## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.439-447 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506

## DINAMIKA POLITIK DAN PILKADA DI KOTA KENDARI: Analisis Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik Lokal
Yunita Simatupang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Correspondet author : yunita.simatupang@uho.ac.id Kendari. 93231, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  role  and  impact  of  social  media  in  political  contestation leading  up  to  the  gubernatorial  election  in  Southeast  Sulawesi,  utilizing  the  public  sphere theory  developed  by  Jurgen  Habermas.  The  findings  indicate  that  social  media  plays  a significant  role  in  enhancing  political  participation,  particularly  among  younger, more  tech- savvy  voters.  However,  the  study  also  identifies  serious  challenges  related  to  the  spread  of misinformation  and  hoaxes,  which  can  manipulate  public  perception  and  undermine  the integrity of the democratic process. Therefore, it is crucial for candidates and their campaign teams to develop effective strategies to counter misinformation, and for the government and relevant  institutions  to  enforce  strict  regulations  on  social  media  content  during  the campaign period. The conclusion of this study is that while social media holds great potential to strengthen democracy by increasing transparency and participation, its misuse can pose serious threats to political and social stability. Hence, appropriate strategies and strong digital literacy  are  necessary  to  harness  social  media  as  an  effective  tool  in  supporting  a  healthy and sustainable democracy in Indonesia.
Keywords:  Democracy;  Gubernatorial  election;  Misinformation;  Public  sphere;  Political contestation; Socialmedia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak media sosial dalam kontestasi politik menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara dengan menggunakan teori ruang publik  yang  dikembangkan  oleh  Jurgen  Habermas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa media  sosial  berperan  signifikan  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik,  terutama  di kalangan pemilih muda yang lebih melek teknologi. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan yang serius terkait penyebaran disinformasi dan hoaks, yang dapat memanipulasi persepsi  publik  dan  merusak  integritas  proses  demokrasi.  Untuk  itu,  penting  bagi  para kandidat dan tim kampanye untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menangkal disinformasi,  serta  bagi  pemerintah  dan  lembaga  terkait  untuk  menerapkan  regulasi  yang ketat terhadap konten media sosial selama masa kampanye. Kesimpulan dari penelitian  ini adalah  bahwa  meskipun  media  sosial  memiliki  potensi  besar untuk memperkuat  demokrasi dengan  meningkatkan  transparansi  dan  partisipasi,  penggunaan  yang  tidak  bijak  dapat menimbulkan  ancaman  serius  terhadap stabilitas  politik dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  strategi yang  tepat  dan  literasi  digital  yang  kuat  diperlukan  untuk  memanfaatkan  media  sosial sebagai  alat  yang  efektif  dalam  mendukung  demokrasi  yang  sehat  dan  berkelanjutan  di Indonesia.
Kata  Kunci:  Disinformasi;  Demokrasi;  Kontestasi  politik;  Media  sosial;  Pemilihan  gubernur;

## Ruang publik
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.439-447 Yunita Simatupang DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  instrumen  penting dalam mewujudkan demokrasi lokal yang partisipatif. Pilkada memungkinkan warga negara untuk terlibat langsung dalam pemilihan pemimpin di daerahnya, dengan harapan bahwa pemimpin  yang  terpilih  mampu  mengelola  pemerintahan  secara  efektif  dan  responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, media sosial  telah  menjadi  elemen  yang  tidak  terpisahkan  dalam  kampanye  politik,  termasuk dalam Pilkada di Kota Kendari. Media sosial, yang awalnya hanya digunakan sebagai alat komunikasi  pribadi,  kini  berfungsi  sebagai  platform  strategis  dalam  kampanye  politik  untuk menjangkau pemilih secara luas dan cepat.
Kota Kendari, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, menghadirkan sebuah studi kasus yang  menarik  mengenai  penggunaan  media  sosial  dalam  kampanye  politik lokal.  Dengan populasi  yang  semakin  melek  teknologi,  para  kandidat  Pilkada  di  Kendari  memanfaatkan media  sosial  untuk  membangun  citra  diri,  menyampaikan  program  kerja,  dan  berinteraksi langsung  dengan  pemilih.  Di  sisi  lain,  penggunaan  media  sosial  dalam  kampanye  juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan, yang  dapat  memengaruhi  opini  publik  dan  hasil  Pilkada.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  media  sosial  dalam  kampanye  politik  di  Kota Kendari, serta dampaknya terhadap partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi lokal.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  kajian  ilmu  politik  dan  komunikasi, khususnya  dalam  memahami  peran  media  sosial  dalam  proses  politik  di  tingkat  lokal. Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  studi  kasus,  penelitian  ini berupaya  menjawab  pertanyaan  tentang  bagaimana  media  sosial  digunakan  oleh  para kandidat dalam Pilkada di Kendari dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika politik lokal.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  berusaha  mengidentifikasi  tantangan  dan  peluang  yang muncul  dari  penggunaan  media  sosial  dalam  kampanye  politik,  serta  memberikan rekomendasi  bagi  para  pemangku  kepentingan  dalam  mengelola  kampanye  politik  yang lebih efektif dan etis di era digital.
Dalam  kajian  literatur,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  teoritis  yang menggabungkan  paradigma  komunikasi  politik  dan  teori  demokrasi  digital.  Komunikasi politik,  menurut  McNair  (2011),  adalah  interaksi  antara  politikus,  media,  dan  publik  dalam proses  demokrasi.  Di  era  digital,  komunikasi  politik  tidak  lagi  hanya  terjadi  melalui  media tradisional,  tetapi  juga  melalui  platform  digital  seperti  media  sosial,  yang  memungkinkan interaksi  dua  arah  antara  politikus  dan  pemilih  (Castells,  2009).  Selain  itu,  teori  demokrasi digital  yang  dikemukakan  oleh  Dahlberg  (2007)  menyatakan  bahwa  internet  dan  media sosial  dapat  memperluas  partisipasi  politik  dan  meningkatkan  transparansi  dalam pemerintahan. Namun, tantangan seperti polarisasi politik dan penyebaran disinformasi juga

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.439-447 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506
menjadi  perhatian  penting  dalam  penerapan  teori  ini.  Dengan  demikian,  artikel  ini  tidak hanya berkontribusi pada pemahaman tentang peran media sosial dalam kampanye politik di Kota Kendari, tetapi juga memperkaya literatur tentang dinamika politik lokal di Indonesia dalam konteks digitalisasi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kejadian, fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang  terjadi  selama  kampanye  Pilkada  di  Kota  Kendari,  khususnya  dalam  penggunaan media  sosial.  Metode  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  hasil penelitian  tanpa  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas  (Sugiyono,  2016;  Nazir,  1998). Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Kendari,  Sulawesi  Tenggara,  dengan  fokus  pada  analisis dinamika kampanye politik yang dilakukan oleh para kandidat Pilkada melalui media sosial. Pemilihan  lokasi  penelitian  didasarkan  pada  relevansi  Kota  Kendari  sebagai  pusat  politik  di Sulawesi  Tenggara,  di  mana  penggunaan  media  sosial  dalam  kampanye  Pilkada  menjadi semakin signifikan. Subjek penelitian meliputi para kandidat Pilkada, tim kampanye, pemilih yang aktif di media sosial, serta pengamat politik lokal. Subjek-subjek ini dipilih karena mereka dianggap  memiliki  peran  penting  dan  informasi  yang  relevan  terkait  penggunaan  media sosial  dalam  kampanye  politik.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data kualitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Sumber  data  terdiri  dari  data  primer  yang diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  para  kandidat,  tim  kampanye,  dan pemilih,  serta  data  sekunder  yang  berasal  dari  dokumentasi  kampanye,  analisis  konten media  sosial,  dan  laporan  resmi  dari  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  dan  Bawaslu  (Badan Pengawas  Pemilihan  Umum).  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman  (1992),  yang  melibatkan  tiga langkah  utama:  reduksi  data,  display  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik purposive sampling untuk memilih informan yang dianggap  memiliki  informasi  yang  dibutuhkan.  Proses  analisis  data  melibatkan  editing, pengelompokan, dan ringkasan data, serta penyusunan kode-kode dan catatan mengenai aktivitas  dan  proses  kampanye  di  media  sosial.  Teknik  analisis  ini  membantu  dalam mengidentifikasi  tema,  kelompok,  dan  pola  data yang  berkaitan  dengan  pengaruh  media sosial dalam kampanye politik lokal, serta dalam penarikan kesimpulan mengenai dinamika politik di Kota Kendari selama Pilkada berlangsung
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.439-447 Yunita Simatupang DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Politik dan Pilkada di Kota Kendari: Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik
Lokal
Penelitian  ini  mengungkapkan  sejumlah  temuan  penting  mengenai  peran  media  sosial dalam  kampanye  politik  pada  Pilkada  Kota  Kendari  dan  dampaknya  terhadap  partisipasi pemilih  serta  hasil  pemilihan.  Hasil  penelitian  diperoleh  melalui  analisis  mendalam terhadap konten  media  sosial  yang  digunakan  oleh  para  kandidat  dan  wawancara  dengan  aktor politik lokal serta pengamat politik.

## a. Transformasi Media Sosial sebagai Alat Kampanye Utama:
Dalam Pilkada Kota Kendari, media sosial telah bertransformasi dari sekadar platform komunikasi  pribadi  menjadi  alat  kampanye  utama.  Para  kandidat  menggunakan media  sosial  untuk  berbagai  tujuan,  mulai  dari  membangun  citra  diri  hingga menyebarkan program kerja. Facebook, Instagram, dan WhatsApp adalah platform yang  paling  banyak  digunakan.  Penggunaan  ini  tidak  hanya  bertujuan  untuk menjangkau  pemilih  secara  lebih  luas,  tetapi  juga  untuk  menciptakan  interaksi langsung  dan  responsif  antara  kandidat  dan  pemilih.  Kandidat  dapat  mengirim pesan  politik  secara  real-time  dan  menerima  umpan  balik  langsung  dari  pemilih, yang meningkatkan efektivitas komunikasi politik.
"Dalam  era  digital  ini,  kami  tidak  bisa  mengabaikan  kekuatan  media  sosial dalam  membentuk  opini  publik.  Kami  menggunakan  media  sosial  untuk menyebarkan  pesan-pesan  positif  dan  memberikan  edukasi  kepada  pemilih tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Namun, kami juga menyadari  bahwa  disinformasi  bisa  menjadi  ancaman,  sehingga  kami berusaha keras untuk memastikan bahwa informasi yang kami bagikan selalu berdasarkan fakta," (Lukman Abunawas, calon gubernur Sulawesi Tenggara)
b. Peningkatan Partisipasi Pemilih Melalui Keterlibatan Aktif di Media Sosial:
Media  sosial  telah  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  partisipasi pemilih.  Diskusi  dan  debat  yang  terjadi  di  platform-platform  ini  memberikan  ruang bagi  pemilih  untuk  lebih  terlibat  dalam  proses  politik.  Pemilih  yang  sebelumnya mungkin apatis terhadap politik menjadi lebih tertarik dan aktif berpartisipasi karena kemudahan  akses  informasi  dan  kemampuan  untuk  berinteraksi  langsung  dengan kandidat. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Kendari meningkat signifikan, terutama di kalangan pemilih muda yang lebih melek teknologi dan aktif di media sosial.
"Media  sosial  adalah  sumber  utama  saya  untuk  mendapatkan  informasi tentang  calon  gubernur.  Saya  mengikuti  semua  kandidat  di  Instagram  dan Facebook,  dan  saya  merasa  ini  membantu  saya  membuat  keputusan  yang lebih  terinformasi.  Namun,  saya  juga  harus  berhati-hati  karena  banyak informasi yang beredar tidak selalu benar," (Ardiansyah, Pemilih, 27 tahun)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.439-447 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506

## c. Media Sosial Sebagai Alat Transparansi dan Akuntabilitas:
Salah  satu  temuan  penting  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  media  sosial  telah menjadi  alat  yang  efektif  untuk meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam proses  Pilkada.  Melalui  media  sosial,  publik  dapat  memantau  aktivitas  kampanye, mengkritisi  janji-janji  politik,  dan  melaporkan  pelanggaran  kampanye  secara langsung.  Ini  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  transparan  di  mana  kandidat merasa  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  tindakan  mereka.  Namun,  tantangan muncul  ketika  media  sosial  juga  menjadi  tempat  bagi  penyebaran  informasi  yang tidak akurat atau hoaks, yang dapat memanipulasi opini publik dan merusak proses demokrasi .
"Strategi  kami  adalah  memanfaatkan  kekuatan  visual  dan  narasi  yang  kuat untuk mempromosikan program-program Andi Sumangerukka di media sosial. Kami menggunakan Instagram untuk menampilkan pencapaian dan rencana konkret  yang  akan  dilaksanakan  jika  beliau  terpilih.  Selain  itu,  kami  selalu memantau  percakapan  di  media  sosial  untuk  menanggapi  kritik  dan memberikan  penjelasan  secara  cepat,"  (Rina,  Kartika,  Kepala  Divisi  Media Sosial, Tim Kampanye Andi Sumangerukka)
d. Tantangan Penyebaran Disinformasi dan Pengaruhnya Terhadap Opini Publik:
Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam penggunaan media sosial adalah penyebaran disinformasi dan hoaks. Beberapa kandidat menggunakan taktik  ini  untuk  menyerang  lawan  politik  mereka  atau  untuk  mempengaruhi  pemilih dengan  informasi  yang  menyesatkan.  Hoaks  dan  berita palsu  yang  tersebar melalui media sosial tidak hanya mempengaruhi opini publik tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi. Pemilih yang terpapar informasi palsu ini dapat membuat keputusan yang tidak  berdasarkan  pada  fakta,  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  hasil  pemilihan secara negatif. Ini menjadi masalah serius yang perlu diatasi oleh otoritas terkait untuk menjaga integritas proses pemilu.
e. Pengaruh Media Sosial Terhadap Hasil Pilkada:
Temuan  lain  yang  signifikan  adalah  bahwa  media  sosial  memiliki  dampak  langsung terhadap  hasil  Pilkada.  Kandidat  yang  berhasil  memanfaatkan  media  sosial  secara efektif  cenderung  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk  memenangkan  pemilihan.  Ini terutama  berlaku  bagi  kandidat  yang  mampu  menciptakan  narasi  positif  dan membangun hubungan personal dengan pemilih melalui interaksi di media sosial. Di sisi  lain,  kandidat  yang  tidak  mengelola  kehadiran  mereka  di  media  sosial  dengan baik,  atau  yang  gagal  menanggulangi  serangan  disinformasi,  seringkali  kehilangan dukungan dan pada akhirnya kalah dalam pemilihan.
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.439-447 Yunita Simatupang DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Temuan-temuan  ini  memiliki  beberapa  implikasi  penting  yang  perlu  dibahas lebih  lanjut,  di  antaranya  yang  pertama,  Penggunaan  Media  Sosial  sebagai Pengubah  Paradigma  dalam  Kampanye  Politik:  Transformasi  media  sosial  menjadi alat  kampanye  utama  telah  mengubah  cara  kampanye  politik  dilakukan  di  tingkat lokal.  Sebelumnya,  kampanye  politik  di  Kota  Kendari  didominasi  oleh  media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar. Namun, dengan munculnya media sosial,  para  kandidat  kini  dapat  mengendalikan  narasi  politik  mereka  sendiri  dan berkomunikasi  langsung  dengan  pemilih  tanpa  melalui  filter  media  tradisional.  Ini memberikan  kekuatan  lebih  besar kepada  kandidat  untuk mengontrol  citra  mereka dan  menyebarkan  pesan  politik  secara  lebih  efisien.  Namun,  pergeseran  ini  juga menuntut  kandidat  untuk  lebih  cerdas  dalam  mengelola  konten  mereka  di  media sosial dan lebih waspada terhadap dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar.  Media  Sosial  sebagai  Ruang  Partisipasi  Politik yang  Inklusif:  Media  sosial telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif, memungkinkan kelompok- kelompok yang  sebelumnya  terpinggirkan  dalam  diskursus  politik  untuk terlibat  lebih aktif.  Di  Kota  Kendari,  ini  terlihat  dari  meningkatnya  partisipasi  pemilih  muda  dan pemilih  perempuan  yang  sebelumnya  kurang  terwakili  dalam  proses  politik.  Media sosial  memberikan  mereka  platform  untuk  menyuarakan  pendapat  mereka, berdebat,  dan  berkontribusi  dalam  diskusi  politik.  Ini  sejalan  dengan  teori demokrasi digital  yang  menekankan  bahwa  internet  dan  media  sosial  dapat  memperluas partisipasi politik dan membuat proses politik lebih inklusif.
Transparansi  dan  Tantangan  Disinformasi  dalam  Demokrasi  Digital:  Meskipun  media sosial  telah  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses  Pilkada, tantangan  terkait  disinformasi  tetap  menjadi  masalah  besar.  Penyebaran  hoaks dapat  merusak  integritas  proses  pemilu  dan  mengurangi  kepercayaan  publik terhadap  institusi  demokrasi.  Ini  memerlukan  pendekatan  yang  lebih  proaktif  dari penyelenggara  pemilu  dan  regulator  untuk  memantau  dan  menindak  penyebaran informasi  palsu.  Selain  itu,  peningkatan  literasi  digital  di  kalangan  pemilih  sangat penting  untuk  membantu  mereka  memilah  informasi  yang  akurat  dari  yang menyesatkan.  Tanpa  langkah-langkah  ini,  potensi  positif  media  sosial  dalam memperkuat  demokrasi  dapat  terganggu  oleh  risiko  yang  ditimbulkan  oleh disinformasi.  Rekomendasi  untuk  Pengelolaan  Kampanye  Politik  di  Era  Digital: Berdasarkan  temuan  penelitian  ini,  beberapa  rekomendasi  dapat  diberikan  untuk pengelolaan  kampanye  politik  di  era  digital.  Pertama,  kandidat  harus  dilatih  untuk mengelola  kehadiran  mereka  di  media  sosial  secara  lebih  efektif,  termasuk bagaimana menghadapi serangan disinformasi.
Kedua,  penyelenggara  pemilu  perlu  memperkuat  regulasi  terkait

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.439-447 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506
penggunaan  media  sosial  dalam  kampanye  politik,  termasuk  aturan  yang  lebih tegas  terhadap  penyebaran  hoaks.  Ketiga,  pemerintah  dan  organisasi  masyarakat sipil harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pemilih agar mereka  dapat  menjadi  konsumen  informasi  yang  lebih  kritis.  Implikasi  Terhadap Penelitian Masa Depan: Temuan dari penelitian ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran media sosial dalam politik lokal di  Indonesia. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana media sosial mempengaruhi dinamika politik di daerah lain, serta bagaimana perbedaan konteks sosial  dan  budaya  mempengaruhi  cara  media  sosial  digunakan  dalam  kampanye politik.  Selain  itu,  penelitian  juga  dapat  difokuskan  pada  strategi  terbaik  untuk menangkal disinformasi dalam konteks politik lokal, yang semakin menjadi tantangan besar di era digital ini.
Penggunaan  media  sosial  telah  terbukti meningkatkan  partisipasi  politik di  kalangan pemilih,  terutama  di  kalangan  pemilih  muda  yang  lebih  melek  teknologi.  Media  sosial memfasilitasi  akses  yang  lebih  mudah  ke  informasi  tentang  kandidat  dan  isu-isu  politik, memungkinkan  pemilih  untuk lebih  terlibat  dalam  proses  politik.  Diskusi  online  dan  debat  di media  sosial  telah  memberikan  ruang  bagi  pemilih  untuk  mengekspresikan  pandangan mereka, mendiskusikan program kandidat, dan berpartisipasi dalam diskusi politik yang lebih luas.  Ini  sesuai  dengan  konsep  ruang  publik  Habermas,  di  mana  media  sosial  berfungsi sebagai ruang baru di mana warga dapat berkumpul dan berdebat secara bebas tentang isu-isu  politik.  Meskipun  media  sosial  menawarkan  banyak  manfaat,  penelitian  ini  juga mengungkapkan  tantangan  signifikan  yang  dihadirkan  oleh  penyebaran  disinformasi  dan hoaks.  Informasi  palsu  yang  tersebar  di  media  sosial  dapat  dengan  cepat  memengaruhi persepsi  publik  dan  menyesatkan  pemilih.  Hoaks  dan  kampanye  disinformasi  yang  tidak terkendali dapat merusak kualitas demokrasi dengan mengaburkan fakta dan menciptakan polarisasi  di  antara  masyarakat.  Para  kandidat  dan  tim  kampanye  sering  kali  harus berhadapan  dengan  tantangan  ini,  yang  memaksa  mereka  untuk  terus  memberikan klarifikasi dan menangkal informasi yang tidak benar.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  media  sosial  memiliki  potensi  untuk  berfungsi sebagai penguat demokrasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kandidat. Pengawasan yang dilakukan oleh publik melalui media sosial memungkinkan mereka untuk memantau aktivitas kampanye, melaporkan pelanggaran, dan meminta pertanggungjawaban  dari  kandidat.  Namun,  jika  tidak  dikelola  dengan  baik,  media  sosial juga  dapat  menjadi  alat  yang  merusak  demokrasi,  terutama  ketika  digunakan  untuk menyebarkan  informasi  yang  tidak  benar  dan  divisif.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  semua pemangku kepentingan: kandidat, tim kampanye, penyelenggara pemilu, dan masyarakat
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.439-447 Yunita Simatupang DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
umum  untuk  bekerja  sama  dalam  menciptakan  ekosistem  digital  yang  sehat  dan  berbasis fakta.  Pelatihan  dan  pendidikan  tentang  literasi  digital  harus  diberikan  kepada  tim kampanye untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan media sosial secara etis dan efektif. Regulasi yang lebih ketat terhadap konten media sosial selama kampanye politik diperlukan  untuk  mencegah  penyebaran  hoaks  dan  memastikan  bahwa  informasi  yang disebarkan  kepada  publik  akurat  dan  dapat  dipercaya.  eningkatan  literasi  digital  di kalangan  pemilih  harus  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah  dan  organisasi  masyarakat  sipil untuk membantu pemilih menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi informasi di media sosial.

## KESIMPULAN
Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi peran media sosial dalam kontestasi politik di Sulawesi Tenggara menjelang pemilihan gubernur, dengan fokus pada bagaimana platform digital  ini  memengaruhi  dinamika  kampanye,  partisipasi  pemilih,  serta  pembentukan  opini publik.  Dari  hasil  penelitian,  beberapa  kesimpulan  utama  dapat  ditarik,  yang  tidak  hanya menggambarkan  potensi  media  sosial  sebagai  alat  kampanye  yang  kuat,  tetapi  juga menyoroti  tantangan  signifikan  yang  dihadirkannya  dalam  proses  politik  modern.  Media sosial telah menjadi platform utama bagi para kandidat dalam menyampaikan pesan politik mereka  kepada  pemilih.  Kandidat  seperti  Andi  Sumangerukka  dan  Lukman  Abunawas memanfaatkan Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menjangkau audiens yang lebih luas  dan  membangun  hubungan  yang  lebih  personal  dengan  pemilih.  Media  sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan real-time, yang menjadi kunci dalam memperkuat  citra  kandidat  dan  memobilisasi  dukungan.  Selain  itu,  interaksi  langsung dengan  pemilih  melalui  komentar,  pesan,  dan  diskusi  online  telah  membuka  saluran komunikasi  dua  arah  yang  lebih  transparan  dan  responsif  dibandingkan  dengan  media tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA
Habermas,  J.  (1989).  The  structural  transformation  of  the  public  sphere:  An  inquiry  into  a category of bourgeois society. Cambridge, MA: MIT Press.
Castells, M. (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press.
Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Cambridge: Cambridge University Press.
McNair, B. (2011). An introduction to political communication (5th ed.). London: Routledge.
Dahlberg, L. (2007). The internet and democratic discourse: Exploring the prospects of online deliberative  forums  extending  the  public  sphere.  Information,  Communication  & Society, 10(5), 615-633. https://doi.org/10.1080/13691180701658020
Bimber,  B.,  Flanagin,  A.  J.,  &  Stohl,  C.  (2012).  Collective  action  in  organizations:  Interaction

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.439-447 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.506
and  engagement  in  an  era  of  technological  change.  Cambridge:  Cambridge University Press.
Tufekci,  Z.  (2017).  Twitter  and  tear  gas:  The  power  and  fragility  of  networked  protest.  New Haven, CT: Yale University Press.
Sunstein, C. R. (2001). Republic.com 2.0. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research.
Information, Communication & Society, 18(5), 524-538.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542
Chadwick, A. (2013). The hybrid media system: Politics and power. Oxford: Oxford University Press.
Howard,  P.  N.,  &  Hussain,  M.  M.  (2013).  Democracy’s  fourth  wave?  Digital  media  and  the Arab Spring. Oxford: Oxford University Press.
Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications. Glencoe, IL: Free Press.
Kruikemeier, S., van Noort, G., Vliegenthart, R., & de Vreese, C. H. (2013). Getting closer: The effects  of  personalized  and  interactive  online  political  communication.  European Journal of Communication, 28(1), 53-66. https://doi.org/10.1177/0267323112464837
Papacharissi, Z. (2010). A private sphere: Democracy in a digital age. Cambridge: Polity Press. Shirky, C. (2011). The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change. Foreign Affairs, 90(1), 28-41.\