## Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda
Iswanto 1 ,  Djumadi 2 , Achmad Djumlani 3

## Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze the role of the Department  of  Hygiene  and  in  improving environmental  hygiene. The results showed Role Department of Hygiene and Samarinda in improving environmental  hygiene  in  Samarinda  less  than  optimal.  Indicated  by  the level  of  achievement  of  the  set  parameters,  namely  of  6  parameters  of which there are two indicators such as its role as waste management and supervision  less  effective  nonetheless  cumulatively  role  and  Sanitation Department  can be implemented quite effectively. Keywords  :  Department  of  Hygiene  and  Environmental  Hygiene, Public Sanitation, Samarinda Abstrak Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  Peran  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  dalam meningkatkan  kebersihan  lingkungan.  Hasil  penelitian  menunjukkan Peranan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda  dalam meningkatkan  kebersihan  lingkungan    kurang  optimal.  Terindikasi  dari fakta  yang  diperoleh  dari  parameter  yang  ditetapkan  yaitu    dari  6 parameter  diantaranya  terdapat  2  indikator  seperti  perannya  sebagai pengelola sampah dan pengawasan dinilai kurang efektif, meski demikian secara  akumulatif  peranan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  termasuk cukup efektif.
Kata  Kunci : Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan,  Kesehatan Lingkungan, Samarinda
Masalah kebersihan lingkungan saat ini masih menjadi isu sentral oleh karena  itu cukup  beralasan  jika  mendapat perhatian  oleh  berbagai  pihak, sebab  dapat  yang  terjadi  pada  lingkungan  yang  kurang  bersih  akan menimbulkan  permasalahan,  bukan  saja  berpengaruh  pada  kesehatan masyarakat  tetapi  juga  dapat  memperburuk    keindahan  kota. Mengingat pentingnya  kebersihan  lingkungan  maka  sudah  selayaknya  mendapat perhatian dari berbagai pihak, bukan saja perhatian pemerintah kota, tetapi juga  masyarakat  secara  keseluruhan.  Untuk  maksud  tersebut  sebenarnya pemerintah  telah  melakukan  berbagai tindakan,  misalnya  melakukan sosialisasi,  dan  kerjasama  dengan  pemerintah  kecamatan  dan  kelurahan, tetapi  fakta  masalah  sampah  sulit  teratasi,  karena  rendahnya  kesadaran masyarakat membuang sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kurang  terciptanya  lingkungan  yang  bersih  sesuai  yang  diharapkan. Hal  ini
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda. 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
terindikasi  oleh  masih  banyaknya  sampah  yang  berserakan  dimana-mana atau disamping dalam pengelolaan kurang optimal. Pada akhirnya membuat lingkungan  menjadi  kotor  dan  dikhawatirkan  akan  mengganggu kesehatan masyarakat.  Kurang  terciptanya  lingkungan  yang  bersih  disebabkan  oleh beberapa  indikasi  diantaranya  kurang  tersedianya  sarana  dan  prasarana yang  memadai,  seperti  bak  sampah  dan  tempat  pembuangan  sementara (TPS)  yang  kurang  memadai. Disisi  lain  masalah  kebersihan  lingkungan sangat  menggantungkan  pada  pemerintah,  sementara  kepedulian  dan kesadaran  masyarakat  terhadap  kebersihan  lingkungan  relatif  kurang sehingga  sulit  untuk  terciptanya  lingkungan  yang  bersih,  indah,  aman  dan nyaman.
Berbicara  mengenai  kebersihan  lingkungan  secara  implementatif menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, Sebab  lembaga  tersebut  mempunyai    otoritas  untuk  melaksanakan  tugas tersebut.  Meski  demikian  seiring  dengan  tugas  dan  fungsinya  sebagai penangggung  jawab  kebersihan  lingkungan,  maka  diperlukan  partisipasi masyarakat.  Sehubungan  dengan  otoritasnya  sebagai  penyelenggara  dan pelaksana  di bidang kebersihan lingkungan maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana peranannya dalam mewujudkan kebersihan lingkungan di Kota Samarinda.
Atas  dasar  fenomena  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih mendalam  sehingga  dapat  diketahui  secara  jelas  mengenai  peranan  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda  dalam  meningkatkan kebersihan  lingkungan.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan  selain  dapat mengungkap  secara  substantif  permasalahan  yang  terjadi  dan  juga  dapat mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  peranan Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  dalam  meningkatkan  kebersihan lingkungan.

## Kerangka Dasar Teoritis
Good Governance
Menurut  Sedarmayanti,  (2007  :  1723)  “ Good  governance dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (kepemimpinan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan  berjalan  dengan  baik,  untuk  maksud  tersebut  maka  dibutuhkan komitmen  dan  keterlibatan  semua pihak  yaitu  pemerintah,  swasta dan masyarakat.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi pemerintah adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini birokrasi diindetikkan dengan kinerja yang berbelit-belit, penuh  dengan  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme,  serta  tak  ada  standar  yang pasti. Sejumlah  patologi  birokrasi  tersebut  menjadi  hambatan  luar  biasa untuk dapat mewujudkan sebuah pelayanan yang memuaskan masyarakat.

## Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam ……………… ………………………………………(Iswanto)
Menurut Taschereau dan Camos (dalam Thoha (2003 : 63), bahwa tata pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  merupakan  suatu  kondisi  yang menjamin  adanya  saling  mengontrol  yang  dilakukan  oleh  komponen  yakni pemerintahan ( government ), rakyat ( citizen ), atau civil society dan usahawan ( business )  yang  sama dan  sederajad.  Jika  kesamaan  derajad  itu  tidak sebanding,  atau  tidak  terbukti  maka  akan  terjadi bias  makna dari  tata pemerintahan yang baik.
Dengan demikian Good  Governance merupakan  sistem  administrasi negara,  merupakan  upaya  melakukan  penyempurnaan  pada sistem administrasi  negara  yang  berlaku  pada  suatu  negara  secara  menyeluruh. Oleh  karena  itu,  upaya-upaya  perwujudan  ke  arah Good  Governance dapat dimulai  dengan  membangun  landasan  demokratisasi  penyelenggaraaan negara dan bersamaan dengan upaya pembenahan pemerintahan bersih dari tindakan korupsi.

## Teori Organisasi/Kelembagaan
Weber (dalam Thoha, 2003: 145) mengatakan bahwa organisasi suatu tata hubungan yang dihubungkan dan dibatasi oleh serangkaian aturan yang dapat  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  pekerjaan  dari  suatu fungsi  yang  beragam.  Dalam  perkembangan  teori  organisasi    dewasa  ini sejalan dengan peradaban manusia, yang berorientasi pada proses dan cara kerja  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Untuk  memahami  perkembangan  teori organisasi  dapat ditinjau  dari dua  pendekatan. Menurut  Durkheim  (dalam Johnson,  1998  :  198)  apa  yang  disebut  dengan solidaritas  mekanik dan solidaritas  organik.  Solidaritas  mekanik  didasarkan  pada  "kesadaran kolektif" yang menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada setiap warga masyarakat yang sama itu. Sedangkan solidaritas organik muncul karena adanya pembagian kerja yang bertambah besar.  Solidaritas  ini  didasarkan  pada  tingkat  saling  ketergantungan  yang tinggi,  sebagai  akibat  dari  bertambahnya  spesialisasi  dalam  pembagian pekerjaan, yang pada akhirnya memungkinkan adanya perbedaan dalam hal kemampuan,  tugas  maupun  tanggung  jawab  dari  individu-individu  sebagai anggota organisasi.
Sehubungan  karakteristik  organisasi  organik  maka  sudah selayaknya setiap  kegiatan  manusia  mengikuti  cara  yang  berorientasi  pada  efektivitas dan  efisiensi.  Oleh  karena  itu  untuk  mendukung  peran  lembaga  agar  lebih efektif perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:
1. Aspek individu yang meliputi keahlian teknis, nilai-nilai, tingkah laku dan kepercayaan dari individu yang ada dalam masyarakat.
2. Aspek lingkungan, seperti struktur sosial dan politik
3. Ketersediaan  sumber  daya  yang  mendorong  ide-ide  inovatif  dan program-program.
4. Aspek  institusionl  yang  dapat  dianggap  sebagai  mesin  pembangunan. (Chema, 1999, 136)
Betapa pentingnya peran lembaga dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi  maka  sudah  selayaknya  untuk  berpikir  kritis  dan  rasionalitas sehingga  organisasi  mampu  melaksanakan  perannya  dengan  baik  yang berujung  pada  tujuan  organisasi.  Hal  tersebut  dapat  diilustrasikan  pada keberhasilan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan,  Kota  Samarinda  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam  meningkatkan  kebersihan lingkungan.

## Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Peranan merupakan aspek dinamis yang berkenaan dengan status atau kedudukan seseorang  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Menurut Suryanto,  (2004  :  138-139)  peranan  ( role )  merupakan  aspek  dinamis  yang berhubungan atas kedudukan (status) seseorang/kelompok/lembaga dalam melaksanakan  tugasnya.  Peranan  mencakup  hak  dan  kewajiban  sesuai dengan kedudukannya.
Dari  pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  peranan merupakan  suatu  perilaku  atau  sikap  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau lembaga  karena  kedudukannya. Sebagai unsur  pelaksana  teknis  daerah, maka  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  seiring  dengan  kebijakan pemerintah  kota.    Adapun  kebijakan  pemerintah  kota  sebagaimana  yang diatur  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  adalah  melaksanakan sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum khususnya  urusan persampahan

## Kebijakan Kebersihan Lingkungan
Dalam  rangka  terciptanya  lingkungan yang  bersih  perlu  melakukan penataan  ulang,  tidak  hanya    secara  kelembagaan  tetapi  juga  perlu manajemen  pengelolaan  sampah  yang  baik.  Karena  selama  ini  buruknya lingkungan yang  terjadi  diberbagai  daerah disebabkan  oleh  manajemen pengelolaan  sampah  yang  kurang  efektif.  Dalam  kaitannya  dengan  upaya pemerintah kota untuk  menciptakan  kebersihan  lingkungan  maka pemerintah  kota  telah  dikeluarkannya  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun 2011  tentang  pengelolaan  sampah.  Diharapkan  dengan  dikeluarkannya kebijakan  tersebut  keadaan  lingkungan  di  Kota  Samarinda  akan  semakin bersih.
Berbicara mengenai kebersihan lingkungan tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dari berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, dan swasta tetapi juga  keterlibatan  masyarakat.  Sehubungan  hal  tersebut  maka  pemerintah membuat  suatu  kebijakan  yang  mengatur  kewajiban  dan  larangan  bagi swasta dan masyarakat.
Kewajiban Masyarakat :
a. Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya;
b. Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah;
c. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
d. Setiap  orang  dalam  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
e. Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau pedagang wajib membuang  sampahnya  dan  mengeluarkan/membuang  ke  TPS  pada pukul 18.00- 06.00 Wita. Selanjutnya  pada pasal 27 disebutkan bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut :
a. Pemilik/penghuni  rumah  tinggal,  kantor  dan  tempat  ibadah  serta bangunan /sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah;
b. Tempat  penampungan  sampah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan;
c. Setiap industri/pabrik wajib melakukan pengelolaan sampahnya terlebih dahulu kemudian membuangnya langsung ke TPA;
d. Setiap  pedagang  penjaja,  wajib  menyediakan  tempat penampungan sampah;
e. Penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya;
f. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS;
g. Tempat  penampungan  sampah  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan;
h. Setiap  orang  atau  Badan  yang  menguasai  atau  mengelola  dan  atau menempati suatu kawasan pemukiman, kawasan industri dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya;
i. Setiap  pemilik  dan  atau  pengemudi  kendaraan  umum  maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya;
j. Tempat  penampungan  sampah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan;
k. Tempat  penampungan sampah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27, Pasal  28,  dan  Pasal  29  sekurang-kurangnya  harus      tertutup,    rapi  dan tidak menyebarkan bau.
Sedangkan larangan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat sesuai Pasal 4 disebutkan bahwa masyarakat tidak boleh atau dilarang untuk:
a. Membuang  ,  menumpuk,  menyimpan  sampah  atau  bangkai  binatang dijalan,  jalur  hijau,  taman,  sungai,  saluran,  fasilitas  umum,  dan  tempat lainnya yang sejenis;
b. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
c. Membuang  kotoran  dann  atau bangkai  binatang  ke  TPS  dan  sekitarnya serta fasilitas umum;
d. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
e. Membakar sampah dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
f. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil), di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
g. Mengeruk  atau  mengais  sampah  di  TPS,  kecuali  oleh  petugas  untuk kepentingan dinas;
h. Membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 Wita;
i. Membakar    sampah    dan    kotoran    lainnya  didalam  TPS  dan  disekitar TPS;
j. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

## Azas dan Tujuan Kebersihan Lingkungan
Kebersihan  dan  keindahan  lingkungan  menjadi  dambaan  setiap  orang karena  itu  perlu  mendapat  perhatian  serius  oleh  pejabat  yang  berwenang. Karena  lingkungan  yang  bersih,  sehat  dan  indah  merupakan  pencerminan kepribadian  masyarakat. Sebab  ditinjau  dari  tujuannya  cukup  mendasar yaitu  untuk  menciptakan  lingkungan  masyarakat  yang  bersih,  indah,  aman dan nyaman. Tetapi tujuan tersebut akan terealisasi jika dikelola secara baik dan  benar  serta diselenggarakan  berdasarkan  asas  tanggung  jawab,  asas berkelanjutan,  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas  kesadaran,  asas  keber- samaan,  asas  keselamatan,  asas  keamanan  dan  asas  nilai  ekonomi. Sehubungan  hal  tersebut  yang  tidak  mau  kalah  pentinga  adalah  peran lembaga (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dalam penanganan sampah

## Sumber-sumber Sampah
Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang bersal  dari  kegiatan  orang/pribadi  atau  badan  yang  terdiri  dari  bahan organik dan organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk  kotoran  manusia  dan  sampah  berbahaya. Menurut  jenisnya, sampah dapat kelompokkan  sebagai berikut :
a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang mengendat;
b. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari program sehari- hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
c. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari  rumah  tangga  dan  berasal  dari  kawasan  pemukiman,  kawasan komersial,  kawasan  industri,  kawasan  khusus, fasilitas  sosial,  fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
d. Sampah  spesifik  adalah  sampah  yang  sifatnya  konsentrasi,  dan  atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
e. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.

## Dampak Pembuangan Sampah

## Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam ……………… ………………………………………(Iswanto)
Masalah  sampah  hingga  kini  masih  menjadi  persoalan  yang  belum dapat dituntaskan, sehingga berdampak pada lingkungan yang kurang sehat. Oleh  karena  itu  perlu  penanganan  lebih  lanjut,  sehingga  masalah  sampah tidak  menjadi  persoalan  yang  terus  berkembang. Sebagai  lembaga  yang kompeten, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah selayaknya melakukan langkah-langkah  antisipatif  secara  kooperatif,  baik  malalui  kerja  sama dengan  berbagai  pihak,  maupun  mengevaluasi  terhadap  kebijakan  yang dinilai kurang efektif sehingga masalah sampah di daerah ini dapat teratasi dengan  baik,  karena  dampaknya  bukan hanya  merusaak  keindahan lingkungan,  tetapi  yang  lebih  berbahaya  lagi  adalah  terjadinya  penyebaran penyakit menular.
Secara  umum,  sampah  yang  tidak  dikelola  dengan  baik,  atau pembuangannya  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  dikhawatirkan  akan  timbul berbagai  permasalahan sebagai berikut :
a. Tempat berkembangnya dan sarang dari serangga dan tikus;
b. Menjadi  sumber  polusi  dan  pencemaran  lingkungan  baik  tanah,  air  dan udara;
c. Menjadi  penyebab  berbagai  sumber  penyakit  dan  tempat  hidup  atau berkembangnya  kuman-kuman dan  bakteri-bakteri  yang  membahayakan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya;
d. Longsoran tumpukan sampah.
Peranan  Dinas  Kebersihan  Dan  Pertamanan  Dalam  Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda Kebersihan lingkungan merupakan dambaan setiap orang sebab dibalik lingkungan yang bersih, kehidupan masyarakat akan lebih sehat, Karena itu sudah  selayaknya  mendapat  perhatian  pemerintah  dan  kesadaran masyarakat.  Sehubungan  hal  tersebut  maka  pemerintah  kota  telah mengeluarkan  kebijakan,  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011 tentang  pengelolaan  sampah.  Diharapkan  dengan  dikeluarkan  kebijakan tersebut  dapat  terciptanya  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat.  Tetapi  fakta menunjukkan  lingkungan  di  beberapa wilayah  Kota  Samarinda  masih terkesan kurang bersih.
Untuk  mendapat  gambaran  yang  lebih  jelas,  mengenai  peran  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda  dalam  meningkatkan kebersihan lingkungan, berdasarkan data yang diperoleh di objek penelitian, dan hasil  observasi  lapangan maka  secara  substantif  dapat  dijelaskan  pada deskripsi dibawah ini
Mengatur  Kegiatan  Operasional Dalam rangka melaksanakan peraannya sebagai penanggung jawab atas kebersihan  lingkungan  maka  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Samarinda    didukung  sebanyak  937  orang  terdiri  dari  320  orang  sebagai tenaga penyapu, 363 orang sebagai pekerja sampah dan 145 orang sebagai pekerja taman. Dari jumlah tersebut secara oprasional telah terbagi kedalam
10  wilayah  kecamatan,  dan  masing-masing  dipimpin  oleh  kepala  unit  kerja dibawah  pembinaan Kepala Seksi  Kebersihan  Lingkungan, Kepala  Seksi Angkutan; dan Kepala Seksi Pengelolaan TPA dan Limbah Cair. Semua tenaga pelaksana  (tenaga  kebersihan  dan  tenaga  pengangkut  sampah)  telah diberikan  arahan  dan  pembinaan  oleh  masing-masing  kepala  unit  kerja sehingga  secara  rutinitas  para  pelaksana  dimaskud  dapat  melaksanakan tugasnya  sesuai  garis  komando.  Dari  hasil  observasi  menunjukkan  bahwa para  petugas  pelaksana,  baik  yang  bertugas  sebagai  tenaga  kebersihan maupun  tenaga  pengangkut  sampah  ketika  melaksanakan  tugasnya  sudah sesuai  yang  diarahkan  oleh  masing-masing  kepala  unit  kerja.  Seperti  yang disampaikan  oleh  informan  (tenaga  kebersihan)  bahwa  soal  kegiatan operasional  sudah  terjadwal,  sehingga selaku  pelaksana tinggal melaksanakan sesuai wilayak kerja masing-masing.
Dengan  demikian  pengaturan  kegiatan  operasional  terkait  dengan penanganan sampah sudah dirancang sesuai  jadwal yang telah ditentukan, disamping  jumlah  tenaga  yang  dibutuhkan,  semuanya  sudah  diatur berdasarkan  wilayah  kerja.  Dengan  demikian  tidak  menutup  kemungkinan pada masing-masing unit kerja  memiliki jumlah tenaga yang berbeda. Selaku tenaga pelaksana yang berada dibawah pembinaan kepala unit kerja, ketika melaksanakan tugasnya hanya berpegang tugas pada jadwal yang ditentukan terkecuali  ada  perintah  lain  dari  atasan. Demikian  halnya  pengaturan terhadap armada pengangkut sampah, telah diatur berdasarkan lokasi atau wilayah  kerja  sehingga  secara  rutinitas  bekerja  sesuai  jadwal  yang  telah ditentukan.
Ini  berarti  peran  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda ditinjau  dari  aspek  pengaturan kegiatan  operasional  dalam  penanganan kebersihan  lingkungan  telah  dilakukan  dengaan  baik.  Terindikasi  oleh pembagian tugas yang dilakukan pada masing-masing unit kerja dan petugas pelaksana, demikian pula  pengaturan terhadap armada pengangkut sampah sudah tersusun dan terencana sesuai wilayah kerjanya, sehingga tidak terjadi distorsi pekerjaan.

## Pembinaan Sumberdaya  Manusia Pelaksana
Dalam  rangka  meningkatkan  kebersihan  lingkungan  Kota  Samarinda, tentunya tidak terlepas dari peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan  pembinaan  terhadap  para  pelaksana.  Pembinaan  sumberdaya manusia merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan keterampilan dan  keahlian  bahkan  dapat  memperbaiki kepribadian  manusia  agar berperilaku baik. Apalagi  mengiringi tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebersihan  lingkungan, agar  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dengan  baik,  sudah  barang  tentu  jika  para  petugas pelaksana  diberikan pembinaan secara simultan.
Apalagi Kota  Samarinda  sebagai  daerah ibukota  provinsi  yang dijadikan  barometer  oleh  daerah  kabupaten/kota  maka  perlu  mendapat perhatian  yang  lebih  besar.  Meskipun  secara  faktual  telah  mengalami

## Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam ……………… ………………………………………(Iswanto)
perubahan  tetapi  perubahan  tersebut  kurang  optimal.  Padahal  seiring dengan  upaya  meningkatkan  kebersihan  lingkungan  di  Kota  Samarinda didukung  sebanyak  937  orang,  dan  jumlah  tersebut  tidak  sedikit.  Tetapi jumlah tenaga yang begitu besar, kurang didukung dengan tenaga kerja yang profesional,  sehingga  kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Mencermati  fenomena tersebut  tentunya  dapat  menghambat  peranan Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda  dalam  mewujudkan kebersihan  lingkungan.  Oleh  karena  itu  cukup  beralasan  jika  diberikan pembinaan  secara  simultan.  Dengan  pembinaan  itulah dapat  merubah  pola pikir dan etos kerja manusia lebih baik. Hanya saja yang perlu dirumuskan adalah mengenai bentuk pembinaan.
Soal  pembinaan  yang  dilakukan  lembaga  lebih  difokuskan  pada pegawai  organik  sementara  untuk  petugas  pelaksana  (tenaga  inti/tenaga harian  lepas)  kurang  mendapat  perhatian.  Terindikasi  pembinaan  dalam bentuk  pemberian  fasilitas  kerja  kurang  terpenuhi. Demikian  halnya pembinaan dalam bentuk  pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah juga kurang  memenuhi  kualifikasi  yang  diharapkan,  terutama  dari  segi  jumlah yang masih terbatas.
Dengan  demikian  peranan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Samarinda  di  tinjau  dari  aspek pembinaan kurang  efektif  sehingga  kurang mendorong semangat kerja untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Soal pembinaan  yang  dilakukan  selama  ini,  terutama  pada  tenaga  inti  justru terbatas  pada  arahan  dan  bimbingan  kerja.  Sedangkan  pembinaan  yang sifatnya    pemberian  fasilitas  kerja  (alat  kerja, kelengkapan  kerja  maupun fasilitas  sosial)  kurang  terpenuhi.  Kurang  optimalnya  dalam  melakukan pembinaan  pada  petugas  pelaksana,  ternyata  berimplikasi  pada  kurang terpacu  untuk  melaksanakan  tugasnya  sehingga  kebersihan  lingkungan kurang dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan.

## Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
Dalam  rangka  mewujudkan  kebersihan  lingkungan  yang  sehat,  aman dan  nyaman  perlu  ditunjang  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai, bukan hanya tersedianya bak sampah dan tempat pembuangan akhir (TPA) tetapi juga tersedianya armada pengangkut sampat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Fakta  menunjukkan  bahwa  sarana  dan  prasarana  operasional  yang dipersiapkan  untuk  penunjang  kebersihan  lingkungan  maka  Dinas Kebersihan  dan  Petamanan  Kota  Samarinda  telah  menyiapkan  beberapa sarana  dan  prasarana  seperti  ,  seperti Dump  Truck,  Truck  Arm-Roll ,  Truk Tangki  Air,  Truk  penyedot  Tinja, Pick-Up , Excavator,  Sweeper  Bobcat serta Motor  Gerobak  Sampah  dan kendaraan  untuk  antar jemput  pekerja.  Hanya saja  sarana  dan  prasarana  tersebut  tidak  semuanya  kondisinya  baik  atau sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Mencermati  fenomena  yang  terkait  dengan  masalah  sarana  dan prasarana  yang  ada  memang  perlu  diremajakan  sehingga  dapat  bekerja
secara  optimal.  Terkait  dengan  upaya  peningkatan  kebersihan  lingkungan maka  untuk  mengiringi  upaya  tersebut  pihak  lembaga  telah mengembangkan/menambah  sarana  dan  prasarana  sesuai  kualifikasi  yang dibutuhkan  Adapun  Sarana  dan  prasarana  yang  dikembangkan  adalah meliputi kendaraan pengangkut sampah (Dump Truck) armada / kendaraan operasional  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  mampu  meningkatkan produktivitas pembuangana sampah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengembangan  sarana  dan  prasarana  penunjang  kebersihan  dapat ditampilkan pada tabel berikut ini. Tabel 1
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Kebersihan Lingkungan Kota Samarinda No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Kendaraan Lama Baru Total 1. Dump Truck 31 unit 2 unit 33 unit 2. Truck Arm-Roll 17 unit 2 unit 19 unit 3. Truck Tangki Air 2 unit 1 unit 3 unit 4. Truck Penyedot Tinja 2 unit 2 unit 4 unit 5. Truck Engkel antar jemput pekerja 2 unit 0 2 unit 6. Excavator 1 unit 1 unit 7. Sweeper Bobcat 1 unit 1 unit 8. Motor Gerobak Sampah 30 unit 5 unit 35 unit Sumber :  Dinas Kebersihan dan Partamenan Kota Samarinda, 2014 Pengembangan  sarana  dan  prasarana  lainnya  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  tempat  pembuangan  sampah,  baik  dalam  bentuk  bak sampah, keranjang sampah maupun tempat pembuangan sampah sementara. Fakta  menunjukkan  bahwa  secara  kuantitas  kurang  memadai. Terlihat  dari keberadaan  tempat  pembuangan  samapah  di tempat-tempat  umum yang masih  jauh  dari  kebutuhan,  sehingga  tidak  mengherankan  kalau warga/pemakai  jalan  membuang sampah  tidak  pada  tempatnya.  Dari  hasil observasi  menunjukkan  bahwa  tempat  pembuangan  sampah  di  beberapa tempat-tempat  umum  masih kurang,  meskipun  ada  tetapi  tidak  mampu menampung  pembuangan  sampah  karena  kapasitasnya  kecil. Sehubungan dengan hal  tersebut,  maka  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Samarinda, telah menambah beberapa kotak/bak sampah yang ditempatkan pada tempat-tempat umum. Untuk maksud tersebut maka Dinas Kebersihan dan  Pertamanan  telah  menambah  sebanyak  100  unit  bak  sampah,  yang didistribusikan  ke  seluruh  wilayah  kecamatan.  Dengan  demikian  peranan Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda  ditinjau  dari  aspek pengembangan sarana dan prasaraana, termasuk efektif.

## Melakukan Pengelolaan Sampah
Peranan  lainnya  yang  dilakukan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kota  Samarinda,  seiring  dengan  upaya  peningkatan  kebersihan  lingkungan adalah  melakukan  pengelolaan  sampah.  Sebagai  dasar  acuan  untuk pengelolaan  sampah  maka  pemerintah  kota  telah  mengeluarkan  Perda

## Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam ……………… ………………………………………(Iswanto)
Nomor  02  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah.  Dalam  kaitannya dengan pengelolaaan sampah maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda  telah  melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan para  Camat dan  Lurah  di  wilayah  Kota  Samarindda.  Fakta    menunjukkan  bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Camat dan luruh  indikasi cukup baik. Seiring dengan pengelolaan sampah maka selain melakukan kerjasama dengan  pemerintahan  kecamatan  dan  kelurahan  adalah  melakukan pemutakhiran  pengelolaaan  sampah  seperti  mobil  yang  secara  langsung mendaur  ulang  dan disamping  dilakukan  secara  manual  dengan  cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan  pemrosesan akhir sampah ternyata kurang efektif. Sebab terbatasnya daya tampung/kapasitas yang digunakan untuk memproses sampah tidak sebanding dengan volume sampah,  dan  pada  penumpukan  sampah  terus  bertambah.  Seperti  yang disampaikan  oleh key  informan bahwa sistem  pengelolaan  sampah  oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya warga ketika membuang sampah tidak tepat waktu  disamping itu warga juga jarang yang  memilah sampah, sesuai yang diisyaratkan.  Fakta  menunjukkan  bahwa  masih  saja  warga  ketika  mau membuang  sampah  tanpa  melakukan  pemilahan  tersebih  dahulu  sehingga mempersulit  petugas  dalam  mengolahnya.  Mencermati  fenomena  yang berkenaan  dengan  pengelolaan  sampah  yang  dikemukakan  diatas memperlihatkan  bahwa  peranan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  kota Sanmarinda  ditinjau  dari  aspek  pengelolaan  sampah  kurang  sepenuhnya sesuai  yang  diharapkan.  Sebab kurangnya  kesadaran  dan  partisipasi  warga masyarakat  untuk  membuang  sampah  pada  tempat  dan  waktu  yang  tepat, sehingga  menyulitkan  pihak  pelaksana  dalam  mengelola  sampah.  Masalah sampah  tersebut  jika  tidak  dikelola  secara  efektif,  tentunya  akan  berdapak pada  kesehatan  masyarakat.  Untuk  mengetahui  keadaan  sampah  Kota Samarinda  yang  dikelola  oleh  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota Samarina    sesait  data  tiap  hari  mencapai  2.941,46  M 3 ,  atau  766,01  Ton. Adapun  sampah  yang  terangkut  hanya  60  %  atau  758,66  M 3 sehingga terdapat    457,99  M3  yang  tidak  terangkut,  dan  sisanya  dikelola  oleh  Bank Ramli (ramah lingkungan),  TPST dan pemulung.
Melakukan Koordinasi Dengan SKPD Terkait Sub  fokus  berikutnya  yang  berkenaan  dengan  peranan  Dinas Kebersihan  daan  Pertamanan  Kota Samarinda  dalam  meningkatkan kebersihan  lingkungan  adalah  melakukan  koordinasi  dengan  satuan  kerja perangkat  daerah.  Koordinasi  merupakan  determinan  penting  untuk menunjang  kelancaran  tugas  lembaga,  apalagi  terkait  dengan  perannya sebagai  penyelenggaran  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  bersih  dan sehat,  maka  koordinasi  sangat  dibutuhkan.  Dengan  dilakukan  koordinasi bersama berbagai pihak sangat menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugasnya,  sebab  dibalik  koordinasi  akan  diperoleh  keselarasan,  keserasian dan  kesamaan  bertindak,  sehingga  upaya  untuk  menciptakan  kebersihan lingkungan  dapat  diaktualisasikan.  Masalah  koordinasi  dengan  berbagai
pihak  sangatlah  dibutuhkan  sebab  mengatasi  masalah  kebersihan  tidak cukup  dilakukan  oleh  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan,  justru  perlu melibatkan  berbagai  pihak,  karena  itu  koordinasi  harus  dilakukan  agar segala urusan yang berhubungan dengan peran lembaga dapat dilaksanakan secara efektif.
Fakta  menunjukkan  bahwa  koordinasi  yang  dilakukan  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dengan satuan kerja perangkat daerah  termasuk  efektif.  Terindikasi  oleh  tindakan  yang  dilakukan  kepala dinas  kepada  Camat  dan  Lurah,  ketika  menangani masalah  sampah,  bahwa keterlibatan  Camat  dan  Lurah  sangat  dibutuhkan,  sebab  dua  lembaga tersebut  merupakan  wilayah  kerja  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota Samarinda. Secara inklusif peran Camat dan Lurah ikut membantu peran DKP terutama  berkenaan  dengan  sosialisasi  pada  masyarakat  mengenai pembuangan sampah. Camat dapat memberikan arahan dan petunjuk serta menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk  membuang  sampah  pada tempatnya.

## Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolan Sampah
Terciptanya  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  tidak  terlepas  dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola sampah dan dalam hal ini Dinas Kebersihaan dan Pertamanan Kota Samarinda. Pengawasan dilakukan bukan  hanya  untuk  memantau  kegiatan  yang  dilakukan  terhadap  lembaga pengelola  sampah  tetapi  juga  dilakukan  pada  warga  masyarakat. Pengawasaan  dilakukan  dengan  maksud untuk  memastikan  apakah  dua pihak  tersebut  sudah  melaksanakan    kewajibannya  sesuai  ketentuan  yang diatur dalam kebijakan pemerintah kota (Perda No. 02 Tahun 2011). Fakta menunjukkan  bahwa  pengawasan  terhadap  petugas  kebersihan  telah dilakukan meski demikian kurang optimal. Kemudian disisi lain pengawasan terhadap perilaku warga masyarakat juga dilakukan, meski demikian  kurang maksimal. Kurang maksimalnya pengawasan dapat diketahui dari frekuensi pengawasan.  Terindikasi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak pengawas melalui Yustisi frekuensinya masih rendah. Kurang optimal dalam melakukan pengawasan  tentunya  berpotensi  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan warga masyarakat, seperti pembuangan sampah yang tidak sesuai waktu dan tempat  yang  tepat.  Dengan  demikian  peranan  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kota  Samarinda ditinjau  dari  aspek  pengawasan  terindikasi kurang efektif.

## Faktor Pendukung
a. Undang-undang  Nomor 18  tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah, dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk meningkatkan kebersihan lingkungan;
b. Peraturan  Daerah  Nomor  02  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Sampah dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  meningkatkan  kebersihan lingkungan;

## Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam ……………… ………………………………………(Iswanto)
c. Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda;
d. Besarnya  komitmen  Kepala  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  serta unsur  pelaksana  untuk  meningkatkan  kebersihan  lingkungan  Kota Samarinda.

## Faktor Penghambat
a. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  Kota  Samarinda dalam  membuang sampah yang tidak sesuai tempat dan waktu yang tepat;
b. Kurangnya  sosialisasi  atas  Perda  Nomor  02  tahun 2011  tentang pengelolaan sampah;
a. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  penunjang  untuk  mendukung kebersihan lingkungan;
b. Lemahnya sanksi yang dijatuhkan pada pelaku yang membuang sampah di sembarang tempat;
c. Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  dikemukakaan  diatas  dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Peranan  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  Kota  Samarinda  dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di Kota Samarinda kurang optimal. Terindikasi oleh parameter yang ditentukan, yaitu dari 6 parameter yang ditetapkan,  diantaranya  terdapat  3  parameter  dinyatakan  dapat aplikasikan dengan baik, yaitu aspek pengaturan  kegiatan  operasional, pengembangan sarana dan prasarana penunjang kebersihan, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, sedangkan perannya sebagai pembina petugas  pelaksana,  pengelola  sampah,  dan  pengawasan  terindikasi kurang efektif.
2. Faktor  yang  mendukung peranan  Dinas  Kebersihan    dan  Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan antara lain : UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan kuatnya komitmen Kepala Dinas Kebersihan dan  Pertamanan  dan  unsur  pelaksana  untuk  meningkatkan kebersihan lingkungan.
3. Faktor  yang  menghambat  peranan  Dinas  Kebersihan    dan  Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan antara lain kurangnya  kesadaran  warga  masyarakat  dalam  membuang  sampah Kurangnya  sosialisasi  kepada  warga  masyarakat  atas  Perda  Nomor  02 tahun  2011, terbatasnya prasarana dan prasarana (kotak/bak sampah) untuk  pembuangan  sampah  dan  lemahnya  sanksi  yang  dijatuhkan  pada pelaku serta lemahnya pengawasan.

## Saran-saran
Dari  hasil  kesimpulan yang  dikemukakan  diatas  maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyebaran informasi, baik dilakukan melalui media cetak, televisi, radio, maupun pertemuan secara berkala.
2. Meningkatkan  ethos  kerja  tenaga  operasional  dan  hal  tersebut  dapat dilakukan  melalui  pembinaan,  pelatihan  yang  sesuai  dengan  bidang kerjanya.
3. Menambah  sarana  dan  prasarana  penunjang kebersihan yang  memadai, (bak  sampah  dan kotak  sampah)  dapat  dilakukan  melalui usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Meningkatkan dan peramajaan armada pengangkut sampah dengan cara mengusulkan melalui APBD.
5. Meningkatkan  pengawasan  dengan  cara  menambah  frekuensi pengawasan  dan  memberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  tingkat pelanggarannya.

## Daftar Pustaka
Anonimus, Undang-Undang  Nomor 18  tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah.
______,  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda,  Nomor  02  Tahun  2011,  tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Chema,  dan  Ron  Dinelli. 1999. Analysing  Decentralization  Policies  in Developing  Countries  :  a  Political  Economy  Sage  Publication ,  London: Routledge.
Johnson, Gerry, Scholes, Kevan and Robert W Sexty, 1998. Exploring Strategic Management, Scarborough, Ontario : Prentice Hall Canada Inc. Sedarmayanti,  2007. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia . Bandung:  Gunung Agung.
Thoha,  Miftah.  2000. Dimensi-Dimensi  Prima  Ilmu  Administrasi  Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
______, 2004, Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya) . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.