## KONSEP IJBAR MAZHAB SYAFI‘I DALAM KHI PASAL 71 HURUF F
Keywords: Ijbar, Syafi’i, KHI

## Abstract
Marriage is worship, in islam marriage ia a very powerful contract to  obey God’s commands. Because the purpose of  marriage is  to realize  the  sakinah,  mawaddah,  warahmah  household  life.  In mazhab  Syafi’i  ,  father  and  grandfather  are  guardians  of  mujbir who  have  the  right  to  marry  their  child  or  granddaughter  who  is still  aa  girl  without  the  need  to  ask  permission  from  the  girl  or graandchild.  Indonesia  itself  is  a  country  with  a  majority  people with  islamic  prinsiples,  so  here  it  discusses  the  opinion  of  Imam Syafii  about  ijbar,  that  is  Imam  Syafii  requires  that  a  father  be  a guardian of mujbir, but only for childern who are still girls (small or  adult).  In  article  71  letter  F  of  the  Islamic  law  compilation, it  is explained that a person can cancel a marriage carried out by force.  KHI  disagress  with  Imam  Syafii,  but  in  this  case  the background of coercion is in a different point of view. With this, it is  interesting  to  do  research  with  the  title  of  the  concept  of  ijbar mazhabSyafi’i on article 71  letter f concerning the cancellation of marriages. To obtain the data, the data collection method is used by looking for library materils related to Syafiiyah fiqh and Islamic law compilation  then  the  collected  data  is  analyzed  by  comparative analysis  methods  and  with  normative  juridical  approaches.  The focus of the problem in the preparation of this thesis is concept of ijbar  mazhabSyafi’i  on  article  71  letter  f  concerning  the cancellation of marriages. With thw aim of compiling this to know the  consesnsus  of  Syafi’i  Islamic  jurisprudence  towards  the compilation of Islamic law.The result of this study that the concept of ijbar rights in fiqh Syafi’i is not the same as the compilation of islmic law, in the concept of ijbar Syafi’i wali mujbir does not apply to widows, even thought they are still young, because ijbar is meant for girls. This ijbar concept is also different from KHI in article 71 which states that mrriage can be canceled if the marriage is carried out by forc, in the KHI of marriage is carried out by force is because this action or threat that causes marriage to be canceled, is different from the concept of ijbar Syafi’i which is intended for benefit for the child or grandchildren.

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  ibadah,  dalam Islam perkawinan  adalah akad  yang  sangat  kuat  untuk  mentaati  perintah  Allah,  karena tujuan  perkawinan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam mazhabSyafi’i  ayah dan  kakek  merupakan  wali    mujbir    yang  berhak  mengawinkan anak atau cucu perempuannya yang masih gadis tanpa perlu minta izin dari gadis atau cucu. Indonesia sendiri adalah negara yang

## JARIYATUR ROHMAH
Masalikil Huda, Jepara idharqomari14 @gmail.com
Kata Kunci:
Ijbar, Syafi’i, KHI
masyarakatnya  mayoritas    bermazhab    Syafi’i,    maka  disini membahas  pendapat    Imam  Syafi’i  tentang    Ijbar    yaitu    Imam Syafi’i  mengharuskan  seorang  ayah  menjadi  wali mujbir, namun hanya  untuk  anak  yang  masih  gadis  (kecil  atau  dewasa).  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal71  huruf  f  menjelaskan  bahwa seseorang  bisa  membatalkan  perkawinan  yang  dilaksanakan dengan  paksaan.  KHI  tidak  sependapat  dengan  Imam  Syafi’i, namun dalam hal ini yang melatarbelakangi paksaan dalam sudut hal  yang  berbeda.  Dengan  ini  maka  menarik  untuk  dilakukan penelitian  dengan  judul  Konsep  ijbar  MazhabSyafi’i  terhadap Pasal  71  huruf  F  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  Pembatalan Perkawinan.  Metode  pengumpulan  data  dengan  mencari  bahan pustaka  yang  berkaitan  dengan  Fiqh  Syafi’iyah  dan  Kompilasi Hukum  Islam  kemudian  data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan metode  analisis  komparatif  dan  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Fokus  masalah  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah konsep ijbar menurut mazhabSyafi’i terhadap ketentuan Pasal 71 huruf  F  tentang    Pembatalan    Perkawinan    yang    dilaksanakan dengan    paksaan.    Dengan  tujuan  penyusunan  ini  untuk mengetahui  Konsep  ijbar  mazhabSyafi’i  terhadap  Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa konsep hak ijbar dalam Fiqh  Syafi’i  tidak  sama  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam,  dalam konsep  ijbar  Syafi’i  wali  mujbir  tidak  berlaku  untuk  janda, sekalipun usianya masih kecil, karena ijbar yang dimaksud untuk gadis  saja.  Konsep  ijbar  ini  juga  berbeda  dengan  Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 71 yang menyatakan perkwinan dapat dibatalkan  apabila  perkawinan  dilaksanakan  dengan  paksaan, dalam KHI perkawinan yang dilaksanakn dengan paksaan   adalah karena   tekanan   atau   ancaman,   ini   yang   mengakibatkan perkawinan dapat dibatalkan, berbeda dengan konsep ijbar Syafi’i yang diperuntukkan kemaslahatan bagi anak atau cucu.

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan sunnatullah yang umum  dan  berlaku  pada  semua  makhluk-Nya, baik  pada  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh- tumbuhan.  Perkawinan    adalah    suatu    ikatan yang    dianjurkan    syariat,    suatu    cara    yang dipilih  oleh  Allah  Swt  sebagai  jalan  bagi makhluk-Nya  berkembang  dan  melestarikan hidupnya (Tihami dan Sahrani, 2014: 6).
Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk mendapatkana  keluarga  bahagia  yang  penuh dengan kasih sayang (Syarifuddin, 2011: 46-47).
Menurut pendapat  Imam Syafi’i  perkawinan tidak sah kecuali ada wali laki-laki.  Oleh  karena itu    jika    seorang    perempuan    mengakadkan dirinya  sendiri  menikah  maka  perkawinannya tidak sah (Muhammad, 2012: 319).
Secara  etimologis,  wali  mempunyai  arti pelindung,      penolong,  atau  penguasa.    Wali mempunyai banyak arti, antara lain orang  yang menurut  hukum  (Agama  atau  adat)  diserahi kewajiban  mengurus  anak  yatim  serta  hartanya sebelum anak itu dewasa, pengasuh   pengantin perempuan  pada  waktu   menikah   (yaitu   yang melakukan  janji  kawin  dengan  pengantin  laki- laki),  orang  saleh  (suci),  penyebar  agama;  dan kepala  pemerintah  dan  sebagainya  (Tihami  dan Sahrani, 2014:89).
Wali    yang  mempunyai    hak  memaksa  itu disebut  wali mujbir ,  wali mujbir hanya  terdiri dari  ayah  dan  kakek  (bapak  dan  seterusnya  ke atas)  yang  dipandang  paling  besar  rasa  kasih sayangnya  kepada  perempuan  di  bawah
perwaliannya (Basyir, 1999: 42).
Perwalian  terhadap  seorang  perempuan merupakan sebuah syarat bagi sahnya salah satu akad  perkawinan  menurut mazhabSyafi’i. Seorang  perempuan  tidak  mengawini  dirinya dengan  izin  walinya,  atau  perempuan  yang lainnya   dengan   perwakilan,   dan   dia   juga tidak      bisa      menerima  perkawinan  dari seseorang.
Perwalian ijbar adalah  yang  dimiliki  oleh bapak,  dan  kakek  ketika  tidak  ada  bapak. Menurut  mazhabSyafi’i  wali mujbir adalah bapak  dan  kakek  saja,  ketika  tidak  ada  bapak. Dalam  mazhabMaliki  dan  Syafi’i  disunnahkan meminta izin anak perempuan yang masih  gadis, perwaliannya  boleh  dilakukan  wali mujbir atas dirinya (Tihami dan Sahrani, 2014: 101)
Yang  di  maksud  wali mujbir adalah  seorang wali  yang berhak menikahkan perempuan    yang diwalikan  di  antara  golongan  tersebut  tanpa menanyakan  pendapat  mereka  terlebih  dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Sedangkan yang dimaksud dengan ijbar adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan  yang  bersangkutan.  Orang  yang kehilangan  kemampuannya,  seperti  orang  gila, perempuan    yang  belum    mencapai  umur mumayyiz, termasuk  di  dalamnya  perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas  dirinya  (Tihami  dan  Sahrani, 2014: 101).
Bagi  orang  yang  kehilangan  kemampuannya,
seperti orang gila, anak- anak yang masih belum mencapai  umur tamyiz boleh  dilakukan  wali mujbir atas  dirinya,  sebagaimana  dengan  orang- orang yang kurang kemampuannya, seperti anak- anak  dari  orang  yang  akalnya  belum  sempurna, tetapi belum tamyiz (Sabiq, 1981: 18).
Adanya  wali mujbir dalam  perkawinan  Islam adalah  atas  pertimbangan  untuk  kebaikan  gadis yang  dikawinkan  sebab    sering  terjadi  seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila  gadis  dilepaskan  untuk  memilih jodohnya  sendiri,  dirasakan  akan  mendatangkan kerugian  pada  gadis  di  kemudian  hari,  misalnya dari  segi  pemeliharaan  jiwa  keagamaannya,  dan sebagainya.
Urutan  yang  digunakan  Imam  Syafi’i  adalah ayah,  kakek  dari  pihak  ayah,  saudara  laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila  semuanya tidak ada,  perwalian  beralih  ke  tangan  hakim  (Zaidun dan Asrori, t. th: 348).
Di  karenakan  orang  Islam  di  Indonesia mayoritas menganut mazhabSyafi’i, maka pembahasan  tentang ijbar mengambil  dari mazhabSyafi’i , sehingga  perlu  kiranya  mengkaji lebih  dalam  tentang  pemikiran  Imam Syafi’i.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f diterangkan tentang perkawinan yang dilaksanakan  dengan  paksaan,  salah  satu  sebab pembatalan  perkawinan  adalah  perkawinan dengan  paksaan,  dengan  kata  lain  kalau  wali menikahkan  perempuan  dengan  paksaan  maka perkawinan  itu  bisa  menyebabkan  batal,  namun menurut mazhabSyafi’iyah ijbar wali itu wajib.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan,  maka  kajian  ini  difokuskan  untuk menjawab  permasalahan  tentang  bagaimana konsep ijbar menurut  mazhabSyafi’i  terhadap ketentuan Pasal 71  huruf  f  tentang  pembatalan perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan paksaan.

## Metode Penelitian
Adapun  metode  yang  digunakan  penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Yuridis- Normatif  karena  merupakan  penelitian  hukum kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa Al-Qur’an, al- Hadits,  Ushul  Fikih,  buku-buku  karangan ilmiah, jurnal-jurnal, kitab-kitab kuning.
Kemudian  metode  yang  digunakan  adalah metode analisis komparatif dimana peneliti akan membuat  perbandingan  masalah  pada  data primer  yaitu  konsep ijbar MazhabSyafi’i terhadap pasal 71 KHI, setelah itu menganalisanya secara deduktif dengan mendokumentasikan  karya-karya  yang  dapat mendukung  penelitian  ini,  yaitu  karya-karya yang memberikan informasi tentang ijbar secara umum.
Tinjauan Umum Konsep Hak Ijbar Wali Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut: “Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga,  rumah  tangga, rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti  yang  terdapat  pada  Pasal  2  dinyatakan
bahwa  perkawinan  dalam  Hukum  Islam  adalah akad    yang    sangat    kuat    atau miitsaqan ghalidan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut  dimuat  dalam  Pasal  berikutnya  yaitu Pasal 3:
“Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah  dan  rahmah ”  (Nurudin  dan Tarigan, 2004: 42-44).
Tujuan Perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga dan juga untuk mendapatkan keturunan serta menjaga keturunan  tersebut  karena  merupakan  amanah dari-Nya.  Dari  segi  hukum  tujuan  perkawinan adalah  untuk  mencapai  sesuatu    yang  luhur karena perkawinan dipandang sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.
Dalam  segi  sosialnya  yaitu  perkawinan  itu berhasil  mengangkat  derajat  seorang  wanita  di msyarakat,  sedangkan  dalam  sudut      pandang agama   perkwinan   merupakan   sesuatu   yang suci      dan  merupakan  langkah  awal  untuk membentuk  keluarga  sebagai  asas  masyarkat (Nuruddin dan Tarigan, 2004, 59).

## Pengertian wali
Kata  wali  adalah  kata  berasal  dari  bahasa arab “waliy” yang  merupakan isim  fail atau pelaku dari akar kata waliya yali wilayah yang secara  etimologi  berarti  dekat,  mencintai, menolong,  mengurus,  menguasai,  daerah  dan pemerintahan.
Dalam  Fikih,  kata  wilayah  digunakan  untuk
wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi  seseorang  yang  belum  cakap melakukan  tindakan  hukum.  Dari  kata  inilah muncul  kata  wali  untuk  menyebut  pemegang wilayah, seperti  wali  bagi  anak  yatim.  Istilah wilayah dalam  hal  perkawinan  ini  berarti  hak wali nikah (Tulab, 2017: 159-160).
Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta  dan  pertolongan,  dalam  istilah fuqoha memiliki  makna  kemampuan  untuk  langsung bertindak dengan tanpa bergantung  kepada izin seseorang.  Orang  yang  melaksanakan  akad  ini dinamakan wali  (Az-Zuhaili, 2011: 312).
Sedangkan dalam Fikih sunnah mengemukakan  bahwa  secara  umum  yang dimaksud  dengan  wali  adalah  ketenangan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai  dengan  bidang  hukumnya.  Asy-Syafi’i mengemukakan  bahwa  kawinnya  seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan  seorang  wali  yang  dekat  dengan calon mempelai wanita (Sabiq, 1981: 59).
Sementara    Zahri    Hamid    menjelaskan bahwa  wali  nikah  adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan perkawinan  pada  calon  mempelai  perempuan, adanya  wali  nikah  itu  merupakan  rukun  yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan (Manan, 2008: 59).
Dalam  perwalian  ada  yang  namanya  wali mujbir yang  artinya  adalah  wali  yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan  orang  yang  berada  di  bawah perwaliannya  meskipun  tanpa  izin  orang  tua
(Ahmad,  2015: 58).
Dalam  mazhabSyafi’i  dikenal  istilah ijbar bagi  wali mujbir. Wali mujbir ialah  orang  tua calon  mempelai  perempuan,  yang  dalam  aliran Syafi’iyah  ialah  ayah,  atau  kakek  apabila ayahnya  tidak  ada.  Walaupun  demikian,  hak ijbar ayah  atau  kakek  tidak  serta  merta dilaksanakan dengan sekehendak hatinya.
Ulama  mazhab  Syafi’i  mengatakan  bahwa untuk  bisa  mengawinkan  anak  perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain: 1. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anaka perempuan dengan walinya,
2. Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya,
3. Calon suami harus se kufu ,
4. Calon  suami  harus  memberikan  maskawin yang pantas (Haiyyul Millati Waddin, 2017: 23).
Menurut Syekh Abu Syuja’ dalam kitab Fath al-Qarib berkata:
“Akad  nikah  itu  tidak  sah  kecuali  ada  wali laki-laki dan dua orang  saksi yang adil.  Wali dan    dua    orang    saksi    tersebut    memerlukan enam  syarat” (Abu Syuja’, t. th : 31).
Dari Aisyah r.a, ia menceritakan: Rasulullah saw. telah bersabda:
“Dari  Abu  Burdah  bin  Abi  Musa,  dari ayahnya  r.a.  bahwa  Rasulullah  saw.  bersabda, “Tidak  sah  nikah,  kecuali  dengan  wali”. (HR.
Ahmad  dan  Imam  empat  dan  hadits  ini  shahih menurut  Ibnu  al-Madini,  Tirmidzi  dan  Hibban. Sebagian  menilainya  hadits  mursal)  (Al- Asqalani, t. th: 204).
“ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu
habis  masa  iddahnya,  maka  janganlah  kamu (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi dengan  bakal  suaminya,  apabila  terdapat kerelaan  diantara  mereka  dengan  cara  yang ma’ruf” (QS. Albaqarah: 232)
Ulama  fiqh  menetapkan    bahwa  seseorang yang akan menjadi wali disyaratkan untuk cakap bertindak hukum (Baligh dan berakal), merdeka, beragam Islam, apabila yang dikawinkan      juga  beragama  Islam,  laki-laki, adil,  cerdas,  dan  tidak  dalam  keadaan  ihram (Ahmad, 2015: 56-57).
Dalam  pasal  20  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam  hanya  menyebutkan  bahwa  yang  dapat bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat Islam,  yakni  muslim,  akil  dan  balig  (Manan, 2008: 61).
Sedangkan    syarat-syarat    menurut    Sayyid Sabiq    dalam    fiqh    sunnah  yaitu  wali  ialah merdeka, berakal sehat, dewasa, beragama Islam (Sabiq, 1981: 7).
Sedangkan untuk wali mujbir yang mengawinkan  perempuan  gadis  di  bawah perwaliannya      tanpa  izin  gadis  yang bersangkutan  juga  mempunyai  syarat  tertentu, yaitu disyaratkan sebagai berikut:
1. Laki-laki      pilihan    wali      harus kufu (seimbang)   dengan   gadis   yang dikawinkan
2. Antara  wali mujbir dan  gadis  tidak  ada permusuhan
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak tidak ada permusuhan
4. Calon  suami  harus  sanggup  membayar maskawin dengan tunai
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat  memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan  baik,  dan  tidak  terbayang  akan berbuat  yang  mengakibatkan  kesengsaraan istri.
Imam
Syafi’i berpendapat bahwa
perimbangan kafaah adalah kafaah dalam  lima hal  yaitu  dalam  agama,  nasab,  merdeka,  mata pencaharian,  dan  bebas  dari  cacat.  Para  ulama Syafi’i  menambahkan  satu  hal  lagi  yaitu berdekatan selisih umur antara calon suami dan isteri.  Hal  yang  akhir  ini  berakibat  bahwa perkawinan antara laki-laki tua dengan perempuan remaja dapat dipandang tidak se kufu (Basyir, 1999: 48).
Demikianlah      syarat-syarat      yang      harus diperhatikan      wali mujbir apabila  akan menggunakan  hak ijbar nya  sehingga  prinsip sukarela  tersebut  tidak  terlanggar.  Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta  persetujuannya  itu  dapat  minta fasakh atau  minta  dirusakkan  perkawinannya  kepada hakim (Anshori, 2011: 41).
Dari  bermacam  orang  yang  dinyatakan berhak  menjadi  wali,  dapat  kita  lihat  adanya macam-macam wali yaitu: (Basyir, 1999:  41). Wali secara umum yaitu:
1. Wali nasab
Wali    nasab    yaitu    wali    berhubungan dengan  tali kekeluargaan dengan perempuan yang  akan  dinikahkannya  (Choerunnisa’, 2017: 127). Tertib  wali  menurut  pendapat Imam  Syafi’i  yang  dianut oleh umat Islam
Indonesia adalah:
a. Ayah
b. Kakek  dan  seterusnya  ke  atas  dari  garus laki-laki
c. Saudara laki-laki kandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Kemenakan laki-laki kandung
f. Kemenakan laki-laki seayah
g. Paman kandung
h. Paman seayah
i. Saudara sepupu laki-laki kandung
j. Saudara sepupu laki-laki seayah
k. Hakim
l. Orang    yang    ditunjuk    oleh    mempelai bersangkutan  (Basyir, 1999:  42).
Diantara wali nasab  yang telah disebutkan di atas, ada  yang berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki pilihan  walinya  dengan  tanpa  izin  gadis  yang bersangkutan.  Wali  yang  mempunyai  hak memaksa  itu  disebut  wali mujbir. Wali mujbir hanya  terdiri  dari  ayah  dan  kakek  yang dipandang  paling  besar  rasa  kasih  sayangnya kepada    perempuan    dibawah    perwaliannya. Selain  mereka tidak berhak ijbar (Basyir, 1999: 42).
Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan  Islam  adalah  atas  pertimbangan untuk  kebaikan  gadis  yang  dikawinkan,  sebab sering  terjadi  seorang  gadis  tidak  pandai memilih  jodohnya  yang  tepat.  Apabila  gadis dilepaskan  untuk  memilih  jodohnya  sendiri, dirasakan  akan  mendatangkan  kerugian  pada gadis  kemudian  hari,  misalnya  dari  segi
pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya (Basyir, 1999:  42).
2. Wali hakim
Wali hakim yaitu  orang  yang  menjadi wali    dalam  kedudukannya  sebagai hakim atau  penguasa  (Choerunnisa’,  2017:  127). Sebagaimana  telah  disebutkan,  wali  yang lebih    jauh    hanya    berhak  menjadi    wali apabila  wali   yang  lebih  dekat  tidak  ada atau    tidak  memenuhi  syarat-syarat  wali. Apabila  yang  lebih  dekat  sedang  bepergian atau  tidak  di  tempat,  wali  yang  jauh  hanya dapat  menjadi  wali  apabila  mendapat  kuasa dari wali yang lebih dekat.
Apabila  pemberian  kuasa  tidak  ada, perwalian pindah kepada kepala Negara atau kepada  orang  yang  diberi  kuasa  oleh  kepala negara.  Di  Indonesia,  kepala  negara  adalah presiden  yang  telah  memberi  kuasa  kepada pembantunya,  yaitu  Menteri  Agama  yang juga  telah  memberi  kuasa  kepada  pegawai pencatat perkawinan untuk bertindak sebagai wali hakim (Basyir, 1999:  43).
Perwalian nasab atau kerabat  pindah kepada perwalian hakim apabila:
a. Wali nasab memang tidak ada
b. Wali  nasab  bepergian  jauh  atau  tidak  di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
d. Wali nasab sedang berihram haji/umroh
e. Wali  nasab  menolak  bertindak  sebagai wali
f. Wali  nasab  menjadi  mempelai  laki-laki dari    perempuan    dibawah  perwaliannya,
hal ini terjadi apabila yang kawin adaalah seorang perempuan  dengan  saudara  laki- laki    sepupunya,    kandung    atau  seayah (Basyir, 1999:  44).
3. Wali muhakkam
Dalam kadaan tertentu, apabila wali nasab tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali  karena tidak  memenuhi  syarat  atau  menolak,  dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali  nasab  karena  berbagai  macam  sebab, mempelai      yang      bersangkutan      dapat mengangkat      seseorang  menjadi  walinya untuk  memenuhi  syarat  sahnya  perkwinan bagi  yang  mengharuskan  adanya  wali.  Wali yang  diangkat  disebut  wali muhakkam (Basyir, 1999:  45).
Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama  Islam  kawin  dengan  seorang perempuan beragama kristen tanpa persetujuan  orang  tuanya,  biasanya  yang berwenang  bertindak  sebagai  wali  hakim  di kalangan  umat  Islam  tidak  bersedia  menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa.
Dalam  hal  ini,  agar  perkawinan  dapat dipandang  sah  menurut  Hukum  Islam, mempelai  perempuan      dapat      mengangkat wali muhakkam .      Seseorang      untuk bertindak  sebagai  wali muhakkam untuk mengawinkannya  dengan  laki-  laki  yang menurut  hukum  positif  telah  sah  menjadi suaminya,  tetapi  menurut  Hukum  Islam  itu belum sah (Basyir, 1999:  45).
Ulama    Fikih    membagi    perwalian    dari sisi    kekuasaan    mengawinkan  seseorang
yang  berada  di  bawah  perwalian  atas  dua bentuk yaitu:
1. Wali mujbir
Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang  langsung  untuk  mengawinkan orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya meskipun tanpa izin orang tua. Adapun orang yang  boleh  dipaksa  menikah  oleh  wali al- mujbir adalah sebagai berikut: (a) Orang yang tidak  memiliki  atau  kehilangan  kecakapan bertindak  hukum,  seperti  anak  kecil  atau orang  gila  (b)  Wanita  yang  masih  perawan tetapi  telah  baligh  dan  berakal  (c)  Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul,   terjatuh  atau berzina (Ahmad,  2015: 58-59).
Perwalian  ini  hanya  dimiliki  ayah  dan kakek  saja.  Artinya  seorang  ayah  boleh mengawinkan  atau  mengawinkan  putrinya yang  perawan,  masih  kecil  maupun  sudah besar (Az-Zuhaili, 2011: 461).
2. Wali mukhtar
Wali al-mukhtar adalah  wali  yang  tidak memiliki  kekuasaan  memaksa  orang  yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah (Ahmad,  2015: 59-60).
Adapun status perwalian sukarela ( ikhtiyar )  diberikan  kepada  saudara  senasib ashabah  dari  garis  keturunan  tepi,  seperti saudara laki-laki, paman  dari ayah kandung, atau  seayah  dan  anak  laki-laki  kandungnya (Az-Zuhaili, 2011: 463).
Sedangkan  Jumhur  ulama   yang  terdiri dari  Syafi’iyah,  Hanabilah, Zhahriyah, dan
Syiah  Imamiyah  membagi  wali  itu  kepada dua kelompok:
a. Wali dekat atau wali qarib
Wali  dekat  yaitu  ayah,  dan  kalau  tidaka ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai  kekuasaan  yang  mutlak terhadap  anak  perempuan  yang  akan dikawinkannya.
b. Wali jauh atau wali ab’ad
Wali    jauh    yaitu    wali    dalam    garis kerabat  selain  dari  ayah  dan kakek,  juga selain  dari  anak  dan  cucu,  karena  anak menurut    Ulama  Jumhur  tidak  boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah  anak,  bila  anak  berkedudukan sebagai  wali  hakim,  maka  boleh  dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.
Adapun wali jauh adalah sebagai berikut:
1. Saudara  laki-laki  kandung,  kalau  tidak  ada pindaah kepada;
2. Saudara  laki-laki  seayah,  kalau  tidak  ada pindah kepada;
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
4. Anak  saudara  laki-laki  seayah,  kalau  tidak ada pindah kepada;
5. Paman  kandung,  kalau  tidak  ada  pindah kepada;
6. Paman  seayah,  kalau  tidak  ada  pindah kepada;
7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada;
8. Anak paman seayah;
9. Ahli  waris  kerabat  lainnya  kalau  tidak  ada
(Choerunnisa’, 2017: 128-129).
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2)  menyebutkan  hanya  ada  dua  macam  wali nikah, yaitu wali nasab, wali yang perwaliannya didasarkan    kepada    adanya    hubungan    darah, wali ab’ad, selanjutnya  wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai  wanita  menolak  ( adhol )  atau  tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya  (Manan, 2008:  61).
Orang-orang  yang  berhak  menjadi  wali menurut pendapat para ulama adalah:
1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
2. Saudara laki-laki kandung (seayah seibu) atau seayah
3. Kemenakan    laki-laki    kandung  atau  seayah (anak    laki-laki    saudara  laki-laki  kandung atau seayah)
4. Paman  kandung  atau  seayah    (saudara  laki- laki kandung atau seayah)
5. Saudara  sepupu  kandung  atau  seayah  (anak laki-laki paman kandung atau seayah)
6. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan qadhi , hakim pengadilan)
7. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan,  yang  disebut  wali muhakkam (Basyir, 1999: 24).
Wali yang paling utama adalah ayah, karena wali-wali lain yang selain ayah bisanya menjadi wali adalah karena ada hubungan dengan ayah. Kemudian  kakek,  yaitu  ayahnya  ayah  terus  ke atas,  karena  ia  berhak  sebagai  wali  dan  juga sebagai asabat maka  ia  didahulukan  urutannya
daripada wali-wali yang lain dari jalur ayah.
Kemudian saudara laki-laki seayah seibu, lalu saudara  laki-laki  seayah,  lalu  anak  laki-lakinya saudara laki-laki seayah terus ke bawah, karena hubungan  mereka  dari  jalur  ayah.  Selanjutnya saudara  laki-  laki  ayah,  seayah  atau  seibu,  lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki ayah terus ke bawah, kemudian semua asabat yang lain (Abu Bakar Al-Husaini, t. th: 379).
Perwalian yang paling kuat adalah wali yang berkedudukan  sebagai  ayah,  kemudian  sebagai kakek,  karena  keduanya  mempunyai  kasih sayang yang sempurna.
Karena itu, ayah dan kakek boleh mengawinkan anak perempuannya/ cucu perempuannya  yang  masih  gadis  dengan  laki- laki  se kufu (sepadan)  tanpa  mendapatkan  izin dari anak perempuan yang dikawinkan itu, baik anak perempuan tersebut masih kecil atau sudah besar,  dengan  mahar mitsil (Mas  kawin  biasa yang  sebanding)  (Abu  Bakar  Al-Husaini,  t.  th: 385).

## Kedudukan  wali
Kedudukan  wali  nikah  sangat  penting  dan menentukan  dalam  sahnya  perkawinan  karena perkawinan  tidak  sah  tanpa  adanya  wali  nikah (Manan, 2008: 59).
Secara  umum  dalam  megakadkan,  sebuah akad  boleh  diwakilkan,  karena  hal  ini dibutuhkan  oleh  manusia  dalam  bidang hubungan masyarakat. Para ahli fikih berpendapat  bahwa  setiap  akad  yang  boleh dilakukan  oleh  orangnya  sendiri,  berarti  boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti akad penuntutan  hak  dan  perkara  perkawinan,  cerai
dan  akad  lain  yang  memang  boleh  diwakilkan (Sabiq, 1981: 31).
Keberadaan  wali  dalam  akad  nikah  adalah sesuatu  yang  harus,  dan  tidak  sah  akad perkawinan  yang  tidak  dilakukan  oleh  wali. Wali    ditempatkan  sebagai  rukun  dalam perkawinan  menurut  kesepakatan  ulama  secara prinsip.  Dalam    akad  perkawinan    itu    sendiri atas    nama    mempelai    perempuan,    dan  dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut (Chaerunnisa’, 2017: 120).
Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang  mewakilkan.  Setelah  akad  nikah  selesai maka tugas wakil selesai juga. Wakil tidak dapat dituntut memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai akibat terjadinya akad nikah. Misalnya, wakil  mempelai  laki-laki  tidak  dapat  ditagih pembayaran  mas  kawin  kecuali  menyatakan menanggung,  tagihan  mas  kawin  ditujukan kepada wakil sebagai penanggung, bukan wakil sebagai wakil (Basyir, 1999: 46).
Tentang      masalah ijbar bahwa      Imam Syafi’i      menyandarkan  pendapatnya  pada sebuah  hadits    yang  menceritakan  perkawinan Rasul dengan Aisyah putri Abu Bakar r.a:
“Rasul  mengawiniku  pada  saat  usiaku  6 tahun, dan hidup bersamaku pada usia 9 tahun”
Menurut  Abu  Zakaria  Yahya  dalam  kitab Syarah  Shahih  Muslim dikutip  oleh  Syaiful Hidayat  (2015:  4)  bahwa  Rasulullah  saw. mengawini  Aisyah  setelah  Khadijah,  istri pertama  Rasul  meninggal    dunia,    yakni  tahun
ke-3 sebelum hijriyah.
Jika  dikatakan  dalam  hadits  bahwa  Aisyah berumah tangga dengan Rasul pada usia 9 tahun, berarti pada saat itu Aisyah baru berada di kota Madinah  pada  tahun  ke  3  hijriyah.  Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk  mengawinkan  anak  perempuan  yang masih  kecil  tidak  mungkin    memberikan    izin. Tentu  pertimbangan  yang  digunakan  oleh ayah untuk kemaslahatan anak gadis yang dikawinkannya (Hidayat, 2015:
Dalam penentuan usia baligh, anak perempuan yang belum mengeluarkan haid dan belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka atas  dirinya  berlaku  hak ijbar oleh  walinya, sehingga boleh mengawinkannya dengan lelaki pilihan  walinya  tanpa  harus  meminta  izin  atas persetujuannya.  Ketentuan  ini  berbeda  halnya jika  ternyata  anak  perempuan  yang  akan dinikahkan  telah  mencapai bikr (gadis).  Dalam hal  ini Al-Syafi’i  mengambil  hujjah dari hadits Rasul  dari  Muslim  kitab  Shahih  Muslim  (t.th: 604) yang artinya: “Janda lebih berhak tentang dirinya  sendiri,  sementara  gadis  dimintai  izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya”.
Tentang hadits ini Imam Syafi’i memberikan analisis  dengan  menyatakan  bahwa:  Petunjuk sunah  Rasul  ketika  membedakan  antara  gadis dan janda, yakni janda lebih berhak atas dirinya sendiri  dibanding    walinya,    dan    menjadikan anak    gadis    harus    dimintai    izin  dirinya, memberi  keserupaan  bahwa  wali  sebagaimana yang  dikehendaki  yaitu  khusus  bapak wallahu
a‘lam ,  dan  menjadikan  janda  lebih  berhak dengan dirinya sendiri dibanding walinya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perintah  untuk meminta izin kepada gadis merupakan perintah pilihan  bukan  perintah  wajib.  Sebab  jika seandainya  anak  gadis  tidak  mau  kepada  calon suaminya maka wali tidak boleh mengawinkannya,  disini  status  anak    gadis seperti  janda.
Dan  dengan  demikian  sama  halnya  artinya seluruh  perempuan  sama-sama   lebih   berhak dengan    dirinya    sendiri  daripada    walinya, izinnya    janda    adalah    dengan    perkataan sedangkan  izinnya  gadis  adalah  dengan  diam (Hidayat, 2015: 6-7).
Imam  Syafi’i  hidup  pada  masa  yang dikatakan  oleh  sejarawan  sebagai  zaman keemasan Islam, beliau hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Kondisi saat itu sangat terpengaruh terhadap  kondisi  politik kekuasaan.  Perempuan pada  saat  itu  terbagi  menjadi    tiga  kelas  yaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah.
Perempun pada kelas atas mendapatkan hak- hak publik yang relatif terlindungi dan minoritas kaum perempuan berada di kelas atas. Wilayah domestik bergelut pada urusan kerumahtanggaan  menjadi  wilayah  sentral perempuan.
Sedangkan laki-laki berkiprah pada wilayah- wilayah  publik,  sehingg  sangat  wajar  kiranya jika  kemudian  ada  hak ijbar bagi  seorang  wali (ayah)  terhadap  anak  perempuannya,  karena laki-laki  sudah  mengenal  dunia  luar.  Menurut Imam  Syafi’i  hak ijbar wali  atas  anak perempuannya  dalam  hal  penentuan  pasangan
suaminya  begitu  dominan      karena      anak perempuan   tidak   dapat    kebebasan   dalam menentukan  pasangannya  selama  belum  janda. Namun dari Syafi’i bagi seorang wali dianjurkan untuk meminta izin kepada anak perempuannya yang    masih    gadis,    jika    anak    gadis    berusia baligh  (Cakap  hukum) (Hidayat, 2015: 14). Hak ijbar wali  dalam  istinbat  hukum  oleh

## Imam Syafi’i
Tentang  masalah ijbar bahwa  Imam  Syafi’i menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits dari Muslim bin Hajjaj yang dikutip oleh Syaiful Hidayat  (2015:  3-4)  yang  menceritakan perkawinan  Rasul  dengan  Aisyah  putri  Abu Bakar r.a:
“Rasul mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun, dan  hidup  bersamaku  pada  usia  9  tahun” (Hidayat, 2015: 3-4).
Menurut  Abu  Zakaria  Yahya  dikutip  oleh Syaiful  Hidayat  (2015:  4)  bahwa    Rasulullah saw.  mengawini  Aisyah  setelah  Khadijah,  istri pertama Rasul meninggal dunia, yakni tahun ke- 3 sebelum hijriyah. Jika dikatakan dalam hadits bahwa  Aisyah  berumah  tangga  dengan  Rasul pada  usia  9  tahun,  berarti  pada  saat  itu  Aisyah baru  berada  di  kota  Madinah  pada  tahun  ke  3 hijriyah.
Al-Nawawi menjelaskan bahwa hadits di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah untuk  mengawinkan  anak  perempuan  yang masih  kecil  tidak  mungkin  memberikan  izin. Tentu  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  ayah untuk kemaslahatan anak gadis yang dikawinkannya (Hidayat, 2015: 4).
Imam  Syafi’i  menyatakan  bahwa  seorang
wali  lebih  berhak  atas  diri  anak  gadisnya, khususnya  yang  berkaitan  dengan  perkawinan, selama  memang  belum  mencapai  usia  dewasa atau baligh. Hal ini dipandang wajar, sebab anak dalam  usia  sebelum  baligh  seluruh  tindakan keperdataannya  diberikan  kepada  walinya,  hal ini sebab anak tersebut belum dipandang sebagai cakap hukum (Hidayat, 2015: 4-5).
Dalam penentuan usia baligh, anak perempuan  yang  belum  pernah  mengeluarkan haid  dan  belum  mencapai  usia  15  (lima  belas) tahun  itu  berlaku  hak ijbar oleh  walinya,
sehingga boleh mengawinkannya dengan lelaki siapapun   tanpa   harus   meminta   persetujuan perempuannya.  Ketentuan  ini  berbeda  halnya jika  ternyata  anak  perempuan  yang  akan dikawinkan  telah  mencapai bikr (gadis).
Dalam  hal  ini  Al-Syafi’i mengambil hujjah dari  hadits  Rasul  dari  Muslim  kitab  Shahih Muslim  yang  artinya:  “Janda  lebih  berhak tentang dirinya sendiri, sementara gadis dimintai izin dalam dirinya dan izinnya adalah diamnya”.
Tentang hadits ini Imam Syafi’i yang dikutip oleh  Syaiful  Hidayat  (2015:  6-7)  memberikan analisis  dengan  menyatakan  bahwa:  Petunjuk sunah  Rasul  ketika  membedakan  antara  gadis dan janda, yakni janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibanding walinya, dan menjadikan anak gadis  harus  dimintai  izin  dirinya,  memberi keserupaan  bahwa  wali  sebagaimana  yang dikehendaki yakni khusus bapak dan menjadikan  janda  lebih  berhak  dengan  dirinya sendiri dibanding walinya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perintah  untuk
meminta  izin  kepada  gadis  dalam  dirinya merupakan  perintah  pilihan  bukan  perintah wajib.  Sebab  jika  seandainya  anak  gadis  tidak mau kepada calon suaminya sehingga bagi wali tidak boleh mengkawinkannya, maka status anak gadis seperti janda.
Dan  dengan  demikian  sama  halnya  artinya seluruh  perempuan  sama-sama  lebih  berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya, izinnya janda  adalah  dengan  perkataan  sedangkan izinnya  gadis  adalah  dengan  diam  (Hidayat, 2015: 6-7)
Penjelasan  Imam  Syafi’i di atas merupakan lanjutan  pernyataan  tentang  anak  perempuan, seandainya  telah  mencapai  usia  gadis  ( bikr ), maka  bagi  seorang  wali  dianjurkan  untuk meminta  izin  jika  ingin  mengawinkannya, sekalipun hal ini tidak berupa kewajiban.
Dari titik ini Imam Syafi’i masih bersikukuh tentang  adanya  hak ijbar bagi  seorang  wali. Satu-satunya  penyebab  hilangnya  hak ijbar seorang  wali,  hanyalah  ketika  perempuan berstatus sebagai janda (Hidayat, 2015: 7).
Menurut  Imam  Syafi’i,  memaksa  untuk menikah itu dikaitkan dengan kegadisan, bukan dikaitkan dengan kecilnya gadis tersebut. Ayah dan  kakek  boleh  memaksa  menikah  anak gadisnya apabila ayah dan kakek tersebut tidak bermusuhan  dengan  si  gadis  itu  dengan permusuhan yang jelas (Abu Bakar Al-Husaini, t. th: 385).
Abdurrahman  Al-Jaziri  didalam  kitab Fiqh A’la Madzahibil Arba’ah mengatakan bahwa: Artinya:“Mereka  berpendapat:  Wali mujbir
adalah  ayah  dan  kakek  dan  seterusnya  dan sayid” (Aljaziri, 2003: 31).
Kalau ayah dan kakek itu bermusuhan dengan anak  gadisnya, maka ada dua pendapat  tentang diperbolehkannya memaksa:
1.Menurut  Ibnu  Kajjin  dan  Ibnul  Mirzaban: Tidak  boleh  memaksa  sesuai  dengan  pendapat Imam Rafi’i dan Imam Nawawi
2.   Menurut Al-Hanathi:  Ada kemungkinan boleh memaksa
Adapun  untuk  masalah  orang  yang  akan dikawinkan  oleh  wali mujbir dan  orang    yang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan,
Imam Syafi’i berpendapat sebagai berikut:
1. Anak  kecil,  Imam  Syafi’i  mengkhususkan perwalian  ini  hanya  tertuju  anak  perempuan kecil  yang  masih  perawan,  tidak  kepada semua anak kecil   yang   sudah  janda.  Dan Imam  Syafi’i  mengatakan  perkawinan anak kecil  laki-laki  dan  perempuan  hanya diwakilkan  kepada  ayah  dan  kakek.  Dan boleh  mengawinkan  anak  dibawah  umur dalam konsep hak ijbar wali ini.
2. Orang  gila,  hukum  orang  gila  sama  dengan hukum  anak  kecil,  dan  dikalangan  ulama madhab  kesamaan  pendapat  dalam  hal  ini, baik orang tersebut  gila  sejak  kecil  maupun sudah    baligh    dan    sudah    mengerti.  Imam Syafi’i  berpendapat  bahwa  wali  hakim  itu berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan  gila,  apabila  mereka  tidak  ada atau  tidak  mempunyai  wali  yang  dekat (Hidayat, 2016: 123).
3. Orang safih atau idiot
Imam  Syafi’i  berpendapat  untuk  orang
yang safih atau  idiot  tidak  dipandang  sah kecuali  dengan  izin  walinya,  artinya  wali mempunyai  hak  penuh  untuk  mengawinkan anaknya dan tidak sah apabila tidak ada izin dari walinya.
4. Wanita baligh dan berakal sehat
Imam  Syafi’i  berpendapat  jika  wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak  yang mengawinkan  dirinya  adalah  wali, akan  tetapi  apabila  janda  maka  hak mengawinkannya ada pada keduanya, artinya wali tiidak boleh mengawinkan janda taanpa ada  persetujuannya.  Sebaliknya  wanita  itu tidak  boleh  mengawinkan  dirinya  sendiri tanpa ada restu dari wali. Namun pengucapan akad  adalah  hak  wali  dan  akad  yang diucapkan  hanya  oleh  wanita  tersebut  tidak berlaku  sama  sekali,  walaupun    akad    itu sendiri  memerlukan  persetujuan  (Hidayat, 2016: 124).
Menanggapi  masalah  baligh    Imam  Syafi’i berpendapat  bahwa  baligh  adalah  batasan kedewasaan  laki-laki  dan  perempuan,  yaitu ketika  keduanya  telah    berumur    lima    belas tahun,  kecuali  apabila  laki-laki  telah  ejakulasi (mimpi    basah)    dan    perempuan    telah menstruasi    sebelum    umur    tersebut.  Baligh merupakan batas dimana seseorang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap segala perbuatan yang  telah  dilakukannya  dan  mendapat taklif (Pembebanan)  dari  kewajiban  agama  (Hidayat, 2016: 124).
Diantara    konsep    pembaharuan    Al-Syafi’i, yang  lebih  merupakan upaya merujukan kedua aliran  yang  mendahuluinya,  adalah  rumusan
tentang  sistematika  sumber  hukum  setelah  Al- Quran, yakni:
1. Al-Sunnah, berbeda dengan pandangan kaum rasionalis  ekstrim  yang  menolak  sunnah sebagai  sumber  hukum,  tetapi  juga  berbeda dengan  konsep  sunnah  mazhabMalik  yang terlalu  longgar,  Al-Syafi’i  menawarkan konsep  sunnah  yang  betul-betul  otentik  dari nabi.
2. Ijma’ ,  urutan  ketiga  sumber  hukum  yang dikemukakan  Al-Syafii  adalah ijma’ umat.
Dia  menolak  konsep ijma’ nya  imam  Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. Menurut umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan.
3. Qiyas , berbeda dengan kaum rasionalis yang menempaatkan qiyas  dalam  urutan  di  atas ijma’ atau bahkan hadits ahad, juga berbeda dengan hali hadits yang menolak penggunaan  qiyas, maka  Al- Syafi’i berpendapat bahwaa qiyas dapat digunakaan dalam  kondisi  tidak    ditemukannya ijma’ atau nash .    Konsep    ini    sesungguhnya dikemukakan  untuk  menolak  penggunaan ra’yu yang  tak  terbatas  yang  menurutnya bersifat arbiter dan subyektif (Rohidin, 2004: 103-104).
Hak ijbar dalam Kompilasi Hukum Islam Hak ijbar wali  dalam  KHI  tidak  ada keterangan  jelas,  namun  dalam  pasal  71 menjelaskan bahwa batalnya perkawinan adalah adalah perkawinan tanpa wali atau dilaksanakan oleh  wali  yang  tidak  berhak  dan  perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Selanjutnya
pada pasal 72 bahwa:
(1) Seorang  suami  atau  istri  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan perkawinan  apabila perkawinan    dilangsungkan    di    bawah anacaman yang melanggar hukum
(2) Seorang  suami  atau  istri  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan perkawinan apabila pada  waktu  berlangsungnya  perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan juga disebut fasakh, yang   dimaksud fasakh adalah      memutuskan      atau membatalkan      ikatan  hubungan  antara  suami dan istri (Ghozali, 2003: 142).
Dalam  pasal  71  huruf  f  Kompilasi  Hukum Islam  dijelaskan  jika  menikah  dengan  paksaan maka  perkawinannya  bisa  dibatalkan,  paksaan yang  dinyatakan  disini  adalah  karena  suatu  hal yang  tidak  baik,  seperti  menikah  karena ancaman.
Dalam  contoh  putusan  Mahkamah  Agung tentang pembatalan perkawinan karena paksaan. Isteri  menggungat  suami,  istri  dan  suami melaksanakan perkawinan, namun nyatanya istri tidak  sepenuh  hati  untuk  melangsungkan perkawinan  karena  istri  merasa  dipaksa  orang tua  dengan  ancaman  bila  menolak  maka penggugat  dipersilahkan  mencari  penghidupan sendiri (Direktori Putusan Mahkamah Agung). Konsep ijbar menurut    Mazhab  Syafi’i terhadap    Pasal    71    huruf    F tentang Pembatalan Perkawinan
Agama  Islam  mensyariatkan  dijalinnya
pertemuan  pria  dan  wanita  dan  diarahkan melalui      pintu      perkawinan      dengan      tujuan untuk      membentuk  keluarga  keluarga  sakinah, mawaddah, dan penuh rahmat, untuk mencapainya  diperlukan  usaha,  salah  satunya adalah memilih calon pendamping.
Disinilah kebebasan memilih calon pendamping  hidup,  tanpa  ada  tekanan  dan paksaan  dari  pihak  manapun,  diperlukan  agar seseorang  bisa  memilih  calon  pendampingnya sesuai  hati  nurani  dan  kriteria  yang  telah  di tetapkan.
Kebebasan dalam memilih calon pendamping berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh wali.  Melalui  hak ijbar ,  seorang  wali  dapat mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya  tanpa  persetujuan  dari  yang bersangkutan (Haq, 2015: 198-199).
Metode khas istinbat Imam  Syafi’i didasarkan  pada  al-quran,  sunnah, ijma’ dan qiyas. Fiqh Syafi’i merupakan campuran antara fiqh ahl  al-ra’y dan ahl    al-hadits. Perpaduan ini,  ia  banguan  dalam  ushul  fiqh  yang  dikenal dengan mutakallimin (kalam) (Khaiyyul Millati Waddin, 2017: 22).
Dengan  keilmuan  yang  dimilikinya,  Imam Syafi’i  merumuskan  hak ijbar wali  dengan terperinci secara etimologi kata ijbar berasal dari ajbara- yujbiru-ijbaran yang  artinya  memaksa dan  diwajibkan  untuk  melakukan sesuatu. Hak ijbar secara  terminologi  adalah  hak  ayah  atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya,      baik      yang      sudah      dewasa maupun  masih  berusia  muda,  tanpa  harus mendapatkan  persetujuan  atas  izin  terlebih
dahulu  dari  anak  perempuan  yang  akan dinikahkan  tersebut,  asalkan  ia  bukan  seorang janda (Aljaziri, 1999: 24). Berdasarkan ketentuan  ini,  para  wali  memiliki  hak  untuk mengawinkan  anak  perempuannya  yang  masih di  bawah  umur,  meski  tanpa  persetujuan  yang bersangkutan (Az-Zuhaili, 1997: 695).
Perlu    dikemukakan    di  sini    bahwa    dalam mazhab  Syafi’i    dikenal  istilah ijbar bagi  wali mujbir .  Wali mujbir adalah  orang  tua  calon mempelai perempuan yang dalam aliran Syafi’i ialah  ayah,  atau  kakek  apabila  ayahnya  tidak ada.  Walaupun  demikian,  hak ijbar ayah  atau kakek  tidak  serta  merta  dapat  dilaksanakan dengan sekehendak hatinya.
Ulama  mazhab  Syafi’i  mengatakan  bahwa untuk  bisa  mengawinkan  anak  perempuan diperlukan beberapa syarat, antara lain:
1. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya
2. Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan calon suaminya
3. Calon suami harus sekufu
4. Calon  suami  harus  memberikan  maskawin yang pantas (Az-Zuhaili, 1997: 695)
Istilah ijbar diperuntukkan  untuk  wali,  wali yang  memiliki  hak  untuk  mengawinkan  anak gadisnya  disebut  wali mujbir ,  yang  berhak menjadi wali mujbir dalam  wali  nasab adalah hanya  ayah,  jika ayah  tidak  ada diganti kakek, selain itu tidak boleh menjadi wali mujbir . Tentang  masalah ijbar bahwa  imam  Syafi’i menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits dari Muslim bin Hajjaj yang dikutip oleh Syaiful Hidayat  (2015:  3-4)  yang  menceritakan
perkawinan  Rasul  dengan  Aisyah  putri  Abu Bakar r.a:
“Rasul mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun, dan  hidup  bersamaku  pada  usia  9  tahun ” (Hidayat, 2015: 3-4).
Menurut  Abu  Zakaria  Yahya  dikutip  oleh Syaiful  Hidayat  (2015:  4)  bahwa  Rasulullah saw.  mengawini  Aisyah  setelah  Khadijah,  istri pertama Rasul meninggal dunia, yakni tahun ke- 3 sebelum hijriyah. Jika dikatakan dalam hadits bahwa  Aisyah  berumah  tangga  dengan  Rasul pada  usia  9  tahun,  berarti  pada  saat  itu  Aisyah baru  berada  di  kota  Madinah  pada  tahun  ke    3 hijriyah.
Al-Nawawi  menjelaskan  bahwa  hadits  di atas mengemukakan bahwa tidak perlu izin bagi ayah  untuk  mengawinkankan  anak  perempuan yang  masih  kecil  tidak  mungkin  memberikan izin.  Tentu  pertimbangan  yang  digunakan  oleh ayah  untuk  kemaslahatan  anak  gadis  yang dikawinkannya (Hidayat, 2015: 4).
Dalam      hal      penentuan      usia      baligh, patokannya      adalah      sampai  seseorang dipandang cakap hukum. Dengan demikian jika terdapat  seorang  anak  perempuan  yang  belum pernah mengeluarkan haid dan belum mencapai usia  15  (lima  belas)  tahun  atas  dirinya  berlaku hak ijbar oleh  walinya,  sehingga  wali  boleh mengawinkannya  dengan  lelaki  siapapun  tanpa harus meminta persetujuannya.
Ketentuan  ini  berbeda  halnya  jika  ternyata anak  perempuan  yang  akan  dikawinkan  telah mencapai  usia bikr (gadis)  maka  bagi  seorang wali  dianjurkan  untuk  meminta  izin  jika  ingin
mengawinkannya, sekalipun hal ini tidak berupa kewajiban (khaiyyul millati waddin, 2017: 24)
Kalau dilihat keterangan di atas, bahwa bikr menurut  Imam Syafi’i  adalah seorang perawan atau  gadis. Perempuan dianggap baligh  apabila usia  menginjak    15    tahun,    sedangkan    untuk usia  9  tahun  telah  memungkinkan untuk haidl sehingga diperbolehkan melangsungkan perkaawinan, meskipun tanpa izin si gadis.
Dari    titik    ini    Imam    Syafi’i    masih bersikukuh    masih    bersikukuh  tentang  adanya hak ijbar bagi  seorang  wali.  Satu-satunya penyebab  hilangnya  hak ijbar seorang  wali, hanyalah  ketika  perempuan  berstatus  sebagai janda.  Kriteria  janda  menurut  ketetapan  Imam Syafi’i  adalah karena telah berhubungan badan dengan laki-laki, baik melalui perkawinan yang sah  ataupun  jalan  ilegal.  Baik  perempuan tersebut    masih  kecil  ataupun  sudah  dewasa (Khaiyyul Millati Waddin, 2017: 24).
Pendapat  Imam  Syafi’i  tentang  konsep  hak ijbar wali  yaitu  wali berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil maupun sudah dewasa,  sedangkan  untuk  janda  tidak  berhak dipaksa,  baik  masih  kecil  atau  dewasa.    Disini berarti  Imam  Syafi’i  menetapakan  hak ijbar kepada    yang  gadis  saja,  tidak  peduli  kecil ataupun sudah dewasa asalkan bukan janda.
Imam  Syafi’i  menyandarkan  pada hadits  di atas  yang menyatakan bahwa Aisyah putri Abu Bakar telah dinikahi nabi pada usia yang masih sangat  belia,  namun  dari  Abu  Bakar  dan  istri tidak  ada  larangan,  walaupun  Aisyah  masih sangat  belia.  Dari  sini  bisa  disimpulkan  bahwa
orang  tua  tidak  meminta  izin  kepada  putrinya untuk  mengawinkan  putrinya  dengan  calon suami  yang  telah  dipilihkan,  orang  tua  lebih cakap  memilihkan  calon  suami  untuk  anaknya dari  pada  anak  itu  sendiri.  Anak  perempuan cenderung menggunakan perasaan maka dikhawatirkan  tidak  bisa  memilih  calonnya dengan  baik,  disinilah  wali mujbir ikut  andil demi kemaslahatan.
Konsep ijbar dalam  perspektif  ulama bukanlah  pemaksaan  yang  semena-mena  yang tidak  bertanggung  jawab,  akan  tetapi  lebih merupakan hak bagi orang tua untuk mengarahkan putra putrinya supaya dapat hidup bahagia (Chaerunnisa’, 2017: 119).
Perkawinan  adalah  suatu  perbuatan  yang disuruh  oleh  Allah  dan  juga  oleh  Nabi.  Segala sesuatu yang menjdikan perkawinan yang tidak sah  kecuali  dengan  sesuatu  tersebut,  dan  tidak sah suatu akad perkawinan kecuali dengan wali, dan  dalam  sebagian  keterangan  yaitu  dengan wali  laki-laki  yang  adil,  wali  laki-laki  adalah mengecualikan wali perempuan karena sesungguhnya  wali  perempuan  itu  tidak  boleh menjodohkan dirinya sendiri dan orang lainnya.
Imam  Syafi’i  hidup  di  baghdad  dan  mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dikawinkan ketika menginjak baligh atau sudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun.  Tentu  saja  seorang  gadis  pada  masa seperti  itu  belumlah  bisa  memutuskan  sesuatu yang  sangat  penting  yaitu  menikah  dengan caranya sendiri.
Bahkan di abad modern, perempuan di masa umur  10-15  tahun  masih  dianggap  anak-anak
dan belum dewasa. Maka dari itu Imam Syafi’i mengatakan  bahwa  seorang  perempuan  yang ingin melakukan perkawinan harus mempunyai seorang  wali,  dan  wali  dalam      mazhabini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang  harus  dipenuhi  dalam  perkawinan (Chaerunnisa’, 2017: 119).
Keizinan wali mujbir untuk menikahkan anak atau cucunya tidak dilaksanakan  semena-mena, ahli  fuqoha  sudah  menetapkan   syarat-syarat untuk  mengawinkan  secara ijbar. Seharusnya pendapat  Imam  Syafi’i  ini  dipandang      dari sudut   positif   karena    merupakan   tindakan awal      untuk  memastikan    syarat-syarat    yang telah    ditetapkan    diatas    dipenuhi    terlebih dahulu, sebelum seorang wli mujbir menggunakan kuasa ijbar nya.
MazhabSyafi’i  menganggap  batal,  dan  satu akad nikah  yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang  perempuan,  baik  gadis  ataupun  janda, sepupu  atau  tidak,  dengan  ijin  wali  atau  tidak, secara  langsung  untuk  dirinya,  atau  sebagai wakil untuk orang lain.
Menurut  pendapat  mazhabImam  Syafi’i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah  menikah,  maka  perkwinannya  harus disetujui oleh walinya yaitu ayah atau oleh laki- laki  lain  dari  pihak  mempelai  wanita.  Jadi perempuan dalam pandangan Syafi’i tidak boleh mengawinkan  diirnya  sendiri  dengan  lelaki yaang dikehendakinya.
Alasan  yang  digunakan  oleh  mazhabSyafi’i dalam  hal  tersebut  adalah  berdasarkan  hadist Abu  Musa  As-Syafi’i  yang  diriwayatkan  oleh Abu Daud dan   yang lainnya, sebagai   berikut:
“Dari  Abu Musa Al-Asya’ari berkata: bersabda Rasulullah saw tidak ada perkawinan melainkan dengan wali” (Chaerunnisa’, 2017: 120).
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  71 menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  dapat dibatalkan apabila:
1. Seorang  suami  melakukan  poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan    yang    dikawini    ternyata kemudian    diketahui    masih    menjadi isteri pria lain yang mafqud
3. Perempuan  yang  dikawini  ternyata masih dalam iddah dan suami lain
4. d. Perkawinan   yang   melanggar   batas umur      perkawinan      sebagaimana ditetapkan  dalam  pasal  7  Undang- undang  No. 1 tahun 1974
5. Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali atau  dilaksanakan  oleh  wali  yang  tidak berhak
6. Perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan paksaan
Dalam KHI Pasal 72 menyatakan bahwa:
1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan  dibawah  ancaman  yang melanggar hukum
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan setelah  itu  masih  tetap  hidup  sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya  untuk  mengajukan  permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Paksaan  adalah  praktik  memaksa  pihak  lain untuk  berperilaku  secara  spontan    dengan menggunakan  ancaman,  imbalan  atau  bentuk lain  dari tekanan. Wali mujbir menurut Syafi’i adalah  seseorang  yang  menguasai  kekuasaan yaitu  ayah,  kakek  jika  ayah  tidak  ada.  Selain ayah  dan  kakek  tidak  boleh  memaksa mengawinkan  anak  perempuannya  (perawan). Pernyataan  ini  jika  dibandingkan  dengan Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  71 huruf f  yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan bisa membatalkan perkawinan.
Perkawinan   yang  dimaksud  disini   adalah perkawinan  yang  dikarenakan  karena  adanya ancaman  sehingga  harus  menikah,  perkawinan seperti ini bisa dibatalkan sesuai dengan pasal 72 ayat  1  bahwa  boleh  mengajukan  permohonan pembatalan  perkawinan  dilaksanakan  di  bawah ancaman yang melanggar hukum.
Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan  wali  berhak  untuk  memaksa anaknya  menikah  dengan  pilihan  wali,  disini yang  dimaksud  memaksa  menikah    adalah memaksa demi  kemaslahatan, sebab  wali  lebih cakap memilih daripada anak gadisnya.
Jadi,  persamaan ijbar antara  mazhab Syafi’i
dengan  Kompilasi  Hukum  Islam adalah sama- sama  boleh  memaksa  menikahkan  anak  atau cucunya, perbedaannya adalah yang melatarbelakangi paksan. Paksaan yang dimaksudkan  di  KHI  Pasal  71  huruf  f  adalah paksaan  karena  ancaman  atau  sebab  lain  yang berupa tekanan, sedangkan paksaan dalam  fiqh Syafi’i  yaitu  mengawinkan  anak  atau  cucunya tanpa persetujuan dari anak atau cucu tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan    analisis    dapat    disimpulkan bahwa    hak ijbar adalah  hak  ayah  atau  kakek untuk  mengawinkan  anak  perempunnya,  baik yang  sudah  dewasa  maupun  masih  berusia muda,  tanpa  harus  mendapatkan  persetujuan atau  izin  terlebih  dahulu  dari  anak  perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asalkan ia bukan seorang  janda.  Imam  Syafi’i  mengkhususkan perwalian  ini  hanya  tertuju  anak  perempuan kecil  yang masih perawan, tidak kepada semua anak kecil yang sudah janda.
Imam  Syafi’i  mengatakan  perkawinan perempuan  hanya  diwakilkan  kepada  ayah  dan kakek.  Dan  boleh  mengawinkan  anak  dibawah umur  dalam  konsep  hak ijbar wali  ini dikarenakan  kemaslahatan.  Hak ijbar Imam Syafi’i berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 huruf f tentang perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan bisa mengakibatkan  batalnya  perkawinan.  Yang dimaksud  paksaan  disini  ialah  menikah  atas dasar  paksaan  dibawah  ancaman    yang melanggar    hukum,    jadi    berbeda    dengan konsep  hak ijbar Imam Syafi’i yang memaksa menikah  atau  dikawinkan  tanpa  izin  dari  anak
yang dikarenakan demi kemaslahatan..

## Daftar Pustaka
Al-Bigha,    Syaikh    Mustafa    Dieb.    t.t. Fikih Sunnah   Imam  Syafi’i. terj.  Rizki Fauzan. Depok: Fathan Media Prima.
Ali,  Syaiful  Islam.  2020.  “Tradisi Dhempok Dalam Perkawinan Masyarakat Pocongan Prespektif Al  Urf”. Skripsi.  Malang: Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim.
Al-Khalaf,  Abdul  Wahab. Ilmu  Ushul  Fiqih. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashih Mushaf  Al-Qur’an  Departemen  Agama Republik Indonesia.
Ambarwati  dkk.  2006. “Pernikahan  Adat  Jawa Sebagai  Salah  Satu  Kekuatan  Budaya Indonesia”.  Universitas  Veteran  Bangun Nusantara: Jurnal 2 (2018): 18.
Arikunto, Suharismi. 1995. Dasar-Dasar Research . Bandung: Tarsito.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:  PT.
Rineka Cipta.
Ashshofa,  Burhan.  2010. Metodologi  Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
As-Subki,  Ali  Yusuf.  2010. Fiqih  Keluarga . Jakarta: Amzah.
Aulia,  Tim  Redaksi  Nuansa.  2012. Kompilasi Hukum    Islam .    Bandung:    CV    Nuansa Aulia.
Azwar,  Saifudin.  1998. Metodologi  Penelitian. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Azzam,  Aziz  Muhammad    &  Wahab  Sayyed Hawwas. 2014. Fiqih Munakahat. Jakarta:
Amzah.
Endraswara, Suwardi. 2010. Etika Hidup Orang Jawa .  Yogyakarta:  NARASI  (Anggota IKAPI).
Firdaus. 2004. Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperenshif . Jakarta: Zikrul Hakim. Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenadamedia
Group.
Gustiana, Sayekti Gustina. 2019. “Tinjauan ‘Urf
Terhadap  Tradisi Bubuk  Kawah Dalam
Perkawinan   Adat   Jawa   Di   Kecamatan Kebonsari    Kabupaten    Madiun.  Skripsi. Ponorogo:  Institut  Agama  Islam  Negeri Ponorogo.
Hakim,  Nurul.  2017. “Konflik  Antara  Al-‘Urf (Hukum  Adat)  Dan  Hukum  Islam  Di Indonesia”. Jurnal Edutech Vol. 3: 56.
Hanafi, Ahmad. 1995. Pengantar   dan   Sejarah Hukum    Islam .    Jakarta:    PT    Bulan Bintang.
Harun,  Nasrun.  1997. Ushul  Fiqih .  Jakarta: Logos wacana ilmu.
Jam’iah. 2019. “Tradisi Upacara Peta Kapanca
Pernikahan  Muslim  Di  Desa  Tanggorisa Kecamatan  Palibelo  Kabupaten  Bima Dalam Prespektif ‘Urf”. Skripsi.
Surakarta:  Institut  Agama  Islam  Negeri
Surakarta.
Jumiati.  2016.  “Tradisi Beghembeh Dalam Prespektif ‘Urf Studi  Di  Desa  Pengadah
Kecamatan Bunguran Timur Laut
Kabupaten  Natuna  Propinsi  Kepulauan
Riau”. Skripsi. Malang: Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim. Koentjaraningrat. 2004. Kebudayaan,
Mentalitas dan   Pembangunan .    Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama. Nasution, Syukri Albani. 2019. Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fiqih
Munakahat  dan  Teori  Neo-Receptie  In Complexu.  Jakarta: Kencana.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus  Indonesia .  Jakarta:  Pusat Bahasa.
Riyono, A & Aminuddin   Siregar. 1985. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademik Pressindo.
Rohidin.  2011. Penelitian  Hukum  Islam.
Yogyakarta:  Lintang  Sari  Aksara.  2016. Rufaida,  Arini.  “Tradisi  Begalan  Dalam
Perkawinan Adat Banyumas Prespekti ‘Urf “. Skripsi. Malang:
Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim.
Sahar,  Santi.    2015. Pengantar  Antropologi: Integrasi Ilmu Dan Agama. Makasar: Cara Baca.
Sani’atin,  Any.  2016.  “Tradisi Repenan Dalam Walimah  Nikah  Ditinjau  Dalam  Konsep ‘Urf”.    Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press.
Soekanto,  Soerjono.  2012. Sosiologi  Suatu Pengantar .  Jakarta: Rajawali Pers.
Sucipto,  “’Urf  Sebagai  Metode  Dan  Sumber Penemuan  Hukum Islam”. Media Neliti :
Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam 7
(2015):  26.  Diakses  21  juni  2021.  doi: 10.24.042/asas.v7i1.1376.
Sudarto.   2018. Ilmu   Fikih   (Refleksi   Tentang: Ibadah,    Muamalah,Munakahat,    Dan Mawaris) . Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Elfabeta.
Suratman,  Imam  Kamaluddin.  “Konsep  ‘Urf
Dalam Penetapan Hukum Islam”.
Tsaqafah:  Jaurnal  Peradaban  Islam 13 (2017): 282.
Syafe’i,  Rahmat . 2007. Ilmu  Ushul  Fiqih .
Bandung: Pustaka Setia. Sztompka, Piotr. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial . terj. Alimandan.
Jakarta: Prenadamedia Group.
Tihami    &    Sohari    Sahrani.    2014. Fikih Munakahat :    Kajian    Fikih    Nikah Lengkap. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Usman,  Husaini  &  Purnomo  Akbar.  2008.
Metodologi  Penelitian  Sosial .  Jakarta: Bumi Aksara.
Wiranata,  I  Gede  AB.  2015. Hukum  Adat Indonesia  Perkembangan  Dari  Masa keMasa. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.