Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338

## Manfaat Akreditasi dan TQM Sebagai Alat Penjamin Mutu di Lembaga Pendidikan
Kemal Masjhur 1) , Masduki Ahmad 2)
1), 2) Universitas Negeri Jakarta
1) amanullahkemalmasjhur_9910821021@mhs.unj.ac.id
2) masduki@unj.ac.id

## Abstrak
Pendidikan  yang  bermutu  dibutuhkan  agar  suatu  masyarakat  dapat  mencapai  kesejahteraan.    Perbaikan kurikulum telah dilakukan dari masa ke masa.  Namun keragaman di Indonesia, ditambah dengan desentralisasi pendidikan membutuhkan alat yang dapat menjamin pendidikan yang bermutu, dan ada keseragaman mutu. Untuk memahami alat penjamin mutu pendidikan, sebuah penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan kemudian  hasil  dideskripsikan.    Alat  penjamin  mutu  yang  dimaksud  adalah  akreditasi  dan  pengelolaan manajemen pendidikan.  Akreditasi sudah diatur oleh pemerintah, sehingga organisasi hanya perlu memenuhi persyaratan  yang  ditentukan.    Model  pengelolaan  yang  dilirik  penerapannya  oleh  para  manajer  pendidikan adalah  Total  Quality  Management  (TQM),  yang  telah  sukses  di  bidang  industri  niaga.    Sebagai  rangkaian kegiatan, manajemen mutu juga memiliki efek terjadinya biaya.  Biaya mutu adalah gabungan antara biaya manajemen  mutu  dan  biaya  kegagalan.    Keberhasilan  TQM  dalam  penerapannya  menghadapi  beberapa kendala,  yaitu  kendala  pekerja  dan  budaya,  kendala  infrastruktur,  kendala  manajerial,  dan  kendala organisasional.  Kajian sementara menunjukkan keberhasilan penerapan TQM di organisasi pendidikan, serupa dengan kesuksesan di industri bisnis.
Kata Kunci: Akreditasi, TQM, lembaga pendidikan, biaya mutu.

## Abstract
To achieve its goals of becoming a prosperous society, quality education is needed.  Curriculum improvements have been improved from time to time.  However, the diversity in Indonesia, coupled with the decentralization of education, requires tools that guarantee quality education, and uniformity in its quality.  To understand the educational quality assurance tool, a study was conducted using a qualitative method and then the results were described.    The  quality  assurance  tools  in  question  are  accreditation  and  management  of  education management.  Accreditation is already regulated by the government, so organizations only need to meet the specified  requirements.    The  management  model  that  education  managers  glance  at  is  Total  Quality Management  (TQM),  which  has  been  successful  in  the  commercial  area.    As  a  series  of  activities,  quality management also has a cost effect.  Quality costs are a combination of quality management costs and failure costs.    The  success  of  TQM  in  its  implementation  faces  several  obstacles,  namely  labour  and  cultural constraints, infrastructure constraints, managerial constraints, and organizational constraints. Interim studies show the success of implementing TQM in educational organizations, similar to success in the business area.
Keywords: Accreditation, TQM, educational institutions, quality costs.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338

## 1 PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  sebuah  sistem  terencana  untuk  membentuk  suasana  dan  proses  belajar  atau pelatihan, agar pesertanya dapat mengembangkan potensi diri yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat (Hamdani, 2011).  Bagi suatu bangsa, pendidikan merupakan proses yang sengaja dilakukan untuk merubah sumber daya manusia bangsa tersebut ke arah yang lebih baik, sehingga akhirnya menjadi masyarakat yang sejahtera  dan  makmur.    Agar  suatu  bangsa  menjadi  masyarakat  yang  dicita-citakan  tersebut,  diperlukan pendidikan yang bermutu.
Usaha  untuk  meningkatkan  layanan  pendidikan  sudah  dilakukan  sepanjang  sejarah  pendidikan. Sebagai contoh, di Indonesia sejak kemerdekaan dari era orde lama, orde baru, sampai sekarang pemerintah memberikan perhatian yang lebih bagi sektor pendidikan (Mustaghfiroh, 2020).  Indonesia sudah mengalami sekurangnya 11 kurikulum yang terdiri dari: (1) Rentjana Peladjaran 1947; (2) Kurikulum 1952; (3) Kurikulum 1964;  (4)  Kurikulum  1968;  (5)  Kurikulum  1975/1976;  (6)  Kurikulum  1984;  (7)  Kurikulum  1994;  (8) Kurikulum 2002, yang disempurnakan 2004; (9) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006;  (10) Kurikulum 2013; dan yang mutakhir (11) Merdeka Belajar.
Dalam  perkembangan  kurikulum  sejak  Rentjana  Peladjaran  1947  sampai  Merdeka  Belajar,  terlihat adanya usaha untuk senantiasa meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan di Indonesia.  Pada 1947, leerplan, yang berarti kurikulum, disebut Rentjana Peladjaran, hanya memuat dua inti pokok, yaitu daftar mata pelajaran  dan  jumlah  jam  mengajarnya  (Nur  &  Madkur,  2014).    Perkembangan  terakhir,  pada  Kurikulum Merdeka,  memberi  kesempatan  kepada  anak-anak  untuk  bisa  memilih  metode  belajar  yang  paling  cocok (Kompas.com, 2020).
Pertanyaannya,  bagaimana  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  berbagai  lembaga  pendidikan,  di berbagai daerah, dapat menghasilkan pendidikan yang tidak saja bermutu, tetapi juga memiliki kualitas yang seragam?

## 2 KAJIAN PUSTAKA
Dalam  rangka  menjamin  layanan  pendidikan  yang  bermutu,  perlu  dibuat  standar-standar.    Dengan memenuhi standar maka diharapkan pendidikan yang diberikan mempunyai kualitas yang sama.  Untuk suatu bangsa yang memiliki kemajemukan, menyeragamkan kualitas pendidikan menjadi suatu kepentingan sendiri. Standar  di  satu  tempat  bisa  berbeda  dengan  lokasi  lain.    Sebagai  upaya  menjamin  mutu  pendidikan  dan peningkatan  kinerja  sekolah  dalam  memberi  pendidikan,  pemerintah  memberlakukan  akreditasi  sekolah (Awaludin, 2017).
Lembaga pendidikan umumnya masuk dalam kategori organisasi nirlaba.  Menurut Shapiro  (1974), pembeda utama organisasi yang berorientasi bisnis dan organisasi nirlaba adalah cara mereka menghasilkan dan memakai dana.  Jadi, secara alami, walaupun dengan orientasi berbeda, organisasi bisnis dan organisasi nirlaba mempunyai prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang sama.  Dengan demikian, model pengelolaan pada organisasi bisnis bisa diadopsi untuk lembaga pendidikan.
Sebuah model manajemen di dunia industri, yakni Total Quality Management (TQM), telah terbukti membawa kesuksesan.  Terinspirasi dengan kesuksesan tersebut , organisasi pendidikan pun mulai mengadopsi TQM.    Sedangkan  TQM  adalah  model  yang  dikembangkan  oleh  Edward  Deming,  seorang  ahli  statistik Amerika Serikat.  Pada awalnya, konsep Deming kurang mendapat sambutan di Amerika Serikat.  Jepang yang sedang membangun setelah kekalahan di perang dunia kedua, konsep tersebut diterima dengan baik.  Sebagai hasilnya,  pada  1970-an,  industri  Jepang,  kalau  tidak  melebihi,  sekurangnya  menyamai  industri  Amerika Serikat (Yang, 2004).
TQM  adalah  rencana,  pendekatan  sistematis  untuk  memastikan  kualitas  dan  perbaikan berkesinambungan  (Sohel-Uz-Zaman  &  Anjalin,  2016).    TQM  merupakan  usaha  untuk  selalu  melakukan sesuatu dengan sesempurna mungkin (getting it right the first time, every time) .  Sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan,  tetapi  harus  dijadikan  tujuan  (Sallis,  1993).   Lebih  lanjut,  menurut  Sallis,  keberhasilan
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338
TQM diperoleh  melalui  perbaikan-perbaikan  berskala  kecil  yang  berkelanjutan, yang di  dalam  kebudayaan Jepang dikenal dengan istilah kaizen .
Banyak penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kinerja organisasi yang menerapkan TQM.    Salah  satu  penelitian  menunjukkan  perbaikan  di  empat  bidang  yang  dikaji,  yaitu  hubungan  antar karyawan, tatalaksana, kepuasan pelanggan, dan hasil finansial (Kumar et al., 2009).  Keempat bidang tersebut sangat relevan dengan lembaga pendidikan.
Banyak lembaga pendidikan yang  berusaha melakukan usaha perbaikan mutu.  Dalam keterbatasan waktu  penelitian,  penulis  tidak  menemukan  adanya  laporan  yang  membahas  tentang  pelaksanaan  model manajemen mutu terpadu secara utuh, khususnya di lembaga pendidikan di Indonesia.  Ada beberapa penelitian yang membahas kepuasan, tetapi hanya terhadap unit atau bagian tertentu dari suatu lembaga pendidikan.  Ada penelitian yang membahas tentang kegiatan  perbaikan-perbaikan proses dalam  lembaga pendidikan, namun tidak  dilengkapi  dengan  evaluasi  pelanggan  eksternal  terhadap  kualitas  yang  diterima.    Padahal,  bagi organisasi, pelanggan eksternal yang akan secara langsung mempengaruhi “penjualan”.

## 3 METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.   Data dikumpulkan melalui kajian literatur, yang merupakan salah satu cara pengumpulan data pendekatan kualitatif (Creswell & Creswell, 2018).  Penelusuran literatur dengan sumber berbagai acuan yang terdiri atas buku, peraturan perundangan, artikel, situs web, dan dilengkapi  dengan  pengamatan  di  lapangan  yang  kemudian  deskripsikan.    Penelusuran  literatur  dilakukan dengan  memanfaatkan  teknologi  daring.    Penelusuran  antara  lain  dengan  memanfaatkan  Google  Scholar, Research  Gate,  perpustakaan  daring  seperti  Ebsco  dan  lain-lain.    Selanjutnya,  penelitian  dilaporkan  secara deskriptif,  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisa  hasil  tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2019).

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai usaha untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, khususnya kualitas menurut sistem  pendidikan  nasional,  sebuah  lembaga  pendidikan  dapat  memanfaatkan  akreditasi  sebagai  alat  untuk penjaminan mutu eksternal.  Sedangkan untuk penjaminan internal, dapat menggunakan konsep pengelolaan yang berorientasi pada mutu.

## 4.1 Akreditasi Sekolah
Konstitusi  memberi  mandat  kepada  pemerintah  untuk  bertanggung-jawab  atas  pendidikan  di Indonesia.  Pemerintah juga bertanggung-jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.  Otonomi daerah  membawa  dampak  diberlakukannya  otonomi  pendidikan.    Otonomi  pendidikan  diharapkan  akan berpengaruh positif terhadap tumbuhnya layanan pendidikan yang berkualitas (Winarsih, 2013).  Otonomi atau desentralisasi  pendidikan  akan  memberi  kesempatan  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  sekolah  sehingga terjadi peningkatan mutu pendidikan (Nasution, 2010).
Otonomi pendidikan daerah memberi kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk menggali sumber daya  dan  potensi  daerah.    Karena  keragaman  budaya  dan  potensi  daerah,  konsekuensi  yang  tidak  bisa dihindarkan dari desentralisasi pendidikan adalah lulusan yang bervariasi (Rabiah, 2019; Winarsih, 2017).
Sebagai  usaha  agar  ada  keseragaman  kualitas  pendidikan,  salah  satu  usaha  yang  harus  dilakukan adalah menerapkan standar-standar nasional untuk pendidikan (Rinehart, 1993).  Pemerintah Indonesia antara lain  menetapkan  standar-standar  agar  hasil  pembelajaran  berjalan  dan  memberikan  hasil  yang  mempunyai standar  yang  sekurangnya  sama.    Salah  satu  usaha  pemerintah  adalah  dengan  menentukan  standar-standar pendidikan.  Untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah, standar pendidikan di Indonesia dikenal sebagai Standar  Pendidikan  Nasional  (SPN),  yang  diatur  dalam  PP  no  57  tahun  2021.    Standar-standar  untuk pendidikan  dasar  dan  menengah  mencakup  standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi,  standar  proses,  standar penilaian  pendidikan,  standar  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan,  dan standar pembiayaan.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338
Sementara itu, perguruan tinggi juga diatur agar mempunyai standar pendidikan yang sama.  Standar pendidikan tinggi diatur dalam Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).    SNPT  terdiri  atas:  (a)  Standar  Nasional  Pendidikan,  (b)  Standar  Penelitian,  dan  (c)  Standar Pengabdian  kepada  Masyarakat,  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dalam  pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Untuk  menjamin  bahwa  SPN  dan  SNPT  diterapkan  di  lembaga-lembaga  pendidikan,  pemerintah menyelenggarakan akreditasi bagi lembaga pendidikan.  Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, akreditasi dilakukan  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  (BAN-S/M,  n.d.).    Untuk  perguruan  tinggi akreditasi  dilaksanakan  oleh  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  (BAN-PT).    Untuk  pendidikan tinggi, akreditasi program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Masyarakat (LAM) (DES, 2021).
Menurut  Habiburrahman  (2018),  hasil  akreditasi  merupakan  salah  satu  indikator  mutu  dan  acuan membuat  keputusan  untuk  berbagai  kebutuhan,  termasuk  peningkatan  mutu  pada  masa  yang  akan  datang. Namun, sebagai acuan mutu, hasil akreditasi sekolah, baik pendidikan dasar dan menengah maupun perguruan tinggi,  hanya  berlaku  lima  tahun.    Lamanya  masa  berlaku  menjadi  potensi  kelemahan.    Kelemahan  dari akreditasi,  komponen  yang  dinilai,  diperbaiki  menjelang  pelaksanaan  akreditasi,  setelah  itu  kembali  ke ‘normal’ (Awaludin, 2017).  Bahkan, menurut Awaludin, ada sekolah yang merekayasa data agar mencapai nilai akreditasi yang diinginkan.
(Asrijanty, 2019), melakukan analisis data akreditasi SMP/MTs tahun 2010-2014, yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) .    Penelitian  tersebut  menunjukkan  ada  korelasi positif antara nilai akreditasi sekolah dengan nilai Ujian Nasional (UN).  Korelasi ini menjadi lebih kuat ketika data  tersebut  dikontrol  dengan  Indeks  Integritas  Ujian  Nasional  (IIUN),  walaupun  indeks  hubungan  kedua variable  tersebut  tidak  tinggi.    Apabila  nilai  UN  dijadikan  indikator  mutu,  maka  dapat  dikatakan  bahwa akreditasi sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah.
Persiapan  untuk  mendapatkan  akreditasi  tidak  selalu  mudah.    Dalam  mempersiapkan  akreditasi, terdapat  beberapa  faktor  penghambat  bagi  sekolah  yang  mungkin  muncul.    Menurut  Sholihin  et  al.  (2018) beberapa  faktor-faktor  tersebut  meliputi  (1)  Keterbatasan  waktu  karena  tugas  dan  kegiatan  yang  dilakukan secara bersamaan, (2) Mutasi guru, pensiun, dan kematian, (3) Dokumen fisik yang tidak teratur dan foto yang hilang, serta (4) fasilitas yang kurang memadai.
Pengamatan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  usaha  untuk  memenuhi  persyaratan  akreditasi  dapat menyebabkan pembengkakan biaya.  Sebagai contoh, salah satu persyaratan  akreditasi  adalah perpustakaan harus dipimpin oleh sarjana ilmu kepustakaan.  Pada lembaga pendidikan yang diamati penulis, persyaratan ini menjadi penyebab membesarnya biaya personalia.  Bagi lembaga pendidikan dengan jumlah peserta didik yang tidak banyak, persyaratan ini merupakan beban biaya.
Bagi  lembaga  pendidikan,  baik  di  tingkat  dasar-menengah  maupun  tingkat  tinggi,  akreditasi  dapat dijadikan kerangka landasan untuk mengusahakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  Nilai akreditasi paling  tidak  menunjukkan  kesiapan  sebuah  lembaga  pendidikan  untuk  menjalankan  pengelolaan  demi tecapainya pendidikan bermutu tersebut.  Upaya pemenuhan persyaratan akreditasi membutuhkan biaya.  Oleh karena itu, anggaran untuk upaya ini harus masuk ke dalam perencanaan keuangan.  Bagi lembaga pendidikan yang baru pertama kali akan diakreditasi, paling tidak persiapan dapat dilakukan 2 tahun, sehingga biaya pun dapat disebar selama 2 (dua) tahun.

## 4.2 Penerapan TQM
Akreditasi memberikan standar minimum bagi lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan proses layanan pendidikan bermutu.  Namun standar-standar saja belum memadai.  Para pemangku kepentingan bisa saja memiliki pendapat yang berbeda dalam melihat kualitas, sehingga sesuatu yang memenuhi standar, belum tentu  memuaskan.    Di  dunia  penerbangan,  misalnya,  kemampuan  tinggal-landas,  menerbangkan  dan mendaratkan pesawat adalah persyaratan bagi seorang pilot yang adalah pemangku kepentingan internal.  Bagi penumpang,  yang  merupakan  pemangku  kepentingan  eksternal,  kemampuan  tersebut  adalah  kewajiban, sehingga belum tentu menjadi alasan untuk memilih maskapai penerbangan berlandaskan kepuasan.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338
Demikian pula dengan program akreditasi.  Untuk sebuah lembaga pendidikan, akreditasi merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi untuk menjadi penyedia jasa pendidikan yang “bermutu.”  Agar menjadi penyelenggara jasa pendidikan yang bermutu, program akreditasi sekolah untuk bersamaan dengan penerapan model manajemen yang tepat (Azizah & Witri, 2021).
Semua organisasi, disadari atau tidak, melakukan kegiatan pemasaran (Kotler & Levy, 1969).  Salah satu fondasi dari pemasaran adalah kepuasan pelanggan (Kotler, 1975), baik penikmat layanan maupun publik. Bahkan, menurut Holbrook  (1994), kepuasan pelanggan adalah salah satu tujuan kegiatan pemasaran (Hapsari et al., 2016).  Dalam Manajemen Mutu Terpadu yang ditulis oleh Nasution (2015), tercatat bahwa Hensler dan Brunell mengajukan empat prinsip utama TQM, yakni (1) Kepuasan pelanggan, (2) Respek terhadap setiap orang, (3) Manajemen berdasarkan fakta, dan (4) Perbaikan berkesinambungan.
Kepuasan  pelanggan  yang  diinginkan  adalah  kepuasan  pelanggan  yang  memberi  manfaat  bagi organisasi.  Pelanggan yang puas diyakini akan membeli kembali atau mengulang pembelian (Seiders et al., 2005; Skogland & Siguaw, 2004), meningkatkan atau memperdalam hubungan dengan membeli produk atau jasa lain yang tersedia (Hallowell, 1996; Storbacka et al., 1994) dan merekomendasi orang lain untuk membeli (Díaz & Duque, 2021).  Dengan demikian, pelanggan yang puas akan menghasilkan penjualan atau penerimaan yang lebih besar, yang akhirnya meningkatkan keuntungan.

## 4.2.1 Quality Cost
Menurut Deming, mutu adalah tingkat keseragaman dan ketergantungan yang dapat diprediksi dengan biaya  rendah  (Rabiah,  2019).    Namun,  setiap  kegiatan  menimbulkan  biaya.    Demikian  pula  halnya  dengan kegiatan  manajemen  mutu.    Biaya  yang  timbul  karena  adanya  kegiatan  manajemen  mutu  disebut  biaya manajemen mutu atau quality management costs (Dahlgaard et al., 1992), menjadi alat ukur usaha organisasi dalam menjaga dan meningkatkan mutu.  Disamping biaya kegiatan manajemen mutu, ada juga biaya yang dapat muncul pada saat memperbaiki kesalahan-kesalahan atau biaya kegagalan alias failure costs (Greenwood &  Gaunt,  1994).    Menurut  Dahlgaard et  al .  (1992),  biaya  mutu  atau quality  costs adalah  jumlah  biaya manajemen mutu dan biaya kegagalan.
TQM  menjadi  model  manajemen  pilihan  karena  kesuksesan  yang  diraih  di  bidang  industri  niaga. Namun temuan Hubiak dan O’Donnel (1996), dalam tulisan Yang (2004), dua dari setiap tiga perusahaan di Amerika  Serikat  yang  menjalankan  TQM,  gagal  atau  terhenti  dari  upaya  mereka  untuk  menerapkan  TQM. Selanjutnya,  Yang  juga  mengutip  sebuah training  manual yang  menyatakan  bahwa  pembatalan  penerapan TQM disebabkan oleh dampak negatif pada profit yang muncul.
Berbicara arah negatif pada profit sebuah lembaga yang menerapkan TQM, tentunya berkaitan dengan biaya  mutu  atau  quality  cost.    Apabila  analisis  biaya  mutu  menunjukkan  membesarnya  biaya  karena berinvestasi untuk mutu, maka akan kembali setelah kepuasan pelanggan tercapai dengan konsisten dan biaya proses-proses  menjadi  rendah.    Bahkan  menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Homburg et  al .  (2005), perusahaan bisa saja membebankan harga premium karena pelanggan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi.
Di pihak lain, quality cost dapat membengkak karena beberapa alasan, salah satunya adalah pekerjaan yang tidak terencana dengan benar, sehingga dibutuhkan biaya untuk perbaikan.  Sehingga biaya kegagalan membesar.  Menurut Greenwood dan Gaunt (1994), failure costs , bisa dibedakan antara (1) internal failure costs yaitu biaya-biaya yang muncul ketika produk atau hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, terdeteksi sebelum serah terima kepada pelanggan, dan (2) external failure costs yaitu biaya-biaya perbaikan eksternal termasuk biaya pembetulan setelah produk atau pekerjaan diserahkan kepada pelanggan. Dengan demikian segala pekerjaan harus senantiasa dimulai dengan perencanaan sesempurna mungkin agar tidak menjadi penyebab membengkaknya biaya.
Namun, kegagalan tidak selalu dapat dihitung biayanya.  Pelanggan yang tidak puas, adakalanya tidak mengajukan keluhan sehingga tidak ada perbaikan, tetapi mereka tidak mau menjadi pelanggan lagi.  Sehingga berakibat hilangnya keuntungan atau profit di masa yang akan  dating (Dahlgaard et al., 1992).  Kalau tidak dihindari,  hal  ini  dapat  mengakibatkan  penurunan  penjualan  dan  pangsa  pasar  yang  mengecil,  karena pelanggan membawa bisnisnya ke pihak lain.
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338

## 4.2.2 Kendala TQM
Kajian Purnama (2002) menyebutkan tentang penelitian Ngai and Cheng yang dilakukan di tahun 1999 di Hongkong, yang mencatat 17 kendala potensial penerapan TQM.  Ketujuhbelas kendala tersebut kemudian dirangkum  ke  dalam  4  (empat)  faktor,  yaitu  (1)  Kendala  pekerja  dan  budaya,  meliputi  kesulitan  dalam mengubah budaya kualitas dari pekerja dan manajemen, rasa takut dan resisten terhadap perubahan, kurangnya komitmen  dan  keterlibatan  para  pekerja  dalam  perbaikan  kualitas,  dan  para  pekerja  kurang  memiliki  rasa percaya  diri  dalam  program  perbaikan  kualitas;  (2)  Kendala  infrastruktur,  meliputi:  kurangnya pemahaman dan  pengetahuan  para  pekerja  dan  manajemen  terhadap  sistem  manajemen  kualitas,  kurang  adanya  sistem umpan  balik  dari  pelanggan  atau  konsumen,  pelatihan  dan  pendidikan  kualitas  yang  kurang  memadai,  dan kurangnya keahlian menyangkut manajemen kualitas; (3) Kendala manajerial, meliputi: kurangnya komitmen top manajer, tidak ada visi dan misi yang tepat, tingginya tingkat pergantian eksekutif kunci, dan kurangnya sikap  kepemimpinan;  dan  (4)  Kendala  organisasional,  meliputi:  jaringan  komunikasi  internal  dan  eksternal yang kurang efektif, kurangnya kerjasama antar bagian, dan penetapan sasaran organisasi yang tidak tepat.
Penelitian  Ngai  and  Cheng  tersebut  diulang  di  Indonesia  oleh  Purnama  (2002).    Hasil  penelitian mengkonfirmasi 3 dari 4 faktor yang menjadi kendala penerapan TQM, yaitu (1) Kendala pekerja dan budaya; (2)  Kendala  infrastruktur;  dan  (3)  Kendala  organisasional.    Perbedaan  ini  ditenggarai  oleh  Purnama  terjadi karena  (1)  perbedaan karakteristik  responden,  (2)  perbedaan  tingkat pemahaman  akan prinsip  manajemean, dan  (3)  latar  organisasi  asal  responden.    Temuan  Purnama  tidak  sejalan  dengan  pendapat  Deming  yang menyatakan bahwa, 85% kegagalan mutu adalah tanggung jawab manajemen (Dahlgaard et al., 1992).

## 4.2.3 TQM dan Lembaga Pendidikan
Salah  satu  penelitian  lengkap  yang  dilakukan  terhadap  lembaga  pendidikan  adalah  penelitian  yang dilaporkan oleh Owlia dan Aspinwall (1997).  Analisis fitur TQM di pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan Inggris,  menunjukkan  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang  dialami  di  sektor manufaktur atau jasa yang dilaporkan oleh Kumar et al. (2009).  Hasilnya pun serupa, keberhasilan penerapan TQM menunjukkan peningkatan kepuasan pelanggan, produktivitas yang lebih tinggi, dan peningkatan moral siswa dan staf (Owlia & Aspinwall, 1997).
Pada  lembaga  pendidikan,  manusia  adalah  salah  satu  masukan  atau  input  yang penting  bagi  proses pendidikan, baik sebagai peserta didik, maupun tenaga pendidik/kependidikan.  Sebagai contoh yang dihadapi MAN  Rejotangan,  yaitu  siswa  dengan  prestasi  menengah  kebawah,  berasal  dari  keluarga  yang  kurang mendukung proses belajar-mengajar, dan pengajar (Huda, 2016).  Menurut Huda, hal tersebut merupakan hal umum yang harus dihadapi oleh madrasah pada umumnya.
Dalam  mendapatkan  peserta  didik,  lembaga  pendidikan  harus  bersaing  dengan  sesama  lembaga pendidikan  lainnya.    Begitu  pula  dalam  mendapatkan  tenaga  pendidik.    Bahkan,  lembaga  pendidikan  juga harus bersaing dengan organisasi bisnis dalam upaya mendapatkan tenaga pendidikan dan kependidikan yang unggul.

## 5 PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan
Akreditasi  suatu  institusi  pendidikan  merupakan  refleksi  terpenuhinya  persyaratan  yang  ditetapkan pemerintah.  Dengan dipenuhinya persyaratan, layanan pendidikan akan melalui proses dengan kerangka kerja yang seragam di berbagai lembaga atau satuan pendidikan di Indonesia.  Walaupun ada berbagai keragaman lokasi maupun budaya, unsur lokal bisa dijadikan keunggulan bagi masing-masing lembaga pendidikan.
TQM  telah  terbukti  sebagai  model  manajemen  yang  dijadikan  alat  untuk  membawa  industri memberikan produk barang atau jasa yang berkualitas.  Keberhasilan penerapan TQM membuahkan kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.  Pada gilirannya, pelanggan yang puas akan membeli kembali,  meningkatkan hubungan, dan memberi  rekomendasi.   Selain  itu,  penerapan TQM  juga membantu pencapaian akreditasi (Azizah & Witri, 2021).
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338
Kualitas memerlukan biaya.  Walaupun kegiatan menjamin mutu memerlukan biaya, ada kesempatan untuk  membebankan  biaya  premium  kepada  pelanggan  yang  puas.    Selain  itu,  dengan  selalu  memulai pekerjaan dengan benar akan menekan failure cost, sehingga quality cost tidak membengkak.
Banyak lembaga pendidikan yang merasa menyelenggarakan TQM, tetapi tidak ditemukan penelitian di  Indonesia  yang  membahas  secara  utuh  pelaksanaan  TQM  pada  organisasi  pendidikan,  yang  membahas sampai tingkat kepuasan secara utuh terhadap lembaga penelitian.
Ada empat faktor yang menjadi kendala penerapan TQM di organisasi bisnis, yaitu faktor pekerja dan budaya,  infrastruktur,  manajerial,  dan  organisasional.    Faktor-faktor  ini  juga  ditemukan  pada  penelitian  di lembaga pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan Inggris (Kumar et al., 2009).

## 5.2 Saran
Agar  akreditasi  tidak  memberatkan  bagi  lembaga  pendidikan  dalam  hal  pembiayaan,  lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pemenuhan kriteria tertentu.  Misalnya sarana dan prasarana dapat menggunakan fasilitas pihak seperti lapangan atau fasilitas olah milik pemerintah daerah atau swasta, laboratorium bahasa milik lembaga pendidikan lain, dan seterusnya.
Pelaksanaan  TQM  di  lembaga  pendidikan  bukan  tidak  mungkin.    Namun  biaya quality mungkin memberatkan  bagi  lembaga  pendidikan kecil.    Jadi,  bisa  dimulai  pada bagian  kecil  tetapi  memberi  dampak yang besar bagi kepuasan langganan, baik langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrijanty. (2019). Hubungan Akreditasi Sekolah, Hasil Ujian Nasional, dan Indeks Integritas Ujian Nasional. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 4 (1), 1–14. https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.732 Awaludin,  A.  A.  R.  (2017).  Akreditasi  Sekolah  sebagai  Suatu  Upaya  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  di Indonesia. SAP (Susunan Artikel Pendidikan) , 2 (1), 12–21. https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156 Azizah, L., & Witri, S. (2021). Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penerapan Total Quality Management dalam  Program  Akreditasi  Sekolah. Dawuh  Guru:  Jurnal  Pendidikan  MI/SD , 1 (1),  69–78.
https://doi.org/10.35878/guru.v1i1.263 BAN-S/M. (n.d.). Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah . BAN-S/M. https://bansm.kemdikbud.go.id/page/detail/mekanisme-akreditasi-
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . Sage.
Dahlgaard,  J.  J.,  Kristensen,  K.,  &  Kanji,  G.  K.  (1992).  Quality  costs  and  total  quality  management. Total Quality Management , 3 (3), 211–222. https://doi.org/10.1080/09544129200000029 DES.  (2021). Pengajuan  Akreditasi  Perguruan  Tinggi:  Kapanpun  dan  Sukarela .  Jendela. https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/pengajuan-akreditasi-perguruan-tinggi-kapanpun- dan-sukarela
Díaz,  M.  M.,  &  Duque,  C.  M.  (2021).  Open  Innovation  through  Customer  Satisfaction:  A  Logit  Model  to Explain Customer Recommendations in the Hotel Sector. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 7 (3), 180. https://doi.org/10.3390/joitmc7030180 Greenwood, M. S., & Gaunt, H. J. (1994). Total Quality Management for Schools . Cassell. Habiburrahman. (2018). Mengapa Akreditasi Penting . Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal. https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/mengapa-akreditasi-penting Hallowell,  R.  (1996).  The  relationships  of  customer  satisfaction,  customer  loyalty,  and  profitability:  An empirical  study. International  Journal  of  Service  Industry  Management , 7 (4),  27–42. https://doi.org/10.1108/09564239610129931
Hamdani. (2011). Dasar-dasar Kependidikan . Pustaka Setia.
Hapsari,  R.,  Clemes,  M.,  &  Dean,  D.  (2016).  The  Mediating  Role  of  Perceived  Value  on  the  Relationship between  Service  Quality  and  Customer  Satisfaction:  Evidence  from  Indonesian  Airline  Passengers. Procedia Economics and Finance , 35 , 388–395. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00048-4
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338
Homburg, C., Koschate, N., & Hoyer, W. D. (2005). Do Satisfied Customers Really Pay More? A Study of the Relationship between Customer Satisfaction and Willingness to Pay. Journal of Marketing , 69 (2), 84–96. https://doi.org/10.1509/jmkg.69.2.84.60760 Huda,  K.  (2016).  Problematika  Madrasah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Islam. Jurnal  Dinamika Penelitian , 16 (2). https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336
Kompas.com.  (2020). Ini  Penjelasan  Mendikbud  Nadiem  soal  Konsep  Merdeka  Belajar .  Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16515301/ini-penjelasan-mendikbud-nadiem-soal- konsep-merdeka-belajar
Kotler, P. (1975). Marketing for Nonprofit Organizations . Prentice-Hall, Inc. Kotler, P., & Levy, S. J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing , 33 (1), 10–15. https://doi.org/10.1177/002224296903300103
Kumar, V., Choisne, F., de Grosbois, D., & Kumar, U. (2009). Impact of TQM on company’s performance.
International Journal of Quality & Reliability
Management , 26 (1), 23–37. https://doi.org/10.1108/02656710910924152
Mustaghfiroh,  S.  (2020).  Konsep  “Merdeka  Belajar”  Perspektif  Aliran  Progresivisme  John  Dewey. Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran , 3 (1), 141–147. https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248 Nasution,  I.  (2010).  Otonomi  Daerah  dan  Otonomi  Pendidikan. Visipena  Journal , 1 (2),  1–9. https://doi.org/10.46244/visipena.v1i2.25
Nasution, M. N. (2015). Manajemen Mutu Terpadu (3rd ed.). Ghalia Indonesia.
Nur,  M.  R.,  &  Madkur,  A.  (2014).  Teachers’  Voices  on  the  2013  Curriculum  for  English  Instructional Activities. IJEE (Indonesian Journal of English Education) , 1 (2), 119–134. https://doi.org/10.15408/ijee.v1i2.1340
Owlia, M. S., & Aspinwall, E. M. (1997). TQM in higher education ‐ a review. International Journal of Quality & Reliability Management , 14 (5), 527–543. https://doi.org/10.1108/02656719710170747
Purnama,  N.  (2002).  Analisis  Kendala-Kendala  Potensial  Penerapan  Penerapan  Total  Quality  Service  pada Perguruan Tinggi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia , 17 (2), 170–187. https://doi.org/10.22146/jieb.6725
Rabiah,  S.  (2019).  Manajemen  Pendidikan  Tinggi  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan. Jurnal  Sinar Manajemen , 6 (1), 58–67. https://doi.org/10.31934/jsm.v6i1.551 Rinehart, G. (1993). Quality Education (pp. 1–328). ASQC Quality Press. Sallis, E. (1993). Total Quality Management in Education . Kogan Page Limited.
Seiders, K., Voss, G. B., Grewal, D., & Godfrey, A. L. (2005). Do Satisfied Customers Buy More? Examining Moderating  Influences  in  a  Retailing  Context. Journal  of  Marketing , 69 (4),  26–43. https://doi.org/10.1509/jmkg.2005.69.4.26
Shapiro, B. P. (1974). Marketing in Nonprofit Organizations. Journal of Voluntary Action Research , 3 (3–4), 1–16. https://doi.org/10.1177/089976407400300301 Sholihin,  E.  N.  C.,  Bafadal,  I.,  &  Sunandar,  A.  (2018).  Pengelolaan  Persiapan  Akreditasi  Sekolah. Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan , 1 (2), 171–178.
https://doi.org/10.17977/um027v1i22018p171 Skogland,  I.,  &  Siguaw,  J.  A.  (2004).  Are  Your  Satisfied  Customers  Loyal? Cornell  Hotel  and  Restaurant Administration Quarterly , 45 (3), 221–234. https://doi.org/10.1177/0010880404265231
Sohel-Uz-Zaman, A. S. Md., & Anjalin, U. (2016). Implementing Total Quality Management in Education:
Compatibility  and  Challenges. Open  Journal  of  Social  Sciences , 04 (11),  207–217. https://doi.org/10.4236/jss.2016.411017
Storbacka,  K.,  Strandvik,  T.,  &  Grönroos,  C.  (1994).  Managing  Customer  Relationships  for  Profit:  The Dynamics of Relationship Quality. International Journal of Service Industry Management , 5 (5), 21– 38. https://doi.org/10.1108/09564239410074358
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Winarsih,  S.  (2013).  Sistem  Pembiayaan  Pendidikan  Dan  Otonomi  Daerah  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan. INSANIA :  Jurnal  Pemikiran  Alternatif  Kependidikan , 18 (2), 265–286. https://doi.org/10.24090/insania.v18i2.1460
Vol. 7, No. 2, Agustus 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.2338
Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.
Cendekia: Journal
of Education and Society , 15 (2), 51.
https://doi.org/10.21154/cendekia.v15i2.1005 Yang, C.-C. (2004). An integrated model of TQM and GE-Six-Sigma. International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage , 1 (1), 97. https://doi.org/10.1504/IJSSCA.2004.005280