Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i5.3706

## POLIGAMI DALAM PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD
Ach. Subairi
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia achzubairiabdillah99@gmail.com
Sri Lumatus Sa’adah
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia srilumatus.iainjember@gmail.com
Wildani Hefni
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia wildani91@gmail.com

## Abstrak
Berbicara  soal  poligami  tidak  ada  habisnya,  akan  selalu  menarik  untuk  dijadikan  sebagai  tema  bahasan dalam tiap kalangan, pro dan kontra pada poligami dari berbagai kalangan selalu ada, Husein Muhammad dalam berpendapat bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Jauh sebelum Islam datang, tradisi  poligami  telah  menjadi  salah  satu  bentuk  praktik  peradaban  patriarkis.  Pernyataan  Islam  atas poligami  dilakukan  dalam  rangka  mengeliminasi  praktik  ini,  selangkah  demi  selangkah,  hingga  kelak praktik  tersebut  tidak  ada  lagi.  Dua  cara  dilakukan  al-Qur’an  untuk  merespons  praktik  ini:  mengurangi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakan  keadilan.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  pandangan  Husein  Muhammad  tentang konsep  poligami  dengan  menggunakan  bahan  penelitian  pustaka  dan  dianalisis  menggunakan  deskriptif- analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Husein  Muhammad  memperbolehkan  poligami  dengan syarat yang  ketat yaitu  mengenai  keadilan. Penafsiran Husein  Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan  adalah  keadilan  secara  material  (al-qisṭ)  dan  mental-psikologis  (al-‘adl).  Jika  dilihat  dalam jangka panjang  pemikiran ini adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menutup  pintu poligami secara perlahan  dengan  memperketat  syarat-syaratnya.  Karena  puncak  atau  ujung  dari  kehendak  Allah  Swt. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.
Kata Kunci: Poligami, Husein Muhammad.

## Abstract
Talking about polygamy is endless, it will always be interesting to be used as a theme of discussion in every circle, the pros and cons of polygamy from various circles always exist, Husein Muhammad in arguing that polygamy is not a practice born by Islam. Long before Islam came, the tradition of polygamy had become a form of patriarchal civilization practice. Islam's declaration of polygamy is done in order to eliminate this practice, step by step, until one day the practice no longer exists. The Qur'an responds to this practice in two  ways:  reducing  its  number  and  providing  important  notes  in  a  critically  transformative  manner,  and directing  it  to  uphold  justice.  This  research  will  examine  how  Husein  Muhammad  views  the  concept  of polygamy  by  using  library  research  materials  and  analyzed  using  descriptive-analysis.  The  results  show that  Husein  Muhammad  allows  polygamy  with  strict  conditions,  namely  regarding  justice.  Husein Muhammad's  interpretation  of  justice  that  must  be  upheld  is  material  justice  (al-qisṭ)  and  mental- psychological (al-'adl). If seen in the long run this thinking is an effort made to close the door to polygamy slowly by tightening the conditions. Because the peak or end of the will of Allah Swt. is monogamy and it must be fought for continuously Keywords: Polygamy, Hussein Muhammad.
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  atau  pernikahan  dalam  literatur  fiqh  berbahasa  Arab,  disebut  dengan  dua kata, yaitu an-nikāh dan zawāj yang Secara arti nikah mempunyai makna bergabung, sedangkan kata zawaj mempunyai  arti  hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan  perempuan,  bisa  juga  berarti akad. 1 Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Perkawinan  merupakan  wadah  atau  tempat  dimana  orang  bak  lai  laki  dan  perempuan berlindung  dengan  tenang  dan  damai  tanpa  adanya  rasa  takut (sakinah). Kemudian,  perkawinan merupakan  ikatan  antara  dua  orang  yang  diharapkan  dapat  mewujudkan  hubungan  saling mencintai,  saling  memahami,  saling  menasihati,  dan  saling  menasihati (mawaddah), dan  mudah mencapai  kebahagiaan  dalam  mengarungi  kehidupan  di  dunia (rahmah). Dalam  ayat  tersebut terdapat  satu  kata  yang  krusial,  yaitu  kata bainakum yang  bernuansa  kesalingan,  yang  dalam bahasa Arab bisa disebut relasi tabādul, reprocity , atau resiprokal. 3
Kehidupan  manusia  yang  sangat  beragam  menjadikan  banyaknya  permasalahan  dalam perkawinan,  baik  masalah  internal  maupun  masalah  eksternal  yang  berakibat  dari  banyaknya gejala  sosial  yang  dihadapi  seseorang  antara  lain,  nikah mut’ah (kawin  kontrak),  perkawinan  di bawah  umur,  perkawinan sirri (perkawinan  di  bawah  tangan),  dan  poligami  (sistem  perkawinan dengan istri lebih dari satu).
Persoalan poligami adalah persoalan lama yang selalu menarik untuk diperbincangkan di berbagai  kalangan.  Dianggap  persoalan  lama,  karena  praktik  poligami  sudah  ada  jauh  sebelum masa Nabi Muhammad saw. Poligami lahir dari peradaban masyarakat patriarkis, yaitu peradaban yang  memposisikan  laki-laki  sebagai  aktor  yang  mengatur  dan  menentukan  seluruh  aspek kehidupan.  Perempuan  selalu  dipandang  sebagai  entitas  yang  tidak  penting.  Bahkan  kelahiran seorang  perempuan  pun  dianggap  sebagai  pembawa  sial.  Nasib  perempuan  sebelum  Islam bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki. Dan posisinya pun
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2014), 89.
2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3 Muhammad  Husein, Poligami:  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9.
sebagai  manusia  kelas  dua.  Bahkan,  kesan  misoginis  (kebencian  terhadap  perempuan)  begitu kental mewarnai kehidupan manusia zaman jahiliah.
Secara  historis,  praktik  poligami  sudah  ada  semenjak  zaman  pra-Islam.  Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri  sebelum  Islam,  masyarakat  telah  mempraktikkan  poligami,  bahkan  poligami  yang  tidak terbatas.  Sejumlah  riwayat  menceritakan  bahwa  rata-rata  pemimpin  suku  ketika  itu  memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan. 4
Praktik  ketidakadilan  sarat  dengan  budaya  masyarakat  patriarkis  yang  memahami kebolehan poligami berdasarkan surat an-Nisāʼ [4]: 3.
َباَط اَم اوُحِكْناَف ىَماَتَ يْلا  ِفِ اوُطِسْقُ ت لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو َعَبَُرَو َثلاُثَو  َنَْثَم ِءاَسِِّنلا َنِم ْمُكَل اوُلوُعَ ت لاَأ َنَْدَأ َكِلَذ ْمُكُناَْيَْأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَدِحاَوَ ف اوُلِدْعَ ت لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَف Artinya: "Dan  jika  kamu  takut,  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yatim,  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita- wanita  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga,  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat,  kepada  tidak berbuat aniaya." – (QS.4:3)
Kemudian,  melihat  fenomena  seperti  ini  banyak  tokoh  Muslim  yang  melakukan pembaharuan  dalam  menafsirkan  teks  keagamaan,  supaya  tujuan  ideal  agama  Islam  sebagai agama  yang  mewujudkan  sistem  kehidupan  manusia  yang  menghargai  martabat  manusia  dan berkeadilan bisa tercapai.
Gagasan  kesetaraan  gender  mulai  digunakan  dalam  upaya  mewujudkan  keadilan  dalam sistem  kehidupan.  Dalam  tradisi  hukum  Islam,  gagasan  kesetaraan  gender  adalah  persoalan ciptaan baru (masā’il al-mustahadaṡah), atau persoalan yang belum pernah diatur sebelumnya.
Kemudian,  di  abad  kedua  puluh  para  fuqaha  dihadapkan  pada  persoalan  ini.  Salah  satu tokoh  yang  konsisten  membela  hak-hak  perempuan  adalah  Husein  Muhammad.  Beliau  menulis sebuah  buku  yang  fokus  membahas  isu  poligami  secara  komprehensif,  yaitu  buku  Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.
Dalam  buku  tersebut  Husein  Muhammad  menjelaskan  bahwa:  “Poligami  bukan  praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami  telah  menjadi  salah  satu  bentuk  praktik  peradaban  patriarkis.  Al-Qur’an  dan  Nabi Muhammad  saw.  hadir  untuk  melakukan  transformasi  kultural  atau  mengubah  praktik  yang merendahkan  dan  menyakiti  manusia  tersebut.  Al-Qur’an  tidak  ujug-ujug  turun  untuk mengafirmasi perlunya poligami.”
4 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.
Pernyataan Islam atas poligami justru dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini, selangkah  demi  selangkah,  hingga  kelak  praktik  tersebut  tidak  ada  lagi.  Dua  cara  dilakukan  al- Qur’an  untuk  merespons  praktik  ini:  mengurangi  jumlahnya  dan  memberikan  catatan-catatan penting secara kritis transformatif, dan mengarahkannya pada penegakan keadilan.” 5
Upaya  yang  dilakukan  Husein  Muhammad  dalam  konteks  poligami  adalah  melakukan penafsiran  ulang  teks-teks  keagamaan.  Husein  Muhammad  membagi  tiga  golongan  dalam menanggapi  persoalan  poligami. Pertama ,  pandangan  yang  membolehkan  poligami  secara longgar.  Sebagian  dari  pandangan  ini  bahkan  menganggap  poligami  sebagai  sunah,  yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat adil yang disebutkan secara eksplisit dalam al- Qur’an  cenderung  diabaikan  atau  sebatas  pada  argumen  verbal  saja. Kedua ,  pandangan  yang memperbolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain keadilan yang sifatnya formal; ekonomi, seksual para istri secara relatif (sama), mendapatkan izin dari istri dan  syarat  lainnya,  di  sisi  lain  keadilan  secara  subtansi  baik  dalam  hal  kasih  sayang  dan  cinta tidak terlalu diperhatikan. Ketiga , pendapat yang melarang poligami secara mutlak (tegas). 6
Kelompok yang menjadi bagian dari pendapat pertama adalah negara-negara yang masih tetap  berpegang  pada fiqh  klasik,  yaitu  Saudi  Arabia,  Qatar,  Kuwait,  Oman,  dan  Bahrain.  Dasar pertimbangan  mereka  adalah  bahwa  hal  tersebut  sudah  diatur  dalam  kitab-kitab  fiqh  dan sebaiknya negara tidak banyak campur tangan terhadap hal tersebut.
Kemudian yang menjadi bagian dari pendapat kedua adalah negara yang terpengaruh oleh gerakan feminis untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, yaitu  Indonesia,  Malaysia,  Irak,  Somalia,  Suriah,  Bangladesh,  Pakistan,  Yordania,  Lebanon,  dan Maroko.
Selanjutnya  pendapat  ketiga  adalah  diikuti  oleh  Turki  dan  Tunisia,  mereka  merupakan kelompok  yang  melakukan  pemberontakan  terhadap  fiqh  klasik  dengan  melakukan  larangan terhadap  poligami.  Dasar  pertimbangannya  adalah  bahwa  syarat  adil  sebagaimana  disyaratkan oleh al-Qur’an mustahil bisa dilakukan dan dipenuhi oleh suami. 7
Di antara perdebatan dan kontroversi tiga kelompok di atas, yang menarik adalah merujuk pada  sumber  hukum  yang  sama,  yakni  Q.S.  an-Nisā’  [4];  2,  3,  129  dan  sejumlah  hadis  Nabi
5 Muhammad  Husein, Poligami:  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 15-21.
6 Muhammad  Husein, Poligami:  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9-10
7 Janeko, “Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim”, Ummul Qura 10, No. 2 (2017), 58-60.
Muhammad  saw.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  teks-teks  keagamaan  selalu  menyediakan kemungkinan bagi sejumlah interpretasi (tafsir). 8
Melihat  adanya  penafsiran  secara  luas  yang  dilakukan  oleh  Husein  Muhammad  serta dengan  mempertimbangkan  gagasan  kesetaraan  gender,  menarik  penulis  untuk  melakukan penelitian  terhadap  persoalan  tersebut.  Tulisan  ini  akan  mengkaji  lebih  dalam  pendapat  Husein Muhammad  Husein  Muhammad  dan  Istinbat  Hukum  Husein  Muhammad  dalam  memahami konsep poligami dalam Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai.
Ada  banyak  kajian  yang  membahas  tentang  konsep  poligami  yang  dikaitkan  dengan gagasan  kesetaraan  gender,  namun  masih  sedikit  yang  mengkaji  pemikiran  Husein  Muhammad. Penelitian yang dilakukan Achmad Rifa’i berjudul: Poligami Dalam Prespektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)”, Skripsi Universitas Islam Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogakarta  pada  tahun  2010.  Penelitian  ini  membahas  pemikiran  Siti Musdah Mulia dan Quraish Shihab. 9
Penelitian  yang  dilakukan  Susanti  dengan  judul  “Feminisme  Perspektif  Husein Muhammad”,  Skripsi  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel  Surabaya  pada  tahun  2014. Penelitian ini hanya membahas gagasan kesetaraan gender (Feminisme) yang ditawarkan Husein Muhammad tanpa mengaitkan ke dalam pembahasan poligami. 10
Kemudian  jurnal  al-Ahkam  yang  ditulis  oleh  Nur  Kholis,  Jumaiyah,  dan  Wahidullah, dengan  judul  “Poligami  dan  Ketidakadilan  Gender  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  di Indonesia”, dalam jurnal ini yang dikaji adalah perundang-undangan Indonesia tentang poligami kemudian dianalisis dengan keadilan gender. 11
Dari  tulisan-tulisan  yang  ada  dapat  dikatakan  bahwa  kajian  tentang  konsep  poligami dalam pemikiran Husein Muhammad belum ada, terlebih jika yang dikaji adalah pendapat tokoh atau aktivis gender.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  yang  pencarian  datanya  melalui riset  kepustakaan (library  research). 12 Penelitian  ini  mencoba  menemukan,  menggali  dan menganalisis  kualitas-kualitas  tertentu  dari  objek  studi.  Sasaran  penelitian  ini  terbatas,  namun
8 Janeko, “Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim”, Ummul Qura 10, No. 2 (2017), 61.
9 Achmad Rifa’i, “ Poligami Dalam Prespektif Keadilan Gender: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab ” (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2018), 132-133.
10 Susanti,  “ Feminisme  Perspektif  Husein  Muhammad” (Skripsi,  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya, 2014),
11 Nur Kholis dkk., “Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-undang Perkawinan  di Indonesia,” al-ahkam 27 , No. 2 (2017), 91. 12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.
dengan  keterbatasan  sasaran  penelitian  yang  ada  itu  digali  sebanyak  mungkin  data  mengenai sasaran penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan kualitas  data  daripada  kuantitas  sasaran  penelitian  Kemudian  data  yang  diperoleh  dianalisis dengan  menggunakan  teknik  deskriptif-analisis.  Pembahasan  difokuskan  bagaimana  pandangan KH. Husein Muhammad tentang poligami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Poligami
Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata; poly atau polus yang  memiliki  arti  banyak,  dan  kata gamen yang  berarti  perkawinan. 13 Poligami  secara sederhana  dapat  diartikan  sebagai  perkawinan  yang  banyak.  Secara  terminologi,  poligami merupakan suatu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang.  Sementara  dalam  konteks  agama  Islam  poligami  diistilahkan  dengan taʻaddūd az-zawjāh atau menambah istri.
Secara istilah, poligami menurut Imam Syafi`i adalah seseorang laki-laki yang menikahi perempuan  lebih  dari  seorang  istri  dan  hal  tersebut  terbatas  pada  empat  orang  merdeka  saja.14 Menurut Sayyid Sābiq adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan membatasi sampai empat orang istri. Dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab , Imam an-Nawawī bahwa poligami adalah sebuah perkawinan yang melebihi dari satu orang, bagi orang yang merdeka sampai empat orang  dan  hamba  sahaya  adalah  dua  orang. 15 Sedangkan  menurut  Ibnu  Qudamah  al-Hanbali poligami adalah seseorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang, yang mana batasnya adalah empat bagi orang yang merdeka dan hanya sampai dua orang istri bagi hamba sahaya. 16
Selain  pendapat  di  atas,  Abdur  Rahman  Ghazali  berpendapat  bahwa  poligami  adalah seorang  laki-laki  beristri  lebih  dari  seorang,  akan  tetapi  dibatasi  hanya  empat  orang.  Apabila melebihi  empat  orang  maka  mengingkari  kebaikan  yang  disyariatkan  Allah  Swt.  yaitu  untuk kemaslahatan  hidup  bagi  suami  istri.  Menurut  Soemiyati,  poligami  adalah  perkawinan  antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Sedangkan menurut Wojowarsito, poligami adalah suatu sistem perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang  wanita.  Dan  menurut  Soerjono  Soekamto,  poligami  adalah  suatu  pola  perkawinan  di mana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari seorang wanita.
13 Haikal Fadhil Anam, “Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud”, Musawa 19, No. 1 (2020), 45-46.
14 Muhammad bin Idrīs terjemah asy-Syafi’i, al-‘Umm (Pustaka Azzam), 433 15 Abū Zakariyyā Muhyiddin  Yahyā bin  Syarof  an-Nawawī, al-Majmū’ Syarh al-Muhażżab , Jilid 16, (t.tp: Dār al-Fikr, t.t), 137.
16 Abdur Rahmad Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.
Istilah  poligami  dalam  Ensiklopedi  Nasional  diartikan  suatu  pranata  perkawinan  yang memungkinkan terwujudnya  keluarga  yang  suaminya  memiliki  lebih  dari  seorang istri  (poligini) atau  istri  memiliki  lebih  dari  seorang  suaminya  (poliandri).  Istilah  yang  lebih  tepat  dalam permasalahan  ini  sebenarnya  adalah  poligini,  yaitu  seorang  suami  memiliki  dua  atau  lebih  istri dalam  waktu  yang  bersamaan.  Sedangkan  poligami  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk menyebut perkawinan yang lebih dari satu, baik laki-laki atau perempuan. Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini, karena praktik ini sering dilaksanakan dalam masyarakat dibandingkan dengan poliandri. 17 Lawan kata dari poligami adalah monogami, yaitu suatu bentuk perkawinan  tunggal.  Dalam  hal  ini,  seorang  laki-laki  hanya  menikah  dengan  satu  orang  wanita saja.  Dalam  praktiknya,  monogami  lebih  banyak  dipraktikkan  karena  dirasa  lebih  sesuai  dengan tabiat  manusia. 18 Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa poligami  adalah  suatu  bentuk  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan  lebih  dari  seorang perempuan.

## Sejarah Poligami
Nasaruddin  Umar  berpendapat  bahwa  permulaan  munculnya  poligami  tidak  dapat ditentukan secara pasti, tetapi diduga bahwa lahirnya hampir bersamaan dengan lahirnya manusia di bumi. Sejak ribuan tahun silam, poligami sudah berlangsung secara wajar. 19
Berdasarkan  fakta  sejarah,  poligami  pada  dasarnya  dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya cukup memadai (orang kaya). Mereka  menganggap  dirinya  lebih  berkuasa  ketimbang  masyarakat  biasa,  sehingga  mereka dengan  sangat  berani  mengambil  beberapa  wanita,  ada  yang  dikawini  ada  juga  yang  hanya digunakan  untuk  melampiaskan  nafsu  setelah  perang,  dan  banyak  juga  anak  gadis  yang diperjualbelikan,  dijadikan  pelayan.  Makin  kaya  seseorang  makin  tinggi  kedudukannya,  makin banyak  mengumpulkan  wanita.  Dengan  demikian  poligami  adalah  sisa-sisa  pada  waktu peninggalan zaman perbudakan dan sudah ada jauh sebelum masehi. 20
17 M  Ichsan,  “Poligami  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Kajian  Tafsir  Muqaranah)”, JURIS: Jurnal Ilmiah Syari’ah 17, No. 2 (2018), 18.
18 Siti  Musdah  Mulia, Pandangan  Islam  tentang  Poligami (Jakarta:  Lembaga  Kajian  Agama  dan Gender, 1999), 12.
19 Nasaruddin  Umar, Mendekati  Tuhan  dengan  Kualitas  Feminim (Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2014), 44.
20 Bustaman  Usman,  “Poligami  Menurut  Perspektif  Fiqh  (Studi  kasus  di  Kecamatan  Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, Samarah 1, No.1, (2017), 21.
1. Pra-Islam
Poligami sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Islam datang. Praktik ini banyak terjadi  di  dunia  seperti  orang-orang  Hindu,  bangsa  Israel,  Persia,  Arab,  Romawi, Babilonia,  Tunisia. 21 Dalam  beberapa  teks-teks  al-Qur’an  menyebut  sistem  sosial  dan budaya  pra-Islam  tersebut  sebagai  jāhiliyyah  (masa  kebodohan).  Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, praktik poligami sebelum Islam dilakukan tanpa batas.
Masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam, telah mempraktikkan poligami, bahkan poligami  yang  tidak  terbatas.  Sejumlah  riwayat  menceritakan  bahwa  rata-  rata pemimpin  suku  ketika  itu  memiliki  puluhan  istri,  bahkan  tidak  sedikit  kepala  suku mempunyai istri sampai ratusan. 22
Kemudian  Bangsa  Yunani  Kuno  jauh  hidup  sebelum  datangnya  Islam,  sudah mengenal  dan  mempraktikkan  perkawinan  dengan  sistem  poligami.  Para  wanita  yang menjadi kekasih mereka hidup dengan harta pria-pria Yunani yang kaya dalam rumah pribadi.  Poligami  tidak  hanya  terjadi  pada  peradaban  Yunani  Kuno,  ia  juga  banyak terjadi  di  kalangan  raja-raja  Eropa.  Raja-raja  tersebut  memiliki  tidak  hanya  satu permaisuri,  mereka  mempunyai  lebih  dari  satu  istri  atau  yang  biasa  disebut  selir. Banyak  dari  mereka  yang  melakukan  poligami  bukan  dengan  dasar  cinta,  tetapi  lebih pada alasan politis dengan berharap kekuasaan dan kekuatannya menjadi lebih hebat. 23
Nasib  perempuan  sebelum  Islam  seperti  sebuah  benda  yang  bebas  diperlakukan apa  saja  oleh  pihak  laki-laki,  posisinya  pun  menjadi  manusia  kelas  dua.  Tugas  dan kewajiban  istri  hanya  melayani  suami  kapan  saja  dan  di  mana  saja  ketika  suami membutuhkannya.
2. Pasca Islam
Pada  saat  Islam  datang,  praktik  poligami  sudah  mengakar  dan  dianggap  lumrah dan  wajar.  Kemudian  al-Qur’an  dan  Nabi  Muhammad  saw.  hadir  merespons  praktik- praktik tersebut dengan membatasi jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting dan mengarahkannya pada penegakan keadilan. Islam datang bukan memulai poligami melainkan  mengatur  bagaimana  seharusnya  poligami  dilakukan.  Poligami  yang dilakukan  oleh  orang-orang  terdahulu  sebelum  Islam  terlalu  bebas,  kemudian  Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yakni empat wanita. 24
21 Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 2, No. 1, (2017), 88.
22 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 38.
23 Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 2 , No. 1, (2017), 23.
24 Muhammad Husein, Poligami: Sebuah Kajian  Kritis Kontemporer Seorang Kiai, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 75.
Poligami pada zaman Nabi sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam.  Pada  dasarnya  berpoligami  dengan  tujuan  mulia,  yaitu  untuk  menolong  janda- janda  yang  ditinggal  mati  oleh  para  syuhada’  dan  anak-anak  yatim.  Dan  Nabi  lebih lama mengamalkan monogami daripada poligami.
Al-Qur’an  dan  Nabi  Muhammad  saw.  hadir  untuk  melakukan  transformasi kultural,  atau  mengubah  praktik  yang  merendahkan  dan  menyakiti  manusia  tersebut. Transformasi  Islam  selalu  bersifat  gradual,  akomodatif,  dan  berusahan  memperbaiki keadaan  dalam  waktu  yang  sangat  kreatif.  Al-Qur’an  dan  Nabi  selalu  berusaha memperbaiki  keadaan  ini  secara  persuasif  dan  mendialogkannya  secara  insentif. Pernyataan  Islam  atas  persoalan  poligami  dilakukan  dalam  mengeliminasi  praktik  ini selangkah demi selangkah, sehingga kelak praktik poligami tidak ada lagi. 25
Awal  mula  munculnya  persoalan  ini  disebabkan  minimnya  pengetahuan  tentang sejarah  peradaban  dunia,  sirah  Nabi  saw.,  hadis-hadis  poligami  juga asbāb  an-nuzūl d ari An-Nisā’ [4]: 3. Termasuk yang melatarbelakangi pertanyaan tersebut juga karena praktik  poligami  kini  sering  disalahgunakan  sebagai  kedok  nafsu  yang  jauh  dari semangat  Nabi  Muhammad  saw.  dalam  memperbaiki  nasib  perempuan.  Inilah  yang membuat Islam itu akhirnya terkesan tidak ramah terhadap perempuan. 26

## Dasar Hukum Poligami
Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Tetapi, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Satu-satunya ayat yang menyebut dan dianggap membicarakan  poligami  adalah  dalam  surat  an-Nisāʼ  [4]:  3.  Meskipun  Allah  Swt.  memberi peluang  untuk  beristri  sampai  empat  orang,  tetapi  peluang  itu  diiringi  oleh  syarat-syarat  yang cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:
َعَبَُرَو َثلاُثَو  َنَْثَم ِءاَسِِّنلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ىَماَتَ يْلا  ِفِ اوُطِسْقُ ت لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَو اوُلِدْعَ ت لاَأ ْمُتْفِخ ْنِإَف اوُلوُعَ ت لاَأ َنَْدَأ َكِلَذ ْمُكُناَْيَْأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَدِحاَوَ ف
Artinya: "Dan  jika  kamu  takut,  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yatim,  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita (lain)  yang  kamu  senangi:  dua,  tiga,  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu  takut,  tidak akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat, kepada tidak berbuat aniaya." – (QS.4:3)
25 Muhammad  Husein, Poligami:  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 77.
26 Muhammad  Husein, Poligami:  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 79.
Selain  ayat  di  atas,  ada  juga  hadis  Nabi  Muhammad  saw.  yang  menyebutkan  bahwa maksimal  empat  orang  perempuan  yang  boleh  dinikahi  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah:
Artinya: “1952  -  Ahmad  bin  Ibrahim  ad-Dauraqi  bercerita  kepada  kami,  ia  berkata: Husyaim  bercerita  kepada  kami,  dari  Abu  Laila,  dari  Khumaidhoh  binti  as- Syamardal,  dari  Qais  bin  al-  Harits,  ia  (Qais  as-Syamardal)  berkata:  aku  masuk Islam  dan  saya  memiliki  delapan  orang  istri.  Aku  mendatangi  Nabi  Muhammad saw. dan menceritakan hal tersebut. Nabi Muhammad saw. kemudian mengatakan: Pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah). 27
Ayat dan hadis di atas secara jelas menyebutkan bahwa batas dalam menikahi perempuan dalam  waktu  yang  bersamaan  adalah  sampai  empat  orang.  Kemudian,  dalam  ayat  di  atas  untuk dapat  berpoligami  hanya  disyaratkan  berlaku  adil.  Secara  implisit  al-Qur’an  membolehkan poligami,  namun  tidak  menentukan  syarat  apapun  secara  tegas  kecuali  hanya  memberikan ketentuan  adil  bagi  pelaku  poligami.  Kemudian,  dalam  ayat  lain  al-Qur’an  memberi  peringatan bahwa berlaku adil adalah sebuah kemustahilan bagi seseorang terhadap istri-istrinya.
Artinya: “Dan,  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain terkantung-kantung.  Dan  jika  kamu  mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri (dari  kecurangan),  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisā’ [4]: 129).
Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di atas maka dapat diketahui bahwa poligami secara subtansi adalah diperbolehkan. Kebolehan tersebut tidak begitu saja dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu berlaku adil kepada istri-istrinya.
Syarat  poligami  diatur  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dalam pasal 4 dan 5. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus mengajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 28

## Pandangan Ulama tentang Poligami
Poligami  adalah  persoalan  yang  selalu  menuai  kontroversi  di  kalangan  Muslim,  baik dalam  tataran  teoritis  maupun  dalam  praktisnya.  Kondisi  sosiologis  juga  menjadi  salah  satu  hal yang mempengaruhinya. Para ulama mempunyai kesepakatan tentang kebolehan seorang laki-laki menikah  dengan  perempuan  lebih  dari  satu,  selama  tidak  melebihi  empat  orang  perempuan. Secara terperinci adalah sebagai berikut:
27 Al-Quzwayni, Sunan Ibnu Majah (Dar ar-Risalah al-`Alamiyyah, 2009), 129.
28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
1. Ulama Mazhab Syafi’i (asy-Syāfiʼiyyah)
Imam  Syafi’i  dalam  kitab  al-Umm  tidak  membahas  secara  spesifik  tentang persoalan poligami. Beliau hanya menjelaskan tentang perempuan yang boleh atau tidak boleh untuk dinikahi, dan batasan jumlah istri. Adapun mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi sesuai syari’at Islam adalah empat orang perempuan. Batasan ini hanya berlaku pada  perempuan  merdeka  saja,  sedangkan  pada  perempuan  hamba  sahaya  boleh dipoligami tanpa ada batasan. 29 Dalam kitab al- ` Umm, Imam Syafi’i menegaskan bahwa seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sikap adil yang dimaksud adalah dalam  memberikan  jatah  kunjungan  kepada  semua  istrinya  dengan  perhitungan berdasarkan  kuantitas.  Tidak  ada  alasan  untuk  tidak  menggilir  seorang  istri,  walaupun sedang sakit parah, haid, atau nifas. Kecuali, istri tersebut memberikan jatah kepada istri yang lain.
Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi’i, berpendapat bahwa monogami adalah  sunnah  untuk  menghindari  adanya  ketidakadilan  terhadap  para  perempuan  yang dinikahinya.  Bahkan  poligami  oleh  Imam  Nawawi  dihukumi  haram  jika  tidak  bisa memberikan keadilan terhadap hak-hak istrinya. 30
2. Rasyid Ridha
Poligami  menurut  Rasyid  Ridha  adalah  tradisi  masa  sebelum  Islam.  Poligami berkaitan  dengan  posisi  perempuan  yang  dipandang  sebagai  salah  satu  hubungan  antara manusia dan hewan. Dalam syariat Islam, seseorang diperbolehkan untuk menikahi empat orang  perempuan  secara  bersamaan  jika  dia  bisa  berlaku  adil  kepada  istri-istrinya.  Jika tidak bisa berlaku adil, maka hanya diperbolehkan menikahi satu perempuan saja. Karena adil  adalah  sebuah  kewajiban  dalam  menikah,  maka  bagi  seorang  suami  wajib  berlaku adil seperti kewajiban lain dalam syariat Islam. 31
Dalam  Tafsīr  al-Manār,  secara  eksplisit  Muhammad  Abduh  dan  Rasyid  Ridha tidak  setuju  dengan  praktik  poligami  dalam  masyarakat.  Meskipun  poligami  secara normatif  diperbolehkan  (dalam  kondisi  tertentu),  mengingat  kondisi  yang  sulit diwujudkan (keadilan antar istri), poligami sebenarnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk  dari  Pernikahan  monogami  sebenarnya  adalah  tujuan  pernikahan,  karena
29 Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, terjemah al-ʼUmm, Jilid 5, (Pustaka Azzam), 93..
30 Abū Zakariyyā Muhyiddin Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, al-Majmuʻ Syarhil  Muhażab , Jilid 6, (tt.p: Dār al Fikr, t.t)
31 Muhammad Rasyid Ridho, Tafsir al-Manār, Jilid 4, (Mesir: Darul Manar, 1947), 364-666.
pernikahan  monogami  akan  menciptakan  suasana  damai  dan  kasih  sayang  dalam keluarga. 32

## Poligami Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, yaitu seseorang  laki-laki  hanya  melakukan  perkawinan  kepada  seorang  perempuan.  Tetapi  asas monogami  tersebut  bersifat  relatif.  Peraturan  Poligami  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil aturan mengenai poligami dipisahkan melalui Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  dalam  perjalanannya,  mengalami  banyak pengembangan.  Setelah  ada  Inpres  No.  1  Tahun  1991  kepada  Menteri  Agama  untuk menyebarluaskan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  kepada  masyarakat,  KHI  juga  menjadi  salah satu  rujukan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Pada  dasarnya,  penjelasan  poligami  dalam  KHI tidak berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam UU Perkawinan. 33

## Pemikiran KH. Husien Muhammad tentang Konsep Poligami
Menurut  Husein  Muhammad,  surat  an-Nisā’  [4]:  3  bukanlah  ayat  poligami  tetapi  ayat tersebut sedang  mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak- anak yatim. Dan menyerukan kepada mereka agar melindungi dan memberdayakan mereka. An-Nisā’ [4]: 3 adalah sebagai  bentuk  advokasi  terhadap  perempuan  dan  anak-anak  yatim.  Kebolehan  poligami  hanya bisa  dilakukan  kepada  para  janda  atau  perempuan-perempuan  yatim.  Serta  mempertimbangkan kerelaan  perempuan,  dalam  arti  tidak  hanya  dilakukan  atas  dasar  kehendak  laki-laki  saja.  Baik kerelaan terhadap calon istri berikutnya maupun kerelaan istri sebelumnya. Karena dalam konteks poligami, istri adalah pihak yang paling dirugikan.
Husein  Muhammad  menjelaskan  bahwa  praktik  poligami  berseberangan  dengan  misi perkawinan  yang  sudah  digariskan  dalam  al-Qur’an  surat  ar-Rūm  [30]:  21,  yaitu sakinah (tentram), mawaddah (cinta),  dan rahmah (kasih  sayang).  Lebih  lanjut,  Husein  Muhammad menjelaskan  bahwa  rumah  tangga  yang  sakinah  adalah  rumah  tangga  yang  dibangun  atas  pilar relasi  yang  saling  mengasihi,  saling  memberi  kebaikan,  dan  saling melayani  dengan  kelembutan dan  ketulusan,  baik  dalam  tindakan  maupun  tutur  kata,  saling  rela  atas  kekurangan  masing-
32 Abdul  Qodir  Zaelani  dan  Dewani  Romli,  “Counter  Legal  Drafting  of  the  Islamic  Law Compilation, A Gender Perspective”, Atlantis Press 492, (2020), 88.
33 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Aturan  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
masing,  dan  pada  puncaknya  adalah  saling  membahagiakan  dan  menciptakan  kebahagiaan  bagi keluarganya.
Penegasan  lain  yang  dilakukan  Husein  Muhammad  dalam  memahami  poligami  adalah prinsip  keadilan  yang  harus  ditegakkan  dalam  berpoligami.  Husein  Muhammad  menyebutkan bahwa  keadilan  sulit  untuk  diwujudkan  sesuai  dengan  surat  an-Nisā’  [4]:  129.  Selain  itu,  dalam surat  an-Nisā’  [4]:  3,  disebutkan  bahwa al-qisth dan al-‘adl ,  disebutkan  dalam  satu  ayat  yang sama.  Dan  hal  ini  menurut  Husein  Muhammad  adalah  bahwa  Allah  Swt.  tengah  memberikan peringatan  kepada  laki-laki  yang  berpoligami  agar  memikirkan  dan  merenungkan  keinginan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh, agar tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang tidak adil, baik keadilan material (al-qisth) dan keadilan mental-psikologis (al-‘adl).
Secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  Husein  Muhammad  mencoba  menutup  pintu poligami  dengan  menggunakan  dalil  dalam  surat  an-Nisā’  [4]:  129  yaitu  keadilan  yang  sulit diwujudkan  oleh suami  kepada  para  istri.  Dan  solusi  yang  diberikan  olehnya  adalah  perkawinan monogami  karena  itu  lebih  menjauhkan  manusia  dari  bertindak  menyimpang  dan  mengarahkan terbangunnya sebuah relasi yang baik dalam sebuah keluarga.
Husein  Muhammad  dalam  bukunya  mengkritik  manhaj  poligami.  Salah  satunya  adalah pendapat  yang  mengatakan  bahwa  poligami  boleh  dilakukan  atas  dasar  menghindari  zina  dan perselingkuhan  karena  hasrat  seksual  yang  tidak  terpenuhi.  Kritiknya  dilakukan  dengan memberikan beberapa pertanyaan yang cukup logis. Apakah menghindari zina dapat dinisbatkan kepada  Nabi  Muhammad  saw.?  Apakah  Nabi  berpoligami  didasarkan  atau  dilatarbelakangi  oleh hasrat tuntutan libido? Dapatkah dan pantaskah menyatakan bahwa Nabi adalah manusia seksual atau punya hasrat libido seksual yang tinggi, sebagaimana diceritakan oleh masyarakat Barat yang non-Muslim?  Kritiknya  cukup  menohok  kelompok  yang  menyatakan  bahwa  poligami  boleh dilakukan  atas  dasar  menghindari  zina  dan  perselingkuhan  karena  hasrat  seksual  yang  tidak terpenuhi.
Poligami  Nabi  Muhammad  saw.  sangat  tidak  pantas  dan  merendahkan  Nabi  jika dinisbatkan  sebagai  menghindari  perzinaan  maupun  hasrat  tuntutan  libido  seksual,  dan  Nabi Muhammad saw. sama sekali bukanlah manusia seksual atau punya hasrat seksual yang tinggi, ia adalah  makhluk  paling  sempurna  di  antara  makhluk-makhluk  yang  lain  dan  setiap  tindakan, ucapan  dan  ketetapannya  dapat  menjadi  teladan  bagi  manusia.  Poligami  Nabi  adalah  sebagai bentuk  perlindungan  terhadap  orang-  orang  yang  dilemahkan  dan  para  janda-janda  dari  tokoh Arab.  Poligami  Nabi  lebih  dilakukan  sebagai  tindakan  politik,  sosial,  dan  hukum.  Karena, menjalin  aliansi  dengan  kekuatan-kekuatan  kultural  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  adalah tindakan  yang  penting  dan  pilihan  paling  strategis  bagi  keberhasilan  misi  kemanusiaan  Islam. Bahkan  jika  melihat  pernikahan  Nabi  Muhammad  saw.  dengan  Khadijah  ra.,  pernikahannya
berlangsung  sekitar  28  tahun  dan  terjadi  saat  Nabi  masih  muda  dan  perkasa,  dalam  kondisi tersebut Nabi Muhammad saw. tidak melakukan poligami.
Sikap  Nabi  tersebut  menunjukkan  bahwa  poligami  yang  dilakukan  Nabi  sama  sekali bukan  berdasarkan  kebutuhan  biologis.  Ditambah  lagi  Nabi  sebagai  salah  satu  keturunan  suku Quraish yang jelas-jelas status tersebut memungkinkan Nabi untuk memilih perempuan mana saja yang  cantik-cantik  dan  gadis-gadis  untuk  menjadi  istrinya.  Meski  demikian,  Nabi  tidak melakukannya,  justru  tetap  komitmen  dengan  seorang  istri  (monogami)  hingga  Khadijah  ra. meninggal dunia. Di sisi lain, fakta perkawinan Nabi dengan sejumlah perempuan menunjukkan bahwa  istri-istri  Nabi  adalah  perempuan  yang  sudah  lanjut  usia  kecuali  Aisyah  ra.  dan  sebagian lagi bukan perempuan cantik.
Melihat  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  poligami  dibolehkan  dengan  didasarkan menghindari  zina,  Husein  Muhammad  mengatakan  bahwa  pendapat  tersebut  sulit  dimengerti. Karena  apa  yang  menjadi  kehendak  atau  tuntutan  mereka  yang  berpoligami  sudah  tersedia  di rumah,  yaitu  istrinya.  Maka,  jika  seorang  laki-laki  sudah  beristri  kemudian  ia  tertarik  secara seksual  kepada  perempuan  lain,  bisa  melampiaskannya  kepada  istrinya  di  rumah.  Dan  jika hasratnya  tidak  tercukupi,  Husein  Muhammad  dalam  tulisannya  mengajak  untuk  kembali merenungkan  hadis  Nabi  yang  menyarankan  kepada  umatnya  agar  berpuasa  untuk  mengurangi gejolak hasrat tersebut.
Kritik  lain  yang  dilakukan  oleh  Husein  Muhammad  yaitu  terhadap  pendapat  yang menyatakan  bahwa  jumlah  populasi  perempuan  yang  lebih  banyak  dari  laki-laki.  Pendapat  ini dipandang  alasan  paling  kuat  dan  relatif  tanpa  sebuah  perlawanan,  karena  dihadapkan  dengan sebuah  fakta.  Dengan  fakta  ini  mereka  membayangkan  bagaimana  nasib  kaum  perempuan  yang banyak  jika  tidak  diperbolehkan  poligami?  Ke  manakah  hasrat  seksual  kaum  perempuan disalurkan?  Dan  jika  benar  adanya,  bahwa  perempuan  lebih  banyak  dari  laki-laki  tidak  jelas kategorinya,  apakah  mereka  semua  perempuan  dewasa  atau  perawan?  Bukankah  faktanya kategori mereka beragam, mulai dari anak-anak, perawan dewasa, dan nenek-nenek? Fakta-fakta tersebut  masih  perlu  didalami  lagi.  Jika  hanya  berdasarkan  fakta  umum  saja,  karena  jika  hanya berangkat  dari  sebuah  alasan  atau  logika  hukum  yang  belum  jelas,  tentu  kemaslahatan  sebagai tujuan dari sebuah hukum tidak akan tercapai.
Pendapat tersebut mengandaikan bahwa semua perempuan ingin atau wajib menikah atau mengiba-iba untuk dinikahi. Sehingga, kalau ini terjadi akan ada perempuan yang tidak kebagian laki-laki.  Dan  pendapat  tersebut  masih  memerlukan  bukti-bukti  yang  pasti  dan  bukan  hanya sekedar  berdasarkan  asumsi-asumsi  atau  kira-kira  saja.  Sampai  sini,  dapat  dipahami  bahwa Husein  Muhammad  mencoba  memberikan  rambu-rambu  yang  cukup  banyak  terhadap  pelaku poligami. Dengan berbagai kritik, dalil, dan pemahaman yang logis.
Penolakan terhadap poligami, bagi Husein Muhammad bukan berarti mengharamkan apa yang  dihalalkan  oleh  Allah  Swt.  Menurutnya,  persoalan  utamanya  adalah  terletak  pada  illat hukum (logika hukum) Allah Swt.. Siklus hukum menurutnya berjalan sesuai dengan logikanya, hukum bisa saja berubah sesuai situasi, kondisi, dan tradisi sepanjang hukum tersebut dihadirkan dalam  rangka  merespons  kasus  sosial.  Perubahan  kesimpulan  hukum  sudah  dimulai  sejak  Nabi wafat  dan  itu  dilakukan  oleh  para  sahabat.  Prinsip  dasar  dalam  beragama  menurutnya  adalah mencegah kerusakan sosial (fasadu zaman) dan demi kemaslahatan yang besar. Dengan demikian hukum bisa berubah karena sebuah alasan dan pertimbangan perubahan sosialnya.
Corak  penafsiran  yang  digunakan  oleh  Husein  Muhammad  adalah at-tahlīlu  al-  lafdzi , yaitu  dengan  menafsirkan  kata-perkata  dari  sebuah  ayat.  Kemudian  menafsirkan  ayat  tersebut dengan  hadits  Nabi  Muhammad  saw.  Husein  Muhammad  menafsirkan  sebuah  ayat  juga mempertimbangkan  keadaan  yang  ada  pada  hari  ini,  mengedepankan  rasionalitas,  dan  semangat kesetaraan.  Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  Husein  Muhammad  dalam  menafsirkan  sebuah ayat  adalah  takwil,  yaitu  dengan  tidak  hanya  melihat  pada  redaksi  ayatnya  saja,  tetapi  juga melihat  esensi  ayat  tersebut  diturunkan (rūh asy-syarī’ah). Dengan  demikian,  dalam  pendekatan ini  Husein  Muhammad  banyak  menggunakan  analisis  rasional,  terbuka  dan  mendiskusikannya dengan realita yang berkembang di masyarakat.
Secara garis besar, pemikiran Husein Muhammad adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan  hukum  yang  diberikan  Husein  Muhammad  juga  tidak  tergesa-gesa  dan  juga  tidak terlalu terpaku pada ulama klasik, yang dalam beberapa hal secara kondisi zaman yang dihadapi ulama  klasik  berbeda  dengan  yang  sedang  dihadapi  hari  ini.  Maka  dalam  hal  ini,  Husein Muhammad mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi hari ini.

## KESIMPULAN
Pemikiran Husein Muhammad dalam buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang  Kiai,  menjelaskan  bahwa  poligami  hukumnya  diperbolehkan,  tetapi  beliau  lebih memperketat  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  yang  berpoligami.  Syarat  yang diperketat  adalah  dalam  hal  keadilan  yang  harus  ditegakkan  oleh  seseorang  yang  berpoligami terhadap  istri-istrinya.  Penafsiran  Husein  Muhammad  terhadap  keadilan  yang  harus  ditegakkan adalah keadilan secara material (al-qisṭ) dan mental-psikologis (al-‘adl). Husein Muhammad juga mengkritik  kelompok-kelompok  yang  menggunakan  alasan  menghindari  zina  dan  berdasarkan populasi  perempuan  yang  lebih  banyak  daripada  laki-laki  untuk  berpoligami.  Pemikiran  Husein Muhammad  jika  dilihat  dalam  jangka  panjang  adalah  sebagai  upaya  yang  dilakukan  untuk menutup  pintu  poligami  secara  perlahan  dengan  memperketat  syarat-syaratnya.  Pada  akhirnya,
monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Karena menurut Husein  Muhammad,  puncak  atau  ujung  dari  kehendak  Allah  Swt.  adalah  monogami  dan  hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quzwayni. 2009. Sunan Ibnu Majah . Dar ar-Risalah al-`Alamiyyah.
Anam,  Haikal  Fadhil.  2020.  “Poligami  Dalam  Hermeneutika  Feminis  Amina  Wadud”, Musawa 19, No. 1.
asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris. tt. terjemah al-ʼUmm, Jilid 5. Pustaka Azzam Ghazali, Abdur Rahmad. 2003. Fiqh Munakahat .Jakarta: Prenada Media.
Husein,  Muhammad.  2020.  Poligami:  Sebuah  Kajian  Kritis  Kontemporer  Seorang  Kiai. Yogyakarta: IRCiSoD.
Ichsan, M. 2018. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, JURIS: Jurnal Ilmiah Syari’ah 17, No. 2.
Janeko. 2017. “Studi Eksplorasi Hukum Poligami di Berbagai Negara Muslim”. Ummul Qura 10, No. 2.
Kholis dkk, Nur. 2017. “Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia.” al-ahkam 27, No. 2.
Mulia,  Siti Musdah. 1999. Pandangan Islam tentang Poligami. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender
Mulia,  Siti Musdah. 2007. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mustofa, Muhammad Arif . 2017. “Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara”. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 2, No. 1.
Mustofa,  Muhammad  Arif.  2017.“Poligami  Dalam  Hukum  Agama  dan  Negara”. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 2, No. 1.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Aturan  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Ridho, Muhammad Rasyid. 1947. Tafsir al-Manār, Jilid 4. Mesir: Darul Manar.
Rifa’i,  Achmad.  2018.  “Poligami  Dalam  Prespektif  Keadilan  Gender:  Studi  Pemikiran  Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab”. Skripsi , IAIN Palangkaraya Susanti. 2014. “Feminisme Perspektif Husein Muhammad”. Skripsi . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Syarifuddin,  Amir.  2014.  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Umar,  Nasaruddin.  2014.  Mendekati  Tuhan  dengan  Kualitas  Feminim.  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Usman,  Bustaman.  2017.  “Poligami  Menurut  Perspektif  Fiqh  (Studi  kasus  di  Kecamatan  Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”. Samarah 1, No.1.
Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Yahyā, Abū Zakariyyā Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawī. tt. al-Majmuʻ Syarhil Muhażab. Dār al Fikr.
Zaelani,  Abdul  Qodir  dan  Dewani  Romli.  2020.  “Counter  Legal  Drafting  of  the  Islamic  Law Compilation, A Gender Perspective”, Atlantis Press 492.