PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M

## JURNAL ILMU HUKUM

## TAMI RUSLI

## S. ENDANG
PRASETYAWATI AGUS ISKANDAR FATHUR RACHMAN MEITA DJOHAN OE OKTA AINITA MARTINA MALE 1-14 15-24 25-37 38-49 50-64 65-79 80-88 89-95

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 14 Nomor 1 Januari 2019 ISSN 1907-560X
Tanggung  Jawab  Organ  Bumn  Dalam  Pengelolaan Kekayaan  Bumn  Dikaitkan  Dengan  Hak  Negara Sebagai Pemegang Saham
Kedudukan  Produk  Hukum  Dari  Fungsi  Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dan Psikotropika Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan  Hukum
Perpajakan
Tinjauan  Yuridis  Modus  Operanding  Tindak  Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Analisis  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/atau
Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Ekslusif
Di Provinsi Lampung
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Asas
Otonomi  Daerah  Pada  Kecamatan  Gedong  Tataan- Kabupaten Pesawaran
ZAINAB OMPU JAINAH
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI PENGADILAN NIAGA

## Meita Djohan OE
Dosen FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Email: meitadjohanpelangan@gmail.com

## ABSTRAK
The  Commercial  Court  in  the  Settlement  of  Business  Disputes  Linked  to  the Principle of  Legal  Certainty As an Effort to  Develop  the Indonesian  Judicial  System at  this time  still  needs  to  be  considered  to  what  extent  its  authority.  From  this  background  the problem  that  is  the  subject  of  the  research  is  how  is  the  Commercial  Court's  authority  in resolving business disputes given the lack of  clarity about the object of  commercial matters that  can  be  handled  by  the  Commercial  Court?  The  research  method  used  is  a  normative juridical  research  method  through  a  legislative  approach.  With  data  sources  namely secondary  data  in  the  form  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary  legal  materials.  The  collected  data  is  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the research  show  that  the  authority  of  the  Commercial  Court  in  addition  to  bankruptcy  and other  commerce  currently  being  examined  is  intellectual  property  rights  namely  Industrial Design,  Layout  Design  of  Integrated  Circuits,  Patents,  Trademarks  and  Copyright  while business disputes are submitted to the Commercial Court which are not regulated by law The law  is  a  case  relating  to  banking,  trade  agreements,  consumer  protection,  insurance, corporate,  transportation  and  capital  markets.  As  a  suggestion  the  authority  of  the Commercial  Court  should  be  clearly  specified  in  the  category  of  business  cases  and constitute the absolute competence of the Commercial Court and the Commercial Court to be established throughout the Capital of the Province.

## Keywords: Commercial Court, Business, Commercial Court

## I. PENDAHULUAN
Pembentukan Pengadilan Niaga
merupakan  terobosan  fenomenal  diantara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan  masalah  penegakan  hukum melalui  lembaga  peradilan,  disamping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  bidang  hukum  dan  perekonomian terutama  dalam  penyelesaian  sengketa bisnis.
Pengadilan  Niaga  sebagai  pengadilan khusus  merupakan  simbol  bergulirnya proses  restrukturisasi  institusi  peradilan dalam mengimbangi  perkembangan  sosial  dan ekonomi,  yang  saat  itu  sedang  terkena
krisis  moneter  sehingga  perlu  adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.
Pembentukan suatu pengadilan khusus sebagaimana diamanatkan pembentukannya    oleh    Undang-Undang Dasar    1945    dan  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  melalui undang-undang tersendiri.
Susunan kekuasaan dan  hukum  acara sebagaimana  ditentukan  Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  24  A  ayat  (5) menyebutkan :
Susunan,  kedudukan,  keanggota  an dan  hukum  acara  Mahkamah  Agung  serta badan  peradilan  dibawahnya  diatur  dengan undang-undang.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam
Pasal  2  ayat  (3)  menentukan  bahwa pembentukan pengadilan ditetapkan dengan undang -undang:
“Semua peradilan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan  Negara  dan  ditetapkan  dengan undang-undang”.
Kedudukan  Pengadilan  Niaga  adalah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan  peradilan  umum  tercantum dalam  Pasal  27  dari  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Hal  senada  juga  ditegaskan pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  49 Tahun  2009  mengenai  Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan:
"Di  lingkungan  Peradilan  Umum dapat  dibentuk  pengadilan  khusus  yang diatur dengan undang-undang".
Pengaturan keberadaan dan kewenangan  Pengadilan  Niaga  saat  ini keberadaanya  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  tidak  dengan  undang- undang  tersendiri  yang  mengatur  tentang susunan,  kedudukan,  kewenangan  dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang- Undang Dasar 1945.
Menjadi  persoalan  hukum  tatkala pengaturan  keberadaan  dan  kewenangan Pengadilan  Niaga  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Kepailitan  tapi  tidak dengan  undang-undang  tersendiri,  apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  1945  yang  menentukan  bahwa pembentukan Pengadilan diseluruh wilayah Negara  Republik  Indonesia  ditetapkan dengan undang-undang.
Pengertian  diatur  dengan  undang- undang  dan  dalam  undang-undang  oleh
Harun  Alrasid,  dinyatakan  bahwa  istilah diatur  dalam  undang-undang  ( geregeld  in de  wet) ”tidak  identik  dengan  ”diatur dengan  undang-undang (geregeld  bij  de wet)” sebagaimana  lazim  berlaku.  Dikata kan, ”diatur dalam undang-undang
(geregeld  in  de  wet)” menjawab  soal mengenai the  where, yaitu  bahwasanya kaidah  (norma)  lebih  lanjut  daripadanya harus  termaktub  dalam  undang-undang, tidak dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  Sedangkan  menurut  Maria  Farida Indrati, dikatakan ”dengan undang-undang” maka  artinya  dibuatkan  undang-undang tersendiri  atau  harus  dengan  suatu  undang- undang  yang  tersendiri.  Istilah-istilah ”de wet geregeld”, ”bij de wet geregeld” , yang termasuk pada Grondwet voor het Koninkrijk  der  Nederlanden ,  1815, laatste wijzingen : Staatsblad 2002  No.  144,  pada Hoofdstuk 6,  di  bawah  judul Rechtspraak , dipahami dalam makna ” regulated by act of parliament ”, manakala hal sesuatu tersebut tidak  ternyata  diatur  dengan  undang- undang  ( niet  geregeld  bij  de  wet) maka dinyatakan  inkonstitusional.  Pendapat  ini dikutip dalam dissenting opinion oleh Laica Marzuki, dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006  19  Desember  2006  yang  dalam pertimbangan putusan Mahkamah
Konstitusi  lainnya  halaman  283  ”Diatur dengan  undang-undang  juga  berarti  bahwa hal dimaksud harus diatur dengan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk Perundang-undangan lainnya”.
Pembentukan  Pengadilan  Niaga  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Kepailitan adalah  tidak  tepat  sebagaimana  dinyatakan oleh Hadi Shubhan,  (Hadi Shubhan, 2008: 102-103).
“Semestinya
pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan
deferensiasi/spesialisasi dari peradilan umum  harus  dibentuk  dengan  undang- undang  tersendiri,  tidak  hanya  diselipkan dalam  Undang-Undang  Kepailitan.  Dalam Pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa susunan, kedudukan,  keanggotaan  dan  hukum  acara Mahkamah  Agung  serta  Badan  Peradilan dibawahnya  diatur  dengan  undang-undang. Demikian  pula  dalam  Undang-Undang Peradilan  Umum  tersebut  diatas  dalam Pasal  8  ditegaskan  bahwa  dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan
pengkhususan  yang  diatur  dengan  undang-
undang. Kalimat dalam ketentuan konstitusi  dan  dalam  Peraturan  Perundang- undangan  tersebut  secara expresis  verbis dikatakan  “diatur  dengan  undang-undang”, maka  seharusnya  pengaturan  mengenai Pengadilan Niaga juga harus diatur dengan undang-undang  dan  bukan  hanya  diatur dalam  undang-undang.  Pengertian  “diatur dengan  undang-undang”  berbeda  dengan pengertian  “diatur  dalam  undang-undang”. Kalau  “diatur  dengan  undang-undang” maka  berarti  harus  diatur  dengan  undang- undang  tersendiri  yang  khusus  mengatur mengenai  hal  itu,  sedangkan  kalau  “diatur dalam undang-undang” maka bisa diselipkan  dalam  suatu  undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian,  maka  pengaturan  Pengadilan Niaga yang diatur “dalam”Undang-Undang Kepailitan tidak benar, seharusnya Pengadilan Niaga diatur “dengan” undang- undang  tersendiri  yang  khusus  mengatur mengenai Pengadilan Niaga.
Sejak diundangkannya Undang-
Undang  No.  4  Tahun  1998  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  No.  1  Tahun  1998 Tentang Kepailitan menjadi undang- undang (Selanjutnya disingkat UUK). maka terminologi  perniagaan  semakin  dikenal  di
kalangan pebisnis terlebih lagi jika menghadapi sengketa di antara mereka.
Undang-Undang  Kepailitan  sendiri tidak  menjabarkan  apa  yang  dimaksud dengan  perniagaan.  Pasal  300  Undang- Undang  Kepailitan  hanya  menyebutkan, Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang  ini,  selain  memeriksa  dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang, berwenang  pula  memeriksa  dan  memutus perkara  lain  di  bidang  perniagaan  yang penetapannya  dilakukan  dengan  undang- undang.
Mengingat tidak ada penjabaran lebih rinci apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam  Undang-Undang  Kepailitan,  dalam pelaksanaanya  telah  menimbulkan  multi interpretasi,  dan  sengketa  kompetensi  jika demikian  halnya,  maka  maksud  dan  tujuan diterbitkannya  Undang-Undang  Kepailitan yakni untuk mempercepat proses penyelesaikan  sengketa  bisnis  jauh  dari harapan  pencari  keadilan (Justitiabelen). Dalam  konteks  inilah,  langkah  awal  yang kiranya  dapat  dilakukan  adalah  menelusuri makna,  apa yang  dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.
Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang  Kepailitan  oleh  legislatif secara implisit selain menggunakan terminologi
"perniagaan" juga
menggunakan  terminologi  "dunia  usaha" dan  "perusahaan" . Menjadi  pertanyaan adalah,  apakah  seluruh  sengketa  dunia usaha dan atau perusahaan harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau penyelesaian  sengketa  dunia  usaha  melalui Pengadilian Niaga harus memenuhi kriteria tertentu,  sehingga  tidak  tumpang  tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?
Sejak  diberlakukannya  UUK  jika dicermati,  bahwa  sengketa  bisnis  yang
diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  berbagai macam  kasus,  tapi  kewenangan  ini  tidak jelas  dan  tegas  disebutkan  dalam  Undang- Undang  Kepailitan.  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  tim  penulis dari  Universitas  Andalas  Padang  tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan  niaga  dapat  dikelompokkan  ke dalam  delapan  sub  spesies  hukum  yakni :1.Perbankan;  2.  HKI;  3.  Perjanjian Dagang;  4.  Perlindungan  Konsumen;  5. Asuransi;  6.  Perseroan;  7.  Pengangkutan; dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini  dapat  dikembangkan  menjadi  15  sub spesies  hukum  yang  meliputi  :1.  Kredit Modal  Kerja;  2.  Sewa  Menyewa;  3. Purchasing  Order;  4.  Promisory  Note;  5. Kontrak  Kerja;  6.  Utang  Piutang;  7.  Kartu Kredit;  8.  L/C;  9.  Kredit  Pembiyaan;  10. Jaminan  Pribadi;  11.  anjak  Piutang;  12. Pinjaman  sindikasi;  13.  Surat  sanggup;  14. Asuransi; 15. Obligasi.  (Hermayulis, 2002: 28-29).
Sejak  diberlakukannya  UUK  telah terjadi  perluasan  kewenangan  Pengadilan Niaga  tidak  hanya  kasus  dalam  kepailitan dan  PKPU  tetapi  meliputi  kasus-kasus sengketa bisnis.
Dikaji  dari  proses  pembentukannya Pengadilan  Niaga  diperuntukkan  sebagai model atau contoh  bagi  pengadilan lainnya di  Indonesia.  Eksistensi  Pengadilan  Niaga difungsikan  sebagai  lembaga  peradilan yang  efektif  dan  juga  sebagai  laboratorium bagi  terciptanya  berbagai  kebijakan  dan prosedur  yang  akan  mengarah  kepada pengembangan  sistem  peradilan  Indonesia secara  keseluruhan.  Pengadilan  Niaga merupakan  salah  satu  proses  pembaruan dalam  penanganan  perkara  secara  cepat, adil,  terbuka,  dan  efektif  dan  dapat diterapkan dalam pengadilan khusus lainnya: Penanganan perkara harus diselesaikan  dalam  waktu  relatif  singkat
baik  terhadap  perkara  kepailitan,  maupun Hak Kekayaan Intelektual.  (Lilik Mulyadi, 2009: 304-307).
Oleh  karena  adanya  permasalahan diatas  penulis  tertarik  untuk  bagaimana kewenangan  Pengadilan  Niaga  dalam penyelesaian  sengketa  bisnis  mengingat tidak  adanya  kejelasan  tentang  objek perkara  perniagaan  yang  dapat  ditangani oleh Pengadilan Niaga ?

## II. PEMBAHASAN
Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui Pengadilan Niaga
Dasar pertimbangan dibentuknya
Peradilan Niaga oleh pembentuk Perpu No.
1 Tahun 1998 adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan,  PKPU,  dari  nantinya  perkara- perkara dalam bidang niaga, yang cepat dan efektif.  Tidak  disebutkan  adil  dan  terbuka karena  penyelesaian  perkara  di  Pengadilan Negeri pun sudah bersifat adil dan terbuka, sedangkan  cepat  dan  efektif  sengaja disebutkan karena jangka waktu penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Niaga telah  ditetapkan  dengan  cepat  yaitu  untuk penyelesaian  perkara  kewajiban  membayar (untuk penyelesaian perkara) di Pengadilan Negeri  tidak  ditentukan  jangka  waktunya, sedangkan  efektif  karena  putusan  perkara permohonan  kepailitan  bersifat  serta  merta (Putusan Pengadilan Negeri kecuali diputus dengan  amar  menyatakan  putusan  tersebut bersifat serta merta).
Pertama kali telah dibentuk Pengadilan  Niaga  di  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat dengan daerah hukum seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pembentukan Pengadilan Niaga selanjutnya dibentuk secara bertahap dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan  kesiapan  sumber  daya  manusia  yang
diperlukan  yaitu  dengan  terbentuknya Pengadilan  Niaga  Semarang,  Pengadilan Niaga  Surabaya,  Pengadilan  Niaga  Medan, Pengadilan Niaga Makasar.
Hukum  acara  yang  berlaku  pada Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan  dalam  Pasal  299  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004
(sebelumnya  dalam  Pasal  284  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1998)  adalah hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada Pengadilan  Negeri  kecuali  ditentukan  lain dengan undang-undang yang berarti hukum acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  Niaga yang  ada  di  Jawa  dan  Madura  adalah  HIR dan  untuk  Pengadilan  Niaga  yang  ada  di luar Jawa adalah RBg.
Upaya  hukum  terhadap  Putusan Pernyataan  Pailit  dan  PKPU  adalah  Kasasi dan  permohonan  PK  dengan  alasan  dalam Pasal  295  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  dapat diajukan apabila :
a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan  yang  pada  waktu perkara  diperiksa  di  Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan  terdapat  kekeliruan yang nyata.
Pengadilan  Niaga  maupun  pada Mahkamah  Agung  perkara  ditangani  oleh majelis  hakim.  Pada  Mahkamah  Agung akan  dibentuk  majelis  hakim  khusus  untuk menangani  perkara  permohonan  kepailitan dan  perkara  permohonan  PKPU.  Perkara- perkara  kepailitan  dan  hak  kekayaan intelektual  yang  diperiksa  Mahkamah Agung  pada  umumnya  telah  ditentukan majelis  tetap  yang  ditetapkan  oleh  ketua Mahkamah Agung

## Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Dalam
Penyelesaian Sengketa Bisnis
Sejak diundangkannya Undang- Undang  No.  4  Tahun  1998  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  No.  1  Tahun  1998 Tentang  Kepailitan menjadi Undang- Undang  (Selanjutnya  disingkat  UUK). maka  terminologi  Niaga  pun  semakin dikenal  di  kalangan  pebisnis  terlebih  lagi jika menghadapi sengketa di antara mereka.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tidak menjabarkan apa yang dimaksud  dengan  Perniagaan.  Pasal  300 UUK  hanya  menyebutkan  Pengadilan sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang, berwenang  pula  memeriksa  dan  memutus perkara  lain  di  bidang  perniagaan  yang penetapannya  dilakukan  dengan  undang- undang.
Mengingat tidak ada penjabaran lebih rinci  apa  yang  dimaksud  dengan  perkara lain  di  bidang  perniagaan  dalam  UUK, maka dalam pelaksanaanya dapat menimbulkan multi interpretasi. Jika demikian  halnya,  maka  hampir  dapat dipastikan maksud dan tujuan diterbitkannya
UUK yakni untuk mempercepat proses penyelesaikan
sengketa  bisnis  jauh  dari  harapan  pencari keadilan (Justitiabelen). Konteks  inilah, langkah awal yang kiranya dapat dilakukan adalah  menelusuri  makna,  apa  yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.
Pertimbangan  dikeluarkannya  UUK oleh  pembentuk  UU  secara  implisit  selain menggunakan  terminologi  "perniagaan" juga  menggunakan  terminologi  "dunia usaha" dan "perusahaan". Menjadi pertanyaan,  apakah  seluruh  sengketa  dunia
usaha dan atau perusahaan harus diselesaikan  melalui  Pengadilan  Niaga ataukah penyelesaian sengketa dunia usaha melalui Pengadilian Niaga harus memenuhi kriteria  tertentu,  sehingga  tidak  tumpang tindih  dengan  wewenang  badan  peradilan lainnya?
Pasal  tersebut  jika  ditelusuri  lebih lanjut,  akan  menimbulkan  pertanyaan apakah  yang  dimaksud  dengan  "perkara lain  dibidang  perniagaan"  ?.  "perkara  lain dibidang  perniagaan" dianggap  sebagai
" Commercial Matters "  (Sudargo Gautama, 1998:  23).  atau  " Commercial  Action "
(Sudargo  Gautama,  1998:  28).  atau
" Commercial  Case ".    (Sudargo  Gautama, 1998: 27).
Sesungguhnya adalah sangat sulit dan hampir tidak dimungkinkan untuk memberikan  definisi/rumusan  pengertian manapun  dari  apa  yang  dimaksud  suatu kasus komersial ( Commercial Case ) dengan  tepat  untuk  Pengadilan  Niaga ( Commercial  Court ).    (Van  Apeldoorn, 1957:  13).    Para  hakim  dalam  praktek Pengadilan sering mengalami sedikit kesulitan  mengenal  kasus  manapun  secara tepat  atau  tidak  tepat  untuk  diadili  dalam forum itu.
Menggambarkan sifat pertikaian- pertikaian  ( disputes )  yang  mungkin  akan menimbulkan  kegiatan-kegiatan  komersial ( commercial  action )  yang  tepat  untuk diadili  oleh  Pengadilan  Niaga  dari  pada membuat  definisi/rumusan  manapun yang meliputi  seluruh  definisi  tentang  satu kegiatan komersil ( commercial action ) Rules  of  the  Supreme  Court,  Order 72, Rule 1 (2) tentang Commercial Actions , ditentukan  bahwa Commercial  Actions mencakup  sesuatu  sebab  yang  timbul biasanya  dari  transaksi  pedagang  dan perdagangan tanpa prasangka pada keadaan umum  atau  kata  yang  terlebih  dahulu,
sesuatu  sebab  yang  berkaitan  dengan perbuatan  dokumen  perdagangan,  export atau import barang-barang dagangan chartering,  asuransi,  bank,  agen  yang berhubungan  dengan  perdagangan  dan penggunaannya.
Suatu  perubahan  kata-kata  pada notice  1895  yang  terdapat  pada  Order  72, rule 1 (2) tersebut, yang terbukti mempunyai arti bahwa sekarang commercial  action itu  meliputi  definisi: setiap  causa  yang  terbit  biasanya  dari transaksi-transaksi  para  penjual/pembeli dan  para  pedagang,  seperti  jelas  dan  setiap sebab/penyebab  yang  terjadi  biasanya  dari transaksi-transaksi  para  penjual/pembeli dengan para pedagang.
Dilihat  dari  sudut  pandang  lain  makna niaga  itu  sendiri.  Jika  dikaji  secara etimologis,
(Kamus Besar Bahasa
Indonesia. (KBBI). 1995: 689/1112). terminologi  perniagaan  dan  dagang mempunyai  makna  yang  sama  yakni kegiatan  jual  beli  untuk  memperoleh keuntungan.  Makna usaha adalah  kegiatan di  bidang  perdagangan  dengan  maksud mencari  keuntungan.  Perusahaan  adalah kegiatan  (pekerjaan)  yang  diselenggarakan dengan  peralatan  atau  dengan  cara  teratur dengan  tujuan  mencari  untung.  Jika demikian  halnya  timbul  pertanyaan  apakah tenninologi  "perniagaan",  "dagang", "dunia usaha"  dan "perusahaan" mempunyai makna yang sama ataukah ada perbedaan?
Patut  kiranya  disimak  pengertian pemiagaan yang dikemukakan oleh Tirtaamidjaja  yang  mengatakan  (M.H Tirtaamidjaja,  1962:6).  perniagaan  ialah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen membelikan dan menjualkan dan membuat perjanjian-perjanjian yang memudah  kan  dan  memajukan  pembelian dan  penjualan  itu.  Pemberian  perantaraan itu meliputi berbagai pekerjaan.
Kepustakaan  lain  dapat  juga  ditemui rumusan  niaga  yang  dikemukakan  sebagai berikut, (Kamus Istilah  Perdagangan. LP3ES,  1995:75).    perniagaan  ialah kegiatan  jual  beli  barang,  pembelian  yang diikuti  tindakan  penjualan  kembali  atau menyewakan  sejumlah  besar  atau  kecil barang-barang seperti barang modal, bahan mentah, dan barang-barang setengah jadi/barang  jadi  atau  barang  konsumen lainnya.  Pengertian  perniagaan  ini,  tampak bahwa  ruang  lingkup  perniagaan  cukup luas, mencakup seluruh aspek dunia usaha.
Peraturan  perundang-undangan,  yang mengatur tentang ruang lingkup perniagaan tampaknya  perlu  ditelusuri  ketentuan  yang mengatur kaum pedagang atau dunia usaha pada  umumnya.  Jika  ditelusuri  ketentuan hukum  yang  khusus  mengatur  kalangan pedagang,  dapat  ditemukan  dalam  Kitab undang-undang  Hukum  Dagang  (KUHD). KUHD  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini adalah  merupakan  ketentuan  hukum  yang berasal dari Belanda Wetboek van Koophandel  (WvK).  WvK sendiri  pada dasarnya  berasal  dari Code  de  Commerce (CdC)  di  Perancis. Disebut  pada  dasarnya, karena  dalam  beberapa  hal  ada  perbedaan antara  WvK  dengan  CdC.  Perbedaan  yang mencolok  adalah  dalam  CdC  dikenal adanya peradilan khusus untuk penyelesaian  kasus  perniagaan (Speciale Handelsreeht  banken). Munculnya  badan peradilan  khusus  ini,  tidak  bisa  dilepaskan dari  perkembangan  hukum  perdata.  Waktu itu  para  pedagang  dianggap  sebagai golongan  tersendiri  dengan  perbuatan perniagaannya (handelsdaden) serta perikatan dagangnya (handels verbinlenissen) khusus  dan  bahkan  mereka mengadakan  badan  peradilan  sendiri  untuk menyelesaikan sengketa dagang.
Bagaimana  halnya  dalam  WvK, apakah  dikenal  adanya  pengadilan  khusus
(Special Court) untuk kaum pedagang? Jika dicermati  secara  seksama  ketentuan  di WvK  tidak  dikenal  adanya  lembaga Pengadilan  Niaga,  demikian  juga  halnya dalam KUHD. Pengertian Pedagang sebagaimana yang dikenal dalam CdC tidak ditemui  lagi  dalam  Wvk  maupun  KUHD. (R. Soekardono, 1988:  45).   Semula istilah Pedagang  dan  yang  berkaitan  dengan perbuatan  dagang  dijabarkan  dalam  Pasal 2-5  KUHD,  namun  berdasarkan  Stb.  1938 NO.  276.  Ketentuan  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  25  KUHD  dihapus. Dihapuskannya  istilai  pedagang  dalam KUHD muncul istilah Perusahaan (bedrijf). Sejak  dihapuskannya  istilah  pedagang  dan munculnya istilah perusahaan, maka hakikatnya  KUHD  yang  semula  hanya berlaku  untuk  kaum  pedagang  telah berubah  hakikatnya  menjadi  kodifikasi hukum  perusahaan (bedrifsrecht, (R. Soekardono,  1988:  49). namun  cukup disayangkan dalam KUHD tidak dijabarkan apa  yang  dimaksud  dengan  perusahaan, oleh  karena  itu  dengan  dihapuskannya istilah pedagang, maka satu-satunya interpretasi  autentik    tentang    "pedagang" adalah    Pasal    92    bis    KUHP.    Pasal  ini menjelaskan  pedagang  adalah  orang  yang menjalankan perusahaan.  (R Soesilo, 1981: Ps 92).  KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan perusahaan.
Pembentuk Undang-undang telah memprediksi  bahwa  dinamika  dunia  usaha akan berkembang mengikuti perkembangan zaman  yang  demikian  cepat,  sehingga penjabaran  dan  atau  pun  interpretasi tentang  perusahaan  diserahkan  kepada kalangan akademisi maupun putusan hakim.  Berbagai  kepustakaan  Hukum Dagang  menyebutkan,  (Achmad  Ichsan, 1991:  11).    dengan  dihapuskannya  istilah pedagang  maka  tindakan  perdagang  dilihat sebagai  tindakan  perusahaan (bedrijfs
handeling), sehingga seorang pedagang/peniaga  dilihat  sebagai  orang yang  melakukan  perusahaan  atau  dengan istilah sekarang dilihat sebagai perusahaan.
Peraturan  perundang-undangan  jika ditelusuri tampak bahwa terminologi perdagangan  dan  perniagaan  dianggap sama.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam pengertian  pedagang  yang  dijabarkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 23/MPM/Kep/1998 Tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.  Pasal  1  butir  2  menyebutkan
:"pedagang  adalah  perorangan  atau  badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus  dengan  tujuan  memperoleh  laba". Jadi  kreteria  yang digunakan di  sini adalah ada  usaha  yang  terus  menerus,  sedangkan rumusan  perusahaan  antara  lain  dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar  Perusahaan  (UU  WDP).  Pasal  1 butir  b.  menyebutkan  :"  Perusahaan adalah setiap  bentuk  usaha  yang  menjalankan setiap  jenis  usaha  yang  bersifat  tetap  dan terus  menerus  dan  yang  didirikan,  bekerja serta  berkedudukan  dalam  wilayah  Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh  keuntungan  dan  atau  laba". Rumusan  senada  tentang  perusahaan  dapat ditemui  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (UU  DP).  Pasal  1  butir  1  menyebutkan :"perusahaan  adalah  setiap  bentuk  usaha yang  melakukan  kegiatan  secara  tetap  dan terus  menerus  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan  dan  atau  laba,  baik  yang diselenggarakan  oleh  orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum  atau  bukan  badan  hukum,  yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia".
Rumusan  perusahaan  sebagai  mana yang  disebutkan  dalam  kedua  undang-
undang  di  atas,  ada  satu  hal yang  kiranya patut  dicatat  bahwa  kriteria  perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha. Penegasan  ini  dianggap  cukup  penting, sebab  secara  teoritis  badan  usaha  dapat dibagi  dalam  dua  golongan  besar  yakni badan  usaha  yang  berbadan  hukum  dan nonbadan hukum: Kedua jenis badan usaha ini dilihat dari segi tanggungjawab mempunyai  konsekuensi  masing-masing yakni  non  badan  hukum  tanggungjawab sampai  harta  pribadi,  sedangkan  yang berbadan  hukum  terbatas  sampai  harta kekayaan perusahaan.
Selain  istilah  perusahaan  dalam peraturan perundang-undangan dikenal pula  istilah  perdagangan. Hal  ini  dapat ditemui  dalam  UU  No.  30    Tahun  1999
Tentang Arbitrase Dan
Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (UU  AAPS).  Pasal 66 butir b menyebutkan :"Putusan Arbitrase Internasional  hanya  diakui  serta  dapat dilaksanakan di Wilayah Repubulik Indonesia,  apabila  memenuhi  syarat-syarat sebagai  berikut  (b).  Putusan  Arbitrase Internasional  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  huruf  a  terbatas  pada  putusan  yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum perdagangan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal  ini  disebutkan,  yang  dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara  lain bidang  :  1)  Perniagaan;  2) Perbankan;  3)  Keuangan;  4)  Penanaman Modal;  5)  Industri  dan  6)  Hak  Kekayaan Intelektual,  dalam  penjelasan  pasal  ini kembali dijumpai istilah perniagaan. Undang-undang  ini  tidak  menjelaskan  apa yang dimaksud dengan perniagaan.
Penjabaran  tersebut  di  atas  ada beberapa  hal  yang  kiranya  patut  dicatat  di sini, bahwa makna perniagaan sama dengan pengertian  perdagangan.  Di  sisi  lain
penggunaan niaga sering pula dicampuradukkan  dengan  dunia  usaha  dan ataupun  perusahaan,  oleh  karena  jika dicermati  sejak  diberlakukannya  UUK, tampak  bahwa  sengketa  bisnis  yang diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  berbagai macam  kasus.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  tim  peneliti  dari Universitas Andalas Padang tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan  niaga  dapat  dikelompokkan  ke dalam  delapan  sub  spesies  hukum  yakni :1.Perbankan;  2.  HKI;  3.  Perjanjian Dagang;  4.  Perlindungan  Konsumen;  5. Asuransi;  6.  Perseroan;  7.  Pengangkutan; dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini  dapat  dikembangkan  menjadi  15  sub spesies  hukum  yang  meliputi  :1.  Kredit Modal  Kerja;  2.  Sewa  Menyewa;  3. Purchasing  Order;  4.  Promisory  Note;  5. Kontrak  Kerja;  6.  Utang  Piutang;  7.  Kartu Kredit;  8.  L/C;  9.  Kredit  Pembiyaan;  10. Jaminan  Pribadi;  11.  anjak  Piutang;  12. Pinjaman  sindikasi;  13.  Surat  sanggup;  14. Asuransi; 15. Obligasi.
Secara empirik sejak diberlakukannya UUK  telah  terjadi  perluasan  kewenangan Pengadilan  Niaga  tidak  hanya  kasus  dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus- kasus sengketa bisnis.
Pembentukan Pengadilan Niaga
adalah  dipisahkannya  yurisdiksi  untuk memeriksa permohonan pailit dari Pengadilan  Negeri  kepada  Pengadilan Niaga.  Undang-undang  mengatur  bahwa dengan  dibentuknya  Pengadilan  Niaga, maka  permohonan  pailit  dan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  hanya  dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga.
Meskipun prinsip ini terlihat sederhana, namun pada praktiknya pemisahan yurisdiksi tidak berjalan semulus  yang  diharapkan,  tidak  sedikit permasalahan  hukum  yang  harus  dijawab
sehubungan  dengan  pemisahan  yurisdiksi Pengadilan  Niaga,  seperti  sejauh  mana kewenangan  Pengadilan  Niaga  dalam menangani  perkara  kepailitan  terhadap perkara  lain  yang  terkait  dalam  perkara kepailitan, serta bagaimana pula kewenangan  Pengadilan  Niaga  terhadap perkara  yang  memiliki  subyek  dan  pokok perkara  yang  sama  sedang  disidangkan  di Pengadilan  Negeri.  Keduanya  merupakan persoalan  yang  mengemuka  dalam  konteks Pengadilan Niaga.
Secara teoritis kewenangan mutlak/absolut menyangkut pembagian kekuasaan  antar  badan-badan  peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan yang menyangkut  pemberian  kekuasaan  untuk mengadili,  atau  dalam  bahasa  Belanda dikenal  sebagai attributie  van  rechtamact. ( Retnowulan  Sutantio,  1997:11). Sistem Peradilan  Indonesia  saat  ini,  kewenangan mutlak terbagi di masing-masing lingkungan  peradilan  dan  pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing lingkungan
tersebut.  Distribusi  kewenangan  mutlak membagi kewenangan badan-badan peradilan  dalam  menerima  perkara  dari pencari keadilan.
Sejauh mana kewenangan Pengadilan
Niaga dalam memeriksa suatu permohonan Kepailitan,  apakah  hanya  terbatas  pada pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang? Apabila melihat kepada isi  UU  Kepailitan,  maka  dapat  diketahui bahwa  proses  kepailitan  tidak  hanya berkisar  pernyataan  pailit,  dan  PKPU belaka.  Banyak  hal  lainnya  yang  harus diselesaikan  oleh  pihak  pengadilan  dalam rangka kepailitan, misalnya putusan pembatalan  transaksi  yang  dicurigai  dapat merugikan  harta  pailit (actio  pauliana), pembuktian,  sengketa  mengenai  verifikasi
utang,  dan  lain  sebagainya.  Lalu  sejauh mana  peran  Pengadilan  Niaga  untuk menangani perkara-perkara selain pernyataan pailit dan PKPU tersebut?
Kewenangan Pengadilan Niaga
merupakan kewenangan menyeluruh
terhadap  seluruh  perkara  kepailitan  dan aspek-aspek bisnis terkait lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka kewenangan  Pengadilan  Niaga  tidak  hanya terbatas  untuk  memeriksa  dan  memutus permohonan  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang saja, namun dapat  ditafsirkan  sebagai  kewenangan komprehensif  atas  seluruh  masalah  yang berhubungan  dengan  kepailitan  dan  PKPU itu sendiri. Seperti actio pauliana, verifikasi  utang,  dan  lain  sebagainya merupakan  kewenangan  Pengadilan  Niaga, tanpa perlu melakukan prosedur
penunjukan kembali (renvoi) ke Pengadilan Umum.
Melihat ide dan struktur pembentukan  Pengadilan  Niaga  dalam  UU Kepailitan, maka dapat  disimpulkan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga hanya berhenti sebagai "Pengadilan untuk perkara kepailitan"  belaka.  Tampak  ada  rencana jangka panjang untuk menggunakan Pengadilan  Niaga  sebagai  kendaraan  untuk meningkatkan  kinerja  peradilan  terhadap tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan. Secara umum rencana tersebut dapat dilihat dari  dua  jalur,  yaitu  pengembangan  dari sudut kewenangan mutlak dan pengembangan  dari  sudut  kewenangan relatif.
Undang-Undang
Kepailitan menunjukkan  rencana  jangka  panjang  para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut  Pengadilan Niaga dari kewenangan terbatasnya sebagai
pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi  Pengadilan  Niaga (commercial court) dalam  arti  seluas-luasnya.  Sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah penyelesaian sengketa bisnis.
Sehingga  di  masa  yang  akan  datang Pengadilan  Niaga  tidak  hanya  memiliki kewenangan mutlak untuk hanya menerima permohonan  pernyataan  pailit,  namun  juga terbuka bagi hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis.
Sejauh ini perkembangan yang berhubungan dengan perluasan kewenangan mutlak baru menyentuh masalah  yang  berkaitan  dengan  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI).  yang  terdiri dari  Disain  Industri,  Desain  Tata  Letak Sirkuit  Terpadu,  Paten,  Merek  dan  Hak Cipta yang mengalokasikan sebagian proses beracara kepada Pengadilan Niaga.
Kewenangan  tersebut  diikuti  dengan pembentukan  prosedur  yang  bersifat lex spesialis dari  prosedur  perdata  biasa maupun  prosedur  Pengadilan  Niaga  pada proses  kepailitan  yang  dikenal  selama  ini. UU HKI mengatur suatu prosedur beracara sendiri  yang  baru,  misalnya  jangka  waktu penyelesaian perkara yang spesifik, maupun  upaya  hukum  terhadap  putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi.
Proses  pemeriksaan  sengketa  HKI diakui  terdapat  karakteristik  khusus  yang mungkin membutuhkan waktu pemeriksaan yang  lebih  lama.  Dengan  begitu,  apabila tidak  diperhatikan  dari  sejak  dini,  di  masa yang  akan  datang  Pengadilan  Niaga  akan bekerja dengan berbagai jenis hukum acara perdata  dalam  satu  kompetensi.  Satu  hal yang  patut  diperhatikan,  berbeda  dengan masalah  Kepailitan  yang  berdasarkan Undang-undang  Kepailitan  dimana  masih dimungkinkan  prosedur renvoi kepada
ketentuan Hukum Acara Perdata. Paket UU HKI  sama  sekali  tidak  mengatur  ke  mana prosedur  acara  harus  merujuk  apabila ternyata  UU  tersebut  tidak  mengatur  hal- hal  yang  mungkin  saja  terjadi  dalam praktek persidangan. Tidak adanya rujukan aturan  ini  bisa  menimbulkan  banyak kesulitan  serta  keseimpang  siuran  dalam praktik.
Selain  masalah  Kepailitan  dan  HKI, kewenangan  lain  apa  yang  sebaiknya menjadi  yurisdiksi  Pengadilan  Niaga. Undang-undang
Kepailitan
tidak memberikan  jawaban  terhadap  hal  itu,
Undang-undang
Kepailitan hanya menunjukkan bahwa secara bertahap Pengadilan Niaga akan diperluas kewenangannya melalui undang-undang.
Penegakkan  hukum  ada  tiga  unsur yang  selalu  harus  diperhatikan  yaitu kepastian hukum ( Rechtssicherheit ),
kemanfaatan ( zweckmassigkeit) dan keadilan ( Gerechtigkeit ). (Sudikno
Martokusumo, 1980: 1). Harus ada kompromi  antara  ketiga  unsur  tersebut artinya ketiga unsur tersebut harus mendapat  perhatian,  diusahakan  kompromi secara  proporsional  seimbang  ketiga  unsur tersebut. (Sudikno Martokusumo, 1980: 2).
Negara  Indonesia  oleh  Pasal  1  ayat (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  1945 dinyatakan  sebagai  suatu  negara  hukum. Berarti  bahwa  pada  hakekatnya  semua orang  yang  berada  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  harus  tunduk  pada hukum. Hakim dalam mengambil keputusan terikat oleh hukum yang berlaku. Di  bidang  hukum  perdata  dalam  hal  ada perselisihan  antara  dua  pihak  hakim  harus menyatakan  hukum  perdata  yang  mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan  dan  mungkin  dilanggar  salah satu pihak. Syarat mutlak bagi hakim untuk mengetahui benar-benar peraturan-
peraturan  hukum  yang in  concerto berlaku dalam peristiwa-peristiwa yang bersangkutan.
Sejalan  dengan  teori  aplikasi  dari Mochtar  Kusumaatmadja  hukum  sebagai sarana  pembaharuan  hukum,  maka  dalam negara hukum dalam mencapai kesejahteraan  masyarakat  nya  perlu  ada kepastian  hukum  tentang  kewenangan mutlak  atau  kompetensi  absolut  dari Pengadilan  Niaga  yang  tidak  hanya mengadili dan memeriksa perkara kepailitan tetapi sesuai dengan perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat harus  menyangkut  dunia  bisnis.  Hal  ini sejalan  dengan  model-model  Pengadilan Niaga  seperti  Pengadilan  Niaga  Thailand, dan  Korea  Selatan  yang  telah  mengatur kewenangan  dari  Pengadilan  Niaga  dan diatur  secara  tersendiri  baik  menyangkut hukum  acara  di  Pengadilan  Niaga  maupun kedudukan  dari  Pengadilan  Niaga  sebagai Pengadilan Khusus yang mengadili perkara-perkara  yang menyangkut  kegiatan bisnis seperti perbankan, hak milik intelektual,  industri  dan  lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Berbagai pendapat dilontarkan seputar kewenangan macam apa yang layak diserahkan kepada Pengadilan Niaga. (Aria Suyudi,  2004:  47).    Kartini  Mulyadi misalnya,  menyebutkan  bahwa  yang  layak menjadi  yurisdiksi  bagi  Pengadilan  Niaga selain  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang, adalah masalah perniagaan dalam arti luas, beliau memberikan  contoh  dengan  sengketa  yang berkaitan  dengan  perseoran  terbatas,  dan atau  organnya.  Hal-hal  lain  yang  diatur dalarn  buku  kesatu  dan  buku  kedua KUHDagang adalah firma, CV, komisioner, expediteur, pengangkut  an, surat  berharga  (wesel,  cek,  surat  sanggup, L/C) asuransi, perkapalan, perbankan, pasar
modal,  penanarnan  Modal,  HKI,  dan lainnya.  (Henri P Panggabean, 2001: 60).
Sementara itu Mardjono Reksodiputro  lebih  rnenekankan  fungsi Pengadilan  Niaga  sebagai  pengadilan  yang ekslusif  untuk  mengatasi  masalah-masalah yang  benar-benar  dirasakan  mendesak  dan signifikan  saja.  Menurutnya  yurisdiksi Pengadilan Niaga dibatasi dengan beberapa kriteria,  yaitu  1)  harus  ada  nilai  minimum transaksi,  2)  masalah  hukum  yang  menjadi sengketa  haruslah  menyangkut  transaksi niaga  yang  rumit,  atau  3)  masalah  hukum yang  menjadi  sengketa,  menyangkut  salah satu  pihak  yang  merupakan  bank  atau lembaga  keuangan  lainnya  (termasuk lembaga  asuransi,  atau  4)  masalah  hukum yang menjadi sengketa menyangkut peraturan perundang-undangan tentang penerimaan  modal  atau  pasar  modal,  atau 5) menyangkut peraturan perundang- undangan  tentang  HKI  termasuk  sengketa mengenai  pengalihan  teknologi.    (Henri  P Panggabean, 2001: 47).
Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut,  perlu  diperhatikan  bahwa  sejak semula  Pengadilan  Niaga  telah  didesain sebagai  suatu  pengadilan  yang  memiliki segmen  khusus  untuk  menjadi  instrumen peradilan  yang  efektif,  dinamis,  serta mampu  merespons  tuntutan  masyarakat ekonomi,  khususnya  dalam  hal  kepastian hukum  dan  jangka  waktu  penyelesaian perkara,  oleh  karena  itu  Pengadilan  Niaga dibuat  dengan  segala  ide  kemudahan, transparansi,  akuntabilitas,  dan  kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan  biaya  perkara  di  pengadilan umum.
Menghindari  munculnya  kebijakan Pengadilan  Niaga  yang  bersifat  generalis, bisa  dilakukan  dengan  tidak  membuka pintu  terlalu  lebar  untuk  mengajukan seluruh  masalah  perniagaan  ke  Pengadilan
Niaga.  Ini  penting  diupayakan  untuk menjaga  agar  Pengadilan  Niaga  tidak mendistorsi kewenangan tradisional lembaga pengadilan umum.
Satu  hal  lagi  yang  seharusnya menjadi  perhatian  serius  dalam  cakupan kewenangan  Pengadilan  Niaga  adalah masalah  kewenangan  untuk  memeriksa adanya indikasi tindak pidana dalam proses voting untuk mengesahkan rencana perdamaian debitur.  (Henri P Panggabean, 2001: 54-55).
Biasanya debitur yang beritikad tidak baik  akan  mencoba  membuat  skenario adanya kreditur fiktif pada rapat perdamaian, adapun yang dimaksud dengan Kreditur  fiktif  adalah  pengajuan  daftar sekelompok kreditur yang sebenarnya tidak pernah  ada  oleh  debitur.  Kreditur  fiktif seolah-olah memiliki tagihan dalam jumlah yang  substansial  terhadap  tagihan  kreditur lainnya,  sehingga  mengubah  komposisi suara kreditur konkuren.
Praktik ini bertujuan untuk mengubah komposisi suara kreditur konkuren, menjadi  seolah-olah  mayoritas  kreditur konkuren  me  nyetujui  rencana  perdamaian yang  diajukan  oleh  debitur,  terlepas  dari betapa  buruknya  rencana  perdamaian tersebut.
Menghadapi  masalah  seperti  ini, dalam  beberapa  kasus  Pengadilan  Niaga cenderung  menolak  mengambil  tindakan hukum, sebab kewenangan untuk membuktikan  terjadinya  penipuan,  apabila indikasi  penipuan    adanya    kreditur    fiktif tersebut  berada  di tangan di majelis hakim Pengadilan  Pidana.  Selain  itu,  argumen keterbatasan  waktu  digunakan  majelis hakim Pengadilan
Niaga
untuk mengabaikan indikasi tersebut dan menuntut  pihak  yang  mengadukan  adanya indikasi memperoleh putusan hakim pidana yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.
Padahal  dalam  Undang-Undang  Kepailitan disebutkan  bahwa  hakim  harus  menolak untuk  mengesahkan  suatu  perdamaian apabila  perdamaian  tersebut  antara  lain dicapai  karena  penipuan  atau  sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian  upaya-upaya  lain  yang  tidak jujur  dan  tanpa  menghiraukan  apakah debitur  atau  pihak  lain  bekerja  sama  untuk mencapai hal ini.
Persoalan ini menjadi kendala tersendiri  bagi  implementasi  kewenangan Pengadilan Niaga, khususnya dalam proses perdamaian.  Pengadilan  Niaga  memang tidak  disebutkan  atau  didesain  untuk memiliki  prosedur  untuk  meng  antisipasi persoalan-persoalan seperti ini.
Sebenarnya  dengan  mendasar  kan ketentuan dalam
Undang-Undang
Kepailitan, Pengadilan Niaga bisa dinyatakan  berwenang  memeriksa  perkara jenis tersebut dengan pertimbangan perkara pidana  yang  dimaksud  merupakan  bagian yang  inheren  dari  pelaksanaan  ketentuan UU  Kepailitan,  hanya  saja  tentunya  perlu disiapkan prosedur tertulis untuk melaksanakan hal tersebut.
Kasus kreditur fiktif dapat dieliminasi di  masa  depan  dimana majelis  hakim  tidak lagi  memiliki  alasan  untuk  menolak mempertimbangkan adanya indikasi penipuan,  sehingga  penetapan  pengesahan perdamaian  dapat  dicapai  melalui  proses yang lebih pantas dan akuntabel.  Lagi pula dengan  sistem  hakim  seperti  yang  ada  di Indonesia,  serta  sifat  Pengadilan  Niaga yang  lebih  cenderung  merupakan  kamar khusus  pada  peradilan  umum,  maka  pada dasarnya  hakim  niaga  juga  terlatih  untuk memeriksa perkara-perkara pidana.
Ketentuan yang memungkinkan perluasan  kewenangan  Pengadilan  Niaga dalam bidang perniagaan tidak terlepas dari proses  perkembangan  semakin  luasnya
pengaruh  arus  globalisasi  yang  mengaruhi kehidupan  perekonomian  khusus  dalam bidang perniagaan dimana sistem informasi dan  transportasi  yang  serba  cepat  sehingga diperlukan  sistem  hukum  yang  dapat mengantisipasi  dan  menyelesaikan  akibat pengaruh  tersebut  secara  cepat  dan  tepat sebab  perkembangan  dan  kecenderungan dunia  perdagangan  atau  perniagaan  harus dipahami dan diikuti secara seksama, cepat dan tepat.
Salah satu kebutuhan untuk memahami  perkembangan  tersebut  adalah pentingnya  pemahaman  akan  fungsi  dari hak  milik  intelektual  (HKI)  yang  telah menembus  segala  tapal  batas  teritorial bahkan  mendapat  perlindungan  dunia internasional oleh karena itu norma hukum yang mengatur hak milik intelektual  (HKI) tidak  hanya  terbatas  pada  norma  hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi  juga  terikat  pada  norma-norma hukum  Internasional,  karenanya  negara- negara  yang  turut  dalam  kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka  GATT/WTO  (1994) adalah kesepakatan TRIP'S sebagai salah satu dari Final  Act  Embodying  The  Uruguay  Round of  Multilateral  Trade  Negotiation, yang ditandatangani  di  Marakesh,  pada  bulan April 1994 oleh 124 Negara dan satu wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia termasuk  salah  satu  negara  yang  turut menandatangani-  kesepakatan  itu  dan ratifikasinya telah dilakukan melalui
Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Perjanjian
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
Indonesia  tidak  dapat  dan  tidak diperkenankan  membuat  peraturan  yang ekstra  teritorial  yang  menyangkut  tentang perlindungan hak kekayaan Intelektual, dan
semua  isu  yang  terdapat  dalam  kerangka WTO.  Indonesia  harus  menyesuaikan kembali  semua  peraturan  yang  berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan  baru  yang  belum  tercakup  dalam peraturan  yang  sudah  ada.    (Saidin,  1997: 20).
Cara-cara  penyelesaian  seng  keta konvensional  melalui  lembaga  peradilan yang  memakan  waktu  cukup  lama  sudah patut  untuk  dicermati  kembali  salah  satu alternatif  penyelesaiannya  bisa  melalui Pengadilan  Niaga  yang  mempunyai  asas cepat,  terbuka  dan  efektif,  sehingga beralasan  kalau  kewenangan  penyelesaian masalah  HKI  dengan  undang-undang ditetapkan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga  bahkan  dalam  Undang-Undang Merk,  Cipta  Niaga,  Paten,  Desain  Industri, dan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu, telah  ditentukan  ke  wenangannya  pada Pengadilan Niaga.
Kewenangan lain yang "dapat" diberikan  kepada  Pengadilan  Niaga  karena memerlukan  pengaturan  penyelesaian  yang cepat,  terbuka  dan  efektif  di  bidang perekonomian  yang  menyangkut  hukum bisnis  seperti  perbankan,  pasar  modal, facktoring (anjak  piutang), leasing (sewa bell), franchasing (waralaba),  bahkan perbankan  yang  perputaran  modal  dan assetnya  berpacu  dengan  waktu  dan hitungan  dengan  kenaikan  bunga  dan keuntungan sehingga penyelesaian membutuhkan  waktu  yang  cepat,  terbuka dan  efektif.  Kesemuanya  itu  sudah  barang tentu  harus  ditentukan  melalui  peraturan perundang-undang yang menetapkan menjadi  kewenangan  pada  Pengadilan Niaga secara absolut dan itu jelas dan tegas harus dimuat dengan undang-undang.

## III. PENUTUP
Kewenangan Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus perkara Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  dan  perkara  perniagaan yang  saat  ini  diperiksa  yaitu  Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu,  Paten,  Merek  dan  Hak  Cipta, sedangkan  sengketa  bisnis  lainnya  yang tidak  diatur  dalam  kewenangan  Pengadilan Niaga  tapi  dalam  praktik  telah  menjadi objek perkara adalah perkara yang berkaitan dengan perkara perbankan, perjanjian dagang, perlindungan konsumen, asuransi,  perseroan,  pengangkutan,  pasar modal, anjak piutang, leasing, waralaba dan perkara  yang  berkaitan  dengan  perkara kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Achmad  Ichsan, Hukum  Dagang. Jakarta :Pradnya Paramita, 1981 Aria  Suyudi,  dkk, Kepailitan  di  Negeri Pailit ,  Pustaka  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Henri  P  Panggabean,  MS, "Perspektif Kewenangan  Pengaddan  Niaga  di Indonesia  (dampak  perkembangan hukum  di  Indonesia)", Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 12 Tahun 2001.
Hermayulis. Kedudukkan, Tugas dan Fungsi Organisasi Pengadilan Niaga. Makalah yang disamampaikan dalam  Workshop  tentang  "Judicial Organization  Of  Commercial  Court" yang  diselenggarakan  oleh  CINLES,
Jakarta 28-29 Nopember 2002.
Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Perdata , PT Alumni, Bandung, 2009.
Van  Apeldoorn: Pengantar  Ilmu  Hukum , cetakan  kedua,  penerbit  Noordhoff- Kolff N.V. Djakarta, 1957.
M.H  Tirtaamidjaja. Pokok-Pokok  hukum Perniagaan. Djambatan, Jakarta,
1962. Cet. 3.
Retnowulan Sutantio, dan Iskandar
Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata  Dalam  Teori  Dan  Praktek,
CV Mandar Maju, Bandung, 1997.
R. Soekardono., Hukum Dagang Indonesia,
Alumni,  Bandung, 1988.
R  Soesilo,  dalam  bukunya Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal  demi  Pasal Bogor:  Politeia, 1981. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-undang tentang Desain Industri, UU No. 31 Tahun 2000. Undang-undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 32 Tahun 2000. Undang-undang tentang Paten, UU No. 14 Tahun 2001. Undang-undang tentang Merek, UU No. 15 Tahun 2001. Undang-undang tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002. Undang-undang  No.  14  Tahun  1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum
Undang-undang No. 5 Tahun 1986
Mengenai  Peradilan  Tata  Usaha Negara

## C. SUMBER LAIN
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (KBBI). Jakarta  :  Depdibuk-  Balai  Pustaka,
1995. Cetakan Keempat, edisi Kedua.
Kamus Istilah Perdagangan. LP3ES,
Jakarta, 1995. Cet. 1.
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid