Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur di Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan (Bandiklatlitbang) Kabupaten Kutai Timur

## Yulianto Tato

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan  Disiplin  Kerja  Aparatur  di  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  dan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten  Kutai Timur,  dilakukan  dengan  metode  penelitian  deskriptif  dan dianalisa  secara  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  wawancara  langsung  dengan  informan,  observasi  dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dari tahap ini dilakukan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis data model interaktif. Fokus  penelitian  ini  adalah  Kepemimpinan  di  Badan  Pendidikan dan  Pelatihan  dan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pimpinan dalam meningkatkan Disiplin kerja aparatur di Badan Pendidikan dan  Pelatihan  dan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kabupaten Kutai  Timur  masih  perlu  ditingkatkan,  baik  dari  peran  sebagai teladan,  motivator  dan  sebagai  pengarah  karena  secara keseluruhan  belum  tercapai  secara  optimal  dan  hal  ini  juga ditandai  dengan  bentuk  disiplin  yang  dilakukan  aparatur  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pun belum optimal.

## Kata Kunci: Pemimpin; Disiplin Kerja, Aparatur

## PENDAHULUAN
Reformasi  birokrasi  ( bureaucracy  reform )  merupakan  salah  satu  bagian penting  dan  tidak  terpisahkan  dari  gerakan  reformasi  di  Indonesia,  khususnya  di bidang kepegawaian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik ( public services ).  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  di  bidang  kepegawaian  ini,  untuk membenahi  dan  meningkatkan  kualitas  kinerja  birokrasi  pemerintahan.  Namun demikian,  harapan  reformasi  birokrasi  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan yang  bersih  dan  berwibawa  di  bidang  kepegawaian,  ternyata  belum  mencapai hasil  sesuai  sasaran  dan  tuntutan  yang  diinginkan.  Masih  belum  tercapainya pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  bidang  kepegawaian  ini  disebabkan  oleh beberapa  hal,  diantaranya  :  Masih  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  yang dilaksanakan  oleh  sebagian  aparatur  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas, pokok dan fungsinya; Masih terdapat pelayanan yang berbelit-belit serta tumpang tindih  kewenangan  yang  mengakibatkan  pelayanan  publik  tidak  efisien,  biaya tinggi, dan tumbuh penyalahgunaan wewenang;  Kondisi disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masih belum optimal.
Titik  awal  ( starting  point )  untuk  mendukung  pelaksanaan  reformasi birokrasi  di  bidang  kepegawaian,  harus  diawali  dan  dibenahi  dengan  penegakan disiplin  kerja  dan  etos  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  itu  sendiri.  Oleh  karenanya masalah  disiplin  PNS,  merupakan  salah  satu  bagian  dari  7  (tujuh)  prioritas Kebijakan Manajemen Kepegawaian secara nasional yang harus dilaksanakan dan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pelaksanaan  Pembangunan  Nasional  yang  dilakukan  secara  berencana, bertahap,  terarah  dan  berkesinambungan  saat  ini  menempatkan  aparatus  negara pada  posisi  yang  penting  dan  menentukan  dalam  organisasi  pemerintahan. Sehubungan  dengan  penting  dan  menentukannya  posisi  aparatur  negara  dalam organisasi,  sehingga  perhatian  pemerintah  terhadap  penertiban,  penyempurnaan dan  pendayagunaan  aparatus  negara  sebagai  bagian  integral  Pembangunan Nasional  dilaksanakan  secara  terus  -  menerus.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya pengaturan,  pemberian  tugas,  cara  kerja  dan  hubungan  antara  pekerja  yang  satu dengan  pekerja  yang  lain.  Atau  dengan  kata  lain,  diperlukan  suatu  manajemen pemerintahan  yang  baik  agar  tujuan  organisasi  pemerintahan  dapat  berjalan dengan lebih lancar, cepat, tepat efektif dan efisien. Aparatur negara yang dalam hal  ini  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan pembangunan  nasional,  sejak  bergulirnya  era  reformasi,  secara  umum  harus meningkatkan tingkat kedisiplinannya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan  tugas  -  tugas  pemerintahan  terutama  dalam  rangka  mensejahterakan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan.
Menurut  Ryaas  Rasyid  (1996  :  118),  keberhasilan  suatu  pemerintahan dalam  mengemban  tugas  dan  tanggung  jawabnya  ditentukan  oleh  dua  faktor  : Pertama, kemampuan  para  pemimpin  dan  pendukungnya  mengidentifikasi berbagai  kebutuhan  dan  peluang  yang  terbuka  bagi  pencapaian  tujuan.  Ini mencakup kualitas dan motivasi dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Kedua, tingkat efektifitas dan efisiensi yang dapat dicapai dalam gerak  organisasi  yang  membawakan  peran  -  peran  yang  sudah  disepakati.  Ini berkenaan  dengan  cara  pengorganisasian  kebijakan  -  kebijakan  yang  telah dilaksanakan,  jaringan  dan  sistem  yang  terbangun  (baik  dalam  artian  manjerial maupun  operasional)  melalui  mana  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian. Kemampuan  seorang  pemimpin  dan  pengikutnya  menunjukkan  bahwa  faktor sumber  daya  manusia  memegang  peranan  penting  dalam  pemerintahan,  karena pada  dasamya  kegiatan  pemerintahan  tergantung  dari  kegiatan  aparatur  sebagai anggota organisasi pemerintahan. Selanjutnya dari aparatus pemerintahan tersebut dapat  dilihat  dari  aktifitasnya  dalam  mengelola  sumber  daya  untuk  mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya.
Dalam  hubungan  dengan  kepemimpinan  dalam  meningkatkan  disiplin untuk mencapai   tujuan   organisasi,   pada    bagian   lain   Rasyid (2002:157), mengemukakan dalam hubungan internal kepemimpinan pemerintahan bertanggung  jawab  mengembangkan  kemempuan  staf  yang  serba  bisa, membangun hubungan kerja vertikal dan horisontal yang saling mendukung serta menciptakan  suasana  kerja  yang  bergairah,  sehingga  kreativitas  aparat  dapat dipacu/pada gilirannya menjamin berlangsungnya inovasi yang terus menerus.
Peningkatan  kemampuan  pemimpin  pemerintahan  akan  mendorong
peningkatan  disiplin  pegawai  yang  merupakan  sumber  daya  bagi  organisasi pemerintahan,  pada  akhirnya  bermuara  pada  tingkat  keberhasilan  pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Ini didasari dari pemikiran bahwa apabila disiplin pegawai  dalam  melaksanakan  tugas  rendah,  maka  akan  berdampak  pada produktivitas  kerja,  profesionalisme  personil  serta  tingkat  kesuksesan  dan keberhasilan  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  rendah  pula.  Kenyataan  ini merupakan  suatu  tantangan  bagi  seorang  pemimpin  dalam  memimpin  dan mengarahkan stafhya untuk meningkatkan produktivitas kerja dan profesionalisme personil dalam rangka pelaksanaan tugas.
Kenyataan  di  lapangan  sering  menunjukkan  bahwa  tingkat  kedisiplinan pegawai baik itu di tingkat Pemerintah Pusat maupun di Daerah,  yang dalam hal ini  di  Propinsi,  Kabupaten/Kota  bahkan  di  tingkat  Kecamatan  dan  Kelurahan masih harus ditingkatkan.
Pada  level  pemerintahan  Kabupaten  dan  SKPD  sering  ditemui  keluhan dari anggota masyarakat yang mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu antara pukul  11.00  sampai  dengan  13.00  pelayanan  yang  diberikan  pegawai  di  Kantor SKPD/Dinas tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang membutuhkannya. Ini disebabkan oleh pegawai yang menangani bidang tugas yang berhubungan dengan jenis  pelayanan  yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat  sedang tidak berada di tempat  sehingga  urusan  tersebut  harus  diambil  alih  oleh  pegawai  lain  yang sebenarnya  bukan  bidang  tugasnya.  Dalam  hal  ini  terlihat  bahwa  pemanfaatan waktu  atau  jam  kerja  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  tidak  dimanfaatkan  secara optimal oleh Pegawai Negeri Sipil di unit kerja tersebut.
Secara  umum  kondisi  yang  digambarkan  tersebut  dipengaruhi  oleh beberapa faktor yang antara lain berupa mental pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,  suasana  kerja,  beban  kerja  yang  dihadapi  serta  peranan  pemimpin unit  organisasi.  Berkenaan  dengan  konteks  penelitian  ini, maka  disiplin Pegawai Negeri Sipil  dilihat dari  peranan pemimpin suatu unit organisasi  yang dalam  hal ini adalah Kantor Dinas/Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Kutai Timur.
Sesuai  dengan  pemaparan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis  mencoba mengemukakan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  judul  yang  diambil  Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur di Kantor Badan Diklat dan  Litbang  Kabupaten  Kutai  Tumur  yang  merupakan  hal  terpenting  yang  perlu diperhatikan  oleh  seorang  pemimpin  dalam  kapasitasnya  selaku  pimpinan  unit organisasi, karena kurangnya disiplin dari Pegawai Negeri Sipil akan menghambat produktifitas dan proses pencapaian tujuan organisasi semakin lambat.
Disini dituntut adanya kemampuan pimpinan untuk mengambil tindakan - tindakan  yang  dianggap  perlu  dalam  rangka  meningkatkan  disiplin  bawahannya. Berdasarkan  observasi  pendahuluan  di  lokasi  penelitian,  dapat  ditemukan kelemahan dan kekurangan yang menyangkut disiplin Pegawai Negeri
a) Tingkat  ketaatan  pegawai  pada  peraturan  yang  berlaku  dirasakan  masih rendah. Rendahnya ketaatan pegawai pada peraturan terlihat dari ketepatan waktu masuk dan keluar kantor dan dalam penyelesaian tugas yang belum tepat waktu sesuai jadwal.
b) Ketaatan pegawai pada peraturan masih bersifat situasional.
c) Tidak adanya pemerataan dalam pembagian tugas oleh pimpinan. Hal  ini
terlihat  dari  kepercayaan  Camat  yang  diberikan  kepada  bawahan  dalam menyelesaikan  hal-hal  tertentu  hanya  terbatas  pada  orang-orang  tertentu saja.
Sebagai  pucuk  pimpinan  pemerintahan  di  tingkat  SKPD/Dinas,  seorang Kepala  Badan  tidak  terlepas  dari  keharusan  untuk  memahami  perihal  kondisi bawahannya  untuk  dibimbing  kearah  pencapaian  tujuan  organisasi.  Dengan melalui  kepemimpinannya,  Kepala  Badan  diharapkan  mampu  membimbing, mendorong  dan  mengarahkan  bawahannya  untuk  turut  berpartisipasi  secara  aktif dan  positif  dalam  usaha  peningkatan  disiplin  pegawai  di  lingkungan organisasinya.  Di  samping  itu  seorang  kepala  Badan  harus  mampu  memberikan contoh dan teladan kepada bawahannya karena Negara Indonesia masih menganut model  paternalistik,  sehingga  peran  seorang  pemimpin  sangatlah  besar  dan menjadi tolok ukur bagi bawahan dan pengikutnya dalam melaksankan tugas.
Dari  situlah  timbul  asumsi  bahwa  seorang  pemimpin  organisasi  harus menerapkan  teknik  dan  gaya  kepemimpinan  yang  tepat  agar  bawahan/pengikut lebih  disiplin  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Timbulnya  keserasian  antara pimpinan dengan bawahannya (pegawai), apa yang menjadi tuntutan atau harapan pemimpin  dalam  penyelesaian  tugas  secara  lancar,  cepat,  tepat  dan  berkualitas dapat dipengaruhi oleh pegawai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya rasa  paksaan,  dan  dengan  melihat  data  sekunder  yang  ada,  menunjukkan  bahwa secara  khusus  tingkat  disiplin  kerja  Aparatur  pada  Badan  Diklat  dan  Litbang Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan tingkat disiplin yang belum optimal.

## Fokus Masalah
Bertolak  dari  alasan  tersebut,  maka  masalah  yang  akan  dicari pemecahannya  melalui  penelitian  ini  yang  menyangkut  Peran  Pemimpin  Dalam Meningkatkan  Disiplin  Kerja  Aparatur  di  Kantor  Badan  Diklat  dan  Litbang Kabupaten Kutai Tumur dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
a) Bagaimana  Peran  Pemimpin  Dalam  Meningkatkan  Disiplin  Kerja Aparatur di Kantor Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Kutai Timur?
b) Upaya  -  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemimpin  Dalam  Meningkatkan Disiplin  Kerja  Aparatur  di  Kantor  Badan  Diklat  dan  Litbang  Kabupaten Kutai Tumur.
c) Faktor  -  faktor  apa  yang  mempengaruhi  Peran  Pemimpin  Dalam Meningkatkan  Disiplin  Kerja  Aparatur  di  Kantor  Badan  Diklat  dan Litbang Kabupaten Kutai Tumur?

## TINJAUAN PUSTAKA Pemimpin dan Kepemimpinan (Leader and Leadership)
Berbagai  seminar  dan  diskusi  yang  dilaksanakan  pada  akhir-akhir  ini dalam  konteks  pemerintahan  di  Indonesia  lebih  banyak  membahas  tentang pemimpin  dan  kepemimpinan.  Hal  ini  berkaitan  terutama  dengan  penerimaan masyarakat  terhadap  seorang  pemimpin  dan  pola  kepemimpinan  yang dikembangkan dalam memimpin masyarakat baik yang berskala nasional maupun daerah.  Oleh  karena  itu  fenomena  yang  turut  mewarnai  proses  reformasi  di Indonesia  antara  lain  adalah  tuntutan  masyarakat  agar  pimpinan  pemerintahan
dalam semua level yang menyimpang dari komitmen yang telah disepakati dalam konteks  pemerintahan  agar  mengundurkan  diri  atau  dipaksa  untuk  turun  dari jabatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu pula diketahui konsep yang melandasi pemikiran tentang pemimpin dan kepemimpinan.
Istilah  kepemimpinan  berasal    dari  kata  dasar  "pimpinan"  yang  artinya bimbingan atau tuntunan. Dari kata pimpinan tadi, lahirlah kata kerja memimpin yang  artinya  menuntun  atau  membimbing  dan  kata  benda  pemimpin  yaitu  orang yang  berfungsi  memimpin  atau  orang  yang  membimbing  atau  menuntun (Pamudji, 1985 : 5).
Selanjutnya  Pamudji  (1985:22)  mengemukakan  bahwa  "kepemimpinan adalah  kemampuan  untuk  menggerakkan  orang-orang  ke  tujuan  yang dikehendaki".  Dalam  konteks  ini  kepemimpinan  merupakan  alat  yang  dipakai untuk megarahkan dan menggerakkan orang lain secara teratur dan serasi menuju sasaran  yang  sama.  Sedangkan  Sukamto  (1996  :  178),  mengemukakan  bahwa "kepemimpinan  adalah  kemampuan  dari  seseorang  (yaitu  pemimpin  atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikutnya) sehingga orang tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki".
Dikatakan  pula  oleh  Ryas  Rasyid  (2002:99)  bahwa  "Secara  sederhana pemimpin bisa didefenisikan sebagai seseorang yang terus menerus membuktikan bahwa  ia  mampu  mempengaruhi  sikap  dan  tingkah  laku  orang  lain,  lebih  dari kemampuan  mereka  (orang  lain  itu)  mempengaruhi  dirinya".  Sedangkan mengenai kepemimpinan,
Rasyid (1997:75-76), menjelaskan bahwa kepemimpinan  adalah  sebuah  konsep  yang  merangkum  berbagai  segi  dan interaksi  pengaruh  antara  pemimpin  dengan  pengikut  dalam  mengejar  tujuan bersama.  Di  sini  diasumsikan  bahwa  suasana  kepemimpinan  hanya  mungkin terbentuk  dalam  suatu  lingkungan  yang  secara  dinamis  melibatkan  hubungan  di antara  sejumlah  orang.  Seseorang  hanya  bisa  mengklaim  dirinya  sebagai pemimpin  jika  ia  memiliki  sejumlah  pengikut.  Selanjutnya,  di  antara  pemimpin dan  pengikut  terjalin  ikatan  emosional  dan  rasional  menyangkut  kesamaan  nilai yang ingin disebar dan ditanam serta kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
Dari  beberapa  pendapat  sebagaimana  yang  dikemukan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  kepemimpinan  merupakan  kemampuan  menggerakkan  dan mengarahkan  orang  -  orang  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Dalam  hal  ini kepemimpinan  berperan  sebagai  penggerak  sumber  daya  manusia  dan  sumber daya lain yang ada di dalam organisasi dimana kepemimpinan itu berada.

## Aspek dan Perilaku Kepemimpinan
Kepemimpinan  mempunyai  peranan  yang  sentral  dalam  dinamika kehidupan organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan  tergantung  berperannya  kepemimpinan.  Dalam  hal  ini  seorang pemimpin hams mempunyai kemampuan atau kelebihan dalam menjalankan tugas kepemimpinanya,  antara  lain  dalam  hal  merencanakan,  merumuskan  dan memberikan perintah, petunjuk dan ajakan kepada yang diperintah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai bawahan atau pengikut.Berbicara tentang kepemimpinan  ada  beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan  antara  lain  aspek pemimpin,  bawahan/pengikut,  situasi  dan  kondisi.  Keempat  aspek  tersebut
membaur dalam proses kepemimpinan.
Seperti halnya kepemimpinan, para ahli juga mempunyai beberapa konsep tentang pemimpinan,seperti  yang dikemukakan oleh Henry Pratt Fairchild dalam Kartini Kartono (1994 :  89) pemimpin dalam pengertian luas ialah seorang  yang memimpin,  dengan  jalan  memprakarsai  tingkah  laku  sosial  dengan  mengatur, mengarahkan,  mengorganisir  dan  mengontrol  usaha/upaya  orang  lain,  atau melalui  prestise,  kekuasaan  atau  posisi.  Dalam  pengertian  terbatas,  pemimpin ialah seseorang yang membimbing, memimpin dengan kualitas-kualitas persuasif, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.
Kemudian Lailil Kadar (2001 : 89), mengatakan bahwa : Pemimpin dapat diartikan  seseorang  dalam  kelompok  tertentu  bertugas  dan  bertanggung  jawab dalam  memprakarsai  dan  memudahkan  interaksi  antara  anggota  kelompok, menggerakkan dan mengendalikan perilaku mereka kedalam suatu kegiatan yang berkaitan  untuk  mencapai  efektifitas  yang  tinggi  dalam  pelaksanaan  tugas kelompok dalam mewujudkan tujuan - tujuan tertentu.
Dari kedua pendapat tersebut di atas, terlihat betapa pentingnya kedudukan dan  peranan  seorang  pemimpin  dalam  suatu  organisasi.  Maka  untuk  menjadi seorang  pemimpin  yang  berhasil  tidaklah  mudah,  diperlukan  berbagai kemampuan,  kemampuan  tersebut  dimanfaatkan  oleh  seorang  pemimpin  dalam hal  mengatasi  berbagai  masalah  yang  timbul  di  dalam  proses  kepemimpinannya sehingga  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  pimpinan  organisasi  dapat berhasil dengan baik dan membawa organisasi kearah tujuan yang ingin dicapai. Banyak  pakar  berpendapat  bahwa  seorang  pemimpin  merupakan  teladan bagi  bawahannya,  maka  seyogyanya  seorang  pemimpin  harus  memiliki  sifat  - sifat  yang  baik,  yang  dapat  dijadikan  contoh  bagi  bawahannya  sehingga  dalam proses  pelaksanaan  kepemimpinan  ia  mendapat  kepercayaan  dan  dukungan sepenuhnya dari bawahannya.
Dalam  suatu  organisasi,  baik  organisasi  pemerintahan  maupun  organisasi swasta  pasti  memiliki  pemimpin  dan  orang  -  orang  yang  dipimpin  atau  yang sering disebut bawahan atau pengikut.
Menurut  Lailil  Kadar  (2001  :  90),  bahwa  "pengikut  adalah  seorang  atau sekelompok  orang  yang  berada  di  bawah  pengaruh  pemimpin  yang  nampak  dari kesediaannya  untuk  merespon  dalam  arti  mau  menerima,  tunduk,  patuh  dan  taat serta bersedia berperilaku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin".
Pengikut  mematuhi  dan  mengikuti  perintah,  petunjuk  dan  ajakan pemimpin  karena      faktor-faktor      tertentu      yang      dimiliki      oleh      pemimpin yang   membuat bawahan/pengikut taat dan mematuhinya. Faktor-faktor tersebut antara  lain  pemimpin  memiliki  kharisma,  memiliki power (kekuasaan)  dan memiliki  kemampuan  dasar  yang  melekat  pada  diri  si  pemimpin  yang membedakannya dengan orang lain dalam suatu   organisasi/komunitas.   Hal ini terutama  menyangkut  kemampuan  untuk  mempengaruhi  bawahan  atau  pengikut dalam membentuk perilaku atau tingkah laku sesuai dengan keinginan pemimpin. Dengan  kata  lain,  pemimpin  harus  memiliki  kemampuan  dalam  melakukan komunikasi dengan bawahannya.
Aspek  pemimpin  dan  pengikut  ibarat  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  bisa dipisahkan. Artinya suatu tujuan orgaanisasi tidak mungkin dapat tercapai apabila
ada  seorang  pemimpin  tanpa  pengikut  atau  sebaliknya  ada  pengikut  tanpa pemimpin.  Faktor  pemimpin  berkaitan  dengan  orang  yang  memperoleh pengakuan/legitimasi untuk mengatur dan memimpin pengikutnya. Hal ini berarti bahwa  sebagai  seorang  pemimpin      yang      harus      diperhatikan      adalah bagaimana      cara      mempengaruhi    bawahannya  agar  mau  melakukan  apa  yang diperintahkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini merupakan esensi  dari  kepemimpinan,  sementara  untuk  mencapainya  bukan  persoalan  yang mudah karena dalam organisasi terdiri dari banyak anggota dengan berbagai corak perilaku  dan  corak  motivasi  yang  melingkupinya.  Oleh  karena  itu  bagi  seorang pemimpin tergantung  bagaimana si  pemimpin mempengaruhi bawahannya untuk merealisasikan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Kepekaan seorang pemimpin terhadap  faktor situasi  dan kondisi  dimana kepemimpinan diterapkan merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kepemimpinan. Menurut Rasyid (2002 :  128),  bahwa  "kepekaan  terhadap  situasi  lingkungan  yaitu  kemampuan  untuk membaca  perkembangan  yang  terjadi  di  sekitarnya,  sehingga  bisa  secara  tepat mengantisipipasi kecenderungan perubahan yang akan dihadapi".
Faktor  situasi  dan  kondisi  ikut  mempengaruhi  kesuksesan  seorang pemimpin  dalam  membimbing  bawahan/pengikut  untuk  mencapai  tujuan organisasi,  dalam  hubungan  ini  dapat  dipahami  bahwa  seorang  pemimpin  yang berhasil di suatu daerah bukan merupakan suatu jaminan bahwa ia akan sukses di daerah  lain.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karakteristik  masyarakat  masing  -masing wilayah  yang  tentunya  memerlukan  pola  dan  gaya  kepemimpinan  yang  berbeda sesuai dengan budaya setempat.

## Gaya, Fungsi, Tugas dan Kewajiban Kepemimpinan
Menyinggung tentang bagaimana seseorang (pemimpin) dapat merelisasikan kepemimpinannya, maka sebaiknya memperhatikan beberapa gaya kepemimpinan  dalam  merencanakan,  merumuskan  dan  menyampaikan  perintah- perintah  atau  ajakan  kepada  yang  diperintah,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Pamudji (1985: 222-227), sebagai berikut:
 Gaya  motivasi  yaitu  pemimpin  dalam  menggerakan  orang-orang dengan mempergunakan motivasi baik yang berupa imbalan ekonomis, dengan  memberikan  hadiah-hadiah {rewards), jadi  yang  bersifat positif  maupun  yang  berupa  ancaman  hukuman {penalties), jadi bersifat negatif.
 Gaya  kekuasaan  yaitu  pemimpin  yang  cenderung  menggunakan kekuasaan untuk menggerakan orang-orang.
 Gaya  pengawasan  yaitu  kepemimpinan  yang  dilandaskan  kepada perhatian seorang pemimpin terhadap perilaku kelompok.
Dari  ketiga  gaya  kepemimpinan  di  atas,  gaya  kepemimpinan  yang  paling  ideal untuk  meningkatkan  disiplin  pegawai  adalah  gaya  motivasi  dan  pengawasan,  di mana  gaya  motivasi  dipergunakan  oleh  seorang  pemimpin  untuk  mengajak  para pegawainya dengan berbagai cara baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif  untuk  turut  serta  bersama-sama  menjalankan  organisasi  agar  tujuan  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  dapat  tercapai.  Sementara  gaya  pengawasan digunakan  oleh  seorang  pemimpin  dalam  memperhatikan  bawahannya  sebagai
manusia yang bermartabat. Di samping gaya pengawasan dipandang efektif untuk digunakan pada saat tertentu bila diperlukan.
Salah  satu  tugas  seorang  pemimpin  adalah  melakukan  pengawasan terhadap setiap aktifitas  yang dilakukan di  dalam organisasi.    Menurut Sondang P. Siagian (1985 :  128),  bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  organisasi  untuk  menjamin  agar yang  sedang  dilakukan  berjalan  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan. Pengawasan  bukan  dimaksudkan  untuk  mencari  kesalahan  seseorang  dalam melaksanakan  tugasnya  melainkan  untuk  menghindari  teijadinya  penyimpangan dari aturan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Pamudji  (1985:127)  mengemukakan  tugas  dan  kewajiban  kepemimpinan pemerintahan sebagai berikut:
 Pengambilan keputusan, salah satu kewajiban kepemimpinan pemerintahan  ialah  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  menjalankan kekuasaan  atau  dalam  rangka  memecahkan  masalah-masalah  dalam organisasi.
 Motivasi,  yaitu  usaha  memberikan  motif  -  motif  (dorongan  -  dorongan) agar orang - orang mau bekerja/bergerak dengan ikhlas dan sukarela untuk mencapai tujuan secara sebaik - baiknya (seefisien mungkin).
Berkenaan  dengan  motivasi   sebagai   salah   satu  tugas   dan   kewajiban kepemimpinan,  H.  Vroom  (dalam  Ndraha,  1999  a  :  147  -  148)  berpendapat  : Motivasi  adalah  produk  tiga  faktor. Valence  (V) menunjukkan  seberapa  kuat keinginan seseorang untuk memperoleh sesuatu reward (reward performance)misa\nya. jika  hal  yang  paling  didambakan  oleh  seseorang  pada suatu  saat,  promosi,  maka  itu  berarti  baginya  promosi  menduduki  valensi tertinggi. Expectancy(E), menunjukkan kemungkinan - kemungkinan keberhasilan kerja (performanceprobability). Probability  itu  bergerak  dari  0  (nol  tidak  ada harapan)  ke  1  (satu,  penuh  harapan). Instrumenatlity (/),  menunjukkan kemungkinan diterimanya reward jika. pekerjaan berhasil. Sama seperti E, I juga bergerak dari 0 ke 1.
Di  samping  gaya  kepemimpinan,  hal  lain  yang  harus  diperhatikan  adalah fungsi - fungsi pemerintahan, menurut Rasyid (2002 :134), bahwa : Di lingkungan pemerintahan  yang  demokrastis,  efektifitas  kepemimpinan  selalu  diukur  melalui keberhasilan  seseorang  membawakan  fungsi  -  fungsi  pemerintahan  itu  sendiri, yakni  :  pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan  pembangunan (development). Dalam  fungsi  pelayanan  tergantung  tujuan  untuk  mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam fungsi pemberdayaan terkandung tujuan untuk mewujudkan  masyarakat  mandiri,  dan  dalam  fungsi  pembangunan  terkandung tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dalam  kaitan  dengan  peningkatan  disiplin  pegawai  negeri  sipil, kepemimpinan sangat menentukan terciptanya disiplin dalam diri Pegawai Negeri Sipil  selaku  bawahannya  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  rangka  pencapaian tujuan  organisasi.  Menurut  Rasyid  (2002  :  184),  untuk  membangun  tradisi perilaku  berdisiplin  di  lingkungan  pemerintahan  diperlukan  aturan  main  yang jelas dan teladan kepemimpinan yang konsekuen".
Dengan  demikian  bila  mencermati  anggapan  bahwa  pembinaan  disiplin dilakukan  oleh  pemimpin  organisasi,  maka  dari  pendapat  tersebut  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  pimpinan  organisasi  harus  lebih  dahulu  berdisiplin  untuk memberikan  keteladanan  kepada  bawahan.  Betapapun  intensifnya  upaya  yang dilakukan  oleh  seorang  pimpinan  organisasi  untuk  mendorong  bawahannya berdisiplin,  tidak akan berhasil bila bawahan merasa bahwa pimpinannya sendiri tidak berdisiplin. Sebaliknya, bila pimpinannya berdisiplin, perilaku tersebut akan menjadi  contoh,  dorongan  dan  motivasi  bagi  bawahan  untuk  meniru  perilaku disiplin pimpinannya walaupun tidak ada pemaksaan dari pimpinan.
Di  samping  itu  seorang  pimpinan  harus  mampu  dan  mau  bertindak  tegas untuk dapat menegakkan dan menumbuhkan kedisiplinan dalam diri bawahannya. Hal ini dilakukan dengan memberikan pujian dan pengahargaan kepada bawahan yang  berdisiplin  atau  mematuhi  aturan  serta  memberikan  teguran  dan  hukuman kepada  bawahan  yang  tidak  berdisiplin  atau  melanggar  aturan.  Pemberian hukuman  disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  lah  diatur  dalam  pasal  6  Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  yang  terdiri  dari  beberapa  tingkatan  dan jenisnya
Apabila  seorang  pemimpin  ingin  sukses  dalam  melaksanakan  tugas kepemimpinannya maka hams memperhatikan aspek - aspek kepemimpinan, gaya kepemimpinan  dan  fungsi  -  fungsi  kepemimpinan  sebagaimana  telah  diuraikan sebelumnya.  Karena  banyak  pengalaman  yang  terjadi  selama  ini  menunjukkan bahwa banyak pemimpin baik tingkat nasional maupun tingkat daerah yang gagal, karena kurang memperhatikan hal- hal dimaksud.

## Efektivitas Kepemimpinan
Berbagai  studi  mengenai  kepemimpinan  pada  umumnya  ditujukan  untuk menjelaskan  bagaimana  perilaku  pemimpin  yang  efektif  dan  yang  tidak  efektif. Beberapa  penelitian  utama  antara  lain  didasari  oleh  pemikiran  para  peneliti  dari kelompok  Ohio  State  University  dan  University  of  Michigan.  Studi-studi  yang dilakukan  kelompok  Ohio  State  menekankan  pada  dua  kategori  perilaku manajerial  yakni consideration dan initiating  structure (Yukl,  1994). Consideration adalah sejauhmana seorang pemimpin bertindak dengan cara yang ramah  dan  mendukung,  memperlihatkan  perhatian  terhadap  bawahan,  dan memperhatikan  kesejahteraan  mereka  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan initiating structure adalah tingkat sejauh mana seorang pemimpin menentukan dan menstruktur perannya sendiri dan peran dari para bawahannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan formal suatu kelompok.
Penelitian  yang  mendasarkan  pada  konsep  di  atas  banyak  dikembangkan namun  hasilnya  tidak  selalu  menunjukkan  konsistensi  melainkan  sangat kondisional  tergantung  pada  penilaian  para  bawahan/pengikut.    Ada  bawahan yang  lebih  senang  dengan  seorang  pemimpin  yang structuring ,  sedangkan  pada studi  lainnya  menunjukkan  bawahan  menyukai  perilaku  pemimpin  yang consideration (Bass, 1990; Kerr & Schriesheim, 1974; Yukl, 1971).  Namun ada satu  hubungan  yang  cukup  konsisten  yaitu  afek  dari consideration terhadap kriteria kepuasan bawahan. Sebagaimana pernyataan Fleishman dan Harris (1962)
dalam  Yukl  (1994),  bahwa  kebanyakan  bawahan  akan  lebih  puas  dengan pemimpin yang moderat dalam consideration .
Selain  kelompok  studi  Ohio  State  University,  kelompok  peneliti University  of  Michigan  juga  banyak  menghasilkan  temuan-temuan  yang  diacu oleh  peneliti  perilaku  manajerial  saat  ini.    Hasil  penelitian  dari  kelompok Michigan ini kemudian  diringkas oleh  Likert (1961, 1967),    yang memilahkan 3 jenis  perilaku  kepemimpinan  yang  saling  berbeda  di  antara  para  manajer  yang efektif  dan  yang  tidak  efektif,  meliputi:  perilaku  yang  berorientasi  pada  tugas ( task-oriented behavior ), perilaku  yang berorientasi  pada hubungan ( relationship oriented behavior ), dan kepemimpinan partisipatif ( participative leadership ). Dari segi task-oriented behavior , manajer yang efektif ditunjukkan dengan konsentrasi  yang  tinggi  pada  perencanaan  dan  pengaturan  pekerjaan, pengkoordinasian  kegiatan  bawahan,  serta  pemanduan  dalam  penetapan  tujuan kinerja  yang  tinggi. Task-oriented  behavior ini  relatif  sama  dengan  dengan initiating structure yang digunakan para peneliti dari  Ohio State University. Adapun dari segi relationship-oriented behavior , para  manajer dikatakan efektif  apabila  mereka  bersikap  penuh  perhatian,  ramah,  memperlihatkan kepercayaan,  mendukung,  dan  membantu  para  bawahan  mencapai  kinerja  yang tinggi  dan  karir  yang  diharapkan.    Disamping  itu  mereka  juga  menggunakan metode  kontrol  yang  tidak  ketat,  melainkan  secara  umum  saja  dan  cenderung memberi  otonomi  kepada  bawahan. Relationship-oriented  behavior ini  relatif sama  dengan consideration yang  dikemukakan  pada  penelitian  Ohio  State University . Sedangkan  kepemimpinan  partisipatif  ditandai  dengan  adanya musyawarah  dalam  pemecahan  masalah,  komunikasi  yang  terbuka,  serta mendorong adanya kerjasama antara anggota kelompok.
Dari  berbagai  kajian  mengenai  efektivitas  kepemimpinan  atau  perilaku pemimpin  yang efektif dalam meningkatkan kinerja kelompok, nampaknya tidak didapat  suatu  pola  hubungan  yang  konsisten.    Ada  satu  hal  yang  nampaknya sangat penting untuk diperhatikan, yakni faktor situasional.  Dalam perkembangan selanjutnya, penelitian mengenai perilaku kepemimpinan banyak diarahkan untuk mengkaji  faktor-faktor  situasional  dan  pengaruhnya  terhadap  efektivitas kepemimpinan.

## Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Apabila  berbicara  mengenai  Peningkatan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil maka  tidak  akan  terlepas  dari  konteks  suatu  organisasi.  Sebab  "negara  adalah salah  satu  bentuk  organisasi"  (dalan  Sutarto  2002  :  40).  Kemudian  ditambahkan oleh Rasyid bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah personifikasi dari pemerintah dan pemerintah mempakan personifikasi dari negara. Berkaitan  dengan  itu, William G.  Scott (dalam  Sutarto,  2002: 32), menyatakan bahwa "suatu organisasi formal adalah  suatu  sistem  mengenai  aktivitas-aktivitas  yang  dikoordinasikan  dari sekelompok  orang  yang  bekerja  sama  kearah  suatu  tujuan  bersam  di  bawah wewenang dan kepemimpinan)". Sedangkan Luther Gulllick (dalam Sutarto, 2002 :  28),  memberi pengertian organisasi adalah alat saling hubungan satuan - satuan kerja  yang  memberikan  mereka  kepada  orang  -  orang  yang  ditempatkan  dalam suatu struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah
para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke bawah dari  seluruh  badan  usaha.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  organisasi merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dalam suatu  sistem  kerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  dalam  hal  ini  pola hubungan  dan  dan  tata  kerja  organisasi  itu  diformulasikan  dalam  bentuk peraturan.  Ini  scnada  dengan  James  Q.  Wilson  (dalam  David  Osborne  dan  Ted Gaebler,1996 : 130), yang mengatakan bahwa "Kecenderungan ini lahir dari sitem check  and  balances yang  membuat  tiap  -  tiap  pusat  kekuasaan  begitu  lemah sehingga setiap orang kembali kepada peraturan untuk mengontrol apa yang boleh dilakukan oleh orang lain".
Ini  menjelaskan  bahwa  alat  uantuk  mengontrol  kegiatan  orang  dalam sebuah organisasi adalah peraturan yang ditetapkan. Dalam hubungannya dengan fungsi peraturan untuk mengontrol, Kemaghan dan Carino (dalam Widodo, 2001: 169),  mengatakan  "kontrol  sebagai  kewenangan  untuk  memerintah  dan megarahkan  secara  tidak  langsung  dimana  kepatuhan  bawahan {Subordinate) berasal dari kewenagan hierarkhi dan legal dibalik pengarahan tadi". Lebih lanjut dijelaskannya  bahwa  "Sumber  kewenangan/kontrol  dari  luar  bisa  berupa perundangan  atau  peraturan  yang  dijadikan  standar  perilaku  bawahan. Pelanggaran terhadap perundangan dan peraturan tadi, mereka akan mendapatkan sanksi".
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  alat  untuk  mengontrol  pelaksanaan kegiatan  organisasi  termasuk  organisasi  pemerintahan  dan  negara  oleh  unit pelaksana  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hubungannya  dengan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  pemerintahan  oleh  unit  pelaksananya  termasuk Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan baik itu  yang  menyangkut  tujuan  yang  akan  dicapai  maupun  pola  hubungan  dan standar  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  dan  pencapaian  tujuan  pemerintah  tergantung dari  kepatuhan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  menerapkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## Pengertian Disiplin
Berkaitan  dengan  kontrol  birokrasi  dengan  menggunakan  metode organisasional,  Peters  (dalam  Widodo,  2001:174),  mengartikan  disiplin  internal sebagai  "alat {means) lain  yang  efektif  untuk  melaksanakan  kontrol  administrasi tanpa harus membebani kontrol politik eksternal". Dalam hal ini, disiplin internal dilaksanakan dalam unit organisasi birokrasi itu sendiri dan terlepas dari pengaruh lembaga politik. Hal ini diperlukan mengingat perlunya peningkatan kemandirian, kemampuan  dan  kapabilitas  birokrasi  itu  sendiri  dalam  melakukan  tugas  dan fungsinya dan terlepas dari kekuatan dan pengaruh lembaga dan kekuatan politik yang ada. Disiplin berasal dari kata discipline, yang mengandung arti "latihan atau pendidikan  kesopanan  dan  kerohanian  serta  pengembangan  tabiat"  (dalam Moekijat,  1987:272).  Menurut  Kamus  Administrasi,  "disiplin  diartikan  sebagai sikap  tertib,  dimana  orang  yang  bergabung  dalam  suatu  organisasi  tunduk  pada peraturan yang ada dengan senang hati" (dalam The Liang Gie, 1997:99). Disiplin menurut pendapat ini menekankan pada sikap seseorang. Lebih lanjut The Liang
Gie (1997 . 120), mengatakan bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang  -  orang  yang  tergantung  dalam  suatu  organisasi  tunduk  pada  peraturan  - peraturan  yang telah ada dengan senang hati. Disiplin  berasal  dari kata "diciple" yang  berarti  pengikut  atau  penganut  seperti  pada  zaman  Nabi  Iza  yang mempunyai  penganut  12  orang  yang  disebut  rasul.  Para  pengikut  ini  tunduk kepada  ajaran  -  ajaran  beliau  dan  mengamalkannya.  Suatu  keadaan  tertib  dan senang  hati  mengikuti  ajaran  pemimpinnya  itulah  yang  mula  -  mula  disebut pemimpin".
Sedangkan  kamus  oxford,  memberikan  pengertian discipline sebagai berikut: The  practice  of  training  people  to  obey  rules  and  orders  and  punishing them  iftliey  do  not;  the  controlled  behaviour  or  situation  that  results  from  this tranning. (artinya:  kegiatan  melatih  orang-orang  untuk  mematuhi  peraturan  dan perintah  serta  menghukum  mereka  bila  tidak  melakukannya).  Pengertian  ini menitik  beratkan  disiplin  pada  peraturan,  perintah  dan  hukuman.  Sedangkan Moenir  (1983:181),  mengartikan  disiplin  sebagai  "usaha  yang  dilakukan  untuk menciptakan  keadaan  di  suatu  lingkungan  kerja  yang  tertib,  berdayaguna  dan berhasilguna  melalui  sistem  pengaturan  yang  tepat".  Di  sini  kunci  kedisiplinan menurut Moenir adalah keadaan atau situasi di lingkungan kerja.
Konsep  disiplin,  menurut  Soekanto  dan  Mustofa  (1987:  101),  adalah "suatu keadaan  dimana  perilaku   seseorang  mengikuti   pola-pola  tertentu  yang telah  ditetapkan  terlebih  dahulu".  Perilaku  disiplin  mencerminkan  seseorang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, serta tanggung jawab yang tinggi dalam kehidupan merupakan wujud perilaku organisasi.
Dengan  demikian  pengertian  disiplin  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menumbuhkan  sikap  tertib  dalam  perilaku seseorang atau lingkungan kerja melalui penerapan peraturan untuk meningkatkan pencapaian  tujuan  dengan  efektif  dan  efesien.  Disiplin  secara  umum  adalah ketaatan  kepada  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Dispilin  juga  berkaitan  erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar termasuk baik  birokrat  papan  atas (superordinate) maupun  bawahan (subordinate) akan memberi corak terhadap kinerja organisasi.
Nitisemito  menekankan  disiplin  pada  ketegasan  dan  ketegasan  dari pemimpin, dalam arti pegawai sebagai bawahan tidak dapat menegakkan disiplin dalam  pelaksanaan  setiap  tugas  dan  kegiatannya  tanpa  dukungan  dan  peranan pemimpin  untuk  mendorong  dan  mengarahkannya  pada  penegakkan  dan penegasan disiplin.
Dari  pemaparan  tentang  pandangan  teoritik  mengenai  pengertian  dan tujuan  disiplin  sebagaimana  di  atas,  dapat  dikemukakan  unsur  -  unsur  yang mempengaruhi  disiplin,  yakni:  Sikap  seseorang;  Peraturan  yang  melandasinya; Peranan kepemimpinan; Situasi lingkungan.

## Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok  -  Pokok Kepegawaian  (dalam  Mahfud,  1988  :  9),  mengatakan  bahwa  "Pegawai  Negeri adalah  unsur  Aparatur  Negara,  Abdi  Negara  dan  Abdi  Masyarakat  yang  dengan penuh  kesetiaan  dan  ketaatan  pada  Pancasila,  Undang  -  Undang  Dasar  1945,
Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan".
Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  43    Tahun    1999,  tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor    8  Tahun    1974  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian menjelaskan pengertian Pegawai Negeri sebagai berikut : “Pegawai Negeri  adalah  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  memenuhi  syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu  jabatan  negeri,  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya,  dan  digaji  berdasarkan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku”
Selain  itu,  dalam  Undang  -  Undang  tersebut  dijelaskan  lebih  lanjut mengenai  jabatan  negeri  yang  merupakan  tugas  Pegawai  Negeri  Sipil,  bahwa "Jabatan  Negeri  adalah  jabatan  dalam  bidang  eksekutif  yang  ditetapkan berdasarkan  peraturan  perundang  -  undangan,  termasuk  di  dalamnya  jabatan kesekretariatan  lembaga  tertinggi  dan  tinggi  negara,  dan  kepaniteraan pengadilan.Pengertian Pegawai Negeri Sipil acapkali disamakan dengan birokrasi, definisi  birokrasi  menurut  Ndraha  (2003  :  521),  adalah  "sebagai  struktur pemerintahan yang berfungsi memproduksi jasa-publik atau layanan civil tertentu berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  berbagai pilihan  dari  lingkungan".  Berdasarkan  beberapa  pandangan  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  dalam  konteks  penelitian  ini  Pegawai  Negeri  Sipil dimaksudkan  sebagai  orang  -orang  menduduki  jabatan  eksekutif  atau  berkarier sebagai  aparat  negara  yang  melakukan  tugas  -  tugas  pemerintahan  dalam  suatu unit organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Dalam  hubungannya  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  Aparatur Negara,  paradigma  baru  administrasi  negara  menurut  S.P.  Siagian  (2001  :  159  - 161), antara lain adalah sebagai berikut :
1) Aparatur yang berhasilguna;
Paradigma  ini  sesungguhnya  merupakan  salah  satu  paradigma  klasik,  akan tetapi ternyata tetap relevan bagi setiap jenis organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, baik  dalam  rangka pelaksanaan kegiatan rutin apalagi  dalam penyelenggaraan  pembangunan  nasional.  Bahkan  dayaguna  atau  efisiensi merupakan salah satu prinsip manajemen  yang harus selalu dipegang teguh oleh semua pihak.
2) Aparatur yang berdayaguna; Aparat  yang  berhasilguna  atau  efektif  berarti  mampu  memanfaatkan  dana, daya, sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang telah ditentukan atau dialokasikan  dengan  hasil  yang  optimal  -  bahkan  jika  mungkin  maksimal  - dalam  batas  waktu  tertentu  yang  telah  ditetapkan  pula.  Pengertian  tersebut menunjukkan  bahwa  efektivitas  kerja  merupakan  "saudara  kembar"  dari efisiensi.
3) Aparatur yang produktif;
Produktifitas  kerja  pada  dasarnya  berarti  perolehan  hasil  (out  put)  yang maksimal  dengan  menggunakan  masukan  (input)  yang  minimal.  Masukan menjadi hasil setelah melalui proses tertentu. Agar bekerja secara produktif, proses  yang  terjadi  harus  efisien  dan  efektif.  Dengan  perkataan  lain,
produktifitas merupakan hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. Dari  pandangan  tersebut  di  atas,  yang  diharapkan  dari  seorang  Pegawai Negeri  Sipil  yaitu  mampu  melaksanakan  tugas  dengan  memanfaatkan  sumber daya  yang  tersedia  antara  lain  :  dana,  daya,  sarana,  prasarana  dan  sumber  daya manusia  serta  sumber  daya  lain  dengan  menggunakan  masukan {input) yang minimal secara efektif dan efesien dengan hasil yang maksimal.

## Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun 1980,  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Dalam  Peraturan Pemerintah tersebut (1985 : 8), disebutkan bahwa :
 Peraturan  Pegawai  negeri  Sipil  adalah  peraturan  yang  mengatur kewajiban,  larangan,  dan  sanksi  apabila  kewajiban  tidak  ditaati  atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil
 Pelanggaran  Disiplin  adalah  setiap  ucapan,  tulisan  atau  perbuatan Pegawai  Negeri  Sipil  baik  yang  dilakukan  di  dalam  maupun  di  luar jam kerja.
 Hukuman  disiplin  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Pegawai Negeri  Sipil  karena  melanggar  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Berkaitan  dengan  kedudukan  Pegawai  Negeri  Sipil  selaku  aparat  negara yang  menduduki  jabatan  negeri  dan  melaksanakan  tugas  -  tugas  eksekutif sebagaimana disarikan dari pemaparan di  atas, sudah tentu Pegawai  Negeri Sipil terikat  oleh  peraturan  -  peraturan  yang  melandasinya,  baik  itu  yang  mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil maupun yang mengenai tujuan organiasi serta tata kerja yang diterapkan untuk pencapaian tujuan tersebut.
Hal  ini  senada  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Sutarto  (2002: 99),  bahwa  "tiap  -  tiap  pembentukan  satuan  organisasi  khusus  apapun  namanya harus  dirumuskan  dengan  jelas  tujuannya".  Selanjutnya  ditambahkannya  pula bahwa "kepada tiap - tiap satuan organiasi khusus yang dibentuk harus diberikan suatu  tata  kerja  yang  sederhana  agar  dapat  menjalankan  aktifitasnya  dengan lancar.
Berkenaan  dengan  hal  itu,  maka  Pegawai  Negeri  Sipil  haras  memahami dan  melaksanakan  aturan  -  aturan  mengenai  tujuan  serta  tata  kerja  yang  berlaku dalam  organisasi  di  mana  ia  berada.  Oleh  karena  itu  berbicara  mengenai peningkatan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  berkaitan  denga  ketaatan  Pegawai Negeri  Sipil  pada  peraturan  yang  mengatur  tentang  keberadaan  Pegawai  Negeri Sipil, tujuan organisasi serta tata kerja yang berlaku bagi organisasi.
Dalam  hal  peraturan  yang  mengatur  tentang  keberadaan  Pegawai  Negeri Sipil,  dalam  peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  pasal  2  menjelaskan tentang kewajiban  yang haras ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (sebanyak 26 butir) antara lain sebagai berikut :
 Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang  -  Undang  Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri,  serta  menghindarkan  segala  sesuatu  yang  dapat  mendesak kepentingan  negara  oleh  kepentingan  golongan,  diri  sendiri  atau  pihak lain;
 Menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat  negara,  pemerintah  dan Pegawai Negeri Sipil;
 Menagngkat  dan  mentaati  sumpah/janji  Pegawai  Negeri  Sipil  dan sumpah/janji  jabatan  berdasarkan  Peraturan  Perundang  -  Undangan  yang berlaku;
 Menyimpan  rahasia  negara  dan  atau  rahasia  jabatan  dengan  sebaik  - baiknya;

## Kinerja Birokrasi
Kinerja  merupakan  suatu  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai  oleh  seseorang atau  kelompok  orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan tanggung  jawab  masing-masing  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi  yang bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan  moral  dan etika (Prawirosendtono dalam Widodo 2001).
Kinerja  birokrasi  merupakan  perihal  yang  penting  dan  perlu  mendapat perhatian  yang  cukup  dalam  rangka  untuk  peningkatan  dan  perbaikan  kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap kinerja birokrasi akan sangat berguna untuk melihat  atau  menilai  kuantitas,  kualitas  dan  efisiensi  pelayanan;  mendorong birokrasi untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani serta untuk melakukan perbaikan pelayanan publik (Keban, 1995).
Kinerja  organisasi  didefinisikan  Rue  dan  Byars dalam Keban  (1995:1), sebagai tingkat pencapaian hasil ( the degree of accomplisinent ), karena itu kinerja organisasi dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi (Keban, 1995:1).  Definisi  lain  yang  juga  memandang  kinerja  secara  internal,  hanya membandingkannya  dengan  tujuan  organisasi,  dikemukakan  Gordon  (1993:332) bahwa  " performance  refers  specificallly  to  performing  and  reaching  group  goal throught  fast  workspeed;  outcomes  of  high  quality,  accuracy,  and  quantity; observation of rules ".
Parameter  dalam  indikator  responsivitas  organisasi,  yang  meliputi kemampuan  mengenali  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat,  khususnya  pengguna layanan;  dan  daya  tanggap  serta  kemampuan  organisasi  mengembangkan program-program  pelayanan  sesuai  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  yang dilayaninya.  Dalam  indikator  akuntabilitas  organisasi,  parameter  yang  dipakai adalah    persesuaian  layanan  yang  diberikan  dengan  yang  diharapkan  pengguna jasa  layanan;  dan  persesuaian  kinerja  dan  pelayanan  dengan  sikap  politik pemerintah. Resposibilitas organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi  dengan  prosedur  dan  tata  kerja  yang  berlaku.  Sedangkan  ukuran efektivitas  organisasi  akan  mencakup  persesuaian  pelaksanaan  kegiatan  kerja organisasi  dengan  tujuan;  dan  tingkat  produktivitas  organisasi  atau  kemampuan pencapaian hasil dibandingkan dengan target. Untuk kualitas layanan dilihat dari kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan.
Perbaikan  dan  peningkatan  kinerja  organisasi  birokrasi  publik  bukan hanya  karena  merupakan  kebutuhan,  guna  semakin  menjamin  untuk  pencapaian tujuan  seiring  dengan  berkembangnya  tuntutan  masyarakat.  Dalam  memberikan pelayanan  kepada  publik,  birokrasi  publik  hendaknya  berorientasi  kepada pelanggan,  yakni kepuasan pelanggan menjadi orientasi utama pelayanan publik. Birokrasi  publik  harus  menempatkan  pelanggan  di  kursi  pengemudi  ( costumer driven ) dan senantiasa terbuka serta mendengarkan suara pelanggan (Osbome dan Gaebler,  1995:191-221),  karena  kualitas  pelayanan  adalah  menunjuk  pada kemampuan dalam memberikan rasa kepuasan klien sesuai dengan kebutuhannya (United Nation, 1992).
Belajar  dari  pengalaman  Malaysia  dalam  upayanya  memperbaiki pelayanan  publik,  pemerintah  Malaysia  melakukan  reformasi  pelayanan  publik dilakukan  dengan  melakukan  reduksi  terhadap bureaucratic  red-tape ,  melalui penyederhanaan  regulasi,  khususnya  yang  menyangkut  perijinan.  Responsivitas pelayanan  publik  dilakukan  dalam  rangka  mencapai  transparansi  pelayanan  dan peningkatan  kualitas  layanan.  Strategi  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  Malaysia adalah  dengan  melakukan    (1) costumer  oriented  service ;  (2)  penggunaan teknologi informasi; (3) kerja sama dengan sektor swasta; (4) penguatan struktur organisasi dan pengembangan SDM (Goverment of Malaysia, 1996).
Perbaikan kualitas pelayanan publik menurut United Nation (1992),  akan menyangkut antara lain (1) management of client expectation ; (2) management of performance ; (3) consumer education ; (4) develop of'quality culture and follow up of  services ,  Peningkatan  kualitas  layanan  dapat  pula  dilakukan  dengan  cara meningkatkan  kualitas skill dari  pemberi  layanan  ( service  providers )  dan kemudahan akses ( accessibility to service ).
Rendahnya  kualitas  dan  kelambanan  pelayanan  merupakan  gejala  yang lazim  hadir  dalam  kinerja  birokrasi  pelayan  publik  di  Indonesia  yang  sampai sekarang  ini  masih  menjadi  keluhan  publik  pengguna  layanan  dan  mendapat banyak sorotan untuk diadakan pembenahan. Sebagaimana dikemukakan Effendy (1995),  organisasi  pelayanan  publik  di  Indonesia  belum  mampu  untuk memberikan  pelayanan  yang  cepat,  berkualitas  tinggi  dan  merata  kepada  warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dalam memberikan pelayanan kepada publik, birokrasi pelayanan publik lebih cenderung mempersulit stakeholder yang dilayaninya  dari  pada  mempermudah  proses  pelayanan,  dengan  memperpanjang jaring  ( red-tape )  untuk  memaksa  pengguna  layanan  membayar  upeti.  Birokrasi yang yang bertele-tele dan kurang accessable dinilai sebagai salah satu penyebab munculnya high-cost economy , inefisiensi dan kurang mampu dalam memberikan pelayanan  yang  baik,  bermutu  dan  adil  kepada  masyarakat  pengguna  layanan. Kinerja pelayanan publik pada umumnya cenderung terlalu bias kepada kelompok masyarakat  kota  dan  masyarakat  berpenghasilan  menengah  ke  atas  dengan kualitas yang rendah dan lamban (Effendy, 1995).
Kriteria dari kinerja birokrasi pelayanan publik menyangkut permasalahan pilihan  personal  yang  dikaitkan  dengan  nilai-nilai  pemerintahan  ( government values ),  yang  karena  itu  membawa  konsekuensi  bahwa  birokrasi  pelayan  publik harus  memiliki consumer-aware ,  menerapkan  nilai-nilai the  manager  faces the consumer yang  pada  akhirnya  akan  membawa  implikasi  pada  efektivitas
pelayanan  dan  kinerja  pelayanan  secara  keseluruhan  ( service  effectiveness ) (Willcocks dan Harrow, 1992:121)
Analisis Peran  Pemimpin  Dalam  Meningkatkan  Disiplin  Kerja  Aparatur  di Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  dan  Penelitian  dan  Pengembangan Kabupaten Kutai Timur
Badan Diklat dan Litbang dalam berusaha mewujudkan visi dan misinya harus  memiliki  seorang  pemimpin  yang  mampu  menangani  persoalan  dan  tugas serta  fungsi  yang  melekat  pada  jabatannya.  Dalam  pelaksanaannya,  sebagai pimpinan  yang tanggap,  pemimpin harus memiliki tingkat  pengetahuan,  karakter dan pengalaman yang sukup dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang lain  seperti  yang  dikemukakan  Rasyid  (2002)  bahwa  pemimpin  didefenisikan sebagai  seorang  yang  terus  menerus  membuktikan  bahwa  ia  mampu mempengaruhi  sikap  dan  tingkahlaku  orang  lain,  lebih  dari  kemampuan  mereka mempengaruhi  dirinya,  sehingga  efektifitas  kerja  dalam  Instansi  atau  organisasi yang  dipimpin  dapat  secara  nyata  meningkatkan  disiplin  kerja  yang  baik  dan menyeluruh.
Peran  pimpinan  sebagai  teladan  bagi  aparatur  yang  dipimpinnya,  ini menunjukkan bahwa seorang pimpinan tidak hanya bisa memberi perintah, namun seorang  pimpinan  harus  dapat  member  petunjuk,  nasehat,  serta  mampu mengutamakan  kepentingan  Aparatur  sehingga  mampu  menjadi  contoh  dan teladan  bagaimana  menjalankan  pekerjaan  dengan  sebaik  mungkin  sehingga disiplin kerja Aparatur dapat ditingkatkan.  Memberi arahan adalah tugas seprang pemimpin,  karena  seorang  pemimpin  adalah  orang  yang  paling  dianggap  paling mengetahui dan mengeti berbagai persoalan, sehingga para aparatur akan merasa bahwa  jika  pimpinan  memberi  arahan  maka  itulah  yang  dianggap  paling  benar dan  dijadikan  sebagai  pedoman  dan  teladan  bagi  aparatur  yang  dipimpinnya. Selain itu pimpinan merupakan orang yang secara jabatan structural di lingkungan pemerintahan  memiliki  pangkat  dan  tanggung  jawab  tertinggi  di  instansi  yang secara otomatis mempunyai legitimasi legal sehingga aparatur akan mengikuti apa yang menjadi kebijakannya.  Penyampaian arahan dan kebijakan pimpinan, dalam hal  ini  pimpinan  Badan  Diklat  dan  Litbang  Kabupaten  Kutai  Timur,  pada umumnya  disampaikan  melaui  rapat  –  rapat  staf  ataupun  melalui  apel  pagi  dari Hari Senin sampai Hari Kamin yang secara rutin dilakukan pada jam 07.30 Wita, yang  barang  tentu  akan  berpengauh  terhadap  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan pelayanan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja aparatur, hal ini senada yang diungkapkan oleh Rasyid (2002) bahwa untuk membangun tradisi perilaku berdisiplin di lingkungan pemerintahan diperlukan aturan main yang jelas dan teladan kepemimpinan yang konsekuen.
Keteladanan pimpinan Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Kutai Timur, dalam  hasil  penelitian  ini  terwujud  dalam  peran  sebagai  pimpinan  yaitu memperihatkan  kepemimpinannya  yang  secara  umum  mengikuti  aturan  dan berjalan  pada  koridor  hukum  yang  berlaku,  sehingga  menciptakan  suasana kepemimpinan  yang  baik,  yang  mengahargai  penggunaan  waktu  kerja  yang optimal,  menggunakan  waktu  yang  potensial  dalam  dalam  melaksanakan  tugas
dan  tanggung  jawab  sebagai  pimpinan  dan  bahkan  dengan  system  keterbukaan memberikan kesempatan bagi aparatur dibawahnya untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi  yang  baik  dalam  mengabil  keputusan  dan  kebijakan,  seperti dikemukakan  Pamuji  (1985),  bahwa  salah  satu  tugas  dan  kewajiban kepemimpinan  pemerintahan  adalah  mengambil  keputusan  dalam  rangka menjalankan  kekuasaan  atau  dalam  rangka  memecahkan  masalah  –  masalah dalam  orhanisasi,  dengan  tujuan  meningkatkan  disiplin  kerja  yang  optimal sehingga pencapaian visi dan misi bias tercapai dengan mudah.
Disamping  pemimpin  sebagai  teladan  bagi  bawahannya,  peran  sebagai motivator  yang  bersifat  menggugah  semangat  untuk  meningkatkan  kinerja aparatur  sangat  penting  karena  berkenaan  dengan  peran  pimpinan  dalam melakukan  komunikasi  dengan  bawahan  dengan  tujuan  menhargai  kratifitas bawahan  sehingga  dapat  mebangkitkan  semangat,  dan  pada  dasarnya  motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan  suatu  tindakan  dengan  tujuan  melakukan  sesuatu  karena  adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
Motivasi  Aparatur  harus  tetap  diberikan  oleh  pimpinan,  karena  motivasi ini  mendorong  aparatur  besemangat  dalam  melaksanakan  tuga  dan  tanggung jawabnya, dan juga untuk mengarahkan aparatur untuk menunjukkan hasil kinerja yang    maksimal.    Untuk  itu  pimpinan  harus  terus  menerus  memperhatikan motivasi  bagi  aparaturnya.    Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  ini telah  ditunjukkan  pimpinan  Badan  Diklat  dan  Litbang  Kabupaten  Kutai  Timur, yaitu  adanya  komunikasi  baik  formal  maupun  non  formal  dalam  bentuk  rapat  – rapat  staf,  senada  yang  diungkapkan  Lingkert  (1967),  seorang  pemimpin  yang partisipatif  ditandai  dengan  adanya  musyawarah  dalam  pemecahan  masalah, komunikasi  yang  terbuka  serta  mendorong  adanya  kerjasama  antar  anggota kelompok.    kemudian  pendelegasian  tugas  atau  bentuk  motivasi  yang  diberikan pimpinan kepada Aparatur dalam bentuk konsultasi dan koordinasi antar lembaga, baik  dalam  daerah  maupun  luar  daerah,  dengan  tujuan  menjalin  kerjasama  antar lembaga,  serta  pemberian  wewenang  dan  tanggung  jawab  administrasi  dan keuangan kepada Aparatur  yang dianggap mampu dalam melaksanakan kegiatan –  kegiatan  sebagat  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  dan  penunjukan Aparatur  sebagai  Panitia  –  Panitia  Pelaksana  kegiatan,    pendelegasian  tugas pimpinan  ini  sependapat  dengan  Pamuji  (1985),  bahwa  tugas  dan  kewajiban seporang  pimpinan  salah  satunya  adalah  member  motivasi  agar  orang  –  orang mau  bekerja  dengan  ikhlas  dan  sukarela  untuk  mencapai  tujuan  secara  baik  dan efisien.
Dalam  peran  pimpinan  memberikan  dorongan  dan  pengaruh  yang  baik kepada  bawahan  untuk  mampu  melakukan  tugas  –  tugas  sebaik  mungkin,  atau dengan  kata  lain  pimpinan  memberikan  kesempatan  untuk  mengembangkan  diri bawahan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan disesuaikan dengan tugas – tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.    Dari  hasil  penelitian  menggambarkan bahwa  kemampuan  pimpinan  dalam  mengarahkan  Aparatur  di  Badan  Diklat  dan Libang  Kabupaten  Kutai  Timur  pada  umumnya  baik,  kemampuan  mengarahkan ini ditunjukkan dengan keterlibatan langsung pimpinan dalam pelaksanaan setiap kegiatan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  memberikan
petunjuk dan arahan serta pengawasan terhadap setiap kegiatan untuk pencapaian tujuan  yang  ingin  dicapai,  sesuai  yang  diungkapkan  Sondang  P  Siagian  (1985), bahwa  seorang  pemimpin  melakukan  pengawasan  terhadap  setiap  aktifitas  yang dilakukan  dalam  suatu  organisasi,  pengawasan  dilakukan  pada  pelaksanaan aktifitas  atau  kegiatan  untuk  menjamin  agar  sedang  dilakukan  berjalan  sesuai dengan  rencana.    Disisi  lain,  pimpinan  Badan  Diklat  dan  Litbang  dalam mengarahkan,  mendukung  serta  memajukan  Aparaturnya,  pemberian  petunjuk dan bimbingan dilakukan dalam bentuk memberikan kesempatan kepada Aparatur untuk  mengembangkan  diri  dan  menambah  pengetahuan  dengan  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan,  baik  yang  bersifat  formal  maupun  non  formal  yang berupa  kursus  –  kursus  dan  atau  bimbingan  teknis  yang  berkaitan  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  masing  –  masing  Aparatur  yang  dilaksanakan,  baik  dalam daerah  maupun  luar  daerah  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan disiplin kerja Aparatur.
Upaya  peningkatan  disiplin,  etos  kerja,  prestasi  kerja  dan  motivasi dalamsuatu  Instansi  atau  organisasi  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang lainnya  karena    masalahnya  saling  terkait  dan  menjadi  perhatian  pokok  dalam pembinaan  sumber  daya  manusia/aparatur,  dan  apabila  disiplin  kerja  mengalami penurunan,  etos  kerja  rendah  dan  motivasi  berkurang,  maka  prestasi  kerja  akan pasti mengalami penurunan juga.  Oleh karena itu kemampuan individu dalam hal ini seorang Aparatur dalam menyesuaikan dengan pekerjaan merupakan salah satu bagian  dari  kesuksesan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungg  jawabnya. Pencapaian  tingkat  disiplin  Aparatur  yang  optimal  sangat  ditentukan  oleh individu,  lingkungan  dan  peran  pimpinan,  seperti  yang  dikemukakan  Rasyid (2002), untuk membangun tradisi perilaku berdisiplin di lingkungan pemerintahan diperlukan  aturan  main  yang  jelas  dan  kepemimpinan  yang  konsekuen. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  menunjukkan  bahwa,  disiplin  kerja terlihat  tingkatan  disiplin  aparatur  yang  belum  tercapai  secara  optimal.    Hal  ini dapat dijelaskan bahwa kurang tercapainya disiplin kerja aparatur tersebut sebagai akibat  dari  peran  yang  dalam  penerapannya  kadang  –  kadang  kurang  sesuai  dan tidak optimal sesuai dengan kondisi kerja yang ada.
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik,    merupakan  suatu  prestasi  tersendiri  bagi  Aparatur,  dan  hasil  penelitian, menggambarkan  bahwa  disiplin    waktu  menyelesaiakan  tugas  –  tugas  yang dibebankan kepada aparatur masih perlu ditingkatkan,   Indikasi yang dapat dilihat bahwa aparatur di Badan Diklat dan Litbang dengan sumber daya  yang beragam dan  dibandingkan  dengan  beban  kerja,  ternyata  dalam  ketepatan  penyelesaian tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan masih kurang optimal, hal ini terjadi  karena,  disamping  faktor  individu  itu  sendiri,    penempatan  aparatur  pada setiap  bidang  sampai  Sub  bidang  belum  mengacu  pada  potensi  dan  tingkat pendidikan  yang  belum  disesuaikan  dengan  bidang  pekerjaan,  pemberian  beban kerja  yang tidak proposional,  serta belum tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mencukupi.
Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok  orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung jawab  masing-masing  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi  yang
bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan  moral  dan etika  (Prawirosendtono dalam Widodo  2001).  Disiplin  aparatur  yang  pada umumnya  belum  bahkan  masih  pada  tingakat  memprihatinkan  adalah  disiplin waktu kerja.  Berdasarkan ketentuan jam kerja Aparatur, Hari Senin sampai Jumat jam kerja mulai dari 07.30 sampai 16.00.  dari pemaparan hasil penelitian diatas, kuantitas  waktu  kerja  Aparatur  di  Badan  Diklat  dan  Litbang  masih  perlu  di tingkatkan  Ini  memberi  gambaran  bahwa  kinerja  Aparatur  di  Badan  Diklat  dan Litbang  belum  memberikan  hasil  yang  optimal  ditandai  dengan  disiplin  waktu aparatur  yang  pada  umumnya  masih  belum  memanfaatkan  jam  produktif  untuk bekerja dan melaksanakan tugas serta menyelesaikan tanggung jawab
Dalam  pemanfaatan  waktu  kerja  yang  optimal  dan  dengan  Aparatur  yang berkualitas serta didukung oleh pimpinan yang baik, dalam sebuah organisasi atau Instansi  akan  mampu  mewujudkan  disiplin  administrasi  dan  birokrasi  yang handal,  dalam  artian  pelaksanaan  Administrasi  dan  Birokrasi  mengikuti  aturan dan tata cara yang telah ditentukan.  ini menunjukkan bahwa disiplin administrasi dan  birokrasi  di  Badan  Diklat  dan  Litbang  Kabupaten  Kutai  Timur    belum optimal, hal ini terjadi karena belum ada standar atau acuan baku yang digunakan sebagai  pedoman  pelayanan  administrasi  dan  birokrasi.    Dalam  hal  ini  Badan Diklat  dan  Litbang  untuk  menangani  masalah  disiplin  administrasi  dan  birokrasi tesebut, maka sementara ini sedang disusun Standar Pelayanan Operasional untuk semua Bidang sampai Sub Bidang, dan diharapkan rampung pada Agustus 2012, dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  dan  memperbaiki  kualitasnpelayanan,  hal  ini seperti  yang  dikemukanan  oleh  Keban  (1995),  bahwa  kinerja  birokrasi  akan sangat  berguna  untuk  melihat  dan  member  kuantitas,  kualitas  dan  efesiensi pelayanan,  mendorong  birokrasi  untuk  memahami  kebutuhan  masyarakat  yang dilayani untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
Peningkatan  kualitas  aparatur  secara  khusus  dalam  peningkatan  disiplin Aparatur,  alam  suatu  Organisasi  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  manusia  modern saat  ini  yang  menjadi  anggota,  tidaklah  mudah  untuk  diperlakukan  sesuai kehendak pemimpin secara utuh.  Mereka akan melaksanakan tanggungjawabnya jika  pemimpin  mereka  member  contoh  atau  menjadi  teladan  yang  baik,  karena disini  kepemimpinan  merupakan  suatu  seni,  kesanggupan  dan  teknik  untuk mempengaruhi  orang  lain  mengikuti  apa  yang  dikehendaki  untuk  menapai  suatu tujuan.
Mengacu  pada  gambarn  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  kedisiplinan aparatur pada badan Diklat dan Litbang Kabuten Kutai Timur yang belum secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :
 Individu :  dalam hal ini individu/aparatur memegang peranan penting dan menjadi  faktor  utama,  karena  aparatur  bersangkutan  yang  akan melaksanakan  disiplin  tersebut,  apakah  ingin  melakukan  perubahan  – perubahan dan mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan atau tidak. Hal  inipun  dipengaruhi  oleh  tingakat  pendidikan  yang  dimiliki  oleh Aparatur.
 Kepemimpinan  :    pimpinan  yang  menerapkan  manajemen  kepemimpinan yang baik akan memegang peran yang sangat penting untuk meningkatkan disiplin Aparatur.
 Lingkungan  :    situasi  dan  kondisi  lingkungan  kerja  juga  mempengaruhi disiplin  kerja,  antara  lain  kebersihan  ruangan/kantor,  ketersediaan  sarana dan  prasarana  yang  mendukung  pekerjaan,  interaksi  antar  Aparatur,  dan lain – lain.
Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  Notosemiko  (1982),  bahwa  disiplin dipengaruhi  oleh  sikap  seseorang,  peraturan  yang  melandasi,  peran kepemimpinan dan situasi lingkungan.

## KESIMPULAN
1. Salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  menilai  keberhasilan suatu  organisasi  atau  instansi  dalam  melaksanakan  kegiatan  untuk mencapai  tujuan  yang  dinginkan  adalah  kepemimpinan.  Pemimpin  yang dianggap  berhasil  atau  mampu  adalah  pemimpin  yang  mampu menjalankan  peran  dan  fungsinya  dengan  baik,  mampu  menjadi  teladan bagi  bawahannya,  memberikan  motivasi  serta  mampu  mengarahkan bawahannya  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggungg  jawabnya  dengan baik.
2. Pemimpin  Badan  Diklat  dan  Litbang  Kabupaten  Kutai  Timur  dalam penelitian  ini  secara  umum  telah  menunjukkan  perannya  dengan  cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator peran  yaitu :
a.  Peran sebagai teladan dan panutan bagi  aparatur dalam meleksanakan tugas  berupa  ketaatan  dalam  memimpin,  ketebukaan  dalam melaksanakan tugas dan penggunaan waktu dalam melaksanakan tugas telah ditunjukkan dengan cukup baik,
b.  Peran  sebagai  motivator  dengan  menggugah  semangat  aparatur  untuk bekerja  lebih  baik,  hal  ini  dilakukan  diantaranya  dengan  membangun komunikasi  yang  baik  dengan  aparatur,  pengembangan  kemampuan aparatur dan pendelegasian tugas pimpinan kepada aparatur.
c.  Peran  sebagai  pengarah,  dengan  member  dukungan  untuk  memajukan aparatur  dengan    melakukan  pengawasan,  pemberian  pendidikan  dan bimbingan  teknis  dan  pendampingan  melaksanakan  tugas  yang diberikan.
3. Disiplin  kerja  pada  Badan  Diklat  dan  Litbang  Kabupaten  Kutai  Timur belum  tercapai  secara  optimal,  baik  dalam  bentuk  didiplin  waktu  dalam menyelesaiakn tugas, disiplin waktu/jam kerja bahkan disiplin administasi dan birokrasi masih perlu ditingkatkan
4. Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  disiplin  kerja  Aparatur  di  Badan Diklat dan Litbang adalah : Individu , dalam hal ini aparatur secara pribadi
, kepemimpinan (peran pemimpin), dan lingkungan (situasi dan konsidi serta sarana dan prasarana yang tersedia).

## SARAN
1. Hendaknya  peran  pimpinan  dalam  organisasi  atau  instansi  harus  lebih ditingkatkan  karena  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dan menentukan,  untuk    memperoleh  disiplin  kerja  yang  lebih  baik,  sehingga Visi dan Misi bisa tercapai.
2. Untuk  memperoleh  hasil  kinerja  dan  pelayanan  yang  jauh  lebih  baik, hendaknya  disiplin  kerja  di  Badan  Diklat  dan  Litbang  Kabupaten  Kutai Timur masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Perlu  adanya  pengkajian  ulang  penempatan  aparatur  pada  masing  – masing  bidang  dan  sub  bidang  di  Badan  Diklat  dan  Litbang  Kabupaten Kutai Timur, sehingga penempatan aparatur bisa lebih tepat sesuai dengan disiplin dan tingkat  pendidikan  yang dimiliki  sehingga  kinerja  yang  yang dihasilkan lebih optimal.
4. Dalam  menunjang  aparatur  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya, dan untuk memperoleh hasil kinerja yang lebih baik lagi, maka perlu adanya pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana di Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Kutai Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwi  Yanto.  1996.  Penilaian  Kinerja  Organisasi  Pelayanan  Publik.  Gajah Mada Univercity Press, Yogyakarta.
Alex S. Nitisemito. 1982. Manajemen Personalia. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hadari    Nawawi.      1994.      Pengawasan      Melekat      di      Lingkungan      Aparatur
Pemerintahan. Erlangga, Jakarta.
JP Sianipar. 1999. Perencanaan Peningkatan Kinerja. LAN-RI, Jakarta.
Jakarta. Sutrisno Hadi.   1983.  Pengantar Research 3.  Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
Kartini  Kartono.    1994.  Pemimpin  dan  Kepemimpinan,  Apakah  Pemimpin Abnormal itu? Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Lailil Kadar. 2001. Perilaku Organisasi. IIP Press, Jakarta.
Maleong,  Lexy  Johanes,  2001,  Methodologi  Penelitian  Kualitatif,  Remaja Risdakarya. Bandung.
Muhammad Ryaas Rasyid. 2002. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Sumber Mutiara Widya, Jakarta.
Meokijat. 1987. Manajemen Kepegawaian. Alumni, Bandung. Moenir.    1983.  Pendekatan  Manusia  dan  Organisasi  Terhadap  Pembinaan Kepegawaian. Gunung Agug, Jakarta.
Masri  Singarimbun  dan Sofian Effendi.  1995. Metode Penelitian Survey.  LP3ES Indonesia, Jakarta.
______, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta. Ghalia Indonesia, 2010
S.  Pamudji.  1985.  Kepemimpinan  Pemerintahan  di  Indonesia.  Bina  Aksara, Jakarta.
Sadu Wasistiono. 1991. Organisasi Kecamatan. Mekar Rahayu, Bandung. SP.  Siagian. 2000. Pengantar Administrasi Pembangunan.  Bumi Aksara, Sugiono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.
Sutarto.  1992. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.
The Liang Gie. 1977. Ensiklopedia Administrasi. Gunung Agung, Jakarta.
Taliziduhu Ndraha. 1985. Desain Riset dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Bina Aksara, Jakarta.
______,Undang-Undang    Nomor    22    Tahun      1999    Tentang PemerintahanDaerah. Jakarta, Sinar Grafika. 1999.
______,Undang  -  Undang  Nomor  43        Tahun        1999        Tentang PerubahanUndang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian. Jakarta. Sinar Grafika, 1999.
_________,1987.    Metode  Penelitian  Sosial.    Gajah  Mada  Univercity Press,Yogyakarta.