## Hal : 31 - 37
ANALISIS PERJANJIAN KESEPAKATAN MASYARAKAT MENGENAI PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
(Studi Kasus di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara)
ANALYSIS OF CUMMUNITY AGREEMENT ABOUT FRUIT THEFT OF THE PALM OIL IN TERMS OF REGULATIONS MAHKAMAH AGUNG NUMBER 2 YEAR 2012
(Case Study at Bandar Selamat Village, Aek Kuo Sub District, Labuhanbatu Utara District)
Denni Maruli Sitompul 1) ; Muhammad Khoirul Ritonga 2)) ; Toni 3)
1, 2, 3 ) FKIP Labuhanbatu , Jl. SM Raja, No.126 A, Km 3,5, Aek Tapa Rantau Prapat. Indonesia
*Email : dennymaruli88@gmail.com muhammadkhairul529@gmail.com toni300586@gmail.com
Abstrak . Penelitian Ini membahas tentang analisis penjanjian kesepakatan masyarakat mengenai pencurian buah kelapa sawit ditinjau dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ( studi kasus  di  desa  Bandar  Selamat  kecamatn  Aek  Kuo  Kabupaten  Labuhanbatu  ),  fokus  penelitian melihat pada kedudukan perjanjian kesepakatan masyarakat tentang pencurian buah kelapa sawit, penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  studi kasus,  data  diperoleh  melalui  hasil  angket  ,  tes  wawancara  dan  studi  pustaka.  Teknik pengumpulan  data  dengan  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  perjanjian  kesepakatan  masyarakat  mengenai  pencurian buah  kelapa  sawit  di  Desa  Bandar  Selamat  Kecamatan  Aek  Kuo  Kabupaten  Labuhanbatu  tidak berkekuatan  hukum  dan  sangat  bertentangan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2012  karena  didalam  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  sudah  diatur dalam BAB II pasal 3 mengenai tentang Denda dan didalam Perjanjian Kesepakatan masyarakat terdapat  didalamnya  mengenai  tentang  Denda  yang  melebihi  Batas  yang  sudah  di  atur  dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2012 yaitu 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per janjang.
Kata  Kunci :  Analisis  Perjanjian,Kesepakatan  Masyarakat,    Pencurian  Buah  Kelapa  Sawit, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
Abstract . This study discuss about analysis of cummunity agreement about fruit theft of the palm oil in terms of regulations Mahkamah Agung number 2 year 2012 (case study at Bandar Selamat village,  Aek  Kuo sub  district, Labuhanbatu  Utara  district),  research  focus  to  the  state   cummunity agreement about fruit theft of the palm oil. This research using qualitative  study, with using case study approach, data obtained with questionnaire outcome, interview test, literature review.   Data collection technique with using observation method, interview and documentation.  Although result of this research is cummunity agreement about fruit theft of the palm oil at Bandar Selamat village, Aek  Kuo  sub  district,  Labuhanbatu  Utara  district  dont  powerfull  law  and  very  contradicting  with regulations Mahkamah Agung Number 2 Year 2012 have to regulated in chapter II article 3 about fine and in the cummunity agreement can in the about fine to the grade which have to in egulations Mahkamah Agung number 2 year 2012 is 1.000.000,00 (one million rupiah) per length.
Keywords : Analysis Agreement,  Cummunity Agreement,  Fruit Theft of the Palm Oil, Regulations Mahkamah Agung Number 2 Year 2012.

## PENDAHULUAN
Didalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Sehingga  hukum  yang  dimaksud  adalah negara  yang  menegakkan  supremasi  hukum  untuk  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan. Pencurian  bermula  dari  tingkat  bawah  sampai  tingkat  atas,  sehingga  dalam  setiap  peristiwa mendapat sorotan yang terus dilancarkan dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP,  buku  ke-2  titel  XXII  mulai  dari  pasal  362  sampai  pasal 367  KUHP),  bentuk  pokok  pencurian  diatur  dalam  pasal  363  KUHP,  adalah  pencurian  hasil perkebunan  yang  merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  terhadap  harta  benda  yang  banyak menimbulkan kerugian.

## Hal : 31 - 37
Pencurian merupakan salah satu tindakkan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat. Untuk  itu  memerlukan  tindakan  yang  dapat  menegakkan  hukum,  sehingga  terjalin  kerukunan didalam  masyarakat.  Faktor  kemiskinan  yang  dominan  dalam  mempengaruhi  prilaku  pencurian di- tengah masyarakat.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  pencurian  yang  akhir-akhir  ini  sering  terjadi  dan  sangat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pencurian buah kelapa sawit ini merupakan tindak kriminal yang sangat merugikan banyak pihak, diantara nya masyarakat yang mempunyai lahan yang ditanami kelapa sawit. Melihat perkembangan kelapa sawit yang sangat menggiurkan dengan nilai jual dan berat yang fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat dan terpengaruh untuk melakukan tidak kriminal pencurian kelapa sawit, untuk itu perlu sangat diperlukan suatu pemahaman serius untuk mengatasi  masalah  pencurian  kelapa  sawit  .  sehingga  masyarakat  di  Desa  Bandar  Selamat mengeluarkan  perjanjian  kesepakatan  yang  dihasilkan  dari  musyawarah  dan  mufakat  untuk mencegah  pencurian  buah  kelapa  sawit.  akan  tetapi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2012  mengatur  beberapa  ketentuan  yang  merupakan  penyesuaian  nilai  barang  dalam KUHP.  Disamping  mengatur  mengenai  penyesuaian  nilai  barang  dalam  KUHP,  Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga mengatur mengenai penyesuaian nilai denda dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP.
Dari latar belakang  yang tertera diatas maka penulis tertarik untuk meneliti  yang penulis beri  judul  “Analisis  Perjanjian  Kesepakatan  Masyarakat  mengenai  pencurian  buah  kelapa  sawit ditinjau  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  (studi  kasus  di  Desa  Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara).

## METODOLOGI PENELITIAN

## Tempat penelitian
Tempat  penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Bandar  Selamat  Kecamatan  Aek  Kuo  Kabupaten Labuhanbatu  Utara.  Tempat  penelitian  tersebut  dipilih  oleh  Penulis  karena  maraknya  pencurian buah kelapa sawit di Desa Bandar Selamat KecamatanAek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan mulai April sampai Juli 2019.

## Subjek Penelitian
Subjek  Penelitian  adalah  bukanlah  pelaku  dalam  kalimat,  tetapi  sumber  data.  Dengan demikian yang menjadi subjek penelitian kualitatif adalah manusia, benda, situs  dan lain-lainnya menurut Heri Jauhari (2013:132).
Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :
1.  Masyarakat Desa  Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2.  Aparatur Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## Tekhnik Pengumpulan Data

## Metode Observasi
Observasi menurut sutrisno hadi dalam sugiono (2011:64) merupakan suatu proses yang kompleks,  suatu  proses  yang  tersusun  dari  berbagai  proses.  Tekhnik  pengumpulan  data  dalam observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati terlalu besar.

## Metode Wawancara Terstruktur
Dalam  metode  ini  setiap  responden  diberi  pertanyaan  yang  sama,  dan  pengumpulan data  dapat  menggunakan  beberapa  pewawancara  sebagai  pengumpul  data  Menurut  Sugiyono (2011:73).

## Hal : 31 - 37

## Metode Dokumentasi
Metode  dokumentasi  yaitu  penelaahan  atau  kajian  terhadap  referensi-  referensi  yang berhubungan dengan fokus permasalahan Penelitian Menurut Iskandar (2010:77). Peneliti  menggunakan  dan  memanfaatkan  studi  dokumentasi  dengan  cara  mencari  dan mengumpulkan  data  referensi-referensi  yang  terkait  dengan  penelitian,  foto-foto,  serta  yang berhubungan  dengan  Aparatur  Desa  Bandar  Selamat  Kecamatan  Aek  Kuo  Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisis Hasil Penelitian
Tekhnik  pengambilan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  dengan  wawancara terhadap informan atau orang yang dianggap memberi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti  yang  bersangkutan  dengan  apa  yang  akan  diteliti.  Adapun  informan  tersebut  adalah sebagai berikut : Tabel 4.2.1 Daftar informan Wawancara Kepala Desa dan Korban Pencurian.

## Hal : 31 - 37
Peneliti  mengambil  Rumusan  Masalah  sebagai  berikut  :  Bagaimana  Perjanjian Kesepakatan Masyarakat tentang Pencurian buah kelapa sawit ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Studi kasus di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara?
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Informan  terkait  Pencurian  Kelapa  Sawit  di  Desa Bandar Selamat sebagai berikut :

## Hasil Rekapitulasi Wawancara dengan Informan

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  wawancara  dengan  informan  peneliti  dapat  menjelaskan sebagai berikut :
1. Bapak Umar Dani Tanjung selaku Kepala Desa Bandar Selamat : diperoleh informasi bahwa peran  Kepala  Desa  adalah  sebagai  penengah  ataupun  mendamaikan  suatu  masalah  yang terjadi diwilayah kita dan kalau dapat hasil kemufakatan bisa diselesaikan dengan baik maka kita selesaikan  dengan  baik kalau  memang  semestinya  melalui  hukum kita persilahkan.  Dan faktor utamanya yaitu yang pertama skill maupun Sumber Daya Manusia daripada masyarakat itu  tidak  memenuhi  standart  ataupun  peran  tokoh-tokoh  baik  itu  tokoh  masyarakat  ataupun tokoh  lintas  Agama  mungkin  tidak  terlalu  menyentuh  kepada  masyarakat  lapisan  bawah. Karena  banyaknya  pengaduan  masyarakat  tentang  kehilangan  buah  kelapa  sawit  untuk  itu kita  sebagai  penegak  dibantu  oleh  tokoh  masyarakat  dan  BPD  juga  petani  dan  agen pengumpul sawit untuk membuat suatu kesepakatan agar supaya bagaimana kita mengurangi pencurian  buah  kelapa  sawit.  Tetap  dilakukan  penyuluhan  kepada  masyarakat  bahwasanya pencurian  kelapa  sawit  dapat  menganggu  ekonomi  daripada  petani  sawit.dan  juga  dikatakan bahwasanya  dengan  hasil  kesepakatan  ini  dapat  mengurangi  pencurian  kelapa  sawit  .  tentu banyak  kendala  yang  dialami  sebab  manusia  pola  pikir,  tujuan,  dan  kepentingan  yang berbeda-beda.  Tanggapan  Polisi  Sektor  positif  karen  akalau  bisa  kita  selesaikan  masalah  di desa  kita  dengan  hasil  mufakat  itu  lebih  baik.  Dan  pandangan  masyarakat  juga  sangat positif karena yang diuntungkan itu adalah masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini belum ada yang komplain tentang kesepakatan ini. Dan kompensasi yang diberikan oleh pelaku langsung diberikan kepada korban. Dan kesepakatan itu masih efektif jadi tidak ada yang harus direvisi.
Maka peneliti dapat memberikan tanggapan bahwa Kepala Desa tidak bisa mendamaikan Unsur Pidana dan memang Harus mengikuti Jalur Hukum dan setiap  yang terjerat dalam Kasus Tindak  Pidana  harus  diserahkan  kepada  Penegak  Hukum karena  yang  berhak  dalam mengadili tindak pidana yaitu adalah penegak Hukum. dan menurut Peneliti penyebab maraknya pencurian di  Desa  Bandar  Selamat  yaitu  faktor  ekonomi,  tidak  memiliki  pekerjaan  dan  Juga  Pengaruh Narkoba  di  Desa  Bandar  Selamat.  Bahwasanya  dalam  dasar  Hukum  tidak  boleh  ada  akta dibawah  tangan  Dan  peneliti  merasa  ada  suatu  kejanggalan  dalam  membuat  kesepakatan  di Desa  itu  karena  di  dalam  kesepakatan  tersebut  dijelaskan:  didalam  keputusan  kedua  ayat  dua bahwa :
“Bagi Pencuri( yang tidak mempunyai kebun kelapa sawit) yang terbukti , akan dikenakan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- Per janjang. Apabila tidak dapat membayar akan di ARAK keliling Dusun ditempat kejadian”
Ini jelas sangat bertentangan bila dilihat dalam Pasal 364 KUHP bahwa :
”perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan  dalam  pasal  363  butir  5,  apabila  tidak  dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima  ruapiah,  diancam  karena  pencurian  ringan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

## Hal : 1-14
Maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  adanya  akta  dibawah  tangan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Desa dan masyarakat melalui kesepakatan yang ada di Desa Bandar Selamat. Karena setiap  Denda  tentang  Unsur  Pencurian  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2012 yang tertuang di dalam: Pasal 3 bahwa yang berbunyi : “Tiap jumlah maksimum hukuman denda  yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat Gandakan menjadi 1000 (seribu) kali’’.
Dan  Peneliti  merasa  Pemerintah  Desa  belum  pernah  Melakukan  Penyuluhan  tentang Pencurian  buah  kelapa  sawit  didesa  Bandar  Selamat.  Dan  Peneliti  juga  merasa  kurangnya pengetahuan  Hukum  didalam  lingkungan  masyarakat  sehingga  tidak  ada  yang  keberatan  padahal kesepakatan yang ada di Desa Bandar Selamat sudah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2012.  Kepala  Desa  mengatakan  bahwa  tidak  perlu  Revisi  karena  tidak melanggar  Undang-Undang  padahal  Peneliti  merasakan  adanya  pelanggaran  Undang-Undang didalam  kesepakatan  masyarakat  tersebut  karena  dasar  Hukumnya  tidak  boleh  ada  akta  dibawah tangan dan kesepakatan tersebut termasuk di dalam akta dibawah tangan karena setiap perjanjian tersebut tidak dihadapkan kepada notaris dan pejabat resmi.
2. Bapak Zulkifli Siregar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Bapak Syahbirin Ritonga Selaku  Ketu  Kelompok  Masyarakat  Desa  Bandar  Selamat  :  informasi  yang  didapat  dari  Bapak Zulkifli Siregar dan Bapak Syahbirin Ritonga bahwa penyebab terjadinya pencurian kelapa  sawit yaitu  yang  pertama  karena  banyaknya  pengangguran  dan  Pengaruh Narkoba  di Desa  Bandar Selamat sehingga  timbullah  perjanjian  kesepakatan  di  Desa  Bandar  Selamat untuk  mengurangi tindak Pidana buah kelapa sawit. Dan nilai hasil  yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dan sampai saat ini belum ada yang keberatan tentang kesepakatan ini. Dan sampai sekarang masih banyak  yang  kehilangan  kelapa  sawit  di  Desa  ini  dan  bapak  Zulkifli  juga  mengatakan  bahwa secara Hukum kesepakatan itu melanggar peraturan perundang- undangan lainnya.
Dari  informasi  yang  didapat  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  penyebabnya  adalah banyaknya  pengangguran  dan  pemakai  Narkoba  di  Desa  Bandar  Selamat  dan  nilai  yang  diambil oleh si pencuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,- maka dengan ini sudah diatur di dalam:
Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2 yang menerangkan :
1. Dalam  penerimaan  pelimpahan  perkara  Pencurian,  Penggelapan,  Penadahan  dari  Penuntut Umum,  Ketua  Pengadilan  wajib  memperhatikan  nilai  barang  atau  uang  yang  menjadi  obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas.
2. Apabila  nilai  barang  atau  uang  bernilai  tidak  lebih  dari  Rp.  2.500.00,00  (dua  juta  lima  ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan  memutus  perkara  tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat  yang  diatur  dalam  Pasal 205- 210 KUHAP.
3. Apabila  terhadap  terdakwa  sebelumnya  dikenakan  penahanan,  ketua  pengadilan  tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
Maka  dari  peraturan  di  atas  di  jelaskan  bahwa  nilai  barang  atau  uang  dibawah Rp.2.500.000,00  maka  tidak  dapat  dipidanakan  akan  tetapi  didalam  kesepakatan  masyarakat  di Denda  1.000.000,00  dalam  kesepakatan  itu  jelas melampaui batas daripada peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 dan tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam membina kenyamanan di dalam masyarakat.
3. Didapatkan  informasi  bahwa  tidak  ada  nya  penyuluhan  tentang  pencurian  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Desa dan tanggapan nya tentang kesepakatan ini yaitu selama ada kesepakatan ini tidak merubah apapun didalam kasus pencurian kelapa sawit karena masih ada aja yang mencuri kelapa  sawit.dan  faktor  penyebab  adalah  banyak  nya  pengangguran  dan  pemakai  Narkoba  di Desa Bandar Selamat.
4. Didapatkan  informasi  juga  dari  bapak  TN  sebagai  petani  sawit  bahwa  beliau  tidak  pernah mendengar tentang penyuluhan pencurian kelapa sawit di Desa Bandar Selamat. Dan tanggapan beliau  mudah-mudahan  dengan  adanya  kesepakatan  ini  dapat  mengurangi  pencurian  kelapa sawit  di  Desa  Bandar  Selamat  dan  faktor-faktor  penyebab  pencurian  kelapa  sawit  karena sebagian besar pencuri adalah pemakai Narkoba.

## Hal : 1-14
5. Didapat informasi dari Bapak MOP sebagai pelaku pencurian kelapa sawit bahwa beliau tidak tau tentang  kesepakatan  yang  ada  di  Desa  Bandar  Selamat  dan  belum  pernah  mendengar  adanya penyuluhan  di  daerahnya  dan  faktor-faktor  penyebab  pencurian  yaitu  Ekonomi  yang  minim  di dalam keluarga.
6. Didat  informasi  dari  Bapak  MLYD  sebagai  pelaku  penurian  bahwa  tanggapan  beliau  bahwa besarnya  Denda  yang  dibuat  di  dalam  kesepakatan  itu  dan  belum  ada  penyuluhan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  beliau  mengatakan  bahwa  banyak  penyebab  terjadinya Pencurian dan tidak bisa dibilang satu persatu.
Dari hasil wawancara yang didapat peneliti dari Masyarakat Desa Bandar Selamat bahwa tidak ada nya  penyuluhan  tentang  Pencurian  di  Desa  tersebut  padahal  tugas  Kepala  Desa  yaitu  membina kehidupan masyarakat dan melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya.
Hasil rekapitulasi wawancara peneliti terhadap informan  yang ada di Desa Bandar Selamat bahwa  perjanjian  kesepakatan  yang  ada  di  Desa  Bandar  Selamat  tidak  Sesuai  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  karena  didalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2012  dijelaskan  didalam:  Pasal  2  Ayat  2  yang  menerangkan  bahwa  :“Apabila  nilai  barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera  menetapkan  hakim  tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”.
Dan didalam BAB II pasal 3 dijelaskan bahwa :
“tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 ( Seribu) kali.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan analisis data tentang “analisis Perjanjian kesepakatan masyarakat mengenai pencurian  buah  kelapa  sawit  ditinjau  dari  peraturan  mahkamah  agung  nomor  2  tahun  2012”  yang dilakukan  dengan  cara  observasi  dan  wawancara  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian kesepakatan  masyarakat  mengenai  pencurian  buah  kelapa  sawit  di  Desa  Bandar  Selamat Kecamatan  Aek  Kuo  Kabupaten  Labuhanbatu  tidak  berkekuatan  hukum  dan  sangat  bertentangan dengan  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  karena  didalam  peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sudah diatur dalam BAB II pasal 3 mengenai tentang Denda dan didalam Perjanjian Kesepakatan masyarakat terdapat didalamnya mengenai tentang Denda yang melebihi  Batas  yang  sudah  di  atur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  Tahun  2012  yaitu 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per janjang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Iskandar. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Gaung Persada Press.
[2] Juhari, Heri. 2013. Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi. Jakarta: Tawang Jaya Media.
[3] Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
[4] Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
[5] Pandensolang,O.A,Leonardo.  2015.  Kajian  Terhadap  Tindak  Pidana  Ringan  dalam  Proses Peradilan Pidana, Jurnal Lex Crimen, 4 (1): 1-10.
[6] Lubis,  Azhari,  Hasan.  2015.  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencurian  Kelapa  Sawit  di  Wilayah Kepolisian  Sektor  Sosa  Kabupaten  Padang  Lawas  Provinsi  Sumatra  Utara ,  Jom  Fakultas Hukum, 2(2): 20-29.

## Hal : 1-14
[7] Sugara,  Bayu.  2017.  Peranan  Kepolisian  dalam  Mencegah  Tindak  Pidana  Pemerasan  yang Dilakukan  Oleg  Preman  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Kota  Pekanbaru, Jom  Fakultas hukum, 4(1): 22-31.
[8] Ulina, Sri. 2014. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja  Pada  Kantor  Desa  Namo  Bintang  Kecamatan  Pancur  Batu  Kabupaten  Deli  Serdang, Jurnal Perspektif, 7(2): 22-32.
[9] Sumeru,  Arief.  2016.  Kedudukan  Pejabat  Kepala  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintah Desa, JKMP, 4(1):1-11.
[10]   Laning,  Dwi,  Vina  dan  Wismulyani,  Endar.  2009.  Masyarakat:  Sendi  Dasar  Kehidupan Berbangsa, JPBOOKS, 2(1):1-10.