Vol. 6 No. 2 (2024) pp. 297-313 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Analisa  Yuridis  Perubahan  Makna Strict  Liability dalam Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Pasca  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja
Jalu Akbar Maulana 1* , Fadila Nur Annisa 2
1* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
2 Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia *email: jalu.akbar.law19@mail.umy.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4935
Submitted: Juni 2024 Revision: Juli 2024 Accepted: Agustus 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Strict liability, UU Cipta Kerja, UU Lingkungan Hidup UU  Cipta  Kerja  banyak  merubah  Undang-Undang  di  berbagai  sektor. Pada  sektor  lingkungan  hidup  UU  Cipta  Kerja  merubah  makna strict liability sehingga  unsur  tanggung  jawab  mutlak  bagi  pelaku  perusakan lingkungan menjadi kabur. Kondisi tersebut menyebabkan para pelaku perusakan  lingkungan  menjadi  sulit  untuk  dijerat  dan  dimintai pertanggungjawabannya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui dan  mengkaji  perubahan  makna strict  liability pada  perkara  pidana lingkungan  hidup  pasca  pengesahan  UU  Cipta  Kerja  dan  mengenai implementasinya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif,  pendekatan  yang  digunakan  meliputi  pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  perbandingan.  Data yang  dingunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  studi  pustaka  terhadap  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan pertama ,  bahwa terdapat  perubahan  makna strict  liability dalam  tindak  pidana lingkungan  hidup  pasca  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  sehingga  makna strict  liability menjadi  hilang. Kedua ,  implementasi  dari strict  liability dalam  menjerat  pelaku  perusakan  lingkungan  semakin  sulit  karena berubahnya makna tersebut, sehingga pelaku tindak pidana lingkungan hidup  semakin  sulit  dijerat  karena  harus  dibuktikan  dahulu  unsur kesalahannya.  Terdapat  kemunduran  penegakan  hukum  karena menghilangkan frasa strict liability . Di sisi lain, Perubahahan makna strict
liability menyebabkan sulitnya membuktikan kesalahan pelaku.

## ABSTRACT
Keywords:
Strct Liability,
Cipta Kerja Act, Environmental Act The  Job  Creation  Law  changes  many  laws  in  various  sectors.  In  the environmental  sector,  the  Job  Creation  Law  changes  the  meaning  of  strict liability  so  that  the  element  of  absolute  responsibility  for  perpetrators  of environmental  damage  becomes  blurred.  These  conditions  make  it  difficult  for perpetrators  of  environmental  destruction  to  be  caught  and  held  accountable. The aim of this research is to find out and examine changes in the meaning of strict  liability  in  environmental  criminal  cases  after  the  ratification  of  the  Job Creation Law and regarding its  implementation. This research uses normative legal  research  methods,  the  approach  used  includes  a  statutory  regulation approach  and  a  comparative  approach.  The  data  used  in  this  research  is secondary  data  obtained  through  literature  study  of  primary,  secondary,  and tertiary legal materials. The results of this  research  show firstly that  there has been a change in the meaning of strict liability in environmental crimes after the passing of the Job Creation Law so that the meaning of strict liability has been lost. Second, the implementation of strict liability in prosecuting perpetrators of environmental  damage  is  increasingly  difficult  because  of  changes  in  its meaning, so that perpetrators of environmental crimes are increasingly difficult to  prosecute  because  their  element  of  guilt  must  first  be  proven.  There  is  a setback in law enforcement because the phrase strict liability is removed. On the other hand, changes in the meaning of strict liability make it difficult to prove the perpetrator's fault.

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  kebakaran  hutan  yang  dicatat  oleh Greenpeace  Asia jumlah  kebakaran  hutan  di  Indonesia  pada  tahun  2015  sampai  dengan  2019 mencapai  4,4  juta  hektar  yang  sebagian  besar  pelakunya  adalah  korporasi (Santosa, 2021) . Akan tetapi di sisi lain, asas strict liability dalam dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)  justru dihilangkan oleh Undang Undang Cipta Kerja,  sehingga  upaya  penegakan  hukum  lingkungan  semakin  diambang kemustahilan.  Kondisi  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  tujuan  negara Indonesia  yang  paling  mendasar  sebagaimana  amanat  Pasal  28H  Ayat  (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapat  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan ”.  Maka  dari  itu,  negara  berkewajiban hadir  untuk  menjaga,  melindungi,  dan  mengelola  lingkungan  hidup berdasarkan  konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  itu  karena  dampak
Vol. 6 No. 2 (2024)
permasalahan  lingkungan  hidup  sangat  kompleks  dan  berdampak  luas (Hakim, 2020) .
Konsep  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  harus dikembangkan  menjadi  sebuah  sistem  yang  terorganisir  melalui  kebijakan nasional.  Dalam  merumuskan  kebijakan  dan  perencanaan  alternatif  terkait investasi dalam bidang lingkungan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam  hal  ini  partisipasi  mayarakat  diwujudkan  dalam  bentuk  ikut  serat mengawasi  proses  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  berorientasi pada konsep Pembangunan berkelanjutan.
Disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU  Cipta  Kerja)  mengubah  diskursus  baru  terkait  perlindungan  lingkungan hidup.  Politik  hukum  UU  Cipta  Kerja  merubah  sistem  yang  mendasar  pada perlindungan  lingkungan  dari  yang  bersifat  konservasi  menuju  pada  sifat eksploitasi  sehingga  mengubah  prinsip  keadilan  lingkungan.  Hal  tersebut dibuktikan  dengan  terjadinya  permasalahan  simplifikasi  pengizinan, disorientasi  makna strict  liability ,  dan  hak  atas  lingkungan  yang  dibatasi (Pambudhi & Ramadayanti, 2021) .
Konsep  perlindungan  lingkungan  hidup  pada  Pasal  88  UU  PPLH  telah memuat  konsep strict  liability atau  pertanggungjawaban  pidana  untuk seseorang yang telah melakukan perusakan lingkungan tanpa perlu bukti yang kuat.  Dalam  hal  penegakan  hukum  lingkungan,  suatu  perbuatan  telah dianggap  sebagai  upaya  perusakan  lingkungan  dan  pencemaran  lingkungan yang secara disengaja tanpa harus perlu dibuktikan kesalahannya.
Kehadiran  UU  Cipta  Kerja  banyak  mendapatkan  respon  dari  berbagai kalangan.  Teknik  penyusunan  UU  Cipta  Kerja  yang  menggunakan  metode omnibuslaw  telah  melanggar  metode  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  sebagimana  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Disisi  lain,  partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja juga tidak terakomodasi dengan  baik.  Tindakan  pemerintah  ini  telah  mengurangi  niatnya  untuk memelihara  dan  melindungi  lingkungan,  hal  tersebut  karena  di  dalam  UU PPLH  terdapat  asas strict  liability atau  pertanggungjawaban  mutlak  dalam  hal yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup,  sedangkan  dalam  UU  Cipta  Kerja asas strict  liability tidak  secara  tegas  diterapkan  dalam  perlindungan lingkungan.  Oleh  karena  itu,  kaburnya  makna strict  liability dalam  UU  Cipta Kerja  justru  mendegradasi  upaya  terhadap  perlindungan  lingkungan  hidup.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Seharusnya  hukum  dapat  hadir  melindungi  hak-hak  masyarakat  melalui peraturan,  sehingga  dapat  tercipta  pola  perilaku  yang  melindungi  hak-hak masyarakat (Alhayyan et al., 2022) .
Urgensi  lahirnya  penelitian  ini  untuk  dapat  mengetahui  dan  mengkaji permasalahan hukum khususnya mengenai lingkungan. Permasalahan hukum yang  menjadi  fokus  dalam  penulisan  ini  mengenai  perubahan  makna strict liability yang  menyebabkan  hukum  yang  ada  belum  dapat  menciptakan  pola masyarakat  yang  saling  melindungi  hak.  Kebaruan  dalam  penulisan  ini terfokus  terhadap  perubahan  makna strict  liability ,  hal  tersebut  dapat  menjadi permasalahan tersendiri dalam menciptakan suatu hukum.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang mempelajari  norma-norma  dalam  ilmu  hukum  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan  hukum yang sedang diteliti.  Adapun  undang-undang  yang  dikaji  oleh  peneliti  yaitu  Undang- Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Undang- Undang  Cipta  Kerja.  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  asas  hukum atau  konsep  hukum  sebagai  objek  penelitian.  Jenis  pendekatan  penelitian menggunakan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ),  pendekatan peraturan  undang-undangan  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  analisis ( analytical  approach ).  Kemudian  analisa  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perubahan  Makna Strict  Liability Dalam  UU  PPLH  Pasca  Disahkannya UU Cipta Kerja
Lingkungan  hidup  beserta  seluruh  sumber  dayanya  merupakan  warisan bersama umat manusia ( common heritage of mankind ) yang harus selalu dikelola dan  dijaga  bersama-sama  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Maka  dari  itu, dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  lingkungan  harus  mengedapankan konsep  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development ).  Munculnya  UU PPLH  merupakan  langkah  awal  dalam  mewujudkan  perlindungan  hukum terhadap  lingkungan  hidup.  Kedati  didalam  UU  PPLH  sendiri  terdapat  suatu jurus  yang  sangat  ampuh  untuk  menjerat  pelaku  perusak  lingkungan  dengan menggunakan  asas  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability ).  Asas strict  liability
Vol. 6 No. 2 (2024)
terdapat  dalam  Pasal  88  UU  PPLH  dimana  “ Setiap  orang  yang  tindakannya, usahanya  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu  pembuktian  unsur kesalahan. ” Dengan demikian maka korban tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan pelaku.
Strict liability bermakna bahwa pelaku dapat dituntut pertanggungjawabannya  atas  kerugian  dan  kerusakan  yang  muncul  sebagai akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukannya  tanpa  harus  membuktikan  apakah pelaku tersebut bersalah atau tidak ( liability without fault ). Sehingga dalam asas ini  unsur  kesalahan  ( fault  atau  mens  rea )  pada  diri  pelaku  pencemaran lingkungan tidak  perlu dibuktikan untuk membebankan tanggungjawab  pada dirinya.  Dengan  demikian  maka  pelaku  akan  lebih  mudah  untuk  dimintai pertanggungjawaban  atas  dampak  dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukan sekalipun  dia  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  sudah  berhati-hati  dan tidak ada unsur kesalahan pada dirinya (Santosa, 2021) .
Menurut L. B. Curzon alasan serta manfaat dari penerapan strict liability , antara lain (Praja et al., 2016) :
a. Perlu  adanya  jaminan  atas  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  mengenai  hal  krusial  yang  menyangkut mengenai kesejahteraan hidup masyarakat luas;
b. Alat  dan  barang  bukti  untuk  membuktikan  kesalahan  pelaku  sangat  sulit untuk  diperoleh  atas  peraturan  pelanggaran  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai kesejehteraan hidup masyarakat luas, sehingga korban menjadi kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban;
c. Adanya  resiko  bahaya  sosial  yang  sangat  tinggi  yang  muncul  sebagai akibat  dari  pelanggaran  tersebut  yang  berpotensi  menjadi  konflik  dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Penerapan asas strict liability pada hukum pidana, tentunya tidak bersifat generalis  atau  untuk  semua  jenis  tindak  pidana,  akan  tetapi  hanya  terbatas pada tindak pidana jenis tertentu saja yang dapat diterapkan asas strict liability . Tindak  pidana  yang  dapat  diterapkan  asas strict  liability hanya  terbatas  pada tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang terkait dan sebagian besar ahli  mengatakan  jika  hanya  diterapkan  untuk  tindak  pidana  yang  miliki  sifat larangan khusus (Bawole, 2018) .
Asas strict  liability ini  sangat  melindungi  kepentigan  korban  dan memudahkan  korban  apabila  akan  menuntut  pertanggungjawaban  pelaku pencemaran  lingkungan.  Hal  ini  karena  korban  tidak  diberikan  beban  untuk membuktikan  unsur  kesalahan  pada  diri  pelaku  pencemaran  lingkungan sebagaimana  sistem  penegakan  hukum  tindak  pidana  lain.  Namun  dalam  hal ini pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan lah yang mempunyai beban untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah,  sehingga  sistem  ini  sering juga  disebut  dengan  pembuktian  terbalik  ( omkerings  van  bewijslast ).  Sistem  ini dirasa  tepat  untuk  menghadapi  perkembangan  industrialisasi  yang  banyak menyebabkan  pencemaran  lingkungan  hidup  dan  merugikan  masyarakat (Rezeki, 2015) .
Alasan mengapa strict liability harus diterapkan dalam penegakan tindak pidana pencemaran lingkungan karena sulitnya membuktikan kesalahan  pada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan tersebut, terlebih lagi jika pelaku tersebut  adalah  sebuah  korporasi.  Korporasi  yang  merupakan  non  state  actor dalam  berbagai  kasus  mempunyai  impunitas,  hal  tersebut  menjadikannya seolah  kebal  hukum.  Sehingga  meskipun  mereka  telah  melakukan  berbagai tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  mereka  tetap  bebas  berkeliaran  atau sekalipun  tersentuh  oleh  hukum  sanksi  yang  diterima  tidak  maksimal (Kurniawan, 2014) .
Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup mengalami kemunduran karena  penerapan  asas strict  liability dalam  UU  PPLH  telah  dihapus  dengan berlakunya  UU  Cipta  Kerja  karena  Pasal  88  UU  PPLH  telah  dirubah. Konsekuensi  dari  terjadinya  hal  tersebut  akan  berdampak  pada  tidak kesewenangan  korporasi  yang  susah  untuk  ditindak.  Salah  satu  kasus perusakan  lingkungan  yang  semakin  massif  adalah  deforestasi    atau pembukaan  lahan  hutan  oleh  korporasi  untuk  kepentingan  pribadi (Nitha, 2014) .
Berlakunya  UU  Cipta  Kerja  banyak  menimbulkan  problematika  hukum karena UU Cipta Kerja banyak mengubah pasal-pasal dalam berbagai Undang- Undang  yang  hanya  ditujukan  untuk  menguntungkan  pihak-pihak  tertentu. Dalam  bidang  lingkungan  hidup  juga  tidak  luput  dari  hal-hal  yang menguntungkan  korporasi.  Hal  tersebut  karena  tidak  selalu  yang  berdampak baik secara ekonomis, juga berdampak baik pada sektor lain.
Dalam bidang lingkungan hidup hal paling krusial yang dirubah oleh UU Cipta  Kerja  adalah  Pasal  88  UU  PPLH  yang  sebelumnya  menyatakan,  “Setiap
Vol. 6 No. 2 (2024)
orang  yang  tindakannya,  usahanya  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”  Akan tetapi, UU  Cipta  Kerja  merubah  pasal  tersebut  dengan  mengganti  beberapa  kata diakhir  pasal  sehingga  menjadi:  “Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  dari  usaha dan/atau kegiatannya” (Muamar & Utari, 2020) .
Dihapusnya  frasa “…tanpa  perlu  pembuktian  unsur  kesalahan…” akan mengembalikan  doktrin  pertanggungjawaban  berdasar  kesalahan  sehingga akan menjadi penghambat dalam mengajukan gugatan lingkungan. Maka dari itu, hal tersebut menjadi sebuah kemunduruan dalam proses perlindungan dan penegakan  hukum  lingkungan  hidup.  Meskipun  demikian  ketentuan  pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja tidak dilakukan perubahan terhadap Pasal 98 dan 99 UU PPLH (Rianda, 2021) . Akibat  dari  penghilangan  frasa  “ …tanpa  perlu  unsur  pembuktian  yang sah…” dalam  Pasal  88  UU  PPLH  berakibat  pada  pergeseran  makna strict liability . Pergeseran makna strict liability pasca disahkannya UU Cipta Kerja ini seolah  memberikan  peluang  bagi  korporasi  melakukan  suatu  tindak  pidana lingkungan  hidup  seperti  pencemaran  yang  merusak  lingkungan  tanpa  harus adanya  pertanggungjawaban  yang  pasti.  Dengan  hilangnya  makna strict liability juga  menjadikan  pemerintah  kehilangan  kendali  atas  penglolaan lingkungan hidup atas ijin lingkungan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pergeseran makna tersebut juga dapat menjadi pintu bagi para korporasi untuk lari dari tanggung jawab atas tindak pidana lingkungan yang telah ia lakukan (Faizal, 2021) .
Pergeseran  makna  stricit  liability  juga  diperparah  lagi  dengan  adanya Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  22  tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PP  P2PLH).  Bahwasanya dalam  Pasal  501 juncto Pasal  500  PP  P2PLH  menegaskan  bahwa  proses pembuktian  dari  pertanggungjawaban  mutlak  adalah  sebuah  bagian  dari proses  penegakan  hukum  lingkungan  secara  perdata  yang  baru  dapat dilakukan  jika  hasil  dari  pengawasan  lingkungan  hidup  menyatakan  bahwa pelaku  tindak  pidana  lingkungan  tersebut  bersalah.  Dengan  demikian strict
liability harus  didasarkan  atas  pembuktian  unsur  kesalahan  dari  si  pelaku tindak  pidana  lingkungan.  Sehingga  disini  terdapat  disorientasi  makna  dari strict liability itu sendiri (Pambudhi & Ramadayanti, 2021) .
Disorientasi  makna strict  liability tersebut  tentu  juga  mempersulit masyarakat  dalam  mengakses  keadilan  guna  menuntut  pertanggung  jawaban korporasi yang telah melakukan sebuah tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut  disebabkan  harus  adanya  unsur  pembuktian  kesalahan  yang  harus dilalui oleh masyarakat untuk menutut pertanggungjawaban korporasi. Proses pembuktian  ini  tentu  bukan  suatu  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan  bagi, masyarakat  mengingat  akses  untuk  mendapatkan  barang  bukti  dan  alat bukti yang  cukup  sulit,  selain  itu  juga  karena  lawan  yang  dihadapi  merupakan sebuah  korporasi.  Dengan  demikian  maka  pergeseran  makna strict  liability ini akan  memperkecil  celah  korporasi  untuk  disalahkan  atas  tindak  pidana pencemaran  lingkungan  hidup  dan  dimintai  pertanggungjawaban  atas  suatu tindak  pidana  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan (Siregar  &  Junius Fernando, 2021) .
Apabila menggunakan doktrin pertanggungjawaban atas dasar kesalahan ( liability  based  on  fault )  maka  proses  penegakan  hukum  terhadap  korporasi pencemar  lingkungan  akan  dihadapkan  dengan  banyak  kendala,  hal  tersebut karena  penggugat  akan  dihadapkan  dengan  syarat  pembuktian  yang  wajib dilakukan, apakah berupa unsur kelalaian ( negligence ) atau kesengajaan ( fault ). Maka  jika  nanti  korporasi  pencemar  tersebut  dapat  membuktikan  kehati- hatiannya  maka  dia  dapat  terbebas  dari  tuntutan  pertanggungjawabana sekalipun  ia  telah  melakukan  pencemaran  lingkungan  yang  menimbulkan kerugian (Riswanti, 2013) .
Sehingga  hilangnya  frasa “…tanpa  perlu  unsur  pembuktian…” dalam perubahan  Pasal  88  UU  PPLH  dalam  UU  Cipta  Kerja  menyebabkan bergesernya makna strict liability , karena hilangnya frasa tersebut maka dalam proses  meminta  pertanggungjawaban  kepada  korporasi  yang  telah menyebabkan pencemaran lingkungan menjadi sulit karena harus membuktikan  unsur  kesalahan  dari  korporasi  tersebut.  Masyarakat  pun dirugikan dengan adanya perubahan Pasal 88 UU PPLH, karena alat bukti dan barang  bukti  untuk  meminta  pertanggungjawaban  korporasi  sangat  sulit didapatkan.  Disorientasi  makna strict  liability ini  juga  merupakan  sebuah kemunduran  dalam  proses  penegakan  hukum  lingkungan  dan  upaya pelestarian  lingkungan.  Hal  itu  karena  korporasi  menjadi  punya  celah  untuk
Vol. 6 No. 2 (2024)
menghindar  dari  tanggungjawabnya  terhadap  pencemaran  lingkungan  yang terjadi.
3.2 Implementasi  S t rict  Liability  Dalam  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja
Pada  2001  hingga  2010  di  Indonesia  terjadi  deforestasi  hutan  menjadi lahan  pembaharuan  lain  sebesar  1.500.000  hektar/tahun (Muamar  &  Utari, 2020) .  Bahkan  dalam  data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan pada  tahun  2019,  luas  hutan  dan  lahan  yang  terbakar  di  seluruh  Indonesia sekitar  328.722  hektar.  Pada  tahun  2015  tercatat  sembilan  puluh  lima  titik  api yang  mengakibatkan  kabut  asap  di  Sumatera.  Selain  itu  di  Kalimantan  juga terdapat 61 (enam puluh satu) titik api, sehingga penyebaran titik api tersebut menyebabkan  kabut  asap  di  beberapa  wilayah  Indonesia (Parsaulian,  2020) . Penyebaran titik panas tersebut diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurang tegasnya pemerintah serta kurangnya peraturan yang terkait yang  mengatur,  sehingga  masih  banyak  penyimpangan  yang  dilakukan  di masyarakat  yang  menyebabkan  kerusakan  lingkungan.  Terjadinya  perubahan pengaturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  hal  tersebut  juga  semakin berdampak terhadap keadaan lingkungan yang ada di Indonesia.
Dalam UU Cipta Kerja Pasal 22 Angka 33 secara tegas menyatakan bahwa “ setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  dari  usaha  dan  atau  kegiatannya. ”  Pasal  tersebut merupakan suatu pengaturan khusus yang dikenal dengan lex specialis , dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam teori ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis tanggungan gugat, yaitu tanggungan gugat yang didasarkan pada unsur  kesalahan  dan  tanggungan  gugat  yang  tidak  didasarkan  pada  unsur kesalahan atau yang sering disebut dengan istilah strict liability . Penerapan asas strict  liability atau  tanggung  jawab  mutlak  pada  umumnya  dikenakan  pada suatu  kegiatan  yang  dikategorikan  sebagai ultraharzadosus (sangat  berbahaya) agar  pelaku  kegiatan  tersebut  dapat berhati-hati  sehingga  tidak  menimbulkan bahaya  atau  kerugian.  Oleh  karena  itu  pelaku  kegiatan  tersebut  harus bertanggung  jawab  secara  mutlak  meskipun  dalam  tidakannya  tidak  terdapat unsur kesenganjaan.
Asas strict  liability lahir  dari  doktrin-doktrin  ilmu  hukum  yang berkembang  di  Belanda,  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  dalam  berbagai konvensi  internasional.  Dalam  asas strict  liability terdapat  3  (tiga)  prinsip utama, yaitu :
a. Prinsip  yang  dipahami  sebagai  suatu  tanggung  jawab  yang  dikaitkan dengan  pembuktian  terbalik  pada  proses  peradilan,  tanggung  jawab tersebut  harus  dilakukan  tanpa  perlu  memperhatikan  apakah  ada  unsur kesalahan atau tidak;
b. Prinsip ini dimaknai sebagai sebuah  tanggung jawab secara langsung dan saat itu juga tanpa perlu memperhatikan unsur kesalahan;
c. Pada  pemahaman  ini  strict  liability  merupakan  tanggung  jawab  absolut yang tidak terbatas. Oleh karena itu, nilai kerugian yang wajib ditanggung tidak dibatasi (Azmi et al., n.d.) .
Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, ada UU PPLH yang terdapat pernyataan dalam  Pasal  88  yang  menyatakan  secara  tegas  bahwa  “ Setiap  orang  yang tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu pembuktian  unsur  keselahan ”.  Dapat  dicermati  bahwa  UU  Cipta  Kerja menghilangkan kata “ …tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan… ” hal itu dinilai sebagai kemunduran dibidang lingkungan hidup (Santosa, 2021) .
E. Suherman berpendapat bahwa strict liability memiliki kesamaan dengan absolute liability dimana kecil kemungkinan  untuk pelaku dapat membebaskan diri,  kecuali  jika  kerugian  yang  muncul  karena  disebabkan  oleh  kesalahan pihak yang merasa dirugikan itu sendiri. Dalam menerapakan tanggung jawab mutlak  pada  perkara  pidana  pencemaran  lingkungan,  konsep strict  liability berbeda dengan konsep pertanggungjawaban pada umumnya yang harus ada kealpaan dan kesengajaan. Tanggung jawab mutlak dalam pidana lingkungan hanya  memerlukan  pengetahuan  serta  perbuatan  dari  terdakwa.  Dengan  kata lain,  dalam  asas  scrict  liability  unsur  kesalahan  ( mens  rea )  masih  ada  namun tidak  wajib  dibuktikan.  Pelaku  dapat  dinyatakan  bersalah  hanya  karena  telah melakukan  tindak  pidana  ( actus  reus )  tanpa  harus  mengetahui  motif  pelaku (Fitriani, 2021) .
Penegakkan  hukum strict  liability sebelum  dan  pasca  UU  Cipta  Kerja, memiliki  dampak  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  lingkungan.  Pada realisasinya  saat  Pasal  88  UU  PPLH  belum  dilakukan  perubahan  sering
Vol. 6 No. 2 (2024)
bertemu dengan permasalahan hukum dalam menegakkan keadilan meskipun sudah  mengadopsi  asas strict  liability ,  maka  dapat  digambarkan  keadaan hukum  apabila  frasa  strict  liability  dihilangkan  pada  UU  Cipta  Kerja  hilang. Hal  tersebut  karena  pada  prinsip strict  liability dalam  UU  Cipta  Kerja penggugat  mempunyai  beban  untuk  membuktikan  di  pengadilan  bahwa tergugat  sudah  melakukan  suatu  kegiatan  sehingga  mengakibatkan penggunggat menderita kerugian dan kerugian itu diakibatkan karena kegiatan tergugat (Darma & Redi, 2018) .
Disisi  lain,  terdapat  4  (empat)  kelemahan  konsep  pertanggungjawaban mutlak, yaitu (Naldo & Purba, 2021) :
1. Dalam konsep tanggung jawab mutlak tidak terdapat klausula pembatasan hukum mengenai alasan pemaaf;
2. Konsep tanggung jawab mutlak tidak disertai dengan pembatasan klausula mengenai batas ganti rugi;
3. Belum  terdapat  klausula  hukum  apabila  ganti  rugi  tidak  mampu  dibayar oleh pelaku;
4. Belum  ada  klausula  hukum  terkait  dengan  sanksi  pidana  tanpa menghapuskan tanggung jawab perdata bagi pelaku yang tidak mematuhi putusan pengadilan.
Esensi dari penerapan strict liability yaitu sebagai mekanisme pengawasan bagi pelaku khususnya yang berbentuk korporasi agar menjaga dan mematuhi peraturan  perundang-undangan  terkait  lingkungan  hidup  melalui  mekanisme pencegahan dan pemulihan. Menurut Prof. Sudarto tujuan scrict liability adalah untuk  dapat  menanggulangi  kejahatan  lingkungan,  sekaligus  menjadi  suatu cara  pencegahan  sehingga  dapat  merealisasikan  tujuan  pembangunan  hukum nasional  dengan  mewujudkan  rasa  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat melalui  penegakan  hukum  secara  tegas.  Konsep strict  liability sesuai  dengan kerangka kerja prinsip hak asasi manusia dan lingkungan ( Framework Principles on  Human  Rights  and  the  Environment )  Angka  35  yang  secara  tegas  memberi kewajiban  terhadap  korporasi  agar  melakukan  perencanaan,  pengelolaan, pemulihan,  dan  mitigasi  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  atas  kegiatan usahanya (Suntoro, 2021) .
Terdapat  beberapa  kasus  bermasalah  mengenai  pembakaran  hutan  saat masih menggunakan UU PPLH. Pada kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau menerapkan  prinsip strict  liability dalam  pertanggungjawabannya,  sesuai putusan  hakim  terhadap  perusahaan  korporasi  yaitu  PT.  Adei  Plantation.
Vol. 6 No. 2 (2024)
Namun,  terdapat  hambatan  dalam  melaksanakan  pertanggungjawaban  dari korporasi  terhadap  kebakaran  hutan  di  Provinsi  Riau.  Hambatan  tersebut karena  kompleksnya  peraturan  perundang-undangan  dan  perangkat  hukum yang  merupakan  bagian  pokok  dari  materi  hukum  yang  seharusnya  sinkron secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal (Erdianto & Diana, 2016) . Setelah berlakunya  Pasal  88  UU  PPLH juncto Pasal  22  Angka  33  UU  Cipta  Kerja, penyelesaian  perkara  sengketa  lingkungan  dilakukan  melalui  pengajuan gugatan  keperdataan  ke  pengadilan.  Kondisi  tersebut  semakin  mempertegas pembuktian  unsur  kesalahan  pelaku  dalam  mempertanggungjawabkan  secara perdata terhadap potensi serta dampak lingkungan hidup yang ditumbulkan.
Strict  liability yang  bermakna  tidak  perlu  pembuktian  aspek  kesalahan pelaku  dilatarbelakangi  untuk  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  karena bukti  kesalahan  sulit  didapatkan  atau  diakses  oleh  masyarakat (Muamar  & Utari,  2020) .  Sehingga strict  liability harus  digunakan  dengan  tepat  untuk menyelesaikan  penerapan  sengketa  dalam  bidang  lingkungan,  dengan  cara membalikkan  beban  pembuktian  kepada  pelaku  sebagai  mekanisme penyelesaian  sengketa  tersebut.  Dengan  menerapkan  asas strict  liability tindakan  sebuah  korporasi  dapat  ditekan  sehingga  membatasi  niat,  sehingga harus  lebih  hati-hati  terhadap  apa  yang  akan  dilakukan  terutama  untuk masalah  di  aspek  lingkungan  hidup  atau  masyarakat.  Unsur  membuktikan kesalahan yang tidak perlu dilakukan pada asas strict liability mendasari alasan bahwa  fakta  yang  berpotensi  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  tidak perlu dibuktikan sesuai dengan adagium hukum res ipsa loquitor maka apabila fakta  yang  sudah  berbicara  atas  unsur  kesalahan  tidak  lagi  perlu  dibuktikan (Fadhli,  2018) .  Oleh  karena  itu,  dihapusnya  asas strict  liability oleh  UU  Cipta Kerja  akan  semakin  memperburuk  kondisi  perlindungan  hukum  terhadap lingkungan sehingga merugikan masyarakat yang terdampak.
Menyusutnya  makna  asas strict  liability pada  mekanisme  penuntutan pidana  terjadi  karena  berubahnya  makna  kewajiban  bertanggungjawab  atas kerugian yang timbul dan unsur pembuktian kesalahan. Dari segi konsep, strict liability memiliki  sistem  pengawasan terhadap  pelaku  tersebut  untuk  menjaga dan mematuhi semua peraturan lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan dan  pemulihan  akibat  dari  perusakan  lingkungan  hidup.  Metode  untuk mengantisipasi  kejahatan  lingkungan  harus  diupayakan  serta  tetap menjalankan metode pencegahan kejahatan itu sendiri (Alam, 2020) .
Vol. 6 No. 2 (2024)
Konsep strict  liability merupakan  perluasan  dari  asas  yang  memiliki prinsip pertanggungjawaban terhadap sebuah permasalahan lingkungan tanpa harus membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak. Namun disisi lain, strict liability tidak  dapat  diterapkan  kepada  pemerintah,  akibatnya  hal  tersebut menimbulkan  kecurigaan  terhadap  pemerintah  yang  lebih  mementingkan korporasi daripada masyarakat dan lingkungan hidup. Alasan penerapan asas strict  liability karena  jaminan  atas  kepatuhan  korporasi  terhadap  peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Disisi lain, akses untuk mendapatkan  alat  bukti  dalam  kasus  perusakan  lingkungan  sangat  sulit didapatkan oleh masyarakat sedangkan tingkat bahaya yang ditimbulkan pada lingkungan  sangat  tinggi (Muamar  &  Utari,  2020) .  Oleh  karena  itu,  idealnya ketika  aspek  tersebut  sudah  terpenuhi  tidak  perlu  adanya  pembuktian  lagi yang dikenal dengan strict liability . Namun, berbeda dengan saat ini, UU Cipta Kerja  menghapus  ketentuan  tidak  perlu  ada  unsur  pembuktian  kesalahan sehingga  mengaburkan  makna strict  liability bahkan  dalam  tataran  praktek dilapangan ketentuan tersebut justru menghilangkan strict liability itu sendiri.
Sebagai  upaya  untuk  menjamin  dan  melindungi  hak  atas  lingkungan hidup yang baik, Pemerintah membuat dan mengesahkan UU Cipta Kerja yang mana  justru  merampas  hak  masyarakat  dalam  segala  aspek,  terutama  dalam aspek  lingkungan  hidup.  Di  dalam  UU  Cipta  Kerja  tersebut  berisi  pasal-pasal kontroversial dan dapat merugikan masyarakat. Pembentukan UU Cipta Kerja sebagai  upaya  meningkatkan  investasi  hanya  ditinjau  dari  sisi  stimulus perekonomian  yang  didorong  melalui  investasi  secara  massif  namun  tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup (Utomo, 2020) . Pemerintah dalam membentuk  suatu  peraturan  sudah  seharusnya  lebih  mengutamakan  adanya prinsip  keadilan  bagi  masyarakat,  akan  tetapi  faktanya  dalam  beberapa  pasal masih  banyak  yang  bertolak  belakang  dari  nilai  keadilan  masyarakat. Akibatnya  pelaku  sangat  sulit  untuk  ditangkap  dan  dilakukan  proses peeradilan.  Bahkan  pertanggungjawaban  terhadap  kesalahan  ( liability  base  on fault ) tersebut tidak dapat mengatisipasi kegiatan yang memiliki resiko sangat besar.  Didalam  konsep  pertanggungjawaban  mutlak  itu  harus  diterapkan secara sempurna supaya masalah-masalah yang sulit tersebut bisa secara cepat diatasi.
Beberapa substansi pasal yang terkandung dalam UU Cipta Kerja terbukti hanya  memperhatikan  kepentingan  beberapa  kelompok  saja,  tanpa memperdulikan  keadilan  di  masyarakat.  Dengan  demikian,  berhubungan
dengan  tidak  adanya  perlindungan  bagi  masyarakat  atas  lingkungan  hidup terhadap suatu  kegiatan,  maka  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dengan  adanya penghapusan  makna strict  liability menyebabkan  pelaku-pelaku  penjahat lingkungan sulit untuk dijerat. Oleh karena itu, implementasi strict liability sulit ditegakan  dengan  UU  Cipta  Kerja.    Meskipun,  pada  saat  ini  Mahkamah Konstitusi  telah  mengeluarkan  Putusan  MK  Nomor  91/PPU-XVIII/2020 mengenai  keputusan  inkontitusional bersyarat  terhadap UU  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  kedati  pada  tahun  2022  Presiden  mengeluarkan peraturan  pemerintah  yang  saat  ini  telah  disahkan  menjadi  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta Kerja  Menjadi  Undang- Undang.

## 4. KESIMPULAN
Perubahan  frasa  “ …tanpa  perlu  pembuktian  unsur  kesalahan… ”  dalam  UU Cipta Kerja menyebabkan upaya melindungi linkungan hidup tidak terlaksana, hal tersebut karena kembali kepada prinsip umum berupa pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan  sehingga  tidak  bisa  mengatasi kendala  gugatan  lingkungan.  Penegakkan  hukum strict  liability sebelum  UU Cipta  Kerja  dan  sesudah  UU  Cipta  Kerja,  memiliki  dampak  yang  sangat berpengaruh  terhadap  lingkungan.  Pada  prakteknya  saat  asas strict  liability masih  diterapkan  dalam  UU  PPLH  sering  bertemu  dengan  permasalahan hukum  dalam  menegakkan  keadilan,  maka  dapat  digambarkan  keadaan hukum  apabila  frasa strict  liability dihilangkan  pada  UU  Cipta  Kerja.  Banyak investor  yang  masuk  ke  Indonesia  namun,  lingkungann  hidup  di  Indonesia akan  rusak  karena  tidak  adanya  peraturan  yang  ketat.  Bahkan  meskipun  UU Cipta  Kerja  telah  dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  oleh  putusan  MK Nomor  91/PPU-XVIII/2020,  pada  tahun  2022  terdapat  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta kerja,  yang  kemudian  disahkan  menjadi  Undang  Undang  pada  tahun  2023 dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  sehingga  semakin memperburuk proses perlindungan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, S. (2020). Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (1).
Vol. 6 No. 2 (2024)
Alhayyan,  R.,  Suhaidi,  S.,  Fajar,  M.  D.  A.,  &  Khairunnissa,  S.  (2022). Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa  Marindal  II  Kecamatan  Patumbak  Kabupaten  Deli  Serdang. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (3), 1122– 1129. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2976
Azmi,  R.  H.  N.,  Desilva,  A.  N.,  Lanera,  H.  Y.,  Silitonha,  M.,  Sayyaf,  M.  A., Silaban, J. E. S., Iswara, R. D. A., Chairunisa, K. A., & Limeida, V. (n.d.). Efektifitas  Prinsip  Strcit  Liability  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perdata Lingkungan (Analisis Putusan NO.456/PDT.G-LH/2016/PN.JKT.SEL) .
Bawole,  G.  Y.  (2018).  Analisis  Hukum  Terhadap  Bentuk  Pertanggungjawaban Pidana  Berdasarkan  Konsep  Strict  Liability  Dan  Vicarious  Liability. Lex Et Societatis , 7 (8), 16–20.
Darma,  M.  E.,  &  Redi,  A.  (2018).  Penerapan  Asas  Polluter  Pay  Principle  Dan Strict  Liability  Terhadap  Pelaku  Pembakaran  Hutan. Jurnal  Hukum Adigama , 1 (1), 1657. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236
Erdianto,  D.,  &  Diana,  L.  (2016).  Penerapan  Prinsip  Strict  Libility  Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Yang Dianggap Bertanggungjawab Atas Kebakaran  Hutan  Di  Provinsi  Riau. JOM  Fakultas  Hukum  Universitas Riau , 3 (2).
Fadhli, R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran  Hutan  dan  Lahan. Jurnal  Renaissance  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia , 3 (2).
Faizal,  Z.  P.  (2021).  Strict  Liability  in  Environmental  Dispute  Responsibility Before  and  After  the  Enabling  of  Omnibus  Law. Administrative  and Environmental Law Review , 2 (1), 53–60.
https://doi.org/10.25041/aelr.v2i1.2318
Fitriani,  H.  Y.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak Pidana  Lingkungan  Hidup  Berdasarkan  Asas  Strict  Liability  (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh  Pt. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo). Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi , 8 (2), 64. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49757
Hakim,  E.  R.  (2020).  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  Dalam  Aspek
Kepidanaan. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum , 11 (1), 43. https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615
Kurniawan,  R.  (2014).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Berdasarkan Asas Strict Liability. Jurnal Yuridis , 1 (2), 153–168.
Muamar,  M.,  &  Utari,  A.  A.  S.  (2020).  Pengaruh  Penghapusan  Asas  Strict Liability Dalam Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia. Jurnal Kertha Negara , 8 (12).
Naldo,  R.  A.  C.,  &  Purba,  M.  (2021).  Pertanggungjawaban  Mutlak  Sebab Kebakaran  Lahan  Perkebunan  Mengakibatkan  Ancaman  Serius. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum , 2 (1), 79–92.
Nitha,  C.  (2014).  Tanggung  Jawab  Negara  Indonesia  Terhadap  Deforestasi Hutan  Berdasarkan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai Keanekaragaman Hayati. Journal Universitas Brawijaya , 3 (3).
Pambudhi,  H.  D.,  &  Ramadayanti,  E.  (2021).  Menilai  Kembali  Politik  Hukum Perlindungan  Lingkungan  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia ,
7 (2), 297–322.
Parsaulian,  B.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia. Jurnal  Reformasi  Administrasi , Vol.  7, No (1), 56–62.
Praja,  C.  B.  E.,  Nurjaman,  D.,  Fatimah,  D.  A.,  &  Himawati,  N.  (2016). Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan . 12 (1).
Rezeki,  S.  S.  (2015). Pertanggungjawaban  Korporasi  Terhadap  Penerapan  Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup . 1 .
Rianda,  H.  G.  (2021).  Problematika  Konsepsi  Strict  Liability  Dalam Perlindungan  Lingkungan  Hidup  Pasca  Disahkannya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Muhammadiyah Law Review ,
5 (2), 100. https://doi.org/10.24127/lr.v5i2.1626
Riswanti,  A.  R.  (2013).  Tanggung  Jawab  Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam Penegakan  Hukum  Perdata  Lingkungan  di  Indoneisa. Kerta  Wicara , 1 (33).
Vol. 6 No. 2 (2024)
Santosa,  A.  A.  G.  D.  H.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Terhadap  Pencemaran  Lingkungan  (Suatu  Perbandingan  UU  PPLH Dengan  Omnibus  Law  Kluster  Lingkungan  Hidup). Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 336. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31738
Siregar,  T.  M.  N.,  &  Junius  Fernando,  Z.  (2021).  Strict  Liability  Yang Tersembunyi:  Lingkungan  Hidup  Dan  Kejahatan  Lingkungan  Hidup.
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi , 2 (2), 1–13. https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.44 Suntoro, A. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal HAM , 12 (1), 1.
https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18
Utomo,  P.  (2020).  Omnibus  Law:  Dalam  Perspektif  Hukum  Responsif. Nurani Hukum , 2 (1), 33. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License