## REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh:
Lusia Sulastri 1 , Kurniawan Tri Wibowo 2
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Harsono RM No.67, RT.7/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta
Email : lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id 1 , one_agp@yahoo.com 2 Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 september 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
Gratification  has  not  yet  been  regulated  by  laws  and  regulations  as  a  criminal act.  This  happened  in  the  Samin  Tan  case,  where  the  judges  of  the  Jakarta Corruption Court released Samin Tan from granting a gratuity of IDR 5 billion to Eni  Maulani  Saragih  as  a  member  of  Commission  VII  DPR  for  the  2014-2019 period.  The  current  formulation  of  policies  regarding  gratification  in  Law Number  31  of  1999  concerning  Corruption  requires  restructuring,  especially  in the substance of the meaning of gratification, reporting on receipt of gratification to  the  KPK,  criminal  sanctions,  and  qualifications  of  the  giver  and  recipient  of gratification.  so  that  the  optimization  of  the  application  and  enforcement  of appropriate laws is achieved, namely certainty and justice. Reconstruction of the gratification provider for corruption must be based on a low level of gratification and bribery according to its definition. Bribery has the definition of a relationship due  to  the  consequences  of  actions  that  result  in  or  influence  a  person  in  his position  as  a  state  administrator  to  the  interests  of  the  bribe  giver.  While gratification  should  only  be  a  gift,  without  having  to  be  associated  with  any reciprocal actions. With a clear distinction between bribery and pure gratification that  does  not  lead  to  bribery,  the  weight  of  the  punishment  is  determined. Likewise,  the  gratuity  giver,  if  it  is  said  to  be  a  bribe,  must  explain  how  much punishment was given to him. For example, the giver of gratuities as referred to in Article 12 B of Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is the same as receiving gratuities. Thus the effect can be felt in a balanced way because it destroys requests and requests for prohibited acts.
Keywords: Gratification, Corruption, Law

## Abstrak
Gratifikasi  hingga  saat  ini  belum  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan sebagai  suatu  tindak  pidana.  Hal  ini  terjadi  pada  kasus  Samin  Tan,  dimana majelis  hakim  pengadilan  Tipikor  Jakarta  melepaskan  Samin  Tan  dari  dakwaan pemberian  gratifikasi  sejumlah  Rp5  miliar  kepada  Eni  Maulani  Saragih  selaku
anggota  Komisi  VII  DPR  periode  2014-2019.  Kebijakan  formulasi  mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini ada di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999  jo  UndangUndang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi memerlukan  penyusunan  ulang  (rekonstruksi)  terutama  dalam  substansi pengertian  gratifikasi,  pelaporan  penerimaan  gratifikasi  kepada  KPK,  sanksi pidana,  dan  kualifikasi  pemberi  dan  penerima  gratifikasi,  sehingga  optimalisasi penerapan  dan  penegakan  hukum  sesuai  dicapai,  yaitu  kepastian  dan  keadilan. Rekonstruksi pemberi gratifikasi  subyek tindak pidana korupsi harus didasarkan pada tinggi rendah gratifikasi dan suap sesuai dari inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi  seseorang  dalam  jabatannya  sebagai  penyelenggara  negara terhadap  kepentingan  pemberi  suap.  Sedangkan  gratifikasi  seharusnya  hanya sebuah  pemberian  hadiah  saja,  tanpa  harus  mengaitkan  adanya  timbal  balik perbuatan.  Dengan  adanya  pembedaan  jelas  antara  perbuatan  suap  dengan gratifikasi  murni  yang  tidak  mengarah  pada  suap,  maka  ditentukan  bobot pemidanaan terhadap hal tersebut.  Begitu pula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan  sebagai  suap,harus  jelas  berapa  hukuman  yang  diberikan  kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana  Pasal 12 B  Undang-Undang No. 31 Tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  sama  seperti  penerima gratifikasi.  Dengan  demikian  efek  aturan  dapat  dirasakan  seimbang  karena memusnahkan supplay and demand dari perbuatan yang dilarang. Kata Kunci : Gratifikasi, Pidana Korupsi, Hukum

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  meluas  dalam  masyarakat.
Perkembangannya  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Meningkatnya  tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan  perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  pada  umumnya.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan  pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. 2
Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula  dalam  upaya  pemberantasannya  tidak  lagi  dapat  dilakukan  secara  biasa, tetapi  dituntut  dengan  cara  yang  luar  biasa.  Selanjutnya  terbukti  bahwa  ada keterkaitan  antara  korupsi  dan  bentuk  kejahatan  lain,  khususnya  kejahatan
2 Soejono  Karni,  17  April    2010,  Perkembangan  Korupsi  Dan  Pemberantasan  Korupsi Di Indonesia, http ://soejonokarni.wordpress.com/2010/04/17/perkembangan-korupsi-dan- pemberantasan-korupsi-di-indonesia/, diakses pada tanggal 08 September 2021.
terorganisasi,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  sangat merugikan negara.
Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  membahayakan  pembangunan  sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena  lembat  laun  perbuatan  ini  seakan  menjadi  sebuah  budaya.Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. 3
Kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin corrruptio atau corruptus ,  dari bahasa  latin  itulah  turun  kebanyak  bahasa,  Inggris  yaitu corruption,  corrupt ;
Prancis  yaitu  corruption  dan  Belanda  yaitu corruptie .  Arti  harfiah  dari  kata  itu ialah  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidak  jujuran,  dapat  disuap,  tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  yang  menghina  atau memfitnah. 4 Korupsi  dalam  kamus  bahasa  Indonesia  karangan  Daryanto  S.S berarti  “perbuatan  menerima  suap,  memanfaatkan  jabatan  untuk  mengeruk keuntungan secara tidak sah.” 5 Dalam kamus Hukum korupsi berarti “suatu tindak pidana  yang  memperkaya  diri  sendiri  dengan  secara  langsung  atau  tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.” 6
Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya kepentingan  atau  motif  kekuasaan  dan  kekayaan.  Literatur  sejarah  masyarakat Indonesia,  terutama  pada  zaman  kerajaan-kerajaan  kuno,  seperti  kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dan lain sebagainya, mengajarkan kepada  kita  bahwa  konflik  kekuasan  yang  disertai  dengan  motif  untuk memperkaya  diri,  telah  menjadi  faktor  utama  kehancuran  kerajaan-kerajaan tersebut. 7
Upeti  menjadi  kata  kunci  dari  budaya  korup  serta  diaturnya  suatu  tindak pidana gratifikasi. Kebiasaan lama sejak penjajahan Belanda dan semasa wilayah
3 Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,  hal. 1
4 Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 5
5 Daryanto S.S, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo Surabaya, hal. 375
6 J.C.T Simorangkir, dan  Rudy J. Erwin, 2005, Kamus Hukum, Sinar Grafika, hal. 85
7 Herdiansyah  Hamzah.  Membongkar  Jejak  Sejarah  Budaya  Korupsi  Di Indonesia, http://digilib.unila.ac.id/1255/11/BAB%20II%20.pdf. herdiansyah-hamzah.-membongkar-jejak- sejarah-budaya-korupsi-di-indonesia, diakses pada tanggal 09 September 2021.
Nusantara  terbelah  dalam  beberapa  kerajaan,  pemberian  upeti  kepada  sang  raja dalam bentuk in-natura merupakan suatu pertanda loyalitas rakyat kepada raja. Di kalangan  Tionghoa,  dikenal  dengan  sebutan,  “ angpau ”;  dalam  bahasa  Sunda, dikenal dengan istilah “ seba ”. Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan modern,  kebiasaan  tersebut  berlanjut  sejak  era  Soekarno,  Soeharto.  Sampai  saat ini upeti hanya diubah dengan sebutan, “ imbalan ” atau “balas budi”. Namun sejak era  Reformasi,  upeti,  seba,  angpau  tersebut  termasuk  ke  dalam  pengertian gratifikasi. 8
Praktik  gratifikasi  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  atau  pejabat negara  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  dalam  suatu  bangsa.  Hal  ini disebabkan  oleh  berkembangnya  pola  pikir  masyarakat  yang  membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan  terima  kasih  karena  telah  berbuat  sesuatu  maupun  tidak  berbuat  sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. 9
Gratifikasi  terjadi  karena  adanya  penerima  gratifikasi  dan  pemberi gratifikasi. Namun demikian pemberi gratifikasi hingga saat ini belum diatur oleh peraturan  perundang-undangan  sebagai  suatu  tindak  pidana.  Hal  ini  terjadi  pada kasus  Samin  Tan,  dimana  majelis  hakim  pengadilan  Tipikor  Jakarta  melepaskan Samin  Tan  dari  dakwaan  pemberian  gratifikasi  sejumlah  Rp5  miliar  kepada  Eni Maulani  Saragih  selaku  anggota  Komisi  VII  DPR  periode  2014-2019. 10 Dalam pertimbangannya,  majelis  hakim  yang  terdiri  dari  Panji  Surono,  Teguh  Santoso dan  Sukartono  menyatakan  bahwa  perbuatan  pemberi  gratifikasi  belum  diatur dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 11
Peneliti  Transparency  International  Indonesia  (TII)  Alvin  Nicola  menilai keputusan hakim sangat janggal. Semestinya Samin Tan masih bisa dijerat pidana
8 Romli Atmasasmita, Gratifikasi, Koran Sindo Sabtu, 29 September 2018
9 Agustina  Wati  Gubali,  Analisis  Pengaturan  Gratifikasi  Menurut  Undang-Undang  Di  Indonesia, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal. 53
10 Mevi Linawati, Samin Tan Divonis Bebas, Jaksa KPK Ajukan Kasasi, https://www.liputan6.com/news/read/4645082/samin-tan-divonis-bebas-jaksa-kpk-ajukan-kasasi, diakses pada tanggal 09 September 2021.
11 Ibid.
dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 UU Tipikor. Terdapat sejumlah  yurisprudensi  kasus-kasus  perkara  suap  lain,  pemberi  suap  tetap  bisa dipidana.  Apabila  menggunakan  Pasal  5  ayat  (1),  Samin  Tan  bisa  dihukum penjara  paling  singkat  satu  tahun  dan  paling  lama  lima  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp50 juta atau paling banyak Rp250 juta. 12
Praktik gratifikasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus korupsi jenis penyuapan. Hal ini disebabkan oleh berkembanya masyarakat  yang semakin kompleks baik dalam proses berkomunikasi, juga dalam cara pemenuhan kebutuhan  maupun  keinginan  individu-individunya. 13 Sedangkan  perbuatan pemberi  gratifikasi  belum  diatur  dalam  Undang-undang  No  31  tahun  1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  padahal  gratifikasi  menjadi  salah  satu  penyebab  meningkatnya jumlah kasus korupsi.
Kebijakan  formulasi  mengenai  gratifikasi  yang  telah  ada  saat  ini  ada  di dalam  UndangUndang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  UndangUndang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  memerlukan  penyusunan  ulang ( rekonstruksi )  terutama  dalam  substansi  pengertian  gratifikasi,  pelaporan penerimaan  gratifikasi  kepada  KPK,  sanksi  pidana,  dan  kualifikasi  pemberi  dan penerima  gratifikasi,  sehingga  optimalisasi  penerapan  dan  penegakan  hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Konstruksi Hukum Gratifikasi
Korupsi  sudah  ada  diatur  dalam  KUHP,  namun  karena  korupsi  juga mengalami  perkembangan,  baik  dari  segi  bentuk  maupun  metodenya,  maka dibuatlah  peraturan  yang  secara  khusus  untuk  menanganinya.  Hal-hal  yang dikategorikan  sebagai  perbuatan  korupsi  pada  umumnya  meliputi  penggelapan uang, menerima atau meminta upeti, menerima hadiah atau  janji, ikut serta urusan pemborongan,  dan  sebagainya.  Tindak  pidana  korupsi  suap  berasal  dari  tindak
12 Alfian  Putra  Abadi,  Vonis  Bebas  Samin  Tan:  Janggal  &  Gratifikasi  Bisa  Makin Menjamur", https://tirto.id/gi6L, diakses pada tanggal 09 September 2021.
13 Agustina Wati Gubali, Op cit., hal. 59
pidana  suap (omkoping) yang  ada  didalam  KUHP.  KUHP  sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap. Kelompok pertama  disebut suap aktif (actieve omkoping), subyek  hukumnya  adalah  pemberi  suap.  Dimuat  dan  menjadi  bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. 14

## Pasal 209 KUHP
1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamalamanya  duapuluh  tahun  dan/atau  denda  setingi-tingginya tiga puluh juta rupiah.
1e.    Barang  siapa  memberi  hadiah  atau  perjanjian  kepada  seorang pegawai  negeri,  dengan  maksud  hendak  membujuk  dia,  supaya dalam  pekerjaannya  ia  berbuat  atau  mengalpakan  sesuatu  apa, yang bertentangan dengan kewajibannya. 2e.    Barang  siapa  memberi  hadiah  kepada  seorang  pegawai  negeri oleh  sebab  atau  berhubungan  dengan  pegawai  negeri  itu  sudah membuat  atau  mengalpakan  sesuatu  apa  dalam  menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya. '' 2. Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim  menjatuhkan  pidana  dalam  sesuatu  perkara  pidana,  yang bersalah  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. 15
Kelompok  kedua  yang  disebut  dengan  suap  pasif  ( passieve  omkoping), subyek  hukumnya  adalah  pegawai  negeri  yang  menerima  suap.  Dimuat  dan menjadi  bagian  dari  kejahatan  jabatan  (Bab  XVIII  Buku  II),  yakni  Pasal  418, Pasal 419, dan Pasal 420. Jadi tindak pidana suap didalam KUHP semuanya ada 5 (lima  pasal). 16 Kejahatan  jabatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  yang berupa menerima hadiah atau janji (suap).
Perumusannya terdapat dalam Pasal 418 KUHP.

## Pasal 418 KUHP
Pegawai  negeri  yang  menerima  hadiah  atau  perjanjian,  sedang  ia  tahu atau  patut  dapat  menyangka,  bahwa  apa  yang  dihadiahkan  atau dijanjikan  itu  berhubungan  dengan  jabatan  itu,  dihukum  dengan
14 Adami Chazawi,  2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil, Bayu Media,  Malang, hal.  169.
15 Ibid., hal. 20
16 Adami Chazawi, loc.cit.
hukuman  penjara  selamalamanya  enam  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp.4.500,-
Unsur-unsurnya sebagai berikut: 17
a. Yang  menerima  hadiah  atau  janji  adalah  pegawai  negeri  atau pejabat.
b. Yang  diketahui  atau  patut  diduga  itu  diberikan  karena kekuasaannya  atau  kewenangannya  yang  berhubungan  dengan jabatannya.
c. Menurut  orang  yang  memberi  ada  hubungannya  dengan jabatannya. 18 Kejahatan  jabatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai negeri  berupa  menerima  atau  janji.  Hal  ini  dirumuskan  dalam Pasal 419 KUHP.

## Pasal 419 KUHP
Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri:
1e.    yang  menerima  pemberian  atau  perjanjian,  sedang  diketahuinya bahwa  pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya  untuk  membujuknya  supaya  dalam  jabatannya melakukan  atau  mengalpakan  sesuatu  apa  yang  berlawanan dengan kewajibannya; 2e.   yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa  yang  telah  dilakukan  atau  dialpakan  dalam  jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. Unsur-unsurnya adalah: 19 1.a.  Yang  menerima  hadiah/janji  adalah  pegawai  negeri  atau pejabat.
b.   Itu diberikan untuk menggerakkan dia untuk melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya.
2.a. Yang menerima hadiah/janji adalah pegawai negeri.
b.  Bahwa  itu  diberikan  sebagai  akibat  atau  karena  ia  telah melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
Penyuapan  yang  diatur  dalam  Pasal  418  KUHP  tersebut  ada  hubungannya dengan  kekuasaan  atau  wewenang  yang  dimiliki  oleh  pegawai  negeri.
17 R. Wiyono, 1986, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 22
18 Victor M Situmorang, 2003, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 5- 6.
19 Ibid., hal. 23
Penyuapan  yan g  diatur  dalam  Pasal  419  KU HP  yaitu  pen yuapan mengenai  hal  untuk  menggerakkan  sipegawai  negeri  tersebut  supaya melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu,  atau  sebagai  akibat  oleh  karena pegawai  negeri  tersebut  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan bagi orang yang menyuap juga dikenakan pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 209 jo  Pasal 1 c Undang-Undang No 3 Tahun 1971. 20
Kejahatan  jabatan  yang  dilakukan  oleh  Hakim,  Penasehat  Hukum,  yang berupa menerima hadiah atau janji. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 420 KUHP.

## Pasal 420 KUHP
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum: 1e.  hakim  yang  menerima  pemberian  atau  perjanjian,  sedang diketahuinya,  bahwa  pemberian  atau  perjanjian  itu  diberikan kepadanya  untuk  mempengaruhi  keputusan  suatu  perkara  yang diserahkan kepada pertimbangannya; 2e. barangsiapa yang menurut peraturan undang-undang ditunjuk sebagai pembicara  atau  penasehat  untuk  menghadiri  sidang  pengadilan yang  menerima  atau  perjanjian,  sedang  ia  tahu  bahwa  hadiah atau  perjanjian  itu  diberikan  kepadanya  untuk  mempengaruhi pertimbangan  atau  pendapatnya  tentang  perkara  yang harus diputuskan oleh  pengadilan itu. 2. Jika  pemberian  atau  perjanjian  itu  diterima  dengan  keinsyafan, bahwa  pemberian  atau  perjanjian  itu  diberikan  kepadanya supaya  mendapatkan  suatu  penghukuman  dalam  perkara pidana  maka  sitersalah  dihukum  penjara  selama-lamanya duabelas tahun. Adapun unsurnya terdiri dari: 1.a.   Hakim Hakim  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
b. Menerima hadiah atau janji Yang dimaksud dengan hadiah atau janji adalah telah dirumuskan dalam  yurisprudensi,  bahwa  hadiah  itu  segala  sesuatu yang  mempunyai  nilai.  Noyon  berpendapat  “hadiah  adalah segala  sesuatu  yang  dapat  dipindah  tangankan  dan  juga mempunyai  nilai,  yang  absolut  tidak  bernilai  tidak  dapat dikatakan pemberian atau janji”.
b. Padahal diketahui bahwa itu diberikan, dan
c. Untuk mempengaruhi putusan perkara
2. a.      Penasehat  hukum Penasihat  hukum  adalah  seorang  yang  memenuhi  syarat  yang ditentukan  oleh  atau  berdasarkan    undang-undang  untuk memberi bantuan hukum. b. Menerima hadiah atau janji c. Padahal diketahui bahwa itu diberikan, dan
d. Untuk mempengaruhi nasihat terhadap perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. 21
Tindak  pidana  korupsi  baru  dapat  terjadi  apabila  dua  belah  pihak,  yaitu pihak  orang  luar  yang  menyuap  atau  menjanjikan  sesuatu  dengan mempengaruhinya  demi  untuk  mendapatkan  keuntungan  disatu  segi  dan  disegi lain  adalah  pegawai  pegawai  negeri  atau  pejabat  yang  mempunyai  jabatan  atau kedudukan yang juga ingin atau terangsang untuk hidup mewah, dan tindakan dari perbuatan kedua belah pihak tersebut menimbulkan:
a. Ada pihak-pihak yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau badan. b. Menimbulkan  kerugian  keuangan  atau  perekonomian  Negara atau  keuangan  suatu  badan  yang  menerima  bantuan  Dari Negara  atau  badan  hukum  lain  yang  menggunakan modal/kelonggaran dari Negara atau masyarakat. 22
Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas di dalam Undang-Undang No.  31  tahun  1999  sebagai  tindak  pidana  formil,  walaupun  hasil  tindak  pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai proses hukum. Sudah  diterangkan  bahwa  pengertian  suap  gratifiksi  Pasal  12  B  Undang-Undang No.  31  tahun  1999  sangat  luas.  Dengan  luasnya  pengertian  suap  menerima gratifikasi  tersebut,  maka  korupsi  suap-suap  pasif  dapat  pula  masuk  dalam  isi pengertian  suap  menerima  gratifikasi.  Untuk  menentukan  apakah  korupsi  suap- suap pasif masing-masing  yang dirumuskan dalam pasal-pasal: 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11, 12 huruf a, b, dan c masuk pula unsur-unsur suap gratifikasi, ukuran yang digunakan adalah:
21 Victor M Situmorang, Op. cit, hal. 60-61.
1. Dari  ketentuan  Pasal  1  2B  ayat  1  tentang  pengertian  gratifikasi yang  merumuskan,  ialah  gratifikasi  (pemberian)  pada  pegawai negeri  dianggap  suap  (suap  pasif)  adalah  “apabila berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang  berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”. 2. Dari  ketentuan  Pasal  12B  tentang  pengertian  dan  macam- macamnya  yang  menyatakan  bahwa:  yang  dimaksud dengan  gratifikasi  dalam  ayat  ini  adalah  pemberian dalam  arti  luas,  yang  meliputi  pemberian  uang,  barang, rabat  ( discount), komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket perjalanan, fasilitas lainnya. 23
Pegawai  negeri  menerima  suap  menurut  Pasal  5  ayat  (2)  ialah  bila  pegawai negeri  menerima  sesuatu  pemberian  atau  sesuatu  janji  dari  orang  yang  menyuap menurut  ayat  1  huruf  a  atau  b.  Menurut  suap  pada  pegawai  negeri  huruf  a pemberian  itu  mengandung  maksud  supaya  pegawai  negeri  yang  menerima pemberian  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan  dengan  kewajibannya.  Dengan  demikian,  pemberian  pada  pegawai negeri  tersebut  dipastikan  ada  kaitannya  atau  hubungannya  dengan  jabatan  yang dimilikinya  sebagai  pegawai  negeri,  dan  dipastikan  pula  penerimaan  itu bertentangan  dengan  kewajiban  jabatannya.  Maka  tidak  ada  keraguan  lagi,  bahwa perbuatan  yang  seperti itu  sudah memenuhi unsur dari  penerimaan  gratifikasi Pasal  12B  ayat  1  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999.  Karena  itu,  dapat didakwakan  pula  Pasal  12  B  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999kepada pegawai negeri yang menerima pemberian seperti yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999. 24

## Pasal  11
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji  padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan  dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
23 Adami Chazawi, Op cit., hal. 277.
24 Ibid, hal.  279-280.
Dalam  Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  31  tahun  1999bentuk  korupsi menerima  suap,  yang  satu  dilakukan  oleh  hakim  dan  yang  lain  dilakukan  oleh advokat.  Karena  advokat  tidak  termasuk  pada  pengertian  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara, maka jelas tidak mungkin dapat didakwakan dan dipidana menerima  gratifikasi  dalam  hal  menerima  suap  dari  penyuap  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  No.  31  tahun  1999.  Berbeda  dengan  hakim,  karena  hakim menurut  hukum  pidana  korupsi,  adalah  seorang  pegawai  negeri  yang  sekaligus sebagai  penyelenggara  negara  (Pasal  1  angka  (1)  jo  Pasal  2  UU  No.  28  Tahun 1999).  Maka  hakim  dapat  melakukan  korupsi  menerima  gratifikasi  Pasal  12B dalam hal menerima sesuatu dari penyuap Pasal 6 ayat (1) huruf a.
Pegawai  negeri  yang  menerima  suap  menurut    Pasal  11  ini  dipersalahkan atau dipidana apabila penerimaan itu diketahui atau diduganya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan  sedikitpun,  bahwa  pegawai  negeri  yang  menerima  sesuatu  menurut Pasal  11  adalah  sekaligus  telah  melanggar  Pasal  12B  ayat  (1)  Undang-Undang No. 31 tahun 1999. “Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang  berhubungan  dengan  jabatannya”  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  No.  31 tahun  1999,  telah  masuk  pula  dalam  unsur  Pasal  12B  ayat  (1)  Undang-Undang No.  31  tahun  1999  berupa  “berhubungan  dengan  jabatabnnya  dan  berlawanan dengan  kewajiban  dan  tugasa  jabatannya”,  tidak  akan  menghalangi  pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 didakwa  dan  dipidana  berdasarkan  Pasal  12B  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  31 tahun 1999.
Pasal  12 Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk  menggerakkan  agar melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima hadiah,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah
tersebut  diberikan  sebagai  akibat  atau  disebabkan  karena  telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk mempengaruhi  putusan  perkara  yang  diserahkan  kepadanya untuk diadili; d. Seseorang  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  ditentukan  menjadi  advokatuntuk  menghadiri  sidang pengadilan,  menerima  hadiah  atau  janji, padahal  diketahui  atau patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  untuk mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang  akan  diberikan, berhubung  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada  pengadilan untuk diadili; e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu bagi dirinya sendiri; f. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu menjalankan  tugas,  meminta,  menerima,  atau  memotong pembayaran  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara yang  lain  atau  kepada  kas  umum,  seolah-olah  pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara  yang  lain  atau  kas  umum  tersebut mempunyai  utang  kepadanya,  padahal  diketahui  bahwa  hal tersebut bukan merupakan utang; g. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu menjalankan  tugas,  meminta  atau  menerima  pekerjaan,  atau penyerahan  barang,  seolah-olah  merupakan  utang  kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu menjalankan  tugas,  telah  menggunakan  tanah  negara  yang  di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  telah  merugikan  orang  yang  berhak, padahal  diketahuinya  bahwa  perbuatan  tersebut  bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau i. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  sengaja  turut  serta  dalam pemborongan,  pengadaan,  atau  persewaan,  yang  pada  saat dilakukan  perbuatan,  untuk  seluruh  atau  sebagian  ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Penyelenggara  Negara  berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 1999, Bab II Pasal 2, meliputi :
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur 5. Hakim 6. Pejabat Negara Lainnya : a. Duta Besar
b. Wakil Gubernur
c. Bupati / Walikota dan Wakilnya
7. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis : a. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD b. Pimpinan Bank Indonesia. c. Pimpinan Perguruan Tinggi. d. Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer. e. Jaksa f. Penyidik.
g. Panitera Pengadilan.
h. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.
Pegawai  Negeri  berdasarkan  Undang-Undang  N0.  31  Tahun  1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :
a. Pegawai pada : MA, MK
b. Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND
c. Pegawai pada Kejagung
d. Pegawai pada Bank Indonesia
e. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
f. Pegawai pada Perguruan Tinggi g. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU,
Keppres maupun PP h. Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
i. Pegawai pada BUMN dan BUMD
j. Pegawai pada Badan Peradilan
k. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI l.
Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.
Tindak  pidana  korupsi  menerima  gratifikasi  sebagaimana  dimuat  dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:
1. Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya dengan ketentuan: a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih  pembuktiannya  bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. Yang  nilainya  kurang  dari  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah),  pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  suap dibuktikan oleh penuntut umum: 2. Pidana  bagi  Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Gratifikasi kepada pegawai negeri  telah dijelaskan dalam penjelasan  Pasal 12B  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  yang  menyatakan  “yang  dimaksud dengan  gratifikasi  dalam  ayat  ini  adalah  pemberian  dalam  arti  luas  yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma, dan  fasilitas  lainnya.  Gratifikasi  tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  maupun di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  elektronik  atau tanpa sarana elektronik. 25
Penyuapan  akan  mempengaruhi  keputusan  pejabat  dan  atau  akan  membuat komitmen  -  komitmen  langsung  yang  disepakati  atau  diinginkan  oleh  pengusaha kepada  pejabat  tertentu  yang  memiliki  kewenangan  dalam  membuat  kebijakan tertentu.  Sementara  gratifikasi  tidak.  Dalam  bahasa  yang  populer,  dapat  dikatakan sebagai ” menanam jasa busuk”. Sehingga pemberian - pemberian yang dilakukan oleh  pengusaha  kepada  pejabat  termasuk  kepada  keluarganya  tidak  diikuti  dengan komitmen- komitmen khusus dan tertentu. Penjelasan umum Undang-Undang No. 20  Tahun  2001  menyebutkan  bahwa  maksud  diadakannya  penyisipan  Pasal  12  B
25 Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya,  Bandung, hal. 57.
dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  adalah  untuk  menghilangkan  rasa kekurangadilan  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  hal  nilai  yang  dikorup relatif kecil. 26
Pasal  12  B  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  berbunyi:  “Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Ditilik secara hukum,  sebenarnya  tidak  ada  masalah  dengan  gratifikasi.  Tindakan  ini  hanyalah sekadar  suatu  perbuatan  seseorang  memberikan  hadiah  atau  hibah  kepada  orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.
Pemberian  kepada  pejabat  pemerintah  atau  penyelenggara  negara  selalu disertai  dengan  pengharapan  untuk  memperoleh  kemudahan  mencapai kesepakatan  dengan  pemerintah  umumnya  dalam  bidang  pengadaan  barang  dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada  saat  tender,  misalnya,  peserta  tender  yang  pernah  memberikan gratifikasi  tentu  memiliki  poin  lebih  atau  bahkan  tertinggi  dibanding  peserta tender yang lain. 27
Praktik  korupsi  pada  masa  sekarang  mengalami  perkembangan  dengan munculnya  praktik-praktik  baru  yang  berusaha  memanfaatkan  celah  atau kelemahan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Pemberian  hadiah seringkali  di  anggap  hanyalah  sebagai  suatu  ucapan  terima  kasih  atau  ucapan selamat  kepada  seorang  pejabat.  Pemberian  hadiah  sebagai  suatu  perbuatan  atau tindakan  seseorang  yang  memberikan  sesuatu  (uang  atau  benda)  kepada  orang  lain tentu  saja  hal  tersebut  diperbolehkan.  Namun  jika  pemberian  tersebut  dengan
26 Tim  Redaksi  Fokus  Media,  2008,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Fokus media, Bandung,  hal. 121.
27 Widya Ayu, Memperluas Makna Gratifikasi,
http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi,    diakses  pada  tanggal 20 September 2011
IBLAM Law Review Vol. 01 No. 03 2021,Hal 55-82 ( Rekontruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi )
harapan  untuk  dapat  mempengaruhi  keputusan  atau  kebijakan  dari  pejabat  yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat  atau  pemeriksa  yang  akan  mempengaruhi  integritas,  independensi  dan objektivitasnya,  adalah  sebagai  suatu  tindakan  yang  tidak  dibenarkan  dan  hal  ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.
Definisi  sederhana,  gratifikasi  adalah  pemberian  hadiah.  Dalam  hukum pidana  korupsi,  gratifikasi  termasuk  tindak  pidana  korupsi.  Menurut  Undang- Undang Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ada 30 jenis tindakan korupsi yang dapat dikategorikan dalam 7 kelompok : 28
1. Kerugian keuntungan negara
2. Suap-menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin)
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.
Contoh  -  contoh  pemberian  yang  dapat  dikategorikan  sebagai gratifikasi: 29
1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian  tiket  perjalanan  kepada  pejabat  atau  keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian  potongan  harga  khusus  bagi  pejabat  untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
5. Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pejabat dari rekanan.
6. Pemberian  biaya  atau  ongkos  naik  haji  dari  rekanan  kepada pejabat.
7. Pemberian  hadiah  ulang  tahun  atau  pada  acara-acara  pribadi lainnya dari rekanan.
8. Pemberian  hadiah  atau  souvenir  kepada  pejabat  pada  saat kunjungan kerja.
9. Pemberian  hadiah  atau  parsel  kepada  pejabat  pada  saat  hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
28 R. Wiyono, Op. cit, hal. 6.
29 Ibid., hal. 7
IBLAM Law Review Vol. 01 No. 03 2021,Hal 55-82 ( Rekontruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi )
Seluruh  pemberian  tersebut  diatas,  dapat  dikategorikan  sebagai  gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima,  dan/atau  semata-mata  karena  keterkaitan  dengan  jabatan  atau kedudukan pejabat tersebut.

## 2. Strategi Penanganan Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Suap
Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah  berakar  kuat  pada  budaya  Indonesia.  Kosa  kata  suap  dalam  bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti, upeti berasal dari kata utpatti dalam bahasa Sansekerta  yang  kurang  lebih  berarti  bukti  kesetiaan.  Menurut  sejarah,  upeti adalah  suatu  bentuk  persembahan  dari  adipati  atau  raja-raja  kecil  kepada  raja penakluk,  dalam  budaya  birokrasi  di  Indonesia  ketika  kebanyakan  pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia. 30
Heather  Sutherland  menggambarkan  betapa  sistem  upeti  yang  telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola patron-client di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan  dianggap  sebagai  standar  yang  wajar  diantara  para  birokrat  modern atau  pamong-praja  di  Indonesia. 31 Kebiasaan  tersebut  sudah  mengakar  dalam budaya birokrasi, maka budaya upeti atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian,  sangat  sulit  diberantas.  Banyak  orang  mengatakan  bahwa  karena sistem  upeti  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  biasa,  maka  hal  ini  lama  kelamaan mengarah  kepada  suap  sehingga  menyebabkan  korupsi  membudaya  diantara bangsa Indonesia. Budaya upeti saat ini memang telah banyak disalahartikan dan
30 Wahyudi Kumorotomo, 2008, Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik, Buana Mitra, Jakarta, hal. 2
31 Ibid, hal. 3.
sangat  berpengaruh  terhadap  merebaknya  penyakit  birokrasi  di  Indonesia.
Masyarakat kerap kali gagal dalam membedakan antara pemberian dan suap. 32
Pasal 12 B tentang Gratifikasi dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta rumusan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memiliki unsur yang sama yaitu: 33 Pasal 12 B Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (2) Pembuatnya adalah Pegawai  Negeri  atau Penyelenggara Negara Pembuatnya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara Pembuatnya  hakim dan advokad Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas) Perbuatannya Menerima pemberian atau Janji Perbuatannya menerima pemberian atau janji Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya Pemberian tersebut dengan  maksud  agar Pegawai  negeri  atau penyelenggara negara tersebut  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu dalam jabatannya, Pemberian  atau  janji tersebut dimaksudkan agar hakim  atau  advokad melakukan sesuatu Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya bertentangan dengan kewajibannya; atau Bertentangan dengan kewajibannya. Berdasarkan  ketiga  pasal  tersebut  yaitu  Pasal  12  B,  Pasal  5  ayat  (2)  dan
Pasal 6 ayat (2) memiliki kesamaan unsur yaitu:
1. Pada  Pasal  5  ayat  (2)  dan  Pasal  12  B  Pembuatnya  adalah
Pegawai  Negeri  dan  Penyelenggara  Negara,  sementara  dalam
Pasal 6 ayat (2) Pembuatnya adalah hakim dan advokad.
2. Perbuatannya  dari  ketiga  pasal  ini  adalah  sama  yaitu  menerima hadiah atau janji
3. Tujuannya  perbuatannya  adaah  agar  Pegawai  Negeri  atau penyelenggara Negara, hakim atau advokad tersebut melakukan sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  berlawanan  atau bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya.
32 Ibid., hal. 5
33 Hafrida,  Analisis  Yuridis  Terhadap  Gratifikasi  Dan  Suap  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Media Nelti, hal. 14
Sejak  lahirnya  UU  No.  20  Tahun  2001,  penerapan  UU  No  20  Tahun  2001 ternyata masih belum sempurna. Salah satu ketidaksempurnaan itu adalah belum efektifnya penerapan pasal-pasal tentang gratifikasi. Hal itu bisa dilihat dari masih minimnya  jumlah  koruptor  yang  dijerat  dengan  dakwaan  gratifikasi.  Fakta lainnya, masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan dari pihak yang menerima gratifikasi.  Dalam  konteks  ini  selalu  saja  ada  beberapa  faktor  yang  dapat menjelaskan  pasal-pasal  gratifikasi  seakan  menjadi  kurang  bergigi. 34 Salah  satu faktor kemungkinan berkaitan dengan kelemahan regulasi itu sendiri. Pengaturan tentang  gratifikasi  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No  20  Tahun  2001  yang kemudian diperkuat dengan UU No 30 tahun 2002, masih memiliki kekurangan. Mulai  dari  rumusan  definisi,  rumusan  pemidanaan,  hingga  mekanisme pelaporan. 35
Topo  Santoso 36 menyatakan  bahwa,  Hal  lain  yang  menjadi  bisa  menjadi pertanyaan  adalah  kesan  ada  perbedaan  perlakuan  antara  pemberi  dan  penerima gratifikasi.  UU  No  20  Tahun  2001  dan  UU  No  30  Tahun  2002  hanya  mengatur tentang penerima gratifikasi, sedangkan pemberi tidak. Dengan rumusan ini, maka beban  pertanggungjawaban  pidana  berada  di  pihak  penerima  gratifikasi. Sementara,  pemberi  gratifikasi  turut  dimintakan  pertanggungjawabannya  jika gratifikasi itu dikategorikan sebagai suap. Dalam situasi ini, maka yang diterapkan adalah  pasal-pasal  terkait  tindak  pidana  suap  dalam  UU  No  31  Tahun  1999  dan UU No 20 Tahun 2001, dari sisi si pemberi suap yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a-b, dan Pasal 13.
Perbedaan  perlakuan  juga  tampak  jelas  dari  aspek  pemidanaan.  Penerima gratifikasi  di  ancam  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bandingkan dengan pemberi jika gratifikasi
34 Laporan  hasil  Focus  Group  Discussion  (FGD)  pada  tanggal  10  dan  17  November  2011,  di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, hal. 23.
35 Topo Santoso, Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, hal. 409
36 Ibid., hal. 412
itu  dikategorikan  sebagai  suap  dengan  menggunakan  Pasal  13  yakni  penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.150 juta. Perbedaan ini tentu cukup  besar,  mungkin  yang  utamanya  menjadi  tujuan  norma  ini  adalah  pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  agar  menghindari  gratifikasi,  tetapi  ancaman pidana ini kurang membuat pelaku potensial penyuapan takut untuk melanggar.
Pemberian  suap  dan  gratifikasi  pada  dasarnya  hanya  masalah  teknis. Keduanya  sama  sama  mengelluarkan  uang  atau  mengeluarkan  barang  yang ditujukan  untuk  mempengaruhi  penyelenggara  negara.  Dengan  demikian  jelas bahwa, Pegawai negeri yang menerima suap menurut  Pasal 11 ini dipersalahkan atau dipidana apabila penerimaan itu diketahui atau diduganya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan  sedikitpun,  bahwa  pegawai  negeri  yang  menerima  sesuatu  menurut Pasal  11  adalah  sekaligus  telah  melanggar  Pasal  12B  ayat  (1)  Undang-Undang No. 31 tahun 1999. “Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang  berhubungan  dengan  jabatannya”  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  No.  31 tahun  1999,  telah  masuk  pula  dalam  unsur  Pasal  12B  ayat  (1)  Undang-Undang No.  31  tahun  1999  berupa  “berhubungan  dengan  jabatabnnya  dan  berlawanan dengan  kewajiban  dan  tugasa  jabatannya”,  tidak  akan  menghalangi  pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 didakwa  dan  dipidana  berdasarkan  Pasal  12B  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  31 tahun 1999.
Gratifikasi  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur di dalam Pasal 12B. Dirumuskan di sana bahwa; “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”, oleh karena itu Penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan KPK perlu membingkai pemberi gratifikasi sebagai pemberi suap.
IBLAM Law Review Vol. 01 No. 03 2021,Hal 55-82 ( Rekontruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi )

## 3. Rekonstruksi Pasal Tindak Pidana Gratifikasi
Konteks hadiah sebagaimana Pasal 12  UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001  pada dasarnya sudah lebih jauh mengarah pada suap, ketimbang hanya sebagai hadiah/ gratifikasi, sebagaimana konteks perbuatan berikut:
No Pasal Perbuatan Akibat Perbuatan Keterangan 1. Pasal  12 huruf a Menerima hadiah atau janji Hadiah  atau  janji tersebut diberikan untuk  menggerakkan agar  melakukan  atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 2. Pasal  12 huruf b Menerima hadiah Akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 3. Pasal  12 huruf c Hakim yang menerima hadiah atau janji Hadiah  atau  janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili 4. Pasal 12 huruf d Advokat menerima hadiah atau janji Hadiah  atau  janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat  yang  akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili 5. Pasal  12 huruf e Menyalahguna kan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, Menguntungkan  diri sendiri  atau  orang lain
atau  menerima pembayaran dengan potongan,  atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri 6. Pasal  12 huruf f Meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri,  seolah- olah  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain  atau  kas umum  tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut  bukan merupakan utang - Tidak ada akibat perbuatan, justru cenderung merugikan keangan negara 7. Pasal  12 huruf g Meminta  atau menerima pekerjaan,  atau penyerahan barang, seolah- olah merupakan utang  kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut  bukan merupakan utang - Tidak ada akibat perbuatan, justru cenderung merugikan keangan negara 8. Pasal  12  Menggunakan - Tidak ada
huruf h tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai dan merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangunda ngan akibat perbuatan, justru cenderung merugikan keangan negara 9. Pasal  12 huruf i Sengaja  turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang  pada  saat dilakukan perbuatan, untuk  seluruh atau  sebagian ditugaskan untuk mengurus  atau mengawasinya - Tidak ada akibat perbuatan, justru cenderung merugikan keangan negara atau menguntungk an dirinya pribadi
Berdasarkan  tabel  konstruksi  tersebut  maka  jelas  bahwa,  gratifikasi  dalam konteks  atau  definisi  hadiah  sudah  bertransformasi  dari  hanya  sekedar  hadiah yang  diberikan  (pasif),  menjadi  suap  (pasif),  dan  bertransformasi  lagi  menjadi merugikan keangan negara. Dengan demikian konteks sifat gratifikasi sudah tidak menjadi  hadiah  lagi,  namun  meluas  sehingga  sifat  gratifikasi  justru  tidak  terlihat sebagai pemberian hadiah.
Penulis melihat seharusnya pembuat undang-undang mengatur tinggi rendah gratifikasi  dan  suap  sesuai  dari  inti  definisinya.  Suap  memiliki  definisi  adanya hubungan  sebab  akibat  dari  perbuatan  yang  mengakibatkan  atau  mempengaruhi
IBLAM Law Review Vol. 01 No. 03 2021,Hal 55-82 ( Rekontruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi )
seseorang  dalam  jabatannya  sebagai  penyelenggara  negara  terhadap  kepentingan pemberi  suap.  Sedangkan  gratifikasi  seharusnya  hanya  sebuah  pemberian  hadiah saja,  tanpa  harus  mengaitkan  adanya  timbal  balik  perbuatan.  Misalnya  ketika seorang  Polisi  yang  melakukan  tilang,  lalu  pengendara  bermotor  memberikan sejumlah uang agar tidak ditilang, maka inilah sifat utama suap. Sedangkan ketika seorang  Bupati  yang  memang  tugasnya  mengeluarkan  izin,  ketika  sudah  sesuai peraturan  perundang-undangan  tanpa  melawan  hukum,  mengeluarkan  izin  untuk pemohon,  dan  ternyata  sebagai  terimakasih  ia  mendapatkan  hadiah  maka  inilah sebenarnya sifat gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap.
Apalagi  berdasarkan  Pasal  12  B  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  berbunyi:  “Setiap  gratifikasi  kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap  pemberian  suap,  apabila berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya.” Dengan demikian yang dimaksud benar-benar gratifikasi disini adalah pemberian  yang  tidak  berhubungan  dengan  dengan  jabatannya  dan  yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, oleh karena itu baru secara rasional tidak  dilakukan  penuntutan  jika  penerima  melaporkan  gratifikasi  yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan  adanya  bembedaan  yang  jelas  antara  perbuatan  suap  dengan gratifikasi  murni  yang  tidak  mengarah  pada  suap,  maka  dapat  ditentukan  bobot pemidanaan  terhadap  hal  tersebut.  Misalnya  Suap  diberikan  pembobotan  pidana minimal  4  tahun,  sedangkan  karena  sifat  jahat  tersebut  dan  tidaknya  hubungan sebab  akibat  yang  langsung  antara  penyelenggaraan  negara  dengan  pemberian hadiah, maka pidana yang diberikan cukup maksimal 4 tahun.
Begitupula  pada  pemberi  gratifikasi,  apabila  dikatakan  sebagai  suap,  maka harus  jelas  berapa  hukuman  yang  diberikan  kepadanya.  Misalnya  Pemberi Gratifikasi  sebagaimana  Pasal  12  B  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  sama  seperti  penerima  gratifikasi. Dengan  demikian  efek  aturan  tersebut  dapat  dirasakan  seimbang  karena
memusnahkan supplay and demand dari perbuatan yang dilarang. Hal inilah yang ditujukan dari suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, tidak parsial hanya menghukum  si  penerima  saja  serta  bias  antara  suap  dan  gratifikasi  yang  tidak mengarah pada suap.
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  selain  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  hukum.  Hakekat  hukum  bertumpu  pada  ide  keadilan  dan  kekuatan moral.  Ide  keadilan  tidak  pernah  lepas  dari  kaitannya  dengan  hukum,  sebab membicarakan  hukum,  secara  jelas  atau  samar-samar  senantiasa  merupakan pembicaraan  tentang  keadilan  pula. 37 Kahar  Masyhur  menyatakan  apa  yang disebut  adil  sebagai  berikut: 38 1).  adil ialah  meletakkan  sesuatu  pada  tempatnya;
2).  adil  ialah  menerima  hak  tanpa  lebih  dan  memberikan  hak  orang  lain  tanpa kurang;  3).  adil  ialah  memberikan  hak  setiap  yang  berhak  secara  lengkap  tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang  jahat  atau  yang  melanggar  hukum,  sesuai  dengan  kesalahan  dan pelanggarannya.
Pemberi  dan  penerima  pastilah  memiliki  maksud  dan  tujuan.  Ketika seseorang  memberi  tentulah  memiliki  tujuan  baik  yang  bersifat  transaksional langsung,  maupun  tidak  langsung.  Dengan  demikian  ada  keseoimbangan frekuensi antara pemberi dan penerima, kecuali apabila dalam konteks pemberian tersebut  ditujukan  untuk  umum  sepertihalnya  hidah  maupun  wakaf,  pemberi  dan penerima  tentunya  tidak  bersifat  melawan  hukum  karena  tidak  ditujukan  pada kewenangan yang diemban oleh penyelenggara negara.
Pemberi  dan  penerima  pada  konteks  gratifikasi  pada  dasarnya  memiliki tujuan  buruk  terhadap  penyelenggaraan  negara,  karena  apabila  tidak  maka  jelas, pemberian  tersebut  untuk  menghilangkan  sifat  melawan  hukumnya  harus  di laporkan  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  khususnya  mengenai   Laporan Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN).  Seorang  penerima  yang menerima  gratifikasi  harus  membuka  darimana  penerimaan  tersebut  berasal, sehingga  penerima  dan  pemberi  jelas  posisinya,  dan  hilangnya  sifat  melawan
37 Satjipto Rahardjo, 2001, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal. 45.
38 Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlaq, Kalam Mulia, Jakarta, hal. 71.
hukum  ada  karena  perbuatan  tersebut  dilaporkan.  Sedangkan  ketika  perbuatan tersebut  secara  diam  diam  dilakukan,  maka  sifat  melawan  hukum  pada  tidan pidana korupsi secara logis mengikuti pada pemberi dan penerima.
Penegakan  hukum  tindak  pidana  gratifikasi  terhadap  penerima  gratifikasi sangat merugikan kepentingan hukum terduga gratifikasi, hal ini karena bisa saja, seorang  penyelenggara  negara  dijebak  dengan  pemberian  tertentu,  sedangkan pemberinya  masih  bebas  berkeliaran.  Dengan  demikian  dengan  tidak  adanya ancaman  pidana  bagi  pemberi  gratifikasi,  maka  potensi  rekayasa  hukum  dan manipulasi hukum akan besar terjadi.

## C. Penutup
Rekonstruksi  pemberi  gratifikasi  sebagai  subyek  tindak  pidana  korupsi harus  didasarkan  pada tinggi  rendah  gratifikasi  dan  suap  sesuai  dari  inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang  mengakibatkan  atau  mempengaruhi  seseorang  dalam  jabatannya  sebagai penyelenggara  negara  terhadap  kepentingan  pemberi  suap.  Sedangkan  gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal  balik  perbuatan.  Dengan  adanya  bembedaan  yang  jelas  antara  perbuatan suap  dengan  gratifikasi  murni  yang  tidak  mengarah  pada  suap,  maka  dapat ditentukan bobot pemidanaan terhadap hal tersebut.
Begitupula  pada  pemberi  gratifikasi,  apabila  dikatakan  sebagai  suap,  maka harus  jelas  berapa  hukuman  yang  diberikan  kepadanya.  Misalnya  Pemberi Gratifikasi  sebagaimana  Pasal  12  B  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  sama  seperti  penerima  gratifikasi. Dengan  demikian  efek  aturan  tersebut  dapat  dirasakan  seimbang  karena memusnahkan supplay and demand dari perbuatan yang dilarang. Hal inilah yang ditujukan dari suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, tidak parsial hanya menghukum  si  penerima  saja  serta  bias  antara  suap  dan  gratifikasi  yang  tidak mengarah pada suap.
Pemberi  dan  penerima  pada  konteks  gratifikasi  pada  dasarnya  memiliki tujuan  buruk  terhadap  penyelenggaraan  negara,  karena  apabila  tidak  maka  jelas, pemberian  tersebut  untuk  menghilangkan  sifat  melawan  hukumnya  harus  di laporkan  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  khususnya  mengenai   Laporan Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN).  Seorang  penerima  yang menerima  gratifikasi  harus  membuka  darimana  penerimaan  tersebut  berasal, sehingga  penerima  dan  pemberi  jelas  posisinya,  dan  hilangnya  sifat  melawan hukum  ada  karena  perbuatan  tersebut  dilaporkan.  Sedangkan  ketika  perbuatan tersebut  secara  diam  diam  dilakukan,  maka  sifat  melawan  hukum  pada  tidan pidana korupsi secara logis mengikuti pada pemberi dan penerima.
Sebaiknya  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  khusus  mengenai  kriminalisasi  pemberi gratifikasi.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  Alfian Putra. Vonis Bebas Samin Tan: Janggal & Gratifikasi Bisa Makin Menjamur ". https://tirto.id/gi6L . diakses pada tanggal 09 September 2021.
Atmasasmita, Romli. Gratifikasi . Koran Sindo Sabtu. 29 September 2018 Ayu, Widya. Memperluas Makna Gratifikas i. http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi .
diakses pada tanggal 20 September 2011
Chazawi,  Adami.    2005. Hukum  Pidana  Materiil  dan  Formil .  Bayu  Media. Malang.
Daryanto S.S. 1997. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap . Apollo Surabaya. Gubali, Agustina Wati. Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia . Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013. Hafrida. Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Media Nelti. Hamzah,  Andi.  2005. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional dan Internasional. PT. RajaGrafindo Persada. Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi . Sinar Grafika. Jakarta.
Hamzah, Herdiansyah. Membongkar Jejak Sejarah Budaya Korupsi Di Indonesia. http://digilib.unila.ac.id/1255/11/BAB%20II%20.pdf.  herdiansyah-hamzah.- membongkar-jejak-sejarah-budaya-korupsi-di-indonesia. diakses pada tanggal 09 September 2021.
Karni,  Soejono.  17  April    2010. Perkembangan  Korupsi  Dan  Pemberantasan Korupsi Di Indonesia . http ://soejonokarni.wordpress.com/2010/04/17/perkembangan-korupsi-dan- pemberantasan-korupsi-di-indonesia/.  diakses  pada  tanggal  08  September 2021.
Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Budaya Upeti. Suap dan Birokrasi Publik . Buana Mitra. Jakarta.
Laporan hasil Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 10 dan 17 November 2011. di Universitas Indonesia. Depok. Jawa Barat.
Linawati,  Mevi. Samin  Tan  Divonis  Bebas.  Jaksa  KPK  Ajukan  Kasasi . https://www.liputan6.com/news/read/4645082/samin-tan-divonis-bebas- jaksa-kpk-ajukan-kasasi . diakses pada tanggal 09 September 2021.
Masyhur, Kahar. 1985. Membina Moral dan Akhlaq. Kalam Mulia. Jakarta. Prinst,  Darwan.  2002. Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Citra  Aditya. Bandung.
Rahardjo, Satjipto. 2001 . Ilmu Hukum. Alumni. Bandung. Santoso,  Topo. Menguak  Relevansi  Ketentuan  Gratifikasi  Di  Indonesia .  Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013.
Simorangkir,  J.C.T  dan    Rudy  J.  Erwin.  2005. Kamus  Hukum .  Sinar  Grafika. Jakarta.
Situmorang, Victor M. 2003. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil . Rineka Cipta. Jakarta.
Tim  Redaksi  Fokus  Media.  2008. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Fokus media. Bandung. Wiyono, R. 1986. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia . Alumni. Bandung.