## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 6, No. 1, Juni 2021 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Redesain  Demokrasi  Internal  Partai  Politik:  Upaya  Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik

## Afif Juniar
Program Studi Hukum Kenegaraan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Depok Email: afif.juniar@set.wapresri.go.id

## Abstrak
Partai politik menjadi komponen utama dalam sistem demokrasi  dan memiliki tugas untuk mengartikulasikan  kehendak  publik,  mengadakan  pendidikan  politik,  mengembangkan  dan menawarkan  alternatif  kebijakan  serta  menyediakan  pilihan  politik  kepada  masyarakat dalam pemilu. Namun praktik oligarki dan berkembangnya perilaku korupsi di tubuh partai politik  yang  saat  ini  banyak  terjadi  menjadi  sebuah  tantangan  tersendiri  dalam  upaya mewujudkan  tatanan  ideal  negara  demokratis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui praktik  oligarki  dan  relasinya  dengan  tindakan  korupsi  dalam  tubuh  partai  politik  dan bagaimana  upaya  mencegah  oligarki  dan  korupsi  dalam  partai  politik  (studi  perbandingan Amerika  Serikat,  Inggris  dan  Korea  Selatan).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  yuridis  normativedengan  studi  perbandingan  di  beberapa  negara. Penelitian ini dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan  teori  Oligarki  Jeffrey  A.  Winters.  Hasil  penelitian  menunjukkan  redesain  demokrasi internal parpol melalui proses rekrutmen dan kaderisasi secara ideal dapat menjadi jawaban dalam  upaya  mencegah  praktik  oligarki  dan  korupsi  di  tubuh  parpol.  Praktik  proses rekrutmen  dan  kaderisasi  parpol  di  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Korea  Selatan  dapat menjadi  pembelajaran  yang  baik  dalam  praktik  rekrutmen  dan  kaderisasi  parpol  di Indonesia.
Kata Kunci: Partai Politik, Oligarki danKorupsi, Demokrasi Internal Partai

## Abstract
Political  parties  are  the  main  component  in  a  democratic  system  and  have  the  duty  to articulate  public  will,  provide  political  education,  develop  and  offer  policy  alternatives  and provide political options to the public in elections. However, the practice of oligarchy and the development  of  corrupt  behavior  within  political  parties,  which  is  currently  occurring,  is  a challenge in itself in the effort to realize the ideal democratic state order.
This study aims to determine the practice of oligarchy and its relationship with corruption in political  parties  and  how  to  prevent  oligarchy  and  corruption  in  political  parties (comparative study of the United States, Britain and South Korea).The research method used is a normative juridical research method with comparative studies in several countries. This research  was  reviewed  based  on  Law  Number  2  of  2011  concerning  Political  Parties  and Jeffrey A. Winters' Oligarchy theory.The results showed that the redesign of political parties'
Penulis 1, et. al.
internal  democracy  through  recruitment  and  regeneration  processes  could  ideally  be  the answer in an effort to prevent oligarchy and corruption practices within political parties. The practice of the recruitment and regeneration of political parties in the United States, Britain, and South Korea can be a good lesson in the practice of recruiting and regenerating political parties in Indonesia.
Keywords: political parties, oligarchy and corruption, internal democracy of political parties

## PENDAHULUAN
Memasuki  beberapa  dasawarsa  tahun  terakhir,  hampir  dapat  diidentifikasibahwa negara-negara  di  sebagian  besar  belahan  dunia  ini,  telah  menganut  dan  menggunakan sistem  demokrasi  sebagai  landasan  sistem  pemerintahannya.  Sesudah  Perang  Dunia  ke-II, gejala  ini  dapat  dilihat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh United  Nations  Educational, Scientific,  and  Cultural  Organization  (UNESCO) pada  tahun  1949  yang  menyatakan, “Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal descripction of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents”. 1 Di Indonesia, hal ini tidak terkecuali, terlebih pasca era reformasi bergulir, dimana kolektivitas perjuangan  rakyat  berhasil  merebut  kembali  kedaulatannya  dan  menumbangkan  era otoritarian Orde Baru.
Sebagai  sebuah  sistem  pemerintahan,  demokrasi  tentu  tidak  lain  merupakan subsistem  dari  sebuah  sistem  politik.  Sundhauessen  dalam  “Demokrasi  dan  Kelas Menengah:  Refleksi  Mengenai  Pembangunan  Politik”,  menyebut  beberapa  prasyarat demokrasi terhadap sistem politik, diantaranya ialah adanya jaminan atas hak untuk dipilih dan  memilih  serta  berkedudukan  sama  di  hadapan  hukum,  dan  adanya  kebebasan  untuk berbicara, berorganisasi, beragama, dan memperoleh informasi. 2 Sementara menurut Amin Rais,  terdapat  setidaknya  sepuluh  kriteria  bagi  sistem  politik  untuk  dapat  disebut demokratis,  yakni  adanya  partisipasi  dalam  pembuatan  keputusan,  adanya  distribusi pendapatan secara adil, adanya kesempatan pendidikan yang sama, adanya pengakuan dan penghargaan  terhadap  kebebasan  individu,  mengeluarkan  pendapat,  media  massa, berkumpul dan beragama, serta ketersediaan dan keterbukaan informasi. 3
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.
2 Ulf Sundhaussen, “Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik,” Jurnal Prisma, No.2 Tahun XXI , (1992): 64, dalam Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal, R.Siti Zuhro, et.al ,(Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 19.
3 Amin  Rais,Kata  Pengantar  dalam Demokrasi  dan  Proses  Politik ,  Abdurrahman  Surjomiharjo et.  al , (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. vxi-xxv.
Penulis 1, et. al.
Menurut ten Berge, salah satu prinsip negara demokrasi adalah adanya perwakilan politik,  yakni  kekuasaan  politik  tertinggi  dalam  suatu  negara  dan  dalam  masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilu. 4 Hal yang tidak jauh berbeda juga  disampaikan  oleh  Van  Wijk,  bahwa  beberapa  prinsip  negara  demokrasi  di  antaranya adalah:  (1)  keputusan-keputusan  penting,  yaitu  undang-undang  diambil  bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilu yang bebas dan rahasia; (2) hasil dari  pemilu  diarahkan  untuk  mengisi  DPR  dan  untuk  pengisian  jabatan  dalam pemerintahan. 5
Dalam  banyak  referensi  dikatakan  bahwa  salah  satu  ciri  negara  demokrasi  adalah dilaksanakannya  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dalam  waktu-waktu  tertentu. 6 International Commision  of  Jurist pada  tahun  1965  bahkan  merumuskan  syarat-syarat  dasar  untuk terselenggaranya  pemerintah  yang  demokratis,  salah  satunya  adalah  pemilu  yang  bebas. 7 Hal yang sama juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan dalam mekanisme demokrasi  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  adalah  penyelenggaraan  pemilu  secara berkala. 8 Selain  dilakukan  secara  berkala,  pemilu  yang  demokratis  diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil ( free and fair election ). 9
Pada  pelaksanaannya,  Pemilu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  partai  politik.  Partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih  oleh  rakyat,  sehingga  dapat  mengatasi  atau  memengaruhi  tindakan-tindakan pemerintah. 10 Menurut  Mark  N.  Hugopian,  partai  politik  adalah  suatu  organisasi  yang dibentuk  untuk  mempengaruhi  bentuk  dan  karakter  kebijaksanaan  publik  dalam  kerangka prinsip-prinsip  dan  kepentingan  ideologis  tertentu  melalui  praktik  kekuasaan  secara langsung  atau  partisipasi  rakyat  dalam  pemilihan. 11 Sementara Sigmund  Neumann mengartikan  partai  politik  sebagai  organisasi  artikulatif  yang  terdiri  dari  pelaku-pelaku
4 Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtstaat) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),  hlm. 72-73.
5 Ibid ., hlm. 73.
6 Dedi  Mulyadi, Perbandingan  Tindak  Pidana  Pemilu  Legislatif  Dalam  Perspektif  Hukum  di  Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2013). hlm. 59.
7 Nurul Qomar, Hak …, hlm. 74.
8 Dedi  Mulyadi, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sanksi  Pidana  Pemilu  Legislatif  di  Indonesia  Dalam Perspektif Demokrasi. ( Bekasi: Gramata Publishing , 2012), hlm. 32.
9 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi …, hlm. 5.
10 Abdul  Mukhtie  Fadjar, Partai  Politik  Dalam  Perkembangan  Ketatanegaraan  Indonesia ,  (Malang: Setara Press, 2012), hlm.13.
11 Ibid ., hlm. 13-14.
Penulis 1, et. al.
politik  yang  aktif  dalam  masyarakat,  yaitu  mereka  yang  memusatkan  perhatiannya  pada pengendalian  kekuasaan  pemerintah  dan  yang  bersaing  untuk  memperoleh  dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. 12
Menurut  Miriam  Budiarjo  partai  politik  adalah  suatu  kelompok  yang  terorganisir yang  anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai  dan  cita-cita  yang  sama, bertujuan  memperoleh  kekuasaan  politik  yang  merebut  kedudukan  politik  (biasanya) dengan  cara  konstitusional  untuk  melaksakan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  mereka. 13 Sedangkan,  Carl  J.  Friedrich  mendefinisikan  partai  politik  sebagai  kelompok  manusia  yang terorganisir  secara  stabil  dengan  tujuan  merebut  atau  mempertahankan  penguasaan terhadap  pemerintahan  bagi  pimpinan  partainya  dan  berdasarkan  kekuasaan  ini memberikan  manfaat  kepada  anggota  partainya  kemanfaatan  yang  bersifat  idiil  maupun materiil. 14
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, mendefinisikan parpol sebagai berikut:
“Partai  politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota, masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.” 15
Menurut  Gaffar  dan  Amal,  partai  politik  mempunyai  peran;  (1)  dalam  proses pendidikan  politik;  (2)  sebagai  sumber  rekrutmen  para  pemimpin  bangsa  guna  mengisi berbagai  macam  posisi  dalam  kehidupan  bernegara;  (3)  sebagai  lembaga  yang  berusaha mewakili  kepentingan  masyarakat;  dan  (4)  sebagai  penghubung  antara  penguasa  dan rakyat. 16
Kemudian  dalam  Pasal  11  Ayat  (1),  partai  politik  berfungsi  sebagai  sarana:  (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan
12 Ibid ., hlm. 14.
13 Abdul Bari Azed & Makmur Amir, Pemilu …, hlm 23.
14 Ibid ., hlm. 23-24.
15 Indonesia, Undang-undang tentang Partai Politik , UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor  2  tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2011  Nomor  8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Pasal 1 angka 1.
16 Abdul Mukhtie Fadjar, Partai …, hlm. 18.
Penulis 1, et. al.
bernegara;  (2)  penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia  untuk  kesejahteraan  masyarakat;  (3)  penyerap,  penghimpun,  dan  penyalur aspirasi  politik  masyarakat  dalam  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  negara;  (4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan  politik  melalui  mekanisme  demokrasi  dengan  memperhatikan  kesetaraan  dan keadilan gender. 17
Semenjak  era  reformasi  tahun  1999,  peran  dan  kedudukan  partai  politik  semakin menguat.  Partai  politik  menjadi  pemegang  peranan  sentral  hampir  di  semua  proses kehidupan  berbangsa.  Namun,  selama  lima  kali  pemilu  yang  diselenggarakan  di  era reformasi  sejak  tahun  1999,  partai  politik  belum  mampu  menjalankan  peran  dan  fungsi sebagaimana  mestinya.  Partai  politik  berkubang  dalam  berbagai  permasalahan,  terutama terkait  citranya  yang  lekat  dengan  tindakan  korupsi  baik  di  pusat  maupun  daerah,  dan mayoritas  pelakunya  adalah  para  elite  politik  dan  kepala  daerah.  Kemudian,  fungsi rekrutmen dalam tubuh parpol yang seharusnya terbuka bagi semua kalangan yang memiliki integritas menjadi didominasi kalangan pemilik modal dan penguasa. Komposisi pendanaan yang  secara  dominan  dikuasai  elite  politik  dan  pengusaha  menciptakan  struktur  kebijakan yang oligarkis.
Oleh  sebab  itu,  masalah  yang  akan  dijawab  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana praktik  oligarki  dan  relasinya  dengan  tindakan  korupsi  dalam  tubuh  partai  politik?  dan, bagaimana  upaya  mencegah  oligarki  dan  korupsi  dalam  partai  politik  (studi  perbandingan Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan)?.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan tulisan ini. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari segi normatif. 18 Dalam penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan statutory (undang- undang),  pendekatan  kasus,  pendekatan  historis,  pendekatan  komparatif,  dan pendekatan
17 Indonesia, Undang-undang tentang Partai Politik ,Pasal 11 ayat (1).
18 J.  L.  K.  Valerine, Metode  Penelitian  Hukum  (Bagian  I), (Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 57.
Penulis 1, et. al.
konseptual. 19 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statutory dan  pendekatan  komparatif.  Pendekatan statutory dilakukan  dengan  mempelajari  dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  isu yang sedangdibahas. Pendekatan  komparatif  dilakukan  dengan  membandingkan  regulasi  di  Amerika  Serikat, Inggris dan Korea Selatan.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Oligarki Partai Politik
International Encyclopedia of Social Sciences mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan  di  mana  kekuasaan  politik  berada  di  tangan  minoritas  kecil,  dan menambahkan istilahnya berasal dari Bahasa Yunani oligarkhia (pemerintahan oleh yang sedikit),  yang  terdiri  atas oligoi (sedikit)  dan arkhein (memerintah) 20 .  Aristoteles menyatakan bahwa:
“Oligarki  adalah  ketika  orang-orang  yang  memiliki  harta  memegang  pemerintahan, sedangkan  demokrasi  adalah  kebalikannya,  ketika  orang  miskin,  bukan  orang  kaya, menjadi penguasa. “Bilamana manusia berkuasa berdasarkan kekayaan, baik mereka sedikit  atau  banyak,  maka  itu  oligarki,  dan  bilamana  kaum  miskin  berkuasa,  itulah demokrasi . ” 21
Gambar 1 menunjukan tipologi standar Aristoteles.
Gambar 1.
Tipologi Aristoteles
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.
20 Jeffrey A. Winters, Oligarki , (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2011), hlm. 1.
21 Ibid ., hlm. 40.
Penulis 1, et. al.
Kemudian, Jeffrey A. Winters dalam teori oligarki menjelaskan makna kata Oligarki berasal  dari  kata Oligarch yang  berarti  pelaku  yang  menguasai  dan  mengendalikan konsentrasi  besar  sumber  daya  material  yang  bisa  digunakan  untuk  mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya. Adapun bentuk-bentuk Oligarki menurut Winters meliputi Oligarki Perang ( Warring Oligachy ), Oligarki Berkuasa ( Ruling Oligarchy ), Oligarki Sultanistik ( Sultanistic Oligarchy ), dan Oligarki Sipil. 22
Oligarki  Perang  dimaknai  bentuk  oligarki  paling  ekstrem  yang  ditandai  dengan keberadaan panglima perang. Oligarki Berkuasa didefinisikan sebagai relasi oligarki yang keberadaan  kekerasannya  sangat  tinggi  tetapi  penggunaannya  dikelola  dalam  suatu aturan  bersama  yang  terlembaga.  Oligarki  Sultanistik  dipahami  sebagai  kondisi  yang penggunaan  alat  kekerasannya  dimonopoli  oleh  satu  oligark  ketimbang  pembatasan berdasarkan  aturan  hukum  negara,  dan  Oligarki  Sipil  dimana  para  Oligark  tunduk  pada pemerintahan yang impersonal dan terlembaga. 23
Winters  memberikan  porsi  besar  dan  menggunakan  politik  Indonesia  di  era  Orde Baru  sebagai  pengalaman  politik  yang  merefleksikan  tipe  oligarki  sultanistik.  Orde  Baru menjadi  fondasi  historis  bagi  politik  Oligarki  di  Indonesia.  Winters  mencatat  ada  tiga tahap utama muncul dan berkembangnya oligarki sultanistik di Indonesia: 24
1) Fase  Militer-Cina  (1965),  fase  ketika  Soeharto  mengambil  alih  komando  militer dan  menundukkan  banyak  kompetitor  militer  serta  politiknya.  Fase  ini  diikuti dengan  akomodasi  terhadap  pengusaha  keturunan  Cina  sebagai  sumber  dana tunai bagi Soeharto;
2) Fase  Pribumi  (1974),  pada  fase  ini  Soeharto  memperluas  akomodasi  ekonomi bukan sekadar pada kalangan pengusaha Cina tapi juga pengusaha pribumi.
3) Fase  Keluarga  (1980-an),  fase  dimana  Soeharto  mulai  mengonsentrasikan  politik pertahanan  kekayaannya  di  sekitar  figur-figur  keluarganya.  Anak-anak  Soeharto menyerbu  Oligarki  Indonesia  dengan  cepat  dan  dahsyat,  menjadi  kekuatan oligarki dominan dalam sekejap.
22 Ibid .,hlm. 51.
23 Muhammad  Ridha,  “Kekhususan  Oligarki  Pemikiran  Jeffrey  Winters  Mengenai  Oligarki”,  dalam Oligarki: Teori dan Kritik , editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, (Serpong: Marjin Kiri, 2020), hlm. 17-18.
24 Ibid ., hlm. 20-21.
Penulis 1, et. al.
Namun  menariknya,  setelah  orde  baru  runtuh  politik  oligarki  tidak  benar-benar menghilang.  Oligarki  tetap  bertahan  walau  kekuasaan  Soeharto  selesai  dengan  adanya perubahan  politik  pasca  reformasi  1998.  Pengalaman  oligarki  di  Indonesia  pasca reformasi  adalah  bukti  dari  argumen  Winters  bahwa  kebertahanan  politik  oligarki terletak  pada  kegagalan  sistem  demokrasi  Indonesia  untuk  membatasi  ruang  gerak oligarki  itu  sendiri.  Walau  Soeharto  telah  jatuh,  tidak  ada  mekanisme  hukum  serta institusi  yang  cukup  kuat  untuk  menangkal  kuasa  oligarki.  Hal  inilah  yang  kemudian membuat politik Indonesia tetap menjadi lahan yang subur bagi praktik politik oligarki. 25
Teori  oligarki  di  Indonesia  juga  banyak  merujuk  pada  studi  yang  dilakukan  oleh Richard  Robison  dan  Vedi  R.  Hadiz,  selaras  dengan  Jefrey  Winters  keduanya  melihat bahwa perubahan politik pasca Orde Baru sebagai bagian dari proses demokratisasi tidak menyingkirkan kekuasaan oligarki yang telah dibangun sejak tumbuhnya rezim Soeharto. Robison  dan  Hadiz  menggambarkan  oligarki  sebagai  sistem  relasi  kekuasaan  yang memungkinkan  konsentrasi  kekayaan  dan  otoritas  serta  pertahanan  kolektif  atas konsentrasi kekayaan 26 .
Contoh  praktik  oligarki  parpol  adalah  sebagaimana  yang  terjadi  di  tubuh  Partai Golkar,  perebutan  posisi  Ketua  Umum  di  Partai  Golkar  semenjak  reformasi  berubah menjadi  persaingan  diantara  kader-kader,  dimana  sebelumnya  posisi  Ketua  Umum ditentukan oleh patron tunggal (Soeharto). 27 Kasus dalam pelaksanaan Munaslub Partai Golkar 2016 misalnya, hasil dari pemungutan suara untuk pemilihan Ketua Umum yaitu: Setya Novanto 277 suara, Ade Komarudin 173 suara, Aziz Syamsuddin 48 suara, Syahrul Yasin Limpo 27 suara, Airlangga Hartarto 14 suara, Mahyudin 2 suara, Priyo Budi Santoso dan  Indra  Bambang  Utoyo  1  suara.  Kemudian,  Setya  Novanto  dan  Ade  Komarudin bertarung kembali dalam mekanisme lobi yang diberikan oleh para pemilih dan panitia. Hasilnya,  Setya  Novanto  berhasil  jadi  Ketua  Umum  Partai  Golkar  ke  sembilan  untuk periode 2016-2019.
Kemenangan  Setya  Novanto  tidak  terlepas  dari  strategi  dan  kekuatan/sumber ( resources ) yang dimiliki olehnya. Berpijak dari mulai Munas 2004 dan 2009, ketika Jusuf
25 Ibid ., hlm. 27.
26 Abdul  Mughis  Mudhoffir,  “Negara,  Kapital,  dan  Kepentingan  Kelas:  Menafsirkan  Tesis  Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz,” dalam Oligarki: Teori dan Kritik , (Serpong: Marjin Kiri, 2020), hlm. 29.
27 Hajriyanto Y. Thohari, Pasca Konversi Kini Konvensi Esei-Esei Politik tentang Golkar , (Surakarta: The Hajriyanto Cender, 2004), hlm. 162.
Penulis 1, et. al.
Kalla dan Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum terlihat bahwa ketiganya memiliki kesamaan latar belakang sebagai seorang saudagar kaya.  Faktor kekuatan finansial dan kedekatan  dengan  pemerintah  yang  nantinya  akan  memberikan  akses  jabatan  kepada Partai Golkar menjadikan Setya Novanto unggul dibandingkan kandidat lainnya meskipun kekuatan  finansial  kandidat  lainnya  pun  tidak  kalah  kuat.  Dan  akhirnya  Setya  Novanto didaulat  sebagai  Ketua  Umum  terpilih  Partai  Golkar  dalam  Munaslub  di  tahun  2016. 28 Kemenangan  Oligark  dalam  Munaslub  Partai  Golkar  2016    Setya  Novanto  yang  terpilih jadi  Ketua  Umum,  mengikuti  rekam  jejak  Jusuf  Kalla  dan  Aburizal  Bakrie  sebagai  Ketua Umum  sebelumnya.  Jusuf  Kalla  menggunakan  sumber  daya  kekuasaan  yaitu  menjabat sebagai  Wakil  Presiden  dan  sumber  daya  kekuatan  finansial.  Aburizal  Bakrie  juga menggunakan  sumber  daya  kekuasaannya  yaitu  menjabat  sebagai  Menteri  pada  era Presiden Susilo Bambang dan juga sumber daya kekuatan finansial yang tinggi.
Oligarki pada tubuh parpol juga terjadi di partai-partai relatif baru terbentuk antara lain  Nasdem  dengan  kekuatan  finansial  Surya  Paloh  dan  Perindo  dengan  kekuatan  Hari Tanoesodibjo.    Kemudian  di  Partai  Demokrat  dengan  kepemimpinan  Susilo  Bambang Yudhoyono,  Gerindra  dengan  kepemimpinan  Prabowo  Subianto  dan  tentunya  PDIP dengan  peran  sentral  Megawati  Soekarno  Putri.  Para  pimpinan  parpol  ini  selain mempunyai kekuatan finansial yang kuat tetapi juga berperan sentral dan strategis dalam segala keputusan dan arah kebijakan parpolnya masing-masing.

## 2. Relasi Partai Politik dan Korupsi
Istilah  korupsi  berasal  dari  satu  kata  dalam  bahasa  Latin  yakni corruptio atau corruptus yang  disalin  ke  berbagai  bahasa.  Dalam  bahasa  Inggris  menjadi corruption atau corrupt dalam bahasa Prancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah coruptie ( korruptie ). 29 Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang  tidak  baik,  seperti  yang  dikatakan  Andi  Hamzah  sebagai  kebusukan,  keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata- kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. 30
28 Muhammad  Hasan  Saeful  Rijal  dan  Wawan  Ichwanuddin, Dinamika  Politik  Internal  Partai  Golkar pada Masa Kepemimpinan Jusuf Kalla 2004-2009 , (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 44.
29 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia , (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 1991), hlm. 7.
30 Ibid ., hlm. 128.
Penulis 1, et. al.
Laporan Transparancy  International  Indonesia  (TII) ,  masyarakat  Indonesia mempersepsikan anggota DPR yang berasal dari partai politik, sebagai institusi terkorup di Indonesia dan politisi partai politik sebagai aktor terkorup di Indonesia. Demikian juga, hasil penelitian Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan  sebagai  anggota  dewan  maupun  menjabat  pada  kementerian  di  Kabinet Indonesia  Bersatu  2009-2014  terlibat  dalam  tindak  pidana  korupsi,  (tidak  ada  satu  partai pun  yang  bersih  dari  praktik  korupsi).  Ditemukan  Partai  Demokrat  berada  di  peringkat pertama,  dengan  presentase  28,  40%,  disusul  Partai  Hanura  (23.50%),  PDIP  (18.08%),  PKS (17.24%),  Partai  Golkar  (16,03%),  PKB  (14,28  persen),  PPP  (13,16%),  dan  Partai  Gerindra (3,85%). 31
Kemudian,  sejak  KPK  dibentuk  hingga  2019,  setidaknya  ditemukan  107  Kepala Daerah  yang  terjerat  kasus  korupsi  berdasarkan  Data Indonesia  Corruption  Watch  (ICW) tahun 2019.  Tidak hanya para kepala daerah yang menjadi aktor yang berhasil dijerat KPK. Sepanjang periode 2014-2019 setidaknya terdapat 23 orang anggota DPR RI aktif yang juga terjerat kasus korupsi melalui serangkaian proses tangkap tangan. Bahkan, setidaknya KPK juga  sudah  menjerat  9  (sembilan)  orang  menteri  dan  mantan  menteri  yang  berasal  dari parpol dalam kasus korupsi. 32
Gambar 2.
Jumlah Kasus Korupsi Anggota DPR RI 2014-2019
31 Maria  Silvya  Wangga,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Partai  Politik  sebagai  Badan  Hukum  dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Anti Korupsi Integritas, Vol. 4 Nomor 2 , (Desember 2018): 257-258.
32 Donal  Fariz,  “Pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Serangan  Politik  terhadap  KPK,” Jurnal  Anti  Korupsi Vol. 5 Nomor 2 , (2019): 23-24.
Penulis 1, et. al.
Data  diatas  setidaknya  sudah  menunjukkan  bahwa  parpol  tidak  hanya  lagi  menjadi tempat bagi warga negara dalam menyalurkan partisipasi politik warga negara, tetapi telah menjadi  tempat  berkembangnya  perilaku  korupsi.  Padahal  idealnya,  parpol  adalah representation of ideas atau cerminan dari preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan sehingga harus diperjuangkan. Untuk itu, ideologi, platform atau visi dan misi yang seharusnya menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan parpol. Dengan cara itu, maka  parpol  layak  disebut  sebagai  wakil  rakyat  yang  sesungguhnya.  Namun  karena  kuasa uang,  parpol  lebih  sering  terjerumus  pada  bagaimana  cara  mendapatkan  akses  terhadap uang,  ketimbang  bagaimana  merancang  agenda  yang  sejalan  dengan  aspirasi  rakyat. Mekanisme kerja parpol tidak lagi dalam kerangka mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi bangsa, namun lebih pada kepentingan-kepentingan pribadi para elitnya.

## PEMBAHASAN

## 1. Redesain Demokrasi Internal Parpol
Demokrasi  internal  parpol  menjadi  faktor  yang  paling  menentukan  berfungsinya demokrasi  dalam  negara  dan  masyarakat.  Demokrasi  internal  parpol  dipandang  sebagai kemampuan  parpol  dalam  mengagregasikan  kepentingan,  memformulasikan  kebijakan publik,  perekrutan  kandidat  yang  memiliki  kemampuan,  dan  mencerminkan  aspirasi  dan kepentingan  publik. 33 Secara  sederhana  demokrasi  partai  secara  internal  dapat  diartikan sebagai  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  untuk  melaksanakan  fungsi  partai secara  terbuka,  partisipatif,  dan  deliberatif  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, AD/ART, dan peraturan partai. 34
Ramlan Surbakti dan Didik Supriyantomenyatakanbahwa:
“Demokrasi  partai  secara  internal  parpol  mencakup:  (1)  hak  anggota  partai (partisipasi); (2) keterwakilan berbagai unsur dalam partai (representasi dan inklusif );  (3)  pemilihan  pengurus  partai  tingkat  pusat  (pemilihan);  (4)  pelembagaan  prinsip dan  prosedur  demokrasi  dalam  pengelolaan  partai;  (5)  demokratisasi  sumber keuangan  partai;(6)  transparansi  dan  akuntabilitas  partai;  (7)  hubungan  partai dengan fraksi partai di lembaga legislatif; (8) otonomi pengurus partai tingkat lokal;
(9)  kewenangan  pengurus  cabang  pada  pemilu  lokal;  dan  (10)  peran  partai  tingkat pusat dalam pemilu nasional.” 35
33 Yuyun  Dwi  Puspitasari,  “Derajat  Transparansi  Partai  Politik  Dalam  Seleksi  Bacaleg  Pemilu  2019,” Jurnal Pemilu dan Demokrasi No. 11 Perludem (2018): 12.
34 Ramlan  Surbakti  dan  Didik  Supriyanto, Mendorong  Demokratisasi  Internal  Partai  Politik ,  (Jakarta: Kemitraaan, 2013), hlm. 13.
35 Ibid ., hlm. 14.
Penulis 1, et. al.
Ketiadaan pengaturan menjadi titik lemah dalam menata demokrasi internal parpol sehingga terdapat celah hukum yang dapat disusupi oleh kepentingan hegemoni elit partai dan  kepentingan  pemodal  yang  sangat  berkepentingan  dalam  menjalankan  partainya. 36 Karena peran yang begitu besar dalam menentukan arah dan perkembangan negara melalui lembaga  legislatif  maupun  eksekutif dan  secara tidak  langsung  juga  lembaga  yudikatif dan lembaga lainnya, seharusnya partai politik tidak saja berhak mendapat subsidi dari negara, tetapi juga diatur oleh negara sehingga secara internal partai politik pun harus demokratis. 37 Tidak  ada  alasan  bagi  pemerintah  untuk  mengelak  pengaturan  demokrasi  internal  partai politik,  dengan  menunda  pengaturan  demokrasi  internal  parpol  tentu  hanya  akan membiarkan  negara  semakin  digerogoti  oleh  oligarki  kekuasaan  dan  tumbuhnya  praktik korupsi di tubuh parpol.
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengatur  peran  partai  politik  dalam dua  pasal.  Pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  sebelum  pemilihan  umum  diselenggarakan  (Pasal  6),  sedangkan dalam  Pasal  22E  ayat  (3)  menetapkan  partai  politik  sebagai  peserta  pemilihan  umum anggota  DPR  dan  DPRD. 38 Dengan  demikian  partai  politiklah  yang  mempersiapkan  dan menentukan atau mengusulkan calon penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah. Karena peran partai politik yang begitu penting dalam penyelenggara negara, maka tidak saja partai politik seharusnya ditetapkan sebagai badan  publik  sehingga  harus  diatur  oleh  negara  tetapi  partai  politik  juga  harus  dikelola secara demokratis.
Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  mengandung  sejumlah  ketentuan  tentang demokratisasi internal partai politik.  Antara lain kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART (Pasal 15 ayat (1)) serta anggota partai politik berhak  menentukan  kebijakan  partai,  dan  berhak  memilih  dan  dipilih  (Pasal  15  ayat  (2). Kepengurusan  parpol  pada  semua  tingkatan  dipilih  secara  demokratis  (Pasal  22). Pengambilan  keputusan  parpol  secara  demokratis  sesuai  AD/ART  (Pasal  27  dan  28).
36 Irvin  Sihombing,  “Reformulasi  Demokrasi  Internal  Partai  Politik:  Sebuah  Upaya  Mencapai  Negara Demokratis yang Hakiki,” Jurnal Pemilu dan Demokrasi No. 11 Perludem (2018): 33.
37 Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Mendorong…, hlm. 19.
38 Lihat Pasal 6 dan Pasal 22 E ayat (3) UUN NRI 1945.
Penulis 1, et. al.
Rekrutmen anggota partai untuk caleg DPR/DPRD, Capres/Cawapres, dan Pilkada dilakukan secara  demokratis  dan  terbuka  (Pasal  29). 39 Dengan  demikian  dari  segi  peraturan perundang-undangan, partai politik secara internal harus dikelola secara demokratis.
Namun,  dalam  proses  demokrasi  internal  parpol  timbul  permasalahan  antara  lain adanya  pengaruh  para  elite  yang  sangat  dominan,  pemilihan  kepemimpinan  partai  yang tidak kompetitif, seleksi kandidat partai untuk jabatan publik yang bersifat diskriminatif, dan klientelisme .  Hal  ini  semua  terefleksi  dalam  sikap  kepemimpinan  partai yang  tidak  tertarik melakukan  demokratisasi  dalam  partai  yang  justru  dikehendaki  para  pendukungnya. Prakteknya,  sang  ‘penguasa’  partai  dan/atau  sekelompok  kecil  elit  partai  membuat keputusan/menentukan  kebijakan  partai,  sedangkan  para  anggota  tidak  berperan  dalam proses  pengambilan  keputusan  dalam  partai  melainkan  hanya  berperan  sebagai  pemilih dalam  Pemilu. 40 Proses  dan  bentuk-bentuk  demokrasi  internal  partai  sebagaimana  telah dibahas  sebelumnya  diharapkan  bisa  menjamin  para  kader  partai  pada  semua  tingkatan organisasi  dan  para  anggota  agar  tetap  aktif  dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan keputusan  partai,  sehingga  pemimpin  parpol  tidak  diberi  kewenangan  absolut  untuk mengelola partai secara sentralistik.

## 2. Proses Ideal Rekrutmen dan Kaderisasi Parpol
Menurut  Richard  S  Katz,  seleksi  kandidat  merupakan  salah  satu  fungsi  khas  parpol dalam  demokrasi. 41 Senada  dengan  hal  tersebut,  Hazan  dan  Rahat  menyatakan  metode seleksi  kandidat  sebagai  komponen  penting  dalam  proses  demokrasi  partai  secara internal. 42 Oleh  karena  itu,  upaya  untuk  mencegah  praktik  oligarki  dan  korupsi  parpol melalui  redesain  demokrasi  internal  parpol  dalam  penelitian  ini  menitikberatkan  pada proses  rekrutmen  dan  kaderisasi  parpol  secara  ideal.  Fungsi  rekrutmen  dan  kaderisasi parpol  jika  dijalankan  dengan  benar  (“secara  ideal”)  dapat  menjadi entry  point sekaligus menjadi faktor pendorong bagi praktik demokrasi yang baik suatu negara.
39 Lihat ketentuan Pasal 3, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
40 Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Mendorong…, hlm. 37.
41 Richard S. Katz, “The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, dalam Party Politics,” dalam Fitriyah “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pilkada, Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No.1 , (2020):3”
42 Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Mendorong…, hlm. 7
Penulis 1, et. al.
Tantangan  dalam  proses  rekrutmen  dan  kaderisasi  parpol  di  Indonesia  antara  lain masih  belum  terbangunnya  sistem  rekrutmen  politik  yang  baku,  terbuka,  demokratis  dan akuntabel di kalangan umumnya parpol di Indonesia. Sebagian parpol mendasarkan sumber rekrutmen  politik  dari  lingkungan  keluarga  dan  kerabat  para  elite  parpol  itu  sendiri, sehingga  cenderung  berlangsung  tertutup,  eksklusid  dan  nepotis. 43 Selain  itu,  proses rekrutmen  selama  ini  cenderung  menerapkan  pola  dan  gaya  “tradisional.”  Partai  yang dikembangkan  lebih  berciri catch-all  party, belum  memiliki  basis  sosial  yang  jelas  dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu parpol. 44
Sementara,  dalam  proses  kaderisasi,  sebagian  besar  parpol  belum  memiliki  sistem kaderisasi  yang  jelas,  sehingga  sumber  rekrutmen  politik  cenderung  bersifat  oligarkis. Terjadinya  dominasi  pimpinan  partai  dalam  proses  seleksi  dan  kandidasi  calon-calon anggota  legislatif  di  Indonesia.  Gambaran  politisi  lompat  pagar,  kader-kader  artis  atau pelawak,  orang-orang  kaya,  dan  para  pengusaha--yang  sering  diragukan  kemampuan politiknya--merupakan  salah  satu  fenomena  dari  sekian  banyak  irisan  problematik  dalam proses rekrutmen dan kandidasi politik yang dilakukan oleh parpol. 45
Sebagai  perbandingan  di  negara-negara  lain,  pada  dua  tabel  dibawah  berikut  akan disampaikan  komparasi  praktik  rekrutmen  dan  kaderisasi  parpol  di  negara-negara  yang demokrasinya  telah  mapan  dan  maju,  yaitu  Amerika  Serikat  dan  Inggris.  Kemudian, dilakukan  juga  perbandingan  dengan  Korea  Selatan,  negara  di  Asia  yang  proses demokrasinya sedang berkembang (bertransisi) seperti Indonesia.

## Tabel 1.
Komparasi Proses Rekrutmen di Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan
Proses/ Negara REKRUTMEN Anggota/Relawan Pengurus dan Staf Kandidat Pejabat Publik Amerika Serikat  Rekrutmen bersifat terbuka, tidak ada  Rekrutmen pengurus  dan  staf partai
memiliki
 Mekanisme pemilihan caleg:
43 Syamsuddin Haris, et.al ., Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia,
(Jakarta:  KPK dan P2Politik LIPI, 2016), hlm. 40.
44 Ibid ., hlm. 4.
45 Ibid ., hlm. 4-5.
Penulis 1, et. al.
pembatasan  untuk golongan atau kelompok masyarakat tertentu  Telah memiliki database pendukung  partai yang kuat sehingga  mampu mengetahui masyarakat  yang potensial di jadikan sasaran rekrutmen partai  Pendaftaran keanggotaan  dan relawan melalui website dan socialmedia partai  Partai Demokrat hanya mengeluarkan himbauan untuk membayar dana secara sukarela sebagai anggota baru kriteria  dan proses seleksi  yang  lebih ketat dibandingkan
dengan  rekrutmen anggota.  Proses seleksi pengurus partai dijalankan  melalui sebuah konferensi/rapat besar  partai  yang melibatkan pengurus lama dan/atau  anggota partai.  Staf partai direkrut dan diseleksi secara langsung oleh pengurus partai dengan mekanisme terbuka.  Keahlian dan  pengetahuan sesuai dengan posisi kerja menjadi pertimbangan utama seleksi.  Menggunakan mekanisme primary election (pemilihan pendahuluan)  oleh pemilih partai ( voter ) yang merupakan anggota partai untuk  menyeleksi caleg.  Pengurus tidak hanya memilih caleg  dari  anggota partai  saja,  tetapi bisa menjaring bakal caleg potensial  dari  luar partai.  Mekanisme pemilihan calon gubernur,
Presiden, dan wapres:  Menggunakan mekanisme Primary election untuk menentukan calon  dari  partai yang akan mengikuti Konvensi Nasional  Hasil primary election akan diseleksi    untuk kemudian dijadikan pertimbangan  bagi parpol dalam menetapkan kandidat  presiden, wapres,  termasuk calon gubernur Inggris  Rekrutmen bersifat terbuka  Telah memiliki  Partai Buruh mengadakan konferensi yang  Semua partai mewajibkan caleg harus merupakan
Penulis 1, et. al.
database pendukung  partai yang kuat  Pendaftaran keanggotaan  dan relawan melalui website dan sosmed partai.  Partai Buruh menetapkan  tarif keanggotaan partai sebagai syarat menjadi anggota  baru,  dan mewajibkan anggpta membayar rutin setiap  tahun  jika tidak  akan  dicabut dan mendaftar ulang  Partai Buruh memberlakukan potongan biaya keanggotaan:  50%, untuk pengangguran, pensiunan, pekerja <16 jam/mgg.  Usia  <19  th, bayar 1 pound/th;  <27 th,  bayar  12 pound/th; melibatkan  wakil dari  parpol  dan organisasi sayap parpol. Delegasi konvensi merupakan anggota partai selama  12  bulan berturut-turut  Partai Buruh mengatur  bahwa pengurus bukanlah anggota  parlemen, dan sekretaris jenderal  (Sekjen) partai  tidak  boleh mencalonkan  diri menjadi anggota parlemen.  Hal  ini ditujukan agar pengurus partai fokus  kerja  untuk mengembangkan partai.  Proses  pemilihan pengurus Partai Buruh melalu mekanisme  voting secara terbuka dan transparan
anggota partai  Partai  Buruh  dan Partai Liberal Demokrat:  Seleksi caleg oleh delegasi partai (pengurus partai)  Caleg harus telah menjadi anggota  partai min 12 bln  Partai Nasional Inggris;  Seleksi caleg oleh  pemimpin partai.  Hanya  anggota partai yang membayar iuran menjadi caleg.
 Untuk calon pejabat publik,  partai  buruh
mewajibkan    telah menjadi anggota parpol  selama  12 bulan. Apabila terpilih sebagai pejabat publik (misal  PM),  wajib tetap menjadi anggota partai dalam masa jabatannya  sebagai pejabat publik tersebut.  Partai Buruh menerapkan  sistem kontrak  (perjanjian) antara parpol dengan calon kandidat apabila
Penulis 1, et. al.
calon  secara  resmi diusung  oleh  parpol dalam kompetisi pemilu. Korea Selatan  Rekrutmen bersifat terbuka, tetapi aturan main rekrutmen lebih banyak  ditentukan oleh  elit  parpol ketimbang  lewat forum  keputusan yang demokratis  Persyaratan rekrutmen  parpol dibentuk atas pengaruh elit parpol serta jaringan dan dukungan dari pemimpin  partai, sehingga memunculkan konsep the  leader is the party  Ambiguitas  dalam rekrutmen  parpol di  Korsel.  Pada satu  sisi  memang menganut  sistem rekrutmen terbuka,  namun  di sisi lain syarat rekrutmen tersebut masih dipengaruhi  oleh elite  parpol  itu sendiri. Ini menunjukkan pada akhirnya pola rekrutmen  parpol justru  cenderung tertutup  Tidak ada persyaratan  yang ketat bagi rekrutmen pengurus parpol namun syarat- syarat tersebut tetap ditentukan jaringan elite parpol  Parpol  menerapkan deposit  uang.Pada saat pencalonan kandidat wajib memberikan deposit uang sebagai jaminan dari  pencalonannya, uang deposit tersebut akan dikembalikan jika kandidat  menerima setidaknya setengah dari  kuota  suara yang diperoleh.  Rekrutmen kandidat untuk pejabat publik di pemerintahan  harus memenuhi  mandat dari aturan pemerintah mengenai kuota perempuan,  50  % untuk  pemilu  lokal dengan sistem proporsional, dan 30%  untuk  sistem pemilihan langsung
Penulis 1, et. al.
Tabel 2.
Komparasi Proses Kaderisasi di Amerika Serikat, Inggris dan Korea Selatan
Proses/Negara KADERISASI Amerika Serikat Partai  Demokrat  menerapkan  kebijakan  kaderisasi,  antara lain:  Implementasi  pendidikan  politik  secara  khusus  kepada kader dan kandidat pejabat publik partai.  Pengenalan sistem pemilu dan sistem politik kepada para anggotanya. Inggris Partai  Buruh  menerapkan  secara  jelas  konsep  bentuk kaderisasi  terhadap  para  anggotanya,  dengan  memberikan pelatihan  dan  pendidikan  khusus  mengenai  politik  kepada seluruh  anggotanya,  termasuk  kepada  anggota  perempuan dan anggota muda partai. Korea Selatan  Kaderisasi    anggota  parpol  menerapkan  nilai  budaya Konfusianisme,  yaitu    menekankan  pada  perilaku  moral dalam  berpolitik.  Nilai  tersebut  diterjemahkan  semangat anti korupsi untuk kader-kadernya.  Kaderisasi anggota parpol yang ditempatkan sebagai calon kandidat  anggota  parlemen  maupun  pejabat  politik  tidak berjalan dengan ketat.
 Parpol  tidak  melatih  atau  melakukan  kaderisasi kepemimpinan baru (regenerasi) secara serius.
Dua tabel diatas menggambarkan praktik sistem/proses rekrutmen dan kaderisasi di negara demokrasi  mapan  (Amerika  Serikat  dan  Inggris)  dan  negara  demokrasi  baru  (Korea Selatan). Untukpembelajaran proses rekrutmen parpol, dapat dilihat dalamtigahal. Pertama , dari  nilai  dan  prinsip  yang  dianut.  Baik  negara  demokrasi  baru  maupun  demokrasi  mapan sama-sama  menjalankan  prinsip  keterbukaan  di  mana  di  dalam  prinsip  ini  tetap  memiliki kekhususan prinsip, seperti prioritas-prioritas tertentu saat menjalankan rekrutmen politik. Bagi negara demokrasi baru masih memandang penting kompetisi politik yang sedemikian bebas  ketimbang  fokus  pada  rekrutmen  maupun  kaderisasi.  Berbeda  dengan  negara demokrasi  mapan  yang  orientasi  rekrutmen  politiknya  diarahkan  pada  keseimbangan berpolitik  dan  mencetak  kader  (regenerasi  SDM). 46 Pembelajaran  lainnya  dari  sistem rekrutmen  parpol  adalah  diterapkannya  sistem  iuran  keanggotaan  parpol  secara  rutin.
46 Ibid ., hlm. 33.
Penulis 1, et. al.
Sistem iuran tampaknya sudah menjadi bagian universal  dari hampir tiap parpol di negara demokrasi  baru  maupun  demokrasi  mapan.  Apalagi  iuran  ini  juga  diterapkan  saat  parpol melakukan  rekrutmen  kandidat  pejabat  publik  seperti  di  Korsel.  Ada  mekanisme  deposit (uang)  bagi  kandidat  yang  ingin  mencalonkan  sebagai  pejabat  publik,  khususnya  sebagai anggota  parlemen.  Sistem  rekrutmen  belakangan  ini  juga  mengandalkan  teknologi  dan jejaring agar lingkup penjaringan dapat lebih luas.
Kedua ,  pembelajaran  dapat  dilihat  dari  mekanisme  atau  aturan  main  seleksi keanggotaan  yang  diterapkan  oleh  parpol  saat  melakukan  rekrutmen.  Pembelajaran  ini khususnya dapat dilihat pada parpol di negara demokrasi mapan. Parpol melakukan seleksi anggota  maupun  pengurus  melalui  mekanisme  yang  formal  dan  ketat. 47 Jika  mengambil contoh,  Partai  Buruh  Inggris  sampai  melakukan  konferensi  sebagai  salah  satu  mekanisme seleksi  rekrutmen  keanggotaannya.  Selain  itu,  juga  dilakukan  pemisahan  tugas  dan  fungsi anggota atas nama asas profesional. Pengurus parpol bukan anggota parlemen, begitu pula sebaliknya.  Bahkan  seseorang  yang  menjabat  sebagai  Sekjen  parpol  dilarang  mencalonkan diri  sebagai  kandidat  pejabat  publik.  Sebab  pengurus  parpol  diproyeksikan  dan  bertugas mengembangkan parpol dari dalam (internal).
Pembelajaran ketiga, adalah  dengan  melihat  bagaimana  mekanisme  rekrutmen untuk  kandidat  pejabat  publik.  Banyak  hal  yang  bisa  diambil  pelajaran  dari  negara-negara demokrasi mapan, termasuk sebagian negara demokrasi baru. Selain representasi kelompok seperti  diterapkannya  kebijakan  kuota  perempuan  maupun  representasi  kelompok minoritas dan disabilitas pertimbangan, pengalaman politik seseorang juga menjadi sorotan parpol.  Pengalaman  politik  ini  dijadikan  analisis  peluang  (calon)  kandidat  dalam memenangkan kompetisi pemilu. 48 Pembelajaran lain adalah adanya beberapa tahap seleksi yang  harus  dilalui  oleh  calon  kandidat  pejabat  publik  seperti  melalui primary  election (pemilihan pendahuluan) yang diterapkan di AS dan Inggris.
Sementara  terkait  kaderisasi,  nilai  pembelajaran  yang  dapat  dilihat  adalah  adanya jenjang dan mekanisme kaderisasi yang terstruktur seperti di AS dan Inggris. Sedangkan, di Korsel mempertimbangkan dasar nilai budaya Konfusianisme yang meletakkan asas loyalitas
47 Ibid ., hlm. 35.
48 Ibid , hlm 35-36.
Penulis 1, et. al.
dan  kejujuran  sebagai  prinsip  utama  yang  dibangun  parpol  saat  melakukan  kaderisasi anggotanya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Partai  politik  merupakan  pilar  yang  penting  untuk  memperkuat  derajat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis. Kenyataan saat ini, oligarki elit dan perilaku  korupsi  dalam  kehidupan  partai  politik  Indonesia  menjadi  ciri  khas  kehidupan politik  Indonesia.  Hegemoni  otoritas  partai  masih  kental di  tangan  segelintir orang  kuat  di partai  politik,  dengan  pola  kepemimpinan  ini  sulit  untuk  membuka  ruang  kebebasan  bagi kader di bawah. Oligarki parpol yang ditandai dengan semangat menjadikan partai seolah- olah  aset  milik  perseorangan  juga  berimplikasi  pada  tumbuhnya  perilaku  korupsi  politik  di tubuh parpol.
Proses  dan  bentuk-bentuk  demokrasi  internal  partai  politik  diharapkan  bisa menjamin para kader partai pada semua tingkatan organisasi dan para anggota agar tetap aktif  dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  partai,  sehingga  pemimpin parpol  tidak  diberi  kewenangan  absolut  untuk  mengelola  partai  secara  sentralistik.  Proses rekrutmen  dan  kaderisasi  parpol  secara  ideal  dapat  menjadi  opsi  jawaban  dalam  upaya mencegah  praktik  oligarki  dan  korupsi  di  tubuh  parpol.  Fungsi  rekrutmen  dan  kaderisasi parpol  jika  dijalankan  dengan  benar  (secara  ideal)  tersebut  dapat  menjadi entry  point sekaligus menjadi faktor pendorong bagi praktik demokrasi yang baik suatu negara. Praktik proses rekrutmen dan kaderisasi parpol di Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan yang telah diperbandingkan dapat menjadi pembelajaran ( lesson learned ) yang baik dalam praktik rekrutmen dan kaderisasi parpol di Indonesia.

## Saran
Suatu  sistem  demokrasi  mengharuskan  semua  partai  politik  untuk  selalu menerapkan demokrasi internal. Fungsi-fungsi ideal partai politik hanya bisa dijalankan bila partai politik juga mengalami proses demokratisasi di dalam tubuh mereka sendiri, karena demokratisasi  internal  menjamin  adanya  dialog  terbuka  dalam  proses  pembentukan kehendak  politik.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendorong  agar  mekanisme  kepengurusan  dan
Penulis 1, et. al.
pengelolaan  partai  menjadi  makin  baik,  pengaturannya  perlu  dituangkan  dalam  undang- undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi . Jakarta: Konstitusi Press,
2006.
Azed,Abdul  Bari  dan  Makmur  Amir. Pemilu  dan  Partai  Politik  di  Indonesia .  Depok:  Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2013.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Fadjar,  Abdul  Mukhtie. Partai  Politik  Dalam  Perkembangan  Ketatanegaraan  Indonesia .
Malang: Setara Press, 2012.
Gaffar, JanedjriM. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press, 2013
Hamzah, Andi. Korupsi di Indonesia , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1991.
Haris,Syamsuddin et.al . Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia .
Jakarta:  KPK dan P2Politik LIPI, 2016.
MD,  Moh.Mahfud. Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan  Konstitusi .  Jakarta:  Rajawali Pers, 2011.
Mudhoffir,  Abdul  Mughis.  “Negara,  Kapital,  dan  Kepentingan  Kelas:  Menafsirkan  Tesis Oligarki  Richard  Robinson  dan  Vedi  Hadiz,”  dalam  buku Oligarki:  Teori  dan  Kritik , editor:  Abdil  Mughis  Mudhoffir  dan  Coen  Husain  Pontoh.Serpong:  Marjin  Kiri,  2020. Hlm.28-63,
Mulyadi,  Dedi. Perbandingan  Tindak  Pidana  Pemilu  Legislatif  Dalam  Perspektif  Hukum  di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2013.
Qomar,  Nurul. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara  Hukum  Demokrasi    (Human  Rights  in Democratiche Rechtstaat. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Rais,  Amin.  (1986).    Kata  Pengantar,  dalam Demokrasi  dan  Proses  Politik Abdurrahman Surjomiharjo et. al . Jakarta: LP3ES, 1986
Penulis 1, et. al.
Ridha,  Muhammad.  “Kekhususan  Oligarki  Pemikiran  Jeffrey  Winters  Mengenai  Oligarki,” dalam buku Oligarki: Teori dan Kritik , editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, Serpong: Marjin Kiri, 2020. Hlm. 3-27.
Rijal,  Muhammad  Hasan  Saeful  dan  Wawan  Ichwanuddin. Dinamika  Politik  Internal  Partai Golkar  pada  Masa  Kepemimpinan  Jusuf  Kalla  2004-2009 .  Jakarta:  Universitas Indonesia, 2015.
Surbakti,  Ramlan  dan  Didik  Supriyanto. Mendorong  Demokratisasi  Internal  Partai  Politik . Jakarta: Kemitraaan, 2013.
Thohari,  Hajriyanto  Y. Pasca  Konversi  Kini  Konvensi  Esei-Esei  Politik  tentang  Golkar . Surakarta: The Hajriyanto Cender, 2004.
Zuhro,  R.Siti et.al . Demokrasi  Lokal:  Perubahan  dan  Kesinambungan  Nilai-Nilai  Budaya Politik Lokal . Yogyakarta: Ombak, 2009.

## 1. JURNAL/MAKALAH
Fariz,  Donal.“Pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Serangan  Politik  terhadap  KPK.” Jurnal  Anti Korupsi, Vol. 5 Nomor 2 (2019 ). Hlm. 19-33.
Firdaus, Sunny Ummul. “Komparasi Pembentukan Kabinet Koalisi di Beberapa Negara yang Menganut Sistem Multipartai.” Makalah Konferensi Nasional HTN ke-6, Jakarta (2019).
Fitriyah  “Partai  Politik,  Rekrutmen  Politik  dan  Pembentukan  Dinasti  Politik  pada  Pilkada,
Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No.1 , (2020). Hlm 1-17.
Puspitasari,  Yuyun  Dwi.  “Derajat  Transparansi  Partai  Politik  Dalam  Seleksi  Bacaleg  Pemilu 2019.” Jurnal Pemilu dan Demokrasi No. 11, Perludem (2018). Hlm 77-22.
Sihombing,  Irvin.  “Reformulasi  Demokrasi  Internal  Partai  Politik:  Sebuah  Upaya  Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki.” Jurnal Pemilu dan Demkrasi No. 11, Perludem (2018). Hlm. 23-39.
Wangga,  Maria  Silvya.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Partai  Politik  sebagai  Badan  Hukum dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Anti  Korupsi  Integritas,  Vol.  4  Nomor  2 (2018). Hlm 255-278.
Penulis 1, et. al.

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang-undang tentang tentang Perubahan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, LN No. 8, TLN No. 5189