## Politik Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia
Legal Politics of Corporate Crime in Indonesia

## Misbahul Huda
Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMJalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat Email : misbahhuda464@gmail.com

## Abstract
A  corporation  is  often  followed  by  violations  or  even  unlawful  acts,  including violations  of  criminal  law.  Corporate  crime  can  also  be  categorized  as  an organized transnational crime. At this time corporations as legal subjects can be subject  to  criminal  charges.  By  accommodating  the  position  of  corporations  as subjects of general criminal law, corporations can be considered as perpetrators of criminal acts like humans as legal subjects. Unlike before, where the position of  the  corporation  as  a  subject  of  criminal  law  is  only  accommodated  by  laws outside  the  Criminal  Code  which  regulates  certain  offenses.  The  regulation outside  of  the  Criminal  Code  makes  the  regulation  of  corporations  a  subject  of criminal  law  and  their  criminal  liability  differs  from  one  regulation  to  another. With  the  regulation  in  the  R-KUHP,  of  course,  it  will  also  make  uniform regulations regarding corporations as a  subject of criminal law, so that there is no  difference.  However,  the  regulation  of  corporations  as  a  subject  of  criminal law,  the  current  R-KUHP  concept  is  still  considered  to  have  shortcomings, because it uses the identification doctrine as the basis for criminal liability.

## Keywords: Corporate Crime, Criminal Code, Political Law

## Abstrack
Suatu  korporasi  sering  diikuti  oleh  pelanggaran-pelanggaran  atau  bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir.  Pada  masa  sekarang  ini  korporasi  sebagai  subyek  hukum  dapat dikenai  pidana.  Dengan  diakomodirnya  kedudukan  korporasi  sebagai  subyek hukum pidana umum, menjadikan korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana  seperti  manusia  sebagai  subyek  hukum.  Berbeda  dengan  sebelumnya, dimana kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana hanya diakomodir oleh undang-undang  di  luar  KUHP  yang  mengatur  mengenai  delik-delik  tertentu. Pengaturan  diluar  KUHP  tersebut  menjadikan  pengaturan  terhadap  korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya berbeda antara satu  peraturan  dengan  peraturan  lainnya.  Dengan  adanya  pengaturan  dalam  R- KUHP  tentunya  juga  akan  menjadikan  penyeragaman  pengaturan  mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga tidak ada perbedaan lagi. Meski demikian,  pengaturan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  konsep  R-KUHP saat  ini  dirasa  masih  memiliki  kekurangan,  dikarenakan  menggunakan  doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korporasi, KUHP, Politik Hukum
A. Latar Belakang Melalui pemberitaan media
massa dapat diketahui bahwa kejahatan korporasi  merupakan  kejahatan  yang serius, baik dilihat dari segi kriminologi maupun viktimologi.
Seriusnya
kejahatan  korporasi  dinyatakan  pula oleh  Clinard  dan  Yeager  :  “ The  public today regards white collar and corporate crime as serious offenses – in fact, as equal to, and even more serious than,  many  “ordinary  crime”,  such  as burglary and robbery. ” 1 Berbeda dengan  pernyataan  tersebut,  James  Q. Wilson  berpendapat  “ predatory  street crime  to  be  a  far  more  serious  matter than consumer fraud, anti-trust violation  etc  .....  because  predatory crime  makes  difficult  or  impossible  the maintenance  of  meaningful  human communities. ” 2 Pernyataan Wilson tersebut  ternyata  tidak  didukung  oleh data  yang  menunjukkan  perbedaan keseriusan  antara  kejahatan  korporasi dengan kejahatan konvensional.
Kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan  kerugian  dalam  bentuk materi,  tetapi  juga  dalam  bentuk  lain. Kasus  Minamata,  merupakan  contoh kasus  yang  tidak  perlu  terulang, dimanapun,  termasuk  di  Indonesia. Dalam  hal  ini  Clinard  dan  Yeager menulis  :  “ corporate  crime  have  other
serious  effects  in  that  they  negatively effects    the  moral  climate  of  American Society .” 3 Bagaimana dengan di
Indonesia? Soetan K. Malikoel Adil 4 menguraikan pengertian korporasi secara etimologis. Korporasi ( corporate ,  Belanda),  ( corporation , Inggris),  ( corporation ,  Jerman)  berasal dari  kata corporatio dalam  Bahasa Latin.  Seperti  halnya  dengan  kata-kata lain  yang  berakhir  dengan tio ,  maka corporatio sebagai kata benda ( substantivum ),  berasal  dari  kata  kerja corporare ,  yang  banyak  dipakai  orang pada  jaman  abad  pertengahan  atau sesudah  itu. Corporare sendiri  berasal dari  kata corpus (Indonesia  =  badan), yang  berarti  memberikan  badan  atau membadankan. Dengan demikian maka
1 Marshall  B.  Clinard  dan  Peter  C.  Yeager,
Corporate Crime , New York : Free Press, 1983, hal 16
2 Steven Box, Deviance, Reality and Society , London :  Holt,  Rinehart  and  Winston,  1971,  hal  57 3
Marshall  B.  Clinard  dan  Peter  C.  Yeager, Op.  Cit. , hal 17
4 Dwidja Priyatno, Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Di Indonesia , Bandung : Utomo, 2004, hal 12
akhirnya corporation itu berasal hasil  dari  pekerjaan  membadankan, dengan  kata  lain  badan  yang  dijadikan orang,  badan  yang  diperoleh  dengan perbuatan  manusia  sebagai  lawan terhadap  badan  manusia,  yang  terjadi menuru alam.
Berdasarkan  uraian  di  atas, Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  : “Korporasi  adalah  suatu  badan  hasil
ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya  itu  terdiri corpus ,  yaitu struktur  fisiknya  dan  ke  dalamnya hukum  memasukkan  unsur  animus yang  membuat  badan  itu  mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu  merupakan  ciptaan  hukum  maka kecuali  penciptanya,  kematiannya  pun ditentukan oleh hukum.” 5
Subekti dan Tjitrosidibio menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan : “Kata korporasi sebutan  yang  lazim  digunakan  di kalangan  pakar  hukum  pidana  untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain,  khususnya  bidang  hukum  perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai
rechtspersoon , atau  yang dalam bahasa
Inggris  disebut legal  entities atau
corporation .” 6
Pengertian korporasi sebagai badan  hukum  juga  dapat  ditemukan dalam Black‟s  Law  Dictionary yang menyatakan bahwa : “ An entity (usually a  business)  having  authority  unser  law to  act  as  a  single  person  distinct  from the shareholders who own it and having rights  to  issue  stock  and  exist infidenitely,a  group  or  succession  of persons established in accordance with legal  rules  into  a  legal  or  juristic person  that  has  legal  personality distinct  from  the  natural  persons  who make  it  up,  exists  infidenitely  apart from    them,  and  has  legal  powers  that is constitution gives it .”
Pendapat tersebut diperkuat oleh Ronald  A.  Anderson,  Iven  Fox  dan David  P.  Twoemey  dalam  bukunya yang  berjudul Business  Law ,  dikatakan bahwa the  corporation  as  a  legal person .  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  :
“ A  corporation  is  an  artificial  legal being,  created  by  government  grant ang endowed with certain powers. That is  the  corporation  exists  in  the  eyes  of the  law  as  a  person,  separate  and distinct  from  the  people  who  own  the corporation .”
5 Ibid .
6 Ibid
Selanjutnya  dikatakan  bahwa “ the corporation can sue and be sued in its  own  name  with  respecht  to corporate  rights  and  liabilities,  but  the shareholders  cannot  sue  or  be  used  as to those rights and liabilities .”
Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager  dalam  bukunya  yang  berjudul “ Corporate Crime ” menulis “ a corporate  crime  is  any  act  committed by corporations that is punished by the state,  regardless  of  whether  it  is punished under administrative, civil, or criminal  law .” 7 Pengertian  tersebut  di atas  akan  lebih  lengkap  dipahami  bila dikaitkan  dengan  keterangan  berikut  : “ Corporate crime is white collar crime; but it is of a particular type. Corporate crime  actually  is  organizational  crime occuring  in  the  context  of  complex relationship  and  expectations  among boards    of  directors,  executives,  and managers, on the one hand, and among parent corporations, corporate divisions,  and  subsidiaries,  on  the other. ” 8
Dari  pengertian  tersebut  dapat dpahami  bahwa  kejahatan  korporasi merupakan  bentuk  khusus  dari white collar crime , dimana kejahatan tersebut
dilakukan
secara
terorganisir.
Meskipun  demikian  perlu  dibedakan antara corporate crime dan
occupational crime . Mengenai perbedaan tersebut, Clinard dan Yeager menuliskan sebagai berikut : “ Corporate crime, on the other hand, is „enacted by collectivities or aggregates of  discrete  individual;  it  is  hardly comparable  to  the  action  of  a  lone individual‟. Corporate an occupational crime  can  be  confused.  If  a  corporate official  violates  the  law  in  acting  for the  corporation  it  is  corporate  crime, but  if  he  gains  personal  benefit  in  the commission of a crime against corporation,  as  in  the  case  of embelezzlement of corporate funds, it is occupational crime .” 9
7 Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, Op. Cit.
8 Ibid ., hal 17
Di samping pengertian
kejahatan  korporasi  seperti  tersebut  di atas,  perlu  pula  dibedakan  pengertian crime  for  corporation,  crime  against corporation, dan criminal corporations . Crime  for  corporation merupakan kejahatan  korporasi. Crime  against corporation sering  disebut  sebagai employee  crime .  Sedangkan  yang disebut criminal  corporation adalah korporasi  yang  sengaja  dibentuk  dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. 10 Apabila dilihat
dari perkembangan  yang  berkaitan  dengan kejahatan  korporasi,  jenis  kejahatan  ini seringkali  digunakan  dalam  berbagai konteks  dan  penamaan.  Ada  yang menggunakan white  collar  crime , organizational  crime , organized  crime , business crime , cyndicate crime , dsb.
Setelah  memberikan  beberapa pengertian tentang kejahatan korporasi, perlu diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan  oleh  korporasi.  Beberapa kasus pencemaran lingkungan, kejahatan perbankan, merupakan beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam tulisan ini  tidak  akan  dipaparkan  secara mendetail dikarenakan kurangnya bahan  (data)  yang  berkaitan  dengan kasus tersebut.
Masih  berkaitan  dengan  kejahatan korporasi,  perlu  dikemukakan  di  sini bahwa  kejahatan  korporasi  tidak  hanya mempunyai  pengaruh  yang  bersifat local/regional  saja  tetapi  juga  secara internasional/global. Dalam hal ini J. E. Shaetapy  menulis  sebagai  berikut  : “dari  perspektif  terbatas  dari  apa  yang dikemukakan  di  atas,  boleh  dikatakan bahwa para kriminolog belum menaruh perhatian  yang  terlalu  serius  untuk kejahatan  korporasi  dalam  konteks globalisasi,  dan  terhadap  hal  itu  boleh dikatakan  secara  mutatis  mutandis sama  juga  terhadap  para  ahli  hukum internasional.  Jika  diperhatikan  secara implisit  apa  yang  dimaksudkan  oleh Sutherland dengan dampak serta akibat white collar crime dalam suatu dimensi yang  lebih  luas,  maka  terlepas  dari apakah  itu  kompetensi  hukum  pidana internasional,  permasalahan  obat  bius (narkotika), penyelundupan, perbudakan  dalam  bentuk  yang  baru, pelacuran terselubung, terorisme, pembunuhan massal ( genocide ), pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia baik dalam konteks mental dan spiritual dan  mungkin  dapat  pula  disebut kejahatan perang “lokal”.
9 Ibid ., hal 18
10 Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi , Makalah,  Disajikan dalam  Seminar  Nasional Kejahatan  Korporasi,  Tanggal  23-24  November 1989, Semarang
Di  samping  itu,  dalam  konteks kejahatan  korporasi  masih  ada  pula bidang-bidang  lain  yang  masih  perlu mendapatkan perhatian seperti pengrusakan lingkungan hidup
(ekologi), polusi dalam berbagai bentuk,  di  laut  dan  di  udara,  pencurian terhadap  barang-barang  kuno  (artefak), pengrusakan sumber-sumber alam secara  tidak  bertanggung  jawab  dan demikian  pula  terhadap  binatang- binatang  langka  (perburuan  terhadap jenis  ikan  paus  tertentu),  manipulasi keuangan  secara  internasional  (melalui dunia  perbankan),  perdagangan  senjata gelap,  pelanggaran  terhadap  perjanjian perdagangan,  penyalahgunaan  tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri  dan  antar  negara,  obat-obatan yang  berbahaya  yang  tidak  digunakan lagi  di  dunia  Barat  dilemparkan  ke dunia  ketiga,  demikian  juga  dengan industri-industri  yang  dari  segi  polusi tidak dapat digunakan lagi, dimasukkan secara  terselubung  ke  dunia  ketiga, pembuangan  limbah  industri,  dan barangkali  dilihat  dari  segi  badan hukum publik, mendirikan pusat tenaga nuklir  untuk  keperluan  energi  secara tidak  bertanggung  jawab  (misal  kasus Chernobyl ).  Pendeknya,  suatu  “ terra incognita ”  dan  ladang  luas  yang  masih perlu  dieksplorasi  dan  dieksploitasi dalam  perspektif  kejahatan  korporasi.
Dalam  kaitan  itulah,  maka  kriminologi dan viktimologi tentu harus mengandalkan diri pada berbagai disiplin  lainnya  dalam  mengungkapkan -dalam  konteks  uraian  ini-  apa  yang dinamakan kejahatan korporasi. 11
Lebih  lanjut  beliau  mengatakan permasalahan  korupsi  antar  negara yang  dilakukan  oleh  korporasi  raksasa (yang  bonafide)  dalam  usaha  menyuap atau melibatkan tokoh birokrat dan atau penguasa di negara yang bersangkutan, tidak  kaum  politisi,  tetapi  tokoh  atau pribadi yang disegani. 12
Setelah  memaparkan  kejahatan korporasi  yang  mempunyai  bentuk yang sangat luas -tidak hanya nasional/regional- tetapi sudah mencapai internasional atau global serta dapat  mempengaruhi  orang-orang  yang mempunyai kekuasaan dan berpengaruh. J. E.
Sahetapy mengingatkan  kita  bahwa  “kejahatan korporasi  ibarat  penyakit  kanker  yang jika  tidak  ditangani  secara  dini,  akan merusak  seluruh  kerangka  dan  struktur serta moralitas dari suatu masyarakat.” 13 11 Ibid ., hal 25 12 Ibid.
13 Ibid. , hal 26
Memberikan  suatu  pengertian atau  definisi  terhadap  korban  bukanlah suatu hal yang mudah, karena pengertian  korban  dapat  dilihat  dari berbagai  sudut  pandang.  Demikian pula,  pengertian  korban  tidak  hanya berkaitan dengan korban kejahatan saja, tetapi  juga  meliputi  korban  yang    lain. Sebagai suatu pegangan, akan dikemukakan  pengertian  korban  yang diberikan  oleh  Paul  Separovic,  sebagai berikut  : “ those persons who are threatened,  injured  or  destroyed  by  an act  or  omission  of  another  (man, structure,  organization  or  institution) and  consequently,  a  victim  would  be anyone  who  has  suffered  from  or  been threatened  by  a  punishable  act  (not only  criminal  act  but  also  other punishable acts as misdeanors, economic  offenses,  non-fulfilment  of work  duties)  or  from  an  accident,  etc. Suffering  may  be  caused  by  an  other man  (man-made  victim)  or  another structure,  where  people  are  also involved. ” 14
Dari  pengertian  tersebut,  jelas bahwa  korban  adalah  orang  yang mengalami  penderitaan  karena  suatu hal.  Yang  dimaksud  dengan  suatu  hal disini  dapat  meliputi  perbuatan  orang, institusi atau lembaga, dan struktur.
Selanjutnya Separovic menyatakan bahwa yang dapat menjadi
korban  tidak  hanya  manusia  saja  tetapi dapat  pula  meliputi  korporasi,  negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum, dan agama. 15
Dari  paparan  tersebut  dapat diketahui  bahwa  siapa  saja  dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan  kata  lain  semua  manusia potensial untuk menjadi korban. Sebaliknya  pula  semua  orang  dapat menimbulkan korban.
Sejak viktimologi diperkenalkan  sebagai  suatu  ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan  korban  beserta  segala aspeknya,  Wolfgang  melalui  sistem penelitiannya,  mengemukakan  bahwa korban  turut  serta  atau  berperan  dalam terjadinya suatu kejahatan.
Dalam kaitannya dengan
kejahatan korporasi, Clinard dan Yeager  menyatakan  :  “ except  in  such crimes  as  fraud,  the  victim  of  ordinary crime  knows  that  he  or  she  has  been victimized. Victims of corporate crimes, on  the  other  hand,  are  ofte  unaware that they have been taken .” 16
14 Zvonimir  Paul  Serapovic, Victimology,  Studies  of Victims , Zagreb, 1985, hal 23
15 Ibid. , hal 8 16 Marshall B. Clinard  dan Peter C. Yeager, Op.  Cit ., hal 7
Dari  pernyataan  tersebut  dapat diketahui  bahwa  korban  kejahatan korporasi tidak merasa/menyadari bahwa  dirinya  telah  menjadi  korban. Suatu pertanyaan akan muncul; mengapa  hal  itu  bisa  terjadi?  Mengapa ada  korban  yang  tidak  merasa  bahwa dirinya telah menjadi korban? Erat pula berkaitan  dengan  pertanyaan  tersebut adalah  :  kalau  keadaannya  demikian bagaimana  mungkin  korban  kejahatan korporasi dapat diketahui? Dari pernyataan  Clinard  dan  Yeager  bahwa kejahatan  korporasi  tidak  menyadari bahwa  dirinya  telah  menjadi  korban, dapat diketahui bahwa korban kejahatan korporasi akan sulit diketahui. Ini berarti pula terdapat suatu kesulitan  untuk  mengetahui  apakah telah  terdapat  suatu  kejahatan  yang dilakukan  oleh  korporasi  atau  tidak. Dalam kepustakaan kriminologi, sulitnya  mengetahui  kejahatan  tidak hanya  di  bidang  kejahatan  korporasi saja  tetapi  juga  meliputi  semua  jenis kejahatan. Hal ini disebabkan banyaknya kejahatan yang tidak diketahui  oleh  polisi,  yang  tidak dilaporkan  oleh  korban  kepada  polisi. Menurut Steven Box, terdapat beberapa faktor  yang  menyebabkan  korban  tidak mau  melaporkan  kejahatan  yang  telah dialaminya.  Korban  mengetahui  bahwa dirinya  telah  menjadi  korban,  tetapi
tidak  bersedia  melapor  karena  : Menganggap  polisi  tidak  efisien  atau tidak  akan  memperdulikan  laporannya; Menganggap peristiwa tersebut merupakan  urusan  pribadi  karena  akan menyelesaikan langsung di luar pengadilan  dengan  si  pelaku  ( extra yudisil );  Merasa  malu  dan  tidak bersedia  menjadi  saksi  di  Kepolisian dan  Pengadilan  (misalnya  kejahatan kesusilaan dan penipuan); Korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi  korban  dari  suatu  perbuatan pidana  (misalnya  dalam  penipuan  atau penggelapan  yang  dilakukan  secara halus);  Korban  yang  sifatnya  abstrak ( abstract  victim )  oleh  karena  itu  sulit menentukan  secara  khusus  dan  jelas (misalnya  konsumen  yang  tertipu); Menjadi  korban  kejahatan  karena dirinya  sendiri  terlibat  dalam  kejahatan (misalnya  korban  kejahatan  narkotika, abortus).  Secara  resmi  tidak  terjadi korban  karena  kewenangan  (diskresi) polisi  untuk  menentukan  peristiwa  apa dan  mana  yang  merupakan  kejahatan (hal  ini  menyangkut  kebijakan  dan penegakan  hukum). 17 Bila  dikaitkan dengan  korban  kejahatan  korporasi, dimana  korban  tidak  merasa  bahwa dirinya  telah  menjadi  korban,  maka dapat dikatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan “ abstract victim ”.
Kondisi  ketidaktahuan  korban ditambah  adanya  kesulitan  dalam mengidentifikasi dan mengungkap adanya kejahatan korporasi, merupakan situasi  yang  menguntungkan  bagi korporasi  dalam  melestarikan  perilaku negatifnya.  Dalam  media  massa  sering disajikan  berita  tentang  pencemaran lingkungan  (air,  udara,  dsb)  yang dilakukan  oleh  pabrik.  Penelitian  telah dilakukan  untuk  mengetahui  kadar pencemaran dan korban pun telah dapat diidentifikasi.  Tetapi  apa  yang  terjadi selanjutnya? Pencemaran tetap merupakan  pencemaran,  dan  pabrik serta  industri  tetap  berdiri  dengan megah.
Bagaimanapun aspek negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, yang jelas kejahatan korporasi memang sulit untuk dibuktikan. Untuk itu perlu dikemukakan  beberapa  kendala  yang dihadapi  dalam  mengungkap  kejahatan
tersebut. Pertama, yaitu kurang pengalaman  dan  pendidikan yang memadai  dari  kriminolog  bertalian dengan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh korporasi.
Di  samping  itu,  permasalahan yang  dihadapi  bercampur  aduk  dengan suatu kompleksitas ekonomi dan politik,  dimana  para  kriminolog  belum
berpengalaman  sebelumnya.  Kedua, adanya  kesulitan  untuk  memperoleh data,  bukan  saja  dari  korporasi  yang bersangkutan  tetapi  juga  dari  lembaga- lembaga yang terlibat dalam pengawasan  terhadap  permasalahan (kejahatan)  korporasi.  Sebagai  kendala yang terakhir adalah terbatasnya sumber  dana  untuk  suatu  penelitian dalam bidang ini.
Akhir-akhir  ini,  kendala  yang ketiga  sudah  dapat  diatasi  dengan adanya Law  Enforcement  Assistance Administration  of  The  Deprtement  of Justice . 18
17 Steven Box, Op. Cit.
18 J.  E.  Sahetapy, Kejahatan  Korporasi,  Makalah sebagai  Bahan  Penataran  Hukum  Pidana  dan Kriminologi , 8-23 November 1993, Semarang, hal 11

## B. Metode Penelitian
Penelitian  dengan  menggunakan teknik  :  data  dari  pengadilan  ( court records ),  observasi,  dan  wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang  terbuka  ( open-ended  interview ).
Sedangkan  untuk  mengungkap  adanya korban dilakukan dengan cara “ victimization surveys ”  dan  “ self reported  crime ”. 19 Cara  tersebut  harus digunakan  karena  umumnya  korban baru  dapat  diidentifikasi  bila  kejahatan yang  dilakukan  oleh  korporasi  dapat diungkap  terlebih  dahulu  atau  korban merasakan kerugian materiil.
A. Teori-Teori
Pertanggungjawaban  Korporasi Dalam Hukum Pidana
1. Doktrin Identifikasi Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi
secara  pidana,  di  negara  Anglo-Saxon seperti di Inggris dikenal konsep direct corporate criminal liability atau doktrin pertanggungjawaban  pidana  langsung. Menurut  doktrin  ini,  perusahaan  dapat melakukan sejumlah delik secara langsung  melalui  orang-orang  yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan  dan  dipandang  sebagai perusahaan itu sendiri.
Dalam keadaan demikian,
mereka  tidak  sebagai  pengganti  dan oleh  karena  itu  pertanggungjawaban
perusahaan
tidak
bersifat pertanggungjawaban  pribadi.  Doktrin ini  juga  dikenal  dengan  nama The Identification  Doctrine atau  doktrin identifikasi.
Secara  harfiah  tindak  pidana menurut common  law atau  menurut panel  statute tidak  dapat  diterapkan terhadap  suatu  perusahaan.  Misalnya, tindak  pidana  tersebut  memerlukan mens rea. Maka hakim telah mengembangkan  suatu  sarana  untuk mengaitkan  pikiran  dengan  badan hukum  ini,  membenarkan  pendapat bahwa  perusahaan  itu  secara  pidana bertanggung  jawab  dalam  perkara semacam  itu.  Mereka  telah  berbuat demikian berdasarkan doktrin identifikasi.
19 Dwidja Priyatno, Op. Cit. , hal 16-17
Karena perusahaan
itu merupakan  kesatuan  buatan,  maka  ia hanya dapat bertindak melalui agennya. Menurut  doktrin  identifikasi,  agen tertentu  dalam  sebuah  perusahaan dianggap  sebagai directing  mind atau alter ego . Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang  untuk  bertindak  atas  nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan  itu,  maka  mens  rea  para individu merupakan mens rea
perusahaan itu. 20
2. Doktrin  Pertanggung  jawaban Pengganti ( Vicarious Liability )
Dalam membahas masalah pertanggungjawaban  pidana  korporasi juga dikenal
sistem pertanggungjawaban  pidana  pengganti adalah  pertanggungjawaban  seseorang tanpa  kesalahan  pribadi,  bertanggung jawab  atas  tindakan  orang  lain  ( a vicarious  liability  is  one  where  in  one person,  thought  without  personal  fault, is  more  liable  for  the  conduct  of another ). 21
Vicarious liability menurut Barda
Nawawi
Arief,
diartikan
pertanggungjawaban  hukum  seseorang atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan oleh orang lain ( the legal responsibility of  one  person  for  the  wrongful  acts  of
another ). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”. Menurut doktrin vicarious liability , seseorang dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan dan kesalahan orang lain.
Pertanggungjawaban  demikianhampir semuanya ditujukan pada delik undang- undang ( statutory offenses ), dan dasarnya  adalah  maksud  pembuat undang-undang  (sebagaimana  dapat dibaca  ketentuan  di  dalamnya)  bahwa delik  ini  dapat  dilakukan  baik  secara vicarious liability maupun secara langsung.  Dengan  kata  lain,  tidak semua  delik  dapat  dilakuak  secara vicarious . Pengadilan
telah mengembangkan sejumlah prinsip
mengenai  hal  ini.  Salah  satunya  adalah employment principle . 22
20 Ibid. , hal 89 21 Ibid. , hal 100
22 Ibid. , hal 101
3. Doktrin Pertanggung jawaban yang Ketat Menurut Undang- Undang ( Strict Liability ) Dilihat dari
sejarah
perkembangannya,  prinsip  tanggung jawab  berdasarkan  kepada  adanya unsur  kesalahan  ( liability  on  fault  or negligence atau fault liability ) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori  tanggung  jawab  mutlak no  fault liability atau absolute/strict  liability yang  berlaku  pada  jaman  masyarakat primitif.
Pada  masa  itu  berlaku  suatu rumus  (formula)  : a  man  acts  at  his peril yang  berarti  bahwa  perbuatan apapun  yang  dilakukan  seseorang,  bila merugikan orang lain, akan menyebabkan  dia  dipersalahkan  telah melanggar  hukum.  Dengan  kata  lain, seseorang  bertanggung  jawab  untuk setiap  kerugian  bagi  orang  lain  sebagai akibat perbuatannya. 23
Menurut E. Saefullah
Wiradipradja,  tentang  masalah  prinsip tanggung  jawab  mutlak  menyatakan  : “prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ( no fault  liability  or  liability  without  fault ) di  dalam  kepustakaan  biasanya  dikenal dengan ungkapan absolute liability atau
strict liability . Dengan prinsip tanggung  jawab  mutlah  dimaksudkan tanggung  jawab  tanpa  keharusan  untuk
membuktikan  adanya  kesalahan.  Atau dengan kata lain, suatu prinsip tanggung  jawab  yang  memandang „kesalahan‟  sebagai  suatu  yang  tidak relevan  untuk  dipermasalahkan  apakah pada kenyataannya ada atau tidak”. 24 Barda Nawawi Arief
menyatakan  bahwa  sering  dipersoalkan apakah strict  liability itu  sama  dengan absolute liability . Mengenai hal ini ada dua  pendapat. 25 Pendapat  pertama menyatakan  bahwa strict  liability merupakan absolute  liability .  Alasan atau  dasar  pemikirannya  adalah  bahwa dalam  perkara strict  liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang  (actus  reus)  sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dapat  dipidana  tanpa  mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (mens  rea)  atau  tidak.  Jadi    seseorang yang  sudah  melakukan  tindak  pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak  dapat  dipidana.  Pendapat kedua menyatakan bahwa strict liability bukan absolute  liability ,  artinya  orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.
23 Ibid. , hal 105-106
24 Ibid. , hal 107-108
25 Ibid.
Jika  dibandingkan  antara strict
liability dan vicarious  liability nampak jelas  bahwa  persamaan  dan  perbedaan. Persamaan  yang  nampak  bahwa  baik strict  liability  crimes maupun strict liability tidak  mensyaratkan  adanya mens  rea  atau  unsur  kesalahan  pada orang yang dituntut pidana.
Perbedaannya terletak pada strict liability  crimes pertanggungjawaban pidana  bersifat  langsung  dikenakan kepada pelakunya, sedangkan vicarious liability pertanggungjawaban  pidana bersifat tidak langsung. 26

## B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana
Tindak  pidana  itu  berdiri  sendiri, itu  baru  bermakna  manakala  terdapat pertanggungjawaban  pidana,  ini  berarti setiap  orang  yang  melakukan  tindak pidana  tidak  dengan  sendirinya  harus dipidana.  Untuk  dapat  dipidana  harus ada pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan ( verwijtbaarheid ) yang obyektif terhadap  perbuatan  yang  dinyatakan sebagai  tindak  pidana  berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi  persyaratan  untuk  dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. 27
Pertanggung  jawaban  pidana  itu sendiri  adalah  diteruskannya  celaan
yang  obyektif  yang  ada  pada  tindak pidana secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. 28 Menurut Sudarto 29 , bahwa
“disamping  kemampuan  bertanggung jawab  kesalahan  ( schuld )  dan  melawan hukum ( wederrechtelijk ) sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah pembahayaan masyarakat oleh pembuat.  Dengan  demikian,  konsepsi pertanggungjawaban  pidana  dalam  arti dipidananya  si  pembuat  ada  beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan
berupa kesengajaan atau
kealpaan; 3. Adanya pembuat yang
mampu bertanggung  jawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Berdasarkan hal tersebut di atas,
Sudarto 30 juga  menyatakan  hal  yang sama.  Dikatakan  bahwa  “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu  telah  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  hukum  atau  bersifat malwan hukum”.
26 Romli Atmasasmita dalam Dwidja Priyatno, Op. Cit. , hal 114
27 Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000 dalam Dwidja Prayitno, Op. Cit. , hal 30
28 Ibid.
29 Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005 hal 43
30 Dwidja Priyatno, Op. Cit. , hal 31
Jadi meskipun perbuatan tersebut  memenuhi  rumusan  delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan  ( an  objective  breach  of  a penal  provision ),  namun  hal  tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan  pidana.  Untuk  pemidanaan masih  perlu  adanya  syarat,  bahwa orang  yang  melakukan  perbuatan  itu mempunyai  kesalahan  atau  bersalah ( subjective  guilt ).  Dengan  kata  lain, orang  tersebut  harus  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya,  perbuatannya  baru  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  orang tersebut.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief, perumusan  yang  eksplisit  seperti  diatas juga  belum  pernah  ada  dalam  konsep- konsep  (beliau  menggunakan  istilah konsep  untuk  Rancangan  KUHP) sebelumnya  (Konsep  1964,  1968,  dan 1971/1972).
Dalam  rancangan  KUHP  juga dimungkinkan  “dalam  hal  tertentu seseorang
dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak
pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  lain, jika  ditentukan  dalam  suatu  undang-
undang.”  Ketentuan  ini  merupakan pengecualian  dari  asas  “tiada  pidana tanpa kesalahan”. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan  dan  pendalaman  asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang  dipandang  patut  diperluas sampai  kepada  tindakan  bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan  untuknya  atau  dalam  batas- batas  perintahnya.  Oleh  karena  itu, meskipun
seseorang dalam kenyatannya  tidak  melakukan  tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia
dipandang  mempunyai  kesalahan  jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan  tindak  pidana.  Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya  harus  dibatasi  untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan  secara  tegas  oleh  undang- undang  agar  tidak  digunakan  secara sewenang-wenang. 31
31 Ibid. , hal 49
Mardjono Reksodiputro 32 , sehubungan dengan
diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan  dari  pengertian  siapa  yang merupakan pelaku tindak pidana (dader).  Permasalahan  yang  segera muncul  adalah  sehubungan  dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi  ini.  Asas  utama  dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus  adanya  kesalahan  ( schuld )  pada pelaku. Bagaimanakah harus dikonstruksikan  kesalahan  dari  suatu korporasi?  Ajaran  yang  banyak  dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya  yang  melawan  hukum (menurut hukum pidana) dengan
pertanggungjawabannya
menurut
hukum  pidana.  Perbuatan  melawan hukum  ini  dilakukan  oleh  suatu korporasi. Ini sekarang
telah
dimungkinkan. Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang
pertanggungjawabannya? Dapatkah dibayangkan  pada  korporasi  terdapat unsur  kesalahan  (baik  kesengajaan (dolus)  ataupun  kelalaian  (culpa)?
Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka  kesalahan  ini  dikaitkan  dengan
celaan ( verwijtbaarheid; blameworthiness ) dan karena itu berhubungan  dengan  mentalitas  atau psikologi  pelaku.  Bagaimana  hanya dengan  pelaku  yang  bukan  manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi?
Sedangkan  mengenai  perumusan pertanggung  jawaban  pidana  korporasi dalam  KUHP,  Muladi  mengatakan bahwa “Pemidanaan korporasi dilakukan  atas  dasar  tingkat  kesalahan subjektif.
Dalam  hal  ini strict ( absolute ) liability yang  meninggalkan  asas  mens rea  merupakan  refleksi  cenderung untuk  menjaga  keseimbangan  sosial dan kepentingan sosial”. 33

## C. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi
Pengaturan pertanggung jawaban korporasi  dalam  hukum  pidana  di Indonesia  diatur  dalam  RKUHP  tahun 2012 yang dikeluarkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan  ini  terdapat  dalam  Buku  I KUHP  (Ketentuan  Umum).  Dalam Pasal  47  sampai  dengan  Pasal  53 RKUHP  tersebut  secara  berturut-turut dirumuskan bahwa 34 :
32 Ibid. , hal 52
33 Edi Yunara, Op. Cit. , hal 43
34 Muladi dan Diah Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Bandung : PT. Alumni, 2015, hal
Korporasi  merupakan  subjek tindak  pidana,  apabila  tindak  pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam  struktur  organisasi  korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi,  berdasarkan  hubungan  kerja atau  berdasarkan  hubungan  lain  dalam lingkup  usaha  korporasi  tersebut,  baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;
1. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya; 2. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana  terhadap  suatu  perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama  korporasi,  jika  perbuatan tersebut  termasuk  dalam  lingkup usahanya,  sebagaimana  ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan  lain  yang  berlaku  bagi korporasi yang bersangkutan; 3. Pertangungjawaban pidana  pengurus  korporasi  dibatasi sepanjang  pengurus  mempunyai kedudukan fungsional dalam
struktur organisasi korporasi; 4. Dalam mempertimbangkan  suatu  tuntutan pidana, harus dipertimbangkan
apakah  bagian  hukum  lain  telah memberikan  perlindungan  yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi; 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim;
6. Alasan  pemaaf  atau
alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi,  dapat  diajukan  oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berlangsung  berhubungan  dengan perbuatan  yang  didakwakan  pada korporasi.
Dari pasal 47-53 RKUHP tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa korporasi  merupakan  subjek  tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana  korporasi.  Alasan  pemaaf  atau alasan  pembenar  yang  dapat  diajukan oleh  pembuat  yang  bertindak  untuk dan/atau  atas  nama  korporasi,  dapat diajukan  oleh  korporasi  sepanjang alasan  tersebut  langsung  berhubungan dengan  perbuatan  yang  didakwakan kepada korporasi.
Sedangkan  menurut  Pasal  1653 KUH Perdata Badan Hukum dibedakan menjadi:  (a)  Badan  hukum  yang didirikan  oleh  pemerintah;  provinsi; bank-bank  pemerintah;  (b)  Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan;  gereja;  (c)  Badan  hukum yang  didirikan  untuk  tujuan  tertentu; PT, koperasi, yayasan.
Syarat  materiilnya  adalah  harus ada  pemisahan  kekayaan,  mempunyai
tujuan tertentu, mempunyai
kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Syarat padanya adalah  keharusan  memenuhi  syarat yang ada hubungannya dengan permohonan  untuk  mendapatkan  status sebagai badan hukum.
Dalam  RKUHP  yang  termasuk korporasi  tidak  hanya  mencakup  badan hukum, tetapi juga meliputi firma, CV, dan  persekutuan  yaitu  badan  usaha yang  berdasarkan  hukum  perdata, bukan suatu badan hukum. 35
Selain aturan di dalam RKUHP, terbit pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata Cara  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana  oleh  Korporasi.  Dalam  Perma ini, hakim menyatakan korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana, bilamana:  (1) korporasi dapat
memperoleh  keuntungan  atau  manfaat dari  tindak  pidana  tersebut  atau  tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
(2) korporasi membiarkan terjadinya  tindak  pidana;  (3)  korporasi tidak melakukan langkah-langkah  yang diperlukan untuk melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku  guna  menghindari  terjadinya tindak pidana.
Dalam  Perma  tersebut,  subjek hukumnya adalah korporasi dan pengurus  korporasi.  Pada  Perma  ini disebutkan  pula  beberapa  tingkatan hukumannya  yaitu  :  (1)  denda  kepada korporasi;  (2)  bila  korporasi  tidak membayar  denda,  maka  asetnya  dapat disita  dan  dirampas;  (3)  denda  kepada pengurus  korporasi;  (4)  bila  pengurus korporasi  tidak  membayar  denda  maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional.  Dalam  Perma  Nomor  13 Tahun 2016 tersebut juga diatur seluruh proses  eksekusi  dijalankan  sesuai KUHAP.  Adapun  untuk  perampasan barang  bukti,  sesuai  KUHAP,  maka perampasan  barang  bukti  dikelola Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara (Rupbasan).
35 Ibid. , hal 75-76

## D. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan
mengenai  delik  korporasi  tersebut  di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :  Kejahatan  korporasi  atau  delik korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenakan sanksi, baik  secara  pidana,  perdata,  maupun administrasi,  yang  berupa  tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum  kekuasaan  ekonomi  ( illegal abuses  of  power ).  Dengan  diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana,  maka  pidana  yang  dapat dijatuhkan  pada  korporasi  harus  sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan.
Mengingat
KUHP
menganut  sistem  dua  jalur  ( double track  system )  dalam  pemidanaan, dalam  arti  di  samping  pidana  dapat pula  dikenakan  berbagai  tindakan kepada  pelaku,  maka  sistem  ini  dapat
pula
diterapkan dalam
pertanggungjawaban  korporasi  sebagai pelaku tindak pidana

## E. Daftar Pustaka
Dwidja Priyatno, Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Di  Indonesia ,  2004, Bandung : Utomo Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Berikut  Studi  Kasus ,
2005,  Bandung  :  Citra  Aditya Bakti J.  E.  Sahetapy, Kejahatan  Korporasi, Makalah sebagai Bahan Penataran  Hukum  Pidana  dan Kriminologi , 8-23 November
1993, Semarang
Marshall  B.  Clinard  dan  Peter  C.
Yeager, Corporate  Crime ,  1983, New York : Free Press Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana  Di  Dalam  Kejahatan Yang  Dilakukan  Oleh  Korporasi , Makalah, Disajikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Tanggal 23-24 November 1989, Semarang Muladi dan Diah Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ,  2015,  Bandung  :  PT. Alumni
Steven  Box, Deviance,  Reality  and Society ,  1971,  London  :  Holt,
Rinehart and Winston Zvonimir  Paul  Serapovic, Victimology, Studies of Victims , 1985, Zagreb

## Peraturan Perundang-undangan
Undang -Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidaana