## KESEPAKATAN PARA PIHAK SEBAGAI UPAYA MENCAPAI PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Study Kasus di LBH SAKTI Purworejo)
Waluyo Sudarmaji Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo sudarmajiwaluyo@gmail.com

## Abstract
In  divorce  cases  at  the  Religious  Courts,  two  terms  are  known,  namely CeraiTalak and CeraiGugat. What is meant by Divorce is a divorce suit in the form of a petition filed by the husband against the wife for permission to drop the divorce. The Divorce Lawsuit is a divorce suit filed by the wife against the husband  so  that  the  Religious  Court  judge  imposes  divorce  on  the  husband against the wife. Not all peace in divorce matters can always bring the family back  together.  Peace  usually  occurs  when  the  parties  agree.  The  agreements that  occur  are often  made outside the court, before  divorce cases  are filed in court.
The research location is at the SaktiPurworejo Legal Aid Institute (LBH) with the  aim  of  knowing  the  implementation  of  the  agreement  of  the  parties  in  an effort to reach a verstek decision in a divorce case at the Religious Court and the factors behind it. The method used is the empirical juridical method. Based on data in the field, it shows that the agreement was made outside the court with the Defendant / Respondent not being present in court so that the trial would run smoothly because there was no resistance so that the case process went fast and the cost burden became lighter.

## Keywords
Deal, divorce, verstek verdict.
Kesepakatan, Perceraian, putusan verstek.

## Abstrak
Dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama,  dikenal  dua  istilah yaitu  Cerai  Talak  dan  Cerai  Gugat.  Yang  dimaksud  Cerai  Talak  ialah gugatan perceraian dalam bentuk permohonan yang diajukan oleh suami terhadap  istri  untuk  memperoleh  ijin  menjatuhkan  talak.  Adapun  Cerai Gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami agar  hakim  Pengadilan  Agama  menjatuhkan  talak suami  terhadap  istri. Tidak  semua  perdamaian  dalam  perkara  perceraian  selalu  bisa menyatukan  kembali  keutuhan  keluarga.  Perdamaian  biasanya  terjadi dengan  adanya  kesepakatan  para  pihak.  Kesepakatan  yang  terjadi seringkali  dilakukan  diluar  pengadilan,  sebelum  perkara  perceraian diajukan ke pengadilan.
Lokasi  penelitian  di  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Sakti  Purworejo dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  kesepakatan  dari  para pihak  sebagai  upaya  mencapai  putusan  verstek  dalam  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  dan  faktor yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis empiris. Berdasarkan data dilapangan,  menunjukkan  bahwa  kesepakatan  dilakukan  diluar pengadilan dengan pihak Tergugat/Termohon tidak hadir dipersidangan agar persidangan berjalan lancar karena tidak ada perlawanan sehingga proses perkaranya berjalan cepat dan beban biaya menjadi lebih ringan.

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah  satu  bentuk  muamalah yang  tertua  adalah  pernikahan.  Dalam aqidah  ahlussunnah  wal  jama`ah,  Nabi
Adam diciptakan Allah sebagai manusia pertama dan setelahnya adalah Ibu  Hawa.  Mereka  dinikahkan  Allah didalam  syurga  dengan  walinya  Allah sendiri  dan  saksinya  adalah  para malaikat. 1 Didalam Kompilasi  Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan/  pernikahan  adalah  akad yang  sangat  kuat  miitsaaqan  gholidon untuk  mematuhi  perintah  Allah  dan melaksanakan  pernikahan  merupakan ibadah. 2 Perkawinan  akan  menjadi  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dipeluknya.
Sementara  itu  dalam  Undang  Undang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan  sebagai  suatu  ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Dengan  adanya    perkawinan tersebut  maka  timbul  hak-hak  dan kewajiban  yang  harus  ditunaikan  oleh seorang suami dan istri secara seimbang  dalam  kehidupan  berumah tangga  dan  dalam  pergaulan  ditengah- tengah  masyarakat  sehingga  tujuan perkawinan  yang  sakinah,  mawadah, warohmah  dapat  terwujud. Namun realita  dilapangan,  tujuan  pernikahan
1 KH.AckhmadChalwani, Pidato sambutan
Pernikahan ,  dalam  acara  pernikahan  Dosen  STAIAN Purworejodi Wonosobo.
2 Kompilasi Hukum Islam
3 UU Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh Undang-Undang Perkawinan tidak mudah  tercapai  dengan  timbulnya berbagai  permasalahan  perselisihan dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga yang bisa berakhir dengan perceraian.
Perceraian adalah putusnya ikatan  perkawinan  antara  suami  istri dengan  keputusan  pengadilan  dan  ada cukup  alasan  bahwa  diantara  suami istri  tidak  akan  hidup  rukun  lagi sebagai suami istri. 4 Perceraian merupakan  cara  terakhir  bagi  suami istri  dalam  penyelesaian  final  konflik rumah tangga karena perceraian memiliki  resiko  bagi  masa  depan  anak dan  keluarga  yang  memiliki  hubungan kekerabatan.  Akibat  yang  timbul  dari perceraian  akan  berpengaruh  terhadap psikoligi  (mental)  anak  dan  dapat merusak  keharmonisan  persaudaraan antara  masing-masing keluarga.
Melihat  dampak  yang  timbul dari perceraian yang begitu berat, maka sangat  diperlukanadanya  upaya-upaya perdamaian.  Dalam hukum  acara perdata,  istilah  perdamaian  disebet dengan “dading” , ya i t u suatu perjanjian atau persetujuan yang dilakukan  oleh  kedua  belah  yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan suatu perkara yang sedang diselesaikan atau diproses di pengadilan 5 .  Didalam  hukum  syariat, istilah  perdamaian  disebut  dengan “islah” yang berarti memperbaiki atau menghilangkan perselisihan. Islah artinya suatu upaya untuk menciptakan perdamaian dengan
4 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-Undang  Nomer  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan , Yogyakarta, Liberty, 1982.
5 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2012, hlm. 183.
membawakeharmonisan, menganjurkan  orang  untuk  berdamai dalam  menyelesaikan  persengketaan diantara
mereka sehingga
menghasilkan  keputusan  yang  tidak merugikan bagi kedua belah pihak. 6
Upaya    perdamaian  didalam hukum  acara  perdata  disebut  dengan mediasi.  Mediasi  ini  dilakukan  agar ada  kesepakatan  antara  para  pihak.
Namun demikian, upaya  mediasi yang ditempuh  untuk  penyelesaian  sengketa diantara  para    pihak  akan  lebih  efektif dengan hadirnya  pihak  ketiga sebagai penengah. Upaya tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun diluar pengadilan.  Dalam  hal  perdamaian dilakukan  di    luar    pengadilan,    maka pihak    ketiga    dapat  berasal    dari keluarga,    seperti    dalam    sengketa rumah  tangga  antara  suami  dan  istri atau  pihak  lain  yang  dipercaya  oleh para  pihak  seperti  Lembaga  Bantuan Hukum (LBH).
Didalam beracara di Pengadilan Agama  belum  tentu  penyelesaian perkara berakhir dengan putusan perceraian.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena ada  beberapa  jenis  perkara  yang  dapat diselesaikan  dengan  cara  non  litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi  merupakan  perluasan  dari negosiasi dalam mekanisme Alternative  Dispute  Resolution  (ADR) atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Dalam  proses  negosiasi  pemecahan masalah diperlukan pihak luar (importial) yaitu  pihak  yang  tidak memiliki  keberpihakan  dan  netral dengan pihak yang sedang bersengketa, tujuannya  untuk  membantu  para  pihak
6 Masburiyah dan Hasan, Bakhtiar, Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi , Media Akdemika,2011.
dalam memperoleh kesepakatan. Tahapan mediasi  ini dalam beracara di Pengadilan  Agama  sering  dilakukan sebelum  pemeriksaan  perkara  dan ditangani  oleh  hakim  mediasi  yaitu hakim yang tidak ikut dalam memeriksa  perkara.  Demikian  juga sebaliknya,  u paya  perdamaian  yang dijembatani  pihak  ketiga  belum  tentu berhasil,  sehingga  majelis  hakim  tetap menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Dalam penanganan perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  tidak sedikit perkara yang diputuskan berdasarkan  putusan  verstek.  Putusan tersebut  banyak  disebabkan  karena tidak  hadirnya  tergugat  atau  termohon pada saat proses mediasi.
Ketidakhadiran tergugat atau termohon ini tentu saja disebabkan oleh berbagai masalah yang melatarbelakanginya salah satunya adalah adanya kesepakatan  dari  para  pihak  untuk bercerai.  Hal  ini  sering  dilakukan  oleh para  pihak  dimana  para  pihak  sebelum mengajukan gugatan telah ada kesadaran  bersama  untuk  mengakhiri perkawinan mereka. Kesadaran
bersama  ini  bukan  berarti  para  pihak tidak  ada  perselisihan  atau  telah berdamai untuk  melanjutkan hubungan keluarga namun justru sebaliknya, para pihak  mengharapkan  proses  perceraian mereka  bisa  berjalan  dengan  cepat, mudah  dan  hemat  biaya  bahkan  tidak sedikit perkara yang biaya perceraiannya ditanggung bersama atau kedua  belah  pihak.  Untuk  itu  penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sakti
Purworejo mengingat proses terjadinya kesepakatan  yang  mengikat  pihak tergugat/  termohon  agar  tidak  hadir dalam mediasi maupun proses
persidangan selanjutnya dilakukan sebelum
pengajuan
gugatan/permohonan  di  Pengadilan
Agama.  Berdasarkan  latar  belakang
p ermasalahan  yang  telah  diuraikan  di atas, maka permasalahan dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Pertama,  mengapa  tergugat  tidak  hadir dalam  proses persidangan? Kedua, bagaimanakah kesepakatan  para  pihak dalam upaya mencapai putusan verstek?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menjelaskan  proses terjadinya
kesepakatan diluar pengadilan sebelum diajukannya gugatan/  permohonan  dari  salah  satu pihak  (Penggugat/Pemohon)  sebagai cara  untuk    memudahkan  proses persidangan sehingga hakim
menjatuhkan  putusan  secara  verstek. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan  manfaat  baik secara teoritis  maupun  praktis  bagi  semua kalangan.  Secara  teoritis  diharapkan bisa  memberikan  sumbangan  ilmiah dalam pengetahuan hukum keperdataan terutama dalam beracara di  Pengadilan Agama terkait dengan adanya kesepakatan  para  pihak dalam  upaya mencapai putusan verstek dalam perkara  perceraian.  Secara  praktis memberi  manfaat  atau  kontribusi kepada  lembaga  yang  berperan  dalam membantu  para  pihak  yang  berperkara agar  dapat  menyelesaikan  perkara perceraian  dengan  cepat,  mudah  dan biaya  murah  tanpa  ada  pihak  yang merasa keberatan.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  empiris (empirical law  research) .  Yang  meneliti  hukum positif  mengenai  prilaku (behavior) dari  para  pihak  yang  berperkara
sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam hubunganya berkehidupan ditengah-tengah masyarakat. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman  tentang  kondisi  riil  yang ditemukan dilapangan serta menyajikan analisis terhadap
permasalahan  dari  para  pihak  yang memiliki  keperluan  untuk  mencari solusi  dengan  tetap  melaksanakan aturan  hukum  tertulis,  khususnya dalam hal pelaksanaan upaya penyelesaian dalam proses persidangan perkara perceraian  yang  diputus secara verstek  dihubungkan  dengan  peraturan perundangan  dan  teori  hukum  secara lengkap  dan  sistematis.  Pendekatan yuridis  sosiologis  yang  paling  tepat untuk  digunakan  dalam  penelitian  ini dimana  hukum  akan  selalu  menyertai disetiap lini kehidupan masyarakat dan menjadi  institusi  sosial  dalam  sistem kehidupan bermasyarakat.
Lokasi  penelitian  di  Lembaga Bantuan  Hukum  Sakti  Purworejo dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten dengan angka perceraian  yang  tinggi  dan  Lembaga Bantuan  Hukum  Sakti  Purworejo termasuk  salah  satu  Lembaga  Bantuan Hukum  yang  banyak  diminati  oleh pihak-pihak  yang  berperkara  untuk konsultasi  hukum  karena  letaknya sangat  strategis  berada  disamping Pengadilan  Agama  Purworejo.  Selain membuka konsultasi hukum, di
Lembaga  Bantuan  Hukum  Sakti  juga membuka jasa pembuatan gugatan atau permohonan perkara sehingga
memudahkan para pihak yang berperkara dalam membuat kesepakatan tertulis atau surat pernyataan  para  pihak  jika  diperlukan
dalam persidangan atau diluar persidangan.
Sumber data primer berasal dari penelitian  lapangan (field  research) dengan pihak-pihak yang terkait munculnya  kesepakatan  para  pihak yang berperkara sebagai upaya mencapai putusan verstak dalam perkara  perceraian.  Kemudian  sumber data    sekunder    dari    penelitian kepustakaan (library  research), berupa buku-buku,    peraturan    perundang- undangan,    jurnal  hukum,  artikel hukum,  hasil-hasil  penelitian  yang relevan serta mengkaji putusan-putusan verstek.
Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara  dengan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, Pegawai LBH
Sakti,  Direktur  LBH,  Sekertaris  LBH, para  Advokat    LBH,  paralegal  dan
Akademisi. Data tersebut
didokumentasikan  beserta  informasi yang  ada  hubungannya  dengan  tema penelitian.  Semua  data  dan  informasi yang  terdokumentasi  dianalisis  secara kualitatif dengan mengolah data primer dan  data  sekunder  untuk  diurutkan dengan  cara  yang  sistematis  kemudian diuraikan  secara  deskriptif  sehingga maksud  dari  peneletian  ini  dapat tercapai.

## KAJIAN TEORI

## A. KESEPAKATAN PARA PIHAK
Kesepakatan para pihak maksudnya adalah persesuaian keinginan  atau  kehendak  dari  pihak-
pihak  yang  mempunyai  permasalahan. Kesepakatan bisa berbentuk akta otentik,  akta  dibawah  tangan  atau berupa perjanjian secara lisan. Didalam kesepakatan,  sesuatu  yang  diinginkan
oleh  pihak  yang  satu  disetujui  oleh pihak  yang  lain.  Tentu  masing-masing pihak  memiliki  kepentingan  terhadap kesepakatan tersebut yang dirasa menguntungkan  bagi  dirinya.  Pihak yang sepakat dalam sebuah kesepakatan  terjadi  karena  ada  salah satu  pihak  yang  memberikan  sebuah penawaran (offerte), sehingga  pihak yang sepakat karena adanya kesesuaian kehendak maka akan merespon dengan penerimaan  ( acceptatie ).Kata  sepakat dapat  diberikan  secara  tegas  maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun  dengan  suatu  tanda  tertentu. Cara  tertulis  dapat  dilakukan  dengan akta  otentik  maupun  dengan  akta  di bawah tangan. 7
Mengenai kapan saat terjadinya kata  sepakat,  terdapat  4  (empat)  teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu : 8
1. Teori Ucapan ( Uitings Theorie ).
Menurut  teori  ini,  kata sepakat  terjadi  pada  saat  pihak yang  menerima  penawaran  telah menulis surat jawaban yang menyatakan  ia  menerima  surat pernyataan.
2. Teori Pengiriman ( verzendings Theorie ). Menurut teori ini, kesepakatan  terjadi  apabila  pihak yang  menerima  penawaran  telah mengirimkan  surat  jawaban  atas penawaran  yang  diajukan  terhadap dirinya.  Dikirimkannya  surat  maka berarti  si  pengirim  kehilangan
7 ngobrolinhukum , kesepakatan-dalam-perjanjian , diambil dari https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/01/20/kese pakatan-dalam-perjanjian/ di ambil pada hari Sabtu tanggal4 Juli 2020 pk.19.00 wib.
8 Ibid.
kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. 3. Teori Penerimaan ( Ontvangs Theorie ).
Menurut  teori  ini,  terjadi pada  saat  pihak  yang  menawarkan menerima  langsung  surat  jawaban dari pihak yang menerima tawaran.
4. Teori  Pengetahuan  ( Vernemings Theorie ).
Teori ini berpendapat bahwa  kesepakatan  terjadi  pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya  telah  diketahui  oleh pihak  yang  menerima  penawaran tersebut.

## B. PERCERAIAN
1. Pengertian Perceraian Syarat utama terjadinya perceraian karena adanya perkawinan. Perkawinan akan terputus oleh beberapa sebab, yaitu
a. Karena  meninggalnya  salah satu pihak. Jika suami atau istri meninggal  maka  terputuslah perkawinan tersebut baik secara agama maupun peraturan perundangan. Dengan demikian bagi  yang  masih  hidup  akan berubah  statusnya  baik  secara administrasi  maupun  secara sosial.  Istilah  yang  digunakan secara  administrasi  dalam  data kependudukan  disebut  dengan cerai mati.
b. Karena  adanya  putusan  hakim terhadap  gugatan  perceraian salah  satu  pihak  di  pengadilan. Jika pihak istri yang mengajukan  gugatan  cerai  dan dikabulkan  oleh  majelis  hakim yang
menangani perkara
tersebut  maka  hakim  akan menjatuhkan talak tergugat terhadap  penggugat,  dan  atau menceraikan  penggugat  dengan tergugat.  Namun  jika  pihak suami yang mengajukan gugatan  dan  dikabulkan  oleh majelis  hakim  yang  menangani perkara  tersebut  maka  hakim akan  memberikan  izin  kepada pemohon  gugatan    untuk  ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan  Agama  bagi  orang Islam  dan  Pengadilan  Negeri bagi  yang  selain  Islam.  Maka istilah  yang  digunakan  secara administrasi dalam data kependudukan  disebut  dengan cerai hidup. c. Karena  adanya  putusan  hakim terhadap
permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini jarang  terjadi  namun  bukan  hal yang tidak mungkin.
Pembatalan  perkawinan  terjadi karena ada sebab khusus,
misalnya  diketahui  kemudian bahwa  antara  suami  dan  istri ternyata sedarah (saudara kandung) sementara sudah dinikahkan  dan  dicatat  secara resmi  oleh  petugas  pencatat nikah  Kantor  Urusan  Agama setempat.  Dalam  kasus  tersebut maka  hakim  akan  menetapkan batal  pernikahan  antara  suami dan istri. Istilah yang digunakan secara  administrasi  dalam  data kependudukan  disebut  dengan cerai hidup.
Menurut  Amir  Syarifuddin, putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa  bentuk  tergantung  dari segi siapa sebenarnya yang
berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut yaitu: 9
a. Putusnya perkawinan atas
kehendak  Allah  sendiri  melalui matinya  salah  seorang  suami istri.  Dengan  kematian  itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
b. Putusnya perkawinan atas kehendak  si  suami  oleh  alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak .
c. Putusnya perkawinan atas kehendak  si  istri  karena  si  istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan  yang  disampaikan si  istri  dengan  cara  tertentu  ini diterima oleh suami dan dilanjutkan  dengan  ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus  perkawinan  dengan  cara ini disebut khulu’ .
d. Putusnya perkawinan atas
kehendak  hakim  sebagai  pihak ketiga  setelah  melihat  adanya sesuatu  pada  suami  dan/atau pada  istri  yang  menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut dengan fasakh . Secara umum didalam Undang-undang  Nomor  19  tahun 2019  tentang  perubahan  Undang- undang    Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan membagi putusnya hubungan ikatan perkawinan menjadi tiga :
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 197.
a. Karena  kematian  salah  satu pihak.
b. Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak.
c. Dengan putusan pengadilan.

## C. PUTUSAN VERSTEK
1. Pengertian Verstek
Putusan verstek adalah putusan  yang  menyatakan  bahwa pihak  tergugat  atau  termohon  tidak hadir  meskipun  telah  dipanggil secara  layak/patut  menurut  hukum acara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim dapat memanggil pihak yang tidak datang sekali  lagi.  Putusan  verstek  diatur dalam  pasal  124  HIR  (Pasal  148 R.Bg  )  dan  Pasal  125  HIR  (pasal 149 R.Bg).
a. Pasal 124 HIR: 10
Apabila  pada  hari  yang telah ditentukan
penggugat/pemohon  tidak hadir dan  tidak  menyuruh  orang  lain untuk  hadir  sebagai  wakilnya,
padahal  ia  telah  dipanggil dengan layak/patut, maka gugatannya  dinyatakan  gugur dan  dihukum  membayar  biaya perkara  tetapi  ia  berhak  untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah  ia  membayar  lebih dahulu  biaya  tersebut.  Artinya hakim  punya  wewenang  untuk menjatuhkan  putusan  terhadap perkara  tersebut  tanpa  hadirnya penggugat atau pemohon dengan alasan yang sah menurut hukum yang kemudian disebut putusan verstek.
b. Pasal 125 (1) HIR: 11
10 WajikSaleh, Hukum  Acara  Perdata ,  Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977, hlm. 29-30.
Apabila  pada  hari  yang telah  ditentukan,  tergugat  atau termohon  tidak  hadir  dan  tidak menyuruh seseorang untuk
hadir sebagai wakilnya, padahal ia  telah  dipanggil  dengan  juru sita  secara  layak/patut  maka gugatan  itu  diterima  dengan putusan  tidak  hadir  (verstek), kecuali  kalau  ternyata  bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Berdasarkan pasal tersebut, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat atau termohon,  dengan  ketentuan apabila  tergugat  atau  termohon tidak  datang  menghadiri  sidang pemeriksaan  yang  ditentukan tanpa  alasan  yang  sah  ( default without  reason ),  sedangkan  ia telah dipanggil secara layak/patut. Majelis hakim juga berhak menolak gugatan apabila  gugatan  tersebut  tidak mempunyai dasar hukum. Gugatan bisa dinyatakan mempunyai dasar hukum, apabila alasan-alasan yang menjadi  dasar  tuntutan  tidak membenarkan  tuntutan,  maka
gugatan  akan  dinyatakan  tidak diterima ( nier ontvankelijk verklaard/ N.O.). Hal ini dimaksudkan agar hakim memperhatikan kepentingan tergugat/termohon karena hakim dalam menangani
perkara  wajib  mempelajari  isi
11 K.  Wajik  Saleh, Hukum  Acara  Perdata, Jakarta: Gahalia Indonesia , 1977, hlm. 30.
gugatan,  sehingga  asas andi  et alteram partem dapat terwujud.
2. Syarat sahnya Verstek
Syarat sahnya putusan verstek  kepada  termohon  atau tergugat,    telah  diatur  dalam  pasal 125  HIR  ayat  (1)  atau  78  Rv. Syarat  verstek  adalah  sebagai berikut : 12
a. Termohon/tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut.
b. Ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah.
c. Termohon/tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi Pasal  125  ayat  (1)  HIR menegaskan,  putusan  verstek  yang mengabulkan gugatan
penggugat/pemohon diwajibkan ketentuan sebagai berikut: 13
a. Tergugat  atau  para  tergugat (Termohon  atau  para  temohon) kesemuanya  tidak  datang  pada hari sidang yang telah ditentukan. b. Ia atau mereka tidak mengirimkan  wakil  kuasanya yang  sah  untuk  menghadap dipersidangan.
c. Ia  atau  mereka  kesemuanya telah dipanggil dengan patut/layak menurut hukum acara.
d. Petitum tidak melawan hak
e. Petitum beralasan
Syarat-syarat  di  atas  harus satu  persatu  diperiksa  dengan seksama,  dan  apabila  benar-benar persyaratan itu kesemuanya
12 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 38.
13 Retno Wulan Susanto dan Iskandar Orip kartawinata, Hukum Acara Dalam Teori danPraktek, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 26.
terpenuhi,  putusan  verstek  dapat dijatuhkan  dengan  mengabulkan gugatan.  Elfaniah  Zuhriah  dalam bukunya  yang  berjudul Peradilan Agama  di  Indonesia, menjelaskan bahwa  putusan  verstek  yang  diatur dalam  HIR,  R.Bg,  UU  Nomor  20 Tahun  1947  dan  SEMA  Nomor  9 Tahun  1946    bisa  dikabulkan  jika terpenuhi syarat-syarat berikut: 14
a. Tergugat  telah  dipanggil  secara resmi dan patut.
b. Tergugat  tidak  hadir  dalam sidang  dan  tidak  mewakilkan kepada  orang  lain  serta  tidak ternyata  pula  bahwa  ketidak hadirannya  itu  karena  sesuatu alasan yang sah.
c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan  eksepsi  mengenai kewenangan.
d. Penggugat  hadir di  persidangan dan
e. Penggugat mohon putusan.
3. Penerapan Acara Verstek Tidak  ada  kewajiban  bagi tergugat atau termohon hadir dalam
sidang  ketika  perkaranya  diperiksa oleh pengadilan. Hadir dan tidaknya  hanya  merupakan  hak yang  bersifat  imperative  menurut undang-undang, sementara itu undang-undang tidak melaksanakan penerapan  acara  verstek  secara imperative sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan dalam mengabulkan  atau  tidak  terhadap perkara yang tidak dihadiri tergugat atau  termohon  sebagaimana  diatur
14 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2005, hlm.275.
dalam  pasal126  HIR. 15 Hakim mempunyai
wewenang menjatuhkan putusan verstek
apabila  pemohon  atau  tergugat tidak  hadir  atau  tidak  mewakilkan kehadirannya  pada  sidang  pertama sedangkan ia telah dipanggil secara layak/patut berdasarkan hukum acara.  Namun  demikian  seringkali hakim masih memberi kebijaksanaan kepada pihak tergugat/termohon dengan memanggilnya  sekali  lagi  agar tidak terkesan semena-mena meskipun jika diputuskan tetap sah menurut hukum. Hal ini telah diatur dalam  pasal  126  HIR.  Meskipun dalam pasal tersebut tidak mengatur  secara  tegas  mengenai batasan  toleransi  seberapa  banyak perkara  itu  bisa  diundurkan  akan tetapi hakim juga harus memperhatikan asas peradilan sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  4 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  4 Tahun 2004. Dalam rangka
melindungi  kepentingan  para pihak  yang  berperkara  maka batasan  toleransi  pengunduran yang  wajar  menurut  hukum minimal dua kali dan maksimal tiga kali sebab memberi toleransi  pengunduran  jadwal persidangan secara moral dianggap  mengandung  sikap parsialitas kepada tergugat. Oleh karenanya batasan maksimal  pengunduran  yang dapat  dibenarkan  hanya  sampai tiga  kali  saja.  Apabila  sudah
15 Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 388-389.
dipanggil  secara  layak/patut sebanyak  tiga  kali  akan  tetapi tergugat/termohon  tetap  tidak menghadiri  persidangan  tanpa alasan  yang  sah  maka  hakim wajib menjatuhkan putusan
verstek. 16 HASIL

## PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
A. Praktik kesepakatan para pihak
Fakta  persidangan  tidak  selalu sama  dengan  fakta  dilapangan.  Hal  ini bisa  terjadi  karena  fakta  persidangan hanya  memeriksa  materi  gugatan  baik formil  maupun  materiil.  Sedangkan fakta dilapangan yang melatarbelakangi  terjadinya  perkara dalam  rumah  tangga  begitu  luas  dan komplek, dipengaruhi berbagai kondisi dan situasi para pihak yang berperkara. Pengetahuan masyarakat tentang persidangan  sudah  semakin  maju seiring dengan banyaknya perkara yang masuk di pengadilan agama, khususnya perkara  perceraian,  baik  gugat  cerai maupun  cerai  talak.  Tidak  sedikit perkara perceraian yang penyelesaiannya  di  pengadilan  bertele- tele  hingga  memakan  waktu  yang sangat  lama  bahkan  bisa  sampai setahun  lebih.  Hal  itu  terjadi  karena masing-masing pihak selalu mengadakan perlawanan dalam
persidangan.  Dalam  kasus  perceraian yang  sarat  perlawanan  bisa  mencapai 12  sampai  14  kali  sidang.  Kejadian tersebut  karena  dalam  gugatan  sering mempersoalkan  hak  gono  gini  (harta bersama),  hak  asuh  anak,  tanggungan hutang dan lain sebagainya. 17
16 Ibid.
17 Cahyo Subekti, Sekertaris LBH Sakti,
wawancara  di  Kantor  LBH  Sakti  Purworejo  pada  hari Jumat tanggal  3 Juli 2020
Akibat berlarutnya penyelesaian dalam persidangan membuat biaya perkara menjadi mahal.
Persoalan  ini  yang  kemudian  menjadi alasan bagi para pihak untuk menyelesaikan dulu masalah keluarganya sebelum penyelesaian masalah  perceraiannya  dipersidangan.
Tentu saja penyelesaian masalah keluarga  dilakukan  diluar  pengadilan sehingga  mereka  butuh  penengah dalam  mengurai  permasalahan  yang membelit masing-masing pihak. Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) sebagai  lembaga  independen,  yang menyediakan  ruang  konsultasi  akan menjadi  pilihan  bagi  penyelesaian masalah  keluarga  mereka.  Salah  satu LBH  yang  dijadikan  rujukan  dalam penyelesaian secara non letigasi adalah LBH Sakti Purworejo.
Diantara kesepakatan para
pihak, karena sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga maka mereka sepakat untuk bercerai dengan kesepakatan  bahwa  salah  satu  pihak mengajukan gugatan dipengadilan sementara dipihak lain (lawan) sepakat untuk  tidak  menghadiri  panggilan sidang  di  pengadilan  agar  prosesnya lebih mudah, cepat  dan  murah. Hal  ini dikarenakan  masih  ada  persoalan  lain yang harus diselesaikan pasca perceraian misalnya penyelesaian
tanggungan  hutang  di  bank  sewaktu hidup  bersama.  Setelah  persoalan keluarga yang membelit mereka terurai,  baru  mereka  mengajukan perkara  perceraiannya  di  Pengadilan Agama  dengan  masing-masing  pihak komitmen terhadap kesepakatan tersebut.
Data  Penaganan  Perkara  yang  masuk Pengadilan  Agama  Purworejo  di  LBH
Sakti Purworejo tahun 2019. 18 No Bulan Jumla h Perka ra
Putusan Verstek
1. Januari
19 9
2. Pebruari 33 14 3. Maret 16 7 4. April 17 8 5. Mei 15 6 6. Juni 19 8 7. Juli 17 9 8. Agustus 8 4 9. Septembe r 11 4 10. Oktober 16 9 11. Nopember 8 5
12. Desember 13 6 Jumlah 192 89 Dari data tersebut jumlah perkara  yang  diputus  verstek  ada  89 perkara dari 192 perkara yang ditangani  sejak  Januari  –  Desember 2019.  Dari  89  perkara  yang  diputus verstek  sebagian  besar  telah  terjadi kesepakatan  antar  para  pihak  bahwa pihak  tergugat  atau  termohon  tidak menghadiri  proses  persidangan  baik mediasi maupun proses selanjutnya dan siap  menandatangani  surat relaas
18 Data  Penanganan  Perkara  Tahun  2019  LBH Sakti Purworejo
panggilan dari pengadilan. Kesepakatan  para  pihak  tersebut  bisa berupa  kesepakatan  lisan  maupun tertulis.  Dalam  membuat  kesepakatan tersebut  tidak  ditulis  dalam  bentuk surat  perjanjian,  akan  tetapi  dalam bentuk surat pernyataan.
Ketidakhadiran tergugat ini disebabkan oleh berbagai faktor. Diantara penyebabnya adalah :
1. pihak  tergugat/termohon  berada  di luar daerah (wilayah hukum) sehingga  tidak  bisa  hadir  ke persidangan.
2. pihak  tergugat/  termohon  memang menghendaki  (sepakat)  bercerai namun  tidak  mampu  atau  enggan untuk  membayar  biaya  sehingga semua biaya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggugat/  pemohon  cerai  dengan syarat  pihak  tergugat/  termohon tidak  hadir  memenuhi  panggilan baik mediasi maupun sidang perkara.
3. pihak  tergugat  sudah  menikah secara agama (sirri)
4. pihak tergugat melakukan KDRT
5. pihak tergugat menjadi narapidana
6. pihak  tergugat  tidak  diketahui alamatnya Dari  beberapa  faktor  yang melatarbelakangi ketidak hadiran tergugat/ termohon dalam proses persidangan  baik  ditingkat  mediasi maupun proses persidangan
selanjutnya  yang  paling  mendominasi adalah pihak tergugat/ termohon memang  sepakat  bercerai  namun  tidak mampu  atau  enggan  untuk  membayar biaya perceraian sehingga semua biaya diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak penggugat/  pemohon  cerai  dengan syarat  pihak  tergugat/  termohon  tidak
hadir memenuhi panggilan baik mediasi  maupun  dalam  sidang  pokok perkara  sampai  putusan.  Hal  ini dipersyaratkan
oleh penggugat/pemohon  karena  disamping agar  prosesnya  lebih  mudah,  juga untuk  menghemat  biaya.  Karena  tidak ada  perlawanan  dalam  persidangan, biasanya  hanya  cukup  dua  kali  sidang maka  perkaranya  akan  diputus  oleh hakim dengan putusan verstek.
Pada  umumnya  kasus  seperti diatas,  yang  kemudian  mengajukan gugatan  adalah  pihak  yang  terdesak kepentingan  akibat  menggantungnya status  pernikahan,  misalnya  salah  satu pihak  akan  menikah  lagi  sehingga membutuhkan  akta  cerai. 19 Disebut menggantung  karena  pada  dasarnya pernikahan  mereka  sudah  lama  tidak harmonis bahkan seringkali sudah lama berpisah akan tetapi tidak ada kejelasan dan  tidak  mungkin  bagi  mereka  untuk bersatu  kembali  dalam  satu  rumah tangga.  Agar  tidak  ada  keraguan terhadap
kesanggupan tegugat/termohon  untuk  tidak  hadir dalam  persidangan  maka  seringkali para  penggugat/  pemohon  meminta bukti  tertulis  dalam  bentuk  surat pernyataan.
Contoh surat pernyataan tergugat : 20 Yang bertandatangan di bawah ini : Nama :……... bin……………; NIK :  ………………………
Tempat, tanggal lahir  :  ……………
19 Muhajir,  Dosen  Hukum  Ahwalus  Syahsiyah, wawancara pada hari sabtu 18 Juli 2020 pkl. 13.00 wib
20 Dokumen  Arsip  Surat  Pernyataan  LBH  Sakti Purworejo
Agama :Islam Pendidikan : ………… Pekerjaan : ………… Alamat : …………… Adalah suami dari saudara: Nama :………..binti……….; NIK :…………… Tempat, tanggal lahir  : …………… Agama : Islam Pendidikan : ………… Pekerjaan : ………… Alamat : ……………….
Menyatakan  dengan  sebenar-benarnya bahwa  istri  saya  akan  mengajukan Gugatan  Cerai  melalui  sidang  di Pengadilan Agama Purworejo, dan atas Gugatan  Cerai  istri  saya  tersebut,  saya menyatakan  tidak  berkeberatan,  dan tidak akan hadir di dalam persidangan, karena  rumah  tangga  yang  memang sudah  tidak  ada  kecocokan  dan keharmonisan  lagi,  dan  perceraian  ini sebenarnya juga sudah saya inginkan.
Demikian  surat  pernyataan  ini  saya buat  dengan  sadar  tanpa  ada  paksaan dari siapapun dan untuk dapat dipergunakan  seperlunya,  dan  apabila saya kelak mempermasalahkan
pernyataan  ini,  maka  saya  bersedia dituntut secara hukum.
Yang Menyatakan
……bin……
Saksi-saksi:
1. ............................ selaku ................
2. ............................ selaku ................
Meskipun Surat Pernyataan tersebut  tidak  dapat  dijadikan  sebagai alat  bukti  namun  surat  pernyataan tersebut  akan  menjadi  pegangan  bagi Penggugat/  pemohon  selama  proses persidangan  di  Pengadilan  Agama belum  selesai  sampai  pada  putusan. Surat pernyataan tersebut dibuat sebelum  gugatan/  permohonan  cerai didaftarkan  di  Pengadilan  Agama.  dan tidak dilampirkan dalam berkas gugatan.  Hal  ini  dilakukan  oleh  para pihak  tanpa  sepengetahuan  pihak pengadilan.  Ketika pada  hari  sidang pertama yang telah ditentukan, tergugat tidak  hadir  atau  tidak  menyuruh wakilnya  untuk  datang  menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil  dengan  patut,  maka  bisa langsung  diputuskan  dengan  verstek oleh  majelis  hakim.  Namun  biasanya ketua  majelis  hakim  masih  memberi toleransi  untuk  memanggil  kembali para  pihak  dalam  sidang  berikutnya untuk  mediasi.  Pada  sidang  kedua majelis  hakim  akan  mempertanyakan pihak  tergugat/termohon,  jika  tidak datang  maka  mediasi  dianggap  gagal dan sidang dilanjutkan dengan
pembacaan gugatan, pemeriksaan
saksi-saksi dan
mendengarkan keterangan  saksi yang  selanjutnya  atas permintaan  penggugat  atau  pemohon atau  kuasa  hukumnya  maka  akan diputus dan dibacakan putusannya pada hari  itu  juga  setelah  majelis  hakim semua setuju.

## B. Analisa  Pertimbangan  Hukum  Bagi Hakim
Menurut  hukum  acara  positif
dalam perkara perdata, hakim diwajibkan  untuk  mencari  kebenaran formal, hal ini adalah dikarenakan luas ruang  lingkupnya  perkara  sepenuhnya ditentukan  oleh  para  pihak  yang berperkara,  begitupun  dalamhukum perdata  Islam,  hakim  tidak  diwajibkan untuk mencari suatu kebenaran materiil,  melainkan  hanya  diwajibkan untuk  mencari  kebenaran  formal  saja. Terkait dengan putusan verstek dimana praktek perundang-undangan yang mengatur  tentang  verstek  tersebut berlaku  juga  dilingkungan  Pengadilan Agama.  Didalam  R.Bg  Pasal  149  dan HIR  Pasal  125,  telah  jelas  mengatur meskipun  persidangan  dilaksanakan hanya dihadiri oleh satu pihak (pemohon/penggugat) tetapi mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sah dan kuat. Selain itu juga, putusan  verstek
menjadi penting keberadaannya mengingat  jumlah perkara  yang masuk ke  Pengadilan  Agama  jumlahnya tidaklah sedikit bahkan semakin bertambah setiap tahunnya dan didominasi  perkara  cerai  talak  dan cerai  gugat.Maka  bisa  dibayangkan bila  tidak  ada  penyelesaian  putusan kasus  dan  termasuk  putusan  verstek, dari jumlah kasus yang masuk semakin bertambah, akan mengakibatkan penumpukan yang luar biasa.
Sebelum  memutuskan  perkara dengan verstek biasanya hakim mempertimbangkan  dari  keabsahan panggilan  yang  disampaikan  kepada tergugat dan alasan ketidak hadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian  acara  posita  dan  petitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan  atau  tidak.  Jika  gugatan  itu tidak  beralasan,  yaitu  apabila  tidak
diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan  tuntutan,  maka  gugatan akan ditolak. 21
Tindakan  Hakim  Pengadilan Agama dalam menghadirkan saksi agar putusan  yang  dijatuhkan  memiliki pertimbangan hukum yang kuat.
Wirjono  Projodikoro  mengemukakan hal  yang  sama  tentang  saksi  dalam pemeriksaan perkara, menurutnya bahwa  di  antara  tindakan-tindakan hakim dalam memeriksa perkara perdata  yang  amat  penting  dan  yang harus  pertama-tama  disebut  ialah mendengarkan  keterangan  saksi.  Ini termasuk  tindakan  hakim  mengenai pembuktian dari sesuatu yang diajukan oleh  pihak  yang  berperkara.  Putusan verstek  yang  telah  dijatuhkan  oleh hakim  memiliki  kekuatan  hukum, namun  baik  penggugat/pemohon  dan tergugat/termohon masih memiliki hak-hak setelah putusan tersebut dijatuhkan.  Kalau  penggugat/pemohon tidak  terima  dengan  putusan  verstek, maka  ia  dapat  melakukan  upaya banding  di  Pengadilan  Tinggi  Agama atau  Pengadilan  Tinggi.  Sedangkan kalau  tergugat/termohon  yang  tidak bisa  menerima  keberatan  atas  adanya putusan  verstek,  maka  ia  dapat melakukan  perlawanan  atas  putusan verstek  tersebut  yaitu  verzet.  Menurut KA. Dewa Antara direktur  LBH Sakti,
Verzet yang dilakukan oleh
tergugat/termohon secara formal sepanjang  verzet  masih  dilakukan dalam tenggang waktu yang
dibenarkan  menurut  undang-undang maka  pemeriksaan  perkara  kembali dibuka dan bisa saja dianggap hak-hak
21 HariWidiyanto,  Advokat  LBH  Sakti  Purworejo, wawancara  di  Kantor  LBH  Sakti  Purworejo  pada  hari Jumat tanggal 3 Juli 2020.
tergugat  telah  terpenuhi. 22 Sedangkan mengenai  subtansi  yang  menyangkut hak-hak  tergugat,  sangat  tergantung dari hasil pembuktian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian perkara di atas, dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  Putusan Verstek disebabkan beberapa faktor yaitu :
1. pihak  tergugat  berada  di  luar  daerah (wilayah  hukum)  sehingga  tidak  bisa hadir ke persidangan.
2. pihak  tergugat/  termohon  memang menghendaki (sepakat) bercerai namun tidak  mampu  atau  enggan  untuk membayar biaya sehingga semua biaya diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak penggugat/  pemohon  cerai  dengan syarat  pihak  tergugat/  termohon  tidak hadir memenuhi panggilan baik mediasi maupun sidang perkara.
3. pihak  tergugat  sudah  menikah  secara agama (sirri)
4. pihak tergugat melakukan KDRT
5. pihak tergugat menjadi narapidana
6. pihak tergugat tidak diketahui
alamatnya Hasil  penelitian  dalam  perkara perceraian  yang  berakhir  dengan  putusan verstek di Pengadilan
Agama,
menunjukkan  bahwa  alasan  dominan  dari ketidakhadiran pihak tergugat ke persidangan adalah karena adanya kesepakatan  para  pihak  yang  dilakukan diluar pengadilan agar persidangan berjalan lancar karena tidak ada perlawanan, cepat dan beban biaya ringan. Kesepakatan  tersebut  bisa  dalam  bentuk tertulis dan tidak tertulis, bentuk kesepakatan tertulis berupa surat
22 KA.DewaAntara, Direktur LBH Sakti Purworejo, wawancara  di  Kantor  LBH  Sakti  Purworejo  pada  hari Jumat tanggal 3 Juli 2020.
pernyataan  calon  tergugat/  termohon  yang menyatakan “ tidak berkeberatan, dan tidak akan  hadir  di  dalam  persidangan.  Surat kesepakatan  tersebut  hanya  dijadikan pegangan  yang  bersifat  menghilangkan keraguan  bagi  penggugat/pemohon  dan tidak  dilampirkan  dalam  berkas  gugatan karena tidak bisa menjadi alat bukti.
Landasan hukum bagi hakim Pengadilan  Agama  untuk  memakai  proses pembuktian  dalam  perkara  verstek  selain merupakan  syarat  formil,  pembuktian tersebut  juga  diatur  dalam  pasal  164  HIR tentang  alat-alat  bukti  sehingga walaupun persidangan  dilaksanakan  hanya  dihadiri oleh satu pihak tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat.

## SARAN
1. Agar semua pihak yang terkait terhadap penanganan perkara perceraian  hendaknya  mengupayakan perdamaian dalam arti yang
sesungguhnya  kepada  para  pihak semaksimal  mungkin  sehingga  dapat memperkecil permasalahan yang masuk di pengadilan yang semakin hari semakin bertambah banyak.
2. Agar  masyarakat  menyadari  bahwa meskipun  kesepakatan  para  pihak untuk  bercerai  sebelum  perkaranya diajukan  dipengadilan  tersebut  bisa mendapatkan putusan sah secara hukum namun sesungguhnya itu sebagian  hanyalah  sebagai  bentuk siasat dalam  upaya  mempercepat proses  perceraian  dipengadilan  dengan biaya  yang  lebih  murah.  Sikap  ini meskipun  tidak  menyalahi  aturan  atau kaidah  hukum  namun  secara  moral tidak  mencerminkan  kepribadian  yang baik  sebagai  warga  negara  yang  wajib taat  terhadap  semua  peraturan  yang
harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Dokumen  Arsip  Surat  Pernyataan  LBH  Sakti Purworejo
Harahap  Yahya, Hukum  Acara  Perdata,
Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## Kompilasi Hukum Islam
Manan  Abdul, Penerapan  Hukum  Acara
Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Kencana Prenada Media  Group, Jakarta, 2012.
Masburiyah dan Hasan, Bakhtiar, Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan  Agama  Kota  Jambi ,  Media Akdemika, 2011.
Saleh Wajik, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Gahalia Indonesia, 1977.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-Undang  Nomer  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan , Yogyakarta, Liberty, 1982.
Susanto  Retno  Wulan  dan  Iskandar  Orip kartawinata, Hukum  Acara  Dalam  Teori dan  Praktek, Bandung:  Mandar  Maju, 2005.
Syarifuddin  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2009.
UU Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahanatasUndang-
UndangNomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Zuhriah  Erfaniah, Peradilan  Agama  di Indonesia, Malang:  UIN  Malang  Press,
2005.
Wawancara:
Antara.  KA.  Dewa,  Direktur  LBH  Sakti Purworejo,  wawancara  di  Kantor  LBH Sakti Purworejo pada hari Jumat tanggal
3 Juli 2020
Subekti.  Cahyo,  Sekertaris  LBH  Sakti, wawancara  di  Kantor  LBH  Sakti Purworejo  pada  hari  Jumat  tanggal    3
Juli 2020
Widiyanto. Hari, Advokat LBH Sakti
Purworejo,  wawancara  di  Kantor  LBH
Sakti Purworejo pada hari Jumat tanggal
3 Juli 2020.
Pidato: Chalwani. KH. Ackhmad, PidatosambutanPernikahan ,
dalamacarapernikahanDosen STAIAN Purworejo di Wonosobo. Internet: Ngobrolinhukum, kesepakatan dalam perjanjian , diambil dari https://ngobrolinhukum.wordpress.com/ 2013/01/20/kesepakatan-dalam-
perjanjian/
KBBI, arti domisili , diambil dari https://kbbi.web.id/domisili
Kamus Besar, arti tempat tinggal , diambil dari https://www.kamusbesar.com/tempat- tinggal
Mahkamah  Agung  RI, Panduan  Pendaftaran Pengguna  dan  Pendaftaran  Perkara pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, diambil dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/