1) Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Sayyidatul Fitriyah, NIM: 041211433002, yang diuji pada 29 november 2016
POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015 1)
Sayyidatul Fitriyah
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email: sayyidatul.fitriyah-12@feb.unair.ac.id
Moh. Qudsi Fauzy
Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga Email: r.moh.q.f@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT:
This research is conducted with a purpose to analyze the political budgets of Bangkalan regency  in  fiscal  year  2013  to  2015  using  maqāsid  syari’ah  perspective  that  is  the  adequate society of basic needs related with the protection of religions, lifes, intelligence, descendants, and wealth. The method used in this research is descriptive qualitative methods by the analyzed domain to observe the priority of government’s budgeting. The data is collected by interviews after obtaining all the realization data of budgeting  in maqāsid syari’ah.
The result of this research is shown that Bangkalan’s political budgeting of fiscal in 2013 to 2015  it had not depicted yet in the proper level of maqāsid syari’ah.
Keyword: Political Budget, Government of  Bangkalan, Maqāsid Syariah.

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Adanya otonomi daerah sebagai
paradigma baru yang tidak hanya dikaitan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya stragtegi pertumbuhan dan pemerataan tetapi juga
adanya kesadaran
bahwa pembangunan merupakan proses yang kompleks dan penuh yang tidak mudah untuk dikendalikan dan direncanakan dari pusat. (Allen, 1990; Kuncoro, 2012).
Pembangunan oleh pemerintah daerah tidak luput dari peran kebijakan dan anggaran oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, anggaran (baik APBN maupun APBD) merupakan instrumen penting untuk melaksanakan programnya yang sedikit
banyak dipengaruhi oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola. Anggaran pemerintah adalah refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Keputusan politik ini mempunyai dampak yang luas atas taraf hidup masyarakat, terutama dalam upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya. Bagaimana anggaran tersebut dikelola – mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban– diasumsikan akan mempengaruhi sejauh mana anggaran dapat efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
menyediakan layanan dasar yang baik (Fitra, 2009).
Anggaran merupakan instrumen
yang dapat “menerjemahkan” kebijakan dan rencana pemerintah
dalam program dan kegiatan. Sejauh mana pemerintah suatu daerah mendorong pengembangan ekonomi dan layanan publik yang lebih baik (Fitra, 2012). Konstitusi telah mengatur apa yang menjadi hak rakyat dari berbagai penerimaan negara yang dikelola negara dan dengan tegas menentukan kewajiban-kewajiban
negara dalam pemenuhan hak dan kebutuhan rakyat. Wacana APBD sendiri banyak yang membahas
bagaimana anggaran pemerintah itu pro rakyat miskin, karena pada dasarnya anggaran itu sangat dekat dengan pembangunan rakyatnya. Kemiskinan yang masih tinggi tidaklah mudah diatur oleh pusat sekaligus, sehingga salah satu kebijakan dalam otonomi daerah diharapkan kemiskinan yang masih tinggi bisa diatasi oleh pemerintah di setiap daerah. Namun apakah APBD itu telah menggambarkan arah kebijakan yang pro rakyat miskin atau hanya untuk kepentingan pemegang kebijakan saja? Analisis sederhana dalam menerjemahkan prioritas anggaran adalah dengan melihat perbandingan belanja langsung dan belanja tidakk
langsung. Seperti halnya dikatakan Mahmudi (2010) semestinya belanja
langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan dalam hal ini kepada rakyat. Umumnya selisih belanja langsung dalam APBD bahkan APBN adalah lebih banyak belanja tidak langsung, salah satunya APBD kabupaten Bangkalan meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Tahun 2012, 2013 dan 2015 belanja tidak langsung lebih tinggi dari belanja langsung, tahun 2014 belanja tidak langsung lebih sedikit dari belanja
langsung dengan perbandingan sekitar 49,28% dengan 50,72% dari total belanja daerah. Dari sisi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung berarti alokasi anggaran pemerintah lebih banyak untuk belanja pegawai daripada belanja untuk rakyat. Peneliti ekonom Islam masih
sedikit
yang membahas
tentang anggaran baik pusat maupun daerah. Sedangkan anggaran sangat penting untuk melihat bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat yang sedemikian besarnya.
Fitra, sebuah organisasi bernama lengkap Forum Indonesia Transparansi Anggaran ini banyak mengkaji tentang anggaran daerah untuk monitoring keuangan daerah dalam hal transparansi, partisipasi,
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
akuntabilitas maupun kesetaraan gender hingga membuat modul pelatihan yang salah satunya berjudul “Advokasi Anggaran Pro Rakyat Berbasis Ormas Islam”. Hal ini mengingat begitu pentingnya peran masyarakat dalam meninjau bagaimana pemerintah mengelola amanah yang diberikan oleh pusat hingga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam modul tersebut yang menjadi sasaran penggunaannya adalah Ormas Islam karena Fitra menganggap
bahwa tanggungjawab umat muslim sendiri adalah melawan kemiskinan. Fitra yang merupakan organisasi nasional yang telah didukung oleh The Asia Foundation melirik potensi umat Islam dalam memonitoring pemerintahan daerah
meski dalam setiap penelitiannya tidak didasari syariah, bagaimana dengan pejuang ekonom rabbani (Syariah)?
Kebijakan pemerintah dalam hal
anggaran
haruslah
dibuat untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Islam telah memandang betapa pentingnya keterjaminannya kebutuhan dasar manusia untuk mengantarkannya kepada kemaslahatan. Kesejahteraan
dalam Islam dapat diukur dengan salah satu indikator yakni maqāsid  syari’ah . Menurut Maftukhatussolihah (2015:57) maqāsid  syari’ah dalam perspektif
ekonomi
Islam dipahami dengan pembangunan kesejahteraan ( falā ḥ )
manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Penentuan anggaran belanja pemerintah/negara dalam perspektif
maqāsid  syari’ah berarti menyesuaikan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi dan dilindungi yakni meliputi: Perlindungan Agama ( ḥ if ẓ ud-d ῑ n ), Perlindungan pada Jiwa ( ḥ if ẓ un-nafs ), Perlindungan terhadap Akal ( ḥ if ẓ ul-‘aql ), Perlindungan terhadap Keturunan ( ḥ if ẓ un-nasl ) dan Perlindungan terhadap Harta ( ḥ if ẓ ul-māl ). Rahmawati (2012) juga menyimpulkan para pemikir Islam seperti Al-Mawardi, Abu Yusuf, Yahya ibn Adam, Abu Ubaid menyebutkan bahwa konsep dasar bagi alokasi pendapatan negara adalah ma ṣ la ḥ ah dan
Al-Ghazali mendefinisikan ma ṣ la ḥ ah adalah segala hal yang berkaitan dengan perlindungan maqāsid syari’ah yang lima tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengangkat tema jurnal ini dengan judul “ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013- 2015” Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
tingkat maqāsid  syari’ah dalam APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2015? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat maqāsid syari’ah dalam APBD
Kabupaten Bangkalan tahun aggaran 2013-2015.

## II. Landasan Teori
Mengacu pada Salam (2012) politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah
membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang
tersedia baik
untuk penyimpangan negatif maupun untuk meningkatkan pelayanan publik.
Mannan (1997) mengungkapkan bahwa prinsip Islam dalam kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.
Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif dan meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan
pemasukan pemerintah
(melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah).
Anggaran pemerintah dalam literatur-literatur ekonomi Islam umumnya terdapat dua pos dalam anggaran, yakni pendapatan dan belanja. Sumber pendapatan negara dalam Islam menurut Chapra dkk. (1997) terdapat empat jenis yakni (1) zakat, (2) pendapatan sumber daya alam, (3)
pajak dan (4) pinjaman. Zakat adalah menjadi kewajiban seorang Muslim untuk membayar
zakat pada tingkat pendapatan bersih yang sudah ditentukan. Pendapatan yang bersumber dari sumber daya alam ini seperti keuntungan yang didapat dari
pengelolaan minyak, hutan dan lainnya. Pajak dalam hal ini berupa pajak bumi ( kharj ), pajak stabilitas keamanan ( jizyah )
maupun
pajak pertanian dan perdagangan yang sesuai dengan aturan dalam Islam. Menurut Abu Yusuf pemerintah berhak untuk menaikkan dan menurunkan pajak bergantung pada kemampuan
rakyatnya. Sedangkan dalam pos pinjaman,
negara diperkenankan melakukan peminjaman ketika keseluruhan pendapatan belum mencukupi untuk membiayai anggaran dengan catatan penting bahwa harus bebas dari riba. Al-Qur’an secara tegas
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
mengharamkan riba yang oleh sebagian besar fuqaha adalah semua bentuk bunga, tanpa melihat watak dan tujuan pinjaman. Menurut Al-Maliki dalam - Rahmawati (2012:126) kebutuhan pokok yang disyariatkan dalam Islam itu terbagi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi
pangan (makanan), sandang (pakaian),
dan papan (tempat tinggal). Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan- kebutuhan kategori ini meliputi keamanan, kesehatan dan pendidikan. Menurut Chapra (2000) komitmen terhadap nilai-nilai Islam, terutama kepada maqasid, akan membatu menyelesaikan
problematika
dalam
anggaran belanja pemerintah. Dampak dari maqasid dapat diperkokoh dengan menggunakan enam prinsip kaidah fiqh yang dikembangkan oleh para fuqha untuk menyediakan basis rasional dan konsisten bagi perundang-undangan
Islam. Prinsip yang dimaksud Chapra tersebut adalah prinsip oleh As-Syathibi dengan rincian sebagai berikut:
1. Kriteria dasar bagi semua alokasi
pengeluaran harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini mengacu kepada qoidah yang berbunyi :
ِﺔﺤٌﻠْﺼﻤﻟﺎﺑ َطﻮﻨﻣ ِﺔّﯿِﻋ ّﺮﻟا ﻰﻠﻋ  ِمﺎﻣﻹا  ًﻒﯾ ِﺮْﺼﺗ 2. Menghilangkan kesulitan
dan bahaya harus didahulukan daripada menyediakan kenyamanan. Qaidah tersebut berbunyi:

## ِﺢﻟﺎَﺼﻤﻟا ِﺐْﻠَﺟ ﻰﻠﻋ ُمﱞﺪﻘﻣ ِﺪﺳﺎﻔﻤﻟاُءرد
3. Kepentingan yang lebih besar dari mayoritas harus didahulukan dari kepentingan yang sempit dan minoritas.

## ِﺮ ِﺻﺎﻘﻟا َﻦﻣ ُﻞَﻀﻓأ ﻢُھَﺪﻨِﻋ يّﺪَﻌَﺘُﻤﻟا
4. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dibenarkan dalam rangka menyelamatkan pengorbanan atau kerugian masyarakat. Suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar boleh dihindari dengan melakukan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil. Qaidah berkaitan
dengan hal tersebut berbunyi:
ِﻋو ُر ِنﺎَﺗَﺪَﺴْﻔﻣ  َض َرﺎﻌَﺗ اذإ ِبﺎَﻜِﺗ ْرﺎِﺑ ا ًر َﺮﺿ ﺎﻤُﮭَﻤَﻈْﻋأ ﻲ ﺎﻤُﮭَﻔْﺧأ 5. Siapa saja yang menerima
keuntungan,
wajib membayar
harganya.
ُﮫْﻨ ِﻣُﺪّﻟ َﻮَﺘَﯾﺎﻤِﺑ ﻰَﺿ ِر ِﺊّﺸﻟﺎِﺑ ﻰَﺿ ّﺮﻟا
6. Sesuatu yang tanpanya suatu
kewajiban tidak dapat dipenuhi maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.
Suatu
hal yang wajib
ditegakkan, dan tanpa ditunjang dengan faktor penunjang lainnya
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut adalah wajib hukumnya.
Qaidah tersebut berbunyi:
ُﺐ ِﺟا َو  َﻮُﮭَﻓ ِﮫِﺑ ّﻻإ  ُﺐ ِﺟا َﻮﻟا ﱡﻢِﺘَﯾ  َﻻ ﺎَﻣ Tugas pemerintah menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Syafiie (1995) adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian, dan peradilan. Dalam Al-Qur’an ayat mengenai pemimpin negara salah satunya dalam Surat Al-Anbiya’ berikut:
                                                                                    
                                                                   Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka
mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu
menyembah.
( Al- Anbiya’ :73) (Depag, 2009:328) Jusmaliani (2005) menjelaskan bahwa dari sisi Islam, kebijakan ekonomi pemerintah lebih diberatkan pada kebijakan fiskal dengan tujuan utama terciptanya keadilan antar kelompok masyarakat. Sekalipun peran pemerintah cucukp besar, namun dalam perekonomian pada dasarnya kebebasan individu untuk berusaha
adalah sangat besar. Kebijakan pemerintah yang Islami diutamakan untuk mengkoordinasikan partisipasi segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Maqasid syariah termasuk dalam salah satu metode penetapan hukum. Dalam menetapkan hukum baik dalam pemerintahan,
lembaga maupun organisasi sebaiknya mempertimbangkan maqasid syariah
dalam penetapan hukumnya. As-syatibi dalam Effendi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan untuk umat manusia dalam tiga tingkatan, yakni kebutuhan ḍ arūriyat , kebutuhan ḥ ajiyat , dan kebutuhan ta ḥ siniyat . Kebutuhan ḍ arūriyah menurut para ahli ushul fiqh terbagi dalam lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan ḍ aruriyah yang lima itu adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia dan harus dilindungi untuk kemaslahatan umat. Maqasid syariah yang lima dalam akan dirinci sebagai berikut:
1. Perlindungan Agama ( ḥ ifżu-d ῑ n) Untuk menegakkan agama, manusia diperintah untuk beriman kepada Allah, kepada
Rasulullah, kepada kitab suci (Al-Qur’an), kepada malaikat, dan kepada hari akhir. Untuk melindungi agama menurut Syarifuddin (2008), Allah memerintah untuk jihad
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
dijalan Allah. Disamping itu Allah melarang sesuatu yang membuat hilangnya agama yang dalam hal ini murtad. Allah berfirman dalam Al- baqarah ayat 217:
....                                                            
Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Menurut Afra dalam Maftukhatussolihah
(2015) perlindungan agama adalah pemenuhan untuk hal-hal yang menjadi jaminan dalam penjagaan agama diantaranya dalam pelaksanaan dakwah dan keamanan manusia dalam beribadah.
2. Perlindungan Jiwa ( ḥ ifżun-nafs ) Menurut Syarifuddin (2008) untuk
memelihara jiwa yang telah Allah berikan
bagi kehidupan, manusia melakukan seperti makan, minum,
menutup badan,
dan mencegah penyakit. Manusia juga harus berupaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan menjaga kesehatannya. Sebaliknya, segala
sesuatu yang membuat rusak atau hilangnya jiwa
adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah sebagaimana firman-Nya:
 ....                                                                                                “... janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).” ( Al-an’am :151)
(Depag, 2009:148)
3. Perlindungan Akal ( ḥ ifżul-‘Aql )
Akal merupakan ciptaan istimewa yang ada dalam diri manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lainnya tidak lain adalah untuk merenungkan dan
memikirkan segala kuasa Allah. Dalam perlindungan akal yang Allah berikan untuk manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan
kualitasnya dengan cara menuntut ilmu (Syarifuddin, 2008). Hadist Nabi dalam kaitannya kewajiban menuntut ilmu yang berarti “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (laki-laki) dan muslim (perempuan)”.
4. Perlindungan Keturunan ( ḥ ifżun- nasl )
Perlindungan keturunan manusia adalah dalam rangka melindungi kelangsungan kehidupan manusia. Allah melengkapi kelangsungan
makhluk
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
hidup dengan adanya pernikahan.
Sebagaimana perintah Allah dalam surat An-nur ayat 32:
                                                          
                                                                              
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
(An-nur:32) (Depag, 2009:354)
Perlindungan keturunan, manusia juga diharuskan untuk tetap menjaga tatanan sosial dan lingkungan yang baik untuk menciptakan generasi yang baik pula.
5. Perlindungan Harta ( Hifdzul Mal )
Untuk bertahan hidup manusia
memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu manusia butuh harta dan manusia harus
berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan yang diperintah oleh syara’ (Syarifuddin, 2008). Perintah Allah kepada manusia dalam mencari harta terdapat beberapa firman-Nya, salahh satunya yaitu surat Al-jumu’ah ayat 10:
                                                                                                                         ”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Al-jumu’ah:10) (Depag,
2009: 554)

## III. METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang mengacu pada Nazir (2003:54) bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Yin (2009) secara umum dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisai organisasi, aktivitas, sosial dan lainnya. Pendekatan penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan analisis sektoral. Salah satu pendekatan dalam melihat atau menganalisis
anggaran menurut Fuadi dalam Salam
(2012) adalah dengan pendekatan analisis sektoral. Jadi dengan melihat anggaran setiap sektoral dengan membandingkan atas total belanja bisa melihat persentase anggaran untuk tiap sektor/fungsi akan terlihat manakah yang diunggulkan oleh pemerintah.
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada pemerintah Bangkalan dengan spesifik kepada yang bersangkutan/berkaitan dengan pembuat kebijakan dan pengelola APBD Bangkalan. Data sekunder diperoleh dari suatu objek penelitian yang berupa arsip, dokumen, dan laporan yang relevan dengan permasalahan.
Teknik pengambilan data informan adalah dengan puposive sampling . Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terkait dengan rumusan masalah mengenai realisasi anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2015. Penelitian ini terbatas pada realisasi belanja APBD yang dipisahkan berdasarkan urusan/fungsi yang dianalisa berdasarkan maqāsid syari’ah.
Ruang lingkup informan dalam penelitian ini memilikikriteria informan dalam penelitian ini adalah (1) pihak- pihak yang terlibat dalam proses dan pemegang kebijakan anggaran, (2) menjabat dalam waktu sekurang-
kurangnya dalam dua tahun terakhir. Adapun informan dengan puposive sampling yang dimaksud dalam
penelitian ini setidaknya ada tiga pihak.
Pertama, sekretaris daerah (Sekda).
Kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ketiga , Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bagian anggaran.
Penilaian keabsahan penelitian kualitatif terjadi pada waktu proses pengumpulan data. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan atau instrumen pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji
keabsahan data.
Teknik analisis dalam penelitian ini pertama dengan alat ukur yang telah ditetapkan yakni maqāsid  syari’ah maka metode yang dilakukan yang pertama adalah menggunakan analisis sektoral.
Maqasid syariah dalam penelitian ini merupakan maqāsid  syari’ah pada kebutuhan ḍ oruriyat . Agama, terdapat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam Negeri (Bakesbangpol) masuk dalam perlindungan agama karena mempunyai fungsi ketertiban, ketentraman rakyat. Ketertiban dan ketentraman termasuk dalam kategori perlindungan agama ( ḥ if ẓ ud-d ῑ n ) menurut Afra dalam Maftukhatussolihah (2015) karena sesuai dalam rincian hak pokok dalam pemeliharaan agama terdapat poin lembaga kemanan, jasa
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelaksanaan dakwah. Yang kedua dalam pemeliharaan jiwa ( ḥ if ẓ un-nafs ) menurut Afra dalam Maftukhatussolihah (2015) ada sembilan pokok yang harus dipenuhi yakni:
makanan,
perangkat perlengkapan untuk memelihara mulut, gigi dan lain- lain, pakaian perumahan, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan komunikasi (pelayanan umum), keamanan individu dan hak milik, pertahanan masyarakat sipil, lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial. Yang ketiga pemeliharaan akal
( ḥ if ẓ ul-‘aql ) yakni berkaitan dengan pendidikan. Tentu saja dengan pendidikan yang berkualitas yang akan melahirkan generasi yang cerdas. Penerangan, kebudayaan dan lembaga penelitian juga masuk dalam pemeliharaan akal menurut Maftukhatussolihah (2015). Kemudian pemuda dan olahraga termasuk dalam pemeliharaan akal adalah mengingat pepatah yang populer “Akal yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat”.
Perpustakaan juga
masuk dalam
kategori pemelihara akal karena disana terdapat fungsi pendidikan.
Keempat adalah perlindungan keturunan ( ḥ if ẓ un-nasl ) dalam hal ini adalah lingungan hidup yang mana
merupakan program pemerintah dalam rangka perlindungan, konservasi, pengendalian sumber daya alam dan sebagainya. Dalam Islam perlindungan keturunan merupakan bagaimana SDA dikelola tidak sampai habis melainkan juga dibatasi untuk persiapan generasi mendatang. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masuk dalam kategori perlindungan keturunan. Urutan terakhir adalah perlindungan harta ( ḥ if ẓ ul-māl ) yang dalam hal ini diterjemahkan ke dalam fungsi ekonomi dalam anggaran. Dalam hal APBD Kabupaten Bangkalan dapat dirinci dengan urusan-urusan yang kaitannya dengan peningkatan ekonomi daerah seperti koperasi, penanamann modal, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan
serta perindustrian. Ketenagakerjaan masuk dalam kategori perlindungan harta karena kaitannya dengan ketersediaannya lapangan pekerjaan masyarakat untuk mampu meningkatkan perekonoomian individu. Lagkah kedua setelah peneliti
mendapatkan
hasil data sektoral
tersebut, selanjutnya dengan teknik wawancara adalah untuk mendukung
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
data yang ada dengan menggali lebih dalam melalui analisis deskriptif.
Langkah terakhir adalah proses
reduksi data yang merujuk pada pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan
pentransformasian data mentah yang didapat dari lapangan. Menurut Emzir (2012) reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisahkan dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pokok pembahasan dalam penelitian ini ada tiga
1. Arah Kebijakan Pemerintah Periode
2013-2018 Visi yang dibawa oleh bupati Makmun Ibnu Fuad sebagaimana dalam RPJMD kabupaten Bangkalan berisi “Terwujudnya Bangkalan yang Makmur, Mandiri dan Agamis.” Terdapat enam misi yang terkandung dalam visi tersebut yakni:
a. Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing
b. Mempercepat
peningkatan
perekonomian berbasis potensi lokal. c. Mengembangkan
peran dunia usaha dan investasi.
d. Pengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
e. Mengembangkan
infrastruktur bernilai tambah tinggi.
f. Mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, efektif, dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.

## 2. Politik Anggaran Kabupaten Bangkalan
Anggaran diurutkan dari musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat desa/kecamatan, musrenbang kecamatan kemudian musrenbang kabupaten. Rasio pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD Bangkalan sangat sedikit yakni 7,08% pada tahun 2013, 8,26% pada tahun 2014 dan 9,82% pada tahun 2015. Anggran yang terbatas dari pusat membuat pemerintah daerah mempertimbangkan kegiatan mengikuti anggaran menurut Nasroedin (bappeda Bangkalan. 11 Juli 2016).
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran Kabupaten Bangkalan adalah terbatas pada pihak yang berwenang atas anggaran yakni legislatif yang diketuai oleh ketua DPRD dan pihak eksekutif yang diketuai oleh sekretaris daerah. Kabar penyimpangan anggaran yang terjadi pada anggaran tahun 2014 adalah dikarenakan kesalahan dalam
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
pelaporan, sistem yang berubah dari cas basic menjadi acrual basic sehingga
pemerintah harus mempelajari dan lebih teliti lagi dengan sistematika pelaporan anggaran kepada pusat (hasil wawancara dengan sekda, Eddy Moeljono. 20 Juli 2016) Adapun pengesahan anggaran oleh DPRD adalah dengan mempertimbangkan angka nominal kelayakan dan kepatutan dengan memiliki dua jenis pengawasan yakni pengawasan internal yang diadakan dua kali dalam satu tahun dan pengawasan eksternal dari inspektorat dan lain-lain (hasil wawancara dengan DPRD Bagian Anggaran, Hariji. 25 Juli 2016).
3. Reaslisasi Anggaran Belanja
Maqāsid Syari’ah tahun 2013-2015
Mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam menganalisa tingkat maqāsid  syari’ah yakni dengan
pendetan
sektorall dirumuskan dengan tabel 1 berikut:
Tabel 1
Belanja Maqāsid Syari`ah
Dalam APBD Bangkalan
Maqāsid
Syari’ah
Bidang Urusan dalam APBD D ῑ n
Kesejahteraan Rakyat
Bakesbangpol (keamanan, kenyamanan dan ketentraman) Nafs Kesehatan Perumahan Ketahanan Pangan Sosial ‘Aql
Pendidikan
Kebudayaan
Pemuda & Olahraga
Perpustakaan
Pariwisata
Nasl Lingkungan Hidup Kehutanan Pemberdayaan perempuan
Dan Perlindungan Anak KB Dan KS
Māl
Ketenagakerjaan
Koperasi & UKM
Penanaman Modal Pertanian Energi dan Sumber Daya Mineral Kelautan & Perikanan Perdagangan Perindustrian Sumber: Data Diolah dari Berbagai
Sumber Analisis sektoral dengan hasil perhitungan dari setiap urusan yang masuk dalam kategori belanja maqāsid syari’ah dalam APBD Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2013 – 2015 dirinci dalam tabel 2 berikut:
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
Tabel 2
Belanja Maqāsid Syari`ah Dalam APBD Bangkalan Tahun Anggaran 2013-2015 (dalam juta) Maqāsid Syari`ah 2013 2014 2015 D ῑ n 3.660 3.922 1.207 Nafs 118.087 157.423 249.448 ‘Aql 83.444 77.496 63.672 Nasl 9.967 13.827 17.196 Māl 32.427 30.497 71.846 Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013, 2014 dan 2015 Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah Kabuaten Bangkalan memprioritaskan perlindungan jiwa ( ḥ if ẓ un-nafs ) yakni dengan anggaran terbesar pada urusan kesehatan dengan rincian Rp. 111.882.512.433 pada tahun 2013, Rp. 150.953.235.947 tahun 2014 dan kenaikan yang sigifikan pada tahun 2015 dengan realisasi Rp. 246.932.920.334. Prioritas
kedua adalah perlindungan akal ( ḥ if ẓ ul- ‘aql ) dengan anggaran terbesar urusan pendidikan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 78.665.493.477, tahun 2014 Rp. 73.464.994.699 dan tahun 2015 sebesar Rp. 62.214.888.617. Ketiga, perlindungan harta ( ḥ if ẓ ul-māl ) dengan anggran yang didominasi oleh urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yakni tahun 2013 Rp. 13.443.319.200, Tahun
2014 Rp. 10.140.831.750
serta
Rp.
33.512.676.300 pada tahun 2015 dan urusan Pertanian dengan rincian realisasi Rp. 7.981.194.100 di tahun 2013, Rp.9.661.120.080 pada tahun 2014 dan Rp. 28.556.360.840 pada tahun 2015. Keempat, perlindungan keturunan ( ḥ if ẓ un-nasl) dengan realisasi anggaran terbesar pada Urusan Lingkungan Hidup.
Realisasi anggaran dalam setiap tahunnya dengan rincian Rp.5.521.984.175 tahun 2013, Rp. 9.217.305.319 tahun 2014 dan Rp. 14.552.145.819 pada tahun 2015. Kelima,
perlidungan agama ( ḥ if ẓ ud-d ῑ n) dengan realisasi anggaran terbanyak pada Urusan Bakesbangpol yakni Rp.
2.773.228.625 tahun anggaran 2013, Rp.
3.075.184.902 tahun anggaran 2014 dan
Rp. 664.718.720 pada tahun 2015.

## V. SIMPULAN
Politik
anggaran pemerintah kabupaten Bangkalan mengikuti visi misi kepala pemerintah periode berjalan. Dalam perspektif maqāsid  syari`ah APBD
pemerintah Kabupaten Bangkalan belum menggambarkan tingkat
maqāsid syari`ah yang seharusnya karena prioritas tidak sesuai dengan urutan maqāsid  syari`ah. Belanja dalam APBD Bangkalanmemprioritaskan ḥ if ẓ un-naf s, kemudian secara berurutan selanjutnya ḥ if ẓ ul-‘aql, ḥ if ẓ ul māl, ḥ if ẓ un-nasl, dan ḥ if ẓ ud-d ῑ n pada tahun anggaran 2013
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
dan 2014. Adapun prioritas anggaran tahun 2015 pada ḥ if ẓ un-naf s, kemudian
secara berurutan
selanjutnya ḥ if ẓ ul māl, ḥ if ẓ ul-‘aql, ḥ if ẓ un-nasl, dan ḥ if ẓ ud- d ῑ n. Adapun urutan yang seharusnya dalam literatur-literatur ekonomi Islam yang pertama adalah ḥ if ẓ ud-d ῑ n, kemudian secara berurutan selanjutnya adalah ḥ if ẓ un-naf s, ḥ if ẓ ul-‘aql, ḥ if ẓ un- nasl, dan ḥ if ẓ ul māl.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-maliki. Abdurrahman.
2001. Politik
Ekonomi Islam . Bangil: Al-Izzah
Chapra, Umer dkk. 1997. Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemn Strategis Pembangunan Masyarakat Islam . Surabaya: Risalah Gusti Chapra, Umer. 2000. Islam dan Pembangunan Ekonomi . Edisi terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press
Departemen Agama RI. 2009. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema
Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2013-2018 Kabupaten Bangkalan. Dokumen tidak diterbitkan. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakib) Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 (online) (http://lakib.bangkalankab.go.id diakses pada 10 Mei 2016 pukul 04.50 pm)
Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakib) Kabupaten Bangkalan Tahun 2014. Dokumen tidak diterbikan
Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakib) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013. Dokumen tidak diterbitkan Effendi, Satria. 2005. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana Prenada Media Group Emzir. 2014. Metodologi Penelitian
Kualitatif: Analisis Data . Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada
Fitra. 2012. Analisis Anggaran Daerah 2008-2011 . Jakarta: Seknas Fitra
Fitra. 2007. Modul Advokasi Anggaran Pro Kaum Miskin Berbasis Ormas Islam . Jakarta: Seknas Fitra
Hakim, Abdul Hamid. Mabadi Awwaliyah: Fi Ushulil Fiqhi Wal Qawaidul Fiqhiyyah. Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra
Hapsari, Egsantya Hida. Analisis Pendapatan Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Anggaran Pendapat dan Belanja Negara dalam Pespektif Ekonomi Islam ). Universitas Airlangga Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan.
Jusmaliani dkk. 2005. Kebijakan Ekonomi dalam Islam . Yogyakarta: Kreasi
Wacana
Karim, Adiwarman A. 2004. Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Kuncoro, Mudrajad. 2012. Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat Lilik, Rahmawati. 2012. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Islam: Wacana
Politik Ekonomi Islam. eL-Qist JIEB. Vol. 02, 01 April 2012.
Fitriyah , et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 787-801; POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF MAQĀSID  SYARI`AH : STUDI ANALISIS SEKTORAL PADA APBD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013-2015
Maftukhatusolikhah. 2015.
Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Syariah dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah . Jurnal I-Finance Vol. 1 No. 1.
Mannan, M Abdul. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam . Edisi terjemah
oleh: Drs. M. Nastangin. Yogyakarta: PT
Dana Bakti Prima Yasa
Mahmudi. 2010. Analisis Lapporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Yokyakarta: UPP STIM YKPN Salam, Abdul Quddus. 2012. Politik Anggran: Studi Politik Penetapan Bantuan Sosial dan Hibah pada APBD Jawa Timur Tahun 2009/2010 – 2011/2012 . Tesis tidak diterbitkan.
Surabaya Universitas Airlangga.
Syafiie, Inu Kencana. 1995. Ilmu
Pemerintahan dan Al-Qur’an . Jakarta:
Bumi Aksara
Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqh . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (online) (www.infohukum.kkp.go.id diakses pada 04 Mei 2016 pukul 09.44 am)
Qardhawi, Yusuf. 1997. Daurul Qiyam wa al-Akhlak fi
al-Iqtishad al-Islami (PeranNilai dan Moral dalam Perekonomian Islam ),
terj. Didin
Hafidhuddin dkk., Jakarta, Robbani Press
Yin, Robert K. 2009. Studi Kasus Desain dan Metode . Jakarta: Raja Grafindo Persada