## INDIKASI MORAL HAZARD PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

## Siti Aisiyah Suciningtias 1)
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang E-mail : aisiyah@unissula.ac.id 1)
Kata kunci : Indikasi Bahaya Moral, Produk Domestik Bruto,
Kelahiran Mudharabah,
Murabahah kembali, Non Performing Financing.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  ada  tidaknya  indikasi  Moral Hazard  pada  pembiayaan  Mudarabah  dan  Murabahah  di  bank  syariah periode 2007-2012. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 3 bank syariah diambil dengan metode purposive sampling,. Alat analisis yang digunakan adalah  regresi  linier  berganda  dan  menggunakan  software  SPSS. Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  pertumbuhan  PDB, membandingkan Rasio Imbal Hasil Mudharabah Return Return Total (R), dan  rasio  piutang  Murabahah  dibandingkan  Alokasi  Return  Total Financing (RF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB (X1), memiliki pengaruh  negatif  dan  signifikan.  Efek  negatifnya  menunjukkan  bahwa bank  syariah  dalam  hal  makroekonomi  tidak  terjadi  indikasi  moral hazard. RR (X2) memiliki efek positif dan signifikan dari NPF. Pengaruh positif  berarti  bank  syariah menunjukkan adanya moral hazard  terhadap pembiayaan  mudharabah.  Sedangkan  pada  RF  (X3)  positif  tapi  tidak signifikan terhadap NPF. Tidak signifikan artinya variabel tersebut tidak berpengaruh  pada  RF  NPF.  Jadi  variabel  RF  tidak  cukup  bukti  untuk menyajikan  indikasi  ada  tidaknya  moral  hazard  terhadap  perbankan syariah.  Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  perbankan  syariah  di Indonesia  cenderung  memilih  produk  murabahah  yang  risikonya  lebih kecil dari pada pembiayaan. Dalam pembiayaan murabahah risiko moral hazard  lebih  rendah  dari  pada  pembiayaan.  Bank  lebih  fokus  pada pembiayaan  murabahah  sehingga  lebih  baik  melakukan  perawatan debitur di murabahah.

## Keywords :
Moral Hazard Indication, Gross Domestic Product,
Birth of Mudharabah, Murabaha return, Non Performing Financing.

## Abstract
This study aims to analyze whether there is indication of Moral Hazard on Mudarabah  and  Murabahah  financing  in  sharia  bank  period  2007-2012. Sample  in  this  research  as  many  as  3  syariah  bank  taken  by  purposive sampling  method.  The  analytical  tool  used  is  multiple  linear  regression and  using  SPSS  software.  The  independent  variables  in  this  study  are GDP  growth,  compare  Mudharabah  Return  Return  Ratio  (R),  and Murabahah  Accounts  Receivable  ratio  compared  to  Total  Return Financing  (RF)  allocation.  The  results  showed  that  GDP  (X1),  has  a negative  and  significant  influence.  Negative  effect  indicates  that  sharia bank  in  the  case  of  macroeconomics  does  not  occur  indication  of  moral hazard.  RR  (X2)  has  a  positive  and  significant  effect  of  NPF.  Positive influence  means  sharia  bank  shows  moral  hazard  to  mudharabah financing.  While  in  RF  (X3)  positive  but  not  significant  to  NPF.  Not significant  means  that  the  variable  has  no  effect  on  RF  NPF.  So  the  RF variable is not enough evidence to present an indication of moral hazard presence  on  sharia  banking.  In  general  it  can  be  concluded  that  sharia banking  in  Indonesia  tends  to  choose  murabaha  products  whose  risk  is smaller than the financing. In murabahah murabahah moral hazard risk is lower  than  the  financing.  Banks  are  more  focused  on  murabahah financing so it is better to do debtor treatment in murabaha.
Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

## Pendahuluan
Dunia perbankan di Indonesia perkembangan  perbankan  syariah  telah menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  eksistensi ekonomi  syariah.  Perkembangan  bank syariah  yang  sangat  pesat  ini  dianggap karena  bank  syariah  mampu  membidik pasar  syariah  dimana  konsumen  yang meyakini  bahwa  bunga  bank  itu  haram. Umumnya,  perbankan  syariah  merupakan suatu  industri  keuangan  yang  memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan  utamanya  dibandingkan  dengan perbankan  konvensional.  Perbedaan  paling mendasar adalah tidak diterapkannya sistem bunga  dan  sebagai  gantinya  digunakan sistem  mudharabah  (bagi  hasil)  baik  pada sisi  lialibilities  maupun  sisi  asset,  yang dikenal dengan istilah two tier mudharabah.
Krisis  moneter  yang  terjadi  pada tahun  1998  telah  menenggelamkan  bank- bank  konvensional  dan  banyak  yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya.  Sementara  perbankan  yang menerapkan  system  syariah  dapat  tetap eksis dan mampu bertahan. Namun ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan dana  pihak  ketiga  dapat  dikategorikan sebagai  tindakan moral  hazard. Moral hazard secara  harfiahnya  dalam  bahasa Indonesia berart diterjemahkan  sebagai  suatu  kondisi  yang bersumber  dari  orang  yang  berkaitan dengan  sikap  mental,  pandangan  hidup  dan
kebiasaan yang dapat memperbesar terjadinya  peril peristiwa  yang  bisa menimbulkan kerugian (Arif, 2010).
Moral hazard yang melanda perbankan di Indonesia membuat fundamental  industri  perbankan  rapuh. Keberadaan  sistem  penjaminanpun  tidak menjamin keamanan dana nasabah. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara,  keberadaan  program  penjaminan pemerintah  dan  asuransi  deposito  telah menyebabkan  kasus  moral  hazard  di perbankan semakin berkembang (Khan dan Ahmed,  2001  dalam  Desty,  2008). Moral hazard dalam  dunia  perbankan  dapat dibedakan  atas 2 tingkatan. Pertama, moral hazard pada  tingkat  bank  dan  yang  kedua adalah moral hazard di tingkat nasabah.
Moral  hazard pada  tingkat  bank terjadi ketika bank syariah sebagai mudharib tidak berhati-hati dalam menyalurkan  dana  sehingga  berpotensi menimbulkan moral  hazard di  sisi  nasabah dan  menyebabkan  kerugian. Moral  hazard lainnya  yaitu  pada  saat  bank  tidak membayarkan bagian shahibul maal sebagaimana  rasio  yang  telah  ditetapkan  di awal  perjanjian,  atau  ketidakpatuhan  bank syariah  terhadap  prinsip-prinsip  syariah, juga  dapat  dikategorikan  dalam  tindakan moral  hazard .  Sedangkan moral  hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan  yang  berbasis  pada equity financing ( mudharabah dan musyarakah )
atau  biasa  dikenal  dengan profit  loss sharing .  Akad mudharaba h  yang  tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan  hak  penuh  pada mudharib untuk  menjalankan  usaha  tanpa  campur tangan shahibul  maal dan  ditanggungnya kerugian  oleh shahibul  maal (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan akad pembiayaan  ini  sangat  rentan  terhadap masalah moral hazard.
Moral  Hazard pada  penelitian  ini diukur  dengan  melihat  nilai  NPF.  Apabila nilai  NPFnya  tinggi,  maka  itu  terjadi indikasi  moral  hazard,  sedangkan  ketika nilai  NPF  itu  kecil  maka  tidak  terjadi indikasi  moral  hazard  pada  perbankan syariah.  Untuk  mengidentifikasi  penyebab pembiayaan  bermasalah  dengan  melihat dari  faktor  eksternal  dan  internal.  Faktor eksternal dipresentasikan oleh pertumbuhan GDP,  sedangkan  faktor  internal  bank dipresentasikan oleh Rasio Return Pembiayaan  Mudharabah  dibanding  Return Total  Pembiayaan  (RR)  dan  Rasio  Return Alokasi  Piutang  Murabahah  dibanding Return  Total  Pembiayaan  (RF).  Apabila pertumbuhan  GDP  mengalami  penurunan, maka  terjadi  penurunan  penjualan  dan pendapatan  perusahaan,  sehingga  akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya,
sehingga  hal  ini  dapat  menyebabkan bertambahnya outstanding kredit non lancar (Muntoha,  2011).  Sementara  itu  ketika
GDP meningkat secara teori terjadi peningkatan  transaksi  ekonomi,  dunia bisnis menggeliat, sehingga non performing financing mengalami  penurunan  (Nasution, 2007). Sedangkan kaitan antara Pembiayaan  Mudharabah  dan  Murabahah dengan  pembiayaan  bermasalah,  adalah ketika  return  dari  pembiayaan  mudharabah atau  murabahah  itu  mengalami  kenaikan, idealnya  akan  menurunkan  nilai  NPF, karena  Semakin  tinggi  rasio return ,  berarti semakin  baik  kebijakan  bank  tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun jika  terjadi  sebaliknya  ketika  return pembiayaan  mudharabah  atau  murabahah itu  turun,  berarti  bank  kurang  berhati-hati dalam memilih calon debitur, yang menyebabkan  pembiayaan  bermasalah  itu tinggi,  sehingga  mengakibatkan  terjadinya indikasi moral hazard pada bank.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka perumusan masalahnya dalm penelitian  ini  adalah  :  Apakah  terjadi indikasi moral  hazard dalam  pembiayaan dengan sistim mudharabah dan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?

## Tinjauan Pustaka
Indikasi  Moral  Hazard  Pada  Perbankan Syariah
Moral  hazard secara  harfiahnya
suatu  kondisi  yang  bersumber  dari  orang yang  berkaitan  dengan  sikap  mental, pandangan hidup dan kebiasaan  yang dapat memperbesar  terjadinya  peril    peristiwa yang  bisa  menimbulkan  kerugian  (Arif, 2010).
Moral hazard dalam dunia perbankan  setidaknya  dapat  dibedakan  atas 2  tingkatan.  Pertama, moral  hazard pada tingkat  bank  dan  yang  kedua  adalah moral hazard di tingkat nasabah. Moral hazard di tingkat bank dapat dibedakan atas beberapa diantaranya :
1) Moral  Hazard dalam  penyaluran  dana pihak  ketiga,  yaitu risky  lending behavior yang  menyebabkan  timbulnya
moral  hazard dan adverse  selection di tingkat  nasabah,  yang  disebut  juga moral  hazard tidak  langsung  (mengacu kepada  pengertian moral  hazard yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004)).
2) Moral  hazard ketidakhati-hatian  bank dalam menyalurkan kredit karena adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam hal ini termasuk dalam moral hazard langsung (mengacu kepada  pengertian moral  hazard yang dikemukakan oleh Vaubel (1983) dalam Dreher (2004)).
3) Moral  hazard pada  saat  penyaluran bank  tidak  mencerminkan  bank  sebagai
lembaga intermediasi atau tidak meyalurkan dana kepada sektor riil.
4) Moral  hazard ketika  bank  memberikan cost of fund yang rendah dan menerapkan  tingkat  yang  tinggi,  juga termasuk  dalam  kategori moral  hazard dan lainnya.
Bank  syariah  sebagai  lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip ilahiyah yang dalam operasionalnya memiliki perbedaan dengan bank konvensional.  Meskipun  prinsip  syariah dalam  perbankan  berasal  dari  nilai-nilai ilahiah namun sebagaimana kegiatan perekonomian  lainnya,  perbankan  syariah pun  tidak  lepas  dari  masalah  korupsi (Gunawan,  2005),  termasuk  juga  masalah moral hazard dan adverse selection . Seperti perbankan  konvensional, moral  hazard di bank  syariah  setidaknya  dapat  dibedakan menjadi moral  hazard pada  bank  dan  juga moral  hazard pada  nasabah. Moral  hazard pada  bank  terjadi  ketika  bank  syariah sebagai mudharib tidak  berhati-hati  dalam menyalurkan  dana  sehingga  berpotensi menimbulkan moral  hazard di  sisi  nasabah dan  menyebabkan  kerugian. Moral  hazard lainnya  yaitu  pada  saat  bank  tidak membayarkan bagian shahibul maal sebagaimana  rasio  yang  telah  ditetapkan  di awal  perjanjian,  atau  ketidakpatuhan  bank syariah  terhadap  prinsip-prinsip  syariah, juga  dapat  dikategorikan  dalam  tindakan moral hazard .
Sedangkan moral  hazard pada nasabah  umumnya  terjadi  pada  produk pembiayaan  yang  berbasis  pada equity financing ( mudharabah dan musyarakah ) atau  biasa  dikenal  dengan bagi  hasil .  Akad mudharaba h  yang  tidak  mensyaratkan jaminan  dan  juga  memberikan  hak  penuh pada mudharib untuk  menjalankan  usaha tanpa  campur  tangan shahibul  maal dan ditanggungnya kerugian oleh shahibul maal
(kecuali kesalahan manajemen)
mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan  terhadap  masalah moral  hazard.
Moral  hazard pada  sisi  nasabah  ini merupakan  isu  global  yang  menyebabkan bank syariah lebih memilih dengan pembiayaan  dengan  basis debt  financing ( murabahah, ishtisna, dan salam ).
Untuk  mengukur  ada  tidaknya indikasi  Moral  Hazard  pada  penyaluran pembiayaan  adalah  dengan  melihat  rasio NPF. Non  Performing  Financing (NPF) adalah  rasio  antara  pembiayaan  yang bermasalah  dengan  total  pembiayaan  yang disalurkan  oleh  bank  syariah.  Berdasarkan kriteria  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia  kategori  yang  termasuk  dalam NPF  adalah  pembiayaan  kurang  lancar, diragukan  dan  macet.  NPF  merupakan tingkat  risiko  yang  dihadapi  bank.  NPF adalah  jumlah  kredit  yang  bermasalah  dan kemungkinan  tidak  dapat  ditagih.  Semakin besar  nilai  NPF  maka  semakin  buruk kinerja  bank  tersebut  (Muhamad,  2005).
Hubungan  antara  NPF  dengan  indikasi moral  hazard  adalah  ketika  nilai  NPF  itu tinggi,  maka  terjadi  indikasi  moral  hazard, sedangkan  ketika  nilai  NPFnya  itu  rendah maka  tidak  terjadi  indikasi  moral  hazard pada  perbankan  syariah.  Besarnya  nilai NPF  suatu  bank  dapat  dihitung  dengan rumus :
Pertumbuhan  Gross  Domestic  Product (GDP) Pada Perbankan Syariah
Pertumbuhan GDP mempunyai dampak  terhadap  kualitas  pinjaman  yang diberikan  oleh  perbankkan.  Apabila  suatu perekonomian  mengalami  penurunan  maka pertumbuhan  GDP  negatif,  hal  ini  akan berdampak  pada  memburuknya  kualitas perbankan.  Pertumbuhan  GDP  ini  lah  yang nantinya  menjadi  bagian  dari  profitabilitas bank syariah.
Dalam kaitannya dengan kredit bermasalah,  dalam  kondisi  resesi  (terlihat dari  penurunan  GDP)  dimana  terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan,  maka  akan  mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan  pinjamannya.  Hal  ini  akan menyebabkan  bertambahnya outstanding kredit non lancar (Muntoha, 2011). Sementara itu ketika GDP meningkat secara teori terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia  bisnis  menggelihat,  sehingga non
NPF = Jumlah Pembiayaan Bermasalah x 100% Total pembiayaan
Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
performing  financing turun  (Nasution, 2007).  Besarnya  nilai  pertumbuhan  GDP dapat dihitung dengan rumus :
Rasio  Return  Mudharabah  dibanding Return Total Pembiayaan (RR)
Sebagaimana diungkapkan dalam banyak  literatur,  bahwa  jenis  pembiayaan bagi  hasil yang  terdiri  dari Mudhorobah dan Musyarokah adalah  skema  pembiyaan yang paling ideal dalam perbankan syariah. Dia  jadi  pembeda  yang  nyata  dari  sistem bank konvensional. Akan tetapi pembiayaan  bagi  hasil    ini  memiliki  risiko yang  sangat  tinggi,  hal  ini  dikarenakan dalam  kontrak  ini  keuntungan yang diperoleh  oleh shohibul  maal (bank)  relatif tidak  pasti,  bahkan  harus  siap  ikut menanggung kerugian.
Tidak adanya ketentuan jaminan dalam pembiayaan  bagi  hasil  menyebabkan  bank menghadapi  risiko  yang  sangat  tinggi terutama risiko terjadinya moral hazard dan adverse  selection karena  adanya  informasi yang asimetri. (Muntoha, 2011).
Penerapannya  di  bank  syariah,  sebagai sikap  berhati-hati  dalam  menerapkan  jenis pembiayaan  yang  berisiko  tinggi,  bank cenderung  menetapkan  nisbah  bagi  hasil (pendapatan)  yang  tinggi  dari  pembiayaan bagi  hasil.  Besaran  nisbah  bagi  hasil mencerminkan besaran  risiko  yang ditolelir
oleh  bank  dalam  memperoleh  pendapatan bagi hasil.
Dengan  menetapkan  nisbah  yang  akan memberikan return tinggi  untuk  jenis pembiayaan  yang  berisiko  ( bagi  hasil : mudhorobah dan musyarokah )  berarti  telah mencegah  terjadinya  risiko moral  hazard untuk debitur-debitur yang tidak bertanggung  jawab.  Semakin  tinggi  rasio return ,  berarti  semakin  baik  kebijakan  bank tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya moral  hazard .  Cara  untuk mendapatkan  return  yang  lebih  tinggi  dapat diperoleh  dengan  cara  meningkatkan  rasio profit untuk  bank  dalam  perjanjian  dengan debitur (Barenberg dalam Muntoha: 2011).
Variabel  rasio return pembiayaan Mudharabah dibandingkan return total pembiayaan  dinotasikan  dengan  notasi  RR (Rasio Return ) ini mencerminkan kebijakan jenis pembiayaan bank syariah. Perhitungan variabel RR adalah sebagai berikut:
Keterangan :
RR :  Rasio  Return  Pembiayaan mudharabah Terhadap Return Total Financing (Pembiayaan) RPMd   : Return Pembiayaan Mudharabah RF : Return  Total  Financing
(Pembiayaan)
GDP t =       GDP t -GDP t-1 x 100% GDP t-1

## Return  Alokasi  Piutang  Murabahah Terhadap Return Total Pembiayaan (RF)
Menurut  Syamsuddin  (2008),  ada beberapa  alasan  akad murabahah sangat populer  dalam  operasi  perbankan  syariah, yaitu:  Pertama,  dari  sisi  bank  syariah  ; investasi  jangka  pendek  yang  cukup memudahkan, benefit yang berasal dari mark up bisa  ditentukan  dan  dipastikan  ;  serta menjauhi  ketidakpastian  dan  minimalisasi resiko  yang  ada  pada  sistem  bagi  hasil. Kedua,  dari  sisi  nasabah  ; murabahah tidak memungkinkan  bank- mencampuri manajemen bisnis. Lain ceritanya  dengan  pembiayaan mudharabah ( Trust financing ) yang terkadang pihak bank memaksakan  untuk  menempatkan  satu wakilnya pada jajaran manajemen perusahaan,  untuk  melakukan  pengawasan internal.
Variabel  ini  menggambarkan  return alokasi  pembiayaan  yang  tidak  berisiko dibandingkan dengan return total pembiayaan.  Persamaannya  adalah  sebagai berikut:
Keterangan : RF :  Return  Alokasi  Piutang
Murabahah terhadap Return Total Pembiayaan. RPMr : Return Piutang Murabahah RTF
:  Return  Total  Financing (Pembiayaan)
Gambar 1

## Kerangka Pikir

## Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  pikir  yang telah disajikan, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1  :  Pertumbuhan Gross  domestic Product (GDP)  berpengaruh terhadap  rasio non  performing financing (NPF).
H2  :  Rasio return pembiayaan Mudharabah dibanding return
total pembiayaan (RR) berpengaruh  terhadap  rasio non performing financing
(NPF) .
H3  : Rasio Return  alokasi  piutang murabahah dibanding return total pembiayaan (RF)
berpengaruh  terhadap  rasio non performing financing (NPF).
Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

## Metode Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah semua  bank  umum  syariah  di  Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive  sampling .  Kriteria  dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:
1. Bank syariah yang sudah
terdaftar  dalam  Bank  Umum Syariah 2. Bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama
periode 2007-2012
3. Bank  syariah  yang  memiliki kelengkapan  data  berdasarkan variabel yang diteliti.
4. Data  yang  diambil  adalah  data
yang  menghasilkan  nilai  return positif.
Sehingga  di  peroleh  sample  dalam penelitian  ini  adalah  tiga  Bank  Umum Syariah  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI).
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder dalam penelitian ini  yaitu laporan keuangan  triwulan  dari  3  BUS  yang dijadikan sampel yaitu, BMI, BMSI, BSM.

## Metode Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Regresi  Liniear Berganda sebagai berikut :
0 1 X 1 2 X 2 3 X 3 + ei Keterangan :
Y     : Non Performing Financing X 1 :  Pertumbuhan Gross  Domestic Product
X 2 :  Rasio return pembiayaan Mudharabah  dibanding  return  total pembiayaan
X 3 : Return alokasi piutang murabahah dibanding return total pembiayaan
: Konstanta
e      : Residual
123 :  Besaran  koefisien  regresi  dari masing masing variabel

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis  regresi  linier  berganda dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk mencari  pengaruh  Pertumbuhan GDP,  RR dan RF terhadap NPF .  Berdasarkan  hasil perhitungan  dengan  menggunakan  program spss diperoleh hasil seperti tabel berikut ini:
Tabel 1 Hasil Regresi Berganda
Coefficients a
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t Sig.
Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 2.655 3.363 .789 .434 Gdp -1.057 .401 -.385  -2.638 .012 .911 1.097 Rr 1.687 .775 .339 2.176 .035 .804 1.244 Rf .617 2.942 .033 .210 .835 .785 1.274 a. Dependent Variable: npf
Hasil  pengujian  persamaan  regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : NPF = 2,655 1,057 Pertumbuhan GDP +  1,687 RR +
0,617 RF .
1. Gross  Domestic  Product mempunyai koefisien  regresi  dengan  arah  negatif sebesar 1,057. Jika diasumsikan variabel  independen  lain  constan,  hal ini  berarti  bahwa  kenaikan  sebesar  1 persen dari variabel pertumbuhan GDP akan menyebabkan variabel NPF turun sebesar 1,057 persen.
Hasil  penelitian  menunjukkan nilai  signifikansi  pertumbuhan  GDP =  0,05,  maka  Hipotesis yang menjelaskan  bahwa  pertumbuhan
GDP memiliki pengaruh terhadap NPF dapat  diterima.  Berdasarkan  hasil  uji statistik  secara  parsial  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  GDP  memiliki hubungan  yang  negatif  terhadap  NPF, dan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa GDP mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap  NPF,  hal  tersebut ditunjukkan  dengan  koefisien  regresi nilai  probabilitas  yang    signifikan yakni lebih kecil dari 0,05.
Hasil penelitian ini menunjukkan nilai  koefisien  pertumbuhan  GDP negatif  dan  signifikan,  dimana  setiap ada  kenaikan  GDP  akan  menurunkan nilai NPF. Kondisi ini mengindikasikan tidak  adanya  indikasi  moral  hazard
pada  perbankan  syariah  dalam  sisi makroekonomi.  Idealnya  bahwa  ketika pertumbuhan GDP naik akan menurunkan  nilai  NPF,  karena  pada sisi makroekonomi ketika pertumbuhan GDP  naik  akan  terjadi  peningkatan transakasi ekonomi, dunia bisnis menggeliat, sehingga pendapatan masyarakatpun bertambah dan
kemampuan bayar nasabah pun semakin  tinggi.  Sehingga  nasabah mampu  untuk  membayar  pinjaman kepada  bank.  Dalam  hal  ini  berarti manajemen  bank,  sudah  baik  dalam mengestimasi dana yang tepat pada sisi makroekonomi.
2. Rasio
Return Pembiayaan
Mudharabah  dibanding  Return  Total
Pembiyaan  (RR) mempunyai  koefisien regresi  dengan  arah  positif  sebesar 1,687. Jika diasumsikan variabel independen lain constan, hal ini berarti bahwa  kenaikan  sebesar  1  persen  dari variabel RR akan menyebabkan variabel NPF naik  sebesar  1,687 persen.
Hasil  penelitian  menunjukkan nilai  signifikasi
=  0,05,
maka  Hipotesis    yang  menyatakan bahwa RR
memiliki pengaruh terhadap NPF dapat diterima.
Berdasarkan  hasil  uji  statistic  secara parsial menunjukkan bahwa RR
memiliki  pengaruh  yang  positif,  dan hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  RR signifikan  terhadap  NPF,  hal  tersebut ditunjukkan  dengan  koefisien  regresi nilai probabilitas yang signifikan yakni lebih kecil dari 0,05.
Hasil penelitian ini
menunjukkan nilai koefisien RR bernilai  positif,  yang  mana  setiap  ada kenaikan  variabel  RR  akan  menaikkan variabel NPF. Kondisi ini mengindikasikan adanya moral hazard. Moral  hazard  bisa  terjadi  pada  pelaku usaha  (Mudharib)  yang  cenderung untuk  memaksimalkan  keuntungan, sehingga return yang akan didapat oleh bank  sebagai    shahibul  mal  menjadi berkurang. Dan naiknya NPF bisa juga terjadi  karena  nasabah  tidak  mampu mengembalikan  pinjaman  dana  kepada bank.  Sedangkan  pada  sisi  bank syariah  naiknya  NPF  bisa  juga  terjadi karena  bank  kurang  berhati-hati  dan kurang  dalam  memonitoring  terhadap penyaluran dana pihak ketiganya.
Bank  seharusnya  lebih  berhati- hati dalam memilih calon debitur untuk pembiayaan  mudharabah,  karena  pada pembiayaan  mudharabah  sistemnya adalah  kepercayaan.  Jadi  semakin tinggi  nilai  return  yang  didapat, semakin  tinggi  juga  kecurangan  yang dilakukan  oleh  mudharib,  sehingga
akan  meningkatkan  nilai  NPF  pada perbankan syariah.
3. Return  Alokasi  Piutang  Murabahah dibanding  Return  Total  Financing (RF) mempunyai  koefisien  regresi dengan arah negatif sebesar 0,617. Jika diasumsikan  variabel  independen  lain constan, hal ini berarti bahwa kenaikan 1  persen  dari  variabel RF akan menyebabkan
variabel NPF
mengalami kenaikan sebesar 0,617.
Hasil penelitian  menunjukkan
nilai  signifikansi
maka Hipotesis yang menytakan bahwa RF memiliki pengaruh terhadap NPF  ditolak.  Berdasarkan  hasil  uji statistic  secara  parsial  menunjukkan bahwa  RF  memiliki  pengaruh  positif namun  tidak  signifikan  terhadap  NPF, hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi nilai probabilitas yang signifikan yakni lebih besar dari 0,05.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien RF positif namun tidak signifikan terhadap NPF.  Yang  artinya  bahwa  tidak  ada pengaruh  antara  variabel  RF  terhadap nilai NPF. Tidak signifikannya variabel RF  berarti bahwa variabel RF yaitu  rasio  return  alokasi  piutang murabahah  dibanding  return  total pembiayaan  belum  cukup  bukti  untuk menjelaskan ada atau tidaknya indikasi
moral  hazard  pada  perbankan  syariah. Karena  pada  pembiayaan  murabahah itu  sifatnya  jaminan,  sehingga  ketika nasabah itu tidak mampu lagi membayar barang yang menjadi jaminan itu ditarik kembali oleh bank.
Pembiayaan  Murabahah  adalah pembiayaan  yang  diberikan  kepada ummat untuk tujuan pembelian barang- barang kebutuhan modal kerja, investasi ataupun konsumtif. Dengan menggunakan  prinsip  dasar  murabahah adalah jual beli.
Sehingga keuntungannya berbentuk margin
penjualan  yang  sudah  termasuk  harga jual. Keuntungan tersebut dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan  transaksi,  yaitu  pihak  bank syariah  dengan  nasabah.  Pembiayaan murabahah juga memungkinkan adanya jaminan,  karena  sifat  dari  pembiayaan murabahah  merupakan  jual-beli  yang pembayarannya  tidak  dilakukan  secara tunai. Karena tidak dibayar secara tunai, maka  tanggungan  pembayaran  tersebut merupakan  hutang  yang  harus  dibayar oleh nasabah.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada  variabel  pertumbuhan  GDP,
tidak  ditemukannya  indikasi  moral hazard,  karena  pada  penelitian  ini
koefisien  GDP  memiliki  hubungan yang  negatif  dan  signifikan  terhdap
NPF pada uji statistiknya.
Hubungan yang negatif itu menunjukkan tidak adanya indikasi moral  hazard pada  bank  syariah  di sisi  makroekonomi,  karena  semakin tinggi  GDP  akan  menurunkan  nilai NPF.
2. Pada  variabel  RR  (rasio  return) ditemukan  indikasi  moral  hazard, karena  pada  penelitian  ini  koefisien RR  memiliki  pengaruh  yang  positif dan  signifikan  terhadap  NPF  pada uji  statistiknya.  Hubungan  yang positif  itu  menunjukkan adanya indikasi moral hazard pada pembiayaan mudharabah di perbankan  syariah.  Dimana  setiap ada  kenaikan  1  %  rasio  return pembiayaan  mudharabah  dibanding return  jumlah  total  pembiayaan, akan menaikkan nilai NPF.
3. Pada variabel RF (return  financing) hasilnya  tidak  signifikan  terhadap NPF.  Yang  artinya  bahwa  variabel RF  tidak  berpengaruh  terhadap NPF,  karena  variabel  RF  yang merupakan  pembiayaan  murabahah yang  mana  pembiayaan  murabahah itu sudah menajdi jaminan, sehingga tanggungan pembayaran adalah hutang  yang  harus  dibayar  oleh nasabah.
Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas, saran  untuk    penelitian  mendatang  adalah sebagai berikut :
1. Perlunya penelitian lanjutan mengenai  moral  hazard  di  bank syariah  dengan  menambahkan  akad pembiayaan  yang  lainnya  yaitu pembiayaan ijarah, musyarakah,
istishna,  dan  lain-lain  atau  variabel kondisional  yang  mempengaruhi
hubungan tersebut.
2. Penelitian bisa diperluas tidak hanya menggunakan  sampel  Bank  BMI,
BSM,  BMSI  saja  tetapi  bisa ditambahkan  dengan  Bank  Umum Syariah lainnya, seperti BNI Syariah,  BTN  Syariah,  atau  Unit
Usaha  Syariah  seperti  BCA  Syariah dan  lain-lain  dengan  menggunakan model panel dalam analisisnya.
3. Periode pengamatan bisa diperpanjang sehingga bisa menunjukkan kondisi atau kecenderungan dalam jangka
panjang.  Bisa  dengan  memasukkan variabel dummy, untuk memisahkan ketika  kondisi  ekonomi  sedang baik atau buruk. Sehingga semakin panjang  periode  penelitian  maka hasil yang ditunjukkan akan semakin bagus.
4. Saran  yang  bisa  peneliti  berikan terkait dengan perilaku Moral Hazard pada pembiayaan
mudhrabah  adalah  bahwa  bank harus  berhati-hati  dalam  memilih calon  debitur,  karena  pembiayaan mudhrabah sistemnya adalah kepercayaan,  sehingga  bank  harus lebih  berhati-hati  dalam  melakukan penilaian  kelayakan  kepada  calon debitur.

## Daftar Pustaka
Setyowati,  Desty.  2008.  Indikasi  Moral Hazard  Dalam  Penyaluran  Dana Pihak  Ketiga  :  (Studi  Komparatif Bank  Umum  Konvensional  dan Bank  Umum  Syariah  Di  Indonesia Tahun 2003 : 1   2007 : 9) .
Fitriyah,  Nur,  Tettet  Fitrijanti  dan  Cahya Irawady,  2010, Kontribusi  Incentive Compatible  Constrains  dan  Prinsip
Bagi hasil Untuk Mereduksi
Terjadinya  Indikasi  Moral  Hazard Dalam  Penyaluran  Dana  Pihak Ketiga  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Pertumbuhan  Dana  Bank  Syariah (survey  pada  Bank  Umum  Syariah di Indonesia) . Tesis. Unpad. Internet.
Ghozali,  Imam.  2005. Aplikasi  Analisis
Multivariat  dengan  program  SPSS.
Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Haryanti,  Sri.  2009.  Pertumbuhan  Kredit Perbankan di Indonesia :
Intermediasi  dan  Pengaruh  Variabel
Makro  Ekonomi . Jurnal  Keuangan dan  Perbankan ,  Vol.13,  No.2,  299- 310.
Mudrajat,  Kuncoro.  2003. Metode  Riset untuk Bisnis & Ekonomi . Jogjakarta.
Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah . AMPYKPN : Yogyakarta. Antonio, 2001. Bank Syariah  dari  Teori  Ke  Praktek .
Gema Insani Pers. Jakarta.
Ichsan,  Muntoha.  2011. Pengaruh  Gross Domestic  Product,  Inflasi,  dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap  Rasio  Non  Performing Financing  Bank  Umum  Syariah  Di Indonesia  Periode  2005  sampai
2010 . Skripsi.
Nasution,  Mustafa  Edwin  dan  Ranti Wiliasih.(2007). Profit  Sharing  dan Moral  Hazard  dalam  Penyaluran Dana  Pihak  Ketiga  Bank  Umum Syariah Di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VII No.  02, hal 105- 129. Singarimbun Masri. 1990. Metode Penilitian Survey. Jakarta : LP3ES Sudarsono,  Heri.  2003, Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia,Yogyakarta. Suharsimi, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Pendek. Jakarta : Rineka Cipta. Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Ekonometrika. Yogyakarta: BPFE Warde,  Ibrahim.  2009. Islamic  Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Islam . Pustaka
Pelajar : Yogyakarta. Terjemahan.
Wirdyaningsih,  et  al.  2005. BANK  DAN ASURANSI ISLAM DI INDONESIA .
Jakarta : Kencana.
Wu,  Chang  dan  Selvili.  2003, Banking System,  Real  Estate  Markets,  and Non Performing Loans . Internet.
Yamin,  Sofyan,  &  Heri  Kurniawan.  2009. SPSS COMPLETE : Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software  SPSS.  Jakarta:  Salemba Infotek. Arif, 2010.Moral Hazard. http://arifnetworks.wordpress.co m/2010/04/12/moral-hazard/, diakses Rabu, 1 maret 2012. BI.  2009.  Perkembangan  Bank  Syariah  di Indonesia tahun 2009 . www.bi.go.id,  diakses  Selasa,  15 November 2012. Bps. 2005. Laporan Perekonomian Indonesia.  www.bps.go.id,  diakses Kamis, 5 juli 2012. . 2012. Laporan Perekonomian
Indonesia.  www.bps.go.id,  diakses Sabtu, 23 februari 2013. BMI.  2007.  Laporan  Keuangan  Triwulan Publikasi  BMI  Tahun  2007  sampai 2011. www.bmi.com, diakses Kamis, 21 februari 2012.
BSM. 2007. Laporan Keuangan Triwulan
Publikasi BSM Tahun 2007 sampai
2012. www.bsm.com, diakses Kamis, 21 februari 2012.
BMSI. 2007. Laporan Keuangan Publikasi BMSI Tahun 2007 sampai 2012. www.bmsi.com, diakses Kamis, 21 februari 2012.
BI. 2012. Laporan keuangan Publikasi BMI Tahun 2012. www.bi.go.id, diakses Minggu, 24 Februari 2013.
MODEL IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEPARA
Fatchur Rohman
Program Studi Akuntansi FEB UNISNU Jepara E-mail : fatchurstienu@gmail.com
Kata kunci : Laporan Keuangan, SAK ETAP,
Credit Union.
Abstrak .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yang bertujuan untuk mengidentifikasi model implementasi SAK ETAP pada  Asosiasi  Pengusaha  Kayu  Jepara  BMT  -  HPKJ  yang meliputi penyajian laporan keuangan sesuai dengan BMT HPKJ dan  SAK  ETAP.  Metode  yang  digunakan  adalah  penyajian deskriptif kuantitatif dari analisis laporan yang telah dilakukan di BMT HPKJ. Hasil analisis menunjukkan bahwa BMT HPKJ tidak menerapkan SAK ETAP secara lengkap, hal itu terlihat dari jenis laporan  keuangan  yang  hanya  mencakup  neraca  dan  laba  rugi sedangkan  komponen  laporan  keuangan  di  SAK  ETAP  meliputi Neraca,  Laporan  Laba  Rugi,  Arus  Kas  ,  Change  Capital  dan catatan  tentang  lapora  finansial.  Sehubungan  dengan  penyajian BMT  HPKJ  yang  belum  sepenuhnya  diadopsi  untuk  penyajian akun  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut  belumlah lengkap.

## Keywords :
Financial Statement , SAK ETAP , Credit Union.

## Abstract
This  study  is  a  quantitative  descriptive  research  that  aims  to identify  the  implementation  model  of  SAK  ETAP  on  the  Jepara Timber  Entrepreneurs  Association  BMT  -  HPKJ  which  includes presentation  of  financial  statements  in  accordance  with  BMT HPKJ  and  SAK  ETAP.  The  method  used  is  a  quantitative descriptive  presentation  of  the  reports  analysis  that  has  been conducted  in  BMT  HPKJ.  The  analysis  results  show  that  BMT HPKJ does not apply SAK ETAP completely. It can be seen from the type of financial statements that only cover the balance sheet and  profit  and  loss  statement, while  the  components  of  financial statements  in  SAK  ETAP  should  include  Balance  Sheet,  Income Statement, Cash Flow, Change Capital and notes about financial report.  In  conclusion,  the  presentation  of  BMT  HPKJ  has  not been  fully  adopted  for  the  presentation  of  accounts  in  the preparation of the financial statements.=