## PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dini Zulfiani 1 Indrawati, Oktavianus Kondorura 2 , Meuthia Sahda AF 3 1 Dosen Program studi Administrasi Negara FISIP Unmul
2,3 Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : dini.qt19@gmail.com
Abstract
The cases of violence against women and children in East Kalimantan from year to year are increasing. efforts to protect victims of violence have been carried  out  through  prevention  and  handling.  If  violence  has  occurred,
appropriate handling must be carried out so that victims can feel safe and protected. The research aims to find out and analyze way of handling the victims  of  violence,  especially  women  and  children  in  East  Kalimantan Province.  The  type  of  research  used  in  this  study  includes  descriptive qualitative.  The  research  location  chosen  was  East  Kalimantan  Province. Data  collection  techniques  in  this  study  are  Library  Research  and  Field Work Research. The results found that the handling of victims of violence was carried out in accordance with the Minimum Service Standards set by the  government  from  the  service  of  complaints  to  repatriation  and empowerment in accordance with the results of assessments from officers, besides referral / coordination with related parties in accordance with the conditions of the victims.
Keyword: handling violence, women, children
Abstrak
Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kalimantan Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perlindungan terhadap  korban  kekerasan  telah  diupayakan  dengan  berbagi  cara  baik melalui  upaya-upaya  pencegahan  maupun  penanganan.  Apabila kekerasan telah terjadi maka penangan yang tepat harus dilakukan agar korban  bisa  merasa  aman  dan  terlindungi.  Adapun  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penanganan  terhadap korban  kekerasan  khususnya  perempuan  dan  anak  yang  ada  di  Proinsi Kalimantan  Timur.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini  termasuk  deskriftif  kualitatif.  Adapun  lokasi  penelitian  yang  dipilih adalah  Provinsi  Kalimantan  Timur.    Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakan (Library Research) dan penelitian Lapangan  (Field  Work  Research).  Hasil  yang  didapatkan  bahwa penanganan terhadap korban kekerasan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan  Minimum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dari  mulai pelayanan  pengaduan  hingga  pemulangan  dan  pemberdayaan  sesuai dengan  hasil  assesment  dari  petugas,  selain  itu  dilakukan rujukan/koordinasi  dengan  pihak  terkait  sesuai  dengan  kondisi  dari korban. Kata Kunci : penanganan kekerasan, perempuan, anak

## Pendahuluan
Setiap  manusia  mendambakan  rasa  aman  dan  terlindungi  dari  rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam  kehidupan  sehari-hari  setiap  orang  tanpa  memandang  jenis  kelamin

## Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dalam……..………………………………. (David Benyamin)
dan  status  dapat  saja  mendapatkan  perlakuan  kekerasan  baik  dari  orang- orang  terdekat  maupun  orang  yang  tidak  dikenal.  Negara  dalam  hal  ini memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  keamanan  bagai  warga  negaranya termasuk  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Negara  Indonesia sebagaimana  negara  lainnya  tidak  lepas  dari  berbagai  masalah  hukum termasuk  masalah-masalah  kekerasan,  karena  itulah  Negara  melalui pemerintahnya  harus  mampu  menjamin  keselamatan  dan  keamanan  bagi warga nergaranya. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Negara  RI  Tahun  1945  dan  pasal-pasal  dalam  UUD  tersebut  dinyatakan bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  perlindungan  dalam menjalankan  hak  dan  kewajibannya.  Demikian  pula  dengan  hak  atas  rasa aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan.  Walaupun  sudah  ada beberapa  peraturan  yang  dibuat  untuk  melindungi  warga  negara  terutama perempuan  dan  anak  perempuan  dan  anak  yang  merupakan  individu  yang lebih rentan dan mudah untuk menjadi korban, namun angka kekerasan yang terjadi  diberbagai  wilayah  di  Indonesia  termasuk  Kalimantan  Timur  masih sangat tinggi dan cenderung bertambah setiap tahunnya.
Salah  satu  penyumbang  besar  angka  kasus  kekerasan  perempuan ialah Kalimantan Timur dengan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kasus kekerasan  perempuan  mengalami  peningkatan  yakni  2014  sebanyak  369 kasus  sedang  2015  terjadi  613  kasus,  untuk  data  kekerasan  terhadap perempuan  di  setiap  Kota/Kabupaten  dan  P2TP2A  Provinsi  Kalimantan Timur  tahun  2014  dan  2015  adalah  sebagai  berikut  Samarinda  344  kasus, Balikpapan  61  kasus,  Bontang  156  kasus,  Kutai  Kartanegara  7  kasus,  Kutai Timur  33  kasus,  Kutai  Barat  5  kasus,  Kabupaten  Paser  85  kasus,  Penajam Paser  Utara  62  kasus,  Berau  82  kasus,  dan  P2TP2A  Provinsi  Kalimantan Timur sebanyak 150 kasus.
Kemudian  tahun  2015  sampai  2016  empat  tahun  setelah  peraturan daerah mengenai perlindungan anak disahkan yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, telah terjadi beberapa  kasus  anak  seperti  kasus  kekerasan  fisik  dan  psikis,  kekerasan seksual,  penelantaran,  eksploitasi  anak  dan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dan lain-lain. Dari data P2TP2A dan KPAID Tahun 2015 terdapat 149 anak  sebagai  korban  dari  enam  jenis  kasus  yang  terjadi  di  Kota  Samarinda dan pada tahun 2016 data dari P2TPA2A “Citra Tepian” ada 91 anak sebagai korban dari tujuh kasus yang terjadi di Kota Samarinda. Sementara informasi dari  P2TP2A  “Sahabat  Keluarga”  Kota  Balikpapan  menyatakan  bahwa  ada 150  kekerasan  terhadap  anak  di  Tahun  2015  dan  52  kasus  hingga pertengahan  tahun  2016.  demikian  pula  dengan  kasus  kekerasan  pada perempuan  yang  terjadi  di  kota  Bontang,  tercatat  sejumlah  246  kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun 3 tahun dari 2013 hingga 2015, dengan  peningkatan  rata-rata  sebesar  63%.  Kepala  DSP3M  Bontang,  Abdu Safa  Muha,  mengatakan  50  laporan  kasus  pada  semester  pertama  2017  ini adalah  angka  tertinggi  dibandingan  riwayat  angka  kekerasan  tahun-tahun sebelumnya,  berdasarkan  data  identifikasi  kasus  kekerasan  anak  dan
perempuan  tiap  tahunnya  mengalami  peningkatan,  tercatat  sejak  2014 sebanyak  84  kasus,  berikutnya  tahun  2015  sebanyak  103  kasus,  dan  naik kembali  di  2016  sebanyak  105  kasus  (Eksposkaltim.com).  Selanjutnya,  di tingkat provinsi pada  tahun 2016-2017,  tercatat 499 kasus pada 2016 dan 655  kasus  pada  2017  yang  terjadi  pada  anak-anak  maupun  dewasa, sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Halda Arsyad di Samarinda (Antaranews Kaltim) .
Melihat  catatan  peningkatan  kasus  kekerasan  tentu  saja  membuat prihatin,  namun  angka  tersebut  belum  menggambarkan  jumlah  kasus  yang sesungguhnya  ada  di  masyarakat  karena  sangat  banyak  kekerasan  yang terjadi  yang  tidak  dilaporkan,  hal  ini  diibaratkan  fenomena  gunung  es. Beberapa  kebijakan  dibuat  oleh  pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah seperti UU No. 23 Tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah  Tangga,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  seperti  kekerasan,  kekejaman,  penganiayaan, penyiksaan,  diskriminasi,  eksploitasi,  penelantaran,  ketidakadilan,  dan perlakuan  kasar  lainnya  dan  kebijakan  lainnya.  Kebijakan  tersebut  dibuat untuk  memberi  perlindungan,  rasa  aman  dan  meminimalisir  kasus-kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  serta  memberi  efek  jera  bagi pelaku  kekerasan.  Beberapa  lembaga  perlindungan  juga  telah  dibentuk Badan  Pembedayaan  masyarakat  dan  perempuan  (BPMP),  Pusat  Pelayanan terpadu  perlindungann  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  tingkat  Provinsi, Kota  dan  Kabupaten,  Komisi  perlindungan  Anak  (KPAI)  berkolaborasi dengan  Pemerintah  dalam  penanganan  kasus-kasus  kekerasan.  Kebijakan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  kekerasan  harus  dilaksanakan  secara bersinergi melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang saling terkait karena  perlindungan  tidak  hanya  dilakukan  pada  saat  kekerasan  itu  telah terjadi  namun  pemerintah  harus  mengupayakan  pencegahan  sebelum terjadinya  kekerasan.  Walau  pada  kenyataanya  kekerasan  cenderung meningkat  dari  tahun  ke  tahun  dan  dibutuhkan  penanganan  yang  benar- benar  bisa  membantu  korban  kekerasan  untuk  dapat  pulih  kembali.    Oleh sebab  itu,  penanganan  kasus-kasus  kekerasan  khususnya  di  Provinsi Kalimantan  Timur  memerlukan  komitmen  yang  kuat  agar  benar-benar  bisa terlaksana.

## Kerangka Teori Teori Kekerasan
Baso (2002:59)  mengemukakan  kekerasan  adalah  suatu  fenomena sosial  yang  kompleks,  terlebih  lagi  jika  hal  itu  merupakan  kekerasan terhadap  perempuan  karena    diwarnai  oleh  unsur  relasi  antar  gender  yang berbeda  ( gender-base  violence) .    Menurut  Murniati (2004:222),  kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik

## Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dalam……..………………………………. (David Benyamin)
individu  maupun  kelompok  yang  dirasa  oleh  salah  satu  pihak  sebagai  satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Kekerasan  pada  dasarnya  adalah  sebuah  bentuk  perilaku,  baik  verbal maupun  non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lainnya,  sehingga  menyebabkan  efek  negatif  secara  fisik,  emosional  dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Galtung (dalam Hayati, 2000:28) menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang  menyebabkan  realitas  aktual  seseorang  ada  di  bawah  realitas potensialnya.

## Kekerasan Terhadap Perempuan
Deklarasi  PBB  tentang  anti  kekerasan  terhadap  perempuan  pasal  1, 1983  menyatakan  bahwa  Kekerasan  terhadap  perempuan  (KTP)    adalah Segala  bentuk  kekerasan  berbasis  jender  yang  berakibat  atau  mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan;  termasuk  ancaman  dari  tindakan  tsb,  pemaksaan  atau perampasan  semena-mena  kebebasan,  baik  yang  terjadi  dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.
(http://www.angelfire.com/nc/neurosurgery/kekerasan.html.).
Violence atau kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik. Berbagai kekerasan terhadap perempuan muncul  sebagai  akibat  perbedaan  peran.  Kata  kekerasan  merupakan terjemahan dari kata violence artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas  mental  psikologis  seseorang  (BKKBN,  Kemneg  PP,  dan  UNFPA, 2005).  Pelaku  kekerasan  terhadap  perempuan  dapat  bersifat  individual seperti  dalam  rumah  tangga,  masyarakat,  maupun  negara.  Salah  satu  jenis kekerasan yang dihadapi perempuan bersumber dari anggapan gender yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan.
Contoh  kekerasan  fisik  yang  dialami  oleh  perempuan,  misalnya berikut ini:
a. pemerkosaan, termasuk yang terjadi dalam perkawinan;
b. pelecehan seksual; dan
c. pemukulan dalam rumah tangga ( domestic violence ).
d. Kekerasan non-fisik yang terjadi pada perempuan, seperti berikut ini :
e. prostitusi/pelacuran  dimana  seseorang  atau  sekelompok  orang diuntungkan;
f. pornografi  (tubuh  perempuan  dijadikan  obyek  demi  keuntungan seseorang);
g. eksploitasi terhadap perempuan; dan
h. Program  keluarga  berencana  yang  bertujuan  untuk  mengendalikan jumlah  penduduk,  menjadikan  perempuan  menjadi  target  program. Sangat sedikit alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi laki-laki.

## Bentuk Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
Dalam  mewujudkan  amanat  Undang-undang  Nomor  23  tentang penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Pemerintah  daerah  harus memiliki perangkat hukum yang berbentuk peraturan daerah sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan  dan  Anak  korban  tindak  kekerasan,  maka  pelaksanaan  atau penegakan  hukum  terkait  isu  kekerasan  terhadap  perempuan  harus memberikan  manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat.  Bentuk-Bentuk pelayanan korban yang diselenggarakan dalam pasal 19 yakni:
1. Pelayanan kesehatan/medis
2. Pelayanan medicolegal
3. Pelayanan Psikososial
4. Pemberian dukungan moral/mental
5. Pemberian pelayanan dan bantuan hukum
6. Pelayanan Kemandirian ekonomi
Kekerasan Anak
Kasus  tindak  kekerasan  terhadap  anak  umumnya  sebagai  persoalan internal  keluarga  masing-masing,  sehingga  tidak  banyak  terekspos  di hadapan  publik.  Keadaan  ini  diperparah  dengan  prinsip  yang  ada  di  dalam keluarga,  khususnya  dalam  budaya  Jawa  “membuka  aib  keluarga  berarti sama dengan membuka aib sendiri”, keadaan tersebut menurut Harkriswono (dalam  PDII-LIPI,  2015:46)  yang  menyebabkan  tingginya  “ dark  number ” karena  tidak  di  laporkan.  Namun  ketika  kasus  kekerasan  anak  muncul  di public,  berarti  sudah  melewati  batas  wajar  dan  menimbulkan  luka  fisik maupun luka psikis pada anak.
Menurut  Galles  (dalam  Suyanto,  2010:48) child  abuse atau  tindak kekerasan  terhadap  anak  adalah  perbuatan  disengaja  yang  menimbulkan kerugian  atau  bahaya  terhadap  anak-anak  secara  fisik  maupun  emosional. Sementara  itu,  menurut  Barker  (dalam  Suyanto,  2010:49)  yang  dimaksud dengan  kekerasan  terhadap  anak  adalah  tindakan  melukai  yang  berulang- ulang,  baik  secara  fisik  maupun  emosional  kepada  anak  yang  seharusnya dilindungi dan tergantung, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan yang permanen, atau kekerasan seksual, dimana  hal  ini  biasanya  dilakukan  para  orang  tua  atau  pihak  lain  yang seharusnya merawat dan melindungi anak-anak itu.
Suyanto  (2010:29)  menjabarkan  bahwa  para  ahli  melakukan klasifikasi  mengenai  tindakan  kekerasan  atau  pelanggaran  terhadap  hak anak, sehingga terbentuklah 4 bentuk tindak kekerasan atau child abuse yang terjadi pada anak-anak. Bentuk-bentuk child abuse adalah:
1.  Kekerasan Fisik
Kekerasan ini adalah kekerasan yang paling mudah dikenali. Kategorisasi sebagai  kekerasan  jenis  ini  adalah  menampar,  menjambak,  menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit,

## Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Dalam……..………………………………. (David Benyamin)
membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
2.  Kekerasan Psikis Kekerasan  jenis  ini  tidak  mudah  untuk  dikenali.  Karena  dirasakan  oleh korban  tidak  memberikan  bekas  yang  nampak  bagi  orang.  Namun dampak  kekerasan  psikis  iniakan  berpengaruh  pada  situasi  perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya  harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan  orang  lain  atau  di  depan  umum,  melontarkan  ancaman  dengan kata-kata  dan  sebagainya.  Akibatnya  korban  merasa  rendah  diri berlebihan, minder ,  merasa  tidak  berharga,  dan  lemah  dalam  membuat keputusan ( decision making ).
3.  Kekerasan Ekonomi
Kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan keluarga. Karena kondisi ekonomi  keluarga  sangat  buruk.  Dimana  para  orangtua  melarang pasangannya  untuk  bekerja  atau  mencampuri  pekerjaan  pasangan, orangtua  yang  memiliki  pendidikan  rendah  sehingga  tidak memungkinkan  bekerja  di  perusahaan,  orangtua  yang  malas  untuk bekerja,  menolak  memberikan  uang  atau  mengambil  uang,  serta mengurangi  jatah  belanja  bulanan  merupakan  contoh  konkret  bentuk kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini terjadi ketika orangtua memaksa anak yang berusia di bawah umur untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.
4.  Kekerasan Seksual Kekerasan  seksual  termasuk  dalam  kategori  yang  mana  segala  tindakan yang  muncul  dalam  bentuk  paksaan  atau  mengancam  untuk  melakukan hubungan  seksual  ( sexual  intercourse ),  melakukan  penyiksaan  atau bertindak sadis dengan meninggalkan seseorang –termasuk mereka yang tergolong  masih  berusia  anak-anak–  setelah  melakukan  hubungan seksualitas.
Kekerasan  seksual  menurut  Thamrin  dan  Farid  (dalam  Ismantoro, 2015:1) adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti  dari  kekerasan  seksual  terletak  pada  “ancaman”  (verbal)  dan “pemaksaan” (tindakan).

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  termasuk deskriftif  kualitatif.  Adapun  lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  Provinsi Kalimantan  Timur.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah Studi  Kepustakan  ( Library  Research )  dan  penelitian  Lapangan  ( Field  Work Research )

## Hasil dan Pembahasan
Alur Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak
Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah laporan kekerasan di Provinsi Kalimatan Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Data tentang tingkat kekerasan diberbagai wilayah di Provinsi Kaltim, sebagai contoh, jumlah kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2014 hingga 2015 sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut.
Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan di wilayah Kalimantan Timur tahun 2014-2015 No lokasi Jumlah kasus 1 Kota Samarinda 344 2 Kota Balikpapan 64 3 Kota Bontang 156 4 Kabupaten Kutai kertanegara 7 5 Kabupaten Kutai Barat 5 6 Kabupaten Paser 85 7 Kabupaten Penajam Pasir Utara 62 8 Kabupaten Berau 82 9 Provinsi Kalimantan Timur 150 Total 952

## Sumber: P2TP2A Kaltim
Dari  tabel  diatas  terlihat  besarnya  jumlah  kasus  kekerasan  yang terjadi  di  Kalimantan  Timur  pada  tahun  2014-2015,  yakni  sebanyak  952 kasus, dengan jumlah laporan terbanyak adalah di Kota Samarinda dan Kota Bontang.  Kemudian  di  tahun  2016  dan  2017,  Sebanyak  1.154  kekerasan terjadi  di  Kaltim, Kepala  Dinas  Kependudukan  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (DKP3A)  Provinsi  Kalimantan  Timur  menyebutkan bahwa tercatat 499 kasus terjadi di tahun 2016 dan 655 kasus terjadi pada tahun  2017  yang  menimpa  baik  anak-anak  maupun  dewasa.  Meningkatnya jumlah  laporan  ini  disatu  sisi  membuktikan  meningkatnya  kesadaran masyarakat  untuk  melaporkan  tindak  kekerasan,  namun  dilain  pihak  juga menimbulkan keprihatinan bahwa dengan banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah,  ternyata  tidak  mampu  memberikan  efek  jera  yang  signifikan terhadap pelaku kekerasan.
Perlindungan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  terbagi  atas pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan ketika kekerasan belum terjadi  namun  berpontensi  untuk  terjadi,  pencegahan  tersebut  dilakukan melalui  kebijakan,  Advokasi,  sosialisasi,  KIE  dan  penegakan  hukum. Sementara  penanganan  dilakukan  apabila  telah  terjadi  kekerasan, penanganan  ini  dilakukan  melalui  Pelayanan  dengan  merujuk  pada  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan  Pemberdayaan.  Sebagai  mana  digambarkan pada bagan dibawah ini.

## Gambar 1. Bentuk Perlindungan terhadap Kekerasan

## Sumber: P2TP2A Kaltim
Dari  gambar  diatas  terlihat  bahwa  alur  penanganan  hanya dilaksanakan  ketika  telah  terjadi  kekerasan  dan  menimbulkan  korban.  Ada dua bentuk penanganan yang dilakukan yakni Pelayanan dan Pemberdayaan. Pelayanan  kepada  korban  kekerasan  diberikan  sesuai  dengan  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  berupa  penanganan  pengaduan,  Rehabilitasi Sosial,  Penegakan  dan  Bantuan  hukum,  Pemulangan  dan  Reintegrasi  Sosial. Ada  pula  Pemberdayaan  dilaksanakan  melalui  program  pendidikan. Kesehatan, ekonomi dan sosial.

## Layanan Penanganan Pengaduan
Poin  pertama  dalam  pelayanan  bagi  penanganan  korban  kekerasan yakni  penanganan  pengaduan.  Layanan  tersebut  dijabarkan  melalui  alur penanganan  pengaduan  sebagaimana  yang  dapat  dilihat  pada  gambar  di bawah ini.
Gambar 2 Alur Penangangan Pengaduan Korban Kekerasan
Sumber: P2TP2A Kaltim
Berdasarkan  gambaran  sebelumnya  dapat  dilihat  alur  penangan pengaduan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:
1. Melakukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung dari korban atau keluarga ataupun orang yang mendampingi korban
2. Petugas pencatatan laporan menerima dan mengisi formulir pengaduan
3. Petugas  penanganan  pelayanan  pengaduan  melakukan  analisa kebutuhan korban dan menginformasikan kepada pelapor
4. Petugas  Resos  menangani  sesuai  dengan  kebutuhan  (Dokter,  Terapis, psikolog, Polwan, Advokat)
5. Manager kasus melaporkan pada sekretaris  P2TP2A
6. Sekretaris menerima laporan dan melaporkan ke ketua harian
7. Ketua harian menerima laporan dan melaporkan pada ketua umum dan memberikan instruksi terkait penanganan
8. Sekretaris menerima instruksi dan menugaskan kepada manager kasus
9. Manajer melakukan rujukan kasus sesuai pelayanan yang dibutuhkan
10. Sekretaris membuat rujukan
Terlihat  dari  tahapan  diatas,  maka  diketahui  bahwa  pelayanan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggali informasi tentang penanganan  yang  dibutuhkan  oleh  korban  kekerasan,  apakah  sekedar konseling atau penanganan lebih lanjut.

## Pelayanan Rujukan kesehatan
Selanjutkan, setelah tahapan pengaduan dilakukan maka berdasarkan rujukan  kasus  sesuai  pelayanan  yang  dibutuhkan,  maka  pelayanan  rujukan kesehatan  dilakukan  kepada  korban  kekerasan  dengan  tahapan  sebagai berikut:
1. Manager kasus/petugas melihat kondisi korban
2. Petugas medis (dokter) memeriksa kondisi korban
3. Petugas medis (dokter) memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan kepada manager kasus
4. Petugas medis (dokter) membuat draft surat rujukan untuk korban yang ditangani, kemudian diajukan kepada sekretaris
5. Sekretaris memeriksa draft rujukan dan meneruskan ke ketua harian untuk ditandatangani
6. Sekretaris mengirimkan surat rujukan kepada pusat pelayanan kesehatan
Pelayanan Rujukan Rehabilitas Sosial
Selain  pelayanan  rujukan  kesehatan,  pelayanan  rujukan  rehabilitas sosial  sebagai  upaya  memulihkan  dan  mengembangkan  kemampuan  sosial korban  kekerasan  agar  trauma  yang  dialaminya  tidak  berdampak  pada kehidupan sosialnya dimasa mendatang. Pelayanan rujukan kesehatan inipun dilakukan  dengan  tahapan  sebagai  berikut,  pertama-tama,  Manajer  kasus melihat  kondisi  dari  korban,  kemudian  membuat  draft  surat  rujukan  yang
diajukan kepada sekretaris. Sekretaris kemudian meninjau surat rujukan dan meneruskan  ke  ketua  harian.  Setelah  ketua  menandatanganinya,  surat tersebut kemudian dikembalikan kepada sekretaris untuk dikirimkan kepada Dinas Sosial sebagai mitra P2TP2A untuk ditindak lanjuti\

## Pelayanan Bantuan Hukum
Bagi korban yang membutuhkan atau dianggap memerlukan bantuan hukum, maka ada tahapan yang dilakukan untuk dapat memfasilitasi korban kekerasan  tersebut.  Adapun  tahapannya  adalah  sebagai  berikut,  pertama manajer  kasus  merujuk  ke  bantuan  hukum,  kemudian  divisi  pelayanan bantuan  hukum  melakukan  identifikasi  pelapor  dan  analisa  duduk  perkara, selanjuntnya petugas memberikan laporan awal dan koordinasi ke manager kasus untuk memonitoring/memantau proses selanjutnya. Dari hasil laporan awal,  petugas  kemudian  menindak  lanjuti  dengan  berkoordinasi  dengan pihak terkait.

## Pelayanan Bantuan Pemulangan
Untuk  layanan  Bantuan  pemulangan  dilakukan  melalui  tahapan sebagai  berikut,  pertama  meminjau  laporan  dari  si  pelapor,  kemudian menginformasikan  kepada  kepala  badan  untuk  ditindak  lanjuti,  selanjutnya kepala badan memerintahkan kepada kabid PP untuk mempersiapkan surat tugas  penjemputan  korban  bersama-sama  dengan  pendamping  dari  badan, advoksasi dan kepolisisan. Korban yang telah dijemput kemudian  dititipkan di  shelter  sebelum  pemulangan,  setelah  waktunya  korban  dipulangkan  ke daerah  asal  bagi  korban  perempuan  dewasa,  bagi  anak-anak  petgas menghubungan yayasan yang menangani kasus anak, ketika telah dilakukan assesment dan dinyatakan lulus korban akan dibina terlebih dahulu.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Perlindungan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  terbagi  atas pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan ketika kekerasan belum terjadi  namun  berpontensi  untuk  terjadi,  pencegahan  tersebut  dilakukan melalui  kebijakan,  Advokasi,  sosialisasi,  KIE  dan  penegakan  hukum. Sementara  penanganan  dilakukan  apabila  telah  terjadi  kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui Pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan  Pemberdayaan  berupa  penanganan pengaduan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan hukum, Pemulangan dan  Reintegrasi  Sosial.  Ada  pula  Pemberdayaan  dilaksanakan  melalui program  pendidikan.  Kesehatan,  ekonomi  dan  sosial.  Dalam  penanganan korban,  setelah  menerima  pengaduan  dari  korban  atau  pendamping,  maka petugas  melakukan  assessment  terhadap  masalah  korban,  maka  dengan persetujuan  korban  petugas  kemudian  merujuk  korban  ke  pelayanan  yang sesuai dengan kebutuhannya mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Petugas menyampaikan  kepada  korban  mengenai  layanan  lanjutan  yang  disediakan lembaga  yang  akan  menjadi  tempat  rujukan  dan  pelayanan  yang  akan
disediakan  2.  Petugas  mengkoordinasikan  dengan  lembaga  yang  akan menerima  rujukan.  3.  Jika  korban  dalam  keadaan  rentan  baik  fisik  maupun psikis  maka  petugas  wajib  mendampingi  proses  rujukan.  4.  Jika  korban adalah  anak  atau  yang  mempunyai  kebutuhan/perlindungan  khusus  maka petugas  wajib  mendampingi  proses  rujukan.  5.  Petugas  melengkapi  surat rujukan  yang  diperlukan  dengan  identitas  korban  serta  kronologi  kejadian (narasi  kasus)  6.  Petugas  memastikan  korban  mendapat  pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat 7. Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan
Sejalan  dengan  sejumlah  temuan  dalam  analisis  kekerasan  terhadap perempuan dan anak, beberapa rekomendasi terkait penanganan yang perlu dilakukan  dalam  rangka  mengakhiri  kekerasan  terhadap  anak  dan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain:
1. Terkait  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  masih tinggi,  perlu  adanya  pemberlakuan  yang  tegas  law  enforcement  terkait sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  untuk  memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan.
2. Law  enforcement  juga  harus  dibarengi  dengan  kegiatan  penyuluhan/ sosialisasi  secara  masif  kepada  masyarakat  khususnya  tentang  bahaya kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  rumahtangga  (KDRT)  mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan  anak  tidak  hanya  pada  jangka  pendek  tetapi  juga  dalam  jangka panjang yang akan mengancam kualitas sumber daya generasi penerus.
3. Program  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  juga  menjadi salah  satu  kunci  yang  dapat  mengurangi  tingkat  kekerasan  terhadap perempuan dan anak, mengingat prevalensi kekerasan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok miskin dibandingkan pada kelompok kaya
Daftar Pustaka Hadipoerwono. 1992. Tata Personalia . Djembatan: Bandung Hasibuan,  Melayu  SP.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Cetakan Kesembilan. Gunung Agung: Jakarta.
Kartasasmita,  Ginandjar.  1996. Ekonomi  Rakyat:  Memadukan  Perumbuhan Dan Pemerataan . Cides: Jakarta. Martoyo,  Susilo.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  Keempat. BPFE UGM: Yogyakarta.
Miles, Matthew B., Hubermen, A. Michael, dan Johnny Saldana. 2014. Analisis Data  Kualitatif,  Buku  Sumber  tentang  Metode-metode  Baru. Jakarta: UI-Press.
Moenir,  A.  S.  2001. Pendekatan  Manusiawi  dan  Organisasi  Terhadap Pembinaan Kepegawaian . Gunung Agung: Jakarta. Osborne, David, Ted Gebler. 2000. Mewirausahakan Birokrasi . Diterjemahkan Abdul Rosyid. PT Taruna Grafika: Jakarta.
Siagian,  P.  Sondang.  2000. Manajemen  Sumber  Saya  Manusia .  STIE  YKPN: Yogyakarta.
Thoha,  Miftah.  1993.  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Birokrasi.  Media  Widya Mandala: Yogyakarta.