Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016

## EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM  KETATANEGARAAN INDONESIA

## SUATU TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL
Oleh: Zainal Abidin Pakpahan, S.H., MH. Dosen Tetap STIH Labuhanbatu (zaepph@yahoo.com)

## ABSTRAK
Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) sebagai sebuah nama dalam struktur ketatanegaraan Republik  Indonesia  sudah  ada  sejak  lahirnya  negara  ini.  Pada  awal  disahkannya  UUD  1945  pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara  tertinggi  saat  itu  MPR  ditetapkan  dalam  UUD  1945  sebagai  pemegang  kedaulatan  rakyat. Sebagai  pemegang  kedaulatan  rakyat  MPR  mempunyai  wewenang  memilih  dan  mengangkat Presiden  dan  Wakil  Presiden  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun.  Oleh  karena  mempunyai wewenang  memilih  dan  mengangkat  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  maka  MPR  mempunyai wewenang  pula  memberhentikan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebelum  masa  jabatannya  berakhir apabila Presiden dan Wakil Presiden dianggap melanggar haluan negara.
Berubahnya  kedudukan  MPR  memang  sering  diartikan  salah  baik  yang  terkait  dengan eksistensi  lembaga  maupun  Pimpinan  MPR,  ia  juga  berimplikasi  kepada  tugas  dan  wewenang MPR.  Sebagai  lembaga  negara  yang  mempunyai  eksistensi  dalam  sebuah  bangunan  negara,  MPR secara  konstitusional  diberikan  fungsi  dan  wewenang  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  3  ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Meskipun sebatas yang  tercantum  dalam  pasal-pasal  dan  ayat-ayat  itu,  fungsi  dan  kewenangan  MPR  sekarang, substansinya  adalah  menyangkut  hal-hal  yang  sangat  penting  dan  mendasar  dalam  kehidupan bernegara.
Kedudukan  MPR  setelah  perubahan  UUD  1945  adalah  sebagai  Lembaga  negara  sejajar dengan  Lembaga  Negara  lainnya,  tidak  lagi  sebagai  Lembaga  Tertinggi  Negara.  MPR  yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Lembaga- lembaga  Negara  yang  mengemban  tugas-tugas  politik  negara  dan  pemerintahan  (tidak  termasuk kekuasaan kehakiman) merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus tunduk dan bertanggung jawab  kepada  rakyat,  karena  lembaga-lembaga  itu  juga  langsung  dipilih  oleh  rakyat  (Presiden, PDR, dan DPD).
Kata Kunci : Esksistensi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketatanegaraan
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang  Dasar  1945
(UUD  1945)  sebelum  mengalami perubahan, di dalam penjelasan umumnya  antara  lain  menyebutkan bahwa,  UUD  1945  adalah  UUD  yang
singkat,  supel,  dan  rigid 1 .  Singkat; karena  tidak  banyak  pasal  dan ayatnya;  supel,  karena  hanya  memuat aturan-aturan  yang  pokok-pokok  saja dan sekaligus terkandung sifat rigid di dalamnya,  yaitu  sulit  diubah  secara formal. Sebelum diubah, materi
1 Istilah UUD 1945 Asli karena saat ini UUD 1945 sudah mengalami empat kali perubahan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
muatan  UUD  1945  terdiri  dari Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  yang memuat 16 bab dan 37 pasal, 4 aturan peralihan serta 1 (satu) aturan tambahan. Kemudian pasal-pasal tersebut  dilengkapi  dengan  penjelasan yang berfungsi untuk menginterpretasikan  isi  dari  batang tubuh tersebut. Adapun materi muatan yang  terdapat  dalam  UUD  1945, beberapa di antaranya adalah mengatur  kedudukan  dan  kekuasaan lembaga-lembaga negara, secara
keseluruhan seperti: Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR),
Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  Mahkamah  Agung  (MA), Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) dan  Dewan  Pertimbangan  Agung (DPA).
Rumusan  Pasal  1  ayat  (2) naskah  asli  UUD  1945  mengatakan bahwa:  “Kedaulatan  adalah  ditangan rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat”, namun setelah reformasi dan dilakukan  Perubahan  terhadap  UUD 1945  Pasal  1  ayat  (2)  ini  rumusannya berubah menjadi: “Kedaulatan berada di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  UndangUndang  Dasar”,  ini berarti  rumusan  pasal  tersebut  telah mengubah  kedudukan  MPR  yang semula merupakan Lembaga Tertinggi Negara yang melaksanakan
sepenuhnya kedaulatan rakyat menjadi Lembaga  Tinggi  Negara  atau  lazim disebut sebagai Lembaga Negara saja.
Kedudukan MPR setelah perubahan  UUD  1945  adalah  sebagai Lembaga negara sejajar dengan Lembaga  Negara  lainnya,  tidak  lagi sebagai  Lembaga  Tertinggi  Negara. MPR  yang  sekarang  bukan  lagi sebagai  satu-satunya  lembaga  yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga Negara yang mengemban tugas-tugas politik negara dan  pemerintahan  (tidak  termasuk kekuasaan  kehakiman)  merupakan pelaksana  kedaulatan  rakyat  yang harus  tunduk  dan  bertanggung  jawab kepada rakyat, karena lembaga- lembaga itu juga langsung dipilih oleh rakyat (Presiden, PDR, dan DPD).
Perubahan  kedudukan  MPR yang  semula  sebagai  Lembaga  Tinggi Negara  menjadi  Lembaga  Negara yang  sejajar  dengan  Lembaga  Negara lainnya  (Presiden,  DPR,  DPD,  MA dsb),  merupakan  penegasan  bahwa Negara  Indonesia  tidak  lagi  menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power), namun pemisahan  kekuasaan  (seperation  of power). Undang-Undang
Dasar Negara  RI  Tahun  1945  yang  telah menganut teori
“pemisahan kekuasaan”  (seperation  of  power), berarti  dengan  begitu  maka  prinsip
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
supremasi MPR telah berganti dengan prinsip  keseimbangan  antar  lembaga negara (checks and balances). Dengan prinsip  checks  and  balances,  maka antar  lembaga  negara  bisa  saling mengawasi dan mempunyai hubungan yang bersifat horizontal 2 .
Dari  lembaga-lembaga  negara tersebut,  menurut  Jimly  Ashiddiqie, hanya MPR saja bersifat khas Indonesia.  Lima  lainnya  berasal  dari cetak biru kelembagaan yang dicontoh dari  zaman  Hindia  Belanda.  DPR dapat dikaitkan dengan sejarah ‘Yolksraad’ (Dewan Rakyat), Presiden adalah  pengganti  dari  lembaga  negara ‘Gavernuur General’, Mahkamah Agung sendiri berkaitan dengan ‘Landraat’  dan  ‘Raad  van  Justice’  di Hindia  Belanda,  serta  ‘Hogeraad’ yang ada di Negeri Belanda.
Sedangkan  BPK  berasal  dari  ‘Raad van  Rakenkamer’  dan  DPA  berasal dari  ‘Raad  van  NederlendscheIndie’ yang  ada  di  Batavia  atau  ‘Raad  van State’  yang  ada  di  Negeri  Belanda, sedangkan  MPR  tidak  ada  contoh sebelumnya,  kecuali  yang  ada  di lingkungan  negara-negara  komunis yang menerapkan sistem partai tunggal,  dimana  kedaulatan  rakyat disalurkan  ke  dalam  pelembagaan
2 Moh.  Mahfud  MD,  “Perdebatan  Hukum Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi”  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke 1, Hal. 31
Majelis Rakyat yang tertinggi (Supreme People’s Council) seperti di Uni Soviyet dan RRC 3 .
Selama  diberlakukannya  UUD 1945,  ada  yang  menarik  dengan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia,  yaitu  tentang  keberadaan MPR.  Dimana  dalam  Pasal  1  ayat  (2) UUD  1945  dikatakan:  “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat”  Ketentuan tersebut secara otomatis menempatkan MPR  sebagai  satu-satunya  lembaga pemegang  kedaulatan  rakyat  atau dianggap  sebagai  penjelmaan  seluruh rakyat  Indonesia,  berbeda  dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan  kata  lain,  MPR  RI  didaulat sebagai  Lembaga  Tertinggi  Negara. Sebagai Lembaga Negara, MPR dipandang  sebagai  lembaga  negara yang memiliki otoritas untuk menafsirkan  konstitusi  (UUD  1945) dan membagi-bagikan kekuasaan negara  yang  diamanatkan  rakyat melalui  pemilihan  umum  kepada lembaga tinggi negara lain yang ada di bawahnya.  Namun  dalam  perjalanan bangsa Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, seringkali UUD 1945 tidak ditaati  terutama  oleh  pemerintah.
3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar  Demokrasi,  (Jakarta:  Konstitusi  Press, 2005.), Cet. I, Hal. 37
Berbagai penyimpangan muncul seperti  pembagian  kekuasaan  yang tumpang tindih, bahkan biasa dikatakan kacau-balau karena
dominannya  peran  pemerintah  dalam melakukan intervensi, bahkan mengambil  alih  tugas,  wewenang  dan fungsi lembaga-lembaga lainnya. Azas lex  superior  derogate  legi  inferiori dalam pembuatan perundang- undangan seringkali tidak diindahkan 4 , sehingga terjadi tumpang-tindih  peraturan  yang  lebih rendah  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi.  Walaupun  pada  Pasal  37  UUD 1945 memberi peluang untuk mengubah  (amandemen)  UUD  1945, namun pemerintah Orde Baru terkesan mengenyampingkan hal tersebut dengan  alasan  melaksanakan  UUD 1945  secara  murni  dan  konsekuen. Dengan  pengertian  bahwa  UUD  1945 adalah  amanat  para  pendiri  bangsa yang  harus  dijaga  dan  dihormati (disakralkan)  sehingga  tidak  boleh dikutak-katik.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam Ketetapan MPR Nomor
I/MPR/1983 jo Ketetapan MPR
Nomor  IV/MPR/1983.  Namun  setelah berakhirnya  pemerintahan  Orde  Baru,
21  Mei  1998,  dan  bergulirnya  Era Reformasi, berbagai elemen masyarakat menuntut adanya
4 Sudikno Mertokusumo, “Penemuan  Hukum”, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Cet ke-9, Hal. 8
perubahan terhadap UUD 1945. Tuntutan  itu  muncul  sebagai  reaksi atas  dominannya  kekuasaan  eksekutif (executive heavy) dalam bingkai UUD 1945, tidak adanya check and balances  antar  lembaga  negara  serta beragamnya  tafsir  terhadap  bunyi pasal  dalam  UUD  1945.  Selain  itu, banyak persoalan ketatanegaraan Indonesia yang tidak ditemukan jawabannya  karena  desain  UUD  1945 sangat simpel.
Setelah terjadi Perubahan Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945)  yang  dimulai  sejak  tahun  2000 hingga  tahun  2002  dengan  diawali tuntutan  reformasi  di  segala  bidang, membawa dampak pula pada perubahan struktur organisasi kenegaraan Republik Indonesia.
Struktur  katatanegaraan  yang  semula terbagi dalam lembaga tertinggi negara  dan  lembaga  tinggi  negara menjadikan  tidak  adanya  lembaga tertinggi negara.
Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula  berposisi  sebagai  lembaga tertinggi negara menjadi sama posisinya  dengan  lembaga-lembaga negara  yang  lain.  Kesamaan  posisi dari  lembaga-lembaga  negara  yang ada menunjukkan adanya kewenangan satu  dengan  yang  lain  pada  tugasnya masing-masing  yang  tidak  dapat saling menjatuhkan satu terhadap yang
lain.  Dalam  posisi  yang  demikian nampaknya kewenangan MPR menjadi  lebih  sempit  dan  kurang strategis  serta  sangat  terbatas,  karena apa  yang  menjadi  kewenangannya ditegaskan dalam beberapa pasal yang ada  dalam  Perubahan  UUD  1945 hanyalah  satu  kewenangan  rutin  yang dilakukan  sekali  dalam  lima  tahun sebagai kewenangan penetapan semata,  sedangkan  kewenangan  yang lain  berupa  kewenangan  insidental yang muncul seandainya ada kejadian- kejadian yang sifatnya penyimpangan.
Perubahan  yang  menyangkut khusus  tentang  MPR,  berimplikasi pula  pada  berkurangnya  kewenangan lembaga  tersebut,  di  antaranya  adalah kewenangan dalam hal memilih presiden  dan  wakil  presiden.  Menurut Pasal  3  UUD  1945,  MPR  hanya berwenang:
mengubah dan
menetapkan  UUD;  melantik  presiden
dan/atau wakil presiden; memberhentikan  presiden  dan/  atau wakil presiden dalam masa jabatannya
menurut  UUD;  Mengingat  kecilnya peran MPR, muncul berbagai pemikiran  untuk  tidak  melembagakan MPR  sebagai  organisasi  tersendiri. Dengan demikian, MPR hanya sebagai sidang gabungan (joint session) antara DPD  dan  DPR.  Dengan  demikian, MPR tidak akan mempunyai pimpinan tersendiri  dan  lembaga  ini  tidak  ada
bila  tidak  ada  gabungan  tersebut. Keberadaan MPR berdasarkan perubahan  UUD  1945  sebagai  sebuah lembaga  negara  kemudian  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi  tidak  jelas.  Hal  tersebut memunculkan  berbagai  perdebatan tentang sistem badan perwakilan  yang dianut  Indonesia  yaitu,  unikameral, bikameral atau trikameral. Sedangkan menyangkut  keberadaannya  sebagai sebuah  lembaga  Negara  yang  berdiri sendiri juga patut diperdebatkan 5 .
1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimana  susunan,  kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945 ?
2. Bagaimana  susunan,  kedudukan, tugas  dan  wewenang  MPR  setelah perubahan UUD 1945 ?

## II. PEMBAHASAN
2.1 Tugas dan Wewenang MPR
Menurut UUD 1945 Sebelum
Perubahan
Majelis Permusyawratan Rakyat  (MPR)  sebagai  sebuah  nama dalam struktur ketatanegaraan Republik  Indonesia  sudah  ada  sejak lahirnya  negara  ini.  Pada  awal disahkannya  UUD  1945  pada  tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi
5 Moh. Mahfud MD, Op.Cit, Hal. 68
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
sebagai  lembaga  negara  tertinggi. Sebagai  lembaga  negara  tertinggi  saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai  pemegang  kedaulatan  rakyat 6 .
Sebagai  pemegang  kedaulatan  rakyat MPR  mempunyai  wewenang  memilih dan  mengangkat  Presiden  dan  Wakil Presiden  untuk  jangka  waktu  5  (lima) tahun. Oleh karena mempunyai wewenang  memilih  dan  mengangkat Presiden  dan  Wakil  Presiden,  maka MPR  mempunyai  wewenang  pula memberhentikan  Presiden  dan  Wakil Presiden  sebelum  masa  jabatannya berakhir  apabila  Presiden  dan  Wakil Presiden  dianggap  melanggar  haluan negara.
Pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa  MPR  terdiri  atas  anggota- anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan  dari  daerah-daerah  dan golongan-golongan,  menurut  aturan yang  ditetapkan  dengan  undang- undang 7 .  Dari  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  UUD  1945  ini  dapat  dikatakan bahwa MPR merupakan perluasan dari DPR setelah ditambah dengan utusan- utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan  menurut  aturan yang  ditetapkan  dengan  undang- undang.  Namun  demikian  ketentuan
6 M.  Solly  Lubis,  “Serba-Serbi  Politik  Dan Hukum”, edisi 2 (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), Cet ke- 1, Hal. 86
7 Juniarto, Op.Cit, Hal. 46
Pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945  ini  juga menimbulkan  pertanyaan  dikarenakan dalam  penjelasan  UUD  1945  tidak diuraikan secara jelas, sehingga pertanyaan  yang  muncul  adalah  apa yang  dimaksud  dengan  daerah-daerah dan  golongan-golongan.  Tidak  ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang menjelaskan  hal  tersebut,  namun dalam  Penjelasan  Pasal  2  UUD  1945 hanyalah menjelaskan tentang golongan-golongan  yang  diuraikan sebagai  berikut:  Maksudnya  ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai  wakil  dalam  Majelis, sehingga  Majelis  itu  akan  betul-betul dapat  dianggap  sebagai  penjelmaan rakyat.  ”Yang  disebut  golongan- golongan  ialah  badan-badan  seperti kooperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan  kolektif.  Aturan  demikian memang  sesuai  dengan  aliran  zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan  sistem  kooperasi  dalam ekonomi,  maka  ayat  ini  mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.” Menurut  Pasal  3  UUD  1945  sebelum perubahan  dinyatakan  bahwa  MPR menetapkan  UUD  dan  garis-garis besar  dari  pada  haluan  negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  UUD  1945  sebelum  perubahan tersebut  dapat  diketahui  siapa  saja
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
anggota MPR itu dan apa kewenangan MPR  itu,  namun  dari  kedua  pasal tersebut  belumlah  nampak  kedudukan MPR itu sendiri. Hal ini akan nampak bila dikaitkan dengan ketentuan pasal- pasal  UUD  1945  yang  lain,  antara lain:
- Pasal  6  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak.
- Pasal  1  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.
Dalam  periode  ini,  MPR  hasil pemilu  1997,  setelah  melakukan sidang  umum  maret  1998,  juga mengadakan  sidang  istimewa 8 pada november  1998  tetapi  hasil  pemilu 1971,1977,  1982,  1987,  1992  hanya bersidang  satu  kali  (satu  kali  bukan berarti  satu  hari  tetapi  satu  masa persidangan  yang  memakan  waktu
8 Sidang istimewa di era reformasi terjai tahun 2001  ketika  presiden  abdurrahman  wahid  (Gus  Dur) dianggap
terlibat dalam kasus
penyimpangan/penyalahgunaan  dana  BULOG    sebesar 45  Miliyar  dan  bantuan  Sultan  Brunei  yang  kemudian membuatnya  di  impeacment  MPR  dan  digantikan Megawati.  Sidang  istimewa  adalah:  1).  Sidang  yang diselenggarankan  majelis  selain  sidang  Umum  dan sidang  Tahunan.  2).  Sidang  yang  diselenggarkan majelis  atas  permintaan  DPR  untuk  meminta  dan menilai pertanggung jawaban presiden atas pelaksanaan  putusan  majelis,  3).  Sidang  yang diselenggarakan  majelis  untuk  mengisi  lowongan jabatan presiden dan/wakil presiden berhalangan tetap. Di  kutip  melalui  Buku  Abdi  Yuhana,  “Sistem Ketatanegaraan  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD 1945”. Hal. 86
berbulan-bulan,  mulai  dari  persiapan samapai  sidang  pleno  penutupan). Sidang  MPR  merupakan  pelaksanaan kedudukan,  tugas,  dan  wewenang MPR.  Ketentuan  ini  tercantum  dalam ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999  tentang  peraturan  tat tertib, dalam Bab II nya diatur tentang kedudukan,  tugas,  dan  wewenang MPR, sebagai berikut:
1. Pasal 2 (Kedudukan)
Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat  indonesia  dan  merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat.
2. Pasal 3 (Tugas)
Majelis  mempunyai  tugas:    1). Menetapkan Undang-Undang Dasar, 2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 3). Memilih dan mengangkat periden dan wakil presiden.
3. Pasal  4  (Wewenang)  Majelis memiliki wewenang:
a) Membuat putusan-putusan yang  tidak  dapat  dibatalkan oleh  lembaga-lembaga  negara yang  lain,  termasuk  penetapan GBHN  yang  pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden/mandataris.
b) Memberikan  penjelasan  yang bersifat  penafsiran  terhadap putusan-putusan majelis.
c) Menyelesaikan  pemilihan  dan
selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden. d) Meminta dan menilai
pertanggung jawaban presiden/ mandataris mengenai pelaksanaan  garis-garis  besar dari  pada  haluan  negara  dan menilai tanggung jawab tersebut.
e) Mencabut mandat dan
memberhentikan presiden
dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris  sungguh- sunggu  melanggar  garis-garis dari pada haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
f) Mengubah Undang-Undang
Dasar.
g) Menetapkan peraturan tata tertib majelis.
h) Menetapkan  pimpinan  majelis yang  dipilih  dari  dan  oleh anggota.
i) Mengambil/memberi keputusan  terhadap  anggota yang  melanggar  sumpah/janji anggota.
Disamping  itu  dalam  rangka menjlankan kedaulatan rakyat tersebut MPR mempunyai tuga dan wewenang .  tugas  dan  wewenang  tersebut  diatur didalam  pasal  3  dan  pasal  6  ayat  (2) UUD  1945  serta  pasal  3  ketetapan
MPR  No.  1/MPR/1983,  tugas  itu meliputi:
1. Menetapkan UUD;
2. Menetapkan  Garis-Garis  Besar Haluan Negara;
3. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.
Ketentuan  kedudukan,  tugas, dan  wewenang  MPR  seperti  tersebut diatas adalah pengejewantahan pasal 3 UUD  1945  serta  ketentuan  dalam penjelasan tentang UUD RI, menjelaskan sistem pemerintahan negara,  bagian  III  berbunyi  sebagai berikut: kekuasaan negara yang tertinggi ditangan majelis permusyawaratan  rakyat  (die  gesamte staatsgewalt  liegt  alien  bei  der majelis) 9 .
Dengan  demikian  nampaklah bahwa  MPR  menurut  UUD  1945 sebelum perubahan merupakan lembaga negara tertinggi dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia.  Bahkan  Penjelasan  UUD 1945  dalam  Sistem  Pemerintahan Negara  angka  Romawi  III  dinyatakan bahwa  ”Kekuasaan  negara  tertinggi ada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat dipegang  oleh  badan  bernama  MPR sebagai  penjelmaan  seluruh  rakyat Indonesia.  Majelis  ini  menetapkan
9 B.N.  Marbun,  DPR-RI  Pertumbuhan  dan cara  kerjanya,  edisi  revisi,  (Jakarta:  depertemen pendidikan dan kebudayaan),  2000, Hal. 46-47.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  dan menetapkan  garis-garis  besar  haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala  Negara  (Presiden)  dan  Wakil Kepala  Negara  (wakil  Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan  negara  yang  tertinggi, sedang  Presiden  harus  menjalankan haluan  negara  menurut  garis-garis besar  yang  telah  ditetapkan  oleh Majelis.  Presiden  yang  diangkat  oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab  kepada  Majelis.  Ia adalah  ’mandataris’  dari  majelis,  ia wajib  menjalankan  putusan-putusan Majelis.  Presiden  tidak  ’neben’,  akan tetapi ’untergeordnet’ kepada Majelis”.  Sebagai  lembaga  negara tertinggi  menjadikan  kekuasaan  MPR berada  di  atas  segala  kekuasaan lembaga-lembaga  negara  yang  ada  di negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini sebenarnya  dapat  dipahami,  sebab MPR merupakan pemegang
kedaulatan rakyat Republik Indonesia, dan  sejak  didirikan  oleh  founding fathers
Republik Indonesia memanglah  dikonstruksikan  sebagai negara demokrasi, yaitu bahwa negara dimana  kekuasaan  tertinggi  ada  di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat inilah yang dijelmakan MPR. Oleh karenanya  seluruh  anggota  MPR merupakan wakil-wakil rakyat sebagai
penjelmaan  seluruh  rakyat  Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Dalam  struktur  ketetanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur  dalam  UUD  1945  sebelum perubahan,  MPR  sebagai  lembaga negara tertinggi menetapkan kebijakan tentang  garis-garis  besar  dari  pada haluan  negara 10 ,  dan  melalui  garis- garis besar dari pada haluan negara ini pemerintahan  dijalankan.  Garis-garis besar dari pada haluan negara merupakan pedoman pemerintah (Presiden)  dalam  menjalankan  roda pemerintahan.  Jadi  Presiden  dalam menjalankan pemeritahan berpedoman pada  garis-garis  besar  haluan  negara yang  ditetapkan  oleh  MPR.  Apabila Presiden  melanggar  garis-garis  besar haluan  negara  yang  ditetapkan  oleh MPR, maka Presiden dapat diberhentikan  oleh  MPR.  Hal  ini dianggap  wajar  sebab  Presiden  adalah mandataris  MPR,  maksudnya  MPR memberikan  mandat  kepada  Presiden untuk  menjalankan pemerintahan, bila Presiden  melanggar  mandat  yang diberikan  oleh  rakyat  maka  rakyat dapat memberhentikan Presiden.
Majelis Permusyawaratan Rakyat  merupakan  lembaga  yang dilontarkan  oleh  Ir.  Soekarno  pada
10 Pasal 3 UUD 1945: “Majelis Permusyawaratan  Rakyat  menetapkan  Undang- Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara”.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
pidatonya tanggal 1 Juni 1945, sebuah keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat  di  dalam  bentuk  yang  berupa
perwakilan yaitu Majelis
Permusyawaratan  Rakyat 11 .  Soepomo juga mengemukakan gagasannya yang mendasarkan pada prinsip
musyawarah  dengan  istilah  ”Badan Permusyawaratan” pada dasar Indonesia  merdeka.  Indonesia  yang akan berdiri tidak bersistem individualisme  seperti  pada  negara- negara  Barat,  tetapi  berdasar  pada kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksudkan  Soepomo  yakni  bahwa warganegara  merupakan  bagian  yang tak  terpisahkan  dengan  pemegang kekuasaan  di  dalam  negara  atau dengan  istilah  ”manunggale  kawulo gusti”.  Warga  negara  tidak  dalam kedudukan  bertanya  apa  hak  saya dengan  adanya  negara  tetapi  yang harus  selalu  ditanyakan  adalah  apa kewajiban  saya  terhadap  negara. Dalam  konstruksi  yang  demikian diharapkan dalam penyelesaian masalah-masalah  yang  terjadi  dalam negara  akan  diselesaikan  atas  dasar kebersamaan  dan  musyawarah  antara rakyat  dengan  penguasa,  dan  badan permusyawaratan  sebagai  wakil-wakil rakyat yang paling berperan dalam hal ini,  sedangkan  kepala  negara  akan
11 Samsul  Wahidin,  “MPR  RI  dari  Masa  ke Masa”, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), Hal. 69.
senantiasa  mengetahui  dan  merasakan keadilan rakyat dan cita-cita rakyat 12 .
2.2 Tugas  dan  wewenang  MPR  Pasca Perubahan UUD 1945
Salah  satu  alasan  perlunya diadakan  perubahan  terhadap  UUD 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi  itu  di  tangan  MPR  dan adanya  kekuasaan  yang  sangat  besar pada Presiden sehingga prinsip checks and  balances  tidak  dapat  dijalankan. Perubahan  UUD  1945  itu  diantara mempunyai tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai  tatanan  negara,  kedaulatan rakyat  dan  penegasan  pembagian kekuasaan pemerintahan.
Untuk menjamin terlaksananya kedaualatan itu, maka UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil Perubahan) mengatur  pemilihan  Prsiden  secara langsung  dan  menegaskan  pembagian kekuasaan yang dianut dalam UUD ini dengan  sistem  pemisahan  kekuasaan (seperation  of  power),  bukan  lagi dengan  sistem  pembagian  kekuasaan (distribution  of  power).  Hal  itu dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya  prinsip  checks  and balances  sehingga  antar  lembaga negara  itu  mempunyai  kedudukan yang  seimbang  dan  dapat  saling
12 Ibid, Hal. 71 - 72.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
mengawasi sehingga kedudukan lembaga-lembaga  negara  itu  saling kuat  (terutama  MPR  dan  Presiden) 13 .
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sistem  supremasi  MPR  sudah  tidak ada lagi. Sedangkan mengenai pemilihan  Presiden  secara  langsung yang  diatur  dalam  perubahan  UUD 1945  itu  berimplikasi  terhadap  tugas dan  wewenang  MPR.  Tugas  dan wewenang  MPR  dalam  UUD  Negara RI  Tahun  1945  (hasil  perubahan) diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi 14 :
(1) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang
Dasar.
(2) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
(3) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden  dan/  atau  Wakil  Presiden dalam  masa  jabatannya  menurut UndangUndang Dasar.
Selain itu tugas dan wewenang MPR juga diatur Pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3). Adapun bunyi  dari pasal tersebut adalah:
13 Abdy  Yuhana,  S.H,  M.H,  “Sistem Ketatanegaraan  indonesia  pasca  perubahan  UUD 1945 (Sistem perwakilan di indonesia dan masa depan MPR  RI)”,  (  Bandung:  Fokusmedia,  2007),  Cet  ke-1, Hal. 121 14 Pasal  3  ayat  (2)  UUD  1945  Perubahan: “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  melantik  Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
(1) Dalam  hal  terjadi  kekosongan Wakil Presiden, selambat- lambatnya  Dalam  waktu  enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan  sidang  untuk memilih  Wakil  Presiden  dari  dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
(2) Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden mangkat,  berhenti,  diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah  Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama. Selambat-lambatnya tigapuluh  hari  setelah  itu,  Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan  sidang  untuk memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden  dari  dua  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang diusulkan  oleh  partai  politik  yang pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presidennya  meraih  suara terbanyak  pertama  dan  kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya,  sampai  akhir  masa jabatannya.
Dari  pasal  3  dan  pasal  8  ayat (2)  dan  ayat  (3)  tersebut  dapat  dilihat
secara jelas tugas dan wewenang MPR yang meliputi:
a) Mengubah dan menetapkan
Undang-Undang  Dasar  (pasal  3 ayat (1));
b) Melantik  Presiden  dan/atauWakil Presiden (pasal 3 ayat (2));
c) Memberhentikan Presiden
dan/atau  Wakil  Presiden  dalam masa  jabatanya  menurut  UUD (pasal 3 ayat (3));
d) Memilih  Wakil  Presiden  dari  dua calon  yang  diusulkan  Presiden dalam  hal  terjadi  kekosongan Wakil Presiden (pasal 8 ayat (2));
e) Memilih  Presiden  dan  Wakil
Presiden  dari  dua  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  yang pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presidennya  meraih  suara terbanyak  pertama  dan  kedua dalam pemilihan umum sebelumnya  sampai  berakhir  masa jabatanya, jika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan  kewajibannya  dalam masa  jabatanya  secara  bersamaan (pasal 8 ayat (3)).
Menurut  UUD  Negara  RI Tahun  1945  (hasil  perubahan)  MPR tidak  lagi  menetapkan  garis-garis besar haluan negara dan tidak
berwenang  memilih  dan  mengangkat presiden.  Hubungan  MPR  terhadap Presiden  dan  kaitannya  pemilihan hanya  sebatas  mempunyai  wewenang untuk  melantik  Presiden  dan  Wakil Presiden  yang  dipilih  langsung  oleh rakyat. Sedangkan penghapusan wewenang  MPR  menetapkan  Garis- Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN) itu  sejalan  dengan  perubahan  sistem hubungan antara MPR dengan Presiden.  Menurut  UUD  Negara  RI
Tahun 1945 (hasil perubahan) Presiden  dipilih  secara  langsung  oleh rakyat  (direct  popular  vote),  yang meniadakan hubungan tanggung jawab  Presiden  kepada  MPR.  Dengan begitu GBHN sebagai pengukur pertanggungjawaban  Presiden  tidak diperlukan lagi.
Ad.  a)  Mengubah  dan  menetapkan Undang-Undang Dasar
Wewenang  MPR  untuk mengubah  dan  menetapkan UUD  ini  diatur  secara  lebih tegas, karena sebelum perubahan UUD 1945 wewenang  untuk  mengubah UUD  dasar  itu  diatur  secara implisit
yang diinterprestasikan  dari  pasal  3 tentang wewenang menetapkan UUD  dan  pasal  37  tentang mekanisme  perubahan  UUD. Menurut  UUD  Negara  RI
Tahun  1945  (hasil  perubahan) wewenang MPR untuk
mengubah  dan  menetapkan
UUD  dirumuskan  dalam  satu ayat,  yaitu  pasal  3  ayat  (1).
Perumusan mengenai wewenang MPR untuk mengubah  UUD  yang  diatur secara  tegas  dalam  UUD
Negara  RI  Tahun  1945  itu dimaksudkan untuk memberikan  fungsi  konstitusi yang  penuh  kepada  lembaga
ini. Pasal  3  ayat  (1)  yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat
berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang
Dasar”. Rumusan yang demikian,  mempunyai  makna bahwa wewenang untuk menetapkan  UUD  merupakan tindakan yuridis sebagai tindak lanjut setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.  Wewenang  menetapkan UUD  ini  hanya  mempunyai makna tunggal yaitu
merupakan  tindak  lanjut  dari wewenang  mengubah,  tidak lagi mempunyai makna menetapkan  UUD  dasar  untuk mengatasi sifat kesementaraannya.
Sebagai konsekuensi wewenang mengubah dan menetapkan  UUD  yang  diatur dalam  UUD  Negara  RI  Tahun 1945,  maka  dalam  UUD  ini juga diatur mengenai mekanisme perubahan terhadap  UUD.  Mekanisme perubahan terhadap UUD Negara  RI  Tahun  1945  diatur dalam Pasal 37. Adapun mekanisme  yang  diatur  dalam pasal 37 adalah sebagai
berikut:
(1) Usul perubahan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar dapat  diagendakan  dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis  Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan
pasal-pasal Undang- Undang  Dasar  diajukan secara tertulis dan ditunjukkan  dengan  jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya.
(3) Untuk  mengubah  pasal- pasal Undang-Undang
Dasar, sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang- kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4) Putusan  untuk  mengubah pasal-pasal Undang- Undang  Dasar  dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus  mengenai  bentuk negara  Kesatuan  Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Dari  mekainsme  yang diatur  dalam  pasal  37  tersebut dapat  dilihat  bahwa  UUD Negara  RI  Tahun  1945  juga mempunyai  sifat  yang  flexible karena  dapat  diubah  oleh MPR,  tidak  harus  dengan referendum . Prosedur perubahannya pun tidak begitu sulit,  hanya  harus  dihadiri sekurang-kurangnya  2/3  dari
seluruh MPR dan harus disetujui  sekurang-kurangnya
50%  ditambah  satu  anggota MPR. Namun, saja ada
beberapa hal yang secara tegas tidak
dapat dilakukan
perubahan, yaitu terhadap pembukaan  UUD  1945  dan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembukaan  UUD  1945
yang  merupakan  dasar  kaidah hukum yang fundamental memuat  dasar  filosofis  dan dasar normatif  yang mendasari seluruh pasal-pasal dalam UUD  1945.  Pembukaan  UUD
1945 juga mengandung staatsidee (ideologi) berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka jika
pembukaan  UUD  1945  itu diubah, berarti sama hal membubarkan Negara Indonesia. Sedangkan mengenai bentuk negara kesatuan  yang  tidak  dapat dilakukan  perubahan,  karena hal  itu  sesuai  dengan  jiwa  dan kepribadian  bangsa  Indonesia untuk  hidup  bersatu  dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ad.  b)  Melantik  Presiden  dan/
atauWakil Presiden
Menurut ketentuan UUD  Negara  RI  tahun  1945 (hasil perubahan) Presiden dan Wakil  Presiden  dipilih  dalam satu  pasangan  secara  langsung oleh rakyat (Pasal 6A).
Sehingga wewenang MPR untuk memilih dan
mengangkat  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  sudah  tidak ada  lagi.  Karena  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat,  maka Presiden juga tidak lagi bertanggung jawab kepada
MPR, namun langsung
bertanggung jawab kepada pemilihnya yaitu rakyat.
Sejalan  dengan  itu,  maka wewenang MPR untuk menetapkan  GBHN  sebagai bentuk pertanggungjawaban
Presiden  kepada  MPR  juga telah dihapus.
Penghapusan  terhadap wewenang MPR untuk menetapkan  GBHN  sebagai bahan pengukur pertanggungjawaban  Presiden, terkait dengan sistem hubungan antara Presiden dengan MPR, dimana Presiden harus  tunduk  dan  bertanggung jawab kepada MPR, merupakan suatu langkah
untuk menegaskan sistem
pemerintahan yang dianut menurut  UUD  Negara  RI Tahun  1945 yaitu sistem Presidensiil.  Presiden  yang harus  tunduk  dan  betanggung jawab kepada MPR (parlemen)
merupakan  salah  satu  ciri dalam  sistem  parlemen,  yang hal ini menunjukan kedudukan eksekutif lebih lemah dari pada parlemen, padahal dalam sistem presidensiil itu kedudukan eksekutif dan legislatif  itu  harus  sama-sama kuat.  Di  satu  sisi  Presiden selain  sebagai  Kepala  Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan  merupakan  satu ciri dalam sistem pemerintahan presidensiil,  sehingga  dalam keadaan  yang  demikian  tidak dapat  dikatakan  Indonesia  itu menganut sistem pemerintahan presidensiil, akan tetapi dikatakan sebagai sistem presidensiil  yang  semu/tidak murni  (quasi  presidensiil)  atau juga bisa disebut “quasi parlementer” dan adapula yang mengatakan sistem supremasi MPR. Namun setelah  Peubahan  UUD  1945 sistem pemerintahan
presidensiil  itu  dianut  secara murni atau utuh, karena Presiden  dipilih  langsung  oleh rakyat  sehingga  ia  tidak  lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada  MPR,  akan  tetapi betanggung  jawab  langsung
kepada pemilihnya yaitu
rakyat. Hubungan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden  dengan  MPR  yang masih ada adalah hanya sebatas bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih itu sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan  sungguh-sungguh  di hadapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atau Dewan Perwakilan Rakyat
(Pasal 9 ayat (1)).  Lebih lanjut Pasal  9  ayat  (2)  mengatur dalam hal MPR dan DPR tidak sedang  bersidang,  Presiden dan/  atau  Wakil  Presiden terpilih bersumpah atau
berjanji  dihadapan  Pimpinan MPR disaksikan pimpinan Mahkamah  Agung.  Dalam  hal ini  berarti  MPR  menjalankan fungsi perwakilan, yaitu menjadi  wakil  seluruh  rakyat Indonesia  untuk  menjadi  saksi sekaligus  mengambil  sumpah dan  janji  Presiden  dan  Wakil Presiden terpilih bahwa ia akan
memenuhi kewajibannya sesuai UUD dan segala
undang-undang serta
peraturannya  dengan  selurus- lurusnya.
Ad.  c)  Memberhentikan  Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya
menurut UUD Meskipun wewenang
MPR untuk menetapkan GBHN  sebagai  suatu  bahan untuk  menilai  kebijakan  yang ditempuh  pemerintah  ,  yang dari wewenang itu juga muncul  wewenang  lain  yaitu mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila  Majelis  dalam  Sidang Istimewa  MPR  yang  diminta DPR,  menilai  bahwa  Presiden dengan sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan/atau  UUD  1945  itu  sudah tidak  ada  lagi.  Namun  dalam keadaan  tertentu  Majelis  juga masih  mempunyai  wewenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut  UUD  (Pasal  3  ayat (3)).  Ketentuan  itu  sejalan dengan Pasal 7A yang menyatakan: “Presiden dan/atau Wakil Presiden  dapat  diberhentikan dalam  masa  jabatannya  oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya, atau  perbuatan  tercela  maupun apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Jadi  apabila  Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan
terhadap negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya, atau  perbuatan  tercela  maupun apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka MPR mempunyai  wewenang  untuk memberhentikan  Presiden  dan/ atau  Wakil  Presiden  atas  usul DPR.
Wewenang ini merupakan  suatu  tindak  lanjut dari  fungsi  pengawasan  yang dipegang  oleh  DPR.  Sehingga secara  langsung  MPR  juga melaksanakan fungsi
pengawasan, yaitu berhak
mengambil tindakan nyata untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya sebagai konsekuensi pelanggaran yang dilakukannya. Mengenai  mekanisme pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden secara konstitusional  diatur  dalam pasal  7B  UUD  Negara  RI Tahun 1945 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Menurut  Pasal  7A  ayat  (1) Presiden  dan/atau  Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti  telah  melakukan pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,  tindak  pidana berat lainnya, atau perbuatan  tercela  maupun apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.
b. Kemudian  menurut  Pasal 7B  ayat  (3)  jika  ingin memberhentikan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden maka DPR harus bersidang yang  dihadiri  sekurang-
kurangnya  2/3  dari  semua anggota DPR dan sekurang-kurangnya 2/3
yang  hadir  menyetujuinya. (proses politik)
c. Selanjutnya kesimpulan
DPR itu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi wajib
memeriksa,  mengadili,  dan memutus  dengan  seadil- adilnya  terhadap  pendapat
DPR  tersebut  paling  lama
90  hari  setelah  permintaan DPR itu diterima Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B ayat (4)).
(proses hukum)
d. Jika  Mahkmah  Konstitusi memutuskan bahwa Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  benar-benar  telah terbukti melakukan perbuatan  tercela,  apalagi melanggar  hukum,  seperti dituduhkan DPR maka DPR segera bersidang untuk menyampaikan
kepada  MPR  (Pasal  7B
ayat (5)). e. Majelis  Permusyawaratan Rakyat
wajib
menyelenggarakan  sidang
untuk  memutuskan  usul
Dewan  Perwakilan  Rakyat tersebut  paling  lambat  tiga puluh  hari  sejak  Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima  usul  tersebut (Pasal 7B ayat (6)). (proses politik).
f. MPR dapat memberhentikan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden jika dalam sidang untuk itu dihadiri sekurang- kurangnya  ¾  dari  seluruh anggota MPR dan sekurang-kurangnya 2/3
yang hadir menyetujui usul pembehentian  itu  (Pasal 7B ayat (7)) 15 .
Terkait dengan hal tersebut  diatas,  Pasal  24C  ayat (2) mengatur bahwa: “Mahkamah  Konstitusi  wajib memberikan putusan atas pendapat  Dewan  Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran  oleh  Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan  untuk  melibatkan
15 Miriam,  Budiardjo,  “Dasar-Dasar  Ilmu Politik”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. ke 27, Hal. 88
diri dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai  proses  hukum  yang harus dilalui terlebih dulu.
Berdasarkan  Pasal  7B dan  Pasal  24C  ayat  (2) tersebut, mekanisme atau proses pemberhentian Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  di
Indonesia  menganut  sistem gabungan yaitu melalui mekanisme politik dan mekanisme hukum. Proses pemberhentian itu dimulai dari arena  politik  di  DPR  yang berpendapat  Presiden  dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, selanjutnya  kasus  pelanggaran itu  dibawa  ke  arena  yuridis yaitu  di  Mahkamah  Konstitusi untuk di putus. Setelah Makamah Konstitusi memutuskan  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  telah terbukti bersalah, maka kembali  ke  arena  politik  yaitu dibawa  ke  sidang  MPR  untuk diputuskan. Ditangan MPR lah sebagai arena politik keputusan pemberhentian
Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  itu ditentukan.
Ad.  d)  Memilih  Wakil  Presiden  dari dua  calon  yang  diusulkan Presiden  dalam  hal  terjadi kekosongan Wakil Presiden
Sistem pemilihan
Presiden dan/atau wakil Presiden  yang  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat,  seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),  tidak  menghapus  fungsi perwakilan MPR secara keseluruhan,  terutama  terkait dengan tugasnya memilih
Wakil Presiden. Dalam keadaan  tertentu  MPR  masih menjalankan fungsi perwakilan untuk  memilih  Wakil  Presiden seperti  diatur  dalam  Pasal  8 ayat  (2)  yang  menyatakan: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat- lambatnya  dalam  waktu  enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang
untuk  memilih  Wakil  Presiden dari  dua  calon  yang  diusulkan oleh Presiden”. Jadi dalam hal terjadi kekosongan Wakil presiden, MPR masih mempunyai  wewenang  untuk memilih  Wakil  Presiden  yang diusulkan  oleh  Presiden  untuk mengatasi  kekosongan  jabatan tersebut.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
Dalam hal terjadi kekosongan  Wakil  Presiden,
Presiden  berhak  mengusulkan dua  calon  Wakil  Presiden.
Kekosongan  itu  bisa  terjadi karena Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,  dan  tidak  dapat melakukan kewajibannya
(Bagir  Manan,  2003:  93).  Ini berarti  jika  Wakil  Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan,  dan  tidak  dapat melakukan kewajibannya,
Wakil Presiden itu tidak dipilih secara  langsung  oleh  rakyat, karena  hanya  diusulkan  oleh Presiden dan dipilih oleh MPR sehingga  hal  itu  dirasa  tidak mencerminkan  demokrasi.  Hal itu mungkin dikarenakan
Wakil  Presiden  merupakan jabatan yang bertugas mendampingi  Presiden,  maka ia  harus  dapat  bekerjasama dengan Presiden dalam
menjalankan pemerintahan.
Selain  itu,  sepertinya  tidak mungkin  diadakan  pemilihan umum  hanya  untuk  memilih seorang  Wakil  Presiden  saja, karena  pada  dasarnya  Presiden dan  Wakil  Presiden  dipilih dalam  satu  pasangan  calon
melalui pemilihan secara langsung.
Sebagaimana dijelaskan Bagir Manan 16 , calon  Wakil  Presiden  untuk mengisi  kekosongan  diajukan oleh  Presiden.  Jalan  pikiran dari penuyusunan ketentuan ini adalah  untuk  menjamin  kerja sama  antara  Presiden  dan Wakil Presiden baru. Pernahkah  terpikirkan,  bahaya yang lebih potensial dibandingkan  menjamin  kerja sama  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Presiden  tidak  hanya memilih  calon  yang  dapat bekerja sama, tetapi  yang akan tunduk pada kemauan Presiden belaka  (Bagir  Manan,  2003: 95).
Jadi  dalam  hal  terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden berhak mengusulkan  dua  calon  Wakil Presiden. Hal itu untuk menjamin  adanya  kerja  sama antara  Presiden  dengan  Wakil Presiden  baru,  karena  tanpa adanya  kerja  sama  maka  akan menganggu
jalannya
penyelenggaraan
16 Bagir  Manan,  “  DPR,  DPD  dan  MPR dalam  UUD  1945  Baru  “,  (yogyakarta:  UII  Press, 2003), Hal. 95
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
pemerintahan. Kemudian MPR memilih  satu  dari  dua  calon yang  diusulkan  oleh  Presiden itu.  Meskipun  hal  itu  dirasa tidak mencerminkan
demokrasi,  namun  wewenang ini dirasa perlu untuk
mengatasi terjadinya kekosongan Wakil Presiden.
Ad.  e)  Memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden  dari  dua  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil
Presiden dalam masa jabatanya jika terjadi kekosongan secara bersamaan Wewenang  ini juga
menunjukkan bahwa MPR
masih  melaksanakan  fungsi perwakilan  yang  sangat  kuat. Dalam terjadi kekosongan jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden  secara  bersamaan, maka  MPR  berwenang  untuk memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (3) yang mengatur mengenai wewenang ini menyatakan:
“Jika  Presiden  dan  Wakil Presiden  mangkat,  berhenti, diberhentikan  atau  tidak  dapat melakukan kewajibannya
dalam  masa  jabatannya  secara bersamaan,  pelaksana  tugas kepresidenan  adalah  Menteri
Luar  Negeri,  Menteri  Dalam Negeri, dan Menteri
Pertahanan  secara  bersama- sama. Selambat-lambatnya tiga puluh  hari  setelah  itu,  Majelis
Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk  memilih  Presiden  dan Wakil Presiden dari dua pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presidennya meraih suara  terbanyak  pertama  dan kedua  dalam  pemilihan  umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya”.
Presiden  dan  Wakil Presiden yang seharusnya dipilih  oleh  rakyat  secara langsung,  namun  hak  yang diatur secara tegas dalam Pasal 6  ayat  (2)  UUD  Negara  RI tahun 1945 tersebut tidak dapat dilaksanakan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti,  diberhentikan,  atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatanya  secara  bersamaan.
Untuk menyelenggarakan pemilihan umum memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden secara  langsung  memerlukan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
persiapan  yang  cukup  lama, padahal  kekosongan  jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden harus  segara  diisi.  Sehingga konstitusi memberikan wewenang  itu  kepada  MPR sebagai  salah  satu  lembaga perwakilan yang dianggap
lebih dapat mewakili kehendak seluruh rakyat dengan pertimbangan unsur keanggotaannya  terdiri  dari anggota  DPR  dan  DPD  yang lebih
mencerminkan kedaulatan rakyat.
Sementara untuk mengatasi  kekosongan  selama belum  dipilih  Presiden  dan Wakil Presiden baru, pelaksana  tugas  kepresidenan adalah  Menteri  Luar  Negeri,
Menteri  Dalam  Negeri,  dan
Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Penunjukan
ketiga menteri itu dirasa cukup untuk  mewakili  tugas  pokok Presiden  dalam  urusan  dalam negeri, luar negeri dan pertahanan.
Sebenarnya  wewenang ini  sama  dengan  wewenang yang  diatur  dalam  pasal  Pasal 8  ayat  (2),  hanya  saja  kasus dan  mekanismenya  berbeda. Wewenang  yang  diatur  dalam
Pasal  8  ayat  (2)  itu  timbul karena terjadi kekosongan jabatan  Wakil  Presiden  saja sedang  mekanisme  pengisian itu  dilakukan  dengan  cara Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden, kemudian  MPR  memilih  satu diantara dua calon yang diajukan itu. Sedangkan wewenang  yang  diatur  dalam pasal  8  ayat  (3)  itu  muncul karena terjadi kekosongan Presiden  dan  Wakil  Presiden secara  bersamaan,  sedangkan untuk pengisian dua jabatan itu dilakukan dengan jalan
memilih dua pasangan Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  diusulkan  oleh  partai politik  yang  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak  pertama  dan  kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.  Jadi  MPR  itu menjalankan fungsi perwakilan dalam  hal  terjadi  kekosongan Wakil Presiden saja dan terjadinya  kekosongan  jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden secara  bersamaan,  hal  itu dilakukan  untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut yg harus segera diisi.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
Dari  uraian  mengenai tugas  dan  wewenang  setelah Perubahan UUD 1945 tersebut, dapat  dilihat  fungsi  Majelis sebagai  salah  satu  lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Fungsi Majelis sebelum dan  setelah  Perubahan  UUD 1945, sebenarnya adalah sama, hanya  saja  wewenang  yang menjadi  subtansi  dari  fungsi itu yang membedakannya.
Perubahan  UUD  1945  telah mengubah tugas dan
wewenang MPR, sehingga fungsi  MPR  yang  tercermin dari  tugas  dan  wewenang dalam  hal  subtansinya  juga berubah. Menurut UUD Negara  RI  Tahun  1945  (hasil perubahan) MPR untuk melaksanakan kedaulatan
rakyat  tetap  memegang  tiga fungsi,  adapun  ketiga  fungsi itu adalah sebagai berikut 17 :
(1) Fungsi Konstitusi
Fungsi  ini  tercermin dari  tugas  dan  wewenang MPR  untuk  mengubah  dan menetapkan Undang- Undang Dasar (pasal 3 ayat (1)).  Hal  ini  bertujuan
17 .http://brikjon.blogspot.com/2012/05/pengar uh-politik-terhadap-penegakan.html+  Fungsi  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Setelah  Perubahan  UUD 1945, Kamis, 8 Oktober 2012.
untuk mengakomodir kehendak rakyat yang mungkin akan muncul sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman.  Selain  itu  juga untuk mengatasi kelemahan-kelemahan terhadap ketentuan-
ketentuan dalam UUD Negara  RI  Tahun  1945 yang dirasa perlu dilakukan perbaikan atau
penyempurnaan untuk menjamin penyelenggaraan negara  yang  demokratis serta terjaminnya HAM 18 .
(2) Fungsi Pengawasan
Fungsi  pengawasan tercermin  dari  tugas  dan wewenang MPR untuk memberhentikan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden dalam masa jabatanya menurut  UUD.  Fungsi  ini merupakan  tindak  lanjut dari  fungsi  pengawasan DPR, MPR berwenang mengambil keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan  Presiden dan  Wakil  Presiden  di
18 Lili  Rasyidi,  &  Ira  Rasyidi,  “Pengantar Filsafat dan Teori Hukum”, (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2001), Cet. Ke-8, Hal. 56
tengah  masa  jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mangadili,  dan  memutus usulan  DPR  tentang  usul pemberhentian Presiden dan/atau  Wakli  Presiden. Jadi MPR berhak mengambil keputusan untuk memberhentikan Presiden  dan/atau  Wakil
Presiden  jika  MPR  menilai Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  telah  melakukan pelanggaran  sebagai  sanksi yang dapat diambil.
(3) Fungsi  Perwakilan  (fungsi electoral)
Fungsi  perwakilan
tercermin  dari  tugas  dan wewenang MPR untuk melantik Presiden dan/atauWakil Presiden, Memilih  Wakil  Presiden dari dua calon yang
diusulkan  Presiden  dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil  Presiden  dari  dua pasangan  calon  Presiden dan  Wakil  Presiden  yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
pasangan  calon  Presiden dan  Wakil Presidennya meraih  suara  terbanyak pertama  dan  kedua  dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir  masa  jabatanya, jika  Presiden  dan  Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya  dalam  masa jabatanya secara bersamaan.
Fungsi  ini  juga  disebut fungsi  electoral,  karena  dalam hal  ini  MPR  bertugas  dan berwenang  memilih  pejabat publik,  yaitu  Presiden  dan Wakil Presiden. Meskipun MPR  masih  tetap  mempunyai fungsi electoral ini tidak berarti  membawa  konsekuensi Presiden  harus  tunduk  dan bertanggung jawab kepada MPR, karena fungsi ini sifatnya  tidak  rutin  hanya berlaku jika terjadi kekosongan Presiden  dan  Wakil  Presiden secara  bersamaan  atau  terjadi kekosongan  Wakil  Presiden saja sebelum habis masa jabtannya. MPR hanya menjalankan  fungsi  ini  dalam hal  terjadi  kekosongan  jabatan
Presiden dan/atau Wakil Presiden,  baik  terjadi  karena Presiden dan/atau Wakil Presiden  mangkat,  berhenti, diberhentikan  atau  tidak  dapat melakukan kewajibannya dalam  masa  jabatannya  yang harus  segera  diisi.  Akan  tetapi jika  jabatan  Presiden  dan Wakil  Presiden  telah  habis, maka  rakyatlah  yang  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden secara langsung melalui pemilihan umum.
III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Perubahan  UUD  1945  telah membawa implikasi terhadap
kedudukan,  tugas,  dan  wewenang MPR.  Dimana  MPR  yang  dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai  lembaga  negara  yang  setara dengan lembaga negara lainnya.
Berubahnya  kedudukan  MPR memang  sering  diartikan  salah  baik yang terkait dengan eksistensi lembaga  maupun  Pimpinan  MPR,  ia juga  berimplikasi  kepada  tugas  dan wewenang  MPR.  Sebagai  lembaga negara  yang  mempunyai  eksistensi dalam  sebuah  bangunan  negara,  MPR secara  konstitusional  diberikan  fungsi
dan wewenang sebagaimana tercantum  dalam  Pasal 3 ayat (1),  (2), dan  (3),  dan  Pasal  8  ayat  (1),  (2)  dan (3)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945. Meskipun  sebatas  yang  tercantum dalam  pasal-pasal  dan  ayat-ayat  itu, fungsi dan kewenangan MPR sekarang, substansinya adalah menyangkut  hal-hal  yang  sangat penting dan mendasar dalam kehidupan  bernegara.  Sebagai  contoh adalah  adalah  wewenang  MPR  dalam hal terjadinya impeachment yang tentu saja  memperkuat  sistem  presidensial kita.   Dengan  demikian  perubahan kedudukan,  tugas,  dan  wewenang MPR  tidak  berarti  menghilangkan eksistensi  MPR  dan  Pimpinannya serta peran penting MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR masih mempunyai  peran  penting  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peran  keseharian  MPR  lainnya  juga terlihat  dari  upaya  MPR  mengelola setiap  wacana  usul  perubahan  UUD Negara RI Tahun 1945 dan
peningkatan  pemahaman  konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  melalui  sosialisasi  UUD Negara Republi Indonesia 1945.
3.2 Saran
Dari berbagai penulisan makalah  yang  simpel  ini  mungkin masih  jauh dari  kebenaran  yang  dapat untuk  di  kaji  kembali  dalam  dunia
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016
perkuliahan.  Oleh  karena  itu  penulis tidak  bosan-bosannya  menawarkan kepada  para  pihak  pembaca  yang budiman dan khususnya kepada bapak/  ibu  dosen  pembimbing  berupa kritik  maupun  saran-saranya  yang sifatnya  membangun  makalah  ini kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Asshiddiqie, Jimly, “Hukum Tata Negara dan
Pilar-Pilar Demokrasi”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.), Cet. I.
Budiardjo, Miriam, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. ke 27.
Budiman,  Arif,  “Rambu-rambu  Demokrasi, pengantar buku dari jack snyder, dari pemungutan  suara  ke  pertumbuhan darah  demokratisasi  dan  konflik nasionalis”,  (Jakarta:  kepustakaan populer gramedia (KPG), 2003), tanpa halaman.
Juniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1990),
Lubis,  M.  Solly,  “Serba-Serbi  Politik  Dan
Hukum”, edisi 2 (Jakarta: PT.
Sofmedia, 2011), Cet ke-1 Mahfud MD, Moh, “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke 1. --------------, “Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, (yogyakarta: UII Press, 1993)

## Manan, Bagir, “ DPR, DPD dan MPR dalam
UUD  1945  Baru  “,  (yogyakarta:  UII Press, 2003)
Marbun,  B.N.,  “DPR-RI  Pertumbuhan  dan cara  kerjanya”,  edisi  revisi,  (Jakarta:
depertemen pendidikan dan kebudayaan, 2000) Mertokusumo, Sudikno, “Penemuan Hukum”, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Cet ke-9,
Rasyidi,  Lili  &  Rasyidi,  Ira,  “Pengantar
Filsafat dan Teori Hukum”, (Bandung:  PT  Citra  Adtya  Bakti, 2001), Cet. ke VIII
Riyanto, Astim Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika,  (Bandung:  YAPEMDO, 2007)
Thaib,  Dahlan,  et.  all,  “Teori  dan  Hukum Konstitusi”  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2010)
Soemantri  M,  Sri,  Tentang  Lembaga- Lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 1993)
Wahidin,  Samsul  MPR  RI  dari  Masa  ke

## Masa, (Jakarta. Bina Aksara, 1986)
Yuhana,  Abdy,  “Sistem  Ketatanegaraan indonesia  pasca  perubahan  UUD 1945  (Sistem  perwakilan  di  indonesia dan masa depan MPR RI)”,                ( Bandung:  Fokusmedia, 2007), Cet ke-
1 Undang-Undang/Peraturan: Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia 1945 setelah perubahan
ketetapan  MPR  RI  Nomor  II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib
Internet: http//:www.geogle:  I  gde  pantja,  “Identifikasi Masalah  Atas  Hasil  Perubahan  Uud  1945 Yang  Dilakukan  Oleh  MPR  Dan  Komisi
Konstitusi”, seminar FH UNPAD
bekerjasama  dengan  PERSAHI,  2004.  Di akses, Senin 5 Oktober 2012.
http://brikjon.blogspot.com/2012/05/pengaruh
-politik-terhadap-penegakan.html+
Fungsi
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Setelah Perubahan  UUD  1945,  Kamis,  8  Oktober 2012.