai  dengan  hubungannya  dengan  tata  pemerintahan yang  baik  digambarkan  sebagai  bentuk  kemampuan  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.
Pada kenyataannya aparatur sebagai pelayan masyarakat masih jauh yang di harapkan, dalam praktik tata pemerintahan yang baik masyarakat masih menempati posisi yang kurang mendapat pelayanan dengan maksimal.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor KEP/  26/M.PAN/2004  tentang petunjuk  teknis  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penye  lenggaraan  pelayanan  publik.  Penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik, pada  dasarnya  menuntut  keterlibatan  seluruh  komponen  pemangku  kepentingan, baik  di  lingkungan  birokrasi  maupun  di  lingkungan  masyarakat.  Esensi kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dicirikan  dengan  terselenggaranya pelayanan  publik  yang  baik,  hal  ini  sejalan  dengan  esensi  kebijakan  desentralisasi dan otonomi daerah yang di tujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur  dan  mengurus  masyarakat  setempat,  dan  meningkatkan  pelayanan publik. Pemerintah semakin dituntut untuk mengubah posisi dan perannya didalam mem  berikan  pelayanan  publik  dari  yang  berparadigma rule  government menjadi berparadigma good governance .
Widodo  (2001)  mengatakaan  bahwa  :”  paradigma good  governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata mata didasarkan pemerintah atau negara saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen baik  di  dalam  birokrasi  maupun  di  luar  birokrasi  publik  (masyarakat).  Pasal  18 Undang-Undang  Dasar  1945  diwujudkan  dengan  pemberian  Otonomi  Daerah. Dimana pem berian Otonomi Daerah memiliki pengertian bahwa Pemerintah Daerah memiliki  kewe  nangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  dalam  mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah mempunyai  posisi  strategis  dalam  melaksanakan  pembangunan  daerah  serta meningkatkan kemandirian daerah.
Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya  pemerintah  yang  baik  ( good  governance )  di  Daerah  khususnya  di Kecamatan  Linggang  Bigung  Kabupaten    Kutai  Barat.  Artinya  pelaksanaan  tugas aparatur  pemerintah  di  kantor  tersebut  harus  didasarkan  pada  prinsip  kepastian hukum,  partisipasi,  transparansi,  akuntabilitas,  efek  tif  dan  efisien,  daya  tanggap, dan  profesionalisme.  Kecamatan  mempunyai  arti  penting  dalam  merealisasikan usaha  pembangunan.  Untuk  itu,  dalam  meningkatkan  keberhasilan  program pemerintah  maupun  dalam  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  selain melaksanakan  program  pemerintah  di  atasnya,  pemerintah  Kecamatan  juga dituntut  untuk  melayani  masyarakat  yang  berada  di  wilayahnya  dengan  sebaik- baiknya.  Hal  ini  tentunya  dalam  rangka  memacu  pemerataan  pembangunan  dan hasil-hasilnya  secara  optimal  dan  terpadu,  menggalakkan  peran  aktif  masyarakat dalam mengisi Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
Konsekuensi  diterapkannya  Otonomi  Daerah  dan  azas  desentralisasi  seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, lahirlah Pemerintah Daerah yang diberi  kewenangan  untuk  mengurusi  kepentingan  daerahnya.  Pemerintah  Daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus  pula  diiringi  dengan  penerapan  prinsip good  governance (  kepemerintahan yang baik).
Oleh karena itu kemampuan dan keterampilan pegawai yang berkaitan, serta hal  lain  yang  dimilikinya  akan  sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan  dan  laju pembangunan  karena  para  aparatur  pemerintahan  merupakan  salah  satu  aspek strategis  dan  menentukan  dalam  upaya  pemberdayaan  sumber  daya  yang  ada. Dalam hal ini, pelaksanaan good governance yang diterapkan di Kecamatan Linggang Bigung sangat berperan penting yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kinerja para pegawainya melalui prinsip-prinsip good governance dan karakteristik pemerintahan yang  baik  yang  bertujuan  agar  keinginan  masyarakat  yang  hendak  dicapai  dapat terwujud  dan  pelaksanaan  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik,  baik  itu  dari segi pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan yang diberikan pihak kelurahan terhadap masyarakat.
Dalam melaksanakan good governance di Kantor Kecamatan   Linggang Bigung Kabupaten  Kutai  Barat  masih  belum  memenuhi  tuntutan  tingkat  perkembangan penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  yang memadai.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  dalam  melakukan  observasi  di Kantor Kecamatan   Linggang Bigung Kabupaten  Kutai Barat, menunjukkan bahwa ada  beberapa  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan good  governance anata  lain  belum  maksimalnya  ketepatan  waktu  pegawai  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  ketersediaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang masih belum memenuhi   standar yang dapat mengakibatkan kinerja para pegawai dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  optimal,  disiplin  pegawai  belum  dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Adapun  faktor-faktor  yang  menghambat  terciptanya  aparatur  yang profesional  antara  lain  lebih disebabkan profesionalisme aparatur  sering  terbentur dengan  tidak  adanya  iklim  yang  kondusif  dalam  dunia  birokrasi  untuk  menanggapi aspirasi masyarakat dan tidak adanya kesediaaan pemimpin untuk memberdayakan
bawahan  dan  sistem  kerja  birokrasi  publik  yang  berdasarkan juklak dan juknis membuat  aparat  menjadi  tidak  responsif  serta  juga  karena  tidak  berperannya pemimpin  sebagai    pengarah (katalisator) dan  pemberdaya  bagi  bawahan. Profesionalisme  tidak  hanya  cukup  dibentuk  dan  dipengaruhi  oleh  keahlian  dan pengetahuan  agar  aparat  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi  secara  efektif  dan efisien, akan tetapi juga turut dipengaruhi oleh filsafat-birokrasi, tata-nilai, struktur, dan prosedur kerja dalam birokrasi.
Untuk mewujudkan aparatur yang profesional diperlukan political will dari pe merintah untuk melakukan perubahan besar dalam organisasi birokrasi publik agar dapat  bekerja  secara  profesional  dan  responsive  terhadap  aspirasi  dan  kebutuhan publik.  Perubahan  tersebut  meliputi  perubahan  dalam  filsafat  atau  cara  pandang organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  dimulai  dengan  merumuskan  visi  dan  misi yang ingin dicapai dan dijalankan oleh organisasi, membangun struktur yang flat dan tidak  terlalu  hirarkis  serta  prosedur  kerja  yang  tidak  terlalu  terikat  kepada  aturan formal.

## Konsep Profesionalisme
Profesionalisme  disini  lebih  dituju  kan  kepada  kemampuan  aparatur  dalam memberikan  pelayanan  yang  baik,  adil,  dan  inklusif  dan  tidak  hanya  sekedar kecocokan  keahlian  dengan  tempat  penugasan.  Sehingga  aparatur  dituntut  untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan program pelayanan.
Istilah profesionalisme berasal dari kata professio , dalam Bahasa Inggris pro fessio memiliki  arti  sebagai  berikut: A  vocation  or  occupation requiring  advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work,  as  teaching,  engineering, writing,  etc. )  Suatu  pekerjaan  atau  jabatan  yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental daripada kemampuan fisik, seperti  mengajar,  ilmu  mesin,  penulisan,  dll).    Dari  kata  profesional  tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc yang secara komprehensif memilki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang orang yang memilki kemampuan tertentu pula (Pamudji,1985).
Menurut  Johnson  (1991)  istilah  professional  dan  professionalisasi  adalah Pertama, dipergunakan  untuk  menun  juk  pada perubahan  besar  dalam  struktur  pe kerjaan,  dengan  jumlah  pekerjaan-pekerjaan  professional,  atau  bahkan  pekerjaan- pekerjaan  halus (white  collar  jobs )  yang  meningkat  secara  relatif  dibandingkan dengan  pekerjaan  pekerjaan  lainnya,  baik  sebagai  akibat  perluasan  kelompok pekerjaan yang sudah ada atau pun sebagai akibat munculnya pekerjaan pekerjaan baru  di  bidang  jasa. Kedua, dipergunakan  dalam  arti  yang  hampir  sama  dengan peningkatan  jumlah  asosiasi  pekerjaan  yang  mengupayakan  adanya  pengaturan rekrutmen  dan  praktek  dalam  bidang  pekerjaan  tertentu. Ketiga, memandang professionalisasi  sebagai  suatu  proses  yang  jauh  lebih  rumit  yang  menunjuk  pada suatu  pekerjaan  dengan  sejumlah  atribut  prinsip-prinsip  professional  yang merupakan  unsur-unsur  pokok  profesionalisme. Keempat ,  menunjuk  pada  suatu proses  dengan  urutan  yang  tetap,  yaitu  suatu  pekerjaan  dengan  tahap-tahap
perubahan  organisatoris  yang  dapat  diramalkan  menuju  bentuk  akhir profesionalisme.
Upaya  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  secara  benar (good-governance) dan  bersih (clean-government) termasuk  didalamnya  penyeleng garaan  pelayanan  publik  memerlukan  unsur-unsur  mendasar  antara  lain  adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.  Terabaikannya  unsur  profesionalisme  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi organisasi pemerintahan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Profesionalisme dalam pandangan Korten dan Alfonso (1981) diukur melalui keahlian yang  dimiliki  oleh  seseorang  yang  sesuai  dengan kebutuhan  tugas yang dibebankan  organisasi  kepada  seseorang.  Alasan  pentingnya  kecocokan  antara disiplin  ilmu  atau  keahlian  yang  dimiliki  oleh  seseorang  karena  jika  keahlian  yang dimiliki  seseorang  tidak  sesuai  dengan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya  dapat berdampak kepada inefektifitas organisasi.
Tjokrowinoto (1996) birokrasi dapat dikatakan profesional atau tidak, diukur melalui kompetensi sebagai berikut:
a) Profesionalisme  yang  Wirausaha  ( Entre  preneurial-Profesionalism) Kemampuan untuk  melihat  peluang-peluang  yang  ada  bagi  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  nasional, keberanian  mengambil  risiko  dalam  memanfaatkan  peluang, dan  kemampuan  untuk  menggeser  alokasi  sumber  dari  kegiatan  yang  tingkat produktifitasnya  rendah  kepada  produktifitas  tinggi  yang  terbuka  dan memberikan  peluang  bagi  terciptanya  lapangan  kerja  dan  peningkatan pendapatan nasional.
b) Profesionalisme  yang  Mengacu  Kepada  Misi  Organisasi (Missiondriven  Profesio nalism) .  Kemampuan  untuk  mengambil  keputusan  dan  langkah-langkah yang perlu  dan  mengacu  kepada  misi  yang  ingin  dicapai (missiondriven  profession nalism), dan  tidak  semata-mata  mengacu  kepada peraturan  yang  berlaku (rule- driven professionalism).
c) Profesionalisme  Pemberdayaan (Empowering-Profesionalism). Kemampuan  ini diperlukan  untuk  aparatur  pelaksana  atau  jajaran bawah (grassroots) yang  ber fungsi  untuk  memberikan  pelayanan publik (service  provider) .  Profesionalisme yang  dibutuhkan  dalam hal  ini  ada  lah  profesionalisme-pemberdayaan
(empowerringprefesionalism) yang sangat berkaitan dengan gaya pembangunan.
Dalam  konsep  ini  birokrasi  berperan  sebagai  fasilitator  atau meningkatkan kemampuan  masyarakat  untuk  tumbuh  berkembang  dengan  kekuatan  sendiri (enabler) (Osborne & Gaebler,1992).

## Karakeristik dan ciri profesionalisme
Menurut  Martin  Jr  dalam  Kurniawan  (2005)  karakteristik  profesionalisme yaitu:
1. Equality
Perlakuan  yang  sama  atas  pelayanan  yang  diberikan.  Hal  ini  didasarkan  atas tipe  perilaku  birokrasi  rasional  yang  secara  konsisten  memberikan  pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang status sosial, politik,
dan  sebagainya.  Bagi  mereka  memberikan  perlakuan  yang  sama  identik dengan berlaku jujur.
2. Equity
Keadilan (equity) yaitu Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain  itu  juga  perlakuan  adil.  Untuk  masyarakat  yang  pluralistik  kadang- kadang  diperlukan  perlakuan  yang  sama.    Misalnya  menghapus  diskrimi  nasi pekerjaan,  sekolah,  perumahan,  dan  sebagainya.  Serta  kadang-kadang  pula diperlukan  perlakuan  yang  adil  tetapi  tidak  sama  kepada  orang  tertentu (pemberian kredit tanpa bunga kepada pengusaha lemah).
3. Loyalty
Kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja.  Berbagai  jenis  kesetiaan  tersebut  terkait  satu  sama  lain  dan  tidak  ada kesetiaan yang mutlak diberikan ke pada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.
4. Accountability
Setiap  aparat  pemerintah  harus  siap  menerima  tanggung  jawab  atas  apapun yang  ia  kerjakan  dan  harus  menghindarkan  diri  dari  sindroma  (saya  sekedar melaksanakan perintah atasan).
Ciri dan sikap profesionalisme juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Punya  keterampilan  tinggi  dalam  suatu  bidang,  serta  kemahiran  dalam mempergunakan  peralatan  tertentu  yang  di  perlukan  dalam  pelaksanaan tugas.
2. Memiliki  ilmu  dan  pengalaman  serta  kecerdasan  dalam  menganalisa  suatu masalah dan peka terhadap kondisi yang terjadi cepat dan tepat waktu serta cermat dalam mengambil sebuah keputusan.
3. Memiliki  sikap  berorientasi  kemasa  depan  sehingga  memiliki  kapasitas  untuk mengantisipasi suatu perkem bangan.
4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka  menyimak  dan  meng  hargai  pendapat  orang  lain,  namun  cermat memilih yang terbaik bagi diri serta perkembangan pribadinya.
5. Tanggap dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.
6. Menunjukkan  hasil  atau  prestasi  kerja  yang  baik (performance )  yang  dapat dilihat melalui efektifitas dan efisiensi kerja atau kualitas kerja.
Menurut  Jatman  (2002)  kriteria  profesionalisme  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a. Profesional  itu  dinyatakan dalam ben  tuk pekerjaan yang  merupakan sumber penghasilan  baginya.  Profesional  memiliki  motivasi  yang  kuat  atas  pekerjaan yang dinyatakan dengan satu komitmen seumur hidup.
b. Profesional  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal dalam waktu yang cukup lama.
c. Profesional membuat keputusan atas nama klien atas dasar ketepatan waktu yang  jelas,  berdasarkan  pengetahuan  teori  yang  luas  dan  keahlian  dalam penerapannya.
d. Profesional  memiliki  suatu  orientasi  pelayanan.  Pelayanan  ini  dinyatakan secara  tidak  langsung  dalam  bentuk  keterampilan,  kemampuan  menerapkan pengetahuan  pada kebutuhan khusus  dari  klien dan  tidak  mementingkan diri sendiri.
e. Memberikan  pelayanan  berdasarkan  pada  kebutuhan  obyektif  dari  klien  dan tidak ada pamrih tertentu yang diharapkan oleh profesi dari klien.
f. Profesional memiliki otonomi dalam bertindak dan memutuskan.

## Faktor Pendukung Sikap Profesionalisme
Faktor-faktor  yang  mendukung  sikap  profesionalisme  dalam  Royen  (2007:13) adalah:
a. Performance
Performance dapat  diartikan  sebagai  prestasi  kerja,  pelaksanaan  kerja, penampilan  kerja.  Menurut  Gibson, performance atau  keandalan  serta  prestasi kerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku, prestasi dihasilkan dalam urutan maupun dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Gomes prestasi kerja dapat dilihat dari:
1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja
3. Pengetahuan tentang pekerjaan
4. Pendapat atau pernyataan yang disampaikan
Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa performance adalah penghargaan  yang  diperoleh  dari  hasil  pengetahuan  yang  dimiliki  dalam menghasilkan suatu kinerja dalam satuan kurun waktu tertentu.
b. Akuntabilitas aparatur
Akuntabilitas  merupakan  suatu  kebijakan  strategis,  hal  ini  harus  dapat  di implementasikan untuk menciptakan kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai.  Akuntabilitas  juga  merupakan  kewajiban  untuk  memberikan tanggungjawab  kinerja  kepada  pihak-pihak  tertentu.  Hal  ini  didasarkan  pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Adanya  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  staf  instansi  untuk  melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Menjamin  penggunaan  sumber-sumber  daya  secara  konsisten  dan  sesuai dengan peraturan-peraturan.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif.
Dengan  demikian  akuntabilitas  merupakan  pertanggungjawaban  kinerja  dari seseorang  atau  sekelompok,  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  wewenang  sesuai dengan aturan yang ada.
c. Loyalitas pegawai
Loyalitas  aparatur  yang  berkaitan  dengan  karakteristik  sosok  profesionalisme menurut  Islami  dalam  Royen  adalah  kesetiaan  diberikan  kepada  konstitusi, hukum,  pimpinan, bawahan  dan  rekan  kerja.  Berbagai  jenis  kesetiaan  tersebut terkait  satu  sama  lain  dan  tidak  ada  kesetiaan  yang  mutlak  diberikan  kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.
d. Kemampuan pegawai
Menurut  Thoha,  kemampuan  merupakan  salah  satu  unsur  kematangan  yang berkaitan  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperoleh  dari pendidikan dan pelatihan serta pengalaman.
Profesionalisme  pegawai  sangat  ditentukan  oleh  tingkat  kemampuan  pegawai yang tercermin dalam perilaku sehari-hari istilah tersebut mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas dan bagiannya.

## Karakteristik Good Governance
United  Nation  Development  Program  (UNDP)  sebagaimanan  yang  dikutip oleh  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  men  gajukan  karakteristik good governance se bagai berikut ;
1. Partisipasi ( Participation ) : setiap warga masyarakatmempunyai suara dalam pem buatan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  intermediasi  institusi legitimasi  yang  mewakili  kepentinganya.  Partisipasi  ini  dibangun  atas  dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan hukum (Rule of law) : kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang buku, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi (Transparency )  :  Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus informasi. Proses–proses, lembaga lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima  oleh  mereka  yang  membutuhkan.  Informasi  harus  dapat  dipahami  dan dapat dimonitor.
4. Daya  tangkap  ( responsiveness )  :  Lem  baga–lembaga  dan  proses–proses  harus mencoba untuk melayani setiap “stake holders”.
5. Berorientasi  Konsensus  ( Consensus  Orientation )  :  Good  governance  menjadi perantara  kepentingan  yang  berbeda  untuk  memperoleh  pilihan-pilihan  terbaik bagi  kepentingan  yang  lebih  luas  baik  dalam  hal  kebijakan  kebijakan  maupun prosedur-prosedur.
6. Berkeadilan  ( Equity) :  Semua  warga  negara,  baik  laki-laki  maupun  perempuan mempunyai  kesempatan  untuk  meningkatkan  atau  menjaga  kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas  dan  efisien  ( Efektiveness  and  dan  efisiency )  :  Proses-proses  dan lembaga-lembaga  sebaik  mungkin  menghasilkan  sesuai  dengan  apa  yang digariskan dengan menggunakan sumber sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas  ( Accountability )  :  Para  pembuat  keputusan  dalam  pemerintahan, sektor  swasta  dan  masyarakat  ( civil  society) bertanggungjawab  kepada  publik dan  lembaga    lembaga.  Akuntabilitas  ini  tergantung  pada  organisasi  dan  sifat keputusan  yang  dibuat,  apakah  keputusan  tersebut  untuk  kepentingan  internal atau eksternal organisasi.
9. Visi Strategi ( Strategi Vision ) : Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif good  governance dan  pengembangan  manusia  yang  luas  dan  jauh  ke  depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini
Sedangkan  Ghambir  Bhatta  sebagai  mana  dikutip  Sedarmayanti mengungkapkan  “unsur-unsur  utama governance  ( bukan  prinsip)  yaitu: akuntabilitas  ( Accountabi  lity ),  transparansi  ( Transparacy ),  keterbukaan  ( openess) , dan  aturan  hukum  ( rule  of  law) ditambah  dengan  kompetensi  managemen ( managemen  competence) dan  hak  -hak  asasi  manusia  ( human right). Tidak  jauh berbeda, Ganie Rahman, menyebutkan ada empat unsur utama yaitu a ccountability , adanya kerangka hukum ( rule of law), informasi dan transparansi .
Perwujudan Good Governace dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari  beberapa  pengertian good  gover  nance dan  karakteristiknya,  Joko Widodo  menyimpulkan  bahwa  pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang mampu  mempertanggungjawabkan  segala  sikap,  perilaku  dan  kebijakan  yang dibuat  secara  politik,  hukum,  maupun  ekonomi  dan  diinformasikan  secara  terbuka kepada  publik,  serta  mem  buka  kesempatan  publik  untuk  melakukan  pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu  mempertanggungjawabkan  dan  menerima  tuntutan  hukum  atas  tindakan tersebut.
Sedang  sebagai  perwujudan  konkrit  dari  implementasi good  governance di daerah adalah ;
a) Pemerintah daerah administrasi publik diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat
b) Pemerintah daerah  dapat  menjalankan fungsinya  berdasarkan  norma  dan  etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan
c) Aparatur  pemerintah  daerah  mampu  menghormati  legitimasi  konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat
d) Pemerintah  daerah  memiliki  daya  tang  gap  terhadap  berbagai  variasi  yang berkembang dalam masyarakat.
Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaran pemerintahan yang baik. Pemerintahan sendiri dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  bertalian  dengan  pelaksanaan  fungsi administrasi  negara.  Dalam  kaitan  ini,  Bagir  Manan  menjelaskan  bahwa  di  negara Belanda yang kemudian juga diikuti oleh ahli Hukum Administrasi Negara Indonesia, dikenal  adanya  prinsip-prinsip  atau  asas-asas  umum  penyelenggaraan  administrasi negara  yang  baik  ( algemene  beginselven  van  behoorlijk  bestuur  general  princiles  of good  administration) ,  yang  berisi  pedoman  yang  harus dipergunakan  oleh administrasi  negara  dan  juga  oleh  hakim  untuk  menguji keabsahan  perbuatan hukum ( rechtshandelingen) administrasi negara. Asas-asas ini antara lain mencakup : motivasi yang jelas , tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang ( willekeur), kehati – hatian ( zorgvuldigheid ), kepastian hukum, persamaan perlakuan tidak menggunakan wewenang  yang menyimpang  dari  tujuan  ( detournement  de  pouvoir,  fairness )  dan
lain  lain. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pembahasan mengenai good and  clean  government di  Indonesia  baru  dimulai  pada  tahun  tahun  terakhir  ini. Tetepai  sebenarnya  menurut  Saldi  Isra,  dilihat  dari  perkembangan peraturan perundang-undangan  pembicaraan  ke  arah  pemerintahan  yang baik  dan  benar sudah  dimulai  seiring  dengan  kuatnya  keinginan  untuk membuat  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN).  Artinya,  pembicaraan good  and  clean  government ,  paling tidak  sudah  dimulai  sejak  awal  tahun  1970–an, yaitu  dengan  penerbitan  buku Kuntjoro Purbopranoto yang berjudul ”Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan  Peradilan  Administrasi  Negara” pada  tahun  1978.  Kemudian  secara kelembagaan, upaya itu dapat dilihat dari adanya “ Proyek Penelitian tentang Asas – Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (AAUPB) ”  yang  dilakukan  oleh  Badan Pembinaan Hukum  Nasional  (BPHN)  pada  tahun  1989.  Buku  dan  hasil  penelitian tersebut berhasil  menjadi doctrine penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  di Indonesia.
Sebagai pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara lebih lengkap dan jelas memuat prinsip tentang good governance. Hal ini dapat ditemukan dengan adanya Asas  Penyelenggaraan  Negara  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  berpedoman  pada  Asas  Umum  Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas ;
1. asas kepastian hukum
2. asas tertib penyelenggara negara
3. asas kepentingan umum
4. asas keterbukaan ;
5. asas proporsionalitas
6. asas profesionalitas
7. asas akuntabilitas
8. asas efisiensi dan
9. asas efektifitas.
Bila kita cermati ke sembilan Asas Umum Penyelenggaraan Negara tersebut sebagaian besar merupakan kriteria yang ada dalam good governance.
Sedangkan  pengertian  tentang  asas    asas  tersebut,  dalam  penjelasan  Pasal 20  disebutkan  bahwa  Asas  Umum  Penyelenggaraan  Negara  dalam  ketentuan  ini sesuai  dengan  Undang    Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme,  ditambah  asas efisiensi dan asas efektivitas. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang  Undang Nomor 28 Tahun  1999  diberikan  pengertian  Asas  Umum  Penyeleng  graan  Negara  tersebut sebagai berikut ;
a. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan per aturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
b. Yang  dimaksud  dengan  Asas  Tertib  Penyelenggaraan  Negara  adalah  asas  yang menjadi  landasan  keteraturan,  keserasian,  dan  keseimbangan  dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
c. Yang  dimaksud  dengan  Asas  Kepenting  an  Umum  adalah  yang  mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
d. Yang  dimaksud  dengan  Asas  Keterbukaan  adalah  asas  yang  membuka  diri terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan  dan  rahasia negara.
e. Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
f. Yang  dimaksud  dengan  Asas  Profesionalitas  adalah  asas  yang  mengutamakan keahlian  yang  berlandaskan  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
g. Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Sedarmayanti  (2003)  kemudian  mengemukakan  bahwa good  governance berorientasi  pada,  yaitu  :  Orientasi  ideal,  negara  yang  diarahkan  pada  pencapaian tujuan  nasional.  Orientasi  ini  bertitik  tolak  pada  demokratisasi  dalam  kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimacy (apakah pemerintah) dipilih  dan  mendapat  kepercayaan  dari  rakyat, accountability (akuntabilitas), securing of human rights, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control (hak  asasi  manusia,  otonomi  dan  peralihan  kekuasaan  dan  jaminan  kendati oleh  warga  negara).  Pemerintah  yang  berfungsi  secara  ideal,  yaitu  secara  efektif dan  efisien  dalam  melakukan  upaya  mencapai  tujuan  nasional.  Orientasi  kedua  ini mencapai  sejauh  mana  pemerintah  mempunyai  kompetensi  dan  sejauh  mana struktur  serta  mekanisme  politik  serta  administrasi  berfungsi  secara  efektif  dan efisien.
Sedangkan Sedarmayanti (2004 ) mengatakan bahwa good governance adalah proses  yang  meningkatkan  interaksi  kon  struktif  diantara  domain-domainnya dengan  tujuan  untuk  menciptakan  dan  memelihara  kebebasan,  keamanan  dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif.

## PEMBAHASAN
Dengan melandaskan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh aparatur  birokrasi  Indonesia,  maka  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki  berbagai kelemahan  dan  mengantisipasi  perubahan  lingkungan  maka  diperlukan  sebuah pemikiran untuk membangun aparatur birokrasi Indonesia yang handal, profesional dan  menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran  serta  etika  profesi  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya  sebagai  penyelenggara  kegiatan  pembangunan  dan  penyelenggara pelayanan  publik.  Mengingat  urgensitas  peran  aparatur  dalam  menyelenggarakan peran  dan  fungsinya,  perlu  kiranya  dicari  dan  dirumuskan  suatu  pendekatan strategis  untuk  membangun  wajah  baru  aparatur  professional  yang  handal,
tanggap,  inovatif  fleksibel  dan  tidak  prosedural  dalam  memberikan  pelayanan  dan penyelenggaraan pembangunan.
Peran  pemerintah  yang  selama  ini  sebagai ruler seharusnya  diubah  menjadi fasilitator. Kenyataan  lain  di  lapangan,  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  para  pegawai  masih  jauh  dari  kata  profesional.  Seringkali apabila  ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibiarkan begitu saja tanpa dipedulikan. Masyarakat  harus  bertanya  terlebih  dahulu  untuk meminta  pelayanan,  tak  jarang pula  pelanggan  harus  pulang  karena syarat-syarat  untuk  mendapatkan  pelayanan kurang  lengkap  karena  tidak ada  papan  petunjuk  yang  menunjukkan  dan menerangkan tentang proses, prosedur dan biaya pelayanan.
Kemudian  di  sisi  lain,  para  pegawai  sering  membedakan  penilaian  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  akan  meminta  pelayanan  berdasarkan penampilan,  kekerabatan  atau  kenal  tidak,  etnis  dan  pejabat  atau  bukan.  Orang yang berpenampilan rapi akan mendapatkan perlakuan berbeda dengan orang yang ber  penampilan  kurang  rapi  atau  terkesan  ”orang  desa”.  Etnis-etnis  tertentu  akan lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku, demikian juga apabila ada pelang gan yang dikenal oleh petugas atau pejabat/ keluarga pejabat akan mendapatkan pela yanan lebih dahulu atau diberikan pelayanan khusus.

## Equality
Sebagaimana  yang  diinginkan  bahwa  pemerintahan  yang  baik  akan memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap masyarakat baik laki- laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas  hidupnya.  Dalam  pelaksanaan  tata  pemerintahan  yang  baik (good governance) ,  salah  satu  prinsip good  governance yang  diterapkan  di  Kecamatan Linggang Bigung yaitu berkeadilan (equity) juga sering disebut kesetaraan, dimana merupakan  perlakuan  yang  sama  kepada  semua  unsur  tanpa  memandang  atribut yang  menempel  pada  subjek  tersebut,  yang  mana  indikator  dasarnya  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  menjamin  kesetaraan,  komitmen  politik terhadap  penegakan  dan  perlindungan  hak  azasi  manusia,  sehingga  berkurangnya kasus diskriminasi, dan adanya kesetaraan gender.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pegawai dan beberapa orang warga ada perbedaan pendapat. Berdasarkan observasi penulis selama  melakukan  penelitian  bahwa  benar  adanya,  ada  beberapa  pegawai Kecamatan  Linggang  Bigung  dalam  melakukan  pelayanan  terhadap  masyarakat yaitu  mereka  memandang  status  sosial,  golongan  dan  lain-lain  seperti  kerabatnya, keluarga atau orang yang mempunyai pangkat lebih tinggi, yang selalu didahulukan oleh mereka.
Dari beberapa hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme pegawai  dalam  keadilan  pelayanan  sudah  cukup  baik  meskipun  masih  ada  yang bersifat  diskriminatif,  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  masih memandang  status,  pangkat,  golongan  masyarakat  dan  tidak  semua  masyarakat mempunyai  hak  yang  sama  atas  pelayanan-pelayanan  tersebut  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Dengan  demikian  keadilan  pelayanan  merupakan  salah  satu  prinsip good governance dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  tidak  lepas  dari  persamaan  hak diantara  masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lain  tanpa  terkecuali,  dalam pelaksanaan good governance di Kecamatan Linggang Bigung.

## Profesionalisme pegawai dalam ketepatan waktu pelayanan
Pelaksanaan  tata  pemerintahan  yang  baik (good  governance) di  Kecamatan Linggang Bigung merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan pelayanan yang  optimal  terhadap masyarakat  melalui prinsip-prinsip good governance yang  di terapkan  di  Kecamatan  Linggang  Bigung.  Sekarang  ini  banyak  orang  yang  bekerja hanya untuk mengejar gaji semata-mata. Sementara yang dilakukannya dalam melak sanakan pekerjaannya, asal selesai tanpa memperhatikan kualitas. Bagi mereka yang bekerja dalam pelayanan publik, sikap tersebut kadang-kadang mengecewakan atau tidak  memuaskan  publik.  Contohnya,  pekerjaan  membuat  surat  yang  tidak  cepat selesai, dan berbelit-belit.
Profesionalisme  pegawai  dalam  pelaksanaan good  governance terhadap ketepatan  waktu  pelayanan  kepada  masyarakat  di  Kecamatan  Linggang  Bigung sudah  cukup  baik  dan  perlu  lebih  ditingkatkan  lagi.  Oleh  karena  itu  dalam pelaksanaan good  governance pegawai  dituntut  untuk  tepat  waktu  dalam  sebuah pelayanan, sehingga masyarakat merasa puas dengan hasil pelayanan tersebut.

## Ability
Dengan adanya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Kecamatan Linggang Bigung maka sangat memerlukan pegawai yang profesional dan  mampu  melaksanakan  pekerjaannya  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Siagian  dalam  Kurniawan  (2005)  sikap profesional    adalah    keandalan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehingga  terlaksana dengan  mutu  yang  baik,  waktu  yang  tepat,  cermat  dan  dengan  prosedur  yang mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat.
Dari  teori  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  keandalan  dalam  melaksanakan tugas  atau  dalam  bekerja  dapat  dilihat  dari  kemampuan  mereka  dalam melaksanakan  pekerjaan  dan  hasil  dari  pekerjaan  mereka  sendiri.    Agar  dapat mengetahui  apakah  pegawai  Kecamatan  Linggang  Bigung  dapat  melaksanakan pekerjaannya  dapat  dilihat  bagaimana  mereka  melakukan  pelayanan  dalam pembuatan  surat  keterangan.  Masyarakat  yang  datang  ke  Kantor  Kecamatan Linggang Bigung umumnya meminta pelayanan pembuatan surat keterangan yang mana surat keterangan yang dibuat tersebut digunakan untuk memperoleh jaminan atas hak-hak hidupnya.
Pelayanan  dalam  pembuatan  surat  keterangan  atau  dokumen  tidak  hanya memerlukan  kemampuan  pegawai,  tetapi  bagaimana  mereka  bersikap  pada  saat menghadapi masyarakat dalam pembuatan surat keterangan, apakah ramah, tepat waktu,  cermat,  dan  teliti,  hal  ini  harus  dimiliki  seorang  pegawai  yang  profesional karena hal ini merupakan salah satu prinsip dari penye lenggaraan good governance . Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  pegawai  Kecamatan  Linggang
Bigung  berusaha  melaksanakan  tugasnya  dengan  penuh  semangat  keramahan, mempermudah, dan efektif.
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap aparat  Kecamatan  Linggang  Bigung  dan  masyarakat  dapat  disimpulkan  bahwa Kemampuan  melaksanakan  pekerjaan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat (ability) di  Kantor  Kecamatan  Linggang  Bigung  sudah  dapat dilaksanakan dengan baik, ramah, mudah  dan  berkualitas.
Pengetahuan (knowledge) pegawai dalam memberikan pelayanan Pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan dan untuk menunjang pelaksanaan tata kepemerintahan  yang baik (good governance). Faktor faktor  kompetensi  yang  sangat  penting  bagi  perseorangan  maupun  organisasi untuk  mencapai  keberhasilan  seperti  pengetahuan  teknis,  pengkoordinasian pekerjaan,  penyelesaian  dan  pemecahan  masalah,  komunikasi  dan  layanan,  dan akuntabilitas. Kompetensi itu dapat dikembangkan melalui pengem bangan sumber daya manusia misalnya melalui pendidikan dan pelatihan.
Dalam  pelaksanaan  tata  pemerintahan  yang  baik (good  governance) yang diterapkan  di  Pemerintahan  Kecamatan    Linggang  Bigung  Kabupaten  Kutai  Barat dalam  memberikan  atau  melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat,  pegawai harus  menguasai  atau  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  baik  itu  berupa pengetahuan yang didapat dari pendidikan dan pelatihan, peraturan pelayanan dan pengalaman  selama  bekerja.  Apabila  pegawai  memiliki  pengetahuan  yang  cukup akan pelayanan maka dapat mengahasilkan pelayanan yang mudah, sederhana dan berkualitas.  Pendidikan  dapat  diperoleh  melalui  pendidikan  formal  yang  sering disebut  pendidikan  sekolah  berupa  rangkaian  jenjang  pendidikan  yang  telah  baku seperti  SD,  SMP,  SMA.  Sedangkan  pendidikan  nonformal  lebih  difokuskan pemberian keahlian atau skill seperti pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus.
Pendidikan  dan  pelatihan  bagi  aparatur  Kecamatan  Linggang  Bigung Kabupaten  Kutai  Barat    bertujuan  sebagai  media  untuk  membina  watak  dan kemampuan pegawai kecamatan sehingga diharapkan dapat me nyelesaikan tugas dengan  baik    dan  selalu  siap  menghadapi  tantangan  tugas  yang  semakin  berat dimasa akan datang demi terwujudnya profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan good governance .
Kemampuan  melaksanakan  pekerjaan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat (ability) di  Kantor  Kecamatan  Linggang  Bigung  sudah  dapat dilaksanakan dengan baik, ramah, mudah  dan  ber kualitas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat pendidikan  pegawai  di  Kecamatan  Linggang  Bigung  cukup  baik,  dalam  hal pelayanan  mereka  sudah  menguasai  karena  pegawainya  sudah  dibekali  dengan pendidikan  dan  pelatihan  seperti  Administrasi  Umum,  diklatpim  dan  kursus-kursus guna menambah pengetahuan dan keahlian atau skill pegawai Kecamatan Linggang Bigung,  dengan  kegiatan  tersebut  guna  meningkatkan  kompetensi  dan profesionalisme  pegawai  dalam  pelaksanaan good  governance dalam  sebuah instansi  pemerintahan  seperti  Kecamatan  Linggang  Bigung.  Bahkan  mereka  bisa
mempraktekkan langsung dilapangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Profesionalisme Pegawai
Dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  pemerintah  seringkali  mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pada setiap pelaksanaannya diantara faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan good governance.
Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  profesionalisme  pegawai  dalam  pelaksanaan good governance di  Kecamatan  Linggang  Bigung  terhadap  pelayanan  publik  menjadi indikator keberhasilan pelayanan yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat dan  menjadi  acuan  bagi  setiap  pegawainya  atau  aparatur  untuk  terus  berkarya  di bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan faktor pendukung yang ada di Kecamatan Linggang Bigung adalah:
1. Pengetahuan (knowledge) pegawai  Kecamatan cukup baik, yang  dilihat  dari tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  pegawai  Kecamatan  mayoritas  Strata Satu(S1) dan SLTA.
2. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sudah maksimal.
3. Fasilitas  seperti  komputer  sudah  memadai  dibandingkan  yang  sebelumnya, sekarang satu ruangan ada satu unit komputer.
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas  komputer,  Aula  sangat  menunjang  pekerjaan  pegawai  demi  kelancaran dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  yang  sedang  mengurus  surat- surat keterangan di Kantor Kecamatan, kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya  sudah  maksimal,  dan  kompetensi  pegawai  juga  cukup  baik.  Hal  ini dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good gover nance).

## Faktor penghambat
Dengan adanya pelaksanaan good governance akan memberikan dampak yang positif terhadap tatanan pemerintahan yang ada di Kecamatan Linggang Bigung, di samping  itu  profesionalisme  pegawai  di  kelurahan  Kecamatan  Linggang  Bigung masih  belum  maksilmal  yang  disebabkan  masih  adanya  keluhan  dari  masyarakat saat  melakukan  pembuatan  surat  pengantar  atau  dokumen,  namun  dalam pelaksanaanya  masih  ada  faktor-faktor  penghambat  yang  dapat  menghambat kegiatan  dalam  memberkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  hasil penelitian yang penulis lakukan faktor penghambat yang ada di Kantor Kecamatan Linggang  Bigung  adalah  Secara  keseluruhan  sarana  dan  prasarana  kantor  seperti ruangan kantor masih belum memadai, masih kurangnya ketepatan waktu pegawai dalam  memberikan  pelayanan  pem  buatan  KTP,  KK,  Akte  dan  lain-lain.  Bahkan mereka  sering  keluar  pada  jam  kerja  ini  membuktikan  kurangnya  disiplin  waktu pegawai  di  Kecamatan  Linggang  Bigung,  Adanya  beberapa  pegawai  dalam memberkan  pelayanan  kepada  masyarakat  meman  dang  status,  pangkat  dan  lain-
lain,  mereka  mementingkan  keluarga  yang  baru  datang  dibandingkan  masyarakat yang sudah lama menunggu.
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa pegawai di Kecamatan masih belum profesional dalam rangka pelaksanaan good governance, sikap profesionalisme pegawai tidak hanya dari kemampuan pegawai dan keandalan di  bidang  masing-masing,  namun  dapat  melihat  kejadian  atau  fenomena  secara langsung  di  tempat  penelitian.  Dengan  hambatan-hamba  tan  diatas  maka profesionalisme pegawai dalam rangka melaksanakan tata pemerin tahan yang baik (good governance) belum maksimal terselenggarakan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  oleh  penulis  tentang  Profesionalisme Pegawai Dalam Pelaksanaan Good Governance di Kecamatan Linggang Bigung maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Pengetahuan (knowledge) yang  didasarkan  pada  tingkat  pendidikan  pegawai cukup  baik  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendidikan  pegawai  yang  mayoritas  SLTA dan Strata Satu (S1) dan adanya pemberian diklat dan kursus terhadap pegawai tersebut. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  pegawai di  Kecamatan Linggang  Bigung  sudah  cukup mampu  dan  tanggap  terhadap tugas  tugas  yang dibebankan kepadanya sampai selesai kepengurusan surat keterangan tersebut. Suatu kepengurusan surat keterangan akan berjalan secara efektif bila pegawai bersikap profesional dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan pelaksanaan good governance yang diterapkan  di Kecamatan Linggang Bigung.
2) Ketepatan  waktu  dalam  pelayanan  yang  diberikan  di  Kecamatan  Linggang Bigung  masih  kurang  optimakl,  kadang  kadang  waktu  agak  lama  dan  berbelit- belit bahkan beberapa pegawainya tidak ditempat serta kurangnya kedisiplinan pegawai karena sering terlambat datang.
3) Dalam  pelaksanaan good  governance di  Kecamatan  Linggang  Bigung  terutama dalam perlakuan yang sama terhadap masyarakat dalam memberikan pelaya nan kadang  kadang  masih  bersifat  diskriminatif,  dimana  dalam  memberikan pelayanan  masih  memandang  pangkat,  status  dari  masyarakat.  Padahal  dalam pelaksanaan good  governance semua  msyarakat  mempunyai  hak  yang  sama dalam menerima pelayanan tanpa terkecuali.
4) Profesionalisme  Pegawai di  Kecamatan  Linggang  Bigung berdasarkan Faktor pendukung dalam melakukan pelayanan, adanya komputer yang memadai, Aula yang cukup luas, dan terbentuknya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang profesional dalam melak sanakan pekerjaannya dan sesuai dengan tuntutan  diberlakukannya good  governance di  Kecamatan  Linggang  Bigung Profesionalisme  Pegawai di  Kecamatan  Linggang  Bigung berdasarkan Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu sarana dan prasarana seperti ruangan yang sempit, kurangnya ketegasan dari seorang pim pinan  terhadap  staf  yang  kurang  disiplin,  masih  adanya  pegawai  yang  bersifat diskriminatif  dalam  memberikan  pelayanan.  Oleh  karena  itu,  Hambatan- hambatan  tersebut  mengakibatkan  tidak  maksimalnya  pelaksanaan good governance di di Kecamatan Linggang Bigung.

## Daftar Pustaka
Ancok,  Djamaluddin,  1999, Revitalisasi  SDM  Dalam  Menghadapi  Perubahan  Pada Pasca Krisis , (makalah) Dwiyanto,  Agus.  2006. Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik . Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Dwiyanto,  Agus,  1995, Kinerja  Organisasi  Publik,  Kebijakan  dan  Penerapannya , (Makalah).
Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1995, Organizations , Richard. D. Irwin. Inc
Gibson. 2000. Organisasi dan Mana jemen Terjemahan Ichayaudin Zuhad. Jakarta: Erlangga.
Hamalik,  Oemar.  2000. Pengem  bangan  Sumber  Daya  Manusia,  Mana  jemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu . Jakarta: Bumi Aksara. Husman  Husaini  dan  Purnomo  Seti  yadi  Akbar.  2003. Metode  Penelitian  Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Johnson,  Terence.J,  1991, Profesi  Dan  Kekuasaan:  Merosotnya  Peran  Kaum Profesional dalam Masyarakat, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti. Kansil,  C.ST  dan  Christine  S.T  Kansil.  2002. Pemerintah  Daerah  di  Indone  sia. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
Kismiyati,  T.  2004. Kompetensi  Pusta  kawan .  Bogor:  IPB  Press.  (http:/  /Sumber Daya Manusia – Teori. Blogspot.com.html, diakses 16 Januari 2011).
Kurniawan,  Agung.  2005. Transfor  masi  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta: Pembaruan.
Mangkunegara.  2000. Manajemen  Sum  ber  daya  Manusia  Perusahaan .  Ban  dung: PT.Remaja Rosdakarya.
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset. Miles,  B.  Mathew  dan  A.  Michael  Huberman.  2009. Analisis  Data  Kua  litatif . Jakarta: Universitas Jakarta Press.
Mintzberg,  Henry,  1983, Structure  In  Five;  Designing  Effective  Organizations, Prentice-Hall
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. Metodologi Penelitian . Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Sumarto,  Hetifah  Sj.  2003.  Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta: Grasindo. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Rum,  Royen.  2007. Profesionalisme  Aparatur  pemda  Tobasa .  Medan:  USU. (http://Repository.USU.ac.id, diakses 16 Januari 2011).
Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia . Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Sedarmayanti.  2003. Good  Gover  nance  (  Kepemerintahan  yang  baik  )  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah  :  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan  Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju.
_____________.  2004. Good  Governance  (  Kepemerintahan  yang  baik  )  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah  :  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan  Efisien Melalui Restruk turisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju. _____________.  2007 .  Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktifitas  Kerja .  Bandung: Mandar Maju.
Solihin,  Dadang,  2007, Indikator  Governance  dan  Penerapannya  dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indo nesia , www.dadangsolihin.com .
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Teguh,  Ambar.  S.  2004. Memahami  Good  Governance  Dalam  Perspektif  Sumber Daya Manusia . Yogyakarta : Gava Media Thoha, Miftah. 2005. Manajemen Kepegawaian sipil di Indonesia . Jakarta : Pranada Media.
Widodo,  Joko.  2001. Good  Governance  :  Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi  pada Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah. Surabaya  :  Insan  Cendekiawan Universitas 17 Agustus.
Widjaya,  AW  .2002. Pemerintah  Dae  rah  dan  Administrasi  Desa. Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.