## ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PASCA PEMEKARAN DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KOTA SAMARINDA
Vina Karmilasari 1 1 Alumni Magister Ilmu Administrasi Publik FISIP Unmul Alamat Korespondensi: vinakarmilasari@gmail.com
Abstract The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and  to  analyze  government implementation  after  developing  in  political  district  east  sempaja.  This study used descriptive qualitative approach, with data collection technique by  observation,  interview,  and  study  of  documentation,  and  they  were analyzed  by  using  analysis  technique  of  interactive  model  data,  through, step  of  data  condensation,  data  presentation,  and  determine  conclusion/ verification.  Data  validity  testing  used  technique  of  source  triangulation credibility  test.  The  result  of  this  study  showed  that  government implementation  after  developing  in  political  district  east  sempaja  looked from  political  district  function  in  doing  the  task  government  affair implementation, development, and social showed that all of those function have been done but in doing it still got obstacle and obstruction because of lacking coordination and preparation in doing government administration process  after  developing  between  government  of  political  district  east sempaja and other institution. Keyword:  implementation,  political  distric  government,  after developing Abstrak Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Penyelenggaraan  Pemerintahan  pasca  pemekaran  di  Kelurahan  Sempaja Timur Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan  kajian  dokumentasi,  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik analisis  data  model  interaktif,  melalui  tahap  kondensasi  data,  penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan/  verifikasi.  Pengujian  keabsahan  data menggunakan  teknik  uji  kredibilitas  triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Pascapemekaran di Kelurahan  Sempaja  Timur  dilihat  dari  fungsi  kelurahan  dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan,  dan  kemasyarakatn  menunjukkan  bahwa  segala  fungsi tersebut telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala  dan  hambat  akibat  dari  kurangnya  koordinasi  dan  persiapan dalam  pelaksanaan  proses  pemerintahan  pasca  pemekaran  antara pemerintah Kelurahan Sempaja Timur dan instansi/dinas lain.
Kata  Kunci:  penyelenggaraan,  pemerintahan  kelurahan,  pasca pemekaran

## Pendahuluan
Tuntutan  dari  pemekaran  wilayah  yang  terjadi  selama  ini  pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi  pelayanan  dan  pembangunan  yang  maksimal  sebagai  akibat  dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk yang dilayani. Hal ini berakibat  pada  terjadinya  kesenjangan  dalam  masyarakat,  dimana
masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat  yang  relatif  jauh  dari  pusat  pemerintahan.  Terkait  dengan berbagai  isu  dan  keterbatasan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan fungsi  pemerintahan  dan  pelayanan  dilihat  dari  aspek  kewilayahan  dan perkembangan  penduduk  sering  kali  menjadi  alasan  utama  pemerintah daerah  untuk  memutuskan  melakukan  pemekaran  terhadap  wilayah pelayanan.
Mengatasi  hal  tersebut  Pemerintah  Kota  Samarinda  berdasarkan usulan  aspirasi  masyarakat  melakukan  penilaian  dan  pengkajian  guna melaksanakan  kebijakan  pemekaran  wilayah  Kelurahan  Sempaja  Selatan. Kelurahan  Sempaja  Selatan  dimekarkan  pada  tahun  2014  dan  menjadi kelurahan  induk  dari  dua  kelurahan  baru  yaitu  Kelurahan  Sempaja  Timur dan  Kelurahan  Sempaja  Barat.  Pemekaran  kelurahan  ini  berdasarkan  pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Namun,  analisis  dari  beberapa  kebijakan  pemerintah  untuk melakukan  pemekaran  wilayah  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan masyarakat  ternyata  tidak  sertamerta  menunjukkan  hasil  seperti  yang diinginkan.  Sebagaimana  hasil  survei  dari  lembaga  survei  Indonesia  (LSI) menjelaskan  penciptaan  daerah  baru  belum  memberikan  kesejahteraan kepada  rakyat.  Dijelaskan  pada  hasil  survei  tersebut,  sebagian  besar responden  mengatakan,  aspek  pendidikan,  kesehatan,  pengangguran,  dan kemiskinan justru lebih parah jika dibandingkan dengan sistem sentralisasi sebelumnya. Hasil analisis Litbang Kompas juga menyebutkan bahwa dengan data-data  pemekaran  2003-2005  hasilnya  menunjukkan  lebih  dari  46% daerah  pemekaran  memperlihatkan  pertumbuhan  indeks  evaluasi  yang negatif.  Hal  ini  menunjukkan  potensi  pembangunan  justru  menurun dibandingkan sebelum pemekaran. (Aziz, 2013)
Persoalan  tersebut  menggambarkan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  pada  kelurahan  baru  hasil  pemekaran  bukanlah  persoalan yang  sederhana,  namun  juga  memerlukan  kajian  yang  mendalam  mangenai kesiapan organisasi pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelurahan guna mendukung upaya peningkatan pelayanan publik yang diharapkan dari hasil pemekaran wilayah.

## Kerangka Teori Desentralisasi dan Otonomi
Konsep  desentralisasi  seringkali  dianggap  sebagai  suatu  formulasi dan masalah yang mengandung suatu nilai untuk memecahkan permasalahan hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah.  Hal  ini  disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesantralisasi dipandang sebagai suatu cara  atau  sistem  yang  dapat  mengembalikan  kekuasaan  pada  bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian desentralisasi sebagai  suatu  sistem  pemerintahan  mengandung  makna  demokratisasi pemerintahan (Rondinelli & Chema, 1983 dalam Thesia, 2013)

## Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca……………………………………. (Vina Karmilasari)
Pandangan  mengenai  desentralisasi  menurut  Rondinelli  &  Chema, 1983  dalam  Thesia,  2013 “is  the  transfer  of  delegating  of  planning,  decision making  or  management  authority  from  the  central  government  and  its agencies  to  field  organizations,  subordinate  units  of  government,  semi- autonomous public corporation, are a wide or regional authorities, functional authorities,  or  non  governmental  organization”. Tipe  desentralisasi ditentukan  oleh  sejauh  mana  otoritas  atau  kekuasaan  ditransfer  dari  pusat dan  aransemen  institusional (institusional  arrangement) atau  pengaturan kelembagaan apa yang digunakan untuk melakukan transfer tersebut. Dalam hal ini desentralisasi dapat berupa yang paling sederhana yakni penyerahan tugas-tugas rutin pemerintahan hingga ke pelimpahan kekuasaan (devolusi) untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat.
Desentralisasi  melahirkan  penguatan  baik  dalam  bidang  finansial maupun  legal  (dalam  arti  mengatur  dirinya  sendiri,  mengambil  keputusan) dari  unit-unit  pemerintahan  daerah.  Dengan  desentralisasi  maka  aktivitas- aktivitas  yang  sebelumnya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat  secara substansial  diserahkan  kepada  unit-unit  pemerintahan  daerah,  dan  dengan demikian berada di luar kontrol pemerintah pusat. Karakteristik utama dari desentralisasi   adalah: Pertama, adanya  unit-unit  pemerintahan  lokal  yang otonom,  independen  dan  secara  jelas  dipersepsikan  sebagai  tingkat pemerintahan yang terpisah dengan mana otoritas yang diberikan kepadanya dengan  hanya  sedikit  atau  malah  tanpa  kontrol  langsung  dari  pemerintah pusat. Kedua, pemerintah  lokal  yang  memiliki  batas-batas  geografis  yang jelas  dalam  mana  mereka  melaksanakan  otoritas  dan  memberikan pelayanan  publik. Ketiga, pemerintah  lokal  yang  memiliki  status  sebagai korporat  dan  memiliki  kekuasaan  untuk  mengelola  sumber  daya  yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.
Dengan  demikian  desentralisasi  melahirkan  daerah  otonom  dan memiliki  beberapa  ciri,  diantaranya  adalah:  (1)  berada  di  luar  hierarkhi organisasi pemerintah pusat, (2) bebas bertindak, (3) tidak berada di bawah pengawasan  langsung  pemerintah  pusat,  (4)  bebas  berprakarsa  untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat, (5) tidak diintervensi oleh  pemerintah  pusat,  (6)  mengandung  integritas  sistem,  (7)  memiliki batas-batas tertentu (boundaries), serta (8) memiliki identitas.
Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia Penyelenggaraan  pemerintahan  merupakan  komponen  atau  unsur yang  sangat  menentukan  jalannya  suatu  Negara.  Untuk  menghindari terjadinya  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  memberikan kejelasan  dalam  pertanggungjawaban  pelaksanaan  visi  dan  misi penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power) seperti yang diatur dalam UUD 1945.
Secara  konseptual,  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia dilandasi  oleh  tiga  tujuan  utama  yang  meliputi:  tujuan  politik,  tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik  dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal seperti melalui partai  politik  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Perwujudan  tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah.  Sedangkan  tujuan  ekonomi  yang  ingin  dicapai  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  di  Indonesia  adalah  terwujudnya  peningkatan  indeks pembangunan  manusia  sebagai  indikator  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Selain  pembagian  kewenangan,  pemerintah  daerah  juga  diserahi sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai fungsi- fungsi  dan  kewenangan  yang  telah  diserahkan.  Demikan  pula  secara organisasi  dibentuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang anggotanya  dipilih  melalui  suatu  sistem  pemilihan  umum  dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian dalam sistem penyelengaraan pemerintahan daerah, pemerintah  daerah  merupakan  suatu  lembaga  yang  mempunyai  kekuasaan otonomi  untuk  menyelengarakan  pemerintahan  di  daerahnya  tersebut, menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya sendiri, menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, serta membiayai kegiatan tersebut.

## Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2005  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  mengamanatkan  pemberian  otonomi  luas  kepada daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  kepala  daerah dibantu  oleh  perangkat  daerah.  Perangkat  daerah  kabupaten/kota  terdiri atas  sekretariat  daerah,  sekretariat  DPRD,  dinas  daerah,  lembaga  teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
Dalam  konteks  otonomi  daerah  di  Indonesia  kelurahan  merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat  daerah kebupaten atau kota. Sebagai unit  pemerintahan  terkecil  setingkat  dengan  desa  organisasi  kelurahan sebagai  unsur  pelaksana  teknis  kewilayah  dalam  wilayah  kecamatan mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  lurah  memiliki fungsi (1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; (2) pemberdayaan masyarakat;  (3)  pelayanan  masyarakat;  (4)  penyelenggaraan  ketenteraman dan  ketertiban  umum;  dan  (5)  pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas

## Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca……………………………………. (Vina Karmilasari)
pelayanan  umum.  Dalam  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  25  Tahun 2014  selain  fungsi  tersebut  di  atas  fungsi  organisasi  kelurahan  dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan ditambahakan menjadi (1) pelaksana pelaporan  kegiatan  tugas  secara  berkala  dan  tepat  waktu  kepada  walikota melalui  camat;  (2)  pelaksana  lingkungan  hijau,  bersih  dan  sehat;  (3) pelaksana  koordinasi  terhadap  jalannya  pemerintahan  kelurahan  dan pelaksanaan pembangunan.
Demi  kelancaran  pelaksanaan  tugas  lurah  dalam  menyelenggarakan pemerintahan maka dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga,  Rukun  Warga,  PKK,  Karang  Taruna  dan  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  dalam  lingkup  kelurahan.  Salain  itu  untuk  mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah melakukan pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  termasuk pemerintahan  kelurahan,  hal  ini  berfungsi  menjamin  penyelenggaraan pemerintahan kelurahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku,  oleh  sebab  itu  maka  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota dan camat melakukan pengawasan.

## Pemekaran Wilayah Kelurahan
Pemekaran  wilayah  adalah  pemecahan  atau  pemisahan  diri  suatu daerah  dengan  wilayah  induknya  sebagai  daerah  otonom  baru  untuk  dapat berdiri  sendiri  dan  menjadi  daerah  yang  mandiri  dimana  syarat  dan ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Makna  pemekaran  wilayah  juga  meliputi  wilayah  kelurahan  yaitu pemekaran  wilayah  kelurahan.  Kelurahan  dibentuk  untuk  melaksanakan fungsi  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  berupa  pelayanan administratif/  pelayanan  publik,  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  dalam  rangka  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat.  Suatu  wilayah  kelurahan  dapat  dan  layak  dimekarkan  apabila penyelenggaraan pemerintahan dianggap sudah tidak efektif dan memenuhi persyaratan pemekaran kelurahan.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Pemekaran  Kelurahan  dalam  Wilayah  Kota  Samarinda  kententuan peralihan pasal 4 disebutkan, pengadaan tanah, bangunan kantor, pengadaan meubel dan peralatan penunjang lainnya dianggarkan dan dibebankan pada APBD  Kota  Samarinda.  Kemudian  menyangkut  perubahan  administrasi kependudukan,  administrasi  pertanahan  dan  surat-surat  yang  menyangkut pelayanan kepada masyarakat diatur dan ditetapkan melalui peraturan dan atau  keputusan  walikota  serta  diterbitkan  peraturan  walikota  tentang peresmian dan operasional kelurahan yang ditandai dengan acara peresmian berdirinya kelurahan baru selambat-lambatnya tiga bulan setelah diundang- undangkan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yang dimaksudkan  untuk  menganalisis  dan  menggambarkan  penyelenggaraan pemerintahan  pasca  pemekaran  di  Kelurahan  Sempaja  Timur  Kota Samarinda, tanpa memberikan perlakuan pada variabel-variabel yang diteliti serta  mengungkap  fakta,  fenomena,  dan  keadaan  yang  alamiah  ( natural setting ). Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan informan dan data sekunder diperoleh dari  buku-buku,  dokumen-dokumen,  catatan-catatan,  koran,  buletin pengawasan,  laporan,  arsip  dan  sumber-sumber  tertulis  lainnya  yang berhubungan  dengan  pokok  penelitian.  Hasil  pengumpulan  data  akan  di analisis  mengunakan  teknik  analisis  data  Miles,  Huberman  dan  Saldana (2014), yakni analisis data  model interaktif melalui tiga komponen analisis, yaitu : kondensasi data; display data; dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurah dalam konteks penelitian ini  diartikan  sebagai  fungsi  kelurahan  dalam  melaksanakan  segala  urusan pemerintahan  dalam  lingkup  kelurahan.  Utuk  dapat  melaksanakan  fungsi tersebut  sebagai  kelurahan  baru  pasca  pemekaran  keberadaan  struktur organisasi dengan segala pembagian tugas, wewenang dan tata kerja menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan hasil  penelitian  diketahui  bahwa  seluruh  struktur  jabatan  organisasi kelurahan terisi oleh pegawai yang memiliki tugas dan fungsi sesuai divisi/ seksi  masing-masing  yang  mengacu  pada  Peraturan  Walikota  Samarinda Nomor  25  Tahun  2014.  Struktur  lembaga  kemasyarakatan  kelurahan berdasarkan  luas  wilayah  pasca  pemekaran  juga  telah  terbentuk.  Selain  itu fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintahan melalui koordinasi  dengan dinas dan instansi vertikal dan horizontal telah dilaksanakan dengan baik.

## Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan kelurahan dengan cara bekerjasama  dengan  lembaga  kemasyarakatan  dan  dinas/  instansi  teknis. Dalam  pemberdayaan  masyarakat  kelurahan  lebih  berperan  sebagai koordinator.  Berdasarkan  dua  macam  pola  proses  pemberdayaan masyarakat yaitu primer dan skunder, Kelurahan Sempaja Timur cenderung melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  skunder  berupa  stimulus  dan motivasi  kepada  individu  sedangkan  pola  pemberdayaan  primer  lebih vcendrung  dilakukan  oleh  dinas/instansi  teknis  yang  lebih  memiliki pemahaman dan pengetahuan.

## Pelayanan Masyarakat
Kegiatan pelayanan masyarakat dilaksanakan secara administrtif dan teknis  sesuai  pembagian  tugas  dan  fungi  masing-masing  seksi.  Dalam
penelitian  diketahu  bahwa  fungsi  pelayanan  masyarakat  berupa  kegiatan penyaluran  raskin  Tahun  2015  dan  blangko  PBB  Tahun  2015  dan  2016 masih  dilakukan  oleh  Kelurahan  Sempaja  Selatan  sebagai  kelurahan  induk. Merujuk pada salah satu tujuan dari pemekaran Kelurahan Sempaja Selatan yaitu  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  maka  nilai  manfaat  dari tujuan tersebut menjadi kurang terasa sebab beban kerja tetap ditumpukan pada Kelurahan Sempaja Selatan sebagai kelurahan induk.

## Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum dilakukan  melalui  pendataan  siskamling  yang  masih  aktif  dan  yang  sudah tidak  aktif  serta  pelaporan  secara  berkala  yang  disampaikan  ke  kecamatan dan satpol pp kota. Selain itu Kelurahan Sempaja Timur juga melaksanakan siskamling  dengan  pola  yang  disesuaikan  dengan  kesepakatan  warga setempat.  Kemudian  kelurahan juga  melakukan  peyelenggaraan ketenteraman  dan  ketertiban  secara  preventif  melalui  pelaporan  oleh masyarakat yang kemudian diteruskan ke babinmas kelurahan.

## Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
Pelaksanaan  fungsi  kegiatan  pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas pelayanan  umum  dilaksanakan  Kelurahan  Sempaja  Timur  dalam  bentuk pengawasan,  pelaporan  dan  koordinasi  dengan  instansi  terkait.  Secara administratif  pelaksanaan  fungsi  ini  dilakukan  dalam  bentuk  pemberian surat  rekomendasi  dan  keterangan  domisili  dan  kondisi  fasilitas  tersebut. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan  umum  pemerintah  kelurahan  kelurahan  juga  dapat  melakukan tindakan penertiban bersama satpol pp dalam menjaga aset pemerintah kota yang diserobot warga.

## Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Pelaksanaan  fungsi  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan  yang dilakukan  oleh  Kelurahan  Sempaja  Timur  dilakukan  dalam  bentuk pembentukan/  penataan  lembaga  kemasyarakatan  kelurahan  dengan menyesuaikan  luas  wilayah  pascapemekaran  serta  koordinasi  penyusunan program kerja kelurahan dan program kerja lembaga kemasyarakatan.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas,  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Fungsi  Pelaksanaan  Kegiatan  Pemerintahan  Kelurahan  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  pasca  pemekaran  di  Kelurahan  Sempaja Timur  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  lengkapanya seluruh  struktur  jabatan  organisasi  kelurahan  terisi  oleh  pegawai  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  sesuai  divisi  masing-masing  yang  mengacu  pada Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  25  Tahun  2014,  serta  struktur
lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah terbentuk sesuai luas wilayah pascapemekaran.  Selain  itu  fungsi  Pelaksanaan  Kegiatan  Pemerintahan Kelurahan  melalui  koordinasi  dengan  dinas  dan  instansi  vertikal  dan horizontal telah dilaksanakan dengan baik..
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  diatas,  penulis  sampaikan    saran- saran sebagai berikut.
1.  Untuk  dapat  melaksanaan  kegiatan  pemerintahan  struktur  organisasi pemerintah  kelurahan  haruslah  terisi  dengan  pegawai  yang  tidak  hanya memadai  secara  kuantitas  namun  juga  memiliki  kualitas.  Pengembang kompetensi  seperti  diklat  mutlak  dibutuhkan  khususnya  bagi  aparatur kelurahan PNS sedangkan bagi pegawai PTTH bimbingan dari atasan dan pegawai lain yang lebih berkompetensi dan model rotasi pegawai menjadi cara dan solusi untuk meningkatkan kualitas pegawai.
2.  Guna  mencapai  nilai  manfaat  dari  tujuan  dimekarkannya  Kelurahan Sempaja  Selatan  kegiatan  pelayanan  masyarakat  berupa  pelaksanaan kegiatan/  tugas  seperti  penyaluran  raskin  dan  penyaluran  blangko  PBB harus dipersiapkan dan dikoordinasikan lebih awal. Untuk mengantisipasi kegiatan  pelayanan  masyarakat  berupa  penyaluran  blangko  PBB  yang kembali  tergabung  di  tahun  depan  sebaiknya  Kelurahan  Sempaja  Timur menyampaikan  dalam  bentuk  surat  secara  resmi  ke  Dispenda  tentang pembagian  wilayah  Kelurahan  Sempaja  Selatan  pascapemekaran  yang masuk  dalam  Kelurahan  Sempaja  Timur  serta  melampirkan  nomor  urut RT sebelum dan sesudah pemekaran agar dapat dicetak sesuai nomor RT yang baru pascapemekaran
3.  Untuk  meningkatkan  kapasitas  dalam  pelaksanaan  fungsi  pemeliharaan prasarana  dan  fasilitas  pelayanan  umum  disarankan  agar  pemerintah Kelurahan  Sempaja  Timur  tidak  hanya  melaksanakan  kegiatan pengawasan, pelaporan dan koordinasi dengan instansi terkait tetapi juga melakukan  kegiatan  nyata  seperti  gotong-royong  memperbaiki parasarana  dan  fasilitas  umum  dengan  menggandeng  lembaga kemasyarakatan  seperti  LPMK  agar  masyarakat  mau  ikut  berpartisipasi baik secara material maupun tenaga..
4.  Sesuai  kemajuan  teknologi  penggunaan  alat  komunikasi  berupa  telepon dapat  membantu  dalam  mempercepat  sampainya  laporan  ganguan ketentraman  dan  ketertiban  di  wilayah  Kelurahan  Sempaja  Timur karenanya  kelurahan  disarankan  untuk  mensosialisasikan  ataupun membuat papan nomor telepon agar setiap terjadi ganguan ketentraman dan  ketertiban  yang  sifatnya  mendesak  masyarakat  tidak  perlu melaporkan dengan datang ke kelurahan tetapi cukup melalui telepon.

## Daftar Pustaka
Juanda,  B.  2007.  “Pemekaran  Daerah  Serta  Implikasinya  terhadap  APBN”, Jurnal Ekonomi , Volume XXV, Edisi Oktober 2007: 157-171. Miles,  Mathew  B.A,  Michael  Huberman,  Saldana.  2014. Analisis  Data Kualitatif . Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press: Jakarta.
Sedarmayanti.  2009. Manajemen  Sumber  Daya Manusia,  Reformasi  Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Refika Aditama: Bandung. Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan . IPB Press: Bogor. Syafiie, Inu Kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan . Cetakan Keempat. PT Refika Aditama: Bandung.
________.  2003. Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indoneia ,  Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara: Jakarta.
Syarifudin,  Ateng.  2006. Hakikat  Otonomi  dan  Desentralisasi  dalam Pembangunan Daerah . Citra Media: Yogyakarta.