## UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR
(STUDI KASUS: SAMARINDA, BALIKPAPAN, KUTAI TIMUR)
Yuniarti 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Alamat Korespondensi: yuniarti2306@gmail.com
Abstract: This  article  explains  the  causes  of  conflict  and  the  efforts  of  conflict settlement in East Kalimantan in three areas, i.e. Samarinda, Balikpapan, and Kutai Timur. This is a descriptive qualitative research using primary and secondary data by  depth  interview  and  literature  study.  The  results  shows  that  based  on  the Druckman  Approach,  the  conflicts  in  Samarinda,  Balikpapan  and  Kutai  Timur  are attributable to three resourses of conlicts those are interest conflict (economic and politic),  understanding  conflict  (social  and  cultural  gap),  and  ideology  conflict (religion and believe, except that of Balikpapan). Meanwhile, the effort of conflict settlement  is  conducted  by  Social  Conflict  Respon  Team  which  is  consist  of government and society elements. The team uses persuasive approach, mediation. Mediation  would  be  consist  of  two  stages,  investigation  and  solution.  There  are two  solutions  would  be  possible.  First,  if  the  team  found  that  there  is  a  criminal case so legal approach will be implemented. Second, if the team found that there is no  criminal  case  so  humanity  approach  based  on  local  wisdom  would  be implemented. The latter is more efective to dealt with the social conflit since the trust  of  people  toward  their  traditional/cultural/religion  leader  much  bigger  than toward the aparatus.
Keywords: social conflict, conflict settlement, East Kalimantan
Abstrak: Artikel  ini  berupaya  untuk  menjelaskan  penyebab  konflik  serta  upaya penyelesaian konflik di tiga tempat, yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur. Artikel ini memuat kajian deskriptif kualitatif yang menggunakan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan Druckman, konflik di tiga tempat tersebut terkait dengan tiga sumber konflik yakn konflik kepentingan (ekonomi dan politik), konflik pandangan  (sosial  dan  perbedaan  budaya),  dan  konflik  ideologi  (agama  dan kepercayaan,  kecuali  di  Balikpapan).  Sementara  itu,  upaya  untuk  penyelesaian konflik  dilakukan  oleh  Tim  Penanganan  Konflik  Sosial  yang  beranggotakan pemerintah  dan  tokoh  masyarakat.  TPKS  menggunakan  pendekatan  persuasif yakni mediasi. Mediasi sendiri terbagi menjadi dua tingkatan, investigasi dan solusi. Terdapat  dua  solusi  yang  dimungkinkan.  Pertama,  jika  berkaitan  dengan  kasus kriminal,  maka  pendekatan  legal  yang  digunakan.  Kedua,  jika  tidak  berkaitan dengan  kasus  kriminal,  maka  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kemanusiaan berdasarkan  kearifan  lokal.  Pendekatan  kedua  lebih  efektif  untuk  penyelesaian konflik  dikarenakan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemimpin tradisi/budaya/agama mereka lebih tinggi ketimbang kepada aparatur negara. Kata Kunci : konflik sosial, penyelesaian konflik, Kalimantan Timur

## Pendahuluan
Berakhirnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membawa pada permasalahan-permasalahan  baru  yang  cukup  kompleks.  Selain  permasalahan ekonomi dan politik, permasalahan sosial juga muncul ke permukaan. Konflik sosial berbasis  identitas,  etno  komunal,  separatis,  perebutan  akses  sumber  daya  alam hingga  konflik  berskala  mikro  seperti  tawuran  antar  pemuda,  sengketa  antar penduduk dan sebagainya kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Berdasarkan data tahun 2014 dari Kementerian Sosial, ada enam daerah yang diprediksi  paling  rawan  konflik  pada  2014  meliputi  Papua,  Jawa  Barat,  Jakarta, Sumatera  Utara,  Sulawesi  Tengah,  dan  Jawa  Tengah.  Sebagian  besar  kondisi ekonominya  tertinggal  dibanding  daerah  lain.  Namun  ada  juga  daerah  maju  tapi interaksi sosial antar kelompok sangat kaku sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil (JPNN: 2014).
Meskipun tidak masuk dalam kategori daerah rawan konflik dari Kementerian Sosial, sesungguhnya konflik sosial juga menjadi permasalahan serius di Kalimantan, termasuk  di  Kalimantan  Timur.  Untuk  Kalimantan  Timur,  Dinas  Sosial  Provinsi berhasil  memetakan  lima  daerah  rawan  konflik  sosial  meliputi  Samarinda, Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat. Konflik sosial  yang terjadi di Kaltim sangat kompleks dan dinamis,  yang disebabkan antara lain karena permasalahan politik (masalah pemilihan, kebijakan pemerintah yang tidak populer, dll), ekonomi (sumber daya ekonomi, letak geografis, dll), sosial (SARA) dan budaya (tradisi dan adat istiadat) (Dinsos Kaltim: 2014).
Secara umum akar konflik yang terjadi  adalah masalah kesenjangan ekonomi. Namun  isu  ekonomi  ini  kemudian  berkembang  menjadi  isu  etnis,  isu  agama,  isu penduduk lokal versus pendatang. Kenyataan bahwa Kalimantan Timur merupakan wilayah  yang  mempunyai  sumber  ekonomi  yang  sangat  potensial  menyebabkan arus  pendatang  terutama  dari  Sulawesi,  Kalimantan  Selatan  dan  Jawa  sulit  untuk dibendung.  Akhirnya,  faktor  ini  menambah  kerumitan  penyelesaian  konflik  sosial yang  merambat  ke  masalah  etnis,  agama  dan  pribumi  versus  pendatang  ini. Sayangnya,  tidak  ada  informasi  resmi  yang  cukup  banyak  yang  bisa  dihadirkan secara terbuka dalam masalah ini, tidak juga tentang penyebab konfliknya, apalagi penyelesaiannya.
Sejauh  ini  berbagai  upaya  untuk  mengatasi  konflik  telah  dilakukan,  baik  oleh pemerintah  maupun  kalangan  sipil.  Namun  hal  itu  belum  membuahkan  hasil  yang memadai  dan  perdamaian  jangka  panjang.  Penanganan  yang  dilakukan  umumnya bersifat  jangka  pendek.  Akibatnya  berbagai  gejolak  konflik  dan  ketegangan struktural  yang  ada  belum  tersentuh  sehingga  sewaktu-waktu  bisa  mencuat  ke permukaan dan menjadi konflik kekerasan terbuka.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  akar  konflik  sosial  yang  terjadi  di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur, dan upaya penanganannya yang dilakukan oleh  Tim  Terpadu  Penganganan  Konflik  Sosial  yang  dibentuk  berdasarkan Permendagri  Nomor  42  Tahun  2015,  yang  merupakan  gabungan  unsur  pemerintah dan masyarakat (forum-forum kemasyarakatan).
Pemilihan  ketiga  lokus  tersebut  didasari  oleh  kondisi  bahwa:  (1)  Samarinda merupakan  ibu  kota  provinsi  yang  memiliki  kepadatan  penduduk  terbesar  dan kecenderungan  angka  konflik  sosial  yang  tertinggi  (Dinas  Sosial  Provinsi  Kaltim, 2014);  (2)  Balikpapan  merupakan  kota  jasa,  perdagangan  dan  industri  migas  di Kaltim.  Selain  itu,  kota  ini  dihuni  oleh  masyarakat  pendatang  yang  juga  termasuk salah  satu  kota  dengan  intensitas  konflik  sosial  tertinggi  (Dinas  Sosial  Provinsi Kaltim,  2014);  dan  (3)  Kutai  Timur  sebagai  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki potensi  konflik  sosial  yang  tinggi  mengingat  di  wilayah  hasil  pemekaran  dari Kabupaten  Kutai  ini  sering  kali  terjadi  konflik  antar  individu  dalam  masyarakat,
antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, dan antara perusahaan dengan pemerintah.

## Kerangka Konsep dan Teori: Pendekatan Konflik dan Mediasi
Sandole menjelaskan bahwa konflik adalah fenomena dinamis, sebuah proses konflik  yang  nyata  ( manifest  conflict  process/MCP ),  yang  terdiri  dari  fase-fase permulaan  ( initiation ),  perluasan  ( escalation ),  pemeliharaan  terkontrol  ( controlled maintenance ), pengurangan ( abatement ), dan penghentian ( termination/resolution ). Lebih khusus, MCP adalah situasi dimana sedikitnya ada dua aktor atau orang-orang yang  mewakili  mereka,  yang  berusaha  mengejar  tujuan-tujuan  yang  tidak  sejalan antara  satu  sama  lain  dengan  cara  merusak  atau  menghancurkan,  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung,  kemampuan  pihak  lain  dalam  pencapaian  tujuan. Selanjutnya dalam proses ini ada kemungkinan perluasan konflik dari MCP menjadi proses  konflik  agresif  ( aggressive  manifest  conflict  process/AMCP ).  AMCP  adalah situasi  dimana  sedikitnya  ada  dua  aktor  atau  orang-orang  yang  mewakili  mereka, berusaha  mengejar  persepsinya  tentang  tujuan  yang  tidak  sejalan  secara  timbal balik  dengan  cara  merusak  atau  menghancurkan  kepemilikan  atau  simbol-simbol yang  bernilai  tinggi  dari  pihak  lain;  dan/atau  secara  psikologis  atau  fisik  melukai, menghancurkan, atau menghapuskan secara paksa pihak lain (Sandole, 1986).
Konflik  memiliki  struktur  yang  mengacu  pada  sumber-sumber  perbedaan  di antara  individu  atau  kelompok.  Tiga  sumber  atau  tipe  konflik  menurut  Daniel Druckman adalah kepentingan ( interest ), pemahaman ( understanding ), dan ideologi atau  keyakinan  ( ideology/beliefs ). Pertama adalah  konflik  kepentingan.  Konflik kepentingan merupakan ketidaksesuaian akan hasil yang diinginkan oleh satu orang dan  orang  lain  yang  sering  termanifestasi  dalam  sumber-sumber  atau  hasil-hasil yang terlihat. Hasil yang bisa terjadi bersifat zero-sum game atau positive sum game . Umumnya  dalam  suatu  konflik,  hasilnya  akan  menunjukkan  semakin  besar ketidaksesuaian  yang  didapat,  maka  akan  semakin  intensif  atau  kompetitif  pula konflik  yang  terjadi,  dan  akhirnya  semakin  sulit  untuk  menyelesaikannya  melalui proses tawar menawar.
Kedua adalah  konflik  pemahaman.  Konflik  pemahaman  merupakan ketidaksepakatan antara satu orang dengan orang lain tentang cara terbaik untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Tidak  seperti  konflik  kepentingan  dimana  pihak- pihak sepakat akan hasil yang sama dan siapa yang mendapatkan lebih, maka pihak- pihak yang terlibat konflik pemahaman fokus pada masalah bagaimana pihak-pihak yang  berkonflik  mendapatkan  lebih.  Semakin  besar  ketidaksesuaian  penggunaan bukti,  maka  akan  semakin  sulit  pula  menyelesaikan  perbedaan  antar  pihak  dalam memprediksi suatu peristiwa. Subyek akan enggan untuk kompromi atau mengubah keyakinan mereka terhadap bukti awal, sehingga mengakibatkan kebuntuan dalam proses tawar menawar atau debat.
Ketiga adalah konflik ideologi atau keyakinan. Ada keraguan bahwa perspektif ideologi  yang  bertentangan  tidak  bisa  diselesaikan  melalui  tawar  menawar.  Dalam konflik ideologi umumnya terdapat hal-hal yang kaku. Ada beberapa proposisi yang muncul tentang konflik ideologi: (1) konflik kepentingan yang berhubungan dengan ideologi  lebih  sulit  diselesaikan  dibanding  dengan  konflik  yang  tidak  berasal  dari
perbedaan  orientasi  ideologi;  dan  (2)  semakin  terpolarisasi  pihak-pihak  dalam orientasi  ideologi,  maka  semakin  sulit  menyelesaikan  konflik  yang  berhubungan dengan kepentingan (Druckman and Zechmeister, 1970, dalam Sandole dan Merwe, 1993).  Perbedaan  ideologi  menambah  dimensi  kompetitif  terhadap  konflik  yang disebabkan perbedaan pemahaman.
Selanjutnya,  konflik  berproses  dalam  dua  tahap  yaitu  tawar  menawar ( bargaining )  dan  debat  ( debate ).  Proses  tawar  menawar  terbentuk  dalam  batasan pembuatan  konsesi.  Proses  ini  berfokus  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi jumlah  dan  tingkat  konsesi  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  melakukan  tawar menawar.  Sedangkan  proses  debat  menekankan  pada  peran  perilaku  verbal  dan persuasi  dalam  negosiasi.  Fokus  dalam  proses  ini  adalah  cara  negosiator berkomunikasi  atau  menyamarkan  maksud  dan  argumen  mereka  yang  digunakan untuk mempengaruhi posisi pihak lain.
Ketika konflik berproses ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu variabel person,  kewajiban  peran,  dan  pengaruh  situasi.  Variabel  person  terdiri  dari  sikap, nilai  atau  pola  budaya,  yang  mempengaruhi  perilaku  individu  dalam  negosiasi. Kewajiban peran dalam proses negosiasi berhubungan dengan perilaku konstituen. Konstituen ini dapat berbentuk Team/kelompok, kelompok kepentingan, organisasi, idiologi.  Namun  keterlibatan  konstituen  ini  bersifat  obsional  karena  pelibatan konstituen  dalam  proses  negosiasi  bisa  membawa  kepada  dua  konsekuensi  yaitu mempermudah  penyelesaian  konflik  atau  justru  mempersulit  penyelesaian  konflik. Variable yang ketiga adalah pengaruh-pengarih situasi, yang terdiri dari pengalaman pranegosiasi,  kesempatan-kesempatan  komunikasi,  strategi,  posisi  yang  dimiliki, rentang waktu, dan kompleksitas struktural.
Jika  dalam  proses  tawar  menawar  dan  debat  tidak  ditemui  jalan  keluar  atau solusi maka dala setiap konflik dimungkinkan munculnya peran pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mediasi dengan menghadirkan  mediator  yang  akan  menengahi  permasalahan.  Menurut  Sara Horowitz,  mediasi  dalam  diskusi  atau  negosiasi  merupakan    intervensi  dari  pihak ketiga yang bukan merupakan salah satu pihak dalam konflik, bisa dipercaya, tidak memihak  dan  netral  (Webel  dan  Galtung,  2007).  Menjadi  seorang  mediator  harus memiliki  keahlian  dan  seni  membantu  pihak-pihak  dalam  mencapai  kesepakatan yang  bisa  diterima  masing-masing  pihak  tentang  isi  yang  dibicarakan.  Tugas mediator adalah menciptakan kondisi untuk dialog terbuka dan memastikan pihak- pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kebebasan berbicara dan otonomi dalam pembuatan keputusan (Moore, 1986).
Elemen kunci dalam proses mediasi adalah kepercayaan dan persuasi. Pertama adalah  kepercayaan .  Adalah  hal  yang  sangat  penting  bahwa  mediasi  harus didasarkan  pada  kepercayaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  seorang  mediator berintervensi  dalam  situasi  ketidaksepakatan,  pertikaian,  kesalahpahaman  dan konflik,  dan  dalam  situasi  ini,  ketidakpercayaan  aktor  antagonis  sudah mendominasi.  Pihak-pihak    yang  terlibat  dalam  krisis  berada  dalam  posisi  negatif, mereka tahu apa  yang mereka tidak inginkan tetapi tidak bisa mencari jalan keluar dari  situasi  konflik.  Jika  para  pihak  yang  terlibat  saling  percaya,  mereka  bisa mengubah konflik dan mencari solusi.
Kedua  adalah  persuasi .  Kunci  sukses  kedua  dalam  mediasi  adalah  persuasi. Mediator sebagai politisi, wartawan atau penjual,  bisa mempengaruhi secara tidak sengaja    tetapi  membujuk  secara  sengaja  tanpa  mendesak  atau  memanipulasi. Harus  diperjelas  bahwa  manipulasi  negatif  yang  digunakan  oleh  mediator  untuk mengambil keuntungan dari konflik, manipulasi positif digunakan untuk keuntungan pihak-pihak agar mencapai solusi konflik. Manipulasi semacam ini diperlukan untuk mencegah  eskalasi  konflik  atau  menghindari  jalan  buntu,  dan  hal  ini  merupakan keahlian  dalam  peran  mediator.  Persuasi  adalah  proses  interaktif.  Ketika  proses berhasil, orang yang dibujuk menjadi lebih kooperatif.
Tujuan  mediasi  adalah  membantu  pihak-pihak  yang  berkonflik  agar  mereka bisa  menyelesaikan  perbedaannya.  Fisher  dan  Ury  (1981)  menekankan  ide  tentang joint  problem  solving untuk  mencapai win-win  settlement atau  solusi  integratif. Sayangnya, hal ini sulit untuk dicapai karena berkaitan dengan masalah batas waktu, sumber-sumber langka, kebutuhan berbeda, dan khususnya isu-isu emosional yang menggugah  perasaan  benci  dan  penolakan  yang  menghalangi  pencapaian kesepakatan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di tiga area yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur. penelitian ini menggunakan data kualitatif yang  bersumber  dari  data  primer  (yang  diperoleh  melalui  wawancara  mendalam dengan metode snowball sampling ) dan data sekunder (yang diperoleh melalui studi literatur).
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisis  data  interaktif Miles dan Huberman (2004: 20) yang meliputi proses sebagai berikut:
(1) Pengumpulan data dari lapangan.
(2) Reduksi  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  studi  literatur  untuk kemudian  dipilih  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  penelitian  dan  juga  temuan- temuan baru.
(3) Penyajian  data  yang  dilakukan  dengan  cara  menyusun  data  yang  sudah dipolakan.
(4) Menarik kesimpulan dari data-data yang siah disusun. Selain itu juga dilakukan verifikasi  dari  setiap  kali  pembuatan  kesimpulan  sementara  sehingga  muncul kesimpulan mendasar. Ini diperlukan agar peneliti memahami hasil analisis data.

## Hasil dan Pembahasan

## Konflik Sosial dan Upaya Penanganannya
Penduduk KalimantanTimur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2011 penduduk Kaltim tercatat sebanyak 3.131.964 jiwa dan meningkat  menjadi  3.300.517  jiwa  di  tahun  2013.  Berdasarkan  sensus  penduduk tahun 2000, jika dilihat berdasarkan tipologi etnis, maka tiga besar etnis yang ada di Kalimantan Timur adalah Jawa, Bugis, dan Banjar. Sedangkan bila dilihat dari jumlah pemeluk  agama,  pada  tahun  2014,  pemeluk  agama  Islam  menempati  urutan tertinggi  dengan  2.957.049  jiwa  (84%)  dari  3.519.547  jiwa.  Sedangkan  pemeluk agama lain secara berturut-turut yaitu Kristen Protestan 328.560 jiwa (9%), Kristen
Katholik  159.430  (4,52%),  Budha  38.125  jiwa  (1,08%),  Hindu  34.087  jiwa  (0,96%), Khonghucu 525 jiwa (0,01%), dan agama lainnya 1.771 jiwa (0,05%) (BPS Kaltim, 2015).
Kecenderungan konflik yang  berulang  dari waktu ke waktu ini menyebabkan Pemerintah  Kalimantan  Timur  dari  tingkat  provinsi  hingga  daerah  bersama-sama masyarakat  bahu  membahu  bekerja  sama  untuk  menangani  masalah  ini. Dilibatkannya  seluruh  unsur  masyarakat  dalam  penanganan  konflik  menjadi  cara yang dipandang cukup efektif mengendalikan dan meredam konflik sehingga tidak menimbulkan  bencana  sosial  yang  berdampak  umum  dan  sistemik  terhadap masyarakat Kalimantan Timur. Pola penanganan konflik sosial yang dijalankan oleh Pemerintah  Kalimantan  Timur  ini  kemudian  dijadikan  percontohan  nasional  dan dituangkan  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Penanganan Gangguan Dalam Negeri (ANTARA Kaltim, 2013).
Dalam  penanganan  konflik  sosial  ini,  kerjasama  antara  pemerintah  provinsi dan kabupaten/kota antara lain seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan  Resort,  dan  Satuan-Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  pemerintah provinsi  dan  kabupaten/kota,  dengan  unsur-unsur  masyarakat  menjadi  hal  utama. Pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam penanganan konflik sosial ini diformalkan dengan  dibentuknya  beberapa  forum  kemasyarakatan  sebagai  wadah  atau  media yang  menjembantani,  memediasi  dan  memfasilitasi  komunikasi  dan  dialog  di  agar tercipta  kerukunan  hidup  bermasyarakat.  Untuk  memperkuat  keberadaan  forum- forum  tersebut  dan  memberi  dasar  hukum  yang  pasti,  Pemerintah  Provinsi  dan Kabupaten  membuat  Surat  Keputusan  pendirian  forum-forum  tersebut  yang  juga merupakan turunan dan terjemahan dari peraturan nasional.
Beberapa  forum  masyarakat  yang  aktif  dalam  penanganan  konflik  sosial  ini adalah:  (1)  Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat  yang  dibentuk  berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat  di  Daerah;  (2)  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  yang  dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9  Tahun  2006  dan  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;  (3)  Forum  Pembauran  Kebangsaan  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah.
Sejalan  dengan  pembentukan  forum-forum  tersebut  di  atas,  berdasarkan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Tim  Terpadu  Penanganan Keamanan,  yang  digantikan  dengan  Permendagri  Nomor  42  Tahun  2015  tentang Pelaksanaan  Koordinasi  Penanganan  Konflik  Sosial  maka  dibentuk  Tim  Terpadu Penanganan  Konflik  Sosial  yang  terdiri  dari  Gubernur,  Kapolda,  TNI,  SKPD-SKPD terkait,  dan  forum-forum  masyarakat.  Pendekatan  yang  digunakan  oleh  tim  ini adalah  pendekatan  sosial  dengan  cara  mediasi,  kecuali  jika  masalah  tersebut merupakan  tindak  kriminal  maka  pendekatan  hukum  yang  akan  digunakan (Kesbangpol Linmas Provinsi Kaltim, 16 April 2015).
Kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik  antara  pihak-pihak  yang  terkait menyebabkan  konflik  sosial  yang  terjadi  di  KalimantanTimur  tidak  sampai  pada bentrokan  fisik  antar  masyarakat  atau  pihak-pihak  yang  bertikai  (kecuali  untuk beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Samarinda).  Selain  itu,  tindakan  pencegahan  agar konflik  tidak  melebar  atau  menyebar  ke  wilayah  lain  juga  berjalan  baik,  salah satunya  adalah  dengan  tidak  mengekspos  masalah  yang  terjadi  di  media  lokal maupun nasional.

## Konflik Sosial dan Penanganannya di Kota Samarinda

## 1. Konflik Sosial
Samarinda  yang  merupakan  kota  terpadat  di  Kalimantan  Timur  memiliki potensi konflik sosial yang tinggi. Dari tahun ke tahun kecenderungan peningkatan angka  konflik  meningkat  baik  pola  yang  berulang  seperti  konflik  sosial,  ekonomi, dan  politik,  maupun  pola  baru  yaitu  terorisme.  Konflik  yang  sebenarnya  murni adalah  masalah  ekonomi,  sosial  dan  politik  kemudian  dikaitkan  kaitkan  dengan masalah etnis dan agama demi mendapatkan dukungan dan simpati dari kelompok masyarakatnya. Bahkan untuk memuluskan tujuan-tujuan pihak-pihak yang bertikai, tidak  jarang  mobilisasi  organisasi-organisasi  massal  (ormas)  digunakan  sehingga kontak fisik bisa menjadi konsekuensi logis dari masalah ini.
Benturan  fisik  dalam  konflik  sosial  pernah  terjadi  di  Samarinda  tahun  2005. Namun masalah ini sengaja ditutup-tutupi oleh aparat keamanan agar tidak meluas, seperti  konflik  di  Sambas  dan  Sampit,  karena  masalah  ini  berkait  dengan  masalah etnis.  Benturan  terjadi  antara  Etnis  Dayak  dengan  Etnis  Bugis  dan  Madura (Kesbangpol  Kota  Samarinda,  2015).  Selain  tahun  2005,  pada  tahun  2015  di  Desa Batu  Lumpang,  Samarinda  Ulu,  juga  terjadi  konflik  klaim  tanah  yang  kemudian berkait  dengan  masalah  etnis  karena  salah  satu  pihak  yang  mengklaim  sebagai pemilik lahan mengerahkan organisasi massal (ormas) untuk mendukung klaimnya. Masalah ini akhirnya diselesaikan melalui jalur  hukum dan keterlibatan ormas  yang bernuansa etnis langsung dihentikan (FPK Kota Samarinda, 2015).
Polresta Samarinda  menjelaskan ada faktor lain penyebab munculnya konflik di Samarinda, yaitu (1) Bidang Politik: kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak  pro  rakyat,  dan  sengketa  pemilu;  (2)  Bidang  Ekonomi:  sengketa  sumber ekonomi  seperti  tambang,  lahan,  tanah  pribadi,  UMK  kota  dan  provinsi,  kenaikan harga  bbm,  elpiji  dan  sembako;  (3)  Bidang  Sosbud:  pendirian  tempat  ibadah  dan ormas  kedaerahan;  dan  (4)  Bidang  Keamanan  Negara:  potensi  terorisme,  aliran Islam radikal, dan kejahatan konvensional (Polresta Samarinda, 2015).
Hal  ini  sesuai  dengan  pendekatan  yang  digunakan  oleh  Druckman  untuk menjelaskan akar dan jenis konflik. Konflik sosial yang terjadi di Samarinda memiliki ketiga  akar  atau    jenis  konflik  tersebut.  Konflik  kepentingan  yang  terwakili  oleh konflik  akan  sumber  ekonomi  dan  politik.  Konflik  pemahaman  terwujud  dalam konflik  yang  bersifat  pribadi  atau  kelompok  karena  masalah  kesalahpahaman karena perbedaan latar belakang suku dan budaya. Sedangkan konflik idologi atau keyakinan  termanifastasi  dalam  konflik  yang  terjadi  akibat  penolakan  pendirian rumah ibadah yang meluas ketika ormas dilibatkan di dalamnya.

## 2. Upaya Penanganan Konflik
Kompleksitas  konflik  yang  terjadi  di  Samarinda  memaksa  pemerintah  kota untuk  berpikir  keras  mencari  solusi  damai  yang  bisa  diterima  oleh  semua  pihak tanpa  bertentangan  dengan  hukum.  Ketika  penyelesaian  masalah  ini  diupayakan melalui  jalur  hukum  yang  tegas,  hasilnya  justru  ketegangan  antar  masyarakat meningkat dan bertambah parah.
Kesbangpol  memiliki  tiga  strategi  dalam  menyelesaikan  masalah.  Pertama, terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dengan cara berbaur dengan masyarakat.  Kedua,  membangun  jaringan  dengan  kelurahan,  dan  kelurahan  wajib menyampaikan  situasi  keamanan  dan  ketertiban  setiap  bulan,  baik  itu  kasus-kasus kriminal  maupun  aksi  massa.  Ketiga,  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang  pemberantasan  penyakit  masyarakat  baik  secara  formal  maupun  non formal  (Kesbangpol  Kota  Samarinda,  2015).  Hal  ini  berbeda  dengan  Dinas  Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terlibat dalam penanganan ketika konflik sosial hanya  ketika  konflik  tersebut  menyebabkan  bencana  sosial  seperti  pengungsi dengan  berbagai  permasalahannya  (masalah  tempat  tinggal  sementara,  makanan, pendidikan, ibadah, dan lain-lain).
Selain  dua  instansi  di  atas,  Polresta  Samarinda  pun  memiliki  peran  penting dalam penanganan konflik. Pendekatan yang dilakukan terdiri dari dua tahap yaitu; tahap  awal  dan  pasca  konflik.  Pada  tahap  awal,  Polres  melaksanakan  operasi kontijensi  konflik  sosial.  Polres  menempatkan  personil  polri  di  tempat  terjadinya konflik dan melakukan rehabilitasi mental terhadap korban konflik untuk menekan trauma masyarakat yang menjadi korban. Dalam penanganan ini Polresta Samarinda berkerja  sama  dengan  para  pemangku  kepentingan,  walikota,  Kesbang  Linmas, forum-forum masyarakat, dan Korem 091 Samarinda (Polresta Samarinda, 2015).
Kesiapan  forum-forum  masyarakat  seperti  FPK,  FKDM  dan  FKUB  dalam penanganan konflik sosial menjadi hal yang sangat penting. Ketika terjadi masalah maka  koordinasi  dan  komunikasi  dilakukan  oleh  semua  pihak  yang  terkait  seperti pihak  yang  bertikai  dan  agen-agen  yang  menjadi  mediator  dan  fasilitator,  seperti aparat, tokoh agama dan tokoh etnis. Dalam proses mediasi ini ketua-ketua forum menjadi  penengah  yang  netral  dalam  menuntun  berjalannya  proses  komunikasi, tawar  menawar  ( bargaining )  bahkan  debat  antar  pihak  yang  bertikai  hingga tercapainya suatu keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.
Dalam  rangka  meredam  konflik  agar  tidak  meluas,  peran  media  dalam pemberitaan  pun  sangat  dibatasi  bahkan  dilarang.  Dengan  alasan  memenuhi  kode etik  jurnalistik  untuk  tidak  menyebarkan  berita  atau  informasi  yang  bernuansa SARA,  pelarangan  pemberitaan  ini  dapat  membantu  mencegah  munculnya solidaritas  berbasis  etnis  yang  bisa  saja  melintas  batasan  wilayah  administrasi seperti  kota,  kabupaten,  atau  provinsi.  Oleh  karena  itu,  berita  yang  berkaitan dengan konflik sosial ini sangat jarang diberitakan  di media-media lokal baik cetak maupun  elektronik,  kecuali  artikel-artikel  elektronik  yang  dibuat  secara  pribadi dalam blog-blog atau akun-akun pribadi.

## Konflik Sosial dan Penanganannya di Kota Balikpapan

## 1. Konflik Sosial
Dalam  laporan  Dinsos  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Kota  Balikpapan  memiliki angka  konflik  sosial  yang  berkaitan  dengan  masalah  etnis  dan  agama  yang  cukup rendah dibanding daerah lain. Sepanjang Januari hingga Juli 2014, tercatat beberapa kali terjadi demonstrasi sebagai bentuk kritikan masyarakat terhadap pembangunan rumah  ibadah  agama  tertentu.  Sementara  konflik  yang  bersumber  dari  masalah sosial seperti penuntutan hak karyawan terhadap perusahaan, demonstrasi siswa/i SMK  3  Balikpapan  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Balikpapan  karena  mutasi  dua  orang guru  ke  sekolah  lain,  demonstrasi  GMNI  di  depan  Kantor  PLN  Area  Balikpapan akibat  pemadaman  listrik  yang  terlalu  sering  dilakukan  sehingga  merugikan masyarakat,  demonstrasi  massa  dari  Forum  Masyarakat  Anti  Korupsi  di  depan Kantor  KPU  Balikpapan  karena  kecurigaan  adanya  kecurangan  dalam  proses pilkada, dan bentrokan  antara warga Perumahan  Praja Bakti dan Perumahan  Wika akibat pembangunan portal baru (Dinsos Provinsi Kaltim, 2015).
Berdasarkan  contoh-contoh  konflik  sosial  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  yang menjadi  sumber  utama  konflik  sosial  di  Kota  Balikpapan  ini  adalah  faktor kepentingan  ekonomi,  meskipun  sebagiannya  bisa  saja  berubah  menjadi permasalahan  sosial  budaya  (pemahaman)  maupun  bernuansa  etnis  dan  agama (ideologi)  karena  konflik  yang  awalnya  hanya  melibatkan  dua  aktor  atau  dua individu saja menjadi semakin rumit ketika ormas-ormas tertentu mengambil posisi sebagai  pendukung  dari  masing-masing  pihak  yang  berkonflik  yang  selalu mengedepankan unsur etnis maupun agama.

## 2. Upaya Penanganan Konflik
Serupa  dengan  di  Kota Samarinda,  penanganan  konflik  sosial  yang  dilakukan oleh  berbagai  pihak  (pemerintah  dan  tokoh  masyarakat)  lebih  menekankan  pada pendekatan  persuasif,  yaitu  mediasi  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam konflik.  Semua  pihak  memiliki  peran  yang  sama-sama  penting  dan  strategis sehingga diperlukan koordinasi yang cepat dan tepat.
Dalam  menangani  maupun  mengantisipasi  terjadinya  konflik  sosial,  Polresta selalu  melakukan  rapat  koordinasi  dengan  unsur-unsur  Muspida  dan  forum-forum masyarakat  seperti  FKUB,  FKDM  dan  FKPB,  melibatkan  Babinkamtibmas,  Babinsa, Polsek, Polda dan bekerjasama dengan pemerintah dari peringkat yang paling tinggi (provinsi)  hingga  ke  peringkat  yang  lebih  rendah  seperti  para  perangkat  desa (Camat, Lurah, RW, RT) dan tokoh-tokoh masyarakat.
Jika kepolisian lebih menggunakan pendekatan hukum maka FKUB, FKDM dan FPK atau FKPB menjadi agen utama yang berperan mengelola konflik dalam proses mediasi  hingga  resolusi  konflik  dengan  pencapaian  keputusan  yang  bisa  diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. FKUB Balikpapan tidak mengalami banyak kendala dalam  menjalankan  perannya  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sejak  awal  sudah  ada pendekatan  yang  dilakukan  oleh  pemuka  masyarakat  dan  tokoh-tokoh  agama terhadap  masyarakat  masing-masing,  sehingga  ketika  terjadi  konflik  langsung  bisa ditangani dan diatasi.
Dari penjelasan tentang upaya penanganan konflik sosial di Balikpapan ini bisa dikatakan bahwa selain melibatkan pihak-pihak yang berkonflik – orang-orang yang menjadi  pendukung  mereka  yang  kebanyakannya  adalah  ormas  –  dalam  proses penyelesaiannya  menjadi  salah  satu  kunci  keberhasilan  Kota  Balikpapan  dalam menangani  konflik  sosial  yang  terjadi.  Karena  sebenarnya  yang  membuat  konflik sosial itu semakin ‘ramai’ adalah karena keterlibatan ormas-ormas ini dalam konflik tersebut.

## Konflik Sosial dan Penanganannya di Kabupaten Kutai Timur 1. Konflik Sosial
Sebagai  salah  satu  kabupaten  baru  di  Kalimantan  Timur,  Kabupaten  Kutai Timur  juga  memiliki  potensi  konflik  sosial  yang  cukup  tinggi.  Potensi  konflik  yang muncul  umumnya  bersumber  dari  masalah  lahan.  Sesuai  dengan  Data  Kerawanan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur (2015), sejak tahun 2014 hingga 2015 terdapat 81 konflik sosial dimana 73 belum diselesaikan sementara 8 telah berhasil diselesaikan.
Selain  masalah  klaim  tanah,  menurut  Kesbangpol  Kabupaten  Kutim,  sumber konflik lainnya adalah masalah sosial dan masalah agama yang kemudian dikaitkan dengan masalah etnis atau suku. Beberapa contoh yang terjadi antara lain: (1) pada Juli  2013  terjadi  penolakan  masyarakat  Sangatta  Utara  dari  etnis  Dayak,  Kutai  dan Banjar terhadap pembangunan rumah adat Toraja yang berakhir dengan kerusuhan dan pembakaran rumah adat tersebut di Desa Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara; (2)  penolakan  masyarakat  atas  alih  fungsi  rumah  pribadi  menjadi  Gereja  Kristen Indonesia (GKI) di Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara; (3) persoalan antara guru dan murid di sekolah yang dikaitkan dengan suku dan agama di Desa Batu Timbau, Kec.  Batu  Ampar;  dan  (4)  tahun  2015  terjadi  perkelahian  antar  pemuda  yang dikaitkan dengan suku di Desa Swarga Bara (Kabo Jaya) Kec. Sangatta Utara.

## 2. Upaya Penanganan Konflik
Melihat  sumber  konflik  yang  beragam  seperti  perubahan  budaya,  sensitifitas yang  tinggi  antar  individu  dan  golongan,  agama,  dan  kesenjangan  ekonomi  maka banyak cara yang dilakukan oleh Pemda Kutim untuk menanganinya, seperti dialog antar  agama  dan  keyakinan,  mempertegas  legislasi,  dan  sosialisasi  serta  fasilitasi kerukunan  hidup  bermasyarakat  dengan  penekanan  pada  nilai-nilai  Pancasila. Kegiatan-kegiatan ini juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan  agama (Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim, 2015).
Dari  konflik  sosial  yang  terjadi  di  Kutim,  masalah  tanah  atau  lahan  menjadi masalah yang paling banyak terjadi. Humas Kutim, 2015, menjelaskan bahwa untuk masalah  tanah,  Pemkab  Kutim  sudah  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi camat dan kepala desa se-Kabupaten Kutim untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur  yang  menangani  permasalahan  tanah  untuk  menyelesaikan  konflik  tanah guna  mendukung  program  pembangunan  daerah.  Selain  itu  juga  dibentuk  Tim Koordinasi  Penangan  Masalah  Pertanahan  yang  terdiri  dari  Kabupaten  dan Kecamatan  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Kutai  Timur  Nomor 100/K.525/2014 tanggal 24 Juni 2014.
Pendekatan  persuasif  melalui  mediasi  juga  dilakukan  Kesbangpol  Linmas Kabupaten Kutim dalam menangani konflik sosial. Dalam proses mediasi ini, semua pihak  yang  bersengketa  dan  para  mediator  (tokoh  agama,  masyarakat,  kepolisian, dan  agen-agen  lain  yang  berkompetensi  dalam  masalah  tersebut)  bertemu  dalam suatu  pertemuan  untuk  menggali  akar  permasalahan  dan  mencari  solusi  terbaik untuk kedua belah pihak. Jika akar permasalah adalah murni masalah kriminal maka pendekatan  hukum  yang  akan  digunakan,  dan  masalah  akan  dilimpahkan  ke kepolisian  setempat.  Namun,  jika  akar  masalah  bersifat  non-kriminal  maka pendekatan  humanis  (sosial  budaya,  agama,  adat)  akan  digunakan  (Kesbangpol Kabupaten Kutim, 2015).

## Pemetaan Konflik dan Upaya Penanganan
Dari  tiga  kabupaten  kota  yang  menjadi  lokus  penelitian,  yaitu  Samarinda, Balikpapan,  dan  Kutai  Timur,  ada  beberapa  hal  yang  bisa  disimpulkan  berkaitan dengan  akar  permasalahan  atau  jenis  konflik  dan  upaya  penanganannya. Berdasarkan  pendekatan  yang  digunakan  oleh  Daniel  Druckman  (Sandole  dan Merwe, 1993), ada beberapa hal yang menjadi kesamaan dan perbedaan dalam hal akar  atau  jenis  konflik,  dan  pola  penanganan  yang  digunakan  di  ketiga  wilayah  ini memiliki kesamaan. Kesimpulan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut:

## Tabel 1

## Pemetaan Konflik dan Upaya Penanganannya
Kabupaten / Kota Akar Konflik (Perspektif Druckman) Upaya Penanganan Samarinda 1. Konflik Kepentingan: a. Faktor ekonomi: perebutan pengelolaan sumber ekonomi seperti tanah, lahan parkir, tambang,dll b. Faktor politik: kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat seperti UMK kota dan provinsi, kenaikan harga bbm, elpiji, sembako, pemilu, dll. 2. Konflik Pemahaman:  Faktor Sosial: masalah pribadi atau kelompok, keberadaan ormas, dll.
3. Konflik Ideologi/ Keyakinan:  Agama : pendirian rumah ibadah, aliran sesat Pendekatan Persuasif melalui mediasi: 1. Investigasi akar masalah 2. Solusi: a. Pendekatan Hukum jika murni masaalh kriminal atau pidana b. Pendekatan Humanis (sosial, budaya, agama) jika tidak ada masalah pidana dan masalah berkait unsur SARA Balikpapan 1. Konflik Kepentingan :  Faktor ekonomi: kesenjangan pembangunan, kolapsnya industri tambang, lahan parkir, tanah, dll
2. Konflik Pemahaman :  Faktor sosial budaya: masalah remaja, perbedaan nilai-nilai penduduk lokal dengan pendatang, keberadaan ormas, dll Pendekatan Persuasif melalui mediasi: 1. Investigasi akar masalah
2. Solusi:
a. Pendekatan Hukum jika murni masaalh kriminal atau pidana
b. Pendekatan Humanis (sosial,
budaya, agama) jika tidak ada masalah pidana dan masalah berkait unsur SARA
Kutai Timur 1. Konflik Kepentingan :  Faktor ekonomi: tumpang tindih lahan antar masyarkat, antara masyarakat – perusahaan swasta / pemerintah 2. Konflik Pemahaman :  Faktor sosial budaya: masalah pribadi, masalah remaja, perbedaan penduduk lokal dengan pendatang, dll 3. Konflik Idiologi/Keyakinan :  Faktor agama: aliran sesat. Pendekatan Persuasif melalui mediasi: 1. Investigasi akar masalah 2. Solusi:
a. Pendekatan Hukum jika murni masalah kriminal atau pidana b. Pendekatan Humanis (sosial, budaya, agama) jika tidak ada masalah pidana dan masalah berkait unsure
Sumber: Tim Peneliti, 2015.
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  faktor  ekonomi,  dan  sosial  budaya  menjadi akar  konflik  di  ketiga  wilayah.  Faktor  politik  hanya  terjadi  di  Samarinda,  tidak  di Balikpapan  dan  Kutai  Timur.  Faktor  agama  menjadi  akar  konflik  di  Samarinda  dan Kutai  Timur  tetapi  tidak  di  Balikpapan.  Untuk  wilayah  Samarinda  dan  Balikpapan, keberadaan  ormas  menjadi  salah  satu  ciri  tersendiri  dalam  konflik  sosial. Keberadaan  ormas-ormas  cenderung  memperluas  konflik  karena  pelibatan  massa dalam jumlah besar dan bisa dipastikan konflik akan dikait-kaitkan dengan masalah SARA.
Untuk upaya penanganannya, di ketiga wilayah memiliki kesamaan pola yaitu menggunakan pendekatan persuasif melalui mediasi, yang sesuai dengan pendapat Fisher  dan  Ury  (1981),  yaitu  membantu  pihak-pihak  yang  berkonflik  agar  bisa menyelesaikan  perbedaannya.  Dalam  proses  mediasi  tersebut  dilakukan  dua tahapan  kegiatan  yaitu:  (1)  investigasi  untuk  mencari  akar  permasalahan,  dan  (2) solusi  untuk  mengambil  keputusan  yang  bisa  mengarah  pada  dua  hal  yaitu pendekatan  hukum  jika  murni  masalah  pidana  atau  kriminal,  atau  pendekatan humanis (sosial, budaya,  atau  agama) jika hanya dikaitkan dengan SARA dan tidak mengandung  unsur  pidana.  Solusi  ini  menekankan joint  problem  solving untuk mencapai win-win settlement bagi pihak-pihak yang bertikai.
Untuk upaya penanganannya, di ketiga wilayah memiliki kesamaan pola yaitu menggunakan  pendekatan  persuasif  melalui  mediasi.  Mediasi  yang  dilakukan  oleh Tim  Penanganan  Konflik  Sosial  ini  ditujukan  untuk  membantu  pihak-pihak  yang berkonflik  untuk  bisa  menyelesaikan  perbedaannya.  Mediasi  ini  menekankan joint problem solving untuk mencapai win-win settlement atau solusi integratif.
Meskipun banyak pihak yang mengakui bahwa upaya penanganan yang sudah dilaksanakan  menjadi  hal  yang  paling  pragmatis  (paling  memugkinkan  untuk dijalankan),  pola  penanganan  ini  mendapat  kritikan  dari  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sering kali mengkaji konflik sosial.  Lembaga  ini  berpendapat  bahwa  penanganan  konflik  sosial  di  Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, sifatnya lebih pada reaksi sesaat, seperti “pemadam kebakaran”,  artinya  tindakan  baru  akan  diambil  jika  konfliknya  sudah  pecah. Akibatnya,  konfliknya  hanya  berhenti  untuk  sementara  saja.  Idealnya  sebelum konflik  terjadi,  potensi  konfliknya  lebih  dulu  diantisipasi.  Pemerintah  juga  harus tegas  dalam  mengatasi  potensi  konflik  dan  konflik  sosial  yang  ada  di  masyarakat.
(Balitbangda,  2015).  Kemampuan  pemerintah  dalam  memberikan  keasilan  sosial dalam  proses  pembangunan  ekonomi  sosial  dan  budaya  akan  sangat  bermanfaat untuk memperkuat rasa persatuan dan berbangsa  masyarakat Kalimantan Timur.

## Kesimpulan
Keberagaman  kondisi  ekonomi,  sosial  budaya,  dan  agama  yang  harusnya menjadi modal dalam pembangunan justru menjadi sumber konflik sosial di Provinsi Kalimantan  Timur.  Konflik  kepentingan  yang  bersumber  dari  masalah  ekonomi merupakan faktor dominan yang menjadi sumber konflik dalam kasus yang terjadi di Samarinda,  Balikpapan  dan  Kutai  Timur.  Upaya  penanganan  melalui  mediasi  atau pendekatan  persuasif  yang  dilakukan  oleh  Tim  Penanganan  Konflik  Sosial,  yang terdiri  dari  unsur  pemerintah  dan  tokoh-tokoh  masyarakat,  hanya  merupakan manajemen  konflik  tentatif  yang  hanya  mampu  menyelesaikan  konflik  sesaat. Ketidakmampuan  masyarakat  memahami  keberagaman  dan  kerukunan  hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  serta  membangun  toleransi menyebabkan  masyarakat  akan  sangat  mudah  terdisintegrasi.  Pada  gilirannya konflik  sosial  menjadi  hasil  akhir  dari  perbedaan-perbedaan  yang  tidak  bisa ditoleransi oleh masyarakat.
Konflik  sosial  yang  terjadi  di  Kalimantan  Timur  merupakan  gambaran lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa akibat pembangunan bangsa yang gagal. Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak pemerintah dan masyarakat, yaitu:
1. Pemerintah  daerah  seharusnya  mampu  menciptakan  kebijakan-kebijakan  yang memperhatikan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat  sehingga  kesenjangan ekonomi, sosial budaya, dan agama yang mungkin muncul  sebagai akar konflik dapat diminimalisir.
2. Dalam  upaya  penanganannya,  pemerintah  daerah  hendaknya  menciptakan sistem  hukum  yang  tegas  dan  memberi  jaminan  keamanan  dan  keselamatan bagi masyarakat agar hukum berfungsi secara efektif, dan tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap  sistem  hukum  bisa  tumbuh  dan  berkembang.  Selain  itu, mengingat bahwa pendekatan humanis seringkali digunakan maka seharusnya ada  upaya  untuk  mengharmonisasikan  dan  mensinergikan  pendekatan  hukum dan  humanis  dalam  penyelesaian  konflik,  sehingga  produk  hukum  memiliki kearifan lokal yang bisa dipahami masyarakat.
3. Sebagai  pihak  yang  membentuk  Tim  Penanganan  Konflik  Sosial,  pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus memberi dukungan yang  kuat  terhadap  agen  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  tugas  dalam menangani  konflik  sosial.  Penguatan  struktur  organisasi  dan  garis  koordinasi, dan pendanaan jelas dan mapan diperlukan untuk mendukung upayanya.
4. Untuk menghindari perluasan konflik, masyarakat seharusnya tidak menjadikan SARA  sebagai  alat  pencari  dukungan  dalam  konflik  karena  akan  mengaburkan inti  masalah  yang  akan  diselesaikan  dan  menambah  daftar  kerugian  yang  bisa muncul. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi pentingnya toleransi dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Daftar Pustaka
ANTARA  Kaltim.  2013. Penanganan  Konflik  Sosial  di  Kaltim  Jadi  Model  Nasional . Terdapat di www.antarakaltim.com/berita/12049/penanganan-konflik-sosial-di- kaltim-jadi-model-nasional. diakses 25 April 2015.
Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Provinsi  Kalimantan  Timur.  2014. Laporan Tahunan Bidang Penanganan Bencana dan Konflik . Samarinda. Biro  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kutai  Timur.  2014. Kutai  Timur  Dalam  Angka  2013 . Sangatta.
Biro Pusat Statistik Provinsi Kaltim. 2015. Kaltim Dalam Angka 2014 . Samarinda. Dinas Sosial Povinsi Kalimantan Timur,  2014. Revisi Laporan Akhir Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial di Kalimatan Timur . Samarinda.
JPPN . 42 Titik Rawan Konflik Sosial di Indonesia . Terdapat di www.jpnn.com/read/2014/42-Titik-Rawan-Konflik-Sosial-di-Indonesia.  Diakses 25 April 2015.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi KalimantanTimur. Sub Bagian Hukum dan KUB. 2015. Potret Kerukunan Umat Beragama di Benua Etam . Samarinda. Kota  Samarinda. Terdapat  di  migas.bisbak.com/6472.html.  Diakses  27  September 2015.
Miles M. B. & Huberman, A. M.. 2004. Analisis Data Kualitatif . Jakarta : UI Press.
Moore, C. 1986. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict . San Fransisco, CA: Josseyp-Bass.
Sandole, Dennis J.D., and Hugo van der Merwe. 1993. Conflict Resolution Theory and Practise. Integration and Application. UK: Manchester University Press. Webel,  Charles,  and  Johan  Galtung.  2007. Handbook  of  Peace  and  Conflict  Studies . New York: Routledge.
Wawancara
Wawancara  dengan  Kabid  Penanganan  Bencana  dan  Konflik,  Kesbangpol  Provinsi Kaltim.
Wawancara  dengan  Fungsional  Peneliti  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim. 16 April 2015.
Wawancara  dengan  Staf  PKBAS  Banjamsos,  Dinas  Kesejahteraan  Sosial  Provinsi Kaltim. 17 April 2015.
Wawancara dengan Kepala Urusan Reskrim Polres Kota Samarinda. 15 April 2015.
Wawancara  dengan  Kabid  Kewaspadaan  Nasional  Kesbangpol  Linmas  Kota Samarinda. 16 April 2015.
Wawancara dengan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Samarinda. 24 April 2015.
Wawancara  dengan  Sekretaris  Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat  Kabupaten Kutai Timur. 8 September 2015.
Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Ideologi  Wasbang  dan  Kewaspadaan,
Kesbangpol Linmas Kabupaten Kutai Timur. 8 September 2015.