Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078

## Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali

## Slamet Subekti
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275
Email : slamet.subekti@live.undip.ac.id

## Abstract
Environmental  tragedy  overshadows  efforts  to  seize  coastal  space  (Coastal  and  Ocean Grabbing)  in  part  from  1,373  ha.  for  the  Benoa  Bay  reclamation  project  in  South  Bali.  So  far, Benoa Bay has become a livelihood for fishermen and marine tourism practitioners. This water area with  intertidal  tides  allows  flushing  to  maintain  sea  water  quality,  in  addition  to  the  100  ha  of “Ngurah Rai” mangrove forest. which regulates hydro-orology around Denpasar. Public reasoning was  disturbed  when  the  investors  of  PT  TWBI  facilitated  by  the  State  through  the  Presidential Regulation, the Ministerial Decree KP and the Bali Governor's Decree planned to build 12 islands by sinking over 700 ha of water. for established hotels, villas, offices, educational facilities, sports complexes,  trade,  botanical  gardens,  apartments  and  floating  villas.  The  controversy  took  place when  the  results  of  an  AMDAL  study  from  LPPM  Udayana  University  stated  that  the  Benoa  Bay area  was  not  socio-culturally  suitable  for  reclamation,  but  investors  sought  to  continue  the reclamation  by  cooperating  with  a  number  of  universities  from  outside  Bali  to  conduct  a comparative  AMDAL  study.  Responding  to  the  plan,  the  indigenous  people  through  Paruman Pakraman stated their attitude to reject the reclamation of Benoa Bay by considering environmental sustainability and the preservation of customary-cultural areas. The reclamation issue of Benoa Bay in  its development  has  not  only  been an environmental  issue, but  has penetrated into the  realm of local politics. When the Bali Pilgub, Denpasar Pilwakot and Badung Pilbup and even the election of Bandesa (traditional village officials) conditioned all candidates to make an integrity pact rejecting the  reclamation  of  Benoa  Bay,  including  candidates  who  had  been  known  to  be  pro-reclamation. After  twice  (2014-2018)  the  location  permit  was  declared  not  meeting  the  AMDAL  study,  now investors have obtained a new permit (2018-2020) from the KKP to continue the struggle over the Benoa Bay living space. The ForBALI movement, which is the mandate of Pasubayan Pakraman, is preparing a new round of struggle for environmental justice in Benoa Bay. ForBALI's agenda going forward,  first:  push  the  results  of  the  AMDAL  study  to  be  socio-culturally  inappropriate.  Second, submit  a  review  of  Perpres  No.  51/2014  which  is  the  "culprit"  of  the  Benoa  Bay  reclamation discourse.  Third,  encourage  the  cancellation  of  Perpres  No.  51/2014  to  end  the  Benoa  Bay reclamation polemic.
Keywords: indigenous peoples, ecological justice, reclamation, Benoa Bay, Bali
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti

## E-ISSN : 2599-1078

## 1. Pendahuluan
Berbicara  tentang  perjuangan  masyarakat  untuk  keadilan  ekologis  di  Teluk  Benoa  membawa perhatian kita kepada sejumlah tokoh, antara lain Koordinator ForBALI I Wayan “Gendo” Suardana bersama pegiat  WALHI  Bali,  musisi  Jerinx  dan  band  “SID”,  akademisi  Dr.  L.G.  Saraswati  Putri  (UI)  dan  Agung Wardana  Ph.D  (UGM)  serta  ribuan  masyarakat  adat  di  Bali  dan  sekitarnya,  LSM  nasional  maupun internasional dan simpatisannya. Cerita besar makalah ini tentang isu lingkungan hidup, dengan mengusung tema  keadilan  ekologis  yang  secara  khusus  fokus  pada  kasus  reklamasi  Teluk  Benoa.  Relevansi  isu lingkungan hidup ini karena Indonesia saat ini masih dalam kondisi darurat ekologis. Hal itu ditandai dengan penguasaan ruang wilayah darat maupun laut Indonesia tetap didominasi kepentingan industri ekstraktif.
Dominasi  penguasan  ruang  dan  praktik  buruk  pengelolaan  lingkungan  hidup  ini  yang mengakibatkan  Indonesia  masih  berada  dalam  kondisi  darurat  ekologis. 1 Fakta  darurat  ekologis  ini dapat  dilihat  dari  (1)  kuantitas  bencana  ekologis  yang  masih  tinggi;  (2)  masih  tingginya  kuantitas konflik  sumber  daya  alam  yang  tidak  diikuti  oleh  kebijakan  penyelesaian  konflik  yang  baik;  (3) kondisi  pencemaran  di  daerah  aliran  sungai  dan  sumber  air  yang  semakin  hari  semakin  parah;  (4) kebijakan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau  kecil  yang  masih  berpihak  pada  kepentingan  in- vestasi, contoh konkritnya bisa dilihat dari kebijakan reklamasi; dan (5) kondisi penegakan hukum yang masih memperlihatkan corak keberpihakannya kepada pemodal dan cenderung mengkambing- hitamkan rakyat.
Sementara  untuk  kebijakan  regulasi,  penerbitan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik diturunkan  dalam  bentuk  peraturan  teknis  yang  ambigu.  Aktor  negara  masih  melakukan  kebijakan bermuka dua, di satu sisi secara populis menyatakan keberpihakannya kepada rakyat, namun dalam implementasinya  masih  dominan  berpihak  kepada  kepentingan  investasi.  Adapun  korporasi,  masih mempertahankan watak ekspansif dan serakahnya, dimana beberapa kebijakan negara yang berpihak kepada  keadilan  ekologis  dilawan  dengan  berbagai  upaya  sistematis,  baik  melalui  jalur  hukum; melakukan  intervensi  politik  secara  masif  melalui  parlemen;  dan  mendompleng  kebijakan  negara untuk menyelamatkan kepentingannya. Pada lain pihak, rakyat secara perlahan mulai sadar dengan hak konstitusionalnya dan mempergunakannya untuk melawan kebijakan yang abai terhadap aspek lingkungan dan hak asasi manusia.
Sehubungan  dengan  isu  lingkungan  hidup  tersebut,  tema  keadilan  ekologis  perlu mendapatkan perhatian yang mendesak. Keadilan ekologis sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keadilan  antar  generasi  yang  memperhatikan  prinsip  keadilan  gender,  prinsip  keselamatan  rakyat, keberlanjutan  jasa  pelayanan  alam  dan  perlindungan  produktivitas  rakyat.  Pada  prinsipnya  semua generasi baik sekarang maupun mendatang, laki-laki maupun perempuan berhak terselamatkan dari ancaman  dampak  dan  krisis,  serta  penghancuran  lingkungan  hidup  dan  sumber-sumber  kehidupan rakyat.  Dengan  demikian,  keadilan  ekologis  merupakan  sebuah  perjuangan  menuju  keseimbangan alam dan manusia tanpa penguasaan untuk kepentingan intra dan antar generasi.
Pertanyaan kunci dalam konteks keadilan ekologis ini adalah siapa aktor perusak lingkungan hidup?  Menurut  analisis  WALHI,  bahwa  aktor  utama  perusak  lingkungan  hidup  adalah  korporasi terutama yang berinvestasi di sektor tambang dan perkebunan. Aktor kedua adalah pemerintah dan aktor  ketiga  adalah  kombinasi  antara  korporasi  dan  pemerintah,  serta  aktor  terakhir  adalah  dari masyarakat.  Temuan  ini  memperkuat  masyarakat  sipil  untuk  terus  mendesak  tanggungjawab korporasi  terhadap  kejahatan  lingkungan  yang  telah  dilakukan.  Fenomena  kolaborasi  antara korporasi  dan  pengurus  negara  ini  memperkuat  analisis  sebelumnya  bahwa  persoalan  lingkungan
1 WALHI Tinjauan Lingkungan Hidup 2018. Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politik .
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
tidak dapat dilepaskan dari keterikatan atau konsolidasi yang semakin menguat antara kepentingan modal  dengan  kekuasaan  (tali  temali  ekonomi-politik  kekuasaan).  Sedangkan  masyarakat  sebagai pelaku  ditemukan  pada  tambang-tambang  inkonvensional  dengan  tingkat  resiko  yang  tinggi,  dan proses pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memberikan alternatif sumber penghidupan yang lain. Hal ini mematahkan stigma bahwa aktor perusak lingkungan adalah orang miskin,  serta kemiskinan sebagai penyebab dari kerusakan lingkungan. 2
Sasaran  protes  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sipil  yang  sebagian  besar  dilakukan  oleh LSM/NGO  dan  masyarakat  adalah  pemerintah,  hal  ini  terkait  dengan  berbagai  kebijakan  yang dikeluarkan pengurus  negara  baik  di tingkat  nasional  maupun daerah. Desakan perubahan  menjadi agenda  utama  yang  terus  didorong  oleh  aksi  protes  masyarakat.  Hal ini  menunjukkan  relasi  antara kebijakan  yang  dikeluarkan  negara  dengan  persoalan  lingkungan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat. Kebijakan  justru  menjadi  legitimasi  bagi  korporasi  untuk  melakukan  kejatahan  dengan  “stempel” dari pemerintah melalui perundang-undangan, regulasi dan pemberian ijin.
Sasaran  protes  berikutnya  adalah  korporasi  atau  perusahaan  di  wilayah  konsesinya,  yang menjadi  sasaran  protes  warga.  Ini  menunjukkan  bahwa  sesungguhnya  masyarakat  mulai  “melek” dengan  hak-haknya  dan  juga  mulai  mengerti  dengan  hukum,  dan  mulai  paham  dengan  akar persoalan  yang  dialami,  serta    mengetahui  siapa  aktor  dan  kepentingannya.  Hal  ini  tidak  dapat dilepaskan  dari  kerja-kerja  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sipil  untuk  terus-menerus  melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat melalui pengorganisasian di kampung-kampung.
Ungkapan  protes  terhadap  korporasi  PT  TWBIberikut  ini  merupakan  ungkapan  kesadaran kritis  pejuang  keadilan  ekologis  seperti  disuarakan  oleh  koordinator  ForBALI  I  Wayan  “Gendo” Suardana:
“Kawan2,  sesuatu  yg  menjemukan  dan  melelahkan  adalah  rutinitas.  Apapun  yang  terlalu sering  kita  lakukan  akan  membuat  kita  bosan.  Demikian  halnya  dengan  aksi  @forbali13 Tolak reklamasi Teluk Benoa.
Bayangkan selama 6 tahun, rata2 setiap bulan kita menggelar demo. 1th = 12 bulan , berarti selama  6  th  kita  sudah  menggelar  aksi  rutin  sebanyak  72x  demo.  Itu  yg  rutin.  Belum  lagi kalo  dihitung,  aksi-aksi  sporadis  seperti  aksi  massa  deklarasi  desa  adat,  deklarasi  STT, deklarasi  banjar,  deklarasi  STT  atau  deklarasi  Forum  pemuda,  makanya  jumlah  deklarasi ini berkisar pada 45x. Belum lagi dihitung dengan aksi2 pemasangan baliho, pentas musik, konser  mini,  pagelaran  seni  dll.  Belum  termasuk  diskusi-diskusi  publik  dll.  Total  aksi2 tersebut mencapi ratusan kali total melebihi angka 200x.
Itu  yg  sifatnya  aksi2.  Bagaimana  dengan  keseharian?  Selama  6  tahun  energi  kita  terkuras menyebarluaskan  perlawanan  ini.  Menyebarluaskan  sikap  dan  pemikiran  kita,  baik  di medsos ataupun di setiap laku kita. Nah melelahkan dan membosankan, bukan?!
Saya yakin banyak yag bosan dan jenuh tapi memang itulah ujiannya. Sekali anda jenuh saat itu  investor  akan  tertawa,  karena  sekarang  yg  mereka  tunggu  adalah  kejenuhan  kita. Kebosanan  kita.  Kejemuan  kita  sehingga  kita  bubar  dengan  sendirinya.  Mereka  sekarang tidak  represif  tapi  memilih  duduk  diam  menunggu  kelengahan  kita  sementara  bidak2  catur
2 WALHI Februari 2013. Perampasan Lahan dan Krisis Pangan .
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
dgn  logistik  yg  melimpah  ruah  sudah  siap  bekerja.  Sekali  saja  kita  lengah,  saat  itu  bidak caturnya akan bekerja.
Pertanyaannya  apakah  kita  akan  memberikan  kesempatan  bidak  caturnya  melangkah? Kalau  Saya  akan  menjawab;  "Tidak!  Saya  tidak  mau.  Saya  akan  terus  melawan."  Yang setuju dgn sikap Saya mari bergabung pada aksi Minggu 23 Juni 2019, pukul 14.00 wita di Parkir Timur Lapangan Niti Mandala.”
[Wayan Gendo Suardana, “Panggilan Aksi BTR”, 16 Juni 2019] 3
Bentuk  kesadaran  kritis  tersebut  menunjukkan  pemahaman  masyarakat  terhadap perkembangan terkini Kapitalisme dengan kemampuannya menstranfor-masikan diri guna merespon krisis  dan  potensi  krisis  yang  disebabkan  oleh  kontradiksi  internalnya  di  era  Neoliberal  ini.  Krisis lingkungan  dan  permasalahan  sosial  yang  ditimbulkan  kapitalisme  dengan  cepat  diubah  menjadi peluang  baru  bagi  perluasan  akumulasi  modal  demi  mempertahankan  keberlanjutannya.  Hasilnya adalah  kemunculan  kaum  kapitalis  yang  menampilkan  diri  berwajah  manusiawi  dan  penyelamat lingkungan  sebagai  strategi  kontemporer  untuk  meredam  perlawanan  sosial.  Strategi  ini  sekaligus guna  mengaburkan  batas-batas  dikotomi  antara  kedermawanan  ( charity )  dan  mengejar  keuntungan ( profit - making ), juga privat dan publik, sehingga operasi kapitalisme yang selama ini terbatas pada panah privat membuka ruang-ruang manuver baru pada semua lini kehidupan. 4

## 2. Wacana Reklamasi
Polemik  terkait  upaya  reklamasi  perairan  Teluk  Benoa  berawal  dari  serangkaian  kebijakan yang  dikeluarkan  Gubernur  Bali,  mulai  dari  penerbitan  SK  Nomor  2138/02-CL/HK/2012  (tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa) secara diam-diam pada 26  Desember  2012.  SK  tersebut  mendapat  penolakan  dari  masyarakat  baik  dari  individu,  LSM, Akademisi  dan  Anggota  DPRD,  selanjutnya  sampai  menerbitkan   Surat  Keputusan  Gubernur  Bali Nomor  1727/01-B/HK/2013  tentang  Izin  Studi  Kelayakan  Rencana  Pemanfaatan,  Pengembangan dan  Pengelolaan  Wilayah  Perairan  Teluk  Benoa  (sering  disebut  sebagai  SK  Reklamasi  Jilid  2) sekaligus  mencabut  SK  Gubernur  Bali  Nomor  2138/02-C/HK/2012  (sering  disebut  SK  Reklamasi jilid 1). 5
Hal menarik dari keputusan Gubernur ini ketika “dipaksa” untuk menempatkan posisi kedua SK itu dalam aras argumentasi Gubernur yang sedari awal menghindari penyebutan SK reklamasi, baik pada SK Reklamasi jilid 1 maupun SK jilid 2. Sebagaimana diketahui secara umum,  pada SK Gubernur  Bali  Nomor  2138/02-C/HK/2012  Izin  dan  Hak  Pemanfaatan,  Pengembangan  dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa (SK yang pertama), Gubernur Bali sangat menghindari
3 https://www.facebook.com/gendo.suardana ?
4 Wardana, Agung. “Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali” dalam Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi. Wacana Jurnal Transformasi Sosial Nomor 35/Tahun XIX/2017.
5 Wayan “Gendo” Suardana. “Menguak Misteri SK Reklamasi Jilid 2”.
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
penyebutan  SK  pelaksanaan   reklamasi  atau  setidak-tidaknya  menyebut  SK  Reklamasi.  Beliau hanya menyebut  bahwa SK 2138/02-C/HK/2012 sebagai SK kajian lanjutan  dan baru pada dialog terbuka   (3  agustus  2013)  Gubernur  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  SK  tersebut  sebagai  SK Lokasi Reklamasi (lebih sering disebut sebagai SK ijin prinsip).
Walaupun  pada  akhirnya  di  rapat   terbuka  itu  pula  pihak  Gubernur  Bali  dan  SKPD  terkait tidak  mampu  mempertanggungjawabkan  argumentasinya  kecuali  secara  diam-diam  mengakui bahwa SK tersebut sejatinya adalah SK pelaksanaan reklamasi.Sejatinya SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013  tentang  Izin  Studi  Kelayakan  Rencana  Pemanfaatan,  Pengembangan  dan Pengelolaan  Wilayah  Perairan  Teluk  Benoa  adalah  kegiatan  perencanaan  reklamasi  dan  termasuk dalam  ruang  lingkup  pengaturan  Perpres  12  tahun  2012.  SK  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan sebagai izin penelitian pengembangan sebagaimana yang diatur dalam   bab VII UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
SK tersebut termasuk sebagai kegiatan reklamasi dan obyeknya adalah kawasan Konservasi Perairan Teluk Benoa yang  terlarang di reklamasi (vide perpres no. 45 tahun  2011 dan Perpres  no 122  tahun  2012)  maka  SK  Gubernur   tersebut  adalah  KTUN.Itu  bertentangan  dengan  peraturan perundangan baik bertentangan dengan UU no 26 tahun 2007 jo. Perpres 45  tahun 2012 dan UU no 27 tahun 2007 jo. Perpres no 122 tahun 2012, oleh karenanya hal tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Gubernur Bali dalam penerbitan SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan  Rencana  Pemanfaatan,  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Wilayah  Perairan  Teluk  Benoa mengandung konsekuensi pidana tata ruang sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh  UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
Strukturasi  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Anthony  Giddens  dapat  digunakan  untuk memahami hubungan “negara” dengan “masyarakat”, karena lebih mampu membuka segi-segi yang dilupakan  oleh  pendekatan  Pluralisme  maupun  Marxisme.  Hubungan  antara  struktur  dan  agensi dipandang secara berat sebelah, dengan penekanan pada struktur atau agensi. Kosekuensinya, agensi menjadi “korban struktur” dalam strukturalisme (Marxisme) atau struktur mengalami “imperialisme subjek”  dalam  intensionalisme  (Pluralisme).  Sebagaimana  dikemukakan  Giddens,  yang  dimaksud dengan  “struktur”    adalah  “ rules  and  resources ”  yang  dipakai  pada  kesempatan  produksi  dan reproduksi  sistem  sosial. 6 Sedangkan  “agensi”  adalah  terjemahan  langsung  dari  kata  Inggris “ agency ”  yang  dipahami  sebagai  individu,  sejauh  ia  sebagai  “ perpetrator ”. 7 Segala  sesuatu  tidak mungkin terjadi lewat intervensi si individu.
Giddens  dipandang  sebagai  orang  pertama  yang  berhasil  menghasilkan  teori  yang menghubungkan  struktur  dan  agensi. Teorinya disebut “teori strukturasi”. Dalam teori  ini,  struktur dan  agensi  tidak  dipandang  sebagai  dua  hal,  karena jika  demikian  akan  muncul  dualisme  struktur- agensi.  Menurut  Giddnes,  struktur  dan  agensi  harus  dipandang  sebagai  dualitas  ( duality ),  dua  sisi dari  satu  mata  uang  yang  sama.  Hubungan  antara  keduanya  bersifat  dialektika,  dalam  arti  struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus-menerus.
Struktur  mempengaruhi  agensi  dalam  dua  arti:  memampukan  ( enabling )  dan  menghambat ( constraining ).  Giddens mengambil contoh  bahasa  yang  harus  dipelajari  dengan  susah-payah,  baik kosa  kata  maupun  tatabahasanya.  Akan  tetapi  dengan  menguasai  kosa  kata  dan  tatabahasa,  orang mampu  untuk  berkomunikasi  dengan  lawan  bicaranya  tanpa  batasan.  Dalam  hal  ini  struktur  justru
6 Anthony Giddens. The Constitution of Society . Cambridge: Polity Press, 1984, hlm. 21-22.
7 Ibid ., hlm. 9.
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
memampukan agensi, jika ia tidak pernah mempelajari kosa kata berikut tatabahasa akan tetap bisu. Pengertian struktur disini sama sekali lain dari yang dikemukakan oleh Levi-Strauss; bahkan dalam pengertian Giddens –struktur sekaligus juga medium .
Hubungan  struktur  dan  agensi  menjadi  tambah  rumit  jika  diingat  bahwa  agensi  juga  dapat mempengaruhi struktur. Agensi dapat meninggalkan struktur, tidak selalu tunduk kepada struktur. Ia dapat  mencari  kesempatan  maupun  kemungkinan  untuk  keluar  dari  peraturan  dan  ketentuan  yang ada.  Oleh  karena  itu,  dalam  teori  strukturasi  yang  menjadi  pusat  perhatian  bukan  struktur,  bukan pula  agensi,  melainkan  yang  disebut  “ social  practice ”.  Memang  orang  tidak  boleh  melupakan struktur dan juga agensi, bahkan seharusnya memahami secara detail struktur dan juga agensi. Akan tetapi  fokus  utama  harus  diletakkan  pada social  practice ,  yaitu  bagaimana  manusia-manusia menjalani hidup sehari-hari.
Civil rights Surveillance as policing. Political rights Surveillance  as  reflexive  monitoring of state administrative power Economic rights Surveillance  as  “management”  of production.
Hubungan  “negara”  dan  “masyarakat”  adalah social  practice juga,  jika  “negara”  dipahami sebagai  struktur  dan  “masyarakat”  sebagai  agensi.  Hal  ini  jelas  digambarkan  dalam  pembahasan tentang  “ class,  sovereignty  and  citizenship ”. 8 Giddens  menjelaskan  terjadinya the  dialectic  of control dalam  masyarakat  dengan  sistem  pengawasan  ( surveillance )  ini  dapat  menyebabkan  pihak yang diperintah untuk mempengaruhi pihak yang memerintah –yang disebut gejala tawar-menawar, bahkan  konflik.  Ia  menegaskan  bahwa  konflik  ini  muncul  di  seputar citizen  rights yang  dapat diuraikan  atas  tiga  hak:  hak  sipil,  hak  politik,  dan  hak  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  Giddens menyebutkan tiga arena kontestasi atau konflik. Hak sipil diperjuangkan di dalam gedung parlemen, hak politik diperjuangkan dalam pemilu, dan hak ekonomi dalam pabrik.
Kontestasi  dalam  reklamasi  Teluk  Benoa  melibatkan  koalisi  masyarakat  adat  bersama ForBALI sebagai agensi berhadapan dengan investor PT TWBI di satu pihak dan pemerintah di lain pihak.  Pada  perkembangannya  isu  reklamasi  Teluk  Benoa  melampaui  isu  lingkungan  dan  telah merambah  ke  ranah  politik  lokal.  Ketika  Pilgub  Bali,  Pilwakot  Denpasar  dan  Pilbup  Badung memaksa semua kandidat membuat pakta integritas menolak reklamasi Teluk Benoa. Isu reklamasi Teluk  Benoa  ini  telah  menjadi  preferensi  elektabilitas  bagi  pejabat  publik  di  Bali,  bahkan keterpilihan Bandesa (pejabat desa adat).
Pihak investor PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) berencana melakukan reklamasi di  Teluk  Benoa  Bali.  Bentang  ruang  Teluk  Benoa  terletak  di  perairan  lintas  Kota  Denpasar  dan Kabupaten Badung, sebagian termasuk dalam Kecamatan Denpasar Selatan, Kuta dan Kuta Selatan. Bentang  ruang  Teluk  Benoa  dikelilingi  6  kelurahan  di  Kota  Denpasar  dan  6  desa  di  Kabupaten Badung.  Luas  perairan 1.988,1  hektar  dibagi  3 zona,  yakni:  Zona  1  (dermaga  Pelabuhan  Benoa  & Tanjung Benoa) seluas 1.668,3 hektar;  Zona 2 (Pelabuhan Benoa dan Pulau Serangan) seluas 231,3 hektar; dan Zona 3 (Suwung Kangin dan Pulau Serangan) seluas 88,5 hektar.
8 Anthony Giddens. The Nation-State and Violance . Cambridge: Polity Press, 1985, Bab 8.
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078

## Gambar 1. Konstruksi Wacana oleh PT WTBI Sumber: Presentasi Perusahaan

## 3. Kontra Wacana
Representasi aktor resistensi adalah forum rakyat Bali tolak reklamasi (ForBALI) merupakan gerakan  masyarakat  sipil  Bali  yang  menolak  keras  rencana investor  PT  TWBI  (Tirta  Wahana  Bali Internasional)  untuk  membangun  12  pulau  baru  dengan  cara  pengurugan  seluas  700  hektar  di kawasan  Teluk  Benoa,  Bali  Selatan.  Direncanakan  di  pulau  buatan  ini  akan  dibangun  fasilitas hiburan  sekelas  Disneyland,  Art  Center,  lapangan  golf,  Mall  megah  dan  hotel-hotel  mewah berbintang.  ForBALI  lahir  dari  inisiatif  kaum  muda  Bali  yang  beranekaragam  baik  suku,  agama, golongan dan profesi. Semangat yang menjadi dasar ForBALI adalah: Kepedulian dan rasa sayang akan Bali!
ForBALI adalah forum non partisan dan independen, tidak ada niat menurunkan Gubernur, maupun bertindak anarkis, melainkan  masyarakat sipil yang cinta damai namun peduli dan sayang Bali.  ForBALI  tidak  anti  pembangunan  dan  tidak  anti  pariwisata.  Forum  ini  sangat  mendukung pembangunan  pariwisata  di  Bali  selama  proses  pembangunan  tersebut  tidak  menghancurkan  masa depan alam, lingkungan dan adatistiadat di Bali, bersih dari korupsi dan aksi kongkalikong penguasa dan pengusaha, serta taat pada hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. 9
Apa  arti  penting  sikap  “Tolak  Reklamasi”  bagi  masyarakat  Bali?  Rencana  investor  untuk melakukan reklamasi, revitalisasi, urug laut atau apapun istilahnya di Teluk Benoa seluas 700 hektar hanya  akan  menguntungkan  segelintir  pihak  yaitu  Pengusaha  dan  kroni-kroninya.  Bali  sudah kekurangan  air  bersih.  Bayangkan  setiap  hari,  air  yang  keluar  terus  mengecil  dan  PDAM  mulai kesulitan memasok kebutuhan air ke masyarakat luas. Jika reklamasi jadi dilaksanakan maka pulau baru  itu  akan  mengambil  jatah  air  bersih.  Tempat  pembuangan  sampah  di  Denpasar  sudah  terlalu
9 ForBALI Surat Kabar Edisi 1 Tahun 2014. “Apa itu Bali Tolak Reklamasi?”
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
penuh, bau busuk terus tercium hari ke hari semakin luas wilayahnya. Ini contoh sebagian kecil dari potensi dampak lingkungan jika kita membiarkan reklamasi terjadi.
Tambahan  lagi  ancaman  banjir  di  daerah  Bali  selatan  akibat  luberan  air  saat  laut  pasang. Rumah-rumah di pesisir Bali selatan akan menjadi langganan banjir rob setiap harinya. Orang-orang yang  menggantungkan  hidup  dari  laut  akan  kehilangan  pekerjaannya  karena  arus  air  berubah. Sehubungan  dengan  itu,  gerakan  tolak  reklamasi  Teluk  Benoa  menjadi  penting  untuk menyelamatkan  rakyat  Bali  dan  wilayah  pesisir  Bali  dari  kehancuran  yang  lebih  besar  akibat kerakusan  pengusaha  dan  penguasa.  Kesadaran  publik  terbentuk  bahwa  mendiamkan  atau meloloskan  rencana  Gubernur  dan  Investor  untuk  mereklamasi  Teluk  Benoa  berarti  sama  dengan membiarkan masa depan Bali hancur.
Konsep perjuangan dalam hal ini dimaksudkan setara dengan perlawanan  ( resistance ) yang mengacu  pada  pengertian  yang  dibangun  oleh  Turner  dan  Caoutte  (2009:  9)  dalam  studi  mereka tentang  perlawanan  petani  di  Asia  Tenggara.  Bagi  mereka,  pertama-tama  perlawanan  harus dimaknai dari pemahaman tentang kekuasaan. Kekuasaan, bagi mereka, adalah permainan relasional antara  yang  dominan  dan  yang  tersubordinasi.  Mereka  membangun  pengertian  perlawanan  dengan berangkat dari pemikiran tiga teoretikus, yakni Antonio Gramsci, Karl Polanyi, dan James C. Scott.
Bagi  Gramsci,  kelas  penguasa  memanipulasi  sistem  sosial  dan  moral  masyarakat  sehingga kapitalisme  menjadi  cara  pandang  bersama.  Inilah  proses    pembentukan  hegemoni.  Artinya, hegemoni  bekerja  dengan  menjaga  keseimbangan  antara  paksaan  dan  persetujuan.  Proses pemaksaan  tidaklah  terlalu  melampaui  proses  persetujuan. 10 Perlawanan,  dengan  demikian,  adalah proses  menyingkap  hegemoni  –yang  disebut  oleh  Gramsci  sebagai  hegemoni  tanding  ( counter - hegemony ).  Dalam  konteks  buruh  di  Italia,  perlawanan  adalah  penaklukan  negara,  yang  dapat dicapai dengan mengganti kelas dominan yang memiliki fungsi penting dalam tatanan masyarakat. Langkah  pertama  menuju  tahap  ini  dalam  perjuangan  buruh  ialah  dengan  merebut  pabrik.  Modal hegemoni tanding sangat beraneka-ragam dari “perang ... hingga boikot”. 11
Transformasi  besar  ( the  great  transformation ),  bagi  Polanyi  (2001  [1944]),  merujuk  pada krisis kapitalisme ketika pasar mengambil peran terlalu banyak. Fungsi ekonomi seharusnya bagian dari  fungsi  sosial,  bukan  mendominasi  fungsi  sosial.  Krisis  bermula  ketika  berlaku  pembagian masyarakat  ke  dalam  marka  ekonomi  dan  politik.  Model  susunan  masyarakat  seperti  ini  hanya berfungsi, hanya jika keseluruhan masyarakat sudah tunduk pada logika ekonomi. Dominasi logika ekonomi ini menyebabkan munculnya komoditas fiktif seperti buruh, tanah, dan uang. Perlawanan, yang dalam istilah Polanyi disebut sebagai gerakan tanding ( counter-movement ), adalah tanggapan terhadap proses komodifikasi.
Scott  (1990)  memunculkan  suatu  bentuk  perlawanan  yang  berbeda.  Ia  menjelaskan bagaimana  kekuasaan  bekerja  dalam  proses  subordinasi  di  berbagai  kasus  seperti  perbudakan  dan kasta.  Bagi  Scott,  kelompok  dominan  tidak  pernah  sepenuhnya  mampu  mengambil  kontrol  dalam panggung  kekuasaan.  Selalu  ada  perlawanan.  Baginya,  ada  jua  jenis  perlawanan. Pertama , perlawanan yang cenderung tertutup, yang dianggap sebagai komponen dari politik yang tak tampak ( infrapolitics ).  Politik  yang  tak  tampak  pada  dasarnya  menantang  kekuasaan  secara  tertutup,
10 Gramsci, Anthonio. 2000. The Gramsci Reader: Selected Writinfs 1916-1935 . D. Forgacs (Ed.). New York: New York University Press, hlm. 261.
11 Turner dan Caoutte. 2009. “Shifting Fields of Rural Resistance in Southeast Asia”. Dalam Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia , D. Caoutte dan S. Turner (Ed.). London dan New York: Taylor & Francis, hlm. 10
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
misalnya  perlawanan  sehari-hari  atau  akrab  dikenal  sebagai  perlawanan  Scottian. Kedua , perlawanan  terbuka  yang  juga  sangat  luas  bentuknya,  mulai  dari  petisi,  demonstrasi,  hingga revolusi. 12
Pada  kasus  ForBALI  perlawanan  dilakukan  secara  terbuka  dengan  aksi-aksi  pemasangan spanduk “Tolak Reklamasi”, demonstrasi dan gelar seni di lapangan Renon maupun gelar hukum di persidangan  pengadilan.  Perlawanan  ini  digerakkan  bersama  total  39  desa  adat  dengan  ForBALI berawal 50an hingga sekarang menyentuh ratusan ribu massa di bawah koordinasi I Wayan “Gendo” Suardana.  Masyarakat  adat  membangun  argumentasi  bahwa  Teluk  Benoa  adalah  kawasan  suci berdasarkan Pesamuhan  Sabha  Pandita PHDI  (Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia),  karena merupakan tapak masuknya pengembangan Hindu di Bali dengan ditandai keberadaan 70 pura dan daratan pasang-surut ( muntig-muntig ).
Coastal  Grabing merupakan  fenomena  perampasan  wilayah  pesisir  dari common  property menjadi  milik  privat  dengan  alih-alih  pembangunan.  Pemanfaatan  kawasan  konservasi  untuk fasilitas  publik  di  perairan  Teluk  Benoa,  seperti  pembangunan  Pelabuhan  Benoa,  Bandara  Ngurah Rai,  dan  Tol  Bali  Mandara  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Akan  tetapi,  keberatan  terhadap reklamasi  Pulau  Serangan  yang  berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  praktis  dapat  diredam  di bawah tekanan rezim Orde Baru.
Sekarang  ini  masyarakat  Bali  menghadapi  ancaman  perampasan  ruang  dengan  proyek reklamasi  Teluk  Benoa  yang  dilakukan  investor  swasta  dengan  fasilitasi  pemerintah.  Bagi pemerintah  yang  terjadi  adalah  kapitalisasi  ekologis,  dengan  memanfaatkan  lahan  perairan  untuk pembangunan fasilitas pariwisata  yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dampak ekologis dan sosial-budaya yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat perlu dikaji lebih  lanjut  untuk  menghindarkan  kerusakan  lingkungan  yang  lebih  besar  dan  berbagai  dampak yang menyertainya.
12 Scott, J.C. 1990. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript . New Haven and London: Yale University Press.
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
Gambar 2. Kontra Wacana dari ForBALI Sumber: https://www.forbali.org/id/13-alasan-tolak-reklamasi-teluk-benoa/
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
Baru-baru ini, penelitian dalam lingkup hidrologi dilakukan oleh Ulung J. Wisha dkk (2017) tentang “Current movement in Benoa Bay water, Bali, Indonesia: Pattern of tidal current changes simulated  for  the  condition  before,  during,  and  after  reclamation.” Disimpulkan  bahwa  pola hidrodinamik stabil selama simulasi 1995, namun mengalami penurunan dalam simulasi untuk 2016 dan 2018 saat reklamasi diimplementasikan. Dalam simulasi  2016, pengembangan  pulau  Serangan dan  Pelabuhan  Benoa  merupakan  faktor  utama  yang  mengganggu  aliran  arus  di  sekitar  teluk. Kondisi masa depan diprediksi dengan model numerik dikombinasikan dengan prakiraan. Kecepatan arus berkurang drastis dibandingkan dengan simulasi sebelumnya. Kondisi ini akan mempengaruhi pola  hidro-dinamika.  Di  satu  sisi,  reklamasi  niscaya  meningkatkan  aktivitas  pariwisata  yang meningkatkan  pendapatan  daerah.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain  reklamasi  menyebabkan  penurunan mekanisme  transport  sedimen  yang  secara  langsung  menghambat  siklus  biogeokimia  dan mempengaruhi kemampuan bertahan biota. Disarankan agar peneliti lain yang tertarik dengan isu ini melakukan survei terhadap pengukuran dan air pasang yang ada. Penelitian komprehensif semacam itu  perlu  dilakukan  agar  bermanfaat  bagi  berbagai  pemangku  kepentingan,  yaitu  pemerintah, masyarakat, dan juga pengembang. Hal itu dapat dilakukan dengan sukses jika pihak-pihak tersebut mempertimbangkan secara bijaksana dampak reklamasi di teluk Benoa. 13 .
Akhirnya, kajian Agung Wardana “Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali” menyimpulkan bahwa PT TWBI sebagai korporasi mencoba  menampilkan  wajah  kemanusiaan  dengan  mengklaim  bahwa  proyeknya  dimaksudkan untuk mitigasi risiko bencana tsunami, juga wajah konservasi melalui pemeliharaan hutan bakau dan pembuatan  ruang  terbuka  hijau.  Kaburnya  posisi  PT  TWBI  sebagai  institusi  publik  atau  swasta dengan  mudah  teridentifikasi.  Pada  satu  sisi,  PT  TWBI  merupakan  lembaga  dengan  tujuan  utama kesejahteraan para pemilik saham; dan pada lain sisi, akibat terfragmentasinya institusi negara, PT TWBI  juga  muncul  layaknya  institusi  publik  yang  menjawab  kebutuhan  sosial  masyarakat, meskipun  bersifat  sangat  tersegmentasi.  Konsekuensinya,  perlawanan  atas  kapitalisme  model neoliberal  saat  ini  dihadapkan  pada  realitas  yang  kompleks.  Perlawanan  tanpa  disertai  dengan bacaan  yang  lebih  jernih  atas  kerja  kapitalisme  neoliberal  saat  ini  akan  dengan  mudah  diserap, diakomodasi, serta dijadikan justifikasi oleh kapitalisme itu sendiri. Oleh karena itu, sudah saatnya gerakan lingkungan dan gerakan sosial lainnya di Indonesia mengartikulasikan kritik dan negasi atas kapitalisme  dan  negara  secara  lebih  tegas  dalam  kerja-kerja  advokasinya  agar  tidak  kehilangan relevansinya dalam transformasi sosial yang lebih adil. 14

## 4. Purna Wacana
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas  dapat  dipetakan  sejumlah  isu  besar,  yang  dapat ditarik ke ranah reklamasi Teluk Benoa Bali. Pertama , ketidaksesuaian nilai-nilai Ekonomi Politik yang dianut mendukung eksploitasi sumberdaya alam dan perusakan lingkungan (Neo-Liberalisme).
13 https://doi.org/10.1016/j.rsma.2017.10.006
14 Wardana, Agung. “Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali” dalam Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi. Wacana Jurnal Transformasi Sosial Nomor 35/Tahun XIX/2017.
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
Perkembangan investasi global mempengaruhi sistem penguasaan sumberdaya. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa: “Bumi,  air, dan kekayaan  alam yang terkandung di  dalamnya dikuasai oleh  negara  dan  digunakan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Amanat  konstitusi  agar penggunaan lahan pesisir diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir, bukan mengekploitasi sumber daya pesisir demi meraih keuntungan pribadi.
Kedua ,  kelemahan  birokrasi  untuk  lepas  dari  kepentingan  politik  membuat  pembaruan kebijakan  yang  mendasar  tidak  terwujud. Ketiga ,  peningkatan  kejadian  banyak  bencana  alam maupun  kerusakan  lingkungan  yang  menimbulkan  banyak  korban.  Akan  tetapi,  itu  pun  tidak mendorong keputusan-keputusan politik yang mampu mengarah pada pembaruan kebijakan.
Gambar 3. Mengkritisi “Revitalisasi” Teluk Benoa Sumber: https://www.kaskus.co.id/thread/5416a20298e31b412b8b456d/ kronologis-tolak- reklamasi-teluk-benoa-by-forbali13/
Perjuangan masyarakat sipil untuk mempertahankan wilayah konservasi Teluk Benoa dapat dikatakan  sebagai  penjelmaan  penalaran  publik  yang  kritis.  Gerakan  ini  menunjukkan  bagaimana partisipasi publik penting dalam menjaga alam Indonesia yang kerap berada dalam kondisi terancam (Putri,  2016). 15 Terdapat  tiga  argumen  utama  mengapa  reklamasi  ditolak  oleh  masyarakat  Bali. Pertama menyangkut  keragaman  hayati  wilayah  hutan  Mangrove,  Teluk  Benoa  merupakan penopang  berbagai  kehidupan  spesies,  padang  lamun  dan  terumbung  karang. Kedua ,  dari  sisi Budaya  dan  Religi,  Teluk  Benoa  merupakan  kawasan  suci  yang  menyimpan  sejarah  terbentuknya agama dan adat Hindu Siwa di Bali. Ketiga dari perspektif Ekonomi, Teluk Benoa merupakan lokasi
15 https://sarasdewiblog.wordpress.com/2016/11/29/reklamasi-teluk-benoa-dan-problem-ketidakadilan- ekologis/
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
penting  yang  menyangga  kesehatan  pesisir  Bali  Selatan,  yang  sebagian  besar  berprofesi  sebagai nelayan dan wisata bahari.
Perkembangan  terbaru  kontroversi  proyek  reklamasi  Teluk  Benoa  berakhir  setelah Pemerintah  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  tidak  memberikan  perpanjangan  izin lokasi yang telah kedaluarsa sejak 26 Agustus 2018. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek  reklamasi  Teluk  Benoa  dinilai  tidak  layak  karena  aspek  sosio  kultural  yaitu  adanya penolakan  dari  masyarakat  (Gumilang,  2018). 16 Aspirasi  masyarakat  sebagaimana  yang diperjuangkan oleh gerakan ForBALI telah diakomodasi oleh Negara, dengan demikian rakyat Bali memenangkan  perjuangan  yang  dilakukan  selama  lima  tahun  berhadapan  dengan  pihak  swasta  PT TWBI selaku investor.
Kabar  dibatalkannya proyek reklamasi  Teluk  Benoa  sementara  waktu  membuat  masyarakat Bali khususnya bernafas lega, karena keberhasilan usahanya untuk menghindarkan ekosistem Teluk Benoa  dari  ancaman  kerusakan  lingkungan  hidup  atas  nama  pembangunan.  Dalam  kerangka strukturasi,  Negara  sebagai  struktur  maupun  arena  kontestasi  dari  agensi  kelompok-kelompok kepentingan  secara  dialektis  menjalankan  pembangunan  berwawasan  lingkungan,  sehubungan dengan itu diperlukan peta jalan sistem pengelolaan sumberdaya alam serta lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Perkembangan terkini menunjukkan, di satu pihak PT TWBI setelah 2 kali 2 tahun ijin lokasi habis  masa  berlakunya  pada  26  Agustus  2018.  Investor  ini  mengantongi  lagiizin  lokasi  reklamasi No.  B-795/Men-KP/Xi/2018  dari  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  yang  diterbitkan  29  November 2018, sehingga berproses untuk mempersiapkan kembali proyek reklamasi Teluk Benoa. Sementara di  lain  pihak,  ForBALI  setelah  mendeklarasikan  kemenangannya  fase  I  karena  berakhirnya  ijin lokasi 2018 dan investor belum memenuhi aspek sosial-budaya dari studi kelayakan.
Sekarang  ini,  gerakan  ForBALI  yang  menjadi  mandataris Pasubayan  Pakraman sedang mempersiapkan  energi  untuk  memasuki  babak  baru  upaya  menggagalkan  reklamasi  Teluk  Benoa. Agenda  ForBALI  ke  depan, pertama :  mendorong  hasil  kajian  AMDAL  tidak  layak  secara  sosial- budaya. Kedua ,  mengajukan  review  terhadap  Perpres  No.  51/2014  yang  menjadi  “biang-kerok” wacana  reklamasi  Teluk  Benoa. Ketiga ,  mendorong  pembatalan  Perpres  No.  51/2014  untuk mengakhiri polemik reklamasi Teluk Benoa. 17
Akhirnya,  kita  masih  akan  menyaksikan  upaya  perampasan  pesisir  Teluk  Benoa  belum berakhir, dan perjuangan masyarakat adat bersama ForBALIuntuk keadilan ekologis di Teluk Benoa sedang mulai babak baru ...

## Daftar Pustaka
ForBALI Surat Kabar Edisi 1 Tahun 2014. “Apa itu Bali Tolak Reklamasi?”
ForBALI. “Mengapa Kami Menolak Reklamasi Teluk Benoa Bali”. URL=< http://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak >
16 Gumilang, Prima. “Reklamasi Teluk Benoa Disetop Berkat Penolakan Warga Bali”
URL=< https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180828082316-20-325397/reklamasi-teluk-benoa- disetop-berkat-penolakan-warga-bali >
17 Wawancara penulis dengan I Wayan Gendo Suardana (Koordinator ForBALI) di Sekretariat Walhi Eksekutif Daerah Bali pada 14 Februari 2019.
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society . Cambridge: Polity Press.
______________ , 1985. The Nation-State and Violance . Cambridge: Polity Press. Gramsci,  A.  2000. The  Gramsci  Reader:  Selected  Writinfs  1916-1935 .  D.  Forgacs  (Ed.).  New York: New York University Press.
Gubernur  Bali.  Keputusan  Gubernur  Bali  Nomor  2138/02-C/HK/2012  tentang  Pemberian  Izin  dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wulayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali.
Gubernur Bali. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perarairan Teluk Benoa.
Gumilang,  Prima.  “Reklamasi  Teluk  Benoa  Disetop  Berkat  Penolakan  Warga  Bali” URL=< https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180828082316-20-325397/reklamasi- teluk-benoa-disetop-berkat-penolakan-warga-bali >
Hands Off the Land Alliance. The Global Water Grab . March 2014. Kartodirjo, Hariadi., Hira Jhamtani (ed.). (2006). Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia . Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia.
Keputusan  Pesamuhan  Sabha  Pandita  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  Nomor.  1/Kep/SP PARISADA/IV/2016 tentang Kawasan Suci Teluk Benoa.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  Izin  Lokasi  Reklamasi  (Badan  Usaha) Nomor 445/Men-KP/VIII/2014.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia.  Izin  Lokasi  Reklamasi  (Badan  Usaha) Nomor B-795/Men-KP/XI/2018.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2013. “Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara memiliki  tema  pembangunan  sebagai  Pintu  Gerbang  Pariwisata  dan  Pendukung  Pangan Nasional”  Bab  5.  Perkembangan  Pelaksanaan  MP3EI  Koridor  Ekonomi  Bali  dan  Nusa Tengara dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI .
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 32  Tahun  2011  Tentang  Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi Indonesia 2011-2025.
Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 45  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan  Denpasar,  Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  267.  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  122  Tahun  2012  Tentang  Reklamasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  121.  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  51  tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  45 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan  Denpasar,  Badung,  Gianyar, dan Tabanan.
Putri,  Saraswati.  “Reklamasi  Teluk  Benoa  dan  Problem  Ketidakadilan  Ekologis”.
URL=< https://sarasdewiblog.wordpress.com/2016/11/29/reklamasi-teluk-benoa-dan- problem-ketidakadilan-ekologis/ > “Reklamasi Perparah Degradasi Lingkungan” dalam KOMPAS , Selasa 20 Maret 2018.
Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali Slamet Subekti
E-ISSN : 2599-1078
Scott,  J.C.  1990. Domination  and  the  Arts  of  Resistance:  Hidden  Transcript .  New  Haven  and
London: Yale University Press. Suardana, I Wayan Gendo. “Menguak Misteri SK Reklamasi Jilid 2”. URL=< https://gendovara.com/menguak-misteri-sk-reklamasi-jilid-2/ > _____________________. “Panggilan Aksi BTR”, 16 Juni 2019. URL= < https://www.facebook.com/gendo.suardana?__tn__=%2CdC-R-R&eid=
ARCL5zcVsK- lKSbiHsuinPZCLIoWYKuDKQhjU_M9ZiTQcvlSI-pVq0ZOC pa7RZ03CYMRlSyRCsDtButs&hc_ref=ARRgp0Uy9jMnWE544w1ZlSPMp1tF433- ilxSwRiWOFK7M2KJEZa 0T94n4RNSzue3TGE&fref=nf >
Suadiarta,  Ketut,  I  Gedhe  Hendrawan,  Ketut  Sarjana  Putra,  dan  I  Made  Iwan  Dewantama. Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (Decision  Support  System)  dalam  Jejaring  KKP  Bali .  Laporan  Ringkasan  Eksekutif Conservation International Indonesia.
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  4739.  Undang  Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil.
Tirta Wahana Bali Internasional. URL=<twbi.co.id/index.php?page=concept> TNI Agrarian Justice Progamme. The Global Ocean Grab . Masifundise and Afrika Kontakt September 2014.
Turner,  S.,  D.  Caoutte.  2009.  “Shifting  Fields  of  Rural  Resistance  in  Southeast  Asia”.  Dalam Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia , D. Caoutte dan S. Turner (Ed.). London dan New York: Taylor & Francis e-Library.
WALHI Tinjauan Lingkungan Hidup 2018. Masa Depan Keadilan Ekologis di Tahun Politik . WALHI Februari 2013. Perampasan Lahan dan Krisis Pangan .
WALHI Bali. “Kronologis Inkonsistensi Gubernur Bali dalam Kasus Reklamasi di Teluk Benoa”. Wardana,  Agung.  “Neoliberalisasi  Kawasan  Perairan  Teluk  Benoa:  Sebuah  Catatan  Kritis  atas Praksis  Perlawanan  di  Bali”  dalam  Ekologi  Politis  Air:  Akses,  Eksklusi,  dan  Resistensi. Wacana Jurnal Transformasi Sosial Nomor 35/Tahun XIX/2017.
Wisha U.J., Try Al Tanto, Widodo S. Pranowo, Semeidi Husrin. “Current movement in Benoa Bay water,  Bali,  Indonesia:  Pattern  of  tidal  current  changes  simulated  for  the  condition  before, during,  and  after  reclamation.” Regional  Studies  in  Marine  Science (2017),  URL= < https://doi.org/10.1016/j.rsma.2017.10.006 .>