PEMETAAN PERMASALAHAN KRIMINALITAS PADA ANAK: ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA 1
Sartiah Yusran 2
Ulfa Matoka 3
Penelitian  dilaksanakan  untuk  mencari  jawaban  permasalahan  yang  berhubungan  dengan kasus-kasus kriminal anak, antara lain: (1) bentuk-bentuk kriminal apa yang dilakukan anak-anak dan apa penyebabnya; (2) apa permasalahan yang dihadapi anak-anak yang bermasalah hukum mulai dari penangkapan, proses pengadilan dan selama berada di Lapas; (3) hak anak yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan kajian ini adalah: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk kriminal yang dilakukan anak-anak, sebab-sebab pelanggaran  hukum,  dan  latar  belakang  keluarga;  (2)  menginventaris  permasalahan  anak  bermasalah hokum mulai dari penangkapan sampai proses pengadilan; (3) menginventaris anak bermasalah hokum selama  berada  di  lapas  (permasalahan:  sandang,  pangan,  ruangan,  kesehatan,  pendidikan,  psikologis, keamanan,  rekreasi,  akses  informasi,  dan  sebagainya);  (mengungkapkan  tentang  pemenuhan  hak-hak anak  yang  bermasalah  hukum  yang  berada  di  lembaga  permasyarakatan  sesuai  dengan  Undang- Undang nomor  12  tahun  1995  tentang  Permasyarakatan  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No 23  tahun  2002  sudah  terpenuhi  atau  belum.  Responden  penelitian  ini  berjumlah  21  anak  sebagai penghuni  Lapas  Tomohon  yang  berusia  dibawah  18  tahun.  Kasus  penyebab  mereka  dibawa  lapas secara  umum  ada  6  macam  kasus  dan  kasus  tersebut  bisa  dikategorikan  berat,  sedang  dan  ringan. Kasus  berat  termasuk  membunuh,  memperkosa  dan  menikam,  yang  dikategorikan  sedang  adalah penacubulan,  sedangkan  yang  ringan  adalah  pencurian  dan  perkelahian.  Tidak  semua  kasus  hukum terutama  kasus  ringan  berakhir  dengan  pemenjaraan.  Namun  mereka  dititip  di  tempat  penitipan sementara. Ada beberapa permasalahan yang dialami anak-anak selama di Lapas dan sangat bervariasi mulai  dari;  (1)  fasilitas  lapas  kurang  mendukung  perkembangan  anak  terutama  dari  segi  pendidikan, keterampilan dan kesehatan; (2) ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas antara lain menedang dan  menampeleng;  (2)  serta  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  petugas  kepada  anak.  Secara  umum disimpulkan  bahwa  penyebab  utama  timbulnya  anak  bermasalah  hukum  di  Lapas  Tomohon  Manado adalah: perkelahian, pencabulan, pembunuhan, penikaman, perempuan atau perkosaan serta pencurian. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  selama  penahanan  anak  yang  bemasalah  hukum  tidak komprehensif  dan  kurang  sensitif,  maka  proses  tumbuh  kembang  anak  kearah  yang  positif  masih dipertanyakan.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  keterlibatan  smua  pihak  atau  semua  stakeholder  untuk penanganan  kasus  anak  bermasalah  hukum  secara  komprehensif  dan  sensitif,  sehingga  mereka  dapat membantu pertumbuhan secara positif, baik dari kecerdasar intelektual maupun kecerdasan emosional serta keterampilan hidup mereka.
Kata kunci: pemetaan, kriminalitas, anak, hukum
1 Hasil Penelitian
2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari. Email korespondensi: s.yusran@gmail.com
3 Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo

## ABSTRACT
This  study  was  conducted  to  seek  answer  questions  relating  to  child  criminal  chases  among others: (i) criminal forms of what children do and what causes it, (ii) what are the problems faced by children  with  problems  of  law  ranging  from  arrest,  litigation  and  while  in  prison,;  (3)  the  rights  of children who are in prison based on Law No. 12 of 1995 on Corrections and also about the protection of Children Act No. 23 of 2002. The purposes of this study were:  (1) to describe the  forms of crimes commited by children, the causes of violations of law, and family background; (2) an inventory of child problematic  legal  issues  ranging  from  the  arrest  and  trial  process;  (3)  an  inventory  of  child problematic  legal  issues  while  in  prison  (problem:  clothing,  food,  rooms,  health,  education, psychological, safety, recreation, access to information, and so on); (4) to reveal the fulfillment of the rights of Children who have a legal trouble that stayed in prison accordance with Law No. 12 of 1995 on Correctional and the Law on Child Protection No. 23 of 2002 that have been fulfilled or not. The research  respondents  were  21  as  residents  of  Tomohon  prison  under  18  years  old.  The  case  that brought them to prison, generally consist six kinds of cases. The case categorized as severe, moderate, and  mild. The Severe  cases  murder,  rape,  and  stabbing.  Molestation  was  categorized  medium,  while the light cases were theft and fights. Not all law cases especially mild cases ended with immurement, but they were placed on daycare for a while. There  were  some problems faced by children during in prison:  (1)  lack  of  prison  facilities  to  support  the  development  of  children,  especially  in  terms  of education, health, and skills; (2) there was physical violence that commited by officer such as kicked and slapped, (3) as well as sexual harassment form the officer toward the child. This study concluded that  the  main  causes  of  child  law  problem  in  Tomohon  prison  were;  fights,  molestation,  murder, stabbing,  woman  or  rape,  and  theft.  During  detention,  children  with  problems  of  law  were  not comprehensive  and  less  sensitive.  The  growth  of  children  towards  positive  still  questionable. Therefore,  the  expected  involvement  of  all  parties  or  all  stakeholders  for  handling  legal problems  of children in a comprehensive and sensitive, so that they can help in a positive growth, both intellectual and emotional intelligence as well as their life skills.

## Keywords: mapping, criminality, children, law

## A. PENDAHULUAN
Secara  filologis  bahwa  anak  meru- pakan  masa  depan  bangsa,  dan  sebagai  ge- nerasi penerus perjuangan. Seorang anak yang bermasalah  berarti  menjadi  masalah  bangsa. Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi anak  menjadi  pilihan  yang  harus  diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah yang berkonflik dengan hukum.
Faktor-faktor  penyebab  yang  men- jadikan  anak-anak  terjerumus  di  dalam  satu kasus  hukum  (tindakan  kriminal)  atau  yang dikenal  sebagai  Anak  Bermasalah  Hukum anatara lain: masalah lingkungan yang meng- arah negatif, kemampuan keluarga yang tidak kondusif, faktor ekonomi yang terus merong- rong,  perkembangan  media  audio  visual (televisi,  internet),  dan  minimnya  pendidikan
rohani  yang  seharusnya  bias  menyeimbang- kan semua hal tersebut.
Setelah  divonis,  anak  dijatuhi  huku- man  penjara  di  lembaga  permasyarakatan anak  (Lapas  Anak).  Anak  yang  Bermasalah Hukum  ini  mendapatkan  berbagai  perlakuan tidak  adil,  antara  lain  berkaitan  dengan  vonis hukuman  yang  dijatuhkan  pada  anak  dan perlakuan  yang  diterima  selama  berada  di Lapas.  Anak  yang  berada  pada  lembaga  pe- masyarakatan  berdasarkan  Undang-Undang tersebut,  antara  lain;  (1)  hak  melakukan  iba- dah  sesuai  dengan  agama  dan  keperca- yaannya; (2) perawatan, baik rohani, maupun jasmani;  (3)  mendapatkan  pendidikan  dan pengajaran; (4) mendapatkan pelayanan kese- hatan  dan  makanan  yang  layak;  (5)menyam- paikan  keluhan;  (6)  mendapatkan  bahan  ba- caan  dan  mengikuti  siaran  media  massa
lainnya  yang  tidak  dilarang;  (7)  menerima kunjungan  keluarga,  penasehat  hykum  dan orang tertentu lainnya; (8) mendapatkan peng- urangan  masa  pidana;  (9)  mendapat  kesem- patan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;  (10)  mendapat  pembebasan  ber- syarat; (11) mendapat cuti menjelang bebas.
Namun  secara  faktual  hak-hak  anak tersebut  belum  dapat  terpenuhi  secara  opti- mal.  Hal  ini  terbukti  dengan  meningkatnya jumlah kasus anak bermasalah dengan hukum dari  2007-2009,  dari  3.145  kasus  di  tahun 2007 dan 3.380 kasus di tahun 2008 mening- kat menjadi 4.213 kasus di tahun 2009 (KPP- PA  2009).  Anak  yang  melakukan  tindakan criminal  berhadapan  dengan  maslah  hukum dan  anak  bermasalah  hukum  di  Lapas  rentan menjadi  korban  kekerasan  dan  pelecehan seksual  yang  dilakukan  oleh  penghuni  Lapas anak  yang  usianya  lebih  dewasa.  Selain  itu, kurangnya  tenaga  kesehatan  di  Lapas  juga membuat anak-anak beresiko tertular berbagai penyakit, termasuk HIV\AIDS, narkoba, daya tampung  lapas  anak  yang  sudah  tidak  seim- bang dengan jumlah penghuni permasalahan.
Perlindungan  sosial  dan  hukum  bagi anak usia 0 -18 tahun yang beresiko terhadap semua bentuk diskriminas, kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan dan penelantaran perlu  dilakukan.  Selain  itu,  dapat  pula  dila- kukan  upaya  untuk  melakukan  perubnahan terhadap  kebiasaan  dan  perilaku  seseorang diperlukan  sistem  pembinaan  yang  lebih intensif  dan  terfokus.  Sejalan  dengan  itu Surianingrat  (1992:  53)  menjelaskan  bahwa sistem  pembinaan  terhadap  seseorang  atau kelompok  masyarakat  haruslah  memperbaiki dan  meningkatkan  pengetahuan,  kemampuan, sikap,  dan  kepribadianorang  atau  kelompok yang  dibina.  Hasil  rapat  kerja  teknis  bidang pembinaan  pemasyarakatan  (2006:  1)  menje- laskan  bahwa  sistem  pembinaan  dn  pembim- bingan  merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan dengan suatu proses yang bertahap: dari  tahap  awal,  tahap  lanjutan  dan  tahap akhir  yang  merupakan  langkah-langkah  ke-
giatan  yang  harus  dilalui  oleh  setiap  warga binaan  pemasyarakatan.  Tahap-tahap  yang dila-kui harus jelas arah dan batas waktu yang pasti,  sehingga  terlihat  bahwa  proses  pem- binaan  dan  pembimbingan  merupakan  suatu sistem yang terpadu dari semua kegiatan yang dilakukan oleh petugas.
Berbagai  bimbingan  yang  diarahkan untuk mengembangkan pribadi manusia untuk meningkatkan  derajat  kemanusiaan  mereka agar dapat hidup normal seeprti manusia pada umumnya  adalah  sebagai  bagian  dari  sistem pembinaan  dalam  pemasyarakatan.  Sejalan dengan  itu  Suyatno  (2004)  menjelaskan beberapa  bentuk  pola  pembinaan,  antara  lain pembinaan  kepribadian  meliputi  (1)  pem- binaan  kesadaran  beragama,  yaitu  usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kemam- puan  warga  binaan  untuk  menjalankan perintah  agama  dan  menjauhi  larangan  agar perbuatan  sehari-harinya  dapat  menjadi  lebih baik;  (2)  pembinaan  kesadan  berbangsa  dan bernegara  yaitu  usaha  yang  dilakukan  untuk memberikan penyadaran untuk menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada bangsa dan  negara.  Sistem  pembinaan  semacam  ini dengan  jalan  memberikan  bimbingan  mental untuk  membentuk  moral  mereka  menjadi orang  berkepribadian  pancasila;  (3)  pembi- naan  kemampuan  intelektual  (kecerdasan) yaitu  usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan berpikir  warga  binaan  pemasyarakatan  agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif.
Pembinaan kemandirian dapat diberikan melalui  program-program:  (1)  keterampilan untuk  mendukung  usaha-usaha  mandiri  se- perti kerajinan tangan, industry rumah tangga, perbengelan dan servis barang elektronik; (2) keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil  seperti  pengelolaan  bahan  mentah  dari sektor  pertanian,  pengelolaan  rotan  menjadi perabot  rumah  tangga,  batako,  batu  merah, dan  genteng;  (3)  keterampilan  yang  dikem- bangkjan sesuai dengan bakat masing-masing warga binaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka peme- taan ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk kriminal  yang dilakukan anak- anak,  sebab-sebab  pelanggaran  hukum,  dan latar  belakang  keluarga;  (2)  menginventaris permasalahan anak bermasalah hukum selama berada  di  Lapas  (permasalahan:  sandang, pangan,  ruangan,  kesehatan,  pendidikan, psikologis,  keamanan,  rekreasi,  akses  infor- masi  dan  sebagainya);  (4)  menguraikan  hak anak  bermasalah  hukum  yang  berada  di  lem- baga  pemasyarakatan  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan sudah terpenuhi atau belum.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  pemetaan  ini  data  diambil  di lapangan. Populasi dalam pemetaan ini adalah Lembaga  Pemasyarakatan  anak.  Lokasi  yang dipilih  meliputi  Lembaga  Pemasyarakatan Anak di Jawa Barat, Sumatra Selatan dan Su- lawesi  Utara.  Sampel  yang  digunakan  adalah sampel  populasi  anak  bermasalah  hukum  di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Jawa Barat (Lapas anak tangerang, Lapas Anak Bandung, Sumatera  Selatan  (Lapas  Anak  Palembang), Sumatera Utara (Lapas anak Gorntalo).
Sampling  ditentukan  secara purposive (langsung)  berdasarkan  pada  beberapa  kate- gori  dari  anak  bermasalah  hukum  yang melakukan  tindakan  kriminal,  yakni;  (1) berat,  (2)  sedang,  dan  (3)  ringan.  Tindakan kriminal  yang  berat  antara  lain  membunuh, menyiksa,  narkoba,  miras,  memperkosa  dan sebagainya.  Sedangkan  kategori  sedang  se- perti  mencopet,  mencuri,  pelecehan  seksual, dan sebagainya. Tindakan kriminal anak kate- gori  ringan  seperti  mencuri  ayam,  uang  dan sebagainya.
Teknik pengumpulan data dalam peme- taan ini adalah menggunakan angket (kuisioner),  wawancara, Focus  Group  Dis- cussion (FGD)  dan  observasi.  Angket  dise- barkan  kepada  anak-anak  bermasalah  di Lapas  anak.  Sementara  itu,  wawancara  men- dalam  dan  FGD  dilakukan  terhadap  anak-
anak bermasalah hukum, pejabat, dan petugas Lapas  anak,  selama  proses  pemetaan  ini, observasi  juga  harus  dilakukan  di  dalam Lapas.
Data  yang  dikumpulkan  dianalisis secara  deskriptif  kuantitatif  dan  deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan realita permasalahan  yang  dihadapi  oleh  anak-anak bermasalah  hukum  di  Lapas.  Selanjutnya analisis  data  dilakukan  secara  induktif  dan analitik.  Hasil  analisis  terhadap  kuisioner  pe- metaan  disajikan  secara  deskriptif  kuantitatif dengan persentasi

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Wilayah
Penelitian ini dilaksanakan di kota To- mohon  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Kota  To- mohon  adalah  daerah  pemekaran  dari Kabupaten  Minahasa  yang  diresmikan  oleh Menteri  dalam  Negeri,  Herni  Subarno  atas nama  presiden  Republik  Indonesia  pada tanggal  4  Agustus  2003.  Kota  ini  terdiri  dari beberapa  kecamatan,  yakni  Tomohon  Utara, Tomohon Timur, Tomohon Tengah Tomohon Selatan dan Barat. Kota Tomohon sendiri ter- diri  dari  35  Desa  termasuk  dari  5  Kecamatan tersebut.

## 2. Identitas  Responden  di  Provinsi  Sula- wesi Utara`
Responden  penelitian  ini  adalah  anak yang berusia 10-18 tahun yang berda di Lapas Kota  Tamohon  Provinsi  Sulawesi  Utara. Me- reka terdiri atas 21 anak laki-laki. Anak yang berusia paling muda adalah 16 tahun dan yang paling tua berusia 21 tahun. Ada pula 10 anak berusia  18  tahun.  Karakteristik  responden ditentukan  berdasarkan  jenis  kelamin,  umur dan pendidikan, sebagai berikut:

## a. Jenis Kelamin
Responden  yang  berjumlah  21orang pada  Lapas  Anak  di  Kota  Tomohon  Provinsi Sulawesi  Utara  semuanya  berjenis  kelamin laki-laki.  Mereka  juga  memiliki  latar  bela- kang  yang  beragam,  mulai  dari  penyebab
mereka masuk di Lapas atau kasus (kejahatan), masa hukuman, dan agama.

## b. Umur
Sesuai  dengan  definisi  anak,  maka responden  yang  ada  di  lapas  anak  harusnya berumur  antara  10-18  tahun.  Hasil  pendataan dengan menggunakan angket menggambarkan bahwa  umur  responden  bervariasi,  mulai dari umur  16  samapai  umur  21  tahun.  Responden yang berusia 16-18 tahun berjumlah 16 orang (76,19 %) sedangkan responden yang berusia 19-21  tahun  berjumlah  5  orang  atau  sekitar 23, 81 % dari keseluruhan responden. Berda- sarkan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa sesponden masih dalam usia sekolah (16 anak usia 16-18 tahun).

## c. Tingkat Pendidikan
Pendidikan sangat mempengaruhi pola piker,  sikap  dan  perilaku  dalam  memberikan penilaian terhadap seseorang, termasuk pendidikan  dari  anak  yang  terjerat  kasus  dan harus  tinggal  dalam  kurungan  penjara.  Data dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pendidikan responden relatif bervariasi, terdiri dari  responden  anak  yang  mengenyam pendidikan  di  bangku  Sekolah  Dasar  (SD) sebanyak 6 anak (30,34 %), Sekolah Menengah Pertama  (SMP)  berjumlah  4  anak  (19,04  %) serta  Sekolah  Menengah  Atas  berjumlah  4 anak (19,04 %) atau terdiri atas 50,62 %) dari keseluruhan responden.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa responden  relatif  berpendidikan  rendah.  Hal ini  dapat  memunculkan  pertanyaan  yaitu mengapa  masih  sangat  muda  mereka  sudah membuat  kesalahan,  sehingga  mereka  harus ditahan. Data lain menunjukkan gambaran le- bih  lengkap  mengenai  keadaan  pendidikan responden  penelitian  ini,  sebagai  berikut: tamat  SMA\SMK  berjumlah  2  anak,  kelas  3 SMK  berjumlah  2  anak,  kelas  2  AMA  ber- jumlah  4  anak,  kelas  1  SMA  berjumlah  3 anak.  Sejumlah  responden lainnya justru ber- pendidikan  lebih  rendah  lagi  karena  ketika
menjalani masa hukuman di Lapas Anak Kota Tamohon mereka adalah pelajar kelas 3 SMP berjumlaj  1  anak,  kelas  2  SMP  berjumlah  2 anak  dan  kelas  1  SMP  terdiri  dari  1  anak.  6 responden dan lainnya hanya berstatus pelajar Sekolah  Dasar  (SD),  yang  terdiri  dari  2  res- ponden  telah  tamat  SD,  2  responden  masing- masing  berstatus  pelajar  kelas  5  dan  kelas  2 SD  serta  2  responden  terakhir  berstatus  pela- jar kelas 4 SD.

## d. Identitas Orang Tua Responden
Penelitian  ini  juga  mengumpulkan data  tentang  latar  belakang  orang  tua responden.  Analisis  tentang  data  orang  tua responden  dapat  mengungkapkan  atau  meng- gambarkan  peran  orang  tua  di  dalam  kasus anaknya  yang  bermasalah  hukum.  Berda- sarkan  data  yang  dikumpulkan  menunjukkan bahwa 75 % responden masih memiliki orang tua  lengkap  (ayah  dan  ibu).  Sementara  hanya 2  responden  mengaku  orang  tuanya  telah bercerai  dan  satu  responden  mengaku  yatim, serta  2  diantaranya  tidak  menjawab.  Hal  ini tidak  membuktikan  bahwa  anak-anak  yang sering melakukan onar adalah anak-anak yang berasal  dari  keluarga  yang  bermasalah  ( bro- ken home ), karena ternyata mayoritas respon- den masih mempunyai orang tua lengkap.

## e. Pendidikan Orang Tua
Pendidikan orang tua menjadi penting untuk  dipetakan  untuk  memberi  gambaran kecenderungan  kasus  untuk  bermasalah  hu- kum  ada  hubungan  dengan  pola  asuh  atau tidak.  Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan, menunjukkan  bahwa  sebanyak  11  orang  res- ponden  memiliki  ayah  berpendidikan  SMA, 12 orang lainnya mengaku memiliki ibu yang berpendidikan  SMA,  3  orang  responden mengaku  memiliki  ayah  berpendidikan  SMP, dan 5 orang responden mengaku memiliki ibu yang berpendidikan sama (SMP). Ada 4 dian- taranya  yang  tidak  menjawab  karena  ketidak tahuannya  tentang  latar  belakang  orang  tua- nya. Bahkan ada 2 responden mengaku bahwa
ayahnya  tidak  bersekolah  dan  1  responden mengaku bahwa ibunya tidak bersekolah.
Gambaran  tersebut  menunjukkan  bah- wa lebih dari 50% orang tua responden hanya berpendidikan  SMA  dan  tidak  ada  satupun yang berpendidikan S1. Hal tersebut juga me- nunjukkan  bahwa  umumnya  abak-anak  yang bermasalah  dengan  hukum  yang  ada  di Tomohon  ini  berasal  dari  keluarga  yang  ber- pendidikan  rendah.  Ketidaktahuan  anak  ter- hadap  latar  belakang  pendidikan  orang  tua, juga  menggambarkan  kurangnya  komunikasi terbuka  antara  orang  tua  dan  anak.  Kondisi tersebut  dapat  memicu  timbulnya  perilaku anak tertentu yang tidak terkontrol oleh orang tua,  selain  itu,  juga  membuktikah  bahwa kondisi  keluarga  yang broken  home tidak serta  merta  menjadi  penyebab  anak  mela- kukan tindakan criminal, tetapi latar belakang pendidikan  orang  tua  yang  rendah  dan  ber- potensi  lebih  besar.  Orang  tua  relatif  kurang paham  mengenai  cara  mendidik  anak  yang baik, termasuk mengarahkan anak-anak ke hal yang lebih baik.
3. Anak Bermasalah Hukum
a. Bentuk-Bentuk  Kriminal  yang  Dila- kukan Anak-Anak dan Penyebabnya;
Ada  6  (enam)  bentuk  kriminal  yang dila-kukan oleh anak-anak bermasalah hukum di  Lapas  Tomohon,  antara  lain  perkelahian, pencabulan, pembunuhan, penikaman, pemer- kosaan,  dan  pencurian.  Data  mengenai  hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. Bentuk-bentuk kriminal yang dilakukan anak- anak bermasalah dengan hukum
Jenis Kasus Frekuensi Persentase (%) Perkelahian 2 9,52 Pencabulan 3 14,28 Pembunuhan 9 42,85 Penikaman 1 4,76 Perempuan/ Pemerkosaan 2 9,52 Pencurian 4 19,04 Jumlah 21 100,00
Sumber: Data Primer Tahun 2008
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  me- lalui pemetaan ini, sebanyak 9, 52 % respon- den  anak  bermasalah  hukum  karena  perke- lahian, pencabulan 14,28 %, pembunuham 14, 85 %, penikaman 4, 76 %, pemerkosaan 9,52 %, dan pencurian 19,04%. Data tersebut juga menunjukkan  bahwa  ada  3  macam  bentuk kriminal  yang  tertinggi  yaitu  pembunuhan, pencurian  dan  pencabulan.  Pencabulan  ter- sebut  tidak  hanya  dilakukan  kepada  perem- puan  tetapi  juga  terhadap  laki-laki.  Seorang responden  bahkan  mengaku  telah  melakukan pemerkosaan dibawah umur 4 tahun.
Jika ditinjau dari aspek masa tahapan, maka  anak-anak  bermasalah  hukum  di  Lapas Tomohon  umumnya  difonis  hukuman  diba- wah  1  tahun  hingga  7  tahun  ke  atas.  Hal tersebut digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel  2.  Masa  hukuman  anak  bermasalah  dengan hukum di Desa Tamohon
Masa Hukuman Frekuensi  Presentase (%) < 1 Tahun 5 26,32 1-3 Tahun 5 26,32 4-6 Tahun 6 31,56 7 Tahun ke atas 3 15,80 Jumlah 19 100,00 Sumber: Data Primer, November 2008
Berdasarkan  data  di  atas,  menun- jukkan responden yang harus menjalani masa hukuman di bawah S1 tahun berjumlah 5 res- ponden  sebanyak  26,  32  %).  Masa  hukuman dijalani  oleh  6  orang  responden  (31,56  %), dan  responden  yang  harus  menjalani  masa tahanan  selama  7  tahun  keatas  harus  dilalui oleh  3  orang  responden  atau  15,80  %  dari jumlah keseluruhan responden. Sementara itu, 2  orang  responden  masih  berstatus  sebagai tahanan,  dimana  keduanya  masih  harus  men- jalani  proses  hukum.  Selain  menjalani  masa hukuman  di  Lapas  Anak  Kota  Tomohon,  3 orang  responden  juga  dikenakan  denda  se- besar  Rp.  60.000.000,-  untuk  kasus  penca- bulan yang mereka lakukan.
b. Hak  Anak  pada  Lembaga  Pemasya- rakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Jika  ditinjau  dari  aspek  hak-hak  anak yang  menjalani  masa  hukuman  di  lembaga pemasyarakatan  berdasarkan  UU  No.  12  ta- hun  1995,  maka  akan terlihat  bahwa  hak-hak mereka  belum  sepenuhnya  diperhatikan.  Hal tersebut  membawa  dampak  terhadap  kondisi psikologis  mereka  selama  berada  di  dalam lapas,  sebagaimana  tampak  dalam  tabel  beri- kut:
Tabel  3.  Kondisi  psikologi  anak  selama  berada  di Lapas Tomohon
Masa Hukuman Frekuensi Presentase (%) Senang 8 38,9 Sedih 5 23,80 Biasa 2 9,52 Tertekan 4 18,04 Lainnya 2 9,52 Jumlah 21 100,00
Sumber: Data primer, November 2008
Berdasarkan  data  di  aats,  menunjuk- kan  bahwa  38  %  anak-anak  yang  menjalani masa  hukuman  mengaku  aman  dan  senang berada  di  dalam  Lapas.  Namun,  tidak  sedikit jumlah responden yang mengaku sedih karena harus menjalani masa hukuman di balik jeruji besi.  Bahkan  sekitar  19,04  %  responden  me- rasa  tertekan  salaam  berada  di  dalam  lapas. Namun,  ada  pula  responden  yang  justru merasa biasa-biasa saja salama berada dibalik jeruji  besi,  tidak  ada  perasaan  tertekan ataupun sedih sebagaimana yang dialami res- ponden-respon lainnya.
Permasalahan  umum  yang  dirasakan oleh anak di Lapas Kota Tomohon selama ini adalah  tidak  adanya  perpustakaan  yang  bias dijadikan  sebagai  sarana  untuk  belajar.  Hal tersebut  tampak  dalam  tulisan  dan  pemben- daharaan kata yang mereka gunakan di dalam pengisian  survei.  Umumnya,  semua  anak lapas bisa menjalani pendidikan (sekolah) dan mendapatkan  kesempatan  belajar  mata  pela- jaran tertentu diantaranya matematika. Hanya
satu  orang  yang  tidak  mendapatkan  kesem- patan  bersekolah,  dan  ada  dua  orang  yang tidak  mendapatkan  kesempatan  ujian.  Meski tidak  ada  fasilitas  perpustakaan,  tetapi  anak- anak  lapas  tetap  dapat  memperoleh  haknya untuk mendpatkan bahan bacaan dan mengikuti  siaran  media  massa  yang  dise- diakan  secara  terbatas  oleh  pihak  lapas.  Ber- dasarkan  data  yang  diperoleh  melalui  pene- litian  ini,  menunjukkan  bahwa  21  orang  res- ponden,  14  orang  responden  memilih  mem- baca  buku-buku  bacaan  yang  disediakan;  18 anak membaca Koran; semua responden dapat menikmati  siaran  televisi,  dan  hanya  9  orang responden  yang  memilih  mendengarkan siaran dari radio.
Pada  aspek  hak  melakukan  ibadah sesuai  dengan  agam  dan  keyakinan,  tidak ditemukan  masalah  atau  kendala,  karena  se- mua  anak  lapas  memperoleh  hak-haknya untuk dapat menjalankan ibadah sesuai deng- an  agama  dan  kepercayaan  masing-masing, yang  dipimpin  oleh  petugas  lapas  ataupun pastor  untuk  mereka  yang  beraga  Kristen. Melalui  kesempaatn  ibadah  tersebut  anak- anak yang menjalani masa hukuman di dalam lapas  mendapatkan  nasihat-nasihat  agama yang dapat mengunggah kesadaran mereka.
Semua anak lapas dapat pula mengem- bangkan  minat  dan  bakat  mereka  selama menjalani  masa  hukuman,  maupun  di  bidang seni maupun olahraga. Mereka dapat bermain band bola volley, sepak bola, bola basket, dan tenis meja.
Pada aspek pendidikan, ada tujuh anak yang  tidak  mendapatkan  kesempatan  belajar di  luar  sekolah  (nonformal)  dan  diberi  bekal keterampilan,  seperti:  bercocok  tanam  (3 orang),  belajar  musik  (2  orang),  dan  montir motor (2 orang).
Sementara  itu,  pada  aspek  pelayanan kesehatan  dan  makanan,  pihak  lapas    telah menyediakan  klinik  Kesehatan.  Beberapa jenis  penyakit  yang  diderita  oleh  anak-anak Lapas  antara  lain:  batuk,  maag,  gatal-gatal, dan  buang  air  besar  yang  disertai  darah.
Umumnya mereka diperiksa secara  rutin oleh dokter.  Pemeriksaan  rutin  yang  sering  dila- kukan  adalah  pemeriksaan  kesehatan  gigi. Sedangkjan  pemeriksaan  air  kecing  tidak dilakukan.
Semua  reponden  mendapatkan  makan nasi  3  kali  sehari,  yakni  pagi  siang  dan  ma- lam.  Namun  kebanyakan  dari  mereka  tidak diberikan  susu.  Hanya  2  orang  responden yang  mengaku  diberikan  susu.  Lauk  yang diberikan antara  lain:  ikan,  telur,  tempe, ikan laut,  ikan  asin,  ayam,  selada,  daging  dan deho.  Sedangkan,  sayur  yang  sajikan  antara lain  kangkong,  cavsin,  wortel,  buncis,  caisin, pitsai,  bayam,  mastar,  kol,  selada  rebus, kangkong,  kola,  sayur  paku  campur  terong, sayur  kol,  poki-poki,  akar  kuning.  Semua responden  diberikan  buah  seperti  pisang, papaya, jeruk, apel,  ketimun,  manga.  Dengan menu  yang  demikian,  ada  7  responden  yang merasa tidak kenyang terhadap makanan yang disajikan di Lapas.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  anak  yang menjalani  masa  hukuman  di  Lapas  Kota  To- mohon juga kerap mengalami perlakuan kasar dari petugas lapas (pegawai), seperti dipukul, ditempeleng,  dan  ditendang.  Hal tersebut  ter- identifikasi dalam tabel berikut:
Tabel  4.  Bentuk  perlakuan  menyimpang  secara  fisik yang dialami oleh responden
Perlakuan menyimpang secara fisik Frekuensi Keterangan Dipukul 13 Petugas/ pegawai Ditampar 10 Petugas/ pegawai Ditendang 6 Petugas/ pegawai Dilukai 0
Sumber: Data primer, November 2008
Berdasarkan  data  dalam  tabel  di  atas, menunjukkan bahwa 13 orang responden per- nah mendapat perlakuan kasar yang dilakukan oleh  petugas  lapas.  Sementara  itu,  10  orang responden  lainnya  pernah  ditampar  dan ditendang  6  orang  responden.  Selain  itu,
anak-anak  lapas  juga  pernah  mendapat  pe- lecehan  seksual,  sebagaimana  tergambarkan dalam tabel berikut:
Tabel  5.  Perlakuan  menyimpang  cera  apsikologi  yang dialami responden
Perlakuan
menyimpang bentuk psikologis dan seksual Frekuensi  Keterangan Kata-kata porno 2 Maria Pelecehan 1 Petugas Hubungan seksual secara paksa 1 Maria Disodomi 1
Sumber: Data primer, November 2008
Berdasarkan  data  di  atas,  menun- jukkan bahwa anak-anak yang menjalani ma- sa  hukuman  di  lapas  Kota  Tomohon  juga mendapatkan  pelecehan  seksual  dan    psiko- logis baik dari petugas maupun  sesama peng- huni lapas, seperti dilecehkan  melalui makian yang dialami oleh dua orang responden, dile- cehkan secara seksual  (1 responden), dipaksa melakukan  hubungan  seksual  (1  responden), dan  disodomi  yang  dialami  oleh  1  orang  res- ponden. Responden yang mengalami so-domi memilih diam dan tidak melaporkan peleceh- an  yang  menimpanya  kepada  petugas  lapas. Meskipun frekuensi perlakuan yang demikian relatif jarang terjadi di dalam lapas, pelecehan dan  perlakuan  menyimpang  lainnya  seharus- nya  tidak  dialami  oleh  anak-anak  tersebut. Petugas  juga  seharusnya  dapat  men-jamin keamanan  mereka  selama  berada  di  dalam Lapas Anak.
Hak mendapatkan kunjungan keluarga terpenuhi di lapas ini, karena keluarga mereka selalu  menyempatkan  diri  untuk  berkunjung ke lapas Kota Tomohon. Hal tersebut tempak dalam tabel berikut:

## Tabel 6. Frekuensi kunjungan keluarga
Kunjungan Frekuensi Persentase (%) Pernah 19 90,47 Tidak pernah 2 9,52 Sumber: Data primer, November 2008
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  se- banyak 19 responden mendapatkan kunjungan dari  keluarga.  Hanya  dua  orang  responden tidak  pernah  dikunjungi  oleh  keluarga  me- reka.  Umumnya  anak-anak  lapas  tersebut mendapatkan  kunjungan  1--2  kali  dalam sebulan. Namun, ada pula yang  mendapatkan kunjungan  4--5  kali  dalam  sebualn.  Selain keluarga,  anak-anak  lapas  tersebut  juga men- dapat  kunjungan  dari  teman-teman  mereka. Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara social, mereka tetap dapat berinteraksi dengan lingkungan  luas  lapas,  meski  hanya  terbatas pada  anggota  keluarga  saja  dan  teman-teman mereka.  Dengan  demikian,  secara  umum anak-anak lapas tersebut memperoleh haknya untuk  mendpatkan  kunjungan  dari  keluarga. Dari  21  responden,  3  orang  bahkan  pernah mendapatkan  izin  mengunjungi  kelurga mereka di luar lapas.
Hak  lainnya  yang  juga  relatif  terpe- nuhi  adalah  hak  menyampaikan  keluhan kepada  pihak  lapas.  Keluhan  yang  umum mereka ungkapkan adalah jarang dibesuk oleh anggota  keluarga.  Hal  tersebut  dikeluhkan oleh  18  orang  responden.  Sementra  itu,  ma- sing-masing hanya satu orang yang  menyam- paikan  keluhan  permintaan  ijin    untuk  me- nemui  orang  tua,  merasa  tertekan  dan  olah- raga  yang  kurang  selama  berada    di  dalam Lapas.
Selain  hak  mendapatkan  kunjungan dari  keluarga,  anak-anak  lapas  tersebut  juga diberikan hak mendapat remisi atau pengurangan  masa  tahanan.  Kategori  remisi yang  diberikan  antara  lain:  1  bulan,  1  bulan 10  hari,  1  bulan  15  hari,  3  bulan  15  hari,  5 bulan,  dan  1  tahun.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  selama  tahun  2008,  ada  6  orang responden  yang  mendapatkan  kesempatan pembebasan  bersyarat.  Pembebasan  bersyarat diberikan  kepada  napi  anak  yang  tidak  me- langgar  hukum  selama  menjalani  masa hukuman  di  dalam  lapas;  telah  menjalani  2/3 masa  hukuman  dan  melakukan  perbuatan
baik.  Saat  menjelang  bebas,  keenam  napi anak tersebut juga mendapatkan cuti.
Harapan anak-anak lapas tersebut ada- lah  dapat  kembali  menghirup  udara  bebas  di luar  lapas  dan  berkumpul  bersama  keluarga. Meski  telah  menjalani  masa  hukuman,  anak- anak  tersebut  juga  memiliki  cita-cita  yang tinggi  sebagaimana  anak-anak  lainnya  yang hidup  bebas  di  luar  lapas.  Ada  yang  bercita- cita  ingin  menjadi  pengusaha  dan  salah  satu- nya  membuka  usaha  bengkel,  tentara,  pro- fesor,  musisi,  pembalap,  dan  menjadi  manu- sia  yang  berguna  dan  merantau.  Bahkan  ada diantara  mereka  yang  ingin  menjadi  pendeta. Selain  itu,  beragam  hal  yang  ingin  dilakukan oleh  anak-anak  lapas  tersebut  setelah  mereka bebas  dari  masa  hukuman  di  lapas  Kota Tomohon,  seperti  mencari  pekerjaan,  mem- bantu  orang  tua  dan  memperbanyak  ibadah. Beberapa  diantaranya  mengungkapkan  tidak ingin  melakukan  perbuatan  criminal  lagi. Dalam  hal  ini  yang  bersangkutan  dengan  pe- nuh  kesadaran  untuk  bertobat.  Namun  de- mikian, ada pula yang menyatakan tidak ingin melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi,  namun  jika  dal;am  keadaan  terpaksa, yang  bersangkutan  daapt  saja  Kembali melakukan perbuatan criminal seperti dahulu.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk  kriminal  yang  dilakukan anak-anak  atau  sebab-sebab  pelanggaran yang  telah  dilakukan  oleh  anak  yang bermasalah di Kota Tomohon, antara lain: pembunuhan,  pencurian,  pencabulan,  pe- nikaman,  perkosaan  (perempuan),  dan perkelahian.
2. Hak anak bermasalah hukum yang berada di  Lembaga  pemasyarakatan  sesuai  deng- an Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang  pemasyarakatn  belum  terpenuhi sepenuhnya.  Kondisi  Lapas  dan  program- program  Lapas  asih  kurang  sensitif terhadap  amanah  undang-undang  terkait
dengan  hak-hak  anak  selama  berada  di dalam  lapas.  Ada  Sebagian  kecil  anak- anak mengaku bahwa tidak cukup makan- an  yang  diberikan.  Berdasarkan  gambar yang  kami  ambil  selama  penelitian  ber- langsung,  tempat  tinggal  anak  yang  ber- masalah  hukum  ini  sangat  menyedihkan. Kondisi  kesehatan  masih  sangat  menye- dihkan,  ada  beberapa  yang  sering  sakit kepala,  gatal-gatal,  dan  flu.  Mereka  men- dapatkan  Pendidikan  dalam  hal  ini  kejar Paket A, B, C. Pengakuan Sebagian anak- anak  mengenai  perlakuan  pengawas terhadap mereka, cukup keras dan umum- nya  meraka  diperlakukan  seperti  napi dewasa.  Pada  umumnya  pelayanan  rek- reasi dan akses informasi masih terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Hartono, Sunaryati. 1991. Politik Hukum Me- nuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional .  Ban- dung. Penerbit Alumni.
Kartono,  Kartini.  1992. Patologi  Sosial  II
(Kenakalan Remaja). Jakarta: CV. Rajawali.
Mulyasi,  Lilik.  2005. Pengadilan  Anak  di
Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Perpres  No.  7  Tahun  2005. RPJMN  2004-
2005  tentang  Acuan  dalam  rangka
Pembangunan Komisi Perlindungan Anak Nasional . Jakarta. Republik  Indonesia.  2003. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2002  Nomor  109.  Jakarta:
Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Simanjuntak,  B.  1981. Pengantar  Krimino- logi  dan  Patologi  Sosial .  Bandung: Tarsito.
Soeparman, Surjadi. 2008. Implementasi Per- lindungan  Anak  di  Indonesia  Timur (Paper presentasi pada Pertemuan Regio- nal  Perlindungan  Anak  untuk  Wilayah Indonesia Timur) Bekasi.