www.jraba.org
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745- 761  ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN 2548-4346 (Online)
PENGARUH DUKUNGAN ATASAN, KEJELASAN TUJUAN, DAN PELATIHAN TERHADAP PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Sedianingsih 1
Yunita Eka Safitri 2
Rizky Amalia Sinulingga 3

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  effect  of  supervisor  support  on  the implementation of Regional Financial Accounting Systems (SAKD). This study use a quantitative  method  using  primary  data  in  the  form  of  questionnaires. Questionnaires  amounting  to  100  were  distributed  to  employees  of  the  regional apparatus  organization  in  Banyuwangi  district  who  held  positions  as  heads  of agencies,  secretaries,  and  finance  departements.  The  results  of  the  respondent’s answers from filling out the quistionnaire were processed using partial least square (PLS)  analysis  using  the  Smart  PLS  application.  The  results  of  this  study  indicate that  supervisor support  influences  the implementation  of  SAKD,  clarity  of  purpose does not affect the implementation of SAKD, and training affect the implementation of SAKD. The results of this study are expected to be a source of consideration and input  for  the  local  government  on  how  organizational  behaviour  can  influences SAKD  to  provide  a  transparant  and  accountable  information.  Supervisor  support and training can support employees to generate financial reports within providing resources (systems) to facilitate their work.
Keyword : Supervisor  Support,  Clarity  of  Purpose,  Training,  Financial Accounting System

## Pendahuluan
Organisasi  pemerintah  daerah,  organisasi  partai  politik,  sekolah-sekolah, yayasan,  PUSKESMAS,  rumah  sakit,  dan  tempat  ibadah  merupakan  jenis  organisasi sektor  publik  yang  menggunakan  dana  dari  masyarakat  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan  masyarakat  (Bastian,  2010).  Pemerintah  Daerah  sebagai  salah  satu organisasi  sektor  publik  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  keuangan  daerah  agar dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  saat  ini  telah  menerapkan sistem  otonomi  daerah  dalam  mengatur  sumber  daya  nasional  dengan  mendistribusikan hak, kewajiban, dan wewenang sudah disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat.
1 Corresponden Author : Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Telp. 085693763561
Email : sedianingsih@feb.unair.ac.id
2 Second Author
: Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Telp. 087793313808 Email : yunita2960@gmail.com 3 Third Author
: Dosen Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Telp. 081221052988 Email : ri z kyamalia@vokasi.unair.ac.id

## ARTICLE INFO
Article History :
Received 23 November 2019
Accepted 18 April 2020
Page | 745
Available online 31 M ay 2020
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
Sumber  daya  nasional  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  dikelola  oleh masing-masing  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  sebelumnya  disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penerapan  sistem  otonomi  daerah  menuntut  pemerintah  daerah  mengatur sistem  manajemennya  secara  mandiri,  salah  satunya  yaitu  mampu  menghasilkan laporan keuangan  yang handal sehingga dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah.  Namun,  penyelewengan  pada  laporan  keuangan  di  tingkat  pemerintah daerah  masih  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Sepanjang  tahun  2018,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berhasil  melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT) pada  beberapa  pemerintah daerah, dan mengungkap adanya korupsi  yang dilakukan  oleh  28  kepala  daerah.  Kebanyakan  pemerintah  daerah  tidak  bisa menerapkan  sistem  akutansi  keuangan  daerah  dengan  baik  sehingga  mudah dilakukan  manipulasi  laporan  keuangan  pemeritah  daerah,  seperti  dilakukannya lapping dimana utang proyek tahun ini dibayar dengan APBD tahun berikutnya, yang  sebenarnya  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  ada  aturan  bahwa  tidak boleh melakukan kegiatan jika tidak ada anggarannya.
Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah  yaitu  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  64 tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual pada  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  daerah  selaku  pengelola  dana  publik  harus mampu  menyediakan  informasi  keuangan  yang  akurat,  relevan,  transparan,  dan dapat  dipercaya,  sehingga  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  memiliki  sistem keuangan  yang  andal  untuk  menggantikan  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah yang lama yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah secara Manual Administrasi Keuangan  Daerah  (MAKUDA).  MAKUDA  dirasa  sudah  tidak  bisa  mendukung kebutuhan  pemerintah  daerah  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  yang handal.  Permendagri  No  64  tahun  2013  Pasal  5  menyebutkan  bahwa  sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari identifikasi transaksi,  pencatatan  pada  jurnal,  posting  ke  dalam  buku  besar,  penyusunan neraca  saldo,  serta  penyajian  laporan  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggung- jawaban  pelaksanaan  APBD  yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau menggunakan  komputer.  Sistem  akuntansi  sangat  diperlukan  untuk  menjamin konsistensi  dalam  pelaporan  keuangan  dan  dapat  dijadikan  pedoman  dalam akuntansi  memberikan  landasan  tentang  prosedur,  teknik  dan  metode  untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.
Pengembangan  sistem  baru  memerlukan  suatu  perencanaan  yang  matang serta  pengimplementasian  yang  hati-hati  untuk  menghindari  adanya  penolakan terhadap  sistem  yang  akan  dikembangkan.  Suatu  keberhasilan  dalam pengembangan  sistem  tidak  hanya  ditentukan  oleh  penguasaan  teknis  yang dimiliki,  tetapi  juga  ditentukan  oleh  faktor  perilaku  dari  individu  sebagai pengguna  sistem.  Sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  oleh  Bodnar  dan Hopwood  (2006)  bahwa  faktor  teknis,  perilaku,  situasi,  dan  personel  harus dipertimbangkan  sejak  awal,  apabila  ada  kegagalan  dalam  mempertimbangkan faktor tersebut maka output sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna.
Page | 746
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
Technology  Acceptance  Model (TAM)  menjelaskan  bahwa  dalam  konteks penggunaan  teknologi  informasi,  seseorang  akan  menggunakan  teknologi  atau inovasi  baru  apabila  dapat  memberikan  manfaat  yang  positif  dari  penggunaan teknologi  informasi  tersebut  dan  juga  dapat  berguna  bagi  banyak  pihak.  Faktor keperilakuan  dan  penggunaan  inovasi  teknologi  informasi  yang  saling  bersinergi akan  memberikan  kemudahan  bagi  pengguna  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah dan Sabeni (2007) tentang peran konflik dan faktor  organisasi  (dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan,  dan  pelatihan)  terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, menunjukkan hasil hanya dukungan atasan  yang  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan daerah, sedangkan kejelasan tujuan dan pelatihan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Yulistia et  al., (2017)  membuktikan bahwa  pelatihan  dan  kejelasan  tujuan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kegunaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  sedangkan  dukungan  atasan berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan  Sari  (2017)  menunjukkan  bahwa  kejelasan  tujuan  dan  pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
Adanya  sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  tentunya  memberikan kemudahan  bagi  pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  dan  memberikan manfaat agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  yang  didukung oleh  faktor  keperilakuan.  Faktor  dukungan  atasan  dibutuhkan  agar  karyawan  dapat diberikan  motivasi  dan  masukkan  untuk  selalu  meningkatkan  kinerjanya  dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor kejelasan tujuan diperlukan agar sasaran dan target yang hendak dicapai oleh organisasi  dapat  diketahui  oleh  pegawai.  Faktor  pelatihan  dibutuhkan  agar  dapat meningkatkan  kemampuan  pegawai  dalam  mengoperasikan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  yang  diterapkan.  Peningkatan  kemampuan  yang  dimiliki  pegawai dalam mengoperasikan sistem berdampak pada target atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi.
Inkonsistensi hasil penelitian memotiviasi peneliti untuk meneliti lebih lanjut, sebab  pentingnya  faktor-faktor  seperti  dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan,  dan pelatihan  menjadi  suksesi  dalam  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah. Penelitian  ini  dilakukan  di  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi.  Kabupaten Banyuwangi  mendapatkan  predikat  terbaik  sebagai  kabupaten  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  dan  inovasi  pelayanan  publik  dari  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  pada  tahun  2017  (bpkad.banyuwangikab.go.id,  2017).  Salah  satu pemicunya  adalah  adanya  dukungan  dan  motivasi  yang  diberikan  oleh  Kepala Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  (Bupati)  agar  para  pegawainya  dapat mengembangkan inovasi-inovasi baru  yang dapat  meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  dan masukan  bagi  pemerintah  daerah  khususnya  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi untuk  mengoptimalkan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dalam  menyediakan informasi  laporan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  yang  didukung  dengan sumber daya yang dimiliki.
Page | 747
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)

## Tinjauan Pustaka
Technology Acceptance Model (TAM)
TAM merupakan salah satu teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku ( behavioral theory ) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses pemanfaatan sistem informasi  (Fatmawati,  2015).  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  seseorang  akan menggunakan  teknologi  atau  inovasi  baru  apabila  dapat  memberikan  manfaat  yang positif  dari  penggunaan  teknologi  informasi  tersebut  dan  juga  dapat  berguna  bagi banyak pihak. Menurut Davis (1989), ada dua faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi yaitu Ease of Use Perceived (Persepsi Kemudahan Penggunaan) dan Usefulness Perceived (Persepsi Kebermanfaatan). Berdasarkan Technology  Acceptance  Model (TAM),  faktor  persepsi kemudahan  penggunaan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  adanya  sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD)  bisa  memberikan  kemudahan  bagi  pegawai  OPD  untuk menyelesaikan  pekerjaannya  dalam  membuat  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Faktor  yang  kedua  yaitu  persepsi  kebermanfaatan,  dalam  penelitian  ini  yaitu  OPD percaya  bahwa  dengan  menggunakan  SAKD  maka  akan  memberikan  manfaat  di berbagai  aspek,  seperti  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## Dukungan Atasan
Menurut  Chenhall  (2004),  Dukungan  atasan  diartikan  sebagai  keterlibatan manajer  atau  atasan  dalam  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk mendukung  keberhasilan  implementasi  sebuah  sistem  yang  digunakan.  Upaya mengembangkan daya inovatif bawahannya, dukungan  atasan menjadi aspek  penting karena atasan memiliki kekuasaan atas sumber daya yang dibutuhkan. Hubungan yang saling mendukung antara atasan dan bawahan akan membentuk kerja sama yang solid sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat direalisasikan dengan baik.

## Kejelasan Tujuan
Chenhall (2004) mendefiniskan kejelasan tujuan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keungan Daerah (SAKD) di semua level organisasi sehingga individu dapat meningkatkan kemampuannya agar dapat mencapai tujuan  organisasi  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas,  transparan,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Kejelasan  tujuan  dapat dilaksanakan  dengan  dukungan  dari  keterampilan  dan  kompetensi  yang  dimiliki karyawan  dalam  menggunakan  sistem  yang  ada.  Kejelasan  tujuan  tentunya  akan mendorong  organisasi  dalam  melakukan  perencanaan  yang  lebih  matang  sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## Pelatihan
Menurut  Sari  (2017),  pelatihan  diadakan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  dalam  sebuah  perusahaan  dan  menjembatani  kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan yang ada dan diharapkan baik di  masa  sekarang  maupun  di  masa  yang  akan  datang  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan individu dan kebutuhan perusahaan. Bagi karyawan baru pelatihan berguna untuk  meningkatkan  wawasan  karyawan  mengenai  pengoperasian  sistem,  sedangkan bagi karyawan lama pelatihan berguna untuk lebih meningkatkan hasil pekerjaannya.
Page | 748
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)

## Pengertian Akuntansi
Menurut  Warren et  al., (2014)  akuntansi  merupakan  sistem  informasi  yang menyediakan  laporan  kepada  pengguna  mengenai  aktivitas  ekonomi  dan  kondisi sebuah bisnis. Ada dua jenis akuntansi apabila dilihat dari entitas penyusunan laporan keuangan yaitu akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat (bisnis). Akuntansi sektor  privat  (bisnis)  berkaitan  dengan  organisasi  perusahaan  di  bidang  bisnis  yang bertujuan  untuk  mencari  keuntungan,  sedangkan  akuntansi  sektor  publik  berkaitan dengan  organisasi  pemerintahan  yang  bertujuan  memenuhi  kebutuhan  publik  tanpa motif mencari keuntungan (Bastian, 2010).

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Sistem akuntansi keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah pasal 5 yang berbunyi bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting  ke  dalam  buku  besar,  penyusunan  neraca  saldo,  serta  penyajian  laporan keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang  dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Bastian (2006) mendefinisikan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  sebagai  suatu  sistem  yang  mendokumentasikan, mengadministrasikan  serta  mengolah  data  keuangan  daerah  dan  data  lainnya  yang berkaitan  menjadi  informasi  yang  disajikan  kepada  masyarakat  dan  juga  dapat digunakan  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.

## Kebijakan Akuntansi
Permendagri  Nomor  64  tahun  2013,  memuat  mengenai  kebijakan  akuntansi untuk  pemerintah  daerah  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  kepala  daerah. Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban,  ekuitas,  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  serta  laporan  keuangan. Selain  itu,  kebijakan  akuntansi  untuk  pemerintah  daerah  harus  dapat  menjelaskan prinsip-prinsip  penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sistem  akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman  dalam  menyajikan  informasi  yang  diperlukan  oleh  berbagai  pihak  karena sistem  akuntansi  memberikan  landasan  tentang  prosedur,  teknik  dan  metode  untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.

## Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Dukungan  atasan  dalam  suatu  inovasi  sangat  penting  dikarenakan  adanya kekuasaan  manajer  terkait  dengan  sumber  daya.  Dukungan  atasan  dalam  sebuah instansi  pemerintahan  sangat  penting  dalam  menentukan  seberapa  efektivitas penerimaan  informasi  dalam  organisasi,  dan  manajemen  puncak  mengetahui  rencana instansi pemerintahan sehingga peraturan baru yang akan dikembangkan harus sesuai dengan rencana instansi pemerintahan (Irsyadi, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Yulistia et  al., (2017)  menunjukkan  bahwa  dukungan  atasan  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Dukungan  atasan  dalam
Page | 749
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
berbagai  aktivitas  yang  dapat  menambah  kemampuan  organisasi  dalam  menjalankan sistem  akuntansi  keuangan  daerah  akan  meningkatkan  penggunaan  sistem  akuntansi secara  maksimal.  Oleh  karena  itu,  dukungan  atasan  berpengaruh  terhadap  sistem akuntansi  keuangan  daerah,  sehingga  hipotesis  penelitian  ini  dirumuskan  sebagai berikut
H1: Dukungan atasan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

## Kejelasan Tujuan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Tujuan  yang  jelas  dalam  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  dapat memotivasi pegawainya agar dapat menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan baik sehingga tujuan dari OPD dapat tercapai, karena dengan adanya tujuan yang jelas maka akan meningkatkan kesadaran pegawai bahwa mereka memiliki kewajiban  untuk  membuat  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  masyarakat.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari (2017)  menunjukkan  bahwa  kejelasan  tujuan  berpengaruh  terhadap  kegunaan  sistem akuntansi  keuangan  daerah.  Kejelasan  tujuan  yang  disampaikan  oleh  atasan  dapat mempengaruhi  perilaku  para  pegawai  dalam  menerapkan  sistem  akuntansi  keuangan daerah  agar  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  handal.  Oleh  karena  itu, kejelasan  tujuan  berpengaruh  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut
H2: Kejelasan tujuan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

## Pelatihan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Pelatihan  merupakan  suatu  usaha  pengarahan  dan  peningkatkan  pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004). Secara umum tujuan diadakannya pelatihan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan dan juga untuk menjembatani  kesenjangan  antara  pengetahuan,  keterampilan  serta  sikap  karyawan yang ada, dan diharapkan baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  (2017)  menunjukkan  bahwa  pelatihan berpengaruh  terhadap  kegunaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Pelatihan  yang diberikan  dapat  menambah  pengetahuan  dan  kompetensi  yang  berkaitan  dengan pekerjaan sehingga terjadi proses kerja timbal balik yang saling bersinergi dengan baik. Oleh  karena  itu,  pelatihan  berpengaruh  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut H3: Pelatihan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah
Metode Penelitian Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatory research yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel bebas dengan variabel terikat dengan  dilakukan  uji  hipotesis.  Penelitian  ini  juga  dapat  dikatakan  sebagai  penelitian kausal karena dirancang untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel. Hubungan sebab-akibat  yang diteliti dalam studi ini adalah pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.
Page | 750
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis data penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data  prime.  Data  primer  pada  penelitian  ini  berupa  persepsi/pendapat  pegawai Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten  Banyuwangi.  Sumber  data  primer diperoleh dari secara langsung dengan memberikan kuesioner kepada responden.

## Metode Pengambilan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  angket.  Peneliti  menyebarkan  daftar pertanyaan  (kuesioner)  yang  akan  diisi  atau  dijawab  oleh  responden  yaitu  pegawai OPD  Kabupaten  Banyuwangi.  Penyebaran  angket  (kuesioner),  peneliti  datang  secara langsung  dengan  memberikan  kuesioner  kepada  responden.  Angket  yang  telah  diisi oleh  responden  kemudian  diseleksi  terlebih  dahulu  agar  angket  yang  tidak  lengkap pengisiannya tidak diikut sertakan dalam analisis.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  OPD  Kabupaten  Banyuwangi yaitu  berjumlah  10.224.  Penentuan  sampel  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan  teknik nonprobability sampling  dengan  metode  sampling  kuota  yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah  yang  diinginkan  terpenuhi.  Sampel  pada  penelitian  ini  berjumlah  100 responden. Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, perhitungannya adalah sebagai berikut:
( ) .................................................................. (1) n = ( ) = 99,031 ≈ 100

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dukungan Atasan (X1)
Dukungan  atasan  adalah  keterlibatan  manajer  atau  atasan  dalam  mendukung keberhasilan pengimplementasian sebuah sistem, karena atasan mempunyai kekuasaan atas  sumber  daya  yang  dibutuhkan.  Dukungan  atasan  diukur  menggunakan  tiga indikator menurut Nurdin (2012) dalam Yulistia et al., (2017) yaitu (1) partisipasi dan tindakan nyata dari atasan yang ikut bekerja bersama-sama dengan anggota organisasi lainnya;  (2)  motivator  sebagai  seorang  pemimpin  di  dalam  organisasi  yang  dapat mendorong bawahannya untuk dapat mencapai target; (3) reward sebagai penghargaan yang  diberikan  kepada  para  pegawainya  ketika  dapat  mencapai  target  yang  telah direncanakan.  Instrumen  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  dukungan  atasan terdiri  dari  6  (enam)  item  pertanyaan  yang  dibangun  oleh  Yulistia et  al., (2017)  yang telah dimodifikasi.

## Kejelasan Tujuan (X2)
Kejelasan  tujuan  adalah  informasi  yang  ada  di  dalam  sebuah  organisasi  dan berhubungan  dengan  kejelasan  dari  sasaran  dan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Kejelasan tujuan  diukur  dengan  menggunakan  lima  indikator  menurut  Nurdin  (2012)  dalam Yulistia et al., (2017)  yaitu (1) transparansi sasaran,  merupakan keterbukaan di dalam perusahaan  dengan  anggota  organisasi  tentang  adanya  sebuah  tujuan  yang  harus
Page | 751
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
dicapai;  (2)  perencanaan  rangkaian  kegiatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  anggota organisasi  untuk  mencapai  tujuan;  (3)  target  yang  merupakan  standar  sasaran  yang dibebankan kepada masing-masing anggota organisasi; (4) pengawasan yang dilakukan oleh manajemen terhadap anggota organisasi dalam mencapai tujuan; (5) sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang diharuskan perusahaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kejelasan tujuan  terdiri  dari  10  (sepuluh)  item  pertanyaan  yang  dibangun  oleh  Yulistia et al., (2017) yang telah dimodifikasi.

## Pelatihan (X3)
Pelatihan  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  organisasi  untuk meningkatkan  wawasan  dan  kemampuan  para  pegawainya  dalam  mengoperasikan sebuah  sistem.  Pelatihan  diukur  menggunakan  4  (empat)  indikator  menurut  Dessler (2003) dalam Yulistia et al., (2017) yaitu (1) reaksi pegawai terhadap program pelatihan yang  telah  diberikan;  (2)  pembelajaran,  melakukan  pengujian  terhadap  sesuatu  yang telah  dipelajari  sesuai  dengan  prinsip,  keterampilan,  dan  fakta  yang  seharusnya;  (3) perilaku,  mengevaluasi  bagaimana  perilaku  pegawai  yang  telah  menyelesaikan pelatihan;  (4)  hasil,  mengevaluasi  keseluruhan  dari  hasil  akhir  setelah  dilakukannya pelatihan. Instumen yang digunakan untuk mengukur variabel pelatihan terdiri dari 10 (sepuluh)  item  pertanyaan  yang  dibangun  oleh  Yulistia et  al., (2017)  yang  telah dimodifikasi.

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (Y)
Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data keuangan daerah dan data lainnya yang berkaitan menjadi informasi  yang disajikan kepada masyarakat dan juga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Bastian, 2006). Sistem akuntansi  keuangan  daerah  diukur  menggunakan  indikator  menurut  Chenhall  (2004) dalam  Yulistia et  al., (2017)  yaitu  (1) validity ,  informasi  yang  dihasilkan  oleh  sistem akuntansi  yang  digunakan  memiliki  tingkat  keakuratan  yang  tinggi;  (2) reliability , informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi adalah informasi yang dapat dipercaya;
(3)  efisien,  melalui  sistem  akuntansi  yang  digunakan  anggota  organisasi  dapat menghemat  penggunaan  biaya;  (4)  efektif,  melalui  sistem  akuntansi  yang  digunakan anggota  organisasi  dapat  memanfaatkan  waktu  secara  optimal.  Instrumen  yang digunakan untuk mengukur sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan yang dibangun oleh Yulistia et al., (2017) yang telah dimodifikasi.

## Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Analisis  data  pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode Partial  Least Square (PLS)  dengan  bantuan  aplikasi  smartPLS.  PLS  dapat  digunakan  untuk meganalisis construct yang  dibuat  berdasarkan  dua  indikator  yaitu  reflektif  dan formatif.  Untuk  mengetahui  persamaan  linear  yang  digunakan  dalam  membentuk variabel yang digunakan dalam penelitian, berikut merupakan persamaan regresi yang dapat dibentuk:
Y = b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e ........................................ (1)
Page | 752
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
Keterangan: Y = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah b 1 – b 3 = Koefisien jalur variabel independen terhadap dependen X 1 = Dukungan Atasan X 2 = Kejelasan Tujuan X 3 = Pelatihan e = Tingkat Kesalahan
Metode  analisis  jalur  yang  digunakan  untuk  menganalisis  hubungan antarvariabel laten dan indikator dalam PLS terdiri dari dua tahap:
a. Outer  Model/Measurement  Model ,  yaitu  menunjukkan  hubungan  antara variabel laten dengan indikatornya. Outer model diukur dengan:
1. Convergent  Validity.  Convergent  validity dilihat  dari  nilai outer loadingsnya , apabila nilai outer loadingsnya lebih besar dari 0,5 dan nilai t- statistic > t tabel maka korelasi dianggap baik.
2. Discriminant  Validity (AVE). Construct dapat  dianggap  baik  apabila  nilai AVE diatas 0,5.
3. Composite  Reliability. Nilai composite  reliability yang  baik  apabila memiliki nilai ≥ 0,70.
b. Inner  Model/Structural  Model , yaitu  menunjukkan  hubungan  antarvariabel laten. Structural model diuji dengan:
1. Analisis  jalur  ( path  analysis ),  nilai path  analysis dapat  diketahui  dari  hasil path coefficients dan t - values untuk signifikansi model prediksi.
2. Goodness  of  fit ,  nilai goodness  of  fit diperoleh  dari  koefisien  determinasi (R 2 ).

## Hasil Analisis Deskriptif
Deskripsi  jawaban  responden  terhadap  masing-masing  indikator  variabel penelitian  yang ada pada kuisioner dijelaskan dengan menggunakan rata-rata ( mean ). Rata-rata  dikategorikan  berdasarkan  interval  kelas  yang  diperoleh  dari  selisih  antara nilai  tertinggi  dan  nilai  terendah  dibagi  dengan  jumlah  kelas.  Pada  penelitian  ini interval kelas pada masing-masing kategori adalah 0,80 yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut.

## Tabel 1. Kategori Rata-rata Jawaban Responden
No. Kategori Interval 1. 1,00 – 1,80 Sangat Tidak Setuju (STS) / Sangat Rendah 2. 1,80 – 2,60 Tidak Setuju (TS) / Rendah 3. 2,60 – 3,40 Netral (N) / Cukup 4. 3,40 – 4,20 Setuju (S) / Tinggi 5. 4,20 – 5,00 Sangat Setuju (SS) / Sangat Tinggi
Sumber : Data primer diolah 2017
Berdasarkan  hasil  kuisioner  pada  masing-masing  variabel  diperoleh  nilai rata-rata ( mean ) tercantum pada tabel 2. Variabel dukungan atasan menunjukkan nilai  4,23 dengan kategori sangat  tinggi.  Variabel  kejelasan tujuan menunjukkan
Page | 753
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
nilai  4,21  dengan  kategori  sangat  tinggi.  Variabel  pelatihan  menunjukkan  nilai 4,27 dengan kategori sangat tinggi. Variabel penerapan SAKD menunjukkan nilai 4,06 dengan kategori tinggi.
Tabel 2. Rata-rata variabel pada setiap variabel
Variabel Keterangan Rata-rata Variabel ( Mean ) Kategori X 1 Dukungan Atasan 4,23 SS X 2 Kejelasan Tujuan 4,21 SS X 3 Pelatihan 4,27 SS Y SAKD 4,06 S
Sumber : Data primer diolah 2017
Berdasarkan  tabel  2,  membuktikan  bahwa  atasan  atau  pemimpin  pada setiap OPD Kabupaten Banyuwangi selalu mendukung dalam penggunaan SAKD agar dapat meningkatkan kinerja dan mendapatkan output yang lebih baik. Rata- rata  terendah  sebesar  3,98  terletak  pada  pernyataan  poin  ke  4  yaitu  pimpinan selalu  memberikan reward kepada  bawahannya.  Rata-rata  tertinggi  sebesar  4,37 terletak  pada  poin  ke  3  yaitu  pimpinan  selalu  berusaha  untuk  memotivasi  para pegawai.
Pada  variabel  kejelasan  tujuan  menunjukkan  bahwa  tujuan  yang  jelas merupakan  salah  satu  hal  yang  paling  utama  pada  OPD  Kabupaten  Banyuwangi ketika  akan  menerapkan  SAKD  agar  apa  yang  akan  dilakukan  sesuai  dengan target  yang  akan  dicapai.  Rata-rata  terendah  mengenai  kejelasan  tujuan  sebesar 4,03  terletak  pada  pernyataan  ke  4  yaitu  perencanaan  yang  dilakukan  atas  dasar saran  dan  masukan  dari  para  pegawai,  sedangkan  rata-rata  tertinggi  sebesar  4,43 terletak  pada  poin  6  yaitu  setiap  pegawai  dalam  mencapai  target  harus  sesuai dengan standar operasional kerja.
Kategori  sangat  tinggi  pada  program  pelatihan  menunjukkan  bahwa program  pelatihan  yang  diberikan  sangat  bermanfaat  bagi  para  pegawai  OPD Kabupaten  Banyuwangi  agar  dapat  meningkatkan  kemampuan  para  pegawai dalam menggunakan  SAKD. Rata-rata terendah mengenai  pelatihan sebesar 4,18 terletak  pada  pernyataan  poin  ke  2  yaitu  dalam  menjalankan  pelatihan  pegawai selalu  diberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapatnya  mengenai  suka atau  tidaknya  dalam  menjalani  pelatihan,  sedangkan  rata-rata  tertinggi  sebesar 4,37  terletak  pada  pernyataan  poin  ke  5  yaitu  pembelajaran  teori  yang  diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat berguna didalam proses melaksanakan aktifitas profesi.
Penerapan SAKD dengan kategori tinggi menunjukkan bahwa SAKD yang telah  diterapkan  pada  OPD  Kabupaten  Banyuwangi  dapat  menghasilkan  output yang  berguna  bagi  para  pegawai  dan  masyarakat,  selain  itu  juga  dapat memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  para  pengguna  laporan  keuangan. Rata-rata  terendah  mengenai  penerapan  SAKD  sebesar  3,86  terletak  pada pernyataan poin  ke 4  yaitu sistem informasi akuntansi selalu memberikan output yang kecil dari kemungkinan kesalahan, sedangkan rata-rata tertinggi sebesar 4,28 terletak  pada  pernyataan  poin  ke  1  yaitu  sistem  informasi  akuntansi  yang digunakan  dapat  menyediakan  informasi  yang  akurat  bagi  pimpinan  dan  seluruh pegawai.
Page | 754
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
Uji Outer Model (Uji Indikator) Convergent Validity Convergent validity dilihat dari nilai outer loadingsnya , korelasi dianggap baik apabila nilai outer loadingsnya lebih besar dari 0,5 dan signifikansi t-statistic >  1,66  untuk  hipotesis one  tailed .  Hasil outer  loadings pada  penelitian  ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Hasil Outer Loadings ( Mean , STDEV , T-Values ) Nilai Loadings T Statistics X1.1  Dukungan Atasan (X1) 0,710 6,790 X1.2  Dukungan Atasan (X1) 0,857 25,392 X1.3  Dukungan Atasan (X1) 0,832 25,593 X1.4  Dukungan Atasan (X1) 0,820 18,352 X2.1  Kejelasan Tujuan (X2) 0,767 15,340 X2.10  Kejelasan Tujuan (X2) 0,651 8,479 X2.2  Kejelasan Tujuan (X2) 0,776 17,669 X2.3  Kejelasan Tujuan (X2) 0,672 8,255 X2.4  Kejelasan Tujuan (X2) 0,695 13,444 X2.5  Kejelasan Tujuan (X2) 0,768 14,133 X2.6  Kejelasan Tujuan (X2) 0,740 16,734 X2.7  Kejelasan Tujuan (X2) 0,745 16,993 X2.8  Kejelasan Tujuan (X2) 0,763 20,287 X2.9  Kejelasan Tujuan (X2) 0,678 10,251 X3.1  Pelatihan (X3) 0,698 10,538 X3.3  Pelatihan (X3) 0,712 10,169 X3.4  Pelatihan (X3) 0,623 8,452 X3.5  Pelatihan (X3) 0,790 20,771 X3.6  Pelatihan (X3) 0,672 11,866 X3.7  Pelatihan (X3) 0,829 22,821 X3.8  Pelatihan (X3) 0,790 14,890 Y.1  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,775 21,727 Y.2  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,722 14,062 Y.3  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,756 18,970 Y.4  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,646 6,990 Y.5  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,783 20,763 Y.6  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,654 9,043
Sumber: Data primer diolah 2017
Berdasarkan hasil o uter loadings yang ditunjukkan pada tabel 3 menghasilkan bahwa  semua  indikator  dapat  dinyatakan  valid,  karena  memiliki  nilai loading diatas 0,5.  Semua  indikator  telah  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap construct -nya masing-masing karena memiliki nilai t-statistic lebih dari 1,66.

## Discriminant Validity
Discriminant Validity diukur dengan melihat nilai AVE yang digunakan untuk mengetahui  validitas construct yang  digunakan  dalam  penelitian. Construct model dapat dianggap baik apabila nilai AVE diatas 0,5. Hasil AVE dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Discriminant Validity (AVE) AVE Dukungan Atasan (X1) 0,651 Kejelasan Tujuan (X2) 0,529 Pelatihan (X3) 0,539 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,525 Sumber: Data primer diolah 2017 Page | 755
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
Berdasarkan  hasil  uji Discriminant  validity model  penelitian  yang ditunjukkan  pada  tabel  4  dapat  diketahui  bahwa  nilai  AVE  keempat  variabel tersebut  memiliki discriminant  validity yang  cukup  karena  memiliki  nilai  diatas 0,5 sehingga dapat dikatakan valid.

## Composite Reliability
Nilai composite reliability yang baik apabila memiliki nilai ≥ 0,70. Hasil composite reliability model pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Composite Reliability
Composite Reliability Dukungan Atasan (X1) 0,881 Kejelasan Tujuan (X2) 0,918 Pelatihan (X3) 0,890 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,868
Sumber: Data primer diolah 2017
Berdasarkan hasil composite reliability model penelitian yang ditunjukkan pada tabel 5 diketahui bahwa semua construct menunjukkan nilai diatas 0,70, hal ini menunjukkan bahwa semua construct model penelitian layak untuk dilakukan uji inner model .
Uji Inner Model (Uji Struktural) Analisis Jalur ( Path Analysis ) Hasil path analysis dapat diketahui dari besarnya koefisien jalur struktural ( path coefficients ) dan nilai t-values untuk signifikansi model prediksi. Hasil path coefficients model penelitian dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Tabel 6. Hasil Path Coefficients (Uji Hipotesis)
Coefficients beta Standard Error T Statistics Berpengaruh T Statistics > 1,96 Dukungan  Atasan  (X1)  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,530 0,080 6,633 Berpengaruh Kejelasan  Tujuan  (X2)  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah (Y) -0,007 0,078 0,094 Tidak Berpengaruh Pelatihan  (X3)  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah (Y) 0,301 0,081 3,718 Berpengaruh

## Sumber: Data primer diolah 2017
Berdasarkan  tabel  6  hasil path  coefficients (Uji  Hipotesis),  maka  hasil persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,530X1 - 0,007X2 + 0,301X3 + 0,463
Dari hasil uji path analysis dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hipotesis  bahwa  dukungan  atasan  berpengaruh  pada  sistem  akuntansi keuangan daerah terbukti  berpengaruh  secara positif dengan koefisien sebesar
0,530  dengan  tingkat  signifikansi  6,633  >  1,96.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  ini diterima.
Page | 756
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
2. Hipotesis bahwa kejelasan tujuan berpengaruh pada sistem akuntansi keuangan daerah  ditolak.  Hal  ini  terbukti  dengan  hasil  koefisien  -0,007  dengan  tingkat signifikansi 0,094 < 1,96.
3. Hipotesis bahwa pelatihan berpengaruh pada sistem akuntansi keuangan daerah terbukti  berpengaruh  secara  positif  dengan  koefisien  sebesar  0,301  dengan tingkat signifikansi 3,718 > 1,96. Oleh karena itu, hipotesis ini diterima.
4. Koefisien  jalur  dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan,  dan  pelatihan  terhadap sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  nilai  error  sebesar  0,463.  Artinya terdapat  variabel  lain  yang  mempengaruhi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah sebesar 46,3%.

## Goodness of Fit
Nilai goodness  of  fit diperoleh  dari  koefisien  determinasi  (R 2 ).  Hasil koefisien determinasi (R 2 ) dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.
Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi (R 2 ) R Square Adjusted Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) 0,537

## Sumber: Data primer diolah 2017
Berdasarkan  tabel  7  menunjukkan  bahwa  nilai R  Square  Adjusted diperoleh  sebesar  0,537.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  variabilitas  sistem akuntansi  keuangan  daerah  (Y)  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas  dukungan atasan  (X1),  kejelasan  tujuan  (X2),  dan  pelatihan  (X3)  sebesar  53,7%. Sedangkan  sisanya  sebesar  46,3%  dijelaskan  oleh  variabilitas  lain  yang  tidak terdapat pada model penelitian ini.

## Diskusi

## Dukungan Atasan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  dukungan  atasan berpengaruh  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  koefisien  beta sebesar  0,530.  Bukti  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis  pertama  (H 1 )  diterima . Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yati (2013) yang menyatakan  bahwa  dukungan  atasan  memiliki  hubungan  positif  dengan  kegunaan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karanganyar.  Sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  implementasi  SAKD  telah disediakan oleh pemerintah sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih baik untuk  tujuan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Begitu  pula  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Yulistia et  al., (2017)  yang  menyatakan  bahwa  dukungan  atasan berpengaruh  positif  terhadap  kegunaan  SAKD  pada  Badan  Keuangan  Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Perolehan nilai rata-rata tertinggi dari tanggapan responden terhadap variabel dukungan  atasan  menunjukkan  pernyataan  bahwa  pimpinan  selalu  berusaha memotivasi  seluruh  pegawai.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  kepala Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara aktif memberikan dukungan, pengarahan, dan  masukkan  pada  setiap  pekerjaan  pegawainya  dalam  menggunakan  Sistem
Page | 757
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  yaitu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel.
Berdasarkan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Technology Acceptance  Model  (TAM ) , faktor  persepsi  kemudahaan  penggunaan  dengan  adanya Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  akan  mempermudah  pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan pekerjaannya. Dukungan atasan sangat penting dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem  yang digunakan. Hal ini dikarenakan atasan memiliki kekuasaan atas sumber daya (sistem) yang dibutuhkan, dimana  sistem  yang  dibutuhkan  disesuaikan  dengan    rencana  organisasi  dalam mencapai  tujuan  organisasi.  Pengembangan  sistem  baru  merupakan  bagian  yang terintegrasi  dengan  perencanaan  pemerintah  daerah,  sehingga  sistem  baru  yang dikembangkan  semestinya  sesuai  dengan  rencana  organisasi  guna  mendorong tercapainya  tujuan  organisasi  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  yang  akuntabel.  Dukungan  atasan  mampu  meningkatkan  kegunaan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  dengan  menciptakan  hubungan  sinergitas  antara  atasan dan  karyawan  yang  mendukung  satu  sama  lain  sehingga  tujuan  atau  sasaran  yang ingin dicapai dapat direalisasikan dengan baik.

## Kejelasan Tujuan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  kejelasan  tujuan  tidak berpengaruh  terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  koefisien  beta sebesar  0,007.  Bukti  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis  kedua  (H 2 )  ditolak .  Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulistia et al., (2017), dan  Latifah  dan  Sabeni  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  kejelasan  tujuan  tidak berpengaruh  terhadap  kegunaan  SAKD  Badan  Keuangan  Daerah  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat.  Pegawai  jarang  menggunakan  sistem  akuntansi  keuangan daerah dalam menyelesaikan tugas  yang dibebankannya, akibatnya kejelasan tujuan pada  organisasi  tersebut  tidak  diprioritaskan  dalam  program  penggunaan  SAKD sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal.
Perolehan nilai rata-rata terendah dari tanggapan responden terhadap variabel kejelasan  tujuan  menunjukkan  pernyataan  bahwa  perencanaan  yang  dilakukan  atas dasar  saran  dan  masukan  dari  para  pegawai.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa pegawai  merasa  perencanaan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  pemerintah  daerah tidak melibatkan saran dan masukkan dari para pegawai.
Berdasarkan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Technology Acceptance Model (TAM), menyatakan bahwa seseorang akan menggunakan sistem apabila  sistem  tersebut  akan  memberikan  kemudahan  dan  juga  manfaat  bagi penggunanya,  tetapi  dalam  hal  ini  pegawai  Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi merasa  bahwa  sistem  yang  digunakan  tidak  memberikan  kemudahan  dalam menyelesaikan  pekerjaannya.  Hal  ini  dikarenakan  pegawai  tidak  dapat  memahami bagaimana  cara  mereka  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  menggunakan keterampilan  dan  kompetensi  yang  dimiliki.  Kejelasan  tujuan  di  dalam  organisasi merupakan  tanggungjawab  dari  seluruh  pegawai  untuk  menentukan  sasaran  dan menetapkan tujuan. Selain itu, para pegawai organisasi juga bertanggungjawab atas pencapaian  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Tujuan  organisasi  sangat dipengaruhi  oleh  tujuan  dari  anggota  organisasi  yang  dominan  dan  secara  kolektif
Page | 758
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
memiliki  kendali  yang  mencukupi  atas  sumber  daya  organisasi  dalam  membuat komitmen atas arah tertentu. Apabila tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan saran dan  masukkan  dari  kelompok  tertentu  dan  tidak  melibatkan  seluruh  pegawai pemerintah  daerah  yang  ada,  maka  kejelasan  tujuan  tidak  mampu  meningkatkan kegunaan  Sistem  Akuntani  Keuangan  Daerah  (SAKD)  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## Pelatihan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pelatihan  berpengaruh terhadap  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  koefisien  beta  sebesar  0,301. Bukti  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis  ketiga  (H 3 )  diterima .  Hasil  penelitian  ini konsisten dengan penelitan yang dilakukan oleh Sari (2017) yang menyatakan bahwa pelatihan  berpengaruh  terhadap  kegunaan  SAKD  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Yati  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  pelatihan  berhubungan  positif  dengan kegunaan SIKD  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karanganyar.  Sikap dapat mempengaruhi  perilaku  individu.  Dalam  hal  ini  sikap  dibentuk  melalui  pelatihan SAKD,  pelatihan  yang  diberikan  secara  menyeluruh  bagi  seluruh  pegawai  akan berdampak  pada  peningkatan  manfaat  bagi  pengguna  dalam  menghasilkan  laporan keuangan yang optimal.
Perolehan nilai rata-rata tertinggi dari tanggapan responden terhadap variabel pelatihan menunjukkan pernyataan bahwa pembelajaran teori yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat berguna di dalam proses melaksanakan aktivitas profesi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pegawai merasa pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan  prestasi  kerja  pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  dan individu.
Berdasarkan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Technology Acceptance  Model (TAM),  dalam  persepsi  kebermanfaatan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SAKD)  memberikan  manfaat  di  berbagai  aspek  seperti menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah  yang  transparan  dan  akuntabel  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat.    Tujuan  pelatihan  secara  umum diarahkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  organisasi  serta menjembatani  kesenjangan  antara  pengetahuan,  keterampilan  serta  sikap  pegawai yang  diharapkan  baik  pada  masa  sekarang  dan  masa  depan.  Pelatihan  dalam penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  disesuaikan  berdasarkan kebutuhan  individu  dan  organisasi  sehingga  berpengaruh  terhadap  peningkatan keterampilan  dari  pengguna  sistem  dalam  hal  ini  adalah  pegawai  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuan individu dan organisasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah
1. Dukungan  atasan  berpengaruh  terhadap  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi.
2. Kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi.
3. Pelatihan  berpengaruh  terhadap  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi.
Page | 759
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)

## Keterbatasan
Kuisioner yang dikirimkan ke kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih  belum  dapat  dipastikan  apakah  telah  diisi  oleh  pegawai  dengan  kriteria yang  telah  ditentukan  pada  penelitian  ini.  Variabel  kejelasan  tujuan  pada penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  lima  indikator  yaitu  transparansi sasaran,  perencanaan  rangkaian  kegiatan,  target,  pegawasan,  dan  sanksi,  masih kurang  dapat  menunjukkan  kontribusi  dukungan  atasan  sehingga  berpengaruh terhadap  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD).  Kontribusi  variabel dukungan  atasan,  kejelasan  tujuan,  dan  pelatihan  dalam  menjelaskan  variabel dependen  yaitu  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  masih  tergolong rendah yaitu sebesar 0,537%, sedangkan sisanya sebesar 0,463% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Saran
Upaya  memperkuat  hasil  penelitian,  maka  penelitian  selanjutnya  dapat melakukan  observasi  secara  langsung  atau  dengan  metode  wawancara.  Perlu menambahkan  indikator  lain  untuk  mengukur  variabel  kejelasan  tujuan  seperti tingkat  pemahaman  pegawai.  Perlu  menambahkan  variabel  independen  lainnya yang  mungkin  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  (SAKD)  seperti  variabel  lingkungan  kerja,  sikap  individu,  dan  kinerja pegawai.  Selain  itu,  mungkin  bisa  menggunakan  objek  penelitian  di  pemerintah daerah lain yang ada di Indonesia.

## Implikasi Penelitian
Implikasi  hasil  penelitian  ini  yaitu  (1)  sebagai  bahan  pertimbangan  dan masukan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  sistem  akuntansi keuangan daerah dalam memberikan informasi laporan keuangan yang transparan dan  akuntabel;  (2)  meningkatkan  efektivitas  pegawai  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Banyuwangi  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  yang  didukung  oleh sumber  daya  dari  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  yang  dijalankan;  (3) meningkatkan  manajemen  perencanaan  agar  mencapai  target  yang  telah ditentukan  dengan  pemetaan  kejelasan  tujuan  yang  dipahami  oleh  seluruh pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## Daftar pustaka
Albrecht, D. 1990. The determinants of the market reaction to an announcement of a change in auditor . Virginia Polytechnic Institute and State University : Ph.D. dissertation,
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar . Jakarta : Erlangga
Bastian.  2010. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar,  Edisi  Ketiga . Jakarta  : Erlangga.
Page | 760
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 5. No. 1 (2020) 745-761 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)
Bodnar, H. George dan William S. Hopwood. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
BPKAD Kabupaten Banyuwangi. 2017. Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Inovasi  Pelayanan  Publik  Terbaik.  Diakses  pada  13  Maret  2019. Bpkad.banyuwangikab.go.id.
Chenhall,  R.H.  2004.    The    Role    of    Cognitif    and  Affective  Conflict  in  Early Implementation  of  Activity-Based    Cost    Management. Behavioral Research in Accounting 16. Vol. 4 No.2. Pp. 67-72.
Fatmawati,  Endang.  2015. Technology  Acceptance  Model (TAM)  untuk Menganalisis  Penerimaan  Terhadap  Sistem  Informasi  Perpustakaan . Jurnal Iqra’ . Vol.9 No.1. Pp. 116-135.
Irsyadi, Fadhli. 2015. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kinerja Individual  Dengan  Penggunaan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah (SIKD)  Sebagai  Variabel  Intervening. JOM  VEKON .  Vol.2  No.2.  Pp.  1- 15.
Latifah  dan  Sabeni.  2017.  Analisis  Faktor  Keperilakuan  Organisasi  Terhadap Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  di  Badan  Keuangan  Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Benefita . Vol.2 No.3. Pp.78- 91.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Sari, Nanda Rakhmata. 2017. Pengaruh Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan dan Pelatihan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Konflik Kognitif dan Konflik Afektif Sebagai Variabel Intervening. JOM VEKOM. Vol.4 No.1. Pp.1-15.
Yati. 2013. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi pada  Implementasi  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karanganyar. Majalah  Ilmiah  GEMA. Vol.27  No.49.  Pp.236- 252.
Yulistia,  Novi  Yanti  dan  Ika  Purwasih.  2017.  Analisis  Faktor  Keperilakuan Organisasi  Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  di  Badan Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal  Benefita . Vol.2 No.3. Pp.78-91.
Warren,  S.  Carl,  James  M.  Reeve  dan  Jonathan  E.  Duchac.  2014. Accounting, Edition 25 . USA : Cengage Learning.
Page | 761