Peran Humas Sekretariat DPRD Dalam Menjalin Hubungan Sinergis Antara Media Dengan DPRD Kabupaten Bulungan
Mujiati 1 Aji Ratna Kusuma, 2 Enos Paselle 3

## Abstract
This study aimed to know the role of Bulungan Regency Legislative
Secretariat of Public Relations and Protocol in building the relations with media.  The  data  that  are  presented  here  are  taken  from  interviews  with key  informants and  informant which is the Head  of  Public Relations and Protocol  with  secondary  data  ,the  documents  and  reports  that  are relevance to the problems examined. The data analysis  technique  used  is based on interactive model developed by Miles, Huberman and Saldana. Keywords: PR, Media, Parliament.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Humas Sekretariat DPRD  Kabupaten Bulungan dalam menjalin hubungan yang sinergis  antara  media  dan  DPRD.    Penelitian  ini  dilaksanakan  di Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan  Bagian  Humas  dan  Protokol dengan  menggunakan  penelitian  yang  bersifat  kualitatif.  Sumber  data adalah  hasil  dari wawancara  dengan  informan  dan  key  informan  yaitu Kepala  Bagian  Humas  dan  Protokol  serta  dokumen-dokumen  dan laporan  yang  ada  relevansinya  dengan  masalah  yang  diteliti.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  berdasarkan  model  interaktif  yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.
Kata Kunci : Humas,  Media, DPRD.
Hubungan antara legislatif dan media tidaklah mempunyai hubungan struktural  yang  mengharuskan  adanya  keterkaitan  secara  lembaga.  Namun demikian,  kedua  lembaga  ini  saling  membutuhkan  dalam hal  membangun hubungan kemitraan.Terutama dalam  membangun hubungan kemitraan di bidang informasi, komunikasi dan kontrol sosial.
Bagi  lembaga  legislatif  hubungan  kemitraan  dengan  media  pers  ini menjadi  penting  mengingat  fungsi  dan  peranan  pers  diperlukan untuk mensosialisasikan  berbagai  aktifitas  lembaga  legislatif,  baik  yang  berkaitan dengan  fungsi  legislasi  sebagai  pembuat  Peraturan  Perundang-Undangan, maupun  yang  berhubungan  dengan  fungsi  kontrol  terhadap  eksekutif  serta fungsi pengawsan terkait pelaksanaan pembangunan. Kenyataan di lapangan hubungan antara media dengan anggota DPRD Kabupaten Bulungan kurang sinergis  dalam  menjalin  hubungan  dengan  media  terutama  dengan  media
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara,Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
2 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.
yang tidak berkompeten dan cenderung kebablasan.
Humas Pemerintah: Sarana Public Relations Kepada Masyarakat Berhubungan  dengan  komunikasi public  relations menurut  Cultip, Center dan Broom, dalam komunikasi public relations itu ada 7 faktor penting yang disebut sebagai “ the seven C’s of communication ”, yaitu:
1) Credibility (Kredibilitas) Komunikasi  itu  dimulai  dari  suasana  saling  percaya  yag  diciptakan oleh  pihak  komunikator  secara  sungguh-sungguh  untuk  melayani publiknya yang memiliki keyakinan dan respek.
2) Context (Konteks) Menyangkut  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  lingkungan kehidupan sosial, pesan yang haruus disampaikan dengan jelas serta sikap  partisipatif.  Komunikasi  efektif  diperlukan  untuk  mendukung lingkungan sosial melalui pemberitaan di berbagai media massa.
3) Content (isi) Pesannya  menyangkut  kepentingan  orang  banyak/publik sehingga informasi  dapat  diterima  sebagai  sesuatu  yang  bermanfaat  secara umum bagi masyarakat.

## 4) Clarity
Pesan harus disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti serta  memiliki  pemahaman  yang  sama  antara  komunikator  dan komunikan dalam hal maksud, teman dan tujuan semua pihak.
5) Continuity dan Consistency (kontinuitas dan konsistensi) Komunikasi  merupakan  proses  yang  tidak  pernah  berakhir,  oleh karena  itu  dilakukan  secara  berulang-ulang  dengan  berbagai  variasi pesan.    Cara  untuk  mempermudah  proses  belajar,  membujuk  dan tema dari pesan-pesan tersebut harus konsisten.
6) Channels (saluran)
Mempergunakan saluran media informasi yang tepat dan terpercaya serta dipilih oleh khalayak sebagai target sasaran. Pemakaian saluran media  yang  berbeda  akan  berbeda  pula efeknya.  Dengan  demikian seorang  Publik  Relation  harus  dapat  memahami  perbedaan  dan proses penyebaran informasi secara efektif.
7) Capability of the Audiens (kapabilitas khalayak)
Memperhitungkan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  khalayak. Komunikasi dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat bila berkaitan dengan berkaitan faktor-faktor yang bermanfaat seperti kebiasaan  dan  peningkatan  kemampuan  membaca  dan pengembangan pengetahuan.
Cultip  dan  Center  juga  menjelaskan  bahwa  agar  suatu  badan  usaha dapat berkembang dan bertahan selanjutnya haruslah:
a) Dapat  menerima  ketentuan-ketentuan  umum  yang  diberikan  oleh masyarakat.  Hal  ini  dapat  kita  lakukan  dengan  “ public  relations thinking ” di dalam manajemen perusahaan.
b) Menemukan  cara-cara  dan  sarana  untuk  komunikasi  dengan masyarakat  ( publics )  sekalipun  dengan  jarak  atau  pandangan masyarakat  yang  berbeda  serta  adanya  penghalang-penghalang komunikasi  dalam  masyarakat  itu.  Ini  mendorong public  relations untuk berkembang dengan pejabat-pejabat public relations yang ahli. c) Menemukan  jalan  untuk  menyatukan  masyarakat  yang  perlu mendapat  pelayanan  dari  organisasi.  Hal  itu  dapat  kita  temukan dalam  tujuan  dari  landasan  manajemen  dan  praktek-praktek khususnya.
Tiap stakeholder unik  dan  membutuhkan  teknik  komunikasi  yang spesifik.  Kemampuan  para  profesional public  relations untuk mengintegrasikan  strategi- strategi  komunikasi,  produk,  dan  merek korporasi serta menyatukan pesan kepada para investor akan meningkatkan peranan public relations (Afdhal, 2004:2).
Fungsi  dan  tugas  Humas  Pemerintah  lebih  menekankan  pada public services untuk  meningkatkan  pelayanan  umum.  Melalui  unit  atau  program kerja  Humas  tersebut,  pemerintah  menyampaikan  informasinya  atau menjelaskan  mengenai  kebijaksanaan  dan  tindakan-tindakan  tertentu  serta aktivitas  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  atau  kewajiban-kewajiban kepemerintahannya.  Komunikasi  dengan  jawatan-jawatan  tersebut  dalam rangka membina goodwill dan hubungan harmonis, akan banyak membantu mengatasi kesulitan-kesulitan (Effendy, 1993: 152-153).
Menurut John D. Millet dalam bukunya (seperti yang dikutip Ruslan), Management  in  Public  Services  the  Quest  of  Effective  Performance ,  yang artinya: Humas/PR dalam dinas instansi/lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu sebagai berikut:
1) Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi  yang  terdapat  dalam  masyarakat  ( learning  about  public desires and aspirations ).
2) Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh  instansi/lembaga  pemerintah seperti  yang  dikehendaki  oleh  pihak  publiknya  ( advising  the  public about what it should desire ).
3) Kemampuan  untuk  mengusahakan  terjadinya  hubungan  memuaskan yang  diperoleh  hubungan  publik  dengan  aparat  pemerintahan ( ensuring satisfactory contact between public and government official ). 4) Memberikan  penerangan  dan  informasi  tentang  apa  yang  telah diupayakan  oleh  suatu  lembaga/instansi  pemerintahan  yang bersangkutan ( informing and about what an agency is doing ) (Ruslan, 2006: 341-342). Humas  pemerintah  bertugas  memberikan  informasi  dan  penjelasan kepada khalayak/publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang  diambil  oleh  pemerintah  serta  mengusahakan  tumbuhnya  hubungan harmonis  antara  lembaga/instansi  dengan  publiknya  dan  memberikan
pengertian  kepada  publik  (masyarakat)  tentang  apa  yang  dikerjakan  oleh instansi  pemerintah  dimana  humas  itu  berada  dan  berfungsi.  Jadi,  pada dasarnya tugas humas pemerintah adalah:
1) Memberikan  penerangan  dan  pendididkan  kepada  masyarakat tentang  kebijakan,  langkah-langkah,  dan  tindakan-tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur, dan obyektif.
2) Memberi  bantuan  kepada  media  berita  ( news  media )  berupa  bahan- bahan  informasi  mengenai  kebijakan  dan  langkah-langkah  serta tindakan  pemerintah,  termasuk  fasilitas  peliputan  kepada  media berita untuk acara-acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber  informasi  yang  penting  bagi  media,  karena  itu  sikap keterbukaan informasi sangat diperlukan.
3) Mempromosikan  kemajuan  pembangunan  ekonomi  dan  kebudayaan yang  telah  dicapai  oleh  bangsa  kepada  khalayak  di  dalam  negeri, maupun khalayak luar negeri.
4) Memonitor  pendapat  umum  tentang  kebijakan  pemerintah, selanjutnya  menyampaikan  tanggapan  masyarakat  dalam  bentuk feedback kepada  pimpinan  instansi-instansi  pemerintahan  yang bersangkutan sebagai input (Rachmadi, 1992:77-78).
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  tugas  pokok  Humas adalah  bertindak  sebagai  komunikator,  membantu  ( back  up ),  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  bagi  instansi/lembaga  kepemerintahan bersangkutan,  agar  tercipta  hubungan  baik  dengan  publik  hingga menciptakan pula citra serta opini masyarakat yang menguntungkan.
Secara  garis  besar,  Humas  mempunyai  peran  ganda:  yaitu  fungsi keluar,  berupa  memberikan  informasi  atau  pesan-pesan  sesuai  dengan tujuan  atau  kebijaksanaan  instansi/lembaga  kepada  masyarakat  sebagai khalayak sasaran. Sedangkan kedalam, wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini  khalayak  yang  kemudian  diserasikan  demi  kepentingan  instansinya atau  tujuan  bersama  (Ruslan,  2006:343).  Fungsi  pokok  Humas  Pemerintah Indonesia pada dasarnya, adalah sebagai berikut:
1) Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.
2) Memberikan  pelayanan,  dan  meyebarluaskan  pesan  atau  informasi mengenai  kebijaksanaan  hingga  program-program  kerja  secara nasional kepada masyarakat.
3) Menjadi  komunikator  dan  sekaligus  sebagai  mediator  yang  proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak.
4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi  mengamankan  stabilitas  dan  keamanan  politik  pembangunan nasional,  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  dalam  jangka  panjang (Ruslan, 2006: 343-344).
Untuk  dapat  mencapai  sasaran  organisasi  seefisien  mungkin,  maka humas  mengadakan  kegiatan-kegiatan  Humas  pemerintah  antara  lain sebagai berikut:
1) Membina pengertian khalayak atas kebijakan instansinya.
2) Menyelenggarakan  dokumentasi  mengenai  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oleh instansinya.
3) Memonitor  dan  mengevaluasi  tanggapan  dan  pendapat  umum masyarakat,dalam  rangka  ini  Humas  harus  melakukan  komunikasi dan membina hubungan baik dengan masyarakat.
4) Mengumpulkan data dan informasi.
5) Mengatur  penyelenggaraan  konferensi  pers, pers  interview dengan pimpinan (Rachmadi, 1993: 82-83). Setiap  organisasi  perlu  mengadakan  kegiatan  hubungan  masyarakat sebagai  usaha  untuk  memperoleh  pengertian  dari  publik  atau  masyarakat, serta  pendapat  umum  yang  menguntungkan.  Keberadaan  humas  dalam organisasi  diperlukan  karena  perubahan  pasti  terjadi  dengan  cepat  serta dalam volume yang besar. Agar komunikasi dapat terjadi dengan baik, maka perubahan  pada  pihak  khalayak  atau  komunikan  perlu  diperhatikan  dan diketahui oleh komunikator (Susanto, 1989: 121-122) Dalam setiap organisasi diperlukan adanya publik untuk mengetahui sejauh  mana  organisasi  itu  berkembang.  Sebagai  lembaga  pemerintah, instansi-instansi  pemerintah  memerlukan  dukungan  masyarakat  untuk mendukung kebijaksanaan yang dibuat, selain itu dukungan juga diperlukan untuk  mensukseskan  program  pemerintah  karena  tanpa  dukungan,  maka penilaian  orang  tentang  tindakan  pemerintah  dapat  merugikan  pemerintah (Susanto,  1977:78).  Susanto  berpendapat  bahwa  “Humas  pemerintah  pada dasarnya tidak mempunyai sesuatu yang  dijual belikan. Penggunaan teknik periklanan  dan  publisitas  terbatas  pada  menyadarkan  masyarakat  atau khalayak  akan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  instansi  yang bersangkutan (Susanto, 1977:77).
Dari pendapat Susanto di atas, dapat dilihat perbedaan antara humas yang  terdapat  pada  organisasi  pemerintahan  dengan  humas  pada  lembaga non organisasi pemerintah dan humas pada perusahaan. Humas di organisasi pemerintah  bertujuan  menyampaikan  informasi  kepada  khalayak  internal dan  eksternal.  Sedangkan  humas  pada  lembaga  non  organisasi  pemerintah maupun  perusahaan  cenderung  “menjual”  produk  yang  ada  dalam perusahaan tersebut.
Jadi  dari  semua  pendapat  para  ahli  di  atas  menyimpulkan  bahwa dalam  upaya  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  aparat  kehumasan lembaga  yang  bersangkutan,  maka  pejabat  Humas  tersebut  harus  memiliki kemampuan untuk menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya. Dengan  demikian,  kegiatan  dalam  suatu  organisasi  yang  bertujuan mentransfer pesan atau informasi dari organisasi kepada masyarakat harus berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan agar masyarakat paham
tindakan ( action ) yang dilakukan oleh pemerintah kepada publiknya (Ruslan, 2006: 344-345).
Public Relations Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan: Upaya Memenuhi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Keberadaan  Humas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan  sudah sangat  sesuai  dalam  upaya  mendukung  tercapainya  program  pemerintah serta  dalam  upaya  menyikapi  perubahan  organisasi  untuk  memperoleh pengertian  publik  serta  pendapat  umum  yang  menguntungkan.  Dengan demikian,  kegiatan  dalam  suatu  organisasi  yang  bertujuan  mentransfer pesan atau informasi dari organisasi kepada masyarakat harus berdasarkan hubungan  yang  saling  menguntungkan  agar  masyarakat  paham  tindakan ( action )  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  publiknya  (Ruslan,  2006: 344-345).  Dalam  kaitannya  kegiatan  komunikasi  publik dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah efek, yaitu berupa citra orgaisasi dalam hal ini  DPRD  Kabupaten  Bulungan.  Menyelenggarakan  komunikasi  untuk membentuk citra korporasi atau organisasi di mata pihak luar dimaksudkan untuk  menumbuhkan  saling  pengertian  di  antara  korporasi  atau  organisasi dan  pihak  luar  itu.  Bagi  organsasi,  pihak  luar yang  dimaksudkan  adalah masyarakat, baik sebagai konsumen, pemasok, agen, atau rekanan korporasi. Saling  pengertian  antara  organisasi  dan  masyarakat,  berkembang  melalui hubungan  baik  antara  keduanya.  Adapun  hubungan  baik  ini  terjadi  apabila terselenggara komunikasi publik yang baik makan akan baik pulu hubungan antara publik dengan organisasi. Dari situlah terbentuk citra korporasi atau organisasi ( corporate image ) di mata pihak luar (Effendy, 2005). Sedangkan  pola  komunikasi  organisasi  yang  berlaku  pada Bagian Humas  dan  Protokol  DRPD  Kabupaten  Bulungan  berlangsung  menganut sistem :
1) Komunikasi  ke  bawah  dalam  penyampaian  pesan  atau  informasi kepada  bawahan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  bersifat  umum misalnya  instruksi,  surat  edaran,  pernyataan  tentang  kebijakan organisasi, pedoman kerja, dan penyusunan Renja.
2) Komunikasi  ke  atas  dalam  pertanggungjawaban  antar  hubungan pimpinan    dan  staf  Bagian  Humas  dalam  hal  Laporan  Pelaksanaan Tugas (LPT), informasi unjuk rasa, peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan DPRD Kabupaten Bulungan.
3) Komunikasi  Horizontal  yaitu  komunikasi  secara  mendatar  yakni komunikasi  antara  Kepala  Bagian  dengan  Kepala  Bagian  dan  staf Humas  dengan  staf  di  bagian  lain  dilingkungan  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Bulungan  dalam  hal  jawdal  kegiatan  DPRD,  undangan kegiatan  pimpinan,  rapat-rapat,  sidang-sidang,  Bimbingan  Teknis, kegiatan Reses dan Kunjungan kerja dan kunjungan lokasi.
4) Komunikasi diagonal disebut juga komunikasi silang yaitu komunikasi antar  kepala  bagian  dengan  staf  dari  bagian  lain  dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.
Sedangkan peran Humas di dalam menciptakan komunikasi dua arah secara  timbal  balik  dengan  menyebarkan  informasi  dari  organisasi  kepada publik  dan  menyalurkan  opini  publik  pada  organisasi.  Hal  yang  dilakukan oleh  Humas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan  dengan  melakukan pengenalan  diri  untuk  mendapatkan  pengakuan  serta  kepercayaan  dari masyarakat  untuk  menciptakan  komunikasi  dua  arah  timbal  balik  dengan menyebarkan  informasi  kegiatan  DPRD  kepada  publik  melalui  media. Kegiatan  tersebut  terakomodir  dalam  program  penyediaan  bahan  bacaan dan  peraturan  perundang-undangan,  penyebarluasan  informasi  kegiatan DPRD dan Penyediaan alat studio dan komunikasi. Sebagai peran dan fungsi Humas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan  yang  mempunyai  reputasi yang  menonjol  di  mata  publik,  maka  hubungan  timbal  balik  yang  saling menguntungkan  dengan  pihak  internal  dan  eksternal  sangat  berpengaruh didalam  fungsi  dan  peran  Humas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun  yang  menjadi  dasar  penyusunan  program  dan    kegiatan bagian  Humas  dan  protokol  pada  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan adalah  anggapan  jika  masyarakat  yeng  telah  diinformasikan  suatu pemberitaan ataupun pesan dari Pimpinan maupun Anggota Dewan, dengan demikian  Humas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan  harus  menunjang terwujudnya  tujuan  organisasi  dan  mengusahakan  agar  mendapatkan persepsi  yang  baik  dari  masyarakat  atas  informasi  yang  diberikan  Humas, serta mengakui pertanggungjawaban yang telah diberikan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan kepada publik.
Begitu juga dengan peran lainnya yang berkenaan dengan pemberian nasehat  kepada  pimpinan  organisasi  untuk  kepentingan  umum,  hal  yang dilakukan  adalah  dengan  berupaya  untuk  memperoleh  citra  yang  baik  di masyarakat  sebagai  pelayan  publik  telah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  memberikan  pelayanan administrasi kepada DPRD dengan melakukan peliputan, pendokumentasian, penyajian data dan menyampaikan kebijakan- kebijakan dari anggota DPRD kepada masyarakat.
Secara garis besar kegiatan utama Publik Relation pada Bagian Humas dan  Protokol  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Bulungan  dengan  melakukan komunikasi.  Publik  Relation  sebagai  fungsi  staf  yang  melayani  para pemimpin organisasi, khususnya dalam membantu organisasi berkomunikasi dengan  publik-publiknya  baik  internal  maupun  eksternal.  Namun  dalam memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi keberadaan Humas belum difungsikan secara proporsional sesuai dengan kerangka ideal suatu struktur organisasi  yang  modern  dan  dinamis  dimana  Humas  tidak  berda  pada frontliner  atau  tidak  dekat  dengan  pimpinan  atau  top  manajemen mengakibatkan  pekerjaan  Humas  tidak  maksimal  sesuai  dengan  yang diinginkan yang berkaitan dengan kegiatan top management atau  Pimpinan DPRD.  Aliran  informasi  yang  datang  ke  Bagian  Humas  mengalami keterlambatan  karena  informasi  yang  dating  kepada  Bagian  Humas  harus
mengikuti  garis  komando  yang  telah  ditetapkan  yaitu  melalui  bagian  Tata Usaha  pada  Bagian  Umum  diteruskan  ke  Sekretaris  DPRD  dan diinformasikan ke Bagian Humas. Aliran informasi yang disampaiakan secara berurutan  dan  birokratis  menyebabkan  Bagian  Humas  sering  mengalami ketinggalan  informasi  dan  memakan  waktu  yang  lama dalam  mendapatkan informasi.
Dari kesemua peran tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya  yang  paling  penting  untuk  mewujudkan  semua  itu  adalah  dengan menjalin  hubungan  yang  sinergis  dan  harmonis  antara  organisasi  maupun publik  terutama  dengan  media  dalam  mempublikasikan  kegiatan  DPRD, walau  dalam  prakteknya  sedikit  mengalami  hambatan  dalam  menangani beberapa  wartawan  yang  kurang  representative.  Oleh  karena  itu  sangat diperlukan  kerja  sama  yang  baik  antar  sesama  para  staf  pegawai  Humas Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan  dengan  anggota  DPRD  dan  insan media dalam rangka mempublikasikan kegiatan DPRD kepada publik melalui media. Dari  pengertian  serta  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Humas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan  telah melakukan  fungsi  dan  perannya  sebagai  publik  relation  pemerintah  dalam usaha  untuk  melakukan  koordinasi  dan  sinkronisasi  dalam    menjalin hubungan yang sinergis antara media dengan pimpinan dan anggota DPRD dalam berkomunikasi kepada publik baik internal maupun eksternal.

## Kesimpulan
Adapun hasil kajian ini menyimpulkan hal – hal sebagai berikut : 1) Peran      Humas      dalam      menunjang      kegiatan      manajemen        dalam mencapai tujuan organisasi sudah dilakukan secara aktif dalam mencapai tujuan  organisasi  dalam  menjalankan  fungsi  manajemen  dengan menerapkan komunikasi organisasi, namun mengalami sedikit hambatan dalam  pelayanan  administrasi  seperti  informasi  kegiatan  pimpinan DPRD dengan Eksekutif (Bupati Bulungan)
2) Dalam   menciptakan  komunikasi  dua  arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini  publik  kepada  masyarakat.  Humas  sudah  berperan  dalam melakukan  pengenalan  diri  kepada  publik  dengan  melakukan pendekatan  melalui  komunikasi  publik melalui  publikasi  yang  bersifat timbal  balik  ( two  way  communications )  diantaranya  publikasi  kegiatan DPRD melalui media baik cetak maupun elektronik meskipun didukung oleh sumber daya kehumasan yang masing kurang professional.
3) Peran  Humas  dalam  melayani  publik  dan  memberikan  nasihat  kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum sudah difungsikan secara maksimal,  namun  dalam  memberikan  nasihat  hanya  sekedar  masukan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Masukan tidak hanya sekedar dari Bagian Humas namun dari bagian lain dengan membentuk  rapat  tim  dalam  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi
organisasi.  Humas  hanya  sebagai  staf  yang  hanya  melaksanakan keputusan  yang  telah  dibuat  pimpinan  dan  sebagai  fungsi  peliputan kegiatan  pimpinan  dan anggota  untuk  didokumentasikan  dan  diolah sebagai bahan data untuk diinformasikan kepada publik.
4) Humas  telah  membina  hubungan  secara  harmonis  antara  organisasi dengan publik baik internal maupun eksternal melalui kerjasama dengan media dalam publikasi kegiatan DPRD Kabupaten Bulungan
Faktor  Penghambat Public  Relations Humas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Bulungan :
1) Kurangnya  konsistensi  pimpinan  dan  anggota  dalam    mentaati  jadwal kegiatan  yang  selalu  dinamis  terkesan  berubah-ubah.  Terlambatnya informasi  tentang  kegiatan  pimpinan  DPRD  dengan  pihak  Eksekutif (Bupati Bulungan).
2) Terdapat  banyak  media  cetak  yang  tidak  representatif  untuk  dijadikan mitra  kerja  dengan  pemerintah  yang  mengajukan  proposal  penawaran kerjasama publikasi kegiatan DPRD Kabupaten Bulungan.
3) Terdapat  banyak  wartawan  yang  tidak  memiliki  kompetensi  yang profesional dalam menjalankan tugas kejurnalistikan.
4) Kurangnya tenaga yang membidangi kejurnalistikan pada Bagian Humas dan Protokol.
5) Belum  adanya  Standar  Operasional  Prosedur  dalam  menjalin  mitra kerjasama dengan media.
6) Kurangnya  sarana  dan  prasarana  dalam  mendukung  kegiatan kehumasan terutama dalam pengembangan teknologi informasi.
7) Kurangnya  kegiatan  Bimbingan  Teknis  Kehumasan  pada  Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.
8) Dalam  penanganan  LHP  BPK  terjadi  kesulitan  mengkomunikasikan dengan anggota DPRD yang sudah tidak menjabat lagi.
9) Kurangnya  kegiatan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  untuk  disusun menjadi data untuk disebarluaskan ke publik.
Faktor Pendukung Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 1) Dalam  membina  hubungan  secara  harmonis  antara  organisasi    dengan publik baik internal maupun eksternal : Humas telah menjalin kerjasama dengan media dalam publikasi kegiatan DPRD Kabupaten Bulungan dan menempatkan perwakilan media di kantor Sekretariat sehingga mudah dalam mengkoordinasikannya apabila ada kegiatan DPRD untuk diliput dan dipublikasikannya. Namun terdapat kendala pada media yang tidak representatif namun  keberadaannya  tetap  dibutuhkan  untuk  menjaga keharmonisan  dan  pembinaan  terhadap  insan  pers  yang  kurang professional  dalam  ikut  serta  membangun  Bumi  Tenguyun  Kabupaten Bulungan dari insan pers.
2) Kooperatifnya para stakeholder dalam melakukan komunikasi organisasi terutama dalam penyediaan dana kehumasan.
3) Tersedianya sarana pendukung dalam melakukan hubungan timbal balik dengan  menyebarluasakan  informasi  dari  organisasi  melalui  kerjasama media  cetak  dan  elektronik  dan  menyalurkan  opini  public  kepada organisasi  melalui  kegiatan  reses  sidak, tinjauan  ke  lokasi  proyek  yang terindikasi mengalami hambatan.
4) Terjalin  komunikasi  dan  koordinasi  yang  sangat  terstruktur  dan open minded dalam  menangani  permasalahan  yang  dihadapi  organisasi dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Saran Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  yang  menjadi  saran – saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Bidang  kehumasan  agar  selalu  meningkatkan  kualitas  pelayanan  di dalam  publik  Internal  dan  Eksternal,  menjalin  hubungan  yang  sinergis antara media dan DPRD  harus diimbangi dengan penyediaan teknologi komunikasi,  untuk  mendukung  ilmu  dan  pengetahuan  yang  nantinya akan  dipakai  dan  digunakan  Kepala  Bagian  Humas  beserta  para  staff pegawai Humas lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal ini untuk  selanjutnya  dipertimbangkan  lagi,  dengan  penambahan penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  terkait  dengan  teknologi komunikasi  di  dalam  Humas  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Bulungan, untuk lebih terwujud secara maksimal dalam pelayanan Publik Internal dan Eksternal yang secara adil, merata dan makmur.
2) Dalam  upaya  melayani  masyarakat    dan  membina  hubungan  secara harmonis antara organisasi dengan insan pers maka perlunya dilakukan sosialisasi dan seminar dalam meningkatkan profesionalisme para insan pers.
3) Dalam  rangka  menunjang  kegiatan  manajemen  organisasi  dalam mencapai tujuan  organisasi  yaitu terwujudnya  pelayanan  prima  bidang administratif  kepada  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Bulungan  yang  harmonis  perlunya  dibuat  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  melakukan  kegiatan  kerjasama dengan media dalam publikasi kegiatan DPRD Kabupaten Bulungan.
4) Untuk  kelancaran  infromasi  tentang  agenda  dan  jadwal  kegiatan  DPRD Kabupaten Bulungan terkadang ada informasi yang sering tidak diterima oleh  Bagian  Humas  dan  Protokol.  Oleh  karena  itu  maka  perlu  ada penekanan  pada  pengelola  Ketatausahaan  dan  Bagian  Persidangan  dan Bagian  Humas  untuk  terus  melakukan  komunikasi  dan  sinkronisasi setiap  saat  bahkan  dapat  dimungkinkan  untuk  dapat  meenggandakan jadwal  kegiatan  dan  undangan  tentang  kegiatan  pimpinan  dan  anggota DPRD di papan pengumuman.
Daftar Pustaka Afdhal,  Ahmad  Fuad,  dan  Aminuddin.  2004. Tips  dan  Trik  Public  Relations . Jakarta: PT Grasindo.
Effendy,  Onong  Uchjana.  1993. Human  Relations  dan  Public  Relations . Bandung: Mandar Maju.
_________. 2003. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek . Bandung: PT. Rosdakarya. Rachmadi, F, 1993, Public Relation dalam Teori dan Praktek . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ruslan Rosady, SJ. 2007. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Ruslan,  Rosady.  2006. Manajemen  Public  Relations  dan  Media  Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Susanto, Astrid S. 1977. Komunikasi dalam Teori dan Praktek . Bandung: Bina Cipta.