## Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda (Menilik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)
Daryono 1 Abstract
This  research  aimed  at  investigating  the  implementation  of National Program  for  Independent  Community  Empowerment  (PNPM  Mandiri) to alleviate poverty in North Samarinda sub district. Out of eight villages in North Samarinda sub district,  four were taken as the samples: Lempake, Sungai  Siring,  Tanah  Merah  and  Budaya  Pampang.  Located  in  the suburban area, these villages were considered having higher poverty rate compared to the other four areas. Six criteria for evaluating public policy proposed by Dunn (2003) was used in this descriptive qualitative research. The  criteria  are  effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity,  responsiveness and appropriateness.
Key words: National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri),  poverty  alleviation,  small  enterprise,  community empowerment

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan PNPM Mandiri  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  Kecamatan  Samarinda
Utara. Kecamatan Samarinda Utara memiliki delapan wilayah kelurahan, dari  delapan  wilayah  yang  ada,  peneliti  mengambil  sampel  50%  (empat wilayah  kelurahan). Pengambilan  sampel  didasarkan  pada  angka kemiskinan  yang  tinggi  pada  masing-masing  kelurahan. Wilayah  yang terpilih adalah Kelurahan Lempake, Sungai Siring, Tanah Merah, Budaya Pampang. Keempat wilayah  ini berada pada sub  urban  area. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  deskripsif  kualitatif, menggunakan  kriteria  evaluasi  kebijakan  publik;  efektifitas,  efisiensi, kecukupan,  perataan,  responsifitas  dan  ketepatan  kebijakan  seperti  yang dikemukan oleh Dun (2003).
Kata Kunci : PNPM Mandiri, UMKM, Pemberdayaan Masyarakat
Penelitian tentang kemiskinan selalu menjadi masalah aktual. Banyak lembaga  atau  organisasi  maupun  perseorangan  tertarik  meneliti  tentang kemiskinan. Namun demikian tidak ada kebijakan yang dihasilkan memiliki tingkat  keberjasilan  100%  dalam  memberikan  solusi  terhadap  rumitnya masalah  kemiskinan.  Mengacu  kepada  Bank  Dunia,  bahwa  orang  dikatakn sangat  miskin  apabila  biaya  kehidupan  mereka  dibawah  1  Dollar  AS dan dikatakan  miskin  jika  pendapatan  mereka  dibawah  2  Dollar AS per hari. Apabila mengacu pada Bank Dunia tersebut, maka setengah dari penduduk dunia dalam kategori miskin. Bank Dunia dalam Maipita (2014:8) menyataka, kemiskinan memiliki korelasi dengan tidak memiliki rumah, sakit, dan tidak
1 Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda
memiliki  uang  untuk  berobat  ke  dokter,  tidak dapat  pergi ke  sekolah  dan tidak  dapat  membaca  dan  menulis. Kemiskinan  adalah  tidak  memiliki pekerjaan,  tidak  memiliki  akses,  tidak  memiliki  air  bersih.  Kemisikinan adalah ketidakberdayaan dan tidak memiliki kebebasan.
Samarinda  sebagai  Ibukota  Provinsi  Kalimantan  Timur,  merupakan parameter  bagi  daerah-daerah  lain  di  provinsi  ini  dalam  segala  hal; perkembangan  atau  perluasan  kota,  penataan  ruang  kota,  penanganan masalah-masalah  sosial  perkotaan,  maupun  dalam  penyusunan  kebijakan- kebijakan pemerintah. Sebagai daerah yang sedang membangun, kemiskinan merupakan  masalah  sosial  yang  cukup  populer.  Salah  satu  penyebab munculnya  kemiskinan  adalah  tidak  tepatnya  kebijakan  pemerintah  dalam rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Program  tersebut  dibuat untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  namun  dalam  realisasinya justru  dengan  terbitnya  kebijakan  tersebut  akan  menambah  angka kemiskinan  yang  ada.  Sehingga  ada  anggapan  bahwa  kebijakan  tersebut kurang  tepat,  salah  sasaran,  atau  barangkali  terjadi  kesalahan  dalam implementasi.
Undang-Undang    Nomor  25  Tahun  2000  tentang Propenas menyebutkan berdasarkan  penyebabnya  kemiskinan  dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (chronic poverty) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang  tidak  produktif;  (2) keterbatasan  sumberdaya dan keterisolasian; dan      (3) rendahnya    taraf pendidikan dan      derajat kesehatan, terbatasnya  lapangan kerja,  dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (transient poverty) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2)  perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alamat atau dampak dari suatu kebijakan.
Penyebab kemiskinan yang lain menurut Cox (2004:1-6) berupa: (1) Kemiskinan yang  diakibatkan  globalisasi berupa  dominasi  negara-negara maju terhadap  negara-negara  berkembang;  (2) Kemiskinan yang  berkaitan dengan pembangunan  berupa  rendahnya  partisipasi  dalam  pembangunan dan peminggiran proses  pembangunan;  (3) Kemiskinan  sosial yang yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas karena ketidakberdayaan mereka; dan (4) Kemiskinan  karena  faktor-faktor eksternal seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.
Sharpet. al.  Dalam  Kuncoro  (2004:157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan  sumber  daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan  dengan produktivitas  dan  upah yang  rendah. Ketiga, kemiskinan muncul  akibat  perbedaan  akses dalam modal.  Penyebab  kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri  adalah kurangnya modal, pendidikan,
keterampilan, dan kesempatan kerja; dan rendahnya pendapatan (Tim Studi KKP, 2004).
Sahdan  (2005) mengemukakan penyebab kemiskinan di  desa yang hingga  saat  ini  tetap menjadi  kantong utama kemiskinan  dimana 60% penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Penyebab utama kemiskinan desa adalah:  (1) pendidikan yang  rendah;  (2) ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian;  (3) ketidakmerataan  investasi  di sektor pertanian; (4) alokasi anggaran kredit yang terbatas; (5) terbatasnya ketersediaan  bahan kebutuhan dasar; (6) pengelolaan  ekonomi  secara tradisional;  (7) rendahnya produktivitas dan pembentukan modal;  (8) budaya menabung yang belum berkembang; (9) tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; dan (10) rendahnya jaminan kesehatan.

## Kerangka Dasar Teori
Kebijakan Publik
Menurut  Friedrick  1968  (dalam  Riant,  2004:4) mendefinisikan kebijakan  publik sebagai  serangkaian  tindakan  yang  diusulkan  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu,  dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan-kebijakan yang diusulkan tersebut  ditujukan  untuk  memanfaatkan  potensi  sekaligus  mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.
Kemudian menurut Riant ( 2004:57) kebiijakan publik dalam arti luas dapat  dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  (1)  kebijakan  dalam  bentuk peraturan-peraturan  pemerintah  yang  tertulis  dalam  bentuk  peraturan perundangan;  (2)  kebijakan  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  yang  tidak tertulis  namun  disepakati,  yaitu  yang  bisa  disebut  sebagai  konvensi- konvensi.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah harus memiliki strategi yang  jelas,  idealnya  mencakup  empat  hal  berikut: (1) Kebijakan  perluasan kesempatan  ( promoting  opportunity ),  (2) Kebijakan  pemberdayaan masyarakat  ( community  empowerment ),  (3) Kebijakan  peningkatan Kemampuan  ( capacity  building ),  (4) Kebijakan  perlindungan  social  ( social protection ).
Disamping  mempunyai  strategi  yang  jelas,  sebuah  kebijakan  harus mengandung  prinsip-prinsip  sebagai  berikut:  berpihak  pada  masyarakat miskin,  didasarkan  pada  permintaan  masyarakat  miskis  ( demand  driver ), sebuah  kebijakan  dibuat  bukan  untuk  dirahasiakan,  akuntabilitas, sustainable , responsif, kompetensi,  partisipatif, terpadu, target tepat sasaran, desentralistik,  demokratis,  kerjasama  melalui  jaringan, dan supremasi hukum.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kebijakan  berarti  rangkaian  konsep pokok  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dalam  melaksanakan
pekerjaan/konsep  dasar  yang  menjadi  pedoman  dalam  melaksanakan kepemimpinan dan cara bertindak (dalam organisasi, pemerintahan).
Istilah  kebijakan (policy  term) menurut  Jones  (dalam  Winarno, 2012:19)  digunakan  dalam  praktek  sehari-hari  namun  digunakan  untuk menggantikan  kegiatan  atau  keputusan  yang  sangat  berbeda.  Istilah  ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals) , program, keputusan (decisions) , standard ,  proposal,  dan grand  design .  Eyestone  dalam  Winarno  (2012:20) mengatakan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang di tawarkan Eyestone ini  mengandung  pengertian  yang  sangat  luas  dan  kurang  pasti  karena  apa yang  dimaksud  dengan  kebijakan  publik  dapat  mencakup  banyak  hal.  Oleh karena  itu  perlu  penjelasan  yang  lebih  spesifik  lagi  mengenai  pengertian kebijakan.  Berikut  ini  dapat  dilihat  definisi  yang  diajukan  beberapa  pakar tentang  kebijakan  publik.    Dye  dalam  Ali  dan  Alam  (2012:8)  mengatakan bahwa  “setiap  kehendak  yang  dinyatakan,  pada  hakikatnya  adalah merupakan hasil pilihan dari sejumlah alternatif yang ada dan atau tersedia guna  melakukan  sesuatu  atau  untuk  tidak  melakukan”.  Uraian  demikian memberikan  arahan  berpikir  bahwa  suatu  kebijakan  dapat  disebut  sebagai kebijakan  jika  memiliki  empat  unsur,  yaitu: (1) Adanya  pernyataan kehendak. (2) Pernyataan didasarkan pada otoritas, (3) Adanya kewenangan untuk  melakukan  pengaturan  dan  jika  perlu  melakukan  pemaksaan kehendak, (4) Adanya tujuan yang dikehendaki.
Evaluasi Kebijakan
William  N.  Dunn,  memberikan  arti  pada  istilah  evaluasi  bahwa: “Secara  umum  istilah  evaluasi  dapat  disamakan  dengan  penaksiran ( appraisal ), pemberian angka ( rating ) dan penilaian ( assessment ), kata-kata yang  menyatakan  usaha  untuk  menganalisis  hasil  kebijakan  dalam  arti satuan  nilainya.  Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  evaluasi  berkenaan  dengan produksi  informasi  mengenai  nilai  atau  manfaat hasil  kebijakan”  (Dunn, 2003:608).
Menurut  Subarsono  (2005:119),  evaluasi  kebijakan  adalah  kegiatan untuk  menilai  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan,  Leo  Agustino mengatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Leo, 2006:186). Anderson  dalam  Winarno  (2012:230)  membagi evaluasi  kebijakan kedalam  tiga tipe.  Masing-masing  tipe  evaluasi  yang  diperkenalkan  ini didasarkan  pada  pemahaman  para  evaluator  terhadap  evaluasi.  Tipe pertama,  evaluasi  kebijakan  dipahami  sebagai  kegiatan  fungsional.  Maka, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan  itu  sendiri.  Tipe  kedua,  merupakan tipe  evaluasi  yang memfokuskan  diri  pada  bekerjanya  kebijakan  atau  program-program tertentu. Tipe ketiga, merupakan tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi
sistematis  melihat  secara  obyektif  program-program  kebijakan  yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.
Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau  sasaran  kebijakan,  dimana  bagian  akhir  dari  suatu  proses  kebijakan adalah evaluasi kebijakan.
Menurut  Lester  dan  Stewart  yang  dikutip  oleh  Leo  Agustino  bahwa evaluasi  ditujukan  untuk  melihat  sebagian-sebagian  kegagalan  suatu kebijakan  dan  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  yang  telah  dirumuskan dan  dilaksankan  dapat  menghasilkan  dampak  yang  diinginkan  (dalam  Leo, 2006:186). Jadi,  evaluasi  dilakukan  karena  tidak  semua  program  kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.
Suchman  dalam  Winarno  (2012:233)  mengemukakan  enam  langkah dalam  evaluasi  kebijakan  yaitu: (1) Mengidentifikasi  tujuan  program  yang akan  dievaluasi,  (2)  Analisis  terhadap  masalah,  (3)  Deskripsi  standarisasi kegiatan, (4) Penguluran terhadap tingkat perubahan yang akan terjadi, (5) Menentukan apakah  perubahan  yang  diamati  merupakan  akibat  dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain, (6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

## Kriteria Evaluasi
Menurut  Dunn;  Efektifitas  Kebijakan,  Efisiensi  dalam  pelaksanaan Kebijakan,  Kecukupan  terhadap  kebutuhan;  Perataan  Dalam  Pelaksanaan kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Program.
Program Pengentasan Kemiskinan Di  wilayah  Pemerintah  Kota  Samarinda,  terdapat  banyak  program terkait  pengentasan  kemiskinan.  Beberapa  dinas  mengeluarkan  program untuk  membantu  pemerintah  dalam  upaya  mengurangi  angka  kemiskinan, memberikan  solusi  terkait  kronisnya  penyakit  kemiskinan.  Dari  beberapa analisa  bisa  dipahami  bahwa  penyebab  timbulnya  kemiskinan  dikarenakan banyak faktor, dan terkait hal ini telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Kemiskinan merupakan penyakit menahun bagi negera-negara berkembang, termasuk didalamnya Negara Indonesia. Tidak pernah ada angka yang pasti terkait  jumlah  kemiskinan  yang  ada  di  Indonesia.  Alih-alih  mendapatkan angka yang  pasti,  proses  untuk  mendata  angka  kemiskinan  sudah bermasalah  dari  awal.  Hal  inilah  yang  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi pemerintah untuk dapat menyusun program yang terintegrasi dari berbagai stakeholder agar nantinya penanganan masalah kemiskinan juga terintegrasi dan  dapat  dikoordinasikan  dengan  baik.  Dari  sekiap  banyak  program  yang telah  digulirkan  dimasyarakat,  kita  mengenal  program-program  sebagai berikut :PNPM, Raskin, UMKM, Jamkesmas, Jamkesda, Teknologi Tepat Guna, Jampersal, Usaha Ekonomi Produktif, Kelompok Usaha Bersama, Pemugaran
Rumah  Penduduk  Miskin,  Usaha  Ekonomi  Desa,  Program  pemberdayaan Koperasi, Program Usaha Tani, Pemberdayaan Pelayanan Pendidikan
Metode Penelitian Penelitian ini berjenis deskriptif  kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kecamatan  Samarinda  Utara.  Kecamatan  Samarinda  Utara  memiliki  8 wilayah  kelurahan;  Kel.  Lempake,  Kel.  Tanah  Merah,  Kel.  Sempaja  Selatan, Kel. Sempaja Utara, Kel. Sungai Siring, Kel. Sempaja Timur, Kel.Sempaja Barat, dan  Kel.  Budaya  pampang.  Dari  delapan  kelurahan  tersebut,  terdapat beberapa  beberapa  wilayah  yang  memiliki  angka  kemiskinan  cukup  tinggi bila  dibandingkan  dengan  daerah  lain.  Daerah  dimaksud  adalah  Kelurahan Lempake,  Kelurahan  Tanah  Merah,  Kelurahan  Sungai  Siring  Dan  Kelurahan Pampang. Keempat kelurahan tersebut berada dalam daerah sub urban. Data primer  berasal  dari  wawancara  dengan  para  informan  terkait  dan  hasil pengamatan  langsung  di  situs  penelitian,  sedangkan  data  sekunder  berasal dari dokumen yang dimiliki instansi terkait. Untuk mempertajam hasil dari penelitian  ini  maka  peneliti  memilih  tokoh-tokoh  kunci  dalam  pengelolaan setiap program yang ada. Diantaranya adalah, ketua program PNPM Mandiri, Lurah,  Kasi  Kesra,  Kasi  Pembangunan  pada  masing-masing  kelurahan. Sebagai data penyeimbang, peneliti juga menggali informasi dari masyarakat penerima program pengentasan kemiskinan.
Penarikan  kesimpulan  berdasarkan  data  yang  diolah  dengan menggunakan  analisis  data  model  interaktif.  Fokus  penelitian  ini  adalah; Evaluasi  Program  Pengentasan  Kemiskinan  dengan  sub-fokus  penelitian yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

## Pembahasan

## Efektifitas Kebijakan
Dalam penelitian ini penulis memberi 3 indikator mengenai efektifitas kebijakan  pengentasan  kemisikinan,  yaitu efektif  dalam  penyusunan program,  efektif  dalam  menyediakan  sumber  daya  manusia,  dan  efektif dalam  pelaksanaan  program.  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri  (PNPM  Mandiri),  memiliki  tiga  unit  program.  Unit  Pengelolaan Lingkungan (UPL), Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dan Unit Pengelolaan Sosial  (UPS).  Dari  ketiga  program  ini  dapat  memenuhi  kriteria  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraannya.  UPL, memiliki program yang jelas, terukur, menyentuh pada kebutuhan mendasar terkait  perbaikan  lingkungan  fisik.  Unit  ini  mampu  menyerap  dan mengakomodir  apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat.  Unit  Pengelolaan Keuangan,  memiliki  visi  misi  untuk  memberdayakan  kemampuan  ekonomi masyarakat  kecil  dalam  upaya  mengembangkan  daya  kreasinya.  Kedepan diharapkan  program  ini  mampu  melahirkan  kelompok-kelompok  usaha
dalam  skala  kecil  namun  memiliki  kemauan  yang  kuat  untuk mengembangkan  unit-unit  usahanya.  Kelompok-kelompok  usaha  kecil  ini akan menjadi embrio dalam menciptakan bibit-bibit pengusaha papan atas. Unit  Pengelolaan  Sosial,  unit  ini  memiliki  program  menjaring  masyarakat yang tergolong  kurang mampu atau miskin. Implementasi dari program ini antara  lain  pemberian  beasiswa  untuk  siswa  SD,  SMP  dan  SMU.  Tentunya program ini sangat membantu masyarakat agar tidak putus sekolah. Terkait  dengan  efektifitas  dalam  penyediaan  Sumber  Daya  Manusia, PNPM  Mandiri  memiliki  sisi  lemah  pada  unit  pengeloaan  keuangan.  Dalam unit  ini  tidak  terdapat  SDM  yang  memiliki  kompetensi  dalam  pembinaan usaha yang dilakukan masyarakat. Yang mampu dikakukan baru pada tahap pemberian  modal  usaha,  belum  pada  bagaimana  cara  membina  kelompok usaha-kelompok  usaha  ini  dapat  berkembang  dan  bersaing  dengan kompetitornya.  Dengan  tidak  adanya  sumber  daya  ini,  maka  sebenarnya merupakan hal yang sangat riskan terhadap kontinyuitas program. Sehingga hal paling mendasar dalam unit ini adalah harus disediakannya sumber daya manusia  yang  cukup,  yang  mampu  menjadi  kekuatan  dalam  menjaga kontinuitas program.

## Efisiensi dalam Pelaksanaan
Evaluasi  kebijakan  pengentasan  kemsikinan  dengan  sub  fokus efisiensi  dalam  pelaksanaan,  menjelaskan  bahwa  kebijakan  tersebut  efisien dalam waktu, efisien dalam hal tenaga, dan efisien dalam hal pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian dalam efisiensi waktu dapat dipaparkan bahwa  program  pengentasan  kemiskinan  memerlukan  waktu  yang  cukup lama terutama dalam identifikasi masalah kemiskinan, jenis kemiskinan yang ada,  pola  penangnan  yang  akan  dilaksanakan,  tahapan  dalam  penanganan dan lain sebagainya.
Realita yang  ditemukan  dilapangan,  bahwa  program  PNPM  Mandiri digulirkan mulai tahun 2007 sampai dengan 2014. Jika menilik pada rentang waktu  yang  ada,  pada  hakekatnya  program  ini  sangat  berdampak  positif dalam  pengentasan  kemiskinan.  Mengapa  demikian,  karena  program  ini mampu  memberikan  reaksi  yang  cepat  terhadap  permasalahan  sosial  yang diahapi kaum lemah. Dari sisi waktu sangat efisien, hanya saja yang sangat disayangkan  adalah  program  ini  tidak  berlanjut  pada  tahun  2015.  Ada program  pengganti  yang  digagas  oleh pemerintah  saat  ini,  namun  tidak sekomprehensip program PNPM Mandiri, karena program pengganti hanya mengacu  pada  pembangunan  fisik  lingkungan,  tanpa  mengandung  unsur pemberdayaan.  Dalam  hal  pembiayaan  juga  sangat  efisien  karena  untuk pengelolaan keuangan terdapat penyederhanaan birokrasi. Dana program ini berasal  dari  APBN  yang  dikucurkan  langsung  kepada  pengelola  ditingkat kelurahan.  Dengan  birokrasi  yang  pendek  ini  tentunya  akan  dapat mempercepat  proses  realisasi  program  kegiatan  PNPM  mandiri.  Kecepatan gerak  program  dan  ketepatan  sasaran  akan  berpengaruh  besar  terhadap
keberhasilan pelaksanaan program. Dan ini terdapat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

## Kecukupan terhadap kebutuhan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri memiliki dalam hal  volume  program.  Volume  yang  dimaksudkan  disini  adalah  jumlah  dana yang tersedia. Kuantitas dana untuk Unit Pengelola Lingkungan, merupakan suntikan  dana  yang  sifatnya  bantuan  untuk  program  skala  kecil,  misalnya pembuatan  gorong-gorong,  parit,  jalan  dengan  diameter  tertentu.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  dana  untuk  UPL  ini  hanya  sebagai  dana pendamping atau stimulan. Selebihnya masyarakat melakukan swadaya atau bisa jadi meminta sumber dana dari instansi terkait. Begitu juga dengan dua unit yang lain; UPK dan UPS. Dengan demikian pada hakekatnya akan lebih efisien  kalau  jumlah  dana  yang  dialokasikan  dalam  program  ini  bisa ditingkatkan.  Terkait  evaluasi  kecukupan  terhadap  terhadap  kebutuhan masyarakat, maka terjadi inefisiensi program.

## Perataan dalam pelaksanaan Kebijakan
Pemerataan  dalam  implementasi  program  pengentasan  kemiskinan menjadi  hal  yang  sangat  penting.  Pengelola  PNPM  Mandiri  harus  memiliki data  yang  akurat  yang  akan  dijadikan  dasar  dalam  pengambilan  kebijakan. Ada dilema  yang  terjadi  dilapangan,  yaitu  terkait  penentuan  jumlah  warga miskin  disetiap  daerah.  Dalam  proses  identifikasi  warga  miskin  yang dilakukan  oleh  Biro  Pusat  Statistik,  selalu  menimbulkan  konflik  internal dalam masyarakat. Data yang dilahirkan BPS tidak bisa dijadikan acuan bagi pengelola  PBPM  dikarenakan  keakuratan  data  sangat  diragukan.  Banyak faktor yang menyebabkan data BPS tidak dapat dipakai, diantaranya adalah proses  pendataan  yang  tidak  maksimal,  tidak  adanya  koordinasi  dengan pihak kelurahan (bagian kesra, RT dll).
Dengan  kondisi  itu  maka  PNPM  mengambil  langkah  yang  sangat kreatif,  yaitu  mencoba  idntifikasi  ulang  masyarakat  miskin  yang  ada  di wilayahnya.  Dari  langkah  ini  PNPM  mendapatkan  data  yang  lebih  akurat dibandingkan data BPS. Dalam proses pendataan, PNPM melibatkan berbagai elemen  masyarakat,  sehingga  PNPM  memiliki  tingkat  kontrol  yang  tinggi dalam implementasi program nantinya.
Terkait  dengan  pemerataan  program  PNPM,  harus  disampaikan dengan obyektif bahwa program ini memiliki sisi lemah dalam hal kuantitas dana  yang  tersedia  dan  sumber  daya  pengelola  yang  juga  memiliki keterbatasan.  Namun  demikian  orientasi  pemerataan  menjadi  prioritas program  ini.  Perbedaan  program  PNPM  dengan  yang  lain  adalah  dalam penentuan  prioritas  program.  PNPM  justru  sangat  akomodatif,  karena program yang dijalankan merupakan himpunan dan kumpulan dari kenginan dan  kebutuhan  masyarakat  setempat.  Terkait  dengan  pemerataan  maka dapat dipastikan terjadi pemerataan dalam pelaksanaan program.

## Responsivitas
Responsivitas  dalam  konsep  evaluasi  kebijakan  adalah  untuk menjawab  apakah  hasil  kebijakan  memuaskan  kebutuhan  obyek  dari program,  apakah  mampu  menjawab  kebutuhan  mendasar  masyarakat, mampu  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  mampu  meningkatkan aset dan akses masyarakat miskin, mampu meningkatkan daya kemandirian masyarakat dan lain-lain.
Pada  tahap  evaluasi  ini  maka  unsur  yang  paling  penting  adalah feedback dari  penerima  program.  Peryataan,  sikap  dan  perikaku  penerima program  merupakan  cerminan  dari  responsivitas.  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  adalah  sebuah  gagasan  yang  diciptkan untuk  meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  upaya mengentaskan  kemiskinan.  Bermula  dari  pembenahan  lingkungan  fisik, pemberdayaan  dan  penggalian  potensi  masyarakat  sampai  kepada penanganan masalah sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.
Melihat pada paparan tersebut maka pada dasarnya apa yang menjadi program PNPM adalah apa yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat. Disini terlihat  responsivitas.  Di  Kecamatan Samarinda  Utara  (baca  Kelurahan Lempake,  Kel.  Sungai  Siring,  Kelurahan  Tanah  Merah  dan  Kel.  Pampang), mendapat  respon  yang  sangat  positif.  PNPM Mandiri  menjadi  pilar  penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

## Ketepatan Program
Kebijakan  dibuat  tentunya  dengan  tujuan  yang  jelas,  kriteria  yang jelas,  batasan  yang  jelas,  dan  tahapan  yang  jelas  guna  mencapai  target. Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  (PNPM  Mandiri) memiliki transparansi manajemen. Perencanaa (Planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (Actuating), dan Evaluasi (Evaluating) ada dalam program  ini.  Dengan  adanya  fungsi  manajemen  yang  sempurna  maka ketepatan  program  akan  dapat  dicapai.  Obyek  dari  tahapan  evaluasi  ini adalah  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pelaksanaan  program. Unsur kemanfaatan perlu dilihat, dianalisa dan dikaji dengan baik. Dengan mengacu pada  tiga  unit  yang  dimiliki  PNPM  Mandiri,  peneliti  menyimpulkan  bahwa kebijakan  ini  merupakan  salah  satu  program  yang  tepat  dalam  rangka peengentasan  kemiskinan.Hal  ini  dibuktikan  oleh  dampak,  manfaat, responsivitas  dari  lingkungan  dan  peserta  program  yang  secara  langsung menerima dari PNPM Mandiri.

## Kesimpulan
Dari  evaluasi  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  di  Kecamatan Samarinda  Utara    dapat  dikatakan  bahwa  pada  saat  ini kebijakan  tersebut berjalan  dengan  baik  dan  lebih  dominan  manfaatnya  dibandingkan  dengan program  pengentasan kemiskinan  yang  lain. Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut. Efektifitas  kebijakan,  dari  tiga  unit  program  yang
diluncurkan, terdapat satu unit yang memiliki sisi lemah yaitu pada indikator penyediaan sumber daya manusia untuk unit pengelola keuangan. Efisiensi kebijakan,  usaha  pencapaian  tujuan  dapat  dikatakan  cukup  efisien. Kecukupan  kebijakan.  Pada  tahapan  evaluasi  ini  yang  terjadi adalah inefisiensi  kebijakan.  Hal  ini  terjadi  bukan  dikarenakan  oleh  tidak maksimalnya  pelaksanaan  program,  namun  lebih  pada  kuantitas  kucuran dana  yang  ada  belum  mampu  memenuhi  kuantitas  keperluan  di  lapangan. Perataan  kebijakan,  dalam  pelaksanaan  programnya  PNPM  sangat memperhatikan pemerataan, proses awal melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat,  konsep bottom  up merupakan  ciri  utama  PNPM  Mandiri. Responsivitas  Kebijakan.  Pada  tahapan  evaluasi  ini,  ada  beberapa  catatan penting.  Dari  ketiga  unit  pelaksana  yang  ada,  UPK  dan  UPS  merupakan program  yang  memiliki  responsivitas  yang  tinggi. Ketepatan  kebijakan. PNPM  Mandiri  merupakan  progam  pengentasan  kemiskinan  yang  sangat akurat  ketepatan  programnya.  Karena  memiliki  tiga  ciri  utama  yaitu birokrasi  yang  singkat  dan  sederhana,  respon  yang  cepat  serta  konsep bottom up .
Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  dikemukakan  di  atas,  maka peneliti  memberikan  saran  sebagai  berikut  : Unit  Pelaksana  Keuangan memiliki  program  pemberdayaan  tentang  pengembangam  UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Kelemahan yang ada dalam program ini adalah tidak tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang UMKM.  Saran  yang  kami  berikan  antara  lain:  PNPM  Mandiri  dapat bekerjasama  dengan  Tim  Pembina  UMKM  Kota  Samarinda  dan  Dinas Koperasi  Kota  Samarinda.  Kedua  instansi  ini  memiliki  komptensi  dalam bidang  UMKM. Kecukupan  program.  Mengingat  unsur  kemanfaatan  yang tinggi  dari  PNPM  mandiri,  maka  pemerintah  pusat  berkewajiban  untuk meneruskan  program  ini  pada  tahun-tahun  berikutnya,  dan  menambah kuantitas  dana  yang  akan  dianggarkan  untuk  PNPM,  minimal  penambahan anggaran  tersebut  30%  dari  dana  yang  sudah  digulirkan. Diperlukan anggaran untuk honorarium tim pengelola, karena selama ini pengelola tidak mendapatkan  gaji  atas  kinerjanya  dalam  pengelolaan  program  ini. Pemerataan program. Secara kualitas memang terjadi pemerataan program, namun  untuk  kuantitas  masih  sangat  kurang.  Hal  ini  dikarenakan  oleh keterbatasan dana dari APBN. Pengembangan program  dari masing-masing unit  pengelola.  Untuk  unit  pengelola  lingkungan  dikurangi  persentasenya, untuk  dialihkan  pada  unit  pengelola  keuangan  dan  sosial.  Pengembangan akses  untuk  unit  pengelola  keuangan  harus  dikembangkan,  langkahnya antara  lain  adalah  membuka  kerjasama  dengan  perbankan  dalam  kerapian manajemen keuangan serta membuka kerjasama dengan unit-unit ekonomi yang ada disekitar wilayah mereka. Misalnya indomaret, alfamidhi, hero dan lain-lain.  Hal  ini  untuk  mempermudah  akses  PNPM  dalam  pengembangan UMKM yang menjadi binaan mereka.

## Daftar Pustaka
Anonim, Undang-Undang      Nomor      24      Tahun      2004      tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
_______,Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan Nasional
_______, WorldBank Development Report 2000/2001:AttackingPoverty . Oxford University Press Boston.2001
Buku Data Monografi Kelurahan Lempake 2014.
Buku Data Monografi Kelurahan Tanah Merah2014.
Buku Data Monografi Kelurahan Sungai Siring 2014.
Buku Data Monografi Kelurahan Budaya Pampang 2014.
Cox, David.  2004. ” Outlineof  Presentationon  Poverty  Alleviation  Programs in the  Asia  Pacific Region . ”Makalah  disampaikan  pada International Seminaron Curriculum Develompent  for  Social  Work  Education  in Indonesia . Bandung: Sekolah Tinggi  Kesejahteraan  Sosial.  2  Maret 2004.
Dunn,  William  N.  2003.  Analisa  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  PT.  Prasetia Widia Pratama.
Leo, Agustino, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik.
Miles,  Matthew  B  dan  A.  Michael  Huberman,  2004.Analisis  Data  Kualitatif.
Penerbit UI-Press. Jakarta.
Moeleong,  Lexy  J.  2005.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosda karya.
Sahdan, Gregorius.  2005.”Menanggulangi  Kemiskinan Desa” Jurnal Ekonomi Rakyat . Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, Maret 2005.
Steers,  R,  M.,  1985, Efektivitas  Organisasi, Cetakan  II,  Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Subarsono, AG., 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogjakarta.