Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198

## PERAN AFFECTION ATTACHMENT, PERCEIVED COST, DAN CONTINUANCE SEBAGAI FAKTOR MODERASI: PENGUKURAN PEMANFAATAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KINERJA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

## (Studi Kasus di Pemerintah Daerah DIY)
Faridiah Aghadiati Fajri 1 , Dianila Oktyawati 2 faridiahagha@ugm.ac.id 1 , dianila.oktyawati@ugm.ac.id 2

## Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Abstrak: Kebijakan desentralisasi pengelolaan keuangan memberikan dampak adanya variasi dalam praktik  maupun  kondisi  keuangan  pemerintah  daerah.  Desentralisasi  fiskal  ini  menuntut  pemerintah daerah  untuk  menjaga  kinerja  dan  akuntabilitas  publik  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas kebijakan yang dijalankan. Keandalan pengelolaan keuangan  merupakan salah satu komponen utama yang  dapat  didukung  oleh  sistem  informasi.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  peraturan  terkait  pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  yang  mendorong  pemanfaatan  dan  pengembangan  teknologi  informasi. Sistem informasi memiliki lingkup yang luas dengan berbagai unsur di dalamnya. Salah satu unsur di dalamnya adalah pengguna. Unsur ini menjadi vital di organisasi pemerintahan karena membutuhkan komitmen  individu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  komitmen  organisasi  dengan  3 pendekatan,  yaitu affective , perceived cost ,  dan normative sebagai  pemoderasi  atas  pemanfaatan sistem  informasi  terhadap  kinerja  dan  akuntabilitas  publik.  Sehingga  penelitian  ini  menggunakan individu  pengguna  sistem  pengelolaan  keuangan  sebagai  sampel  penelitian  agar  mampu  memetakan bagaimana  penggunaan  sistem  informasi  di  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa faktor  kelekatan  emosional  dan  kepercayaan  atas  tanggung  jawab  individu  mampu  meningkatkan dampak penggunaan sistem terhadap akuntabilitas dan kinerja manajerial.
Abstract:  The  decentralization  policy  of  financial  management  has  an  impact  on  variations  in practices and the financial conditions of local governments. This fiscal decentralization requires local governments to have good public performance and accountability to account for the various policies implemented.  The  reliability  of  financial  management  is  supported  by  the  information  produced  by information  systems.  This  is  also  regulated  that  local  governments  are  able  to  utilize  and  develop their  information  technology.  The  information  system  is  a  broader  scope  of  the  use  of  information technology.  There  are  several  elements,  including  the  end-users.  This  element  has  a  crucial  role  in government  organizations  because  its  need  the  individuals’  commitment  to  use  and  develop information technology. This study aims to analyze the influence of organizational commitment which is  affection,  perceived  cost,  and  normative  as  moderation  constructs  of  the  information  systems utilization  on  public  performance  and  accountability.  This  study’s  participants  are  individuals  who utilize the financial management in order to be able to map how the information systems used in the local  governments.  The  result  shown  that  the  factors  of  affective  attachment  and  normative  in individual  responsibility  are  able  to  increase  the  impact  of  the  system  usage  on  accountability  and managerial performance.
Keywords – Affective, Managerial Performance, Normative, Perceived Cost, Accountability

## PENDAHULUAN
Kebutuhan akan
desentralisasi perencanaan  dan  pengelolaan  menjadi kebijakan negara-negara berkembang dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Indonesia
merupakan negara yang menerapkan sistem  ini  sebagai  bentuk  perwujudan demokrasi  dan  pembangunan  nasional. Pemerintah  daerah  dengan  otonomi  ini diharapkan  mampu  mewadahi  persepsi rakyat  dari  segi  ekonomi  maupun  politik
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah. Hal  ini  mendukung pembangunan di suatu daerah  berdasarkan  aspirasi  rakyat  dan membutuhkan partisipasi masyarakat setempat. Desentralisasi mendukung percepatan  laju pertumbuhan dan  integrasi wilayah  sehingga  dapat  meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal (Rondinelli 1981; Faquet 2004). Selain itu, masyarakat  tersebut  merupakan  sasaran dari layanan yang diberikan oleh pemerintah.  Saat  ini  pemerintah  tidak  lagi berperan sebagai pemimpin rakyat melainkan  menjadi  penyedia  layanan  bagi masyarakat.  Hal  ini  menuntut  adaya perencanaan  dan  pengambilan  keputusan di tingkat daerah. Desentralisasi mengubah pola  investasi  nasional  secara  signifikan. Kebutuhan  pada  tingkat  lokal  sangat mempengaruhi perubahan ini.
Desentralisasi  fiskal  merupakan  proses distribusi dana dari pemerintahan pusat ke pemerintahan  daerah.  Pemerintah  daerah memiliki otoritas untuk mengelola keuangan  yang  menjadi  konsekuensi  logis dari  konsep  uang  mengikuti  fungsi. Wewenang yang diberikan berupa
kepastian
sumber keuangan dari pemerintah  pusat  sesuai  dengan  delegasi serta  pengelolaan  pendapatan  asli  daerah yang  diatur  dalam  UU  No  33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Desentralisasi fiskal ini memberikan kebebasan  kepada  Pemerintah  Daerah untuk  mengelola  keuangannya  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan sesuai  kebutuhan  daerah  masing-masing dengan tetap mengikuti peraturan pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah. Terdapat variasi kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia disebabkan yang  disebabkan  oleh  otonomi  daerah (Natrini  &  Ritonga  2017;  Ritonga  et  al. 2013).
Otonomi  ini  diikuti  dengan  tuntutan  akan pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan organisasi  dalam  pencapaian  sasaran  yang telah  ditetapkan  yang  disebut  dengan akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas program,  dan  akuntabilitas  kebijakan (Mardiasmo  2009).  Akuntabilitas  menjadi poin  yang  penting  atas  pengelolaan keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Kesehatan  fiskal  adalah  konsep kompleks  dan  multidimensi  sehingga harus diukur menggunakan berbagai indikator  komprehensif  (Zafra-gómez,  et al., 2009; Hendrick, 2004).
Nilai rata-rata index pengungkapan pengelolaan  keuangan  di  pemerintah daerah (Magister-Akuntansi 2017) menunjukkan bahwa transparansi di
Indonesia belum memenuhi unsur pengungkapan  sehingga  masuk  dalam kategori  sangat  rendah  dengan  persentase rata-rata sebesar 24,85%.
Posisi Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta  berada  di  rangking  8  yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1. Indeks Maksigama
No. Provinsi Indeks (%) 1. Provinsi DKI Jakarta 58,02 2. Provinsi Aceh 49,07 3. Provinsi Jawa Tengah 48,46 4. Provinsi Jawa Timur 43,83 5. Provinsi Kalimantan Tengah 43,21 6. Provinsi Bali 41,98 7. Provinsi Gorontalo 40,43 8. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 38,58

## (Sumber: Maksigama, 2017)
Indeks  Maksigama  menunjukkan  bahwa belum  ada  provinsi  yang  masuk  ke
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
kategori Sufficient dengan  kriteria  rentang skor  indeks  80-100.  Daerah  Istimewa Yogyakarta  masih  masuk  ke  tingkat keterbukaan Insufficient kategori  minimal dengan  indeks  38,58.  Pengungkapan  yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan  menggunakan  media  website sehingga  informasi  dapat  diakses  oleh masyarakat luas.
Penggunaan  sistem  informasi  berupa laman atau website mampu menjadi media informasi  dan  transparansi  publik  yang dalam hal ini merupakan bukti pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah  daerah.  Selain  itu,  pemerintah daerah  tidak  berhadapan  dengan  tuntutan laba  seperti  perusahaan  bisnis,  melainkan kemampuan untuk mengkombinasikan sumber  daya  agar  mampu  memberikan layanan  terbaik  dengan  efisiensi  biaya (Ritonga 2014).
Penggunaan  teknologi  informasi  mampu menjadi leverage atas  tuntutan  tersebut. Keterlibatan  pengguna  terbukti  secara signifikan mampu meningkatkan kesuksesan  implementasi  sistem  informasi di  organisasi  (Eldenburg,  et  al.,  2010). Komitmen organisasi dari pengguna sistem  informasi  mampu  meningkatkan penggunaan  sistem  yang  ada  sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
Penelitian  ini  ingin  memberikan  bukti empiris bahwa penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan akuntabilitas  pemerintah  daerah  yang dimoderasi  oleh  komitmen  organisasi  dari pengguna  sistem  informasi.  Komitmen organisasi diukur menggunakan tiga pendekatan, yaitu affective, perceived cost, dan normative.

## LANDASAN TEORI
Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah  memberikan  penjelasan  bahwa pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban untuk  menggunakan  dan  mengembangkan teknologi  informasi  dalam  hal  mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat.  Peraturan  ini  memberikan keleluasaan  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengembangkan  sistem  informasi  sesuai dengan  kebutuhan  atas  kebijakan  yang dijalankan.  Keberadaan  sistem  informasi juga  mampu  menyederhanakan  hubungan birokrasi  di  pemerintahan  karena  sistem dapat  bekerja real  time sehingga  waktu tunggu  dan bottle-neck yang  sering  terjadi dapat diatasi.
Pemanfaatan  teknologi  sebagai  pengelola informasi  yang  mampu  menanggulangi permasalahan organisasi, seperti
permasalahan Bullwhip  Effect (Lee,  et  al., 1997). Organisasi dengan sistem informasi yang  mampu  mengelola  informasi  dengan baik akan dengan cepat merespon perubahan kebutuhan layanan dari masyarakat  sehingga  efek  berantai  dapat tertangani dengan maksimal.
Akuntabilitas  publik  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  atas  wewenang  dan otoritas  yang  diberikan.  Hal  ini  terkait bagaimana  penyajian  dan  pengungkapan segala bentuk aktifitas yang sudah dijalankan.  (Mardiasmo  2009)  membagi akuntabilitas publik menjadi 4 dimensi.
1. Akuntabilitas dan kejujuran hukum Dimensi akuntabilitas kejujuran ( accountability for probity )
merupakan  hasil  dari  penggunaan wewenang sesuai tugas dan fungsinya,  sehingga  tidak  terjadi penyalahgunaan  jabatan,  sedangkan akuntabilitas hukum ( legal accountability ) erat kaitannya dengan  kepatuhan  terhadap  hukum dan peraturan yang berlaku.
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
2. Akuntabilitas proses Dimensi ini mencakup kemampuan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Adanya akuntabilitas proses dapat memberikan keyakinan bahwa proses yang dilakukan dalam suatu aktivitas dapat distandarkan sehingga output dapat sesuai dengan sasaran.
3. Akuntabilitas program Dimensi ini mengukur kinerja satuan kerja  di  pemerintahan  berdasarkan pada pencapaian sasaran atau tujuan. Akuntabilitas ini juga mempertimbangkan bagaimana alternatif  program  disusun  untuk memperoleh  hasil  yang  optimal dengan  biaya  minimal.  Penyusunan rencana  dengan  pilihan  alternatif memungkinkan
pengambil
keputusan  untuk  membandingkan output dan input yang  dibutuhkan
dalam pelaksanaannya sehingga program  yang  dipilih  dapat  efektif dan efisien.
4. Akuntabilitas kebijakan Pemerintah pusat dan daerah memiliki  tanggung  jawab  terkait dengan  kebijakan-kebijakan  yang sudah  diambil.  Akuntabilitas  ini mencerminkan  bagaimana  tujuan dari  kebijakan  yang  diambil  dapat tercapai dan sesuai dengan indikator- indikator keberhasilannya.
Akuntabilitas yang sudah dijelaskan
melalui
dimensi-dimensi tersebut menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban organisasi  dilakukan  tidak  hanya  sebagai bentuk  bukti  pencapaian  sasaran  saja melainkan  juga  sebagai  pemenuhan  hak- hak  publik.  Akuntabilitas  dalam  berbagai dimensinya  juga  dapat  mencerminkan kinerja  manajerial.  Penggunaan  sistem informasi  di  pemerintah  daerah  berperan sebagai  infrastruktur  yang  mengurangi kesalahan proses, memudahkan
pengolahan data keuangan dengan volume yang  besar,  serta  memberikan  kecepatan proses  sehingga  dapat  meningkatkan akuntabilitas.  (Indriasari  dan  Nahartyo 2008)  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan teknologi  informasi  di  pemerintah  daerah berpengaruh  positif  signifikan  terhadap akuntabilitas publik.
Penelitian  mengenai  pemodelan  pengukur pemanfaatan  teknologi  informasi  saat  ini lebih  banyak  dilakukan  di  sektor private. Penelitian  mengenai  penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap tingkat risiko  perusahaan  menunjukkan  hasil bahwa keberadaan ERP mampu menurunkan nilai risiko perusahaan secara signifikan (Tian  &  Xu,  2015).  Namun penelitian  tersebut  menyebutkan  adanya keterbatasan data, yaitu data yang digunakan  hanya  menangkap  keberadaan sistem  ERP,  penelitian  tersebut  belum mampu memperoleh informasi lain, seperti komitmen organisasi.
Penelitian terdahulu memposisikan ketidakpastian  sebagai  variabel  moderasi atas  pengaruh  pemanfaatan  teknologi informasi  terhadap  kinerja  perusahaan yang diukur menggunakan laba. Penelitian Dos  Santos  &  Peffers  (1995)  mengenai nilai  kontribusi  TI  terhadap  nilai  pasar dilakukan untuk melihat keuntungan investor  atas  penerapan  ATM  pada perusahaan perbankan.
Perusahaan perbankan yang lebih awal
mengimplementasikan teknologi ini ternyata  mampu  memperoleh value pasar yang  maksimal  dibandingkan  dengan perusahaan-perusahaan setelahnya.
Sehingga  hipotesis  yang  diajukan  sebagai berikut:
H1a:  Pemanfaatan  sistem  informasi berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial  dengan  affective sebagai variabel moderasi
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
H1b:  Pemanfaatan  sistem  informasi berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial  dengan  perceived cost sebagai variabel moderasi
H1c:  Pemanfaatan  sistem  informasi berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial  dengan  normative sebagai variabel moderasi
H2a:  Pemanfaatan  sistem  informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dengan affective sebagai variabel moderasi H2b:  Pemanfaatan  sistem  informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dengan perceived  cost  sebagai  variabel moderasi H2c:  Pemanfaatan  sistem  informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dengan normative sebagai variabel
moderasi
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan mengukur kemampuan akuntabilitas publik  tersebut  terhadap  kinerja  satuan kerja di pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan variabel komitmen  organisasi  sebagai  variable moderasi dengan menggunakan
akuntabilitas publik serta kinerja
manajerial  untuk  mengukur performance pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan model regresi berikut:
𝐴𝐶 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑃𝑆 + 𝛽 2 𝐴𝐹 + 𝛽 3 𝑃𝐶 + 𝛽 4 𝑁𝑂 + 𝛽 5 𝑃𝑆 ∗ 𝐴𝐹 + 𝛽 6 𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝐶 + 𝛽 7 𝑃𝑆 ∗ 𝑁𝑂 + 𝜀
𝐾𝑀 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑃𝑆 + 𝛽 2 𝐴𝐹 + 𝛽 3 𝑃𝐶 + 𝛽 4 𝑁𝑂 + 𝛽 5 𝑃𝑆 ∗ 𝐴𝐹 + 𝛽 6 𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝐶 + 𝛽 7 𝑃𝑆 ∗ 𝑁𝑂 + 𝜀
Pengukuran  konstruk  pemanfaatan  sistem informasi  (PS ) merupakan penggunaan teknologi  informasi  oleh  user.  Faktor-
faktor  yang  mempengaruhi  komitmen individu diadaptasi dari penelitian Allen &
Meyer (1990) yang dibangun menggunakan  konstruk Affective (AF), Perceived Cost (PC), dan Normative (NO). Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah  kinerja  instansi  yang  diproksikan menggunakan 2 variabel, yaitu Akuntabilitas (AC) dan Kinerja Manajerial (KM) yang diadaptasi dari penelitian Zeyn (2011) dan Putra (2013).
Studi  ini  mengukur  enam  konstruksi termasuk  penggunaan  sistem  informasi, akuntabilitas,  kinerja  manajerial, affective, perceived  cost, dan normative .  Konstruksi ini  diukur  menggunakan  skala  multi-item yang  ditarik  dari  pengukuran  dalam penelitian  sistem  informasi  berdasarkan skala lima poin yang berbeda. Semua skala item  menggunakan  skala  Likert  lima  poin tersirat  antara  "sangat  tidak  setuju"  dan "sangat  setuju".  Tabel  2  berisi  definisi operasional dan sumber pengukuran konstruksi.
Tabel 2. Konstruk Pengukuran Variabel Definisi Operasional Affective Keterikatan afektif atau emosional  indovidu  terhadap organisasi Perceived Cost Pengakuan  individu  terhadap biaya  atau  opportunity  cost terkait dengan penghentian aktivitas Normative Keyakinan bahwa loyalitas sebagai bentukan atas kewajiban moral individu dalam organisasi. Sumber: Allen & Meyer (1990) Pemanfaatan Sistem Informasi Penggunaan teknologi informasi dengan adanya integrasi aktivitas pada pelaksanaan tugas-tugas  terkait  pengelolaan keuangan Sumber: Indriasari & Nahartyo (2008) Akuntabilitas Pertanggungjawaban atas pengelolaan  keuangan  publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sumber: Zeyn (2011) Kinerja Manajerial Hasil  kerja  aparatur  pemerintah daerah Sumber: Putra (2013)
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
Sampel penelitian ini menggunakan pengguna sistem informasi yang
diimplementasikan oleh pemerintah daerah di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dikembangkan  oleh  Ditjen  Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan  transfer  data  dan  integrasi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi ini penggunaannya ditujukan  kepada  seluruh  pemerintah provinsi  dan  kabupaten/kota  di  seluruh Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer dengan  instrumen  kuesioner.  Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  sumbernya.  Data  primer  ini merupakan hasil kuesioner yang disebarkan  oleh  peneliti.  Kuesioner  akan disebarkan  secara  langsung  oleh  peneliti kepada sampel penelitian. Pengolahan data akan  dilakukan  menggunakan  regresi berganda.  Metode  analisis  statistik  yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari  uji  keabsahan  data,  uji  asumsi  klasik dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data empiris dari penelitian ini dikumpulkan  dari  pengguna  akhir  di instansi pemerintah daerah melalui kuesioner.  Jumlah  total  kuesioner  dikirim ke  enam  instansi  pengelola  keuangan  dan aset pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKA)
Provinsi  DIY,  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah (BKAD) Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten  Sleman,  BKAD  Kabupaten Bantul,  BKAD  Kabupaten  Kulonprogo, BKAD  Kabupaten  Gunungkidul)  adalah 120 kuesioner. Mayoritas pengguna sistem yang  menjadi  responden  adalah  pengguna sistem  di  bagian  akuntansi  dan  anggaran. Jumlah pengembalian sebanyak 115 kuesioner  atau response  rate 96%.  Data
yang dapat diolah setelah melalui pengujian validitas dan reliabilitas sebanyak 113 data.
Tabel 3. Reliabilitas Konstruk Konstruk Mean s.d. Reliability AK 31,20 3,39 ,811 KM 30,07 6,37 ,778 PS 33,55 4,37 ,795 AF 30,75 3,55 ,758 PC 22,58 5,78 ,785 NO 20,56 2.59 ,727
Legends:  AK  =  Akuntabilitas,  KM  =  Kinerja Manajerial,  PS  =  Penggunaan  Sistem,  AF  = Affective, PC = Perceived Cost, NO = Normative
Validitas konstruk untuk skala pengukuran (penggunaan  sistem,  akuntabilitas,  kinerja manajerial, affective,  perceived  cost, dan normative ) diukur menggunakan Breusch– Pagan  (Baum  &  Schaffer  2003).  Tabel  3 menyajikan  skala  dan  korelasi  antara semua variabel dalam model penelitian ini.
Composite  Reliabilities berkisar  antara 0,727  dan  0,811  (lihat  tabel  3).  Dengan demikian, tidak ada masalah multikolinearitas.
Hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian ini  menggunakan  3  variabel  independen dengan  adanya  moderasi  faktor  komitmen individu  yang  diuji  dalam  2  tahap pengujian  regresi.  Pengujian  tersebut menggunakan  2  variabel  dependen,  yaitu akuntabilitas  dan  kinerja  manajerial.  Hasil pengujian  regresi  untuk  kedua  model disajikan  pada  tabel  4.  Model  pertama yang  berisi  hubungan  moderasi  antara penggunaan sistem dengan faktor komitmen  individu    meliputi affective, perceived  cost, dan normative terhadap akuntabilitas.
Model  ini  digunakan  untuk  menguji hipotesis
pertama. Hasilnya mengungkapkan bahwa terdapat 2 variabel
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
pembentuk komitmen individu yang mampu  memoderasi  penggunaan  sistem secara  signifikan  terhadap  akuntabilitas, yaitu affective dan normative.  V ariabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan sistem yang diprediksi  dengan  p  <,05  dan  koefisien R- squared (R 2 )  untuk  model  ini  adalah 36,3%  dari  F  =  7,546  (signifikan  pada  p <.05).  Hipotesis  1  mengusung  adanya hubungan moderasi antara faktor pembentuk komitmen individu yang mampu mempengaruhi dampak penggunaan  sistem  terhadap  akuntabilitas. Hasil  tersebut  mendukung  2  konstruk, yaitu affective (H1a)  dan normative (H1c) yang mendukung adanya pengaruh penggunaan  sistem  terhadap  akuntabilitas sedangkan perceived cost
tidak memperoleh hasil yang sigifikan. Pengujian  statistik  menunjukkan  bahwa pengaruh  moderasi  dari perceived  cost memiliki  arah  yang  berlawanan  dengan dampak  penggunaan  sistem. Dengan demikian  hipotesis  1b  tidak  terdukung. Model  pertama  menghasilkan  perhitungan statistik sebagai berikut.
𝐴𝐶 = 7,546 + ,377𝑃𝑆 + ,300𝐴𝐹 − ,257𝑃𝐶 + ,087𝑁𝑂 + ,548𝑃𝑆 ∗ 𝐴𝐹 + ,189𝑃𝐶 − ,276𝑃𝑆 ∗ 𝑁𝑂 + 𝜀

## Tabel 4. Analisis Regresi
Variabel Independen Model 1 Model 2 PS ,377** ,274** AF ,300** ,260** PC -,257** -,232** NO ,087 -,078 PSxAF ,548** ,564** PSxPC ,189 -,056 PSxNO -,276** -,280** R 2 ,363 ,207 F 7,546** 9,475**
Variabel  Dependen:  Model  1  =  Akuntabilitas  (AK), Model 2 = Kinerja Manajerial (KM),
** p < .05
Model kedua dalam penelitian ini menguji pengaruh moderasi faktor-faktor pembentuk  komitmen  individu  atas dampak  penggunaan  sistem  informasi terhadap kinerja manajerial. Hasil
pengujian  statistik  menunjukkan  hasil yang  sama  dengan  model  1,  dimana variabel perceived  cost (H2b)  tidak mampu  terdukung.  Tabel  3  menunjukkan bahwa  faktor  pembentuk  yang  mampu memoderasi  adalah affective (H2a)  dan normative (H2c)  sehingga  kedua  hipotesis tersebut  memperoleh  dukungan.  Pada model  ini  terdapat  dua  variabel  moderasi yang  memberikan  dampak  negatif  pada dampak penggunaan sistem, yaitu perceived cost dan Model kedua menunjukkan  bahwa  kinerja  manajerial dipengaruhi  variabel  independen  dalam model sebagai berikut.
𝐾𝑀 = 9,475 + ,274𝑃𝑆 + ,260𝐴𝐹 − ,232𝑃𝐶 − ,078𝑁𝑂 + ,564𝑃𝑆 ∗ 𝐴𝐹 − ,056𝑃𝐶 −  ,280𝑃𝑆 ∗ 𝑁𝑂 + 𝜀
Penelitian  ini  memperoleh  hasil  signifikan untuk beberapa hipotesis. Pertama, argumen  bahwa  sistem  informasi  tidak hanya  menjadi  komponen  infrastruktur dalam organisasi melainkan menjadi media penting  dalam  pencapaian  keunggulan kompetitif  organisasi.    Infrastruktur  yang terbentuk  dengan  proses  implementasi sistem  informasi  tidak  hanya  berupa infrastruktur  internal  melainkan  mampu menciptakan  infrastruktur  dengan  pihak eksternal.
Sistem  informasi  ini  mampu  menjadi media  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah  sehingga  mampu  meningkatkan keterandalahan pelaporan keuangan. Pemrosesan informasi merupakan hal vital dalam  organisasi.  Informasi  sangat  erat kaitannya  dengan  pengambilan  keputusan. Model pemrosesan informasi ini menunjukkan  bahwa  ketidakpastian  tugas menuntut  adanya  informasi  yang  cukup untuk  pengambilan  keputusan. The  theory of  organizational  information  proccessing (Galbraith,  1974)  menyebutkan  bahwa tugas  dasar  organisasi  adalah  memproses informasi dengan berfokus pada ketidakpastian  lingkungan  dan  sebagai dasar  pengambilan  keputusan.  Efektifitas pemrosesan informasi di organisasi
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
memberikan nilai tambah pada pencapaian tujuan strategis.
Organizational  Commitment merupakan sikap anggota organisasi
yang menunjukkan seberapa besar keinginannya untuk  sejalan  dan  berkembang  di organisasi  tersebut.  Tingkat  penerimaan atas  tujuan  organisasi  yang  berdampak pada keinginan berpartisipasi dan memenuhi  tuntutan  organisasi  tersebut (Nazaruddin  &  Setyawan,  2012;  Curtis  & Wright,  2001).  Komitmen  individu  yang tinggi  berdampak  pada  persepsi  dan  sikap yang  lebih  mengutamakan  kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadinya. Hal ini jelas akan mempengaruhi  pola  kinerja  individu tersebut  (Riketta,  2002;  Meyer,  et  al., 1993). Affective  Attachment merupakan pendekatan  yang paling umum digunakan. Faktor  ini  berpengaruh  signifikan  dalam memoderasi  hubungan  penggunaan  sistem informasi dengan akuntabilitas dan kinerja manajerial.  Hal  ini  mendukung  argumen bahwa komitmen  ini diukur  menggunakan keterikatan afektif atau emosional terhadap organisasi  sehingga  dapat  menunjukkan individu dengan komitmen tinggi menikmati  keanggotaan  dalam  organisasi. Keterikatan  emosional  terhadap  pekerjaan dapat  menurunkan  tingkat  perputaran karyawan  dan  meningkatkan  kinerja (Reina, et al., 2017; Hunter, et al., 2007 ) .
Komitmen  yang  dipandang  individu sebagai  kepercayaan  terhadap  tanggung jawab  atau normative juga  terbukti meningkatkan  dampak  penggunaan  sistem informasi  terhadap  akuntabilitas  dan kinerja  manajerial.  Hal  ini  sejalan  dengan pendekatan  yang  memandang  komitmen sebagai bentuk kewajiban seorang karyawan. Loyalitas menjadi  penting ketika  terdapat  kewajiban  moral  yang harus  dijalankan.  Komitmen  individu secara normative mampu  menurunkan keinginan  untuk  keluar  dari  pekerjaan (Meyer, et al., 2002).
Penelitian  ini  tidak  mampu  mendukung pendekatan perceived cost yang
memandang komitmen sebagai pengakuan individu  terhadap  biaya  atau opportunity cost terkait  dengan  penghentian  aktivitas. Brett,  et  al.  (1995)  menunjukkan  bahwa komitmen  memberikan  pengaruh  yang kuat  terhadap  kinerja  organisasional dikaitkan  dengan  kebutuhan  keuangan. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan aktivitas secara berkelanjutan sebagai bentuk dari pemenuhan tuntutan dan pencapaian tujuan organisasi (Mcintyre, et al., 2014; Rusbult &  Farrell,  1983;  Becker,  1960).  Namun, hal  ini  tidak  berlaku  pada  individu  yang bekerja  di  instansi  pemerintahan  yang belum mengukur pola kinerja dengan rinci untuk menentukan besaran nilai pendapatan individu terkait.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa penggunaan sistem  informasi  harus didukung dengan adanya komitmen organisasi  dan  individu.  Hal  ini  erat kaitannya  dengan  pencapaian  organisasi. Instansi pemerintah daerah memiliki indikator  penilaian,  beberapa  diantaranya adalah  akuntabilitas  publik  dan  kinerja manajerial. Berbagai komponen pembentuk  komitmen  individual  seperti keterikatan emosional dan tingkat kepercayaan  atas  tanggung  jawab  mampu meningkatkan  dampak  penggunaan  sistem informasi terhadap akuntabilitas dan kinerja  manajerial.  Namun,  pengakuan individu  atas  biaya  yang  melekat  pada aktivitas  yang  dilakukan  tidak  mampu meningkatkan  dampak  tersebut  sehingga hasil  penelitian  ini  menyarankan  adanya perbaikan  penilaian  kinerja  di  instansi pemerintahan.  Nilai  insentif  yang  melekat pada  aktivitas  serta  target  masing-masing individu  akan  membuat  individu  menjadi tergerak  untuk  optimal  dalam  penggunaan sistem.  Hal  ini  juga  akan  berdampak  pada
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
kinerja  di  aspek  yang  lain.  Sebagai implikasi praktis, standarisasi proses dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  pelayanan publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat dengan  cepat  dan  responsif  hal  ini  juga mampu  mencerminkan  efisiensi  biaya. Dengan adanya indikator yang jelas terkait bagaimana komitmen organisasi mempengaruhi  penggunaan  sistem  maka proses  pengawasan,  pemeriksaan  dan evaluasi  menjadi  lebih cepat dan  memiliki baseline serta indikator yang tepat.
Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan.  Pertama,  penelitian  ini  hanya menggunakan  sampel  instansi  pengelola keuangan  dan  aset  di  provinsi  DIY sehingga  hasil  penelitian  ini  menjadi kurang  mampu  digeneralisir  ke  tingkat makro.  Penelitian  selanjutnya  sebaiknya memperluas  lingkup  pengambilan  sampel sehingga  mampu  menjelaskan  dengan lebih  terinci  mengenai  pola  komitmen individu  di  masing-masing  pemerintah daerah.  Kedua,  faktor perceived cost tidak memberikan  dampak  atas  penggunaan sistem.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak ada  dampak  moneter  bagi  individu  yang tidak menggunakan sistem dengan optimal, vice  versa. Ketiga,  penelitian  ini hanya  mengukur  akuntabilitas  publik sebagai  salah  satu  indikator  penilaian kinerja  pemerintah  daerah.  Penelitian selanjutnya  dapat  membangun  konstruk yang  lebih  lengkap  menggunakan  4 dimensi  akuntabilitas,  yaitu  akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas  program,  dan  akuntabilitas kebijakan.  Selanjutnya,  faktor  pembentuk komitmen  individu  haya  diukur  untuk responden  di  instansi  pemerintah  dareah saja. Penelitian selanjutnya dapat membuat perbandingan bagaimana faktor pembentuk yang sama dapat menghasilkan komitmen  yang berbeda antara individu di instansi publik dan privat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Republik-Indonesia, Peraturan  Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . 2004. [2] D. A. Rondinelli, “Government
Decentralization in Comparative
Perspective:  Theory  and  Practice  in Developing Countries,” Int. Rev. Adm. Sci. , vol. 1, 1981.
[3] J.  Faguet,  “Does  decentralization  increase responsiveness  to  local  needs ?  Evidence from Bolivia Does Decentralization Increase  Responsiveness  to  Local  Needs ? Evidence  from  Bolivia,” LSE  Res.  Online , vol. 88, pp. 867–893, 2004.
[4] Republik-Indonesia, Peraturan  Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . 2004.
[5] N.  D.  Natrini  and  I.  T.  Ritonga,  “Design and  Analysis  of  Financial  Condition  Local Government  Java  and  Bali  (  2013-2014  ),” in SHS Web of Conference , 2017.
[6] I. T. Ritonga, C. Colin, and G.
Wickremasinghe, “Factors Affecting Financial  Condition  Of  Local  Government In  Indonesia,”  in Seventh  Asia  Pacific Interdisciplinary  Research  in  Accounting
Conference , 2013, pp. 1–20.
[7] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik . 2009.
[8] J. L. Zafra-gómez, A. M. López-hernández, and  A.  Hernández-bastida,  “Developing  a Model  to  Measure  Financial  Condition  in Local Government,” Am. Rev. Public Adm. , vol. 39, no. 4, pp. 425–449, 2009.
[9] R.  Hendrick,  “Assessing  and  Measuring The  Fiscal  Heath  Of  Local  Governments Focus  On  Chicago,” Urban  Aff.  Rev. ,  vol. 40, no. 1, pp. 78–114, 2004.
[10] Magister-Akuntansi, Maksigama  Indeks Keuda . 2017.
[11] I.  T.  Ritonga,  “Developing  A  Measure  Of Local  Government  ’  S,” J.  Indones.  Econ. Bus. , vol. 29, no. 2, pp. 142–164, 2014.
[12] L.  Eldenburg,  N.  Soderstrom,  V.  Willis, and A. Wu, “Behavioral changes following the  collaborative  development  of  an accounting information system,” Accounting, Organ. Soc. , vol. 35, no. 2, pp. 222–237, 2010.
[13] Republik-Indonesia, Peraturan  Pemerintah Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah . 2005.
[14] H. L. Lee, V. Padmanabhan, S. Whang, H. L.  Lee,  and  V.  P.  Seungjin,  “Information Distortion  in  a  Supply  Chain :  The Bullwhip  Effect,” Informs ,  vol.  43,  no.  4, pp. 546–558, 1997.
[15] D.  Indriasari  and  E.  Nahartyo,  “Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota  Palembang  dan  Kabupaten  Ogan Ilir),” in Simposium Nasional Akuntansi XI , 2008.
[16] B. L. Dos, K. Peffers, S. O. Science, N. M.
Jun,  B.  L.  Dos,  and  S.  Ken,  “Rewards  to Investors in Innovative Information
Technology  Applications :  First  Movers and Early Followers in ATMs,” vol. 6, no.
3, pp. 241–259, 2017.
[17] N.  J.  Allen  and  J.  P.  Meyer,  “The measurement and antecedents of affective , continuance  and  normative  commitment  to the  organization,” J.  Occup.  Psychol. ,  vol. 63, pp. 1–18, 1990.
[18] E.  Zeyn,  “Pengaruh  good  governance  dan standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap akuntabilitas  keuangan  dengan  komitmen organisasi  sebagai  pemoderasi,” J.  Reviu Akunt.  dan  Keuang. ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  21– 37, 2011.
[19] D.  Putra,  “Pengaruh  akuntabilitas  publik dan  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap kinerja  manajerial  satuan  kerja  perangkat daerah,” 2013.
[20] C. Baum and M. E. Schaffer, “Instrumental variables  and  GMM:  Estimation  and Testing,” Stata  J. ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  1–31, 2003.
[21] I. Nazaruddin and H. Setyawan, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan
Budaya  Organisasi,  Komitmen  Organisasi,
Motivasi, Desentralisasi, Dan Job  Relevant Information Sebagai Variabel Moderasi,” J. Akunt.  dan  Innvestasi ,  vol.  12,  pp.  197– 207, 2012.
[22] S.  Curtis  and  D.  Wright,  “Retaining
Employees - The Fast Track to Commitment,” Manag. Res. News , vol. 24, no. 8, pp. 59–64, 2001.
[23] M.  Riketta,  “Attitudinal  Organizational Commitment  and  Job  Performance,  A Meta-Analysis,” J.  Organ.  Behav. ,  vol.  23, no. 3, pp. 257–266, 2002.
[24] J.  P.  Meyer,  N.  J.  Allen,  and  C.  A.  Smith,
“Commitment  to  Organizations  and
Occupations :  Extension  and  Test  of  a Three-  Component  Conceptualization,” J. Appl. Psychol. , vol. 78, pp. 538–551, 1993.
[25] L.  W.  Hunter,  S.  M.  B.  Thatcher,  L.  W. Hunter, and S. M. B. Thatcher, “Feeling the Heat:  Effects  of  Stress,  Commitment,  and Job  Experience  on  Job  Performance,” Acad.  Manag.  J. ,  vol.  50,  no.  4,  pp.  953– 968, 2007.
[26] C.  S.  Reina,  K.  M.  Rogers,  S.  J.  Peterson,
K.  Byron,  and  P.  W.  Hom,  “Quitting  the Boss ?  The  Role  of  Manager  Influence Tactics and Employee Emotional Engagement  in  Voluntary  Turnover,” J. Leadersh.  Organ.  Stud. ,  vol.  25, no.  1,  pp. 5–18, 2017.
[27] J.  P.  Meyer,  D.  J.  Stanley,  L.  Herscovitch, and L.  Topolnytsky, “Affective , Continuance , and Normative Commitment to  the  Organization :  A  Meta-analysis  of Antecedents ,
Correlates , and Consequences,” J.  Vocat.  Behav. ,  vol.  61, pp. 20–52, 2002.
[28] J.  F.  Brett,  W.  L.  Cron, and  J.  W.  Scolum,
“Economic  Dependency  on  Work :  A Moderator  of  the  Relationship  between Organizational
Commitment and
Performance,” Acad.  Manag.  J. ,  vol.  38,
no. 1, pp. 261–271, 1995.
[29] K.  P.  Mcintyre,  B.  A.  Mattingly,  G.  W.  L. Jr,  and  A.  Simpson,  “Workplace  Self- Expansion : Implications for Job Satisfaction  ,  Commitment  ,  Self-Concept Clarity  ,  and  Self-Esteem  Among  the Employed  and  Unemployed,” Basic  Appl. Soc. Psych. , pp. 59–69, 2014.
[30] C.  E.  Rusbult  and  D.  Farrell,  “A Longitudinal  Test  of  the  Investment Model :  The  Impact  on  Job  Satisfaction  , Job  Commitment  ,  and  Turnover  of Variations in Rewards , Costs , Alternatives
,  and  Investments,” J.  Appl.  Psychol. ,  vol. 68, no. 3, pp. 429–438, 1983.
[31] H.  S.  Becker,  “Notes  on  the  Concept  of Commitment,” Am.  J.  Sociol. ,  vol.  66,  no.
1, pp. 32–40, 1960.