Vol. 5 No. 2 (2023) pp. 289-298 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Perlindungan  Hukum  Produk  Barang  dan  Jasa  melalui Pendaftaran Merek
Septi Indrawati 1*
* Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email: septi@umpwr.ac.id

## DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.4947
Submitted: Juni 2023 Revision: Juli 2023 Accepted: Agustus 2023

## ABSTRAK
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Barang dan Jasa, Merek Dalam dunia  perdagangan, merek  sebagai  salah  satu  bentuk  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  mempunyai  peranan  yang  penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk  barang  dan  jasa.  Merek  dapat  menjadi  kekayaan  yang sangat berharga secara komersial dan merek membuat harga suatu produk  menjadi  mahal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bagaimana  prosedur pendaftaran,  bagaimana  perlindungan  hukum  hak  atas  merek terdaftar, serta bagaimana perlindungan hukum atas merek dalam proses  perdagangan  barang  dan  jasa.  Pendaftaran  merek merupakan  alat  bukti  yang  sah atas  merek  terdaftar.  Pendaftaran merek  berguna  sebagai  dasar  penolakan  terhadap  merek  yang sama  keseluruhannya  atau  sama  pada  pokoknya  yang dimohonkan  oleh  orang  lain  untuk  barang  atau  jasa  sejenis.  Hak atas  merek  merupakan  hak  khusus  yang  diberikan  oleh  negara kepada pemilik merek terdaftar. Karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan  merek  terdaftar  tanpa  seizin  pemiliknya.  Merek sebagai  aset  perusahaan  akan  dapat  menghasilkan  keuntungan besar  bila  didayagunakan  dengan  memperhatikan  aspek  bisnis dan  pengelolaan  manajemen  yang  baik.  Dengan  semakin pentingnya  peranan  merek  ini  maka  terhadap  merek  perlu diletakkan  perlindungan  hukum  yakni  sebagai  obyek  yang terhadapnya  terkait  hak-hak  perseorangan  atau  badan  hukum. Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  menjamin perlindungan  hukum  atas  merek  dalam  proses  perdagangan
barang  dan  jasa,  maka  para  pemilik  merek  diharapkan  dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum.

## ABSTRACT
Keywords: Legal Protection, Good and Services, Trademark In the world of trade, brands as a form of intellectual property rights have an  important  role  because  brands  are  used  to  distinguish  the  origin  of goods  and  services.  A  brand  can  be  a  very  commercially  valuable  asset and a brand makes a product expensive. This study aims to provide legal protection  for  brands  in  the  trade  in  goods  and  services.  The  research method used is normative juridical. The results of the study show how the registration procedure is, how is the legal protection of rights to registered marks,  and  how  is  the  legal  protection  of  trademarks  in  the  process  of trading in goods and services. Trademark registration is legal evidence of a registered mark. Trademark registration is useful as a basis for rejection of  a  mark  that  is  the  same  in  its  entirety  or  is  essentially  the  same  as applied for by another person for similar goods or services. The right to a mark  is  a  special  right  granted  by  the  state  to  the  owner  of  a  registered mark. Therefore, other parties cannot use the registered mark without the permission  of  the  owner.  Brands  as  company  assets  will  be  able  to generate large profits if they are utilized by paying attention to business aspects and good management. With the increasing importance of the role of this mark, it is necessary to put legal protection on the mark, namely as an  object  related  to  the  rights  of  individuals  or  legal  entities.  From  this research, it can be concluded that in order to guarantee legal protection of trademarks  in  the  process  of  trade  in  goods  and  services,  trademark owners  are expected to register  their trademarks in  order to obtain legal certainty.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  perdagangan  barang  atau  jasa,  merek  sebagai  salah  satu  bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang  atau  jasa.  Merek  memiliki  nilai  yang  strategis  dan  penting  bagi produsen  maupun  konsumen.  Penggunaan  merek  merupakan  kunci  dari suksesnya  menggiatkan  usaha  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  suatu korporasi dalam memenangkan persaingan usaha di pasar yang menjadi target dimana  produk  tersebut  didistribusikan (Indrawati  &  Amnesti,  2019) .  Selain itu,  fungsi  dari  merek  sendiri  merupakan  selain  dari  suatu  aspek  dari  hasil karya  intelektual  yang  memiliki  nilai  ekonomis  juga  merupakan  suatu  simbol atau tanda yang menjadikan penanda dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu  badan  usaha  ataupun  perusahaan  sehingga  dapat  dikenali  oleh
Vol. 5 No. 2 (2023)
masyarakat  selaku  konsumen  atas  produk  tersebut (Indrawati  &  Setiawan, 2020) .
Bagi  konsumen,  merek  selain  mempermudah  pengidentifikasian  juga menjadi  simbol  harga  diri.  Masyarakat  yang  sudah  terbiasa  dengan  pilihan barang  dari  merek  tertentu,  cenderung  menggunakan  barang  dengan  merek tersebut  seterusnya  dengan  berbagai  alasan  karena  sudah  mengenal  lama, terpercaya,  kualitas  produknya,  dan  lain-  lain.  Sehingga  fungsinya  merek sebagai  jaminan  kualitas  semakin  nyata,  khususnya  terkait  dengan  produk- produk  bereputasi.  Dari  merek  yang  memiliki  reputasi  yang  baik  tersebut setidaknya  mendapatkan  perlindungan  yang  mumpuni  guna  menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka pengakomodiran penggunaan merek pada suatu produk dagang.
Dalam  dunia  perdagangan  sendiri  setidaknya  terdapat  pengkategorian dari merek-merek dagang, pengkategorian tersebut merupakan bentuk tingkat level  dari  terkenalnya  suatu  merek  oleh  konsumen,  tingkat  merek  tersebut diantaranya adalah merek yang memiliki standaritas pengenalan biasa ( normal mark ),  selanjutnya  merek  dengan  standaritas  pengenalan  terkenal  ( well-known mark ) dan yang ketiga yaitu merek dengan standaritas pengenalan termasyhur ( famous  mark ) (Lobo  &  Wauran,  2021) .  Dari  ketiga  pengkategorian  merek tersebut sejatinya memiliki kedudukan yang berbeda di pandangan masyarakat atas  sikap  konsumerisme  dari  produk  dagang  yang  memiliki  reputasi pengenalan merek yang berbeda-beda pula menurut 3 standaritas pengenalan merek tersebut.
Merek  dagang  dari  suatu  produk  dengan  jenis  barang  ataupun  jasa tertentu  sudah  menjadi  terkenal  dengan  statusnya  di  masyarakat  sebagai bentuk hirarkis kedudukan suatu produk di mata pelanggannya (Sukro, n.d.) , dari  hal  itu  dan  ketiga  kategori  tersebut  juga  membuat  para  pelaku  usaha memacu  aktivitas  bisnisnya  dalam  meningkatkan  level  dan  status  merek dagang  mereka  di  mata  masyarakat  sehingga  menjadikan  merek  tersebut termasyhur dan meningkatkan produksi atas suatu barang dan jasa. Kebutuhan adanya perlindungan hukum terhadap merek semakin berkembang dari masa ke  masa  setelah  berkembang  dan  bervariasinya  juga  bentuk  pelanggaran  atas merek  dagang  tersebut  dalam  dimensi  persaingan  usaha  tidak  sehat  oleh pelaku usaha perdagangan.
Reputasi  tinggi  yang  dimiliki  oleh  merek  dagang  terkenal  ( well-known  or famous  mark )  tersebut  dapat  memicu  tindakan-tindakan  pelanggaran  merek,
seperti terjadinya pemalsuan merek (Riviyusnita & Kesuma, 2021) . Oleh karena itu,  permasalahan  tentang  perlindungan  hukum  atas  merek  menjadi  menarik untuk  dibahas,  mengingat  dunia  akan  terus  berkembang,  dan  didalamnya merek mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang dan jasa di era global.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip  hukum  maupun  doktrin  hukum  guna menjawab permasalahan yang ada (Marzuki, 2011) . Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum  primer,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek dan Indikasi Geografis. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia
Merek  adalah  bagian  penting  dalam  kegiatan  usaha  yang  merupakan aset  berharga  bagi  perusahaan.  Merek  adalah  identitas  produk  yang menggambarkan  kualitas  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan  sehingga merek menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pemasaran barang dan jasa.  Oleh  karena  itu,  pengusaha  perlu  mendaftarkan  merek  dagang  dan  jasa mereka  agar  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  negara  sehingga  dapat menghindari  plagiarisme  terhadap  merek  yang  dimiliki (Indrawati  & Rachmawati, 2021) .
Pendaftaran  merek  bertujuan  untuk memperoleh  kepastian  hukum dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  merek (Semaun,  2016) .  Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral  HKI  adalah  instansi  pendaftaran  merek  yang  ditugaskan  untuk mendaftarkan  merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  oleh  pemilik  merek. Pendaftaran  merek  dilakukan  dengan  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
Proses  pendaftaran  merek  berdasarkan  UU  No.  20  Tahun  2016  adalah sebagai berikut:
Vol. 5 No. 2 (2023)
a. Pemohon  atau  kuasanya  mengisi  dan  menandatangani  formulir permohonan  pendaftaran,  melampirkan,  paling  sedikit,  dokumen  bukti pembayaran,  surat  pernyataan  kepemilikan  merek,  dan  label  merek  serta mengajukannya  ke  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Menkumham);
b. Permohonan  pendaftaran  merek  yang  telah  diterima  Menkumham kemudian diperiksa formalitas kelengkapannya;
c. Apabila  ada  kekurangan  kelengkapan  persyaratan,  maka  dalam  jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak  tanggal  pengiriman  surat  pemberitahuan  untuk  melengkapi persyaratan;
d. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali;
e. Permohonan  yang  telah  memenuhi  persyaratan  minimum  diberikan tanggal  penerimaan  dan  dalam  waktu  paling  lama  15  hari  kerja  sejak tanggal  penerimaan,  permohonan  merek  akan  memasuki  tahap pengumuman dalam berita resmi merek;
f. Permohonan  merek  memasuki  tahap  pengumuman  selama  2  bulan,  dan setiap  pihak  bisa  mengajukan  keberatan/oposisi  secara  tertulis  kepada Menkumham atas permohonan tersebut disertai dengan alasannya;
g. Alasan  tersebut  adalah  merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  adalah merek  yang  menurut  UU  MIG  tidak  dapat  didaftar  atau  harus  ditolak. Dalam  jangka  waktu  14  hari  kerja  sejak  tanggal  penerimaan  keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke pemohon atau kuasanya;
h. Jika  ada  keberatan/oposisi,  maka  pemohon  atau  kuasanya  berhak mengajukan  sanggahan  terhadap  keberatan  paling  lama  2  bulan  sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menkumham.

## 3.2 Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar
Merek  merupakan  suatu  tanda  pengenal  dalam  kegiatan  perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan  jaminan  mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek  tersebut  bisa  merek  dagang  atau  bisa  juga  merek  jasa.  Merek  dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang–barang yang sejenis yang dibuat perusahaan  lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada
perdagangan jasa yang sejenis (Arifin & Iqbal, 2020) . Seseorang dengan melihat, membaca  atau  mendengar  suatu  merek,  seseorang  sudah  dapat  mengetahui secara  persis  bentuk  dan  kualitas  suatu  barang  atau  jasa  yang  akan diperdagangakan oleh pembuatnya.
Merek  mempunyai  masa  berlaku  selama  10  (sepuluh)  tahun  sejak tanggal  penerimaan  dan  dapat  diperpanjang  lagi  dengtan  jangka  waktu  yang sama  10  (sepuluh)  tahun.  Proses  perpanjangan  merek  dapat  dilakukan langsung  oleh  pemilik  merek  atau  kuasanya  baik  melalui  elektronik  maupun non elektronik. Proses perpanjangan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya  masa  berlakunya  merek,  dan  6  (enam)  bulan  sejak  masa berlakunya  merek  habis  dengan  membayar  denda  yang  telah  ditetapkan. Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap  hak  atas  merek meliputi  perlindungan  merek  dalam  negeri  maupun  merek  luar  negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan  perlindungan  yang  sama  terhadap  kekayaan  intelektual  warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri.
Menurut  Pasal  2  ayat  3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016, Merek yang  dilindungi  terdiri  atas  tanda  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimerisi,  suara,  hologram,  atau  kornbinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Hal lain yang sangat penting dalam perlindungan merek adalah bahwa merek  tidak  dapat  didaftarkan  atas  dasar  permohonan  yang  diajukan  oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Ukuran iktikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan  sama  dengan  cara  memalsukan  merek  dan  desain  bungkusnya.  Oleh karena  itu,  pendaftaran  dengan  iktikad  baik  ini  merupakan  salah  satu  upaya melindungi  merek  terkenal.  Lebih  lanjut  Undang-undang  merek  juga  telah berupaya memberikan pelindungan bagi merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau  keseluruhannya  dengan  merek  pihak  lain  yang  telah  terdaftar  lebih dahulu  untuk  barang  atau  jasa  yang  sejenis,  (b)  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek  yang  terkenal  milik  pihak  lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.
Vol. 5 No. 2 (2023)
Adanya  perlindungan  hukum  adalah  sebagai  bentuk  telah  bekerjanya fungsi  hukum  yang  harus  memberikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum.  Berlakunya  perlindungan  hukum  atas  merek  terdaftar  akan mendorong  investasi  dan  meningkatkan  kepercayaan  investor  dalam menjalankan  usahanya  di  Indonesia.  Jika  perlindungan  hukum  atas  merek terdaftar tidak berjalan maka minat investor dalam menananamkan modal dan menjalankan  usahanya  di  Indonesia  akan  melemah,  dan  ini  sangat  tidak menguintungkan bagi perekonomian Indonesia.
Alasan  mengapa  Hak  Kekayaan  Inteletual  (HKI)  perlu  dilindungi  oleh hukum sebagai berikut:
a. Alasan  yang  “bersifat  non  ekonomis”,  menyatakan  bahwa  pelindungan hukum  akan  memacu  mereka  yang  menghasilkan  karya-karya  intelektual tersebut  untuk  terus  melakukan  kreativitas  intelektual.  Hal  ini  akan meningkatkan self actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
b. Alasan  yang  “bersifat  ekonomis”,  adalah  untuk  melindungi  mereka  yang melahirkan  karya  intelektual  tersebut  berarti  yang  melahirkan  karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi  mereka  dari  adanya  peniruan,  pembajakan,  penjiplakan maupun  perbuatan  curang  lainnya  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  atas karya-karya yang berhak.

## 3.3 Perlindungan Hukum atas Merek dalam Proses Perdagangan Barang dan Jasa
Merek  mempunyai  peranan  penting  bagi  kelancaran  dan  peningkatan perdagangan  barang  atau  jasa  dalam  kegiatan  perdagangan  dan  penanaman modal.  Merek  dengan brand  imagenya dapat  memenuhi  kebutuhan  konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas  dari  suatu  produk.  Di  Indonesia,  hak  atas  merek  didasarkan  atas pemakaian  pertama  dari  merek  tersebut.  Bagi  mereka  yang  mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut (Marwiyah, 2010).
Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HKI. Maksudnya sebelum didaftarkan, merek tersebut terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan  pendaftaran  merek  akan  diterima  pendaftarannya  apabila  telah
Vol. 5 No. 2 (2023)
memenuhi  persyaratan  baik  yang  bersifat  formalitas  maupun  substantif  yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu tentang adanya pembeda.
Bentuk  perlindungan  merek  ada  dua  macam (Faradz,  2008) . Pertama , perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah  pada  tindakan  yang  bersifat  pencegahan.  Tujuannya  adalah meminimalisasi  peluang  terjadinya  pelanggaran  merek  dagang.  Langkah  ini difokuskan  pada  pengawasan  pemakaian  merek,  perlindungan  terhadap  hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.
Adapun  faktor-faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  upaya  preventif adalah faktor hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bertujuan untuk lebih  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  merek. Selanjutnya  faktor  aparat  Direktorat  Merek.  Aparat  Direktorat  Merek, Direktorat  Jenderal  HKI  bertugas  untuk  memeriksa  permohonan  pendaftaran merek. Hal yang paling mendasar yang perlu dicermati oleh aparat Direktorat Merek  yaitu:  Terjadinya  pendaftaran  suatu  merek  tertentu  yang  sama  dan menyerupai  dengan  merek  terkenal  milik  pihak  lain  dapat  terjadi,  salah satunya disebabkan kelemahan dari aparat Direktorat Merek dalam melakukan proses filterisasi di awal pengajuan merek tersebut oleh masyarakat. Kemudian penguasaan  bahasa  asing  di  lingkungan  aparat  Direktorat  Merek  perlu  terus ditingkatkan,  persoalan  ini  menjadi  problematika  tersendiri  ketika  dilakukan pemeriksaan  merek,  penguasaan  teknologi  di  era  sekarang  ini  juga  harus menjadi bahan  perhatian serius Direktorat Merek seperti Penggunaan internet online kepada masyarakat tentunya sangat memudahkan bagi pihak yang ingin melakukan  pendaftaran  merek  untuk  segera dapat  mengetahui  apakah  merek yang akan didaftarkannya tersebut telah dimiliki oleh pihak lain atau belum.
Kedua ,  perlindungan  hukum  represif.  Perlindunag  represif  adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Dengan  demikian  peranan  lebih  besar  berada  pada  lembaga  peradilan  dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS),  dan  Kejaksaan  untuk  melakukan  penindakan  terhadap  pelanggaran merek.  Dalam  perlindungan  hukum  yang  sifatnya  represif,  maka  pemberian sanksi  yang  jelas  dan  tegas  bagi  pelaku  pelanggaran  merek  sesuai  dengan Undang-Undang  Merek  yang  berlaku,  juga  harus  dilaksanakan  oleh  aparat
Vol. 5 No. 2 (2023)
penegak  hukum  secara  konsisten.  Ini  akan  memberikan  jaminan  kepastian hukum khususnya bagi pemegang hak atas merek terkenal.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar dan sesuai dengan sistem pendaftar first to file principle . Yang artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Merek  merupakan  suatu tanda  pengenal  dalam  kegiatan  perdagangan  barang atau  jasa  yang  sejenis  dan  sekaligus  merupakan  jaminan  mutunya  bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Pendaftaran  merek  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  merek.  Pendaftaran  merek  dilakukan pada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Direktorat  Jenderal  HKI adalah  instansi  pendaftaran  merek  yang  ditugaskan  untuk  mendaftarkan merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  oleh  pemilik  merek.  Merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan  dapat  diperpanjang  lagi  dengan  jangka  waktu  yang  sama  10  (sepuluh) tahun.  Proses  perpanjangan  merek  dapat  dilakukan  langsung  oleh  pemilik merek  atau  kuasanya  baik  melalui  elektronik  maupun  non  elektronik.  Proses perpanjangan  dapat  dilakukan  6  (enam)  bulan  sebelum  berakhirnya  masa berlakunya  merek,  dan  6  (enam)  bulan  sejak  masa  berlakunya  merek  habis dengan  membayar  denda  yang  telah  ditetapkan.  Pengaturan  mengenai perpanjangan  merek  diatur  dalam  Pasal  35,  36,  37,  38,  39  dan  40  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun yang  menjadi  syarat  dalam  proses  perpanjangan  merek  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  adalah  bahwa  merek harus  dipergunakan  sebagaimana  tercantum  dalam  sertifikat  merek,  artinya penggunaan  merek  barang/jasa  harus  sesuai  dengan  sertifikat  dalam  merek. Adanya  perlindungan  hukum  adalah  sebagai  bentuk  telah  bekerjanya  fungsi hukum  yang  memberikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Berlakunya  perlindungan  hukum  atas  merek  terdaftar  akan  mendorong investasi  dan  meningkatkan  kepercayaan  investor  dalam  menjalankan usahanya di Indonesian.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang
Terdaftar. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 47–65.
Faradz, H. (2008). Perlindungan Hak Atas Merek. Jurnal Dinamika Hukumn , 8 (1),
38–43.
Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. Amnesti: Jurnal Hukum , 1 (1), 29.
Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum , 1 (3), 231–241.
Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Extension of Legal Awareness for the
Protection of UMKM Product in Kebumen Regency through Trademark Registration. Surya Abdimas , 4 (2), 37–43.
Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 50 (1), 70–83.
Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (1), 39–50.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group.
Riviyusnita, R., & Kesuma, D. A. (2021). Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Ynag Menyebabkan Persaingan Curang Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda , 27 (2), 74–83.
Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. Jurnal Hukum Diktum , 14 (1), 107–123.
Sukro, Y. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License