(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)

## POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : UPAYA MENJAUHAKAN ANAK DARI PIDANA PENJARA

## LEGAL POLITICS FOR THE ESTABLISHMENT OF A LAW CONCERNING CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM:

## EFFORT TO KEEP CHILDREN FROM PRISON
Trias Saputra *
Universitas Pelita Bangsa
JL. Inspeksi Kalimalang, Tegal Danas No 9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530
Email : trias.saputra@pelitabangsa.ac.id Submisson : 19 Januari 2022 Accepted : 25 Januari 2022 Publish : 31 Januari 2022

## Abstract
This  study  aims  to  review  and  discuss  the  mechanism  for  imposing penalties/criminals  for  children  who  are in  conflict  with  the  law  as  regulated in Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Child  Criminal  Justice  System.  In  the Law  there  are  changes  to  the  provisions  for  imposing  penalties/criminals  for children. Imprisonment is placed at the last order in this provision. different from the  Regulations  regulated  in  the  Previous  Law.  This  study  will  also  discuss  the process  of  forming  the  SPPA  Law  in  the  Political-Legal  aspect  which  examines the  minutes  of  the  Formation  of  Legislations  and  the  academic  text  of  the  Law. The method used in this research is juridical-normative by using secondary data or  library  data  (library  research)  with  the  approach  to  legislation  (The  Statute Approach).
Keywords : Crime, Prison, Child .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  dan  membahas  mekanisme  penerapan penjatuhan  hukuman/pidana  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  anak.  Dalam  Undang-Undang  Tersebut  terdapat perubahan  ketentuan  penjatuhan  hukuman/pidana  bagi  Anak.  Penjatuhan  Pidana Penjara  ditempatkan  pada  urutan  terakhir  dalam  ketentuan  ini.  berbeda  dengan Penganturan  yang diatur dalam Undang-Undang  Sebelumnya. Penelitian ini juga akan membahas terkait proses pembentukan Undang-Undang SPPA dalam aspek Politik  Hukum  yang  melelaah  risalah  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
undangannya serta naskah akademik UU tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  Yuridis-Normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  atau data  kepustakaan  ( library  research )  dengan  pendekatan  Perundang-undangan ( The Statute Approach ). Kata Kunci : Pidana,  Penjara, Anak.

## A. Pendahuluan
Lex  Dura  Sed  Tamen  Scripta 1 suatu  adagium  yang  berarti,  Hukum  itu memang  Kejam,  tetapi  begitulah  yang  tertulis.  Suatu  adagium  yang  cocok  untuk menggambarkan  kondisi  pemidanaan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di Indonesia.  Semula,  sistem  peradilan  pidana  yang  diterapkan  terhadap  anak  yang hadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  1997    Tentang  Pengadilan  Anak.  Pada  Bab  III  ketentuan  tersebut mengatur tentang pemidanaan terhadap anak yang berupa Pidana dan Tindakan.
Pasal 24 ayat (1)  UU 3/1997 menyebutkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak Nakal ialah :
1. Mengembalikan kepada orang tua;
2. Menyerahkan  kepada  negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan,  dan pelatihan kerja; atau
3. Meyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Lebih lanjut dalam pasal 23 menyebutkan :
1. Ayat  (1)  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  nakal  ialah  pidana pokok dan pidana tambahan
2. Ayat (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
a. Pidana penjara;
b. Pidana kurungan;
c. Pidana denda; atau
d. Pidana pengawasan
Dalam  perjalananya,  Undang-undang  Nomor  3/1997  tentang  Pengadilan
Anak  dirasa  belum  memenuhi  kebutuhan  perlindungan  anak  dan  keadilan  bagi anak,  sehingga  Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia menginisiasi  adanya  perubahan  tentang  Sistem  Peradilan  yang  diberlakukan kepada  Anak.  Maka  dari  itu,  lahir  lah  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan  pada tanggal 30 Juli 2012 serta diundangkan pada waktu itu juga.
Undang-undang terbsebut banyak memberikan terobosan hukum baik dalam tujuan Filosofi, Sosiologis, Yuridis dan psikopolitik masyarakat yang menjadikan Undang-undang ini lebih memenuhi rasa keadilan bagi anak. Substansi pasal yang sangat  jauh  berbeda  dari  Undang-undang  sebelumnya  ialah  ketentuan  mengenai
1 Zainal  Arifin  Mochtar  &  Eddy  O.S  Hiariej, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  :  Memahami  Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat  Hukum, 2021, hlm 142.
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
Criminal  Policy bagi  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Dalam  Bab  V Undang-Undang 11/2012 yang mengatur tentang ketentuan Pidana dan Tindakan.
Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 11/2012 menyebutkan Pidana Pokok bagi anak  terdiri dari :
1. Pidana peringatan;
2. Pidangan dengan syarat :
a. Pembinaan diluar lembaga;
b. Pelayanan masyarakat; atau
c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga; atau
5. Penjara
Substansi  pengaturan  tentang  Pidana  pokok  bagi  anak  dalam  Undang- Undang 11/2012 telah merubah konsepsi atau Politik Hukum terhadap penjatuhan hukuman/pidana  bagi  anak,  hal  tersebut dapat terlihat  dari aturan  tentang  pidana pokok  bagi  anak  yang  semula  penjatuhan  pidana  diletakan  pada  urutan  teratas dalam  Undang-Undang  3/1997,  dirubah  menjadi  urutan  terakhir  dalam  Undang- undang 11/2012. Perubahan tersebut tidak lepas dari apa yang terjadi pada proses legislasi pembuatan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Senayan. Dewan  Perwakilan  Rayakt  sebagai  reppresentasi  Rakyat,  dan  Pemerintah sebagai  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  penyelenggaraan  negara  yang memberikan  rasa  keadilan  kepada  rakyat  dianggap  telah  memberikan  terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  menjadi  payung  hukum  dan  acuan  para  pengegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya  yang  mengedepankan  prinsip Restorative  Justice yang mengutamakan  keadilan  yang  lahir,  hidup  dan  beriringan  dengan  keadilan masyarakat.
Oleh  karena  latar  belakang  tersebut  diatas,  artikel  ini  akan  membahas, mengulas dan mengkaji lebih lanjut Politik Hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  merubah konsepsi  penjatuhan  hukuman  dalam  bentuk  pidana  penjara  yang  semula  berada pada  urutan  teratas  (UU  3/1997)    menjadi  Urutan  paling  bawah  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan menelaah Risalah Peraturan Perundang Undang Tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekantan  Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder.oleh  karenanya  cara  meneliti  dengan  bahan  pustaka  atau  data  sekunder dapat  dinamakan  sebagai  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitan  hukum kepustakaan 2 . Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  ( The  Statute Approach ).  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah  semua  Undang-undang
2 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  P enelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 15.
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. Pendekatan  Perundang-undangan  ini  akan  membuka  kesempatan  bagi  peneliti untuk  mempelajari  adakah  konsistensi  dan  kesesuaian  antara  suatu  Undang- undang  dengan  Undang-undang  lainnya  atau  antara  Undang-undang  dengan Undang-undang Dasar 3 .
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan  atau  pemanggilan  data  dari  studi  kepustakaan  (library research).Teknik  pengumpulan  data  kepustakaan  sudah  didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Konsepsi Anak Bukan Untuk di Hukum
Problematika  penyelesaian  masalah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum merupakan hal  yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini 4 . Dalam faktanya di Indonesia  kasus  kasus  terhadap  anak  mencapai  33%.  Dari  fakta  tersebut  bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  mengedepankan  prinsip-prinsip Restorative Justice
Kenakalan  anak  diambil  dai  istilah juvenile  deliquency tetapi  kenakala anak ini bukan yang dimaksud kenakalan anak dalam Pasal 489 KUHAP.  Istilah juvenile deliquency , berasal dari juvenile artinya young , anak – anak, anak muda, ciri  karakteristik  pada  masa  muda,  sifat  –  sifat  khas  pada  periode  remaja. Sedangkan deliquncy artinya wrong  doing ,  terabaikan  atau  mengabaikan,  yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, penggacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain – lain 5 . Istilah  kenakalan  anak  ini  pertama  kali  ditampilkan  pada  badan  peradilan anak di Amerika Serikat dalam ranga membentuk suatu Undang-undang peradilan bagi  anak  di  Negara  tersebut.  Dalam  pembahasannya  ada  kelompok  yang menekankan  dari  segi  peanggaran  hukumnya,  adapula  kelompok  yang menekankan  pada  sikap  tindakan  anak  apakah  sudah  menyimpang  dari  norma yang  berlaku  atau  belum  melanggar  hukum.  Namun,  semua  sependapat  bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.
Pendapat lain menjelaskan kenakalan anak atau yang disebut juga juvenile deliquency  atau  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  sebagai  tingkkah  laku  yang menyalahi  secara  ringan  norma  dan  hukum  yang  berlaku  dalam  suatu
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 155.
4 Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam  SIistem  Peradilan  Pidana ,  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,  Vol  13  No  1  (2019)  Edisi Maret, Balitbang Kemenkumham, hlm 16
5 Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2012, hlm. 25
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
masyarakat 6 . Suatu perbuatan dikatakan deliquency apabila perbuatan – perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau  suatu  perbuatan  anti  sosial  yang  didalamnya  terkandung  unsur  –  unsur  anti normatif.  Pengertian  lain  terkait  juvenile  deliquency  menurut  Kartini  Kartono adalah  perilaku  jahat/dursila,  atau  kejahatan/kenakalan  anak    anak  muda merupakan  gejala  sakit  atau  patologi  secara  sosial  pada  anak  –  anak  dan  remaja yang  disebabkan  oleh  suatu  bentuk  pengabaian  sosial,  sehingga  mereka  itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.
Sedangkan  Mardjono  Reksodiputo  dalam  sebuah  makalahnya  menyatakan bahwa  apabila  ada  pendapa  yang  menyatakan  kalau  perilaku deliquency selalu akan  membawa  anak  (baik  pria  maupun  wanita)  menjadi  pelaku  kejahatan  atau penjahatdimasa  yangakan  datang  adalah  keliru.  Akan  tetapi,  beliau  berpendapat bahwa  apabila  masalah deliquency anak  itu  tidak  ditangani  dengan  baik  maka pada masa yang akan datang dapatterjadi kenaikan kriminalitas dalam masyarakat, merupakan pendapat yang logis dan dianut oleh sebagian besar masyarakat. Oleh kaena itu, secarakhusu individual seorang anak deliquency (juga yang melakukan tindak  pidana  serius  seperti  pembunuhan)  janganlah  diberi  stigma  sebagai “penjahat  kecil”  yang  akan  tumbuh  menjadi  penjahat”besar”.  Hal  ini  tidak mengurangi  kenyataan  bahwa  pengalaman  dan  penelitian  empirik  menunjukan kurangnya perhatian terhadap permasalahan deliquency anak sebagai gejala sosial dapat meningkatkan secara cepat angka statistik kriminal yang bersangkutan 7 . Sedangkan juvenile deliquency menurut Romli Atmasasmita menejelaskan bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun  dan  belum  kawin  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  norma  –  norma hukum  yang  berlaku  serta  dapat  membahayakan  perkembangan  pribadi  si  anak yang bersangkutan 8 . Jika membahas terkait sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor  yang  mendorong  anak  yang  melakukan  kenakalan  perlu  diketahui motivasinya,  yang  dimaksud  dengan  motivasi  tersebut  adalah  dorongan  yang timbul  dari  diri  seseorang  yang  secara  sadar  atau  tidak  sadar  untuk  melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu 9 .
Bentuk  dari  motivasi  sebagaimana  yangdijelaskan  di  atas  terdiri  dari  2 (dua)  macam,  yaitu  motivasi  intrinsik  dan  ekstrinsik.  Yang  dimaksud  dengan motivasi  intrinsik  adalah  dorongan  atau  keinginan  pada  diri  seorang  yang  tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang  datang  dari  luar  diri  seseorang.  Romli  Atmasasmita  mengemukakan pendapatnya  mengenai  motivasi  instrinsik  dan  ekstrinsik  dari  kenakalan  anak yang terdiri dari :
a. Yang termasuk motivasi intrinsik terdiri dari :
1) Faktor intelegentia;
2) Faktor usia;
6 M  Nasir  Djamil, Anak  Bukan  Untuk  di  Hukum:  Catatan  Pembahasan  UU  Sistem  Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 14-16.
7 Nashriana, Op. Cit., hlm. 26
8 M Nasir Djamil, Op. Cit., hlm 35.
9 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 16.
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
3) Fakor kelamin;
4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik terdiri dari :
1) Faktor rumah tangga;
2) Faktor pendidikan dan sekolah;
3) Faktor pergaulan anak;
4) Faktor pergaulan anak;
Dari  uraian  pejelasan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwasannya  anak memiliki  kepribadian  khusus  yang  mana  tidak  bisa  disamakan  dengan  orang dewasa.  Ketika  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-undang  atau  nilai  –nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat dilakukan oleh orang yang dikategorikan dewasa atau lebih tua, maka perbuatan tersebut sudah tegas dikategorikan sebagai perbuatan pidana.
1. Telaah  Risalah  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
Sebelum masuk pada pembahasan risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi terkait  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Penulis  sedikit  akan mengulas tentang apa itu Politih Hukum. secara etimologis, istilah politik hukum merupakan  terjemahan  bahasa  indonesia  dari  istilah  hukum  Belanda  yaitu rechtspolitiek ,  namun hendaknya jangan dirancukan dengan istilah yang muncul terakhir  yaitu  politiekrecht.  Karena  keduanya  menurut  Hance  Van  Maarseveen memiliki makna yang berbeda 10 .
Moh  Mahfud  MD  berpendapat  bahwa  politik  hukum  merupakan  arah kebijakan  hukum  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh pemerintah,  mencakup  pula  pengertian  tentang  bagaimana  politik  memngaruhi hukum  dengan  cara  melihat  konfigurasi  kekuatan  yang  ada  di  belakang pembuatan  dan  penegakan  hukum  itu 11 ,  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara. Dengan  demikan  politik  hukum  merupakan  pilihan  tentang  hukum-hukum  yang akan  diberlakukan  sekaligus  piliohan  tentang  hukum-hukum  yang  akan  dicabut atai tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti  yang  tercantum  di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendapat  terkait  pengertian  Politik  hukum  datang  dari  pakar  Hukum  lain yaitu  Hikmahanto  Juwana,  yang  mengatakan  bahwa  peraturan  perundang- undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Peraturan perundang-undangan dibuat  dengan  tujuan  dan  alasan  tertentu.  Tujuan  dan  alasan  dibentuknya peraturan  perundang-undangan  dapat  beraneka  ragam.  Berarti  tujuan  dan  alasan
10 Imam  Syaukani  &  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-dasar  Politik  Hukum ,  Jakarta  :  RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 19
11 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta : RajaGrafindo, 2012, hlm 9.
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
dari  dibentuknya  suatu  peraturan  perundang-undangan  disebut  sebagai  politik hukum ( legal policy ) 12 .
Politik  peraturan  perundang-undangan  dan  politik  hukum,  pada  hakikatnya tidak  dapat  dipisahkan.  Istilah  politik  hukum  atau  politik  perundang-undangan didasarkan  pada  prinsip  bahwa  hukum  dan/atau  peraturan  perundang-undangan merupakan  bagian  dari  suatu  produk  politik  karena  peraturan  perundang- undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik ( politic body ) 13 .
Berdasarkan  definisi  tersebut  diatas  dari  politik  hukum,  pada  prinsipnya selain memuat makna, pada asasinya memuat pula tujuan dan ruang lingkup dari politik  hukum  itu  sendiri.  Politik  hukum  telah  disepakati  sebagai  dasar pembentukan  sistem  hukum  nasional  yang  dalam  perwujudan  merupakan  sistem peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  dalam  bentuk  sistem  hukum nasional hendak nya diarahkan pula kepada tujuan dari politik hukum itu sendiri. Maka,  tak  heran  ketika  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Bernard  Arief  Sidharta mengatakan  bahwa  antara  politik  hukum  dan  sistem  hukum  memiliki  hubungan yang erat 14 . Selain itu, politik hukum juga memiliki tujuan antara lain :
a. Menjamin Keadilan dalam Masyarakat;
b. Menjamin Keadilan dalam Masyarakat;
c. Menangani  kepentingan-kepentingan  yang  nyata  dalam  kehidupan  bersama secara kongkret
Risalah  sidang  pembentukan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  rancangan  Undang-undang  tersebut awalnya  diusulkan  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  upaya  perlindungan  terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  juga  sampai  pada  pembentukan  panja terkait  pembentukan  Undang-undang  tersebut  oleh  Komisi  III  DPR  RI  yang terdiri dari 9 (sembilan) Fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi  PKS,  fraksi  PAN,  fraksi  PKB,  fraksi  Gerindra,  fraksi  Hanura,  fraksi  PPP dan  pandangan  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM, Menteri  Sosial,  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dari  risalah  rapat  dengan  agenda  pembahasan  DIM  (Daftar  Inventarisasi Masalah) dan juga pembentukan panja terdapat beberapa isu krusial yang menjadi fokus pembahasan dan rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun isu – isu krusial tersebut antara lain :
a. Kategori tindak pidana yang bisa didivesi dan tidak bisa didiversi yakni tindak pidana  yangancaman  pidananya  7(tujuh)  tahun  dapat  didiversi,  sedangkan
12 Hikmahanto  Juwana, Politik  Hukum  Unddang-Undang  Bidang  Ekonomi  di  Indonesia .  Jurnal Hukum Vol 1, No 1, 2005, hlm 1.
13 Rocky  Marbun, Politik Hukum  Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia .  Malang  :  Setara  Press, 2019, hlm 26.
14 Mochtar  Kusumaatmadja  &  Bernard  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum  Buku  I , Bandung:Alumni, 2013, hlm 126.
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
ancaman7(tujuh) tahun ke atas tidak dapat didiversi;
b. Syarat dan tatacara dan jangka waktu penangkapan;
c. Syarat dan tatacara jangka waktu penahanan;
d. Pengaturan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap petugas dan aparat penegak  hukum  yangtidak  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta kewenangannya yang sudah diatur dalam Undang-undang;
e. Jangka  waktu  penyiapan  infrastuktur  selama  5  (lima)  tahun  sejak  Undang- undang perlakuan seperti itu;
Perluasan  pemangku  kepentingan,  pelibatan  masyarakat  dan  lemabaga- lembaga perlindungan anak 15 .
Dari  keenam  hal  tesebut  di  atas  merupakan  isu  –  isu  pembaharuan  yang terdapat  pada  rancangan  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang dianggap  akan  lebih  memberikakn  jaminan  perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dalam  menjalani  mekanisme  sistem  peradilan  pidana anak.
Adapun penjelasan terkait pandangan atau pendapat mini fraksi – fraksi yang disampaikan  oleh  8  (delapan)  dari  9  (sembilan)  fraksi,  yaitu  fraksi  Demokrat,  fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan pandangan pemerintah sebagai berikut :
a. Adapun  penjelasan  terkait  pandangan  atau  pendapat  mini  fraksi  –  fraksi  yang disampaikan  oleh  8  (delapan)  dari  9  (sembilan)  fraksi,  yaitu  fraksi  Demokrat, fraksi  Golkar,  fraksi  PDIP,  fraksi  PKS,  fraksi  PAN,  fraksi  PKB,  fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan pandangan pemerintah sebagai berikut :
b. Pandangan  fraksi  Golkar  terkait  rancangan  Undang-undang  Sisitem  Peradilan Pidana Anak
Fraksi  Golkar  memandang  ada  beberapa hal  yang  diperhatikan terkait  dengan isi  rancangan  Undang-undang  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Fraksi Partai  Golkar  memandang  positif  terjadinya  penyesuaian  rancangan  Undang- undangtentang  Sistem  Peeradilan  Anak  dan  Konvensi  Internasional  terkait dengan  hak  seorang  anak,  apalagi  terhadap  konvensi  yang  telah  diratifikasi oleh  Indonesia.  Selain  itu  Golkar  juga  memandang  positif  terkait  koordinasi antar instansi yang melibatkan lebih dari 1 (satu) instansi, bahkan bukan hanya pemerintah  pusat  tetapi  juga  pemerintah  daerah  sebegaimana  tertera  dalam Pasal 104 Ayat (3).
c. Pandangan  fraksi  PDIP  terkait  rancangan  Undang-undang  Sisitem  Peradilan Pidana Anak
Sebelum  menyetujui  untuk  disahkan  menjadi  Undang-undang,  fraksi  PDIP menganggap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain;
Dalam  rancangan  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  fraksi  PDIP menyambut baik hal ini karena sesuai dengan asa perlindungan, kelangsuungan hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  serta  pembinaan  dan  pembimbingan  anak, maka  Undang-undang  yang  akan  berlaku  nantinya  tidak  memberikan  catatan
15 Laporan  Panja  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Rabu  27 Juni 2012, hlm 5
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
kriminal terrhadap anak yang telah berhasil diselesaikan melalui proses diversi. Hal  ini  penting  mengingat  konep  teori  dan  praktek  sangat  berbeda,  harus dihindari  praktek  dari  diversi  yang  menyimpang.  Selain  itu  juga  yang terpenting agar anak tidak berurusan lagi dengan Sistem Peradilan Pidana.
d. Pandangan  fraksi  PKS  terkait  rancangan  Undang-undang  Sisitem  Peradilan  Pidana Anak.
Fraksi  PKS  berpandangan  bahwa  krakteristik  anak  untuk  tumbuh  dan berkembangsecara  optimal  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  berahlak  mulia harus menjadi orientasi utama dalam sebuah Sistem Perailan Pidana Anak serta menjaga  pertumbuhan  psikis  dan  osial  anak  didepan  sistem,  peradilan  anak harus  mengeliminasi  dan  adanya  stigmasisi  dan  labeling  pada  anak yangbeerhadapan  dengan  hukum,  selain  itu  fraksi  PKS  juga  menyambut  baik terkait  pemidanaan  yang  seharusnya  merupakan  pilihan  yang  teraakhir  bagi anak,  ternyata  sejalan  dengan  pemikiran  fraksi-fraksi  lain  yang  tidak  lagi mengedeankan model pembinaan Retributif Justice melainkan mengedepankan model Restorative Jutice.
e. Pandangan  fraksi  PAN  terkait  rancangan  Undang-undang  Sisitem  Peradilan  Pidana Anak
Fraksi  PAN  mengatakan  sangat  bersyukur  kepada  Tuhan  YME  karena  akan segera disahkan dan akan segera dberlakukan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, Restorative Justice sebagaimana yang dimaksud dalam rancangan  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagai  bentuk penyelesaian  secara  adil  yang  melibatkan  pelaku,  korban  dan  keluarga  serta pihak-pihak  lain  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana  kemudian  secara bersama-sama  mencari  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan anak tersebut.
Namun  fraksi  PAN  menyampaikan  beberapa  catatan  antara  lain  pemerintah pelu  dengan  segera  menyususn  aturan  teknis  pemeriksaan  bagi  terdakwa  dan saksi  anak  selma  pemeriksaan  dan  penuntutan,  didalam  perssidangan hinggaterhindar trauma yang berlebihan. Selain itu, pembanguanan infrastuktur dan  penunjangmeruakan  kewajiban  untuk  direalisaikan  dengan  kata  lain, sebelum  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan  maka insfrastukturdan  fasilitas  penunjang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  harus disiapkan terlebih dahulu.
f. Pandangan  fraksi  PKB  terkait  rancangan  Undang-undang  Sisitem  Peradilan Pidana Anak
Dalam  menyampaikan  mini  fraksi  terkaitrancangan  Undang-undangSistem Peradilan Pidana Anak fraksi PKB menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut :
Anak  merupakan  generasi  penerus  masa  depan  bangsa,  memiliki  posisi  dan peran  yang  sangat  strategis  dalam  menentukan  masa  depan  bangsa,  ditangan merekalah  prosek  bangsa  ini  akan  diletakan.  Oleh  karenanya,  arah  kebijakan bangsa  tentang  anak  harus  jelas  dan  memiliki  keberpihakan  yang  tegas  untuk melindungi dan mengayomi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari sisi moral maupun intelektualitas mereka.
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
Adapun  catatan  lain  fraksi  PKB  menganggap  pendekatan  yang  dipergunakan dalam  menangani  pelangaran  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  haru menggunakan Represif Law yang cenderung bersifat menghukum kepada anak yang  digeser  menjadi  pendekatan Restitutif  Law dengan  tujuan  melakukan pembinaan,  pengupayaan  penanganan  diversi  dalam  keacaraan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dan  harus  benar-benar  dikawal  demi  masa  depan  anak yang berhadapan dengan hukum.
g. Pandangan  fraksi  Hanura  terkait  rancangan  Undang-undang  Sisitem  Peradilan Pidana Anak
Fraksi  Hanura  mendalami  terkait  rancangan  Undang-undangSistem  Peradilan Pidana  Anak  dari  aspek  filosofis,  sosiologi  dan  yuridis  tentang  bagaimana sistem  peradilan  pidana  anak  ini  memang  betul-betul  dibutuhkan  dalam meberikan  perlindungan  terhadap  anak,  hal  paling  pentingterkaitpengaturan secara  tegas  mengenai  keadilan  restoratif  dan  diversi,  dimaksudkan  untuk menghindari  dan  manjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan dapat diterima kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar. Fraksi  Hanura  mendalami  terkait  rancangan  Undang-undangSistem  Peradilan Pidana  Anak  dari  aspek  filosofis,  sosiologi  dan  yuridis  tentang  bagaimana sistem  peradilan  pidana  anak  ini  memang  betul-betul  dibutuhkan  dalam meberikan  perlindungan  terhadap  anak,  hal  paling  pentingterkaitpengaturan secara  tegas  mengenai  keadilan  restoratif  dan  diversi,  dimaksudkan  untuk menghindari  dan  manjauhkan  anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan dapat diterima kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar 16 .
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas  terkait  pendapat  mini  fraksi  –  fraksi  dapat diambil kesimpulan bahwasanya seluruh fraksi yang ada pada Komisi III DPR RI tidak  terjadi  perbedaan  –  perbedaan  yang  mendasar  terkait  rancangan pembentukan  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pidana  penjara diangap  sebagai  upaya  terakhir  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  anak  serta  proses penyelesaian pidana anak harus mengedepankan prinsip restoretive justice .
Dari  hasil  laporan  panja,  pendapat  mini  fraksi  –  fraksi  dan  rapat  kerja tingkat I rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diambil kesimpulan  bahwa  komisi  III  DPR  RI  bersama  pemerintah  sepakat  terkait perubahan  yang  ada  dalam  rancangan  Undang-undang  Sisem  Peradilan  Pidana Anak  yang  baru  harus  mengedepankan  hak  –  hak  anak,  anatar  lain  hak  untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak  untuk  berpartisipasi  sebagaimana  diatur  dalam  konvensi  hak  –  hak  anak 17 . Demikian  penjelasan  terkait  politik  hukum  dan  arah  kebijkan  pidana  terkait pembentukan  Undang-Undang  Sistem  Peradian  Pidana.  Yang  penulis  rangkum dari  Risalah  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Sistem
16 Pendapat  Akhir  Mini  Fraksi  Terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana, hlm 32-48
17 M Nasir Djamil, Op. Cit, hlm. 14-16.
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
Peradilan Pidana Anak. Selain Risalah Rapat Pembentukan RUU tersebut, penulis juga  memuat  Naskah  Akademik  pada  RUU  tersebut  dengan  membertimbangkan Dasar  Filosofis,  Dasar  Sosiologis,  Dasar  Yuridis  dan  Dasar  Psikopolitik Masyarakat.
2. Menjauhkan  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  Melalui Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012
Menurut  Sudarto  yang  dimaksud  dengan  sanksi  pidana  adalah  penderitaan yang  dengan  sengaja  dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dnegan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja  ditimpakan  negara  pada  pembuat  delik 18 .  Adapun  bentuk-bentuk  pidana pokok  seabgaimana  diatur  dalam  pasal  71  Ayat  (1)  Undang-Undang  11  Tahun 2012 sebagai berikut :
a. Pidana peringatan
Dari ketentuan uang terdapat dalam pasal 72 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan pembebasan anak.
Pada  penjelasan  pasal  9  Ayat  (2)  huruf    b  Undang-Undang  tersebut menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dnegan  “tindak  pidana  ringan”  adalah tindak pidanapenjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
b. Pidana dengan Syarat Dari pasal 73 ayat (1) jo ayat (2) jo (3) jo (4) dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak  perlu  dilaksanakan  asal  selama  menjalani  masa  pidana,  memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim
1) Pidana di luar lembaga berupa :
a) Mengikuti  program  pembimbingan  dan  penyuluhan  yang dilakukan oleh pejabat pembina
b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c) Mengikuti  terapi  akibat  penyalahgunaan  alkohol,  narkoba, psikotropika dan zak adiktif lainnya.
2) Pelayanan Masyarakat
Pidana  pelayanan  masyarakat  merupakan  pidana  yang  dimaksudkan untuk  mendidik  anak  dengan  meningkatkan  kepeduliannya  pada kegiatan ke masyarakat yang positif. 3) Pengawasan
Penjelasan  pasal  77  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “pidana  pengawasan”  adalah  pidana  yang  khusus  dikenakan untuk anak,  yakni pengawasan  yang dilakukan oleh penuntut umum
18 Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1987, hlm. 25.
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
terhadap  perilaku  anak  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  rumah  anak dan  pemberian  bimbingan  yang  dilakukan  oleh  pembimbingan kemasyarakatan.
c. Pelatihan Kerja
Pada penjealsan pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan”  lembaga  yang  melaksanakan  pelatihan  kerja”  antara  lain  balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi  yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial
d. Pembinaan dalam Lembaga Pidana  pembinaan  dalam  lembaga  dilakukan  di  tempat  pelatihan  kerja  atau pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta
e. Penjara Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan  dalam  hal  anak  melakukan  tindak  pidana  berat  atau  tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu  perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan  terhadap orang dewasa 19 .
Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang  dewasa”  dalam  penjelasan  pasal  79  ayat  (2)  tersebut  menyebutkan adalah  maksimum  ancaman  pidana  penjara  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  KUHP  atau  undang-undang  lain. Sedangkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
Penulis  melalui  penelitian  ini  ingin  memberikan  soluis  atas  penyelesaian  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  untuk  menyelamatkan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  ialah  dengan  menjauhkan  anak  dari  Pidana  Penjara.  Masih  banyak  cara  yang dapat  diambil  oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  (pemidanaan)  terhadap  anak yang  berkonflik  dengan  hukum  sebagaimana  diuraikan  pada  penjelasan  diatas. Semangat UU 11/2012 ialah menjadikan pidana penjara sebaga “UPAYA TERAKHIR”

## C. Penutup
Anak yang berkonflik dengan hukum sejatinya merupakan kekeliruan dalam berprilaku dan bukan dianggap sebagai kejahatan, berbeda dengan orang dewasa ketika  melakukan  tindak  pidana.  Oleh  karenanya  butuh  pendekatan  khusus  agar terjadi  perubahan  prilaku  yang  lebih  baik  dengan  menggunakan  pendekatan pemidanaan  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Undang-Udang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  menjadikan  Pidana  Penjara Sebagai Upaya Terakhir sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Perlu  adanya  sosialisasi  yang  menyeluruh  kepada  para  Penegak  Hukum khususnya  Hakim  yang  mengadili  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Hakim  kiranya  dalam  memeriksa,  mengadili  dan  mengutus  suatu  perkara  yang
19 R Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm 139
(Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : Upaya Menjauhkan Anak dari Pindana Penjara)
melibatkan  anak  perlu  untuk  mempertimbangkan  semangat  dan  ruh  dari pembentukan  UU  11/2012  yang  telah  banyak  mengadopsi  nilai-nilai  keadilan restoratif  agar  dalam  menjatuhkan  hukumannya  dapat  memberikan  rasa  keadilan dengan tidak merengut hak tumbuh kembangnya demi menjadi pribadi yang baik dikemudia hari. Karna Penjara Buka Solusi.

## D. Daftar Pustaka
Asshiddiqie Jimly, & Ali Safa’at M., Teori Han Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: sekretariat Jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
Boy  Nurdin,  Kedudukan  dan  Fungsi  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  Di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2012.
Cahzawi Adami, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta: Grafindo, 2002.
C S T Kansil, et al., Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
Djamil M Nasir, Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Fuady Munir, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
Gultom  Maidin,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indoneia, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
Gunadi W Ismu & Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1), Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011.
Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Kartono  Kartini,  Psikologi  Anak  :  Psikologi  Perkembangan,  Bandung:  Mandar Maju, 1995.
------------------,  Patologi  Sosial  2:  Kenakalan  Remaja,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010.
Mansyur  Ridwan,  Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT  (Kekerasan  Dalam Rumah Tangga), Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
Marpaung  Leden,    Masa-Teori-Praktik  Hukum  Pidana,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2005.
Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Meliala  A  Syamsudin  &  E  Sumaryono,    Kejahatan  Anak  Suatu  Tinjauan  dari
Psiklogi dan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1985.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Nashriana,  Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  Anak  di  Indonesia,  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2012.
Nasroen M, Asal Mula Negara, Jakarta; Aksara Baru, 1986.
Nurdin  Boy,  Kedudukan  dan  Fungsi  Hakim  Dalam  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2012.
Priyatno  Dwidja,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia,  Bandung:  PT Refika Aditama, 2006.
Samidjo, Hukum Pidana, Bandung: CV. ARMICO, 1985.
Sibuea Hotma P, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta: PT Penerbit Erlangga, 2010.
Sibuea Hotma P & Herybertus S, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Karakataw Book, 2009.
Siregar  Bismar,  Keadilan  Hukum  Dalam  Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional, Jakarta: Rajawali, 1986.
Soekanto  Soerjono,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkatan, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
-----------------------, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta: UI Press, 1977.
Soeroso R., Pengantar Ilmu hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Soetodjo Wagiati, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
Tim  Fakultas  Hukum  Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya,  Mewujudkan Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Jakarta:Lembaga Saksi dan Korban, 2011
Sudirman  Antonius,  Hati  Nurani  Hakim  dan  Putusannya,  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2007.
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT Refika Aditama, 2008 Widyowati Sri, Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta: LP3S, 1983.
Widnyana  I  Made,  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013.
Wijayanta  Tata  &  Hary  Firmansyah,  Perbedaan  Pendapat  Dalam  Putusan Pengadilan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
Azwad  Rachmat  Hambali,  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  dalam  SIistem  Peradilan  Pidana,  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum: Balitbang Kemenkumham, Vol 13 No 1 (2019) Edisi Maret, , hlm 16
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Rancangan Peraturan Perundang Undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidan Anak