Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, Vol 1 (1): 23-30 ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2020 under a CC BY-SA 4.0 license DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v1i1.3

## Pemilihan serentak petinggi kampung tahun 2018 di Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu
The 2018 simultaneous election of village heads in Subdistrict of Long Hubung, Mahakam Ulu District

## Andreanus Ding
District Government of Mahakam Ulu Email Correspondence: andreding98@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  implementation  of  Regional Regulation  Number  9/2017  on  the  Selection,  Appointment,  and  Dismissal  of Village  Head  in  Mahakam  Ulu  Regency  by  using  the  case  of  the  2018 simultaneous  direct  election  of  Village  Heads  (Petinggi)  in  Long  Hubung  sub - District.  This  research  employed  purposive  sampling  technique  in  data collection,  and  descriptive  qualitative  in  analysis.  The  results  show  that  while such a Regional Regulation has been implemented, it has not proved optimal yet. This  is  due  to  the  fact  that  inhibiting  factors  are  still  found  in  the implementation of simultaneous election of Village Heads in Long Hubung sub - district,  causing  one  out  of  four  villages  to  postpone  the  elections.  Lack  of communication, information, and coordination between the election committees in  sub - district  and  at  village  levels  caused  several  problems.  More  specifically, outdated list of eligible voters, allowing outsiders with improper documents to vote,  and  similar  issues,  became  the  source  of  vote  cheating  by  high - ranking candidates.
Keywords : Village Election, Village Head (Petinggi), Policy Implementation
Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  negara  yang memiliki sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya yang mana hampir seluruh aspek pemilihan kepemimpinan dilakukan secara demokrasi termasuk seluruh daerah yang berada di wilayah NKRI, demokrasi dijalankan atas  dasar  keinginan serta  permintaan  dari  rakyat  sehingga menjadi  bentuk bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  hal  tersebut  telah  tertuang dengan  jelas  di  dalam  Undang  Undang  Dasar  Negara  Indonesia  Tahun  1945 sebagai  landasan  kebijakan  yang  memayungi  pelaksanaan  demokrasi  di Indonesia.
Beberapa bentuk suatu pemerintah melaksanakan azas – azas demokrasi ialah,  terdapat  peranan  warga  negara  dalam  pemilihan  dan  pengambilan kebijakan secara langsung dan tidak langsung yaitu dengan perwakilan dalam menetapkan keputusan politik yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia serta  partisipasi  setiap  warga  negara  dalam  pemilihan  umum  yang dilangsungkan  untuk  mendukung  peran  masyarakat  dalam  pelaksanaan demokrasi  di  negara  Indonesia.  Pencalonan  meliputi  pendaftaran  sebagai bakal calon.
Penyelenggaraan pemilihan serentak petinggi kampung tahun 2018 di Kecamatan Long Hubung yang diikuti oleh 4 kampung yaitu Kampung Datah Bilang  Ilir,  Kampung  Datah  Bilang  Baru,  Kampung  Sirau  dan  Kampung Matalibaq  merupakan  pemilihan  serentak  petinggi  kampung  pertama  kali diadakan  di  Kabupaten  Mahakam  Ulu  dan  juga  untuk  pertama  kalinya menggunakan  Peraturan    Daerah  Nomor  9  Tahun  2017  tetang  Pemilihan, Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Petinggi  yang  disahkan  pada  bulan desember tahun 2017 lalu sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan Petinggi Kampung Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Mahkam Ulu.
Berlangsungnya pelaksanaan pemilihan serentak petinggi kampung ini merupakan  wujud  kematangan  masyarakat  Kabupaten  Mahakam  Ulu  dalam kehidupan  berdemokrasi,  sehingga  kedewasaan  ini  diharapkan  dapat dipertahankan,  bahkan  perlu  ditingkatkan  dalam  bentuk  barometer  sebagai kematangan  berpolitik,  termasuk  kedewasaan  dalam  berkomitmen  menjaga kerukunan  hidup  antar  golongan  masyarakat,  dan  menjadi  sebuah  bentuk wujud  peningkatan  kualitas  demokrasi  lokal  di  Kabupaten  Mahakam  Ulu. Landasan  pelaksanaan  pemilihan  serentak  petinggi  kampung  ini  telah termuat dengan jelas pada Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Mahakam Ulu Nomor  9  Tahun  2017  pasal  3  ayat  1  yaitu  pelaksanaan  pemilihan  petinggi kampung  dilakukan  melalui  tahapan:  (1).  Persiapan,  (2).  Pencalonan,  (3). Pemungutan Suara, (4). Penetapan.

## Tinjauan Pustaka
Implementasi Kebijakan
Menurut  Suharno  (2013:169)  implementasi  kebijakan  publik  secara konvensional dilakukan oleh negara maupun badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya  pemerintah untuk melaksanakan  salah  satu  tugas  pokoknya,  yakni  memberikan  pelayanan publik (public services). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik  yang  beraneka  ragam  baik  dalam  hal  bidang,  sasaran,  dan  bahkan kepentingan,  memaksa  pemerintah  menggunakan  kewenangan  diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.
Implementasi  kebijakan  publik  merupakan  pelaksanaan  dari keputusan  mengenai  kebijakan  yang  mendasar,  biasanya  terulang  dalam Undang - Undang,  namun  juga  dapat  berbentuk  instruksi - instruksi  eksekutif yang  penting  atau  keputusan  perundang - undangan.  Idealnya  keputusan - keputusan  tersebut  menjelaskan  masalah - masalah  yang  hendak  dicapai  dan
dalam  berbagai  cara  “menggambarkan  struktur”  proses  implementasi tersebut.  Tujuan  implementasi  kebijakan  adalah  untuk  menetapkan  arah tujuan kebijakan publik dapat teralisasikan sebagai hasil kegiatan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli baik menurut Edwar George III, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van  Horn serta Marilee S Grindle  yang  penulis  cantumkan,  namun  dalam  penelitian  mengenai implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan, Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Petinggi  pada  pelaksanaan  pemilihan petinggi  serentak  tahun  2018  di  Kecamatan  Long  Hubung  Kabupaten Mahakam  Ulu    penulis  mengambil    model  implementasi  kebijakan  publik menurut George Edward III (1980) yang dianggap penulis mampu menjawab mengenai  keberhasilan  dan  kegagalan  implementasi  kebijakan  yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

## Pemilihan Petinggi Kampung
Pemilihan petinggi kampung, atau disebut juga pemilihan kepala desa, adalah  suatu  pemilihan  petinggi  kampung  secara  langsung  oleh  warga kampung setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Petinggi Kampung merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.  Pemilihan  petinggi  kampung  dilakukan  dengan  mencoblos  tanda gambar calon petinggi kampung. pemilihan petinggi kampung telah ada jauh sebelum era pemilihan kepala daerah langsung. pemilihan petinggi kampung dilakukan  secara  serentak  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Hal  ini  dilakukan  agar  pelaksanaannya  lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.
Sebelum  dilakukan  pemilihan  kepala  desa,  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa  jabatan  kepala  desa  secara  tertulis  6  (enam)  bulan  sebelum  masa jabatan  berakhir.  BPD  membentuk  panitia  pemilihan  kepala  desa.  Panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh  masyarakat  desa.  kepala  desa  dapat  menjabat  paling  banyak  3  (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Pemilihan  kepala  desa/petinggi  kampung  secara  serentak  diseluruh wilayah  Kabupaten/Kota  sebagai  bentuk  efesiensi  dan  efektif  dalam pelaksanaannya.  Pemilihan  kepala  desa/petinggi  kampung  secara  serentak mempertimbangkan jumlah desa/kampung dan kemampuan biaya pemilihan yang  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten/Kota  sehingga  pelaksanaannya  secara  bergelombang  sepanjang diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten/Kota.  Sebagai  akibat dilaksanakannya  kebijakan  pemilihan  serentak  kepala  desa/petinggi kampung,  undang-undang  telah  diatur  mengenai  pengisian  jabatan  kepala desa/petinggi kampung yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  judul  yang  akan  penulis  teliti  maka  dapat  diketahui bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif..  Untuk  mengambil  sampel  atau  informan  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  pengambilan purposive  sampling . Purposive  sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.  Dalam penulisan  ini  penulis  mengumpulkan  data  dengan  menggunakan  beberpa teknik penelitian antara lain teknik penelitian kepustakaan ( Library research), teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan meliputi: observasi, wawancara, penelitian dokumentasi.

## Hasil  dan Pembahasan
Pencalonan Pemilihan Serentak  Petinggi Kampung
Tahapan  pencalonan  serentak    petinggi  kampung  di  Kecamatan  Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan tahapan yang terdiri dari : (a) Pengumuman  dan  pendaftaran  bakal  calon,  penelitian  kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon  petinggi  kampung,  (b)  Penetapan  calon  petinggi  kampung,  (c) Pelaksanaan kampanye dan masa tenang.
Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Petinggi Kampung merupakan tahap  awal  dalam  pencalonan  petinggi  kampung,  dimana  pada  tahap  ini panitia  pemilihan  petinggi  kampung  mengumumkan  kepada  seluruh masyarakat  terkait  pemilihan  petinggi  kampung  dan  membuka  pendaftaran bagi  seluruh  masyarakat  yang  ingin  mendaftarkan  diri  sebagai  bakal  calon petinggi  kampung.  Pengumuman  dan  pendaftaran  bakal  calon  Petinggi Kampung  serentak  di  Kecamatan  Long  Hubung  Kabupaten  Mahakam  Ulu, diumumkan  secara  langsung  dan  terbuka  oleh  panitia  pemilihan  petinggi tingkat  kampung  melalui  brosur  atau  surat  pembritahuan  yang  di  tempel pada papan informasi warga. Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Petinggi Kampung Selama Sembilan (9) hari.
Penetapan  calon  petinggi  kampung  merupakan  tahap  kedua  setelah pengumuman dan pendaftaran bakal calon petinggi kampung. Pada tahap ini panitia  pemilihan  petinggi  kampung  menetapkan  bakal  calon  petinggi kampung  yang  berhak  mengikuti  pemilihan  serentak  petinggi  kampung berdasarkan  hasil  seleksi  dan  verifikasi  kelengkapan  berkas  persyartan pendaftaran,  penetapan  calon  petinggi  kampung  pada  pemilihan  petinggi kampung  serentak  di  Kecamatan  Long  Hubung,  penetapan  calon  petinggi kampung  paling  sedikit  adalah  2  (dua)  orang  dan  paling  banyak  5  (lima) orang  calon  petinggi  kampung.  Dalam  hal  ini  bakal  calon  petinggi  kampung yang  memenuhi  persyaratan  kurang  dari  2  (dua)  orang,  maka  panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan dalam  rangka  penyelengaraan  pemilihan  petinggi  kampung.  Dimana  dalam fase  kampanye  ini  calon  petinggi  kampung  wajib  menyampaikan  dan
mempromosikan  visi,  misi,  dan  program  secara  lisan  atau  tertulis  kepada masyarakat  kampung.  Penyampaian  materi  kampanye  disampaikan  dengan cara  sopan,  tertib,  dan  edukatif.  Dalam  pelaksanaan  pemilihan  petinggi kampung serentak di Kecamatan Long Hubung kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari dan harus telah berakhir pada saat memasuki hari tenang, yaitu 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara.

## Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Petinggi Kampung
Tahapan  ini  tepatnya  di  pemungutan  suara  ( voting) merupakan  alat untuk  mengekpresikan  dalam  menentukan  pilihan,  masyarakat  memberikan suara kepada calon - calon terpilih sebagai bentuk partisipasi politik terhadap sistem  demokrasi.  Agar  bentuk  sistem  demokrasi  pun  dirasakan  langsung oleh masyarakat sekaligus mengajarkan masyarakat tentang demokrasi maka Pelaksanaan  pemilihan  Petinggi  Kampung  serentak  di  Kecamatan  Long Hubung  dilaksanakan  melalui  kegiatan  pemungutan  suara.  Tahapan pemungutan suara adalah tahapan paling menentukan pada saat pelaksanaan pemilihan  berlangsung,  pemungutan  suara  dilakukan  dengan  cara memberikan suara melalui surat suara yang berisikan nomor urut, foto, dan nama  calon.  Dimana  tahapan  pelaksanaan  pemungutan  suara  ini  meliputi  : (1). Persiapan, (2). Pelaksanaan pemungutan suara, (3). Perhitungan suara.
Persiapan  pemungutan  suara  merupakan  tahap  awal  dalam pelaksanaan  pemungutan  suara.  Dimana  dalam  tahap  ini  panitia  pemilihan mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan pemmungutan suara. Tahap persiapan dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai  dari  penentuan  jumlah  pintu  masuk  yang  harus  disesuiakan  dengan jumlah pemilih, menetapkan kamar bilik suara lengkap dengan bantal dan alat joblos,  dan  menyiapkan  kotak  suara.  Sebelum  memasuki  pelaksanaan pemungutan suara panitia pemilihan memeriksa dan memperlihatkan kotak suara yang telah dikosongkan serta menutup kembali dan menyegelnya, dan calon  petinggi  kampung  memeriksa  bilik  suara  dan  kelengkapan  alat pencoblosan dengan didampingi oleh panitia pemilihan.
Pemungutan  suara  merupakan  tahapan  paling  penting  dalam  proses pemilihan petingi kampung. Dimana dalam tahap ini masyarakat memberikan hak  suaranya  kepada  calon - calon  terpilih  pada  hari  yang  telah  ditentukan. Pelaksanaan  pemungutan  suara  dalam  pelaksanaan  pemilihan  Petinggi Kampung  serentak  di  Kecamatan  Long  Hubung  dimulai  dari  Pukul  07.00 WITA  s/d  pukul  13.00  WITA.  Sebelum  pelaksanaan  pemungutan  suara dimulai,  terlebih  dahulu  panitia  pemilihan  petinggi  kampung  harus memeriksa  dan  memperlihatkan  kotak  suara  yang  telah  dikosongkan  serta menutup  dan  menyegelnya,  kemudian  memeriksa  dan  meneliti  bilik  suara serta kelengkapan alat pencoblosan yang didampingi oleh panitia pemilihan. Selanjutnya  proses  pelaksanaan  pemungutan  suara  dimulai  dengan  tahapan penyerahan  surat  undangan  kepada  panitia  pemilihan  yang  ditukarkan dengan  surat  suara  berdasarkan  dari  nomor  urut  kehadiran.  Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara terlebih dahulu dan berhak menukarnya
apabila  surat  suara  rusak  atau  cacat.  Batas  akhir  untuk  pemungutan  suara ditentukan oleh panitia pemilihan serta dimusyawarahkan dengan para calon petinggi  kampung.  Batas  akhir  pemungutan  suara  ditandai  dengan pencoblosan oleh panitia pemilihan.
Proses  perhitungan  suara  merupakan  tahapan  paling  menentukan setelah pemungutan suara. Dimana dalam tahapan ini akan terlihat hasil dan pelaksanaan  pemilihan  pemungutan  suara  perhitungan  suara  dilakukan setelah pemungutan suara berakhir dan harus dilakukan dan diselesaikan di TPS  yang  bersangkutan.  Penghitungan  suara  di  TPS  dilakukan  oleh  Panitia Pemilihan Petinggi Kampung. Kemudian sebelum penghitungan suara dimulai panitia  pemilihan  terlebih  dahulu  menghitung  :  (a)  Jumlah  Pemilih  yang memberikan  hak  suara  berdasarkan  Salinan  daftar  pemilihan  tetap  untuk TPS.  (b).  Jumlah  pemilih  dari    TPS  lai  (c).  Jumlah  surat  suara  yang  tidak terpakai, dan (d), jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak  atau  keliru  coblos.  Untuk  melihat  hasil  pemungutan  surat  suara pemilihan petinggi kampung serentak dari 4 (empat) kampung di Kecamatan Long Hubung.

## Penetapan Serentak Petinggi Kampung
Tahap  terakhir  didalam  pelaksanaan  pemilihan  serentak  petinggi kampung di Kecamatan Long Hubung ada Penetapan. Dimana dalam tahap ini calon  petinggi  kampung  dengan  perolehan  suara  terbanyak  ditetapkan sebagai petinggi kampung terpilih dan dilantik oleh Bupati. Penetapan calon petinggi kampung terpilih berdasarkan pada berita acara hasil penghitungan suara  yang  telah  ditandatangani  oleh  ketua  panitia  pemilihan  petinggi kampung  dan  juga  calon  petinggi  kampung.  Panitia  pemilihan  petinggi kampung  menyampaikan  laporan  hasil  pemilihan  petinggi  kampung  kepada Badan  Permusyaratan  Kampung  (BPK)  masing - masing.  Selanjutnya  BPK menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan petinggi kampung kepada Bupati  melalui  Camat.  Berdasarkan  laporan  BPK  mengenai  calon  petinggi terpilih,  selanjutnya  Bupati  menerbitkan  keputusan  mengenai  pengesahan dan pengangkatan petinggi kampung. Untuk melihat calon petinggi kampung terpilih  dalam  pelaksanaan  pemilihan  petinggi  kampung  serentak  di Kecamatan Long Hubung.

## Kesimpulan
Tahap persiapan pemilihan serentak petinggi kampung yang meliputi dari penyampaian akhir jabatan petinggi kampung dan pembentukan panitia pemilihan.  Kualitas    Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  berperan  penting  dalam penyelengaraan  pemilihan  serentak  petinggi  kampung  dimana  adanya permasalahan SDM yang masih kurang dalam jumlah maupun kapasitas baik pada  kepanitian  yang  dibentuk  sehingga  berimbas  masih  banyak  penduduk kampung yang tidak terdata.
Pada  tahap  pencalonan  petinggi  kampung  yang  terdiri  dari pengumuman  dan  pendaftaran  bakal  calon,  penetapan  calon  petinggi
kampung, dan pelaksanaan kampanye dan masa tenang, bahkan kepanitiaan tingkat kampung pun memiliki inovasi bersama - sama calon petinggi dengan bermusyawarah  untuk  penyusunan  jadwal  kampanye  para  calon  sehingga dapat diterapkan kampanye yang rapi dan teratur. Pada tahapan pencalonan pun  dinilai  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  dengan  baik  seperti dilakukannya  penyeleksian  pemilihan  petinggi  dengan  mengutamakan transparasi dalam proses verifikasi berkas para bakal calon petinggi sehingga menghasilkan proses pemilihan petinggi yang berintegritas.
Proses pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan  serentak  petinggi  kampung  telah  berajalan  sesuai  dengan peraturan  yang  ada,  tetapi  pada  tahapan  pemungutan  suara  berlangsung terdapat  kesalahpahaman  panitia  pada  desain  kertas  suara  sehingga  panitia kembali mensosialisasikan hal tersebut, selain itu banyaknya masyarakat yang menggunakan  surat  keterangan  domisili  yang  dinilai  oleh  pihak  panitia  dan calon  petinggi  kampung  rawan  digunakan  sebagai  alat  politik  dikarnakan penerbitannya dikeluarkan oleh  petinggi kampung dan hanya dengan waktu yang  tidak  lama  warga  baru  diijinkan  untuk  membuat  surat  keterangan domisili.,  selain  itu  banyaknya  petinggi  sebelumnya  yang  kembali  menjadi calon petinggi pada pelaksanaan pemilihan petinggi kampung serentak.
Penetapan petinggi kampung terpilih sebagai calon petinggi kampung dimulai dari berita acara hasil pelaksanaan pemilihan petinggi kampung yang telah  ditandatangani  oleh  panitia  pemilihan  petinggi  kampung  tingkat kampung  dan  selanjutnya  BPK  menyerahkan  laporan  hasil  pelaksanaan pemilihan petinggi kampung kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu melalui Camat Kecamatan Long Hubung hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi.

## Rekomendasi
Dalam  pelaksanaan  pemilihan  serentak  petinggi  kampung  panitia harus  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  khususnya  dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Sehingga  sangat  perlu  adanya  pelatihan,  dan bimbingan  teknis  agar  pemahaman  tentang  pemilihan  petinggi  kampung terlebih dahulu, oleh karna itu perlu adanya panitia tingkat kabupaten dalam membantu menyeleksi panitia pemilihan tingkat kampung agar menghasilkan panitia pemilihan petinggi kampung dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Pada pendataan daftar pemilih tetap dimana warga - warga pendatang atau  bahkan  warga  yang  hanya  singgah  saja  di  kampung  tersebut  dapat dimanfaatkan untuk digunakan hak suaranya oleh oknum - oknum yang ingin melakukan  sebuah  kecurangan,  oleh  sebab  itu  saya  mengharapkan  kepada para pejabat pemangku kebijakan baik pejabat legislatif dan pejabat eksekutif Kabupaten  Mahakam  Ulu  untuk  mempertimbangkan  para  pengguna  hak suara  agar  cukup  dengan  masyarakat  yang  terdaftar  didalam  DPT  panitia pemilihan  dan  yang  tidak  terdaftar  namun  memiliki  KTP  dengan  domisili
kampung  tersebut  sehingga  tidak  perlu  lagi  warga  menggunakan  surat keterangan domisili, namun jika hal tersebut melanggar kebebasan demokrasi seseorang  maka  Surat  Keterangan  Domisili  harus  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  melalui  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Mahakam Ulu tidak hanya dari petinggi kampung.

## Daftar Pustaka
Abdul,  Wahab  Solichin.  2008. Analisis  Kebijaksanaan  Dari  Formulasi Implementasi  Kebijakan  Negara .  Edisi  Kedua.  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik . Jakarta. Yayasan Pancur Siwah. AG.  Subarsono.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Agustino,  Leo. 2008. Dasar - Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Budiardjo,  Miriam.  2009. Dasar - Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta  :  Pt.  Gramedia Pustaka Utama.
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara Koryati,  Nyimas  Dwi  Dkk.  2004. Kebijakan  dan  Manajemen  Pembangunan Wilayah. Yogyakarta:  Yayasan  Pembaruan  Administrasi  Publik Indonesia Kriyantono,  Rachmat.  2010. Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi:  Disertai  Contoh Praktis  Riset  Media,  Public  Relation,  Advertising,  Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran . Jakarta: Kencana