## PEMANFAATAN ENDAPAN DANA HAJI DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN DAERAH WISATA RAMAH MUSLIM DI INDONESIA MELALUI WAKAF PRODUKTIF
oleh : Vidya Nurchaliza vidyanurchaliza@gmail.com
Abstract
The amount of Hajj funds in the account encourages the government to optimize the management of Hajj funds in order to generate value for benefits. Coupled with the waiting list system causes the hajj costs to rise in the year of departure caused by annual inflation. So the government must be wise in managing the hajj funds for the implementation of the Hajj can run in accordance with Islamic Shari’ah and the value of benefits of the investement can provide welfare to the people. An alternative that can be used to utilize deposits of hajj funds is by way of Waqf through the method of productive Waqf including the developing of a halal accomodation.
This journal describes how the deposit of hajj funds can be utilized for the management of productive waqf in realizing development and social welfare. Approach method used for this reasearch is a normative juridical method. The development of halal accomodation could be providing comfort and security for Muslim visitors, increasing the potential of halal tourism in Indonesia and it can also provide jobs for the unemployed. In addition, the economic potential of halal accomodations can generate huge benefits that can be beneficial not only to Hajj pilgrims but also can be donated to the poor.
Keywords: Management of Hajj funds, Utilization of Productive Waqf, Halal Hotel Development

## Abstrak
Banyaknya dana dalam rekening haji mendorong pemerintah untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dana haji yang mengendap agar dapat menghasilkan nilai manfaat. Ditambah lagi dengan adanya sistem waiting list menyebabkan biaya haji naik pada tahun keberangkatan yang disebabkan oleh inflasi tahunan. Sehingga pemerintah harus bijak dalam mengelola dana haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan sesuai dengan syari’at Islam dan nilai manfaat pengelolaan dana haji dapat memberikan kesejahteraan kepada umat. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memanfaatkan endapan dana haji adalah dengan cara diwakafkan melalui metode wakaf produktif termasuk pengembangan akomodasi halal.
Tulisan ini memamparkan mengenai bagaimana endapan dana haji dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengembangan akomodasi halal selain memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung muslim dan meningkatkan potensi daerah wisata ramah muslim juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Selain itu, potensi ekonomis dari akomodasi halal dapat menghasilkan manfaat yang besar yang dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh jemaah haji tapi juga dapat disumbangkan kepada fakir miskin.
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Haji, Pemanfaatan Wakaf Produktif, Pengembangan

## A.  Pendahuluan
Setiap tahun pemerintah Indonesia harus membuat daftar tunggu keberangkatan haji karena kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi tidak memenuhi kuota peserta haji yang mendaftar di Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pengendapan dana di dalam rekening Kementerian Agama yang tersimpan di Bank Penerima Setoran yang diberi mandat oleh Kementerian Agama.
Pengendapan dana tersebut berasal dari BPIH atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. Penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan oleh DPR RI. 1 Selain BPIH, dana yang tersimpan di dalam rekening kementrian juga berasal dari Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
Dalam rangka menyesuaikan rasio BPIH dengan inflasi yang terjadi setiap tahun, pemerintah diharapakan mampu melakukan investasi yang menghasilkan nilai manfaat ter- hadap dana haji  agar hasilnya dapat dikembalikan untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan jemaah haji. Oleh sebab itu, dibuatlah Undang- Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai acuan dan landasan hukum pemerintah dalam mengelola keuangan haji. Undang-undang tersebut mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.
Seiring berjalannya waktu sejak peraturan tersebut diundangkan, pada bulan Juli 2017, presiden RI, Joko Widodo mencanangkan untuk menginvestasikan dana haji dalam pembiayaan infrastruktur negara guna memajukan pem- bangunan di nusantara. Instruksi tersebut disampaikan bapak presiden beriringan dengan dilantiknya 14 (empat belas) orang anggota BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang dibentuk
2 Pasal 20-21 UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 101-108
sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada presiden melalui menteri 2 berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH diharapkan mampu mengelola  endapan dana haji dengan produktif agar hasilnya dapat memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan umum. Menurut Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Anggito Abimanyu hingga Maret 2018 total dana yang dikelola oleh BPKH adalah sebanyak Rp 105.191.372.936.614. 3
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. 4 Wakaf tersebut apabila dikelola secara produktif maka program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami ekskalasi. 5 Hal ini dapat terjadi karena nilai manfaat dari wakaf produktif dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana untuk penghidupan maupun bersekolah.
Memanfaatkan tanah wakaf untuk mengembangkan daerah wisata ramah muslim melalui dana tabungan haji merupakan bentuk pemberdayaan aset wakaf yang tepat karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daerah wisata muslim (muslim tourism) seperti Aceh, Sumatera Barat, Lombok, dan masih banyak lagi. 6 Namun untuk mewujudkan pengembangan akomodasi halal diatas tanah wakaf dengan dana haji diperlukan kajian hukum yang mendalam yang meniliti tidak
hanya dengan hukum positif namun juga aspek syariah dari pengembangan wisata halal dengan dana haji itu sendiri.

## B. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji melalui Wakaf

## 1. Pengelolaan Keuangan Haji untuk Pengembangan Wakaf Produkif
Pengertian Wakaf terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertantu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.
Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. 7 Nazhir pengelola wakaf memerlukan kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga profesional. Dalam perumusan kerjasama kemitraan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah/ fikih Islam menurut wakaf, 8 yaitu prinsip keabadian (ta’bidul ashli) dan prinsip kemanfaatan (tashbilul manfaah) yang memberi konsekuensi bahwa harus adanya jaminan perlindungan benda wakaf sekaligus mampu meningkatkan produktivitas benda wakaf untuk kemanfaatan peribadatan dan kesejahteraan. 9 Sehingga manfaatnnya dapat dirasakan secara kaffah oleh umat Islam di nusantara.
Walaupun wakaf produktif berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, namun Lembaga Wakaf seperti Badan Wakaf
3 http://bpkh.go.id/berita-783-bpkh-kelola-dana-haji-rp-105-triliun-investasikan-kemana.html diakses pada 9 Juli 2018 pukul 11:15
4 Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
5 Jajang dkk, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol. 29, No. 2, Desember 2013
6 https://www.cheria-travel.com/2017/05/10-wilayah-indonesia-yang-menjadi.html diakses pada 11 Juli 2018 pukul 10:26
7 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif , (Depok: Mumtaz Publishing, Cetakan kelima, Januari 2008), hlm. 90
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2008, hlm. 62
9 Tholhah Hasan, Istibdal Harta Benda Wakaf, dalam Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , Badan Wakaf Indonesia (Volume II No. 3 Agustus, 2009, hlm. 3
Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan ... — Vidya Nurchaliza
Indonesia harus mencari dana yang besar untuk merealisasikan pembangunan gedung komersial di atas tanah wakaf. Padahal untuk membangun sebuah gedung komersial di atas tanah wakaf yang hasilnya dapat disumbangkan kepada fakir miskin, dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Namun akan sangat sulit bagi Badan Wakaf Indonesia untuk meminjam dana dari bank karena untuk meminjam dana dari bank dibutuhkan jaminan. Sementara menurut ketentuan UU Wakaf, tanah wakaf bersifat kekal dan abadi, tidak bisa dijadikan jaminan, disewakan, dialihkan, ataupun diperjualbelikan. Artinya tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank.
Disisi lain, Badan Pengelola Keuangan Haji dimandatkan untuk mengelola dana haji sebesar Rp105 triliun sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Mengingat dana haji merupakan dana titipan umat, maka BPKH harus bijaksana dalam mengelola dana haji agar penggunaannya dapat mengahasilkan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh umat, dan akan lebih baik lagi dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Melihat kekosongan dari masing-masing lembaga yang dapat saling diisi baik oleh Nazhir wakaf dan Badan Pengelola Keuangan Haji maka penulis berpendapat bahwa pengelolaan Keuangan Haji yang notabene adalah dana umat dengan cara diwakafkan dengan pengembangan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dikembalikan lagi kepada kesejahteraan umat merupakan kombinasi yang tepat.
Selain itu kedua instrumen tabungan haji dan wakaf sama-sama dapat menunjang pembangunan baik itu mengoptimalisasi bangunan komersil maupun infrastruktur negara. Pembangunan jalan
tol misalnya beberapa proyek jalan tol merupakan hasil tukar-menukar tanah wakaf (ruislagh). Menurut Direktur Pemberdayaaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama M Fuad Nasar, tanah wakaf yang terkena dampak proyek jalan tol di seluruh Indonesia sebanyak 211 bidang tanah. Peruntukannya bermacam-macam ada masjid, mushala, bangunan sekolah, taman pemakaman umum dan sebagainya. 10 Misalnya adalah lahan wakaf milik warga Kampung Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, akhirnya berkembang menjadi lahan wakaf lebih luas. Lahan wakaf yang awalnya luas 500 meter persegi di Kampung Cimande Hilir sekarang di- ruislag dengan total luas lahan sekitar 1700 meter yang berada di tiga lokasi. Saat dikonfirmasi tanah wakaf milik warga Cimande Hilir itu terkena gusuran jalan tol Bogor – Sukabumi awalnya sekitar 500 meter, dan mendapat Ruislag menjadi 7500 meter. 11 Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa wakaf telah membawa banyak manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan sosial.

## 2. Pemanfaatan Dana Haji untuk Pengembangan Daerah Wisata
Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pengembangan destinasi wisata halal menjadi salah satu isu penting dan strategis untuk pertumbahan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Tidak hanya penting untuk masyarakat muslim di Indonesia, pengembangan destinasi wisata halal ini juga penting untuk menarik turis-turis muslim mancanegara. 12 Hingga saat ini, setidaknya terdapat 5 (lima) wilayah target pengembangan destinasi wisata di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya; wilayah- wilayah tersebut adalah: Aceh, Sumatera Barat, Lombok, Jawa Barat, dan Jakarta. 13 Sebelum
10 https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/04/27/p7uen9366-kemenag-sebut-211-tanah-wakaf-terdampak-proyek- jalan-tol diakses pada 24 Juli pukul 11:04
11 https://www.kupasmerdeka.com/2018/04/tanah-wakaf-kena-pembangunan-jalan-tol-warga-cimande-hilir-terima-ruislag-seluas- 7500m2/ diakses pada 24 Juli 2018 pukul 11:01
12 Nidiya Fitriyah, Mengapa Pariwisata Syariah itu Penting , Mirajnews.com, http://www.mirajnews.com/2014/11/mengapa-pariwisata- islam-itu-penting.html/, diakses 11 Juli 2018
13 Wahyu Adityo Prodjo, Menpar: Jakarta Masuk Top 5 Pengembangan Wisata Halal di Indonesia ,Kompas.com, http://travel.kompas. com/read/2017/11/03/100900127/menpar-jakarta-masuk-top-5-pengembangan-wisata-halal-di-indonesia, diakses 11 Juli 2018
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 101-108
maraknya tren pengembangan destinasi wisata halal atau halal tourism belakangan ini, Lombok pada tahun 2015 bahkan sudah memperoleh dua penghargaan internasional dalam ajang World Halal Travel Award 2015 di Uni Emirat Arab (UEA), yaitu World’s Best Halal Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination . Selain itu, di level domestik Lombok juga meraih World’s Best Family Friendly Hotel. 14
Menurut survey dari Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017, Indonesia menempati urutan ketiga, setelah Malaysia dan Uni Emirat Arab (United Arab Emirates), dari 10 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menjadi destinasi favorit untuk wisata halal atau ramah muslim. Kriteria penilaian meliputi akses, komunikasi, dan lingkungan yang ramah muslim, serta layanan/fasilitas ramah muslim yang terdiri dari: pilihan restoran dan kuliner halal, akses ke tempat ibadah, fasilitas bandara, dan opsi akomodasi. 15
Khusus untuk penilaian terhadap poin layanan/fasilitas ramah muslim, termasuk di dalamnya opsi akomodasi (accommodation options), Indonesia menempati posisi ke-5 (lima) setelah Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Mengingat pentingnya keberadaan opsi akomodasi ramah muslim ini untuk pengembangan destinasi wisata halal, maka dukungan dan pendampingan terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas akomodasi halal di Indonesia perlu dilakukan. 16 Pemanfaatan Dana Tabungan Haji berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sangat relevan jika diinvestasikan melalui kerjasama dalam rangka pengembangan aset wakaf secara produktif dalam
menunjang daerah wisata ramah muslim.
Pemanfaatan Dana Haji yang diinvestasikan melalui pengembangan aset wakaf produktif pada dasarnya sangat bersinergis dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan umat Islam. 17 Wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya. 18 Lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. 19
Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya Pasal 22 UU Wakaf menegaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat dipertuntukan bagi: a. Sarana dan kegiatan ibadah; b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau; e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dana haji digunakan untuk pemanfaatan wakaf produktif dalam pengembangan perhotelan yang sesuai dengan syariat maka peruntukkan aset wakaf tersebut dapat mencakup keseluruhan yang diatur oleh Pasal 22 UU Wakaf. Dalam
14 Diana Rafikasari, Lombok Berhasil Menangkan World Halal Travel Awards 2015, Sindonews.com,https://lifestyle.sindonews.com/ read/1056127/156/lombok-berhasil-menangkan-world-halal-travel-awards-2015-1445815728/, diakses 11 Juli 2018
15 I Made Ashdiana, Potensi Wisata Halal Besar, Patut Dikembangkan , Travel.kompas.com, https://travel.kompas.com/ read/2017/04/21/170900127/potensi.wisata.halal.besar.patut.dikembangkan/, diakses 11 Juli 2018
16 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah , Fatwa DSN No. 108 Tahun 2016
17 Helza Nova Lita, “Pemanfaatan Dan Tabungan Haji untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan Commercial Building diatas Tanah Wakaf- Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur)” dalam Jurnal Al-Awqaf Vol. 10 No. 2, hlm. 138
18 Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 239
19 Kementerian Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , Penerbit Direktorat Wakaf, Jakarta, 2008, hlm. 10
Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan ... — Vidya Nurchaliza
pengembangan perhotelan nantinya dapat dibangun pula sarana prasarana ibadah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat mengkaji Al-Qur’an. Kemudian profit yang diperoleh dapat disalurkan kepada yayasan yatim piatu atau program beasiswa untuk anak sekolah yang kurang mampu. Selain itu pengembangan perhotelan dapat meningkatkan perekonomian bangsa karena terciptanya lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Ditambah lagi, Indonesia sudah dikenal sebagai daerah wisata yang ramah muslim. Sehingga pengembangan Akomodasi Halal dapat mengoptimalisasikan daerah-daerah wisata di Indonesia sebagai daerah wisata ramah muslim.
Pemerintah dapat mencontoh pembangunan Hotel Utsman bin Affan yang merupakan hotel bintang lima yang dibangun diatas tanah wakaf dan dikelola secara produktif oleh Kementrian Wakaf Saudi Arabia. Hotel tersebut dibangun dengan rekening wakaf berusia 1.400 tahun. Mulanya Usman membeli tanah dengan sumur untuk diminum oleh umat Islam yang kemudian berkembang menjadi perkebunan nan luas. Kerajaan Saudi, melalui Kementerian Pertanian, mengelola hasil kebun wakaf Usman tersebut. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua; setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Sedang separuhnya lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Usman bin Affan. Rekening atas nama Usman tersebut dipegang oleh Kementerian Wakaf. Dengan begitu, ‘kekayaan’ Usman bin Affan yang tersimpan di bank terus bertambah. Sampai pada akhirnya dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah, hotel Utsman bin Affan dibangun dari uang rekeningnya, tepat di samping masjid yang juga atas nama dirinya. Sama seperti perkebunan
kurma, uang dari pendapatan hotel, setelah dibagi dengan pengelola, akan dibagikan pada umat miskin dan masuk ke rekening Usman. 20
Salah satu contoh model pengelolaan wakaf produktif dengan dana haji yaitu Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur, Malaysia yang didirikan di atas tanah wakaf. Dalam melakukan pembangunan gedung Imara Wakaf ini Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang bertindak sebagai nazhir bekerjasama dengan Yayasan Tabung Haji sebagai penyedia pem- biayaan. 21 Menara wakaf tersebut diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 2011, dan disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hasilnya diperuntukan bagi para mustahik wakaf. 21 Badan Pengelola Keuangan Haji dapat mencontoh pengembangan pembangunan akomodasi daerah wisata seperti perhotelan atau restoran diatas tanah wakaf dengan model pembangunan Gedung Imara Wakaf dan Hotel Utsman bin Affan sehingga dana haji tidak hanya mengendap tapi dapat bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan umat.

## C.  Kesimpulan dan Saran
Pemanfaatan Dana Haji untuk pengembangan wakaf produktif dalam pembiayaan pembangunan akomodasi wisata halal diatas tanah wakaf dapat dilakukan dan sejalan dengan tujuan pengelolaan dana haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Optimalisasi dana haji pada sektor pariwisata melalui wakaf produktif bisa menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh umat Islam dan menunjang pengembangan daerah wisata muslim (muslim tourism) di Indonesia. Tujuan tersebut sejalan dengan undang-undang yang menjadi landasan tulisan ini yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
20 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2259175/hotel-utsman-bin-affan-dibangun-dari-rekening-berusia-1400-tahun diakses pada agustus 2018
21 Lihat Helza Nova Lita, “Pemanfaatan Dan Tabungan Haji untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan Commercial Building diatas Tanah Wakaf- Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur)” dalam Jurnal Al-Awqaf Vol. 10 No. 2, hlm. 140
22 Muhammad Abbas Aula, Pemberdayaan Umat melalui Lembaga Wakaf, http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/artikel/1077- pemberdayaan-umat-melalui-lembaga-wakaf.html, diunduh tanggal 01 Agustus 2017
tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang keduanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Oleh sebab itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hendaknya melakukan kerjasama dengan lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, yang dapat berperan sebagai nazhir aset wakaf untuk mewujudkan pengembangan akomodasi halal terutama di daerah-daerah wisata di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. Kitab al-Fiqh ‘ala al- Madhahib al-Arba’ah . t.tp.: Dar al-Irshad, t.t.
Al-Mu’in, Nani, Tesis: Peranan Wakaf Uang dalam Pembangunan Perumahan Fakir Miskin. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah . Jakarta. 2009
Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyar. Menuju Era Wakaf Produktif . Depok: Mumtaz Publishing. Cetakan kelima. Januari 2008.
Ibrahim, Ahmad Yasin. 11 Langkah Menuju Kemabruran: Menggapai Derajat yang Diidamkan . Jakarta: Albi. 2007.
Kementerian Agama Republik Indonesia. Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf . Jakarta. 2008
Kementerian Agama RI. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia . Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta. 2008 Taimiyyah, Ibn. Fiqh al- Hajj. ed. Dr. Sayyid al-Jamili. cet. ke-1. Beirut: Dar al-Fikral-‘Arabi. 1989.
Misanam, Munrokhim. et.al. Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam Hendi
Suhendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
Tan, Inggrid. Bisnis dan Investasi Sistem Syariah . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2009.

## Artikel Ilmiah
Fahham, Achmad Muchaddam. “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya” Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI. September 2015.
Farhanah, Nida. “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol.12. Juni 2016.
Hasan, Tholhah. “Istibdal Harta Benda Wakaf” dalam Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Badan Wakaf Indonesia. Volume II No. 3 Agustus 2009.
Jajang dkk, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol. 29. No. 2. Desember 2013
Lita, Helza Nova. “Pemanfaatan Dan Tabungan Haji untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan Commercial Building diatas Tanah Wakaf- Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur)” dalam Jurnal Al-Awqaf Vol. 10 No. 2.
Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah . Fatwa DSN No. 108 Tahun 2016.
Rongiyati, Sulasi. “Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur”. Majalah Info Singkat Hukum Vol. IX. Agustus 2017.
Sanwar, Aminuddin. “Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia”,. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI
Taufik dan Ali Masjono. “Hubungan Maisir, Gharar Dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah Di Bank Muamalat Indonesia”. Juni 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan ... — Vidya Nurchaliza
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

## Undang-Undang Republik Indoensia nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf

## Internet
http://bpkh.go.id/berita-783-bpkh-kelola-dana- haji-rp-105-triliun-investasikan-kemana.html https://lifestyle.sindonews.com/read/1056127/ 156/lombok-berhasil-menangkan-world-halal- travel-awards-2015-1445815728/
http://travel.kompas.com/read/2017/11/ 03/100900127/menpar-jakarta-masuk-top-5- pengembangan-wisata-halal-di-indonesia https://travel.kompas.com/read/2017/04/ 21/170900127/potensi.wisata.halal.besar. patut.dikembangkan/
https://www.cheria-travel.com/2017/05/10- wilayah-indonesia-yang-menjadi.html
http://www.miraj
Volume 11 No. 1 Edisi Juni 2018 Hal 101-108