## PENATAGUNAAN TANAH BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENUNJANG SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS DI INDONESIA

## R. Kunto Adi
Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret E-mail: kuntouns@gmail.com
Abstract: Development of agricultural sector, especiallly for agribusiness sector that problems by large of conversion of agricultural land to used for non agricultural, that cause  acess  farmers  toward  agrarian  resources,  especially  limited  of  land.  Except that,  factors  of  the  lack  of  land  ownership  and  authority,  threatened  of  farmers existance  on  to  become  cause  of  agrarian  conflict  in rural  area that  more  and  more glow.  The  problem  of  agrarian  conflict  trigger  by  more  and  more  increased  of developmnet  activity.  This  condition  will  have  consequence  to  occur  conflict  in utilizing of land. Except that, too much land resources that carry on not yet or to use appropriate with allocation, to much of occur land utilizing that not appropriate with phisically potency of land and appropriate with land use planning of region. Because of that be needed maked grow about important of land utilizing in a plan manner, in order that used optimally, harmonious, balanced, dan sustainable. Because of that be needed  efforts  land  use  planning  managemet.  Land  use  planning  must  be  done  with participating  of  community  (farmers)  in  decision  making  of  development  policy  in order  that  used  integrative,  so  effort  in  land  use  planning  process,  from  a  planning, implementation,  and  supervision.  In  implementation  this  programme,  land  use planning  must  be  with  community  management  approach,  for  actualization  of community  capacity  and  potency  or  community  empowering  approach.  Programme that  become  form  land  use  planning  management  with  character  of  bottom  up approach  and  used  to  blue  print  that  not  to  character  of  dependency  creating,  until programme  that  become  from  land  use  planning  management  basic  to  community must  be  character  of  empowering,  with  the  result  that  community  especially  farmers not only as object, but like subject, especially for implementation of land use planning process in agribusiness system and business.

## Keywords: land use planning, community, agribusiness system and business
Abstrak: Pengembangan sektor pertanian, terutama sektor agribisnis, terkendala oleh banyaknya  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  non  pertanian,  yang mengakibatkan  akses  petani  terhadap  sumber  daya  agraria,  terutama  tanah,  menjadi sangat terbatas. Selain  itu faktor  kesenjangan penguasaan dan  kepemilikan tanah  dan terancamnya  eksistensi  diri  para  petani  pada  gilirannya  menjadi  penyebab  utama terjadinya  konflik  pertanahan  di  pedesaan  yang  kian  marak.  Masalah  pertanahan dipicu  oleh  semakin  meningkatnya  kegiatan  pembangunan.  Hal  ini  akan  berakibat pada terjadinya persaingan dalam penggunaan tanah. Dilain pihak, banyak tanah-tanah yang  belum  diusahakan  atau  dimanfaatkan  sesuai  dengan  peruntukkannya,  dan sebaliknya,  banyak  terjadi  penggunaan  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan  potensi  fisik tanah dan arahan yang telah  digariskan  dalam rencana tata ruangnya. Untuk  itu perlu ditumbuhkan  tentang  arti  penting  penggunaan  tanah  secara terencana,  agar  diperoleh manfaat  yang  optimal,  serasi,  seimbang  dan  lestari.  Oleh  karena  itu  perlu  upaya pengelolaan  tata  guna  tanah  atau  Penatagunaan  Tanah.  Penatagunaan  tanah  harus dilaksanakan  dengan  melibatkan  masyarakat  (petani)  dalam  pengambilan  kebijakan pembangunan secara integratif, termasuk juga dalam proses penatagunaan tanah, dari
R. Kunto Adi : Penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam menunjang ...
mulai  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Dalam  implementasinya,  proses penatagunaan  tanah  harus  dengan  pendekatan  community  management  untuk mengaktualisasikan  potensi  masyarakat  (empowering).  Program-program  yang  lahir dari  manajemen  penatagunaan  tanah  bersifat  bottom  up  dan  blue  print  yang  tidak bersifat  dependency  creating,  sehingga  program  yang  lahir  dari  manajemen penatagunaan  tanah  berbasis  masyarakat  cenderung  bersifat  empowering,  sehingga masyarakat terutama  petani  tidak  hanya  sebagai  obyek,  tetapi  sebagai  subyek,  dalam implementasi  proses  penatagunaan  tanah  dalam  sistem  dan  usaha  agribisnis  di Indonesia.
Kata kunci : penatagunaan tanah, masyarakat, sistem dan usaha agribisnis

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  ditinjau  dari  hubungan basis  perekonomian  antara  sektor  industri  dan jasa  di  wilayah  perkotaan  dan  sektor  pertanian di wilayah pedesaan, maka proses pembangunan  telah  sejak  lama  menciptakan disparitas  yang  semakin  tajam,  yang  dicirikan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian  moderen.  Sedangkan  sektor ekonomi  tradisional  yaitu  pertanian,  yang merupakan  basis  kehidupan  sebagian  besar penduduk  di  Indonesia,  praktis  mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Dualisme pembangunan  ini  timbul  karena  tekanan mekanisme  pasar  serta  lemahnya  sistem perencanaan  wilayah.  Perencanaan  sangat  bias terhadap pembangunan sektor moderen tercermin  dari  kebijaksanaan  pemerintah  untuk mendorong  modernisasi  dan  industrialisasi  di wilayah  perkotaan,  yang  sekarang  sudah merambah  di  wilayah  pedesaan.  Dampaknya adalah  kondisi  perekonomian  yang  sangat timpang  karena  sumber  daya  yang  bernilai ekonomis  dan  berkualitas  tinggi  yaitu  sumber daya  manusia,  teknologi  dan  barang-barang komoditas  lain  mengalir  sebagian  besar  ke wilayah perkotaan, sehingga semakin mendorong pertumbuhan perekonomian sekaligus  menenggelamkan  wilayah  pedesaan termasuk  sektor  pertanian.  Disamping  itu, adanya  kompetisi  tidak  seimbang  antara  sektor ekonomi  di  wilayah  pedesaan  dan  perkotaan, berakibat  pada  terjadinya  percepatan  peralihan fungsi  tanah  dari  sektor  ekonomi  pedesaan (pertanian)  menjadi  sektor  ekonomi  perkotaan (industri,  jasa,  perumahan,  dan  lain-lain)  atau terjadi  penyusutan  lahan-lahan  pertanian  subur beralih fungsi penggunaan sektor non pertanian.  Hal  tersebut  menjadi  hambatan utama  dalam  pengembangan  sektor  pertanian,
terutama  sektor  agribisnis,  terutama  di  Pulau Jawa,  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi andalan  untuk  swasembada  pangan  (Anonim, 1999b).  Berdasarkan  data  dari  BPN  (Badan Pertanahan Nasional) Republik Indonesia, pada tahun  2009  menunjukkan  bahwa  alih  fungsi lahan  pertanian  ke  penggunaan  non  pertanian sebesar  110.000  hektar  per  tahun.  Hal  tersebut mengakibatkan  askes  petani  terhadap  sumber daya  agraria,  terutama  tanah,  menjadi  sangat terbatas.
Alih  fungsi  lahan  pertanian  juga  terkait dengan  penguasaan  tanah  untuk  kepentingan penanaman  modal,  yang  sudah  dijelaskan dalam  Pasal  2  Keputusan  Menteri  Negara Agraria/Kepala BPN No. 21 tahun 1994 bahwa perolehan  tanah  oleh  perusahaan  hanya  boleh dilaksanakan  di  areal  yang  telah  ditetapkan  di dalam  ijin  lokasi,  yang  salah  satunya  adalah diupayakan  areal  untuk  kawasan  industri  tidak mengurangi  luas  lahan  pertanian  produktif, serta  dalam  proses  perolehan  tanah  tersebut harus  dilaksanakan  secara  langsung  berdasar kesepakatan  antara  perusahaan  dengan  pemilik atau pemegang hak atas tanah (Anonim, 2000). Akan  tetapi  dalam  implementasinya,  masih banyak pelanggaran terhadap peraturan tersebut,  terutama  pelanggaran  perusahaan terhadap syarat-syarat ijin lokasi dan ketidakadilan  dalam  perjanjian  perolehan  dan penggunaan tanah.
Hal  tersebut  diatas  secara  langsung  dan tidak  langsung  telah  menyebabkan  petani semakin banyak kehilangan tanahnya. Berdasarkan  data  Komite  Pembaruan  Agraria (KPA) tahun 2002, menunjukkan bahwa paling tidak  ada  25%  petani  memiliki  74,8%  lahan dengan  luas  1-5  hektar,  sebanyak  75%  sisanya hanya menguasai 25,8% lahan dengan luas 0,1- 0,99  hektar.  Data  KPA  tersebut  selain mengindikasikan  bagaimana  para  petani  di
pedesaan  harus  berjuang  menyambung  hidup pada  lahan  pertanian  yang  semakin  terbatas atau menyempit, juga memperlihatkan bagaimana para petani mempertaruhkan eksistensinya sebagai petani. Faktor
kesenjangan penguasaan dan kepemilikan tanah dan  terancamnya  eksistensi  diri  para  petani pada  gilirannya  menjadi  penyebab  utama terjadinya konflik pertanahan di pedesaan yang kian marak. Data KPA tahun 2002,
menunjukkan sebanyak 1.679 konflik
pertanahan  yang  sifatnya  struktural  dan sebanyak 227.316 KK menjadi korban (Mustain, 2007).
Berbagai  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pada    tingkat    petani    proses fragmentasi  lahan  karena  konversi lahan dari penggunaan  untuk  pertanian  ke  penggunaan non  pertanian,  dan  proses    pewarisan menyebabkan    penguasaan    lahan    semakin sempit.  Hasil  penelitian  Kustiawan dalam Jamal  (2000),  selama  tahun  1983-1993    di Pantai  Utara  Jawa,  rata-rata  luas  lahan  yang dikuasai  rumah  tangga  petani  menurun  dari rata-rata  0,58  hektar  menjadi  0,47  hektar. Sejalan  dengan  proses  fragmentasi  tersebut jumlah  petani  gurem  meningkat  dalam  kurun waktu  yang  sama  dengan  laju  10,41  persen. Sementara  itu  berdasarkan  hasil  penelitian Winoto dkk dalam Jamal (2000), menunjukkan bahwa  skala  pemilikan  lahan  berpengaruh nyata  terhadap  alih  fungsi  lahan,  kabupaten dengan  rumah  tangga  tani  berskala  lebih  kecil 0,5  hektar  dominan,  laju  alih  fungsi  lahan sawahnya cenderung lebih cepat.
Kondisi  tersebut  menyebabkan  sektor pertanian  harus  menanggung  beban  berat terkait  semakin  berkurangnya  lahan  pertanian produktif,  terutama  di  Pulau  Jawa,  karena  alih fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  non pertanian  yang  tidak  diimbangi  oleh  kegiatan pencetakan  areal  pertanian  baru,  baik  dari  segi luasan  ataupun  kualitas  lahan.  Sementara  itu juga pola pewarisan dalam masyarakat cenderung  makin  mendorong  fragmentasi lahan, sehingga rata-rata penguasaan lahan oleh petani  terus  menurun  dari  waktu  ke  waktu. Dampak perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian, yaitu terkonsentrasinya  pembangunan  perumahan dan  industri,  terutama  di  Pulau  Jawa,  di  satu sisi menambah  terbukanya  lapangan  kerja  di sektor  non pertanian  seperti  jasa  konstruksi,
dan  industri,    akan    tetapi    juga    menimbulkan dampak negatif
yang kurang
menguntungkan, antara lain : 1. Luas      sawah      yang      mengakibatkan turunnya      produksi      padi,      yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
2. Berkurangnya luas sawah yang
mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian,  yang  apabila  tenaga  kerja lokal  yang  ada  tidak  terserap seluruhnya justru    akan    meningkatkan    angka pengangguran.    Dampak    sosial    ini    akan berkembang    dengan    meningkatnya kecemburuan
sosial
masyarakat setempat    terhadap  pendatang  yang  pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.
3. Investasi    pemerintah    dalam    pengadaan prasarana  dan  sarana  pengairan  menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
4. Kegagalan  investor  dalam  melaksanakan pembangunan    perumahan    maupun industri,  sebagai  dampak  krisis  ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan  tidak  termanfaatkannya tanah  yang  telah  diperoleh,  sehingga meningkatkan  luas  tanah  tidur  yang  pada gilirannya  juga  menimbulkan  konflik sosial seperti penjarahan tanah.
5. Berkurangnya  ekosistem  sawah  terutama di  jalur  pantai  utara  Pulau  Jawa  yang konon  terbaik    dan    telah    terbentuk puluhan    tahun,    sedangkan    pencetakan sawah    baru    yang  sangat  besar  biayanya di  luar  Pulau  Jawa,  tidak  memuaskan hasilnya.
(Widjanarko, et al , 2012).
Berbagai
masalah pertanahan sebagaimana  diuraikan  diatas,  menunjukkan bahwa  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  yang diikuti  dengan  pengupayaan  sebesar-besarnya mobilisasi  arus  investasi  dan  penanaman modal,  baik  dalam  dan  luar  negeri,  pada gilirannya  memerlukan  terobosan-terobosan dengan  cara  memberikan  kesempatan  dan kemudahan-kemudahan  yang  sebesar-besarnya melalui  paket-paket  deregulasi,  yang  ternyata kemudian disadari bahwa kebijaksanaan pertumbuhan  ekonomi  dan  penanaman  modal yang sebesar-besarnya ini, di bidang
pertanahan  belum  sepenuhnya  ditunjang  dan diimbangi  dengan  keberpihakan  terhadap masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  era reformasi  ini  perlu  kebijakan  dan  langkah- langkah guna mencegah merebaknya pemilikan dan  penguasaan  tanah  yang  kurang  bertumpu kepada  kepentingan  rakyat  banyak  (Anonim, 1999a).
Sebenarnya dengan menelaah dan mengkaji ulang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)  No.  5  tahun  1960,  ketimpangan  di bidang pertanahan terhadap tuntutan pembangunan melalui peningkatan
pertumbuhan  ekonomi  diatas  tidaklah  akan terjadi  apabila  jiwa  dan  semangat  yang terkandung di dalam UUPA tersebut diimplementasikan  sebenar-benarnya.  UUPA bukan  saja  berjiwa  dan  bernuansa  kerakyatan, tetapi  juga  telah  memberikan  arah  bagi pemenuhan  kebutuhan  dasar  ( basic  needs ) penduduk  akan  tanah  secara  merata  dan berkeadilan  melalui  prinsip-prinsip  dasar  yang terkandung  dan  diamanatkannya  (Anonim, 1999a)
Tanah  bagi  masyarakat  yang  sebagian besar  masih  bergantung  di  sektor  pertanian memiliki  makna  yang  multi  dimensional. Pertama ,  dari  sisi  ekonomi,  tanah  merupakan sarana  produksi  yang  dapat  mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara  politis,  tanah dapat  menentukan  posisi  seseorang  dalam pengambilan  keputusan  masyarakat. Ketiga , sebagai  kapital  budaya,  dapat  menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Oleh karena  makna  yang  multidimensional  tersebut, ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya  dengan  cara  apapun  apabila  hak- haknya dilanggar. Pepatah jawa yang menegaskan  “ sak  dumuk  batuk  senyari  bumi ” atau  apapun  resiko  yang  akan  diterima  tetap akan  dibela  sampai  titik  darah  penghabisan merupakan  cerminan  bagaimana  gigihnya orang  membela  tanah  miliknya.  Maka  tidak mengherankan  apabila  setiap  penyelesaian konflik  pertanahan  cenderung  menjadi  rumit bahkan  sering  mengundang  berbagai  bentuk tindak kekerasan massal (Anonim, 1999b).
Kegiatan pembangunan yang terus meningkat  akan  makin  banyak  memerlukan tanah  ditengah-tengah  keterbatasan  persediaan akan  sumber  daya  tanah  itu  sendiri.  Hal  ini akan  berakibat  pada  terjadinya  persaingan
dalam penggunaan tanah, semakin menurunnya kemampuan  daya  tampung  suatu  wilayah  dan mendorong  terjadinya  penggunaan  tanah  tanpa memperhatikan kondisi kemampuan tanah serta kelestarian  lingkungannya.  Di  lain  pihak, banyak  tanah-tanah  yang  belum  diusahakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya, dan sebaliknya, banyak terjadi penggunaan  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan potensi  fisik  tanah  dan  arahan  yang  telah digariskan dalam rencana tata ruangnya. Untuk itu  perlu  ditumbuhkan  tentang  arti  penting penggunaan  tanah  secara  terencana,  agar diperoleh  manfaat  yang  optimal,  serasi, seimbang dan lestari. Berbagai indikasi adanya masalah  pemanfaatan  tanah  yang  merupakan pengaruh  dari  persaingan  dalam  penggunaan tanah,  antara  lain  :  (1).  Semakin  berkurangnya luas  tanah  pertanian  subur  untuk  kebutuhan sektor  lainnya,  (2).  Terjadinya  benturan kepentingan  berbagai  sektor  pembangunan dalam  pemanfaatan  tanah,  (3).  Menurunnya kualitas tanah dan lingkungan, serta meluasnya tanah  kritis  akibat  pemanfaatan  tanah  yang tidak sesuai dengan potensinya, (4). Pemanfaatan  tanah  kurang  optimal  sesuai dengan yang telah diperuntukkan atau direncanakan.  Dengan  demikian  pengaturan mengenai  tingkat  dan  berbagai  kepentingan yang  harus  mendapatkan  prioritas  dalam pemanfaatan  tanah  dirasakan  sangat  penting (Salindeho, 1993).
Peraturan  tentang  pemanfaatan  tanah  ini sesuai  dengan  yang  diamanatkan  dalam  pasal 15  UUPA,  bahwa  memelihara  termasuk menambah  kesuburan  tanah  serta  mencegah kerusakannya  adalah  kewajiban  setiap  orang, badan  hukum  atau  instansi  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  tanah,  dengan memperhatikan  pihak-pihak  ekonomi  lemah (Soetiknyo, 1990).
Kebijakan pertanahan secara lebih  lanjut dalam  Undang-undang Penataan Ruang No. 26 tahun  2007,  juga  ditegaskan  bahwa  ruang daratan  adalah  bagian  dari  ruang  secara keseluruhan, dimana tanah merupakan subsistem  dari  ruang  adalah  merupakan  bagian dominan dari ruang daratan, yang pengaturannya  diwujudkan  dalam  bentuk pengelolaan tata guna tanah atau Penatagunaan Tanah. Dengan demikian, kegiatan penatagunaan  tanah  harus  mampu  mendukung pencapaian  tujuan-tujuan  pemanfaatan  tanah
secara  optimal,  serasi,  seimbang  dan  lestari. Dalam kaitan ini, maka pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perumusan substansi  penatagunaan  tanah  tersebut.  Dalam pelaksanaannya,  penatagunaan  tanah  harus dilaksanakan berdasar asas-asas penataan ruang yang  terkait  dengan  aspek  pertanahan,  yaitu pemanfaatan  tanah  bagi  semua  kepentingan secara  terpadu,  berdaya  guna,  berhasil  guna, serasi,  selaras,  seimbangn  dan  berkelanjutan. Disamping  itu,  juga  berpegang  pada  asas keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum serta dengan mempertimbangkan  penguasaan  dan  pemilikan tanah,  fungsi  sosial  hak  atas  tanah,  serta perlindungan  terhadap  golongan  ekonomi lemah (Muchsin dan Koeswahyono, 2008).

## PENATAGUNAAN TANAH
Penatagunaan  tanah  merupakan  salah  satu upaya dalam rangka Reforma Agraria ( Agrarian  Reform )  atau  Pembaruan  Agraria, yang  dapat  diartikan  secara  sempit  sebagai Land  Reform ,  yang  dalam  arti  sempit  berarti redistribusi  tanah,  sedangkan  dalam  arti  luas berarti  pembaruan  dalam  struktur  penguasaan, struktur  produksi  dan  struktur  pelayanan pendukung.  Sedangkan  arti Agrarian  Reform dalam  arti  luas,  merupakan  upaya  perubahan atau  perombakan  sosial  yang  dilakukan  secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria  ke  arah  sistem  agraria  yang  lebih  sehat dan  merata  bagi  pengembangan  pertanian  dan kesejahteraan  masyarakat  desa  (Wiradi, et  al , 2001).
Apabila  dikaitkan  dengan Land  Reform , minimal  harus  dengan  upaya  redistribusi  tanah dan  pengaturan  bagi  hasil,  atau  intinya  adalah pemerataan  tanah  sebagai  sumber  daya pertanian,  terutama  dalam  pengembangan agribisnis. Oleh karena tanah merupakan faktor produksi yang terbatas, tidak tergantikan, tidak bisa  dibuat  dan  merupakan  pemberian  alam. Oleh  karena  itu  tidak  ada  alasan  sama  sekali bagi  dibolehkannya  monopoli  tanah  atau pertuanan  tanah.  Tanpa  adanya land  reform akan berakibat :
1. Tidak  ada  kekuatan  daya  beli  yang  artinya tidak  adanya  kekuatan  pasar,  dan  tanpa kekuatan pasar produksi tidak aka
berkembang,  karena  pada  dasarnya land reform menciptakan pasar atau daya beli.
2. Petani  tanpa  asset  tanah,  sama  artinya dengan  petani  miskin  yang  tidak  mampu untuk menciptakan tabungan.
3. Tanpa  peningkatan  ekonomi  petani,  maka pajak pertanian akan tetap minim.
4. Tidak akan terjadi diferensiasi yang meluas dari  pembagian  kerja  di  pedesaan  yang tumbuh  karena  kebutuhan  pedesaan  itu sendiri.
5. Tidak  akan  terjadi  investasi  di  dalam pertanian oleh petani sendiri, malahan akan terjadi  disinvestasi,  karena  lama  kelamaan banyak  petani  kehilangan  tanah  dan kemiskinan meluas.
6. Tanah  akhirnya  hanya  menjadi  obyek spekulasi,  karena  tidak  mampu  digunakan secara  produktif  oleh  petani,  melainkan dijarah  oleh  kelas-kelas  di  kota  bagi kepentingan  spekulasi  dan  investasi  non produktif.
(Wiradi, 2001).
Penatagunaan tanah atau pola pengelolaan  tata  guna  tanah  yang  meliputi penguasaan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah  melalui  pengaturan  kelembagaan  yang terkait  dengan  pemanfaatan  tanah  sebagai  satu kesatuan  sistem  untuk  kepentingan  masyarakat secara  adil.  Penatagunaan  tanah  mencakup  4 (empat)  unsur  esensial,  yaitu  :  (1).  Adanya serangkaian kegiatan / aktivitas, yaitu pengumpulan data lapangan tentang penggunaan,  penguasaan,  kemampuan  fisik, pembuatan  rencana/pola  penggunaan  tanah, penguasaan  dan  keterpaduan  yang  dilakukan secara  integral  dan  koordinasi  antar  sektoral, (2).  Dilakukan  secara  berencana,  harus  sesuai dengan  prinsip  lestari,  optimal,  serasi  dan seimbang,  (3).  Adanya  tujuan  yang  hendak dicapai, yaitu sejalan dengan tujuan pembangunan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat, dan (4). Harus memperhatikan  daftar  skala  prioritas  dalam penggunaan tanah. Sedangkan tujuan penatagunaan  tanah  adalah  :  (1).  Mengatur penguasaan,  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah  bagi  berbagai  kebutuhan  kegiatan pembangunan  yang  sesuai  dengan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah,  (2).  Mewujudkan penguasaan,  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah  agar  sesuai  dengan  arahan  fungsi
kawasan  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah, (3).  Mewujudkan  tertib  pertanahan  yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah  termasuk  pemeliharaan tanah  serta  pengendalian  pemanfaatan  tanah, dan  (4).  Menjamin  kepastian  hukum  untuk menguasai,  menggunakan  dan  memanfaatkan tanah  bagi  masyarakat  yang  mempunyai hubungan  hukum  dengan  tanah  sesuai  dengan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  yang  telah ditetapkan (Muchsin dan Koeswahyono, 2008).
Sejalan  dengan  Otonomi  Daerah,  daerah mempunyai  kewenangan  yang  cukup  luas untuk  membuat  perencanaan  pembangunan  di daerahnya  masing-masing,  termasuk  dalam penetapan  kebijakan  penatagunaan  tanah.  Hal ini  berarti  daerah  harus  lebih  mampu menetapkan  skala  prioritas  yang  tepat  dalam kegiatan  penatagunaan  tanah  dengan  tetap memperhatikan  aspek  ekonomi,  sosial,  dan kelestarian lingkungan hidup agar pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.  Pendekatan  pembangunan daerah  melihat  pemanfaatan  ruang  serta interaksi  berbagai  kegiatan  di  dalam  ruang wilayah.  Jadi  dalam  hal  ini  kita  melihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang yang  lainnya  dan  bagaimana  ruang  tersebut saling  berinteraksi  untuk  diarahkan  pada tercapainya  kehidupan  yang  efisien  dan nyaman.  Perbedaan  fungsi  tersebut  karena perbedaan lokasi, potensi dan aktivitas utama di masing-masing ruang dimana perbedaan tersebut  harus  diarahkan  untuk  bersinergi  agar saling  mendukung  menciptakan  pertumbuhan yang serasi dan seimbang (Tarigan, 2002).

## SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS
Agribisnis  dalam  arti  luas  mencakup  semua kegiatan  mulai  dari pengadaan sarana produksi pertanian  ( farm  supplies )  sampai  dengan  tata niaga  produk  pertanian  yang  dihasilkan usahatani atau hasil olahannya. Sistem agribisnis  adalah  suatu  kesatuan  atau  sistem dari  berbagai  kegiatan  usaha  yang  meliputi salah  satu  atau  keseluruhan  dari  mata  rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada  hubungannya  dengan  pertanian  dalam  arti luas.  Pertanian  dalam  arti  luas  adalah  kegiatan usaha  yang  menunjang  kegiatan  pertanian  dan kegiatan  usaha  yang  ditunjang  oleh  kegiatan pertanian (Firdaus, 2008).
Kondisi  agribisnis  di  Indonesia  masih diwarnai  oleh  keterbatasan  aksesibilitas  petani terhadap  tanah,  aksesibilitas  terhadap  pasar yang  disebabkan  oleh  kecilnya  skala  usaha, belum  efisiennya  lembaga  pemasaran  serta iklim  investasi  dan  permodalan  yang  belum kondusif  bagi  bisnis  di  bidang  pertanian. Sementara  itu  kelembagaan  petani  di  pedesaan masih  belum  mencitrakan  suatu  kelembagaan komersial yang berorientasikan bisnis (Baharsjah, 1997).
Dalam  pengembangan  agribisnis  di Indonesia  dihadapkan  pada  permasalahan utama adalah ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang, apabila tersediapun selama ini  masih  belum  dimanfaatkan  secara  optimal guna  mendukung  pembangunan  pertanian. Selama  ini,  masalah  yang  muncul  dalam penggunaan tanah  dalam upaya pengembangan agribisnis, antara lain :
(1).  Rendahnya  akses  masyarakat,  terutama petani,  terhadap  tanah,  yang  disebabkan luas lahan pertanian yang semakin sempit, yang  disebabkan  banyaknya  alih  fungsi lahan  pertanian  produktif  ke  penggunaan non pertanian, terutama untuk penggunaan pabrik-pabrik (industri), jasa dan perumahan; kesuburan tanah yang semakin berkurang, karena adanya degradasi  lahan  secara  terus  menerus; kurang  terjaminnya  status  hak  atas  tanah; tanah  menjadi  obyek  spekulasi,  yang menyebabkan  banyaknya  jual  beli  tanah; pembagian  warisan  yang  menyebabkan pemecahan tanah, dan lain-lain.
(2).  Rendahnya  partisipasi  dari  masyarakat, tidak  hanya  dalam  proses  perencanaan pengaturan  pemilikan,  penguasaan  dan penggunaan  tanah,  pemanfaatan  tanah, tetapi juga sampai pada tahap pengendalian  atau  pengawasan  terhadap pemilikan,  penguasaan  dan  penggunaan tanah. Terkait dengan partisipasi masyarakat,  selama  ini  yang  terjadi  di sebagian  besar  daerah  adalah  kurang dilibatkan  secara  aktif  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  kebijakan  yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk  dalam  pengelolaan  sumber  daya tanah. Pelibatan secara aktif tersebut harus berorientasi pada kemandirian masyarakat, sehingga  perlu  pendekatan  pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  tanah
secara  optimal,  yang  diharapkan  akan sangat mendukung
pengembangan agribisnis.
Berkaitan dengan masalah-masalah diatas maka perlu diuraikan mengenai Penatagunaan  Tanah  Berbasis  Masyarakat dalam  mendukung  pengembangan  agribisnis, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat  yaitu  untuk  membantu  Pemerintah Daerah dalam menentukan Konsep
Penatagunaan  Tanah  Berbasis  Masyarakat dalam pengembangan Agribisnis secara integratif  dan  berorientasi  pada  partisipasi masyarakat.

## PENATAGUNAAN TANAH BERBASIS MASYARAKAT
Penatagunaan tanah merupakan suatu persoalan yang  mendasar,  terutatama  terkait  dengan upaya  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah dalam penyediaan tanah bagi kepentingan  pembangunan.  Dalam  kegiatan pembangunan pusat dan daerah perlu melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan kebijakan  pembangunan  secara  integratif, termasuk  juga  dalam  proses  penatagunaan tanah, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.  Pemberdayaan  ( empowerment ) memiliki  dua  makna  pokok,  yaitu  (1). Meningkatkan kemampuan masyarakat ( to give ability or enable ) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan  dan  program  pembangunan  yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, dan (2). Memberi wewenang secara proporsional kepada masyarakat ( to give power or  authority  to )  untuk  pengambilan  keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Melalui pemberian wewenang akan mampu mendorong inisiatif  dan  kemandirian  masyarakat. Dari dua makna  tersebut,  dapat  diartikan  pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan
kemampuan masyarakat, dalam hal ini pemerintah  memfasilitasi  masyarakat  dalam mengakses berbagai sumber daya pembangunan,  yaitu  (a).  Akses  terhadap sumber  daya alam, (b). Akses terhadap sumber
pembiayaan,  (c).  Akses  terhadap  teknologi, yaitu  teknik  pengelolaan  usaha  yang  lebih efisien  dan  efektif,  termasuk  penyediaan prasarana dan sarana produksi dan peningkatan ketrampilan  berusaha,  dan  (d).  Akses  terhadap informasi  pasar  dan  pemasaran  hasil  usaha. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat, pemerintah berkewajiban  untuk  memberikan  wewenang kepada masyarakat untuk pengambilan keputusan  dalam  rangka  membangun  diri  dan lingkungannya secara mandiri. Proses pengambilan keputusan pada tingkat masyarakat  dapat  melembaga di dalam berbagai  institusi  masyarakat  yang  ada,  baik melalui  kelompok-kelompok  swadaya  yang diinisiatifi  masyarakat  maupun  lembaga  yang diinisiatifi pemerintah (Anonim, 2000).
Pendekatan  penatagunaan  tanah  dalam artikel  ini  menggunakan  2  (dua)  model penatagunaan  tanah  berbasis  masyarakat,  yaitu pendekatan  ekonomi  dan  sosiologis,  yang berarti pendekatan yang tidak hanya berorientasi  pada  peningkatan  akses  petani terhadap  sumber  daya  ekonomi  (tanah), sehingga  memberikan  keuntungan  ekonomi bagi  petani,  tetapi  juga  keuntungan  sosial, dilihat  dari  akses  partisipasi  masyarakat terhadap  kebijakan  penatagunaan  tanah  bagi kepentingan  pembangunan.  Pendekatan  utama yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Paradigma pembangunan berbasis
masyarakat  sebagai  sumber  daya  dalam pengelolaan  pembangunan  dikenal  sebagai community
management . Community management ini  merupakan  suatu  sosok manajemen  pembangunan  yang  mencoba menjawab  tantangan  pembangunan,  yaitu kemiskinan,  memburuknya  lingkungan  hidup, dan  kurangnya partisipasi  masyarakat di  dalam proses  pembangunan  yang  menyangkut  diri mereka.  Paradigma  ini  merupakan  mekanisme perencanaan people  centered  department yang menekankan pada teknologi social learning dan strategi  perumusan  program  yang  bertujuan untuk mengaktualisasikan diri mereka (Tjokrowinoto, 1999). Ciri-ciri pendekatan
community management tersebut jelas berbeda dari ciri-ciri pendekatan  yang  mengacu  pada production- centered development , seperti misalnya
pendekatan top-down,  blue  print sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Apa  yang  dapat  disimpulkan  dari  sifat-sifat diatas adalah adanya kecenderungan pendekatan top-down, blue print untuk menciptakan ketergantungan (dependency creating) ,  dan  kecenderungan  pendekatan community management untuk mengaktualisasikan potensi
masyarakat
(empowering) .  Program-program  yang  lahir dari  manajemen  pembangunan top-down,  blue print cenderung  bersifat dependency  creating , dan  program  yang  lahir  dari  manajemen pembangunan yang berbasis masyarakat cenderung  bersifat empowering .  Perbedaan kedua  program  pembangunan  itu  dapat  dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Ciri-ciri Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Lokal dan Pendekatan Top-Down Hal Top-Down Print Pengelolaan Sumber Daya Lokal Ciri-ciri Pemerintah pusat menyediakan semu sumber Sumber dari pusat merupakan pemicu mobilisasi sumber setempat yang dilakukan masyarakat sendiri Penerapan Apabila sumber dari pusat berlimpah ; apabila sumber lokal yang akan terpakai tidak ada lagi Sumber pusat tidak mencukupi, sumber lokal belum dimanfaatkan sepenuhnya, apabila diinginkan pembangunan setempat yang mandiri Keuntungan Cepat dan mudah Pemanfaatan sumber lokal sepenuhnya Kerugian Menciptakan ketergantungan, pembangunan akan terhenti kalau subsidi dihentikan Sulit dimulai, lamban dan sulit pengelolaannya Prioritas Infrastruktur pelayanan dari pusat ; pemerintah pusat menggali sumber-sumber potensial Masyarakat setempat meminimalisasikan sumber-sumber Sumber : Tjokrowinoto (1999)
Tabel 2. Program Pembangunan yang Empowering dan Dependency Creating
Empowering Dependency Creating Prakarsa Di desa Di Ibukota Dimulai dengan proses desain program Pemecahan masalah Rencana formal statis, didominasi pakar Teknologi Asli-ilmiah Ilmiah Sumber utama Rakyat sumber lokal Dana teknisi pusat Kesalahan Diterima (embraced) Diabaikan dan dilalaikan Organisasi pendukung Dibina dari bawah Dibina dari atas Pertumbuhan organik Tahap demi tahap Cepat mekanistik Pembinaan personil Berkesinambungan berdasar pengalaman lapangan belajar dari kegiatan lapangan Prajabatan pendidikan formal didaktik Diorganisir oleh Tim interdisipliner Technical specialists Evaluasi Oleh diri sendiri berkesinambungan process oriented Eksternal selang-seling impact oriented Kepemimpinan Kuat berkelanjutan individual Terbatas berubah-ubah positional Analisis sosial Untuk definisi masalah dan perbaikan program Untuk membenarkan rencana dan memenuhi persyaratan evaluasi Fokus manajemen Kelangsungan berfungsinya sistem dan kelembagaan Selesainya proyek pada waktu yang ditentukan Sumber : Tjokrowinoto (1999).

## PRASYARAT TERLAKSANANYA PENATAGUNAAN TANAH BERBASIS MASYARAKAT
Prasyarat  pelaksanaan  penatagunaan  tanah secara umum disebutkan bahwa untuk terlaksananya  penatagunaan  tanah  berbasis masyarakat  diperlukan:  (a)  Kemauan  politik dan  pemerintah;  (b)  Data  yang  lengkap  dan teliti  mengenai  keagrariaan;  (c)  Organisasi masyarakat/tani  yang  kuat;  dan  (d)  Elit penguasa/birokrasi  yang  terpisah  dari  elit bisnis.  Keempat  hal  di  atas  merupakan  syarat keharusan  bagi  terlaksananya  penatagunaan tanah  dan  ditambah  dengan  adanya  suatu lembaga  khusus  yang  menangani  masalah  ini. Selain hal-hal di atas secara teknis, pelaksanaan penatagunaan  tanah  perlu  didukung  oleh  :  (a) Adanya  tenaga  pelaksana  yang  jujur,  (b) Tersedianya data/peta penguasaan dan pemilikan  lahan  yang  lengkap,  serta  (c) Dukungan dana yang terus menerus. Penatagunaan  tanah  dari  awal  perlu  juga menentukan pola mana yang akan dilaksanakan, apakah
Collectivist atau
Redistributive (Wiradi,  2001).  Pada  yang pertama  mengambil  dari  yang  kecil  untuk diberikan  kepada  yang  besar  dan  yang  kedua mengambil  dari  yang  besar  untuk  diberikan kepada yang kecil. Untuk Indonesia nampaknya lebih mengarah pada
Redistributive , dengan penentuan luas maksimum dan minimum pemilikan lahan.
Sesuai dengan isi pasal 1 ayat 1 Undang- Undang  No.  56  tahun  1960  tentang  penetapan Luas  Tanah  Pertanian,  disebutkan  bahwa seseorang atau keluarga diperbolehkan menguasai lahan sawah maksimum 5-15 hektar tergantung  kepadatan  penduduk  dan  lahan kering 6-20  hektar. Sementara itu pasal 8 pada Undang  Undang  yang  sama  diatur  agar pemerintah  mengadakan  usaha-usaha  agar setiap  petani  sekeluarga  memiliki  lahan pertanian  minimum  dua  hektar.  Dalam  kondisi saat  ini,  batasan  ini  perlu  ditinjau  kembali, mengingat  sulitnya  memenuhi  batasan  tersebut dan  semakin  tingginya  kepadatan  penduduk. Persoalannya  sekarang  berapa  batas  minimum dan  maksimum  yang  diizinkan  di  suatu wilayah,  dan  apa  patokan  yang  digunakan. Nasoetion  dan  Yudohusodo dalam Jamal (2000)  menyatakan  bahwa economic  of  scale pada usaha tani padi baru akan terjadi manakala
dilakukan  pada  lahan  seluas  lebih  dari  1  (satu) hektar, sehingga keduanya sepakat merekomendasikan agar luas penguasaan lahan oleh  petani  per  rumah  tangga  minimal  1  (satu) hektar.
Dari  berbagai  hambatan  seperti  yang dipaparkan  pada  bagian  terdahulu,  terlihat bahwa  persoalan  mendasar  berkaitan  dengan pelaksanaan penatagunaan tanah adalah ketersediaan  data  dan  informasi  yang  akurat tentang  lahan  dan  kependudukan.  Informasi tentang  lahan  tersebut  terutama  berkaitan dengan  struktur  penguasaan,  pemilikan  dan pengusahaan lahan serta berbagai kelembagaan yang terkait  dengan  keberadaan lahan tersebut. Menurut  Sandy dalam Silalahi  (2000),  data dasar tentang penguasaan/pemilikan dan pengusahaan  lahan  serta  kelembagaan  yang terkait  dengan  keberadaan  lahan  akan  dengan mudah  dapat  menuntun  berbagai  upaya perbaikan  yang  akan  dilakukan.  Selain  itu  dari peta  lahan  yang  komprehensif  dapat  ditaksir tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dan  upaya- upaya  yang  mungkin  dapat  dilakukan  dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat tersebut. Pelaksanaan Sensus Pertanian
sebenarnya dapat dijadikan sebagai upaya awal untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  tentang struktur  penguasaan/pemilikan  lahan  serta dinamika  penguasaan/pemilikannya.  Dengan berbagai  keterbatasan  yang  dimiliki  Badan Pertanahan Nasional (BPN)  menyebabkan sulit bagi  lembaga  tersebut  untuk  menghasilkan sesuatu  yang  komprehensif  dan  lengkap,  tanpa adanya bantuan dan  lembaga/instansi lain  yang mempunyai  perhatian  terhadap  masalah  ini. Oleh  karena  itu  berbagai  studi  akan  sangat membantu  BPS  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan Sensus Pertanian. Hal-hal sederhana  seperti  batasan  tentang  pemilikan, penguasaan  dan  lainnya  yang  sangat  beragam, merupakan hal-hal yang perlu dilihat pada studi pendasaran selain dinamika dalam penguasaan/pemilikan lahan serta kelembagaan yang  mengatur  penguasaan  lahan  di  pedesaan. Berkaitan  dengan  informasi  kependudukan, adanya  upaya  untuk  membuat  data  secara terintegrasi  dalam  level  nasional.  akan  sangat banyak  membantu  upaya  perbaikan  akses masyarakat  terhadap  lahan.  Pada  masa  yang akan  datang  data  tentang  lahan  dan  yang berwenang  mengelola  upaya  khusus  reformasi
agraria  sebaiknya  ditangani  oleh  suatu  badan khusus,  yang  tidak  terlalu  banyak  dibebani tugas  administratif  seperti  BPN.  Reformasi dalam  peraturan/undang-undang  yang  terkait dengan  lahan  perlu  diawali  dengan  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Hal-hal  yang mengarah  pada  dominasi  negara  terhadap pemanfaatan  lahan  perlu  direformasi.  Selain itu,  berbagai  Undang-Undang  dan  produk hukum lainnya perlu juga direformasi, sehingga kesan  bahwa  semua  lahan  di  negara  ini  sudah dikapling  oleh  kepentingan  sektoral  tidak terlalu  menonjol  seperti  selama  ini.  Pada tingkat  perencana  di  pusat  dan  di  daerah  perlu melibatkan masyarakat lokal
dalam
perencanaan pemanfaatan lahan untuk
kepentingan kehutanan, pertambangan,
pertanian  dan  lainnya,  sehingga  masyarakat lokal  tidak  hanya  menjadi  penonton  dan membiarkan lingkungannya rusak serta hilangnya  beberapa  kearifan  lokal  dalam pemanfaatan sumber daya.
Pelibatan masyarakat  dalam  penatagunaan  tanah  tersebut mulai  pada  tahap  perencanaan  penggunaan tanah,  penggunaan  tanah,  maupun  tahap pengendalian penggunaan tanah.
Hal  lain  yang  tak  kalah  pentingnya dalam  penatagunaan  tanah  adalah    sikap pemerintah  tentang  tanah  adat  atau  tanah ulayat.  Walaupun  dalam  UUPA  keberadaan tanah  adat  diakui,  namun  dalam  kenyataannya masyarakat  adat  sering  diabaikan  dalam pemanfaatan  lahan  yang  ada  di  wilayahnya. Persoalan  dengan  lahan  adat  ini  seringkali berkaitan  dengan  sulitnya  menentukan  batas- batas  lahan  mereka.  Namun  dari  beberapa penelitian  terlihat  bahwa  hal  itu  bukanlah masalah  utama  dalam  pemanfaatan  lahan masyarakat  adat.  Menurut  Atok  (2000), masyarakat adat dapat dengan mudah mengenali  batas-batas  lahan  hak  ulayatnya, masalahnya  sekarang  seberapa  jauh  upaya- upaya  semacam  ini  dapat  terintegrasi  dengan berbagai  aturan  dan  undang-undang  yang  ada, sehingga  masyarakat  adat  punya bargaining position yang  kuat  bila  berhadapan  dengan investor  atau  pendatang  dari  luar.  Petani sebagai  penerima  lahan  objek land  reform dalam  proses  penatagunaan  tanah  juga  perlu disiapkan,  sebelum  mereka  menerima  lahan. Diharapkan  dengan  demikian  mereka  dapat mengelola  lahan  tersebut  secara  berkelanjutan. Selain  itu  tata  aturan  dalam  proses  penentuan
lahan objek land reform dan untuk mendapatkan  lahan  tersebut  perlu  diperjelas dan  dibuat  tidak  terlalu  rumit  seperti  yang selama  ini  ada.  Sehingga  jelas  objek,  pelaku dan tata aturan dari proses ini.
Dengan  mengacu pada berbagai  masalah diatas  maka,  penulis  merumuskan  beberapa tahapan  dalam  proses  penatagunaan  tanah berbasis  masyarakat  dalam  pengembangan agribisnis, yang dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut :
1.  Identifikasi sektor-sektor agribisnis,
s takeholders, dan  pemetaan wilayah- wilayah yang mempunyai komoditas agribisnis potensial untuk dikembangkan
2.    Identifikasi  kebutuhan  dan  masalah  yang dihadapi  selama  ini  dalam  pengembangan agribisnis, dalam kaitannya dengan penatagunaan tanah.
3.    Kajian  cepat  strategi  penatagunaan  tanah dalam pengembangan agribisnis dan penetapan faktor keberhasilan strategi
4.  Penetapan  model  penatagunaan  tanah berbasis  masyarakat  dalam  pengembangan agribisnis,  berdasarkan  hasil  penyusunan strategi  dan  penyesuaian  penatagunaan tanah  yang  ada  dengan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  sudah ditetapkan,  dalam  bentuk  rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.
5.  Penetapan  rencana  tindak  penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan agribisnis, melalui integrasi model  penatagunaan  tanah  ke  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah dan  Jangka  Panjang,  serta  penyesuaian penatagunaan  tanah  yang  ada  dengan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) yang sudah ditetapkan.
6.   Pelaksanaan  rencana  tindak  penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan agribisnis.
7.    Monitoring  dan  Evaluasi,  terkait  dengan efektivitas  pelaksanaan  model  dan  rencana tindak  penatagunaan  tanah  dan  menyusun rekomendasi perbaikan.

## HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENATAGUNAAN TANAH BERBASIS MASYARAKAT
Pada  tahap  awal  perencanaan  pelaksanaan penatagunaan  tanah  berbasis  masyarakat,    hal
yang perlu dirumuskan dengan baik adalah apa objek  yang  akan  ditata  dan  siapa  pelakunya serta  aturan  mainnya.  Objek  yang  akan  ditata berkaitan dengan sumber daya lahan dan semua yang  ada  di  atasnya.  Pelaku  adalah  terdiri  dari pelaksana,  penerima  dan  yang  memberi, sedangkan aturan main adalah peraturan/undang-undang  dan  kelembagaan yang melekat pada objek tersebut.
Pelaksanaan  penatagunaan  tanah  pada tahap  awal  yang  mungkin  untuk  dilaksanakan adalah land  reform .  Walaupun  masih  banyak perdebatan  tentang  hal  ini,  namun  untuk Indonesia hal ini mungkin dan bisa dilaksanakan. Sumber objek land reform adalah tanah  negara,  tanah  kelebihan  dan  batas maksimum, tanah absentee dan tanah partikelir. Beberapa  hasil  studi,  terutama  Padmo dalam Jamal  (200),  menyebutkan  bahwa  hambatan dalam  penentuan  objek land  reform adalah kesulitan teknis dalam mengidentifikasi kelebihan  bidang  tanah  dan  maksimum pemilikan/penguasaan lahan terutama di pedesaan,  serta  lemahnya  sistem  informasi kependudukan  untuk  melacak  tanah absentee . Pelaku  dari  proses  penatagunaan  tanah  adalah petani/tuan tanah yang  lahannya menjadi  objek land reform , pelaksana proses land reform dan penerima  objek land  reform .  Penentuan penerima  objek landreform sama  sulitnya dengan  penentuan  lahan  yang  bisa  menjadi objek landreform .  Pengalaman  dari  beberapa pelaksanaan proses ini, selain sulitnya menentukan  petani  yang  berhak  rnendapatkan lahan  objek landreform dari  lahan  bekas perkebunan,  masalah  kesiapan  petani  juga menentukan  keberhasilan  program  ini.  Karena kurang  siapnya  petani  penerima  objek land reform ,  maka  lahan  objek landreform tidak dapat  dikelola  dengan  baik  dan  pada  akhirnya lahan  yang  ada  kembali  terakumulasi  pada beberapa petani. Dalam pelaksanaan transmigrasi  di  beberapa  tempat,  ditemui  juga tuan-tuan  tanah  baru  dari  petani  yang  berhasil yang  membeli  lahan  milik  petani  yang  gagal dan  kembali  ke  daerah  asal.  Selama  ini pelaksana landreform adalah Badan Pertanahan Nasional,  dan  ini  merupakan  salah  satu tugasnya  disamping  berbagai  tugas  lainnya. Pasal  2  Undang-Undang  Pokok  Agraria menyatakan  negara  menguasai  lahan  dan berhak  mengatur peruntukkan  dan relasi  dalam pemanfaatan  lahan  tersebut.  Bertitik  tolak  dari
ketentuan  ini  pemerintah  kemudian  dengan leluasa  membuat  berbagai  peraturan  dan perundangan yang mengatur pemanfaatan lahan miliknya. Setelah diberlakukannya UUPA pada tahun  1960,  kemudian  lahirlah  berbagai Undang Undang yang mengatur pola pemanfaatan  lahan  untuk  berbagai  sektor  dan bidang.  Sampai  tahun  1992,  Undang-Undang yang diciptakan tersebut antara lain:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
2. Undang-Undang  No.  11  Tahun  1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.
4. Undang-Undang  No.  11  Tahun  1974 tentang Pengairan.
5. Undang-Undang  No.  13  Tahun  1980 tentang Jalan.
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
8. Undang-Undang  No.  12  Tahun  1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
9. Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang.
Selain  Undang-Undang  tersebut,  dibuat juga  berbagai  peraturan  lain  seperti  Keppres, Kepmen dan lain sebagainya yang menunjukkan  dominasi  pemerintah  dalam pengaturan pemanfaatan lahan. Menurut Nasoetion dalam Jamal  (2000)  di  dalam  suatu negara  dimana  eksekutif  (pemerintah)  relatif lebih  kuat  dari  yudikatif  dan  legislatif,  hak menguasai  dari  negara  sebagaimana  yang tercantum  pada  pasal  2,  UUPA  mudah tergelincir menjadi kesewenang-wenangan pemerintah  atau abuse  of  power yang  dapat merugikan  rakyat  yang  secara  politik  lemah. Untuk melakukan reformasi pertanahan berkaitan dengan tata aturan dalam pemanfaatan  lahan  ini  diperlukan  adanya komitmen pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penatagunaan tanah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  pelaksanaan penatagunaan tanah berbasis masyarakat bukanlah suatu pekerjaan mudah, namun sangat perlu  dilaksanakan  sebagai  basis  upaya perbaikan  akses  masyarakat  terhadap  sumber daya produktif dalam pengembangan agribisnis.  Beberapa  tahapan  dalam  proses penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan  agribisnis,  dapat  dilaksanakan melalui  kegiatan-kegiatan,  yang  meliputi  : identifikasi sektor-sektor agribisnis,
s takeholders, dan  pemetaan  wilayah-wilayah yang mempunyai komoditas agribisnis potensial  untuk  dikembangkan;  identifikasi kebutuhan  dan  masalah  yang  dihadapi  selama ini  dalam  pengembangan  agribisnis,  dalam kaitannya  dengan  penatagunaan  tanah;  kajian cepat  strategi  penatagunaan  tanah  dalam pengembangan  agribisnis  dan  penetapan  faktor keberhasilan strategi; penetapan model penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan  agribisnis,  berdasarkan  hasil penyusunan strategi dan penyesuaian penatagunaan  tanah  yang  ada  dengan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  sudah ditetapkan,  dalam  bentuk  rekomendasi  kepada Pemerintah  Daerah;  penetapan  rencana  tindak penatagunaan tanah berbasis masyarakat dalam pengembangan  agribisnis,  melalui  integrasi model  penatagunaan  tanah  ke  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  dan  Jangka Panjang, serta penyesuaian penatagunaan tanah yang ada dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  yang  sudah  ditetapkan;  pelaksanaan rencana  tindak  penatagunaan  tanah  berbasis masyarakat  dalam  pengembangan  agribisnis; dan  monitoring  dan  Evaluasi,  terkait  dengan efektivitas  pelaksanaan  model  dan  rencana tindak  penatagunaan  tanah  dan  menyusun rekomendasi perbaikan.

## Saran
Dalam  mengimplementasikan  tahapan  proses penatagunaan  tanah  tersebut  sangat  diperlukan adanya Political  Comitment dan  pemerintah untuk  melaksanakan  hal  ini,  karena  upaya  ini merupakan  suatu  kerja  besar  yang  butuh perencanaan  yang  terintegrasi  dan  dana  besar
dalam kurun waktu yang lama. Upaya ini perlu didahului  dengan  pendataan  mengenai  kondisi penguasaan  dan  pemilikan  tanah  eksisting secara  komprehensif  dan  akurat,  dan  ini merupakan basis dalam perencanaan selanjutnya.  Arti  pentingnya  penatagunaan tanah  ini  perlu  terus  disuarakan  oleh  berbagai pihak  yang peduli tentang  masalah pertanahan, sehingga pihak pengambil kebijakan menyadari hal ini. Pada tingkat legislatif upaya pembaruan hukum  dan  perundangan  yang  terkait  dengan pertanahan,  perlu  menjadi  agenda  utama  untuk mendukung proses penatagunaan tanah, sehingga  masyarakat  yang  menguasai  dan  atau memiliki  tanah  mempunyai  kepastian  dalam pemanfaatan tanah dan dilindungi hak-hak atas tanahnya  untuk  berproduksi  dan  mencari penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pihak  lain  yang  juga  harus  ikut  andil adalah  Perguruan  Tinggi,  Lembaga/Instansi Swasta  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) sebagai partner pemerintah dan sekaligus partner petani diharapkan tidak hanya melaksanakan advokasi agar petani dapat akses terhadap  tanah  secara  lebih  baik,  tetapi  juga dapat  secara  bersama  menyiapkan  petani  yang akan  menerima  lahan  objek land  reform , sehingga  mereka  dapat  mengelola  tanah tersebut  nantinya  dengan  baik.  Pengalaman selama  ini,  petani  yang  menerima  objek landreform seringkali  tidak  siap  mengelola tanahnya,  sehingga  tanah  yang  ada  kembali terakumulasi pada beberapa petani kaya.
Selain  itu,  dalam  proses  penatagunaan tanah  harus  dengan  pendekatan community management untuk  mengaktualisasikan  potensi masyarakat (empowering) .  Program-program yang lahir dari  manajemen penatagunaan tanah bersifat bottom  up dan blue  print yang  tidak bersifat dependency creating , sehingga program yang lahir dari manajemen penatagunaan tanah berbasis masyarakat cenderung  bersifat empowering ,  sehingga masyarakat terutama petani tidak hanya sebagai obyek,  tetapi  subyek,  dalam  implementasi proses  penatagunaan  tanah  dalam  sistem  dan usaha agribisnis di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 1999a. Reformasi Kebijakan Peraturan,  Pelaksanaan  dan  Pelayanan
di Bidang Hukum Pertanahan. Kumpulan  Makalah.  Pusat Studi  Hukum Agraria Universitas Trisakti. Jakarta. _______b. Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah . Kumpulan Makalah.  Deputi  Bidang  Pengaturan Penguasaan  dan  Penatagunaan  Tanah Kantor  Menteri  Negara  Agraria/BPN. Jakarta
_______. 2000. Undang-undang Agraria . Sinar Grafika. Jakarta.
Atok, K. 2000. Kondisi Agraria di Kalimantan Barat. Makalah dalam Semiloka Metoda Penelitian Agraria. PKA-LP- IPB,AKATIGA  Bandung  dan  P3KP- UGM. Bogor.
Widjanarko,  et  al,  2012. Aspek  Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian  (Sawah). Prosiding.  Seminar
Nasional  Multifungsi  Lahan  Sawah.
Jakarta.
Baharsjah. 1997. Membangun Pertanian Modern  Dalam  Rangka  Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian . Konferensi Nasional XII Perhepi.
Jakarta.
Firdaus, M, 2008, Manajemen Agribisnis , Bumi Aksara, Jakarta.
Jamal,  Erizal.  2000.  Beberapa  Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia .  Jurnal  FAE  Volume  18  No.  1 dan  2,  Desember. Pusat  Penelitian  Sosal Ekonomi Pertanian. Bogor.
Muchsin  dan  Koeswahyono,  I.  2008. Aspek
Kebijaksanaan  Hukum  Penatagunaan Tanah  dan  Penataan  Ruang .  Sinar
Grafika. Jakarta.
Mustain.  2007. Petani  vs  Negara  :  Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta. Padmo,  S.  2000. Landreform  dan  Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965 .
Penerbit  Media  Pressindo  bekerjasama dengan  Konsorsium  Pembaruan  Agraria
(KPA). Yogyakarta.
Salindeho,  John.  1993. Masalah  Tanah  Dalam Pembangunan . Sinar Grafika. Jakarta.
Silalahi,  S.B.  2000. Pemetaan  Penguasaan,
Pemilikan.  dan  Penggunaan  Tanah thiam Rangka Reforma Agraria. Makalah  dalam  Semiloka  Metodologi Penelitian Agraria, Tanggal 13-15
September 2000. PKA IPB Bogor.
Soetiknyo,  Iman.  1990. Politik  Agraria Nasional. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Tarigan,  R.  2002 .  Perencanaan  Pembangunan
Wilayah Pendekatan Ekonomi dan Ruang. Departeman Pendidikan Nasioanal. Jakarta. Tjokrowinoto,  Moeljarto,  1999. Pembangunan
: Dilema dan Tantangan. Tiara Wacana, Yogyakarta.
Widjanarko,  Bambang,  et  al,  2012. Aspek
Pertanahan  Dalam  Pengendalian  Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah).
Prosiding . Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Jakarta.
Wiradi,  G.  2001. Prinsip-prinsip  Reforma Agraria  :  Jalan  Penghidupan  dan Kemakmuran  Rakyat .  Lapera  Pustaka Utama. Yogyakarta.