## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 168-177 | p-ISSN: 1410-4695 - e-ISSN: 2620-3952 http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp DOI:  https://doi.org/10.51212/jdp.v14i1
KOLABORASI KEPEMIMPINAN ANTARA KEPALA SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANADI SMKN 1 KUPANG
Maglon Ferdinand Banamtuan 1 , Soleman Baun 2 1,2 Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang * ) Corresponding author, e-mail: machonope@gmail.com

## Abstract
The  objectives  to  be  achieved  in  this  study,  namely:  1).  To  find  out  the Principal's  performance  in  developing  facilities  and  infrastructure  for  educators at  the  State  1  Kupang  Vocational  High  School;  and  2).  To  find  out  the performance  of  the  School  Committee  in  developing  the  facilities  and infrastructure of educators at the State 1 Kupang Vocational High School. This study  uses  a  qualitative  method  approach,  which  leads  to  case  study research.The  results  of  this  study  are:  1).  Regarding  the  leadership  of  the principal  include:  a).  think  of  support  from  other  parties  so  that  further sustainability  can  be  carried  out  effectively  and  efficiently;  b).  The  principal  as the implementer of infrastructure development at the State 1 Kupang Vocational High  School  should  be  good  at  providing,  planning  and  facilitating;  c).  The controller  of  the  development  of  infrastructure  in  the  State  1  Vocational  High School Kupang where the principal is the top controlling leader who determines the key to the success of the school to achieve the objectives, and control at the Kupang 1 State Vocational High School is a process to continuously observe the implementation  of  work  plans  that  have  been  prepared  make  corrections  to irregularities  in  the  development  of  the  pre-existing  facilities  that  occurred. Whereas  those  relating  to  the  leadership  of  the  school  committee  include:  a). advisory agency in managing school facilities and infrastructure; b). Supporting agency in the management of school facilities and facilities; c). The controlling agency in the management of school facilities and infrastructure was realized in the  participation  of  the  school  committee  in  the  Keuanan  Asli  School  Plan drafting  meeting,  directly  checking  the  condition  of  facilities  and  infrastructure in  the  school  and  always  being  directly  involved  in  the  process  of  eliminating facilities  and  infrastructure;  d).  Mediator  in  managing  school  facilities  and infrastructure; and e). Improving the quality of school facilities and infrastructure certainly cannot be separated from the obstacles faced. The main obstacles faced by  school  committees  in  an  effort  to  improve  the  quality  of  facilities  and infrastructure  are  the  problem  of  funds  and  the  limited  land  owned  by  the school.
Keywords :  Principal  Leadership,  School  Committee  Leadership, Development Of School Facilities And Infrastructure

## Abstrak
Tujuan  yang  ingin  dicapai  pada  penelitian  ini,  yakni:  1).  Untuk  mengetahui kinerja Kepala Sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kupang; dan 2). Untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana pendidik
pada  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri  1  Kupang.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif,  yang  mengarah  pada  penelitian studi  kasus.  Hasil  penelitian  ini  adalah:  1).  Berkaitan  dengan  kepemimpinan kepala  sekolah  meliputi:  a).  memikirkan  dukungan  dari  pihak  lain  sehingga, keberlanjutan  selanjutnya  bisa  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien;  b).  Kepala sekolah  sebagai  pelaksana  pengembangan  sarana  prasarana  di  Sekolah Menengah  Kejuruan  Negeri  1  Kupang  hendaknya  pandai  menyediakan, merencanakan  dan  memfasilitasi;  c).  Pengendali  pengembangan  sarana prasarana  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri  1  Kupang  di  mana  kepala sekolah  merupakan  pemimpin  pengendali  puncak  yang  menentukan  kunci keberhasilan  sekolah  untuk  mencapai  tujuan,  serta  pengendalian  di  Sekolah Menengah  Kejuruan  Negeri  1  Kupang  merupakan  proses  untuk  mengamati secara  berkesinambungan  pelaksanaan  rencana  kerja  yang  sudah  disusun  dan mengadakan  koreksi  terhadap  penyimpangan  pengembangan  sarana  prasrana yang terjadi. Sedangkan yang berkaitan dengan kepemimpinan komite sekolah, meliputi:  a).  badan  pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency )  dalam  pengelolaan sarana  dan  prasarana  sekolah;  b).  Badan  pemberi  dukungan  ( supporting  agency ) dalam  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  sekolah;  c).  Badan  pengontrol ( controlling  agency )  dalam  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  terwujud dalam  keikutsertaan  komite  sekolah  dalam  rapat  penyusunan  Rencana Keuangan Asli Sekolah, melakukan pengecekan secara langsung kondisi sarana dan  prasarana  yang  ada  di  sekolah  dan  selalu  hadir  terlibat  langsung  dalam proses  penghapusan  sarana  dan  prasarana;  d).  Mediator  dalam  pengelolaan sarana  dan  prasarana  sekolah;  dan  e).  Meningkatkan  kualitas  sarana  dan prasarana  sekolah  tentu  tidak  lepas  dari  hambatan-hambatan  yang  dihadapi. Hambatan  utama  yang  dihadapi  oleh  komite  sekolah  dalam  usaha meningkatkan  kualitas  sarana  dan  prasarana  yaitu  masalah  dana  dan terbatasnya lahan yang dimiliki oleh sekolah.
Katakunci : Kepemimpinan  Kepala  Sekolah,  Kepemimpinan  Komite Sekolah, Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sekolah
How  to  Cite: Banamtuan,  M.  F.,  &  Baun,  S.  (2021).  KOLABORASI  KEPEMIMPINAN ANTARA  KEPALA  SEKOLAH  DAN  KOMITE  SEKOLAH  DALAM  PENGEMBANGAN SARANA  DAN  PRASARANA  DI  SMKN  1  KUPANG. Jurnal  Dinamika  Pendidikan , 14 (1). https://doi.org/10.51212/jdp.v14i1.1973

## Pendahuluan
Era  globalisasi  dunia  ditandai  oleh  perkembangan  yang  semakin  cepat  di  segala  bidang kegiatan,  begitu  pula  dalam  kegiatan  pendidikan.  Globalisasi  ini  sangat  mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan pendidikan bagi warga negaranya  tidak  henti-hentinya  melakukan  berbagai  kegiatan  dan  menyediakan  fasilitas pendukungnya  termasuk  memberlakukannya Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen. Seperti yang Disampaikan dalam penjelasan umum atas Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2005,  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  tujuan  pendidikan  Nasional  adalah  untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.
Selanjutnya,  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan  bahwa  (1)  Setiap  warga  Negara  berhak  mendapat  pendidikan;  (2)  Setiap warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya;  (3)

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 168-177 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Maglon Ferdinand Banamtuan 1 , Soleman Baun 2
Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  serta  ahlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  Undang-Undang;  (4)  Negara  memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran  pendapatan dan belanja negara serta  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggeraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  yang  memiliki  visi  terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai  pranata sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  Negara  Indonesia berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif  menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sumber daya manusia unggul merupakan persyaratan utama bagi terwujudnya bangsa dan negara yang maju. Berapapun besar sumber daya alam, modal sarana prasarana yang tersedia, pada akhirnya di tangan sumber daya manusia yang handal  sajalah  target  pembangunan  bangsa  dan  negara  dapat  dicapai.  Dalam  perspektif berpikir  seperti  ini,  suatu  bangsa  tak  dapat  mencapai  kemajuan  tanpa  adanya  suatu  sistem pendidikan  yang  baik.  Pendidikan  adalah  modal  dasar  untuk  menciptakan  Sumber  Daya Manusia  yang  unggul.  Dunia  pendidikan  yang  utama  adalah  sekolah.  Sekolah  merupakan salah satu lembaga alternatif pelayanan pendidikan. Sekolah sebagai suatu lembaga tentunya memiliki visi, misi, tujuan dan fungsi. Untuk mengemban misi, mewujudkan visi, mencapai tujuan,  dan  menjalankan  fungsinya  sekolah  memerlukan  tenaga  profesional,  tata  kerja organisasi dan sumber-sumber yang mendukung baik finansial maupun non finansial.
Sekolah sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain serta  berkontribusi    pada  pencapaian  tujuan.  Komponen-komponen  tersebut  adalah  siswa, kurikulum,  bahan  ajar,  guru,  Kepala  Sekolah,  tenaga  kependidikan  lainnya,  lingkungan, sarana, fasilitas, proses pembelajaran dan hasil atau output. Semua komponen tersebut harus berkembang  sesuai  tuntutan  zaman  dan  perubahan  lingkungan  yang  terjadi  disekitarnya. Untuk  berkembang  tentunya  harus  ada  proses  perubahan.  Pengembangan  ini  hendaknya bertolak  dari  hal-hal  yang  menyebabkan  organisasi  tersebut  tidak  dapat  berfungsi  dengan sebaik  yang  diharapkan  ( Gupta  &  Shingi,  2001 ).  Dalam  konsepsi  pengembangan kelembagaan  tercermin  adanya  upaya  untuk  memperkenalkan  perubahan  cara mengorganisasikan  suatu  lembaga,  struktur,  proses  dan  sistem  lembaga  yang  bersangkutan sehingga  lebih  dapat  memenuhi  misinya.  Oleh  karena  itu,  perubahan  yang  terjadi  pada lembaga sekolah harus meliputi seluruh komponen yang ada di dalamnya.
Oleh  karena  itu,  dalam  Peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah  perlu  didukung  oleh kemampuan  manajerial  yang  efektif.  Sukses  tidaknya  pendidikan  dan  pembelajaran  di sekolah sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam mengelola  setiap  komponen  sekolah.  Kemampuan  Kepala  Sekolah  dan  mitranya  tersebut berkaitan langsung dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Kondisi tersebut menunjukkan visi dan  misinya  terletak  pada  bagaimana  manajemen,  khususnya  dalam  menggerakkan  dan memperdayakan berbagai komponen sekolah.
Pihak  Sekolah,  Komite  Sekolah  dan  masyarakat  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat kaitannya  dalam  mencapai  tujuan  sekolah  atau  lembaga  pendidikan  secara  efektif  dan efesien.  Seolah  juga  harus  menunjang  pencapaian  tujuan  atau  pemenuhan  kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pendididikan. Oleh karena itu, pihak sekolah dan Komite Sekolah  berkewajiban  mamahami  visi,  misi,  tujuan,  rumusan  dan  program-program  yang
berkaitan dengan kebutuhan peserta didik yang kelak menjawab akan kebutuhan masyarakat. Dengan perkataan ini antara pihak sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat dan masyarakat harus  membina  hubungan  yang  harmonis.  Demi  pencapaian  tujuan  dan  program  sekolah yang akan berdampak pada peningkatan mutu sekolah, khususnya mutu hasil belajar siswa. Jika hubungan pihak sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait untuk memajukan sekolah akan tercapai sesuai tujuan dan program yang disepakati.
Secara yuridis, tuntutan keterlibatan masyarakat itu ditetapkan dalam Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tujuan, peran dan fungsi Komite Sekolah telah di atur secara jelas dalam peraturan ini. Salah satu bunyi dari point tersebut adalah Komite Sekolah bekerjasama dengan Kepala Sekolah untuk mengelola pendidikan.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  kolaborasi  kepemimpinan  Kepala  Sekolah  dan  Komite Sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di SMKN 1 Kupang adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam memilih SMKN 1 Kupang sebagai tempat penelitian, yakni: Pertama, SMKN 1 Kupang merupakan salah satu sekolah unggul di Kota Kupang, di tandai dengan berbagai prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kedua, ada  banyak  ekstrakurikuler  di  sekolah  tersebut,  meliputi:  pramuka,  tari  (merupakan ekstrakurikuler  wajib  untuk  semua  siswa). Ketiga, prestasi  akademik  berdasarkan  data  yang ada  menunjukkan  bahwa  tingkat  kelulusan  mencapai  100%  dan  semua  melanjutkan  ke jenjang  Pendidikan  Tinggi  Negeri  (Universitas  Nusa  Cendana  dan  Politeknik  Negeri Kupang) yang sudah di akui kualitas output nya. Keempat, kondisi fisik bangunan dari tahun ke tahun sebagaimana yang ada dalam laporan program kerja tahunan ke tahun sebagaimana peneliti  ke  lokasi  menunjukkan  perkembangan  yang  cukup  pesat,  nampak  seperti  ruang laboratorium  sains,  laboratorium  komputer,  laboratorium  bahasa,  ruang  seni,  ruang perpustakaan  semakin  kondusif  dengan  berbagai  koleksi  buku. Kelima,  output SMKN  1 Kupang sudah dapat menciptakan lapangan kerja sendiri seperti menerima jahitan, membuka rumah  makan,  serta  bekerja  di  hotel.  Data  tersebut  belum  diketahui  dengan  pasti,  tetapi melalui  komunikasi  lulusan  dengan  lembaga  pendidikan  SMKN  1  Kupang  dapat  menjadi indikator  relevansi output dengan  kebutuhan  masyarakat. Keenam, adanya  kegiatan  seperti pameran,  lomba-lomba  di  lingkungan  sekolah  maupun  di  tempat  lain  menunjukkan  bahwa SMKN 1 Kupang sudah go nasional bahkan go internasional yang tidak bisa diragukan lagi.
Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa Komite Sekolah SMKN 1 Kupang sudah menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tersebut. Maka hasil wawancara saat studi pada 3 Mei 2018, diperoleh dari Kepala Sekolah SMKN 1 Kupang dan Komite Sekolah memang sudah bekerja dan berjalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing,  tetapi  belum  maksimal.  Masih  terkesan  saling  menunggu  dan  masih  kaku dalam  mengeksekusi  permasalahan  di  sekolah.  Memang  sampai  saat  ini  belum  berdampak pada  pencapaian  mutu  sekolah/mutu  proses  dan  hasil  pembelajaran  kerjasama  yang dilakukan  antara  Kepala  Sekolah  dan  Komite  Sekolah  belum  maksimal/optimal  karena berbagai  kendala.  Model  kerjasama  antara  dua  lembaga  ini  belum  terbentuk  secara sempurna. Belum adanya model ideal dalam melakukan kerjasama Kepala Sekolah dengan Komite  Sekolah  ini  menjadi  faktor  penghambat,  selain  faktor  lain.  Kenyataan  ini menunjukkan  pentingnya  memberi  pemahaman  serta  keterampilan  kepada  Kepala  Sekolah dan Komite Sekolah agar bisa menjalankan tugas secara sempurna. Dengan harapan, kedua lembaga  ini  bisa  bekerjasama  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  sehingga  program mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat cepat tercapai.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan sebuah rumusan permasalahan tentang 1).  Bagaimana  kepemimpinan  Kepala  Sekolah  dalam  pengembangan  sarana  dan  prasarana pendidik pada SMKN 1 Kupang?; dan 2). Bagaimana kepemimpinan Komite Sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidik pada SMKN 1 Kupang?

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 168-177 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Maglon Ferdinand Banamtuan 1 , Soleman Baun 2

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif,  yang  mengarah  pada  penelitian studi  kasus.  Menurut Salim  (2001:  93) Studi  kasus  adalah  suatu  pendekatan  untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus ( case ) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain. Dalam penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan,  menguraikan,  dan  menggambarkan  tentang  kolaborasi  kepemimpinan Kepala  Sekolah  dan  Komite  Sekolah  dalam  mengembangkan  sarana  dan  prasarana  di sekolah. Hal ini sesuai dengan pengertian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan  peda  metodologi  yang  diselidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia, ( Sugiyono,  2010:  8 ).  Lokasi  penelitian  merupakan  tempat  dimana  peneliti  mengambil  data yang  akan  diteliti  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  (khususnya  jarak  tempuh)  yang dianggap  mewakili  representatif  judul  dalam  masalah  penelitian  yang  dalam  hal  ini  akan dilaksanakan pada SMKN 1 Kupang, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

## Hasil dan Pembahasan
Kepemimpinan  kepala  sekolah  SMKN  1  Kupang  dalam  pengembangan  sarana  dan prasarana
Peranan  kepala  sekolah  dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  perencana  benar-benar memikirkan  dan  merumuskan  dalam  suatu  program  tujuan  dan  tindakan  yang  harus dilakukan,  serta  harus  bertanggungjawab  terhadap  maju  mundurnya  sekolah.  Oleh  karena itu,  kepala  sekolah  hendaknya  memahami,  menguasai  dan  mampu  melaksanakan  tugas kemanagerialnya  dengan  baik  dan  benar,  dengan  cara  merencanakan,  mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan agar organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta  mampu  menjawab  tantangan  pengembangan  yang  terjadi  di  dalam  Lembaga Pendidikan, yang mana manajemen pengembangan harus senantiasa dilakukan secara terus menerus.
Kepala sekolah adalah jabatan pimpinan yang tidak bisa diisi oleh orang lain tanpa didasari oleh pertimbangan-pertimbangan siapapun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah serta ditentukan  melalui  proses  serta  persyaratan-persyaratan  tertentu  seperti:  latar  belakang pendidikan, pengalaman, usia pangkat dan integritas. Oleh karena itu, kepala sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal sebab pengangkatannya melalui proses dan prosedur yang didasarkan  atas  peraturan  yang  berlaku.  Kepala  sekolah  yang  berhasil  apabila  mereka memahami  keberadaan  sekolah  sebagai  organisasi  yang  kompleks  dan  unik  serta  mampu melaksanakan  peranan  kepala  sekolah  sebagai  perencana  dan  bertanggung  jawab  untuk memimpin sekolah khususnya dalam mengembangkan sarana prasarana yang sudah ada di sekolah.  Kepala  sekolah  juga  dapat  mengaplikasikan  perencanaan,  pengorganisasian  dan pengelolaan  kepegawaian  dalam  pengelolaan  sekolah  yang  dipimpinnya,  dalam  mengelola tenaga  pendidikan,  salah  satu  tugas  penting  yang  harus  dilakukan  kepala  sekolah  adalah melaksanakan  kegiatan  di  antaranya  ialah  merencanakan  dan  mengembangkan  sarana prasarana  yang  ada  di  sekolah  dalam  menunjang  proses  pembelajaran,  seperti  menambah bangku  siswa  ketika  diperlukan,  memberikan  fasilitas  air  minum  di  setiap  kelas.  Serta menjalin lingkungan yang baik dengan warga sekolah, guru, siswa, dan lingkungan SMKN 1 Kupang.
Demikianlah  kepala  sekolah  sebagai  perencana  pengembangan  sarana  prasarana  juga memperhatikan masalah-masalah sebagai berikut: 1). Peningkatan dan perluasan pemerataan layanan sarana prasarana pendidikan; 2). Peningkatan mutu dan relevansi sarana prasarana
serta  daya  saing  pendidikan;  dan  3).  Peningkatan  tata  kelola/manajemen  sarana  prasarana dalam layanan pendidikan.
Karena keberadaan kepala sekolah sebagai perencana pengembangan sarana prasarana, yang mana  perencanaan  di  sini  memegang  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  usaha  mencapai keberhasilan  proses  pembelajaran  serta  upaya  pelayanan  pendidikan  yang  ada  di  sekolah. Dengan demikianlah di dalam perencanaan proses yang dilakukan harus mengacu terhadap langkah-langkah  yang  dilaksanakan  sebelumnya,  di  antaranya  langkah-langkah  tersebut adalah:  1).  Penentuan  tujuan;  2).  Menentukan  sasaran;  3).  Identifikasi  pilihan-pilihan;  4). Penilaian  perbandingan;  5).  Rencana  terpilih;  6).  Implementasi;  dan  7).  Evaluasi.  Ketika langkah-langkah  ini  diterapkan,  penentuan  tujuan  serta  sasaran  pendidikan  berdasarkan terhadap  analisis  kelemahan,  kekuatan,  peluang  dan  ancaman,  perlu  ditentukan  pilihan- pilihan tindakan pengembangan berdasarkan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap proses  pelaksanaan  ke  depanya.  Peran  kepala  sekolah  sebagai  pelaksana  pengembangkan sarana  prasarana  di  SMKN  1  Kupang  Peranan  kepala  sekolah  sebagai  pelaksana  dalam mengembangkan  sarana  prasarana  di  SMKN  1  Kupang  betul-betul  menjalankan  fungsinya dengan  baik  dan  benar  yaitu  dengan  melaksanakan  proses  belajar  mengajar,  kegiatan bimbingan guru, kegiatan kerjasama dengan bawahan, masyarakat dan instansi terkait, serta memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  berbagai  aktivitas  pengelolaan  pengembangan sarana  prasarana  lainya.  Sebagai  seorang  pemimpin  seorang  kepala  sekolah  harus mempunyai  wewenang  untuk  memerintahkan  bawahannya,  dalam  hal  ini  untuk  mencapai tujuan.
Kepala  sekolah  sebagai  pelaksana  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  berbagai aktivitas  pengelolaan  pengembangan  sarana  prasarana  pendidikan.  Keberadaan  kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah dan kepada urusan tata usaha melaksanakan program  kerja  sekolah  yang  meliputi  di  antaranya  ialah  bidang  umum,  kurikulum, kesiswaan,  ketenagakerjaan,  sarana  prasarana,  keuangan,  ketatausahaan  dan  hubungan masyarakat.
Sebagai seorang kepala sekolah ia mempunyai peranan yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam masalah yang berkenaan dengan kebutuhan anggotanya. Pemimpin yang baik adalah seorang yang mempunyai kecenderungan untuk tidak menganggap diri sendiri sebagai seorang  yang  mengetahui  segalanya  dalam  lembaga.  Dan  senantiasa  mengambil  keputusan sangat  adil  dan  bijaksana.  Dan  senantiasa  mengambil  keputusan  yang  adil  dan  bijaksana dalam  pelaksanaan  pengembangan  sarana  prasarana,  memberi  motivasi  pada  guru  yang melaksanakan  tugasnya  dengan  benar  dengan  cara  memberikan  pedoman  dan  pengalaman yang  baik, responsive terhadap  kebutuhan,  pembiayaan,  serta  transparan  yang  mana senantiasa  meningkatkan  pengembangan  sarana  prasarana  dalam  menunjang  proses pembelajaran.
Kepemimpinan  kepala  sekolah  berkaitan  dengan  masalah  kepala  sekolah  dalam meningkatkan  kesempatan  untuk  mengadakan  pertemuan  secara  efektif  dengan  para  guru dalam  situasi  yang  kondusif.  Perilaku  kepala  sekolah  harus  dapat  mendorong  kinerja  para guru  dengan  menunjukkan  rasa  bersahabat,  dekat,  dan  penuh  pertimbangan  terhadap  para guru, baik sebagai individu maupun kelompok. Semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki oleh  seseorang  dalam  organisasi,  nilai  dan  bobot  strategik  dari  keputusan  yang  diambilnya pun  mengarah  kepada  hal-hal  yang  lebih  operasional.  Serta  tugas  kepala  sekolah  sebagai pelaksana  pengembangan  sarana  prasarana  dan  mengorganisasikan  semua  bidang/ komponen  yang  ada  di  sekolah  dalam  pembagian  tugas  sesuai  dengan  keahlianya.    Bidang sarana  dan  prasarana,  yakni:  1).  Pelaksanaan  dan  seleksi  buku  pegangan  pendidik;  2). Layanan  perpustakaan  dan  laboratorium;  3).  Penggunaan  alat  peraga;  4).  Kebersihan  dan keindahan  lingkungan  sekolah;  5).  Kebersihan dan  keindahan  kelas;  dan  6).  Perbaikan  dan dan penyediaan kelengkapan sarana prasarana sekolah

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 168-177 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Maglon Ferdinand Banamtuan 1 , Soleman Baun 2
Kualitas sarana prasarana sekolah, kualifikasi tenaga pendidik, dan kependidikan yang ada di sekolah,  dan  kualitas  proses  pembelajaran  yang  perlu  dilakukan  secara  terus  menerus dilakukan  minimal  mencapai  kualitas  Sekolah  Standar  Nasional.  Kepala  sekolah  yang dibantu  oleh  wakil  kepala  sekolah  serta  semua  warga  sekolah  terutama  bersama-sama berusaha melakukan kualitas tersebut.
Peranan  kepala  sekolah  sebagai  pengendali  pertama  yang  menentukan  kunci  keberhasilan sekolah,  pengembangan  sarana  prasarana  di  SMKN  1  Kupang  betul-betul  menerapkan pengendalian yang signifikan terhadap pengembangan sarana prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, yang mana kualitas kepemimpinan kepala sekolah  sebagai  pengendali  pengembangan  sarana  prasarana  bisa  melaksanakan  tugasnya secara  efektif dan  efisien,  mutlak  harus  bisa  menerapkan  kepemimpinan  yang  baik.  Kepala sekolah  adalah  orang  yang  sangat  menentukan  berjalannya  suatu  kegiatan  pengembangan sarana  prasarana  sekolah  khususnya  sesuai  dengan  harapan  yang  ditargetkan,  peran  dan tanggung  jawabnya  sangat  berat  dengan  demikianlah  diperlukan  kerjasama  dengan stakeholder-stakeholder  yang  terlibat  dalam  dunia  pendidikan,  agar  mencapai  tujuan pendidikan  yang  diharapkan.  Dengan  itu  dalam  menjalankan  tugasnya  seorang  pemimpin sekolah, hendaknya kepala sekolah memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dan arah dalam berpijak.
Dalam  menunjang  kemajuan  pendidikan  dalam  segi  sarana  prasarana  pemerintah melimpahkan atau mengucurkan dana ke berbagai sekolah untuk dikelola oleh sekolah dan komite  sekolah,  akibat  dari  ini  mulai  ada  kecenderungan  kepala  sekolah  lebih  memikirkan proyek  dari  tugas  pokoknya  sebagai  orang  yang  menjalankan  keberhasilan  pelaksanaan pendidikan. Untuk itu diharapkan agar kepala sekolah jangan sampai hilang langkah dalam mencapai  visi  dan  misi  dalam  pengendali  pengembangan  sarana  prasarana  di  sekolah.  Di lingkungan  sekolah,  kepala  sekolah  merupakan  pemimpin  pengendali  puncak  yang menentukan  kunci  keberhasilan  untuk  mencapai  tujuan.  Pengawasan/pengendalian merupakan  proses  untuk  mengamati  secara  berkesinambungan  pelaksanaan  rencana  kerja yang  sudah  disusun  dan  mengadakan  perbaikan  terhadap  penyimpangan  pengembangan sarana prasarana yang terjadi.
Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas, pengawasan dan pengendalian  juga  merupakan  alat  ukur  apakah  implementasi  sesuai  dengan  rencana  yang merupakan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya yang mana pengendalian disini  mengacu  pada  pemanfaatan,  kualitas  dan  kuantitas  serta  efektif  dan  efisiennya pengendalian  pengembangan  sarana  prasarana  dalam  proses  pembelajaran.  Kemampuan kepala  sekolah  yang  profesional  perlu  terus  diciptakan  melalui  peningkatan  kemampuan aparat  yang  berada  di  sekolah  dalam  mengolah,  menganalisis,  mengembangkan  dan mendayagunakan  penyedia  pengembangan  sarana  prasarana  di  sekolah  secara  efektif  dan efisien.  Untuk  kepentingan  tersebut,  perlu  terus  dikembangkan  suatu  sistem  informasi manajemen  kepala  sekolah  yang  bermutu  agar  dapat  lebih  meningkatkan  sarana  prasarana yang ada di sekolah.
Maka hasil analisis data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran kepala sekolah dalam mengembangkan sarana prasarana di sekolah yang diperlihatkan dan diterapkan oleh kepala sekolah  di  SMKN  1  Kupang  telah  berjalan  sesuai  dengan  sebagaimana  mestinya  dengan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut: Secara keseluruhan mengenai peran kepala sekolah dalam mengembangkan sarana prasarana di SMKN 1 Kupang cukup bagus, dalam keseharianya  telah  dapat  mencerminkan  pribadi  yang  benar-benar  memajukan  sebuah lembaga  pendidikan  khususnya  di  SMKN  1  Kupang,  seperti:  a).  Meningkatnya  prestasi belajar dengan bertambahnya sarana prasarana di sekolah, b). Memberikan kemajuan kepada
sekolah  dalam  perkembanganya  sarana  prasarana  yang  ada,  c).  Menciptakan  peserta  didik lebih memahami dan menguasai alat perkembangan sarana prasarana.

## Kepemimpinan  komite  sekolah  SMKN  1  Kupang  dalam  pengembangan  sarana  dan prasarana
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa komite sekolah yang ada di SMKN 1 Kupang, telah melaksanakan perannya sebagai: (1) Badan pemberi pertimbangan ( advisory agency ); (2). Pendukung ( supporting agency ); (3). Pengontrol ( controlling agency ); (4). Mediator dengan masyarakat dalam proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Peran Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan ( advisory agency ) dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana  sekolah,  komite  sekolah  sering  memberikan  usul  dan  masukan  saat  rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, juga memberikan usul-usul terkait cara yang akan dilakukan untuk mengadakan sarana dan prasarana di sekolah sampai pada proses  penghapusan  sarana  dan  prasarana.  Berdasarkan  hal  tersebut  kita  dapat  melihat bahwa  peran  komite  sekolah  sebagai  pemberi  pertimbangan  sudah  menjalankan  tugasnya dengan  baik.  Pernyataan  ini  didukung  oleh Pantjastuti  (2008:  81) ,  idealnya,  sekolah  dan yayasan  pendidikan  harus  meminta  pertimbangan  kepada  Komite  Sekolah  dalam merumuskan  program  dan  kegiatan  sekolah,  termasuk  juga  dalam  merumuskan  visi,  misi, dan  tujuan  sekolah  yang  bersifat given, seperti  di  sekolah  swasta  dengan  ciri  khas  tertentu.
Dalam  proses  perencanaan  pengadaaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  memang  harus melibatkan komite sekolah untuk lebih mematangkan perencanaan yang dibuat, hal ini sesuai dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Barnawi  (2012:  51) yang  mengatakan  bahwa  proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan hendaknya melibatkan unsur-unsur penting di sekolah seperti kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha dan bendahara, serta komite sekolah.
Peran  komite  sekolah  sebagai  badan  pendukung (Supporting  agency), komite  sekolah melaksanakan  perannya  dengan  ikut  menjadi  panitia  dalam  proses  pengadaan  sarana  dan prasarana, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid, memberikan dukungan berupa tenaga pikiran, motivasi serta masukan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada  di  sekolah.  Dukungan  yang  diberikan  komite  sekolah  ini  juga  sampai  pada  tahap penghapusan, hal ini diwujudkan dengan ikut melakukan pemilihan barang dan pengecekan kondisi  sarana  dan  prasarana  yang  sudah  tidak  layak  pakai.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  komite  sekolah  sebagai  badan  pendukung  dalam  pengadaan  sarana  dan prasarana sekolah sudah melaksanakan tugas sebagaimana yang harus dilakukan.
Peran  komite  sekolah  sebagai  badan  pendukung  tersebut,  didukung  oleh  pernyataan Pantjastuti  (2008:  82) komite  sekolah  memiliki  peran  sebagai supporting  agency ,  badan  yang memberikan  dukungan  berupa  dana,  tenaga  dan  pikiran.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat 1 juga dituliskan  bahwa  masyarakat  berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan meliputi  perencanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  progam  pendidikan  melalui  dewan pendidikan dan komite sekolah. Sebagai badan pengontrol ( controlling agency ) komite sekolah telah melakukan pengawasan atas penggunaan dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas sekolah dengan ikut terlibat dalam penyusunan RKAS bersama kepala sekolah  dan  guru.  Bentuk  pengawasan  yang  diberikan  oleh  komite  sekolah  yaitu  komite sekolah  juga  sering  melakukan  survey  langsung  datang  ke  sekolah  untuk  melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dalam penghapusan sarana dan  prasarana,  bentuk  pengawasan  yang  diberikan  oleh  komite  sekolah  yaitu  hadir  secara langsung  dalam  proses  penghapusan  setelah  sebelumnya  juga  ikut  memilih  barang  atau sarana prasarana yang memang benar layak untuk dilakukan penghapusan. Dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa komite sekolah dalam fungsinya sebagai badan pengontrol sudah menjalankan  tugas  dan  perannya  dengan  baik.  Peran  komite  sekolah  sebagai  badan pengontrol tersebut didukung pernyataan dari Pantjastuti (2008: 82) yang menyatakan bahwa

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Vol.14, No.1, April 2021, pp. 168-177 Available online: http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdp
Maglon Ferdinand Banamtuan 1 , Soleman Baun 2
176 | Kolaborasi Kepemimpinan Antara Kepala Sekolah Dan Komite Sekolah Dalam Pengembangan Sarana Dan Prasarana Di SMKN 1 Kupang
komite  sekolah  memiliki  peran  sebagai controlling  agency ,  badan  yang  melaksanakan pengawasan  sosial  kepada  sekolah.  Pengawasan  sosial  yang  dilakukan  lebih  memiliki implikasi  sosial,  dan  lebih  dilaksanakan  secara  preventif,  seperti  ketika  sekolah  menyusun RKAS, atau ketika sekolah menyusun laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
Komite  Sekolah  dalam  melaksanakan  perannya  sebagai  mediator  yaitu  dengan menyampaikan aspirasi terhadap program sekolah yang berasal dari masyarakat. Dalam hal pengadaan  sarana  dan  prasarana,  komite  sekolah  menjadi  perantara  dari  pihak  sekolah kepada  masyarakat  untuk  menyalurkan  usul  dan  masukan  saat  perencanaan  pengadaan sarana  dan  prasarana  dilakukan  sampai  pada  tahap  pelaporan  adanya  penghapusan  sarana dan prasarana sekolah. Jadi tidakhanya dalam bentuk materi atau dana saja yang disalurkan oleh  komite  sekolah  dari  masyarakat  kepada  sekolah,  tetapi  juga  dalam  bentuk  ide  dan gagasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasbullah (2007: 93) yang menyatakan bahwa komite sekolah berfungi menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan  pendidikan  yang  diajukan  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  juga  ditegaskan  dalam Kepmendiknas  Nomor  44  Tahun  2002  tentang  tujuan  dari  dibentuknya  komite  sekolah adalah sebagai berikut: (1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam  melahirkan  kebijakan  oprasional dan program pendidikan  di  satuan  pendidikan;  (2). Meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  serta  masyarakat  dalam  menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan komite sekolah sudah menjalankan  tugasnya  dengan  baik  sebagai  badan  pengontrol  dalam  usaha  meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.
Bila dilihat dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa peran komite dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di SMKN 1 Kupang sebenarnya sudah maksimal. Mulai dari tahap  perencanaan  sarana  dan  prasarana  hingga  pada  tahap  penghapusan  sarana  dan prasarana, namun dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah komite sekolah masih mengalami kesulitan. Hal ini dapat dilihat dari sekolah yang masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar, ini disebabkan karena sekolah  kurang  memiliki  lahan  yang cukup  luas  untuk  melakukan penambahan  sarana  dan prasarana.  Selain  itu  faktor  dana  juga  menjadi  hambatan  bagi  komite  sekolah  dalam memberikan suntikan dana untuk membangun kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, hal ini disebabkan sebagian besar orang tua wali murid yang ada di sekolah ini berasal dari golongan menengah ke bawah.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  yakni:  Kepala sekolah memiliki peran yaitu memikirkan dukungan dari pihak lain sehingga, keberlanjutan selanjutnya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Peran kepala sekolah sebagai pelaksana pengembangan  sarana  prasarana  di  SMKN  1  Kupang  hendaknya  pandai  menyediakan, merencanakan  dan  memfasilitasi  yaitu  dengan  melaksanakan  proses  pelaksanaan pengembangan  sarana  dan  prasarana,  melaksanakan  program  kerja  sekolah,  kegiatan kerjasama  dengan  semua  keluarga  sekolah,  masyarakat  dan  instansi  terkait.  Peran  kepala sekolah sebagai pengendali pengembangan sarana dan prasarana di SMKN 1 Kupang dimana kepala  sekolah  merupakan  pemimpin  pengendali  puncak  yang  menentukan  kunci keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan, serta pengendalian di sekolah SMKN 1 Kupang merupakan  proses  untuk  mengamati  secara  berkesinambungan  pelaksanaan  rencana  kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan pengembangan sarana prasarana yang terjadi.

## JURNAL DINAMIKA PENDIDIKAN
Komite sekolah yang ada di SMKN 1 Kupang berperan aktif dalam pengelolaan sarana dan prasarana  yang  ada  di  sekolah.  Mulai  dari  proses  perencanaan,  pengadaan,  pengaturan, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

## Saran
Kepala sekolah perlu meningkatkan pemerataan dan memperluas layanan sarana prasarana pendidikan,  memikirkan  dan  merumuskan  dalam  suatu  program  tujuan  yang  dilakukan terhadap maju mundurnya sekolah. Peningkatan mutu relevansi sarana dan prasarana serta daya  saing  pendidikan  sehingga,  kepala  sekolah  memahami,  menguasai  dan  mampu melaksanakan  tugas  kemenejerialnya  dengan  baik  dan  benar,  dengan  cara  merencanakan, mengorganisasikan,  memiliki  target  ke  depan  serta  menyesuaikan  tujuan  yang  telah ditetapkan  bersama.  Keaktifan  peran  komite  sekolah  dalam  pengelolaan  sarana  dan prasarana  hendaknya  terus  dipertahankan  dan  ditingkatkan.  Meskipun  banyak  hambatan yang  dihadapi,  komite  sekolah  hendaknya  tidak  mudah  menyerah  dan  senantiasa  berusaha mencari solusi terbaik dalam mengatasi hambatan tersebut.

## Referensi
Barnawi, Mohammad Arifin. (2012). Buku Pintar Mengelola Sekolah (Swasta), Yogyakarta:Ar- Ruzz
Gupta & Shingi. (2001). Strategies for initial management of hypertension . Indian J Med Res.132
Hasbullah. (2007). Otonomi Pendidikan (Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan). Jakarta: Raja Grafindo Persada
Pantjastuti, Sri Renani, dkk. (2008). Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan . Yogyakarta: Hikayat.
Salim. (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi , Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang (1945) Versi Amandemen. Tentang tujuan pendidikan nasional. Bandung:

## Fokus Media
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional dalam rangka pembedayaan dan peningkatan peran serta masyarakat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 edisi 2009, Tentang Guru dan Dosen, Bandung, Depdiknas, Citra Umbara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 edisi 2009, Sistem Pendidikan Nasional, Bandung, Depdiknas, Citra Umbara.