Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENYIDIKAN TINDAKAN PIDANA PEMBUKAAN LАHАN DENGAN PERBATASAN CАRА
Septian Cahya Nugraha 1* , Esti Royani 2
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda, Indonesia septiancahya@gmail.com 1* , esti.untagsmd.hukum@gmail.com 2
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024

## Abstract
Berdasarkan rekapitulasi data pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat, penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana belum menunjukkan keberhasilan.  Hal  ini  ditandai  dengan  semakin  sedikitnya  kasus  yang  berhasil diselesaikan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana penyidikan terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar dilakukan oleh Polsek  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  dan  (2)  faktor-faktor  apa  yang  menghambat penyidikan  oleh  pihak  Kepolisian.  di  Kotawaringin  Barat  tentang  pembukaan  lahan dengan  cara  dibakar.  Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  metode  yuridis  empiris, dimana  permasalahan  yang  dibicarakan  diselesaikan  menurut  peraturan  yang  ada sebelum permasalahan tersebut dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan mengacu pada Pasal 187 dan 188 KUHP, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Penyelidikan dilakukan  polisi  bersama  PNS  yang  ditugaskan  sebagai  Penyidik  untuk  mengungkap pelakunya. Namun, masih ada beberapa kendala yang menghambat proses penyelidikan polisi.
Keywords: penyidikan, tindak pidana, pembukaan lahan, pembakaran
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1944 Samarinda E-mail: esti.untagsmd.hukum@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  merupakan  suatu  kebutuhan  bagi  setiap  masyarakat.  Dimana  lingkungan selalu melekat dalam kehidupan manusia. Sebab manusia mencari kebutuhan makan dan minum serta memenuhi  kebutuhan  lainnya  berdasarkan  ketersediaan  sumber  daya  alam  yang  disediakan  oleh lingkungan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pentingnya  menjaga  lingkungan  hidup  agar  manusia  dapat bertahan hidup dan memberikan manfaat yang baik bagi generasi yang akan datang serta terhindar dari akibat bencana yang akan timbul akibat perbuatan setiap individu yang tidak bertanggung jawab yang dapat berdampak buruk bagi manusia dan masyarakat. makhluk hidup lainnya di dalamnya.
Terkait  kebakaran  lahan,  daerah  yang  sering  terjadi  bencana  kebakaran  lahan  adalah  wilayah Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Provinsi  Kalimantan  Tembus.  Di  kawasan  ini,  dari  tahun  ke  tahun sering terjadi kasus pembakaran lahan, baik karena faktor kecelakaan maupun kesengajaan. Berikut data bencana kebakaran lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana kebakaran lahan terjadi setiap tahunnya.

## II. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang artinya  berkaitan  dengan  penyelesaian  permasalahan  yang  akan  dibahas,  berdasarkan peraturan. yang berlaku dan berhubungan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Yang dimaksud  dengan  yuridis  empiris  adalah  jenis  penelitian  hukum  sosiologis  atau  disebut penelitian  lapangan,  yang  mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat  atau  terjadi  dalam  masyarakat.  pernyataan  masyarakat  atau  lebih  jauhnya, pengertian yurisprudensi empiris adalah memahami keadaan dan situasi sosial dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Sehingga diharapkan kita bisa menemukan makna dari semua kasus  dan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin mengetahuibagaimana pengusutan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Kotawaringin Ba. tikus.

## Pendekatan Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  sosiologis.  Dimana  pendekatan  yuridis  sosiologi  berarti  penelitian  yang  mengkaji permasalahan  dengan  cara  mengkajinya  dari  sudut  pandang  ilmu  hukum.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  penelitian  yuridis  sosiologi  lebih  menekankan  pada  penelitian  yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung pada  bidang  yang  menjadi  objek  permasalahannya.  Astaga.  Penyidikan  tindak  pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran yaitu dengan melakukan wawancara langsung ke Polres Kabupaten Kotawaringin Barat.

## Tipe dan Sumber Data

## 1. Tipe data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder:
a. Data utama: yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber di Polres Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani  kasus  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  data.  Informasi  tersebut berkaitan  langsung  dengan  objek  penelitian  dan  mampu  memberikan  informasi  yang diperlukan secara komprehensif, data diperoleh berdasarkan pengalaman Kepolisian Resor Kabupaten Kotaw. aringin Barat.
b. Data Sekunder: merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan, dimana sumber datanya dapat  berupa  artikel,  jurnal  penelitian,  karya  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  suatu  objek
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penelitian.  Data  sekunder  juga  diperoleh  dengan  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:
a. Data  Primer:  Sumber  data  primer  inidiperoleh  langsung  dari  wawancara  di  Polres Kabupaten Kotawaringin Barat.
b. Data sekunder: Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, buku literatur, berita terkait, dan juga hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.

## Teknik Pengambilan Data
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  yang  benar,  akurat  dan  autentik  karena penulis  melakukan  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  yang  disesuaikan  dengan pendekatan penelitian. Maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 1. Wawancara Langsung
Wawancara  adalahcara  memperoleh  informasi  dengan  melakukan  percakapan. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada  orang  yang  diwawancarai.  Teknik  wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data melalui pertanyaan tatap muka secara langsung dan sistematis. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan pihak Polres Kotawaringin Barat.
2. Studi Sastra dan Dokumentasi

## Populasi, Sampel dan Responden
1. Populasinya  adalahkeseluruhan  objek  dalam  penelitian  yang  mempunyai  persamaan, termasuk kumpulan orang atau objek, kasus atau peristiwa yang dapat dibatasi pada jangka waktu dan waktu tertentu. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota  Polres  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.Yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian yaitu penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sampel,  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  purposive  sampling  yaitu  teknik penentuan sampel penelitian dengan berbagai pertimbangan tertentu yang bertujuan untuk memastikan  bahwa  data  yang  diperoleh  n  antitesis  biasanya  lebih  mewakili  f.  Sampel respondennya  adalah  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Kabupaten  Kotawaringin  Barat. Penulis memilih sampel responden karena polisi merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana di bidang lingkungan hidup.
3. Responden
a. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu AKP Tri Wibowo, SE, SIK
b. Kepala  Bidang  Pembinaan  Operasional  Satuan  Reserse  Kriminal  Kabupaten Kotawaringin Barat Ipda Endro Wardoyo.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas-kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis. Metode ini, secara kualitatif berarti mendeskripsikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan penafsiran. data tasi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat
Gambar 1. Gambar Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, terletak di wilayah khatulistiwa antara: 1 1°19' sd 3° 36' Lin Selatan, 110° 25' sd 112° 50'  Bujur  Timur.  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  terletak  di  antara  tiga  kabupaten,  yaitu  di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah 10.759 Km 2 . Dengan pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.  Dimana  Provinsi  Kalimantan  Tengah  merupakan  salah  satu  penghasil  hutan  tropis dunia yang menjadi paru-paru dunia. Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 15.426.781 Ha dan luas hutan 12,7 juta Ha (82,45%). Kabupaten Kotawaring Barat sendiri mempunyai luas hutan sebesar 713.460,40 ha dimana luas hutannya dibagi menjadi, sebagai berikut:
Tabel 1. Kawasan Hutan Kabupaten Kotawaringin Barat (ha) Hutan lindung 253,80 ha Hutan Produksi Tetap 257 645,80 ha Terbatas 5 611,67 ha Dapat dilestarikan 154 605,81 ha Cagar Alam dan Pelestarian Alam 286 540,50 ha perairan 8 802,82 ha Jumlah Kawasan Hutan 713 460,40 ha Sumber  :  Data  Sekunder  Dinas  Kehutanan  Provinsi Kalimantan Tengah, diolah 2018
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan hasil hutan. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “hutan  produksi  adalah  kawasan  hutan  yang  mempunyai  fungsi  pokok  menghasilkan  hasil hutan”. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kehutanan, negara dapat memberikan hutan negara dalam bentuk konsesi kepada pihak swasta agar pihak swasta dapat memperoleh manfaat dalam membenahi dan mengelola hasil hutan. Hutan produksi dibedakan menjadi tiga, yaitu:
a. Hutan Produksi Tetap (HP), merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis dan intensitas tanah tertentu sehingga mempunyai skor di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, alam hutan suak, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan produksi masih dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan teknik tebang habis dan tebang pilih. Kawasan Hutan Produksi Tetap mempunyai kondisi topografi yang cenderung landai, erosi tanah rendah, dan curah hujan sedikit.
Berdasarkan  luasnya  hutan  yang  dimiliki  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  hal  ini menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor perekonomian utama Kabupaten Kotawaringin Barat.  Salah  satu  sektor  pertanian  yang  ada  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  adalah perkebunan.  Perkebunan  merupakan  penopang  perekonomian  terbesar.  Hal  ini  terlihat berdasarkan luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016 sebanyak 36.021,95 ha, pada tahun 2015 sebanyak 44.794,10 hektar, dan pada tahun 2014 sebanyak 43.280,79 hektar.

## Gambaran Umum Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat
Kepolisian  Resor  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  merupakan  salah  satu  aparat  penegak hukum yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Polsek Kotawaringin Barat berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Desa Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.  Kepolisian  Resor  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  adalah  instansi  kepolisian  tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah (polda) Kalim. Taruhan Tengah. Kepolisian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok Kepolisian  Negara  dalam  penegakan  hukum  yaitu  memberikan  perlindungan,  pembinaan, pelayanan,  pemeliharaan  dan  ketertiban  kepada  masyarakat  dan  tugas  kepolisian  lainnya. Kepolisian  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  meliputi  enam  wilayah  kepolisian  yaitu, Polsek  Arut  Selatan,  Polsek  Kumai,  Polsek  Pangkalan  Lada,  Polsek  Pangkalan  Bant  Aeng, Polsek Arut Utara, dan Polsek Kotawaringin Lama.

## Realisasi  Penyidikan  Kepolisian  Resor  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Terhadap Tindak  Pidana  Pembukaan  Lahan  Dengan  Cara  Pembakaran  di  Kabupaten  Kota Waringin Barat
Perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan salah satu tindak pidana yang  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Pembukaan  lahan  dengan  cara  pembakaran  yang menyebabkan  terjadinya  kebakaran  hutan  berdasarkan  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 adalah “situasi dimana hutan dilanda kebakaran yang mengakibatkan rusaknya hutan dan atau hasil hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomi”. kerugian dan atau nilai lingkungan hidup”.

## 1. Kode kriminal
Tindakan  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  pada  umumnya  diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) mengatur  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  yang  dilakukan  dengan  sengaja  atau dilakukan karena kelaparan. Aturan tersebut tertuang dalam buku kedua KUHP tentang tindak pidana pada pasal 187 dan 188 KUHP. Pasal 187 dan 188 KUHP berbunyi sebagai berikut:
Pasal 187 KUHP
“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Nomor 1 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena itu timbul bahaya umum bagi orang banyak;
ke-2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang;
Ke  3.  Dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  paling  lama  dua  puluh  tahun,  jika karena  itu  menimbulkan  bahaya  terhadap  nyawa  orang  lain  dan  mengakibatkan meninggalnya seseorang.”
Pasal 188 KUHP
“Barangsiapa  karena  kelalaiannya  menimbulkan  kebakaran,  ledakan,  atau  banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, bila karena itu ia melakukan hal yang sama. timbul bahaya umum terhadap barang-barang, jika karena itu menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang lain, atau mengakibatkan meninggalnya seseorang.”

## 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ketentuan  mengenai  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada pasal  69  ayat  (1)  huruf  h  “Setiap  orang  dilarang:  membuka  lahan  dengan  cara  membakar”. Sanksi  pidana  pembukaan  lahan  dengan  cara  pembakaran  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 108 yang berbunyi:

## Pasal 108
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp3.000.000.000,00.  (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

## 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  hutan  dan/atau  lahan  banyak  terjadi  di Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah  dan  aparat  penegak hukum untuk menuntaskan atau mengurangi pelaku pembukaan lahan dengan cara dibakar. Khususnya  penyidikan  yang  dilakukan  Polres  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  karena  Polri merupakan garda terdepan dalam menangani perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dan juga  pembukaan  lahan  dengan  cara  pembakaran  memberikan  dampak  yang  sangat  besar terhadap kelangsungan hidup manusia khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Seringnya pembukaan lahan dengan cara dibakar bukan terjadi tanpa alasan, ada faktor yang  menyebabkan  masyarakat  dan  korporasi  lebih  memilih  membuka  lahan  dengan  cara membakar  hutan  dan  lahan.  Faktor-faktor  yang  ditemukan  Polres  Kabupaten  Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:
1. Faktor Pembukaan Lahan
2. Pembukaan Lahan
3. Kelalaian Manusia
Dampak  yang  timbul  akibat  pembukaan  lahan  dengan  cara  pembakaran  adalah  sebagai berikut:
1. Dampak Ekologis
Dampak ekologis merupakan dampak yang timbul terhadap keseimbangan ekosistem pada suatu  lingkungan.  Pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  hutan  dan  lahan  menyebabkan terjadinya  ketidakseimbangan  ekosistem  antara  ekosistem  dan  tempat  dimana  ekosistem tersebut hidup.
2. Dampak sosial
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dampak sosial dari pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan lahan berdampak pada penghidupan masyarakat.

## 3. Dampak Kesehatan
Kebakaran hutan dan lahan selalu menghasilkan asap. Asap yang dihasilkan mempunyai dampak paling mengganggu terhadap kesehatan masyarakat.
Hasil pemeriksaan Polres Kabupaten Koawaringin Barat terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran, berikut total kasus yang sudah ditangani:
Tabel  2. Banyaknya  Kasus  Kebakaran  Lahan  Yang  Terjadi  Di  Wilayah  Kabupaten Kotawaringin Barat
TIDAK  Tahun Jumlah kasus Keterangan 1 2015 1 Pelaku dijerat pasal 108 juncto pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2 2017 2 3 2018 8 Jumlah 11 Kasus

## Sumber: Data Primer, diolah tahun 2018
Berdasarkan  data  tabel  diatas,  terjadi  peningkatan  kasus  pembukaan  lahan  dengan  cara pembakaran setiap tahunnya yang diusut oleh Polsek K Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2015 telah dilakukan penyidikan 1 perkara dan selesai prosesnya, kemudian pada tahun 2017 dilakukan penyidikan sebanyak 2 perkara dan dari 2 perkara tersebut kedua proses telah selesai, pada t tahun 2018 terdapat 8 perkara dan dari 8 perkara tersebut hanya satu perkara yang telah selesai. atau menyatakan hasil penyidikan selesai dan tujuh perkara lainnya masih dalam  proses  penyidikan.  Sehingga  jumlah  perkara  pidana  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 11 kasus dan baru 4 kasus yang dinyatakan selesai dalam proses penyidikan. Dalam penuntutan, perkara  tersebut  dijerat  dengan  Pasal  108  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Kendala  Penyidikan  Polres  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Terkait  Tindak  Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar di Kabupaten Kotawaringin Barat
Penyidikan  tindak  pidana  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  di  Kabupaten Kotawaringin  Barat  bukanlah  perkara  mudah.  Kepolisian  Resor  Kabupaten  Kotawaringin Barat  yang  mempunyai  kewenangan  melakukan  penyidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembukaan  lahan  dengan  cara  pembakaran  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  mengalami beberapa  kesulitan  dalam  mengusut  pelaku  tindak  pidana  pembukaan  lahan  dengan  cara pembakaran.

## 1. Kurangnya Saksi
Dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP, penyidikan suatu perkara hukum harus berdasarkan asas. “Unus Testis Nullus Testis” yang artinya seorang saksi bukan merupakan saksi. Asas ini mempunyai arti bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana minimal harus ada dua orang saksi dan apabila hanya ada satu orang saksi maka pelakunya tidak dapat atau dikenai sanksi pidana.  Dalam  melakukan  suatu  penyidikan,  saksi  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan merupakan  hal  terpenting  dalam  pembuktian.  Persyaratan  saksi  terdapat  dalam  Pasal  184 KUHAP yang menyatakan:
(1) Bukti yang sah adalah:
a. keterangan saksi;
b. pernyataan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Pernyataan terdakwa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(2) Hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan.
Berdasarkan  urutan  alat  bukti  yang  sah  pada  Pasal  184  KUHAP  terlihat  bahwa  saksi merupakan alat bukti yang pertama dan terpenting. selama pelaksanaan penyelidikan.

## 2. Kondisi Geografis Lahan Jauh dari Lokasi Polisi
Lokasi pembukaan lahan dengan cara dibakar biasanya cukup sulit dan sangat jauh dari jangkauan  Polres  Kotawaringin  Barat.  Hal  ini  membuat  polisi  kesulitan  menemukan pelakunya. Jarak yang jauh dari lokasi membuat polisi membutuhkan waktu lama untuk sampai ke  lokasi  kebakaran  lahan.  Sehingga  memberikan  waktu  yang  cukup  bagi  pelaku  untuk melarikan diri cukup jauh sebelum polisi datang.

## 3. Sulitnya Mendapatkan Saksi Ahli dalam Pembuktian
Kesaksian ahli merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP disebutkan bahwa
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus mengenai hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksa”
Sulitnya  mendapatkan  saksi  ahli  menyebabkan  Polres  Kabupaten  Kotawaringin  Barat mengalami kesulitan dalam memberikan bukti karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang cukup. berlaku di lokasi kejadian.

## 4. Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai
Kendala-kendala  tersebut  menjadi  penyebab  belum  berkembangnya  penyidikan  tindak pidana  pembukaan  lahan  dengan  cara  pembakaran  yang  dilakukan  Polres  Kabupaten Kotawaringin  Barat.  Penegakan  hukum  dapat  berjalan  tergantung  pada  kelengkapan  aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang ada pada masyarakat akat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah:
1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang
4. Faktor sosial
5. Faktor Budaya
Lingkungan  Hidup  terkait  dengan  larangan  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar. Namun secara struktur yaitu aparat penyidik belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari belum maksimalnya upaya penyidik dalam menindak pelaku pembukaan lahan secara efektif. membakar.  Selama  ini  perkara  yang  dapat  diselesaikan  oleh  penyidik  adalah  perkara  yang hanya dapat ditangani oleh perseorangan. Namun kasus yang dilakukan korporasi secara besar- besaran  belum  diusut  tuntas.  Pihak  berwenang  tidak  boleh  sembarangan  dalam  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.

## IV. KESIMPULAN
Realisasi penyidikan Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan penyidikan untuk menjerat pelaku. dan menggunakan Pasal 187 dan 188 KUHP,  Pasal  108  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menggunakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kemudian, dalam hal penyidikan tindak pidana  pembukaan  lahan  dengan  cara  pembakaran,  Polri  bekerjasama  dengan  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan. untuk menemukan pelakunya. Saat PPNS melakukan penyidikan, PPNS harus segera berkoordinasi dengan penyidik Polri. Sebab, meski PPNS bisa melakukan penyidikan, namun harus dalam pengawasan polisi. Tata cara penyidikan yang dilakukan Kepolisian terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran berdasarkan tata cara yang telah ditentukan dalam Buku UU AC. Acara Pidana dan Peraturan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Reserse Kriminal.
1. Hambatan  penyidikan  Polres  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  terhadap  tindak  pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
a. Kurangnya sanksi;
b. Kondisi geografis lahan yang jauh dari lokasi polisi;
c. Kesulitan mendapatkan saksi ahli sebagai alat bukti;
d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Upaya  yang  dilakukan  Polres  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dalam  mengatasi  kendala penyidikan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membunuh adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan sarana dan prasarana serta bekerja sama dengan instansi lain;
b. Melaksanakan patroli rutin;
c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

## REFERENSI Buku
Abidin, Zainal. 2010. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafifa. --------------. 1983. Bunga Rampal Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita. Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafis. -----------------. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana Corporation. Jakarta: Grafindo Persada Chazwi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo.
Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Kebebasan.
Erwin, Muhammad. 2015. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Fajar, Mukti hingga Achmad, Julianto. 2013 Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.
Hamidi.  2010.  Teori  Komunikasi  dari  Metode  Penelitian  (Pendekatan  Praktis  Penulisan Proposal dari Laporan Penelitian). Malang: UMM Pers.
Hamzah, Andy. 2008. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafis.
Hutauruk,  Rufinus  Hotmaulana.  2013.  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Medului Pendakam Restoratif (Suatu Terobosan Hukum). Jakarta: Sinar Grafis.
Ismu Guandi, Jonaedi Efendi (Ed). 2014. Cepat dan Mudah Mukameh Hukum Pidana. Jakarta: Pernadamedia.
Marpaung, 2012. Leden. Landasan-Dasar-Teori-Praktis Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafis. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Penelitian Hukum dari Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bima Aksara.
Nаution, M.А, S. 1964. Prinsip Kurikulum. Bandung: Terate. NHT Siahan. 2006. Hukum Lingkungan Hidup. Jakarta: Mandi Alami. P.А.F Lamintang. 2014. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafifa. Pawenni, Mulyati dan Rahmuddin. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media. Nak,  Ida  Bagus  Wyasa.  2003.  Hukum  Lingkungan  Internasional  dari  Perspektif  Bisnis Internasional. Bandung: Refika Pertama.
Rahmadi, Takdir. 2016. Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. depok: Rajagrafindo Persada. Ridwan HR 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sajipto Raharjo. 2010. Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Permasalahan).
Yogyakarta: Penerbitan Genta.
Setiyono.  2013.  Teori  dan  Jalan  Pemikiran  Penerapan  Tanggung  Jawab  Pidana  Korporasi.
Malang: Bayumedia.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sjawie, Hasbullah F. 2018. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Grup Media Prenada.
Soemirto, Ronny Hanitijo. 1998. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Semarang: Ghalia Indonesia.
Soerjono  Soekanto.  2012.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Subagyo, Joko. 2011. Metodologi Penelitian Teori dan Praktek. Jakarta: Aneka Ciptaan. Sunggono, Bambang. 2008. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafifa. Zaianuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafifa.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
Peraturan  Kapolri  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  20010  Tentang  Susunan Organisasi dan Tingkatan Kepolisian Resor dan Polisi Sektor.
Buku Hukum Pidana Buku Hukum Acara Pidana

## Jurnal Hukum
Ahmad  Faqih  Syarafaddin,  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pencemaran  dan  Pengrusakan Lingkungan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Skripsi tidak diterbitkan di Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
Dhimas Adhi Sulistyo, Kebakaran Hutan dan Lahan (Model Ideal Pencegahan dan Penegakan Hukum), Jurnal Juristek, Vol. 4, tidak. 2, 2016.
Siti Ruhama Mardhatillah, Urgensi dan Efektivitas Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Jurnal Hukum IUS QUIА IUSTUM, Vol. 23, tidak. 3 tahun 2016.

## Internet
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, (online), https://kobarkab.bps.go.id/site/resultTab diakses pada 13 Februari 2019.
Damang  Averroes  Al-Khawarizmi,  2012,  Tindak  Pidana  Lingkungan  (online), http://www.negara  Hukum.com/  Hukum/tindak-pidanа-lingkungan-jiwa.html,  (04 Oktober 2018).
Departemen  Pengelolaan  Hutan  IPB,  Hutan  Produksi:  Pengertian,  Jenis,  Sebaran  dan Peraturannya, (online), http://manhut.fаhut.ipb.ac.id/2018/02/06/hutan-produk- pengertian-besar-sebar an -dan-peraturan/ (08 Februari 2019). Kbbi.web.id Profil Kabupaten Kotawaringin Barat, (online), http://site.kotawaringinbaratkab.go.id/page/2/gambaran-umum, diakses pada 28 Januari 2019.
Profil  Polres  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  (online),  https://kalteng.polri.go.id/reskobar/ diakses pada 01 Maret 2019