Legalitas  Bawaslu  Kabupaten/Kota  :  Studi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
Muhammad Bastari Mauludi Pegiat Hukum Pemilu

## Abstrak
Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengenai Legalitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  Dari  putusan  MK  tersebut  memunculkan  tumpah  tindih antara Undang-Undang Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. sehingga permasalahan yang muncul adalah terkait dengan legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library  research)  dikombinasikan  metode  penelitian  empiris  dengan menggali  informasi  dari  pandapat  informan  tentang  Legalitas  Bawaslu Kabupaten/Kota.  Dan  hasil  penelitiannya  adalah  Perubahan  Nomenklatur Bawaslu  Kabupaten/Kota  sebagai  lembaga  pengawasan  penyelenggaraan pemilu yang bersifat tetap (permanen) dan mandiri disesuaikan dengan yang tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017.  Dan  tidak menggunakan  UU  Pilkada  sebagai  dasar  dalam  pembentukan  Bawaslu Kabupaten/Kota.
Keywords: Pemilihan Umum, BAWASLU, Konstitusi.
Corresponding Author: Muhammad Bastari Mauludi Pegiat Hukum Pemilu Email: basmaubas@gmail.com
© The Author(s ) 2021 DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.264
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.
JA 99

## Classification
Conceptual Article
Submitted: 12 Oktober 2021 Accepted: 22 Oktober 2021 Online: 26 Oktober 2021
JA: Jurnal Al-Wasath 3, (22 April 2022): 99-105 Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index ISSN 2721-6160 (Online)

## PENDAHULUAN
Ditetapkannya  UU  No.  7  tahun  2017,  secara  teknis  dilapangan  kelembagaan  Bawaslu  yang bersifat tetap, baru ada diwilayah Bawaslu RI dan Bawaslu tingkat Provinsi. Untuk Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sendiri masih bersifat Ad Hoc atau sementara dengan menggunakan nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Padahal, pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 (pasal 1 ayat 19) menjelaskan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya  disebut  Bawaslu  Kabupaten/Kota  adalah  badan  untuk  mengawasi  Penyelenggaraan Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota. 1 Perbedaan  penggunaan  nama  ini  disebabkan  oleh  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang masih menggunakan frasa ‘Panitia Pengawas Pemilu  Kabupaten/Kota’.  Perbedaan  frasa  ini  yang  menyebabkan  legalitas  kelembagaan  Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota dipertanyakan kejelasannya, apakah bersifat tetap sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 atau besifat Ad Hoc sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016.
Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengenai  Legalitas  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota.  Dikutip  dari  situs cnnindonesia.com dengan judul berita MK Putuskan Ubah Panwaslu Jadi Bawaslu Kabupaten/Kota , Andry Novelino, menyebut dalam beritanya sebagai berikut: 2
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk mengubah nama lembaga Panitia Pengawas Pemilu  (Panwaslu)  Kabupaten/Kota  menjadi  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Kabupaten/Kota. Hal itu ditetapkan dalam putusan terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, di MK, Jakarta, Rabu (29/1). Diketahui, perubahan terakhir UU Pilkada adalah Nomor 10 tahun 2016.
“Menyatakan  frasa  ‘Panwas  Kabupaten/Kota’  dalam  undang-undang  nomor  1  tahun  2015 bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  ‘Bawaslu Kabupaten/Kota’,” Kata Ketua MK Anwar Usman. 3
Sebelum  putusan  tersebut  dikeluarkan,  secara  teknis  dilapangan  kelembagaan  Bawaslu  yang bersifat tetap, baru ada diwilayah Bawaslu RI dan Bawaslu tingkat Provinsi. Untuk Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sendiri masih bersifat Ad Hoc atau sementara dengan menggunakan nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Padahal, pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 (pasal 1 ayat 19) menjelaskan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya  disebut  Bawaslu  Kabupaten/Kota  adalah  badan  untuk  mengawasi  Penyelenggaraan Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota. 4 Perbedaan  penggunaan  nama  ini  disebabkan  oleh  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang masih menggunakan frasa ‘Panitia Pengawas Pemilu  Kabupaten/Kota’.  Perbedaan  frasa  ini  yang  menyebabkan  legalitas  kelembagaan  Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota dipertanyakan kejelasannya, apakah bersifat tetap sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 atau besifat Ad Hoc sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  ini  maka  permasalahan  yang  di  dapat  adalah  sebagai berikut “Bagaimana legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  (library  research)  dikombinasikan  metode penelitian  empiris  dengan  menggali  informasi  dari  pandapat  informan  tentang  Legalitas  Bawaslu Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis Putusan
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, op.cit, Pasal 1 ayat (19)
2 Andry  Novelino, MK  Putuskan  Ubah  Panwaslu  jadi  Bawaslu  Kabupaten/Kota .    Diakses  dari https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-putuskan-ubah-panwaslu-jadi-bawaslu-kabupaten- kota., pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 15.25.
3 MK Putuskan Ubah Panwaslu jadi Bawaslu Kabupaten/Kota . https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-
4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, op.cit, Pasal 1 ayat (19)
MK No. 48/PUU-XVII/2019. Menurut Ketua MK Anwar Usman didalam latar belakang penelitian ini, beliau menyebutkan bahwa frasa ‘Panwas Kabupaten/Kota’ dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  “Bawaslu Kabupaten/Kota”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tumpang  Tindih  antara  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Ketidakjelasan  nomenkalatur  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dikhawatirkan  menimbulkan permasalahan  hukum  ke  depan  karena  Bawaslu  memegang  peran  penting  dalam  pengawasan  dan Pendidikan masyarakat dalam mencegah adanya pelanggaran. Perlu diketahui peran Bawaslu sangat startegis  terkait  dengan  pengawasan  partisipatif. 5 Sebab  semakin  banyakanya  massyarakat  yang terlibat  maka  bisa  menguatkan  legitimasi  pejabat  terpilih  dan  menambahkan  kepercayaan  warga terhadap pejabat yang dipilihnya.
Sehingga dalam melakukan kampanye juga tidak asal-asalan karena visi dan misi para calon juga  didasarkan  pada  peraturan  perundang  undangan. 6 Menurut  Muhtar  Said  dalam  bukunya  yang berjudul “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara”, menerangkan tentang teori-teori pengawasan dari para ahli. Secara garis besar, penjelasan pengawasan dalam buku tersebut merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance ), yang menjadi dasar pentingnya Pengawasan Pelaksanaan Pemilu. 7
Kembali  ke  persoalan  utama  terkait  dengan  putusan  MK.  Pertimbangan  Hukum  Mahkamah Konstitusi  dalam  memustuskan  UU  Pilkada  yang  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  UU  No.  7 Tahun  2017  (UU  Pemilu)  tertuang  pada  Pokok  Permohonan  dalam  Putusan  MK  Nomor  48/PUU- XVII/2019.  Pada  halaman  59  poin  3.12.2,  Mahkamah  Konstitusi  membagi  3  kategori  dalam keseluruhan permohonan para pemohon yaitu:
Pertama ,  norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki  kekuatan  mengikat  sepanjang  frasa  “Panwas  Kabupaten/Kota”  tidak  dimaknai  menjadi “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota”
Kedua, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki  kekuatan  mengikat  sepanjang  frasa  “masing-masing  beranggotakan  3  (tiga)  orang”  tidak dimaknai  “sama  dengan  jumlah  anggota  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sebagai mana dimaksudkan dalam UU Pemilu”
Ketiga, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat . Norma yang berada dalam  kategori ketiga ini adalah norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada.
a. Pembahasan Norma Pertama
Bahwa yang dimaksud pada norma pertama ini adalah frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” yang tertera pada UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum” . Terkait dengan dengan frasa “ komisi pemilihan umum”  dimaknai  merujuk  pada  fungsi  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ihwal ini, fungsi tersebut tidak saja dilaksanakan oleh KPU, tetapi juga oleh Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan umum pemilu.
b. Pembahasan Norma Kedua
Bahwa  yang  dimaksud  pada  norma  kedua  ini  adalah  dengan  telah  dinyatakan  bahwa  frasa “Panwas Kabupaten /Kota”  dimaknai  dengan    “Badan  Pengawas  Pemilu  Kabupaten/Kota”,  maka mempersamakan  jumlah  anggota  Bawaslu  Provinsi  dan  Jumlah  anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota
5 Ahsanul Minan (2020), Quovadis Partisipasi Pengawasan Pemilu, Jurnal Pengawasan Pemilu, Volume 2 hlm 36
6 Muhtar  Said,  dkk  (2021),  Problems  of  Horizontal  and  Vertical  Political  Accountability  of  Elected  Officials  in Indonesia, Journal of Indonesian Legal Studies Vol 6 No 1 hlm 83-124. https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.43403
7 Muhtar Said, atall, Asas – Asas Hukum Administrasi Negara, Thafa Media, Sleman, 2019.
sesuai dengan jumlah dalam UU No. 7 Tahun 2017 merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.
c. Pembahasan Norma Ketiga
Bahwa  yang  dimaksud  pada  norma  ketiga  ini  adalah  dengan  terjadinya  perubahan  subtansi kelembagaan  pengawasan  pemilihan  umum  dari  Panwas  Kabupaten/Kota  menjadi  Bawaslu Kabupaten Kota, maka sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 (UU Pemilu) Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat  tetap  atau  permanen,  sehingga  pemilihan  anggota  Bawaslu  Kabupaten/Kota  tidak  dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi serta masa jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi 5 tahun.

## Legalitas  Bawaslu  Kabupaten/Kota  masih  bersifat  Ad  Hoc  jika  frasa  ‘Panwaslu’  masih digunakan didalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Pada bagian pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyebutkan dibeberapa  poin  tentang  perubahan  nomenklatur  dan  legalitas  Bawaslu  Kabupaten/Kota  pasca inkonstituonalnya Pasal 24 ayat (1) dan (2) dalam UU Pilkada terhadap UUD 1945 dan UU Pemilu. Berikut uraian poin pertimbangan hukum pada Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019, yaitu:
1. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam UU 15/2011 adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). Adapun dalam UU 7/2017, nomenklatur  tersebut  diubah  menjadi  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Nomenklatur  pengawas tingkat  kabupaten/kota  sebagaimana  67  diatur  dalam  UU  15/2011  merupakan  dasar  atau rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada.
2. Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang diatur  dalam  UU  15/2011  dan  UU  Pilkada  bersifat  ad-hoc.  Dalam  hal  ini,  Panwas Kabupaten/Kota tersebut hanya dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan pemilu/pilkada dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi UU  15/2011  ke  dalam  UU  7/2017,  kelembagaan  Panwaslu  Kabupaten/Kota  yang  diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
3. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 sebanyak 3 (tiga) orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan adanya pergantian  undang-undang  yang  mengatur  kelembagaan  penyelenggara  pemilu,  komposisi anggota  Bawaslu  Provinsi  menjadi  5  (lima)  atau  7  (tujuh)  orang,  dan  anggota  Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya, melalui UU 15/2011, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu.

## 1. Kesimpulan
Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 atau dikenal sebagai Undang-Undang  Pemilihan Kepala  Daerah  (UU  Pilkada)  dinyatakan  Inkonstitusional  dimata  Mahkamah  Konstitusi  dengan dikeluarkannya  Putusan  MK  Nomor  48/PUU-XVII/2019  tentang  UU  Pilkada  yang  bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “Panwas Kabupaten/Kota” yang digunakan didalam UU Pilkada.
Nomenklatur lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tingkat kabupaten/kota telah  berubah  sejak  dikeluarkannya  Putusan  MK  Nomor  48/PUU-XVII/2019.  Perubahan Nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu yang bersifat  tetap  (permanen)  dan  mandiri  disesuaikan  dengan  yang  tercantum  pada  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017.  Dan  tidak  menggunakan  UU  Pilkada  sebagai  dasar  dalam  pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor  48/PUU-XVII/2019  tetap  sama  sesuai  dengan  UU  Pilkada  dan/atau  UU  Pemilu  dan/atau
Peraturan  yang  lainnya.  Dengan  catatan  frasa  Panwas  Kabupaten/Kota  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Bawaslu Kabupaten/Kota’.

## REFERENSI Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembar Negara RI Tahun 2017. No. 182. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembar Negara RI Tahun 2016. No. 130. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembar Negara RI
Tahun 2007. No. 59. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Lembar Negara RI Tahun 1999. No.
23. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2003. No. 37. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden.
Lembar Negara RI Tahun 2003. No. 93. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2008. No. 51. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden.
Lembar Negara RI Tahun 2008. No. 176. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembar Negara RI
Tahun 2011. No. 101. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2012. No. 117. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubenur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang. Lembar Negara RI Tahun 2015. No. 23. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembar Negara RI Tahun 2015. No. 57. Jakarta: Sekretariat Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Ahsanul  Minan  (2020), Quovadis  Partisipasi  Pengawasan  Pemilu ,  Jurnal  Pengawasan  Pemilu, Volume 2.
Ardianto,  Robi  &  Gloria,  Reyn.  2020. Sekilas  Sejarah  Bawaslu  Dari  Awal  Terbentuknya . https://bawaslu.go.id/id/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuknya. Diakses 3 Maret 2021. Bawaslu.go.id, 2017, Profil Bawaslu RI , https://bawaslu.go.id/id/profil.sejarah- pengawasan-pemilu., diakses 30 Maret 2021 Hage, Jaap C. 1997. Reasoning with Rules: an Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic , Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Kelsen, Hans. 1979. Allgemeine der Normen . Wien: Manz.
M.  Manullang,  E.  Fernando,  2016, Legalitas,  Legisme  dan  Kepastian  Hukum ,  Cetakan  II,  Jakarta: Penerbit Kencana (Prenadamedia Group) M. Wantu, Fence, 2015, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan I, Gorontalo: Penerbit Reviva Cendikia Malec, Andrzej. 2001. Legal Reasoning and Logic Studies In Logic. Grammar And Rhetoric Volume 4 Nomor 17.
Muhtar  Said,  2020, Jurnal  Pengawasan  Pemilu:  Harmonisasi  Peserta  Pemilu  Dengan  Sistem Presidensial: Studi Putusan MK No. 55/PUU/2019 . Muhtar  Said,  dkk  (2021), Problems  of  Horizontal  and  Vertical  Political  Accountability  of  Elected Officials in Indonesia , Journal of Indonesian Legal Studies Vol 6 No 1.
Novelino,  Andry.  2020. MK  Putuskan  Ubah  Panwaslu  jadi  Bawaslu  Kabupaten/Kota . https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-putuskan-ubah-panwaslu-jadi- bawaslu-kabupaten-kota. Diakses 3 Maret 2021.
Nurfaqih  Irfani  2020, Jurnal , .Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  Dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan, Problematika,  Dan  Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan  Argumentasi  Hukum, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Ost, François. 2002. Legal System between Order and Disorde r, translated by Iain Stewart. Oxford: Clarendon Press Prakken, Henry & Giovanni Sartor. 1997 . Logical Models of Legal Argumentation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers R.  Indra,  2020, Jenis  dan  Sifat  Putusan:  Sela,  Akhir,  Deklaratoir,  Konsitutif,  dan  Kondemnatoir , https://doktorhukum.com/jenis-dan-sifat-putusan-sela-akhir-deklaratoir-konsitutif-dan- kondemnatoir/ diakses pada tanggal 3 April 2021 Said, Muhtar, 2019, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta: Penerbit Thafa Media Stelmach, Jerzy & Bartosz Brożek. 2006. Methods of Legal Reasoning , Dordrecht: Springer

## Competing interests.
No conflict interest.
Funding. None.

## Acknowledgements.
Thank you to all those who have supported and helped this research.

## About the Authors
The author is a legal elections activism