Volume 5, Nomor 1, Juni 2024, Halaman 36-44
Received: 17 th May 2024 Accepted: 19 th June 2024 Published: 30 th June 2024
Citation: Hayfa, J., Risqiana, & Berlian, D. (2024). Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development. JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia, 5(1), 36 – 44. https://doi.org/10.46510/jami.v5i1.289 https://doi.org/10.46510/jami.v5i1.289 ISSN 2722-4414 (p)/ 2722-4406 (e)
https://journal.akb.ac.id/

## Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
Jessenia Hayfa 1* , Risqiana 2 , Daffa Aditra Bintang Berlian 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia
2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia risqiana609@gmail.com 2 , daffadtr@gmail.com 3 Correspondence: jessenhyf@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan . Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam menggunakan biomassa energi dari limbah sawit di Indonesia, serta untuk menganalisis regulasi terkait dengan implementasi green industr y era 4.0 dalam konteks penggunaan biomassa. Selain itu, teks juga menyoroti pentingnya pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  efektif  sesuai  dengan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  serta  mengoptimalkan  pemanfaatan  biomassa  energi  ramah lingkungan dari limbah sawit.
Material dan Metode . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai kerangka hukum yang mendukung industri hijau, khususnya dalam menggunakan limbah sawit untuk pembangunan berkelanjutan. Data diperoleh dari studi kepustakaan norma hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis regulasi serta hambatan dalam menerapkan biomassa pada industri hijau era 4.0 di Indonesia. Hasil . Regulasi di Indonesia terkait dengan implementasi green industry era 4.0 dalam penggunaan biomassa dari limbah sawit yang berkelanjutan perlu diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi ini hadir sebagai angin segar, menandakan era baru dalam pembangunan. Dimana bukan lagi pembangunan  yang  hanya  mementingkan  aspek  ekonomi,  regulasi  ini  mengintegrasikan  tiga  pilar  fundamental,  yaitu  keseimbangan  antara  kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup yang baik menjadi fokus utama. Dapat dilihat bahwa tantangan utama dalam implementasi green industry berkaitan dengan keterbatasan pengaturan spesifik mengenai green industry. Begitu pula dengan tantangan dan hambatan di bidang infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai, yaitu penggunaan big data dan IoT untuk memonitor dan mengontrol proses pengolahan biomassa secara real-time masih belum optimal di banyak tempat. Tidak terlepas pula dari kondisi ekonomi global yang melemah, ketidakstabilan geopolitik, dan ancaman pasar tenaga kerja akibat kemajuan teknologi seperti AI, menambah tantangan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi untuk menerapkan green industry . Sehingga hal ini juga berdampak  pada  lingkungan  serta  masalah  sosial  akibat  penggunaan  biomassa  sebagai  sumber  energi  ramah  lingkungan  yang  memerlukan  dukungan  dan pemahaman yang lebih luas dari masyarakat.
Kesimpulan . Pemerintah Indonesia telah mengembangkan pembangunan industri berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip green industry , khususnya dalam penggunaan biomassa dari limbah sawit sebagai energi terbarukan. Namun, tantangan seperti perubahan iklim dan infrastruktur yang kurang memadai masih  perlu  diatasi.  Dengan  kekayaan  alam  yang  melimpah,  Indonesia  memiliki  potensi  besar  untuk  memanfaatkan  limbah  sawit  sebagai  sumber  energi biomassa, sejalan dengan fokus industri 4.0 pada pengoptimalan sumber daya dan transisi energi.
Kata Kunci Green Industry ; Biomassa; Kelapa Sawit; Sustainable Development ;  Regulasi;

## ABSTRACT
Backgrounds . This research aims to identify challenges and obstacles in using energy biomass from palm oil waste in Indonesia, as well as to analyze regulations related to the implementation of green industry era 4.0 in the context of biomass use. Apart from that, the text also highlights the importance of effective natural resource management in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as optimizing the use of environmentally friendly energy biomass from palm oil waste.
Methods . This research uses a normative juridical approach to assess the legal framework that supports green industry, especially in using palm oil waste for sustainable development. Data was obtained from a literature study of primary, secondary and tertiary legal norms. The aim of the research is to describe and analyze regulations and obstacles in implementing biomass in the green industry era 4.0 in Indonesia.
Results . Regulations in Indonesia related to the implementation of green industry era 4.0 in the sustainable use of biomass from palm oil waste need to be specifically regulated in statutory regulations. This regulation comes as a breath of fresh air, marking a new era in development. Where development is no longer only concerned with economic aspects, this regulation integrates three fundamental pillars, namely the balance between environmental sustainability, community welfare and good quality of life as the main focus. It can be seen that the main challenge in implementing green industry is related to the limitations of specific regulations regarding green industry. Likewise, challenges and obstacles in the field of inadequate infrastructure and technology, namely the use of big data and IoT to monitor and control biomass processing processes in real-time are still not optimal in many places. This cannot be separated from the weakening  global  economic  conditions,  geopolitical  instability,  and  threats  to  the  labor  market  due  to  technological  advances  such  as  AI,  adding  to  the challenges in maintaining economic stability to implement green industry. So this also has an impact on the environment and social problems due to the use of biomass as an environmentally friendly energy source which requires broader support and understanding from the community.
Conclusions . The Indonesian government has developed sustainable industrial development by applying green industry principles, especially in the use of biomass from palm oil waste as renewable energy. However, challenges such as climate change and inadequate infrastructure still need to be addressed. With abundant natural wealth, Indonesia has great potential to utilize palm oil waste as a biomass energy source, in line with Industry 4.0's focus on resource optimization and energy transition.

## Key Words
Green Industry; Biomass; Palm oil; Sustainable Development; Regulation;
Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development

## I. PENDAHULUAN
Peningkatan  jumlah  penduduk  di  Indonesia  yang  diiringi  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  mengakibatkan permintaan energi  terus meningkat. Berbagai  langkah telah diambil untuk memenuhi  kebutuhan energi  primer, terutama yang berasal dari sumber fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara, melalui aktivitas penambangan dan peningkatan volume impor  bahan  bakar  minyak.  Namun,  upaya  tersebut  masih  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  energi  primer, khususnya di Indonesia. (Pramudiyanto & Suedy, 2020). Hal ini didukung oleh riset yang telah dilakukan oleh para ilmuwan yang memperkirakan bahwa dalam waktu 120 tahun ke depan, persediaan bahan bakar fosil akan habis. Para ilmuwan juga memprediksi bahwa di masa mendatang, dunia akan beralih ke sumber energi yang baru, dengan menggunakan biomassa menjadi salah satu pilihan utama yang dapat membantu menyelamatkan bumi.
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan, green industry menjadi konsep yang semakin relevan, terutama dalam Era Industri 4.0. Industri adalah sebuah sektor ekonomi yang sangat krusial bagi suatu negara karena memberikan berbagai manfaat yang luas dan signifikan. Hal ini disebabkan oleh manfaatnya yang beragam, seperti menjadi salah satu sarana yang signifikan untuk penanaman modal, industri juga dapat menyediakan banyak lapangan kerja  dan  meningkatkan  nilai  tambah  pada  produk-produk  yang  dihasilkan,  serta  memenuhi  kebutuhan  domestik  dan meningkatkan ekspor (Aminah & Yusriadi, 2018). Dalam hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan salah satu indikator perkembangan bagi ekonomi suatu negara. Pada tahun 2011, sektor  industri  menyumbangkan  sekitar  20,92%  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  menjadikannya  sektor  dengan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kemudian pada tahun 2017, sektor industri memberikan kontribusi terbesar, yaitu 22% terhadap PDB (Hartomo, 2024).
Pada tingkat nasional, sektor industri seperti salah satunya bahan bakar fosil, selain memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia, juga memiliki dampak negatif. Salah satu konsekuensi merugikan dari penggunaan bahan bakar fosil terhadap  lingkungan  adalah  menciptakan  fenomena  rumah  kaca  yang  menyebabkan  kenaikan  suhu  pemanasan  global, sehingga  membahayakan  keberlangsungan  bagi  makhluk  hidup.  Pemanasan  global  terjadi  ketika  energi  panas  yang disebabkan oleh matahari, kemudian terperangkap di atmosfer bumi karena adanya gas-gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil (Pratama, 2019). Selain hal tersebut, penggunaan bahan bakar fosil juga menyebabkan peningkatan jumlah karbon dioksida (CO2) di atmosfer. Salah satu cara untuk mengurangi efek buruk tersebut adalah dengan menggantikan penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang berasal dari biomassa.
Disisi  lain,  kondisi  ekonomi  global  diperkirakan bahwa  akan  terus  melemah  dan  semakin  buruk  sepanjang  tahun  2024. Faktor-faktor seperti pengetatan keuangan, ketidakstabilan geopolitik, dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mengancam pasar tenaga kerja, membuat pemulihan ekonomi global sulit terjadi di awal tahun 2024, walaupun inflasi global mulai stabil. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih terkendali. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK – BI) pada Desember 2023 mencatat nilai 123,8, yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan Indeks Kondisi Ekonomi, terutama pada Indeks Pembelian Barang Tahan Lama. Begitu juga dengan Indeks Kepercayaan Industri pada bulan Januari ini (KPAII 2024). Kemudian, implementasi teknologi canggih seperti AI dan Internet of Things (IoT)  dalam green  industry dapat  meningkatkan  efisiensi  produksi  sekaligus  juga  meminimalisir  dampak  lingkungan. Misalnya, penggunaan AI dalam manajemen energi dapat mengoptimalkan konsumsi energi di pabrik, sementara Iot dapat memantau emisi  dan limbah secara real-time , memungkinkan respons cepat  terhadap potensi  limbah. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat mempertahankan stabilitas ekonominya, tetapi juga memimpin dalam penerapan praktik industri berkelanjutan, yang sejalan dengan tren global menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Pertumbuhan populasi manusia kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Implementasi dalam konteks green industry era 4.0 adalah dengan pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Green industry adalah sektor manufaktur yang fokus pada penggunaan sumber daya secara efisien dan  berkelanjutan  dalam  proses  produksinya,  sesuai  dengan  konsep Making Indonesia  4.0.  Salah  satu  penerapan green industry adalah dengan menggunakan biomassa energi yang ramah lingkungan. Biomassa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan hasil sampingan seperti limbah pertanian dan kebun. Penggunaan biomassa  memiliki  potensi  besar  untuk  membantu  dalam  manajemen  limbah  dan  penyediaan  sumber  energi  yang berkelanjutan. Biomassa merupakan salah satu energi terbarukan yang bahan dasarnya dari limbah, salah satunya limbah dari kelapa sawit. Limbah  kelapa  sawit  merupakan limbah yang berasal dari sisa  hasil tanaman  yang  tidak   termasuk kedalam  produk  utama atau hasil ikutan dari pengolahan kelapa sawit. Kelapa sawit menghasilkan sejumlah besar limbah, termasuk tandan kosong kelapa sawit (TKKS), cangkang, dan serat. Limbah sawit sendiri dapat berpotensi menjadi sumber biomassa energi terbarukan yang ramah lingkungan (Jaelani et al., 2017 ) .
Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
Green industry era 4.0 berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan biomassa dari limbah sawit. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengolahan limbah sawit melibatkan teknologi canggih. Green industry memanfaatkan teknologi untuk mengkonversi pengumpulan sampah limbah sawit dengan mengukur level tong sampah dari limbah  yang  ada.  Teknologi  era  4.0  seperti  IoT  dan big  data digunakan  untuk  memantau  dan  mengoptimalkan  proses pengumpulan, pengolahan, dan konversi limbah kelapa sawit menjadi biomassa. Dengan teknologi ini, proses pengolahan biomassa  dapat  dimonitor  dan  dikontrol  secara real-time ,  meningkatkan  efisiensi  energi  dan  meminimalkan  emisi.  IoT memungkinkan  pengawasan  dan  optimalisasi  proses  pengolahan  biomassa,  seperti  memantau  suhu,  kelembaban,  dan kualitas biomassa, sehingga industri dapat mengoptimalkan proses dan mengurangi biaya operasional.
Dalam  hal  ini,  dengan  pengolahan  dan  penggunaan  kembali  sisa  produksi  dari  industri  kelapa  sawit  menjadi  hal  yang penting.  Sejalan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (3)  yang  menegaskan  penguasaan  dan  pengusahaan sumber daya alam oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama. Oleh karena itu, kontrol dan manajemen yang efektif terhadap sumber daya alam menjadi kunci fundamental dalam pembangunan dan pemerintahan negara . Namun, implementasi dari green industry era 4.0, termasuk pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi, perlu diperhatikan  secara  hukum.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  karena  berdasarkan  dampak  dari penggunaan fosil secara terus-menerus dapat mengakibatkan munculnya krisis energi.
Selanjutnya, mengenai regulasi yang mengatur tentang green industry tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH).  Namun,  undang-undang  ini  tidak  memberikan definisi  atau  ciri-ciri  yang  jelas  mengenai  industri  hijau.  Regulasi  tersebut  lebih  berfokus  pada  bagaimana  menjaga  dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup tentunya masih belum cukup untuk dijadikan  kriteria  dalam green  industry .  Mengingat green  industry tidak  hanya  terbatas  pada  isu  lingkungan  semata, melainkan juga mengenai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dalam proses produksinya. Kebijakan tentang green industry merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 3 Tahun  2014  tentang  Perindustrian  (UU  Perindustrian),  dan  telah  diintegrasikan  dalam  program  kerja  Kementerian Perindustrian.  Akan  tetapi  di  dalam  UU  Perindustrian  tersebut  tidak  mengatur  secara  detail  mengenai  penerapan green industry di  Indonesia serta belum adanya guideline yang komprehensif dalam menerapkan green industry secara umum. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia hanya mengatur terkait Standar Industri Hijau (SIH) untuk beberapa industri saja, misalnya industri cat berbasis air, industri kertas dan pulp, industri barang lainnya dari kaca dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan untuk regulasi dan ketentuan green industry terkait dengan biomassa ramah lingkungan melalui limbah sawit tidak diatur dengan jelas. Maka, diperlukan regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang efektif, serta kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mewujudkan praktik green industry yang lebih ramah lingkungan.
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, Tim Penulis mendasarkan tulisan ini pada inti argumen bagaimana regulasi di  Indonesia  terkait  penerapan green  industry era  4.0  dalam  implementasi  biomassa  melalui  limbah  sawit  berbasis sustainable development serta bagaimana tantangan dan hambatan dalam implementasi biomassa energi ramah lingkungan melalui limbah sawit di Indonesia.

## II. MATERIAL DAN METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana kajian mendalam terhadap doktrin ilmu hukum dan perundang-undangan ( statute approach ) menjadi kunci utama. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti kerangka hukum yang menjadi fondasi atau payung hukum dari implementasi industri hijau ( green industry ) di era 4.0, dengan fokus utama pada pemanfaatan limbah sawit berbasis sustainable development . Mengenai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif lazimnya juga disebut “ legal research ” atau “ legal research instruction ” (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan ( field research ) karena yang diteliti adalah bahan-data sehingga dapat dikatakan sebagai library based , focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials (Ibrahim, 2006). Dalam konteks regulasi, UU PPLH tidak secara spesifik mendefinisikan atau memberikan ciri-ciri green industry, melainkan  hanya  mengatur  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Kekurangan  regulasi  yang  komprehensif  ini  dapat menyebabkan  degradasi  lingkungan,  ketidakstabilan  ekonomi,  dan  ketidakstabilan  sosial.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pendekatan untuk menyinkronkan ketentuan hukum yang ada dengan norma dan peraturan yang relevan untuk mendukung praktik green industry di lapangan.
Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan ( documentary study ), dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah- langkah sebagai berikut:
Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
a. Seleksi Data: Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.
b. Klasifikasi Data: Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.
c. Sistematisasi  Data:  Data  yang  telah  diklasifikasi  kemudian  ditempatkan  dengan  sesuai  dengan  posisi  pokok permasalahan secara sistematis.
Peneliti  mendapatkan  data  yang  akurat  dan  otentik  dengan  mengumpulkan  sumber  data  berupa  data  sekunder,  yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi  dan  buku  literatur  hukum  tertulis  lainnya.  Data  sekunder  dibedakan  menjadi  bahan hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  yang  diklasifikasikan  sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer ( primary law material ) merupakan data yang bersifat mengikat berupa perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini yang terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4).
4. Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2016  tentang  Pengesahan Paris  Agreement (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204).
5. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara Persero dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  yang  berupa  literatur-literatur  yang berkaitannya dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti, misalnya buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan literatur hukum.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum  primer  yaitu  putusan  pengadilan,  pendapat  ahli,  bahan-bahan  diluar  bidang  hukum,  seperti  majalah  dan pencarian data melalui internet, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang digunakan dalam penelitian.
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi regulasi dan tantangan dalam  implementasi  biomassa  pada  green  industry  era  4.0.  Data  sekunder  dari  Undang-Undang  Perindustrian,  Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan peraturan terkait lainnya dianalisis untuk menjawab pokok  permasalahan.  Teori,  prinsip,  dan  asas  yang  relevan  dikelompokkan  sesuai  sub-bab  pembahasan.  Hasil  analisis deskriptif  menunjukkan  sejauh  mana  perkembangan  regulasi  atau  hukum  positif  di  Indonesia  merespons  perkembangan green industry era 4.0, khususnya dalam penerapan biomassa ramah lingkungan.

## III. HASIL
3.1 Regulasi di Indonesia Terkait Penerapan Green Industry Era 4.0 dalam Implementasi Biomassa Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
Green industry merupakan sebuah konsep yang menekankan pada komitmen untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas industri terhadap lingkungan. Pencapaian ini dilakukan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, penerapan teknologi ramah lingkungan dan rendah karbon secara berkelanjutan (Alrasyid, 2016). Di Indonesia, green industry merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dan industri untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Dengan berlandaskan pada peraturan yang kuat dan berbagai manfaat yang ditawarkan, green industry diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Prinsip-prinsip sustainable development terdefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya  disebut  sebagai  UU  PPLH)  dan  Perpres  No  59  Tahun  2017  tentang  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.  Hal  tersebut  merupakan  usaha  terencana  serta  terintegrasi  sebagai  kunci  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak (Cahyani, 2020).
Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
Gagasan sustainable development telah dimasukkan ke dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari  Amandemen Undang-Undang (yang selanjutnya disebut  sebagai  UUD NRI 1945), sehingga sekarang menjadi prinsip etika dan kewajiban yang harus diikuti dalam pembangunan ekonomi. UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa  pada  intinya  mengintegrasikan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  ke  dalam  kerangka  hukum  nasional.  Hal  ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat (Kementerian Perindustrian, 2021). Kebijakan green industry di Indonesia diatur dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (yang selanjutnya disebut sebagai UU Perindustrian) dan juga terkait dengan UU No 46 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement . Dalam konteks ini, green industry diterapkan dengan menekankan pada keefisienan  dan  keefektifan  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  secara  berkelanjutan.  Tujuan  dari  upaya  ini  adalah  untuk mencapai  keseimbangan  antara  perkembangan  industri  dan  pelestarian  lingkungan,  sekaligus  memberikan  manfaat  bagi masyarakat. (Mina, 2017).
Indonesia telah lama menginisiasi perjalanan dalam membangun industri berkelanjutan. Tonggak penting dalam upaya ini adalah Perpres No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang diterbitkan pada tahun 2008 dan menetapkan tujuan  jangka  panjang  bagi  pembangunan  industri  nasional.  Hal  ini  menunjukkan  komitmen  awal  Indonesia  untuk menyeimbangkan kemajuan industri dengan kelestarian lingkungan. Komitmen ini diperkuat dengan integrasi aspek-aspek industri  hijau  dalam  11  prioritas  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  tahun  2010-2014.  Langkah  ini menunjukkan  keseriusan  pemerintah  dalam  mendorong  penerapan  praktik  industri  yang  ramah  lingkungan  dan berkelanjutan. Pada era Presiden Joko Widodo yang berfokuskan pada pembangunan berkelanjutan, dasar-dasar kebijakan industri hijau di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU Nomor 3 Tahun 2014  tentang  Perindustrian  menjadi  bukti  nyata  komitmen  awal  tersebut.  Undang-undang  ini  mengatur  tentang pengembangan  industri  nasional  yang  berwawasan  lingkungan,  termasuk  penerapan  teknologi  ramah  lingkungan  dan pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab.
Komitmen  Indonesia  terhadap  industri  hijau  tidak  hanya  ditunjukkan  melalui  kebijakan,  tetapi  juga  diwujudkan  dalam peraturan. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi landasan hukum yang mengintegrasikan konsep green industry dalam  pengembangan  industri  nasional.  Undang-undang  ini  mengatur  tentang  penerapan  teknologi  ramah lingkungan, pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab, dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Komitmen Indonesia terhadap green industry juga dipengaruhi oleh berbagai rezim internasional, termasuk Protokol Kyoto 1997 yang merupakan  amandemen  Konvensi  Kerangka  Kerja  PBB  tentang  Perubahan  Iklim  (UNFCCC),  mendorong  upaya  global untuk  mengatasi  pemanasan  global.  Hal  ini  mendorong  Indonesia  untuk  menerapkan  praktik  industri  yang  lebih  ramah lingkungan dan meminimalisir emisi gas rumah kaca. Indonesia juga mengadopsi standar internasional untuk industri hijau, seperti British Standard No. 7750, yang kemudian berkembang menjadi ISO 14000. Standar ini menyediakan panduan untuk menerapkan  Sistem  Manajemen  Lingkungan  (EMS)  yang  membantu  industri  dalam  mengelola  dampak  lingkungannya secara efektif. Environmental Management and Auditing Scheme (EMAS) dari Jerman, yang diadopsi oleh Uni Eropa, juga menjadi acuan penting dalam pengembangan EMS di Indonesia. Standar ini kemudian diintegrasikan ke dalam ISO 14001, standar internasional yang diakui secara global untuk EMS.
Di Indonesia, peraturan mengenai energi baru dan terbarukan (EBT) diatur dalam berbagai peraturan menteri dan undang- undang  (Hadjon,  1999).  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  53  Pasal  3  tentang  Energi  Baru  dan  Terbarukan  (EBT) mencerminkan  akuntabilitas  pemerintah  dalam  berbagai  aspek.  Peraturan ini  melindungi  konsumen  dengan  memastikan bahwa EBT aman dan berkualitas. Selain itu, peraturan ini juga mengutamakan pelestarian lingkungan, menekankan bahwa pemanfaatan EBT harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Bahkan, Pemerintah, melalui Kementerian  ESDM,  telah  memulai  pembangunan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD)  di  Belitung,  yang menggunakan bahan bakar 100% CPO ( Crude Palm Oil ). Hal ini merupakan suatu inovasi teknologi yang menunjukkan potensi besar EBT untuk mencapai swasembada energi dan meminimalisir ketergantungan pada sumber energi fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Dalam hal ini, penerapan EBT terutama melalui pemanfaatan biomassa dari limbah sawit, harus dilakukan secara ramah lingkungan. Hal ini sesuai  dengan Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam UU PPLH. Asas-asas PPLH tersebut meliputi:
1. Asas  kelestarian  dan  keberlanjutan.  Asas  tersebut  menyatakan,  jika  tanggung  jawab  setiap  individu  untuk  menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan ketersediaan energi bagi generasi penerus. Di era krisis iklim dan kelangkaan energi  fosil, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi solusi  yang mendesak. Teknologi Industri 4.0 hadir sebagai pahlawan  penyelamat  dalam  pengelolaan  biomassa  energi  berkelanjutan.  Dengan  kecanggihannya,  teknologi  ini memungkinkan  penggunaan  biomassa  yang  lebih  efisien,  meminimalkan  pemborosan,  dan  memaksimalkan  potensi energinya.  Pemerintah  Indonesia  harus  menjadikan  EBT  sebagai  prioritas  utama,  dalam  rangka  peralihan  ke  energi terbarukan  bukan  hanya  tentang  meninggalkan  bahan  bakar  fosil  yang  menciptakan  energi  yang  bersih  dan  peduli lingkungan (Najicha, 2021).
Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
2. Asas keanekaragaman hayati. Asas ini menjelaskan bahwa perlunya melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam  hayati.  Hal  ini  menjadi  landasan  penting  dalam  penerapan  energi  baru  terbarukan  (EBT)  seperti  biomassa. Ekosistem  merupakan  perpaduan  unsur  hayati  (nabati  dan  hewani)  dan  nonhayati  yang  saling  berhubungan  dan memberikan dukungan satu sama lain. Keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati sangatlah penting untuk  keseimbangan dan kesehatan ekosistem, di  mana penggunaan EBT menjadi alternatif bagi  energi  tak terbarukan yang dapat membahayakan dan mengurangi keanekaragaman hayati.
3. Asas Ekoregion. Asas ini yang menekankan pada mempertimbangkan karakteristik dari sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, warisan budaya lokal, dan pengetahuan tradisional menjadi dasar yang krusial dalam pemanfaatan energi  terbarukan.  Dengan  demikian,  di  tengah  krisis  iklim  dan  kelangkaan  energi  fosil.  Salah  satu  potensi  energi terbarukan yang menjanjikan merupakan biomassa sawit, yang dapat diolah menjadi energi ramah lingkungan melalui teknologi green industry 4.0.
4. Asas  Kemanfaatan.  Asas  ini  menekankan  keselarasan  antara  usaha  dan  aktivitas  pembangunan  yang  memanfaatkan potensi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  menjadi  landasan  penting  dalam  menciptakan  kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia secara harmonis. Dalam konteks ini, green industry 4.0 dan pengolahan biomassa energi ramah lingkungan dari limbah sawit hadir sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan merawat keberlangsungan kehidupan di bumi.
5. Asas  Keadilan.  Asas  ini  menjelaskan  terkait  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  bukan  hanya tentang menjaga kelestarian alam, tetapi juga memastikan keadilan dan keseimbangan bagi semua orang. Bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan semua warga negara, tanpa memandang asal,  generasi,  atau  jenis  kelamin.  Kebijakan  yang  dibuat  untuk  mengelola  dan  melindungi  lingkungan  hidup  harus berorientasi  pada  keberlanjutan  dan  pemulihan  yang  memadai.  Hal  ini  berarti  bahwa  kebijakan  tersebut  harus memastikan  akses  yang  merata  terhadap  sumber daya  alam  dan  menjaga  kelestariannya  untuk  generasi  mendatang. Dengan demikian, Energi Baru Terbarukan dianggap sebagai upaya yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.
6. Asas  Tanggung  jawab  Negara.  Asas  ini  menjelaskan  bahwa  menjaga  keberlangsungan  lingkungan  hidup  bukanlah semata-mata  tugas  pemerintah,  melainkan  tanggung  jawab  bersama  masyarakat.  Satu  langkah  esensial  dalam manajemen  dan  perlindungan  lingkungan  yang  efektif  adalah  menggunakan  limbah  sawit  sebagai  sumber  energi biomassa yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, mengubah limbah sawit menjadi energi bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah pelaksanaannya dapat mencakup:
Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas  hidup  seluruh rakyat,  baik  pada  masa  sekarang  maupun  ke  depan,  hal  ini  dijamin  dengan  kepastian  bahwa pengelolaan sumber daya alam akan dilakukan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan;
Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Ini merupakan hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
Pemerintah  Indonesia  bertekad  untuk  mempertahankan  keberlanjutan  lingkungan  dan  melindungi  masyarakat  dari dampak  buruk  penggunaan  sumber  daya  alam  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Dengan  demikian,  berbagai  upaya pencegahan telah dilakukan untuk menghentikan kegiatan eksploitasi alam yang berbahaya.
Dalam proses pelaksanaannya, penerapan Energi Baru Terbarukan melalui green industry era 4.0 dalam biomassa energi ramah  lingkungan  melalui limbah  sawit di  Indonesia  hingga  kini  telah  dimulai  secara  bertahap  dan  terus  didorong  oleh pemerintah  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  menyediakan  energi  bagi  kebutuhan  masyarakat,  termasuk  pasokan  tenaga listrik dan bahan bakar. Kesadaran akan pentingnya hal ini telah meningkat di kalangan masyarakat dan pemerintah, terutama seiring dengan tren global yang mengarah pada penggunaan energi terbarukan. Selain memberikan solusi terhadap masalah lingkungan, biomassa energi melalui limbah sawit juga memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan energi nasional saat ini. Misalnya, dalam kondisi energi nasional saat ini, sekitar 90% dari energi yang digunakan berasal dari sumber energi fosil yang jumlahnya terus menurun, yang juga menjadi faktor utama dalam perubahan iklim. (Setyono & Kiono, 2021).
3.2 Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Biomassa Energi Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit di Indonesia
Pemerintah mendorong pengimplementasian biomassa energi  ramah lingkungan dalam rangka penerapan green industry untuk menggantikan energi fosil. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan limbah sawit sebagai sumber  energi  biomassa  ramah  lingkungan,  terdapat  beberapa  tantangan  dan  hambatan  yang  perlu  diatasi.  Menghadapi
Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
perubahan iklim merupakan salah satu tantangan menuju industri 4.0. Dengan target untuk memberikan manusia kualitas hidup penuh dan terbaik maka industri 4.0 juga harus memberikan solusi terhadap permasalahan dan ancaman lingkungan hidup yang tengah terjadi dan di masa yang akan datang. Masyarakat di era industri 4.0 diharapkan memiliki ekspektasi jangka hidup yang panjang, tentu hal ini masih menjadi persoalan ketika lingkungan hidup mengalami ancaman dan bisa mempengaruhi secara langsung ekspektasi jangka hidup masyarakat. Indonesia kaya akan sumber daya dan cadangan energi baru  terbarukan,  namun  pemanfaatannya  belum  maksimal.  Pemerintah  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  dalam mengembangkan teknologi berbasis biomassa energi ramah lingkungan dari limbah sawit, salah satunya adalah kesenjangan geografis antara lokasi sumber energi dan kebutuhannya. Berikut beberapa tantangan lainnya:
1) Infrastruktur dan Teknologi: Kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengolahan dan pemanfaatan limbah sawit, seperti pabrik pengolahan biogas dan bioetanol. Konversi biomassa menjadi energi terbarukan bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan solusi menarik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Di sisi  lain, prosesnya terbilang rumit dan membutuhkan pendekatan terpadu. Metode konversi  seperti pirolisis,  gasifikasi,  dan  fermentasi  menjanjikan hasil  maksimal  jika  dilakukan  dengan  pengaturan  yang  presisi  dan pemilihan teknologi yang tepat. Namun, tantangan teknologi masih membayangi pemanfaatan biomassa secara optimal.
2) Tantangan  Ekonomi  dan  Kebijakan:  Pengembangan  energi  alternatif  biomassa,  meskipun  menjanjikan  masa  depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, dihadapkan pada tantangan ekonomi dan kebijakan yang kompleks. Biaya produksi  energi  biomassa  saat  ini  masih  tergolong  tinggi  dibandingkan  dengan  energi  fosil,  menjadikannya  kurang kompetitif di pasar. Hal ini menjadi hambatan utama dalam mendorong adopsi energi biomassa secara luas. Subsidi dapat menciptakan inefisiensi dan distorsi pasar, serta membebani keuangan negara. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dan berkelanjutan menjadi kunci untuk membuka potensi penuh energi biomassa (Nusantara, 2023).
3) Sosial: Permasalahan dalam bidang ini berkaitan erat dengan bidang politik yaitu tidak adanya regulasi khusus tentang energi terbarukan di Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu konsekuensinya adalah rendahnya minat investasi di bidang ini. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan arah pengembangan industri energi terbarukan di Indonesia yang memungkinkan timbulnya masalah lain berupa praktik korupsi.
4) Sumber Daya Manusia: Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan manusia, memiliki potensi  besar  untuk  mengembangkan  energi  terbarukan.  Namun,  meskipun  potensinya  besar,  terdapat  tantangan signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan energi terbarukan secara optimal, salah satunya adalah keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka, dapat diketahui bahwa industri kelapa sawit di Indonesia, meskipun  menjadi  salah satu  penyumbang devisa negara yang signifikan, juga menghasilkan limbah padat  dan cair dalam jumlah yang substansial (Al - Huda, 2023).
5) Pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat berakibat fatal bagi lingkungan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi pengembangan green  industry era  4.0  limbah  sawit  di  Indonesia  untuk  menghadapi  tantangan  biomassa  ramah lingkungan. Berikut beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:
a. Pemanfaatan Teknologi 4.0. Pemanfaatan teknologi 4.0 dalam pengelolaan limbah sawit di Indonesia melibatkan berbagai inovasi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan dan optimalisasi proses pengelolaan limbah sawit secara real-time. Penggunaan platform big data membantu menganalisis data terkait limbah sawit, sehingga dapat dirumuskan strategi pengelolaan yang  lebih  efektif.  Selain  itu,  teknologi  robotika  diterapkan  untuk  mengotomatisasi  proses  pengelolaan, menjadikannya lebih efisien dan aman. Teknologi artificial intelligence (AI) juga digunakan untuk mengembangkan sistem prediksi dan deteksi dini pencemaran lingkungan akibat limbah sawit.
b. Pengembangan Biorefinery .  Pengembangan biorefinery menjadi  langkah  strategis  dengan  membangun  pabrik biorefinery  untuk  mengolah  limbah  sawit  menjadi  berbagai  produk  bio  basah,  seperti  biofuel,  bioplastik,  dan biokimia.  Penelitian  dan  pengembangan  terus  dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  teknologi biorefinery . Kerjasama dengan industri lain juga dijalin untuk menyerap produk bio basah yang dihasilkan.
c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam pengelolaan limbah sawit yang ramah lingkungan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah  sawit  dilakukan  secara  intensif.  Partisipasi  masyarakat  didorong  melalui  program  komposan  dan  bank sampah, serta pemberian insentif bagi mereka yang mengelola limbah sawit dengan baik.
d. Penguatan Regulasi. Penguatan regulasi terkait pengelolaan limbah sawit juga menjadi prioritas. Regulasi diperkuat mencakup  standar  emisi  dan  baku  mutu  air  limbah,  disertai  dengan  pengawasan  ketat  terhadap  pelaksanaannya. Sanksi tegas diberlakukan kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi tersebut.
Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
e. Kolaborasi Multi- Stakeholder . Kolaborasi multi- stakeholder antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan green industry era 4.0 untuk limbah sawit. Penelitian dan pengembangan bersama dilakukan untuk menemukan solusi inovatif dalam pengelolaan limbah sawit. Selain itu, berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan limbah sawit antar stakeholder menjadi kunci untuk kesuksesan bersama.

## IV. KESIMPULAN
Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  langkah-langkah  yang  signifikan  dalam  memajukan  pembangunan  industri berkelanjutan  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  28  tahun  2008  tentang  Kebijakan  Industri Nasional,  dengan  mengintegrasikan  asas-asas green  industry dalam  kebijakan  nasional  dan  mengadaptasi  standar internasional  terkait  perlindungan  lingkungan.  Komitmen  terhadap  energi  baru  dan  terbarukan,  khususnya  melalui penggunaan biomassa dari limbah sawit, menjadi fokus utama dalam upaya menuju kemandirian energi dan mengurangi dampak  lingkungan  negatif.  Meskipun  energi  terbarukan  menghadirkan  solusi  menjanjikan  untuk  meminimalisir  emisi karbon  dan  melawan  perubahan  iklim,  aspek-aspek  perlindungan  lingkungan  tidak  boleh  diabaikan  dalam  proses implementasinya.  Penting  untuk  menyelaraskan  pengembangan  energi  terbarukan  dengan  asas-asas  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam hukum nasional.
Pemerintah mendorong pemanfaatan biomassa energi yang ramah lingkungan sebagai bagian dari inisiatif green industry untuk  menggantikan  energi  fosil.  Indonesia,  dengan  kekayaan  alamnya  yang  melimpah,  memiliki  potensi  besar  untuk memanfaatkan limbah sawit sebagai sumber energi biomassa. Hal ini selaras dengan fokus industri 4.0 pada pengoptimalan sumber  daya  dan  transisi  energi.  Namun,  beberapa  tantangan  perlu  diatasi  untuk  mewujudkan  potensi  ini  secara berkelanjutan, terutama dalam konteks perubahan iklim. Dalam konteks ini, kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap masalah lingkungan hidup yang mengancam kualitas hidup manusia menjadi semakin penting. Namun, ironisnya, potensi besar  Indonesia  belum  dimanfaatkan  secara  optimal.  Berbagai  tantangan  seperti  infrastruktur  yang  kurang  memadai, kebijakan ekonomi yang belum mendukung, serta masalah sosial dan sumber daya manusia perlu diatasi. Dalam menghadapi tantangan  ini,  diperlukan  strategi  pengembangan  green  industry  untuk  mengelola  limbah  sawit  secara  efektif.  Hal  ini termasuk pemanfaatan teknologi 4.0, pengembangan biorefinery , peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi, dan kolaborasi  multi-stakeholder antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan strategi ini, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi biomassa energi secara optimal sambil menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang- Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
UUPPLH/32/2009. (2009). Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. In Setneg RI (Vol. 2009, Issue 75, pp. 31 – 47).
Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. In Undang-undang (UU) .
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. (n.d.).
Presiden, P. (n.d.). Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Indonesia, P. R. (2017). 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. In Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136 . https://tpb.kalbarprov.go.id/sdgs/perpres#
ESDM, P. M. (n.d.). Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh Pt Perusahaan Listrik Negara Persero dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.
Buku:
Al-Huda, A. K. N. (2021). Transisi Energi di Indonesia . In Buletin Pertamina (Issue October). Overview & Challenges.
Johny Ibrahim. (2006). Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . In Bayu Publishing (Vol. 57, Issue 11). Bayumedia Publishing.
Pintaria, M. P. (2023). Kebijakan Industri Hijau Pada Industri Pulp dan Kertas . Pusat Industri Hijau Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri.
Tinjauan Hukum Penerapan Green Industry Era 4.0: Implementasi Biomassa Ramah Lingkungan Melalui Limbah Sawit Berbasis Sustainable Development
Stocks, N. (2016). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
Soerjono Seokanto, & Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat (pp. 33 – 37). Rajawali Pers.

## Artikel Jurnal:
Aminah, A., & Yusriyadi, Y. (2018). Upaya Pemenuhan Komitmen Penurunan Gas Rumah Kaca Melalui Industri Hijau. Bina Hukum Lingkungan , 3 (1), 63 – 80. https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.5
Alrasyid, M. H. (n.d.). Environmental Strategic Management Untuk Kawasan Industri Hijau. IJEEM: Indonesian Journal of Environmental Education and Management , 1 (1), 104.
Athya, A. (2015). Pengaturan Hukum Internasional Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Yang Disebabkan Oleh Greenhouse Gases Dan Implementasinya. http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/16347
Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nurani Hukum , 2 (1), 53. https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5488
Jaelani, A., Firdaus, S., & Jumena, J. (2017). Renewable energy policy in Indonesia: The Qur’anic scientific signals in Islamic economics perspective. International Journal of Energy Economics and Policy , 7 (4), 193 – 204.
Jamilah, O. L., Unisba, F. H., Ranggagading, J., & Bandung, N. (2012). Dalam Perjanjian Standar Baku . XIII (8), 227 – 243.
Mina, R. (n.d.). Pelaksanaan Izin Lingkungan di Kabupaten Banggai Sebagai Upaya Perlindungan. Jurnal Bina Hukum Lingkungan , 1 (2), 208.
Muhaimin, M. (2004). Perjanjian baku (standart contract) dalam kegiatan ekonomi. Universum , 1 (1), 8 – 9.
Najicha, F. U. (2021). Oil and Natural Gas Management Policy in Realizing Equal Energy in Indonesia. Journal of Human Rights, Culture and Legal System , 1 (2), 71 – 80. https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i2.8
Pramudiyanto, A. S., & Suedy, S. W. A. (2020). Energi Bersih dan Ramah Lingkungan dari Biomassa untuk Mengurangi Efek Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim yang Ekstrim. Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan , 1 (3), 86 – 99. https://doi.org/10.14710/jebt.2020.9990
Pratama, A. W., Piluharto, B., Indarti, D., Haryati, T., & Addy, H. S. (2019). Pengaruh Konsentrasi Asam Terhadap Sifat Fisik dan Muatan Permukaan Selulosa Termodifikasi. ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia , 15 (2), 315. https://doi.org/10.20961/alchemy.15.2.33756.315-328
Setyono, A. E., & Kiono, B. F. T. (2021). Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 – 2050. Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan , 2 (3), 154 – 162. https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11157
Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical , 44 (8), 51 – 66. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201
Zaini Miftach. (2018). Analisis Biaya Pelabuhan dan Biaya Bongkar Muat Terhadap Pendapatan PT. Abdi Nusantara Indonesia Line Cabang Gresik. 53 – 54.
Artikel Website:
Hartomo, G. (n.d.). Menperin: Kontribusi Sektor Industri ke PDB Tembus 22%, Kalahkan Amerika! https://economy.okezone.com/read/2017/11/02/320/1807384/menperin-kontribusi-sektor-industri-ke-pdb-tembus-22- kalahkan-amerika
Nusantara, S. (n.d.). Tantangan Energi Alternatif Biomassa dalam Mewujudkan Transisi Energi yang Berkelanjutan . https://sonus.id/tantangan-energi-alternatif-biomassa-dalam-mewujudkan-transisi-energi-yang-berkelanjutan/