## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.301-311 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BEKASI
M. Yunus 1 , Sherly Mutia Ivanka 2
1,2 Universitas Islam ‘45 Bekasi Correspondet author : map.yunus@gmail.com Bekasi, 17113, Indonesia

## Abstract
This  research  explores  the  implementation  of  the  Pre-Employment  Card  Program  in  Bekasi Regency  based  on  Presidential  Regulation  No.  76  of  2020.  The  implementation  of  the  pre- employment  card  program  has  experienced  various  problems,  including  failing  to  register, failing  to  participate  because  the  quota  has  been  met,  failing  to  connect  to  an  account, problems in training such as certification that is difficult to issue, and finally funds that fail to be disbursed.  The  research  objectives  are  to  analyze  the  implementation  of  the  regulation, identify  inhibiting  factors,  and  evaluate  community  perceptions.  The  qualitative  research method  with  case  studies  involved  observation  and  in-depth  interviews.  The  results  of  this study  indicate  that  the  Implementation  of  the  Pre-Employment  Card  Program  in  Bekasi Regency  has  been  running  quite  well  but  there  are  still  obstacles  to  the  Population Identification  Number  when  registering  and  also  there  are  still  many  people  in  Bekasi Regency  who  are  unfamiliar with  technology  or  social  media.  The  public  perception  of  the pre-employment  card  program  is  a  program  that  gets  free  training,  certificates,  and incentives.  The  pre-employment  card  program  is  very  useful  and  helps  the  community because it is a program that is devoted to increasing community competence or skills. Due to the covid-19 pandemic, the government provided incentive funds to the community of 600 thousand per person after completing all training.
Keywords:  Implementation;  Job  competence;  Public  policy;  Presidential  decree;  Pre- Employment Card

## Abstrak
Penelitian  ini  mengeksplorasi  implementasi  Program  Kartu  Prakerja  di  Kabupaten  Bekasi berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  76  Tahun  2020.  Implementasi  program  kartu  prakerja yang  mengalami  berbagai  masalah  diantaranya  yaitu  gagal  pada  saat  mendaftar,  gagal ikut karena kuota telah terpenuhi, gagal menyambungkan ke rekening, masalah di pelatihan seperti  sertifikasi  susah  keluar,  dan  yang  terakhir  dana  yang  gagal  cair.  Tujuan  penelitian adalah  menganalisis  implementasi  peraturan,  mengidentifikasi  faktor  penghambat,  dan mengevaluasi  persepsi  masyarakat.  Metode  penelitian  kualitatif  dengan  studi  kasus melibatkan  observasi  dan  wawancara  mendalam.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Implementasi  Program  Kartu  Prakerja  di  Kabupaten  Bekasi  sudah  berjalan  dengan  cukup baik tetapi masih ada kendala pada Nomor Induk Kependudukan saat mendaftar dan juga masih banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang awam akan teknologi atau sosial media. Persepsi  masyarakat  mengenai  program  kartu  prakerja  yaitu  sebuah  program  yang mendapatkan  pelatihan  gratis,  bersetifikat,  dan  ada  insentifnya.  Program  kartu  prakerja sangat bermanfaat dan membantu masyarakat karena merupakan sebuah program yang dikhususkan  untuk  meningkatkan  kompetensi  atau skill masyarakat.  Dikarenakan  terjadi pandemi  covid-19  pemerintah  memberikan  dana  insentif  kepada  masyarakat  sebesar  600 ribu per- orang setelah menyelesaikan seluruh pelatihan.
Kata  Kunci:  Implementasi;  Kartu  Prakerja;  Kebijakan  Publik;  Kompetensi  Kerja;  Peraturan Presiden;
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BEKASI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.301-311                                M. Yunus, Sherly Mutia Ivanka DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa, yaitu sebuah virus  misterius  yang  merebak  di  Tiongkok  China  yang  kemudian  diketahui  sebagai  virus corona  atau  dalam  bahasa  ilmiah  kedokterannya  disebut virus  corona  disease 2019. Pandemi  COVID-19  merupakan  wabah  internasional  yang  saat  ini  tengah  melanda  hampir seluruh negara di dunia. COVID-19 menyebar secara luas dan cepat, melalui perantara dari satu manusia ke manusia lain. Status covid saat ini memang menjadi begitu darurat, sebagai bukti  adalah  dengan  melihat  fakta  di  lapangan.  Selain  itu  badan  kesehatan  dunia  WHO ( World  Health  Organization )  juga  telah  memberikan  pernyataan  serius  kepada  seluruh negara  untuk  mengingatkan  penduduk  di  dunia  agar  melakukan  kebijakan  yang  tepat dalam  mengantisipasi  penyebaran  COVID-19  dengan  cepat.  (Wildan  Rahmansyah,  Resi Ariyasa  Qadri,  RTS  Ressa  Anggia  Sakti,  Syaiful  Ikhsan  2020).  Di  masa  COVID-19,  salah  satu kebijakan  dan  program  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  meluncurkan program  Kartu  Prakerja  dengan  melibatkan  kemitraan  dari  berbagai  multi-  perusahaan  di Indonesia.  Program  Kartu  Prakerja  ini  menjadi  begitu  berarti  untuk  membantu  masyarakat kecil  dan  sangat  berguna  bagi  mereka  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  serta mempertahankan kesejahteraan pangan dalam jangka waktu tertentu.
Dampak  dari  COVID-19  dapat  dikatakan  sedikit  teratasi  melalui  program  Kartu Prakerja,  walaupun  demikian  tidak  semua  masyarakat  mampu  untuk  mendapatkan  akses program Kartu Prakerja dikarenakan banyak faktor dan syarat yang berlaku seperti ketatnya proses seleksi, keterbatasan informasi, kemauan, minat, dan lain sebagainya. Kartu Prakerja muncul  sebagai  satu  program  yang  memberikan  ruang  keterbukaan  serta  untuk mengembangkan  potensi  untuk  memicu  perkembangan  kreativitas  bagi  masyarakat  kecil melalui sistem pelatihan secara online . (T. Predianto, Khoirurrosyidin 2020).
Di  dalam  program  Kartu  Prakerja,  masyarakat  juga  disuguhkan  dengan  akses  yang  cukup luas  untuk  meningkatkan  kompetensi  diri  dalam  bidang  tertentu..  Selain  itu,  berbagai platform  digital  juga  menyertai  proses  dan  pelayanan  untuk  Prakerja  ini  seperti  Tokopedia, Bukalapak, Skill  Academy ,  Kemnaker,  Pintaria,  Pijar,  Sekolah.mu,  dan  MauBelajarApa. Pemerintah akhirnya mempercepat untuk memutuskan realisasi program Kartu Pra Kerja 2020 secara  nasional.  Pelaksanaan  dan  penyesuaian  fokus  dari  Program  Kartu  Pra  Kerja dipercepat  sebagai  salah  satu  langkah  bentuk  program  implementasi  Instruksi  Presiden (Inpres)  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Re-Focusing Kegiatan,  Anggaran,  serta  Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sudah menyebar di hampir seluruh dunia.
Akibat  dari  pandemi  COVID19,  pemerintah  akhirnya  menaikkan  anggaran  hingga Rp.  20  triliun  untuk target  sasaran  sebanyak  5,6  juta  peserta  yang  mengikuti  program  kartu prakerja. Adapun rincian pengeluarannya adalah 1 juta rupiah per orang yang dibayarkan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.301-311 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357
secara langsung kepada lembaga pelatihan, besar biaya insentif pelatihan sebesar 2,4 juta rupah  per  orang,  dan  biaya  insentif  survei  keberkerjaan  sebesar  150  ribu  rupiah  per  orang. Jika  di  awal  rencana  Kartu  Pra  Kerja  terbuka  untuk  umum,  termasuk  yang  sudah  bekerja, saat  ini  di  masa  pandemi  COVID-19  hanya  diprioritaskan  untuk  pekerja  maupun  pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Kartu pra kerja merupakan program pemerintah sejak awal, sebuah langkah baik jika dilihat dari target yang akan dicapai yaitu menyiapkan keahlian bagi para pencari kerja.
Kehadiran  program  Kartu  Prakerja  merupakan  langkah  strategis  dari  pemerintah Indonesia  yang  tentunya  dilatarbelakangi  atas  dasar  kepedulian  tinggi  terhadap  warga masyarakat. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dimana mayoritas masyarakat  yang  memang  sedang  mengalami  kebuntuan  terutama  soal  pemenuhan kebutuhan  (ekonomi).  Segala  aktivitas  pun  menjadi  terhambat,  atau  memang  menurun secara  produktivitas  dan  penghasilan.  Hal  ini  didukung  dengan  data  penerimaan  pajak yang mengalami tekanan akibat dari melemahnya tren industri serta aktivitas perdagangan dan  ekonomi  internasional.  Dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program  Kartu  Prakerja  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  76 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2020  Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
Selanjutnya  pada  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Pergub Provinsi  Jawa  Barat  No.6  Tahun  2014 tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan,  kemudian  dipertegas  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bekasi  No.4  Tahun  2016  tentang  Ketenagakerjaan.  Tetapi  masalah- masalah  timbul  dalam  program  kartu  prakerja  ini  yaitu  diantaranya  gagal  pada  saat mendaftar,  gagal  ikut  karena  kuota  gelombang  sudah  terpenuhi,  gagal  menyambungkan ke rekening, problem di pelatihan seperti sertifikiat susah atau lama keluar, dan yang terakhir dana  yang  gagal  cair.  Program  kartu  prakerja  dinilai  tidak  tepat  sasaran  bagi  masyarakat yang  terkena  dampak  akibat  Covid-19.  Pemerintah  pun  mengalihkan  fungsi  kartu  prakerja tersebut  menjadi  bantuan  sosial  atau  bansos  selama  pandemi  corona  yang  juga  termasuk ke dalam bantuan langsung tunai.
Pemerintah  Kabupaten  Bekasi,  Jawa  Barat,  menyatakan  ada  kendala  pendaftaran program  kartu  prakerja  yang  dialami  pendaftar  antar  lain  seperti  koneksi,  ponsel  hingga tidak  adanya email pribadi.  Pihak  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  akan memfasilitasi warga mendaftarkan diri untuk mengikuti program prakerja, antara lain dengan menyediakan  komputer  dan  akses  internet.  Karena  sulitnya  masyarakat  mengakses  secara online  (daring) selanjutnya  Bupati  menginstruksikan  kepada  kepala  dinas  ketenagakerjaan

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BEKASI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.301-311                                M. Yunus, Sherly Mutia Ivanka DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
agar  membantu  dan  memandu  pelayanan  pendaftaran  Kartu  Prakerja,  karena  memang orang awam kesulitan (mendaftar), mencoba berkali-kali tetap tidak dapat masuk.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah mesti menyediakan fasilitas berupa perangkat  elektronik  seperti  komputer,  tablet,  atau  telepon  genggam  serta  akses  internet serta  membimbing  warga  yang  hendak  mendaftar  menjadi  peserta  program  prakerja. Kepala Dinas Kabupaten Bekasi menyiapkan mekanismenya, seperti menyediakan spot (titik) untuk  mendaftar.  Namun  masih  mengkaji  seperti  apa,  terutama  agar  memenuhi  standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  desain penelitian  studi  kasus.  Teknik  perekrutan  informan  yaitu  dengan  menggunakan purposive sampling. Teknik  perolehan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  studi  pustaka, observasi, dan wawancara. Jenis data yang digunakan dalam data ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara yang mendalam terhadap pihak Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian,  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi,  dan  masyarakat  yang telah menerima kartu prakerja. Menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui jurnal- jurnal.  Adapun  yang  menjadi  kriteria  dalam  pengambilan  sampel  implementor  adalah seseorang  yang  memahami  substansi  Peraturan  Presiden  No.76  tahun  2020,  memahami sistem  mengenai  pelaksanaan  program  kartu  prakerja,  memahami  tentang  implementasi kartu  prakerja  pada  masa  pandemi  covid-19,  dan  Memahami  tentang  pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja di Kabupaten Bekasi. Dan kriteria informan untuk  sampel  masyarakat  yaitu  masyarakat  yang  mendapatkan  kartu  prakerja  di Kabuapaten Bekasi. Masyarakat penerima bantuan pogram kartu prakerja yaitu masyarakat yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, fresh graduation , dan yang sedang bekerja.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.301-311 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai  perbandingan  pada  intsrumen  mana  sebuah  kebijakan  itu  cocok  unutk  diadopsi sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori  implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang d ikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijak an perlu melihat  proses  kebijakan  hingga  tingkat  program  tertentu  dan  alokasi  pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi  dengan  hal -hal  yang  secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya.  Kemudian  menurut  pendapat  Grindle  akan  diuraikan  dengan  kajian implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Markulis, 1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi  kebijakan,  yaitu:  (1)  standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Namun  untuk  kasus  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendapat  dari  teori  Edwards  III, bahwa untuk mengukur Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

## Komunikasi
Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi kebijakan  publik.  Komunikasi  yang  merupakan  salah  satu  indikator  penting  yang mempengaruhi  sebuah  implementasi  kebijakan  publik.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian indikator  komunikasi  yang  dimaksud  yaitu  Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam menyampaikan program kartu prakerja kepada masyarakat  yaitu  dengan  memasang  banner  di  depan  kantor  Dinas  Ketenagakerjaan. Sedangkan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Ketenagakerjaan  dalam  hal membantu  masyarakat  yang  tidak  mengerti  atau  terdapat  kendala  dalam  program  kartu prakerja  yaitu  dengan  cara  di  bantu,  masyarakat  akan  dibantu  untuk  memahami  tentang program  kartu  prakerja.  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  selalu  membantu masyarakat  dari  yang  tidak  paham  dengan  program  kartu  prakerja  menjadi  paham. Komunikasi  yang  dilakukan  dengan  pihak-pihak intern yaitu  dengan  selalu  berkoordinasi khususnya di dalam Dinas Ketenagakerjaan, terkait dengan program kartu prakerja ini selalu

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BEKASI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.301-311                                M. Yunus, Sherly Mutia Ivanka DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mengadakan  koordinasi  dengan  pimpinan  paling  atas  kepala  dinas  hingga  ke  paling bawah yaitu kepala seksi. Kartu prakerja ini fokusnya di pasar kerja karena disposisi jadi kartu prakerja  difokuskan  ke  bidang  pelatihan  tetapi  juga  selalu  berkoordinasi  dengan  bidang informasi  pasar  kerja.  Sedangkan  untuk  komunikasi  dengan  pihak-pihak ekstern dalam membantu  berjalannya  program  kartu  prakerja  ini  yaitu  dengan  langsung  mengambil masyarakat  yang  putus  kerja.  Pihak  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  selalu mengadakan  kompetensi  kerja  dan  juga  mengarahkan  cara  pembuatan  akun  kartu prakerja agar bisa mendapatkan kartu prakerja.

## Sumber Daya
Sumber  Daya  yaitu  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  segala  sumber  yang  dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan  implementasi  kebijakan.  setiap  kebijakan harus  didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai,  baik  sumberdaya  manusia  maupun sumberdaya  bentuk  finansial.  Dalam  hal  ini  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang ikut membantu menjalankan program kartu prakerja  dari  pusat  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian.  sumber  daya  di  Dinas Ketenagakerjaan sudah mencukupi yaitu terdaoat di bidang pelatihan yang terdiri dari satu kepala  bidang,  kepala  seksi,  dan  pelaksana.  Pelaksana  PNS  terdapat  3  orang  dan  THR terdapat  5  orang  serta  dibantu  oleh  bidang  informasi  pasca  kerja.  Bidang  informasi  pasca kerja terdiri dari satu kepala bidang, dua kepala seksi. PNS satu orang dan sisanya pelaksana THR/Magang.  Stakeholder  di  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  yaitu  melalui masyarakat yang ingin dilatih oleh pihak Dinas yang bertempat di BLK (Balai Latihan Kerja). Terdapat  peningkatan  kualitas  SDM  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  yaitu pembinaan  pegawai,  dan  terdapat  juga  pelatihan  langsung  dari  pusat  yaitu  berupa undangan  untuk beberapa  orang  dan  juga  undangan  dari  pusat  untuk  penempatan  dan undangannya  itu by  person  by  skill. Syarat  umum  setahun  sekali  pihak  dinas  selalu  ada pengembangan SDM untuk penigkatan kapasitas.

## Disposisi
Disposisi  yaitu  kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para  perlaku  kebijakan  untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam penelitian ini Dinas Ketenagakerjaan Kaupaten Bekasi sebagai  perantara  program  kartu  prakerja  antara  pusat  Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian  dan  masyarakat.  kemampuan  sesorang  dalam  melaksanakan  tugasnya harus sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman pegawai Dinas Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  seuai  dengan  pemahaman  masing-masing  karena pihak Dinas Ketenagakerjaan tidak  diikutsertakan  dan  hanya  membantu  masyarakat  saja. Untuk  semua  data  yang  terkait  dengan  program  kartu  prakerja  terdapat  di  pusat.  Sikap pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dengan adanya program kartu prakerja

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.301-311 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357
yaitu bahwa program kartu prakerja ini merupakan program yang bagus dan menjadi salah satu  alternatif  solusi  untuk  pengembangan  kompetensi  kerja  dan  juga  sebagai  pengaman karena  terdapat  insentif.  Kewenangan  dan  tanggung  jawab  di  Dinas  Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## Struktur Birokrasi
Struktur  Birokrasi  merupakan  peranan  yang  sangat  penting  karena  mempunyai  tugasnya masing-masing. Struktur birokrasi dalam penelitian ini merupakan struktur dari kepengurusan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terkait Pengembangan Kompetensi Kerja Program Kartu  Prakerja.  Struktur  Dinas  Ketengakaerjaan  Kabupaten  Bekasi  terdiri  dari  kepala  dinas, sekertasris,  eslon  2  3a  kasubag.  Dibawah  sekertaris  dinas  ada  3  kasubag  ruangan kepegawaian  sama  perencanaan  disebut  dengan  bagian  TU  dibawahnya  terdapat  4 bidang  Bidang  HI  (Hubungan  Industri)  yang  membawahi  3  KASI.  Bidang  penempatan mebawahi  3  KASI.  Bidang  pelatihan  membawahi  3  KASI.  Bidang  IPK  membawahi  3  KASI. Masing-masing  KASI  ini  mebawahi  beberapa  pelaksanaan  dan  ada  juga  fungsional mediator sama fungsional pencari kerja.

## Faktor Penghambat Implementasi Program Kartu Prakerja
Hambatan dalam program kartu prakerja yaitu dikarenakan program baru yang sistemnya online seperti  masalah  data  seperti  NIK  KTP,  Alamat  dan  proses  sharing-nya  karena merupakan  suatu  program  yang  berbasis online ,  dari  mulai  pembuatan  akun,  login, pelatihannya,  dan  mendapatkan  sertifikatnya  secara  onlinie.  Serta  masih  banyak masyarakat  awam  di  pedesaan/perkampungan  yang  tidak  terlalu  mengerti  sistem  digital. KTP  yang  sekarang  sudah  e-KTP  kalau  dulu  masih  belum  e-KTP  jadi  banyak  validasi-validasi yang double ( double nama).  Masih  banyak  dari  beberapa  masyarakat  kebingungan dengan  alur  pendaftaran  dan login program  kartu  prakerja.  Memang  saat  seserorang mencari  kerja  maupun  membuka  usaha,  ia  akan  berupaya  mempromosikan  produk  atau kemampuan yang ia miliki.

## Persepsi Masyarakat Dalam Merespon Kartu Prakerja
Menyerap,  Program  kartu  prakerja  adalah  program  yang  bersetifikat  dan  mendapatkan insentif,  program  yang  mendapatkan  pelatihan  secara  gratis,  dan  program  yang  dibuat untuk meningkatkan kualitas SDM di masa pandemi ini. Terdapat dua tes kemapuan dalam mengikuti  program  kartu  prakerja  yaitu  tes  kemampuan  dan  tes  motivasi.  Untuk  mengikuti pelatihan kartu prakerja harus mengikuti dua tes yang terdiri dari tes kemampuan dasar dan tes  motivasi.  Tes  kemampuan  yaitu  seperti  tes  kemampuan  dasar  bersifat  umum  dan  tes motivasi yaitu seperti motivasi diri sendiri.
Mengerti,  Teradapat  kesulitan  dalam  membuat  akun  kartu  prakerja  yaitu  penuhnya gelombang  yang  didaftar,  dan  tidak  ada  nya  kesulitan  dalam  login  kartu  prakerja.

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BEKASI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.301-311                                M. Yunus, Sherly Mutia Ivanka DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Anggaran  kartu  prakerja  tidak  langsung  keluar  atau  diterima  tetapi  harus  menunggu beberapa  waktu  terlebih  dahulu.  Dan  terdapat  pilihan  aplikasi  untuk  menerima  insentif setelah  menyelesaikan  pelatihan  kartu  prakerja  yaiti OVO ,  DANA, GOPAY ,  dan semacamnya.
Implementasi  Peraturan  Presiden  Nomor  76  Tahun  2020  Tentang  Pengembanga Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi). Menurut indikator  implementasi  Edward  III  (1980:10)  indikator  yang  pertama  yaitu  komunikasi, komunikasi  yang  digunakan  oleh  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bekasi  dalam menyampaikan  tujuan  dan  program  yang  akan  dilaksanakan  yaitu  melalui  banner  yang terdapat  di  depan  kantor  Dinas  Ketenagakerjaan  yang  hanya  mengundang  perwakilan seperti  tokoh  masyarakat  saja  yang  datang  ke  Dinas  Ketenagakerjaaan.  Indikator  kedua sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  sudah  cukup  Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten Bekasi  sudah  cukup  dan  semua  berada  di  Balai  Latihan  Kerja  tepatnya  di  daerah  Gabus Kabupaten Bekasi. Kemudian sumber daya manusia yang masih relatif dalam menjalankan pengembangan  kompetensi  kerja  melalui  program  kartu  prakerja  ini.  Indikator  ketiga  yaitu disposisi  yaitu  dikarenakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  masih  relatif  sehingga pemahaman  mereka  dalam  menjalankan  program  pun  hanya  berdasarkan  kemampuan mereka saja. Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi dikarenakan pemahaman dari Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  kurang  sehingga  penyusunan  struktuur  pun  berdasarkan kemampuan mereka seling membackup satu sama lain.
Terdapat hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengambengan  Kompetensi  Kerja  Melaui  Program  Kartu  Prakerja  yaitu:  Pertama  terdapat masalah pada SDM program kartu prakerja yang mengarah pada sisi jabatan. Yaitu: sulitnya dalam mendapatkan programmers yang high kompeten. Kedua, selama 2 tahun terakhir ini banyak  PMO  Kartu  Prakerja  Kemenko  yang  pindah  ke  swasta  karena  mendapatkan bayaran  yang  lebih  tinggi.  Ketiga,  pada  awal  berjalannya  program  kartu  prakerja  terjadi masalah  hambatan  karena  merupakan  program  baru  yang  sistemnya online seperti masalah  data  seperti  NIK,  Alamat  dan  proses  sharing-nya.  Dan  yang  keempat  yaitu  masih banyak masyarakata awam yang di pedesaan/perkampungan yang tidak terlalu mengerti sistem digital.
Persepsi  masyarakat  menurut  indikator  Hamka  (2002:  101-106)  mengenai  program kartu prakerja ini yaitu sebuah program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan  juga  merupakan  pelatihan  gratis  yang  mendapatkan  sertifikat  dan  insentif.  Masih terdapat  kendala  dalam  melakukan  proses  pendaftaran  ataupun  login  di website kartu prakerja. Dan harapan masyarakat dengan adanya program kartu prakerja ini yaitu dapat meningkatkan  kualitas  calon  pekerja,  mendapatkan  pekerjaan  untuk  rekan-  rekan/ masyarakat yang belum bekerja.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.301-311 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program  Kartu  Prakerja  di  Kabupaten  Bekasi  menghadapi  beberapa  hambatan,  termasuk kendala dalam komunikasi, sumber daya manusia yang relatif, disposisi yang terbatas, dan struktur birokrasi  yang  kurang.  Tantangan  lainnya  meliputi  kesulitan  dalam  merekrut  tenaga kerja  berkualitas,  perpindahan  personel  Kartu  Prakerja  ke  sektor  swasta,  masalah  teknis dalam sistem online, dan kurangnya pemahaman teknologi digital di kalangan masyarakat pedesaan.  Meskipun  demikian,  program  ini  dianggap  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  dengan  memberikan  pelatihan  gratis  yang  berujung  pada peningkatan  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat.  Harapan  masyarakat  adalah  agar program ini dapat terus meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi yang belum bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrea Lidwina (9/4/2020, 12.32 WIB) Manfaat Kartu Prakerja Ditambah Jadi Rp 3,5 Juta per orang. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2020/04/09/akibat- corona-manfaat-kartu-prakerja- jadi-rp-355-juta-per-orang
Arifin AS, Fuady Ikhsan, dan Kuswarno E (2017) Analisis fa ktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap keberadaan perda Syariah Di Kota Serang.
Choeri,  I.,  &  Niam,  M.  Z.  (2017).  Praktik  Transaksi  Jua l  Beli  Online  “Meubel”  Dalam  Tinjauan Hukum Islam. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 4(2), 176-188.
CNN Indonesia (Senin, 06/04/2020 17:52 WIB) Sri Mulyani  Terbitkan  Aturan  Pencairan Uang Kartu Prakerja diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20200406171417-532-490891/sri-mulyani-terbitkan-aturanpencairan- uang- kartu-prakerja
Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. Implementasi
Kebijakan  Program  Makassar  Tidak
Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 97315.
Hayat  (2018)  Kebijakan  Publik  Evaluasi,  Reformasi,  dan  Formulasi.  Irwanto,  (2002)  Psikologi Umum, Jakarta: PT. Prehalindo. Hal 71.
Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 3(2), 85-99.
KOMPAS.com  Dandy  Bayu  Bramasta  (04/11/2020  15:30  WIB)  Pendaftaran  Kartu  Prakerja Gelombang  11  Ditutup  Hari  Ini  diakses  dari  https://www.kompas.com/tren/r ead/2020/11/04/073000165/pe  ndaftaran-kartu-prakerja-  gelombang-11-ditutup-hari- ini- simak-cara?page=all
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18 M. Rizka (Rabu, 15 April 2020, 07.47) Pendaftar Program Kartu Prakerja di Bekasi Di fasilitasi Pemkab.
Diakses  dari  https://jabarnews.com/read/840  59/pendaftar- program-kartu- prakerja-di-bekasi-difasilitasi- pemkab/1
Moleong  Lexy  J.  (2007)  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya. Hal. 320

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BEKASI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.301-311                                M. Yunus, Sherly Mutia Ivanka DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Moleong,  Lexy  J.  (2004)  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. Hal 49
Muhammad  Sabiq  Baliyah  (2021).  Penerapan  Program  Kartu  Prakerja  dalam  Perspektif  Al- Mashlahah. (Al-Balad: Journal of Constitutional Law), Volume 3 Nomor 2
Murti, A. C., & Pinem, A. P. R. (2020). Perancangan Sistem Pemetaan Bantuan Sosial Berbasis Web  Responsive.  Indonesian  Journal  of  Technology,  Informatics  and  Science  (IJTIS), 1(2), 49-54.
Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi
Kebijakan  Program  Pembinaan  Dinas Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Gelandangan  Dan  Pengemis  di  Kota  Medan. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4(2), 105-119.
Ode,  L.,  Elwan,  M.,  Kadir,  A.,  Rezkiawaty,  S.  U.,  &  Qomariyah,  E.  (2023).  Implementation  of Covid-19  Budget Policy  in  Southeast  Sulawesi  (  Case  Study  of  Budget  Refocussing  and Reallocation  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budgets  2020  ). Journal  of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2020  tentang  Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Peraturan  menteri  koordinator  bidang  perekonomian  republik  indonesia  nomor  11  tahun 2020  tentang  peraturan  pelaksanaan  peraturan  presiden  nomor  36  tahun  2020 tentang  pengembangan  kompetensi  kerja  melalui  program  kartu  prakerja sebagaimana  telah  diubah  dengan  peraturan  presiden  nomor  76  tahun  2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program  Kartu  Prakerja  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden Nomor 76  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Predianto, T., & Khoirurrosyidin, K. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah  Melalui Program Kartu Prakerja  dalam  Perspektif  Pemberdayaan  di  Masa  Pandemi  Covid-19.  Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 3(2), 115-127.
Raco (2018) Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT.
Grasindo
Rahmansyah,  W.,  Qadri,  R.  A.,  Sakti,  R.  R.  A.,  &  Ikhsan,  S.  (2020).  Pemetaan  Permasalahan Penyaluran  Bantuan  Sosial  Untuk  Penanganan  Covid-19  Di  Indonesia.  JURNAL  PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara), 2(1), 90-102.
Riant  Nugroho  (2011)  Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan  Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 57-60 dan 77-82,
Riant Nugroho (2016) Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 10 Riska Alika (1 April 2020, 12:34) Anggaran Kartu Prakerja Naik jadi Rp 20 Triliun, per Orang Rp 3,5  Juta  diakses  dari  https://katadata.co.id/agungjat  miko/finansial/5e9a41f777389/ anggaran-kartu-prakerja-naik- jadi-rp-20-triliun-per-orang-rp- 35-juta
Riska Alika (21 April 2020, 13:46) Pemerintah: Kartu Prakerja Jadi Bansos selama
Pandemi  Corona  diakses  dari  https://katadata.co.id/febrinaisk  ana/berita /5e9eb222d15ed/pemerintah-kartu-prakerja-jadi-bansos-selama-pandemicorona Ristiyanti Prasetijo, John J.O.I Ihalauw (2005) Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Andi. Hal 69 Robert  Kreitner  Angelo  Kinicki (2003:67) Perilaku  Organisasi  Organizational Behavior.  Jakarta Salemba Empat
Ruangguru (Sep 15, 2020) Program Kartu
Prakerja,  Sebenarnya  untuk  Siapa,  sih?  Diakses dari  https://blog.ruangguru.com/pro  gram-kartu-prakerja-  sebenarnya-untuk-siapa- sih
Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah  Dasar  di  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kota  Samarinda.  EJournal  Administrasi Negara, 5(4), 6737-6750.
Simbolon, M. (2007). PERSEPSI DAN KEPRIBADIAN. Jurnal Ekonomis, 1(1), 52-66. Siregar,  A.  P.,  &  Oktaviana,  N.  (2020).  Realokasi  Kartu  Pra  Kerja  Dalam  Mendukung

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.301-311 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357
Intensifikasi Sektor Pertanian. Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 4(1), 1-13. Sugiono, (2012) Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Hal. 270 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi  Presiden  Republik  Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.
Wijayanti,  R.  I.,  &  Humardhiana,  A.  (2020).  Optimalisasi  Program  Kartu  Prakerja  Dengan Pelatihan  Branding  Strategy.  Dimasejati:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 2(1), 109-122.
Wildan  Rahmansyah  (2020).  Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Jurnal PKN STAN, 2(1).
Yudiatmaja, Wahyu Eko (2016) Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.