## Manajemen Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

## Mahezha Jennar
Mahasiswa Pasca Sarjana di Insitut Pemerintahan Dalam Negeri
Abstract: This  study  examines  the  Civil  Service  Management  in  Improving Performance  In  the  State  Civil  Administrative  Secretariat  of  the  Province  of  East Kalimantan,  which  is  motivated  by  the  uneven  performance  of  the  State  Civil Apparatus contained in the Secretariat of the  Province  of East Kalimantan. Based on  the  results  obtained  from  the  conclusion  that  the  implementation  process  of the  personnel  management  at  the  Secretariat  of  the  Province  of  East  Kalimantan has been performing well, it is apparent from Has the implementation of elements of  management,  coaching  an  employee  is  working,  coaching  effectiveness  and efficiency that has been accomplished in the process of improving the performance Apparatus  State  Civil  ,  staffing  is  carried  out  by  using  a  selection  of  office  and process  assessment  center  in  accordance  with  the  legislation  in  force,  taking disciplinary  action  for  employees  has  been  implemented  in  accordance  with  the regulations  in  force  ,  the  implementation  of  activities  of  physical  and  mental development  for  the  whole  Apataur  State  Civil  environment  of  the  Secretariat  of the  Province  of  East  Kalimantan  and  the  establishment  of  good  working relationships between superiors and subordinates
Keywords : Evaluation, RPJMD, Education and Health.
Abstrak: . Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Manajemen  Kepegawaian  Dalam Meningkatkan  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Di  Sekretariat  Daerah  Provinsi
Kalimantan  Timur,  yang  dilatar  belakangi  oleh  belum  meratanya  kinerja  Aparatur
Sipil  Negara  yang  terdapat  di  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari kesimpulan bahwa proses pelaksanaan manajemen  kepegawaian  di  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah terlaksana dengan baik, hal ini tampak dari Telah diterapkannya unsur manajemen, Pembinaan  pegawai  telah  terlaksana,  pembinaan  efektivitas  dan  efisiensi  yang telah  terlaksana  dalam  proses  meningkatkan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara, penempatan pegawai yang dilaksanakan dengan menggunakan seleksi jabatan dan proses  Asessment  Center  sesuai  dengan  Undang-undang  yang  berlaku, pengambilan  tindakan  disiplin  bagi  pegawai  telah  diterapkan  sesuai  dengan Peraturan  yang  berlaku,  terlaksananya  kegiatan  pembinaan  fisik  dan  mental  bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim dan terjalinnya hubungan kerja yang baik antara atasan dengan bawahan.
Kata Kunci : Evaluasi, RPJMD, Pendidikan dan Kesehatan.
Semakin  berkembangnya  Era  Globalisasi  dan  semakin  terbukanya  arus informasi  telah  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  paradigma  dalam  sistem pemerintahan.  Perubahan  paradigma  pemerintahan  dari  rule  driven  ke  mission driven  serta  terjadinya  pergeseran  tuntutan  pelayanan  publik  kearah  yang  lebih transparan, partisipatif dan akuntabel merupakan fenomena perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini. Keinginan untuk perubahan tersebut bermuara dari  semakin  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan  hak  dan  kewajibannya sebagai  warganegara  yang  dipicu  oleh  semakin  meningkatnya  pendidikan  dan pengetahuan warga Negara ( learning society ).
Dalam  rangka  ikut  menyukseskan  pelaksanaan  pembangunan  dan menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  merata,  maka  salah  satu  upaya  yang dilakukan  adalah  memperkuat  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  melalui peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  yang  profesional  oleh  para  pegawai yang ada, sebab pelaksanan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Negara Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  penyelenggaraan  pemerintahan  itu  sendiri. Kenyataan  membuktikan  bahwa  kesuksesan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelaksanaan  pembangunan  nasional  sangat  tergantung  dari  kesempurnaan aparatur pemerintahnya.
Pembangunan pegawai pemerintah atau dalam hal ini Pegawai Aparatur Sipil Negara  (ASN)  perubahan  nama  atas  Pegawai  Negeri  sipil  (PNS)  diarahkan  untuk meningkatkan  kualitas  kerja  pegawai  agar  lebih  memiliki  sikap  dan  perilaku  yang berlandaskan kepada pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan keadilan, sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara berhasil dengan baik serta dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat  sesuai  dengan  tuntunan  hati  nurani  mereka  (Undang-undang  No.5 Tahun 2014 tentang ASN)
Dalam  kenyataanya  kondisi  birokrasi  Indonesia  di  era  reformasi  saat  ini  bisa dikatakan  belum  menunjukan  arah  perkembangan  yang  baik,  karena  masih ditemukan  birokrat  yang  menganggap  masyarakatlah  yang  membutuhkannya, praktik KKN yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.  Untuk  melaksanakan  fungsi  birokrasi  secara  tepat,  cepat,  dan  konsisten guna  mewujudkan  birokrasi  yang  akuntabel  dan  baik,  maka  pemerintah  telah merumuskan  sebuah  peraturan  untuk  menjadi  landasan  dalam  pelaksanaan pembaharuan  terhadap  birokrasi  di  Pemerintahan  Indonesia,  Sebagai  tindak  lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand “Design Reformasi  Birokrasi  2010-2015”  serta  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  37  Tahun  2013  tentang  Pedoman Penyusunan  Road  map  Reformasi  Birokrasi  di  lingkungan  Pemerintahan  daerah, maka  proses  Reformasi  Birokrasi  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  telah  dimulai  dengan  disusunnya  dan  ditetapkannya  Road  Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018. Tujuan Reformasi Birokrasi itu sendiri adalah membangun kepercayaan masyarakat dan  menghilangkan  citra  negatif  Birokrasi  Pemerintahan  dengan  membentuk Aparatur  Negara  yang  profesional,  Sedangkan  sasaran  utama  dilakukannya Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur sendiri, yaitu:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN.
2. Terwujudnya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarat..
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Untuk  mewujudkan  Reformasi  Birokrasi  tersebut  maka  Pemerintah  Pusat dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah merancang Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah di sahkan menjadi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh DPR pada tanggal 19 Desember 2013, ketika UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
yang  merupakan  perubahan  dari  UU  No.  8  Tahun  1974  dinilai  sudah  tidak  sesuai dengan  tuntutan  nasional  dan  tantangan  global,  budaya  birokrasi  cenderung dipengaruhi oleh sistem masa lalu pada era orde baru.
Road  Map  Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  adalah rencana  rinci  dan  berkelanjutan  yang  menggambarkan  pelaksanaan  Reformasi Birokrasi  dalam  kurun  waktu  Lima  (5)  tahun  mendatang,  selain  itu  Road  Map merupakan  alat  bantu  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  mencapai tujuan  dalam  melaksanakan  Reformasi  Birokrasi  dan  juga  penetapan  satu  Instansi Pemerintah Kalimantan timur sebagai Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi sebagai perwujudan dari Upaya bersama pada bidang pencegahan dan percepatan pemberantasan  korupsi.  Reformasi  Birokrasi  pada  hakikatnya  merupakan  upaya untuk  melakukan  pembaharuan  dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  menyangkut  aspek-aspek  kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur (Road Map Reformasi Birokrasi Kaltim 2014-2018).
Berbagai  permasalahan  atau  hambatan  yang  mengakibatkan  sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus  ditata  ulang atau  diperharui.  Reformasi  Birokrasi  dilaksanakan dalam  rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain,  reformasi  birokrasi  adalah  langkah  strategis  untuk  membangun  Aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum Pemerintahan  dan  pembangunan  nasional.  Selain  itu  dengan  sangat  pesatnya kemajuan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  serta  perubahan lingkungan  strategis  menuntut  birokrasi  pemerintahan  untuk  direformasi  dan disesuaikan  dengan  dinamika  tuntutan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  harus  segera diambil  langkah-langkah  yang  bersifat  mendasar,  komprehensif,  dan  sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
Fenomena  yang  saat  ini  dihadapi  oleh  birokrasi  pemerintah  salah  satunya dikemukakan  oleh  Thoha  antara  lain  bahwa  “jabatan  birokrasi  yang  hanya menampung  jabatan  struktural  dan  pengisiannya  sering  kali  tidak  berdasarkan kompetensi  yang  dibutuhkan  (Miftah  Thoha  14  :2014).  sedangkan  menurut  Tamin bahwa  kelemahan  manajemen  kepegawaian  dewasa  ini  salah  satunya  adalah ketidak  tepatan  penempatan  pegawai  dalam  jabatan  karena  mengutamakan persyaratan administratif, padahal pangkat tidak selalu sejalan dengan kompetensi (Tamin Feisal 2004).
Lahirnya  Undang-Undang  No.5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara banyak  mengundang  antusiasme  kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil  karena  Reformasi Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  upaya  untuk  melakukan pembaharuan  dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem  penyelenggaraan pemerintah  terutama  menyangkut  aspek-aspek  kelembagaan  (organisasi), ketatalaksanaan  (business  prosess)  dan  sumber  daya  manusia/aparatur.  Beberapa yang  harus  dibenahi  dalam  Reformasi  Birokrasi  sistem  Aparatur  Negara  yaitu mengenai  Pegawai  Negeri  Sipil  (ASN).  Pemerintah  menerapkan  sistem  birokrasi  di ASN  sebagai  hal  yang  mendasar  dan  nantinya  akan  berpengaruh  pada          aspek-
aspek  yang  lainnya.  Aaparatur  Sipil  Negara  merupakan  salah  satu  pilar  utama keberhasilan  Reformasi  Birokrasi,  Mulai  dari  pengrekrutan,  pendaftaran  pegawai yang harus dilakukan secara bersih, jelas, adil dan transparan. Selain itu tujuan dari UU  No.5  Tahun  2014  tantang  Aparatur  Sipil  Negara  adalah  membangun  Aparatur Sipil  Negara  yang  memiliki  integritas,  profesional,  netral  dan  bebas  dari  intervensi politik,  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  serta  mampu menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat.  Sebelum  lahirnya  undang- undang  ini,  perhatian  pemerintah  pada  kepegawaian  telah  menjadi  hal  prioritas dalam  pemberian  pelayanan  publik  yang  tercantum  dalam  konsep  Reformasi Birokrasi.
Peran  desentralisasi  (Otonomi  Daerah)  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah  Daerah  dalam  mengatur  di  daerah  masing-masing  dalam  hal  ini  di perkuat  oleh  adanya  UU  No.23  Tahun  2014  yang  terdapat  pada  pasal  219  ayat  (1), dijelaskan  bahwa  badan  dibentuk  untuk  melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah”.  Peran  UU  No.5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  memiliki  arti  penting  terkait  dengan  permasalahan- permasalahan  yang  sudah  terjadi  pada  sistem  sebelumnya  adapun  permasalahan tersebut  berkaitan  dengan  hasil  evaluasi  atas  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah yang dilakukan Inspektorat Wilayah Kaltim  tahun 2015 diketahui bahwa SKPD  yang  memperoleh  kategori  B  sebanyak  9  SKPD,  kategori  CC  sebanyak  28 SKPD,  kategori  C  sebanyak  4  SKPD,  dan  masih  ada  1  SKPD  dengan  kategori  D. Sedangkan  nilai  rata-rata  keseluruhan  SKPD  sebesar  59,17  naik  dari  tahun  2014 sebesar  57,25  (Website  Resmi  setdaprov.kaltim.info. di  akses  tanggal 11  November 2015).
Salah  satu  upaya  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  menyikapi permasalahan  tersebut  telah  melaksanakan  program  sesuai  dengan  surat  edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan  Instansi  Pemerintah,  di  dalam  surat  edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.16 tahun 2012 dinyatakan bahwa setiap Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Aparatur  Sipil  Negara  diangkat  dalam  suatu  jabatan dilakukan  bedasarkan  prinsip  profesionalisme  sesuai  dengan  kompetensi,  prestasi kerja  dan  jenjang  pangkat  yang  ditetapkan  untuk  jabatan  itu  serta  syarat  obyektif lainnya  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku,  agama,  rasa  tau  golongan  (Surat Edaran Menpan No.16 Tahun 2012 Pengisian Jabatan Lowong di Pemda). Regulasi ini dapat dipercaya sebagai konsep baru dalam sistem manajemen kepegawaian serta menjadi  dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  menyelenggarakan  seleksi  jabatan terbuka  dalam  penempatan  pegawai  pada  jabatan  structural.  Transformasi  di bidang kepegawaian ini tentunya membuka jalan bagi peningkatan kualitas aparatur yang  sesuai  dengan  kompetensi  bidangnya  atau  the  right  man  on  the  right  job. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyikapi hal ini  memiliki  trobosan  untuk  memanajemen  kepegawaian  khususnya  mengenai urusan rekruitmen jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  sendiri.  Selain  itu  permasalahan  terpenting    yang  terjadi  di  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah masih banyak nya ASN yang belum mengerti dan
membuat tentang pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) hal tersebut diperkuat oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian  Provinsi  Kalimantan  Timur  H.  M.  Robyan  Noor dalam acara rapat asistensi sasaran kerja pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah  selalu  berupaya  untuk  terus  meningkatkan  kinerjanya  sebagai  unsur  staff yang  handal  dalam  semua  aspek  termasuk  penerapan  good  governance.  Provinsi Kalimantan  Timur  pada  Tahun  2013  pra  terbitnya  UU  No.5  Tahun  2014  telah melakukan  seleksi  terbuka  sesuai  dengan  acuan  Surat  Edaran  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  No.16 tahun 2012 tentang pengisian  jabatan  yang  lowong  secara  terbuka  di  lingkungan  instansi  pemerintah daerah,  Lelang  jabatan  atau  sering  disebut  dengan  istilah  job  tender  sebenarnya bukan  hal  baru  dalam  perspekif  administrasi  publik.  Dalam  konsep  New  Public Management (NPM), lelang jabatan sudah dikenalkan dan  dipraktekkan di negara- negara  barat,  dengan  istilah  yang  berbeda-beda.  Tujuannya  adalah  untuk  memilih aparatur  yang  memiliki  kapasitas,  kompetensi  dan  integritas  yang  memadai  untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan  efisien  Lelang  jabatan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memperkecil  potensi korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  karena  rekrutmen  jabatan  dilakukan  secara transparan,  menggunakan  indikator  tertentu  dan  dilakukan  oleh  pihak  yang  netral dan kompeten melakukan seleksi.
Upaya  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  mewujudkan  Aparatur Sipil  Negara  yang  berkompeten  adalah  adanya  pembentukan  lembaga  Pusat Penilaian  Kompetensi  PNS  (ASN)  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  dibawah alur  koordinasi  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang kantornya baru diresmikan pada tanggal 29 januari 2015, tetapi pada dasarnya untuk pengukuran kompetensi pejabat struktral yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV telah dilaksanakan pemerataan pengukuran kompetensi ( Assesment Center ) pada tahun  2005,  adapun  tempat  pelaksanaan  pada  saat  itu  adalah  di  Badan Kepegawaian  Negara,  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi    Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  Dinas  Psikotes Angkatan  Darat  Jawa  Barat  dan  PT.  Jaya  Dimensi  Jakarta.  Assesment  Center  pada sektor  pemerintahan  akan  sangat  berguna  dalam  meningkatkan  obyektivitas  dan transparansi dalam proses rekrutmen, penempatan pegawai, pengangkatan dalam jabatan baik struktural maupun fungsional, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan  diklat,  pengembangan  karier,  maupun  dalam  mengkaji  sistem remunerasi  yang  layak  dan  berkeadilan.  Di  bidang  kelembagaan  pemerintahan, Assessment  Center dapat  diaplikasikan  sebagai  instrumen  dalam  penataan  dan pengembangan organisasi pemerintah yang lebih rasional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian aplikasi Assessment Center pada sektor  pemerintahan  dapat  merupakan  sarana  dasar  untuk  pembentukan profesionalisme Aparatur Sipil Negara serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,  sedangkan  upaya  untuk  meningkatkan  profesionalisme  tentunya sudah  jelas  bagaimana  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan manajemen  kepegawaian  mengharapkan  agar  para  PNS  dalam  hal  ini  ASN  bisa
memiliki  kemampuan  maksimal  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  kewajiban kepegawaian yang meliputi rekruitmen pegawai, formasi, pengembangan pola karir, penempatan  pegawai,  promosi,  kesejahteraan  pegawai  hingga  sampai  dengan pensiun pegawai.
Memperhatikan  fenomena  yang  terjadi  dilingkungan  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  sesuai  dengan  permasalahan  bahwa  masih  belum  maksimalnya pelaksanaan seleksi terbuka yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat dari masih belum maksimalnya kinerja beberapa pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon II, III,  dan IV dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahaan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  sesuai  dengan  uraian jabatannya.

## Manajemen Kepegawaian
Alat  dalam  mewujudkan  tujuan  dari  organisasi  adalah  manajemen,  peran manajemen sangatlah penting dalam pelaksanaan organisasi seperti yang dijelaskan Hasibuan  dalam  bukunya  yang  berjudul  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Dalam memaksimalkan  fungsi  manajemen,  kepegawaian  merupakan  bagian  terpenting untuk mengatur fungsi dan kedudukan seorang pegawai atau Aparatur Sipil Negara pada  sebuah  organisasi  (Malayu  S.P  Hasibuan,  2009:1).  Karena  apabila  ada kesalahan  dalam  suatu  organisasi  maka  akan  mengakibatkan  inefisiensi  tenaga kerja,  inefisiensi  berarti  mengeluarkan  banyak  biaya  dan  mendapatkan  hasil  yang tidak  sesuai.  Sehingga  mengelola  kepegawaian  sesuai  dengan  fungsi  manajemen dapat  meningkatkan  kinerja  pegawai  karena  akan  membangkitkan  motivasi  kerja sehingga  terncapainya  tujuan  organisasi.  Selanjutnya  A.W.  Widja  mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik  di  lembaga-lembaga  pemerintah  maupun  dalam  badan-badan  usaha” (A.W.Widjaja, 2007:113).
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam  suatu  organisasi,  baik  itu  organisasi  pemerintah  maupun  organisasi  swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  tergantung  pada pegawai  yang  memimpin  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang  ada  dalam organisasi  tersebut.  Pegawai  yang  telah  memberikan  tenaga  maupun  pikirannya dalam  melaksanakan  tugas  ataupun  pekerjaan,  baik  itu  organisasi  pemerintah maupun  organisasi  swasta  akan  mendapat  imbalan  sebagai  balas  jasa  atas pekerjaan  yang  telah  dikerjakan.Selanjutnya  manajemen  kepegawaian  juga memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan yang  ditetapkan.  Dalam  hal  ini  kegiatan  Manajemen  kepegawaian  meliputi perencaan,  pengelolaan  dan  pengawasan  Pegawai  Negeri  Sipil  (Aparatur  Sipil Negara)  sehingga  mereka  dapat  menjalankan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien. Salah  satu  tujuan  utama  dalam  reformasi  manajemen  kepegawaian  adalah menciptakan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  profesional  dalam  hal  ini  yaitu Aparatur  Sipil  Negara  yang  terletak  pada  proses  rekruitmen,  seleksi,  dan  juga pengembangan  Aparatur  Sipil  Negara.  Menempatkan  pegawai  yang  memilih kompetensi    dan  standar  kerja  yang  tinggi  sesuai  harapan  dari  suatu  organisasi
tidaklah  mudah,  maka  dari  itu  diperlukannya  seleksi  agar  dapat  memiliki  Aparatur Sipil Negara yang professional serta memenuhi.

## Kinerja
Berdasarkan  uraian  pendapat  para  ahli,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang karena kemampuan atau kompetensi, motivasi dan kesempatan atau peluang yang dimiliki orang tersebut, baik dari segi kualitas maupun kuantitas suatu pekerjaan sesuai dengan standar dan sasaran yang telah  ditetapkan  dalam  pekerjaan  itu.  Kinerja  individu  perorangan  dan  organisasi memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat  sekali.  Kinerja  organisasi  sangat  juga ditentukan  oleh  kinerja  pimpinan  organisasi  tersebut  sebagai  individu.  Artinya kinerja pimpinan secara individu menentukan kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk mengetahui kondisi kinerja dari individu dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berkaitan dengan dimensi dan indikator kinerja. Dimensi atau  indikator  kinerja  merupakan  aspek-aspek  yang  menjadi  ukuran  dalam  menilai kinerja.  Dimensi  tersebut  sangat  diperlukan  oleh  banyak  pihak  karena  bermanfaat menjadi  ukuran  dalam  menilai  kinerja  masing-masing  pegawai.  Pengukuran  kinerja yang  dilakukan  dengan  baik  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  kendala  organisasi yang  menghalangi  potensi  orang-orang  yang  berada  di  dalam  organisasi  tersebut. Lebih  dari  itu, bukan  hanya  kinerja  birokrasi  pemerintah yang perlu  diukur  dengan sejumlah  indikator  kunci,  tetapi  pemimpin  juga  perlu  diukur  kinerjanya  terhadap organisasi.  Indikator  kinerja  menjadi  acuan  bagi  proses  selanjutnya  yaitu pengukuran  kinerja.  Tahapan  pengukuran  kinerja  sangat  penting  dan  sekaligus dalam upaya mencapai tujuan. Bernardin dan Russell (dalam Eko Maulana Ali, 2012 : 222) mengemukakan ada 6 kriteria dasar untuk mengukur kinerja, yaitu :
1. Kualitas Sejauh  mana  proses  atau  hasil  dari  melaksanakan  kegiatan  mendekati kesempurnaan.  Baik  dalam  hal  sesuai  dengan  cara  ideal  melakukan  kegiatan atau memenuhi tujuan dan maksud kegiatan.
2. Kuantitas
Jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam istilah- istilah harga, jumlah unit, atau siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan Waktu Sejauhmana suatu kegiatan diselesaikan, atau hasil yang dihasilkan, pada waktu yang diinginkan dari kedua sudut pandang dihubungkan dengan hasil dari orang lain dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan lainnya.
4. Efektifitas biaya Sejauh  mana  tingkat  penggunaan  sumber  daya  organisasi  (misalnya  manusia, keuangan,  teknologi,  dan  material)  dimaksimalkan  dalam  arti  mendapatkan keuntungan  tertinggi  atau  mengurangi  kerugian  dari  tiap  unit  dalam penggunaan sumberdaya.
5. Kebutuhan Pengawasan (Kemandirian) Tingkat  dimana  seorang  pelaku  dapat  melaksanakan  fungsi  pekerjaan  tanpa meminta  bantuan  pengawasan  maupun  memerlukan  intervensi  pengawasan untuk mencegah hasil yang merugikan.
6. Dampak hubungan antar pribadi
Tingkat  dimana  seorang  pelaku  menunjukkan  perasaan  harga  diri,  keinginan baik, dan kerja sama antar rekan kerja dan bawahan.
Analisis  Manajemen  Kepegawaian  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Aparatur  Sipil  Di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Unsur Manajemen Kepegawaian
Man (Sumber  Daya  Manusia),  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  telah menerapkan  Seleksi  Jabatan  yang  kosong  sesuai  dengan  kebutuhannya, Keterbukaan  Informasi  Publik  sebagai  acuan  dalam  memberikan  informasi  terkait Jabatan  lowong  yang  ada  di  Pemerintah  Provinsi  kalimantan  Timur  melalui  situs resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Money (Keuangan),  Secara  garis  besar  masalah  keuangan  yang  ada  pada Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sudah  berjalan  dengan baik  sesuai  prosedur  dan  Undang-undang  yang  berlaku  namun  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  permasalahan  terutama  pada  saat  pelaporan pengguanaan anggaran.
Methode (Cara Yang Digunakan), metode atau cara yang diterapkan pimpinan yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan bahwa Sekretariat  Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya dalam  meningkatkan kinerja pegawainya dengan cara mengoptimalkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.
Machines (Sarana  Dan  Prasarana),  Secara  garis  besar  sarana  dan  prasarana yang  ada  di  Biro-biro  Sekretariat  Daerah  Pemerintah    Provinsi  Kalimantan  Timur dalam  pelaksanaan  menjalankan  kegiatan  pemerintahan  masih  harus  perlu  di tingkatkan  untuk  menunjang  kualitas  dan  kuantinas  kinerja  pegawainya  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  pemerintahan,  karena  sarana  prasarana mencakup  peralatan  dan  fasilitas  yang  tersedia  untuk  memperlancar  pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana dan prasarana yang cukup  baik  dapat  memperlancar  pelaksanaan  yang  dapat  memberikan  kepuasan bagi pegawai maupun masyarakat yang diberikan pelayanan.
Material (Bahan  Baku),  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  sudah memiliki Aparatur Sipil Negara yang baik dengan didukung oleh fasilitas yang baik, namun  dalam  pelaksan  pengadaan  barang  yang  memiliki  spesifikasi  tinggi  belum semuanya dapat terpenuhi karena terbentur dengan anggaran yang terbatas, tetapi itu  bukanlah  alasan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  selama  fasilitas yang ada dirawat dan dijaga maka tidak mengurangi kestabilan kerja pegawai.
Market (Pasar),  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur  telah berupaya memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  Kalimantan  Timur  untuk  ikut  serta dalam  urusan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dan  memberikan  informasi yang  layak  terkait  program  kegiatan  yang  telah  atu  akan  berlangsung  di Pemerintahan  Provinsi  Kaltim  melalui  situs  resmi  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur.
Pembinaan  Pegawai ,  Sekretariat  Daerah  melalui  unsur  pimpinan  telah melaksanakan  pembinaan  pegawai,  memberikan  sanksi  sesuai  dengan  porsi
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pegawai,  dengan  harapan  setiap  pegawai  yang bertugas  di  Sekretariat  daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  memiliki  sikap  yang profesional  dan  berkepribadian  yang  lebih  baik  sehingga  akan  menunjang  dalam melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai  penyelenggara  urusan  Pemerintahan dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
Pembinaan  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Kerja ,  Upaya  yang  dilakukan  Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memaksimalkan Manajemen Kepegawaian yang ada terkait dengan pembinaan efektivitas dan efisiensi pegawai yang berada di Sekretariat  Daerah  sudah  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Hal  tersebut dilakukan  karena  keterampilan  dan  kemampuan  kerja  pegawai  yang  ada  di Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak merata.
Penempatan  Pegawai ,  Upaya  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam mewujudkan the right man on the right place melalui seleksi jabatan sudah berjalan dengan baik yang berpedoman dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, pentingnya  penempatan  pegawai  bagi  setiap  organisasi  Pemerintahan    akan memberikan hasil kinerja yang baik sehingga tercapainya tujuan organisasi tersebut.
Pengambilan  Tindakan  Disiplin ,  Secara  keseluruhan  pengambilan  tindakan disiplin  terhadap  pegawai  bermasalah  yang  ada  dilingkungan  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  sampai  sejauh  ini  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Pemeliharaan Fisik Dan Mental Pegawai , Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  dan  pengamatan  peneliti  saat  melakukan  observasi  memang  benar  adanya kegiatan  tersebut  sudah  dilaksanakan  oleh  semua  unsur  yanga  ada  di  Sekretariat daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  mengurangi  tingkat  kejenuhan  dalam menjalankan rutinitas pekerjaan yang ada.
Menciptakan Hubungan Yang Baik Antara Atasan Dengan Bawahan , Sekretariat Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  disimpulkan  sudah  berjalan  dengan  baik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan dan suasana kerja yang nyaman serta harmonis  agar  terciptanya  kelancaran  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi setiap unsur yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kualitas , Secara keseluruhan hasil capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  sudah  mendekati  dengan  target  capaian,  namun permasalahan  yang  terjadi  adalah  masih  terdapat  Biro  yang  belum  tepat  waktu dalam pelaksanaan pelaporan kinerja. Dengan demikian kualitas kinerja Sekretariat Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dikatan  baik  dikarenakan  hampir  semua kegiatan  atau  program  yang  ditargetkan  sudah  mendekati  capaian  sasaran. Kuantitas, Seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  yang  berada  dilingkungan  Sekretariat Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  memiliki target  dan  acuan  dasar  yang  tepat,  bekerja  dengan  memperhatikan  standar operasional  prosedur  dan  sasaran  kerja  pegawai  yang  telah  ditetapkan. Ketepatan Waktu ,  di  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  disimpulkan  bahwa masih  belum  maksimalnya  pemanfaatan  waktu  dalam  menyelesaikan  tugas  pokok
dan  beban  kerja  pegawai  yang  ada  di  Sekretariat  Daerah  dalam  melaksanakan pelayanan  baik  terhadap  masyarakat  maupun  terhadap  kepegawaian. Efektivitas Biaya ,  Dari  data  Realisasi  anggaran  dan  kinerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kalimntan  Timur  pada  Tahun  2014  maka  dapat  disimpulkan  penggunaan  Anggaran yang ada di Sekretariat Daerah sudah berjalan dan digunakan sesuai dengan tujuan atau  rencana  program  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  suatu  bentuk  penunjang dalam  melaksanakan  kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Kalimantan  Timur. Kebutuhan  Pengawasan (Kemandirian), Dapat  diketahui  bahwa kebutuhan  pengawasan  yang  berada  di  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan Timur  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya,  setiap  peran  sudah  paham  atas  tanggung jawab  dan  pekerjaan  masing-masing,  namun  pentingnya  peran  pimpinan  sangat dibutuhkan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pegawai  yang  ada. Dampak Hubungan Pribadi, Berdasarkan pengamatan dan proses wawancara peneliti dengan beberapa  informan  yang  terdiri  dari  unsur  pimpinan  sampai  dengan  unsur pelaksana,  dapat  diketahui  bahwa  hubungan  interaksi  yang  terjalin  antara  setiap unsur pegawai yang bertugas di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat disimpulkan  memiliki  nilai  yang  cukup  baik,  hal  tersebut  dilakukan  agar  dapat menciptakan suasana yang kondusif, nyaman dan harmonis karena komunikasi dan interaksi  yang  baik  dapat  mendukung  kelancaran  setiap  individu  pegawai  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Manajemen  kepegawaian  dalam  upaya  meningkatan  kinerja  Aparatur  Sipil Negara yang terdapat di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat dua faktor  penentu  adapun  faktor  tersebut  adalah  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat,  dalam  menentukan  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  yang penulis  uraikan  adalah  dengan  menggunakan    analisis  SWOT.  Analisis  SWOT merupakan  identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematis  untuk  merumuskan strategi  perusahaan/organisasi.  Analisis  ini  didasarkan  pada  logika  yang  dapat memaksimalkan  kekuatan  (strengths)  dan  peluang  (opportunities),  namun  secara bersamaan  dapat  meminimalkan  kelemahan  (weaknesses)  dan  ancaman  (treats), Untuk  memilih  strategi  yang  akan  diambil,  dilakukan  penilaian  melalui  Tes  Litmus, sehingga dapat diketahui alternatif yang prioritas. Adapun rekapitulasi skoring yang diperoleh melalui pengukuran dengan Tes Litmus adalah sebagai berikut :
1. Bersinergi  positif  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemeritah  Daerah  untuk mendukung penuh Undang-undang ASN;
2. Percepatan penerapan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah secara merata;
3. Meningkatkan  pelayanan  Aparatur  Sipil  Negara  terhadap  kesejahteraan masyarakat;
4. Segera  diterapkannya  Undang-undang  No.5 Tahun 2014  tentang Aparatur  Sipil Negara  secara  menyeluruh  baik  di  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah;
5. Mendatangkan  tim    atau  pakar  dari  pusat  dalam  pengelolaan  dan pengembangan    Aparatur  Sipil  Negara  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimantan Timur;
6. Pembinaan  pegawai  yang  diarahkan  terhadap  peniningkatan  kualitas  Aparatur Sipil Negara di Dekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Menindaklanjuti Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan  turunannya  dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah  yang  mendukung Undang-undang  Aparatur Sipil Negara;
8. Memperbanyak  MOU  dengan  lembaga  penyedia  dana  beasiswa,  baik pendidikan formal/non formal, assesment, pendidikan dan pelatihan dll;
9. Menyediakan  workshop/  diskusi  umum  /sosialisasi  penerapan  Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Mempersiapkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dalam  hal  ini  Aparatur  Sipil Negara  yang  ada  di  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerjanya;
11. Memberikan  tindakan  tegas  terhadap  pelanggaran  disiplin  Aparatur  Sipil Negara di Pemerintahan Pusat atau Daerah;
12. Meningkatkan frekuensi sosialisasi serta penerapannya terhadap        Undang- undang Aparatur Sipil Negara di Setda Prov Kaltim.
Urutan  rumusan  strategi  diatas  disusun  berdasarkan  prioritas  isu  kebijakan dalam  meningkatkan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur  Khususnya  pada  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Isu strategis dengan prioritas paling tinggi adalah dengan memfokuskan peraturan yang  sudah  dibuat  oleh  Pemerintah  Pusat  agar  secara  menyeluruh  segera dilaksanakan dan  diterapkan  sebagai  bentuk  atau  tujuan  memperbaiki kekurangan yang  sudah  ada  sebelumnya  guna  meningkatkan  kapasitas  kinerja  Aparatur  Sipil Negara  dan  terpenting  adalah  menhilangkan  citra  negatif  masyarakat  terhadap pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur saat ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  permasalahan  maka  kesimpulan  yang  dapat  disimpulkan adalah sebagai berikut:
1. Manajemen  Kepegawaian  pada  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur sudah berjalan dengan baik hal tampak dari:
a. Telah diterapkannya unsur manajemen
b. Pembinaan pegawai telah dilakukan
c. Pembinaan  efektivitas  dan  efisiensi  telah  terlaksana  dalam  proses meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara
d. Penempatan  pegawai  dilaksanakan  dengan  menggunakan  seleksi  jabatan dan proses Asessment Center sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
e. Pengambilan tindakan disiplin bagi pegawai telah diterapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku
f. Telah  terlaksananya  kegiatan  pembinaan  fisik  dan  mental  bagi  seluruh Apataur  Sipil  Negara  dilingkungan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kaltim Terjalinnya hubungan kerja yang baik antara atasan dengan bawahan.
2. Terdapat 2 (dua) faktor yang memiliki peran penting dalam keberhasilan tujuan tersebut,  adapun  faktor  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  faktor  pendukung
dan  faktor  penghambat,  maka  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Faktor Pendukung secara keseluruhan adalah:
1. Peraturan  yang  mendukung  sebagai  acuan  terselenggaranya  urusan Pemerintahan Daerah;
2. Anggaran yang tersedia dalam menunjang penyelenggaran Pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  jalannya  kegiatan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Program-progam  pemerintahan  dalam  upaya  meningkatkan  Kinerja Aparatur  Sipil  Negara  dilingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur;
5. Tersedianya tunjangan pegawai untuk memotivasi kerja pegawai.
b. Faktor Penghambat secara keseluruhan
1. Masih  adanya  pegawai  yang  belum  mengaggap  pentingnya  peraturan yang sudah ditetapkan;
2. Anggaran  yang  masih  belum  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan penunjang urusan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Masih belum optimalnya pengadaan sarana dan prasarana yang terdapat di Sekretariat Daerah Provinsi secara menyeluruh;
4. Masih terdapat pegawai yang belum disiplin terkait dengan aturan yang sudah ada;
5. Pengawasan  pimpinan  yang  tidak  sepenuhnya  melekat  terhadap  unsur bawahan;
6. Masih  ada  keterlambatan  terkait  dengan  pelaksanaan  pelaporan keuangan  dan  laporan  kinerja  yang  dikelola  oleh  Biro  Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## Saran
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penerapan  manajemen  kepegawaian  yang  telah  dilaksankan  di  Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
a. Memperhatikan dan meningkatkan kembali kualitas setiap unsur manajemen yang sudah digunakan;
b. Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  terhadap  peraturan  hukuman  disiplin pegawai dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur;
c. Memberikan  kesempatan  bagi  pegawai  untuk  mengikuti  segala  kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai;
d. Memberikan  syarat  yang  efektif  dalam  pelaksanaan  proses  seleksi  jabatan terbuka dan kegiatan Asessment Center;
e. Meningkatkan fungsi ketegasan pemimpin dalam mengambil keputusan;
f. Menyediakan  sarana  dan  prasaran  serta  program-program  khusus  untuk kegiatan pemeliharaan fisik dan mental;
g. Menjaga  hubungan  interaksi  antara  setiap  unsur  komponen  yang  ada  di Sekretariat Daerah Provinsi  Kalimantan Timur.
2. Saran Untuk Faktor Pendukung:
a. Meningkatkan kembali fungsi peraturan yang diberlakukan;
b. Menggunakan anggaran belanja secara efektif;
c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah ada;
d. Menciptakan  program-program  yang  dapat  menghilangkan  citra  negatif masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah;
e. Memperhatikan  kembali  tingkat  kesejahteraan  pegawai  dengan  beban tugasnya.
3. Saran Untuk Faktor Penghambat:
a. Meningkatkan kembali fungsi penerapan aturan dan pengawasan pemimpin;
b. Mengefisienkan  fungsi  penggunaan  anggaran  serta  membentuk  tim pengawas dalam pelaksanaan pengguanaan anggaran;
c. Mengajakukan  pengadaan  untuk  sarana  dan  prasarana  yang  dianggap penting dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
d. Meningkatkan fungsi reward dan punishment;
e. Mengefektifkan  program e-log  book dengan  tujuan  agar  pegawai  lebih mandiri;
f. Pemberian  sanksi  yang  tegas  kepada  pegawai/biro-biro  yang  terlambat memberikan laporan keuangan.

## Daftar Pustaka
Anonim, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Ali,  Eko  Maulana.  2012.  Kepemimpinan  Transformasional  dalam  Birokrasi Pemerintahan. Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2009.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Tamin,  Feisal.  2004.  Reformasi  Birokrasi-Analisis  Pendayagunaan  Aparatur  Negara. Jakarta: Belantika.
Toha, Miftah. 2014. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Edisi ke-2, Cet. ke-5. Jakarta:  Prenada  Media  Group.Widjaja,  A.W.  2007.    Administraasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali Press.
Road Map Reformasi Birokrasi Kaltim   2014-2018 Sekretariat Daerah Kaltim. setdaprov.kaltim.info. di akses tanggal 11 November 2015