Vol. 5 No. 2 (2023) pp. 271-288 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Pertanggungjawaban  Pidana  bagi Justice  Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi
Andri Setiawan 1* , Wiwin Yulianingsih 2
1*,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia *email: akuu.andre12@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3241
Submitted: Juni 2023 Revision: Juli 2023 Accepted: Agustus 2023

## ABSTRAK
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Justice Collaborator, Pertanggungjawaban Pidana Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat yang tentu membutuhkan  solusi  dalam  pemberantasannya,  yaitu  melibatkan Justice  Collaborator .  Dengan  segala  kesaksian  yang  telah  diberikan oleh Justice  Collaborator dalam  persidangan,  lantas  apakah  hal  itu meliputi  unsur-unsur  tindak  pidananya  dari Justice  Collaborator ,
sehingga  ia  bisa  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban pidana  bagi Justice  Collaborator yang  turut  serta  dalam  tindak pidana  korupsi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Sumber  data  yang diperoleh  dari  buku-buku  literatur,  penelitian  yang  sudah  ada, dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa Justice  Collaborator itu  bisa  dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, yakni actus reus dan mens rea . Di samping Justice Collaborator bisa  dipidana,  tetapi Justice  Collaborator harus mendapatkan  hak-haknya  sebagai  alasan  yang  meringankan hukuman.  Pertanggungjawaban  pidana  bagi Justice  Collaborator yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  adalah  bisa  dengan menerapkan  konsep  pertanggungjawaban  pidana  secara strict liability .

## ABSTRACT
Vol. 5 No. 2 (2023) Keywords: Corruption Act, Justice Collaborator, Criminal Liability Corruption  has  become  widespread in  society  which  certainly requires a solution in its eradication, which involves Justice Collaborators. With all the testimony that has been given by the Justice Collaborator in the trial, does  it  include  the  elements  of  his  criminal  act  from  the  Justice
Collaborator, so that he can be held criminally liable. This study aims to determine  criminal  liability  for  Justice  Collaborators  who  participate  in corruption  crimes.  This  research  uses  normative  juridical  methods, research  conducted  by  examining  literature  materials  consisting  of primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal materials.  Data  sources  were  obtained  from  literature  books,  existing research,  and  applicable  legislation.  The  results  of  the  study  can  be concluded  that  the  Justice  Collaborator  can  be  held  criminally  liable  for fulfilling  the  elements  of  his  criminal  act,  namely  actus  reus  and  mens rea.  While  Justice  Collaborator  can  be  convicted,  Justice  Collaborator must  obtain  his  rights  as  a  mitigating  reason.  Criminal  liability  for Justice  Collaborators  who commit  corruption  crimes  can  be  by  applying the concept of criminal liability strictly.

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  saat  ini  telah  merajalela  di  seluruh  lapisan masyarakat.  Hal  tersebut  berdampak  pada  kerugian  negara  yang  signifikan, mengancam  stabilitas  ekonomi,  menimbulkan  risiko  keamanan  bagi masyarakat  umum.  Selain  itu,  korupsi  juga  menghancurkan  prinsip  keadilan dengan  menciptakan  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  yang  lebih  besar (Yustrisia, 2017) .
Berdasarkan data statistik pada tahun 2022 yang dilansir dari website resmi Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menunjukkan  bahwa  tercatat  jumlah kasus  korupsi  yang  ditangani  oleh  KPK  sebanyak  120  kasus.  Jumlah  kasus tersebut  meningkat  dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya,  yakni tahun 2019 sebanyak 145 kasus, tahun 2020 sebanyak 91 kasus, dan tahun 2021 sebanyak  108  kasus.  Kasus  yang  sering  ditangani  oleh  KPK  setiap  tahunnya adalah  gratifikasi/penyuapan,  yakni  pada  tahun  2019  sebanyak  119  kasus, tahun 2020 sebanyak 55 kasus, tahun 2021 sebanyak 65 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 100 kasus (Annur, 2022) .
Tindak  pidana  korupsi  yang  merajalela  serta  terus  menerus  juga  suatu wujud  pelanggaran  hak  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Modus  operandinya pun juga cukup kompleks dan sering kali melibatkan pemegang kekuasaan di berbagai  lembaga,  seperti  lembaga  legislatif,  eksekutif,  maupun  yudikatif.
Vol. 5 No. 2 (2023)
Maka  dari  itu,  untuk  memusnahkan  tindak  pidana  korupsi  tak  lagi dilaksanakan dengan cara biasa, namun diperlukan langkah-langkah yang luar biasa (Suwitri,  2007) .  Salah  satu  metode  pemberantasan  korupsi  yang  bisa digunakan  adalah  melibatkan  kolaborasi  antara  pelaku  atas  tindak  pidana korupsi  dengan  penegak  hukum.  Kolaborasi  ini  dikenal  dengan  istilah Justice Collaborator ,  di  mana  pelaku  korupsi  memberikan  informasi  penting  kepada penegak hukum (Ariyanti & Ariyani, 2020) .
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  korupsi  itu  merupakan  kejahatan terstruktur dan melibatkan banyak individu, serta dapat digambarkan sebagai mata  rantai  yang  saling  terhubung.  Dalam  konteks  ini,  tidak  selalu  semua orang  yang  terlibat  dalam  struktur  kejahatan  tersebut  memiliki  niat  atau keinginan  untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Namun karena adanya tekanan  atau  intimidasi  baik  dari  atasan  maupun  penguasa  yang  memaksa mereka  untuk  terlibat,  maka  dari  hal  inilah  peran  saksi  pelaku  yang bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  menjadi  semakin  penting  dalam  membantu penegak  hukum  untuk  membongkar  sindikat  mafia  koruptor  dalam  kasus korupsi di Indonesia (Hikmawati, 2017) .
Fenomena Justice  Collaborator di  Indonesia  pertama  kali  muncul  dalam peran Agus Condro Prayitno yang mengungkap kasus traveler cheque pemilihan Deputi  Senior  Gubernur  Bank  Indonesia,  Miranda  Swaray  Gulton,  serta melibatkan  31  Anggota  Komisi  IX  Dawan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  periode 1999-2004 (Laka,  2019) .  KPK  mengakui  Agus  Condro  Prayitno  sebagai Justice Collaborator berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006 jo. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPKS), Peraturan Bersama Tahun 2011, dan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Perlakuan  Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistle  Blower )  dan  Saksi  Pelaku Yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  di  dalam  Perkara  Tindak  Pidana Tertentu. Pertama ,  peran  Agus  Condro  Prayitno  sebagai  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  bekerjasama  dalam  memberikan  informasi  faktual  terbukti melalui  kesaksiannya  yang  juga  dijadikan  sebagai  alat  bukti  oleh  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi; Kedua ,  selama  proses  penuntutan  terkait  kasusnya, Agus Condro Prayitno bersikap kooperatif dan tidak pernah kabur; Ketiga , dia dengan  tegas  mengaku  bersalah  melakukan  perbuatan  korupsi  dan mengembalikan  dana  hasil  korupsi  kepada  KPK;  dan Keempat ,  LPSK  secara resmi  mengakui  statusnya  sebagai Justice  Collaborator dan  sebagai  bentuk
penghargaan,  KPK  memberikan  tuntutan  terendah  di  antara  para  terdakwa lainnya kepada Agus Condro Prayitno .
Putusan hakim atas pidana penjara yang diberikan kepada Agus Condro Prayitno bisa diartikan jauh lebih ringan jika dibandingkan terhadap terdakwa lainnya  pada  kasus  yang  sama.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perannya  sebagai Justice Collaborator dalam memberikan informasi krusial dan membantu proses penyidikan  serta  penuntutan  terhadap  pelaku  korupsi  lainnya.  Namun,  peran sebagai Justice  Collaborator juga  bukanlah  tugas  yang  mudah  karena  mereka bertindak  sebagai  saksi  sekaligus  sebagai  pelaku  yang  memberikan  kesaksian dalam suatu upaya untuk membongkar sindikat mafia koruptor yang memiliki peran  lebih  besar,  dan  di  mana  ia  sendiri  juga  terlibat  di  dalamnya  yang notabenenya  mengetahui  semua  hal  tersebut  yang  tentu  berdampak  langsung pada kesaksian yang dapat memberatkan pelaku-pelaku lainnya selama proses persidangan,  sehingga  tentunya  akan  ada  upaya  untuk  menghalangi  atau membungkam keterangan dari saksi sekaligus pelaku tersebut (Saleh, 2013) .
Dengan demikian, peran Justice Collaborator menjadi bagian penting dalam pengungkapan suatu kasus, sehingga kasus tersebut menjadi terang benderang dan dapat diketahui siapa pelaku utama dari suatu kejahatan. Meskipun peran dari Justice Collaborator itu bukanlah suatu perkara yang mudah seperti halnya dalam kasus di atas, namun yang menjadi pertanyaan adalah dengan kesaksian yang  telah  diberikan  oleh Justice  Collaborator di  dalam  persidangan  yang tentunya akan berdampak pada penjatuhan pidana bagi terdakwa lain, apakah hal tersebut juga termasuk terpenuhinya rumusan delik dari Justice Collaborator itu sendiri, sehingga ia juga bisa dipidana seperti hal nya dengan pelaku-pelaku lainnya  karena  seperti  yang  diketahui  bahwa  ia  juga  bertindak  sebagai  saksi sekaligus sebagai pelaku (Triwanto & Aryani, 2020) . Apabila ia bisa dimintakan pertanggungjawaban dan bisa dipidana, lantas bagaimanakah pertanggungjawaban  pidana  bagi Justice  Collaborator dalam  tindak  pidana korupsi.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) (Marzuki, 2009) . Penelitian ini  menganalisis  permasalahan  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan-bahan  tersebut  kemudian
Vol. 5 No. 2 (2023)
disusun  dan  dikaji  untuk  mencapai  kesimpulan  mengenai  hubungan  dengan masalah  yang  diteliti.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode normatif  yang  melibatkan  penelitian  terhadap  bahan  hukum  utama  seperti konsep, asas, teori, dan peraturan yang relevan dengan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Bagi Justice  Collaborator yang  Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana  korupsi  berkembang  berbarengan  dengan  pertumbuhan dan  teknologi  merupakan  permasalahan  utama.  Pengalaman  menunjukkan bahwasanya  ketika  pertumbuhan  suatu  negara  kian  berkembang,  kebutuhan hidup  melonjak  dan  membuat  orang  melakukan  banyak  kejahatan,  termasuk korupsi (Anwar,  2008) .  Di  Indonesia,  korupsi  telah  mencapai  puncaknya  dan tidak  dapat  lagi  dihilangkan.  Korupsi  di  Indonesia  telah  menjadi  budaya karena  begitu  melekat  dan  tersktruktur.  Negara  telah  mengalami  banyak kerugian  sebagai  akibat  dari  praktik  korupsi.  Korupsi  nyaris  tidak  pernah terjadi  secara  terpisah  ( solitaire )  atau  dengan  kata  lain  senantiasa  terjadi bersama-sama.  Ketika  melakukan  korupsi  yang  sudah  barang  tentu pertanggungjawabannya juga harus dibagi di antara para peserta sebagaimana mereka  menyumbang  atau  memberikan  kontribusi  dalam  bentuk  perbuatan kepada peserta lain dalam rangka melaksanakan tindak pidana tersebut. Untuk menangkap semua pelaku tindak pidana korupsi, masih harus bertumpu pada kapasitas  sebuah  pranata  hukum  yang  dikenal  dengan  doktrin  penyertaan pidana  ( deelneming )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  55  dan  Pasal  56  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Utrecht, 1958) .
Sehubungan  dengan  ajaran  penyertaan  pidana  ( deelneming ),  Utrecht menjelaskan  bahwa  doktrin  umum  turut  serta  ini  diciptakan  untuk  meminta pertanggungjawaban  bagi  mereka  yang  secara  aktif  mendukung  terjadinya suatu peristiwa, meskipun tindakan mereka sendiri tidak mengandung semua unsur  peristiwa  pidana.  Dalam  konteks  korupsi,  sulit  membayangkan  apabila Jaksa  Penuntut  Umum  atau  Hakim  dapat  menuntut  pertanggungjawaban pidana  terhadap  setiap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  apabila  tanpa memperjelas  kedudukan  masing-masing  pelaku.  Sebab  menurut  Utrecht, bahkan jika mereka bukan pelaku utamanya, mereka tetap bertanggung jawab atas  kejahatan  tersebut  karena  tanpa  keikutsertaannya  mereka,  tentunya kejahatan tersebut tidak akan terjadi.
Vol. 5 No. 2 (2023)
Kejahatan  korupsi  yang  meluas  dan  terorganisir  memang  modus operandinya  sangat  canggih  dan  seringkali  melibatkan  para  penguasa.  Oleh karena  itu,  tindakan  dalam  memberantas  yang  diinginkan  tidak  lagi  dapat dilaksanakan  dengan  cara  biasa,  namun  diperlukan  juga  cara-cara  khusus. Strategi  dalam  memberantas  korupsi  melibatkan  salah  satu  pelaku  tindak pidana  korupsi  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum.  Praktik  kerja  sama antara  penegak  hukum  dan  pelaku  sering  disebut Justice  Collaborator .  Abdul Haris  Semendawai berpendapat  bahwa  dalam  ruang  lingkup  pengungkapan inilah  hadirnya  seorang Justice  Collaborator menjadi  begitu  krusial  dalam membongkar  jaringan  kriminal  yang  selama  ini  terorganisir  dengan  baik  dan tertutup rapat (Ilyas & Jupri, 2018) .
Salah  satu  syarat  agar  seseorang  untuk  ditetapkan  menjadi Justice Collaborator ,  yaitu  mereka  bukanlah  pelaku  utama  dalam  kejahatan. Sehubungan dengan persyaratan tersebut, doktrin hukum pidana yang berlaku adalah penyertaan ( deelneming ) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (Choirul,  2017) .  Tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Justice Collaborator bahwa  ikut  serta  bukan  sebagai  pemeran  utama,  tetapi  ia  hanya diikutsertakan  oleh  pemeran  utama  pada  suatu  kejahatan  merupakan  poin penting mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana antara turut serta dengan  pemeran  utama  tersebut.  Agar  dianggap  ikut  serta  dan  ikut memberikan  pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  dilaksanakan, seseorang  harus  memenuhi  persyaratan  berikut: Pertama ,  perspektif  subjektif bahwa  ada  hubungan  batin  antara  pelaku  dengan  kejahatan  yang  hendak dilakukan. Kedua ,  perspektif  objektif  bahwa  tindakan  seseorang  tersebut berkaitan  dengan  dilakukannya  suatu  kejahatan,  yaitu  bentuk  perbuatan tersebut secara objektif mempunyai suatu peranan atau pengaruh yang objektif baik dalam skala besar maupun kecil terhadap terjadinya kejahatan (Moningka et al., 2018) .
Tindak  pidana  dalam  bahasa  Belanda,  yaitu “strafbaar  feit” ,  berarti  suatu tindakan  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan disertai dengan ancaman (hukuman) yang berupa pidana. Pada pokoknya tiap- tiap tindak pidana yang termuat dalam KUHP pada dasarnya terbagi menjadi beberapa  unsur-unsur,  yang  pada  umumnya  dapat  dibedakan  menjadi  dua macam  unsur,  yakni  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif.  Unsur  objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan situasi, yaitu keadaan-keadaan di mana  tindakan  seorang  pelaku  harus  dilakukan.  Kemudian  unsur  subjektif
Vol. 5 No. 2 (2023)
merupakan  unsur  yang  menyertai  pelaku  itu  sendiri  atau  yang  berkaitan dengan  diri  si  pelaku,  dan  termasuk  di  dalamnya,  yaitu  segala  sesuatu  yang ada dalam hatinya (Hamzah, 2017) . Seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua hal, yaitu:
1. Harus  ada  suatu  kelakuan  yang  bertentangan  dengan  hukum  (anasir objektif);
2. Seorang  pembuat  ( dader )  yang  bertanggung  jawab  atas  kelakuan  yang bertentangan dengan hukum (anasir subjektif).
Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Justice Collaborator dan  dihubungkan  dengan  KUHP,  kasus  Tommy  Sumardi  dalam putusan  nomor  48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst  dan  kasus  Amir  Fauzi  dalam putusan nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST bahwa sesuai dengan Pasal 209  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  dan  Pasal  420  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  sebagai  unsur objektif  ( actus  reus ),  serta  Pasal  48  KUHP  sebagai  unsur  subjektif  ( mens  rea ).
Pada rumusan Pasal 209 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan sebagai berikut:
“(1)  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
1. Barangsiapa  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  benda  kepada  seorang pejabat  dengan  maksud  supaya  digerakkan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya.”
Pada rumusan pasal di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Justice Collaborator sebagai berikut:
1. Barangsiapa;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada seorang pejabat;
4. Dengan  maksud  supaya  digerakkan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Kemudian pada rumusan Pasal 420 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:
“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
1. Seorang  hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahui bahwa  itu  diberikan  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara  yang menjadi tugasnya.”
Pada rumusan pasal di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Justice Collaborator sebagai berikut:
1. Hakim;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi perkara yang menjadi tugasnya.
Kemudian  pada  rumusan  Pasal  48  KUHP  yang  menyatakan  sebagai berikut:
“Barangsiapa  melakukan  perbuatan  karena  pengaruh  daya  paksa,  tidak dipidana.”
Pada rumusan pasal di atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Justice Collaborator sebagai berikut:
1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan;
3. Karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Justice Collaborator dalam tindak  pidana  korupsi  terdapat  unsur  objektif  pada  frasa,  ‘ memberi  atau menjanjikan  sesuatu’,  ‘menerima  hadiah  atau  janji’,  dan  ‘melakukan  perbuatan’ , sedangkan  unsur  subjektif  terdapat  pada  frasa ‘barangsiapa’,  ‘kepada  seorang pejabat’, ‘dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam  jabatannya  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya’,  ‘hakim’,  ‘padahal diketahui  bahwa  itu  diberikan  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara  yang  menjadi tugasnya’,  ‘karena  pengaruh  daya  paksa,  tidak  dipidana’ .  Dari  hal  tersebut  di  atas, maka unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Justice Collaborator dalam tindak  pidana  korupsi  secara  garis  besar  yang  secara  tersurat  terdapat  unsur objektif  ( actus  reus )  berupa  suap  menyuap  dan  secara  tersirat  adanya  unsur subjektif ( mens rea ) berupa daya paksa (Sitohang et al., 2018) .
Berkenaan dengan adanya unsur objektif, mengacu pada perbuatan yang dilakukan  oleh  pelaku  atau  situasi  yang  terjadi.  Dengan  melihat  apa  yang dilakukan oleh Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi, sudah barang tentu  melakukan  suatu  perbuatan  pidana,  yaitu  tindakan  suap  menyuap.  Hal tersebut  dapat  disadari  bahwa  terdapat  unsur  yang  berupa  perbuatan  nyata dan  dapat  diamati  secara  langsung  seperti  halnya  unsur  memberikan  atau menjanjikan  sesuatu  dan  unsur  menerima  hadiah  atau  janji.  Unsur  objektif dalam  tindak  pidana  korupsi  suap  menyuap  yang  dilakukan  oleh Justice Collaborator berupa pemberian atau janji dengan bentuk memberikan sejumlah uang  atau  dalam  bentuk  barang  lainnya  kepada  seseorang  yang  memiliki kewenangan  menyangkut  kepentingan  umum,  serta  tindak  pidana  suap
Vol. 5 No. 2 (2023)
sebagai penerima berupa penerimaan sejumlah uang atau barang lainnya dari pemberi suap.
Berkenaan  dengan  unsur  subjektif  ( mens  rea )  berkaitan  dengan  apa  yang terdapat  dalam  diri  pelaku  dan  segala  sesuatu  yang  ada  dalam  batinnya. Berbicara mengenai mens rea , tentu berkaitan erat dengan kesalahan dari pelaku tindak pidana karena hal tersebut juga berhubungan dengan sikap batin yang jahat  dari  pelaku  tersebut.  Dalam  hal  ini  terlihat  secara  tersirat  adanya  suatu daya  paksa  sebagai  unsur  subjektif.  Bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh Justice Collaborator dalam  perbuatannya  tersebut  juga  tidak  selamanya  dilakukan dengan  dasar  adanya  kehendak  dari  diri Justice  Collaborator .  Akan  tetapi,  dari apa  yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator tersebut  dapat  juga  dilakukan dengan  adanya  suatu  daya  paksa.  Dengan  kata  lain,  apa  yang  dilakukannya tersebut  yang  secara  subjektif  sebenarnya  mereka  tidak  menghendaki  untuk melakukan  perbuatan  tersebut,  akan  tetapi  juga  terdapat  suatu  upaya  lain, yakni  pemberian  sejumlah  uang  sudah  barang  tentu  dapat  mempengaruhi sikap batinnya dan membuat mereka tergerak hatinya untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima.
Apabila  hal  tersebut  dihadapkan  dengan  kasus  suap  Tommy  Sumardi dalam  surat  dakwaan  Pasal  5  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan kasus suap Amir Fauzi dalam surat dakwaan Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat  (1)  ke-1  KUHP  telah  terpenuhinya  seluruh  unsur-unsur  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator berdasarkan  UU  Tipikor  baik  unsur objektif (perbuatan) maupun subjektif (kesalahan).
Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di pengadilan, yakni apa yang dilakukan  oleh  Tommy  Sumardi  sebagai Justice  Collaborator telah  memberikan sejumlah uang kepada dua anggota kepolisian dengan jabatan sebagai Kepada Divisi  Hubungan  Internasional  Polri  yang  dalam  hal  ini  adalah  Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo sebagai Karo Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS)  Bareskrim  Polri  dengan  rincian  Napoleon  Bonaparte  sejumlah US$370.000  dan  SGD200.000,  sedangkan  Prasetijo  Utomo  sejumlah  US100.000. Pemberian  tersebut  dilakukannya  secara  bertahap  atas  arahan  dari  Joko Soegiarto  Tjandra.  Kemudian  apa  yang  dilakukan  oleh  Amir  Fauzi  sebagai penerima  suap  dari  OC  Kaligis,  bahwa  uang  yang  diterima  oleh  Amir  Fauzi selaku  Majelis  Hakim  berupa  satu  buah  buku  yang  diselipkan  dalam  buku
Vol. 5 No. 2 (2023)
tersebut  senilai  US$5.000.  Dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Tommy  Sumardi dan  Amir  Fauzi  dalam  hal  ini  sebenarnya  mereka  mengetahui  bahwa  wujud perbuatan  dan  akibat  perbuatannya  memang  dilarang  oleh  aturan  hukum. Dengan kata lain, secara subjektif apa yang dilakukannya setidak-tidaknya juga mengetahui,  menginsyafi,  atau  dapat  memperkirakan  bahwa  maksud  dari pemberian atau penerimaan tersebut sebenarnya ada tujuan tertentu, sekalipun akibat  perbuatannya  belum  tercapai.  Namun,  di  sisi  lain  secara  subjektif  apa yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator tidak  serta  merta  dilakukan  adanya suatu  dasar  kehendak  dari  diri  pelaku,  akan  tetapi  setidak-tidaknya  secara tersirat  apa  yang  dilakukannya  tersebut  terdapat  adanya  suatu  daya  paksa dalam diri Justice Collaborator .
Mengingat ajaran hukum pidana secara teori daya paksa ini dikategorikan sebagai  alasan  penghapus  pidana  sebagaimana  Utrecht  mengatakan  daya paksa  merupakan  suatu  kekuatan,  suatu  dorongan,  suatu  paksaan  yang  tidak dapat ditahan maupun dilawan. Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan paksaan  berarti  tekanan  fisik  atau  tekanan  psikis  yang  di  mana  pemaksaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, atau  metode  lainnya (Wanto  et  al.,  2022) .  Alternatifnya,  paksaan  itu  timbul dalam  kodrat  alam  atau  faktor-faktor  lingkungan  sekitar.  Di  samping  daya paksa  dikategorikan  sebagai  alasan  penghapus  pidana,  namun  tidak  serta merta  yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana karena di sisi lain bahwa Justice Collaborator dalam persidangannya  masih  mampu  memberikan  keterangannya,  mampu  untuk memberikan  jawaban  yang  relevan  atas  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya sehubungan dengan isi surat dakwaannya, bahkan mampu untuk membantah keterangan  yang  dianggap  tidak  benar.  Dengan  kata  lain,  bahwa  kualitas  diri Justice  Collaborator sebenarnya  tahu  akan  wujud  perbuatan  dan  akibat perbuatan  yang  dilakukannya.  Utrecht  mengatakan,  paksaan  yang  bisa dianggap  sebagai  alasan  penghapusan  pidana  manakala  paksaan  tersebut berasal dari kekuatan yang jauh lebih  besar dan bahaya yang ditimbulkannya (ukuran  objektif).  Selain  itu,  dengan  ukuran  objektif  tersebut  harus  dibatasi dengan pengetahuan dari diri pelaku tindak pidana yang di mana dalam hal ini apakah seorang pembuat tersebut sikap batinnya masih dalam keadaan normal atau tidak (ukuran subjektif).
Dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator ,  maka  untuk  menentukan  apakah  seseorang  bisa  dipidana
Vol. 5 No. 2 (2023)
adalah  dengan  melihat  kesalahan  dan  kemampuan  bertanggung  jawab  dalam diri pelaku. Dengan adanya status Justice Collaborator oleh Hakim bisa dijadikan sebagai  alasan  yang  meringankan  hukuman  karena  status Justice  Collaborator hanya  dapat  diberikan  ketika  ia  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan dalam  Pasal  28  Ayat  (2)  UUPKS  dan  Butir  9  huruf  a  dan  b  SEMA  Nomor  4 Tahun  2011.  Kemudian  bentuk  perlindungannya  terdapat  dalam  Pasal  10A Ayat (1) sampai (5) UUPKS, Butir 9 huruf c SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 6 Peraturan  Bersama  tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama.  Selain  upaya  perlindungan  yang  terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan,  sebagaimana  Lilik  Mulyadi dalam bukunya  yang  memberikan  gagasan  mengenai  konsep  ideal  dalam perlindungan  terhadap Justice  Collaborator dalam  upaya  pemberantasan kejahatan  terorganisir  di  Indonesia  ke  depan,  meliputi  aspek  lembaga perlindungan,  syarat,  jenis,  serta  model  perlindungan.  Lebih  lanjut,  konsep yang  ideal  dalam  perlindungan  terhadap Justice  Collaborator ke  depan  dapat berupa  model  hak  proses  hukum  atau  model  partisipasi  langsung  atau  aktif. Model layanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif, model  Persuasi/Partisipasi,  model  Perlindungan  Komprehensif,  atau  model Penjatuhan Pidana Bersyarat, dan model perlindungan melalui telekonferensi.
Mengingat  apa  yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator dalam  tindak pidana koruspi terutama dalam unsur subjektifnya sekalipun terdapat adanya suatu daya paksa tidak menjadi alasan untuk menghapuskan elemen kesalahan yang telah dilakukan oleh Justice Collaborator , maka secara keseluruhan dengan terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Justice Collaborator baik  objektif  maupun  subjektif  tidak  ditemukan  alasan  yang menghapus  sifat  melawan  hukum  dan  alasan  yang  menghapus  kesalahan. Kendatipun demikian, untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Justice Collaborator tetap  diberikan  sanksi  pidana.  Dengan  segala  keterangan  yang telah  diberikan  oleh Justice  Collaborator ,  tentunya  negara  juga  harus memberikan sebuah jaminan atas keamanan atau bahkan sebuah penghargaan kepada Justice  Collaborator atas  kesaksiannya  dalam  proses  peradilan.  Dengan demikian,  bahwa  status Justice  Collaborator yang  seharusnya  dapat  dijadikan sebagai  alasan  yang  meringankan,  tetapi Justice  Collaborator harus  tetap dimintakan pertanggungjawaban pidananya dari tindak pidana korupsi.
3.2 Pertanggungjawaban  Pidana  bagi  Justice  Collaborator  yang  Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Pada  konsepsi  doktrin  penyertaan  ( deelneming )  dalam  hukum  pidana, terutama  pada  tindak  pidana  korupsi  berkaitan  erat  dengan  tindakan  dan bentuk tanggung jawab pidana karena menurut Roscoe Pound, the fundamental conception  in  legal  liability  was  the  conception  of  an  act yang  artinya  bahwa konsepsi  yang  mendasari  wujud  tanggung  jawab  pidana  ialah  konsepsi  dari tindakan pidana (Thon, 2016) . Pertanggungjawaban pidana ( toerekeningbaarheid ) tersebut  bertujuan  untuk  memutuskan  apakah  seorang  tersangka  ataupun terdakwa  dapat  dimintai  tanggung  jawab  atas  suatu  tindak  pidana  yang berlangsung  atau  tidak  baik  sebagai  pembuat,  turut  serta,  pembuat  pelaku, penganjur,  maupun  pembantu.  Dengan  demikian,  hukum  pidana  khususnya tindak  pidana  korupsi  berarti  persoalan  pertanggungjawaban  pidana  diawali dengan  ajaran  tentang  perbuatan  pidana  dan  ajaran  penyertaan  pidana ( deelneming ) (Ingkiriwang, 2016) .
Berbicara  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  artinya  berbicara mengenai kesalahan, di mana penerapan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan  tanggung  jawab  pelaku  yang  berarti  bahwa  sifat  jahat  dari  tindak pidana itu dibebankan terhadap orang tersebut sebanding dengan peranan dan kontribusi  pelaku  dalam  terjadinya  suatu  peristiwa  pidana  itu,  sehingga  ia layak untuk menerima hukuman. Tolok ukur terkait cakupan pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada perumusan  dan luasnya kejahatan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  serta  teori  ajaran  penyertaan ( deelneming ) hukum pidana. Doktrin kesalahan/ mens rea didasarkan pada suatu perilaku yang tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya jahat. Doktrin  ini  menekankan  adanya  dua  syarat  harus  dipenuhi  untuk  dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang dilarang/perbuatan pidana ( actus  reus )  dan  sikap  batin  yang  jahat/keji  ( mens  rea ).  Sebagaimana  Roeslan Saleh  berpendapat  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  didefinisikan  sebagai kelanjutan  dari  tuduhan  objektif  yang  ada  dalam  tindak  pidana,  serta  syarat subjektif  yang  harus  terpenuhi  agar  seseorang  dapat  dikenakan  pidana. Sudarto berpendapat bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban  pidana,  dalam  arti  pelakunya  dipidana,  harus  dipenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto, 1981) :
1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
Vol. 5 No. 2 (2023)
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.
Secara  teoritis  kemampuan  bertanggung  jawab  dapat  dipahami  sebagai keadaan  pikiran  yang  normal  atau  sehat,  serta  kemampuan  membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Dengan perkataan lain, ia mampu untuk menyadari  sifat  melawan  hukumnya  suatu  perbuatan  dan  sesuai  dengan kesadaran  itu  mampu  untuk  menentukan  kehendaknyaa.  Van  Hamel berpendapat  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  kondisi psikologis  yang  normal,  sehat,  serta  keterampilan  yang  memberikan  tiga macam kemampuan, yaitu (Hendrawan, 2019) :
1. Mampu  untuk  dapat  mengerti  makna  serta  akibat  sungguh-sungguh  dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu  untuk  menginsyafi  bahwa  perbuatan-perbuatan  itu  bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
Tidaklah  cukup  bahwa  seseorang  dihukum  ketika  ia  melakukan perbuatan  melawan  hukum,  sekalipun  perbuatan  seseorang  sesuai  dengan rumusan  delik  yang  tercantum  dalam  undang-undang,  namun  jika  tidak  ada kesalahan yang dilakukan, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana ( geen straf zonder schuld ).  Terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Justice Collaborator dua  syarat  agar  pelaku  bisa  dipidana,  yakni  syarat  adanya perbuatan  yang  dilarang (actus  reus )  dan  sikap  batin  yang  jahat  ( mens  rea ). Dikatakan  demikian,  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Justice Collaborator telah diatur sebagai tindak pidana dalam UU Tipikor. Jadi, apabila seseorang  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  maka  akan  diancam  pidana. Mengingat  dalam  UU  Tipikor  merupakan  asas Lex  Specialis  Derogat  Legi Generali , maka aturan yang sifatnya khusus itulah yang dikenakan. Kemudian syarat sikap batin yang jahat ( mens rea ) bahwa seseorang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pasti ada niat jahat sebelumnya. Niat itu bisa berupa niat yang memang dari awal berniat untuk melakukan korupsi atau  dilakukannya tidak adanya dasar kehendak dalam melakukan perbuatan.
Selama  ini  pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  erat  dengan  asas kesalahan.  Artinya  untuk  bisa  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku,  selain dibuktikan  unsur-unsur  tindak  pidananya  juga  harus  dibuktikan  unsur kesalahan dalam diri pelaku tersebut. Namun seiring dengan kemajuan bidang ilmu  hukum,  terdapat  dua  konsep  pertanggungjawaban  pidana,  yakni
pertanggungjawaban  pidana  ketat  ( strict  liability )  dan  pertanggungjawaban pidana pengganti ( vicarious liability ).
S trict  liablity merupakan  konsep  pertanggungjawaban  pidana  tanpa kesalahan.  Pembuat  sudah  dapat  dipidana  apabila  dia  telah  melakukan perbuatan  pidana  sebagaimana  dinyatakan  dalam  undang-undang,  tanpa mempertimbangkan  sikap  batinnya.  Tidak  peduli  apakah  dalam  melakukan perbuatan  tersebut  terdapat  niat  jahat  atau  tidak,  yang  penting  perbuatannya tersebut  melanggar  undang-undang,  maka  seseorang  tersebut  sudah  dapat dipidana  ( liability  without  fault ).  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  sebagaimana Marise  Cremona  mendefinisikan  pertanggungjawaban  ketat  sebagai  suatu ekspresi  yang  merujuk  pada  suatu  tindak  pidana  yang  dengan  tidak mensyaratkan kesalahan untuk satu atau lebih unsur dari perbuatan (Cremona, 1989) .
Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban pidana pengganti  ( vicarious liability ),  artinya  pengenaan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  seseorang atas  dasar  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  atau  atas  dasar kesalahan  orang  lain,  atau  sehubungan  dengan  kedua-duanya.  Dengan  kata lain,  tanggung  jawab  hukum  seseorang  atas  kesalahan  yang  dilakukan  oleh orang  lain.  Kedua  orang  tersebut  harus  dalam  hubungan  kerja  dan  kejahatan yang  dilakukan  masih  dalam  lingkup  pekerjaan  mereka.  Oleh  karena  itu, perbedaan antara strict liability dan vicarious liability adalah ada tidaknya actus reus dan mens rea . Jika dalam konsep pertanggungjawaban pidana secara strict liability tidak  membutuhkan mens  rea ,  sudah  cukup  dengan actus  reus , sedangkan dalam konsep pertanggungjawaban secara vicarious liability ini mens rea dari pekerja tetap diperlukan guna mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja.
Terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator , konsep pertanggungjawaban pidana yang bisa diterapkan adalah strict liability karena dalam konsep pertanggungjawaban pidana secara strict liability ini tidak mempersoalkan  adanya mens  rea .  Seperti  yang  diketahui  bersama  bahwa sejatinya  dalam  membuktikan  ada  atau  tidaknya mens  rea itu  cukup  sulit. Apabila  hal  ini  dihadapkan  dengan Justice  Collaborator sebagai  pelaku  tindak pidana korupsi, mens rea dari Justice Collaborator ini tetaplah ada.  Dengan kata lain,  niat  jahat  dalam  melakukan  tindak  pidana  korupsi  itu  tetaplah  ada, sekalipun hal ini dilakukan oleh Justice Collaborator dengan dasar tidak adanya kehendak  yang  secara  subjektif  membuat  mereka  terpaksa  untuk  melakukan
Vol. 5 No. 2 (2023)
suatu  perbuatan  pidana.  Selain  itu,  bahwa  sejatinya  dalam  melakukan  tindak pidana  korupsi  itu  biasanya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  cerdas  dalam berfikirnya,  sekalipun  hal  ini  dihadapkan  dengan Justice  Collaborator .  Jadi, setidak-tidaknya kemampuan berfikir, kondisi batin yang sehat, atau akal yang sehat  dari Justice  Collaborator ini  sebenarnya  juga  bisa  membedakan  mana perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dengan  perbuatan  yang  tidak dilarang/diperbolehkan.  Dengan  kata  lain,  bahwa  mereka  juga  mampu  untuk menginsyafi  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  bahwa  perbuatan  tersebut  itu memang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dan  dengan  keinsyafan  dari Justice Collaborator tersebut,  mereka  juga  dapat  menentukan  kehendaknya  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan.  Kendatipun  demikian, Justice  Collaborator yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  itu  memiliki kemampuan bertanggung jawab.
Sejalan  dengan  konsep  pertanggungjawaban  pidana  secara strict  liability , Roeslan  Saleh  menyatakan  bahwa  dalam  praktiknya,  pertanggungjawaban pidana  tidak  berlaku  dalam  keadaan  apa  pun,  jika  ada  salah  satu  keadaan- keadaan  yang  memaafkan.  Praktik  tersebut  juga  melahirkan  aneka  macam tingkatan  keadaan-keadaan  mental  yang  dapat  menjadi  syarat  untuk dihapuskannya penjatuhan pidana, sehingga dalam perkembangannya muncul kelompok  kejahatan  yang  untuk  penjatuhan  pidananya  cukup  dengan strict liability .  Artinya  bahwa,  kejahatan  yang  dalam  terjadinya  itu  keadaan  mental terdakwa  adalah  tidak  mengetahui  dan  sama  sekali  tidak  ada  niat  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut.  Dengan  demikian,  ia  tetap  dipandang bertanggung  jawab  atas  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang  itu,  meskipun sama  sekali  tidak  ada  niat  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  yang  mengarah pada kejahatan. Biasanya ini untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Bagi beberapa penulis, perbuatan pidana ini tidak dianggap sebagai perbuatan pidana  dalam  arti  sebenarnya.  Ia  telah  harus  dipertanggungjawabkan  hanya karena  telah  terpenuhinya  unsur-unsur  delik  oleh  perbuatannya,  tanpa memeriksa  keadaan  mentalnya  sebagai  keadaan  yang  dapat  meniadakan penjatuhan pidana.
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas,  maka  seseorang  dapat  dipidana apabila  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi  asas  kesalahan. Namun  seiring  dengan  perkembangannya,  dalam  bidang  hukum  pidana dikenal  dua  macam  konsep  pertanggungjawaban  pidana,  yakni strict  liability dan vicarious  liability .  Selanjutnya  dapat  dikatakan  bahwa  konsep
pertanggungjawaban  secara strict  liability itu  bisa  diterapkan  dalam  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Justice  Collaborator .  Mengingat  bahwa sikap  batin  dari  seorang Justice  Collaborator itu  tetaplah  ada  dan  dilakukan secara sengaja. Meskipun hal tersebut biasanya dilakukan dengan tidak adanya suatu dasar kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, namun bukan berarti  dengan  kondisi  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  pemaaf  yang dapat  menghapuskan  elemen  kesalahannya  dan  dapat  melepaskannya  dari pertanggungjawaban  pidana.  Di  samping Justice  Collaborator tersebut  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  dirinya,  namun  bukan berarti bahwa dengan adanya status Justice Collaborator yang ada pada dirinya tersebut  itu  tidak  mendapatkan  hak-hak  perlindungannya.  Hal  inilah  yang membuat  keistimewaan  dengan  status Justice  Collaborator yang  diterimanya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap dirinya. Kendatipun demikian, tentu dalam mendapatkan status Justice Collaborator juga didasarkan pada  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku guna mendapatkan status Justice Collaborator .

## 4. KESIMPULAN
Perbuatan yang dilakukan oleh Justice Collaborator tetap dikatakan sebagai sebuah  delik/tindak  pidana  dan Justice  Collaborator bisa  dipidana  karena  telah memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana,  yakni actus  reus dan mens  rea .  Untuk dapat dipidana, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Justice Collaborator harus  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  telah  diatur  dalam  UU Tipikor,  serta  dalam  diri  pelaku  tidak  terdapat  alasan  pemaaf.  Di  samping Justice  Collaborator bisa  dipidana,  tetapi Justice  Collaborator harus  mendapatkan hak-haknya sebagai alasan yang meringankan hukuman. Konsep pertanggungjawaban  pidana  yang  bisa  diterapkan  kepada Justice  Collaborator yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  adalah strict  liability .  Konsep pertanggungjawaban  pidana  secara strict  liability ini  tidak  mempersoalkan adanya mens  rea ,  meskipun mens  rea tetap  dianggap  ada,  namun  tidak  perlu dibuktikan.  Cukup  dengan  adanya  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang  dan  orang  tersebut  memiliki  kemampuan  bertanggungjawab,  maka orang tersebut dapat dipidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur, C. M. (2022). KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004
Vol. 5 No. 2 (2023)
hingga Oktober 2022 . Databoks.Katadata.Co.Id.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310- kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022
Anwar, S. (2008). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum , 15 (1), 14–31. https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4591
Ariyanti,  D.  O.,  &  Ariyani,  N.  (2020).  Model  Pelindungan  Hukum  Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (2), 328–344. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6
Choirul,  M.  (2017). Tinjauan  Hukum  Justice  Collaborator  Sebagai  Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan . Universitas Islam Indonesia.
Cremona, M. (1989). Criminal Law . Macmillan Education Ltd.
Hamzah, A. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Hendrawan, D. (2019). Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Tadulako Master Law Journal , 3 (2), 153–169.
Hikmawati,  P.  (2017).  Kendala  Penerapan  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Negara Hukum , 8 (1), 131– 150.
Ilyas,  A.,  &  Jupri.  (2018). Justice  Collaborator  Strategi  Mengungkap  Tindak  Pidana Korupsi . Genta Publishing.
Ingkiriwang,  Y.  (2016).  Perluasan  Ajaran  Penyertaan  dan  Tanggungjawab Pidana  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952. , V (4), 5–24.
Laka,  I.  (2019).  Analisis  Yuridis  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  Secara  Berlanjut. Justice  Pro:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 128–146.
Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum .
Moningka,  F.  M.,  Barama,  M.,  &  Gerungan,  M.  A.  (2018).  Penerapan  Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen , VII (5), 27.
Saleh,  N.  (2013). Kajian  Yuridis  Terhadap  Justice  Collaborator  dalam  Mengungkap Tindak Pidana Korupsi . Universitas Hasanuddin.
Sitohang,  H.,  Anggusti,  M.,  &  Utomo,  U.  (2018).  Analisis  Hukum  Terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  Penyalahgunaan  Jabatan  dalam  Bentuk Penyuapan Aktif. PATIK: Jurnal Hukum , 7 (2), 75–88.
Sudarto. (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni.
Suwitri,  S.  (2007).  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia:  Sebuah  Upaya Reformasi  Birokrasi. DIALOGUE:  Jurnal  Ilmu  Adminstrasi  Dan  Kebijakan Publik , 4 (1), 23–41.
Thon,  D.  (2016).  Kajian  Hukum  Terhadap  Ajaran  Penyertaan  (Deelneming) dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Nomor  20  Tahun  2001. Lex Privatum , IV (7), 30–38.
Triwanto,  &  Aryani,  E.  (2020).  The  Urgency  of  Granting  Authority  to  Assess Corruption
Justice Collaborators. Bestuur , 8 (1), 60–69. https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42720
Utrecht, E. (1958). Hukum Pidana I . Universitas Jakarta.
Wanto,  E.  R.,  Suharto,  R.  B.,  &  Dwi,  S.  R.  (2022).  The  Capture  Process  in  the Crime  of  Murder  by  A  Special  Team. Law  Development  Journal , 4 (2),  322– 330.
Yustrisia,  L.  (2017).  Perlindunagan  Hukum  Terhadap  Whistle  Blower  Dalam Rangka  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia. Menara Ilmu , XI (76), 155–165.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License