NILAI-NILAI AJARAN ISLAM  KESULTANAN BUTON 1
La Ode Muhammad Syahartijan 2
La Ode Jumaidin 3
Wa ode Sitti Nurbaena 4

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  nilai-nilai  ajaran  yang  berkembang  di  Kesultanan Buton  melalui konsep Martabat Tujuah melalui tujuh tingkatan perwujudan atau tujuh  kedudukan. Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-  faktor  yang  mendukung    nilai  pendidikan Islam  di  Kesultanan  Buton  pada  abad    ke-  19  Metode penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode sejarah  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  studi  kepustakaan  serta  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan    bahwa  nilai-nilai ajaran  islam  di  Kesultanan  Buton  pada  abad  ke  19,  melalui  konsep  Martabat  Tujuh,  tersosilisasi dengan  baik  pada  masyarakat  Buton,  khususnya    di  kalangan  Kaomu  dan  Walaka  yang  langsung diajarkan  oleh  pemerintah  (Sultan).  Sekolah-sekolah  agama,  madrasah,  zawiyah,  perpustakaan berkembang  dengan  pesat,  yang  berimplikasi  pada  taatnya  masyarakat  Buton    terhadap  ajaran agamanya  yang diperlihatkan oleh rakyat dan pemimpin (Sultan) sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem pemerintahan di Kesultanan Buton sampai pada abad ke-19.
Kata kunci : nilai, ajaran Islam, kesultanan, Buton

## ABSTRACT
This  research  aims  at  describing  the  values  which  are  developed  in  Sultanate  of  Buton through  the  concept  of  Martabat  Tujuh  in  seven  level  of  implementation  or  seven  positions.  This research is also aimed to describe the supporting factors on Islam educational value in Sultanate of  Buton  in  the  19th  century.  The  method  of  this  research  is  a  historical  method  with  using Qualitative  approach.  Techniques  of  data  collection  in  this  research  are  an  interview,  library research,  and  observation.  The  results  show  that  Islam  value  in  Sultanate  of  Buton  in  the  19th century,  through  the  concept  of  Martabat  Tujuh,  was  well  isolating  in  Sultanate  of  Buton. Especially  Kaomu  and  Walaka  which  is  taught  by  the  government  (Sultan).    Religious  school, Islamic School, zawiyah, the libraries thrive, implying on the obedience of Butonese society to the teachings of their religion which are shown by the people and leaders (Sultan) as a unity that can not be separated in the system of government in the Sultanate of Buton until the 19th century.
Keywords : value, Islamic education, sultanate, Buton
1 Hasil Penelitian
2 Dosen  pada  Jurusan  Ilmu  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Halu  Oleo,  Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: syahartijan@yahoo.com
3 Dosen  pada  Jurusan  Ilmu  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Halu  Oleo,  Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Pos-el: laode.jumaidin@yahoo.com
4 Dosen pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Buton

## A. PENDAHULUAN
Paham pendidikan
Islam di Kesultanan  Buton  didasarkan  pada  konsep Martabat  Tujuh  yang  berarti  tujuh  tingkat perwujudan  atau  tujuh  kedudukan  (Addin, 2011).  Dalam  pengertian  lain  Martabat Tujuh  merupakan  esensi  penjabaran  dari ajaran wanda  al  wujud yang  memandang bahwa,  wujud  Tuhan wajibul  wujud ,  yang Esa,  dapat  dikenal  tujuh  tingkatan  atau martabat  tujuh,  yakni: (1) Martabat Ahadiyyah atau  Martabat An–al  Ta’ayyun . Martabat Zal  al–bath adalah  ibarat  wujud Allah  semata–mata,  tidak  bernama  dan tidak  bersifat,  dan  tidak  berkaitan  dengan segala  kaitan,  sampai  kaitan  semata–mata juga  tidak  terkait  dengan  zat  Yang  Maha Esa;  (2)  Martabat Al–ta  ‘tayyun  Al–anwal , yaitu ibarat ilmu Allah dengan zat-Nya dan dengan segala maujud secara ijmal (global) tanpa  perbedaan  antara  sebagian  dengan sebagian  yang  lain,  dan  dinamai Al- wahidayyah dan Al–haqiqah Al-
muhammadyah ;  (3)  Martabat Atta’ayyun sari ,  yaitu  ibarat  ilmu  Allah  dengan  zat- Nya,  segala  sifatnya,  dan  segala maujud secara  terperinci  dan  berbeda  sebagian dengan  bagian  yang  lain.  Martabat  ini dinamai Al–wahdiyyah  Al–muhamadyyah ; (4)  Martabat Alam  Al–amah ,  yaitu  ibarat dari pada segala sesuatu yang wujud semata yang  sederhana  (tidak  tersusun);  (5) Martabat Alam Al–misal , yaitu ibarat segala sesuatu    yang  wujud,  yang  tersusun  halus, yang  kasar,  yang  belum  terbagi-bagi    dan terpisah-pisah;  (6)  Martabat Alam  Ajsam , yaitu  ibarat  dari  pada  segala  sesuatu  yang wujud,  yang  tersusun,  yang  kasar,  yang sudah  terbagi–bagi  dan  terpisah-pisah;  (7) Martabat Alam  Al–jamiah atau  Martabat “pengimpun” bagi martabat– martabat yang enam terdahulu dan martabat ini merupakan Martabat Tajalli atau  penampakan  tuhan yang  paling  akhir  dan  kenyataan  paling akhir dan itulah yang disebut dengan  Alam Insan atau manusia (Yunus, 1995: 55).
Adapun  materi  yang  dapat  digunakan untuk mengajarkan pendidikan Islam
meliputi unsur–unsur: dasar–dasar akkhlak, dasar-dasar ibadah, tasawuf, serta kepemimpinan.  Bagaimana  unsur–unsur tersebut  bisa  menghasilkan  manusia  yang insan kamil dalam suatu negara Kesultanan Buton  dapat  dilihat  dalam  bentuk  diagram sebagai berikut:
Gambar 1. Diagram Ajaran Islam pada periode Kesultanan (abad XV – abad XX) (Sumber: Alhadza, dkk, 2009)
Pendidikan Islam di Kesultanan Buton merupakan  program  yang  dijalankan  oleh lembaga-lembaga pendidikan informal (dalam  rumah  tangga)  dan  lembaga pendidikan  non  formal  seperti,  mesjid, Zaawiyah.  Oleh  karena  itu,  arahnya  jelas akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman  ilmu  aqidah  akhlak  dan pelaksanaan  ibadah,  serta  ilmu  tasawuf. Dengan  tersedianya  sarana  dan  prasarana dan  didukung  oleh  sumber  daya  manusia sebagai  faktor  pendukung  dalam  proses proses  pembelajaran,  berimplikasi  pada tertanamnya  subtansi  ajaran  Islam  yang berbasis  tasawuf,  sehingga  output  yang dihasilkan  mampu  menghasilkan  lahirnya pemimpin  di  lingkungan  kesultanan  yang ulama dan umara.
Dari beberapa pendapat yang dikemukakan  di  atas,  maka  pola  perkem- bangan  pendidikan  Islam  di  Kesultanan Buton  sangat  ditentukan  oleh  proses  ber-
Bentuk Lem- baga Pendidi- kan Kurikulum Informal (Rumah Tangga) Non formal (Zawiah Masjid) Dasar-dasar Akhlak Dasar-dasar Ibadah Tasawuf Akhlak Ibadah Tasawuf Kepemimpinan Sarana Prasarana Metode Sumber Daya Manusia Hasil Pendidikan Faktor Pendukung Faktor Penghambat Pencapaian Visi Pendidikan
pikir  manusia.  Pemahaman  tentang  keis- laman secara paripurna sangat penting demi untuk  melahirkan  manusia  yang  insan kamil.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di- atas,  penelitian  Zuhdi  tahun  2010  tentang Sejarah  Buton yang  terabaikan  me- nyinggung  bahwa  pemimpin  –pemimpin  di Kesultanan  Buton  dalam  menjalankan  sis- tem  pemerintahan  menggunakan  pendeka- tan unsur tasawuf.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  nilai-nilai  ajaran  yang  berkem- bang  di  Kesultanan  Buton  melalui  konsep Martabat Tujuh.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Bau-Bau  melalui  pendekatan  kualitatif. Penelitian dilakukan  dengan menggunakan studi  literatur,  mencari  referensi-referrensi dan  naskah  –  naskah  ,  dokumen-dokumen yang  mempunyai  relevansi    dengan  nilai nilai  ajaran  Islam  di  Kesultanan  Buton pada  abad  19  serta  melakukan interview dengan  tokoh  tokoh    sejarah,  akademesi yang  banyak    mengetahui  tentang  sistem pemerintahan  selama  kesultanan  Buton berlangsung khususnya pada abad ke -19.
Data  dalam  penelitian  ini  adalah naskah–naskah, dokumentasi (fisik maupun non  fisik)  berupa  gambar,  foto,  maupun bangunan  sejarah  seperti  mesjid  keraton, istana sultan maupun Lembaga–Pendidikan formal–non  formal  yang  masih  terlihat, hasil  wawancara  dengan  informan  serta gejala–gejala yang muncul dalam rangkaian  ungkapan  keberagaman  masya- rakat  Buton  pada  zaman  kesultanan  yang diasumsikan  sebagai  hasil  hubungan  dina- mis yang terjadi dalam ajaran Islam.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian sejarah melalui tata kerja sebagai berikut:  (1)  pengumpulan  data  ( heuristik ), yaitu  langka  awal  untuk  mengumpulkan data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  melalui penelitian  kepustakaan  ( library  research ) dan  penelitian  lapangan  ( field  research ); (2)  kritik  sumber  umumnya  dilakukan  ter-
hadap sumber–sumber pertama; (3) penafsiran data (interpretasi), dan (4) penu- lisan sejarah (historigrafi

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kesultanan Buton
Sistem  pemerintahan  dimasa  Kera- jaan  Buton  berbentuk  Monarki  karena dikuasai oleh dinasti Wa  Kaka  yang secara turun temurun berkuasa di Kerajaan Buton. Pada  masa  kerajaan  ini  pula  dari  raja  per- tama  hingga  raja  ke-5  tidak  ditemukan tanda-tanda  pengaruh  Islam.  Bahkan  yang tampak adalah pengaruh kebudayaan Hindu yang  salah  satunya  terdapat  pada  nama- nama  raja.  Disamping  itu  dalam  aspek keyakinan,  juga  dijumpai  faham  “reinkar- nasi”.  Majelis sara juga  sebagai  menteri koordinator yang beranggotakan Mia Patamiana ,  bertugas  mengkoordinir  tiap- tiap kelompok dalam limbo -nya.
Pemimpin  tinggi  angkatan  perang, juga bertugas sebagai duta dalam hubungan luar negeri. Pada masa kerajaan, jabatan ini pertama  kali  dijabat  oleh Sibatara dan sekaligus sebagai penasehat raja.
Menteri khusus daerah seberang dan perluasan wilayah menteri ini juga menjab- at  sebagai  komando  pasukan  khusus pengawal  istana  dipimpin  oleh Kaudoro dan Sangiariana .  Pada  masa  pemerintahan Bataraguru struktur  pemerintahan  kerajaan bertambah yaitu dengan adanya jabatan ba- ru seorang Sapati yang bertugas membantu raja  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  di pusat  kerajaan.  Di  masa  modern  saat  ini, sering dikenal sebagai perdana menteri. Pa- da  masa  pemerintahan  Raja Tuarade juga terjadi  pertambahan  jabatan  yaitu  jabatan kanepulu yang fungsinya membantu Sapati /wakil dari Sapati .
Struktur pemerintahan dalam bidang agama yaitu; Lakina Agama, Imam, Khatib, Moji , Mokimu ,  dan Bisa .  Implementasi  sis- tem  pemerintahan  Undang-undang  Marta- bat  Tujuh  menjalankan  praktek  kepem- impinan  Islam,  menjadi  fondasi  dan  suri tauladan  pada  masa   pemerintahan  Sultan-
sultan  berikutnya.  Martabat  Tujuh  menjadi tonggak  perubahan  yang  mendasar  dalam struktur pemerintahan, hukum maupun adat istiadat masyarakat Buton.

## 2. Praktek Demokrasi pada Kesultanan Buton
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki bentuk dan sistem pemerintahan  yang  sistemnya  disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  negara. Demikian  halnya  dengan  Negara  Kesul- tanan  Buton,  bentuk  dan  sistem  peme- rintahannya berpedoman  pada  Martabat Tujuh Sara  Wolio yang  di  dalam  praktik pemerintahannya terdapat unsur demokrasi. Kepala  pemerintahan  dipimpin  oleh  se- orang Sultan yang dipilih oleh lembaga Sio- limbona (legislatif).  Sistem  pemeritahan Kesultanan  Buton  meng-gunakan  sistem presidensial  Sultan  ber-tindak  langsung  se- bagai  kepala  negara  dan  kepala  peme- ritahan,  serta  bentuk   pemerintahan  meng- gunakan  monarki  konstitusional,  dalam praktik  penyelenggaraan   pemeritahannya terdapat unsur demokrasi.

## 3. Partisipasi efektif dalam Kesultanan Buton
Partisipasi  yang  dimaksudkan  oleh Robert  Dahl  dalam  sebuah  pemerintahan demokrasi  yaitu,  peran  semua  lapisan masyarakat  untuk  turun  langsung  memba- has  agenda-agenda  yang  berkaitan  dengan kebijakan,  ataupun  masalah  umum,  baik berkaitan  dengan  politik  ataupun  kekua- saan.  Untuk  konteks  Kesultanan  Buton, partisipasi  efektif  yang  dimaksudkan  oleh Robert  Dahl  telah  dijalankan  yang  ditandai dengan  keikutsertaan  lapisan  sosial  ma- syarakat  untuk  ikut  serta  dalam  membahas sebuah  kebijakan  umum.  Contoh  kongkrit- nya  dalam  hal  penentuan  kebijakan  yang menyangkut  negara  dan  masyarakat  luas. Seorang  Sultan  tidak  dapat  memutuskan kebijakan  secara  sepihak  seperti  halnya  ra- ja-raja. Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan bahaya penyelewengan kekuasaan  yang  dampaknya  bisa  mengaki- batkan tirani. Segala sesuatu yang menyangkut  keputusan  maupun  kebijakan
yang  akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Dalam  hal   pelaksanaan  kewajiban  dan tanggung  jawab  sebagai  aparat  negara,  di- putuskan  melalui  musyawarah  mufakat yang  melibatkan  seluruh  lapisan  masyara- kat  Kesultanan  Buton,  baik  dari  jajaran perwakilan  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  ( kadie ),  dan  aliansi   pemerintahan ( barata ).  Semua  dilibatkan  serta  mempu- nyai  hak  yang  sama  dalam  proses  musya- warah tersebut.
Beberapa  contoh  dalam  hal  pera- turan pembagian pajak di sebuah kecamatan ( kadie ),  pihak  kesultanan  akan  meninjau kecamatan  tersebut  melihat  potensi  apa yang ada dalam kecamatan tersebut. Setelah itu  menentukan  pajak  apa  yang  akan dikenakan  oleh  kecamatan,  tentunya  me- lalui  proses  tahap  musyawarah  yang  mem- pertemukan pihak  pemerintahan pusat ( Sul- tan dan Siolimbona )  dan  pihak  pemimpin kecamatan ( Lakina dan Bonto ) untuk mem- bahas  besaran  pajak  tersebut.  Sejalan dengan  pandangan  Al-Quran  yang  mene- gaskan  tentang  prinsip  “syura”  (musya- warah)  untuk  mengatur  proses   pembuatan keputusan,  Al-Quran  dengan  tegas  me- nyebutkan  “semua  keputusan mereka  dipu- tuskan  melalui  proses  musyawarah  antara mereka”.  Hal  yang  dimaksud  dengan  uru- san  mereka  adalah  bukan  urusan  pero- rangan, kelompok ataupun elit tertentu uru- san  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yakni “urusan  masyarakat  pada  umumnya”  dan milik masyarakat secara keseluruhan.

## 4. Status  Sosial  dalam  Lingkup  Kesultanan Buton
Syarat  demokrasi  prosedural  yang dipaparkan oleh Dahl, mengenai persamaan suara  untuk  konteks  Kesultanan  Buton masih  terbatas  dalam  hal  partisipasi  politik belum  menyentuh,  kepersamaan  hak  dalam pekerjaan  ataupun  status  sosial  lebih cenderung  menempatkan  hak  yang  sesuai dengan  proposinya.  Kesultanan  Buton mempunyai klaster tersendiri untuk pemangku  jabatan-jabatan  penting  dalam pemerintahannya.  Statifikasi  masyarakat
Buton  terjadi  tidak  lain  karena  alasan  poli- tik.  Pada  masa  pemerintahannya,  Dayanu Ikhasanuddin  melakukan  pertemuan  dan sepakat  dengan sapati yang  saat  itu  dijabat oleh  La  Singga  dan Kanepulu dijabat  oleh La  Bula.  Petemuan  ini  didasari  atas  usul Abdul  Wahid,  mengingat  karena  ketiga orang  ini  mengawini  anak  dari  Abdul  Wa- hid. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi penerus tahta yang hanya berasal dari keturunan Sultan pertama hing- ga  yang  keempat  Dayanu  Ikhsanuddin (kepemimpinan  tahta  turun  temurun). Berkaitan dengan hal tersebut, dengan bijak beliau  menyarankan  kepada  ketiga  menan- tunya  untuk  musyawarah  dalam  membahas pembagian  kekuasaan  dan  untuk  mengan- tisipasi  terjadinya  ambisi   jabatan  dalam menduduki  posisi  sultan.  Sepakatlah  ketiga belah pihak bahwa hanya keturunan mereka yang  berhak  menduduki  ketiga  jabatan tinggi  kerajaan,  yaitu  jabatan, Sultan , Sapati dan Kanepulu .”
Keturunan  dari  mereka  bertiga inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan  go- longan kaomo atau bisa disebut juga Lalaki . Sementara  itu,  golongan walaka berasal dari keturunan para Bonto atau kepala kam- pong.  Selain  itu,  terdapat  pula  golongan Papara yaitu golongan yang tidak ada hub- ungan  darah  dari  kedua  golongan  tersebut. Golongan papara ini  adalah  masyarakat mendiami limbo ataupun kadie . Papara sendiri terbagi atas tiga klaster yaitu:
a. Papara dari  keturunan  masyarakat  asli yang tunduk pada Kesultanan Buton atas kemauannya sendiri ( papara kantinale ).
b. Papara yang datang dari luar dan tunduk pada  Kesultanan  Buton  karena  tawanan perang ( tolubirana );
c. Papara yang datang menyerahkan dirinya dengan tidak melalui perang ( pe- raka ). Sedangkan lapisan masyarakat Buton  yang  paling  terbawah  adalah batua (budak)  yang  dilahirkan  dari  ibu  bapak yang  seorang  budak  juga.  Jika  ibunya  saja yang  budak,  maka  anaknya  tidak  menjadi
budak  karena  dalam  sistem  kekera- batan/kekeluargaan masyarakat Buton menggunakan sistem patriaki.
Golongan  budak  di  kala  itu  terdiri dari tiga kategori yaitu:
a. Orang  yang  tunduk  dibawah  kekuasaan kerajaan  dengan  paksa  dalam  adat  dise- but bente;
b. Musuh kerajaan yang kalah dalam pepe- rangan;
c. Orang  luar  kerajaan  yang  dirampas  dan dijual  kepada  golongan  kaomu  dan  wa- laka.
5. Tanggung  jawab  Politik  dalam  Kesultanan Buton
Hak-hak  politik  eksekutif  (Sultan) diawasi  langsung  oleh  badan Siolimbo- na (legislatif). Sultan dalam bertindak harus melalui persetujuan aparat negara Kesultanan  ( Pangka )  dan  persetujuan  dari lembaga Sio  Limbona .  Sistem  pengawasan dewan Sio liombona terhadap sultan, bersi- fat langsung dan berkesinambungan (proak- tif). Jadi tidak harus menunggu laporan dari seorang  rakyat  atau  karena  adanya  aksi demonstrasi  agar  lembaga  eksekutif  “turun gunung”. Tindakan-tindakan seorang Sultan maupun  pejabat  negara  disesuaikan  dengan budaya  bangsa,  kepentingan  negara  dan kepen-tingan masyarakat yang dipimpinnya,  tidak  berdasarkan  kepent- ingan kelompok atau preferensi perorangan. Hal ini didasarkan oleh pasal 1, 3 dan 4 un- dang-undang Mar-tabat Tujuh.
Pola  rekruitmen  pemimpin  dalam sistem dan bentuk pemerintahan Kesultanan Buton  bersifat  tidak  langsung.  Masyarakat atau  rakyat  menyalurkan  aspirasinya  lewat dewan Siolimbona dan  dewan  inilah  yang memilih  seorang  Sultan.  Dalam  pelak- sanaan  pemeritahan sultan bertanggung ja- wab langsung oleh rakyat yang dipimpinya. Sedangkan  rekruitmen  dan  tata  cara  peng- angkatan pejabat lainnya berdasarkan peng- alaman dibidang yang akan dijabat ataupun memiliki pengetahuan yang cukup sesui ja- batan  yang  diemban.  Selain  pengetahuan, dalam  rekrutman  tersebut  diutamakan  pula
model  moralitas.  Di  samping  hal  tersebut, pengangkatan sultan ataupun pejabat peme- ritahan  negara  harus  mempunyai  syarat yang tertera pada pasal 3, 5, dan 6 Undang- undang Martabat Tujuh.
Khusus  dengan Siolimbona ,  sistem pengangkatannya  hanya  dapat  melalui  ka- langan kaomu .  Pejabat  negara  kesultanan, selain sapati ,  dalam  melaksanakan  roda pemerintahannya  wajib  bertanggung  jawab langsung  kepada  sultan.  Perlu  dijelaskan bahwa  walaupun sapati dalam  sistem pemerintahan  adalah  seba  pemimpin  dalam melaksanakan  pemerintahan,  dalam  men- jalankan  tugasnya  tidak  bertanggung  jawab terhadap  sultan, tetapi  terhadap  dewan Sio- limbona.
Siolimbona adalah jabatan yang hanya bisa di tempati oleh golongan walaka , berfungsi sebagai dewan   penasehat  tertinggi  di  kesultanan Buton serta sebagai penyeleksi dan pelantik calon sultan
Jika  dilihat  dari  tata  cara  pengang- katan  para  pejabat  tersebut  keahlian  dan kesempurnaan  batinlah  yang  diutamakan. Tidak seperti halnya era modern ini pejabat atau   pemimpin  yang  duduk  dalam  peme- rintahan  ada  indikasi  tidak  berdasarkan keahlian. Adapun pejabat yang ditempatkan sesuai  keahliannya  itu  hanya  sedikit  atau- pun  secara  kebetualan.  Dari  beratus-ratus jabatan  kemungkinan  hanya  terdapat  satu atau dua orang  pejabat yang sesuai dengan keahliannya.  Dewasa  ini  dalam  rekruitmen pejabat ada indikasi bahwa faktor moralitas bukan  merupakan  hal  yang  sangat  prinsipil lagi. Ini dapat dilihat pada beberapa pejabat negara  yang  terindikasi  melakukan  per- buatan  korupsi  ataupun  amoral  yang  ber- lebihan.

## 6. Pengawasan  Agenda  dalam  Ketersedian Lembaga Negara di Kesultanan Buton
Kesultanan  Buton  dalam  penerapan pemerintahannya  menganut  sistem  pemi- sahan  kekuasaan  ke  dalam  cabang-cabang yang luas. Hal ini di dasari oleh pasal 1 UU Martabat  Tujuh.  Cabang-cabang  tersebut terdiri  dari;  eksekutif  (sultan),  legislatif
( siolimbona )  dan  yudikatif  ( kanepulu ).  Hal ini  sejalan  dengan  teori  pembagian  kekua- saan  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu lebih  dikenal  dengan  teori  trias  politika, yakni  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif, untuk  sistem  pemerintahannya  menganut sistem presidensial dimana raja sebagai ke- pala  negara  dan  kepala  pemerintahan.  Pe- merintahan Kesultanan Buton dalam menja- lankan tugas negara dibantu oleh jajaran bi- rokrasi  yang  berada  pada  wilayah  ibukota kesultanan maupun birokrasi yang bertugas di luar ibukota.
Pemerintahan Kesultanan Buton diatur oleh satu  konstitusi  tertulis  yang  oleh  masyara- kat  Buton  dikenal  dengan  undang-undang Martabat  Tujuh  Sara  Wolio.  Dalam  konsti- tusi  Undang-undang  Murtabat  Tujuh,  im- plementasi pemerintahan menggunakan sis- tem  “Resposible  Government”  (peme- rintahan  yang  bertanggung  jawab).  Negara mengunakan  prinsip  pemisahan  lembaga dan  pemisahan  daerah  kekuasaan  dengan tujuan  untuk  menghindari  kekuasaan  yang tumpah  tindi  ( separation  of  powers ).  Pem- bagian  wilayah  pemerintahan  terdiri  dari wilayah pusat pemerintahan yang  berada di ibukota kesultanan, wilayah Barata , berada di daerah-daerah Barata dan wilayah Kadie berada  di  daerah-daerah Kadie .  Masing- masing  wilayah  tersebut  dipimpin  oleh  se- orang Bonto atau Lakina . Pemilihan kepala wilayah, baik daerah Barata maupun Kadie , dipilih  langsung  oleh  masyarakatnya  tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan dan  urusan  rumah  tangga  daerah Barata diserahkan  sepenuhnya  kepada  daerah Ba- rata (otonomi penuh). Khusus daerah Kadie dalam  perihal  pemimpin  apabila  salah  satu Kadie tidak  mempunyai  seorang  calon  pe- mimpin, seorang Bonto yang bertugas men- gontrol  pemerintahan  di  daerah Kadie di- perbolehkan  menjadi  pemimpin Kadie . Dengan  persetujuan  Sultan atas  permintaan masyarakat  setempat.  Daerah Barata di samping  mempunyai  hak  otonom,  juga merupakan  daerah  pertahanan  keamanan negara Kesultanan. Apabila ada penyerang-
an dari luar, daerah Barata -lah yang meng- adakan  perlawanan  terlebih  dahulu.  Kapi- talao akan  mengeluarkan  kebijakan  (ban- tuan)  apabila Barata yang bersangkutan meminta batuan. Tanpa permintaan dari Ba- rata , Kapitalao tidak  berhak  ikut  campur dalam  kebijakan  daerah  Barata  walaupun kapitalao  dalam  negara  modern  adalah  se- orang  menteri  pertahanan  dan  keamanan. Untuk  lebih  lanjutnya  peneliti  akan  mem- bahas  sub  bab  mengenai  lembaga-lembaga negara  Kesultanan  Buton  beserta  seluruh struktur pemerintahan  dan  pertahanannya pada  sub  bab.  5.3  tentang  Struktur  Pe- merintahan dan Pertahanan Kesultanan Bu- ton  Pasal  1  Undang-Undang  Murtabat Tujuh  yang  menjelaskan  pokok  adat  ber- dasarkan falsafah Buton.

## 7. Prosesi Pemilihan Raja/ Sultan Buton
Proses  pemilihan  pemimpin  setiap kesultanan  di  nusantara  mempunyai  taha- pan  yang berbeda-beda  baik  dari  proses penjaringan  sultan  dan  tata  cara  pelan- tikannya.  Untuk  Kesultanan  Buton  terdiri dari  beberapa  tahapan,  yakni:  1) melalui sistem  kepartaian;  2)  tahap Fali (setelah memperoleh  calon  dari  tiap  partai);  3)  ke- tiga  tahap  penetapan  calon  Sultan,  dan  ke- empat
8. Keistimewaan Konstitusi Murtabat Tujuh
Berbicara tentang keistimewaan suatu  konstitusi  berarti  berbicara  pula  ten- tang  sejauh  mana  konstitusi  itu  dapat  men- sejahterakan  dan  menciptakan  kedamaian dalam  masyarakatnya.  Semua  konstitusi mempunyai  keistimawaan.  Keistimawaan setiap undang-undang dapat dilihat pada se- berapa  konstribusi  undang-undang  tersebut dapat  menjamin  ketentraman,  keadilan  dan kenyamanan  masyarakatnya  keistimewaan undang-undang  Murtabat  Tujuh: Pertama , sebagai  dasar  ilmu  dan  sumber  hukum  da- lam  ketatanegaraan  yang  mengambil  hik- mat Al-Quran dan hadits yang dipersatukan dalam  kesatuan  sistem  yaitu  sistem  peme- rintahan, berbangsa dan bernegara. Nilai-ni- lai Murtabat tujuh bersifat universal dengan
kata lain nilai yang terkandung dalam mur- tabat Tujuh dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja. Jika dilihat dari letak geografis yang beranekaragam suku dan budaya serta bahasa  yang  berbeda  di  Kesultanan  Buton, dapat  dikatakan  sebagai  Nusantara  mini. Kendatipun  masyarakat  sangat  plural  dan memiliki  bahasa  yang  beraneka  ragam,  ni- lai-nilai  Murtabat  Tujuh  dapat  menyatukan seluruh  lapisan  masyarakat  di  Kesultanan Buton.
Nilai  yang  bersifat  universal  ter- sebut  bisa  dilihat  pada  falsafah  yang  ter- kandung  dalam  Murtabat  Tujuh  yaitu “Bincci-bhinciki  kuli”  (nilai  rasa empati) dalam  pemaknaannya  bisa  diartikan  men- cubit  kulit  sendiri  sebelum  mencubit  kulit orang  lain  maksud  dari  falsafah  tersebut adalah  mengenai  rasa  empati  yang  tinggi serta  rasa  saling  menghormati  dan  meng- hargai. Nilai  rasa  tersebut  dapat  mem- persatukan negara Kesultanan Buton. Binci- bhinciki  kuli dalam  pergaulan  sehari-hari dimanifestasikan  dalam  bentuk:  saling  me- nyayangi  satu  sama  lain,  saling  menghor- mati satu sama lain, saling memelihara satu sama lain dan saling taat menaati. Taat me- naati  bukan  karena  kedudukan atau  jabatan seirang sehingga ia ditaati tetapi karena se- tiap  manusi  memiliki  hak  lebih  yaitu  hak asasi.  Hak  ini  tidak  boleh  dilanggar  oleh siapapun.
Empat  dasar  inilah  yang  diterapkan oleh  masyarakat  Buton  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Penerapan  nilai- nilai  Murtabat  tujuh  tersebut  dapat  men- ciptakan  akhlak  yang  baik  dan  tidak  me- nyinggung perasaan orang lain. Dengan ter- ciptanya  akhlak  yang  baik,  masing-masing orang  atau  masyarakat  akan  bekerja  sesuai aturan yang dikehendaki oleh semua pihak. Dengan  demikian  kerukunan,  kedamaian dan  kesejahteraan  yang  diinginkan  dapat terwujudkan.
Kedua , undang-undang Murtabat tu- juh  digali  dari  ilmu  Tasawuf  khususnya  il- mu  kebatinan  yang  mengadopsi  dari  Mur- tabat Tujuh versi Ibnu Arabi dan digali dari
dua  puluh  sifat  Allah  SWT  melalui  jalan ijtihad sehingga mampu bertahan dalam se- gala  zaman.  Nilai  yang  terkandung  dalam undang-undang  Murtabat  Tujuh  tiada  lain adalah  memanusiakan  manusia,  menjadi manusia  Khaliffatullah,  sejahtera  Zahir maupun  bathin.  Oleh  sebab  itu,  rakyatnya patuh  dan  tunduk  terhadap  pemerintah  me- lalui hukum adat. Seseorang yang tidak be- radab  dan  beradat,  jelas  sekali  orang  terse- but  mengkhianati  agamanya  yang  se- harusnya  dipanutinya.  Sehingga  pada  ja- mannya  orang  akan  merasa  malu  kalau dikatakan tidak  beradat dan lebih baik mati daripada dikatakan demikian.
Ketiga ,  nilai-nilai  Murtabat  Tujuh bersifat  horizontal  dan  vertical.  Murtabat Tujuh  menjamin  dan  mengatur  kehidupan masyarakat  bukan  hanya  kehidupan  dunia tapi  juga  kehidupan  akhirat.  Nilai-nilai  ter- sebut  senantiasa  dapat  menjamin  keten- traman masyarakat Buton dari masa ke ma- sa.  Nilai-nilai  yang  terkandung  didalamnya adalah:
a. Nilai agama yang mendalam;
b. Nilai kemanusiaan yang tinggi;
c. Nilai sosial yang kokoh;
d. Nilai persatuan yang kental;
e. Nilai kebangsaan yang tinggi;
f. Nilai kejujuran yang transparan.
9. Nilai  Konstitusi  Kesultanan  Buton  yang Berhubungan dengan Proses Politik
Tidak  ada  sendi  kehidupan,  penge- tahuan  dan  peradaban  manusia  yang  tak tersentuh  gairah  pemikiran  politik.  Po-litik digunakan  untuk  beragam  makna.  “po-litik bisa  berarti seperangkat hipotesa mengenai proses  atau  institusi  pemerin-tahan,  atau juga  bisa  merujuk  pada  prinsip-prinsip  dan norma-norma  yang  mengontrol  perilaku politik.  Aristoteles  sepakat  dengan  Plato bahwa  manusia  adalah  hewan  politik  yang bisa  memenuhi  wataknya  hanya  dalam  po- lis, yakni: 1) bahwa negara adalah ins-titusi moral  yang  ada  untuk  membantu  manusia mencapai kesempurnaanya; 2) bahwa nega- ra  yang  benar  berupaya  menciptakan  kese-
jahteraan  bagi  semua  dan  bukan  hanya  un- tuk kebaikan sekelompok saja.
Politik  dalam  Kesultan  Buton  dise- but gau /musyawarah.  Permulaan  segala peraturan  negara  berasal  dari  pemufakatan yang tidak lampau keputusan tetang negara atau  hasil  proses  politik  di  Kesultan  Buton tercapai  dengan  baik  melaui  proses  pe- mufakatan  bersama.  Nilai  Murtabat  Tujuh yang berhubungan dengan politik adalah ni- lai-nilai  pengabdian  masyarakat  terhadap negara yaitu:
a. Ainda  indamo  aurata  sumanamo  karo (kepentingan diri orang banyak lebih uta- ma  dari  harta  benda),  adalah  wujud  dari pengabdian dan pengorabanan rakyat ter- hadap  sesama  warga  negara  dan  umat manusia, harta benda yang dimiliki sebe- rapapun harganya rela dikorbankan demi keselamatan  diri  atau  orang  banyak. Apalah  artinya  harta  kalau  diri  atau  ma- syarakat  lain  tidak  merasa  aman  dan nyaman,  harta  tidak  mempunyai  nilai, justru  harta  itu  akan  menimbulkan  ke- cemburuan  masyarakat  lain  yang  akan mengakibatkan  persatuan  menjadi  reng- gang. Sehingga apabila kerenggangan ini terjadi  persatuan  untuk  mencapai  tujuan bersama  negara  untuk  mewujudkan  ke- hidupan  yang  sejahterah  demi  kepen- tingan sediri ataupun orang lain dan harta bukanlah segala-galanya.
b. Ainda-ndamo  karo  somanamo  lipu karo (kepentingan  negara  lebih  utama  dari kepentingan  pribadi). Karo adalah  diri pribadi,  orang  seorang  atau  orang  ba- nyak,  yang  wajib  dilindungi  keselama- tannya  oleh  negara  atau  pemerintah. Namun  untuk  mempertahankan  dan membela  kepentingan  yang  lebih  tinggi lipu (negara), karo atau  warga  negara rela berkorban demi membela dan mem- pertahankan lipu sekalipun  mengorban- kan  nyawa  mereka.  Nilai  ini  wujud  dari pengabdian  masyarakat  terhadap  kepen- tingan negara.
c. Ainda-indamo  lipu  somanamo  sara (ke- pentingan  pemerintah  lebih  utama  dari
negara). Sara atau  negara  berazaskan musyawarah  adalah  milik  bersama  se- luruh rakyat dan pemerintah. Negara wa- jib  dipelihara  dan  dipertahankan  keutuh- annya  dari   bahaya  yang  menganam  dari manapun  datangnya.  Namun  apabila  ke- pentingan  yang  lebih  tinggi  dan  lebih utama  menghendaki  keselamatan  peme- rintah  ( sara ),  bagian- bagian  negara  ter- tentu  dalam  keadaan  terpaksa  boleh  di- korbankan.
d. Ainda-indamo  sara  somanamo  agama , (agama  lebih  utama  dari  pemerintah). Maksudnya  apabila  seorang  atau  bebe- rapa orang aparat kesultanan berbuat me- langgar  peraturan negara atau melanggar hukum  yang  berlaku,  aparat  yang  ber- sangkutan  akan  mempertanggungjawab- kan tindakannya dihadapan agama.

## 10. Pengawasan  Agenda  dalam  Ketersedian Lembaga Negara di Kesultanan Buton
Kesultanan  Buton  dalam  penerapan pemerintahannya  menganut  sistem  pemisa- han  kekuasaan  ke  dalam  cabang-cabang yang luas. Hal ini didasari oleh pasal 1 UU Murtabat  Tujuh.  Cabang-cabang  tersebut terdiri  dari;  eksekutif  (sultan),  legislatif ( siolimbona )  dan  yudikatif  ( kenepulu ).  Hal ini  sejalan  dengan  teori  pembagian  kekua- saan  yang  dikemukakan  oleh  Montesquieu lebih  dikenal  dengan  teori  trias  politika, yakni  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. Untuk  sistem  pemerintahannya  menganut sistem presidensial, dimana raja sebagai ke- pala  negara  dan  kepala  pemerintahan.  Pe- merintahan  Kesultanan  Butondalam  men- jalankan  tugas  negara  dibantu  oleh  jajaran birokrasi yang berada pada wilayah ibukota kesultanan maupun birokrasi yang bertugas diluar ibukota.
Pemerintahan  Kesultanan  Buton  di- atur  oleh  satu  konstitusi  tertulis  yang  oleh masyarakat  Buton  dikenal  dengan  undang- undang Murtabat Tujuh Sara Wolio. Dalam konstitusi  Undang-undang  Murtabat  Tujuh, implementasi  pemerintahan  menggunakan sistem  “Kesultanan  Buton”  sebagai  sebuah negara pernah eksis selama kurun waktu tu-
juh  abad.  Pada  masa  itu,  diprediksi  Islam telah  masuk  di  Buton  pada  abad  ke–16  M. Hal ini dapat dibagi atas dua periode, yakni: Pertama ,  periode  kerajaan  yang  dimulai semenjak  pembentukan  delapan bonto se- bagai  cikal  bakal  berdirinya  sebuah  Kesul- tanan  Buton. Kedua ,  periode  kesultanan yaitu  terbentuknya  konstitusi    martabat  tu- juh  dan  sifat  dua  puluh    kesultanan  Buton yaitu  pada  masa  Sultan  Dayanu  Ikhsanud- din  (Sultan IV) yaitu menyempurnakan ke- tatanegaraan  dan  menjadikan  Kesultanan Buton sebagai negara yang berdasarkan atas hukum  dan  konstitusi  tertulis.  Periode  ke- sultanan  tersebut  dapat  bertahan  kurang  le- bih  4(empat) abad  lamanya,  dengan  38  pe- riodesasi kepemimpinan kesultanan.
Perkembangan  agama  Islam  di  Bu- ton  semakin  cepat  setelah  datangnya  seo- rang  mubaligh  Islam  bernama  Syeikh  Ab- dul Wahid, kemudian diperkuat lagi setelah Lakilaponto  diangkat  menjadi  Raja  Buton VI  (Madu,  1983).  Upaya  untuk  mengem- bangkan    Agama  Islam,  bagi  Raja  Lakila- ponto  ini  tidak  hanya  terbatas,  bahkan struktur dan sistem pemerintahan Buton di- ubah  dan  menyesuaikan  dengan  ajaran  Is- lam. Berubahlah  bentuk pemerintahan dari kerajaan  menjadi  kesultanan.  Dengan  de- mikian  nama  Kesultanan  yang  dipimpin oleh Lakilaponto menjadi kesultanan Buton rajanya  bergelar  Sultan  Qaimuddin  Kha- lifatul  Khamiz.  Perkembangan  Islam  pada masa  pemerintahan  Sultan  Qaimuddin  di- tandai  dengan  adanya  pengaruh  dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yai- tu  bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial  bu- daya.
Usaha Sultan Qaimuddin menyebar- kan  Islam,  juga  dilakukan  dengan  men- dirikan  Masjid Kaliwu–liwuto berdasarkan nama tempat didirikanya. Mesjid ini dijadi- kan  sebagai  pusat  kegiatan  siar  Islam,  ter- masuk  tempat  pelantikan  Sultan  Buton, (Hafid, dkk 2009).
Proses  pendidikan  Islam  pada  peri- ode  ini  masih  sangat  sederhana.  Hal  ini disebabkan  karena    masyarakat    penganut
Islam  tersebut hanyalah masyarakat awam. Meskipun  pendidikan  Islam  masih  bersifat sangat  sederhana,  namun  karena  sudah  ada masjid maka sejak itu sudah ada pendidikan informal  di  lingkungan  rumah  tetangga (keluarga)  dan  pendidikan  non  formal  di mesjid (Mustafa, dkk 2009).
Pemimpin  tertinggi  dalam  negara kesultanan  Buton  dipegang  oleh  seorang Sultan.  Sultan  memiliki  kekuasaan,  kebe- saran  dan  kemuliaan  dalam  daerah/wilayah kekuasaanya. Menurut adat mufakat disertai pemahaman  agama  Islam  Sultan  diteladan- kan  sebagai  Khalifatullah  (bayang–bayang Tuhan  di  Bumi).  Dalam  kondisi-kondisi tertentu,  Sultan  memiliki  hak istimewa,  se- lama tujuannya dipergunakan untuk kebaik- an  dan  kemanfaatan  bagi  kepentingan  ma- syarakat umum dan Negara. Pedoman yang menjadi  dasar  pegangan  Sultan  dalam  adat ditamsilkan  atas  dalil  “Fa  aalun  Limaa Yuriydu”  artinya  Sultan  berbuat  sekehen- daknya dengan adil (Addin, 2011).

## D. PENUTUP
Ajaran  Islam    diterima  oleh  masya- rakat Buton sebagai suatu agama resmi, ju- ga  merupakan  sebuah  ideologi  dimana  aja- ran  ajar  masyarakat  Butonan    terimple- mentasi  dalam kehidupan sehari-hari, terin- tegrasi    dalam  undang-undang    negara  me- lalui  konsep  Martabat  Tujuh    sebagai  un- dang-undang kesultanan Buton. Pendidikan Islam pada masa  kesultanan masih tampak dengan  jelas  implementasinya  yakni  pada setipoa    keberagaman    masyarakat  Buton yang mampu mengintegrasikan  anatara ni- lai-nilai luhur  Al-Quran    yang  bersifat  uni- versal    meskipun  terlihat  bahwa  begitu  do- minanya pendekatan Tasawuf  dalam proses pendidikan Islam era kesultanan di abad ke 19,  maka  tradisi  kepercayaan    pra-Islam juga sebagian masyarakatnya  masih terikat dengan tradisi tersebut, namun demikian  ti- dak mengurangi semangat keberagaman

## DAFTAR PUSTAKA
Ganiu Syeikh, Abdul. Paeasa Mainawa Ganiy Syeikh, Abdul. 1823. Naskah Mirat- ul Jamani
Kaimuddin Muhammad Idrus. Bula Malino Addin, Asnur, dkk. 2011 . Struktur Pemerin- tahan  Kesultanan  Buthuni .  Bau-Bau:
Yayasan Fajar Al Buthuni Bau-Bau.
Addin,  Asnur,  dkk.  2011. Undang-Undang Martabat  Tujuh  dan  sifat  Dua  Puluh.
Bau-Bau: Yayasan Fajar Al Buthuni. Addin,  Asnur,  dkk.  2011. Nilai  –  nilai Agama Islam dalam Kehidupan Bernegara  di  Kesultanan  Buthuuni.
Bau-Bau: Yayasan Fajar Al Buthuni.
Alhadza,  Abdullah,  2009. Sejarah  Perkem- bangan Pendidikan Islam di Sulawesi Tenggara. Makalah  dalam  Seminar Laporan Penelitian.
Abdullah,  Muhammad.  2005. Naskah  Ke- agamaan  dan  Relevansinya  dengan Proses   Islammisasi Buton abad XIV sampai    Abad  XIX. Makalah  dalam Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IX. Baruga Keraton Buton, Bau – Bau 5 – 8 Agustus 2005. Al  Qurtubi.  1967. Al  –jami’  Li  Ahkam  Al- Quran Kairo:  Dar  Al-kitab Al –Arabi Li Al –Tiba’ah Wa Al Nasyr H. 211
Abdul  Gani,  Ruslan.  1963. Penggunaan Ilmu Sejarah . Jakarta: Prapanca. Ahmad.  1994. Tafsir  Ilmu  Pendidikan  da- lam Perpektif Islam . Cet II, Bandung:
Rosda Karya. H. 147 -151.
Abdullah Taufik. 1992. Pemikiran Islam  di Nusantara  dalam  Perpektif Sejarah. Prisma,  Jakarta,  LP3ES.  Nomor  –  3 Tahun XX Maret hlm. 16 – 27.
Ali Maulana, Muhammad. 1980. Islamologi (Dinul  Islam ). Jakarta,  Ikhtiar  Baru Van Hoeva:H.2.
Ahmad  D,  Marimba  1980. Pengantar  Fil- safat  Pendidikan  Islam . Bandun g .  Al –Maarif H.45 – 46
Al-Asya’ari,  1952. Kitab  Al-Luma  Firadd, Ala  Ahlal-Ziqwa  Al-Bida .  Beirut:  Al Matba;ah Al Kasulikiyyah.H.94 -95.
Al-Ghazali, Imam, 1952 Ihya ‘Ulumal-Din , Jilid III. Beirut:Dar  Al-Fikr H.56 Burke,  Peter,  2001. Sejarah  dan  Teori  So- sial.  Y ayasan  Obor  Indonesia,  Ja- karta.
Darajat Zakiah, 1994. Pendidikan Islam da- lam  Keluarga  dan  Sekolah. Jakarta: Ruhama.
Departeman Agama RI, 1993. Alqur’an dan Terjemahanya. Jakarta: Intermasa. Frederick, William H. Soeri Soeroto, 1984.
Pemahaman  Sejarah  Indonsia , Sebe- lum  dan  Sesudah  Revolusi . Jakarta: LP3ES.
Hafid, Anwar, dkk. 2009. Sejarah Penyeba- ran  Islam  di  Sulawesi  Tenggara . Kendari: CV. Shadra Taman Surapati. Herman  DM.  2007. Sejarah  dan  Komu- nikasi Pendidikan Islam . Bahan Ajar.
Hasan    Ahmad.  1994. Early  Development of  Islamic  Law .  Delhi:  Adam  Publis- hing and Distributors.
Hayyan  Abu,  1993. Tafsir  Al-  Bahr,Al-
Muhit . Beirut: Dar-AlKutub Al-Ilmiy- yah H.514.
Hugiono,  dan  P.K  Poerwantana,  1987.
Pengantar Ilmu Sejarah . Jakarta: Bina Aksara.
Herry,  Noer  Ali  dan  Mudzier  Suparta.
2000. Watak Pendidikan Islam . Jakar- ta: Friska Agun Insani.
Kuntowijoyo.  1995. Pengantar  Ilmu  Seja- rah. Yogyakarta:  Yayasan  Benteng Budaya.
Kartodirdjo,  Sartono.  1992. Pendekatan
Ilmu  Sosial  Dalam  Metodologi  Se- jarah. Jakarta : PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Ki Hajar Dewantara, 1962. Bagian Pertama Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa H. 14 -15.
Lechte, John. 2001. Lima Puluh Filsuf Kon- temporer  dari  Strukturalisme  ke  Post Moderniti . Yogyakarta: Canisius. Mustafa  P,  dkk.  2009. Sejarah  Perkem- bangan Pendidikan Islam di Sulawesi Tenggara. Kendari: CV.  Shadra-  Ta- man Surapati.
Mudyahardjo,  Redja.  2001. Filsafat  Ilmu Pendidikan. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Madu,  La  Ode.1983. Merintis  Buton  Wolio Morikana . Surabaya. Miskawih, Ibn. 1934. Tahzib Al-Akhlak Wa Tahir  Al  –A’raq .  Cet  I.  Mesir:  Al- Mathba’Ah Almishriyat H.40. Nata Abudin, 2000. Metodologi Studi Islam Cet  IV:  Jakarta:  Raja  Grafindo  Per- sada H. 292 -295.
Natsir  M.  1954 . Capita  Selecta . Jakarta: Van Hoeva. H. 53 -61.
Nasution,  Harun.  1979. Islam  ditinjau  dari berbagai  Aspeknya. Jilid  1.    Jakarta: UI. Press.
Poerwadarminta,  W.J.S.  1991. Kamus Umum  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Rifai  Nur,  2009. Historiografi. Jakarta: Puspem.
Razak,  Nasruddin,  1977. Dinul  Islam ,  Cet. II Al –Ma’arif. H. 56
Supatra,  2000. Watak  Pendidikan  Islam. Jakarta: Friska Agung Insani, H. 143-
148.
Shaliba,  Jamil.  1978. Al  –Mu’jam  Al  – Falsafi , Juz  I..  Mesir:  Dar  Al-  Kitab Al- Mishri, H.539.
Schacht  Joseph.  1965. Pengantar  Hukum Islam. Bandung: Nuansa. Turi,  La  Ode.  2007. Esensi  Kepemimpinan Bhinci  Bhinciki  Kuli  (Suatu  Tinjauan Budaya  Kepemimpinan  Lokal  Nusan- tara) Khasanah Nusantara.
Uhbiyati  Nur  ,  1998. Ilmu  Pendidikan  Is- lam : Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, cet II.: Pustaka Setia. H. 29 -31. Bandung Undang  -  Undang  tentang  Sistem  Pendidi- kan Nasional dan Peraturan Pelaksa- naanya, 1993. ( UU RI No. 2 th. 1989
. : Sinar Grafika. Cet,IV. H.3 Jakarta Wood Ward , Mark, R. 1999. Islam in Java,
Normative Piety and Mysticism . Ter- jemahan  Hairu  Salim,  HS,  Islam  Ja- wa. Yogyakarta:  LKIS.
Yatim,  Badri.  1993. Sejarah  Peradaban Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Per- sada. Yunus,  Rahim.  1995. Posisi  Tasawuf  Da- lam  Sistem  Kekuasaan  di  Kesultanan Buton Pada Abad ke-19. Jakarta: Inis. Zuhdi,  Susanto.  2010. Sejarah  Buton  yang Terabaikan  Labu  Rope  Labu  Wana .
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Zuhairini,  dkk.  1992. Sejarah  Pendidikan Islam . Cet.  III.  Jakarta  Bumi  Aksara. H.13.