## JEK

## Jurnal Ekonomika
Journal homepage: www.jurnal.borneo.ac.id/index.php/ekonomika ISSN 2086-3233    E-ISSN 2685-2977

## Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Sumba Timur
Yuniarti Reny Renggo a
a renyrenggo@gmail.com

## I N F O   A R T I K E L
Keywords: Tax,  contribution,  effectivity, income
Kata Kunci:
Pajak,  kontribusi,  efektivitas, pendapatan

## A B S T R A C T
This  research  was  conducted  in  East  Sumba Regency  which  is one  of  the  regencies  of  East  Nusa  Tenggara  Province.  This research  aimed  to  see  the  contribution  and  effectiveness  of regional  taxes  in  increasing  the  local  income  of  the  regency (PAD). The data analysis method used was secondary data with descriptive  quantitative  data  analysis  methods,  from  2014  to 2022.  Regional  taxes  in  East  Sumba  Regency  experienced fluctuations  from  2014  -  2022,  and  the  fluctuations  were  only between  the  criteria  of  less  and  moderate  in  contributing  to increasing  regional  income.  Even  though  it  was  still  in  the moderate  criteria,  local  taxes  were  still  quite  effective  in increasing income. The results obtained that the effectiveness of local  taxes  had  fluctuated,  where  from  2014  to  2016  it  was classified as very effective. However, in 2017 - 2021 it continued to fluctuate until in 2022 when it decreased to be quite effective. This became feedback for the region to increase regional income

## A B S T R A K
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Sumba  Timur  yang  merupakan kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi dan efektivitas dari pada pajak daerah terhadap peningkatan  pendapatan  asli  daerah (PAD). Metode  analisis  data  yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dengan metode analisis data  kuantitatif  deskriptif,  sejak  tahun  2014  –  2022.  Pajak  daerah  di
Kabupaten Sumba Timur mengalami fluktuatif dari tahun 2014 – 2022, dan  fluktuatif  tersebut  hanya  antara  kriteria  kurang  dan  sedang  dalam kontribusi  peningkatan  pendapatan  daerah.  Walaupun  masih  dalam kriteria  sedang,  pajak  daerah  msaih  cukup  efektif  dalam  peningkatan pendapatan.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  efektivitas  pajak  daerah mengalami fluktuasi dimana sejak tahun 2014 – 2016 tergolong sangat efektif,  namuan  pada  tahun  2017  –  2021  terus  mengalami  fluktuatif hingga pada tahun 2022 menurun menjadi cukup efektif. Hal ini menjadi masukan bagi daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

## PENDAHULUAN
Sejak Tahun 2002 Otonomi Daerah telah dirancang sesuai dengan undang  – undang, yang mana undang-undang itu sendiri sudah mengalami perubahan sebanyak 3  kali.  Pertama  sesuai  dengan  undang-undang  no  22  tahun  1999,  kenudian  diubah dengan undang-undang no 32 tahun 2004 dan diganti dengan undang-undang no 23 tahun 2014. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerh menjadi lebih mandiri dalam membangun daerah (Karianga, 2017).
Salah  satu  aspek  penting  dari  otonomi  daerah  adalah  otonimi  fiscal,  karena dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD  (Basri, 2013). Dalam pembangunan daearah memerlukan dana  (Octovido et al., 2014), oleh karena dengan adanya otonomi darah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah.
Semakin  besar  PAD  suatu  daerah  maka  semakin  besar  kecil  tingkat ketergantungan  keuangan  terhadap  pemerintah  pusat,  karena  PAD  merupakan  salah satu  indicator  untuk  mengukur  tingkat  ketergantungan  keuangan  (Basri,  2013), walaupun  PAD  dapat  menyebabkan  kesenjangan  antar  daerah  karena  adanya perbedaan sumber daya disetiap daerah (Renggo, 2019).
Salah satu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh daerah adalah pajak darah dengan berbagai macam pungutan pajak (Lamia et al., 2015), walaupun pajak bersifat  memaksa  namun  tidak  dilakukan  secara  semena  –  mena,  karena  pengenaa, pungutan dan penarikan pajak mengikuti aturan yang ada (Kesek, 2013).
Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan PAD, maka pajak daerah sebagai salah  satu  indikator  dalam  pengelolaannya  harus  secara  professional  dan  transparan (Mustoffa, 2018). Pemerintah juga perlu untuk memanfaatkan potensi apa saja yang ada pada daerah sebagai sumber pendapatan daerah (Asriat & Warda, 2017).
Gambar 1. Pajak Daerah Kabupaten Sumba Timur 2016 - 2022
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  di  kabupaten  Sumba  Timur 12.127.639.541 11.824.403.188 15.981.799.778 28.818.765.533 12.778.876.166 19.306.692.067 25.665.881.431 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
2 0 2 2 TAHUN
mengalami  fluktuasi, sempat turun pada tahun 2017  namun  mengalami peningkatan lagi  secara  bertahap  hingga  tahun  2019.  Karena  adanya  pandemic  covid-19 mengakibatkan pajak kembali  menurun pada tahun 2020, namun pemerintah sumba timur tetap melakukan berbagai usaha untuk meninggatkan pajak, sehingga kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2022.
Dengan peningkatan pajak  maka  menjadi upaya bagi pendapatan asli daerah (PAD) (Haeriyanto et al., 2021), dan pajak daerah memiliki peran yang besar dalam upaya  peningkatan  pendapatan  daerah  selain  retribusi  daerah,  hal  ini  dikarenakan setiap  tahunnya  pajak  daerah  mampu  memberi  kontribusi  bagi  peningkatan pendapatan (Lieubun et al., 2018).
Gambar 2. PAD Kabupaten Sumba Timur 2016 - 2022
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)
Pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Sumba timur  mengalami fluktuasi  dari  tahun  2016  hingga  tahun  2022.  Sejak  tahun  2016  mengalami peningkatan pada tahun 2017, namun mengalami peturunan lagi pada tahun 2018 dan meningkat  kembali  pada  tahun  2019.  Namun  pandemic  yang  terjadi  menyebabkan pendapatan  daerah  menurun,  fluktuasipun  terjadi  hingga  pada  tahun  2022  kembali mengalami penurunan.
Fluktuasi yang terjadi antara  pajak daerah dan pendapatan asli daerah terlihat berbeda,  seperti  pada  tahun  2017  pajak  daerah  mengalami  penurunana  namun pendapatan  asli  daerah  mengalami  peningkatan.  Pajak  daerah  tidak  lepas  dari efektifitas  serta  kontribusi  terhadap  PAD  (Mustoffa,  2018)  oleh  karena  itu  dalan penelitian  ini  akan  membahas  tentak  kontribusi  dan  efektifitas  dari  pajak  daerah  di kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
68.222.357.518 98.205.464.855 75.375.667.964 101.397.593.906 92.336.687.883 128.359.009.907 96.636.371.607 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Pendapatan ASli Daerah
Pergantian undang-undang tentang pemerintah daerah secara  bertahap, dapat menyiratkan  dinamika  penyelenggaraan  pemerintah  seiring  dengan  dinamka  sistem politik di Indonesia,yaitu (Patarai, 2017):
1. Undang – undang nomor 22 tahun 1999
2. Undang – undang nomor 32 tahun 2004
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2014
Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  (Kesek,  2013)merupakan  pendapatan  yang diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah,  dimana  menurut Mawarni (2013) dalam Renggo (2019) tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada  pemerintah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan potensi daerah dari masing-masing daerah.
Sumber  –  sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  antara  lain (Octovido et al., 2014):
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## Pajak Darah
Salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah adalah pajak (Sari, 2010), dimana pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang  pribadi  tau  badan  tanpa  menharapkan  imbalan  langsung  yang  seimbang,  dan kemudian  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggarakan  pemerintah  daerah  dan pembangunan daerah (siahaan,2010 dalam Lamia et al., 2015).
Mardiasmo  (2013)  dalam  (Kesek,  2013)  menyatakan  bahwa  fungsi  pajak adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Budgetair
Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai pegeluaran - pengeluarannya 2. Fungsi Regulerd Pajak sebagai  alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang sosialdan ekonomi
Ciri-ciri  pajak  daerah  menurut  siahaan  (2013)  dalam  (Kesek,  2013)  adalah  sebagai berikut :
a.  Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, berdasarkan kekuatan  undang-undang serta aturan pelaksanaannya. b.  Pembayaran  pajak  harus  masuk  kepada  kas  negara,  yaitu  kas  pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
c.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontra  prestasi individu  oleh  pemerintah  (tidak  ada  imbalan  langsung  yang  diperoleh pembayar  pajak).  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  hubungan  langsung  antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
d.  Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada  para pembayar pajak.
e.  Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundangundangan pajak dikenakan pajak.
f.  Pajak  memiliki  sifat  dapat  dipaksakan.  Artinya  wajib  pajak  yang  tidak memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajak,  dapat  dikenakan  sanksi,  baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Efektivitas Pajak Daerah
Keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya disebut  dengan  efektivitas.  Salah  satu  cara  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  dengan  cara    meningkatkan  efektivitas  sumber  –  sumber  pendapatan seperti  pajak  daerah,  yang  dapat  berpeluang  untuk  meningkatkan  PAD  (Yoduke  & Ayem, 2015).

## Kontribusi Pajak Daerah
Handoko  (2013)  dalam  Yoduke  &  Ayem  (2015)  menyatakan  bahwa  yang dimaksut  dengan  kontribusi  adalah  analisis  yang  digunakan  unuk  seberapa  besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap PAD dan pajak  daerah  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  sumber  daya  pembiayaan finansial dalam operasional pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

## Kontribusi Pajak Daerah
Membandingkan  penerimaan  pajak  daerah  tertentu  dengan  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  periode  tertentu  dapat  menggambarkan  kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Lamia et al., 2015).
Analisis kontribusi pajak daerah merupakan analisisn untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi dari pajak daerah yang disumbangkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  kontribusi  pajak  daerah  adalah sebagai berikut Halim (2004) dalam (Kesek, 2013):
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑟𝑎ℎ = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 ∗ 100%
Rasio  kontribusi  yang  digunakan  untuk  melihat  tingkat  kontribusi  pajak  daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Ukuran Kategori 0% - 10% Sangat Kurang 10,10% - 20% Kurang 20,10% - 30% Sedang 30,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Baik Diatas 50% Sangat baik Sumber : Handoko (2013) dalam (Mustoffa, 2018)
Tabel 2 menggambarkan, semakin tinggi ukuran diatas 50% maka akan semakin baik kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya semakin rendah maka kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah akan semakin kurang.

## Efektivitas Pajak Daerah
Menurut  Djumhana  (2007)  dalam  Octovido  et  al.  (2014)  efektivitas  secara sederhana  merupakan  perbandingan  antara  outcome  dengan  output.  Analasis efektifitas  pajak  daerah  diperlukan  untuk  menggambarkan  perbandingan  antara realisasi PAD  yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan, dimana penggambaran ini bermanfaat untuk melihat kemampuan dari pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk mnghitung Efektivitas pajak menurut Mahmudi (2010) dalam Lamia et al. (2015) adalah sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 ∗ 100
Rasio yang digunakan untuk menggambarkan efektivitas pajak adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Rasio Efektivitas Kriteria >100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif Sumber : Hakim (2013) dalam (Yoduke & Ayem, 2015)
Semakin tinggi persentase maka akan semakin efektif pajak daerah, begitupun
sebaliknya semakin rendah persentase efektivitas maka akan semakin tidak efektivitas pajak daerah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Data  dalam  penelitin  ini  terdiri  dari  data  realisasi  penerimaan  pajak,  target penerimaan  pajak,  serta  realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  pada  Kabupaten Sumba  Timur  .  Data  –  data  ini  di  peroleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan Kementrian Keuangan.

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Seberapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah  dapat  dilihat  dengan  melakukan  analisis  kontribusi  pajak  daerah,  agar  dapat menjadi gambaran oleh pemerintah dalam melakukan pengambilan kebijakan.
Tabel 5. Realisasi dan Total PAD di Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 –
2022 Tahun Realisasi Total PAD 2014 9.644.433.033 62.609.245.757 2015 10.405.714.882 66.290.916.752 2016 12.127.639.541 68.022.357.518 2017 11.824.403.188 98205.464.855 2018 15.981.799.778 75.375.667.964 2019 28.818.765.533 101.397.593.906 2020 12.778.876.166 92.336.687.883 2021 19.306.692.067 128.359.009.907 2022 25.665.881.431 96.636.371.607

## Sumber : Kemenkeu.go.id
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑟𝑎ℎ = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 ∗ 100% Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 - 2022 Tahun Rasio Efektivitas Kriteria 2014 15,40% Kurang 2015 15,70% Kurang 2016 17,83% Kurang 2017 12,04% Kurang 2018 21,20% Sedang 2019 28,42% Sedang 2020 13,84% Kurang 2021 15,04% Kurang 2022 26,56% Sedang Sumber : data olahan
Pajak daerah sudah  berkontribusi dalam  meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten  Sumba  Timur,  dari  beberapa  kriteria  kontribusi  untuk  pajak  daerah  di kabupaten  masih  terus  mengalami  fluktuasi  antara  2  kategori  yaitu  kategori  kurang berkontribusi dan sedang dalam kotribusi pajak terhadap pendapatan daerah.
Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 diakibatkan karena adanya pandemic covid-19 yang terjadi, sehingga terjadi penurunan pendapatan pajak khususnya pada pajak  hiburan,  pajak  hotel  dan  pajak  restoran.  Pada  tahun  2021  sempat  mengalami penurunan  namun  itu  masih  pada  kriteria  yang  sama  yaitu  kurang  berkontribusi. Namun pada tahun 2022 pajak daerah meningkat dan masuk dalam kateogori sedang dalam kontribusinya meningkatkan pendapatan rumah tanngga.
Kondisi  yang  dialami  oleh  Kabupaten  sumba  timur  juga  sama  seperti  yang dialami  oleh  Kabupaten  Blora,  seperti  pada  temuan  Puspitasari  &  Rohman  (2014) sejak tahun 2009  – 2023.  Situasi  yang sama dimana tingkat kontribusi pajak daerah berada dalam kategori kurang dan sedang.
Hal  ini  bisa  menjadi  masukkan  bagi  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Sumba Timur agar  melakukan pengawasan  yang ketat terhadap sumber-sumber pendapatan dengan  menyesuaikan  kondisi  yang  ada  di  daerah  sehingga  dapat  meminimalisir terjadinya penyimpangan (Nooraini & Yahya, 2018).

## Analisis Efektivitas Pajak Daerah
Analisis  efektivitas  menunjukkan  seberapa  besar  tingkat  pencapaian pemerintah  dalam  memungut pajak daerah dibandingkan dengan arget  yang telah di tetapkan sebelumnya. Berikuta data realisasi dan target pajak daerah pada Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 – 2022.
Tabel 3. Realisasi dan Target Pajak Daerah di Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2014 – 2022 Tahun Anggaran Realisasi 2014 5.317.310.000 9.644.433.033 2015 8.088.200.000 10.405.714.882 2016 10.107.950.000 12.127.639.541 2017 14.086.500.000 11.824.403.188 2018 26.451.000.000 15.981.799.778 2019 27.773.550.000 28.818.765.533 2020 21.272.000.000 12.778.876.166 2021 12.517.757.975 19.306.692.067 2022 28.669.284.546 25.665.881.431 Sumber : Kemenkeu.go.id
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 ∗ 100
Tabel 4. Efektivitas Pajak Daerah
Tahun Rasio Efektivitas Kriteria 2014 181,378% Sangat Efektif 2015 128,653% Sangat Efektif 2016 119,981% Sangat Efektif 2017 83,941% Cukup Efektif 2018 60,42% Kurang Efektif 2019 103,76% Sangat Efektif 2020 60,07% Kurang Efektif 2021 154,23% Sangat Efektif 2022 89,52% Cukup Efektif
Sumber : data olahan
Meskipun  pajak  daerah  masih  dalam  kategori  kurang  berkontribusi  terhadap pendapatan  di  Kabupaten  Sumba  timur,  namun  cukup  efektif  dalam  meningkatkan pendapatan.  Tingkat  Efektivitas  pajak  daerah  di  kabupaten  Sumba  Timur  juga mengalamai fluktuasi dalam pengkategoriannya, dimana sejak tahun 2014 – 2016 rasio efektivitas  pajak  daerah  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif  mempengaruhi pendapatan daerah, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga tergolong kriteria kurang efektif. Setelah itu kriteria dari rasio efektifitas pajak daerah mengalami fluktuasi diamana kerjadi perubahan antara sangat efekti terus menjadi kurang efektif, hingga akhirnya pada tahun 2022 terus menurun masuk dalam kriteria cukup efektif.
Beberapa hal yang dapat berhubungan dengan kategori cukup efekti dari pajak daerah  dikabupaten  sumba  timur  adalah  dengan  pendapatan  pajak  yang  masih berkontribusi  kurang  namun  pemerintah  daerah  mampu  mengelola  dan  mengatur pendapatan daerah  yang ada sesuai dengan kebutuhan  yang prioritas, seperti  halnya pemerintah  daerah  meningkatkan  pengeluaran  untuk  layanan  public  seperti Pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur  yang  langsung  berdampak  kepada  masyarakat. Fluktuatif dalam efektivitas peajak daerah juga dialaami oleh kota Surabaya selama 4 tahun  terakhir  sejak  tahun  2015-2018  (Mimun,  2021),  dan  hal  itu  menggambarkan keberhasilan pemerintah kota Surabaya dalam memungut pajak daerah.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat dapat disimpukan bahwa penerimaan pajak  daerah  di  Kabupaten  Sumba  Timur  sudah  berkontribusi  dalam  peningkatan Pendapatan  daerah  namun  masih  terus  mengalami  fluktuasi  yang  mana  hanya  pada kriteria kuran berkontribusi dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan ke kategor sedang  untuk  kontribusinya  dalam  peningkatan  pendapatan.  Walaupun  hanya  pada kriteris  sedang,  namun  pajak  daerah  sudah  cukup  efektif  untuk  peningkatan
pendapatan daerah
Pemerintah  Daerah  bisa  mimilih  untuk  meningkatkan  retribusi  daerah, pengeloaan  kekayaan  daerah  dan  pendapatan  lain  yang  sah  untuk  meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah meskipun belum tergolong dalam kriteria berkontribusi dengan baik namun sudah cukup efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Asriat,  &  Warda.  (2017).  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Propinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Ekonomi  Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , 13 (2), 43–54. Basri,  H.  (2013).  Pemetaan  Kinerja  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Kemampuan Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi. Jurnal  Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 1 (2), 81–90. Haeriyanto, Arfah, A., Baharuddin, D., Rahman, Z., & Arifin. (2021). Efektivitas dan Kontribusi  Pajak  Daerah  Sebagai  Salah  Satu  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Makassar. Center of Economic Student Journal , 4 (1), 54–61. Karianga,  H.  (2017). Carut-Marut  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi Daerah (Edisi Pert). Kencana.
Kesek,  F.  (2013).  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Parkir  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Manado. Jurnal  EMBA , 1 (4),  1922–1933. https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.3400
Lamia,  A.  A.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Wokas,  H.  R. .  (2015).  Analisis  Efektifitas  dan Kontribusi  Pemungutan  Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame  dan  Pajak  Penerangan Jalan  Pada  Pendapatan  Asli  Darah  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi , 15 (05), 788–799.
Lieubun,  M.  A.,  Ngadiman,  &  Jap,  Y.  P.  (2018).  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Terhadao  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Empiris  PAda Pemerintah  Kota  Depok  Tahun  Anggaran  2015-2018). Jurnal  Kontemporer Akuntansi , 2 (2), 80–89.
Mimun, M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah (PAD) Di Kota Surabaya. Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online) , 5 (12), 815–831. Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten ponorogo. ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 7 (1), 1–14.
Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Batu  Provinsi  Jawa  Timur). Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Publik , 5 (2), 89–104.
Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak  Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu  (Studi  Pada Dinas  PEndaptan  Daerah  Kota  Batu  Tahun  2009-2013). Jurnal  Administrasi Bisnis (JAB) , 15 (1), 84581.
Patarai, M. I. (2017). Kinerja Keungan Daerah (F. Goenawan (ed.); Cetakan Ke). DE
LA MACCA.
Puspitasari,  E.  R.  A.,  &  Rohman,  A.  (2014).  Analisis  Efektivitas,  Efisiensi,  dan Kontribusi  PAjak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Diponegoro Journal Of Accounting , 3 (4), 1– 15.
Renggo, Y. R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Pembangunan  Daerah  Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. AKRAB JUARA , 4 (3), 31–46.
Sari, Y. A. (2010). Analisis  Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kota  Bandung. Jurnal  Wacana Kinerja , 13 (2), 173–185.
Yoduke,  R.,  &  Ayem,  S.  (2015). Analisis  Efektivitas,  Efisiensi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Serta  Kontribusi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014 . 3 (2).