## JURNAL SOSAINS

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 4 NOMOR 2 2024 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PERAN PEMERINTAH MENSTABILKAN INFLASI DENGAN KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## Novita Ramadhani, Anggy Sthela Oktaviany, Muhammad Arkaan Satria Utama
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia Email: novita.ramadhani22@mhs.uinjkt.ac.id, anggy.sthela22@mhs.uinjkt.ac.id, arkaan.satria22@mhs.uinjkt.ac.id
Kata kunci: Kebijakan Moneter, Inflasi dalam Persepektif Ekonomi Islam

## ABSTRAK
Latar Belakang: Menstabilkan inflasi dengan ini kebijakan moneter dalam persepektif islam memiliki berbagai pendapat dan tindakan yang dilakukan peran pemerintah.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dan  menganalisis  peran pemerintah  terhadap  inflasi  dengan  kebijakan  moneter  dalam  pandangan  islam  dan konvensional.
Metode :  Jenis  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  bersifat  deskriptif,  dan menggunakan data skunder yang bersumber dari jurnal, artikel, dan berbagai buku-buku terkait inflasi dengan kebijakakn moneter dalam persepektif islam.
Hasil :  Inflasi  merupakan  faktor  terbesar  makro  yang  sering  dilibatkan  terhadap perekonomian.  Sehingga  sangat  mengakibatkan  tingkat  pengangguran,  kesulitan mendapatkan kerja, dan juga naiknya inflasi. Pencapaian inflasi ini sangat rendah, hal ini  akan  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  perekonomian.  Dengan  adanya peran  pemerintah  yang  menggunakan  kebijakan  moneter,  hal  ini  sangat  penting bermanfaat  dalam  menjaga  dan  meningkatkan  perekonomian  tetap  berada  pada  titik keseimbangan.  Dimana  variabel  kebijakan  moneter  (jumlah  uang  beredar,  dan  suku bunga),  dan  stabilitas  ekonomi  (inflasi,  kurs,  dan  produk  domestik  bruto).  Stabilitas ekonomi,  terutama  dalam  mengendalikan  tingkat  inflasi,  merupakan  tujuan  utama pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Kesimpulan: Dalam konteks ini, kebijakan moneter harus mendorong investasi yang produktif,  menghindari  spekulasi  berlebihan,  dan  memastikan  bahwa  distribusi kekayaan  dan  keuntungan  bersifat  adil  dan  berkelanjutan.  Dengan  demikian,  upaya stabilisasi ekonomi tidak hanya mencapai tujuan praktis tetapi juga selaras dengan nilai- nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam perspektif ekonomi Islam.

## ABSTRACT
Background: Stabilizing inflation with this monetary policy in an Islamic perspective has various opinions and actions carried out by the role of the government.
Purpose: This study aims to evaluate and analyze the role of the government on inflation with monetary policy in Islamic and conventional views.
Keywords:
Monetary Policy, Inflation in Islamic Economic Perspective
Method: This type of research is a descriptive quantitative method, and uses skunder data  sourced  from  journals,  articles,  and  various  books  related  to  inflation  with monetary policy in an Islamic perspective.
Results: Inflation is the biggest macro factor that is often involved in the economy. So that  greatly results in  the unemployment  rate, difficulty finding  work,  and  also rising inflation. The achievement of this inflation is very low, this will have a positive impact on the economy. With the role of the government that uses monetary policy, this is very important to be useful in maintaining and improving the economy remains at a point of balance.  Where  monetary  policy  variables  (money  supply,  and  interest  rates),  and economic stability (inflation, exchange rates, and gross domestic product). Economic stability,  especially  in  controlling  the  inflation  rate,  is  the  main  objective  of  the government to achieve sustainable economic growth.
Conclusion: In this context, monetary policy should encourage productive investment, avoid excessive speculation, and ensure that the distribution of wealth and profits is fair and sustainable. Thus, economic stabilization efforts not only achieve practical goals but are also aligned with moral and ethical values upheld in the perspective of Islamic economics.

## PENDAHULUAN
Dengan  turunnya  nilai  mata  uang  dan  adanya  krisis  ekonomi,  hal  ini  terjadi  pada tingkat  internasional  dan  pada  Indonesia,  telah  menjadi  peristiwa  yang  sering  terulang sepanjang sejarah (Nezky, 2013). Dimulai dari krisis besar seperti The Great Depression pada tahun 1930-an, dilanjutkan dengan krisis Amerika Latin pada tahun 1980-an, semua ini  menciptakan  pengalaman  ekonomi  global.  Peningkatkan  inflasi  (hiperinflasi)  dalam konteks  ini  secara  signifikan  mempengaruhi  kerusakan  dalam  struktur  ekonomi (Wicaksana & Sukmana, 2018)
Krisis ini bermula dari masalah di sektor moneter, yaitu depresiasi nilai tukar rupiah terhadap  dolar,  dan  mengakibatkan  dampak  yang  menyebar  ke  seluruh  sektor  ekonomi tanpa  terkecuali  (Arianto,  2020).Inflasi  mencapai  tingkat  77,60%,  yang  disertai  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  negatif  sebesar  13,20%.  Sebagian  besar  sektor  ekonomi mengalami  kontraksi  signifikan,  terutama  konstruksi  dengan  penurunan  36,4%,  yang kemudian  diikuti  oleh  sektor  keuangan  dengan  26,6%  (Firdaus,  Listiyanto,  Talattov,  & Taufikurahman, 2020).
Dalam  upaya  mengendalikan  inflasi  dan  menjaga  stabilitas  nilai  mata  uang, pemerintah  dan  otoritas  moneter  mengimplementasikan  berbagai  kebijakan,  termasuk kebijakan moneter dan fiskal, serta melibatkan sektor rill (Harahap, Lubis, & Zein, 2020).. Dari  segi  kebijakan  moneter,  Bank  Sentral  akan  meningkatkan  suku  bunga  dan mengetatkan  lukuiditas  perbankan,  mengevaluasiefektivitas  instrumen  moneter,  dan menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter (Warjiyo, 2017). Namun, dalam konteks ini, otoritas moneter hanya menyentuh aspek teknis atau gejala, dan gabungan kebijakan yang digunakan malah memperparah krisis.
Ibu Taimiyah pada era Daulah Bani Mamluk telah memperingatkan tentang kualitas buruk mata uang, menyatakan bahwa mata uang berkualitas rendah dapat menggantikan mata uang berkualitas baik dari peredaran (Gunawan, Uyuni, & Fauzi, 2022). Inflasi dapat
Konflik Kepentingan dalam Implementasi
Pembangunan  Wisata  Religi  di  Desa  Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo
disebabkan  oleh  faktor  non-moneter  seperti  bencana  alam  atau  lambatnya  respon pemerintah terhadap inflasi.
Dalam mengatasi masalah ini, keseharian manusia, termasuk dalam penurunan nilai mata  uang  dan  krisis  moneter,  haruslah  berdasarkan  kepada  norma-norma  agama, khususnya  islam,  yang  telah  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan,  termasuk  masalah ekonomi (Afifah & Setiawan, 2012).
Inflasi  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  di  berbagai  negara,  termasuk  pada Indonesia (Yanti & Soebagyo, 2022). Saat ini, Indonesia menghadapi inflasi yang ditandai dengan  kenaikan  harga-harga  kebutuhan  pokok  sepertu  garam,  gula,  minyak,  kopi,  dan beras. Pemerintah juga sering mempertimbangkan kenaikan pada harga rokok menjadi Rp. 50.000  per  bungkus,  yang  dapat  berdampat  pada  pola  konsumsi  masyarakat  dan perusahaan-perusahaan rokok yang memungkinkan melakukan PHK untuk memperkecil biaya produksi.
Tentu,  hal  ini  menghasilkan  peningkatan  tingkat  pengangguran.  Rasa  takut  akan kehilangan pekerjaan tentu menghantui para pekerja yang bekerja di perusahaan rokok ini. Dampak lebih lanjut dari pengangguran mencakup peningkatan tingkat kriminalitas, karena pendapatan  menurun  sementara  kebutuhan  meningkat.  Sebagai  akibatnya,  tindak kejahatan-kejahatan seperti pencurian, copet, begal dan perampokan meningkat. Fenomena ini  berbeda  dengan  masa  Rasulullah  SAW,  di  mana  konsep  ekonomi  yang  diterapkan adalah ekonomi Islam. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengeksplorasi konsep inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional serta mencari solusi untuk mengatasi inflasi dalam kedua konteks tersebut.
Kebijakan  moneter  bertujuan  menetapkan  dan  mencapai  target  inflasi  terhadap jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah, serta berkomitmen pada stabilitas harga sebagai tujuan utama dalam jangka waktu Panjang (Kemu & Ika, 2016).
Inflasi  ini  menjadi  perhatian  utama  sebab  dapat  memiliki  dampak  luas  pada perekonomian.  Tingkat  inflasi  yang  sangat  tinggi  dapat  memperburuk  distribusi pendapatan,  meningkatkan  tingkat  kemiskinan,  mengurangi  tabungan  domestik, menciptakan  defisit  neraca  perdagangan,  meningkatkan  besaran  utang  luar  negeri,  dan menimbulkan  tidak  stabilan  politik.  Oleh  karena  itu,  Bank  Sentral  memprioritaskan pengendalian inflasi dalam melakukan kebijakan moneternya, dengan ini Bank Indonesia merancang  kerangka  kebijakan  moneter  yang  disesuaikan  dengan  dinamika  ekonomi nasional  dan  global.  Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini,  Bank  Indonesia  khususnya memfokuskan  upaya  pada  pengendalian  inflasi,  sejalan  dengan  perkembangan  teori ekonomi  dan  temuan  empiris  di  beberapa  negara  yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan moneter dalam jangka waktu panjang dapat memengaruhi tingkat inflasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dimaksud dilakukan  dengan  menggunakan sumber  data  sekunder. Penelitian  ini  memberikan  analisis  komprehensif  tentang  biasa  semantik  yang  terkait dengan konsep inflasi dengan kebijakan moneter dalam persepektif ekonomi Islam dengan menggambar pada berbagai sumber ilmiah, termasuk buku, jurnal dan makalah yang secara khusus mengeksplorasi gagasan inflasi dengan kebijakan moneter ekonomi islam.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif, mengandalkan  data  sekunder  dari  beberapa  jurnal,  artikel,  dan  berbagai  buku  terkait mengenai inflasi dengan kebijakan moneter dalam konteks Islam (Yuliani, 2018). Penulis menerapkan  teknik  analisis  dengan  menggunakan  metode  library  research,  di  mana pengumpulan  data  pustaka  dan  dokumen  tertulis  dilakukan  untuk  memahami  serta memberikan keterangan mengenai isu yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Subsequently, penulis mencatat, menafsirkan, dan mengaitkannya dengan argumen ilmiah untuk menghasilkan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Aulia Pohan (2018), kebijakan moneter merupakan suatu usaha pengaturan dalam ranah moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang dan merangsang kelancaran produksi dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahendra, 2019). Secara sejalan dengan hal tersebut, dalam kamus istilah keuangan dan perbankan, kebijakan moneter didefinisikan sebagai serangkaian rencana dan tindakan yang diambil oleh otoritas moneter secara terkoordinasi guna menjaga keseimbangan moneter, stabilitas nilai  uang,  kelancaran  produksi,  dan  mempromosikan  pembangunan,  serta  memperluas peluang pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.
Bank  Sentral,  termasuk  Bank  Indonesia  (BI)  di  Indonesia,  memiliki  peran  utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter dengan maksud untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah, yang tercermin dalam indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Berbagai mekanisme, seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan wajib, dan imbauan moral, digunakan  dalam  operasionalisasi  kebijakan  moneter.  Tujuan  dari  mekanisme  tersebut adalah  untuk  mempengaruhi  sasaran  moneter  melalui  pasar  uang  dan  jalur  transmisi moneter terhadap suku bunga kredit, harga aset, ekspektasi, dan faktor-faktor lainnya.
Dalam konteks ekonomi islam, pemerintah perlu memainkan peran penting dalam menciptakan  distribusi  pendapatan yang  adil,  pembangunan lapangan  kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan standar kehidup. Kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif menjadi instrumental yang digunakkan supaya dapat mengontrol jumlah uang yang  beredar  dalam  pereknomian,  dengan  tujuan  meningkatkan  petumbuhan  ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan menjaga stabilitas harga (Latifah, 2015). Terdapat tiga  cara  yang  dilaksanakan  oleh  Bank  Sentral,  yaitu  operasi  pasar  terbuka,  fasilitas diskonto, dan rasio cadangan wajb.
Pentingnya  pemerintah  dalam  mengatur  ekonomi  juga  mmencerminkan  dalam kebijakan  moneter  yang  mengatasi  inflasi.  Berbagai  faktor,  seperti  korupsi,  pajak  yang tinggi,  dan  pencetakan  uang  berlebihan,  dapat  menyebabkan  inflasi.  Pemerintah  harus memiliki  kebijakan  yang  tepat,  baik  kebijakan  fiskal  maupun  moneter.,  hal  ini  untuk menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  mengatasi  tentangan  inflasi.  Dalam  ekonomi  islam, kebijakan  pemerintah  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  islam  untuk  menciptakan  ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Alwaris & Hasan, 2023).
Uang memainkan peran penting dalam perekonomian islam. Ketika tidak ada uang, banyak masalah sosial akan muncul dan kelebihan uang yang tidak terkendali atau tidak sebanding dengan barang juga akan menjadi masalah ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan negara  harus  mengutamakan  kestabilan  uang.  Pasar  terbuka  dikritik  oleh  ekonom  islam karena  instrumen  moneter  konvensional  hanya  berfokus  pada  tingkat  diskonto.  Apakah instrumen tersebut dapat digunakan sebagai alat keuangan islam? Secara khusus, mereka menentang  penerapan  tingkat  diskonto,  yang  masih  menggunakan  bunga  atas  pinjaman yang disediakan Bank Sentral.
Konflik Kepentingan dalam Implementasi
Pembangunan  Wisata  Religi  di  Desa  Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo
Dalam teori, kebijakan moneter adalah komponen integral dari kebijakan ekonomi makro, yang melibatkan aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,  pemerataan  pembangunan,  dan  keseimbangan  neraca  pembayaran.  Manfaat kebijakan moneter ini melibatkan berbagai aspek, seperti menjaga kondisi investasi yang baik,  meningkatkan  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi,  mengatasi  pengangguran, menciptakan  lapangan  kerja,  memperbaiki  neraca  pembayaran,  menjaga  stabilitas  nilai tukar mata uang, stabilitas harga barang, dan mengendalikan tingkat inflasi.
Evaluasi  stabilitas  ekonomi  makro  bergantung  pada  dampak  dorongan  kebijakan harga pangan atau variabel makro lainnya terhadap indikator kunci ekonomi. Keberhasilan kebijakan moneter diukur melalui tiga indikator utama:
1. Uang  Beredar  Kebijakan  Moneter:  Pengelolahan  jumlah  uang  beredar  untuk mengendalikan potensi inflasi.
2. Pengendalian  Nilai  Tukar:  Mengelola  pergerakan  nilai  tukar  mata  uang  domestik terhadap mata uang negara lain untuk mengontrol inflasi.
3. Target  Inflasi:  Menetapkan  dan  mencapai  target  inflasi  sebagai  tujuan  utama/jangka panjang, mengingat dampak luas inflasi terhadap perekonomian makro.
Inflasi  menjadi  sorotan  karena  dampaknya  yang  signifikan,  seperti  menurunnya distribusi  pendapatan,  peningkatan  kemiskinan,  penurunan  tabungan  domestik,  defisit neraca perdagangan, dan ketidakstabilan politik. Bank Sentral menetapkan pengendalian inflasi  sebagai  tujuan  utama  kebijakan  moneternya,  dengan  panduan  dari  kerangka kebijakan moneter yang di samakan dengan dinamika ekonomi nasional dan global. Fokus BI pada pengendalian inflasi juga di dorong oleh perkembangan teori ekonomi dan temuan empiris.
Dalam ekonomi islam, penerapan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral tidak mungkin  karena  tidak  ada sistem  bunga  dalam ekonomi tersebut.  Untuk  mengendalikan kebijakan moneter pada konteks ekonomi islam, Bank Sentral memerlukan istrumen yang tidak melibatkan bunga. Meskipun demikian, sejumlah pakar ekonomi islam berpendapat bahwa beberapa istrumen kebijakan moneter konvensional masih bisa digunakan, seperti reserve requirement, overall and selecting kredit ceiling, moral susional, dan change in monetary .
Definisi  inflasi  dalam Dictionary  of  Economics menyatakan  bahwa  itu  adalah meningkatnya tingkat  harga  yang  umum  dalam  suatu  perekonomian  dari  masa ke masa. Bank Indonesia, sementara itu, menjelaskan inflasi sebagai trend harga-harga yang terus meningkat secara umum. Namun, ada kontroversi, seperti yang diutarakan oleh Mazhab ekonomi Austria yang mengecam definisi tersebut.
Penyebab  utama  inflasi  melibatkan  permintaan  masyarakat  yang  tinggi  terhadap barang, kenaikan biaya produksi seperti bahan bakar dan upah pekerja, serta jumlah uang yang tinggi di masyarakat. Inflasi juga bisa bersifat alami, disebabkan oleh peristiwa seperti bencana alam.
Dalam ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi tiga Natural Inflation, Human Error Inflation dan Expected Inflation. Natural Inflation terjadi tanpa campur tangan manusia, misalnya,  akibat  bencana  alam.  Human  Error  Inflation,  di  sisi  lain,  disebabkan  oleh kesalahan manusia, seperti korupsi, pajak tinggi, atau pencetakan uang berlebih. Expected Inflation,  inflasi  yang  Diharapkan  mengakibatkan  peningkatan  permintaan  dan pertambahan  jumlah  uang  yang  beredar.  Apabila  individu  meyakini  bahwa  inflasi  akan tinggi  pada  tahun  ini,  mereka  akan  menghabiskan  uang  mereka  untuk  membeli  dan menyimpan berbagai barang, terutama properti dan emas, sebagai upaya untuk mencegah inflasi. Dengan demikian, terjadilah inflasi. Faktor lain yang dapat memicu inflasi adalah perilaku egois masyarakat yang ingin menjalani gaya hidup melebihi kemampuan finansial mereka. Masyarakat menggunakan kartu kredit untuk berbelanja karena terbatasnya uang
yang dimiliki. Penggunaan kartu kredit ini berarti berbelanja dengan uang yang diharapkan akan  Dalam  ekonomi  Islam, inflasi  dibagi menjadi tiga Natural Inflation,  Human  Error Inflation dan Expected Inflation . Natural Inflation terjadi tanpa campur tangan manusia, misalnya,  akibat  bencana  alam.  Human  Error  Inflation,  di  sisi  lain,  disebabkan  oleh kesalahan manusia, seperti korupsi, pajak tinggi, atau pencetakan uang berlebih. Expected Inflation ,  inflasi  yang  Diharapkan  mengakibatkan  peningkatan  permintaan  dan pertambahan  jumlah  uang  yang  beredar.  Apabila  individu  meyakini  bahwa  inflasi  akan tinggi  pada  tahun  ini,  mereka  akan  menghabiskan  uang  mereka  untuk  membeli  dan menyimpan berbagai barang, terutama properti dan emas, sebagai upaya untuk mencegah inflasi. Dengan demikian, terjadilah inflasi. Faktor lain yang dapat memicu inflasi adalah perilaku egois masyarakat yang ingin menjalani gaya hidup melebihi kemampuan finansial mereka. Masyarakat menggunakan kartu kredit untuk berbelanja karena terbatasnya uang yang dimiliki. Penggunaan kartu kredit ini berarti berbelanja dengan uang yang diharapkan akan diterima di masa depan. Hal ini menimbulkan peningkatan jumlah uang yang beredar melebihi pemasukan penduduk, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya inflasi.

## Kebijakan Moneter
Peran pemerintah memiliki signifikansi besar dalam perekonomian, terutama dalam upaya  menciptakan  distribusi  pendapatan  yang  adil  dan  merata.  Melibatkan  diri  dalam menciptakan  lapangan  pekerjaan,  terjadinya  pengurangan  kemiskinan,  perkembangan ekonomi  berkelanjutan,  mencapai  kesejahteraan  ekonomi,  dan  menaikkan  standar kehidupan.  Pemerintah  wajib  membenarkan  bahwa  pembangunan  ekonomi  memberikan manfaat  kepada  seluruh  masyarakat,  bukan  hanya  sebagian  kecil  yang  kaya.  Tanggung jawab  pemerintah  melibatkan  penerapan  aspek-aspek  Islam  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  serta  dalam  ranah  perekonomi,  melalui  kebijakan  positif  dan  tindakan  ketat. Dalam  sektor  ekonomi,  pemerintah  perlu  memastikan  bahwa  semua  warga  memiliki kebutuhan  dasar  terpenuhi,  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  memudahkan  akses  ke sumber  daya  ekonomi,  dan  menegakkan  nilai-nilai  Islam  ketika  menetapkan  harga  serta melakukan  pembayaran  transfer  untuk  memastikan  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan yang adil dan merata.
Semua aspek di atas memerlukan penerapan kebijakan ekonomi yang cermat oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter muncul sebagai dua kebijakan utama di bidang ekonomi. Penggunaan bank sentral sebagai alat pengaruh terhadap pemasukan, kesempatan kerja, dan tingkat harga dikenal sebagai kebijakan moneter. Dalam buku "Teori Ekonomi Makro," Prathama Rahardja dan Mandala Manurung menyatakan bahwa ini adalah upaya untuk mengendalikan perekonomian makro agar sama dengan kondisi yang di harapkan dengan mengubah jumlah nilai mata uang yang beredar (Pratama, 2010). Reksoprayitno, (2000)  menyatakan  bahwa  segala  repon  pemerintah  bertujuan  agar  memengaruhi perekonomian  melalui  menambahnya  atau  mengurangi  jumlah  uang  yang  beredar,  yang dikenal sebagai kebijakan moneter.
Jadi, kebijakan moneter merupakan bagian dari langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur jumlah nilai tukar uang yang beredar, baik dengan menambah atau  mengurangkannya,  sekaligus  membantu  menjaga  stabilitas  perekonomian.  Selain memperbaiki sektor riil, sangat penting untuk menghilangkan kesalahpahaman mengenai masalah uang. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lain sebenarnya disebabkan oleh dua penyebab utama yang berkaitan dengan masalah uang (Lamia Karim, 2008). Menambah atau mengurangi jumlah nilai tukar uang yang beredar merupakan salah satu  cara  untuk  mengatur  jumlah  uang  dalam  masyarakat.  Kebijakan  moneter  terbagi menjadi dua jenis:
1. Kebijakan Moneter Ekspansif
Konflik Kepentingan dalam Implementasi
Pembangunan  Wisata  Religi  di  Desa  Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo
Adalah langkah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah nilah tukar uang  beredar,  agar  memastikan  kelancaran  siklus  perekonomian.  Kebijakan  ini  juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dengan risiko kenaikan inflasi, sambil  memperkuat  daya  beli  dan  permintaan  masyarakat.  Selain  itu,  kebijakan  ini mampu mengurangi tingkat pengangguran di sebuah negara.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif Adalah upaya kebijakan yang bertujuan menurunkan tingkat inflasi negara. Fokus kebijakan ini adalah mengurangi jumlahnilai tukar uang yang beredar di perekonomian. Bank sentral menciptakan kebijakan ini agar dapat menjaga stabilitas jumlah uang di masyarakat. Sasaran utama bagian dari mengurangi jumlah nilai tukar uang beredar dan membuat  pemberian  kredit  lebih  sulit.  Menurut  Karim,  (2007)  bank  sentral  dapat mengatasi inflasi melalui empat cara, yaitu:
a. Operasi Pasar Terbuka ( Open Market Operation )
Mengatur jumlah uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah,      seperti  SBI  (Sertifikat  Bank  Indonesia)  dan  SPBU  (Surat  Berharga Pasar Uang).
b. Fasilitas Diskonto ( Discount Rate )
Memberikan  fasilitas  kredit  atau  simpanan  kepada  bank  dengan  tingkat diskonto  sesuai  kebijakan  moneter.  Tingkat  diskonto  yang  tinggi  atau  rendah mempengaruhi permintaan kredit bank.
c. Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio )
Mengendalikan jumlah uang beredar dengan mengatur cadangan yang wajib di  amankan  di  bank  oleh  pemerintah.  Terdiri  dari  cadangan  primer  dan  cadangan sekunder.
d. Imbauan Moral ( Moral Persuasion )
Mengontrol  jumlah  uang  beredar  dengan  memberi  imbauan  kepada  pelaku ekonomi.  Contohnya  adalah  meminta  bank  untuk  berhati-hati  dalam  memberikan kredit.
Uang memegang peran sentral dalam ekonomi Islam, dan stabilitas uang harus diutamakan.  Meskipun  pasar  terbuka  dikritik  dalam  konteks  ekonomi  Islam, terutama  terkait  tingkat  diskonto  yang  masih  melibatkan  bunga,  instrumen  ini menjadi fokus perdebatan apakah bisa disesuaikan sebagai alat keuangan Islam.
Mekanisme  kebijakan  moneter  yang  sesuai  dengan  hukum  islam,  menurut  yang sesuai dengan hukum islam, menurut Chapra (2000, halaman. 173-182), harus mencakup enam komponen;
1. Target Perkembangan M dan Mo
Bank Sentral perlu menghitung perkembangan peredaran uang (M) setiap tahun sama dengan tujuan ekonomi nasional. Perkembangan M ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan  Mau  ( High  Powered  Money ),  yang  merujuk  pada  uang  yang didistribusikan dan didepositkan di Bank Sentral. Bank Sentral perlu memantau dengan teliti  peningkatkan  modal  yang  diberikan  kepada  pemerintah,  Bank  Komersial,  dan lembaga  keuangan  sama  dengan  proporsi  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  kondisi ekonomi  dan  sasaran  dalam  perekonomian  islam.  Dana  mudharabah  dapat  dijadikan oleh Bank Sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengatur kredit.
2. Saham  Publik  terhadap  Deposito  Atas  Untuk  Uang  Giral  ( Public  Share  of  Demand Deposit )
Fungsi  alat  ini  mirip  dengan  pasar  terbuka,  di  mana  Bank  Sentral mempengaruhi  Bank  Komersial  secara  langsung  melalui  transfer  persyaratan simpanan pemerintahan atau dari Bank-Bank Komersial
3. Statutory Reserve Requirement
Alat ini memiliki relevansi dalam ekonomi Islam karena tidak melibatkan tingkat diskonto  dan  operasi  pasar  terbuka.  Bank  Komersial  diwajibkan  untuk  memiliki cadangan  wajib  di  Bank  Sentral  sebagai  jaminan  atas  deposit  dan  untuk  mendukung likuiditas bank. Sebagai gantinya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikenakan kepada Bank Komersial untuk mobilisasi dana. Dana yang diterima oleh Bank Sentral melalui statutory reserve requirement memiliki dua tujuan, salah satunya adalah sebagai cadangan terakhir bagi penerima pinjaman. Meskipun Bank Komersial Islam beroperasi dengan sumber keuangan berbasis kerjasama bagi hasil yang sulit diprediksi, terdapat situasi di mana mereka memerlukan bantuan dari Bank Sentral. Oleh karena itu, Bank Sentral dapat meningkatkan cadangan melalui pool cadangan yang melibatkan sejumlah bank.
4. Pembatasan Kredit
Penetapan  batas  skor  kredit  maksimum  oleh  Bank  Komersial  bertujusn  untuk memastikan bahwa pencipta total kredit sesuai dengan target moneter. Bergabung hanya pada persyaratan cadangan memberikan kemudahan pada Bank Sentral untuk mengatur uang berenergi tinggi, namun tidak menjamin sukses dalam manajemen mata uang. Hal ini karena ekspansi  kredit dapat  melebihi  target yang  ditetapkan.  Keadaan ini timbul karena  aliran  dana  ke  sistem  perbankan  diperkirakan  berasal  dari  pertukaran  antara Bank Sentral dan Bank Umum, sementara sulit menentukan aliran dana dari sumber lain yang akurat. Tidak jelasan antara hubungan rasio cadangan Bank Umum dan ekspansi kredit juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Secara singkat, perilaku jumlah uang beredar mencerminkan interaksi kompleks dari berbagai faktor internal dan eksternal, sehingga penetapan batas kredit menjadi langkah terbaik.
5. Alokasi Kredit yang Berorientasi Tujuan Pemanfaatan  distribusi  pembiayaan  bank  menjadi  sarana  yang  optimal  bagi semua  pelaku  usaha  yang  bertujuan  untuk  agar  mengasilkan  sebuah  barang  dan  jasa yang  dipergunakan  serta  didistribusikan  ke  seluruh  lapisan  masyarakat.  Namun, pelaksaan ini menjadi kompleks karena mayoritas dana yang terkumpul melalui bisnis perbankan umum berasal dari penabung kecil, tetapi lebih difokuskan kepada pemberian pinjaman  kepada  pengusaha  termuka.  Keengganan  industri  perbankan  memberikan kredit kepada usaha kecil muncul karena meningkatkan risiko pengeluaran pembiayaan untuk usaha kecil. Dampaknya adalah sulitnya usaha kecil mendapatkan pembiayaan dari perbankan., meskipun bank bersedia menyediakan dana dengan syarat-syarat yang sulit, terutama terkait persyaratan agunan. Dalam situasi ini, kelangsungan hidup usaha kecil diperkirakan terancam, meskipun sebenarnya usaha keciol memiliki potensi untuk meningkatkan  produksi,  memperluas  peluang  kerja,  dan  mendukung  distribusi pendapatan.
6. Teknik Lain
Teknik kualitatif dan kuantitatif yang telah dijelaskan perlu ditambahkan dengan alat-alat  lain  guna  mencapai  tujuan,  serta  masuk  kedalamnya  himbuan  moral. Berdasarkan bibliografi perbankan Islam, terdapat subsitusi instrumen kebijakan yang digunakan  oleh  Bank  Sentral,  sebagaimana  diuraikan  oleh  Machmud  dan  Rukmana pada halaman 48.
Konflik Kepentingan dalam Implementasi
Pembangunan  Wisata  Religi  di  Desa  Bogoran, Kecamatan Sapuran, Wonosobo
Kebijakan  moneter,  bertujuan  agar  dapat  meningkatkan  kemakmuran  penduduk masyarakat yang dipimpin oleh otoritas moneter, terutama Bank Sentral, bertujuan utama menjaga stabilitas nilai tukar uang, memperlancar produksi, dan mendukung pembangunan ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Bank  Sentral,  contohnya  Bank Indonesia, memiliki  peran krusial  dalam menerapkan kebijakan moneter  guna  mencapai stabilitas nilai tukar dan mengendalikan tingkat inflasi.
Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter menggunakan berbagai instrumen seperti operasi  pasar  terbuka,  fasilitas  diskonto,  rasio  cadangan  wajib,  dan  moral  suasion. Tujuannya  adalah  mencapai  perubahan  ekonomi  yang  tinggi,  stabilitas  harga,  distribusi pendapatan yang adil, serta keseimbangan neraca pembayaran.
Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  diperlukan  instrumen  kebijakan  moneter  sesuai prinsip  syariah,  tanpa  melibatkan  bunga  (riba)  dalam  transaksi.  Beberapa  instrumen konvensional  masih  dapat  digunakan,  seperti  reserve  requirement,  plafon  kredit,  dan distribusi pembiayaan berorientasi tujuan.
Pentingnya  kebijakan  moneter  juga  tercermin  dalam  pengendalian  inflasi,  yang mempengaruhi perekonomian secara signifikan. Pengendalian inflasi dilaksanakan dengan mengatur  jumlah  uang  beredar, mengendalikan  nilai  tukar  mata  uang,  serta  menetapkan target inflasi dalam jangka pendek dan menengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,  Rifda  Zahra,  &  Setiawan,  Achma  Hendra.  (2012).  Analisis  Bantuan  Modal  dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang  (Studi  Kasus:  KPUM  Di  Kelurahan  Pekunden,  Kecamatan  Semarang Tengah). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Alwaris, Sri Ayu Andari Putri, & Hasan, Nugraha. (2023). Adopsi Nilai-Nilai Islam pada Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengontrol Peredaran Uang. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance, 3(1), 65–77.
Arianto,  Bambang.  (2020).  Dampak  pandemi  COVID-19  terhadap  perekonomian  dunia. Jurnal Ekonomi Perjuangan, 2(2), 106–126.
Firdaus, Ahmad Heri, Listiyanto, Eko, Talattov, Abra P. G., & Taufikurahman, M. Rizal. (2020).  Kajian  tengah  tahun  INDEF  2020:  Menata  arsitektur  ekonomi  pasca pandemi. INDEF.
Gunawan,  Agus,  Uyuni,  Yuyun  Rohmatul,  &  Fauzi,  Muhamad.  (2022).  Improving Education  Quality  Through  Madrasa  Committee  Management  in  Indonesia. International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies, 2(1), 1–17.
Harahap,  Yuli  Rahmadani,  Lubis,  Delima  Sari,  &  Zein,  Aliman  Syahuri.  (2020). Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona- 19. Journal of Islamic Social Finance Management, 1(1), 76–87.
Karim, Adiwarman A. (2007). Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua. Karim,  Lamia.  (2008).  Demystifying  micro-credit:  the  Grameen  Bank,  NGOs,  and neoliberalism in Bangladesh. Cultural Dynamics, 20(1), 5–29.
Kemu, Suparman Zen, & Ika, Syahrir. (2016). Transmisi BI Rate sebagai Instrumen untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 20(3), 261– 284.
Latifah, Nur Aini. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 11(2), 124–134.
Mahendra,  Opi  Chanty.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pembayaran  Non  Tunai  Dan  Inflasi Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia.  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara Medan.
Nezky, Mita. (2013). Pengaruh krisis ekonomi Amerika Serikat terhadap bursa saham dan
perdagangan Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 15(3), 89–103. Pratama,  Billy  Arma.  (2010).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009). UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Reksoprayitno,  Soediyono.  (2000).  Ekonomi  Makro:  analisis  IS-LM  dan  permintaan- penawaran agregatif.
Warjiyo, Perry. (2017). Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia (Vol. 11).
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
Wicaksana, Achmad Adnan Fauzi, & Sukmana, Raditya. (2018). Inflasi Di Indonesia Pada Periode  2011-2015:  Analisis  Sertifikat  Bank  Indonesia,  Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah,  Pasar  Uang  Antar  Bank,  Pasar  Uang  Antar  Bank  Syariah,  Finance  To Deposit  Ratio  Dan  Loan  To  Deposit  Ratio.  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan Terapan, 5(12).
Yanti, Yuliana Wahyu Tri Fidia, & Soebagyo, Daryono. (2022). Analisis Pengaruh Jub, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2021. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 8(2), 249–264.
Yuliani, Wiwin. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. Quanta, 2(2), 83–91.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.