## IMPLEMBNTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY :

## PERSPEKTIF TEORITIS

## Kariyoto
STIE Asia Malang , Jalan Bandung 1 4 Malang Email kariyoto@xm.ac.id
Abstrak: Implementasi Corporate Social Responsibility (C SR) dalam Perspektif Teoritis. Dalam beberapa dekade terakhir telah teijadi semacam evolusi dalam praktik pelaporan keuangan yaitu makin banyaknya informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan melalui pengungkapan sukarela seperti Corporate So¬ cial Responsibility Reporting. Salah satu aspek yang diungkapkan secara sukarela dalam pelaporan keuangan tersebut adalah informasi tentang aspek sosial dan lingkungan berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan. Ada berbagai alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Salah salah satunya adalah keinginan perusahaan agar terlihat legiti¬ mate di mata stakeholdersnya. Artikel ini mencoba memotret praktik pengungkapan informasi sosial dan lingkungan menggunakan teori Decision-Usefulness, Economic-Based. Theory, Political Economy Theory, Stakeholder Theory yang melandasi praktik tersebut.
Abstract: Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Theoretical Perspective. In recent decades there has been an evolution in the practice of financial reporting by the increasing amount of information through voluntary disclosure such as Corporate Social Responsibility Reporting. Reporting aspects are social and envi ronmental aspects pertaining to bussiness activities conducted by the corporation. There are reasons that can be used to explain this phe¬ nomenon. One of which is the desire of the corporation to appear legitimate in the eyes of its stakeholders. This article is trying to por¬ tray the social and environmental disclosure practice under Decision- Usefulness Theory, Economic-Based Theory, Political Economy Theory, as well as Stakeholder Theory.
Kata kunci: corporate social responsibility, Decision-Usefulness Theory, Economic-Based Theory, Political Economy Theory, Stakeholder Theory

## Latar Belakang
Apa yang dinamakan pengungkapan sosial dan lingkungan? Selama ini belum ada definisi tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini dibebabkan perkembangan praktik CSR masih dalam tahap embrio jika dibandingkan perkembangan praktik pelaporan keuangan (Deegan 2002). Akibatnya sampai sekarang masih terdapat perbedaan
Kariyoto, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam....
pendapat berkaitan dengan isi CSR. Misalnya, masih terdapat perbedaan pandangan tentang tujuan pengungkapan, kualitas dan jenis informasi yang diungkapkan, audience- nya, cara pengungkapan yang terbaik dan sebagainya.
Namun demikian, terminologi pengungkapan sosial dan lingkungan mungkin dapat dikaitkan dengan konsep “ social audit” yang dikemukakan Elkington (1997). Menurut Elkington (1997) social audit adalah proses yang memungkinkan organisasi untuk menilai kinerjanya berdasarkan harapan dan persyaratan yang ditentukan masyarakat. Atas dasar definisi ini pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Sampai saat ini tidak ada konsensus berkaitan dengan informasi apa saja yang dimasukkan dalam CSR. Konsekuensinya, untuk menentukan apa yang seharusnya diungkapkan, penyusun laporan keuangan biasanya dihadapkan pada masalah bagaimana mengukur dan mengklasifikasikan informasi dalam CSR. Misalnya, comprehensive study yang dilakukan oleh AICPA pada tahun 1977 menyimpulkan beberapa temuan berkaitan pengukuran sosial sebagai berikut:
Pertama, meskipun ada gap yang luas, perusahaan memiliki sejumlah informasi tentang kegiatan perusahaan dan jenis konsekuensi sosialnya; yang kebanyakan dinamakan “ social condi¬ tion” yang dapat mempengaruhi kehidupan individu. Kedua, di berbagai area informasi yang tersedia tidak lengkap dan sering tidak akurat biasanya tidak mengukur atau tidak mampu mengukur dengan baik dampak sosial yang ditimbulkan. Keempat, informasi makin lengkap dan akurat ketika informasi tersebut diminta oleh hukum, peraturan atau peijanjian kontraktual. Kelima, informasi kebanyakan berkaitan dengan karyawan. Informasi tambahan yang bermanfaat lainnya dapat berupa karakteristik produk, dampak lingkungan, dan bidang lain yang dipandang penting terutama karena adanya peraturan pemerintah.
Sebagian perusahaan telah menggunakan informasi sosial dalam menentukan kebijakan praktik, melakukan tindakan dan memonitor hasilnya. Meskipun demikian, seberapa jauh hal ini dilakukan bervariasi dengan persyaratan hukum dan dengan gaya serta tujuan manajemen. Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyajikan laporan berkaitan dengan aspek sosial cenderung untuk menarik perhatian publik; laporan ini mungkin salah karena adanya usaha yang hanya menekankan pada fakta yang menguntungkan, atau menggunakan bahasa berlebihan. Akan tetapi beberapa usaha yang sungguh-sungguh dan bermanfaat memang telah dilakukan. Meskipun tidak ada prinsip umum dalam penyajiannya, ada beberapa metode disclosure yang masuk akal. Perusahaan tidak meminta atau
Tera Ilinu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
menerima laporan audit pihak ketiga atas informasi yang disajikan, meskipun beberapa pendekatan ditemukan dalam laporan tertentu. Misalnya pemyataan tentang dampak lingkungan, terutama ketika ahli independen digunakan.
Tidak berapa lama setelah itu, Ernst and Ernst (1978) melakukan survey dan menemukan bahwa pengungkapan dikatakan berkaitan dengan isu sosial (dan lingkungan) jika pengungkapan tersebut berisi informasi yang dapat dikategorikan kedalam kelompok berikut ini (p. 22-28): a) Lingkungan; b ) Energi; c) Praktik bisnis yang wajar {fair)] d) Sumber daya manusia; e) Keterlibatan masyarakat; f) Produk yang dihasilkan; g) Pengungkapanlainnya
Atas dasar konflik yang muncul, praktik CSR pada dasamya dapat dilihat sebagai usaha perusahaan untuk mengirimkan pesan kepada stakeholder tentang tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari praktik CSR ini seperti menselaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, menghindari tekanan dari kelompok tertentu, meningkatkan image dan reputasi perusahaan, menunjukkan prinsip-prinsip manajerial dan menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (O’Donovan 2002).
Praktik CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memilik dampak sosial dan lingkungan. Preston dan Post (1975, p. 2) mengatakan bahwa “karena unit bisnis merupakan elemen yang penting dan besar dalam masyarakat, unit tersebut diharapkan terus berinisiatif dan berpartisipasi dan responsif dalam proses pengambilan keputusan sosial “
Oleh karena kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, praktik CSR merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk mengindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik CSR dapat dipandang sebagai wujud akuntablitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk. Chariri (2006) dalam penelitiannya berhasil menunjukkan bahwa suatu perusahaan asuransi meskipun tidak banyak menimbulkan kerusakan sosial dan lingkungan-mengungkapkan informasi sosial tentang pelatihan, sumbangan sosial, keterlibatan dalam aktivitas sosial dalam pelaporan keuangan karena perusahaan tersebut tidak mau terlibat konflik sosial dengan masyarakat dan berusaha hidup rukun dengan masyarakat sehingga memperoleh legitimacy atas aktivitasnya. Dalam konteks ini Parker (1986, p. 76) menyimpulkan bahwa: social disclo¬ sure dapat berfungsi sebagai respon dini perusahaan terhadap tekanan peraturan... dan sebagai counter terhadap intevensi pemerintah atau
Kariyoto, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalahi....
tekanan dari kelompok ektemal. Oleh karena itu, dari pandangan ini, social disclosure mungkin digunakan untuk mengatisipasi atau mengindari tekanan sosial. Pada saat yang sama, Fengungkapan tersebut digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.
Sementara itu Heard dan Bolce (1981, p.248) mengatakan bahwa kelompok aktivis merupakan instrumen yang menarik perhatian berkaitan isu-isu seperti kualitas dan keamanan produk, perlindungan lingkungan...(dan)...memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pengukuran sosial dan pelaporan sosial. Pemyataan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan melakukan praktik CSR. Berikut ini akan dibahas beberapa alasan yang mendorong praktik CSR.

## Alasan Pengungkapan Sosial dan Lingkungan
Ada berbagai motivasi yang mendorong manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Menurut Deegan (2002), alasan tersebut antara lain: a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Ini sebenamya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara karena temyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan (Deegan 2000); b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality ). Atas dasar alasan ini, praktik CSR memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang benar” dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama (Friedmann 1962); c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan (Hasan 1998; Donaldson dan Preston 1995; Freeman dan Reed 1983) tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut. Namun demikian, kelihatannya pandangan ini bukanlah pandangan dalam kebanyakan organisasi bisnis yang beroperasi pada lingkungan kapitalis.; d. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi pinjaman-sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka-cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan lingkungannya; e. Untuk mematuhi harapan masyarakat, barangkali refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap “ijin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi” (atau “kontrak sosial”) tergantung pada penyediaan informasi berkaitan dengan kineija sosial dan lingkungan (Deegan 2002); f. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Misalnya, pelaporan mungkin dipandang sebagai respon atas pemberitaan media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan tertentu, atau
Tera Ilmti Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
barangkali sebagai aibat dari rating yang jelek yang diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusaahaan (Deegan et al, 2000; 2002; Patten 1992); g. Untuk memanage kelompok stakeholder tertentu yang powerful (Ullman 1985; Roberts 1992; Evan dan Freeman 1988; Neu et al 1998); h. Untuk menarik dana invetsasi. Di lingkung intemasional, “ ethical investment fund s” merupakan bagian dari pasar modal yang semakin meningkat peranannya. Sustainability Group Index pihak yang bertanggung jawab dalam meranking organisasi tertentu untuk tujuan analisis portfolio menggunakan informasi dari sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut; i. Untuk mematuhi persyaratan industri, atau code of conduct tertentu. Misalnya, di Australia- Industri pertambangan memiliki Code for En¬ vironmental Management. Jadi ada tekanan tertentu untuk mematuhi aturan tersebut. Aturan tersebut dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan (Deegan dan Blomquist 2001); j. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada berbagai penghargan yang diberikan oleh beberapa negara kepada perusahaan yang melaporkan kegiatannya termasuk kegiatan berkaitan dengan aspek sosial dan dampak lingkungan. Contohnya penghargaan yang diberikan oleh the Association of Chartered Certified Acountans. Banyak organisasi yang berusaha memenangkan penghargaan tersebut dengan harapan memperbaiki image positif perusahaan. Memenangkan penghargaan memiliki implikasi positif terhadap reputasi perusahaan di mata stakeholdem ya (Deegan dan Carol 1993)

## Landasan Teori
Berbagai perspektif teori telah digunakan untuk menjelaskan praktik CSR. Pengelompakan teori yang bermanfaat untuk dibicarakan adalah pengelompokan yang dibuat oleh Gray, Kouhy dan Lavers (1995b). Mereka mengklasifikasikan persepektif teoritis kedalam decision-usefulness theory, economic-based theory (positive ac¬ counting theory dan political economy theory.

## 1. Decision-Usefulness
Pendekatan ini berusaha menjelaskan praktik CSR dari sudut manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Decision-usefulness memiliki dua aliran utama (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b). Aliran pertama didasarkan pada studiyang berusaha menjelaskan praktik CSR dengan cara meminta responden untuk meranking/ mengurutkan item atau informasi dalam CSR dari yang paling penting atau paling bermanfaat. Misalnya, studi yang meminta investor untuk meranking tipe informasi yang mereka inginkan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan (Epstein dan Freedman 1994).
Aliran kedua didasarkan pada studi yang berusaha untuk menentukan apakah informasi pertanggungjawaban sosial memiliki
Kariyoto, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam....
nilai informasi bagi pasar modal atau pelaku pasar (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b). Salah satu studi yang dilakukan oleh Shane dan Spicer (1983) menunjukkan bahwa perubahan terhadap return pasar teijadi setelah tingkat kineija berbasis lingkungan (environmental perfor¬ mance rating) perusahaan diumumkan kepada publik.
2. Economic-Based Theory (Positive Accounting Theory)
Teori ini didasarkan pada pendekatan riset positif-yaitu pendekatan yang menganalisis “apa yang teijadi atau what is” sebagai lawan pendekatan normatif yang menganalisis “apa yang seharusnya atau what should be” (Deegan 2000). Positive accounting theory (PAT) menganut paham yang mengutamakan maksimisasi kemakmuran (wealth-maximisation) dan kepentingan peribadi individu (individual self- interest). Dua faktor ini merupakan konsep yang melandasi teori ekonomi (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b). Atas dasar pandangan ini pertanggungjawaban utama perusahaan adalah “menggunakan sumber ekonomi yang dimilikinya dan menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan meningkatkan laba” (Friedman 1962, p. 133).
Jika dikaitkan dengan praktik CSR, hipotesis cost politik (political cost hypotheses) dalam PATsering digunakan sebagai media untuk membenarkan praktik CSR tersebut. Atas dasar hipotesis ini, pengungkapan sukarela yang terdapat dalam pelaporan keuangan tahunan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi cost politics yang harus ditanggung perusahaan dalam menjelaskan aktivitasnya. Nezz dan Mirza (1991) dan McComiskey (1995) berpendapat bahwa jika perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi lingkungan yang bemuansa positif, maka tindakan ini dapat mengurangi risiko berkurangnya kemakmuran yang mungkin dihadapi perusahaan di masa mendatang. Berkurangnya kemakmuran tersebut dapat teijadi karena tekanan pihak internal atau ekstemal yang berusaha melobi untuk menuntut kenaikan gaji, peningkatan pajak, atau peningkatan biaya sewa. Pemakaian economic-based theory untuk menjelaskan praktik CSR banyak mendapat kritikan (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b). Hal ini disebabkan fokus teori tersebut yang mengutamakan kepentingan pribadi (self-interest) dan maksimisasi kemakmuran pribadi (wealth- maximaztion) dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan logika sosial yang dikembangkan dalam praktik CSR. Faktor politis dan sosial merupakan faktor yang jelas berpengaruh pada keberadaan perusahaan di masyarakat. Perusahaan beroperasi di lingkungan yang terdiri dari berbagai konstituen yang sering memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda (Oliver 1991). Selain itu, tanggung jawab utama perusahaan tidak lagi sekedar kemampuan menghasilkan laba (Epstein dan Freedman 1994; Patten 1992; 1991). Masyarakat mengharapkan perusahaan untuk beroperasi dengan benar dan
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Ilothian 1994; Tinker dan Neimark 1984). Dengan demikian, penerapan berbagai teori ekonomi, termasuk PAT untuk menjelaskan perilaku dan pengungkapan sosial dan lingkungan dipandang sebagai usaha yang secara empiris tidak dapat diterima-tidak nalar ( implausible ) dan sangat tidak menenangkan offensive (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b).

## 3. Political Economy Theory
Manfaat political economy theory (PET) terletak pada sudut pandang yang digunakan yaitu tidak terfokus pada economic self- interest
yang dilakukan individu atau organisasi. PET justru mempertimbangkan “kerangka politik, sosial di mana kegiatan ekonomi tersebut dijalankan”. (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b, p. 52). Beberapa studi menunjukkan bahwa luas CSR dalam laporan tahunan (annual reports) perusahaan meningkat seiring dengan periode dimana isu sosial dan lingkungan dipandang penting baik secara aspek politis maupun aspek sosial (Hogner 1982; Guthrie dan Parker 1989). Konsekuensi, PET kelihatan lebih relevan dalam menjelaskan mengapa perusahaan cenderung merespon setiap tekanan dari pemerintan dan publik agar mengungkapkan informasi tentang dampak sosial dari praktik bisnis perusahaan (Guthrie dan Parker 1990).
PET tidak hanya bermanfaat
dalam menilai pengungkapan yang dilakukan perusahaan sebagai reaksi atas permintaan stakeholder, tetapi juga bermanfaat dalam menjelaskan mengapa laporan akuntansi dipandang sebagai dokumen sosial, politik dan ekonomi (Guthrie dan Parker 1990). PET juga mengakui pemakain PLS dalam annual report sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan dan dalam memanipulasi (mempengaruhi) sikap stakeholders (Guthrie dan Parker 1990).
Gray, Owen dan Adams (1996) mengklasifikasikan PET kedalam dua kelompok yaitu aliran klasik dan aliran boijuis ( classical and bour¬ geois streams). PET kalsik dapat dikaitkan dengan ide-ide yang dikembangkan Karl Marx yaitu dinamika sosial yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan kelas (kelompok) dan konflik dalam masyarakat. Deegan (2000, p. 252) memandang PET klasik sebagai aliran yang cenderung: Meyakini laporan akuntansi dan pengungkapan sebagai alat untuk mempertahankan posisi yang menguntungkan bagi pihak yang mengendalikan sumber ekonomi langka (capital), dan sebagai alat tmtuk menekan pihak yang tidak memiliki sumber ekonomi tersebut. Jadi fokusnya pada konflik struktural yang ada dalam masyarakat.
Sementara itu, Tinker dan Neimark (1987) menggunakan PET klasik dalam menguji pemakaian laporan tahuan di masyarakat
Kariyoto, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam....
kapitalis. Mereka berpendapat bahwa (p. 72) laporan perusahaan bukanlah “ passive describers” atas realita yang obyektif, namun memainkan peranan penting dalam membentuk image ( world-mew ) atau ideologi sosial atas bentuk dan isi dari laporan tersebut. Artinya, bentuk dan legitmasi atas laporan tahunan tersebut merupakan senjata ideologis yang dapat digunakan untuk mempengaruhi distribusi laba (income) dan kemakmuran (wealth). Hal ini dilakukan dengan maksud
untuk memastikan kepada stakeholder bahwa perusahaan mampu berkembang dan menghasilkan laba. Sebaliknya, aliran PET bourgoeis umumnya mengabaikan kepentingan kelas (kelompok mesyarakat), ketidakadilan struktural, konflik dan peran negara serta merriandang dunia sebagai realitas yang betul-betul pluralistik (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b). Pandangan pluralis yang diadopsi oleh PET boijuis mengabaikan keberadaan pihak (kelompok) tertentu yang powerful dalam masyarakat tetapi cenderung melihat arti penting interaksi antar group dalam masyarakat secara keseluruhan (Gray, Owen dan Adams 1996). Penerapan stakehoder theory dan legitimacy theory dalam menjelaskan CSR digambarkan sebagai pendekatan yang berbasis pada aliran PET boijuis (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b; Deegan 2000).

## 4. Stakeholder Theory
Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdemya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams (1994, p. 53) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdemya Definisi stakeholder telah berubah secara substansial selama selama dekade terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dipandang satu-satunya stakeholder perusahaan. Pandangan ini
pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, yang dianggap tidak menguntungkan (adversarial group)-seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Roberts 1992).
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011

## Pembahasan dan Diskusi
Stakeholder pada dasamya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stake¬ holder ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga keija), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan 2000). Oleh karena itu, “ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan stakeholder ” (Ullman 1985, p. 552). Lebih lanjut Ullman (1985) mengatakan bahwa organisasi akan memilih stakeholder yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan stakeholdemya.
Berdasarkan argumen di atas, stakeholder theory umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage stakeholder- nya (Gray et al 1997). Ullman (1985) berpendapat bahwa power stakeholder berhubungan dengan “postur strategis (stra¬ tegic posture) yang diadopsi oleh perusahaan. Menurutnya, strategic posture menggambarkan model reaksi yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan kunci perusahaan terhadap tuntutan sosial. Oleh karena itu stakeholder theory pada dasamya melihat dunia luax dari perspektif manajemen (Gray, Kouhy dan Lavers 1995b).
Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk memanage stakeholdemya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman 1985). Organisasi mungkin mengadopsi strategis yang aktif atau pasif. Perusahaan yang mengadopsi strategis aktif akan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh/ penting (Ullman 1985). Hal ini menunjukkan bahwa active posture tidak hanya mengidentifikasi stakeholder tetapi juga menentukan stakeholder mana yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber ekonomi ke perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan pasive posture cendemng tidak terus menerus memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Kurangnya perhatian terhadap stakeholder dalam masyarakat. Tidak seperti teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan dan manajemennya bertindak dan membuat laporan sesuai dengan keinginan dan power dari kelompok stakeholder yang berbeda (Ullman 1982)- teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1975, p. 122) memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan
Kariyoto, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam....
mengatakan sebagai berikut: Organisasi berusaha mencipatakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiataannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketikaketidakselarasan aktual atau potensial teijadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang teijadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.
Shocker dan Sethi (1974, p. 67) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut: Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial-baik eksplisit maupun implisit- dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada: 1) hasil akhir [ output ] yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas; 2) Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.
Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber power institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan ( reward) yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.
Dowling dan PfefFer (1975, p. 124) mengatakan bahwa legitimasi tidak dapat didefiniskan hanya dengan mengatakan “apa yang legal atau ilegal”. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat “implisit” dan eksplisit (Deegan 2000, p.254). Menurut Deegan (2000) bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah “harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal (uncodified community expectation). Ada tiga alasan yang menyebabkan terjadinya korelasi yang tidak sempuma antara hukum dan norma/ nilai sosial (Dowling dan Pfeffer 1975). Pertama, meskipun hukum sering dianggap sebagai refleksi dari norma dan nilai sosial, sistem hukum formal mungkin terlalu lambat dalam mengadaptasi perubahan norma dan nilai sosial di masyarakat. Kedua, sistem legal didasarkan pada konsistensi sedangkan norma mungkin kontradiktif (contradictory). Ketiga, masyarakat mungkin mentolerir perilaku tertentu tapi tidak menginginkan perilaku tersebut tercantum dalam aturan hukum.
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011

## Kesimpulan
Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengaan demikian, legitimasi dapat katakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs 1990; Dowling dan Pfeffer 1975; O’Donovan 2002). Ketika ada perbedaan antara nilai--nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam (Lindblom 1994; Dowling dan Peffer 1975). Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan “ legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling dan Pfeffer 1975). Legitimacy gap dapat teijadi karena karena tiga alasan (Warticl dan Mahon 1994): a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kineija perusahaan tidak berubah; b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kineija perusahaan telah berubah; c. Kineija perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kineija perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. Namun demikian harus diingat bahwa keberadaan dan besamya le¬ gitimacy gap bukanlah hal yang mudah untuk ditentukan. Yang
pentin adalah bagaimana perusahaan berusaha memonitor nilai- nilai
sosial masyarakat dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya gap tersebut. O’Donovan (2001) mengungkapkan bahwa ketika terdapat perbedaan antara kedua nilai perusahaan perlu mengevaluasi nilainya sosialnya dan
dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dapat mengubah nilai- nilai sosial yang ada atau persepsi terhadap perusahaan sebagai taktik legitimasi. Jadi, untuk mengurangi legimacy gap, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki power sehingga mampu memberikan legitimacy kepada perusahaan (Neu et al. 1998).

## DAFTAR RUJUKAN
American Institute of Certified Public Accountants.2001. The Measure¬ ment of Corporate Social Perfromance, New York: AICPA. Deegan, C., 2002. “Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure a Theoretical Foundation”, Account¬ ing, Auditing and Accountability Journal, Vol. 15, No. 3, pp. 282-
311
Kariyoto, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam....
Ernst and Ernst, 1977. Social Responsibility Disclosure: 1977 Survey,
Cleve;and: Ernst & Ernst.
Friedman, M., 1962. Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press. Heard, J.E., dan Bolce, 1981, “The Political Significance of Corporate Social Reporting in the United States of America”, Accounting, Organizations and Society, Vol 6, No. 3, pp.247-254. O’Donovan, 2002. “Environmental Disclosure in the Annual Reports: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory”, Accounting, Auditing and Accountability journal, Vol. 15, No. 3, pp. 344-371 Parker, L., 1986. “Polemical Themes in Social Accounting: A Scenario for Standard Setting”, In Neimark, M., Merino, B., and Tinker, T., (Eds), Advances in Public Interest Accounting, Vol 1, Green¬ wich: JAI Press Inc. pp.67-93. Preston, L. E., and Post, J. E., 1975. Private Management and PubUc Policy, Englewood Cliffs: Prentince Hall, Inc Shocker, A.D. and Sethi, S. P., 1974. “An Approach to Incorporating So¬ cial Preferences in Developing Corporate Action Strategies”. In Sethie, S. P. (ed.), the Unstable Ground: Corporate Social Policy ;”
7 Dinamic Society, Los Angeles: Melville Publishing Company, pp.67-80
Ullmann, A.A., 1985. “Data in Search of a Theory: A Critical Examina¬ tion of the Realtionships among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of U.S. Firms” Acad¬ emy of Management Review, Vol. 10, No. 3, pp. 540-557 Ullmann, A.A., 1979. “Corporate Social Reporting: Political Interest and
Conflicts in Germany”, Accounting, Organization and Society, Vo.
4. No. 1/2, pp. 123-133.
Wiseman, J., 1982. “An Evaluation of Environmental Disclosure Made in Corporate Annual Reports”, Accounting, Organization and Society, pp. 53-63