## KONSEKUENSI  EKONOMI  DARI
SFAS No.  106

## TERHADAP  PERUSAHAAN

## Ervin  Primasari
M a h a sisw i Fakultas Ekonom i Universitas Braw ijaya

## Abstraksi
Tulisan ini mencoba menelaah dampakpemberlakuan salah satu standaryang diterapkan di Amerika yaitu Statement o f Financial Accounting  Standard  (SFAS)  No. 106  yang  berjudul  “Em ployer’s A ccounting f o r   Postretirem ent  Benefits  Other  Than  P en sion s” (Akuntansi  Pem beri  Kerja  untuk  Tunjangan  Pascapensiun  Non Pensiun).  Standar ini mengharuskan adanya perubahan daripraktik ya n g  d o m in a n   y a n g   m em p erta n ggun gja w a b k a n   tu n ja n ga n pascapensiun atas dasar kas ke dasar akrual. Konsekuensi ekonomi dari pemberlakuan standar ini adalah adanya kenaikan beban yang sangat  besar pada  laporan  keuangan  perusahaan  yang  pada akhimya menyebabkan adanya penurunan tunjangan pascapensiun kesehatan. FASB mewajibkan SFAS No. 106 dengan alasan kewajiban untuk memberikan tunjangan pascapensiun memenuhi definisi dari kewajiban, ju ju r dalam penyajiannya,  relevan bagipemakai laporan keuangan, dan dapat diukur dengan reliabilitas yang memadai pada biaya wajar.  Namun, pada kenyataannya banyak pihak yang tidak setuju dengan pemberlakuan standar ini.
K ata  kunci:  konsekuensi  ekonomi,  SFAS  No. 106,  tunjangan pascapensiun

## Pendahuluan
Financial Accounting Standard Board (FASB) mengeluarkan Exposure Draft usulan Statement o f Financial Accounting Standard (SFAS) yang berjudul “Employer’s Accounting f o r  Postretirement Benefits  Other Than Pensions” (Akuntansi  Pemberi Kerja untuk Tunjangan  Pascapensiun  Non  Pensiun)  pada  bulan  Februari  1989. Pernyataan  ini  menginginkan  perusahaan  untuk  melakukan  akuntansi  akrual untuk  tunjangan  kesehatan  pensiunan  dan  tunjangan  lain  pascapensiun nonpensiun  serta mengharuskan  kewajiban  minimum  untuk dilaporkan  dalam neracanya.  Tunjangan  lain  pascapensiun  nonpensiun  meliputi  asuransi  jiwa yang ditawarkan di luar program pensiun, perawatan gigi serta perawatan medis, perawatan  mata,  jasa  hukum  dan  pajak,  bantuan  biaya  sekolah,  perawatan h arian  untuk  o ra n g   tua,  dan  bantuan  perum ahan.  P eru sa h a a n   yan g m enawarkan  m an faat  pensiun  kepada  pegaw ainya  telah  m enam pakkan kepeduliannya tentang standar yang diusulkan tersebut karena akan menambah beban  dan  mengurangi  net  income  (juga  saldo  laba  dan  ekuitas  pemilik),  dan kenaikan  kewajiban.  Sejak  hampir  semua  perusahaan  melaporkan  manfaat
pensiun  dalam  dasar  kas,  perubahan  ke  dasar  akrual  mempunyai  pengaruh yang lebih besar terhadap laporan laba rugi dan neraca mereka (Espahbodi, Strock & Tehranian,  1991).
Standar  yang  diusulkan  tersebut  membuang  metode  akuntansi  income increasing (sebagai  contoh  adalah  dasar kas  dalam  pelaporan  manfaat  pensiun yang  m em perbolehkan  pengakuan  beban  pada  periode  selanjutnya)  dan membatasi optimal contracting technology, sehingga perusahaan yang menawarkan program  tunjangan  tersebut  diharapkan  mengalami  penurunan  dalam  harga sahamnya.  Harga  saham  juga  diharapkan  untuk  turun  saat  dasar  kas  telah digunakan  oleh  perusahaan-perusahaan  untuk  m engurangi  kemungkinan perjanjian  hutang yang  akan  membahayakan  kewajiban  yang  ada.  Di  sisi  lain standar yang diusulkan dapat menaikkan harga saham melalui penurunan biaya politik dengan efek yang lebih kuat terhadap perusahaan yang lebih besar.  Harga juga bisa sedikit naik untuk perusahaan dengan dasar income compensation plan sebagai  standar  yang  mengurangi  kemungkinan  manajer  untuk  menaikkan kompensasinya  (Watts  & Zimmerman,  1986:286-287).
Beberapa studi yang dilakukan antara lain oleh Collins, Rozeff & Dhaliwal (1981)  dan  Lys  (1984)  dalam  Espahbodi  et al.  (1991). menunjukkan  reaksi harga saham  yang  negatif  terhadap  pengenalan  peraturan  yang  membuang  metode akuntansi  yang  dapat  menyebabkan  income  increasing.  Pengaruh  positif yang berhubungan untuk mengurangi biaya politik dan  efek kompensasi diharapkan akan  lebih  besar  daripada  efek  negatif  dari  biaya  kontrak  yang  optimal  dan transfer  kesejahteraan  lewat  kontrak  hutang  (debt  covenant).

## Exposure Draft dari SFAS No.  106
Standar  akuntansi  yang  diusulkan  dalam  Exposure  Draft,  Akuntansi Pemberi  Kerja  Untuk  Tunjangan  Pascapensiun  Non  Pensiun,  berhubungan dengan  tunjangan  kesehatan  dan  tunjangan  pascapensiun  lainnya.  Biaya terbesar  kepada  pegawai  ialah  tunjangan  kesehatan  pascapensiun  pada  saat kenaikan  biaya  kesehatan  pada  tingkat  inflasi,  kenaikan  jum lah  dan  umur pensiunan  penurunan  dalam  kerugian  kesehatan.
Exposure draft terdiri dari beberapa konsep yang ada dalam  SFAS No.  87 tentang “Employer's Accounting fo r  Pensions” dan SFAS No. 88 tentang  “Employers Accounting f o r  Settlement and Curtailments o f Defined Benefits Pensions Plans and f o r   Termination  Benefits”.  FASB  menyimpulkan  dalam  pernyataan  usulannya bahwa  metode  akrual  mengakui  bahwa  tunjangan  pascapensiun  non  pensiun adalah  tipe  kompensasi  yang  terhutang.  Misalnya  kompensasi  untuk  obligasi pegawai  selama  karir  bekerja  pegawai  tersebut,  bukan  pada  saat  pensiun  atau setelah  pensiun.
Standar  akuntansi  yang  diusulkan  dalam  Exposure  Draft  akan  secara signifikan mengubah pengaruh praktek yang sedang dilakukan untuk mengakui biaya  dalam  dasar  kas  dengan  mengharuskan  akrual  terhadap  tunjangan pascapensiun  non  pensiun  yang  dihasilkan  oleh  pegawai.  Exposure  Draft juga akan  m en gh aru skan  kew ajiban  m inimum  untuk  d ica ta t  dalam   neraca. Kewajiban  ini  sama  dengan  nilai  sekarang dari obligasi yang diharapkan untuk dibayar kepada para pensiunan dan  para pegawai yang masih  aktif yang dapat dipilih,  nilai  wajar  bersih  dari  aktiva.

## TEMA,  Volume  6,  Nom or  1,  Maret  2005
FASB  telah  menerima  banyak  komentar  terhadap  Exposure  Draft  baik dalam public  hearing maupun  dalam  bentuk  tertulis.  Dari  surat yang  maasuk, 85%   m e n g in d ik a s ik a n   b ah w a  usulan  o b lig a s i  a k u m u la s i  tu n ja n g a n pascapensiun  harus  diakui.  Namun,  banyak  dari  mereka  yang  menyetujui keandalan  dari  pengukuran  obligasi  karena jumlah  asumsi  yang  harus  dibuat tentang  kecenderungan  biaya  kesehatan,  rates  o f return jangka  panjang  yang diharapkan  dari plans  asset dan  tingkat diskon.  Sebagai  tambahan,  umumnya surat-surat tersebut tidak setuju dengan Exposure Draft yang diusulkan tersebut mempengaruhi akhir periode dengan  tanggai  terpilih  untuk  program  tunjangan dan  dengan  tanggai  efektif.  Sebagian  besar  responden  memilih  memperluas pengaruh dari obligasi pascapensiun non pensiun yang diharapkan untuk tanggai pensiun  yang  diharapkan  dan  tanggai  efektif  setelahnya,  keduanya  akan mengurangi  pengaruh  dari  standar  terhadap  laporan  keuangan.
Exposure  Draft dari “ Employer’s Accounting fo r Postretirement Benefits Other Than  Pensions”,  akan  m em erlukan  perubahan  dalam  hal  semua  pegawai melaporkan  tunjangan  pascapensiun  non  pensiun  mereka.  Akuntansi  akrual yang  diusulkan  akan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  laporan keuangan perusahaan dan sebagai hasilnya, telah memberi perhatian yang lebih luas  dalam  kom unitas  bisnis  dan  dari  group  peneliti  yang  m encari  untuk mengestimasikan  perubahan  dalam  net  income  yang  dilaporkan,  kewajiban, ekuitas pemilik,  dan efek lain yang ada (Espahbodi  et al.,  1991).
Studi  E sp a h b od i  kon sisten   dengan  h ip ótesis  b iaya  k on trak   dan memperbolehkan  evaluasi  terhadap  pentingnya  karakter  perusahaan  yang berbeda  dan  m enjelaskan  reaksi  pasar  terhadap  standar  akuntansi  yang diusulkan.  Dari  sembilan  kejadian  (lampiran  1;  Tabel  1)  yang  berhubungan dengan  standar  yan g  diusulkan,  abnormal  return  dalam   tiga  hari  untuk perusahaan  yang  diuji  diukur  di  sekitar  tanggai  pengumuman  Exposure  Draft adalah  -3,02%.  Sedangkan  dari  analisis  cross  sectional  dari  abnormal  return mengatakan bahwa pengaruh negatif dari pengumuman Exposure Draft terhadap harga  saham  lebih  tegas  terjadi  pada  perusahaan  yang  kekuatan  kerjanya kurang  matang,  perusahaan  dengan  rasio  hutang yang  tinggi,  dan  perusahaan kecil, dan perusahaan yang sedang melaporkan tunjangan tersebut dalam dasar kas.  Hasil tersebut konsisten dengan  contractual cost hypothesis.
Sedangkan dalam studi Khurana et al. (1994), walaupun ada reaksi pasar yang negatif untuk perusahaan reegulated (Espahbodi et al., 1991), juga ada dasar teoritis  untuk  memperediksi  apakah  tidak  ada  reaksi  atau  ada  reaksi  positif terhadap  standar  akuntansi  yang  diusulkan.  Hipótesis  tidak  adanya  reaksi dimotivasi oleh sifat hubungan antara proses pembuatan peraturan dan prosedur khusus  pelaporan keuangan eksternal,  sebagai hasilnya,  beberapa perusahaan yang  menggunakan  peraturan  dapat  terhindar  dari  biaya  tidak  langsung yang diharuskan  oleh  SFAS No.  106.  Sedangkan  prediksi  adanya  reaksi  pasar  yang p o s itif  m u n cu l  d a ri  p em ah am an   bahw a  p e ra tu ra n   a k u n ta n s i  d a p a t mempengaruhi  regulator  dalam  membuat  peraturan  yang  menghasilkan  efek aliran  kas  langsung  untuk  perusahaan  sampel.
Khurana et al.  (1994)  menyimpulkan, industri dengan praktek akuntansi khusus,  khususnya  industri  regulated  yang  aliran  kasnya  dapat  dipengaruhi secara langsung oleh perubahan GAAP, menyediakan kesempatan untuk menguji konsekuensi  ekonom ik  dari  perubahan  akuntansi  yang  dim andatkan  baik secara langsung maupun  tidak  langsung.  Studi  ini mendokumentasikan  reaksi pasar yang secara  statistik  tidak  signifikan terhadap  Exposure Draft  dari  SFAS
No.  106  untuk  industri  public  utility  secara  keseluruhan,  berlawanan  dengan reaksi  negatif yang besar yang ditemukan untuk sampel yang utamanya adalah perusahaan  non regulated oleh Espahbodi et.al( 1991). Hasil ini konsisten dengan pemahaman bahwa investor memandang pengaruh  SFAS No.  106 berbeda untuk perusahaan  utilitas  sejak  mereka  mengharap  bahwa  regulatory  asset  dibuat untuk mengoffset beban tahunan yang bertambah terhadap peraturan akuntansi perusahaan  non regulated.

## Konsekuensi Ekonomi dari SFAS No.  106
Konsekuensi ekonomik dimulai dari theory o f the firm  [Jensen & Meckling (1976) dalam Nurkholis (1999)], yang menyatakan bahwa pada hakikatnya suatu perusahaan  merupakan  pusat  kontrak  (nexus  o f contract)  diantara  pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan eksistensi perusahaan (misalnya  antara  principle  dan  agen).  Masing-masing  pihak  dalam  hubungan kontraktual  tersebut  dianggap  sebagai  individu  yang  rasional  dan  karenanya akan  berupaya  meningkatkan  kesejahteraannya  masing-masing.  Kontrak yang terkait  dengan  pemberian  bonus  seringkali  didasarkan  pada  laba  akuntansi (Watts & Zimmerman,  1986:208).  Contractual theory of  firm  memberi penjelasan mengenai  alasan-alasan  pemilihan  metode  akuntansi  dan  reaksi  perusahaan terhadap  regulasi  akuntansi.
Selanjutnya  Holthausen  &  Leftwich  (1983)  dalam  N urkholis  (1999) menyatakan bahwa konsekuensi ekonomik dari regulasi akuntansi dapat dilihat dari pengaruh  penggunaan  metode  akuntansi  terhadap  aliran  kas  perusahaan, atau  kesejahteraan  dari  pihak-pihak  yang  akan  menggunakan  angka-angka akuntansi  untuk  pembuatan  kontrak  atau  pengambilan  keputusan.  Reaksi terhadap  standar  m uncul  karena  kinerja  maupun  kesejahteraan  manajer perusahaan sangat dipengaruhi oleh standar  yang ditetapkan tersebut.  Sebagai contoh,  bila skema bonus untuk para manajer didasarkan pada laba akuntansi, maka para manajer cenderung mamilih  metode yang dapat  meningkatkan  laba akuntansi,  m aka  p ara  m anajer  cenderung  m em ilih  m etode  yan g  dapat meningkatkan  laba akuntansinya.  Mereka berusaha untuk memindahklan  laba pada tahun-tahun  mendatang ke periode  sekarang dengan harapan agar bonus yang  akan  mereka  dapatkan  lebih  besar.  Dugaan  terhadap  perilaku  semacam inilah  yang  disebut  sebagai  “ bonus  plan  hyphotesis”  [Watts  &  Zimmerman (1986:208) dan Scott (2003:277)].
Kieso  &  Weygandt  (2001:1156)  mengungkapkan  beberapa  konsekuensi ekonomi  dari  SFAS  No. 106  terhadap  perusahaan  yang  m engadopsi  standar tersebut,  yaitu  antara  lain  :
1.  IB M  C o rp o ra tio n  dalam bulan Maret  1991 telah menimbulkan beban sebesar $2,3  dalam  sejarah  kuartalan  pertama yang dialami  IBM.
2.  G en era l E le c t r ic  Co. Mengungkapkan bahwa beban yang harus dikeluarkan akibat memakai  standar  baru  FASB  mencapai  $2,7  miliar.
3.  A T   &   T  Co.  menyerap  beban  sebesar  $2,1  miliar  sebelum  pajak  untuk tunjangan  pascapensiun  selama  kuartal  keempat  tahun  1993.
D’Souza  (1998)  menyatakan  dalam  studinya  bahwa  standar  akuntansi yang  menyebabkan  kenaikan  beban  biasanya  tidak  mempunyai  dampak  aliran kas  langsung  untuk  perusahaan  non  regulated.  Tetap i  stan dar  tersebut
mengurangi laba bersih yang dilaporkan perusahaan dan menambah kewajiban yang  dilaporkan.  Penelitian  sebelumnya  menyatakan  bahwa  m anajer  dari perusahaan  non regulated mencoba untuk menghindari  biaya kontrak potensial yang  berhubungan  dengan  perubahan  akuntansi  yang  dimandatkan  melalui keputusan operasional, pendanaan, atau pelaporan yang meringankan pengaruh dari  perubahan  akuntansi  terhadap  laporan  keuangan.
Sebaliknya,  standar  akuntansi  yang  menyebabkan  kenaikan  beban biasanya  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap  laba  bersih  perusahaan  rate regulated,  tetapi  mempunyai  efek  yang  positif  terhadap  aliran  kasnya  karena m ekanism e  rate  recovery  berdasarkan  angka  akuntansi.  M anajer  dalam perusahaan  rate  regulated  m em punyai  insentif  untuk  m erespon  standar akuntansi  yang  m enyebabkan  kenaikan  beban  yang  menambah  pengaruh perubahan  akuntansi  terhadap  laporan  keuangan.  Studi  yang  dilakukan  oleh D’Souza ini menjelaskan bahwa insentif manajerial untuk menggunakan pilihan sukarela  untuk  mengintensifkan  pengaruh  laporan  keuangan  sekarang  dari standar  akuntansi  yang  menyebabkan  kenaikan  beban,  lebih  besar  untuk perusahaan rate regulated yang diliputi ketidakpastian yang besar tentang tingkat perbaikan  masa yang akan datang.  Kedua pilihan  sukarela tersebut menaikkan biaya akrual yang dilaporkan menurut  SFAS No.  106.
Espahbodi  et al.  (1991)  dalam studinya mengukur reaksi pasar terhadap usulan perubahan akuntansi untuk tunjangan pensiun.  Ia menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan control group, perusahaan yang menawarkan manfaat ini menunjukkan  abnormal return negatif yang signifikan di  sekitar pengeluaran Exposure  Draft.  Selain  itu  juga  ada  pengaruh  negatif  dari  standar  tersebut terhadap  harga ekuitas yang lebih  berpengaruh  pada  perusahaan yang  kurang matang,  perusahaan  dengan  rasio  hutang  yang  tinggi,  perusahaan  kecil,  dan perusahaan yang  melaporkan  tunjangan  pensiun  dalam  dasar  kas.
P en gu k u ran   p e rk ira a n   k ew ajiban  tu n jan gan   p a s c a p en s iu n   dan ak u m u lasi  k e w a jib a n   tu n ja n g a n   pascap en siu n   serta  b iaya  tu n jan gan pascapensiun  periodik  bersih  sangat  berbeli-belit  dan  rumit.  Karena  adanya k etidakpastian  dalam   m eram alkan  biaya  kesehatan,  tin gk at  u tilisasai, perubahan  program  kesehatan  pemerintah,  dan  perbedaan  yang  terjadi  dalam asumsi  nonmedis  (tingkat  diskonto,  perputaran  karyawan,  angka  pensiun  pra- 65,  perbedaan  umur  pasangan,  dan  lain-lain),  maka  estimasi  biaya  tunjangan pascapensiun  mungkin  mengandung  marjin  kesalahan  besar.  Menurut  FASB, kewajiban  untuk  memberikan  tunjangan  pascapensiun  memenuhi  definisi  dari kewajiban, jujur  dalam  penyajiannya,  relevan  bagi  pemakai  laporan  keuangan, dan dapat diukur dengan reliabilitas yang memadai pada biaya wajar.  Kegagalan untuk  mengakui  kewajiban  dan  beban  sebelum  membayar  tunjangan  akan dianggap  sebagai  penyajian  yang  tidak  jujur  mengenai  apa  yang  seharusnya disajikan  oleh  laporan  keuangan.
FASB  m en ga m b il  suatu  langkah  penting  dengan  m en gh aru sk an tunjangan  p ascap en siu n   sebagi  suatu  kewajiban.  Nam un  b anyak  yang menentang  persyaratan  ini  dengan  memperingatkan  bahwa  standar  tersebut akan  merusak  laba.  Pihak  lainnya  berpendapat  bahwa  mencantumkan  angka- angka yang  “lunak”  dalam  neraca  adalah  tidak  tepat.  Sedangkan yang  lainnya lagi  menyatakan  bahwa  standar  ini  akan  memaksa  perusahaan  membatasi tunjangan  kepada  karyawan.
Konsekuensi ekonomik lain dari adopsi  SFAS No.  106 dalam perusahaan yaitu  perusahaan  mengurangi  tunjangan  kesehatan.  Mittelstaedt,  Nichols,  dan
Regier  (1995)  dalam  studinya mengemukakan  alasan-alasan  perusahaan  untuk m en gu ra n g i  tu n ja n g a n   k eseh atan .  T iga   p e n je la s a n   a ta s  k ep u tu sa n pengurangan  itu adalah  :
1.  K enaikan  biaya  kon trak  yang  disebabkan  oleh  kon seku en si  laporan keuangan dari  SFAS No. 106.
2.  Kelemahan  keuangan  yang  independen  dari  SFAS No. 106.
3.  Kenaikan  biaya  kesehatan  untuk  pensiunan  bagi  perusahaan  tertentu.
Studi  terseb u t  ju g a   menguji  kenaikan  biaya  k on trak  untuk  debt hypothesis yang  disinyalir  sebagai  satu  diantara  beberapa  skenario  hubungan antara adopsi  SFAS No. 106 dan keputusan manajeman untuk mengurangi biaya kesehatan  pensiunan.  Skenario  kedua  adalah  bahwa  m enajer  mengurangi pengaruh  laporan  keuangan  terhadap  SFAS  No.106  sebagai  antisipasi  dari pengurangan  biaya  yang  berhubungan  dengan  pendanaan  masa  yang  akan datang.  Sedangkan  skenario  ketiga  adalah  perlunya  pengujian  oleh  manajer tentang  hutang  tunjangan  kesehatan  pensiunan  perusahaan,  dan  sebagai konsekuensinya  adalah  penurunan  tunjangan  mendekati  saat  adopsi  SFAS No.106.
Pengaruh  SFAS  No.106  dan  faktor  lain  dalam  keputusan  penurunan tun jangan  k eseh atan   m erupakan  k etertarikan  terten tu   karen a  adanya kontroversi  di  sekitar  pengeluaran  SFAS  No.106.  Middelstaedt  et  al.  (1995) menemukan  bahwa  89%  penurunan  tunjangan  kesehatan  dibuat  dalam  tahun adopsi  SFAS No. 106 dan efek  SFAS No. 106 dalam pertumbuhannya lebih negatif untuk perusahaan yang mengurangi tunjangan dari pada perusahaan yang tidak melakukannya.  SFAS N o l 06 merupakan penyebab yang penting dalam penurunan tunjangan  kesehatan,  tetapi  bukan  satu-satunya  m otif  perusahaan  untuk menurunkan  tunjangan  perusahaan.  Hasil  studi  ini  mengindikasikan  bahwa perusahaan yang memotong tunjangan mempunyai keadaan finansial yang lebih lemah  daripada  perusahaan  yang  tidak  memotong  tunjangan  kesehatan.
Dalam  hubungannya dengan  laporan  keuangan  yang mengadopsi  SFAS No.106,  Amir  (1996)  menemukan  bahwa  informasi  dalam  program  tunjangan pascapensiun yang didanai dan komponen biaya tunjangan pascapensiun bersih berguna  untuk  modal  investor  sebagai  tambahan  inform asi  pensiun.  Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa informasi tunjangan pascapensiun diakui oleh  investor  menjadi  berguna  ketika  dikondisikan  pada  informasi  laba  dan pensiun.
Pembuat  peraturan  (pemerintah)  biasanya  tahan  terhadap  kejutan standar. Perusahaan biasanya melarang  kemungkinan penggunaan inflasi biaya yang disebabkan  oleh  SFAS No.106.  Asumsi jika  ada  pengaruh  akuntansi yang tinggi  dari  SFAS  No.  106,  misalnya,  jika  biaya  yang  diakrualkan  SFAS  No. 106 relatif besar  dibanding  dengan  pembayaran  kas yang  sebelumnya  dimasukkan dalam peraturan. Jika pengaruh akuntansi dari SFAS No.106 tinggi, utilitas juga lebih  suka  u n tu k   m en gu ra n g i  program   tu n ja n g a n   k e s e h a ta n   karen a mengantisipasi pertahanan terhadap kejutan peraturan. Biaya akrual yang besar dari SFAS No. 106juga mengindikasikan pegawai yang lebih besar yang berkaitan dengan obligasi yang ditemukan di masa depan,  pemberian fasilitas dan insentif tambahan  untuk  program  tunjangan  kesehatan  pensiunan  yang  lebih  kecil (D’Souza,  1998).

## Kewajiban Transisi
SFAS No.  106 mengharuskan perusahaan untuk mengunakan akuntansi akrual  dan  m embebankan  beban  tunjangan  tersebut  pada  saat  dihasilkan pegawai.  SFAS No.  106 memberi  pilihan  kepada  perusahaan untuk  mengadopsi alternatif  berkaitan  dengan  bagaimana  m enghitung  biaya  akrual  periode sebelumnya yang tidak dilaporkan untuk tunjangan yang dihasilkan oleh pekerja ke  tanggai  adopsi.  Pengakuan  akrual  satu  waktu  ini  disebut  sebagai  obligasi transisi  atau  kewajiban  transisi.  SFAS  No.  106  memperbolehkan  perusahaan untuk memilih antara dua metode pengakuan biaya akrual periode  sebelumnya yang tidak dilaporkan untuk tunjangan yang dihasilkan oleh pegawai ke periode tanggai adopsi  (Ivancevich  et al.,  1997).
Menurut Kieso & Weygandt (2001:1160) dan Ivancevich et al.,  1997)  , dua metode  pengakuan  akrual  itu  yaitu  :
1.  Pengakuan  langsung  (immediate  recognition),  dimana jum lah  transisi diakui  dalam   laporan  laba  rugi  sebagai  “pengaruh  perubahan  prinsip akuntansi” (bersih setelah pajak) dan dalam neraca sebagai kewajiban jangka panjang  yang  berjudul  Kewajiban  Tunjangan  Pascapensiun.  Pernyataan kembali  laporan  keuangan  tahunan  yang  telah  diterbitkan  sebelumnya tidak  diperbolehkan.
2.  Pengakuan  yang  ditangguhkan  (deffered  recognition),  di  mana  pemberi kerja  harus  m en ga m ortisasi  ju m lah  transisi  atas  dasar  garis  lurus sepanjang  periode  masa  keija  rata-rata  yang  tersisa  bagi  karyawan  yang diperkirakan akan pensiun pada waktu transisi dan yang diperkirakan akna menerima  tunjangan.  Jika  periode  masa  kerja  yang  diperkirakan  kurang dari  20  tahun,  maka  pemberi  kerja  dapat  memilih  periode  amortisasi  20 tahun.  Namun jum lah transisi tidak boleh diamortisasi lebih lambat daripada pembayarannya.
Pada  awai  tahun  diberlakukannya  SFAS No.  106,  suatu jum lah  transisi (kewajiban atau aktiva) dihitung sebagai perbedaan antara akumulasi kewajiban tunjangan  pascapensiun  dan  nilai  wajar  aktiva  program,  ditam bah  setiap kewajiban  akrual  atau  dikurangi dengan  setiap  biaya  dibayar di  muka  (aktiva). Karena sebagian besar program tidak didanai dan  sebagian besar pemberi kerja mengakui  biaya  tunjangan  pancapensiun  ini  untuk  pertama  kalinya,  maka timbul  kew ajiban  tran sisi  dalam  jum lah  yang  besar  (Kieso  &  W eygandt, 2001:1160).
Perlakuan  akuntansi  untuk jumlah  transisi  ini  merupakan  salah  satu m asalah  yang  p alin g  kon troversial  dalam  penetapan  standar  tunjangan pascapensiun.  Masalah  yang  menjadi  perhatian  utama  banyak  pihak  adalah bahwa  pembebanan  langsung  ke  beban  sebesar  biaya  masa  lalu  yang  belum diakui,  akan  m em punyai  dampak  negatif  yang  besar  terhadap  laba  yang dilaporkan  dalam  tahun  terjadinya  perubahan  itu.  Ivancevich  et  al.( 1997) menyatakan  bahwa  pengakuan  baru  dari  hutang ini  menghasilkan  penurunan modal  dan  kenaikan  beban.  Sedangkan  Kieso  &  Weygandt  menyatakan  bahwa hal yang sama memprihatinkannya  bagi pihak lainnya adalah  bahwa alternatif lain yaitu penangguhan dan amortisasi beban tersebut disertai dengan kenaikan kewajiban  yang  pesat,  akan  menguras  laba yang  dilaporkan  selama  bertahun- tahun.  Pem b erian   op si  u n tuk  m elakukan  penghapusan  la n gsu n g   atau menangguhkan  dan  mengamortisasi juga  menimbulkan  masalah  karena  tidak
adanya  komparabilitas  yang  diakibatkannya.  Atas  transisi  terhadap  SFAS  No. 106,  perusahaan  dapat  memilih  pengakuan  segera  (sebagai  efek  kumulatif dari perubahan  akuntansi)  atau  menunda  pengakuan  (sebagai  amortisasi  selama periode yang tidak melebihi 20 tahun) dari kewajiban tunjangan kesehatan yang ada  yang  tidak  didanai  (kewajiban  transisi)!  Mittelstaedt  et  al.  (1995),  Kieso  & Weygandt (2001].
Dalam  kasus  yang  lain,  total  kewajiban  diungkap  dalam  catatan  atas laporan keuangan,  seperti pensiun, biaya servis, biaya bunga,  retum aktual, dan amortisasi dan komponen terhuhtang dari beban tunjangan pascapensiun bersih lain juga harus diungkap.  Warshawsky  et al.  (1993:195-196)  dalam  Mittelstaedt (1995) meng-estimasikan bahwa penurunan laba dari SFAS No.  106 dalam tahun setelah  adopsi  kira-kira  5%  jika  kewajiban  transisi  diakui  segera  (immediate recognition),  dan  k ira -k ira   8%  penurunan  laba  jik a   m etode  penundaan pengakuan  (deffered  recognition)  dipilih.  Sebagai  tambahan,  jika  pengakuan langsung  dipilih,  efek  kum ulatif  dari  perubahan  akuntansi  diestim asikan menyebabkan rata-rata 73% penurunan laba, dan rata-rata 5 %  kenaikan dalam kewajiban di neraca pada tahun dimana SFAS No. 106 diadopsi.
Ivancevich  et  al.  (1997)  menyatakan  bahwa  banyak  perusahaan  publik besar  yang  m em ilih  untuk  mengambil  metode  one  time  charge  (immediate recognition) terhadap  laba  bersih  dan  membukukan  hutang yang tersisa  dalam tahun adopsi.  Sebagai hasilnya, laba bersih turun hingga mendekati 80%.  Faktor yang memotivasi keputusan pelaporan keuangan ini adalah untuk menerangkan efek laporan laba rugi.  Walaupun metode ini secara dramatis menurunkan EPS, klasifikasi  penurunan  ini  sebagai  sebuah  efek kumulatif dari perubahan  dalam prinsip akuntansi telah diminta oleh banyak perusahaan.  Pertama,  pendapatan operasional  tidak  terpengaruh,  lebih  jauh  lagi,  k lasifik a si  ini  m em buat penambahan  terlihat  sebagai  satu waktu.  Pengaruh  negatif terhadap  EPS telah diringankan oleh pengungkapan komponen yang berbeda dari EPS dalam laporan keu an gan  dan  k a ren a   a n alisis  in vestasi  cen d eru n g  u n tu k   m en diskon penam bahan  satu  w aktu  dalam  m erencanakan  incom e  m en d atan g  dan menentukan  nilai  perusahaan.
Pengakuan yang ditangguhkan  (deffered recognition)  akan menghasilkan penggeseran  terhadap  eam ing ke  periode  mendatang.  Bahkan  lebih  buruk  lagi, penurunan  eam ing  ini  akan  terkubur  dalam  beban  kompensasi.  Maka  bukan hanya  net  income,  tetapi  subtotal  penting  dan  pendapatan  operasional  akan menjadi  lebih  rendah  tiap  tahun  dengan  biaya  amortisasi.  Keuntungan  yang disediakan oleh one time charge (immediate recognition) ditambah dengan kerugian deffered  recognition  memacu  banyak  perusahaan  publik  besar  untuk  memilih pengakuan  langsung.  Sedangkan  untuk  perusahaan  kecil  hanya  sedikit  yang memilih  one time charge daripada deffered recognition (Ivancevich  et a l,  1997).

## SFAS No.  132  Sebagai Pengganti  SFAS No.  106
SFAS  No.  132  dikeluarkan  pada  tanggai  15  Desem ber  1997  untuk menggantikan  SFAS No.  106.  Pengungkapan tambahan primer yang diharuskan oleh  SFAS  No.  132  berhubungan  dengan  rekonsiliasi  perubahan  pada  neraca awai  atau  neraca  akhir  dari  tunjangan  obligasi  dan  nilai  wajar  plan  asset. Informasi tambahan yang diungkap yaitu tentang program tersebut,  membuang beberapa pengungkapan yang tidak lagi berguna untuk diakui, memperbolehkan
agregasi yang lebih besar dari pengungkapan program  multiple, dan mengurangi keperluan pengungkapan untuk entitas non publik (Clark, Sanders 66 Alexander, 1998).
SFAS  No. 132  m em buang  keharusan  untuk  m engungkap  inform asi penjelasan  umum  tentang  pensiun  pemberi  kerja  atau  rencana  pensiun  lain. Informasi  ini  akan  secara  umum  termasuk  kelompok-kelompok  pemberi  kerja, tipe-tipe penghitungan tunjangan, kebijakan pendanaan,  dan tipe-tipe aset yang dimiliki.  FASB  merasa  bahwa  informasi  tersebut  telah  membatasi  kegunaan, terutam a  p en gak u an   p eratu ran   agregasi  baru  yan g  akan  d id isk u sik an kemudian.  Tapi  FASB memperbolehkan  untuk  melanjutkan  pengungkapan  ini jika  pemberi  kerja  merasa  bahwa  informasi  ini  akan  berarti  untuk  pengguna laporan keuangan  (Jordan  & Clark,  1998)
Menurut  Kieso  &  Weygandt  (2001:1165),  SFAS  N o .132  mensyaratkan pengungkapan  berikut  dalam  catatan atas dalam  laporan  keuangan  :
1.  Beban pascapensiun selama periode yang bersangkutan, yang secara terpisah mengidentifikasi  semua  komponen  biaya  tersebut.
2.  Suatu  sk ed u l  y a n g   m en unju kkan  perubahan  k ew ajib an   tu n jan gan pascapensiun  dan  aktiva  program  selama  tahun  berjalan.
3.  Suatu  skedul  yan g  m erekonsiliasi  status  pendanaan  program   dengan jumlah-jumlah  yang  dilaporkan  dalam  neraca  pemberi  kerja,  yang  secara terpisah  mengidentifikasi  pos-pos  rekonsiliasi.
4.  Asum si  dan  p ersentasi  yang  digunakan  dalam  m enghitung  perkiraan kewajiban  tunjangan  pascapensiun  serta  akumulasi  kewajiban  tunjangan pascapensiun;  termasuk  asumsi  tingkat  kecenderungan  biaya  perawatan kesehatan;  asumsi  tingkat  diskonto;  dan  pengaruh  kenaikan  satu  persen dalam  asumsi  tingkat  kecenderungan  biaya  perawatan  kesehatan  terhadap pengukuran akumulasi kewajiban tunjangan pascapensiun,  biaya jasa serta biaya bunga.

## Kesimpulan
Adopsi  atas  SFAS  No. 106  telah  menimbulkan  banyak  konsekuensi ekonomik, antara lain adanya pembebanan yang besar dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini terjadi pada beberapa perusahaan, misalnya IBM Corporation, General Electric  Co.,  dan A T  &  T Company.  Pembebanan yang  besar itu  terjadi karena  adanya  pembebanan  biaya  tunjangan  pascapensiun  dari  dasar  kas menjadi  dasar  akrual  sehingga  beban  periode  yang  akan  datang  dibebankan pada periode sekarang sehingga laba akan berkurang sebagai akibat beban yang terlalu  besar.
FASB memberikan  dua  alternatif ppengakuan  kewajiban  transisi,  yaitu (1)  immediate  recognition,  di  mana  kewajiban  transisi  diakui  sebagai  efek kumulatif  dari  perubahan  akuntansi  dan  (2)  deffered  recognition,  di  mana kewajiban transisi diamortisasi dalam periode tidak lebih dari 20 tahun.  Namun opsi  ini juga  menimbulkan  masalah  karena  tidak  adanya  komparabilitas  yang diakibatkannya,
Konsekuensi  lain  yaitu  adanya  pengurangan  tunjangan  pascapensiun yang  dilakukan  oleh  para  pemberi  kerja  kepada  para  pensiunannya  untuk mengurangi  beban yang terlalu  besar dalam  laporan  keuangannya.  Standar ini menimbulkan banyak akibat yang kurang baik dalam perusahaan.  Namun pada
tahun  1997 akhirnya diganti dengan  SFAS No.  132 dengan perbaikan-perbaikan yang  diperlukan.

## Daftar Pustaka
Amir, Eli.  (1996). The Effect of Accounting Aggregation on the Value Relevance of Financial Disclosures : The Case of SFAS No.  106.  The Accounting Review, 71(4), 573-590.
Clark,  Stan,  Joe  Sanders,  and  Sherman  Alexander.  (1998).  FASB  Updates Disclosure Requirements for Pensions and Other Postretirement Benefits.
The Ohio CPA Journal, 57(September), 56-58.
D'Souza, Julia  M.  (1998).  Rate  Regulated Enterprises and  Mandated Accounting Changes  :  The  Case  of Electric  Utilities and  Postretirement Benefit Other Than Pensions (SFAS  106).  Accounting Review,  73(3), 387-410.
Espahbodi,  Hassan,  Elizabeth  Strock,  and Hassan Tehranian.  (1991).  Impact on Equity  Prices  of  Pronouncement  Related  to  Nonpension  Postretirement Benefits. Journal o f Accounting and Economics,  14(4), 323-346.
Ivancevich,  Daniel  M.,  Susan  H.  Ivancevich,  Anthony  Cocco,  dan  Roger  H.
Hermanson.  (1997).  New Accounting Standards and The  Small Business.
CPA Journal, www. nyscpa. org diakses pada tanggal  10 Januari 2005.
Jordan, Charles E., & Stanley J. Clark.  (1998). Pension and Other Post-Retirement Benefits  Disclosure  for  Closely-Held  Companies  Under  SFAS  No.  132. National Public Accountant, 43, 41 -43.
Khurana,  Inder K., and Martha C.  Loudder.  (1994). The Economic Consequences of SFAS  No.  106  in  Rate  Regulated  Enterprises.  The Accounting Review, 69(2), 364-380.
Kieso,  Donald  E.,  Jerry J.  Weygandt,  and Terry  D.  Warfield.  (200 I).  Intermediate Accounting.  Canada  :  John Wiley & Sons,  Inc.
Mittelstaedt,  H.  Fred,  William  D.  Nichols,  and Philip  R.  Regier.  (1995).  SFAS  No. 106  and  Benefit  Reduction  in  Employer-Sponsored  Retiree  Health  Care
Plans.  The Accounting Review, 70(4), 535-556.
Nurkholis.  (1999).  Konsekuensi  Ekonomik  dari  Regulasi  Akuntansi  Goodwill: Pengalaman  Australia.  Simposium  Nasional Akuntansi  II,  September,  1-
15.
Scott, W.R.  (2003).  Financial Accounting Theory.  New Jersey  :  Prentice  Hall.
Watts,R.L.,and Zimmerman J.L.  (1986).  Positive Accounting Theory.  New Jersey : Prentice  Hall.
Lampiran  1.

## Tabel  1

## Kejadian-kejadian yang Berhubungan dengan Exposure Draft  “Em ployer’s
Accounting f o r  Postretirement Benefits Other Than Pensions”
Kejadian Tanggai pengumuman Keterangan 1. 5 Juli  1984 FASB  mengusulkan  peraturan  yang  mengharuskan perusahaan  untuk  mengungkap  dalam  catatan  kaki (footnotes) dalam laporan  keuangan  tentang penjelasan informasi  tertentu tentang  tunjangan kesehatan pascapensiun dan asuransi jiwa. 2. 12 November 1984 FASB  membenarkan  sebuah  peraturan  (SFAS  No.  81) yang  mengharuskan  perusahaan  untuk  mengungkap dalam catatan kaki  (footnotes) dalam laporan keuangan tentang penjelasan informasi tertentu tentang tunjangan kesehatan pascapensiun dan asuransi jiwa. 3. 9 April  1987 FASB  mengeluarkan  Technical  Bulletin  87-1  yang menyediakan  petunjuk  bagaimana  pegawai  harus menghitung  perubahan  metode  akuntansi  untuk tunjangan pascapensiun non pensiun. 4. 17 November 1987 Employee Benefit Research Institute melaporkan bahwa harga  saham  dapat  ditekan  jika  FASB  menginginkan perusahaan untuk menunjukkan  kewajiban  akrualnya untuk tunjangan kesehatan pensiun dalam neracanya. 5. 5 Mei  1988 Pengumuman  bahwa  FASB  berpindah  lebih  dekat untuk mengharuskan bahwa cadangan untuk tunjangan  kesehatan  masa  depan  bagi  pensiunan ditambahkan dalam earnings. Studi dari 76 perusahaan  oleh  perusahaan  konsultaan,  TPF  &  C, menunjukkan  bahwa  laba  dapat  turun  50  %  untuk beberapa perusahaan. 6. 17 Agustus 1988 Pengumuman  bahwa  FASB  segera  akan  mengusulkan peraturan  untuk  mengharuskan  perusahaan  untuk mengurangi  tunjangan  medis  dan  asuransi  potensial dari earnings untuk pegawai yang pensiun. 7. 22 November 1988 Pengumuman bahwa rencana FASB
untuk mengeluarkan  usulan  peraturan  akuntansi  setelah tahun  ini.  Pengumuman  bahwa  LTV Corp.  Mengadopsi usulan  peraturan  ini  lebih  awai  dan  mencatat  $2,26 juta  yang  ditambahkan  untuk  menunjukkan  biaya potensial  dari  tunjangan  medis  dan  asuransi  jiwa untuk  118 000 pegawai dan pensiunan. 8. 9 Februari 1989 FASB  mengeluarkan  Exposure  Draft  “Employer’s Accounting  fo r  Postretirement  Benefits  Other  Than Pension s”. 9. 5 September 1989 Pengumuman  bahwa  standar  dan  poors  tidak  akan menurunkan tingkat utang perusahaan karena kewajiban yang dilaporkan dari tunjangan 10. 19 Desember 1989 pascapensiun non pensiun. Pengeluaran  SFAS  NO.  106  “Employer’s  Accounting fo r
Postretirement Benefits Other Than Pensions”.
Sumber : Espahbodi eta l. (1991)