## POLITISASI BIROKRASI LOKAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
Lutfi Wahyudi 1
1 Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Alamat Korespondensi: lutfi.w@gmail.com
Abstract: This  article  discusses  the  politicization  of  bureaucracy  in  direct  regional elections  that  occur  in  several  regions  in  Indonesia.  Analysis  was  carried  out  on several cases that occurred with cultural approaches. The findings are politicization of  bureaucracy  carried  out  by  the  pattern  of  patron-client  relations  between politicians  and  bureaucracy.  Politicians  need  bureaucracy  as  a  political  machine, and  bureaucracy  needs  the  support  of  politicians  as  a  means  to  develop  careers. Practices related to patron-client relations such as persuasive action and the use of patronage are still the most important methods applied by local political actors in winning  the  contestation  of  regional  head  elections,  while  at  the  same  time asserting that the main base of actors is to become legitimate political leaders and authoritative  is  economic  resources  and  good  social  relations,  both  are  the  main elements of patron-client relations.
Keywords: politicization, bureaucracy, patron-client, regional election
Abstrak: Artikel ini membahas politisasi birokrasi  dalam pemilihan kepala daerah secara  langsung  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Analisa  dilakukan terhadap beberapa kasus yang terjadi dengan pendekatan kultural.  Temuan yang dihasilkan adalah politisasi birokrasi dilakukan dengan pola hubungan patron-klien antara  politisi  dengan  birokrasi.  Politisi  membutuhkan  birokrasi  sebagai  mesin politik  dan  birokrasi  membutuhkan  dukungan  politisi  sebagai  sarana  untuk mengembangkan  karir.  Praktik-praktik  yang  berkaitan  dengan  hubungan  patron- klien  seperti  aksi  persuasif  dan  penggunaan  patronase  masih  menjadi  metode paling  penting  yang  diterapkan  oleh  aktor-aktor  politik  lokal  dalam  memenangi kontestasi  pemilihan  kepala  daerah,  sekaligus  menegaskan  bahwa  basis  utama para  aktor  untuk  menjadi  pemimpin  politik  yang  legitimate  dan  otoritatif  adalah sumberdaya  ekonomi  dan  hubungan  sosial  yang  baik,  keduanya  adalah  elemen- elemen utama hubungan patron-klien.
Kata Kunci : politisasi, birokrasi, patron-klien, pilkada

## Pendahuluan
Birokrasi dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Segala bentuk upaya pemerintah dalam  mengeluarkan  produk  kebijakannya,  semata-mata  dimaknai  sebagai manifestasi  dari  fungsi  melayani  urusan  orang  banyak.  Akibatnya,  tidak  heran  jika kemudian muncul persepsi bahwa apa pun yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka melayani kepentingan warga masyarakat melalui birokrasi tersebut.
Pemaknaan  terhadap  birokrasi  sebagai  organ  pelayanan  bagi  masyarakat luas, tentu merupakan pemaknaan yang sifatnya idealis. Bahkan tak salah jika Max Weber  memandang  birokrasi  sebagai  organisasi  yang  rasional,  suatu  mekanisme sosial  yang  memaksimumkan  efisiensi  dan  juga  sebagai  suatu  bentuk  organisasi sosial  yang  memiliki  ciri-ciri  khas  (Albrow,  1975).  Tetapi,  diakui  atau  tidak, pemaknaan  yang  ideal  terhadap    fungsi  pelayanan  yang  diperankan  birokrasi, tidaklah  sepenuhnya  bisa  menjelaskan  orientasi  birokrasi  di  Indonesia.  Perjalanan
panjang  kehidupan  birokrasi  di  negeri  ini,  selalu  saja  ditandai  oleh  dominannya aspek  politis  di  bawah  kendali  penguasa  negara.  Kasus  birokrasi  pada  masa  Orde Lama  dan  di  masa  Orde  Baru  pada  dasarnya  merupakan  cermin  dari  kuatnya penguasa  negara  dalam  mencengkeram    birokrasi.  Di  era  reformasi  kendati pemerintah  tidak  sekuat  sebelumnya,  namun  tetap  saja  kekuasaan  masih  cukup dominan.
Kehidupan  birokrasi  yang  ditumpangi,  atau  bahkan  didominasi  muatan- muatan politis oleh penguasa, jelas menjadikan tujuan birokrasi melenceng dari arah yang  semula  dikehendaki.  Performance  birokrasi  yang  kental  dengan  aspek-aspek politis  inilah,  yang  pada  gilirannya  melahirkan  orientasi  pelayanan  publik  yang semestinya dijalankan, menjadi bergeser ke arah orientasi yang sifatnya politis.
Reformasi yang telah tejadi di Indonesia membawa dampak pada tata kelola politik dan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Kebijakan  desentralisasi dan  otonomi  daerah  membawa  perubahan    pada  sistem  birokrasi  pemerintahan daerah,  sekaligus  juga  perubahan  pada  proses  politik  di  daerah.  Pemilihan  kepala daerah  langsung  merupakan  salah  satu  konsekuensi  yang  muncul  ketika desentralisasi  politik  diterapkan.  Selain  itu  daerah  diberi  kewenangan  dan kekuasaan  besar  dalam  mengelola  daerahnya  masing-masing.  Dengan  kondisi seperti  ini,  konstelasi  politik  daerah  akan  meningkat  sebagai  akibat  dari  proses memperebutkan  pucuk  pimpinan  dan  kekuasaan  di  daerah.  Untuk  dapat  meraih kemenangan  dalam  proses  perebutan  pucuk  pimpinan  dan  kekuasaan  daerah tersebut  berdampak  pada  kebutuhan  akan  sumberdaya  yang  besar,  baik  sumber daya manusia maupun sumber daya politik, ekonomi dan sosial. Keterbatasan akses dan  ketersediaan sumberdaya tersebut berakibat pada munculnya beragam upaya untuk memperoleh dan menguasai sumberdaya yang diperlukan. Upaya yang lazim dilakukan adalah dengan membentuk tim sukses yang mempunyai tugas dan fungsi memenangkan calonnya.
Berbagai  strategi  dilaksanakan  oleh  tim  sukses  yang  telah  terbentuk.  Salah satunya  dengan  memanfaatkan  birokrasi  pemerintahan.  Birokrasi  menjadi instrumen  penting karena menjadi satu-satunya institusi yang menguasai data  dan informasi  serta  seluk  beluk  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  paling  besar  dan berpengaruh  secara  langsung  kepada  masyarakat.  Upaya  melibatkan  birokrasi dalam  persaingan  memperebutkan  posisi  kepala  daerah  dari  masing-masing  pihak yang  yang  sedang  berkontestasi  turut  serta  menjadi  penyebab  meningkatnya konstelasi  politik  di  daerah.  Peningkatan  konstelasi  politik  di  daerah  memiliki implikasi  terhadap  jalannya  roda  pemerintahan  daerah  atau  sistem  birokrasi  di daerah karena dapat mendorong terjadinya   politisasi birokrasi, dimana ada upaya untuk  menjadikan  lembaga  birokrasi  sebagai  alat  kepentingan  politik.  Bagaimana politisasi birokrasi pada pemilihan kepala daerah? Mengapa hal itu terjadi? Tulisan ini membahas  politisasi  birokrasi  dalam  konteks  pemilihan  kepala  daerah  dari perspektif/pendekatan kultural.

## Politisasi Birokrasi dalam Pendekatan Kultural
Pada  umumnya  masyarakat  di  negara-negara  sedang  berkembang  tak terkecuali  Indonesia  adalah  masyarakat  transisi,  yakni  antara  masyarakat  yang
mempunyai  karakteristik  tradisional  sekaligus  modern.  Masyarakat  demikian  biasa dikenal  dengan prismatic  society (masyarakat  prismatik).  Menurut  Fred  W.  Riggs
(dalam Pamuji, tt), masyarakat prismatik mempunyai tiga ciri utama.
1.  Heterogenitas  yakni  perbedaan  dan  percampuran  yang  nyata  antara sifat-sifat tradisional dan modern;
2.  Formalisme menggambarkan adanya ketidaksesuaian dalam kadar yang cukup  tinggi  antara  berbagai  hal  yang  telah  ditetapkan  secara  formal dengan praktek atau tindakan nyata di lapangan. Ketidaksesuaian antara norma-norma formal dengan realita;
3. Overlapping merupakan  gambaran  kelaziman  adanya  tindakan  antara berbagai  struktur  formal  yang  dideferensiasikan  dan  dispesialisasikan dengan  berbagai  struktur  informal  yang  belum  dideferensiasikan  dan dispesialisasikan.
Model administrasi negara di dalam masyarakat negara sedang berkembang yang berciri prismatik adalah “ model sala ”. Karakteristik heterogenitas, formalisme dan overlapping mewujud dalam “ model sala ”. Dalam birokrasi model sala demikian birokrasi  modern  rasional  ala  Weber  berlangsung  sama  dengan  “birokrasi tradisional”.  Ada  struktur  formal,  tetapi  fungsi-fungsi  administratif  dilaksanakan berdasarkan  hubungan-hubungan  kekeluargaan  ini  menimbulkan  berbagai kelompok  yang  disebut plural  community dan  solidaritas  diantara  anggota kelompok.  Norma-norma  formal  yang  didesain  sebagai  hukum  dan  pedoman perilaku  dapat  dikalahkan  oleh  norma-norma  yang  mengikat  hubungan kekeluargaan dalam kelompok-kelompok tersebut. Keadaan ini menggiring ke arah penyatuan  antara  kepentingan  birokrasi  (negara)  dengan  kepentingan  pribadi. Akhirnya timbul berbagai ketidakadilan pelayanan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain  itu  berbagai  nilai  modern  dirumuskan  seperti  pemerintahan  dari,  oleh  dan untuk  rakyat;  PNS  adalah  abdi  masyarakat;  pemerintah  harus  bertindak  sesuai hukum;  namun  tidak  pernah  ditemui  dalam  praktek  (Pamudji,  2004  :  57-63). Birokrasi  “ model  sala ”  ini  mempunyai  kemiripan  dengan  birokrasi patrimonial dari Weber yang memiliki karakteristik berikut :
1. Rekruitmen pejabat berdasar kriteria pribadi dan politik.
2. Jabatan merupakan sumber kekayaan dan keuntungan.
3. Pejabat mengontrol fungsi politik dan administrasi.
4. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.
Kondisi  patrimonialistik  itu  memunculkan  perilaku  aparat  birokrasi  yang menghamba pada kekuasaan (Hariandja, 1999 : 56). Dengan demikian birokrasi tidak memerlukan  pengawasan,  karena  hanya  akan  menganggu  dan  mendeskralisasi kekuasaan. Berdasar alasan demikian tidak aneh bila birokrasi lebih mementingkan pelayanan  kepada  penguasa  daripada  masyarakat.  Karena  penguasa  dipandang dapat memberikan dan melanggengkan kekuasaan pejabat birokrasi, sementara hal itu tidak dapat diberikan oleh masyarakat.
Dalam masyarakat prismatik, birokrasi model sala atau patrimonial , pola-pola hubungan  yang  ada  cenderung  menciptakan patronase ,  yaitu  sebuah  pembagian keuntungan  di  antara  politisi  untuk  mendistribusikan  sesuatu  secara  individual kepada  pemilih,  para  pekerja  atau  pegiat  kampanye,  dalam  rangka  mendapatkan
dukungan  politik  dari  mereka  (Shefter,  1994).  Dengan  demikian,  patronase merupakan  pemberian  uang  tunai,  barang,  jasa,  dan  keuntungan  ekonomi  lainnya (seperti  pekerjaan,  jabatan  di  suatu  organisasi  atau  pemerintahan  atau  kontrak proyek)  yang  didistribusikan  oleh  politisi,  termasuk  keuntungan  yang  ditujukan untuk  individu  (misalnya,  amplop  berisi  uang  tunai)  dan  kepada  kelompok/ komunitas  (misalnya,  lapangan  sepak  bola  baru  untuk  para  pemuda  di  sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada  pemilih  yang  berasal  dari  dana  pribadi  (misalnya,  dalam  pembelian  suara atau biasa dikenal money politics dan vote buying ) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang di biayai oleh pemerintah).
Sementara  Klientelisme  adalah  jaringan  antara  orang-orang  yang  memiliki ikatan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  didalamnya  mengandung  elemen  iterasi, status inequality dan resiprokal (Tomsa, 2014). Kemudian, klientelisme juga  adalah relasi  kuasa  antara  patron  dan  klien  yang  bersifat  personalistik,  resiprositas, hierarkis  dan  iterasi.  Maka  dapat  dipastikan  bahwa  klientelisme  berbicara  tentang jaringan  atau  relasi.  Jaringan  tersebut  mengandung  relasi  kuasa  yang  tidak  setara dimana  patron  memiliki  kuasa  penuh  terhadap  jaringan  tersebut.  Dalam  kajian politik,  klientelisme  diartikan  sebagai  jaringan  yang  dikuasai  patron  untuk mengintervensi  kliennya  (Aspinall,  2015).  Tiga  elemen  klientelisme  yaitu  iterasi, asimetri,  dan  resiprositas  (Tomsa,  2014).  Selain  itu,  menurut  ahli  lain  empat komponen klientelisme yaitu personalistik, resiprositas, hirarki dan iterasi (Aspinall, 2015).  Dari  pendapat  dua  ahli  tersebut,    dapat  ditarik  benang  merah  bahwa klientelisme memiliki empat elemen karakteristik: iterasi, asimetris, resiprositas dan personalistik.
Politisi  yang  memiliki  kekuasaan  dapat  berperan  sebagai patron dan kelompok-kelompok  birokrasi  dapat  berperan  menjadi client. Adanya  pertukaran kedua  sumber  daya  itu,  hubungan  ini  membawa  keuntungan  bagi  kedua  pihak. Implikasi pola hubungan ini adalah birokrasi cenderung menafikan pihak-pihak yang tidak  menguasai  sumber  daya  apapun.  Sehingga  tidak  aneh  bila  birokrasi  negara berkembang  umumnya  dan  birokrasi  Indonesia  khususnya  kurang  memperhatikan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat umum.
Dalam suasana birokrasi patrimonial itu cenderung mempertahankan status quo menolak segala perubahan. Harmoni merupakan hal yang sangat diutamakan. Oleh sebab itu kritik dan pengawasan sejauh mungkin dihindarkan sebab dianggap merupakan  hal  yang  dapat  mengganggu  keharmonisan  tersebut.  Selain  itu penguasa  yang  dipersepsikan  identik  dengan  kebenaran  sehingga  masyarakat hanya  harus  menurut.  Di  pihak  lain  masyarakat  secara  budaya  umumnya  merasa tidak perlu mengawasi birokrasi.
Kondisi di atas terjadi karena kegagalan dalam mewujudkan birokrasi _paling tidak  mendekati_  tipe  ideal  sebagaimana  yang  dirumuskan  oleh  Weber  bahwa beberapa  ciri  yang  harus  dimiliki  birokrasi,  adalah  :  1).  Individu  pejabat  secara personal  bebas,  akan  tetapi  dibatasi  oleh  jabatannya  manakala  ia  menjalankan tugas-tugas  atau  kepentingan  individual  dalam  jabatannya;  2).  Jabatan-jabatan  itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping; 3). Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama
lainnya;  4).  Setiap  jabatan  mempunyai  kontrak  jabatan  yang  harus  dijalankan;  5). Setiap  pejabat  diseleksi  atas  dasar  kualifikasi  profesionalitasnya,  idealnya  hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif; 6). Setiap pejabat mempunyai gaji, termasuk  hak  untuk  menerima  pensiun  sesuai  dengan  tingkatan  hierarki  jabatan yang disandangnya; 7). Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi  berdasarkan  senioritas  dan  merit  sesuai  dengan  pertimbangan  yang obyektif;  8).  Setiap  pejabat  sama  sekali  tidak  dibenarkan  menjalankan  jabatannya dan  resources  instansinya  untuk  kepentingan  pribadi  dan  keluarganya;  9).  Setiap pejabat  berada  dibawah  pengendalian  dan  pengawasan  suatu  sistem  yang dijalankan secara disiplin (Thoha, 2009).
Ketika  ciri-ciri  di  atas  terlalu  jauh  ditinggalkan  maka  menurut  Weber  yang terjadi  adalah  terbentuknya  birokrasi  patrimonial.  Weber  menjelaskan  ada  tiga perbedaan  antara  birokrasi  modern  dengan  birokrasi  patrimonial.  Unsur  pertama, klientisme,  istilah  ini  merujuk  pada  hubungan  kekuasaan  yang  dibangun  penguasa dengan kekuatan lingkungan di sekitarnya. Dalam birokrasi modern pusat loyalitas ada pada impersonal order dalam hal ini hukum yang mengatur segala-galanya. Tapi dalam  klientisme  loyalitas  ada  pada  diri  atasan.  Kedua,  dalam  birokrasi  modern hubungan antara penguasa dengan lingkungannya lebih bersifat legal rasional dan terbuka namun dalam birokrasi patrimonial hubungan bersifat patron klien, loyalitas ada  pada  atasan  dan  dibangun  oleh  kharisma  individu  atasan  atau  pengaruh  dari aspek material yang dimiliki oleh pimpinan. Ketiga menurut birokrasi modern adalah dipisahkannya  ruang  formal  dan  ruang  personal  sedangkan  birokrasi  patrimonial didasarkan pada hubungan emosional dan non formal (Latuconsina , 2008). Kondisi seperti  ini  rentan  terjadi  politisasi  terhadap  birokrasi,  apalagi  bila  dikaitkan kehidupan  politik  saat  ini  dimana  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  secara langsung  oleh  masyarakat  sebagaimana  diungkap  oleh  Klinken  (2009),  bahwa situasi politik baru yang demokratis justru memperkokoh praktik politik patronase, yang  melibatkan  bukan  saja  para  elit  politik  dominan  tetapi  juga  kelompok- kelompok  aristokrasi  lama  di  tingkat  lokal.  Praktik  patronase  itu  bahkan  saling memperkuat  dengan  munculnya  kembali  ikatan-ikatan  primordial  lama  seperti etnisitas  dan  agama  sebagai  basis  artikulasi  dan  mobilisasi  politik  dalam  proses- proses elektoral, khususnya di tingkat lokal.
Sebagai  contoh,  dalam  pilkada  Banten  tahun  2006  (Hamid,  2011)  terjadi politisasi  birokrasi  dalam  bentuk  dukungan  birokrasi  terhadap  kemenangan pasangan petahana dalam pilkada. Hal ini terbukti dari mutasi sebelum dan sesudah pilkada  yang  tidak  mencerminkan  aspek  profesionalisme  namun  semata mencerminkan  hubungan  patrimonial  antara  petahana  sebagai  patron  dan  para birokrat  sebagai  klien.  Indikasi  lain  adalah  dipergunakannya  sumber  daya  yang dimiliki  daerah  untuk  membangun  pencitraan  petahana.  Kondisi  ini  sulit  ditangani karena  cenderung  berada  di  luar  wilayah  penegakan  hukum  pilkada  dan  juga lemahnya wewenang yang dimiliki oleh Panwas pilkada. Politisasi birokrasi semakin menjauhkan  cita-cita  membangun  birokrasi  yang  professional.  Politisasi  birokrasi oleh  petahana  menyuburkan  budaya  patrimonial  dan spoil  system serta menghancurkan upaya membangun birokrasi profesional.
Temuan lapangan dalam Pilkada Banten 2006 memberikan alasan kuat untuk membangun upaya keras mengembalikan netralitas PNS. Dari temuan lapangan bisa disimpulkan  bahwa  politisasi  birokrasi  bersifat  resiprokal,  artinya  hubungan  saling mendukung  secara  politik,  baik  dari  pihak  politisi  maupun  birokrasi  itu  sendiri. Politisi  membutuhkan  birokrasi  sebagai  mesin  politik  dan  birokrasi  membutuhkan dukungan politisi sebagai sarana melejitkan karir.
Hasil  penelitian  Agustino  (2014)  yang  mengangkat  tema  tentang  patronase dalam  pilkada  di  Kabupaten  Takalar  dan  Provinsi  Jambi  dapat  dijadikan  contoh selanjutnya  bahwa  politisasi  birokrasi  terjadi  dalam  pemilihan  kepala  daerah. Transformasi  politik  yang  tengah  berlangsung  di  Indonesia  di  mana  kepala  daerah dipilih  langsung  oleh  rakyat,  telah  memberikan  dampak  negatifnya  tersendiri  bagi proses  demokratisasi.  Hal  Ini  karena  pemilihan  kepala  daerah  langsung  telah membuka  ruang  bagi  patronase    dengan    lebih  dalam  lagi.  Para  kepala  daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai pemilik sumber utama. Peranan ini bukanlah satu hal yang sulit untuk dilaksanakan oleh  para  kepala  daerah,  melalui  kedudukannya,  para  pemimpin  politik  ini mempunyai  banyak  peluang  untuk  menggunakan  institusi  publik  sebagai  domain kekuasaannya,  serta  mendistribusikan public  resources yang  berada  di  bawah kendalinya  sebagai  alat  pertukaran  bagi  tujuan  tertentu  ketika  diperlukan.  Tim sukses pun segera berubah menjadi broker politik karena dianggap memiliki second order resources .
Keadaan ini secara otomatis semakin  memperkuat  kedudukan dan peranan para kepala daerah sebagai patron di kawasan yang berada di bawah kekuasaannya. Logika  ini  secara  sederhana  menjelaskan  betapa  pemimpin  eksekutif  di  level  lokal mempunyai  kesempatan  untuk  mengawal  dan  mendistribusikan  pelbagai  sumber publik (jabatan, anggaran, lisensi, proyek dan lainnya) untuk mempertahankan serta meningkatkan  kedudukan  dan  peranannya  sebagai  penguasa.  Dengan  kata  lain, bertambahnya peranan kepala daerah—melalui partai politik yang menyokongnya—dalam  merancang  dan  menyediakan  fasilitas  sosioekonomi membuat  para  pemimpin  politik  ini  mempunyai  peluang  untuk  „menawarkan ‟ pelbagai  kemudahan  kepada  anggota  masyarakat  yang  menjadi  sasaran pelaksanaan program pembangunan tersebut. Oleh karenanya, institusi birokrasi (di tingkat  daerah)  dengan  mudah  dijadikan  gelanggang  bagi  tawar-menawar kepentingan elit lokal.
Di  Takalar,  Ibrahim  Rewa  sebagai  petahana,  dalam  upaya  untuk mempertahankan  kekuasaannya  pada  Pemilukada  2007  melakukan  politisasi birokrasi    diantaranya,  pertama,  memanfaatkan  posisi  dan  peran  birokrat  yang sentral.  Ketua  Tim  Pemenangan  adalah  Drs.  Syarifuddin  Hamzah,  Kepala  Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Takalar, yang  membawahi  Tim inti, Tim Keluarga dan  Tim  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD).  Kedua,  mengintervensi penetapan  anggota  PPK,  PPS,  KPPS  serta  Panwaslu  jelang  Pilkada.  Oleh  karena penentuan calon anggota PPK, PPS dan KPPS hanya boleh diusulkan melalui camat dan  kepala  desa/kelurahan,  akibatnya  PPK,  PPS  dan  KPPS  bercenderungkan memihak  kepada  petahana.  Demikian  juga  pegawai  pemerintah  akan  membantu petahana untuk mempertahankan kekuasaannya karena terdapat kepentingan yang
dibawa  oleh  masing-masing  pegawai,  entah  itu  promosi  jabatan,  upeti,  atau kepentingan  lainnya  (Chia-Hung  Tsai,  2003).  Dan  hal  ini  terbukti  setelah  terpilih kembali  sebagai  Bupati  Takalar  Ibrahim  Rewa  kemudian  melakukan  perombakan terhadap  pejabat-pejabat  dilingkungan    pemerintahnya.  Mereka  yang  sehaluan selama  pelaksanaan  Pemilukada  dipromosi  dan  mereka  yang  berseberangan didemosi.
Pratama  (2017)    meneliti  tentang  patronase  dan  klientelisme  pada  pilkada serentak  Kota  Kendari  tahun  2017,  menemukan  bentuk-bentuk  patronase  dan klientalisme  dalam  penelitiannya,  pertama,  relasi  yang  terbangun  dalam  lingkup birokrasi yaitu penentuan karir dan jabatan birokrasi di Kendari yang sangat kental dengan  konsolidasi  dukungan  terhadap  kandidat  yang  didukung  petahana.  Kedua, relasi  yang  terbangun  di  ranah  masyarakat  meliput  mobilisasi  suara  melalui vote buying dan pork barrel . Bentuk kedua tersebut sebagai modus politik untuk meraih dukungan  atau  suara  dengan  cara  para  aparat  birokrasi  membentuk  relasi  yang klientelistik  dengan  masyarakat.  Bentuk  yang  kedua  ini  merupakan  perpaduan antara  distribusi  patronase  dan  jaringan  klientelistik  yang  dibentuk  oleh    birokrasi dimana hadir sebagai sosok perantara dalam menjalin relasi dengan masyarakat.
Dalam  hal  mobilisasi  suara  di  masyarakat  demi  kepentinan  patron  aparat birokrasi menggunakan metode pembelian suara  atau biasa di sebut dengan vote buying .  Konsep  pembelian  suara  merupakan  bagian  dari  konsep  patronase  dan klentalisme. Dalam menjalankan pola pembelian suara di masyarakat para  birokrat tidak  terjun  langsung  dalam  hal  mendistribusikan  sumber  daya  untuk  masyarakat. Para aparat birokrasi kembali menggunakan jejaring perantara yang dapat dengan mudah  terhubung  dengan  masyarakat  agar  dalam  proses  pembelian  suara  bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Sementara pork barrel adalah  kegiatan yang  ditujukan  kepada  publik  dan  didanai  dengan  dana  publik  dengan  harapan publik  akan  memberikan  dukungan  politik  kepada  politisi.  Strategi  ini  digunakan untuk  kalangan  masyarakat  menengah  ke  atas  yang  kecil  kemungkinan  menjadi sasaran vote buying .
Pada  hakikatnya,  fenomena  patronase  dan  klientelisme  merupakan  pola hubungan yang bersifat individual; antara dua individu, yaitu si patron dan si klien, terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pihak. Sang patron memiliki sumber daya yang berupa  kekuasaan,  kedudukan  atau  jabatan,  perlindungan,  perhatian  dan  rasa sayang  dan  sumber  daya  yang  paling  sering  ditemukan  di  berbagai  macam  riset tentang  patronase  dan  klientalisme  yaitu  sumber  daya  berupa  materil  (harta kekayaan,  tanah  garapan  dan  uang).  Sementara  itu,  sang  klien  memiliki  sumber daya  berupa  tenaga,  dukungan  dan  loyalitas.  Di  samping  itu,  tidak  jarang  apabila pola  hubungan  yang  bersifat  klientelistik  ini  tumbuh  dan  berkembang  karena  ada orang  ketiga  yang  menjadi broker ,  atau  yang  disebut  sebagai  perantara. Kecenderungan  klientelisme  ini  dapat  ditemukan  secara  meluas,  baik  dalam lingkungan birokrasi maupun dalam kalangan masyarakat.
Paskarina  (2015) menyebut persaingan diantara aktor-aktor politik seringkali berfokus  pada  upaya  menyediakan  solusi  pemenuhan  kebutuhan  publik  secepat mungkin yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Praktik-paraktik semacam
ini melahirkan dua jenis relasi  kekuasaan, yakni yang bercorak patronase dan yang bercorak  populisme.  Patronase  muncul  dalam  relasi  kekuasaan  antara  patron  dan klien,  dimana  patron  memberikan  berbagai  manfaat  material  dalam  bentuk  uang, barang  atau  jasa  kepada  klien  dan  sebaliknya,  klien  memberikan  kesetiaan  dan dukungannya  sebagai  imbal  jasa  kepada  patron  (Aspinal,  2013).  Sementara  itu populisme  muncul  ketika  para  aktor  politik  berupaya  membangun  kedekatan hubungan  dengan  masyarakat  atau  konstituennya  melalui  program-program  yang berpihak pada aspirasi publik (Weyland, 2001). Kendati secara konseptual berbeda, tapi  keduanya  menjadi  strategi  yang  digunakan  para  aktor  politik  untuk mendekatkan  hubungan  dengan  masyarakat,  khususnya  dalam  konteks  politik dimana  sistem  distribusi  kesejahteraan  belum  berjalan  dengan  baik.  Kendati  hasil penelitian menunjukkan peta politik yang diametral, tapi pada kenyataannya, relasi kekuasaan  diantara  para  aktor  berlangsung  dalam  pola  berjejaring.  Dada  Rosada merupakan aktor politik yang menjadi simpul dari kekuatan-kekuatan politik, selama menjabat  sebagai  Walikota  Bandung  (2003-2008  dan  2008-2013),  ia  membangun basis legitimasinya melalui mekanisme jejaring birokrasi, politisi dan akademisi yang terutama  berperan  memberikan  justifikasi  bagi  kebijakan  pembangunan  yang diambilnya.
Selama dua periode tersebut, politik berbasis  figur dipraktikan dengan baik oleh  Dada  Rosada  dengan  dukungan  instrumen  ekonomi  dan  politik,  antara  lain dengan  menempatkan  para  pendukungnya  pada  jabatan-jabatan  strategis  di birokrasi  pemerintahan,  mulai  dari  camat  hingga  kepala-kepala  dinas,  badan, lembaga dan sekretariat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Untuk membina dukungan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, mekanisme pemberi bantuan sosial  yang  menggunakan  anggaran  publik  menjadi  instrumen  utama  yang membentuk loyalitas organisasi-organisasi tersebut.
Sejauh  ini  politik  klientelisme  dianggap  masih  menjangkiti  demokrasi  di Indonesia.  Sekalipun  selalu  dilihat  sebagai  praktik  tradisional  yang  akan  hilang dengan  sendirinya  akibat  modernisasi,  namun  Klinken  (2009)  justru  berpendapat proses  demokratisasi  di  negara-negara  seperti  Indonesia  baru  mampu  membuat praktik klientelisme tetap bertahan sebagai alternatif terhadap model akuntabilitas yang  demokratis.  Dalam  hal  ini  politik  klientelisme  bisa  dipahami  sebagai  praktik memberikan  keuntungan  pribadi  dalam  bentuk  uang,  pekerjaan  atau  akses  ke layanan  publik  untuk  mendapatkan  dukungan  suara.  Sebaliknya  akuntabilitas demokrasi  adalah  praktik  menawarkan  keuntungan  yang  berbasiskan  program politik dan kebijakan untuk meningkatkan jumlah pendukung.
Secara  garis  besar  hasil  beberapa  penelitian  yang  telah  dipaparkan  di  atas membenarkan  karakter  klientelistik  demokrasi  di  Indonesia.  Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  praktik-praktik  yang  berkaitan  dengan  hubungan  patron- klien seperti aksi persuasif dan penggunaan patronase masih menjadi metode paling penting yang diterapkan oleh aktor-aktor politik lokal dalam memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah, sekaligus menegaskan bahwa basis utama para aktor yang sama  untuk  menjadi  pemimpin  politik  yang  legitimate  dan  otoritatif  adalah sumberdaya  ekonomi  dan  hubungan  sosial  yang  baik.  Sekalipun  kedua  jenis sumberdaya  ini  tidak  serta  merta  mengimplikasikan  adanya  politik  klientelisme,
kombinasi antara basis ekonomi dalam arti kepemilikan kapital dan koneksi (politik) secara luas dipahami sebagai elemen-elemen utama hubungan patron-klien. Karena itu  temuan  ini  bisa  dianggap  mendukung  argumen  yang  keberlanjutan  politik klientelisme dalam demokrasi di Indonesia.

## Penutup
Politisasi  birokrasi  pada  pemilihan  kepala  daerah  terjadi  dalam  relasi patronase  dan  klientelisme.  Oleh  karena  itu  politisasi  birokrasi  bersifat  resiprokal, artinya  hubungan saling mendukung  secara politik, baik dari  pihak politisi maupun birokrasi  itu  sendiri.  Politisi  membutuhkan  birokrasi  sebagai  mesin  politik  dan birokrasi  membutuhkan  dukungan  politisi  sebagai  sarana  untuk  mengembangkan karir.  Birokrasi  dijadikan  gelanggang  bagi  tawar-menawar  kepentingan  elit  lokal. Kondisi  ini  semakin  meneguhkan  konsepsi  birokrasi  patrimonial  Weber  pada birokrasi  pemerintahan  daerah  di  Indonesia.  Bila  kondisi  semacam  ini  terus berlangsung  yang  muncul  adalah  perilaku  aparat  birokrasi  yang  menghamba  pada kekuasaan,  birokrasi  yang  kurang  memperhatikan  keadilan  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2014. Patronase Politik Era Reformasi : Analisa Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi. Jurnal Administrasi Publik , Volume 11, No. 2. Albrow, M. 2005. Birokrasi (Vol. III). Tiara Wacana: Yogyakarta. Aspinal, Edward.  2013. Money politics : Patronage and Clientelisme in Southeast Asia . Naskah dipersiapkan untuk buku William Case (ed.) Handbook of Democracy in Southeast Asia. Routledge.
Aspinaal,  Ed  dan  Sukmajati,  M.  2015. Politik  uang  di  Indonesia, Patron ase  dan Klien talisme Pada Pemilu Legislatif 2014 . Polgov: Yogyakarta. Hamid,  Abdul.  2011.  Politisasi  Birokrasi  dalam  Pilkada  Banten  2006, Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , Volume 11, Nomor 2 : 97 -110
Hariandja, Denny BC. 1999. Birokrasi Nan Pongah . Kanisius: Yogyakarta. Klinken,  G.  van  .2009. Patronage  Democracy  in  Provincial  Indonesia .  dalam Rethinking  Popular  Representation  ,  diedit  oleh  Törnquist,  O,  Webster,  W., and Stokke, K.  Palgrave: New York .
Latuconsina, Nurainy, 2008. Netralitas Birokrasi (Sekilas Cerita Tentang harapan dan kenyataannya di Indonesia), Jurnal Hipotesa , Vol. 3 No. 1: 13 – 21.
Pamudji, S. 2004. Ekologi Administrasi Negara . Bumi Aksara: Jakarta. Paskarina, Caroline.  2015. Patronase Vs Populisme : Strategi Mengelola Kesejahteraan dalam  Politik  Perkotaan  di  Bandung .  dalam    Berebut    Kontrol  atas Kesejahteraan.  diedit  oleh  Paskarina  Caroline  dkk.  PCD  dan  Polgov: Yogyakarta.
Pratama,  Rekha  Aji.  2017.  Patronase  dan  Klientelisme  pada  Pilkada  Serentak  Kota Kendari Tahun 2017 . Jurnal Wacana Politik .  Vol. 2, No.1 : 33-45
Shefter,    Martin.  1994. Political  Parties  and  the  State  :  The  American  Historical Experience . Princeton University Press: Princeton.
Thoha,  Miftah.  2009. Birokrasi  Pemerintah  Indonesia  di  Era  Reformasi .  Jakarta, Kencana.
Tomsa,  Dirk.  2014. Party  System  Fragmentation  in  Indonesia  :  The  Subnational Dimension . Journal of East Asian Studies 14 No.2: 249-278. Weyland, Kurt.  2001. Clarifying a Contested Concept : Populism in the Study of Latin American Politics. Comparative Politics, Vol. 34 No.1.