Vol 1 No 1 2021, Hal 57-95

## LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF FEMALE DEVELOPMENT IN THE WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTIONS CLASS IIA EAST JAKARTA

## P.L. Tobing and Emsah Ulina
Departement of Law, IBLAM School of Law Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat

## Abstrack
The purpose of guiding prisoners in prison in Indonesia is so that prisoners can improve  themselves  so  that  the  objectives  of  the  correctional  system  can  be achieved  so  that  prisoners  are  nurtured  and  guided  to  become  better  people.  A person becomes a prisoner not only because the factors that cause the crime that come from outside are material, but also because his mental and spiritual factors have  been  damaged  as  a  result  of  mistakes  and  socialization  that  shape  his personality.  The  formulation  of  the  problems  in  this  research  are:  1.  How  is the implementation of coaching for women assisted residents in LAPAS Perempuan? 2.  What  are  the  obstacles in  the implementation  of coaching  for  women  assisted citizens at the Class IIA Women's Prison, East Jakarta? The research method that I use is a normative juridical method, which is to analyze the relationship between the  prevailing  laws  and  regulations  with  legal  theories  and  the  practice  of implementing positive law concerning the issues discussed. The conclusion in this study is that the implementation of coaching for female prisoners at the Class IIA Women's  Prison,  East  Jakarta,  includes  several  procedures  starting  from  the admission of prisoners, registration to the next stage of the implementation of the development  of  prisoners.  The  implementation  stage  itself  consists  of  4  (four) stages,  namely  the  initial  stage  of  teaching  inmates  to  have  religious  and  legal awareness,  the  advanced  stage  which  gives  directions  to  the  inmates  to  always display their talents and skills so that while in prison, the prisoners have positive activities done. Furthermore, in the advanced stage, the two prisoners who have undergone  half  of  their  prison  terms,  which  according  to  the  Correctional Supervisory Team (TPP) are allowed to go outside the  wall (assimilation), in the last  stage  are  given  provisions  to  become  independent  humans,  live  happily  and participate actively in the community again. .
Some  of  the  obstacles  in  the  implementation  of  guidance  for  assisted  citizens  at LAPAS  are  conditions  of  overcapacity  of  LAPAS;  Some  of  the  prisoners  do  not have clear families; Lack of security personnel at LAPAS; Lack of attention to the fulfillment  of  institutional  facilities  at  LAPAS;  Lack  of  human  resources  such  as teacher assistance and trainers.
Keywords : Guidance, Women Assisted Citizens, Correctional Institutions.
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN WANITA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA TIMUR

## P.L. Tobing dan Emsah Ulina
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Intisari
Tujuan  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Indonesia  adalah  supaya narapidana dapat memperbaiki dirinya sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan  dapat  tercapai  agar,  narapidana  dibina  dan  dibimbing  menjadi orang  yang  lebih  baik.  Seseorang  menjadi  narapidana  tidak  hanya  disebabkan faktor-faktor penyebab kejahatan yang datang dari luar bersifat material, tapi juga faktor  mental  spritualnya  yang  sudah  rusak  akibat  dari  kesalahan  dan  sosialisasi yang  membentuk  pribadinya.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: 1.Bagaimana  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  warga  binaan  wanita  di  LAPAS Perempuan?  2.Apa  yang  menjadi  kendala  pelaksanaan  pembinaan  warga  binaan wanita di LAPAS Perempuan Kelas IIA  Jakarta Timur?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan  antara peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  teori-teori  hukum  dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahwa  Pelaksanaan  pembinaan narapidana  wanita  yang  ada  di  LAPAS  Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta  Timur memuat beberapa prosedur mulai dari penerimaan narapidana, pendaftaran hingga selanjutnya  tahap  pelaksanaan  pembinaan  narapidana.  Di  tahap  pelaksanaan  itu sendiri terdiri dari 4 (empat) tahap yakni tahap awal mengajarkan para narapidana untuk  memiliki  kesadaran  agama  dan  hukum,    tahap  lanjutan  yang  memberi arahan  kepada  para  narapidana  untuk  senantiasa    menampilkan  bakat  dan ketrampilannya agar saat di dalam LAPAS, narapidana ada  kegiatan positif yang dilakukan.  Selanjutnya  di  tahap  lanjutan  yang  kedua    narapidana  yang  telah menjalani separuh masa pidananya yang menurut Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP)  diperbolehkan  untuk  diluar  tembok  (Asimilasi),  di  tahap  yang  terakhir  ini diberi bekal untuk menjadi manusia yang mandiri, hidup bahagia dan berpatisipasi aktif di masyakat kembali.
Beberapa  kendala-kendala  pelaksanaan  pembinaan  warga  binaan  di  LAPAS adalah  Kondisi  over  kapasitas  LAPAS;  Sebagian  WBP  tidak  memiliki  keluarga yang  jelas;  Masih  kurangnya  personil  pengamanan  pada  LAPAS;  Kurangnya perhatian  terhadap  pemenuhan  fasilitas  lembaga  Pada  LAPAS;  Kurangnya  SDM seperti tenaga bantuan Guru dan tenaga Pelatih.
Kata Kunci :Pembinaan, Warga Binaan Wanita, Lembaga Pemasyarakatan .
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
A. Pendahuluan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya  ditulis  LAPAS)  sebagai bagian  dari  sistem  peradilan  pidana bertujuan  merealisasikan  dari  salah satu  tujuan  sistem  peradilan  pidana, yaitu meresosialisasi dan merehabilitasi pelanggar hukum. 1 Tujuan pembinaan pelanggar hukum
tidak semata-mata membalas dendam,  tujuan  sebenarnya  dari pemidanaan  di  Indonesia    adalah narapidana dapat memperbaiki dirinya  sehingga  tujuan  dari  sistem pemasyarakatan dapat tercapai yakni, narapidana atau warga binaan pemasyarakatan  dianggap  seseorang yang  telah  berbuat  kekhilafan  dan tersesat sehingga narapidana tersebut dibina dan dibimbing sehingga dapat menjadi orang yang lebih baik. 2
Sistem  pemasyarakatan  adalah suatu  tatanan  mengenai  arah  dan batas  serta  cara  pembinaan  warga binaan  pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila  yang  dilaksanakan  secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan  masyarakat  untuk  meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. 3 Dalam LAPAS, warga binaan atau narapidana termasuk narapidana
wanita yang melakukan tindak pidana menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat
1 Atmasasmita,  Romli  (3). Dari Pemenjaraan  ke  Pembinaan  Narapidana. Bandung: Alumni, 2001, hlm. 35
2 Ibid., hlm. 37 3 Atmasasmita,  Romli.  (4). Dari Penjara Ke Pembinaan Narapidana . Bandung: Alumni. 2004, hlm. 71
berpengaruh terhadap psikologis mereka, sehingga diperlukan pembinaan secara khusus baginya. Pembinaan  di  LAPAS  menurut Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan), Pasal 12 ayat 1 dan 2 yakni: 4 1. Dalam rangka pembinaan terhadap  warga  binaan  atau narapidana di  LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
a. Umur;
b. Jenis kelamin;
c. Lama pidana yang dijatuhkan; d. Jenis kejahatan; dan
e. Kriteria lainnya sesuai dengan  kebutuhan  atau perkembangan pembinaan. 2. Pembinaan  Narapidana  Wanita di Lapas dilaksanakan di LAPAS Wanita atau yang sekarang di sebut LAPAS Perempuan. Khusus  pembinaan  narapidana wanita bukanlah suatu yang mudah,karena  seseorang  menjadi narapidana  tidak  hanya  disebabkan faktor-faktor  penyebab  kejahatan yang  datang  dari  luar  bersifat material,  tapi  juga  faktor  mental spritualnya  yang  sudah  rusak  akibat dari  kesalahan  dan  sosialisasi  yang membentuk pribadinya. 5
Berdasarkan  pertimbangan  di atas  dapat  dikemukakan  bahwa,
4 Budiningsih, Asri C. Pembelajaran Moral  (Berpijak  Pada  Karakteristik  dan Budayanya). Jakarta:  Rineka  Cipta.  2008, hlm. 103
5 Harsono,C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana . Jakarta: Djambatan.  Syofiyatul  Lusiana,  2015,  hlm. 92
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
Lembaga  Pemasyarakatan  khusus wanita mempunyai tugas yang cukup berat  dan  upaya-upaya  strategis, yakni dengan : 6 1.Mengembalikan kodrat narapidana wanita sebagai wanita seutuhnya dimana sikap  alamiah  wanita  adalah lemah    dan    lembut,  serta narapidana  wanita  tersebut mendapatkan pembekalan hidup bermasyarakat, tentunya yang  banyak  faktor  yang diperoleh  selama  narapidana wanita  tersebut  berada  dalam LAPAS    diantaranya  dibekali keterampilan dan keahlian agar nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam masyarakat 2.Menyembuhkan  mental  dan kejiwaan  yang  sudah  parah, akibat dari proses sosialisasi di lingkungan sebelumnya. Membentuk  kepribadian  yang lebih  baik agar  nantinya  dapat bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun    rumusan  masalah  yang akan  dibahas  dalam  penelitan  ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan  terhadap  warga binaan  wanita  di  LAPAS Perempuan ? 2. Apa  yang  menjadi  kendala pelaksanaan pembinaan
6 Peranan  Lembaga  Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kesadaran Moral Warga
Binaan Di Lapas Wanita Kelas IIA Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu/diakses-21-Agustus- 2019
warga binaan wanita di LAPAS  Perempuan  Kelas IIA Jakarta Timur ? Tujuan  penulis  melaksanakan penelitian ini adalah : 1.  Untuk  menjelaskan    dan menganalisis tentang pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan wanita di LAPAS Perempuan ; 2.    Untuk  mengetahui  dan memahami  tentang  upaya mengatasi  kendala  dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan wanita di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur. B. Metode Penelitian
Metode penelitian berperan penting  untuk  mendapatkan  data yang  akurat  dan  terpercaya.  Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat  atau  cara  untuk  pedoman  dalam melakukan  penelitian.  Spesifikasi penelitian  yang  di  gunakan  dengan berjudul  :  “  Tinjauan  Hukum Tentang Pelaksanaan Pembinaan Terhadap  Warga  Binaan  Wanita Dalam  Sistem  Pemasyarakatan  Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan  antara peraturan perundang-undangan  yang  berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek  pelaksanaan  hukum  positif yang menyangkut permasalahan
yang  dibahas.  Penelitian  ini  akan menganalisis  masalah  hukum,  fakta, dan  gejala  hukum  lainnya  yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian  di  peroleh  gambaran  yang menyeluruh  mengenai  masalah  yang akan  di  teliti.  Penelitian  yang
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
berbentuk  deskriftif  analisis  ini hanya akan menggambarkan keadaan objek  atau  persoalan  dan  tidak dimaksudkan mengambil atau menarik  kesimpulan  yang  berlaku umum mengenai Pelaksanaan Pembinaan  Terhadap  Warga  Binaan Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan. 7 Metode pendekatan yang dilakukan  dalam  penelitian  hukum ini  adalah  dengan  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.  Data  sekunder  tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder  maupun  tersier. 8
Penelitian  ini  meliputi  penelitian mengenai  ketentuan  hukum  positif yang  berlaku  di  Indonesia  yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan  Terhadap  Warga  Binaan Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan. Tahap penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan sebagai berikut : Penelitian Kepustakaan sebuah teknik  yang  mengumpulkan  data sekunder  dengan  cara  mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum  dalam  penelitian.  Data  yang teliti  dapat  berwujud  data  yang  di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung  dari  masyarakat.  Penelitian
Kepustakaan ini terdiri dari:
7 Soerjono,  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press,  Jakarta,  2010,
hlm. 81 8 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm.24 a. Bahan Hukum Primer Bahan–bahan hukum yang digunakan  dalam  penelitian  dengan kekuatan  yang  mengikat  meliputi norma  dan  kaidah  dasar  seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan  resmi  atau  risalah dalam pembuatan perundang
undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian  dan  penulisan  skripsi  ini, meliputi  : 9 Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan- peraturan  lainnya  yang  berkaitan dengan judul skripsi.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer  dan  implementasinya,  seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan  hukum,  makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian  dan  penulisan  skripsi  ini meliputi  bahan-bahan  bacaan  yang ada  hubungannya  dengan  masalah peran, tugas, dan kewenangan jurusita  sebagai  objek  yang  teliti yaitu  literatur  dan  karya  ilmiah  yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum  yang memberikan
penjelasan  lebih  lanjut  dari  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yaitu, kamus,  baik  kamus  terjemahan maupun  kamus  hukum,  majalah  dan internet ( virtual research ). 10
Data  yang  di  peroleh  dari  hasil penelitian  yang  di  dapat  secara langsung pada objek penelitian, yaitu
9 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141
10 Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan  di  lakukan  dengan penelitian  yang  sifatnya  litelatur untuk  mencari,  menemukan  dan menggunakan  bahanbahan  mengenai konsepsi-konsepsi,  teori-teori,  atau pun  pendapat-pendapat  ahli  yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan  skripsi. 11 Sesuai  dengan permasalahan  yang  menjadi  pokok bahasan  penelitian  penulis,  maka penelitian  yang  akan  di  gunakan adalah  penelitian  yuridis  normatif yaitu  data  sekunder  yang  di  peroleh secara  kualitatif  untuk  mencapai kejelasan  masalah  yang  di  bahas untuk dirumuskan dan disimpulkan. 12 C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap  Warga  Binaan  Wanita Di    Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan
Menurut  UU  Pemasyarakatan, pengaturan  mengenai  lokasi  warga binaan pemasyarakatan jenis kelamin wanita,  ditempatkan  pada  ruang terpisah.  Pemisahan  tersebut  sudah tentu mempunyai tujuan yang mendasar. Misalnya, terjadi hubungan gelap antara napi perempuan  dan  laki-laki  yang  sudah tentu  menjadi  larangan  di  dalam lapas atau pun hal-hal lain yang tidak diinginkan.Dalam  kehidupan  sehari- hari,  wanita  yang  menjadi  warga binaan  pemasyarakatan  LAPAS,  tak jauh berbeda dengan LAPAS-
LAPAS  yang  ada  di  Indonesia.
11 Ibid.
12 Bambang Mudjianto, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif , Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.
Keseragaman  tersebut  disebabkan oleh  aturan-aturan  yang  ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai landasan untuk dipatuhi warga binaan pemasyarakatan. Pada keseharian- nya, warga binaan pemasyarakatan  selanjutnya  ditulis (WBP),  difokuskan  pada  pembinaan itu sendiri. Pembinaan ini diharapkan menimbulkan  efek  jera  dan  mereka tidak  mengulangi  lagi  perbuatan melanggar  hukum  tersebut,  seperti misalnya mereka rajin beribadah. 13
Menurut petugas LAPAS, keberadaan  mereka  yang  berada  di tempat  ibadah  tersebut,  dikarenakan kesadaran  yang  timbul  pada  warga binaan  wanita  itu  sendiri.  Namun, mereka  yang  tidak  diberikan  tugas atapun  tidak  pergi  ke  tempat  ibadah, hanya  kembali  ke  tempat  atau bloknya  dan  membersihkan  bloknya. Warga binaan wanita yang datang ke masjid,  rajin  mengikuti  acara-acara pengajian,  dan  yang  ke  Gereja biasanya  mengikuti  latihan  paduan suara dalam rangka mengisi kegiatan hari  raya  gereja  ataupun  kegiatan ibadah.
Di dalam UU Pemasyarakatan,  ternyata  masalah narapidana  wanita  tidak  disebutkan pengaturannya.
Karena  yang  disebutkan  hanya narapidana,  tidak  dibedakan  antara narapidana laki-laki maupun
narapidana  wanita,  ini  berarti  telah terjadi  kekosongan  norma,  sehingga ke  depan  hal  ini  perlu  mendapat pengaturan  norma  antara  narapidana laki-laki dan narapidana wanita tidak bisa  diperlakukan  sama,  mengingat perbedaan    fisik  maupun  psikologis antara laki-laki dan wanita.
13 Soerjono,  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Op. Cit, hlm. 82
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
Pelaksanaan pembinaan narapidana  setelah  adanya  beberapa tahap  terdapat  tahap  sesuai  masa pidana yang dijalani (1) Tahap Awal
±  ⅓  Masa  Pidana.  Merupakan Admisi  dan  Orientasi  yaitu  masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian  lingkungan  paling  lama  1 bulan.  Pembinaan  di  dalam  Lapas, mencakup  kegiatan  penjelasan  dan pemahaman  tentang  hak,  kewajiban dan  peraturan  tata  tertib  yang berlaku,  proses-proses  pelaksanaan pembinaan  atau  perawatan,  serta perkenalan  dengan  para  petugas Pembina  maupun  sesama  narapidana yang  berguna  bagi  pelaksanaan kegiatan  pembinaan  atau  perawatan selanjutnya (2) Tahap Lanjutan ± ½ - ⅔ Masa Pidana (Asimilasi) merupakan  suatu  proses  pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan  dengan  membaurkan narapidana  di  dalam  kehidupan masyarakat (berada di luar tembok). Salah satu syarat untuk mengikuti  kegiatan  asimilasi  ini adalah  apabila  narapidana  telah menjalani  ½  dari  masa  pidananya, setelah  dikurangi  masa  tahanan  dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  (3)  Tahap  Akhir  ±  ⅔
Masa  Pidana  –  bebas  (  Masa Integrasi  )  merupakan  jika  proses pembinaan  telah  menjalani  ⅔  dari masa pidananya menurut tim pengawas  pemasyarakatan  (TPP) narapidana yang bersangkutan dinilai relatif  siap  untuk  diterjunkan  lagi  di masyarakatBerdasarkan ketentuan UU  Pemasyarakatan  pasal  1  dan  2, maka  dibuatlah  LAPAS  khusus untuk Perempuan. Tujuan didirikannya LAPAS perempuan tersebut  adalah  untuk  memisahkan
antara narapidana pria dengan narapidana  wanita  dengan  alasan faktor keamanan dan psikologis.
Adapun  cara  pambinaan  di LAPAS  narapidana  wanita  pada dasarnya  tidak   jauh  berbeda  dengan LAPAS  pada  umumnya.  Hanya  saja ada  sedikit  kekhususan  dimana  di LAPAS  narapidana  wanita  diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit,  menyulam,  kristik  dan memasak yang identik dengan pekerjaan  sehari-hari  kaum  wanita. Selain  itu  LAPAS  Perempuan  juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi.  Dalam  hal  melakukan pekerjaan, narapidana wanita
diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan  jika  dibandingkan  dengan narapidana    laki-laki.  Hal  ini mengingat  fisik  wanita  biasanya lebih  lemah  jika    dibandingkan dengan  narapidana  laki-laki.  Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut diatas, LAPAS Perempuan juga memberikan keterampilan  lain  berupa  pelajaran PKK.  Hal  ini  dimaksudkan  supaya bila  kelak  mereka  keluar  dari Lembaga  Pemasyarakatan,  mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri    sehingga  dapat  menjadi manusia  yang  mandiri  dan  berguna bagi  diri  sendiri,  keluarga  dan masyarakat  pada  umumnya  serta dapat bersosialisasi
dengan masyarakat disekitarnya. 14
Sedangkan  untuk  narapidana wanita  yang  sedang  hamil  atau menyusui diberikan perlakuan khusus.    Hal  ini  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  32
14 Pengamatan  Penulis  Sebagai  ASN di lingkungan LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  pasal  20  ayat  (3,  4 dan  5),    Narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil atau  menyusui,  berhak  mendapatkan makanan  tambahan  sesuai  dengan petunjuk dokter.Di lapangan menunjukkan bahwa praktek-praktek pemidanaan  selama  ini,  satu  sisi harus  dengan  pendekatan  keamanan dan  sisi  lainnya  harus  melakukan pembinaan (pendidikan) dengan koridor hak asasi manusia. Harus ada keseimbangan  antara  kedua  hal tersebut, sehingga tujuan pemidanaan di  Indonesia  yang  telah  dirintis pendahulu  kita  mempunyai  tujuan yang lebih terukur dan pasti.
Penghuni yang berada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, yakni jumlah tahanan: 0 orang karena di LAPAS Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta  Timur tidak Ada tahanan, jumlah Narapidana:  393  Orang  (Juni  2019). Pembinaan kesadaran beragama, berupa pesantren kilat, sholat bersama, ibadah rohani Pukul 09.00- 12.00  dan  ceramah  diikuti  oleh  150 orang Narapidana. Anggaran kegiatatan  keagamaan  ini  adalah  Rp. 17,8 Juta/tahun. Pembinaan kesadaran  berbangsa  dan  bernegara, berupa  upacara  bendera,  hari  besar nasional,  hari  Pemasyarakatan,  hari Dharmakaryadhika, penyuluhan Pancasila/Bhineka Tunggal Ika, dilaksanakan  pada  pukul  10.00- 11.00, 09.00-10.00, 11.00-12.00. Sedangkan  acara  penyuluhan Kesehatan diikuti oleh 50 Narapidana dengan anggaran penyuluhan adalah Rp. 10,5
juta/tahun.  Pembinaan  kemampuan intelektual (kecerdasan), berupa
pemberian pengetahuan agama secara garis besar  yang dilaksanakan pada pukul 15.30-17.30 dan kegiatan olah  raga  diikuti  oleh  34  orang Narapidana  dengan  anggaran  Rp. 11,6 juta/tahun. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, berupa kegiatan pramuka,  kerja  asimilasi,  Kesenian dengan anggaran Rp. 22,3 juta/tahun. 15 Kendala  yang  Dihadapi  Dalam Pelaksanaan  Sistem  Pembinaan Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta Timur Perlu  dipahami  bahwa  dalam suatu  konsep  pembinaan  terhadap narapidana  wanita  di  LAPAS  yang menjadi  bagian  dari  tujuan  petugas yang erat kaitannya dengan keberhasilan pengembalian narapidana  wanita  kemasyarakat, dengan demikian bentuk pola pembinaan  yang  diberikan  terhadap narapidana  wanita  sangat  besar pengaruhnya  terhadap  keberhasilan maupun  kegagalan  pengembalian narapidana kemasyarakat. 16
Untuk  mencapai  keberhasilan pembinaan  tidak  jarang  ditemui beberapa  hambatan  atau  kendala dalam memberikan pembinaan narapidana wanita di LAPAS, khususnya  di  LAPAS  Perempuan Kelas  IIA  Jakarta  Timur,  hambatan persoalan yang ditemukan di LAPAS Perempuan  Kelas  IIA  Jakarta  Timur
15 Pengamatan  Penulis  Sebagai  ASN di lingkungan LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur
16 Atmasasmita,  Romli.  (4). Dari Penjara  Ke  Pembinaan  Narapidana, Op.
Cit., hlm,. 93
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
berarti pula hambatan yang menyertai narapidana nantinya setelah narapidana mendapatkan kebebasannya. Sebenarnya  selama  ini tidak ada masalah  yang  cukup  serius  dalam pembinaan narapidana hanya kapasitas  yang overload yang  ada  di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta  Timur.  Namun  hambatan- hambatan  tersebut  tidak  membuat petugas  LAPAS  Perempuan  Kelas
IIA  Jakarta  Timur  menyerah  dan putus  asa  dalam  menyelenggarakan kegiatan pembinaan narapidana. Karena  kegiatan  pembinaan  tetap dilaksanakan  semaksimal  mungkin untuk  mencapai  tujuan  pembinaan dan agar dapat berguna bagi narapidana  serta  dapat  kembali  ke dalam kehidupan masyarakat.
Selain hal itu berdasarkan dampak  model  pembinaan  nya  (a)
Diadakannya  pembinaan  beragama bagi  para  narapidana  yang  tidak pandai  sholat,  menjadi  pandai  dan paham  tentang  sholat  yang  baik  dan benar (b) Bagi narapidana yang tidak pandai  mengaji, 17 setelah  keluar  dari
LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur menjadi pandai mengaji  bahkan  dapat  mengajar mengaji  untuk  orang  lain  setelah yang bersangkutan keluar dari
LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur Upaya  yang  dilakukan  untuk upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur dalam Mengatasi Over Capacity (a) Mengajukan permohonan  untuk  merenovasi  atau
17 Pengamatan  Penulis  Sebagai  ASN di lingkungan LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur
memperbaharui bangunan yang sudah  ada  (b)  Mengurangi  atau membatasi  narapidana  ke  LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur. Hal-hal yang dapat dilakukan melalui program  antara  lain  yaitu  (1) Mengintensifkan  bentuk  Tahanan Rumah  dan  Tahanan  Kota,  kegiatan ini  dapat    dilakukan  dalam  setiap tingkat penahanan yaitu pada tingkat penyidikan,  tingkat  penuntutan  dan tingkat pemeriksaan oleh Pengadilan. Bentuk penahanan rumah dan penahanan  Kota  ini  secara  tegas diatur  dalam  pasal  22  ayat  (1) KUHAP. (2) Mengintensifkan bentuk  penjatuhan  Hukuman  Pidana Bersyarat. (3) Mengintensifkan Pemberian Pidana Denda sebagaimana  yang  diatur  pasal  10 huruf  a  angka  4c  KUHP.  (4) Mengoptimalkan  pemanfaatan  hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan  oleh  Balai  Bapas  (5) Menyurati/menghubungi pihak kejaksaan  agar  segera  mengirim putusan/vonis 18 ke LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur. Proses  pemasyarakatan    narapidana akan berjalan efektif apabila narapidana  diberikan  kesempatan seluas-luasnya untuk berinteraksi dan berbaur  dengan  masyarakat  melalui Proses Asimilasi dan Integrasi. Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat dikembangkan  potensinya  kearah yang  positif  sebagai  sarana  merubah seseorang menjadi manusia
produktif,  untuk  menjadi  lebih  baik dari  sebelum  menjalani  pemidanaan. Pemberian kegiatan untuk pengembangan  keterampilan  bagi warga binaan, melalui petugas
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
lembaga  pemasyarakatan  diharapkan agar  kelak  kembali  ketengah-tengah masyarakat  tidak  lagi  mengulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku. Demikian pula agar pembinaan  ini  dapat  memberikan motivasi  bagi  hasil  perubahan  diri dalam enyongsong  masa  depan  yang lebih  baik.  Akan  tetapi  dalam mewujudkan  tujuan  yang  mulia  ini, belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara berkesinambungan  karena  terdapat beberapa  kendala  yang  dialami. 19 Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas  LAPAS  Perempuan  Kelas IIA Jakarta Timur. Rendahnya minat dan kepedulian dari lembaga atau perusahaan  untuk  berperan  serta dalam  memberikan  binaan  kepada warga  binaan  di  LAPAS.  Hal  ini terjadi karena tugas-tugas di  LAPAS khususnya LAPAS Perempuan Kelas IIA  Jakarta  Timur  tidak  dapat memberikan kontribusi secara timbal balik, dan tidak dapat  menumbuhkan rasa kebanggaan. Hal ini disebabkan, masalah  dukungan  pendanaan  dalam pembinaan terhadap kegiatan- kegiatan  yang  bersifat  keterampilan yang dapat digunakan untuk menciptakan  pekerjaan  sendiri  atau dapat  bekerja  pada  pihak  lain  sesuai keterampilan yang dimiliki. 20
Sistem  Pemasyarakatan  sebagai wadah  untuk  melakukan  pembinaan terhadap  warga  binaan,  sebagai paradigma fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya 19 Diah Gustiani. dkk. Hukum Penitensia  dan  Sistem  Pemasyarakatan  di
Indonesia, Op.Cit., hlm. 104
20 Ibid., hlm. 105
sebagai  tempat  pembalasan  menjadi tempat untuk melakukan pembinaan. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh petugas pemasyarakatan dalam upaya  memberikan  pembinaan  bagi warga  binaan  disebabkan  karena  :
Kondisi  over  kapasitas  penghuni LAPAS  sehingga  pembinaan  tidak berjalan secara optimal. Dan sebagian warga binaan tidak memiliki keluarga yang jelas, sehingga  tidak  ada  pihak  dari keluarga  yang  ikut  memberikan support dengan melakukan kunjungan  ke  LAPAS.  Hal  ini  juga berdampak  tidak  adanya  jaminan keluarga  yang  harus  diketahui  oleh Lurah  di  Wilayah  tempat  tinggal Narapidana.

## D. Kesimpulan
Pelaksanaan pembinaan narapidana  wanita  yang  ada  di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta  Timur    memuat  beberapa prosedur  mulai  dari  penerimaan narapidana, pendaftaran hingga selanjutnya tahap pelaksanaan
pembinaan  narapidana.  Di  tahap pelaksanaan  itu  sendiri  terdiri  dari  4 (empat)  tahap  yakni  tahap  awal mengajarkan  para  narapidana  untuk memilikin  keasadaran  agama  dan hukum, tahap lanjutan yang memberi  arahan  kepada  para  napi untuk senantiasa  menampilkan bakat dan  ketrampilannya  agar  saat  di dalam  LAPAS,  narapidana  ada kegiatan  positif  yang  dilakukan. Selanjutnya  di  tahap  lanjutan  yang kedua    narapidana  yang  telah menjalani  separuh  masa  tahanannya yang  menurut  TPP  (Tim  Pengawas Pemasyarakatan) diperbolehkan
untuk  diluar  tembok,  di  tahap  yang terakhir  ini  tahap  dimana  napi  yang
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
hampir  keluar  dan  selesai  menjalani masa  tahanannya diberi bekal untuk menjadi  manusia  yang  mandiri, hidup bahagia dan berpatisipasi aktif di  masyakat  kembali.  Hal  ini didukung  dengan  adanya  kerjasama antara Kementerian Hukum dan Ham dengan  Menteri  Ketenagakerjaan yang  tertuang  dalam  perjanjian tentang  Program  Pelatihan  Kerja Bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan serta Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi  Sosial  Bekas  Warga Binaan  Pemasyarakatan  bertujuan mempersiapkan  kemandirian  Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Kendala pelaksanaan pembinaan warga  binaan  wanita  di  LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, hampir sama dengan LAPAS- LAPAS di Indonesia yaitu ; Kondisi over kapasitas penghuni LAPAS  sehingga  pembinaan  tidak berjalan secara optimal ;
Sebagian  warga  binaan  tidak memiliki keluarga yang jelas, sehingga  tidak  ada  pihak  dari keluarga  yang  ikut  memberikan support dengan melakukan kunjungan  ke  LAPAS.  Hal  ini  juga berdampak  tidak  adanya  jaminan keluarga  yang  harus  diketahui  oleh Lurah  di  Wilayah  tempat  tinggal Narapidana ; Masih kurangnya personil pengamanan pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur; Kurangnya  perhatian  terhadap pemenuhan  fasilitas  lembaga  pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur ; Kurangnya Sumber Daya Manusia, seperti tenaga bantuan guru dan pelatih. Kegiatan-kegiatan yang diberikan  dalam  rangka  pembinaan kepada  warga  binaan  wanita  di LAPAS Perempuan, seyogyanya difokuskan  kepada  kegiatan  yang bermanfaat  yang  dapat  berguna  bagi narapidana kelak dengan cara menggali  potensi  dan  kompetensi yang  dimiliki  oleh  masing-masing warga binaan, meskipun jenis kegiatan  yang  diberikan  pasti  akan beragam. Hal ini memang diperlukan inovasi  dari  para  petugas  LAPAS dan  kebijakan  dari  Kepala  LAPAS yang disesuaikan dengan keterbatasan  sarana  yang  ada  dalam LAPAS.

## E. Daftar Pustaka Buku
Atmasasmita,  Romli  (1), Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum  Di  Indonesia .  Bandung: Alumni. 2003 Atmasasmita,  Romli  (2). Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum  di  Indonesia .  Bandung: Alumni. 2002 Atmasasmita, Romli (3). Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana. Bandung:  Alumni,
2001 Atmasasmita, Romli. (4). Dari Penjara Ke Pembinaan Narapidana .  Bandung:  Alumni. 2004 Bambang Mudjianto, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif , Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014 Budiningsih,  Asri  C. Pembelajaran Moral (Berpijak Pada Karakteristik  dan  Budayanya). Jakarta: Rineka Cipta. 2008
Vol 1 No 1 2021, Hal 84-95
Daradjat,  Zakiah. Membina  Nilai- Nilai Moral di Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang. 1999 Diah Gustiani. dkk. Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia .Bandar Lampung. 2013 Harsono,C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana . Jakarta: Djambatan. 2002 Syofiyatul Lusiana, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan  Kesadaran Moral  Warga  Binaan  Di  Lapas Wanita  Kelas  IIA  Bandung Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu-2015 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2010 Poespoprojo. Filsafat Moral . Bandung: Pustaka Grafika. 1999 Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama. 2006 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Jakarta  : Ghalia Indonesia, 1990 Samosir, Djisman, Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan . Bandung: Nuansa Aulia, 2012 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press,
Jakarta, 2010 Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat ,  PT RajaGrafindo Persada, 1995
Tolib  Setiady, Pokok-Pokok  Hukum Penitensier  Indonesia ,  Alfabeta, Bandung, 2010.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan