## KONFLIK IDEOLOGI JENDERAL SOEMITRO DAN ALI MOERTOPO DALAM
TUBUH MILITER  1971-1974
Siti Nuralfia, Marjono, Riza Afita Surya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember e-mail: : fiaa861@gmail.com , marjono@unej.ac.id , surya_riza@unej.ac.id
Abstrak- Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konflik  ideologi  antara  Jenderal  Soemitro dengan Jenderal Ali Moertopo dalam kurun waktu 1971-1974. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  sejarah  yang  meliputi  tahapan  heuristik,  verifikasi  sumber,  interpretasi  sumber,  dan historiografi  dengan  menggunakan  pendekatan  politikologi  dan  teori  konflik  Collins.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  konflik  ideologi  antara  Jenderal  Soemitro  dengan  Jenderal  Ali Moertopo disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang profesionalisme ABRI dan rivalitas dalam tubuh  militer.  Perbedaan  ideologi  memunculkan  dualisme  di  dalam  tubuh  militer  antara  Jenderal Soemitro yang berpandangan liberal dan Jenderal Ali Moertopo yang berpandangan machiavellis). Persaingan  Jenderal  Soemitro  dan  Jenderal  Ali  Moertopo  bermula  ketika  Presiden  Soeharto  pada masa  awal  pemerintahannya  selain  fokus  pada  pemulihan  ekonomi  juga  memperkokoh kekuasaannya  atas  angkatan  bersenjata.  Realisasinya  didirikan  lembaga-lembaga  seperti KOPKAMTIB,  OPSUS,  dan  ASPRI  (Asisten  Pribadi)  yang  bertujuan  untuk  menjaga  stabilitas pemerintahan.  Program  pemerintah  tersebut  telah  membuka  peluang  masuknya  kepentingan  Ali Moertopo, Soemitro, dan elite militer lainnya dalam lingkar kekuasaan sipil.
Kata kunci: Jenderal Soemitro, Jenderal Ali Moertopo, Konflik Ideologi, Angkatan Darat

## THE IDEOLOGICAL CONFLICT OF GENERAL SOEMITRO AND ALI MOERTOPO IN THE MILITARY BODY, 1971-1974
Siti Nuralfia, Marjono, Riza Afita Surya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember e-mail: : fiaa861@gmail.com , marjono@unej.ac.id , surya_riza@unej.ac.id
Abstract- This  research  aims  to  analyze  the  ideological  conflict  between  General  Soemitro  and General  Ali  Moertopo  in  the  period  1971-1974.  This  research  uses  historical  research  methods which include the stages of heuristics, source verification, source interpretation, and historiography by using a political approach and Collins' conflict theory. The results showed that the ideological conflict  between  General  Soemitro  and  General  Ali  Moertopo  was  caused  by  different  views  on ABRI's  professionalism  and  rivalry  within  the  military.  The  difference  in  ideology  gave  rise  to dualism  within  the  military  between  General  Soemitro  who  held  liberal  views  and  General  Ali Moertopo who held Machiavellian views). The rivalry between General Soemitro and General Ali Moertopo  began  when  President  Soeharto  in  the  early  days  of  his  administration,  apart  from focusing on economic recovery, also strengthened his power over the armed forces. The realization was  the  establishment  of  institutions  such  as  KOPKAMTIB,  OPSUS,  and  ASPRI  (Personal Assistant) which aimed to maintain government stability. These government programs opened up opportunities for the interests of Ali Moertopo, Soemitro and other military elites to enter the circle of civilian power.
Keywords: General Soemitro, General Ali Moertopo, Ideological Conflict, Army

## 104 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  yang  baru  merdeka  pada  tahun  1945  berada  dalam  situasi  yang belum  stabil.  Beberapa  permasalahan  baru  harus  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  yakni  keadaan politik  yang  belum  stabil  serta  situasi  keamanan  yang  buruk  (Rofik,  2019).  Tindak  lanjut  dari situasi  tersebut,  tahun  1945  dibentuk  BKR  yaitu  Badan  Keamanan  Rakyat  yang  selanjutnya berganti nama menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden tahun  1947.  TNI  terdiri  dari  prajurit  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  beragam  yakni  eks- KNIL  (bentukan  Belanda),  eks-PETA  (bentukan  Jepang),  dan  eks-laskar  perjuangan  yang merupakan  relawan  pribumi.  Kondisi  yang  demikian  menimbulkan  persaingan  di  dalam  tubuh militer  tersebut.  Hal  serupa  juga  terjadi  pada  awal  Orde  Baru,  yaitu  konflik  ideologi  yang melibatkan Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo.
Kekuasaan  yang  begitu menjanjikan  telah  memunculkan  dualisme  di  dalam  tubuh  militer antara kubu Soemitro sebagai elite militer profesional dengan Jenderal Ali Moertopo sebagai elite militer  yang  menginginkan  kebebasan  bergerak.  Diantara  kedua    kubu  elite  militer  tersebut  telah terjadi  persaingan  secara  senyap  yang  dimulai  sejak  tahun  1971.  Militer  yang  seharusnya  fokus menjaga  keutuhan  NKRI  pada  akhinya  disibukkan  oleh  permasalahan  internalnya  sendiri. Persaingan  Jenderal  Soemitro  dan  Jenderal  Ali  Moertopo  bermula  ketika  Presiden  Soeharto  pada masa  awal  pemerintahannya  selain  fokus  pada  pemulihan  ekonomi  juga  memperkokoh kekuasaannya  atas  angkatan  bersenjata.  Realisasinya  didirikanlah  lembaga-lembaga  seperti KOPKAMTIB,  OPSUS,  dan  ASPRI  (Asisten  Pribadi)  yang  bertujuan  untuk  menjaga  stabilitas pemerintahan (Yogaswara, 2009). Program pemerintah tersebut telah membuka peluang masuknya kepentingan Jenderal Ali Moertopo, Jenderal Soemitro, dan elite militer lainnya. Keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya mengakibatkan konflik antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo.
Jenderal  Soemitro  sebagai  PANGKOPKAMTIB  dapat  menjatuhkan  siapa  saja  yang berpotensi  mengganggu  keamanan  serta  ketertiban  negara  termasuk  Presiden  itu  sendiri. Sedangkan  Jenderal  Ali  Moertopo  sebagai  Asisten  Pribadi  Presiden,  juga  bergerak  di  bidang ekonomi  yang  ditanganinya  sejak  nasionalisasi  perusahaan  asing  terutama  perusahaan  Belanda (Sutarmi,  2006).  Kubu  Soemitro  lebih  condong  kepada  Amerika  Serikat  yang  murah  hati memberikan  bantuan  militer,  sedangkan  kubu  Ali  Moertopo  ingin  membangun  poros  Tokyo- Jakarta-Canberra untuk melepaskan diri dari pengaruh barat. Perang dingin kedua kubu juga terjadi dalam  hal  pengangkatan  pejabat  militer  (Yograswara,  2009).  Jenderal  Ali  Moertopo  berniat mengisi  Golkar  dengan  orang-orangnya.  Usaha  tersebut  berhasil  digagalkan  kubu  Jenderal Soemitro  yang  terdiri  dari  para  Jenderal  Hankam  guna  mencegah  agar  Golkar  tidak  menjelma sebagai basis ekstra-militer bagi Jenderal Ali Moertopo.
Ditinjau  dari  sudut  pandang  historis,  tahun  1970an  dapat  disebut  sebagai  tahun-tahun perbaikan  ekonomi  bangsa  Indonesia.  Kebijakan  pemerintah  mayoritas  diarahkan  untuk penyelamatkan  ekonomi  nasional  terlebih  usaha  untuk  memberantas  inflasi,  pengamanan kebutuhan pokok rakyat, dan penyelamatan keuangan negara. Militer dilibatkan dalam setiap upaya untuk  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  Orde  Baru  utamanya  dalam  bidang  ekonomi  dan politik, dimana militer termasuk memegang peranan utama  (Budiarso, 2000). Keterlibatan militer dalam  urusan  non  pertahanan  inilah  yang  dianggap  mengganggu  profesionalisme  militer  oleh Jenderal Soemitro.
Jenderal Ali Moertopo dan Soemitro berbeda persepsi dalam memandang profesionalisme ABRI.  Soemitro  berpendapat  ABRI  seharusnya  lebih  meninggalkan  peranan  sipilnya  yang  tidak berkaitan  dengan  segi  pertahanan  negara.    Sebaliknya,  Jenderal  Ali  Moertopo  memaknai  agar ABRI  bisa  lebih  luwes  dengan  apapun  yang  diperintahkan  padanya  walaupun  tidak  berkenaan dengan  pertahanan  negara.  ABRI  pada  akhirnya  menjadi arena  konflik  dari kedua  tokoh  Jenderal tersebut.  Kepentingan  serta  pemikiran  mengenai  profesionalisme  ABRI  yang  bertentangan  telah menimbulkan  konflik  antara  Jenderal  Soemitro  dan  Jenderal  Ali  Moertopo.  Konflik  tersebut berpengaruh  terhadap  hubungan  sosial  antara  Jenderal  Soemitro  dan  Jenderal  Ali  Moertopo  yang menyebabkan hilangnya rasa solidaritas sosial sebagai sesama elite militer (Collins, 1975). Konflik keduanya menjadi pemicu terjadinya  Malari  1974 atau  Malapetaka  15 Januari  1974  yang  bersifat
radikal. Berkaca dari uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji perbedaan pandangan antara  Jenderal  Soemitro  dan  Jenderal  Ali  Moertopo  dalam  sudut  pandang  sipil  maupun  militer. Adapun  manfaat  teoritis  dari  penelitian  ini  dapat  memperkaya  kajian  tentang  kemiliteran  di Indonesia.  Sementara  manfaat  secara  praktis  dapat  menjadi  acuan  dalam  penelitian  dengan  topik yang serupa.

## Metode Penelitian
Peneliti ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan proses  menguji  serta    menganalisis  secara  kritis  rekaman  dan  peninggalan  masa  lampau (Gottschalk,  1985).  Terdapat  4  tahapan  dalam  metode  penelitian  sejarah,  yaitu:  1)  heuristik,  2) kritik sumber, 3) interpretasi, dan 4) historiografi.
1. Heuristik
Sumber yang ditemukan dalam penelitian ini berupa buku, laporan penelitian, artikel, dan jurnal,  skripsi  maupun  dokumen.  Berdasarkan  sifatnya  sumber  dibedakan  menjadi  dua yaitu  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Sumber  primer  yang  digunakan  berupa  buku biografi,  koran  dan  majalah.  Buku  biografi  yang  dapatkan  yaitu:  (1)  Soemitro  (Dari Pangdam  Mulawarman  sampai  Pangkopkamtib)  karya  Ramadhan  K.H.  (2)  Soemitro  dan Peristiwa  15  Januari  74  karya  Heru  Cahyono  (3)  Suksesi  Militer  dan  Mahasiswa  ditulis oleh  Jenderal  Soemitro  yang  membahas  mengenai  tugas  militer.  (4)  Ali  Moertopo  1924- 1984  ditulis  oleh  anak  dan  istri  Ali  Moertopo  yang  diterbitkan  oleh  CSIS.  (5)  Sekar Semerbak:  Kenangan  Untuk  Ali  Moertopo  buku  ini  merupakan  buku  biografi  dari  Ali Moertopo. Sumber sekunder yang didapatkan yaitu: (1) Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI) karya A. Yogaswara. (2) Ali Moertopo & Dunia Intelijen Indonesia ditulis oleh M. Aref Rahmat. (3) Militer dan Politik Di Indonesia karya Harold Crouch. (4) Menyilang Jalan  Kekuasaan  Militer  Otoriter:  Gerakan  Mahasiswa  Bandung  di  Panggung  Politik Indonesia  1970-1974  karya  Rum  Ali.  (5)  Hati  Nurani  Seorang  Demonstran:  Hariman Siregar  ditulis  oleh  Mochtar  Lubis.  (6)  Peranan  Ulama  Dalam  Golkar  1971-1980:  Dari Pemilu  Sampai  Malari  karya  Heru  Cahyono.  (7)  MALARI  melawan  Soeharto  &  barisan jenderal Orba: Kesaksian Seorang Jurnalis Anti Orba ditulis oleh Jopie Lasut.
2. Kritik Sumber
Langkah  kedua  dalam  metode  penelitian  sejarah  yaitu  kritik.  Dalam  langkah  ini  peneliti melakukan  kritik  terhadap  sumber-sumber  yang  telah  dikumpulkan  untuk  menguji otentisitas  dan  kredibilitasnya  yaitu  melalui  dua  tahap  kritik  ekstern  dan  kritik  intern (Gottschalk,  1985).  Kritik  sumber  dilakukan  dengan  mencocokkan  kesesuaian  muatan antar sumber satu dengan yang lain.
3. Interpretasi
Langkah  ke  tiga  yaitu  interpretasi  terhadap  fakta-fakta  yang  telah  diperoleh.  Tahap  ini merupakan  penguraian  informasi,  fakta,  serta  relasi  antara  satu  fakta  dengan  fakta  lain dengan tidak meninggalkan  ketetapan yang terdapat di dalam penelitian sejarah. Langkah ini menuntut kehati-hatian penulis untuk menghindari terjadinya subyektifitas antara fakta- fakta  yang  akan  digunakan  (Kuntowijoyo,  1995:78).  Tujuan  dari  tahap  ini  yaitu meminimalisir  unsur  subyektivitas  dari  penulis,  sehingga  mampu  menyajikan  data  secara obyektif dan analisa secara umum (Kartodirdjo, 1993).
4. Historiografi
Historiografi  yaitu  menuliskan  kisah  sejarah  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  selama melakukan  interpretasi  (Gottschalk,  1985).  Sumber  dan  data  yang  telah  diverifikasi  dan interpretasi selanjutnya disusun guna menghasilkan narasi sejarah yang utuh.
Pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  untuk  mengkaji  Konflik  Jenderal  Soemitro  dan Jenderal  Ali  Moertopo  dalam  tubuh  Militer  1971-1974  adalah  pendekatan  Politikologis.  Menurut Sartono  (1992)  politikologis  menyoroti  struktur  kekuasaan,  jenis  kepemimpinan,  hierarki  sosial, pertentangan  kekuasaan  dan  lain  sebagainya.  Pendekatan  tersebut  digunakan  untuk  menyoroti pertentangan kekuasaan antara Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo dimana kedua tokoh tersebut

## 106 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam ABRI dan juga dekat dengan Presiden. Kekuasaan  yang  dimiliki  juga  cukup  tinggi  namun  perbedaan  ideologi  menyebabkan  timbulnya konflik  dan  rasa  ingin  menyingkirkan  satu  sama  lain.  Konflik  yang  terjadi  diantara  Jenderal Soemitro  dan  Ali  Moertopo  dipicu  oleh  kepentingan  pribadi,  salah  satunya  adalah  untuk mempertahankan  kekuasaan  masing-masing  dimana  kedua  tokoh  ini  saling  berambisi  untuk menjadi orang terkuat kedua setelah Presiden.
Teori  yang  mendukung  penelitian  ini  adalah  teori  konflik  dari  Collins.  Teori  konflik Collins  digunakan  untuk  menganalisis  pertentangan  dan  konflik  antara  Jenderal  Soemitro  dan Jenderal  Ali Moertopo  dalam  Tubuh Militer  ditahun  1971-1974. Jika mengacu pada teori  konflik Collins, Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo terlibat dalam konflik ideologi dengan ABRI sebagai arena  konflik.  Perbedaan  kepentingan  dan  pemikiran  mengenai  profesionalisme  ABRI  telah menimbulkan konflik antara Jenderal Soemitro dan  Ali Moertopo. Konflik tersebut memengaruhi hubungan  sosial  antara  Jenderal  Soemitro  dan  Ali  Moertopo  yang  menyebabkan  hilangnya  rasa solidarits  sosial  sebagai  sesama  elite  militer  (Collins,  1975).  Perebutan  kedudukan  dalam  tubuh golongan  elite  menyebabkan  munculnya  usaha  untuk  saling  menyingkirkan  satu  sama  lain  antara Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo.

## Hasil dan Pembahasan
Ideologi  adalah  suatu  pemikiran  atau  gagasan  tentang  cara  memajukan  suatu  bangsa dengan  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalamnya  yang  merupakan  cita-cita  atau  tujuan  dari  suatu bangsa.  Perbedaan ideologi  antara  Jenderal  Soemitro dan  Jenderal  Ali  Moertopo  menjadi  pemicu pertentangan diantara keduanya. Jenderal Soemitro adalah seorang jenderal berfaham liberal yaitu faham  yang  berdasarkan  pada  kebebasan,  memerlukan  persetujuan  dari  yang  diberi  diperintah, serta  persamaan  di  mata  hukum.  Jenderal  Soemitro memberikan  kesempatan  bagi  rakyat  maupun mahasiswa  untuk  menyampaikan  kritik  dan  saran  kepada  pemerintah.  Sementara  Jenderal  Ali Moertopo  adalah  seorang  yang  machiavellis  yang  berpandangan  bahwa  apapun  yang  dilakukan demi  negara  dan  pemerintahan,  adalah  baik  dan  sah  untuk  dilakukan.  Oleh  karenanya,  atas  dasar kepentingan  Presiden  Soeharto  dan  rezimnya,  Jenderal  Ali  Moertopo  tidak  segan  untuk mengorbankan sekelompok orang.
ABRI  memiliki  ideologi  yang  berlandaskan  Pancasila  dengan  tanggung  jawab  menjaga persatuan dan  kesatuan nasional. Dengan tanggung jawab tersebut, berbagai permasalahan politik dari  awal  kemerdekaan  hingga  pemerintahan  Soeharto  turut  menjadi  perhatian  militer.  Dimasa demokrasi  terpimpin,  Indonesia  mengalami  krisis  politik  berupa  pergolakan  diberbagai  daerah seperti  DI-TII,  PRRI,  atau  Permesta.  Keadaan  tersebut  berhasil  diatasi  dengan  berlakunya  SOB (Peraturan Negara dalam Keadaaan Darurat Perang) pada tahun 1957. Atas dasar  tersebut, militer sebagai  penanggung  jawab  penjaga  persatuan  dan  kesatuan  negara  semakin  memperluas peranannya dalam bidang sosial politik untuk menjaga stabilitas negara (Faida, 2006). Pada masa Orde Baru, ABRI menjalankan tugasnya selaku stabilisator dan dinamisator sebagai aktualisasi dari Dwifungsi ABRI.
Jenderal  Ali  Moertopo  dikenal  sebagai  seorang  militer  yang  banyak  bergerak  dibidang intelijen. Jenderal Ali Moertopo adalah orang kepercayaan Soeharto sehingga banyak mendapatkan tugas  dalam  rangka  menegakkan  dan  memajukan  Orde  Baru.  Jenderal  Ali  Moertopo  pernah ditugaskan  untuk  memimpin  pasukan  Caduad  dalam  operasi  Komando  Mandala  Trikora  atau Pembebasan  Irian  Barat  pada  tahun  1961  (Moertopo  dalam  Sudibyo,  2008;  CSIS  2004).  Ketika terjadi  Konfrontasi  Malaysia  tahun  1964,  Ali  Moertopo  diberi  mandat  oleh  Presiden  Soeharto untuk memimpin operasi khusus yaitu menjalin hubungan diplomatis yang bersifat rahasia bersama pemimpin  militer  Malaysia  guna  menghentikan  konfrontasi  tersebut  (Sundhaussen,  1986;  CSIS 2004). Diranah sipil, Ali Moertopo berhasil mengantarkan Golkar sebagai pemenang dalam Pemilu 1971.  Ali  Moertopo  melakukan  kampanye  yang  dikendalikan  oleh  sebuah  organisasi  baru  yang dididrikan dalam Sekber Golkar yaitu Badan Pemilihan Umum (Bapilu). Kesuksesan Jenderal Ali Moertopo  dalam  membentuk  Golkar  sebagai  kekuatan   politik  pada  tahun  1971  direspon  oleh Jenderal  Soemitro  dengan    mencegah  Golkar  agar  tidak  menjelma  sebagai  basis  kekuatan yang dimanfaatkan secara personal oleh Ali  Moertopo (Rahmat 2011; Crouch 1986). Dengan  kekuasaan
yang  dimilikinya  (baik  di  OPSUS  maupun  di  ASPRI),  membuat  Ali  Moertopo  dapat  eksis  di sekitar lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto.
Berbicara  tentang  Jenderal  Soemitro,  kariernya  dalam  militer  begitu  kuat.  Sejak  naiknya Orde Baru, Soemitro menjadi Wakil PANGKOPKAMTIB dan tahun 1971 Soemitro  secara resmi ditetapkan  sebagai  PANGKOPKAMTIB.  Jabatannya  sebagai  PANGKOPKAMTIB  begitu berpengaruh  karena  untuk  menjalankan  kekuasaannya  sebagai  PANGKOPKAMTIB,  Soemitro diberikan  kekuasaan  dengan  Keputusan  Presiden  (Kepres)  RI  No.  19/1969.  Berbekal  Kepres tersebut,  PANGKOPKAMTIB  dapat  menggunakan  semua  alat  dan  aparatur  pemerintah  serta mengambil  tindakan  lainnya  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  (Sutarmi,  2006; Ramadhan 1994; & Cahyono 1998). Jenderal Soemitro disebut-sebut sebagai orang terkuat kedua yang  berkuasa  atas  pasukan  militer  setelah  Presiden  Soeharto  pada  awal  tahun  1970-an. Bertemunya  Ali  Moertopo  dan  Soemitro  dengan  kekuatan  dan  kekuasaan  masing-masing  akan menjadi boomerang bagi kelangsungan rezim Orde Baru. Rivalitas akan muncul ketika dua tokoh tersebut  bertemu  dalam  satu  ruang  yang  sama  dengan  pandangan  yang  berbeda  sehingga  akan memicu  terjadinya  perebutan  kekuasaan  untuk  menanamkan  konsep  dan  pengaruhnya  masing- masing .
Jenderal  Soemitro  berkeberatan  jika  ABRI  terus-menerus  terlibat  dalam  urusan  politik seperti Wakil ABRI sebagai Fraksi ABRI di MPR, DPR, dan DPRD. Keterlibatan ABRI dipandang Soemitro  sebagai  sebuah  bantuan  ABRI  untuk  menyelamatkan  negara,  memaksimalkan  jalannya pemerintahan,  dan  mempertahankan  konstitusi.  Ketika  kehidupan  politik  telah  sesuai  dengan prinsip-prinsip tersebut, secara berangsur-angsur ABRI harus mulai mengurangi campur tangannya dalam  politik.  Namun  dalam  praktiknya,  beberapa  faktor  bantuan  tersebut  dianggap  menjadi sesuatu  yang  permanen.  ABRI  terdorong  untuk  terus  memasuki  kehidupan  politik  karena  tergiur oleh  kekuasaan  (Samego,  dkk,  1998).  Oleh  karena  itu,  Soemitro  melihat  jika  Perwira  Militer berperan dominan dibidang politik akan berimplikasi terhadap ketidak profesionalan militer.
Ali  Moertopo  memandang  profesionalisme  militer  secara  lebih  luas.  Menurutnya  Ali Moertopo, ABRI tidak hanya terlibat dalam urusan militer namun juga dapat terlibat urusan politik sekalipun  tidak  berkaitan  dengan  pertahanan  negara.  Ali  Moertopo  memandang  militer  sebagai kekuatan  sosial  politik  harus powerfull ,  melalui  prinsip  “Dwifungsi  ABRI”  (Purnomo,  2017; Rahmat 2011). Namun dalam pelaksanaanya, pemerintah mendapatkan protes dari mahasiswa yang pada  awal  tahun  1970an  menempatkan  posisi  sebagai  resi  atau  pengecam  keadaan  sosial pemerintahan.  Mahasiswa  menilai  strategi  pembangunan  yang  digalang  Orde  Baru  tidak sustainable .
Jenderal Soemitro menganggap Ali Moertopo telah melakukan tindakan yang mengundang perpecahan  berdasarkan  kasus  RUU  Perkawinan.  Ali  Moertopo  sebagai  penyusun  RUU Perkawinan dianggap menentang ajaran Islam karena terdapat pasal dalam RUU Perkawinan yang bertolak belakang dengan hukum Islam yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 dari RUU Perkawinan tahun 1973  menyebutkan  bahwa  sahnya  perkawinan  semata-mata  apabila  dilakukan  dihadapan  seorang pecatat  perkawinan.  Disatu  sisi,  menurut  hukum  Islam  sahnya  perkawinan  dilakukan  menurut keyakinan agama, seperti ijab kabul yang dilakukan oleh wali nikah. Hal tersebut menjadi masalah karena bukan sebagai syarat utama dari sahnya suatu perkawinan. Jika pasal tersebut diterima maka perkawinan bisa dilakukan hanya lewat pencatatan sipil belaka, yang menurut hukum agama Islam dinilai  tidak  sah  karena  harus  melalui  proses  hukum  agama  terlebih  dahulu  (Cahyono,  1998; Rahmat 2011; Yogaswara, 2009).
RUU Perkawinan yang disusun Ali Moertopo dinilai bertentangan dengan agama dan juga Pancasila  dan  UUD  1945.  Jika  RUU  yang  jelas  bertentangan  dengan  hukum  Islam  namun  tetap dipaksakan menjadi UU, terdapat kemungkinan besar UU tersebut akan sulit berlaku secara efektif di  masyarakat  yang  sebagian  besar  menganut  agama  Islam.  Menjalankan  suatu  UU  yang bertentangan  dengan  Islam  sama  halnya  dengan  melakukan  perbuatan dosa .  Selain  itu  apabila ditinjau  dari  segi  hukum  ketatanegaraan,  UU  yang  jelas  bertentangan  dengan  hukum  Islam  bisa disebut kontradiktif terhadap jaminan yang telah diberikan oleh UUD 1945 dalam Pasal 29,  yaitu jaminan  terhadap  kebebasan  melaksanakan  ajaran  agama  masing-masing  (Hayati,  2021;  Siregar, 2022). Atas dasar tersebut, kelompok Islam menentang RUU Perkawinan yang telah disusun oleh

## 108 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Ali Moertopo dan CSIS. Kelompok Islam menilai RUU tersebut merupakan salah satu cara orang- orang  Kristen  untuk  mewujudkan  negara  Pancasila  yang  sekuler  yang  tidak  lain  karena kecenderungan  ingin  berkuasa  (Rahmat,  2011).  Ali  Moertopo  adalah  Seorang  machiavellis  yang berpotensi merealisasikan kehendak-kehendaknya.
Generasi  muda  menanggapi  RUU  Perkawinan  dengan  melakukan  demo  di  Gedung  DPR tepatnya  tanggal  27  September  1973  yang  menuntut  pembatalan  RUU  Perkawinan.  Pada  saat Mukti Ali selaku Menteri Agama sedang membacakan jawaban pemerintah atas RUU Perkawinan, 300 mahasiswa muslim membuat kerusuhan dengan menerobos masuk ke Gedung DPR (Cahyono, 1998;  Yogaswara,  2009).  Situasi  tersebut  direspon  oleh  Presiden  Soeharto  dengan  menugaskan Jenderal  Soemitro  untuk  menyelesaikan  konflik  RUU  Perkawinan.    Jenderal  Soemitro  yang berideologi liberal menyelesaikan konflik RUU perkawinan melalui musyawarah mufakat. Pemuka agama Islam yang hadir dalam musyawarah tersebut diantaranya M. Natsir, Dr. Rasjidi, Syafruddin Prawiranegara,  dan  Mr.  Kasman  Singodimedjo.  Sementara  dalam  dialog  terakhir  kali  di  rumah Menteri Agama, H. Mukti Ali, dihadiri oleh semua Fraksi di DPR-RI (Tri, 2018, Cahyono 1998, & Ramadhan  1994).  Turut  hadir  Menteri  Kehakiman  yang  didampingi  Menteri  Sekretaris  Negara, Sudarmono.  Pada  akhirnya  Jenderal  Soemitro  menjadi  pihak  yang  harus  bertanggungjawab menyelesaikan konflik UU perkawinan yang dibuat oleh Jenderal Ali Moertopo.
Dalam  aspek  pembangunan,  Jenderal  Soemitro  dan  Ali  Moertopo  memiliki  strategi  yang berbeda. Kelompok Soemitro dan teknokrat berorientasi pada model Amerika yang liberal sehingga membuka diri pada dunia Barat, Bank Dunia, dan IGGI. Sementara itu, kelompok Ali dan CSIS- nya lebih memilih strategi pembangunan yang menekankan kerjasama sektor swasta dengan negara Jepang (Raillon, 1985). Orientasi strategi pembangunan yang berbeda  tersebut menjadi gambaran nyata perbedaan kiblat ideologi keduanya. Kelompok Soemitro dan kaum teknokrat berkiblat pada liberalisme  khususnya  terkait  strategi  ekonomi  kapitalis,  sementara  Ali  Moertopo  dan  CSIS berkiblat  pada  Jepang  dengan  ideologi  fasisme  yang  menekankan  peranan  swasta  yang bekerjasama dengan pemerintah.
Jenderal Soemitro tidak terlalui menyukai keberadaan lembaga CSIS, OPSUS, dan ASPRI karena  dinilai  menjadi  penghambat  kinerja  para  teknokrat.  Contohnya  ialah  ketika  dicetuskannya konsep  “Dasar-dasar  Pemikiran  tentang  Akselerasi  Modernisasi  Pembangunan  25  Tahun”  oleh kelompok  Ali  Moertopo.  Sebelumnya,  Presiden  Soeharto  telah  menugaskan  tim  teknokrat  yang dipimpin  oleh  Widjojo  Nitisastro  untuk  membuat  suatu  rencana  penyelamatan  atas  masalah perekonomian negara yang tengah ambruk akibat kesalahan pengelolaan Orde Lama. Di saat yang bersamaan,  Ali  Moertopo  muncul  menawarkan  "Dasar-dasar  Pemikiran  tentang  Akselerasi Modernisasi  Pembangunan  25  Tahun".  Konsep  tersebut  diterima  secara  positif  oleh  Presiden Soeharto  untuk  menjadi  landasan  kebijakan  jangka  panjang  pemerintah  Orde  Baru  (Yogaswara, 2009). Strategi pembangunan yang dirancang oleh kelompok Jenderal Ali Moertopo mengganggu kinerja teknokrat karena dianggap suka main potong dan terlalu ikut campur dalam tugas teknokrat. Jenderal  Ali  Moertopo  merupakan  salah  satu  dari  perwira  yang  berperan  ganda  sebagai Koordinator OPSUS dan juga menjabat di BAKIN yang menangani urusan politik. Campur tangan Ali Moertopo di BAKIN menyebabkan kinerja BAKIN tidak berjalan secara optimal seperti kasus penggalangan  bekas  DI  sebelumnya  (Cahyono,  1998;  Rahmat,  2011).  Oleh  karenanya,  untuk mengatasi  konflik  di  tubuh  BAKIN,  OPSUS  dan  KOPKAMTIB,  Soemitro  mengusulkan  untuk membubarkan lembaga-lembaga tersebut.
Jenderal  Soemitro  juga  tidak  menyukai  investasi  Jepang  di  Indonesia  karena  dominasi Jepang  atas  ekonomi  Indonesia  telah  melahirkan  sistem  korupsi  dibandingkan  mitra-mitra sebelumnya seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Pengusaha Jepang mempunyai kebiasaan  menyuap  untuk  mencapai  tujuannya    seperti  pada  saat  konferensi  pers  perusahaan- perusahaan  di  Wisma  Nusantara.  Menjelang  Pelita  II,  Jepang  berencana  menyediakan  hadiah pesawat  terbang  untuk  Indonesia  dalam  memperlancar  hubungan  kerja  sama  Jepang  dengan Indonesia (Rizki, 2013; Iin, 2006). Pada akhir tahun 1972, Jepang mempunyai 100 proyek dengan nilai  presentase  investasi  sebesar  15,2  %  dari  semua  investasi  yang  disetujui.  Pada  bulan  Maret 1973,  semua  proyek  investasi  Jepang  yang  telah  mendapatkan  izin  mulai  beroperasi  seperti Mitsubishi,  Sumitomo,  dan  Mitsui  (Rizki,  2013).  Pada  perkembangan  selanjutnya,  keberadaan perusahaan  Jepang  menjadi  salah  satu  sasaran  utama  gerakan  protes  mahasiswa  karena  investasi
Jepang  mendominasi  hampir  semua  bidang  usaha  di  Indonesia  meliputi,  tekstil,  pertambangan, kelautan,  dan  kehutanan.  Adanya  kesenjangan  antara  perusahaan  Jepang  dengan  pribumi menimbulkan  keresahan  dan  aksi  protes  dari  kalangan  mahasiswa  diakhir  tahun  1973  yang memuncak pada pertengahan Januari 1974.
Mahasiswa  melakukan  demonstrasi  yang  meluas  dibeberapa  kota  seperti  di  Yogyakarta, Bandung, Ujung Pandang, dan Medan pada awal januari 1974 sampai menjelang peristiwa Malari 1974. Mahasiswa melakukan  pembakaran  patung  perdana  Menteri  Jepang  Tanaka sebagai bentuk penolakan  terhadap  investasi  Jepang.  Demonstran  juga  melakukan  pembakaran  terhadap  patung Soedjono  Hoemardani  selaku  anggota  ASPRI  ( Harian  Indonesia  Raya edisi  2  Januari  1974). Demonstrasi dilakukan mahasiswa ITB dan IPB yang ditujukan pada keberadaan ASPRI yang tidak mempunyai  dasar  hukum  (Indonesia  Raya,  1974).  Dengan  demikian  orientasi  ideologi  yang berbeda  itu,  melahirkan  rivalitas  Soemitro  dengan  Ali,  termasuk  konflik  ideologi  diantara keduanya.
Konflik  ideologi  tidak  pernah  berubah,  tetapi  unsur-unsur  yang  terlibat  konflik  internal dalam  tubuh  militer  tersebut  yang  mengalami  perubahan.  Friksi  dalam  tubuh  militer  cenderung berdasarkan  atas  lembaga  atau  institusi  pemerintah  yang  dijabat  oleh  Perwira  Militer  yang bersangkutan, fanatisme rumpun divisi, dan tahun kelulusan di Akademi Militer (Iin, 2006). Pada awal  kemerdekaan  berkisar  tahun  1950-1955,  konflik  ideologi  yang  terjadi  dalam  tubuh  militer melibatkan  eks-PETA  dan  eks-KNIL.  Setelah  tahun  1955,  konflik  yang  muncul  dalam  tubuh militer  melibatkan  teknokrat  dan  mahasiswa  turut  serta  mengambil  bagian  karena  militer  telah berada  pada  posisi  penolakan  terhadap  supremasi  sipil  dan  justru  militerlah  yang  mendominasi kekuasaan.

## Simpulan
Jenderal Soemitro dan Jenderal Ali Moertopo terlibat konflik ideologi. Jenderal Soemitro yang  berideologi  liberal  menganggap  semua  orang  sama  dihadapan  hukum  dan  memberi kesempatan  bagi  rakyat  dan  mahasiswa  untuk  memberikan  kritik  dan  saran  untuk  pemerintah. Sementara  Jenderal  Ali  Moertopo  adalah  seorang  yang  machiavellis  yang  beranggapan  bahwa apapun yang dilakukan untuk negara dan pemerintah adalah baik dan sah untuk dilakukan. Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo terlibat dalam konflik pada saat pembuatan RUU Perkawinan dimana RUU perkawinan yang dibuat oleh Jenderal Ali Moertopo dianggapp bertentangan dengan hukum Islam yang mengundang amarah umat Islam. Presiden Soeharto kemudian memerintahkan Jenderal Soemitro  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Selain  itu,  Jenderal  Soemitro  dan  Jenderal  Ali Moertopo  memiliki  strategi  pembangunan  yang  berbeda.  Kelompok  Soemitro  dan  teknokrat berorientasi  pada  model  Amerika  yang  liberal,  sehingga  membuka  diri  pada  dunia  Barat,  Bank Dunia dan IGGI. Sementara itu, kelompok Ali dan CSIS-nya lebih memilih strategi pembangunan yang menekankan kerjasama sektor swasta dengan Jepang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  R.  2004. Menyilang  Kekuasaan  Militer  Otoriter  :  Gerakan  Kritis  Mahasiswa  Di  Panggung Politik Indonesia 1970-1974 . Kompas.
Astutik  ,  I.  F.  2006.  Rivalitas  Soemitro  Dengan  Ali  Moertopo  Dalam  Kancah  Perpolitikan  Di Indonesia 1971-1974. Skripsi. Universitas Negeri Malang.
Cahyono,  H.  1998. Pangkopkamtib  Jenderal  Soemitro  dan  Peristiwa  15  Januari  1974. Pustaka Sinar Harapan.
Collin, F. 1975. Social Reality . Routledge.
Crouch, H. 1986. Militer dan Politik di Indonesia . Sinar Harapan.
Djamhari,  S.  A.  1971. Ichtisar  Sedjarah  Perdjuangan  ABRI  (1945-Sekarang) .  Departemen Pertahanan-Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI.

## 110 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Duverger, M. 2004. Sosiologi Politik. PT Raja Grafindo Persada.
Effendy, M. 2008. Profesionalisme Militer : Profesionalisasi TNI . UMM Press.
Faida,  I.  2006.  Peranan  Militer  Dalam  Politik  Indonesia  Pada  Masa  Orde  Baru  (1966-1998). Skripsi. Universitas Jember .
Fattah,  A.  2005. Demiliterisasi  Tantara:  Pasang  Surut  Politik  Militer  1945-2004. LKiS Yogyakarta.
Gottschalk, L. 1985. Mengerti Sejarah . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Hasyim  &  Haryanto.  1994. Mereka  Berdua  Dipakai  Pak  Harto  Dalam  Forum  Keadialan .  No.  3 edisi III.
Hayati, M. 2021. Batas Minimal Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Nomor  16  Tahun  2019  Ditinjau  Menurut  Hokum  Islam  (Analisis  Terhadap  Perubhan Ketentuan  Usia  Menikah  Pada  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974). Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Huntington, S. P. 1968. Political Order in Changing Societies . Yale University Press.
Huntington, S. P. 2003. Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer . Grasindo.
Kartodirdjo, S. 1993. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah . Gramedia.
Kuntowijoyo. 1994. Metodologi sejarah. Tiara Wacana.
Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah . Bentang.
Lasut,  J.  2011. Kesaksian  Seorang  Jurnalis  Anti  ORBA  Malari  Melawan  Soeharto  dan  Barisan Jenderal ORBA .   Yayasan Penghayat Keadilan.
Mas’oed, M. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971. LP3ES.
Moertopo,  A.  1972. Dasar-dasar  Pemikiran  Tentang  Akselerasi  Modernisasi  Pembangunan  25 Tahun. CSIS.
Moertopo, A. 1974. Strategi Politik Nasional. CSIS.
Muhaimin,  Y.  A.  1982. Perkembangan  Militer  dalam  Politik  di  Indonesia. Gadjah  Mada University Press.
Nasution. A.H. 1971. Kekarjaan ABRI. Seruling Masa.
Partanto, P. A. & Al Barry, B. D. 1994. Kamus Ilmiah Populer . Arkola.
Perlmuter, A. 2000. Militer Dan Politik. PT Grafindo Persada.
Poerwadarminta. 1982. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.
Pontoh.C.H. 2005. Menentang Mitos Tentara Rakyat . Resist Book.
Purnomo,  K.  2017.  Pertarungan  Dua  Bintang:  Rivalitas  Ideologi  Soemitro  dan  Ali  Moertopo Tahun 1974-1978 . Skripsi : Universitas Diponegoro Semarang.
Rahmat, M. A. 2011. Ali Moertopo & Dunia Intelijen Indonesia . Narasi.
Raillon,  F.  1984. Politik  dan  Ideologi  Mahasiswa  Indonesia. Terjemahan  oleh  Nasir  Tamara. LP3ES.
Ramadhan, K.H. 1994. Soemitro (Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib) . Pustaka Sinar Harapan.
Rirzer, G. & Goodman, D. J. 2004. Teori Sosiologi Modern. Kencana.
Rizki, M. 2013. Investasi Asing Jepang di Indonesia Masa Orde Baru Tahun 1967-1974. Jurnal.
Vol. 1, No. 2. E-Journal Pendidikan Sejarah. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2391 .
Rofik, B. M. 2019. Konflik Militer Eks-PETA dan Eks-KNIL dalam TNI Angkatan Darat Tahun 1950-1955. Skripsi. Universitas Jember.
Said, S. 2001. Militer Indonesia dan Politik Dulu, Kini dan Kelak. Sinar Harapan.
Samego, I. et. al. 1998. Bila ABRI Berbisnis. Mizan.
Sjamsuddin, H. 2007. Metodologi Sejarah . Ombak.
Siregar,  A.  2022.  Analisa  Terhadap  Perubhan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  7  Ayat  (1)  Tentang  Batasan  Usia Pernikahan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Soebijono, et. al. 1992. Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Gadjah Mada University Press .
Soemitro. 1995. Suksesi Militer dan Mahasiswa . Pustaka Sinar Harapan.
Subagyo. A. tt. Mewujudkan Profesionalisme Tni Ad Di Era Reformasi . Skipsi. FISIP UNJANI.
Sudibyo,  I.  B.  2008.  Peristiwa  15  Januari  1974  Di  Jakarta  Dipandang  Dari  Berbagai  Komponen Masyarakat  (Militer,  Mahasiswa,  Pemerintah). Skripsi. Universitas  Sanata  Dharma Yogyakarta.
Sundhaussen,  U.  1982. Politik  Militer  Indonesia  1945-1967. Terjemahan  oleh  Hasan  Basari. LP3ES.
Suryadinata, L. 1992. Golkar Dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik. LP3ES.
Suryohadiprojo, S. 1985. Sekar Semerbak : Kenangan Untuk Ali Moertopo. CSIS.
Sutarmi. 2006. Rivalitas Ali Moertopo Dan Soemitro: Gerakan Mahasiswa Di Bawah Sepatu Lars Pada  Peristiwa  15  Januari  1974  di  Jakarta .  Skripsi. Universitas  Sanata  Dharma Yogyakarta.
Sutrisno, B. D. 2002. Konflik politik di KPU dalam pemilu 1999 . Mutiara Sumber Widya.
Tamian, A. 2005. Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru . Pusat Studi Politik Indonesia (PSPI) FISIP Unas bekerjasama dengan Pusat Studi Politik (PSP) Madani Institute.
Thalib, H. 2009. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan . Kencana.
Tim CSIS. 2004. Ali Moertopo 1927-1984. CSIS.
Webster, M. 1908. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. Merriam Webster Incorporated.
Yogaswara, A. 2009. Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI) . Media Pressind.