Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’

## Dalam Asuransi Syariah
Farid Fathony Ashal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ar-Raniry Banda Aceh farid.fathony@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  concept  of  the  contract  that  adopted  in  Takaful. The contract must conform with fatwa DSN (National Sharia Council) No. 21 of the  Takaful.  According  this  fatwa  Takaful  consists  of  two  contract,  the tijarah contract and tabarru’ contract. The both contracts are analyzed with a Hadith that forbid the double contract in one transaction. The method used in this study with the conceptual approach (library research) to examine the theory of the jurists' of the various schools. This research is expected to provide a clear understanding of the  interpretation  of  the  legal  text  that sharih to muamalah and  to  avoid  the mistakes that plunged astray against contemporary transactions.
Keywords: contract, multi-contract, tijarah, tabarru’

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konsep  kontrak  yang  diadopsi  di Takaful. Kontrak harus sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 21  dari  Takaful.  Menurut  fatwa  ini  Takaful  terdiri  dari  dua  kontrak,  kontrak tijarah dan 'kontrak tabarru. Kontrak kedua dianalisis dengan hadis yang melarang kontrak ganda dalam satu transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan  pendekatan  konseptual  (library  research)  untuk  menguji  teori  para  ahli hukum  'dari  berbagai  sekolah.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  yang  jelas  tentang  penafsiran  teks  hukum  yang  sharih  untuk muamalah dan untuk menghindari kesalahan yang menjerumuskan sesat terhadap transaksi kontemporer.
Kata Kunci: kontrak, multi-kontrak, tijarah, tabarru '

## Pendahuluan
Asuransi  merupakan  metode  untuk  memelihara  manusia  dari  berbagai macam  resiko  yang  akan  terjadi.  Konsep  asuransi  merupakan  konsep pertanggungan  atau  penjaminan.  Konsep  ini  lahir  dari  keterbatasan  manusia  dari kerugian  yang  mungkin  akan  terjadi  pada  dirinya,  keluarganya,  kerabatnya,  dan hubungan  lainnya.  Disadari  bahwa  tidak  semua  orang  di  dunia  ini  memiliki tingkat  ekonomi  yang  sempurna.  Pada  umumnya  rata-rata  memiliki  tingkat pendapatan  yang  menengah.  Hasil  pendapatan  tersebut  juga  tergantung  dari
tingkat  kebutuhan  masing-masing  individu.  Setiap  orang  memiliki  tingkat kebutuhan  yang  berbeda-beda.  Semakin  tinggi  tingkat  kebutuhannya,  maka semakin  tinggi  pula  pengeluarannya.  Namun,  idealnya  adalah  kebutuhan  harus disesuaikan  terhadap  tingkat income (pendapatan)  yang  seimbang.  Maka,  atas segala  kemungkinan  hal-hal  resiko  yang  akan  terjadi,  sebaik  mungkin  manusia mencari konsep untuk dapat menanggulangi segala kerugian.
Terdapat literatur  yang menyinggung mengenai  pertanggungan, terkhusus sebagaimana  dijelaskan  dalam  Alquran,  mengkisahkan  bagaimana  seorang  nabi Yusuf alaihi salam mensiasati tujuh tahun masa kesuburan sebelum datang tahun kekeringan.  Siasat  tersebut  merupakan  bagian  dari  pertanggungan  sebagaimana yang  konsep  asuransi  yang  berkembang  saat  ini.  Hanya  saja  seiring perkembangan  zaman,  model-model  dan  produk  yang  dikeluarkan  variatif, sehingga sangat memungkinkan terjadinya unsur gharar, maisir, dan riba. Selain itu,  proses  akad  yang  dibangun  dalam  asuransi  syariah,  sebagaimana  yang termaktub  dalam  Fatwa  DSN  No.  21  yang  menjelaskan  bahwa  akad  asuransi terdiri  dari  akad  Tijarah  dan  Tabarru‟.  Sebagaimana,  pada  hadis  yang diriwayatkan Ibnu Mas‟ud ra., ia berkata:
ةدحاو تقفص يف هيتقفص هع مّهسو هيهع الله ىهص الله لىسر ىهو
Artinya: ”Nabi saw., melarang dua transaksi dalam satu transaksi” (HR Ahmad, Al-Musnad, I/398).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  hubungan  konsep akad  yang  diterapkan  dalam  Asuransi  Syariah  dengan  Hadis  Rasulullah  saw., mengenai larangan dua transaksi dalam satu transaksi.

## Konsep Akad
Akad  adalah  kata  serapan  dari  bahasa  Arab,  yaitu  :  دقع,  yaitu  ikatan  atau janji  (Ahmad  Warson  Munawir:  1984,  953).  Akad  dapat  juga  diartikan  sebagai kontrak  perjanjian.  Kata  akad  sudah  menjadi  hal  yang  sangat  mudah  dipahami bagi  orang  Indonesia.  Akad  dapat  dipahami  sebagai  ikatan  antara  kedua  belah pihak  yang  melakukan  transaksi  yang  didasari  atas  keyakinan  dan  kepercayaan antara keduanya untuk  mencapai  tujuan  yang telah disepakati bersama tanpa ada unsur  pemaksaan.  Akad  juga  dapat  dipahami  sebagai  tali  pengikat  atas  objek tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
Pengertian  akad  juga  dapat  ditemukan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  7/46/PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Bagi Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Pasal  1 ayat  3  menyebutkan  bahwa  akad  adalah  perjanjian  tertulis  yang  memuat ijab (penawaran)  dan qabul (penerimaan)  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  berisi hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal  1  ayat  13  disebutkan,  bahwa  akad  adalah  kesepakatan  tertulis  antara  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dan  pihak  lain  yang  memuat  adanya  hak  dan kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  (Supraba Sekarwati: 2001, 23).
Para fuqaha (ulama fikih) telah membagi istilah akad dalam dua segi, yaitu secara  umum  dan  khusus.  Akad  secara  umum  adalah  segala  sesuatu  yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak atau  sesuatu  yang  pembentukannya  membutuhkan  keinginan  dua  orang,  seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan  yang  ditetapkan  dengan  ijab-qabul  berdasarkan  ketentuan  shara‟  yang berdampak  pada  subjek  dan  objeknya  terkait  perpindahan  barang  (Rachmat Syafe‟i: 2004, 44).
Akad  menurut  Zarqa  (Rachmat  Syafe‟i:  2004,  44)  bahwa  segala  yang bersumber/berkaitan atas keinginan seseorang dimana syariat mengatur nilai hak- haknya. Kata-kata Akad memiliki irisan makna dengan Kesepakatan. Namun, kata Akad  memiliki  makna  yang  lebih  khusus  dari  kata  Kesepekatan  itu.  Kata Kesepakatan memiliki makna yang lebih umum, sementara akad memiliki makna yang  lebih  spesifik.  Jikalau  orang  yang  sedang  melakukan  kesepakatan  terhadap sesuatu,  boleh  jadi  tidak  melakukan  akad/kontrak  perjanjian.  Namun,  jikalau orang yang melakukan akad, maka kedua pihak wajib membuat kontrak perjanjian tertulis  dan  didasari  atas  saling  ridha.  Begitupun  kata  akad  jika  dibandingkan dengan kata transaksi.
Istilah  Transaksi  memiliki  makna  lebih  umum  dari  Akad.  Dalam  hal  ini dapat dijelaskan, bahwa :
1. Transaksi  tidak  mengkhususkan  dengan  perkataan  saja.  Melainkan mencakup atas perbuatan. Transaksi terbagi atas perkataan dan perbuatan. Para fuqaha’ memaknakan  Transaksi  kepada  segala  yang  menyangkut
perbuatan manusia dalam memiliki sesuatu barang maupun jasa apakah itu menggunakan  akad  atau  langsung  mengambil  manfaatnya  (utilitas)  dan lain-lain.
2. Transaksi  yang  mensyaratkan lafazh (pengucapan)  tidak  berarti  sebuah akad yang dipahami secara luas, gugatan, keputusan, maka kesemuanya itu tidak  berarti  akad  dari  sisi  manapun,  akan  tetapi  merupakan  transaksi pengucapan yang diatur di bawah kekuatan hukum.
Istilah akad secara umum merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang  berdasarkan  keinginannya  sendiri,  seperti  wakaf,  talak  atau  sesuatu yang  pembentukannya  membutuhkan  keinginan  dua  orang,  seperti  jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada  subjek  dan  objeknya  terkait  perpindahan  barang  (Rachmat  Syafe‟i:  2004, 44).
Akad  menjadi  penentu  halal  atau  haramnya  suatu  transaksi  dalam kehidupan  sosial  masyarakat.  Tanpa  adanya  akad  yang  jelas,  maka  hak kepemilikan  atau  tujuan  transaksi  menjadi  rusak  atau  batal.  Kedudukan  akad dalam  setiap  transaksi  menjadi  penting  demi  tercapainya  kemaslahatan  sosial masyarakat.
Konsep akad merupakan bagian dari konsep keadilan. Sebuah konsep yang mengarahkan kepada sebuah keseimbangan dalam sebuah kontrak/transaksi  yang dilakukan  oleh  sesama  manusia.  Akad  lebih  kepada  sebuah  perjanjian,  ikatan, ikrar,  dimana  diketahui  bahwa  perjanjian  merupakan  ikatan  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Akad  menjadi  hal  yang  wajib  dalam  sebuah  transaksi. Tanpa  akad,  transaksi  dapat  dikatakan  batal,  cacat,  maupun  rusak.  Urgensi  akad menjadi  penting,  disebabkan  adanya  nilai  keadilan,  keterbukaan,  kejelasan, mengenai  kerelaan  dari  pihak  yang  melakukan  transaksi/kontrak.  Akad  menjadi ikatan  yang  sah  dari  kedua  atau  lebih  pihak  yang  berkepentingan  dalam  suatu transaksi. Islam sebagai  agama  yang sempurna telah memberikan tata cara hidup di  dunia.  Konsep  yang  ada  dalam  Islam  bersumber  dari  Alquran  dan  sunnah. Alquran surah an-Nisa‟: 29, Allah swt., berfirman :
                                                                                        
                                                                               
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.”
Menyempurnakan  perniagaan  dapat  dilakukan  dengan  adanya  unsur keterbukaan,  kejelasan,  dan  keadilan,  serta  kerelaan  dari  keduabelah  pihak  yang melakukan  sebuah  perniagaan  maupun  transaksi.  keberadaan  akad  (perjanjian) menjadi  sebuah  kewajiban,  untuk  menegaskan  sebuah  transaksi  yang  sah.  Unsur kerelaan  menjadi  penting  diperhatikan,  sebab  manakala  terdapat  unsur keterpaksaan  dalam  sebuah  akad,  akan  mencederai  transaksi  tersebut.  Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan :
ا يف مصلأا
دقاعتناب هماستنإ ام هتجيتو و هيدقاعتمنا ضر دقعن
Artinya: “Hukum  asal  dari  transaksi  adalah  ridha  (kerelaan)  antara keduabelah  pihak  yang  berakad,  hasilnya  adalah  wajib  melakukan  akad” (A. Djazuli: 2006, 130).
                                                     ... 
Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Q.S. al-Maidah: 1)
Dari ketiga nas di atas dapat diambil beberapa poin, yaitu :
1. Kewajiban melakukan transaksi dengan cara yang halal
2. Kewajiban  bermuamalah  dengan  keridhaan  antara  kedua  pihak  yang berkepentingan.
3. Segala  transaksi  yang  dilakukan  dengan  unsur  paksaan,  gharar (ketidakjelasan), penipuan, hukumnya bathil (tidak sah).
4. Pada  dasarnya,  segala  yang  dimiliki  orang  lain  hukumnya  haram  kecuali adanya transaksi yang dibangun atas dasar kerelaan/ keridhaan dari kedua atau lebih pihak yang berkepentingan.
5. Kewajiban  untuk  memenuhi/  menyempurnakan  akad  (perjanjian)  antara kedua belah pihak yang berkepentingan.
Kelima  poin  di  atas  merupakan  inti  sari  dari  ketiga  nas  di  atas.  Adalah sebuah  kewajiban  bagi  Muslim  untuk  mengamalkannya.  Sebuah  ketentuan  yang ditetapkan dalam Islam adalah untuk kebaikan dan keadilan bagi umat manusia itu sendiri.  Allah  swt.,  maha  tahu  apa  yang  terbaik  bagi  hambaNya.  Sekiranya  ada seseorang  yang  bertransaksi/  bermuamalah  dengan  jalan  selain  itu,  maka sesungguhnya  ia  telah  melanggar  ketentuan  Allah.  Jika  seseorang  telah mengambil  jalan  selain  itu,  akan  berakibat  kembali  kepadanya.  Pada  hakikatnya setiap  orang  tertuntut  mencari  nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah wajib bagi kita untuk mengikuti ketentuan yang telah Allah swt., tetapkan melalui wahyuNya. Memenuhi kebutuhan dengan mencari  nafkah  di  bumi  Allah  adalah  baik,  dan  dianjurkan  dalam  Islam,  namun janganlah kebaikan itu diraih dengan melakukan kezhaliman terhadap pihak lain.
ررضناب لاسي لا ررضنا
Artinya: “Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya”
Maksudnya, adalah pemenuhan kebutuhan adalah kegiatan maupun usaha manusia  untuk  menghindari  dari  kekurangan  nutrisi  dari  kesehatan  tubuh,  atau menghindari  dari  kerugian  dari  penyakit.  Namun  usaha  tersebut  tidak  diiringi/ diraih  dengan  melakukan  cara-cara  yang  bathil,  seperti  mencuri,  merampok, menipu,  melakukan  praktik  ribawi,  dan  lain  sebagainya.  Islam  menganjurkan segala transaksi harus dibangun atas kerelaan, dimana konsep kerelaan/ keridhaan itu  dapat  diperkuat  lagi  dengan  tali  yang  kuat,  yaitu  akad/  perjanjian.  Akad menjadi  ikatan  yang  kuat  lagi  dapat  dipertanggungjawabkan.  Manakala,  terjadi sesuatu dalam kontrak transaksi antara kedua pihak (lebih), maka akad tadi dapat dijadikan sebagai bukti untuk menyelesaikan sangketa.

## Akad Ganda ( Hybrid Contract )
Akad  Ganda  merupakan  kontrak/perjanjian  ganda  dalam  satu  transaksi. Kata  ganda  sendiri  bermakna  gabungan,  kumpulan,  atau  suatu  yang  memiliki jumlah  lebih  dari  satu.  Makna  akad  sendiri  sebagaimana  dibahas  di  atas  adalah perjanjian  atau  sering  disebut  dengan  kontrak  perjanjian.  Akad  ganda  berarti kontrak perjanjian  yang  lebih dari satu  akad dalam  suatu transaksi.  Konsep  akad seperti  ini  dalam  fiqh  muamalah  kontemporer  disebutkan  dengan   istilah  yang beragam,   seperti uqud  murakkabah (akad  berganda) ,  uqud  muta’addidah (akad berbilang), uqud  mutakarrirah (akad  berulang) ,  uqud  mutadakhilah (akad  yang
masuk ke akad lain) , uqud mujtami’ah (akad berkumpul) , dan uqud mukhtalitah ( akad  bercampur) . Namun,  istilah  yang  sering  digunakan  terbagi  menjadi  dua, yaitu al-ukud al-murakkabah dan al-ukud al mujtami’ah (Agustianto: 2011, 2).
Imrani  mendefinisikan hybrid  contract sebagai  “kesepakatan  dua  pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli  dengan  sewa  menyewa, wakalah,  qardh , ijarah,  syirkah,  mudharabah dan sebagainya. Semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang tidak  dapat  dipisah-pisahkan,  sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu  akad” (Hasanuddin: 2012). Transaksi  akad ganda merupakan transaksi yang halal/boleh, selama  setiap  akad  tersebut  dibolehkan  ketika  berdiri  sendiri  dan  tidak  ada  dalil yang  melarangnya.  Ketika  ada  dalil  yang  melarang,  maka  dalil  itu  tidak diberlakukan  secara  umum,  tetapi  dikecualikan  pada  kasus  yang  diharamkan menurut  dalil  tersebut.  Kasus  itu  dikatakan  sebagai  pengecualian  atas  kaidah umum yang berlaku yaitu kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati (Hasanuddin: 2012, 4).
Kata  ganda  dalam  akad  dinyatakan  dengan  kalimat murakkabah dalam bahasa  Arab.  Kata murakkab sendiri  berasal  dari  kalimat rakkaba - yurakkibu - tarkib - murakkab ,  yang  berarti  susunan  yang  berjumlah.  Jika  dikaitkan  dengan akad,  maka  trasaksi  yang  memiliki  akad  yang  tersusun,  tergabung  atas  dua  atau lebih akad lainnya. Kata murakkab dapat ditemukan dalam ayat Alquran, yaitu:
                                                                                              
                                                                         ... 
Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan  dengan  air  itu  segala  macam  tumbuh-tumbuhan  Maka  Kami keluarkan  dari  tumbuh-tumbuhan  itu  tanaman  yang  menghijau.  Kami  keluarkan dari  tanaman  yang  menghijau  itu  butir  yang  banyak;  dan  dari  mayang  korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, ... (Q.S. al-An‟am: 99)
Ayat  di  atas  menyatakan  kata  “ mutarakiban ”  dimana  susunan  kata  ini, beririsan  atau  berasal  dari  kata  “ rakaba ”.  Kata  “ mutarakiban ”  pada  ayat  di  atas diterjemahkan  dengan  “banyak”,  yaitu  tanaman  yang  menghijau  tumbuh  dengan
banyak.  Akad  ganda  dapat  kita  terjemahkan  dengan  akad  yang  lebih  dari  satu akad.

## Nas yang Mengharamkan Akad Ganda
Pada  poin  ini  penulis  akan  paparkan  beberapa  dalil  yang  menyinggung akad ganda dalam nas, yaitu:
هع بأ ي هىع الله يضر ةريره : هيتعيب هع ىهو مهسو هيهع الله ىهص يبىنا نأ تعيب يف
Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa nabi Muhammad saw., melarang dua akad dalam satu akad jual beli” (Imam Tirmizi, No. 1231). Dalam riwayat lain:
اىثدح تبيش يبأ هب ركب ىبأ هع ايركز هب ىيحي هع ورمع هب دمحم هع تمهس يبأ هع يبأ ةريره لاق
ابرنا وأ امهسكوأ ههف تعيب يف هيتعيب عاب هم مهسو هيهع الله ىهص يبىنا لاق
Artinya: “Abu  Bakar  bin  Abi  Syaibah  (dari  Yahya  bin  Zakariya  dari Muhammad bin Amru dari Abi Salmah dari Abu Hurairah) menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah saw., bersabda  : “Barangsiapa melakukan dua  jual beli dalam  satu  akad  jual  beli  maka  hendaknya  ia  memilih  harga  yang  lebih ringan/rendah (al-Nihayah  Ibnu  Asir,  5/220) atau  Riba” (Imam  Abu  Daud  dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 4361).
َةَرْيَرُه ىِبَأ  ْهَع
هىع الله ىضر : َلاَق  مهسو هيهع الله ىهص  ِ َّالله  َلىُسَر  َّنَأ : ٌمْهُظ  ِّيِىَغْنا  ُمْطَم ِحُأ اَذِإَو
ٍتَعْيَب يِف ِهْيَتَعْيَب ْعِبَت  َلاَو ُهْعَبْتاَف ٍءيِهَم ىَهَع  َتْه
Artinya: Dari  Abu  Hurairah  r.a.,  bahwa  rasulullah  saw.,  bersabda  : “Penundaan  orang  kaya  dalam  membayar  hutang  adalah  kezhaliman,  jika hutangmu  dipindahkan  kepada  orang  kaya  maka  ikutilah  ia  &  tak  ada  dua  akad dalam satu (transaksi) penjualan” (Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, 1309).
هعو تعيب يف هيتعيب هع مهسو هيهع الله ىهص يبىنا ىهو :صاعنا هب ورمع هب الله دبع ثيدح ام حبر همضي من
“Hadis dari Abdullah bin Amru bin Ash : Nabi Muhammad saw., melarang dua  jual  beli  dalam  satu  transaksi  dan  keuntungan  yang  tidak  jelas” (Imam Ahmad, 174-175).
ابر  تقفص يف ناتقفص : لاق هىع الله يضر دىعسم هبا هع تبثو
“Telah ditetapkan dari ibnu Mas’ud r.a., berkata : dua serah terima jual beli dalam satu transaksi adalah riba” .

## Pendapat Ulama dengan Dalil yang mengharamkan
Para  ulama  berbeda  pendapat  memaknai  “ bai’ataini  fi  bai’atin ”  dalam hadis,  dimana rasulullah saw., melarangnya. Pendapat  tersebut  diuraikan  sebagai berikut: (Abdullah Muhammad Imrani: 2006, 79)
1. Pendapat pertama : menyatakan bahwa makna dari “ bai’ataini fi bai’atin ” adalah seorang penjual menjual  dagangannya lebih  dari satu  harga (harga variatif) dalam satu akad jual beli. Seperti : Saya jual barang ini kepadamu seharga  Rp  100  rupiah  jika  dibayar  dengan  tunai.  Namun,  jika  kamu membayarnya  secara  berangsur  maka,  harganya  Rp  200.  Kemudian, terjadilah transaksi dimana keduanya belum menyepakati mana harga yang diambil, melainkan transaksi selesai tanpa ditentukannya harga yang pasti dari  kedua  pilihan  tersebut.  Pendapat  ini  dikeluarkan  oleh  satu  di  antara kalangan  ulama  Hanafiyah,  masyhur  di  kalangan  ulama  Malikiyah,  satu dari ulama Syafi‟iyah, dari kalangan Hanbali, dan banyak dari para ulama pada umumnya.
2. Pendapat kedua :  menyatakan  bahwa  makna  dari  “ bai’ataini  fi  bai’atin ” adalah  mempersyaratkan suatu akad dengan akad lainnya. Sebagai contoh: saya  jual  tanah  saya  dengan  syarat  kamu  juga  harus  menjual  tanah  kamu dengan  harga  serupa  atau  lebih/kurang,  atau  dengan  hal  lainnya. Interpretasi ini sangat masyhur dikalangan ulama Hanafiyah, Hanbali, dan satu  dari  kalangan  ulama  Syafi‟i.  Alasan  mengapa  dilarang  transaksi seperti  ini  dikarenakan  adanya  jual  beli  yang  bergantung  kepada  syarat yang ditetapkan dimana penjualan barang sangat bergantung terhadap akad lainnya. Akad jual beli terhadap pembelian tanah pertama dapat dilakukan manakala  terjadinya  akad  kedua.  Larangan  model  akad  seperti  ini memunculkan  harga  yang  tidak  jelas  dan  ketergantungan  dengan  syarat yang akan ditetapkan.
3. Pendapat ketiga :  menyatakan  bahwa  makna  dari  “ bai’ataini  fi  bai’atin ” adalah  suatu  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  pihak  pertama menyuruh kepada pihak kedua untuk membelikannya barang dengan tunai, dimana pihak pertama menyatakan akan membelinya dari tangan pertama dengan  waktu  yang  ditentukan  di  kemudian  hari.  Seperti  contoh:  aku menginginkan tenis seperti ini, tolong belikan untukku ya, selanjutnya aku akan membelinya darimu dengan waktu yang ditentukan dikemudian hari.
interpretasi  ini  terdapat  pada  sebagaian  ulama  Maliki.  Gambaran  di  atas menunjukkan dua akad jual beli dalam satu transaksi, dimana tergabung di dalamnya dua jual beli yang mana pada hakikat jual beli yang sebenarnya terdapat  pada  pihak  pertama.  Jual  beli  seperti  ini  dilarang  dalam  Islam, disebabkan termasuk dalam unsur “bai’ ma laisa indak” (menjual sesuatu yang  belum  dimiliki).  Dimana  pihak  pertama  menginginkan  suatu  barang dengan  bertanya  kepada  pihak  kedua,  selanjutnya  pihak  kedua menawarkan  barang  yang  ditanya  tersebut  dengan  harga  yang  boleh  jadi lebih besar dari harga aslinya dimana pihak kedua belum memiliki barang yang diminta tersebut melainkan barang tersebut masih dalam sebuah toko tertentu. Larangan jual beli seperti ini sangat jelas ditegaskan dalam hadis nabi Muhammad saw., yaitu :
الله دبع ثيدح ورمع هب
هعو تعيب يف هيتعيب هع مهسو هيهع الله ىهص يبىنا ىهو :
كدىع سين ام عيب
“Hadis Abdullah bin Amru: Rasulullah saw., melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli dan melarang jual beli yang belum dimiliki”.
4. Pendapat keempat : menyatakan bahwa makna dari “ bai’ataini fi bai’atin ” adalah  seseorang  menjual  suatu  barang  dengan  harga  tertentu  secara angsuran/kredit  lalu  ia  kembali  membelinya  dari  pembeli  dengan  harga yang  lebih  sedikit  secara  kontan.  Pada  dasarnya  ia  tidaklah  dianggap sebagai  jual  beli,  melainkan  hanya  sekedar  mengambil  keuntungan  riba yang  disamarkan  dalam  bentuk  jual  beli  dan  termasuk  bentuk hilah (tipu daya)  orang-orang  yang  senang  melakukan  riba.  Seperti  contoh  :  Ali membeli  satu  unit  sepeda  motor  dari  Zaki  secara  kredit/angsuran  selama satu  tahun  dengan  harga  Rp  5.000.000,  kemudian  setelah  setahun,  Zaki kembali  membeli  dari  tangan  Ali  sepeda  motor  tersebut  dengan  harga  Rp 4.000.000,  secara  tunai/ cash. Apa  yang  dilakukan  Zaki  tidak  lain  adalah menginginkan  keuntungan  dari  riba  hasil  penjualan.  Jual  beli  seperti  ini pada umumnya disebut dengan jual beli „inah. Interpretasi ini terdapat pada ibnu Taimiyah dan ibnu al-Jauziyah.
Dari keterangan hasil interpretasi beberapa ulama di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. lafaz  “ bai’ataini  fi bai’atin ”  merupakan lafaz bersifat  umum ( nakirah mubhamah ),  keumuman  ini  menimbulkan  multi  interpretasi  dari kalangan ulama.
2. Hadis atas larangan “ bai’ataini fi bai’atin ” bersifat multi tafsir, dimana para  ulama  tidak  memiliki  satu  pemahaman  melainkan  lebih  dari interpretasi yang berbeda.
3. Objek  kajian  hadis  tersebut  ditafsirkan  dengan  sudut  pandang  yang berbeda dari kalangan ulama fikih, sebagian cenderung menafsirkan dari “akadnya”, sebagian lainnya cenderung mengarah kepada “syarat” yang ditetapkan.
4. Maka, dari kesemua empat pendapat yang tertera di atas, penafsiran atau hasil  interpretasi  yang  lebih  sesuai  terhadap  hadis  “ bai’ataini  fi bai’atin ” adalah terdapat pada poin  yang terakhir, yaitu dua akad yang dilarang oleh rasulullah saw., adalah bentuk  akad jual beli „ inah ,  yaitu seseorang  menjual  suatu  barang  dengan  harga  tertentu  secara angsuran/kredit lalu ia kembali membelinya dari pembeli dengan harga yang lebih sedikit secara kontan

## Akad Ganda dalam Asuransi Syariah
Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas  mengenai  makna  akad  ganda yang  dilarang  adalah  dimana  seseorang  menjual  suatu  barang  dengan  harga tertentu  secara  kredit  lalu  membelinya  kembali  secara  tunai  dengan  harga  yang lebih kecil/ringan dari harga pertama. Transaksi seperti ini haram, disebabkan ada unsur  riba.  Kita  pahami  bersama  dari  nas  Alquran  maupun  sunnah,  Allah melarang  dan  mencela  kepada  setiap  hambaNya  segala  transaksi  yang mengandung riba.
Hal  yang  terpenting  dari  multi  interpretasi  di  atas  adalah  bahwa semestinya  dipahami  secara  betul,  makna  “ bai’ataini  fi  bai’atin ”  secara  jelas.
Kemudian memahami konteks peristiwa bagaimana yang sebenarnya terjadi pada saat Rasulullah saw., melarang model praktik seperti itu. Sebab, lafaz “ bai’ataini fi  bai’atin ”  terkesan  umum,  sehingga  menimbulkan  multi  tafsir  yang  berbeda.
Sehingga disarankan bagi kita untuk lebih jeli dan teliti dalam memahami matan maupun  konteks  hadis  yang  disabdakan  oleh  nabi  saw,.  Maka,  dalam  hal  ini penulis  tertarik  mengutip  dari  Imrani,  yang  menyatakan  bahwa  multi  akad  yang
diharamkan  (sesuai  sabda  Nabi  saw.,)  adalah  sebagai  berikut:  (Abdullah Muhammad Imrani: 2006, 88)
1. Tergabungnya dua akad jual beli atau lebih dalam satu transaksi.
2. Penggabungan dua akad ini memicu riba dan merugikan pihak lain.
3. Dua  akad  tersebut  memiliki  akad  dengan  harga  lebih  tinggi  dan  yang kedua lebih rendah, atau sebaliknya.
Adapun  akad  ganda  yang  terdapat  dalam  asuransi  syariah  bukanlah  akad ganda  yang  termasuk  dalam  hadis  nabi  di  atas.  Akad  yang  terkandung  pada asuransi syariah hakikatnya adalah perjanjian yang bersifat takaful yang bermakna saling  memikul  beban  dan  tolong  menolong  antar  sesama  umat.  Sistem operasional  asuransi  syariah  dibagi  dalam  dua  kantung  rekening,  yaitu  (Syakir Sula: 2004, 177):
1. Rekening tijarah
Rekening tijarah adalah rekening tabungan peserta asuransi. Rekening ini selanjutnya diinvestasikan sebagai dana tabungan peserta,  yang kemudian wajib dikembalikan dan  diserahkan kepada peserta.
2. Rekening tabarru’
Rekening tabarru’ ,  merupakan  kumpulan  dana  kebajikan  yang  telah diniatkan  oleh  peserta  sebagai  iuran  dana  kebajikan  untuk  tujuan  saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
a. Peserta meninggal dunia
b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)
Konsep  ini  merupakan  formula  yang  ditawarkan  dalam  asuransi  syariah dalam menjalankan konsep pertanggungan   atau penjaminan, dalam melepas dan mengeleminir  unsur  riba, maisir ,  dan gharar .  Kedua  akad  ini  pada  hakikatnya adalah  dalam  konsep  mengeleminir  ketiga  unsur  tersebut.    Perlu  diperhatikan, bahwa  tujuan  nasabah  menjadi  anggota  peserta  asuransi  syariah  menggunakan akad takaful ,  namun  nantinya  perusahaan  dalam  sistem  operasionalnya menerapkan  dua akad,  yaitu tijarah dan tabarru’ . Pemisahan ini bertujuan untuk melepas  dari  riba, gharar ,  dan maisir .  Adapun  larangan  dari  hadis  Rasulullah saw., mengenai “bai’ataini fi bai’atin” bukanlah termasuk dalam konsep asuransi syariah. Makna hadis tersebut cenderung karena adanya unsur riba. Sebagaimana yang  kita  ketahui  dari  nas  Alquran  maupun  hadis,  Allah  swt.,  sangat  melarang dengan keras terhadap jual beli yang terdapat di dalamnya unsur riba. Sementara,
pemisahan  rekening  yang  dilakukan  dalam  asuransi  syariah  adalah  justru  untuk menghindarkan  dari  praktik  riba, gharar ,  dan maisir itu  sendiri.  Berikut  saya lampirkan skema pemisahan rekening dalam asuransi syariah, sebagai berikut :

## Rekening Tabarru‟       Rekening Tijarah

## Gambar. 1
Skema  di  atas  menjelaskan  bahwa  pihak  perusahaan  adalah  sebagai pemegang  amanah  dari  premi  yang  disetor  para  peserta  asuransi  syariah. Perusahaan  selaku  pemegang  amanah  akan  membuat  dua  rekening  berbeda  dari premi tersebut, tijarah dan tabarru’ . Dimana jika terjadi klaim dari peserta, maka dana  untuk  mengganti  claim  tersebut  akan  dikeluarkan  dari  dana tabarru’ tersebut.  Pada  hakikatnya,  yang  membayar  adalah  kumpulan  peserta  itu  sendiri, adapun pihak perusahaan hanya sebatas mengelola dana yang terkumpul. Adapun, mengenai tijarah ,  maka  tabungan  ini  wajib  diberikan  kepada  masing-masing peserta.  Sementara  pihak  perusahaan  akan  mengelola  kedua  dana  ini,  bertujuan untuk diinvestasikan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan dana tersebut yang  selanjutnya  akan  menambah  manfaat  bagi  peserta  pada  khususnya  dan perusahaan.  Dalam  pembagian  dana  surplus  selanjutnya  menggunakan  konsep Mudharabah.  Yaitu  membagikan  hasil  secara  proporsional  kepada  pengelola (perusahaan Asuransi Syariah) dan kepada peserta ( Shahibul Mal ).
Skema  di  atas  merupakan  alur  sederhana  sistem  operasional  asuransi syariah  untuk  menghindarkan  dari  riba,  gharar,  dan  maisir.  Penulis  menawarkan konsep  di  atas  dengan  harapan  dapat  menjadi  model  yang  dapat  digunakan terkhusus dapat dikembangkan untuk dapat disempurnakan.

## Kesimpulan
Konsep  multi  akad  dalam  dalam  asuransi  syariah  bertujuan  untuk menjauhi  dari  riba, gharar ,  dan maisir .  Multi  akad  yang  terkandung  dalam asuransi  syariah  bukanlah termasuk dari hadis  rasulullah mengenai “bai’ataini fi bai’atin”. Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  bagi  kita  semua,  dalam  memahami hadis  untuk  lebih jeli  dan memahami konteks hadis  tersebut.  Hal  ini untuk tidak mengkerdilkan  makna  dan  maksud  yang  sebenarnya.  Semoga  tulisan  ini  dapat memberikan  pemahaman  dan  dapat  dikembangkan  kembali  untuk  mencapati tahap kesempurnaan demi kemajuan industri keuangan syariah nasional.

## Daftar Pustaka
A.  Djazuli.  (2006). Kaidah-Kaidah  Fikih;  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
Agustianto.  (2011).  Multi  Akad  (Hybrid  Contracts)  dalam  Transaksi  Syariah Kontemporer .  Modul  Training  of  Fikih  Muamalah  Advance  on  Islamic Banking and Finance. Jakarta, 11-12 November 2011.
Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. (1994). al-Islam wa al-Ta’min . Riyadh:.
Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahan . Jakarta: Departemen Agama RI
Dewan  Asuransi  Indonesia.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun 1992 dan peraturan pelaksanaan tentang usaha perasuransian, Edisi 2003, DAI.
Fuad, Abdul Baqi Muhammad. (1960). al-Lu’lu’ wal Marjan . Mesir.
Hasanuddin.  (2012). Multi  Akad  Dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada lembaga Keuangan Syariah di  Indonesia: Konsep dan ketentuan Dalam Perspektif  Fiqh .  PDF  File,  diakses  dari  www.  IAEI.net  pada  tanggal  23 Agustus 2012.
Hisan, Husain  Hamid.  (t.th.). Hukmu Syar’iyah al-Islamiyah fi Uqudi al-Ta’min. Kairo: Darul I‟tisham.
Imrani,  Abdullah  Muhammad.  (2006). al-Uqud  Maliyah  Murakkabah. Riyadh: Daru Kunuzi Isybaliya.
Masjfuk. (1998). Masail Fiqhiyah. Jakarta: Haji Masagung.
Munawir, Ahmad Warson. (1984). Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir.
Yogyakarta: Pustaka Progesif Pondok Pesantren al-Munawir.
Sula,  Muhammad  Syakir.  (2004). Asuransi  Syariah;  Life  and  General. Jakarta: Gema Insani Press.
Syafe‟I, Rachmat. ( 2004). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Yafie,  Ali.  (1994). Asuransi  dalam  Pandangan  Syariat  Islam,  Menggagas  Fiqih Sosial. Bandung: Mizan.
Zarqa,  Musthafa  Ahmad.  (1968). al-Iqtishad  al-Islamiyah:  Nizhamu  Ta’min. Beirut: Darul Fikr.