## TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Analisis
Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)
Kolilah Fatayat PAC Batealit E-mail : Kolilah.ragukl@gmail.com

## Abstract
This  research  discusses  the  legal  consequences  of  cancellation  of marriage on the status of children and the sharing of joint assets in the decision of PA Number 900 / Pdt.G / PA.Jpr. In this case, the reason for the  cancellation  of  the  marriage  was  that  Defendant  I  had  a  second marriage  to  Defendant  II  without  the  permission  of  the  plaintiff  as  the first wife. Defendant I was also  proven to  have fake identity in  order  to marry  Defendant  II.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a Juridical-Normative  approach.  The  research  results  in  this  thesis indicate that the status of  the child born is a legitimate child. This  is in accordance  with  Article  42  of  Law  No.1  of  1974  and  Article  99  of  the Compilation  of  Islamic  Law.  Cancellation  of  marriage  does  not  apply retroactively to children born from marriage, as stipulated in Article 28 of  Law  No.1  of  1974.  As  for  the  legal  consequences  of  marriage annulment on the distribution of joint assets, this study shows that there is no sharing of joint assets between husband and wife who canceled the marriage.  This  is  in  accordance  with  Article  28  of  Law  Number  1  of 1974,  where  there  is  no  sharing  of  joint  assets  as  a  result  of  the cancellation of the marriage, if there is a previous marriage.

## Keywords
Marriage Annullment, The Children Status, Division of Shared Properties
Pembatalan Perkawinan, Status Anak, Pembagian Harta Bersama.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengenai  akibat  hukum  pembatalan  perkawinan  terhadap status  anak  dan  pembagian  harta  bersama  dalam  putusan  PA  Nomor 900/Pdt.G/PA.Jpr.  Pada  perkara  tersebut,  yang  menjadi  alasan dibatalkannya  pernikahan  adalah  tergugat  I  telah  melakukan  pernikahan yang  kedua  dengan  tergugat  II  tanpa  izin  dari  penggugat  sebagai  istri pertama.  Tergugat  I  juga  terbukti  melakukan  pemalsuan  identitas  untuk dapat  menikah  dengan  tergugat  II.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  Yuridis-Normatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  status  anak  yang  dilahirkan  merupakan  anak  yang sah.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  42  UU  No.1  Tahun  1974  dan  pasal  99 Kompilasi  Hukum  Islam.  Pembatalan  perkawinan  tidak  berlaku  surut tehadap  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan,  sebagaimana ketentuan  dalam  pasal  28  UU  No.1  Tahun  1974.  mengenai  akibat  hukum pembatalan perkawinan terhadap pembagian harta bersama, penelitian ini tidak  ada  pembagian  harta  bersama  antara  suami  istri  yang  dibatalkan perkawinannya  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  28  UU  Nomor  1 tahun  1974,  yang  mana  tidak  ada  pembagian  harta  bersama  akibat  dari pembatalan perkawinan, jika ada perkawinan terdahulu .
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Manusia  sebagai  makhluk  sosial, tentunya  harus  melakukan  interaksi antar  sesamanya.  Karena  dengan berinteraksi dengan orang lain, seseorang  dapat  menjalin  sebuah ikatan  akibat  dari  interaksi  tersebut. Salah  satunya  adalah  sebuah  ikatan perkawinan,  yang  merupakan  sebuah kesunnahan  yang  berlaku  bagi  semua makhluk tuhan. Perkawinan merupakan  salah  satu  sunnatullah yang  berlaku  pada  semua  makhluk tuhan,  baik  pada  manusia,  hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Perkawinan  merupakan  cara  yang dipilih  Allah  sebagai  jalan  bagi manusia untuk beranak pinak,
berkembang  biak,  dan  melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan  siap  melakukan  perannya yang  positif  dalam  mewujudkan tujuan  perkawinan    (Ghozali,  2010: 11). Firman Allah Swt dalam QS. an- Nisa: 3:
ْمُتْفِخ ْنِإَو َنِ م ْمُكَل َباَط اَم اْوُحِكْناَف ىٰمٰتَ يْلا  ِفِ اْوُطِسْقُ ت  الََّأ اَسِ نلا ٓ َعٰبُرَو َثٰلُ ثَو  ٰنْٰثَم ِء ٓ ْوَأ ًةَدِحاَوَ ف اوُلِدْعَ ت  الََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَف ْمُكُناَْيَْأ ْتَكَلَم اَم ٓ اوُلوُعَ ت  الََّأ َنَْدَأ َكِلَذ ٓ .
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan dapat  berlaku adil terhadap (hak- hak)  perempuan  yang  yatim (bilamana  kamu  mengawininya), maka  kawinilah  wanita-wanita (lain)  yang  kamu  senangi:  dua, tiga  atau  empat.  Kemudian  jika kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian  itu  adalah  lebih  dekat kepada  tidak  berbuat  aniaya”. (Departemen  Agama  RI,  2002:
78)
Di  dalam  KHI  pengertian  nikah dan  juga  tujuannya  dijelaskan  dalam pasal  2  yang  berbunyi  “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat kuat  atau mitsaqan  ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  ibadah. Sedangkan  dalam  pasal  3  berbunyi “perkawinan
bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 324). Perkawinan bukan hanya
mempersatukan dua pasangan
manusia, yakni laki-laki dan permpuan,  melainkan  mengikatkan tali  perjanjian  yang  suci  atas  nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun  rumah  tangga  yang sakinah,  tentram,  dan  dipenuhi  oleh rasa  cinta  dan  kasih  sayang.  Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga  tersebut,  perkawinan  tidak cukup  hanya  bersandar  pada  ajaran- ajaran  dalam  al-Qur’an  dan  as- Sunnah  yang  bersifat  global,  tetapi perkawinan  berkaitan  pula  dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan  sah  jika  menurut  hukum Allah  dan  hukum  negara  telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Falah, 2011: 30).
Dalam  hukum  Islam  untuk  dapat melakukan  perkawinan  secara  sah, tentu  saja  perlu  adanya  syarat  dan rukun  perkawinan  yang  diatur  oleh hukum  Islam  itu  sendiri,  di  antara rukun  untuk  melakukan  perkawinan adalah  adanya  calon  memperlai  laki- laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi,  dan ijab yang dilakukan  oleh  wali  dan  qabul  yang dilakukan  oleh  suami.  Mahar  yang
harus  ada  dalam  setiap  perkawinan tidak  termasuk  dalam  rukun,  karena mahar  tersebut  tidak  mesti  disebut dalam  akad  perkawinan  dan  tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar  termasuk  ke  dalam  syarat perkawinan  (Syarifuddin,  2011:  61).
Tanpa  terpenuhinya  rukun  dan  syarat tersebut  maka  perkawinan  dikatakan batal.
Pada  dasarnya  perkawinan  itu dilakukan untuk waktu selama- lamanya  dan  sampai  mati  oleh seorang  suami  istri.  Inilah  yang sebenarnya  yang  dikehendaki  agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat  hal  –  hal  yang  menghendaki putusnya  perkawinan  itu  sendiri, dalam  arti  bila  hubungan  perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini  Islam  membenarkan  putusnya perkawinan  sebagai  langkah  terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga  dengan  di  putusnya  sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang  baik  bagi  dirinya  maupun pasangan  hidupnya.  Hal-hal  yang dapat mengakibatkan perkawinan putus  ataupun  batal  ialah  karena terjadinya  talak  yang  dijatuhkan  oleh suami  terhadap  istrinya,  atau  karena perceraian yang terjadi antara keduanya,  atau  karena  sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya  sebab fasakh atau  karena adanya  pembatalan  perkawinan  demi hukum  yang  dilakukan  di  depan sidang  pengadilan.  Menurut  Sudarto,
Fasakh merupakan  membatalkan  dan melepaskan  ikatan  perkawinan  antara suami  istri. Fasakh disyariatkan dalam  rangka  menolak  kemudharatan dan  diperbolehkan  bagi  seorang  istri
yang  sudah  mukallaf  atau  baligh  dan berakal. (Sudarto, 2018: 210).
Pembatalan  perkawinan  ( fasakh ) telah  diatur  oleh  Undang-Undang Perkawinan.  Dalam  pasal  22  UU  No. 1  tahun  1974  dinyatakan  bahwa perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila para  pihak  tidak  memenuhi  syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan  (Tarigan,  2004:  106).
Dengan  demikian  sebuah  perkawinan dapat  dibatalkan  berarti  sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.
Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau  hukum  Islam  .  Jika  ini  terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.  Adapun  pihak-pihak yang  dapat  mengajukan  pembatalan perkawinan  adalah  para  keluarga dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas dari  suami  atau  istri,  pejabat  yang berwenang,  pejabat  yang  ditunjuk, orang  yang  masih  ada  perikatan perkawinan  dengan  salah  satu  dari kedua  belah  pihak,  jaksa,  suami  atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan  diajukan  ke  Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan  dilangsungkan,  atau  di tempat  tinggal  kedua  suami  istri, suami atau istri (Ghozali, 2010: 153).
Adanya  pengaturan  mengenai pembatalan perkawinan selain
dimaksudkan  untuk  penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi
kemungkinan  -  kemungkinan  yang timbul  di  kemudian  hari.  Kenyataan yang  ada  di  masyarakat,  masih  ada
pihak-pihak yang melangsungkan sebuah  pernikahan  tanpa  memenuhi syarat-syarat  dan  rukun  pernikahan secara  utuh  atau  terjadi  larangan- larangan  yang  dilanggar.  Misalnya, dalam permasalahan yang akan peneliti jadikan alasan meneliti perkara  dalam  putusan  PA  nomor 900/Pdt.G/2016/PA  Jpr  adalah  salah satu  pihak  masih  terikat  dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri  pertama  dan  dari  pernikahan keduanya  itu  termohon  I  telah memiliki  anak  dari  termohon  II namun belum diketahui akta kelahiran dari  anak  tersebut.  Pada  perkara  ini termohon I telah melakukan pernikahan  keduanya  tidak  melalui prosedur  yang  sesuai  dengan  aturan untuk melaksanakan perkawinan keduanya  dengan  termohon  II  yaitu tidak  mendapatkan  ijin  berpoligami dari Pengadilan Agama, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi  seorang  suami  jika  ingin berpoligami.  Selain  itu,  termohon  I juga  melakukan pemalsuan mengenai identitas  yaitu  menggunakan  status jejaka  yang  diperoleh  dari  Kabongan Kidul Kecamatan Rembang Kabupaten  Rembang.  Terkait  hal tersebut secara tidak langsung
termohon  I  juga  telah  melakukan penipuan  terhadap  pihak  termohon  II dan keluarganya.
Pada perkara pembatalan perkawinan  ini  menimbulkan  akibat hukum  terhadap  hubungan  anak dengan  orang  tua  khususnya  dengan ayah  kandungnya,  karena  seperti diketahui  bahwa  anak  tersebut  belum memiliki  akta  kelahiran  yang  di keluarkan  secara  resmi  oleh  Dinas
Catatan  Sipil  dan  juga  menimbulkan akibat hukum  terhadap harta bersama antara suami dan istri selama menjalani  kehidupan  rumah  tangga. Karena belum ada aturan khusus yang mengatur  tentang  pembagian  harta bersama akibat pembatalan pernikahan. Karena pembatalan pernikahan tidak sama dengan perceraian,  maka  dalam  penyelesaian pembagian  harta  bersama  akibat pembatalan
perkawinan ini diserahkan  kepada  pihak  pengadilan yang memutus perkara tersebut. 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar
belakang masalah di atas, maka dapat diambil  rumusan  masalah  sebagai berikut:
a. Bagaimana akibat hukum pembatalan  perkawinan  terhadap status  anak  dan  pembagian  harta bersama  dalam  putusan  PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr?
b. Bagaimana tinjauan yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan  terhadap  status  anak dan  pembagian  harta  bersama dalam putusan PA nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr?
B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian  metode  kualitatif.  Dengan pendekatan  penelitian  yuridis  normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum positif  yang  tertulis  dalam  Perundang- undangan.  Pendekatan  yuridis  normatif juga  menggunakan  pendekatan  terhadap putusan Pengadilan Agama, yaitu putusan nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr.
Adapun  sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer  berupa  Undang- undang,  Kompilasi  Hukum  Islam,  serta putusan Pengadilan Agama nomor
900/Pdt.G/2016/PA.Jpr. serta data
sekunder berupa dokumen-dokumen, jurnal,  karya  ilmiah,  aupun  penelitian- penelitian  terdahulu  yang  berhubungan dengan permasalahan
pembatalan perkawinan.
Teknik penggalian data yang
digunakan  yaitu  dengan  dokumentasi  dan kepustakaan.  Dan  menggunakan  teknik analisis  data  dengan  metode  deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran dan memberikan analisa mengenai situasi atau kejadian yang ada di lapangan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan  Terhadap  Status  Anak Dan  Pembagian  Harta  Bersama Dalam Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr.
Pengadilan  Agama  Jepara  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara- perkara  pada  tingkat  pertama  antara orang-orang  yang  beragama  Islam dalam  persidangan  Majelis  Hakim telah  menjatuhkan  putusan  Nomor 900/Pdt.G/2016.PA.Jpr dalam perkara Pembatalan Nikah. Pihak- pihak yang berperkara adalah:
1. Pemohon  yang  bernama  Dian Septia  Riani  binti  Sudarmanto (P),  lahir  di  Demak,  19  Oktober 1983, status kawin, agama islam,
sekarang  berdomisili  di  Dukuh XXXXX  RT  004  RW  001  Desa XXXXX  Kecamatan  XXXXX Kabupaten Jepara, bekerja sebagai  guru  tetap  yayasan, Nomor Induk KTP 33200XXXXXXXXXXX (KK Jepara).
2. Termohon I yang bernama Bambang Mahmudiyanto bin Wardono  (L),  lahir  di  Jepara,  21
Agustus  1983,  status  kawin,
agama  islam,  tempat  tinggal dahulu  di  Dukuh  XXXXX  RT 004  RW  001  Desa  XXXXX
Kacamatan  XXXXX  Kabupaten Jepara,
Sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXX, bekerja sebagai Perawat di XXXXXXXX, Nomor Induk KTP  33200XXXXXXXX  (KK Jepara)  dan  3317XXXXXXXX (KK Rembang).
3. Termohon II yang bernama Nurul Jannati binti Karman (P), lahir di
Jepara,  09  Juni  1989,  status kawin, beragama islam,  sekarang berdomisili di Dukuh
XXXXXXX  RT  29  RW  009
Desa  XXXXXXX  Kecamatan XXXXXX  Kabupaten  Jepara,
pekerjaan swasta.
Pengadilan  Agama  Kabupaten
Jepara telah membaca dan mempelajari  berkas  perkara,  telah mendengar  keterangan  pemohon  dan para termohon serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan, yang duduk perkaranya diantaranya  adalah bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya  tertanggal  9  Juni 2016  yang  telah  terdaftar  pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr tanggal 9 Juni 2016 telah mengajukan halnya sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 19 Desember  2008,  Pemohon  dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan  yang  dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX  Kabupaten  Demak sebagaimana ternyata dalam Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  : XXXXXXX  tanggal  01  Januari
2009, dan sampai sekarang
belum pernah bercerai.
2. Bahwa sebelum menikah
Termohon  I  berstatus  jejaka  dan Pemohon berstatus perawan. 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal  di  rumah  orang  tua Termohon I di Dukuh XXXXXX RT 004 RW 001 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara. 4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat telah  hidup  rukun,  harmonis, sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang  anak  yang  bernama  :
Rendrana  Galuh  Pratamantyo, lahir 26 Oktober 2009.
5. Bahwa  pada  bulan  September 2015,  Pemohon  mendapat  kabar jika  Termohon  I  sudah  menikah dengan  Termohon  II  di  KUA Kecamatan XXXXXXX.
6. Bahwa  untuk  memastikan  kabar tersebut  pada  bulan  Nopember 2015, Pemohon datang ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXXXX  Kabupaten  Jepara. Dan mendapatkan informasi, bahwa  pada  tanggal  09  Januari 2014  Termohon  I  dan  Termohon II telah melangsungkan pernikahan  yang  dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX  Kabupaten  Jepara sebagaiman ternyata dalam Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  : XXXXXXXX tanggal 09 Januari
2014.
7. Bahwa pada saat Termohon I dan
Termohon II menikah, Termohon
I  menggunakan  identitas  dari
Kabupaten Rembang dengan status jejaka. 8. Bahwa pernikahan antara Termohon  I dengan Termohon  II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahu 1974, dikarenakan tidak mendapatkan ijin berpoligami dari Pengadilan Agama  sehingga  Termohon  I memalsukan identitas diri, karena Termohon I masih terkait perkawinan dengan Pemohon dan belum pernah bercerai.
9. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan Termohon  I  tersebut  Pemohon sebagai  istri  yang  sah  merasa tidak rela.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar  seluruh  biaya  yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua Pengadilan  Agama  Jepara  Majelis Hakim segera memerikasa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan  putusan  yang  amarnya berbunyi: Primer:
1. Mengabulkan
permohonan Pemohon; 2. Membatalkan  perkawinan  antara Termohon I (Bambang Mahmudiyanto  bin  Wardono) dengan  Termohon  II  (Nurul
Jannati  binti  Karman)  yang dilangsungkan  di  Kantor  Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 09 Januari 2014.
3. Menyatakan  Akta  Nikah  dan
Kutipan  Akta  Nikah  Nomor: XXXXXXXXX tanggal 09 Januari  2014,  yang  dikeluarkan oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan XXXXXX tidak
berkekuatan  hukum/batal  demi hukum.
4. Membebankan biaya perkara
kepada Pemohon.
Subsider  :    Apabila  pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan  yang  seadil- adilnya;
Bahwa  pada  hari  persidangan Pemohon  dan  Termohon  I  dan Termohon  II,  menghadap  dalam persidangan kemudian Majelis Hakim menyarankan  kepada  para  pihak  agar masalahnya diselesaikan secara
kekeluargaan,  akan  tetapi  Pemohon tidak mau;
Bahwa kemudian dibacakan permohonan  Pemohon  yang  isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; Bahwa atas permohonan
Pemohon  tersebut  Termohon  I  dan Termohon  II  tidak  menyampaikan jawabannya dikarenakan sejak sidang pada  tahapan  jawaban,  termohon  I dan  Termohon  II  tidak  pernah  lagi hadir dalam persidangan;
Untuk menguatkan dalil
permohonannya, pemohon dalam persidangan  mengajukan  alat  bukti berupa:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Nomor 33200XXXXXXXXX yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan  Sipil,  Kabupaten  Jepara tertanggal  29 Agustus  2012 yang telah dinasegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1); 2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3312XXXXXXXXX yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil,
Kabupaten  Jepara  tertanggal  21
Juli  2010  yang  telah  dinasegelen dan  telah  dicocokkan  dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy  Kutipan  Akta  Nikah
Pemohon Nomor : XXXXXXXX yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kabupaten Demak,  tertanggal  01  Januari 2009  yang  telah  dinasegelen  dan telah  dicocokkan  dengan  aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy  Kartu  Keluarga  orang tua termohon I, Nomor 3311XXXXXXXXXX yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten XXXXXXX
tertanggal  16  Desember  2010 yang  telah  dinaselen  dan  telah dicocokkan dengan aslinya (bukti
P.4);
5. Fotocopy  Surat  Rekomendasi Nikah termohon I yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Rembang Nomor Kk. XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX  tertanggal  19  Desember 2013  yang  telah  dinaselen  dan telah  dicocokkan  dengan  aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan termohon I tertanggal 19 Desember 2013 yang telah dinaselen  dan  telah  dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan  yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXX,  Kabupaten  Jepara
Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX
tertanggal  25  Mei  2016  yang
telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotocopy  Tanda  Terima  Akta Nikah  yang  dikeluarkan  oleh Kepala  Kantor  Urusan  Agama
Kecamatan  Keling  Kabupaten Jepara  Nomor  XXXXXXXXX
tertanggal  9  Januari  2014  yang telah dinaselen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotocopy  Kutipan  Akta  Nikah termohon  I  dan  termohon  II Nomor  :  XXXXXXXXX  yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX  Kabupaten  Jepara, tertanggal  9  Januari  2014  yang telah dinaselen dan telah
dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9); Selain bukti surat tersebut,
Pemohon  juga  menghadirkan  saksi- saksi  dari  keluarga  dan  atau  orang yang  dekat  dengan  Pemohon  dan Termohon masing-masing. Saksi yang  dihadirkan  dalam  persidangan adalah:
1. Saksi  pertama,  Wardono  bin
Kadiri.  Saksi  merupakan  ayah kandung Termohon I yang mengetahui Pemohon dan Termohon  I  adalah  suami  istri yang  menikah  pada  tahun  2008. Saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jepara karena akan membatal perkawinan
antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakaan pada bulan Januari  2014  di  Kecamatan XXXXXX.  Perkawinan  antara Termohon  I  dan  Termohon  II tersebut  tidak  mendapat  ijin
poligami  dari  Pengadilan  Agama dan  Termohon  I  menggunakan status  jejaka  yang  diperoleh  dari
XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX  Kabupaten  Rembang. Dari perkawinan antara Termohon  I  dan  Termohon  II ternyata Termohon II telah memiliki  anak  dari  Termohon  I namun  belum  diketahui  akta kelahiran dari anak tersebut.
2. Saksi  kedua,  Tatik  Sustiawati binti  Kasmur.  Saksi  merupakan ibu  kandung  Termohon  I  yang mengetahui Pemohon dan
Termohon  I  adalah  suami  istri yang  menikah  pada  tahun  2008. Saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jepara karena akan membatal perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakaan pada bulan Januari  2014  di  Kecamatan XXXXXXX.  Perkawinan  antara Termohon  I  dan  Termohon  II tersebut  tidak  mendapat  ijin poligami  dari  Pengadilan  Agama dan  Termohon  I  menggunakan status  jejaka  yang  diperoleh  dari
XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Rembang. Dari perkawinan
antara Termohon I dan Termohon II  ternyata  Termohon  II  telah memiliki  anak  dari  Termohon  I namun  belum  diketahui  akta kelahiran dari anak tersebut. Pemohon  tidak  lagi  mengajukan bukti-buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir yang  pada  pokoknya  tetap  pada  dalil semula  dan  mohon  agar  Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;
Hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat  uraian  putusan  ini maka Berita Acara Persidangan tersebut  dianggap  telah  termuat  dan menjadi bagian dari Putusan ini; Tentang  pertimbangan  hukumya, bahwa
maksud dan tujuan
Permohonan Pemohon, adalah seperti yang  diuraikan  diatas,  maka  Majelis Hakim mempertimbangkan: Pertama, bahwa  perkara  ini  adalah  bidang perkawinan  dan  berdasarkan  relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum Pengadilan  Agama  Jepara,  maka perkara  ini  baik  secara  absolut maupun  relatif  adalah  wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Nomor  3 tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan  Undang-Undang  Nomor  50 tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama serta  Pasal  24  dan  25  Peraturan Pemerintah  Nomor  1  tahun  1974
tentang Perkawinan, sehingga permohonan  Pemohon  dapat  diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Kedua, bahwa  berdasarkan  bukti P.3  yang  berupa  fotocopy  Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah  dibubuhi  materai  yang  cukup dan  telah  dicocokkan  dengan  surat aslinya,  ternyata  cocok,  maka  telah terbukti  bahwa  antara  Pemohon  dan Termohon  adalah  sebagai  suami  istri yang  sah  dan  belum  pernah  bercerai yang  pernikahannya  dicatatkan  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan XXXXXXXXX  Kabupaten  Demak
dikaitkan  dengan  bukti  P.9  telah terbukti  bahwa  antara  termohon  I telah  menikah  lagi  dengan  termohon II  yang  pernikahannya  dicatatkan  di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan XXXXXXX  Kabupaten  Jepara  tanpa ada  ijin  poligami  dari  Pengadilan
Agama, sehingga
Pemohon mempunyai  kedudukan  hukum  ( legal standing )  dan  berhak  mengajukan perkara ini;
Ketiga, bahwa  pokok  perkara  ini adalah pembatalan perkawinan antara termohon  I  dengan  termohon  II dengan  alasan  perkawinan  antara termohon  I  dengan  termohon  II  tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana
diatur dalam pasal 24 dan 25 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974; Keempat ,
bahwa atas permohonan  Pemohon  tersebut,  para termohon  tidak  memberikan  jawaban karena  sejak  sidang  pada  tahapan jawaban dan sidang-sidang seterusnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan; Kelima , bahwa
untuk menguatkan  dalil  permohonannya, pemohon mengajukan  bukti-bukti dalam persidangan berupa P.1 sampai dengan  P.9  serta  2  (dua)  orang  saksi sebagaimana terurai di atas;
Kelima ,  bahwa  alat-alat  bukti yang  diajukan  oleh  pemohon  dapat dipertimbangkan sebagai berikut;
1. Bukti  P.1  sampai  dengan  P.9 yang  berupa  fotocopy  karena telah  diberi  materai  yang  cukup dan  telah  dicocokkan  dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti  P.1  sampai  dengan  P.9 tersebut  secara  formal  telah memenuhi  syarat  sebagai  alat bukti;
2. Bukti P.9 yang dikuatkan dengan bukti  P.7  dihubungkan  dengan bukti P.5, yang dikuatkan dengan bukti  P.6  dan  keterangan  kedua saksi yang dibawah sumpah telah memberikan  keterangan  yang pada pokoknya mengatakan
bahwa ketika termohon I menikah lagi dengan termohon II, tidak mendapat ijin poligami dari Pengadilan Agama dan termohon I menggunakan status jejaka yang diperoleh dari XXXXXXXXXXXX  Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Rembang,  telah  terbukti  bahwa termohon  I  ketika  menikah  lagi dengan termohon II tidak mendapatkan  ijin  poligami  dari Pengadilan Agama namun menggunakan identitas jejaka; Berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta  tentang  rumah  tangga  pemohon dan termohon sebagai berikut :
1. Bahwa pemohon dengan termohon  I  adalah  suami  istri yang  sah,  menikah  pada  tanggal 19  Desember  2008,  yang  dicatat oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten  Demak  dan  belum pernah bercerai;
2. Bahwa  pada  tanggal  09  Januari 2014  termohon  I  ternyata  telah menikah  dengan  termohon  II yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama  Kecamatan  XXXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Bahwa ketika termohon I menikah  dengan  termohon  II, termohon I masih terikat perkawinan dengan pemohon dan tidak  mendapatkan  ijin  poligami
dari  Pengadilan  Agama  akan tetapi dengan memalsukan identitasnya yang mengaku masih perjaka;
Keenam , bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang mana ketika termohon I menikah dengan termohon II, termohon I masih terikat perkawinan  dengan  pemohon  dan tidak  mendapatkan  ijin  poligami  dari Pengadilan Agama akan tetapi dengan menggunakan  identitas  palsu  yang mengaku masih perjaka, maka Majelis  Hakim  nerpendapat  bahwa permohonan pemohon untuk membatalkan  antara  termohon  I dengan  termohon  II  telah  sesuai dengan  pasal  24  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  J.o  71  huruf  a Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia tahun1991;
Ketujuh , bahwa berdasarkan pertimbangan  tersebut  diatas,  Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan  pemohon  telah  terbukti dan cukup beralasan, maka
permohonan  pemohon  pada  petitum angka dua dapat dikabulkan;
Kedelapan , bahwa dengan
dikabulkannya  gugatan  Penggugat tersebut  maka  perlu  pula  dinyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX  yang  dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  XXXXXX  tertanggal  09 Januari 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga
permohonan  Pemohon  pada  petitum angka tiga dapat dikabulkan pula;
Kesembilan ,    bahwa  perkara  ini termasuk  bidang  perkawinan,  maka sesuai  pasal  89  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  1989  yang telah  diubah  dan  ditambah  dengan Undang-undang Nomor  3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor50 tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari  perkara  ini,  dibebankan  kepada Pemohon ;
Memperhatikan  pasal-pasal  dari peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  peraturan  lain  yang bersangkutan  dengan  perkara  ini, maka  Majelis  Hakim  memutuskan dan mengadili:
1. Mengabulkan
permohonan Pemohon; 2. Membatalkan pernikahan Termohon I (Bambang Mahmudiyanto  bin  Wardono)
dengan  Termohon  II  (Nurul Jannati  binti  Karman)  yang dilangsungkan  pada  tanggal  09 Januari  2014  dan  dicatatkan  di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten  Jepara  dengan  Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX. 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX  Kabupaten  Jepara  pada tanggal  09  Januari  2014  tidak berkekuatan hukum ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk  membayar  semua  biaya perkara sebesar Rp. 661.000,00  ( enam  ratus  enam  puluh  satu  ribu rupiah ).
2. Tinjauan  Yuridis  Tentang  Akibat
Hukum  Pembatalan  Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian  Harta  Bersama  Dalam Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA. Jpr. a. Terhadap Status Anak
Perkawinan antara suami dan istri yang dibatalkan akan mengakibatkan
keduanya kembali  seperti  keadaan  semula atau  antara  keduanya  dianggap tidak  pernah  melakukan  sebuah perkawinan. Batalnya sebuah perkawinan tersebut, dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Ja’far,  2020:  111).  Namun, sebagai  akibat  hukumnya,  juga perlu
diperhatikan terkait
beberapa  hal  yang  berkaitan dengan suami dan istri yang telah dibatalkan
pernikahannya tersebut,  salah  satunya  mengenai status anak yang dilahirkan.
Hukum  positif  di  Indonesia membedakan  antara  keturunan yang  sah  dan  keturunan  yang tidak  sah.  Keturunan  yang  sah didasarkan atas adanya perkawinan  yang  sah,  sedangkan keturunan  yang  tidak  sah  adalah keturunan  yang  tidak  didasarkan atas  perkawinan  yang  sah,  atau yang  biasa  disebut  dengan  anak di luar nikah (Satrio, 2010: 5).
Pasal 250 KUHPerdata menyatakan  “setiap  anak  yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan,
memperoleh  si  suami  sebagai bapaknya”.
Dalam  pasal  42  UU  No.1 Tahun  1974  tentang  perkawinan menyatakan  bahwa  anak  yang sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan  yang  sah.  Dalam pasal  tersebut,  memiliki  dua penafsiran yang berbeda.
Pertama ,  bahwa  anak  yang  sah menurut Undang-undang tersebut adalah  anak  yang  lahir  dari perkawinan yang sah, hal  ini ada dua  kemungkinan  yaitu  sesudah dilangsungkannya perkawinan istri baru hamil kemudian
melahirkan  anak,  serta  sebelum dilangsungkannya perkawinan,
istri  telah  hamil  terlebih  dahulu setelah dilangsungkannya perkawinan istri kemudian
melahirkan  anak. Kedua ,  bahwa anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  sebagai  akibat  dari perkawinan  yang  sah.  Dalam  hal
ini istri hamil setelah dilangsungkannya perkawinan itu,  kemudian  terjadi  perceraian. Perceraian  tersebut  terjadi  baik atas  putusan  pengadilan  ataupun perceraian karena kematian suaminya. Sesudah peristiwa tersebut  terjadi  kemudian  istri baru melahirkan anak, maka anak tersebut  tetap  sah  (Wardiono, 2018: 99).
Selain  itu,  dalam  pasal  99 KHI  juga  menyatakan  bahwa anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  akibat perkawinan yang sah hasil
pembuahan  suami  istri  yang  sah diluar  rahim  dan  dilahirkan  oleh istri  tersebut.  Anak-anak  tetap menjadi  anak  yang  sah,  sehingga pembatalan  perkawinan  tidak akan memutuskan hubungan
hukum antara anak dengan orang tuanya  (Pasal  76  KHI).  Jadi, walaupun perkawinan kedua orang telah dibatalkan oleh pengadilan,  anak-anak  tersebut tetap dianggap sah karena dilahirkan  dari  perkawinan  yang
sah. Putusan tersebut tidak mempengaruhi  kedudukan  anak yang dilahirkan dalam
perkawinan tersebut (Turatmiyah,
2015: 172). Sedangkan  mengenai  anak tidak  sah,  menurut  R.  Soetojo Prawirohamidjojo (1998:105) anak  yang  tidak  sah  adalah  anak yang dilakukan di luar perkawinan,  dan  lazim  disebut anak luar kawin, anak luar kawin adalah anak yang memiliki kedudukan yang sempurna seperti  anak  sah.  Dikatakan  anak luar  kawin  karena  asal  usulnya tidak  didasarkan  pada  hubungan yang  sah  yaitu  hubungan  antara ayah  dan  ibunya  yang  sebagai suami istri berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya  yang  dilakukan  dari perkawinan  mereka  atau  oleh mereka terhadap  anak  adoptifnya (Wardiono, 2018: 99).
Dalam  pasal  100  Kompilasi Hukum  Islam,  menyatakan  anak yang  lahir  diluar  perkawinan hanya mempunya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Selain  itu,  dalam  pasal  43 UU  No.  1  Tahun  1974  juga menyatakan  bahwa  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari pernyataan tersebut berarti anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  dapat  mewarisi  dari  harta benda  yang  ditinggalkan  oleh ibunya  dan  dari  keluarga  ibunya. Akan tetapi  tidak dapat  mewarisi harta benda dari ayahnya dan dari
keluarga  ayahnya.  Hal  ini  sesuai dengan pasal 44 UU No. 1 Tahun
1974, yaitu: 1. Seorang suami dapat menyangkal  sahnya  anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila ia dapat membuktikan  bahwa  istrinya telah  berzina  dan  anak  itu akibat  daripada  perzinaan tersebut. 2. Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang  sah  atau  tidaknya anak  atas  permintaan  pihak yang berkepantingan
(Wardiono, 2018: 99). Menurut  Ali  Zainudi  (2008: 51)  dalam  bukunya  terkait  anak tidak  sah  atau  anak  luar  kawin adalah  anak  yang  merupakan hasil dari pembuahan dan dilahirkan sebelum atau berada di luar  perkawinan  yang  sah  antara suami  dan  istri,  demikian  pula anak  yang  merupakan  hasil  dari hubungan  di  luar  perkawinan tidak memiliki hak waris dan hak perwalian sebelum mendapat pengakuan dari ayah dan disetujui oleh ibu yang mengakuinya  (Wardiono,  2018: 99) Dengan pengakuan yang dilakukan  terhadap  seorang  anak luar  kawin,  maka  timbullah hubungan  perdata  antara  si  anak dengan  bapak  atau  ibunya  (Pasal 280  KUHPerdata).  Selanjutnya, dalam  pasal  281  KUHPerdata, pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan  dengan  tiap-tiap  akta otentik.  Dapat  juga  dilakukan dengan  akta  yang  dibuat  oleh pegawai catatan sipil dan
dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya.  Pengakuan  oni harus dicatat dalam akta kelahiran (Subekti, 2004: 69) Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan yang harus senantiasa  dijaga  dan  dilindungi karena  dalam  diri  anak  melekat harkat,  martabat,  dan  hak-hak sebagai  manusia  yang  harus dijunjung  tinggi.  Sehingga  setiap anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh  dan  berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat  perlindungan  hukum
(Candra, 2018: 1).
Terkait  dengan  perlindungan anak, dalam Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  dalam pasal  1  ayat  2  menyatakan bahwa, perlindungan anak adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Tujuan  dari  perlindungan  anak ini adalah untuk menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi,  demi  terwujudnya anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan yang dibatalkan tetap
mendapatkan
hak-hak
keperdataan,  sebagaimana  dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU
No.  1  Tahun  1974,  bahwa  kedua orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua  tersebut  berlaku  sampai  anak itu  kawin  atau  dapat  berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan  antara  kedua  orang tua putus (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 14) Selain  itu,  pada  pasal  2  UU No. 23 Tahun 2002 juga menyatakan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak  yang  berasaskan  Pancasila dan  Undang-undang  Dasar  1945 serta prinsip-prinsip dasar
Konvensi  Hak-hak  Anak,  yang hak-hak  tersebut  meliputi:  non diskriminasi,  kepentingan  terbaik bagi  anak,  hak  untuk  hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan  terhadap  pendapat anak (Yustisia, 2016: 15) Mengenai  kedudukan  anak sebagai  akibat  hukum  yang ditimbulkan karena adanya pembatalan  perkawinan  antara kedua  orang  tua  ini  diatur  dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap  anak  yang  dilahirkan dari  perkawinan  tersebut  (UU Nomor 1 Tahun 1974, 2017: 10). Jadi, akibat hukum pembatalan  perkawinan  terhadap status  anak  yang  sesuai  dengan Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.  Jpr,  tidak
berlaku  surut  tehadap  anak  yang dilahirkan.  Hal  ini  sesuai  dengan beberapa pasal yang telah dijelaskan  di  atas,  mengenai status  anak  atas  pembatalan pernikahan  dari  kedua  orang tuanya,  anak  tersebut  tetap  anak sah, karena anak tersebut dilahirkan  pada  saat  keduanya masih  dalam  status  perkawinan yang sah.
Terkait  dengan  tidak  adanya bukti  kelahiran  dari  anak  yang dilahirkan tersebut, maka Pengadilan  dapat  mengeluarkan penetapan  tentang  asal  usul seorang  anak  setelah  diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi  syarat.  Selanjutnya, atas  dasar  ketentuan  Pengadilan tersebut,  maka  instansi  pencatat kelahiran  yang  ada  dalam  daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan  mengeluarkan  akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974).
Batalnya  perkawinan  tidak akan memutuskan hubungan hukum  dengan  kedua  orang tuanya, meskipun hubungan orang  tuanya  sudah  berakhir. Anak  yang  dilahirkan  tersebut berhak  mewarisi  orang  tuanya dan  kedua  orang  tuanya  tersebut memiliki kewajiban untuk memelihara  dan  mendidik  anak tersebut dengan sebaik mungkin . Mengenai  pembiayaan  untuk kepentingan anak tersebut, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah  menjadi  tanggung  jawab ayah.  Apabila  dalam  kenyataan
tidak  dapat  memenuhi  kewajiban
tersebut, pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu  dari anak tersebut ikut serta memikul biaya pemeliharaan  dan  pendidikan (Pasal  41  UU  Nomor  1  Tahun
1974). Dengan demikian, status anak dari orang tua yang dibatalkan  perkaiwinannya  sudah jelas  memiliki  status  hukum sebagai anak yang sah. Tanggung jawab  hukum  kedua  orang  tua terhadap  anak  yang  dilahirkan dalam  perkawinan  tidak  akan pernah berakhir dengan  putusnya ikatan  perkawinan,  baik  akibat perceraian  maupun  pembatalan perkawinan. Disamping itu, hakim  dalam  memutus  sebuah perkara,  harus  sesuai  dengan pokok  perkara  yang  diajukan. Dalam perkara pembatalan
perkawinan  ini,  pemohon  tidak mengajukan  tuntutan  mengenai status  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan kedua termohon, maka  dalam  putusannya  hakim tidak  memutuskan  tentang  status anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua termohon.
b. Terhadap Pembagian Harta Bersama
Salah satu akibat hukum dari pembatalan  perkawinan  antara suami  dan  istri  adalah  mengenai pembagian  harta  bersama.  Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.  Sebagaimana  pasal
91  KHI,  Harta  bersama  bisa berupa  benda  berwujud  (benda bergerak,  benda  tidak  bergerak, dan  surat-surat  berharga)  dan
tidak berwujud (hak dan kewajiban) (Susanto, 2008: 13) Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  pasal  35  ayat  1 menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  harta  bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
Dalam  KUHPerdata  pasal 119 disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut  hukum  terjadi  harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.  Harta  bersama  itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah  dengan  suatu  persetujuan antara  suami  istri”  (Susanto, 2008: 13)
Adanya harta bersama dalam perkawinan  yang  sebelumnya dilaksanakan tersebut, tidak
menutup  kemungkinan  adanya harta milik masing-masing suami maupun  istri  (Pasal  85  KHI). Pada dasarnya, tidak ada percampuran  antara  harta  suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan  dikuasai  penuh  olehnya, demikian  pula  sebaliknya,  harta suami  tetap  menjadi  hak  suami dan  dikuasai  penuh  olehnya (pasal  86  KHI).  Harta  bawaan dari  masing-masing  pihak  yang diperoleh  masing-masing  sebagai hadiah,  hibah,  warisan,  sedekah, maupun yang lainnya tetap
dibawah  penguasaan  masing- masing,  sepanjang  para  pihak tidak  menentukan  hal  lain  yang menyangkut  harta  benda  saat perjanjian perkawinan (Simanjuntak, 2015: 94). Pasangan  calon  suami  istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian  perkawinan  bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KHI, yaitu  “perjanjian  perkawinan harta  pribadi  dapat  meliputi semua  harta,  baik  yang  dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh  masing-masing  selama perkawinan” (Susanto, 2008: 13).
Pasangan  calon  suami  istri juga  diperbolehkan  menentukan dalam perjanjian perkawinan
bahwa  yang  tidak  termasuk dalam harta bersama adalah harta pribadi  yang  dibawa  pada  saat perkawinan
dilangsungkan, seperti  harta  perolehan.  Hal  ini datur dalam pasal 49 ayat 2 KHI, yaitu “percampuran harta pribadi
hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga  percampuran  ini  tidak meliputi harta pribadi yang
diperoleh selama perkawinan
atau  sebaliknya”  (Susanto,  2008: 13). Dilihat  dari  asal-usulnya, harta suami istri dapat digolongkan menjadi tiga golongan: a. Harta  masing-masing  suami
istri  yang  telah  dimilikinya sebelum  mereka  menikah,
baik  berasak  dari  warisan, hibah,  ataupun  dari  usaha mereka  sendiri-sendiri  atau disebut harta bawaan.
b. Harta  masing-masing  suami maupun  istri  yang  dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, namun  diperolehnya  bukan dari usaha mereka perorangan  atau  bersama- sama, namun merupakan hibah, wasiat, ataupun warisan untuk masing- masing. c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berdua berada dalam hubungan perkawinan atas usah mereka berdua  atau  usaha  salah seorang  dari  mereka,  disebut dengan harta pencarian (Nawawie, 2016: 270) Dalam  hal  pembagian  harta bersama, pasal 37 undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974 hanya  mengatur  tentang  harta bersama  sebagai  akibat  dari perceraian, yaitu bila perkawinan putus  karena  perceraian,  harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan  mengenai  pembatalan perkawinan, dalam praktik pengadilan belum ditemukan adanya aturan mengenai
pembagian  harta  bersama.  Oleh karena  itu,  mengenai  masalah pembagian  harta  bersama  ini diselesaikan  secara  musyawarah antara  mantan  suami  dan  mantan istri.  Pihak  Pengadilan  tidak berwenang  mencampuri,  kecuali atas  kehendak  dari  para  pihak yang  berperkara,  apabila  tidak
tercapai kesepakatan antara
kedua  belah  pihak  (Suadi,  2016:
92).
Pembagian  harta  bersama sebagai  akibat  dari  pembatalan perkawinan,  yang  dalam  hal  ini suami  maupun  istri  beritikad baik, dilakukan sebagaimana pembagian  harta  bersama  akibat perceraian,  yakni  masing-masing mantan  suami  dan  mantan  istri mendapat  setengah  dari  harta bersama.  Namun,  apabila  salah satu  dari  pihak  suami  maupun istri  ada  yang  beritikad  tidak baik,  maka  pihak  yang  tidak beritikad  baik  dapat  dibebani biaya,  kerugian-kerugian,  dan termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung (Nawawie,
2016: 271)
Harta-harta yang dibawa oleh  pihak  yang  beritikad  baik tidak  boleh  dirugikan.  Apabila harta  yang  dibawa  oleh  pihak yang  beritikad  baik  ternyata dirugikan,  kerugian  ini  harus ditanggung  oleh  pihak  yang beritikad  tidak  baik.  Dan  segala perjanjian perkawinan yang merugikan  pihak  yang  beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada (Nawawie, 2016: 272) Disisi  lain,  pembagian  harta bersama perkawinan yang memiliki  lebih  dari  seorang  istri (poligami), diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum islam, yaitu: a. Harta bersama dari perkawinan  seorang  suami yang  mempunyai  istri  lebih dari  seorang,  masing-masing terpisah  dan  berdiri  sendiri (ayat 1)
b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan  seorang  suami yang  mempunyai  istri  lebih dari  seorang  sebagaimana tersebut  dalam  ayat  (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Mahkamah  Agung  Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
tanggal  4  April  2006,  telah memberlakukan  Buku  II  tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas  dan Administrasi  Pengadilan,  yang isinya  antara  lain  mengenai masalah  harta  bersama  dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan surat keputusan tersebut,  diatur  hal-hal  antara lain: a. Pada saat mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah,  suami  wajib  pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan  ijin  poligami. Apabila suami tidak mengajukannya,  maka  istri terdahulu (yang belum dicerai)  dapat  mengajukan gugatan rekonvensi penetapan  harta  bersama. Apabila  istri  terdahulu  tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan  izin  tidak  dapat
di  terima  ( Niet  ont  vanklik
verklaard).
b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan  istri  pertama  harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh
dengan istri kedua dan seterusnya.
c. Apabila  terjadi  perceraian atau  karena  kematian,  maka cara penghitungan harta bersama  adalah,  untuk  istri pertama 1/2 dari harta bersama  dengan  suami  yang diperoleh selama perkawinan,  ditambah  1/3 dari  harta  bersama  yang diperoleh  suami  dengan  istri pertama dan kedua, ditambah 1/4  dari  dari  harta  bersama yang diperoleh suami bersama  istri  ketiga,  istri kedua  dan  istri  pertama, ditambah  1/5  dari  harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan istri
pertama (Suwarni, 2016: 243-244). Namun,  dalam  pasal  28 Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974, menyatakan bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan  karena  sudah  ada perkawinan yang terdahulu, maka tidak  akan  ada  pembagian  harta bersama. Jadi, pada perkara pembagian  harta  bersama  akibat dari pembatalan perkawinan pada Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.  Jpr,  lebih tepat  menggunakan  ketentuan pada  pasal  28  UU  Nomor  1
Tahun 1974 diatas. Karena dalam perkara  pembatalan  perkawinan tersebut, perkawinan yang
dibatalkan  adalah  perkawinan kedua  dari  pihak  suami,  yang artinya ada perkawinan terdahulu.  Disamping  itu,  hakim dalam  memutus  sebuah  perkara,
harus sesuai dengan pokok perkara  yang  diajukan.  Dalam perkara  pembatalan  perkawinan ini,  pemohon  tidak  mengajukan tuntutan  mengenai  pembagian harta  bersama,  maka  dalam putusannya hakim tidak memutuskan  tentang  pembagian harta  bersama  antara  kedua termohon.
D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  analisis penulis pada perkara Nomor
900/Pdt.G/2016/PA.Jpr tentang pembatalan  perkawinan  ini,  dapat disimpulkan bahwa:
a. Akibat hukum pembatalan perkawinan  terhadap  status  anak dan  pembagian  harta  bersama dalam putusan PA nomor
900/Pdt.G/2016/PA.  Jpr  yaitu antara  termohon  I  dan  termohon
II yang telah dibatalkan perkawinannya  dianggap  tidak pernah  terjadi  perkawinan,  serta status  dari  keduanya  kembali seperti  sebelumnya.  Pengadilan Agama  tidak  memutus  perkara tentang  status  anak  dari  kedua termohon, karena dalam keterangan saksi, anak yang telah dilahirkan tersebut belum memiliki  bukti  kelahiran  (Akta Kelahiran) resmi yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Begitu juga mengenai pembagian harta  bersama  dari  keduanya, Pengadilan Agama tidak memutuskan  tentang  pembagian harta  bersama.  Karena  pada pokok  perkara  yang  diajukan oleh  pemohon,  tidak  diajukan mengenai status anak yang
dilahirkan dari perkawinan kedua termohon  dan  pembagian  harta bersama. Maka hakim tidak dapat memutus  perkara  yang  tidak  ada dalam pokok perkara yang diajukan.
b. Tinjauan  yuridis  akibat  hukum pembatalan  perkawinan  terhadap
status  anak  dan  pembagian  harta bersama  dalam  putusan  PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA Jepara yaitu: 1) Status Anak Anak  yang  dilahirkan dari  hasil  perkawinan  yang dibatalkan tersebut merupakan anak sah. Karena anak  tersebut  dilahirkan  di dalam atau akibat dari pernikahan  yang  sah  (sesuai dengan  pasal  42  UU  No.1 Tahun  1974  dan  pasal  99 KHI). Pembatalan perkawinan  tersebut  tidak akan  memutuskan  hubungan hukum  antara  orang  tua dengan  anaknya  (pasal  76 KHI).  Anak  yang  dilahirkan tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan hukum  sebagai  upaya  untuk menjamin  dan  melindungi hak-hak  anak  tersebut  (pasal 1-2  UU  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan Anak). Mengenai tidak adanya  bukti  kelahiran  dari
anak  yang  dilahirkan,  ibu dari  anak  tersebut  dapat mengajukan  ke  pengadilan untuk mengeluarkan penetapan  tentang  asal  usul seorang  anak  dengan  bukti- bukti  yang  memenuhi  syarat (sesuai  dengan  pasal  55 KHI).
2) Pembagian Harta Bersama
Terkait  pembagian  harta bersama, tidak ada pembagian  harta  bersama antara suami istri yang dibatalkan perkawinannya tersebut, karena sebelum perkawinan  tersebut  terjadi,
telah  ada  perkawinan  yang terdahulu, ketentuan ini sesuai  dengan  pasal  28  UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun apabila terdapat harta milik  sendiri  atau  harta bawaan  dari  suami  maupun istri,  tetap  menjadi  hak  dan dikuasai  penuh  oleh  masing- masing  pihak,  karena  pada dasarnya tidak ada percampuran  antara  harta suami  dan  harta  istri  karena perkawinan (pasal 85-86 KHI). Pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan apabila pembatalan  pernikahan  yang mana  tidak  ada  pernikahan sebelumnya. Pembagian harta bersamanya diatur menurut  hukumnya  masing- masing, sebagaimana
pembagian  harta  bersama akibat  dari  perceraian  (pasal 37 UU No 1 Tahun 1974).
2. Saran
Berdasarkan pembahasan mengenai perkara pembatalan perkawinan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:
1. Hendaknya  masing-masing  pihak yang  ingin  melakukan  suatu perkawinan harus memiliki kesadaran  hukum.  Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral, seharusnya dilakukan sesuai  dengan  aturan  agama  dan negara,  sehingga  tidak  terjadi peristiwa  yang  tidak  diinginkan dikemudian hari, seperti pembatalan  pernikahan  dalam kasus  ini. Dan juga bagi  masing- masing
pihak, sebaiknya mengenal  lebih  jauh  status  dan latar  belakang  calon  pasangan yang  akan  dinikahi,  sehingga tidak  ada  penipuan  maupun  hal- hal  yang  berlawanan  dengan peraturan agama maupun Perundang-undangan.
2. Diperlukan adanya peraturan
yang lebih tegas dalam Perundang-undangan maupun putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan, terutama mengenai  akibat  hukum  terhadap anak-anak  yang  dilahirkan,  harta bersama mereka, maupun terhadap pihak-pihak yang
bersangkutan. Karena seperti yang diketahui, belum ada
peraturan yang jelas yang mengatur  tentang  akibat  hukum pembatalan perkawinan,
khususnya  mengenai  pembagian harta  bersama.  Dalam  Undang- undang  hanya  mengatur  tentang akibat  hukum  perceraian  saja. Hal  ini  diperlukan  agar  masing- masing  pihak  tidak  lalai  akan tanggung  jawab  dan  kewajiban
terhadap anak-anak yang dilahirkan,  serta  masing-masing pihak  juga  mendapatkan  hak-hak mereka  sebagaimana  mestinya, seperti  hak  untuk  memperoleh harta bersama selama
perkawinan.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Candra, Mardi, 2018, Aspek Perlindungan Anak  di  Indonesia  Analisis  tentang Perkawinan di Bawah Umur , Jakarta: Kencana.
Departemen  Agama  RI,  2002, Al-Qur’an dan  Terjemahnya ,  Jakarta:  Darus Sunnah.
Ghazali, Abdurrahman, 2003, Fiqih Munakahat , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ghozali,  Abdul  Rahman,  2010, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Ja’far,  Kumedi,  2020, Hukum  Keluarga Islam di Indonesia , Bandar Lampung: Arja Pratama.
Nawawie,  A  Hasyim,  2016,  “Akibat
Hukum  Pembatalan  Perkawinan  di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungangung  (Studi  Perkara  No: 0554/Pdt.G/2009/PA.TA  dan  Perkara No: 0845/Pdt.G/2010/PA.TA)”, Jurnal  Diversi ,  Volume  2,  Nomor  1, Tahun 2016.
Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah,
2011, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.
Satrio, J, 2010, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan  Anak  Dalam  Undang- Undang, Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Simanjuntak,  2015, Hukum  Perdata Indonesia , Jakarta: Kencana.
Suadi,  Amran,  dan  Mardi  Candra,  2016,
Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum Perdata  dan  Pidana  Islam  Serta Ekonomi Syari’ah , Jakarta: Kencana.
Subekti,  R  ,dan  R  Tjitrosudibio,  2004,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita. Sudarto,  2018,  Ilmu  Fikih  Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, Yogyakarta: Deepublish
Susanto,  Happy,  2008, Pembagian  Harta Gono-gini  Saat  Terjadi  Perceraian ,
Jakarta: Transmedia Pustaka.
Suwarni,  Sri,  2016,  “Kajian  tentang Pembagian  Harta  Bersama  Sebagai Akibat  Terjadinya  Perceraian  di
Kabupaten  Bantul  (Studi  Kasus Putusan Nomor: 0834/Pdt.G/2014/PA.Btl)”, Jurnal
Kajian  Hukum .  Volume  1  No.  2, Yogyakarta:  Universitas  Janabadra, hlm: 225-247.
Syarifuddin, Amir, 2011, Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia , Jakarta:  Kencana  Prenada  Media
Group.
Tarigan,  Amiur  Nurudin  dan  Azhari Akmal,  2004, Hukum  Perdata  Islam di Indonesia, Jakarta: Pranada Media.
Tarjo, 2019, Metode Penelitian , Yogyakarta: Deepublish
Tihami,  dan  Sohari  Sahrani,  2014, Fikih Munakahat , Jakarta: Rajawali Pers.
Tim  Visi  Yustisia,  2016, Konsolidasi Undang-Undang  Perlindungan  Anak , Jakarta: Visimedia.
Turatmiyah,  Sri et.al ,  2015,  “Akibat
Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum ,  Nomor  1  Volume  1  Tahun 2015, hlm: 163-179.
Undang-undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam ,  2017,  Bandung:  Citra Umbara.
Wardiono,  Kelik, et.al ,  2018, Hukum Perdata , Surakarta: Muhammadiyah University Press.