## Keterkaitan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Oleh:
Brillian Willis 1 , Lanny Kusumawati 2 , Wafia Silvi Dhesinta Rini 3

## Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## Brillianchou@yahoo.com
Volume  21  Nomor  2  Agustus  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 15-05-2023 Revised: 25-06-2023 Accepted: 26-07-2023 Published: 14-08-2023

## ABSTRACT
This  study  is  to  examine  the  relationship  between  the  implementation  of  good  financial government  with  unqualified  opinion.  The  type  of  research  method  used  in  this  study  is  a normative juridical method by conducting a literature study on related legal materials. The results of this study are that there is a relationship between Unqualified Opinion issued by the Supreme Audit Agency and the principle of good financial government, one of the benchmarks of which is based on Government Accounting Standards regulated in Article 32 of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance in order to present the results of the technical performance of the State Audit  Board  of  the  Republic  of  Indonesia  on  the  examination  of  financial  statements  in accordance with the standards and laws and regulations. Unqualified Opinion is a manifestation of the values of good governance, namely accountability, participation, and transparency, but this does  not  rule  out  the  possibility  that  there  are  irregularities  that  cannot  be  detected  during  the audit process and do not guarantee the absence of corruption by government administrators.
Keywords: Supreme Audit Agency; Unqualified Opinion; Good Financial Government.

## ABSTRAK
Penelitian ini untuk meneliti keterkaitan antara penerapan good financial government dengan opini Wajar  Tanpa  Pengecualian.  Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  yuridis  normatif  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum terkait.  Hasil  daripada  penelitian  ini  adalah  terdapat  keterkaitan  antara  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dengan  prinsip  good  financial government  yang  salah  satu  tolak  ukur  penilaiannya  didasarkan  pada  Standar  Akuntansi Pemerintahan  yang  diatur  dalam  pasal  32  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  guna  menyajukan  hasil  kinerja  secara  teknis  Badan  Pemeriksa  Keuangan terhadap  pemeriksaan  laporan  keuangan  telah  sesuai  dengan  standar  dan  peraturan  perundang- undangan.  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  merupakan  wujud  dari  nilai-nilai  good  governance yakni akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan masih terdapat penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi selama proses audit serta tidak menjamin tidak adanya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.
Kata  kunci:  Badan  Pemeriksa  Keuangan;  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian;  Good  Financial Government.
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## A. PENDAHULUAN
Setiap  negara  memerlukan  tujuan  untuk  melakukan  pembentukan  negaranya,  tidak terkecuali  Negara  Indonesia.  Salah  satu  tujuan  dari  pembentukan  Negara  Indonesia  menurut Alinea ke-IV bagian pembukaan Naskah Asli Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  1945)  adalah  untuk  mencapai  sebuah  kesejahteraan umum (welfare state), termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara  adalah  suatu  kegiatan  krusial  bagi  keberlangsungan  sebuah  negara,  hal  ini  dibuktikan dengan  dibentuknya  sebuah  lembaga  yang  dibentuk  khusus  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  pengelolaan  keuangan  negara.  Pada  Pasal  23  ayat  (5)  UUD  1945  menyatakan  bahwa: Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  No,  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan (selanjutnya  disingkat  UU  No.  15/2006)  BPK  adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa:
Untuk  memeriksa  tanggung  jawab  tentang  keuangan  negara  diadakan  suatu  Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu  diberitahukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat.Dapat  dikatakan  bahwa  Badan  Pemeriksa Keuangan (selanjutn ya disingkat BPK) merupakan sebuah lembaga yang penting. Menurut Pasal 1  Undang-Undang  No,  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (selanjutnya disingkat  UU  No.  15/2006)  BPK  adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  untuk  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Demikian BPK harus dapat menjalankan tugas dan  fungsinya  dengan  terbebas  dari  pengaruh  pihak-pihak  lain  supaya  hasil  pemeriksaan  dan pengawasannya objektif. Terkait dengan eksistensi BPK yang diperjelas dengan adanya Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai peraturan pelaksana dari  ketentuan  di  dalam  konstitusi.  Aturan  tersebut  dibentuk  guna  menjamin  kualitas  dari pengelolaan  keuangan  negara,  sehingga  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dapat dipertanggungjawabkan  serta  transparan.  Tegasnya,  untuk  menciptakan  good  governance  perlu adanya  eksistensi  dari  BPK  yang  baik  juga.  Asas  good  governance  dapat  dilihat  di  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  17/2003)  tentang Keuangan  Negara.  Salah  satu  tujuan  dari  dibentuknya  BPK  menurut  Pasal  6  ayat  (1)  UU  No. 15/2006 adalah:
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
BPK  bertugas  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Layanan  Umum,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  lembaga atau  badan  lain  yang  mengelola  keuangan  negara.  Untuk  merealisasikan  hal  tersebut,  BPK diberikan beberapa kewenangan yang didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) UU No. 15/2006 tentang BPK, salah satu  dari kewenangan tersebut  adalah memeriksa laporan keuangan lembaga negara yang  disediakan  oleh  pengelola  keuangan  negara.  Menurut  Pasal  1  angka  9  UU  No.  15/2006 tentang BPK, pemeriksaan adalah: Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi  yang  dilakukan  secara  independen,  objektif,  dan  profesional  berdasarkan  standar pemeriksaan,  untuk  menilai  kebenaran,  kecermatan,  kredibilitas,  dan  keandalan  informasi mengenai  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara.  Hal  ini  menjadikan  dalam menjalankan  tugasnya  penting  untuk  terbebas  dari  pengaruh  pihak-pihak  lain  supaya  hasil pemeriksaan dan pengawasannya objektif yang ditujukan tidak lain guna menjamin kualitas dari pengelolaan  keuangan  Negara  menjadi  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  transparan.  Saidi (2011:91)  menyebutkan  bahwa  ruang  lingkup  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  BPK  meliputi  pemeriksaan  yang  bersifat  preventif  dan pemeriksaan yang bersifat represif.
BPK  dalam  menjalankan  pemeriksaannya  menemukan  kejanggalan  atau  indikasi  bahwa terjadinya  sebuah  kerugian  keuangan  negara,  atau  mendapatkan  informasi  dari  sumber  yang kredibel  bahwa  sedang  terjadi  penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  maka  BPK dapat  menggunakan  kewenangannya  untuk  menindaklanjuti  hal  tersebut  untuk  segera  diusut supaya  tidak  terjadi  kerugian  yang  lebih  lanjut.  Jenis  pemeriksaan  dapat  mengacu  pada  Pasal  6 ayat  (3)  UU No. 15/2006 tentang BPK, antara lain  (1) Pemeriksaan keuangan;  (2) Pemeriksaan kinerja;  (3)  Pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu.  Masing-masing  dari  pemeriksaan  tersebut memiliki  objektif  yang  berbeda-beda,  dan  keputusan  untuk  melaksanakan  pemeriksaan sepenuhnya berada di tangan BPK. Di dalam pemeriksaan keuangan, terkait dengan syarat-syarat administratif  dari  proses  pembuatan  laporan  keuangan  akan  diperiksa,  yang  kemudian  akan diberikan  penilaian  atas  hasil  pemeriksaan  tersebut.  Tindakan  pemeriksaan  laporan  keuangan tersebut  juga  dapat  disebut  sebagai  audit  eksternal  yang  setiap  tahunnya  dilakukan  oleh  BPK selaku  sebuah  lembaga  independen  yang  diberikan  tanggung  jawab  langsung  oleh  Undang-
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Undang  Dasar  untuk  melakukan  tindakan  tersebut.  (BPK-RI,  2020).  Hasil  dari  pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh sebuah lembaga negara, maupun instansi  negara  apapun  yang  memiliki  pertanggungjawaban  terhadap  pengelolaan  keuangan negara merupakan Opini BPK.
Mardiasmo (2002:10) menyatakan setidaknya terdapat tiga hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan  tata  kelola  keuangan  daerah  agar  mewujudkan  good governance,  yakni  transparansi,  akuntabilitas  publik,  dan  value  for  money.  Maka  dari  itu  audit dari  BPK  sangat  penting  untuk  dilakukan  demi  menjamin  terwujudnya  good  governance,  serta terwujudnya  asas-asas  umum  pengelolaan  keuangan  negara,  antara  lain:  (1)  akuntabilitas berorientasi  pada  hasil;  (2)  profesionalitas;  (3)  proporsionalitas;  (4)  keterbukaan  dalam pengelolaan keuangan negara; (5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.  Jika  mengacu  pada  poin  ke-5,  maka  dapat  dilihat  bahwa  ketentuan  tersebut  sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 23E NRI Tahun 1945. Pada dasarnya, pengaturan di  dalam UU No. 17/2003 tentang  Keuangan Negara adalah peraturan pelaksana  atau peraturan lebih  lanjut  mengenai  keuangan  negara,  dengan  harapan  dapat  memperkuat  perekonomian  dari Indonesia.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  BPK,  pemeriksa/auditor akan mengeluarkan opini dengan jenis opini diantaranya adalah:
1. Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  atau  unqualified  opinion,  yang  berarti  hasil  audit  laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria penilaian;
2. Opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  atau  qualified  opinion,  yang  berarti  hasil  audit  wajar, tetapi  ada  kesalahan  minor  yang  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  keseluruhan  laporan keuangan;
3. Opini Tidak Wajar atau adverse opinion, yang berarti hasil audit membuktikan bahwa tidak dipenuhinya kriteria penilaian;
4. Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer of opinion, yang berarti kurangnya bukti dalam proses audit sehingga tidak dapat mengeluarkan opini. ( Sri W. Setiyanti 2012:21)
Opini  dari  BPK  juga  dapat  menjadi  salah  satu  alat  untuk  mengukur  kualitas  dari laporan keuangan yang dibentuk oleh para pihak pengelola keuangan negara, karena secara tidak  langsung,  kinerja  dari  lembaga-lembaga  tersebut  tersirat  di  dalam  laporan  keuangan
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
yang telah disajikan. (BPK-RI, 2020).     Dari keempat Opini BPK tersebut, tentu saja yang menjadi  harapan  seluruh  lembaga  negara  pengelola  keuangan  negara  adalah  untuk mendapatkan Opini  Wajar Tanpa Pengecualian,  karena dengan didapatkannya Opini Wajar Tanpa  Pengecualian,  maka  dapat  disimpulkan  laporan  yang  disediakan  oleh  lembaga tersebut  sudah  sesuai  apa  adanya,  dan  tidak  terdapat  kejanggalan,  maka  secara  tidak langsung  akan  meningkatkan  kredibilitas  dari  lembaga  atau  entitas  yang  diperiksa.  Namun pada  kenyataannya,  tidak  jarang  ditemukan  lembaga  pengelola  keuangan  negara  yang kedapatan  melakukan  korupsi,  walaupun  telah  sebelumnya  diberikan  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian oleh BPK.
Pada tahun 2020 terdapat kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara  yang  telah  memperoleh  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST. Merupakan contoh nyata bagaimana keterkaitan antara pemberian  opini  WTP  pada  entitas  yang  ternyata  ada  penyalahgunaan  wewenang  melalui korupsi  sehingga  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara.    Selain  itu  pula,  permasalahan mengenai korupsi dan opini WTP juga terjadi di beberapa daerah antara lain  tercermin dari kasus  Bupati  Bogor  Ade  Yasin  yang  diduga  menyuap  auditor  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) agar Kabupaten  Bogor mendapat  predikat  WTP. Bagi  kepala daerah, predikat WTP penting  supaya  dianggap  sebagai  sosok  yang  bersih  dan  tidak  korupsi  di  mata masyarakatnya.  Sebab,  jika  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  berpredikat  WTP, patut  diduga  laporan  tersebut  bermasalah  dan  bisa  jadi  pintu  masuk  pengusutan  kasus korupsi.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan    kasus-kasus  yang  terjadi  baik  pada  level  pusat maupun daerah penulis bermaksud untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai keterkaitan antara opini WTP dengan asas good financial governance .

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  metode  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis normatif  yaitu  suatu  metode  yang  didasarkan  pada  studi  kepustakaan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  terdiri  dari berbagai  cara  dan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  mengumpulkan  data-data,  dan  bahan- bahan  hukum  yang  diperlukan  dalam  penulisan  hukum  ini.  Di  dalam  penelitian  normatif,  maka bahan  yang  dipakai  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
pengambilannya  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  untuk  menjawab  dan  memecahkan  fakta hukum  di  dalam  penelitian  ini.  Bahan  hukum  primer    merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  yang  berarti  mempunyai  otoritas  serta  mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  seperti perundang-undangan,  perjanjian  internasional,  putusan-putusan  hakim.  Adapun  menggunakan bahan  sekunder  yaitu  bahan  hukum  sekunder    yang  berfungsi  untuk  memperjelas  bahan  hukum primer  yang  berasal  dari  pendapat-pendapat  para  sarjana,  doktrin  dan  teori-teori  yang  diperoleh dari  literatur  hukum,  hasil  penelitian,  artikel  ilmiah  seperti  jurnal,  maupun  website  yang  terkait dengan penelitian. Ada 2 (dua) pendekatan masalah, antara lain pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) yakni pendekatan peraturan perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan, yaitu undang–undang dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan isu hukum  yang  sedang  ditangani  dan  pendekatan  konsep  (conceptual  approach)  yakni  pendekatan konsep  dilakukan  dengan  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2020 terdapat kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang  telah  memperoleh  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor:  29/Pid.Sus- TPK/2021/PN.JKT.PST. Padahal baru saja di Bulan Juli tahun 2020 Kementerian Sosial mendapatkan Opini  WTP  dari  BPK.  Merupakan  contoh  nyata  bagaimana  keterkaitan  antara  pemberian  opini  WTP pada  entitas  yang  ternyata  ada  penyalahgunaan  wewenang  melalui  korupsi  sehingga  menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu pula, permasalahan mengenai korupsi dan opini WTP juga terjadi di  beberapa  daerah  antara  lain  tercermin  dari  kasus  Bupati  Bogor  Ade  Yasin  yang  diduga  menyuap auditor  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  agar  Kabupaten  Bogor  mendapat  predikat  WTP.  Bagi kepala daerah, predikat WTP penting supaya dianggap sebagai sosok yang bersih dan tidak korupsi di mata  masyarakatnya.  Sebab,  jika  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  berpredikat  WTP,  patut diduga  laporan  tersebut  bermasalah  dan  bisa  jadi  pintu  masuk  pengusutan  kasus  korupsi.  Fakta menunjukkan bahwa perolehan Opini WTP tidak menjadi sebuah tolak ukur dalam menentukan apakah sebuah lembaga tersebut telah terbebas dari korupsi atau tidak (Kompas, 2022).

## Pembahasan
Berdasarkan  penjelasan  atas  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara,  parameter  kewajaran
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
informasi yang harus dipenuhi untuk mendukung sebuah opini antara lain:

## 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);
Pengelolaan laporan keuangan pemerintah membutuhkan Standar Akuntansi Pemerintah (yang  selanjutnya  disebut  dengan  SAP).  SAP  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  berdasarkan Pasal  1  Ayat  (3)  PP  No.  71/2010    sebagai  berikut:  “Standar  Akuntansi  Pemerintah  adalah prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.  Prinsip-prinsip  yang  dimaksud  yaitu  basis  akuntansi,  nilai  historis,  Realisasi, Substansi  mengungguli  bentuk  formal,  periodisitas,  konsisten  pengungkapan  lengkap,  dan penyajian wajar”.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
Definisi  sistem  pengendalian  intern  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia No.  60 Tahun 2008 Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan PP No 60/2008, Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset Negara  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Unsur-unsur  pengendalian internal menurut Pasal 3 Ayat 1 PP No. 60/2008, adalah:

## a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan  pengendalian  menciptakan  suasana  pengendalian  dalam  suatu  organisasi dan  mempengaruhi  kesadaran  personal  organisasi  tentang  pengendalian.  Lingkungan pengendalian  merupakan  landasan  untuk  semua  komponen  pengendalian  internal  yang membentuk  disiplin  dan  struktur.  Bahwa  lingkungan  pengendalian  didefinisikan  sebagai seperangkat  standar,  proses,  dan  struktur  yang  memberikan  dasar  untuk  melaksanakan pengendalian internal di seluruh orang
b. Penilaian Resiko (Risk Assessment)
Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan  menilai  risiko  terhadap  pencapaian  tujuan.  Risiko  itu  sendiri  dipahami  sebagai  suatu kemungkinan  bahwa  suatu  peristiwa  akan  terjadi  dan  mempengaruhi  pencapaian  tujuan
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi  risiko  yang  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  penilaian  risiko  membentuk  dasar  untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi
c. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)
Aktivitas  pengendalian  adalah  tindakan-tindakan  yang  ditetapkan  melalui  kebijakan- kebijakan dan prosedur prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi  risiko  terhadap  pencapaian  tujuan  dilakukan.  Aktivitas  pengendalian  dilakukan pada  semua  tingkat  entitas,  pada  berbagai  tahap  dalam  proses  bisnis,  dan  atas  lingkungan teknologi.  Aktivitas  pengendalian  memiliki  berbagai  macam  tujuan  dan  diterapkan  dalam berbagai  tindakan  dan  fungsi  organisasi.  Aktivitas  pengendalian  meliputi  kegiatan  yang berbeda  seperti:  otorisasi,  verifikasi,  rekonsiliasi,  analisis,  prestasi  kerja,  menjaga  keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.
d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
Bahwa  informasi  sangat  penting  bagi  setiap  entitas  untuk  melaksanakan  tanggung jawab  pengendalian  internal  guna  mendukung  pencapaian  tujuan-tujuannya.  Informasi  yang diperlukan  manajemen  adalah  informasi  yang  relevan  dan  berkualitas  baik  yang  berasal  dari sumber  internal  maupun  eksternal  dan  informasi  yang  digunakan  untuk  mendukung  fungsi komponen-komponen  lain  pengendalian  internal.  Informasi  diperoleh  ataupun  dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus- menerus,  berulang,  dan  berbagi.  Kebanyakan  organisasi  membangun  suatu  sistem  informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan dan tepat waktu.
e. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring Activities)
Kegiatan  evaluasi  dengan  beberapa  bentuk  apakah  yang  sifatnya  berkelanjutan, terpisah  maupun  kombinasi  keduanya  yang  digunakan  untuk  memastikan  apakah  masing- masing  dari  kelima  komponen  pengendalian  internal  mempengaruhi  fungsi  fungsi  dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan (terus menerus) dibangun ke dalam  proses  bisnis  pada  tingkat  yang  berbeda  dari  entitas  menyajikan  informasi  yang  tepat waktu.  Evaluasi  terpisah  dilakukan  secara  periodik,  akan  bervariasi  dalam  lingkup  dan frekuensi  tergantung  pada  penilaian  risiko,  efektifitas  evaluasi  yang  sedang  berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya.
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
3.  Pengungkapan (disclosure) Laporan Keuangan;
Hendriksen  (1992:69)  mengungkapkan  bahwa  terdapat  tiga  konsep  yang  umum  dalam pengungkapan yaitu:
1) Pengungkapan  yang  cukup (adequate  disclosure) adalah  pengungkapan  informasi  oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi  kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang  diungkapkan  sesuai  dengan  standar  minimum  yang  diwajibkan.  terutama  informasi yang  menurut  lembaga  terkait  wajib  disajikan.  Pengungkapan  jenis  ini  banyak  dilakukan oleh perusahaan.
2) Pengungkapan  yang  wajar (fair  disclosure) adalah  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  dengan  menyajikan  sejumlah  informasi  yang  menurut  perusahaan  dapat memuaskan  pengguna  Laporan  Keuangan  yang  potensial.  Informasi  minimum  yang diwajibkan  dan  informasi  tambahan  lainnya  untuk  menghasilkan  penyajian  Laporan Keuangan yang wajar.
3) Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) adalah pengungkapan yang menyajikan semua informasi  yang  relevan.  Informasi  yang  diungkapkan  adalah  informasi  minimum  yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela.
SAP  menjadi  dasar  pengelolaan  yang  menerapkan  prinsip Good  Financial Governance serta  menjadi  dasar  pengaturan  keuangan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  32 UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang  pada  pokoknya  menyatakan bahwa  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan.  SAP  disusun  oleh  suatu  komite standar  yang  independent  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  setelah  terlebih dahulu  mendapat  pertimbangan  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Dapat  dipahami  bahwa opini  wajar  tanpa  pengecualian  bermakna  bahwa  laporan  keuangan  yang  disajikan  secara wajar  dalam  semua  hal  yang  material,  posisi  keuangan,  hasil  usaha  dan  arus  kas  entitas sesuai  dengan  prinsip  SAP  sebagai  ketentuan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia.  Dengan  demikian,  predikat  opini  wajar  tanpa  pengecualian  adalah  telah memenuhi standar-standar dalam prinsip good governance yang antara lain diterbitkan oleh auditor dengan kondisi sebagai berikut (Sopanan,2005:36):
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
a. Semua laporan neraca, laporan laba–rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
c. Bukti  cukup  dapat  dikumpulkan  oleh  auditor  dan  auditor  telah  melaksanakan  perikatan sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  untuk  melaksanakan  tiga  standar  pekerjaan lapangan.
d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia.
e. Tidak  ada  keadaan  yang  mengharuskan  auditor  untuk  menambah  paragraf  penjelas  atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.
Terdapat  beberapa  jenis  pemeriksaan  laporan  keuangan  yang  dapat  dilakukan  oleh BPK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 15/2006 antara lain:
1) Pemeriksaan  keuangan  yakni  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Pemeriksaan  keuangan  ini  dilakukan  dalam  rangka  memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2) Pemeriksaan  kinerja  yakni  pemeriksaan  atas  aspek  ekonomi  dan  efisiensi  serta  aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yakni pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar  pemeriksaan  keuangan  dan  pemeriksaan  kinerja  misalnya  pemeriksaan  atas  hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
Opini  yang  dikeluarkan  oleh  BPK  merupakan  output  terhadap  pemeriksaan  laporan keuangan  yang  tujuannya  adalah  untuk  memeriksa  laporan  keuangan.  Tujuan  diperiksanya laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan  pernyataan  kewajaran  atas  laporan  keuangan. Menurut penjelasan Pasal 16 Ayat 1 UU No. 15/2004 bentuk opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa antara lain:
1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan  entitas  yang  diperiksa,  menyajikan  secara  wajar  dalam  semua  hal  yang  material, posisi  keuangan,  hasil  usaha,  dan  arus  kas  entitas  tertentu  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan  entitas  yang  diperiksa  menyajikan  secara  wajar  dalam  semua  hal  yang  material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku  umum  di  Indonesia,  kecuali  untuk  dampak  hal-  hal  yang  berhubungan  dengan  yang dikecualikan.
3) Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa  tidak  menyajikan  secara  wajar  posisi  keuangan,  hasil  usaha,  dan  arus  kas  entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4) Pernyataan  menolak  memberikan  opini  (disclaimer  of  opinion)  atau  Tidak  Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
Terdapat  tiga  pilar elemen dasar  yang  saling  berkaitan  dalam  mewujudkan good governance , antara lain: (Elvira,2011:53)
1) Transparansi yaitu segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai  koridor  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  juga  mencakup  pengertian  bahwa informasi  tersedia  secara  cuma-cuma  dan  dapat  diakses  secara  mudah  dan  langsung.  Bentuk konkrit  saat  ini  informasi  publik  dan  penggunaan  anggaran  saat  ini  semakin  mudah  untuk diperoleh dengan adanya informasi online di website masing-masing lembaga.
2) Partisipasi,  yaitu  pelayanan  publik  mendorong  dan  membutuhkan  peran  aktif  masyarakat mulai dari tahap awal perencanaan hingga evaluasi atau kontrol pelaksanaan pelayanan publik. Saat  ini  dalam  penggunaan  anggaran  selalu  dilakukan  komunikasi  dengan  perwakilan masyarakat untuk memberikan penjelasan besaran anggaran, tujuan penggunaan anggaran dan lain sebagainya.
3) Akuntabilitas  yaitu  kewajiban  melaporkan  dan  menjawab  dari  yang  dititipi  amanah  untuk mempertanggungjawabkan  kesuksesan  maupun  kegagalan  kepada  penitipan  amanah  sampai yang  memberi  amanah  puas  dan  bila  belum  puas  dapat  kena  sanksi.  Pertanggungjawaban keuangan  dilakukan  secara  horizontal  dan  vertikal  yaitu  ke  pemerintah  dan  masyarakat sehingga dapat meningkatkan trust building kepada masyarakat.
Namun  demikian,  opini  WTP  tidak  dapat  memberikan  jaminan  bahwa  suatu  entitas dalam  pemerintahan  tidak  melakukan  perbuatan  kecurangan  atau  korupsi.  Dalam  proses
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
pemeriksaan laporan keuangan, terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 15/2006 antara lain:
1) Pemeriksaan  keuangan  yakni  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Pemeriksaan  keuangan  ini  dilakukan  dalam  rangka  memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2) Pemeriksaan  kinerja  yakni  pemeriksaan  atas  aspek  ekonomi  dan  efisiensi  serta  aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yakni pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja misalnya pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
Opini  WTP  dimaknai  sebagai  suatu  alat  untuk  meraih  kepercayaan  dari  publik.  Opini WTP  merupakan  salah  satu  bukti  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dan  pengakuan  dari masyarakat bahwa uang rakyat yang diamanatkan kepadanya telah dikelola dengan baik. Opini WTP dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat karena adanya reward berupa alokasi dana dari Pemerintah pusat  sebagai penghargaan karena telah mendapatkan opini WTP. Opini WTP  yang  secara  teori  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  telah  disajikan  secara  wajar dalam  semua  hal  yang  material  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  dan  peraturan perundang-undangan,  realitasnya  dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  kepatuhan  dan  alat  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Auliyana,2017:31).
BPK  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  wewenang  tertinggi  atas  pemeriksa keuangan  negara.  Pengaturan  BPK  pada  bab  tersendiri  dalam  Undang-  Undang  Dasar  1945 dimaksudkan  buat  memberi  dasar  aturan  yang  bertenaga  dan  pengaturan  yang  lebih  rinci tentang  BPK.  Dengan  adanya  ketentuan  tentang  hal  ini  pada  Undang-Undang  Dasar  1945, inspeksi terhadap pengelolaan  tanggung jawab keuangan negara lebih optimal. BPK memiliki tiga  tahapan  pemeriksaan:  kebebasan  dan  independensi  dalam  proses,  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pelaporan  hasil  pemeriksaan.  BPK  bisa  memberikan  Pendapat  kepada  DPR, DPD,  DPRD,  Pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah,  Lembaga  Negara  Lain,  Bank  Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, Yayasan, dan Lembaga atau Badan Lain. (Machdany,
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
2009:90)  Fakta  bahwa  laporan  tersebut  disusun  berdasarkan  standar  akuntansi  yang  berlaku berarti bahwa laporan tersebut tidak disusun berdasarkan kehendak atau kesewenang-wenangan seseorang,  tetapi  menurut  prinsip  akuntansi  umum  sehingga  dapat  membentuk  kondisi  good financial  governance  (Robin,  1986:67).  Upaya  peningkatan  opini  didasarkan  pada tekad/komitmen  tidak  hanya  untuk  membantu  mendapatkan  reputasi  yang  baik  dari  BPK  RI, tetapi  juga  untuk  lebih  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  pemerintah.  Opini  WTP  juga  akan  mendorong  semangat  setiap  lembaga  untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang sebaik-baiknya sehingga laporan keuangan akan berkualitas  baik  tentunya  dengan  parameter  penerapan  prosedur  SAP  harus  dilakukan  secara total,  detail  dan  teliti.  Hasil  laporan  keuangan  yang  baik  yang  akan  dimuat  dalam  opini  WTP juga  diharapkan  akan  memberikanMeskipun  secara  teori  opini  wajar  tanpa  pengecualian  telah menunjukkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan peraturan  perundang-undangan  (Auliyana,2017:31)  serta  dapat  dimaknai  sebagai  alat  untuk meraih kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan masyarakat yang telah dipercayakan terhadap  penyelenggara  negara  akan  tetapi,  opini  wajar  tanpa  pengecualian  tidak  dapat memberikan  jaminan  bahwa  suatu  entitas  dalam  pemerintahan  tidak  melakukan  perbuatan kecurangan  atau  korupsi.  Berkaca  dari  kasus  OTT  yang  dilakukan  oleh  KPK  di  Kementerian Sosial  dapat  memberikan  gambaran  pada  masyarakat  bahwa  penilaian  WTP  tidak  dapat menjamin suatu entitas bebas dari korupsi.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  setidaknya  terdapat  dua  hal  yang  dapat  dipahami  yaitu: (1)  Masyarakat  beranggapan  bahwa  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  bebas  dari kecurangan/kecurangan/korupsi  dengan  membuat  laporan  WTP;  (2)  Pemeriksa  laporan keuangan,  dalam  hal  ini  adalah  auditor  BPK  meyakini  bahwa  tanggung  jawab  atas  laporan keuangan pemerintah dengan opini WTP adalah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAP.    (Mangkunegara,  2015).  Hal  ini  tidak  lain  melihat  fakta  bahwa  laporan  tersebut  disusun berdasarkan  standar  akuntansi  yang  berlaku  berarti  bahwa  laporan  tersebut  tidak  disusun berdasarkan kehendak atau kesewenang-wenangan seseorang, tetapi menurut prinsip akuntansi umum sehingga dapat  membentuk kondisi  good financial governance (Robin,  1986:67). Opini WTP  juga  akan  mendorong  semangat  setiap  lembaga  untuk  melakukan  penyusunan  laporan keuangan  yang  sebaik-baiknya  sehingga  laporan  keuangan  akan  berkualitas  baik  tentunya
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dengan parameter penerapan prosedur SAP harus dilakukan secara total, detail dan teliti. Hasil laporan  keuangan  yang  baik  yang  akan  dimuat  dalam  opini  WTP  juga  diharapkan  akan memberikan  keyakinan  kepada  DPR  dan  masyarakat  bahwa  suatu  lembaga  telah  menjalankan fungsi good financial governance dengan baik. (Dinar, 2017:90).
Kasus  OTT  yang  dilakukan  oleh  KPK  di  Kementerian  Sosial  dapat  memberikan gambaran pada masyarakat bahwa penilaian WTP tidak dapat menjamin suatu entitas bebas dari korupsi.  Berdasarkan  kondisi  tersebut  setidaknya  terdapat  dua  hal  yang  dapat  dipahami  yaitu: (1)  Masyarakat  beranggapan  bahwa  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  bebas  dari kecurangan/kecurangan/korupsi  dengan  membuat  laporan  WTP;  (2)  Pemeriksa  laporan keuangan,  dalam  hal  ini  adalah  auditor  BPK  meyakini  bahwa  tanggung  jawab  atas  laporan keuangan pemerintah dengan opini WTP adalah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAP. (Mangkunegara, 2015).
Oleh karena itu, terjadi kesalahpahaman yang di masyarakat yang menuntut agar audit dapat  mengungkapkan  potensi  korupsi  terjadi  saat  auditor  BPK  perlu  menyampaikan  opini audit,  namun  persepsi  tanggung  jawab  auditor  berbeda.  Inilah  yang  dimaksud  dengan "expectation  gap".  (Mangkunegara,  2015)  Metode  pemeriksaan  hasil  laporan  WTP  ini  tidak dimaksudkan  untuk  mendeteksi  korupsi,  sehingga  masyarakat  juga  harus  memahami  bahwa kasus  korupsi  atau  fraud  terkait  dengan  kewajaran  laporan  keuangan.  Tolak  ukurnya  ada  di tampilan  laporan.  Mempertimbangkan  apakah  salah  saji  laporan  keuangan  memiliki  dampak yang signifikan baik untuk keseluruhan laporan keuangan. Jika laporan berisi pernyataan yang salah  yang  ternyata  berpengaruh  signifikan,  maka  akan  berdampak  pada  kewajaran  laporan keuangan tahunan sampai dengan dikeluarkannya opini audit yang berbeda.
Hal  ini  yang  menimbulkan  suatu  kesalahpahaman  dalam  masyarakat  terhadap  opini pengelolaan keuangan negara dari BPK yang pada faktanya metode pemeriksaan hasil laporan wajar  tanpa  pengecualian  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  mendeteksi  korupsi,  sehingga masyarakat  juga  harus  memahami  bahwa  kasus  korupsi  atau  fraud  terkait  dengan  kewajaran laporan  keuangan  melainkan  hanya  didasarkan  pada  tampilan  laporan  sebagai  tolak  ukurnya. Akan  tetapi,  hasil  dari  Opini  keluaran  dari  BPK  dapat  digunakan  sebagai  sebuah  acuan  bagi DPR  untuk  menentukan  tindakan  apa  yang  perlu  dilakukan,  contohnya  memangkas  atau menambahkan  anggaran  untuk  tahun  selanjutnya,  maupun  melakukan  pengawasan  khusus
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
apabila terdapat indikasi terjadinya sebuah kerugian keuangan negara.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-  bab sebelumnya,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  dalam  kasus  keterkaitan  antara Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK terhadap prinsip good financial governance, yaitu : 1. Terdapat  keterkaitan  antara  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  yang  dikeluarkan  oleh  BPK dengan  prinsip  good  financial  governance.  Hal  ini  dikarenakan  salah  satu  tolak  ukur penilaiannya  adalah  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  diatur  di  dalam  Pasal  32  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Opini WTP dimaknai sebagai suatu bentuk  hasil kinerja yang secara teknis bahwa laporan keuangan telah tersaji secara wajar dan BPK  sebagai  pemeriksa  dengan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  laporan  tersebut  disajikan sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan  perundang-undangan.  Bahwa  mendapatkan  opini  audit WTP  bukan  berarti  laporan  keuangan  telah  benar  secara  absolut  dan  masih  bisa  terdapat penyimpangan yang tidak dapat terdeteksi selama proses audit.
2. Opini  yang  di  release  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  adalah  hasil  dari  pengolahan  laporan keuangan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  memeriksa  laporan  keuangan.  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  adalah  wujud  dari  nilai-nilai  dalam  good  governance  yaitu  terkait  dengan akuntabilitas,  partisipasi,  dan  transparansi.  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  tidak  dapat menjamin  tidak  adanya  korupsi  atau  fraud  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemerintahan karena  pemeriksaan  auditor  BPK  merupakan  pengolahan  laporan  keuangan  yang  dilakukan bukan untuk melakukan pemeriksaan terkait ada atau tidaknya perbuatan tindak pidana korupsi.
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al  Qodiri  Jember.  All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735

## DAFTAR PUSTAKA A. Peraturan Perundang - Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang  No.  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUN.1/10/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate;
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengakuan  Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta;

## B. Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

## C. Literatur
KLHK. (2020, April 23). Pejabat Pengeloma Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Retrieved from Pejabat Pengeloma Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan web:
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat% 20Jenderal%20Planologi,%2C1%25%20dari%20total%20daratan.
Djalins, R. d. (2013). Pengantar dalam Orang Indonesia dan Tanahnya, oleh Cornelis Van Vollenhoven. Jakarta: Sajogyo Institute.
HAM, I. N. (2016). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. Jurnal Hukum Novelty , 220.
Karokaro, A. S. (2021, Januari 29). Mongabay . Retrieved from Monagabay.co.id:
https://www.mongabay.co.id/2021/01/29/penetapan-hutan-adat-tombak-haminjon-susut- teralokasi-buat-food-estate/
Hazairin. (1970). Demokrasi Pancasila. Jakarta: Bina Aksara. Wignjodipoero, S. (1988). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: CV Haji Masagung. Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria. Jakarta: Jambatan.
G.Kertasapoetra, d. (1985). Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: Bina Aksara.
Bambang Daru Nugroho. (2015). Hukum Adat: Hak Menguasai atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat. Bandung: Refika Aditama. Marwan, J. P. (2009). Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher.
Keterkaitan  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Terhadap Prinsip Good Financial Governance
Al  Qodiri:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  dan  Keagamaan  is  licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-Share  Alike  4.0  International  License.  Copyright  @  2020  IAI  Al  Qodiri  Jember.  All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
Tanuramba, R. R. (2019). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. Jurnal Lex Privatum Vol. VII No. 5 , 30. Salindeho, J. (1987). John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika. Arba, H. (2019). Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Sinar Grafika. Mardjono Reksodiputro, d. (2012). Kepentingan Umum dalam Hukum Agraria. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
Marbun, S. (2002). Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
EpistemaInstitute. (2021, Januari). Tanahkita.id . Retrieved from https://tanahkita.id/docs/pp/: https://tanahkita.id/docs/pp/Factsheet%20-%20Tipu- Tipu%20Hutan%20Adat%20Epistema%20Institute.pdf Silalahi, D. (2020). Tombak Haminjon Do Ngolu Nami. Yogyakarta: Insist Press.
Nurjannah. (2017). Kehidupan Petani Kemenyan Dalam Menjaga Kearifan Lokal di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi, Volume 1, Nomor 1 , 23-25.
Simamora, L. (2017). Kehidupan Petani Kemenyan Dalam Menjaga Kearifan Lokal di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi, Volume 1, Nomor 1 , 20.
Baringbing, M. S. (2017). Konflik Agraria Atas Penguasan Hutan Kemenyan Adat (Tombak Haminjon) antara Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. TPL di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara. Semarang: Unika Soegijapranata Semarang. Hansen, S. A. (2000). Thesaurus of Economic, Social and Cultral Rights: Terminology and . Washington: American Association For Advancement of Science.
Sulastriyono. (2014). Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Jurnal Yustisia Edisi 90 , 100.
Notodihardjo, H. (1990). Pendidikan Tinggi dan Tenaga Kerja Tingkat Tinggi di. Jakarta : UI Press. Ramadayanti, E. (2020). Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE Melalui Citizen Law Suit. Jurnal Padjajaran Law Review, Vol. 8, No. 2 , 18-20. Aprianto, H. (2006). Stereotypes Negatif dan Marginalisasi Masyarakat Adat. Jakarta: KHN. Limbong, O. S. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia.
Limbong, O. S. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
E. Lain-Lain
EpistemaInstitute.  (2021,  Januari). Tanahkita.id .  Retrieved  from  https://tanahkita.id/docs/pp/: https://tanahkita.id/docs/pp/Factsheet%20-%20Tipu- Tipu%20Hutan%20Adat%20Epistema%20Institute.pdf
Karokaro, A. S. (2021, Januari 29). Mongabay . Retrieved from Monagabay.co.id: https://www.mongabay.co.id/2021/01/29/penetapan-hutan-adat-tombak-haminjon-susut- teralokasi-buat-food-estate/
KLHK.  (2020,  April  23). Pejabat  Pengeloma  Informasi  dan  Dokumentasi  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan .  Retrieved  from  Pejabat  Pengeloma  Informasi  dan  Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.