## Analisis Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Dengan Konsep Green building Dan Bangunan Gedung Dengan Konsep

## Non Green building
Rika Apriani *1 , Ida Ayu Ari Angreni 2
1 Mahasiswa, Program Magister, Jurusan Manajemen Rekayasa Infrastruktur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma
2 Dosen, Jurusan Manajemen Rekayasa Infrastruktur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma E-mail: * 1 aprianirikaa@gmail.com
Received 16 August 2021; Reviewed 20 October 2021; Accepted 24 December 2021 Journal Homepage: http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering

## Abstract
The  concept  of  green  building  must  also  consider  the  cost  of  building  maintenance  in  the  post- construction stage so as not to reduce the large company costs each year. Green building is defined as a high-performance building that is made environmentally friendly, economically beneficial and healthy for life and workplace. This study intends to analyze the cost of building maintenance using the  concept  of  green  building  non-green  building.  The  data  used  in  this  study  is  the  data  on  the maintenance costs of green buildings and non-green buildings. This data was taken by surveying the building management directly. Based on the analysis, the difference in the cost of maintaining green buildings  and  non-green  buildings  is  Rp  10,283.22/m2/year.  Based  on  the  calculation,  the maintenance  costs  of  green  building  and  non-green  building  still  conform  the  standards  of  the Minister of Public Works Regulation and the standard of the Minister of Finance Regulation.
Keywords: Green building, Cost, Maintenance, Environment, Building management

## Abstrak
Pemeliharaan bangunan sudah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, utamanya bagi bangunan yang difungsikan untuk kepentingan umum. Tidak berbeda dengan bangunan konvesional, bangunan dengan  konsep  green  building  pun  harus  dipertimbangkan  biaya  pemeliharaan  bangunan  pada tahap  pascakonstrusi  agar  tidak  menekan  biaya  perusahaan  yang  besar  tiap  tahunnya.  Green building  didefinisikan  sebagai  gedung  berkinerja  tinggi  yang  dibuat  berwawasan  lingkungan, menguntungkan  secara  ekonomi  dan  sehat  bagi  kehidupan  maupun  tempat  kerja.  Penelitian  ini bermaksud untuk menganalisis biaya pemeliharaan bangunan gedung menggunakan konsep green building  dan  konsep  non  green  building.Metode  yang  digunakan  pada  penilitian  ini  adalah  Uji Statistik  Beda  Dua  Mean.  Data  yang  dibutuhkan  merupakan  data  biaya  pemeliharaan  yang diperoleh dari pengelola gedung. Berdasarkan analisis selisih biaya pemeliharaan green building dan non green building adalah sebesar Rp 10.283,22 permeter persegi pertahun.  Berdasarkan hasil perhitungan  diketahui  bahwa  biaya  pemeliharaan  yang  terdapat  pada  bangunan  dengan  konsep green building dan non green building masih memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan standar Peraturan Menteri Keuangan.
Kata kunci : Green building, Pemeliharaan, Biaya, Lingkungan, Pengelola gedung

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  penyebab  pemanasan  global  yang  terjadi  saat  ini  adalah  adanya  bangunan-bangunan tinggi.  Akibatnya, intensitas curah hujan yang sangat tinggi dan cuaca panas yang sangat panjang terasa  pada  saat  ini.  Tindakan  yang  dapat  dilakukan  dalam  mengatasi  hal  tersebut  adalah  dengan penggunaan konsep “ Green building ” dalam pembangunan dan penggunaan gedung. Adapun faktor lainnya  yaitu  dari  aspek  biaya  ( coast )  perawatan  bangunan.  Anggaran  biaya  untuk  pemeliharan maupun perawatan bangunan dapat dikatakan cukup tinggi. Dalam sebuah artikel majalah konstruksi tahun1999 mengenai “Ilmu ekonomi Teknik bagi optimasi  perawatan gedung”, durasi pemeliharaan bangunan  meliputi  80.1%,  pembuatan  konsep  10%,  perencanaan  6.6%  dan  konstruksi  3.3%  dari umur  total  bangunan.  Dari  sana  dapat  dilihat  bahwa  proses  pemeliharaan  bangunan  mempunyai durasi waktu yang lama yaitu 80.1% dari umur bangunan, (Yatna, 2011).
Menurut Intan,(2015) penerapan green building di Indonesia berjalan sangat lambat karena masih banyak  anggapan  akan  pertimbangan  modal  awal  yang  besar  .  Pada  penelitian  serupa,  hal menyebabkan besarnya modal awal Pembangunan Bangunan yang berstandar GBCI terdapat pada aspek konstruksi pada variabel aspek BEM diakibatkan oleh Proper Comissiong. Hal ini diakibatkan oleh  proses  yang  dilakukan  harus  sesuai  standar  GBCI,  yang  jauh  lebih  rumit  dan  berbeda  dari comissioning yang dilakukan pada gedung biasa. Pelaksanaan proper commissioning bisa memakan waktu satu minggu, tergantung berapa banyak item yang akan di comissioning dan pelaksanaannya harus didokumentasi dan diawasi dengan ketat, sehingga membuat variabel ini akan memakan biaya yang  besar.  Dan  penilitian  ini  diperoleh  pengaruh  biaya  akibat  penerapan  BEM  sebesar  0,54% (Florina, 2019).
Saat  ini  Indonesia  telah  membentuk emerging  member dengan  label Green  building Council Indonesia (GBCI) untuk mensukseskan konsep green building di Indonesia. Saat ini baru terdapat 20 gedung yang bersertifikat green building yang terdapat di Indonesia. Salah satunya yaitu gedung Utama Kementerian PUPR (GBCI, 2018).
United States Green building Council (USGBC) memberikan definisi green building sebagai gedung berkinerja  tinggi  yang  dibuat  berwawasan lingkungan,  menguntungkan secara  ekonomi  dan  sehat bagi kehidupan maupun tempat kerja. Aspek lingkungan yang ditinjau di antaranya berkaitan dengan pengelolaan  waste  material  (material  sampah),  air  dan  pilihan  bahan  konstruksi  yang  digunakan, harus sesedikit mungkin atau tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan (Fery, 2015).
McLennan (2004) juga mendefinisikan green building sebagai suatu sistem struktur atau bangunan yang diakui secara hukum sebagai produk yang bisa didaur ulang atau minimum dampak negatifnya terhadap  lingkungan.  Sebagai  standar  dan  parameter green  building di  Indonesia  maka Green building  Council  Indonesia membuat  ringkasan  tolak  ukur  yang  digunakan  dalam  mensertifikasi gedung  yang  telah  menggunakan  konsep green  building di  Indonesia.  Aturan  ini  terdapat  di Greenship Rating Tools untuk Gedung Terbangun Versi 1.0 tentang Ringkasan Tolak Ukur.
Pemeliharaan bangunan secara konsisten sudah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, utamanya bagi  bangunan  yang  difungsikan  untuk  kepentingan  umum.    Secara  rasional  tingkat  kemudahan pemeliharaan sebuah bangunan secara signifikan akan mempengaruhi besarnya biaya pemeliharaan setiap  tahunnya.  Pemeliharaan  dan  pengawasan  secara  kontinyu  terhadap  kondisi  komponen- komponen bangunan gedung akan sangat membantu untuk menekan pembiayaan yang besar serta dapat  mengurangi  tingkat  kerusakan  yang  parah.  Tidak  berbeda  dengan  bangunan  konvesional bangunan  dengan  konsep green  building pun  harus  dipertimbangkan  biaya  pemeliharaan  dan perawatan bangunan pada tahap pascakonstrusi agar tidak menekan biaya perusahaan yang besar tiap tahunnya (Amal, 2015).
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung menggunakan  konsep  konvensional  yang  ditinjau  melalui  gedung  Mahkamah  Konstitusi  RI  dan gedung  dengan  konsep green  building yang  ditinjau  melalui  gedung  gedung  Utama  Kementerian PUPR.  Penelitian  ini  mengacu  pada  peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  24/PRT/M/2008 tentang Pedoman dan pemeliharaan Perawatan Bangunan Gedung dan peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  37/PMK.02/2018  tentang  Standar  Biaya  Masukan  Tahun  Anggaran 2018 . Apabila  ditemukan  biaya  pemeliharaan  gedung  yang  melebihi  standar  satuan  biaya pemeliharaan  gedung  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  37/PMK.02/2018  tentang  Standar  Biaya  Masukan  Tahun  Anggaran  2018  maka  akan dianalisis faktor yang mempengaruhi besarnya biaya pemeliharaan pada gedung tersebut. Adapun pentingnya  penelitian  ini  adalah  membantu  proses  audit  baik  dari  segi  parameter  fisik  bangunan maupun  dari  segi  biaya,  sehingga  dapat  menjadi  usulan  baik  berupa  anggaran  ataupun item  yang menjadi  fokus  khususnya  dalam  perawatan  dan  pemeliharan  bangunan  di  waktu  mendatang. Penelitian  terdahulu  yang  terkait  dengan  penelitian  ini  adalah  “A  Study  to  Compare  the  Cost  of Operation and Maintenance in Green building Index (GBI) and Non- Green building Index (Non- GBI) Rated Building in Malaysia”. Lee Zheng Ping dan Chu Hui Chen (2016) mengumpulkan dan menganalisis biaya operasional dan pemeliharaan gedung antara bangunan yang mendapat GBI dan bangunan-bangunan yang tidak mendapat GBI di Malaysia yang lebih dari 2 tahun beroperasi penuh. Penelitian  ini  mengadaptasi  metode  pengumpulan  data  kualitatif  melalui  kriteria  sampling  yang berarti  sampel  yang  dipilih  untuk  memenuhi  beberapa  kriteria  seperti  untuk  studi  kasus  ini  yaitu: tinggi  bangunan/tingkat  bangunan,  tingkat  hunian,  total  unit,  luas  lahan,  mode  bangunan,  tahun operasi  dan  jenis  bangunan.  Hasil  studi  menyimpulkan  78,9%  biaya  penghematan  terdapat  pada gedung dengan konsep green building .
Di  lain  hal  fungsi  dari  analisis  biaya  tersebut  adalah  sebagai  bahan  perhitungan  yang  dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan yang diambil setelah masa layan bangunan habis. Masa layan bangunan  diasumsikan  hingga  30  tahun.  Pilihan  pertama  adalah  bangunan  dihancurkan  setelah melewati masa layannya, maka dari itu biaya demolisi diperhitungkan dalam perhitungan life-cycle cost. Pilihan kedua adalah bangunan dijual setelah melewati masa layannya, sehingga perhitungan life-cycle cost memperhitungkan nilai jual kembali Gedung Campus Center ITB. (Putro, 2019)
Adapun  penelitian  terdahulu  lainnya  yang  terkait  adalah  “Analisa  Pengaruh  Penerapan  Konsep Green building Terhadap Keputusan Investasi Pada National Hospital Surabaya”. Tujuan penelitian tersebut yaitu analisa terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan biaya investasi dan oprasional. Hasil dari penelitian ini diketahui penerapan green building pada National Hospital Surabaya  diaplikasikan  pada  3  Konsep  Green  yaitu Green  Design,  Green  Material,  dan  Green Technology . Analisa dilakukan pada 3 fitur green building yaitu Kaca Sunergy, AC VRV III, dan Lampu LED. (Rizki dkk, 2014).
Trixy Firsani dan Christiono Utomo (2012) menganalisis seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh suatu bangunan berkonsep green building selama 10 tahun. Berdasarkan hasil analisa Life Cycle Cost dengan  kategori  biaya  yang  terdiri  dari  Biaya  Awal,  Biaya  Energi,  Biaya  Operasional  dan Pemeliharaan,  serta  Biaya  Penggantian,  diperoleh  total  biaya  siklus  Diamond  Building  Malaysia adalah  sebesar  RM  235.096.883atau  sebesar  Rp  759.290.649.000.  Jika  memasukkan  Nilai  Sisa dalam  kategori  biaya  Life Cycle  Cost  tersebut,  total biaya  hidup  Diamond  Building  menjadi  RM 186.646.883 atau sebesar Rp 559.940.649.000.
Min Lin, Afshin Afshari, Elie Azar (2018) menyajikan analisis empiris mengenai konsumsi energy di sektor bangunan UEA dengan fokus khusus memakai parameter yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem bangunan. Berdasarkan penelitian ini diketahui parameter-parameter bangunan yang berdampak signifikan terhadap tingkat konsumsi energi, salah satunya adalah penggunaan AC, penggunaan jendela, dll.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini dibagi menjadi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Tahap kedua  adalah  analisis  data,  dan  tahap  ketiga  adalah  penarikan  kesimpulan.  Data  yang  dibutuhkan pada  penelitian  ini  berupa  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  dibutuhkan  merupakan  data  biaya pemeliharaan yang diperoleh dari pengelola gedung. Lokasi penelitian atau bangunan gedung yang diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini adalah 2 (dua) bangunan gedung yaitu: Gedung Utama Kementerian PUPR mewakili gedung dengan konsep green building dan Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mewakili gedung dengan konsep non green building.
Bagan alur penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 Bagan Alur Penelitian

## 2.1 Biaya Pemeliharaan
Perhitungan biaya pemeliharaan gedung mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, serta peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  49/PMK.02/2018  tentang  Standar  Biaya  Masukan Tahun Anggaran 2018.
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  45/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Teknis Pembangunan Gedung Negara, harga satuan tertinggi rata-rata per-m 2 bangunan gedung bertingkat
adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per-m 2 untuk bangunan gedung bertingkat, kemudian  dikalikan  dengan  koefisien  atau  faktor  pengali  untuk  jumlah  lantai  yang  bersangkutan. Adapun nilai koefisien pengali tersebut adalah seperti pada Tabel 1 .

## Tabel 1 Klasifikasi Faktor Pengali
Jumlah Lantai Bangunan Harga Satuan per-m 2 Tertinggi Bangunan 2 lantai 1,090 Standar harga gedung bertingkat Bangunan 3 lantai 1,120 Standar harga gedung bertingkat Bangunan 4 lantai 1,135 Standar harga gedung bertingkat Bangunan 5 lantai 1,162 Standar harga gedung bertingkat Bangunan 6 lantai 1,197 Standar harga gedung bertingkat Bangunan 7 lantai 1,236 Standar harga gedung bertingkat Bangunan 8 lantai 1,265 Standar harga gedung bertingkat
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, 2008
Tabel 2 Standar Harga per-m 2 Tertinggi Prov. DKI Jakarta bangunan gedung
No Jenis Bangunan Standar Harga Bangunan Per m 2 (Rp/m 2 ) Bertingkat Tidak Bertingkat 1 Bangunan Sederhana 4.100.000 3.650.000 2 Bangunan Tidak Sederhana 5.768.000 4.300.000
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, 2017
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya  Tahun  Anggaran  2018  mengenai  Satuan  Biaya  Pemeliharaan  Gedung/Bangunan  Dalam Negeri,  satuan  biaya  pemeliharaan  gedung/bangunan  dalam  negeri  merupakan  satuan  biaya  yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/ bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

## 2.2 Uji Statistik Beda Dua Mean
Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Beda Dua Mean. Uji beda dua mean dibagi dalam dua kelompok, Independen dan dependen. Independen, bila data kelompok yang satu tidak tergantung daridata kelompok kedua. Sedangkan, dependen, bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan (data sesudah dependen/tergantung dengan data sebelum) (Sabri, dkk, 2014).
1. Uji beda mean independen
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui perbedaan mean duakelompok data independen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi adalahsebagai berikut:
a. Data berdistribusi normal atau simetris.
b. Kedua kelompok data independen.
c. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori(dengan hanya dua kelompok).
Prinsip  pengujian  dua  mean  adalah  melihat  perbedaan  variasi  kedua  kelompok  data.  Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standard error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Tujuan dari uji ini untuk mengetahui varian antara kelompok data satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua.
2. Uji beda mean dependen
Tujuan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data yang dependen. Syarat uji beda mean dependen adalah sebagai berikut:
a. Distribusi data normal
b. Kedua kelompok data dependen/ pair
c. Jenis variabel: numerik dan kategori (dua kelompok)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Gedung Utama Kementerian PUPR
Gedung utama kementerian PUPR mulai beroperasi sejak diresmikan penggunaannya pada Januari 2012.  Pembangunan  Gedung  Utama  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dimulai  pada  tanggal  08 Desember 2010 dan selesai pada tanggal 12 Desember 2011. Proses pelaksanaan konstruksi terhitung 371 hari kerja, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Gedung ini memiliki luasan bangunan sebesar 28.610 m 2 , dan tinggi 74,5 m.
Gedung ini dinobatkan sebagai pioneer ( pilot project) green building di Indonesia. Setelah dilakukan audit oleh GBCI pada tahun 2011, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, gedung ini mendapat predikat ‘ platinum ’ dengan skor 74 (tujuh puluh empat). Poin selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 3.

## Gambar 2 Gedung Utama Kementerian PUPR
Pada Gedung Utama Kementerian PU ini terdapat beberapa variabel yang meliputi; biaya kebersihan, biaya  operasional  peralatan,  biaya  perawatan consumable dan non consumable material,  biaya periodic comissioning ,  biaya  keamanan,  biaya  pemeliharaan feature green  building ,  biaya pemeliharaan green area , dan biaya penggantian komponen MEP. Rangkuman biaya  pemeliharan gedung utama kementerian PUPR pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 3 Rating Gedung Utama Kementerian PUPR
Kategori Poin Gedung Kementerian PU Appropriate Site Development – ASD 13 Energy Efficiency and Conservation - EEC 15 Water Conservation – WAC 18 Material Resource and Recycle - MRC 9 Indoor Air Health and Comfort – IHC 8 Building Environment Management - BEM 11 Total 74 Sumber: GBCI, 2018 Tabel 4 Biaya pemeliharaan Gedung PUPR tahun 2013 Uraian Total Biaya (Rp) Biaya Kebersihan 993.938.400 Biaya Operasional Peralatan MEP 626.934.000 Perawatan Consumable Material 138.000.000 Perawatan non - Consumable Material 150.000.000 Biaya Periodic Comissioning 300.000.000 Biaya Keamanan 42.597.360 Biaya Pemeliharaan Feature Green building 165.000.000 Biaya Pemeliharaan Green Area 56.796.480 Biaya Penggantian Komponen MEP 11.579.760 Total Biaya 2.286.058.320

## 3.2 Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Gedung  Mahkamah  Konstitusi  RI  adalah  salah  satu  gedung  perkantoran  negara  yang  terletak  di daerah Jakarta Pusat. Gedung ini memiliki desain gedung gaya neo klasik ala Yunani atau Romawi kuno. Pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi ini dimulai pada tanggal 17 Juni 2005 dan selesai pada tanggal 13 Agustus 2007. Gedung ini memiliki luasan bangunan sebesar 24.000 m 2 yang terdiri atas 16 lantai utama dan dua basement . Biaya pemeliharaan pada Gedung Mahkamah Konstitusi RI dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Biaya pemeliharaan Gedung Mahkamah Konstitusi RI tahun 2013
Uraian Total Biaya (Rp) Peralatan Housekeeping Gedung MK 738.000.000 Peralatan dan bahan habis pakai Houskeeping dan security 149.502.800 Suku cadang pekerjaan ME 535.000.000 Pengadaan Material ME Rutin 168.000.000 Pemeliharaan Peralatan ME Khusus 323.400.000 Total Biaya 1.670.902.800

## 3.3 Analisis Biaya Pemeliharaan Green building dan Non Green building
Besarnya biaya pemeliharaan suatu gedung berbeda-beda tergantung pada fungsi gedung, dan fitur- fitur yang digunakan pada gedung tersebut. Begitu pula pada gedung green building dan non green building , perbedaan biaya pada kedua gedung tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

## Gambar 4 Grafik Biaya Pemeliharaan Gedung MKRI dan PUPR Tahun 2013
Berdasarkan Gambar 4 diketahui terjadi perbedaaan biaya pemeliharaan permeter persegi pada green building yang  diwakili  oleh  Gedung  Utama  Kementerian  PUPR  dan  non green  building yang diwakili oleh Gedung Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Gambar 4 diketahui biaya pemeliharaan Gedung Utama Kementerian PUPR sebesar Rp 79.904,17 (tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat koma tujuh belas rupiah) permeter persegi, sedangkan biaya pemeliharaan Gedung Mahamah Konstitusi sebesar Rp 69.620,95 (enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh koma sembilan puluh  lima  rupiah)  permeter  persegi.  Harga  biaya  pemeliharaan  tersebut  berasal  dari  pembagian biaya  pemeliharaan  kedua  gedung  dibagi  masing-masing  luasan  gedung  yaitu  28.610  m 2 untuk Gedung  Utama  Kementerian  PUPR  dan  24.000  m 2 Untuk  Gedung  Mahkamah  Konstitusi.  Faktor yang  menyebabkan  perbedaan  pada  biaya  pemeliharaan  Gedung  Utama  Kementerian  PUPR  dan Gedung Mahkamah Konstitusi yaitu terdapat pada fitur-fitur yang digunakan pada gedung tersebut. Seperti  adanya  biaya  tambahan  dalam  perawatan  fitur-fitur green  building seperti  sensor-sensor pengatur  cahaya  dan  suhu  yang  terdapat  pada  Gedung  Kementerian  PUPR,  sehingga  hal  ini memperbesar biaya pemeliharaan pada gedung dengan konsep green building . Penambahan biaya pemeliharaan green area juga  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  perbedaan  biaya  pemeliharaan pada kedua gedung tersebut.
3.4 Analisis Biaya Pemeliharaan Green building dan Non Green building Berdasarkan Standar Harga yang Berlaku
Tabel 6 adalah data biaya pemeliharaan dan perawatan kedua gedung pada tahun anggaran 2013 jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.

## Tabel 6 Data Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kedua Gedung Standar Permen PU
No Jenis Gedung Biaya 2013 (Rp) Biaya Permen PU (Rp) 1 Gedung PUPR 2.286.058.320 4.175.068.744 2 Gedung MK 1.670.902.800 3.502.329.600
Perhitungan biaya pemeliharaan gedung sesuai dengan standar Permen PU diperoleh dari 2% biaya pembangunan  gedung.  Dimana  biaya  pembangunan  gedung  merupakan  hasil  pengalian  standar harga, faktor pengali, dan luasan gedung.
Besarnya  biaya  pemeliharaan  gedung  juga  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 mengenai Satuan Biaya  Pemeliharaan  Gedung/Bangunan  Dalam  Negeri.  Sesuai  dengan  peraturan  tersebut  dapat diketahui untuk Prov. DKI Jakarta Biaya Pemeliharaan sebesar Rp 153.000 m 2 /tahun. Perbandingan biaya  pemeliharaan  gedung  PUPR  dan  gedung  Mahkamah  Konstitusi  dengan  peraturan  Menteri Keuangan dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7. Data Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Kedua Gedung Standar Menteri Keuangan
No Jenis Gedung Biaya 2013 (Rp) Biaya Menteri Keuangan (Rp) 1 Gedung PUPR 2.286.058.320 4.377.330.000 2 Gedung MK 1.670.902.800 3.672.000.000
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut  diketahui  bahwa  biaya  pemeliharaan  yang  terdapat  pada kedua  gedung  tersebut  masih  memenuhi  standar  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umun  dan  standar Peraturan Menteri Keuangan.

## 3.5 Analisis Biaya Pemeliharaan Green building dan Non Green building Berdasarkan Standar Harga yang Berlaku
Pengujian statistik beda dua mean yang dilakukan pada analisis data pemeliharaan gedung green building dan gedung non green building menggunakan pengujian  dengan uji untuk varian berbeda dengan rumusan sebagai berikut:
) /n (S ) /n (S ) X (X T 2 2 2 1 2 1 2 1 hitung + − = (1)       ) 1 n /( ) /n (S ) 1 n /( ) /n (S ) /n S ( ) /n (S df 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 − + − + = (2)
Keterangan: n 1 atau n 2 : Jumlah sampel kelompok 1 atau 2 S 1 atau S 2 : Standar deviasi sampel kelompok l atau 2 X 1 atau X 2 : Rata-rata sampel kelompok l atau 2 df : Derajat bebas
Hipotesa yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:
H 0 : Pemeliharaan green building memerlukan biaya lebih besar dari non green building
H a : Pemeliharaan green building tidak memerlukan biaya lebih besar dari non green building
Data yang digunakan dalam pengujian beda dua mean adalah data biaya pemeliharaan aktual, dan data biaya pemeliharaan yang diperhitungkan menggunakan rumusan peraturan menteri PUPR dan kementerian  keuangan.  Berikut  data  serta  hasil  perhitungan  biaya  pemeliharaan  gedung  dengan konsep green building dan gedung dengan konsep non green building .
Tabel 8. Uji Statistik Biaya Pemeliharaan Gedung PUPR dan MKRI
Deskripsi Gedung PUPR Gedung MKRI Biaya perhitungan Permen PU 4.175.068.744,00 3.502.329.600,00 Biaya perhitungan Menteri Keuangan 4.377.330.000,00 3.672.000.000,00 Biaya aktual 2013 2.286.058.320,00 1.670.902.800,00 Biaya aktual 2012 2.144.669.864,00 - Rata-rata (X) 3.245.781.732,00 2.948.410.800,00 Jumlah data (n) 4 3 Standar devsiasi (S) 1.194.081.544,80 1.109.602.193,90
Maka,
34 , 0 T /3) .193,90
(1.109.602 /4) .544,80 (1.194.081 800,00) 2.948.410. .732,00 (3.245.781
T hitung 2 2 hitung = + − =
Berdasarkan  perhitungan  T  dapat  diketahui  bahwa  T hitung diperoleh  sebesar  0,34,  sedangkan  T tabel dengan taraf nyata 5% (= 0,05) dan derajat kebebasan 5 diperoleh sebesar 2,571. Derajat kebebasan diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
 
    5 df ) 1 3 /( ) /3 .193,90 (1.109.602 ) 1 4 /( ) /4 .544,80 (1.194.081 ) /3 193,90 1.109.602. ( ) /4 .544,80 (1.194.081 df 2 2 2 2 2 2 2 = − + − + =
Maka  dapat  disimpulkan  T hitung <  T tabel ,  hal  ini  menunjukan  bahwa  H 0 dapat  diterima  atau pemeliharaan green building memerlukan biaya lebih besar dari non green building.

## 4. Kesimpulan
Selisih  biaya  pemeliharaan green  building dan  non green  building adalah  sebesar  Rp  10.283,22 permeter persegi pertahun. Berdasarkan data diketahui biaya pemeliharaan green building lebih besar dari non green building , faktor penyebab perbedaan biaya pemeliharaan ini terdapat pada tambahan biaya pemeliharaan untuk fitur-fitur yang digunakan dalam green building dan pemeliharaan green area. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa biaya pemeliharaan yang terdapat pada kedua gedung masih memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan standar Peraturan Menteri Keuangan.

## Daftar Pustaka
Amal,  Bahar. 2015.  Analisis Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Pada Kantor Pemerintah Dan Kantor Swasta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Firsani, Trixy dan Utomo, Christiono. 2012 . Analisa Life Cycle Cost pada Green building
Diamond Building Malaysia. Jurnal Teknik ITS 1(1). ISSN: 2301-9271. Surabaya
Green building Council Indonesia. 2018. Online . Diakses melalui: http://www.gbcindonesia.org/greenship.
Lin,  Min  dkk.  (2018).  A  data-driven  analysis  of  building  energy  use  with  emphasis  on operation and maintenance: A case study from the UAE. Journal of Cleaner Production 192: 169-178. Abu Dhabi.
McLennan, J.R., 2004. The Philosophy of Sustainable Design . Ecotone Publishing Company LLC, Kansas City, Missouri.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Nomor 24/ PRT/M/2008. (2008). Indonesia.
Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Standar  Biaya  Masukkan  Tahun  Anggaran  2013 Nomor 37/ PMK.02/2012. (2012). Indonesia.
Ping, Lee Zheng dan  Chen, Chu Hui. 2016. A Study to Compare the Cost of Operation and Maintenance  in Green  building Index  (GBI)  and  Non- Green  building Index  (Non- GBI) Rated Building in Malaysia. Matec Web of Conference 66(00028). Malaysia.
Sabri, Luknis, Hastono, Sutanto Priyo. 2014. Statistik Kesehatan. Jakarta.
Supriyatna,  Y.,  2011.  Estimasi  Biaya  Pemeliharaan  Bangunan  Gedung.  Majalah  Ilmiah UNIKOM.
Yuliatna, Fery. 2015. Analisis Perbandingan Konsumsi Energi Pada Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Bangunan Gedung dengan Konsep Green building dan Bangunan Gedung Konvensional. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Andini,  R.  and  Utomo,  C.,  2014.  Analisa  Pengaruh  Penerapan  Konsep Green  building Terhadap Keputusan Investasi pada National Hospital Surabaya. Jurnal Teknik ITS, 3(2), pp.C53-C56.
Mayasari,  I.  and  Utomo,  C.,  2015.  Konsep  Analisa  Pengaruh  Kriteria Green  building Terhadap Keputusan Investasi Pada Pengembang Properti di Surabaya. In Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII., Program Studi MMT-ITS, Surabaya (Vol. 24).
Putri, F.H.U., 2019. Pengaruh Aspek Building Environmental Management terhadap Biaya Konstruksl Green building .
Putro, R.W.S., 2019. Analisis life cycle cost pada green building dengan peringkat platinum di Indonesia (studi kasus: Alamanda Tower). SKRIPSI-2019.