BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3,  2024, pp. 2028-2033
DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i3.8959

## Sosialisasi  Penanganan  Politik  Uang  Secara  Transparansi  pada Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh
Nuning Indah Pratiwi 1* , I Gusti Ayu Diandra Audina Putri 2 , Wahyu Indra Satria 3
1 Unversitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
3 Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor, Indonesia *e-mail korespondensi: nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id

## Abstract
Money politics is a practice that can create political corruption. Money politics as the mother of corruption is the main and most frequent problem in Indonesia. Along with the complexity of challenges and dynamics in the  political  and  social  context,  active  community  involvement  in  ensuring  election  fairness  becomes increasingly  urgent.  The  democratic  process  requires  public  trust  in  integrity,  with  transparency  in  the implementation  of  elections,  so  that  the  resulting  results  can  reflect  the  true  will  of  the  voters.  However, violations and fraud often occur in various forms and at every stage. Participatory monitoring is an approach that involves the active participation of the community to be directly involved in the monitoring process by participating in election-related outreach. This is important to ensure that the elections run democratically, transparently  and  fairly.  Community  Service  Activities  aim  to  educate  the  people  of  Sumerta  Kauh  Village regarding  the  Transparency  of  Handling  Money  Politics  in  the  2024  Election.  Method  This  activity  uses  a socialization method which is divided into 3 stages. These include; Preparation Stage, Implementation Stage, and  Evaluation  Stage.  As  a  result  of  Community  Service  Activities,  socialization  participants  have  a  better understanding of Handling Money Politics in a transparent manner. As well as showing increased awareness of the importance of Elections and being alert to efforts to influence them through money so as to better maintain integrity in elections and understand democratic practices in the election process.
Keywords: Socialization;  Money Politics; Transparency; Sumerta Kauh Village

## Abstrak
Politik uang merupakan praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai the mother of corruption  adalah  persoalan  utama  dan  paling  sering  terjadi  di  Indonesia.  Seiring  dengan  kompleksnya tantangan dan dinamika dalam konteks politik dan sosial, keterlibatan masyarakat secara aktif memastikan keadilan  pemilu  menjadi  semakin  mendesak.  Proses  demokratis  memerlukan  kepercayaan  masyarakat terhadap  integritas,  dengan  transparansinya  pelaksanaan  Pemilu,  sehingga  hasil  yang  dihasilkan  dapat mencerminkan  kehendak  sebenarnya  dari  para  pemilih. Namun  pelanggaran  dan  kecurangan  kerap  terjadi dengan berbagai bentuk dan setiap tahapanya. Pemantauan partisipatif merupakan suatu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemantauan dengan ikut serta dalam  sosialisasi  terkait  kepemiluan.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  pemilu  berjalan  secara demokratis,  transparan,  dan  adil. Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  bertujuan  mengedukasi masyarakat Desa Sumerta Kauh mengenai Penanganan Politik Uang secara Transparansi  pada Pemilu 2024. Metode  Kegiatan  ini  menggunakan  metode  sosialisasi  yang  dibagi  menjadi  3  tahap.  Diantaranya;Tahap Persiapan,  Tahap  Pelaksanaan,  dan  Tahap  Evaluasi.  Hasil  Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  peserta sosialisasi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Penanganan Politik Uang secara transparansi. Serta menunjukkan peningkatan kesadaran tentang  pentingnya Pemilu dan waspada akan upaya mempengaruhi mereka  melalui  uang  sehingga  lebih  menjaga  integritas  dalam  pemilu  dan  mengerti  praktik-praktik  yang demokratis dalam proses pemilihan.
Kata Kunci: Sosialisasi; Politik Uang; Transparansi; Desa Sumerta Kauh
Accepted: 2024-03-12 Published: 2024-07-04

## PENDAHULUAN
Pemilu  merupakan  pilar  fundamental  dalam  sistem  demokrasi,  dimana  warga  negara mempunyai  hak  untuk  memilih  pemimpin  dan  wakilnya.  Seiring  dengan  semakin  kompleksnya tantangan  dan  dinamika  dalam  konteks  politik  dan  sosial,  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif
dalam memastikan keadilan pemilu menjadi semakin mendesak. Proses demokratis ini memerlukan kepercayaan masyarakat terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan Pemilu, sehingga hasil yang dihasilkan dapat mencerminkan kehendak sebenarnya dari para pemilih.
Sejalan  dengan  cita-cita  dan  tujuan  nasional  sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  menuntut  dan  menjaga    proses penyelenggaraan  pemilu  yang  berintegritas  dan  akuntabel.  Salah  satu  unsur  penting  dalam penyelenggaraan pemilu adalah keikutsertaan warga negara yang berhak dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tanpa paksaan atau pengaruh negatif lainnya (Dedi, 2021).
Kenyataannya  pelanggaran  dan  kecurangan  pemilu  merupakan  hal  yang  lumrah  terjadi dalam  setiap  siklus  pemilu,  dan  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  di  setiap  tahapan  proses pemilu.  Pelanggaran-pelanggaran  ini  merusak  integritas  proses  demokrasi  dan  mengikis kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  pemilu.  Mulai  dari  intimidasi  pemilih  hingga  perusakan surat suara, malpraktik pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan menimbulkan tantangan besar  terhadap  keadilan  dan  transparansi  pemilu.  Politik  uang  sering  disebut  sebagai  “induk korupsi”  di  Indonesia  karena  berperan  besar  dalam  memungkinkan  terjadinya  praktik  korupsi. Permasalahan  ini  sering  terjadi  pada  masa  pemilu,  ketika  para  kandidat  lebih  cenderung  terlibat dalam  pembelian  suara  dan  bentuk-bentuk  korupsi  lainnya.  Tingginya  prevalensi  politik  uang  di Indonesia telah memunculkan budaya politik yang seringkali lebih fokus pada keuntungan finansial dibandingkan melayani kepentingan publik.
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pemilu  oleh  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU) sangat  penting  untuk  mencegah  pelanggaran  dan  kecurangan  dalam  proses  pemilihan  umum. BAWASLU  memiliki  peran  krusial  dalam  menjaga  integritas  dan  akuntabilitas  pemilu,  sehingga pemilihan  umum  dapat  berjalan  secara  adil  dan  transparan.  Melalui  pengawasan  yang  ketat, BAWASLU  dapat  mendeteksi  potensi  pelanggaran  pemilu  seperti  money  politics,  politik  identitas, kampanye hitam, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya.
Keberhasilan  suatu  pemilu  diukur  dari  tingkat  partisipasi  masyarakat,  yang  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  meliputi  aspek  teknis  dan operasional,  sedangkan  faktor  eksternal  meliputi  unsur  administrasi,  sosialisasi,  dan  politik.  Oleh karena  itu,  partisipasi  masyarakat  dalam  pemantauan  pemilu  yang  partisipatif  sangat  penting untuk  menjamin  pemilu  yang  adil  dan  transparan.  Dengan  berkolaborasi  dengan  lembaga pemantau pemilu seperti BAWASLU, masyarakat dapat berperan penting dalam mengawal proses pemilu untuk menjamin integritasnya.
Pemantauan  partisipatif  diperlukan  untuk  menjamin  pemilihan  umum  yang  demokratis. Mengingat  sikap  apatis  politik  dalam  pemilu,  maka  penting  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam proses politik. Partisipatif pemantauan pemilu adalah praktik di mana warga negara terlibat dalam mengamati proses pemilu, mulai dari kampanye hingga hari pemungutan suara. Tujuan utamanya adalah  untuk  mendorong  transparansi,  akuntabilitas,  dan  integritas  dalam  proses  demokrasi. Dengan  melibatkan  masyarakat  secara  aktif,  partisipatif  pemantauan  pemilu  dapat  mengubah moral  menjadi  kekuatan  yang  memacu  perubahan  positif  dalam  sistem  politik  dalam  upaya sosialisasi.
Tujuan  Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  dalam  upaya  sosialisasi  oleh  Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional ini adalah sebagai berikut :
a).Pengabdian kepada masyarakat
b).Mengedukasi  masyarakat  Desa  Sumerta  Kauh  mengenai  Penanganan  Politik  Uang  Secara Transparansi  Pada Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh
Sehingga  diharapkan  tujuan  akhir  dari  kegiatan  ini  dapat  tersampaikan  dengan  meningkatkan kesadaran, memahami pencegahan politik uang dan mendorong integritas pemilu.

## METODE
Dalam  merumuskan  program  kerja  yang  akan  dilaksanakan  selama  KKN  di  Desa  Sumerta Kauh,  Denpasar,  terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  harus  diperhatikan.  Analisis  situasi  dan kondisi di Desa Sumerta Kauh menjadi landasan utama. Adapun factor-faktor yang meliputi, antara lain:
1.Kebutuhan Masyarakat
2.Alokasi Waktu
3.Sumber dana yang tersedia
4.Kemampuan mahasiswa
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  menggunakan  metode  metode  sosialisasi  untuk menyebarkan  informasi,  pengetahuan,  atau  keterampilan  kepada  masyarakat.  Metode  sosialisasi dibagi menjadi 3 tahap, Diantaranya :
1.Tahap Persiapan
2.Tahap Pelaksanaan
3.Tahap Evaluasi
Tahap  pertama  adalah  Persiapan.  Pelaksanaan  Observasi  ini  membantu  memastikan bahwa  pengabdian  masyarakat  mempunyai  landasan  yang  kuat  sebelum  melanjutkan  ke  tahap berikutnya.  Dilaksanakan  survei  dan  wawancara  untuk  mengumpulkan  data  mengenai permasalahan  yang  ada  di  wilayah  desa.  Sasarannya  adalah  warga  Desa  Sumerta  Kauh.  Tujuan dari metode ini adalah mengumpulkan data awal berupa fakta di lapangan untuk mencari solusi. Setelah mengidentifikasi fakta dan permasalahan terkait Pemilu, selanjutnya dilakukan koordinasi bersama  pihak  desa  untuk  memilih  aspek-aspek  permasalahan  yang  menjadi  prioritas penyelesaiannya.
Tahap kedua yaitu Pelaksanaan. Dalam konteks program pengabdian kepada masyarakat, implementasi  mengacu  pada  pelaksanaan  tindakan  dan  strategi  yang  direncanakan  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditentukan.  Berfokus  pada  pelaksanaan  aktivitas  yang diperlukan untuk mencapai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program dilakukan pembentukan  Panitia  Pelaksana  terdiri  dari  Tim  mahasiswa.  Kerja  Tim  Pelaksana  selanjutnya melakukan sosialisasi tentang Penanganan Politik Uang. Sosialisasi Penanganan Politik Uang adalah beberapa  aspek  yang  terkait  tahap  pelaksanaan  dalam  program  pengabdian  ini.  Sosisalisasi Penanganan  Politik  Uang  adalah  upaya  peningkatan  pemahaman  masyarakat  terkait  menjaga Integritas  Pemilu  secara  transparansi.  Berikut  adalah  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan dalam sosialisasi Penanganan Politik Uang. Memberikan informasi kepada PKK Desa Sumerta Kauh tentang apa itu Integritas Pemilu, bagaimana penanganan Politik Uang dengan Transparansi, dan mengapa  penting  untuk  menjaga  Integritas  Pemilu  dengan  Penanganan  Politik  Uang  adalah langkah yang penting.
Tahap  ketiga  yaitu  Evaluasi.  Dilaksanakannya  Evaluasi  akhir  bertujuan  untuk  mengukur keberhasilan setelah tahap pelaksanaan selesai, penting melakukan Evaluasi akhir untuk mengukur keberhasilan  kegiatan  program  ini.  Hal  ini  dilakukan  dengan  kegiatan  pengawasan  yang  disusun secara  berkala  dengan  tujuan  mendapatkan  kualitas  program  kerja  dan  efektivitas  tertentu.  Di tahap ini menjadi bahan refleksi mengenai pelaksanakaan program yang sesuai dan memastikan kelancaran program untuk keberlanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  dari  program  kerja  yang  telah  direncanakan dan  dijabarkan  mengangkat  tema  kepemiluan.  Program  Kerja  ini  telah  terlaksana  pada  Minggu, Tanggal 11 Februari 2024 di Kantor Perbekel Desa Sumerta Kauh.

## 1.Pelaksanaan Program Kerja Sosialisasi Penanganan Politik Uang secara Transparansi pada Pemilu 2024 di Desa Sumerta Kauh
Dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  peserta  sangat  antusias  dengan pemaparan  yang  disampaikan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyaknya  peserta  yang  hadir  dan aktif  dalam  menyimak  materi  yang  disampaikan  penulis  serta  memberikan  pertanyaan  yang substantif. Poin poin yang menjadi bahan diskusi pertama: peluang terjadinya praktik kecurangan pada pemilu 2024, mulai dari persoalan integritas penyelenggara pemilu, politik uang (pembagian sembako dan uang), dengan dikaitkan dengan Transparansi. Praktik kecurangan ini akan membuka celah polarisasi politik masyarakat yang ekstreme. Jika praktik ini dibiarkan maka integrias pemilu akan terancam.
Peserta  yang  hadir  dalam  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  di  Desa  Sumerta  Kauh merupakan  Ibu-ibu  PKK,  selain  itu  juga  dihadiri  perwakilan  dari  Pemerintahan  Desa.  Proses pelaksanaan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  telah  memantik  respon  peserta  atas  situasi  dan kondisi  desa  menjelang  pemilihan  umum  serentak  tahun  2024.  Fenomena  yang  muncul  dalam kehidupan  masyarakat  mulai  dari  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya pemilu  bagi  masyarakat.  Disatu  sisi  banyak  keluhan  dan  ketakutan  masyarakat  akan  terjadinya praktik  kecurangan  dalam  pemilu  seperti  pemberian  sembako,  uang  dan  pemberian  lain  secara masif dengan imbalan dukungan pada figur calon tertentu.

## 2.Hasil yang Dicapai Pelaksanaan Program Kerja Pengabdian Pada Masyarakat
Program Kerja KKN Tematik dilaksanakan berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, maka penulis  membuat  Sosialisasi  mengeni  Penanganan  Politik  Uang  secara  Transparansi  pada  Pemilu 2024  di  Desa  Sumerta  Kauh  telah  berhasil  dilaksanakan    berkat  dukungan  dari  pihak  Perbekel, Ketua  PPS,  dan  PKK  Sumerta  Kauh.  Berikut  lampiran  Analisis  Hasil  Kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh topik sosialisasi. Terdapat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Analisis Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber : Diolah pribadi Kriteria Analisis Sebelum PKM Sesudah PKM Pengetahuan PKK  Sumerta  Kauh  kurang mengetahui pentingnya penanganan politik uang dalam  menjaga  integritas pemilu secara transparansi. PPK Sumerta Kauh Mengetahui lebih luas pentingnya penanganan politik  uang  dalam  menjaga integritas pemilu secara transparansi untuk menunjang berjalannya pemilu 2024 Sikap dan Keterampilan PKK  Sumerta  Kauh  kurang aktif mencari tahu aspek yang meliputi  kecurangan  politik uang. PKK Sumerta Kauh sudah aktif mencari  tahu  aspek  yang meliputi  kecurangan  politik uang.
Gambar 1. Proses Pelaksanaan Program Kerja
Sumber : Dokumentasi pribadi
Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi, Penulis berhasil mencapai beberapa hasil positif: (1)  Pemahaman  Lebih  Baik:  Peserta  sosialisasi  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang Penanganan  Politik  Uang  secara  transparansi,  Lembaga-lembaga  pengawasan  seperti  KPU  dan Bawaslu.
(2)  Peningkatan  Partisipan  Masyarakat  :  Masyarakat  yang  mengikuti  sosialisasi  menunjukkan peningkatan  kesadaran  tentang  pentingnya  Pemilu  dan  waspada  akan  upaya  mempengaruhi mereka melalui uang.
(3)  Integritas  Pemilu:  Masyarakat  lebih  menjaga  integritas  dalam  pemilu  dan  mengerti  praktik- praktik yang demokratis dalam proses pemilihan.
Gambar 2. Proses Pelaksanaan Sesi Games

## Sumber : Dokumentasi Pribadi

## KESIMPULAN
Berdasarkan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah dilaksanakan, maka dapat diambil  kesimpulan  bahwa  banyak  fenomena  seperti  politik  uang  yang  terjadi  menjelang  Pemilu 2024.  Masyarakat  masih  belum  mengetahui  bagaimana  penanganan  terjadinya  politik  uang, dengan  adanya  Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  dapat  mengedukasi  dan  wawasan baru  mengenai  politik  uang.  Dengan  dilaksanakannya  sosialisasi  diharapkan  menunjukan peningkatan    kesadaran  tentang  pentingnya  pemilu  dan  waspada  akan  upaya  mempengaruhi masyarakat  melalui  uang  sehingga  lebih  menjaga  integritas  dalam  pemilu  dan  mengerti  praktik- praktik yang demokratis dalam proses pemiilihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhadar, S., Sahi, Y., & Katili, P. P. (2024). PENGUATAN DEMOKRASI DAN PEMILU BAGI PEMILIH PEMULA  MENJELANG  PEMILIHAN  UMUM  TAHUN  2024:(STUDI  PENGABDIAN  PADA MAHASISWA  UNIVERSITAS  NAHDLATUL  ULAMA  GORONTALO). Community  Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat., 5, 1115–1123.
Azzahra,  Z.,  &  Faiq,  G.  (2024).  Pemantapan  Partisipatif  dalam  Mengawasi  Pemilu  Tahun  2019 Sebagai  Upaya  untuk  Menjaga  Proses  Pemilihan  yang  Demokratis  . Karya  Nyata:  Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1, 23–31.
Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip – Prinsip Demokrasi. Jurnal Moderat
Krisbintoro, R. S., Juantara B., & Purba, D. (2023). SOSIALISASI PENGUATAN INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 (STUDI DI DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO  KIBANG  KABUPATEN  LAMPUNG  TIMUR). In  Seminar  Nasional  Pengabdian  Pada Masyarakat FISIP Unila, 1, 73–81.
Pahlevi,  M.  E.  T.,  &  Amrurobbi,  A.  A.  (2020).  Pendidikan  Politik  dalam  Pencegahan  Politik  Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. . Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6, 141–152.
Pratiwi,  Nuning  Indah,  Putu  Suparna,  Wahyu  Indra  Satria,  Ni  Luh  Putu  Melyana  Putri.  (2022). Strategi  Bauran  Promosi  Kartu  Perdana  Smartfren  sebagai  Media  Komunikasi  di  Masa Pandemi . ETTISAL: Journal of Communication, 7(2), 65-80.
https://doi.org/10.21111/ejoc.v7i2.8504
Riani,  Y.,  Junaidi,  A.,  Tina,  S.  A.,  Jasika,  M.,  &  Melina,  S.  (2023).  SOSIALISASI  PELANGGARAN POLITIK  DAN  PERAN  MASYARAKAT  DALAM  PENGAWASAN  PARTISIPATIF  PEMILU  2024. Jurnal Pengabdian Mandiri, 2, 1211–1218.
Rizal, M. (2023). SOSIALISASI HUKUM
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF:
MEMASYARAKATKAN  KEPEDULIAN  DAN  PENGAWASAN  PARTISIPATIF  PEMILU  SERENTAK 2024. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3, 1121–1128.
Tresnani,  V.  F.,  &  Adhitya,  M.  D.  K.  (2023).  OPTIMALISASI  KETERLIBATAN  PEMUDA  SEBAGAI GENERASI  PERUBAHAN  DALAM  SISTEM  DEMOKRASI  MELALUI  PEMILIHAN  UMUM  2024. Jurnal Ilmiah Hukum, 9, 4454.
Zitri,  I.,  Rifaid,  R.,  &  Darmansyah,  D.  (2023).  Sosialisasi  dan  Pendampingan  kepada  Masyarakat Guna Menciptkana Masyarakat yang Sadar Pemilu . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1, 1648–1653.