p ISSN 2338-168X – E ISSN 2686-5742

## PERENCANAAN KAWASAN HUNIAN KOMUNAL SEMENTARA DENGAN KONSEP MULTI-FUNGSI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA PALU

## TEMPORARY COMMUNAL HOUSING AREA PLAN WITH MULTI-FUNCTION CONCEPT OF AREA DEVELOPMENT PERSPECTIVE IN PALU CITY
Anisa *1 , Ashar Saputra 2 , Iman Satyarno 3
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada 123
Jl. Grafika No. 2 Kampus UGM, Yogyakarta 123
e-mail * : Anisa96@mail.ugm.ac.id 1

## ABSTRAK
Kota Palu salah satu wilayah  administrasi indonesia yang memiliki ancaman multihazard, contohnya kejadian gempa  bumi  2018  mengundang  bencana  ikutan  tsunami  dan  likuifaksi.  Kerusakan  fasilitas  umum  dan  aset masyarakat mengharuskan para korban mengungsi ke hunian sementara. Problematika masyarakat dari menolak relokasi, masyarakat tidak nyaman tinggal di hunian sementara, hingga pembangunan liar diluar huntara. Tidak hanya  itu  pembangunan  fasilitas  huntara  meningkatkan  biaya  rehab-rekon  dan  berakhir  menjadi  sarana  yang terbengkalai. Hal ini memecah fokus pemerintah Kota Palu. Penelitian ini bertujuan merencanakan sistem fasilitas hunian  sementara  dengan  konsep  multi-fungsi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  survey  instansional, pengisian  kuesioner,  dan  mengkaji  pustaka.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  kuantitatif  dengan  menggunakan metode overlay dimana mengkolaborasikan tingkat prioritas lokasi alternatif model Analytical Hierarchy Process (AHP), klasifikasi potensi bahaya, dan klasifikasi kepadatan penduduk. Metode overlay ini bertujuan menentukan hirarki  sistem  pelayanan  huntara.  Guna  memenuhi  konsep  multifungsi,  kami  menyesuaikan  hiraki  pelayanan dengan RTRW kota palu agar tetap bersinergi dengan arahan pengembangan wilayah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan hunian komunal sementara terdiri atas tiga hirarki yaitu Kecamatan Mantikulore sebagai Pusat hunian komunal sementara. Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Utara, dan Kecamatan Tawaeli akan menjadi Sub-pusat pelayanan hunian komunal sementara. adapun  Kecamatan  Palu  Barat  dan  Kecamatan  Palu  Timur  menjadi  kawasan  terlayani.  Adapun  hasil  fungsi pendamping dari kawasan huntara sebagai kawasan perdagangan dan jasa.
Kata Kunci : huntara, hirarki pelayanan, multifungsi, kota palu.

## ABSTRACT
Palu city one of the administrative areas of Indonesia which has multi hazard, for example the earthquake in 2018  caused  tsunami  and  liquefaction disasters.  Damage  to  public  facilities  and  community  assets  forced  the victims to evacuate to temporary shelters. The community's problems range from refusing relocation, people not being  comfortable  living  in  temporary  housing,  to  illegal  development  outside  the  shelters.  Not  only  that,  the construction  of  shelter  facilities  increases  the  cost  of  rehabilitation  and  reconstruction  and  ends  up  being  an abandoned facility. This issue breaks the focus of the Palu City government. This study aims to plan a temporary housing facility system with a multi-function concept. Data was collected by means of an institutional survey, filling  out  questionnaires,  and  reviewing  the  literature.  This  research  was  conducted  quantitatively  using  the overlay  method  which  collaborated  the  priority  level  of  alternative  locations  with  the  Analytical  Hierarchy Process (AHP) model, classification of potential hazards, and classification of population density. This overlay method  aims  to  determine  the  hierarchy  of  the  shelter  service  system.  In  order  to  fulfill  the  multifunctional concept, we adjusted the service hierarchy with spatioal plan document “RTRW Palu City” so that it remains in synergy with regional development directions. The results of this study indicate that the temporary communal housing area consists of three hierarchies, namely Mantikulore District as the coordination center of temporary communal housing. South Palu District, Tatanga District and Ulujadi District, North Palu District, and Tawaeli District will become temporary communal housing service sub-centers. The West Palu District and East Palu District are the underserved areas. The results of the companion function of the shelter area as a trade and service area.
Keywords: temporary housing, service heirarchy, multifunction, palu city.
1 Naskah diterima   : September 2022 Naskah disetujui  : November 2022 DOI : https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2022.014.02.4

## PENDAHULUAN
Indonesia  dijuluki  Market  disaster  kareta letaknya  tepat  diatas  petemuan  tiga  lempeng tektonik  aktif,  Kondisi  ini  menjadikan  indonesia rentan  mengalami  berbagai  jenis  bencana.  Kota Palu salah satu wilayah di Indonesia yang dilalui Patahan  tektonik  Palu-Koro  dan  tepat  berada dibawa  garis  katulistiwa,  hal  ini  mengindikasi potensi multi hazard. Multi hazard yang dimaksud terdiri  atas  bencana  banjir,  banjir  bandang, longsor, gempa, likuifaksi hingga tsunami (BNPB, 2015). Sebagai contoh bencana besar yang pernah terjadi di Kota Palu yakni Gempa dengan kekuatan 7.4  Mw  dditahun  2018  yang  menimbulkan bencana  ikutan  yaitu  Likuifaksi  dan  tsunami. Bencana tersebut menyebabkan kematian sebanyak  1.636  orang,  16.723  orang  mengungsi, kerusak  fasilitas  umum  dan  jaringan-jaringan penunjang,  seperti  jaringan  jalan,  listrik  dan distribusi  air  bersih.  Salah  satu  bantuan  yang menuai  kontrofersi  adalah  penyediaan  fasilitas hunian sementara di beberapa lokasi di Kota Palu. Hal  ini  dikarenakan  fasilitas  hunian  sementara (huntara) menimbulkan permasalahan sosial yang memecah  fokus  pemerintah  dalam  menyediakan hunian  tetap.  Permasalahan  huntap  yang  belum memenuhi target memaksa masyarakat untuk tetap menghuni huntara bahkan setelah 3 tahun kejadian bencana multi hazard ini berlalu.
Surtiari  (2019)  menyatakan  bahwa  salah satu sarana penting yang dibutuhkan sesaat setelah kejadian  bencana  adalah  Hunian  sementara. Huntara  yang  nyaman  mampu  meningkatkan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Huntara  ditujukan  untuk  menampung  para penyintas  hingga  mereka  memperoleh  tempat tinggal  baru  (hunian  tetap)  atau  selesai  tahap rekonstruksi bangunan lama (PMI 2019). Namun pembangunannya  yang  tidak  terencana  dengan baik  dan  dibangun  secara  tergesa-gesa  akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Permasalahan seperti pelecehan, kekerasan sesama  penyintas,  hilangnya  nilai  sosial,  hingga permasalahan  kesehatan  baik  fisik  maupun mental.  Permasalahan  tersebut  dikatenakan huntara yang ada minim akan ruang, pencahayaan dan  privasi  (Hidayah,  Satyarno,  and  Saputra 2020). Tidak hanya kerugian dari sisi sosial saja, pembangunan  huntara  juga  memberikan  dampak negatif  dari  sisi  pembiayaan  pembangunan, beberapa  kasus  bangunan  huntara  berakhir terbengkalai  dan  dianggap  sebagai  pemicu pembengkakak biaya pemulihan dan rekonstruksi
bangunan  (Sanderson  et  al.  2014).  Isu  tersebut menunjukkan bahwa pembangunan huntara yang memiliki nilai ekonomi 2-3 tahun pasca kejadian bencana akan menjadi investasi yang merugikan. sifatnya yang sementara menyebabkan kekhawatiran  bahwa bangunan akan terbengkalai begitiu  saja.  Sehingga  perencanaannya  harus dipertimbangkan secara matang.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  Kami melakukan penelitian dengan tujuan
merencanakan  kawasan  hunian  sementara  yang nyaman  untuk  digunakan  oleh  para  penyintas secara komunal. Adapun upaya untuk mengantisipasi  peningkatan  biaya  rehab-rekon akibat  membangun  huntara  dan  berujung terbengkalai, Kami mencoba menerapkan konsep multifungsi  pada  perencanaan  hunian  komunal sementara tersebut. Konsep multifungsi merupakan bangunan yang memiliki fungsi lebih dari  satu  bersifat  jangka  panjang  dan  minim sumber daya yang tidak terbarukan (Harisun and Awedy,  2017).  Dalam  penelitian  ini,    konsep multifungsi yang dimaksud ialah kawasan model memiliki  fungsi  pendamping  selain  fungsi utamanya  sebagai  kawasan  hunian  komunal sementara  pada  fase  bencana,  sedangkan  fungsi pendamping  akan  aktif  pada  fase  non  bencana. Arah  Fungsi  pendamping  ini  akan  disesuaikan dengan arahan pengembangan wilayah berdasarkan dokumen tata ruang.
Konsep  hunian  ini  mendukung  program pembangunan berkelanjutan yaitu upaya peningkatan  jumlah  daerah  yang  menerapkan kebijakan dan perencanaan terpadu dan menyeluruh, tepat dalam menggunakan sumberdaya, mengurangi bahaya bencana, resisten  akan  bencana  alam,  dan  sesuai  dengan Sendai  framework  untuk  meminimalisir  resiko bencana  2015-2030,  manajemen  risiko  bencana yang holistik di setiap level dalam (UNDP 2015). Target  ini  sesuai  dengan  program  kesiapsiagaan program build back better dengan harapan bahwa dimasa  yang  akan  datang  Pemerintah  dapat merespon  kejadian  suatu  bencana  lebih  sigap, efisien dan efektif (UNISDR 2015).
Penelitian  dilakukan  di  Kota  Palu  yang terdiri  atas  8  administrasi  kecamatan.  Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:
a)  Merekomendasikan  lokasi pengemabngan model  dan  sistem  pelayanan  kawasan  hunian komunal sementara
b)  Menentukan arah fungsi pendamping kawasan model
c)  Memberikan  rekomendasi  manajemen  alih- fungsi Kawasan.

## METODE
Berdasarkan  tujuan penelitian, Kami menyusun  strategi/prosedur  penelitian  dengan menggunakan berbagai metode. Kegiatan penelitian ini dimulai dengan survey yang terdiri atas  kegiatan  observasi  lapangan,  wawancara instansional  dan  menyebarkan  kuesioner  AHP kepada para responden.
Analisis  pertama  yang  kami  lakukan  yaitu Tingkat  Prioritas  lokasi  alternatif  pengembangan Huntara  dengan  menggunakan  model Analytical Hierarchy  Process (AHP).  Analisis  kedua  yaitu klasifikasi  tingkat  bahaya.  Analisis  ketiga  yaitu proyeksi  penduduk    20  tahun  yang  akan  datang yang  kemudiaan  disesukan  dengan  luah  area kecamatan untuk mendapatkan tingkat kepadatannya.  Ketiga  analisis  tersebut  kemudian di overlay untuk memperoleh rekomendasi lokasi dalam  bentuk  sistem  pelayanan  kawasan  hunian komunal  sementara.  Pada  tahap  akhir,  kami melakukan  analisis  penentuan  arah  fungsi pendamping  yang  disesuaikan  dengan  sistem pelayanan  kawasan  model  untuk  memenuhi konsep multifungsi. ( Gambar 1) .
Gambar 1. Metodologi Penelitian
Tingkat Prioritas Lokasi Alternatif Pengembangan Model Analisis ini dikembangkan dengan menggunkan  metode  AHP.  Metode  AHP merupakan  metode  penentuan  keputusan  dengan mempertimbangkan  berbagai  kriteria  maupun sub-kriteria  smpai  ke  tahap  keputusan  alternatif dari bobot-bobot yang diberikan para ahli sebagai responden.  Metode  AHP  dalam  penelitian  ini memiliki tujuan  utama  yaitu  menentukan tingkat prioritas lokasi pengembangan model dari pilihan alternatif.
Metode  AHP  membentuk  pohon  hirarki yang  terdiri  atas  kriteria  dan  subkriteria  serta alternatif lokasi. Dalam penelitian ini kriteria dan sub  kriteria  harus  berkaitan  dengan  kriteria  dan sub-kriteria  huntara,  namun  di  Indonesia  belum ada  peraturan  atau  standar  yang  menenjukkan kriteria dan subkriteria penentuan lokasi pembangunan  huntara.  Maka  dari  itu,  kami mengadopsi  kriteria  dan  sub-kriteria  dari  empat stakeholder yang  berkaitan dengan  temporary shelter dan  tempat  penampungan  penyintas. Stakeholder yang  dimaksud  mewakili  pohak Pemerintah, organisasi diluar pemerintah, Peneliti dan  masyarakat.  Pilihan  alternatif  lokasi  dalam pohon hirarki, merupakan pengembangan penelitian dari rekomendasi lokasi yang dilakukan oleh  Akbar,  Kharis,  and  Rahmawati  (2020). Keempat lokasi alternatif termasuk kedalam zona resiko sedang hingga rendah. (Gambar 2)
Metode  AHP  dibantu  para  ahli  sebagai responden  untuk  menilai  setiap  kriteria,  sub- keriteria  dan  pilihan  alternatif  dari  perspektif keahlian dan pengalaman para responden. Jumlah responden  yang  digunakan  pada  penelitian  ini sebanyak  lima  responden.  Kami  menggunakan sedikit  responden  untuk  mengurang  potensi biasnya hasil analisis. Adapun kriteria responden yang kami gunakan yaitu:
a) Merupakan  bagian  dari Stakeholders
(BPBD  Kota  Palu;  Bappeda  Kota  Palu; Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Palu; Organisasi diluar pemerintah; dan Masyarakat), masing-masing 1 orang.
b) ikut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan  huntara  pasca  kejadian gempa bumi 2018, dan
c) Berdomisili di Kota Palu, 3 tahun sebelum gempa 2018 sampai dengan 3 tahun pasca kejadian bencana.
d) Untuk stakeholder masyarakat, diutamakan masih  menghuni  huntara  sampai  saat pengisian kuesioner AHP dilakukan.
Penetapan Hirarki Pelayanan Arahan Fungsi Pendamping Struktur Pelayanan KHKS dengan konsep multifungsi Inconsist ency < 10% Klasifikasi Kepadatan Penduduk Inventaris data, observasi dan penyebaran kuesioner Tingkat Prioritas Lokasi alternatif Klasifikasi Potensi Bahaya Analisis Proyeksi penduduk YA TDK
Gambar 2. Pohon Hirarki
Para responden yang menilai setiap kriteria, sub-kriteria  serta  pilihan  alternatif  didampingi dalam mengisi kuesioner tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Upaya pendampingan responden dilakukan  untuk  menjaga  tingkan  konsistensi jawaban para responden, sehingga pengisian data tidak  perlu  dilakukan  secara  berulang-ulang. Dalam  penelitian  ini  kami  mendampingi  para responden dalam melakukan pengisian kuesioner langsung  menggunakan  program Expert  Choice , dan  menjaga  angka inconsystency tetap  dibawah 10%.

## Klasifikasi Potensi Bahaya
Analisis  tingkat  bahaya  ini  dilakukan dengan  tujuan  mengetahui  besaran  potensi
multihazard  di  kota  palu  sebagai  pertimban penentuan  hirarki  sistem  pelayanan  hunian komunal  sementara.  Adapun  mutihadzard  yang dimaksud yaitu:
a)  Banjir b)  Banjir bandang c)  Gempa Bumi
d)  Tanah longsor
e)  Tsunami f)   Likuifaksi
Untuk  menetapkan  klasifikasi  potensi bahaya  (tinggi,  sedang  dan  rendah),  kami menentukan  tingkat  bahaya  untuk  bencana likuifaksi dengan mengadopsi langsung hasil dari
dokumen Zona
Kerentanan likuifaksi (Kementerian  ESDM,  2019).  Sedangkan  untuk menentukan  tingkat  bahaya  baik  bencana  banjir, banjir bandang, longsor, gempa bumi dan tsunami dengan  membandingkan  data  luas  area  terpapar dari  dokumen  kajian  resiko  bencana  (KRB)  kota palu  (BNPB,  2015)  ,  terhadap  luas  land  use kecamatan  (Tabel  2).  Persentase  keterpaparan kemudian disesuaikan dengan range dimana:
• Tinggi  : persentase terpapar > 66%
• Sedang  : 33% > Persent terpapar < 60% • Rendah : Persentase terpapar < 33%
Selanjutnya,  tingkat  bahaya  dari  Masing- masing jenis bencana dibobotkan sesuai tingkatannya (Tinggi = 3, sedang = 2 dan rendah =  1).  Bobot-bobot  dari  multihazard  kemudian diakumulasikan  untuk  selanjutnya  disesuaikan dengan range klasifikasi bahaya. kami mengklasifikasikan  tingkat  bahaya  ke  dalam  3 kelas, berikut range dari klasifikasi bahaya:
• Tinggi  : akumulasi bobot  ≥ 10
• Sedang : akumulasi bobot  = 5 – 10
• Rendah : akumulasi bobot  ≤ 5

## Proyeksi Penduduk
Menurut Klosterman dalam (Junaidi 2015), proyeksi penduduk model linier merupakan model proyeksi  sederhana  dimana  mempertimbangkan persamaan  derajat  pertama  fungsi  dari  waktu terhadap  penduduk.  Meskipun  model  ini  tidak tepat  menggambarkan  kondisi  penduduk  Kota Palu dimasa yang akan datang, namun hasil model proyeksi  ini  dianggap  menghampiri  jumah penduduk  20  tahun  mendatang.  Model  ini mengasumsikan jumlah penduduk akan meningkat sesuai dengan  pola laju pertumbuhan penduduk dasar. Karena mempertimbangkan pola laju pertumbuhan penduduk pada data dasar, maka jumlah  penduduk  dimasa  yang  akan  datang cenderung memiliki pola yang sama dengan masa lalu.
Analisis Proyeksi penduduk dimulai dengan enghitung  rata-rata  Laju  Pertumbuhan  Penduduk (LPP) dalam kurun waktu lima tahun. Kemudian jumlah penduduk tahun 2021 menjadi dasar untuk memproyeksikan  jumlah  penduduk  20  tahun mendatang sesuai pola LPP.
Adapun  persamaan  proyeksi  model  linier sebagai berikut.
=     + (1)
Keterangan:
Pt  : Jumlah Penduduk saat tahun proyeksi t α  :Jumlah Penduduk saat tahun data ( intercept )
β  :Rerata pertambahan penduduk (Koefisien) T  :Selisih  tahun  proyeksi  dengan  tahun  dasar (periode waktu proyeksi)

## Klasifikasi Kepadatan Penduduk
Klasifikais  kepadatan  penduduk,  pada penelitia  kami  menggunakan  jumlah  penduduk proyeksi  20  tahun  mendatang.  Jumlah  penduduk ini  kemudian  dibandingkan  dengan  luas  lahan perkecamatan.  dianalisa  lebih  lanjut  untuk mengklasifikasikan  kepadatan  penduduk  (KP), dengan formula:
= (2)
Kepadatan  penduduk  proyeksi  tahun  2041 disesuakan dnegan range untuk dapat mengetahui tingkat  klasifikaisnya.  Klasifikasikan  kepadatan penduduk terbagi atas tiga kelas yaitu:
 Tinggi   : KP ≥ 54 jiwa/Ha
 Sedang  : 30 – 53 Jiwa/Ha
 Rendah  : KP ≤ 29 Jiwa/Ha
Klasifikasi kepadatan penduduk menunjukkan potensi kerentanan kawasan karena kepadatan  bangunannya.  Klasifikais  kepadatan penduduk menjadi pertimbangan dalam penentuan  lokasi  dan  sistem  pelayanan  kawasan hunian komunal sementara.
Penentuan Hirarki Sistem Pelayanan Kawasan Hunina Komunal Sementara
Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan  tiga  macam  analsis.  Kami mempertimbangkan  tingkat  prioritas  lokasi alternatif pengembangan hunian komunal sementara  terhadap  klasifikasi  potensi  bencana sebagai faktor kerentanan bencana dan klasifikasi kepadatan  penduduk  sebagai  faktor  kerentanan. Ketiga  klasifikasi  kemudian  di  bobotkan  dan diakumulasikan.  Akumulasi  bobot  kemudian disesuaikan  dengan  range  untuk  mengetahui hirarki  pelayanan  dari  masing-masing  wilayah kecamatan. Adapun klasifikasi hirarki ditentukan berdasarkan bobot sebagai berikut:
 Hirarki III : ≤ 3  Hirarki II : 3-5  Hirarki I : ≥ 5

## Penentuan Arah fungsi pendamping
Penentuan arah fungsi pendamping mempertimbangkan  produktata  ruang  yang berlaku pada wilayah penelitian. Hal ini bertujuan agar  dalam  pemanfaatan  kawasan  model  tidak menyalahi  arahan  fungsi  pengembangan  wilayah Kota Palu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat  Prioritas  Lokasi  Pengembangan Kawasan Hunian Komunal Sementara
Hasil AHP menunjukkan bobot dan tingkat alternatif  lokasi  untuk  Kecamatan  Palu  Selatan sebesar  0.332,  Kecamatan  Matikulore  sebesar 0.287,  Kecamatan  Ulujadi  seberas  0.193, sedangkan  Kecamatan  Tatanga  sebesar  0.183. hasil  ini  menunjukkan  bahwa  kecamatan  yang paling tepat dimaanfaatkan untuk pengembangan hunian  sementara  secara  komunal  sebagai  lokasi alternatif pertama adalah Kecamatan Palu Selatan. Lokasi  alternatif  ke-dua  adalah  Kecamatan Mantikulore.  Lokasi  alternatif  ke-tiga  adalah
Kecamatan Ulujadi, dan alternatif keempat adalah Kecamatan Tatanga (Gambar 3) .
Lokasi kemudian dibobotkan sesuai tingkat alternatif. Bobot ini digunakan untuk menentukan hirarki sistem pelayanan kawasan hunian komunal sementara (Tabel 1) .
Tabel 1. Bobot lokasi pengembangan model Tingkat Prioritas Lokasi Alternatif Bobot Pertama Kecamatan Palu Selatan 4 Kedua Kecamatan Mantikulore 3 Ketiga Kecamatan Ulujadi 2 Keempat Kecamatan Tatanga 1
Gambar 3. Grafik tingkat priotitas lokasi pengembangan KHKS

## Klasifikasi Potensi Bahaya
Untuk  tingkat  bencana  Banjir,  Banjir bandang,  gempa,  longsor  dan  tsunami  diperoleh berdasarkan  perbandingan  luas  area  terpapar dibandingkan  luas land  use (Tabel  2) .  Untuk tingkat  bahaya  bencana  likuifaksi  langsung
diadopsi dari dokumen zona kerentanan likuifaksi (Kementerian  ESDM  2019).  Setelah  kami menentukan  tingkat  bahaya  dari multihazard , masing-masing tingkat bahaya kemudian dibobotkan,  diakumulasikan  dan  disesuaikan dengan range klasifikasi potensi bencana. (Tabel 3)
Tabel 2. Tingkat Bahaya terhadap persentase area terpapar multihazard
Keca matan Banjir Banjir Bandang Gempa Longsor Tsunami area terpa par Tingkat bahaya area terpa par Tingkat bahaya area terpa par Tingkat bahaya area terpa par Tingkat bahaya area terpa par Tingkat bahaya Palu Barat 92% Tinggi 29% rendah 107% Tinggi 2% Rendah 53% Sedang Tatang a 83% Tinggi 26% rendah 111% Tinggi 3% Rendah 5% Rendah Ulujad i 11% Rendah 13% rendah 124% Tinggi 84% Tinggi 9% Rendah Palu Selatan 103% Tinggi 33% Sedang 103% Tinggi 0% Rendah 0% Rendah
Palu Timur 104% Tinggi 26% rendah 105% Tinggi 0% Rendah 36% Sedang
Mantik ulore 14% Sedang 8% rendah 93% Tinggi 66% Tinggi 4% Rendah Palu Utara 51% Tinggi 8% rendah 93% Tinggi 26% Rendah 14% Rendah Taweli 32% Rendah 12% rendah 114% Tinggi 53% Tinggi 9% rendah
Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Bahaya Kota Palu
Kecamatan klasifikasi bahaya Banjir Banjir Bandang Gempa Longsor Tsunami Likuifaksi Σ Bobot Ket Bobot utama Palu Barat 3 1 3 1 2 3 13 Tinggi 1 Tatanga 3 1 3 1 1 3 12 Sedang 2 Ulujadi 1 1 3 3 1 1 10 Sedang 2 Palu Selatan 3 2 3 1 1 3 13 Tinggi 1 Palu Timur 3 1 3 1 2 3 13 Tinggi 1 Mantikulore 2 1 3 3
1 1 11 Sedang 2 Palu Utara 3 1 3 1
1 1 10 Sedang 2 Taweli 1 1 3 3 1 1 10 Sedang 2
Hasil  analisis  ini  menunjukkan  ada  dua klasifikasi  potensi  bencana  di  kota  palu  yakni tinggi dan sedang. Potensi bencana ini kemudian menunjukkan Kecamatan Palu Selatan, Palu Barat dan Palu timur termasuk kedalam area berpotensi tinggi mengalami ancaman multihazard . Sedangkan  Kecamatan  Tawaeli,  Palu  utara, Mantikulore,  Tatanga,  dan  Ulujadi  termask kedalam  area  berpotensi  sedang  mengalami multihazard (Gambar  4).  Karena  tujuan  dari analisis  ini  menentukan  lokasi  yang  dianggap cocok  untuk  pengembangan  hunian  komunal sementara  yang  dimana  kawasan  tersebut  akan ditempatkan di zona yang relatif aman, maka dari itu  tingkat  klasifikasi  bahaya  “sedang”  menjadi pertimbangan utama.
Gambar 4. Klasifikasi potensi bahaya
Klasifikasi  potensi  bencana  kemudian dijadikan pertimbangan dalam menentukan hirarki sistem  pelayanan  kawasan  hunian  komunal semntara  dengan  memberikan  bobot (Tabel  4) . Pembebotan  klasifikasi  potnsi  penduduk  sebagai berikut:
 Kasifikasi Rendah = 3  Klasifikasi Sedang = 2  Klasifikasi Tinggi = 1
Tabel 4. Kepadatan penduduk netto
Kecamatan Klasifikasi Bobot Palu Barat Tinggi 1 Tatanga Sedang 2 Ulujadi Sedang 2 Palu Selatan Tinggi 1 Palu Timur Tinggi 1 Mantikulore Sedang 2 Palu Utara Sedang 2 Taweli Sedang 2

## Proyeksi penduduk
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota palu dalam kurun waktu lima tahun, dengan rata- rata  laju  pertumbuhan  penduduk  perkecamatan sebesar 1.21%. (Tabel 5)
Tabel  5. Rata-rata  laju  pertumbuhan  penduduk  (BPS
2019, 2021, 2022, 2022)
Kecamatan Laju Pertumbuhan penduduk (%) 2018 2019 2020 2021 Rerata LPP Palu Barat 1.41 -2.68 -0.77 0.43 -0.40 Tatanga 1.6 -2.69 2.33 1.51 0.69 Ulujadi 1.63 -0.75 2.91 1.57 1.34 Palu Selatan 1.55 3.55 1.09 1.05 1.81 Palu Timur 1.53 2.74 -1.51 0.48 0.81 Mantikulore 1.56 2.24 1.84 1.77 1.85 Palu Utara 1.59 2.13 2.02 1.25 1.75 Taweli 1.59 2.47 1.74 1.67 1.87 Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk  Kota  Palu  dengan  mempertimbangkan laju  pertumbuhan  penduduk,  diketahui  jumlah penduduk  di  tahun  2041  jumlah  penduduk  kota palu  diproyeksikan  sebanyak  377.224  jiwa  atau bertambah  sebesar  0.05%  dari  jumlah  penduduk tahun 2021 (Tabel 6)
Tabel 6. Proyeksi penduduk 20 tahun
Kec. Data Proyeksi 2021 2041 Palu Barat 46,544 46,536 Tatanga 53,270 53,284 Ulujadi 35,536 35,563 Palu Selatan 72,674 72,710
Kec. Data Proyeksi 2021 2041 Palu Timur 43,441 43,457 Mantikulore 77,949 77,986 Palu Utara 24,716 24,751 Taweli 22,900 22,937 Kota Palu 377,030 377,224

## Klasifikasi Kepadatan Penduduk
Klasifikikasi kepadatan
penduduk mempertimbangkan  jumlah  proyeksi  penduduk (tabel  6) terhadap  luah land  use. Klasifikasi kepadatan penduduk kemudian menunjukkan ada tiga klasifikasi tingkat kepatdatan penduduk yaitu Tinggi, sedang dan rendah. Kecamatan Palu barat dan  Kecamatan  Palu  timur  termasuk  kedalam klasifikasi  kepadatan  tinggi.  Kecamatan  Tatanga dan  Kecamatan  Palu  selatan  termasuk  kedalam klasifikasi kepadatan tinggi. Sedangkan kecamatan  Tawaeli,  Kecamatan  Palu  utara, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Ulujadi termasuk  kedalam  klasifikasi  kepadatan  rendah. (Tabel 7) (Gambar 5)
Tabel 7. Kepadatan penduduk netto
Kec. Ha Σ Pddk proyeksi (Orng) KP Org /Ha) Klasifikasi KP Palu Barat 681.6 46,536 68 Tinggi Tatanga 1,360.2 53,284 39 Sedang Ulujadi 2,279.2 35,563 16 Rendah Palu Selatan 1,883.9 72,710 39 Sedang Palu Timur 565.2 43,457 77 Tinggi Mantikulore 8,266.5 77,986 9 Rendah Palu Utara 2,026.4 24,751 12 Rendah Taweli 3,392.7 22,937 7 Rendah
Gambar 5. Klasifikasi kepadatan penduduk
Klasifikasi kepadatan ini kemudian menggambarkan  tingkat  kerentanan  kota  palu perkecamatan.  Jika  disesuaikan  dengan  tujuan penelitian  menentukan  lokasi  pengembangan hunina  komunal  sementara,  maka  klasifiksi kepadatan  “rendah“    yng  menjadi  pertimbangan
utama. Klasifikasi Kepadatan penduduk kemudian dijadikan pertimbangan dalam menentukan hirarki sistem  pelayanan  kawasan  hunian  komunal semnetara  dengan  memberikan  bobot (Tabel  8). Pembebotan  klasifikasi  potnsi  penduduk  sebagai berikut:
 Kasifikasi Rendah = 3  Klasifikasi Sedang = 2  Klasifikasi Tinggi = 1
Tabel 8. Kepadatan penduduk netto
Administrasi Klasifikasi Bobot Palu Barat Tinggi 1 Tatanga Sedang 2 Ulujadi Rendah 3 Palu Selatan Sedang 2 Palu Timur Tinggi 1 Mantikulore Rendah 3 Palu Utara Rendah 3 Taweli Rendah 3

## Struktur Pelayanan Fasilitas Kawasan Hunian Komunal Sementara
Dari penentuan hirarki diketahui Kecamatan Mantikulore termasuk kedalam hirarki I,  Kecamatan  Tatanga,  Kecamatan  Ulujadi, Kecamatan  Palu  selatan,  Secamatan  Palu  Utara, dan Kecamatan Tawaeli termasuk kedalam hirarki II.  Sedangkan  Kecamatan    Palu  Barat  dan Kecamatan Palu Timur termasuk kedalam hirarki III (Tabel 9) .
Tabel 9. Sistem pelayanan huntara
Hirarki Kecamatan Wilayah pelayanan I
Mantikulore
Mantikulore II Tatanga Tatanga Ulujadi Ulujadi dan Palu Barat Palu Utara Palu Utara Palu Selatan Palu Selatan dan Palu Timur Tawaeli Tawaeli
Kami membagi kawasan  kedalam 3 hirarki sistem pelayanan. Hirarki-hirarki dibentuk dengan arahan  sistem,  dimana  Hirarki  I  sebagai  Pusat koordinasi  hunian  komunal  semetara.  Hirarki  II sebagai  Sub-pusat  hunian  komunal  sementara. Hirarki  III  sebagai  kawasan  pelayanan  bawaan. Artinya  pada  hirarki  I  dan  II  akan  disediakan fasilitas  hunian  komunal  sementara.  Sedangkan hirarki  III  tidak  akan  disediakan  fasilitas  hunian komunal sementara, hal ini dikarenakan kecamatan  yang  termasuk  hirar  III  memiliki potensi bahaya multihazard tinggi dan kerentanan yang  tinggi.  Sebagai  solusi  para  penyintas  yang berasal  dari  kecamatan  yang  termasuk  kedalam hirarki  III  akan  dilayani  di  fasilitas  huntara  di
Kecamatan mantikulore (hirarki I) dan Kecamatan Ulujadi (Hirarki II).
Gambar 6. Sistem pelayanan hkawasan hunian komunal sementara
Arah Fungsi Pendamping Berdasarkan Perspektif Pengembangan Wilayah Kota Palu
Arahan  fungsi  pendamping  yang  akan diterapkan  sebagai  fungsi  yang  akan  aktif  ketika fase  normal  atau  non  bencana.  Penentuan  fungsi pendamping  ini  mengacu  kepada  Peraturan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  no.  08  tahun 2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah provinsi  Sulawesi  Tengah  tahun  2013-2033, (2012) yang menetapkan bahwa Kota Palu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pemanfaatan  ruang  untuk  kegiatan  ekonomi berskala internasional dan nasional dengan fungsi sebagai kawasan ekonomi terpadu. Hal ini  selaras dengan Peraturan Daerah no. 2 tahun 2021 tentang RTRW Kota Palu tahun 2021-2041 dimana fungsi perdagangan  dan  jasa  perwilayah  di  Kota  Palu memiliki  tingkat  atau  sekala  pelayanan.  Analsisi ini dilakukan agar fungsi pedamping dari kawasan hunian  komunal  sementara  tetap  bersinergi denganarahan pengemabngan wilayah Kota Palu. Berdasarkan  dua  kebijakan  terkait  arahan pengembangan,  maka  hirarki  sistem  pelayanan sebagai  lokasi  model  hunian  komunal  sementara dengan  konsep  multifungsi  akan  menerapkan fungsi pendamping sebagai pengembangan Pusat Perdagangan  dan  jasa  dengan  skala  pelayanan sebagai berikut (Tabel 10 ).
Tabel 10. Arahan multifungsi
Hirarki Kecamatan Arahan multifungsi
I Mantikulore
Central Business District skala kota
II Tatanga Perdagangan dan jasa skala lingkungan atau beberapa kecamatan Ulujadi Palu Utara
Hirarki Kecamatan
Arahan multifungsi
Palu Selatan
Perdagangan dan jasa skala kota
Tawaeli
Berdasarkan penentuan Struktur pelayanan kawasan  hunian  komunal  sementara  maka  dapat ditentukan multifungsi kawasan untuk penerapan pada fase pra bencana sebagai berikut.
a) Hirarki  I  akan  menjadi  pusat  koordinasi kebutuhan pelayanan kawasan hunian komunal sementara  di  kota  palu  pada  fase  Bencana, sedangkan  pada  fase  non  bencana  (normal)
Kawasan  model  akan  beralihfungsi  sebagai
Central Business District skala kota. Hirarki I terdiri atas Kecamatan Mantikulore.
b) Hirarki  II  merupakan  sub-pusat  pelayaan kawasan hunian komunal sementara pada fase Bencana,  Sedangkan  pada  fase  non  bencana (normal)  kawasan  akan  beralihfungsi  sebagai Kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan  dan  lingkungan.  Hirarki  II  terdiri atas  Kecamatan  Palu  selatan,  Kecamatan Tawaeli,  Kecamatan  Palu  Utara,  Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi.
c) Hirarki III sebagai kawasan pelayanan bawaan. Hirarki  II  terdiri  atak  Kecamatan  Palu  Barat dan  Kecamatan  Palu  Timur.  Hirarki  III  tidak akan dilayani fasilitas huntara, namun sebagai solusinya  para  penyintas  dari kecamatan Palu barat  diarahkan  untuk  dilayani  di  huntara Kecamatan Ulujadi, sedangkan penyintas dari Palu Timur diarahkan untuk dilayani di hutara Kecamatan Mantikulore.

## KESIMPULAN

## Skenario  Sistem  Pelayanan  Kawasan  Hunian Komunal Sementara
Sistem pelayanan kawasan hunian komunal sementara  terdiri  atas  tiga  hirarki.  Hirarki  I sebagai  pusat  koordinasi  hunian  komunal sementara  berada  di  Kecamatan  Mantikulore. Hirarki  II  sebagai  sub-pusat  hunian  komunal sementara  berada  di  Kecamatan  Tawaeli, Kecamatan  Palu  Utara,  Kecamatan  Palu  Selatan, Kecamatan  Tatanga,  dan  Kecamatan  Ulujadi. Hirarki  III  sebagai  wilayah  pelayanan  bawaan terdiri atas Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur.

## Arah  fungsi  pendamping  dari  Kawasan Hunian Komunal Sementara
Fungsi  pendamping  dari  kawasan  hunian komunal  sementara  diarahkan  sebagai  kawasan perdagangan  dan  jasa  atau  komersil.  Untuk huntara  Kecamatan  Mantikulore  memiliki  fungsi pendamping  sebagai Central  Business  District .
Huntara  Kecamatan  Tatanga  dan  Kecamatan Ulujadi  memiliki  fungsi  pendampig  sebagai perdagangan  dan  jasa  skala  Lingkungan  dan beberapa kecamatan. Huntara di Kecamatan Palu Selatan,  Kecamatan  Palu  Utara  dan  Kecamatan Tawaeli  memiliki  fungsi  pendamping  sebagai perdagangan  dan  jasa  skala  kota  dan  beberapa kecamatan.

## Skenario Alih-fungsi Kawasan Model
Kawasan  model  dikembangkan  dengan konsep  multifungsi,  dimana  kawasan  memiliki  2 fungsi. Karena tujuan penyediaan fasilitas tempat penampungan  untuk  para  penyintas  pada  saat setelah  terjadinya  bencana,  maka  Fungsi  utama dari  kawasan  model  sebagai  hunian  sementara yang  digunkan  secara  komunal.  Adapun  fungsi pendamping  dari  kawasan  model  sebagai perdagangan  dan  jasa,  dengan  harapan  kawasan mampu  meningkatkan  kegiatan  perekonomian masyarakat  serta  meningkatkan  nilai  sosial budaya Kota Palu.
Berdasarkan konsep tersebut, maka skenario  alihfungsi  kawasan  dari  fase  bencana ( pasca  event )  ke  fase  non  bencana  (kondisi normal)  ataupun  sebaliknya  akan  berubah, berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.
Perubahan  ini  ditandai  dengan  keluarnya  surat keputusan dari pemerintah daerah terkait tingkatan status kebencanana.

## SARAN
Kota Palu memiliki potensi besar mengalami berbagaimacam jenis bencana. Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap  potensi  bencana,  Kota  Palu  dapat menyediakan  kawasan  model  dengan  fungsi utamanya  sebagai  kawasan  hunian  sementara, terdiri atas hirarki pelayanan dan digunakan secara komunal  pada  fase  bencana  atau  fase  pasca bencana. Adapun pada fase normal atau fase non bencana,  kawasan  model  berfungsi  sebagai Kawasan Perdagangan dan jasa atau komersil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada Kesbangpol Prov. Sulawesi Tengah,  Bpbd  Kota  Palu,  Bappeda  Kota  Palu, Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Palu,  Masyarakat Relawan  Indonesia  (MRI)  cabang  provinsi sulawesi  tengah,  serta  pihak-pihak  yang  terlibat. Kami  mengucapkan  terima  kasih  atas  dukungan dan perhatinnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini.

## PUSTAKA
Akbar,  Mochammad  Azkari  H.,  Faisol  Abdul Kharis,  and  Oktavia  Putri  Rahmawati.  2020. “Perencanaan  Lanskap  Mitigasi  Tsunami Berbasis Ekosistem Mangrove Di Kota Palu.” Jurnal  Lanskap  Indonesia  12(2):41–53.  doi: 10.29244/jli.12.2.2020.41-53.
BNPB. 2015. “Kajian Rawan Bencana Kota Palu
2016-2020.” BPS.  2019.  “Kota  Palu  Dalam  Angka  2019.” Retrieved August 1, 2022 (https://palukota.bps.go.id/publication/2019/0 8/16/dccb44b3ab8a789f4684435c/kota-palu- dalam-angka-2019.html). BPS.  2021.  “Kota  Palu  Dalam  Angka  2021.” Retrieved August 1, 2022 (https://palopokota.bps.go.id/publication/202 2/02/25/afdad970fa72d0d709413798/kota- palopo-dalam-angka-2022.html). BPS.  2022.  “Kota  Palu  Dalam  Angka  2022.” Retrieved June 17, 2022 (https://palukota.bps.go.id/publication/2022/0 2/25/29a5895a4750399cfbadf5f5/kota-palu-
dalam-angka-2022.html).
Junaidi,  Junaidi.  2015. Model-Model  Proyeksi Penduduk .
Kementerian  ESDM.  2019.  “Atlas:  Zona
Kerentanan Likuifaksi Indonesia.”
PMI. 2019. Panduan Shelter Untuk Kemanusiaan.
Creative Commons .
Sanderson, David, Anshu Sharma, Jim Kennedy, and  Jeni  Burnell.  2014.  “(PDF)  Principles, Practice  and  Lessons  From  Haiti  for  Urban Post-Disaster  Shelter  Recovery  Programs.”
Asian  Journal  of  Environment  and  Disaster Management 6(2):131–51. doi: 10.3850/S1793924014003629. Surtiari,  Gusti  Ayu  Ketut.  2019.  “Pentingnya Penanganan  Pascabencana  Yang  Berfokus Pada  Penduduk  Untuk  Mewujudkan  Build Back  Better:  Pembelajaran  Dari  Bencana Palu, Sigi, Dan Donggala.” Jurnal
Kependudukan Indonesia 14(2):165–84.
UNDP.  2015.  Sustaionable  Development  Goals. United Nation Development Programme.
UNISDR. 2015. “Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction 2015 - 2030.” 37