Vol. 6 No. 2 (2024) pp. 283-296 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Optimalisasi  Asas Decentralisatie  Wet :  Studi  Ratifikasi Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  dan Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Banyuwangi
Fikri Gali Fernando Holqi 1* , Irfany Thoriqul Widiyanto 2 , Tria Nindy Kurnia 3 ,
Tiara Wahyu Meyda Wulandari 4 , Yudhistira Ananta 5
1*,2,4,5 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
3 Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi, Indonesia *email: fikrigali61@webmail.umm.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5211
Submitted: Juni 2024 Revision: Juli 2024 Accepted: Agustus 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Optimalisasi, Decentraliatie Wet, Undang- Undang PLP2B Data Bappenas tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai angka
234  juta  jiwa.  Disusul  dengan  jumlah  konsumsi  beras  yang  mencapai angka  33,78  juta  ton.  Diperkirakan  pada  tahun  2030,  kebutuhan  beras akan  mencapai  angka  59ton  untuk  424  juta  jiwa  penduduk  Indonesia.
Berdasarkan  pada  data  tersebut,  Indonesia  memiliki  potensi  kondisi krisis pangan di tahun 2025. Sehingga, dibutuhkan peran dan kontribusi pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  produksi  pangan . Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pentingnya  ratifikasi  PLP2B dalam  PERDA,  dan  optimalisasi  PLP2B  dalam  RPJMD,  serta  kendala dan  permasalahan  dalam  pengundangan  RAPERDA  PLP2B  Kabupaten Banyuwangi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif dengan jenis socio-legal . Terdiri dari data primer observasi dan in  depth  interviews .  Data  sekunder  (jurnal,  buku  dan  literatur  yang relevan).  Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  menggunakan  Asas Decentralisatie  Wet .  Kemudian,  kesimpulan  akan  ditarik  dengan  pola induktif (generalisasi) pada tahap terakhir. Hasil penelitian menyatakan bahwa  optimalisasi  PLP2B  dapat  dilakukan  dengan  sinergi  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah daerah Banyuwangi memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah  yang  mengacu  pada  fungsi  otonomi  daerah.  Namun, pembentukan  Perda  PLP2B  Banyuwangi  mengalami  kendala,  kesulitan
Vol. 6 No. 2 (2024)
Pansus dalam melakukan pengumpulan data yang membutuhkan nama berdasarkan  alamat.  Tahap  pengundangan  RAPERDA  memiliki beberapa  permasalahan,  yaitu  terkait kesulitan  Pansus  (panitia  khusus) dalam mengumpulkan data LSD (sawah dilindungi) yang nantinya akan dikenakan pajak karena mengharuskan adanya by name by address . Perda PLP2B  yang  telah  disetujui  oleh  Pemda  Banyuwangi  nantinya  perlu dioptimalkan  dengan  menjadikannya  sebagai  prioritas  pengembangan daerah.

## ABSTRACT
Keywords:
Optimisation, Decentralisatie Wet; PLP2B Law According  to  Bappenas  data  in  2015,  the  population  of  Indonesia  reached  234 million  people.  Followed  by  the  amount  of  rice  consumption  which  reached 33.78  million  tons.  By  2030,  the  demand  for  rice  will  reach  59  tons  for  424 million  Indonesians.  Based  on  this  data,  Indonesia  has  potential  food  crisis conditions  in  2025.  So,  the  government's  role  and  contribution  are  needed  to increase food production. The purpose of this study is to analyze the importance of PLP2B ratification in PERDA, and PLP2B optimization in RPJMD, as well as  obstacles  and  problems  in  promulgating  PLP2B  RAPERDA  Banyuwangi Regency  and  using  a  qualitative  descriptive  approach  with  the  type  of  socio- legal. Consists of primary data observation and in-depth interviews. Secondary data (journal, book, and relevant literature). The data collected will be analyzed using  the  Decentralisatie  Wet  Foundation.  Then,  conclusions  will  be  drawn with  an  inductive  (generalization)  pattern  at  the  last  stage.  The  results  of  the study  stated  that  PLP2B  optimization  can  be  done  with  synergy  between  the Central Government and Regional Governments. In this case, the Banyuwangi regional government has the authority to form a regional regulation referring to the  function  of  regional  autonomy.  However,  the  establishment  of  the  PLP2B Banyuwangi Regional Regulation has encountered problems, the difficulty of the Pansus  in  carrying  out  data  collection  that  requires  name  by  address.  The RAPERDA  promulgation  stage  has  several  problems,  namely  related  to  the difficulty of the Pansus (special committee) in collecting data on LSD (protected rice fields) which will later be taxed because it requires the existence of by name by  address.  The  PLP2B  Regional  Regulation  that  has  been  approved  by  the Banyuwangi  Regional  Government  will  need  to  be  optimized  by  making  it  a regional development priority.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  sebagian  besar  40% masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Hal ini yang membuat Indonesia juga disebut  sebagai  negara  agraris.  Disamping  itu,  sebutan  agraris  tidak  semata- mata  diperuntukan  bagi  Indonesia  hanya  karena  mayoritas  penduduknya sebagai  petani,  melainkan  Indonesia  juga  memiliki  barisan  pegunungan  dan
Vol. 6 No. 2 (2024)
tanah yang subur. Kondisi ini tercipta karena pada dasarnya negara Indonesia berada  pada  jalur  katulistiwa  yang  menjadikannya  beriklim  tropis.  Dan  iklim tropis  inilah  yang  membantu  fase  pelapukan  batuan  sehingga  menciptakan tanah  yang  subur.  Selain  sebutan  negara  agraris,  Indonesia  juga  memiliki julukan sebagai negara kepulauan. Dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 pulau  serya  luas  dataran  yang  mencapai  angka  1.922.570  km 2 .  Dengan demikian,  Indonesia  adalah  negara  agraris  terbesar  didunia.  Pada  negara agraris,  pertanian  memberikan  peran  yang  sangat  sentral  dalam  rangka meningkatkan perekonomian serta kebutuhan primer masyarakat (Jankelova et al.,  2017) .  Tanah  mempunyai  peran  yang  sangat  vital  dalam  kehidupan Masyarakat,  hal  ini  diidentifikasi  dalam  pemaanfaatan  tanah  sebagai  upaya sumber  pangan dan  peningkatan  ekonomi (Velasco-Muñoz  et  al.,  2021) . Sehingga  kebutuhan  pangan  juga  sangat  penting  dalam  meningkatkan kesejahtteraan masyarakat yang berada garis kemiskinan (Ayun, Kurniawan & Saputro 2020) .
Mengacu  pada  data  Bappenas,  data  tahun  2015  jumlah  penduduk Indonesia akan mencapai angka 234 juta jiwa. Disusul dengan jumlah konsumsi beras  yang  mencapai  angka  33,78  juta  ton.  Diperkirakan  pada  tahun  2030, kebutuhan  beras  akan  mencapai  angka  59ton  untuk  424  juta  jiwa  penduduk Indonesia. Berdasarkan pada data tersebut, Indonesia memiliki potensi kondisi krisis  pangan  di  tahun  2025.  Sehingga,  dibutuhkan  peran  dan  kontribusi pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  produksi  pangan.  Berdasarkan  data BPS,  pada  tahun  2019  kebutuhan  beras  rumah  tangga  mencapai  20.685  ton. Pada  tahun  2014,  Indonesia  mengimpor  beras  dengan  angka  1,75  juta  ton. Ketergantungan  Indonesia  pada  sistem  impor  akan  memberikan  konsekuensi pada  terjadinya  kondisi  krisis  pangan (Suratha,  2015) .  Dalam  dinamika Pembangunan  pada  pertanian,  Sebagian  besar  aktor  swasta  melakukan investasi  atau  penanaman  modal.  Sedangkan  pemerintah  dituntut  untuk mengoptimalkan  tanah  sebagai  upaya  kepentingan  masyarakat (Masud  et  al., 2017) .  Alterasi  antara  kepentingan  ini  menciptakan  potensi  tumpang-tindih dalam  upaya  merealisasikan  kepentingan  masing-masing  pihak (Barnes  et  al., 2015) .
Pada dasarnya segala bentuk kebijakan terkait dengan pangan merupakan ketentuan  regulasi  yang  dicetuskan  dengan  mengacu  pada  undang-undang yang  berada  diatasnya  atau  yang  sebelumnya.  Hal  ini  meliputi  UU perlindungan  dan  pemberdayaan  petani,  UU-PLP2B  yang  secara  eksplisit
Vol. 6 No. 2 (2024)
memberikan  deskripsi  terkait  prosedur  dalam  pemberlakukan  kebijakan  yang terfokus  pada  lahan  pertanian  termasuk  pangan  berkelanjutan (Tiopan  & Rabbani  2022) .  Menurunnya  lahan  pertanian  dan  pangan  mengakibatkan kondisi buruk serta memberikan konsekuensi dan tentunya bertolak belakang dengan  komitmen  Indonesia  dalam  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Orientasi  dari  adanya  SDGs  merupakan  suatu  upaya  pembaharuan  tujuan MDGs (Millenium Development Goals) yang hanya terdiri dari 6 indikator (Swain
&  Wallentin,  2020) .  SDGs  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  model  yang mempunyai  kompleksitas  dalam  mencapai  tujuan  indikatornya  serta menginternaallisasi beberapa komponen yang berbeda (Fleming et al., 2017) .
Secara  umum  orientasi  dari  komiten  SDGs  Indonesia  pada  tahun  2015- 2030 yang terdapat 17 tujuan serta 169 target capaian (Hák et al., 2016) . Pangan merupakan  instrumen  dalam  SDGs  yang  nomor  2  (dua)  yakni  mencapai ketahanan  pangan  serta  mendorong  pertanian  berkelanjutan  yang  selaras dengan  terwujudnya  lapangan  kerja (Stafford-Smith  et  al.,  2017) .  Hal  ini merupakan  strategi  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan mengacu  pada  mayoritas  mata  pencaharian  masyarakat  yang  berprofesi sebagai  petani,  sehingga  sektor  pertanian  memiliki  potensi  yang  mampu diindustrialisasi oleh pemerintah (Siregar, 2017) .
Dengan  demikian,  pertanian  diperlukan  dalam  rangka  melakukan ekskalasi  dalam  peningkatan  intensitas  produksi  pangan  untuk  menciptakan ketahanan  pangan  melalui  pengelolaan  sistem  pertanian  yang  mengangkat model  berkelanjutan (Erni  Hermanawati,  2015) .    Selain  dari  strategi peningkatan  produksi  pangan,  kondisi  krisis  pangan  dapat  terjadi  karena tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  tinggi  sehingga  memberikan implikasi  dalam  penguasaan  serta  penggunaan  lahan  pertanian  menjadi industri  atau  pemukiman.  Fenomena  ini  menjadikannya  sebagai  suatu persoalan yang substantif. Pasalnya, berdasarkan data BPS tindakan alih fungsi lahan  yang  dilakukan  dalam  rentan  waktu  Juni  1998  sampai  Juni  2003 mencapai  luas  12,7  ribu  ha  (bukan  lahan  pertanian),  sedangkan  alih  fungsi lahan pertanian mencapai angka seluas 30.000 ha.
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  berupaya  untuk  menganalisis struktur  kekuasaan  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia,  pentingnya ratifikasi  PLP2B  dalam  PERDA  Kabupaten  Banyuwangi,  optimalisasi  PLP2B dalam  RPJMD  Kabupaten  Banyuwangi,  serta  hambatan  dan  problematika pengundangan  RAPERDA  PLP2B  Kabupaten  Banyuwangi.  Penelitian  ini
Vol. 6 No. 2 (2024)
penting,  mengingat  belum  adanya  penelitian  terdahulu  yang  menganalisis secara  detail  mengenai  hambatan  pentingnya  pentingnya  ratifikasi  PLP2B dalam PERDA Kabupaten Banyuwangi, optimalisasi PLP2B dalam RPJMD.

## 2. METODE PENELITIAN
Secara  umum,  penelitian  ini  mengaktualisasi  pendekatan  deskripsi kualitatif dengan jenis socio-legal . Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan  data  sekunder.  Data  primer  terdiri  dari  observasi  dan in  depth  interview , sedangkan  data  sekunder  memuat  berbagai  jurnal,  buku  dan  literatur  yang relevan dengan topik penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dipahami, dicatat, diparaprase serta dianalisis dengan menggunakan teori otonomi daerah. Pada tahap yang terakhir, data-data yang telah melalui tahap analisis  akan  ditarik  kesimpulan  dengan  mengimplementasikan  pola  induktif (generalisasi).  Penelitian socio-legal mampu  meminimalisir  adanya  bias penelitian,  sehingga  diharapkan  dengan  menggunakan  jenis  pendekatan pada metode  ini  mampu  mengidentifikasi  celah  dan  menciptakan  kebaharuan penelitian serta ilmu pengetahuan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Decentralisatie Wet Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia
Berdasarkan  pada  struktur  kekuasaan,  pemerintah  pusat  memiliki kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada  pemerintah  daerah.  Namun  mengacu pada  segi  kewenangan,  terkadang  pemerintah  mempunyai  wewenang  lebih tinggi  daripada  pemerintah  pusat.  Hal  ini  merujuk  pada  ranah  kodisi permasalahan  yang  sedang  terjadi.  Pada  dasarnya,  konsep  otonomi  daerah memiliki  keterkaitan  dengan  esensi  suatu  negara.  Secara  definitif,  negara merupakan  sistem  yang  memuat  aspek-aspek  wilayah  serta  rakyat  yang diverifikasi oleh negara lain sehingga memiliki bentuk kedaulatan yang valid. Berdasarkan  pada founding  persons NKRI,  tujuan  utama  negara  yaitu mengekskalasi  kesejahteraan  masyarakat,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, serta ikut dalam perdamaian dunia (Murhani, 2008) .
Sebagai  Upaya  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  setiap  negara  memiliki sebuah  terobosan  untuk  mempercepat  realisasi  tujuan  suatu  negara.  Pada negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  menganut  paham  pemisah kekuasaan (separation  of  power) yang  kemudian  berevolusi  menjadikannya sebagai  prinsip  pembagian  kekuasaan (distribution  of  power) (Murhani,  2008) .
Vol. 6 No. 2 (2024)
Pada  dasarnya,  dalam  konsep  penyelenggara  pemerintah  daerah  terjadi perubahan  yang  mendasar  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  yang  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 serta  terakhir  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah.  Berdasarkan  aturan  normatif  tersebut,  memuat  aspek-aspek mengakomodasi  sistem  pemerintahan  diluar  kewenangan  pemerintah  pusat. Orientasi  pemberian  kewenangan  ini  sebagai  upaya  untuk  mempercepat realisasi  kesejahteraan  umum,  pemberdayaan,  serta  peningkatan  pelayanan masyarakat. Disampinng itu, pada ranah global prinsip desentralisasi dituntut dalam  meningkatkan  daya  saing  yang  relevan  dengan  unsur  demokrasi, kesetaraan dan keadilan.
Pembentukan  otonomi  daerah  bersandar  pada  Pasal  18  UUD  1945  yang menyebutkann  bahwa  sebagai  bentuk  sebuah  negara  kesatuan,  sitem pemetintahan  Indonesia  dituntut  untuk  mengedepankan  asas  desentralisasi. Mulanya,  aktualisasi  konsep  desentralisasi  (otonomi  daerah)  memiliki  banyak interpretasi (Roihan,  2016) .  Interpretasi  ini  merujuk  pada  dinamika  politik dalamm  otonomi  daerah  yang  berubah  setelah  amandemen  UUD  1945 khususnya pada Pasal 18 A serta Pasal 18 B. Sesuai dengan ammandemen itu, politik  otonomi  yang  awalnya  bersifat  sentralistik  menjadi  desentralisasi (Akbar,  2019) .  Konsep  otonomi  daerah  adalah  suatu  konsep  yang diinternalisasi dari Federal Arrangement (federalis) tertuju pada pengorganisasian  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  mereduksi pertentangan  atas  kebijakan  publik.  Dengan  demikian,  dilakukan  pemberian kewenangan  otonomi  kepada  daerah  dalam  rangka  mewujudkan  prinsip separatisme untuk merealisasi isu strategis wilayah, peralihan  kekuasaan, dan redistribusi  pendapatan.  Pemberian  kewenangan  ini  diimplementasikan dengan  menerapkan  konsep  demokrasi  dalam  rangka  kesejahteraan masyarakat.  Sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kontribusi  masyarakat lokal pada pembangunan daerah (Zubaedah & Hafizi 2022) .
Berdasarkan  pandangan  struktur  kekuasaan,  otonomi  daerah  adalah suatu  kewenangan  daerah  untuk  mengkoordinasi  daerahnya  sendiri.  Tetapi, kewenangan ini tidak dapat diartikan sebagai kewenangan absolut pada sistem pemerintahan (obsolute onafhankelijkesheid) yang  memiliki  kemungkinan pemerintah  daerah  melalui  otonomi  daerah  tidak  mempertimbangkan kebijakan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  pusat.  Ketika  hal  itu  terjadi, maka akan menciptakan disintegrasi  yang memberikan  konsekuensi rusaknya
Vol. 6 No. 2 (2024)
sistem  ketatanegaraan.  Ide  utama  pada  perubahan  otonomi  daerah memberikan  pengertian  bahwa  impmenetasi  otonomi  daerah  dapat mewujudkan  iklim  demokratis  yang  tinggi.  Sehingga  konsep  ini  mampu mendorong seluruh aspek kebijakan publik yang efektif serta efisien (Nyoman & Sudana, 2019) .
Sebagai  suatu  bentuk  implikasi  dari  implementasi  prinsip  desentralisasi yang memuat relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dituntut untuk  memnggunakan  konsep  yang  diatur  secara  koheren.  Hal  ini diorientasikan  dalam  rangka  untuk  memberikan  suatu  pola  tatanan  pada sistem  pemerintahan  demi  memperkokoh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Pada  dasarnya,  tujuan  dari  relasi  tersebut  secara  eksplisit menyatakan  bahwa  pemerintah  pusat  memberikan  wewenang  pemerintahan Sebagian  kepada  pemerintah  daerah  (otonomi  daerah).  Konsep  relasi  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  merupakan  sebuah  konsep  yang sangat  dinamis  serta  tidak  berhenti  untuk  menciptakan  suatu  permasalahan. Merujuk pada pandangan hukum administrasi, permasalahan yang senantiasa terjadi  terkait  dengan  konsep  desentralisasi  adalah  pelimpahan  kewenangan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Sehingga,  dengan  pelimpahan wewenang  tersebut  maka  beban  administrasi  menjadi  berubah  ke  pemerintah daerah (Murhani, 2008) .
Berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan eksplanasi terkait  hirarki  perundang-undangan  yang  memuat  UUD  1945,  TAP-MPR, PERPU,  PP,  PERPRES,  PERDA  Provinsi,  dan  PERDA  Kabupaten/Kota.  Serta selanjutnya  dalam  Pasal  8  undang-undang  ini  juga  menyebutkan  kekuatan hukum  mengacu  pada  hirarki  perundang-undangan  sesuai  dengan  Ayat  (1). Secara  yuridis,  pelimpahan  wewenang  kebijakan  pemerintah  perlu direpresentasikan  kedalam  hukum.  Dengan  demikian  mempunyai  legitimasi yang  kuat.  Dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia,  wewenang  pemerintah daerah  senantiasa  direpresentasikan  kedalam  peraturan  daerah  (Perda) kemudian  dilanjutkan  melalui  peraturan  pelaksana  kepala  daerah  atau bupati/walikota.  Hal  ini  merupakan  suatu  deskripsi  terkait  konsekuensi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat melalui fungsi otonomi daerah.
Dalam  hal  ini,  peraturan  daerah  (Perda)  khususnya  pada  DT  (Daerah Tingkat) III (Kabupaten/kota) merupakan tingkatan hirarkis yang paling dasar dalam  hirarki  perundang-undangan  di  Indonesia.  Sehingga,  hal  ini
Vol. 6 No. 2 (2024)
menyebabkan refleksi pada kekuasaan wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian,  pemerintah  daerah  mempunyai  kebebasan  melalui  wewenangnya untuk mengatur dan mengorganisasikan daerahnya. Tetapi, kebebasan ini tetap memiliki  batasan  pada  ketentuan  pemerintah  pusat  mengacu  pada  kekuatan hukum  hirarki  perundangan-undangan.  Konstruksi  hirarki  perundang- undangan dalam bentuk hukum mendeskripsikan bahwa definisi dari otoritas kekuasaan  pada  NKRI  tetap  diduduki  oleh  pemerintah  pusat (lex  superior derogate  legi  inferiori) .  Dengan  demikian,  secara  eksplisit  melalui  hirarki perundang-undangan  menjelaskan  bahwa  otonomi  daerah  merupakan  suatu institusi  yang  wewenangnya  merepresentasikan  atau  sebagai  pelaksana kekuasaan  pemerintah  pusat (Murhani,  2008) .  Hal  ini  diperkuat  dengan ketentuan  Pasal  14  UU-P3  yang  menyebutkan  bahwa  substansi  yang  termuat dalam  Perda  Provinsi  atau  Kabupaten/kota  merupakan  materi  yang memanifestasi  otonomi  daerah sebagai  penjabaran  lanjut  atas  undang-undang diatasnya .

## 3.2 UU-PLP2B Sebagai Instrument Pembangunan Daerah
Pada dasarnya, PL2B Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  dan diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (Hulu  &  Thamrin, 2022) .  Setelah  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja,  memberikan  implikasi  pada  perubahan  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2009. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang mengakibatkan PLP2B nihil  untuk  direalisasikan.  Kesulitan  ini  diidentifikasi  berdasarkan  penipisan tanah  pertanian  masyarakat,  pemilik  tanah,  serta  jumlah  petani.  Perubahan pasca  berlakunya  UU  Cipta  Kerja  lebih  yang  terjadi  pada  UU-PLP2B  lebih tepatnya  pada  Pasal  44  Ayat  (2)  UU-PLP2B  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang menyatakan  bahwa  alih  fungsi  lahan  pertanian  dapat  dilakukan  atas  dasar Proyek  Strategis  Nasional  (PSN).  Dalam  hal  ini,  berlakunya  UU  Cipta  Kerja mengakibatkan  UU-PLP2B  termasuk  pada  kategori  pengadaan  tanah  dalam rangka  investasi,  infrastruktur  serta  PSN (Sumarja  et  al.,  2021) .  Berdasarkan Pasal  124  angka  1  UU  Cipta  Kerja  yang  merupakan  implikasi  dari  perubahan Pasal  44  Ayat  (2)  UU-PLP2B  mengekplanasi  bahwa  yang  dimaksud  dengan kepentingan umum dapat diinterpretasi sebagai kepentingan masyarakat yang terdiri dari pembentukan waduk, infrastruktur, irigasi, bendungan dan saluran
Vol. 6 No. 2 (2024)
air.  Hal  ini  bukan  tanpa  persoalan,  mengingat  pada  Pasal  44  Ayat  (3)  UU- PLP2B  menyebutkan  adanya  frasa  PSN  dengan  demikian  maka  PSN  yang dilakukan  pada  alih  fungsi  lahan  pertanian  tidak  mewajidkan  adanya  ganti rugi atau lahan pengganti.
Mengacu  pada  Pasal  7  UU-P3  terkait  hirarki  perundang-undangan, struktur  Perda  berada  dibawah  naungan  Undang-Undang.  Sehingga, memberikan  potensi  bagi  pemerintah  daerah  untuk  meratifikasi  Undang- Undang ke Peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana (verordnung) melalui program  pembangunan  daerah.  sebagai  Berdasarkkan  pada  dokumen  RPJMD Kabupaten  Banyuwangi  periode  2021-2026,  salah  satu  bentuk  permasalahan serta isu strategis di Banyuwangi adalah Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB  Kabupaten  Banyuwangi  secara  konsisten  mengalami  penurunan  dari tahun  2016  hingga  tahun  2019.  Mengacu  pada  Pasal  290 juncto Pasal  293  UU- Pemda menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi program Pembangunan daerah, setidaknya terdapat 3 dokumen yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
RPJMD  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah)  merupakan turunnan  dari  RPJPD  dan  RPJPN  sebagai  konsekuensi  hirarki  perundang- undangan  atau  teori Stuffen  bau  des  recht .  RPJMD  memuat  prioritas pembangunan  daerah  yang  akan  dilakukan  dalam  periode  waktu  selama  5 (lima) tahun dengan mengacu pada prioritas Pembangunan yang terdapat pada RPJPD  yang  berlaku  selama  25  (dua  puluh  lima)  tahun.  Sehingga  dengan optimalisasi  PLP2B  sebagai  bagian  dari  prioritas  Pembangunan  daerah  akan mampu  menciptakan  iklim  Pembangunan  berkelanjutan  khususnya  dalam bidang  lahan  pertanian  dan  pangan.  Mengingat  Indonesia  juga  memiliki komitmen dalam prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

## 3.3 Hambatan dan Problematika Ratifikasi UU-PLP2B di Banyuwangi
Peraturan daerah (Perda) DT III merupakan suatu bentuk peraturan yang dicetuskan  oleh  DPRD  dan  Bupati/walikota  melalui  mekanisme  Prolegda (Program  Legislasi  Daerah).  Dalam  hal  ini,  Perda  memiliki  beberapa  fungsi. Pertama ,  Perda  adalah  instrument  hukum  yang  merepresentasikan  konsep desentralisasi  (otonomi  daerah)  sesuai  dengan  UUD  1945. Kedua, sarana penampungan  aspirasi  masyarakat  namun  tetap  mengacu  pada  UUD  1945. Ketiga, instrument  yang  diorientasikan  untuk  mendorong  Pembangunan sebagai upaya menciptakan kesejahteran masyarakat daerah, kemudian sebagai peraturan  pelaksana (verordnung) dari  ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Selanjutnya, agar tidak terjadi tumpeng tindih kewenangan antara peemerintah daerah  dengan  pemerintah  pusat,  perlu  mempertimbangkan  prinsip kewenangan  yang  diatur  pada  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (1)  UU-P3,  prinsip transparansi, dan prinsip pengawasan (Monteiro, 2016) .
Pembentukan  Perda  diperlukan  suatu  landasan  yang  menjadi  acuan dalam  pembentukannya.    Sebagai  upaya  menciptakan  peraturan  daerah  yang efektif, maka Perda dituntut untuk memiliki setidaknya 3 (tiga) landasan sesuai dengan  ketentuan  pada  Pasal  56  Ayat  (2)  UU-P3  yang  mengharuskan  Perda memuat  Naskah  Akademik  (NA). Pertama ,  landasan  filosofis  atau filosofische grondslag yang  menuntut  Perda  memiliki  substansi  terkait  filsafat  sebagai pedoman  hidup  bangsa.  Hal  ini  memuat  aspek  Norma,  nilai,  dan  etik. Kedua , landasan  yuridis  atau juridische  grondslag yang  mengharuskan  adanya landasakn  hukum  sebagai  cara  untuk  menghidarkan  pembentukan  peraturan oleh  Lembaga  yang  tidak  memiliki  kewenangan (onbevoegdheid).  Ketiga , landasan  sosiologis  atau sosiologische  grondslag yang  menuntut  adanya  prinsip das-sein atas  adanya  ketentuan  undang-undang  yang  bersifat  normatif (Monteiro, 2016) .
Pada  dasarnya,  salah  satu  prioritas  pembahasan  pada  prolegda  pada tahun 2024 adalah terkait Raperda tentang LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan).  Hal  ini  telah  diverifikasi  oleh  BAPEMPERDA  (Badan Pembentukan  Peraturan  Daerah)  Kabupaten  Banyuwangi.  Kepentingan  ini didasarkan  pada  keberlanjutan  pertanian  serta  perlindungan  lahan  di  Bumi Blambangan. Raperda PLP2B telah dilakukan selama bertahun-tahun. Raperda PLP2B  atau  Perlindungan  Lahan  Pertaninan  dan  Pangan  Berkelanjutan  di menemui hambatan. Hal ini diidentifikasi berdasarkan pada rentan waktu yang digagas  mulai  tahun  2017.  Hambatan  ini  pada  dasarnya  disebabkan  oleh kecenderungan  eksekutif  yang  belum  melakukan  finalisasi  pada  pemetaan lahan  yang  dilindungi  sesuai  dengan  nama  dan  alamat (by  name,  by  address).
Yaitu  tidak  relevannya  peta  PLP2B  dengan  LSD  (lahan  sawah  dilindungi). Sejatinya,  permasalahan  ini  telah  melibatkan  peran  dari  Dinas  Pertanian  dan Pangan  Banyuwangi  serta  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  pada  LSD  yang ditetapkan  Kementerian  ATR/BPN  mencapai  66.000ha.  Sedangkan  hasil pemetaan awal oleh Dinas Pertanian dan Pokja hanya mencapai 55.000ha.
Raperda  PLP2B  Banyuwangi  Kembali  didiskusikan  pada  tahun  2024, DPRD  Banyuwangi  telah  membentuk  Pansus  (Panitia  Khusus)  dalam  rangka pembahasan  Raperda  PLP2B. By  name  by  address merupakan  sesuatu  yang
Vol. 6 No. 2 (2024)
sangat  vital  karena  menjadi  objek  Raperda,  hal  ini  berkaitan  dengan  intensif pajak  yang  harus  diterima  oleh  petani.  Disisi  lain,  PLP2B  adalah  konsep strategis  yang  memberikan  perlindungan  dan  kestabilan  pangan  di Banyuwangi. PLP2B juga diorientasikan untuk mengatur tentang perlindungan alih  fungsi  lahan  dan  meminimalisir  tergerusnya  kawasan  lahan  pertanian. Sehingga  dapat  menurunkan  produksi  pangan  serta  mengancam  PDRB Kabupaten Banyuwangi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  dan  pembahasan  diatas,  temuan  penelitian  ini yaitu  pada  dasarnya  PLP2B  merupakan  aspek  yaang  sangat  penting  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  dan  pangan,  mengingat komitmen  Indonesia  kepada  SDGs.  Optimalisasi  PLP2B  ini  dapat  dilakukan dengan  melakukan  sinergi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Pemerintah  Daerah  Banyuwangi  memiliki  wewenang  dalam  membentuk PERDA  PLP2B  mengacu  pada  fungsi  otonomi  daerah  yang  nantinya  akan dibahas  melalui  perumusan  RAPERDA  antara  lembaga  legislatif  (DPRD)  dan lembaga  eksekutif  (Bupati)  yang  nantinya  akan  ditetapkan  sebagai  PERDA (Peraturan Daerah). Namun, tahap pengundangan RAPERDA tersebut memiliki beberapa  persoalan,  yakni  terkait  kesulitan  Pansus  (panitia  khusus)  dalam melakukan  pendataan  terhadap  LSD  (lahan  sawah  dilindungi)  yang  nantinya akan  dikenai  pajak  karena  mengahruskan  adanya by  name  by  address .  PERDA PLP2B  yang  telah  disahkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Banyuwangi  nantinya perlu  dioptimalisasi  dengan  menjadikannya  sebagai  prioritas  pembangunan daerah. Hal ini adalah salah satu strategi yang perlu diimplementasikan untuk mereaalisasikan  pembangunan  berkelanjutan  dalam  sektor  pertanian  dan pangan disetiap daerah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga membutuhkan peran peneliti lain untuk menyempurnakan.  Adapun  saran  dari  penulis,  mendesak  Pemerintah  Daerah Banyuwangi baik DPRD maupun Bupati untuk segera melakukan pendataan by name by address sehingga RAPERDA PLP2B dapat segera diundangan menjadi PERDA  Kabupaten  Banyuwagi.  Rekomendasi  dari  penulis,  penulis merekomendadikan bagi peneliti lain untuk meneliti terkait problematika selain dari by  name  by  address dalam  mekanisme  pengundangan  RAPERDA  PLP2B Kabupaten Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  S.  (2019).  Analisa  Masalah-Masalah  Yang  Muncul  Dalam  Pemekaran Wilayah  Baru  Pada  Penyelengaraan  Otonomi  Daerah. JIAGANIS  (Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Administrasi Bisnis) , 3 (1), 1–15.
Ayun,  Q.,  Kurniawan,  S.,  &  Saputro,  W.  A.  (2020).  Perkembangan  Konversi Lahan  Pertanian  Di  Bagian  Negara  Agraris. Vigor:  Jurnal  Ilmu  Pertanian Tropika Dan Subtropika , 5 (2), 38–44. https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040
Bali Swain, R., & Yang-Wallentin, F. (2020). Achieving sustainable development goals:  predicaments  and  strategies. International  Journal  of  Sustainable Development and World Ecology , 27 (2), 96–106.
https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1692316
Barnes, A. P., Hansson, H., Manevska-Tasevska, G., Shrestha, S. S., & Thomson,
S.  G.  (2015).  The  influence  of  diversification  on  long-term  viability  of  the agricultural sector. Land Use Policy , 49 , 404–412.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.08.023
Demson  Tiopan,  &  Kevin  Alim  Rabbani.  (2022).  Quo  Vadis  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Bidang  Pertanian:  Tercapainya  Kedaulatan Pangan  Sebagai  Negara  Agraris. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 5 (1),  443–453. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.51826
Erni  Hermanawati,  D.  N.  C.  (2015).  Analisis  Keberhasilan  Program  Pertanian Terpadu  Di  Kecamatan  Pulau  Sebuku,  Kabupaten  Kota  Baru,  Provinsi
Kalimantan Selatan. Jurnal Pertanian Tropik , 2 (1), 29–43. https://doi.org/10.32734/jpt.v2i1.2876
Fleming,  A.,  Wise,  R.  M.,  Hansen,  H.,  &  Sams,  L.  (2017).  The  sustainable development  goals:  A  case  study. Marine  Policy , 86 (September),  94–103. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.09.019
Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2016). Sustainable Development Goals: A need  for  relevant  indicators. Ecological  Indicators , 60 ,  565–573. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.003
Hulu, L., & Muhammad Husni Thamrin. (2022). Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui  Lumbung  Pangan  Di  Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP) , 1 (2), 1–7. https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.9143
Vol. 6 No. 2 (2024)
Jankelova, N., Masar, D., & Moricova, S. (2017). Risk factors in the agriculture sector. Agricultural Economics (Czech Republic) , 63 (6), 247–258. https://doi.org/10.17221/212/2016-AGRICECON
Masud, M. M., Azam, M. N., Mohiuddin, M., Banna, H., Akhtar, R., Alam, A. S. A.  F.,  &  Begum,  H.  (2017).  Adaptation  barriers  and  strategies  towards climate  change:  Challenges  in  the  agricultural  sector. Journal  of  Cleaner Production , 156 , 698–706. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.060
Monteiro,  J.  M.  (2016). Pemahaman  Dasar  Hukum  Pemerintah  Daerah .  Pustaka Yustisia.
Murhani,  S.  (2008). Aspek  Hukum  Pengawasan  Pemerintah  Daerah .  Laksbang Mediatama.
Nyoman,  I.,  Dan  I,  W.,  &  Sudana,  W.  (2019).  Demokrasi  sebagai  dasar  untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. SINTESA:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 10 (2),  104–110. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa
Roihan, M. I. (2016). Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Dalam Tatanan Hukum di Indonesia . Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).Universitas Islam Indonesia.
Siregar,  A.  Z.  (2017).  Tabela  and  Fish  Farming  Are  Local  Wisdoms  Ethnic Sumatera  For  Supported  on  Sustainable  Agriculture  in  North  Sumatera, Indonesia. Jurnal Pertanian Topik , 4 (2), 140–148.
Stafford-Smith,  M.,  Griggs,  D.,  Gaffney,  O.,  Ullah,  F.,  Reyers,  B.,  Kanie,  N., Stigson, B., Shrivastava, P., Leach, M., & O’Connell, D. (2017). Integration: the key to implementing the Sustainable Development Goals. Sustainability Science , 12 (6), 911–919. https://doi.org/10.1007/s11625-016-0383-3
Sumarja,  F.,  Rifai,  E.,  Tisnanta,  T.,  &  Saputra,  R.  A.  (2021).  Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Sasi , 27 (4), 492. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.562
Suratha,  I.  K.  (2015).  Krisis  Petani  Berdampak  Pada  Ketahanan  Pangan  di Indonesia. Media Komunikasi Geografi , 16 (1), 67–80.
Velasco-Muñoz,  J.  F.,  Mendoza,  J.  M.  F.,  Aznar-Sánchez,  J.  A.,  &  Gallego- Schmid,  A.  (2021).  Circular  economy  implementation  in  the  agricultural
sector:  Definition,  strategies  and  indicators. Resources,  Conservation  and Recycling , 170 (April). https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105618
Zubaedah,  P.  A.,  &  Hafizi,  R.  (2022).  Sentralisasi  Atau  Desentralisasi:
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Jurnal  Cahaya  Mandalika , 3 (3), 865–878.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License