## Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan
Azharsyah Ibrahim Bismi Khalidin Israk Ahmadsyah Fithriady Ilyas
Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh azharsyah@gmail.com

## Abstract
In  Islamic  law  known  as  waqf  property  are  ibdal  and  istibdal.  Three  schools namely,  Shafi'i,  Maliki,  Ja'fari  impressed  and  very  cautious  in  allowing  the  sale and  replacement  of  goods  endowments.  Basically,  the  community  hold  the principle  that  the  waqf  land  should  only  be  attempted  or  managed  by  the  trust Wakif,  in  general,  because  the  donated  land  is  handed  over  to  the  mosque,  then using  or  utilization  should  also  be  utilized  for  mosques.  Perwakafan circumstances contained in Aceh Besar district, especially in the two sub  objects once  the  research  potential  to  be  developed  primarily  to  finance  the  education sector.
Keywords: waqf, islamic law, utilization

## Abstrak
Dalam  hukum  Islam  dikenal  sebagai  harta  wakaf  yang  ibdal  dan  istibdal.  Ada Tiga  Ulama  yakni,  Syafi'i,  Maliki,  Ja'fari  terkesan  dan  sangat  berhati-hati  dalam memungkinkan  penjualan  dan  penggantian  wakaf  barang.  Pada  dasarnya, masyarakat  memegang  prinsip  bahwa  tanah  wakaf  harus  hanya  dilakukan  atau dikelola  oleh  kepercayaan  Waqif.  Pada  umumnya,  karena  tanah  yang disumbangkan  diserahkan  ke  masjid,  kemudian  kegunaan  atau  pemanfaatan  juga harus  dimanfaatkan  untuk  masjid.  keadaan  Perwakafan  yang  terkandung  di Kabupaten Aceh Besar, khususnya dalam dua sub objek setelah penelitian potensi untuk dikembangkan terutama untuk membiayai sektor pendidikan.
Kata kunci : waqf , hukum islam, pemanfaatan

## Pendahuluan
Menurut  data  Kementerian  Agama  wilayah  Provinsi  Aceh  tahun  2010, jumlah tanah wakaf di Aceh sebanyak 27.416 petak dengan luas 1.333.233.627,26 m 2 .  Namun,  yang  terdaftar  di  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  seluas 256.669.979,41 m 2 . Dari sisi jumlah lokasi, wilayah Kabupaten Pidie dan Bireuen merupakan  wilayah  terbanyak  di  mana  tercatat  wilayah  Pidie  memiliki  7.154 tempat,  Bireuen  7.654  dan  diikuti  oleh  wilayah  Aceh  Besar  sebanyak  2.513
lokasi.  Dari  23  kabupaten/kota,  jumlah  tanah  wakaf  terluas  adalah  di  Kota Lhokseumawe dengan luas 660.111.862 m 2 , Aceh Utara dengan luas 438.139.643 m 2 dan Aceh Tenggara 115.473.000 m 2 .
Dari  satu  sisi,  jumlah  tanah  wakaf  tersebut  cukup  luas  dan  berpotensi dalam  mengembangkan  kesejahteraan  manusia,  termasuk  dalam  upaya pengembangan pendidikan.  Di sisi  lain, pemanfaatan terhadap penggunaan tanah wakaf masih sangat minim. Umumnya, tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan  mesjid,  mushalla,  panti  asuhan,  makam,  atau  juga  sebagiannya untuk  mendirikan  sekolah.  Artinya,  pemanfaatan  tanah  wakaf  lebih  bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif.
Lebih  dari  itu,  masih  banyak  tanah  wakaf  ini  yang  tidak  terurus  dengan baik,  sehingga terbengkalai. Penyebab terbengkalainya pemanfaatan tanah wakaf ini  tentunya  perlu  dikaji  dengan  lebih  serius,  apakah  disebabkan  oleh  ketiadaan dana  tambahan  dalam  pengelolaan  tanah  wakaf  itu,  atau  karena  disebabkan kekakuan terhadap pemanfaatan objek wakaf tersebut dalam bentuk yang berbeda dengan  niat  pewakaf (wakif) .  Artinya,  hal  ini  lebih  disebabkan  karena  kekuan pemikiran tentang pemakaian tanah wakaf.
Beberapa contoh tanah wakaf terbengkalai seperti yang terjadi di wilayah Aceh Timur di mana ada sebuah mesjid kayu hasil wakaf dari seseorang. Karena dianggap  sudah  layak  untuk  direnovasi,  maka  mesjid  tersebut  dirubuhkan. Namun,  terjadi  perdebatan  terhadap  pemanfaatan  kayu-kayu  mesjid  lama. Sebagian tokoh dayah (pesantren tradisional  di  Aceh),  berpendapat  bahwa kayu- kayu tersebut tidak boleh dialih fungsikan ke bentuk yang lain, katakanlah untuk dijual,  kemudian  dananya  digunakan  untuk  pengembangan  mesjid  baru. Akibatnya, sebagian kayu mulai rusak dan sebagian lainnya hilang tak terdata.
Contoh  lainnya,  ada  sepetak  tanah  di  wilayah  Pidie  yang  dinilai  kurang atau  samasekali  tidak  produktif,  dan  juga  tidak  begitu  strategis  untuk pembangunan  mesjid,  musalla  ataupun  gedung  pendidikan,  namun  saat  ada seorang  warga  masyarakat  berniat  hendak  menukarkannya  dengan  tanah  yang lebih luas dan bernilai produktif, ternyata kehendak yang baik ini tidak mendapat dukungan dari golongan dayah. Akibatnya, tanah wakaf ini menjadi terlantar. Di wilayah  Aceh  Besar,  dari  hasil  observasi  awal,  juga  terlihat  banyak  sekali  tanah wakaf yang terlantar sehingga pemanfaatannya tidak maksimal.
Penyebab  dari  terbengkalainya  tanah  wakaf  ini  disebabkan  oleh  berbagai faktor,  salah  satu  asumsi  awal  penyebab  yang  mungkin  terjadi  adalah  karena pelaksanaan  wakaf  di  wilayah-wilayah gampong di  Aceh (perkampungan) masih sangat  tergantung  pada  penerapan  ajaran  kitab  kuning  yang  diajarkan  di pesantren-pesantren  yang  pada  intinya,  sulit  mengalihkan  wakaf  ke  bentuk  yang lain, atau dalam arti apapun itu, objek wakaf tidak boleh dibalikkan. Akan tetapi, untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab terbengkalainya tanah-tanah wakaf ini, diperlukan  suatu  kajian  yang  serius.  Penelitian  dimaksudkan  untuk  mencari jawaban atas permasalahan tersebut.
Di  samping  itu,  penelitian  ini  juga  memfokuskan  kajiannya  pada kemungkinan  pengalihan  pemanfaatan  tanah  wakaf  ke  dalam  bentuk  yang  lain, misalnya ke arah pembangunan pendidikan. Hal ini tentunya akan melibatkan pro- kontra  pemikiran  para  ulama  baik  dari  kaum  dayah  maupun  ulama  modern. Terakhir,  penelitian  ini  akan  mengkaji  potensi  dan  prospek  pemanfaatan  tanah wakaf  yang  tersedia  ke  arah  pembangunan  pendidikan  khususnya  masyarakat pesisir  yang  berada  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Hal  ini  dirasakan  perlu  karena tingkat  pendidikan  masyarakat  pesisir  (masyarakat  yang  termarjinalkan)  masih relatif rendah dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, sementara tanah wakaf yang  potensial  untuk  diberdayakan  masih  banyak  yang  terbengkalai. Ketertinggalan dari sisi pendidikan ini menjadi ironis karena dua kampus utama di Aceh,  yaitu  Universitas  Syiah  Kuala  dan  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry, terletak pada perbatasan Aceh Besar dan Banda Aceh.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut. Pertama, bagaimanakah  tinjauan  hukum Islam  terhadap  pengalihan  pemanfaatan  tanah  wakaf  untuk  sektor  pendidikan? Kedua, bagaimanakah  kendala-kendala  dalam  pengalihan  pemanfaatan  tanah wakaf  untuk  sektor  pendidikan  masyarakat  pesisir  di  kabupaten  Aceh  Besar? Ketiga, bagaimanakah prospek pemanfaatan tanah wakaf untuk menunjang sektor pendidikan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Besar?

## Kajian Riset Sebelumnya
Kajian  yang  secara  spesifik  membahas  mengenai  masalah  pengalihan manfaat  wakaf  bagi  pendidikan  masih  sangat  terbatas.  Para  peneliti  umumnya
membahas masalah ini sebagai sub bagian dari masalah produktivitas harta wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh R.D. McChesney (1991) menunjukkan hasil yang lebih kurang sama,  yaitu kegiatan wakaf di Asia Tengah dalam waktu 400 tahun telah  berada  pada  pusat  paling  penting  dari  kehidupan  umat  Islam  sehari-hari, membangun  lembaga-lembaga  keagamaan  (yang  pada  masa  itu  juga  berfungsi sebagai  lembaga  pendidikan),  kultural  dan  kesejahteraan.  Penelitian  ini menunjukkan  signifikansi  peran  lembaga  wakaf  dalam  kehidupan  masyarakat muslim.
Kemudian, penelitian  yang dilakukan Michael Dumper (1994) di wilayah Timur  Tengah,  misalnya,  menunjukkan  bahwa  wakaf  memiliki  kontribusi  yang sangat  besar  dalam  pembangunan  kesejahteraan  umat—termasuk  bidang pendidikan—pada  masa  klasik  Islam  dan  pertengahan.  Selanjutnya,  penelitian yang  dilakukan  oleh  Timur  Kuran  (2001)  tentang  wakaf  di  kalangan  umat  Islam menyebutkan  bahwa  wakaf  Islam  telah  muncul  sebagai  sarana  komitmen  yang dapat  dipercaya  untuk  memberikan  keamanan  bagi  para  pemilik  harta  sebagai imbangan  dari  layanan  sosial.  Dalam  suatu  studi,  Razali  Othman  (2005) menyimpulkan  bahwa  wakaf  merupakan  sumber  keuangan  penting  bagi pembangunan  negara.  Hal  ini  telah  terbukti  pada  masa  keemasan  Islam  di  mana wakaf  menjadi  sumber  pendanaan  utama  bagi  sektor-sektor  pendidikan, kesehatan,  kebajikan,  penelitian  dan  sebagainya.  Malah  menurut  Mannan  (2001) wakaf juga menyediakan peluang-peluang membiayai kegiatan penyelidikan.
Usaha-usaha untuk memproduktifkan harta wakaf telah banyak dilakukan walaupun  belum  maksimal.  Tim  Penyusun  buku  Strategi  Pengembangan  Wakaf Indonesia  (2004)  mencontohkan  bahwa  di  lingkungan  masjid-masjid  yang berlokasi  di  kawasan-kawasan  strategis,  dibangun  tempat  pertemuan,  seminar, perkawinan,  dan  lain-lain.  Hal  ini  dapat  terlihat  seperti  di  Masjid  Sunda  Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid At-Taqwa Pasar Minggu, Jakarta. Selain itu tanah- tanah wakaf digunakan untuk aktivitas pertanian, kedai-kedai, bengkel. Hasil dari kegiatan  ini  disalurkan  untuk  mengembangkan  aktivitas-aktivitas  pendidikan. Menurut  Ghaniem  A.  Alshaheen  (2004)  wakaf  telah  memberi  manfaat  bagi masyarakat.  Salah  satu  bentuk  manfaat  adalah  dalam  bentuk  pendidikan  dengan cara  memberi  bantuan  keuangan  kepada  pelajar  miskin.  Dari  tinjauan  fiqh,
penelitian  Khaliq  Ali  menyimpulkan  bahwa  harta  wakaf  dapat  dialihkan pemanfaatannya untuk usaha-usaha pendidikan dan dakwah.

## Kerangka Teori
1. Definisi Wakaf
Kata  waqaf  dalam  bahasa  Arab  mengandung  beberapa  pengertian: menahan  atau  berhenti    atau  menahan  harta  untuk  tidak  dipindahmilikkan (Wahbah  Zuhaili,  2002:  7599).  Sedangkan  dalam  hukum  Islam,  Para  ulama berbeda  pendapat  tentang  arti  waqaf  secara  istilah  (hukum).  Mereka mendefinisikan  wakaf  dengan  definisi  yang  beragam,  sesuai  dengan  perbedaan mazhab  yang  mereka  anut  baik  dari  segi  kelaziman  dan  ketidak  lazimannya, syarat  pendekatan  di  dalam    masalah  wakaf  ataupun  posisi  pemilik  harta  wakaf setelah  diwakafkan.  Selain  itu,  juga  perbedaan  persepsi  di  dalam  tata  cara pelaksanaan wakaf, apakah bisa dianggap sah atau gugur? Demikian juga terhadap hal-hal  yang  berkaitan  dengan  wakaf,  seperti  serah  terima  secara  sempurna,  dan sebagainya.
Ketika  mendefinisikan  wakaf,  para  ulama    merujuk  kepada  para  Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi‘i, dan imam-imam lainnya. Maka yang terlintas  di  benak  kita,  setelah  membaca  definisi-definisi  yang  mereka  buat, seolah-olah  definisi  tersebut  adalah  kutipan  dari  mereka.  Padahal,  kenyataannya tidak demikian, karena definisi-definisi itu hanyalah karangan-karangan ahli fiqh yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing- masing  imam  Mazbah  yang  mereka  anut.  Sehingga,  setiap  definisi  sangat  sesuai dengan  kaidah-kaidah  masing-masing  Imam  mazhab  (Muawwad  Muhammad Mustafa  Sarhan,  1947:  18).  Merujuk  kepada  kitab-kitab  fiqh  yang    beragam, ternyata, banyak sekali  definisi mengenai wakaf yang sulit dipaparkan semuanya di sini. Oleh karena itu, penulis akan paparkan definisi yang representatif.
Definisi  tersebut  adalah  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Ibn  Qudamah, dan  yang  sependapat  dengannya,  bahwa  waqaf  adalah  ―menahan  asal  dan mengalirkan hasilnya‖. Adapun, alasan pemilihan definisi ini (Muhammad Abid, 2004: 61): Pertama, bahwa definisi ini dikutip dari hadis Nabi Saw. kepada Umar bin Khathab r.a. ―menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya‖ dan, Nabi Saw.
adalah  orang  yang  paling  benar  ucapannya  dan  yang  paling  sempurna penjelasannya, serta yang paling mengerti akan sabdanya.
Kedua, definisi  ini  tidak  ditentang,  seperti  definisi  yang  lainnya. Ketiga, definisi  ini  hanya  membatasi  pada  hakikat  wakaf  saja  dan  tidak  mengandung perincian  yang  dapat  mencakup  definisi  yang  lain,  seperti  mensyaratkan  niat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluar dari kepemilikannya,  dan  perincian-perincian  yang  lainnya.  Tetapi,  perincian  itu diserahkan  atau  dibahas  dalam  pembicaraan  rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya. Sebab,  jika  dimasukkan  perinciannya,  justru  bisa  menyimpangkan  definisi tersebut dari dalalah nya (maksud dan tujuan), dan menjauhi dari sasarannya.

## 2. Hukum Wakaf
Secara  global,  wakaf  dikenal  sejak  masa  Rasulullah  Saw.  karena  wakaf disyariatkan setelah Nabi Saw. Berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Wakaf  tidak  berbeda  dengan  sedekah  yang  hukumnya  sunnah.  Dalam  hal  ini, wakaf  memiliki  ciri  khas,  bahwa  ia  adalah  sedekah  jariah  yang  dijelaskan  oleh Allah dan Rasulnya dalam al-Quran dan Hadist.
Firman  Allah:  ― Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang sempurna),sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya .‖ (QS. Ali Imran [3]: 92).
Ayat  tersebut  mengisyaratkan  anjuran  bersedekah.  Sedangkan,    wakaf adalah bentuk dari sedekah. Anas bin Malik berkata, ―ketika ayat ini turun,  Abu Thalhah  berkata,  ―sesungguhnya  Allah  meminta  kami  mengeluarkan  sebahagian harta  yang ada pada kami, maka saksikanlah wahai  Rasullah, saya jadikan tanah saya  untuk  Allah,  ―kemudian  Rasulullah  bersabda,  ―Berikanlah  kepada  sanak keluargamu,  yaitu  Hasan  bin  Tsabit  dan  Ubay  Bin  Ka‘ab‖  (Al-Bukhari,  1319H: 246).
Dalam  menafsirkan  ayat  ini,  Imam  Qurthubi  berkata,  ―Dalam  ayat  ini terdapat petunjuk yang membolehkan penerapan makna tekstual, beserta cakupan maknanya  secara  umum.  Sebab,  para  sahabat  tidak  memahami  maknanya  selain yang tertera pada teks,‖ (Qurthubi, 1949: 132).
Rasulullah  Saw.  bersabda:  ―Apabila  manusia  wafat,  terputuslah  amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya‖ (Muslim, 1929: 85).
Hadist ini menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak  akan  terputus.  Sementara,  sedekah  itu  sendiri  tidak  mungkin  diberikan, kecuali  dengan  cara  menahannya  (mewakafkan).  Oleh  karena  itu,  wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh syara‘.
Berkaitan  dengan  hadith  ini,  Imam  Nawawi  berkata,  ―Dalam  hadis tersebut,  terdapat  dalil  yang  menunjukkan  keabsahan  wakaf,  serta  betapa  besar pahala yang diperoleh darinya‖ (Nawawi, 1929: 85).
Adapun    hadist  Nabi  yang  lebih  tegas  menggambarkan  dianjurkannya ibadah  wakaf,  di  antaranya  adalah: Pertama: Ada  riwayat  yang  memastikan bahwa Rasulullah Saw. pernah meriwayatkan sebidang tanah yang beliau miliki di jalan  Allah.  Dari  Amru  bin  Haris  bin  Musthaliq,  dia  berkata,  ―Rasulullah  Saw. tidak  meninggalkan  barang,  kecuali  keledai  putih,  senjata,  serta  sebidang  tanah sebagai sedekah‖ (Al-Bukhari, 1319H: 231).
Kedua: Wakaf  yang  dilakukan  sahabat  dengan  persetujuan  Rasulullah Saw.  yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya  yang ada di Khaibar  dan  ini  merupakan  praktik  wakaf  yang  pertama  dalam  Islam: ―Diriwayatkan  dari  Abdullah  bin  Umar,  bahwa  Umar  bin  Khattab  mendapat sebidang tanah di  Khaibar.  Lalu  Umar bin Khattab menghadap Rasulullah untuk memohon  petunjuk  beliau  tentang  apa  yang  sepatutnya  dilakukannya  terhadap tanahnya  tersebut.  Umar  berkata  kepada  Rasulullah:  ‗ya  Rasulullah,  saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik  dari  tanah  di  Khaibar  itu.  Karena  itu  saya  memohon petunjuk  Rasulullah tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu‘. Rasulullah menjawab, ‗jika  anda  mau,  tahanlah  tanahmu  itu  dan  anda  sedekahkan‘.  Lalu  Umar menyedekahkannya  dan  mensyaratkan  bahwa  tanah  itu  tidak  boleh  diwariskan. Umar  salurkan  hasil  tanah  itu  buat  orang-orang  fakir,  ahli  familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang fi sabilillah , orang-orang yang kehabisan  bekal  dalam  perjalanan  dan  tamu.  Pengurus  wakaf  itu  sendiri,  boleh makan  dari  hasil  wakaf  tersebut  dalam  batas-batas  yang ma’ruf (biasa).  Ia  juga
boleh memberi makan orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik harta sendiri‖  (Muslim, 1929: 855).
Berdasarkan  hadist  ini,  Imam  Nawawi  mengomentari  di    dalam  bukunya Syarh Shahih Muslim bahwa  hadits ini menjadi dasar sahnya wakaf dalam Islam, harta  wakaf  tidak  boleh  dijual  atau  dihibahkan  atau  diwariskan,  syarat-syarat wakif  (pemberi  wakaf)  perlu  diperhatikan,  pentingnya  memberikan  dana  melalui wakaf kepada kaum muslimin, dan pentingnya mengadakan musyawarah dengan orang  yang  pandai  untuk  menetapkan  pemanfaatan  suatu  harta  atau  cara pengelolaan  suatu  kekayaan.  Menurut  Imam  al-Qurthubi  di  dalam  tafsirnya mengatakan  bahwa  permasalahan  wakaf  telah  ijma‘  sahabat  tentang pensyariatannya  dan  mereka  telah  mempraktikkan  di  dalam  kehidupan  mereka dengan  mewakafkannya  harta  mereka  baik  di  Makkah  ataupun  di  Madinah  (al- Qurthubi, tt: 339).

## 3. Jenis Wakaf
Ditinjau  dari  segi  bentuk ‘ayn (zat)  benda  yang  diwakafkan  ( mawquf ), wakaf dapat di bagi kepada: waqaf  benda  yang tidak bergerak dan wakaf benda yang bergerak. Wakaf benda yang tidak bergerak  (tetap) seperti tanah, bangunan dan  lainnya  sudah  lebih  dahulu  tersosialisasi  dalam  masyarakat  kita.  Sedangkan wakaf  benda  bergerak,  seperti  pedang,  binatang  ternak,  mobil  dan  barang  yang tidak tetap, baru sekarang mulai diupayakan sosialisasinya.
Keterlambatan  itu  menimbulkan  kesan  bahwa  wakaf  hanya  berlaku  pada benda  yang  tidak  bergerak  saja,  sedangkan  benda-benda  bergerak  tidak  boleh menjadi objek wakaf.
Dalam  masalah  ini,  secara  lahiriyah  mazhabiyyah  memang  dirasakan  ada sedikit perbedaan pendapat, mazhab Syafi‘i misalnya mengutamakan wakaf pada benda  tetap (fixed  aset), sementara  mazhab-mazhab  yang  lain  tidak  demikian, benda  tetap  dan  benda  bergerak  dapat  saja  menjadi  objek  wakaf  (Al-Syafi‘i,  tt: 56).  Karena  mazhab  syafi‘i  berkembang  luas  di  Indonesia,  maka  bentuk  wakaf yang amat populer di kalangan kita adalah tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.
Keadaan  ini  berbeda  dengan  Negara  lain,  seperti  Maroko  yang  para  ahli fikihnya  banyak  berpegang  pada  mazhab  Maliki  dan  pendapat  mutaakhirin  dari
mazhab  Syafi‘i,  di  mana  mereka  memperluas  cakupan mauquf nya,  sehingga meliputi  aset  tetap  dan  aset  bergerak.  Untuk  aset  tetap,  seperti  tanah,  unsur kelestariannya  mudah  dijaga,  karena  tanah  memang  dipakai  selama  tidak  ada longsor  atau  bencana  alam  yang  menghilangkan  fisik  tanah  tersebut  (Ibn Qudamah, tt: 212). Demikian juga dengan barang bergerak seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah kurma, maka kelanggengannya sesuai dengan normal umur aset wakaf itu sendiri (Muslim Ibrahim, 2008: 311-312 ).

## 4. Hukum Pergantian Harta Wakaf
Di  dalam  hukum  Islam,  pergantian  harta  wakaf  dikenal  dengan  istilah ibdal dan istibdal .  Yang  dimaksud ibdal adalah  menjual  barang  wakaf  untuk membeli  barang  lain  sebagai  gantinya.  Sedangkan, istibdal adalah  menjadikan barang  lain  sebagai  pengganti  barang  wakaf  asli  yang  telah  dijual.  Keabsahan praktik  ini  mengundang  kontroversi  di  kalangan  fuqaha;  sebagian  mendukung dengan  berbagai  pertimbangan,  namun  tidak  sedikit  pula  yang  menentang pemberlakuannya.
Dari  hasil  telaah  terhadap  karya  para  fuqaha  (mazhab  Maliki,  Syafi‘i, Hanafi,  Hanbali  dan  Ja‘fari)  dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  mazhab  yaitu, Syafi‘i,  Maliki,  dan  Ja‘fari  terkesan  sangat  berhati-hati  dalam  memperbolehkan penjualan  dan  penggantian  barang  wakaf.  Bahkan,  mereka  cenderung  melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak.
Di  sisi  lain,  mazhab  Hambali  dan  Hanafi  terkesan  mempermudah  izin melakukan  praktik  itu.  Mereka  berpendapat,  jika  kita  melarang  penjualan  atau penggantian  barang  wakaf—sementara  ada  alasan  kuat  untuk  itu—maka  kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Akibatnya, barang wakaf bisa menjadi  rusak  dan  tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi.  Misalnya,  rumah  akan  menjadi rusak  dan  tidak  terurus,  atau  tanah  akan  hancur  dan  tidak  dapat  ditanami. Larangan  ini  hanya  merugikan  keseluruhan  umat,  khususnya  kaum  fakir  miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf (Muhammad Abid, 2004: 381).
Dengan  tetap  memegang  prinsip  bahwa  wakaf  itu  abadi  dan  harus  dijaga serta  dipelihara  sesuai  dengan  jenis  barang  dan  cara  pemeliharaan  yang disyaratkan waqif, kita tidak melarang penggantian atau penjualannya ketika ada hal  yang  menghalangi  pemeliharaan  asal  jenis  barang  atau  bentuknya.  Karena,
bila  barang  wakaf  rusak  dan  tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi  yang  mengakibatkan tidak tercapainya tujuan wakaf maka hal itu bisa direduksi dengan mengganti atau menjualnya,  sehingga  kita  dapat  mengabadikan  maksud  dan  tujuan  wakaf tersebut.  Meski  hukum  ini  hanya  didasarkan  pada  pertimbangan  logika,  namun menurut  penulis,  jika  hukum  ini  dilaksanakan  sesuai  dengan  kaidah-kaidah syari‘at, tentu akan memberi manfaat kepada umat khususnya penerima wakaf.
Hanya  saja,  pada  praktiknya  sering  kita  temukan  aspek-aspek  yang dikhawatirkan  bisa  menghilangkan  barang  wakaf  atau  mengakibatkan  tidak tersalurkannya  keuntungan  kepada  yang  berhak.  Oleh  karena  itu,  penggantian barang  wakaf  harus  dilakukan  dengan  ekstra  hati-hati  dan  melalui  pertimbangan yang matang.
Dalam  sejarah  kaum  muslimin  pun,  kita  sering  menemukan  literatur- literatur  yang  menyebutkan  bahwa  sebagian  penguasa  muslim  terkadang menyalahgunakan  izin  penggantian  barang  wakaf  untuk  kepentingan  pribadi. Mereka  melakukan  korupsi  dan  menghambur-hamburkan  barang  wakaf. Menyedihkan  memang,  tapi  yang  ironis  lagi,  mereka  melakukan  hal  itu  dengan sepengetahuan  dan  persetujuan  hakim-hakim  zalim  atau  saksi  yang  bersumpah palsu.

## Hasil Penelitian dan pembahasan
1. Potensi dan Keadaan Perwakafan
a. Kecamatan Darussalam
Dari  hasil  penelitian  lapangan,  ternyata  ketiga  Mukim  tersebut  memiliki sejumlah tanah wakaf, baik dalam bentuk sawah, kebun dan toko. Adapun secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 1. di bawah.
Tabel 1. Lokasi dan Luas Tanah Wakaf di Kecamatan Darussalam
No  Satuan Organisasi Gampong Jumlah Lokasi Lokasi Luas (M2) 1 Lambaroe 14 16.137 2 Siem 25 35.122 3 Tungkop 29 52.386 Jumlah 68 103.645
Sumber : KUA Kec. Darussalam, Mei 2010
Dari tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa ketiga mukim tersebut memiliki luas tanah wakaf  yang berbeda. Potensi tanah wakaf terbesar ada di Kemukiman Tungkob yaitu lebih dari 5 hektar, diikuti Kemukiman Siem lebih sedikit dari 3,5 hektar  dan  Lambaroe  seluas  1,6  hektar.  Secara  total,  potensi  tanah  wakaf  di kecamatan ini yaitu seluas 10.36 hektar.
Dari  hasil  wawancara  pada  tanggal  26  November  2010  dengan  Tgk. Amran Juned, Imum Mukim Siem dan juga sekaligus sebagai Nazhir Siem, bahwa sumber  tanah  wakaf  diperoleh  dari  wakaf  masyarakat  kemukiman  Siem  melalui dua cara,  yaitu langsung diwakafkan oleh Wakif untuk  dikelola oleh Mesjid dan juga  wakaf  saat  terjadinya  pembagian  harta  warisan  dalam  masyarakat. Maksudnya, sudah merupakan suatu tradisi masyarakat pada saat pembagian harta warisan, maka ada sebagian yang diperuntukkan dalam bentuk wakaf.
Dari  hasil  observasi  langsung,  tidak  seluruh  tanah  wakaf  telah  dikelola dengan  baik  sehingga  menghasilkan  pendapatan  yang  maksimal.  Hal  ini  terlihat dari pemanfaatan tanah sawah yang hanya diupayakan sekali dalam setahun meski tanah  tersebut  masih  bisa  menghasilkan  minimal  dua  kali  setahun.  Selain  itu, tanah  wakaf  dalam  bentuk  kebun  masih  terbengkalai,  hanya  terdapat  beberapa jenis tanaman yang kurang berpotensi secara ekonomi.
Untuk  wilayah  Siem,  dari  hasil  pengelolaan  tanah  wakaf,  diperoleh pendapatan sebanyak Rp. 5.000.000,- setahun dari hasil penjualan padi. Dalam hal ini, Nazhir dan pengelola tanah wakaf memiliki kesepakatan atas hasil padi yaitu 2/3  bagi  pengelola,  dan  1/3  diserahkan  kepada  Nazhir  yang  selanjutnya  akan dimasukkan dalam kas Mesjid sebagai pendapatan wakaf.
Pola  seperti  juga  berlaku  di  wilayah  Lambaroe  (hasil  wawancara  dengan Bapak  Jamal,  Mantan  Kepala  Mukim  Lambaroe  dan  Bapak  Muhammad  sebagai Nazhir  Lambaroe,  tanggal  26  November  2010).  Menurut  Bapak  Jamal,  adapun bagi wilayah Mukim Lambaroe, di samping tanah sawah dan kebun, juga terdapat toko  hasil  wakaf,  yang  dari  hasil  sewa  per  tahunnya,  diperoleh  pendapatan sebesar Rp.7.000.000,-.
b. Kecamatan Indrapuri
Sementara itu, jumlah tanah wakaf di Kecamatan Indrapuri juga tergolong cukup besar dan sangat  berpotensi untuk dikembangkan menjadi harta produktif. Dari  hasil  observasi  lapangan,  harta  wakaf  di  Kecamatan  Indrapuri  menyebar  di
hampir semua gampong. Harta wakaf tersebut kebanyakan berbentuk tanah sawah dan kebun dengan luas  yang bervariasi  antara 1  sampai 7 petak. Hampir  seluruh tanah wakaf tersebut dikelola oleh mesjid Indrapuri. Hal sesuai dengan pesan dari wakif yang mewakafkan tanah tersebut untuk mesjid.
Data  dari  Mesjid  Tuha  Indrapuri  menyebutkan  bahwa  ada  70  wakif  yang telah mewakafkan tanahnya sejak tahun 1930-an sampai dengan periode 1990-an. Penghasilan  rata-rata  per  tahun  harta  wakaf  untuk  tanah  sawah  adalah Rp.10.928.325, sedangkan untuk tanah kebun berjumlah Rp.1.080.000 per tahun. Jumlah penghasilan dari sawah lebih besar karena jumlah tanah sawah jauh lebih besar dari jumlah tanah kebun.
Pola bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Indrapuri sama seperti yang diterapkan  di  Kecamatan  Darussalam,  yaitu  2/3  bagi  pengelola,  dan  1/3 diserahkan  kepada  Nazhir  yang  selanjutnya  akan  dimasukkan  dalam  kas  Mesjid sebagai  pendapatan  wakaf.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  tidak  selalu  baku  seperti  itu dan biasanya disesuaikan dengan jumlah total  penghasilan dan  keadaan ekonomi pengelola.
Dari  keseluruhan  tanah  wakaf  tersebut,  hampir  setengahnya  merupakan tanah  yang  terbengkalai  dan  tidak  menghasilkan  apa-apa  ditambah  sebagian  lagi yang  mempunyai  penghasilan  yang  tidak  signifikan.  Harta  wakaf  tersebut berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi harta produktif baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk pengalihan manfaatnya ke sektor pendidikan.

## Gambaran Pendidikan Di Aceh Besar
a. Kecamatan Darussalam
Secara  garis  besarnya,  gambaran  pendidikan  di  wilayah  Kecamatan Darussalam adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Gambaran Pendidikan di Kecamatan Darussalam No  Jenjang Pendidikan
Jumlah Sekolah  Jumlah Murid Jumlah Guru 1 TK 5 257 22 1 SD/MIN 11 1418 144 2 SMP/MTsN/Pesantren 3 450 70 3 SMU/MAN 2 276 42 Sumber: BPS 2007
Dari tabel  2. di  atas, kami mendapati bahwa baik sekolah negeri maupun sekolah  agama  wujud  di  kecamatan  Darussalam  tersebut,  meskipun  jumlah  MIN hanya  2  buah  dibandingkan  dengan  Sekolah  Dasar  sebanyak  9  buah.  Adapun untuk jenjang sekolah menengah, hanya ada satu SMP dan satu MTsN. Demikian juga untuk tingkatan SMU/MAN juga hanya terdapat 1 SMU dan 1 MAN. Namun demikian,  tidak  semua  siswa  berasal  dari  wilayah  ketiga  mukim  di  atas.  Masih banyak juga siswa tersebut yang berasal dari Kota Banda Aceh.
Selain dari sekolah formal  di  atas, masih terdapat  satu  pesantren atau  yang lebih dikenal  dengan  nama  Dayah.  Dayah  ini  dikenal  dengan  Dayah  Krueng  Kale. Adapun jumlah siswa pada dayah ini adalah 350 orang dengan jumlah guru sekitar 54 orang.
b. Kecamatan Indrapuri
Kecamatan  Indrapuri  merupakan  salah  satu  kecamatan  dalam  kawasan Kabupaten Aceh Besar yang memiliki tanah wakaf cukup banyak. Pada umumnya masyarakat  mewakafkan  tanah  kepada  mesjid-mesjid  setempat,  sekaligus diperuntukkan  untuk  kepentingan  kemakmuran  dan  pembangunan  mesjid  (Salah satu  mesjid  yang diteliti adalah Mesjid Tuha  Indrapuri. Mesjid  ini adalah mesjid yang  sudah  ada  sejak  zaman  dahulu,  konon  sudah  ada  sejak  sebelum  Belanda menginjak  kakinya  di  Aceh.  Pada  papan  pengumuman  mesjid  tersebut,  terdapat daftar  tanah  wakaf,  tahun  diwakafkan,  termasuk  juga  pewakaf  itu  sendiri).  Dari segi  bentuk  perwakafan,  sebagian  besar  masyarakat  mewakafkan  harta  mereka dalam  bentuk  benda  tidak  bergerak,  seperti  tanah  sawah  atau  tanah  kebun  (Pada dasarnya,  wakaf  yang  diperintahkan  oleh  Islam  tidak  hanya  benda  yang  tidak bergerak  saja  tetapi  juga  benda  yang  bergerak,  seperti  Kitab  Suci  Al-Quran. Masyarakat  Indrapuri,  termasuk  juga  kebanyakan  masyarakat  Aceh  pada umumnya,  mewakafkan  benda  yang  tak  bergerak  seperti  tanah,  dan  diwakafkan hanya  untuk  keperluan  mesjid).  Kedua  bentuk  tanah  wakaf  tersebut,  digunakan untuk  kepentingan  mesjid,  seperti  membiayai  segala  keperluan  dan  kebutuhan mesjid.
Kegiatan  atau  keperluan  mesjid  merupakan  salah  satu  kebutuhan  penting dalam  kehidupan  beragama,  namun  harus    diakui  bahwa  keperluan  umat  Islam tidak  hanya  terbatas  kepada  hal  itu  saja,  tetapi  banyak  lagi  yang  harus membutuhkan  perhatian,  seperti  sektor  pendidikan,  di  mana  juga  diperintahkan
sekaligus bagian dari ajaran agama Islam. Pendidikan merupakan hal yang sangat urgen  di  dalam  Islam,  sehingga  sektor  ini  juga  harus  mendapat  perhatian  yang besar  dari  semua  pihak,  baik  dari  pemerintah  sendiri  atau  dari  para  ulama  dan tokoh masyarakat.
Secara garis besar, tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Indrapuri  dapat  digolongkan  baik,  ini  terbukti  jumlah  sekolah  dari  tingkat  dasar dan menengah dapat  menampung  jumlah siswa  yang ada. Namun  apabila dilihat dari  secara  keseluruhan,  sektor  pendidikan  di  kecamatan  ini  membutuhkan  dana yang  lebih  besar  lagi,  seperti  untuk  keperluan  pendidikan  pada  perguruan  tinggi atau  pendidikan  di  pesantren-pesantren.  Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pendidikan tersebut membutuhkan dana yang besar.
Keadaan  pendidikan  di  Indrapuri  hampir  sama  seperti  kebanyakan kecamatan  lain  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Umumnya  memiliki  banyak  sekolah dasar  dan  sedikit  sekolah  menengah.  Data  Dinas  Pendidikan  Aceh  Besar  (2009) menyebut bahwa jumlah sekolah menengah di Kecamatan Indrapuri tercatat ada 7 unit, yaitu 3 SMU dan 4 SMP, sedangkan TK dan Sekolah Dasar tercatat masing- masing ada 17 unit.
Jika dilihat dari sisi jumlah penduduk,  jumlah kelompok umur untuk usia sekolah  (usia  0  –  29  tahun)  tercatat  paling  besar,  yaitu  57,62%  (Disdik  Aceh Besar, 2009). Ini artinya, jumlah penduduk Kecamatan Indrapuri didominasi oleh masyarakat yang masih berusia relatif muda dan merupakan usia produktif untuk sekolah.  Jika  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikan  para  Geusyik  dari  52 Gampong  di  Kecamatan  Indrapuri,  kebanyakan  didominasi  oleh  tamatan  SLTA, yaitu  sebanyak  26  orang  (50%).  Sedangkan  sisanya,  yaitu  9  orang  (17,30%) merupakan  tamatan  perguruan  tinggi,  4  orang  (7,69%)  tamatan  SMP,  dan selebihnya (25%) merupakan tamatan SD atau tidak tercatat (Disdik Aceh Besar, 2009).
Adalah  suatu  hal  yang  ironis  jika  dilihat  perbandingan  potensi pemanfaatan  tanah  wakaf  dengan  latar  belakang  pendidikan  para  pemimpin masyarakat.  Juga  akan  sangat  disayangkan  jika  dari  57%  lebih  pendudukan  usia sekolah  di  Kecamatan  Indrapuri  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikannya  ke jenjang yang lebih tinggi karena terkendala biaya.

## Kendala-Kendala Dalam Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf
a. Kecamatan Darussalam
Pada  dasarnya,  masyarakat  memegang  prinsip  bahwa  tanah  wakaf  hanya boleh  diupayakan  atau  dikelola  menurut  amanah  Wakif,  yang  pada  umumnya, karena  tanah  wakaf  ini  diserahkan  kepada  Mesjid,  maka  penggunaan  atau pemanfaatannya  juga harus dimanfaatkan untuk mesjid. Hal ini memang terjadi, seperti  yang  terjadi  di  wilayah  kemukiman  Lambaroe,  ketika  Nazhir  ingin menggunakan  sebagian  hasil  wakaf  untuk  membayar cleaning  service maka  hal itu sulit untuk dilakukannya.
Namun  demikian,  tidak  semua  kasus  memiliki  prinsip  seperti  di  atas. Seperti  yang  terjadi  saat  terjadi  perluasan  lokasi  Mesjid  Lambaroe,  di  mana  ada sepetak  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  harus  ditugar  guling  dengan  tanah wakaf  yang  ada  di  lokasi  lain.  Hal  ini  bisa  berlaku  karena  telah  terlebih  dahulu telah  dimusyawarahkan  oleh  masyarakat  setempat.  Dari  hasil  wawancara,  jika masyarakat merasakan bahwa manfaat yang didapat dari hasil tukar guling dengan tanah wakaf itu lebih besar, maka hal itu bisa dimaklumi.

## b. Kecamatan Indrapuri
Salah satu sumber dana yang penting dan  yang tersedia sekarang ini bagi masyarakat Indrapuri adalah sumber daya dari sumber perwakafan. Dalam Islam, wakaf  itu  tidak  hanya  diperuntukkan  kepada  keperluan  mesjid  semata,  artinya pada  dasarnya  wakaf  itu  diperuntukkan  untuk  kepentingan  umat,  seperti  untuk kepentingan  pendidikan  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  pengalihan  fungsi  tanah wakaf  untuk  kepentingan  pendidikan  merupakan  salah  satu  alternatif  bagi masyarakat  Indrapuri  atau  masyarakat  lain  di  Aceh,  terutama  di  dalam  mencari sumber dana.
Namun  dari  hasil  penelitian  kami,  melalui  wawancara  beberapa  tokoh agama,  menunjukkan  bahwa  sangat  sukar  apabila  tanah  yang  sudah  diwakafkan untuk mesjid dialihkan fungsinya kepada keperluan pendidikan, meskipun sektor ini  dianggap  cukup    penting.  Masyarakat  pada  umumnya  tidak  setuju  apabila tanah  yang  diwakafkan  kepada  mesjid,  dialihkan  fungsinya  untuk  kepentingan lain  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Mereka  berpendapat,  tanah  yang diwakafkan untuk mesjid harus digunakan untuk mesjid semata-mata, tidak boleh kepada  yang  lain.  Bahkan  yang  lebih  ekstrem  lagi  berpendapat,  meskipun  tanah
wakaf  tersebut  terbengkalai  artinya  tidak  produktif,  namun  tidak  boleh  juga dialihfungsikan  kepada  keperluan-keperluan  lain,  termasuk  untuk  pendidikan sekalipun.
Salah  satu  penyebab  utama  fenomena  seperti  di  atas  adalah  karena pemahaman  masyarakat  dari  turun-temurun  seperti  demikian.  Pada  umumnya, masyarakat  Indrapuri  begitu  juga  masyarakat  Aceh  pada  umumnya,  menganut pemahaman fikih Imam Syafi‘i, yang tidak membolehkan pengalihan fungsi tanah wakaf  kepada  selain  diwakafkan.  Biasanya  jalan  keluar  yang  mereka  tempuh  di dalam  pemenuhan  keperluan  pendidikan  adalah  dengan  cara  mewakafkan hartanya itu di awal untuk kepentingan pendidikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
Prospek  Pengembangan  Pendidikan  Melalui  Pengalihan  Fungsi  Tanah Wakaf
a. Kecamatan Darussalam
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Tgk.  Umran  Juned  pada tanggal  6  Desember  2010,  didapati  bahwa  tanah  wakaf  dalam  bentuk  sawah didapati  bahwa  untuk  1  hektar  persawahan  menghasilkan  1  ton  padi.  Ini  yang diberikan kepada Mesjid sebagai wakif dari tanah wakaf tersebut. Artinya dengan keberadaan tanah wakaf persawahan yang mendekati 10 hektar (lihat tabel 4.2 di atas), dapat diasumsikan bahwa hasil wakaf memiliki potensi sebesar 10 ton padi per tahun. Hasil ini pun adalah hasil panen sekali dalam setahun. Artinya, dengan perbaikan sistem aliran irigasi  yang baik, maka potensi untuk mendapatkan hasil panen dua kali setahun bukanlah hal yang mustahil.
Dengan  demikian,  maka  potensi  total  hasil  tanah  wakaf  sawah    per tahunnya dengan asumsi dua kali panen adalah sebesar 20 ton padi. Untuk saat ini, harga untuk 1 kg padi adalah sebesar Rp 3.500/kg. Ini berarti potensi tanah wakaf itu  sebesar  Rp.70.000.000,00/tahun.  Jika  biaya  pendidikan  seorang  anak  mampu ditutupi  dengan  alokasi  dana  sebesar  Rp.  250.000,-/thn,  maka  dana  tersebut mampu  membantu  biaya  pendidikan  anak  sebanyak  280  orang.  Hal  ini  akan sangat membantu terhadap pengembangan sektor pendidikan di wilayah tersebut. Potensi  ini  juga  bisa  bermakna  bahwa  dengan  dana  sebesar  ini,  maka  wilayah Kecamatan  Lambaroe  mampu  menambah  sekolah  alternatif  khususnya  untuk
pendidikan keahlian (skill),  yang tentunya sangat  bermanfaat  bagi  penduduk dan masyarakat tersebut.
b. Kecamatan Indrapuri
Realita  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  menentukan  tingkat kualitas  pendidikan  suatu  negara  atau  daerah  adalah  sumber  dana  yang diperuntukkan  untuk  keperluan  pendidikan.  Atau  dengan  kata  lain,  semakin banyak  suatu  negara  menghabiskan  biayanya  untuk  bidang  pendidikan  maka semakin bagus pendidikan di negara tersebut, begitu juga sebaliknya, negara yang sedikit dananya untuk pendidikan, maka tingkat pertumbuhan kualitas pendidikan di negara tersebut lamban.
Jepang  adalah  salah  satu  negara  yang  mengalokasikan  dana  atau budget negaranya  yang  besar  untuk  sektor  pendidikan,  bahkan  mencapai  empat  puluh persen anggaran biaya negaranya. Sedangkan  Indonesia adalah salah satu negara di  dunia  yang  sedikit  mengalokasikan  anggaran  belanja  negara  untuk  sektor pendidikan, kecuali dalam beberapa tahun belakang ini, di mana Undang-Undang Dasar  Perubahan  mewajibkan  Pemerintah  mengalokasikan  dana  pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara. Fenomena seperti ini wajar dapat dilihat dari kualitas pendidikan di mana kualitas pendidikan di negara Jepang jauh lebih bagus dari di negara Indonesia.
Begitu halnya dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar  khususnya  di  Kecamatan  Indrapuri,  bahwa  pengembangan  kualitas pendidikan  masyarakat  sangat  tergantung  kepada  jumlah  dana  yang  tersedia. Kecamatan  Indrapuri  begitu  juga  kecamatan-kecamatan  lain  dalam  Kabupaten Aceh Besar, sumber dana untuk sektor pendidikan secara formal berasal dari dana APBN,  APBA  dan  APBK  Kabupaten  Aceh  Besar,  dan  ini  sudah  pasti  tidak mencukupi  untuk  mencapai  hasil  yang  optimal.  Artinya,  peningkatan  kualitas pendidikan  masyarakat  tersebut,  sangat  membutuhkan  sumber  dana  yang  lain, termasuk yang berasal dari swadaya masyarakat.
Secara  ekonomis,  perwakafan  yang  terdapat  di  Kecamatan  Indrapuri sangat potensial sekali terutama di dalam membiayai sektor pendidikan. Meskipun penelitian  ini  tidak  melihat  secara  mendetil  potensi  tanah  wakaf    dari  segi ekonomis,  namun  secara  garis  besar  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan pendidikan  dapat  dilakukan  dengan  mengandalkan  salah  satunya  dari  sumber
tanah wakaf atau harta wakaf masyarakat. Ketidakcukupan dana yang disediakan oleh  pemerintah  untuk  pendidikan  baik  dalam  APBN,  APBA  atau  APBK  dapat ditutupi dari sumber perwakafan, meskipun tidak optimal.
Pemanfaatan  tanah  wakaf  di  kecamatan  tersebut  untuk  kepentingan pendidikan  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung. Pemanfaatan  secara  langsung  seperti  membangun  bangunan  atau  sarana pendidikan  pada  tanah  tersebut,  sedangkan  secara  tidak  langsung  misalnya menjadikan tanah wakaf tersebut bernilai uang, kemudian uang itu diperuntukkan kepada pendidikan, baik pembangunan gedung sekolah atau pesantren, pemberian gaji  atau  honor  guru,  atau  pemberian  beasiswa  bagi  para  siswa  yang  kurang mampu dan yang berprestasi. Baik secara langsung atau tidak langsung akan dapat memberikan share yang signifikan bagi pengembangan kualitas pendidikan.
Estimasi  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  apabila  ini  dilakukan, artinya  apabila  sumber  dana  untuk  pendidikan  tersedia  dengan  cukup,  maka peningkatan  kualitas  pendidikan  akan  terwujud.  Pemberantasan  buta  huruf  yang menjadi program utama Pemerintah Republik Indonesia  dalam bidang pendidikan akan tercapai. Ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Aceh Besar, atau di Kecamatan Indrapuri,  tetapi  juga  berlaku  untuk  seluruh  kabupaten  di  Provinsi  Aceh  atau  di Indonesia.
Tanah-tanah wakaf di Kecamatan Indrapuri pada umumnya memiliki nilai ekonomis  dan  strategis  yang  tinggi,  karena  secara  geografis  kecamatan  tersebut terletak  pada  jalan  nasional.  Letak  yang  strategis  secara  geografis  tersebut  juga memberikan  nilai  tambah  tersendiri  bagi  kecamatan  tersebut.  Kondisi  seperti  ini akan  memberikan  dampak  positif  bagi  peningkatan  di  sektor  pendidikan. Pemberdayaan  tanah  wakaf  supaya  bernilai  ekonomis  merupakan  bagian terpenting  bagi  letak  yang  strategis  tersebut.  Artinya  nilai  itu  akan  lebih  besar apabila dibandingkan dengan letak yang tidak strategis.

## Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. Pertama, di  dalam  hukum  Islam,  pergantian  harta  wakaf  dikenal  dengan  istilah ibdal dan istibdal .  Tiga mazhab yaitu, Syafi‘i, Maliki, dan Ja‘fari terkesan sangat berhati-hati  dalam  memperbolehkan  penjualan  dan  penggantian  barang  wakaf.
Bahkan, mereka cenderung melarang praktik tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, mazhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin melakukan praktik itu. Mereka berpendapat, jika kita melarang penjualan atau penggantian  barang  wakaf—sementara  ada  alasan  kuat  untuk  itu—maka  kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Akibatnya, barang wakaf bisa menjadi  rusak  dan  tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi  sehingga  tujuan  wakaf  tidak terlaksana.  Larangan  ini  hanya  merugikan  keseluruhan  umat,  khususnya  kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf.
Kedua, pada dasarnya, masyarakat memegang prinsip bahwa tanah wakaf hanya  boleh  diupayakan  atau  dikelola  menurut  amanah  Wakif,  yang  pada umumnya,  karena  tanah  wakaf  ini  diserahkan  kepada  Mesjid,  maka  penggunaan atau pemanfaatannya  juga harus dimanfaatkan untuk mesjid. Hak tersebut terjadi karena  pada  umumnya,  masyarakat  Aceh  Besar  sebagaimana  masyarakat  Aceh lainnya,  menganut  pemahaman  fikih  Imam  Syafii,  yang  tidak  membolehkan pengalihan  fungsi  tanah  wakaf  kepada  selain  diwakafkan.  Beberapa  ulama kontemporer  membolehkan  pengalihan  pemanfaatan  harta  wakaf  usaha-usaha pendidikan dan dakwah. Namun  demikian, dalam  upaya pengalihan tanah wakaf untuk  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  luas  masih  bisa  dilakukan  jika  telah disetujui  dalam  suatu  musyarawah.  Hal  ini  terjadi  seperti  pada  saat  pelebaran wilayah mesjid sementara ada sepetak tanah milik warga setempat  yang bersedia untuk menukarkan tanahnya dengan sepetak tanah wakaf lainnya.
Ketiga, keadaan  perwakafan  yang  terdapat  di  Kabupaten  Aceh  Besar terutama  di  dua  kecamatan  objek  penelitian  sangat  potensial  sekali  untuk dikembangkan terutama untuk membiayai sektor pendidikan. Meskipun penelitian ini tidak melihat secara mendetil seluruh potensi tanah wakaf  dari segi ekonomis, namun  secara  garis  besar  dapat  disimpulkan  bahwa  pengembangan  pendidikan dapat  dilakukan  dengan  mengandalkan  salah  satunya  dari  sumber  tanah  wakaf atau  harta  wakaf  masyarakat.  Dari  sampel  yang  didapat  dari  penelitian  pada wilayah  Kecamatan  Darussalam,  potensi  hasil  tanah  wakaf  persawahan  dapat dianggarkan  secara  ekonomi  mendekati  Rp.70  juta  pertahunnya.  Jika  dana  ini digunakan  untuk  sektor  pendidikan,  maka  ini  akan  menutupi  sebagian  biaya pendidikan pada wilayah itu. Hal ini dapat dilakukan dalam dua cara yaitu dengan mendirikan sekolah yang diperlukan seperti untuk keahlian (skill) ataupun dalam
bentuk bantuan beasiswa. Jika ini berlaku, bermakna bahwa ketidakcukupan dana yang  disediakan  oleh  pemerintah  untuk  pendidikan  baik  dalam  APBN,  APBA atau APBK dapat ditutupi dari sumber perwakafan, meskipun tidak optimal.

## Daftar Pustaka
Ali  al-Musyaffa‘,  Khalid. Al-Awqaf  fi  al-‘Ashri  al-Hadist:  Kaif  Nuwajihuha  li Da’mi al-Jami’at wa Tanmiyatu Mawariduha , www. Almoshaiqeh.islamlight.net. tt.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1319 H. Shahih al-Bukhari, Cet. I. Kairo: Al- Khairiyah.
Al-Nawawi,  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Syaraf.  1929. Syarh  Shahih  Muslim, Cet.  I. Mesir: Mathba‘ah.
Al-Qurthuby,  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Abi  Bakar  bin  Farah.  1949. Al- Jami’ Li Ahkami   al-Qur’an. Beirut: Muassasah Manahilu al-Irfan.
Al-Syafi‘i. al-Umm, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Al-Zuhaily, Wahbah.  2002. Fiqih Islami wa Adillatuh, Juz VIII.  Beirut:  Dar  al- Fikr.
Depag RI. 2006. Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
Dewan Redaksi. Majalah Mazhab Maliki. Maroko. No. 221, hlm. 87.
Dumper,  Michael.  1994. Wakaf  Muslimin  di  Negara  Yahudi. Jakarta:  Penerbit Lentera.
Ibn  Qudamah.  1994. al-Mughni  wa  Syarh  Kabir, Juz  IV.  Mesir:  Mathba‘ah Nasyriyah.
Kahf,  Monzer. Financing  the  Development  of Awqaf Property. Seminar  Paper.
IRTI. Kuala Lumpur, Malaysia, March 2-4, 1998 .
Kahf, Monzer. Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider , Presented  at  the  Harvard  Forum  on  Islamic  Finance  and  Economics. October 1, 1999.
Kahf, Monzer. 1992. Waqf  and Its Sociopolitical  Aspects. Jeddah, Saudi  Arabia:
IRTI.
Kemenag Aceh. 2010. Laporan Kementerian Agama Wilayah Provinsi Aceh 2010 tentang Tanah Wakaf. Banda Aceh.
Kuran, Timur. The  Provision  of  Public  Goods  under  Islamic  Law:  Origins, Impact,  and  Limitations  of  the  Waqf  System. Law  and  Society  Review, Vol. 35, No. 4, December, 2001: 841-897.
Mannan,  M.A.  2001. Sertifikat  Wakaf  Tunai, alih  bahasa  Tjasmijanto  dan Rozidyanti,     Jakarta:  CIBER bekerjasama dengan FKTTI-UI, Gedung Rektorat Kampus Baru UI Depok.
McChesney, Robert Duncan. 1991. Waqf in Central Asia: Four hundred years in the  history  of  a  Muslim  shrine  1480-1889. Princeton,  N.J.:  Princeton University Press.
Mu‘awwad  Muhammad  Musthafa  Sarhan.  1947. Al-Waqfu  Fi  Nidhamihi  Al- Jadid. Cet. I. Alexanderia: Ramsis.
Muhammada  Abid  Abdullah  al-Kabisi.  2004. Hukum  Waqaf ,  Cet.  I.  (terj.Ahrul Sani Fathurrahman). Jakarta: Dompet Dhuafa.
Muslim  Ibrahim.  2008. Waqaf  Produktif  dalam  Perspektif  Fiqh  Muqaran. hlm.311-312, di dalam kompilasi pemikiran guru besar IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Nazir, Muhammad. 1998. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Othman,  Razali.  2005. The  Influences  of  Colonisation  on  the  Perception  and Practices of Wakaf. Jurnal IKIM Kuala Lumpur.
Tim  Penyusun  Pedoman  Wakaf.  2004. Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai , Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.
Tim---------------------------. Pedoman  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wakaf. Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji. Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf Departemen Agama RI.
Tim---------------------------. Perkembangan  Pengelolan  Wakaf  di  Indonesia . Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji. Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf Departemen Agama RI.