## POLIGAMI DALAM UU PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Nurul Arifatul Muthoharoh
Keywords: Analysis,
Polygamy, effective.
Kata Kunci:
Analisis, Poligami, Efektif.

## Abstract
This study is motivated by the presence of some people in Bangsri District,  Jepara  Regency  who  practice  polygamy  but  do  not  meet the  requirements  set  by  Islamic  law  and  law  so  that  their household  is  not  harmonious.  This  study  aims  to  determine effective  polygamy  according  to  Islamic  law  and  law.  This research  is  a  field  research  by  collecting  data  directly  from  the people of Bangsri District, who practice polygamy. The sample is 10  families  taken  by  qualitative  research  methods.  Qualitative method  is  research  conducted  by  collecting  words  or  sentences from individuals, books or other sources. The results showed that the practice of polygamy that occurred in Bangsri District, Jepara Regency  was  not  effective.  This  happens  because  people  who  are polygamous have not met the requirements set by Islamic law and law,  one  of  which  is  being  fair  in  matters  of  livelihood,  both physically and mentally.

## Abstrak
Kajian  ini  dilatar  belakangi  oleh  adanya  sebagian  masyarakat  di Kecamatan  Bangsri  kabupaten  Jepara  yang  melakukan  poligami tetapi  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  sudah  ditetapkan Undang-undang dan Hukum Islam sehingga rumah tangga mereka tidak  harmonis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui poligami yang efektif menurut Undang-undang dan Hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat Kecamatan Bangsri,  yang  melakukan  poligami.  Sampelnya  ada  10  keluarga yang  diambil  dengan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan  kata-kata  atau  kalimat  dari  individu,  buku  atau sumber lain. Hasil penelitian bahwa praktik poligami yang terjadi di  Kecamatan  Bangsri  kabupaten  Jepara  tidak  efektif.  Hal  ini terjadi karena masyarakat yang poligami belum memenuhi syarat- syarat  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Undang-undang  dan  Hukum Islam, salah satunya yaitu bersikap adil dalam persoalan nafkah, baik secara lahir maupun batin.
PT. Natural Nusantara distributornasajepara@gmail.com

## Pendahuluan
Amanat yang terkandung dalam Pasal 28 B ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  tegas memberikan  hak  kepada  warga  negara  untuk melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang  sah,  secara  utuh  pada  ketentuan  Pasal 28B ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang  sah”.  Turunan  untuk mewujudkan  dan  melindungi  hak  warga negara dalam hal prkawinan lebih lanjut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Secara  prinsip  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1947  tentang  Perkawinan  menganut asas  monogami,  hal  ini  secara  tegas  terdapat dalam  Pasal  3  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
Akan  tetapi  ketentuan  dalam  Pasal  3  ayat (1)  dibiaskan  kembali  pada  Pasal  3  ayat  (2) yang  menyatakan  bahwa  “pengadilan  dapat memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh  pihak  yang  bersangkutan”.  Selain membiaskan pada Pasal 3 ayat (1) bahwasanya  ketentuan  dalam  Pasal  3  ayat  (2) mempertegas  bahwa  praktik  poligami  di Negara  Indonesia  legas  dan  sah,  akan  tetapi sesuai  dengan  ketentuan  atau  regulasi  yang
mengaturnya.
Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas  memeluk  agama  Islam,  dengan demikian berlakunya hukum Islam merupakan tuntutan  bagi  mayoritas  pemeluknya.  Guna menjaga  keselarasan  dan  pemenuhan  umat beragama maka dikeluarkanlah Intruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  yaitu Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  hasil Ijtihad Hukum  Islam  di  Indonesia  memberikan  tafsir terhadap  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dimana penjelasan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  55 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di  Indonesia  menjelaskan,  beristri  lebih  dari satu  orang  pada  waktu  bersamaan  hanya sampai empat orang istri.
Perkawinan  dalam  Islam  pada  dasarnya menganut  asas  monogami,  karena  asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri, (Ghazaly, 2003:130)  akan  tetapi  Islam  tidak  melarang bahkan  cenderung  membolehkan  laki-laki melaksanakan  poligami  atau  memiliki  istri lebih  dari  satu,  hal  tersebut  bertujuan  sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologis atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan  batinnya  agar  tidak  sampai  jatuh kelembah perzinahan.
Oleh  sebab  itu,  tujuan  poligami  adalah menghindari  agar  suami  tidak  terjerumus kejurang  maksiat  yang  dilarang  Islam  dengan
mencari  jalan  yang  halal,  yaitu  boleh  beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil (Tihami,2014: 138). Sebagaimana firmannnya dalam al Qur’an surat an -Nisa ayat 3:
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya), maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi;  dua,  tiga,  atau  empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak- budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat  aniaya.” (Q.S. an-nisa/4: 3) (Depag RI, 2010: 77).
Memperhatikan dari tafsir ayat diatas dapat dipahami  bahwa  seorang  laki-laki  boleh memiliki  satu,  dua,  tiga  atau  bahkan  empat istri,  dengan  syarat  mampu  berlaku  adil  jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Berlaku  adil  yang  dimaksud  adalah  dapat memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  istri  dan anak-anaknya,  baik  kebutuhan  lahir  maupun batin  seperti  halnya  pakaian,  tempat  tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan  anak,  dan  agama  mereka,  kasih sayang,  perhatian  serta  kebutuhan  setiap harinya (Ghazaly, Hal. 130-131).
Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi kesepakatan  ulama.  Kemampuan  berlaku  adil tersebut  dijadikan    dasar seorang suami boleh melakukan  poligami  atau  tidak.  Mengingat manusia  menurut  fitrahnya  ( human  nature ) mempunyai  watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.  Sehingga  salah  satu  syarat  yang
diajukan baik dalam undang-undang perkawinan  ataupun  Kompilasi  Hukum  Islam adalah  mendapatkan  restu  dari  istri/istri- istrinya  serta  anak  dari  istri  dari  perkawinan yang sah.
Ketentuan  terkait  persyaratan  pengajuan untuk melakukan poligami kepada Pengadilan Agama  secara  tegas  tercanum  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  yang  pada  pokoknya  menyatakan bahwa “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang  -undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:
a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
b. adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
c. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka.
Selaras  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  5 ayat  (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, dimana  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa bila  seorang  suami  hendak  beristri  lebih  dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan  Agama.  Pengajuan  permohonan ijin  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam ayat  (1)  kepada  Pengadilan  Agama  dilakukan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur.
Penegasan  juga  jelas  tertulis  dalam  Pasal 56  ayat  (3)  yang  menyatakan  “ Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat  tanpa  izin  istri  Pengadilan  Agama,
tidak  mempunyai  kekuatan  hukum ”.  Artinya secara  tegas  bahwa  perkawinan  poligami dengan  istri  kedua,  ketiga,  dan  keempat  bila tidak  mendapatkan  ijin  dari  Pengadilan Agama maka batal demi hukum.
Bila  ditelaah  secara  mendalam  bahwa ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang tentang  Perkawinan  dan  Pasal  56  Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia  merupakan perlindungan hukum bagi istri-istri serta anak- anak dari suami untuk tetap mendapatkan rasa keadilan baik secara lahirian maupun batiniah. Melalui terpenuhinya rasa keadilan maka akan terwujud keluarga sejahtera serta meminimalisir  adanya  konflik  atas  terjadinya seorang  suami  yang  memiliki  istri  lebih  dari satu.
Bilamana ditinjau dari sisi sosiologis maka tugas  dan  tanggung  jawab  seorang  istri  akan lebih ringan dengan adanya poligami, mengingat kewajiban istri atau beban tanggung jawab akan dipikul bersama dengan istri-istri  yang  lain  dari  suami  (Fitriyana, 2020: 1).
Selain  itu  pula  dapat  saling  membantu  dan saling  melengkapi  satu  sama  lain,  mengingat salah  satu  dalih  bolehnya  seorang  suami memiliki  istri  lebih  dari  satu  adalah  sebagai alternatif  atau  pilihan  lain  bila  seorang  istri tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai seorang  istri,  istri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pelaksanaan poligami diperbolehkan
bilamana  memang  sebagai  alternatif  atau dalam keadaan darurat, seperti halnya misalkan  istri  ternyata  mandul  ataupun  cacat badan.  Sebab  menurut  Islam,  anak  sangat berguna  bagi  manusia  setelah  ia  meninggal dunia,  yakni  bahwa  amalnya  tidak  tertutup berkah  adanya  keturunanan  yang  sholeh  yang s elalu berdo’a kedua orang tuanya kelak nanti.
Maka  dalam  keadaan  istri  tidak  dapat memberikan keturunan berdasarkan keterangan  medis  hasil  laboratoris,  maka suami  diizinkan  berpoligami  dengan  syarat dan ketentuan yang telah ditentukan (Ghazaly, 130-131).
Alternatif  lain  adalah  untuk  menghindari adanya  perzinahan,  dimana  berdasarkan  data yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik Jawa  Tengah  seks  rasio  laki-laki  dan perempuan  pada  tahun  2019  di  Jawa  Tengah usia 20 sampai 50 tahun berjumlah 14.825.881 jiwa. Perbandingan laki-laki berjumlah
7.347.490 jiwa sedangkan perempuan 7.478.391  jiwa,  dengan  demikian  diketahui jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki berdasarkan usia yang dapat dikatakan usia menikah, adapun jumlah selisih yang terjadi yaitu 130.901 jiwa (www.jateng.bps.go.id).  Dengan  demikian pelaksanaan  poligami  sebagai  upaya  untuk meminimalisir terjadinya perzinahan.
Meskipun demikian pada hakikatnya secara hati  nurani  poligami  bagi  sebagian  para  istri tidak  rida  dan  rela  bila  suami  akan  menikahi kembali  atau  secara  tegas  akan  berpoligami.
Akan  tetapi  bila  pelaksanaan  poligami  atas dasar  iman  tentunya  akan  merupakan  suatu ibadah  yang  tidak  ternilai  pahalanya,  fakta  di masyarakat  yang  terjadi  bahwa  adanya keluarga yang mengimplementasikan poligami tidak  serta  merta  keluarga  tersebut  menjalani dengan  konflik-konflik,  akan  tetapi  banyak pula  keluarga  yang  menjalaninya  dengan rukun,  harmonis,  dan  sejahtera.  Tentunya poligami  yang  demikian  dengan  niat  ibadah dan  bukan  karena  hawa  nafsu  (Atiah,  2000: 74).
Masih  buramnya  pemahaman  tentang hukum  poligami  dan  penerapan  di  Indonesia, maka  melahirkan  pro  dan  kontra  terhadap praktek  poligami,  sehingga  masing-masing mencoba  menggali  statemen,  mengeluarkan argument, serta pengkajian secara ilmiah.
Di tengah perdebatan yang masih berlangsung  di  masyarakat,  sudah  banyak masyarakat  Indonesia  menerapkan  praktik poligami  secara  harmonis,  sejahtera  dan bahagia  dengan  niatan  ibadah  kepada  Allah swt dan menjalankan Sunnah Rasulullah Saw.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka yang  menjadi  permasalahan  yaitu,  banyak yang beranggapan bahwa poligami hanya akan menimbulkan  mudarat  saja,  padahal  poligami juga  bisa  bermanfaat  untuk  suami  maupun istri,  apalagi  jika  istri  pertama  tidak  bisa memenuhi  kewajibannya  terhadap  suami, tidak  bisa  memberikan  keturunan,  maka  bisa dilakukan  oleh  istri  kedua,  ketiga,  atau keempat.
Kajian  ini  akan  meneliti  bagaimana
efektifitas  poligami  menurut  Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, dan bagaimana Implementasi  Poligami  yang  efektif  menurut Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hukum Islam di Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  lapangan.  Peneliti  akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan  dan  memperoleh  data  dari  hasil wawancara.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis  berupa  analisa  atas  fenomena tentang poligami yang terjadi dalam masyarakat.
Pokok  kajian  nantinya  akan  ditekankan pada  peraturan  perundang-undangan  dan Hukum Islam yang mengatur tentang poligami.  Melihat  dari  kacamata  normatif kemudian dilihat secara realita atas penerapan undang-undang tersebut, apakah sudah mampu membawa efektivitas dalam pelaksanaan  poligami  dalam  mengurangi perzinaan yang terjadi dalam masyarakat.
Data primer dalam penelitian ini bersumber dari  keluarga  yang  mengimplementasikan praktek  poligami,  baik  dari  suami  atau  dari pihak istri, maupun anak dari pernikahan yang sah.
Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari  bahan  hukum  primer  berupa  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.,  bahan hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  teks
karya tulis ilmiah yang memilii korlasi dengan penelitian,  dan  bahan  hukum  tersier  berupa kamus mauupun wikipedia.

## Pengertian Poligami
Secara etimologi poligami terdiri dari kata
“ poli ”  dan  “ gami ”, poli yang  memiliki  arti “banyak”  dan gami yang  artinya  “istri”.
Sehingga  poligami  dapat  diartikan  beristri banyak.  Secara  terminologi,  poligami  yaitu “seorang laki -laki  mempunyai  lebih  dari  satu istri”.  Atau  “seorang  laki -laki  beristri  lebih dari  seorang,  tetapi  dibatasi  paling  banyak empat orang ” (Ghazaly, Hal. 129).
Sedangkan dalam bahasa Yunani poligami berasal  dari  kata polus yang  berarti  banyak dan gamos yang berarti perkawinan, sehingga poligami  diartikan  sebagai  suatu  perkawinan yang  banyak  atau  lebih  dari  seorang.  Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai  lebih  seorang  istri  dalam  waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai  suami  lebih  dari  seorang  dalam waktu  yang  bersamaan  hal  ini  pada  dasarnya disebut poligami (Tihami, Hal. 351).
Merujuk  dari  Bahasa  Arab,  poligami disebut dengan ta’did al -zawjah (berbilangnya  pasangan).  Menurut  ajaran syariat  Islam,  poligami  ditetapkan  sebagai perbuatan  yang  diperbolehkan  atau  mubah. Dengan  demikian,  meskipun  surat  an-Nisa ayat  3  disebutkan  kalimat  “ fankihu ”,  kalimat amr (perintah)  tersebut  berfaedah  mubah bukan  wajib,  yang  dapat  direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: al-asl fi al-amr al-
ibahah  hatta  yadulla  dali lu  ‘ala at-tahrim (asal  dari  sesuatu  itu  boleh,  kecuali  ada  dalil yang  mengharamkannya)  (Saebani,  2010: 151).
Berdasarkan  pengertian  poligami  diatas dapat  dikemukakan  bahwa  poligami  berarti perkawinan  sah  yang  dilakukan  oleh  seorang laki-laki dengan lebih dari dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau  mubah.  Artinya  pada  saat  yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.
Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu  proses  kepemimpinan  seorang  laki-laki atau suami dalam rumah tangganya  (Saebani, Hal.  151).  Apabila  seorang  suami  yang poligami  tidak  mampu  melaksanakan  prinsip keadilan dalam rumah tangganya, ia mungkin tidak  dapat  melaksanakan  keadilan  jika menjadi  seorang  pemimpin  di  masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya,  sebagai  pemimpin  ia  pun  akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya (Saebani, Hal. 151).
Landasan  yang  digunakan  umat  Islam dalam  praktik  poligami  serta  dasar  hukum yang  membolehkan  poligami  adalah  firman Allah SWT dalam QS. an- Nisa’ ayat 3 yaitu :
“Dan  jika  k amu  takut  tidak  akan  dapat Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya), Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat. kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat
berlaku adil, Maka  (kawinilah) seorang  saja, atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang demikian  itu adalah  lebih dekat  kepada tidak berbuat  aniaya” (Q.S.  an-Nisa/4:  3)  (Depag RI, 2010: 77).
Ayat  tersebut  merupakan  kelanjutan tentang  memelihara  anak yatim, yang kemudian  disebutkan  tentang  seorang  suami dibolehkan  memiliki  istri  lebih  dari  satu hingga empat. Maksud dari ayat tersebut yaitu apabila  seorang  laki-laki  merasa  yakin  tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan  yatim,  maka  carilah  perempuan lain.
Pengertian  semacam  ini  dalam  ayat tersebut bukanlah hasil dari pemahaman yang tersirat,  sebab  para  ulama  sepakat  siapa  yang yakin  dapat  berbuat  adil  terhadap  anak permpuan  yatim,  maka  ia  berhak  menikahi wanita  lebih  dari  seorang.  Sebaliknya,  jika takuit ia tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah  dengan  perempuan  lain  (Tihami, 2010: 360).
Menurut  Sayyidah  Aisyah  ra,  ayat tersebut  yaitu  sikap  wali  (orang  yang  dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim  yang  cantik  dan  kaya  yang  berada dalam  pengasuhannya,  tetapi  tidak  ingin memberinya mas kawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberinya nafkah secara adil.
Kemudian  bila  berhasil  menikahinya,  si wali akan memperlakukannya dengan perlakuan  yang  buruk  karena  tidak  akan  ada orang  yang  membelanya.  Ayat  ini  Allah menegaskan,  “Bila  kalian  khawatir  akan
berperilaku  zalim  terhadap  anak-anak  yatim perempuan saat menikahinya, maka nikahilah perempuan selain mereka yang kalian sukai.” Secara sederhana, apabila ada orang khawatir tidak  berbuat  adil  terhadap  anak-anak  yatim perempuan  yang  dirawatnya,  maka  jangan nikahi mereka, akan tetapi nikahi wanita yang lain (Ali, 2010: 88-89).
Menurut  Ar-Razi,  konteks  ayat  tersebut yaitu  peringatan  Allah  kepada  para  laki-laki agar tidak terlalu beristeri banyak, karena bisa jadi  ia  justru  akan  berbuat  zalim  dengan mengambil harta anak yatim yang dirawatnya untuk memenuhi kebutuhan istrinya (Hal. 88- 89).
Sebagian ulama berpendapat, konteks ayat ini  adalah  para  lelaki  merasa  berat  dengan urusan  perwalian  anak  yatim.  Dalam  kondisi seperti  itu  lalu  dikatakan  kepada  mereka, “Jika  kalian  takut  tidak  dapat  memenuhi  hak anak-anak yatim, semestinya kalian juga takut terhadap  perbuatan  zina,  karenanya  nikahilah wanita-wanita yang halal dan hati-hati berada di sekitar  wanita  yang  diharamkan” (www.islam.n.or.id).
Keadilan  dalam  poligami  juga  terdapat dalam QS. an- Nisa’ ayat 129 yaitu:
“Dan  kamu  sekali -kali  tidak  akan  dapat berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai), sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung- katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari
kecurangan),  maka  sesungguhnya  Allah Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang ” .
[Surat  An-Nisa  (4)  ayat  129]  (Shihab,  2007: 266).
Keadilan  yang  dimaksud  ayat  ini,  adalah keadilan  dibidang  cinta,  itu  sebabnya  hati yang  berpoligami  dilarang  memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan  kepada  yang  dicintai  (Hal. 267).
Selain firman Allah dalam al- Qur’an surat an- Nisa’  ayat  3  yang  dijadikan  umat  Islam sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  poligami, terdapat  pula  hadis  yang  dapat  dijadikan rujukan  sebagai  dasar  hukum  dari  poligami, hadits tersebut diantaranya:
“Bahwa Nabi berkata ke pada Ghailan bin Umayyah  Atsaqofi  yang  masuk  Islam,  ia punya  sepuluh  istri.  Beliau  bersabda kepadanya: pilihlah empat orang di antara mereka,  dan  ceraikanlah  orang  yang lainnya” (H.R. Abdullah Bin Umar) (Asy- Saukani, 1999: 632).
Menurut  pandangan  Wahbah  Zuhaily (1999:  6669)  dalam  kitabnya At-Tafsir  Al Munir bahwa  seorang  suami  diperkenankan untuk  melakukan  poligami  kalau  ia  bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya  ia  tidak  bisa  atau  bahkan  tidak mampu  untuk  berbuat  adil  terhadap  istri- istrinya, maka Islam tidak memperbolehkanya untuk berpoligami.
Sedangkan  pandangan  dari  salah  satu
ulama  kontemporer  dari  Mesir  Muhammad Abduh berpendapat “pada pokoknya pernikahan  dalam  Islam  bersifat  monogami, bukan poligami. Poligami diharamkan karena menimbulkan  bahaya  seperti  konflik  antar istri  dan  anggota  keluarga.  Serta  poligami boleh  dilakukan  apabila  dalam  keadaan darurat saja (Ridha, t.th: 350).
Secara  yuridis  regulasi  yang  mengatur tentang  poligami  di  Indonesia  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, ketentuan yang mengatur tentang  syarat  poligami  terdapat  dalam  Pasal 5  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  dimana  pada pokoknya  berisikan  tentang  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  ketika  seorang  suami akan melakukan poligami yaitu:
1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri 2. Suami mampu menjamin keperluan- keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak-anak mereka
3. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak- anak mereka (Rofiq, 2000: 172).
Lebih  lanjut  terkait  pelaksanaan  poligami lebih spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Ketentuan  Pasal  40  yang berisikan  amanat  sebagai  berikut, “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari  seorang  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan  secara  tertulis  maupun  lisan
kepada  Pengadilan  Agama”.  Kemudian
Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan  terkait  beberapa  hal  diantaranya (Saebani dan Falah, 2011: 137-138).
1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan  seorang  suami  untuk menikah lagi
2. Ada  atau  tidaknya  persetujuan  dari  istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis
3. Ada  atau  tidaknya  kemampuan  suami untuk  menjamin  keperluan  hidup  istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkannya
4. Ada  atau  tidaknya  jaminan  suami  akan berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak- anak  mereka  dengan  pernyataan  atau  janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu
Selaras  dengan  syarat  poligami  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dimana  dalam  Pasal  56 Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  bahwa seorang  suami  yang  hendak  memiliki  istri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan kepada  Pengadilan  Agama,  serta  adanya syarat-syarat  tertentu  diantaranya  adalah adanya persetujuan istri atau istri-istrinya dan adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak- anak mereka.
Hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat  dengan syarat  berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mendapatkan  keturunan  bagi  suami yang subur dan istri yang mandul.
2. Untuk  menjaga  keutuhan  keluarga  tanpa menceraikan  istri,  sekalipun  istri  tidak dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak.
4. Untuk  menyelamatkan  kaum  wanita  dari krisis  akhlak  yang  tinggal  di  negara  atau masyarakat  yang  jumlah  wanitanya  jauh lebih  banyak  dari  kaum  prianya,  misalnya akibat peperangan yang cukup lama.
5. Untuk  memberikan  ujian  kepada  laki-laki (suami)  atas  kekuasaan  Allah  tentang bolehnya  berpoligami  dan  ujian  bagi seorang  perempuan  (istri)  agar  mereka memikirkan  tanda-tanda  kekuasaannya (Ghazaly, Hal. 136).
Tinjauan  Yuridis  Terkait  Poligami  Dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

## tentang Perkawinan
Pembahasan  tentang  poligami  tentunya tidak dapat dipisahkan dari hukum perkawinan.  Fenomena  sosial  yang  terjadi dalam  hal  perkawinan  adalah  jumlah  para pihak  yang  akan melangsungkan perkawinan, di  mana  terdapat  seorang  laki-laki  yang  akan mengawini seorang perempuan lain sedangkan  dia  masih  mempunyai  istri,  hal inilah  yang  disebut  dengan  poligami.  Makna dari  poligami  secara  definisi  yaitu  “sebagai bentuk  perkawinan  di  mana  seorang  laki-laki mempunyai  beberapa  istri  dalam  waktu  yang sama (Ramulyo, 1996: 11).
Secara  yuridis  hukum  positif  Indonesia
landasan  pelaksanaan  poligami  terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan.  Turunan  dari  undang- undang perkawinan sebagai aturan pelaksanaan  atas  undang-undang  perkawinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Prinsip  perkawinan  yang  digunakan  pada Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  adalah  monogami.  Ketentuan tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  yang menyatakan  “ Perkawinan  ialah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
Penguatan serta penegasan kembali tentang  prinsip  monogami  juga  dapat  dilihat pada Pasal  3 ayat  (1), di  mana dalam Pasal  3 ayat  (1)  menyatakan, “ Pada  azasnya  dalam suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  istri.  Seorang  wanita hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami. Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) prinsip yang  digunakan  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan adalah monogami.
Prinsip monogami yang digunakan dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang
Perkawinan memberikan pengecualian,  merujuk  pada  Pasal  3  ayat  (2)
yang menyatakan “ pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak- pihak  yang  bersangkutan ” .  Ketentuan  dalam Pasal 3 ayat (2) inilah yang membuka peluang bagi  seorang  suami  yang  akan  menjalankan perkawinan  monogami,  pasal  tersebut  juga dapat  dikatakan  sebagai  celah  hukum  atas tidak  digunakanya  prinsip  monogami  dalam perkawinan  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974.
Bilamana  seorang  suami  akan  beristri lebih  dari  seorang,  maka  suami  wajib mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan di  daerah tempat  tinggalnya. Penjelasan lebih lanjut  terkait  pengadilan  memberikan  ijin seorang  suami  untuk  beristri  dapat  dilihat dalam  Pasal  4  ayat  (2)  undang-undang perkawinan. Seorang suami yang akan beristri atau  memiliki  istri  lebih  dari  satu  apabila terdapat  alasan  yang  dibenarkan  berdasarkan undang-undang, alasan tersebut yaitu:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan (Rofiq, Hal. 171) .
Seorang  suami  juga  harus  memenuhi persyaratan khusus, persyaratan tersebut dapat dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  persyaratan  tersebut diantaranya adalah:
1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin keperluan-keperluan hidup  istri- istri dan anak-anak mereka
3. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak- anak mereka (Hal. 172).
Persyaratan  adanya  persetujuan  dari  istri pertama atau istri sebelumnya tidak diperlukan  bagi  seorang  suami  yang  akan melakukan  poligami  bilamana  pihak  istri tidak  dapat  dimintai  persetujuan,  contoh  dari pihak  istri  tidak  dapat  dimintai  persetujuan adalah bila seorang istri mengalami gangguaan kejiwaan. Dapat pula dengan dalih seorang  istri  tidak  diketahui  kabar  dan keberadaanya  sehingga  tidak  dapat  dimintai persetujuannya, dalih tersebut terdapat ketentuan  batas  minimal  waktu,  yaitu  waktu yang  diperlukan  sekurang-kurangya  2  (dua) tahun.
Secara  yuridis  seorang  suami  yang  akan melakukan  poligami  dan  tidak  memperlukan persetujuan  dari  istri  atau  istri  sebelumnya terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Selain  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-undan  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  dan  Kompilasi Hukum  Islam  terdapat  aturan  lain  yang mengatur  tentang  poligami.  Peraturan  lain yang  mengatur  tentang  poligami  yaitu
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983 tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi Pegawai Negeri Sipil junto Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10  Tahun  1983  Izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pria yang  akan  menikah  dan  memiliki  istri  lebih dari  satu  maka  wajib  untuk  melakukan permohonan ijin terhadap pimpinanya, sedangkan seorang PNS wanita tidak diperkenankan
menjadi istri kedua/ketiga/keempat  (PP  No.  45  Tahun 1990).

## Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam
Perintah  untuk  melakukan  pernikahan salah  satunya  terdapat  dalam  al- Qur’an  surat an-Nisa  ayat  3,  surat  tersebut  juga  sebagai landasan  atas  dilaksanakannya  poligami. Adapun bunyi  al- Qur’an surat an -Nisa ayat  3 adalah sebagai berikut:
“ Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya), maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi;  dua,  tiga,  atau  empat. Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  dapat berlaku  adil  maka  kawinilah  seorang  saja atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S.  an-Nisa/4:  3)  (Depag  RI, 2010: 77).
Perintah yang terdapat di dalam al- Qur’an surat  an-Nisa  ayat  3  bersifat  tidak  wajib  dan
mengikat,  akan  tetapi  bermakna  pengajaran dan  pemberitahuan  (Ichsan,  2018:  157).  Hal tersebut  dikarenakan  adanya qorinah yang memiliki makna larangan terhadap pernikahan poligami yang dihawatirkan dapat mencelakakan istri, sehingga memiliki makna bukan perintah untuk melakukan poligami.
Selain firman Allah dalam al- Qur’an surat an- Nisa’  ayat  3  yang  dijadikan  dasar  hukum pelaksanaan  poligami,  terdapat  pula  hadis yang  dapat  dijadikan  rujukan  sebagai  dasar hukum dari poligami, hadis tersebut diantaranya:
“Bahwa Nabi berkata ke pada Ghailan bin Umayyah  Atsaqofi  yang  masuk  Islam,  ia punya  sepuluh  istri.  Beliau  bersabda kepadanya: pilihlah empat orang di antara mereka,  dan  ceraikanlah  orang  yang lainnya”. (H.R. Abdullah Bin Umar) (Asy- Saukani, 1999: 632).
Secara  umum maslahah yang  dapat diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami atau isteri dari perzinahan,  mendapatkan  keturunan,  serta menjaga keutuhan rumah tangga.
Sedangkan mafsadah yang  akan  muncul jika pintu poligami ditutup adalah perzinahan, perceraiaan,  dan  bahkan  adanya  tindakan prostitusi. Mafsadah yang muncul tidak hanya diakibatkan dan menjadi korban adalah pihak perempuan  saja,  akan  tetapi  pada  kaum  laki- laki juga dapat membawa mafsadah (Saifuddin, 2007: 2).
Abdurrahman Ghazaly berpendapat
bahwa  Islam  membolehkan  berpoligami dalam  keadaan  darurat  dengan  syarat  berlaku adil,  penjabaran  lebih  lanjut  dari  keadaan darurat  dengan  syarat  berlaku  adil  adalah sebagai berikut:
1. Agar  mendapatkan  keturunan  bagi  suami yang subur dan istri mandul.
2. Agar  terhindar  dari  perceraian,  walaupun istri  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya sebagai istri.
3. Agar  suami  terhindar  dari  perbuatan  zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Agar  perempuan  dapat  menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih  banyak  ketimbang  kaum  pria (Ghazaly, 2013: 136).
Penjabaran  syarat  berlaku  adil  oleh Abdurrahman  Gahazaly  dapat  disebut  juga sebagai  manfaat  dari  poligami,  manfaat tersebut  tentunya  dapat  dijadikan  indikator sebagai efektivitas poligami. Melihat manfaat poligami  maka  cenderung  menguntungkan suami,  sedangkan  istri  terkesan  sebagai korban atas terjadinya poligami.
Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  yang berbeda  tentunya  istri  akan  mendapatkan manfaat  yang tidak mungkin didapatkan istri- istri  pada  umumnya.  Adapaun  manfaat  dari poligami  untuk  istri  diantaranya  sebagai berikut:
1. Istri banyak memiliki waktu dan kesempatan besar untuk menuntut ilmu
2. Istri  lebih  termotivasi  atau  terpacu  untuk melakukan terbaik kepada suami
3. Meringankan  beban  dan  tanggungjawab kesehariannya  mengurus  rumah  tangga karena  bisa  membaginya  dengan  istri lainnya
4. Membuka peluang bagi wanita untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri
5. Menjaga  kehormatan  dan  harga  diri sebagai wanita
6. Terhindar dari penyakit menular seksual
Landasan secara
sosiologis diperbolehkannya poligami dapat dilihat pada latar  belakang  turunya  wahyu  Allah  swt  Qs. an-Nisa/4:3 juga dapat dicermati dari peristiwa  poligami  Nabi  Muhammad  saw. Rasulullah  saw  melakukan  poligami  setelah meninggalnya  Khadijah  ra.  Artinya  selama masa  pernikahan  Rasulullah  saw  dengan Khadijah  ra  mempraktikan  monogami  dalam kehidupan rumah tangga.
Barulah setelah empat tahun meninggalnya  Khadijah  ra,  Rasulullah  saw menikah  dengan  Saudah  binti  Zam’ah  yang merupakan  janda  dengan  satu  anak  yang ditinggal  suaminya  gugur  saat  perang  Jalula setelah  menyatakan  beriman  kepada  Allah swt.  Barulah  setelah  tiga  tahun  pernikahan dengan Saudah binti Zam’ah, Rasulullah saw berpoligami  dengan  menikah  istri  ke  tiganya yaitu Aisyah ra.
Seluruh istri Rasulullah saw selain Aisyah ra adalah janda yang berusia di atas 45 tahun. Tentunya janda yang dinikahi oleh Rasulullah SAW  telah  mencapai  usia  senja  yang  sudah tidak  ada  daya  tarik  memikat  secara  fisik, selain itu pula janda yang dinikahi Rasulullah
saw  dalam  keadaan  kesusahan  dalam  hidup karena ditinggal mati suaminya baik meninggal di medan perang maupun meninggal  biasa,  terdapat  pula  janda  yang dicerai  oleh  suaminya  sebab  murtad  maupun dicerai  karena  tidak  ada  kebahagiaan  atau kecocokan  dengan  suaminya  (Shihab,  1999: 24).
Berbicara mengenai poligami yang ditinjau dari hukum Islam tentu tidak terlepas dari  pendapat  para  ulama.  Pandangan  ulama klasik  tentang  poligami  dapat  digolongkan menjadi  tiga  yaitu  ulama  yang  mendukung, ulama  yang  bersifat  netral,  dan  ulama  yang menolak.
Golongan  yang  mendukung  poligami berpendapat  antara  lain  bahwa  poligami dalam  Islam  adalah  suatu  keniscayaan. Poligami  adalah  suatu  kenyataan  yang  tidak dapat  dipungkiri,  baik  dalam  sejarah  panjang manusia  maupun  dalam  sejarah  dunia  Islam (Nurfaidah,  2017:  22).  Sedangkan  ulama modern berpandangan membolehkan poligami  akan  tetapi  memperketat  kebolehan poligami.
Pengetatan  terhadap  poligami  tentunya harus memiliki landasan yang kuat. Salah satu ulama  modern  yang  pernah  menjabat  sebagai Wakil Ketua MUI Jawa Timur periode 2000- 2005  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai Konsultan  Keluarga  Sakinah  di  Masjid  Al- Falah Surabaya Mu’ammal Humaidy, berpandangan tentang landasan praktik poligami sebagai berikut:
1. Bahwa  Islam  bukan  menciptakan  undang-
undang  poligami,  tetapi  hanya  membatasi poligami  dengan  ketentuan  dan  jumlah tertentu
2. Al- Qur’an  tidak  menyuruh  berpoligami,
tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan  di  sini  masih  diancam  dengan sebuah  kondisi  berupa  ketidakmampuan untuk berlaku adil. Keadilan lebih ditekankan  pada  perasaan  batin,  seperti adil  dalam  hubunganya  dengan  cinta  dan perasaan
3. Poligami  merupakan  solusi  antisipasi, bukan  sebaliknya  membuat  masalah,  jadi disesuaikan  dengan  kondisi  dan  keadaan dimana dan kapan obat ini dibutuhkan.
4. Betapa  pun  jeleknya  poligami  berangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan  maupun  keluarga,  dari  pada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak diatur dalam  poligami ini (Humaidy, 1980: 40-43).
Sejalan  dengan  pandangan  para  pemikir modern  tentang  praktek  poligami  akan  tetapi dengan persyaratan yang ketat, di mana dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia juga  memberikan  peluang  untuk  melakukan poligami  dengan  persyaratan  yang  ketat. Melalui peraturan perundang-undangan, negara  Indonesia  yang  merupakan  mayoritas penduduknya menganut agama Islam terkesan memberikan  syarat  yang  cukup  ketat  untuk kebolehan melakukan poligami.
Meskipun  poligami  sudah  diterangkan dalam  al- Qur’an  maupun  hadis akan  tetapi
terdapat beberapa  ulama yang  kurang sependapat  dengan  adanya  poligami.  Salah satu  ulama  yang  bersifat  netral  yaitu  Sayyid Qutub, dalam pandanganya “poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah ”. Karena merupakan rukhsah ,  maka  bisa  dilakukan hanya  dalam  keadaan  darurat,  yang  benar- benar  mendesak.  Kebolehan  ini  pun  masih disyaratkan  bisa  berbuat  adil  terhadap  istri- istri  (Qutub,  1961:  236).  Tuntutan  keadilan yang  dimaksud  meliputi  bidang  nafkah, mu’amala h ,  pergaulan,  serta  pembagian malam. Sedang bagi laki-laki atau suami yang tidak  bisa  berbuat  adil,  maka  diharuskan cukup satu saja.
Berbeda  dengan  Sayyid  Qutub  bahwa Muhamammad Abduh dengan sengit menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir, dan dengan tegas menyatakan  bahwa,  adalah  tidak  mungkin mendidik  bangsa  Mesir  dengan  pendidikan yang baik sepanjang poligami yang bobrok ini masih  dipraktekkan  secara  luas  (Ridha,  t.t.: 56).
Bahkan  Muhamammad  Abduh  pernah mengeluarkan  fatwa tidak  resmi  yang menyarankan agar pemerintah mesir melarang poligami diluar kondisi darurat yang membenarkannya dan tidak membuat kerusakan (Hal. 57). Muhammad Abduh juga menegaskan  bahwa  asas  pernikahan  dalam Islam  adalah  monogami,  bukan  poligami.
Poligami diharamkan karena menimbulkan dharar (bahaya)  seperti  konflik
antar  istri  dan  anggota  keluarga,  dan  hanya dibolehkan  dalam  kondisi  darurat  saja  (Hal. 350).
Analisis  Efektivitas  Poligami  berdasarkan

## Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hukum Islam
Dasar  hukum  diperbolehkannya  poligami di  Indonesia adalah Pasal  3  ayat  (2) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, secara prinsip asas yang digunakan  dalam  undang-undang  perkawinan adalah  monogami,  akan  tetapi  tidak  bersifat mutlak, karena hukum menutup kemungkinan bila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, dibolehkan dengan izin Pengadilan Agama.
Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan  Agama  hanya  dapat  diberikan apabila  memenuhi  sekurang-kurangnya  satu syarat  alternatif,  dan  ketiga  syarat  komulatif. Bentuk syarat alternatif yaitu istri tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  istri mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Sedangkan  syarat  komulatif  yaitu  ada persetujuan  tertulis  dari  istri  atau  istri-istri, adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka,  dan  adanya  jaminan  tertulis  bahwa suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri  dan anak-anaknya.
Mencermati secara seksama pada Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan maka tidak akan ditemukan suatu
indikator  sebagai  tolok  ukur  pelaksanaan poligami  yang  efektif.  Sebagai  salah  satu aspek yang dapat digunakan sebagai pendekatan  untuk  mengetahui  pelaksanaan poligami efektif atau tidak dapat menggunakan  tujuan  dari  perkawinan  dan tujuan dari poligami.
Tujuan  perkawinan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  yaitu  “ Membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha Es a”.
Sedangkan  tujuan  dilaksanakan  poligami juga  tidak  ada  regulasi  secara  spesifik  atau tersirat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974,  akan  tetapi  tujuan  dari  poligami bila  ditelaah  melalui  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dapat dilihat  indikatornya  dalam  persyaratan  yang diajukan  untuk  melakukan  poligami,  yaitu “Ada nya  persetujuan  dari  istri/istri-istri, adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu menjamin  keperluan-keperluan  hidup  istri- istri  dan  anak-anak  mereka,  adanya  jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak mereka (Rofiq: Hal. 172).
Hukum Islam  secara  prinsip tidak memerintahkan  untuk  melakukan  poligami, begitu  pula  tidak  mengharamkan  adanya poligami.  Artinya,  dalam  hukum  Islam poligami  merupakan  suatu  solusi  yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi  adanya  permasalahan  tertentu dalam  ikatan  keluarga.  Sesuai  dengan  prinsip
hukum Islam dimana keadilan dan kemaslahatan,  poligami  dapat  dilakukan ketika  terpenuhinya  kedua  prinsip  tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi para pihak untuk mewujudkan kemaslahatan  di antara  keluarga  serta memenuhi  persyaratan  terwujudnya  keadilan di antara para istri dan anak-anak mereka.
Dengan demikian, jika poligami dilakukan  hanya  sekedar  untuk  pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi di  tengah-tengah  masyarakat  yang  materialis, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.
Poligami  dalam  hukum  Islam  merupakan suatu  solusi  bagi  sebagian  orang  untuk mewujudkan  kesempurnaan  dalam  kehidupan keluarga  yang  memang  tidak  dapat  dicapai dengan  monogami.  Problem  ketiadaan  anak yang  mungkin  disebabkan  oleh  kemandulan seorang  istri,  ketidakpuasan  seorang  suami karena  kurangnya  pelayanan  yang  prima  dari seorang  istri,  atau  tujuan-tujuan  dakwah sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah saw.  merupakan  sederetan  problem  yang barangkali bisa dipecahkan oleh poligami.
Keluarga  yang  bersangkutan  tentunya dapat  dijadikan  sebagai  indikator  atau  tolok ukur  dari  efektivitas  poligami,  indikatornya dapat  dilihat  dari  keberhasilan  mencapai  apa yang menjadi tujuan dilakukannya poligami.
Efektivitas sendiri dapat  diartikan sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti  yang  diharapkan.  Jika  kita  ingin melakukan  suatu  hal,  maka  kita  harus
melakukannya  secara  efektif  supaya  hasil yang  dilakukan  tidak  mengecewakan.  Islam sangat  menekankan  pentingnya  memiliki tujuan  yang  benar  dalam  setiap  amal  yang dilakukan.  Tujuan  yang  benar  merupakan kunci  kesuksesan  yang  paling  mendasar diterimanya amal perbuatan seseorang (Riyandi, 2015: 112).
Melihat dari perspektif hukum Islam maka dapat  diketahui  tujuan  dari  poligami  sendiri yaitu  niat  karena  ibadah  kepada  Allah  swt serta  menghindari  perceraian.  Niat  beribadah kepada Allah artinya poligami yang dilakukan oleh  suami  bukan  karena  nafsu  belaka, pelaksanaan  poligami  yang  didasari  nafsu dapat  tercermin  dari  istri  yang  akan dinikahinya berusia jauh lebih muda dan lebih cantik dari istri sebelumnya.
Sedangkan  untuk  tujuan  menghindari sebuah  perceraian  dapat  tercermin  dari kondisi  adanya  istri  yang  mandul  atau  sakit yang  tidak  bisa  disembuhkan  sehingga  untuk mendapatkan  keturunan  atau  memenuhi kebutuhan suami dilakukannya poligami  agar beban  serta  tanggung  jawab  dari  istri  dapat dibagi sehingga lebih ringan.
Cara agar bisa terhindar adanya perselisihan antara istri dengan istri yang lain serta  agar  pernikahan  suami  tidak  dilatar belakangi  karena  nafsu  belaka  maka  suami memberikan  kuasa  penuh  kepada  istri,  dalam artian  istri  lah  yang  menentukan  calon  istri yang akan dinikahi  suaminya nanti.  Sehingga dengan  demikian  maka  istri  sudah  dapat
dipastikan  ikhlas  dan  ridha  untuk  suami melakukan  poligami.  Cara  ini  juga  dapat dilakukan  pada  kasus  istri  yang  mandul  atau sakit  dengan  tujuan  agar  terhindar  dari perceraian tadi.
Implementasi Poligami yang Efektif menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum  Islam  di  Kecamatan  Bangsri

## Kabupaten Jepara
Beradasarkan hasil  wawancara  penulis terhadap  responden,  bahwa  ada  beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dilakukannya poligami antara lain:
1. Aspek Alasan
a. Tidak menjalankan kewajiban
Tidak menjalankan kewajiban sebagai  seorang istri bisa menjadi  salah satu alasan penyebab terjadinya poligami,  seperti  yang  di  ungkapkan oleh bapak ZHR (suami ibu ZL). Bapak ZHR  melakukan  poligami  disebabkan karena kurang perhatiannya ibu ZL istri pertama  terhadap  suami  juga  tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Bapak ZHR kemudian menikah siri.
Poligami  yang  terjadi  akibat  tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri juga terjadi di keluarga bapak JML. Ibu  WT  istri  pertama  bapak  JML  tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang  istri  sehingga  keluarganya menjadi  tidak  harmonis,  selain  itu  ibu WT  istri  pertama  sering  keluar  rumah tanpa  ijin  terlebih  dahulu  kepada  bapak JML.
b. Cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan
Responden  selanjutnya  yaitu  bapak NRD (suami ibu RD) yang berpoligami atas  keinginan  istrinya,  karena  istrinya yang  sakit  dan  tidak  bisa  disembuhkan lagi.  Istrinya  takut  jika  dia  meninggal, anak-anaknya tidak ada yang mengurus.
c. Mandul
Alasan  Poligami  karena  mandul terjadi  dikeluarga  Bapak  TG,  Bapak NRL,  Bapak  NRL,  Bapak  HMBL,  dan bapak MN, mereka menikah lagi karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan.
d. Niat Ibadah
Responden selanjutnya yaitu poligami yang terjadi di keluarga bapak NSRN. Bapak NSRN melakukan poligami dengan alasan niat ibadah.
e. Tanpa alasan
Poligami  selanjutnya  yang  terjadi dikeluarga  bapak  AM  dan  bapak  AB. Bapak  AM  dan  bapak  AB  menikah dengan  istri  kedua  tanpa  alasan  yang jelas, mereka hanya ingin menikah lagi.
2. Aspek Ijin
a. Keberatan
Tidak semua keluarga yang berpoligami  mendapatkan  ijin  dari  istri pertamanya,  ada  beberapa  istri  yang tidak  merelakan  atau  tidak  ikhlas  jika suaminya  harus  menikah  lagi.  Seperti yang  terjadi  dikeluarga  bapak  AB, bapak  ZHR,  bapak  HMBL  dan  bapak
JML.  Istri  pertama  tidak  ikhlas  jika suaminya menikah lagi.
b. Ikhlas
Ikhlas  memang  sulit,  tapi  ada  istri pertama  yang  ikhlas  dipoligami  karena ingin  mendapatkan  pahala  dan  ingin mengabdi  kepada  suaminya.  Poligami ini  terjadi  dikeluarga    bapak  AM.  istri pertama  memberikan  ijin  dengan  ikhlas tanpa ada paksaan.
Istri  yang  ikhlas  dipoligami  juga terjadi  dikeluarga  bapak  TG,  yang awalnya  tidak  ikhlas,  tetapi  seiring berjalannya  waktu,  istri  pertama  ikhlas dipoligami  dan  mau  merawat  anak  dari istri  kedua,  hasil  hubungan  dengan suaminya.
Istri  pertama  dari  bapak  NRL,  juga ikhlas  dipoligami  karena  tidak  bisa memiliki  keturunan.  Istrinya  lebih  suka jika  suaminya  ijin  menikah  lagi,  dari pada menikah secara diam-diam.
Poligami  yang  terjadi  di  keluarga bapak  NRD,  yang  istrinya  juga  ikhlas dipoligami,  bahkan  istri  pertama  yang meminta  suaminya  menikah,  karena istrinya  sakit  dan  takut  jika  saat  dia meninggal  tidak  ada  yang  merawat anaknya.
Istri  pertama  dari  bapak  MN  ikhlas dipoligami  karena  kasihan  terhadap suaminya  yang  belum  juga  memiliki keturunan darinya. Padahal sudah berumah tangga selama 14 tahun.
Istri  pertama  dari  bapak  NSRN  juga ikhlas  dipoligami,  yang  awalnya  tidak rela  tetapi  setelah  suaminya  ingin menikah  karena  niat  ibadah,  akhirnya istri pertama ikhlas.
3. Aspek keadilan
a. Memberi nafkah
Dalam  memberi  nafkah  di  keluaga Bapak  AM,  Bapak  TG,  Bapak  NRL, Bapak  NRD,  Bapak  HMBL  dan  Bapak MN,  mereka  tetap  memberikan  nafkah kepada istri pertama maupun istri kedua secara  adil.  Tidak  membedakan  antara istri pertama maupun istri kedua.
b. Menyediakan tempat tinggal
Para  responden  sudah  menyediakan tempat tinggal yang layak dan semestinya,  istri  pertama  dan  kedua tinggal  di  rumah  yang  berbeda  supaya tidak ada perselisihan antara mereka.
c. Giliran
Istri  berhak  mendapatkan  giliran suaminya untuk menginap di rumahnya, tetapi  tidak  semua  suami  adil  dalam giliran.  Bapak  AM,  bapak  TG,  bapak NRL,bapak NRD dan bapak MN sudah adil  dalam  giliran  baik  di  istri  pertama maupun kedua.
4. Aspek keharmonisan
a. Kadang-kadang
Dalam  berumah  tangga  pasti  pernah terjadi  perselisihan,  apalagi  mempunyai istri lebih dari satu. Seperti yang terjadi dikeluarga  bapak  TG,  sejak  bapak  TG
menikah siri dan istri pertama mengetahui,  rumah  tangganya  tidak harmonis seperti dulu lagi.
Kehidupan  rumah  tangga  tidak harmonis  seperti  dulu  lagi  juga  terjadi dikeluarga  bapak  AB  sejak  menikah lagi  dengan  istri  kedua.  Ibu  IYA  istri pertama  merasakan  kurangnya  nafkah lahir  batin  sehingga  menimbulkan perselisihan antara istri pertama dengan bapak  AB.  Rumah  tangganya  jadi kurang harmonis.
Responden  selanjutnya  yaitu  bapak ZHR. Sebelum poligami keluarga bapak ZHR  sudah  merasakan  bahwa  rumah tangganya  kurang  harmonis  karena istrinya  yang sering keluar rumah tanpa ijin  dengan  bapak  ZHR,  setelah  bapak ZHR  menikah  lagi,  rumah  tangganya juga tetap sama kurang harmonis, sering terjadi  perselisihan  antara  bapak  ZHR dengan istri pertama.
Keluarga yang kurang harmonis juga terjadi  dikeluarga  bapak  HMBL  setelah bapak HMBL menikah lagi dengan istri kedua,  awalnya  istri  pertama  tidak mengetahui jika suaminya menikah lagi secara siri, setelah istri pertama mengetahui  kalau  suaminya  menikah lagi,  rumah  tangganya  jadi  tidak harmonis seperti dulu.
Keluarga  bapak  JML  juga  kurang harmonis sejak bapak JML menikah siri dengan istri kedua. Setelah istri pertama mengetahui  bahwa  suaminya  menikah
lagi  sering  terjadi  pertikaian  antara bapak JML dengan istri pertama.
Keluarga  bapak  NSRN  yang  jarang sekali  harmonis  sejak  menikah  dengan istri  kedua,  walaupun  sudah  mendapat ijin  untuk  menikah  lagi  dari  istri pertama,  namun  bapak  NSRN  belum bisa adil dalam menafkahi  istri pertama dengan istri kedua.
b. Sering
Kehidupan  keluarga  bapak  AM sangat  harmonis,  walaupun  bapak  AM sudah menikah lagi,  tetapi  istri pertama tetap  bersikap  baik  terhadap  suaminya, karena sebelumnya suaminya sudah ijin untuk  menikah  dengan  istri  kedua. Istrinya  ikhlas  dipoligami  karena  ingin mengabdi kepada suami.
Kehidupan rumah tangga yang harmonis  sejak  poligami  juga  terjadi dikeluarga  bapak  NRL,  istrinya  ikhlas dipoligami karena tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya.  Bapak  NRL  memberikan nafkah  secara  adil  kepada  istri  pertama maupun  kedua,    baik  lahir  maupun batin,  sehingga  tidak  ada  rasa  iri maupun  benci  dari  istrinya  kepada bapak NRL.
Responden  selanjutnya  yaitu  bapak NRD,  keluarganya  begitu  harmonis, bapak  NRD  menikah  lagi  dengan  istri kedua karena diminta oleh istri pertama yang  sedang  sakit  dan  tidak  bisa disembuhkan. Istri kedua diminta
mengurus  anaknya  setelah  istri  pertama meninggal.
Kehidupan rumah tangga Bapak MN juga sangat harmonis, bapak MN sangat sayang  kepada  istri  pertama,  dan menikah lagi  dengan istri  kedua setelah mendapatkan  ijin  dari  istri  pertama, karena istri pertama tidak bisa memberika keturunan.
5. Keabsahan
a. Tercatat
Pernikahan  dari  6  keluarga  di Kecamatan  Bangsri  Kabupaten  Jepara yaitu  bapak  AM,  bapak  TG,  bapak NRL,  bapak  NRD,  bapak  MN  dan bapak  NSRN  sudah  ijin  kepada  istri pertama  dan  sudah  dicatatkan  secara resmi di KUA.
b. Belum tercatat Pernikahan  dari  4  keluarga  di
Kecamatan  Bangsri  Kabupaten  Jepara, yaitu  bapak  AB,  bapak  ZHR,  bapak HMBL dan bapak JML belum dicatatkan  di  KUA,  mereka  menikah secara sembunyi-sembunyi.
Dari analisa penulis mengenai praktek  poligami  yang  terjadi  di Kecamatan  Bangsri  Kabupaten  Jepara, bahwa  banyak  suami  yang  berpoligami dengan  alasan  yang  sesuai  pasal  4  ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya yaitu mandul, mereka  ingin  memiliki  keturunan  yang tidak bisa didapatkan dari istri pertama,
sehingga  suaminya  memilih  untuk menikah lagi.
Suami yang menikah lagi kebanyakan  ijin  dengan  istri  pertama dan  dicatatkan  di  KUA,  walaupun  ada yang  tidak  ikhlas  atau  keberatan,  akan tetapi  banyak  istri  pertama  yang  ikhlas jika  suaminya  menikah  lagi,  dengan syarat  bisa  berlaku  adil.  Keadilan  juga harus diterapkan dalam poligami. Banyak  suami  yang  sudah  menafkahi secara lahir, memberikan tempat tinggal dan  juga  kebutuhan  sehari-hari,  baik untuk  istri  pertama  maupun  kedua, namun  mereka  belum  bisa  adil  dalam menafkahi secara batin, sehingga kehidupan rumah tangga mereka kurang harmonis. Dilihat dari Undang-undang perkawinan  dan  Hukum  Islam  bahwa poligami  yang  terjadi  di  Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tidak efektif.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  maka  bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektifitas  poligami  menurut  Undang- Undang  Perkawinan  dan  Hukum  Islam adalah  ketika  suami  melakukan  poligami bukan karena nafsu belaka, melainkan niat beribadah  kepada  Allah  serta  memenuhi syarat-syarat poligami diantaranya, meminta persetujuan istri, menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-
anaknya  juga  berlaku  adil  terhadap mereka.
2. Implementasi poligami yang efektif menurut  Undang-Undang  Perkawinan  dan Hukum  Islam  di  Kecamatan  Bangsri Kabupaten  Jepara  adalah  tidak  efektif, dikarenakan  suami  belum  bisa  adil  dalam menafkahi  istri-istrinya  baik  secara  lahir maupun  batin,  padahal  syarat  poligami diantaranya  yaitu  berlaku  adil.  Kehidupan mereka  menjadi  kurang  harmonis,  sering terjadi  perselisihan  antara  suami  dengan istri pertama.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Saebani,  Beni  dan  Syamsul  Falah.
2011. Hukum Perdata Islam Di
Indonesia . Bandung: Cv Pustaka Setia.
Al-Albani. .t.th. Irwa’ Al Ghalil . t.tp. Dar Ibnu Jauzi.
Ali,  Abul  Hasan  bin  Ahmad  Al-Wahidi.
2010. Asbabun  Nuzul .  Jakarta:  Darul Kutub Al-Islamiyah.
Al-Zuhaily, Wahbah. 2002. Fiqh al-Islami wa al-Adilatuhu . Damaskus: Dar al-Fikri.
Arifin,  Gus.  2013. Menikah  Untuk  Bahagia .
Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Asy-Saukani.  1999. Fathul  Qadir juz  1.
Mesir: Dar Alamiyyah. Atiah,  Nur.  2000. Aspek  Dakwah  Dalam
Poligami Rosullillah . Skripsi.
Yogyakarta:  Fakultas  Dakwah  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Departemen  Agama  Republik  Indonesia.
2010. Mushaf  Al  Azhar  Al  Qur’an  dan Terjemah .  Bandung  :  Jabal  Roudotul
Jannah.
Fathoni,  Abdur  rahmat.  2006. Metodologi Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan Skrpsi . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Fedyani  Saifuddin,  Ahmad.  2007. Poligami Dalam  Perspektif  Sosial,  Ekonomi  dan Budaya .  Jakarta:  Lembaga  Demografi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ghazaly, Abdurrahman. 2013. Fiqh
Munakahat . Jakarta: Kencana.
Humaidy, Mu’ammal .  1980. Perkawinan  dan Persoalanya, Bagaimana Pemecaha-nya dalam Islam tip: t.p.
Ichsan,  M.  2018. Poligami  dalam  Prospektif Hukum Islam (Kajian Tafsir
Muqaronah). Jurnal.  Jurnal  Ilmiah Syari’ah, Vol.17, (No.2) .
Idris Ramulyo, Mohd. 1996. Hukum
Perkawinan  Islam  Suatu  Analisis  dari UU  no.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara. Moloeng,  Lexy  J.  2004. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
Muhammad  Rasyid  Ridha. t.t. Panggilan Islam Terhadap Wanita . ttp: t.p.
Novia. Psikologi Cinta. (online). Diakses pada hari  Senin,  12  Juli  2021.  Pukul  5.45 WIB.
https://www.psikologicinta.com/manfaat -poligami-untuk-wanita/.
Nurfaidah.  2017. Tinjauan  Yuridis  Putusan Izin  Poligami  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Dan  Kompilasi  Hukum
Islam  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama
Sungguminasa Kabupaten Gowa) .
Skripsi.  Makasar:  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Quraish  Shihab,  M.  1999. Wawasan  al-
Qur’an . Bandung: Mizan
Restu, Nanda dan Fitriyana,. 2020. Kebersyukuran Pada Istri Yang Dipoligami . Surakarta: Fakultas Psikologi  Universitas  Muhammadiyah
Surakarta.
Rofiq,  Ahmad.  2000. Hukum  Islam  di
Indonesia .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Saebani,  Beni  Ahmad. Fiqh  Munakahat  2 .
Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
Setiawan  ,  Johan  dan  Albi  Anggito.  2018.
Metodologi Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak.
Soekanto, Soerjono . 1986. Pengantar
Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Sulistyo,  Basuki.  2006. Metode  Penelitian . Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Thalib,  Sayuti.  1986. Hukum  Kekeluargaan Indonesia . Jakarta: UI Press.
Tihami, Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munakahat .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Zainuddin,  Muhammad.  2019. Pemahaman Metode  Penelitian  Hukum  (Pengertian,
Paradigma, dan Susunan Pembentukan) . Yogyakarta: Istana Agency.
Zuhaily,Wahbah.  1999. Al-Fiqh  Al-Islami  wa Adillatuhu ,  juz  9.,  , Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama. Beirut: DarulFikr.