Volume 4 No 2 July 2023 EISSN 2722-2861
SOCIAL IMPLICATIONS OF FORCED DISPLACEMENT VILLAGE COMMUNITIES IN BUNDUNG LAUT (CASE STUDIES OF INTERNTATONAL PORT KIJING DEVELOPMENT

## IMPLIKASI SOSIAL AKIBAT PEMINDAHAN PAKSA MASYARAKAT DESA BUNDUNG LAUT (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING)
Nurul Adha 1* , Margaretha Andriani AP 2 , Marini 3, Viktorius Heronimus 4 , S Visi Ananda 5 , Sopia Bagassidi 6
1,3 Universitas Tanjungpura, Indonesia
Email Correspondence: @e1021211086@student.untan.ac.id

## ABSTRACT:
Migration  can  be  divided  into  two,  namely  voluntary  migration  and  forced  migration.  In  forced  migration,  there  is  a migration that is difficult to calculate, namely forced migration due to development. In Indonesia itself, especially in West Kalimantan,  there  is  a  port  development  called  the  Kijing  International  Port  in  Sungai  Kunyit  District,  Mempawah Regency,  West  Kalimantan.  Therefore,  this  study  aims  to  determine  what  are  the  social  implications  due  to  the  forced displacement of the Bandung Laut Village community in the construction of the Kijing International Port. The theory used is the Harrell-Bond and Voutira comparative perspective theory which says that the consequence of forced migration is poverty.  Researchers  chose  to  use  a  qualitative  approach  in  this  study  by  interviewing  informants  who  were  affected communities and determined through purposive sampling. The results showed that the Kijing Port Development had an impact,  both in the  economic, socio-cultural  and  educational fields.  In  the  economic field,  this  development resulted in forced displacement related to the conversion of land used for port development so that people lost their homes and limited sources of livelihood, especially those experienced by traditional fishermen. In the socio-cultural field, the impact of the development  is  the  change  in  people's  behavior  to  become  consumptive.  While  in  the  field  of  education  is  expected  to increase through CSR from PT Pelindo which provides scholarships for orphans and outstanding children..
Keywords: Development, Forced Migration, Kijing International Port, Social Implications.

## ABSTRAK:
Migrasi dibedakan menjadi dua yakni migrasi sukarela dan migrasi paksa. Dalam migrasi paksa terdapat migrasi yang sulit dihitung  yakni  migrasi  paksa  akibat  pembangunan.  Di  Indonesia  sendiri  terutama  di  Kalimantan  Barat  terdapat pembangunan  pelabuhan  yang  bernama  Pelabuhan  Internasional  Kijing  di  Kecamatan  Sungai  Kunyit  Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja implikasi sosial akibat pemindahan paksa masyarakat Desa Bandung Laut dalam pembangunan Internasional Pantai Kijing. Teori yang digunakan adalah  teori  perspektif  komparatif  Harrell-Bond  dan  Voutira  yang  mengatakan  bahwa  konsekuensi  dari  migrasi  paksa adalah  kemiskinan.  Peneliti  memilih  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  dengan  metode wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat terdampak dan ditentukan melalui melalui purposive sampling . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pembangunan  Pelabuhan  Kijing  menimbulkan  dampak,  baik  dibidang  ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Di bidang ekonomi, pembangunan ini mengakibatkan pemindahan paksa terkait dengan alih fungsi  lahan  yang  digunakan  untuk  pembangunan  pelabuhan  sehingga  masyarakat  kehilangan  tempat  tinggal  dan terbatasnya  sumber  mata  pencaharian  terutama  yang  dialami  oleh nelayan-nelayan  tradisional.  Di  bidang  sosial  budaya dampak  dari  pembangunan  tersebut  yakni  perubahan  perilaku  masyarakat  menjadi  konsumtif.  Sedangkan  di  bidang pendidikan diharapkan dapat meningkat dengan melalui CSR dari PT Pelindo yang memberikan beasiswa bagi anak yatim dan anak berprestasi.
Kata Kunci: Implikasi Sosial, Migrasi Paksa, Pembangunan, Pelabuhan Internasional

## Article Info
Received :  May 2023 Accepted :  July 2023 Published :  July 2023 DOI :

## Copyright and License
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
74

## 1. PENDAHULUAN
Migrasi  dipengaruhi  dengan  berbagai  ciri-ciri  seperti  ekonomi,  sosial,  pendidikan  maupun  kondisi demografi. Migrasi dibedakan menjadi dua yakni migrasi sukarela dan migrasi paksa. Dalam migrasi paksa terdapat migrasi yang sulit dihitung yakni migrasi akibat pembangunan. Dalam buku Risks and Reconstruction Experiences of Resettlers and Refugees menjelaskan bahwa pembangunan yang menimbulkan migrasi paksa seperti  pembangunan  bendungan,  bandara,  jalan  raya  perumahan  mewah,  kawasan  konservasi,  dan  taman bermain (Cernea, 1997). Roy (dalam Mahadika, 2020) menegaskan, biasanya yang mengalami kerugian demi kepentingan  nasional  tersebut  ialah  penduduk  pedesaan,  etnis  minoritas,  dan  penduduk  asli  di  daerah pembangunan. Sedangkan para elit maupun pihak perusahaan  diuntungkan.
Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan melibatkan hubungan antara agen pembangunan dan  sasaran  utama  dalam  pembangunan  yakni  masyarakat  sebagai  penerima.  Agen  pembangunan  disini memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan program dan kebijakan dalam pembangunan yang disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat.  Sedangkan  apabila  program  dan  kebijakan  yang  telah  dibuat  sesuai  dengan kebutuhan, maka masyarakat bertanggungjawab untuk menerima program dan kebijakan tersebut. Maka dari itu, pembangunan suatu infrastruktur yang berdampak kepada masyarakat luas harus memperhatikan berbagai aspek dan persetujuan masyarakat tersebut.
Menurut Purnomo, ada tiga unsur dalam pembangunan yang tidak hanya dilihat dari segi pembangunan ekonomi  saja.  Tiga  unsur  tersebut  adalah  keseimbangan  ekonomi,  keseimbangan  sosial  dan  keseimbangan lingkungan  serta  harus  menciptakan  kondisi  pembangunan  yang  dapat  meminimalisirkan  atau  bahkan mencegah  konflik  dalam  proses  pembangunan  tersebut.  Salah  satu  pembangunan  infrastruktur  yang  dapat menimbulkan  migrasi  paksa  yakni  pembangunan  pelabuhan.  Pembangunan  pelabuhan  merupakan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan cukup luas sehingga harus menggusur sumber daya alam sekitar  dan  mengharuskan  pemrpindahan  masyarakat  (Mahadika,  2020).  Cernea  mengidentifikasi  bentuk- bentuk kerugian yang dialami warga yang menjadi korban pemindahan paksa. Bentuk-bentuk kerugian tersebut antara lain, kehilangan tanah dan bangunan, kehilangan pekerjaan, menurunnya ikatan sosial pada masyarakat, kerawanan pangan dan kesehatan masyarakat serta terganggunya artikulasi sosial (Cernea, 1997).
Di  Indonesia  sendiri  terutama  di  Kalimantan  Barat  terdapat  pembangunan  pelabuhan  yang  bernama Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Pelabuhan Kijing sangat berperan penting dalam meningkatkan kecepatan, konektivitas, dan efisiensi pengiriman logistik yang menjadi salah satu faktor penentu tingkat daya saing Indonesia di pasar global  (Muharrami, 2022). Saprinah (dalam Mahadika,  2020)  menjelaskan  bahwa  Pembangunan  Pelabuhan  Kijing  berpotensi  akan  terjadinya  konflik seperti  kerugian  dan  ketidakadilan  pada  masyarakat  serta  menimbulkan  masalah  sosial  seperti  kemiskinan karena membutuhkan lahan yang cukup luas. Menurut saprinah, dalam proyek pembangunan memang objek yang dikorbankan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur adalah masyarakat dan lingkungan.
Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Novenanto, 2019) yang berjudul “Dampak Sosial- Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  membahas  dampak  sosial  ekonomi  yang  disebabkan  dari  pemindahan  paksa  pasca adanya luapan lumpur lapindo di Jawa Timur.  Hasil penelitian ini menunjukkan dari adanya pemindahan paksa yang  dialami  penduduk  berdampak  pada  kehilangan  berbagai  akses  seperti  bangunan  dan  tanah,  kesulitan mendapatkan  akses  terhadap  layanan  publik,  perubahan  pekerjaan,  dan  menurunnya  ikatan  sosial  diantara masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif namun hanya terfokus pada survei kuesioner yang membahas  tentang  dampak  Sosial-Ekonomi  namun  tidak membahas  adanya  dampak  perubahan  budaya yang terjadi  di  dalam  masyarakat.  Penelitian  sebelumnya  juga  dilakukan  oleh  (Mahadika,  2020)  berjudul “Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa  Sungai  Kunyit  Provinsi  Kalimantan  Barat”.  Penelitian  tersebut  dilakukan  di  Desa  Sungai  Kunyit Kabupaten  Mempawah  yang  bertujuan  untuk  menganalisis  konflik  sosial  yang  muncul  akibat  adanya pembangunan  Pelabuhan  Internasional  Kijing.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  ditemukan  adanya  kerusakan pemukiman warga yang rusak diakibatkan oleh pembangunan pelabuhan, kompensasi yang tidak sesuai, dan adanya  potensi kehilangan pekerjaan.  Penelitian ini hanya  membahas mengenai analisis  konflik  sosial  yang terjadi akibat dari pembangunan pelabuhan Internasional Kijing, dan tidak membahas mengenai dampak baik secara  ekonomi,  sosial  maupun  budaya.  Kemudian  terdapat  pula  penelitian,  oleh  (Wijayanto  et  al.,  2017) dengan  judul  “Perubahan  Mata  Pencaharian  dan  Proses  Adaptasi  Warga  Terkena  Dampak  Pembangunan Waduk Jatigede”, Penelitian ini membahas tentang pembangunan waduk Jatigede yang telah menimbulkan berbagai dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak (WMT) yaitu kehilangan pekerjaan  dan  mata  pencahariannya.  Sebagian  besar  warga  yang  terdampak  pembangunan  waduk  bekerja sebagai petani dan meskipun pembangunan Waduk Jatigede telah selesai, mereka tetap ingin berencana bekerja lagi di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan pertanian adalah mata pencaharian yang mereka geluti sejak lama dan mereka tidak memiliki keterampilan serta keahlian diluar bidang pertanian, pada penelitian ini menjelaskan bagaimana proses adaptasi masyarakat yang terdampak pembagunan Waduk Jatigede.
Penelitian ini penting karena mengembangkan aspek aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam penelitian serta belum adanya penelitian terdahulu yang membahas terkait implikasi sosial akibat dari pemindahan paksa dari berbagai aspek. sehingga dapat di jadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya. Terdapat lima desa yang terdampak  pembangunan  Pelabuhan  Internasional  Kijing,  namun  desa  bundung  laut  merupakan  desa  yang paling besar terkena dampak pembangunan tersebut . Sehingga peneliti memilih desa Bundung Laut sebagai lokasi  penelitian.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  saja  implikasi  sosial  akibat pemindahan paksa masyarakat Desa Bundung Laut dalam pembangunan Pelabuhan Internasional Pantai Kijing dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

## 2.       METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam buku Moh Nazir  mengatakan  bahwa  pendekatan  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang  bertujuan  mengidentifikasi peristiwa  dengan  interpretasi  yang  tepat  untuk  mengenali  fenomena  dan  menggambarkan  karakteristik  dari beberapa  fenomena  kelompok  atau  individu  yang  terjadi  (Nazir,  1999).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara  peneliti  langsung  turun  ke  lapangan  dengan  mewawancarai  masyarakat terdampak pembangunan pelabuhan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait implikasi sosial akibat pembangunan  Pelabuhan  Internasional  Kijing.  Adapun  penelitian  menggunakan purposive  sampling. Purposive  sampling merupakan  teknik  penentuan informan dan  tempat  penelitian  berdasarkan kriteria  yang diinginkan agar mendapatkan informasi sesuai dengan sebuah fenomena yang akan diteliti (Creswell, 2015). Informan  pada  wawancara  ini  yaitu:  1)  Masyarakat  yang  terkena  dampak  penggusuran  2)  Nelayan  3) Pemangku kepentingan masyarakat. Pemilihan informan tersebut berdasarkan informan yang paling merasakan dampak dari pembangunan pelabuhan, dalam penelitian ini menguraikan berbagai data hasil wawancara dan dibuat kesimpulan terkait Implikasi Sosial Masyarakat Desa Bundung Laut akibat pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.

## 3.     HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas pembangunan Pelabuhan Internasional dibangun di daerah pantai Kijing yang mana daerah ini sesuai dengan kriteria sehingga ditetapkan sebagai pelabuhan dan mempunyai pelindung yaitu pulau Temajok dan  pulau  Kijing  yang  kedalamannya  sekitar  12-15  meter hingga kapal  besar  bisa masuk  sehingga  dari  sisi geografis pelabuhan Kijing cukup strategis. Perencanaan untuk pembangunan pelabuhan ini sudah ada sejak lama namun hal tersebut dapat direalisasikan setelah Jokowi menjadi presiden. Berdasarkan studi kelayakan pelabuhan ini berada di Selat Karimata, yang menjadi penghubung Sumatera dan Kalimantan. Posisi Kijing juga berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut China Selatan. Adapun wacananya yaitu terbangun pusat smelter ,  aspal,  distribusi  CPO,  dan transhipmen t  bahan  bakar  (Indonesia.go.id,  2019).  Pembangunan pelabuhan  ini  dinilai  dapat  meningkatkan  perokonomian  negara,  namun  terdapat  dampak-dampak  yang ditimbulkan  dalam  pembangunan  Pelabuhan,  hal  ini  diperkuat  pula  dengan  wawancara  langsung  dengan banyak informan.
Menurut Kepala Desa Sungai Bundung Laut, bahwa ada 5 desa yang terdampak pembangunan pelabuhan. Desa Bundung Laut merupakan desa yang paling banyak terkena dampak, mayoritas penduduk Desa Bundung Laut  bekerja  sebagai  petani,  kebun,  serta nelayan.  Dari  segi  mata  pencarian  masyarakat tidak  benyak  yang berubah, tetapi dari segi penghasilan mengalami penurunan, misalnya lahan pertanian dan perkebunan yang digusur untuk pembangunan pelabuhan kemudian dipindahkan dan harus ditanam kembali mulai dari nol yang mengakibatkan  cukup  memakan  waktu  dalam  prosesnya.  Adapun  untuk  para  nelayan,  daerah  tangkapan mereka dipindahkan ke area yang jauh lebih dan berdampak pada hasil tangkapannya yang sedikit. Selanjutnya, Kepala Desa Bundung laut menyatakan pada saat perjanjian pembebasan lahan, masyarakat banyak yang setuju daripada  tidak  setuju,  hal  ini  dikarenakan  PT  Pelindo  banyak  menjanjikan  uang  ganti  rugi  namun  ketika pembangunan  sudah  berlangsung,  masyarakat  memang  mendapatkan  uang  ganti  rugi  tersebut,  misalnya masyarakat  yang  rumahnya  dipindahkan  secara  paksa,  kemudian  uang  ganti  rugi  tersebut  mereka  gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah yang seadanya karena uang belum tercukupi untuk menggantikan rumah seperti sebelumnya namun ada juga masyarakat yang tidak memanfaatkan uang ganti rugi dengan baik. Masyarakat  semakin  berperilaku  konsumtif  dan  lebih  memilih menggunakan  uang tersebut, misalnya  untuk membeli mobil. PT Pelindo juga mengganti rugi fasilitas umum yang telah digusur seperti kantor desa, masjid, Bank  BPD,  dan  pemakaman  nenek  moyang  yang  akan  dipindahkan  namun  sampai  sekarang  belum terealisasikan.  Adapun  kantor  desa  dan  Bank  BPD  menggunakan  dana  dari  PT  Pelindo  atas  gambaran  dari Kepala Desa, sedangkan untuk masjid, pembangunannya masih belum rampung karena kekurangan dana.
Keterlibatan dan keluhan masyarakat dalam pembangunan pelabuhan ini juga harus diperhatikan, karena masyarakat yang secara langsung juga merasakan dampaknya terutama masyarakat kecil yang bekerja sebagai nelayan,  salah  satunya  nelayan.  Nelayan  pasir  mengatakan  bahwa  aktivitas  mencari  pasir  kerang  sedikit terganggu dengan adanya pembangunan pelabuhan ini karena wilayahnya dipindahkan ke tempat yang lebih jauh  dari  tempat  tinggal  dan  hasil  tangkapan  juga  sedikit  sehingga  para  nelayan  masih  menangkap  ikan  di
wilayah  pelabuhan  meskipun  terkadang  diusir  dan  tempatnya  dibatasi  oleh  pihak  PT  Pelindo,  dan  hal  ini berdampak  pada  hasil  tangkapan  yang  sedikit  karena  tempatnya  terbatas.  Dulunya  nelayan  pasir  bisa mendapatkan  1  truk  pasir  yang  bisa  dikirim  ke  Kota  Pontianak  namun  sekarang  hanya  dapat  menjual  di sekitaran desa saja karena masyarakat juga masih menggunakannya untuk menjernihkan air di rumah. Adapun nelayan ikan juga mengeluhkan hal yang sama, para nelayan kecil tidak diganti rugi oleh pihak PT Pelindo mereka hanya mengganti rugi dengan nelayan yang memiliki alat tangkap seperti sero dan bagan saja, berbeda dengan nelayan kecil yang hanya menggunakan jala dan pukat untuk menangkap ikan, mereka juga dibatasi untuk mencari ikan dan area tangkapan dipindahkan ke wilayah Desa Kuala yang jaraknya 28 km dari Desa Bundung Laut.
Dari berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat. PT Pelindo juga bertanggung jawab atas kerugian yang  dialami  oleh masyarakat,  contohnya  melakukan  CSR.  Kepala  desa  Bundung  Laut mengatakan  bahwa CSR  dari  PT  Pelindo  yaitu  seperti membagi  sembako  setiap  setahun  sekali,  memberikan kurban  untuk hari raya dan beasiswa berprestasi untuk anak yatim. Menurut kepala desa Bundng Laut PT Pelindo bertanggung jawab hanya saja ada beberapa janji yang tidak ditepati seperti memberikan perhatian bagi masyarakat yang terdampak, mempermudah pembuatan sertifikat tanah dan akses jalan . Ada beberapa hal yang dilakukan pihak desa  untuk  meningkatkan  perekonomian  warganya,  seperti yang  dikatakan  oleh  kepala  desa  Bundung  Laut bahwa untuk nelayan yang terdampak melalui forum desa dibuatlah kerambak udang, kepiting, ikan nila dan ikan lele namun nelayan di desa Bundung Laut keahliannya adalah menangkap bukan membudidaya, ini juga sama  halnya  dengan  pelatihan  sablon  yang  dilakukan  oleh  PT  Pelindo  sehingga  pelatihan  tersebut  kurang efektif karena kemampuan mereka tidak ada sama sekali dibidang itu meskipun sudah diberi pelatihan.
Berikut ini adalah implikasi sosial akibat migrasi paksa pembangunan antara lain:

## 3.1. Implikasi Sosial di bidang ekonomi
Teori perspektif komparatif  Harrell-Bond dan Voutira yang mengatakan bahwa konsekuensi dari migrasi paksa adalah kemiskinan (Cernea & Dowell, 2000). Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat  memenuhi  kebutuhannya,  seperti  kebutuhan  dasar  yakni  makanan,  pakaian,  obat-obatan  dan  tempat tinggal  (Hardinandar,  2019).  Kemiskinan  yang  ditimbulkan  akibat  pembangunan  Pelabuhan  Internasional Kijing  disebabkan  oleh  hilangnya  mata  pencaarian  masyarakat  seperti  petani  yang  wilayah  pertaniannya dipindahkan,  menurunnya  pendapatan  terutama  bagi  nelayan  yang  dibatasi  untuk  menangkap  ikan  ataupun wilayah tangkapannya dipindahkan ke wilayah lain. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, masyarakat  Kecamatan  Sungai  Kunyit  pada  umumnya  bermata  pencarian  sebagai  wiraswasta  dengan presentase 15,81% sedangkan yang bermata pencaharian sebagai nelayan dengan presentase 2,98%. Terdapat 62 nelayan kelong dan 49 nelayan togo yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing (Angah, 2019). Dampak tersebut berpengaruh pada sulitnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan. Selanjutnya  sulitnya  pemenuhan kebutuhan  dasar  tampak pada  masyarakat  yang  dipindahkan  secara  paksa. Mereka hanya membangun rumah seadanya menggunakan uang ganti rugi lahan dari PT Pelindo yang bahkan uang ganti rugi tersebut juga digunakan untuk membuka lahan pertanian maupun membuka usaha lainnya.

## 3.2. Implikasi Sosial di bidang Budaya
Implikasi Sosial di bidang budaya tampak pada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku adalah salah satunya paradigma yang diubah seseorang sesuai dengan apa yang dia pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat, atau dirinya sendiri (Irwan, 2007). Perubahan perilaku masyarakat desa Bundung Laut tampak  pada perilaku mereka yang konsumtif memanfaatkan uang ganti rugi perusahaan PT Pelindo. Beberapa masyarakat lebih  memilih  menggunakan  uang  tersebut  untuk  membeli mobil  daripada membangun  usaha  untuk  beralih pekerjaan yang sesuai untuk beradaptasi pada pembangunan pelabuhan Kijing ini. Kepala desa Bundung Laut juga menilai bahwa perilaku masyarakatnya tidak kreatif untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan diluar  bidang  mereka,  hal  ini  karena  sejak  dahulu  mereka  bermata  pencarian  sebagai  nelayan  dan  petani sehingga  apapun  pemberdayaan  yang  diberikan  oleh  PT  Pelindo  maupun  dari  pihak  desa  seperti  pelatihan membuat  sablon,  kerambak  udang, kepiting,  ikan nila  dan  ikan lele  tidak  dijalankan  secara  efektif.  Karena masyarakatnya tidak kreatif untuk beradaptasi dengan kejadian yang ada.

## 3.3. Implikasi Sosial di bidang pendidikan
Implikasi sosial di bidang pendidikan terlihat dalam implementasi program CSR PT Pelindo. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga hal tersebut merupakan komitmen perseroan untuk turut berperan agar meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat luas (Widjaja & Yeremia, 2008). Program CSR PT Pelindo di bidang pendidikan yakni pemberian beasiswa berupa uang kepada anak yatim dan anak yang berprestasi bagi masyarakat yang terdampak karena kecilnya  pendapatan dan  berkurangnya  pendapatan  yang  di peroleh menjadi hambatan  untuk mereka  dalam melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  lagi.  Hal  ini  juga  merupakan  dampak  positif  dari  pembangunan
Pelabuhan Internasional Kijing karena dinilai dapat meningkatkan minat belajar siswa dan pendidikan anak- anak di desa Bundung Laut.

## 4.     KESIMPULAN
Berdasarkan  Penelitian  yang  telah  kami  lakukan,  Desa  Bundung  Laut  Kecamatan  Sungai  Kunyit Kabupaten  Mempawah  merupakan  desa  yang  paling  banyak  terkena  pembangunan  Pelabuhan  Internasional Kijing, terdapat implikasi sosial pada bidang ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Implikasi sosial pada bidang  ekonomi  yaitu  adanya  pembangunan  pelabuhan  mengakibatkan  hilangnya  mata  pencarian  serta pekerjaan  dan  berkurangnya  pendapatan,  pada  bidang  sosial  budaya  mengakibatkan  perubahan  perilaku masyarakat  menjadi  konsumtif    dan  kurang  kreatif  dalam  beradaptasi,  kemudian  implikasi  pada  bidang pendidikan yaitu PT Pelindo menjalankan program CSR seperti pemberian beasiswa berupa uang kepada anak yatim dan anak berprestasi yang terdampak pembangunan pelabuhan. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data maupun segala sesuatu yang  berhubungan dengan masalah  yang akan diteliti  agar penelitian  yang  dilakukan dapat  berjalan dengan baik. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengembangkan penelitian pada aspek lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat khususnya pada bidang kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA
Angah.  (2019). Nelayan  Tuntut  Ganti  Rugi  Pembangunan  Pelabuhan  Internasional  Kijing .  Gatra.Com. https://www.gatra.com/news-413419-millennials-nelayan-tuntut-ganti-rugi-pembangunan-pelabuhan- internasional-kijing.html
Cernea,  M.  .  (1997).  The  Risks  and  Reconstruction  Model  for  Resettling  Displaced  Populations. World Development , 125 (10).
Cernea, M. M., & Dowell, M. (2000). Risk and Reconstruction Experiences of Resettlers and Refugees . The World Bank.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Belajar. In Pustaka Belajar . Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kota Kabupaten di Provinsi Papua).
Jurnal (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4 (1), 1–12. Indonesia.go.id. (2019). Pelabuhan  Kijing Calon  Gerbang  Eksport Impor di Kalimantan . https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1085/pelabuhan-kijing-calon-gerbang-eksport- impor-di-kalimantan
Irwan. (2007). Etika dan Perilaku Kesehatan . CV. Absolute Media.
Mahadika,  A.  (2020).  Analisis  Konflik  Sosial  Pembangunan  Pelabuhan  Internasional  Kijing  Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat. Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu Ilmu Sosial , 4 (2), 101–107. Muharrami, N. S. . (2022). TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK AKAN DUKUNG HILIRISASI
DAN INDUSTRIALISASI DI KALIMANTAN BARAT . Kalbarprov.Go.Id.
https://kalbarprov.go.id/berita/terminal-kijing-pelabuhan-pontianak-akan-dukung-hilirisasi-dan- industrialisasi-di-kalimantan-barat.html
Nazir, M. (1999). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Novenanto, A. (2019). Dampak Sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo,
Jawa Timur. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 21 (3). Widjaja, G., & Yeremia, A. . (2008). Risiko Hukum dan Bisnis P . Forum Sahabat.
Wijayanto, V., Suwartapradja, & Hernawati, O. R. (2017). Perubahan Mata Pencaharian dan Proses Adaptasi Warga Karena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede. Indonesian Journal Antrophology , 2 (2).