Dampak Tunjangan Profesi (Sertifikasi Guru) Dalam Optimalisasi Kinerja Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Samarinda Ulu.

## Wuryanti
Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Universitas Mulawarman
Abstract: The purpose of this article is to explain the impact of professional allowance  to  optimization  work  of  Headmaster  of  elemantary  school  in Samarinda  Ulu.  The  result  known  that  Headmaster  performance  getting better  after  releasing  the  allowance  policy.  Work  performance’s  indicators of  headmaster  can  be  traced  from  supervision  activity  toward  learning- teaching  process,  briefing,  guiding,  giving  an  opportunity  extended  study, financial  management,  enhancement  of  providing  school  infrastructure adopting the need and priority.
Keywords: Teacher, Professional allowance, Certification, Elementary School
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dampak tunjangan profesi (sertifikasi  guru)  terhadap  optimalisasi  kerja  Kepala  Sekolah  Dasar Kecamatan  Samarinda  Ulu.  Hasil  studi  diketahui  bahwa  Kinerja  Kepala Sekolah  Dasar  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu  dioptimalkan  dalam pelaksanaan  kegiatan  supervisi  terhadap  proses  belajar  mengajar  yang dimaksimalkan, pembinaan ketenagaan melalui pengarahan, bimbingan dan pemberian  kesempatan  untuk  mengembangkan  diri  melalui  studi  lanjut, pengelolaan  keuangan  sesuai  Petunjuk  Teknis  BOS  serta  peningkatan penyediaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  sesuai  kebutuhan  dan  skala prioritas.
Kata Kunci: Guru, Tunjangan Profesi, Sertifikasi, Sekolah Dasar Negeri.

## Pendahuluan
Pembangunan dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia tidak  terlepas  dari  upaya  pembenahan  kurikulum,  perbaikan  sarana  dan prasarana,  penyesuaian  peraturan,  dan  peran  serta  guru  dalam  membentuk sumberdaya  manusia  melalui  proses  pendidikan  itu  sendiri.  Dalam  upaya pembangunan tersebut, jelas  guru  memegang peran  esensial  yang  tidak  bisa digantikan.  Sesuai  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  Pasal  1  dikatakan  bahwa  guru  adalah pendidik  yang  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada  pendidikan  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan pendidikan menengah.
Wuryanti, Dampak Tunjangan Profesi (Sertifikasi Guru) Dalam Optimalisasi Kinerja..........................
Fajar  (2006:21)  mengemukakan  bahwa  guru  atau  pendidik  dalam masyarakat  yang  sedang  berkembang  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  yaitu  sebagai  penyalur  perubahan  atau  berperan  sebagai  pengambil inisiatif  dalam  kerangka  perubahan  tersebut.  Maka  peran  guru  yang  begitu penting  harus  disertai  dengan  penguasaan  pengetahuan,  informasi  dan teknologi  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dalam  upaya peningkatan  kualitas  dan  profesionalitas  agar  dapat  benar-benar memaksimalkan  statusnya  sebagai  pelaksana  perubahan  ( agent  of  change ). Dengan  kata  lain,  kelangsungan  dan  keberhasilan  pendidikan  sangat ditentukan oleh peran guru.
Mengingat  pentingnya  peningkatan  kualitas  dan  profesionalitas  guru dalam  usaha  pembangunan  dunia  pendidikan  kemudian  membawa  pada pemikiran  pemerintah  untuk  membuat  suatu  kebijakan  peningkatan  kualitas dan  profesionalitas  guru  melalui  program  kualifikasi  guru  D4  /  S1  yang dilanjutkan  dengan  program  sertifikasi  guru  dan  program  tunjangan  profesi bagi  peningkatan  kesejahteraan  guru.  Melalui  kebijakan  sertifikasi  guru, pemerintah berharap kinerja guru akan mengalami peningkatan dan kemudian mutu  pendidikan  nasional  pun  akan  meningkat  pula,  sebab  tinggi  rendahnya mutu  pendidikan  diyakini  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  komponen  mutu guru.
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal  16  disebutkan  bahwa  guru  yang  memiliki  sertifikat  pendidik  berhak mendapatkan insentif berupa tunjangan profesi. Besar tunjangan profesi yang yang  dimaksud  adalah  sebesar  satu  kali  gaji  pokok  untuk  setiap  bulannya. Terkait  dengan  kebijakan  tersebut,  upaya  peningkatan  kesejahteran  guru dalam  kaitannya  dengan  sertifikasi  harus  dipahami  dalam  kerangka peningkatan  mutu  pendidikan  nasional,  baik  dari  segi  proses  (layanan) maupun hasil (luaran) pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  secara  eksplisit  mengisyaratkan  adanya standarisasi  isi,  proses,  kompetensi  lulusan,  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiyaan,  dan  penilaian pendidikan  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional.  Disamping  itu, menurut  Samami  dkk  (2006:  3)  guru  adalah  sub  sistem  pendidikan  nasional. Dengan  adanya  sertifikasi,  diharapkan  kompetensi  guru  sebagai  agen pembelajaran  akan  meningkat  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat  meningkat.  Kualitas  pembelajaran  yang  meningkat  diharapkan  akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi hasil belajar siswa.
Namun  demikian  sampai  saat  ini  implementasi  kebijakan  mengenai sertifikasi guru tersebut dilakukan berupa ujian sertifikasi yang hanya  melalui portopolio, tidak diuji langsung kompetensi setiap guru. Dalam implementasi
sertifikasi  guru  dalam  jabatan  tahun  2009,  kemampuan  pedagogis  guru sertifikasi  portofolio  sebagian  tidak  meningkat  dan  sebagian  lainnya  malah menurun.  Hanya  segelintir  guru  sertifikasi  portofolio  yang  mengalami peningkatan.  Di  kemampuan  sosial,  profesional,  ataupun  kepribadian,  tetap saja  bagian  terbesar  adalah  mereka  yang  stagnan  kualitasnya,  bahkan menurun (Intanghina.wordpress.com).
Penelitian  ini  membatasi  ruang  lingkupnya  dengan  berupaya  untuk menganalisa  dampak  tunjangan  profesi  yang  timbul  dari  kebijakan  sertifikasi guru  bagi  optimalisasi  kinerja  manajer  pendidikan  di  sekolah,  yaitu  Kepala Sekolah  saja.  Sebab  urgensi  kebutuhan  akan  Kepala  Sekolah  yang  memiliki kinerja optimal pada sekolah yang dipimpinnya bersangkut paut dengan peran Kepala Sekolah sebagai manajer pendidikan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan berbagai sumberdaya pendidikan, termasuk para guru. Untuk itu maka  penulis  menganggap  penting  untuk  melakukan  suatu  penelitian mengenai  optimalisasi  kinerja  Kepala  Sekolah  dengan  adanya  tunjangan profesi yang timbul akibat diberlakukannya kebijakan sertifikasi guru.

## Kerangka Dasar Teori

## Pengelolaan Sumberdaya Pendidikan
Pengelolaan  sumberdaya  pendidikan  merupakan  inti  dari  kegiatan manajemen  pendidikan.  Sebagaimana  didefinisikan  oleh  Usman  (2006  :  7), manajemen  pendidikan  adalah  seni  dan  ilmu  mengelola  sumber  daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat,  bangsa dan  negara.  Untuk  mempersingkat  definisi  tersebut,  manajemen  pendidikan dapat pula dikatakan sebagai seni dan ilmu mengelola sumberdaya pendidikan mencapai  tujuan  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien.  Sedangkan  yang dimaksud dengan sumberdaya pendidikan itu sendiri, menurut Usman (2006: 7)  adalah  sesuatu  yang  dipergunakan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan yang  meliputi  enam  hal,  yaitu man,  money,  material,  machines,  methods dan marketing .
Dengan  demikian,  pendapat  tersebut  di  atas  bila  diterjemahkan  ke dalam  bentuk  sumberdaya  pendidikan  dalam  lingkup  pendidikan  /  sekolah secara  langsung  yaitu  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  sebagai man , keuangan  atau  dana  sebagai money ,  sarana  dan  prasarana  sebagai material dan machines ,  hubungan  masyarakat  sebagai methods dan  layanan  khusus sebagai marketing .
Sumberdaya  pendidikan  merupakan input penting  yang  diperlukan untuk  kelangsungan  sekolah  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  di  tingkat sekolah. Tanpa sumberdaya pendidikan yang memadai, program pendidikan di
Wuryanti, Dampak Tunjangan Profesi (Sertifikasi Guru) Dalam Optimalisasi Kinerja..........................
sekolah  pun  tidak  akan  berlangsung  secara  memadai,  yang  pada  gilirannya tujuan  dan  sasaran  pendidikan  yang  ingin  dicapai  tidak  akan  berhasil. Sumberdaya pendidikan meliputi sumberdaya  manusia (Kepala Sekolah, guru termasuk guru BP, pegawai tata usaha, siswa, BP3, pengawas termasuk aparat Dinas Pendidikan, lainnya) dan sumberdaya lainnya (peralatan, perlengkapan, uang dan bahan), perangkat lunak (struktur organisasi, peraturan perundang- undangan,  deskripsi  tugas,  rencana,  program),  harapan-harapan  (visi,  misi, tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai  pendidikan).  Semua  sumberdaya pendidikan  ini  harus  disiapkan  melalui  pengoordinasian.  Semakin  baik pengoordinasian, semakin siap pula input untuk berproses. Semakin siap input berproses,  diharapkan  semakin  tinggi  pula  mutu output sekolah  (Usman, 2006:  363).
Lebih  lanjut  Usman  (2006:  364)  mengemukakan  bahwa  proses pendidikan  akan  bermutu  tinggi  apabila  pengoordinasian input pendidikan dilakukan  secara  harmonis  sehingga  mampu  menciptakan  suasana  belajar- mengajar yang menyenangkan, mendorong motivasi belajar dan bekerja, dan memberdayakan  sumberdaya  pendidikan.  Agar  Kepala  Sekolah  mampu menyiapkan input sekolah  dengan  baik,  maka  Kepala  Sekolah  perlu  dibekali kemampuan  mengoordinasikan  sumberdaya  pendidikan  yang  terbatas  untuk mencapai tujuan pendidikan.

## Pengukuran Kinerja Kepala Sekolah
Mahsum  (2009:  25)  mengemukakan  bahwa  kinerja  ( performance ) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program  /  kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning . Selanjutnya Bernardin dan Russell  dalam  Ruky  (2006:  15)  memberikan  definisi  tentang  kinerja  sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diproduksikan dari fungsi-fungsi jabatan atau kegiatan  tertentu  selama  kurun  waktu  tertentu.  Sembiring  (2012:  82) mengatakan  bahwa  kinerja  bisa  juga  dikatakan  sebagai  sebuah  hasil  kerja ( output )  dari  suatu  proses  (konversi)  tertentu  yang  dilakukan  oleh  seluruh komponen  organisasi  terhadap  sumber-sumberdaya,  data  dan  informasi, kebijakan,  dan  waktu  tertentu  yang  digunakan  disebut  sebagai  masukan ( input ).  Umpan  balik  ( feedback )  merupakan  komentar  dari  konsumen  atas output  yang  didistribusikan  yang  berguna  bagi  perubahan  atau  perbaikan input berikutnya, sehingga proses tersebut merupakan siklus atau sistem.
Dalam  kebutuhan  penelitian  ini,  maka  kinerja  Kepala  Sekolah  sebagai variabel  penelitian  merupakan  kinerja  individu  sebagai  manajer  pendidikan dalam mengelola pendidikan di sekolah yang ia pimpin. Maka dari itu indikator yang  dipergunakan  untuk  mengukur  kinerja  Kepala  Sekolah  tidak  dapat dipersamakan  dengan  indikator  kinerja  organisasi  sektor  publik  terutama bidang  pemerintahan.  Sebagaimana  konsep  kinerja  individu  yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2004: 67) sebagai hasil kerja secara kualitas
dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan tugasnya  sesuai  dengan  tanggungjawab  yang  diberikan  kepadanya  yang dipengaruhi  oleh  faktor  kemampuan  dan  motivasi,  maka  kinerja  Kepala Sekolah  dalam  penelitian  ini  diukur  dari  pelaksanaan  fungsinya  sebagai manajer pendidikan dalam melaksanakan fungsi koordinasi.
Sebagaimana  Usman  (2006:364)  mengemukakan  bahwa  dalam pelaksanaan desentralisasi, Kepala Sekolah sebagai manajer pendidikan untuk mengelola  pendidikan  di  sekolah  memiliki  otonomi  untuk  mengatur rumahtangga  sendiri  sesuai  kemampuan  dan  kebutuha  daerahnya  masing- masing.  Untuk  mendapatkan  hasil  kerja  yang  optimal,  maka  Kepala  Sekolah tidak  dapat  bekerja  sendiri,  tetapi  membutuhkan  kerjasama  dengan  pihak- pihak  terkait  dalam  satu  koordinasi  yang  dikoordinatori  Kepaa  Sekolah. Dengan  demikian,  baik  tidak  kinerja  Kepala  Sekolah  dapat  dilihat  dari  fungsi koordinasi yang dilaksanakannya.

## Sertifikasi Guru
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  42  Ayat  1  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik (guru dan dosen) wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional.  Pasal  1  Ayat  11  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen menyatakan  bahwa  sertifikasi  adalah  proses  pemberian  sertifikat  pendidik untuk  guru  dan  dosen.  Lebih  lanjut  diuraikan  pada  Ayat  12  bahwa  sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
Mencermati  pengertian  tersebut  di  atas,  maka  sertifikasi  guru  adalah proses  pemberian  sertifikat  pendidik  kepada  guru  yang  telah  memenuhi standar  profesional  guru.  Guru  profesional  merupakan  syarat  mutlak  untuk menciptakan sistem dan praktek pendidikan yang berkualitas.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  11  Ayat  1  hingga  3  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  diuraikan  bahwa sertifikat  pendidik  diberikan  kepada  guru  yang  telah  memenuhi  persyaratan. Sertifikasi  pendidik  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  yang  memiliki program  pengadaan  tenaga  kependidikan  yang  terakreditasi  dan  ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan  akuntabel.  Dalam  Pasal  4  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2008  tentang  Guru  terurai  bahwa  program  pendidikan  profesi  tersebut dijelaskan kemudian dalam Ayat 2 bahwa hanya diikuti oleh peserta didik yang telah  memiliki  kualifikasi  akademik  S1  atau  D-IV  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.  Kemudian  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun  2008  tentang  Guru  berbunyi  bahwa  guru  dalam  jabatan  yang  telah
Wuryanti, Dampak Tunjangan Profesi (Sertifikasi Guru) Dalam Optimalisasi Kinerja..........................
memiliki  kualifikasi  akademik  S1  atau  D-IV  dapat  langsung  mengikuti  uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
Sebagai  suatu  proses  pemberian  pengakuan  bahwa  seorang  pendidik telah  memiliki  kompetensi  untuk  melaksanakan  pelayanan  pendidikan  pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi, maka dapat dikatakan bahwa sertifikasi guru adalah proses  uji  kompetensi  yang  dirancang  untuk  mengungkapkan  penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

## Tunjangan Profesi
Keterampilan dalam pekerjaan profesi sangat didukung oleh teori yang telah  dipelajarinya.  Jadi,  seorang  profesional  dituntut  banyak  belajar, membaca  dan  mendalami  teori  tentang  profesi  yang  ia  geluti.  Suatu  profesi bukanlah  sesuatu  yang  permanen,  melainkan  mengalami  perubahan  dan mengikuti  perkembangan  kebutuhan  manusia.  Oleh  sebab  itu  penelitian terhadap suatu tugas profesi dianjurkan, yang di dalam ilmu keguruan dikenal dengan istilah action research (Yamin, 2013 : 4). Dengan bermodal penguasaan materi dan kemampuan menyampaikannya  kepada  siswa,  belum  menjadikan  seorang  guru  dapat dikategorikan  sebagai  guru  yang  memiliki  pekerjaan  profesional.  Sebab  guru yang profesional harus memiliki beberapa keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya.
Guru bertugas mengajar, membimbing, dan melatih siswa-siswi dengan penuh  perhatian  khusus  serta  terikat  dengan  kode  etik  dan  kontrak  kerja. Semua pelayanan yang diberikan guru menunjukkan layanan jasa dan mereka berhak atas pembayaran berupa imbalan dan upah dari pekerjaan itu.
Pasal  16  Ayat  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2005  menyatakan  bahwa  Pemerintah  memberikan  tunjangan  profesi  kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan  dan/atau  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat.  Lebih  lanjut  tertuang  pada  Ayat  2  bahwa  tunjangan  profesi diberikan  setara  dengan  satu  kali  gaji  pokok  guru  yang  diangkat  oleh  satuan pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  atau  pemerintah  daerah pada  tingkat,  masa  kerja  dan  kualifikasi  yang  sama.  Pada  Pasal  16  Ayat  3 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  terurai  bahwa tunjangan profesi guru dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara  (APBN) dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dengan  demikian,  tunjangan  profesi  merupakan  hak  yang  patut diterima  oleh  guru  yang  telah  memenuhi  persyaratan  sertifikasi  guru  yang dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat  pendidik  yang  telah  dimiliki.  Tunjangan profesi telah dialokasikan di dalam APBN dan APBD sebagai salah satu bentuk
pemenuhan  hak  guru  atas  keprofesionalannya  di  dalam  melaksanakan tugasnya.

## Optimalisasi Kinerja Kepala Sekolah
Optimalisasi  kinerja  Kepala  Sekolah  sebagai  manajer  pendidikan  dan pimpinan  lembaga  penyelenggara  pendidikan  dasar,  dituangkan  dalam sejumlah  peran  Kepala  Sekolah  dalam  melaksanakan  fungsi  koordinasi terhadap  proses  balajar  mengajar,  pembinaan  ketenagaan,  pengelolaan keuangan sekolah serta penyediaan sarana dan prasarana.
Temuan lapangan mengenai kinerja Kepala SDN di wilayah Kecamatan Samarinda  Ulu  menunjukkan  bahwa  dalam  memaksimalkan  supervisi  Proses Belajar  Mengajar  (PBM),  Kepala  Sekolah  melakukan  supervisi  secara  berkala tanpa  ada  ketentuan  batas  waktu  tertentu,  dimana  setiap  kali  supervisi dianggap  diperlukan,  maka  dilakukanlah  supervisi  oleh  Kepala  Sekolah. Kesemuanya  itu,  dilakukan  dengan  tujuan  agar  pelaksanaan  Kegiatan  Belajar Mengajar  (KBM)  mengalami  peningkatan  yang  lebih  baik.  Dalam  kegiatan koordinasi  supervisi,  Kepala  Sekolah  senantiasa  bekerjasama  dengan  Dewan Guru  dan  staf  atau  karyawan  sekolah.  dalam  membina  tenaga  pendidik  dan kependidikan  yang  merupakan  SDM  sekolah,  Kepala  Sekolah  melakukan pengoptimalan pendataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan berkoordinasi  pada  Kepala  Bagian  Tata  Usaha  atau  Kepegawaian  di  sekolah masing-masing.  Kepala  Sekolah  juga  melaksanakan  rapat  koordinasi  dengan Dewan  Guru  dan  staf  secara  berkala,  serta  memberikan  bimbingan  dan pengarahan  kerja.  Kepala  Sekolah  tidak  lupa  untuk  memberdayakan  potensi yang  dimiliki  tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  melalui  himbauan untuk melanjutkan studi agar tenaga pendidik dapat mengembangkan potensi dirinya.  Perekrutan  tenaga  honor  pun  dilakukan  apabila  kebutuhan  akan ketenagaan dianggap masih kurang.
Dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  sekolah,  Kepala  Sekolah melakukan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai Petunjuk Teknis Buku BOS, kemudian  membentuk  tim  pengelolaan  keuangan  BOS  dan  BOSDA  termasuk Bendaharanya. Sebagai kelanjutan daripada hal itu, Kepala Sekolah melakukan penyusunan  RKA  /  RKPBS  yang  melibatkan  Dewan  Guru  dan  Komite  Sekolah melalui  mekanisme  rapat.  dalam  melaksanakan  penyediaan  sarana  dan prasarana  sekolah,  Kepala  Sekolah  melakukan  koordinasi  dengan  Komite Sekolah, Dewan Guru, Kordinasi Bidang Sarana dan Prasarana serta Bendahara Barang melalui mekanisme rapat secara berkala. Hal lain yang perlu diketahui bahwa  tidak  semua  SDN  di  wilayah  Kecamatan  Samarinda  Ulu  menemui hambatan  dalam  kegiatan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  dilakukan oleh  Kepala  Sekolahnya  masing-masing.  Sebab  kegiatan  penyediaan  sarana dan  prasarana  sangat  bergantung  atas  keadaan  sarana  dan  prasarana  yang ada pada tiap-tiap SDN yang tentu saja berbeda satu sama lain.
Berdasarkan  pembahasan  atas  tiap-tiap  unsur  dari  optimalisasi  kinerja Kepala  Sekolah  yang  diteliti,  maka  dapat  penulis  susun  sebuah  pemaknaan atas optimalisasi kinerja Kepala Sekolah pada SDN-SDN di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu sebagai berikut:
1. Optimalisasi  kinerja  Kepala  Sekolah  di  SDN  Kecamatan  Samarinda  Ulu tampak  dari  telah  dimaksimalkannya  kegiatan  supervisi  terhadap  proses belajar  mengajar,  pembinaan  ketenagaan  melalui  pengarahan,  bimbingan dan  pemberian  kesempatan  untuk  mengembangkan  diri,  pengelolaan keuangan  sesuai  Petunjuk  Teknis  BOS  serta  peningkatan  penyediaan sarana dan prasarana sekolah sesuai kebutuhan dan skala prioritas. Untuk kegiatan  pembinaan  ketenagaan  dan  penyediaan  sarana  dan  prasarana, sangat  bergantung  atas  kondisi  atau  keadaan  masing-masing  SDN  sebab kedua hak tersebut cenderung besar perbedaannya untuk masing-masing SDN.
2. Sedangkan  berdasarkan  hasil  penilaian  kinerja  Kepala  Sekolah  yang  telah dilakukan  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda  tahun  2013,  diketahui  bahwa dari  12  SDN  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu,  75  persen  (sembilan  orang) Kepala  SDN  telah  memiliki  kinerja  yang  baik,  dan  25  persen  (tiga  orang) Kepala SDN telah memiliki kinerja yang amat baik.

## Dampak Tunjangan Profesi (Sertifikasi Guru) bagi Optimalisasi Kinerja Kepala Sekolah
Temuan  lapangan  menunjukkan  bahwa tunjangan  profesi  (sertifikasi guru) membawa dampak bagi optimalisasi kinerja Kepala SDN dan para tenaga pendidik  yang  bertugas  di  SDN  masing-masing.  Sebanyak  68,62%  tenaga pendidik  pada  SDN  di  wilayah  Kecamatan  Samarinda  Ulu  telah  bersertifikasi dan  memperoleh  tunjangan  profesi.  Sehingga  dengan  demikian,  upaya peningkatan mutu pendidikan pada SDN di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu melalui sertifikasi masih perlu ditingkatkan secara lebih optimal.
Hal lain yang menjadi temuan penelitian lainnya adalah bahwa sejumlah harapan  atas  pelaksanaan  pemberian  tunjangan  profesi  bagi  guru  yang  telah bersertifikat antara lain sebagai berikut:
1) Ketepatan waktu pembayaran tunjangan profesi bagi guru.
2) Penyederhanaan  mekanisme  pengambilan  tunjangan  profesi  bagi  guru yang tidak mengharuskan guru mengantri dan menjalaninya dalam waktu yang lama.
3) Penyederhanaan  proses  pendataan  penerimaan  tunjangan  profesi  per triwulan  agar  guru  tidak  harus  menyerahkan  berkas  yang  sama  secara berulang-ulang.
4) Diperlukannya monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap kinerja guru  yang  telah  memperoleh  tunjangan  profesi  agar  tujuan  dan  maksud kebijakan sertifikasi guru untuk peningkatan kualitas pendidikan tercapai.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sebagaimana  teori  dan  konsep mengenai  evaluasi  kebijakan  publik,  maka  sebuah  kebijakan  ditempatkan dalam  penilaian  atas  pelaksanaan  dan  akibatnya,  dimana  pelaksana  maupun perencana  daripada  kegiatan  pengelolaan  sekolah  yaitu  Kepala  Sekolah  dan pihak-pihak  terkait  lainnya  memberi  pemahaman  bahwa  ada  model  yang dapat  dijadikan  penilaian  baik  dalam  pelaksanaannya  maupun  akibat-akibat yang akan terjadi. Kesemuanya itu memiliki maksud dan tujuan untuk menilai pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  sekolah  yang  telah  dirumuskan,  mampu mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Kinerja Kepala Sekolah
Hasil-hasil  wawancara  terhadap  informan  penelitian  menunjukkan dapat  diketahui  bahwa  faktor-faktor  pendukung  optimalisasi  kinerja  Kepala Sekolah antara lain:
1.   Sarana dan prasarana yang memadai.
2.  Tenaga pendidik yang potensial dan memiliki disiplin tinggi.
3.  Partisipasi  yang  baik  dari  Komite  Sekolah  dan  orangtua  murid  dalam kegiatan koordinasi.
4.  Tenaga kependidikan yang mendukung.
5.  Keuangan yang memadai. Kemudian  optimalisasi  kinerja  Kepala  SDN  di  wilayah  Kecamatan
Samarinda Ulu selama ini masih dihambat oleh beberapa faktor, antara lain:
1)   Keterbatasan ruang kelas pada beberapa SDN.
2)  Tenaga pendidik yang masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan mengajarnya.
3)  Pergantian kurikulum.
4)  Keterbatasan dana.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  penulis  menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:
1. Kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Ulu dioptimalisasikan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  supervisi  terhadap  proses belajar  mengajar  yang  dimaksimalkan,  pembinaan  ketenagaan  melalui pengarahan, bimbingan dan pemberian kesempatan untuk mengembangkan  diri  melalui  studi  lanjut,  pengelolaan  keuangan  sesuai Petunjuk Teknis BOS serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sekolah  sesuai  kebutuhan  dan  skala  prioritas.  Untuk  kegiatan  pembinaan ketenagaan dan penyediaan sarana dan prasarana, sangat bergantung atas kondisi  atau  keadaan  masing-masing  SDN  sebab  kedua  hak  tersebut cenderung besar perbedaannya untuk masing-masing SDN.
2. Tunjangan  profesi  (sertifikasi  guru)  membawa  dampak  pada  optimalisasi kinerja Kepala Sekolah dan para tenaga pendidik pada SDN di Kecamatan Samarinda  Ulu  sebab  perolehan  tunjangan  profesi  bagi  tenaga  pendidik yang  telah  lulus  sertifikasi  atau  telah  bersertifikat,  akan  mampu melepaskan  tenaga  pendidik  dari  beban  ekonomi  yang  sebelumnya dirasakan.  Dengan peningkatan penghasilan  atas  profesinya  sebagai  guru profesional,  maka  kinerja  tenaga  pendidik  diharapkan  pula  dapat mengalami  peningkatan yang  sama  atau  seimbang  sebagaimana  keadaan perekonomian tenaga pendidik yang mengalami perubahan atas kebijakan sertifikasi  guru  tersebut.  Sebanyak  68,62%  tenaga  pendidik  pada  SDN  di wilayah  Kecamatan  Samarinda  Ulu  telah  bersertifikasi  dan  memperoleh tunjangan  profesi,  sehingga  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  pada SDN  di  wilayah  Kecamatan  Samarinda  Ulu  melalui  kebijakan  sertifikasi masih perlu ditingkatkan secara lebih optimal.
3. Faktor pendukung optimalisasi kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda  Ulu  antara  lain  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  tenaga pendidik  yang  potensial  dan  memiliki  disiplin  tinggi,  partisipasi  yang  baik dari  Komite  Sekolah  dan  orangtua  murid  dalam  kegiatan  koordinasi, tenaga  kependidikan  yang  mendukung,  serta  keuangan  yang  memadai. Sementara faktor penghambat optimalisasi kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan  Samarinda  Ulu  antara  lain  meliputi  keterbatasan  ruang  kelas pada  beberapa  SDN,  tenaga  pendidik  yang  masih  belum  mampu mengoptimalkan  kemampuan  mengajarnya,  pergantian  kurikulum  serta keterbatasan dana.

## Saran-saran
Berkaitan  dengan  kesimpulan,  saran  sebagai  masukan  bagi  SDN  di Kecamatan Samarinda Ulu dan bagi Dinas Pendidikan Kota Samarinda :
1.  Pimpinan  Dinas  Pendidikan  Kota  Samarinda  hendaknya  melakukan monitoring dan  evaluasi  terhadap  para  tenaga  pendidik  yang  telah  lulus sertifikasi  dalam  rangka  melakukan  kontrol  atas  perkembangan  profesi tenaga pendidik setelah memperoleh pengakuan atas profesionalismenya dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak bangsa.
2.  Pimpinan Dinas Pendidikan Kota Samarinda hendaknya
mempertimbangkan  kembali  mekanisme  pendataan  stimulan  sertifikasi tiap  triwulan  yang  masih  mewajibkan  peserta  untuk  mengumpulkan dokumen  yang  sama  secara  berulang-ulang  atas  pertimbangan  efisiensi waktu dan manajemen kearsipan proses sertifikasi guru. 3.  Pimpinan Dinas Pendidikan Kota Samarinda hendaknya mempertimbangkan  alternatif  teknik  pembayaran  tunjangan  profesi  bagi tenaga  pendidik  yang  telah  bersertifikasi  melalui  mekanisme  perwakilan untuk  masing-masing  sekolah  atas  pertimbangan  efisiensi  waktu,  tenaga dan reformasi birokrasi melalui pemangkasan alur kegiatan.
4.  Kepala  SDN  di  wilayah  Kecamatan  Samarinda  Ulu  hendaknya  perlu  lebih mengoptimalkan  pembinaan  ketenagaan  terutama  bagi  para  tenaga pendidik agar mampu lulus dari proses sertifikasi, mengingat untuk SDN di wilayah  Kecamatan  Samarinda  Ulu,  tenaga  pendidik  yang  telah bersertifikat baru mencapai 68,62%.
5.  Kepala  SDN  di  wilayah  Kecamatan  Samarinda  Ulu  yang  masih  menemui hambatan  mengenai  pelaksanaan  pertanggungjawaban  penggunaan keuangan  dalam  pengelolaan  keuangan  hendaknya  perlu  mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda agar menempatkan sumberdaya yang  ahli  di  bidang  keuangan  pada  SDN  tersebut  sehingga  mampu menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.
6.  Para  pengawas  sekolah  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan supervisi  atau  penilaian  terhadap  kinerja  Kepala  Sekolah  oleh  Dinas Pendidikan Kota Samarinda, hendaknya segera menyerahkan laporan hasil penilaian  agar  kinerja  Kepala  SDN  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu  dan wilayah  lainnya  dapat  diketahui  hasil  pengukurannya  sebagai  sumber informasi  dan  bahan  pengambilan  keputusan  berkenaan  dengan  upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kota Samarinda.

## Daftar Pustaka
Anonim. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta.
_______. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang Guru dan Dosen . Jakarta.
_______. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan . Jakarta. Fajar,  Arnie.  2006. Peranan  Sertifikasi  Guru  dalam  Meningkatkan Profesionalisme  Guru .  Dalam  Makalah  Seminar  Nasional  Sosialisasi Sertifikasi  Guru  dalam  Memaknai  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 2005. Dinas Pendidikan Jawa Barat. Bandung.
Mahsum, Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta.
Mangkunegara, Anwar P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Remaja Rosdakarya. Bandung.
Ruky, Achmad S. 2006. Sistem Manajemen Kinerja. PT SUN. Jakarta.
Samami,  Muclas  dkk.  2006. Mengenai  Sertifikasi  Guru  di  Indonesia .  SIC. Surabaya.
Sembiring,  Masana.  2012. Budaya  dan  Kinerja  Organisasi  (Perspektif  Organisasi Pemerintah). Cetakan Pertama. Fokusmedia. Bandung. Usman,  Husaini.  2006. Manajemen  :  Teori,  Praktik  dan  Riset  Pendidikan. Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
Yamin, Martinis. 2013. Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP. Referensi. Jakarta.