Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017

## SISTEM PEWARISAN PADA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA (CINA) MUSLIM
Oleh: Sriono, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu e-mail : Sriono_mkn@yahoo.com

## ABSTRAK
Hukum waris merupakan suatu ketentuan tentang peralihan harta kekayaan dari sipemilik yang telah meninggal kepada ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdapat tiga jenis hukum kewarisan yaitu hukum waris islam, perdata, dan adat, hal ini dipengaruhi karena sebelum keluarnya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  menggunakan  sistem penggolongan sebagai diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling. Berkaitan dengan berlakunya hukum kewarisan tersebut berdasarkan golongan masing-masing seperti hukum waris islam berlaku bagi orang indonesia beragama islam.
Masyarakat  (warga  negara  Indonesia)  keturunan  Tionghoa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  163 Indische  Staatsregeling  tersebut  berlaku  hukum  waris  perdata.  Tetapi  pada  kenyataannya  banyak warga keturunan Tionghoa menggunakan hukum kewarisan adat, hal ini karena sudah berlangsung sejak moyang mereka. Berdasarkan hal tersebut maka timbulah masalah yaitu bagaimana ketentuan tentang  warga  negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa  yang  beragama  islam?  Serta  bagaimana  jika mereka tetap menggunakan hukum kewarisan adat dalam hal kewarisan?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan peraturan serta norma-norma  yang  berlaku  dalam  hal  hukum  kewarisan  bagi  warga  negara  keturunan  Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang sudah beragama islam maka berlakulah baginya ketentuan hukum kewarislam islam. Sedangkan apabila  warga  negara  keturunan  Tionghoa  tersebut  tetap  menggunakan  hukum  adat  dalam  hal kewarisan,  maka harus  diperhatikan ketentuan  yang berlaku dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 183  yaitu  bahwa  pembagian  dapat  dilakukan  secara  musyawarah  tetapi  seluruh  ahli  waris  harus mengetahui terlebih dahulu bagiannya masing-masing.
Kata kunci : Keturunan Tionghoa, Islam (muslim), Kewarisan

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hukum  waris  menurut  para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain 1 .
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukum
1 J.  Satrio,  1992,  Hukum  Waris,  Bandung:
Penerbit Bandung. Hal. 8
waris merupakan suatu aturan dimana bahwa  aturan  tersebut  dapat  terbuka atau  berlaku  manakala  adanya  suatu peristiwa  kematian/meninggal  dunia sipemilik harta, maka harta kekayaan tersebut akan berpindah kepada pihak lain  atau  yang  disebut  dengan  ahli warisnya. Adapun pengaturan hukum
kewarisan  yang berlaku  di  Indonesia terdapat  tiga  pengaturan  waris  yaitu kewarisan  adat,  islam  dan  perdata. Dari  ketiga  pengaturan  tersebut berbeda dalam pemberlakuannya.
Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 163 Indische
Staatsregeling  yang  membagi  bagi
penduduk  menjadi  3  golongan  yaitu golongan  Eropa,    Bumiputera  dan
Timur Asing. Karena adanya pembagian  golongan  sebagaimana dijelaskan  diatas,  mengakibatkan adanya  perbedaan  dalam  pengaturan hukum  kewarisan,  bila  bagi  umat Islam  sistem  hukum  waris  adalah berdasarkan hukum Islam, maka bagi etnis  Tionghoa  yang  berlaku  adalah sistem  hukum  waris  perdata  barat (Eropa)  yaitu  yang  tertuang  dalam
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata  (Selanjutnya  disebut  KUH Perdata)  yang  berdasarkan  ketentuan Pasal  131  Indische  Staatsregeling juncto  Staatsblaad  1917  Nomor  129 Juncto Staatsblaad 1924 : 557, juncto Staatsblaad  1917  Nomor  12  tentang penundukan  diri  terhadap  hukum Eropa. 2
Dewasa ini penggolongan penduduk  berdasarkan  Pasal  163
2 Soepomo,  1997,  Sistem  Hukum  di  Indonesia Sebelum  Perang  Dunia  II,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, Hal. 23
Indische  Staatsregeling  sudah  tidak ada dan juga ketentuan penggolongan hukum berdasarkan Pasal 131 Indische  Staatregeling  ayat  (2)  ab tidak  dipakai  lagi,  namun  demikian hukum  perdata  yang  berlaku  dewasa ini  adalah  sebagai  akibat  dari ketentuan Pasal 131 Indische
Staatsregeling tersebut. 3 Masyarakat Tionghoa
merupakan salah satu etnik kelompok yang menyebar di seluruh kota besar di Indonesia. Kelompok ini merupakan  salah  satu  bagian  dari kemajemukan  Indonesia.  Asal  usul Nenek  moyang  mereka  berasal  dari Cina  yang  kemudian  menetap  dan tinggal di Indonesia. Status kependudukan  merekapun  beralih menjadi  warga  Negara  Indonesia (WNI).  Para  imigran  Tionghoa  ini memiliki  karakteristik  dan  budaya yang berbeda dengan kelompok etnis masyarakat  lainnya  di  Indonesia. Etnis  Tionghoa  memiliki  budaya sendiri  yang  dibawa  oleh  nenek moyang  mereka.  Kepandaian  dalam bidang  perdagangan  suku-bangsa Hokkien  masih  tampak  jelas  dewasa ini. Orang-orang Hokkien dan keturunannya  banyak  berasimilasi,
3 Djuhaendah  Hasan,  1988,  Hukum  keluarga setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  (Menuju  Hukum  Keluarga  Nasional),  Armico,
Bandung. Hal. 14.
paling  banyak  di  daerah  Indonesia Timur,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur, dan Pantai Barat Sumatera. 4
Berdasarkan ketentuan sebagaimana  diatur  pada  Pasal  163 Indische
Staatsregeling yang membagi  bagi  penduduk  menjadi  3 golongan,  maka  cukup  jelas  bahwa dalam  hukum  waris  islam  tidak memandang suku, ras atau kebangsaan, tetapi menentukan
bahwa  bagi  orang  Indonesia  yang beragama  islam  berlakulah  baginya hukum waris islam. Terhadap keturunan Tionghoa, berlaku baginya ketentuan hukum berdasarkan peraturan tersebut yaitu hukum waris perdata.  Hal  ini  menunjukan  bahwa
bagi warga negara Indonesia
keturunan Tionghoa muslim mempunyai pilihan hukum dalam hal kewarisan. Banyak
penelitian
menyebutkan bahwa masyarakat Tionghoa  muslim  di  Indonesia  lebih menggunakan hukum waris adat yang telah  turun  temurun  dikalangan masyarakat  Tionghoa  dan  tidak menggunakan hukum kewarisan perdata sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling.
4 Koentjaroningrat, 1980, Manusia dan Kebudayaan  di  Indonesia,  cet.  Ke-5,  Djambatan,
Sabdodai. Hal. 346.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian pada  latar  belakang  masalah  diatas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentutan pengaturan hukum  waris  bagi  warga  negara Indonesia  keturunan  Tionghoa yang telah beragama islam (muslim)?
2. Bagaimana  ketentuan  jika  warga negara Indonesia keturunan
Tionghoa muslim memlilih hukum kewarisan menurut kebiasaan  atau  adat  istiadat menurut hukum kewarisan islam?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui ketentutan pengaturan  hukum  waris  bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa  yang  telah  beragama islam (muslim);
2. Untuk  mengetahui  ketentuan  jika warga negara Indonesia keturunan Tionghoa muslin memlilih hukum kewarisan menurut kebiasaan atau adat  istiadat  menurut  hukum kewarisan islam;
Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Manfaat secara praktis Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  masukan  bagi kepentingan  negara,  masyarakat, dan  pembangunan  dalam  bidang hukum kewarisan khususnya
waris  islam  bagi  kalangan  warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
2. Manfaat  secara teoritis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  masukan  atau sumbangan pemikiran dalam rangka  pengembangan  ilmu  di bidang ilmu hukum tentang
masalah  hukum  kewarisan  islam terutama tentang waris islam bagi keturuan Tionghoa, sehingga dapat  menambah  referensi  ilmiah yang berguna untuk
pengembangan  ilmu hukum islam
serta  sebagai  acuan  terhadap pembentukan  hukum  kewarisan secara nasional.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  menggunakan metode  Yuridis  Normatif  yaitu  mengacu kepada    ketentuan  -  ketentuan  peraturan perundang-undangan  positif  di  Indonesia yaitu :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
4. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Dalam  penelitian  ini,  akan  diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan  utama  yang  dilakukan  dalam melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu  studi kepustakaan  (Library  Research),  yang diperoleh  melalui  kepustakaan,  dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur,  peraturan  perundang-undangan, artikel-artikel  atau  tulisan  yang  berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Ketentutan  Pengaturan  Hukum
Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Yang Telah Beragama Islam (Muslim) Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yaitu Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa berkaitan
dengan  penggolongan  bagi  warga negara  Indonesia  sudah  ditiadakan. Pada  saat  ini  masyarakat  keturunan Indonesia  yang  lahir  dan  tinggal  di Indonesia  diakui  sebagai  warga negara Indonesia sebagaimana termuat  dalam  Pasal  4  undang-
undang  kewarganegaraan  sehingga tidak  diberlakukan  lagi  ketentuan tentang  penggolongan,  tetapi  dalam hal  tertentu  seperti  berkaitan  dengan kewarisan tetap menggunakan penggolongan.  Hal  ini  dikarenakan belum  adanya  ketentuan  tentang hukum waris nasional yang merupakan koodifikasi tentang hukum kewarisan di Indonesia.
Dengan demikian jelaslah bahwa  berkaitan  dengan  hukum kewarisan  berlakulah  sesuai  dengan hukum  kewarisan  masing-masing. Seperti  hukum  waris  perdata  bagi keturunan Tionghoa, timur asing dan eropa,  hukum  waris  islam  berlaku bagi orang yang beragama islam, dan hukum  waris  adat  bagi  orang Indonesia  diluar  beragama  islam (masyarakat adat).
Hukum kewarisan islam merupakan  bagian  dari  konstruksi ajaran agama islam yang secara letter lijk termuat dalam teks-teks ayat suci al-quran.  Al-Quran  telah  mengatur mengenai  cara  pembagian  harta waris,  ahli  waris  dan  syarat-syarat sebagai  ahli  waris. 5 Menurut  Abdul wahab khallah dalam bukunya Abdul Ghofur  Anshori,  tujuan  umum  syari dalam mensyariatkan hukum-
5 Abdul  Ghofur  Anshori,  2005,  Hukum Kewarisan  Islam  di  Indonesia  Eksistensi  dan
hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin  hal-hal  yang  dharuri (primer),  hajiyyat  (sekunder)  dan tahsiniyat (tersier), kaidah ini menjelaskan heirarki ketentuan hukum berdasarkan tujuan ditetapkannya suatu hukum. 6
Berdasarkan penggolongan diatas  maka  didapat  suatu  pilihan hukum kewarisan terhadap keturunan Tionghoa.  Hal  tersebut  mengacu kepada  ketentuan  hukum  kewarisan yang  berlaku  di  Indonesia.  Tetapi pada kenyataan banyak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menggunakan hukum kewarisan adat yang  merupakan  kebiasaan  turun temurun dari nenek moyang mereka. Dan menggunakan hukum kewarisan perdata apabila tidak adanya kesepakatan tehadap pembagian kewarisan dengan menggunakan hukum  adat  mereka.  Hal  tersebut akan  berbeda  terhadap  ketentuan hukum  kewarisan  islam,  karena dalam  hukum  kewarisan  islam  tidak mengenal perbedaan golongan melainkan  satu  yaitu  mereka  yang beragama islam.
Dengan  diacukannya  hukum kewarisan  islam  kepada  sumber
Adaptibilitas,  cetakan  pertama,  Ekonisia,  Yogyakarta Hal. 74
6 Ibid
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
legislasi  pokok  yaitu  Al-Quran, memberikan  makna  bahwa  hukum kewarisan islam bukan hasil kebudayaan  suatu  masyarakat  tetapi bersumber  dari  dzat  yang  ada  diluar masyarakat  (ALLAH).  Sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana dari ketetapan  Allah  tersebut.  Dengan demikian  sistem  hukum  kewarisan islam  bukan  sekedar  hasil  konsensus antar  manusia  yang  tidak  memiliki pertanggungjawaban  terhadap  Allah seperti  sistem  hukum  hasil  budaya manusia hanya bergerak pada dataran hirizontal  (antar  manusia),  tetapi sistem hukum kewarisan islam bergerak  antara  dataran  horizontal- vertikal  atau  antara  manusia  dan dengan  Allah.  Karenanya  hukum islam bersifat sakral. Standar penelitian  baik-tidaknya  perbuatan manusia  semuanya  dikembalikan pada “kehendak Tuhan”. 7
Seluruh aspek kehidupan manusia muslim harus mencerminkan pengabdian  kepada  Allah.  Mengabdi kepada Allah antara lain menegakkan syiar  agama  Allah.  Harta  kekayaan manusia  muslim  hendaknya  menjadi sarana  pengabdian  kepada  Allah, untuk  menegakkan  syiar  agama islam. 8
7 Ibid. Hal. 63
8 Ahmad  Hasan  Basyir,  2001,  Hukum  Waris Islam, UII Press, Yogyakarta. Hal. 145-146
Menurut hukum adat kewarisan berarti proses pengoperan dan penerusan  mengenai  harta  kekayaan dari  suatu  generasi  kepada  generasi berikutnya,  yang  berakibat  bahwa proses  itu  telah  dipandang  terjadi sejak hidupnya pewaris. 9 Hukum adat tidak  terikat  kepada  ajaran  agama tertentu.  Berbeda  dengan  hukum kewarisan  islam  yang  bersumber kepada ajaran wahyu. 10
Adapun ketentuan hukum kewarisan islam sudah diatur didalam al-quran  maupun  hadist.  Beberapa ayat al-quran yang mengatur pembagian warisan terdapat dalam al- quran  surat  An-Nisa  dan  dapat ditambahkan satu ayat surat Al-Anfal.
Surat  an-nisa  ayat  1  yaitu menegaskan tentang kuatnya hubungan  kerabat  karena  pertalian darah. Sedangkan surat asl-anfal ayat 75  yaitu  menegaskan  bahwa  hak kerabat karena pertalian darah sebagian  lebih  diutamakan  dari sebagaian yang lain.
Sedangkan  berkaitan  dengan pembagian warisan diatur dalam surat an-nisa  ayat  7,  8,  9,  10,  11,  dan  12. Ayat  7  menyatakan  bahwa  ketetuan laki-laki  dan  perempuan  sama-sama berhak  atas  warisan  orang  tua  dan
10 Ibid. Hal. 145
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
kerabatnya.  Quran  surat  an-nisa  ayat 8  yaitu  memerintahkan  agar  sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin yang  hadir  menyaksikan  pembagian harta warisan diberi sejumlah sekedar untuk  dapat  ikut  menikmati  hata warisan yang baru saja dibagi.
Ayat  9  surat  an-nisa  yaitu memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang  akan  ditinggalkan  agar  jangan sampai mereka mengalami kesempitan  hidup  sebagai  akibat kesalahan  orang  tua  membelanjakan hartanya. Ayat 10 yaitu memperingatkan  agar  orang  berhati- hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim; jangan sampai  termakan  dengan  cara  yang tidak  sah.  Makan  harta  anak  yatim secara tidak sah sama dengan makan bara  api  neraka.  Orang  yang  makan akan  diberi  tempat  dinerakan  kelak diakhirat.
Ayat  11  surat  An-Nisa  yaitu menentukan  bagian  anak  laki-laki sama  dengan  bagian  dua  anak perempuan;  dua  atau  lebih  anak perempuan  (apabila  tidak  anak  laki- laki) menerima 2/3 harta warisan dan apabila  hanya  seorang  (tidak  anak laki-laki) menerima ½ harta warisan, apabila  ada  anak,  ayah  dan  ibu
11 Ibid. Hal. 8-9
masing-masing  menerima  1/6  harta warisan,  apabila  tidak  ada  anak, bagian  ibu  1/3  harta  warisan  (ayah mendapat  sisanya);  apabila  ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan.
Ayat  12  surat  An-Nisa  yaitu menentukan  bagian  suami  adalah  ½ harta  warisan  apabila  pewaris  tidak meninggalkan anak; apabila ada anak bagian  suami  ¼  harta  warisan  setah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan,  ditentukan  pula  bagian istri  adalah  ¼  harta  warisan  apabila tidak  anak,  dan  1/8  harta  warisan apabila  ada  anak  setelah  hutang  dan wasiat pewaris dibayarkan.
Meskipun al-quran menyebutkan secara terinci ketentuan bagian  ahli  waris,  sunnah  rasul (hadist)  menyebutkan  pula  hal  yang tidak  disebutkan  dalam  al-quran antara lain sebagai berikut: 11
a. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim  mengajarkan  bahwa  ahli waris  laki-laki  yang  lebih  dekat kepada  pewaris  lebih  berhak  atas sisa  harta  warisan  setelah  diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu;
b. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa wala’ (harta  warisan  bekas  budak  yang
tidak meninggalkan waris kerabat)
menjadi hak orang yang memerdekakannya;
c. Hadist  riwayat  Ahmad  dan  Abu Daud  mengajarkan  bahwa  harta warisan orang yang tidak
meninggalkan  ahli  waris  menjadi milik baitul mal;
d. Hadist riwayat Al Jama’ah, kecuali
Muslim  dan  Nasai,  mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris  atas  harta  orang  kafir,  dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.
e. Hadist riwayat
Ahmad
mengajarkan  bahwa  anak  dalam kandungan  berhak  waris  setelah dilahirkan  dalam  keadaan  hidup yang  ditandai  dengan  tangisan kelahiran.
Meskipun  al’quran  dan  hadist telah  memberi  ketentuan  terperinci mengenai  pembagian  harta  warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad yaitu terhadap hal yang tidak  ditentukan  dalam  al’quran  atau hadist.  Misalnya  mengenai  bagian warisan  seorang  banci,  kepada  saiap sisa  harta  warisan  yang  tidak  habid terbagi  diberikan,  bagian  ibu  apabila hanya  bersama-sama    dengan  ayah dan suami atau istri dan sebagainya.
Adapun  prinsip  dalam  hukum waris  islam  dapat  dilihat  sebagai berikut:
a. Hukum  waris  islam  menempuh jalan  tengah  antara  memberi kebebasan penuh kepada seseorang  untuk  memindahkan harta  peninggalannnya  dengan jalan wasiat.
b. Warisan adalah ketetapan hukum;
c. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena  hubungan  nasab/keturunan yang sah;
d. Hukum waris islam lebih cenderung  untuk  membagikan harta  warisan  kepada  sebanyak mungkin kepada ahli waris;
e. Hukum waris islam tidak membedakan  hak  anak  atas  harta warisan;
f. Hukum  waris  islam  membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya  dalam  sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan si mayit.
Pembagian  harta  waris  dalam islam  telah  begitu  jelas  diatur  dalam al’quran, hadist maupun ijtihad. Allah dengan segala rahmatnya telah memberikan pedoman dalam mengarahkan  manusia  dalam  hal pembagian harta warisan. Pembagian harta  warisan  ini  bertujuan  agar manusia  yang  ditinggalkan  tidak terjadi perselisihan dalam
membagikan  harta  waris.  Harta warisan dibagikan jika memang orang yang  meninggal  meninggalkan  harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum  harta  peninggalan  menjadi hak  ahli  waris,  lebih  dulu  harus diperhatikan berbagai hak menyangkut  harta  peninggalan  itu, sebab  pewaris  pada  waktu  hidupnya mungkin  mempunyai  hutang,  wasiat dan  sebagainya.  Ada  tiga  hal  ayng terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut:
a. Segala  biaya  yang  berkaitan dengan proses pemakaman;
b. Wasiat dari orang yang meninggal; dan
c. Hutang piutang sang mayit.
Dengan demikian Hukum waris islam  memiliki  kedudukan  yang sedemikian penting dalam kehidupan umat  muslim,  hal  ini  sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Addaraquthni mengajarkan “pelajarilah  faraid  dan  ajarkanlah kepada  orang  banyak  karena  faraid adalah  setengah  ilmu  dan  mudah dilupakan  serta  merupakan  ilmu pertama  kali  hilang  dari  umatku”. Demikain juga hadist yang diriwayatkan  Ahmad  bin  Hambal memerintahkan  “pelajarilah  al’quran dan ajarkanlah kepada oorang banyak;  pelajari  pula  faraid  dan ajarkanlah  kepada  orang  banyak
karena aku adalah manusia yang pada suatu  ketika  mati  dan  ilmupun  akan hilang;  hampir-hampir  dua  orang bersengketa dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesainnya’.
Berdasarkan  hal  diatas  bahwa ketentuan bagi warga negara Indonesia  keturunan  Tionghoa  yang muslim (islam) dalam hal kewarisan, maka  berlakulah  baginya  hukum kewarisan  islam.  Karena  dalam hukum  kewarisan  islam  cukup  jelas bahwa orang islam harus tunduk pada aturan  agama  islam  yaitu  bersumber pada  al’quran  dan  hadist,  sehingga dalam  kewarisan  yang  cukup  jelas diatur dalam al’quran dan hadist maka sebagai  hamba  Allah  harus  tunduk pada  aturan  yang  telah  ditetapka tersebut.
3.2 Ketentuan  Jika  Warga  Negara
Indonesia Keturunan Tionghoa Muslim Memlilih Hukum Kewarisan Menurut Kebiasaan Atau Adat Istiadat Menurut
Hukum Kewarisan Islam
Pertengahan  pertama  abad  ke- I5,  di  Jawa  sudah  bermukim  muslim keturunan Tionghoa. Perjalanan
Cheng Ho mendorong laju perkembangan dan penyebaran Islam masuk  di  tanah  Jawa.  Masyarakat
muslim Tionghoa mendapat
perrhatian  khusus  dari  kaisar  dinasti Ming.  Ia  juga  telah  mengutus laksamana  Heng  Ho  untuk  berlayar ke-Asia-Afrika.  Cheng  Ho  menjadi simbol  penyebarluasan  ajaran  Islam sekaligus Muslim Tionghoa di Indonesia. 12 Sebagian  ulama  yang dikenal  dengan  nama  Wali  Songo juga ada  yang berasal dari keturunan Tionghoa,  seperti  Sunan  Bonang (Bong Ang), Sunan Kalijaga (Gan Si Ciang),  Sunan  Ampel  (Bong  Swi Hoo), dan Sunan Gunung Jati (Toh A Bo). 13
Terlepas dari semua itu,
masyarakat Tionghoa Indonesia adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Satu  dari  sekian  banyak  ragam  etnis cina  menjadi  corak  identitas  sosial Nusantara.  Sistem  kewarisan  Islam dikaitkan dengan kondisi etnis Tionghoa  yang  memiliki  sistem pembagian waris sendiri. Mereka juga telah  membaur  dengan  suku-suku bangsa  Indonesia  seperti  suku  Jawa, suku Melayu, suku-suku yang tinggal di  pulau  Kalimantan,  Sulawesi,  dan Irian  Jaya.  Saat  ini  telah  banyak
12 Kong Yuanzi, 2005,  Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara, Pustaka Populer Obor. Jakarta Hal. 56-57
13 H. J. De Graff dkk, 2004, Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos, Tiara Wacana, Yogyakarta. Hal. 10.
masyarakat  Tionghoa  yang  beralih menjadi  warga  negara  Indonesia. Agama  yang menjadi identitas sosial masyarakat jelas mempengaruhi interaksi  sosial  termasuk  dalam  hal pembagian harta warisan. Hal ini juga ditemukan dalam masyarakat Tionghoa  di  Indonesia.  Sekian  lama etnis  Tionghoa  menetap  di  beberapa daerah di Indonesia dan tidak sedikit pula yang kemudian memeluk agama Islam.  Namun  sebagian  masyarakat masih  memandangnya  sebelah  mata. Oleh  karena  itu,  pembahasan  ini dianggap sebagai salah satu jembatan pemahaman  antar  umat  muslim. Sehingga  dalam  hal  ini  dapat memberikan penegasan terhadap bentuk  dan  pola  pembagian  harta waris  dalam  lingkup  masyarakat muslim Tionghoa di Indonesia. 14
Adapun  pelaksanaan  hukum kewarisan  bagi  masyarakat  muslim keturunan  Tionghoa  hingga  saat  ini kebanyakan  masih  menggunakan kebiasaan  adat  Tionghoa,  walaupun dalam beberapa kasus masyarakat ada juga  yang  memilih  menggunakan hukum  islam  sebagai  cara  untuk menyelesaikan
permasalahan
14 Muhammad  Zainul  Arifin,  2014,  Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam,  Thesis,  Universitas  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta melalui http//digilib.uin-suka.ac.id/13443 diakses tanggal 20 Agustus 2017
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 02 September 2017
dibidang  kewarisan.  Berdasarkan hasil  penelitian  Frederick  Ferdinan Gandasuli  yang  bejudul  Pelaksanaan hukum  waris  bagi  warga  negara Indonesia keturunan
Tionghoa beragama islam yaitu bahwa
pelaksanaan kewarisan bagi masyarakat muslim keturunan Tionghoa di kota Surabaya menggunakan  dua  pilihan  hukum yaitu  hukum  adat  dan  hukum  waris islam. 15
Pola  perilaku  pembagian  harta warisan oleh warga negara Indonesia keturunan  Tionghoa  yang  beragama islam pada dasarnya mengandung dua hal  pembagian  harta  warisan  yaitu melalui  musyawarah  ahli  waris  dan melalui ketentuan hukum waris islam. Penggunaan  hukum  kewarisan  islam oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak sepenuhnya  tunduk  pada  hukum waris  islam.  Hal  tersebut  terjadi karena  kurangnya  pengetahuan  serta pemahaman masyarakat islam Tionghoa  akan  ketentuan  hukum kewarisan  islam  yang  berlaku  bagi orang yang beragama islam. 16
Berdasarkan  beberapa  hasil penelitian  tentang  ketentuan  hukum kewarisan  islam  terhadap  warga
15 Frederick Ferdinan Gandasuli, 2013,
Pelaksanaan hukum waris bagi warga negara Indonesia
negara  keturunan  Tionghoa,  dimana masih  banyak  menggunakan  hukum adat atau kebiasaan yang berasal dari nenek  moyang.  Jika  dilihat  dari ketentuan  yang  berlaku  bagi  orang islam dalam bidang kewarisan sebagaimana  dijelaskan  pada  bagian diatas cukup jelas bahwa bagi  warga negara  Indonesia  yang  beragama islam  berlakulah  baginya  ketentuan hukum waris islam.
Namun  demikian  jika  dilihat dari pengaturan kewarisan islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlakunya berdasarkan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 Pasal 183  yaitu  para ahli  waris dapat bersepakat melakukan perdamaian  dalam  pembagian  harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan diperbolehkan untuk dilakukan secara musyawarah  dalam  hal  pembagian harta  warisan  terhadap  seluruh  ahli warisnya. Namun demikian diperbolehkan untuk melakukan musyawarah  dalam  pembagiannya harus  dilakukan  penghitungannya secara  hukum  waris  islam  sehingga
keturunan  Tionghoa  beragama  islam,  Tesis,  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
16 Ibid
para  seluruh  ahli  waris  mengetahui
besarnya bagian masing-masing terlebih dahulu.
Dengan demikian bahwa apabila  warga  negara    Indonesia keturunan  Tionghoa  yang  beragama islam  melakukan  pembagian  harta warisan  melalui  hukum  adat  atau kebiasaan diperbolehkan tetap diperbolehkan  dengan  dibuktikan adanya akta pembagian harta warisan secara  Notaril.  Sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Hukum  Perdata tentang  kewarisan  bagi  masyarakat keturunan  Tionghoa.  Hal  ini  juga dimungkinkan  terhadap  ketentuan dalam hukum pertanahan di Indonesia tentang  peralihan  hak  atas  tanah dengan jalan warisan.
Meskipun diperbolehkan,
dengan  mengacu  kepada  Pasal  183 Kompilasi Hukum Islam harus terlebih dahulu dilakukan pembagian secara  hukum  waris  islam  sehingga bagian  masing-masing  ahli  waris mengetahuinya.  Hal  dilakukan  agar tidak terjadi perselisihan  dikemudian hari terhadap harta warisan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:
1. Berdasarkan  ketentuan  dan  peraturan yang  berlaku  dalam  hal  hukum kewarisan bagi Warga negara
keturunan  Tionghoa  yang  beragama islam  berlakulah  baginya  hukum kewarisan islam. Hal tersebut merupakan suatu ketentuan  yang telah diatur  dalam  al-quran  dan  hadist, dimana al-quran dan hadist merupakan sumber/legalisasi  bagi  orang  yang beragama islam. Hal tersebut menunjukan  bahwa  seluruh  aspek kehidupan  manusia  muslim  harus mencerminkan  pengabdian  kepada Allah.  Mengabdi  kepada  Allah  antara lain  menegakkan  syiar  agama  Allah. Harta  kekayaan  manusia  muslim hendaknya menjadi sarana pengabdian kepada Allah, untuk menegakkan syiar agama islam.
2. Terhadap  warga  negara  Indonesia keturunan  Tionghoa  muslim  yang menggunakan hukum adat atau kebiasaan  dalam  pembagian  harta warisan diperbolehkan menurut hukum waris  islam,  hal  tersebut  sebagaimana diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  183.  Namun  demikian  tetap dilakukan  pembagian  terlebih  dahulu secara  hukum  waris  islam  yaitu ketentuan  yang  berlaku  dalam  hukum waris  islam  agar  seluruh  ahli  waris mengetahui  bagiannya  masing-masing terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdul  Ghofur  Anshori,  2005,  Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan  Adaptibilitas,  cetakan  pertama,
Ekonisia, Yogyakarta
Ahmad  Hasan  Basyir,  2001,  Hukum  Waris Islam, UII Press, Yogyakarta.

## Djuhaendah  Hasan,  1988,  Hukum  keluarga
setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  (Menuju  Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung.
Frederick Ferdinan Gandasuli, 2013,
Pelaksanaan  hukum  waris  bagi  warga negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa beragama islam, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

## H. J. De Graff dkk, 2004, Cina Muslim di Jawa
Abad  XV  dan  XVI  Antara  Historisitas dan Mitos, Tiara Wacana, Yogyakarta.
J.  Satrio,  1992,  Hukum  Waris,  Bandung:
Penerbit Bandung.
Koentjaroningrat, 1980, Manusia dan Kebudayaan  di  Indonesia,  cet.  Ke-5,
Djambatan, Sabdodai

## Kong Yuanzi, 2005,  Muslim Tionghoa Cheng
Ho:  Misteri  Perjalanan  Muhibah  di Nusantara,  Pustaka  Populer  Obor. Jakarta Hal. 56-57
Muhammad  Zainul  Arifin,  2014,  Sistem Kewarisan  Muslim  Tionghoa  Dalam Perspektif Hukum Islam, Thesis, Universitas  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta melalui http//digilib.uin-
suka.ac.id/13443  diakses  tanggal  20 Agustus 2017
Soepomo,  1997,  Sistem  Hukum  di  Indonesia Sebelum  Perang  Dunia  II,  Pradnya Paramita, Jakarta