Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara
Sonny Sudiar 1
Abstract
Development  of  border  area  always  becomes  an  interesting  discussions, this is proved when development of border area issue becomes as a part of the national development plan. For Indonesia, border area has a strategic means, especially in defence-security side, economic-trade side, and social- cultural side. This article is an effort to describe the management of land border area in North Kalimantan. They were located in both Malinau and Nunukan  district  spreading  in  17  sub-districts  which  are  bordered  with neighboring  country  Malaysia.  The  proximity  distance  enabled  the interactions  and  transborder  activities  among  the  people  in  land  border area.  Border  areas  in  North  Kalimantan  have  a  big  potential  to  be developed  as  the  central  of  growth  area,  so  properly  policy  and management are required.
Keywords: Development, Land Border, North Kalimantan Abstrak Pembangunan  kawasan  perbatasan  selalu  menjadi  tema  perbincangan yang  menarik,  hal  ini  terbukti  ketika  isu  pembangunan  kawasan perbatasan  masuk  menjadi  salah  satu  agenda  dalam  rencana pembangunan  nasional. Perbatasan  negara  mempunyai  makna  strategis bagi  Indonesia  terutama  dari  sisi  pertahanan-keamanan,  ekonomi- perdagangan  dan  sosial-budaya.  Artikel  ini  merupakan  sebuah  upaya untuk mendeskripsi pengelolaan kawasan perbatasan darat yang terdapat di  Kalimantan  Utara.  Kawasan  perbatasan  darat  provinsi  Kalimantan Utara berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan tersebar di 17 Kecamatan yang mana berbatasan langsung dengan negara tetangga
Malaysia. Posisi yang berdekatan memungkinkan terjadinya interaksi dan aktivitas-aktivitas  lintas  batas  negara  antar  masyarakat  di  kawasan perbatasan  darat  tersebut.  Dengan  segala  potensi  yang  dimilikinya kawasan  perbatasan  di  Kalimantan  Utara  mempunyai  potensi  yang sangat  besar  untuk  dikembangkan,  sehingga  dibutuhkan  kebijakan  dan pengelolaan  yang  tepat  agar  ekspektasi  pemerintah  dan  masyarakat untuk  menjadikan  kawasan  perbatasan  sebagai  pusat  pertumbuhan ekonomi baru dapat diwujudkan.
Kata Kunci: Pembangunan, Perbatasan Darat, Kalimantan Utara
Kawasan  perbatasan  negara  adalah  wilayah  kabupaten/kota  yang secara  geografis dan  demografis  berbatasan  langsung  dengan  negara tetangga  dan/atau  laut  lepas.  Kawasan  perbatasan  terdiri  dari  kawasan perbatasan  darat  dan  laut,  yang  tersebar  secara  luas  dengan  tipologi  yang beragam,  mulai  dari  pedalaman  hingga  pulau-pulau  kecil  terdepan/terluar
1 Direktur Eksekutif Nusantara Strategic House, Samarinda-Kalimantan Timur
(Bappenas,  2010:  63).  Wilayah  perbatasan  di  Indonesia  sudah  terlanjur identik  sebagai  daerah  yang  tertinggal  dan  terisolasi.  Corak  ketertinggalan wilayah  perbatasan  dapat  dilihat  dari  berbagai  macam  segi,  antara  lain: infrastruktur  dasar  yang  tersedia  masih  sangat  minim,  rendahnya  tingkat kesejahteraan  masyarakatnya,  kurang  baiknya  kualitas  pendidikan  dan pelayanan kesehatan. Sementara karakter keterisolasian wilayah perbatasan dapat dirasakan dari tingkat kesulitan akses menuju ke daerah perbatasan, biasanya  sangat  sulit  dicapai  karena  kondisi  geografisnya  yang  berbukit- bukit sehingga hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat perintis atau menggunakan perahu yang didesain khusus untuk melalui sungai-sungai yang berjeram.
Jika dilihat dari posisinya yang langsung berhadapan dengan wilayah teritorial kedaulatan negara tetangga, maka wilayah perbatasan negara dapat digolongkan sebagai kawasan yang sangat strategis. Namun sayang  potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menjadikan daerah perbatasan termasuk dalam kategori kawasan  tertinggal.  Untuk  melepaskan  wilayah  perbatasan  dari  problem ketertinggalan dan keterisolasian maka perlu disusun seperangkat kebijakan pembangunan  yang  holistik  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dasar  dari masyarakat yang hidup di daerah perbatasan tersebut.
Isu pembangunan kawasan perbatasan saat ini memang telah menjadi salah  satu  isu  yang  cukup  penting  pada  level  nasional,  sehingga  masuk menjadi  salah  satu  agenda  dalam  rencana  pembangunan  jangka  menengah nasional.  Pembangunan  wilayah  perbatasan  memiliki  keterkaitan  erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan  wilayah,  pertahanan  dan  keamanan  nasional  serta  peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan (Sonny Sudiar, 2013: 2). Pembangunan menjadi kata kunci yang paling penting untuk sebuah alasan  perbaikan  kondisi  di  wilayah  perbatasan.  Pembangunan  merupakan sebuah  keniscayaan  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  negara-bangsa  yang mendambakan untuk mewujudkan mimpi tentang kesejahteraan masyarakat secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu  konsentrasi  implementasi  program pembangunan nasional tidak hanya berkutat di daerah perkotaan, tapi juga harus diorientasikan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan perbatasan.
Kawasan  perbatasan  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  merupakan  salah satu  titik  potensial  yang  bisa  dijadikan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru tersebut.  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang  merupakan  provinsi  termuda  di Pulau Kalimantan yang secara resmi terbentuk pada tahun 2012 ditetapkan sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Secara geografis posisi wilayah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung  dengan daratan  Malaysia  Timur,  bahkan  terdapat  dua  Kabupaten sekaligus  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  yaitu  Kabupaten  Nunukan  dan Kabupaten  Malinau  yang  berjarak  sangat  dekat  dengan  wilayah  kedaulatan negara  Malaysia  (FISIP  Universitas  Mulawarman,  2015:  1).  Alasan utama
yang mendasari mengapa kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara perlu  dijadikan  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  baru  adalah  karena wilayah  perbatasan  yang  di  Kabupaten  Nunukan  dan  Kabupaten  Malinau memiliki  sejumlah  potensi  sumber  daya  alam yang  luar  biasa,  antara  lain: sumberdaya hutan  dan kawasan konservasi,  keanekaragaman  hayati, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, bahan tambang dan sumber daya  mineral,  potensi  wisata  alam.  Sejumlah  potensi  tersebut  harus  diakui belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah.
Namun  di  samping  potensi-potensi  tersebut,  implementasi  program pembangunan wilayah perbatasan di provinsi Kalimantan Utara saat ini dan masa  selanjutnya  akan  terkendala  oleh  sejumlah  persoalan  yang  cukup kompleks dan berdimensi majemuk, antara lain: keterbatasan infrastruktur dasar  (seperti:  jalan,  listrik,  air,  sarana  transportasi  dan  telekomunikasi), rendahnya  tingkat  pendidikan,  keterampilan  dan  kesehatan  masyarakat, ancaman  keamanan  dan  pertahanan  (seperti:  kejahatan transnasional), tumpang tindih kebijakan oleh instansi pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan,  pemekaran  wilayah  baru  yang  tidak  disertai  dengan  kesiapan sarana-prasarana dan sumber daya aparaturnya.
Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk mendeskripsikan strategi pemerintah  Indonesia  dalam  melakukan  pembangunan  di  kawasan perbatasan darat di provinsi Kalimantan Utara. Sebagai kawasan perbatasan negara,  Provinsi  Kalimantan  Utara  mempunyai  perbatasan  darat  langsung dan  berdampingan  dengan  negara  tetangga,  yakni:  wilayah  Sabah  dan Serawak, Malaysia Timur.

## Arti Penting Daerah Perbatasan Negara
Seperti  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2008  dan  Peraturan  Badan  Nasional  Perbatasan  Negara Nomor 1 Tahun 2015 bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara  yang  terletak  pada  sisi  dalam  sepanjang  batas  wilayah  Indonesia dengan  negara  lain,  dalam  hal  batas  wilayah  negara  di  darat,  kawasan perbatasan berada di kecamatan. Merujuk pada definisi di atas maka posisi kawasan  perbatasan  memiliki  makna  yang  sangat  penting  dan  strategis mengingat  letaknya  yang  berbatasan  dan  berhadapan  langsung  dengan negara lain.
Kawasan perbatasaan pada hakikatnya memiliki arti yang sangat vital dan  strategis, paling  tidak  jika  dilihat  dari  tiga sudut  pandang,  yaitu: pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan,  dan  sosial-budaya  (Deddy Koespramudyo,  2003:  9). Pertama, arti  penting  dari  sudut  pandang pertahanan-keamanan. Sebagai wilayah yang langsung berbatasan dengan negara  lain,  kawasan  perbatasan  adalah  bagian  integral  dari  wilayah teritorial  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  kedaulatannya  harus dijaga  dan  dipertahankan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  tapal  batas negara. Di samping itu, kawasan perbatasan juga bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman keamanan nasional yang sangat rentan disusupi oleh jaringan
kejahatan  transnasional  (TOC)  seperti:  terorisme,  perdagangan  manusia, peredaran obat-obat terlarang, pembalakan liar, perdagangan senjata ilegal, dan lain-lain. Oleh karena itu, konsentrasi pengamanan wilayah perbatasan harus  terus  disiagakan  agar  stabilitas  keamanan  tetap  terjaga. Kedua, arti penting dari sudut pandang ekonomi-perdagangan. Kawasan perbatasan negara merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional maupun nasional. Melalui kawasan ini, aktifitas perdagangan negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang pada  gilirannya  akan  mendorong  naiknya  kegiatan  produksi  masyarakat, pendapatan  masyarakat  dan  berujung  pada  kesejahteraan  masyarakat. Melihat  peluang  dan segala potensi  yang terkandung  di  dalamnya, maka  di masa mendatang kawasan perbatasan negara dimungkinkan menjadi sebuah kawasan  yang dapat mengembangkan  teknologi,  kawasan  pariwisata, kawasan agroindustri, kawasan perdagangan dan berbagai bentuk kawasan potensial  lainnya  yang  kesemuanya  mendukung  pendayagunaan  potensi sumberdaya  secara  optimal. Ketiga, arti  penting  dari  sudut  pandang sosial-budaya. Di  beberapa  kawasan  perbatasan  Indonesia  terdapat masyarakat  yang  secara  kultural  memiliki  kesamaan  karakter  sifat  dan tradisi,  mungkin  karena  mereka  berasal  dari  rumpun  keturunan  nenek moyang  yang  sama,  sehingga  tidak  jarang  ditemukan  adanya  hubungan kekerabatan  yang  sangat  dekat  antar  masyarakat  di  kawasan  perbatasan darat terutama  di  perbatasan  Indonesia-Malaysia.  Namun  di  beberapa  titik yang  lain,  masing-masing  wilayah  perbatasan  tersebut  memiliki  karakter sosial budaya yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara  keseluruhan  memperlihatkan  adanya  fenomena  yang  sama,  yakni adanya  interaksi  langsung  dan  intensif  antara  warga  negara  Indonesia dengan  warga  negara  tetangga,  berupa  hubungan-hubungan  sosial  kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern.

## Konsep dan Strategi Pembangunan di Wilayah Perbatasan Indonesia
Pembangunan  dapat  dilihat  sebagai  sebuah  proses  penyebarluasan kesejahteraan  dari  kehidupan  sosial.  Tujuan  utama  dari  pembangunan adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, seperti pangan, kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan. Ide tentang pembangunan menjadi sangat urgen untuk dikumandangkan sebagai sebuah  tantangan  yang  serius  bagi  negara-negara  berkembang.  Adapun semangat  yang  diusung  dalam  pembangunan  tersebut  adalah  usaha  untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat atau warga negara. Sehingga  untuk  mewujudkan  cita-cita  pembangunan  tersebut  dibutuhkan kesadaran  dan  rencana  serta  pelaksanaan  pembangunan  yang  terukur  dan terlembaga. Tujuannya agar keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang lebih baik di masa depan dapat terwujud.
Dalam konteks pengembangan daerah, maka kebijakan pembangunan harus  dilihat  sebagai  sebuah  proses  politik.  Ini  berarti  bahwa  dalam membahas  isu  pembangunan  kawasan  perbatasan,  maka  kita  perlu
merenungkan  pertanyaan-pertanyaan  berikut  ini;  siapa  yang  mendapatkan keuntungan  dalam  proses  pembangunan  kawasan  perbatasan,  apa  yang mereka  peroleh  dari  proses  pembangunan  tersebut,  bagaimana  mereka mendapatkannya,  dan  kapan?  (Budi  Winarno,  2008:  ix).  Dengan menggunakan  model  kerangka  berpikir  seperti  ini,  maka  dapat  diperoleh sebuah  gambaran  yang  jelas  mengenai  proses  pembangunan  dan  dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan tersebut.
Dalam  dokumen  Rencana  Induk  Pengelolaan  Perbatasan  Negara 2015-2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah semua  proses  perbaikan  atau  perubahan  yang  dilakukan  melalui  upaya- upaya  secara  sadar,  terencana,  dan  berkesinambungan  atas  suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Pengelolaan perbatasan negara tidak terlepas  dari  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional.  Dalam  konteks pembangunan di Indonesia, perencanaan pembangunan diatur sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  oleh  karenanya  pelaksanaan  dan  penganggaran pembangunan mengacu pada sistem yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  tersebut.  Adapun  arahan  pembangunan  yang  dirumuskan pada  dasarnya  merupakan  penjabaran  dari  agenda-agenda  pembangunan yang disusun oleh Presiden (pada level nasional) atau Kepala Daerah (pada level  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota).  Berdasarkan  peraturan  perundang- undangan tersebut di atas terdapat lima produk rencana pembangunan, yang meliputi:  (1)  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP),  (2)  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM),  (3)  Rencana  Strategis Pembangunan  (Renstra),  (4)  Rencana  Kerja  Pemerintah/Pembangunan (RKP), (5) Rencana Kerja (Renja).
Pengelolaan  perbatasan di  seluruh  wilayah  NKRI  merupakan  bagian integral  dari  manajemen  negara,  yang  operasionalisasinya  membutuhkan adanya arah yang jelas berdimensi jangka panjang dan komprehensif dalam sebuah grand  design bagaimana  mencapai  visi  dan  misi  pengelolaan perbatasan  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Grand design disusun guna mencapai tujuan utama pengelolaan  perbatasan,  yaitu:  menjaga  integrasi  NKRI  sebagai  amanat konstitusi, membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif  untuk  kesejahteraan  rakyat,  mengukuhkan  kapasitas Indonesia  di  wilayah  perbatasan  dalam  konteks  persaingan  global.  Guna mencapai  tujuan  utama  tersebut  maka  grand  design  disusun  dengan memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut:  mengutamakan  kepentingan strategis  nasional,  pengelolaan  perbatasan  berwawasan  global,  integrasi seluruh  aspek  perubahan  lingkungan  strategis,  keterpaduan  pengelolaan dalam hubungan pusat dan daerah, dan dinamika politik perbatasan (BNPP, 2011: 13-16).
Selain  mengacu  pada  konsep  dasar  di  atas,  pengelolaan  perbatasan juga  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan,
Jurnal Administrative Reform, Vol.3  No.4 , Oktober - Desember 2015
keamanan dan lingkungan (Soni Sumarsono, 2012: 4). Pertama , pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) . Pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan  berdasarkan  pengembangan  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  perbatasan. Pengembangan  aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan  diarahkan  untuk meningkatkan  kualitas  produk  komoditas  unggulan  sehingga  mempunyai daya  saing  di  pasar  internasional.  Pendekatan  ini  merupakan  konsekuensi logis  dari  paradigma  baru  dalam  pengembangan  kawasan  perbatasan  yang bergeser  arah  dari  orientasi inward  looking menjadi outward  looking, sehingga  kawasan  perbatasan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pintu  gerbang bagi  aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan  dengan  negara  tetangga. Kedua, pendekatan keamanan (security approach). Posisi kawasan perbatasan yang terletak  berdampingan  dengan  negara  tetangga  baik  darat  maupun  laut, menjadikan  kawasan  perbatasan  rentan  terhadap  pelanggaran  kedaulatan oleh  negara  lain.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  pengawasan  yang  ketat  agar keamanan nasional tetap terjaga. Ketiga, pendekatan lingkungan. Pendekatan ini  memandang  bahwa  aspek  lingkungan  sebagai  faktor  penting  dalam pengelolaan perbatasan. Pendekatan lingkungan ini dioperasionalkan dengan langkah-langkah  terukur  dan  memperhatikan  keseimbangan  lingkungan dalam  proses  pembangunan,  terutama  dalam  melakukan  pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat, realisasi nyata dari strategi ini  direfleksikan  dengan  tindakan  untuk  melakukan  pengendalian  pada penebangan  liar  di  lahan  hutan  lindung  atau  kawasan  konservasi  lainnya. Sehingga menjaga keberlangsungan lingkungan menjadi agenda penting yang harus  diperhatikan,  dengan  meminimalisir  dampak  yang  ditimbulkan  oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan.

## Kawasan Perbatasan Darat Negara di Provinsi Kalimantan Utara: Letak dan Aktivitas Lintas Batas
Kawasan  perbatasan  darat  Indonesia  berada  di  3  (tiga)  pulau,  yaitu Pulau Kalimantan, Papua dan Pulau Timor, dan tersebar di 5 (lima) provinsi, yaitu:  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Utara,  Papua,  dan Nusa  Tenggara  Timur.  Kawasan  perbatasan  darat  di  Pulau  Kalimantan berbatasan  dengan  negara  Malaysia,  di  Pulau  Papua  berbatasan  dengan negara Papua Nugini, dan di Pulau Timor berbatasan dengan negara Timor Leste.  Adapun  cakupan  administrasi  yang  berada  di  wilayah  provinsi Kalimantan  Utara  adalah  sepanjang  990  km  melintasi  17  kecamatan  dan duan  2  kabupaten,  yakni  Kabupaten  Malinau  dan  Kabupaten  Nunukan berbatasan  dengan  negara  bagian  Sabah  dan  Serawak,  Malaysia  Timur (Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015:103). Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel. 1
Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2015-2019
Mengingat  letaknya  yang  berbatasan  langsung  dengan  negara Malaysia  memungkinkan terjadinya  interaksi  dan  aktivitas  lintas  batas negara  oleh  masyarakat  di  kawasan  perbatasan  darat  tersebut.  Aktivitas lintas  batas  yang  terjadi  di  kawasan  perbatasan  darat  harus  diakui  sedikit banyak  dapat  berpengaruh  pada  kondisi  pertahanan-keamanan,  ekonomi- perdagangan,  sosial-budaya  serta  perkembangan  infrastruktur  aktivitas lintas batas itu sendiri.
Dari  aspek  pertahanan  keamanan,  aktivitas  lintas  batas  yang  terjadi dapat menimbulkan ancaman kerawanan tindak pidana karena adanya arus barang,  jasa  dan orang  dari  dan  ke  negara  Republik  Indonesia-negara tetangga Malaysia, indikasinya dapat dilihat dari perdagangan barang secara ilegal  (jenis  barang,  volume  barang  yang  melebihi  kapasitas).  Indikasi  lain juga  ditemukan  seperti  adanya  jalur  pelintasan  batas ilegal  yang  seringkali dimanfaatkan  sebagai  tempat  persembunyian  buronan  pelaku  kejahatan, atau  digunakan  sebagai  jalur  penyelundupan  narkoba,  senjata,  dan  barang ilegal lainnya.
Dari  aspek  ekonomi-perdagangan.  Kegiatan  perdagangan  tradisional yang  terjadi  di  kawasan  perbatasan  darat  di  provinsi  Kalimantan  Utara merupakan  bentuk  penjualan  komoditas  yang  biasanya  berupa  hasil-hasil pertanian  dan  perkebunan  yang  notabene  merupakan  produk  mentah  oleh masyarakat  Indonesia.  Kemudian  hasil  penjualan  produk  mentah  tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan barang pokok. Kondisi ini adalah bukti
Provinsi Kabupaten
Kecamatan
Kalimantan Utara Nunukan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik
Utara, Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Lumbis Ogong, Sebuku,
Sei Manggaris, Tulin Onsoi, Malinau Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Bahau Hulu
nyata bahwa selama ini masyarakat kita yang tinggal di kawasan perbatasan masih  mempunyai  ketergantungan  suplai  kebutuhan  barang  pokok  dari negara  tetangga  Malaysia  (seperti:  produk  makanan  dan  minuman,  gas, minyak goreng, susu bubuk, pupuk, serta produk onderdil mesin). Sementara  dari  aspek  sosial-budaya  lintas  batas  Indonesia-Malaysia ditandai dengan hubungan sosial dan budaya yang terjalin di kedua kawasan perbatasan tersebut. Secara umum Indonesia dan Malaysia merupakan satu rumpun  dengan  sebagian  besar  suku  yang  mendiami  kawasan  tersebut adalah suku dayak dan suku melayu. Hubungan sosial budaya terjalin sudah sejak lama dikarenakan adanya ikatan sosial dan emosional antar penduduk di  kawasan  perbatasan.  Interaksi  sosial  budaya  antar  masyarakat  terjalin dalam berbagai bentuk, diantaranya perkawinan antar warga yang berbeda status kewarganegaraan dan hubungan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut juga  didukung  oleh  kesamaan  adat-istiadat  dan  penggunaan  bahasa sehari- hari yang relatif sangat mirip.
Adanya  aktivitas  lintas  batas  ini  juga  berpengaruh  pada  kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan darat, terutama yang berkaitan dengan keberadaan  pos  lintas  batas  di  masing-masing  wilayah  negara.  Tingginya tingkat keluar-masuknya barang, jasa dan orang di kawasan perbatasan darat provinsi  Kalimantan  Utara  mengkondisikan  masing-masing  negara  perlu membangun  pos  lintas  batas  yang  seyogya  dilengkapi  dengan  fasilitas  bea- cukai,  imigrasi,  karantina  dan  keamanan.  Meskipun  sampai  hari  ini  belum semua pos lintas batas dilengkapi dengan fasilitas tersebut di atas.

## Isu Strategis Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat
Kawasan perbatasan sangat identik sebagai kawasan yang tertinggal dan  terbelakang  jika  dibandingkan  dengan  daerah-daerah  lainnya  di  bumi pertiwi  Indonesia.  Padahal  kawasan  perbatasan  mempunyai  sumber  daya alam yang terbilang cukup besar, kekayaan tradisi sosial budaya masyarakat yang mengandung nilai-nilai kehidupan berbudi luhur. Namun sayang semua potensi  tersebut  tidak  optimal  diberdayakan  sehingga  belum  mampu mengangkat  harkat-martabat  masyarakat  perbatasan  dengan  peningkatan kesejahteraan  ekonomi.  Kondisi  inilah  yang  terus  menjadi  prolem  klasik kawasan  perbatasan  dari  waktu-waktu,  yang  mengakibatkan  kawasan perbatasan  selalu  menjadi  daerah  yang  tertinggal  dalam  segala  aspek kehidupan.
Isu-isu  strategis  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  kawasan perbatasan darat di Indoensia dapat dielaborasi ke dalam tiga bagian, yaitu: pertama, aspek pertahanan, keamanan dan hukum yang mencakup: aktivitas ilegal,  eksploitasi  sumber  daya  alam  secara  liar,  menurunnya  wawasan kebangsaan,  gangguan  keamanan  dan  ketertiban. Kedua, aspek perngembangan  ekonomi  kawasan,  antara  lain:  pengelolaan  sumber  daya alam  yang  tak  terkendali  telah  mengakibatkan  degradasi  lingkungan, kesenjangan  sarana  dan  prasarana  wilayah  perbatasan  dengan  negara tetangga,  terbatasnya  infrastruktur  penunjang  aktivitas  ekonomi. Ketiga ,
aspek  pelayanan  dasar  sosial  yang  meliputi:  rendahnya  kesejahteraan masyarakat, minimnya akses layanan sosial dasar, mobilitas penduduk yang tinggi (Soni Sumarsono, 2012: 7).
Untuk konteks Kalimantan Utara, isu pembangunan perbatasan yang paling  banyak  perhatian  oleh  banyak  kalangan  adalah  masalah  pelayanan infrastruktur  transportasi.  Kondisi  faktual  di  kawasan  perbatasan  darat Kalimantan Utara (seperti yang ada di Kabupaten Malinau: Kecamatan Long Nawang, Kecamatan Long Ampung, dan di Kabupaten Nunukan: Kecamatan Krayan,  Kecamatan  Krayan  Selatan,  Kecamatan  Lumbis  Ogong,  Kecamatan Simanggaris, Kecamatan Tulin Onsoi) masih didominasi oleh kondisi jaringan jalan  yang  buruk.  Pada  umumnya  kondisi  jaringan  jalan  di  kawasan perbatasan darat tersebut masih banyak ditemukan berupa jalan tanah dan berbatu. Bahkan  pada  kondisi  tertentu  seperti  saat  musim  hujan  biasanya diperparah  dengan  kondisi  jalan  yang  berlumpur  sehingga  semakin menghambat mobilitas pergerakan orang dan barang. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada tingkat konektivitas kawasan perbatasan dengan daerah- daerah  lain,  hal  ini  tentu  saja  dapat  mengganggu  aktivitas  ekonomi  di kawasan  perbatasan  tersebut.  Kondisi  yang  lebih  memprihatinkan  adalah terdapat  beberapa  Kecamatan  di  kawasan  perbatasan  yang  hanya  bisa dicapai  dengan  menggunakan  pesawat perintis  dari  ibukota  provinsi  dan ibukota  kabupaten,  sebuah  kenyataan  memprihatikan  yang  mengakibatkan pergerakan  masyarakat  menjadi  sangat  terbatas  dan  berdampak  juga  pada tingginya harga kebutuhan barang pokok.
Selain persoalan infrastruktur transportasi jalan, isu yang juga kerap kali  didiskusikan  dalam  pengelolaan  kawasan  perbatasan  darat  adalah persoalan minimnya akses terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman seperti: jaringan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan telekomunikasi. Hal terkait juga dengan persoalan minimnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di kawasan perbatasan belum  tersedia sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan yang representatif.  Fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  seperti  sekolah  dan puskesmas yang ada masih jauh dari memadai, walaupun ada biasanya tidak ditunjang oleh tenaga pendidik dan tenaga medis yang cukup.

## Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan Darat di Kalimantan Utara
Mengingat  kawasan  perbatasan  negara  memiliki  makna  yang  sangat penting dan strategis bagi Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian dengan konsentrasi  yang  sangat  tinggi  dalam  pengelolaan  kawasan  tersebut. Keseriusan  pemerintah  tersebut  dibuktikan  dengan  dibentuknya  Badan Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP)  sebagai  lembaga  yang  diberi kewenangan  untuk  melakukan  fungsi  koordinasi  dan  sinkronisasi  rencana program  pembangunan  di  seluruh  kawasan  perbatasan  Indonesia.  BNNP dibentuk  berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Nomor  43  tahun  2008  dan
ditegaskan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2010.  Untuk  lebih memberikan  pemahaman  operasionalnya  bahwa  pembentukan  BNPP dimaknai  sebagai  upaya  untuk  menggerakkan  orang-orang  dan  potensi kawasan  perbatasan  melalui  penetapan  kebijakan  perencanaan  program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan  atas  penanganan  batasan  wilayah  negara  dan  kawasan perbatasan  untuk  mencapai  tujuan  sebagaimana  telah  ditetapkan  (BNPP, 2011: 13).
Sementara  pengelolaan  kawasan  perbatasan  di  tingkat  daerah  juga dibentuk lembaga serupa, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan  di  daerah.  Dasar  hukum  pembentukan  Badan  Pengelola Perbatasan di tingkat provinsi seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permendagri No. 2 Tahun 2011 bahwa pembentukan BPP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam konteks provinsi Kalimantan Utara, pembentukan Badan  Pengelola  Perbatasan  (BPP)  ditetapkan  dengan  Peraturan  Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014. Pada Peraturan Gubernur tersebut dinyatakan  bahwa  tugas  pokok  dari  Badan  Pengelola  Perbatasan  adalah melaksanakan penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang Pengelola Perbatasan (Pergub Kaltara, 2014).
Sebagai  lembaga  teknis  daerah  BPPD  berfungsi  merumuskan kebijakan  teknis  di  bidang  pengelolaan  perbatasan  sesuai  dengan  rencana strategis  yang  ditetap  oleh  pemerintah  daerah.  Karena  pembentukkan provinsi  Kaliimantan  Utara  lebih  muda  daripada  Kabupaten  Nunukan  dan Kabupaten  Malinau 2 ,  maka  keberadaan  BPPD  di  dua  Kabupaten  tersebut sudah  terbentuk  lebih  dulu.  Pembentukan  Badan  Pengelola  Perbatasan Daerah  Kabupaten  Malinau  ditetapkan  berdasar  Peraturan  Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga  Teknis.  Sedangkan  pembentukan  Badan  Pengelola  Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2011tentang Pembentukan Susunan Organisasai dan  Tata  Kerja  Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah  (BPPD)  Kabupaten Nunukan,  yang  menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan  kegiatan  di  daerah perbatasan.
Harus diakui bahwa pengelolaan kawasan perbatasan negara memang tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah. Melaksanakan program pembangunan  di  tingkat  daerah,  mengalokasikan  anggaran  pembangunan untuk kawasan perbatasan, memperbaiki infrastruktur kawasan perbatasan seperti: jalan, drainase, jembatan, pelabuhan, dll. Di samping itu, salah satu strategi  pembangunan  yang  sedang  diupayakan  oleh  pemerintah  daerah adalah  melakukan  pemekaran  wilayah  sebagai  daerah  administrasi  baru. Upaya  pelaksanan  program  pembangunan  yang  sudah  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  tersebut  diorientasikan  mampu  memberikan  kontribusi
2 Pembentukan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau ditetapkan melalui Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999
positif  terhadap  kualitas  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di kawasan perbatasan darat.

## Daftar Pustaka
Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  di  Indonesia  Tahun  2011- 2025 , Jakarta.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2010. RPJNM 2010-2014. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.
Koespramoedyo,  Deddy.  2003. Strategi  dan  Model  Pengembangan  Wilayah Perbatasan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus & Tertinggal  Deputi  Bidang  Otonomi  Daerah  &  Pengembangan  Regional BAPPENAS, Jakarta.
Peraturan  Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Rencana  Induk  Pengelolaan  Perbatasan  Negara  Tahun  2015- 2019.
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Utara  Nomor  10  Tahun  2014  Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah,  Satuan  Pamong  Praja  dan  Lembaga  Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Laporan  Akhir  Penyusunan  Database  Kesejahteraan  Rakyat  Pasca  DOB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda.
Sudiar,  Sonny.  2013. Sosek  Malindo  Kaltim-Sabah:  Kerjasama  Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara , Pustaka Radja, Surabaya.
Sumarsono,  Soni.  2012. Kebijakan  Umum  Pengelolaan  Lintas  Batas  Negara. BNPP, Jakarta.
_____________________.2012. Pembangunan  Kawasan  dan  Manajemen  Tasbara. BNPP, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah.
Winarno,  Budi.  2008. Gagalnya  Organisasi  Desa  Dalam  Pembangunan  di Indonesia. Tiara Kencana, Yogyakarta.