## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 02, Juli 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review
Analisa Kasus Korupsi Perusahaan Aviasi Milik BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

## Davina Syahlum Sabrina
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia davina@students.unnes.ac.id
Ivana Mirella Hapsari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia ivanaavannn@students.unnes.ac.id

## Dian Latifiani
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia dianlatifiani@gmail.com

## ABSTRAK
Korupsi  rawan  terjadi  dalam  tubuh  pemerintahan,  tidak  terkecuali  pada  sektor  BUMN  yang  berperan sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional. Maka dari itu, BUMN sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi  dan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  kasus korupsi aviasi milik BUMN Garuda Indonesia. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif- yuridis  dengan  pendekatan  perundang-  undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konsep. Kesimpulan  yang  didapat  adalah  adanya  praktik  korupsi  yang  terjadi  di  BUMN  terutama  pada  Garuda Indonesia disebabkan oleh prinsip Good Corporate Governance yang belum terimplementasikan dengan baik. Adapun beberapa kebijakan yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kasus korupsi BUMN, antara lain: Direksi mengawasi kebiasaan rutin pegawai BUMN, memfungsikan satuan pengawas internal BUMN, memfungsikan masyarakat ikut serta dalam rangka pengawasan eksternal melalui mekanisme electronic public service. Selain itu, perlu mensosialisasikan Etika Pancasila kepada pegawai BUMN sebagai landasan moral penyelenggaraan negara
Kata Kunci : BUMN; Korupsi

## ABSTRACT
Corruption is prone to occur within government, including the BUMN sector which plays a role as one of the actors in the national economy. Therefore, BUMN greatly influences economic activity and fulfills the needs  of  the  community.  This  study  aims  to  analyze  the  aviation  corruption  case  belonging  to  BUMN Garuda Indonesia. The method used in this paper is normative-juridical with statutory, case and concept approaches. The conclusion obtained is that there are corrupt practices that occur in BUMN, especially in Garuda  Indonesia  caused  by  the  principles  of  Good  Corporate  Governance  that  have  not  been implemented properly. There are several policies that can be taken to minimize BUMN corruption cases, including: The Board of Directors oversees the routine habits of BUMN employees, functions the BUMN internal supervisory unit, enables the community to participate in the framework of external supervision through electronic public service mechanisms. In addition, it is necessary to socialize the Pancasila Ethics to BUMN employees as the moral basis for administering the state.
Keywords: BUMN; Corruption

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  sangat  luas,  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Tentu saja sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan  alat  transportasi  yang  dapat  menjangkau  seluruh  wilayahnya.  Pentingnya  alat transportasi di Indonesia tidak hanya agar dapat menjangkau seluruh wilayahnya, namun juga untuk mobilitas warga masyarakat. Karena pentingnya alat transportasi di Indonesia membuat pemerintah mendirikan beberapa Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi yang salah satunya  adalah  maskapai  nasional  yang  merupakan  bagian  dari  BUMN  (Badan  Usaha  Milik Negara) yang diberi nama Maskapai Garuda Indonesia.
Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisatif Angkatan Udara Republik Indonesia  (AURI)  dengan  menyewakan  pesawat  yang  dinamai  “Indonesian  Airways”  kepada pemerintah  Burma  pada  26  Januari  1949.    Namun,  sebelum  menjadi  Maskapai  Garuda Indonesia,  Indonesia  lebih  dulu  memiliki  maskapai  penerbangan  yang  bernama  KLM Interinsulair  Bedrijf  (KLM-IIB)  yang  menjadi  suksesor  dari  Maskapai  Garuda  Indonesia.  Pada masa  ini,  maskapai  KLM-IIB  berada  dibawah  naungan  KLM  yang  merupakan  maskapai penerbangan nasional belanda, yang mana pada saat itu Belanda seakan masih belum mengakui kedaulatan  RI.  KLM-IIB  bertujuan  melayani  penerbangan  sipil  di  seantero  Indonesia  (Hindia Belanda),  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  pesawat  militer.  KLM-IIB  terbang  dari  Jawa  ke berbagai tujuan di Indonesia dan juga sejumlah daerah luar negeri, seperti Singapura, Penang (Malaysia) dan Manila (Filiphina), yang menggunakan puluhan Dakota dan 9 pesawat amfibi PBY Catalina.
KLM-IIB  berkembang  pesat  dan  pada  tahun  1949  telah  mengangkut  sekitar  23.000 penumpang  dan  1000  ton  kargo  per  tahun.  Pada  tanggal  28  Desember  1949,  KLM-IIB dinasionalisasikan menjadi Garuda  Indonesia  sehubungan dengan  penyerahan  kedaulatan RI. Dengan ditandatanganinya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 maka Belanda wajib  menyerahkan  seluruh  kekayaan  pemerintah  Hindia  Belanda  kepada  pemerintahan Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  termasuk  maskapai  KLM-IIB  (Koninklijke  Luchtvaart Maatschappij-  Inter-Insulair  Bedrijf).  KLM-IIB  merupakan  anak  perusahaan  KLM  setelah mengambil  alih  maskapai  swasta  K.N.I.L.M  (Koninklijke  Nederlandshindische  Luchtvaart Maatschappij) yang sudah eksis sejak 1928 di area Hindia Belanda.
Sehari  setelah  pengakuan  kedaulatan  Republik  Indonesia  (RI)  oleh  Belanda,  yaitu tanggal  28  Desember  1949,  dua  buah  pesawat  Dakota  (DC-3)  berangkat  dari  bandar  udara Kemayoran, Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus menandai perpindahan kembali Ibukota RI ke Jakarta. Sejak saat itulah GIA terus berkembang hingga dikenal sekarang sebagai Garuda Indonesia.
Didirikan  pada  1  Agustus  1947,  yang  sebelumnya  dikenal  dengan  KLM  Interinsulair Bedrijf,  PT  Garuda  Indonesia  (Persero),  Tbk.  atau  dikenal  sebagai  Garuda  Indonesia  adalah
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
makapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta.  Garuda  Indonesia  merupakan  anggota  SkyTeam  satu  satunya  di  Indonesia. Garuda  Indonesia  mengoperasikan  penerbangan  berjadwal  ke  sejumlah  destinasi  meliputi Benua  Asia,  Eropa,  dan  Australian  dari  Jakarta,  serta  kota  fokus,  maupun  kota  lain  untuk penerbangan Haji. Maskapai ini adalah satu-satunya maskapai dari Indonesia yang terbang ke wilayah Eropa dan Oseania. Maskapai ini juga pernah terbang ke wilayah Amerika hingga akhir 1990an.
Sebagai  maskapai  yang  menjadi  ikon  penerbangan  nasional,  Garuda  Indonesia  tentu saja diharuskan untuk memiliki pelayanan yang baik dan berkualitas. BUMN diharapkan dapat memainkan  peran  secara  optimal,  BUMN  tidak  dapat  lagi  bergerak  semata-mata  untuk memenuhi kebutuhan publik, karena adanya tuntutan lingkungan usaha di era globalisasi agar manajemen  BUMN  lebih  kompetitif  sehingga  mampu  menyediakan  fasilitas  publik  dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Salah satu yang dilakukan direksi  Garuda  Indonesia  guna  menunjang  pelayanan  dan  kualitas  adalah  revitalisasi  armada yang  dimiliki.  Revitalisasi  ini  guna  mengganti  pesawat-pesawat  milik  Garuda  Indonesia  yang dinilai sudah cukup berumur. Salah satu revitalisasi yang dilakukan adalah peremajaan armada Airbus 330-300 dengan pesawat Airbus 330-200. Pengadaan pesawat Airbus 330-200, Garuda Indonesia  menggandeng  Rolls-Royce  sebagai  perusahaan  untuk  penyediaan  mesin  pesawat Airbus 330-200. Namun pengadaan pesawat tersebut disinyalir merupakan kasus suap karena kasus  pengadaan  tersebut  sudah  ditelusuri  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sejak 2016.  Puncaknya  adalah  ketika  mantan  Direktur  Utama  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero),  Tbk. menjadi  tersangka.  Laode  Muhammad  Syarif,  sekalu  wakil  KPK  mengungkapkan  bahwa penyelidikan kasus suap pembelian mesin Trent 700 dari perusahaan asal Inggris itu melibatkan lembaga  antikorupsi  dari  negara  lain,  yakni  Serious  Fraud  Office  (SFO)  Inggris  dan  Corrupt Practices  Investigation  Bureau  (CPIB)  Singapura.  Pada  kasus  ini  KPK  berhasil  menangkap Emirsyah Satar selaku mantan Direktur Utama Pt. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dan Soetikno Soedarjo yang merupakan Benefical Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, sebagai tersangka. Emirsyah  Satar  diduga  telah  menerima  suap  dari  Soetikno.  Suap  tersebut  diberikan  dalam bentuk  uang  dan  barang.  Dari  pengembangan  sementara,  Emirsyah  Satar  menerima  Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Soetikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls-Royce yang memberikan suap pada Emir.
Tersangka Emir dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal
11Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1991  sebagaimana  telah  diubah  dalamUndang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Tidak hanya kasus suap pengadaan pesawat baru, PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. juga mengalami pemerosotan laba yang sangat drastis. Kinerja keuangan PT Garuda
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih US$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US$216,58 juta menuai polemik.
Sebagaimana yang  telah dipaparkan  penulis,  adapun  rumusan  masalah  yang  menjadi pokok  pembicaraan  pada  tulisan  ini  adalah:  (1)Bagaimana  praktik  korupsi  bisa  terjadi  dalam BUMN?  (2)  Bagaimana  tindakan  hukum  yang  dijatuhkan  kepada  tersangka  kasus  korupsi  di BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  metode  pada  penelitian  ini  adalah  normatif-yuridis.  Metode  normatif-yuridis sering  disebut  juga  metode  doktrinal.  Objek  kajian  hukum  normatif  menitikberatkan  sistem norma  hukum,  diantaranya  kaidah  atau  aturan  hukum  yang  terkait  dengan  suatu  peristiwa hukum.  Penelitian  normatif-yuridis  berfokus  pada  lingkup  konsepsi  hukum,  asas-asas  hukum dan kaidah hukum atau peraturan.
Pada penelitian normatif-yuridis merupakan penelitian hukum dengan data sekunder. Data sekunder adalah pengumpulan data mengenai informasi yang sebelumnya telah ada yang dengan sengaja dikumpulkan guna memenuhi data penelitian.  Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono  (2013,  hlm.  3)  menyatakan  bahwa:  Cara  ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian  itu didasarkan pada ciri-ciri keilmun, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode yang digunakan harus relevan guna tercapainya tujuan penulisan.
Metode  mengandung  aspek-aspek  antara  lain  mengenai  kronologi,  tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah  dan  menganalisa  guna  menjawab  pertanyaan  pada  rumusan  masalah  penelitian. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik korupsi terjadi dalam BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.berdiri sejak 1949, nama Garuda Indonesia sangat diakui pasar domestik. Mulai dari fasilitas yang ditawarkan hingga  jaminan  menjadi  pengalaman  penerbangan  menyenangkan  semakin  mendukung menterengnya nama Garuda Indonesia diantara maskapai yang beroperasi di Indonesia. Tidak luput,  Garuda  Indonesia  juga  menorehkan  prestasi  yang  membanggakan,  maskapai  yang merupakan bagian dari BUMN ini menyabet penghargaan World’s Most Improved Airline ol eh Sky Trax pada tahun 2010 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Centre of Asia Pacific Aviation (CAPA)  di  tahun  2010.  Dengan  didapatkannya  penghargaan  tersebut,  tentu  saja  membuat maskapai ini getol melakukan revitalisasi yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan standard modern  dan  terus  memastikan  diri  dapat  bersaing  di  industri  penerbangan.  Revitalisasi  yang
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
dilakukan salah satunya adalah dengan pengadaan pesawat airbus baru. Pengadaan pesawat airbus baru bukan tanpa alasan, Penambahan dan peremajaan armada tentunya menjadi jalan bagi  Garuda  Indonesia  untuk  lebih  meningkatkan  daya  tampung  penumpang  dan mengefisienkan perawatan dari maskapai selama ini.
Pengembangan armada melalui penambahan pesawat diharap dapat memaksimalkan maskapai  dalam  menangkap  peluang  pertumbuhan  di  masing-masing  segmen  yang  dilayani. Perlu  diketahui,  peremajaan  armada  pesawat  sangatlah  penting  dalam  pelayanan  jasa  dunia penerbangan. Dikhawatirkan armada-armada yang telah berumur akan membahayakan dalam setiap penerbangannya.
Sebagai maskapai yang membawa bendera negara, telah melakukan revitalisasi, salah satunya armada pesawatnya atau yang biasa disebut “wide body”. Wide body aircraft adalah pesawat dengan lebar lebih dari 20 kaki, mempunyai dua aisles atau biasa juga dikenal dengan twin-aisles, dengan tujuh kursi atau lebih sejajar. Diameter pesawat ini biasanya mencapai lima atau enam meter. Dalam kabin ekonomi, dapat mengakodasi tempat duduk dengan konfigurasi 3-4-3 atau 4-4-2, dengan total kapasitas mencapai 200 hingga 850 penumpang. Jenis ini memiliki pesawat  terlebar  mencapai  enam  meter  dan  dapat  mengakomidasi  hingga  11  penumpang sejajar. Rata-rata wide body aircraft memiliki izin terbang trans-atlantik dan transkontinental sehingga biasanya digunakan untuk penerbangan jarak menengah dan jarak jauh. Pesawat jenis ini juga memerlukan landasan yang jauh lebih panjang. Armada yang direvitalisasi oleh Garuda Indonesia  adalah  armada  Airbus 330-300  yang  direvitalisasi  dengan  Airbus  330-200.  Pesawat produksi Airbus S.A.S tersebut dinilai telah berumur.
Dunia  penerbangan  sangat  sarat  dengan  hal  yang  berkaitan  dengan  keselamatan, kenyamanan,  dan  keamanan  penerbangan.  Diperlukan  perlengkapan  dan  peralatan  yang mendukung untuk keamanan dan keselamatan pesawat terbang tersebut serta pemeliharaan yang teratur.
Wide  body  aircraft  adalah  salah  satu  pesawat  yang  paling  disukai  oleh  benerapa maskapai.  kenyamanan  penumpang  menjadi  nilai  jual  utama  dari  pihak  maskapai  yang mengoperasikan pesawat wide-body untuk penerbangan langsung jarak jauh mereka. Pesawat Airbus 330-200 dinilai memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dan konsumsi bahan bakar yang lebih irit.
Namun  revitalisasi  yang  dilakukan  maskapai  Garuda  Indonesia  dengan  melakukan pengadaan  pesawat  baru  terindikasi  adanya  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  menyeret Emirsyah Satar, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Kasus tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  Emirsyah  Satar  tercium  KPK  karena  adanya  kejanggalan  pada audit keuangan maskapai Garuda Indonesia. Nilai pengadaan yang terlalu tinggi, sehingga pada pengoperasiannya,  biaya  operasional  lebih  tinggi  dibanding  pendapatan.  Di  mana  diketahui dalam  rangkaian  proses  pengadaan  pesawat  baru  tersebut  baik  tahap  perencanaan  maupun tahap evaluasi tidak sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Emirsyah  Satar,  selaku  Direktur  Utama  diduga  menerima  suap  mengenai  pengadaan Pesawat  Airbus  330-200.  Emirsyah  Satar  diindikasi  melakukan  kecurangan  atas  transparansi
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
pemenang  tender  pengadaan  pesawat  330-200.  Mengenai  pembelian  sebuah  pesawat, perusahaan  pembuat  pesawat  seperti  Airbus  maupun  Boeing  akan  memberikan  alternatif mesin-mesin yang dapat digunakan yang berasal dari beberapa produsen mesin dunia seperti General Electric, Rolls Royce, Pratt & Whitney dan lain sebagainya. Pemilihan mesin tersebut tentu  saja  memiliki  alasan.  Pemilihan  tersebut  dilakukan  untuk  menentukan  mesin  pesawat mana  yang  akan  dipakai.  Perlu  diadakannya  tender  dimana  perusahaan  penerbangan  dapat memilih  untuk  menggunakan  mesin-mesin  yang  telah  disediakan  oleh  perusahaan  produksi pesawat.  Tender  adalah  mekanisme  pengajuan  penawaran  atas  proyek  pembuatan, pembangunan, atau pengadaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara tender. Secara yuridis, dalam PERPRES No. 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerja konstruksi atau jasa lainnya. Tujuan tender adalah untuk  menghasilkam barang/jasa  yang  tepat  dari setiap  uang  yang  dibelanjakan,  diukur  dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Garuda  Indonesia  pada  akhirnya  memilih  Rolls  Royce  sebagai  perusahaan  pemenang tender  dan  berhak  untuk  menyuplai  mesin  pesawat  Airbus  330-200  milik  Garuda  Indonesia. Sangat  disayangkan  dalam  pemenangan  tender  mesin  berjenis  RR  Trent  700  diindikasikan terjadinya kasus suap antara perusahaan Rolls Royce kepada Emirsyah Satar.
Emirsyah  Satar  mengawali  karir  sebagai  auditor  di  kantor  akuntan  Pricewaterhouse Coopers  pasca  lulus  kuliah.  Kemampuan  Emirsyah  di  bidang  keuangan,  membuatnya  pernah menduduki posisi penting di sejumlah perusahaan terkenal seperti Citibank, Jan Darmadi Group, dan Bank Danamon Tbk. Pada 1998 Emir sempat menjadi Executive Vice President Finance (CFO) Garuda Indonesia. Di posisi ini, Emir berperan penting dalam restrukturisasi keuangan Garuda Indonesia  hingga  2001.  Pada  2003,  Emir  meninggalkan  Garuda  dan  bergabung  dengan  Bank Danamon  Tbk.  Emir  menjabat  sebagai  Wakil  CEO  Danamon.  Setelah  2  tahun  di  Danamon, Emirsyah  akhirnya  kembali lagi ke  Garuda  dan  menduduki  posisi  Dirut.  Emirsyah  cukup  lama memegang jabatan Dirut Garuda dari 2005-2014.
Tidak main-main, Emir terseret kasus korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp8,8 triliun. Korupsi berkaitan dengan pengadaan pesawat Garuda. Ia diduga  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  menerima  suap  sehingga menguntungkan  pihak  Lessor.  Emirsyah  diduga  bersama  tim  di  bawahnya  tidak  melakukan evaluasi  dan  menetapkan  pemenang  pengadaan  pesawat  dengan  tidak  transparan,  tidak konsisten dan tidak sesuai kriteria.
Usut punya usut, penyuapan tersebut terjadi tidak secara langsung, melainkan melalui pihak  ketiga.  Mantan  Dirut  PT  Garuda  Indonesia,  Emirsyah  Satar  dan  Beneficial  Owner Connaught  Intenational  Pte.  Ltd,  Soetikno  Soedarjo  akhirnya  resmi  dijadikan  tersangka. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno. Soetikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls Royce yang memberikan suap kepada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang.
Puncaknya,  Jaksa  Agung  ST  Burhanuddin  menyebut,  tindak  pidana  korupsi  yang
merugikan  negara  senilai  Rp  8,8  triliun  tersebut  menyeret  dua  orang  tersangka  baru  yang terlibat,  yaitu  Direktur  Utama  PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk  tahun  2005-2014  Emirsyah Satar  (ES)  dan  mantan  Direktur  Utama  PT  Mugi  Rekso  Abadi  (MRA)  Soetikno  Soedarjo  (SS). Sehingga, secara total sudah ada lima tersangka yang menjadi tikus berdasi di maskapai BUMN tersebut.
Tersangka  Emirsyah  Satar  dan  Tersangka  Soetikno  Soedarjo  disangkakan  melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Menjalani  hukuman  pidana  8  tahun  penjara  sebagaimana  putusan  kasasi  Mahkamah Agung (MA). "Tim Jaksa Eksekusi KPK, Rabu (3/2) telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap  terpidana  Emirsyah  Satar  berdasarkan  Putusan  PN  Tipikor  pada  PN  Jakarta  Pusat 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Jkt.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  negara  Indonesia  memiliki  banyak  kasus  korupsi,  tidak terkecuali dengan BUMN. Dalam lingkaran BUMN memiliki berbagai faktor diantaranya adalah, kecurangan para petinggi dan pegawai dengan moralitas yang kurang, dan kualitas karakter para pekerannya,  sehingga  selalu  mencari  celah  untuk  melakukan  tindak  korupsi. Kecurangankecurangan  tersebut  uga  disebaban  oleh  kurangnya  peran  komisaris  dalam melakukan pengawasan, sehingga dapat memungkinkan teradinya tindak korupsi ketika BUMN mendapat  proyek  besar,  lalu  dimanaatkan  oleh  para  oknum  yang  didominasi  oleh  peabat menengah dan tinggi yang bekerasama dengan sektor swasta. Faktor lainnya adalah BUMN yang merupakan  perusahaan  negara  menadi  alasan  para  pegawainya  untuk  tidak  memaksimalkan dan mengambil keuntungan besar bagi perusahaan karena beberapa pegawainya menganggap bahwa perusahaan tersebut bukan miliknya sendiri. Selain untuk kepentingan pribadi, BUMN pun  uga  membutuhkan  dana  besar  untuk  menutupi  keperluan  non  teknis  demi  kelancaran bisnisnya, sehingga tindak korupsi dalam BUMN tidak dapat dihindari.
1. Penegakan hukum terkait kasus korupsi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
Korupsi  masih  menjadi  permasalahan  laten  di  Indonesia.  Tercatat,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Selama hampir 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut cenderung fluktuatif. Laporan KPK mencatat bahwa tindak  pidana  korupsi  mayoritas  dilakukan  di  instansi  pemerintah.  Berdasarkan wilayahnya,  korupsi  paling  banyak  terjadi  di  pemerintah  pusat,  yakni    409  kasus, kemudian untuk instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 537 kasus sejak 2004  hingga  20  Oktober  2022.  Diikuti  oleh  instansi  kementerian/lembaga  dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 406 kasus dan 160 kasus.
Dapat  kita  lihat,  perkembangan  terus  meningkat  baik  dari  jumlah  kasus  tindak pidananya,  nominal  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  negara  maupun  modus operasinya.
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam  yakni  tindakan  merusak  atau  menghancurkan.  Corruptio  juga  diartikan kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  disuap,  tidak  bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda  menjadi  corruptie.  Kata  corruptie  dalam  bahasa  Belanda  masuk  ke  dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Berdasarkan World Bank pada tahun 2000, korupsi memiliki definisi penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional  dalam  merumuskan  masalah  korupsi.  Suatu  tindakan  dapat  dikatakan sebagai  tindak  pidana  korupsi  jika  terdapat  komponen  korupsi  di  dalamnya,  dan komponen tersebut adalah:
1. Korupsi adalah suatu perilaku
2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta
Kemudian  dilansir  dari  laman  Kementerian  Keuangan  RI  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan, terdapat delapan jenis korupsi, yakni
a. Political bribery
Adalah  termasuk  kekuasaan  di  bidang  legislatif  sebagai  badan  pembentuk UndangUndang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas  perusahaan  tertentu.  Para  pengusaha  berharap  anggota  yang  duduk  di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
b. Political kickbacks
Yaitu  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  sistem  kontrak  pekerjaan  borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
c. Election fraud
Adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
d. Corrupt campaign practice
Ialah  praktek  kampanye  dengan  menggunakan  fasilitas  Negara  maupun  uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
e. Discretionary corruption
Yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
f. Illegal corruption
Ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
hukum.  Tipe  korupsi  ini  rentan  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  baik  itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
g. Ideological corruption
Adalah  perpaduan  antara  discretionary  corruption  dan  illegal  corruption  yang dilakukan untuk tujuan kelompok.8. Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan sematamata untuk kepentingan pribadi.
Dalam hukum positif, manusia adalah subjek dan memiliki wewenang. Konsep subjek hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum, dimana hak dapat diberikan dan kewajiban dapat dibebankan hanya kepada manusia. Dengan demikian, subjek  hukum  adalah  yang  berhak  atas  hak-hak  subjektif  dan  pelaku  dalam  hukum objektif  dan  siapakah  subjek  hukum  dalam  hukum  positif  adalah  orang.  Manusia memiliki  kemampuan  serta  wewenang  untuk  menjadi  subjek  dari  hubungan- hubungan  hukum.  Dalam  perkembangannya,  manusia  tidak  hanya  memiliki kepribadian  hukum  namun  juga  perkumpulan  manusia  bersama-  sama  mempunyai kemampuan  untuk  menjadi  subjek  dari  hubungan  hukum.  Sekumpulan  manusia  itu dinamakan badan hukum dan badan hukum ini sebagai subjek hukum yang baru dan mandiri.  Korporasi  sebagai  konstruksi  pemikiran  hukum  merupakan  sekelompok indiv idu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai “pribadi“ yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  berbeda  dengan  hak  dan  kewajiban individu-individu  yang  membentuknya.  Dengan  demikian  seperti  halnya  manusia, korporasi  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban  hukum  yang  apabila  kewajiban  hukum tersebut tidak dipenuhi maka korporasi harus bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya.
Dalam  tubuh  suatu  korporasi  BUMN  terdapat  batang-batang  tubuh  yang  memiliki tugas  dan  fungsinya masing-masing.  Batang  tubuh  tersebut  disebut  sebagai  direksi. Direksi  sebagai  pelaku  kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas.  Me nurut  Pasal  1  Ayat  5  UU  PT,  yaitu:  “Direksi  adalah  organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk  kepentingan  perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan  serta mewakili  perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan  anggaran  dasar”.  Kedudukan  direksi  di  Undang -Undang  Tindak  Pidana Korupsi  yaitu  disebutkan  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  bahwa  tindak  pidana  korupsi  atas nama  korporasi  maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap korporasi  dan  atau  pengurusnya.  Dikarenakan  undang-undang  BUMN  tersebut merupakan undang-undang administratif yang tetap penjatuhan pidananya mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman pidana.
Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-  Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara pidana korupsi yang menjerat mantan

## direktur
PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan rekannya sebagai perantara suap, Soetikno Soedarjo, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 12 huruf a atau b merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi pegawai negeri penyelenggara  negara  atau  hakim  dan  advokat  yang  menerima  hadiah  atau  janji. Sebagaimana telah disebutkan:
a. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk  menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah,  padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan  karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
Pasal 11 merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri  yang  menerima  hadiah  atau  janji  yang  berhubungan  dengan  kewenangan jabatannya.  Disebutkan  bahwa  “pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatanny a.”
Pasal 5 huruf a atau b menjelaskan mengenai bentuk tindak pidana korupsi dengan memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  sebagaimana  telah dijelaskan:
a. Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Pasal  13  merupakan  suatu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  penyuapan  pada  pegawai negeri  dengan  kekuasaan  jabatan.  Sebagaimana  dijelaskan  “Setiap  orang  yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.
Penetapan  hukum  Emirsyah  dan  Soetikno  dikenakan  pasal  berlapis.  Pasal  tersebut yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  sebagaimana  diubah dengan UU
Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tipikor. Subsider, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, perkara yang ditangani KPK adalah kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia
Dalam perkara itu, Emirsyah divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider  3  bulan  kurungan  penjara  oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Tipikor Jakarta pada 8 Mei 2020.
Selain itu, Emirsyah juga dijatuhi pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti senilai  2.117.315,27  dollar  Singapura  subsider  2  tahun  kurungan  penjara.  Emirsyah dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, lalu 884.200 dollar Amerika Serikat, kemudian 1.020.975 euro, dan 1.189.208 dollar Singapura. Uang tersebut diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd,  Soetikno  Soedarjo.  Uang  tersebut  digunakan  untuk  memuluskan  sejumlah pengadaan  yang  sedang  dikerjakan  PT  Garuda  Indonesia,  yaitu  Total  Care  Program mesin  (RR)  Trent  700,  dan  pengadaan  pesawat  Airbus  A330-300/200.  Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ1000, dan ATR 72-600.
Atas  vonis  itu,  Emirsyah  sempat  mengajukan  banding.  Namun,  pada  Agustus  2020 Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  justru  menguatkan  vonis  yang  dijatuhkan  Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat kepada Emirsyah.
Tak  lama,  Emirsyah  juga  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  (MA),  tetapi  juga ditolak.  Hukuman  yang  harus  dijalani  Emirsyah  pun  tetap  8  tahun  penjara.  Ia  kini tengah ditahan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

## D. PENUTUP
Kasus  korupsi  yang  melibatkan  PT.  Garuda  Indonesia,  perusahaan  aviasi  milik  BUMN, mencerminkan  masalah  serius  dalam  tata  kelola  perusahaan  negara.  Kasus  ini  melibatkan praktik suap dan manipulasi pengadaan, di mana pejabat tinggi perusahaan diduga menerima suap dari pihak ketiga untuk memenangkan kontrak pengadaan pesawat dan mesin. Tindakan ini  tidak  hanya  merugikan  negara  secara  finansial  tetapi  juga  mencoreng  reputasi  Garuda Indonesia sebagai perusahaan milik negara. Ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari kasus ini:
Pelanggaran  Integritas:  Praktik  korupsi  dalam  perusahaan  BUMN  menunjukkan  kurangnya integritas  dan  pengawasan  yang  memadai  dalam  pengelolaan  perusahaan  negara.  Hal  ini
MAGISTRA Law Review , Vol.4 No. 02, Juli 2023
menunjukkan  adanya  celah  dalam  sistem  pengawasan  internal  dan  eksternal  yang  perlu diperbaiki.
Dampak Ekonomi: Kasus korupsi ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dalam  bentuk  kerugian  finansial  langsung  maupun  dampak  negatif  terhadap  kepercayaan investor dan reputasi perusahaan di pasar internasional.
Penegakan Hukum:  Pentingnya  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelaku  korupsi,  tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan.
Reformasi Tata  Kelola: Kasus ini menyoroti perlunya  reformasi dalam  tata  kelola  perusahaan BUMN,  termasuk  perbaikan  mekanisme  pengadaan  dan  penguatan  pengawasan  untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang.
Secara  keseluruhan,  kasus  korupsi  di  PT.  Garuda  Indonesia  menggambarkan  pentingnya integritas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  perusahaan  milik  negara  untuk menjaga kepentingan publik dan kepercayaan terhadap institusi negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Garuda  Indonesia (2011).  Tentang Garuda  Indonesia,
dari
https://www.garudaindonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/about/index
Aslam, N. (2021). Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Antikorupsi.
Jevi  Nugraha,  (2022).  Mengenal  Fungsi  BUMN  dan  Tujuannya,  Perlu  Diketahui,  dari https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-fungsi-bumn-dan-tujuannya-perlu- diketahuikln.html
Yustunius Prastowo (2019),  Kasus   garuda  dan Misteri  Akuntansi, dari
https://money.kompas.com/read/2019/07/18/152000526/kasus-garuda-dan- misteriakuntansi?page=all
Kemenkeu (2019), Ini Putusan Kasus Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia 2018, dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-putusan-kasus-laporan- keuangantahunan-pt-garuda-indonesia-2018/
Rizqiyah  dkk  (2020),  ANALISIS  KASUS      PT.  GARUDA  INDONESIA,  dari  Universitas Sriwijaya.
Theodore,
J. (2021),  ANALISIS KASUS FRAUD GARUDA
INDONESIA, dari https://accounting.binus.ac.id/2021/12/20/analisis-kasus-fraud-
garuda-indonesia/
Rafdi,  A.  (2019),  TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  KORUPSI PENGADAAN  PESAWAT  AIRBUS  MILIK  PT  GARUDA  INDONESIA  PERSERO TBK, dari
https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1517/975
Garuda  Indonesia
(2021).  Revitalisasi
Armada, dari https://www.garuda- indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/fleets/fleet-revitalization
Mekari  Sign.  (2021).  Apa  itu  tender?  Semua  hal  tentang  tender  yang  perlu  diketahui!,  dari https://mekarisign.com/blog/tender-adalah/
Narasi Tunggal. (2022). KPK Eksekusi Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar ke Lapas Sukamiskin, dari https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1752
Untung,  S. (2017).  Kronologi  Terungkapnya  Suap  Pengadaan  Pesawat  Airbus  dan  Mesin  Roll Royce di Garuda Indonesia, dari https://infopublik.id/read/186269/kronologi- terungkapnyasuap-pengadaan-pesawat-airbus-dan-mesin-roll-royce-di-garuda- indonesia.html#
Pusat  Edukasi  Antikorupsi.  (2023)  Mengenal  Pengertian  Korupsi  dan  Antikorupsi,  dari https://infopublik.id/read/186269/kronologi-terungkapnya-suap-pengadaan-pesawat- airbusdan-mesin-roll-royce-di-garuda-indonesia.html#
Asikin, Z. dkk. (2019) Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN.
Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, dari Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Audriene,  D.  (2019).  Menyibak  Akar  Masalah  Penyebab  Korupsi  Direksi  BUMN,  dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191004063546-92-436640/menyibak- akarmasalah-penyebab-korupsi-direksi-bumn