## PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Megawati Hardiana Messe, Itje Pangkey Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS Unima Emal: itjepangkey@unima.ac.id.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalitas aparatur sipil negara dalam pelayanan publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe.  Penelitian  ini tergolong  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yang  mengambarkan bagaimana situasi sebagaimana memahami fenomena-fenomena tentang Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependududukan dan Pencactatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pisau analisis Sobandi (2002:64) yang  menyebutkan  bahwa  profesionalitas  adalah  suatu  tingkah  laku  atau  suatu tujuan  atau  rangkaian kualitas  yang  menandai atau  melukiskan coraknya  atau  profesi  berdasarkan  aturan  atau    kemampuan kompetensi dari seseorang alam bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan profesi berdasarkan aturan, yang ditentukan dari: (1) Ahli (Expertise) ; (2) Mandiri (Autonomy) ; (3) Tanggung jawab (Responsibilty) . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  pekerjaan  selalu  terhalangi  dengan  kurangnya  pegawai,  2) dokumen  masyarakat  belum  lengkap,  3)  pegawai  yang  bekerja  sebagian  belum  sesuai  dengan kompetensi tetapi hanya berdasarkan pengalaman kerja 4) saat tertentu terdapat sikap kompromi yang berdampak pada hasil kerja belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu disarankan sebaiknya 1)  Dilakukan  perbaikan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  2).pengadaan  sarana  prasarana  untuk kepentingan  pelayanan,  3).sosialisasi  kepada  masyarakat    mengenai  kelengkapan  administrasi kependudukan  yang  harus  disiapkan  oleh  masyarakat,  4).  ditingkatkan  kemandirian  5).  ditingkatkan tanggung jawab ASN.

## Kata Kunci : Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, DUKCAPIL

## PENDAHULUAN
Aparat  pemerintah  memegang  peran yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam  hal pelaksanaan  pemerintahan  dapat  berjalan dengan efektif dan efisien, dituntut tersedianya aparat  pemerintah  yang  profesional  serta diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Untuk mendapatkan aparat yang  profesional  tersebut  diperlukan  kualitas sumber  daya  aparatur  yang  sesuai  dengan tuntutan  organisasi.  Pelayanan  Publik  oleh Aparatur  Pemerintah  dewasa  ini  masih  banyak dijumpai  kelemahan  sehingga  belum  dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah  adalah  melayani  masyarakat  maka
pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.
Upaya untuk mewujudkan
penyelenggaraan  Pemerintahan  secara  benar termasuk didalamnya
penyelenggaraan pelayanan  publik  memerlukan  unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalitas  dari  pelaku  dan  penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Terabaikannya  unsur  profesionalitas  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Sehingga aparatur  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan dan  keahlian  untuk  memahami  aspirasi  dan kebutuhan  masyarakat  kedalam  kegiatan  dan program pelayanan.
Dalam Undang−Undang No 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  menyebutkan bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  cita−cita bangsa  dan  mewujudkan  tujuan  negara sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan Undang−Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional,  netral,  dan  bebas  dari  intervensi politik,  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi  dan nepotisme,  serta  mampu  menjalankan  peran sebagai  unsur  perekat  persatuan  dan  kesatuan bangsa berdasarkan
Pancasila
dan Undang−Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Di  era  reformasi  saaat  ini  maka  dituntut perbaikan di segala aspek, sehingga masyarakat menuntut  terwujudnya  aparatur  pemerintah yang  lebih  profesional  dan  kompeten  yang merupakan  dasar  penciptaan  organisasi  yang baik, dan juga perubahan sikap dan perilaku agar dapat  melayani  masyarakat  dengan  baik dikarenakan  perubahan−perubahan  sosial  di masyarakat  menjadi  lebih  sadar  akan  haknya sebagai  warga  negara  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  baik  dan  berkualitas  dari pemerintah. Pentingnya Profesionalitas aparatur pemerintah  sejalan  dengan  bunyi  pasal  3 Undang−Undang    Nomor  43  Tahun  1999 tentang perubahan atas Undang−undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok−Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa
“Pegawai  negeri  berkedudukan  sebagai  unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan  pelayanan  secara  profesional, jujur,  adil,  dan  merata  dalam  penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe  sebagai institusi yang  menjalankan  fungsi  pelayanan    Publik kepada  masyarakat  di  bidang  kependudukan dalam  menjalankan  tugas  pokoknya  memiliki permasalahan berdasarkan yang saya teliti yaitu Belum  optimalnya  kualitas  SDM,  Belum maksimalnya  sarana  dan  prasarana  pendukung dalam  penerbitan  dokumen  kependudukan  dan pencatatan  sipil,  Jaringan  belum  stabil,  belum representatifnya ruang pelayanan/gedung kantor. Berdasarkan permasalahan−permasalahan diatas maka
penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut tentang  “Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe”.

## TINJAUAN PUSTAKA Pelayanan Publik
Istilah  pelayanan  publik (publik  service) di  Indonesia  memiliki  arti  yang  sama  dengan istilah  pelayanan  umum  atau  pelayanan masyarakat  secara  luas.  Oleh  karena  itu  ketiga istilah  ini  digunakan  bersamaan  dan  tidak mempunyai    perbedaaan  arti  yang  mendasar. Pelayanan  yang  memiliki  fungsi  sebagai  satu sistem yang menyediakan apa yang masyarakat butuhkan saat ini.
Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan  publik  tidak  sepenuhnya  sama dengan  pengertian  masyarakat.  Pelayanan publik  dapat  diartikan  sebagai  pemberian layanan  (melayani)  keperluan  orang  atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan tata cara yang telah ditetapkan.
Menurut Kepmen PAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003  Pelayanan  publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan  oleh  penyelenggaran  pelayanan publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima  pelayanan  maupun  pelaksanaan ketentuan  peraturan.  Berdasarkan  beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh  suatu  organisasi  atau  badan  tertentu  yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat  guna  mencapai  kepuasan  sebagai pelaksanaan  ketentuan  atau  kewajiban  dari badan  yang  telah  diatur  dalam  suatu  peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, baik dipusat maupun daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh birokrat  atau  pejabat  pemerintahan  merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi  masyarakat  di  samping  sebagai  abdi
negara. Pemerintahan pada hakikatnya memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pemerintahan  adalah  diadakan  untuk  melayani masyarakat  serta  menciptakan  kondisi  yang memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya  demi  mencapai  tujuan  bersama (Rasyid, 1998).
Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja  pemerintah  yng  paling  kasat  mata. Masyarakat  dapat  langsung  menilai  kinerja pemerintahan  berdasarkan  kulaitas  pelayanan publik  yang  diterima,  karena  kualitas  layanan publik  menjadi  kepentingan  banyak  orang  dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua  alangan,  dimana  keberhasilan  dalam membangun  kinerja  pelayanan  publik  secara profesional  efektif,  efisien  dan  akuntabel  akan mengangkat  citra  positif  pemerintah  di  mata warga masyarakatnya.
Menurut Agung
Kurniawan 2005
mengatakan  bahwa  pelayanan  publik  adalah pemberian  pelayanan  (melayani)  keperluan orang  lain  atau  masyarakat  yang  mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (dalam  Pasolong  2010−128).  Berdasarkan Undang−Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 ayat 7, standar layanan adalah  tolak  ukur  yang  dipergunakan  sebagai pedoman  penyelenggaraan  layanan  dan  acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan  janji  penyelenggara  kepada  masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Dalam  memberikan  pelayanan  publik, instansi penyediaan pelayanan harus memperhatikan  asas  pelayanan  publik.  Asas pelayanan  publik  menurut  Keputusan  Menpan 63/2003 sebagai berikut :
1. Transparansi,  bersifat  terbuka,  mudah  dan dapat  diakses  oleh  semua                            pihak, disediakan  secara  memadai  dan  mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai  dengan  ketentuan      peraturan perundang−undangan.
3. Kondisional,  sesuai  dengan  kondisi  dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip−prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipasi, mendorong peran serta
masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan  publik  dengan  memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

## Aparatur Sipil Negara
Pengertian  mengenai  ASN  itu  sendiri tertuang pada pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014  yang  menyebutkan  bahwa  ASN  adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi  pemerintah.  PNS  menurut  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia,  adalah  orang  yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Menurut Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka  yang  memangku  jabatan  mewakili seperti  anggota  parlemen,  presiden  dan sebagainnya.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  PNS  adalah  orang- orang  yang  bekerja  di  lingkungan  instansi pemerintahan  sesuai  dengan  syarat-syarat tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014.

## Jenis, Status, dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara
1. Jenis ASN Mengenai  jenis  pegawai  ASN  diatur  pada pasal  6  UU  No.  5  tahun  2014.  Dimana pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.
2. Status ASN Berbicara  mengenai  status  pegawai  ASN, terdapat  dua  status  yang  diberlakukan  bagi pegawai  ASN  yaitu  pegawai  pemerintah yang  diangkat  sebagai  pegawai  tetap  yaitu PNS  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian kerja
Mengenai status ASN diatur  pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa :
1) PNS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf  a  merupakan  Pegawai  ASN  yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina  kepegawaian  dan  memiliki  nomor induk pegawai secara nasional.
2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf  b  merupakan  Pegawai  ASN  yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja  oleh  Pejabat  pembina  kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Kedudukan
Rumusan  kedudukan  pegawai  ASN didasarkan  pada  pokok-pokok  pikiran  bahwa pemerintah  tidak  hanya  menjalankan  fungsi umum  pemerintahan,  tetapi  juga  harus  mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan  tertib  pemerintahan,  tetapi juga harus mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.
Pegawai  ASN  mempunyai  peran  yang amat  sangat  penting  sebab  pegawai  ASN merupakan  unsur  dari  aparatur  negara  untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan  serta  pembangunan  nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelengaraan dan pelaksanaan  pemerintahan  serta  pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat  tergantung  sekali  pada  kesempurnaan aparatur negara.

## Fungsi,  Tugas,  dan  Peran  Aparatur  Sipil Negara
Berdasarkan  UU  No.  5  tahun  2014, Fungsi, Tugas, dan Peran dari ASN diatur dalam BAB IV pasal 10, pasal 11, dam pasal 12. Yaitu sebagai  berikut  :    Berdasarkan  pada  pasal  10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
a. Berdasarkan  pada  pasal  11  pegawai  ASN mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Berdasarkan  Pasal  12  peran  dari  pegawai ASN  adalah  sebagai  perencana,  pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan  dan  pembangunan  nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari praktik KKN.

## Karakteristik dari Profesionalitas
Istilah  profesionalitas  berasal  dari  kata professio, dalam  Bahasa  Inggris profession memiliki  arti  sebagai  berikut  : A  vocation  or occupation requiring advanced training in some liberal  art  or  science  and  usually  involving mental  rather  than  manual  work,  as  teaching engineering,  writing,  etc. (Webster  dictionary, 1960:1163).  Dari  kata  profesional  tersebut melahirkan  arti  profesional,  quality,  status,,dll yang  secara  komperhensif  memiliki  arti lapangan  kerja  tertentu  yang  dimiliki  oleh orang−orang  yang  memiliki  kemampuan tertentu  pula  sebagaiamna  yang  dikatakan pamudji, 1985 (Sembang, Riski 2016:30).
Perbedaan antara  profesi,  profesionalitas, profesionalisme,  dan  profesionalitas  menurut kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga dapat dibedakan sebagai berikut : profesi ialah bidang pekerjaan  yang  dilandasi  pendidikan  keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb) tertentu. Profesional  ialah  a)  bersangkutan  dengan profesi,  b)  memerlukan  kepandaian  khusus untuk menjalankannya, c) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukanya. Profesionalisme ialah mutu, kualitas, dan tidak tanduk  yang  merupakan  ciri  suatu  profesi  atau orang yang profesional. Profesionalitas ialah a) perihal  profesi,  b)  keprofesian,  c)  kemampuan untuk  betindak  secara  profesional.  (Arifin, 2012:110).
Sobandi  (2002:64)  menegaskan  bahwa “profesionalitas Birokrasi adalah  suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai    atau  melukiskan  coraknya  suatu profesi  yang  dimiliki  oleh  birokrat  dalam melaksanakan  pekerjaan”.  Lebih  jauh  Sobandi (2002:64) mengemukakan  bahwa ada beberapa karateristik  dari  profesionalitas  birokrasi  yaitu yang  pertama,  harus  ahli  ( expertise) ;  bahwa pegawai harus menguasai pekerjaan, menguasai tugas  dan  memahami  permasalahan.  Karena ketika pegawai tidak tahu dan tidak menguasai suatu  pekerjaan  yang  dibebankan  kepadanya
makanya  pekerjaan  itu  akan  tidak  maksimal kinerjanya apabila
dikerjakan yang bersangkutan.  Kedua,  yaitu  mampu  mandiri ( autonomy) ;  dimaksudkan  pegawai  tidak boleh ada ketergantungan. Mempunyai pendirian dan mampu  berdiri  sendiri.  Pegawai  tersebut  harus mampu  memposisikan  diri  dan  tidak  terbawa arus disaaat waktu−waktu tertentu. Yang ketiga yaitu  bertanggung  jawab  terhadap  segala sesuatu yang dikerjakan. Profesionalitas pegawai yang ada pada birokrasi dalam bekerja yang  terdapat  pada  suatuu  organisasi  birokrasi dalam menguraikan kerangka kerjanya merupakan salah satu faktor yang penting untuk mencapai  kinerja  pegawai  sebuah  organisasi. Kebutuhan  seseorang  berbeda  satu  dengan lainnya,  sehingga  nilai  intensitas  kebutuhan akan berbeda−beda. Jika kebutuhan adalah salah satu faktor penyebab yang mendasari terjadinya perilaku seseorang, maka bisa dikatakan bahwa kebutuhan  yang  paling  kuat  pada  saat  tertentu akan  terlihat  seperti  daya  pendorong  yang membuat  seseorang  untuk  berperilaku  kearah tercapainya tujuan.
Profesionalitas  tidak  hanya  berbicara tentang  soal  kecocokan  antara  keahlian  dan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  saja tetapi  juga  menyangkut  kemampuan  dalam mengantisipasi  segala  perubahan  lingkungan termasuk kemampuan dalam merespons aspirasi publik  dan  melakukan  inovasi  yang  pada akhirnya  membuat  pekerjaan  menjadi  mudah dan sederhana berdasarkan aturan.
Profesionalitas merupakan sesuatu yang digunakan  dalam  menilai  kualitas  kerja seseorang berdasarkan aturan. Apakah seseorang  itu  bekerja  dengan  profesional  atau bekerja dengan menggunakan perasaan pribadi. Profesionalitas  menurut  Sobandi  (2002:64) adalah suatu tingkah laku atau suatu tujuan atau rangkaian  kualitas yang  menandai  atau melukiskan  coraknya  atau  profesi  berdasarkan aturan.  Hal  ini  berarti  profesionalitas  adalah kemampuan  kompetensi  dari  seseorang  dalam bertindak  dan  bertingkah  laku  sesuai  dengan profesi  berdasarkan  aturan.  Pandangan  lain seperti  (Siagian,2002:163)  menyatakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  profesionalitas  adalah merupakan  kehandalan  dalam  pelaksanaan tugas  sehingga  terlaksana  dengan  mutu  tinggi,
waktu  yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang  mudah  dipahami  dan  di  ikuti  oleh stakeholder. Terbentuknya aparatur profesional memerlukan  pengetahuan  dan  ketrampilan khusus yang dimiliki oleh aparat memungkinkannya  untuk  menjalankan  tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan  mutu  tinggi,  tepat  waktu,  dan  prosedur yang sederhana. Terbentuknya kemampuan dan keahlian  juga  harus  diikuti  dengan  perubahan iklim  dalam  dunia  birokrasi  yang  cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel. Sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi aparat untuk bekerja secara  profesional  serta  mampu  merespon perkembangan  global  dan  aspirasi  masyarakat dengan  mengedepankan  nilai−nilai  pelayanan yang  responsif,  inovatif,  efektif  dan  mengacu pada  kepada  visi  dan  nilai−nilai  organisasi. Fleksibilitas  aparat  dalam  menjalankan  tugas dan berorientasi kepada hasil dan visi yang ingin dicapai  oleh    organisasi  merupakan  langkah positif  untuk  meninggalkan  cara  kerja  yang kaku dan reaktif.
Orang  yang  bekerja  secara  profesional hendaknya  mampu  dan  mempunyai  rasa tanggung  jawab  yang  dipercayakan  kepadanya baik  yang  berbentuk  tanggung  jawab  pribadi, sosial,  inteleektual  maupun  tanggung  jawab moral  sehinnga  didalam  lingkungan  pekerjaan profesionalisme  menjadi  tolak  ukur    dimana pegawai  yang  profesional  akan  menciptakan kreativitas baru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  adalah  metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,  yang  mengambarkan  bagaimana situasi  sebagaimana  memahami  fenomena- fenomena tentang Profesionalitas Aparatur Sipil Negara  Dalam  Pelayanan  Publik  di  Dinas Kependududukan dan Pencactatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan  data  ini  meliputi  tahap-tahap sebagai berikut:
1. Proses memasuki lokasi penelitian
2. Ketika berada di lokasi penelitian
3. Mengumpulkan data:
a) Wawancara,
b) Observasi
c) Dokumentasi
Dalam  penelitian  kualitatif,  analis  data dilakukan sejak awal sepanjang proses penelitian  berlangsung.  Dalam  penelitian  ini digunakan  analisis  data  penelitian  kualitatif model  interaktif  (Miles  dan  Huberman,  1992  : 112) dengan tahap: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan  Publik  Di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Salah satu kegiatan pelayanan pemerintah yang  memiliki  intensitas  pelayanan  kepada masyarakat yang cukup tinggi adalah pelayanan di  bidang  administrasi  kependudukan  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Intensitas pelayanan ini adalah berkaitan dengan cara kerja aparatur  sipil  negara  dalam  meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjelaskan  bahwa  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  bertugas  untuk  menangani bidang  pelayanan  administrasi  kependudukan dan  menjadi  satu-satunya  instansi  yang  dapat menerbitkan  dokumen  kependudukan.  Sangat banyak  dokumen  resmi  yang  harus  dimiliki Warga masyarakat sebagai bukti Warga Negara Indonesia.  Semuanya  harus  berurusan  dengan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil. Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  yang  prima dibutuhkan  untuk  bisa  menerapkan  program- program pemerintah yang ada secara profesional.  Selain  itu,  kerja  Aparatur  Sipil Negara yang Profesional juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang ada.
Untuk  menilai  seseorang  bekerja  profesional dalam  pekerjaannya  bisa  dinilai  dari  beberapa indikator  seperti:  Ahli (expertise); Mandiri (Autonomy); dan  Bertanggung  jawab  dalam pekerjaannya (Responsibility).
Profesionalitas menurut Sobandi (2002:64) adalah suatu tingkah laku atau suatu tujuan  atau  rangkaian  kualitas  yang  menandai atau melukiskan coraknya atau profesi
berdasarkan aturan. Hal ini berarti profesionalitas  adalah  kemampuan  kompetensi dari  seseorang  dalam  bertindak  dan  bertingkah laku  sesuai  dengan  profesi  berdasarkan  aturan. Profesionalitas  tidak  hanya  berbicara  tentang soal kecocokan antara keahlian dan kemampuan yang  dimiliki  oleh  seseorang  saja  tetapi  juga menyangkut kemampuan dalam mengantisipasi segala perubahan lingkungan termasuk kemampuan  dalam  merespons  aspirasi  publik dan  melakukan  inovasi  yang  pada  akhirnya membuat  pekerjaan  menjadi  mudah  dan sederhana  berdasarkan  aturan.  Profesionalitas merupakan  sesuatu  yang  digunakan  dalam menilai  kualitas  kerja  seseorang  berdasarkan aturan.  Apakah  seseorang  itu  bekerja  dengan profesional  atau  bekerja  dengan  menggunakan perasaan pribadi.
Berbicara  keahlian (Expertise) bahwa pegawai harus menguasai pekerjaan, menguasai tugas  dan  memahami  permasalahan.  Karena ketika pegawai tidak tahu dan tidak menguasai suatu  pekerjaan  yang  dibebankan  kepadanya makanya  pekerjaan  itu  akan  tidak  maksimal kinerjanya apabila dikerjakan yang bersangkutan.  Yang  menjadi  permasalahan adalah  ketika  sebagian  staff/pegawai  yang  ada di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  bekerja  diluar tugas  pokok  dan  fungsi  mereka  karena  pada dasarnya semua ASN sudah profesional, namun dikarenakan pekerjaan yang ada selalu terhalangi  dengan kurangnya pegawai, jaringan yang tidak stabil, dan dokumen dari masyarakat yang  belum  lengkap,  maka  hasil  kerja  belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan Pegawai yang  bekerja  sebagian  besar  belum  sesuai dengan kompetensinya/ posisinya namun hanya berdasarkan  pengalaman  saja.  Secara  tidak langsung,  hasil  kerja  yang  mereka  hasilkan masih belum maksimal. SDM adalah jantungnya  organisasi.  Organisasi  yang  besar sangat  membutuhkan  banyak  pegawai  sebagai penopang keberhasilan satuan kerja.
Pegawai yang mampu mandiri (Autonomy) adalah  seorang  pegawai  yang  bisa melaksanakan  tugasnya    dengan  sangat profesional.  Karena  ketika  ASN  itu  bekerja mandiri,  dia  akan  bekerja  sesuai  dengan keahliannya  dan  tanpa  menunggu  orang  lain
atau  atasannya  untuk  bekerja.  Kemandirian harus  ada  pada  diri  setiap  pegawai.  Karena Kemandirian merupakan sebuah kunci Kesuksesan  seorang  pegawai  dalam  bekerja. Temuan  di  lokasi  penelitian  adalah  Pegawai sudah melaksanakan pekerjaan dengan mandiri tanpa menunggu perintah atasan.
Berbicara tanggung jawab (Responsibility) tentunya akan berbicara mengenai tugas pokok dan fungsi seorang dalam menjalankan  tugasnya.  Berdasarkan  Peraturan Bupati  Kepulauan  Sangihe  Nomor  54  tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan  Sangihe  dengan  sangat  jelas mengatur  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  bagi setiap  pegawai  yang  ada  di  dinas  tersebut. Prosedur  yang  ada  juga  sangat  berpengaruh dalam tercapainya profesionalitas kerja pegawai.  Karena  ketika  seorang  pegawai bekerja apabila
tidak mengikuti pedoman/petunjuk pelaksanaan pekerjaan maka akan  segera  langsung  bekerja  tidak  sesuai dengan  apa  yang  di  harapkan.  Bekerja  tanpa arah dan tujuan dan tentunya juga menghambat pekerjaan selanjutnya yang belum dikerjakan.
Temuan di lokasi penelitian adalah Belum sesuai  SOP  karena  pada  saat-saat  tertentu  ada sikap kompromi satu sama lainnya seperti dalam hal  proses  administrasi  di  kantor.  Capaian kinerja  yang  diperoleh  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kepulauan Sangihe  belumlah  mencapai  hasil  yang mengembirakan  sehingga  diperlukan  upaya terus menerus untuk dapat mencapai target yang diharapkan. Selain perbaikan pelayanan kepada masyarakat pemohon, sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai administrasi kependudukan  perlu  terus  dilakukan  agar masyarakat  memperoleh  pemahaman  yang benar  mengenai  administrasi  kependudukan. Disamping  itu,  perbaikan  dalam  hal  sarana prasarana  maupun  mutu  SDM  juga  perlu dilakukan.
Faktor  ekstern  yang  mempengaruhi kualitas pelayanan  antara lain menurut Kepmen PANNo.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik.  yaitu  prosedur  pelayanan,  waktu
penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi petugas  pelayanan,  dalam  penelitian  ini  biaya pelayanan  dan  produk  pelayanan  sudah termasuk  dalam  prosedur  pelayanan  sehingga yang meliput 4 (empat) faktor, yaitu : 1. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari  standar  pelayanan  publik.  Prosedur pelayanan  harus  dibakukan  bagi  pemberi  dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian  hari.  Prosedur  pelayanan  harus ditetapkan melalui standar operasional prosedur, sehingga  pihak  penerima  pelayanan  dapat memahami mekanismenya. Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Produk pelayanan yang dihasilkan dari pelayanan akan diterima  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  ditetapkan.  Biaya  pelayanan termasuk  rinciannya  harus  ditentukan  secara konsisten  dan  tidak  boleh  ada  diskriminasi, sebab  akan  menimbulkan  ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat,  sehingga  tidak  menimbulkan kecemasan,  khususnya  kepada  pihak  atau masyarakat yang kurang mampu.
2. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat  pengajuan  permohonan  sampai  dengan penyelesaian  pelayanan.  Semakin  cepat  waktu penyelesaian  pelayanan,  maka  akan  semakin meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  akan pelayanan  yang  diberikan.  Kepastian  waktu pelayanan  dapat  diselesaikan  dalam  kurun waktu yang telah ditentukan.
3. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan  yang  memadai  oleh  penyelenggara pelayanan  publik.  Tersedianya  sarana  dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya  termasuk  penyediaan  sarana  teknologi komunikasi  dan  informatika  (telematika). Lingkungan kerja yang tertib, teratur disediakan ruang  tunggu  yang  memadai,  bersih  dan  rapi. Lingkungan  yang  indah  dan  sehat  serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti tempat ibadah, parkir,toilet.
4. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  di artikan  bahwa  dengan  adanya    standar pelayanan publik maka suatu pelayanan itu bisa berjalan  sesuai  dengan  harapan  dan  dapat memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Upaya untuk mewujudkan
penyelenggaraan  Pemerintahan  secara  benar termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan  publik  memerlukan  unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur
profesionalitas  dari  pelaku  dan  penyelenggara pemerintahan dan pelayanan
publik.
Terabaikannya  unsur  profesionalitas  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Sehingga aparatur  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan dan  keahlian  untuk  memahami  aspirasi  dan kebutuhan  masyarakat  kedalam  kegiatan  dan program pelayanan.

## PENUTUP Kesimpulan
Pada hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang  dikemukakan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan selalu terhalangi dengan kurangnya pegawai
2. Dokumen masyarakat belum lengkap
3. Pegawai yang bekerja sebagian belum sesuai dengan kompetensi tetapi hanya berdasarkan pengalaman kerja
4. Saat  tertentu  terdapat  sikap  kompromi  yang berdampak  pada  hasil  kerja  belum  sesuai dengan apa yang diharapkan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan Untuk itu disarankan sebaiknya:
1. Dilakukan  perbaikan  kualitas  Sumber  Daya Manusia
2. Pengadaan sarana prasarana untuk kepentingan pelayanan
3. Sosialisasi  kepada  masyarakat    mengenai kelengkapan  administrasi  kependudukan yang harus disiapkan oleh masyarakat,
4. Ditingkatkan kemandirian
5. Ditingkatkan tanggung jawab ASN.

## DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan, Agung 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yokyakarta: Arus Media M. Arifin. 2012. Strategi dan   Pembelajaran Pendidikan Karakter. Yokyakarta Arus Media Milles, M. B.and Huberman, M. A.1992. Qualitative Data Analysis . London: Sage Publikation. Mulyadi. Deddy. 2015, Studi Kebijakan  Publik dan    Pelayanan Publik. Penerbit : Alfabeta. Bandung Rasyid,  Muhammad  Ryaas.  1998. Desentralisasi  Dalam      Menunjang  Pembangunan  Daerah  Dalam Pembangunan Adminitrasi di Indonesia. Pustaka Lp3Es: Jakarta Sobandi, Baban. 2002. Etika Kebijakan  Publik , Jakarta:  Mutiara Ilmu Siagian. Sondang P. 2002. Filsafat Adminitrasi . Jakarta: PT. Bumi Aksara Sembang.  Riski.  2016. Profesionalitas  Pelayanan  Publik  Aparatur  Birokrasi Kantor Kecamatan Modoinding Kab Minahasa Selatan. UNIMA

## Regulasi
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan  Bupati  Kepulauan  Sangihe  Nomor  54 tahun  2016  tentang  Kedudukan  Susunan  Organisasi,
Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Kepulauan Sangihe Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  Birokrasi RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
Undang−Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang−Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang−Undang    Nomor  43  Tahun  1999  tentang  perubahanUndang−undang  Nomor  8  Tahun  1974 tentang Pokok−Pokok Kepegawaian

## Sumber Internet
http://www.neliti.com//id/publikations/1169/Profesionalisme-birokrasi-aparat-pemerintah-dalam- pelaksanaan-pelayanan-publik-dArtikel ejournal dila (08-16-     14-02- 50-56).pdf Di Akses  :  6 juli 2018 Pkl 13.23
http://ejournal.an.fisip−unmul.ac.id/site/ wp−content/ Di Akses : 6 Agustus 2018 Pkl 10.05

## Jurnal
Theresia C. Tambayong. 2016. Profesionalisme Birokrasi Aparat     Pemerintah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tomohon. Universitas Sam Ratulangi, Manado