## Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online
Erida Putri Yulianita erida.putri.yulianita-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstrak
Berbagai jenis e-commerce yang ada menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya melalui sistem elektronik, sehingga kebiasaan masyarakat untuk berbelanja di toko konvensional beralih ke toko online karena lebih praktis dan efektif. Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, usaha online disebut  perdagangan  melalui  sistem  elektronik,  yang  didefinisikan dalam Pasal 1 angka 24 yaitu adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Berbelanja online telah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat dan kebiasaan ini telah dilakukan oleh banyak orang, besar resikonya terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, maka harusnya pemerintah memberi perhatian lebih untuk hal ini. Yang dimaksudkan perhatian lebih adalah untuk menjamin kegiatan perdagangan online itu berjalan dengan semestinya tanpa merugikan siapapun, yaitu dengan melakukan pengawasan. Instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk mengendalikan serta mengawasi perdagangan melalui media elektronik agar sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara konsumen dengan penjual adalah izin, yang merupakan bagian dari instrumen hukum administrasi.
Kata Kunci : Izin Usaha Perdagangan; Usaha Online; OSS.

## Pendahuluan
Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Dari definisi yang dijelaskan pada Peraturan Menteri ini, terdapat proses

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 5, September 2020
How to cite: Erida Putri Yulianita, ‘Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online’ (2020) Vol. 3 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 20 Juli 2020; Diterima 14 Agustus 2020; Diterbitkan 1 September 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i5.21971

## 1646 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
untuk mendapatkan izin. Pelaku usaha harus mengajukan permohonan pendaftaran, sampai diterbitkannya izin usaha lalu izin komersial atau operasional, pemenuhan komitmen, sampai adanya pengawasan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang selanjutnya disebut UU 7/2014 mengatur lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, namun tidak ada penekanan bahwa usaha ini diharuskan memiliki izin. Pada kenyataannya kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik ini telah menjamur di Indonesia, maka telah banyak pelaku usaha dengan sistem ini, namun jika tidak ada kewajiban untuk memiliki izin maka bagaimana pemerintah dapat mengendalikan dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada apabila para pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Sampai saat ini belum jelas apakah pelaku usaha online harus memiliki izin atau tidak karena tidak adanya pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai hal ini, namun pemerintah telah memberikan kemudahan, contohnya dengan adanya lembaga OSS yang dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan pemohonan perizinan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  doctrinal  research.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. 1 Bahan hukum dari penelitian ini berasal dari riset kepustakaan buku-buku, jurnal, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan hukum perizinan dan perdagangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan pemahaman atas pendalaman izin kegiatan usaha perdagangan bagi usaha online.
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2017).[136].

## Kewajiban Bagi Pelaku Usaha Online Untuk Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
Izin adalah persetujuan dari pemerintah terhadap norma larangan. Penetapan izin berbentuk suatu keputusan pemerintah karena penetapan izin berisi norma penetapan, dan demi kepastian hukum maka izin berbentuk tertulis, individual, dan konkrit yang memuat informasi sejelas mungkin tentang isi izin yang diberikan. Izin merupakan salah satu bentuk KTUN, maka dengan adanya KTUN ini menciptakan hukum, dan dalam hubungan hukum ini oleh pemerintah diciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang bersangkutan. 2
Izin merupakan sebuah instrumen yang dimiliki pemerintah yang ditujukan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat sesuai cara-cara yang ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan agar dapat mencapai pembangunan yang seimbang antara kepentingan masrarakat dengan pelaku usaha atau sebagai pemegang izin, yang tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 3 Izin merupakan suatu keputusan yang memberi keuntungan sekaligus beban. Dikatakan memberi keuntungan karena pemegang izin diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan tertentu, namun juga memberi beban karena pemegang izin terikat pada peraturan-peraturan tertentu. 4 Dengan adanya izin, maka pemerintah memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. 5
Izin yang dilaksanakan dengan perizinan dapat berbentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 6
2 Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, Buku Ajar Hukum Perizinan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005).[10].
3 ibid. [7].
4 Philipus  M.  Hadjon  et  al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah  Mada University Press 2015).[123].
5 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2010).[168].
6 ibid .

## 1648 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
Bagi usaha yang memiliki modal terbatas, izin dapat menjadi suatu hambatan bagi berkembangnya usaha itu karena banyaknya jumlah izin yang harus didapatkan, persyaratan yang banyak, pengurusan izin yang berbelit-belit, dan biaya pengurusan izin  yang  mahal.  Melihat  dari  banyaknya  hambatan  yang  terjadi  dalam  proses pengurusan perizinan karena itu banyak usaha yang tidak memiliki izin, termasuk juga usaha online. Karena semudah apapun prosedur izin, tetap akan menjadi suatu halangan bagi pelaku usaha karena konsep dasar dari izin adalah membatasi hak agar tidak melanggar hak yang lain. Maka dari itu, pemerintah mengundangkan PP 24/2018 yang mengubah sistem penerbitan izin di Indonesia, yaitu melalui Online Single Submission atau yang disebut OSS yang ditujukan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. 7 OSS merupakan lembaga yang menerbitkan izin atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sesuai Pasal 1 angka 5 PP 24/2018. Dengan adanya OSS mengakibatkan terjadinya perombakan prosedur perolehan izin yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten maupun kota, dan dengan adanya OSS, saat ini penerbitan izin seluruhnya berada di pemerintah pusat yaitu melalui OSS. Dasar kewenangan penerbitan perizinan berusaha oleh Lembaga OSS diatur dalam Pasal 94 PP 24/2018, yang menyatakan Lembaga OSS berwenang untuk:
a. Me nerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS;
d. Mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
e.  Bekerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.
Dibentuknya OSS akan sangat memudahkan pelaku usaha untuk melakukan permohonan izin. Selain itu dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  selanjutnya disebut UU 20/2008, yang menyatakan “membebaskan biaya perizinan bagi usaha
7 Desi Arianing Arrum, ‘Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (One Single Submission) di Indonesia’ (2019) Vol 2 No 5 Jurist-diction.[1635].
Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil’. Setidaknya dengan adanya Pasal ini, pelaku usaha yang memiliki modal terbatas dapat terbantu dalam mengurus perizinan bagi usahanya. Sehingga untuk saat ini, dengan adanya OSS dan keringanan biaya dalam pengurusan izin bagi usaha yang memiliki modal terbatas, seharusnya bukan hal yang sulit untuk mendapatkan izin.
Menurut UU 20/2008, Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000.
Dari pembahasan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin usaha, maka dapat disimpulkan bahwa usaha online berkewajiban untuk memiliki izin mengingat dalam Pasal 24 ayat 1 UU 7/2014 telah dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki izin perdagangan. Usaha online dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena definisi dari pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 14 UU 7/2014 adalah setiap orang perseorangan WNI atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan hukum di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, maka dengan  definisi  pelaku  usaha  ini  dapat  dilakukan  interpretasi  gramatikal dengan menganalisa apakah toko online itu dijalankan oleh perorangan WNI ataupun badan usaha, yang tokonya didirikan serta berkedudukan hukum di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha perdagangan, maka usaha online itu dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang ada dalam UU 7/2014. Maka dari itu usaha online dapat diwajibkan untuk memiliki izin di bidang perdagangan sesuai dalam  Pasal 24 ayat 1 UU 7/2014 karena usaha online juga merupakan pelaku usaha dan melakukan kegiatan usaha, hanya dengan cara dan media yang berbeda dengan pelaku usaha

## 1650 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
pada umumnya. Setidaknya untuk usaha yang melakukan aktivitas perdagangan melalui media elektronik, memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) karena bukan lokasi usahanya yang diharuskan, tetapi mengenai jenis usahanya. Selain itu dalam rangka pengumuman, bagi usaha konvensional dapat dilakukan dengan memberi informasi tentang izin pada lokasi usaha agar dapat dilihat oleh masyarakat, namun bagi usaha online dapat dilakukan dengan memberikan keterangan tentang izin usaha pada laman website toko .
Melalui  Pasal  24  UU  7/2014,  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan, maka Pasal ini menjadi dasar hukum bagi penerbitan SIUP. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Definisi tentang SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  36/M-DAG/PER/9/2007  tentang  Penerbitan  Izin  Usaha  Perdagangan. dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah dinyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha, yang dimaksud sebagai bukti legalitas usaha dapat berbentuk sebagai surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan.
Surat Izin Usaha Perdagangan atau yang disebut SIUP, di kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, yang selanjutnya disebut dengan Perda 1/2010. Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP. Yang dimaksudkan sebagai perusahaan perdagangan adalah bentuk usaha yang menjalankan usahanya dengan kegiatan jual-beli secara terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jenis SIUP yang ada di Pasal 5 Ayat (2)  Perda 1/2010 terdiri dari SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar, dan SIUP mikro yang diatur pada Ayat (3). Ketentuan mengenai kriteria-kriteria SIUP ini mengikuti kriteria UMKM yang ada dalam UU 20/2008.
Usaha online memiliki kewajiban untuk memiliki izin di bidang perdagangan karena pelaku usaha dalam kegiatan usaha melalui sistem elektronik sama dengan definisi  pelaku  usaha  yang  ada  di  dalam  UU  7/2014  sehingga  usaha  online dapat diwajibkan untuk memiliki izin di bidang perdagangan, namun masih ada pengecualian bagi usaha yang memiliki modal kecil seperti usaha mikro yang tidak diwajibkan untuk memiliki izin sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (3) UU 7/2014, yang menyatakan menteri dapat memberi pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan, pengecualian ini diberikan kepada usaha mikro. Maka usaha online yang tergolong sebagai usaha mikro tidak dapat dipaksakan untuk memiliki kewajiban izin usaha namun apabila pelaku usaha menghendaki, pemerintah akan memberikan kemudahan dalam hal pengurusan perizinan sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 37 Ayat (2) PP 17/2013. Dalam Pasal 78 PP 24/2018 pun juga dinyatakan bahwa Lembaga OSS, kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha, dan fasilitasi ini tidak dikenakan biaya Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
OSS dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah pengurusan perizinan disertai adanya kemudahan lainnya khususnya bagi usaha mikro dan usaha kecil, namun meskipun memberi banyak kemudahan, juga tidak dapat dipaksakan bagi usaha mikro untuk memiliki izin usaha karena telah jelas dalam UU 7/2014 ada perkecualian bagi usaha mikro, tetapi apabila pelaku usaha menghendaki untuk mengurus perizinan berusaha, maka dapat memberikan permohonan penerbitan izin berusaha melalui OSS.

## Upaya Penegakan Hukum Terhadap Usaha Online Yang Tidak Memiliki Izin
Usaha online atau pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik untuk kegiatan perdagangannya berkewajiban untuk memiliki izin di bidang perdagangan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun pada prakteknya masih

## 1652 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
banyak usaha online yang tidak memiliki izin sehingga perlu adanya penegakan hukum bagi usaha online yang tetap melakukan kegiatan perdagangannya meskipun tidak memiliki izin. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dan merupakan proses yang tidak sederhana karena di dalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing- masing. 8 Tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, agar mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah melalui adanya peraturan itu. 9 Dalam perizinan juga menerapkan adanya penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif, yaitu dengan cara pengawasan sebagai penegakan hukum preventif dan sanksi administrasi sebagai penegakan hukum secara represif.
Penegakan hukum dalam hukum administrasi dibedakan menjadi dua menurut  J.B.J.M.  ten  Berge  yaitu  preventif  dan  represif. 10 Penegakan hukum secara preventif merupakan penegakan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diperbolehkan atau untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan, sedangkan penegakan hukum secara represif merupakan penegakan hukum yang ditujukan untuk memberi sanksi atas suatu akibat dari pelanggaran. 11 Perbedaan dari penegakan hukum preventif dengan represif adalah tentang waktu, yaitu kapan terjadinya penegakan hukum tersebut.
Penegakan hukum harus memperhatikan asas legalitas. Adanya peraturan yang mengatur dan memberi kewenangan kepada pemerintah, maka akan menjadikan peraturan itu sebagai sebuah dasar atas kewenangan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Asas legalitas merupakan hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan, karena apabila asas itu tidak terpenuhi maka yang akan terjadi
8 M. Husni, ‘Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif’ (2016) Vol 11 No 1 Jurnal Equality.[1].
9 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara (Graha Ilmu 2012).[79].
10 Tatiek Sri Djamiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, Op.Cit. [35].
11 ibid.
adalah adanya cacat kewenangan, prosedur, atau substansi. 12 Penegakan hukum administrasi bagi pelaku usaha online yang tidak memiliki izin sampai saat ini bulum ada peraturan yang mengatur secara khusus, namun menurut Pasal 106 UU 7/2014 ada sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha online yang tidak memiliki izin. Pasal itu menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000.
Penegakan hukum dalam hukum administrasi dibagi menjadi dua macam seperti yang telah dijelaskan diatas, pengawasan merupakan bentuk dari penegakan hukum administrasi secara preventif, adanya pengawasan ditujukan agar tidak terjadi pelanggaran. Pengawasan merupakan bentuk dari pengendalian yang berlangsung secara terus menerus, untuk memastikan suatu kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang dimaksudkan suatu peraturan perundang-undangan. 13 Menurut Victor M Situmorang dan Jusuf Juhi, pengawasan dapat diartikan sebagai usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilakukan menurut ketentuan dan tujuan yang akan dicapai. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menulai kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan kegiatan, apakah telah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, pernyataan ini merupakan definisi pengawasan menurut Sujamto. 14 Pengawasan dilakukan dengan cara memberi batasan pada aktivitas masyarakat di berbagai bidang melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya pengawasan dengan pembatasan ini ditujukan agar dalam melakukan aktivitasnya, masyarakat dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada. 15
Tujuan pengawasan adalah untuk tindakan pencegahan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan untuk mengetahui apakah terjadi suatu pelanggaran
12 Desi Arianing Arrum , Op.Cit .[1648].
13 Jum Anggriani, Op.Cit. [78].
14 ibid.
15 Tatiek Sri Djamiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, Loc.Cit.

## 1654 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Maka suatu pengawasan tidak hanya dilakukan apabila terdapat indikasi terjadinya suatu pelanggaran, namun untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pengawasan dilakukan dari awal. Maka manfaat dari adanya pengawasan adalah untuk mendukung penegakan hukum serta untuk memberi bukti bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. 16
Pelaksanaan suatu perizinan dibutuhkan adanya pengawasan agar kegiatan yang bersangkutan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada, serta tidak melanggar hak orang lain, ataupun melebihi hak atau melanggar pembatasan hak yang diberikan oleh perizinan itu. 17 Dalam pelaksanaan perizinan berusaha, pengawasan memiliki peranan penting untuk mencegah adanya pelanggaran, tentang pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha, diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) PP 24/2018 yang menyatakan bahwa kementerian, lembaga, dan/ atau Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan atas:
a.  pemenuhan komitmen;
b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, dan/atau;
c.  usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap perizinan berusaha dilakukan dengan pengecekan yang meliputi kesesuaian usaha dan/atau kegiatan, keabsahan dokumen, dan/atau kesesuaian  standar,  sertifikat,  lisensi,  dan/atau  pendaftaran.  Dalam  pelaksanaan pengawasan Pasal 82 PP 24/2018 menyatakan bahwa kementerian, lembaga, dan/ atau Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan profesi yang sesuai dengan bidang pengawasa yang dilakukan.
Pasal 81 PP 24/2018 memberikan kewenangan bagi kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha karena suatu kewenangan untuk melakukan pengawasan harus didasari dengan  asas  legalitas.  Maka  dari  itu  Pasal  ini  memberikan  dasar  hukum  dari kewenangan kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah daerah untuk melakukan
16 Jum Anggriani, Op.Cit. [201].
17 Desi Arianing Arrum, Op.Cit. [1640].
pengawasan. Dalam hal pengawasan pelaksanaan izin, menganut asas ius contrarius actus  yang  berarti  kewenangan  pengawasan  dilakukan  oleh  pemberi  izin.  Maka kewenangan untuk pengawasan dan penerbitan dilakukan oleh instansi yang sama.
Pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan perdagangan, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah menteri. Kewenangan menteri dalam pengawasan perdagangan yang diatur pasa Pasal 99 Ayat (2) UU 7/2014  meliputi pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi dan menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan, serta pencabutan izin di bidang perdagangan. Menteri dalam melaksanakan kewenangannya untuk pengawasan dapat menunjuk petugas pengawas yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (3) UU 7/2014 yang setidaknya melakukan pengawasan terhadap:
a.  Perizinan di bidang perdagangan;
b.  Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
c.  Distribusi Barang dan/atau Jasa;
d.  Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
f.  Pendaftaran Gudang; dan
g.  Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
Di kota Surabaya pengawasan izin usaha dilakukan oleh pemerintah daerah dengan didukung adanya ketentuan dalam Pasal 59 Perda 1/2010 yang menyatakan bahwa kepala daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian, dan kewenangan untuk pengawasan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. Selain itu pada lampiran DD Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang  Menjadi  Kewenangan  Daerah  yang selanjutnya disebut Perda 11/2008 dijelaskan bahwa urusan pemerintah mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin perdagangan dalam negeri di wilayah kota merupakan urusan pemerintah kota Surabaya. Usaha online yang tidak memiliki izin menyulitkan pemerintah untuk melakukan pengawasan karena adanya pengawasan itu adalah akibat dari proses perizinan suatu usaha, sehingga apabila tidak memiliki izin, bagaimana pemerintah dapat mengawasi usaha itu. Karena jika

## 1656 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
tidak memiliki izin maka usaha tidak terdaftar dan tidak diakui keberadaannya. Maka dengan mendaftarkan kegiatan usaha, pihak pelaku usaha juga diuntungkan.
Sanksi merupakan bentuk dari penegakan hukum yang bersifat represif, atau penegakan hukum yang terjadi setelah adanya suatu pelanggaran. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pelanggaran norma administrasi. 18 Sanksi merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum karena tanpa adanya sanksi, suatu peraturan yang memberikan larangan tidak akan dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya paksaan untuk menjalankan peraturan itu. Di dalam hukum administrasi, sanksi yang dikenakan berbeda dengan sanksi pada hukum pidana karena tujuan dari pemberian sanksi pada hukum administrasi adalah untuk perbuatan pelanggarannya, tidak seperti pada hukum pidana yang menujukan sanksi bagi pelaku agar menyesali perbuatannya.
Sifat dari sanksi yang diberikan dalam hukum administrasi juga bersifat reparatoir, karena selain untuk menghentikan sebuah pelanggaran, sanksi juga berfungsi untuk memulihkan keadaan seperti semula. 19
Selain pengawasan sebagai bentuk dari penegakan hukum preventif, sanksi administrasi merupakan bentuk dari penegakan hukum represif yang dalam penerapannya tidak melalui prosedur pengadilan namun memperhatikan beberapa elemen, yaitu legitimasi, instrumen yuridis,  norma hukum administrasi, dan kumulasi sanksi. 20 Legitimasi adalah aspek yang berkaitan dengan keabsahan yang meliputi wewenang,  prosedur,  dan  substansi.  Maka  dalam  penerapan  sanksi  administrasi diperlukan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 21 Pada dasarnya suatu sanksi administrasi dapat dikenakan oleh pemerintah terhadap pelanggaran norma administrasi tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu. Dalam penerapannya ada beberapa instrumen yuridis yang berbentuk sanksi-sanksi dalam hukum administrasi yang meliputi:
18 Tatiek Sri Djamiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, Op.Cit. [39].
19 Philipus M. Hadjon et al , Op.Cit .[239].
20 Tatiek Sri Djamiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, Op.Cit. [40].
21 ibid.
a.  paksaan pemerintahan (bestuurdwang), Bestuurdwang adalah tindakan nyata pemerintah untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum administrasi dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bestuurdwang sebaiknya tetap memperhatikan syarat kecermatan, agar tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan kepada yang berkepentingan 22 . Sebelum pelaksanaannya, paksaan pemerintahan diawali dengan adanya peringatan tertulis agar yang bersangkutan mengetahui  dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan yang ada dan mengakhiri pelanggaran itu sendiri. Wewenang untuk paksaan pemerintahan biasanya berada di instansi tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan wewenang ini dijalankan apabila dirasa perlu dan tanpa keharusan untuk memalui proses peradilan terlebih dahulu; 23
b.  penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, penarikan kembali tidak perlu didasarkan dengan peraturan perundang-undangan kecuali apabila keputusan itu berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan dapat diakhiri seperti halnya izin. 24 Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dapat terjadi apabila yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan yang bekepentingan dalam mengajukan permohonannya memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap. 25 Pencabutan izin dapat dilakukan dengan tanpa adanya pelanggaran yang diakibatkan oleh perubahan kondisi, adanya informasi yang tidak benar dalam prosedur perolehan izin, ada kekeliruan dalam penetapan izin, dan adanya pelanggaran peraturan atau ketentuan dalam izin; 26
c.  pengenaan denda administratif, untuk denda administratif diperlukan peraturan yang memberikan kewenangan mengenai hal ini. Denda administrasi sering diterapkan terhadap pelanggaran atas pembayaran sejumlah uang yang merupakan syarat kewajiban pemegang izin;
d.  pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom), dwangsom merupakan alternatif untuk paksaan nyata, namun dalam perzinan, uang paksa tidak diterapkan karena tidak adanya pengaturan mengenai sanksi ini. 27
Penerapan sanksi administrasi juga perlu memperhatikan norma hukum administrasi karena penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang meskipun pada dasarnya wewenang penerapan sanksi merupakan
22 Philipus M. Hadjon et al , Op.Cit .[237].
23 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan diterjemahkan oleh Phili- pus M. Hadjon, (YURIDIKA 1993).[75].
24 Philipus M. Hadjon et al , Op.Cit .[238].
25 ibid. [250].
26 Tatiek Sri Djamiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, Op.Cit. [41].
27 ibid .

## 1658 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
wewenang bebas yang berarti pemerintah harus mempertimbangkan apakah kewenangan untuk mengenakan sanksi administrasi akan digunakan atau tidak, selain itu untuk mengenakannya pemerintah juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, juga berdasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) .28 AUPB dalam Pasal 10 Ayat (1) UU 30/2014 meliputi asas:
a.  kepastian hukum;
b.  kemanfaatan;
c.  ketidakberpihakan;
d.  kecermatan;
e.  tidak menyalahgunakan kewenangan;
f.  keterbukaan;
g.  kepentingan umum; dan
h.  pelayanan yang baik.
Sanksi administrasi dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi lainnya, hal ini dikenal dengan sebutan kumulasi sanksi. Kumulasi sanksi dapat terjadi dengan dua cara yaitu kumulasi internal dan eksternal. Dalam kumulasi internal yang terjadi adalah ketika suatu sanksi administrasi dikenakan bersamaan dengan sanksi administrasi lainnya, namun dalam pengenaannya sanksi administrasi yang satu dengan lainnya harus memiliki tujuan yang berbeda karena tetap harus mempertimbangkan asas ne bis vexari yang artinya sanksi yang memiliki tujuan yang sama tidak boleh diterapkan. Berbeda halnya dengan kumulasi eksternal yaitu sanksi administrasi yang diterapkan bersamaan dengan penerapan sanksi pidana atau perdata. Penerapan kumulasi eksternal ini memiliki prosedur yang berbeda, yaitu sanksi administrasi tanpa melalui peradilan, maka tidak berlaku asas nebis in idem.
Pemerintah dalam menerapkan sanksi administrasi harus memperhatikan empat elemen yang telah dibahas, namun bagaimana jika peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pelaku usaha online masih belum ada sedangkan penerapan sanksi sangat diperlukan, maka dapat dilakukan interpretasi dengan menganalisis  perbandingan  definisi  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha  online.
Usaha online merupakan pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya melalui sistem elektronik karena dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam UU 7/2014, maka usaha online memiliki kewajiban untuk memiliki izin di bidang perdagangan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha online diharuskan untuk memberikan data dan informasi secara lengkap dan benar, namun apabila pelaku usaha tidak memberikan data dan informasi sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 65 Ayat (1) sampai dengan (4) UU 7/2014, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 65 Ayat (6) UU 7/2014.
Pengenaan sanksi merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran akan ditemukan saat dilakukan pengawasan karena adanya ketidak sesuaian  atau  penyimpangan,  maka  Pasal  81 Ayat  (3)  PP  24/2018  memberikan wewenang untuk kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan disampaikan melalui sistem OSS  yaitu:
a.  Peringatan;
b.  Penghentian sementara kegiatan berusaha;
c.  Pengenaan denda administratif; dan/atau
d.  Pencabutan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Lembaga OSS memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh kementerian,  lembaga,  dan/atau  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  Pasal  81 Ayat (5)  PP  24/2018.  Maka  dalam  hal  pengenaan  sanksi  administrasi  yang  merupakan penegakan hukum represif, asas ius contrarius actus berlaku karena lembaga OSS sebagai penerbit izin juga memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara atau mencabut izin berusaha apabila ada ketidak sesuaian dalam pelaksanaan izin tersebut.
Pemberian sanksi administrasi terhadap usaha yang tidak memiliki izin di wilayah kotra Surabaya diatur dalam Pasal 60 Perda 1/2010 yaitu sanksi administrasi yang berbentuk:
a.  Peringatan;
b.  Penghentian sementara kegiatan usaha;
c.  Pencabutan izin;

## 1660 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
d.  penutupan tempat kegiatan usaha; dan/atau e.  denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima  puluh juta rupiah).
Mengenai  usaha  online  yang  tidak  memiliki  izin,  karena  belum  adanya pengaturan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif bagi usaha online secara jelas, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi yang berbentuk penghentian kegiatan usaha yang merupakan bentuk dari paksaan nyata (bertuurdwang) namun dengan cara yang berbeda jika dibandingkan dengan usaha pada umumnya. Jika usaha konvensional, penutupan usaha dapat dilakukan dengan memberi peringatan lalu menutup paksa toko, namun apabila menerapkan sanksi ini terhadap usaha online maka yang dapat dilakukan adalah dengan memblokir akses kegiatan usaha online itu agar tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya lagi.
Tata cara pengenaan sanksi administrasi atas kegiatan usaha yang tidak memiliki izin di kota Surabaya diatur dalam Pasal 59 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Perwali 64/2010, yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di budang oerdagangan dan tidak memiliki izin maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang akan diberikan sebanyak tiga kali dengan tenggang masing-masing satu bulan, apabila masih tidak dihiraukan maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara penyegelan pintu masuk atau pintu keluar tempat usaha dan denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000.
Adanya suatu sanksi administasi berupa pencabutan izin pun merupakan akibat dari adanya proses perizinan, maka apabila suatu usaha tidak memiliki izin maka tidak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin kecuali bestuurdwang atau dwangsom sebagai gantinya, namun pelaksanaan bestuurdwang dan dwangsom sendiri juga mewajibkan adanya keabsahan, 29 dengan adanya perda
yang mengatur tentang sanksi administrasi maka peraturan itu menjadi landasan hukum dalam pengenaan sanksi.

## Kesimpulan
Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UU 7/2014,  pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memiliki izin di bidang perdagangan (SIUP). Pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 14 UU 7/2014 diartikan sebagai setiap orang perseorangan WNI atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan hukum di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan,  maka apabila usaha online dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UU 7/2014 maka usaha online itu juga berkewajiban untuk  memiliki izin namun, kewajiban memiliki izin juga masih memperhatikan kriteria usaha yang ada di UU 20/2008, karena ada pengecualian bagi usaha mikro untuk diwajibkan dalam hal kepemilikan izin dalam bidang perdagangan yang diamanatkan dalam Pasal 24 Ayat (3) UU 7/2014. Penegakan hukum bagi usaha online yang tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan sesuai dengan perda masing-masing wilayah, seperti halnya di kota Surabaya, pengenaan sanksi administrasi bagi usaha online yang tidak memiliki izin didasarkan pada Perda 1/2010 dalam Pasal 60, yaitu pengenaan sanksi penghentian usaha yang dapat dilakukan dengan memblokir akses usaha online agar tidak dapat melakukan kegiatan perdagangannya lagi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Sinar Grafika 2010).Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara (Graha Ilmu 2012).
N.M.  Spelt  dan  J.B.J.M.  ten  Berge, Pengantar Hukum Perizinan diterjemahkan oleh Philipus M. Hadjon (YURIDIKA 1993).
Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, Buku Ajar Hukum Perizinan (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005).

## 1662 Erida Putri: Izin Kegiatan Usaha
Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2017).

## Jurnal
Desi Arianing Arrum, ‘Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (One Single Submission) di Indonesia’ (2019) 2 Jurist- diction.
M.  Husni,  ‘Moral  dan  Keadilan  Sebagai  Landasan  Penegakan  Hukum  Yang Responsif’ (2016) 11 Jurnal Equality.