Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara

## Enos Paselle
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
Abstract: Participatory  development  planning  is  a  development  approach  which required the public involvement at the local level. The purpose of citizen involvement in  development  planning  is  to  make  sure  that  development  programs  done  by government  meet  with  the  public  needs.  Achievement  approach  asserts  that organization  effectiveness  is  an  ultimate  goal.  It  assumes  that  organizaton  is  an instrument to pursue several goal, the aims of organization are common agreement or a share vision.
Keywords: Participatory Planning, Development Planning Discussion
Abstrak: Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  merupakan  salah  satu  pendekatan perencanaan  pembangunan  di  daerah  yang  mewajibkan  keterlibatan  masyarakat. Keterlibatan  masyarakat  ini  diperlukan  dengan  tujuan  agar  program  dan  kegiatan pembangunan  yang  diambil  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Pendekatan pencapaian tujuan menetapkan efektivitas organisasi sebagai pencapaian tujuan akhir. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat  dengan  sengaja,  rasional  dan  memiliki  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Tujuan merupakan  kesepakatan  bersama,  setidaknya  dipahami  bersama  (shared  vision). Pencapaian  tujuan  yang  berhasil  menjadi  sebuah  ukuran  yang  tepat  tentang efektivitas. Pendekatan ini mementingkan tujuan (ends) daripada caranya (means). Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Musrenbang.

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  sebuah  proses  perubahan  secara  sadar  dan terencana untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, dalam pembangunan  tersebut  pemerintah  berusaha  untuk  mengakomodasi  seluruh kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  yang  sangat  banyak  baik  jumlah  maupun ragamnya dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak  yang  harus  didahulukan  serta  memperhatikan  sumber  daya  yang  tersedia dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menurut Rapley (2007:2), pembangunan  merupakan  suatu  proses  yang  menjadi  tanggungjawab  negara kepada  masyarakatnya  yang  memiliki  berbagai  kebutuhan  dan  kepentingan. Banyaknya  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  membuat  pembangunan merupakan  suatu  proses  yang  multidimensional,  seperti  yang  dituturkan  oleh Mallick (2005:17) pembangunan dilaksanakan berdasarkan suatu perencanaan yang matang  dengan  memperhatikan  berbagai  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat serta  sumber  daya  yang  dimiliki,  kemudian  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal waktu  dan  sumber  daya  yang  tersedia  dan  selama  proses  pembangunan  tersebut juga  dilakukan  kegiatan  evaluasi  untuk  menilai  apakah  pelaksanaan  pembangunan tersebut  telah  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  dan  apakah  terdapat kendala atau masalah yang muncul selama pelaksanaan pembangunan yang dapat mengganggu  pelaksanaan  pembangunan  sehingga  tidak  dapat  mencapai  tujuan pembangunan tersebut.  Menurut Safi’i (2009:16) beberapa hal yang perlu diketahui
sebelum  memulai  perencanaan  pembangunan  adalah  ketersediaan  sumberdaya yang  ada,  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak  dicapai,  kebijakan  dan  cara  yang digunakan  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut,  penjabaran  dalam  program  dan kegiatan serta memperhitungkan aspek waktu dalam pencapaian tujuan tersebut.
Reformasi  desentralisasi  menawarkan  kesempatan  untuk  mempromosikan peningkatan  partisipasi  rakyat  dalam  pengambilan  keputusan  publik  dan peningkatan pengelolaan sumber daya public (Romeo, 2000:1). Proses perencanaan pembangunan  yang  semula top-down dan  merupakan  urusan  pemerintah  semata, baik pusat maupun daerah, berangsur-angsur menjadi kegiatan masyarakat, dengan motor penggerak elemen masyarakat dan kelompok kepentingan. Pengikutsertaan masyarakat  dalam  proses  penentuan  kebijakan  dianggap  sebagai  salah  satu  cara yang  efektif  guna  menampung  dan  mengakomodasi  berbagai  kepentingan  yang beragam  tersebut.  Munzwa, et  al. (2008:40)  menyatakan  bahwa  tanpa  adanya keterlibatan  masyarakat  maka  hasil  keseluruhan  adalah  usaha  dan  pemborosan sumber daya. Majale (2009) dalam salah satu kesimpulannya menyatakan perlunya peningkatan  kesadaran  pemimpin  dan  penguasa  lokal  terhadap  konsep perencanaan  partisipatif  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Perencanaan partisipatif  tersebut  bertujuan  agar  pembangunan sesuai  dengan  kebutuhan lokal. Sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat maka proses perencanaan  pembangunan  harus  melibatkan  masyarakat,  seperti  yang disampaikan  oleh  Abe  (2005:88)  bahwa  perencanaan  partisipatif  adalah perencanaan  yang  dalam  tujuannya  melibatkan  kepentingan  rakyat,  dan  dalam prosesnya  melibatkan  rakyat  (baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung). Dengan  turutnya  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  dapat  diharapkan masyarakat  tersebut  mengetahui  program  dan  kegiatan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan dan dapat mendorong masyarakat turut serta baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  sebagai  pedoman  bagi  Pemerintah Daerah  dalam  melaksanakan  perencanaan  pembangunan  di  daerah.  Mekanisme perencanaan  dilaksanakan  secara  berjenjang  yakni  mulai  dari  tingkat desa/kelurahan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  forum-forum  serupa  di  tingkat  yang lebih  tinggi.  Berbagai  tahapan  musrenbang  tersebut  berfungsi  untuk  menjaring aspirasi  masyarakat,  mengidentifikasi  permasalahan,  menampung  usulan-usulan kegiatan  pembangunan,  membahas  dan  menghasilkan  daftar  prioritas  usulan- usulan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan  mekanisme  tersebut  diharapkan  dapat  menghasilkan  suatu  perencanaan pembangunan  yang  ”sempurna”,  dalam  arti  mencakup  semua  bidang pembangunan  secara  proporsional  dan  sesuai  dengan  yang  dikehendaki masyarakat.Tulisan  ini  mendeskripsikan  dan  menganalisis  efektifitas  hasil Musrenbang  Kecamatan  dalam  kegiatan  pembangunan  ditinjau  dari  konsep perencanaan partisipatif.

## Administrasi Publik
Ilmu  Administrasi  Publik  berkembang  dari  masa  ke  masa  sesuai  dengan perkembangan jaman. Para ahli mengkategorikan perkembangan ilmu administrasi publik  tersebut  sesuai  dengan  pengamatannya.  Salah  satunya  Denhardt  dan Denhardt  (2003)  mengkategorikan  perkembangan  ilmu  administrasi  menjadi  tiga perspektif,  yaitu old  public  administration,  new  public  management dan new  public service .
Perspektif  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  perspektif  ketiga,  yaitu New  Public  Service ,  merupakan  perspektif  baru  dalam  administrasi  publik  setelah perspektif New Public Management . Jika New Public Management berorientasi pada kepuasan  masyarakat  sebagai  pelanggan,  maka  berbeda  dengan  orientasi  pada perspektif New Public Service yang berorientasi pada pelayanan publik. Perspektif ini muncul  pada  tahun  2003  dikemukakan  oleh  J.V  Denhardt  &  R.B.  Denhardt.  J.V Denhardt  &  R.B.  Denhardt  menyarankan  untuk  meninggalkan  prinsip  administrasi klasik  dan New  Public  Management dan  beralih  ke  prinsip New  Public  Service .  Ide pokok New  Public  Service adalah Serve  Citizen,  Not  Custumers,  Seek  The  Public Interest,  Value  Citizenship  over  Entrepreneurship,  Think  strategically,  Act Democratically, Recognized that Accountability Is Not Simple, Serve rather than Steer, Value  People,  not  just  Productivity .  Adanya  pengakuan  atas  warga  negara  dan posisinya  yang  sangat  penting  bagi  pemerintahan  yang  demokratis,  menghendaki peran  administrator  publik  untuk  melibatkan masyarakat  dalam  pemerintahan  dan bertugas untuk melayani masyarakat. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan  masyarakat  tidak  hanya  dalam  perencanaan  tetapi  juga  pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat.
Perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik. Pelayanan kepada  masyarakat  merupakan  tugas  utama  bagi  administrator  publik  sekaligus sebagai  fasilitator  bagi  perumusan  kepentingan  publik  dan  partisipasi  masyarakat dalam pemerintahan. Salah satu kajian dalam administrasi publik adalah administrasi pembangunan.
Di  dalam  administrasi  pembangunan  ini  dipelajari  berbagai  hal  yang berkenaan  dengan  keseluruhan  proses  pelaksanaan  rangkaian  kegiatan  yang bersifat  pertumbuhan  dan  perubahan  berencana  menuju  modernitas  dalam berbagai  aspek  kehidupan  bangsa  dalam  rangka “nation  building” (Siagian  1985 :111).  Dalam  administrasi  pembangunan tersebut  salah satunya  membahas  tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu perencanaan perencanaan pembangunan yang bersifat dari atas ke  bawah  ( top-down )  dan  perencanaan  pembangunan  yang  bersifat  dari  bawah keatas  ( bottom-up ).  Perencanaan  partisipatif  merupakan  pengembangan  dari perencanaan  pembangunan  yang  bersifat  dari  bawah  keatas,  karena  perencanaan pembangunan ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat.
Tulisan  ini  hendak  mengetahui  gambaran  pelaksanaan  musrenbang kecamatan  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam penyusunan  perencanaan  pembangunan.  Apakah  keputusan  publik  yang  diambil oleh  pemerintah  memiliki  warna  dari  aspirasi  masyarakat  yang  kuat  seperti  yang dikehendaki  dalam  perspektif new  public  service yang  berorientasi  pada pelayanan
publik.  Pemerintahan  yang  demokratis  adalah  pemerintahan  yang  responsif terhadap  masyarakat  karena  pemerintah  yang  benar  adalah  pemerintah  yang mewakili rakyatnya, membawa aspirasi mereka. Masyarakat mempunyai hak untuk terlibat  dalam  setiap  keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka  terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

## Konsep Efektivitas
Pengertian efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga  dikatakan  merupakan  ukuran  seberapa  jauh  tingkat output ,  kebijakan  dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu  operasi  pada  sektor  publik  sehingga  suatu  kegiatan  dikatakan  efektif  jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.
Efektivitas  menurut  Devas  (1989  :279-280)  adalah  hasil  guna  kegiatan pemerintah  dalam  mengurus  keuangan  daerah  harus  sedemikian  rupa  sehingga memungkinkan  program  dapat  direncanakan  dan  dilaksanakan  untuk  mencapai tujuan  pemerintah  dengan  biaya  serendah-rendahnya  dan  dalam  waktu  secepat- cepatnya.  Gibson, et  al. (1996  :30)  pengertian  efektivitas  adalah  penilaian  yang dibuat  sehubungan  dengan  prestasi  individu,  kelompok,  dan  organisasi.  Makin dekat  prestasi  mereka  terhadap  prestasi  yang  diharapkan  (standar),  maka  makin lebih  efektif  dalam  menilai  mereka.  Dari  pengertian  tersebut  di  atas  dari  sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasikan tiga tingkatan analisis  yaitu:  (1)  individu,  (2)  kelompok,  (3)  organisasi.  Ketiga  tingkatan  analisis tersebut  sejalan  dengan  ketiga  tingkatan  tanggung  jawab  manajerial  yaitu  bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi. Untuk  mengukur  keefektifan  suatu  perencanaan  belum  ada  alat  ukur  yang  tepat, tulisan  ini  merujuk  kepada  beberapa  pendekatan  dalam  mengukur  keefektifan organisasi  yang  dikemukakan  oleh  Robbins  (1994  :58-82).  Adapun  keempat pendekatan  tersebut  adalah  pendekatan  pencapaian  tujuan  ( goal  attainment approach ), pendekatan sistem ( system approach ), pendekatan konstituensi-strategis ( strategic-constituencies  approach )  dan  pendekatan  nilai-nilai  bersaing  ( competing- values approach ).
Pendekatan  pencapaian  tujuan  menetapkan  efektivitas  organisasi  sebagai pencapaian  tujuan  akhir.  Pendekatan  ini  mengasumsikan  bahwa  organisasi  adalah kesatuan  yang  dibuat  dengan  sengaja,  rasional  dan  memiliki  tujuan  yang  hendak dicapai.  Tujuan  merupakan  kesepakatan  bersama,  setidaknya  dipahami  bersama ( shared  vision ).  Oleh  sebab  itu  pencapaian  tujuan  yang  berhasil  menjadi  sebuah ukuran  yang  tepat  tentang  keefektivan.  Pendekatan  ini  mementingkan  tujuan ( ends )  daripada  caranya  ( means ).  Teknik  manajemen  yang  sesuai  dengan pendekatan ini adalah management by objectives (MBO).
Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah goal  attainment approach: Usulan-usulan  kegiatan  pembangunan  yang  telah  disepakati  dan diputuskan  bersama  oleh  para stakeholder yang  tertuang  dalam  hasil  musrenbang kecamatan dianggap sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai. Apakah tujuan-
tujuan  tersebut  dapat  tercapai  dilihat  dari  realisasi  kegiatan  pembangunan  yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

## Konsep Perencanaan
Dalam  mencapai  tujuan  pada  suatu  organisasi  perlu  dibuat  perencanaan. Perencanaan  diperlukan  karena  adanya  kelangkaan/keterbatasan  sumber  daya termasuk sumber dana yang tersedia sehingga mengharuskan mempertimbangkan skala  prioritas  dalam  menentukan  suatu  pilihan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan. Menurut  Siagian  (2008:88)  “perencanaan  dapat  didefinisikan  sebagai  keseluruhan proses  pemikiran  dan  penentuan  secara  matang  tentang  hal-hal  yang  akan dikerjakan  di  masa  yang  akan  datang  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan”.  Perencanaan  merupakan  suatu  proses  untuk  memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi dan memikirkan alternatif pemecahannya serta memikirkan  kondisi  ideal  yang  diharapkan.  Grijns  dalam  Syafrudin  (1993:22), berpendapat  bahwa  perencanaan  merupakan  suatu  metode  praktis  sebagai  alat pendekatan yang sistematik dan ilmiah. Pemikirannya berpijak pada suatu dikotomi yang  membagi  perencanaan  dalam  arti  sempit  dan  perencanaan  dalam  arti  luas. Davidov dan Reiner dalam Syafrudin (1993 :5), mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  perencanaan  merupakan suatu  proses  penentuan  pilihan  terhadap  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam kurun  waktu  tertentu,  penentuan  pilihan  terhadap  alternatif-alternatif  tindakan yang perlu dilakukan, kemudian mengarahkan setiap tindakan agar pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Perencanaan terdiri dari beberapa tahapan yang dilalui untuk  dapat  mencapai  suatu  perencanaan  yang  ideal.  Abe  (2005:77) mengidentifikasi  bahwa  tahapan  perencanaan  terdiri  dari  enam  langkah perencanaan  yaitu  penyelidikan,  perumusan  masalah,  identifikasi  daya  dukung, rumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah dan penentuan anggaran.
Dengan  mempertimbangkan  kompleksnya  permasalahan  yang  hendak dipecahkan,  sumber  daya  yang  tersedia,  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak  dicapai berdasarkan  alternatif  yang  terbaik  dan  kebijakan  yang  hendak  ditempuh,  maka diperlukan  perencanaan  yang  baik.  Perencaaan  mempunyai  peran  yang  strategis, dalam perencanaan harus dapat menentukan pilihan alternatif yang terbaik dengan memperhatikan  permasalahan  yang  hendak  dipecahkan  dan  sumberdaya  yang dimiliki.  Berawal  dari  perencanaan  yang  baik  maka  diharapkan  akan  mendapatkan hasil yang baik pula (Riyadi dan Bratakusumah 2004:3).
Jadi  didalam  perencanaan  yang  dibuat  harus  memuat  asumsi-asumsi  yang berdasarkan  fakta-fakta,  karena  dengan  data  dan  fakta  yang  ada  maka  alternatif yang hendak dilaksanakan lebih tepat sasaran. Perencanaan juga memuat berbagai alternatif pilihan yang harus ditentukan dengan menggunakan skala prioritas karena begitu  banyaknya  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  tidak  dapat  dilaksanakan secara bersama-sama. Perencanaan juga menghendaki adanya tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai tersebut berupa keadaan ideal yang diharapkan untuk  diwujudkan.  Perencanaan  juga  mempunyai  sifat  memprediksi  sebagai  upaya antisipasi  kemungkinan  yang  dapat  terjadi  serta  adanya  kebijaksanaan  yang  harus
dilakukan, karena perencanaan tidak dapat memastikan keadaan yang akan datang baik  keadaan  yang  mendukung  maupun  keadaan  yang  dapat  berpotensi  untuk menghambat  atau  bahkan  menghalangi  pelaksanaan  kegiatan  (Riyadi  dan Bratakusumah  (2004:4).  Abe  (2005:31),  perencanaan  yang  baik  haruslah  memuat prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan adalah apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari misi dan visi; bagaimana mencapai hal tersebut; siapa yang  akan  melakukan;  lokasi  aktifitas;  kapan  akan  dilakukan,  berapa  lama;  dan sumberdaya yang dibutuhkan.
Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam menyusun suatu rencana. Aspek penting  dalam  menyusun  rencana  tersebut  adalah  bahwa  dalam  perencanaan merupakan  usaha  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  memperhatikan  aspek  sumberdaya  yang dimiliki.  Dalam  perencanaan  juga  terkandung  aspek  alternatif  pilihan,  karena  tidak semua permasalahan dapat diselesaikan sekaligus, tetapi ada skala prioritas. Aspek yang terakhir adalah aspek kebijaksanaan sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut di atas, perencanaan juga harus konsisten dan  realistis,  disertai  pengawasan  yang  kontinyu,  mencakup  aspek  fisik  dan pembiayaan,  mempunyai  koordinasi  dan  para  perencananya  harus  memahami permasalahan ekonomi.

## Mekanisme Normatif Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan  merupakan suatu  kegiatan pendahuluan  yang  harus  dilakukan sebelum  kegiatan  pokok  dilaksanakan.  Perencanaan  diperlukan  karena  adanya kelangkaan/keterbatasan  sumber  daya  dan  sumber  dana  yang  tersedia  sehingga tidak  menyulitkan  dalam  menentukan  suatu  pilihan  kegiatan.  UU  25  Tahun  2004 Tentang  SPPN,  dimana  perencanaan  adalah  suatu  proses  untuk  menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber  daya  yang  tersedia  dan  mengamanatkan  adanya  penyempurnaan  sistem perencanaan  pembangunan  nasional,  termasuk  di  dalamnya  perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, yang  ketentuannya  diatur  pula  dalam  UU  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.  Penyempurnaan  sistem  perencanaan  dilakukan  baik  dalam  hal  proses maupun  tahapannya.  Pendekatan  perencanaan  tersebut  meliputi:  pendekatan politik,  pendekatan  teknokratik,  pendekatan  partisipatif,  dan  pendekatan bottom- up (bawah-naik) dan top-down (atas-turun).
Pendekatan top-down perencanaan  pembangunan  tahunan  dimulai  ketika setiap  tingkat  pemerintahan  memberikan  acuan  dan  keputusan  anggaran  tahunan kepada  tingkat  pemerintahan  di  bawahnya.  Pendekatan bottom-up, merupakan proses  konsultasi  di  mana  setiap  tingkat  pemerintahan  menyusun draft proposal pembangunan  tahunan  berdasarkan  proposal  yang  diajukan  oleh  tingkat pemerintahan  di  bawahnya.  Adapun  perencanaan  pembangunan  daerah diselenggarakan melalui tahapan dari tingkat yang paling rendah yaitu:
1. Musrenbang tingkat desa/kelurahan, yang merupakan koordinasi perencanaan  pembangunan  partisipatif  yang  dimulai  sejak  dilakukan
kegiatan  indentifikasi  masalah  dan  kebutuhan  yang  menjadi  aspirasi masyarakat;
2. Musrenbang  tingkat  kecamatan,  yang  bertujuan  untuk  mensinergikan  dan mensinkronisasikan  hasil-hasil  musrenbang  dalam  satu  wilayah  kecamatan sehingga menjadi suatu usulan yang sistematis, mantap, dan terpadu  untuk dibawa ke forum perencanaan selanjutnya;
3. Forum  SKPD  kabupaten/kota,  forum  yang  berhubungan  dengan  fungsi/sub fungsi,  kegiatan/sektor  dan  lintas  sektor,  adalah  wadah  bersama  antar pelaku  pembangunan  untuk  membahas  prioritas  kegiatan  pembangunan hasil  musrenbang  kecamatan  dengan  rancangan  rencana  kerja  SKPD  atau gabungan  SKPD  sebagai  upaya  mengisi  Rencana  Kerja  SKPD  yang  tatacara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
4. Musrenbang  tingkat  kabupaten/kota,  yaitu  musyawarah stakeholders kabupaten/kota  untuk  mematangkan  rancangan  RKPD  kabupaten/kota berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara  rancangan  Renja-SKPD  yang  hasilnya  digunakan  untuk  pemutakhiran Rancangan  RKPD.  Musrenbang  tingkat  kabupaten/kota  berfungsi  sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar lembaga/satuan kerja perangkat daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

## Konsep Perencanaan Partisipatif
Pada  akhir  tahun  1960-an,  beberapa  perencana  tertarik  dalam  meng- integrasikan kesadaran politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan. Paul Davidoff (Chaowarat 2010:27), menyatakan bahwa tidak mungkin bagi  perencana  yang  sepenuhnya  bebas  nilai,  karena  perencana  sebagai  orang- orang  yang  mempunyai  nilai.  Perencana  harus  sadar  nilai,  perencana  tidak  hanya menyatakan nilai-nilai professional mereka tetapi juga harus dapat menyatakan nilai- nilai  kliennya  yang  ingin  dicapainya.  Perencana  tidak  hanya  memiliki  kemampuan teknis saja melainkan juga dapat menjadi fasilitator yang mempertimbangkan nilai- nilai sosial dan politik dalam setiap karyanya.
Perencanaan  partisipatif  adalah  paradigma  alternatif  dalam  perencanaan yang  melibatkan  berbagai  kelompok  kepentingan  dalam  proses  pengambilan keputusan  publik.  Didalamnya  perencanaan  dianggap  sebagai  arena  politik masyarakat sipil bisa bernegosiasi atau berdebat dengan negara. Pada tahun 1960- an  perencaaan  partisipatif  ini  ditekankan  sebagai  alternatif  perencanaan konvensional  yang  dipandang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  sosial  ekonomi  yang lazim.  Pengembangan  secara  bertahap  dari  perencanaan  partisipatif  telah  terjadi bersama dari konsep masyarakat sipil (Chaowarat 2010:159). Lebih lanjut dijelaskan keberhasilan perencanaan partisipatif berhubungan dengan konsep masyarakat sipil sebagai  politik  yang  ideal.  Hal  ini  mengacu  pada  bidang  politik  terdiri  dari  asosiasi warga negara, posisi antara negara dan individu. Keseluruhan kekuatan masyarakat sipil  adalah  persyaratan  yang  penting  dari  perencanaan  partisipatif.  Tidak  seperti pendekatan konvensional, metode alternatif perencanaan mendorong warga untuk
berbagi  keputusan-keputusan  publik  dengan  negara.  Diharapkan  bahwa perencanaan  partisipatif  akan  meningkatkan  kualitas  rencana  dengan  membuat mereka  lebih  responsif  terhadap  keragaman  kepentingan;  mengurangi  korupsi dalam  proses  perencanaan,  dan  menghasilkan  konsensus  yang  akan  membuat rencana diimplementasikan. Nilai-nilai positif yang dapat diharapkan dari penerapan perencanaan partisipatif adalah adanya kesesuaian berbagai program dan kegiatan yang  akan  dilaksanakan  dengan  berbagai  kepentingan  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat.
Penerapan perencanaan partisipatif dapat mengurangi korupsi dalam proses perencanaan karena warga negara turut melakukan negosiasi dengan negara untuk mencapai  kesepakatan  dalam  menentukan  keputusan-keputusan  publik.  Warga negara  dapat  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  dan  pengawasan  pembangunan karena  dalam  proses  perencanaannya  telah  melibatkan  warga  negara  dan keputusan publik  yang  diambil  oleh  negara  merupakan konsensus  dari  negara  dan warga  negara.  Menurut  Smith  (1973:279),  perencanaan  partisipatif  mensyaratkan adanya  keterlibatan  individu  dan  kelompok  yang  ada  di  dalam  masyarakat  dalam membuat  keputusan . Perencanaan  partisipatif  terdiri  dari  tiga  aspek  yaitu  aspek rasional, aspek konsensual dan aspek pribadi dan sosial.  Hal yang sama disampaikan oleh Krek  (2005:2)  bahwa  keterlibatan  masyarakat  dan  partisipasi  telah  menjadi tema penting dalam perencanaan teori dan praktek. Upaya perencanaan partisipatif terhadap didasarkan pada asumsi bahwa orang bersedia untuk terlibat aktif dalam pengambilan  keputusan  spasial.  Tujuan  dari  perencanaan  partisipatif  tidak  hanya untuk  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  kegiatan  yang  direncanakan tetapi juga untuk bekerjasama dengan masyarakat dan untuk berbagi pengetahuan pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat.
Dalam pemerintahan yang demokratis proses perencanaan partisipatif yang melibatkan semua orang yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan- keputusan,  dapat  melalui  pertemuan-pertemuan  langsung maupun melalui  sebuah sistem perwakilan seperti yang disampaikan oleh Wakely (2008:3) . Selanjutnya Abe (2005:88),  perencanaan  partisipatif  adalah  perencanaan  yang  dalam  tujuannya melibatkan  kepentingan  rakyat,  dan  dalam  prosesnya  melibatkan  rakyat  (baik secara langsung maupun tidak langsung).

## Konsep Partisipasi
Pengertian  partisipasi  menurut  Mubyarto  dalam  Ndraha  (1990:102) mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai  kemampuan  setiap  orang  tanpa  berarti  mengorbankan  kepentingan  diri sendiri. Partisipasi warga menurut Sumarto (2003 :17) adalah “proses ketika warga, sebagai  individu  maupun  kelompok  sosial  dan  organisasi,  mengambil  peran  serta ikut  mempengaruhi  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemantauan  kebijakan- kebijakan  yang  langsung  mempengaruhi  kehidupan  mereka”.  Partisipasi memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  turut  mempengaruhi  suatu  kebijakan sejak  awal  yaitu  mulai dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemantauannya. Fung  (2006:24)  mengatakan  bahwa  dalam  kerangka  demokrasi,  partisipasi merupakan cermin dari nilai-nilai demokrasi yang penting yaitu: legitimasi, keadilan
dan efektivitas tindakan public. Selain itu, tidak ada desain partisipatif tunggal cocok untuk melayani semua tiga nilai sekaligus; desain tertentu yang cocok untuk tujuan tertentu .
Partisipasi  memberikan  legitimasi  bagi  pemerintah  dalam  melaksanakan kegiatannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pembangunan  karena  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Menurut Romeo (2000:1), partisipasi juga mencerminkan keadilan karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban  yang  sama  dalam  usaha  untuk  meningkatkan  kehidupannya. Desentralisasi  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah  agar  dapat mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  meningkatkan  peran serta  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat.  Pemerintah  daerah  menggunakan  sumber  daya  yang dimiliki guna melakukan pembangunan, terutama sumber daya manusia, dalam hal ini masyarakat yang bertindak sebagai subyek pembangunan.
Pemerintah  berperan  dalam  usaha  untuk  meningkatkan  peran  serta masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Pemerintah  hendaknya  dapat mengurangi  campur  tangan  yang  selama  ini  dominan  dalam  berbagai  hal  dan saatnya  memberikan  keleluasaan  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  nasibnya dengan  asumsi  bahwa  masyarakat  tersebut  mengetahui  apa  yang  menjadi kebutuhan  dan  keinginannya.  Menurut  Munzwa  dkk  (2008:63);  Guimarães (2009:17), pemerintah harus membuat suatu mekanisme yang dapat meningkatkan partisipasi  masyarakat,  pemerintah  harus  dapat  memungkinkan  bagi  masyarakat baik  secara  individu  maupun  kelompok  untuk  mengartikulasikan  minat  mereka, seperti  yang  dikemukakan  oleh  bahwa good  governance menuntut  mekanisme partisipatif.
Sherry  Arnstein  (Wakely  2008:2),  mengidentifikasi  delapan  anak  tangga dengan rentang mulai dari manipulasi dalam kategori non partisipatif hingga kontrol warga negara secara penuh: Tingkatan partisipasi mulai dari yang terendah sampai dengan  yang  tertinggi  menurutnya  adalah manipulation (manipulasi)  bisa  diartikan tidak  ada  komunikasi  apalagi  dialog  antara  pemerintah  dan  masyarakat; therapy (terapi)  berarti  sudah  ada  komunikasi  namun  masih  terbatas,  inisiatif  datang  dari pemerintah dan sifatnya hanya satu arah; information (informasi) komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; consultation (konsultasi) telah terjadi komunikasi dan bersifat dua arah; placation (penentraman) komunikasi telah berjalan  baik  dan  sudah  ada  negosiasi  antara  masyarakat  dan  pemerintah; partnership (kemitraan)  adalah  kondisi  dimana  pemerintah  dan  masyarakat merupakan  mitra  sejajar; delegated  power (pendelegasian  wewenang)  berarti bahwa  pemerintah  memberikan  kewenangan  kepada  masyarakat  untuk  mengurus sendiri beberapa keperluannya; citizen control (pengawasan warga) pada tingkat ini masyarakat  menguasai  kebijakan  publik  mulai  dari  perumusan,  implementasi, evaluasi dan kontrol (pengawasan).
Selanjutnya  klasifikasi  partisipasi,  M.  Pimbert  dan  J.  Pretty  (Guimarães 2009:7-8)  menyatakan  tentang  tipologi  partisipasi,  yang  membagi  partisipasi menjadi  tujuh  tipologi  partisipasi  yaitu:  partisipasi  pasif,  partisipasi  dalam
memberikan  informasi,  partisipasi  melalui  konsultasi,  partisipasi  melalui  insentif materi, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif dan mobilisasi diri.
Berdasarkan  karakteristik  dalam  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  maka muncul  tangga  partisipasi  baru  yang  disampaikan  oleh  Muluk  yang  membagi partisipasi menjadi enam tangga partisipasi yaitu: manipulasi, informasi, konsultasi, kemitraan,  delegasi  dan  kendali  warga.  Tangga  partisipasi  baru  tersebut  diatas memiliki  perbedaan  dengan  tangga  partisipai  dari  Sherry  Arnstein  dan  tipologi partisipasi  dari  M.  Pimbert  dan  J.  Pretty  karena  tangga  partisipasi  baru  dibuat menyesuaikan  dengan  keadaan  administrasi  publik  yang  berlangsung di  Indonesia. Pada  dasarnya  para  ahli  tersebut  berusaha  untuk  mengidentifikasi  seberapa  besar partisipasi dari masyarakat dapat mempengaruhi administrasi publik. Pendapat para ahli  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  partisipasi  masyarakat,  apakah suatu  mekanisme  kegiatan  tersebut  benar-benar  mengandung  partisipasi  atau hanya  sekedar  namanya  saja  tetapi  esensi  yang  sesungguhnya  tidak  terjadi keterlibatan masyarakat.
Berbagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  di  dalam  perencanaan  program pembangunan  dapat  dibentuk  atau  diciptakan.  Hal  ini  sangat  tergantung  pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun tingkat pendidikannya.  Riyadi  dan  Bratakusumah  (2004:322-323)  terdapat  beberapa langkah-langkah  di  dalam  mengajak  peran  serta  masyarakat  secara  penuh  dalam pembangunan  dapat  dilakukan  dengan  jalan:  1)  merumuskan  dan  menampung keinginan  masyarakat  yang  akan  diwujudkan  melalui  upaya  pembangunan,  2) dengan  dibantu  oleh  pendamping  atau  nara  sumber  atau  lembaga  advokasi masyarakat,  dibuatkan  alternatif  perumusan  dari  berbagai  keinginan  tersebut,  3) meranacang  pertemuan  seluruh  masyarakat  yang  berminat  dan  berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini, 4) memilih tokoh  masyarakat  atau  perwakilan  masyarakat  untuk  turut  serta  dalam  proses selanjutnya,  5)  proses  perencanaan  program  pembangunan  dan  pembiayaan pembangunan  serta  rencana  pelaksanaan  pembangunan  dilangsungkan  beberapa kali  dan  melibatkan  seluruh  instansi  maupun  pemeran  pembangunan  yang  terkait, disamping  tokoh  atau  wakil  masyarakat  dan  DPRD,  6)  mendapatkan  sejumlah usulan  program  pembangunan  yang  sudah  disepakati,  7)  melaksanakan  program pembangunan,  disertai  dengan  pemantauan  dan  pengawasan  pelaksanaan pembangunan.
Selanjutnya  Conyers  (1992:186),  terdapat  dua  faktor  yang  sangat  penting yang  menentukan  apakah  masyarakat  benar-benar  ingin  terlibat  dalam  suatu perencanaan  atau  tidak, pertama ,  hasil  keterlibatan  masyarakat  itu  sendiri, masyarakat  tidak  akan  berpartisipasi  atas  kemauan  sendiri  atau  dengan  antusias yang  tinggi  dalam  kegiatan  perencanaan  kalau  mereka  merasa  bahwa  partisipasi dalam  perencanaan  tersebut  tidak  mempunyai  pengaruh  pada  rencana  akhir;  dan kedua ,  masyarakat  enggan  berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  atau  aktivitas yang  tidak  menarik  minat  mereka  atau  yang  tidak  mempunyai  pengaruh  langsung yang  dapat  mereka  rasakan.  Dengan  perkataan  lain,  masyarakat  enggan berpartisipasi karena harapan-harapan mereka tak terpenuhi.

## Musrenbang Kecamatan Muara Badak
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena atau menganalisis makna (Strauss dan Corbin 2003:4; Bungin 2010:66).
Perwilayahan  pembangunan  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  terbagi  tiga kesatuan  wilayah  yang  disebut    Wilayah  Pembangunan  Terpadu  (WPT)  atau Integrated  Area  Development. WPT  tersebut  merupakan  kombinasi  dari  beberapa kecamatan  yang  mempunyai  ciri-ciri  yang  bersifat  atau  mempunyai  karakteristik untuk  saling  melengkapi  satu  sama  lain,  dimana  setiap  WPT  terdapat  satu  pusat pelayanan  wilayah.  Strategi  kebijakan  dan  program  perencanaan  pembangunan untuk  masing-masing  WPT  akan  ditentukan  oleh  potensi  dan  kondisi  wilayah  yang bersangkutan.  Kecamatan  Muara  Badak  merupakan  pusat  pelayanan  wilayah  dari wilayah  pembangunan  terpadu  untuk  potensi  dan  kondisi  wilayah  pantai  atau pesisir.  WPT  pantai  atau  pesisir  ini  mencakup  enam  kecamatan,  yaitu  Kecamatan Muara  Badak,  Samboja,  Muara  Jawa,  Sanga-Sanga,  Anggana,  dan  Marang  Kayu. Berpedoman  pada  perencanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  secara terintegrasi tersebut, maka seharusnya efektifitas pembangunan dapat tercapai dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.
Forum  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  berperan dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat  dalam  pembangunan  dari  tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten. Hal ini dapat dikatakan bahwa forum Musrenbang  merupakan  wadah  yang  representatif  bagi  masyarakat  di desa/kelurahan  guna  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  agar  dapat  disampaikan kepada  pemerintah  tingkat  yang  lebih  atas  untuk  dapat  diakomodir.  Dalam Musrenbang  ini  seluruh  elemen  masayarakat  di  desa/kelurahan  dapat menyampaikan  berbagai  permasalahan  dan  usulan  kegiatan  yang  menjadi kebutuhan masyarakat.
Kegiatan  perencanaan  pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dilaksanakan  dengan  perencanaan  partispatif  yang  dilaksanakan melalui  forum  Musrenbang  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara normatif, tahapan-tahapan  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  adalah:  1) Penyusunan  Rencana,  terdiri  dari  4  (empat)  langkah,  yaitu  : Pertama ,  penyiapan rancangan  rencana  pembangunan  yang  bersifat  teknokratik,  menyeluruh  dan terukur. Kedua , masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja  dengan  berpedoman  pada  rancangan  pembangunan  yang  telah  disiapkan. Ketiga ,  melibatkan  masyarakat  ( stakeholders) dan  menyelaraskan  rencana pembangunan  yang  dihasilkan  masing-masing  jenjang  pemerintahan  melalui musyawarah  perencanaan  pembangunan.  Dan Keempat ,  adalah  penyusunan rancangan  akhir  rencana  pembangunan.  2)  Penetapan  Rencana,  menjadi  produk hukum  sehingga  mengikat  semua  pihak  untuk  melaksanakannya.  Produk  hukum dimaksud,  adalah:  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  ditetapkan dengan Peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan  Tahunan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Kepala  Daerah:  3) Pengendalian  Pelaksanaan  rencana  Pembangunan,  dimaksudkan  untuk  menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan  koreksi  dan  penyesuaian  selama  pelaksanaan  rencana  tersebut oleh  pimpinan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah:  4)  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana, adalah  bagian  dari  kegiatan  perencanaan  pembangunan  yang  secara  sistematis mengumpulkan  dan  menganalisis  data  dan  informasi  untuk  menilai  pencapaian sasaran,  tujuan  dan  kinerja  pembangunan.  Keempat  tahapan  perencanaan  ini dilaksanakan  secara  berkelanjutan  sehingga  secara  keseluruhan  membentuk  satu siklus yang utuh.
Sementara  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dilakukan  secara berjenjang  melalui  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang), yang dilaksanakan mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi  dan  Pusat/Nasional.  Adapun  keluaran  daripada  mekanisme  perencanaan pembangunan  daerah  tersebut  adalah  berupa:  1)  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) Daerah, untuk periode 20 Tahun; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode 5 Tahun, selanjutnya disebut RENSTRADA; 3)  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah/  Rencana  Kerja  Pemerintah  daerah (RKPD),  untuk  periode  1  Tahun.  Selanjutnya  Renja-SKPD  digunakan  sebagai pedoman  dalam  penyusunan  RKA-SKPD,  yang  selanjutnya  bersama  dengan  RKP- Daerah  digunakan  dalam  penyusunan  RAPBD.  RAPBD  ini  setelah  melalui  proses pembahasan kemudian menjadi APBD. Kemudian APBD bersama dengan RKA-SKPD digunakan  untuk  menyusun  Rincian-APBD.  Diharapkan  pemerintah  daerah mempertimbangkan  strategi  pembangunan  nasional  dalam  perencanaan pembangunan daerahnya.
Namun  kenyataan  di  lapangan  mekanisme  atau  proses  perencanaan partisipatif yang dilaksanakan melalui forum musrenbang yang dimaksudkan untuk melibatkan  keikutsertaan  masyarakat  secara  proses  telah  berjalan  dengan  optimal sesuai  regulasi  yang  ada,  masyarakat  berpartisipasi  secara  aktif  dengan  mengikuti musrenbang  yang  diadakan  dan  menyampaikan  aspirasinya  tentang  permasalahan dan  kebutuhan  yang  dihadapinya  melalui  tokoh  masyarakat,  Rt.  Namun  secara hasilnya ternyata masih belum optimal karena dari berbagai usulan yang disepakati dalam  musrenbang  tersebut  banyak  yang  tidak  terealisir  dalam  kegiatan pembangunan; ada kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, ada kegiatan yang  tidak  melalui  hasil  musyawarah,  prioritas  desa  tidak  terealisasi,  para pengusaha  aktif  berperan  untuk  merealisasikan  programnya  sendiri,  hasil pembangunan phisik seperti terminal, jalan, tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

## Efektifitas Musrenbang Kecamatan
Perencanaan  pembangunan  merupakan  instrument  dan  wadah  awal  untuk memperhitungkan  dan  mempertimbangkan  berbagai  kegiatan  guna  pelaksanaan pembangunan.  Selain  itu  melalui  perencanaan  pembangunan  menjadi  pedoman yang baku dan normative dalam mengukur pencapaian tujuan atau efektifitas tujuan yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu  salah  dalam  membuat  perencanaan pembangunan sebenarnya telah merencanakan suatu kegagalan.
Dalam  perkembangan  paradigma  administrasi  public  khususnya  perspektif new  public  services  yang  berorientasi  pada  pelayanan  public,  bahwa  administrasi
public  senantiasa  berusaha  untuk  mengutamakan  kepentingan  public.  Pemerintah yang  demokratis  harus  mengutamakan  kepentingan  public  dan  pengakuan terhadap  masyarakat  sebagai  warga  Negara  ( citizen ).  Pemerintah  harus  akuntabel terhadap  warga  negaranya  dengan  melibatkan  masyarakat  mulai  dari  proses perencanaan  program  dan  kegiatan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  untuk  mencapai tujuan-tujuan masyarakat (Denhartd & Denhartd, 2003).
Musrenbang  yang  didalamnya  tercantum  berbagai  kegiatan  yang diaspirasikan  masyarakat  sangat  penting  memperoleh  perhatian  khusus  dari pemerintah. Pemerintah seyogjanya mampu memberikan evaluasi yang tepat untuk menentukan  kegiatan  atau  program  yang  sangat  urgen  dan  prioritas  bagi kebutuhan  masyarakat.  Pendekatan  pencapaian  tujuan  menjelaskan  bahwa keefektifan  sebuah  organisasi  harus  dinilai  sehubungan  dengan  pencapaian  tujuan ketimbang  caranya.  Dalam  menilai  musrenbang  Kecamatan  Muara  Badak Kabupaten  Tenggarong,  jika  dikaji  dari  aspek  keluaran  yang  dihasilkan  bahwa  ada usulan  yang  disampaikan  masyarakat  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  direalisasikan. Selain  itu  ada  program  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, ada kegiatan yang tidak melalui hasil musyawarah,  prioritas  desa  tidak  terealisasi,  para  pengusaha  aktif  berperan  untuk merealisasikan  programnya  sendiri,  hasil  pembangunan  phisik  seperti  terminal, jalan, tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  musrenbang  sebagai instrument  perencanaan  pembangunan  partisipatif  di  Kecamatan  Muara  Badak Kabupaten  Kutai  Kartanegara  belum  efektif.  Kegiatan  pembangunan  yang direalisasikan  atau  dilaksanakan  hanya  sebahagian  kecil  saja  dari  berbagai  usulan pembangunan  yang  tertuang  dalam  Musrenbang  Kecamatan  Muara  Badak. Banyaknya  usulan  kegiatan  pembangunan  yang  tertuang  dalam  hasil  Musrenbang Kecamatan Muara Badak tidak terealisasi karena beberapa hal, seperti kemampuan pemerintah  local  dalam  hal  ini  lemah  menentukan  skala  prioritas  kebutuhan masyarakat,  pemerintah  local  tidak  memiliki  peran  utama  dalam  pembangunan disebabkan kuatnya dominasi pemerintah daerah, kuatnya tekanan dari pengusaha yang didukung oleh elit pemerintah daerah, serta perilaku politikus local cenderung mengendalikan partisipasi warga.

## Perencanaan Partisipatif
Perencanaan  partisipatif  dalam  pelaksanaannya  mensyaratkan  keterlibatan masyarakat  bertujuan  agar  apa  yang  ada  dalam  perencanaan  melalui  wadah musrenbang  tersebut  merupakan  kondisi  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  untuk segera direalisasikan kedepan. Selain itu, perencanaan partisipatif juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat.  Keterlibatan  individu  dan kelompok  atau  masyarakat  dalam  perencanaan  partisipatif  bermaksud  agar  dalam pelaksanaannya  masyarakat  telah  mengetahuinya  dan  dapat  turut  berpartisipasi mensukseskannya.  Senada  dengan  Krek  (2005:2)  menyatakan  para  perencana menekankan  penggunaan  metode  partisipatif,  tidak  hanya  untuk  tujuan menginformasikan warga tentang kegiatan yang direncanakan, tetapi juga sebagai
tujuan untuk bekerjasama dengan warga negara, dan sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan ide-ide dalam masyarakat.
Perencanaan  partisipatif  dalam  melaksanakan  kegiatannya  mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat, hal ini agar apa yang dihasilkan dalam perencanaan partisipatif berupa tujuan yang hendak dicapai juga merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh masyarakat untuk diwujudkan dimasa yang datang. Tujuan dan cara tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan yang berusaha untuk mengedepankan  kepentingan  masyarakat  apabila  dalam  prosesnya  tidak melibatkan  masyarakat,  maka  akan  sangat  sulit  dipastikan  bahwa  rumusan  tujuan tersebut  berpihak  kepada  masyarakat.  Jadi  perencanaan  pembangunan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  maka  dalam  proses perencanaannya juga harus melibatkan masyarakat.
Pelaksanaan  musrenbang  kecamatan  ditinjau  dari  aspek  partisipasi masyarakatnya  cukup  baik,  hal  ini  tergambar  dari  keikutsertaan  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan.  Masyarakat  yang  hadir  menyampaikan  ide-ide  dan gagasannya  tentang  kebutuhan  yang  mereka  rasakan  dan  masalah  yang dihadapinya.  Legitimasi  pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan  diperkuat dari  partisipasi  masyarakat  yang  cukup  baik.  Partisipasi  masyarakat  dapat dikelompokkan  dalam  dua  kategori  yaitu  partisipasi  aktif  (turut  menentukan pengambilan keputusan) dan partisipasi pasif (tidak turut menentukan pengambilan keputusan).
Partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  tidak  tersalurkan dengan  baik  disebabkan  Musrenbang  Kecamatan  Muara  Badak  Kabupaten  Kutai Kartanegara  hanya  sebatas  mengajukan  aspirasi  usulan  sementara  forum  yang menentukan  apakah  suatu  usulan  kegiatan  pembangunan  tersebut  dapat direalisasikan  adalah  musrenbang  kabupaten.  Tahapan  proses  perencanaan pembangunan  yang  cukup  panjang  mengakibatkan  daya  tawar  atau  negosiasi masyarakat terhadap pemerintah semakin kecil.

## Penutup
Efektifitas  hasil  musrenbang  kecamatan  dilakukan  dengan  pendekatan pencapaian  tujuan.  Hasil  musrenbang  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  usulan kegiatan  pembangunan  yang  tertampung  dalam  musrenbang  tidak  terealisasi. Pemerintah  harus  bekerja  lebih  selektif  dalam  menyaring  berbagai  aspirasi  dan usulan  pembangunan  yng  disampaikan  oleh  masyarakat.  Usulan  kegiatan pembangunan  yang  benar-benar  merupakan  kegiatan  yang  sangat  urgen  dan menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya seharusnya lebih diprioritaskan.
Aspek-aspek  dalam  perencanaan  pembangunan  partisipatif  mencakup pentingnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  telah  disadari  oleh pemerintah  sebagaimana  amanat  UU  No  25  Tahun  2004  tentang  SPPN.  Hal  ini dilakukan  agar  masyarakat  mengetahui  program  pembangunan  yang  akan dilakukan  dan  diharapkan  dapat  turut  berpartisipasi  secara  aktif  dalam pembangunan.  Pemerintah  telah  berusaha  untuk  menyerap  gagasan  dan  aspirasi masyarakat  melalui  perencanaan  pembangunan.  Aspek  lain  adalah  musrenbang merupakan  arena  bagi  masyarakat  untuk  bernegosiasi  dengan  pemerintah.
Musrenbang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat kegiatan yang direncanakan dan bekerjasama dengan masyarakat.
Selanjutnya  penelitian  ini  menyarankan  pemerintah  daerah  perlu memberikan  pada  masyarakat  pengetahuan  dan  ketrampilan  praktis  kepada masyarakat melalui pelatihan tentang ketrampilan untuk memilah antara kebutuhan dan keinginan agar pada saat musrenbang masyarakat dapat mengusulkan apa yang benar-benar prioritas kebutuhannya.

## Daftar Pustaka
Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pembaruan. Yogyakarta. Chaowarat,  Pondej.  2010.  Participatory  Planning  in  Municipal  Development  in Thailand. Dissertation . Technischen Universität Berlin. Conyers, Diana, 1992. Perencanaan Sosial Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Penerjemah: Susetiawan. Editor: Affan Gafar. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Denhardt R.B. and Denhardt J.V.2003. The New Public Service Serving, not Steering . M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England.
Fung,  Archon,  2006. Varieties  of  Participation  in  Complex  Governance .  John  F. Kennedy School of Government, Harvard University. [http://www.archonfung.net/papers/FungVarietiesPAR.pdf]  downloaded  at April, 28, 2010.
Gibson,  James  L.,  John  M.  Ivancevich  dan  James  H.  Donnely  Jr.  1996. Organisasi : Perilaku,  Struktur,  Proses .  (Terjemahan)  Edisi  Delapan.  Binarupa  Aksara. Jakarta.
Guimarães,  J.P.  de  Campos.  2009. Participatory  Approaches  to  Rural  Development and  Rural  Poverty  Alleviation ,  Institute  of  Social  Studies,  The  Hague, Netherlands.
Keban,  Yermias  T.  2004. Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik-Konsep,  Teori dan Isu . Gava Media, Jogjakarta.
Krek, Alenka 2005. Rational Ignorance of the Citizens in Public Participatory Planning.
Paper.
Majale,  Michael,  2009. Developing  Participatory  Planning  Practices  in  Kitale  Kenya. Case study prepared for Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements 2009.
Malik,  Oliver  Basu.  2005.  Rostow’s  Five-Stages  Model  of  Development  and  It’s Relevance  in  Globalization. Essay .  School  of  Social  Science,  Faculty  of Education and Arts, The University of Newcastle.
Munzwa,  Killian  M,  Innocent  Chirisa  and  Farai  S.  Madzivanzira,  2008.  Participatory Budgeting  and  Participatory  Planning:  Defining  the  Theoritical  and  Parctical Emphases in The Two Approaches. Local Governance & Development Journal Volume 2 Number 2 , p.40-64.
Ndraha,  Taliziduhu,  1990. Partisipasi  Pembangunan  Masyarakat:  Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Rapley,  John.  2007. Understanding  Development:  Theory  and  Practice  in  the  Third World . Third Edition. Lynne Rienner Publishers. USA.
Riyadi  dan  DS.  Bratakusumah,  2004. Perencanaan  Pembangunan  Daerah:  Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah . PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Robbins, Stephen P, 1994. Teori  Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi) Edisi 3 . Alih bahasa: Jusuf Udaya. Arcan. Jakarta.
Romeo,  Leonardo,  2000. Decentralization  Reforms  and  Participatory  Planning .  This article  is  adapted  from  a  presentation  at  the  36th  International  Planning Congress  of  the  International  Society  of  City  and  Regional  Planners (ISOCARP) held in Mexico, September 2000.
Siagian, Sondang. 2008. Filsafat Administrasi, Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
Smith,  Richard  Warren,  1973.  A  Theoretical  Basis  of  Participatory  Planning. Policy Sciences 4 , p.275-295.
Strauss, dan Corbin. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Tata Langkah dan Teknik- teknik  Teoritisasi  Data .  Penerjemah:  Muhammad  Shodiq  dan  Imam Muttaqien. Pustaka Pelajar. Yogyakarta