INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18925-18934 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Tondano Barat Kabupaten Minahasa
Beatrix Lapalelo 1 ✉ , Laurens Mambu 2 , Treesje Imran 3
Program Studi Manajemen, STIE PIONER Manado Email: beatrixlapalelo22@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran sentral dan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.  Demikian  halnya  ASN  yang  ada  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa. Sehubungan  dengan  itu  maka  upaya  peningkatan  kinerja  ASN  merupakan  isu  yang  terus menggema.  Namun  realitas  dan  fakta  belum  dapat  memenuhi  harapan  tersebut.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pengawasan  terhadap  efektivitas  kerja  ASN  Di  lingkungan Kantor Camat Tondano Barat Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil analisis  data dapat diketahui bahwa  pengawasan  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kerja  aparatur  di  lingkungan  Kantor Kecamatan  Tondano  Barat  Kabupaten  Minahasa.  Analisis  regresi  sederhana    yaitu  :  Y  =  21.491  + 0.285 X. Persamaan regresi ini menyatakan bahwa setiap perubahan nilai efektivitas kerja ditentukan oleh perubahan nilai pengawasan. Artinya, apabila nilai pengawasan bertambah satu unit maka akan diikuti dengan bertambahnya nilai efektivitas kerja sebesar 0,285 satuan. Selanjutnya nilai koefisien korelasi  sebesar  0,460.  Ini  berarti  terdapat  hubungan  antara  variabel  pengawasan  dan  variabel efektivitas  kerja  aparatur.  Nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,212  (21,20%).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  variabel  pengawasan  berpengaruh  sebesar  21,20%  terhadap  efektivitas  kerja  aparatur  di lingkungan Kantor Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa.
Hasil  analisis  uji  t  menunjukkan  bahwa  nilai  thitung    =  2,978  >    ttabel  =  2,358.  Ini  berarti  bahwa hipotesis penelitian yang telah dirumuskan dapat diterima karena nilai thitung jauh lebih besar dari nilai ttabel.
Kata Kunci: Efektivitas Kerja, Kecamatan Tondano, Pengawasan

## Abstract
State  civil  apparatus  (ASN)  has  a  central  and  important  role  in  the  implementation  of  regional development. Likewise, ASN in the Minahasa Regency Government. In this regard, efforts to improve ASN performance are an issue that continues to echo. However, reality and facts have not been able to  meet  these  expectations.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  supervision  on  the effectiveness  of  ASN  work  in  the  Tondano  Barat  District  Office,  Minahasa  Regency.  Based  on  the results  of  data  analysis,  it  can  be  seen  that  supervision  has  an  effect  on  the  effectiveness  of  the apparatus in the Tondano Barat District Office, Minahasa Regency. Simple regression analysis is: Y = 21,491 + 0.285 X. This regression equation states that every change in the value of work effectiveness is  determined  by  a  change  in  the  value  of  supervision.  This  means  that  if  the  supervision  value increases by one unit, it will be followed by an increase in the value of work effectiveness by 0.285 units. Furthermore, the correlation coefficient value is 0.460. This means that there is a relationship between the supervision variable and the apparatus work effectiveness variable. The coefficient of determination  value  is  0.212  (21.20%).  This  shows  that  the  supervision  variable  has  an  effect  of 21.20%  on  the  effectiveness  of  the  work  of  the  apparatus  in  the  Tondano  Barat  District  Office, Minahasa Regency.
The results of the t-test analysis show that the t-count value = 2.978> t-table = 2.358. This means that the research hypothesis that has been formulated can be accepted because the t-count value is much greater than the t-table value
Keyword : Work Effectiveness, Tondano District, Supervision

## PENDAHULUAN
Sekarang  ini  sedang  berlangsung  perubahan  paradigma  dalam  menata  dan menyelenggarakan  birokrasi  pemerintahan.  Paradigma  yang  diikuti  pada  kurun  waktu beberapa  dasawarsa  yang  lalu  telah  banyak  berubah.  Perubahan  itu  sesuai  dengan tuntutan  perkembangan  zaman  yang  semakin  hari  semakin  maju  dan  dinamis. Perubahan  paradigma  itu  cenderung  untuk  mengganti  cara-cara  pengaturan  lembaga birokrasi pemerintah yang sentralistik ke desentralistik; dari otoritarian ke egalitarian dan demokratis;  dari  kedaulatan  negara  menjadi  kedaulatan  rakyat,  dari  bentuk  organisasi yang  besar  menjadi  ramping;  dari  cara  yang  menekankan  rowing  (semua  dikerjakan sendiri)  menjadi  steering  (membatasi  hanya  mengarahkan,  mengendalikan  dan memberikan  kebijakan  saja);  dari  yang  berorientasi  pada  kekuasaan  negara  berubah menjadi  berorientasi  kompetensi  dan  memperhatikan  peran  pasar.  Berdasarkan perubahan inilah, maka lembaga birokrasi pemerintah termasuk penataan sumber daya aparaturnya harus melakukan repositioning atau reformasi, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
Lembaga  birokrasi  pemerintah  yang  sekarang  ada  tampaknya  tidak  lagi  sesuai
dengan  tuntutan  reformasi  yang  menginginkan  agar  birokrasi  pemerintah  bersifat demokratis,  menekankan  kedaulatan  rakyat,  menekankan  pada  kontrol  rakyat,  tidak sentralistik, melakukan perampingan dan mengutamakan pada kompetensi aparaturnya. Jika kondisi birokrasi semacam ini dibiarkan, maka birokrasi akan menghadapi persoalan yang lebih parah.
Aparatur  Sipil  Negara  adalah  keseluruhan  lembaga  dan  pejabat    negara  serta pemerintahan  negara  yang  meliputi  aparatur  kenegaraan  dan  pemerintahan,  sebagai abdi  negara  dan  masyarakat,  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan  serta  senantiasa  mengabdi  dan  setia kepada kepentingan, nilia-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan  Aparatur  Sipil  Negara  diarahkan  kepada  makin  terwujudnya dukungan  administrasi  negara  yang  mampu  menjamin  kelancaran  dan  keterpaduan tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dan  pembangunan  untuk mewujudkan  sistem  adminsitrasi  negara  yang  makin  andal,  profesionalisme,  efisien, efektif  serta  tanggap  terhadap  aspirasi  rakyat  dan  terhadap  dinamika  perubahan lingkungan strategis.
Kebijaksanaan  dan  langkah  pendayagunaan  administrasi  negara  perlu  terus dilanjutkan,  ditingkatkan,  dan  ditujukan  kepada  penataan  organisasi,  penyempurnaan ketatalaksanaan,  pemantapan  sistem  informasi,  perbaikan  sarana  dan  prasarana,  serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya.
Secara  singkat,  permasalahan  yang  sekarang  dihadapi  oleh  birokrasi  pemerintah tak terkecuali itu Instansi Kantor Camat Tondano Barat Kabupaten Minahasa ialah :
1. Kelembagaan  birokrasi  pemerintah  yang  besar  dan  didukung  oleh  sumber  daya aparatur yang kurang profesional;
2. Mekanisme kerja yang sentralistik masih mewarnai kinerja birokrasi pemerintah;
3. Kontrol  terhadap  birokrasi  pemerintah  masih  dilakukan  oleh  pemerintah,  untuk pemerintah dan dari pemerintah;
4. Patron Klien (KKN) dalam birokrasi pemerintah merupakan halangan terhadap upaya mewujudkan meritokrasi dalam birokrasi;
5. Tidak  jelas  dan  bahkan  cenderung  tidak  ada  “sense  of  accountability”  baik  secara kelembagaan maupun secara individual;
6. Jabatan  birokrasi  yang  hanya  menampung  jabatan  struktural  dan  pengisiannya seringkali tidak berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan;
7. Penataan sumber daya aparatur tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan penataan
kelembagaan birokrasi.
Selain  itu,  masih  banyak  lagi  permasalahan  yang  timbul  dalam  birokrasi pemerintah,  seperti  tidak  adanya  daya  saing  yang  bisa  diandalkan  dalam  menghadapi globalisasi, belum diwujudkan upaya menempatkan pelayanan masyarakat pada kinerja birokrasi,  dan  masih  banyaknya  semangat  memperbesar  jumlah  institusi,  dan  sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah.
Dari  sekian  banyaknya  permasalahan  birokrasi  pemerintah  kiranya  salah  satu masalah yang amat menonjol yang dapat dikemukakan di sini adalah penataan sumber daya  Aparatur  Sipil  Negara.  Banyaknya  jumlah  pegawai  yang  tidak  produktif,  dan didukung  oleh  kualitas  yang  kurang  memadai.  Hal  ini  berakibat  pada  rendahnya produktivitas  aparatur.  Dengan  kata  lain  banyak  yang  menilai  bahwa  aparatur pemerintah tidak kompeten.
Kecamatan Tondano Barat, merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Tondano  yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa. Maka dari itu kualitas dan  kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  modal  bagi  terselenggaranya pemerintahan  dan  pembangunan  yang  ada  di  Kabupaten  Minahasa,  khususnya  di lingkungan Kecamatan Tondano Barat.
Secara  khusus  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Camat  Tondano  Barat Kabupaten  Minahasa  adalah  menyangkut  sumber  daya  Aparatur  Sipil  Negara  yang belum  sepenuhnya  mampu  mengejawantahkan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diemban.  Tidak semua memiliki sumber daya yang memadai. Di samping itu rendahnya etos  kerja,  disiplin  kerja  serta  belum  terpolanya  sikap  antisipatif  dan  proaktif  dalam pelaksanaan  tugas  semakin  menambah  daftar  panjang  kurang  kompetennya  pegawai yang ada. Hal ini pada gilirannya berdampak terhadap aktivitas program pembangunan dan pelayanan yang ada di lingkungan Kantor Camat tersebut menjadi terkendala.
Menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah fungsi pengawasan yang ada terhadap Aparatur Sipil Negara. Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen. Proses pengawasan berguna untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas  organisasi  akan  dan  telah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  rencana, kebijaksanaan,  instruksi  dan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Bahkan  melalui  pengawasan  tercipta  suatu  aktivitas  yang  berkaitan  erat  dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan  juga  dapat  mendeteksi  sejauh  mana  kebijakan  pimpinan  dijalankan  dan sampai  sejauh  mana  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  kerja  tersebut.
Dengan demikian maka efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara dapat tercapai yang pada akhirnya semua proses pelaksanaan berbagai tugas dan tanggung jawab dari organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Berangkat  dari  pemahaman  di  atas  maka  fungsi  pengawasan  harus  benar-benar dijalankan sehingga dapat memberikan outcome terwujudnya efektivitas kerja Aparatur Sipil  Negara.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  penulis  untuk  mengadakan  penelitian yang berjudul : Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa.

## Perumusan Masalah
Bertitik  tolak  dari  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  dapat  dirumuskan masalah  penelitian,  yaitu  sebagai  berikut  :  Apakah  pengawasan  berpengaruh  terhadap efektivitas  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  lingkungan  Kantor  Kecamatan  Tondano  Barat Kabupaten Minahasa?

## Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :
1. Sebagai  masukan  bagi  pihak  pengambil  kebijakan  khususnya  pimpinan  Kantor Kecamatan  Tondano  Barat  berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  efektivitas  kerja Aparatur  Sipil  Negara  di  lingkungan  Kantor  Kecamatan  Tondano  Barat  yang berdampak pada terlaksananya program pembangunan dan pelayanan publik;
2. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi  upaya  pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  di  bidang  Manajemen.  Di samping itu juga dapat menjadi acuan bagi para peneliti lain yang menaruh minat dan perhatian  terhadap  upaya-upaya  pemberdayaan  aparatur  untuk  memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat umumnya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  atau
hubungan antara variabel X, yaitu pengawasan dengan variabel Y, yaitu efektivitas kerja Aparatur  Sipil  Negara.  Dengan  demikian  jenis  metode  yang  relevan  digunakan  adalah metode korelasional.

## Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional
1.  Variabel Penelitian, yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :
a. Variabel  pengawasan    sebagai  variabel  bebas  (independent)  atau  variabel  yang mempengaruhi, dengan simbol X.
b. Variabel  efektivitas  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  variabel  terikat (dependent) atau variabel yang dipengaruhi, dengan simbol Y.
2.  Definisi Operasional
a. Pengawasan,  pengawasan  adalah  proses  pengamatan  dari  pelaksanaan  seluruh kegiatan organisasi dan anggotanya untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang  dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
b. Efektivitas  kerja    Aparatur  Sipil  Negara,  efektivitas  kerja  Aparatur  Sipil  Negara adalah  cara  pengukuran  terhadap  pencapaian  sasaran  atau  tujuan  suatu pekerjaan atau unit kerja atau organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Populasi Dan Sampel
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan  Kantor  Kecamatan  Tondano  Barat  Kabupaten  Minahasa.  Dari  data  hasil prasurvey  diketahui  jumlah  Aparatur  Sipil  Negara  berjumlah  42  orang.  Melihat  jumlah populasi yang sedikit, maka tidak diambil sampel. Dengan demikian seluruh populasi ini akan dijadikan sebagai sampel.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :
Untuk  mendapatkan  data  sekunder,  maka  penulis  menghubungi  Kantor  Camat Tondano  Barat.  Data  yang  dikumpulkan  diperoleh  dari  dokumentasi  atau  beberapa laporan organisasi yang sangat relevan dengan topik bahasan.
Sedangkan data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner (angket) dan disertai dengan  interview  atau  wawancara  langsung  dengan  semua  pegawai  yang  berada  di lingkungan  kantor  Kantor  Camat  Tondano  Barat.  Dan  pengumpulan  data  melalui
observasi  atau  melalui  pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian.  Dan  yang  terakhir penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  penulis  dengan  membaca  karangan-karangan ilmiah yang menyangkut kerangka teori serta konsep-konsep yang akan dibahas.
Teknik Analisis Data 1.  Analisis Korelasi
2.  Analisis Regresi Linier Sederhana

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari analisis yang dilakukan mengenai pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja, maka diperoleh hasil sebagai berikut :
a.  Persamaan regresi : Y = 21.491 + 0.285 X b.  Koefisien Korelasi : 0,460 c.  Koefisien Determinasi : 0,212 (21,20 %) d.  Uji t (p=0,05) : 2,978
Berdasarkan  analisis  regresi  sederhana    yang  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja diperoleh persamaan regresi, yaitu : Y = 21.491  +  0.285  X.  Persamaan  regresi  ini  menyatakan  bahwa  setiap  perubahan  nilai efektivitas  kerja  ditentukan  oleh  perubahan  nilai  pengawasan.  Artinya,  apabila  nilai pengawasan  bertambah  satu  unit  maka  akan  diikuti  dengan  bertambahnya  nilai efektivitas kerja sebesar 0,285 satuan.
Selanjutnya berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang antara variabel pengawasan dengan efektivitas kerja. Hasil analisis memperlihatkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,460. Sedangkan koefisien determinasi diperoleh 0,212 (21,20 %). Ini berarti bahwa variabel pengawasan berpengaruh sebesar 21,20 % terhadap efektivitas kerja.
Akhirnya  dilakukan  analisis  uji  t  untuk  membuktikan  kebenaran  hipotesis  yang dirumuskan,  yaitu  diduga  pengawasan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap efektivitas  kerja.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  nilai  thitung    =  2,978  >    ttabel  = 2,358.  Ini  berarti  bahwa  hipotesis  penelitian  yang  telah  dirumuskan  dapat  diterima karena nilai thitung jauh lebih besar dari nilai ttabel.
Sebagai  institusi  publik,  Kantor  Kecamatan  Tondano  Barat  Kabupaten  Minahasa dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat  di  lingkungan kecamatan tersebut.
Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan
memuaskan  pelanggan  atau  masyarakat  serta  memberikan    fokus  pelayanan  kepada masyarakat itu sendiri. Sutopo dan Suryanto (2003) mengatakan,  pelayanan prima pada sektor publik didasarkan pada aksinya bahwa “pelayanan adalah pemberdayaan”. Kalau pada  sektor  bisnis  atau  swasta  tentunya  pelayanan  selalu  bertujuan  atau  berorientasi profit atau keuntungan organisasi, maka pelayanan prima sektor publik tidaklah mencari keuntungan, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan secara sangat baik atau terbaik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  memberikan pengaruh terhadap efektivitas kerja aparatur yang ada di lingkungan Kantor Kecamatan Tondano  Barat  Kabupaten  Minahasa.  Semakin  baik  pengawasan  yang  dilakukan  maka akan  semakin  baik  pula  efektivitas  kerja  aparatur.  Efektivitas  kerja  ini  merupakan  dasar bagaimana, semua aparatur  yang ada di lingkungan Kantor Kecamatan Tondano Barat dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap semua kebutuhan masyarakat yang ada di kecamatan tersebut.
Seperti  diungkapkan  sebelumnya  bahwa  kepuasan  masyarakat  merupakan  tujuan pelayanan  yang  berkinerja.  Oleh  karena  itu  maka  Sutopo  dan  Suryanto  (2003) menganjurkan perlunya diperhatikan beberapa hal, di antaranya :
1. Konsep  mendahulukan  kepentingan  masyarakat.  Pelayanan  yang  berkinerja  adalah pelayanan  yang  memuaskan  masyarakat.  Salah  satu  indikator  adanya  kepuasan masyarakat  adalah  tidak  adanya  keluhan  dari  masyarakat.  Akan  tetapi  dalam prakteknya,  keluhan-keluhan  itu  selalu  ada.  Organisasi  pemberi  pelayanan  wajib menanggapi  dan  menghadapi  keluhan  tersebut  untuk  kepentingan  dan  kepuasan mereka.  Untuk  itu,  pemberi  pelayanan  perlu  mengetahui  sumber-sumber  keluhan dan mengetahui cara-cara mengatasi keluhan tersebut;
2. Pelayanan dengan sepenuh hati. Pada hakekatnya pelanggan tidak membeli produk, tetapi  mereka  membeli  pelayanan.  Ini  merupakan  falsafah  bisnis  dalam  upaya memberikan  pelayanan  yang  prima.  Untuk  itu,  petugas  perlu  lebih  banyak  belajar tentang  para  pelanggan,  agar  dapat  memberikan  pelayanan  dengan  sepenuh  hati dan dengan cara yang lebih baik di masa yang akan datang;
3. Budaya  pelayanan  prima.  Menganggap  pelayanan  prima  sebagai  suatu  budaya berarti  melakukan  kegiatan  pelayanan  sebagai  suatu  hal  yang  membanggakan dengan  nilai  luhur  yang  dijunjung  tinggi.  Budaya  pelayanan  prima  adalah  sebuah budaya yang kuat yang mewarnai sifat hubungan antara instansi/organisasi pemberi pelayanan dengan pelanggannya dan dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk memperoleh  perhatian  pelanggan  dari  organisasi/instansi  pemberi  pelayanan.
Budaya  pelayanan  prima  dibentuk  oleh  sikap  karyawan  dan  manajemen instansi/organisasi pemberi pelayanan;
4. Sikap  pelayanan  prima.  Sikap  pelayanan  prima  berarti  pengabdian  yang  tulus terhadap  bidang  kerja  dan  yang  paling  utama  adalah  kebanggaan  atas  pekerjaan. Pelanggan  akan  menilai  instansi/organisasi  dari  kesan  pertama  mereka  dalam berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat dalam instansi tersebut;
5. Pelayanan  prima  sangat  memperhatikan  individu  sebagai  pribadi  yang  unik  dan menarik. Setiap pelanggan memiliki sifat dan dapat membuat para petugas bahagia atau kecewa. Sentuhan pribadi mengarahkan para petugas pelayanan untuk berpikir bahwa  memperlakukan  orang  lain  sebagaimana  memperlakukan  diri  sendiri  perlu selalu  dipraktekkan.  Yang  diutamakan  dalam  pelayanan  prima  bukanlah  slogan- slogan  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  pelanggan,  melainkan  bentuk nyata  pelayanan  yang  sebelumnya  sudah  diberikan  dalam  pelatihan-pelatihan  dan dapat  diterapkan  pada  saat  praktek  di  lapangan,  ketika  berhubungan  langsung dengan pelanggan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas kerja aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Tondano Barat  Kabupaten  Minahasa.  Analisis  regresi  sederhana    yaitu  :  Y  =  21.491  +  0.285  X. Persamaan  regresi  ini  menyatakan  bahwa  setiap  perubahan  nilai  efektivitas  kerja ditentukan  oleh  perubahan  nilai  pengawasan.  Artinya,  apabila  nilai  pengawasan bertambah satu unit maka akan diikuti dengan bertambahnya nilai efektivitas kerja sebesar 0,285  satuan.  Selanjutnya  nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0,460.  Ini  berarti  terdapat hubungan  antara  variabel  pengawasan  dan  variabel  efektivitas  kerja  aparatur.  Nilai koefisien  determinasi  sebesar  0,212  (21,20%).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel pengawasan  berpengaruh  sebesar  21,20%  terhadap  efektivitas  kerja  aparatur  di lingkungan Kantor Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa.
Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung = 2,978 >  t tabel = 2,358. Ini berarti bahwa  hipotesis  penelitian  yang  telah  dirumuskan  dapat  diterima  karena  nilai  t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel .

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, 1998, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Bandung.
Thoha, Miftah, 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
Atmasoeprapto,  Kisdarto,  2000,  Produktivitas,  Aktualisasi  Budaya  Organisasi,  Elex  Media Komputindo, Jakarta
Bennis,  Warren  and  Robert  Townsend,  1995,  Reinventing  Leadership:  Strategis  to Empower the Organization, WilliamMorrow and Company Inc, New York.
Elashmawi,  Faris  dan  Philip  R.  Harris,  1996,  Manajemen  Multi  Budaya  –  Kecakapan  Baru Demi Sukses Global, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Gibson, James dkk, 1988, Organisasi dan Manajemen, Erlangga, Jakarta.
Kartono,  Kartini,  2002,  Psikologi  Sosial  Untuk  Manajemen,  Organisasi  dan  Industri, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Nawawi,  Hadari  H.,  2000,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Bisnis  Yang Kompetitif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Ravianto,  J.,  1990,  Produktivitas  Dan  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Lembaga  Sarana  Informasi Usaha dan Produktivitas, Jakarta.
Robbins, Stephen P., 2001, Perilaku Organisasi, Prenhallindo, Jakarta.
Syafaruddin, 2002, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, Grasindo, Jakarta. Stoner, James A.F., dkk., 1996, Manajemen Jilid II, Prenhallindo, Jakarta.
Setyawan, Dharma, 2002, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Djambatan, Jakarta. Siagian, Sondang P., 2002, Fungsi-fungsi Manajerial, Bumi Aksara, Jakarta.
Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.
Umar,  Husein,  1999,  Riset  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Organisasi,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.