## ANALISA POTENSI PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI

## SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG
MT. Sablrln
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 1 65, Malang
Abstrak: Analisa Potensi Perhitungan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang. Kota malang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki potensi Pajak Asli Daerah yang cukup besar. Beberapa Pajak Asli Daerah Kota Malang yang dapat dikembangkan adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Artikel ini menjelaskan bahwa Potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir yang besar tidak diimbangi dengan pengelolaan pajak yang baik juga. Hal ini mengakibatkan hanya sebagian kecil pajak yang telah diserap pemerintah daerah. Pengelolaan potensi Pajak Asli Daerah yang terorganisir perlu diperhatikan dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang.
Abstract: The Analysis of Potential Tax and Retribution in the City of Malang as Regional Revenue. The city of Malang as one of the big cities in Indonesia has a great potential for its regional revenue. Among which are hotel tax, restaurants tax and parking. This article is trying to reveal the fact that there is a lack of attentionin the governance of Malang city regional revenue. This will result in the small absorption of tax by the regional government. There should be a better organization of potential regional revenue governance so that the welfare of the Malang citizen can be improved.
Kata kunci: Potensi pajak, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
sumber keuangan negara. Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara seperti halnya rumah tangga, pemerintah memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai keberlanjutan pembangunan dan pengembangan pemerintahan. Bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.
Selama beberapa dasawarsa Pemerintahan Daerah (Pemda) sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di masing-masing kota dan kabupaten menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber keuangan untuk menjalankan pemerintahannya. Hal tersebut merupakan dampak dari pemerintahan desentralisasi. Namun dengan seiring perkembangan keuangan negara, Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju kemandirian sektor keuangan.
Kemandirian dalam PAD ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah teridiri dari 3 (tiga) yang meliputi : 1) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumbersumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; 2) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya- biaya tersebut meningkat; 3) Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan (Mardiasmo:2000).
Dalam rangka terwujudnya ekonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Kabupaten/ Kota harus sekuat tenaga berusaha meningkatkan PAD. Kenyataannya, PAD masih sangat kecil komposisinya jika dibandingkan dengan APBD masing- masing Kabupaten/ Kota. Hampir seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia masih sangat bergantung pada kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini berarti otonomi daerah belum terwujud secara nyata dan bertanggung jawab.
Peningkatan PAD memang sudah dilakukan, tetapi pada umumnya msaih sangat kecil, yaitu berkisar pada angka kenaikan 10% setiap tahun. Seolah-olah angka 10% ini sudah menjadi tradisi yang sulit dijelaskan secara rasional. Oleh karena itu untuk dapat mencapai tingkat kenaikan yang cukup berarti, maka harus dilakukan suatu analisa perhitungan yang rasional.
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Dalam melakukan proyeksi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/ kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah.
Analisa perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target nasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan kita dapatkan besarnya potensi pajak dan retribusi yang belum diperkirakan, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menggali potensi terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Perlu adanya penelitian untuk menghitung potensi pajak dan retribusi daerah di berbagai Kabupaten/ Kota.
Malang sebagai kota pendidikan dengan tingkat pendapatan daerah yang signifikan memiliki potensi pajak yang belum dikelola dengan baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkembang diindikasikan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Dapat dikatakan bahwa Malang merupakan salah satu kota maju di Jawa Timur. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa perlu adanya suatu penelitian mengenai potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Malang. Peneliti mengajukan judul penelitian “ Analisa Potensi perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang”.

## Keuangan daerah
Pengertian Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Pengelolan Keuangan Daerah:
“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”
Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa Keuangan
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
Daerah terdiri dari:
a) Hak Daerah
b) Kewajiban Daerah
c) Bentuk Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban tersebut.
Hak Daerah tersebut meliputi antara lain :
1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000).
2. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000).
3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ).
4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004).
Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas- tugas Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu:
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## Sumber Keuangan Daerah
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya khususnya dalam pembiayaan kegiatan pemerintah. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang sebagai sumber pendatan Pemerintah Daerah.
Adapun sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
a) Hasil pajak daerah.
b) Hasil retribusi daerah.
c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset daerah dari jasa giro.
2. Dana Perimbangan, terdiri atas :
a) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan perikanan.
b) Dana alokasi umum.
c) Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah antar lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
a. Penerimaan Asli Daerah
b. Bagi hasil pajak dan non-pajak.
c. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan daerah tingkat II.
d. Pinjaman daerah.
e. Sisa lebih anggaran tahun lalu.
f. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.
Beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas di bidang pendapatan daerah baik di Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam satu tahap.
3. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena menyangkut penentuan nilai jual obyek pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan daerah sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yahg lebih rendah.
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besamya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.
Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/
atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/ atau alamat yang sama. Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen), tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).Tarif
Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat peijanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut : penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan pal¬ ing tinggi masing-masing sebagai berikut : penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen). Tarif Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan pal¬ ing tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari cukai rokok
Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah
c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan pal¬ ing tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, or- ang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah
e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan pal¬ ing tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
esculanta, dan collocalia linchi. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah yang telah disebutkan. Jenis Pajak daerah tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, teteapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/ kota.
Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak danRetribusi Daerah sebagai....
d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.
Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.
Beberapa istilah yang ada di Retribusi Daerah antara lain:
a) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
c) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
d) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. e ) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
f) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
g) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
h) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
i) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
j) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnyayang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah
pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan : 1) kartu tanda penduduk; 2) kartu keterangan bertempat tinggal;
3) kartu identitas keija;
4) kartu penduduk sementara;
5) kartu identitas penduduk musiman;
6) kartu keluarga; dan
7) akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
d Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
1) pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan 2) sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
f. Retribusi Pelayanan Pasar
Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
j. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus
Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Objek Retribusi Pengolahan Limbah adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan
Tera limit Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerahdalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai,drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
1) pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya; dan
2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah: 1) pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2) pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3) pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
4) pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah scbagai....
c. Retribusi Tempat Pelelangan. Objek Retribusi Tempat
Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
d. Retribusi Terminal. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa. Objek
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
g. Retribusi Rumah Potong Hewan. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. j. Retribusi Penyeberangan di Air. Objek Retribusi
Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan or- ang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Objek Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan sebagaimana adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syaratkeselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu
c. Retribusi Izin Gangguan. Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan keija. Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
d. Retribusi Izin Trayek. Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan
Objek Retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-Cuma. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, sedangkan Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
a) pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
Tabel 1
Potensi Pajak Hotel di Kota Malang Kelas Hotel Potensi Jumlah Potensi Total Hotel Bintang 4 Rp 3,422,787,500 1 Rp 3,422,787,500 Hotel Bintang 3 Rp 2,407,503,500 4 Rp 9,630,014,000 Hotel Bintang 2 Rp 871,724,286 1 Rp 871,724,286 Hotel Bintang 1 Rp 675,956,066 4 Rp 2,703,824,262 Melati Rp 382,839,375 48 Rp 18,376,290,000 Total Rp 35,004,640,048 Sumber : Data diolah
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011

## PBMBAHASAN
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besamya potensi pajak hotel sebagai salah satu komponen sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Melalui analisis ini akan dapat diberikan gambaran mengenai kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak ho¬ tel.
Data dalam penelitian mengenai potensi pajak hotel ini dilakukan selama bulan September 2010. Sampel restoran dibagi menjadi lima kategori, yakni hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel bintang 2, hotel bintang 1 dan hotel melati. Pencarian data mengenai potensi Pajak hotel dilakukan dengan cara mengobservasi rata-rata pengunjung harian pada lima sampel yang telah ditentukan sebelumnya, serta menghitung rata-rata tingkat hunian masing-masing hotel. Sedangkan untuk mengetahui potensi pajak hotel yang masih dapat dipungut, maka dilakukan penghitungan dengan cara membandingkan antara estimasi potensi pajak hotel hasil observasi langsung di lapangan dengan realisasi penerimaan pajak hotel.
Hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa potensi pajak hotel belum dikelola dengan baik. Perhitungan menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang adalah sebesar Rp 35.004.640.048, namun jika melihat Laporan Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008, total realisasi pajak hotel hanya sebesar Rp 4.558.413.839. berikut adalah realisasi pajak hotel di Kota Malang untuk tahun 2008 dan 2009.
Tabel 2
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Malang Pajak Hotel Realisasi Penerimaan 2008 Realisasi Penerimaan 2009 Hotel Bintang 4 1.937.434.917 2.233.860.862 Hotel Bintang 3 955.425.757 1.130.695.798 Hotel Bintang 2 258.404.064 314.026.996 Hotel Melati 1.337.008.275 1.353.666.704 Losmen/ Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Hostel/ Rumah Kos 35.706.700 51.086.900 Wisma Pariwisata 34.434.126 121.005.863 Total 4.558.413.839 5.204.343.123
Sumber : DISPENDA Kota Malang
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2, peneliti ingin menunjukkan perbedaaan yang cukup signifikan atas potensi penerimaan pajak hotel dengan realisasi pajak hotel Kota Malang. Rasio penerimaan pajak terhadap potensi pajak di tahun 2008 sebesar 13%, potensi pajak yang masih dapat dipungut senilai Rp 30.446.226.209. Sedangkan unbjk tahun 2009, rasio pajak 14,87% dengan nilai potensi pajak yang masih dapat dipungut sebesar Rp 29.800.296.925.
Dapat diambil kesimpulan bahwa hotel melati menyumbang pendapatan pajak terbesar. Walaupun pajak yang dihasilkan tiap ho¬ tel melati kecil, namun karena jumlahnya yang banyak, kontribusi yang diiberikan juga besar. Di urutan kedua diduduki oleh hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 1, dan terakhir hotel bintang 2.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besamya potensi pajak restoran sebagai salah satu komponen sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Melalui analisis ini akan dapat diberikan gambaran mengenai kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran.
Data dalam penelitian mengenai potensi pajak restoran ini dilakukan selama bulan September 2010. Sampel restoran dibagi menjadi tiga kategori, yakni Restoran Kecil, Restoran Sedang, serta Restoran Besar atau jika disesuaikan dengan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang dikeluarkan oleh DISPENDA, maka dibagi menjadi Cafe (Restoran Kecil), Rumah Makan (Restoran Sedang), serta Restoran (Restoran Besar).
Pencarian data mengenai potensi Pajak Restoran ini dilakukan dengan cara mengobservasi rata-rata pengunjung harian' pada lima belas sampel yang telah ditentukan sebelumnya, serta menghitung rata-rata harga makanan dan minuman yang disediakan. Sedangkan untuk mengetahui potensi Pajak Restoran yang masih dapat dipungut, maka dilakukan penghitungan dengan cara membandingkan antara estimasi potensi pajak restoran hasil observasi langsung di lapangan dengan realisasi penerimaan pajak restoran.
Tera II mu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011

## Tabel 3

## Potensi Pajak Restoran di Kota Malang
No. Kategori Wajlb Pajak Rata-Rata Jumlah Pengunjung Per Hari Rata-Rata Harga Makanan dan Minuman (Rp) Potensi Pajak Restoran (Rp) Jumlah Restoran Total Potensi Pajak Restoran (Rp) 1 Restoran Kecil 124 14.100 63.816.600 64 4.084.262.400 2 Restoran Sedang 146 19.500 103.915.500 33 3.429.211.500 3 Restoran Besar 414 26.200 395.908.200 32 12.669.062.400 TOTAL 563.640.300 129 20.182.536.300
Sumber: Data diolah.
Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa potensi masing-masing komponen dari penerimaan Pajak Restoran Kota Malang, yakni potensi Pajak Restoran Kecil sebesar Rp 4.084.262.400, potensi Pajak Restoran Sedang sebesar Rp 3.429.21 1.500, sedangkan untuk potensi Pajak Restoran Besar yaitu sebesar Rp 12.669.062.400. Sehingga total dari potensi Pajak Restoran di Kota Malang secara keseluruhan mencapai Rp 20.182.536.300.
Melalui hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa kategori restoran yang paling banyak di Kota Malang adalah Restoran Kecil, yakni sebanyak 64 buah. Kemudian dilanjutkan dengan Restoran Sedang, lalu Restoran Besar. Hal ini disebabkan karena Malang merupakan salah satu Kota Pendidikan yang memiliki banyak Sekolah, Universitas, Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta, sehingga sebagian besar konsumennya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, banyak pengusaha kecil yang memanfaatkan keuntungan ini menjadi suatu lahan bisnis, yakni bisnis kuliner. Maka tidaklah mengherankan jika sebagian besar jumlah Restoran didominasi oleh Restoran Kecil.
Namun, walaupun jumlah Restoran Kecil lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan dua kategori lainnya, sumbangan terbesar tetaplah berasal dari Restoran Besar yang ada di Kota Malang.
Pada tabel 4, diketahui bahwa pada Restoran Kecil, potensi pajak yang masih dapat dipungut pada tahun 2008 sebesar 94% dari estimasi potensi hasil observasi, yang berarti bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2008 hanya mencapai 6% dari estimasi potensi hasil observasi. Namun di tahun 2009, terjadi peningkatan pada realisasi penerimaan sebesar 2% dari tahun sebelumnya, sehingga mencapai 8% dari estimasi potensi. Sampai pada pertengahan tahun 2010, realisasi penerimaan sudah mencapai 5% dari estimasi potensi.
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
Pada Restoran Sedang, jumlah rasio potensi Pajak Restoran yang masih dapat dipungut terhadap jumlah estimasi potensi hasil observasinya jauh lebih rendah daripada Restoran Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaannya sudah hampir dapat memenuhi estimasi potensi yang ada. Dengan kata lain, penerimaan pajaknya telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Pada tahun 2008, pencapaian realisasi penerimaan Pajak Restoran dari Restoran Sedang sebesar 65% dari estimasi potensi yang ada. Pencapaian yang maksimal teijadi di tahun 2009. Realisasi penerimaan Pajak Restoran Sedang tahun 2009 telah berhasil melebihi jumlah estimasi potensi pajaknya. Sampai dengan pertengahan tahun 2010, rasio antara estimasi potensi yang masih dapat dipungut terhadap estimasi potensi yang ada mencapai 36%, sehingga diperkirakan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun 2010 akan melebihi estimasi potensinya.
Sedangkan untuk kategori terakhir yaitu Restoran Besar, realisasi penerimaannya di tahun 2008 sebesar 51% dari estimasi potensinya. Namun, teijadi peningkatan pada tahun berikutnya yakni tahun 2009 menjadi sebesar 54%. Sampai pada bulan Mei 2010, rasio potensi yang masih dapat dipungut terhadap estimasi potensi masih tinggi, yaitu mencapai 85% lagi.
Sehingga, dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009, DISPENDA Kota Malang mendapatkan pencapaian realisasi penerimaan Pajak Restoran yang paling maksimal. Bahkan pada realisasi penerimaan Pajak Restoran Sedangnya, telah melebihi estimasi potensi hasil observasi. Sedangkan untuk tahun 2010, diperkirakan realisasi penerimaan juga akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Potensi Pajak Parkir
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besamya potensi pajak parkir sebagai salah satu komponen sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Melalui analisis ini akan dapat diberikan gambaran mengenai kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak parkir.
Data dalam penelitian mengenai potensi pajak parkir ini dilakukan selama bulan September 2010. Berdasarkan data dari si¬ tus resmi Pemerintah Daerah Kota Malang, diperoleh informasi bahwa di Kota Malang terdapat 14 tempat shopping center, antara lain:
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011

## Tabel 4
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dengan Potensi Pajak Restoran yang Dapat Dipungut
UMte(iira!ij*falmft| U|l| MUM MOUUftl li 2000 2009 id Ka 2010 2000 2009 ldlld2010 2008 2009 ki 3010 UmU! 23491931630 313.166.934,00 212.100371,00 4.004302.400110 1049342303,42 3.7711)95.466,00 3372.101329110 94% 92% 95% Urate* 231721937030 3300309.05130 2307309.15030 1429311000,00 1311.99232434 MabmUW 132130234430 35* - 30* Urate 0013337.711110 008030730033 13503005071)5 12669.062.400,00 015532430034 5.700395.13937 10310.49339235 4ft 46* 85*
Sumber: DISPENDA dan Data diolah.

## Tabel 5
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dengan Potensi Pajak Parkir yang Dapat Dipungut EsMM P#PÿyangMasihDapatDipungiitfiÿ Ras»(%| PajakMirjRp) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 21.424.505.000 920,092,325 1,007.466,420 615.424.370 20.504.412.675 20.417.038,580 20.809.080.630 M 9544 9744
Sumber: Data diolah.
1. Ramayana Dept. Store
2. Matahari Dept. Store
3. Sarinah Dept. Store
4. Sarinah Dept. Store 2
5. Plasa Malang
6. Plasa Dieng
7. Plasa Gajahmada
8. Mitra II Dept. Store & Supermarket
9. Plasa Araya
10. Matos
11. Hero Supermarket
Sabirin, Analisa Potensi Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....
12. Careefour
13. Mitra I Dept. Store & Supermarket 14. MOG
Selain itu juga terdapat satu tempat perbelanjaan yang baru yaitu @MX. Melalui data-data tersebut maka dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni lahan parkir sepi dan lahan parkir ramai.
Sampel yang dianalisis merupakan jenis lahan parkir ramai, sedangkan untuk lahan parkir sepi diperkirakan besaran pajak parkimya 50% dari pajak yang berasal dari lahan parkir ramai. Selain jenisnya, lahan parkir juga dibagi menjadi lahan parkir sepeda motor dan lahan parkir mobil. Perhitungan potensi Pajak Parkir lahan parkir sepeda motor (lahan parkir ramai) dapat diperoleh melalui,
Tabel 6
Potensi Pajak Parkir Sepeda Motor

## Luas jalan parkir
Kapasitas maksimum 1 m Kapasitas maksimum panjang jalan parkir
Tingkat human (hasil observasi)
Frekuensi Hunian (hasil observasi) sepanjang 1 jam Frekuensi hunian
Potensi parkir
Parkir buka sehari
Potensi Pajak Parkir sehari
Retribusi Parkir Potensi Paj ak Parkir Sehari (0,503 x 0,167) x 600 motor = 50
motor/jam
24 jam 50 x 24 = 1200 motor per hari
Rp 1.000 1200 x Rp 1.000 - Rp 1.200.000 3 motor 600 motor 302 motor/600 motor = 0,503 5 motor
5 motor/ 30 motor = 0,167 1000 ma (200m x 5m) Potensi Pajak Parkir Sebulan Rp 1 .200.000 x 30 hari =
Rp 36.000.000
Rp 36.000.000 x 12 bulan = Rp 432.000.000 Potensi Pajak Parkir Setahun Sumber: Data diolah.
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
Sedangkan untuk potensi Pajak Parkir lahan parkir Mobil (lahan parkir ramai) disajikan pada tabel di bawah ini,

## Tabel 7

## Potensi Pajak Parkir Mobil
Luas jalan parkir 4200 m2 Luas lahan parkir per 1 mobil 6 m2 Kapasitas maksimum seluas lahan parkir 700 mobil Jumlah kendaraan parkir (observasi sesaat) 51 mobil Jumlah kendaraan parkir (observasi 1 jam) 14 mobil Parkir buka sehari 24 jam Retribusi Parkir Rp 2.000 Tingkat hunian (hasil observasi) 51/700 x 100% = 7,3% Frekuensi hunian 14/6 x 24 = 56 Jumlah kendaraan parkir 7,3% x 700 x 56 = : 2861 Potensi Pajak Parkir Sehari 2861 xRp 2000 = 5.722.000 Rp Potensi Pajak Parkir Sebulan Rp 5.722.000 x 30 = Rp
171.660.000 Potensi Pajak Parkir Setahun 2861 x Rp 2000 x 365 = Rp 2.088.530.000
Sumber: Data diolah.
Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa dalam setahun potensi Pajak Parkir pada lahan parkir ramai untuk sepeda motor mencapai Rp 432.000.000, sedangkan untuk potensi Pajak Parkir pada lahan parkir ramai untuk mobil mencapai Rp 2.088.530.000. Dari data tersebut, maka potensi Pajak Parkir secara keseluruhan di Kota Malang dapat dihitung.
Sabirin, Analisa Potensi Perbitungan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai....

## Tabel 8

## Potensi Pajak Parkir di Kota Malang
NO Jenis Lahan Estimasi Potensi Pajak Parkir (Rp) Jumlah Lahan Total Estimasi Potensi Pajak Parkir Lahan Parkir Sepeda Motor Lahan Parkir Mobil Parkir Parkir (Rp) 1 Ramai 432.000.000 2.088.530.000 3 7.561.590.000 2 Sepi 216.000.000 1.044.265.000 11 13.862.915.000 TOTAL 21.424.505.000
Sumber: Data diolah.
Estimasi potensi Pajak Parkir Kota Malang sebesar Rp 21.424.505.000. Potensi ini nilainya cukup besar. Hal ini tidak mengherankan, karena di Kota Malang terdapat banyak pusat-pusat perbelanjaan yang memiliki lahan parkir cukup luas. Konsumen yang datang tidak hanya warga Kota Malang, masyarakat yang berasal dari daerah di sekitar Kota Malang juga cenderung berbelanja di Kota Malang. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan estimasi potensi pajak parkimya cukup tinggi.
Melalui tabel 8, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Parkir masih jauh dari estimasi potensi Pajak Parkir hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan. Rata-rata rasio realisasinya hanya sebesar 4% dari estimasi potensi yang ada. Untuk tahun 2008, Pajak Parkir yang masih dapat dipungut mencapai Rp 20.504.412.675, sedangkan untuk tahun berikutnya Rp 20.417.038.580 untuk tahun 2009, serta Rp 20.809.080.630 untuk tahun 2010.
Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sangat tinggi antara realisasi pajak dan retribusi daerah dengan potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Malang adalah tidak adanya anggaran yang tersedia untuk mencari dan memungut potensi pajak dan retribusi daerah dan ekstensifikasi pajak tidak dilakukan secara intensif. Di masa yang akan datang, diharapkan Pemerintah Kota Malang mampu mengatasi permasalahan terkait dengan potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Malang.

## KESIMPULAN
Kota malang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki potensi Pajak Asli Daerah yang cukup besar. Beberapa Pajak Asli Daerah Kota Malang yang dapat dikembangkan adalah pajak ho¬ tel, pajak restoran, dan pajak parkir. Potensi pajak hotel sebesar Rp 35,004,640,048 menunjukkan Kota Malang sebagai Kota Pariwisata
Tera Ilmu Akuntansi, Vol. 10 No. 1, Maret 2011
yang cukup terkenal di Indonesia. Potensi pajak Restoran sebesar Rp 20.182.536.300 menunjukkan Kota Malang sebagai Kota Kuliner yang sangat menjanjikan. Potensi pajak parkir sebesar Rp Rp 21.424.505.000 didukung oleh banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang memiliki lahan parkir cukup luas di Kota Malang.
Potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir yang besar tidak diimbangi dengan pengelolaan pajak yang baik juga. Hal ini mengakibatkan hanya sebagian kecil pajak yang telah diserap pemerintah daerah. Sungguh disayangkan jika hal ini terus berlanjut, padahal dengan pajak yang didapatkan pemerintah daerah dapat memajukan Kota Malang menjadi lebih baik. Pengelolaan potensi Pajak Asli Daerah yang terorganisir dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang.
Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan evaluasi atas potensi pajak daerah :
1. Meningkatkan kinerja dalam proses pengumpulan dan pemungutan Pajak Asli Daerah terutama yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.
2. Meningkatkan kerjasama dalam proses koordinasi antara pihak Dinas Pendapatan Daerah dan pihak wajib pajak
3. Meningkatkan pemantauan kepada setiap wajib pajak yang tidak mengindahkan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan daerah.
4. Meningkatkan anggaran dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. 5. Melakukan ekstensifikasi pajak dengan lebih intensif dan terkoordinir.
DAFTAR RUJUKAN .............................. , Undang-Undang Republik Indonesia No. 28Tahun 2009, Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Tax Guide, Jakarta ............................... Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun
2008, Tentang Pajak Penghasilan, Tax Guide, Jakarta Indriantoro Nur dan Bambang S, 2002, Metode Penelitian Bisnis BPFE, Yogyakarta. Harun Hamrolie, 2003, Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah”, BPFE, Yogyakarta.