## PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KORBAN KELALAIAN TENAGA MEDIS
1 Yohan Hapdijaya, 2 Rokhmat, 3 Sutrisno Wahyu 1,2,3 Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia Email: yohanmd@yahoo.com, hamzahrokhmat@gmail.com, sutrisnowahyu39@gmail.com
ABSTRAK
Kata kunci: Rumah  Sakit,  Tanggung Jawab, Pasien, Kelalaian, Tenaga Medis Kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  Pasal  28H  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194, yang menetapkan hak setiap individu untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan mental, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Sebagai penyedia layanan kesehatan publik, Rumah Sakit memiliki tanggungjawab agar memastikan  bahwa  pelayanan  kesehatan  memberikan  layananannya  yang memiliki kualitas yang baik, aman, dan dapat diakses dengan harga yang wajar, dan  terjangkau.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan mendefinisikan  rumah  sakit  sebagai  fasilitas  yang  menyediakan  pelayanan kesehatan  secara  komprehensif,  termasuk  layanan  pencegahan,  promosi, pengobatan,  rehabilitasi,  dan  perawatan  paliatif.  “Pasal  193  Undang-Undang tersebut menetapkan Rumah Sakit bertanggungjawab hukum atas kerugian yang disebabkan  oleh  tenaga  Kesehatan  yang  lalai”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien serta menggambarkan perlindungan hukum yang tersedia bagi pasien jika terjadi kelalaian oleh tenaga medis.  Jenis  penelitian  yaitu  penelitian  hukum  normative  dengan  pendekatan kasus  (case  approach),  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan tenaga  medis di rumah sakit kepada pasien sebagai korban kelalaian dan Perlindungan hukum penting agar tenaga medis tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya dan dapat memberikan pelayanan yang optimal yang dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi.
ABSTRACT Keywords: Hospital,  Responsibility, Patient, Negligence, Medical Personnel Health  is  a  human  right  guaranteed  in  Article  28h  paragraph  (1)  of  the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, which stipulates the right of everyone to  live a prosperous life physically and mentally, a good and healthy living  environment,  and  health  services.  Hospitals  as  public  health  service providers  hold  a  great  responsibility  in  ensuring  quality,  safe,  and  affordable health services. Law Number 17 of 2023 on Health defines a hospital as a facility that provides plenary health services, including preventive, promotive, curative, rehabilitative, and palliative. Article 193 of the law provides that hospitals are legally  liable  for  losses  arising  from  the  negligence  of  health  workers.  The purpose of this study was to  describe the responsibility of  hospitals to  patients and describe the legal protection of patients in the event of negligence by medical personnel.  This  type  of  research  is  normative  legal  research  with  a  case approach,  using  qualitative  descriptive  analysis.  The  results  showed  that  the hospital is responsible for the negligence of medical personnel in the hospital to patients as victims of negligence and legal protection is important so that medical personnel  do  not  take  actions  outside  their  authority  and  can  provide  optimal services that can be resolved through litigation and non-litigation .

## PENDAHULUAN
Kesehatan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam “Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang 1945 (UUD 1945)” menyebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal  dan  mendapalkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Rumah Sakit merupakan lembaga penyedia layanan publik serta memiliki tanggung jawab publik  terhadap  layanan  kesehatan  yang  mereka  berikan.    Tanggung  jawab  tersebut  meliputi penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas seerta dappat dijangkau dengan mengikuti prinsip “keamanan,  komprehensif,  non-diskriminatif,  partisipatif,  serta  memberi  perlindungan  kepada masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  kesehatan  dan  penyelenggara  layanan,  guna  mencapai derajat kesehatan yang optimal”.
Sebagai  pelaku  ekonomi  di  bidang  kesehatan,  rumah  sakit  mempunyai  peranan  penting dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.  Sebab itu, Rumah Sakit diharapkan dapat mengelola operasionalnya dengan baik, terutama dalam hal tanggung jawab para profesional kesehatan, khususnya tenaga medis dan perawat, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Dalam  memberikan  pelayanan  medis  para  tenaga  kesehatan  tidak  selalu  menghasilkan hasil  yang  sesuai  dengan  harapan  semua  pihak.  Terkadang,  layanan  tersebut  dapat  mengalami kelalaian yang berakibat serius, seperti cacat, kelumpuhann, atau bahkan kematian.  Akibat dari kelalaian tersebut Rumah Sakit harus mengganti atau tanggung jawab dengan yang dialami pasien.
Jika  terjadi  kelalaian  medis,  pasien  atau  keluarga  pasien  berhak  menuntut  ganti  rugi. Tuntutan  ini  diajukan  sebagai  akibat  dari  kerugian  yang  timbulkan,  baik  secara  fisik  maupun nonfisik. Kerugian fisik (materiil), contohnya, dapat berupa kehilangan atau bagian tubuh  yang mengalami kecacatan.
Kerugian  nonfisik  (immateriel)  adalah  kerugian  yang  berkaitan  dengan  harga  diri  atau martabat seseorang. Saat ini, dasar hukum untuk menuntut ganti rugi telah diatur secara jelas dalam “Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, Rumah Sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum atas  segala  kerugian  yang  timbul  akibat  kelalaian  yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Peraturan dalam pasal ini memberikan landasan hukum  bagi  siapapun  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  jika  terjadi  kesalahan oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian.
Dalam “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang  Kesehatan, mengatur hal  yang berkaitan  dengan  masalah  kelalaian tenaga  kesehatan  pada  Pasal  193 menyebut  bahwa,  Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang  dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia  kesehatan  Rumah  Sakit”.  Berdasarkan  ketentuan tersebut, penuututan ganti rugi dapat dilakukan baik jika kerugian disebabkan oleh kesalahan (baik sengaja  maupun  tidak  sengaja)  maupun  oleh  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan.  Penuntutan ganti  rugi  ini  dapat  ditujuakan  kepada  individu,  tenaga  kesehatan,  atau  pihak  penyelenggara layanan kesehatan (Rumah Sakit).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurniawan  Sinambung  Agung  yang  berjudul “Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  J.K. Atas  Kelalaian  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap Pasien  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit”,  meneliti tentang bagaimana Rumah Sakit J.K mempertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan terhadap pasiennya dan menyebabkan kerugian  baik secara materiil ataupun imateril.
Penelitian yang dilakukan oleh Setya Wahyudi  yang berjudul “Tanggung jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya”, meneliti tentang bagaimana tanggung jawab dari rumah sakit apabila ada kelalaian dari tenaga Kesehatan dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanyankelalain tenaga medis tersebut rumah sakit harus bertanggung jawab.
Rumah  sakit  adalah  entitas  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  pelayanan, sementara  dokter  berfungsi  sebagai  karyawan  (subordinate)  yang  menjalankan  kewajiban  yang ditetapkan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, tindakan dan keputusan dokter serta tenaga perawat di rumah sakit biasanya dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari organisasi rumah sakit, dan bukan hanya sebagai individu. Dengan demikian, rumah sakit bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang ang berfokus  pada  analisis  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Metode  penelitian  hukum  normatif mencakup beberapa komponen, antara lain: jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta proses pengolahan dan analisis bahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  berdasarkan  data  /  bahan  hukum  yang  dikaji  dan  dianalisis  secara  kualitatif tentang  Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Sebagai Korban Kelalaian Tenaga Medis.
A. Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit  terhadap  pasien  atas  kelalaian  yang  dilakukan oleh tenaga medis
Rumah  Sakit  merupakan  organisasi  yang  sangat  kompleks,  dengan  berbagai  elemen  dan aspek  yang  saling  berkaitan  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Faktor-faktor  tersebut  meliputi  etika, agama,  moralitas,  kedokteran,  hukum,  ekonomi,  manajemen,  masyarakat,  dan  keuangan.  Aspek kemanusiaan  ini  mendorong  rumah  sakit  dalam  memberi  pelayanan  Kesehatan  yang  maksimal kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang optimal bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
Sebagai  pelaku  ekonomi  di  bidang  kesehatan,  rumah  sakit  mempunyai  peranan  penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Rumah sakit adalah tempat di mana tenaga
profesional bekerja sesuai dengan sumpah dan kode etik profesi mereka. Rumah sakit diharapkan dapat  mengelola  operasionalnya  dengan  baik,  dengan  fokus  terhadap  tanggung  jawab  tenaga kesehatan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Upaya rumah sakit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga memerlukan dukungan dari  tenaga  kesehatan  yang  kompeten  di  bidangnya,  termasuk  tenaga  kefarmasian,  medis,  dan keperawatan, dan lainnya. Dalam melaksanakan tindakan medis, tenaga medis di rumah sakit harus memastikan adanya persetujuan dari pasien untuk tindakan tersebut. Persetujuan ini penting tidak hanya untuk melindungi hak pasien, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis.
Kewajiban rumah sakit di Indonesia telah diatur dalam “Pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit,  yang  menetapkan  bahwa  Rumah  sakit  harus  memberikan  informasi  yang  akurat  tentang pelayanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Selain itu, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, non-diskriminatif, dan efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yang berlaku”.
UU Rumah Sakit, menyatakan “rumah sakit bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami seseorang akibat kelalaian dokter di rumah sakit, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009. Ketentuan dalam Pasal 46 ini memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk menuntut  pertanggungjawaban  dari  pihak  rumah  sakit  jika  kelalaian  dokter  menyebabkan kerugian”.
Berdasarkan rumusan Pasal 46 tersebut, dapat ditafsirkan beberapa hal berikut ini:
1. Rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dokter yang bekerja di rumah sakit.
2. Apabila dapat dibuktikan bahwa dokter rumah sakit itu tidak lalai, maka rumah sakit tidak bertanggung jawab atas kerugian.
3. Apabila  ada  tindakan  uang  disengaja  oleh  dokter  maka  rumah  sakit  tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
4. Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian dokter hanya jika kelalaian tersebut terjadi dalam konteks dan lingkungan kerjanya.
Undang-Undang Rumah Sakit dirancang untuk menjamin keselamatan dalam penyediaan layanan  medis  dan  melindungi  masyarakat  serta  tenaga  di  rumah  sakit.  UU  Rumah  Sakit menetapkan bahwa “rumah sakit akan bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kelalaian dokter yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau pasien”.
Ketentuan mengenai tanggung jawab rumah sakit ini bertujuan untuk memastikan adanya jaminan ganti rugi bagi pasien sebagai bentuk pengawasan pada rumah sakit dalam menjalankan kewajibannya  dengan  hati-hati.  Dengan  adanya  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  rumah  sakit bertanggung jawab atas kelalaian dokter, hal ini menandakan bahwa rumah sakit dapat digugat oleh masyarakat jika merasa dirugikan akibat tindakan kelalaian dokter.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kelalaian  tenaga  medis  dalam  melaksanakan  tindakan  medis kepada pasien di rumah sakit dianggap sebagai “kelalaian institusi” (corporate negligence), yang menjadi  tanggung  jawab  institusi  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  rumah  sakit dianggap  tidak  cukup  efektif  dalam  mengawasi  dan  mengontrol  tindakan  yang  dilakukan  oleh tenaga medisnya.
B. Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pasien  Apabila  Terjadi  Kelalaian  yang Dilakukan Tenaga Medis
Kealpaan  atau  kelalaian  adalah  bentuk  kesalahan  yang  memiliki  perbedaan  dengan kesengajaan, dan bukan pula sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba. Dalam kealpaan, seseorang mungkin  berniat melakukan  suatu  tindakan  namun  sebenernya  tidak ada  niatan  untuk melakukan  kejahatan.  Meskipun  demikian,  menurut  KUHP,  tindakan  kealpaan  yang  dapat mengancam keamanan dan keselamatan orang lain tetap dapat dikenakan pidana.
Setiap  individu  yang  berprofesi  sebagai  tenaga  kesehatan,  termasuk  dokter  dan  perawat, berpotensi  melakukan  kelalaian  medis.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  terkait  kelalaian  tidak hanya berlaku bagi dokter, tetapi juga mencakup tenaga keperawatan seperti perawat. Jadi tidak hanya  dokter  yang  mungkin  melakukan  kelalaian  medis,  karena  tenaga  kesehatan  yang menjalankan  pelayanan  kesehatan  tidak  hanya  berisi  dokter  saja  seperti  yang  sudah  disebutkan pasal diatas.
Kelalaian medis adalah isu serius yang bisa menyebabkan kerugian besar bagi pasien, baik secara  fisik  maupun  mental.  Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dalam  kasus  kelalaian  medis bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pasien  mendapatkan  hak-haknya,  serta  memberikan akuntabilitas kepada tenaga medis yang bersangkutan.
Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga medis untuk tidak berbuat tindakan medisnya di luar kewenangannya. Idealnya, tenaga medis harus memberikan pelayanan yang optimal. Namun, saat ini seringkali terjadi bahwa tenaga medis memberikan pelayanan yang tidak  memadai  dan  melakukan  kelalaian.  Kelalaian  dapat  terjadi  meskipun  tenaga  medis  telah mempertimbangkan akibat dari tindakannya dengan seksama, tetapi tetap lalai dalam menyiapkan upaya pencegahan terhadap risiko yang dapat membahayakan pasien.
Ada  metode  yudisial  dan  non-yudisial  dalam  menyelesaikan  perselisihan  medis. Penyelesaian non-litigasi, atau alternatif penyelesaian sengketa, melibatkan lembaga penyelesaian sengketa atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Metode ini termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.  Asas- asas yang umumnya berlaku dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:
a. Asas  Iktikad  Baik:  Para  pihak  harus  memiliki  niat  yang  baik  untuk  mencari penyelesaian terhadap sengketa yang sedang terjadi.
b. Asas  Kontraktual: Cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak harus disepakati secara tertulis.
c. Asas Mengikat: Para pihak wajib menaati perjanjian yang telah dibuat.
d. Asas Kebebasan Berkontrak: Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan.
e. Asas Kerahasiaan: Proses penyelesaian sengketa tidak boleh disaksikan oleh pihak ketiga; hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri proses penyelesaian.
f. Asas  Final  dan  Mengikat:  Putusan  dari  alternatif  penyelesaian  sengketa  bersifat akhir dan mengikat (final and binding).
Putusan dalam penyelesaian sengketa arbitrase bersifat “final dan mengikat”, sama seperti putusan  dalam  penyelesaian  sengketa  lainnya.  Setelah  putusan  arbitrase  dikeluarkan,  putusan tersebut harus didaftarkan ke pengadilan yang berwenang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan arbitrase dapat segera dilaksanakan oleh para pihak.
Penjelasan  di  atas  menjelaskan  mengenai  penyelesaian  lain  yang  dapat  digunakan  oleh pasien dalam menghadapi sengketa medis, serta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian medis. Melalui alternatif penyelesaian sengketa, pasien dapat menuntut pertanggungjawaban tenaga medis dengan cara-cara yang disepakati dan sesuai dengan keinginan mereka. Ini berarti pasien memilih metode penyelesaian sengketa tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dan proses ini diharapkan dapat memberikan kepuasan batin bagi pasien, serta menyelesaikan sengketa dengan cara yang baik.

## KESIMPULAN
Pengaturan mengenai tanggungjawab rumah sakit diatur dalam “Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Artinya, rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga medis dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien”.
Perlindungan  hukum  bertujuan  untuk  memastikan  pasien  mendapatkan  hak-haknya  dan memberikan akuntabilitas kepada tenaga medis. Perlindungan ini penting agar tenaga medis tidak melakukan  tindakan  di  luar  kewenangannya  dan  dapat  memberikan  pelayanan  yang  optimal. Sengketa  medis  umumnya  penyelesaiannya  dapat  menggunakan  jalur  litigasi  di  pengadilan,  di mana  putusan  hakim  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  membuktikan,  dan  dapat dieksekusi.  Namun,  penyelesaian  sengketa  medis  tidak  terbatas  pada  litigasi.  Alternatif penyelesaian sengketa, seperti “mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase”, menawarkan cara- cara  penyelesaian  di  luar  pengadilan  yang  sering  kali  lebih  ekonomis,  fleksibel,  dan  menjaga hubungan baik antar pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  E.  K.,  &  Sh,  M.  (2009).  Transaksi  Terapeutik  dalam  upaya  pelayanan  medis  di  Rumah sakit. Citra Aditya Bakti.
Dwiyanti, et.al. Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi. (2024). PT. Green
Pustaka Indonesia.
Fadhli,  W.  M.  (2022).  Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter  dan  Apoteker  atas  Permintaan  Tertulis oleh Dokter (Resep) kepada Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian. Penerbit NEM.
Handayani,  Syamsuriyati,  dan  Misrawati.  Buku  Ajar  Sistem  Pelayanan  Kesehatan.Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
Hartono, et al. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak. (2022). (n.p.): Komnas HAM.
Machli Riyadi, S. H. (2018). Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik. Prenada Media. Maryati,  Penerapan  Hukum  Kesehatan  Dalam  Pelayanan  Di  Masyarakat.  Surabaya:  Scopindo Media Pustaka, 2023.
Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan,  LN Tahun 2023 Nomor 105, TLN Nomor 6887.
Ismail  Koto  dan  Erwin  Asmadi.  "Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Tindakan  Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit". Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Tahun 2021. Mulyadi, D. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik Yang Berkeadilan Di Indonesia. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 11(02),2020.
Slamet Haryadi. "Kelalaian Dan Segi Hukum Tanggungjawab Profesional Tenaga Kesehatan yang Mengakibatkan  Matinya  Orang  (Studi  Kasus  Tindakan  Malpraktik  Perawat  di  Kabupaten Lampung Utara)". (2019).
Yanti  Fadillah.  “Urgensi  Penyelesaian  Dugaan  Kasus  Kelalaian  Medis  Yang  Mengakibatkan Hilangnya  Nyawa  Dalam  Perspektif  Restorative  Justice  Sebagai  Perlindungan  Hukum Dokter”. (Disertasi Doktor Universitas Pasundan, 2023).

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License