Implementasi Pembangunan Jalan Lingkungan Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Samarinda

## Eddy Djunaidi
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman
Abstract: The  result  show  that  implementation  of  society  road  building  in increasing  public  services  at  Dinas  Cipta  Karya  &  Tata  Kota  Samarinda  has been  conducting  based  on  standart  mechanism  of  development  which prevailed and applied by the province government. The supporting factors are policy  about  the  development  authority,  budgeting  factor  and  a  condusive work  system.  The  barriers  are  lack  of  the  people  konwlegde  and understanding about the contruction criteria used in society road building. Keywords: road building, road construction
Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai standar teknis dan tertib penyelenggaraan pembangunan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh  pemerintah  dan  provinsi,  yaitu  dengan  mempergunakan  dua  jenis konstruksi, yaitu konstruksi beton dan konstruksi paving block, sesuai dengan kondisi  jalan  lingkungan  masyarakat  yang  akan  dibangun  atau  ditingkatkan; b)  faktor-faktor  yang  mendukung  implementasi  pembangunan  jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Cipta Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  antara  lain  meliputi  komitmen  Pemerintah Daerah,  kebijakan  yang  mengatur  tentang  kewenangan  pembangunan  jalan lingkungan  bagi  masyarakat,  pembiayaan  atau  anggaran  dan  sistem  kerja yang  memadai.  Sementara  faktor  penghambatnya  adalah  kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  kriteria  konstruksi  yang dipergunakan dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat.
Kata Kunci: pembangunan jalan lingkungan, konstruksi jalan.

## Pendahuluan
Jalan sebagai sarana transportasi darat bagi publik merupakan bentuk pelayanan  jasa  yang  perlu  diselenggarakan  dengan  baik  oleh  pemerintah sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Pemerintah  Kota  Samarinda  melalui Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  melaksanakan  fungsi  tersebut. Sebagaimana  uraian  mengenai  tugas  pokok  dan  fungsinya  berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda  memiliki  tugas  pokok  membantu  Kepala  Daerah  dalam melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan  ruang  dan  perumahan  berdasarkan  asas  ekonomi  dan  tugas
pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan  pengaturan,  pembangunan,  pengawasan  dan  pengendalian kebijakan  strategis  dalam  pelaksanaan  kerjasama  swasta  dan  masyarakat sesuai  ijin  lokasi  kawasan  dan  lingkungan  siap  bangun,  kebijakan  strategis penanggulangan  dan  pencegahan,  penanganan  kawasan,  pengelola peremajaan/perbaikan  kawasan  kumuh,  kebijakan-kebijakan  strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung  dan  lingkungan,  rumah  negara,  status  bangunan  dan  gedung  yang dilindungi  dan  dilestarikan,  penetapan  kriteria  pemantauan  dan  perubahan fungsi  ruang  kawasan  /  lahan  dan  perbatasan  kawasan  strategis,  dan sebagainya.
Dengan  demikian,  penyelenggaraan  jalan  bagi  publik,  termasuk  di dalamnya  adalah  jalan  lingkungan  masyarakat  yang  memiliki  arti  yaitu  jalan yang  berada  di  lingkungan  perumahan,  atau  jalan  servis  untuk  lingkungan perumahan,  termasuk  di  dalam  salah  satu  kewenangan  dan  tugas  dari  Dinas Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda.  Sebagaimana  hakekat  dari penyelenggara  pelayanan  publik  yang  baik,  maka  sudah  semestinya  Dinas Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  mampu  menyelenggarakan pembangunan  jalan  lingkungan  secara  baik  demi  pemenuhan  kebutuhan masyarakat di lingkungan perumahan.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota Samarinda  hingga  kini  dalam  melaksanakan  pembangunan  jalan  lingkungan masyarakat,  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  a)  masih  banyak  kegiatan pembangunan jalan lingkungan masyarakat yang belum dapat ditangani akibat banyaknya  jumlah  surat  permohonan  dari  masyarakat  mengenai  bantuan semenisasi jalan lingkungan perumahan mereka; dan b) masih adanya kendala dalam  pelaksanaan  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat  yang berkenaan dengan keterlambatan tersedianya anggaran proyek.
Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka penulis pun tertarik untuk menganalisis  lebih  mendalam  mengenai  pelaksanaan  peningkatan  pelayanan jasa  bagi  publik  dalam  bidang  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, yang penulis yakini dapat dilakukan melalui sebuah penelitian lapangan.
Penelitian  ini  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  key  informan  dan  informan.  Adapun  yang menjadi key  informan dalam  penelitian  ini  Kepala  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata Kota  Samarinda  beserta  para  Kepala  Bidangnya,  yang  dipilih  melalui  teknik purposive  sampling atau  pengambilan  sampel  berdasarkan  tujuan  tertentu. Pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  dilakukan  dengan  teknik wawancara, observasi, penelusuran dokumen dan penelusuran perpustakaan.

## Kerangka Dasar Teori

## Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  menurut  Sinambela  dkk  (2005  :  5)  adalah  sebagai setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan atau  kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat pada  suatu  produk  secara  spesifik.  Ratminto  dan  Winarsih  (2009  :  5) mendefinisikan  pelayanan  publik  sebagai  segala  bentuk  jasa  pelayanan,  baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan  di  lingkungan  BUMN  atau  BUMD,  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pelayanan  publik  bagi  Mahmudi  (2007  :  213)  adalah  segala  kegiatan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  aparatur pemerintah  bertanggungjawab  untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada  masyarakat  dalam  rangka  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat. Pelayanan  publik  yang  harus  diberikan  oleh  pemerintah  menurut  Mahmudi (2007  :  214)  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  kategori  utama,  yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.  Sedangkan  pelayanan  umum  meliputi  pelayanan  administratif, pelayanan  barang  dan  pelayanan  jasa.  Pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  akan  pembangunan  jalan  lingkungan yang menjadi topik penelitian ini, merupakan suatu bentuk pelayanan jasa bagi publik.

## Pembangunan Jalan Lingkungan
Jalan  lingkungan  adalah  jalan  yang  berada  di  lingkungan  perumahan, atau  jalan  servis  untuk  lingkungan  perumahan  (Joyopuspito,  1989).  Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang  Jalan,  jalan  lingkungan  terbagi  lagi  atas  dua  jenis,  yaitu  jalan lingkungan  primer  dan  jalan  lingkungan  sekunder.  Pada  Pasal  10  Ayat  4 peraturan tersebut disebutkan bahwa jalan lingkungan primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di  dalam  lingkungan  kawasan  perdesaan.  Sedangkan  pada  Pasal  11  Ayat  4 selanjutnya  disebutkan  bahwa  jalan  lingkungan  sekunder  menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2006 tentang  Jalan  pada  Pasal  12  Ayat  1  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  persyaratan  teknis  jalan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  jalan
meliputi  kecepatan  rencana,  lebar  badan  jalan,  kapasitas,  jalan  masuk, persimpangan  sebidang,  bangunan  pelengkap,  perlengkapan  jalan, penggunaan  jalan  sesuai  dengan  fungsinya  dan  tidak  terputus.  Dengan demikian,  persyatan  teknis  jalan  secara  singkat  dapat  dikatakan  harus memenuhi  ketentuan  keamanan, keselamatan  dan  lingkungan. Khusus  untuk jalan  lingkungan,  dalam  Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Jalan  disebutkan  bahwa  jalan  lingkungan primer  didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana  paling  rendah  15  kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikir 6,5 meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Sedangkan jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan  bermotor  beroda  tiga  atau  lebih,  harus  mempunyai  lebar  badan jalan paling sedikit 3,5 meter.
Sedangkan  untuk  persyaratan  teknis  jalan  lingkungan  sekunder dijabarkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun  2006  tentang  Jalan.  Disebutkan  bahwa  jalan  lingkungan  sekunder didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana  paling  rendah  10  kilometer  per  jam dengan  lebar  badan  jalan  paling  sedikit  6,5  meter.  Persyaratan  teknis  jalan lingkungan  sekunder  diperuntukkan  bagi  kendaraan  bermotor  beroda  tiga atau  lebih.  Sedangkan  jalan  lingkungan  sekunder  yang  tidak  diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda tiga atau lebih, harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat  dalam peningkatan pelayanan publik dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa poin, antara lain pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis jalan, serta pelaksanaan konstruksi, yang akan terjabar masing-masing lebih lanjut :

## Perencanaan program dan Penganggaran
Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda memiliki dua jenis rencana kegiatan,  yaitu  kegiatan rutin dan  kegiatan  pembangunan.  Rencana  kegiatan rutin merupakan agenda kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda,  sedangkan  rencana  kegiatan pembangunan  merupakan  agenda  kerja  yang  mendukung  pelaksanaan  tugas bidang-bidang  pada  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda. Pemrograman dan penganggaran pembangunan jalan lingkungan masyarakat pada  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  telah  direncanakan  melalui penyusunan  Rencana  Strategis  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda. Berdasarkan  Rencana  Strategis  Tahun  2011  –  2015,  pagu  dana  indikatif  atau anggaran  yang  tersedia  untuk  melaksanakan  pembangunan  jalan  lingkungan masyarakat  yang  merupakan  wujud  kegiatan  dari  program  pengembangan perumahan,  memiliki  nilai  yang  paling  besar  dibandingkan  anggaran  untuk
Implementasi Pembangunan Jalan Lingkungan Masyarakat Dalam Peningkatan ..............
program-program  kegiatan  pembangunan  yang  lainnya.  Sejumlah  jalan lingkungan  masyarakat  yang  dibangun  oleh  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota Samarinda berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 merupakan jalan- jalan  lingkungan  yang  diusulkan  oleh  warga  setempat  melalui  surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Samarinda.

## Perencanaan Teknis Jalan
Perencanaan  teknis  jalan  lingkungan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan standar  teknis  dan  tertib  penyelenggaraan  pembangunan  yang  berlaku  dan telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  provinsi.  Sesuai  dengan  perencanaan teknisnya,  maka  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat  yang  dilakukan oleh  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  diimplementasikan  dengan mempergunakan  dua  jenis  konstruksi,  yaitu  dengan  konstruksi  beton  atau semenisasi dan dengan konstruksi paving block. Penetapan penggunaan jenis konstruksi dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat akan disesuaikan dengan kondisi jalan lingkungan yang akan dibangun atau diperbaiki, terutama atas ukuran lebar jalan lingkungan masyarakat tersebut.

## Pelaksanaan Konstruksi
Pelaksanaan  konstruksi  dalam  pembangunan  jalan  lingkungan masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda dilakukan  dengan  mengacu  pada  perencanaan  teknis  pembangunan  jalan yang  telah  dilakukan  pada tahapan awal.  Konstruksi  yang  dipergunakan oleh Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  dalam  membangun  jalan lingkungan  masyarakat  terdiri  atas  dua  jenis,  yaitu  konstuksi  beton  atau semenisasi dan konstruksi paving block , dengan ketentuannya masing-masing. Pelaksanaan  konstruksi  jalan  lingkungan  masyarakat  yang  dilakukan oleh  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  meliputi  kegiatan  mobilisasi,  pekerjaan timbunan,  pasang  paklaag,  pasang  siklaag,  sirtu,  pengecoran  hingga pemeliharaan  kebersihan  pekerjaannya  yang  telah  memenuhi  kriteria ketebalan  tertentu  sesuai  norma,  standar  dan  kriteria  yang  telah  ditentukan pemerintah  dan  provinsi.  Implementasi  pembangunan  jalan  lingkungan masyarakat  dari  segi  pelaksanaan  konstruksinya  tidak  selalu  dapat  berjalan dengan  lancar,  yang  disebabkan  oleh  adanya  pertentangan  atau  penolakan dari warga masyarakat atas jenis konstruksi yang dipilih oleh Dinas Cipta Karya dan  Tata  Kota  Samarinda.  Padahal  penentuan  penggunaan  jenis  konstruksi yang  dipergunakan  dalam  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat  telah disesuaikan dengan kondisi lebar jalan yang akan dibangun atau ditingkatkan tersebut.  Ketentuan  standar  dan  tertib  penyelenggaraan  pembangunan jalan lingkungan  tersebutlah  yang  tidak  diketahui  dan  dipahami  secara  baik  oleh warga masyarakat yang menjadi sasaran pengguna fasilitas jalan lingkungan.

## Faktor Pendukung
Kepala  Seksi  Pembangunan  Perumahan  Permukiman  memberikan informasi  mengenai  faktor  pendukung  implementasi  pembangunan  jalan lingkungan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda melalui pernyataan sebagai berikut :
“ Tentu  saja  pendukung  utama  dari  terlaksananya  kegiatan  pembangunan jalan  lingkungan  bagi  masyarakat  adalah  adanya  kebijakan-kebijakan  yang mengatur  mengenai  wewenang  Dinas  untuk  melaksanakan  kegiatan  tersebut. Disamping  itu  adanya  pagu  dana  atau  anggaran  kegiatan  yang  sangat  besar, sebab  tanpa  pendanaan  maka  mustahil  untuk  dapat  mewujudkan  suatu perencanaan pembangunan ” (Wawancara pada Selasa, 8 Oktober 2013).
Kemudian  berikut  pendapat  Kepala  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota Samarinda  mengenai  faktor  pendukung  implementasi  pembangunan  jalan lingkungan masyarakat :
“ Menurut saya, pendukung utama kesuksesan suatu program pembangunan termasuk  pembangunan  jalan  lingkungan  bagi  publik  adalah  adanya  komitmen yang  kuat  dari  Pemerintah  Daerah  untuk  mempersembahkan  pelayanan  publik yang  baik  kepada  warganya.Komitmen  itu  menjadi  batu  pijakan  awal  untuk merumuskan  perencanaan  pembangunan,  pelaksanaan  hingga  pemeliharaan hasil-hasil  pembangunan  yang  ada.Disamping  itu,  kekuatan  Dinas  Cipta  Karya sebagai  perangkat  daerah  yang  diberi  kewenangan  untuk  melaksanakan pembangunan  di  bidang  pekerjaan  umum,  tentunya  punya  peran  pendukung yang juga penting ” (Wawancara pada Selasa, 8 Oktober 2013).
Selanjutnya  Kepala  Seksi  Bina  Teknik  Perumahan  Permukiman memberikan pernyataan sebagai berikut :
“ Sejumlah  faktor  pendukung  implementasi  pembangunan  jalan  lingkungan yang kami lakukan bagi saya terletak pada sistem kerja yang ada. Sebab sebagai satu  kesatuan,  maka  kesemuanya  saling  berhubungan  untuk  menjadi  kekuatan keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  jalan  lingkungan  sebagai  program pembangunan  permukiman.Kesatuan  itu  terdiri  atas  kebijakan-kebijakan  yang mendasari,  komitmen  pemerintah  daerah,  anggaran  juga  SDM  yang  memadai ” (Wawancara pada Rabu, 9 Oktober 2013).
Dengan  demikian,  hasil-hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  sejumlah faktor-faktor  pendukung  implementasi  pembangunan  jalan  lingkungan masyarakat  dalam  peningkatan  pelayanan  publik  pada Dinas  Cipta  Karya  dan Tata Kota Samarinda, yang antara lain:

## 1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah
Cara  pandang  akan  pentingnya  mewujudkan  hakekat  pelayanan publik yang semestinya semacam itu, menjadi suatu kekuatan pendorong yang  utama  dalam  pengimplementasian  suatu  kebijakan  pembangunan daerah,  terutama  wilayah  perkotaan.  Diawali  oleh  pimpinan  pucuk,  dan diikuti  oleh  segenap  unsur  pelaksana  dan  seluruh  sumberdaya  manusia
Implementasi Pembangunan Jalan Lingkungan Masyarakat Dalam Peningkatan ..............
yang  terkandung  di  dalamnya,  maka  suatu  perencanaan  pembangunan akan  mampu  diimplementasikan  sesuai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Sebagaimana  menurut  Mowday  (dalam  Sopiah,  2008  :  155) komitmen  organisasional  adalah  keinginan  anggota  organisasi  untuk tetap  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi  dan  bersedia berusaha  keras  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi.  Berdasarkan  konsep tersebut,  maka  aspek  penting  adanya  komitmen  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Samarinda  termasuk  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota Samarinda  selaku  unsur  pelaksana  yang  menerima  pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  pekerjaan  umum  khususnya  urusan  cipta  karya, penataan  ruang  dan  perumahan,  perlu  senantiasa  dipertahankan  sebab kemunculan suatu komitmen bukan hanya berarti bersifat loyalitas  yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang  memikiki  tujuan  memberikan  segala  usaha  demi  keberhasilan organisasi yang bersangkutan.
2. Kebijakan  yang  mengatur  tentang  kewenangan  pembangunan  jalan lingkungan bagi masyarakat.
Pembangunan jalan  lingkungan  bagi  masyarakat  yang  dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya  dan Tata Kota Samarinda dibangun melalui dasar- dasar  legal  formal,  yaitu  melalui  Peraturan  Pemerintah  serta  beberapa peraturan  perundangan  teknis  lainnya  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Daerah.  Peraturan  Pemerintah  yang  menjadi  dasar  hukum  implementasi pembangunan  jalan  lingkungan  adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Tahun  2008  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tahun  2010 tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah,  kemudian  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat  Daerah.  Selain  kebijakan  umum  tersebut,  terdapat  pula kebijakan  teknis  yang  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  implementasi pembangunan jalan lingkungan masyarakat dalam kerangka pembangunan  daerah  seperti  antara  lain  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  tentang  RPJMD  Tahun  2011  –  2015,  Peraturan  Daerah  Kota Samarinda  Nomor  06  Tahun  2008  tentang  Urusan  Pemerintahan  yang Menjadi  Kewenangan  Pemerintahan  Daerah  Kota  Samarinda  dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah,  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  23 Tahun  2008  tentang  Penjabaran  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Struktur Organisasi  Dinas  Daerah,  salah  satu  pasalnya  mengatur  tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  sebagai  unsur  pelaksana  yang  menerima pelimpahan  kewenangan  dari  Pemerintah  Daerah  atas  penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, khususnya urusan cipta karya,  penataan  ruang  dan  perumahan.  Sejumlah  kebijakan  tersebut menjadi dasar dan landasan hukum atas implementasi pembangunan jalan lingkungan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata Kota Samarinda hingga kini.
3. Pembiayaan atau Anggaran
Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik pembangunan fisik maupun non fisik, sudah barang tentu diperlukan pagu dana  atau  anggaran  untuk  mengimplementasikannya.  Dalam  rangka pelaksanaan  otonomi  daerah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur  juga  Pemerintah  Kota  Samarinda  tentunya  telah  mengalokasikan dana  untuk  penyelenggaraan  pembangunan  melalui  APBD.  Wicaksono (2006 : 46) mengemukakan bahwa anggaran daerah sangat menentukan kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, maka pentingnya sumber dana atau anggaran bagi pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dan  perangkatnya,  termasuk  pula  Dinas  Cipta Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya.
4. Sistem Kerja yang Memadai.
Mekanisme  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  oleh  suatu organisasi  tentunya  tersusun  atas  suatu  sistem  yang  merupakan  suatu kesatuan  atas  berbagai  sub-sub  sistem  kerja  yang  saling  berhubungan satu sama lain. Demikian pula halnya dengan implementasi pembangunan jalan  lingkungan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Cipta  Karya  dan Tata  Kota  Samarinda,  maka  sebagai  unsur  pelaksana  kegiatan  di  bidang pekerjaan  umum,  khususnya  urusan  cipta  karya,  penataan  ruang  dan perumahan,  maka  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  tentunya menjalin sistem kerja yang erat terhadap Pemerintah Kota Samarinda dan bagian-bagian  yang  terdapat  di  dalam  struktur  organisasi  Dinas  Cipta Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  itu  sendiri.  Kekuatan  sistem  kerja  yang telah  terbangun  secara  solid  dan  memadai,  menjadikan  implementasi sejumlah kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan pembangunan  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  dokumen  Rencana Strategis  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  Tahun  2011  –  2015, dapat dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan, walaupun capaian hasilnya  belum  mampu  mencapai  100%  yang  diakibatkan  atas  sejumlah kendala-kendala di lapangan.

## Faktor Penghambat
Kepala  Seksi  Pembangunan  Perumahan  Permukiman  memberikan informasi sebagai berikut:
“Dalam  melaksanakan  pembangunan  jalan  lingkungan  terutama  di daerah  kecamatan  atau  per  kecamatan,  memang  agak  bermasalah.Masalah utamanya  adalah  ketidakpahaman  masyarakat  tentang  kedisiplinan  dalam menjaga mutu jalan yang sudah dibangun. Belum lagi masyarakat yang tidak mau di  daerahnya  disemenisasi  ataupun  di  paving  block  dengan  alasan  akan menyebabkan  rumahnya  banjir  karena  tinggi  jalan  akan  meningkat  20  –  30  cm. Padahal  pembangunan  dilakukan  atas  surat  permohonan  dari  mereka  sendiri untuk dibantu semenisasi” (Wawancara pada Selasa, 8 Oktober 2013).
Keterangan  dan  informasi  lain  mengenai  faktor  penghambat implementasi  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat  dikemukakan  oleh Kepala Seksi Bina Teknik Perumahan Permukiman dengan pernyataan sebagai berikut:
“Di  dalam  pelaksanaannya,  penggunaan  konstruksi  yang  dipakai  kadang kala mendapat pertentangan dari warga, walaupun usulan yang masuk ke Dinas juga berasal dari mereka. Hanya saja masyarakat banyak yang tidak memahami ketentuan  standar  dan  tertib  penggunaan  konstruksi  yang  dipilih.  Kasusnya banyak warga yang menolak jalannya dibangun dengan konstruksi paving block, dengan  alasan  jika  disemenisasi  akan  jauh  lebih  kuat.  Padahal  kondisi  lebar jalannya  misalnya  hanya  selebar  2,5  meter.  Padahal  pembangunan  jalan lingkungan  dengan  konstruksi  paving  block  yang  kami  lakukan  menggunakan mutu  beton  K.250  –  K.300,  yang  pendukung  pondasinya  menggunakan  lantai kerja  dengan  dicor  10  cm  dengan  campuran  1  :  2  :  3  dengan  urugan  pasir  5  cm. Nah,  hal-hal  semacam  itulah  yang  tentu  tidak  bisa  diketahui  apalagi  dipahami oleh  masyarakat  awam  dengan  baik.  Dampak  dari  hambatan  semacam  itu membuat  schedule  pelaksanaan  kegiatan  pun  terpengaruh  karena  kami  dari pihak Dinas Cipta Karya harus mengalihkan pekerjaan tersebut ke lokasi lainnya” (Wawancara pada Rabu, 9 Oktober 2013).
Dari  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penghambat implementasi  pembangunan jalan  lingkungan masyarakat  dalam  peningkatan pelayanan  publik  pada  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  adalah rendahnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  akan  kriteria  jenis konstruksi  yang  dipergunakan  dalam  pembangunan  jalan  lingkungan masyarakat,  berkenaan  dengan  hal  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  norma, standar,  prosedur  dan  kriteria  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat yang menjadi dasar penyelenggaraannya oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda  merupakan  sejumlah  acuan  normatif  yang  bersifat  kompleks  dan mengandung kajian ilmu teknik pembangunan. Maka dengan demikian, sudah tentu  bahwa  pengetahuan  dan  keilmuan  mengenai  hal  tersebut  bukan merupakan  pengetahuan  yang  bersifat  umum  dan  mampu  dipahami  oleh kalangan  masyarakat  umum.  Sehingga,  acuan  normatif  tersebut  tentunya
hanya  dipahami  oleh  para  ahli  penyelenggara  pembangunan  yang melaksanakan  kegiatan  pembangunan  tersebut.  Dengan  demikian,  maka penting mengatasi kendala kekurang pahaman atau keterbatasan pemahaman masyarakat  akan  perihal  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat  dengan cara mensosialisasikan dan mengkomunikasikannya.

## Kesimpulan
1. Implementasi  pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat  dalam peningkatan  pelayanan  publik  pada  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota Samarinda  telah  dilaksanakan  sesuai  proses  desain  pembangunan  jalan lingkungan masyarakat yang dilihat dari operasionalnya, dengan mengacu kepada  standar  teknis  serta  tata  tertib  dalam  penyelenggaraan pembangunan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  dan  provinsi.  Dari aspek  perencanaan  teknis  jalan  dan  pelaksanaan  konstruksi  di  lapangan, pembangunan  jalan  lingkungan  masyarakat  menggunakan  dua  jenis konstruksi,  yaitu  konstruksi  beton  dan  konstruksi paving  block ,  dimana untuk konstruksi beton pekerjaan menggunakan mutu beton K-250 dan K- 300  dengan  lebar  jalan  3,5  –  6  meter,  pelaksanaannya  dengan  cor langsung  menggunakan ready  mix .  Sedangkan  untuk  konstruksi paving block syarat utamanya lebar jalan harus 2,5 – 3 meter, menggunakan mutu beton  K-250  dan  K-300  juga,  namun  dilaksanakan  dengan  menggunakan bahan jadi yang sudah dicetak dari pabrikasi.
2. Faktor  pendukung  implementasi  pembangunan  jalan  lingkungan masyarakat  dalam  peningkatan  pelayanan  publik  pada  Dinas  Cipta  Karya dan  Tata  Kota  Samarinda  antara  lain  meliputi  :  1)  Komitmen  Pemerintah Daerah, 2) Kebijakan yang mengatur tentang kewenangan pembangunan jalan  lingkungan  bagi  masyarakat,  3)  Pembiayaan  atau  anggaran  dan  4) Sistem  kerja  yang  memadai.  Sementara  faktor  penghambatnya  adalah kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  akan  kriteria konstruksi  yang  dipergunakan  dalam  pembangunan  jalan  lingkungan masyarakat.

## Saran-saran
1.  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  perlu  merumuskan  suatu kegiatan  sosialisasi  atau  komunikasi  yang  tepat  kepada  masyarakat mengenai pertimbangan dan dasar-dasar pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan  masyarakat  maupun  sarana  publik  lainnya  yang  termasuk  di dalam tugas pokok dan fungsinya.
2.  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  perlu  membangun kepercayaan  masyarakat  atas  hasil-hasil  pembangunan  yang  telah dilakukan, termasuk di dalamnya pembangunan atas jalan lingkungan bagi masyarakat sehingga pelaksanaan konstruksi jalan lingkungan masyarakat
yang  telah  direncanakan  dapat  diimplementasikan  secara  baik  tanpa terkendala dengan penolakan dari masyarakat itu sendiri.
3.  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  di  masa  depan  perlu melakukan  analisis  terhadap  prioritas  pelaksanaan  pembangunan  jalan lingkungan  masyarakat  yang  lebih  tepat,  dengan  melihat  kondisi  dan situasi jalan lingkungan yang lebih urgen membutuhkan pembenahan atau peningkatan  kualitas.  Sehingga  masyarakat  dapat  menilai  bahwa  Dinas Cipta  Karya  dan  Tata  Kota  Samarinda  memiliki  kepedulian  dan ketanggapan yang lebih baik atas pemenuhan kebutuhan sarana publik.

## Daftar Pustaka
Anonim. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004  tentang Jalan . Jakarta.
________. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2006 tentang Jalan. Jakarta . Joyopuspito, Sunaryo. 1989. Jalan Raya I dan II : Kuliah dan Kliping. Universitas Trisakti. Jakarta.
Mahmudi.  2007. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  UPP  STIM  YKPN. Yogyakarta.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2009. Manajemen  Pelayanan  : Pengembangan  Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan Standar  Pelayanan  Minimal. Cetakan  Keenam.  Pustaka  Pelajar. Yogyakarta.
Sinambela dkk, Lijan Poltak. 2005. Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.